Jurnal Cerdas Hukum Volume 1. No. 1. Nopember 2022 E-ISSN xxxx-xxxx P-ISSN xxxx-xxxx PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PRESPEKTIF HADITS Lukman Hakim(1) Irwansyah (2)Wahyu Safitri(3) (3) Institut Agama Islam Abdullah Said Batam(1)(2)(3) Abstract The phenomenon of interfaith marriage in Indonesia today is increasingly difficult to contain. Because the District Court in Surabaya has given its blessing and legalized interfaith marriages. Indeed, this phenomenon occurs, but until now interfaith marriages continue to occur. Although previously the legislation regarding marriage already existed. Only the prohibition of interfaith marriage has not been determined explicitly. The prohibition of interfaith marriages is only contained in the Compilation of Islamic Law (KHI) articles 40 and 44. Unfortunately, these two articles were weakened by the government by giving legal legitimacy through the Supreme Court Decree Number: 1400 k/Pdt/1986. Apart from that, Islamic law also has a big role to play in examining interfaith marriage laws, because marriage cannot be separated from religious rules. Based on these problems. So the focus of this research is how interfaith marriages in the perspective of Hadith. This study uses library research methods (library research). If examined in the hadith, there is no textual hadith that prohibits interfaith marriages. It's just that there is one piece of hadith that substantially instructs the Ummah of the Prophet Muhammad to pay attention to the quality of prospective husbands and prospective wives. This proposition is correlated with the concept of sadddzariah and fiqh rules which sound So interfaith marriage in the perspective of hadith, the law is haram. Keywords: interfaith marriage, hadith and fiqh rules Abstrak Phenomena perkawinan beda agama di Indonesia dewasa ini semakin sulit untuk dibendung. Karena Pengadilan Negeri di Surabaya telah memberikan restu dan mengesahkan pernikahan beda agama. Memang phenomen ini bukanlah phenomen baru, namun sampai saat ini pernikahan beda agama terus terjadi. Meskipun sebelumnya peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan sudah ada. Hanya saja larangan pernikahan beda agama belum disebutkan secara tegas. Larangan pernikahan beda agama itu hanya terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 40 dan 44. Sayangnya kedua pasal tersebut dilemahkan oleh pemerintah dengan memberikan legitimasi hukum melalui yurisprudensi Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor: 1400 k/Pdt/1986. Di luar itu, hukum islam juga punya peran besar untuk menilik hukum nikah beda agama, sebab pernikahan tidak bisa dipisahkan dari aturan agama. Berdasarkan permasalahan tersebut. Maka fokus penelitian ini adalah bagaimana perkawinan beda agama dalam prespektif Hadits. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research). Jika ditelaah di dalam hadits, memang tidak ada ditemukan dalil hadits secara tekstual yang melarang pernikahan beda agama. Hanya saja ada satu penggalan hadits yang secara substansi memerintahkan kepada ummat Nabi Muhamma agar memperhatikan kualitas calon suami maupun calon istrinya. Dalil tersebut jika dikorelasikan dengan konsep sadd dzariah dan kaidah fiqh yang berbunyi dar'ul mafasid maqoddamun alajalbil masolih. Maka pernikahan beda agama dalam prespektif hadits, hukumnya adalah haram. Kata kunci: nikah beda agama, hadits dan kaidah fiqh PENDAHULUAN Salah satu isu yang paling sentral dalam materi hukum keluarga islam di masa dewasa ini adalah pernikahan beda agama. Di Indonesia khususnya, pernikahan beda agama merupakan peristiwa tabu yang sulit untuk diselesaikan. Meskipun isu ini telah cukup lama menjadi diskursus di kalangan akademik dan agamawan. Namun, selalu pada berhenti kesepahaman kesimpulan. Beberapa tahun sebelum sampai belakangan ini, isu ini kembali menyita perhatian ummat beragama. Setelah beberapa kasus pernikahan beda agama direstui dan diakui oleh Pengadilan Negeri (PN). Padahal jika ditinjau dalam regulasi negara dan aturan agama. Pernikahan merupakan sebuah perkara sakral, sangat erat korelasinya dengan ibadah keagamaan. Makanya tidak bisa dimain-mainkan, dan tidak boleh disepelekan. Di dalam Undang- 1
Jurnal Cerdas Hukum Volume 1. No. 1. Nopember 2022 E-ISSN xxxx-xxxx P-ISSN xxxx-xxxx tentang undang No. 1. Tahun 1974 Perkawinan pada pasal 1 disebutkan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan yang Maha Esa.1 istri dengan islam, pernikahan dipandang sebagai salah satu ibadah. Menurut Imam Syafii sebagaimana dikutip dari Idris Ramulyo berpendapat bahwa pernikahan adalah sebuah akad dan menjadi untuk menghalalkan hubungan badan (seksual) antara laki-laki dengan perempuan.2 Pendapat yang lain disebutkan oleh Imam Hanafi, menurutnya pernikahan merupakan untuk memiliki, dan diperbolehkan bersenang- senang secara sengaja. Artinya, akad tersebut menjadi syarat kehalalan bagi seorang laki-laki untuk bersenang-senang dengan perempuan yang dinikahinya.3 Sementara dalam agama jalan akad pada hakikatnya pernikahan merupakan ikatan dzahir dan batin antara laki-laki dengan perempuan. Memiliki untuk membina keluarga sejahtera dan bahagia, baik di dunia maupun di akhirat.4 Melihat begitu besar orientasi yang ingin dicapai dari sebuah pernikahan. Maka pelaksanaan pernikahan tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Dan setiap pernikahan harus berlandaskan kepada setiap aturan. Baik aturan aturan kenegaraan maupun keagamaan. Dengan demikian, maka tujuan Karena pernikahan dalam konteks negara memiliki seperangkat regulasi yang dan menjadi acuan agar melandasi pernikahan tersebut dapat dikatan sah, serta bisa dicatatkan di kantor sipil. Demikian juga dengan aturan agama, dalam aturan agama islam memiliki aturan pernikahan secara komprehensif, misalnya dengan siapa seorang muslim diperbolehkan dan tidak dan diperbolehkan menikah, bagaimana pula tinjauan hukum islam melihat pernikahan beda agama. phenomen pernikahan beda agama masih sering terjadi di Indonesia. Dan potensi pelegalan nikah beda agama tersebut, sudah mulai dicoba di Pengadilan Negeri Surabaya. Sebab beberapa waktu belakangan ini, Pengadilan Negeri di Surabaya telah memberikan lisensi pengesahan nikah beda agama. Tidak berhenti sampai disitu, pernikahan jelimet karena beda agama semakin terjadinya perbedaan pendapat di antara kalangan agamawan memandang boleh tidaknya pernikahan berbeda agama di Indonesia. Dari uraian di atas, maka yang menjadi rumusan utama dalam penelitian islam ini memandang pernikahan beda agama jika ditinjau dalam prespektif hadits? METODE PENELITIAN Sampai ini saat agaimana hukum adalah Penelitian ini fokus pada pernikahan beda agama dalam tinjaun hadits. Maka penelitian ini akan menitik beratkan pada penelitian kepustakaan (library research). Menurut Zed (2004) riset kepustakaan merupakan kegiatan penelitian, atau metode pengumpulan data- data kepustakaan, dengan cara membaca dan mencatat serta mengolah bahan-bahan serangkaian 1. Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 2. Idris, Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), Hal. 2 3. Wahbahaz-Zuhaili, Fiqh Islam wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Islam, 2011), Hal. 39 4. Yedi, Purwanto, Kawin Beda Agama dan Perlindungan HAM: Studi Kritis ata Undang- undang Pernikahan Nomor 1Tahun 1974 dan UUD 1945. Jurnla Asy Syari'ah. Vol. 16. No. 3. Desember 2015. Hal. 216 2
Jurnal Cerdas Hukum Volume 1. No. 1. Nopember 2022 E-ISSN xxxx-xxxx P-ISSN xxxx-xxxx penelitian.5 Pada tahap ini, penulis penulis akan melakukan peninjauan pernikahan beda agama dalam prespektif hadits. Itu artinya, fokus utama yang menjadi telaah dalam menyelesaikan penelitian ini adalah terhadap kitab-kitab hadits. Meskipun prespektif hadits yang menjadi analis utama pada penelitian ini. Namun penulis tidak berhenti hanya menganalisis isi dan substansi hadits saja. Agar kajian ini lebih komprehensif, penulis juga menggunakan pendekatan Content Analisis (analisis isi) terhadap data dan sumber primer. Seperrti Al-Qur'an, hadits, fiqh dan hukum positif. HASIL DAN PEMBAHASAN Dasar Hukum Pernikahan Dalam Aturan Negara dan Agama mengatur hukum perkawinan di Indonesia. Perwujudan peran negara dalam mengatur pernikahan di Indonesia dapat ditemui di dalam regulasi atau peraturan perundang- undangan.6 yang dan islam berhubungan dengan pernikahan yang dibidani oleh bangsa Indonesia terdapat di dalam Undang-undang Dasar terdapat di dalam 1945. Selanjutnya Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. di Peraturan undangkan secara sah pada tanggal 2 Januari Kemudian pemberlakukannya secara efektif dimulai pada tahun 1975 melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Aturan kebijakan tersebut 1974. Meskipun Indonesia bukan negara islam. Tetapi dalam hal regulasi dan kebijakan yang masih beririsan dengan agama, Indonesia masih mengakomodir regulasi dan kebijakan tersebut. Artinya ada beberapa aturan hukum islam, yang mau tidak mau dan suka tidak suka, negara harus mengakomodirnya. Salah satunya adalah kebijakan yang berhubungan dengan perkawinan islam. Kemudian dalam perkembangannya, aturan perkawinan bagi ummat islam itu di Undangkan dalam bentuk peraturan dan kebijakan. Secara substansi, isi Undang-undang tersebut antara lain mengenai prinsip- prinsip dan asas-asas perkawinan, harta bersama suami istri, selanjutnya rujuk, talaq dan lain sebagainya. Kendatipun negara telah membuat seperangkat regulasi yang berhubungan dengan pernikahan. Namun semua agama resmi yang ada di Indonesia juga memiliki aturan pernikahan secara sendiri-sendiri. Hal tersebut mengindikasikan, bahwa pernikahan adalah sebuah pekerjaan ibadah yang sangat sakral. Indonesia Hal itu senada dengan apa yang disebutkan oleh Aristoni dan Junaaidi Abdullah, menurutnya sejarah Indonesia ditilik sejak dari kerajaan islam di Nusantara, berlanjut zaman penjajahan hingga sampai dengan masa sekarang. Negara pernah mengabaikan tanggung jawabnya untuk jika Indonesia tidak Agama islam, melalui ajarannya yang paling paripurna mengatur segala tata cara kehidupan manusia secara komprehensif. Termasuk aturan hukum tentang ibadah pernikahan. Aturan pernikahan dalam islam tersebut mencakup banyak hal. Di antaranya adalah aturan memilih pasangan 5. Zed, Mestika, Metode Penelitian Kepustakaan Indonesia,(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), Hal. 3 6. Aristoni dan Junaidi Abdullah, Empat Dekade Hukum Perkawinan di Indonesia: Menelisik 3 Problematika Hukum Dalam Perkawinan di Era Modernisasi. Jurnal Yudisia. Vol. 7. No. 1. Juni 2016. Hal. 77
Jurnal Cerdas Hukum Volume 1. No. 1. Nopember 2022 E-ISSN xxxx-xxxx P-ISSN xxxx-xxxx suami atau istri, cara mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah hingga aturan cerai dan rujuk. Menurut Atabik dan Khoridatul Mudhiiah (2014) agama islam telah mempersiapkan konsep yang sangat jelas mengenai cara dan proses mendirikan keluarga dengan berlandaskan kepada Al-Qur'an dan hadits.7 Intinya, agama islam memandang bahwa pernikahan adalah pekerjaan ibadah yang sangat mulia. Oleh karena itu Allah SWT memperintahkan kepada hamba- melaksanakan untuk hamba-Nya pernikahan. Salah satu yang menjadi dasar hukum pernikahan yang terdapat di dalam Al-Qur'an terdapat di dalam surat Al- Zariyat ayat 49: ٤٩ َنوُرَّكَذَت ۡمُكَّلَعَل ِن ۡيَج ۡو َز اَن ۡقَلَخ ٍء ۡيَش ِ لُك ن ِم َو kaum yang berfikir" (Q.S Ar-Ruum ayat 21) Melalui ayat tersebut Allah SWT memberitahukan kepada manusia, bahwa di antara sekian banyak manfaat dan tujuan pernikahan antara lain adalah untuk menumbuhkan rasa aman dan tentram bagi manusia yang melangsunkan pernikahan. Dan Allah SWT mengilhami rasa kasih dan istri sayang kepada pasangan suami sehingga terwujudlah keluarga yang sakinah,mawaddah dan warahmah. Bertolak dari Firman di atas, Nabi Muhammad Saw juga memberikan perintah kepada untuk melangsungkan pernikahan. Perintah dapat dijumpai di dalam salah satu hadits Nabi Muhammad Saw: pernikahan tersebut Artinya "Dan segala sesuatu Kami supaya berpasang-pasangan ciptakan kamu mengingat kebesaran Allah SWT. (Al- Zariyat ayat 49) Di dalam surat yang lain juga terdapat Firman Allah SWT yang memberikan perintah untuk melangsungkan pernikahan beserta memberikan penjelasan mengenai tujuan dan manfaat dari pernikahan tersebut. Yakni di dalam Surat Ar-Ruum ayat 21: اَه ۡيَلِإ ْا ٓوُنُك ۡسَتِ َنوُرَّكَفَتَي ٖم ۡوَقِ َو ۡزَأ ۡمُكِسُفنَأ ۡن ِ ل ا ٗج َٰ َلَ َكِلَٰ ل ٖت َٰ َذ يِف َّنِإ َيٓ م مُكَل َقَلَخ ۡنَأ ٓۦِهِت َٰ َياَء ۡن ِم َو ةَم ۡح َر َو ٗةَّد َوَّم مُكَن ۡيَب َلَعَج َو ٢١ Artinya "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi ًۚ rasa kasih dan Dari Anas bin Malik r.a. "Akan tetapi aku shalat, aku tidur, aku puasam, aku makan dan aku pun mengawini perempuan. Maka barang siapa yang tidak suka dengan dari ia sunnahku,maka golonganku". (H.R. Bukhari Muslim). bukanlah Hadits di atas merupakan isyarat sekaligus perintah Rasulullah Saw kepada para sahabatnya dan umumnya kepada ummat islam agar tidak hidup dalam keadaan membujang atau tidak menikah. Sebab Rasulullah Saw tidak suka jika di antara ummatnya ada yang tidak menikah kecuali ada unsur-unsur syar'i yang membolehkankannya untuk tidak menikah. Kendatipun Nabi Muhammad Saw memerintahkan untuk menikah, namun boleh ummat bukan melakukan pernikahan dengan sesuka hatinya. berarti islam hal memilih dalam pasangan suami atau istri, ummat islam rambu-rambunya harus memperhatikan Misalnya 7. Ahmad, Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, Pernikahan dan Hikmahnya Prepektif Hukum Islam. Yudisia. Vol. 5. No. 2. Desember 2014. Hal. 287 4
Jurnal Cerdas Hukum Volume 1. No. 1. Nopember 2022 E-ISSN xxxx-xxxx P-ISSN xxxx-xxxx aturan islam, apakah seseorang itu layak untuk dinikahi. Selanjutnya apakah islam memperbolehkannya dinikawi. Karena tidak di dalam agama islam tidak semua orang boleh untuk dinikahi, seperti saudara kandung, saudara kandung dari ayah atau ibu, saudara sesusuan, anak perempuan dari saudara kandung, ibu susuan dan wanita atau laki-laki non muslim. Syarat dan Rukun Nikah untuk undang UU No. 22 tahun 1946 jo UU No. 32 tahun 1954 jo UU No. 1 tahun 1974.8 mazhab Syafi'iyah berpendapat, bahwa rukun nikah di dalam islam ada empat macam, yakni: 1. Sighah atau ijab kabul 2. Suami dan istri 3. Dua orang saksi 4. Dan wali Sementara menurut Pernikahan menurut hukum islam ada yang sah dan ada yang tidak sah. Secara sederhanaya pernikahan dalam islam dikatakan sah apabila akad pernikahan telah memenuhi unsur-unsur persyaratan dan rukun-rukun nikah secara lengkap sesuai dengan tuntutan dari Al-Qur'an dan hadits. jika merujuk kepada pendapat mazhab Malikiyah, rukun nikah itu ada tiga macam yakni: Adapun 1. Wali nikah 2. Mahallunnikah, yakni calon suami dan istri 3. Dan sighah atau ijab kabul. Sarwat (2019)9 Nikah Beda Agama di Indonesia Di Indonesia, ilmuan hukum islam sama-sama sepakat bahwa nikah itu dikatakan sah apabila rukun-rukun dan syarat-sarat nikah sudah dipenuhi. Menurut Ramulyo (2002) Adapun rukun dan syarat- syaratnya antara lain adalah: 1. Kedua calon pengantin sudah dewasa (Baligh) 2. Calon perempuan memiliki wali 3. Harus ada mahar atau mas kawin dari calon suami dan diserahkan kepada istri pada saat proses pernikahan. 4. Dihadiri sekurang-kurangnya dua orang saksi laki-laki beragama islam yang merdeka dan adil 5. Ada ijab dan qabul dengan menyebutkan jumlah mas kawin yang diberikan 6. Walimah 7. Harus diadakan i'lan nikah atau pendaftaran nikah kepada penjabat pencatatan nikah sesuai dengan Undang- Pernikahan adalah pintu gerbang utama dalam mendirikan rumah tangga. Setiap orang pasti mendamba-dambakan pernikahan, minimal sekali dalam seumur hidupnya. Namun untukmelangsungkan pernikahan, tidak bisa sesuka hati. Karena ada sejumlah aturan krusial yang mendasari sah atau tidaknya pernikahan. Aturan tersebut dapat dijumapi di dalam aturan agama dan regulasi negara. Salah satu aturan pernikahan paling pundamental dalam hukum agama dan negara adalah "larangan menikah beda agama". Kendatipun nikah beda agama dilarang oleh agama dan negara, ternyata tidak sedikit orang yang ingin menerobos rambu-rambu aturan tersebut. Artinya ada ingin saja yang melangsungkan dengan pernikahan pasangan yang berlainan agama. orang ngotot 8. M. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, cet ke-4, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), 9. Ahmad, Sarwat, Ensiklopedia Fikih Indonesia: Pernikahan, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), Hal. 92 5
Jurnal Cerdas Hukum Volume 1. No. 1. Nopember 2022 E-ISSN xxxx-xxxx P-ISSN xxxx-xxxx Nurcholais sebagaimana dikutip dari Jalil, sejak tahun 2004 2014 dengan pernikahan beda agama tercatat sebanyak 1.109 pasangan pernikahan yang berbeda agama. Jumlah pasangan terbanyak adalah Islam dengan antara pemeluk agama Kristen, disusul Islam dan Katolik, selanjutnya Islam dengan Hindu, Islam dengan Budha dan terakhir antara Kristen dan Budha.10 Menurut ahmad sampai tahun Dalam beberapa waktu belakangan isu pernikahan beda agama juga, ini menjadi cukup sering menjadi sorotan dan bahan pembicaraan publik. Hal itu terjadi lantaran sensitifitas isu pernikahanbeda tinggi, karena beririsan agama sangat langsung dengan hukum agama. Anehnya, Pengadilan Negeri Surabaya mengesahkan pernikahan beda agama dalam beberapa waktu yang lalu. (PN) Maka wajar saja jika publik bereaksi dengan cepat, bahkan sampai muncul wacana penggugataan terhadap Pengadilan Negeri yang mengesahkan pernikahan beda agama tersebut. Sebagaimana dikutip dari bahwa Pengadilan Negeri Surabaya digugat karena mengabulkan permohonan pernikahan beda agama dua warga Surabaya, yakni RA beragama islam dan EDS beragama Kristen. Sebagai negara multikultural yang memiliki keberagaman sosial, budaya, adat dan agama. Potensi terjadinya pernikahan beda agama cukup tinggi di negara ini. Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 4 disebutkan "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum islam". Jika merujuk kepada aturan KHI ini, maka tidak pernikahan berdasarkan hukum islam maka dianggap tidak sah. Sebenarnya dalam hal pelaksanaan pernikahan antara pemeluk agama islam islam sudah dibedakan. dengan non Apalagi tentunya penyatuan pernikahan antara islam dan non islam adalah perbuatan yang kontradiksi, melawan hukum tuhan dan juga melanggar aturan negara. Hal yang paling mendasar dalam pelangsuangan pernikahan antara islam dan non islam saja sudah helas terlihat. ingin disatukan, hendak menikah tidak beragama islam. Maka perkawinannya dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil. Sementara jika mempeleinya beragama islam. Maka perkawinannya dilaksanan di Kantor Urusan Agama (KUA) sesuai dengan menurut aturan hukum islam.11 Perbedaan aturan negara mengenai pelaksanaan pernikahan antara pemeluk agama islam dengan non islam. Sebenarnya telah memberikan isyarat yang sangat jelas, bahwa ditinjau dari sudut mana pun pernikahan antara dua orang yang berlainan agama sulit untuk diterima, baik dalam aturan negara maupun aturan Allah SWT. Hal-hal Yang Membatalkan Pernikahan Untuk meninjau sah atau tidaknya sebuah pernikahan, ilmu fiqh mengenal dua istilah kebatalan pernikahan. Pertama disebut dengan nikah al-fasid, kedua nikah Al-batil. umum mengenai nikah al-fasid adalah sebuah pernikahan selesai dilaksanakan namun mengalami kerusakan, tersebut dianggap sehingga pernikahan Jika mempeleai yang Pengertian secara yang sudah yang dilakukan 10. Abdul, Jalil, Pernikahan Beda Agama Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. Jurnal Diklat Teknis. Vol. VI. No. 2. Juli-Desember 2018. Hal. 47 11. Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), Hal. 196 6
Jurnal Cerdas Hukum Volume 1. No. 1. Nopember 2022 E-ISSN xxxx-xxxx P-ISSN xxxx-xxxx tidak sah atau cacat dengan sebab syarat dan rukun pernikahan tidak terpenuhi. lebih Adapun pengertian yang eksplisit mengenai nikah al-fasid dapat (2000), dilihat dari pendapat Latif nikah menurutnya adalah al-fasid yang tidak memenuhi pernikahan persyaratan sebagaimana pernikahan, syarat-syarat pernikahan di dalam aturan hukum islam. Adapun nikah batil adalah pernikahan yang tidak memenuhi rukun- rukun pernikahan seperti yang ditetapkan oleh syariat hukum islam.12 Di dalam Undang-undang mengenai pernikana pasal 22 juga disebutkan bahwa sebuah pernikahan bisa dibatalkan apabila tidak memenuhi istri pasangan suami melangsungkan peryaratan pernikahan. juga ruang untuk melakukan menyediakan pembatalan yang dianggap tidak sah. Pembatalan tersebut dapat dijumpai di dalam Undang-undang No.1 tahun1974 pada pasal 22, 24, 26 hinggga 27. untuk Undang-undang Misal pernikahan al-fasid dan al-batil tersebut diantara adalah, pernikahan yang dilakukan atau persetujuan dari wali nikah, atau wali nasab dan wali hakim yang mewakili wali nikah. Contoh lainnya, pernikahan yang dilakukan karena faktor penipuan atau dengan cara memalsukan identitas asli dari salah satu calon pengantin pernikahan. Misalnya dalam identitas palsunya disebutkan dengan status lajang (belum menikah) padahal fakta sudah menikah dengan orang lain.13 tanpa pendampingan Indonesia, untuk menghindari pernikahan al-fasid dan al- batil melalui kebijakannya menugaskan Kantor Urusan Agama (KUA) untuk memperivikasi setiap data-data dari calon pengantin baik laki- laki maupun perempuan khususnya ummat islam. Bahkan dalam perkembangannya, KUA melalui inovasi dan kebijakannya mengadakan pra nikah sebelum benar- benar melangsungkan pernikahan. Dan kebijakan tersebut merupakan salah satu kebijakan yang relevan di masa dewasa ini, agar pernikahan fasid dan batil bisa diminimalisir di Indonesia. Dalam konteks maka pemerintah Menurut Nasution,dalam konteks Indonesia, pendekatan sudut pandang Pancasilan, mengenai pernikahan beda suku dan beda agama, kedua-duanya dibolehkan dan tidak dilarang. Namun dari sudut pandang agama islam, keduanya harus dibedakan. Pernikahan karena suku, dibolehkan. Sementara berbeda pernikahan berbeda agama pada dasarnya tidak dibolehkan. Dalam perkembangan ada yang membolehkan selanjutnya, pernikahan beda agama. Dalam konteks ini, hadits maka bagaimana agama memandang pernikahan beda tersebut. Karena sampai saat isu pernikahan perbedaan agama di Indonesia masih menjadi perhatian serius, khususnya untuk pemeluk agama islam.14 Pernikahan Beda Agama Prepektif Hadits diperlukan ini dalam Bagi ummat islam, hadits menempati posisi yang amat penting, baik sebagai pedoman hidup maupun sebagai sumber 12. Syarifuddin, Latif, Hukum Perkawinan di Indonesia, buku I, (cet,1). (Berkah Utami, 2010), Hal. 13 13. Abdul, Rahim. Implementasi Nikah Fasid dan Nikah Batil (Studi Kasus Kecamatan, Cempa Kab, Pinrang. Al-Bayyinah, Jurnal Of Islamic 7 12. Syarifuddin, Latif, Hukum Perkawinan di Indonesia, buku I, (cet,1). (Berkah Utami, 2010), Hal. 13 13. Abdul, Rahim. Implementasi Nikah Fasid dan Nikah Batil (Studi Kasus Kecamatan, Cempa Kab, Pinrang. Al-Bayyinah, Jurnal Of Islamic 7
Jurnal Cerdas Hukum Volume 1. No. 1. Nopember 2022 E-ISSN xxxx-xxxx P-ISSN xxxx-xxxx rujukan hukum islam. Karena bagi ummat islam, hadits menempati posisi sebagai sumber hukum dan sistem hukum islam.15 Dalam hukum islam, hadits dan Al-Qur'an persis semacam simbiosis-mutualisme atau jika dianalogika, Al-Qur'an dan hadits semacam mentari atau sumber mata air kehidupan bagi ummat islam. tidak islam atas menemukan format hukum sebuah masalah di dalam Al-Qur'an. Maka ummat islam boleh melihat hadits sebagai sumber hukum ke dua, jika di dalam hadits jawaban hukum atas masalah tersebut sudah ditemukan. Maka hukum tersebut berlaku sebagai hukum pasti dalam islam. Dalam kontes ini, maka untuk melihat hukum pernikahan beda agama sangat relevan untuk ditilik dan dikaji secara komprehensif. Merujuk Seandainya ummat islam penilaian. Indikator utama tersebut adalah mengenai Ini menandakan bahwa agama menjadi bagian yang fundamental untuk diperhatikan bagi setiap muslim yang ingin melakukan pernikahan. kualitas agamanya. Perintah Rasulullah untuk memilih pasangan berdasarkan agama tentulah memiliki hikmah dan dasar yang sangat kuat. Karena tidak lah mungkin Rasulullah menyuruh dan melarang sesuatu tanpa ada hikmah yang didapatkan oleh orang-orang yang mau mengerjakan perintah Nabi tersebut. yang menguatkan Rasulullah Saw menyuruh ummatnya untuk memilih pasangan hidupnya berdasarkan agamana, karena Allah SWT melalui Firman-Nya melarang ummat islam untuk menikahi pasangan seakidah dengan hidup yang akidahnya agama islam. Salah satu alasan tidak hadits Nabi kepada Muhammad Saw, panduan utama dalam memilih pasangan hidup bagi ummat islam dapat dibagi menjadi empat indikator. Hadits tersebut dapat ditemui dari riwayat Abu Hurairah ِلَ ُةَأ ْرَمْلا ُحَكْن دلا ِتاَذِب ْرَفْظاَف ،اَهِنيِدِل َو Artinya "wanita dinikahi karena empat nasabnya, Hartanya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah yang memiliki agama, maka kalian akan beruntung". (HR. Bukhari)16 ،اَهِلاَمَجِل َو ،اَهِبَسَحِل َو ،اَهِلاَمِل :ٍعَب ْرَ َكاَدَي ْتَب ِرَت ِنيِ hal. Dari hadits di atas, dapat dipahami dengan jelas bahwa Nabi Muhammad Saw disamping menyuruh untuk memilih pasangan hidup berdasarkan kecantikan, harta dan nasabnya. Nabi kemudian menekankan kepada satu indikator penting yang dijadikan sebagai indikator utama tersebut dapat dijumpai di dalam Al-Qur'an pada Surat Al-Baqarah ayat 221: م ٞر ۡيَخ ٌةَنِم ۡؤُّم ٞةَمَ َك ِر ۡشُم ۡلٱ ْاوُحِكنَت َلَ َو َّن ِم ۡؤُي َٰىَّتَح ِت َٰ ن ِ ًۚ ْاوُنِم ۡؤُي َٰىَّتَح َنيِك ِر ۡشُم ۡلٱ ْاوُحِكنُت َلَ َو ۡۗ ۡمُكۡتَبَج ۡعَأ ۡوَل َو ٖةَك ِر ۡشُّم َنوُع ۡدَي َكِئٓ ۡمُكَبَج ۡعَأ ۡوَل َو ٖك ِر ۡشُّم ن ِ ٞر ۡيَخ ٌن ِم ۡؤُّم ٞد ۡبَعَل َو م ِراَّنلٱ ىَلِإ ُنِ َياَء kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang- orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) beriman. sebelum mereka Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke Dalil َلَ َو ًۚ َٰ َل ْوُأ ۡۗ يَبُي َو ِۖۦِهِنۡذِإِب ِة َرِف ۡغَم ۡلٱ َو ِةَّنَج ۡلٱ ىَلِإ ْا ٓوُع ۡدَي ُ ٢٢١ "Dan َّللَّٱ َو ِۖ َنوُرَّكَذَتَي ۡمُهَّلَعَل ِساَّنلِل ۦِهِتَٰ janganlah Artinya 15. Abdullah, Hasan Alhadifti, Athar Alhadits alnabawy al-syarif fi ihtilaf al-pukaha, (Beirut: Dar alkutub al 'llmiah, 2005), Hal. 3 16. Lihat di: 8
Jurnal Cerdas Hukum Volume 1. No. 1. Nopember 2022 E-ISSN xxxx-xxxx P-ISSN xxxx-xxxx neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah- perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran". (QS. Al- Baqarah ayat 221) Ayat di atas dapat dilihat dengan jelas bahwa Allah SWT melarang ummat islam secara jelas untuk menikahi wanita atau laki-laki yang musrik. Di ayat yang lain dengan redaksi yang berbeda Allah SWT juga berfirman, dimana Allah SWT melarang untuk mengembalikan orang- orang yang berhijrah kepada ajaran islam keyaniannya untuk sebelum mereka memeluk agama tersebut bersaam Ayat islam.Secara memperbolehkan kepada orang-orang yang beriman untuk menikahi wanita-wanita yang berhijrah memeluk agama islam, dari pada membiarkan wanita-wanita tersebut kepada kepada suami-suami mereka yang kafir. Ayat tersebut dapat dijumpai di dalam Al-Qur'an surat Mumtahanah ayat 10: َر ِج َٰ ٖت َٰ َلََف ٖت َٰ ِۖ َّنُهَل َنوُّل ِحَي ۡمُه َلَ َو ۡمُهَّل ٞ ٓاَذِإ َّنُهوُحِكنَت نَأ ۡمُك ۡيَلَع َح ِرِفا َوَك ۡلٱ ْاوُكِس ۡمُت ِمَصِعِب َذ ًۚ َّللَّٱ ُم ۡكُح ۡمُكِلَٰ ْاوُقَفنَأ ٓاَم ْاوُل َٔ ٔ ِ ١٠ kembali kepada َهُم ُت َٰ َنِم ۡؤُم ۡلٱ ُم َن ِم ۡؤُم َّنُهوُمُت ۡمِلَع ۡنِإَف ِۖ ُكَءٓاَج اَذِإ ْا ٓوُنَماَء َنيِذَّلٱ اَهُّيَأٓ َي َّللَّٱ ِۖ َّنُهوُن ِحَت ۡمٱَف َميِإِب ُمَل ۡعَأ ُ َّنِهِن َٰ ِراَّفُك ۡلٱ ىَلِإ َّنُهوُع ِج ۡرَت ل ِح َّنُه َلَ ِۖ اَنُج َلَ َو ًۚ ْاوُقَفنَأ ٓاَّم مُهوُتاَء َو َلَ َو ًۚ َّنُه َروُجُأ َّنُهوُمُت ۡيَتاَء ۡسَي ۡل َو ۡمُت ۡقَفنَأ ٓاَم ْاوُل َٔ ٔ ۡس َو ۡمُكَن ۡيَب ُمُك ۡحَي ٞميِكَح ٌميِلَع ُ Artinya "Hai orang-orang yang beriman, berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa (benar-benar) beriman maka mereka janganlah kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada َّللَّٱ َو ِۖ datang apabila Allah mereka. kamu halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah pada berpegang kamu tali tetap perempuan- dengan (perkawinan) perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (Mumtahanah ayat 10) Secara substansial, kedua ayat di atas jika dikorelasikan dengan makna hadits Nabi Muhammad Saw yang mengatakan untuk menikahi wanita dengan kualitas agamanya, sebenarnya memiliki substansi makna yang sangat erat. Dari hadits Nabi Muhammad Saw ditambah dengan dua ayat ini, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan, bahwa pernikahan beda agama dalam prespektif Al-Qur'an dan hadits sama-sama mengharamkan pernikahan beda agama. Dalam konteks pengharaman nikah beda agama, maka bisa dugunakan kaidah usul fiqh dengan bunyi dar'ul mafasid muqoddamun ala jalbil masolih kaidah ini bisa digunakan dengan memakai konsep sadd dzariah. Karena pernikahan beda agama baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki potensi untuk merusak lima hal yang wajib dipelihara di dalam islam. Kelima hal tersebut adalah menjaga jiwa, harta dan agama, akal budi, keturunan. KESMIPULAN Meskipun Indonesia bukan negara islam. Namun negara Indonesia memuat beberapa aturan yang berhubungan dengan hukum islam. salah satunya adalah aturan tentang pernikahan. Peraturan tersebut dapat di lihat di dalam Undang-undang No. 1 tahun 9
Jurnal Cerdas Hukum Volume 1. No. 1. Nopember 2022 E-ISSN xxxx-xxxx P-ISSN xxxx-xxxx tentang perkawinan. Di pasal 2 974 disebutkan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya. Demikian juga di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dimana juga menegaskan bahwa pernikahan beda agama tidak kontek diperbolehkan. Dalam pernikahan beda agama, di dalam hadits, memang tidak ditemukan adanya dalil hadits yang berbunyi secara tekstual mengenai pelarangan pernikahan untuk yang berlainan agama. Namun ada salah satu hadits yang yang memerintahkan kepada ummatnya untuk menikah dengan memperhatikan kualitas agama calon pasangannya baik itu calon istri maupun calon suami. Adapun bunyi hadits tersebut adalah sebagai beriku, wanita dinikahi karena empat hal. Hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah yang memiliki agama, maka kalian akan beruntung". (HR. Bukhari). Penguatan pengharaman pernikahan beda agama juga digunakan dengan menerapkan konsep sadd dzariah dengan penggunaan kaidah fiqh dar'ul mafasid muqoddamun ala jalbil masolih. DAFTAR PUSTAKA Abdul, Jalil. (2018). Pernikahan Beda Agama Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. Jurnal Diklat Teknis. Vol. VI. No. 2. Abdullah, Hasan Alhadifti. (2005)Athar Alhadits alnabawy al-syarif fi ihtilaf al-pukaha. Beirut. Dar alkutub al 'llmiah. Cet,I perkawinan sah bahwa KHI Ahmad, Atabik dan Khoridatul Mudhiiah. (2014). Pernikahan dan Hikmahnya Prepektif Hukum Islam. Jurnal Yudisia. Vol. 5. No. 2. Ahmad, Sarwat. (2019).Ensiklopedia Fikih Jakarta: Indonesia: Pernikahan. Gramedia Pustaka Utama Aristoni dan Junaidi Abdullah. (2016). Empat Dekade Hukum Perkawinan di Indonesia: Menelisik Problematika Hukum Dalam Perkawinan di Era Modernisasi. Jurnal Yudisia. Vol. 7. No. 1. Idris, Ramulyo. (1999)Hukum Perkawinan M, Islam. Jakarta: Bumi Aksara Idris Ramulyo. (2002).Hukum Perkawinan Islam, cet ke-4. Jakarta: PT. Bumi Aksara (1996)Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Bumi Aksara Syarifuddin, Mohd, Idris Ramulyo. (2010)Hukum Perkawinan di Indonesia, buku I, (cet,1). Jakarta: Berkah Utami Syamruddin, Nasution. (2011). Pernikahan Beda Agama Dalam Al-Qur'an: Kajian Perbandingan Pro dan Kontra. Riau: Yayasan Pusaka Riau. Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 Latif. tentang Perkawinan Wahbah, az-Zuhaili.(2011). Fiqh Islam wa Adillatuhu. Jakarta. Gema Islam. Yedi, Purwanto. (2015). Kawin Beda Agama dan Perlindungan HAM: Studi Kritis ata Undang-undang Pernikahan Nomor 1Tahun 1974 dan UUD 1945.Jurnla Asy Syari'ah. Vol. 16. No. 3. Abdul, Rahim, Implementasi Nikah Fasid (Studi Kasus dan Nikah Batil Kecamatan, Cempa Kab, Pinrang. Al- Bayyinah, Islamic Law;ISSN: 1979-7486. Vol. VI. No. 1. Tanpa tahun Jurnal Of Zed, Mestika. (2004).Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia karena-empat-perkara-ini- 342016?lang=id 10