POLITISASI ISU PEMEKARAN DESA LEWOURAN, KECAMATAN ILE BURA, KABUPATEN FLORES SKRIPSI Di Susun Oleh: Maria Regina Tapo Oyan 20520136 PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU SEKOLAH TINGGI PEMBANGGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD" YOGYAKARTA 2024
MOTO "Jangan pernah putus asa, dia yang selalu menguatkan. Jangan pernah takut, karena dia yang menjaga. Rasakanlah betapa indah dan manisnya cinta Ilahi Bunda Maria. Pertolongannya tak akan pernah berakhir" v
HALAMAN PERSEMBAHAN Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan Kesehatan, rahmat dan serta-Nya sampai saat ini, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana, walaupun skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun penulis sangat bangga telah mencapai titik ini, titik dimana skripsi ini dapat diselesaikan di waktu yang teapt. Skripsi atau Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk : 1. Kepada Tuhan Yesus Kristus, Bunda Maria, dan Keluarda Kudus di Nazaret, yang telah membimbing dan menyertai saya dalam perjalanan panjang selama saya mengerjakan skripsi ini, sehingga dalam proses pengerjaan skrripsi ini saya bisa melewati segala rintangan dan halangan yang ada di depan saya, dan bisa sampai dititik ini, titik yang mana saya bisa menyelesaikan skripsi ini. 2. Trimakasih yang kedua untuk Mama saya tercinta Ibu Agata Gekeng Kedang dan Ayah saya yang sangat tampan Fortunatus Lado Oyan, yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi, saran-saran, bimbingan dan doa kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini. 3. Trimakasih juga kepada dosen pembimbing skripsi saya, Pak Analius Giawa, S.IP, M. Si, yang sudah dengan sepenuh hati membimbing saya dengan penuh keceriaannya, canda tawa, pengelaman hidup, nasihat dan motivasi untuk tetap semangat sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini. 4. Trimakasih juga kepada para narasumber dalam skripsi saya ini, yaitu masyarakat Desa Lewotobi khususnya Dusun Lewouran yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu vi
persatu, yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai oleh saya, sehingga saya bisa mendapatkan data-data yang diperlukan dalam skripsi ini. 5. Trimakasih kepada Kepala Desa Lewotobi, Bapak Tarsisius Buto Muda, yang telah bersedia menerima saya dan membantu saya dalam mencari data-data yang diperlukan dalam skripsi ini. 6. Trimakasih kepada kedua adik saya Adrian dan Anggi yang selalu mendukung dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. 7. Trimakasih kepada Sahabat sekalian saudari terbaik saya Monika Iwan yang dengan kesabaran dan semangatnya selalu mensuport saya agar tidak patah semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. 8. Trimakasih juga kepada kaka saya Apriana Mayu yang sudah mendukung dan mensuport saya dalam menyelesaikan skripsi ini. 9. Trimakasih kepada lelaki yang selalu sabar menghadapi sikap saya Evaristus Matrino yang dengan kesabarannya menemani saya dalam menyelesaiakan skripsi ini. 10. Trimakasih juga kepada teman-teman saya, ayang selalu memberikan semangat dan masukan-masukan kepada saya khususnya Adik Widia Sari dan saudari saya Febi Kabelen yang bersedia menemani saya dalam menyelesaikan skripsi ini. vii
KATA PENGENTAR Puji dan syukur penulis panjatkan kepada TuhanYang Maha Esa yang telah memberikan Kesehatan, rahmat, serta berkat dan kasih-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul "MOTIVASI ELITE LOKAL DESA TERHADAP PEMEKARAN DESA LEWOURAN, KABUPATEN FLORES TIMUR" dengan lancar. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelas S.IP pada program studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari peran serta bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada: 1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si, selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta. 2. Bapak Dr. Rijel Samaloisa selaku ketua Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD" Yogyakarta. 3. Bapak Analius Giawa, S.IP, M.Si, selaku dosen pembimbing skripsi yang penuh kesabaran dalam membimbing penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. 4. Kepada seluruh Dosen dan Staf program studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa 'APMD" Yogyakarta. 5. Kepada Seluruh masyarakat desa, perangkat desa, dan narasumber yang ada di Desa Lewotobi, Kecamatan Ile Bura, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, yang viii
telah memberi izin, menerima dam membantu penulis dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam skripsi penulis. 6. Kepada Mama Agata dan Bapak Fortunatus selaku orangtua penulis, yang selalu mendoakan dan memotivasi penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. 7. Kepada sahabat, teman, saudara yang ada di Yogyakarta maupun di kampung halaman Desa Lewotobi, yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, untuk itu penulis membutuhkan kritik dan saran serta masukan kepada penulis demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Akhir kata semoga Skrispi ini dapat berguna bagi kalangan akademisi, praktisi dan organisasi dan sebagai bahan penelitian selanjutnya. Yogyakarta, 7 Februari 2024 Penulis Maria Regina Tapo Oyan ix
ABSTRAK Pemekaran Desa yang ideal merupakan suatu tahap atau proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melihat persyaratan dan ketentuan yang ada. Proses pemekaran desa dapat dikatakan berhasil jika proses dan persyaratannya sudah di lakukan dengan baik oleh Pemerintah Desa melalui Camat dan sampai pada pemerintah daerah. Fakta yang terjadi dan menarik disini ialah pemekaran desa yang terjadi hanyalah sebagai permaianan politik yang dibuat oleh para elite politik dengan memperalat elit lokal untuk mempengaruhi masyarakat. Dipenelitian ini penulis melihat seperti apa motivasi dari para elite lokal dalam memperjuangkan pemekaran desa ini. Pada penelitian ini juga peneliti menggunakan metode Kualitatif fenomenologi dengan wawanacara secara mendalam kepada narasumber. Disini peneliti mengambil data pada 20 narasumber yang mana didalamnya terdapat 2 elit politik, 8 elite lokal dan sisanya ialah masyarakat dan juga disertakan dengan bukti dokumentasi berupa foto bersama narasumber. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam Politisasi yang dilakukan oleh elite lokal ini ada beragam seperti mempunayi motivasi seperti yang pertama pada motivasi elite polik yang di latarbelakangi oleh keinginan untuk memenagkan suara, motivasi pada beberapa elite lokal yang mendukung adanya tujuan dari elite politik da nada beberapa elite lokal yang mempunyai motovasi untuk menjadi kepala desa saat Dusun Lewouran sudah menjadi desa sendiri. Dari situ maka penulis menyimpulkan mengapa proses pemekaran yang terjadi di Dusun Lewouran memakan waktu bertahun-tahun karena diantara elite politik, elite lokal dan masyarakat mereka mempunyai tujuan dan motivasi yang berbeda-beda sehingga dalam perjalanan ada bebetapa tujuan untuk kepentingan pribadi itu berbentrokan dengan tujuan yang dimiliki individu lain sehingga tidak ada jalan yang searah sehingga proses yang dijalankan memakan waktu belasan tahun. Kata Kunci : Pemekaran Desa, Motivasi elite lokal, politisasi x
Abstract Ideal Village Expansion is a stage or process carried out by the Village Government by looking at the existing requirements and conditions. The village expansion process can be said to be successful if the process and requirements have been carried out properly by the Village Government through the Subdistrict Head and up to the regional government. The fact that happened and is interesting here is that the expansion of villages occurred only as a political game created by political elites by using local elites to influence society. In this research, the author looks at the motivation of local elites in fighting for the expansion of this village. In this research, the researcher also used the qualitative phenomenology method with in-depth interviews with the sources. Here the researcher took data from 20 sources, including 2 political elites, 8 local elites and the rest were the community and also included documentary evidence in the form of photos with the sources. The results of this research show that in the motivation of local elites there are various motivations, such as the motivation of political elites which is motivated by the desire to win votes, the motivation of some local elites who support the goals of the political elite and the tone of some local elites who has the motivation to become village head when Lewouran Hamlet has become its own village. From there, the author concludes why the expansion process that occurred in Lewouran Hamlet took many years because among political elites, local elites and the community they had different goals and motivations so that along the way there were several goals for personal interests that clashed with other goals. owned by other individuals so there is no one way road so the process takes dozens of years. Keywords: Village expansion, motivation of local elites, politisasion xi
DAFTAR ISI HALAMAN PENGESAHAN ... iii LEMBAR PERNYATAAN ... iv MOTO ... v HALAMAN PERSEMBAHAN ... vi KATA PENGENTAR ... viii ABSTRAK ... x Abstract ... xi BAB I ... 1 A. Latar Belakang Masalah ... 1 B. Rumusan Masalah... 10 C. Fokus Penelitian ... 10 D. Tujuan dan Manfaat Penelitian ... 11 a. Tujuan Penelitian ... 11 b. Manfaat Penelitian ... 11 E. Literature Rivew ... 11 F. Kerangka Konseptual ... 15 1. Politisasi... 16 2. Motivasi Politik ... 17 1. Pemekaran Desa ... 27 2. Elite lokal ... 33 G. Metodologi Penelitian... 41 1. Jenis Penelitian ... 41 2. Unit Analisis ... 42 3. Teknik Pengumpulan Data ... 45 4. Teknik Analisis Data... 48 BAB II ... 50 PROFIL DESA ... 50 A. Sejarah Desa Lewotobi ... 50 xii
B. Visi dan Misi Desa Lewotobi ... 53 C. Kondisi Geografis Desa Lewotobi ... 55 D. Keadaan Sosial Budaya Desa Lewotobi ... 58 E. Keadaan Ekonomi Desa Lewotobi ... 59 F. Pemerintah Desa Lewotobi ... 62 G. Sarana dan Prasarana Desa Lewotobi ... 64 BAB III ... 66 A. Proses Politik Elite Dalam Pemekaran Desa... 70 B. Pelibatan Masyarakat Terhadap Pemekaran Desa ... 93 C. Tujuan Yang Ingin Diraih Dari Pemekaran Desa ... 102 BAB IV ... 116 KESIMPULAN DAN SARAN... 116 A. Saran ... 118 DAFTAR PUSTAKA ... 120 Lampiran ... 123 A. Pedoman Wawancara ... 123 B. Bukti Proposal Pemekaran Desa ... 124 C. Peta Desa Persiapan ... 126 D. Kondisi Dusun Lewouran ... 127 E. Foto wawancara ... 130 F. Lainnya ... 134 Jadwal bimbingan... 134 Surat Izin Penelitian... 135 Surat Tugas Penelitian ... 136 xiii
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Pemekaran desa pada saat ini telah menjadi suatu hal yang tidak baru lagi di dengar oleh kita. Pemekaran desa merupakan pemecahan dari suatu desa menjadi dua desa atau lebih dengan alasan dan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dari Undang- undang maupun Peraturan yang berlaku, walaupun dari sisi lain penulis menunjukan pandangan yang berbeda terkait hal itu dengan melihat di kehidupan nyata yang selalu memperlihatkan kepada kita mengenai apa yang terjadi jika mekarnya suatu desa itu. Dari pandangan lain pemekaran desa suatu wilayah mungkin akan terlihat begitu istimewa karena berada dalam bingkai politik dengan simbol kesejahteraan sosial, namun hal yang tidak kalah penting mengenai pemekeran suatu desa saat ini tidak hanya ditinjau dari sudut pandang undang-undang semata saja melainkan kenyataan suatu wilayah itu menjadi pertimbangan yang sangat menentukan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah mendorong perubahan dalam pelaksanaan pemerintah desa, seperti maraknya fenomena pemekaran Desa di Indonesia. Fenomena pemekaran desa muncul karena adanya keterbukaan ruang dan kesempatan bagi pemerintah desa dan masyarakat untuk menyuarakan agar terbentuk suatu desa dengan adanya beberapa faktor yang menurut mereka desa tersebut harus dimekarkan atau berdiri sendiri dan terpisah dari desa induknya. Hal ini terjadi didukung oleh perkembangan rentang geografis yang luas, kondisi sosial yang beragam, dan jumlah
penduduk yang meningkat telah berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah desa dalam melaksanakan pemerataan pembangunan melalui pemekaran desa. Penataan desa salah satunya pembentukan desa baru dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dalam pasal (8) ayat (2) menjelaskan bahwa pembentukan desa yang dimaksud ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten/kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa, serta kemampuan dan potensi desa. Adanya peraturan ini maka hampir tiap tahunnya di Indonesia mulai adanya pembentukan desa baru dengan beberapa faktor yang mengharuskan desa tersebut dimekarkan. Dalam pemekaran sebuah desa pemerintah dan masyarakat desa tidak seenaknya membentuk desa baru tanpa adanya persetujuan dan persyaratan yang ada. Pemekaran desa di Indonesia bisa dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dalam pasal (8) ayat (3). Dalam Undang-Undang tersebut terlihat jelas bahwa sebuah desa boleh di bentuk atau dimekarkan dengan memperhatikan syarat-syaratnya yakni batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan, jumlah penduduk yang sudah dibagi dan ditentukan berdasarkan wilayah-wilayah yang ada di Indonesia, wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah, sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai adat istiadat, memiliki potensi, batas wilayah desa tang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota, sarana dan prasarana bagi Pemerintahan desa dan pelayanan public, dan tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan penundang-undangan. Suatu 2
desa akan memperoleh rekomendasi untuk dimekarkan jika total nilai dari ketujuh syarat diatas dikategorikan mampu atau sangat mampu untuk dimekarkan. Menurut Ratnawati (2009: 23) "Tujuan pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, percepatan demokrasi, percepatan perekonomian daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban, serta peningkatan hubungan serasi antara pusat dan daerah". Oleh karenanya pembangunan diarahkan pada terciptanya pembangunan yang selaras antara kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki masyarakat, serta peningkatan kapasitas masyarakat untuk menghadapi berbagai persoalan yang terus berkembang. Pemekaran Desa yang ideal merupakan suatu tahap atau proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melihat persyaratan dan ketentuan yang ada. Proses pemekaran desa dapat dikatakan berhasil jika proses dan persyaratannya sudah di lakukan dengan baik oleh Pemerintah Desa melalui Camat dan sampai pada pemerintah daerah. Pada prinsipnya pemekaran desa dibenarkan oleh Undang-Undang. Selama alur pemekaran Desa harus dilakukan sesuai dengan prosedur atau mekanisme yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pembentukan Desa dilakukan melalui Desa persiapan. Desa persiapan merupakan bagian dari wilayah Desa induk. Desa persiapan dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun. Peningkatan status dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi. Pembentukan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa, serta kemampuan dan potensi 3 desa.
Pembiayaan, pembinaan dan pengawasan pembentukan Desa menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pembinaan dan pengawasan tersebut dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi. Disini Desa Lewouran yang akan dimekarkan sudah berada dalam proses yang mana akan menjadi desa persiapan dan menunggu proses selanjutnya antara satu sampai tiga tahun kedepan. Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul Desa dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan Desa bertujuan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan desa serta untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud di atas, terjadi karena "Pembentukan Desa Baru di luar Desa yang telah ada atau sebagai akibat Pemekaran Desa atau Penataan Desa". Yang dimaksud "Pemekaran Desa" adalah pemecahan satu Desa menjadi dua Desa atau lebih. Pembentukan atau pemekaran desa dilakukan atas prakarsa masyarakat ini harus diketahui apa tujuan dan motivasi sebenarnya dari pemerintah desa induk dan masyarakat untuk kemajuan desa baru yang dimekarkan. Menurut Abraham Maslow dalam Hamzah B. Uno (2007: 41) yang mengemukakan teori motivasi, beliau menjelaskan bahwa Teori Hierarki Kebutuhan Manusia menjadi teori pertama dibuat, menjadi teori yang paling terkenal, serta yang menjadi dasar dari terbentuknya teori-teori motivasi lain. Teori ini berisi mengenai kebutuhanlah yang menjadi alasan utama yang membuat manusia termotivasi untuk melakukan sesuatu. Sehingga dari teori ini maka dalam pemekaran suatu desa antara pemerintah desa dan masyarakatnya sebelum desa tersebut dimekarkan maka 4
motivasi apa yang harus mereka tanamkan harus sesuai dengan kebutuhan yang ada pada pemerintah dan masyarakat desanya, tujuannya saat desa tersebut sudah berdiri sendiri maka akan adanya kemudahan dan tingkat ketergantungan desa yang baru dengan desa induk lebih sedikit. Pemekaran daerah di Indonesia telah banyak terjadi di berbagai daerah, tidak hanya terjadi pada tingkat provinsi, melainkan pada tingkat kabupaten atau kota, bahkan pada tingkat desa. Pemekaran desa-desa juga terjadi di Kabupaten Flores Timur dalam kurun waktu 5 tahun sejak tahun 2018-2023 terdapat beberapa pembentukan desa baru. Dikutip dari Pos kupang dari hasil wawancara bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dikatakan bahwa pada awal tahun 2023 desa yang mengajukan proposal untuk pemekaran desa di Kabupaten Flores Timur berjumlah 25 Desa dan dalam proses seleksi dari semua pengusulan itu, sebanyak tujuh proposal dinyatakan layak menuju desa persiapan. Tim Pemekaran Desa Kabupaten akan meneliti syarat tambahan, salah satunya indikator tingkat perkembangan desa. Enam proposal dinyatakan diantaranya, Padang Pasir (Hokeng Jaya), Lewotobi (Tuakepa), Lewouran (Lewotobi), Patisirawalang II atau Dusun Tone (Patirirawalang), Sandosi I (Sandosi), Lamabunga II (Lamabunga), dan Waiburak. Dan salah satunya pemekaran desa dari Desa Lewotobi yang akan dimekarkan menjadi Desa Lewouran dengan memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Pemekaran Desa. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Pemekaran Desa bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil 5
guna dan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan dari desa. Dalam Peraturan daerah ini juga terdapat syarat-syarat dan ketentuan yang sesuai dengan yang ada pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Peraturan Daerah Flores Timur tersebut dibuat dan diharapkan agar desa-desa yang nantinya akan dimekarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan barunya bisa sesuai dengan tujuan yakni pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna yang memberdayakan masyarakat desa sesuai dengan tingkat perkembangan yang terjadi. Sehingga dari peraturan daerah ini diharapkan agar pemekaran desa yang dilakukan di Desa Lewouran bisa membawah perubahan baik itu dalam segi pelayanan dari pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat dan pelayanan lainnya. Desa lewotobi merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Flores Timur . Desa Lewotobi memiliki tiga dusun diantaranya dua dusun ada di lewotobi yakni dusun A dan B dan dusun C ada di lewouran. Potensi yang ada di Desa Lewotobi ialah potensi alam yakni laut dan pertanian, banyak masyarakat di desa ini bermata pencaharian sebagai nelayan dan petani. Laju petumbuhan masyarakatnya masih terbilang lambat dan pada tingkat kesejahteraan masyarakat juga masih terbilang rendah. Pemekaran Desa Lewouran dilaksanakan atas dasar pertimbangan bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, efektivitas kegiatan pemerintahan dan pembangunan dalam wilayah Desa Lewotobi Kecamatan Ilebura, maka untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dipandang perlu melakukan pembentukan desa melalui pemekaran desa. Rencana berdirinya Desa Lewouran sebagai sebuah desa baru yang otonom, memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama seperti desa-desa pada umumnya untuk menyelenggarakan 6
pemerintahan desa secara mandiri. Pemerintah desa memiliki tanggung jawab atas masyarakat dan wilayah administratif desa, serta bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatakan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Fenomena rencana pemekaran desa Lewouran merupakan sebuah perubahan sosial dalam tatanan kelembagaan secara struktural dan sistemik. Perubahan sosial tersebut berkaitan dengan kebijakan berupa peraturan daerah dengan tujuan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pemekaran Desa dari Desa Lewotobi ke Desa Lewouran, muncul sebagai respon terhadap kondisi permasalahan masyarakat yang membutuhkan adanya pemerataan pembangunan. Awalnya pemekaran desa ini merupakan salah satu visi dari Kepala Desa Lewotobi yang sejak tahun 2016 hingga sekarang karena Kepala Desa ini terpilih lagi dipriode tahun kemarin. Pemekaran desa Lewouran ini sudah direncanakan dan diusulkan dari tahun 2016 yang lalu, tetapi saat dipriksa syarat-syaratnya kalah di jumlah kepala keluarga sehingga pada tahun 2022 baru diusulkan lagi ke tingkat Kabupaten dan hasilnya semua persyaratan sudah dipenuhi. Berangkat dari fakta yang ada, pemekaran Desa Lewouran ini sebenarnya diusulkan oleh masyarakat jauh sebelum kepala desa membuat misi dipriodenya yang baru. Lewouran ini merupakan salah satu dusun yang ada di Desa Lewotobi yang secara geografis terpisah sejauh 1 Km dari dusun Lewotobi yang menjadi pusat desa. Desa Lewotobi ini sendiri mempunyai tiga dusun diantaranya 2 Dusun ada di Lewotobi dan satu Dusun yang terpisah yakni Dusun Lewouran. Disini masyarakat yang ada di Dusun Lewouran merasa kalau dari segi pembangunan dan hal-hal yang berkaitan dengan 7
pemerintah dan masyarakat sangat dianak tirikan oleh Kepala Desa dan Pemerintah Desa Lewotobi dan masyarakat yang ada di Dusun Lewouran sering mengeluh jika ada urusan yang mengharuskan masyarakat berjalan kaki sejauh 1 Km ke kantor desa dan meninggalkan pekerjaan yang ada di kampung sehingga dari situ tokoh masyarakat dan beberapa perangkat desa yang berasal dari Dusun Lewouran ini mengadakan rapat dan mengusulkan agar Dusun Lewouran dijadikan atau dimekarkan menjadi Desa. Pemekaran desa yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah desa Lewotobi menjadi Desa Lewouran ini sangat diharapkan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan lainnya. Tetapi yang menjadi pertanyaan jika suatu desa itu dimekarkan maka desa itu harus mempunyai potensi sehingga bisa ada pemasukan untuk pendapatan asli desa tiap tahunnya yang dimasukan kedalam kas desa, fakta yang terjadi di Desa Lewotobi sekarang saja pendapatan asli desa tiap tahunnya masih sangat minim, apalagi pendapatan itu didapat dari potensi laut dan pertanian yang notabene hasil tersebut kebanyakan didapat dari masyarakat yang berada atau yang tinggal di Dusun Lewotobi sedangkan dari dusun lewouran pendapatan dari hasil laut dan pertanian masih terbilang rendah. Bisa kita banyangkan jika Desa Lewouran yang sebentar lagi akan menjadi desa baru terlepas dari Desa Lewotobi tadi maka seperti apa Pendapatan asli desa yang masuk ke kas desa tiap tahunnya dan apakah dari pendapatan asli desa itu bisa dikatakan bahwa dengan adanya pemekaran maka tingkat kesejahteraan masyarakatnya akan terjamin? Proses pemekaran desa yang dilakukan diharapkan bisa melibatkan semua atau seluruh lapisan masyarakat yang ada di desa tersebut. Disini sejak awal tahun 2023 dimana desas desus pemekaran desa tersebut berhasil Kepala Dusun Lewouran mulai 8
mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat adat dan tokoh masyarakat yang bisa diandalkan di dusun tersebut dengan tujuan untuk mengkonfirmasi sudah sejauh mana kesiapan mereka dalam pemekaran desa. Hal yang paling utama dalam proses pemekaran desa itu sendiri ialah kemana arah, tujuan dan seperti apa motivasi dari masyarakat itu sendiri dalam usaha pemekaran suatu desa. Faktanya yang menarik disini, banyak masyarakat dari Dusun Lewouran ikut mendukung adanya pemekaran desa lewouran tetapi mereka tidak tahu apa sebenarnya motivasi dari dalam diri mereka sendiri agar desa tersebut dimekarkan melainkan hanya sebatas ikut menyuarakan apa yang disampaikan oleh kaum elite lokal desa yang mungkin punya motivasi politik tersendiri untuk kepentingan pribadi. Kaum elite lokal desa yang dimaksud disini yakni Pemerintah desa, ketua adat, tuan tanah, orang yang berpendidikan di desa, tokoh agama, tokoh adat, dan lainnya. Disini isu-isu yang didapat dari beberapa masyarakat mereka mengatakan bahwa ada beberapa tokoh masyarakat yang mempelopori desa dimekarkan itu dengan tujuan agar masyarakat yang ada di Dusun Lewouran bisa aman dan tentram, ada lagi yang punya tujuan agar bisa berdiri sendiri, ada lagi dengan tujuan agar bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi tamatan sarjana dari Dusun Lewouran da nada alasan lainnya yang membuat tokoh-tokoh ini ingin sekali Desa Lewouran itu cepat dimekarkan. Dari sini maka kita bisa tahu bahwa kaum elit lokal desa ini mempunyai motivasi tersendiri untuk kepentingan terselubung yang kita belum tahu dengan jelas apa maksudnya. Nah dari sini mereka mempengahui masyarakat biasa bahwa jika Dusun Lewouran bisa dimekarkan menjadi Desa Lewouran maka kehidupan masyarakat di desa akan jauh lebih baik, namun apakah nanti faktanya seperti apa yang dikatakan oleh kaum elite lokal?. Mereka hanya tahu jika desa lewouran dimekarkan maka 9
kehidupan mereka yang tadinya minim bisa terbantu menjadi lebih sejahtera baik dalam segi pelayanannya sampai pada segi ekonomi tetapi mereka tidak tahu setelah desa dimekarkan pendapatan asli desa yang dimasukan kedalam kas desa diambil dari mana dan jika diambil dari potensi alam yakni laut dan pertanian hanya mendapat keuntungan yang sangat kecil. Untuk itu peneliti mengangkat judul "Politisasi Isu Pemekaran Desa Lewouran, Kecamatan Ile Bura, Kabupaten Flores Timur". B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian sebagai berikut : 1. Bagaimana Politisasi Isu Pemekaran Desa Lewouran, Kecamatan Ile Bura Kabupaten Flores Timur? C. Fokus Penelitian Fokus penelitian ini dimaksud pada Politisasi Isu Pemekaran Desa Lewouran, Kecamatan Ile Bura Kabupaten Flores Timur. Hal ini untuk mengetahui seperti apa Politisasi yang terjadi antara elite lokal yang mempunyai motivasi bersama masyarakat desa, dengan aspek-aspek yang dikaji meliputi: 1. Proses politik elite dalam pemekaran desa; 2. Tujuan yang ingin diraih dari elite lokal, pemerintah desa dan masyarakat dengan adanya pemekaran desa; 3. Pelibatan masyarakat terhadap pemekaran desa. 10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian a. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan dan mendeskrispsikan Politisasi Isu Pemekaran Desa Lewouran, Kecamatan Ile Bura Kabupaten Flores Timur. b. Manfaat Penelitian Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih dan informasi terhadap pengembangan studi-studi dan penelitian yang sejenis tentang Politisasi Isu Pemekaran Desa Lewouran, Kecamatan Ile Bura Kabupaten Flores Timur 2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan umum, bahan evaluasi dan rujukan kepada pemerintah desa dan masyarakat tentang Politisasi Isu Pemekaran mampu memberikan rekomendasi kepada pemerintah desa guna menyelenggarakan pemerintahan desa yang baru dimekarkan agar terciptanya tata laksana pemerintahan yang baik. E. Literature Rivew Pada umunnya, penelitian Politisasi Isu Pemekaran Desa Lewouran, Kecamatan Ile Bura Kabupaten Flores Timur bukanlah sesuatu yang baru. Penelitian-penelitian yang terdahulu telah berupaya dalam mengungkapkan mengenai pemekaran desa adalah sebagai berikut: 11
Pertama, penelitian yang telah dilakukan oleh Sudarsana (2015) yang berjudul Pemekaran Desa Sebagai Upaya Peningkatan Efisiensi Pelayanan Publik. Dalam jurnal ini penulis menjelaskan bahwa tujuan dibentuknya sebuah desa untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan desa serta untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Disini peneliti melakukan penelitian di Desa Ketro dan Wonosidi, Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan dan peneliti menggunakan analisis SWOT dalam memperdalam penelitiannya. Hasilnya pada syarat yakni potensi yang dimiliki desa ini sangat besar tetapi seperti apa cara pengelolaannya masih belum bisa dilakukan oleh masyarakat dan adanya kesenjangan dalam fasilitas khususnya akses jalan sehingga hasilnya dari analisis SWOT desa ini dinyatakan layak untuk dimekarkan. Dan menariknya dalam penelitian ini setelah adanya proses pemekaran desa dampak yang dirasakan ialah pembebanan APBD pada desa induk dan desa yang akan dimekarkan. Kedua, penelitian yang telah dilakukan oleh Hendra Tri Adianto, dkk (2020), yang berjudul Analisis Rencana Pemekaran Desa dan Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat: Sebuah Skenario. Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk memaparkan bagaimana skenario pemekaran kecamatan dan desa di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam penelitian ini peneliti menjelaskan bahwa pemekaran yang dilakukan di desa hanya sebagai skenario dari pemerintah agar wilayah kecamatan bisa dimekarkan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Hasilnya pemerintah terpaksa harus menata ulang administrasi kecamatan yang dilakukan dengan rencana penataan jangka pendek dan jangka panjang dengan tujuan agar mempercepat pemekaran tersebut. Disitu pemerintah bersama masyarakat berusaha keras dalam memenuhi 12
persyaratan agar wilayah tersebut bisa dimekarkan dan hasilnya wilayah kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat layak untuk dimekarkan. Ketiga, pemelitian yang telah dilakukan oleh Saiful dan Alimuddin (2021), yang berjudul Analisis Tentang Pemekaran Desa (Studi Desa Nampar Sepang Kabupaten Manggarai Timur). Penelitian ini bertujuan untuk untuk menganalisis peluang pemekaran desa, khususnya di Desa Nampar Sepang Kecamatan Sampi Rampas Kabupaten Manggarai timur. Dalam penelitian ini peneliti menjelaskan bahwa pemekaran desa yang dilakukan oleh pemerintah tidak selalu efektif bagi suatu wilayah untuk memakmurkan dan juga kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah yang dimekarkan. Sehingga dalam pembahasannya peneliti menjelaskan bahwa alasan dibalik pemekaran desa yang ada di Manggarai Timur yakni dikarenakan faktor geografis dan kurangmya akses, dalam hal ini misalkan infrastruktur seperti jalan, listrik, dan juga jaringan telpon, dan inilah kenyataan yang terjadi di desa nampar sepang saat ini. Maka apapun potensi wilayah itu bahkan pemerintahnya, lalu hal yang tersebut di atas belum terpenuhi, maka proses dan perjalanan untuk melakukan misi perkembangan wilayah itu akan terhambat dan lamban. Keempat, penelitian yang telah dilakukan oleh Meli Lutpita, dkk dengan judul Pemekaran Desa dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Kramat Jaya Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka). Dalam penelitian ini peneliti menjelaskan bahwa Pemekaran Desa Kramat Jaya merupakan salah satu langkah dalam rangka pembangunan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Proses pemekaran Desa Kramat Jaya adalah melalui tahapan-tahapan yang dilakukan yakni: adanya kebijakan berupa Undang-Undang Tentang Pemerintah Daerah sebagai pendorong pemekaran; penjaringan aspirasi masyarakat di tingkat dusun; kajian rencana pemekaran 13
Desa Kramat Jaya di tingkat desa; pengajuan pemekaran ke pemerintah daerah; dan peresmian desa baru. Pemekaran Desa Kramat Jaya tidak hanya berimplikasi pada perubahan struktur administratif kewilayahan, kependudukan dan pemerintahan tingkat desa, tetapi berpengaruh pada perubahan pada aspek-aspek lainnya seperti pada reformasi pemerintahan desa, dampak pemekaran desa terhadap kehidupan petani dan peningkatan kesejahteraan melalui pembangunan infrastruktur. Kelima, penelitian yang telah dilakukan oleh Hanna Eka Puspitasari, dkk, yang berjudul Pemekaran Desa Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik di Bidang Kesehatan Berkebutuhan Khusus ((Studi Pada Desa Sidoharjo, Kec. Sukorejo, Kab. Ponorogo, Jawa Timur). Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa persyaratan teknis pemekaran desa belum semuanya di penuhi oleh Desa Sidoharjo, antara lain persyaratan mengenai kemampuan ekonomi, tingkat kesejahteraan, dan sosial politik yang masih kurang. Mengenai Pelayanan publik di bidang kesehatan berkebutuhan khusus yang dihasilkan dari pemekaran Desa Krebet menjadi Desa Sidoharjo sudah lebih baik jika dibandingkan dengan sebelum adanya pemekaran desa. Kualitas pelayanan publik lebih baik dilihat dari aksestabilitas, akuntabilitas, teknikalitas, fasilitas fisik yang ada dan peran pemerintah lebih bersifat demokrasi. Keenam, penelitian yang telah dilakukan oleh Aan Tahir dan Siti Nurul (2021) yang berjudul Pemekaran Desa Dulupi. Dalam penelitian ini peneliti menjelaskan mengenai awal dari pembentukan Desa Dulupi dan awal pemekaran Desa Dulupi tahun 2001. Lanjutan bahwa pada tahun 2001, beberapa kecamatan di Kabupaten Boalemo di mekarkan sehingga jumlah kecamatan yang semula hanya 5, kini menjadi 10 kecamatan dengan tambahan 5 kecamatan baru yaitu Dulupi (pecahan dari tilamuta ), Lemito (pecahan dari 14
popayato), Mananggu (pecahan dari paguat), dan Randangan (pecahan dari marisa) dan Wonosari (pecahan Dari paguyaman). Pada tahun 2003 Kabupaten Boalemo di mekarkan menjadi 2 kabupaten yaitu Boalemo dengan Ibu kota Tilamuta (induk) dan Pohuwato ibu kotaMarisa (hasil pemekaran). Ketujuh, penelitian yang telah dilakukan oleh Imam Sapi'I (2013) yang berjudul Dampak Pemekaran Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Pecahan, Studi Kasus Pemekaran Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember. Dalam penelitian ini peneliti menjelaskan bahwa pemekaran Desa Bagorejo menjadi Desa Karangrejo dan Desa Bagorejo berdampak pada pembangunan infrastruktur Desa Karangrejo sebagai desa pecahan. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya proses pembangunan infrastruktur 1Pengerasan jalan yang selalu dilakukan pada setiap tahunnya sebagai usaha perawatan jalan. Berdasarkan hasil review diatas, Penelitian-penelitian diatas memiliki relefansi dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini. Adapun persamaan dalam penelitian yang dibuat dengan penelitian diatas yaitu penelitian dahulu juga sama-sama mencoba menjelaskan mengenai Pemekaran Desa. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada metode dan pada fokus penelitian yang mana penelitian yang akan diteliti oleh penulis lebih berfokus pada Politisasi Isu Pemekaran Desa Lewouran, yang mana didalamnya mengkaji lebih dalam bagaimana proses politik dalam pemekaran terjadi dan mengenai motivasi elite lokal desa dan masyarakat Leworan terhadap pemekaran Desa Lewouran dengan metode yang digunakan yakni metode kualitatif Fenomenologi. F. Kerangka Konseptual 15
1. Politisasi Secara bahasa, politik adalah segala urusan dan tindakan, baik berbentuk kebijakan, siasat, ataupun yang lain. Secara teoritis definisi politik sangat beragam dan banyak aspeknya. Misalnya, seperti yang dikemukakan oleh Deliar Noer (1983) dan Miriam Budiardjo (1982), politik berarti aktivitas atau kegiatan yang berhubungan dengan kekuasaan, baik untuk mempengaruhi, mengubah atau mempertahankan, atau pun proses penentuan dan pelaksanaan suatu tujuan dalam suatu Sedangkan, definisi politisasi secara bahasa berarti hal membuat keadaan bersifat politis. Atau, menjadikan hal suatu hal bersangkutan dengan politik. Menurut Deutsch seperti yang dikutip oleh Kartini Kartono (1989), politisasi berarti membuat segala sesuatu menjadi politik (politicization is making things political). Sepintas, tidak ada konotasi negatif dari makna politisasi. Bahkan, politisasi bisa saja dianggap sebagai bagian dari proses Politisasi mulai dapat dimaknai sebagai sesuatu yang kotor dalam politik ketika dibenturkan dengan hukum atau peraturan kampanye dalam politik. Dalam hal ini misalnya Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau dengan Peraturan KPU No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Di dalam aturan tersebut, ada hal-hal yang dilarang dalam kampanye politik. Selain itu juga ada hal-hal yang seharusnya netral dari politik praktis. Maka di sinilah politisasi mendapatkan tempatnya untuk disematkan stigma negatif. Sebab untuk meyakinkan 16 negara. politik. Umum.
pemilih di dalam kampanye politik semestinya dilakukan dengan menawarkan visi, misi, program, maupun citra diri peserta pemilu. Bukan malah dengan mempolitisasi sesuatu yang mestinya netral untuk menarik simpati. 2. Motivasi Politik a) Pengertian motivasi Istilah motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri individu, yang menyebabkan individu tersebut bertindak atau berbuat. Motif tidak dapat diamati secara langsung, tetapi dapat di interpretasikan dalam tingkah lakunya, berupa rangsangan, dorongan, atau pembangkit tenaga munculnya suatu tingkah laku tertentu. Motif adalah daya penggerak dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas tertentu, demi mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, motivasi merupakan dorongan yang terdapat dalam diri seseorang untuk berusaha mengadakan perubahan tingkah laku yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhannya. Motivasi adalah dorongan dasar yang menggerakan seseorang atau individu bertingkah laku baik itu dalam hal yang baik maupun tidak baik. Dorongan ini berada pada diri seseorang yang menggerakan untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan dorongan dalam dirinya. Oleh karena itu, perbuatan seseorang yang didasarkan atas motivasi tertentu mengandung tema sesuai dengan motivasi yang mendasarinya. Motivasi juga dapat dikatakan sebagai perbedaan antara dapat melaksanakan dan mau melaksanakan. 17
Motivasi lebih dekat pada mau melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan. Motivasi juga bisa dikatakan sebagai kekuatan, baik dari dalam maupun dari luar yang mendorong seseorang untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Atau dengan kata lain, motivasi dapat diartikan sebagai dorongan mental terhadap perorangan atau orang-orang sebagai anggota masyarakat. Motivasi juga diartikan sebagai proses untuk mencoba memengaruhi orang atau orang-orang yang dipimpinnya agar melakukan pekerjaan yang diinginkan, sesuai dengan tujuan tertentu yang ditetapkan lebih dahulu. Teori motivasi adalah teori yang mengulas mengenai motivasi serta mengelompokkannya menjadi beberapa bentuk dari kurun waktu ke waktu. Motivasi sendiri merupakan salah satu kosa kata atau istilah yang tentunya tidak asing untuk kita dan sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, motivasi dapat diartikan sebagai sebuah kemauan, dorongan, minat maupun hasrat seseorang yang begitu besar yang datangnya bisa dari dalam diri sendiri maupun dari faktor eksternal lain. Hasrat tersebut timbul ketika seseorang memiliki tujuan serta ada sesuatu yang ingin dicapai. Seseorang akan secara otomatis memiliki motivasi ketika mereka menginginkan sesuatu. Motivasi juga dapat diartikan sebagai kekuatan yang mendorong seseorang untuk mempertahankan bahkan memulai perilaku mereka yang merujuk pada tujuan mereka sendiri. Secara Bahasa, istilah motivasi berasal dari Bahasa Latin memiliki kata "movere" yang memiliki arti dan makna menggerakkan. Motivasi juga memiliki arti dari beberapa ahli Bahasa seperti, menurut Weiner tahun 1990, motivasi diartikan sebagai keadaan dimana diri manusia membangkitkan serta membangun dirinya 18
sendiri untuk segera bertindak, tindakan tersebut didasari atas keinginan mencapai suatu tujuan dan agar diri kita tetap terpacu pada suatu kegiatan tertentu. Lalu untuk menurut Uno tahun 2007, menurutnya motivasi bisa diartikan sebagai bentuk dorongan yang datangnya dapat dari dalam maupun luar diri manusia yang memiliki ciri-ciri seperti adanya dorongan, hasrat, keinginan, minat, harapan, cita-cita, penghormatan penghormatan, serta kebutuhan. Sedangkan menurut Imron tahun 1966, beliau menguraikan bahwa menurutnya motivasi itu berasal dari kata "motivation" berasal dari Bahasa Inggris yang memiliki arti sebuah dorongan atau alasan mengapa kita harus melakukan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa motivasi merupakan suatu alasan yang juga dapat menjadi dorongan bagi setiap orang untuk melakukan, menuntaskan, menyelesaikan suatu kegiatan yang mereka mulai untuk mencapai goals atau tujuan yang sudah ditentukan oleh motivasi tersebut. Teori Motivasi Adapun Teori-teori motivasi meski terdapat banyak pembahasan mengenai masalah motivasi. Akan tetapi penulis hanya mengemukakan satu pendapat yang dianggap paling menonjol sebagai berikut: 1) Teori A.H Maslow Tindakan atau tingkah laku suatu organisme pada suatu saat tertentu biasanya ditentukan oleh kebutuhannya yang paling mendesak (his strongest need). Oleh karena itu bagi setiap pemimpin, nampaknya 19
perlu mempunyai suatu pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan yang sangat penting bagi manusia pada umumnya. Sebuah rangka dasar yang menarik yang mencoba menjelaskan kekuatan daripada kebutuhan-kebutuhan, adalah apa yang dikemukakan oleh A.H Maslow. Ia menciptakan kebutuhan pokok yang membantu para pemimpin mengeti dan memahami faktor yang memotivasi bawahan. Ia menyatakan ada sesuatu hirarki kebutuhan setiap orang memberi prioritas kepada sesuatu kebutuhan sampai kepada sesuatu itu dapat dipenuhi. Jika sesuatu kebutuhan sudah terpenuhi, maka yang kedua akan memegang peranan, demikian seterusnya, menurut urutannya. Hirarki kebutuhan manusia, menurut A.H. Maslow adalah sebagai berikut: 1. Kebutuhan fisiologis, kebutuhan badanilah, meliputi sandang, pangan, dan pemuasan seksual. 2. Kebutuhan Keamanan, Meliputi baik kebutuhan akan keamanan jiwa maupun kebutuhan akan keamanan harta. Ketika kebutuhan fisiologis seseorang telah dipuaskan, perhatian dapat diarahkan kepada kebutuhan akan keselamatan. Keselamatan itu, termasuk merasa aman dari setiap jenis ancaman fisik atau kehilangan, serta merasa terjamin. Pada waktu seseorang telah mempunyai pendapatan cukup untuk memenuhi semua kebutuhan kejiwaan, seperti, membeli makanan 20
dan perumahan, perhatian diarahkan kepada menyediakan jaminan melalui pengambilan polis asurans, mendaftarkan diri masuk peserikatan pekerja, dan sebagainya. 3. Kebutuhan Sosial, meliputi kebutuhan akan perasaan diterima oleh orang lain, kebutuhan akan perasaan dihormati, kebutuhan akan perasaan maju atau berprestasi dan kebutuhan akan perasaan ikut serta (sense of praticipation). 4. Kebutuhan akan penghargaan berupa kebutuhan akan harga diri dan pandangan baik dari orang lain terhadap kita. 5. Kebutuhan aktualisasi diri yaitu kebutuhan untuk mewujudkan diri yaitu kebutuhan mengenai nilai dan kepuasan yang didapat dari pekerjaan. Maslow (1970:45) berpendapat, bahwa tingkah laku atau tindakan masing-masing individu pada suatu saat tertentu, biasanya ditentukan oleh kebutuhannya yang paling mendesak. Oleh karena itu setiap manusia mau melakukan tujuan tertentu maka Ia juga harus memahami hirarki daripada kebutuhan lainnya. Jenis-jenis Motivasi Menurut Hamzah (2007;34) Setiap kegiatan selalu dilandasi oleh suatu motivasi . Dimana motivasi dapat dibedakan menjadi beberapa yaitu: 1. Motivasi intrinsic Motivasi intrinsik atau yang juga bisa disebut dengan motivasi internal merupakan motivasi yang datangnya bersumber dari dalam diri 21
sendiri tanpa adanya ataupun dipengaruhi oleh faktor-faktor luar seperti pengaruh dari orang lain. Contoh dari motivasi intrinsik atau internal adalah keinginan seorang individu untuk mencari penghasilan dan uang guna membeli barang yang ia inginkan, membeli barang tersebut benar- benar keinginannya bukan karena kebutuhan. 2. Motivasi Eksrinsik Motivasi ekstrinsik atau yang bisa juga disebut dengan motivasi eksterna adalah motivasi muncul karena adanya pengaruh yang datangnya dari luar maupun orang lain. Motivasi ini biasanya datang ketika seseorang menginginkan untuk mendapatkan sesuatu dari orang lain atau juga biasanya mendapatkan barang yang orang lain punya, motivasi jenis ini juga dapat muncul ketika seseorang ingin menjauhi sesuatu yang memiliki pengaruh negatif dari luar, contoh dari motivasi ekstrinsik adalah ketika seseorang ingin mendapatkan penghargaan dapat berupa pujian ataupun bonus dari orang lain, ketika seseorang ingin mengikuti gaya hidup orang lain karena ia merasa gengsi, ketika seseorang memiliki keinginan untuk dapat diterima oleh orang lain, dan masih banyak lagi. Dalam praktiknya kedua jenis motivasi ini sering digunakan oleh pemerintah desa, elite lokal desa dan masyarakat dalam mengambil sebuah tindakan atau mengambil sebuah keputusan bahkan tujuannya. Disini dapat dilihat bahwa dalam pemekaran desa ini pemerintah desa, kelompok kepentingan masyarakat bahkan masyarakat mempunyai motivasi 22
tersendiri dalam pemekaran desa maupun motivasi yang timbul akibat pengaruh dari luar. . Prinsip-prinsip dalam motivasi Menurut (Mangkunegara, 2017) terdapat dalam motivasi diantaranya: 1. Prinsip partiisipasi Dalam upaya memotivasi kerja, pegawai perlu diberikan kesempatan ikut berpartisipasi dalam menentukan tujuan yang akan dicapai oleh pemimpin. 2. Prinsip komunikasi Pemimpin mengkomunikasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha pencapaian tugas, dengan informasi yang jelas, anggota akan lebih mudah dimotivasi kerjanya. 3. Prinsip mengakui andil bawahan Pemimpin mengakui bahwa bawahan (anggota) mempunyai andil dalam usaha pencapaian tujuan. Dengan pengakuan tersebut, pegawai akan lebih mudah dimotivasi kerjanya. 4. Prinsip Pendelegasian Wewenang Pemimpin yang memberikan otoritas atau wewenang kepada anggota sebagai bawahan untuk sewaktu-waktu dapat mengambil keputusan terhadap pekerjaan yang dilakukannya, akan membuat pegawai yang bersangkutan menjadi termotivasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh pemimpin. 5. Prinsip Memberi Perhatian 23
Pemimpin yang memberikan perhatian terhadap apa yang diinginkan anggota sebagai bawahan, akan memotivasi pegawai bekerja apa yang diharapkan oleh pemimpin. b) Politik Istilah politik berasal dari bahasa Yunani, polis yang berarti kota. Polis berarti kota yang berstatus negara kota (city state). Istilah ini kemudian berkembang menjadi Politika yang berarti urusan kota. Politik berarti serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan membuat keputusan dalam kelompok, atau bentuk-bentuk hubungan kekuasaan antara individu, seperti distribusi sumber daya atau statusnya. Politik biasanya mengacu pada pemerintah kota, negara bagian, atau negara. Apa itu politik juga dapat digunakan untuk berbicara tentang cara orang menggunakan posisi mereka di perusahaan atau organisasi untuk mendapatkan kekuasaan atau otoritas. Ungkapan serupa lainnya adalah bermain politik, yang berarti melakukan sesuatu untuk menjadi lebih berkuasa daripada melakukan apa yang benar. Miriam Budiardjo (2012: 16) "politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaiman suatu kelompok-kelompok mencapai keputusan- keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan diantara anggota- anggotanya. Menurut Roger F. Soltau (2014:15) ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari negara, tujuan negara, lembaga yang akan melaksanakn tujuan itu, hubungan negara dengan warga negaranya dan negara-negara lain. 24
Menurut Joyce Mitchell (2014:16) politik adalah pengambilan keputusan politik atau pembuatan kebijaksanaan umum untuk masyarakat seluruhnya. Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa politik adalah suatu kegiatan atau cara untuk mendapatkan kekuasaan untuk memimpin dalam masyarakat dan masyarakat ikut andil dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan dalam memilih pemimpinnya. c) Motivasi Politik Dalam artikel yang ditulis oleh Kusni Rohani, menjelaskan bahwa motivasi politik merupakan kemampuan seseorang yang berpengaruh yang mempunyai kuasa tertentu yang dari dalam dirinya terdapat dorongan dasar yang membuat orang tersebut ingin mencapai dengan tujuan tersendiri. Pada motivasi politik ini terdapat dorongan seseorang berpolitik dengan mengorbankan banyak hal, seperti uang, kolega, harga diri, bahkan keluarga demi jabatan sebagai Kepala Desa, Anggota Dewan, Bupati/Wakil Bupati atau Gubernur/Wakil Gubernur. Menurut Royale Scuderi, ada 6 (enam) jenis motivasi seseorang untuk berbuat sesuatu. Setiap orang tidak murni memiliki satu motivasi saja, melainkan dapat merupakan kombinasi dari beberapa jenis motivasi. Motivasi tersebut tentunya sangat mempengaruhi tingkah laku pribadi bersangkutan. Berikut 6 (enam) jenis motivasi dalam berpolitik :
Insentif/Penghargaan 25
Motivasi ini pada umumnya pada banyak orang bersifat dominan/utama. Penghargaan atau insentif yang didapat bila kita berusaha memasuki dunia politik seperti harta (uang), jabatan dan kesempatan tentu akan sangat mudah diraih. Seseorang yang berada di puncak pimpinan dapat menikmati harta (uang), jabatan dan berbagai kesempatan. Ketakutan Ketakutan yang dimaksud di sini adalah ketakutan pada konsekuensi atas ketidakberhasilan atau kehidupan yang buntu, seperti miskin, tertindas, hambar, dan lain sebagainya. Ketakutan atas hal-hal tadi lah memotivasi banyak orang untuk memasuki dunia yang menjanjikan banyak hal yang menarik seperti yang telah disampaikan pada poin satu. Prestasi/Pencapaian Jenis motivasi ini pada umumnya motivasi yang lahir akibat kompetensi yang dimiliki oleh orang yang bersangkutan. Mereka membuat orang percaya atas mereka dari skill dan pencapaian yang telah mereka miliki sebelumnya. Siapa yang tidak bangga mendapat prestasi dipercaya banyak orang untuk menjadi pimpinan. Selain itu, titel seperti Bupati/Gubernur juga tentunya sangat membanggakan. Tumbuh Ada kata-kata motivasi yang bagus, "Hidup ini laksana naik sepeda. Untuk mempertahankan keseimbangan, kita harus terus bergerak". 26
Pada beberapa orang, bergerak atau tumbuh yang dimaksud adalah melalui ranah politik. Kekuasaan Motivasi ini hampir sama dengan motivasi poin 1, yaitu insentif/penghargaan. Seseorang yang telah berhasil memasuki dunia politik otomatis akan menikmati "kekuasaan". Kekuasaan ini terkait atas kekuasaan atas dirinya sendiri dan orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya. Mereka dapat memberlakukan apa yang mereka mau, dan melarang apa yang mereka tidak sukai pada wilayah yang berada di bawah kekuasaannya. Sosial Banyak orang termotivasi dengan motivasi jenis ini. Hal ini disebabkan oleh keinginan untuk diterima dan dimiliki oleh kelompok tertentu atau lingkungan yang lebih luas seperti sebuah kabupaten, provinsi atau bahkan sebuah negara. Keinginan diterima dan dimiliki oleh sebuah kelompok atau komunitas tadi membuat orang tersebut berkeinginan kembali untuk dapat berkontribusi dan membuat perubahan pada wilayah tadi. 1. Pemekaran Desa a. Pemekaran Desa menurut UU Desa Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam pasal (8) ayat (2) menjelaskan bahwa pembentukan desa yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten/kota dengan mempertimbangkan 27
prakarsa masyarakat desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa, serta kemampuan dan potensi desa. Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa. Penataan yang diperintahkan UU Desa harus berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pembentukan atau pemekaran Desa adapun persyaratan yang harus dipenuhi sebelum desa tersebut dimekarkan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam pasal (8) ayat (3) yakni: a. Batas usia Desa Induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan; b. jumlah penduduk, yaitu: 1) wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga; 2) wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga; 3) wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga; 4) wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga; 5) wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga; 28
6) wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga; 7) wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga; 8) wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga; dan 9) wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga. c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah; d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa; e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung; f. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota; g. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pada prinsipnya pemekaran desa dibenarkan oleh UU. Selama alur pemekaran Desa dilakukan sesuai dengan prosedur atau mekanisme yang tidak 29
bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pembentukan Desa dilakukan melalui Desa persiapan. Desa persiapan merupakan bagian dari wilayah Desa induk. Desa persiapan dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun. Peningkatan status dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi. Pembentukan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa, serta kemampuan dan potensi desa. Pembiayaan, pembinaan dan pengawasan pembentukan Desa menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pembinaan dan pengawasan tersebut dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi. Alur Prosedur dan Mekanisme Pemekaran Desa menurut Permendagri Nomor 1 Tahun 2017: 1. Prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk Desa oleh Masyarakat. 2. Mengajukan usul pembentukan Desa kepada BPD dan Kepala Desa melibatkan Masyarakat. 3. Mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan Desa, dan kesepakatan hasil rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Pembentukan Desa melibatkan BPD dan Kepala Desa. 4. Mengajukan usul pembentukan Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD dan rencana wilayah administrasi Desa yang akan dibentuk melibatkan Kepala Desa. 30
5. Melakukan observasi ke Desa yang akan dibentuk, hasil observasi menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati/Walikota melibatkan Tim Kabupaten/Kota dan Tim Kecamatan atas perintah Bupati/Walikota. 6. Jika layak dimekarkan, Bupati/Walikota menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa dengan melibatkan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD atau sebutan lain), dan unsur masyarakat Desa. 7. Bupati/Walikota menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama melibatkan Pimpinan DPRD; 8. Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama melibatkan Bupati/Walikota. 9. Mengundangkan Peraturan Daerah di dalam Lembaran Daerah jika Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa dianggap syah dengan melibatkan Sekretaris Daerah. Sebagai implikasi dari pemberian kewenangan kepada daerah melalui Gubernur yang menjadi wakil Pemerintah Pusat dapat melakukan pembinaan dan pengawasan baik berupa evaluasi dan klarifikasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah disetujui bersama DPRD. Evaluasi dan Klarifikasi dilakukan oleh Biro Hukum Seketariat Daerah Provinsi. Syarat-syarat Pemekaran Desa menurut Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 Pembentukan Desa harus memenuhi syarat: a. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan; 31
b. jumlah penduduk, yaitu: 1. wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga; 2. wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga; 3. wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga; 4. wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga; 5. wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga; 6. wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga; 7. wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga; 8. wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga; dan - 9. wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga. c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah; 32
d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa; e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung; f. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota; g. sarana dan prasarana bagi pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. i. cakupan wilayah Desa terdiri atas dusun atau dengan sebutan lain. (2) Cakupan wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan mempertimbangkan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa 2. Elite lokal a. Teori elite lokal Elite secara sederhana digambarkan sebagai seseorang atau sekelompok individu yang memiliki peran dan pengaruh besar jika dibandingan dengan kelompok lain. Perbedaan adalah hal yang sifatnya rasional. Perbedaan manusia antara satu dengan yang lainnya tidak hanya sebatas perbedaan fisik saja, seperti warna kulit atau bentuk tubuh seseorang. Perbedaan yang dimaksud disini adalah perbedaan keterampilan, kecerdasaan, bakat, dan kekayaan dari setiap orang. Perbedaan yang tidak dapat dihindari dari setiap anggota masyarakat satu dengan lainnya menjadi awal 33
munculnya kelomopok - kelompok unggulan atau bisa disebut dengan sebutan elite. Elite pada pengertian umum merujuk pada seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kedudukan tertinggi dalam masyarakat. Reputasi yang melekat pada diri seseorang menggiring mereka tergabung dalam kelompok elite yang memiliki perbedaan dengan masyarakat yang tidak memiliki kelebihan. Menurut Pareto disuatu lingkungan masyarakat, akan selalu menemukan elite dalam bidangnya masing - masing, seperti dalam bidang hukum, ekonomi, politik dan bidang kesenian atau olahraga. Mereka yang memiliki keunggulan dalam bidang tersebutlah yang berhasil menduduki struktur puncak dalam bidang kehidupan. Mereka juga bisa disebut elite dalam bidang kehidupan masing - masing. Terminologi elite menunjuk pada seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kelebihan - kelibahan untuk menjalankan peran yang berpengaruh dalam cabang kehidupan tertentu, seperti dalam bidang politik dan ekonomi. Pendapat yang dikemukakan Pareto dan Mosca, menyatakan bahwa dalam masyarakat akan selalu menemukan sekelompok masyarakat yang minoritas memerintah masyarakat lainnya, kelompok yang sedang memerintah biasa disebut "governing elite" dan "non-governing elite" kelompok elite yang tidak sedang memerintah. Kelompok elite yang sedang memerintah biasanya seseorang yang menduduki jabatan politisi. Menurut Laswell, elite adalah seseorang yang mempunyai kecakapan nilai - nilai yang ada karena sifat kepribadian. Elite politik dibagi menjadi dua, yaitu elite politik lokal dan elite non politik lokal, sebagai contoh elite non politik lokal adalah elite keagamaan. Menurut Putnam tokoh elite digambarkan sebagai berikut: pertama, secara eksternal, elit bersifat homogen atau berkelompok. Elite 34
adalah sekumpulan individu yang saling mengenal baik, mempunyai latar belakang sama, dan memiliki kepentingan yang sama. Kedua, tokoh elit merupakan seseorang yang mengatur sendiri keberlangsungan hidupnya dan anggotanya berasal dari satu lapisan masyarakat yang sama. Ketiga, tokoh elite memiliki sifat otonom, kebal gugatan dari siapapun di luar kelompoknya mengenai keputusan yang telah dibuat. Semua hal politik penting diselesaikan menurut kepentingan dan tindakan kelompoknya. Hal yang mendasar bahwa elite dan kekuasaan merupakan dua variable yang tidak bisa dipisahkan, karena elite adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki sumber - sumber untuk meraih kekuasaan. Dengan begitu, konsep mengenai elite cenderung menekan pada elite politik dengan mengacu pada pembagian kekuasaan antara elite yang berkuasa dengan elite yang tidak berkuasa yang mengarah kepada kepentingan yang berbeda. Menurut Powercube berdasarkan tingkatan politik terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu : politik global, politik nasional dan politik lokal. Tingkatan politik yang saat ini sedang diteliti adalah politik lokal. Politik lokal sendiri adalah sekumpulan masalah politik pada tingkatan lokal. Maksud kata "lokal" merujuk pada suatu wilayah geografis atau tempat yang memiliki batas kewenangan menurut undang - undang. Menurut geografis politik lokal bisa berupa politik pada tingkat Provinsi, Kota/Kabupaten, atau bahkan desa. Masalah yang diangkat dalam isu politik lokal biasanya tentang demokrasi, otonomi daerah, partisipasi warga, birokrasi dan lain sebagainya. Dalam hal tersebut keberlangsungan politik dan pemerintahan sangan ditentukan oleh seorang pemimpin dan peranan tokoh elit. 35
Menurut Anders Uhli demokratisasi merupakan proses berkesinambungan dan terus berkembang dengan faktor yang mempengaruhui proses demokrasi. Tidak hanya dibidang politik Maka dari itu elite politik lokal juga memiliki peran penting dalam kehidupan sehari - hari. Berikut adalah peran penting elite politik sacara umum, yaitu: 1. Sebagai pelopor perubahan dalam suatu wilayah. 2. Memberikan contoh perilaku kepada masyarakat sesuai aturan - aturan yang berlaku didalamnya. 3. Menjadi motivator bagi masyarakat untuk memiliki perubahan yang terencana dan teratur. Keberadaan elite politik lokal tidak dapat dipisahkan dari pengaruh perubahan yang terjadi dalam sistem politik. Perubahan yang terjadi dalam sistem politik membawa pengaruh terhadap hubungan antara elite dan masyarakat. Perubahan yang terjadi membuat masyarakat tidak lagi sebagai subyek pasif dalam hubungannya dengan elite politik lokal. Dengan demikian elite juga mempertahankan posisinya yang tidak hanya bersandar pada pemerintah, tetapi diharuskan mampu untuk melakukan strategi untuk mempertahankan kekuasaan.4 Elite politik lokal ialah seseorang yang memiliki kekuasaan atau jabatan tertinggi, dipilih melalui pemilihan umum dan dipilih melalui pemilihan politik yang demokratis pada tingkatan lokal. Pareto dan Mosca mengartikan elite secara efektif memonopoli pos - pos kunci dalam masyarakat dan dapat dikatakan elite merupakan kelas penguasa. Pengertian ini diperkuat oleh Robert Michel yang memiliki keyakinan bahwa kecenderungan dominasi kekuasaan oleh sekelompok minoritas tidak dapat dihindari. 36 yang
Dalam wadah apapun, selalu ada kelompok dominan, kuat dan mampu memerintahkan kepentingan sendiri. Kebalikannya, Laswell mengemukakan bahwa elite memiliki sifat pluralistic. Orang - orangnya tersebar, sosoknya bergantian dalam setiap tahapan fungsional dalam pada proses pembuatan keputusan dan memiliki peran yang berubah - ubah sesuai situasi dan kondisinya. Menurut Laswell status elite bisa melekat pada siapa saja yang kebetulan mempunyai peran penting. Menurut pandangan ilmuwan sosial yang sudah teruarai diatas memperlihatkan bahwa elite mempunyai pengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Menurut Miriam Budiarjo, sumber kekuasaan bisa didapat dari kedudukan, kekayaan, agama, kepandaian, kekerabatan dan keterampilan . Hal yang paling penting dalam elite lokal ialah menjalankan usaha rasional persuasif untuk mendorong masyarakat agar lebih aktif dalam berpartisipasi . Elite lokal haruskan untuk meyakinkan masyarakat tentang arti penting dan nilai vital. Dalam kekuasaan politik, Putman menggambarkan tingkat pengaruh seseorang dalam kekuasaan, pada tingkatan teratas adalah kelompok pembuat keputusan. Lapisan ini mayoritas memiliki jabatan resmi utama. Tingkatan keuda adalah kaum berpengaruh merupakan kaum yang memiliki pengaruh secara tidak langsung. Mereka biasanya dimintai nasihat dari pembuat keputusan yang kepentingan dan pendapatnya diperhitungkan pembuat keputusan tersebut. Lapisan ini terdiri dari para pemimpin kelompok kepentingan, banker, tan tanah, konsultan resmi dan tidak resmi. Tingkatan ketiga terdiri dari warga masyarakat yang memiliki bagian aktif dalam kehidupan politik dan pemerintahan, contohnya seperti anggota partai, editor surat kabar dan birokrat tingkat tengah. Lapisan ini biasa disebut aktivis yang 37
memiliki jumlah lebih banyak dibandingkan kaum berpengaruh. Tingkatan keempat terdapat orang - orang yang menganggap kehidupan politik seperti halnya tontonan yang menarik. Lapisan ini merupakan publik peminat politik. Tingkatan kelima terdapat kaum pemilih. Kaum ini mempunyai sumber politik kolektif penting, namun sebagai individu mereka tidak mempunyai pengaruh sama sekali. Tingkatan keenam ialah dalam istilah politik hanya menjadi objek politik dan bukan aktor. Mereka tidak mempunyai pengaruh politik. b. Kelompok Elite Dalam Ilmu Politik Manusia sejak lahir dibekali Hak dan Kewajiban. Adanya hal dan kewajiban yang dijalankan melahirkan perbedaan kedudukan dan status, baik secara harizontal maupun vertikal (Rivai,1981). Perbedaan harizontal menekankan pada aspek jenis kedudukan satu dengan yang lain, mewujudkan gejala deferensiasi sosial. Menurut Hoftede (1991), stratifikasi sosial dalam masyarakat seperti itu dapat dikelompokkan kedalam elite dan massa. Senada dan Hoftede, Amin (1981:1) mengemukakan lapisan tinggi ini merupakan golongan elite yang hakikatnya adalah sebagian pemegang kendali kepemimpin. Mossa melakukan analisis secara sistematis tentang elite, memberikan pemahaman bagi terciptanya kelompok elite sebagai berikut. Dalam setiap masyarakat , entah dalam suatu bangsa baru atau yang sudah lama merdeka, besar atau kecil selalu membentuk dua kelompok utama, yaitu elite (yang memimpin) dan massa (yang dipimpin) (Bottomoro 1985:8) lebih lanjut Mosca menjelaskan, elite yang jumlah yang kecil menjalankan fungsi politik, memonopi kekuasaan itu, sedangkan massa yang jumlah lebih besar, diatur dan dikendalikan oleh elite (Putnam, 1976:20) . 38
Dari beberapa pendapat diatas nampak jelas bahwa mereka yang dikategorikan elite adalah orang-orang yang ada dipuncak struktur-struktur sosial didasarkan pada kedudukan ekonominya (kekayaan), Jabatanjabatan formal, tokoh-tokoh agama dan adat , orang berpendidikan tinggi dan lainya sebagai sesuai denngan perkembangan yang terjadi pada masyarakat yang bersangkutan. Pendekatan ini memandang kelahiran elite lebih disebabkan posisi-posisi penting dalam organisasi sosial. Mereka dikategori kelompok kunci yang memiliki wewenang dan dapat dipercaya menjaga organisasi terutama dalam kegiatan dalam merencanakan, mengelola dan mengontrol program-program yang dicanangkan. Oleh karena itu sebagian besar upaya mencapai tujuan organisasi dipertaruhkan kepada mereka. Pandangan Pareto tentang adanya karakteristik personal dari elite, begitu juga Mosca yang sepakat adanya karakteristik personal sebagaimana dikatakan Pareto, dengan menambahkan adanya faktor-faktor struktural dan organisasional yang ikut menentukan keliharan dari kelompok selite dapat dimasukkan dalam pendekatan ini. Pandangan Sumarjan takala memberikan kata pengantar karya keller, dan pada pandangan keller sendiri dalam melihat kelahiran elite dan Michels mengatakan munculnya kelompok minoritas yang kemudian dominan dalam mengambil keputusan adalah akibat dari struktur organisasi sosial (Usman 1990:13), dapat dimasukkan pada pendekatan kedua. Kelompok elite yang tumbuh secara alami dalam kehidupan masyarakat ini, menurut pareto dapat dikategori menjadi dua yakni: The Governing Elite, yaitu individu-indivudu yang secara langsung maupun tidak langsung menjadi bagian dan 39
c. mempunyai peranan penting dalam pemerintahan. Kedua Governing Elite adalah orang-orang yang aktivitasnya berada diluar urusan pemerintah, akan tetapi mempunyai pengaruh kuat dalam formulasi kebijakan (Bottomoro 1985;9). Pendekatan elite Ada tiga pendekatan yang lazim di pergunakan untuk mengidentifikasi elite didalam ilmu sosial. Pendekatan itu meliputi: Posisional, Reputisional, dan Keputusan (Sigh, 1973:9) Pendekatan Posisional beranggapan bahwa lembaga atau struktur pemerintah formal mempunya suatu peta hubungan kekuasan yang bias dipakai untuk menganalisis siapa yang berkuasa diantara elite. Pendekatan ini memiliki 2 kelemahan yaitu; 1) masuknya elite-elite bomeka yang hanya mengesahakan apa yang dibuat orang lain; 2) Memungkinkan tidak masuknya pecipta opini formil yang mempengaruhi kelompok pembuat kebijakan Pendekat ini memiliki kecenderungan untuk membesar-besarkan yang sifat semu dan meremehkan pegaruh yang tidak langsung (Putnam, 1976). Pendekatan Reputasional mendasarkan pada reputasi secara informan yang dimiliki para elite. Pendekatan inii mempergunakan informan untuk menjaring informasi siapakah diantara para elite yang mempunyai kekuasaan membuat kebijaksanaan. 40
Pendekatan Keputusan merupakan cara mengatahui siapakah diantara parah elite yang berkuasa dengan mempelajari proses pembuatan keputusan-keputusan itu. Adapun kelemahanya (Putnam:1976) yakni. 1. Dalam menentukan keputusan-keputusan pa saja yang akan dianalisis siapa saja yang terlibat; 2. Dalam prakteknya ada keputusan penting yang dianalisa secara terperinci. d. Elite-elite Lokal Keberadaan elite lokal saat ini juga sangat berpengruhi oleh faktor struktural dan organisasional (Pareto dalam Bottomoro, 1985). Keberadaan elite local pada masa kini meliputi mereka yang berada pada berokrasi pemerintah (geverning elite) yaitu mereka yang dimasukkan sebagai kelompok elite karena menduduki jabatan penting dalam organisasi pemerintah Desa (bersifat formal). Elite seperti ini memiliki pengaruh dan kekuasaan karena mendapat legitimasi dari pemerintah yang lebih atas (supralokal). Samping itu dalam masyarakat juga berkembang juga kelompok elite diluar itu (Non-governimg Elite), seperti bangsawan, tokoh adat, tokoh agama yang dapat legitimasi dari adat dan agama serta orang memiliki kekayaan, sehingga dianggap memiliki kelebihan selalu menjadi panutan sikap dan kompas tindakan masyarakat. G. Metodologi Penelitian 1. Jenis Penelitian Uraian permasalahan yang ada, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif fenomenologi. Peneliti memilih metode kualitatif fenomenologi karena 41
peneliti ingin menemukan, mempelajari dan memahami suatu fenomena nyata yang tidak dapat ditemukan hanya dengan menggunakan asumsi maupun angka dan peneliti juga mau melihat dan mendengar lebih terperinci akan penjelasan dan pemahaman individual tentang pengelaman-pengelaman yang terlihat jelas dan nyata. Penelitian kualitatif menurut Denzin dan Lincoln adalah penelitian yang dilakukan guna menafsirkan suatu fenomena dengan menggunakan berbagai metode. Menurut Erickson berpendapat bahwa penelitian kualitatif menekankan pada usaha untuk menemukan dan mendeskripsikan kegiatan dan dampak dari penelitian yang dilakukan secara naratif. Husserly menyatakan bahwa semua penelitian kualitatif memiliki aspek fenomenologi di dalamnya, dan metode fenomenologi dimulai dari serangkaian reduksi-reduksi sehingga peneliti dapat menangkap hakikat objek melalui intuisi. Maka dari itu, penelitian ini dipilih peneliti karena memiliki tujuan untuk mempunyai pemahaman yang baik dan rasa ingin tahu mengenai fenomena yang ada, kemudian menguji kelayakan suatu topik yang akan dilakukan penelitian lanjutan, serta merencanakan metode penelitian yang akan digunakan penelitian selanjutnya. Selain itu, dengan menggunakan penelitian kualitatif fenomenologi peneliti akan mengutamakan untuk mencari, mempelajari dan menyampaikan arti fenomena yang terjadi berserta hubungannya dengan orang-orang biasa dalam situasi tertentu dan peneliti mengeksplore lebih dalam mengenai permasalahan yang terkait dengan topik yang akan diteliti. 2. Unit Analisis a. Subyek Penelitian 42
Subyek penelitian adalah tentang orang-orang yang menjadikan sumber informasi dan dapat memberikan data sesuai masalah yang di teliti. subjek penelitian adalah memberi batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan, Menurut Arikunto (2016:26). Subyek penelitian tidak harus berupa orang, tetapi dapat benda, proses, kegiatan dan tempat. Dalam penelitian ini, yang menjadi subyek penelitian yaitu pegawai kecamatan, perangkat desa, elite lokal desa dan masyarakat desa lewotobi khususnya di dusun lewouran, Kabupaten Flores Timur. Dalam penelitian ini, sumber data dipilih secara purposive yaitu teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu sehingga akan memudahkan peneliti menjelajah objek atau situasi sosial yang diteliti. Adapun subjek penelitian berjumlah 20 (dua puluh) orang narasumber yang terdiri dari : Tabel 1.1 Deskripsi Narasumber No Nama Jenis Kelamin Jabatan 1. Tarsisius Buto Muda Laki-laki Kepala Desa 2. Agustinus Beo Uran Laki-laki Kepala Dusun Lewouran 3. Mateus Belan Kwure Laki-laki Ketua BPD 43
4. Longginus Nuli Muda 5. Aloysius Kedang Puka 6. Sesilia Lio Kwuta 7. Rofinus Muda 8. Dominikus Demon Kwure 9. Martinus Laga Uran 10. Susana Ose kedang 11. Marta Buran Kedang 12. Gaspar Lua Kwure 13. Antonius Bera Uran 14. Matias Wata Kwuta 15. Lusia Ema Kwuta 16. Veronica mengi kwuta 17. Fabianus ola Kedang 18. Maria Goreti Bare Kedang 19. Markus Kedang 44 Laki-laki Ketua Panitia Pemekaran Desa Laki-laki Guru Perempuan Masyarakat dusun Lewouran Laki-laki Anggota partai PAN Laki-laki Ketua RT 05 Laki-laki masyarakat Perempuan Masyarakat Perempuan Masyarakat Laki-laki Masyarakat Laki-laki Tokoh masyarakat Laki-laki Tokoh adat Perempuan Tokoh perempuan Perempuan Masyarakat Laki-laki masyarakat perempuan Guru Laki-laki Tokoh adat
20. Fortunatus Lado Oyan Laki-laki Masyrakat b. Objek penelitian Menurut Husein Umar (2013:18) objek penelitian adalah menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi objek penelitian, juga dimana dan kapan penelitian dilakukan. Objek penelitian adalah suatu gambaran sasaran ilmiah yang dijelaskan untuk mendapatkan informasi dan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Maka objek penelitian ini adalah mengenai Politisasi Isu Pemekaran Desa Lewouran, Kecamatan Ile Bura, Kabupaten Flores Timur. c. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian ini berada di Dusun Lewouran, Desa Lewotobi, Kecamatan Ilebura, Kabupaten Flores Timur. 3. Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Data penelitian terdapat 2 bentuk, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk data primer berupa observasi dan wawancara, sedangkan untuk data sekunder berupa studi dokumen seperti data yang ada di internet, web, video, audio. Terkait penelitian kualitatif narasumber atau subjek penelitian disebut dengan informan, yaitu orang yang memberikan informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Teknik purposive sampling digunakan untuk menentukan narasumber 45
dalam penelitian ini. Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan teknik sebagai berikut: a. Observasi Menurut Morris (dalam Hasanah, 2017), observasi adalah kegiatan mengidentifikasi suatu masalah dengan bantuan instrumen dan kemudian menerapkannya pada tujuan yang berbeda, seperti salah satu ilmu atau lainnya. Atau, observasi adalah kumpulan pengetahuan tentang daerah sekitarnya berdasarkan semua aktivitas sehari-hari manusia. Sebaliknya, observasi individu lebih bermanfaat bagi mereka yang menyebutkan observasi aktivitas sehari-hari individu saat sedang diamati (Hasanah, 2017). Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung berkaitan dengan Politisasi Isu Pemekaran Desa Lewouran, Kecamatan Ile Bura, Kabupaten Flores Timur, observasi tersebut dilakukan di Dusun Lewouran, Desa Lewotobi. b. Wawancara Wawancara merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh peneliti dengan menyampaikan pertanyaan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Namun, akan lebih efektif apabila dalam point ini dilakukan secara tatap muka (face to face) karena akan lebih dapat memahami serta dapat menilai jawaban yang diterima atas pertanyaan yang disampaikan melalui ekspresi atapun mimik wajah dari pihak yang terlibat dalam sasaran penelitian. 46
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan gabungan wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur, tujuannya adalah supaya peneliti bisa bertanya balik atau memperluas pertanyaan yang masih bersifat relevan dengan kebutuhan data kepada narasumber untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin dan sedalam mungkin. Adapun dalam penelitian ini informan yang diwawancarai adalah Pegawai Kecamatan, Kepala Desa, Perangkat Desa, Elite Lokal Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Masyarakar Dusun Lewouran. c. Dokumentasi Menurut Sugiyono, dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah lalu. Dokumen ini biasanya berupa sumber informasi yang bukan dari manusia (non humen resource). Dokumen juga merupakan salah satu cara yang dilakukan peneliti dengan pengumpulan sumber data berdasarkan arsip foto, video, jurnal ataupun arsip dokumen penting yang telah dilaksanakan. Dokumen tersebut dapat berupa tulisan, gambar, foto-foto atau karya dari seseorang. Hasil observasi dan wawancara akan lebih akurat dan dapat dipercaya apabila ada data yang mendukung dari narasumber penelitian. Dalam penelitian ini, adapun dokumentasi yang dimaksud adalah : 1. Foto-foto pada waktu musyawarah antara tokoh masyarakat dan masyarakat dalam pemekaran desa. 2. Foto peta desa yang akan dimekarkan 3. Proposal pemekaran desa. 47
4. Surat persetujuan dari Bupati mengenai pemekaran desa. 5. Dan dokumen lain yang ditemukan pada waktu penelitian. 4. Teknik Analisis Data Pada penelitian ini mengunakan teknik analisis data dimulai dari reduksi data,penyajian data,dan penarikan kesimpulan,dengan penjelasan sebagai berikut: a) Reduksi data Reduksi merupakan proses penelitian, pemusatan perhaatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan tertulis berasal pada lapangan. Menurut Miles dan Huberman (dalam Ilyas,2016) pengertian reduksi data merupakan tahapan penyeleksian data yang diperoleh. Dalam hal ini data yang diperoleh dibuat menjadi lebih ringkas agar mempermudah dan memberikan gambaran yang jelas bagi peneliti. Ringkasan tersebut dipilah-pilah dan menggunakan data yang diperlukan serta membuang yang tidak perlu. Kemudian membuat transkip data untuk menggambarkan data secara menyeluruh. Apabila kekurangan data, maka peneliti harus melakukan pencarian data tambahan. b) Penyajian Data Menurut Miles dan Huberman (dalam Ilyas,2016) penyajian data adalah pokok atau hasil informasi data yang tersusun dalam bentuk uraian singkat, began, hubungan antara kategori, dan dan flowchart yang pada akhirnyadigunakan untuk menarik kesimpulan dan melakukan tindakan. Penyajian data bentuknya berupa naratif, grafik, matriks, dan network (jejaring kerja) untuk menghindari penyimpangan dalam penyajian. Dengan 48
adanya tahapan penyajian data akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi serta merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami. c) Penarikan Kesimpulan Tahap ini dilakukan oleh peneliti yang mempunyai tujuan untuk menjawab semua rumusan masalah yang telah dirumuskan. Dengan adanya penarikan kesimpulan akan membawa jawaban atas permasalahan yang terjadi pada penelitian. Menurut Miles dan Huberman (dalam Ilyas, 2016), kesimpulan merupakan jawaban atas yang dirumuskan sejak awal dalam penelitian, tetapi tidak menutup kemungkinan jika tidak menjawb atas apa yang sudah menjadi rumusan masalah awal, karena pada dasarnya rumusan masalah sifatnya sementara dan berkembang seiring berjalannya penelitian langsung di lapangan. Maka dari itu, kesimpulan yang akan ditarik akan terlihat apa yang menjadi inti sari dari penelitian ini. 49
BAB III POLITISASI ISU PEMEKARAN DESA LEWOURAN, KECAMATAN ILE BURA, KABUPATEN FLORES TIMUR. Pemekaran desa adalah pemecahan suatu wilayah desa menjadi dua atau lebih dengan alasan karena luas wilayahnya, kondisi geografis, pertumbuhan jumlah penduduk, efektifitas dan efisensi dalam pelayanan publik serta kondisi sosial politik yang ada di desa induk dan desa yang mau dimekarkan. Di dalam pemekaran suatu desa pemerintah desa dan masyarakat setempat harus memperhatikan alur pemekaran desa itu sendiri dan seperti apa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam proses pemekaran desa. Alur pemekaran desa yang digunakan berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 yang diawali dengan prakarsa masyarakat untuk membentuk desa, mengajukan usulan pembentukan, mengadakan rapat sampai pada tahap akhir yang mana Pembentukan desa itu dimasukan kedalam Undang-Undang Peraturan Daerah. Selain alur pemekaran yang diperhatikan, adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemerintah desa, panitia pemekaran desa dan masyarakat desa agar proses pemekaran tersebut berjalan sesuai dengan alur yang sudah ditentukan. Berikut syarat-syarat pemekaran desa menurut Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 : j. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan; k. jumlah penduduk, yaitu: 10. wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga; 66
11. wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga; 12. wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga; 13. wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga; 14. wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga; 15. wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga; 16. wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga; 17. wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga; dan - 18. wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga. l. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah; m. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa; n. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung; 67
o. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota; p. sarana dan prasarana bagi pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan q. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. r. cakupan wilayah Desa terdiri atas dusun atau dengan sebutan lain. (2) Cakupan wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan mempertimbangkan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa Pemekaran sebuah desa harus memperhatikan semua syarat dan ketentuan yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat. Pada pemekaran desa yang terjadi di Dusun Lewouran kebanyakan dari pemerintah desa dan masyarakatnya hanya memperhatikan syarat pertama yakni jumlah penduduk dan kepala kelaurga. Dari data yang ditemukan hampir semua baik itu dari pemerintah desa, kepala desa, tokoh masyarakat dan masyarakat hanya mengetahui bahwa jika suatu desa dimekarkan hanya melihat pada jumlah penduduk dan kepala keluarga yang mana untuk daerah Nusa Tenggara Timur jumalh penduduk harus 1000 jiwa dan 200 kepala keluarga tetapi pada syarat lainnya mereka tidak tahu bahkan saat ditanya mereka malah bertanya balik. Disini bisa kita ketahui bahwa masyarakat dan tokoh masyarakat ingin sekali desa dimekarkan tetapi pada pengetahuan mengenai alur dan persyaratan yang ditentukan mereka tidak tahu mungkin karena dari pemerintah desa yang tidak memberi tahu atau masyarakat yang tidak mau tahu mengenai syarat dan masyarakat hanya mau untuk desa mereka secepatnya dimekarkan. 68
Pemekaran desa yang terjadi sepenuhnya merupakan usulan dan kemauan dari masyarakat desa tersebut yang terbagi dalam beberapa dusun dan salah satu dusun tersebut yang mau memisahkan diri dari desa induk dengan alasan kondisi geografis yang lumayan jauh, masyarakat merasa di anak tirikan oleh desa induk, pendekatan pelayanan, permainan politik dari calon anggota legislatif untuk memenangkan suara dan masih banyak sekali alasan yang terselubung baik itu dari masyarakat desa maupun pemerintah desa setempat. Desa Lewotobi merupakan sebuah desa yang ada di Kabupaten Flores Timur. Desa Lewotobi ini memiliki tiga dusun yakni dusun A, B dan C. Letak Dusun A dan B berada pada desa induk yang sering disebut kampung Lewotobi sedangkan Dusun C yang biasa disebut kampung Lewouran. Masyarakat Dusun Lewouran sejak tahun 2006 ingin sekali memisahkan diri dari Desa Lewotobi tetapi ada beberapa kendala sehingga sampai pada tahun 2023 baru bisa direalisasikan. Dari kondisi geografis jarak antara Dusun Lewouran dan desa induk terbilang sangat jauh sehingga itulah yang membuat masyarakat ingin sekali memisahkan diri dari Desa Lewotobi dan agar mendekatkan pelayanan. Pemekaran desa yang terjadi di Dusun Lewouran, Desa Lewotobi sebenarnya sudah direncanakan dari tahun 2006 silam tetapi ada beberapa kendala baik itu dari kepala desanya, pemerintah desa dan sampai pada pemerintah Kabupaten setempat. Pemekaran desa yang terjadi di Desa Lewotobi, lebih tepatnya di Dusun Lewouran ini merupakan prakarsa dari banyak pihak baik itu dari masyarakatnya sendiri, pada tokoh kepentingan, kepala desa sampai pada kepentingan politik calon anggota legislatif dalam memenangkan suara agar bisa mendapatkan kursi. Disini banyak sekali proses yang dijalankan oleh masyarakat baik itu pada alur pemekaran yang tidak ada ujungnya berhasil sampai pada syarat-syarat pemekaran yang dilakukan. Hebatnya, di Dusun Lewouran ini saat masyarakat dan tokoh adat menyuarakan mengenai pemekaran desa diam-diam 69
Tokoh masyarakat membentuk panitia pemekaran pada tahun 2014 dan baru diketahui oleh kepala desa dan pemerintah desa pada tahun 2016 saat ada desas desus dari masyarakat dusun ke telinga kepala desa bahwa panitia pemekaran yang dibentuk tidak berjalan atau mati. Disini kepala desa kaget kenapa masyarakat dan tokoh masyarakat yang ada membentuk panitia pemekaran tanpa sepengetahuan kepala desa. Proses pemekaran Desa yang terjadi di Dusun Lewouran ini kemudian mulai berjalan lagi pada tahun 2017 setelah kepala desa dengan terpaksa membubarkan panitia yang lama karena dianggap tidak berjalan oleh masyarakat dan alasan individual dari kepala desa tersebut. Setelah pembubaran, Kepala Desa membentuk panitia baru dan dalam panitia tersebut mereka membuat suatu kesepakatan yang mana kesepakatan tersebut menjadi alur yang dikerjakan oleh panitia pemekaran. Berikut alur atau proses yang dibuat oleh panitia Pemekaran: Pembentukan Panitia Pemekaran Pendataan Jumlah penduduk dan kepala Keluarga Rapat bersama Pemerintah desa dan masyarakat ( evaluasi) Penulis dalam melakukan penelitian di lapangan berdasarkan fokus penelitian yang ada, sehingga penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak keluar daripada judul yang ada yaitu A. Proses Politik Elite Dalam Pemekaran Desa. 70
Elite lokal secara sederhana digambarkan sebagai seseorang atau sekelompok individu yang memiliki peran dan pengaruh besar jika dibandingan dengan kelompok lain. Keberadaan elite lokal pada masa kini meliputi mereka yang berada pada berokrasi pemerintah (geverning elite) yaitu mereka yang dimasukkan sebagai kelompok elite karena menduduki jabatan penting dalam organisasi pemerintah Desa (bersifat formal). Elite seperti ini memiliki pengaruh dan kekuasaan karena mendapat legitimasi dari pemerintah yang lebih atas (supralokal). Samping itu dalam masyarakat juga berkembang juga kelompok elite diluar itu (Non-governimg Elite), seperti bangsawan, tokoh adat, tokoh agama yang dapat legitimasi dari adat dan agama serta orang memiliki kekayaan, sehingga dianggap memiliki kelebihan selalu menjadi panutan sikap dan kompas tindakan masyarakat. Pemekaran desa yang terjadi di Desa Lewotobi ini dipengaruhi atau dilatarbelakangi oleh tokoh masyarakat sampai pada tokoh politik yang mengambil peran dalam proses pemekaran mulai dari pertemuan sampai pada proses yang sekarang yakni menunggu dikelaurkannya Peraturan daerah mengenai pemekaran Desa Lewouran. Disini para tokoh masyarakat mulai dari tokoh pendidik, tokoh perempuan, tokoh adat, kepala desa, caleg mereka mempunyai pandangan atau masuakan dan proses yang berbeda-beda tentang pemekaran Dusun Lewouran menjadi desa. Berkaitan dengan hal ini, Pak Tarsisius Buto Muda selaku Kepala Desa Lewotobi, mengatakan bahwa : " Isu pemekaran Desa Lewouran ini sudah jauh dari kepala desa sebelum saya yakni bapak Matias. Ketika perjuangan pemekaran desa yang dilakukan oleh Bapak Matias Selaku mantan Kepala Desa tidak ada kejelasan dan tidak berjalan dan ketika saya maju di priode pertama pada tahun 2013 sampai 2019 mulai dibentuklah panitia pemekaran desa. Awal pembentukan panitia pemekaran desa oleh masyarakat Dusun Lewouran tidak diketahui oleh 71
saya dengan bahasa lain mereka membentuk panita pemekaran desa diluar pengetahuan saya. Seiring berjalannya waktu saya mendapat kabar dari beberapa masyarakat dusun lewouran yang kebetulan pada saat itu ada keperluan dikantor dan mereka kasih tahu ke saya yang isinya kenapa bapak desa dan panitia tidak berjalan dalam perjuangan pembentukan desa lewouran padahal kami sudah menanti Dusun Lewouran dijadikan desa sejak tahun 2010 sampai sekarang 2018 juga belum ada kejelasan. Dari perkataan salah satu masyarakat itu nah saya kaget kok bisa saya yang sebagai seorang pemimpin di Desa Lewotobi bisa-bisanya tidak diberitau mengenai hal tersebut. Dengan mencoba menahan amarah saya mengumpulkan semua masyarakat di Dusun Lewouran secara mendadak dan musyawarah mengenai panitia pemekaran yang di bentuk diam-diam tadi. Setelah pertemuan bersama masyarakat akhirnya mendapat hasil yakni panitia yang lama di bubarkan dan dibentuklah panitia baru. Waktu itu panitia baru dibentuk dan diresmikan dalam musyawarah desa per tahun 2019. Nah kebetulan pada tahun 2019 terjadilah pemilihan kepala desa priode baru disini saya juga mencalonkan diri sebagai kepala desa lagi dan saya bersaing bersama dua orang teman saya. Karena pemekaran Dusun Lewouran menjadi Desa belum terealisasi akhirnya saya memuat salah satu visi saya yakni perjuangan pemekaran Dusun Lewouran Menjadi Desa. Ketika saya kampanye dan masyarakat tahu salah satu visi saya ialah perjuangan pemekaran desa akhirnya saya terpilih kembali menjadi kepala desa dan memikul tugas berat yakni pengusahaan pemekaran desa dan saya sebagai seorang pemimpin harus mempertanggung jawabkan apa yang dipercayakan oleh masyarakat. Pada pertengahan tahun sampai pada awal tahun 2020 kami mulai mengusahakan pemekaran bersama teman-teman panitia pemekaran dengan membuat proposal dan menyerahkan proposal pemekaran desa tersebut kepada pemerintah daerah. Sampai pada tahun 2022 tidak ada jawaban dari pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur. Pada pertemuan di tingkat Provinsi saya melihat hasil rapat ada beberapa desa yang ada di Provinsi NTT siap dimekarkan dan ternyata yang bermasalah ini pada Pemerintah Kabupaten Flores Timur karena hanya Kabupaten Flores Timur yang tidak ada usulan pemekaran desa. Akhirnya pada Musrembang Kabupaten saya selaku Kepala Desa mengangkat suara mengenai Pemekaran Desa dan perlahan dari Pemerintah Kabupaten menanggapi mengenai pemekaran desa. disini saat tahun 2023 saya mulai memberi sinyal kepada panitia pemekaran mengenai usulan yang sudah ditrima dan menyempaikan kepada masyarakat untuk mempersiapkan semua yang berkaitan dengan pemekaran. Dalam perjalanan ternyata penduduk Dusun Lewouran hanya 840 jiwa dan seharusnya pada persyaratan yang termuat hasru 1000 jiwa. Disitu kami bersama panitia berpikir dan membolak balik pikiran bagaimana sehingga Dusun Lewouran bisa dimekarkan. Hasilnya kami buat strategi memecahkan kepala keluarga atau dengan kata lain memisahkan kartu keluarga pada keluarga yang anaknya sudah menikah sehingga dari situ bisa tertolong dengan jumlah kepala keluarga yang tadinya 187 menjadi 214 dan itu sudah bebas dan pada syarat utama sudah bisa terbilang lolos dari persyaratannya." (wawancara, 4 Januari 2024). 72
Dari pernyataan Kepala Desa yang merupakan salah satu actor elite lokal desa di atas, menunjukan bahwa rencana pemekaran desa dari Dusun Lewouran menjadi Desa sudah ada jauh sebelum beliau naik dan menjabat sebagai Kepala Desa. Problem yang terjadi disini bahwa mantan Kepala Desa yang lama tidak bisa merealisasikan usulan dari masyarakat Dusun Lewouran mengenai pemekaran desa sehingga pada saat Beliau naik menjadi kepala desa banyak masyarakat yang mungkin kecewa dengan masa pimpinan kepala desa sebelumnya sehingga masyarakat dusun setempat diam-diam membentuk panitia pemekaran desa diluar sepengetahuan Kepala Desa. Kepala Desa sebelumnya tidak bisa merealisasikan adanya pemekaran desa mungkin karena ada satu dan dua hal yang tidak diketahui masyarakat semisal pada persyaratan jumlah penduduk, luas wilayah atau persyaratan lainnya sehingga belum bisa direlisasikan. Disini terlihat bahwa masyarakat dengan tahu dan mau kecewa dan membentuk panitia pemekaran tanpa sepengetahuan kepala desa. Hal tersebut bisa saja terjadi dikarenakan mantan Kepala Desa lama tidak menjalin komunikasi bersama masyarakat dusun mengenai persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh masyarakat dan seperti apa alur pemekaran yang terjadi berdasarkan Peraturan yang ada saat itu sehingga terjadinya Dis Komunikasi antara Pemerintah desa dan masyarakat yang ada di Dusun Lewouran. Pembentukan panitia secara diam-diam oleh masyarakat dusun ada benarnya juga dan mungkin masyarakat takut dikecewakan oleh kepala desa untuk yang kesekian kalinya dalam merealisasikan suara mereka untuk adanya pemekaran desa. Disini peneliti melihat bahwa masyarakat yang ada di Dusun Lewouran sangat menginginkan adanya pemekaran desa tanpa mereka tahu dan peduli apa saja dan seluk beluk pemekaran desa itu. Masyarakat bersama tokoh masyarakat diam-diam membentuk panita tetapi mereka tidak melihat seperti apa konsekuensi 73
yang terjadi dan bisa saja panitia yang dibentuk tidak bisa berjalan dikarenakan tidak adanya kerja sama dengan pemerintah desa induk, dan hasilnya panitia yang dibentuk tadi tidak bisa berjalan dengan baik dan malah mengecewakan masyarakat sehingga kepala desa saat mengetahui langsung membubarkan panitia yang ada dan membentuk panitia yang baru. Adapun desas desus yang beredar dari masyarakat dan kepala desa yang mengatakan bahwa ketua panitia pemekaran desa yang dibubarkan itu tidak mau Dusun Lewouran terpisah dari Desa Lewotobi karena ada alasan individual yang mendasar sehingga panitia itu tidak berjalan dengan baik. Dikatakan bahwa pada tahun 2019 mulai dibentuk panitia baru yang bertepatan dengan pemilihan kepala desa sehingga itu menjadi salah satu permainan politik kepala desa agar bisa naik lagi menjadi kepala desa pada priode kedua sehingga beliau memasukan usaha pemekaran Desa Lewouran kedalam visinya agar masyarakat bisa memilihnya kembali dan hasilnya benar Beliau dipilih menjadi Kepala Desa di priode kedua dengan suara terbanyak berasal dari Dusun Lewouran. Disini mungkin saja Kepala Desa memperlambat adanya pemekaran pada tahun 2018 karena Beliau sudah tahu bahwa jika pemekaran ini ditunda ini bisa diangkat menjadi visi agar bisa naik lagi pada priode kedua. Hal ini jika diperdalam pemekaran desa ini merupakan salah satu permainan politik yang dilakukan oleh Kepala Desa dengan kepentingan mendapatkan suara dari masyarakat. Fakta yang menarik dan terulang lagi disini, selama perjalanan dari tahun 2019 semenjak Beliau dipilih lagi menjadi Kepala Desa isu pemekaran desa itu perlahan hilang mungkin tidak hilang tetapi anehnya isu ini mulai ada lagi pada tahun 2023 kemarin yang mana Kepala Desa mulai membahas lagi mengenai pemekaran Dusun Lewouran menjadi desa karena beliau tahu pada tahun 2025 nanti akan adanya pemilihan kepala desa baru dan disini permainan politik dijalankan lagi tanpa masyarakat tahu apa tujuan dan maksud kepala desa yang sebenarnya mungkin di akhir- akhir masa jabatannya Ia menggunakan strategi ini karena dilihat dari jumlah penduduk Di Desa 74
Lewotobi penduduk terbanyak berada pada Dusun Lewouran. Permaian politik oleh Kepala Desa ini sangat terlihat dari hasil wawancara yang Beliau sendiri mengatakan bahwa dengan adanya visinya mengenai perjuangan pemekaran desa akhirnya belau bisa terpilih lagi menjadi kepala desa dan hal ini tidak menutup kemungkinan pada pemilihan kepala desa tahun 2025 nanti jika pemekaran ini belum terealisasi bisa saja Ia mengangkat ini menjadi visi lanjutan agar bisa terpilih menjadi kepala desa. Bukti yang sangat terlihat bawasannya ia mulai bekerja dan merelisasikan suara dari masyarakat mengenai pemekaran desa pada tahun-tahun akhir di masa jabatannya. Dikatakan juga bahwa dalam mengusahakan pemekaran Dusun Lewouran menjadi Desa, Kepala Desa bersama panitia pemekaran mengusahakan pemenuhan syarat utama yakni jumlah penduduk atau jumlah Kepala Keluarga. Syarat untuk jumlah penduduk atau kepala keluarga menurut Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 untuk wilayah Nusa Tenggara Timur jumlah penduduk 1000 jiwa atau 200 Kepala Keluarga. Fakta yang ada di Dusun Lewouran yang akan dimekarkan ini jumlah penduduk masih terbilang kurang karena jauh diatas target yang seharusnya 1000 jiwa tetapi faktanya hanya 840 jiwa, dari sini maka Kepala Desa bersama panitia pemekaran desa menggunakan strategi penambahan jumlah Kepala Keluarga untuk anak yang sudah menikah, warga yang tidak menikah dan masih bersama orangtua dan anak muda yang umur sudah produktif kerja sehingga hasil yang didapat 214 Kepala Keluarga. Alasan Kepala Desa dan panitia pemekaran menggunakan strategi ini agar Dusun Lewouran bisa masuk dan lolos dalam administrasi persyaratan pemekaran desa. Dengan cara ini hasilnya Dusun Lewouran masuk kedalam tujuh desa di Kabupaten Flores Timur yang siap dimekarkan. Hal yang menjadi permasalahan disini ialah ketika pihak dari Kabupaten turun ke desa melakukan uji petik jumlah penduduk yang ada dilapangan tidak memenuhi persyaratan beserta kepala keluarga karena fakta 75
yang ada di Dusun Lewouran banyak rumah yang kosong akibat masyarakat yang pergi bekerja di luar daerah. Selanjutnya Bapak Ketua BPD, Pak Mateus Belan Kwure menyatakan bahwa: "isu pemekaran desa itu yang saya dengar sejak tahun 2014, jadi dari tahun 2014 itu ada wacana yang menyatakan bahwa Dusun Lewouran mau dimekarkan menjadi desa sendiri maka dari tahun 2014 itu sudah mulai di bentuk panitia pemekaran desa. Waktu itu panitia mulai bekerja yakni mengumpulkan berkas-berkas yang dibutuhkan. Hal yang paling utama dan pertama dilakukan ialah pertemuan bersama masyarakat, setelah masyarakat juga setuju dimulai dengan pengumpulan berkas dan diajukan ke kabupaten. Setelah itu berkaitan dengan regulasi pemekaran maka dari tahun 2014 itu sampai dengan saat itu baru terjawab. Sehingga seluruh berkas itu secara resmi sudah diterima dan dari pihak Kabupaten sudah melakukan tahap verifikasi dan klarifikasi dan dusun yang mau dimekarkan itu sudah di terima dan mendapat angina baik untuk dimekarkan. Dan semoga di tahun 2024 ini sudah dijadikan desa persiapan apabila surat keputusan dari provinsi sudah dikeluarkan. Dan desa persiapan itu berjalan kurang lebih 3 tahun dan tidak ada halangan sehingga Dusun Lewouran sesegera mungkin menjadi desa yang terlepas dari Desa Lewotobi. Saya selaku ketua BPD di Desa Lewotobi hampir setaip hari mendengar keluhan atau keluh kesah dari masyarakat mulai dari mereka merasa dianak tirikan, pelayanan yang membutuhkan waktu lama, pembangunan yang tidak merata, BUMDes yang tidak berjalan dan masih banyak lagi keluahan dari masyarakat khususnya masyarakat yang ada di Dusun Lewouran. Sehingga saya selaku ketua BPD ingin sekali agar suara tersebut bisa dijawab oleh pemerintah." (wawancara, 9 Januari 2024). Dari pernyataan diatas, kita mengetahui bahwa dari pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku pengawas dan penerima suara dari masyarakat mengenai pemekaran desa disini menjelaskan bahwa usulan pemekaran desa itu sebenarnya di prakasai oleh bebrapa tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat yang memprakasai adanya pemekaran desa ini merupakan salah satu tokoh yang sangat berpengaruh karena dengan usulannya mampu mempengaruhi dan mambuat masyarakat setuju dengan adanya pemekaran desa. Dalam penjelasannya Ia mengatakan bahwa diadakan pertemuan bersama masyarakat untuk meminta izin dan persetujuan dari semua masyarakat Dusun Lewouran untuk menyetujui usulan pemekaran desa. Secara tidak langsung Beliau menjelaskan bahwa antara pemerintah bersama masyarakat sebelum diadakannya atau 76
sebelum dibentuk penitia pemekaran mereka saling bekerja sama dan dari pihak pemerintah melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Lanjutan dari pernyataan yang menjelaskan mengenai usulan pemekaran desa itu diprakasai oleh salah satu tokoh masyarakat dan kemudian mengadakan rapat bersama pemerintah desa dan langsung disetujui oleh masyarakat. Sebenarnya apa yang diusulkan oleh salah satu tokoh masyarakat merupakan suara dari masyarakat Dusun Lewouran yang belum berani saja mengatakan apa yang mereka rasakan terhadap pemerintah Desa Lewotobi yang kadang-kadang tidak merata dalam pembangunan. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Desa yang menjelaskan bahwa pemekaran desa itu murni dari usulan masyarakat Dusun Lewouran yang sudah muak dan cape dengan pemerintahan Desa Lewotobi. Usulan pemekaran desa itu sebenarnya sudah diusulkan jauh sebelum tahun 2014 tetapi apa yang dituturkan oleh ketua BPD itu mungkin beliau tahu pada saat panitia pemekaran mulai dibentuk pada tahun 2014 dan mulai menjalankan proses pemekaran desa. Proses pemekaran yang disampaikan oleh Ketua BPD diatas merupakan proses yang secara terstruktur yang sudah sesuai dengan apa yang di tetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2017. Proses yang dijalankan oleh panitia yang dibentuk pada tahun 2014 lalu menurutnya sudah bekerja dan menjalankan tugas sesuai dengan apa yang di susun dalam rapat bersama masyarakat, tetapi dalam perjalanan panitia pemekaran yang dibentuk ini mengalami progress yang mungkin berasal dari dalam anggota maupun dari luar anggota sehingga mereka mendapat penilaian yang buruk dari masyarakat mengenai apa yang mereka kerjakan. Progres atau permasalahan yang dihadapi dari dalam anggota menurut penuturan beberapa anggota panitia lama mengatakan bahwa salahnya pada ketua panitia karena dalam perjalanan dia tidak menginginkan Dusun Lewouran menjadi sebuah desa dan kurangnya komunikasi antar anggota 77
panitia pemekaran desa. Permasalahan yang dari luar salah satunya ialah tidak adanya respons baik dari pemerintah Kabupaten Flores Timur mengenai pemekaran desa yang diusulkan oleh Desa Lewotobi. Pernyataan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), mengatakan mengenai alur atau proses yang dijalankan oleh pemerintah desa bersama panitia yang sudah dibentuk sejak tahun 2014 walaupun di pandangan kepala desa dan masyarakat lainnya mengatakan bahwa panitia itu tidak dijalankan dengan baik. Tetapi disini beliau menjelaskan secara terperinci bagaimana dan seperti apa alur yang telah dijalankan oleh panitia lama yang dibentuk pada tahun 2014. Dari pernyataannya Ia menerangkan bahwa sebenarnya panitia yang lama itu sudah berjalan semaksimal mungkin dan bekerja dengan baik dan yang menjadi permasalahannya ialah pada respons dari pemerintah desa dan pemerintah kabupaten. Kita tidak bisa menebak siapa yang patut disalahkan antara pemerintah atau panitia yang berulang-ulang kali gagal dalam proses pemekaran desa yang sudah dijalankan sejak tahun 2014. Selanjtnya Bapak Lonnginus Nuli Muda, Ketua Panitia Pemekaran mengatakan bahwa: "untuk pemekaran desa ini sudah mulai direncanakan sejak kampung lewouran dipindahkan dari kampung lama ke kampung baru itu sekitar tahun 2007. Tapi setelah itu isu-isu mengenai pemekaran desa mulai hilang dan tidak ada yang menyinggung lagi mengenai pemekaran dusun lewouran menjadi desa. lalu sempat pada tahun 2013 dibentuk panitia pemekaran desa yang diketuai oleh Bapak Mateus tapi beliau sendiri tidak mendukung kalau dusun lewouran menjadi desa sendiri entah itu kenapa alasannya sehingga pemekaran desa ini tidak berjalan. Akhirnya pada tahun 2014 kami membentuk panitia baru dan saya yang menekan agar harus dirombak ulang panitia pemekaran sehingga dusun lewouran bisa menjadi desa sendiri. Setelah mengganti panitia baru akhirnya saya yang menjadi ketua pemekaran dusun lewouran menjadi desa. saat menjadi ketua panitia pemekaran disini kami mulai dengan pengajuan proposal ke tingkat kabupaten pada tahun 2015 tetapi menunggu selama beberapa tahun tapi proposal pengajuan pemekaran desa tidak ditanggap oleh pihak pemerintah daerah kabupaten. Tiap tahun mulai dari tahun 2016 sampai 2019 tidak ada jawaban dari pihak kabupaten flores timur mengenai pemekaran desa ini. peran saya sebagai panitia pemekaran desa yang mana disini saya bertugas untuk mengumpulkan dan memisahkan kepala keluarga dan 78
anak-anak yang sudah berkeluarga tetapi masih bergabung dengan bapak ibunya. Alasan kami memisahkan kepala keluarga tersebut agar persyaratan utama pemekaran desa bisa terpenuhi yakni 200 kepala keluaga dan puji Tuhan dengan bantuan dan pengertian masyarakat jumlah kepala keluarga bisa mencukupi persyaratan. Selanjutnya tugas dan peran saya sebagai panitia dan tokoh masyarakat yakni mengumpulkan semua masyarakat untuk mengadakan pertemuan atau rapat bersama di rumah ketua adat yang membahas mengenai pemekaran desa ini. Disini dalam rapat ini kami masyarakat dari dusun lewouran tidak sendirian kami juga menghadirkan kepala desa dan perangkat desa lainnya untuk menjelaskan kepada masyarakat mengenai pemekaran desa ini agar masyarakat tidak salah paham dengan alur dan prosedur dalam pemekaran desa". ( Wawancara, 19 Desember 2023) Dari Pernyataan Ketua Panita pemekaran desa diatas mengatakan bahwa sebenarnya pemekaran di Dusun Lewouran sudah direncanakan sejak tahun 2007 yang mana masyarakat dusun pindah dari kampung lama ke kampung baru. Menurutnya isu pemekaran desa itu tiba-tiba saja hilang dan kembali terdengar pada tahun 2013 sempat dibentuk panitia pemekaran yang diketuai oleh Bapak Mateus yang sekarang menjabat sebagai Ketua BPD Desa Lewotobi. Panitia pemekaran yang dibentuk dari tahun 2013 sampai pada tahun 2014 itu akhirnya dibubarkan dan dibentuk panitia baru karena dari pandangan masyarakat dan pemerintah panitia itu tidak bekerja secara baik dan adanya konflik antara ketua panitia dan anggota. Konflik tersebut terjadi karena dari ketua panitianya sendiri yang awalnya mendukung adanya pemekaran tiba-tiba saja tidak mendukung lagi adanya pemekaran dan inilah yang menjadi problem yang dihadapi sampai berdampak pada pemekaran desa yang tidak ada titik jadinya. Panitia pemekaran yang telah dibentuk itu seharusnya selalu pro atau setuju dengan apa yang menjadi tujuan mereka yakni untuk mengsukseskan pemekaran desa. Anehnya disini ketua panitia yang tadinya sudah dipercayai oleh masyarakat ternyata dalam perjalanan tidak mau lagi adanya pemekaran desa sehingga Beliau memperlambat urusan yang dikerjakan sehingga tidak membuahkan hasil. Pernyataan dari Bapak Longginus bahwa mantan ketua panitia pemekaran desa sempat disebutkan namanya ialah Bapak Mateus Belan yang sekarang menjabat sebagai Ketua 79
BPD. Dari pernyataan itu maka langsung diketahui alasan Bapak Mateus Belan tidak mau agar Dusun Lewouran dimekarkan pada tahun 2013-2014 karena Ia ingin sekali mencalonkan diri sebagai Ketua BPD sehingga ia memperlambat urusan tersebut, jadi disini Beliau sudah memikirkan bagaimana cara agar bisa naik jabatan dengan memperlambat urusan tersebut. Dalam proses pemekaran desa ini ada banyak sekali tujuan dan motivasi dari tiap-tiap individu yakni dari pemerintah desanya, kepala desa, elit politik, tokoh adat, tokoh masyarakat dan masyarakat sehingga disini mereka tidak kompak menjadi satu suara dan dampaknya proses pemekaran yang terjadi lama akibat tujuan yang berbeda-beda dari tiap individu. Pernyataan dari Bapak Lonnginus bahwa isu pemekaran itu sudah ada sejak tahun 2007 ini membenarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa bahwa sebenanya isu pemekaran desa dari Dusun Lewouran menjadi desa sendiri itu sudah lama dibicaran oleh para petuah dan tokoh-tokoh masyarakat. Apa yang disampikan oleh Bapak Longginus ini tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa bawasannya mengenai seperti apa proses yang terjadi dan permasalahan yang timbul dari proses pemekaran yang dijalankan. Pembicaraan mengenai pemekaran desa itu seharusnya sudah membuahkan hasil sejak lama tetapi kenapa hal itu baru membuahkan hasil pada tahun 2023 kemarin tetapi belum adanya Peraturan daerah dari Kabupaten Flores Timur. Lamanya proses pemekaran ini menjadi satu pertanyaan besar bagi peneliti bawasannya apakah pemekaran desa ini adalah salah satu permaianan politik yang mengatasnamakan pemekaran agar menarik simpati rakyat dan disengaja agar prosesnya lama sehingga memudahkan para elit politik tadi untuk bermain dan menarik simpati masyarakat yang pada dasarnya mau agar Dusun Lewouran sesegara mungkin menjadi desa sendiri. proses pemekaran yang terjadi menurut penuturan Bapak Lonnginus menyatakan bahwa sebenarnya pemekaran itu sudah dijalankan dan panitianya sudah berusaha agar Dusun Lewouran 80
secepatnya menjadi desa sendiri. Panitia yang dibentuk pada tahun 2014 setelah dirombak dan beliau menjadi orang yang membesarkan suara agar sesegera mungkin membentuk panitia baru dan akhirnya Beliau sendiri yang diangkat menjadi ketua panitia pemekaran yang dibentuk ulang pada tahun 2014. Proses yang dijalankan pada saat mengganti kepengurusan baru dilakukan sesuai dengan yang ditentukan oleh Peraturan Kabupaten Flores Timur. Dari pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Lonnginus bahwa mereka sebagai panitia pemekaran sudah bekerja sesuai alur yang ditentukan yakni yang pertama mengadakan pertemuan bersama masyarakat lalu kemudian disusul dengan penentuan batas-batas wilayah Desa yang akan dimekarkan sampai pada pengambilan data di masyarakat. Dari alur yang dijalankan sudah benar adanya bahwa proses pemekaran yang dijalakan oleh panitia di Dusun Lewouran sudah semaksimal mungkin dalam pengusahaan pemekaran tetapi permasalahan yang dihadapi disini ialah pada saat proposal jadi yang sudah dibuat oleh penitia bersama pemerintah desa itu tidak direspon oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur. Pemerintah Kabupaten Flores Timur disini tidak hanya lambat merespons pada proposal pemekaran yang diajukan oleh desa Lewotobi melainkan ada juga beberapa desa yang sudah mengajukan proposal pemekaran tetapi masih saja tertunda yang disebebkan oleh Pemerintah Kabupaten yang tidak segera menindak lanjuti proposal yang dimasukan oleh calon-calon desa. lambatnya respon dari Pemerintah Daerah Kabupaten ini membuat pemerintah dan panitia pemekaran sulit untuk mengambil langkah selanjutnya untuk pemekaran desa. Selanjutnya Bapak Aloysius Kedang Puka S.Pd, Tokoh Pendidik mengetakan bahwa : 81
"Rencana pemekaran desa itu sudah ada sejak kampung Lewouran ini dipindahkan secara paksa oleh pemerintah desa dengan alasan untuk mempermudah masyarakat mendapatkan air dan akses jalan yang baik itu sekitaran tahun 2002 dan itu kalau tidak salah dijanjikan oleh pemerintah desa Lewotobi bahwa jika Kampung Lewouran dipindahkan ke bawah maka secepatnya akan dimekarkan menjadi desa sendiri. Tetapi saat masyarakat dengan semangat pindah dan meninggalkan kampung lama disini pemerintah desa tidak merealisasikan apa yang mereka janjikan kepada masyarakat mengenai pemekaran Dusun Lewouran menjadi desa. Kami sebagai tenaga pendidik lebih tepatnya guru merasa sedikit kecawa terhadap pemerintah desa , tetapi lama kelamaan isu pemekaran itu mulai menghilang dan tidak dibahas lagi oleh masyarakat. pada tahun 2014 tiba-tiba kami para guru dengar bahwa panitia pemekaran sudah dibentuk oleh masyarakat bersama pemerintah desa. Nah disini kami bingung kok bisa kami sebagai guru dengan kata lain tenaga penting yang bisa menyumbangkan pemikiran untuk kemajuan desa kok tidak dimasukan kedalam panitia pemekaran dan kami baru tahu beritanya pada saat panitia itu sudah dibentuk dan mulai menjalankan tugas yakni mendata jumlah penduduk. Setelah kira-kira 3 tahun panitia pemekaran itu dibentuk isu pemekaran itu mulai menghilang lagi dan dengar-dengar bahwa dalam panita pemekaran ada permasalahan yang terjadi itu karena ketua panitia yang awalnya mendukung adanya pemekaran desa tidak lagi mau agar dusun lewouran dimekarkan dan dia mau agar dusun lewouran tetap menjadi bagian dari desa lewotobi, dari itu sehingga masyarakat merasa kecewa dan menilai kalau panitia yang dibentuk ini tidak bekerja dengan baik padahal kenyataannya mereka sudah bekerja dengan baik tetapi dari ketuanya yang tidak mau agar dusun lewouran dimekarkan. seiring berjalannya waktu pada tahun 2018 atau 2019 penitia lama dibubarkan dan dibentuk panitia baru tetapi sama saja tidak ada yang berhasil karna apa karna mereka tidak mau melibatkan kami para guru kedalam panitia mungkin mereka takut kalau-kalau kami mau atau ada niatan khusus untuk menjadi perangkat desa. Yang mulai kelihatan ada perubahan dan ada perkembangan itu pada awal tahun 2023 yang mana panitia yang dibentuk pada tahun 2019 tadi kami lihat sudah mulai bekerja dan sedikit membuahkan hasil. Proses yang dijalankan pada tahun 2023 itu diumumkan dari corong dusun bahwa Dusun Lewouran siap dimekarkan menjadi desa sehingga diadakan pertemuan oleh panitia pemekaran bersama masyarakat untuk membahas. Dalam pertemuan selama berjam-jam itu hanya dibahas mengenai jumlah penduduk. Setelah itu dari pemerintah mulai mengukur batas-batas wilayah dan hasilnya sampai sekarang Dusun Lewouran siap dimekerkan lagi menunggu peraturan dari Bupati flores Timur saja dan kode desa dari pusat."(Wawancara, 27 Desember 2023) Dari pernyataan Bapak Aloysius tadi sebagai tokoh pendidik sudah jelas bahwa pemekaran desa ini dari awal tidak ada kejelasan sebelum tahun 2023. Dikatakan awalnya tidak ada kejelasan karena menyambung dari apa yang dikatakan oleh kepala desa bahwa isu atau rencana pemekaran desa ini sudah mulai ada sejak masa jabatan mantan kepala desa yang lama sekitaran tahun 2010-an sebelum Ia menjabat sebagai kepala desa. Jika dari masa jabatan mantan kepala desa itu ada tanggapan baik dari Beliau mungkin saja Dusun Lewouran ini sudah sejak lama 82
berdiri sebagai desa sendiri. Sempat juga diawal Beliau menerangkan bahwa pemekaran desa ini sudah sempat didengar sejak awal Kampung Lewouran dipindahkan dari kampung lama ke Kampung yang sekarang ini dengan alasan agar bisa dekat dengan jalan umum dan dengan janji bahwa jika dipindahkan maka Dusun Lewouran menjadi desa sendiri. Ketidakjelasan mengenai usulan pemekaran desa ini membuat masyarakat kecewa bahkan sampai hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Lanjutannya dikatakan tidak ada kejelasan juga karena isu pemekaran ini muncul atau mulai terdengar pada tahun-tahun tertentu lalu kemudian isu itu mulai menghilang dan baru direalisasikan pada tahun 2023 itu pun belum dikeluarkannya Peraturan Daerah oleh Bupati Kabupaten Flores Timur. Jika sejak awal isu itu mulai terdengar maka bisa saja Dusun Lewouran ini sudah menjadi desa yang berdiri sendiri dan masyarakat tidak akan pernah merasakan dianak tirikan oleh pemerintah Desa Lewotobi. Sumber permasalahan adanya penundaan pemekaran Dusun Lewouran menjadi desa ini sebenarnya ada dua jika dianalisis yakni yang pertama kesalahan dari pemerintah desa dan yang kedua kesalahan dari pemerintah kabupaten atau malah kedua-duanya yang salah. Disini peneliti melihat dari tuturan pemerintah, tokoh masyarakat dan ada beberapa masyarakat bawasannya isu itu memang sudah ada dan sempat pada tahun 2010-an proposal ajuan pemekaran sudah di buat oleh tokoh masyarakat dan perangkat desa yang berasal dari Dusun Lewouran tetapi apa yang diberi kepada pemerintah itu malah diabaikan sehingga pemekaran desa ini hilang muncul dan baru mulai direalisasikan pada awal tahun 2023 kemarin. Proposal yang dimasukan tadi tidak ada tanggapan bisa saja terjadi karena ada beberapa persyaratan yang belum dipenuhi, yang menjadi permasalahan yang tidak masuk akal jika proposal pemekaran yang diajukan tadi masih kurang dalam bagian persyaratannya bisa saja pemerintah yang bertugas dan berwenang menyampaikan kepada orang yang mengurus proposalnya agar sesegera mungkin bisa diselesaikan, tetapi disini 83
malah dari pemerintah yang bertugas tidak menyampaikan sehingga diantara masyarakat dan yang bertugas terjadi selisih paham. Dari sini maka kita bisa melihat bawasannya ada maksud dan tujuan tertentu dari pemerintah menunda secara tau dan mau pemekaran Dusun Lewouran menjadi desa. Selanjutnya mengenai apa yang katakana oleh Pak Aloysius bahwa panitia yang dibentuk pada tahun 2014 dan kembali lagi dibentuk pada tahun 2019 tidak melibatkan tokoh pendidik atau lebih tepatnya para guru. Menurutnya jika dalam proses pemekaran itu pemerintah atau lebih tepatnya para tokoh masyarakat yang ada melibatkan semua lapisan masyarakat dari tokoh adat, tokoh perempuan dan tokoh pendidik maka aka nada banyaknya sumbangan atau masukan- masukan yang berguna dalam proses pemekaran desa sampai menjadi desa sendiri. Secara tidak langsung disini sudah adanya kecemburuan sosial atau lebih tepatnya ada rasa ketidakpuasan dari tokoh pendidik terhadap pemerintah desa yang tidak melibatkan mereka dalam proses pemekaran desa ini. Seharusnya jika dalam suatu proses yang dijalankan dalam satu wilayah lebih tepatnya dalam sebuah desa agar bisa mencapai tujuan yang baik maka dari pemerintah desa melibatkan seluruh lapiran masyarakat dan dengan pelibatan semua masyarakat itulah semua aspirasi yang di sumbangkan bisa menjadi alat untuk mencapai tujuan apalagi forum yang di bahas ialah mengenai pemekaran desa. Jika menggali lebih dalam mengenai problem yang di sampaikan oleh Pak Aloysius tadi mungkin mereka secara sengaja tidak mau melibatkan tokoh pendidik dengan alasan yang tersembunyi mungkin saja dalam pertemuan yang tidak dihadiri oleh tokoh pendidik tadi para tokoh masyarakat, adat dan pemerintah membahas mengenai apa yang berada di luar jalur pemekaran, hal ini dibuktikan dan diperkuat oleh penuturan salah satu masyarakat yang sempat hadir beberapa kali dalam pertemuan pemekaran desa yaitu Ibu Sesilia Lio Kwuta. Pernyataan Ibu Sesilia Lio Kwuta, salah satu masyarakat yang hadir dalam beberapa kali pertemuan yang membahas mengenai pemekaran desa. 84
"proses pemekaran yang terjadi di Dusun Lewouran ini sebenarnya sudah lama sekali di rencanakan cuman baru diwujudkan pada awal tahun 2023 kemarin yang mana Kepala Dusun mulai memberitahu kepada panitia pemekaran untuk mulai bekerja. Kan dalam proses atau alur pemekaran desa itu kan adanya pertemuan bersama masyarakat itu sudah dilaksanakan dan masyarakat dengan satu suara menyetujui adanya pemekaran desa. Tapi anehnya kan sempat beberapa kali kepala dusun menyampaikan kepada para tokoh masyarakat dan tokoh adat untuk mengadakan pertemuan di rumah Bapak ketua adat. Dan tidak sengaja dalam pertemuan itu saya sebagai masyarakat kan ikut walaupun pertemuan itu di khususkan untuk para tokoh masyarakat dan tokoh adat tetapi kan dalam pembahasan dan tujuan utama dalam pertemuan itu kan untuk pemekaran Dusun Lewouran menjadi desa. Yang menjadi persoalan disini sekitaran 3 kali dalam pertemuan yang seharusnya membahas mengenai pemekaran desa malah para tokoh masyarakat dan tokoh adat membahas mengenai bagaimana agar masyarakat Dusun Lewouran semuanya bisa memilih Pak Rofin Muda dari partai PAN yang kebetulan anak tanah yang berasal dari Lewouran untuk bisa naik menjadi caleg di pemilu 2024. Saat mendengar itu kami beberapa masyarakat yang menghadiri kaget kan kenapa bisa ya. Pada awalnya kami masih memaklumi karena baru pertama ya, tetapi pada saat pertemuan yang kedua dan ketiga itu membahas hal yang sama. Itu sempat dibahas oleh saya dan beberapa masyarakat kenapa bisa dalam pertemuan yang seharusnya membahas mengenai pemekaran desa eh ini faktanya malah melenceng ke pemilu yang akan berlangsung." (Wawancara, 28 Desember 2023). Pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Sesilia sebagai salah satu warga yang sempat mengikuti pertemuan yang diadakan oleh para Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat mengenai pemekaran desa ternyata dalam pertemuan pemekaran desa ini disalahgunakan oleh para elit lokal untuk membahas tentang calon anggota legislative yang merupakan anak tanah dari Dusun Lewouran untuk bisa memenangkan suara. Disini apa yang disampaikan oleh Ibu Sesilia secara tidak langsung membenarkan dugaan yang dirasakan oleh Pak Aloysius sebagai tokoh pendidik yang mana bawasannya Pak Aloysius mencari tahu kenapa sampai pada saat pembentukan panitia pemekaran desa para tokoh masyarakat dan adat tidak melibatkan para guru yang sebenarnya dari merekalah bisa menyumbangkan pemikiran tentang arah dan tujuan untuk pemekaran Dusun Lewouran menjadi desa. Dugaan Pak Aloysius yang menyatakan bahwa mungkin mereka tidak melibatkan para guru karena mereka takut para guru mengenahui alasan kenapa sejak tahun 2014 itu pemekaran Dusun Lewouran tidak berhasil dan dugaannya dibenarkan oleh apa yang 85
disaksikan oleh Ibu Sesilia bahwa dalam pertemuan yang diadakan membahas mengenai pemekaran desa malah dibahas dengan hal yang berkaitan dengan pemilu 2024. Pernyataan diatas juga secara tidak langsung menjawab sebagain pertanyaan yang dipikirkan oleh peneliti mengapa sampai sekarang pemekaran Dusun Lewouran baru mulai direalisasikan padahal rencana atau isu pemekaran itu sudah beredar kurang lebih dari tahun 2010 dan kembali lagi pada tahun 2014 lalu 2019 dan mulai perlahan direalisasikan pada tahun 2023 kemarin. Disini dalam proses pemekaran desa ternyata disalahgunakan oleh para elite lokal untuk kepentingan mereka dengan mengatasnamakan pemekaran desa. Elite lokal dalam proses yang mereka jalankan ternyata ada belokan sedikit yang sebenarnya tidak ada keterkaitan dengan pembahasan mengenai pemekaran desa. Hal ini tidak menutup kemungkinanbawasannya sudah terjadi sejak tahun 2014 kemarin semenjak panitia lama di bentuk dan mungkin dalam pembahasan yang seharusnya mereka membahas mengenai proses pemekaran desa malah disangkut pautkan dengan Calon anggota legislative yang mau memenangkan suara. Elite lokal disini dalam proses pemekaran desa sepertinya distir oleh salah satu elit politik yang dengan kepentingan pribadinya mempengaruhi para elite lokal yang tujuannya untuk pemekaran desa. Disaat elite politik ini masuk kedalam ranah yang tadinya sudah direncanakan untuk kepentingan masyarakat malah digunakan untuk mengambil atau dengan kata lain menarik perhatian masyarakat dengan menggunakan program pemekaran desa agar bisa memenangkan pemilu. Sebenarnya membahas mengenai pemilu ini sudah jauh dari apa yang dibicarakan dan menjadi tujuan dari penelitian ini, tetapi dalam prosesnya fakta yang ada di lapangan secara tidak langsung mengatakan bahwa pemekaran desa ini sebenarnya hanya salah satu permainan dari elite politik kepada masyarakat untuk mendapatkan suara, hal ini dibuktikan dengan setiap kali tahun 86
pemilu atau menyongsong pemilihan umum baru isu dan proses pemekaran desa ini mulai terdengar dan berjalan seperti pada tahun 2014, 2019 dan sampai akhinya 2023. Selanjutnya Bapak Kepala Dusun Lewouran, Pak Agustinus Beo Uran menyatakan bahwa: "Proses pemekaran yang terjadi merupakan usulan langsung dari semua masyarakat Dusun Lewouran. Pemekaran ini pada awalnya di prakasai oleh Bapak Longginus Muda selaku Tokoh Masyarakat dan sekarang menjabat sebagai ketua panitia pemekaran desa. awalya pada tahun 2014 isu pemekaran desa itu mulai berkoar-koar oleh masyarakat alasan yang saya dapat itu karena mereka merasa dianak tirikan oleh kepala desa yang lama sehingga mereka mengusulkan adanya pemekaran desa, tetapi seingat saya saat itu usulan yang dibuat oleh masyarakat kampung Lewouran tidak bisa direalisasikan oleh mantan kepala desa sebelumnya sehingga munculah kekecewaan dari semua masyarakat di kampung. Dari adanya kekecewaan itulah yang membuat masyarakat sendiri berunding dan membentuk panitia pemekaran pada sekitar tahun 2016 secara diam-diam dan tidak diketahui oleh kepala desa Bapak Tarsisius yang akhirnya didengar oleh Beliau. Saat itu saya sudah menjabat sebagai perangkat desa tetapi saya sempat dapat marah dari Kepala Desa akibat ulah masyarakat yang terlalu gegabah. Dari situ saya menjelaskan alasan kenapa masyarakat diam-diam membentuk panitia pemekaran tanpa persetujuan dari Kepala Desa. selanjutnya proses yang kami jalankan itu pada panitia pertama tidak ada hasil dan panitia itu dibubarkan oleh kepala desa sendiri dan kepala desa membentuk panitia pemekaran yang baru. Disini saya juga termasuk dalam anggota panitia pemekaran desa. semenjak tahun 2019 tiba-tiba saja isu pemekaran desa itu mulai menghilang di mulut masyarakat tetapi kami selaku anggota panitia selalu menginput data dan informasi dari masyarakat untuk dimasukan kedalam proposal pemekaran desa. Isu pemekaran itu mulai memanas lagi pada awal tahun 2023 entahlah itu siapa yang mulai memanasi masyarakat sehingga masyarakat saat musrembang dusun menyuarakan agar segera dimekarkan. Awal tahun 2023 kami mengadakan pertemuan di rumah ketua adat yang membahas mengenai jalannya pemekaran desa mulai dari persyaratannya yakni jumlah penduduk dan jumlah kepala keluarga yang mana kami harus mengadakan strategi penambahan sementara kartu keluarga."( wawancara, 8 januari 2024). Dari pernyataan diatas, kita mengetahui bahwa dari Kepala Dusun Lewouran sendiri sangat mendukung adanya pemekaran desa karena memang dia berasal dari Kampung Lewouran. Dari pernyataannya kita bisa mengetahui bahwa masyarakat sangat menginginkan agar Dusun Lewouran itu secepatnya dimekarkan. Alasan yang mendasar oleh semua masyarakat Dusun Lewouran rata-rata karena mereka merasa dianak tirikan oleh Desa Lewotobi baik itu pada segi 87
pembangunan, kesejahteraan masyarakat dan mungkin masih banyak lagi. Masyarakat Dusun Lewouran disini dikatakan bahwa mereka merasa ditipu oleh mantan kepala desa sebelumnya sehingga rasa kekecewaan besar itu muncul sehingga mereka secara tidak langsung menunjukan bahwa mereka ingin sendiri memekarkan Dusun menjadi Desa tanpa adanya bantuan dan campur tangan dari pemerintah desa setempat mengingat kejadian itu terulang lagi. Pada proses pemenuhan persyaratan pemekaran desa disini baik itu Kepala Desa maupun Kepala Dusun sepertinya hanya memperhatikan persyaratan mengenai jumlah penduduk dan jumlah kepala keluarga. Disini benar sekali bahwa dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 menyampaikan bahwa syarat pertama ialah jumlah penduduk dan jumlah kepala keluarga tetapi ada syarat selanjutnya yang harus dipenuhi seperti akses transportasi antar wilayah, sosial budaya masyarakat, potensi desa, batas wilayah desa, sarana dan prasarana, dana operasinal dan lain sebagainya. Disini peneliti sempat bertanya mengenai persyaratan pemekaran desa lainnya kepada Kepala Dusun tetapi beliau menjawab bahwa: "untuk syarat pemekaran desa yang kami tahu bersih itu ialah mengenai jumlah penduduk dan jumlah kepala keluarga itulah yang disampaikan oleh Kepala desa kepada kami. Saya sempat kepikiran soal persyaratan lainnya seperti yang nona katakana yakni potensi desa dan untuk batas wilayah desa itu sudah diukur oleh pihak yang bekerja. Tetapi untuk yang tadi mengenai potensi desa disini Kampung Lewouran banyak sekali potensi yang ada baik itu hasil alam maupun laut yang menjadi kendala sekarang ini di kampung lewouran potensi yang masuk ke kas desa hanya uang iuran air yang dari masyarakat tetapi untuk potensi alam dari kampung ini ada cuman belum ada yang mengelolanya. Saya sempat kepikiran soal itu tetapi mungkin itu hanya sebagai syarat penambah dalam pemekaran desa." Dari pernyataan Kepala Dusun mengenai syarat-syarat lain dalam pemekaran desa beliau mungkin tidak tahu atau belum dikasih tahu oleh kepala desa mengenai persyaratan lain diluar jumlah penduduk dan jumlah kepala keluarga. Fakta yang terjadi di lapangan menjelaskan bahwa disini dari pihak pemerintah bersama tokoh masyarakat belum sepenuhnya tahu mengenai 88
apa saja sebenarnya yang menjadi persyaratan dalam pemekaran desa dan seperti apa alur pemekaran desa yang akan mereka jalankan. Pertanyaan disini dari hasil wawancara bersama beberapa masyarakat, tokoh masyarakat mereka mengatakan bahwa panitia pemekaran desa selalu mengadakan pertemuan bersama kepala desa, partai politik dan beberapa pengangku kepentingan yang membahas mengenai pemekaran desa. Dalam pembahasan mengenai pemekaran desa itu yang termuat dalam pembicaraan mereka seharusnya mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemerintah desa dan masyarakat tetapi faktanya mereka hanya mengetahui persyaratan pertama ialah jumlah penduduk dan jumlah kepala keluarga sedangkan persyaratan lainnya tidak mereka ketahui. Disini maka bisa saja dalam pembahasan atau forum yang seharusnya dibahas tentang pemekaran desa malah diubah menjadi forum politik dalam memenangkan pemilu. Pada wawancara Kepala Dusun sempat menyampaikan bahwa Usulan atau isu pemekaran desa itu muncul di tahun tertentu seperti pada tahun 2019 dan kembali muncul pada tahun 2023. Disini penulis menganalisis bahwa pemekran desa yang terjadi di Desa Lewotobi khususnya di Dusun Lewouran ini memang awalnya merupakan usulan murni dari masyarakat tetapi saat usulan itu sampai dan terdengar oleh elit lokal khusunya mereka yang bermain diranah politik mereka menjadikan ini sebagai ajang perlombaan untuk mendapat simpati masyarakat agar bisa memenangkan suara dalam pemilihan umum baik itu calon anggota legislative maupun kepala desa. Elite lokal desa yang lainnya seperti tokoh masyarakat dan tokoh adat sepertinya disetir oleh elit-elit yang bermain di ranah politik sehingga ketika di tahun-tahun yang mulai adanya pemilu seperti tahun 2019 pemilihan kepala desa dan tahun 2023 pemilihan umum, disitu para elit politik mempengaruhi elit lokal seperti tokoh masyarakat dan adat tadi agar bisa menyuarakan kepada masyarakat tentang pemekaran desa yang diprakasai oleh elit yang bermain diranah politik. 89
Selanjutnya Bapak Rovin Muda, Sebagai Calon Anggota Legislative asal Kampung Lewouran menyatakan bahwa : "Pemekaran itu sudah ada sejak tahun 2007 saat kita punya kampung ini pindah dari kampung baru kesini. Isu pemekaran itu saya dengar saat saya masih kecil sekitaran SMA kelas 3. Kemudian isu itu perlahan mulai menghilang lagi dan mulai lagi saya dengar di tahun 2014 yang mana menurut penuturan masyarakat yang ada disini bahwa tahun 2014 itu sebenarnya sudah ada panitia pemekaran yang mulai menjalankan tugas tetapi di dalam perjalanan terhenti dikarenakan ketuanya itu yang bermasalah. Pada tahun 2014 itu saat saya sudah bergabung bersama partai PAN sempat dalam pertemuan bersama anggota partai kami membahas mengenai usulan pemekaran desa ini yang mana, mungkin saja kami bisa membantu menyuarakan ke Forum bersama bupati karena sempat ada beberapa masyarakat yang berkata bahwa panitia itu tidak pernah bekerja. Sebagai anak tanah awal tahun 2014 saya sempat marah kok panitia ini tidak lagi bekerja, akhirnya saya mulai angkat suara dengan nada yang tinggi saat musdes mengenai usulan pemekaran desa yang sangat dinantikan oleh masyarakat Dusun Lewouran. Dan pada saat selesai musdes saya mengusulkan Bapak Besar saya yaitu Bapak longginus untuk menjadi ketua panitia pemekaran dan mulailah kami mencari anggotanya yang mana itu adalah dari masyarakat dusun lewouran. Setelah panitia dibentuk kami bersama-sama mengadakan pertemuan beberapa kali tahun 2014 itu tetapi gagal dan tidak bisa membuahkan hasil dikarenakan hambatan pada Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang tidak segera menjawab usulan dari kami. Hal ini berlangsung sama pada tahun 2019, dan saat itu saya masih diam tetapi pada akhir tahun 2022 kemarin saya sudah mulai emosi karena dari pihak desa ini hanya diam saja ya dan langsung tanpa meminta izin dari pemerintah desa saya mengumpulkan semua anggota panitia pemekaran bersama dengan tokoh masyarakat bersama tokoh adat untuk membicarakan hal ini. Setelah kamimembahas mengenai pemekaran desa ini kami bersama-sama mulai bekerja ulang dan menyusun ulang proposal yang ada sambil melihat persyaratan mana yang harus di penuhi. Disitu saat sudah beberapa kali mengadakan pertemuan kami mengundang pihak pemerintah desa untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat dusun agar mereja juga tahu seperti apa alur pemekaran dan apa saja syarat yang harus dipenuhi. disini hal yang menjadi kendala utama ialah pada jumlah penduduk yang masih di bawah standard dan juga jumlah kepala keluarga. Akhirnya saat berembung bersama kami mambuat satu strategi baru yakni menambah jumlah kepala keluarga dengan cara memisahkan untuk sementara anggota keeluarga yung usianya sudah mencapai usia produktif kerja untuk keluar dari kartu keluarga orantuanya. dan hasilnya jumlah kepala keluarga yang tadinya 170 lebih menjadi 214 kepala keluarga. " (Wawancara, 30 Desember 2023) Dari pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Rovin Muda diatas membenarkan apa yang disampaikan oleh beberapa narasumber sebelumnya bahwa isu pemekaran Dusun Lewouran menjadi desa sudah ada jauh disaat masyarakat pindah dari kampung lama ke kampung baru. 90
Pemekaran desa ini menurut beliau adalah sepenuhnya masukan atau suara dari masyarakat Dusun Lewouran yang mempunyai bebarapa alasan untuk mau memisahkan diri dari Desa Lewotobi. Dalam pernyataannya beliau juga menyinggung tentang kegagalan panitia yang dibentuk pada tahun 2013 sampai 2014 yang merupakan masalah yang berasal dari ketua panitia pemekaran yang memiliki motivasi tersendiri agar bisa menjadi ketua BPD. Melihat dari pernyataan Bapak Rovin Muda bahwa isu pemekaran desa ini hilang muncul dan muncul pada tahun-tahun tertentu. Disini Peneliti melihat bawasannya isu pemekaran desa yang muncul pada saat-saat tertentu ini yakni ia muncul sebenarnya pada tahun politik yang mana mulai adanya pemilu dari pusat maupun pemilu untuk memilih kepala desa. Proses pemekaran desa yang terjadi Desa Lewotobi khususnya pada Dusun Lewouran ini awalnya merupakan usulan murni dari masyarakat yang merasa tertekan dan tidak mau lagi bergabung dengan Desa Lewotobi tetapi dalam perjalanan banyak elit-elit politik bersama dengan elit lokal menggunakan ini sebagai program untuk bisa mendapat dan memenagkan suara dalam penilihan umum. Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Rovin muda yang disini bisa disebutkan sebagai salah satu tokoh elite politik ini bahwa ketika panitia lama dirombak atau dibubarkan Ia dengan suara yang keras menaikan Bapak Besarnya yaitu Bapak Longginus Muda untuk menjadi ketua panitia pemekaran. Secara tidak langsung dari kedua Tokoh Elit yang secara keturunan memiliki hubungan darah yang sangat dekat ini mereka sudah punya rencana dan strategi untuk pemekaran desa ini entah itu rencana yang menguntungkan dan membuahkan hasil ataupun rencana yang mungkin menguntukan diri mereka sendiri, hal ini akan diperdalam pada penjelasan mengenai motivasi elite lokal. 91
Proses politik elite dalam pemekaran desa dari Dusun Lewouran menjadi desa ini merupakan salah satu tujuan utama dari para elite lokal dan elite politik yang mempunyai tujuan lain yang berada diluar jalun tujuan pemekaran desa. Dari pernyataan beberapa tokoh elite lokal diatas mereka menjelaskan seperti apa dan bagaimana proses pemekaran desa itu berjalan sesuai dengan apa yang meraka lakukan karena pada dasarnya tiap-tiap dari mereka tidak mempunyai satu suara dalam proses pemekaran desa sehingga hasilnya dari tahun 2007 sejak Dusun Lewouran pindah ke kampung baru sampai pada tahun 2022 tidak ada kejelasan dan baru mulai ada kejelasan pada tahun 2023 kemarin. Proses yang dilakukan oleh elite lokal diatas secara tidak langsung sudah menjelaskan bahwa dari mereka mempunyai tujuan dan motivasi tersendiri dari dalam diri mereka agar ketika Dusun Lewouran tadi menjadi desa secara utuh mereka punya peranan penting dan pastinya mereka mendapat keuntungan dari pemekaran desa ini. Pernyataan dari para elite lokal dan elite politik mengenai proses pemekaran desa yang terjadi di Desa Lewotobi khususnya di Dusun Lewouran itu sudah ada sejak Dusun Lewouran dipindahkan dari Kampung lama ke Kampung baru. Masyarakat disini berani pindah ke wilayah yang sudah disiapkan oleh pemerintah desa dengan alasan utama yakni agar kampung mereka bisa dimekerkan menjadi Desa sendiri dan terlepas dari Desa Lewotobi dan alasan lain yakni agar lebih memudahkan masyarakat mengakses jalan karena pada saat itu jalan menuju kampung lama tidak ada dan alasan berikutnya ialah agar mempermudah masyarakat mendapatkan air. Pindahnya masyarakat Dusun Lewouran dari kampung lama ke kampung baru itu sekitaran tahun 2007 menurut pernyataan dari Tokoh adat sekalian ketua panitia pemekaran. Lanjut dari tahun 2007 dari masyarakat bersama pemerintah desa sempat membahas mengenai pemekaran desa tetapi isu itu perlahan mulai hilang dan muncul lagi antara tahun 2013 dan 2014. Sekitaran pertengahan tahun 2013 akhirnya dari pemerintah desa bersama masyarakat merembuk dan membuat satu keputusan 92
agar rencana pemekaran desa ini bisa terealisasikan maka dibentuklah panitia pemekaran yang diketuai oleh Bapak Mateus Belan. Awalnya penitia yang diketuai oleh Bapak Mateus ini berjalan sesuai arah dan alur yang sudah ditentukan tetapi dalam perjalanan Ketua pemekaran ini tidak lagi mendukung agar Dusun Lewouran menjadi desa sendiri karena ada tujuan dan motivasi Beliau untuk menjadi ketua BPD pada tahun 2014. Akhirnya panitia itu dibubarkan lalu dibentuk lagi panitia baru yang diketuai oleh Bapak Lonnginus Nuli Muda, yang mana saat pembentukan panitia itu tidak diketahui oleh Bapak Kepala Desa. Panitia baru itu mulai kerja dalam pengusahan pemekaran Desa dan hal yang paling utama dikerjakan ialah mengadakan musyawarah bersama masyarakat Dusun Lewouran dan mulai mengumpulkan data-data masyarakat Dusun Lewouran agar bisa diinput dan dimasukan kedalam proposal Pemekaran Desa. Dari hasil kerja panitia yang baru pada tahun 2016 proposal pemekaran desa itu jadi dan dibawah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur untuk ditindak lanjuti tetapi pada saat itu problem yang lama terulang lagi yang mana tidak ada respons lagi dari pemerintah daerah kabupaten. Akhirnya pada tahun 2020 saat adanya Musyawarah yang terjadi ditingkat provinsi Kepala Desa Lewotobi mengangkat suara karena melihat fakta yang terjadi hanya Kabupaten Flores Timur yang tidak mengusulkan pemekaran pada saat musyawarah itu berlangsung. Setelah membuka suara akhirnya dari pemerintah Daerah Kabupaten mulai memberikan sinyal baik kepada Pemerintah Desa pada tahun 2021 dan hasilnya pada tahun 2023 kemarin mulai terjawablah isu pemekaran desa yang selama bertahun-tahun di jalankan tetapi tidak membuahkan hasil. B. Pelibatan Masyarakat Terhadap Pemekaran Desa 93
Keterlibatan masyarakat dalam sebuah desa merupakan salah satu bentuk demokrasi yang ideal dindonesia. Disini dalam proses pemekaran sebuah desa maka pemerintah harus melibatkan semua lapisan masyarakat agar berperan secara aktif dalam mencapai tujuan. Dalam konteks ini pemerintah sebelum menjalankan proses pemekaran desa harus dulu melihat apakah semua masyarakat menyetujui adanya pemekaran desa dan sebenarnya apa yang membuat masyarakat itu ingin sekali memisahkan diri dari desa induknya. Berkaitan dengan ini penulis mengumpulkan beberapa data dari masyarakat mengenai apa yang menjadi alasan masyarakat di Dusun Lewouran mau berdiri dan menjadi desa sendiri. Berkaitan dengan hal ini, Bapak Dominikus Demon Kwure selaku Ketua RT 05 mengatakan bahwa: "begini bane, saya selalu menekan dan berjuang agar pemekaran desa lewouran ini harus menjadi desa sendiri itu banyak sekali yang melatar belakangi ini. Yang pertama kalau kita semua tahu bahwa jarak antara dusun lewouran dan ibu desa sangat jauh dan itu yang membuat masyarakat kesusahan ketika mengambil bantuan, mengurus surat, mengikuti musrembang dan urusan lainnya sangat susah mengingat kondisi transportasi yang sulit dan jarak yang terbilang jauh. Kedua, dalam segi pembangun dusun lewouran ini selalu dianak tirikan kami rasa begitu karena dusun lewouran dapat pembangunan itu mungkin sisa-sisa dana setelah adanya pembangunan di ibu desa yakni dusun A dan B yang ada di Lewotobi makanya lihat sekarang ini lewouran ini tidak ada kemajuan dari dulu sampai sekarang hanya itu- itu saja. Alasan berikutnya sehingga kami sangat ingin adanya pemekaran desa ialah karena tiap tahun jika ada musrembang desa suara-suara dari lewouran untuk pembangunan selalu tidak didengar dan pembanguna yang direncanakan itu akan direalisasikan berdasarkan kehadiran masyarakat perdusun, kan kita semua tahu jarak antara dusun lewouran dan induk desa lumayan jauh dan kendaraan yang ada di dusun lewouran sangat terbatas apalagi musrembang tersebut terjadi di ibu desa dan waktunya malam hari sehingga masyarakat dari dusun lewouran susah untuk menghadiri musrembang , dengan kurangnya masyarakat yang mengadiri sehingga menjadi alasan pembangunan di dusun lewouran tertunda hal inilah yang membuat saya dan teman-teman tokoh masyarakat bersama tokoh adat mau dan ingin sekali memisahkan diri dari desa lewotobi. Pemekaran desa ini pemerintah desa selalu melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mengerjakan urusan apapun itu karena pada dasarnya masyarakat Dusun Lewouran ingin sekali dimekarkan dan menjadi desa sendiri." 94
Dari pernyataan menurut Bapak Demon selaku ketua RT 05 serta sebagai masyarakat menjelaskan bahwa dalam proses pemekaran desa pemerintah desa dan elite lokal selalu melibatkan masyarakat didalamnya. Dengan pelibatakan masyarakat tersebut maka urusan yang dikerjakan oleh pemerintah desa maupun panitia bisa terselesaikan dengan tepat karena didalamnya masyarakat selalu membantu dengan segala caramya. Cara pemerintah Desa Lewotobi melibatkan seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pemekaran desa ini membuat masyarakat menjadi sadar bahwa di dalam pemerintahan mereka bisa diandalkan dan mulai timbulnya rasa percaya kepada pemerintah khususnya pemerintah desa. Selanjutnya Beliau menjelaskan alasan kenapa Dusun Lewouran ingin sekali secepatnya menjadi desa sendiri, hal ini dikarenakan kondisi geografis yang mana jarak antara Dusun Lewouran dan Ibu desa terbilang jauh sehingga membuat masyarakat kewalahan jika melakukan urusan di kantor desa. Kondisi geografis yang jauh antara ibu desa dan Dusun Lewouran membuat masyarakat kewalahan dalam mengikuti musyawarah ataupun mengurus sesuatu yang berkaitan dengan desa, disini untuk sarana dan prasarana jalan sudah bagus yang menjadi kendala disini ialah alat transportasi yang digunakan masih sangat minim sehingga jalan satu-satunya ialah dengan berjalan kaki. Jarak antara dusun dan ibu desa yang jauh ini juga membuat partisipasi masyarakat dari Dusun Lewouran sangat rendah khususnya pada saat pelaksanaan Musrembang Desa, dan ternyata dari partisipasi masyarakat yang hadir saat dilaksanakannya Musrembang sangat menentukan program apa yang akan terealisasikan pada tahun itu. Disini banyak masyarakat yang mengeluh akan hal itu dikarenakan Musrembang Desa yang diadakan itu pada malam hari, hal ini menyusahkan masyarakat dari Dusun Lewouran untuk menghadiri musrembang itu. Ketidakhadiran atau kurangnya partisipasi masyarakat inilah yang berdampak 95
pada tidak jalannya program yang mana di Dusun Lewouran banyak sekali sarana dan prasarana yang harus di buat dan diperbaiki malahan tidak ada yang dijalankan. Pemekaran desa ini dijalankan berdasarkan usulan dan masukan dari masyarakat, dan dari masyarakat mereka mempunyai alasan tersendiri sehingga mereka ingin sekali terpisah dari desa induk dan menjadi desa sendiri. Dari pernyataan Bapak Demon secara tidak sengaja menjelaskan dan menuturkan apa yang beliau rasakan dan juga masyarakat lainnya rasakan bawasannya selama bergabung dengan Desa Lewotobi mereka merasa pembangunan yang dijalankan itu berat sebalah dan lebih ke Desa induk sedangkan untuk Dusun Lewouran selalu mendapat sisa-sisa dari pembangunan dua dusun diatas padahal ketika melihat dari jumlah penduduk antara ketiga dusun itu Dusun Lewouran yang mempunyai jumlah penduduk terbanyak dan luas wilayan yang lebih luas. Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Demon ternyata sama dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Martinus Laga Uran dan Istrinya Susana Ose Kedang yang pada saat itu diwawancarai secara bersamaan dan mereka mempunyai satu suara yang mengatakan bahwa: " Pemekaran Dusun Lewouran menjadi Desa itu sepenuhnya merupakan usulan murni dari masyarakat dusun lewouran. Ketika kami mengusulkan pemekaran desa itu prosesnya sangat lama dan kami masyarakat menunggu kurang lebih 14 tahun dan akhirnya mulai ada sinyal baik dari pemerintah. Untuk pelibatan kami sebagai masyarakat disini kami dilibatkan sekali dalam proses pemekaran Dusun Lewouran menjadi desa. Hal yang pemerintah juga melibatkan kami masyarakat dalam proses ini yakni mengikuti pertemuan yang diadakan oleh kepala desa bersama masyarakat , ikut serta dalam sosialisasi mengenai pemekaran desa dan pada saat pendataan kami semua masyarakat mendukung bahkan membantu para panitia dalam menginput data agar sesegera mungkin diselesaikan. Kami sebagai masyarakat ingin sekali agar pemekaran ini bisa ada hasilnya karena kami sebagai masyarakat sudah cape dan sudah bosan bergabung dengan Desa Lewotobi karena kami merasa dianak tirikan oleh kepala desa yang menjabat padahal kami memilih mereka agar apa yang kami keluhkan ini bisa terjawab ini malah semakin memburuk. Lihat saja kondisi yang sekarang jangan jauh- jauh fasilitas apa yang desa bangun buat kita masyarakat dusun lewouran, Kantor dusun yang reot dibawah? Puskesdes yang masih kontrak di rumah warga? atau bak air yang dibuat tetapi tidak ada airnya? . pada intinya kami mau agar Dusun Lewouran secepatnya dimekarkan supaya untuk pembangunan kita lewouran saja yang atur dan kita bisa membangun lewotanah ini menjadi maju." 96
Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Martinus dan Ibu Susana membenarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Demon bahwa pemekaran Dusun Lewouran menjadi desa sepenuhnya adalah usulan dari masyarakat Dusun Lewouran yang merasa dianak tirikan oleh Desa Lewotobi dan dalam prosesnya pemerintah melibatkan semua masyarakat. Pelibatan masyarakat disini membantu memudahkan pemerintah desa bersama panitia dalam proses pemekaran desa. Disini keterlibatan masyarakat yang disampaikan oleh Bapak Martinus dan Ibu Susana yakni dalam mengikuti pertemuan pemekaran yang dihadiri oleh pemerintah bersama pengawas, Sosialisasi kepada masyarakat mengenai alur dan syarat pemekaran desa, dan masyarakat dengan inisiatif mambantu panitia dalam mengumpulkan data-data seperti kartu keluarga dan lainnya. Keterlibatan masyarakat dalam proses ini hendaknya di bawah terus sampai pada Dusun Lewouran sudah berdiri menjadi desa sendiri. Keterlibatan masyarakat ini merupakan salah satu kunci dari keberhasilan proses pemekaran, jika pemerintah tidak melibatkan masyarakat dan berjalan sendiri mungkin hal yang sama akan terjadi bawasannya pemekaran desa itu tidak akan berjalan dengan baik dan pastinya ada masalah yang terjadi seperti yang terjadi di tahun 2014 yang mana panitia yang dibentuk sama sekali tidak bekerja dengan baik. Pelibatan masyarakat disini sebagai salah satu bentuk partisipasi aktif yang terjadi di Dusun Lewouran yang mana masyarakat melibatkan diri untuk mengsukseskan proses pemekaran desa. Partisipasi yang terjadi disini merupakan pelibatan masyarakat kedalam urusan seperti yang terjadi pada lapangan yakni urusan pemekaran desa dan masyarakat secara keseluruhan melibatkan diri mereka kedalammnya dan bekerja sama bersama pemerintah. Proses pemekaran yang sedang dijalankan ini merupakan salah satu bentuk usaha dari semua masyarakat dengan tujuan untuk mendekatkan pelayanan dan mau meningkatkan pembangunan di Kampung mereka 97
sendiri. Oleh karena itulah partisipasi dari masyarakat Dusun Lewouran merupakan salah satu aspek yang dapat menentukan keberhasilan suatu program atau proses pemekaran desa. Selanjutnya mengenai apa yang disampaikan oleh Bapak Martinus dan Ibu Susana seluruh masyarakat Dusun Lewouran ingin sekali terpisah dengan Desa Lewotobi karena mereka merasa dianak tirikan oleh Pemerintah Desa. Keputusan dari masyarakat ingin terpisah dari Desa Lewotobi bukanlah keputusan tanpa didasari dengan fakta dan bukti yang ada bahwa pembangunan yang terjadi berat sebelah. Bukti nyata bahwa pembangunan yang dilaksanakan itu berat sebelah atau lebih terpusat pada Ibu Desa dapat dilihat pada kantor dusun yang dari tahun 2012 tidak pernah di rombak padahal kondiri kantornya sudah terbilang rusak, Puskesdus yang sampai saat ini belum ada dan masih mengontrak di rumah warga. Ketidakmerataan pembangunan inilah yang membuat masyarakat Dusun Lewouran ingin sekali memisahkan diri dari Dusun Lewotobi. Keluhan ini tidak hanya dirasakan oleh Bapak Demon, Bapak Martinus dan Ibu Susana tetapi juga oleh Bapak Gaspar Lua Kwure yang menyatakan bahwa : "Pemekaran desa ini kami tahu dari pemerintah desa lagi pada tiga bulan lalu yang mana dari pemerintah membuat pengumuman lewat corong dusun bahwa Dusun lewouran sekarang siap dimekarkan dan sudah dibentuk panitia pemekarannya. Setelah pengumuman itu dikeluarkan kami sebagai masyarakat mulai melibatkan diri untuk ikut serta dalam pertemuan yang diadakan di rumah ketua adat dan disitu kepala desa meminta pendapat kepada kami beberapa masyarakat yang sempat hadir pada pertemuan itu untuk menentukan nama dusun untuk persiapan pemekaran menjadi Desa Lewouran. Tidak hanya itu kami juga diminta menginput data bersama panitia pemekaran yakni menghitung jumlah penduduk yang ada di Lewouran, yang ada di perantauan dan berapa jumlah kepala keluarga secara keseluruhan. Saya sendiri sebagai masyarakat ingin sekali agar Dusun Lewouran ini secepatnya dimekarkan menjadi desa sendiri karena yang pertama untuk mendekatkan pelayanan dan yang berikutnya supaya Kampung kita ini bisa maju dan bisa berdiri sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah Desa Lewotobi. Jika kita tidak dimekarkan menjadi desa sendiri maka kita hanya begini-begini saja dan tidak ada perubahan yang ada di Kampung kita karena pembangunan itu lebih difokuskan ke Lewotobi. Lihat buktinya bahwa masyarakat Lewouran sudah tidak berharap pembangunan dari Desa Lewotobi ialah kami pada saat itu sudah dari tahun 2020 saat ada musrembang kami membuat program salah satunya ialah pembangunan lapangan Bola kaki di Dusun Lewouran, 98
tetapi tidak direspon dan pada akhirnya di pertengahan 2023 ini kami masyarakat sudah tidak mengharapkan apa-apa dari Desa sehingga kami mengadakan pertemuan sendiri dan memutuskan untuk membangun lapangan itu sendiri sehingga dari tiap Kepala Keluarga mengumpulkan 100.000 dan ditambah lagi dengan sumbangan dari para perantau. Dari uang yang dikumpulkan maka lihat diatas lapangan sudah jadi kalau kami tunggu dari pemerintah desa maka lapangan itu sampai sekarang tidak ada." Disini kita ketahui dari pernyataan yang disampaikan Bapak Gaspar bahwa dalam proses pemekaran desa ini pemerintah Desa Lewotobi melibatkan seluruh masyarakat bahkan dari pemerintah desa meminta pendapat dari masyarakat untuk memberi nama apa yang cocok untuk tiap dusun yang sudah direncanakan. Tidak hanya itu saja, disini masyarakat juga dilibatkan dalam sosialisasi dan mengumpulkan data masyarakat yang lain. Pernyataan yang disampaikan Bapak Gaspar ini membenarkan apa yang disampaikan oleh tiga narasumber diatas bahwa dalam proses pemekaran ini pemerintah tidak berjalan sendiri melainkan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Respons baik dan siap membantu dari masyarakat ini membuat pemerintah juga tidak kecewa sehingga pemerintah pada tahun 2023 mulai bekerja semaksimal mungkin agar proses pemekaran ini bisa terlaksana dalam waktu yang dekat ini. Pemerintah disini melibatkan masyarakat membuat tingkat partisipasi masyarakat yang ada di Dusun Lewouran meningkat dari yang tadinya sudah cape dengan isu pemekaran yang tidak ada bukti nyata sampai pada mereka mau diajak bekerja sama lagi. Partisipasi masyarakat ini sebenarnya tergantung dari apa yang diberikan oleh pemerintah sehingga dari situ maka masyarakat tahu bawasannya jika pemerintah memberi apa yang baik maka masyarakat juga akan merespon pemerintah dengan baik juga. Sebenarnya jika dilihat dari kondisi yang ada di lapangan saat bertanya sekilas banyak masyarakat yang menyampaikan bahwa dari proses pemekaran yang dijalankan sekarang ini dari mereka tidak berharap banyak bahwa ini akan terealisasiakan, masyarakat takut ini hanya sebatas itu yang menyenangkan mereka sesaat lalu menghilang seperti 99
tahun-tahun sebelumnya. Respon baik dari masyarakat lagi itu ketika Bapak Dusun mengumumkan lewat corong dusun bahwa Dusun Lewouran menjadi salah satu Dusun dari 7 Desa yang mengajukan pemekaran dan sudah masuk kedalam daftar desa yang akan dimekarkan di Kabupaten Flores Timur. Ketika masyarakat mendengar itu dan membaca berita yang dibagi lewat Koran, dari situ rasa percaya kepada pemerintah desa mulai kembali hal ini yang menjadi salah satu alasan partisipasi masyarakat Dusun Lewouran meningkat. Dari pernyataan yang disampaikan Oleh Bapak Gaspar mengenai alasan masyarakat Dusun Lewouran ingin sekali pisah dan dimekarkan menjadi Desa sendiri ialah mereka ingin mendekatkan pelayanan dan mau agar Kampung Lewouran pada aspek pembangunan meningkat. Sebenarnya dari apa yang disampaikan oleh Bapak Gaspar ini membenarkan dengan apa yang disampaikan oleh tiga narasumber sebelumnya dan mungkin semua masyarakat Dusun Lewouran satu suara bahwa mereka meraka dianak tirikan oleh Pemerintah Desa Lewotobi, karena menurut mereka pemerintah desa lebih mementingan pembangunan yang ada di Ibu desa dibanbdingkan dengan Dusun Lewouran, padahal jumlah penduduk dan luas wilayah tersebesar ada pada Dusun Lewouran. Disini dari penuturan yang disampaikan oleh Bapak Gaspar bahwa bukti nyata masyarakat Dusun Lewouran sudah cape dan tidak lagi mengharapkan dari pemerintah desa ialah Lapangan Bola Kaki yang tempatnya berada di Lewouran dan dana pembangunan lapangan itu sepenuhnya ialah dana dari masyarakat. Melihat dari apa yang dilakukan oleh masyarakat bahwa mereka sudah tidak mengharapkan apa-apa dari pemerintah desa, maka bisa kita katakana bawasannya masyarakat sudah hilang respek dan hilang kepercayaan kepada pemerintah Desa Lewotobi. Hilangnya kepercayaan masyarakat dan mereka sudah tidak mengharapkan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah sehingga mereka sendiri mengusulkan agar Lapangan yang tadinya merupakan 100
program kerja yang harus direalisasikan pada tahun 2020 tetapi tidak ada bukti nyata, akhirnya mereka sendiri mengadakan pertemuan dan hasilnya per Kepala Keluarga memberikan 100.000 untuk membangun Lapangan Bola Kaki. Disini maka penulis mendapatkan sebagain jawaban bahwa alasan masyarakat Dusun Lewouran ingin sekali secepatnya memisahkan diri dari Desa Lewotobi bukti nyatanya ialah program pembangunan yang direncanakan sejak dari beberapa tahun lalu belum ada yang terealisasikan dan juga pembangunan itu hanya terpusat pada ibu desa sehingga di Dusun Lewouran pembangunan sangat minim. Hal ini tidak hanya disampaikan oleh Bapak Gaspar tetapi dibenarkan juga oleh Ibu Marta Buran Kedang dalam wawancara, menyatakan bahwa : "Pemekaran Dusun Lewouran menjadi desa ini sudah lama sekali direncanakan tetapi baru terealisasi pada tahun 2023. Saya sebagai masyarakat merasa legah ketika ada pengumuman bahwa Dusun Lewouran sedikit lagi menjadi desa. Kami masyarakat disini ingin sekali berdiri sendiri dan ingin sekali menajdi desa sendiri ini sudah lama tetapi dari pemerintah hanya kasih isu tetapi pelaksanaannya baru sekarang ini, kami masyarakat ingin Dusun Lewouran menjadi Desa sendiri karena kami merasa dianak tirikan oleh pemerintah Desa Lewotobi, Karena apa-apa sedikit hanya dibuat di Lewotobi padahal kami di Lewouran ini juga termasuk dalam Desa Lewotobi. Dan juga untuk pembangunan itu lebih terpusatnya kesana kami hanya dapat sisa-sisanya buktinya jalan usaha tani. Kami saat pemerintah desa janji untuk membuat pembangunan kami dari masyarakat sudah tidak percaya lagi karena waktu itu pada tahun 2020 kemarin pemerintah desa janji akan membangun lapangan bola kaki di Dusun Lewouran tetapi nyatanya dana yang tadi dianggarkan untuk membangun lapangan di Lewouran malah dipakai untuk membuat pagar keliling lapangan yang ada di Lewotobi, akhirnya kami dari tiap-tiap Kelapa Keluarga mengumpulkan uang 100.000 untuk membangun lapangan sendiri tanpa bantuan dari pemerintah desa lagi." Pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Marta membenarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Gaspar bahwa alasan utama masyarakat Dusun Lewouran ingin memsisahkan diri dari Desa Lewotobi karena mereka meraka dianak tirikan oleh pemerintah Desa Lewotobi. Selain merasa dianak tirikan juga hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang diakibatkan program pembangunan yang harusnya direalisasikan di Dusun Lewouran malah dipakai oleh 101
pemerintah desa demi kepentingan desa induk yakni membangun pagar keliling di lapangan. Disini secara tidak langsung masyarakat merasa mereka sudah bukan bagian dari Desa Lewotobi sehingga mereka dengan tau dan mau membangun lapangan dengan dana yang berasal dari mereka sendiri dan bukan dana yang dikeluarkan dari desa. C. Tujuan Yang Ingin Diraih Dari Pemekaran Desa Pemekaran Desa yang ideal merupakan suatu tahap atau proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melihat persyaratan dan ketentuan yang ada. Proses pemekaran desa dapat dikatakan berhasil jika proses dan persyaratannya sudah di lakukan dengan baik oleh Pemerintah Desa melalui Camat dan sampai pada pemerintah daerah. Pada prinsipnya pemekaran desa dibenarkan oleh Undang-Undang. Selama alur pemekaran Desa harus dilakukan sesuai dengan prosedur atau mekanisme yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Faktanya yang menarik disini, banyak masyarakat dari Dusun Lewouran ikut mendukung adanya pemekaran desa lewouran tetapi mereka tidak tahu apa sebenarnya motivasi dari dalam diri mereka sendiri agar desa tersebut dimekarkan melainkan hanya sebatas ikut menyuarakan apa yang disampaikan oleh kaum elite lokal desa yang mungkin punya motivasi politik tersendiri untuk kepentingan pribadi. Kaum elite lokal desa yang dimaksud disini yakni Pemerintah desa, ketua adat, tuan tanah, orang yang berpendidikan di desa, tokoh agama, tokoh adat, dan lainnya. Disini isu-isu yang didapat dari beberapa masyarakat mereka mengatakan bahwa ada beberapa tokoh masyarakat yang mempelopori desa dimekarkan itu dengan tujuan agar masyarakat yang ada di Dusun Lewouran bisa aman dan tentram, ada lagi yang punya tujuan agar bisa berdiri sendiri, ada lagi dengan tujuan agar bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi tamatan sarjana 102
dari Dusun Lewouran da nada alasan lainnya yang membuat tokoh-tokoh ini ingin sekali Desa Lewouran itu cepat dimekarkan. Dari sini maka kita bisa tahu bahwa kaum elit lokal desa ini mempunyai motivasi tersendiri untuk kepentingan terselubung yang kita belum tahu dengan jelas apa maksudnya. Nah dari sini mereka mempengahui masyarakat biasa bahwa jika Dusun Lewouran bisa dimekarkan menjadi Desa Lewouran maka kehidupan masyarakat di desa akan jauh lebih baik, namun apakah nanti faktanya seperti apa yang dikatakan oleh kaum elite lokal?. Berkaitan dengan hal ini, Bapak Tarsisius Buto Muda, selaku Kepala Desa Lewotobi mengatakan bahwa : "Tujuan saya sebagai kepala desa lewotobi berusaha sekali untuk dusun lewouran secepatnya dimekarkan itu aspek yang pertama agar lebih sejahtra karena dari sumber pendanaan yang ada itu masih sangat terbatas dan melihat jumlah wilayah kita yang lumayan luas sehingga jika dana itu keluar maka kami dari pihak pemerintah kewalahan dalam menyusun anggaran program mana yang kami harus jalankan dan program mana yang harus ditunda, sehingga disini kenapa pembangunan lebih banyak di Lewotobi karena di lewotobi ada 2 dusun sedangkan dilewouran hanya 1 dusun saja sehingga apa yang dilewouran pembangunannya kami sampingkan dulu jadi jika lewouran menjadi desa sendiri dan lewotobi menjadi desa sendiri saya rasa itu pembangunannya bisa teroptimalisasikan dengan baik. Yang kedua aspek penyelenggaraan pemerintahan sangat jauh secara geografis, nah disini ketika ada sesuatu yang mengaharuskan kami turun mengobservasi desa kami kewalahan karena jauh dan begitupun yang dirasakan oleh masyarakat dan tujuan yang terakhir ialah kan sekarang ini sudah terbilang masa akhir jabatan saya, sempat kemarin pada pemilihan kepala desa tahun 2019 saya sempat mengangkat itu kedalam misi saya yang kedepalan yakni perjuangan pemekaran desa,itu sudah menjadi tanggung jawab saya untuk mewujudkan kepada masyarakat karena pemekaran desa ini sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat Dusun Lewouran. " (Wawancara, 4 januari 2024) Dari pernyataan Kepala Desa Lewotobi ini beliau menjelaskan bahwa tujuannya memperjuangkan pemekaran Dusun Lewouran menjadi desa ialah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dimaksud ialah karena selama Dusun Lewouran bergabung dengan Desa Lewotobi ini dari pihak pemerintah desa 103
bingung bagaimana cara mengatur keuangan karena minimnya dana yang masuk ke desa sehingga program yang tadinya direncanakan harus ditunda dulu dan lebih diutamakan ke ibu desa yakni Dusun Lewotobi. Tujuannya memperjuangkan pemekaran desa yang berikutnya ialah karena kondisi geografis yang jauh antara pusat desa dan Dusun Lewouran sehingga itu menjadi kendala pada pemerintah desa ketika turun ke masyarakat dan begitupun pada masyarakat. Tujuan dan motivasinya yang terakhir ialah untuk mewujudkan misinya yang kedelapan yakni Perjuangan Pemekaran Desa. Motivasi Kepala Desa Lewotobi yang pertama yakni untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang mana menurut Beliau masyarakat Desa Lewotobi belum sejahtera karena minimnya dana yang disalukan ke desa. Disini dilihat dari jawaban kepala desa maka selama ini dana desa yang disalurkan ke desa yang besarnya ratusan juta tiap tahunnya dialirkan kemana?, ini adalah pertanyaan yang belum bisa terjawab karena penulis menfokuskan hanya pada motivasi apa yang sebenarnya ingin dicapai oleh elite ini. Disini jika kepala desa ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa kenapa perjuangan pemekaran desa ini baru terealisasikan pada tahun 2023 yang mana Beliau sudah diangkat menjadi kepala desa sejak tahun 2019 dan proses pemekaran itu baru terjawab tahun 2023. Secara tidak langsung tujuan utama kepala desa lewotobi menjelaskan bahwa ia mulai memperjuangan pemekaran desa ini pada setiap kali masa jabatannya, karena Beliau tahu bahwa masyarakat Dusun Lewouran ingin sekali agar Kampung mereka secepatnya dimekarkan maka dari itu secara tidak langsung ada motivasi politik didalmnya. Motivasi politik disini merupakan kemampuan seseorang yang mempunyai kuasa tertentu yang dari dalam dirinya terdapat dorongan dasar yang membuat orang itu ingin mencapai tujuan tersendiri. Dari pernyataan yang disampaikan oleh kepala desa secara tidak langsung beliau sudah menjelaskan bahwa dari dalam dirinya ada motivasi politik yang mana tanpa disadari oleh 104
masyarakat yang ada di Dusun Lewouran, Ia mulai merealisasikan itu pada saat yang mana diakhir masa jabatannya. Dari motivasi politik diatas sudah menunjukan bahwa kepala desa menggunakan kuasanya sebagai seorang pemimpin untuk mencapai tujuannya yakni untuk bisa memenangkan pemilihan kepala desa selama tiga priode. Pernyataan kepala desa yang mana tujuan beliau memperjuangkan pemekaran desa ini untuk kesejahteraan masyarakat kenapa mau mensejahterakan masyarakat pada masa akhir jabatannya dan jika tujuannya untuk itu kenapa tidak dari tahun 2014 saja saat Ia diangkat menjadi kepala desa priode pertama. Pemekaran desa ini padahal sudah mulai diperjuangkan dari Dusun Lewouran dipindahkan ke kampung baru ada isu bahwa agar mereka bisa menjadi desa sendiri dan hal itu sudah diusahakan jauh sebelum Bapak Tarsisius menjabat sebagai kepala desa dan sempat dalam pernyataan awal diatas beliau sempat memberitahu bahwa Beliau juga ikut usaha pemekaran mulai tahun 2014. Jika tujuan kepala desa itu murni untuk mensejahterakan masyarakat maka Dusun Lewouran sudah menjadi desa pada tahun 2019 yang mana beliau menjabat lagi sebagai kepala desa pada priode kedua dan yang mana saat pemilihan kepala desa tahun 2019 beliau mendapat suara terbanyak di dusun lewouran karena masyarakat tahu bahwa pada misinya yang kedelapan ada misi yang mengangkat mengenai usaha perjuangan pemekaran Dusun Lewouran menjadi desa sendiri. Motivasi politik yang dijalankan oleh Kepala Desa Lewotobi inilah yang membuat pemekaran desa itu hanya sebagai suatau sarana agar apa yang ingin dicapai yakni kekuasaan itu bisa tercapai, sehingga bisa kita lihat pemekaran desa ini sebenarnya ada yang mana suara murni dari masyarakat Dusun Lewouran tetapi disalah gunakan oleh elite lokal sebagai ajang mencari suara untuk memenagkan sebuah kompetisi. Dari situ maka pemekaran desa ini hanyalah sebuah suara yang ingin dicapai oleh masyarakat tetapi di genggam oleh elite lokal sehingga belum 105
terjawab atau dengan kata lain terjawabnya lama. Motivasi yang ingin diraih oleh kepala desa ini menjadi satu arah dengan apa yang dikatakan oleh Masllow bahwa kebutuhan atau motivasi itu menjadi prioritas sehingga dengan cara apa saja ia akan memenuhi hal tersebut, dari sini bukti nyata bahwa kepala desa disini mempunyai tujuan atau motivasi politik yakni untuk memenagkan suara maka dengan cara apa saja Beliau akan memenuhinya karena Beliau tahu kondisi masyarakat Dusun Lewouran yang sangat menginginkan pemekaran sehingga memanfaatkan kesempatan itu untuk memenuhi apa yang menjadi tujuannya. Selanjutnya Bapak Matias Wato Kwuta, sebagai salah satu Tokoh Adat yang ada di Dusun Lewouran menyatakan bahwa : "Tujuan saya bersama tokoh-tokoh adat yang lain mengusahakan agar Dusun Lewouran ini menjadi desa sendiri ialah agar apa yang menjadi program atau pembangunan bisa kita realisasi sendiri tanpa campur tangan dari orang lewotobi karena menurut sejarah nenek moyang orang dari kampung lewotobi sifatnya tidak sebaik dengan orang yang ada di kampung lewouran sehingga mereka lebih egois mau jika ada dana pembangunan itu hanya ke mereka. Yang berikutnya karena banyak sekali program-program yang diusulkan dari Dusun Lewouran sering diabaikan oleh pemerintah desa atau bahkan ditunda sehingga Dusun kita ini dari dulu tidak ada pembangunan dari sarana prasarana sampai pada pembangunan lapangan juga itu sepenuhnya dana dari masyarakat." (Wawancara, 19 Desember 2023). Pernyataan Bapak Matias diatas menjelaskan bahwa dari dalam dirinya ingin sekali Dusun Lewouran menjadi Desa sendiri karena kecintaannya terhadap Lewotanah Lewouran. Dari pernyataannya bahwa selama ini pembangunan yang sudah direncanakan dan dimasukan kedalam program pembangunan desa selalu diabaikan untuk Dusun Lewouran. Pembangunan yang sudah dimuat dalam Musyawarah Desa pada saat direalisasikan selalu ditunda dengan alasan dana yang di keluarkan sangat besar dan tidak bisa dilanjutkan sehingga program yang tadi direncanakan selalu diabaikan. Hal inilah yang membuat Bapak Matias bersama tokoh-tokoh masyarakat lainnya ingin sekali agar Dusun Lewouran secepatnya menjadi desa sendiri. 106
Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Matias secara tidak langsung menjelaskan protesnya kepada pihak pemerintah yang tidak pernah mempedulikan apa yang dirasakan masyarakat Dusun Lewouran. Dalam wawancara Beliau juga sempat singgung mengenai APBDes yang dipajang di dekat kantor dusun bahwa baliho yang dipasang itu hanyalah tipuan dari pemerintah untuk masyarakat agar percaya dengan mereka dan Beliau juga mengatakan bahwa untuk masyarakat desa lebih melihat bukti nyatanya bukan pada apa yang dipajang. Pernyataan itu bukan hanya dilontarkan oleh Bapak Matias tetapi beberapa masyarakat yang secara tidak senagaja penulis tanyakan. Hal yang disampaikan itu bisa diartikan masyarakat Dusun Lewouran hampir semuanya menginginkan Pemekaran Desa karena mereka merasa diabaikan dari Desa Lewotobi, sama halnya seperti mereka ada dalam pemerintahan itu tetapi dibuang oleh pemerintah itu sendiri. Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Matias juga berhubungan dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Desa bawasannya kurangnya kesejahteraan masyarakat sehingga dari pemerintah mengusahakan pemekaran itu agar masyarakat Dusun Lewouran dan Lewotobi bisa lebih sejahtera. Fakta yang terjadi dilapangan disini kepala desa lebih mementingan kesehateraan Desa Lewotobi dan lebih dikhusunya ke Ibu desa dan yang tidak merasa sejahtera disini hanya pada masyarakay yang ada pada Dusun Lewouran yanag mana pembangunan yang direncanakan selalu diabaikan. Dari pernyataan itulah yang membuat Mayarakat ingin sekali agar mereka secepatnya dimekarkan menjadi desa sendiri. Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Matias ini merupakan motivasi yang dinginkan oleh masyarakat dan motivasi ini digunakan untuk kepentingan masyarakat umum dan berbeda dengan motivasi kepala desa yang berlandaskan politik. Disini jika dilihat Bapak Matias juga merupakan salah satu elite lokal yang mempunyai motivasi yang digunakan untuk kepentingan bersama dan hal ini seirama dengan apa yang di sampaikan Hamzah bawasannya Bapak Matias 107
memiliki motovasi Eksrinsik yang mana motivasi itu muncul karena adanya pengaruh yang datangnya dari luar maupun orang lain yang mana pada nyatanya motivasi yang diperjuangkan oleh Bapak Matias untuk pemekaran desa ini adalah motivasi yang didapat dari masyarakat Dusun Lewouran yang merasa tidak sejahtera baik dalam hal pelayanan yang jauh dan pembangunan yang tidak merata atau berat sebelah yang pusatnya di ibu desa. Selanjutnya Bapak Antonius Bera Ura, sebagai Tokoh Mayarakat menyatakan bahwa : "Saya sebagai Tokoh masyarakat sekalian merupakan masyarakat yang berasal dari dusun lewouran mendorong sekali adanya pemekaran desa sehingga sedari tahun 2010 saat isu pemekaran desa itu mulai muncul saya bersama tokoh masyarakat yang lainnya berusaha sedemikian rupa agar sesegera mungkin Dusun Lewouran menjadi desa sendiri. Setelah melalui tahapan dan proses panjang yang memakan waktu belasan tahun akhirnya pada tahun 2023 baru mulai ada angina baik mengenai tindak lanjut dari proses pemekaran desa ini. Saya sebagai masyarakat ingin sekali agar Dusun Lewouran dimekarkan karena yang pertama untuk mendekatkan pelayanan yang mana dilihat dari jarak antara dusun lewouran dan ibu desa lewotobi sangat jauh sehingga ingin sekali desa ini dimekarkan dan yang berikutnya kami merasa dianak tirikan oleh pemerintah desa baik itu dalam segi pembangunan dan lebih tepatnya pada bantuan beras atau bantuan sosial yang dibagikan. bantuan yang disalurkan itu pastinya kita yang dari lewouran ini nama- nama hanya sedikit saja yang termuat dalam daftar pembagian bantuan dan malahan yang dapat bantuan itu hidupnya lebih baik daripada kami lain yang susah. sekiranya itu yang membuat saya mendukung dan mengusahakan agar Lewouran secepatnya menjadi desa sendiri." ( Wawancara, 7 januari 2023). Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Antonius bahwa pemekaran desa itu sebenarnya berjalan sudah lama sejak tahun 2010 tetapi banyak sekali kendala yang dihadapi sehingga memakan belasan waktu untuk merealisasikan pemekaran tersebut. Selanjutnya mengenai tujuan dan motivasi yang disampaikan ialah yang pertama untuk pendekatan pelayanan yang mana jika dilihat dari letak geografis jarak antara Dusun Lewouran dan pusat desa terbilang sangat jauh dan itu menyulitkan masyarakat memperlancar urusan begitupun dengan pihak pemerintah. Motivasi berikutnya yang disampaikan oleh Bapak Antonius bahwa Ia juga merasakan hal yang sama dengan Bapak Matias bawasannya meraka merasa dianak tirikan oleh pemerintah 108
desa dalam aspek pembangunan desa dan disini Bapak Antonius lebih menekankan pada pembagian bantuan sosial. Motivasi sebenarnya merupakan apa yang ingin diraih oleh seseorang ataupun kelompok orang yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni faktor dari luar dirinya maupun dari dalam dirinya sendiri. Motivasi yang disampaikan oleh Bapak Antonius yang pertama mendukung aoa yang disampaikan oleh Kepala Desa bahwa pemekaran desa itu ingin dicapai untuk mempermudah masyarakat desa dan pemerintah dalam pelayanan baik itu dalam urusan surat menyurat maupun pelayanan lainnya. Pernyataan ini dikatakan membenatrkan apa yang disampaikan oleh kepala desa karena dari kedua tokoh elite ini mempunyai alasan yang sama agar Dusun Lewouran cepat dimekarkan menjadi desa dan apa yang di sampaikan oleh Bapak Antonius itu Ia melihat dari segi pandang masyarakat dan Dari Bapak Tarisisus melihat dari segi pandang pemerintah desa. Pernyataan selanjutnya bahwa motivasi selanjutnya yang membuat Bapak Antonius berjuang agar Dusun Lewouran secepatnya dimekarkan menjadi desa sendiri ialah Beliau merasa Dusun Lewouran ini dianak tirikan oleh pemerintah Desa Lewotobi, dan apa yang disampaikan oleh Bapak Antonius ini mendukung sekalian membenarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Matias yang mana motivasi ini berasal dari masyarakat yang merasakan bahwa mereka dianak tirikan dalam segi pembangunan dan lainnya. Secara tidak langsung dari pernyataan Bapak Antonius mdenjelaskan bahwa didalam motivasi untuk kepentingan masyarakat ternyata ada motivasi terselubung yang berasal dari dalam dirinya, seperti yang dikatakan oleh Masslow bahwa dari dalam diri seseorang ada kebutuhan yang akan dipenuhi untuk memsuaskan dirinya sendiri dari kebutuhan yang Ia buat untuk orang lain. Disini Bapak Antonius menyatakan bahwa Ia ingin sekali agar Dusun Lewouran secepatnya dimekarkan menjadi desa karena dari dalam dirinya ada alasan atau motivasi khusus yakni agar bisa mendapat bantuan dari desa karena saat Dusun 109
Lewouran bergabung dengan Desa Lewotobi disini Beliau tidak pernah menerima bantuan dari desa karena kuota masyarakat sudah tidak bisa ditambah lagi. Sehingga dari ini maka Bapak Antonius juga mempunyai motivasi tersendiri dalam mendukung adanya pemekaran desa ialah agar Beliau juga secepatnya bisa mendapat bantaun yang disalurkan dari desa kepada masyarakat. Selanjutnya Bapak Markus Kedang, selaku Tokoh pendidik menyatakan bahwa: "Pemekaran ini dilaksanakan sebagai sebuah bentuk realisasi dari apa yang dijanjikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat Dusun Lewouran yang sejak tahun 2014 sampai sekarang. Kalau dari saya sebagai anak tanah dan sebagai masyarakat Dusun Lewouran tujuan itu adalah tongkat utama dan paling pertama sebagai kemana arah desa itu akan diraih dan dibentuk. sebenarnya tujuan atau motivasi saya disini ialah jika mau mencari pemimpin maka lihatlah dan pililah pemimpin yang benar-benar akan menjawab semua kuluhan yang ada di dalam masyarakat dan juga dengan adanya pemekaran desa ini kan berarti bisa membuka peluang bagi anak-anak kita yang baru menyelesaikan studynya untuk mendapatkan peluang pekerjaan berdasarkan apa yang sudah mereka dapatkan dari dunia sekolah tadi. Itulah motivasi saya sebagai seorang guru karena disini saya sangat mengharapkan agar anak-anak yang sudah saya didik menjadi orang sukses dengan bekerja di desa." (Wawancara, 5 januari 2024). Dari pernyataan Bapak Markus selaku Tokoh Pendidik yang sejak awal proses pemekaran Beliau selalu mengikuti prosesnya yakni disini beliau mengatakan tujuan dari pemekaran sebuah desa ialah untuk mensejahterakan masyarakat. Tujuan dari pemekaran desa itulah yang menjadi tolak ukur jalannya atau berhasilnya sebuah desa, maka harapannya kepada masyarakat agar memilih pemimpin yang bisa membawah desa kearah yang lebih maju. Motivasinya yang berikut dari pemekaran desa yang terjadi di Dusun Lewouran ini ialah agar bisa membuka lapangan pekerjaan bagi anak-anak tanah yang baru menyelesaikan study. Pernyataan Bapak Markus mengenai tujuan yang Ia harapkan dari pemekaran desa mengenai hal dalam memilih pemimpin yang baik untuk membawah masyarakat ke arah yang lebih maju. Disini secara tidak langsung motivasi Beliau ingin menjadi calon kepala desa disini hanya saja belum diungkapkan dengan bahasa yang tepat dan dari beliau masih belum menunjukan 110
kepada banyak orang lebih tepatnya kepada masyarakat bahwa beliau ingin menjadi calon kepala desa jika Dusun Lewouran dimekarkan menjadi desa. Dari cara Beliau berbicara dapat kita simpulkan bahwa motivasi terselubung dari Bapak Markus ini ialah menjadi calon Kepala Desa Lewouran. Berikutnya mengenai apa yang disampaikan dan menjadi motivasi kedua bahwa ia ingin jika Dusun Lewouran sudah dimekarkan menjadi desa di tahun 2025, Ia mengharapkan bahwa itu bisa membuka peluang bagi anak-anak asal kampung untuk bekerja untuk desa. Dari sini jika kita lihat lebih dalam maka kedua motivasi yang disampaikan oleh Bapak Markus ini saling berkaitan. Pertama secara tidak langsung disampaikan bahwa memilih pemimpin yang baik yang mana itu adalah salah satu bahasa yang sudah pastinya Ia yang akan naik menjadi salah satu calon Kepala Desa, hal ini berkaitan dengan motivasi kedua yakni lowongan pekerjaan untuk anak-anak yang menyelesaikan studi. Disini berarti jika Beliau dipilih menjadi Kepala Desa maka perangkat- perangkat yang bekerja di Desa itu akan diangkat olehnya yakni anak-anak yang baru menyelesaikan study. Jika diperdalam ini adalah sebuah motivasi yang baik agar Dusun Lewouran yang akan dimekarkan menjadi desa ini bisa tertata dan terlaksana oleh perangkat yang dari segi pendidikan bagus dan itu otomatis dalam pekasanaannya juga tidak menutup kemungkinan bahwa Desa Lewouran menjadi desa yang sejahtera baik itu dari segi masyarakat sampai pada pembangunannya. Selanjutnya Menurut Ibu Lusia Ema Kwuta sebagai tokoh perempuan menyatakan bahwa ' "Pemekaran dusun lewouran menajdi desa ini adalah sepenuhnya merupakan suara murni dari masyarakat. Tetapi dalam perjalanan dan prosesnya masyarakat tidak tahu actor siapa yang berjuang mati-matian dari belakang untuk mendorong adanya pemekaran desa. Disini saya mau menyampaikan untung ada Pak Rofin Muda yang berani menyuarakan ini pada forum musrembang dan akhirnya mulai di respons baik oleh pemerintah kalau tidak berarti kejadian yang lama akan terulang lagi yang mana 111
proses pemekarannya tidak berjalan dengan baik dan pastinya akan tertunda. Jadi jika Dusun Lewouran ini sudah menjadi desa maka pilihlah pemimpin yang baik yang bisa membawah Lewouran menjadi lebih maju." (Wawancara, 8 januari 2024) Dari pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Lusia ini bahwa motivasinya mendukung adanya pemekaran desa ialah agar jika Lewouran sudah menjadi desa sendiri maka hal yang paling utama dan pertama ialah memilih pemimpin yang bisa membawah Lewouran menajdi desa yang maju dan bisa mensejahterakan masyakat baik dalam aspek kehidupan maupun pada aspek pembangunannya. Hal yang disampaikan Oleh Ibu Lusia ini hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Markus bawasannya dalam memilih pemimpin yang bisa membawah Lewouran menjadi Desa yang lebih maju. Dari pernyataan ini sudah ada dua tokoh elite yang secara tidak sadar mencalonkan diri mereka menjadi kepala desa Lewouran yang akan dibentuk dan terealisasi pada tahun 2025 nanti. Pernyataan berikutnya secara tidak langsung juga disini Ibu Lusia membanggakan anaknya yang sekarang menjadi calon anggota legislative pada pemilihan umum 2024 ini. Disini beliau seakan-akan membanggakan anaknya yang mana jika tanpa anaknya maka Dusun Lewouran tidak akan bisa menjadi apa yang sekarang yang mana sudah mau dimekarkan menjadi desa sendiri. Selanjutnya menurut Bapak Rofin Muda sebagai Tokoh Elit politik yang ada di Dusun Lewouran, menyatakan bahwa : " Pemekaran Desa ini seharusnya sudah lama dilaksanakan yakni tahun 2016 yang mana awal mula proposal pemekaran itu dibentuk dan dibuat. Tetapi dalam pelaksanaannya pemekaran desa ini hanya seperti isu yang masuk yang mana muncul pada tahun-tahun tertentu. Saya sebagai anak tanah asal Lewouran pingin sekali Dusun Lewouran ini dimekarkan pada tahun 2019 kemarin tetapi prosesnya gagal dan akhirnya pada tahun 2023 saat saya naik dan membuka suara di forus musrembang kabupaten mengenai usaha pemekaran desa dan saat itu saya duduk sebagai anggota partai PAN disitu. Dan akhirnya disaat saya mau mencalonkan diri lagi menjadi caleg di pemilu 2024 ini saya pastikan tahun 2025 Dusun Lewouran sudah menjadi desa sendiri dan 112
terlepas dari Desa Lewotobi dan apa yang menjadi keluh kesah masyaraktat dan harapan mereka Puji Tuhan tahun 2025 nanti akan terjawab semua yakni pendekatan pelayanan dan kesejahteraan pembangunan dan masyarakatnya." ( Wawancara, 8 januari 2024) Dari pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Rofin Muda sudah jelas sekali bahwa dalam proses pengusahan pemekaran Beliau bersama dengan partai PAN melihat Dusun Lewouran sebagai sasaran empuk pada pemilu 2024. Disini Bapak Rofin secara tidak langsung sudah menjelaskan bahwa dalam pengusahaannya dalam perjuangan pemekaran desa ternyata beliau mempunyai motivasi politik yang terselubung dalam apa yang sudah lama menjadi harapan masyarakat bersama dengan misi yang disampaikan oleh Kepala Desa mengenai pemekaran desa. Sebenarnya disini pemekaran desa itu sudah direalisasikan lama oleh pemerintah desa tetapi disengaja prosesnya lama karena dari para elit ini sudah membaca peluang yang besar ketika mereka mengangkat pemekaran desa ini sebagai salam satu misi atau tujuan pada saat kampanye karena mereka tahu masyarakat ingin sekali memisahkan diri dari desa induk sehingga dengan itu pemekaran desa dimata elit politik hanyalah sebagai ajang tipu daya dan tarik ulur untuk mendapatkan suara pada saat pemilihan umum. Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Rofin bahwa pemekaran itu sebenarnya sudah dilaksanakan pada 2016 lalu pada tahun 2019 tetapi dalam prosesnya ada terjadi kendala makanya ditunda sampai pada tahun 2023, untuk itu tidak menutup kemungkinan bahwa pada tahun 2023 ini pemekaran desa yang direncanakan akan ditunda lagi sampai pada tahun 2028 dan itu kan terus bergulur dan isunya akan kembali terdengar pada saat tahun-tahun politik. Realisasi pemekaran desa ini sebenarnya sudah ada tetapi prosesnya disengaja diperlambat oleh elite-elit politik melalui elite lokal sehingga disini jadinya elite lokal seperti distir oleh elite politik untuk menjatuhkan tiap- tiap elite politik dalam permaianan untuk mendapatkan suara. Disini penulis mengatakan diantara elite politik ini meraka saling menjatuhkan karena saat mencari data yang ada dilapangan banyak 113
masyarakat yang terprovokasi oleh omongan elite lokal seperti para petuah adat bawasannya pemekaran desa ini sebenarnya diusahakan oleh Bapak Rofin ada juga yang enyatakan bahwa pemekaran desa ini diusahakan oleh Kepala Desa, sehingga disini dalam masyarakat ada dua kubu persaingan antara Kepala Desa dan Bapak Rofin dan kebenarannya diantara keduanya tidak ada yang benar karena program pemekaran desa ini sudah ada oleh masyarakat dan dari kedua elit politik ini mengangkat pemekaran desa sebagai politik menunggangi kuda. Disini penulis mengatakan bahwa antara kedua elit politik ini dalam pelaksanaannya mengenai program pemekaran desa hanyalah sebagai politik menunggangi kuda karena sebenarnya program ini sudah ada di dalam masyarakat dan pemerintahan jauh sebelum kepala desa itu dipilih menjadi kepala desa dan jauh sebelum Bapak Rofin naik menjadi calon anggota legislative dan mereka atau para elite politik ini menggunakan program pemekaran desa sebagai suatu program yang menurut mereka itu adalah program yang ada saat mereka naik. Dalam politik menunggang kuda merupakan analogi yang digunakan untuk menggambarkan situasi di mana satu pihak mampu mendominasi agenda, sementara pihak lainnya hanya ikut-ikutan. Hal ini dapat terjadi dalam situasi pemerintahan mayoritas-minoritas, atau ketika tokoh politik yang berkuasa mampu mengendalikan pembicaraan dan menentukan hasil dalam ranah tersebut. Pernyataan dari kedua elit politik ini sebenarnya terdengar agak lucu dimata para petuah-petuah adat jika mereka tidak terpengaruh dalam permaianan politik yang sedang terjadi. Sebenarnya kondisi ini bisa dimengerti oleh masyarakat tetapi malah masyarakat yang tadinya yang mengusulkan program itu ada malah ikut-ikutan mambantu mendorong agar kuda yang tadi ditunggangi oleh kedua elit politik agar sampai pada tujuan dengan selamat. Permasalahan disini ialah pada masyarakat yang kurang edukasi dan para elite lokal yang tidak punya pendirian dan apa maskud dari pemekaran desa ini mereka tidak tahu sehingga para 114
elit lokal bersama masyarakat seperti dibawah oleh para elite politik. Sebenarnya kalau disadari oleh masyarakat isu pemekaran desa ini muncul pada saat tahun-tahun politik saja yang mana hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara bersama masyarakat dan elite lokal yang menyatakan bahwa sebenarnya pemekaran desa ini isunya mulai terdengar pada saat Dusun Lewouran dipindahkan dari kampung lama ke kampung baru, selanjutnya mulai lagi terdengar pada tahun 2010 kemudian 2014, 2019 dan terakhir pada tahun 2023 kemarin. Dari jarak antar tahun dan tahun-tahun itu merupakan tahun dimana dinamakan tahun politik yang mana pastinya setiap elite poliik akan masuk dan membuat program pemekaran desa seakan-akan pemekaran desa ini diprakasai oleh mereka sendiri tetapi nyatanya program ini diprakasi oleh masyarakat Dusun Lewouran yang ada sejak lama. Proses pemekaran yang terjadi di Dusun Lewouran ini merupkan sebuah permainan politik dan pembodohan publik oleh para elite politik yang beranak buah elite lokal sehingga lewat perantaraan para elite lokal yakni Tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama masyarakat Lewouran ini bisa dipengaruhi dan mengikuti alur yang sudah dgambarkan oleh para elite politik. Disini secara tidak langsung proses pemekaran ini dengan sengaja diperlambat jalannya oleh Tokoh politik dengan tujuan untuk bisa mendapatkan simpati dan suara dari masyarakat Dusun Lewouran, karena disini mereka sudah tahu bahwa masyarakat yang ada di Dusun Lewouran sangat menginginkan adanya pemekaran desa sehingga dengan cara apa saja pasti akan dilakukan dan dituruti oleh masyarakat Dusun Lewouran. 115
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN Pada bagian akhir dari skripsi ini, peneliti akan mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran yang didasarkan pada temuan hasil penelitian dan uraian pada bab-bab sebelumnya mengenai masalah yang diteliti, yaitu sutdi analisis kualitatif fenomenologi mengenai Politisasi Isu Pemekaran Desa Lewouran, Kecamatan Ile Bura, Kabupaten Flores Timur. Kesimpulan 1. Dari hasil wawancara bersama masyarakat, elite lokal dan elite politik dalam tiga ruang lingkup atau fokus penelitian maka disini penulis membuat suatu alur mengenai proses pemekaran desa yang ada di Dusun Lewouran ini. Dilihat dari sisi sejarah pemekaran desa ini sudah ada pada sekitaran tahun 2007 yang mana pada saat itu pemerintah desa lewotobi memindahkan secara paksa masyarakat dari Dusun Lewouran dari kampung lama ke kampung baru dengan janji akanmemekarkan Dusun Lewouran menjadi desa sendiri dan terlepas dari Desa Lewotobi ketika mereka suda pindah kebawah agar mempermudah akses jalan dan air bersih. Akhirnya masyarakat Kampung lama berani pindah ke kampung baru itu dengan harapan bahwa Dusun Lewouran akan sesegera dimekarkan. Tetapi dalam proses perjalanan Isu ini hanya sebagai permaianan yang dimainkan oleh pemerintah desa agar masyarakat mau pindah ke kampung baru dan bisa mempermudah pihak desa untuk melaksanakan tugas ke desa karena pada saat itu jalan ke kampung lama belum ada. Seiring berjalannya waktu akhirnya isu itu perlahan hilang lenyap dan isu itu kembali muncul sekitaran tahun 2010 ketika salah satu tokoh adat dari Dusun Lewouran dipilih menjadi perangkat desa di desa dan perangkat desa itu mulai melontarkan isu pemekaran desa kepada masyarakat yang ada di Dusun Lewouran sehingga isu itu mulai gempar tetapi 116
hasilnya sama saja hanya membuat masyarakat kecewa. Pada tahun 2014 isu itu mulai terdengar saat Bapak Trsisius Buto Muda mencalonkan diri menjadi kepala desa dan beliau memenagkan suara menjadi kepala desa karena salah satu isi kampanyanya mengenai pemekaran desa. Isu itu terjadi lagi seperti pada tahun 2010 dan kembali mengecewakan masyarakat tetapi pada tahun 2014 sampai tahun 2016 itu sempat dibentuk panitia pemekaran tetapi hasilnya malah tambah mengecewakan masyarakat karena ketua panitia yang tiba-tiba tidak mendukung adanya pemekaran dan dalam diri ketua panitia itu ada motivasi sehingga ia tidak mendukung lagi adanya pemekaran karena ia ingin naik menjadi ketua BPD. Pada tahun 2019 isu itu mulai terdengar lagi karena pada saat itu Bapak Kepala Desa Tarsisius Buto Muda ini mencalonkan diri lagi sebegai kepala desa di priode kedua dan Beliau memuat Pemekaran desa itu kedalam visi misinya yang kedelapan yang berbunyi " Perjuangan Pemekaran Desa", ketika masyarakat mendengar hal itu kembali beliau dipilih menjadi kepala desa di priode yang kedua. Pada tahun 2019 itu akhirnya di bentuklah panitia pemekaran baru yang diketuai oleh Bapak Longginus yang bekerja sampai sekarang yang mana pada tahun 2023 kemarin usaha pemekaran desa itu perlahan mulai terjawab dan pelan-pelan mulai direalisasikan. 2. Pada proses pemekaran yang dijalankan disini pemerintah sepenuhnya melibatkan masyarakat dalam setiap proses yang dijalankan. Pelibatan pemerintah bersama masyarakat ini memunculkan adanya peningkatan partisipasi masyarakat Dusun Lewouran yang tadinya kurang menjadi meningkat. Dengan kata lain pada tahun 2023 kemarin pemerintah mulai mambangkitkan harapan pada masyarakat yang patah akibat program pemekaran yang tidak terjawab dan baru saja terjawab pada tahun 2023. Disini masyarakat Dusun Lewouran ingin sekali agar secepatnya Dusun mereka dimekarkan karena ada 117
beberapa alasan yang membuat mereka dengan tau dan mau ingin memisahkan diri dari Desa Lewotobi. Masyarakat Dusun Lewouran ingin sekali memisahkan diri dari Desa Lewotobi karena hal yang paling pertama ialah mereka merasa dianak tirikan oleh pemerintah Desa Lewotobi sehingga masyarakat ingin sekali Dusun Lewouran dimekarkan. Alasan lainnya yang medukung ialah mereka ingin mendekatkan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3. Motivasi yang ada pada elite lokal ini ada beragam motivasi seperti yang pertama pada motivasi elite polik yang di latarbelakangi oleh keinginan untuk memenagkan suara, motivasi pada beberapa elite lokal yang mendukung adanya tujuan dari elite politik da nada beberapa elite lokal yang mempunyai motovasi untuk menjadi kepala desa saat Dusun Lewouran sudah menjadi desa sendiri. Dari situ maka penulis menyimpulkan mengapa proses pemekaran yang terjadi di Dusun Lewouran memakan waktu bertahun-tahun karena diantara elite politik, elite lokal dan masyarakat mereka mempunyai tujuan dan motivasi yang berbeda-beda sehingga dalam perjalanan ada bebetapa tujuan untuk kepentingan pribadi itu berbentrokan dengan tujuan yang dimiliki individu lain sehingga tidak ada jalan yang searah sehingga proses yang dijalankan memakan waktu belasan tahun. A. Saran Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data-data di lapangan, pada dasarnya penelitian ini berjalan baik. Namun bukan suatu kekeliruan apabila peneliti ingin mengemukakan beberapa saran yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kemajuan pendidikan pada umumnya. Adapun saran yang peneliti ajukan adalah sebagai berikut : 1. Hendaknya pada penelitian selanjutnya dapat memperdalam kembali mengenai motivasi elite lokal terhadap pemekaran Desa. 118
2. Hendaknya para peneliti selanjutnya lebih mengembangkan ruang lingkup penelitian, mengingat penelitian yang dilaksanakan ini belum sepenuhnya bisa menggambarkan dan menjelaskan secara mendalam motivasi dari elite lokal terhadap pemekaran desa. Dalam proses pengumpulan data, hendaknya menggunakan teknik yang diperkirakan dapat lebih optimal dalam mendapatkan data yang diperlukan. 119
DAFTAR PUSTAKA Buku Dr. Chusnul Riffiah., S. M. (2023). Metode Penelitian Fenomenologi. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grub. Dr. Hamzah B. Uno, M. (2007). Teori Motivasi Dan Pengukurannya. Jakarta: PT Bumi Aksara. Maslow, A. H. (1984). Motivasi Dan Keperibadian. USA: PT Gramedia. Bottomoro, T. B. (1985). Elites and Heterogenity, A Primitive Theory Social Strukture. New York: The Free Press, A devision of Mc.Millan Publishing Co, Ine. Masyur, Amin (ed).(1988). Kelompok Elit Politik Pedesaan. Jakarta: YIIS, Pustaka Grafika Kita. Ardianto, Elvinaro. 2017. Komunikasi Massa Suatu Pengantar. Bandung :Simbosa Rekatama Media Cahyono, Heru (ed), 2005, Konfik Politik Pedesaan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Jurnal Aan Tahir1, S. N. (2021). Pemekaran Desa Dulupi. history and culture, 28-33. Dr. Chusnul Riffiah., S. M. (2023). Metode Penelitian Fenomenologi. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grub. Frengki Hamariu, D. (2022). Peran Elite Lokal Dalam Pemekaran Desa (Studi Kasus 120
Desa Pindi Wangga Wundut, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur) . ilmu sosial dan ilmu politik, 1-9. Hanna Eka Puspitasari, A. F. (2021). Pemekaran Desa Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik Di Bidang Kesehatan Berkebutuhan Khusus (Studi Pada Desa Sidoharjo, Kec. Sukorejo, Kab. Ponorogo, Jawa Timur) . administrasi publik, 325-334. Imam Sapi'i, D. (2013). Dampak Pemekaran Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Pecahan, Studi KasusPemekaran Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember . ilmu sosial dan politik, 1-7. Kholid, H. T. (2020). Analisis Rencana Pemekaran Desa . Social Politics and Governance, 99-120. Kusni Rohani Rumahorbo, S. (2016, November tuesday). Motivasi Politik. Gayo bangkit dan bersatu, pp. 1-2. Meli Lutpiah, S. M. (2021). Pemekaran Desa Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Kramat Jaya Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka). politik, 1-24. Saiful, A. (2021). Analisis Tentang Pemekaran Desa . politik, 1-9. Sudarsana. (2015). Pemekaran Desa Sebagai Upaya Peningkatan Efisiensi Pelayanan Publik. ilmu sosial dan ilmu politik, 47-66. 121
Djoko Harmantyo, Pemekarann Daerah Dan Konflik Keruangan Kebijakan Otonomi Daerah Dan Implementasinya Di Indonesia, 2007. Jurnal, Makara, Sains, vol. 11, No. 1, April 2007: 16- 22. Departemen Geografi, FMIPA, Universitas Indonesia, Depok 16424, Indonesia Debby Rahmi Isnaeni, Dampak Pemekaran Daerah Terhadap Pengembangan Wilayah Kabupaten Bandung Barat, 2012. Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK), ITB. Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Pemekaran Desa. 122
Lampiran A. Pedoman Wawancara DAFTAR PERTANYAAN Pada penelitian yang berjudul " Motivasi Elite Lokal Desa Terhadap Pemekaran Desa Lewouran, Kabupaten Flores Timur" ini, peneliti membuat pedoman wawancara berdasarkan 3 ruang lingkup yang ada, yaitu: 1. Proses politik elite dalam pemekaran desa a. Apa saja peran elite lokal desa dalam pemekaran desa? b. Bagaimana proses politik elite dalam pemekaran desa? c. Apa yang melatarbelakangi elite lokal sehingga dengan semangat mendukung adanya pemekaran desa? 2. Pelibatan masyarakat terhadap pemekaran desa a. Apakah dalam proses pemekaran desa ini pemerintah desa melibatkan masyarakat desa? b. Apakah seluruh masyarakat desa menyetujui adanya pemekaran desa? c. Bagaimana peran dari masyarakat desa dalam pemekaran desa? 3. Tujuan yang ingin diraih dari pemekaran desa a. Bagaimana motivasi pemerintah desa dalam pemekaran desa? b. Bagaimana motivasi elite lokal desa dalam pemekaran desa? c. Bagaimana motivasi masyarakat desa dalam pemekaran desa? 123
B. Bukti Proposal Pemekaran Desa 124
125
C. Peta Desa Persiapan 126
D. Kondisi Dusun Lewouran Puskesdus yang masih mengontrak rumah milik warga Jalan Usaha Tani yang di buat sisa yang didapat dari dana sisa pembangunan di ibu desa 127
Kondisi Kantor Dusun Lewouran posyandu Dusun Lewouran 128
Gambar Pak Rofin Muda caleg asal Dusun Lewouran Foto Gerbang Masuk Dusun Lewouran 129
Kondisi Lapangan Bola Kaki Yang dibangun dari Dana Masyarakat E. Foto wawancara Wawancara bersama Ibu : Marta Buran Wawancara bersama Bapak Longginus Kedang Nuli Muda ( ketua panitia pemekaran desa) 130
Wawancara bersama bapak Matias Wato Kwuta (tokoh adat) Wawancara bersama Ibu Sesilia Lio Kwuta Wawancara bersama Bapak Dominikus Demo Kwure ( Ketua RT 05) 131 Wawancara bersama Bapak Gaspar Lua Kwure Wawancara bersama Bapak Antonius Bera Uran (Tokoh masyarakat) Wawancara bersama Bapak Markus Kedang ( tokoh pendidik)
Wawancara gabungan bersama Ibu Veronika Mengi Kwuta dan Bapak Fabianus Ola Kedang Wawancara gabungan bersama Bapak Aloysius Kedang Puka dan Ibu Maria Goreti Kedang ( Tokoh Pendidik) 132 Wawancara Gabungan bersama ibu Susana Ose Kedang dan Bapak Martinus Laga Uran Wawancara bersama Ibu Lusia Ema Kwuta ( Tokoh Perempuan)
Wawancara Bersama Bapak Dusun Wawancara Bersama Bapak Mateus Belan Lewouran : Bapak Agustinus Beo Uran Kwure ( Ketua BPD Lewotobi) Wawancara Bersama Bapak Tarsisius Buto Muda ( Kepala Desa Lewotobi) 133
F. Lainnya Jadwal bimbingan 134
Surat Izin Penelitian 135
Surat Tugas Penelitian 136