PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Jl. Veteran No. 51 Lamongan Kode Pos 62211 Telp. (0322) 321322, Fax. (0322) 317930 e-mail : capilduk@lamongankab.go.id, Web Site : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMONGAN NOMOR : 188/26/KEP./413.107/2019 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMONGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMONGAN Menimbang a bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi karena adanya benturan kepentingan yang dilakukan oleh penyelenggara negara; b. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan; C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan; Mengingat : 1. 2. 3. 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021); Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 Tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
Menetapkan Pertama Kedua Ketiga 6. Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi sertaTata Cara Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan; MEMUTUSKAN: Keputusan Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan. : Mengesahkan dan memberlakukan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan; sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini. Pedoman sebagaimana dimaksud dalam diktum. Pertama wajib dilaksanakan oleh seluruh pegawai negeri sipil di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan; Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. DITETAPKAN DI : LAMONGAN PADA TANGGAL: Januari 2019 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMONGAN SUGENG WIDODO, S.Sos.,M.M Pembina Tk.1 NIP. 19681219 198903 1 004
Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan Nomor: 188/ 26 /KEP/413.107/2019 Januari 2019 Tanggal : Tentang : Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan. PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMONGAN BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Salah satu faktor pendorong terjadinya tindak pidana korupsi adalah perilaku benturan kepentingan (conflict of interest), yang merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau menyingkirkan profesionalitas seorang pegawai negeri sipil dalam melaksanakan kewajibannya. Pertimbangan pribadi dapat berasal dari kepentingan pribadi, kerabat, kelompok yang kemudian mempengaruhi dan mereduksi kebijakan yang sedang dibangun dan kemudian melahirkan kebijakan atau keputusan yang menyimpang dari orisionalitas keprofesionalannya sehingga berimplikasi kepada memburuknya pelayanan publik yang diterima masyarakat dan kebijakan yang tidak efisien dan tidak efektif yang mampu diberikan. Disisi lain, perilaku dan potensi benturan kepentingan belum dikenal secara baik bentuk, jenis, dan sumber penyebab terjadinya benturan kepentingan. Dan yang terutama adalah bagaimana menangani persoalan benturan kepentingan itu sendiri bila terjadi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan. Dengan maksud untuk selalu mengutamakan kepatuhan pada hukum, peraturan perundang-undangan, mengindahkan norma-norma yang berlaku di masyarakat, dan berusaha menghindari tindakan, perilaku ataupun perbuatan yang menimbulkan benturan kepentingan, korupsi, kolusi, maupun nepotisme (KKN), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan menyusun pedoman penanganan benturan kepentingan. Kesungguhan dan konsistensi pelaksanaan dari penanganan benturan kepentingan akan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik dengan selalu berusaha menerapkan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta keadilan. B. TUJUAN Tujuan dari Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan ini adalah: a. Menyediakan pedoman perilaku bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan untuk mengetahui, mencegah dan mengatasi perbuatan benturan kepentingan;
b. Menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat mengetahui, mencegah, dan mengatasi situasi perbuatan benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat yang bersangkutan; c. Mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara. d. Menegakkan integritas; dan e. Menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. C. PENGERTIAN Penyelenggara Negara adalah seseorang yang menjabat atau memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi negara dalam wilayah hukum negara dan mempergunakan anggaran yang seluruhnya atau sebagian berasal dari negara. Dalam hal ini adalah Penyelenggara Negara di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan. Pegawai negeri sipil adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan.
BAB 2 BENTURAN KEPENTINGAN (conflict of interest) A. BENTURAN KEPENTINGAN Benturan Kepentingan adalah situasi dimana penyelenggara negara, memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi, terhadap setiap penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya. Kepentingan/pertimbangan pribadi tersebut dapat berasal dari kepentingan pribadi, kerabat atau kelompok yang kemudian mendesak atau mereduksi gagasan yang dibangun berdasarkan nalar profesionalnya sehingga keputusannya menyimpang dari orisionalitas keprofesionalannya dan akan berimplikasi pada penyelenggaraan negara khususnya di bidang pelayanan publik menjadi tidak efisien dan efektif. Benturan kepentingan sering pula dimaknai sebagai konflik kepentingan (conflict of interest). B. BENTUK-BENTUK SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN Bentuk Situasi Benturan Kepentingan dapat terjadi dalam: a. Situasi yang menyebabkan seseorang menerima gratifikasi atau pemberian suatu atau penerimaan keputusan/jabatan; hadiah/cinderamata atau hiburan atas b. Situasi yang menyebabkan penggunaan asset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan; Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/instansi dipergunakan untuk kepentingan pribadi/golongan; d. Situasi perangkapan jabatan di beberapa instansi yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya; e. Situasi yang memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan; f. Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi; g. Situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dimana obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai; h. Situasi dimana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan; Situasi gaji/remunerasi; dimana seseorang dapat menentukan sendiri besarnya j. Situasi bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya; k. Situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang; |. Situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan, keistimewaan maupun peluang bagi calon Penyedia Barang/Jasa untuk menang dalam proses Pengadaan Barang/Jasa; dan/atau m. Situasi dimana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan.dengan pihak tindakan lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau sehubungan dengan jabatannya.
JENIS BENTURAN KEPENTINGAN Jenis Benturan Kepentingan dapat terjadi dalam: a. Proses pembuatan kebijakan yang berpihak kepada suatu pihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/ pemberian gratifikasi; b. Proses pengeluaran izin/sertifikat/surat keterangan kepada suatu pihak yang mengandung unsur ketidakadilan atau pelanggaran terhadap persyaratan perizinan/sertifikasi/ permohonan keterangan; C. Proses pengangkatan/mutasi pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari Penyelenggara Negara; d. Proses pemilihan partner/rekanan kerja pemerintah berdasarkan keputusan Penyelenggara Negara yang tidak profesional; e. Proses pelayanan publik yang mengarah pada komersialisasi pelayanan; f. Tendensi untuk menggunakan aset dan informasi penting negara untuk g kepentingan pribadi; Proses pengawasan atau penilaian yang tidak profesional karena adanya hubungan afiliasi/pengaruh dengan pihak lain; h. Menjadi bawahan pihak yang dinilai/diawasi/pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai; Menjadi bagian dari pihak yang dinilai/diawasi/pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai; j. Melakukan pengawasan atau penilaian tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur; dan/atau k. Pemeriksaan dan penyidikan yang dapat merugikan masyarakat karena pengaruh pihak lain. C. SUMBER PENYEBAB BENTURAN KEPENTINGAN Sumber penyebab benturan kepentingan dapat berupa: a. Penyalahgunaan wewenang, yaitu penyelenggara negara membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang- undangan; b. Perangkapan jabatan, yaitu seorang penyelenggara negara menduduki dua jabatannya atau lebih jabatan publik sehingga tidak dapat menjalankan secara profesional, independen, dan akuntabel; c. Hubungan afiliasi (pribadi atau golongan), yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang penyelenggara negara dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya; d. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya; e. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara negara yang disebabkan karena aturan, struktur dan budaya organisasi yang ada; dan/atau f. Kepentingan pribadi (Vested lnterest), yaitu keinginan/ kebutuhan seorang penyelenggara negara mengenai suatu hal yang bersifat pribadi. D. Pejabat yang berpotensi memiliki benturan kepentingan Pejabat yang berpotensi memiliki benturan kepentingan dapat berupa pejabat struktural dan pejabat fungsional sebagai berikut: a. Pejabat pemerintah yang berwenang dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan;
b. Perencana, yaitu pejabat pemerintah yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencana tertentu; C. Pelaksana pelayanan publik, yaitu pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam unit organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan yang mempunyai tugas memberikan pelayanan publik; d. Pejabat dan staf yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan keuangan negara; e. Ketua, Anggota dan Pejabat yang terlibat dalam kegiatan pengadaan Barang dan Jasa.
BAB 3 IDENTIFIKASI, PENCEGAHAN DAN PELAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN A. IDENTIFIKASI (1) Satuan kerja wajib mengidentifikasi potensi situasi benturan kepentingan. (2) Satuan kerja menjabarkan situasi hubungan afiliasi dan kepentingan pribadi yang menimbulkan benturan kepentingan (dicantumkan dalam surat pernyataan potensi benturan kepentingan). (3) Satuan kerja menyusun mekanisme identifikasi untuk mendeteksi pelanggaran kebijakan penanganan benturan kepentingan. (4) Identifikasi penanganan benturan kepentingan didokumen-tasikan dalam dokumen - dokumen resmi. B. PENCEGAHAN Pegawai negeri sipil wajib (1) Saat dilantik harus mendeklarasikan potensi benturan kepentingan a. Pelaporan atau pernyataan awal (disclosure) tentang adanya kepentingan pribadi yang dapat bertentangan dengan pelaksanaan jabatannya pada saat seseorang diangkat sebagai penyelenggara negara; b. Pelaporan dan pernyataan lanjutan apabila terjadi perubahan kondisi setelah pelaporan dan pernyataan awal; c. Pelaporan mencakup informasi yang rinci untuk bisa menentukan tingkat benturan kepentingan dan bagaimana menanganinya. (2) Dalam melaksanakan kewajiban: a. Dilarang, melakukan transaksi dan/atau menggunakan aset instansi untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan; b. Dilarang menerima, memberi, menjanjikan hadiah/manfaat dan/atau hiburan (entertainment) dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan jabatan dan kedudukannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan dalam kaitannya dengan mitra kerja, termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya; c. Dilarang mengijinkan pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri sipil di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan dan keluarganya; d. Dilarang menerima refund dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari hotel atau pihak manapun juga dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi Benturan Kepentingan; e. Dilarang bersikap diskriminatif dan tidak adil untuk memenangkan penyedia barang/jasa rekanan/mitra kerja tertentu dengan maksud untuk menerima imbalan jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau golongan; f. Dilarang memanfaatkan data dan informasi rahasia Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan untuk kepentingan di luar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan; g. Dilarang baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, yang pada saat dilaksanakan perbuatan tersebut untuk seluruh dan sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya;
h. Dilarang ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi adanya Benturan Kepentingan; i. Dilarang memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban negara; (3) Membuat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan apabila mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam hubungan keluarga inti dengan penyelenggara negara (pimpinan unit kerja dan atau pimpinan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan). (4) Deklarasi benturan kepentingan disampaikan dalam Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan. (5) Perangkapan Jabatan yang berpotensi terjadinya Benturan Kepentingan oleh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan dimungkinkan untuk dilaksanakan selama terdapat kebijakan dan peraturan pemerintah yang mengatur mengenai hal tersebut. (6) Pencegahan penanganan benturan kepentingan didokumentasikan dalam dokumen - dokumen resmi. C. PELAPORAN (1) Pelaporan benturan kepentingan oleh pegawai negeri spil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan melalui atasan langsung dan pimpinan unit kerja. Pelaporan melalui atasan langsung dan pimpinan unit kerja dilakukan apabila pelapor adalah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi Benturan Kepentingan. Pelaporan dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan kepada atasan langsung dan pimpinan unit kerja. (2) Pelaporan benturan kepentingan oleh pegawai negeri sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan melalui Inspektorat. Apabila atasan langsung dan/atau pimpinan unit kerja melakukan pengabaian atas situasi benturan kepentingan yang dialami oleh pelapor. Pelaporan dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan kepada Inspektorat. lnspektorat akan melakukan analisis dan evaluasi atas potensi benturan kepentingan dan menyampaikan hasil analisis dan evaluasi kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan. (3) Pelaporan penanganan benturan kepentingan didokumen-tasikan dalam dokumen - dokumen resmi.
BAB 4 PELAPORAN OLEH MASYARAKAT A. Warga masyarakat dapat melaporkan situasi benturan kepentingan dengan cara (1) Seorang warga masyarakat yang terkait dalam pengambilan keputusan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan pejabat dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan; (2) Laporan atau keterangan tersebut disampaikan kepada atasan langsung pejabat pengambil keputusan dan/atau tindakan dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait; (3) Atasan langsung pejabat tersebut memeriksa tentang kebenaran laporan masyarakat paling lambat 3 (tiga) hari kerja; (4) Apabila hasil dari pemeriksaan tersebut tidak benar maka keputusan dan/atau tindakan pejabat yang dilaporkan tetap berlaku; (5) Apabila hasil pemeriksaan tersebut benar maka dalam waktu 2 (dua) hari kerja keputusan tersebut ditinjau kembali oleh atasan langsung tersebut dan seterusnya; B. Pelaporan melalui Whistle Blowing System dilakukan apabila pelapor adalah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan atau pihak-pihak lainnya (Pelanggan, Mitra Kerja dan Masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau potensi adanya Benturan Kepentingan di Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan.
BAB 5 PENANGANAN SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN A. PRINSIP DASAR Prinsip Dasar Penanganan Benturan Kepentingan adalah sebagai berikut: (1) Patuh terhadap peraturan perundangan yang berlaku. (2) Mengutamakan kepentingan umum. a. Penyelenggara Negara harus memperhatikan asas umum pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; b. Dalam pengambilan keputusan, Penyelenggara Negara harus memperhatikan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku tanpa memikirkan keuntungan pribadi atau tanpa dipengaruhi preferensi pribadi ataupun afiliasi dengan agama, profesi, partai atau politik, etnisitas, dan keluarga; C. Penyelenggara Negara tidak boleh memasukkan unsur kepentingan pribadi dalam pembuatan keputusan dan tindakan yang dapat terdapat konflik mempengaruhi kualitas keputusannya. Apabila kepentingan, maka Penyelenggara Negara tidak boleh berpartisipasi dalam pembuatan keputusan-keputusan resmi yang dapat dipengaruhi oleh kepentingan dan afiliasi pribadinya; d. Penyelenggara Negara harus menghindarkan diri tindakan pribadi yang diuntungkan oleh 'inside information' atau informasi orang dalam yang diperolehnya dari jabatannya, sedangkan informasi ini tidak terbuka untuk umum; e. Penyelenggara Negara tidak boleh mencari atau menerima keuntungan yang tidak seharusnya sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugasnya; dan f. Penyelenggara Negara juga tidak boleh mengambil keuntungan yang tidak seharusnya dari jabatan yang pernah dipegangnya, termasuk mendapatkan informasi tertentu dalam jabatan tersebut pada saat pejabat yang bersangkutan tidak lagi duduk dalam jabatan tersebut. (3) Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan. a. Penyelenggara Negara harus bersifat terbuka atas pekerjaan yang dilakukannya. Kewajiban ini tidak sekadar terbatas pada mengikuti undang-undang dan peraturan tetapi juga harus mentaati nilai-nilai pelayanan publik seperti bebas kepentingan (disinterestedness), tidak berpihak, dan memiliki integritas; b. Kepentingan pribadi dan hubungan afiliasi Penyelenggara Negara yang dapat menghambat pelaksanaan tugas publik harus diungkapkan dan dideklarasikan agar dapat dikendalikan dan ditangani secara memadai; c. Penyelenggara Negara harus menyiapkan mekanisme dan prosedur pengaduan dari masyarakat terkait adanya konflik kepentingan yang terjadi; d. Penyelenggara Negara harus menjamin konsistensi dan keterbukaan dalam proses penyelesaian atau penanganan situasi konfllik kepentingan sesuai dengan kerangka hukum yang ada; e. Penyelenggara Negara harus dapat memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi yang terkait dengan penggunaan kewenangannya sesuai aturan hukum yang ada.
(4) Mendorong tanggungjawab pribadi dan sikap keteladanan. a. Penyelenggara Negara harus menjaga integritas sehingga dapat menjadi teladan bagi Penyelenggara Negara lainnnya dan bagi masyarakat; b. Penyelenggara Negara harus dapat memisahkan antara urusan pribadi dengan urusan penyelenggaraan negara sehingga dapat menghindari terjadinya konflik kepentingan yang merugikan kepentingan publik apabila terjadi konflik kepentingan; c. Penyelenggara Negara harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan konflik kepentingan yang terjadi; d. Penyelenggara Negara harus menunjukkan komitmen. (5) Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan. a. Tersusun dan terlaksananya kebijakan dan praktik manajemen yang mendorong pengawasan dan penanganan konflik kepentingan secara efektif; b. Terciptanya iklim yang mendorong Penyelenggara Negara untuk mengungkapkan dan membahas konflik kepentingan yang terjadi; c. Terciptanya budaya komunikasi yang terbuka, serta mendorong dialog tentang integritas secara terus menerus; d. Terlaksananya pengarahan dan pelatihan secara berkesinambungan untuk meningkatkan pemahaman terhadap aturan-aturan dan kode etik lembaga. B. TINDAKAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMONGAN (1) Pegawai negeri sipil yang berpotensi dan/atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan wajib membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan terhadap kondisi tersebut kepada Atasan Langsung dan pimpinan unit kerja. (2) Pegawai negeri sipil yang dirinya berpotensi dan atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan a. DILARANG untuk meneruskan kegiatan/melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi Benturan Kepentingan. b. Untuk selanjutnya yang bersangkutan mengundurkan diri (/ecosa# dari tugas yang berpotensi terdapat Benturan Kepentingan tersebut atau memutuskan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan Keputusan terkait dengan kegiatan yang terdapat Benturan Kepentingan. C. TINDAKAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN OLEH PIMPINAN UNIT KERJA (1) Tindakan penanganan benturan kepentingan yang diambil pimpinan unit kerja sebagai langkah lanjutan setelah penyelenggara negara melaporkan situasi benturan kepentingan sebagai berikut: a. Pengurangan (divestasi) kepentingan pribadi Penyelenggara Negara dalam jabatannya; b. Penarikan diri (recusa§ dari proses pengambilan keputusan dimana seseorang Penyelenggara Negara memiliki kepentingan; c. Membatasi akses Penyelenggara negara atas informasi tertentu apabila yang bersangkutan memiliki kepentingan; d. Mutasi Penyelenggara Negara ke jabatan lain yang tidak memiliki benturan kepentingan; e. Mengalih tugaskan tugas dan tanggungjawab Penyelenggara Negara yang bersangkutan;
f. Pengunduran diri Penyelenggara Negara dari jabatan yang menyebabkan benturan kepentingan; (2) Kecuali apabila dengan pertimbangan tertentu yang semata-mata untuk kepentingan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, maka pimpinan unit kerja dapat meminta yang bersangkutan untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut. Surat permintaan disampaikan kepada pelapor secara tertulis. (3) Tindakan penanganan benturan kepentingan didokumen-tasikan dalam dokumen - dokumen resmi.
BAB 6 SANKSI TERHADAP BENTURAN KEPENTINGAN Setiap pegawai negeri sipil yang terbukti melakukan tindakan Benturan Kepentingan akan ditindaklanjuti dan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan