KAJIAN YURIDIS GUGATAN CLASS ACTION DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA 1 Oleh : Alisia Revalina Memah 2 Robert N. Warong 3 Natalia Lengkong 4 ABSTRAK Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kedudukan gugatan class action dalam hukum positif untuk mengetahui dan mekanisme gugatan class action dalam sistem Indonesia. Penelitian dilakukan peradilan di dengan metode penelitian Yuridis Normatif. Kesimpulan dari penelitian : 1. Kedudukan Class action Di Indonesia terminologi class action diubah menjadi Gugatan Perwakilan Kelompok. PERMA No. 1 Tahun 2002 merumuskan Gugatan Perwakilan Kelompok (Class action) sebagai suatu prosedur pengajuan gugatan, dimana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dirinya sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau kesamaan dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.2. Prosedur dalam class action diatur dalam Perma No.1 Tahun 2022 dilakukan tahapan-tahapan berupa: a) dengan melalui Permohonan pengajuan gugatan secara class action; b) Proses sertifikasi; c) Pemberitahuan; d) Pemeriksaan dan Pembuktian dalam class action; Indonesia ini adalah sendiri dan Kata Kunci : gugatan, class action PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kesadaran hukum masyarakat di masa kini semakin meningkat. Masyarakat mulai sadar bahwa setiap sendi kehidupan memiliki aturan sendiri-sendiri. Hukum mengatur kehidupan anggota masyarakat dari lahir sampai mati. Melalui hukum pula masyarakat mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya gugatan di pengadilan negeri yang diajukan oleh masyarakat dari permasalahan kecil seperti asas kepatutan dalam hingga permasalahan besar yang menjadi perhatian publik. Gugatan yang diajukan dalam satu wilayah hukum di suatu pengadilan negeri tidak jarang memiliki kesamaan masalah seperti pihak kehidupan bertetangga 1 Artikel Skripsi 2 Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, 15071101624 3 Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum 4 Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum Lex Privatum Vol.XI/No.3/Mar/2023 yang digugat dan objek yang menjadi gugatan meskipun pihak penggugatnya adalah orang yang berbeda. Keadaan demikian membuat proses beracara di pengadilan menjadi kurang efisien apabila diperiksa secara terpisah, karena majelis hakim harus memeriksa puluhan hingga ratusan gugatan dengan pokok masalah yang sama dan tergugat yang sama. Gugatan perwakilan kelompok merupakan sebuah terobosan dalam hukum acara khususnya hukum acara perdata untuk mengatasi permasalahan tersebut.5 Gugatan perwakilan kelompok diatur secara formil pada tahun 2002 dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 pada tanggal 26 April 2002. PERMA tersebut mengatur tentang Gugatan yang diajukan secara kelompok salah satunya adalah class action. Pengertian class action berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2002 adalah suatu cara pengajuan gugatan dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri sendiri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.6 Gugatan class action menjadi salah satu bentuk yang mengatasnamakan kepentingan umum. Hal ini merupakan solusi efisien karena dalam pengajuan gugatan dengan anggota kelas yang banyak tidak perlu menyebutkan identitas pihak satu per satu. Faktanya gugatan class action belum banyak diketahui oleh masyarakat secara luas, bahkan keterampilan hakim dalam menangani kasus ini masih terbatas. Permasalahan tentang gugatan class action menjadi semakin rumit ketika pihak- pihak yang menjadi class member jumlahnya sangat banyak. Hakim dalam memeriksa perkara harus berpedoman pada PERMA No.1 Tahun 2002 dengan memeriksa secara cermat siapa saja yang menjadi class member. gugatan Pihak-pihak yang tercantum dalam gugatan belum tentu merupakan bagian kelompok yang dirugikan ditinjau yang kemungkinan dicantumkan hanya ditarik begitu saja tanpa sepengetahuan dan persetujuan pihak yang bersangkutan. Hal tersebut harus dibuktikan dengan pernyataan yang dibuat tertulis oleh setiap class member bahwa mereka termasuk pihak yang secara langsung perlu bahwa nama-nama 5 Latifah Nur'Aini,"Analisis Tentang Gugatan Class Action Yang Diperiksa Dengan Acara Perdata Biasa", Jurnal Verstek, Vol 1 Nomor 3 2013, hlm.70 6 Yahya Harahap, 2012. Hukum Acara Perdata tentang Penyitaan, Pembuktian, dan Gugatan,Persidangan, Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 139
merasa kepentingannya dirugikan. Hal lain yang perlu dicermati mengenai gugatan class action adalah proses beracara yang berbeda dari gugatan perdata biasa. Gugatan class action menggunakan PERMA No 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok sebagai pedoman dalam proses dalam memeriksa harus berpedoman pada aturan tersebut. beracara, sehingga hakim Khusus dalam asas Hukum Acara Perdata, mengatur tentang bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim, melalui suatu tuntutan hak yang diajukan oleh pencari keadilan. Hal ini dapat diajukan dengan cara mengajukan gugatan bagi mereka atau sejumlah orang sebagai para pihak yang bersengketa, dan mengajukan permohonan bagi tuntutan yang tidak mengandung sengketa. Satu atau lebih orang yang bertindak sebagai pihak di pengadilan. Pada dasarnya pihak-pihak yang mempunyai kepentingan hukum dapat mengajukan sendiri, atau dapat mewakilkan pada orang dengan pemberlakuan hukum Acara ini, dikenal sebagai ius constitutum atau hukum positif yaitu hukum yang sedang berlaku di dalam suatu negara, dalam hal ini Negara Kesatuan Republik Indonesia.7 lain. Dalam kaitannya Dasar hukum beracara di Pengadilan yang berlaku di Indonesia sampai dengan saat ini, masih menggunakan aturan hukum acara perdata yang terdapat dalam HIR, Rbg dan RV, mengatur pula tuntutan hak yang dilakukan oleh atau terhadap satu atau lebih dengan melibatkan orang banyak dapat dilakukan dengan lembaga kumulasi, yang tujuannya untuk menjamin pelaksanaan peradilan yang sederhana, cepat serta biaya ringan. Namun demikian lembaga kumulasi ini akan tidak efektif dan tidal praktis apabila jumlah penggugat dan/atau tergugat tersebut ternyata berjumlah ribuan orang, karena dalam mencantumkan identitas orang perorang serta dalam melakukan pemberitahuan kepada seluruh pihak yang berperkara, pada akhirnya akan memperlambat proses beracara di Pengadilan. tentang pengajuan akan menyulitkan baik Hukum Acara Perdata di Indonesia dalam prakteknya mengalami perkembangan. Dewasa ini dikenal adanya gugatan perwakilan kelompok (class action), yang sebelumnya tidak dikenal dalam HIR, Rbg maupun di dalam RV, yang menganut sistem hukum Eropa continental. Dimana hal ini baru dikenal di dalam sebagian hukum materiil Indonesia, yaitu, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 7 C.S.T. Kansil, 1986. Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia", Jakarta: Balai Pustaka, hlm.169. Lex Privatum Vol.XI/No.3/Mar/2023 Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta beberapa undang-undang lainnya. Namun belum ada ketentuan yang mengatur tentang acara memeriksa, mengadili dan memutus gugatan yang diajukan. Tetapi karena lembaga ini sangat dibutuhkan masyarakat pencari keadilan bersamaan dengan bertambah kompleksnya permasalahan yang dihadapi masyarakat terutama masyarakat miskin dan kurang cakap melakukan tindakan hukum yang tersisih oleh perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, terganggunya kelangsungan membawa akibat hidup manusia, maka dirasakan perlunya pengaturan tentang bagaimana lanjut prosedur pengajuan gugatan class action yang sangat relevan dipraktikkan dalam dunia peradilan di Indonesia. selalu lebih B. Perumusan Masalah 1. Bagaimanakah kedudukan gugatan class action dalam hukum positif Indonesia? 2. Bagaimanakah mekanisme gugatan class action dalam sistem peradilan di Indonesia? E. Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif.8 PEMBAHASAN A. Kedudukan Gugatan Class action Dalam Hukum Positif Indonesia Konsep gugatan perwakilan masyarakat (Class action) pada mulanya hanya dikenal di negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo-Saxon atau Common Law System, seperti Inggris dan Amerika Serikat. Untuk pertama kali gugatan Class action diatur dalam Supreme Court Judicature Act pada tahun 1873 di Inggris. tersebut diadopsi oleh Kemudian, konsep Amerika Serikat dan dituangkan dalam United State Federal of Civil Procedure pada tahun 1938. pada tahun 1966 dinyatakan secara eksplisit dalam Pasal 23 dari US Federal Rule of Civil Procedure tersebut, khususnya yang mengatur tentang prosedur gugatan Class action. Istilah gugatan Class action, selanjutnya disebut gugatan CA, mulai dikenal dalam hukum acara perdata di Indonesia sejak diundangkannya UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, kemudian dalam UU No. 41 8 Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, 2008. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat", Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.13.
Tahun 1999 tentang Kehutanan. Gugatan CA merupakan hak prosedural dalam bentuk gugatan oleh kelompok masyarakat (Class members) melalui perwakilannya (class representatives), atas dasar kesamaan masalah (commonality of legal problem), fakta hukum (question of law) dan kesamaan kepentingan (common of interest), untuk memperoleh ganti rugi dan/atau tindakan tertentu dari (para) tergugat melalui proses peradilan perdata. Hak gugat perwakilan kelompok masyarakat (CA) ini memberi akses keadilan (access to justice) kepada masyarakat dalam penyelesaian jalur pengadilan (in court sengketa melalui settlement). Hak gugat perwakilan kelompok masyarakat ini sesungguhnya seiring dengan prinsip yang tercermin dalam ketentuan Pasal 4 UU No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan- ketentuan yang mengamanatkan: Peradilan harus dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Pokok Kehakiman Selain itu, juga sejalan dengan amanat Pasal 5 (2) UU Kekuasaan Kehakiman di atas yang menyatakan : Dalam perkara perdata Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras- kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapai peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.9 Namun demikian, ketentuan mengenai gugatan Class action dalam praktik peradilan perdata sesungguhnya belum merupakan hak prosedural yang bersifat operasional, karena ketentuan Pasal 37 (1) UUK; dan Pasal 46 (1) huruf b UUPK secara eksplisit dinyatakan masih membutuhkan aturan pelaksanaan lebih lanjut dalam bentuk peraturan pemerintah (yang sampai sekarang belum ditertibkan oleh pemerintah). Sejak tahun 2002 dasar hukum yang dapat digunakan untuk mengajukan gugatan CA sejauh ini bukan diatur dalam Peraturan Pemerintah, tetapi dalam peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tatacara Pengajuan Hak Gugat Perwakilan Masyarakat (Class action). Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 46 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai dimungkinkannya sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama mengajukan gugatan atas pelanggaran pelaku usaha. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada pasal 4 butir (a) dan butir (h) diatur mengenai hak 9 Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lex Privatum Vol.XI/No.3/Mar/2023 konsumen atas kenyamanan, keamaman, dan barang keselamatan dan/atau jasa, dan hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.10 dalam mengkonsumsi Perlindungan Undang-Undang Konsumen juga mengatur mengenai hak dari setiap konsumen atau sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha untuk mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.11 dikemukakan Dalam bahwa penyelesaian sengketa melalui gugatan kelompok ini, tidak saja dijumpai dalam undang-undang perlindungan konsumen, juga dalam Undang-Undang Kehutanan dan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, hanya bedanya UUPK menggunakan istilah "gugatan kelompok", sedangkan UU Pengelolaan Lingkungan Hidup "gugatan (UUPLH) menggunakan perwakilan". Meskipun gugatan perwakilan kelompok ini sama-sama diajukan di peradilan umum, ternyata pengajuan persyaratan acara pengajuan gugatan yang dilakukan oleh korban dalam perkara lingkungan hidup terdapat perbedaan. Seperti diatas tetapi istilah tetapi Persyaratan umum untuk kedua bidang tersebut sama, kecuali untuk UUPK hukum menentukan persyaratan tambahan yaitu bukti transaksi antara konsumen dan pelaku usaha. Adapun pada Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) ditentukan bahwa disyaratkan adanya kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan kelompok kecil yang bertindak mewakili kepentingan masyarakat.12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyediakan empat cara dalam mengajukan gugatan ke pengadilan, yaitu:13 1) Gugatan oleh seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan. 2) Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama. 3) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, dan 10 Zulham, 2012. Hukum Perlindungan Konsumen, cet ke-1, Jakarta : Pranada Media, hlm. 99. 11 Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, Nomor 8 Tahun 1999, Pasa 46 Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (1) butir b. 12 Susanti Adi Nugroho (2), dalam makalah "Kajian Permasalahan Mengenai Gugatan yang Dilakukan Oleh Sekelompok Konsumen, LPKSM, dan Pemerintah, tahun 2008, hlm. 5. 13 Pasal 46 ayat (1) UUPK
4) Pemerintah. Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 46 ayat (1) huruf b ditegaskan bahwa gugatan kelompok atau class action harus diajukan oleh konsumen yang benar- benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum, salah satu diantaranya adalah adanya bukti transaksi.14 Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antar konsumen dan pelaku usaha atau peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum. Demikian juga halnya mengenai penyelesaian sengketa antara dengan pelaku konsumen munggunakan class action mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum, ketentuan ini dapat dilihat dalam pasal 45 dan 46 Undang- Undang Perlindungan Konsumen. dan usaha Dari ketentuan tersebut diatas, diketahui bahwa gugatan sengketa konsumen diajukan melalui peradilan umum, dengan demikian ketentuan hukum acara yang digunakan mengacu pada hukum acara perdata biasa yaitu Herzeine Inlands Reglement (HIR) yang memang sampai saat ini masih berlaku sebagai hukum positif. Dalam mengajukan gugatan sengketa konsumen ada satu persyaratan khusus yaitu harus ada dokumen yang membuktikan bahwa konsumen benar- benar dirugikan salah satu diantaranya yaitu bukti transaksi antara konsumen dengan pelaku usaha. Undang-Undang Perlindungan konsumen merumuskan kerugian sebagai berikut: a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberi rugi atas kerusakan, pencemaran, ganti dan/atau akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan yang diperdagangkan. kerugian konsumen, b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang atau setara atau sejenisnya perawatan kesehatan, dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Meskipun nilainya, tidak diatur secara eksplisit, namun dari ketentuan pasal 19 tersebut terlihat dengan jelas bahwa ganti rugi yang diatur dalam Undang-Undang konsumen hanyalah ganti rugi materil. Sebagai contoh, jika seseorang keracunan dan harus masuk rumah sakit, maka kerugian yang dapat dituntut adalah kerugian berupa penggantian biaya pengobatan dan perawatan. Menurut penulis hal tersebut tidak fair. Seharusnya konsumen yang bersangkutan perlindungan 14 Susanti Adi Nugroho (2), Op.cit, hlm 6 Lex Privatum Vol.XI/No.3/Mar/2023 juga dapat menuntut kerugian berupa keuntungan tidak dia yang seharusnya didapatkan yang dapatkan karena tidak dapat masuk kerja dan/atau tidak dapat melaksanakan/menjalankan bisnisnya, atau atas kerugian berupa beban pikiran yang dia tersebut yang alami akibat dari keracunan tentunya sulit dinilai dengan uang (kerugian imateril). sangat Kedudukan Class action dalam hukum positif Indonesia juga, dapat ditemukan dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (PERMA Nomor 1 Tahun 2002). PERMA Nomor 1 Tahun 2002 merupakan suatu terobosan baru yang mengenai tata cara pengajuan gugatan class action.15 Dalam salah satu pertimbangan PERMA Nomor 1 Tahun 2002, disebutkan bahwa sambil menunggu peraturan perundang-undangan dan dengan memperhatikan wewenang Mahkamah Agung dalam mengatur acara peradilan yang belum cukup diatur oleh peraturan perundang- undangan, maka demi kepastian ketertiban dan kelancaran dalam memeriksa gugatan perwakilan kelompok, dipandang perlu menetapkan suatu Peraturan Mahkamah Agung16. Meskipun hanya berbentuk sebuah PERMA dan sifatnya "sementara", namun keberadaannya untuk sementara waktu dapat dipergunakan sebagai pedoman bagi para praktisi hukum khususnya bagi hakim dalam memeriksa dan mengadili gugatan perwakilan kelompok sambil terus menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat serta menunggu diaturnya acara gugatan class action dalam bentuk Undang- Undang yang lebih mempunyai kekuatan mengikat dan lengkap. PERMA Nomor 1 Tahun 2002 mengatur secara lebih lengkap mengenai class action atau gugatan perwakilan kelompok, mulai dari pengertian, prosedur dan tata cara pengajuan gugatan, proses pemeriksaan dan pengambilan serta pelaksanaan putusan gugatan perwakilan kelompok17. Berdasarkan ketentuan pasal 3 dari PERMA Nomor 1 Tahun 2002, suatu gugatan class action harus memuat : a. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok. b. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, tanpa menyebut nama anggota walaupun kelompok satu persatu. 15 M. Yahya Harahap, 2004. Hukum acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaa, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cet. 1. Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 100. 16 Ibid, hlm. 102. 17 Ibid.
c. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitannya dengan kewajiban melakukan pemberitahuan. d. Posita dari seluruh kelompok, baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi, yang dikemukakan secara jelas dan terinci. e. Dalam satu gugatan perwakilan, dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda. f. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci, memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada seluruh anggota kelompok, termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian. B. Mekanisme Gugatan Class action Dalam Sistem Peradilan di Indonesia Ketentuan hukum acara dalam class action di Indonesia diatur secara khusus dalam PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang acara gugatan perwakilan kelompok. Namun Sepanjang tidak diatur PERMA No. 1 Tahun 2002, maka untuk hukum acara dalam class action berlaku juga ketentuan dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku (HIR/RBg). Untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok (pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2002). Dalam ketentuan hukum acara perdata di Indonesia, tidak ada kewajiban bagi para pihak (baik penggugat maupun tergugat) untuk diwakili oleh selama pemeriksaan di persidangan. Para pihak dapat secara langsung maju dalam proses pemeriksaan di persidangan. Namun seperti halnya proses persidangan yang lazim dilakukan, para pihak biasanya diwakili atau memberikan kuasa kepada pengacara untuk maju dalam persidangan. orang lain atau pengacara Dalam kasus class action, berlaku juga ketentuan yang acara mensyaratkan, apabila wakil kelompok pihak diwakili atau didampingi oleh pengacara maka diwajibkan untuk membuat surat kuasa khusus antara wakil kelompok kepada pengacara. hukum perdata dengan pengacara pada class action adalah dalam PERMA No. 1 Tahun 2002 pasal 2 huruf d menyebutkan bahwa hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian pengacara, jika pengacara melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan Hal yang menarik berkaitan Lex Privatum Vol.XI/No.3/Mar/2023 anggota kelompok. Disini terlihat bahwa hakim memiliki kewenangan untuk menilai dan menganjurkan penggantian terhadap pengacara dalam perkara class action. Hal ini tidak dapat ditemukan dalam perkara biasa. Prosedur dalam class action dilakukan dengan melalui tahapan-tahapan : 1) Permohonan pengajuan gugatan secara class action; 2) Proses sertifikasi; 3) Pemberitahuan; 4) Pemeriksaan dan Pembuktian dalam class action; 5) Pelaksanaan Putusan. Secara materiil dan formil, gugatan class action di Indonesia baru diundangkan pada tahun 1997 dan proses beracaranya diundangkan pada tahun 2002. Gugatan ini menurut Undang-Undang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri dikarenakan gugatan class action pada intinya adalah gugatan perdata yang biasanya terkait dengan permintaan (infunction) atau ganti kerugian yang diajukan oleh sejumlah orang dalam jumlah yang tidak banyak misalnya satu atau dua orang sebagai perwakilan kelas (class representative) mewakili sekaligus mewakili kepentingan mereka, kepentingan ratusan atau ribuan orang lainnya yang juga sebagai korban18. Gugatan tersebut kemudian diperiksa oleh hakim setelah memenuhi tata cara dan persyaratan yang diatur pada Pasal 2 Peraturan MA RI Nomor 1 Tahun 2002 yang meliputi: a) Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan. b) Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya c) Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya d) Hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian pengacara, pengacara melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompoknya. Sedangkan gugatan class action yang diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara masih menimbulkan perdebatan dikarenakan jika 18 Muhammad Edward Pontoh, 2016. Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Class Action. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Edisi 2 Vol 4 hlm. 2.
belum ada dasar hukum menyebutkan bahwa gugatan class action ini dapat diajukan di PTUN. Ada yang berpendapat bahwa gugatan class action ini tidak dapat diajukan pada PTUN dikarenakan tujuan utama gugatan class action ini adalah ganti rugi berupa uang sedangkan gugatan di PTUN terkait dengan pembatalan atau menyatakan tidak sahnya suatu keputusan TUN. Selain itu, Keputusan TUN melekat asas erga omnes adalah asas yang menyatakan putusan TUN berlaku mengikat publik, sedangkan putusan perdata di PN hanya berlaku untuk para pihak saja, sehingga sengketa di PTUN didiperlukan gugatan massal karena pihak-pihak lain yang tidak ikut menggugat secara otomatis terikat dengan putusan peratun . Pendapat lain mengatakan bahwa keputusan TUN dapat diajukan pada PTUN yaitu dengan alasan bahwa tuntutan ganti rugi tidak harus menjadi tuntutan utama gugatan class action. Namun, dengan tuntutan berupa pembatalan dan/atau penerbitan keputusan TUN yang disertai tuntutan ganti rugi dan 'intuction" yaitu tuntutan agar Tergugat melakukan atau tidak melakukan sesuatu, agar Tergugat menunda pelaksanaan keputusan TUN yang digugat dan agar Tergugat menerbitkan tidak menerbitkan atau keputusan TUN yang baru. Penerapan asas erga omnes pun tetap dapat digunakan karena dengan adanya gugatan class action ini maka akan memberikan akses pada keadilan dan memberikan pengaruh atau tekanan kepada tergugat. dan Gugatan class action yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara juga disinkronisasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa pada pasal 53 ayat (1) Undang-Undang ini menjelaskan bahwa seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan gati rugi dan/atau rehabilitasi. Setelah melihat ketentuan pada Pasal 53 ayat (1), hakim melakukan pemeriksaan persiapan untuk menentukan apakah gugatan class action tersebut diterima atau tidak diterima. Hal ini sesuai dengan pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Mengenai class actions yang mempunyai kepentingan yang sama diatur dalam pasal 46 ayat 1 huruf b UUPK yang menegaskan bahwa undang-undang konsumen mengakui adanya gugatan perwakilan kelompok atau class actions. Pasal 46 ayat (1) huruf b perlindungan Lex Privatum Vol.XI/No.3/Mar/2023 UUPK, menyebutkan bahwa "gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh sekelompok yang mempunyai kepentingan yang sama" konsumen Berdasarkan ketentuan Pasal 46 UUPK ini dapat dinyatakan bahwa keberadaan perwakilan kelompok dalam membantu penyelesaian secara hukum sengketa antara konsumen dan pelaku usaha tidaklah Lex Privatum, setiap konsumen yang dirugikan mengajukan ke pengadilan negeri, padahal jumlah konsumen yang dirugikan jumlahnya cukup banyak dan tentunya diperlukan surat kuasa khusus kepada pengacara apabila masing-masing konsumen menggunakan jasa pengacara. Ternyata untuk mengajukan gugatan ganti rugi, apabila konsumen dirugikan bukanlah mudah untuk dilaksanakan, sehingga diperlukan upaya class actions yang lebih efektif dan efisien untuk mengajukan gugatan ganti rugi. Apabila putusan pengadilan telah mempunyai dalam sengketa konsumen kekuatan hukum tetap dan membenarkan gugatan konsumen yang harus dilaksanakan oleh pelaku usaha, maka selain kelompok konsumen yang mengajukan gugatan, bagi konsumen lainnya yang juga tidak mengajukan gugatan dapat memperoleh ganti rugi dalam perkara yang sama. Oleh karena itu peran perwakilan kelompok merupakan suatu kebutuhan untuk membantu konsumen.19 dilakukan mengingat gugatan masing-masing Dilihat dari hubungan konsumen secara individual dengan produsen (atau turunannya) merupakan hubungan perdata. Oleh karenanya perlindungan konsumen lebih sering dilihat dari segi hukum perdata seperti masalah ganti rugi. Pemikiran demikian tidaklah benar, sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam perlindungan konsumen merupakan juga kewajiban pemerintah, maka peranan dalam menerapkan sanksi pidana dan sanksi administratif, sangatlah penting. Dalam hubungan dengan perlindungan konsumen yang sering terjadi adalah tuntutan hak yang dikemukakan oleh konsumen karena merasa dirugikan oleh suatu produk atau jasa. Dalam kaitan ini, setidak-tidaknya ada tiga masalah yang sering menjadi bahan diskusi yaitu: pertama, terdapat masalah prinsip ganti rugi yang di dalamnya mencakup pembuktian. Sedangkan yang kedua, masalah lembaga tempat penyelesaian dalamnya peranan lembaga-lembaga di luar pengadilan dan ketiga, yang akhir-akhir ini sering dibicarakan sistem sengketa, termasuk 19 AdiSusanti, Nugroho, 2008. Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya, Edisi l, Cetakan ke-l, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 122.
adalah mengajukan tuntutan hak (gugatan) apakah harus selalu individu atau boleh berkelompok (class/representative action). Pengajuan gugatan class action merupakan suatu cara untuk memudahkan pencari keadilan untuk mendapatkan pemulihan hak hukum yang dilanggar melalui jalur keperdataan. Bahwa sangatlah tidak praktis apabila kasus yang menimbulkan kerugian terhadap banyak orang, memiliki fakta-fakta atau dasar hukum, serta tergugat yang sama, diajukan secara sendiri- sendiri, sehingga menimbulkan ketidak efisiensi bagi para pihak yang mengalami kerugian, maupun pihak tergugat bahkan kepada pihak pengadilan sendiri.20 Secara umum dari beberapa uraian di atas, ada beberapa akibat hukum penyelesaian sengketa konsumen melalui class actions, yaitu : a) Proses berperkara menjadi sangat ekonomis (judicial economy) bagi pihak penggugat, dengan melalui mekanisme class actions maka biaya perkara dan biaya untuk pengacara menjadi lebih murah dibandingkan dengan dilakukan gugatan secara individu. b) Akses terhadap keadilan (access to justice). Mengajukan gugatan secara class actions lebih mudah dibandingkan dengan akan mengajukan individu- individu.21 gugatan secara c) Mendorong bersikap hati-hati (behaviour modification) dan merubah sikap pelaku pelanggaran karena adanya gugatan class action. d) Kesulitan dalam mengelola. Semakin banyak jumlah anggota kelompok, semakin sulit mengelola pemberitahuan dan pendistribusian ganti kerugian class actions. e) Dapat ketidakadilan. Ketidakadilan ini terkait dengan masalah penentuan keanggotaan kelompok beserta daya ikatnya dari putusan hakim dalam prosedur yang dipilih opt in dan opt out. f) Dapat menyebabkan kebangkrutan pada tergugat dalam memberikan ganti kerugian terhadap anggota kelompok dalam jumlah banyak. menyebabkan g) Class actions dapat menimbulkan efek jera (deterrent effect) bagi siapapun yang pernah merugikan hak dan kepentingan kelompok orang dalam masyarakat. 20 Wiwik Sri Widiarty 2015. Gugatan Class Action dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Jurnal Hukum tô-râ, Vol. 1 No. 2, Agustus 2015, hlm. 92 21 Indro Sugianto, 2013. Class Action Konsep dan Strategi Gugatan Kelompok untuk Membuka Akses Keadilan Bagi Rakyat, Malang: Setara Press, hlm. 11 Lex Privatum Vol.XI/No.3/Mar/2023 Pengajuan gugatan class action merupakan suatu cara untuk memudahkan pencari keadilan untuk mendapatkan pemulihan hak hukum yang dilanggar melalui jalur keperdataan. Bahwa sangatlah tidak praktis apabila kasus yang menimbulkan kerugian terhadap banyak orang, memiliki fakta-fakta atau dasar hukum, serta tergugat yang sama, diajukan secara sendiri- sendiri, sehingga menimbulkan ketidak efisiensi bagi para pihak yang mengalami kerugian, maupun pihak tergugat bahkan kepada pihak pengadilan sendiri. tuntutan hak secara kelompok ini memang sudah banyak disuarakan untuk dapat diterapkan di Indonesia, akan tetapi masih terdapat kendala, khususnya pada mekanisme di pengadilan. Oleh karena itu suatu ingin mencoba memberikan penulis gambaran tentang pasal 46 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana pada ayat 1 huruf b dari pasal tersebut dikatakan "Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama". Permasalahannya adalah Bagaimanakah (class penerapan hukum gugatan kelompok action). Pada faktanya mengajukan PENUTUP A. Kesimpulan 1. Kedudukan Class action Di Indonesia terminologi class action diubah menjadi Gugatan Perwakilan Kelompok. PERMA No. 1 Tahun 2002 merumuskan Gugatan Perwakilan Kelompok (Class action) sebagai suatu prosedur pengajuan gugatan, dimana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau kesamaan dasar hukum anggota kelompok antara wakil kelompoknya. dan 2. Prosedur dalam class action diatur dalam Perma No.1 Tahun 2022 dilakukan dengan melalui tahapan-tahapan berupa: a) Permohonan pengajuan gugatan secara class action; b) Proses sertifikasi; c) Pemberitahuan; d) Pemeriksaan dan Pembuktian dalam class action; Pelaksanaan Putusan dan Dalam Undang- Undang Perlindungan Konsumen pasal 46 ayat (1) huruf b ditegaskan bahwa gugatan kelompok atau class action harus diajukan oleh konsumen yang berbenah dirugikan dan
dapat dibuktikan secara hukum, Hal lain terkait dengan aturan yang termuat dalam PERMA No.1 Tahun 2002, hal mana tidak dilakukan sehingga judex menimbulkan perbedaan yang tajam tentang jumlah anggota kelompok. oleh facti, B. Saran Perlu adanya pembentukan administrasi berbasis elektronik dan pengaturan yang lebih kuat dalam pengaturan gugatan class action karena PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelas Dalam kata lain memberi saran untuk pengaturan gugatan class action lebih dioptimalkan demi memenuhi kebutuhan dalam praktik peradilan perdata, sehingga adanya kepastian hukum mengenai contohnya gugatan menuangkan aturan tersebut kedalam Hukum Acara Perdata agar adanya gugatan class action lebih jelas dan memiliki kekuatan hukum yang jelas class action. Seperti DAFTAR PUSTAKA Buku Alvi Syahrin, 2009. Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidananaan, Cetakan Revisi, PT. Sofmedia, Jakarta. Adi susanti, Nugroho, 2008, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya, Edisi l, Cetakan ke-l, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. I Waya Wiryawan & I Ketut Artadi, 2010. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Udayana University Press, Denpasar. Badriyah Harun. Aryya Wyagrahtama, 2008. Tata Cara Pengajuan Class action. Pustaka Yustisia, Yogjakarta. C.S.T. Kansil, 1986. Pengantar Ilmu Hukum Dan Indonesia, Balai Pustaka, Tata Hukum Jakarta. Muhaimin, 2020. Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram. Mas Achmad Santosa, 1997. Konsep dan Penerapan Gugatan Perwakilan Kelompok Seri Informasi Hukum Lingkungan, ICEL, Jakarta. Mas Achmad Santosa dalam N.H.T Siahaan, 1993. Hukum Lingkungan oleh Hakim Perdata, PT.Citra Aditya Bakti, Jakarta. Muhammad Edward Pontoh. 2016. Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Class Action". Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Edisi 2 Vol 4. Lex Privatum Vol.XI/No.3/Mar/2023 NHT. Siahaan, 2006. Hukum Lingkungan, Pancuran Alam, Jakarta. Peter Mahmud Marzuki, 2005. Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. R. Soesilo, 1979. Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus, Politea, Bogor. Rachmadi Usman, 2003. Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. Suyud Margono, 2004. Alternative Dispute Resulution dan Arbitrase, Ghalia Indonesia, Jakarta. Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, 2008. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat", Raja Grafindo Persada, Jakarta. Susanti Adi Nugroho, 2010. Class Action Dan Lain, Perbandingan Dengan Negara Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Wiwik Sri Widiarty 2015. Gugatan Class action dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 2, Agustus. Yahya Harahap, 2012. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan,Sinar Grafika, Jakarta. Zulham, 2012. Hukum Perlindungan Konsumen, cet ke-1 Pranada Media, Jakarta. Jurnal/Karya Ilmiah Andriani Nurdin, "Gugatan Citizen Lawsuit, Sehari Penegakan Hukum Lingkungan melalui Instrumen Gugatan Citizen Lawsuit", Malang: 4 April 2005 David Mossop, "Citizen Lawsuit"Tools for Imroving Compliance with Enviromental Law". Enviromental Criminal. Democracy, Access to Justice and Enviroment, Actio Popularis Dutch Enviromental Law, ndeks.php dalam Skripsi Devie Nova Dulla, "Analisis Yuridis Gugatan Citizen Lawsuit atas Dasar Perbuatan Melawan Hukum dalam Kasus antara Orangtua Korban Ujian Nasional Melwan Pemerintah Republik Indonesia.", Depok: Universitas Indonesia, 2011. Latifah Nur'Aini, Analisis Tentang Gugatan Class action Yang Diperiksa Dengan Acara Perdata Biasa, Jurnal Verstek, Vol 1 Nomor 3, 2013. Michael D. Axline, "Enviromental Citizen Lawsuit", United State of America 1995, h.xv. dikutip oleh Indro Sudikno dalam Skripsi Devie Nova Dulla, "Analisis Yuridis Gugatan Citizen Lawsuit atas Dasar Perbuatan Melawan Hukum dalam Kasus
antara Orangtua Korban Ujian Nasional Melwan Pemerintah Republik Indonesia.", Depok: Universitas Indonesia, 2011. Sulistyowati Irianto,2002, Metode Penelitian Kualitatif dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 32 Nomor 2. Pearturan Pengadilan Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 1999. dan Alternatif Penyelesaian Perundang-Undangan/Putusan Arbitrase Sengketa. Undang-Undang , Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:251/Pdt.G/1998/Pn.JktPst Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 36/KMA/SK/II/2013 Internet Di Akses Dari Muhammad Adiguna Bimasakti, "Anomali Kompetensi Absolut Atas Gugatan Citizen Lawsuit dalam Hukum Acara Indonesia",Mahkamah Agung Republik Indonesia : Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, 2019 dalam Di Akses Dari _law/journals. Lex Privatum Vol.XI/No.3/Mar/2023