Menimbang Mengingat Menetapkan SK No 051244 A SALINAN FRESIDEN REPUEUK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOIVIOR 69 TAHUN 2O2O TENTANG TATA CARA PENETAPAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak; 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 747, Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62afl; MEMUTUSKAN: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TA'IA CARA PENETAPAN 1'ARIF ATAS .]ENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK. BAB I
SK No 051788 A PRESIDEN REFUBLIK INDONESIA -2- BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola daiam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. 2. Pernerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia'Iahun 1945. 3. Badan adalah sekumpulan orang yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutrran, kumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial poiitik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, badan hukum publik, dan bentuk badan lain yang melakukan kegiatan di dalam dan/atau di luar negeri. 4. Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah pemanfaatan bumi, air, udara, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang dikuasai oleh negara. 5. Pelayanan adalah segala bentuk penyediaan barang, jasa, atau pelayanan administratif yang menjadi tanggung jawab Pemerintah, baik cialam pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Pengelolaan.
SK No 051789 A PRESTDEN REPUBUK INDONESIA -3- 6. Pengel<-,laan Kekayaan Negara Dipisahkan adalah pe;:gelolaan atas kekayaan negara yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dijadikan penyertaan modal negara atau perolehan lain yang sah. 7. Pengelolaan Barang Milik Negara adalah kegiatan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lain yang sah. 8. Pengclolaan Dana adalah pengelolaan atas dana Pemerintah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau perolehan lain yang sah untuk tujuan tertentu. 9. Hak Negara Lainnya adalah hak negara selain dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam, Pelayanan, Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan, Pengelolaan Barang Milik Negara, Pcngelolaan Dana, dan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut dengan Kementerian adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. I 1. Lembaga adalah organisasi non-Kementerian dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 atau peraturan perui:dang-undangan lain. 12. Instansi Pengeiola PNBP adalah instansi yang menyelenggarakan pengelolaan PNBP. 13. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bcrtanggung jawab atas pengelolaan keuangan Kementerian/ Lembaga yang bersangkutan. 14. Menteri adalah menteri yang rnenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. BAB II
SK No 051790 A PRESIDEN REFUEUK INDONESIA -4- BAB II OBJEK, JENIS, DAN TARIF ATAS J}.]NIS PNBP Pasal 2 (1) Seluruh aktivitas, hal, dan/atau benda, yang menjadi sumber penerimaan negara di luar perpajakan dan hibah dinyatakan sebagai objek PNBP. (2) Objek PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria: a. pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah; b. penggunaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara; c. pengelolaan kekayaan negara; dan/atau d. penetapan peraturan perundang-trndangan. Pasal 3 ( 1) Objek PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi: a. Pemanfaatan Sumbcr Daya. Alam; b. Pelayanan; c. Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan; d. Pengelolaan Barang Milik Negara; e. Pengelolaan Dana; dan f. Hak Negara Lainnya. (2) Objek PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut jenis. (3) Jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diatur dengan: e.. Undang-Undang; b. Peraturan Pemerintah; dan/atau c. Pcraturan Menteri. Pasal 4 .
SK No 051271 A PRESIDEN REPUELIK INDONESIA -5- Pasal 4 Tarif atas jenis PNBP berbentuk: a. tarif spesifik; dan/atau b. tarif ad ualorem. Pasal 5 (1) Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diatur dengan Undang-Undang, kontrak, dan/atau Peraturan Pemerintah. (2) Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Pemerintah danlatau Peraturan Menteri. (3) Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c diatur dengan Undang- Undang dan/atau dalam rapat umum pemegang saham. (4) Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Menteri. (5) Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Pengelolaan Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e diatur dengan Peraturan Menteri. (6) Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Hak Negara Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f diatur dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan/ atau Peraturan Menteri. Pasal 6 (1) Pengaturan tarif atas jenis PNBP dengan kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan pengaturan tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Undang- Undang dan/atau Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai jenis PNBP. (21 Pengaturan
SK No 051792 A PRESIDEN REPUEUK INDONESIA -6- (2) Pengaturan tarif atas jenis PNBP dalam rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) merupakan pengaturan penetapan tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan berupa dividen bagian Pemertntah pada perusahaan perseroan dan/atau perseroarr terbatas lainnya. Pasal 7 (1) Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas: a. tarif Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang terbarukan; dan b. tarif Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang tak terbarukan. (21 Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri atas: a. tarif Pelayanan dasar; dan b. tarif Pelayanan nondasar. (3) Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri atas: a. tarif surplus Badan bagian Pemerintah; b. tarif bagian laba Pemerintah pada Badan; c. tarif bagian Pemerintah dari kelebihan akumulasi cadangan umum dan cadangan tujuan pada Badan; ,1. tarif dividen bagian Pemerintah pada Badan yang berbentuk perusahaan rlmum, perusahaan perseroan dan/atau perseroan terbatas lainnya; dan e. tarif Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) Tarif .
SK No 051270 A PRESIDEN REPUBUK INDOHESIA -7 - (4) Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) terdiri atas: a. tarif penggunaan barang milik negara; b. tarif pemanfaatan barang milik negara; dan c. tarif pemindahtanganan barang milik negara. (5) Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Pengelolaan Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) terdiri atas: a. tarif imbal jasa atas pengelolaan uang negara dalam pelaksanaan konsolidasi rekening bendahara satuan kerja secara virtual dan penerapan rekening tunggal perbendaharaan; b. tarif imbal jasa atas pelaksanaan investasi Pemerintah; c. tarif imbal jasa berupa bunga atau remunerasi atas penempatan uang Pemerintah pada perbankan; dan d. tarif imbal jasa atas Pengelolaan Dana Pemerintah atau dana perolehan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Hak Negara Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) terdiri atas: a. tarif denda administratif; b. tarif pungutan sebagai akibat putusan atau ketetapan pengadilan atau Badan yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturnn perundang-undangan; dan c. tarif pungutan atau penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 8 (1) Dalam hal tertentu tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (4) huruf a, dan ayat (6), dapat diatur dengan Peraturan Menteri. (21 Hal
SK No 051258 A trRESIDEN REFUBL|K INDONESIA -8- (2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. tarif bersifat volatil; dan/atau b. kebutuhan mendesak. (3) Tarif bersifat volatil sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a merupakan tarif yang membutuhkan perubahan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (4) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. tarif di bidang pelatihan selain pelatihan fungsional, pelatihan kepemimpinan, dan pelatihan dasar untuk calon pegawai negeri sipil; b. tarif di bidang pengujian laboratorium; dan/atau c. tarif barang/jasa sebagai hasil kegiatan di bidang penelitian, pengembangan, pendidikan, pelatihan, Can/atau pembinaan. (5) Kebututran mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. kegiatan nasional dan internasional; b. hasil ratifikasi perjanjian internasional; c. arahan Presiden; d. rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau instansi pemeriksa PNBP; e. hasil samping kegiatan Pemerintah; f. perubahan organisasi; dan/atau g. pelaksanaan putusan atau ketetapan pengadilan atau badan yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 9 (1) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 8, tarif atas jenis PNBP dapat diatur dengan Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga sepanjang diperintahkan oleh: a. Undang-Undang
SK No 051795 A FRESIDEN REPUBUK INDONESIA -9 - a. Undang-Undang; dan/atau b. Peraturan Pemerintah. (2) Besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri. BAB III PERTIMBANGAN DALAM PENYUSUNAN TARIF ATAS JENIS PNBP Pasal 10 Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan: a. nilai manfaat, kadar, atau kualitas surnber daya alam; b. dampak pengenaan tarif terhadap masyarakat, dunia usaha, pelestarian alam dan lingkungan, serta sosial budaya; c. aspek keadilan; dan/atau d. kebijakan Pemerintah. Pasal 1 1 Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat l2l disusun dengan mempertimbangkan: a. dampak pengenaan tarif terhadap masyarakat, dunia usaha, dan sosial budaya: b. biaya penyelenggaraan layanan; c. aspek keadilan; dan/atau d. kebijakan Pemerintah. Pasal 12
SK No 051272 A PRESIDEN REFUEUK INDONESIA -10- Pasal 12 Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) disusun dengan mempertimbangkan: a. kebutuhan investasi Badan; b. kondisi keuangan Badan; c. operasional Badan; dan/atau d. kebijakan Pemerintah. Pasal 13 (1) Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat(41 disusun dengan mempertimbangkan: a. nilai guna aset tertinggi dan terbaik; dan/atau b. kebijakan Pemerintah. (2) Barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. barang milik negara yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara; dan b. barang milik negara yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pasal 14 Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Pengelolaan Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) disusun dengan mempertimbangkan: a. hasil dan manfaat terbaik; dan/atau b. kebijakan Pemerintah. Pasal 15 Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Hak Negara Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) disusun dengan mempertimbangkan: a. dampak
SK No 051797 A FRESIDEN REFUEUK INDONESIA - li - a. dampak pengenaan tarif terhadap masyarakat, dunia usaha, dan sosial budaya; b. aspek keadilan; dan/atau c. kebilakan Pemerintah. BAB IV PENYUSUNAN, EVALUASI, DAN PENETAPAN JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PNBP Bagian Kesatu Penyusunan dan Penyampaian Usulan Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP Pasal 16 (1) Pimpinan Instansi Pengelola PNBP menJrusun usulan jenis dan tarif atas jenrs PNBP. (21 Dalam menyusun usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan Instansi Pe;rgelola PI{BP harus melakukan: a. upaj/a penyederhanaan jerris dan/a:au tarif atas jenis PNBP; b. errralisis terhadap efektivitas dan kinerja pengenaan jenis dan tarif atas jenis PNBP; c. analisis iatar belakang pengenaan jenis dan tarif atas jenis PNBP beserta dasar kewenangan Instansi Pengelola PNBP; d. analisis dasar perhitungan usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP; dan/atau e. analisis dampak pengenaan jenis dan tarif atas jenis PNBP. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pen)rusunan usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (21diatur dalam Peraturan Menteri. Pasal 17
SK No 051798 A FRESIDEN REPUBUK INDONESIA -t2- Pasal 17 (1) Pimpinan Instansi Pengelola PNBP rnenyampaikan usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagaimarra dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) kepada Menteri selaku pengelola fiskal. (2) Usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dengan dckumen yang berisi tentang dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 10 sampai dengan Pasal 15 dan ketentuan yang harus diiakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (21. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen yang harus disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri. Bagian Kedua Evaluasi Atas Usulan Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP Pasal 18 (1) Menteri melakukan evaluasi atas usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 16 ayat (1). (2) Evaluasi atas usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. evaluasi atas penerapan dasar pertimbangan dalam penyusunan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 15; dan b. evaluasi atas ketentuan yang harus dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2). (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyesuaian dan/atau penyederhanaan atas usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP, termasuk pengaturan tarif atas jenis PNBI' sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen). (41 Ketentuan lebih lanjut mengenai evaiuasi atas usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri. Bagian
SK No 051799 A trRESIDEN REPUBUK INDONESIA _13_ Bagian Ketiga Penyusuriarr dan Penetapan Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP Pasal 19 (1) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), Menteri dapat melakukan: a. penlusurian Rancangan Peraturan Pemerintah; b. penyuslrnan dan penetapan Peraturan Menteri; atau c. penerbitan surat persetujuan atas penetapan tarif atas jenis PNBP dengan Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga, yang mengatur jenis dan tarif atas jenis PNBPyang berlaku pada Instansi Pengelola PNBP. (2) Berdasarkan surat persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pimpinan Ihstansi Pengelola PNBP men)rusun dan menetapkan Peraturan Menteri/Pirnpinan Lembaga mengenai tarif atas jenis PNBP. Pasal 20 (1) Dalam hal kebutuhan menctesak berupa arahan Presiden sebagaimana dimaksud cialam Pasal 8 ayat (5) huruf c, Menteri menyusun dan menetapkan jenis dan tarif atas jenis PNBP. (2) Dalam penyusunan dan penetapan jenis dan tarif'atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri terlebih dahulu melakukan koorciinasi dengan Instansi Pengelola PNBP. (3) Kerentuan mengenai jenis dan tarif' a.tas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diatur dengan Peraturan Menteri. BAB V
FRESIDEN REPUEL|K INDONESIA -14- BAB V KOORDINASI ANTARA PIMPINAN INSTANSI PENGELOLA PNBP DAN MENTERI SELAKU PENGELOLA FISKAL Pasal 21 (1) Pimpinan Instansi Pengelola PNBP yang melakukan pen5rusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Pemerintah yang memuat pengaturan dan/atau penetapan jenis dan tarif atas jenis PNBP harus berkoordinasi dengan Menteri selaku pengelola fiskal. (21 Pimpinan Instansi Pengelola PNBP yang menjadi wakil Pemerintah untuk melaksanakan pembahasan bersama Dewan Penvakilan Ralryat atas Rancangan Undang- Undang yang memuat pengaturan danf atau penetapan jenis dan tarif atas jenis PNBP harus berkoordinasi dengan Menteri selaku pengelola fiskal. Pasal22 Pimpinan Instansi Pengelola PNBP selaku pen5rusun rancangan kontrak yang substansinya terdapat pengaturan dan/atau penetapan tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya AIam harus berkoordinasi dengan Menteri selaku pengelola fiskal. BAB Vi PENETAPAN TARIF ATAS JENIS PNBP DENGAN MEKANISME RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 23 Tarif atas jenis PNRP yang berasal dari Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan berupa dividen bagian Pemerintah pada Badan yang berbentuk perusahaan perseroan dan/atau perseroan terbatas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d ditetapkarr sesuai dengan mekanisme rapat umum pemegang saham berdasarkan target PNBP yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau perubahan anggaran pendapatan dan belanja negara. BABVII ... SK No 051800 A
SK No 051801 A PRESIDEN REPUBUK INDONESIA -15- BAB VII PENETAPAN TARIF ATAS JENIS PNBP SAMPAI DENGAN RP0,00 (NoL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN) Pasal24 (1) Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis PNBP dapat ditetapkan sampai dengan RpO,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen). (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga. (3) Besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (21 harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri. BAB VIII EVALUASI ATAS PELAKSANAAN JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PNBP Pasal 25 (1) Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau Menteri selaku pengelola fiskal melakukan evaluasi atas pelaksanaan jenis dan tarif atas jenis PNBP secara berkala paling sedikit setiap 2 (dua) tahun sekali atau sesuai kebutuhan. (21 Berdasarkan hasil evaluasi dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan Instansi Pengelola PNBP. (ll) Pimpinan Instansi Pengelola PNBP menindaklanjuti rekomendasi Menteri sebagairnana dimaksud pada ayat (2). (41 Berdasarkan
SK No 051802 A PRESIDEN REPUEUK INtrONESIA -t6- (4) Berdasarkan hasil evaluasi dari pimpinan Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tindak lanjut atas iekomendasi Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan Instansi Pengelola PNBP dapat: a. menvusun dan menyampaikan usulan perubahan jenis dan tarif atas jenis PNBP; b. lrren)rusun perubahan Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga yang mengatur tarif atas jenis PNBP sebagaimana dima.ksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan meminta p etujuan Menteri selaku pengelola liskal; atau c. menyusun perubahan Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pen.genaan tarif atas jenis PNBP dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 (noI rupiah) atau Ooh (nol perserr) dan meminta persetujuan Menteri selaku pengelola fiskal. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi atas pelaksanaan jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (L) diatur dalam Peraturan Menteri. BAB IX PENGATURAN DAN PENETAPAN TARIF ATAS JENIS PNBP YAI\*G BERASAL DARI PENGELOL,AAN BARANG MII,IK NEGARA BERUPA PEMANFAATAN DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA Pasal 26 Pengaturan dan penetapan tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara berupa pernanfaatan dan pemindahtanganah barang milik negara sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 7 ayat (4) huruf b dan huruf c mengacu kepada peratrrran perundang-r.lndangan yang mengatur mengenai Penqt'lolaan Barang Milik Negara. BAB X
SK No 051803 A PRESIDEH REPUEUK INDONESIA -t7- BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 27 Pada saat Pcraturan Pemerintah ini mulai berlaku: a. tarif atas jenis PNBP yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, t-arif atas jenis PNBP tersebut mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini; b. ketentuan mengenai pertimbangan tertentu untuk pengenaan tarif atas jenis PNBP sampai dengan Rp0,0O (nol rupiah) atau 0% (nol persen) yang telah diatur dalam Peraturarr Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP, dapa'. mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah ini; dan c. terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur dan/arau menetapkan jenis dan/atau tarif atas jenis PNBP harus menyesuaikan dengan pengaturan dalam Peraturan Pernerintah ini paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan. BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 28 Pada saa.t Peraturan Pemerintah ini rnulai berlaku seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur dan/atau menetapkan jenis dan/atau tarif atas jenis PNBP dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. Pasal 29 Peraturan Pemerintah diundangkan. ini mulai berlaku pada tanggal Agar
PRESIDEN REPUEUK INDONESIA _18_ Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Desember 2O2O PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Desember 2O2O MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2O2O NOMOR 268 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA INDONESIA Hukum dan undangan, Ivanna Djaman SK No 051250 A
PRESIDEN REFUBUK INDONESIA PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2O2O TENTANG TATA CARA PENETAPAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK I UMUM Objek PNBP berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol8 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak meliputi Pemanfaatan Sumber Daya Alam, Pelayanan, Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan, Pengelolaan Barang Milik Negara, Pengelolaan Dana, dan Hak Negara Lainnya. Sedangkan untuk tarif atas jenis PNBP sesuai dengan objek PNBP diatur dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Kontrak, danf atau dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Tarif atas jenis PNBP disusun dengan mempertimbangkan antara lain nilai manfaat, kadar, atau kualitas sumber daya alam, dampak pengenaan tarif, biaya penyelenggaraan layanan, aspek keadilan, dan kebijakan Pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut, pengaturan tata cara penetapan tarif atas jenis PNBP dalam Peraturan Pemerintah ini guna memberikan pedoman bagi Instansi Pengelola PNBP dalam menyusun usulan tarif atas jenis PNBP, Menteri dalam melakukan evaluasi terhadap usulan tarif atas jenis PNBP, pihak-pihak terkait untuk melakukan koordinasi dalam menyusun dan menetapkan dasar pengaturan tarif atas jenis PNBP, dan Instansi Pengelola PNBP serta Menteri untuk menjadikan evaluasi atas pelaksanaan tarif atas jenis PNBP sebagai salah satu bentuk pengawasan PNBP. Pengaturan SK No 051259 A
PRESIDEN REFUBUK INEONESIA -2 - Pengaturan tata cara penetapan tarif atas Jenis PNBP yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi: 1. kriteria tarif atas jenis PNBP yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan; 2. mekanisme penyusunan da.n penyampaian usulan tarif atas jenis PNBP oleh Instansi Pengelola PNBP; 3. evaluasi atas usulan tarif atas jenis PNBP oleh Menteri; 4. mekanisme penyusunan tarif atas jenis PNBP yang diatur dengan Undang-Undang atau kontrak melalui koordrnasi; 5. penetapan tarif atas jenis PNBP dengan mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham; 6. penetapan tarif atas jenis PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen); 7. evaluasi atas pelaksanaan jenis dan tarif atas jenis PNBP; dan 8. ketentuan peralihan. II PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jel Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Pelaksanaan tugas darr fungsi Pemerintah mencakup kewenangan Pemerintah untuk bertindak, membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada pihak lain dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan. Huruf b Yang dimaksud dengan "penggunaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara" adalah seluruh kegiatan Pemerintah yang dalam pelaksanaannya menggunakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Huruf c SK No 051260 A
FRESIDEN REPUBUK INDONE5IA -3 - Huruf c Yang dimaksud dengan "pengelolaan" meliputi perencanaan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengarnanan dan pemeliharaan, penilaran, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan/ atau pengendalian. Yang dimaksud dengan "kekayaan negara" mencakup seluruh kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai negara, termasuk sumber daya alam, baik bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, dan dipisahkan maupun tidak dipisahkan. Huruf d Yang dimaksud dengan "penetapan peraturan perundang- undangan" acialah seluruh kegiatan, peristiwa, dan kondisi yang ber,lasarkan peraturan perundangan-undangan dapat menimbulkan PNBP. Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Huruf a Yang dimaksud dengan "tarif spesifik" adalah tarif yang ditetapkan dengan nilai nominal uang. Contoh: Tarif a. = Rp5.000.000,00/satuan Huruf b Yang dirnaksud dengan "tarif ad ualorem" antara lain tarif yang ditetapkan dengan persentase atau fcrmula. Cclntoh: Tarif a = lOo/o x dasar perhitungan tertentu. Dasar perhitungan tertentu antara lain harga patokan, harga jual, indeks harga, atau keuntungan bersih. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 SK No 051810 A
PRESIDEN REPUELIK INEONESIA -4 - Pasal 6 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "kontrak" adalah kontrak pengelolaan Sumber Daya Alam. Contoh: Kontrak antara lain kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu migas, kontrak karya mineral, perjanjian karya pengusaha pertambangan batubara. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 7 Ayat (1) Huruf a Sumber daya alam yang terbarukan merupakan sumber daya alam yang jika persediaannya telah berkurang atau habis, akan dapat diproduksi kembali, baik secara alami maupun dengan bantuan atau rekayasa manusia. Contoh: Pernanfaatan Sumber Daya Alam yang terbarukan, antara lain pemanfaatan panas bumi. Huruf b Sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan sumber daya alam yang jika dipakai terus menerus akan habis dan tidak dapat diproduksi kembali oleh manusia. Contoh: Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang tak terbarukan, antara lain pemanfaatan minyak dan gas bumi. Ayat (21 Huruf a Yang dimaksud dengan "Pelayanan dasar" adalah Pelayanan Pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar warga negara antara lain Pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Dengan SK No 051261 A
PRESIDEN REPUBUK INDONESIA -5 - Dengan mempertimbangkan bahwa Pelayanan dasar sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, Pemerintah dalam penetapan tarif Pelayanan dasar perlu memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar warga negara. Huruf b Yang dimaksud dengan "Pelayanan nondasar" adalah Pelayanan Pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan nondasar warga negara antara lain Pelayanan di bidang perhubungan, perdagangan, perindustrian, dan pariwisata. Ayat (3) Huruf a Surplus Badan bagian Pemerintah antara lain berasal dari surplus Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan. Huruf b Bagian laba Pemerintah pada Badan antara lain berasal dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Huruf c Bagian Pemerintah dari kelebihan akumulasi cadangan umum dan cadangan tujuan pada Badan antara lain kelebihan akumulasi cadangan umum dan cadangan tujuan pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Huruf d Dividen bagian Pemerintah pada perusahaan umum merupakan bagian Pemerintah atas laba badan usaha milik negara yang berbentuk pen-rsahaan umum. Yang dimaksud dengan "perusahaan umum" adalah badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Yang dimaksud dengan "dividen bagian Pemerintah pada perusahaan perseroan" adalah bagian Pemerintah atas laba badan usaha milik negara yang berbentuk perusahaan persei'oan. Yang SK No 051262 A
FRESIDEN REFUBLIK TNDONESIA -6- Yang dimaksud dengan "perusahaan perseroan" adalah badan usaha milik negara yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi atas saham yang seluruh ate.rr paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Kesatuan pepublik Indonesia. Yang dimaksud dengan "perseroan terbatas lainnya" adalah perseroan terbatas yang sahamnya dimiliki Negara Kesatuan Republik Indonesia kurang dari 1io/o (lima puluh satu persen). Huruf e Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain dividen interim bagian pemerintah pada perusahaan perseroan dan perseroan terbatas lainny Ayat (a) Huruf a Yang dinraksud dengan "penggunaan barang milik negara" adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan lrrenatausahakan barang milik negara yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. Huruf b Yang dimaksud dengan "pemanfaatan barang milik,negara" adalah pendayagunaan barang milik negara yang tidak digurnakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan dan/atau optimalisasi barang milik negara clengan tidak mengubah status kepemilikan. Huruf c Yang dimaksud dengan "pemindahtanganan barang miiik negara" adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara yang antara lain penjualan dan tukar-menukar. Ayat (5) I{uruf a Yang dimaksud dengan "konsolidasi rekening bendahara satua;r kerja ,secara virtual (Trectsury Notional Pooling)" adaich sistem yang digunakan untuk- mengetahui posisi saldo konsolidasi dari seluruh rekening bendahara penerimaan yang terdapat pada seluruh Kantor Cabang Bank Umum yang bersangkutan tanpa harus melakukan perpindahan dana antarrekening. Yang SK No 051813 A
FRESIDEN REPUBUK INDONESIA -7- Yang dimaksud dengan "rekening tunggal perbendaharaan (Treasury Single Account/' adalah suatu rekening yang digunakan untuk melakukan pcngelolaan penerimaan dan pengeluaran negara, di mana saldo kas penerimaan dan pengeluaran tersebut dikonsolidasikan dalam rangka transaksi keuangan pemerintah. Huruf b Imbal jasa atas pelaksanaan investasi Pemerintah antara lain bunga atau jasa giro atas penempatan uang Pemerintah pada rekening dana investasi. Huruf c Cukup jelas. Heiruf d Yang dimaksud dengan "dana perolehan lainnya yang sah" adalah dana yang berhak dikelola oleh Pemerintah di luar yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Ayat (6) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Pungutan sebagai akibat putusan atau ketetapan pengadilan atau Badan yang niemiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan masuk ke dalam PNBP yang berasal dari Hak Negara Lainnya sepanjang putusan atau ketetapan dimaksud tidak menyatakan pungutan sebagai PNBP yang berasal dari Pemanfaatan Surnber Daya Alam, Pelayanan, Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan, Pengelolaan Barang Milik Negara, atau Pengelolaan Dana. Contoh: Pungutan sebagai akibat putusan atau ketetapan pengadilan atau Badan yang rnemiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-irndangan antara lain uang rarripasan, denda tilang, sidang komisi pengawas persaingan usaha, atau putusan sidang arbitrase internasional. Huruf c . SK No 051814 A
PRESIDEN REPUEL|K INDONESIA -8 - Huruf c Contoh Pengutan atau penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-urrdangan antara lain kontribusi tunda pandu, konsesi jasa kepelabuhanan, dan royalti hak kekayaan intelektual. Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (a) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan "tarif di bidang pengujian laboratorium" antara lain pengujian dengan peralatan dan bahan untuk mengadakan percobaan. Huruf c Cukup jelas. Ayat (5) Huruf a Yang dimaksud dengan "kegiatan nasional dan internasional" adalah kegiatan/ ajangl euent yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan menimbulkan implikasi terhadap PNBP, antara lain penyelenggaran SEA Games, Asian Games, d.an annual meeting IMF. Huruf b SK No 051263 A
SK No 051264 A PREsIDEN REPUEUK INEONESIA -9 - Huruf b Yang dimaksud dengan "hasil ratifikasi perjanjian internasional" adalah tarif yang muncul sebagai konsekuensi atas pelaksanaan kesepakatan/perjanjian internasional dalam bidang tertentu, antara lain: pendaftaran merk internasional berdasarkan protokol madrid dan jasa navigasi penerbangan jelajah atas ruang udara Republik Indonesia yang didelegasikan kepada negara lain. Huruf c Yang dimaksud dengan "arahan Presiden" antara lain berupa arahan untuk pengenaan tarif atas jenis PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol ruprah) atau 0% (nol persen) dan/atau pengaturan jenis dan tarrf atas jenis PNBP yang harus segera diberlakukan. Huruf d Cukup jelas Huruf e Yang dimaksud dengan "hasil samping kegiatan Pemerintah" adalah barang/jasa yang timbul sebagai akibat dari pemberian/pelaksanaan kegiatan pemerintali dan memiliki nilai untuk ditarifkan, antara lain benih atau bibit sisa ibit kepada petani yang telah bantuan benih ata kedaluwarsa. Huruf f Yang dimaksud dengan "perubahan organisasi" antara lain perubahan struktur organisasi KementerianlLembaga, penambahan program studr, danf atau pencabutan status badan layanan umum. Huruf g Pungutan sebagai akibat putusan atau ketetapan pengadilan atau Badan yang memiliki kewenangan berdasarkan perattrran perundang-undangan masuk ke dalam PNBP yang berasal dari Hak Negara Lainnya sepanjang putusan atau ketetapan dimaksud tidak menyatakan pungutan sebagai PNBP yang berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam, Pelayanan, Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan, Pengelolaan Barang Milik Negara, atau Pengelolaan Dana. Contoh: . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -10- Contoh: Pungute.n sebagai akibat putusan atau ketetapan pengadilan atau Badan yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan antara lain uang rampasan, denda tilang, sidang komisi pengawas persalngan usaha, atau putusan sidang arbitrase internasional. Pasal 9 Ayat (1) Yang dimaksurl dengan "Peraturan Pemerintah" adalah Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 10 Huruf a Yang dimaksud riengan "nilai manfaat" antara lain tingkat pengolahan atau pemurnian, nilai ekonomi atau skala ekonomi sumber daya alam. Yang dimaksud ciengan "kadar" adalah tingkat kalori atau kadar mineral hasii tambang. Yang dimaksud dengan "kualitas" adalah tingkat baik buruknya sumber daya alam. Huruf b Dampak pengenaan tarif terhadap masyarakat artinya tarif harus memperhatikan daya beli masyarakat, tidak membebani dunia usaha, mernpcrhatikan kelestarian alam dan lingkungan, dan memperhatikan nilai sosial budaya masyarakat setempat. Huruf c Aspek keadilan berarti bahwa tarif Pemanfaatan Sumber Daya Alam menjamin setiap orang atau Badan membayar tarif Pemanfaatan Sumber Daya Alam antara lain sesuai dengan daya pikui masyarakat dan tidak merugikan negara. Hurr-rf d SK No 051817 A
FRESItrEN REPUBUK INDONESIA - 11 - Huruf d Kebijakan Pemerintah dalam penyusunan tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam memperhatikan antara lain kepentingan nasional dan kesinambungan pengelolaan sumber daya alam antargenerasi. Kebijakan Pemerintah tersebut ditetapkan dalam bentuk antara lain kebijakan Presiden, kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri, atau kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga terkait. Pasal 1 1 Huruf a Dampak pengenaan tarif terhadap masyarakat, dunia usaha, dan sosial budaya dengan memperhatikan kesediaan masyarakat untuk membayar dan kemampuan masyarakat untuk membayar. Huruf b Biaya penyelenggaraan layanan berarti bahwa tarif disusun berdasarkan pendekatan biaya, dapat berupa: a. cost minus, yaitu tarif dihitung lebih rendah dari biaya yang dikeluarkan untuk membiayai layanan; b. cost recou€ra, yaitu tarif dihitung sarila dengan biaya yang dikeluarkan untuk membiayai layanan; c. cost plus, yaitu tarif dihitung lebi gi dari biaya yang dikeluarkan untuk membiayai layanan. Huruf c Aspek keadilan berarti bahwa tarif layanan menjamin setiap orang atau pelanggan memperoleh Pelayanan yang sama sesuai dengan hak dan Pelayanan yang diterima dan memperhitungkan situasi dan kondisi sosial masyarakat. Sebagai bentul', pertimhangan bahwa Wajib Bayar memperoleh Pelayanan sesuai dengan tarif yang dibayarkan, situasi dan kondisi sosral masyarakat, pen5rusunan tarif dapat juga menggunakan pendekatan perbandingan besaran tarif atas jenis PNRP dengan Pelal,anan sejenis Huruf d Kebijakan Pemerintah dalam pen1rusunan tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Pelayanan memperhatikan antara lain hubungan atau perjanjian intemasional. Kebijakan SK No 051818 A
PRESIDEN REPUEUK INDONESIA -t2- Kebijakan Pemerintah tersebut ciitetapkan dalam bentuk antara lain kebijakan Presiden, kebiiakan yang ditetapkan oleh Menteri, atau kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga terkait. Pasal 12 Huruf a Yang dimaksud dengan "kebutuhan investasi Badan" antara lain memperhatikan biaya yang akan dikeluarkan Badan untuk investasi guna meningkatkan kapasitas Bacian. Huruf b "kondisi keuangan Badan" antara lain Yang dimaksud den menggambarkan tingkat kesehatan keuangan Badan dan kelangsungan kinerja Badan ke depan. Huruf c Yang dimaksud dengan "operasiorral Badan" antara lain kebutuhan Badan di luar belanja modal. Huruf d Kebijakan Pemerintah dalam penyusunan tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Pcngelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan memperhatikan antara lain program Pemerintah ya4g ditugaskan kepada badan usaha milik negara dalam rangka oelindungan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kegiatan ekonomi nasional. Kebijakan Pemerintah tersebut ditetapkan dalam bentuk antara lain kebijakan Presiden, kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri, atau kebijakan ),ang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga terkait. Pasal 13 Ayat (I) Huruf a Yang dimaksud dengan "nilai guna aset tertinggi dan terbaik" yang dikenal dengan istilah the highest and bestuse o/assets adalah analisis terhadap kegunaan tertinggi dan terbaik dari srratu aset arrtara lain analisis kelayakan secara peraturan, fisik, keuangien, dan produktivitas. Huruf b SK No 051819 A
PRESIDEN REPUEUK INDONESIA _13_ I{uruf b Kebijakan Pemerintah dalam penyusunan tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara memperhatikan antara lain manfaat sosial dan program Pemerintah. Kebijakan Pemerintah tersebut ditetapkan dalam bentuk antara lain kebijakan Presiden, kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri, atau kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga terkait. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Barang milik negara yang berasal dari perolehan lainrrya yang sah antara lain: 1. barang milik negara yang diperoleh dari hiba.h/ sumbangan atau yang sejenis; 2. bararrg milik negara yang diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/kontrak, seperti barang dari kegiatan hulu migas yang berasal dari kontraktor kontrak kerja sama yang telah berakhir masa kontraknya; 3. barang milik negara yarrg diperoleh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 4. barang milik negara yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pasal 14 Huruf a Yang dimaksud dengan "hasil dan r,ranfaat terbaik" antara lain analisis peraturan, analisis kemampuan Pemerintah, risiko, dan manfaat yang akan dihasilkan untuk memperoleh imbal hasil terbaik pada saat perhitungan. Huruf b Yang dimaksud dengan "kebijakan Pemerintah" antara lain program pembangunan nasional. Kebijakan SK No 051820 A
PRESIDEN REPUHUK INDONESIA '14 - Kebijakan Pemerintah terseLut ditetapkan dalam bentuk antara lain kebijakan Presiden, kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri, atau kebfakan yern-g ditetapkan oleh IVlenteri/Pimpinan Lembaga terkait. Pasal 15 Htimf a Darnpak pengenaan tarif terhadap masyarakat artinya tarif harus memperhatikan daya beli masyarakat, tidak membebani dunia usaha, dan memperhatikan nilai sosial budaya masyarakat setempat Huruf b dilan berarti bahwa tarif dapat dikenakan secara adil Aspek k bagi setiap golongan masyarakat. Huruf c Kebijakan Pemerintah dalam pen\rusunan tarif atas jenis PNBP Jrarlg berasal dari Hak Negara Lainnya memperhatikan antara lain program pembangunan nasionai dan pengelolaan keuangan negara. Kebijakan Pemerintah tersebut ditetapkan dalam bentuk antara lain kebijakan Presiden, kebijakan yang ditetapkan oleh lVlenteri, atau kebijakan yang ditetapkan oleh Merrteri/Pimpinan Lembaga terkait.' Pasal 16 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan "upaya penyederhanaan jenis dan/atau tarif atas jenis PNBP" adalah upaya untuk mengurar:gi jenis dan/atau tarif PNilP, khususnya yang berkaitan dengan layanan dasar, tanpa mengurangi tanggung jawab Pemerintah untuk menyediakan layanan dasar berdasarkan ketentuan peraturan perundang- ndangan. Huruf b. . . SK No 051821 A
PRESIDEN REFUELIK INDONESIA -15- Huruf b Yang dimaksud dengan "efektivitas" antara lain penilaian terhadap efektif atau tidaknya suatu pungutan PNBP, seperti jumlah pengguna layanan per tahun. Yang dimaksud dengan "kinerja" antara lain realisasi atas pungutan PNBP. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud dengan "dasar perhitungan usulan tarif atas jenis PNBP" antara lain komponen pembentuk tarif atau data perbandingan dengan pungutan sejenis. Huruf e Yang dimakud dengan "analisis darnpak pengenaan jenis dan tarif atas jenis PNBP" dilakukan dengan antara lain membandingkan kenaikan tarif dengan inflasi, unsur biaya, survei terhadap penerima layanan, pengenaan tarif dengan biaya yang dikeluarkan oleh Instansi Pengelola PNBP, dan potensi penerimaan. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup.jelas. Ayat(4) ... SK No 051822 A
PRESIDEN REPUEUK IHTIONESIA _16_ Ayat (a) Pengaturan dalam Peraturan Menteri antara lain mengatur mengenai tata cara pelaksanaan evaluasi usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP, termasuk tata cara pelaksanaan evaluasi atas pengaturan tarif atas jenis PNBP sampai dengan Rp0,O0 (nol rupiah) atau 0% (nol persen). Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Ayat (L) Yang dimaksud dengan "Rancangan Peraturan Pemerintah" adalah Rancangan Peraturan Pemerintah selain Rancangan Peraturcn Pemerirrtah yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis Pi.lBP. Yang dimaksud dengan "koordinasi" antara lain dapat berupa keterlibatan langsung dalam pembahasan atau pemberian rekomendasi substansi jenis dan tarif atas jenis PNBP dalam Rancangan Undang-Undang, atau Rancangan Peraturan Pcmerintah. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "koordinasi" antara lain dapat berupa keterlibatan langsung dalam pembahasan atau pemberian rekomendasi'substansi jenis dan tarif ertas jenis PNBP dalam Rancangan Undang-Undang. Pasal 22 Yang dimaksud dengan "kontrak" adalah kontrak pengelolaan sumber daya alam contohnya kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu migas, kontrak karya mirreral, perjanjian karya penEpsaha pertambangan batubara. Pasal 23 SK No 051823 A
FRESIDEN REPUBUK INDONESIA -t7 - Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Ayat (1) Yang dimaksud ciengan "pertimbangan tertentu" antara lain: a. penyelenggaraan kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, kegiatan kenegaraan atau pemerintahan, termasuk untuk penyidikan, penyelidikan, dan perpajakan; b. keadaan di luar kemampuan Wajib Bayar atau kondisi kahar; c. masyarakat tidak mampu, mahasiswa berprestasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah; dan/atau d. kebijakan Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 25 Ayat (1) Evaluasi atas peltrksanaan jenis dan tarif atas jenis PI\BP antara lain kegiatan pengujian kembali dasar pertimbangan pen5rusunan tarif atas jenis PNBP, pertimbangan tertentu pemberian tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen), dan dalam rangka simplifikasi jenis dan tarif atas jenis PNBP. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (a) Cukup jelas. Ayat (5) SK No 051824 A
FRESIDEN REPUELIK INDONESIA _18_ Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 26 Yang dimaksud dengan "pemanfaatan barang milik negara" adalah pendayagunaan barang milik negara yar)g tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan dan/atau optimalisasi barang milik negara dengan tidak mengubah status kepemilikan. Yang dimaksud dengan "pemindahtanganan barang milik negara" adalah pengalihan kepernilikan barang milik negara. Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6584 SK No 051248 A