BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS R P J M D K A B U P A T E N K E P U L A U A N A N A M B A S T A H U N 2 0 1 6 - 2 0 2 1 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2016-2021 Foto: berbagai sumber BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
Menimbang Mengingat BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 06 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS, : a. rangka penyelenggaraan pemerintahan, bahwa dalam kepada pengelolaan pelayanan masyarakat, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih; pembangunan dan b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 264 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Rencana Pemerintahan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2021; Daerah perlu menyusun c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 3. Undang-Undang Nomor 1 tentang (Lembaran Negara Republik Perbendaharaan Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Tahun
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739); 9. Undang-Undang Nomor tentang 12 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Tahun 2011 10. Undang-Undang Nomor tentang 23 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas tentang 23 Undang-Undang Nomor Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Tahun 2014 Tahun 2014 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evalusi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 3); 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun Penyusunan, 2008 Pengendalian, Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); dan Evaluasi Tata Cara Tahapan, tentang 21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (lembaran Daerah Provinsi Daerah Tahun 2005-2025 Kepulauan Riau Tahun 2009 nomor 2, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 31); Pelaksanaan Peraturan PemerintaTahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 32); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS dan BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas; 3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas; 5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan; 6. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan lain unsur DPRD provinsi dan pembangunan daerah kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksanaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/ kota/ desa, pengusaha/ investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan; antara 7. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek lapangan berusaha, akses terhadap pendapatan, kesempatan kerja, pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia; 8. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu; 9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun; 10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun; 11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah; 12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun; 13. Rencana Kerja PD yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun; 14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun; 15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan; 16. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun; 17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang; 18. Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 19. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun; 20. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan dalampenyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD; 21. Rencana Kerja dan Anggaran PD yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan OPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;
22. Rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran; 23. Kerangka regulasi, adalah sekumpulan pengaturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan, sebagai bagian integral dari upaya pembanguna daerah secara utuh; 24. Kerangka anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai APBD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah; 25. Kerangka pendanaan, adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh; sebagi bagian 26. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencnaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, tujuan mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan penyelenggaraan pemerintah daerah dimasa yang akan dating; 27. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanan; 28. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi; 29. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi; 30. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan; 31. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah; 32. Kegiatan adalah bagian program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baikyang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa; 33. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas; 34. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
35. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku. 36. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/ program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan pengunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. 37. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang mengambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. 38. Standar pelayanan minimal selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. 39. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan; 40. Keluaran (output) adalah barang atau ajasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan; 41. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program; 42. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah; 43. Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman dalam memfasilitasi dan memandu diskusi kelompok/ konsultasi publik/ yang memenuhi kualifikasi kompetensi teknis/ substansi dan memiliki keterampilan dalam penerapan berbagai teknik dan instrument untuk menunjang partisipatif dan efektivitas kegiatan; 44. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil musrenbang; 45. Delegasi adalah perwakilan yang disepakati peserta musrenbang untuk menghadiri musrenbang pada tingkat yang lebih tinggi; 46. Kabupaten/ kota lainnya adalah kabupaten/ kota lainnya yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan; 47. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/ kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah; 48. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/ pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi;
BAB II RUANG LINGKUP RPJMD TAHUN 2016-2021 Pasal 2 (1) RPJMD Tahun 2016-2021 adalah rencana 5 (lima) tahun yang mengambarkan: a. Visi dan misi Kepala Daerah terpilih dan; b. Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh OPD, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. (2) RPJMD Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Rencana Strtegis dan Rencana Kerja OPD. BAB III SISTEMATIKA RPJMD TAHUN 2016-2021 Pasal 3 (1) Sistematika penyusunan RPJMD Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut: BAB I : PENDAHULUAN Berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Memuat gambaran mengenai aspek geografi dan demografi, kesejahteraan rakyat, pelayanan umum serta aspek daya saing daerah.. BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN Memuat gambaran umum tentang kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan uang masa lalu serta kerangka pendanaan. BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS Memuat permasalahan pembangunan di daerah serta memuat isu-isu strategis yang berkembang maupun isu-isu yang kemungkinan besar dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. BAB V : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN Menjelaskan visi dan misi Pemerintah Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, tujuan, dan sasaran dari setiap misi. BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Memuat sasaran dan arah kebijakan yang merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif.
BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN BAB VIII : DAERAH Memuat program-program yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran, indikasi program-program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Memuat program-program yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran, indikasi program-program proritas yang disertai kebutuhan pendanaan. BAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Menjelaskan indikator makro daerah dan indikator kinerja pembangunan daerah tahun 2016-2021 yang ditetapkan berdasarkan uraian program pada masing-masing misi. BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN Memuat arahan perencanaan pembangunan tahun 2016 (transisi) setelah periode RPJMD Tahun 2011-2016 berakhir serta prinsip-prinsip dasar dan kaidah pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021. (2) RPJMD Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 4 RPJMD Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik. BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 5 (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD (2) Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan. BAB V PERUBAHAN RPJMD Pasal 6 (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila : a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana
pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan; b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; c. Terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional; dan/ atau d. Merugikan kepentingan nasional, yaitu apabila bertentangan dengan kebijakan nasional. (2) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (3) Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak merubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, penetapan perubahan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 7 (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan Kepala Daerah wajib menyusun RKPD pada tahun terakhir pemerintahannya. (2) Penyusunan RKPD sebagaimana pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan untuk tahun pertama periode pemerintahan tahun berikutnya dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2005-2025 dan RPJMD Tahun 2016-2021 sebelum RPJMD berikutnya tersusun (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun pertama periode pemerintahan Kepala Daerah terpilih berikutnya. (4) RPJMD dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
Ditetapkan di Tarempa pada tanggal 10 Oktober 2016 BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS, ABDUL HARIS, SH Diundangkan di Tarempa pada tanggal 10 Oktober 2016 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS, SAHTIAR NIP. 19740311 200212 1 005 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2016 NOMOR 51 TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 52 NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS, PROVINSI KEPULAUAN RIAU : (8/55/2016)
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021 I. UMUM Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan kabupaten muda namun dengan segala posisi strategis yang tidak hanya penting dalam kerangka pembangunan daerah namun juga dalam kerangka pembangunan nasional. Sebagai kabupaten terluar dan menyandang status kabupaten perbatasan dengan sumberdaya kelautan yang begitu besar, Kabupaten Kepulauan Anambas menjadi salah satu kabupaten yang masuk dalam kerangka pembangunan maritim nasional dengan isu layanan dasar, konektivitas, pengembangan hasil perikanan dan kelautan serta integrasi keamanan dan kedaulatan nasional. Berkaitan dengan peran dan fungsinya Kabupaten Kepulauan Anambas dibentuk sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Kepulauan Anambas dituntut terus berbenah diri melalui pembangunan daerah untuk dapat mengatasi berbagai permasalahan dasar, seperti infrastruktur dasar, penataan wilayah, masalah transportasi, penyediaan fasilitas publik dan faktor-faktor lainnya. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Selain untuk mencapai sasaran pembangunan nasional, pembangunan daerah juga bertujuan untuk meningkatkan hasil- hasil pembangunan daerah bagi masyarakat secara adil dan merata agar masyarakat lebih sejahtera. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lintas OPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Kurun waktu RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas adalah 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2016-2021. RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas memuat visi, misi dan program Bupati yang dipilih secara langsung. RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah Kabupaten Kepulauan
Anambas. RKPD memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah yang mencakup gambaran perekonomian Kabupaten Kepulauan Anambas secara menyeluruh, termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Organisai Perangkat Daerah (OPD) dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD diwujudkan dalam visi, misi, tujuan dan arah pembangunan daerah. Visi pembangunan jangka menengah merupakan penjabaran cita- cita masyarakat Anambas untuk pembangunan 5 (lima) tahun mendatang, yaitu Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah yang disingkat ANAMBAS BERMADAH 2021. Pencapaian visi dilakukan melalui perwujudan misi pembangunan jangka menengah yaitu: (1) mewujudkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu dan terjangkau secara merata, (2) membangun infrastruktur dasar air bersih dan listrik yang memadai serta permukiman yang layak, (3) membangun konektivitas (transportasi dan telekomunikasi) wilayah dan sistem logistik daerah yang handal, (4) mengembangkan perikanan dan pariwisata sebagai basis sektor maritime serta pertanian yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan local dengan lingkungan hidup yang lestari, (5) menumbuhkembangkan kewirausahaan serta menciptakan iklim investasi yang kondusif, (6) membangun birokrasi yang bersih, professional dan melayani serta memperkuat penyelenggaraan otonomi desa, (7) mengembangkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berpayungkan budaya melayu. Misi ini dijabarkan kedalam tujuan dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas.
Pasal 8 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR ...
BAGIAN AWAL ii RPJMD KKA 2016-2021
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2016-2021
BAGIAN AWAL ii RPJMD KKA 2016-2021
i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ... i DAFTAR TABEL ... iv DAFTAR GAMBAR ... ix BAB. I PENDAHULUAN ... 2 I.1. Latar Belakang ... 3 I.2. Dasar Hukum Penyusunan ... 4 I.3. Hubungan Antar Dokumen ... 7 I.3.1. Konsistensi RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas dengan RPJMN ... 7 I.3.2. Konsistensi RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas dengan RPJPD Kabupaten Kepulauan Anambas ... 8 I.3.3. RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas dengan RTRW Kabupaten Kepulauan Anambas ... 13 I.4. Sistematika Penulisan ... 34 I.5. Maksud dan Tujuan ... 38 BAB. II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ... 41 II.1. Aspek Geografi dan Demografi ... 42 II.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi ... 42 II.1.2. Letak dan Kondisi Geografi ... 42 II.1.3. Klimatologi ... 43 II.1.4. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ... 46 II.2. ASPEK PELAYANAN UMUM ... 60 II.2.1. Fokus Layanan Urusan Wajib ... 60 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021
II.2.2. FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN ... 69 II.3. Aspek Daya Saing Daerah ... 81 II.3.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah ... 81 BAB. III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN ... 87 III.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu ... 88 III.1.1. Pendapatan Daerah ... 90 III.1.2. Belanja Daerah ... 95 III.1.3. Neraca Daerah ... 98 III.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu ... 100 III.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran ... 100 III.2.2. Analisis Pembiayaan ... 101 III.3. Kerangka Pendanaan ... 102 III.3.1. Analisis Belanja, Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama ... 102 III.3.2. Proyeksi Data Masa Lalu ... 103 III.3.3. Penghitungan Kerangka Pendanaan ... 104 III.3.4. Proyeksi Pembiayaan Daerah ... 105 BAB. IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS ... 107 IV.1. Permasalahan ... 108 IV.1.1. Lingkungan ... 108 IV.1.2. Layanan Dasar ... 109 IV.1.3. Ekonomi ... 110 IV.1.4. Sosial Budaya ... 111 IV.2. Isu-Isu Strategis ... 112 IV.2.1. Pelayanan Dasar (Pendidikan dan Kesehatan) yang Lebih Berkualitas, Merata, dan Terjangkau ... 112 IV.2.2. Pengendalian Pencemaran dan Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup... 113 IV.2.3. Penyediaan Utilitas Dasar (Listrik dan Air Bersih) ... 113 IV.2.4. Pengembangan Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pariwisata Bahari ... 114 IV.2.5. Ketahanan Pangan dan Kestabilan Harga ... 115 IV.2.6. Perbaikan Konektivitas Wilayah ... 116 IV.2.7. Pembangunan Kawasan Permukiman ... 117 IV.2.8. Peningkatan Integritas Moral, Karakter dan Budaya ... 117 BAB. V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN ... 120 V.1. Visi ... 121 V.2. Misi ... 122 V.3. Tujuan dan Sasaran ... 124 V.4. Agenda Prioritas ... 128 BAGIAN AWAL ii RPJMD KKA 2016-2021
iii BAB. VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ... 136 VI.1. Strategi ... 137 VI.2. Arah Kebijakan... 153 BAB. VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH ... 190 BAB. VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN ... 216 BAB. IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH ... 234 BAB. X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN . 242 X.1. Pedoman Transisi ... 243 X.2. Kaidah Pelaksanaan ... 243 BAB. XI PENUTUP ... 246 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021
DAFTAR TABEL Tabel I.1. Tabel I.2. Tabel I.3. Tabel I.4. Sasaran Pokok Misi I RPJPD ... 9 Sasaran Pokok Misi II RPJPD ... 9 Sasaran Pokok Misi III RPJPD ... 10 Sasaran Pokok Misi IV RPJPD... 10 Tabel II.1. Luas Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Menurut Kecamatan Tahun 2015 ... 42 Tabel II.2. Suhu udara, Kelembaban Udara dan Curah Hujan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2015 ... 43 Tabel II.3. Status Pemilikan Tanah Dirinci menurut Jenis Hak dan Kecamatan di Kepulauan Anambas Tahun 2014 ... 44 Tabel II.4. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas, Tahun 2014 ... 44 Tabel II.5. Banyaknya penduduk Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 ... 45 Tabel II.6. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kepulauan Anambas Tahun 2013 ... 45 Tabel II.7. Jumlah Penduduk Usia 10 Tahun Ke atas menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan Tahun 2014 ... 46 Tabel II.8. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kepulauan Anambas Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2014 (juta rupiah) ... 46 Tabel II.9. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kepulauan Anambas Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2014 (persen) ... 47 Tabel II.10. Angka Kriminalitas yang Tertangani di Kabupaten Kepulauan Anambas ... 51 Tabel II.11. Laju Pertumbuhan Sektoral Tanpa Migas Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010- 2013 ... 54 Tabel II.12. Indeks 2010-2014 ... 55 Pembangunan Manusia Kepulauan Riau Tahun Tabel II.13. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (dalam tahun) Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2014 ... 57 Tabel II.14. Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Tahun Kelamin 2011-2013 ... 57 di Kabupaten Kepulauan Anambas Tabel II.15. Angka Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Kabupaten Kepulauan Anambas ... 58 Tabel II.16. Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010-2013 ... 58 BAGIAN AWAL iv RPJMD KKA 2016-2021
v Tabel II.17. Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2014 ... 59 Tabel II.18. Jenis Kelompok Kesenian di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010-2014 ... 60 Tabel II.19. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2009 - 2014 Kabupaten Kepulauan Anambas ... 61 Tabel II.20. Ketersediaan Sekolah dan Murid Tahun 2009 s.d 2013 di Kabupaten Kepulauan Anambas ... 62 Tabel II.21. Keadaan Gedung Sekolah di Bawah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas... 62 Tabel II.22. Keadaan Gedung Sekolah di Bawah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas menurut Kecamatan Tahun 2014... 63 Tabel II.23. Rasio Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten kepulauan Anambas... 64 Tabel II.24. Rasio Jumlah Guru dan Murid Sekolah Dasar Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Anambas ... 64 Tabel II.25. Rasio Jumlah Guru dan Murid Sekolah Menengah Pertama Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Anambas ... 65 Tabel II.26. Rasio Puskesmas, Puskesmas Keliling dan Puskesmas Pembantu Kepulauan Anambas Tahun 2011-2014 ... 66 Tabel II.27. Rasio Puskesmas, Puskesmas Keliling dan Puskesmas Pembantu Anambas menurut Tahun 2013 ... 66 Kecamatan Kepulauan Tabel II.28. Jumlah dan Rasio Rumah Sakit per Jumlah Penduduk Kepulauan Anambas Tahun 2014 ... 67 Tabel II.29. Rasio Dokter per satuan Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas ... 67 Tabel II.30. Banyaknya Dokter menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 ... 68 Tabel II.31. Jumlah Investor PMDN dan PMA Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2014 ... 69 Tabel II.32. Jumlah Investasi PMDN dan PMA Tahun 2014 Kabupaten Kepulauan Anambas ... 69 Tabel II.33. Luas Lahan Sawah dan Bukan Sawah menurut Kecamatan di Kepulauan Anambas Tahun 2014 ... 70 Tabel II.34. Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Rata-rata Produksi Padi di Kabupaten Kepulauan Anambas menurut Kecamatan Tahun 2014 ... 70 Tabel II.35. Luas Panen dan Produksi Palawija menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2012 ... 70 Tabel II.36. Produksi Sayur-sayuran menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2012 ... 71 Tabel II.37. Luas Panen dan Produksi Buah-buahan menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 ... 71 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021
Tabel II.38. Potensi Lahan Perkebunan menurut Kecamatan dan Jenisnya di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 ... 72 Tabel II.39. Potensi Lahan Pertanian menurut Kecamatan dan Jenisnya di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 ... 72 Tabel II.40. Luas Areal, Produksi, Rata-rata Produksi dan Jumlah Petani Perkebunan Rakyat menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2012 ... 72 Tabel II.41. Jumlah Kelompok Tani menurut Kecamatan, Jenis Komoditi Kepulauan Anambas Tahun 2014 ... 73 Tabel II.42. Luas Kawasan Hutan menurut Fungsi dan Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 ... 74 Tabel II.43. Populasi Ternak dan Unggas menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 ... 74 Tabel II.44. Produksi Daging menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 ... 75 Tabel II.45. Produksi Telur menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2012 ... 75 Tabel II.46. Luas Usaha Budidaya Perikanan menurut Jenis Budidaya dan Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 ... 75 Tabel II.47. Produksi Perikanan Budidaya menurut Jenis Budidaya dan Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 ... 76 Tabel II.48. Banyaknya Kelompok Pelaku Usaha Perikanan menurut Kecamatan Anambas dan Tahun 2014 ... 76 Jenis di Kabupaten Kepulauan Tabel II.49. Banyaknya Perusahaan Industri Kecil, Sedang, Besar dan Tenaga Kerja menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 ... 76 Tabel II.50. Banyaknya Pelanggan PLN di Kabupaten Kepulauan Anambas menurut Cabang Tahun 2013... 77 Tabel II.51. Banyaknya Mesin, Daya Terpasang, Daya Mampu, dan KWH Terjual pada PLN Sub Ranting Kepulauan Anambas Tahun 2013 ... 77 Tabel II.52. Jumlah Pelanggan Air Minum, Produksi, Penggunaan dan Jumlah Penerimaan di PDAM Kepulauan Anambas Tahun 2014 ... 78 Tabel II.53. Banyaknya Rumah Tangga yang Menggunakan Jasa PAM dan Non PAM menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013 ... 78 Tabel II.54. Luas Usaha dan Volume Cadangan Pertambangan menurut Kecamatan dan Jenis Pertambangan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013 ... 78 Tabel II.55. Banyaknya Dermaga Laut menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 ... 79 Tabel II.56. Banyaknya Penumpang Naik dan Turun menurut Bulan di Pelabuhan Tarempa Kepulauan Anambas Tahun 2014 ... 79 BAGIAN AWAL vi RPJMD KKA 2016-2021
vii Tabel II.57. Banyaknya Penumpang Datang dan Berangkat menurut Bulan di 2014 Bandar Udara Matak Kepulauan Anambas Tahun (Pesawat Komersil) ... 80 Tabel II.58. Banyaknya Penginapan menurut Kecamatan dan Jenisnya di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 ... 80 Tabel II.59. Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2010-2014 Provinsi Kepulauan Riau ... 81 Tabel II.60. Angka Kriminalitas Tahun 2009-2013 Kabupaten Kepulauan Anambas... 83 Tabel II.61. Rasio Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2008-2011 Kabupaten Kepulauan Anambas ... 84 Tabel II.62. Rasio Ketergantungan Muda Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2009 s.d Tahun 2014 ... 84 Tabel II.63. Rasio Ketergantungan Tua Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2009-2014 ... 85 Tabel II.64. Rasio Ketergantungan Kabupaten Kepulauan Anambas Total Tahun 2009-2014 ... 85 Tabel III.1. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 - 2015 ... 88 Tabel III.2. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2010-2015... 90 Tabel III.3. Kontribusi Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010 - 2015 ... 91 Tabel III.4. PAD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2010-2015 ... 92 Tabel III.5. Persentase Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2010-2015 ... 92 Tabel III.6. Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2011 - 2015 ... 93 Tabel III.7. Pertumbuhan Dana Perimbangan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010-2015 ... 93 Tabel III.8. Kontribusi Komponen Dana Perimbangan ... 94 Tabel III.9. Pendapatan lain-lain yang sah ... 94 Tabel III.10. Belanja Daerah Tahun 2010 -2015 ... 95 Tabel III.11. Belanja daerah dilihat dari jenis pengeluaran ter ... 96 Tabel III.12. Belanja Operasional Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010- 2015 ... 97 Tabel III.13. Belanja Modal Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010-2015 ... 98 Tabel III.14. Neraca Daerah ... 99 Tabel III.15. Proporsi Pengunaan Anggaran ... 100 Tabel III.16. Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas ... 101 Tabel III.17. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas ... 102 Tabel III.18. Proyeksi Pendapatan Daerah ... 102 Tabel III.19. Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2017-2021 ... 104 Tabel III.20. Prediksi Kerangka Pendanaan Dan Alokasi Penggunaan Keuangan Daerah ... 105 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021
Tabel III.21. Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas ... 105 Penjabaran Misi, Tujuan dan Sasaran ... 124 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas ... 236 Tabel V.1. Tabel IX.1. BAGIAN AWAL viii RPJMD KKA 2016-2021
ix DAFTAR GAMBAR Gambar II.1. Perkembangan Laju Inflasi Kota Batam dan Kota Tanjungpinang 2010 - 2013 ... 49 Gambar II.2. PDRB per Kapita Menurut Kategori (Juta Rp), 2010-2014 ... 50 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010-2013 ... 51 Gambar II.4. Daya Beli Masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas ... 52 Gambar II.3. Gambar II.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Migas Kabupaten Kepulauan Anambas... 53 Gambar II.6. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010-2014 ... 54 Gambar II.7. Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2009-2013 ... 56 Gambar II.8. Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011-2014 ... 56 Gambar II.9. Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Kabupaten Kepulauan Anambas yang Bekerja dan Tidak Bekerja ... 59 Gambar II.10. Nilai Tukar Petani Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Jambi dan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014 ... 82 Gambar III.1. Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah ... 91 Gambar III.2. Rata-rata Persen Kontribusi Pendapatan Daerah ... 92 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021
1 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021
BAB. I PENDAHULUAN
3 I.1. Latar Belakang Meskipun terbagi berdasarkan jangka waktu, namun pada prinsipnya perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang harmonis yang mana RPJP menjadi pedoman bagi penyusunan RPJM kemudian RPJM menjadi acuan untuk dokumen lainnya. Kesatuan tersebut tidak hanya antara dokumen perencanaan pembangunan daerah saja, tetapi juga satu kesatuan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan dokumen perencanaan pembangunan nasional. Kesatuan ini akan membuat target pembangunan nasional, target pembangunan provinsi, dan target pembangunan kabupaten/kota dapat dicapai secara sinergis. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, mengamanatkan RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah. RPJM Daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah (PD), lintas PD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJM Daerah ini selanjutnya menjadi acuan kepala daerah beserta jajarannya dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas pada periode 2016-2021. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 mengamanatkan bahwa RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) paling lama enam bulan setelah kepala daerah dilantik. Penyusunan dokumen RPJM Kabupaten Kepulauan Anambas dilakukan dengan berbagai tahapan yang memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, dan top-down serta bottom-up, dengan melibatkan para pakar/ narasumber yang berkompeten dibidangnya, penjaringan aspirasi dari berbagai elemen masyarakat melalui proses konsultasi publik dan musyawarah perencanaan pembangunan, pembahasan dengan OPD sebagai pelaksana pembangunan, serta konsultasi dengan DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas dan Gubernur. Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan kabupaten muda namun dengan segala posisi strategis yang tidak hanya penting dalam kerangka pembangunan daerah namun juga dalam kerangka pembangunan nasional. Sebagai kabupaten terluar dan menyandang status kabupaten perbatasan dengan sumberdaya kelautan yang begitu besar, Kabupaten Kepulauan Anambas menjadi salah satu kabupaten yang masuk dalam kerangka pembangunan maritim nasional dengan isu layanan dasar, konektivitas, pengembangan hasil perikanan dan kelautan serta integrasi keamanan dan kedaulatan nasional. Selain memperhatikan keterkaitan dengan dokumen perencanaan daerah lainnya, RPJM Kabupaten Kepulauan Anambas juga disusun untuk menjawab isu-isu strategis yang muncul. Terdapat delapan isu strategis, bersama dengan permasalahan daerah lainnya dan perwujudan janji-janji politik Kepala Daerah, menjadi bagian dari pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas selama instrumen untuk mengoptimalkan potensi dan sumberdaya yang dimiliki, dengan pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada secara lebih efektif dan efisien, dalam rangka menjawab berbagai tantangan pembangunan tersebut. lima tahun mendatang. Dokumen RPJM merupakan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021
I.2. Dasar Hukum Penyusunan Dasar hukum yang menjadi landasan penyusunan RPJM Kabupaten Kepulauan Anambas ini adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068); 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran RPJMD KKA 2016-2021 PENDAHULUAN 4
5 Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)"; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 3; 19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 23. Peraturan Daerah Propinsi Kepulauan Riau Nomor 02 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Kepualauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2); 24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Tahun 2012 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 31); . 25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 17); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Tahun 2014 Nomor 39, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 41). RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021
RPJMD KKA 2016
2021 PENDAHULUAN 6
7 I.3. Hubungan Antar Dokumen Guna mewujudkan penyelenggaraan pembangunan yang terencana, pemerintah daerah dalam membuat perencanaan pembangunan mengeluarkan 6 (enam) jenis dokumen perencanaan dan penganggaran yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD), dan Rencana Kerja PD (Renja-PD). Keenam dokumen tersebut memiliki tiga perbedaan rentang waktu yaitu dokumen perencanaan jangka panjang yang dibuat untuk jangka waktu selama 20 tahun (RPJPD dan RTRW), perencanaan jangka menengah 5 tahun (RPJMD dan Renstra-PD), serta jangka pendek yang dibuat tahunan (RKPD dan Renja-PD). RPJM Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJM Nasional dan Provinsi. RPJM Kabupaten Kepulauan Anambas menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan yakni RKPD sekaligus menjadi acuan bagi PD dalam menyusun Renstra PD. Renstra PD menjadi acuan bagi penyusunan Renja PD dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD. RKPD dan RKA-PD inilah yang selanjutnya menjadi bahan penyusunan APBD. Dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran bersifat hierarkis, artinya dokumen yang jangka waktunya lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen yang jangka waktunya lebih pendek sedangkan dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah yang lebih tinggi menjadi rujukan bagi dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah di bawahnya. I.3.1. Konsistensi RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas dengan RPJMN Pembangunan Indonesia sebagaimana termuat pada RPJMN periode 2015-2019 diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Membangun dari pinggirian berarti mendorong kegiatan ekonomi yang selama ini kurang diprioritaskan oleh pemerintah salah satunya wilayah perbatasan.Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah pusat saat ini memprioritaskan pembangunan pada daerah-daerah yang saat ini masih tertinggal, terutama (a) kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar; (b) daerah tertinggal dan terpencil; (c) desa tertinggal; dan (d) daerah-daerah yang kapasitas pemerintahannya belum cukup memadai. Arah kebijakan yang hendak dilakukan di wilayah Sumatera adalah: 1) pengembangan kawasan strategis; 2) pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan; 3) pengembangan kawasan perbatasan; 4) penanggulangan bencana; dan 5) penataan ruang wilayah Sumatera. Sementara untuk tema besar pengembangannya adalah: i) salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional; ii) lumbung energi nasional termasuk pengembangan energi terbarukan biomas; iii) pengembangan hilirisasi komoditas batu bara; iv) industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, timah, bauksit, dan kaolin; dan v) percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan, pariwisata bahari, industri perkebunan dan industri pertambangan. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021
Sebagaimana termuat di dalam RPJMN, yang menetapkan Kabupaten Anambas sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di Wilayah Sumatera. Adapun kecamatan yang masuk dalam daftar lokasi prioritas pengembangan kawasan perbatasan wilayah pulau sumatera tersebut adalah Jemaja, Jemaja Timur, Palmatak, Siantan. Strategi pengembangan kawasan perbatasan diarahkan untuk mewujudkan kemudahan aktivitas masyarakat kawasan perbatasan dalam berhubungan dengan negara tetangga dan pengelolaan sumber daya darat dan laut untuk menciptakan kawasan perbatasan yang berdaulat. 1. Penguatan pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pemeliharaan dan pengamanan kawasan perbatasan Sumatera a. Mengembangkan pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dankeamanan terpadu (satu atap) di Anambas 2. Pengembangan Ekonomi Lokal a. Meningkatkan nilai potensi pariwisata bahari dan budaya di Anambas melalui pengelolaan pariwisata yang optimal (promosi dan penyediaan infrastruktur penunjang pariwisata) 3. Penguatan Konektivitas dan Sislognas a. Meningkatkan intensitas dan pelayanan keperintisan yang menghubungkan pulau-pulau di kawasan perbatasan negara, termasuk pulau kecil terluar berpenduduk terutama di Kepulauan Anambas b. Mengembangkan dermaga keperintisan pada pulau-pulau kecil terluar berpenduduk di Kepulauan Anambas c. Mengembangkan pelayanan transportasi udara internasional dan nasional, khususnya di PKSN Anambas Selain itu RPJMN memuat kegiatan strategis jangka menengah nasional. Adapun kegiatan starategis nasional di Provinsi Kepulauan Riau yaitu: 4. Perhubungan laut : Pengembangan Pelabuhan Letung 5. Perhubungan Udara : Pembangunan Bandara Letung Anambas 6. ASDP: a. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Matak (Kep. Anambas) Lintas Tanjung Uban - Matak b. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Letung c. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Tarempa 7. Telekomunikasi dan informatika : a. Pembangunan Serat Optik antar seluruh kabupaten/kota b. Pengembangan transmisi penyiaran TVRI I.3.2. Konsistensi RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas dengan RPJPD Kabupaten Kepulauan Anambas Konsistensi antara RPJPD Kabupaten Kepulauan Anambas dengan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dilakukan dengan memperbandingkan antara sasaran pokok dalam dokumen RPJPD Kabupaten Kepulauan Anambas dengan Visi dan Misi Kepala Daerah serta Program dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas. Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan penjabaran dari Misi yang terdapat dalam RPJPD Kabupaten Kepulauan Anambas. Terdapat 43 sasaran pokok dalam dokumen RPJPD Kabupaten Kepulauan Anambas yang dapat dilihat pada tabel berikut. RPJMD KKA 2016-2021 PENDAHULUAN 8
Mewujudkan Prasarana dan Sarana Wilayah yang Maju Tabel I.1. Sasaran Pokok Misi I RPJPD Meningkatnya peran swasta dalam penyediaan jasa layanan transportasi Pengembangan dan peningkatan peran swasta dan BUMD melalui subsidi pemda, dan insentif investasi. Koordinasi dan integrasi antara penyelenggara layanan jasa transportasi (darat, laut, udara) dengan penyelenggara kegiatan pariwisata Tersedianya transportasi laut yang mampu melayani angkutan laut antar pulau, antar wilayah Pengembangan dan peningkatan dermaga-dermaga di desa-desa untuk membuka akses laut ke kawasan strategis. Penyediaan sarana angkutan laut dari dan ke daerah pemukiman dan kawasan strategis. Pengembangan pelabuhan yang dapat melayani pelayaran antar negara Tersedianya transportasi Udara yang mampu menghubungkan Anambas dengan pusat pertumbuhan ekonomi Pengembangan dan peningkatan frekwensi penerbangan Pengembangan penerbangan perintis, kerjasama swasta untuk meningkatkan frekwensi penerbangan ke Anambas. Tersedianya transportasi darat yang mampu melayani pergerakan orang dan barang dalam satu pulau, dan mampu menghubungkan pelabuhan dengan pusat-pusat pemukiman dan pusat kegiatan ekonomi Pengembangan dan Peningkatan layanan penumpang Penyediaan sarana angkutan umum menuju Kawasan Strategis (obyek wisata, pusat jasa, dan kawasan pemukiman) Terjaminnya ketersediaan sumberdaya air dan termanfaatkannya secara optimal Peningkatan dan perluasan jaringan irigasi. Peningkatan dan perbaikan lingkungan danau, mata air, sungai dan saluran alam. Tersedianya layanan air bersih di pusat-pusat pemukiman dan aktivitas ekonomi tanpa harus mengganggu kondisi lingkungan dan sekitar dan kawasan konservasi air Peningkatan sistem pengolahan dan jaringan distribusi air bersih. Peningkatan kawasan resapan air, pembangunan reservoir air baku Terpenuhinya kebutuhan listrik dan energi di seluruh kepulauan Peningkatan pembangkit listrik menggunakan sumberdaya energi yang ada (migas), dan sumberdaya alternatif (biodiesel, surya, angin, air), Peningkatan sistem jaringan transmisi dan distribusi listrik, peningkatan sistem dan jaringan logistik BBM Terbukanya akses pos, telepon, dan internet ke seluruh kecamatan khususnya pusat-pusat pemukiman, perkantoran dan aktivitas ekonomi lainnya (kawasan sentra perikanan, pariwisata, perdagangan dan jasa)
Tertatanya sistem pengolahan limbah domestik dan industri khususnya di kawasan pantai Pengembangan sarana prasarana limbah dan sanitasi di pulau terluar dan terpenci untuk mendukung pariwisata Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berkualitas Tabel I.2. Sasaran Pokok Misi II RPJPD Terbangun dan meningkatnya karakter, budi pekerti dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Peningkatan partisipasi masyarakat dalam program dan kegiatan sosial kemasyarakatan Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dasar, menengah umum serta dikembangkannya pendidikan Peningkatan kualitas guru dan standarisasi sistem pengajaran di sekolah umum, pesantren dan kejuruan serta peningkatan kualitas pendidikan tinggi 9 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021
Tabel I.3. Sasaran Pokok Misi III RPJPD Tabel I.4. Sasaran Pokok Misi IV RPJPD kejuruan dan pendidikan tinggi khususnya bidang pariwisata dan maritim Berkembangnya tingkat layanan Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas dan Pustu serta Puskesmas Keliling Peningkatan prasarana kesehatan Pustu, Puskesmas, dan RS serta peningkatan kualitas dan kuantitas dokter dan paramedis hingga kecamatan Meningkatnya peran serta perempuan dalam pendidikan dan pembangunan, serta menurunnya tingkat kekerasan terhadap anak dan perempuan Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan dan anak melalui pendidikan, program pemerintah dan swasta Berkembangnya apresiasi terhadap Iptek dan budaya inovasi yang mampu mendorong tumbuhnya usaha-usaha baru yang didukung oleh kemampuan iptek Peningkatan penerapan Iptek bagi kepentingan ekonomi lokal masyarakat serta pengembangan program pendidikan dini kewirausahaan, apresiasi prestasi inovasi, dan fasilitasi belajar seumur hidup serta pengembangan program inkubasi teknobisnis dan insentif bagi usaha inovatif pemula Meningkatnya kualitas SDM yang ditandai oleh menurunnya tingkat pengangguran dan meningkatnya produktivitas masyarakat Meningkatkan program untuk menciptakan usaha baru dan meningkatkan produktivitas Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Akuntabel (Tata Kelola Pemerintahan) Tertatanya aturan perundangan yang memberikan iklim kondusif bagi pembangunan ekonomi daerah Memonitoring implementasi reformasi birokrasi Diterapkannya tata kelola pemerintahan yang akuntabel Pengembangan tata kelola pemerintahan berbasis kinerja Terciptanya aparatur pemerintahan yang memiliki kompetensi dibidangnya, memiliki kinerja tinggi, etos kerja, berkarakter serta bertakwa terhadap Tuhan YME Peningkatan kinerja aparatur melalui pendidikan umum dan kedinasan, penegakan disiplin dan program kerjasama Meningkatkan Sistem dan Kelembagaan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (Sistem Kelembagaan Ekonomi) Terciptanya transformasi ekonomi secara bertahap dari yang berorientasi keunggulan komparatif menuju keunggulan kompetitif Terciptanya kebijakan ekonomi yang mampu menciptakan iklim kondusif untuk tumbuh kembangnya kewirausahaan Terciptanya kelembagaan ekonomi yang mampu mendukung terciptanya usaha-usaha baru yang inovatif Terciptanya struktur ekonomi yang kokoh berbasis perikanan dan kelautan, pariwisata dan pertambangan Penguatan inovasi, penguasaan, penelitian, pengembangan dan penerapan iptek menuju ekonomi berbasis pengetahuan Pengembangan kebijakan perekonomian perlu mengutamakan kelompok masyarakat yang masih lemah serta menjaga kemandirian dan kedaulatan ekonomi bangsa Menjaga dan mengembangkan, dan melaksanakan iklim persaingan usaha secara sehat, serta melindungi konsumen Struktur perekonomian didukung oleh sektor perikanan, pariwisata, dan pertambangan dan diperkuat oleh sektor industri pengolahan dan jasa pendukung pariwisata RPJMD KKA 2016-2021 PENDAHULUAN 10
Terciptanya aktivitas perdagangan antar pulau dan antar negara yang didukung oleh sarana dan prasarana perdagangan, sistem informasi, logistik dan sistem transportasi yang memadai Terciptanya investasi baru yang mampu memperkuat struktur dan sistem perekonomian Anambas Terciptanya kerangka umum inovasi yang mampu mendukung berkembangnya usaha-usaha kreatif dan inovatif Terciptanya kelembagaan Iptek yang mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian lokal dan usaha- usaha pelestarian lingkungan Terciptanya kolaborasi inovasi yang mampu menggalang potensi-potensi inovasi lokal untuk berkembang Penerapan dan pengembangan sistem perdagangan dalam dan luar negeri untuk memperkokoh sistem koleksi dan distribusi yang efisien dan efektif Peningkatan investasi industri pengolahan perikanan dan sumberdaya laut lainnya serta jasa pariwisata Meniadakan regulasi yang menghambat inovasi dan bisnis, menyediakan pembiayaan berisiko, menyediakan insentif fiskal terkait inovasi. Pengembangan lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi dengan jaringan skala nasional. Meningkatkan kegiatan Litbang yang kolaboratif Tabel I.5. Sasaran Pokok Misi V RPJPD Meningkatkan Pendayagunaan Unggulan Daerah Berbasis Kemaritiman Terpadu (Unggulan Daerah) Terciptanya penguatan rantai nilai serta perluasan dan pendalaman struktur industri dan jasa Terciptanya kerjasama dan keterkaitan (linkage) antar industri dan jasa Terciptanya kapasitas industri dan jasa dengan memanfaatkan sumberdaya, sarana dan prasarana secara kolektif Bertumbuh kembangnya inovasi dalam klaster-klaster industri yang terbentuk Terciptanya produk dan layanan (pariwisata) yang mengikuti standar internasional dan perkembangan global Perluasan struktur industri pengolahan ikan dan hasil laut, jasa pariwisata dan pertambangan migas Penguatan keterkaitan antar industri lokal, nasional dan internasional Peningkatan infrastruktur kolektif untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi Peningkatan kerjasama dan sinkronisasi kebijakan inovasi untuk mendukung klaster industri Mendorong dan inisaiasi partisipasi aktif dalam forum internasional terkait industri dan perdagangan Tabel I.6. Sasaran Pokok Misi VII RPJPD Menciptakan Kondisi yang Tertib, Aman, Damai dan Sejahtera Berlandaskan Budaya Melayu Peningkatan sistem hukum yang mampu menciptakan Terciptanya sistem dan penegakan keamanan, ketertiban dan kedamaian serta kepastian hukum hukum yang adil dan tidak memihak Meningkatkan kerukunan antar suku, agama dan golongan, Terciptanya keamanan, ketertiban dan serta peningkatan sistem keamanan dan ketertiban kedamaian di seluruh wilayah lingkungan, sosialisasi peraturan perundangan serta Kabupaten penegakan hukum Meningkatkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani Terciptanya masyarakat yang sehat jasmani dan rohaninya Lestarinya warisan budaya (melayu) yang menjadi ciri khas Kabupaten Kepulauan Anambas Terlaksananya aktivitas keagamaan secara damai dan menciptakan toleransi dan kerukunan antar umat beragama Terciptanya interaksi antar budaya Peningkatan aktivitas pengembangan dan pelestarian budaya melayu Peningkatan aktivitas keagamaan di segala bidang Meningkatkan interaksi antar budaya dalam mendukung 11 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021
Tabel I.7. Sasaran Pokok Misi VII RPJPD dalam mendukung pengembangan pariwisata Terciptanya rasa persatuan dan kesatuan bangsa Berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan berbasis pariwisata dan perikanan serta keterkaitan ekonomi antara desa (kawasan tertinggal) dan kota (pusat pertumbuhan ekonomi) Terciptanya kawasan perbatasan dan pulau terluar sebagai beranda depan yang memiliki sarana prasarana yang maju dengan informasi yang mudah diakses serta ciri ke-indonesiaan Terciptannya kawasan perdesaan yang maju memiliki akses transportasi, komunikasi serta sarana dan prasarana yang maju pariwisata Meningkatkan rasa kebangsaan, satu nusa, satu bangsa dan satu Bahasa Peningkatan pembangunan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh didorong sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal Mempererat kerjasama dengan negara tetangga khususnya perdagangan perbatasan, pencegahan ilegal fishing, mining, logging serta perdagangan manusia Peningkatan kegiatan produksi di kawasan perdesaan dan kota-kota kecil terdekat dalam upaya menciptakan keterkaitan fisik, sosial dan ekonomi yang saling komplementer dan saling menguntungkan Mengoptimalkan Pendayagunaan SDA dan Pelestarian Lingkungan Hidup (SDA dan Lingkungan) Terciptanya pemanfaatan ruang sesuai RTRW yang telah ditetapkan serta pengendalian terhadap penyimpangan RTRW Tertatanya dan menyelenggarakan sistem pertanahan yang efisien dan efektif Teridentifikasinya cadangan SDA terbarukan sehingga dapat dikelola secara berkelanjutan Teridentifikasinya cadangan SDA tidak terbarukan sehingga dapat dimanfaatkan secara bijaksana Diterapkannya prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengelola sumberdaya alam secara berkelanjutan Pengendalian pengembangan struktur dan pola ruang Penerapan sistem pengelolaan pertanahan yang efisien, efektif Peningkatan pemanfaatan sumberdaya terbarukan Pengendalian pemanfaatan sumberdaya tidak terbarukan Meningkatkan pembangunan berkelanjutan dalam setiap penyusunan rencana dan pelaksanaan pembangunan Meningkatkan kesadaran, sikap mental dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam Tahapan pembangunan jangka panjang terbagi menjadi lima tahapan dan RPJMD tahun 2016-2021 merupakan RPJM Daerah tahapan ke-3. Pada tahap pengembangan ini, dilakukan pemantapan kebijakan dan aturan perundangan serta dilakukan penjabaran rencana dan sistem kelembagaan supaya mudah untuk dilaksanakan. Pada tahap ini, pembangunan fisik mencapai puncaknya dengan membangun kebutuhan fisik dasar masyarakat seperti: Penyediaan pangan dan kebutuhan pokok, sistem perdagangan dan distribusi kebutuhan pokok, perumahan, prasarana dan sarana dasar, seperti transportasi, air bersih, listrik dan telepon serta pendidikan. Disisi lain mulai didorong adanya investasi swasta dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif, membuka peluang usaha dan menekan angka pengangguran. RPJMD KKA 2016-2021 PENDAHULUAN 12
13 I.3.3. RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas dengan RTRW Kabupaten Kepulauan Anambas Selain memilki rencana pembangunan dalam bentuk dokumen RPJMD, daerah juga memiliki perencanaan tata ruang wilayah dalam bentuk dokumen RTRW. Jika RPJMD memuat program-program prioritas dan sektoral, RTRW memberikan norma, batasan, dan arahan terhadap pemanfaatan sumber daya yang ada di daerah, termasuk mengendalikannya, sehingga sinergitas kedua dokumen tersebut menjadi syarat keberhasilan pembangunan. Kabupaten Kepulauan Anambas telah memiliki RTRW dalam jangka waktu 2011-2031 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas No. 03 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) utamanya memuat Rencana Struktur dan Rencana Pola Ruang Wilayah yang ditahapkan selama kurun waktu 20 tahun. Keterkaitan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2016- 2021 dengan RTRW Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2011-2031, dapat dilihat pada tahapan RTRW yang memasuki lima tahun kedua, dimana program-program utamanya diuraikan pada tabel berikut. I.3.3.1. Struktur Ruang No Program Utama Lokasi Sumber Dana Pelaksana 1 Perwujudan Pusat Kegiatan 1.1 Program pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah dan Pusat Kegiatan Lokal (PKW dan PKL) : Pengembangan PKW dan PKL Program perencanaan tata Kawasan Perkotaan Tarempa; Kawasan Perkotaan Letung; Kawasan Perkotaan Tebangladan. APBD Kabupaten APBD Provinsi APBN Bappeda, Dinas PU Kabupaten, Bappeda, Dinas PU Provinsi, Kementrian PU dan BAPPENAS ruang 1.2 Program pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) : Pengembangan wilayah perkotaan Program perencanaan tata ruang 1.3 Program Penyusunan Rencana Detail Kawasan: Penataan rinci wilayah perkotaan Peraturan zonasi wilayah perkotaan Kawasan Perkotaan Payalaman; Kawasan Perkotaan Nyamuk; Kawasan Perkotaan Air Bini; Kawasan Perkotaan Air Asuk; Kawasan Perkotaan Ulu Maras. Perkotaan Tarempa; Perkotaan Letung; Perkotaan Tebangladan; Perkotaan Payalaman; Perkotaan Nyamuk; Perkotaan Air Bini; Perkotaan Air Asuk; dan Perkotaan Ulu Maras. APBD Kabupaten APBD Provinsi APBN APBD Kabupaten Bappeda, Dinas PU Kabupaten, Bappeda, Dinas PU Provinsi, Kementrian PU dan BAPPENAS Bappeda, Dinas PU Kabupaten 1.4 Program penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Penataan bangunan dan lingkungan Perkotaan Tarempa; Perkotaan Letung; Perkotaan Tebangladan; Perkotaan Payalaman; Perkotaan Nyamuk; Perkotaan Air Bini; Perkotaan Air Asuk; Perkotaan Ulu Maras. APBD Kabupaten Bappeda Kabupaten, Dinas PU Kabupaten 1.5 Program pengendalian kegiatan komersial atau perdagangan mencakup pertokoan, pusat belanja, dan industri Pengendalian kegiatan Perkotaan Tarempa; Perkotaan Letung; Perkotaan Tebangladan; Perkotaan Payalaman; Perkotaan Nyamuk; APBD Kabupaten Bappeda Kabupaten, Dinas PU Kabupaten, Dinas Perindustrian, BLH, Perhubungan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021
No Program Utama kegiatan komersial atau perdagangan mencakup pertokoan, pusat belanja, dan industri 1.6 Program pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) : Penataan PPL Pengembangan PPL Pengembangan pusat pelayanan pedesaan 2 Perwujudan Sistem Prasarana 2.1 Sistem Jaringan Transportasi a Program jalan dan jembatan Pengembangan dan peningkatan jalan kolektor primer 2 b Program jalan dan jembatan Peningkatan dan pemeliharaan jalan lokal primer Lokasi Perkotaan Air Bini; Perkotaan Air Asuk; dan Perkotaan Ulu Maras. PPL Temburun di Kecamatan Siantan Timur; PPL Air Sena di Kecamatan Siantan Tengah; PPL Payalaman di Kecamatan Palmatak; PPL Rewak di Kecamatan Jemaja. PPL Piasan di Kecamatan Palmatak; dan PPL Kuala Maras di Kecamatan Jemaja Timur. Ruas jalan Tarempa - Rintis; Ruas jalan Rintis - Konjo; Ruas jalan Peninting - Payalaman; Ruas jalan Payalaman - Mata Kecil; Ruas jalan Sp. Rintis - Genting; Ruas jalan Penebung - Nyamuk; Ruas jalan Letung - Pasiran - Kualamaras; Ruas jalan Pasiran - Bandara; dan Ruas jalan Letung - Kusik. Ruas jalan Ladan - Pelabuhan Matak; Ruas jalan Sp. Matak - Langir; Ruas jalan Kuala Maras - Sei Hulu; Ruas jalan Sei Hulu - Letung; Ruas jalan Pasir Peti - Tarempa; Ruas jalan Kampung Melayu - Tiangau; Ruas jalan Tebang - Langir; Ruas jalan Payalaman - Langir; ruas jalan Air Asuk - Lidi; Ruas jalan Payalaman - Payamaram; Ruas jalan Ulu Maras - Genting Pulur; Ruas jalan Bukit Padi - Air Biru; Ruas jalan Rintis - Teluk Rambut; Ruas jalan Putik - Teluk Pering; Ruas jalan Tebang - Belibak; Ruas jalan Melung - Air Sena; ruas jalan Melung - Sumber Dana Pelaksana APBD Kabupaten APBD Provinsi APBN Bappeda Kabupaten, Dinas PU Kabupaten, Pemdes, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten, Dinas Perindustrian Kabupaten, Bappeda Provinsi, Dinas PU Provinsi, Pemdes, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Provinsi, Perindustrian Provinsi dan Kementrian Terkait APBD Kabupaten APBN Dinas PU Kabupaten dan Kementerian PU APBD Kabupaten APBD Provinsi Dinas PU Kabupaten dan Provinsi RPJMD KKA 2016-2021 PENDAHULUAN 14
15 No Program Utama c Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan Pembangunan jalan lokal primer Pembangunan jembatan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021 Lokasi Teluk Durian; Ruas jalan Impol - Sunggak; ruas jalan Air Bini - Genting; Ruas jalan Muntai - Kp. Baru; Ruas jalan Padang Melang - Terdun; Ruas jalan Air Sena - Peninting; Ruas jalan dalam kota Tarempa; Ruas jalan dalam kota Letung; dan Ruas jalan pesisir pantai Kantor Desa Air Sena - Tanjung Datuk - Jembatan Anjur. ruas jalan Ladan - Pelabuhan Matak; Ruas jalanSp. Matak - Langir; Ruas jalanKuala Maras - Sei Hulu; Ruas jalanSei Hulu - Letung; Ruas jalanPasir Peti - Tarempa; Ruas jalanKampung Melayu - Tiangau; Ruas jalanTebang - Langir; Ruas jalanPayalaman - Langir; Ruas jalanAir Asuk - Lidi; Ruas jalanPayalaman - Payamaram; Ruas jalanUlu Maras - Genting Pulur; Ruas jalanBukit Padi - Air Biru; ruas jalan Rintis - Teluk Rambut; Ruas jalanPutik - Teluk Pering; Ruas jalanTebang - Belibak; Ruas jalanMelung - Air Sena; Ruas jalanMelung - Teluk Durian; Ruas jalanImpol - Sunggak; Ruas jalanAir Bini - Genting; Ruas jalanMuntai - Kp. Baru; Ruas jalanAir Sena - Peninting; Ruas jalandalam kota Tarempa; Ruas jalandalam kota Letung; dan Ruas jalanpesisir pantai Kantor Desa Air Sena - Tanjung Datuk - Jembatan Anjur. Jaringan jalan sekunder Kabupaten berupa jalan menghubungkan pusat kegiatan sekunder di kawasan perkotaan . Jembatan Antang - Jeruan; Jembatan Penebung - Nyamuk; dan Sumber Dana Pelaksana APBD Kabupaten APBD Provinsi Dinas PU Kabupaten dan Provinsi APBN APBD Provinsi APBD Dinas PU Kabupaten, Provinsi
No Program Utama d Program pembangunan dan perawatan prasarana dan fasilitas perhubungan (pembangunan terminal) Pembangunan Terminal penumpang tipe C Perawatan Terminal penumpang tipe C Pembangunan Terminal barang Perawatan Terminal barang e Program pengembangan unit pengujian kendaraan bermotor Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) f Program rehabilitasi/ pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ g Program penyediaan sarana informasi dan fasilitas keselamatan LLAJ pada jalur evakuasi kawasan rawan Lokasi Jembatan Piabung - Air Asuk. Terminal penumpang tipe C di Kecamatan Siantan; Terminal penumpang tipe C di Kecamatan Jemaja; Terminal penumpang tipe C di Kecamatan Jemaja Timur; Terminal penumpang tipe C di Kecamatan Palmatak; Terminal penumpang tipe C di Kecamatan Siantan Selatan; Terminal penumpang tipe C di Kecamatan Siantan Tengah; dan Terminal penumpang tipe C di Kecamatan Siantan Timur. Terminal penumpang tipe C di Kecamatan Siantan; Terminal penumpang tipe C di Kecamatan Jemaja; Terminal penumpang tipe C di Kecamatan Jemaja Timur; Terminal penumpang tipe C di Kecamatan Palmatak; Terminal penumpang tipe C di Kecamatan Siantan Selatan; Terminal penumpang tipe C di Kecamatan Siantan Tengah; dan Terminal penumpang tipe C di Kecamatan Siantan Timur Terminal barang di Kecamatan Siantan; Terminal barang di Kecamatan Jemaja Timur; Terminal barang di Kecamatan Jemaja; dan Terminal barang di Kecamatan Siantan Selatan. Terminal barang di Kecamatan Siantan; Terminal barang di Kecamatan Jemaja Timur; Terminal barang di Kecamatan Jemaja; dan Terminal barang di Kecamatan Siantan Selatan. Kabupaten Kepulauan Anambas. Kabupaten Kepulauan Anambas. Kabupaten Kepulauan Anambas. Sumber Dana Pelaksana Kabupaten APBD Kabupaten APBD Provinsi Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten dan Provinsi APBD Kabupaten APBD Provinsi Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten dan Provinsi APBD Kabupaten APBD Provinsi Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten dan Provinsi APBD Kabupaten APBD Provinsi Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten dan Provinsi APBD Kabupaten APBD Provinsi Dinas PU Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup, Kabupaten dan Provinsi APBD Kabupaten APBD Provinsi Dinas PU Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup, Kabupaten dan Provinsi APBD Kabupaten APBD Provinsi Dinas PU Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup, Kabupaten dan Provinsi RPJMD KKA 2016-2021 PENDAHULUAN 16
17 No Program Utama Lokasi bencana h program pengembangan jaringan pelayanan lalu lintas Pengembangan rute transportasi Tarempa - Matak; Tarempa - Air Bini; Tarempa - Air Asuk; Air Bini - Nyamuk; Matak - Air Asuk; dan Letung - Ulu Maras. i Program penyediaan data dan informasi mengenai analisis dampak serta manajemen lalu lintas Kabupaten Kepulauan Anambas. j Program peningkatan pelayanan angkutan Kabupaten Kepulauan Anambas. k Program pengembangan dan pemeliharaan jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan Lintas penyeberangan anambas - natuna Lintas penyeberangan anambas - tanjung pinang l Program pembangunan dan pemeliharaan pelabuhan penyeberangan roro Kecamatan Palmatak Kecamatan Siantan Kecamatan Jemaja Timur. m Program peningkatan pelabuhan Peningkatan kapasitas pelabuhan pengumpul Kecamatan Siantan. Kecamatan Jemaja. Peningkatan pelabuhan pengumpan regional Kecamatan Jemaja Timur. Peningkatan pelabuhan lokal Kecamatan Palmatak; Kecamatan Siantan Tengah; Kecamatan Siantan TImur; dan Kecamatan Siantan Selatan. Peningkatan pelabuhan khusus Kecamatan Palmatak n Program pengembangan alur pelayaran luar negeri Pengembangan alur pelayaran luar negeri Alur pelayaran Anambas - Singapura; Alur pelayaran Anambas - Thailand; Alur pelayaran Anambas - Malaysia; Alur pelayaran Anambas - Vietnam; dan Alur pelayaran Anambas - Hongkong. Program pengembangan pelayanan transportasi laut Pengembangan alur pelayaran nasional Tarempa - Letung - Kijang - Tg. Priok (Jakarta); Tarempa - Ranai - Sintete (Prov. Kalimantan Barat); Tarempa - Ranai - Pontianak (Prov. Kalimantan Barat); RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021 Sumber Dana Pelaksana APBD Kabupaten Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten APBD Kabupaten APBD Provinsi Dinas PU Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup, Kabupaten dan Provinsi APBD Kabupaten APBD Provinsi Dinas PU Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup, Kabupaten dan Provinsi APBD Kabupaten APBD Provinsi Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten dan Dinas Perhubungan, Provinsi APBD Kabupaten APBD Provinsi Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten dan Dinas Perhubungan, Provinsi APBD Kabupaten APBD Provinsi Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten dan Dinas Perhubungan, Provinsi APBD Kabupaten APBD Provinsi APBN Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten; Dinas Perhubungan, Provinsi; dan Kementerian Perhubungan APBD Kabupaten Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Swasta Swasta APBD Kabupaten APBD Provinsi APBN Swasta Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten dan Provinsi dan Kementerian Perhubungan Swasta APBD Kabupaten APBD Provinsi APBN swasta Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten dan Provinsi dan Kementerian Perhubungan swasta
No Program Utama Lokasi Tarempa - Letung - Tanjungpinang (Provinsi Kepulauan Riau); Tarempa - Letung - Kijang (Provinsi Kepulauan Riau); Tarempa - Kuala Maras - Tanjungpinang (Provinsi Kepulauan Riau); dan Tarempa - Ranai (Provinsi Kepulauan Riau). Pengembangan alur pelayaran lokal Tarempa - Impul - Sunggak - Keramut - Letung; Tarempa - Lingai Kecil - Kuala Maras; Tarempa - Batu Belah - Air Putih - Penebung - Tenggel - Nyamuk; Tarempa - Batu Belah - Nokok - Munjan; Tarempa - Pulau Ujung - Mengkait; Tarempa - Air Asuk - Kampung Baru - Lidi - Belibak - Tebang - Ladan; Tarempa - Genting - Kiabu; Tarempa - Lingai Kecil - Telaga Kecil - Gunung Kahwa - Telaga Besar; Tarempa - Matak Kecil; Tarempa - Payalaman; dan Tarempa - Teluk Durian - Nuan. Peningkatan pelabuhan khusus Kecamatan Palmatak o Program pengembangan jalur pelayaran luar negeri Pengembangan jalur pelayaran luar negeri Alur pelayaran Anambas - Singapura; Alur pelayaran Anambas - Thailand; Alur pelayaran Anambas - Malaysia; Alur pelayaran Anambas - Vietnam; dan Alur pelayaran Anambas - Hongkong. Program pengembangan pelayanan transportasi laut Pengembangan jalur pelayaran nasional Tarempa - Letung - Kijang - Tg. Priok (Jakarta); Tarempa - Ranai - Sintete (Prov. Kalimantan Barat); Tarempa - Ranai - Pontianak (Prov. Kalimantan Barat); Tarempa - Letung - Tanjungpinang (Provinsi Kepulauan Riau); Tarempa - Letung - Kijang (Provinsi Kepulauan Riau); Tarempa - Kuala Maras - Tanjungpinang (Provinsi Kepulauan Riau); dan Tarempa - Ranai (Provinsi Sumber Dana Pelaksana APBD Kabupaten Swasta Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Swastai Swasta Swasta APBD Kabupaten APBD Provinsi APBN Swasta Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten dan Provinsi dan Kementerian Perhubungan Swasta APBD Kabupaten APBD Provinsi APBN swasta Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten dan Provinsi dan Kementerian Perhubungan swasta RPJMD KKA 2016-2021 PENDAHULUAN 18
19 No Program Utama Lokasi Sumber Dana Pelaksana Kepulauan Riau). Pengembangan jalur pelayaran lokal Tarempa - Impul - Sunggak - Keramut - Letung; Tarempa - Lingai Kecil - Kuala Maras; Tarempa - Batu Belah - Air Putih - Penebung - Tenggel - Nyamuk; Tarempa - Batu Belah - Nokok - Munjan; Tarempa - Pulau Ujung - Mengkait; Tarempa - Air Asuk - Kampung Baru - Lidi - Belibak - Tebang - Ladan; Tarempa - Genting - Kiabu; Tarempa - Lingai Kecil - Telaga Kecil - Gunung Kahwa - Telaga Besar; Tarempa - Matak Kecil; Tarempa - Payalaman; dan Tarempa - Teluk Durian - Nuan. Kecamatan Jemaja Timur.c APBD APBD Kabupaten Swasta Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Swastai Program pembangunan bandar udara Pembangunan bandar udara perintis Kabupaten APBD Provinsi APBN Dinas PU, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten dan Provinsi dan Kementrian PU, Kementrian Perhubungan Program pengembangan bandar udara Pengembangan bandara khusus menjadi bandara pengumpan Kecamatan Palmatak. APBD Kabupaten APBD Provinsi APBN Swasta Dinas PU Kabupaten; Dinas PU Provinsi dan Kementrian PU Kementerian Perhubungan dan BPMIGAS Program pengembangan jalur penerbangan Jalur penerbangan nasional Anambas - Batam; Anambas - Tanjungpinang Anambas - Natuna; dan Anambas - Jakarta APBD Kabupaten APBD Provinsi APBN Swasta APBD Kabupaten APBD Provinsi APBN Swasta 2.2 Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Energi a Program pengembangan jaringan pipa minyak dan gas Pembangunan jaringan pipa Perairan Lepas Pantai Kabupaten Swasta Swasta minyak dan gas bumi b Program pengembangan dan peningkatan PLTD Pengembangan, Pemeliharaan Kecamatan Siantan Kecamatan Palmatak Kecamatan Jemaja APBD Kabupaten Swasta Dinas ESDM Kabupaten dan PLN dan Peningkatan PLTD c Program pengembangan Pembangkit tenaga listrik Pembangunan pembangkit Kecamatan Siantan Timur APBD Kabupaten APBDN Dinas ESDM , Kabupaten dan APBN listrik mikro hidro Pembangunan, dan pemeliharaan PLTS PLTS Hybrid PLTS Komunal Desa dan Perdesaan APBD Kabupaten Dan APBN Dinas Kabupaten terkait Kementerian terkait d Program pengembangan PLTG Kabupaten kepulauan anambas Swasta APBN Dinas ESDM Pembangunan PLTG , Kabupaten dan Provinsi, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021
No Program Utama Lokasi e Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik Pembanguan jaringan transmisi Jaringan transmisi Kecamatan Palmatak - Kecamatan Siantan Tengah Jaringan transmisi Kecamatan Siantan - Kecamatan Siantan Selatan; jaringan transmisi Kecamatan Jemaja - Kecamatan Jemaja Timur; Pembangunan jaringan jaringan distribusi Jaringan distribusi berada di Kecamatan Jemaja; Jaringan distribusi berada di Kecamatan Jemaja Timur; dan Jaringan distribusi berada di Kecamatan Siantan Timur. Jaringan distribusi berada di Kecamatan Palmatak; Jaringan distribusi berada di Kecamatan Siantan; Jaringan distribusi berada di Kecamatan Siantan Selatan; Jaringan distribusi berada di Kecamatan SiantanTengah; f Pembangunan sarana dan prasarana depo minyak dan gas bumi Pulau matak Pulau lainnya 2.3 Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi a Program pengembangan sistem Kecamatan Siantan. jaringan Telekomunikasi Peningkatan sistem jaringan kabel Pengembangan jaringan kabel bawah laut Wilayah Perairan Lepas Pantai Anambas b Program pengembangan dan peningkatan jaringan nirkabel Pengembangan dan peningkatan jaringan satelit Wilayah Kepulauan (pulau- pulau terpencil) Kabupaten Kepulauan Anambas Pengembangan dan pembangunan menara Telkomunikasi Kabupaten Kepulauan Anambas 2.4 Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air a Program peningkatan dan pengelolaan wilayah sungai Inventarisasi data dan pengelolaan DAS DAS Air Abu; DAS Bajau; DAS Bajau; DAS Jemaja; DAS Matak; DAS Mubur; Sumber Dana Pelaksana Kementerian Terkait APBD Kabupaten APBD Provinsi APBN Dinas ESDM , Kabupaten dan Provinsi, Kementerian Terkait APBD Kabupaten APBD Provinsi APBN Dinas ESDM , Kabupaten dan Provinsi, Kementerian Terkait Swasta Swasta APBD Kabupaten APBD Provinsi Swasta Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten dan Provinsi Swasta Swasta Swasta APBD Kabupaten APBD Provinsi APBN Swasta Dinas Kominfo Kabupaten dan Provinsi Kementerian Kominfo Swasta APBD Kabupaten APBD Provinsi APBN Swasta Dinas Kominfo Kabupaten dan Provinsi Kementerian Kominfo Swasta APBD Kabupaten, APBD Provinsi APBN Dinas PU, BLH, Kabupaten dan Provinsi BPDAS RPJMD KKA 2016-2021 PENDAHULUAN 20
21 No Program Utama Lokasi b Program peningkatan dan pengelolaan sumber air untuk irigasi dan jaringan irigasi Peningkatan dan pengelolaan DAS Siantan; dan DAS Batu Garam. Waduk David; Waduk Matan; dan Waduk Jelis. Waduk Desa Langir sumber air untuk irigasi Peningkatan jaringan irigasi teknis Kecamatan Jemaja Timur. Kecamatan Palmatak c Program pengembangan dan pengelolaan sumber air baku untuk air minum Pengembangan sistem air baku untuk air minum Pengelolaan sumber mata air Sumber mata air Pulau Siantan; Sumber mata air Pulau Matak; Sumber mata air Pulau Jemaja; Sumber mata air Pulau Mubur; dan Sumber mata air Pulau Bajau. Pengembangan dan pengelolaan sumber air baku buatan Kabupaten Kepulauan Anambas Pembangunan jaringan pipa air bersih Kabupaten Kepulauan Anambas. d Program pengembangan sistem pengenddlian daya rusak air Pengembangan kolam pengendali dan talud Kecamatan Siantan Pengembangan chekdam Kecamatan Jemaja Timur. waduk david, waduk matan, waduk jelis e Program pengembangan pengamanan pantai Pengembangan pemecah ombak Kawasan pesisir Kabupaten Pengembangan tanggul penahan gelombang Kawasan pesisir Kabupaten 2.4 Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air a Program pengembangan sarana dan prasarana persampahan Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Pulau Matak Pulau Siantan Pulau Jemaja b Program pengembangan sarana dan prasarana air minum Pulau Siantan Pulau Matak RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021 Sumber Dana Pelaksana APBD Kabupaten APBD Provinsi APBN Dinas PU dan Dinas Kehutanan, Pertanian Perkebunan, Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten, Kementerian Terkait APBD Kabupaten APBD Provinsi APBN Dinas PU dan Dinas Kehutanan, Pertanian Perkebunan, Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten, Kementerian Terkait APBD Kabupaten APBD Provinsi APBN Bappeda Dinas PU PDAM, Kabupaten dan Provinsi, Kementerian Terkait APBD Kabupaten APBD Provinsi APBN Dinas PU PDAM, Kabupaten dan Provinsi Kementerian Terkait APBD Kabupaten APBD Provinsi Swasta Dinas PU PDAM, Kabupaten dan Provinsi APBD Kabupaten APBD Provinsi APBN Dinas PU Kabupaten dan Provinsi Kementerian Terkait APBD Kabupaten APBD Provinsi APBN Dinas PU Kabupaten dan Provinsi Kementerian Terkait APBD Kabupaten APBD Provinsi APBN Dinas PU Kabupaten dan Provinsi Kementerian Terkait APBD Kabupaten APBD Provinsi APBN Dinas PU Kabupaten dan Provinsi Kementerian Terkait APBD Kabupaten APBD Provinsi APBN Dinas PU Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup, Kabupaten dan Provinsi Kementerian Terkait APBD Kabupaten Dinas PU Kabupaten dan Provinsi Kementerian
No Program Utama Lokasi Pengembangan dan optimalisasi instalasi pengolahan air minum Pulau Jemaja Pulau Bajau Pengembangan dan peningkatan jaringan distribusi air minum Kawasan permukiman perkotaan Pengembangan hidran umum Pedesaan dan pesisir Pengembangan air minum non Pedesaan perpipaan Program pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Pengembangan sarana dan prasarana limbah domestik Kawasan permukiman perkotaan Kawasan permukiman pedesaan c Pengembangan septic tank Kawasan permukiman individual Pengembangan IPLT Pulau Matak Pulau Siantan Pulau Jemaja Pengembangan sarana dan prasarana limbah industri berupa instalasi pengolahan air limbah Pengembangan pengolahan air limbah komunal Kawasan industri Matak Kawasan industri Jemaja Kawasan industri Siantan Kawasan permukiman pesisir dan pulau-pulau kecil d Pengembangan saluran drainase Rencana pembangunan sistem jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem satuan wilayah sungai Wilayah sungai. e Pengembangan sistem jaringan drainase terpadu di kawasan perkotaan Perkotaan Tarempa; Perkotaan Letung; dan Perkotaan Tebangladan. 2.6 Antisipasi Bahaya Bencana Alam a Program pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana Pembangunan jalur evakuasi bencana Jalan Tarempa - Rintis Kecamatan Siantan; Jalan Letung - Kuala Maras Kecamatan Jemaja; Jalan Ulu Maras - Kuala Maras Kecamatan Jemaja Timur; Sumber Dana Pelaksana APBD Provinsi APBN Swasta Terkait PDAM, APBD Kabupaten APBD Provinsi APBN Dinas PU Kabupaten dan Provinsi Kementerian Terkait APBD Kabupaten APBD Provinsi APBN Dinas PU Kabupaten dan Provinsi Kementerian Terkait APBD Kabupaten APBD Provinsi APBN Dinas PU Kabupaten dan Provinsi Kementerian Terkait APBD Kabupaten APBD Provinsi APBN Dinas PU Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup, Kabupaten dan Provinsi Kementerian Terkait APBD Kabupaten APBD Provinsi APBN Dinas PU Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup, Kabupaten dan Provinsi Kementerian Terkait APBD Kabupaten APBD Provinsi Swasta Dinas PU Kabupaten Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup, Swasta Swasta Swasta APBD Kabupaten APBD Provinsi APBN Swasta APBD Kabupaten APBD Provinsi APBN APBD Kabupaten APBD Provinsi APBN Dinas PU Kabupaten Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kementerian Terkait Swasta Dinas PU Kabupaten dan Provinsi Kementerian Terkait Dinas PU Kabupaten dan Provinsi Kementerian Terkait APBD Kabupaten APBD Provinsi APBN Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kabupaten dan Provinsi Kementerian RPJMD KKA 2016-2021 PENDAHULUAN 22
23 No Program Utama Lokasi Sumber Dana Pelaksana Pembangunan ruang evakuasi bencana Jalan Air Bini - Rintis Kecamatan Siantan Selatan; dan Jalan lokal yang menuju perbukitan yang lebih tinggi. Batu Tambun Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan; Desa Kuala Maras Kecamatan Jemaja Timur; Terminal tipe C berada di Kabupaten Kepulauan Anambas.; dan Kantor kecamatan berada di tiap ibukota kecamatan. APBD Kabupaten APBD Provinsi APBN Terkait Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kabupaten dan Provinsi Kementerian Terkait I.3.3.2. Perwujudan Pola Ruang No Program Utama Lokasi Sumber Dana Instansi Pelaksana Perwujudan pola ruang darat 1 Perwujudan Kawasan Lindung 1.1 Kawasan Hutan Lindung a Program penetapan batas hutan lindung Kecamatan Jemaja Timur; Kecamatan Palmatak; dan Kecamatan Siantan Tengah. APBD Provinsi APBN Dinas Kehutanan, Provinsi Kementerian Kehutanan b Program percepatan reboisasi Kecamatan Jemaja Timur; Kecamatan Palmatak; dan Kecamatan Siantan Tengah. APBD Kabupaten APBD Provinsi APBN Swasta Dinas Terkait Kabupaten dan Provinsi Kementerian Terkait Swasta c Program pengendalian pemanfaatan ruang dan pelestarian ekosistem Kecamatan Jemaja Timur; Kecamatan Palmatak; dan Kecamatan Siantan Tengah. APBD Kabupaten APBD Provinsi APBN Swasta Dinas Terkait Kabupaten dan Provinsi Kementerian Terkait Swasta 1.2 Kawasan Resapan Air a Program perlindungan, konservasi dan pemulihan daerah resapan air dan sumber daya alam Kawasan resapan air Batu Tabir di Kecamatan Siantan; Kawasan resapan air Batu Tambun di kecamatan Siantan Kawasan resapan air Rintis di Kecamatan Siantan; dan Kawasan resapan air Teluk Rambut di Kecamatan Siantan Selatan. APBD Kabupaten APBD Provinsi APBN Swasta Dinas Terkait Kabupaten dan Provinsi Kementerian Terkait Swasta 1.3 Kawasan Resapan Air a Program penataan kawasan sekitar sempadan pantai pengamanan daerah sempadan pantai Pengendalian rencana Daratan sepanjang tepian laut APBD Kabupaten APBD Provinsi APBN Swasta Dinas Terkait Kabupaten dan Provinsi Kementerian Terkait Swasta RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021
No Program Utama kegiatan budidaya di sepanjang sempadan pantai yang dapat mengganggu atau merusak kualitas air, kondisi fisik dan dasar pantai serta alirannya Pengendalian kegiatan yang telah ada di sekitar daerah sempadan pantai dan pengamanan daerah tepi pantai b Program penataan kawasan sekitar sempadan sungai Pengamanan daerah aliran sungai Pengendalian rencana kegiatan budidaya di kawasan tepi sungai yang dapat merusak kawasan tepi sungai Pengendalian kegiatan yang telah ada di sekitar tepi sungai dan anak sungai Penetapan sempadan sungai di wilayah Kabupaten Penetapan pemanfaatan ruang sempadan sungai Penghijauan. c Program rehabilitasi dan revitalisasi kawasan sekitar waduk Penetapan batas sempadan waduk dan mata air Pengamanan daerah sepanjang tepi waduk dan mata air Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan sekitar waduk dan mata air Melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan Penghijauan d Program rehabilitasi dan revitalisasi kawasan sekitar mata air Penetapan pemanfaatan ruang di sempadan saluran irigasi Pengamanan daerah sepanjang tepi waduk dan mata air Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan sekitar waduk dan mata air Melakukan program pembinaan, penyuluhan Lokasi Daratan sepanjang tepian sungai Kecamatan Jemaja Timur. Kecamatan Siantan; Kecamatan Palamtak; Kecamatan Jemaja; dan Kecamatan Jemaja Timur. Sumber Dana APBD Kabupaten APBD Provinsi APBN Swasta APBD Kabupaten APBD Provinsi APBD Kabupaten APBD Provinsi Instansi Pelaksana Dinas Terkait Kabupaten dan Provinsi Kementerian Terkait Swasta Bappeda Dinas PU Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup, Kabupaten dan Provinsi Bappeda Dinas PU Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup, Kabupaten dan Provinsi RPJMD KKA 2016-2021 PENDAHULUAN 24
25 No Program Utama kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan Penghijauan 1.4 Kawasan Hutan Mangrove a Program Penataan dan Perlindungan Kawasan Mangrove 1.5 Kawasan Rawan Bencana a Program perencanaan kawasan siaga banjir penyusunan data dan informasi kawasan rawan bencana banjir 1.6 Kawasan Lindung Lainnya a Program pengendalian dan pengawasan kegiatan budidaya di sekitar pulau- pulau kecil b Program fasilitasi pemasaran hasil produksi kehutanan c Program pengembangan, pemanfaatan, dan pengendalian kawasan hutan produksi terbatas d Program melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan. 2 Perwujudan Kawasan Budidaya 2.1 Kawasan Hutan Produksi a Program penetapan kawasan dan strategi penanganan kawasan hutan produksi RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021 Lokasi kawasan hutan mangrove Desa Keramut Kecamatan Jemaja; kawasan hutan mangrove Desa Ulu Maras Kecamatan Jemaja Timur; kawasan hutan mangrove Desa Kuala Maras Kecamatan Jemaja Timur; kawasan hutan mangrove Desa Telaga Kecil Kecamatan Siantan Selatan; kawasan hutan mangrove Desa Batu Belah Kecamatan Siantan Timur; kawasan hutan mangrove Desa Teluk Siantan Kecamatan Siantan Tengah; kawasan hutan mangrove Desa Putik Kecamatan Palmatak. Kecamatan Siantan. Kabupaten Kepulauan Anambas. Kabupaten Kepulauan Anambas. Kabupaten Kepulauan Anambas. Kabupaten Kepulauan Anambas. Kawasan Hutan Produksi. Sumber Dana APBD Kabupaten APBD Provinsi APBD Kabupaten APBD Provinsi APBD Kabupaten APBD Provinsi APBD Kabupaten APBD Provinsi APBD Kabupaten APBD Provinsi APBD Kabupaten APBD Provinsi APBD Kabupaten APBD Provinsi Instansi Pelaksana Bappeda Dinas PU Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup, Kabupaten dan Provinsi Bappeda, Dinas PU, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup, Kabupaten dan Provinsi Bappeda, DKP dan Kehutanan, Kabupaten dan Provinsi Bappeda dan Kehutanan, Kabupaten dan Provinsi Bappeda dan Kehutanan, Kabupaten dan Provinsi Bappeda dan Kehutanan, Kabupaten dan Provinsi Bappeda dan Kehutanan, Kabupaten dan Provinsi
No Program Utama berdasarkan kesesuaian tanahnya; b Program peningkatan pola tanam dan pola tata tanam c Program fasilitasi pemasaran hasil produksi kehutanan d Program pengembangan, pemanfaatan, dan pengendalian kawasan hutan produksi terbatas e Program pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran hutan f Program koordinasi, inventarisasi, dan penyusunan rencana strategis penanganan lahan kritis pada kawasan hutan produksi 2.2 Kawasan Hutan Produksi a Program penetapan dan pengembangan sentra produksi pertanian untuk mendukung pengembangan kawasan strategis Kabupaten. b penyusunan data dan informasi kawasan pertanian untuk mendukung kawasan strategis Kabupaten; c Program pengembangan prasarana dan sarana pertanian guna mendukung kawasan strategis e Program pengembangan kegiatan agribisnis, agrowisata, dan industri pengolahan pertanian e Program peningkatan produktivitas pertanian; f Program penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan lahan, penggunaan pupuk organik, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran serta permodalan. g Program penyusunan kebijakan revitalisasi pertanian; Lokasi Kawasan Hutan Produksi. Kawasan Hutan Produksi. Kawasan Hutan Produksi Terbatas. Kawasan Hutan Produksi . Kawasan Hutan Produksi. Kecamatan Jemaja Kecamatan Jemaja Timur Kecamatan Palmatak Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas. Kecamatan Jemaja Kecamatan Jemaja Timur Kecamatan Palmatak Kecamatan Siantan Timur Kecamatan Jemaja Kecamatan Jemaja Timur Kecamatan Palmatak Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas. Kabupaten Kepulauan Anambas. Kabupaten Kepulauan Anambas. Sumber Dana APBD Kabupaten APBD Provinsi APBD Kabupaten APBD Provinsi APBD Kabupaten APBD Provinsi APBD Kabupaten APBD Provinsi APBD Kabupaten APBD Provinsi APBD Kabupaten APBD Provinsi APBD Kabupaten APBD Provinsi APBD Kabupaten APBD Provinsi APBD Kabupaten APBD Provinsi APBD Kabupaten APBD Provinsi APBD Kabupaten APBD Provinsi Swasta APBD Kabupaten APBD Provinsi Instansi Pelaksana Bappeda dan Kehutanan, Kabupaten dan Provinsi Bappeda dan Kehutanan, Kabupaten dan Provinsi Bappeda dan Kehutanan, Kabupaten dan Provinsi Bappeda dan Kehutanan, Kabupaten dan Provinsi Bappeda dan Kehutanan, Kabupaten dan Provinsi Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan Dinas PU Kabupaten dan Provinsi Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan Dinas PU Kabupaten dan Provinsi Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan Dinas PU Kabupaten dan Provinsi Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan Dinas PU Kabupaten dan Provinsi Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan Dinas PU Kabupaten dan Provinsi Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan Kabupaten dan Provinsi Swasta Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan Kabupaten dan Provinsi RPJMD KKA 2016-2021 PENDAHULUAN 26
27 No Program Utama h Program monitoring dan evaluasi revitalisasi pertanian; i Program peningkatan produksi komoditas holtikultura; j Program penetapan batas kawasan perkebunan yang potensial dan tidak berada pada kawasan lindung; k Program pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan l Program peningkatan teknologi produksi dan pemasaran hasil perkebunan. m Program peningkatan produksi komoditas melalui intensifikasi lahan, bantuan sarana produksi, peningkatan keterampilan budidaya, dan pengolahan pasca panen. n Program penetapan kawasan dan sentra peternakan untuk Kabupaten o Program pembangunan sarana dan prasarana peternakan 2.3 Kawasan Peruntukan Perikanan a Program penyusunan data dan informasi kawasan perikanan untuk mendukung kawasan anadalan nasional, kawasan strategis Provinsi dan kawasan strategis Kabupaten b Program penyusunan master plan kawasan ekonomi terpadu perikanan tangkap Kabupaten guna menunjang Kawasan Andalan Nasional c Program penetapan dan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021 Lokasi Kabupaten Kepulauan Anambas. Kabupaten Kepulauan Anambas. Kabupaten Kepulauan Anambas. Kecamatan Jemaja Kecamatan Jemaja Timur Kecamatan Palmatak Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas. Kabupaten Kepulauan Anambas. Kabupaten Kepulauan Anambas. Kabupaten Kepulauan Anambas. Kecamatan Siantan Tengah Kecamatan Siantan Selatan Kecamatan Jemaja; Kecamatan Jemaja Timur Kecamatan Palmatak Kecamatan Siantan Timur Kecamatan Siantan Kecamatan Siantan Timur Kecamatan Siantan Sumber Dana APBD Kabupaten APBD Provinsi APBD Kabupaten APBD Provinsi APBD Kabupaten APBD Provinsi APBD Kabupaten APBD Provinsi APBD Kabupaten APBD Provinsi APBD Kabupaten APBD Provinsi APBD Kabupaten APBD Provinsi APBD Kabupaten APBD Provinsi APBD Kabupaten APBD Provinsi APBN Swasta Swadaya masy. APBD Kabupaten APBD Provinsi APBN Swasta Swadaya masy. APBD Instansi Pelaksana Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan Kabupaten dan Provinsi Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan Kabupaten dan Provinsi Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan Kabupaten dan Provinsi Dinas Pertanian Kabupaten dan Provinsi Dinas Perkebunan Kabupaten dan Provinsi Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten dan Provinsi Bappeda Dinas Peternakan dan Pertanian , Kabupaten dan Provinsi Dinas Peternakan dan Pertanian, Kabupaten dan Provinsi Dinas Kelautan dan Perikanan, Kabupaten dan Provinsi Kementerian Terkait Swasta Masyarakat Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan, Kabupaten dan Provinsi Kementerian Terkait Swasta Masyarakat Dinas
No Program Utama Lokasi pengembangan kawasan sentra produksi perikanan untuk mendukung pengembangan kawasan minapolitan dan kawasan ekonomi terpadu perikanan tangkap Kabupaten Tengah Kecamatan Palmatak Kecamatan Siantan Timur d Program pengembangan komoditas perikanan unggulan dengan pemasaran nasional dan ekspor Kabupaten Kepulauan Anambas. e Program pengembangan industri pengolahan perikanan Kawasan Ekonomi Terpadu f Program peningkatan kegiatan penyuluhan perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas. g Program pengembangan prasarana dan sarana perikanan Kecamatan Siantan Tengah; dan Kecamatan Siantan Selatan. h Program peningkatan standar mutu, dan nilai tambah produk perikanan Kecamatan Siantan Tengah;dan Kecamatan Siantan Selatan. i Program penguatan kelembagaan nelayan dan pembudidaya ikan terkait dengan peralatan budidaya, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran serta permodalan. Kecamatan Siantan Tengah;dan Kecamatan Siantan Selatan. j Program pengembangan kawasan pelabahuan perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas 2.4 Kawasan Peruntukan Pertambangan a Identifikasi potensi tambang b Program penetapan kawasan pertambangan yang dapat dieksploitasi untuk mendukung kawasan andalan nasional Kawasan Andalan Nasional di Kabupaten Kepulauan Anambas. Sumber Dana Kabupaten APBD Provinsi APBN Swasta Swadaya masy. APBD Kabupaten APBD Provinsi APBN Swadaya masy. APBD Kabupaten APBD Provinsi Swasta APBD Kabupaten APBD Provinsi APBD Kabupaten APBD Provinsi APBD Kabupaten APBD Provinsi APBD Kabupaten APBD Provinsi Swasta APBD Kabupaten APBD Provinsi APBN APBD Kabupaten APBD Provinsi APBN Instansi Pelaksana Perikanan,Pertanian dan Pangan, Kabupaten dan Provinsi Kementerian Terkait Swasta Masyarakat Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten dan Provinsi Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Pelaku Usaha Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten dan Provinsi Swasta Dinas PU dan Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan, Kabupaten dan Provinsi Dinas PU dan Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan, Kabupaten dan Provinsi Dinas PU dan Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan, Kabupaten dan Provinsi Dinas PU dan Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan, Kabupaten dan Provinsi Swasta Dinas TerkaitKabupaten dan Provinsi Kementerian Terkait Bappeda Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Dinas ESDM, Kabupaten dan Provinsi Kementerian Terkait RPJMD KKA 2016-2021 PENDAHULUAN 28
29 No Program Utama c Program optimasi pemanfaatan sumberdaya tambang dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan d Program penyusunan profil potensi, prosedur dan mekanisme perizinan serta rencana bisnis (bussines plan) untuk masing-masing Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Wilayah Pertambangan Nasional (WPN), dan promosi untuk menarik investasi pengembangan bidang pertambangan dan energi e Program evaluasi status perizinan kuasa pertambangan f Program pengendalian kegiatan penambangan g Program pemantauan dan pengendalian kawasan usaha pertambangan 2.5 Kawasan Peruntukan Industri a Program pengembangan kawasan industri pendukung migas b Program pengembangan kawasan industri ship service c Program pengembangan, penataan dan pemantauan kawasan sentra industri sedang dan industri kecil dan mikro d Program pengembangan industri pembuatan kapal kecil e Program pengembangan industri pengolahan hasil perikanan f Peningkatan kualitas sumber daya manusia lokal untuk mendukung penyediaan tenaga kerja 2.6 Kawasan Peruntukan Pariwisata a Program pengembangan dan promosi paket-paket kegiatan pariwisata melalui berbagai RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021 Lokasi Kabupaten Kepulauan Anambas. Kabupaten Kepulauan Anambas. Kabupaten Kepulauan Anambas. Kabupaten Kepulauan Anambas. Kabupaten Kepulauan Anambas. Kecamatan Palmatak Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas Kabupaten Kepulauan Anambas Kabupaten Kepulauan Anambas Kabupaten Kepulauan Anambas Kabupaten Kepulauan Anambas Sumber Dana APBD Kabupaten APBD Provinsi APBD Kabupaten APBD Provinsi APBD Kabupaten APBD Provinsi APBD Kabupaten APBD Provinsi APBD Kabupaten APBD Provinsi APBD Kabupaten Swasta APBD Kabupaten Swasta APBD Kabupaten APBD Provinsi APBD Kabupaten Swadaya masyarakat APBD Kabupaten APBD Provinsi APBD Kabupaten APBD Kabupaten APBD Provinsi Instansi Pelaksana Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Dinas ESDM Kabupaten dan Provinsi Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Dinas ESDM Kabupaten dan Provinsi Bappeda Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Dinas ESDM Kabupaten dan Provinsi Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Dinas ESDM Kabupaten dan Provinsi Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Dinas ESDM, Kabupaten dan Provinsi Dinas Terkait Swasta Dinas Terkait Swasta Bappeda Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup, Kabupaten dan Provinsi Dinas Terkait Kabupaten Swadaya masyarakat Dinas terkait di Kabupaten dan Provinsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disnakertrans Kabupaten Bappeda Dinas Pariwisata, Kabupaten dan Provinsi
No Program Utama media, dan melaksanakan berbagai kegiatan promosi b Program pengembangan kawasan wisata secara terpadu b Program penataan dan pemantapan kawasan wisata alam dan wisata budaya c Program pengembangan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pariwisata d Program pembentukan pusat informasi pariwisata terpadu dan sistem informasi manajemen promosi pariwisata daerah e Program penyediaan fasilitas penginapan. 2.7 Kawasan Peruntukan Permukiman a Program pengembangan perumahan perkotaan b Penyusunan data dan informasi kawasan permukiman perkotaan c Pengembangan kawasan permukiman perkotaan terpadu d Pemetaan zona permukiman eksisting dan kawasan siap bangun e Pengadaan perumahan melalui subsidi KPR- Rumah Sangat Sederhana f Penyusunan rencana induk Kawasan Siap Bangun (KASIBA) dvan Lingkungan Siap Bangun (LISIBA) g Penyediaaan sarana dan prasarana permukiman perkotaan yang nyaman; h Mengembangkan fasilitas ruang publik dan RTH perkotaan Lokasi Kabupaten Kepulauan Anambas Kabupaten Kepulauan Anambas Kabupaten Kepulauan Anambas Kabupaten Kepulauan Anambas Kabupaten Kepulauan Anambas Kawasan Perkotaan Kawasan Perkotaan Kawasan Perkotaan Kawasan Perkotaan Kawasan Perkotaan Kawasan Perkotaan Kawasan Perkotaan Kawasan Perkotaan Sumber Dana APBD Kabupaten APBD Provinsi APBD Kabupaten APBD Provinsi APBN APBD Kabupaten APBD Provinsi APBN APBD Kabupaten APBD Provinsi APBD Kabupaten APBD Provinsi Swasta APBD Kabupaten APBD Provinsi APBD Kabupaten APBD Provinsi APBD Kabupaten APBD Provinsi APBD Kabupaten APBD Provinsi APBD Kabupaten APBD Kabupaten APBD Provinsi APBD Kabupaten APBD Provinsi APBD Kabupaten APBD Provinsi Instansi Pelaksana Bappeda Dinas Pariwisata, Kabupaten dan Provinsi Dinas PU Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Dinas Pariwisata Kabupaten dan Provinsi Kementerian Terkait Bappeda Dinas PU Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Dinas Pariwisata Kabupaten dan Provinsi Kementerian Terkait Dinas Pariwisata, Badan Penanaman Modal Dinas Komunikasi dan Informatika, Kabupaten dan Provinsi Dinas Pariwisata, Kabupaten dan Provinsi Swasta Dinas PU Kabupaten dan Provinsi Dinas PU Kabupaten dan Provinsi Dinas PU Kabupaten dan Provinsi Dinas PU, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten dan Provinsi Dinas PU, Kabupaten Dinas PU, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten dan Provinsi Dinas PU, Kabupaten dan Provinsi Dinas PU, Kabupaten dan Provinsi RPJMD KKA 2016-2021 PENDAHULUAN 30
31 No Program Utama Lokasi Sumber Dana i Revitalisasi permukiman kumuh di kawasan perkotaan Kawasan Perkotaan APBD Kabupaten APBD Provinsi j Penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong perkembangan kawasan perkotaan Kawasan Perkotaan APBD Kabupaten APBD Provinsi k Program pengembangan perumahan pedesaan Kawasan Pedesaan APBD Kabupaten APBD Provinsi l Penyusunan data dan informasi kawasan permukiman pedesaan Kawasan pedesaan APBD Kabupaten APBD Provinsi m Pengembangan kawasan permukiman pedesaan mandiri Kawasan pedesaan APBD Kabupaten APBD Provinsi n Pemetaan zona permukiman eksisting dan kawasan siap bangun Kawasan pedesaan APBD Kabupaten APBD Provinsi o Pengadaan perumahan melalui subsidi KPR- Rumah Sangat Sederhana Kawasan pedesaan APBD Kabupaten APBD Provinsi p Penyediaaan sarana dan prasarana permukiman pedesaan Kawasan pedesaan APBD Kabupaten APBD Provinsi q Revitalisasi permukiman kumuh di kawasan pedesaan Kawasan pedesaan APBD Kabupaten APBD Provinsi r Penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum Kawasan pedesaan APBD Kabupaten APBD Provinsi 2.8 Kawasan Peruntukan Lainnya a Peningkatan dan pengembangan infrastruktur pendukung tugas pengamanan dan keamanan kawasan dan negara. Kabupaten Kepulauan Anambasz APBD Kabupaten APBD Provinsi APBN b Program pembangunan kawasan pusat pemerintahan Kecamatan Siantan APBD Kabupaten APBD Provinsi APBN c Program pengembangan kawasan reklamasi pantai Kabupaten Kepulauan Anambas. APBD Kabupaten APBD Provinsi APBN Perwujudan pola ruang laut 1 Perwujudan Kawasan Konservasi 1.1 Kawasan Konservasi Perairan a Program penetapan batas KKP Kabupaten Kepulauan Anambas APBD Kabupaten APBD Provinsi APBN b Program penyusunan rencana zonasi KKP Kabupaten Kepulauan Anambas APBD Kabupaten APBD Provinsi APBN c Program pengendalian Kabupaten Kepulauan APBD RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021 Instansi Pelaksana Dinas PU, Kabupaten dan Provinsi Dinas PU, Kabupaten dan Provinsi Dinas PU, Kabupaten dan Provinsi Dinas PU, Kabupaten dan Provinsi Dinas PU, Kabupaten dan Provinsi Dinas PU, Kabupaten dan Provinsi Dinas PU, Kabupaten dan Provinsi Dinas PU, Kabupaten dan Provinsi Dinas PU, Kabupaten dan Provinsi Dinas PU, Kabupaten dan Provinsi Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat Dinas Terkait Kabupaten dan Provinsi Kementerian Terkait Dinas Terkait Kabupaten dan Provinsi Kementerian Terkait Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat Pemerintah Kabupaten,
No Program Utama Lokasi Sumber Dana pemanfaatan ruang dan pelestarian ekosistem KKP Anambas Kabupaten APBD Provinsi APBN Swasta 1.2 Kawasan Pemanfaatan Umum a Program pengembangan dan pengendalian pertambangan migas lepas pantai Lepas pantai perairan Kabupaten Kepulauan Anambas APBD Kabupaten APBD Provinsi APBN Swasta d Program pengembangan wisata bahari Kawasan Pulau Penjalin, Pulau Kelong, Pulau Tokong Belayar, Pulau Durai dan Pulau Piacuk berada di Kecamatan Palamatak; APBD Kabupaten APBD Provinsi APBN Swasta e Program pengembangan budidaya perikanan laut Pengembangan kawasan budidaya rumput laut di Kecamatan Kecamatan Siantan Tengah : Kecamatan Siantan Timur dan Kecamatan Jemaja, Kecamatan Jemaja Timur; dan Pengembangan kawasan budidaya perikanan keramba jaring apung dan keramba jaring tancap di kecamatan Kecamatan Siantan Tengah, Kecamatan Siantan Timur, Kecamatan Palmatak. APBD Kabupaten APBD Provinsi APBN Swasta f Program pengembangan penangkapan ikan Laut Natuna Laut Cina Selatan Selat Karimata APBD Kabupaten APBD Provinsi APBN Swasta g Program Pengembangan Kawasan Labuh Jangkar kawasan labuh jangkar perairan selat matak dan perairan teluk luwe tarempa dan jemaja APBD Kabupaten APBD Provinsi APBN Swasta 1.3 Jalur Laut a Program pengembangan dan penataan jalur pelayaran Perairan untuk jalur pelayaran dalam wilayah kabupaten; Perairan untuk jalur pelayaran nusantara; Perairan untuk jalur pelayaran internasional; Perairan untuk pipa bawah laut; dan Perairan untuk kabel bawah laut APBD Kabupaten APBD Provinsi APBN Swasta Perwujudan Kawasan Strategis 1 Kawasan Strategis Nasional 1.1 Kawasan strategis bidang pendayagunaan sumber daya alam atau teknologi tinggi Instansi Pelaksana Provinsi dan Pusat Swasta Dinas Terkait di Kabupaten dan Provinsi Kementrian Terkait Swasta Dinas Terkait di Kabupaten dan Provinsi Kementrian Terkait Swasta Dinas Terkait di Kabupaten dan Provinsi Kementrian Terkait Swasta Dinas Terkait di Kabupaten dan Provinsi Kementrian Terkait Swasta Dinas Terkait di Kabupaten dan Provinsi Kementrian Terkait Swasta Dinas Terkait di Kabupaten dan Provinsi Kementrian Terkait Swasta RPJMD KKA 2016-2021 PENDAHULUAN 32
33 No Program Utama Lokasi a Program peningkatan kualitas pelayanan sistem mercusuar Kawasan Strategis Nasional. b Program peningkatan kualitas sistem radar Kawasan Strategis Nasional. c Program penelitian dan pengembangan sistem pendeteksian gelombang laut Kawasan Strategis Nasional. 2 Kawasan Strategis Provinsi dan Kawasan Strategis Kabupaten 2.1 Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi a Penyusunan Master Plan Kawasan Strategis Kabupaten; Kawasan Strategis Kabupaten; dan Kawasan Strategis Provinsi. b Penuyusunan Detail Engineering Design (DED) Kawasan Strategis Kabupaten; Kawasan Strategis Kabupaten; dan Kawasan Strategis Provinsi. c Penyusunan Rencana Induk Kawasan Strategis Kabupaten; Kawasan Strategis Kabupaten; dan Kawasan Strategis Provinsi. d Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Strategis Kabupaten; Kawasan Strategis Kabupaten; dan Kawasan Strategis Provinsi. e Program pengembangan prasarana dan sarana pendukung Kawasan Strategis Kabupaten Kawasan Strategis Kabupaten; dan Kawasan Strategis Provinsi. f Program pengembangan sarana dan prasarana dasar Kawasan Strategis sebagai pusat pelayanan ekonomi dan sosial Kawasan Strategis Kabupaten; dan Kawasan Strategis Provinsi. g Pengembangan prasarana dan sarana pendukung Kawasan Strategis Kabupaten Kawasan Strategis Kabupaten; dan Kawasan Strategis Provinsi. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021 Sumber Dana APBD Kabupaten APBN APBD Kabupaten APBN APBD Kabupaten APBN APBD Kabupaten APBD Provinsi APBD Kabupaten APBD Provinsi APBD Kabupaten APBD Provinsi APBD Kabupaten APBD Provinsi APBD Kabupaten APBD Provinsi APBD Kabupaten APBD Provinsi APBD Kabupaten APBD Provinsi Instansi Pelaksana Dinas Perhubungan, Kabupaten dan Kementrian Perhubungan Dinas perhubungan Kabupaten dan Kementrian Perhubungan Bappeda, Dinas perhubungan, Kabupaten dan Kementrian Perhubungan Dinas PU, Dinas DKP, Dinas Pariwisata dan Dinas Pertanian Kabupaten dan Provinsi Dinas PU, Dinas DKP, Dinas Pariwisata dan Dinas Pertanian Kabupaten dan Provinsi Dinas PU, Dinas DKP, Dinas Pariwisata dan Dinas Pertanian Kabupaten dan Provinsi Bappeda Dinas PU, Kabupaten dan Provinsi Bappeda Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Kabupaten dan Provinsi Bappeda Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Kabupaten dan Provinsi Dinas PU, Dinas DKP, Dinas Pariwisata dan Dinas Perhubungan Kabupaten dan Provinsi
I.4. Sistematika Penulisan Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dokumen RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2016-2021 ini disajikan dalam sistematika sebagai berikut. BAB I PENDAHULUAN Mengemukakan mengenai latar belakang penyusunan RPJM Daerah, dasar hukum, konsistensi antara dokumen RPJM Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJMN, RPJP Kabupaten dan RTRW, sistematika dan maksud serta tujuan penyusunan RPJMD 1.1 Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang RPJM Daerah, kedudukan RPJM Daerah dengan dokumen yang ada diatas dan dibawahnya serta pedoman dalam merumuskan dokumen. 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPJM Daerah, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Dalam hal ini kalau di daerah telah diterbitkan Peraturan Daerah (PERDA) atau Peraturan Kepala Daerah (PERKADA) yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran ataupun tentang tata cara penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan musrenbang, perlu dicantumkan. 1.3 Hubungan Antar Dokumen Bagian ini menjelaskan hubungan RPJM Daerah dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJM Nasional, RPJP kabupaten dan RTRW kabupaten 1.4 Sistematika Penulisan Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RPJMD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya. 1.5 Maksud dan Tujuan Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RPJMD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RPJMD bagi daerah yang bersangkutan BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasardasar analisis, Gambaran Umum Kondisi Daerah yang meliputi Aspek Geografi dan Demografi serta Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspekdaya saing daerah. Bagian ini dijabarkan berdasarkan hasil analisis dan kajian gambaran umum kondisi daerah pada tahap perumusan. Tidak seluruh informasi dalam perumusan tentang gambaran umum kondisi daerah ditampilkan dalam penyajian. Hanya informasi yang relavan dan penting saja yang perlu dicantumkan untuk mendapatkan fokus yang baik dalam dokumen. Suatu informasi dianggap relevan dan penting jika menjelaskan gambaran umum kondisi daerah yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi/misi kepala daerah, dan kebutuhan perumusan strategi. 2.1 Aspek Geografi dan Demografi Pembahasan mengenai Aspek Geografi dan Demografi berisikan tentang kondisi umum geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana. Dalam bagian ini, dijelaskan pula mengenai kondisi demografi seperti ukuran, struktur dan distribusi penduduk. 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat Pembahasan pada sub bab aspek kesejahteraan sosial yaitu menganalisis tingkat RPJMD KKA 2016-2021 PENDAHULUAN 34
35 keberhasilan daerah berdasarkan capaian indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial serta seni budaya dan olahraga 2.3 Aspek Pelayanan Umum Pada aspek pelayanan terbagi atas layanan wajib dan pulihan. Analisis kinerja atas layanan kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan pendidikan dan kesehatan. Sementara untuk layanan urusan pilihan fokus pada bidang investasi, pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, industri, pariwisata dan bidang ekonomi lainnya urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator 2.4 Aspek Daya Saing Daerah Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah berupa fasilitas wilayah atau infrastruktur dan iklim berinvestasi. Fokus berikutnya adalah pada sumber daya manusia. BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu Bagian ini menguraikan kinerja pelaksanaan APBD yaitu dengan menganalisis perkembangan pendapatan yaitu proporsi sumber pendapatan dan pencapaian kinerja pendapatan. Selanjutnya menganalisis gambaran realisasi belanja daerah yang terdiri dari belanja lansung dan tidak langsung. Pada bagian ini juga membandingkan realisasi APBD daerah dengan daerah lain juga standar nasional, menganalisis faktor pendorong dan penghambat realisasi APBD, dan menggali potensi dan tantangan perkembangan ke depan ditinjau dari perspektif regional, dan nasional. Terakhir bagian ini juga menguraikan mengenai Perkembangan Neraca Daerah, Analisis Rasio Likuiditas, Analisis Rasio Solvabilitas dan Analisis Rasio Aktivitas. 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu Bagian ini menjabarkan tentang pengelolaan keuangan melalui analisis terhadap proporsi pengggunaan anggaran. Proporsi penggunaan anggaran ini digunakan untuk melihat seberapa besar persentase penggunaan anggaran yang digunakan untuk membiayai belanja pegawai dari total pengeluaran pemerintah daerah. 3.3 Kerangka Pendanaan Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Kapasitas riil dilihat berdasarkan analisis belanja, pengeluaran periodik, proyeksi data masa lalu, perhitungan kerangka pendanaan dan proyeksi pembiayaan daerah. BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS Analisis isu-isu strategis menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis. 4.1 Permasalahan Pembangunan ini menyajikan permasalahan pada penyelenggaraan urusan Pada sub bab pemerintahan daerah yang relevan yang berdasarkan analisis yang merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah. Permasalahan-permasalahan yang disajikan menjadi agenda utama rencana pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan. 4.2 Isu-Isu Strategis Bagian ini merumuskan isu strategis berupa permasalahan, peluang, kekuatan dan tantangan pembangunan yang berasal dari dunia international, kebijakan nasional maupun regional. Isu strategis yang disajikan adalah isu yang bersifat dapat memberikan manfaat/pengaruh di masa datang terhadap daerah tersebut. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN Bab ini berisi rumusan visi, misi, tujuan serta sasaran. 5.1 Visi Memuat visi daerah yang hendak dicapai dalam lima tahun periode RPJMD. Selanjutnya visi dijabarkan berdasarkan makna yang terkandung dalam kalimat visi tersebut. 5.2 Misi Mermuat rumusan misi yaitu merupakan penjabaran misi yang berisi upaya yang akan dilakukan agar visi dapat terwujud. 5.3 Tujuan dan Sasaran Memuat rumusan tujuan dan sasaraan yaitu sebagai turunan misi sebagai wujud pencapaian terhadap misi. Tujuan dan sasaran bisa diartikan sebagai upaya-upaya yang dilakukan agar misi dapat tercapai. 5.4 Agenda Prioritas Merupakan penjabaran agenda-agenda prioritas yang sifatnya lebih konkrit sehingga perwujudan dari misi-misi tersebut menjadi lebih dapat dibayangkan dan terukur. Agenda-agenda prioritas berisi janji-janji politik Kepala dan Wakil Kepala Daerah yang telah disampaikan pada saat kampanye. BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Bab ini menjelaskan tentang rumusan perencanaan komprehensif tentang pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. 6.1 Strategi Sub bab ini menjelaskan terkait strategi yaitu merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif yang mewujudkan visi dan misi. 6.2 Arah Kebijakan Menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian tahapan kebijakan yang akan dilakukan agar tujuan dan sasaran tersebut dapat tercapai BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Bab ini menguraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan daerah yang dirumuskan pada bab vi strategi dan arah kebijakan untuk merumuskan program pembangunan daerah dan indikator kinerja (outcome) dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang diuraikan dalam bab v visi, misi, tujuan dan sasaran. BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Pada bab ini menguraikan seluruh program yang hendak dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun, disertai dengan indikator program, target kinerja program serta pagu indikatif seluruh program. BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Pada bab ini menetapkan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja daerah juga digunakan sebagai indikator pembanding guna mengetahui tingkat keberhasilan daerah dengan daerah lainnya. Indikator kinerja daerah dibagi dalam 3 (tiga) aspek meliputi (i) aspek kesejahteraan masyarakat, (ii) aspek pelayanan umum, dan (iii) aspek daya saing daerah. BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN Pedoman transisi dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD ini berakhir, sehingga RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2016-2021 menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama di bawah kepemimpinan bupati dan wakil bupati terpilih. Sementara kaidah elaksanaan digunakan untuk mendukung efektifitas dan efisiensi implementasi RPJMD RPJMD KKA 2016-2021 PENDAHULUAN 36
37 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021
I.5. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2021 adalah: 1. Memberikan arah pembangunan dalam jangka lima tahun ke depan; 2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang; 3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas; 4. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan; 5. Menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintah; dan 6. Memberikan tolok ukur keberhasilan pembangunan PD dan Kepala Daerah. RPJMD KKA 2016-2021 PENDAHULUAN 38
39 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021
BAB. II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Tabel II.1. Luas Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Menurut Kecamatan Tahun 2015 II.1. Aspek Geografi dan Demografi Pembahasan mengenai Aspek Geografi dan Demografi berisikan tentang kondisi umum geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana. Dalam bagian ini, dijelaskan pula mengenai kondisi demografi seperti ukuran, struktur dan distribusi penduduk. II.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan daerah otonom maritim yang beribukota di Tarempa dan terdiri dari tujuh kecamatan dengan dua kelurahan dan 52 desa. Ketujuh kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Jemaja, Kecamatan Jemaja Timur, Kecamatan Siantan Selatan, Kecamatan Siantan, Kecamatan Siantan Timur, Kecamatan Siantan Tengah, dan Kecamatan Palmatak. Luas wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah 46.664,14 km² atau 2,47 persen dari luas Indonesia yang memiliki luas 1.890.754 km². Luasan Kepulauan Anambas terdiri atas luas daratan 634,37 km² atau 1,36 persen dan luas lautan 46.029,27 km² atau 98,64 persen dengan panjang garis pantai adalah 1.128,57 km. Kecamatan Jemaja Timur mempunyai luas wilayah terbesar yaitu 154,24 km² sedangkan Kecamatan Siantan Tengah mempunyai luas wilayah terkecil yaitu 22,14 km². Untuk luas wilayah menurut kecamatan tersaji pada Tabel II.1. Secara administratif Kabupaten Kepulauan Anambas termasuk dalam gugusan Kepulauan Anambas di laut China Selatan dengan batas wilayah sebagai berikut: 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan/Vietnam. 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bintan. 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Cina Selatan/Malaysia. 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Natuna. Nama Ibu Kota Letung Kuala Maras Air Bini Tarempa Nyamuk Air Asuk Tebang Ladan 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan/Vietnam. 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bintan. 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Cina Selatan/Malaysia. 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Natuna. Nama Ibu Kota Letung Kuala Maras Air Bini Tarempa Nyamuk Air Asuk Tebang Ladan Luas Wilayah Daratan (km2) 78,26 154,24 115,48 45,39 88.92 22,14 129,94 634,37 II.1.2. Letak dan Kondisi Geografi Secara geografis Kabupaten Kepulauan Anambas terletak diantara 2°10'0"- 3°40'0"LU sampai dengan 105°15'0"−106°45'0" BT, hal ini berdasarkan pada UU No. 33 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau. Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari gugusan pulau-pulau besar RPJMD KKA 2016-2021 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 42
dan kecil yang tersebar di seluruh wilayah administratifnya dan berbatasan langsung dengan negara lain atau lautan internasional. Dengan jumlah pulau-pulau sebanyak 255 pulau, tentunya memerlukan penanganan khusus terkait dengan otoritas batas wilayah daerah. Kabupaten Kepulauan Anambas juga memiliki lima buah pulau terluar yaitu Pulau Tokong Berlayar, Pulau Tokong Nenas, Pulau Mangkai, Pulau Damar, dan Pulau Tokong Malang Biru. II.1.3. Klimatologi Dari hasil pemantauan BMKG (Badan Meteorologi dan Geofisika) Kabupaten Kepulauan Anambas, selama tahun 2015 suhu minimum di wilayah ini berkisar antara 24,40°C sampai 27,50°C dan suhu maksimum berkisar antara 27,20°C sampai 30,40°C. Tekanan udara selama 2015 adalah minimum 1.008,00 mbdan maksimum 1.012,00 mb Sementara itu kelembaban udara minimum sebesar 69 persen dan kelembaban maksimum sebesar 98 persen. Jumlah curah hujan tertinggi terjadi di bulan Desember yaitu 544,50 mm. Sedangkan jumlah hari hujan terbanyak yaitu selama 22 hari terjadi di bulan November. Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki lautan lepas yang luas. Hal tersebut menyebabkan fenomena arah angin sangat berpotensi mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya. Tercatat rata-rata kecepatan angin berkisar antara 3 sampai 6 knot. Hal ini sangat mempengaruhi kelancaran transportasi terutama laut dan udara. Selanjutnya, penyinaran matahari terendah tercatat sebesar 31 persen dan tertinggi sebesar 77 persen di tahun 2015. Kondisi ini juga cukup mempengaruhi kehidupan masyarakat di kabupaten ini yang sebagian besar adalah petani dan nelayan. Untuk suhu udara, kelembapan udara dan curah hujan setiap bulannya telah tersaji pada Tabel II.2. Tabel II.2. Suhu udara, Kelembaban Udara dan Curah Hujan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2015 Bulan Suhu Udara Rata-rata Maksimum Minimum Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember 2014 2013 2012 Sumber : Kepulauan Anambas Dalam Angka Tahun 2016 28.10 28,50 29,60 31,60 33,20 33,10 32,90 32,70 32,40 32,30 31,20 300 31,23 31,49 31,64 23,10 24,30 24,20 24,60 25,40 24,40 24,70 24,30 25,80 24,90 24,50 25,80 24,72 23,92 23,94 Kelembaban Udara Rata-rata Maksimum Minimum 89 90 90 91 91 91 89 90 89 91 94 91 91 91 88 73 7 68 66 63 62 62 62 63 64 70 70 66 68 66 Curah Hujan 193,10 47,20 63,50 95,90 95,40 149,30 139,40 111,10 55,70 102,80 350,40 164,20 178,73 228,20 188,40 II.1.3.1. Penggunaan Lahan Status pemilikan lahan di Kabupaten Kepulauan Anambas terbagi menjadi empat yaitu hak milik, hak guna bangunan, hak pakai dan hak pengelolaan. Jumlah kepemilikan lahan terbesar adalah lahan hak milik dengan luasan 13.54.268 m2 yang terbagi menjadi 2.739 bidang. Sedangkan luasan terkecil adalah lahan hak pengelolaan dengan jumlah 43 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021
Tabel II.3. Status Pemilikan Tanah Dirinci menurut Jenis Hak dan Kecamatan di Kepulauan Anambas Tahun 2014 Tabel II.4. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas, Tahun 2014 luasan sebesar 50.500 m2. Status pemilikan tanah menurut kecamatan tersaji pada Tabel II.3. Kecamatan Hak Pengelolaan Bidang Luas (m2) Bidang Luas (m2) Bidang Luas (m2) Bidang Luas (m2) Hak Milik Hak Guna Bangunan Hak Pakai Jemaja 141 412.216 6 1.287 10 85.164
Jemaja Timur 1.229 7.634.359
24 105.145
Siantan Selatan 4
43.327 41
778.761 1
422
Siantan 895
1.321.579 28
12.504 117
508.640 1
50.500 Siantan Timur 108
1.218.911
95 118.824
Siantan Tengah 65
109.870
Palmatak 297
2.314. 006 5
180.074 17
559.587
2014 2.739 13.054.268 81 972.726 264 1.270.782 1 50.500 2013 2.617 12.497.652 52 808.748 79 1.461.207 1 50.500 Sumber: Kepulauan Anambas Dalam Angka Tahun 2015 Penduduk merupakan modal dasar pembangunan, yang mana merupakan aset penting dalam menggerakkan pembangunan suatu daerah. Diharapkan bukan hanya jumlahnya saja yang besar tetapi kualitas penduduknya juga baik. Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2014 menurut proyeksi Badan Pusat Statistik sebanyak 39.892 jiwa dengan kepadatan penduduk 62,88 jiwa/km2. Kecamatan Siantan memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi sebesar 236,86 jiwa/km2 dan terendah di Kecamatan Jemaja Timur dengan tingkat kepadatan sebesar 13,62 jiwa/km2. Jumlah penduduk laki- laki sebanyak 20.591 jiwa, sedangkan perempuan sebanyak 19.301 jiwa. Kemudian ada 9.719 jumlah rumah tangga. Dengan rata-rata 4,10 jiwa per rumah tangga Selengkapnya tentang luas wilayah, jumlah penduduk, serta kepadatan penduduk di Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dilihat pada tabel berikut. Luas (km2) 78,26 154,24 115,48 45,39 88.92 22,14 129,94 545,45 634,37 634,37 634,37 634,37 634,37 Kecamatan Jemaja Jemaja Timur Siantan Selatan Siantan Siantan Timur Siantan Tengah Palmatak Jumlah 2015 2014 2013 2012 2011 Sumber: Kepulauan Anambas Dalam Angka Tahun 2015 Jumlah Penduduk 5.920 2.129 3.545 10.892 3.455 2.855 11.713 40.509 40.414 47.209 39.374 38.833 38.210 Kepadatan (Jiwa/km2) 75,64 13,80 29,91 239,96 38,85 128,95 90,14 74,27 63,71 74.42 62,07 61,22 60,23 Penduduk menurut golongan umur memiliki jumlah tertinggi pada kisaran umur 5- 9 tahun yaitu sebesar 4.621 jiwa dan jumlah terendah ada pada kisaran umur 70-74 tahun yaitu sebesar 374 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki lebih besar dari perempuan yaitu sebanyak 20.591 jiwa, sedangkan perempuan sebanyak 19.301 jiwa. Jumlah penduduk berdasarkan golongan umur dapat dilihat pada tabel berikut. RPJMD KKA 2016-2021 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 44
Tabel II.5. Banyaknya penduduk Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 Golongan Umur Laki-laki 2.093 2.317 2.305 1.513 1.331 1.626 1.774 1.820 1.483 1.344 1.057 727 499 336 194 166 20.591 20.402 20.115 19.807 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+ 2014 2013 2012 2011 Sumber: Kepulauan Anambas Dalam Angka Tahun 2015 Jenis Kelamin Perempuan 2. 024 2.304 2.164 1.331 1.135 1.591 1.765 1.614 1.346 1.232 885 677 492 348 180 213 19.301 18.972 18.718 18.403 Jumlah 4.117 4.621 4.469 2.844 2.472 3.217 3.539 3.434 2.829 2.576 1.942 1.404 991 684 374 379 39.892 39.374 38.833 38.210 Dalam Kependudukan ketenagakerjaan merupakan suatu fenomena yang perlu mendapat perhatian cukup serius. Dengan bertambahnya jumlah penduduk berarti akan meningkatkan penyediaan jumlah tenaga kerja. Bila hal tersebut tidak diiringi dengan penyerapan tingkat pengangguran. tenaga kerja secara optimal akan mengakibatkan tingginya Penduduk umur 15 tahun ke atas yang bekerja dengan persentase laki-laki sebanyak 70,79 persen dan perempuan sebanyak 29,21 persen. Dari penduduk yang bekerja, sebagian besar yaitu 31,09 persen bekerja di sektor pertanian dan perikanan dan sebagian besar lagi bekerja di sektor jasa dan kemasyarakatan yaitu sebesar 29,58 persen. Sedangkan untuk banyaknya pencari kerja yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja pada Tahun 2013 tercatat 228 orang yang terdiri dari 191 pencari kerja laki-laki dan 37 pencari kerja perempuan. Penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel II.6. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kepulauan Anambas Tahun 2013 Lapangan Pekerjaan Pertanian dan Perikanan Industri, Pertambangan dan Penggalian Perdagangan Angkutan dan Komunikasi Jasa Kemasyarakatan Lainnya 2013 2012 2011 Sumber: Kepulauan Anambas Dalam Angka Tahun 2015 Laki-laki 29,26 12,21 2,69 4,83 10,84 10,97 70,79 76,48 67,61 Perempuan 1,83 0,81 7,10 - 18,74 0,73 29,21 23,52 32,39 Jumlah 31,09 13,02 9,79 4,83 29,58 11,70 100 100 100 tertinggi SD/MI/Sederajat memiliki jumlah terbesar yaitu 15.262 jiwa. Sedangkan untuk penduduk Penduduk Usia 10 tahun ke atas yang memiliki pendidikan 45 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021
Tabel II.7. Jumlah Penduduk Usia 10 Tahun Ke atas menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan Tahun 2014 Tabel II.8. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kepulauan Anambas Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2014 (juta rupiah) yang memiliki pendidikan tertinggi Diploma I/II memiliki jumlah terkecil yaitu 406 jiwa. Penduduk usia 10 tahun keatas menurut jenis kelamin dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan dapat dilihat pada table berikut. Uraian Tidak/Belum Pernah Sekolah Tidak/Belum Tamat SD SD/MI/Sederajat SLTP/MTs/Sederajat SMU/ SMK/MA/Sederajat Diploma I/II DIII/DIV/S1/S2/S3 2014 Sumber: Kepulauan Anambas Dalam Angka Tahun 2015 Laki-laki Perempuan 14.755 5.703 15.262 3.726 5.290 406 2.067 47.209 Jumlah 31,25 12,08 32,33 7,89 11,21 0,86 4,38 100 Sebagaimana pembangunan dibidang fisik, pembangunan dibidang mental dan spritual tidak boleh terlupakan. Keduanya harus seimbang agar tidak terjadi ketimpangan- dalam kehidupan masyarakat. Di Kabupaten Kepulauan Anambas, mencatat terdapat 31 masjid, 24 mushala, tiga gereja, dan satu wihara di tahun 2014. II.1.4. Aspek Kesejahteraan Masyarakat Keberhasilan pelaksanaan pembangunan dari aspek kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari capaian indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial serta seni budaya dan olahraga. II.1.4.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator berikut ini. II.1.4.1.1. Pertumbuhan PDRB Kondisi perekonomian Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dikatakan membaik, hal ini dapat dilihat dari laju pertumbuhan PDRB konstan dalam empat tahun terakhir yang mengalami pertumbuhan positif. PDRB atas dasar harga berlaku konstan tahun 2000 (Hk) mengalami peningkatan dari Rp 10.962.794.000.000 pada tahun 2010 menjadi Rp 12.243.173.800.000 pada tahun 2014. Selama tahun 2010-2014, sektor pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB atas dasar harga konstan dengan perkembangan nilai dari Rp 8.395.391.800.000 pada tahun 2010 meningkat menjadi Rp 9.106.250.800.000 pada tahun 2014, kemudian diikuti oleh sektor industri pengolahan dengan nilai Rp 1.350.605.400.000 pada tahun 2010 menjadi Rp 1.520.024.900.000 pada tahun 2014. Produk domestic regional bruto atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut. No. Sektor 1 Pertanian, 2010 451.980,3 2011 481,153,4 Tahun 2012 510.945,4 2013* 541.027,2 2014** 573.044,9 Kehutanan, dan Perikanan 2 Pertambangan dan 8.395.391,8 8,504,903,2 8.730.455,5 8.977.215,2 9.106.250,8 Penggalian Industri Pengolahan 3 4 Pengadaan Listrik 1.350.605,4 1,351,801,8 1.463.759,3 1.487.330,2 1.520.024,9 4.643,2 4.202,7 4,393,5 4.954,2 5.268,4 RPJMD KKA 2016-2021 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 46
No. Sektor 2010 2011 Tahun 2012 2013* 2014** dan Gas 5 Pengadaan Air, 226,7 234,1 243,1 252,7 258,9 Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 6 Konstruksi 7 Perdagangan Besar 306.030,1 154.650,6 336,420,4 167,662,6 370.586,9 181.926,7 408.795,9 197.574,6 452.252,4 214.732,0 dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 8 Transportasi dan Pergudangan 13.471,0 14,267,9 15.208,5 16.239,2 17.565,7 9 Penyediaan 7.192,8 7,644,9 8.159,1 8.719,4 9.394,7 Akomodasi dan Makan Minum 10 Informasi dan 33.266,4 35,358,6 37.752,8 40.654,4 42.573,0 Komunikasi 11 Jasa Keuangan dan 10.765,3 11,233,8 11.739,1 12.232,5 12.776,9 Asuransi 12 Real Estate 13 Jasa Perusahaan 14 Administrasi 45.494,8 12,8 154.454,1 47,682,8 13,6 162,454,0 50.243,8 14,6 171.481,7 53.056,5 15,5 181.316,4 56.153,9 16,3 190.891,3 Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 15 Jasa Pendidikan 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 15.918,4 13.075,1 16,680,4 13,938,0 17.382,9 15.001,4 17.594,6 16.260,3 17.816,8 17.699,3 17 Jasa lainnya PDRB dengan Migas PDRB Tanpa Migas * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara - Sumber: PDRB Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2015 6.295,1 10,962,794,0 11.162.012,9 11,595,839,0 11.969.610,8 12.243.173,8 1,232,310,7 1.321.763,0 1,419,086,9 1.523.750,4 1.636.955,1 6.055,7 6,169,9 6.372,2 6.453,6 Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan tanpa migas pada tahun 2014 mengalami pertumbuhan sebesar 2,29 persen, sedangkan PDRB dengan migas mengalami pertumbuhan sebesar 7,43. Sektor-sektor yang berkontribusi cukup besar terhadap pertumbuhan PDRB ini antara lain sektor konstruksi yang tumbuh sebesar 10,63 persen. Sektor lainnya adalah sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor berkonstribusi sebesar 8,68 persen terhadap pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan Tahun 2000. Perkembangan nilai PDRB atas dasar harga konstan dan kontribusi sektor dalam PDRB Kabupaten Kepulauan Anambas selama empat tahun terakhir dapat dilihat pada berikut. Tabel II.9. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kepulauan Anambas Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2014 (persen) No. Sektor 1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2 Pertambangan dan Penggalian 3 4 Pengadaan Listrik dan Gas 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Industri Pengolahan Ulang 6 Konstruksi 7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Tahun 2010 2011 2012 2013* 2014** - - - - 6,45 6,19 1,3 2,65 0,09 8,28 4,54 5,68 3,25 3,86 5,89 2,83 1,61 6,7 3,92 5,92 1,44 2,2 6,34 2,48 - 9,93 10,16 10,31 10,63 8,68 8,41 8,51 8,6 Sepeda Motor 8 Transportasi dan Pergudangan 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 10 Informasi dan Komunikasi - - 5,92 6,59 6,29 6,73 6,29 6,77 6,78 6,87 7,69 8,17 7,74 4,72 47 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021
No. Sektor Tahun 2010 2011 2012 2013* 2014** 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 12 Real Estate 13 Jasa Perusahaan 14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan - - - 4,35 4,5 4,81 5,37 6,03 7,29 5,18 5,56 4,2 5,6 6,03 5,74 4,45 5,84 5,11 5,28 Sosial Wajib 15 Jasa Pendidikan 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 17 Jasa lainnya 1,22 8,39 1,22 3,22 7,38 * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara - Sumber: PDRB Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2015 - - - - 4,79 4,21 6,6 7,63 1,89 2,03 1,82 3,89 7,26 7,36 PDRB dengan Migas PDRB Tanpa Migas 1,26 8,85 1,28 2,29 7,43 II.1.4.1.2. Laju Inflasi Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan atau penurunan harga dari sekelompok barang dan terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Inflasi digunakan untuk memperoleh indikator yang menggambarkan kecenderungan umum tentang perkembangan harga. Indikator yang terdapat pada inflasi tersebut dapat dipakai sebagai informasi dasar untuk pengambilan keputusan baik tingkat ekonomi mikro maupun makro, baik fiskal atau moneter. Pada tingkat mikro, rumah tangga atau masyarakat misalnya dapat memanfaatkan angka inflasi untuk dasar penyesuaian nilai pengeluaran kebutuhan sehari-hari dengan pendapatan mereka yang relatif tetap. jasa yang berpengaruh Untuk menghitung laju inflasi digunakan pendekatan dari laju inflasi Kota Batam dan Kota Tanjungpinang. Laju inflasi tahun kalender (Januari-Desember) 2015 di Kota Batam tercatat sebesar 4,73 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 117,01 pada bulan Desember 2014 menjadi 122,54 pada bulan Desember 2015. Laju inflasi sebesar 4,73 persen pada tahun 2015 jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2014 yang mencapai 7,61 persen. Selama periode 2010-2015, laju inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 7,81 persen dan terendah terjadi pada tahun 2012 dengan laju inflasi sebesar 2,02 persen. Laju inflasi di Kota Tanjungpinang selama (Januari-Desember) Tahun 2015 tercatat sebesar 2,46 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 119,33 pada Bulan Desember 2014 menjadi 122,27 pada Bulan Desember 2015. Laju inflasi sebesar 2,46 persen pada Tahun 2015 merupakan laju inflasi terendah selama enam tahun terakhir ini, setelah pada tahun 2013 tercatat inflasi tertinggi sebesar 10,09 persen. RPJMD KKA 2016-2021 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 48
12 10.09 Gambar II.1. Perkembangan Laju Inflasi Kota Batam dan Kota Tanjungpinang 2010 - 2013 10 8 7.4 7.81 7.61 (2007=100) dan (%) 2014- 2015 (2012=100) 6 6.17 3.76 3.92 7.49 4.73 4 2 3.32 2.02 2.46 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Kota Batam Kota Tanjungpinang Sumber: Statistik Ekonomi Kepulauan Riau tahun 2015 II.1.4.1.3. PDRB Per Kapita PDRB per kapita adalah kemampuan suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan setiap penduduk rata-rata, sehingga bisa dijadikan salah satu indikator bagi keberhasilan pembangunan terutama pembangunan bidang ekonomi. Meskipun demikian PDRB per kapita belum dapat menggambarkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebenarnya. Indikator tersebut hanya dapat dipakai untuk menggambarkan apakah ada peningkatan produktivitas pembangunan setiap orangnya. PDRB per kapita sebagai salah satu indikator produktivitas penduduk dapat dihitung dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk. Untuk memacu peningkatan PDRB per kapita, maka laju pertumbuhan ekonomi harus jauh lebih besar dari pada laju pertumbuhan penduduk. Namun demikian perlu diperhatikan bahwa PDRB per kapita yang disajikan disini belum memperhitungkan pendapatan yang keluar atau pendapatan yang masuk ke Kabupaten Kepulauan Anambas (Net Factor Income From Abroad). Sehingga per kapita yang disajikan disini belum sepenuhnya menggambarkan pendapatan riil masyarakat. Kesulitan memperoleh data pendapatan yang keluar-masuk Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut, menyebabkan PDRB per kapita tersebut digunakan sebagai pendekatan untuk mengukur rata-rata pendapatan penduduk. Perhitungan PDRB per kapita atas harga konstan tahun 2010 dimaksudkan untuk menghilangkan pengaruh dari tingkat perubahan harga dan jasa (inflasi/deflasi) yang terjadi pada tahun berjalan. Sehingga dengan demikian diperoleh nilai riil atau nilai sebenarnya atas terjadinya peningkatan/penurunan secara lebih tepat menggambarkan tingkat produktivitas per kapita. Seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini, laju pertumbuhan PDRB per kapita tahun 2010 atas dasar harga konstan mengalami peningkatan yang cukup baik selama periode 2010-2014 yaitu sebesar Rp 5.630.000 per jiwa pada tahun 2010 menjadi Rp 6.030.000 per jiwa pada tahun 2014. 49 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021
Gambar II.2. PDRB per Kapita Menurut Kategori (Juta Rp), 2010-2014 6.10 6.03 60 49.42 6.00 5.90 5.80 32.75 32.75 36.55 34.59 39.98 36.54 44.82 5.90 38.70 41.03 50 40 30 5.70 5.60 5.63 5.64 20 5.50 10 5.40 0 2010 2011 2012 2013 2014 PDRB Perkapita Adhb (jt) PDRB Perkapita Adhk (jt) Laju Pertumbuhan Perkapita Adhk (%) Sumber: PDRB Kabupaten Kepulauan Anambas 2015 Adanya peningkatan PDRB per kapita ini diharapkan kemampuan daya beli masyarakat juga meningkat. Karena ukuran tingkat kemakmuran penduduk adalah dari tingkat daya beli masyarakatnya. Dengan kondisi ini juga diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas. II.1.4.1.4. Indeks Gini Pendapatan penduduk pada suatu daerah pada umumnya tidaklah merata. Perbedaan pendapatan ini mengakibatkan terjadinya ketimpangan pendapatan. Suatu metode dalam mengukur ketimpangan pendapatan yaitu Indeks Gini. Indeks Gini merupakan gambaran tingkat pemerataan distribusi pendapatan masyarakat. Adapun kriteria dalam menentukan ketimpangan adalah sebagai berikut: G ≥ 0,50 menunjukkan ketimpangan tinggi 0 < G ≤ 0,35 menunjukkan ketimpangan rendah 0,35 < G < 0,50 menunjukkan ketimpangan sedang Besarnya indeks gini Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2012 mencapai 0,3724. Berdasarkan angka tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerataan pendapatan Kabupaten Kepualuan Anambas mencapai level sedang. Semakin rendah indeks gini suatu wilayah/daerah maka pemerataan pendapatan semakin merata. tahun 2010 dan 2011 yaitu 0,3100, dimana menunjukkan ketimpangan yang rendah. Sedangkan pada tahun 2012 ketimpangannya mencapai level sedang. Hal ini menunjukkan pemerataan pendapatan Kabupaten Kepulauan Anambas semakin tidak merata. Masalah ketimpangan ini perlu diwaspadai dikarenakan perbedaaan pendistribusian pendapatan yang dapat mengakibatkan kecemburuan sosial yang mana akan berdampak ke segala bidang. Besarnya indeks gini pada II.1.4.1.5. Persentase Penduduk Miskin Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan penjumlah dari dua komponen yaitu garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan. Garis jumlah nilai pengeluaran minimum makanan yang kemiskinan makanan adalah disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari. Sedangkan garis kemiskinan non RPJMD KKA 2016-2021 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 50
makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Kepulauan Anambas mengalami fluktuasi dari pada tahun 2010 sampai tahun 2013. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2010 adalah 1.084 jiwa atau 4,82 persen dari total penduduk dengan garis kemiskinan pada tahun tersebut yaitu Rp 245.079, sedangkan untuk tahun 2011 garis kemiskinan Kabupaten Kepulauan Anambas mengalami peningkatan yaitu sekitar Rp 255.867. Peningkatan garis kemiskinan berbanding terbalik dengan jumlah penduduk miskin yang semakin menurun menjadi 1.596 jiwa atau 4,18 persen dari total penduduk Kepulauan Anambas. 5.00 4.82 Gambar II.3. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010- 2013 4.80 4.60 4.40 4.47 4.18 4.17 4.20 4.00 3.80 2010 2011 2012 2013 Persentase Penduduk Miskin (Jiwa) Sumber: Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2012 dan 2014 Seperti terlihat pada Gambar II.3 penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas yang berada dibawah garis kemiskinan pada tahun 2012 ada 4,17 persen dari total penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas. Angka ini menunjukkan angka yang paling kecil jika di bandingkan dengan kabupaten/kota lain yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas yang berada dibawah garis kemiskinan pada tahun 2013 ada 4,47 persen dari total penduduk Kepulauan Anambas. Angka ini mengalami peningkatan dari tahun 2012. II.1.4.1.6. Angka Kriminalitas yang Tertangani Dinamika perkembangan Kabupaten Kepulauan Anambas yang sangat pesat dengan kemajemukan masyarakat akan berdampak pada perubahan sosial di masyarakatnya. Disisi lain peningkatan jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan ketersediaan fasilitas akan berdampak negatif diantaranya akan meningkatkan angka kriminalitas. Tabel II.10. Angka Kriminalitas yang Tertangani di Kabupaten Kepulauan Anambas No 1 2 3 Pidana Tindak Pidana Umum 1.1. Perkara Masuk 1.2. Perkara Diselesaikan 1.3. Sisa Tindak Pidana Khusus 2.1. Perkara Masuk 2.2. Perkara Diselesaikan 2.3. Sisa Tindak Pidana Korupsi 3.1 Perkara Masuk 3.2 Perkara diselesaikan 2010 14 11 - 18 30 - 1 - 2011 15 13 - 28 17 - - 2012 10 10 - 15 20 - - 2014 5 4 - 3 3 - - 51 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021
Gambar II.4. Daya Beli Masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas 3.3 Sisa
Sumber: Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Angka Tahun 2015 Informasi diatas menunjukkan bahwa telah tercatat juga kejadian tindak pidana di cabang Kejaksaan Negeri Ranai di Tarempa. Pada tahun 2014, Tindak Pidana Umum tercatat 5 perkara masuk dan Tindak Pidana Khusus tercatat 3 perkara. Sedangkan Pengadilan Agama Tarempa mencatat adanya 58 perceraian dan talak 20 perkara selama tahun 2014. II.1.4.1.7. Indeks Daya Beli Masyarakat Daya beli adalah kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Indeks daya beli digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Semakin rendahnya nilai daya beli suatu masyarakat berkaitan erat dengan kondisi perekonomian pada saat itu yang sedang memburuk yang berati semakin rendah kemampuan masyarakat untuk membeli suatu barang atau jasa. 655,000 650,000 648,920 651,370 645,000 641,630 643,000 644,960 641,040 643,360 640,000 638,050 636,190 635,000 631,500 633,640 633,290 630,000 626,350 627,540 629,070 625,000 620,000 615,000 610,000 2009 2010 2011 2012 2013 Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau Indonesia Sumber: Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas 2013 dan 2014 Kemampuan daya beli masyarakat sebagaimana yang ditunjukkan pada Gambar II.4 terlihat terus meningkat. Peningkatan daya beli masyarakat terlihat sejak tahun 2009 hingga tahun 2013 meski jika dilihat dari kenaikan nominalnya tidak terlalu besar. Pada periode tahun 2009 hingga tahun 2013 peningkatan daya beli masyarakat tampak berjalan melambat, yaitu dari Rp 626.360 pada tahun 2009 menjadi Rp 627.540 pada tahun 2010, kemudian pada tahun 2011 naik menjadi Rp 629.070 naik menjadi Rp 633.290 hingga pada tahun 2013 naik menjadi Rp 636.190. Peningkatan yang terus terjadi pada daya beli tingkat kesejahteraan masyarakat berindikasi positif masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas. terkait dengan peningkatan Jika kita membandingkan angka kabupaten dengan angka provinsi dan nasional, Kabupaten Kepulauan Anambas masih jauh tertinggal. Untuk angka Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2013 yaitu Rp 651.370 sedangkan untuk angka nasional Rp 643.360 terlihat bahwa Kabupaten Kepulauan Anambas masih jauh tertinggal dibawah dari angka RPJMD KKA 2016-2021 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 52
Provinsi induk dan di bawah angka nasional. Hal ini berarti semakin rendahnya nilai daya beli masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas yang rendah berkaitan erat pada rendahnya kemampuan ekonomi yang berarti rendah pula kemampuan masyarakat untuk membeli suatu barang atau jasa. Program peningkatan potensi ekonomi masyarakat oleh pihak pemerintah daerah harus gencar jika ingin menaikkan nilai indikator ini dan mengejar ketertinggalan dengan daerah lain. II.1.4.1.8. Laju Pertumbuhan Ekonomi Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi untuk menilai seberapa jauh capaian keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. (Besarnya laju pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dihitung dari PDRB harga konstan 2000). Laju pertumbuhan ekonomi tanpa migas di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2013 sebesar 6,24 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian secara umum yang meliputi sembilan sektor di Provinsi Kepulauan Riau tumbuh sekitar 6,24 persen. Sedangkan untuk kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi tanpa migas tertinggi dicapai oleh Kabupaten Kepulauan Anambas dengan 7,41 persen dan terendah yaitu Kabupaten Batam dengan 5,83 persen. Pendapatan regional per kapita tanpa migas atas dasar harga berlaku di Propinsi Kepulauan Riau Tahun 2013 sebesar 42,00 juta rupiah, naik dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 39,00 juta rupiah. Sementara itu, kabupaten/kota yang memiliki pendapatan regional per kapita tanpa migas atas dasar harga berlaku tertinggi yaitu Kota Batam dengan 44,13 juta rupiah dan yang memiliki pendapatan regional terendah yaitu Kabupaten Lingga dengan 15,02 juta rupiah. Kepulauan Anambas berada di posisi ke enam dengan pendapatan per kapita sebesar 17,38 juta rupiah. 7.5 7.39 7.4 7.41 Gambar II.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Migas Kabupaten Kepulauan Anambas. 7.4 7.3 7.2 7.1 7.16 7 6.93 6.9 6.8 6.7 6.6 2009 2010 2011 2012 2013 Sumber: Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Angka 2015 Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan kabupaten dengan laju pertumbuhan ekonomi tanpa migas tertinggi diantara tujuh kabupaten yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan adalah sektor bangunan, sektor industri pengelolaan, sektor perdagangan dan sektor listrik, gas dan air bersih. Pada sektor industri pengelolaan laju pertumbuhan ekonominya meningkat dari 6,72 persen pada tahun 2012 menjadi 6,8 persen pada tahun 2013, sedangkan pada sektor 53 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021
Tabel II.11. Laju Pertumbuhan Sektoral Tanpa Migas Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010- 2013 Gambar II.6. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010-2014 bangunan laju pertumbuhan ekonominya meningkat dari 13,72 persen menjadi 13,8 persen pada tahun 2013. Laju pertumbuhan pada sektor pertanian dan perikanan justru mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Dimana pada tahun 2012 tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 7,23 persen kemudian mengalami penurunan menjadi 7,19 persen di tahun 2013. Meskipun demikian sektor pertanian dan perikanan tetap memberikan sumbangan pertumbuhan ekonomi ketiga setelah sektor bangunan dan sektor perdagangan. No Lapangan Usaha 2010 2011 2012 2013 1 Pertanian dan Perikanan 7,35 7,55 7,23 7,19 2 Pertambangan dan Penggalian 0,48 0,46 0,68 0,7 3 Industri Pengelolaan 5,86 6,12 6,72 6,8 4 Listrik, Gas dan Air Bersih 3,94 4,08 5,83 5,89 5 Bangunan 10,54 10,69 13,72 13,8 6 Perdagangan 7,48 7,76 8,13 8,19 7 Pengangkutan dan Komunikasi 6,25 6,62 7,03 7,06 8 Keuangan, Pariwisata dan Jasa Perusahaan 2,19 2,49 3,14 3,15 9 Jasa Jasa 5,34 5,53 5,65 5,68 Sumber : Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Angka Tahun 2015 II.1.4.1.9. Indeks Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan kesimpulan dari indeks lamanya hidup, indeks tingkat pendidikan dan indeks pendapatan. IPM digunakan untuk menilai kebehasilan pembangunan dari segi pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Sejalan dengan meningkatnya kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki (IPM) sebesar 65,12 pada tahun 2014, angka ini meningkat dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 64,86. IPM dikelompokkan menjadi empat kategori antara lain: (1) rendah (IPM dibawah 50), (2) menengah rendah (50-65), (3) menengah tinggi (IPM 66-70) dan (4) tinggi (IPM diatas 70). Bila dikelompokkan menurut kategori IPM tersebut, IPM Kabupaten Kepulauan Anambas termasuk dalam kategori IPM tinggi (IPM diatas 70). 65.5 65.12 65 64.86 64.5 64.32 64 63.71 63.5 63.03 63 62.5 62 61.5 2010 2011 2012 2013 2014 Sumber: Statistik Ekonomi Kepulauan Riau Tahun 2015 RPJMD KKA 2016-2021 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 54
Apabila dibandingkan dengan tujuh kota ataupun kabupaten yang terdapat di Provinsi Kepulauan Riau, IPM Kabupaten Anambas pada tahun 2014 yang mencapai 65,12 menduduki peringkat keenam. Kota Batam merupakan kota dengan IPM paling tinggi sebesar 79.13. Provinsi Kepulauan Riau menunjukan angka IPM pada tahun 2014 sebesar 73.40. Dengan adanya data apabila dibandingkan dengan Kota/ Kabupaten lain yang ada di Kepulauan Riau, IPM di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah yang kedua terendah menunjukan bahwa kualitas pembangunan Kepulauan Anambas masih jauh dibawah standar kualitas pembangunan manusia provinsi secara umum. Tabel II.12. Indeks Pembangunan Manusia Kepulauan Riau Tahun 2010-2014 Kabupaten/Kota Karimun Bintan Natuna Lingga Kepulauan Anambas Kota Batam Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau Sumber: Statistik Ekonomi Kepulauan Riau Tahun 2015 2010 66,40 69,87 66,29 57,36 63,03 76,98 73,76 71,13 2011 66,82 70,47 67,76 58,51 63,71 77,82 74,86 71,61 Tahun 2012 67,67 71,01 68,80 59,32 64,32 78,39 75,91 72,36 2013 68,52 71,31 69,39 60,13 64,86 78,65 76,70 73,02 II.1.4.2. FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator- indikator pendidikan yaitu angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, anga partsisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni. Indikator kesehatan diantaranya; angka usia harapan hidup, dan indikator sosial yaitu rasio penduduk yang bekerja. Berikut ini disajikan hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kesejahteraan sosial, sebagai berikut: PENDIDIKAN II.1.4.2.1. Angka Melek Huruf Kemampuan baca tulis merefleksikan tingkat pendidikan suatu daerah. Angka melek huruf (AMH) adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya. AMH penduduk berumur 15 tahun ke atas Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2012 mencapai 92,63 persen. Artinya, dari sekitar 100 orang penduduk Kepulauan Anambas yang berusia 15 tahun ke atas sekitar 93 orang yang bebas buta huruf. Sehingga masih ada sekitar tujuh orang lagi dari 10 orang penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang tergolong dalam kategori buta aksara. Angka melek huruf mengalami penurunan pada tahun 2012 namun mengalami peningkatan pada tahun 2013. Angka melek huruf berdasarkan kelompok umur menunjukkan AMH kelompok usia muda jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok usia tua dan kelompok umur 15-24 penduduk perempuan memiliki AMH yang lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Akan tetapi untuk usia tua penduduk perempuan memiliki AMH lebih rendah dibandingkan penduduk laki-laki usia tua. 55 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021 2014 68,72 71,65 70,06 60,75 65,12 79,13 77,29 73,40
Gambar II.7. Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2009-2013 Gambar II.8. Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011-2014 5,000 4,256 4,000 3,000 2,000 1,804 1,596 1,000 0 2011 2012 2013 Sumber: Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013 dan 2014 Pada angka melek huruf Kepulauan Anambas berada dibawah provinsi induknya yaitu Provinsi Kepulauan Riau yang tertinggal sekitar 5,93 persen. Sedangkan jika dibandingkan angka nasional, Kepulauan Anambas tertinggal sekitar 1,36 persen. II.1.4.2.2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah Pada tahun 2014, rata-rata lama sekolah Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu 6,16 tahun. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan angka pada tahun 2013 yang sebesar 6,14 tahun dan pada tahun 2012 yang sebesar 6,13 tahun. Dari angka tersebut, dapat dinyatakan bahwa tingkat pendidikan daerah ini rata-rata hanya sampai level SMP kelas satu. Untuk lebih jelasnya mengenai perkembangan rata-rata lama sekolah Kabupaten Kepulauan Anambas akan dijelaskan pada gambar berikut. 6.18 6.16 6.16 6.14 6.14 6.13 6.12 6.11 6.1 6.1 6.08 6.06 2010 2011 2012 2013 2014 Sumber: Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2015 Jika dibandingkan dengan kabupaten induk yaitu Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas masih dibawah Natuna. Di tingkat Provinsi Kepulauan Riau, angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Kepulauan Anambas kedua terendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lain. Jika dikaitkan dengan program wajib belajar sembilan tahun dari pemerintah, kondisi pendidikan Kabupaten Kepulauan Anambas perlu ditingkatkan kembali sehingga bisa sejajar dengan daerah lainnya. Pada tahun 2014 angka rata-rata lama sekolah tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau adalah Kota Batam yaitu sebesar 10,80 tahun. Angka ini terus meningkat dari tahun 2010, begitu juga halnya dengan angka rata- rata lama sekolah Provinsi Kepulauan Riau. RPJMD KKA 2016-2021 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 56
Tabel II.13. Perkembangan Rata- rata Lama Sekolah (dalam tahun) Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2014 No Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten (Tahun) 1 2 3 4 5 6 7 8 Karimun Bintan Natuna Lingga Kepulauan Anambas Kota Batam Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau 2010 6,88 8,08 7,06 5,24 6,10 10,53 9,14 9,38 2011 2014 6,89 7,73 8,13 8,30 7,33 8,07 5,30 5,53 6,16 6,11 10,74 10,77 10,79 10,80 9,94 9,47 9,64 9,46 2012 7,25 8,18 7,75 5,35 6,13 2013 7,67 8,23 7,87 5,40 6,14 9,80 9,58 9,89 9,63 Sumber: Badan Pusat Statistik 2015 II.1.4.2.3. Angka Partisipasi Kasar Angka partisipasi kasar diperoleh dari perbandingan jumlah siswa pendidikan dasar (SD sampai dengan SMA) dengan jumlah penduduk usia 7-18 tahun. Angka partisipasi kasar adalah rasio jumlah siswa (berapapun usianya) yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Terlihat bahwa nilai dari APK SD/MI Kabupaten Kepulauan Anambas pada 2014 mencapai angka 105,77. Nilai APK SD menunjukkan angka lebih dari 100, hal ini menunjukkan bahwa ternyata masih banyak penduduk usia sekolah yang tingkat jenjang usianya. Berbagai alasan yang pendidikannya melatarbelakangi masalah tersebut yaitu keterlambatan masuk sekolah formal atau terlalu muda, sempat putus sekolah kemudian melanjutkan kembali atau berasal dari luar daerah Kepulauan Anambas tidak sesuai dengan Pada jenjang SMP/MTs nilai APK untuk kategori umur 13-15 tahun 2014 mencapai angka 88,86 dimana nilai ini mengalami penurunan dari tahun 2013 yang mencapai 91,27. Berbanding terbalik dengan APK SMA yang mengalami kenaikan dari 70,76 pada tahun 2013 hingga pada tahun 2014 mencapai angka 87,72. Perkembangan Nilai APK untuk setiap tingkat pendidikan dari tahun 2011 sampai tahun 2014 tersaji pada tabel berikut. No Angka Partisipasi Kasar 2011 2012 2013 2014 Tabel II.14. Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011-2013 1 APK SD/MI 110,56 108,53 115,84 105,77 2 APK SMP/MTs 97,61 77,44 91,27 88,86 3 APK SMA 107,69 92,47 70,76 87,72 Sumber: Sosial Ekonomi Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2012, IPM Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 dan Susenas Tahun 2015. II.1.4.2.4. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan Angka pendidikan yang ditamatkan dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah siswa/i tingkat pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk usia 7-18 tahun. Keberhasilan pembangunan pendidikan dapat dilihat dari indikator tingkat pendidikan tingkat pendidikan pada 2013 bila yang ditamatkan oleh penduduk. Indikator dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya mengalami penurunan, salah satu penyebabnya adalah ukuran indikator yang ditingkatkan. Pada tahun 2011 ukuran usia yang digunakan adalah penduduk usia 15 tahun keatas, sedangkan pada tahun 2012-2013 ukuran usia yang digunakan adalah penduduk usia 10 tahun keatas. Secara umum persentase penduduk usia 10 tahun keatas untuk tingkat pendidikan yang ditamatkan tahun 2013 lebih menurun jumlahnya dibandingkan tahun 2012. Persentase penduduk 57 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021
Tabel II.15. Angka Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Kabupaten Kepulauan Anambas Tabel II.16. Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010- 2013 yang menamatkan SMP/MTs jumlahnya terus menurun sampai tahun 2013, sedangkan untuk jumlah penduduk yang menamatkan SMA/MA/MK jumlahnya naik sebanyak 2,29 persen dari tahun 2012. Persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang tidak/belum pernah sekolah pada 2013 sebesar 9,95 persen. Angka ini jauh menurun dibandingkan tahun sebelumnya. No Tingkat Pendidikan 1 Tidak/Belum Pernah 2011 9,67 Persentase 2012 12,41 2013 9,95 Sekolah 2 Tidak/Belum Tamat SD 3 SD/MI 4 SMP/MTs SMA/MA/MK 5 6 Akademi/Universitas 26,07 30,79 12,19 14,84 6,43 35,30 25,21 10,50 9,47 7,11 31,66 31,32 9,07 11,76 6,24 Sumber: Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013 dan 2014 II.1.4.2.5. Angka Partisipasi Murni Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat partisipasi murni penduduk usia sekolah. Keberhasilan progam wajib belaja sembilan tahun dapat dilihat dari indikator angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni. APM merupakan perbandingan antara jumlah siswa yang berasal dari Kabupaten Kepulauan Anambas dengan jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas pada usia sekolah. Nilai APM yang mendekati 100 menunjukkan semakin baiknya tingkat partisipasi sekolah penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai. APM SD/MI dari tahun 2010 sampai tahun 2012 terus mengalami penurunan. APM SD/MI tertinggi terjadi pada tahun 2014 dengan nilai mencapai 98,2 sedangkan APM SD/MI pada tahun 2013 adalah 97,73. Angka APM SD/MI menunjukkan angka yang kurang dari 100. Hal ini mengartikan bahwa untuk tingkat pendidikan SD/MI masih ada penduduk usia sekolah yang tingkat pendidikannya tidak sesuai dengan jenjang usianya. Perkembangan APM pada setiap tingkat pendidikan dijelaskan pada tabel berikut. No 1 APM SD/MI 2 APM SMP/MTs 3 APM SMA Tingkat 2010 93,67 68,71 44,28 2011 93,64 74,34 63,75 2012 92,08 50,75 55,58 2013 97,73 62,32 42,60 2014 98,2 74,84 67,41 Sumber: Sosial Ekonomi Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013, IPM Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 dan Susenas Tahun 2015 APM SMP/MTs dan APM SMA sama-sama mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2013. APM SMP/MTs pada tahun 2014 sebesar 74,84 dan APM SMA sebesar 67,41. Capaian APM SMP/MTs dan APM SMA memiliki nilai yang sangat jauh dari APM SD/MI. Hal ini bukan berarti bahwa anak usia 7-15 tahun tidak bersekolah, akan tetapi dimungkinkan dari kelompok tersebut ada yang bersekolah di luar Kabupaten Kepulauan Anambas atau sudah masuk di jenjang yang lebih tinggi. RPJMD KKA 2016-2021 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 58
KESEHATAN II.1.4.2.6. Angka Harapan Hidup Salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran dalam penentuan derajat kesehatan masyarakat adalah Angka Harapan Hidup (AHH). AHH Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2014 yaitu 66.23 tahun, artinya seorang bayi yang baru dilahirkan di Kabupaten Kepulauan Anambas akan hidup mencapai 66,23 (66 tahun 2 bulan). Dengan syarat besarnya kematian dan kesehatan yang stabil tidak ada yang berubah. Seperti tersaji pada Tabel II.18, Kabupaten Kepulauan Anambas menempati urutan kelima bila dibandingkan dengan tujuh kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kepulauan Riau, sedangkan Kota Batam menempati urutan tertinggi dengan AHH sebesar 72,80 tahun. Tabel II.17. Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2014 Kabupaten/Kota Karimun Bintan Natuna Lingga Kepulauan Anambas Batam Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Anambas Tahun 2015 2010 68.20 69.42 61.97 56.49 65.25 72.53 71.18 68.42 2011 68.51 69.62 62.46 57.57 65.65 72.63 71.32 68.63 2012 68.77 69.76 62.85 58.45 65.93 72.71 71.43 68.85 2013 68.93 69.86 63.11 59.13 66.13 72.77 71.51 69.05 2014 69.01 69.91 63.24 59.47 66.23 72.80 71.55 69.15 II.1.4.2.7. Kesempatan Kerja (Rasio Penduduk Yang Bekerja) Dalam Kependudukan ketenagakerjaan merupakan suatu fenomena yang perlu mendapat perhatian cukup serius. Dengan bertambahnya jumlah penduduk berarti akan meningkatkan penyediaan jumlahtenaga kerja. Bila hal tersebut tidak diiringi dengan penyerapan tingkat pengangguran. tenaga kerja secara optimal akan mengakibatkan tingginya 12,000 Gambar II.9. Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Kabupaten Kepulauan Anambas yang Bekerja dan Tidak Bekerja 10,000 8,000 6,000 5,860 7,368 5,784 8,033 9,992 9,732 8,910 4,000 2,552 2,812 2,506 3,676 4,015 2,000 0 2011 2012 2013 Bekerja Laki-laki Bekerja Perempuan Tidak Bekerja Laki-laki Tidak Bekerja Perempuan Sumber: Diolah dari Kabupaten Kepulauan Anambas dalam Angka Tahun 2011-2015 59 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021
Tabel II.18. Jenis Kelompok Kesenian di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010- 2014 Pada tahun 2014 dari seluruh penduduk umur 15 tahun ke atas yang bekerja ada sebanyak 70,79 persen penduduk laki-laki dan sebanyak 29,21 persen penduduk perempuan. Dari penduduk yang bekerja, sebagian besar yaitu 31,09 persen di sektor perikanan dan pertanian dan sebagian besar lagi bekerja di sektor jasa dan kemasyarakatan yaitu sebesar 29,58 persen. Banyaknya pencari kerja yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja pada tahun 2014 tercatat 299 orang terdiri 198 pencari kerja laki-laki dan 101 orang perempuan. II.1.4.3. FOKUS SENI BUDAYA DAN OLAH RAGA Fokus Seni budaya mencakup jumlah kelompok seni budaya dan jumlah gedung olah raga. Kelompok kesenian yang dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari kelompok seni tari, musik, hadroh, kompang dan zapin. Kelompok-kelompok kesenian ini tidak mengalami perubahan dari jumlah kelompoknya yakni sejumlah 67 kelompok dari tahun 2010 hingga tahun 2013. Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 Tari 10 10 10 7 8 Musik 8 8 8 7 8 Jenis Kelompok Kesenian Hadroh 17 17 17 15 15 Kompang 21 21 21 20 20 Zapin 11 11 11 8 8 Total 67 67 67 57 59 Sumber : Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Angka Tahun 2015 Untuk bidang olahraga belum ada catatan mengenai jumlah klub dan gedung olahraga yang dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Anambas. II.2. ASPEK PELAYANAN UMUM II.2.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah, salah satunya yaitu bidang urusan pendidikan. Indikator kinerja pada fokus layanan urusan wajib pemerintahan daerah sebagai berikut: PENDIDIKAN II.2.1.1.1. Angka Partisipasi Sekolah Angka Partisipasi Sekolah (APS) digunakan untuk mengetahui cakupan pelayanan pendidikan untuk setiap kelompok usia sekolah dan menggambarkan jumlah anak kelompok usia tertentu yang sedang sekolah tanpamembedakan jenjang pendidikan yang ditempuh. APS dibedakan menjadi APS usia 7-12 tahun, APS usia 13-15 tahun, APS usia 16-18 tahun dan APS usia 19-24 tahun. Nilai ideal APS adalah 100 persen dan tidak akan RPJMD KKA 2016-2021 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 60
terjadi lebih besar dari 100 persen, karena murid usia sekolah dihitung dari murid yang ada di semua jenjang pendidikan pada suatu daerah. Seperti tersaji pada Tabel II.19, angka partisipasi sekolah mengalami fluktuasi baik di kelompok umum 7-12 tahun, 13-15 tahun, maupun kelompok umur 16-18 tahun pada selang waktu antara tahun 2009 hingga tahun 2014. Hal ini terlihat pada tahun 2012 APS untuk kelompok umur 7-12 tahun mencapai 97,28 persen mengalami peningkatan di tahun 2013 menjadi 99,42 persen akan tetapi mengalami penurunan di tahun 2014 menjadi 98,2 persen yang artinya terdapat 1,8 persen penduduk berusia 7-12 tahun yang tidak bersekolah. Pada kelompok umum 13-15 tahun, pada tahun 2012 APS sebesar 96,13 persen mengalami penurunan di tahun 2013 menjadi 93,19 persen akan tetapi mengalami kenaikan di tahun 2014 menjadi 93,73 persen hal ini berarti terdapat 6,27 persen penduduk berusia 13-15 tahun yang tidak bersekolah. Untuk kelompok umur 16-18 tahun APS pada tahun 2012 sebesar 85,30 persen mengalami penurunan di tahun 2013 menjadi 77,12 persen akan tetapi mengalami kenaikan di tahun 2014 menjadi 85,30 persen artinya terdapat 14,70 persen penduduk berusia 16-18 tahun yang tidak bersekolah. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum serta makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur. Dilihat dari kelompok umur di Kabupaten Kepulauan Anambas, kelompok umur 7-12 tahun merupakan kelompok umur dengan peluang lebih besar dalam mengakses pendidikan serta kelompok umur dengan anak usia sekolah terbanyak dibandingkan dengan kelompok umur lainnya. No Kelompok Umur 2009 2010 2011 2012 2013 Tabel II.19. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2009 - 2014 Kabupaten Kepulauan Anambas 1 2 3 7 - 12 Tahun 13 - 15 Tahun 16 - 18 Tahun 96,93 88,50 74,55 96,11 89,55 68,96 97,31 96,20 85,40 97,28 96,13 85,30 99,42 93,19 77,16 Sumber : Kabupaten Anambas Dalam Angka tahun 2009, 2010, 2011, IPM tahun 2012,2014 dan Susenas tahun 2015 II.2.1.1.2. Rasio Ketersediaan Sekolah Per Penduduk Usia Sekolah Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu sekolah untuk menampung penduduk usia sekolah. Rasio ini membandingkan jumlah sekolah berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan. Berdasarkan Tabel II.20 pada jenjang sekolah dasar, rasio ketersediaan jumlah gedung mengalami fluktuasi dari tahun 2009 sampai tahun 2013. Pada kurun waktu tiga tahun terakhir (tahun 2011-tahun 2014) jumlah gedung sekolah dasar mengalami peningkatan dengan jumlah tertinggi di tahun 2013 sebanyak 64 unit. Hal serupa terjadi dengan jumlah murid untuk jenjang sekolah dasar, dimana jumlah murid pun mengalami fluktuasi dengan kenaikan jumlah murid yang terjadi di tahun 2014 sebanyak 5.784 murid, sehingga rasio ketersediaan sekolah terhadap murid sebesar 93 yang artinya bahwa satu sekolah SD/MI menampung 93 siswa. Rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang SMP/MTs mengalami fluktuasi, yaitu pada tahun 2012 sebesar 90, kemudian terjadi peningkatan di tahun 2013 menjadi 98, akan tetapi terjadi penurunan di tahun 2014 menjadi 96 di; angka ini artinya bahwa satu sekolah SMP/Mts dapat menampung 96 siswa. 61 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021 2014 98,2 93,73 86,07
Tabel II.20. Ketersediaan Sekolah dan Murid Tahun 2009 s.d 2013 di Kabupaten Kepulauan Anambas Tabel II.21. Keadaan Gedung Sekolah di Bawah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas. Pada jenjang SMA/MA rasio ketersediaan sekolah juga mengalami kenaikan dari tahun 2011 hingga tahun 2014, yaitu pada tahun 2011 sebesar 178, kemudian terjadi kenaikan di tahun 2012 menjadi 198 dan tahun 2013 menjadi 199 kemudian mengalami peningkatan di tahun 2014 menjadi 216, angka ini artinya bahwa satu sekolah SMA/MA dapat menampung 216 siswa. Untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2014, tercatat sebanyak 62 sekolah yang tersebar di semua kecamatan. Sekolah Dasar dengan jumlah tersedikit berada di Kecamatan Jemaja Timur dan Siantan Selatan dengan empat sekolah dasar sedangkan jumlah terbanyak terdapat di Kecamatan Palmatak yang memiliki 16 sekolah dasar.Pada tahun 2014 tercatat 22 Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang tersebar di seluruh kecamatan. Selanjutnya untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) tercatat sebanyak 8 buah yang hanya terdapat di enam kecamatan saja, yaitu di Kecamatan Jemaja, Jemaja Timur, Siantan, Siantan Timur, Siantan Tengah dan Palmatak. No SD/MI 1 2 Jenjang Pendidikan Jumlah sekolah Jumlah murid Rasio Murid-Sekolah 2009 56 5.482 98 2010 58 5.344 92 2011 58 5.488 95 2012 59 5.871 100 2013 64 5.781 90 2014 62 5.784 93 SMP/MTs 1 2 Jumlah sekolah Jumlah murid Rasio Murid-Sekolah 14 1.566 112 15 1.765 118 20 1.816 91 20 1.802 90 21 2.066 98 22 2.119 96 SMA/MA 1 2 Jumlah sekolah Jumlah murid Rasio Murid-Sekolah 4 968 242 4 931 233 8 1.422 178 8 1.586 198 9 1.787 199 8 1.732 216 Sumber: Kepulauan Anambas Dalam Angka Tahun 2015 Jumlah gedung sekolah di bawah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2014 sebanyak 106 gedung. Sebagian besar gedung berada pada kondisi baik hanya terdapat 4 gedung yang mengalami rusak berat, yaitu satu gedung SMA. Kondisi Gedung Jenjang Pendidikan 2011 Rusak Ringan 1 28 0 4 0 0 33 2013 Rusak Ringan 0 1 0 0 0 2 3 2012 Rusak Ringan - - - - - - 0 Rusak Berat 0 0 0 0 0 0 0 Rusak Berat - - - - - - 0 Baik Baik Baik 21 - - - - - 21 TK SD MI SMP MTs SMA Jumlah Sumber: Kepulauan Anambas Dalam Angka Tahun 2012, tahun 2014 dan tahun 2015 18 30 2 15 5 8 78 25 55 2 21 5 7 115 Rusak Berat 0 0 0 0 0 0 0 Baik 18 - 10 3 - 57 88 2014 Rusak Ringan 4 20 - 6 - - 30 Rusak Berat 4 - - - - - 4 Berdasarkan Tabel II.22, Kepulauan Anambas memiliki 106 gedung sekolah. Kecamatan Palmatak merupakan kecamatan yang mempunyai jumlah gedung sekolah terbanyak yaitu 32 gedung. Kecamatan Siantan Timur mempunyai jumlah gedung paling sedikit yaitu empat gedung. RPJMD KKA 2016-2021 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 62
Tabel II.22. Keadaan Gedung Sekolah di Bawah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas menurut Kecamatan Tahun 2014. Kecamatan 1. Jemaja 2. Jemaja Timur 3. Siantan Selatan 4. Siantan 5. Siantan Timur 6. Siantan Tengah 7. Palmatak Jenjang Pendidikan TK SD MI SMP MTs SMA Jumlah TK SD MI SMP MTs SMA Jumlah TK SD MI SMP MTs SMA Jumlah TK SD MI SMP MTs SMA Jumlah TK SD MI SMP MTs SMA Jumlah TK SD MI SMP MTs SMA Jumlah TK SD MI SMP MTs SMA Jumlah Kondisi Gedung Baik Rusak Ringan 1 - - - - 12 13 2 - - - - 3 5 - - - - - - 0 5 - - - - 10 15 - - - - - 3 3 2 - - - - 15 17 8 - 10 3 - 14 35 88 1 6 - 1 - - 8 - 1 - - - - 1 - 3 - 1 - - 4 - 4 - 1 - - 5 1 6 - 1 - - 8 - - - 1 - - 1 3 - - - - - 3 30 Rusak Berat - - - - - - 0 - - - - - - 0 2 - - - - - 2 - - - - - - 0 - - - - - - 0 2 - - - - - 2 - - - - - - 0 4 Total Sumber: Kepulauan Anambas Dalam Angka Tahun 2015 II.2.1.1.3. Rasio Guru Per Murid Rasio guru dan murid merupakan perbandingan antara jumlah guru dan murid pada suatu jejang tertentu. Rasio guru murid ini dapat menggambarkan beban tanggungan yang harus dijalani oleh seorang guru pada suatu daerah. Semakin kecil nilai rasionya, maka 63 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021 Jumlah 2014 2 6 - 1 - 12 21 2 1 - - - 3 6 2 3 - 1 - - 6 5 4 - 1 - 10 20 1 - - 1 - 3 11 4 - - 1 - 15 20 11 - - 3 - 14 38 106
Tabel II.23. Rasio Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten kepulauan Anambas. Tabel II.24. Rasio Jumlah Guru dan Murid Sekolah Dasar Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Anambas akan semakin kecil juga beban tanggungan seorang guru, sebaliknya semakin besar nilai rasionya, maka akan semakin besar juga beban tanggungan seorang guru diduga akan semakin berkurang pengawasan/perhatian guru terhadap murid sehingga kualitas pengajaran akan cenderung semakin rendah. Seperti tersaji pada Tabel II.23 pada jenjang pendidikan dasar rasio guru dan murid mengalami fluktuasi. Dimana pada tahun 2009 rasio guru dan murid sebesar 12, mengalami penuruan di tahun 2010 dan 2011 yaitu sebesar 10 di tahun 2010 dan 8 di tahun 2011, dan mengalami kenaikan yang cukup besar di tahun 2012 sehingga rasio guru dan murid sebesar 12, akan tetapi mengalami penurunan kembali di tahun 2013 menjadi 14 dan di tahun 2014 menjadi 10 yang artinya bahwa setiap satu guru memiliki tanggungan sebanyak 10 murid. Pada jenjang pendidikan SMP/MTs rasio guru dan murid juga mengalami fluktuasi. Hal ini terlihat pada tahun 2009 rasio guru dan murid sebesar 11, dan terus mengalami penurunan dari tahun 2010 hingga tahun 2011 menjadi 10 pada tahun 2010 dan 8 pada tahun 2011, akan tetapi mengalami kenaikan yang cukup tinggi di tahun 2012 menjadi 15 dan mengalami penurunan kembali di tahun 2013 menjadi 10 kemudan terjadi kenaikan di tahun 2014 menjadi 18 hal ini berarti bahwa setiap setiap satu guru memiliki tanggungan sebanyak 18 murid. Rasio guru dan murid pada jenjang pendidikan SMA/MA juga mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2009 rasio murid dan guru sebesar 16, kemudian turun di tahun 2010 menjadi 11 di tahun 2011 rasio murid dan guru tidak mengalami perubahan, akan tetapi mengalami penurunan di tahun 2012 menjadi 10 dan naik kembali di tahun 2013 dan mengalami kenaikan cukup signifikan di tahun 2014 menjadi 20. Angka 20 ini memiliki arti bahwa setiap setiap satu guru memiliki tanggungan sebanyak 20 murid. No Jenjang Pendidikan 2009 2010 2011 2012 2013 2014 SD/MI 1 Jumlah guru 465 538 719 298 424 305 2 Jumlah murid 5.482 5.344 5.488 5.871 5.781 5.784 Rasio Murid-Guru 12 10 8 20 14 19 SMP/MTs 1 Jumlah guru 146 170 227 125 205 116 2 Jumlah murid 1.566 1.765 1.816 1.802 2.066 2.119 Rasio Murid-Guru 11 10 8 15 10 18 SMA/MA 1 Jumlah guru 59 81 126 161 160 86 2 Jumlah murid 968 931 1.422 1.586 1.787 1.732 Rasio Murid-Guru 16 11 11 10 11 20 Sumber : Kabupaten Anambas Dalam Angka tahun 2015 Seperti tersaji pada Tabel II.24 pada tahun 2009 sampai tahun 2014 rasio guru dan murid sekolah dasar menurut kecamatan yang paling tertinggi terdapat di Kecamatan Palmatak dengan rasio 23 yang berarti bahwa setiap setiap satu guru memiliki tanggungan sebanyak 23 murid. No Kecamatan 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1 Jemaja 10 9 7 16 12 16 2 Jemaja Timur 7 6 8 16 9 14 RPJMD KKA 2016-2021 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 64
No Kecamatan 2009 2010 2011 2012 2013 3 Siantan Selatan 13 9 8 24 17 4 Siantan 11 10 7 18 13 5 Siantan Timur 13 10 6 20 16 6 Siantan Tengah 12 11 9 24 14 7 Palmatak 15 12 9 23 15 Jumlah 12 10 8 20 14 Sumber : Kabupaten Anambas Dalam Angka tahun 2015 Berdasarkan data yang tersaji pada Tabel II.25, pada tahun 2014 rasio guru dan murid sekolah menengah pertama menurut kecamatan tertinggi terdapat di Kecamatan Palmatak dengan rasio sebesar 36 yang berarti bahwa setiap setiap satu guru memiliki tanggungan sebanyak 36 murid. No Kecamatan 2009 2010 2011 2012 2013 Tabel II.25. Rasio Jumlah Guru dan Murid Sekolah Menengah Pertama Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Anambas 1 2 3 4 Jemaja Jemaja Timur Siantan Selatan Siantan 15 10 2 14 16 8 5 14 9 6 6 7 20 13 6 7 12 7 6 8 5 Siantan Timur 11 10 7 14 11 6 Siantan Tengah 5 5 5 8 13 7 Palmatak 11 10 8 19 16 Jumlah 11 10 8 15 10 Sumber : Kabupaten Anambas Dalam Angka tahun 2009, 2010, 2011, 2012,2014 dan 2015 Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, bahwa setiap SD/MI tersedia satu orang guru untuk setiap 32 peserta dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang, maka rasio guru terhadap murid di Kabupaten Kepulauan Anambas masih dapat dikatakan ideal. KESEHATAN II.2.1.1.4. RASIO PUSKESMAS, POLIKLINIK DAN PUSKESMAS PEMBANTU (PUSTU) Puskesmas, Puskesmas keliling dan Pustu merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediaannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan. Seperti tersaji pada Tabel II.26, rasio Puskesmas per satuan penduduk pada selang waktu tahun 2011 hingga tahun 2013 terus mengalami perubahan. Pada tahun 2014, yang merupakan rasio Puskesmas per satuan penduduk tertinggi memiliki rasio sebesar 5.698 artinya satu Puskemas melayani sebanyak 5.698 jiwa. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan wilayah kerja Puskesmas dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah Puskesmas rata-rata 30.000 penduduk, maka dapat dikatakan jumlah Puskesmas yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas sangat memenuhi standar yang ada. 65 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021 2014 22 17 22 22 23 19 2014 21 14 10 13 21 22 36 18
Tabel II.26. Rasio Puskesmas, Puskesmas Keliling dan Puskesmas Pembantu Kepulauan Anambas Tahun 2011- 2014 Tabel II.27. Rasio Puskesmas, Puskesmas Keliling dan Puskesmas Pembantu menurut Kecamatan Kepulauan Anambas Tahun 2013 Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki Puskesmas keliling yang terdiri dari Puskesmas keliling darat dan Puskesmas keliling laut. Rasio Puskesmas keliling mengalami fluktuasi pada tahun 2011 hingga tahun 2014. Pada tahun tahun 2012 hingga mencapai 3.833 namun pada tahun 2013 mengalami penurunan dengan rasio 3.281 kemudian menurun di tahun 2014 menjadi 2.493 yang artinya satu Puskesmas keliling melayani 2.493 jiwa. Untuk rasio Pustu per satuan penduduk mengalami penurunan dari tahun 2011 hingga tahun 2014. Pada tahun 2014 yang merupakan rasio Pustu per satuan penduduk terendah memiliki rasio sebesar 814 yang artinya satu Pustu melayani sebanyak 814 jiwa. No Uraian 1 2 3 4 5 Rasio Puskesmas per satuan penduduk 6 Rasio Puskesmas Keliling per satuan penduduk 7 Rasio Puskesmas Pembantu per satuan penduduk Sumber: Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Angka Tahun 2011, 2012, 2014 dan 2015 2011 2012 2013 2014 7 13 21 7 16 49 38.210 38.833 39.374 39.892 5.698 5.459 2.493 2.939 814 1.819 Jumlah Puskesmas Jumlah Puskesmas Keliling Jumlah Puskesmas Pembantu Jumlah Penduduk 7 12 42 7 10 31 5.546 3.833 1.253 5.625 3.281 937 Seperti tersaji pada Tabel II.27, rasio Puskesmas per satuan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Palmatak dengan rasio mencapai 11.409, artinya satu Puskesmas melayani sebanyak 11.409 jiwa. Hal ini terjadi dikarenakan Kecamatan Palmatak memiliki jumlah penduduk yang tinggi. Kecamatan Siantan merupakan kecamatan dengan rasio Puskesmas keliling per satuan penduduk tertinggi yang melayani 5.305 jiwa. Hal yang sama juga terjadi di Kecamatan Siantan, dengan jumlah penduduk sebanyak 10.611 jiwa Pustu yang terdapat di wilayah ini terdapat hanya tiga Pustu, sehingga menyebabkan Kecamatan Siantan memiliki rasio Pustu tertinggi yang melayani 3.537 jiwa. No Kecamatan Jumlah Penduduk Puskesmas Puskesmas Keliling Puskesmas Pembantu Jumlah Rasio 5.768 2.074 3.365 10.611 3.366 2.782 11.409 5.768 Jemaja 1 2.074 2 Jemaja Timur 3.365 3 Siantan Selatan 10.611 4 Siantan 3.366 5 Siantan Timur 2.782 6 Siantan Tengah 11.409 7 Palmatak Sumber: Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 1 1 1 1 1 1 1 Jumlah Rasio Jumlah Rasio 824 519 561 3.537 561 556 1.037 3 1 - 2 1 1 4 1.923 2.074 - 5.305 3.366 2.782 2.852 7 4 6 3 6 5 11 II.2.1.1.5. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah jumlah rumah sakit per 10.000 penduduk. rasio ini mengukur ketersediaan fasilitas rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk. rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karateristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. RPJMD KKA 2016-2021 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 66
Seperti yang tersaji pada Tabel II.28 di tahun 2014 Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki dua rumah sakit yang terdapat di dua kecamatan yaitu Kecamatan Jemaja dan Kecamatan Palmatak. Rasio rumah sakit terhadap jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas mencapai 19.789. Hal ini berarti satu rumah sakit melayani sejumlah 19.789 jiwa. Peningkatan jumlah rumah sakit setiap tahunnya diharapkan mampu mengimbangi pertumbuhan penduduk yang ada, sehingga kualitas pelayanan rumah sakit terhadap jumlah penduduk semakin meningkat. Tabel II.28. Jumlah dan Rasio Rumah Sakit per Jumlah Penduduk Kepulauan Anambas Tahun 2014 No Kecamatan Jumlah Penduduk 1 2 3 4 5 6 7 Rasio Sumber: Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2015 Jemaja Jemaja Timur Siantan Selatan Siantan Siantan Timur Siantan Tengah Palmatak 6.832 2.554 3.931 13.406 4.141 3.394 12.951 47.209 Rumah Sakit Jumlah 1 - - - - - 1 2 Rasio 6.832 - - - - - 12.951 19.789 II.2.1.1.6. Rasio Dokter per Satuan Penduduk Rasio dokter per jumlah penduduk merupakan jumlah dokter per 1.000 penduduk. Rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Rasio ini juga mengukur ketersediaan akses penduduk terhadap tenaga dokter. Berdasarkan Tabel II.29, jumlah dokter di Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dikatakan naik turun. Hal ini dapat dilihat untuk dokter umum pada tahun 2009 berjumlah 27 dokter turun cukup tajam di tahun 2010 menjadi hanya tujuh dokter, kemudian di tahun 2011 naik cukup signifikan menjadi 35 dokter dan terus naik di tahun 2012 menjadi 42 dokter dan di tahun 2013 menjadi 63 kemudian menurun cukup tajam di tahun 2014 menjadi 28. Dengan adanya peningkatan cukup signifikan selama tiga tahun terakhir (tahun 2011-2013) akan tetapi mengalami penurunan yang sangat signifikan meyebabkan rasio dokter per satuan penduduk mengalami penurunan pula menjadi 1.686, 03. Angka ini memiliki arti bahwa pada tahun 2014, satu dokter umum melayani 1.686 jiwa.Berdasarkan indikator Indonesia sehat 2010, rasio ideal jumlah dokter umum dengan jumlah penduduk adalah 1:2500 artinya, idealnya satu dokter melayani 2.500 jiwa. Dengan angka ini berarti rasio dokter umum di Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dikatakan ideal. Jumlah dokter spesialis yang dimiliki Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2013 sebanyak 63 dokter meningkat sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya terdapat satu dokter akan tetapi pada tahun 2014 tidak ada dokter spesialis di Kabupaten Anambas. Hal ini menyebabkan rasio dokter spesialis tidak dapat dihitung. No Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Tabel II.29. Rasio Dokter per satuan Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas Dokter Umum 1 Jumlah Dokter 2 Jumlah Penduduk 27 35.646 7 37.629 35 38.210 42 38.833 63 39.374 28 47.209 Rasio 1.320,22 5.375,57 1.091,71 924,60 624,98 1.686, 03 Dokter Spesialis 67 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021
Tabel II.30. Banyaknya Dokter menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 No Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1 Jumlah Dokter 2 3 1 1 63 0 2 Jumlah Penduduk 35.646 37.629 38.210 38.833 39.374 47.209 Rasio 17.823 12.543 38.210 38.833 624,98
Dokter Gigi 1 Jumlah Dokter 0 2 9 9 9 8 2 Jumlah Penduduk 35.646 37.629 38.210 38.833 39.374 47.209 Rasio
18.814,50 4.245,56 4.314,78 4.374,89 5.901,12 Sumber : Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Angka Tahun 2015 Pada kurun waktu tahun 2009 hingga tahun 2014, perkembangan jumlah dokter gigi belum menunjukan perkembangan yang cukup berarti. Dalam tiga tahun terakhir (tahun 2011-2014) jumlah dokter gigi di Kabupaten Kepulauan Anambas tidak terdapat pertambahan sama sekali akan tetapi mengalami pengurangan di tahun 2014. Hingga pada tahun 2014 rasio dokter per satuan penduduk mencapai 5.901,12. Angka ini memiliki arti bahwa pada tahun 2014, satu dokter gigi melayani 5.901 jiwa. Berdasarkan indikator Indonesia Sehat 2010, rasio ideal untuk jumlah dokter gigi dengan jumlah penduduk adalah 11 dokter gigi untuk 100.000 penduduk atau 1:9.090. Rasio dokter gigi yang mencapai angka 1:5.901 jiwa, yang berarti rasio dokter gigi per satuan penduduk di Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dikatakan ideal. Berdasarkan Tabel II.30, kecamatan yang memiliki jumlah dokter umum terbanyak adalah Kecamatan Palmatak dengan tujuh dokter umum, sedangkan kecamatan yang paling sedikit memiliki dokter umum adalah Kecamatan Siantan Selatan. Tidak terdapat dokter spesialis di Kabupaten Kepulauan Anambas. Kecamatan yang paling banyak memiliki dokter gigi terdapat di Kecamatan Siantan, terdapat dua kecamatan yang belum memiliki dokter gigi yaitu Kecamatan Siantan Selatan dan Kecamatan Siantan Timur. No Kecamatan Jemaja 1 Jemaja Timur 2 Siantan Selatan 3 Siantan 4 Siantn Timur 5 Siantan Tengah 6 Palmatak 7 Total Dokter Umum 6 3 1 6 2 3 7 28 Dokter Spesialis 0 0 0 0 0 0 0 0 Dokter Gigi 2 1 0 3 0 1 1 8 Sumber : Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Angka Tahun 2015 Di Kepulauan Anambas terdapat 2 buah rumah sakit pada tahun 2014 yang terletak di Kecamatan Jemaja dan Palmatak, tujuh buah Puskesmas, 49 Puskesmas pembantu, dan 15 Puskesmas keliling. Sedangkan untuk tenaga paramedis, terdapat 28 orang dokter umum, delapan orang dokter gigi, 128 orang bidan serta 209 perawat. RPJMD KKA 2016-2021 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 68
SARANA DAN PRASARANAN UMUM II.2.2. FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN II.2.2.1. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) investor berskala nasional baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)/Penanaman Modal Asing (PMA). Banyaknya jumlah PMDN jauh lebih besar dibandingkan PMA. Banyaknya jumlah investor PMDN maupun PMA berpengaruh baik terhadap jumlah investasi di Kabupaten Kepulauan Anambas. Jumlah investor sebanyak 3.009 PMDN dan 1 PMA. Bidang usaha dengan jumlah investor PMDN terbanyak adalah bidang perdagangan dengan 736 investor, sedangkan untuk PMA hanya terdapat satu yaitu bidang jasa. Hasil analisis jumlah investor PMDN/PMA Kabupaten Kepulauan Anambas dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut: Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki No Bidang Usaha Jumlah Investor PMDN Jumlah Investor PMA Tabel II.31. Jumlah Investor PMDN dan PMA Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2014 1 Perdagangan 2 Pengolahan 3 Jasa 736 497 297 1 4 Peternakan 114 5 Perikanan Tangkap 704 6 Perikanan Budidaya 347 7 Pertanian dan Perkebunan 314 Total 3.009 1 Sumber: Data PMDN dan PMA Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2015 II.2.2.2. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional Penanaman Modal Dalam Negeri/ Penanaman Modal Asing (PMDN/PMA) Pada tahun 2014, nilai investasi yang ditanamkan di Kabupaten Kepulauan Anambas mencapai Rp 49.391.220.000 (empat puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian PMDN Rp 33.791.220.000 (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan nilai omset sebesar Rp 140.350.456.000 (seratus empat puluh miliar tiga ratus lima puluh juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan jumlah perusahaan sebanyak 3009 dan nilai investasi PMA sebesar Rp 15.600.000.000 (lima belas milyar enam ratus juta rupiah) dengan satu perusahaan di bidang Jasa. Tabel II.32. Jumlah Investasi PMDN dan PMA Tahun 2014 Kabupaten Kepulauan Anambas No Bidang Usaha 1 Perdagangan 2 Pengolahan 3 4 Peternakan 5 Perikanan Tangkap 6 Perikanan Budidaya 7 Pertanian dan Perkebunan Jasa PMDN Nilai Investasi 15.832.450.000 1.749.830.000 5.686.220.000 495.800.000 5.362.220.000 3.732.000.000 932.700.000 33.791.220.000 Omset 62.187.300.000 33.530.876.000 18.389.380.000 1.398.000.000 15.620.800.000 5.428.900.000 3.795.200.000 140.350.456.000 PMA Nilai Investasi 15.600.000.000 Total Sumber: Data PMDN dan PMA Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2015 15.600.000.000 69 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021
Tabel II.33. Luas Lahan Sawah dan Bukan Sawah menurut Kecamatan di Kepulauan Anambas Tahun 2014 Tabel II.34. Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Rata-rata Produksi Padi menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 Tabel II.35. Luas Panen dan Produksi Palawija menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2012 II.2.2.3. Pertanian Tanaman Pangan Walau bukan termasuk daerah penghasil beras, namun Kabupaten Kepulauan Anambas masih memiliki potensi yang dapat lebih dikembangkan lagi pada sektor ini. Dua kecamatan, yaitu Jemaja Timur dan Palmatak yang memiliki lahan sawah. Luas tanam padi di tahun 2014 seluas 70 Ha dengan luas panen 68 Ha. Kecamatan - Jemaja 11 Jemaja Timur - Siantan Selatan - Siantan - Siantan Timur - Siantan Tengah 2 Palmatak 113 2014 113 2013 54 2012 54 2011 Sumber: Kepulauan Anambas Dalam Angka Tahun 2015 Lahan Sawah (Ha) Bukan Lahan Sawah (Ha) 2.938 2.050 1.698 2.124 2.909 5.854 15.490 33.063 33.063 47.600 47.600 Jumlah (Ha) 2.938 2.161 1.698 2.124 2.909 5.854 15.492 33.176 33.176 47.654 47.654 Kecamatan Jemaja Luas Tanam (Ha) Luas Panen (Ha) Produksi (Ton) Rata-rata Produksi - -
Jemaja Timur 69 67 381,9 5,7 Siantan Selatan
Siantan
Siantan Timur
Siantan Tengah
Palmatak 1 1 3,5 3,5 2014 70 68 385 9 2013 58 53 301 11,7 2012 58 52 291,2 5,6 2011 54 54 324,0 6,0 2010 45 41 246,0 6,0 Sumber: Kepulauan Anambas Dalam Angka Tahun 2015 Selain padi, juga terdapat palawija yang terdiri atas jagung dengan luas panen 19 Ha dan ubi kayu yang luas panennya sebesar 25 Ha dengan produksi sebanyak 274 ton selama tahun 2014. Selain itu, terdapat pula ubi jalar seluas panen 17 Ha, total produksi ubi jalar di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah 249 ton. Wilayah ini tercatat juga menghasilkan berbagai jenis sayuran. Jenis sayur-sayurannya adalah kacang panjang, sawi, bayam dan kangkung. Jagung Ubi Kayu Ubi Jalar Kacang Tanah Kecamatan Luas Panen (Ha) Produksi (Ton) Luas Panen (Ha) Produksi (Ton) Luas Panen (Ha) Produksi (Ton) Luas Panen (Ha) Produksi (Ton) Jemaja
Jemaja Timur 17
3 10
6 90
4 20
Siantan Selatan
11 105
5 135
Siantan 2
101 144
1 12
Siantan Timur
RPJMD KKA 2016-2021 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 70
Jagung Ubi Kayu Ubi Jalar Kacang Tanah Kecamatan Luas Panen (Ha) Produksi (Ton) Luas Panen (Ha) Produksi (Ton) Luas Panen (Ha) Produksi (Ton) Luas Panen (Ha) Produksi (Ton) Siantan Tengah
1 12
Palmatak
2014 19
25 274
17 249
4 20
2013 27
123 45
490 16
280
2012 20
50 40
615 10
150
2011 30
NA 49
735 28
420
2010 37 167 153 4.800 21 525 3 9 Sumber: Kepulauan Anambas Dalam Angka Tahun 2015 Kecamatan Kacang Panjang (Ton) Sawi (Ton) Bayam (Ton) Kangkung (Ton) Tabel II.36. Produksi Sayur-sayuran menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2012 Jemaja Jemaja Timur Siantan Selatan Siantan
3,7 2,1 5,5
29 2
5,5 3,1 7,2
5,6 23
13,3 Siantan Timur 13,5
7,1 8,2 Siantan Tengah 13,5
7,1 8,2 Palmatak
20,9
2 5 2014 47 71 27 69 2013 47 395 751 625 2012 40 375 745 616 2011 16 250 440 616 2010 61 55 69 550 Sumber: Kepulauan Anambas Dalam Angka Tahun 2015 Kabupaten Kepulauan Anambas juga menghasilkan buah-buahan. Jenis buah- buahannya yaitu nanas, durian, pisang dan jeruk. Produksi buah terbesar di tahun 2014 adalah pisang dengan total luas panen 22 Ha dan total produksi 70 Ton. Nanas Durian Pisang Jeruk Tabel II.37. Luas Panen dan Produksi Buah- buahan menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 Kecamatan Jemaja Jemaja Timur Luas Panen (Ha) 0, 004
Produksi (Ton)
0,3
Luas Panen (Ha)
5,2
Produksi (Ton)
2,6
Luas Panen (Ha)
2, 015
Produksi (Ton)
1,8
Luas Panen (Ha)
5,58
Produksi (Ton)
3,1
Siantan Selatan
7,5 12,5 11
Siantan 0, 03 0,6 11,35 17 0,55 2,7 1 2,8 Siantan Timur 0, 014 0,3 0,15 0,1 4,3 18,5
Siantan Tengah
Palmatak 0, 01 0,6 20 13 4, 01 22 2,22 1,8 2014 0, 058 1,8 44,2 45,2 22 70 9 8 2013 0,1 2 44 45 18 250 1 7,2 2012 6 360 4 80 47 470 1 11 2011 3 60 41 738
6.910
2010 10 10.000 165 412,5 149 4.670 1 35 71 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021
Tabel II.38. Potensi Lahan Perkebunan menurut Kecamatan dan Jenisnya di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 Tabel II.39. Potensi Lahan Pertanian menurut Kecamatan dan Jenisnya di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 Tabel II.40. Luas Areal, Produksi, Rata-rata Produksi dan Jumlah Petani Perkebunan Rakyat menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2012 Sumber: Kepulauan Anambas Dalam Angka Tahun 2015 Jenis lahan bukan sawah terbagi atas beberapa jenis lahan yaitu perkebunan, pekarangan, tegal/ladang, padang rumput, hutan dan rawa. Jenis lahan dengan total luas terbesar pada tahun 2014 adalah hutan dengan luas sebesar 43.957 hektar. Kecamatan dengan total jenis lahan terbesar yaitu Kecamatan Palmatak dengan jumlah sebesar 6.655 hektar. Kecamatan Jenis Lahan (Ha) Perkebunan Pekarangan Tegal/Ladang Padang Rumput Hutan Rawa Jemaja 2.500
1.159 Jemaja Timur 318
416 Siantan Selatan 1.734
6 Siantan
2.400
236 Siantan Timur 5.450
789 Siantan Tengah 4.919
4.840 Palmatak
6.655
10.433 Kepulauan Anambas 43.957 2014 23.976 43.957 Sumber: Kepulauan Anambas Dalam Angka Tahun 2015 Potensi lahan pertanian terbagi dalam dua jenis tanaman pertanian yaitu tanaman pangan yang terdiri dari padi dan palawija serta tanaman hortikultura yang terdiri dari sayuran dan buah-buahan. Dari tahun 2010 sampai 2012, besarnya jumlah potensi lahan pertanian tidak mengalami perubahan. Untuk padi memiliki potensi 2.745 hektar, palawija memiliki potensi 2.890 hektar, Sayuran memiliki potensi 750 Ha dan buah-buahan memiliki potensi 800 hektar. Kecamatan Tanaman Pangan Padi (Ha) Palawija (Ha) Sayuran (Ha) Hortikultura Buah-buahan (Ha) Jemaja 764 450 160 130 Jemaja Timur 1.781 1.050 240 70 Siantan Selatan
300 90
150 Siantan
50 720
150 225
Siantan Timur
120 60
125 Siantan Tengah
75 10 30 Palmatak 150 175 40 70 2012 2.745 2.890 750 800 2011 2.745 2.890 750 800 2010 2.745 2.890 750 800 Sumber: Kepulauan Anambas Dalam Angka Tahun 2015 Kelapa Karet Kecamatan Luas Areal (Ha) Produksi (Ton) Rata-rata Produksi (Kg/Ha) Jumlah Petani (KK) Luas Areal (Ha) Produksi (Ton) Rata-rata Produksi (Kg/Ha) Jumlah Petani (KK) Jemaja 1,249 68 78 1.248 262 61 417 148 Jemaja Timur 1,022 55 55 850 403 91,5 363 215 Siantan Selatan 1,239 281 275 876 222 130 769 123 Siantan 807 188 246 458 786 326 539,7 463 Siantan Timur 2,068 470 278 965 126 6,5 677 100 RPJMD KKA 2016-2021 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 72
Kelapa Karet Tabel II.40. Luas Areal, Produksi, Rata-rata Produksi dan Jumlah Petani Perkebunan Rakyat menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2012 Kecamatan Siantan Tengah Palmatak Luas Areal (Ha) 458 3,085 Produksi (Ton) 219 760 Rata-rata Produksi (Kg/Ha) 682 441 Jumlah Petani (KK) 451 2213 Luas Areal (Ha) 156 787 Produksi (Ton) 6,2 472,2 Rata-rata Produksi (Kg/Ha) 54 1.132 2014 9,928 2, 041 2, 055 7, 061 2.741 1093,4 3951,7 2013 9,928 2, 041 2, 055 7, 061 2.741 1093,4 3951,7 2012 9.522 2.041 348,88 7.061 2.492 1.473,30 3.953,3 2011 9.522 2.041 348,88 7.061 2.492 1.151,51 462,08 2010 7.383 2.041 276,45 7.061 1.799 1.151,51 640,31 Lanjutan Tabel II.41 Cengkeh Sagu Kecamatan Luas Areal (Ha) Produksi (Ton) Rata-rata Produksi (Kg/Ha) Jumlah Petani (KK) Luas Areal (Ha) Produksi (Ton) Rata-rata Produksi (Kg/Ha) Jemaja 248 33,00 175 699 20
Jemaja Timur 189
22,00 206
86 20
Siantan Selatan 231
3,00 15
107
Siantan 295
4,00 18
516
Siantan Timur 321
6,00 29
154 5
Siantan Tengah 400
25,00 80
512
Palmatak 1.165 168,00 221
1.285 20
2014 2849
261 744
3.359 65
2013 2849
261 744
3.359 65
2012 2.803 293
891,76 3.359
2011 2.839 259
124 2.839
2010 1.989 293
147 3.359
Sumber: Kepulauan Anambas Dalam Angka Tahun 2014 Jumlah kelompok tani menurut komoditi terbagi menjadi beberapa jenis yaitu padi, sayuran, kelapa, cengkeh, karet, toga, palawija, tanaman obat, ayam, hortikultura, sapi, perkebunan dan kebun. Kecamatan dengan jumlah kelompok tani terbanyak adalah Kecamatan Jemaja sebanyak 28 kelompok tani dengan jenis komoditi padi, sayuran, kelapa, cengkeh dan karet. Sedangkan Kecamatan Jemaja Timur sebanyak 19 kelompok tani dengan jenis komoditi padi karet, toga, palawija, tanaman obat dan ayam. Total kelompok tani pada tahun 2012 adalah 86 kelompok tani. Kecamatan Jumlah Kelompok Tani Jenis Komoditi Tabel II.41. Jumlah Kelompok Tani menurut Kecamatan, Jenis Komoditi Kepulauan Anambas Tahun 2014 Jemaja Jemaja Timur Siantan Selatan 27 21 16 Padi, Sayuran, Kelapa, Cengkeh, Karet, sapi Padi, Karet, Toga, Palawija, Tanaman Obat, Ayam Karet, Sayuran Siantan 13 Cengkeh, Sayuran, Karet Siantan Timur 4 Kelapa Siantan Tengah 9 Kebun, Hortikultura, Ternak, Karet, Toga Palmatak 19 Kebun, Hortikultura, Sapi, Perkebunan, Toga 2014 103 2013 85 2012 86 2011 94 Sumber: Kepulauan Anambas Dalam Angka Tahun 2015 73 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021 Jumlah Petani (KK) 98 568 1715 1715 1.600 1.600 1.600 Jumlah Petani (KK)
Tabel II.42. Luas Kawasan Hutan menurut Fungsi dan Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 Tabel II.43. Populasi Ternak dan Unggas menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 II.2.2.4. Kehutanan Luas Hutan di Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu sekitar 43.957 Ha. Hutan yang termasuk dalam kategori hutan produksi dan hutan yang dapat dikonversikan. Luas hutan lindung di Kepulauan Anambas adalah 3.748 Ha, hutan produksi 24.033 Ha, dan hutan yang dapat dikonversi 16.176 Ha. Fungsi Kecamatan Hutan Lindung (Ha) HPT Hutan Produksi (Ha) Hutan yang Dapat Dikonversi (Ha) Areal Penggunaan Lain (APL) Jemaja
1.468,6
Jemaja Timur 3.350
2.667
Siantan Selatan
2.101
Siantan 1.000 2.975
Siantan Timur
426 426
Siantan Tengah 168
3.217,3
Palmatak 230
2.4033
Kepulauan Anambas 2.134 16.176 20.440 2014 3.748 3.560 37.327,9 16.176 20.440, 0 2013 3.748 24.033 2012
5.949,54 58.437,71 2011
5.949,54 58.437,71 2010
3.453,76 58.437,71 Sumber: Kepulauan Anambas Dalam Angka Tahun 2015 II.2.2.5. Peternakan Secara umum, populasi ternak yang tercatat pada tahun 2014 adalah sapi potong dan kambing. Ternak sapi potong ada sebanyak 4.032 ekor sedangkan ternak kambing ada sebanyak 193 ekor. Selain hewan ternak, ada juga yang mengelola unggas yaitu ayam buras, ayam pedaging dan itik. Populasi ayam buras tercatat sebanyak 15.738 ekor dan populasi itik sebanyak 953 ekor. Produksi telur yang dihasilkan untuk ayam buras sebanyak 83.090 kg dan itik ada sebanyak 6.793 kg. Ternak Unggas Kecamatan Sapi Potong (Ekor) Kambing (Ekor) Ayam Buras (Ekor) Ayam Pedaging (Ekor) Itik (Ekor) Jemaja 1.692 55 2.300
306 Jemaja Timur 813
56 4.412
68 Siantan Selatan 124
9 1.576
263 Siantan
331 8
2.602
43 Siantan Timur 88
35 1.656 4.000 47
Siantan Tengah 130
6 876
88 Palmatak
854 24
2.316
138 2014
4.032 193
15.738 4.000 953
2013 3.894 385
2012 3.606 356
13.496 23.747 796
2011 3.606 356
13.496 23.747 796
2010 2.295 248
9.398
911 Sumber : Kepulauan Anambas Dalam Angka Tahun 2015 Produksi daging di Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari sapi potong, ayam buras dan kambing. Total produksi tahun 2014 untuk sapi potong sebanyak 22.330 kg, RPJMD KKA 2016-2021 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 74
ayam buras sebanyak 8.263 kilogram dan kambing sebanyak 256 kilogram. Sedangkan untuk produksi telur dihasilkan ayam buras dan itik. Total produksi telur dari ayam buras sebanyak 83. 090 kilogram dan itik sebanyak 6.793 kilogram. Untuk tabel produksi daging dan produksi telur tersaji dalam tabel berikut. Tabel II.44. Produksi Daging menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 Kecamatan Jemaja Jemaja Timur Siantan Selatan Siantan Sapi Potong (Kg) 3.570 2.030 980 9.660 Ayam Buras (Kg) 1.208 2.316 828 1.366 Kambing (Kg) 56 56 32 24 Siantan Timur 980 869 40 Siantan Tengah 980 460 24 Palmatak 4.130 1.216 24 2014 22.330, 00 8.263 256 2013 22.120, 00 7.476 616 2012 23.380,00 7.371,00 544,00 2011 23.380,00 7.371,00 544,00 2010 16.320,00
703,20 Sumber: Kepulauan Anambas Dalam Angka Tahun 2015 Tabel II.45. Produksi Telur menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2012 Kecamatan Jemaja Jemaja Timur Siantan Selatan Siantan Siantan Timur Siantan Tengah Palmatak 2014 2013 2012 Sumber: Kepulauan Anambas Dalam Angka Tahun 2015 Ayam Kampung (Kg) 12.145 23.296 8.323 13.736 8.741 4.623 12.226 83.090 82.402 58.815 Ayam Petelor (Kg) - - - - - - - - - Itik (Kg) 2.168 488 1.880 307 338 629 983 6.793 6.754 6.209 II.2.2.6. Perikanan Sebagai daerah kepulauan, Kabupaten Kepulauan Anambas dikelilingi oleh laut yang begitu luas. Banyak yang mata pencaharian penduduknya adalah perikanan terutama perikanan laut. Pada tahun 2014, luas usaha budidaya perikanan di laut ada seluas 145.330 m2 dengan jumlah produksi yang tercatat sebanyak 1.438 ton. Tabel II.46. Luas Usaha Budidaya Perikanan menurut Jenis Budidaya dan Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 Kecamatan Jemaja Jemaja Timur Siantan Selatan Siantan Siantan Timur Siantan Tengah Palmatak 2014 2013 Laut (m2) 477 297 2.187 80.477 6.984 50.102 4.806 145.330 33.480 Payau (m2) Budidaya Tawar (m2) - - - - - - - - 200 10 - 200 - - 10 420 420 Jumlah (m2) 677 307 2.187 80.677 6.984 50.102 4816 145.750 33.900 75 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021
Tabel II.46. Luas Usaha Budidaya Perikanan menurut Jenis Budidaya dan Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 Tabel II.47. Produksi Perikanan Budidaya menurut Jenis Budidaya dan Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 Tabel II.48. Banyaknya Kelompok Pelaku Usaha Perikanan menurut Kecamatan dan Jenis di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 Tabel II.49. Banyaknya Perusahaan Industri Kecil, Sedang, Besar dan Tenaga Kerja menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 Kecamatan Laut (m2) Payau (m2) Budidaya Tawar (m2) Jumlah (m2) 2012 2011 Sumber: Kepulauan Anambas Dalam Angka Tahun 2015 32.580 28.980 - 30 - 32.610 28.980 Kecamatan Laut (Ton) Payau (Ton) Budidaya Tawar (Ton) Jumlah (Ton) Jemaja Jemaja Timur Siantan Selatan Siantan Siantan Timur Siantan Tengah Palmatak 2014 2013 2012 2011 Sumber: Kepulauan Anambas Dalam Angka Tahun 2015 40 25 157 87 361 271 425 1.366 130,25 214,71 62,91 - - - - - - - - - - 6 50 - 15 - - 1 72 0,1 0,1 - 46 75 157 102 361 271 416 1.438 130,355 214,81 62,91 Jenis Kelompok Kecamatan Pembudidaya Ikan Air Laut Pembudidaya Ikan Air Tawar Nelayan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Jemaja 4 1 33 30 Jemaja Timur 3 5 11 7 Siantan Selatan 17
51 11
Siantan 7
1 17
6 Siantan Timur 37
31 10
Siantan Tengah 24
29 2
Palmatak 43
54 27 2014 132 7 234 93 2013 135 7 226 95 2012 135 7 226 128 Sumber: Kepulauan Anambas Dalam Angka Tahun 2015 II.2.2.7. Industri Pada Tahun 2014, sektor industri belum menjadi penyumbang utama dalam pembentukkan PDRB. Sektor industri dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Kategori tersebut adalah industri kecil, industri sedang, dan industri besar. Jumlah industri kecil yang tercatat pada tahun 2014 sebanyak 284 buah industri yang mampu menyerap 1.248 tenaga kerja. Sedangkan industri sedang di Kepulauan Anambas tercatat sebanyak 5 buah dengan tenaga kerja sebanyak 21 orang. Jumlah unit usaha dan tenaga kerja terbesar terdapat di Kecamatan Siantan. Hal ini wajar dikarenakan Kecamatan Siantan merupakan ibu kota Kabupaten Kepulauan Anambas. Kecamatan Kecil Tenaga Kerja Perusahaan Industri Sedang Tenaga Kerja Besar Tenaga Kerja Jemaja 31 181
Jemaja Timur 63
116
Siantan Selatan 11
Siantan 81
375 3
RPJMD KKA 2016-2021 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 76
Kecamatan Kecil Tenaga Kerja Perusahaan Industri Sedang Tenaga Kerja Besar Tenaga Kerja Siantan Timur 36 279
Siantan Tengah 31
52 1
Palmatak 31
166 1
2014 284
1.248 5
2013 279
1.271 5
2012 271
1.265 4
2011 172
1.544 4
Sumber: Kepulauan Anambas Dalam Angka Tahun 2015 II.2.2.8. Energi dan Sumber Daya Air Minum Sebagai suatu kebutuhan vital dalam kehidupan, listrik dan air minum memerlukan penanganan yang serius. Bila kedua sektor ini mengalami gangguan dalam operasionalnya, maka dapat dipastikan akan berakibat pada terganggunya kelangsungan pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat. Jumlah daerah yang dialiri listrik PT. PLN (Perusahaan Listrik Negara) yang terdaftar pada 4 rayon di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah Tarempa, Ladan, Kuala Maras dan Letung. Air minum atau air bersih di Kabupaten Kepulauan Anambas dikelola oleh PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Anambas. Tabel II.50. Banyaknya Pelanggan PLN di Kabupaten Kepulauan Anambas menurut Cabang Tahun 2013 Unit Pembangkit Tarempa Letung Ladan Kuala Maras Jumlah Sumber: Kepulauan Anambas Dalam Angka Tahun 2015 2010 1.323 568 677 215 2.783 Jumlah Pelanggan 2012 2011 1.491 721 687 230 3.129 1.525 884 1.159 240 3.808 2013 2.789 977 2.041 244 6.048 Tabel II.51. Banyaknya Mesin, Daya Terpasang, Daya Mampu, dan KWH Terjual pada PLN Sub Ranting Kepulauan Anambas Tahun 2013 PLTD Jumlah Mesin (Unit) Daya Terpasang (KW) 6 Tarempa 6 Letung 5 Ladan 3 Kuala Maras 20 Jumlah Sumber: Kepulauan Anambas Dalam Angka Tahun 2015 3.000 1.168 858 350 5.376 Daya Mampu 2.400 895 580 240 4.115 Tenaga yang Dibangkitkan (KWH) 10.561.916 2.085.530 2.156.378 212.38 15.016.207 Beban Puncak KWH Terjual 8.883.048 1.585.788 1.807.800 198.096 3.045 12.474.732 1.850 510 550 135 Air minum atau air bersih di Kabupaten Kepulauan Anambas khususnya di Kota Tarempa dikelola Kantor Kecamatan Siantan dibawah koordinasi Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman. Jumlah Pelanggan air pada tahun 2013 sebanyak 990 pelanggan dengan kapasitas produksi 20 liter/detik. Sedangkan untuk banyaknya Rumah Tangga di Kabupaten Kepulauan Anambas yang menggunakan jasa Pemda pada tahun 2013 sebanyak 1.442 Rumah Tangga dengan Kecamatan Siantan sebagai pengguna terbesar. Namun rumah tangga yang menggunakan jasa Non Pemda lebih besar jumlahnya yaitu sebanyak 2.748 RT dengan Kecamatan Palmatak sebagai pengguna terbesar 77 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021
Tabel II.52. Jumlah Pelanggan Air Minum, Produksi, Penggunaan dan Jumlah Penerimaan di PDAM Kepulauan Anambas Tahun 2014 Tabel II.53. Banyaknya Rumah Tangga yang Menggunakan Jasa PAM dan Non PAM menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013 Tabel II.54. Luas Usaha dan Volume Cadangan Pertambangan menurut Kecamatan dan Jenis Pertambangan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013 Uraian Jumlah Pelanggan Kapasitas Produksi Penggunaan Penerimaan Sumber Satuan Unit Liter/Detik M3 Rp 2010 990 20 - 15.180 2011 990 20 - 15.180 2012 990 20 - 21.225 2013 990 20 - 34.275 2014 990 20 - 34275 : Kepulauan Anambas Dalam Angka Tahun 2015 Kecamatan Jemaja Jemaja Timur Siantan Selatan Siantan Siantan Timur Siantan Tengah Palmatak 2013 2012 2011 Sumber: Kepulauan Anambas Dalam Angka Tahun 2015 Pemda 207 0 0 990 0 245 0 1.442 1.412 1.380 Non Pemda 500 325 375 300 425 303 520 2.748 2.748 3.070 Jumlah 707 325 375 1.290 425 548 520 4.190 4.160 4.450 II.2.2.9. Pertambangan Pertambangan merupakan sektor yang paling besar kontribusinya dalam menyumbang PDRB Kabupaten Kepulauan Anambas. Luas usaha pertambangan granit merupakan pertambangan terbesar yaitu sebesar 14.230 Ha dengan cadangan 35.893.718.436 m3. Kecamata n Jemaja Jemaja Timur Siantan Selatan Siantan Siantan Timur Siantan Tengah Palmatak 2013 2012 2011 Granit Luas (Ha) Cadangan (m3) 9.885,00 12.421.054.662,0 0 -
1.250,00 2.746.445.898,00 2.750,00 16.364.512.003,0 0 -
345,00 4.361.705.873,00 14.230,0 0 14.230,0 0 14.230,0 0 35.893.718.436,0 0 35.893.718.436,0 0 35.893.718.436,0 0
Luas (Ha)
Riolit Cadangan (m3)
1.914.455,0 0
1.914.455,0 0
1.914.455,0 0
1.914.455,0 0 Diorit
Luas (Ha)
Cadangan (m3)
44,00 2.230.311.146,0 0 -
316,00 340.498.440,00 360,00 2.570.809.586,0 0 360,00 2.570.809.586,0 0 360,00 2.570.809.586,0 0 Biji Besi Luas (Ha) - Cadangan (m3)
36,00 148.119,9 0 -
24.811,78 36,00 172.931,6 8 36,00 172.931,6 8 36,00 178.805,0 0 RPJMD KKA 2016-2021 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 78
Lanjutan Tabel II.55 Kecamatan Luas (Ha) Pasir Kuarsa Cadangan (m3) Luas (Ha) Tanah Urug Cadangan (m3) Jemaja Jemaja Timur Siantan Selatan Siantan Siantan Timur Siantan Tengah Palmatak 2013 2012 2011 - - - - - - - - - 5.414.904,00 - - - - - - 5.414.904,00 5.414.904,00 5.414.904,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sumber: Kepulauan Anambas Dalam Angka Tahun 2015 II.2.2.10. Pariwisata Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki potensi wisata yang cukup besar. Tentunya untuk mengembangkan industri pariwisata tersebut memerlukan dukungan sarana dan prasarana. Salah satu yang cukup penting adalah ketersediaan dermaga. Hingga tahun 2015, Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki 47 dermaga yang terdiri dari 3 dermaga kecil, 9 dermaga besar dan 35 dermaga sedang. Tabel II.55. Banyaknya Dermaga Laut menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 Kecamatan Jemaja Jemaja Timur Besar
1 Jenis Dermaga Kecil
Sedang 25
Siantan Selatan
Siantan 8
10 Siantan Timur
Siantan Tengah
Palmatak
2014 9 3 35 Sumber: Kepulauan Anambas Dalam Angka Tahun 2015 Bulan Penumpang Naik Penumpang Turun Tabel II.56. Banyaknya Penumpang Naik dan Turun menurut Bulan di Pelabuhan Tarempa Kepulauan Anambas Tahun 2014 Januari Februari Maret April 1.080 1.840 2.912 4.299 2.941 3.044 3.061 4.459 Mei 3.389 4.153 Juni 4.741 6.117 Juli 3.815 4.619 Agustus 3.251 5.651 September
Oktober 2.716 1.828 November
Desember 1.962 2.597 2014 30.005 38.470 2013 26.709 39.551 2012 34.122 24.455 79 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021
Tabel II.57. Banyaknya Penumpang Datang dan Berangkat menurut Bulan di Bandar Udara Matak Kepulauan Anambas Tahun 2014 (Pesawat Komersil) Tabel II.58. Banyaknya Penginapan menurut Kecamatan dan Jenisnya di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 Bulan Penumpang Naik Penumpang Turun 2011 25.439 24.524 Sumber: Kepulauan Anambas Dalam Angka Tahun 2015 Bulan Januari Penumpang Berangkat 1.033 Penumpang Datang 1.195 Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus 794 854 September 1.094 1.098 Oktober 1.262 1.123 November 992 1.046 Desember 1.247 1.084 2014 6.422 6.400 2013 12.198 12.115 Sumber: Kepulauan Anambas Dalam Angka Tahun 2015 Selanjutnya adalah penginapan sebagai salah satu hal yang mendukung industri pariwisata. Jumlah penginapan di Kabupaten Kepulauan Anambas masih relatif sedikit dan itupun belum tersebar di seluruh kecamatan. Di wilayah ini tercatat memiliki 10 hotel melati di tahun 2014, namun dari jumlah tersebut 7 diantaranya terdapat di Kecamatan Siantan dimana ibu kota kabupaten berada. Di kecamatan Jemaja terdapat 3 buah hotel. Selain penginapan, restoran dan rumah makan juga ikut turut memberikan kontribusi dalam industri pariwisata. Sama halnya dengan penginapan, jumlah terbanyak berada di Kecamatan Siantan. Kecamatan Jemaja Hotel Bintang - Jenis Penginapan Hotel Melati 3 Losmen 8 Jumlah 11 Jemaja Timur
Siantan Selatan
Siantan
7 2
9 Siantan Timur
Siantan Tengah
Palmatak
2014
10 16
26 2013
10 2012
24 2011
22 Sumber: Kepulauan Anambas Dalam Angka Tahun 2015 RPJMD KKA 2016-2021 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 80
II.3. Aspek Daya Saing Daerah Daya saing daerah merupakan kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan propinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, domestik atau internasional.Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Indikator variabel aspek daya saing daerah terdiri dari: II.3.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah II.3.1.1. NILAI TUKAR PETANI (NTP) Nilai Tukar Petani merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani di pedesaan. Penghitungan indikator ini diperoleh dari perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib) yang dinyatakan dalam persentase. Indeks yang diterima petani merupakan suatu indikator tingkat kesejahteraan petani produsen dari sisi pendapatan, sedangkan indeks yang dibayar petani (lb) dari sisi kebutuhan petani baik untuk konsumsi rumah tangga maupun biaya produksi dan penambahan barang modal. Semakin tinggi nilai NTP maka relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan dan daya beli petani. Dimana NTP lebih dari 100, berarti petani mengalami surplus. Harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya, dengan demikian tingkat kesejahteraan petani lebih baik dibanding tingkat kesejahteraan petani sebelumnya. Apabila NTP = 100, berarti petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsinya. Tingkat kesejahteraan petani tidak mengalami perubahan. NTP kurang dari 100, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga barang produksinya relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Tingkat kesejahteraan petani pada suatu periode mengalami penurunan dibanding tingkat kesejahtaraan petani pada periode sebelumnya. Penilaian NTP di atas menggunakan asumsi bahwa apabila produktivitas petani pada bulan bersangkutan paling sedikit sama dengan produktivitas bulan sebelumnya. Nilai Tukar Petani meliputi lima subsektor yaitu subsektor tanaman pangan, tanaman perkebunan rakyat, subsektor subsektor peternakan dan subsektor perikanan. NTP mencakup lima kabupaten yang ada di Provinsi Kepulauan Riau yaitu : Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas. tanaman holtikultura, subsektor No Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tabel II.59. Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2010-2014 Provinsi Kepulauan Riau 1. Indeks Yang Diterima Petani (lt) 2. Indeks Yang Dibayar Petani (lb) NTP 119,36 126,66 131,66 136,05 109,62 115,22 119,42 122,54 125,91 129,61 108,62 115,57 99,95 103,36 104,57 104,97 100,92 99,7 Sumber : Nilai Tukar Petani Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 Selama periode 2011-2014, rata-rata NTP di Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan setiap tahunnya yang berarti daya beli petani di Provinsi Kepulauan riau lebih baik dari tahun ke tahun. NTP tertinggi terjadi pada tahun 2013, yaitu sebesar 104,96 dengan indeks yang diterima petani sebesar 136,05 dan indeks yang dibayar petani 81 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021
Gambar II.10. Nilai Tukar Petani Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Jambi dan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014 sebesar 129,61. Namun pada tahun 2015 rata-rata NTP di Provinsi Kepulauan Riau hanya mencapai 99,45 masih berada di bawah 100. Hal ini berarti bahwa pada tahun 2015 petani di Provinsi Kepualauan Riau mengalami defisit, dimana kenaikan hasil produksi pertaniannya lebih kecil dibanding kenaikan harga kebutuhan petani untuk konsumsi dan biaya produksi. Pada tahun 2015 indeks harga yang diterima petani hanya mencapai 115,22 sedangkan indeks yang dibayarkan petani telah menapai 115,87. 102 101.55 100.92 101 100 99 98 97 96.85 97.02 96 95 94 Provinsi Riau Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Jambi Provinsi Kepulauan Riau Sumber: NTP Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Jambi dan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 Provinsi yang berbatasan langsung dengan Provinsi Kepulauan Riau, yaitu yang berbatasan di sebelah barat Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Jambi yang berbatasan disebelah selatan. Apabila membandingkan NTP pada provinsi-provinsi tersebut, dapat dilihat pada tabel diatas yaitu pada tahun 2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki NTP paling besar dengan angka mencapai 101,55, di posisi kedua yaitu Provinsi Kepulauan Riau dengan NTP sebesar 100,92, kemudian Provinsi Jambi dengan NTP sebesar 97,02 dan di posisi terakhir yaitu Provinsi Riau dengan NTP sebesar 96,85. Hal ini menunjukan tingkat kemampuan petani di Provinsi Kepulauan Riau cukup tinggi dengan menempati posisi kedua dibandingkan tiga provinsi lainnya. Dengan NTP lebih dari 100 maka berarti petani Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami surplus. Harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya, dengan demikian tingkat kesejahteraan petani lebih baik dibanding tingkat kesejahteraan petani sebelumnya. II.3.1.2. FOKUS IKLIM BERINVESTASI Fokus iklim berinvestasi sangat dipengaruhi oleh rasa aman bagi investor untuk berinvestasi. Ketentraman dan ketertiban umum yang kondusif menggambarkan bahwa dispilin hukum berjalan dengan baik. Ketentraman dan ketertiban umum sangat berdampak positif dalam meningkatkan kenyamanan berinvestasi. II.3.1.2.1. Angka Kriminalitas Angka kriminalitas disebabkan oleh berbagai macam faktor, antara lain kemiskinan, disfungsi norma dan hukum, ketidakharmonisan unsur terkait serta karakter bangsa yang sudah bergeser, ditambah dengan sistem pendidikan yang tidak lagi mengajarkan nilai-nilai etika termasuk pendidikan agama yang hanya menekankan pada RPJMD KKA 2016-2021 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 82
aspek kognitifnya. Penanggulangan kriminalitas yang tepat merupakan salah satu cara untuk mencapai rasa aman, nyaman dan tertib bagi masyarakat serta iklim berinvestasi untuk dapat terselengggara dengan baik. Seperti yang tertera pada Tabel II.60, tindak kriminal selama satu tahun pada selang waktu tahun 2009 sampai pada tahun 2012 terus mengalami peningkatan akan tetapi mengalami penurunan yang cukup siginifikan di tahun 2013. Tindak kriminal yang mengalami fluktuasi pada tahun 2009 hingga tahun 2013 berbanding lurus dengan angka kriminalitas. Jumlah tindak kriminal tertinggi terjadi di tahun 2012 dengan jumlah tinda kriminal sebanyak 27 kasus dan angka kriminalitas mencapai 0,095, sedangkan tindak kriminal paling sedikit terjadi di tahun 2013 sebanyak satu kasus dengan angka kriminalitas 0,003. Angka kriminalitas pada rendah menggambarkan tingginya rasa aman masyarakat dan begitu pula sebaliknya. Hal ini menunjukan bahwa angka kriminalitas masih relatif kecil sehingga dapat dikatakan bahwa dalam hal keamanan dan ketertiban lingkungan, kondisi di Kabupaten Kepulauan Anambas relatif stabil dan terkendali. suatu daerah semakin Tabel II.60. Angka Kriminalitas Tahun 2009- 2013 Kabupaten Kepulauan Anambas. No Jenis Kriminal Jumlah kasus Pembunuhan 1 Jumlah Kejahatan Seksual 2 Jumlah kasus Penganiayaan 3 Jumlah kasus Pencurian 4 Jumlah kasus Penipuan 5 Jumlah Tindak Kriminal selama 1 tahun 6 7 Jumlah Penduduk 8 Angka Kriminalitas Sumber : Diolah dari Kepulauan Anambas Dalam Angka Tahun 2014 2009 2010 2011 2012 2013 0 0 1 0 0 1 35.646 37.629 38.210 38.833 39.374 0,003 0,026 0,020 0 2 1 4 0 7 0 3 1 4 0 8 0 1 4 4 1 10 1 4 20 6 6 37 0,021 0,095 II.3.1.3. FOKUS SUMBER DAYA MANUSIA Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu faktor penting untuk kemajuan daerah. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat semakin tinggi pula kualitas SDM di wilayah tersebut. Dengan demikian program pendidikan mempunyai andil besar terhadap kemajuan sosial ekonomi suatu daerah. II.3.1.3.1. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3) Tenaga kerja merupakan faktor pendukung perekonomian suatu daerah. Untuk memajukan perekonomian suatu daerah diperlukan tenaga kerja yang berkualitas.Tingkat pendidikan memiliki faktor yang sangat penting dalam menentukan kualitas tenaga kerja daerah. Semakin tinggi tingkat pendidikan tenaga kerja semakin tinggi pula penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berpengaruh terhadapkualitas hasil produksi barang dan jasa Seperti tertera pada Tabel II.61, tenaga kerja masih merupakan permasalahan di Kabupaten Kepulauan Anambas mengingat rasio lulusan S1/S2/S3 masih sangat minim. Pada tahun 2009 rasio lulusan S1/S2/S3 0,02 dengan jumlah lulusan S1/S2/S3 sebanyak 727 jiwa, dan mengalami peningkatan di tahun 2010 menjadi 0,026, dan mengalami pengingkatan di tahun 2011 menjadi 0,027, mengalami peningkatan di tahun 2012 menjadi 0,031 dan terus mengalami peningkatan di tahun 2013 dengan rasio lulusan menjadi 0,034 dengan jumlah lulusan S1/S2/S3 sebanyak 1.357 jiwa. Pada selang waktu tahun 2009 sampai tahun 2013 rasio lulusan S1/S2/S3 terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini menunjukan bahwa kesadaran akan pentingnya pendidikan 83 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021
Tabel II.61. Rasio Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2008-2011 Kabupaten Kepulauan Anambas Tabel II.62. Rasio Ketergantungan Muda Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2009 s.d Tahun 2014 semakin meningkat pula. Selain itu, peluang untuk mendapatkan lapangan pekerjaan atau menciptakan peluang usaha lebih besar bagi mereka yang berpendidikan tinggi dibandingkan dengan mereka yang berpendidikan rendah. No Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 1 Jumlah lulusan S1 727 987 1.019 1.234 1.305 2 Jumlah lulusan S2 0 0 46 48 52 3 Jumlah lulusan S3 0 0 0 0 0 4 Jumlah lulusan S1/S2/S3 727 987 1.065 1.282 1.357 5 Jumlah Penduduk 35.646 37.629 38.210 38.833 39.374 6 Rasio lulusan S1/S2/S3 0,020 0,026 0,028 0,033 0,034 Sumber : Diolah dari Kepulauan Anambas Dalam Angka Tahun 2014 II.3.1.3.2. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan) Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk usia 65 tahun ke atas (usia nonproduktif) dibandingkan dengan jumlah pendduk usia 15-64 tahun (usia produktif). Rasio ketergantungan dapat dilihat berdasarkan usia, yaitu rasio ketergantungan muda dan rasio ketergantungan tua. Rasio ketergantungan muda merupakan perbandingan jumlah penduduk belum produktif (usia 0-14 tahun) dengan jumlah penduduk produktif (usia 15 - 64 tahun). Seperti yang tertera pada Tabel II.62, rasio ketergantungan muda terus mengalami kenaikan pada selang waktu antara tahun 2009 sampai tahun 2013 akan tetapi mengalami penurunan di tahun 2014. Pada tahun 2009 rasio ketergantungan muda sebesar 0,463, mengalami kenaikan di tahun 2010 menjadi 0,495, mengalami kenaikan di tahun 2011 menjadi 0,512, mengalami kenaikan di hingga tahun 2012 menjadi 0,518, dan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2013 menjadi 0,548 dan mengalami penurunan di tahun 2014 menjadi 0,523 ini berarti bahwa setiap 100 orang yang berusia produktif harus menanggung kurang lebih 52 orang usia belum produktif (usia 0-14 tahun). Pada tahun 2013 peningkatan yang terjadi pada jumlah penduduk usia 0-14 tahun berbanding terbalik dengan menurunnya jumlah penduduk usia 15 - 64 tahun sehingga menyebabkan semakin banyaknya jumlah usia belum produktif yang harus ditanggung oleh usia produktif. No Uraian 1 Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun 2009 11.010 11.982 12.591 13.635 13.671 13.207 2010 2011 2012 2013 2014 2 Jumlah Penduduk Usia 15 - 64 tahun 23.805 24.185 24.593 26.315 24.930 25.248 3 Rasio Ketergantungan Muda 0,463 0,495 0,512 0,518 0,548 0,523 Sumber : Diolah dari Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Angka Tahun 2009, 2010, 2011, 2012, 2014 dan 2015 Rasio ketergantungan tua merupakan perbandingan jumlah penduduk tidak produktif (usia 65 tahun keatas) dengan jumlah penduduk produktif (usia 15-64 tahun). Rasio ketergantungan tua terus mengalami peningkatan dalam selang waktu antara tahun 2009 hingga tahun 2014. Seperti tersaji pada Tabel II.63, pada tahun 2009 rasio ketergantungan tua sebesar 0,035, mengalami kenaikan di tahun 2010 menjadi 0,051, mengalami kenaikan di tahun 2011 menjadi 0,053, mengalami kenaikan hingga tahun 2012 menjadi 0,055 dan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2014 menjadi 0,056 di tahun 2013 dan 0, 057 di tahun 2014, ini berarti setiap 100 orang berusia produktif harus menanggung kurang lebih 57 orang usia tidak produktif. RPJMD KKA 2016-2021 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 84
Tabel II.63. Rasio Ketergantungan Tua Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2009- 2014 No Uraian 1 Jumlah Penduduk Usia > 64 tahun 2009 831 2010 1.244 2011 1.308 2012 1.438 2013 1.403 2014 1.437 2 Jumlah Penduduk Usia 15 - 64 tahun 23.805 24.185 24.593 26.315 24.930 25.248 3 Rasio Ketergantungan Tua 0,035 0,051 0,053 0,055 0,056 0,057 Sumber : Diolah dari Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Angka Tahun 2009, 2010, 2011, 2012, 2014 dan 2015 Rasio ketergantungan total yaitu rasio ketergantungan dengan membandingkan jumlah penduduk belum produktif (usia < 15 tahun) dan jumlah penduduk tidak produktif (usia > 64 tahun) dengan jumlah penduduk produktif (usia 15-64 tahun). Berdasarkan data yang tersaji pada Tabel II.64, rasio ketergantungan total Kabupaten Kepulauan Anambas terus mengalami peningkatan pada selang waktu antara tahun 2009 hingga tahun 2013 tahun 2009 rasio kecuali di ketergantungan mencapai 0,497, mengalami kenaikan di tahun 2010 menjadi 0,547, mengalami kenaikan di tahu 2011 menjadi 0,565, mengalami kenaikan hingga tahun 2012 rasio ketergantungan mencapai 0,571, mengalami kenaikan pada tahun 2013 menjadi 0,605 dan mengalami oenurunan di tahun 2014 menjadi 0,580, angka ini berarti setiap 100 orang berusia produktif harus menanggung kurang lebih 58 usia belum produktif dan usia tidak produktif. tahun 2014 mengalami penurunan. Dimana pada Tabel II.64. Rasio Ketergantungan Kabupaten Kepulauan Anambas Total Tahun 2009-2014 No Uraian 1 Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun 2 Jumlah Penduduk Usia > 64 tahun 3 Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif 4 Jumlah Penduduk Usia 15 - 64 tahun 2014 2009 11.010 11.982 12.591 13.635 13.671 13.207 2010 2011 2012 2013 831 1.244 1.308 1.438 1.403 1.437 11.841 13.226 13.899 15.037 15.074 14.644 23.805 24.185 24.593 26.315 24.930 25.248 5 Rasio Ketergantungan 0,497 0,547 0,565 0,571 0,605 0,580 Sumber : Diolah dari Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Angka Tahun 2009, 2010, 2011,2012, 2014 dan 2015 Semakin meningkatnya jumlah usia belum produktif dan usia tidak produktif yang jumlah usia produktif menyebabkan berbanding meningkatnya rasio ketergantungan muda, tua maupun rasio ketergantungan total yang dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Anambas yang terus meningkat setiap tahun dari tahun 2009 hingga tahun 2014 menunjukan bahwa semakin meningkat pula beban ekonomi yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif. terbalik dengan menurunnya tingkat ketergantungan muda, tua dan total. Berdasarkan 85 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021
PREHEADINGS BAB. III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN
III.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu Keuangan daerah merupakan komponen paling penting dalam perencanaan pembangunan, karena kesuksesan penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat tergantung pada kemampuan anggaran daerah yang tercermin pada Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Sebagaimana semangat otonomi daerah, maka masing-masing daerah memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Oleh karena itu diharapkan daerah mampu menggerakkan roda pemerintahan, melaksanakan pembangunan serta memberikan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat dengan melakukan pengelolaan keuangan daerahnya. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan dengan menganut azas tertib, taat transparan, dan pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Hal tersebut dapat terlaksana dengan melakukan analisis mengenai kondisi keuangan dan proyeksi keuangan daerah. Proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan pemecahan permasalahan strategis secara tepat dengan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Proyeksi yang baik tentu saja dilakukan dengan melihat kinerja keuangan daerah beberapa tahun kebelakang, minimal dalam satu periode RPJM Daerah. Kinerja keuangan masa lalu menguraikan tentang kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Anambas pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, khususnya terkait kinerja pendapatan dan belanja daerah, serta neraca daerah. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan sumber data dari Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dari tahun 2010 - 2015 adalah sebagai berikut: Tabel III.1. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 - 2015 NO KETERANGAN PENDAPATAN DAERAH A PENDAPATAN ASLI DAERAH 1 Pendapatan Pajak Daerah 2 Pendapatan Retribusi Daerah 3 Pendapatan Hasil 2010 260.829.993 215.173.385 - 2011 2.624.363.020 232.641.183 - 2012 6.765.394.867 472.274.893 - 2013 8.691.020.435 952.993.430 125.136.386 2014 9.870.192.186 1.257.407.143 1.989.290.081 2015 5.481.925.106 852.734.005 2.337.645.627 Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 4 Lain-Lain Pendapatan Asli 10.083.773.344 35.550.258.587 26.870.718.058 21.354.515.861 8.372.696.383 8.545.347.302 Daerah Yang Sah Jumlah Pendapatan Asli Daerah 10.559.776.722 38.407.262.789 34.108.387.819 31.123.666.112 21.489.585.793 17.217.652.040 B DANA PERIMBANGAN 1 Dana Bagi Hasil Pajak 2 Dana Bagi Hasil Bukan 74.060.737.285 77.513.344.799 68.096.161.713 74.425.742.628 85.030.307.650 412.251.760.091 411.209.291.759 603.101.963.626 536.445.854.154 421.801.076.177 193.534.825.640 56.331.247.189 Pajak (Sumber Daya Alam) 3 Dana Alokasi Umum 4 Dana Alokasi Khusus 213.045.068.000 208.627.263.000 169.458.624.000 233.124.880.000 215.651.064.000 184.263.823.000 61.703.520.000 87.922.100.000 12.463.770.000 25.716.675.000 21.931.095.000 Jumlah Dana Perimbangan 711.821.335.376 723.066.574.558 862.587.844.339 871.388.702.343 773.581.402.805 550.751.056.290 45.486.721.000 C LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH RPJMD KKA 2016-2021 GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN 88
NO KETERANGAN 1 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 2010 10.247.366.465 2011 2012 6.785.118.641 21.019.759.567 2013 10.559.397.394 2014 2015 35.079.819.864 17.126.160.974 2 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 450.000.000 36.748.179.200 4.155.163.000 6.383.516.000 6.419.880.000 26.154.845.000 3 Bantuan Keuangan dan 11.116.913.200 12.047.514.852 21.455.714.540 21.701.754.704 28.068.701.000 Provinsi Pemerintah Daerah Lainnya 4 Pendapatan Hibah 5 Pendapatan Lainnya Jumlah Lain Lain Pendapatan yang Sah JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 402.143.649 17.933.451.265 59.650.211.041 37.624.581.068 5.000.000.000 2.236.084.800 5.000.000.000 - 38.398.627.934 - 63.201.454.568 71.349.706.974 - 740.314.563.363 821.124.048.389 934.320.813.226 940.910.996.391 858.272.443.166 639.318.415.304 BELANJA A BELANJA BELANJA OPERASIONAL 1 Belanja Pegawai 2 Belanja Barang 3 Belanja Bunga 4 Belanja Subsidi 5 Belanja Hibah 6 Belanja Bantuan Sosial 7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa 175.535.160.578 251.569.204.358 304.304.501.348 316.931.411.852 293.126.281.507 246.230.525.819 125.040.474.111 266.810.674.751 311.355.792.682 353.856.903.330 328.868.071.288 116.214.581.882 - 443.029.000 19.859.248.000 18.116.997.446 31.502.760.000 3.693.065.000 48.450.678.000 35.035.002.053 - 3.030.000.000 7.618.012.000 12.758.994.726 7.491.700.000 35.641.800.685 10.002.184.804 47.741.095.202 56.303.924.017 29.511.025.000 - 18.966.553.086 26.657.450.185
11.459.776.710 21.185.605.723 22.447.950.000 34.177.513.000 6.644.603.851 JUMLAH BELANJA OPERASIONAL 361.348.914.695 608.760.068.212 720.229.564.626 760.059.160.616 728.451.642.646 419.733.201.200 B BELANJA BELANJA MODAL 1 Belanja Modal Pengadaan 5.298.704.800 1.705.802.170 50.000.000 1.934.757.950 14.186.050.570
Tanah 2 Belanja Modal Peralatan 27.648.465.323 85.568.258.663 48.829.774.057 28.366.504.185 22.301.211.643 13.869.354.750 Dan Mesin 3 Belanja Modal Gedung Dan 13.396.899.517 57.081.367.263 86.651.652.977 123.361.960.675 105.091.191.894 90.730.120.659 Bangunan 4 Belanja Modal Jalan. Irigasi 16.512.714.947 86.138.120.324 78.187.273.832 135.046.019.866 123.443.627.679 123.313.324.637 dan Jaringan 181.918.000 5 Belanja Aset Tetap Lainnya 6 Belanja Aset Lainnya - JUMLAH BELANJA MODAL 64.034.169.261 235.590.132.820 218.093.698.219 290.859.609.342 265.934.559.909 228.094.718.046 C BELANJA TIDAK TERDUGA 1 Belanja Tidak Terduga 1.177.384.674 - 4.374.997.353 - 5.096.584.400 - 2.079.320.020 71.046.646 915.478.123 - 254.237.000 254.237.000 3.275.707.490 11.715.216.835 3.275.707.490 11.715.216.835 - 4.473.755.500 4.473.755.500 JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA 14.839.200 14.839.200 JUMLAH BELANJA 428.658.791.446 856.065.417.867 938.577.499.845 1.055.392.525.458 994.386.202.555 647.842.758.446 SURPLUS/DEFISIT 311.655.771.917 (34.941.369.478) (4.256.686.619) (114.481.529.067) (136.113.759.389) (8.524.343.142) D PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 1 Sisa Lebih Perhitungan 936.748.413 313.862.008 278.920.639.182 267.163.952.563 143.281.622.167 6.167.862.777 Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 2 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
831.464.116 JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 936.748.413 313.862.008 278.920.639.182 267.163.952.563 143.281.622.167 6.999.326.893 E PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH - 1 Penyertaan Modal
7.500.000.000 6.000.000.000 1.000.000.000 870.000.000 (Investasi) Pemerintah Daerah 2 Pemberian Pinjaman Daerah
dana Bergulir JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH PEMBIAYAAN NETTO SISA LEBIH/KURANG 312.592.520.330 278.920.639.182 267.163.952.563 146.682.423.495 7.500.000.000 6.000.000.000
1.000.000.000 870.000.000 936.748.413 313.862.008.660 271.420.639.182 261.163.952.562 142.281.622.167 6.129.326.893 6.167.862.777 (2.395.016.249) 89 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021
NO KETERANGAN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN Sumber: Catatan Atas Laporan Keuangan APBD Tahun 2010 - 2015 III.1.1. Pendapatan Daerah Tingkat kemampuan masing-masing daerah dalam mendanai kebutuhan daerah berbeda-beda, tergantung dari pendapatan daerahnya. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih, dan begitu pula dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola dengan baik sumber sumber keuangan dalam upaya peningkatan pelayanan masyarakat yang lebih efisiean dan efektif pada daerahnya masing-masing berdasarkan pedoman yang ada. Tabel III.2. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2010-2015 Hal tersebut terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pendapatan daerah diperoleh melalui sumber-sumber meliputi: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. NO KETERANGAN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 I PENDAPATAN DAERAH A PENDAPATAN ASLI DAERAH 1 Pendapatan Pajak Daerah 2 Pendapatan Retribusi Daerah 3 Pendapatan Hasil Pengelolaan 260.829.993 215.173.385 - 2.624.363.020 232.641.183 - 6.765.394.867 472.274.893 - 8.691.020.435 952.993.430 125.136.386 9.870.192.186 1.257.407.143 1.989.290.081 5.481.925.106 852.734.005 2.337.645.627 Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 4 Lain-Lain Pendapatan Asli 10.083.773.344 35.550.258.587 26.870.718.058 21.354.515.861 8.372.696.383 8.545.347.302 Daerah Yang Sah Jumlah Pendapatan Asli Daerah 10.559.776.722 38.407.262.789 34.108.387.819 31.123.666.112 21.489.585.793 17.217.652.040 B PENDAPATAN TRANSFER 1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan 1.1 Dana Bagi Hasil Pajak 1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak 74.060.737.285 77.513.344.799 68.096.161.713 56.331.247.189 74.425.742.628 85.030.307.650 412.251.760.091 411.209.291.759 603.101.963.626 536.445.854.154 421.801.076.177 193.534.825.640 (Sumber Daya Alam) 1.3 Dana Alokasi Umum 1.4 Dana Alokasi Khusus Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan 213.045.068.000 208.627.263.000 169.458.624.000 233.124.880.000 215.651.064.000 184.263.823.000 12.463.770.000 25.716.675.000 21.931.095.000 45.486.721.000 61.703.520.000 87.922.100.000 711.821.335.376 723.066.574.558 862.587.844.339 871.388.702.343 773.581.402.805 550.751.056.290 C LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 1 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 10.247.366.465 6.785.118.641 21.019.759.567 10.559.397.394 35.079.819.864 17.126.160.974 2 Dana Penyesuaian dan Otonomi 450.000.000 36.748.179.200 4.155.163.000 6.383.516.000 6.419.880.000 26.154.845.000 Khusus 3 Bantuan Keuangan dan Provinsi 11.116.913.200 12.047.514.852 21.455.714.540 21.701.754.704 28.068.701.000 Pemerintah Daerah Lainnya 4 Pendapatan Hibah 5 Pendapatan Lainnya Jumlah Lain Lain Pendapatan yang Sah - 17.933.451.265 59.650.211.041 37.624.581.068 38.398.627.934 63.201.454.568 71.349.706.974 5.000.000.000 2.236.084.800 5.000.000.000 402.143.649 - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 740.314.563.363 821.124.048.389 934.320.813.226 940.910.996.391 858.272.443.166 639.318.415.304 Sumber: Catatan Atas Laporan Keuangan APBD Tahun 2010 - 2015 RPJMD KKA 2016-2021 GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN 90
Pendapatan dan belanja daerah mengalami peningktan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013,dan kemudian mulai mengalami penurunan dari tahun 2013, dan bahkan penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2015 yang diakibatkan oleh penurunan harga minyak dunia. Tren tersebut sejalan juga dengan belanja daerahnya. Akibat dari penurunan harga minyak dunia tersebut menghasilkan pertumbuhan pendapatan daerah yang fluktuatif, sehingga apabila dirata-ratakan nilai pertumbuhan pendapatan daerah dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 adaah sebesar negatif 2%, sedangkan untuk belanja daerah memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 6%. Berikut dapat dilihat dengan grafik pendapatan dan belanja daerah yang terjadi pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2015. Gambar III.1. Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah 1,500,000 Pendapatan dan Belanja Daerah (Juta Rupiah) Sumber: Catatan Atas Laporan Keuangan APBD Tahun 2010 - 2015 1,000,000 500,000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* PENDAPATAN DAERAH BELANJA 2016* Data Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Tahun 2016. Nilai pertumbuhan pendapatan daerah yang negatif menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatannya mengalami penurunan, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa hal tersebut disebabkan oleh penurunan harga minyak dunia. Anjloknya harga minyak dunia sangat berpengaruh terhadap kondisi pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang pendapatan daerahnya sebagian besar berasal dari data perimbangan sebagai daerah yang memiliki sumberdaya minyak. Kontribusi dana perimbangan terhadap total pendapatan daerah dari tahun 2010 - 2015 dapat dilihat pada tabel berikut: Kontribusi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* Rata Rata Kontribusi 2010-2015 Tabel III.3. Kontribusi Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010 - 2015 Pendapatan asli daerah Dana perimbangan Lain lain pendapatan daerah yang sah 1,43 4,68 3,65 3,31 2,50 2,69 3,17 96,15 88,06 92,32 92,61 90,13 86,15 87,35 9,47 2,42 7,26 4,03 4,08 7,36 11,16 3,04 90,90 6,05 Sumber: Analisis Terhadap Data CALK Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010 - 2015 Rata-rata kontribusi dana perimbangan terhadap total pendapatan daerah dari tahun 2010- 2015 adalah sebesar 90,90%, bahkan pada tahun 2015 kontribusinya sebesar 86,15% mengalami penurunan dari awal tahun 2010 yang kontribusinya sebesar 96,15%. Penurunan kontribusi dana perimbangan ini berindikasi positif terhadap ketergantungan pemerintah daerah pada dana perimbangan untuk pembiayaan pembangunan semakin kecil. Implikasi positif lainnya terhadap menurunnya kontribusi komponen dana 91 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021
perimbangan adalah meningkatnya kontribusi komponen yang lain, terutama kontribusi pendapatan asli daerah. Gambar III.2. Rata-rata Persen Kontribusi Pendapatan Daerah 6.05 3.04 RATA-RATA PERSEN KONTRIBUSI PENDAPATAN DAERAH Sumber: Catatan Atas Laporan Keuangan APBD Tahun 2010 - 2015 PENDAPATAN ASLI DAERAH DANA PERIMBANGAN 90.90 III.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah Tabel III.4. PAD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2010-2015 Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu dari tiga komponen penerimaan daerah seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Pendapatan Asli Daerah atau yang sering disingkat dengan PAD diperoleh dari beberapa sumber yaitu pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Berikut adalah besaran masing-masing sumber penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. N O KETERANGAN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 PENDAPATAN DAERAH A PENDAPATAN ASLI DAERAH 1 Pendapatan Pajak Daerah 260.829.993 2.624.363.020 6.765.394.867 8.691.020.435 9.870.192.186 5.481.925.106 2 Pendapatan Retribusi Daerah 215.173.385 232.641.183 472.274.893 952.993.430 1.257.407.143 852.734.005 3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
125.136.386 1.989.290.081 2.337.645.627 4 Lain-Lain Pendapatan Asli 10.083.773.344 35.550.258.587 26.870.718.058 21.354.515.861 8.372.696.383 8.545.347.302 Daerah Yang Sah Jumlah Pendapatan Asli Daerah 10.559.776.722 38.407.262.789 34.108.387.819 31.123.666.112 21.489.585.793 17.217.652.040 Seperti yang terlihat pada grafik kontribusi pendapatan daerah terlihat bahwa rata- rata kontribusi pendapatan asli daerah adalah sebesar 3,04%. Meskipun rata-rata kontribusi pendapatan asli daerah ini tergolong sangat kecil dan paling kecil diantara komponen lainnya, namun tren kontribusinya meningkat dari yang semula hanya 1,43% pada tahun 2010 menjadi 3,71% pada tahun 2015. PAD bersumber dari empat sumber pemasukkan seperti detail pada tabel diatas. Sumber utama berdasarkan rata-rata kontribusi terbesarnya dalam pendapatan asli daerah yaitu 70,67% berasal dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dan diikuti oleh pendapatan pajak daerah yang berkontribusi sebesar 22,47%. Berikut adalah tabel kontribusi yang menunjukkan kontribusi masing-masing sumber pendapatan asli daerah. Tabel III.5. Persentase Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2010- 2015 NO PERSENTASE KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH 1 Pendapatan Pajak Daerah 2 Pendapatan Retribusi Daerah 3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2,47 6,83 19,83 27,92 45,93 31,84 2,04 0,61 1,38 3,06 5,85 4,95 0,40 9,26 13,58 Rata-Rata % Kontribusi 22,47 2,98 7,75 RPJMD KKA 2016-2021 GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN 92
Daerah Yang Dipisahkan 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang 95,49 92,56 78,78 68,61 38,96 49,63 70,67 Sah Tren persentase kontribusi yang meningkat juga sejalan dengan rata-rata pertumbuhan pendapatan asli daerah yang mengalami peningkatan cukup signifikan mulai dari tahun 2011 - 2015, yaitu sebesar 39%, sedagkan masing-masing sumber komponen lainnya dapat dilihat detail pada tabel dibawah ini: NO KETERANGAN 2011 2012 2013 2014 2015 Rata-Rata Pertumbuhan 2011-2015 Tabel III.6. Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2011 - 2015 PENDAPATAN DAERAH A PENDAPATAN ASLI DAERAH 1 Pendapatan Pajak Daerah 906 158 28 14 (44) 212 2 Pendapatan Retribusi Daerah 8 103 102 32 (32) 43 3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan 1.490 18 754 Daerah Yang Dipisahkan 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 253 (24) (21) (61) 2 30 Jumlah Pendapatan Asli Daerah 264 (11) (9) (31) (20) 39 Meskipun sejak tahun 2012 - 2015 persentase pertumbuhan pendapatan asli daerah terus melangalami penurunan, namun nilai rata-rata pertumbuhan PAD masih cukup besar, hal ini dikarenakan angka pertumbuhan pada tahun 2011 yang sangat besar yaitu sebesar 253%. III.1.1.2. Dana Perimbangan Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Jumlah Dana Perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN. Dana perimbangan ini bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah, dengan kata lain agar tercipta keseimbangan keuanngan antara pemerintah pusat dan daerah dan antara pemerintah daerah. Tabel III.7. Pertumbuhan Dana Perimbangan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010- 2015 NO Pertumbuhan Dana Perimbangan 1 2 Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus 3 4 Jumlah Dana Perimbangan 2011 5 (0) (2) 106 2 2012 (12) 47 (19) (15) 19 2013 (17) (11) 38 107 1 2014 32 (21) (7) 36 (11) 2015 14 (54) (15) 42 (29) Rata-Rata Pertumbuhan 2011-2015 4 (8) (1) 55 (4) Apabila dilihat secara keseluruhan/total pendapatan dari komponen dana perimbangan ini terlihat bahwa rata-rata pertumbuhan dari tahun 2011 - 2015 adalah negatif sebesar -4% atau mengalami penurunan dana perimbangan. Meski memiliki persentase penurunan yang kecil, namun perlu diingat bahwa komponen dana perimbangan ini memiliki persen kontribusi lebih dari 95% yang mengakibatkan penurunan -4% memiliki dampak pengurangan yang cukup besar terhadap total pendapatan daerah. 93 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021
Tabel III.8. Kontribusi Komponen Dana Perimbangan Dana perimbangan itu sendiri memiliki empat sumber seperti yang disebutkan dalam tabel. Dari keempat sumber tersebut komponen bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam) memiliki kontribusi lebih dari separuh atau sebesar 55,99% dari jumlah keseluruhan dana perimbangan. Kemudian diikuti oleh Dana Alokoasi umum sebesar 27,75%. Untuk lebih detail tersaji dalam tabel berikut: No Persentase Kontribusi Dana Perimbangan 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Rata-Rata % Kontribusi 1 Dana Bagi Hasil Pajak 10 11 8 6 10 15 10,09 2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) 58 57 70 62 55 35 55,99 3 Dana Alokasi Umum 30 29 20 27 28 33 27,75 4 Dana Alokasi Khusus 2 4 3 5 8 16 6,17 III.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan daerah yang sah terdiri dari pendapatan hibah, pendapatan dana darurat, pendapatan lainnya bantuan keuanngan pemerintah provinsi, serta pendapatan lainnya. Tabel III.9. Pendapatan lain-lain yang sah Rata-rata pertumbuhan lain lain pendapatan daerah yang sah sejak tahun 2010 - 2015 adalah sebesar 55%. Pertumbuhan tersebut dikarenakan terjadi peningkatan nilai dana penyesuaian dan otonomi khusus yang sangat drastis pada tahun 2011. Pada kurun waktu tersebut yang menjadi sumber pemasukan dari pendapatan lain-lain yang sah berdasarkan rata-rata kontribusinya adalah dari Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah lainnya, serta diikuti oleh bantuan keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya. NO LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 10.247.366.465 6.785.118.641 21.019.759.567 10.559.397.394 35.079.819.864 17.126.160.974 2 Dana 450.000.000 36.748.179.200 4.155.163.000 6.383.516.000 6.419.880.000 26.154.845.000 Penyesuaian dan Otonomi Khusus 3 Bantuan 11.116.913.200 12.047.514.852 21.455.714.540 21.701.754.704 28.068.701.000 Keuangan dan Provinsi Pemerintah Daerah Lainnya 4 Pendapatan Hibah 5.000.000.000 5.000.000.000
5 Pendapatan Lainnya 2.236.084.800 402.143.649
Jumlah Lain Lain Pendapatan yang Sah 17.933.451.265 59.650.211.041 37.624.581.068 38.398.627.934 63.201.454.568 71.349.706.974 RPJMD KKA 2016-2021 GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN 94
III.1.2. Belanja Daerah Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Kewajiban pemerintah daerah tersebut adalah mendanai penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Belanja daerah yang direncanakan tersebut dikelompokkan menjadi Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL). Belanja Tidak Langsung merupakan kinerja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Pada sub bab ini belanja daerah disajikan dengan menggolongkan berdasarkan belanja operasional dan belanja modal, meskipun demikian komponen belanja operasional hampir sama dengan belanja tidak langsung, sedangkan belanja modal memiliki komponen yang hampir sama dengan komponen belanja modal. Penyajian tersebut dilakukan karena data belanja pegawai yang diperoleh dari sumber data CALK berupa besaran nilai penjumlahan dari belanja pegawai yang termasuk dalam komponen belanja tidak langsung (belanja gaji dan tunjangan, belanja tambahan penghasilan PNS dan lain- lain) dan belanja pegawai yang termasuk dalam komponen belanja langsung (honorarium PNS, non PNS, dan sebagainya). Tabel III.10. Belanja Daerah Tahun 2010 -2015 Rata-rata total belanja Kabupaten Kepulauan Anambas mengalami pertumbuhan dari tahun 2011-2015 sebesar 16 persen. Pada Tabel III.10 terlihat bahwa total belanja sebagian besar didominasi untuk pembiayaan belanja operasional, dengan rata-rata persentase proporsi (tahun 2010-2015) belanja modal sebesar 26%, dan 74% untuk belanja operasional. Meski proporsi belanja operasional masih cukup besar dibanding dengan belanja modal, namun apabila dilihat proporsinya tahun 2015, proporsi belanja operasional menjadi 64% dimana sebelumnya pada tahun 2010 sebesar 84%. Sedangkan pengeluaran yang digunakann untuk belanja modal semakin besar. BELANJA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A BELANJA BELANJA OPERASIONAL 1 Belanja Pegawai 175.535.160.578 251.569.204.358 304.304.501.348 316.931.411.852 293.126.281.507 246.230.525.819 2 Belanja Barang 125.040.474.111 266.810.674.751 311.355.792.682 353.856.903.330 328.868.071.288 116.214.581.882 3 Belanja Bunga
4 Belanja Subsidi 3.030.000.000 7.618.012.000 12.758.994.726 11.459.776.710 6.644.603.851 443.029.000 5 Belanja Hibah 10.002.184.804 7.491.700.000 35.641.800.685 21.185.605.723 19.859.248.000 18.116.997.446 6 Belanja Bantuan Sosial 47.741.095.202 56.303.924.017 29.511.025.000 22.447.950.000 31.502.760.000 3.693.065.000 7 Belanja Bantuan
18.966.553.086 26.657.450.185 34.177.513.000 48.450.678.000 35.035.002.053 Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa JUMLAH BELANJA OPERASIONAL 361.348.914.695 608.760.068.212 720.229.564.626 760.059.160.616 728.451.642.646 419.733.201.200 B BELANJA BELANJA MODAL 1 Belanja Modal 5.298.704.800 1.705.802.170 50.000.000 1.934.757.950 14.186.050.570
Pengadaan Tanah 2 Belanja Modal 27.648.465.323 85.568.258.663 48.829.774.057 28.366.504.185 22.301.211.643 13.869.354.750 Peralatan Dan Mesin 3 Belanja Modal Gedung 13.396.899.517 57.081.367.263 86.651.652.977 123.361.960.675 105.091.191.894 90.730.120.659 95 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021
BELANJA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Dan Bangunan 4 Belanja Modal Jalan. Irigasi dan Jaringan 16.512.714.947 86.138.120.324 78.187.273.832 135.046.019.866 123.443.627.679 123.313.324.637 5 Belanja Aset Tetap 1.177.384.674 5.096.584.400 4.374.997.353 2.079.320.020 915.478.123 181.918.000 Lainnya 6 Belanja Aset Lainnya
71.046.646
JUMLAH BELANJA MODAL 64.034.169.261 235.590.132.820 218.093.698.219 290.859.609.342 265.934.559.909 228.094.718.046 C BELANJA TIDAK TERDUGA 1 Belanja Tidak Terduga 3.275.707.490 11.715.216.835 254.237.000 4.473.755.500
14.839.200 JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA 3.275.707.490 11.715.216.835 254.237.000 4.473.755.500
14.839.200 JUMLAH BELANJA 428.658.791.446 856.065.417.867 938.577.499.845 1.055.392.525.458 994.386.202.555 647.842.758.446 SURPLUS/DEFISIT (428.658.791.446) (856.065.417.867) (938.577.499.845) (1.055.392.525.458) (994.386.202.555) (647.842.758.446) D PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 1 Sisa Lebih Perhitungan 936.748.413 313.862.008 278.920.639.182 267.163.952.563 143.281.622.167 6.167.862.777 Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 2 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
831.464.116 JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 936.748.413 313.862.008 278.920.639.182 267.163.952.563 143.281.622.167 6.999.326.893 E PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 1 Penyertaan Modal
7.500.000.000 6.000.000.000 1.000.000.000 870.000.000 (Investasi) Pemerintah Daerah 2 Pemberian Pinjaman
Daerah - dana Bergulir JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
7.500.000.000 6.000.000.000 1.000.000.000 870.000.000 PEMBIAYAAN 936.748.413 313.862.008 271.420.639.182 261.163.952.563 142.281.622.167 6.129.326.893 NETTO SISA 312.592.520.330 278.920.639.182 267.163.952.563 146.682.423.495 6.167.862.777 (2.395.016.249) LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN Sumber: Catatan Atas Laporan Keuangan APBD Tahun 2010 - 2015 Tabel III.11. Belanja daerah dilihat dari jenis pengeluaran ter BELANJA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Rata-Rata Proporsi Belanja Daerah 1 BELANJA OPERASIONAL 84,30 71,11 76,74 72,02 73,26 64,79 73,70 2 BELANJA MODAL 14,94 27,52 23,24 27,56 26,74 35,21 25,87 3 BELANJA TIDAK TERDUGA 0,76 1,37 0,03 0,42 0,00 0,52 RPJMD KKA 2016-2021 GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN 96
Rata-Rata Proporsi Belanja Daerah 0.52 BELANJA OPERASIONAL 25.87 BELANJA MODAL BELANJA TIDAK TERDUGA 73.70 III.1.2.1. BELANJA OPERASIONAL Tabel III.12. Belanja Operasional Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010-2015 Belanja Operasional adalah belanja yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatan yang sifatnya operasional dan tidak berhubungan langsung dengan pembiayaan program dalam pencapaian pembangunan daerah. Komponen biaya operasional terlihat pada tabel sebelumnya diatas. Belanja pegawai dan belanja barang merupakan dua komponen yang memiliki proporsi yang paling besar yaitu masing-masing sebesar 45% dan 40% dari total belanja operasional. NO BELANJA DAERAH 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A BELANJA BELANJA OPERASIONAL 1 Belanja Pegawai 175.535.160.578 251.569.204.358 304.304.501.348 316.931.411.852 293.126.281.507 246.230.525.819 2 Belanja Barang 125.040.474.111 266.810.674.751 311.355.792.682 353.856.903.330 328.868.071.288 116.214.581.882 3 Belanja Bunga
4 Belanja Subsidi 3.030.000.000 7.618.012.000 12.758.994.726 11.459.776.710 6.644.603.851 443.029.000 5 Belanja Hibah 10.002.184.804 7.491.700.000 35.641.800.685 21.185.605.723 19.859.248.000 18.116.997.446 6 Belanja Bantuan 47.741.095.202 56.303.924.017 29.511.025.000 22.447.950.000 31.502.760.000 3.693.065.000 Sosial 7 Belanja Bantuan
18.966.553.086 26.657.450.185 34.177.513.000 48.450.678.000 35.035.002.053 Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa JUMLAH BELANJA OPERASIONAL 361.348.914.695 608.760.068.212 720.229.564.626 760.059.160.616 728.451.642.646 419.733.201.200 III.1.2.2. BELANJA MODAL Komponen belanja modal seperti yang dapat dilihat pada tabel sebelumnya diatas adalah belanja modal pengadaan tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal aset tetap dan aset lainnya. Komponen belanja modal yang porsinya paling besar adalah Belanja Modal jalan, Irigasi dan Jaringan serta diikuti belanja modal Gedung dan bangunan. Komponen tersebut memiliki pertumbuhan rata-rata tiap tahunnya masing-masing secara beruurutan adalah sebesar 95% dan 78%. Sedangkan rata-rata pertumbuhan belanja modal secara keseluruhan sebesar 54%. 97 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021
Tabel III.13. Belanja Modal Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010-2015 NO BELANJA DAERAH 2010 2011 2012 2013 2014 2015 BELANJA BELANJA MODAL 1 Belanja Modal Pengadaan 5.298.704.800 1.705.802.170 50.000.000 1.934.757.950 14.186.050.570
Tanah 2 Belanja Modal Peralatan 27.648.465.323 85.568.258.663 48.829.774.057 28.366.504.185 22.301.211.643 13.869.354.750 Dan Mesin 3 Belanja Modal Gedung Dan 13.396.899.517 57.081.367.263 86.651.652.977 123.361.960.675 105.091.191.894 90.730.120.659 Bangunan 4 Belanja Modal Jalan. Irigasi 16.512.714.947 86.138.120.324 78.187.273.832 135.046.019.866 123.443.627.679 123.313.324.637 dan Jaringan 5 Belanja Aset Tetap Lainnya 1.177.384.674 5.096.584.400 4.374.997.353 2.079.320.020 915.478.123 181.918.000 6 Belanja Aset Lainnya
71.046.646
JUMLAH BELANJA MODAL 64.034.169.261 235.590.132.820 218.093.698.219 290.859.609.342 265.934.559.909 228.094.718.046 III.1.3. Neraca Daerah Neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Data Neraca daerah yang dimiliki hanya dua titik tahun yaitu tahun 2010 dan tahun 2009. Neraca daerah menggambarkan tiga aspek yang meliputi aspek aset, kewajiban dan ekuitas. Aspek aset di bagi kedalam dua jenis yaitu aset lancar dan aset tetap. Aset lancar adalah aset yang dapat berupa uang tunai atau kas dan aset kekayaan lainnya yang diharapkan bisa dikonversi menjadi kas maupun dijual/dikonsumsi habis dalam waktu tidak lebih dari satu tahun buku. Sedangkan aset tetap adalah aset yang umur ekonomisnya lebih dari satu tahun, seperti ialah tanah, bangunan kendaraan, mesin dan sebagainya. Usia kegunaan ekonomis aset tak lancar biasanya melampaui jangka satu tahun dan tidak dimaksudkan untuk dijual, melainkan untuk memfasilitasi keberlangsungan aktivitas pemerintahan daerah. Dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Kewajiban adalah sebagai utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Ekuitas dana didefinisikan sebagai kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Dalam neraca pemerintah daerah, ekuitas dana disajikan berdasarkan likuiditasnya dan terbagi menjadi tiga kelompok besar, yaitu: ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Ekuitas Dana Lancar terdiri dari: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), Cadangan Piutang, Cadangan Persediaan dan Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah daerah yang tertanam dalam aset nonlancar selain dana cadangan, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Ekuitas Dana Investasi terdiri dari: Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang, Diinvestasikan dalam Aset Tetap, Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan), Dana yang Harus disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang. Ekuitas Dana Cadangan merupakan dana yang diinvestasikan dalam Dana Cadangan. Pada kurun waktu satu tahun Kabupaten Kepulauan Anambas mengalami peningkatan besaran nilai total aset secara keseluruhan yang sangat signifikan, yaitu sebesar 760 persen. Peningkatan tersebut dikarenakan Kabupaten Kepulauan Anambas baru memisahkan diri dari Kabupaten Natuna, sehingg pada tahun 2009 dan 2010 baru melakukan pembelian aset yang juga tergambar dari belanja aset pada sub bab sebelumnya. RPJMD KKA 2016-2021 GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN 98
99 URAIAN Tabel III.14. Neraca Daerah ASET ASET LANCAR Kas di Kas Daerah Kas di Bendaharawan Pengeluaran Kas di Bendaharawan Penerimaan Investasi Jangka Pendek Piutang Pajak Piutang Retribusi Piutang Bagi Hasil Piutang Lain-lain Persediaan Jumlah Aset Lancar INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Non-Permanen Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Investasi Non Permanen Lainnya Jumlah Investasi Non Permanen Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Jumlah Investasi Permanen Jumlah Investasi Jangka Panjang ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jumlah Aset Tetap DANA CADANGAN Dana Cadangan Jumlah Dana Cadangan ASET LAINNYA Aset Tak Berwujud Aset Lain-lain Jumlah Aset Lainnya JUMLAH ASET KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Hutang Jangka Pendek Lainnya Jumlah Kewajiban Lancar KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat Utang Jangka Panjang Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Panjang Jumlah Kewajiban RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021 TAHUN 2009 TAHUN 2010 7.432.938.703,00 358.842.318,00 - - - - - - 2.052.512.104,00 9.844.293.125,00 73.441.233.302,00 427.113.400,00 - 240.000.000.000,00 8.943.313,00 - - - 2.749.957.506,00 316.627.247.521,00 - - 496.940.000,00 496.940.000,00 - - - 496.940.000,00 15.752.888.350,00 41.260.818.673,00 22.910.654.783,00 5.195.693.200,00 37.603.589.244,00 7.603.583.075,00 93.152.136,00 783.596.810,00 11.434.655.884,00 1.960.406.096,00 - - 40.079.972.645,00 109.817.770.406,00 5.298.704.800,00 - - - - 49.924.265.770,00 429.536.692.927,00 2.594.735.000,00 - 2.594.735.000,00 6.855.032.608,00 - 6.855.032.608,00 1.275.826.371,64 - 1.275.826.371,64 - - 6.855.032.608,00 - - 1.275.826.371,64
Tabel III.15. Proporsi Pengunaan Anggaran URAIAN TAHUN 2009 TAHUN 2010 EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Pendapatan Yang Ditangguhkan Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Dana yang Harus Disediakan utk Pembayaran Utang Jangka Pendek Jumlah Ekuitas Dana Lancar 936.748.413,00 - - 2.052.512.104,00 - 312.592.520.330,36 - 8.943.313,00 0 - 2.989.260.517,00 312.601.463.643,36 EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Jumlah Ekuitas Dana Investasi 40.079.972.645,00 109.817.770.406,00 - 40.079.972.645,00 112.909.445.406,00 2.594.735.000,00 496.940.000,00 EKUITAS DANA CADANGAN Diinvestasikan dalam Dana Cadangan Jumlah Ekuitas Dana Cadangan JUMLAH EKUITAS DANA JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA - - - 428.260.866.555 43.069.233.162 49.924.265.770,00 429.536.692.927 III.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu III.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran Proporsi pengggunaan anggaran digunakan untuk melihat seberapa besar persentase penggunaan anggaran yang digunakan untuk membiayai belanja pegawai dari total pengeluaran pemerintah daerah. Belanja pegawai termasuk kedalam belanja tidak langsung atau belanja operasional, yang tidak signifikan berdampak langsung terhadap masyarakat. Apabila melihat tren nya, penggunaan anggaran yang digunakan untuk belanja pegawai sudah cukup baik yaitu mengalami penurunan seperti yang terlihat dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Persentase belanja pegawai mengalami kenaikan yang cukup signifikan ditahun 2015 dikarenakan total pendapatan daerah pada tahun 2014 dan tahun 2015 mengalami penurunan yang cukup signifikan pula, sedangkan belanja daerah cenderung tetap. Penggunaan anggaran yang digunakan untuk belanja pegawai pada tahun 2015 adalah sebesar 38,01%. Tahun Total Belanja Pegawai (Belanja Langsung + Belanja Tidak Langsung) Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaaan Pengeluaran) Persentase Belanja Pegawai 2010 2011 2012 175.535.160.578 251.569.204.358 304.304.501.348 428.658.791.446 856.065.417.867 946.077.499.845 40,95 29,39 32,16 RPJMD KKA 2016-2021 GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN 100
2013 2014 2015 316.931.411.852 293.126.281.507 246.230.525.819 1.055.392.525.457 994.386.202.555 647.842.758.446 30,03 29,48 38,01 III.2.2. Analisis Pembiayaan Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan untuk menutup defisit anggaran sering disebut sebagai penerimaan pembiayaan. Sebaliknya, pembiayaan yang dilakukan untuk memanfaatkan surplus disebut dengan pengeluaran pembiayaan. III.2.2.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Tabel III.16. Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Terdapat beberapa sumber yang dapat menjadi penerimaan pembiayaan daerah seperti yang terdapat pada Tabel III.16 dibawah ini. Namun pada Kabupaten Kepulauan Anambas, penerimaan pembiayaan daerah dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 hanya bersumber dari Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA). Pada tahun 2015 besar penerimaan pembiayaan daerah selain diperoleh daeri SILPA juga berasal dari penerimaan kembali pemberian pinjaman seperti yang terlihat pada tabel berikut: NO PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 2010 2011 Proporsi dari Total defisit Riil 2012 2013 2014 2015 1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan 936.748.413 313.862.008.660 278.920.639.182 267.163.952.562 143.281.622.167 6.167.862.777,36 Anggaran (SILPA) 2 Pencairan Dana Cadangan
3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah
Yang Dipisahkan 4 Pinjaman Dalam Negeri Pemerintah
Pusat 5 Pinjaman Dalam Negeri Pemerintah
Daerah Lainnya 6 Pinjaman Dalam Negeri Lembaga
Keuangan Bank 7 Pinjaman Dalam Negeri Lembaga
Keuangan Bukan Bank 8 Pinjaman Dalam Negeri Obligasi
9 Pinjaman Dalam Negeri Lainnya
10 Penerimaan Kembali Pemberian
831.464.116 Pinjaman JUMLAH PENERIMAAN DAERAH 936.748.413 313.862.008.660 278.920.639.182 267.163.952.562 143.281.622.167 6.999.326.893,36 III.2.2.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu dan pembentukan dana cadangan. Penyertaan Modal/Investasi adalah pengeluaran daerah yang digunakan untuk penyertaan modal (saham) dan obligasi pada organisasi bisnis. 101 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021
Tabel III.17. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Pada tahun 2012 sampai tahun 2015 Kabupaten Kepulauan Anambas mengeluarkan pembiayaan penyertaan modal pemerintah daerah yang dapat dilihat pada Tabel III.17 berikut. NO 1 Pembentukan Dana Cadangan 2 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 3 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 2010
2011 2012
2013 2014
2015*
7.500.000.000 6.000.000.000 1.000.000.000 870.000.000 -
Pemerintah Pusat 4 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-
Pemerintah Daerah Lainnya 5 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-
Laporan Keuangan Bank 6 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-
Laporan Keuangan Bukan Bank 7 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-
Obligasi 8 Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara 9 Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah 10 Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah
- Lainnya JUMLAH PENGELUARAN DAERAH
7.500.000.000 6.000.000.000 1.000.000.000 870.000.000 III.3. Kerangka Pendanaan Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. III.3.1. Analisis Belanja, Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Tabel III.18. Proyeksi Pendapatan Daerah Analisis Belanja dan Pengeluaran Periodik Wajib Serta Prioritas Utama berfungsi untuk mengetahui rata-rata pertumbuhan pengeluaran belanja maupun pembiayaan yang bersifat wajib serta sangat prioritas. Tabel III.18 berikut menunjukkan pertumbuhan belanja masing-masing jenis belanja serta rata-rata pertumbuhan belanja tahun 2011-2015. Rata-rata pertumbuhan total belanja daerah adalah sebesar 16,23 persen yang dirata- ratakan dari tahun 2011-2015. BELANJA 2011 2012 2013 2014 2015 Rata-Rata Pertumbuhan 2011-2015 A BELANJA BELANJA OPERASIONAL 1 Belanja Pegawai 43,32 20,96 4,15 7,51 16,00 8,98 2 Belanja Barang 113,38 16,70 13,65 7,06 64,66 14,40 3 Belanja Bunga 4 Belanja Subsidi 151,42 67,48 10,18 -42,02 93,33 14,67 5 Belanja Hibah 25,10 375,75 -40,56 6,26 8,77 59,01 RPJMD KKA 2016-2021 GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN 102
BELANJA 2011 2012 2013 2014 2015 Rata-Rata Pertumbuhan 2011-2015 6 Belanja Bantuan Sosial 17,94 -47,59 -23,93 40,34 88,28 20,30 7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan 40,55 28,21 41,76 27,69 20,71 Desa JUMLAH BELANJA OPERASIONAL 68,47 18,31 5,53 4,16 42,38 9,15 B BELANJA BELANJA MODAL 1 Belanja Modal Pengadaan Tanah 67,81 -97,07 3769,52 633,22 #VALUE! 1059,47 2 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin 209,49 -42,93 -41,91 -21,38 37,81 13,09 3 Belanja Modal Gedung Dan Bangunan 326,08 51,80 42,37 14,81 13,67 78,35 4 Belanja Modal Jalan. Irigasi dan Jaringan 421,65 -9,23 72,72 8,59 0,11 95,29 5 Belanja Aset Tetap Lainnya 332,87 -14,16 -52,47 -55,97 80,13 26,03 6 Belanja Aset Lainnya JUMLAH BELANJA MODAL 267,91 -7,43 33,36 8,57 14,23 54,21 C BELANJA TIDAK TERDUGA 1 Belanja Tidak Terduga 257,64 -97,83 1659,68 606,50 JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA 257,64 -97,83 1659,68 606,50 JUMLAH BELANJA 99,71 9,64 12,45 5,78 34,85 16,23 III.3.2. Proyeksi Data Masa Lalu Proyeksi kedepan dilakukan dengan melihat hasil analisis kinerja pertumbuhan realisasi APBD dari tahun 2010-2015, yang telah dilakukan pada sub bab sebelumnya. Rata-rata pertumbuhan pendapatan, serta belanja adalah hal yang menjadi dasar untuk memproyeksikan pendapatan dan belanja ditahun periode RPJM ini tahun 2017 - 2021. Dalam hal ini pada tahun 2016 tidak diproyeksikan namun menggunakan data dari Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RP-APBD) yang sudah ada. Proyeksi dilalukan dengan basis besaran pendapatan daerah tahun 2016. Proyeksi pendapatan tahun 2017 - 2021 tidak menggunakan persentase rata-rata pertumbuhan pendapatan yang diperoleh dari tahun 2010 - 2015. Seperti yang terlihat bahwa pendapatan daerah dari tahun 2010 - 2015 sangat fluktuatif yang diakibatkan oleh komponen dana perimbangan, sehingga apabila dirata-ratakan nilai pertumbuhan pendapatan daerah sebesar negatif 2%. Nilai pertumbuhan tersebut tentu saja tidak logis digunakan untuk memproyeksi pendapatan. Dilihat dari masing-masing pertumbuhan ketiga komponen pendapatan daerah, juga menunjukkan angka rata-rata pertumbuhan yang tidak relevan untuk dijadikan sebagai dasar proyeksi pendapatan. Misalnya saja pada komponen pendapatan asli daerah, rata-rata pertumbuhannya sebesar 39%, sedangkan komponen lain-lain yang sah pertumbuhan rata-ratanya sebesar 55%. Proyeksi dilakukan dengan angka pertumbuhan yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan daerah, sehingga preyeksi yang dilakukan lebih mendekati. Hal tersebut juga merupakan salah satu agenda prioritas kepala daerah yaitu merasionalisasikan pendapatan daerah sebesar 80% terutama dari komponen dana perimbangan. Rata-rata pertumbuhan yang digunakan untuk memproyeksi pendapatan daerah adalah sebesar 5% untuk komponen pendapatan asli daerah, serta masing-masing 2% untuk komponen dana perimbangan dan komponen lain-lain pendapatan yang sah. Rasionalisasi 80% dilakukan terhadap komponen dana perimbangan saja, teknisnya adalah proyeksi dana perimbangan tahun 2017 dihitung dari 80% nilai dana perimbangan tahun 2016. Untuk nilai belanja daerah diperoleh nilai rata-rata pertumbuhannya adalah 16% nilai ini pun akan kurang relevan untuk digunakan sebagai proyeksi, karena peningkatan belanja lebih besar dibandingkan dengan peningkatan pendapatan. Hal tersebut akan 103 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021
Tabel III.19. Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2017-2021 mengakibatkan pada suatu titik tahun akan mengalami defisit anggaran. Sehingga rata-rata pertumbuhan belanja yang digunakan sebagai dasar proyeksi ditetapkan sendiri sesuai dan disesuaikan dengan kondisi yang terjadi. NO PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH RP APBD 2016 2017 2018 2019 2020 2021 A PENDAPATAN ASLI DAERAH 1 Pendapatan Pajak Daerah 13.658.000.000 14.340.900.000 15.057.945.000 15.810.842.250 16.601.384.363 17.431.453.581 2 Pendapatan Retribusi Daerah 442.320.000 464.436.000 487.657.800 512.040.690 537.642.725 564.524.861 3 Pendapatan Hasil Pengelolaan 1.309.850.525 1.375.343.051 1.444.110.204 1.516.315.714 1.592.131.500 1.671.738.075 Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 4 Lain-Lain Pendapatan Asli 14.398.166.885 15.118.075.229 15.873.978.991 16.667.677.940 17.501.061.837 18.376.114.929 Daerah Yang Sah Jumlah Pendapatan Asli Daerah 29.808.337.410 31.298.754.281 32.863.691.995 34.506.876.594 36.232.220.424 38.043.831.445 B DANA PERIMBANGAN 1 Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) 113.777.807.207 92.842.690.681 94.699.544.495 96.593.535.384 98.525.406.092 100.495.914.214 2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak 221.919.171.425 181.086.043.883 184.707.764.760 188.401.920.056 192.169.958.457 196.013.357.626 (Sumber Daya Alam) 3 Dana Alokasi Umum 350.512.758.000 286.018.410.528 291.738.778.739 297.573.554.313 303.525.025.400 309.595.525.908 4 Dana Alokasi Khusus 134.248.236.080 109.546.560.641 111.737.491.854 113.972.241.691 116.251.686.525 118.576.720.256 Jumlah Dana Perimbangan 820.457.972.712 669.493.705.733 682.883.579.848 696.541.251.445 710.472.076.473 724.681.518.003 C LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 1 Dana Bagi Hasil Pajak dari 43.870.513.878 44.747.924.156 45.642.882.639 46.555.740.291 47.486.855.097 48.436.592.199 Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 2 Dana Penyesuaian dan Otonomi 34.095.836.000 34.777.752.720 35.473.307.774 36.182.773.930 36.906.429.408 37.644.557.997 Khusus 3 Bantuan Keuangan dan Provinsi Pemerintah Daerah Lainnya 10.990.840.000 11.210.656.800 11.434.869.936 11.663.567.335 11.896.838.681 12.134.775.455 4 Pendapatan Hibah
5 Pendapatan Lainnya
Jumlah Lain Lain Pendapatan yang Sah 88.957.189.878 90.736.333.676 92.551.060.349 94.402.081.556 96.290.123.187 98.215.925.651 JUMLAH Pendapatan Daerah 939.223.500.000 791.528.793.689 808.298.332.191 825.450.209.595 842.994.420.085 860.941.275.099 III.3.3. Penghitungan Kerangka Pendanaan Perhitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk memprediksi kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan daerah tiap tahunnya. Besarnya pendapatan daerah hasil prediksi yang dilakukan pada bab sebelumnya, adalah besaran keuangan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan daerah, namun sebelumnya harus dikurangi pengeluaran besaran belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Pada kerangka pendanaannya dibagi menjadi tiga prioritas, yang kemudian dilakukan penetapan masing-masing persentasenya. Persentase untuk prioritas I adalah sebesar 40%, sedangkan untuk prioritas II dan prioritas III masing-masing 30%. I digunakan untuk membiayai program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana. Program yang disusun dan dibiayai dengan Anggaran 40% pada prioritas RPJMD KKA 2016-2021 GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN 104
anggaran prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program Prioritas II sebesar 30% merupakan program prioritas ditingkat SKPD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Suatu prioritas II berhubungan dengan program/kegiatan unggulan SKPD yang paling berdampak luas pada masing- masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu. Tabel III.20. Prediksi Kerangka Pendanaan Dan Alokasi Penggunaan Keuangan Daerah Prioritas III sebesar 30% untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. Pengalokasian dana pada prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar. KERANGKA PENDANAAN RP APBD 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Prioritas I 217.036.933.528 221.628.062.233 226.323.533.014 231.126.058.687 236.038.437.624 241.063.557.028 Priorita II 162.777.700.146 166.221.046.675 169.742.649.760 173.344.544.015 177.028.828.218 180.797.667.771 Prioritas III 162.777.700.146 166.221.046.675 169.742.649.760 173.344.544.015 177.028.828.218 180.797.667.771 III.3.4. Proyeksi Pembiayaan Daerah telah dijelaskan sebelumnya merupakan trransaksi keuangan untuk mentup deficit anggaran atau untuk memafaatkan surplus. Deficit atau surplus terjadi apabila ada aselisih antara anggaran pendapatan daerah dengan belanja daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali dan /atau penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutny. Dalam penanggarannya pembiayaan daerah dibagi dalam 2 bagian yaitu penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pembiayaan Daerah sebagaimana Untuk 5 (lima) kedepan penerimaan pembiayaan daerah khususnya dari komponen silpa sesusai ketentuan perundang-undangan di asumsikan 6 persen dari total pendapatan daerah sebagai mana tabel dibawah ini. Tabel III.21. Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Proyeksi Pembiayaan Daerah (SILPA) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0 47,491,727,621 48,497,899,931 49,527,012,576 50,579,665,205 51,656,476,506 Pemanfaatan dana Silpa dimaksud akan diprioritaskan untuk (1) menutupi selisih belanja pada prioritas I, II, dan III dengan pendapatan, (2) akan digunakan untuk penyertaan modal kepada badan usaha milik daerah serta penyaluran dana bergulir. 105 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021
PREHEADINGS BAB. IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
IV.1. Permasalahan Proses pembangunan akan sangat bergantung dengan apa yang dimiliki daerah tersebut sebagai modal dalam penyokong keberhasilan pembangunan. Namun pada perjalanannya pembangunan daerah juga kerap kali harus menghadapi berbagai permasalahan yang dapat menghambat keberhasilan dalam mencapai target-target pembangunan. Permasalahan tersebut baik yang telah dan tengah berlangsung, ataupun permasalahan yang dapat terjadi pada masa yang akan datang. Permasalahan umum tersebar di berbagai bidang pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas pemerintahan. Sebagai salah satu bagian terluar Indonesia, Kabupaten Kepulauan Anambas masih berkutat dengan aksesibilitas dan konektivitas daerah. Hal-hal yang muncul dari hal tersebut adalah persoalan pemerataan pembangunan, stabilitas harga kebutuhan dasar masyarakat, rentannya illegal fishing dan permasalahan kepulauan ataupun perbatasan lainnya. Hal ini pula yang menyebabkan segala potensi daerah seperti hasil perikanan dan wisata menjadi hal yang belum masksimal untuk berkembang. Berdasarkan hasil pengumpulan data baik primer maupun sekunder, disertai wawancara yang dilakukan terhadap Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Kepulauan Anambas, diperolah beberapa permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas, yang dijelaskan lebih lanjut pada uraian berikut. IV.1.1. Lingkungan IV.1.1.1. Kerusakan Lingkungan Kerusakan terumbu karang salah satunya yang terdekat dengan pusat kota adalah di sepanjang jembatan Selayang Pandang (SP) dan kawasan pantai di Teluk Tarempa. Kerusakan tersebut disebabkan oleh pembangunan yang terjadi di sepanjang jalan tersebut. Penumpukan bahan material dan tonggak bangunan yang terbuat dari beton pada dasar pesisir sepanjang jalan semen panjang merusak ekosistem terumbu karang dan ikan yang bergantung pada ekosistem tersebut. Pembangunan yang kian menjorok ke arah laut dan tak terkontrol, mengakibatkan terumbu karang dan habitat berbagai jenis ikan terancam. Tidak hanya di pusat kota, namun pembangunan jalan dan bangunan dengan pembukaan lahan di kawasan hulu, telah mengancam ketersediaan air dan membuat kawasan dibawahnya mengalami pencemaran. Hal ini terjadi di kawasan wisata air terjun Temburun, yang akibat pembukaan lahan di hulu mengakibatkan debit air menurun dan tertutup sedimen tanah liat sehingga warna air menjadi kuning. Kerusakan lingkungan juga diakibatkan oleh aktivitas penambangan pasir. Pernambangan pasir dilakukan di sekitar pulau-pulau kecil, baik di darat maupun di pesisir tanpa ijin. Pernambangan pasir di kawasan pesisir terjadi di antaranya di wilayah Kecamatan Siantan, Kecamatan Siantan Tengah, Siantan Timur dan Palmatak. Sebagaimana yang diatur oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, mengenai pelarangan aktivitas perkebunan dan penambagan di pulau-pulau kecil, aktivitas yang berkaitan dengan penambagan pasir skala besar harus mengantongi ijin dan melakukan analisa dampak lingkungan. Penambagan pasir di Kabupaten Kepulauan Anambas yang RPJMD KKA 2016-2021 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 108
109 dilakukan oleh warga, terjadi di daratan, sehingga dikhawatirkan dapat membawa dampak pada krisis air,seperti yang baru ini terjadi di daerah Rintis. Penambangan pasir di daerah rintis dilakukan dekat dengan sumber air, dengan jarak kurang dari 50 meter dari DAS sehingga mempengaruhi warna dan kualitas air. Penambangan pasir illegal pada Daerah Aliran Sungai (DAS) juga terjadi pada Pasir Peti, Desa Antang, Kecamatan Siantan yang disinyalir melanggar Undang-undang Galian C dan Undang-undang pengelolaan DAS. IV.1.1.2. Lemahnya Pengelolaan Sampah Penumpukan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kecamatan Siantan Anambas melebihi kapasitas. Pengelolaan sampah belum terkoodinasi dengan baik. Peran dan kewenangan masalah sampah masih belum terdistribusi dengan baik dan jelas antara PD terkait. Sedangkan semakin banyak munculnya pemukiman dan terbukanya Anambas bagi kunjungan wisatawan menjadikan permasalahan sampah menjadi permasalahan yang dihadapi oleh Anambas. Beberapa wisatawan asing yang berkunjung ke Tarempa mengeluhkan keberadaan sampah yang banyak terdapat dipinggir pantai dan laut di perairan pulau-pulau Anambas. Banyak tempat yang dikunjungi wisatawan di Anambas dihiasi oleh sampah-sampah plastik. Kapal laut sedikit banyakanya memiliki andil dalam permasalahan sampah yang ada. Sampah yang dikeluarkan oleh kapal laut yang dilakukan oleh awak-awak kapal pada pesisir pantai ketika berlabuh menyebabkan sampah menjadi permasalahan yang sangat serius. Hal ini merupakan pekerjaan rumah besar bagi Kabupaten Kepulauan Anambas yang justru memiliki potensi kelautan dan pariwisata bahari yang luar biasa. Penanganan sampah yang baik tentunya akan meningkatkan daya tarik wisatawan untuk menikmati pesona perairan yang disuguhkan Kabupaten Kepulauan Anambas. IV.1.2. Layanan Dasar IV.1.2.1. Kurangnya Ketersediaan Air Bersih Air bersih di Kabupaten Kepulauan Anambas untuk sementara ini pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan non Pemerintah Daerah (masyarakat). Untuk wilayah Kecamatan Siantan pengelolaan dilakukan oleh Kantor Kecamatan Siantan dibawah koordinasi Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan jumlah pelanggan sebanyak 990 KK dengan kapasitas produksi 20 liter/detik. Namun rumah tangga yang menggunakan jasa Non Pemda lebih besar jumlahnya yaitu sebanyak 2.748 KK dengan Kecamatan Paliatak sebagai pengguna terbesar. Persoalan air bersih terjadi hampir di seluruh kecamatan. Belum tersedianya sistem distribusi air bersih yang merata serta sistem penampungan (waduk/embung) yang baik mengakibatkan wilayah padat penduduk seperti Kecamatan Siantan dan Kecamatan Palmatak belum dapat menikmati ketersediaan air bersih secara layak. Kecamatan Siantan Tengah khususnya Desa Air Asuk adalah salah satu desa sekaligus pusat pemerintahan Kecamatan Siantan Tengah yang hingga kini belum dapat meninkmati air bersih secara memadai. Banyak warga masyarakakat yang mengantungkan kebutuhan air bersih kepada air hujan selain itu pada musim kemarau masyarakat harus meyeberang dengan perahu tradisional/ pompong ke desa lain untuk mendapatkan air bersih. Sementara itu, bagi warga yang tidak memiliki pompong atau sarana transportasi lainnya terpaksa harus membayar sebesar Rp. 20.000 untuk mendapatkan air bersih 1 drum berukuran sedang. Kurangnya ketersediaan air bersih juga terjadi di Siantan Timur dan Siantan Selatan. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021
Sementara untuk wilayah Jemaja dan Jemaja Timur memang saat ini tidak mengalami kelangkaan air bersih yang berarti, tetapi belum mumpuninya sistem air minum serta ancaman kerusakan hutan yang terus terjadi dapat menjadi ancaman tersendiri yang mengakibatkan kelangkaan air bersih dikemudian hari. IV.1.2.2. Kurangnya Ketersediaan Pasokan Listrik Pasokan listrik selalu menjadi tantangan bagi daerah kepulauan. Meskipun listrik merupakan salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, dimana tingkat elektrifikasi pada Januari 2016 mencapai 62% dari 5 tahun sebelumnya yang hanya sekitar 25%, namun pasokan listrik masih menjadi permasalahan utama di hampir seluruh kecamatan. Tarempa, Ladan, Kuala Maras, dan Letung merupakan daerah yang tercatat sudah terlayani oleh oleh PT. PLN, untuk di ibukota Taermpa, dan Letung sudah terlayani sampai dengan 24 jam, sedangkan di Matak sudah terlayani sampai dengan 20 jam (tahun 2016). Sementara masyarakat di pulau Mubur Kecamatan Palmatak dan pulau-pulau kecil lainnya di kecamatan lain juga belum mendapat pasokan listrik secara memadai sehingga sangat mempengaruhi produktivitas masyarakat dalam melakukan aktivitas perekonomian dan aktivitas keseharian lainnya. IV.1.3. Ekonomi IV.1.3.1. Menurunnya Pendapatan Nelayan Budidaya Diperketatnya ekspor ikan karang khususnya jenis napoleon dan kerapu oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menimbulkan dampak bagi nelayan budidaya. Adanya ketidakpastian jumlah batasan ekspor ikan napoleon mengakibatkan nelayan budidaya Anambas tidak dapat menjual hasil budidayanya secara leluasa sehingga mengancam hilangnya pendapatan para nelayan karena belum ada kesiapan komoditas penganti ekspor. Permasalahan terhadap dampak bagi nelayan tersebut perlu diantisipasi oleh pemerintah daerah dengan memberikan alternatif komoditas budi daya perikanan lainnya serta pendampingan nelayan. IV.1.3.2. Kelangkaan dan Stabilitas Harga Bahan-Bahan Pokok Ketergantungan Kabupaten Kepulauan Anambas pada pasokan bahan kebutuhan pokok dari luar masih sangat tinggi. Kondisi ini sangat menyulitkan warga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemampuan lokal hanya memenuhi kebutuhan cabai dan sayur-sayuran, sementara beras dan kebutuhan pokok lainnya masih didatangkan dari luar daerah. IV.1.3.3. Defisit dan Ketergantungan Terhadap Migas Keuangan Pemkab Anambas turun drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2015, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas merosot cukup tajam. Alasan utama karena dana dari pusat belum kunjung turun, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil Migas (DBH). Dana Bagi Hasil (DBH) Migas Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) turun sebanyak 63 persen yakni semula pada pembahasan sebesar Rp. 1,26 triliun, turun menjadi sekitar Rp. 750 miliar. DBH dari Rp. 137 miliar turun menjadi Rp. 135 miliar dengan demikian banyak kegiatan-kegiatan yang tidak bisa dijalankan. Salah satu proyek besar yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2015 ini adalah Water Front City. Lanjutan proyek penimbunannya hingga selesai mencapai Rp. 12,5 miliar batal dilakukan. Namun RPJMD KKA 2016-2021 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 110
111 masih ada proyek vital penting seperti kantor bupati dan jalan Tanjung Momong Rp. 2,5 miliar tetap dilaksanakan. Defisit anggaran yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Anambas tidak hanya berdampak pada batalnya pelakasanaan sejumlah proyek strategis tetapi juga berdampak luas pada ekonomi kerakyatan dan menurunnya konsumsi rumah tangga/daya beli masyarakat. Sejumlah pedagang mengaku nilai penjualannya turun drastis 50%-70%. IV.1.3.4. Meningkatnya Ketimpangan Pendapatan Indeks Gini merupakan gambaran tingkat pemerataan distribusi pendapatan masyarakat. Semakin rendah indeks gini suatu wilayah/daerah maka pemerataan pendapatan semakin merata. Besarnya indeks gini Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2010 dan 2011 yaitu 0,3100, dimana menunjukkan ketimpangan yang rendah. Sedangkan untuk tahun 2012, indeks gini mencapai 0,3724. Angka ini menunjukkan ketimpangan sedang. Hal ini menunjukkan pemerataan pendapatan Kabupaten Kepulauan Anambas semakin tidak merata. Pada tahun 2012 terdapat 1.028 rumah tangga miskin. Setiap rumah tangga di Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki rata-rata 4,14 jiwa per rumah tangga. Sehingga bila diakumulasikan, pada tahun 2012 terdapat 4.256 jiwa penduduk miskin atau 10,96 persen dari total penduduk. Kenaikan jumlah penduduk miskin dalam waktu satu tahun sangat signifikan, hal ini bisa disebabkan dari inflasi yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Anambas. IV.1.4. Sosial Budaya IV.1.4.1. ASN yang Terampil dan Pemerataann Distribusi Tenaga Guru di Anambas Masih Kurang Sebagai daerah otonom yang masih relatif baru, Kepulauan Anambas masih sangat kekurangan tenaga ASN yang terampil. Kurang terampilnya para ASN tersebut antara lain masih rendahnya kesempatan untuk menambah ilmu pengetahuan salah satunya melalui kursus-kursus singkat dan Diklat Kepemimpinan. Kondisi ini diperparah dengan banyaknya ASN yang mengajukan pindah tugas keluar Anambas. Sementara untuk tenaga guru di Kabupaten Kepulauan Anambas sebarannya masih belum merata. Sebaran tenaga guru pendidikan lebih banyak terkonsentrasi pada pulau- pulau besar. Sementara tenaga pendidik di desa-desa di pulau kecil masih kurang. Sebagai contoh, pada Sekolah Menengah Kejurusan (SMK) Negeri 1 Kepulauan Anambas yang terletak di Desa Air Asuk, Kecamatan Siantan Tengah, kondisinya masih sangat kekurangan tenaga guru. Guru jurusan pariwisata yang merupakan sektor unggulan di kepulauan Anambas hanya ada satu orang. IV.1.4.2. Meningkatnya Penyakit Masyarakat (Pekerja Seks Komersil dan Pengguna Narkoba) Penyakit Masyarakat yang marak ditemukan di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah kasus pecandu narkoba dan pekerja seks komersil. Pekerja seks komersil ini cukup sulit untuk dikendalikan karena menurut PD terkait razia sulit dilakukan karena belum adanya payung hukum yang mengatur kasus tersebut. Sulitnya penanggulangan ini mendorong aksi yang dilakukan oleh kaum perempuan pada tahun 2014 di pusat aktivitas seperti Siantan, Letung dan Palmatak untuk memberantas praktek-praktek prostitusi RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021
tersebut. Praktek ini semakin meresahkan ketika pelajar dan remaja mulai terlibat di dalamnya. Perpindahan orang dan barang yang mulai mengalami peningkatan dari dan menuju Anambas, memunculkan berbagai berbagai dampak yang senantiasa harus diantisipasi. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Kepulauan Anambas, bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kepri, mencatat dari 170 siswa kelas XII di salah satu SMA N di Kabupaten Kepulauan Anambas yang melakukan tes urine, ditemukan empat pelajar terindikasi sudah mulai mengkonsumsi narkoba. Meski mereka dalam kategori pemula atau sekadar coba-coba, ada indikasi positif pelajar yang mengkonsumsi ganja dan sabu. terdapat permasalahan yang muncul mengenai yaitu penyalahgunaan obat-obatan dan bahan kimia lainnya. Penyalahgunaan obat-obatan dan bahan kimia lainnya sebagai pengganti penggunaan narkoba menjadi permasalahan yang cukup serius. Obat-obatan dan bahan kimia yang digunakan merupakan barang yang mudah didapat oleh masyarakat bahkan untuk pelajar. Selain narkoba, IV.2. Isu-Isu Strategis IV.2.1. Pelayanan Dasar (Pendidikan dan Kesehatan) yang Lebih Berkualitas, Merata, dan Terjangkau Fasilitas pendidikan dan kesehatan yang belum merata, mengakibatkan kebutuhan layanan dasar tersebut belum dapat memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat oleh daerah kepulauan seperti Anambas. Permasalahan pelayanan pendidikan dititikberatkan pada fasilitas penunjang pendidikan seperti jaringan internet dan aplikasi data, keberadaan Lab untuk mata ajaran tertentu serta kebersihan WC. Infrastruktur yang belum mampu menjangkau desa-desa di pulau kecil dan terluar juga mengakibatkan pelayanan dasar yang diberikan masih jauh dari maksimal, padahal keberadaan infrastruktur dasar inilah yang merupakan bentuk konkret peningkatan kesejahteraan masyarakat. Upaya untuk mewujudkan sekolah asrama untuk tingkat SD dan SMP pun belum dapat diwujudkan. Tidak hanya dari fasilitas penunjang ataupun segi infrastruktur, keberadaan dan kualitas SDM dalam memberikan pelayanan dasar dianggap menjadi hal penting dalam menjamin terpenuhinya layanan dasar bagi masyarakat. Ketersediaan pengajar yang tidak sama di setiap pulau, serta masih rendahnya kualitas tenaga pendidik yang ditandai dengan masih banyaknya tenaga pendidik yang belum tersertifikasi, juga menjadi penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Anambas. Begitupun halnya terhadap keberadaan tenaga kesehatan yang masih minim pada desa-desa di pulau kecil. Hal ini salah satunya ditunjukkan dengan masih tingginya kasus malaria. Kebutuhan layanan dasar masyarakat khususnya pada bidang pendidikan dan kesehatan pada dasarnya bisa dipenuhi secara bertahap. Hal ini pun sejalan dengan target optimis Pemerintah pusat dalam mengangkat kondisi perbatasan dalam taraf yang lebih baik melalui pemenuhan kebutuhan layanan dasar. Program yang sepertinya dapat berjalan dengan dukungan agenda nasional. Tantangan selanjutnya adalah dalam menjamin pemerataan dan keterjangkauan bagi seluruh masyarakat Anambas. RPJMD KKA 2016-2021 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 112
113 IV.2.2. Pengendalian Pencemaran dan Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup Kondisi fisik wilayah pulau-pulau kecil seperti Anambas harus disadari ditengah berbagai potensi yang dimiliki, namun juga memiliki berbagai keterbatasan. Hal ini berkaitan dengan karakteristik wilayah kepulauan di Anambas yang tidak memiliki daratan yang cukup luas dan konturnya yang cenderung berbukit., sehingga tidak memiliki daerah tangkapan air yang cukup luas, dan hanya memiliki sungai-sungai kecil atau genangan. Namun kawasan pulau- pulau kecil juga memiliki potensi sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang tinggi dan dapat dijadikan sebagai modal dasar pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang. Kawasan ini menyediakan sumberdaya alam yang produktif seperti terumbu karang, padang lamun (seagrass), hutan mangrove, perikanan dan kawasan konservasi. Pulau- pulau kecil juga memberikan jasa lingkungan yang besar karena keindahan alam yang dimilikinya yang dapat menggerakkan industri pariwisata bahari. Hal tersebut menjadi pertimbangan dalamrencana pembangunan dan penggunaan lahan daerah. Dimana sebagai kawasan yang baru berkembang, rencana penggunaan lahan wilayah akan dinanfaatkan untuk membuka kawasan perumahan, pertanian, pertambangan dan juga berbagai infrastruktur serta fasilitas dalam mendukung kebutuhan masyarakat dan target pembangunan daerah. Namun jika tidak direncanakan dengan bijak, maka bukan tak mungkin berbagai persoalan lingkungan akan muncul seperti yang sudah mulai terjadi saat ini. Pencemaran lingkungan di Kabupaten Kepulauan Anambas disebabkan oleh limbah dan sampah rumah tangga yang langsung dibuang ke laut. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah tangga dan intervensi pemerintah yang belum maksimal akan menyebabkan permasalahan besar mengingat keterbasan lahan dalam menampung dan mengolah sampah di wilayah kepulauan. Semakin meningkatnya lahan terbangun di KKA menyebabkan kebutuhan ruang dengan membuka ruang laut dan bukit dengan pola yang terkesan sporadis dan tidak teratur. Hal tersebut dilakukan dengan mengorbankan hutan di daerah perbukitan dan terumbu karang di wilayah laut. Aktifitas pembangunan di Teluk Tarempa serta aktivitas pembangunan pondasi rumah di pesisir pantai menyebabkan penurunan kualitas ekosistem terumbu karang atau bahkan merusak terumbu karang yang ada. Kondisi terumbu karang yang masuk dalam kategori rusak ditemukan di 13 titik pengamatan yakni di Pulau Impol Kecil, Karang Salahnama, Karang Tuboi, Pulau Mangkai, Pulau Bawah bagian barat laut, Pulau Ipan, Pulau Repong, Pulau Rengek, Pulau Keramut, Pulau Pempang, Pulau Impol, dan Pulau Langor. Kondisi terumbu karang yang masuk dalam kategori sedang ditemukan di 50 titik pengamatan, sementara yang masuk dalam kategori baik ditemukan di 44 titik pengamatan. Membuka hutan untuk permukiman atau pun pertanian menyebabkan kapasitas daya serap air yang semakin berkurang. Akibatnya persediaan air tanah untuk kebutuhan air bersih pun akan berkurang. Selain itu terkikisnya lapisan permukaan tanah pun akan semakin terjadi dan menimbulkan permasalahan lain di masa yang akan datang. Kualitas lingkungan mengalami penurunan akibat pembukaan lahan/alih fungsi lahan seperti rusaknya terumbu karang dan pada kawasan pemukiman yang membangun. IV.2.3. Penyediaan Utilitas Dasar (Listrik dan Air Bersih) Ketersediaan listrik dan air bersih tidak hanya menjadi kebutuhan yang mendesak saat ini, namun juga pada masa yang akan datang. Penyediaan air bersih untuk masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesehatan lingkungan atau masyarakat, yakni mempunyai peranan dalam menurunkan angka penderita penyakit, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021
khususnya yang berhubungan dengan air, dan berperan dalam meningkatkan standar atau taraf/kualitas hidup masyarakat. Saat ini kebutuhan air bersih di Kabupaten Kepulauan Anambas sebagian besar masih mengandalkan kemandirian masyarakat dalam mendapatkan air dengan cara membuat saluran air dari sumber-sumber mata air, membuat penampungan air hujan, atau mendapatkan nya dari kecamatan-kecamatan lain yang membutuhkan waktu dan upaya yang lebih besar. Kemandirian masyarakat dalam mendapatkan air bersih tentu dengan kemampuan yang berbeda-beda. Kemampuan ekonomi tentu akhirnya juga menjadi hal yang berpengaruh dalam menjamin bagaimana masyarakat mendapatkan air bersih sehingga prinsip pemerataan terhadap mendapatkan hak terhadap air bersih masih belum terpenuhi. Mengandalkan ketersediaan sumber daya alam yang memiliki keterbatasan dan berbanding terbalik dengan pertumbuhan penduduk, sehingga memerlukan upaya keras Pemerintah daerah dalam mengantisipasinya. Namun hal tersebut juga menjadi perhatian serius Pemerintah pusat yang menargetkan tercapainya 100 persen pelayanan air minum bagi seluruh penduduk Indonesia pada tahun 2019. Upaya yang didorong selain pembangunan fisik seperti Pembangunan Penampung Air Hujan (PAH), juga mendorong pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), serta mengupayakan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang sehat di setiap daerah. Jika keberadaan air bersih berkaitan erat dengan kesehatan masyarakat, maka ketersediaan listrik sangat berpengaruh pada produktivitas masyarakat baik dalam aktivitas pendidikan, kesehatan maupun ekonomi. Keterisoliran wilayah menyebabkan semakin infrastruktur ketenagalistrikan. Keberadaan Listrik di Anambas yang belum merata dan stabil sepanjang tahun, membuat aktivitas masyarakat dan proses percepatan pembangunan sering terkendala. tingginya biaya dan upaya membangun Keberadaan sebuah pembangkit listrik dalam skala yang besar tidak dapat ditanggung sendiri oleh Pemerintah daerah. Sedangkan keberadaan mesin genset akan mendorong juga biaya BBM yang juga tidak kecil, terlebih bagi Anambas yang juga terkendala dalam pengadaan BBM. Hadirnya pembangkit listrik terbarukan yang disesuaikan dengan kondisi wilayah menjadi upaya lain yang perlu dilakukan. Hal ini membutuhkan infrastruktur awal dan kapasitas SDM yang memadai. Kombinasi dari berbagai sumber energi terbaharukan, merupakan kombinasi yang dimungkinkan optimal terkait kebijakan peningkatan nilai potensial sumber energi. Salah satu hambatan utama yang dihadapi pengembangan sumber energi terbaharukan di pulau-pulau kecil adalah bagaimana menjaga keseimbangan energi kapasitas kecil dan sifat variabel produksi listrik yang tidak perlu sesuai dengan tuntutan musiman. IV.2.4. Pengembangan Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pariwisata Bahari Wilayah kepulauan menyediakan potensi kelautan dan perikanan yang begitu besar dan memerlukan upaya yang terintegrasi. Untuk itu pemerintah pusat mendorong terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia dengan memfokuskan arah pembangunan nasional pada upaya penyediaan infrastruktur maritim, penguatan budaya bahari, peningkatan kesejahteraan nelayan dan pengawasan serta keamanan laut. Hal ini berarti, pembangunan maritim akan dilakukan secara strategis, terstruktur dalam rangka percepatan pembangunan. Hal tersebut juga termasuk keberadaan pulau-pulau kecil terluar (PPKT) seperti hal nya yang dimiliki Kabupaten Kepulauan Anambas. Maka dalam implementasi program pusat, PPKT ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional RPJMD KKA 2016-2021 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 114
115 Tertentu (KSNT) yang memiliki potensi sumber daya alam dan jasa lingkungan yang tinggi, juga mempunyai peran strategis dalam menjaga kedaulatan NKRI. Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) Indonesia memiliki nilai strategis sebagai Titik Dasar dari Garis Pangkal Kepulauan Indonesia dalam penetapan wilayah Perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan Landas Kontinen Indonesia. Pemanfaatan, perlindungan, dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan membutuhkan peran yang terkoodinasi antara daerah, provinsi dan pusat. Pengejawantahan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dijelaskan bahwa konservasi sumberdaya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya ikan, termasuk ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumberdaya ikan. Selanjutnya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah memberi kewenangan kepada pemerintah provinsi dalam mengelola potensi sumberdaya laut sejauh 12 mil. Atas perhatian yang begitu besar terhadap kondisi perikanan dan kelautan di PPKT, seharusnya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah secara optimal. Memaksimalkan kontribusi sektor primer dan mengembangkan sektor sekunder dapat dikembangkan secara bersamaan dan bertahap. Menjadi wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga menjadi catatan penting lain dimana pasar ekspor sangat dimungkinkan untuk diraih. Disisi lain perhatian terhadap kondisi perikanan dan kelautan terutama dalam hal pembatasan penangkapan ikan napoleon tidak dipungkiri mengakibatkan menurunnya ekspor nelayan dan pengusaha di Kabupaten Kepulauan Anambas sehingga perlu mempertimbangkan. Pembatasan Kuota ekspor ikan Napoleon menjadi 1000 ekor per tahun dari jumlah stok ikan napoleon yang ada saat ini sebanyak 146 ribu ekor menyebabkan pendapatan nelayan menurun drastis. Padahal, nelayan selama ini menangkap ikan napoleon hanya dengan alat sederhana. Penangkapan juga dilakukan saat napoleon masih berukuran kecil, kemudian dibesarkan (Pembesaran). tangkap, budidaya termasuk industri pengolahan harus diupayakan secara maksimal dan berkelanjutan. Orientasi produksi, pemasaran dan pengembangan wawasan bahari menjadi arah kebijakan yang harus dilakukan. Maka dengan ini perlu mempertimbangkan untuk membangun sentra produksi perikanan untuk mendorong produktivitas dan nilai tambah. Pemberdayaan nelayan baik nelayan Perkembangan pariwisata di Anambas secara bertahap akan berkembang seiring menyebarnya informasi dan terbukanya Anambas bagi para wisatawan. Membuka jalur investasi untuk sektor pariwisata menjadi keharusan selain mempersiapkan sarana prasarana daerah. Banyaknya potensi wisata yang belum tergarap perlu diantisipasi oleh penyiapan rencana jangka panjang dalam menyeimbangkan manfaat bagi masyarakat dan dampak bagi lingkungan yang berkelanjutan. IV.2.5. Ketahanan Pangan dan Kestabilan Harga Sebagai wilayah yang sangat bergantung dari pasokan luar, maka kemandirian pangan menjadi salah satu upaya yang harus dilakukan. Ketergantungan terhadap pangan menjadi sangat rentan terutama jika cuaca buruk seperti tingginya gelombang air laut atau musim kemarau yang berkepanjangan nyata-nyata dapat mengakibatkan kerawanan pangan bagi masyarakat. Oleh karena itu perlu dibangun suatu kemampuan produksi pangan di pulau-pulau kecil yang berpenghuni, yang dapat menjamin ketersediaan pangan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021
masyarakat lokal guna mengantisipasi kerawanan pangan akibat terhambatnya pasokan bahan makanan selama cuaca dan musim yang buruk. Dalam kerangka rencana pembangunan daerah, upaya mempersiapkan produksi pangan daerah tetap menjadi keharusan yang senantiasa berjalan dan diawasi peningkatannya setiap tahun. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk hal ini akan menuntut penyediaan pangan dalam jumlah dan kualitas gizi/nutrisi yang baik. Bagi wilayah seperti Anambas, kondisi keterisolasian menyebabkan petani lokal tidak termotivasi dalam mengembangkan usaha tani dalam skala besar, sehingga usaha tani bagi petani lokal bukan suatu usaha untuk mendapatkan keuntungan melainkan hanya fokus untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga. Keterbatasan produksi juga mengakibatkan rumah tangga produsen ini sebagai rumah tangga yang rentan terhadap fluktuasi harga pangan. Untuk itu, menjaga harga agar tetap mendorong produksi padi, namun tidak menggerus pendapatan rumah tangga petani merupakan faktor penting untuk mengamankan akses pangan dan menjaga kualitas nutrisi keluarga. Upaya pengembangan sektor pertanian di pulau-pulau kecil dan perbatasan dapat diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pangan lokal dan bagi pulau-pulau sekitarnya dan bukan menutup memungkinkan, dapat pula diarahkan untuk mengisi kebutuhan pasar impor bagi negara tetangga. Secara politis, pulau-pulau kecil perbatasan dapat dikembangkan menjadi kawasan penyangga (buffer zone area), yaitu sebagai penyangga intervensi dan penetrasi produk impor, terutama komoditas perdagangan dan budaya asing yang kurang sesuai dengan kondisi sosio-politis lokal. Fluktuasi harga tidak hanya terjadi pada harga pangan saja, namun juga pada garga barang lainnya terutama kebutuhan pokok, diperparah dengan inflasi yang terjadi secara nasional yang juga dirasakan di Anambas. Pada akhirnya ketidakstabilan harga mengakibatkan meningkatnya jumlah penduduk miskin karena daya beli yang relatif rendah. Jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Kepulauan Anambas mengalami peningkatan dari tahun 2011 hingga tahun 2013. Pada tahun 2011 tercatat persentase penduduk miskin di Kepulauan Anambas sebesar 3,95 persen dari total penduduk. Pada tahun 2012 terjadi peningkatan menjadi 4,17 persen dari total penduduk atau 1.600 jiwa. Selanjutnya pada tahun 2013 terjadi peningkatan lagi menjadi 4,47 persen dari total penduduk atau 1760 penduduk miskin, dengan jumlah keluarga miskin sebanyak 1 028. IV.2.6. Perbaikan Konektivitas Wilayah Keterisoliran wilayah dalam hal transportasi dan komunikasi menyebabkan target- target pembangunan menjadi terhambat. Ketersediaan infrastruktur menjadi prasyarat utama peningkatan konektivitas baik transportasi dan komunikasi. Dan hal ini memerlukan peran akftif daerah dalam melakukan kerjasama dengan berbagai pihak karena pembangunan infrastruktur tidak dapat dipenuhi oleh APBD dalam waktu yang relatif singkat. Membuka jalur transportasi di darat dalam menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan pertumbuhan antar desa dan kecamatan, menghubungkan transportasi laut dalam meningkatkan mobilitas masyarakat dan potensi wisata, serta mengembangkan transportasi udara dalam membuka peluang percepatan pembangunan sehingga integrasi domestik ini akan meningkatkan efisiensi ekonomi dan kelancaran arus barang dan jasa. telah menjadi perhatian pemerintah pusat dalam peningkatan pemerataan pembangunan termasuk di wilayah perbatasan. Hal tersebut salah satunya dilakukan dengan penguatan sistem transportasi Perhatian terhadap peningkatan konektivitas juga RPJMD KKA 2016-2021 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 116
117 laut dengan peningkatan utilisasi ALKI dan SLOC melalui perwujudan Pelabuhan Depan, Pendulum Nusantara dan "Short Sea Shipping". Membangun konektivitas simpul transportasi utama pusat kegiatan strategis nasional dengan lokasi prioritas perbatasan dan kecamatan disekitarnya, pusat kegiatan wilayah (ibukota kabupaten), pusat kegiatan nasional (ibukota provinsi), dan menghubungkan dengan negara tetangga. Membangun konektivitas melalui pelayanan transportasi laut untuk meningkatkan kualitas dan intensitas pelayanan terhadap wilayah perbatasan laut. itu optimalisasi pengawasan lintas batas negara dilakukan melalui kolaborasi peran dan fungsi secara terpadu antara Custom, Immigration, Quarantine, `Security (CIQS) sesuai dengan standar internasional dalam suatu sistem pengelolaan yang terpadu. Meskipun secara kelembagaan masing- masing merupakan institusi yang mandiri dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan lintas batas negara. Hal ini disertai dengan mereformasi pelayanan publik di kawasan perbatasan melalui penguatan desa di kecamatan lokasi prioritas penanganan kawasan perbatasan melalui fasilitasi, supervisi, dan pendampingan. Selain IV.2.7. Pembangunan Kawasan Permukiman Jumlah penduduk yang semakin meningkat mendorong kebutuhan pemukiman yang semakin meningkat pula. Sistem permukiman yang belum dibangun dengan baik dan adaptasi masyarakat terhadap kebutuhan rumah dan kemampuan ekonomi yang belum mapan menyebabkan pembangunan rumah- rumah berkembang secara tak terkontrol memanfaatkan ruang-ruang yang tersedia yang akhirnya mendorong munculnya pemukiman-pemukiman kumuh. Membangun kawasan pemukiman di pulau-pulau kecil dan terluar adalah juga tentang bagaimana membangun taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik. Secara infrastuktur dapat menjamin kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan, secara konsep perumahan dapat mencitrakan karakter budaya Melayu kepulauan yang dapat menjadi nilai tambah wisata dan secara penataan kawasan terhubung dengan berbagai fasilitas ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Sebagai masyarakat nelayan, mendorong kampung-kampung nelayan yang memiliki nilai estetika ditambah kondisi alam yang menjadi potensi besar dalam pengembangan pariwisata, menjadi pertimbangan dalam mendorong kampung berbasis ekowisata. Selain mengembangkan perumahan sesuai dengan tipologinya, keberadaan ekowisata membawa pengaruh positif bagi masyarakat sekitar, terutama di permukiman nelayan dalam hal peningkatan kesejahteraan lingkungan desa.Terakhir, membangun kawasan permukiman berarti membangun dari sisi permintaan (demand side). IV.2.8. Peningkatan Integritas Moral, Karakter dan Budaya Masyarakat dan kebudayaan adalah dua hal yang saling berkaitan. Masyarakat dengan kemampuan akalnya membentuk budaya, dan budaya dengan nilai- nilainya menjadi landasan moral dalam kehidupan bermasyarakat. Seseorang yang berperilaku sesuai nilai-nilai budaya, khususnya nilai etika dan moral, akan disebut sebagai manusia yang berbudaya. Lebih lanjut kepribadian dalam kebudayaan diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotong-royongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021
dan kemaritiman sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi Indonesia masa depan. Pengaruh budaya negatif disinyalir merupakan dampak dari banyaknya pendatang yang mengembangkan perilaku budaya negatif dan pergaulan masyarakat lokal yang semakin luas. Hal tersebut mendorong munculnya berbagai penyakit masyarakat yang mulai meningkat. Politik penyeragaman telah mengikis karakter Indonesia sebagai bangsa pejuang, memudarkan solidaritas dan gotong- royong, serta meminggirkan kebudayaan lokal. Pada saat yang sama, kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang begitu cepat telah melahirkan "dunia tanpa batas" (borderless-state) yang pada gilirannya membawa dampak negatif berupa kejut budaya (culture shock) dan ketunggalan identitas global di kalangan generasi muda Indonesia. Tantangan utama yang dihadapi dalam rangka memperkukuh karakter dan jatidiri bangsa adalah meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengadopsi budaya global yang positif dan produktif serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya bahasa, adat, tradisi, dan nilai-nilai kearifan lokal yang bersifat positif sebagai perekat persatuan bangsa; meningkatkan promosi budaya antar daerah dan diplomasi budaya antarnegara; dan meningkatkan kualitas pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya. Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki budaya Melayu yang telah menjadi budaya keseharian dan menjadi jati diri masyarakat, sehingga dalam pengaruh globalisasi nilai-nilai budaya yang tidak dapat dihindarkan, penguatan kembali nilai budaya lokal perlu dilakukan. Karena arus pengaruh budaya global datang tanpa henti, maka upaya penguatan budaya lokal harus dilakukan secara terstruktur. Hal tersebut dapat dilakukan antara lain dengan melakukan penguatan lembaga kebudayaan sebagai basis budaya pembangunan dan karakter bangsa, menerapkan pendidikan karakter dan pekerti bangsa yang dilandasi oleh nilai-nilai kearifan lokal, meningkatkan kembali pemahaman tentang nilai-nilai kesejarahan dan wawasan kebangsaan, dan mendorong perlindungan, pengembangan dan aktualisasi nilai dan tradisi dalam rangka memperkaya dan memperkukuh khasanah budaya bangsa. RPJMD KKA 2016-2021 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 118
PREHEADINGS BAB. V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
121 V.1. Visi Visi amatlah penting dalam suatu kebijakan pembangunan mengingat visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dengan adanya visi, maka segala sumber daya dapat digunakan secara terarah, guna mewujudkan kondisi akhir yang dicita-citakan melalui serangkaian tahapan kegiatan. Oleh karena itu, visi pembangunan mempunyai berbagai fungsi diantaranya (i) sebagai arah bagi semua kebijakan pembangunan, (ii) sebagai tujuan dan sasaran akhir yang hendak dicapai oleh kebijakan pembangunan, (iii) sebagai acuan dalam penyusunan program dan anggaran pembangunan, dan (iv) sebagai sarana untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap semua kebijakan pembangunan. Lebih jauh, visi pembangunan dapat menjadi pranata yang berfungsi sebagai pedoman perilaku pembangunan, sebagai alat pemersatu masyarakat dalam pembangunan, dan sebagai sarana pengendali sosial dalam pembangunan. Penentuan visi pembangunan dengan misi dan strategi pencapaiannya amatlah penting, agar proses pembangunan dapat dilaksanakan dengan arah dan kebijakan yang jelas. Berhubung dengan itu, untuk menjawab permasalahan dan isu strategis daerah ke depan, maka visi pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas untuk jangka waktu 2016-2021 adalah sebagai berikut: "Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul karimah" yang disingkat menjadi "ANAMBAS BERMADAH 2021". Kalimat visi di atas mengandung tiga kata kunci yaitu Kabupaten Maritim Terdepan, Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul karimah. Pemaknaan tiga kata kunci tersebut secara lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut: KABUPATEN MARITIM TERDEPAN Kabupaten Maritim Terdepan; berarti kabupaten yang terletak di garis terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjadi kawasan perbatasan dan beranda depan negara, yang memiliki sumber daya pesisir dan laut yang unggul, sehingga potensi tersebut akan dimanfaatkan sebesar-besarnya sebagai modal utama pembangunan, hingga hasilnya dapat menjadikan kabupaten ini setara, bahkan melampaui capaian pembangunan dari kabupaten/kota hasil pemekaran yang lain. Termasuk dalam bagian dari sumber daya tersebut adalah budaya bahari yang senantiasa terekspresikan dalam kehidupan masyarakat. BERDAYA SAING Berdaya Saing; menunjukkan kemampuan KKA untuk menciptakan nilai tambah guna meningkatkan kesejahteraan. Daya saing daerah inilah yang menjadi salah satu hakikat, atau inti dari, penyelenggaraan otonomi daerah. Berdaya saing juga berarti memiliki semangat kompetisi dalam memajukan daerah yang ditandai dengan akses antar pulau, antar kabupaten/kota, yang lancar, aman, nyaman, dan terjangkau. Kewirausahaan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021
masyarakat yang berkembang, investasi baik asing maupun dalam negeri yang mulai tumbuh dan meningkat, infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi dan utilitas dasar yang memadai, birokrasi termasuk pemerintahan desa yang bersih, profesional, dan melayani. MAJU Sementara Maju; bermakna pembangunan yang mengarah pada peningkatan kualitas pembangunan, membuka simpul-simpul konektivitas antar wilayah, dan pembangunan yang mengutamakan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat luas yang ditandai dengan pemerataan, pelayanan pendidikan dan kesehatan yang prima dan berkualitas, sektor perikanan dan pariwisata yang tumbuh berkelanjutan, tersedianya mata pencaharian bagi masyarakat yang memadai dan dapat mensejahterakan, pemenuhan kebutuhan dalam wilayah yang sebagiannya bersumber dari hasil produksi sendiri, infrastruktur permukiman yang memadai, para lansia, anak-anak, dan perempuan mendapat perlindungan, perhatian dan pembinaan dari pemerintah daerah. BERAKHLAKUL KARIMAH Sebagai bagian dari masyarakat yang memegang teguh nilai-nilai budaya Melayu pada akhirnya seluruh aspek pembangunan harus disandarkan pada spirit untuk meningkatkan ketaqwaan dan kelestarian adat istiadat Melayu yakni dengan mengedepan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlakul karimah. Maknanya adalah bahwa nilai- nilai agama teraktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan antar suku, ras, agama, dan antar golongan yang rukun dan saling menghormati. Dengan tetap memberikan kesempatan dan peluang bagi berkembangnya kebudayaan dari daerah lain sebagai bagian khasanah kekayaan Anambas, budaya Melayu dijadikan ciri dan karakteristik utama serta identitas daerah, serta nilai-nilai ramah lingkungan yang terinternalisasi dalam kebijakan, rencana, dan program pemerintah serta partisipasi masyarakat. V.2. Misi Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas 2016- 2021 tersebut, dapat ditempuh melalui 7 (tujuh) misi pembangunan sebagai berikut: 1. Mewujudkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu dan terjangkau secara merata. 2. Membangun infrastruktur dasar air bersih dan listrik yang memadai serta permukiman yang layak. 3. Membangun konektivitas (transportasi dan telekomunikasi) wilayah dan sistem logistik daerah yang handal. 4. Mengembangkan perikanan dan pariwisata sebagai basis sektor maritim serta pertanian yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan lokal dengan lingkungan hidup yang lestari. 5. Menumbuhkembangkan kewirausahaan serta menciptakan iklim investasi yang kondusif. RPJMD KKA 2016-2021 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN 122
123 6. Membangun birokrasi yang bersih, profesional, dan melayani serta memperkuat penyelenggaraan otonomi desa. 7. Mengembangkan kehidupan masyarakat yang berakhlakul karimah dan berpayungkan budaya Melayu. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021
Tabel V.1. Penjabaran Misi, Tujuan dan Sasaran V.3. Tujuan dan Sasaran Penjabaran seluruh misi ke dalam masing-masing tujuan dan sasaran, selanjutnya ditunjukkan pada tabel berikut ini. MISI TUJUAN SASARAN MISI I. Mewujudkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu dan terjangkau secara merata Misi II. Membangun infrastruktur dasar air bersih dan listrik yang memadai serta permukiman yang layak Misi III. Membangun konektivitas wilayah yang tangguh dengan sistem logistik daerah yang handal Meningkatkan aksesibilitas penduduk terhadap pendidikan yang berkualitas Meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan dasar dan rujukan Membangun satuan permukiman yang sehat dengan prasarana dasar yang berkualitas Meningkatkan cakupan pelayanan sarana dan prasarana air bersih Meningkatkan pasokan dan jangkauan pelayanan listrik Meningkatkan konektivitas antar pulau, antar daerah, dan dengan negara tetangga Meningkatnya akses dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat Meningkatnya proporsi anak yang terlayani pada pendidikan anak usia dini Terpenuhinya kebutuhan pendidik dan kependidikan yang profesional Memadainya sarana dan prasarana penunjang pendidikan Meningkatnya kualitas dan pemerataan akses pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Memadainya mutu pelayanan kesehatan dasar keluarga Meningkatnya pencegahan dan penanganan penyakit menular dan penyakit endemik Tersedianya perumahan yang layak dan terjangkau Terbangunnya ruang publik dan RTH yang berkualitas pada tiap satuan permukiman Meningkatnya pengelolaan sanitasi yang layak pada satuan permukiman Terbangun dan beroperasinya fasilitas pengelolaan sampah dan limbah cair pada tiga pulau besar Meningkatnya cakupan distribusi air bersih Terbangunnya fasilitas tampungan air Terlaksananya rehabilitasi dan perlindungan daerah tangkapan air pada tiga pulau besar Meningkatnya pasokan energi listrik Meningkatnya pemanfaatan energi terbarukan sebagai sumber listrik Meningkatnya distribusi listrik kepada pengguna rumah tangga Meningkatnya sarana prasarana transportasi laut dalam menunjang mobilitas kegiatan masyarakat dan pengembangan wisata Terhubungnya pusat-pusat RPJMD KKA 2016-2021 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN 124
125 MISI Misi IV. Mengembangkan perikanan dan pariwisata sebagai basis sektor maritim serta pertanian yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan lokal dengan lingkungan hidup yang lestari RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021 TUJUAN Meningkatkan layanan jaringan informasi dan komunikasi (TIK) Mengembangkan sarana prasarana sistem logistik daerah yang tangguh Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya secara ramah lingkungan Mengembangkan hilirisasi sektor perikanan Mengoptimalkan potensi wisata maritim yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan SASARAN kegiatan dan pertumbuhan melalui sarana prasarana transportasi darat Meningkatnya akses daerah melalui transportasi udara Beroperasinya pos Custom, Immigration, Quarantine and Ports (CIQP) Meningkatnya pemanfaatan teknologi internet Lancarnya pasokan dan distribusi barang-barang kebutuhan masyarakat secara berkesinambungan Meningkatnya aksesibilitas pelaku usaha perikanan tangkap dan budidaya terhadap sarana, prasarana, informasi dan teknologi yang ramah lingkungan Meningkatnya kapasitas dan kemampuan SDM perikanan tangkap dan budidaya Berkurangnya kasus illegal fishing, unreported, unregulated (IUU) Tersedianya kawasan sentra produksi dan pengolahan hasil perikanan yang memadai dan terintegrasi dengan pusat perdagangan Meningkatnya investasi pada sektor industri perikanan Terciptanya produk-produk unggulan baru sektor perikanan olahan Berkembangnya industri end productperikanan dan terbukanya akses pasar yang dikelola masyarakat Meningkatnya publikasi mengenai pariwisata daerah Dikembangkannya destinasi wisata berbasiskan pulau-pulau kecil dengan infrastruktur yang memadai. Dikembangkannya destinasi wisata pada Kawasan Konservasi Perairan Nasional Taman Wisata Perairan (TWP) Kepulauan Anambas dan laut sekitarnya Terjaganya kelestarian lingkungan pada destinasi wisata Meningkatnya keterlibatan masyarakat lokal sebagai penggiat pariwisata daerah Dikembangkannya event-event pariwisata daerah
MISI Misi V. Menumbuhkembangkan kewirausahaan serta menciptakan iklim investasi yang kondusif TUJUAN SASARAN Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, peternakan dan perkebunan Berkembangnya kawasan sentra produksi pertanian, peternakan dan perkebunan Meningkatnya aksesibilitas pelaku usaha pertanian, peternakan dan perkebunan terhadap sarana, prasarana, informasi dan teknologi Meningkatnya kapasitas dan kemampuan SDM petani, peternak dan pekebun Meningkatnya produksi komoditas-komoditas pangan yang bersifat substitusi impor Meningkatnya cadangan pangan daerah Terbangunnya kerja sama antar daerah dengan daerah penghasil pangan untuk suplai pangan berkelanjutan Mengembangkan layanan investasi yang memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi proses perizinan bagi investor dan pengusaha Meningkatnya kepastian hukum terkait investasi dan usaha Meningkatnya kemudahan prosedur perizinan investasi dan usaha Mengembangkan layanan investasi yang memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi proses perizinan bagi investor dan pengusaha Meningkatnya kepastian hukum terkait investasi dan usaha Meningkatnya kemudahan prosedur perizinan investasi dan usaha Meningkatkan daya tarik investasi daerah Adanya insentif fiskal dan non fiskal serta fasilitasi investasi Meningkatnya iklim ketenagakerjaan yang kondusif Meningkatnya promosi investasi daerah secara lebih efektif Berkembangnya potensi investasi unggulan daerah Menguatnya kesepahaman antara pemerintah daerah dan pelaku usaha melalui koordinasi yang intens Meningkatkan kualitas sumber daya manusia UMKM dan wirausahawan Berkembangnya pendidikan yang berbasis keterampilan dan kewirausahaan Tersedianya layanan pembinaan dan pendampingan bagi wirausaha pemula Meningkatkan dan memperluas akses dan skema pembiayaan bagi UMKM dan wirausahawan Berkembangnya sumber- sumber pembiayaan baik bank maupun non bank Meningkatkan nilai tambah Meningkatnya kualitas produk RPJMD KKA 2016-2021 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN 126
127 MISI Misi VI. Membangun birokrasi yang bersih, profesional, dan melayani serta memperkuat penyelenggaraan otonomi desa RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021 TUJUAN produk dan jangkauan pemasaran Meningkatan kemitraan antara pengusaha besar dan UMKM lokal Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Meningkatkan kualitas organisasi dan sumberdaya aparatur pemerintah daerah pada setiap unit dan level pemerintahan Meningkatkan kualitas produk- produk perencanaan dan kebijakan daerah Meningkatkan kualitas penyelenggaraan otonomi desa Meningkatkan kualitas pelayanan publik SASARAN UMKM Meningkatnya akses pasar produk-produk UMKM Terbangunnya keterkaitan usaha antara pengusaha besar dan UMKM Terfasilitasi dan terbinanya pelaksanaan kemitraan usaha antara pengusaha besar dan UMKM Meningkatnya implementasi e- government Meningkatnya pemenuhan hak masyarakat akan informasi publik Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi yang berorientasi pada efisiensi daerah Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Terbangunnya role model bagi pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi yang berorientasi pada efisiensi daerah Terbangunnya organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran Meningkatnya profesionalitas aparatur Terbangunnya sistem insentif dan disinsentif berbasis kinerja Meningkatnya kualitas dan sinergitas produk-produk perencanaan daerah dalam mendorong prioritas daerah Meningkatnya partisipasi masyarakat yang berkualitas dalam perencanaan pembangunan Tersusunnya perundangan daerah yang harmonis Tegaknya perundangan daerah Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan desa Terimplementasikannya maklumat pelayanan Tersusun dan terlaksananya standar pelayanan oleh PD
MISI TUJUAN SASARAN MISI VII. Mengembangkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berpayungkan budaya Melayu Membangun karakter generasi muda Terintegrasikannya pendidikan karakter sebagai bagian dari kurikulum pendidikan maupun aktivitas ekstrakurikuler Terbinanya pemuda dari bahaya penyalahgunaan NAPZA dan pergaulan bebas Terbangunnya iklim yang kondusif bagi berkembangnya kreatifitas generasi muda Membangun lingkungan yang berketeladanan Meningkatnya peran orang tua dan masyarakat dalam pengelolaan persekolahan dan proses pembelajaran Terbangunnya gerakan keteladanan dari kalangan aparatur Menghidupkan budaya Melayu sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat Berdayanya pelaku, penggiat, dan komunitas-komunitas budaya Meningkatnya perlindungan dan apresiasi terhadap budaya daerah Terdokumentasikannya warisan-warisan budaya Menginternalisasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari- hari Meningkatnya kerukunan antar umat beragama Meningkatnya kerjasama dan kemitraan antara pemerintah daerah dan tokoh agama serta lembaga sosial keagamaan dalam upaya pemberdayaan umat Terpeliharanya kesatuan dan persatuan bangsa Meningkatnya aktivitas penyuluhan agama yang berbobot dan mencerahkan Meningkatnya pengelolaan dana sosial keagamaan V.4. Agenda Prioritas Selain dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran, ketujuh misi diatas juga dijabarkan kedalam agenda-agenda prioritas yang sifatnya lebih konkrit sehingga perwujudan dari misi-misi tersebut menjadi lebih dapat dibayangkan dan terukur. Agenda-agenda prioritas ini adalah sebagaimana tertuang dalam dokumen penyampaian visi-misi pada saat masa RPJMD KKA 2016-2021 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN 128
129 kampanye sehingga menjadi bagian dari janji-janji politik Kepala dan Wakil Kepala Daerah. Penjabaran dari masing-masing misi kedalam agenda prioritas adalah sebagai berikut. 1. Mewujudkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu dan terjangkau secara merata. Pemerataan fasilitas pendidikan dan kesehatan merupakan tantangan bagi sebuah daerah kepulauan seperti Kabupaten Kepulauan Anambas. Infrastruktur yang belum mampu menjangkau desa-desa di pulau kecil dan terluar juga mengakibatkan pelayanan dasar yang diberikan masih jauh dari maksimal, padahal keberadaan infrastruktur dasar inilah yang merupakan bentuk konkret peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain infrastruktur, sumberdaya manusia, dalam hal ini guru dan tenaga kependidikan memegang peranan yang penting dalam pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat. Ketersediaan pengajar dan sarana prasarana yang belum merata di setiap pulau, mengakibatkan kualitas pendidikan yang masih minim. Begitupun halnya terhadap keberadaan tenaga kesehatan yang masih minim pada desa-desa di pulau kecil. Kebutuhan layanan dasar masyarakat khususnya pada bidang pendidikan dan kesehatan pada dasarnya bisa dipenuhi secara bertahap. Hal ini pun sejalan dengan target optimis Pemerintah pusat dalam mengangkat kondisi perbatasan dalam taraf yang lebih baik melalui pemenuhan kebutuhan layanan dasar. Program yang sepertinya dapat berjalan dengan dukungan agenda nasional. Tantangan selanjutnya adalah dalam menjamin pemerataan dan keterjangkauan bagi seluruh masyarakat Anambas. Dalam rangka mewujudkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu dan terjangkau secara merata, pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki delapan agenda prioritas hingga akhir periode RPJMD ini, diantaranya: 1. Membangun asrama sekolah sesuai kebutuhan. 2. Mengembangkan kegiatan kepramukaan sebagai ekskul wajib di sekolah. 3. Mengembangkan model sekolah adiwiyata dan sekolah layak anak. 4. Menyediakan beasiswa penuh (full scholarship) bagi mahasiswa berprestasi dan hasiswa kurang mampu dengan sistem pemberian beasiswa yang baru. 5. Melanjutkan perlindungan kesehatan melalui BPJS untuk seluruh penduduk. 6. Menyelesaikan pembangunan RSUD dengan jadwal peresmiannya paling lambat tahun 2017. 7. Meningkatkan kesejahteraan guru, tenaga medis, dan paramedis yang bertugas di daerah terpencil. 8. Membangun rumah singgah dan taman bagi para lansia dan orang cacat yang terlantar. 2. Membangun infrastruktur dasar air bersih dan listrik yang memadai serta permukiman yang layak. listrik selalu menjadi tantangan bagi daerah kepulauan. Di Kabupaten Kepulauan Anambas, persoalan mengenai listrik ini tidak hanya dialami pulau-pulau kecil, namun juga desa desa di pulau-pulau besar seperti yang terjadi di Desa Tebang Kecamatan Palmatak yang belum dapat menikmati suplai listrik Pasokan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021
selama 24 jam. Selain listrik, kelangkaan air minum dan air bersih menjadi permasalahan lain dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang dihadapi Kabupaten Kepulauan Anambas. Jasa PDAM dan non PAM hanya melayani sebagian masyarakat saja. Beberapa wilayah masih bergantung pada air hujan dan harus menempuh jarak berkilo menyeberang pulau tetangga untuk memperoleh air bersih Pada agenda pembangunan infrastruktur dasar air bersih dan listrik yang memadai serta permukiman yang layak, Kabupaten Kepulauan Anambas akan menyelenggarakan sembilan agenda sebagai berikut: 1. Membangun embung dan memperbaiki sistem distribusi air bersih. 2. Memperbaiki kualitas dan kuantitas ketersediaan listrik. 3. Membangun rumah susun bagi warga kurang mampu, pekerja atau buruh pabrik, dan PNS golongan rendah. 4. Membangun Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), dan/atau Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) secara memadai sesuai kebutuhan. 5. Menyediakan taman pemakaman umum. 6. Menerbitkan dan menegakkan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah yang tentang kebersihan, keindahan wilayah, dan pengelolaan mengatur persampahan. 7. Melakukan penataan pemukiman dan perbaikan sistem sanitasi di pusat ibukota dan desa wisata. 8. Membangun taman kota/ ruang terbuka hijau. 9. Menyelenggarakan adipura desa. 3. Membangun konektivitas (transportasi dan telekomunikasi) wilayah dan sistem logistik daerah yang handal. Sebagai kabupaten kepulauan, aksesibilitas dan konektivitas menjadi tantangan yang harus ditanggulangi. Keterisoliran wilayah dalam hal transportasi dan komunikasi menyebabkan target-target pembangunan menjadi terhambat Sebagai wilayah perbatasan, Kabupaten Kepulauan Anambas harus mampu menjadi etalase terdepan, membuka kemudahan akses dari Negara tetangga. Kebutuhan akan transportasi yang handal, fasilitas komunikasi yang baik, dan tersedianya Custom, Immigration, Quarantine, `Security (CIQS) menjadi beberapa prioritas utama dalam pencapaian pembangunan. luar, maka kemandirian pangan menjadi salah satu upaya yang harus dilakukan. Ketergantungan terhadap pangan menjadi sangat rentan terutama jika cuaca buruk seperti tingginya gelombang air laut atau musim kemarau yang berkepanjangan nyata-nyata dapat mengakibatkan kerawanan pangan bagi masyarakat. Oleh karena itu perlu dibangun suatu kemampuan produksi pangan di pulau-pulau kecil yang berpenghuni, yang dapat menjamin ketersediaan pangan masyarakat lokal guna mengantisipasi kerawanan pangan akibat terhambatnya pasokan bahan makanan selama cuaca dan musim yang buruk. Sebagai wilayah yang sangat bergantung dari pasokan Terdapat 12 agenda prioritas dalam rangka Membangun konektivitas (transportasi dan telekomunikasi) wilayah dan sistem logistik daerah yang handal yang akan dilaksanakan pada periode tersebut, yaitu: 1. Menyediakan transportasi reguler laut dan darat antar pulau/zona wilayah. RPJMD KKA 2016-2021 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN 130
131 2. Menyediakan kapal kargo reguler yang melayani rute Anambas, Natuna, Pulau Bintan, dan Batam. 3. Menyediakan kapal penumpang reguler yang melayani rute Anambas dan Pulau Bintan/Batam dengan frekuensi setiap hari dan waktu tempuh lebih cepat. 4. Melanjutkan pembangunan jalan penghubung antar desa, antar kecamatan, antar desa dengan kecamatan, dan antar kecamatan dengan ibukota kabupaten. 5. Meningkatkan kualitas telekomunikasi seluler dan aksesibilitas internet. 6. Menyelenggarakan siaran radio lokal. 7. Membangun gudang logistik. 8. Membangun dan operasionalisasi pusat pelayanan pelabuhan, kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan terpadu (CIQP) 9. Membangun dermaga perintis pada pulau-pulau kecil terluar berpenduduk. 10. Membangun dan operasionalisasi bandara di Letung. 11. Mengembangkan dermaga penyeberangan Matak. 12. Membangun jembatan SP 2. 4. Mengembangkan perikanan dan pariwisata sebagai basis sektor maritim serta pertanian yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan lokal dengan lingkungan hidup yang lestari. Dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, pemerintah pusat memberikan perhatian khusus kepada pembangunan maritim yang akan dilakukan secara strategis, terstruktur dalam rangka percepatan pembangunan. Hal tersebut juga termasuk keberadaan pulau-pulau kecil terluar (PPKT) seperti hal nya yang dimiliki Kabupaten Kepulauan Anambas. Maka dalam implementasi program pusat, PPKT ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) yang memiliki potensi sumber daya alam dan jasa lingkungan yang tinggi, juga mempunyai peran strategis dalam menjaga kedaulatan NKRI. Pulau-Pulau kecil terluar Indonesia memiliki nilai strategis sebagai titik dasar dari garis Pangkal Kepulauan Indonesia dalam penetapan wilayah Perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan Landas Kontinen Indonesia. Pemanfaatan, perlindungan, dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan membutuhkan peran yang terkoodinasi antara daerah, provinsi dan pusat. Pengejawantahan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dijelaskan bahwa konservasi sumberdaya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya ikan, termasuk ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumberdaya ikan. Atas perhatian yang begitu besar terhadap kondisi perikanan dan kelautan di PPKT, seharusnya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah secara optimal. Memaksimalkan kontribusi sektor primer dan mengembangkan sektor sekunder dapat dikembangkan secara bersamaan dan bertahap. Menjadi wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga menjadi catatan penting lain dimana pasar ekspor sangat dimungkinkan untuk diraih. Pemberdayaan nelayan baik nelayan tangkap, budidaya termasuk industri pengolahan harus diupayakan secara maksimal dan berkelanjutan. Orientasi produksi, pemasaran dan pengembangan wawasan bahari menjadi arah kebijakan yang harus dilakukan. Perkembangan pariwisata di Anambas secara bertahap akan berkembang seiring menyebarnya informasi dan terbukanya Anambas bagi para wisatawan. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021
Membuka jalur investasi untuk sektor pariwisata menjadi keharusan selain mempersiapkan sarana prasarana daerah. Banyaknya potensi wisata yang belum tergarap perlu diantisipasi oleh penyiapan rencana jangka panjang dalam menyeimbangkan manfaat bagi masyarakat dan dampak bagi lingkungan yang berkelanjutan. Ditetapkannya sebagai Taman Wista Perairan Nasional dan didukung oleh hasil survey CNN tahun 2012 Kepulauan Anambas khusunya Pulau Bawah sebagai pulau paling Tropis Se-Asia harus dijadikan momentum terbaik pemerintah daerah, dalam meningkatkan pembangunan dimana selain infrastruktur, peningkatan SDM perlu dilakukan. Terdapat 14 agenda prioritas yang menjadi komitmen pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas hingga tahun 2021 dalam mengembangkan perikanan dan pariwisata sebagai basis sektor maritim serta pertanian yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan lokal dengan lingkungan hidup yang lestari, sebagai berikut: 1. Mengawal dan meningkatkan koordinasi penanganan illegal fishing. 2. Mengoptimalkan pabrik es secara memadai untuk memenuhi kebutuhan. 3. Meningkatkan kuota ketersediaan BBM untuk nelayan dan masyarakat umum. 4. Memfasilitasi pembangunan stasiun pengisian bahan bakar terapung (Solar Packed Dealer Nelayan [SPDN]). 5. Menyiapkan rumput laut dan kerang mutiara sebagai produk unggulan baru. 6. Mengembangkan produk perikanan hasil olahan. 7. Mengembangkan tiga destinasi wisata utama dan melakukan promosi paket wisata bahari. 8. Melakukan revitalisasi lahan sawah. 9. Mengembangkan pertanian hortikultura. 10. Menyiapkan model penyimpanan dan distribusi hasil pertanian untuk konsumsi dalam daerah. 11. Melahirkan atlet olah raga air dan memfasilitasi Festival Olah Raga Air Tingkat Nasional. 12. Menjadikan pulau Matak sebagai pusat/sentra pengembangan industri dan ketenagakerjaan, dan pulau Jemaja sebagai pusat/sentra pengembangan pariwisata, perikanan dan pertanian. 13. Membangun titik labuh untuk jalur pelayaran wisata. 14. Membangun infrastruktur penunjang pariwisata. 5. Menumbuhkembangkan kewirausahaan serta menciptakan iklim investasi yang kondusif. dengan angka menumbuhkembangkan kewirausahaan di kalangan masyarakat. Kemandirian dalam berusaha menjadi salah satu strategi dalam mengimbangi minmnya lapangan pekerjaan yang tersedia di Kabupaten Kepulauan Anambas. Hal lain, ketergantungan daerah terhadap sektor MIGAS dalam dijawab dengan menarik investasi di luar sektor migas. Dalam menumbuhkan kewirausahaan dan iklim investasi yang kondusif, pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mencanangkan 10 agenda prioritas hingga tahun 2021, yakni: Jawaban atas tingginya pengangguran adalah RPJMD KKA 2016-2021 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN 132
133 1. Menyelenggarakan pelatihan keahlian dan kewirausahaan bagi setiap lulusan SMA/sederajat yang tidak melanjutkan studi ke perguruan tinggi atau remaja putus sekolah . 2. Menyelenggarakan program Sarjana Kewirausahaan 3. Menyalurkan produk dana bergulir dengan sistem dan persyaratan agunan ringan dan bunga yang rendah. 4. Membentuk/ membina 1 (satu) koperasi unggulan di setiap kecamatan. 5. Mengoptimalkan pelayanan dan peningkatan peran koperasi pegawai. 6. Membentuk/ membina 1 (satu) koperasi nelayan unggulan 7. Menyediakan pusat jajanan kaki lima dan pasar tradisional unggulan di ibukota kabupaten. 8. Menata pusat perdagangan dan jasa di ibukota Kabupaten. 9. Menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara transparan dan sesuai standar ISO. 10. Mengoptimalkan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sehat dan mendukung pelayanan publik. 6. Membangun birokrasi yang bersih, profesional, dan melayani serta memperkuat penyelenggaraan otonomi desa. Membangun birokrasi yang bersih telah menjadi amanah wajib bagi setiap daerah. Kabupaten Kepualaun Anambas memiliki komitmen serupa dengan mencanangkan Sembilan agenda prioritas dalam membangun birokrasi yang bersih, profesional, dan melayani serta memperkuat penyelenggaraan otonomi desa, yakni: 1. Membangun 10 unit gedung kantor di pusat perkantoran pemerintahan. 2. Melaksanakan pengangkatan ASN secara transparan, adil, dan bebas intervensi. 3. Melaksanakan pengisian jabatan secara terbuka (open bidding) bagi semua tingkatan jabatan. 4. Memberikan reward dan punishment kepada PD secara periodik. 5. Membuka nomor hotline pengaduan masyarakat. 6. Melakukan sosialisasi APBD melalui media massa dan website. 7. Memperbaiki tata penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). 8. Meningkatkan jumlah bantuan keuangan ke Desa. 9. Menyelenggarakan kompetisi otonomi desa dengan apresiasi dalam bentuk tambahan bantuan keuangan ke desa. 7. Mengembangkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berpayungkan budaya Melayu. Dalam visinya, kepala daerah terpilih menggunakan frasa "berakhlakul karimah" yang dimaksudkan bahwa masyarakat memegang teguh nilai-nilai budaya Melayu pada akhirnya seluruh aspek pembangunan harus disandarkan pada spirit untuk meningkatkan ketaqwaan dan kelestarian adat istiadat Melayu yakni dengan mengedepan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlakul karimah. Maknanya adalah bahwa nilai-nilai agama teraktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan antar suku, ras, agama, dan antar golongan yang rukun dan saling tetap memberikan kesempatan dan peluang bagi menghormati. Dengan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021
berkembangnya kebudayaan dari daerah lain sebagai bagian khasanah kekayaan Anambas, budaya Melayu dijadikan ciri dan karakteristik utama serta identitas daerah, serta nilai-nilai ramah lingkungan yang terinternalisasi dalam kebijakan, rencana, dan program pemerintah serta partisipasi masyarakat. 13 agenda prioritas yang dicanangkan dalam rangka mengembangkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berpayungkan budaya Melayu hingga 2021 adalah: 1. Menegakkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang keamanan, ketertiban umum, dan penanganan penyakit masyarakat. 2. Memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba serta pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. 3. Menerbitkan dan menegakkan Peraturan Daerah tentang Zakat, Infak, dan Sedekah. 4. Menyelenggarakan sertifikasi baca Alquran bagi siswa-siswi sekolah yang beragama Islam dan penyesuaian bagi agama dan kepercayaan lain. 5. Menyelenggarakan Madrasah Diniah Awaliyah bagi siswa SD yang beragama Islam. 6. Menyelenggarakan pesantren ramadhan bagi siswa-siswi sekolah menengah. 7. Menyelenggarakan Festival Seni Anambas, dan Festival Budaya Melayu setiap tahun. 8. Membangun gedung pusat pertunjukan seni dan budaya. 9. Menggalakkan kegiatan pertunjukan seni budaya, dan agama serta melakukan pembinaan terhadap sanggar-sanggar seni dan organisasi-organisasi remaja Masjid. 10. Mengintegrasikan budaya Melayu dalam kurikulum pendidikan formal. 11. Memaksimalkan peran organisasi kepemudaan dalam pembangunan daerah. 12. Menyediakan sarana prasarana olahraga yang representatif. 13. Membangun Masjid Agung. RPJMD KKA 2016-2021 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN 134
PREHEADINGS BAB. VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah focussed-management). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas horison waktunya dengan serangkaian arah kebijakan. (strategy VI.1. Strategi Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal beberapa sasaran bersifat inherent dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut. Dalam mencapai pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas lima tahun ke depan, maka terdapat strategi-strategi dari setiap sasaran yang disampaikan sebagai berikut: Misi 1. Mewujudkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu dan terjangkau secara merata Tujuan 1.1. Meningkatkan aksesibilitas penduduk terhadap pendidikan yang berkualitas SASARAN STRATEGI Meningkatnya akses dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat Pemantapan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk jenjang pendidikan dasar sebagai upaya untuk mempersempit kesenjangan kualitas pelayanan pendidikan antar satuan pendidikan Meningkatnya proporsi anak yang terlayani pada pendidikan anak usia dini Peningkatan pemerataan dan keterjangkauan pendidikan anak usia dini melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan Terpenuhinya kebutuhan pendidik dan kependidikan yang profesional Pemberian jaminan hidup dan fasilitas yang memadai terutama bagi guru yang ditempatkan di pulau-pulau terpencil Peningkatan efisiensi pemanfaatan guru dengan memperbaiki rasio guru-murid dan memaksimalkan beban mengajar Pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Memadainya sarana dan prasarana penunjang pendidikan Peningkatan alokasi anggaran daerah untuk melengkapi dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sekolah-sekolah eksisting Tujuan 1.2. Meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan dasar dan rujukan SASARAN STRATEGI Meningkatnya kualitas dan pemerataan akses pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan dasar sesuai standar mencakup puskesmas (rawat inap/perawatan) dan jaringannya termasuk meningkatkan jangkauan pelayanan Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan melalui penempatan tenaga kesehatan termasuk tenaga pegawai tidak tetap kesehatan/PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), penempatan 137 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021
Tujuan 2.1. Membangun satuan permukiman yang sehat dengan prasarana dasar yang berkualitas tenaga kesehatan baru lulus Peningkatan mutu tenaga kesehatan melalui peningkatan kompetensi, pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi seluruh jenis tenaga kesehatan Pemberian sistem insentif bagi dokter umum dan dokter spesialis Pelayanan pengobatan gratis di puskesmas dan jaringannya Memadainya mutu pelayanan kesehatan dasar keluarga Peningkatan akses dan mutu paket pelayanan kesehatan dan gizi dengan fokus utama pada 1.000 hari pertama kehidupan, remaja calon pengantin, dan ibu hamil Peningkatan akses dan mutu pelayanan ibu hamil yang meliputi kunjungan ibu hamil, dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas kesehatan serta penurunan kasus kematian ibu hamil Peningkatan pelayanan kesehatan penduduk usia produktif dan lanjut usia melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif Peningkatan cakupan imunisasi tepat waktu pada bayi dan balita Pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal Meningkatnya pencegahan dan penanganan penyakit menular dan penyakit endemik Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui penurunan penyakit menular dan penyakit endemik Misi 2. Membangun infrastruktur dasar air bersih dan listrik yang memadai serta permukiman yang layak SASARAN Tersedianya perumahan yang layak dan terjangkau STRATEGI Penyediaan hunian baru (sewa/milik) dan peningkatan kualitas hunian. Penyediaan hunian baru (sewa/milik) dilakukan melalui pengembangan sistem pembiayaan perumahan dan bantuan stimulan. Peningkatan kualitas hunian dilakukan melalui penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas, serta bantuan stimulan dan/atau kredit mikro perbaikan rumah termasuk penanganan permukiman tidak layak yang berbasis komunitas Keswadayaan masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan tempat tinggal yang layak dalam rangka mendukung penurunan angka kekurangan hunian Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni termasuk dalam rangka penanganan kawasan permukiman kumuh Peningkatan efektifitas dan efisiensi manajemen lahan dan hunian melalui pengembangan instrumen pengelolaan lahan untuk perumahan seperti konsolidasi lahan (land consolidation), bank tanah (land banking), serta pemanfaatan lahan seperti lahan milik Negara, BUMN, swasta, dan masyarakat, tanah terlantar, serta tanah wakaf Terbangunnya ruang publik dan RTH yang berkualitas pada tiap satuan permukiman Optimalisasi lahan/aset yang belum dikelola seperti memanfaatkan sempadan sungai dan lapangan-lapangan di area kantor sebagai jalur ruang terbuka hijau dalam rangka menambah ruang publik dan ruang terbuka hijau Partisipasi publik untuk menciptakan ruang terbuka hijau. Dilakukan dengan: 1) mendorong pihak swasta untuk membangun ruang publik/RTH sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan jasa lingkungan, 2) warga masyarakat dalam menciptakan pekarangan yang hijau Meningkatnya pengelolaan sanitasi yang layak pada satuan permukiman Peningkatan aksesibilitas pelayanan sanitasi (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) sesuai standar pelayanan (pengelolaan air limbah sistem setempat dan terpusat, pelayanan sampah dan pengelolaan sampah secara 3R) Terbangun dan beroperasinya fasilitas pengelolaan sampah dan limbah cair pada tiga pulau besar Pembangunan infrastruktur limbah dengan sistem terpusat komunal, skala kawasan permukiman Pembangunan fasilitas pengelolaan sampah berbasis 3R (reduce, reuse, recycle) RPJMD KKA 2016-2021 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 138
SASARAN STRATEGI yang didasarkan pada penerapan teknologi dan perubahan kesadaran dan perilaku masyarakat khususnya di tingkat rumah tangga, RT, RW dan kelurahan. Maka dalam penenerapan budaya di masyarakat, peran dan kewenangan kecamatan akan lebih ditingkatkan. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan dan pengelolaan sampah salah satunya melalui pengembangan bank sampah di tingkat komunitas dengan memulai pada wilayah percontohan yang ditentukan Tujuan 2.2. SASARAN STRATEGI Meningkatnya cakupan distribusi air bersih Meningkatkan cakupan pelayanan sarana dan prasarana air bersih Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya air dan lahan secara terpadu dan berkelanjutan dengan mendorong keseimbangan pendekatan non struktural dan struktural melalui penerapan paradigma eco-sustainable water infrastructure (ESWIN) Pelayanan air minum sesuai kebutuhan dasar (basic needs) penduduk dengan pembangunan air minum yang memenuhi prinsip 4K (kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan) Peningkatan kualitas insfrastruktur air minum dilakukan melalui pembangunan infrastruktur air minum, optimalisasi infrastruktur air minum, rehabilitasi infrastruktur air minum, dan pengembangan inovasi teknologi air minum Menjamin ketersediaan dan kuantitas air melalui upaya konservasi sumber air baku air minum yakni perluasan daerah resapan air hujan, pemanfaatan air hujan (rain water harvesting) sebagai sumber air baku air minum maupun secondary uses pada skala rumah tangga (biopori dan penampung air hujan) dan skala kawasan (kolam retensi) Menjamin ketersediaan air melalui pembangunan prasarana air baku dalam rangka mendukung pencapaian pelayanan air minum Terbangunnya fasilitas tampungan air Percepatan persiapan dan pelaksanaan pembangunan tampungan-tampungan air skala kecil/menengah (embung, waduk lapangan, kolam, dan situ) pada daerah- daerah krisis dan wilayah-wilayah strategis Rehabilitasi waduk, embung, dan bangunan penampung air lainnya untuk mengembalikan fungsi dan kapasitas tampung Terlaksananya rehabilitasi dan perlindungan daerah tangkapan air pada tiga pulau besar Rehabilitasi hutan dengan mempertimbangkan jenis tanah dan jenis tanamannya Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan Tujuan 2.3. Meningkatkan pasokan dan jangkauan pelayanan listrik SASARAN STRATEGI Meningkatnya pasokan energi listrik Percepatan pembangunan pembangkit listrik guna meningkatkan kapasitas daya listrik wilayah terutama untuk daerah yang mengalami keterbatasan pasokan listrik Peningkatan peran swasta dalam penyediaan listrik, melalui penyempurnaan mekanisme pembangunan pembangkit listrik oleh swasta, serta memberikan insentif tarif yang menarik minat swasta, terutama untuk pemanfaatan energi terbarukan Pengendalian pemanfaatan (sisi permintaan) yang sejalan dengan pelaksanaan konservasi energi Meningkatnya pemanfaatan energi terbarukan sebagai sumber listrik Identifikasi sumber-sumber energi listrik terbarukan yang layak dari sisi jumlah produksi listrik yang dihasilkan dan besar investasi yang dibutuhkan Penyediaan listrik yang bersumber dari enegri terbarukan dikhususkan pada daerah-daerah yang terpencil dan masih sulit untuk dijangkau oleh jaringan distribusi listrik Meningkatnya distribusi listrik kepada pengguna rumah tangga Percepatan pembangunan jaringan transmisi, distribusi, gardu induk dengan 139 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021
Tujuan 3.1. Meningkatkan konektivitas antar pulau, antar daerah, dan dengan negara tetangga Tujuan 3.2 Meningkatkan layanan jaringan informasi dan komunikasi (TIK) meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan (panas bumi, air, surya dan biomassa) termasuk skala kecil dan menengah yang disesuaikan dengan potensi Misi 3. Membangun konektivitas wilayah yang tangguh dengan sistem logistik daerah yang handal SASARAN STRATEGI Meningkatnya sarana prasarana transportasi laut dalam menunjang mobilitas kegiatan masyarakat dan pengembangan wisata Optimalisasi manajemen dan kewenangan perusahaan daerah dalam mengelola transportasi laut Pemanfaatan integrasi program provinsi dan pusat yang diperuntukkan bagi wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar Pembukaan jalur pulau-pulau kecil dan terluar berpenghuni dan memiliki potensi wisata Terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pertumbuhan melalui sarana prasarana transportasi darat Peningkatan keterhubungan antar desa dengan pusat-pusat kegiatan dan pertumbuhan dengan berorientasi pada peningkatan kualitas lingkungan dan daya tarik wisata sesuai dengan RTRW Pembangunan jalan lingkar pulau serta moda transportasi darat dengan disain yang memiliki warna budaya khas melayu dan kepulauan Penetapan kawasan tanpa kendaraan bermotor Meningkatnya akses daerah melalui transportasi udara Koordinasi pembagian peran daerah, provinsi dan pusat dalam membangun sarana prasarana bandara Penataan kawasan sekitar bandara menjadi kawasan terpadu yang berfungsi sebagai pusat informasi budaya dan wisata Anambas Penguatan koordinasi dengan perusahaan peyedia jasa penerbangan Beroperasinya pos Custom, Immigration, Quarantine and Ports (CIQP) Pembukaan akses jalur pelayaran internasional dalam rangka meningkatkan kunjungan wisata Antisipasi dampak negatif keluar masuk orang dan barang Penguatan koordinasi dengan kementerian terkait SASARAN STRATEGI Berkembangnya komunikasi radio dalam mendukung penyebaran informasi masyarakat Pemanfaatan siaran radio lokal dan kerjasama radio nasional dalam penyebaran informasi pembangunan, menghidupkan kembali nilai-nilai kultural dan budaya wisata bagi nelayan dan masyarakat pulau-pulau kecil pendidikan, kesehatan, pengetahuan dalam Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi oleh masyarakat Penguatan kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil, swasta dan media untuk meningkatkan penerimaan sinyal di wilayah kepulauan Pendirian dan pengoperasian laboratorium komputer dan warung seluler di desa- desa pulau kecil dan sekolah Prakarsa komitmen penanganan jaringan informasi dan komunikasi di wilayah perbatasan dan pulau terluar kepada provinsi dan kementerian Meningkatnya penerapan dan pengelolaan teknologi informasi Pelaksanaan program-program yang berkaitan dengan implementasi TIK disertai dengan pelatihan aparatur secara bertahap dan berkelanjutan Pembentukan dan pengembangan komunitas IT di lingkungan pegawai Koordinasi pengembangan sistem informasi di lingkungan pemerintah daerah yang dimotori oleh PD yang membidangi RPJMD KKA 2016-2021 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 140
Tujuan 3.3 Mengembangkan sarana prasarana sistem logistik daerah yang tangguh SASARAN STRATEGI Lancarnya pasokan dan distribusi barang-barang kebutuhan masyarakat secara berkesinambungan Pembangunan dan pengoperasian gudang logistik disertai dengan penyiapan pelabuhan/darmaga Pembangunan jalur distribusi yang efisien dengan berpedoman pada rencana struktur ruang Pemanfaatan jalur short sea shipping yang menjadi perhatian pusat dalam mengoptimalisasi Sislognas Misi 4. Mengembangkan perikanan dan pariwisata sebagai basis sektor maritim serta pertanian yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan lokal dengan lingkungan hidup yang lestari Tujuan 4.1 Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya secara ramah lingkungan SASARAN STRATEGI Meningkatnya aksesibilitas pelaku usaha perikanan tangkap dan budidaya terhadap sarana, prasarana, informasi dan teknologi yang ramah lingkungan Peningkatan kapasitas armada perikanan tangkap, dan alat penangkapan ikan (API) yang handal, efisien, dan berdaya saing Alokasi yang proporsional antara stok sumber daya ikan, kemampuan sumber daya manusia dan jumlah kapal penangkapan ikan Peningkatan ketersediaan indukan dan stok produksi benih dengan cara: 1) Peningkatan kualitas input produksi, seperti benih ikan unggul, induk yang berkualitas, pakan murah bermutu, obat-obatan dan vitamin, serta ketersediaan dan kemudahan distribusinya; 2) Pengembangan teknologi pembuatan pakan kompetitif dengan sumber bahan baku lokal, 3) Penguasaan dan inovasi teknologi perbenihan dan induk unggul komoditas strategis; 4) Rekayasa lingkungan yang mendukung produktivitas reproduksi Ekstensifikasi kegiatan marikultur di lokasi-lokasi yang potensial Peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya, melalui: penyediaan sumber permodalan dan pengembangan fasilitas kredit yang murah, mudah dan aksesibel dan penyebaran informasi usaha perikanan, antara lain informasi tentang potensi dan sebarannya, cuaca dan harga ikan Meningkatnya kapasitas dan kemampuan SDM perikanan tangkap dan budidaya Fasilitasi dan introduksi teknologi perikanan tangkap dan budidaya terkini untuk masyarakat dengan menyelanggarakan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kemampuan perikanan tangkap dan budidaya dengan mendatangkan ahli perikanan tangkap maupun budidaya Pengiriman nelayan tangkap dan budidaya terpilih untuk belajar di daerah atau perusahaan yang memiliki kredibilitas yang cemerlang dalam perikanan tangkap dan budidaya Berkurangnya kasus illegal fishing, unreported, unregulated (IUU) Peningkatan jumlah dan partisipasi aktif kelompok masyarakat pengawas; memeprkuat kelembagaan kelompok pengawas masyarakat; serta peningkatan penertiban ketaatan pelaku usaha Koordinasi dengan berbagai pihak terkait pengawasan wilayah perairan melalui skema patroli gabungan dan inisiatif mandiri yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang melibatkan PPNS Penyelenggaraan kegiatan penyuluhan dan pembinaan masyarakat kaitannya dengan penangkapan ikan yang lestari dan budidaya yang berkelanjutan Penyelenggaraan pembinaan personal terhadap masyarakat yang terlibat dalam kasus-kasus pelanggaran pemanfaatan keanekaragaman hayati yang dilindungi oleh regulasi pemerintah maupun hukum adat 141 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021
Tujuan 4.2 Mengembangkan hilirisasi sektor perikanan Tujuan 4.3 Mengoptimalkan potensi wisata maritim yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan SASARAN STRATEGI Tersedianya kawasan sentra produksi dan pengolahan hasil perikanan yang memadai dan terintegrasi dengan pusat perdagangan Pengembangan kawasan sentra produksi perikanan terpadu, lengkap dengan fasilitas pendukung dan terintegrasi (hulu-hilir) Sentra produksi dan pengolahan dengan pengembangan sistem rantai dingin dalam penanganan hasil perikanan yang didukung oleh revitalisasi dan pembangunan pabrik es, cold storage di lokasi-lokasi yang tepat Meningkatnya investasi pada sektor industri perikanan Penyediaan informasi tentang peluang investasi yang lengkap dan akurat sehingga dapat memberi kejelasan kepada calon investor sekaligus membantu mereka dalam pengambilan keputusan investasi Peningkatan daya tarik investasi pada sektor industri perikanan melalui kemudahan prosedur perizinan, insentif fiskal dan non fiskal Peningkatan promosi investasi pada sektor industri perikanan secara lebih efektif Terciptanya produk-produk unggulan baru sektor perikanan olahan Penelitian komoditas perikanan potensial, pengembangan diversifikasi produk olahan komoditas potensial berbasis sumber daya ikan setempat, menciptakan jaringan pasar dan distribusi pemasaran produk Berkembangnya industri end product perikanan yang dikelola masyarakat Peningkatan mutu, nilai tambah dan inovasi teknologi pengolahan hasil perikanan melalui: (1) pengembangan kapasitas, modernisasi, dan daya saing UMKM pengolahan hasil perikanan; (2) sertifikasi dan pengembangan standarisasi mutu; (3) pengembangan sarana prasarana pengolahan hasil perikanan Pembentukan dan pengembangan UMKM dan enterpreneur di bidang pengolahan perikanan dengan memberikan stimulan berupa dana inkubasi dan pinjaman modal yang mudah diakses Penciptaan pasar industri end product dengan penyelenggaraan festival, pameran dan membangun pasar industri end product Pembangunan dan pembukaan akses pasar untuk mendistribusikan produk olahan perikanan dalam lingkup daerah, luar daerah, dan mancanegara SASARAN STRATEGI Meningkatnya publikasi mengenai pariwisata daerah Penyelenggaraan media dan pusat informasi pariwisata, lengkap dengan paket- paket wisata yang ditawarkan yang juga memiliki fungsi sebagai gerai produk Penyelenggaraan event wisata yang bekerjasama dengan media-media travelling dan adventure, dan para jurnalis wisata sebagai media publikasi pariwisata Paket-paket wisata dikemas menjadi sebuah produk komunikasi yang dibuat berdasarkan identifikasi dan pemetaan potensi wisata maritim Penguatan jejaring kerjasama dengan agen-agen perjalanan pariwisata dalam publikasi dan penyelenggaraan pusat informasi pariwisata Dikembangkannya destinasi wisata berbasiskan pulau-pulau kecil dengan infrastruktur yang memadai. Penetapan destinasi wisata berbasis pulau-pulau kecil dalam Rencana Induk Pariwisata Daerah Penyelenggaraan tourism summit untuk mengundang investor dalam pembangunan dan pengembangan destinasi wisata prioritas RPJMD KKA 2016-2021 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 142
Tujuan 4.3 SASARAN STRATEGI Mengoptimalkan potensi wisata maritim yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan Pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk kawasan wisata baik dengan sumber daya daerah maupun kerjasama dengan swasta Dikembangkannya destinasi wisata pada Kawasan Konservasi Perairan Nasional Taman Wisata Perairan (TWP) Kepulauan Anambas dan laut sekitarnya Pengembangan dan peran aktif pada jejaring kawasan konservasi dalam mendukung promosi wisata, skema pendanaan berkelanjutan, dan sistem keamanan terpadu melibatkan sektor pemerintah pusat dan daerah, perusahaan swasta, dan kelompok masyarakat Peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi melalui pengawasan implementasi dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi kawasan konservasi dalam mendukung kegiatan pariwisata yang berkelanjutan Penetapan destinasi wisata prioritas Kawasan Konservasi Perairan Nasional Taman Wisata Perairan (TWP) Kepulauan Anambas dan Laut sekitarnya dalam Rencana Induk Pariwisata Daerah Pembangunan dan penyediaan fasilitas titik labuh dan sandar kapal yang memadai dan ramah lingkungan sesuai arahan dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi kawasan konservasi Terjaganya kelestarian lingkungan pada destinasi wisata Penyusunan dan penetapan regulasi kawasan-kawasan wisata dalam hal pengelolaan kebersihan disertai dengan penyediaan infrastruktur yang memadai Penetapan mekanisme insentif dan disinsentif bagi pelaku-pelaku usaha pariwisata yang menjaga kebersihan Rehabilitasi ekosistem laut yang kritis/rusak dengan mengembangkan program dan paket wisata pemulihan ekosistem laut Pengembangan volunteer tourism sebagai salah satu model wisata Meningkatnya keterlibatan masyarakat lokal sebagai penggiat pariwisata daerah Pengoptimalan aktivitas sadar wisata untuk menumbuhkembangkan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) Optimalisasi keberadaan BUMDES untuk mendukung kelompok-kelompok wisata dari masyarakat lokal Dikembangkannya event-event pariwisata daerah Melestarikan perayaan budaya daerah sebagai salah satu event iconic daerah dan mempublikasikannya Penciptaan event-event wisata dan budaya yang dapat menarik pengunjung dan wisatawan sesuai dengan potensi dan identitas daerah, seperti event pelayaran dan olahraga air Tujuan 4.4 Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, peternakan dan perkebunan SASARAN STRATEGI Berkembangnya kawasan sentra produksi pertanian, peternakan dan perkebunan Pengembangan kawasan sentra produksi pertanian, peternakan dan perkebunan dilakukan secara terpadu dengan dukungan akses terhadap input produksi dan pasar Meningkatnya aksesibilitas pelaku usaha pertanian, peternakan dan perkebunan terhadap sarana, prasarana, informasi dan teknologi Penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan benih-benih tanaman pangan dan perkebunan yang unggul serta pengembangan inovasi budidaya pertanian yang lebih efisien Penyediaan dan penyaluran benih unggul dan pupuk yang didukung subsidi yang lebih tepat sasaran dengan dilengkapi data petani penerima Meningkatnya kapasitas dan kemampuan SDM petani, peternak dan pekebun 143 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021
Tujuan 4.4 Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, peternakan dan perkebunan Tujuan 4.5 Meningkatnya cadangan pangan daerah SASARAN STRATEGI Penguatan sistem penyuluhan pertanian dengan meningkatkan jumlah dan kapasitas penyuluh serta memperkuat kelembagaan penyuluh terutama Balai Penyuluhan Pertanian di tingkat kecamatan Penguatan kelembagaan petani Meningkatnya produksi komoditas-komoditas pangan yang bersifat substitusi impor Identifikasi komoditas-komoditas pangan yang bersifat substitusi impor dan memungkinkan untuk dibudidayakan di daerah dan ditingkatkan produksinya SASARAN STRATEGI Terbangunnya kerja sama antar daerah dengan daerah penghasil pangan untuk suplai pangan berkelanjutan Penggalangan kerjasama dengan daerah penghasil pangan untuk: 1) menjamin ketersediaan pangan daerah, 2) menjaga stabilitas harga pasokan pangan, dan 3) mengupayakan agar harga pangan sekompetitif mungkin dan meminimumkan kemungkinan harga ditentukan oleh segelintir pemasok Penentuan daerah yang menjadi mitra kerja sama harus mempertimbangkan rencana penyediaan kapal kargo reguler / tol laut dan rute yang dilaluinya RPJMD KKA 2016-2021 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 144
Misi 5. Menumbuhkembangkan kewirausahaan serta menciptakan iklim investasi yang kondusif Tujuan 5.1 SASARAN STRATEGI Meningkatnya kepastian hukum terkait investasi dan usaha Mengembangkan layanan investasi yang memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi proses perizinan bagi investor dan pengusaha Penyempurnaan dan perbaikan regulasi dan kebijakan dalam rangka mendorong pertumbuhan infrastruktur dan iklim investasi pemerintah melalui sinkronisasi dan harmonisasi peraturan antar instansi, dalam mendukung kepastian berusaha bagi investor Deregulasi (debottlenecking) terhadap beberapa peraturan yang menghambat dan mempersulit dunia usaha untuk berinvestasi dan berusaha Penghapusan rente ekonomi yang menyebabkan tingginya biaya perizinan Penyediaan tata ruang wilayah yang telah dijabarkan ke dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk kepastian perizinan lokasi usaha dan investasi Meningkatnya kemudahan prosedur perizinan investasi dan usaha Optimalisasi penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) yang antara lain dilakukan dengan mendorong pelimpahan wewenang perizinan investasi dari instansi teknis dan kepala daerah kepada PTSP Penggunaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE) Efisiensi perizinan bisnis menjadi maksimal 15 hari dan memberikan kemudahan administrasi yang selama ini menghambat dalam kegiatan investasi Penyederhanaan prosedur perizinan investasi dan usaha, terutama untuk industri pengolahan dan jasa, antara lain: sektor pariwisata, jasa transportasi laut, serta sektor industri manufaktur berbasis sumber daya alam Tujuan 5.2 SASARAN STRATEGI Adanya insentif fiskal dan non fiskal serta fasilitasi investasi Meningkatkan daya tarik investasi daerah Pembangunanan fasilitas pendukung, baik infrastruktur utama (jalan, listrik, air bersih, telekomunikasi, pengolah limbah, dan logistik), infrastruktur pendukung tumbuhnya industri, dan sarana pendukung kualitas kehidupan (Quality Working Life) bagi pekerja Pengembangan industri pengolahan melalui kerjasama dengan investor terutama investor dalam negeri Pembenahan regulasi yang mengatur tentang pemberian insentif fiskal dan non fiskal, terutama bagi: (i) investor yang berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur listrik dan telekomunikasi; (ii) investor yang mengembangkan industri yang dapat menghasilkan bahan baku atau barang modal sederhana Meningkatnya iklim ketenagakerjaan yang kondusif Penciptaan lapangan pekerjaan dan gairah berwirausaha melalui pembinaan terhadap tenaga kerja dan calon wirausaha Keserikatan dan collective bargaining antara pekerja dan pemberi kerja agar lebih efektif dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja Meningkatnya promosi investasi daerah secara lebih efektif Pengembangan mekanime promosi investasi yang lebih efektif yang antara lain meliputi penyelarasan kegiatan promosi Tourism, Trade and Investment (TTI), pengembangan gerai promosi terpadu pada daerah-daerah sekitar yang menjadi pintu masuk, menjalin kerjasama dengan agen travel dan media-media promosi skala nasional dan internasional 145 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021
Tujuan 5.3 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia UMKM dan wirausahawan Tujuan 5.4 Meningkatkan dan memperluas akses dan skema pembiayaan bagi UMKM dan wirausahawan Tujuan 5.5 Meningkatkan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran SASARAN STRATEGI Peningkatan keikutsertaan daerah dalam ajang pertemuan bisnis antara pelaku usaha dengan pemerintah pusat/daerah lain Penyelenggaraan pertemuan investor (Anambas Summit) sebagai ajang promosi daerah Berkembangnya potensi investasi unggulan daerah Pelengkapan data dan informasi mengenai potensi investasi unggulan daerah yang valid, mutakhir, dan mudah diakses sebagai basis bagi investor untuk pengambilan keputusan Pengolahan bahan mentah dari pertanian, perkebunan, dan perikanan menjadi produk bernilai tambah tinggi (hilirisasi) dengan mendorong investasi di bidang tersebut Menguatnya kesepahaman antara pemerintah daerah dan pelaku usaha melalui koordinasi yang intens Wadah komunikasi antara pelaku usaha dan pemerintah daerah beserta pemangku kepentingan lainnya yang secara rutin mengadakan pertemuan untuk memonitor, mengatasi permasalahan investasi, dan mencarikan solusi terbaik agar dapat terus menjaga iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif SASARAN STRATEGI Berkembangnya pendidikan yang berbasis keterampilan dan kewirausahaan Reorientasi Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi Balai Latihan Kerja dan Kewirausahaan (BLKK) untuk meningkatkan keterampilan dan kemandirian masyarakat kurang mampu Pengembangan pendidikan vokasi yang sesuai dengan sumber daya dan kebutuhan lokal Pengembangan kurikulum kewirausahaan pada pendidikan formal Tersedianya layanan pembinaan dan pendampingan bagi wirausaha pemula Pengembangan model inkubator bisnis yang dikerjasamakan dengan pihak swasta untuk melakukan pembinaan dan pendampingan bagi wirausaha pemula SASARAN STRATEGI Berkembangnya sumber-sumber pembiayaan baik bank maupun non bank Peningkatan akses layanan pemberian kredit/pembiayaan UMKM oleh bank umum dan BPR, serta lembaga non bank. Perluasan akses layanan keuangan dilakukan pula tanpa melalui kantor bank atau dilakukan melalui cara non konvensional, melalui pemanfaatan teknologi informasi. Fasilitasi intermediasi untuk mendukung pembiayaan di berbagai sektor potensial bekerjasama dengan berbagai instansi-pemerintah seperti UPK PNPM Pengembangan credit rating bagi UMKM dan koperasi SASARAN STRATEGI Meningkatnya kualitas produk UMKM Peningkatan keterampilan dan kapasitas SDM UMKM dalam proses produksi dan pengetahuan mengenai standarisasi dan sertifikasi produk Peningkatan penggunaan teknologi tepat guna dalam proses produksi UMKM diantaranya melalui bantuan mekanisasi produksi Pendampingan bagi UMKM yang hendak mendapatkan standar (SNI, HaKI) dan sertifikat (halal, keamanan pangan dan obat) Meningkatnya akses pasar produk-produk UMKM RPJMD KKA 2016-2021 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 146
Peningkatan hub bagi produk-produk UMKM dan gerai-gerai pada pintu masuk kawasan dan lokasi-lokasi strategis Promosi produk-produk UMKM melalui even-even nasional maupun internasional Pemasaran produk-produk UMKM secara online dengan membangun/menyediakan situs pemasaran Tujuan 5.6 SASARAN STRATEGI Terbangunnya keterkaitan usaha antara pengusaha besar dan UMKM Meningkatkan kemitraan antara pengusaha besar dan UMKM lokal Peningkatan jumlah UMKM lokal yang menjadi bagian dari rantai pasok (supply chain) dan pemasok bahan baku bagi industri besar Terfasilitasi dan terbinanya pelaksanaan kemitraan usaha antara pengusaha besar dan UMKM Pembinaan dan alih teknologi kepada UMKM mitra oleh industri besar 147 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021
Tujuan 6.1 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Misi 6. Membangun birokrasi yang bersih, profesional, dan melayani serta memperkuat penyelenggaraan otonomi desa SASARAN STRATEGI Meningkatnya implementasi e-government Penguatan master plan dan grand strategy e-gov yang dituangkan dalam peraturan daerah beserta petunjuk pelaksanaan teknisnya meliputi tindakan dan penyediaan sarana Peningkatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan SDM di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi. Pelatihan tersebut bersifat "inhouse" di tingkat penyelenggara pemerintah daerah agar diperoleh pemahaman dan literasi yang menyeluruh di kalangan pegawai pemerintah daerah. Inhouse training tersebut dapat melibatkan para pakar di daerah maupun di lain daerah serta kerjasama dengan pihak perguruan tinggi yang ada. Meningkatnya pemenuhan hak masyarakat akan informasi publik Penyediaan informasi perencanaan dan proses berjalannya pembangunan melalui media alternatif dalam bentuk yang lebih populer Pengadaan media cetak atau elektronik, dengan mengembangkan bentuk yang sudah ada maupun membuat yang baru oleh PD yang bersangkutan terkait Keterbukaan Informasi Publik Pemanfaatan media sosial untuk peningkatan akses dan partisipasi masyarakat dalam interaksi pemerintah dan masyarakat Penguatan Goverment Public Relation (GPR) untuk membangun komunikasi interaktif antara pemerintah dan masyarakat Pembentukan perangkat PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di setiap PD Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi yang berorientasi pada efisiensi daerah Penataan kelembagaan internal yang mencakup penataan tugas, fungsi dan kewenangan, dan penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horisontal Percepatan penyelesaian batas daerah antara Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna sebagai kabupaten induk Pengendalian jumlah dan redistribusi pegawai Penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis merit (prestasi) dan ICT (komputerisasi) Percepatan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah Penerapan sistem manajemen kinerja pegawai dan penguatan sistem informasi kepegawaian Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Peningkatan kualitas SDM aparatur dan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah Peningkatan kualitas sistem perencanaan dan penganggaran, sistem manajemen pengelolaan keuangan daerah Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah Peningkatan kemampuan manajerial dalam prinsip fleksibilitas pengelolaan anggaran untuk mencapai hasil dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas Terbangunnya role model bagi pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme Optimalisasi keberadaan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dan APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah), sehingga dapat berperan sebagai garda depan dalam upaya pencegahan korupsi RPJMD KKA 2016-2021 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 148
SASARAN STRATEGI Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi yang berorientasi pada efisiensi daerah Penataan kelembagaan internal yang mencakup penataan tugas, fungsi dan kewenangan, dan penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horisontal Tujuan 6.2 SASARAN STRATEGI Terbangunnya organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran Meningkatkan kualitas organisasi dan sumberdaya aparatur pemerintah daerah pada setiap unit dan level pemerintahan Pengalokasian anggaran untuk mendanai suatu kegiatan didasarkan pada tugas dan fungsi unit kerja sesuai maksud pendiriannya (biasanya dinyatakan dalam peraturan perundangan yang berlaku) Struktur organisasi yang dibentuk sesuai dengan fungsi yang diemban Pemetaan urusan terkait pelimpahan dan penugasan urusan pemerintahan lingkup Kementerian Dalam Negeri Meningkatnya profesionalitas aparatur Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi Pendayagunaan pegawai untuk pengembangan karier dan pembentukan profesionalisme Terbangunnya sistem insentif dan disinsentif berbasis kinerja Penyusunan mekanisme penilaian kinerja pegawai Penentuan insentif dan disentif bagi pegawai yang berkinerja baik Tujuan 6.3 Meningkatkan kualitas produk-produk perencanaan dan kebijakan daerah SASARAN STRATEGI Meningkatnya kualitas dan sinergitas produk-produk perencanaan daerah dalam mendorong prioritas daerah Peningkatan sinergi perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat dan daerah Pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian target pembangunan melalui LKPJ Tahunan Meningkatnya partisipasi masyarakat yang berkualitas dalam perencanaan pembangunan Peningkatan partisipasi masyarakat dengan memetakan potensial stakeholder dan mengintegrasikan dokumen musrenbang Desa kecamatan, dan kabupatan Tersusunnya perundangan daerah yang harmonis Peraturan perundangan yang efektif dan sinergis secara vertikal maupun horizontal dan serasi dengan kebutuhan pembangunan daerah Tegaknya perundangan daerah Penegakan peraturan perundangan daerah, terutama untuk menjaga ketertiban dan keamanan, kenyaman, dan konsistensi tata ruang Optimalisasi peran Satpol PP dalam menegakkan perundangan daerah 149 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021
Tujuan 6.4 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan otonomi desa Tujuan 6.5 Meningkatkan kualitas pelayanan publik SASARAN STRATEGI Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa Peningkatan kapasitas pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan kader pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa serta pelayanan publik melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan Peningkatan ketersediaan data dan informasi desa yang digunakan sebagai acuan bersama perencanaan dan pembangunan desa Penguatan data berbasis RT dan RW Pembangunan mekanisme perencanaan partisipatif tingkat desa Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan desa Penyediaan sarana dan prasarana berdasarkan kebutuhan dan kondisi karakter wilayah desa SASARAN STRATEGI Terimplementasikannya maklumat pelayanan Peningkatan kualitas perilaku dan profesionalisme aparatur pemerintah Peningkatan fasilitas penunjang kualitas pelayanan publik Penilaian dan pemeringkatan secara periodik terhadap jenis layanan yang tersedia Pelaksanaan umpan balik dari masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan Tersusun dan terlaksananya standar pelayanan oleh PD Ketersediaan SOP setiap unit pelayanan publik Menciptakan kebijakan pelayanan publik yang sederhana dan efektif Evaluasi berkala dan perbaikan terhadap SOP yang telah disusun RPJMD KKA 2016-2021 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 150
Misi 7. Mengembangkan kehidupan masyarakat yang berakhlakul dan berpayungkan budaya Melayu Tujuan 7.1 Membangun karakter generasi muda SASARAN STRATEGI Terintegrasikannya pendidikan karakter sebagai bagian dari kurikulum pendidikan maupun aktivitas ekstra kurikuler Penyusunan substansi pendidikan karakter yang mengedepankan akhlak dan kesalehan sosial, menumbuhkan nasionalisme dengan tetap bercorak pada tradisi dan budaya daerah Pengintegrasian pendidikan karakter sebagai bagian dari kurikulum pendidikan formal pada semua jenjang pendidikan Terbinanya pemuda dari bahaya penyalahgunaan NAPZA dan pergaulan bebas Penyediaan ruang bagi generasi muda untuk berekspresi dan menyalurkan semangatnya, diantaranya melalui kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler, kompetisi, penyediaan ruang publik, dan keaktifan dalam organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan Upaya preventif guna melindungi generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan napza dan minuman keras Pembinaan siswa melalui kegiatan kerohanian Terbangunnya iklim yang kondusif bagi berkembangnya kreativitas generasi muda Penyediaan iklim yang kondusif bagi tumbuhnya kreativitas melalui penyediaan ruang publik dan kompetisi Penyediaan ajang pemilihan dan penobatan para role model pemuda Tujuan 7.2 Membangun lingkungan yang berketeladanan SASARAN STRATEGI Meningkatnya peran orang tua dan masyarakat dalam pengelolaan persekolahan dan proses pembelajaran Pelibatan peran orang tua dan masyarakat dalam pengelolaan persekolahan dan proses pembelajaran, diantaranya dalam hal pengembangan kurikulum pendidikan karakter Pemberian ruang lebih besar bagi masyarakat dalam menjalankan model pembelajaran mandiri (informal, non-formal) dalam mengembangkan sekolah berbasis komunitas Terbangunnya gerakan keteladanan dari kalangan aparatur Penyelenggaraan gerakan keteladanan di kalangan aparatur dengan penentuan pada aspek-aspek tertentu misalnya pengelolaan sampah atau penetapan PD zona integritas/wilayah bebas korupsi 151 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021
Tujuan 7.3 Menghidupkan budaya Melayu sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat Tujuan 7.4 Menginternalisasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari SASARAN STRATEGI Berdayanya pelaku, penggiat, dan komunitas-komunitas budaya Pemberdayaan komunitas-komunitas budaya melalui berbagai insentif untuk berkarya dan berkegiatan, diantaranya dalam bentuk pemberian ruang berekspresi Meningkatnya perlindungan dan apresiasi terhadap budaya daerah Pengembangan rumah budaya dan pusat kesenian Peningkatan kualitas pengelolaan PD yang terkait dalam upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya Pengaktualisasian nilai dan tradisi sebagai bagian dari kehidupan keseharian Terdokumentasikannya warisan-warisan budaya Pendokukentasian warisan budaya baik bendawi (tangible) maupun bukan bendawi (intangible) dan mempublikasikannya sehingga menjadi pengetahuan bersama dan bagian dari kekayaan masyarakat SASARAN STRATEGI Meningkatnya kerukunan antar umat beragama Penciptaan hubungan saling menghormati dan saling pengertian antar pemeluk agama melalui dialog lintas agama Optimalisasi keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Pengembangan aktivitas-aktivitas yang dijalankan bersama antar tokoh dan lembaga agama, sebagai misal adalah bakti sosial Meningkatnya kerjasama dan kemitraan antara pemerintah daerah dan tokoh agama serta lembaga sosial keagamaan dalam upaya pemberdayaan umat Pengembangan kemitraan yang memungkinkan untuk dijalankan antara pemerintah daerah, tokoh agama, dan lembaga sosial keagaman dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemberdayaan umat Peningkatan kerjasama, koordinasi, dan kemitraan antara pemerintah daerah, tokoh agama, kepolisian, Tentara Nasioanal Indonesia, serta lembaga sosial dalam upaya menciptakan lingkungan aman, harmonis, dan rukun melalui pemberdayaan umat Terpeliharanya kesatuan dan persatuan bangsa Peningkatan kesadaran masyarakat akan kemajemukan yang menuntut setiap warga negara hidup rukun, toleran, gotong royong, dan menjaga hubungan sosial yang harmonis, dengan menghargai perbedaan suku, agama, bahasa, golongan, adat istiadat, agar tercipta keutuhan, persatuan, dan kesatuan dalam kebhinnekaan. Meningkatnya aktivitas penyuluhan agama yang berbobot dan mencerahkan Peningkatan jumlah dan kualitas penyuluh agama yang tersebar Peningkatan intensitas dialog antara guru agama dan pendakwah dengan cendekiawan Peningkatan kompetensi guru-guru pendidikan agama melalui pelatihan metodologi pembelajaran dan materi ajar Meningkatnya pengelolaan dana sosial keagamaan Peningkatan jumlah dana sosial keagamaan yang dikelola melalui ekstensifikasi donatur, diantaranya melalui optimalisasi potensi zakat dari aparatur pemerintah daerah Peningkatan kualitas penyaluran dana sosial keagamaan khususnya untuk pemberdayaan ekonomi umat dan peningkatan taraf hidup RPJMD KKA 2016-2021 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 152
153 VI.2. Arah Kebijakan Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah kebijakan Kabupaten Kepulauan Anambas dalam pentahapan strategi lima tahun ke depan ditunjukkan sebagai berikut: Misi 1. Mewujudkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu dan terjangkau secara merata STRATEGI 1 ARAH KEBIJAKAN (TAHUN KE-) 2 3 4 5 Pemantapan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk jenjang pendidikan dasar sebagai upaya untuk mempersempit kesenjangan kualitas pelayanan pendidikan antar satuan pendidikan Menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan memastikan penerapannya pada penyelenggaraan jenjang pendidikan dasar Peningkatan pemerataan dan keterjangkauan pendidikan anak usia dini melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan, dukungan pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan Mengembangkan kurikulum dan bahan ajar yang bermutu dengan model-model pembelajaran PAUD, yang mengacu pada tahap-tahap perkembangan anak Meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya pendidikan PAUD kepada orangtua, dan masyarakat sebagai upaya membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak Pemberian jaminan hidup dan fasilitas yang memadai terutama bagi guru yang ditempatkan di pulau-pulau terpencil Memberikan jaminan hidup dan fasilitas yang memadai terutama bagi guru yang ditempatkan di pulau-pulau terpencil Peningkatan efisiensi pemanfaatan guru dengan memperbaiki rasio guru-murid dan memaksimalkan beban mengajar Pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Meningkatkan efisiensi pemanfaatan guru dan memaksimalkan beban mengajar Memperbaiki rasio guru murid dengan menambah jumlah guru berkualitas pada sekolah dan lokasi yang kekurangan guru Meningkatkan kualifikasi pendidikan melalui sertifikasi tenaga pendidik dan kependidikan Peningkatan alokasi anggaran daerah untuk melengkapi dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sekolah-sekolah eksisting Pengembangan fasilitas Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas termasuk pembangunan ruang kelas baru (RKB), laboratorium, perpustakaan, WC, buku pelajaran dan peralatan peraga pendidikan disertai rehabilitasi dan revitalisasi sarana dan prasarana yang rusak Mengembangkan fasilitas pelayanan kesehatan dasar sesuai standar mencakup RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021
STRATEGI pelayanan kesehatan dasar sesuai standar mencakup puskesmas (rawat inap/perawatan) dan jaringannya termasuk meningkatkan jangkauan pelayanan Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan melalui penempatan tenaga kesehatan termasuk tenaga pegawai tidak tetap kesehatan/PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), Peningkatan mutu tenaga kesehatan melalui peningkatan kompetensi, pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi tenaga kesehatan khususnya tenaga dokter, bidan dan perawat Pemberian sistem insentif bagi dokter umum dan dokter spesialis Pelayanan pengobatan gratis di puskesmas dan jaringannya Peningkatan akses dan mutu paket pelayanan kesehatan dan gizi dengan fokus utama pada 1.000 hari pertama kehidupan, remaja calon pengantin, dan ibu hamil termasuk pemberian makanan tambahan terutama untuk keluarga miskin Peningkatan akses dan mutu pelayanan ibu hamil meliputi kunjungan dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas kesehatan serta penurunan kasus kematian ibu hamil Peningkatan pelayanan kesehatan penduduk usia produktif dan lanjut usia melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif 1 ARAH KEBIJAKAN (TAHUN KE-) 4 3 2 5 puskesmas (rawat inap/perawatan) dan jaringannya Meningkatkan jangkauan pelayanan dasar dan jaringannya Memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan melalui penempatan tenaga kesehatan termasuk tenaga pegawai tidak tetap kesehatan/PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Meningkatkan kompetensi, pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi tenaga kesehatan, khususnya dokter, bidan dan perawat. Menyusun sistem insentif bagi dokter umum dan dokter spesialis dan memastikan sistem pemberian insentif berjalan sesuai Melanjutkan pelayanan pengobatan gratis di puskesmas dan jaringannya Meningkatkan akses dan mutu paket pelayanan kesehatan dan gizi dengan fokus utama pada 1.000 hari pertama kehidupan, remaja calon pengantin, dan ibu hamil Menyelenggarakan pelayanan terhadap ibu hamil, meliputi kunjungan ibu hamil, dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas kesehatan serta penurunan kasus kematian ibu hamil Melakukan upaya promotif dengan cara penyuluhan, dimana penyuluhan masyarakat usia lanjut merupakan hal yang penting sebagai penunjang program pembinaan kesehatan usia lanjut Melakukan upaya preventif dengan cara pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya penyakit maupun kompilikasi penyakit yang disebabkan oleh proses ketuaan Melakukan upaya kuratif meliputi pengobatan pada usia lanjut dengan cara pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan spesifikasi melalui sistem rujukan Melakukan upaya rehabilitatif meliputi upaya mengembalikan fungsi organ yang RPJMD KKA 2016-2021 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 154
155 STRATEGI 1 ARAH KEBIJAKAN (TAHUN KE-) 4 3 2 Peningkatan cakupan imunisasi tepat waktu pada bayi dan balita telah menurun Meningkatkan kesadaran dan motivasi orang tua, sehingga masyarakat berpartisipasi aktif dalam upaya meningkatkan cakupan imunisas Meningkatkan peranan kader Posyandu dalam memantau ketepatan jadwal pemberian imunisasi dan kelengkapan jenis imunisasi bagi sasaran imunisasi Meningkatkan pelayanan di Pos Kesehatan Desa (PKD) bagi sasaran yang jarak lokasi tempat tinggalnya jauh dari Puskesmas Tersedianya vaksin beserta perlengkapan yang memadai untuk digunakan pada saat pelaksanaan imunisasi Pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal Memberikan imunisasi anak tepat waktu dan sesuai jadwal, sehingga dapat mengoptimalkan perlindungan terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi Memberikan konseling mengenai kesehatan reproduksi melalui pola intervensi di sekolah mencakup sekolah formal dan non formal baik di dalam maupun di luar sekolah Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui penurunan penyakit menular dan penyakit endemik Memberikan penyuluhan tentang cara-cara penularan dan pencegahan untuk memotong rantai penularan Meningkatkan imunitas melalui pemberian imunisasi Melakukan penemuan dan tata laksana penderita Meningkatkan surveilens epidemiologi dan penanggulangan wabah Meningkatkan upaya dan penyebarluasan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021 5
Misi 2. Membangun infrastruktur dasar air bersih dan listrik yang memadai serta permukiman yang layak SRATEGI 1 ARAH KEBIJAKAN (TAHUN KE-) 3 2 4 5 Penyediaan hunian baru (sewa/milik) dan peningkatan kualitas hunian. Penyediaan hunian baru (sewa/milik) dilakukan melalui pengembangan sistem pembiayaan perumahan termasuk stimulan. Menyediakan hunian baru (sewa/milik) Pengembangan sistem pembiayaan perumahan termasuk bantuan stimulan Pemerintah mengupayakan ijin pemanfaatan kayu dari hutan produksi sebagai bahan baku bangunan perumahan Menggunakan bahan material yang ramah lingkungan dan material bangunan dari penambang yang sudah berijin Peningkatan kualitas hunian dilakukan melalui penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas, serta bantuan stimulan dan/atau kredit mikro untuk perbaikan rumah termasuk penanganan permukiman tidak layak yang berbasis komunitas Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas Penanganan permukiman tidak layak berbasis komunitas Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas Penanganan permukiman tidak layak berbasis komunitas Mendorong keswadayaan masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan tempat tinggal yang layak dalam rangka mendukung penurunan angka kekurangan hunian Melakukan sosialisasi, prmosi, dan kerjasama dengan masyarakat untuk mendorong mendorong keswadayaan masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan tempat tinggal yang layak Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni termasuk dalam rangka penanganan kawasan permukiman kumuh Menangani kawasan permukiman kumuh Menangani kawasan permukiman kumuh Peningkatan efektifitas dan efisiensi manajemen lahan dan hunian melalui pengembangan instrumen pengelolaan lahan untuk perumahan seperti konsolidasi lahan (land consolidation), bank tanah (land banking), serta pemanfaatan lahan seperti lahan milik Negara, BUMN, swasta, dan masyarakat, tanah terlantar, serta tanah wakaf Konsolidasi lahan (land consolidation), bank tanah (land banking) Memanfaatkan lahan seperti lahan milik negara, BUMN, swasta, dan masyarakat, tanah terlantar, serta tanah wakaf Optimalisasi lahan/aset yang belum dikelola dari area perkantoran dan area pertanian seperti memanfaatkan sempadan sungai sebagai jalur ruang terbuka hijau dalam Memanfaatkan sempadan sungai sebagai jalur ruang terbuka hijau RPJMD KKA 2016-2021 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 156
157 SRATEGI 1 ARAH KEBIJAKAN (TAHUN KE-) 3 2 4 5 rangka menambah ruang publik dan ruang terbuka hijau Partisipasi publik untuk menciptakan ruang terbuka hijau. Dilakukan dengan: 1) mendorong pihak swasta untuk membangun ruang publik/RTH sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan jasa lingkungan, 2) warga masyarakat dalam menciptakan pekarangan yang hijau. Peningkatan aksesibilitas pelayanan sanitasi (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) sesuai standar pelayanan (pengelolaan air limbah sistem setempat dan terpusat, pelayanan sampah dan pengelolaan sampah secara 3R) Mendorong pihak swasta untuk membangun ruang publik/RTH sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan jasa lingkungan, 2) warga masyarakat dalam menciptakan pekarangan yang hijau Megelola air limbah sistem setempat dan terpusat, pelayanan sampah dan pengelolaan sampah secara 3R Membuat dokumen DED dengan SDM yang berkompetan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Pembangunan infrastruktur limbah dengan sistem terpusat komunal, skala kawasan permukiman Membuat grand design pengelolaan limbah dan penanganan sampah di pulau-pulau besar maupun kecil skala kabupaten Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan drainase/gorong-gorong secara intensif Membangun infrastruktur limbah dengan sistem terpusat komunal, skala kawasan permukiman Membangun infrastruktur limbah dengan sistem terpusat komunal, skala kawasan permukiman Pembangunan fasilitas pengelolaan sampah berbasis 3R (reduce, reuse, recycle) yang didasarkan pada penerapan teknologi dan perubahan kesadaran dan perilaku masyarakat khususnya di tingkat rumah tangga, RT, RW dan kelurahan. Maka dalam penenerapan budaya di masyarakat, peran dan kewenangan kecamatan akan lebih ditingkatkan. Membangun dan mengoperasika n fasilitas pengelolaan sampah berbasis 3R (reduce, reuse, recycle) Mengoptimalisasikan lahan tidur sehingga tidak perlu melakukan pembukaan lahan Membangun dan mengoperasika n fasilitas pengelolaan sampah berbasis 3R (reduce, reuse, recycle) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan dan pengelolaan sampah salah satunya melalui pengembangan bank sampah di tingkat komunitas dengan memulai pada wilayah percontohan yang ditentukan Mengembangkan bank sampah di tingkat komunitas dengan memulai pada wilayah percontohan yang ditentukan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021
SRATEGI Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya air dan lahan secara terpadu dan berkelanjutan dengan mendorong keseimbangan pendekatan non struktural dan struktural melalui penerapan paradigma eco-sustainable water infrastructure (ESWIN) Pelayanan air minum sesuai kebutuhan dasar (basic needs) penduduk dengan pembangunan air minum yang memenuhi prinsip 4K (kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan) Peningkatan kualitas insfrastruktur air minum dilakukan melalui pembangunan infrastruktur air minum, optimalisasi infrastruktur air minum, rehabilitasi infrastruktur air minum, dan pengembangan inovasi teknologi air minum Menjaga ketersediaan dan kuantitas air melalui upaya konservasi sumber air baku air minum yakni perluasan daerah resapan air hujan, pemanfaatan air hujan (rain water harvesting) sebagai sumber air baku air minum maupun secondary uses pada skala rumah tangga (biopori dan penampung air hujan) dan skala kawasan (kolam retensi) Menjamin ketersediaan air melalui pembangunan prasarana air baku dalam rangka mendukung pencapaian pelayanan air minum Percepatan persiapan dan pelaksanaan pembangunan tampungan-tampungan air skala kecil/menengah (embung, waduk lapangan, kolam, dan situ) pada daerah-daerah krisis dan wilayah-wilayah strategis 1 ARAH KEBIJAKAN (TAHUN KE-) 3 2 4 5 Mendorong keseimbangan pendekatan non struktural dan struktural melalui penerapan paradigma eco-sustainable water infrastructure (ESWIN) Membangun air minum yang memenuhi prinsip 4K (kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan) Membangun infrastruktur air minum, optimalisasi infrastruktur air minum, rehabilitasi infrastruktur air minum, dan pengembangan inovasi teknologi air minum Membangun infrastruktur air minum, optimalisasi infrastruktur air minum, rehabilitasi infrastruktur air minum, dan pengembangan inovasi teknologi air minum Membangun prasarana air baku Mempercepat persiapan dan pelaksanaan pembangunan tampungan-tampungan air skala kecil/menengah (embung, waduk lapangan, kolam, dan situ) pada daerah-daerah krisis dan wilayah-wilayah strategis Sosialisasi dan konsultasi publik dengan masyarakat desa mengenai desain dan dampak akibat dari RPJMD KKA 2016-2021 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 158
159 SRATEGI 1 ARAH KEBIJAKAN (TAHUN KE-) 3 2 4 5 pembangunan estuari dam terhadap lingkungan dan estetika Melakukan reboisasi kawasan hutan Rehabilitasi waduk, embung, dan bangunan penampung air lainnya untuk mengembalikan fungsi dan kapasitas tampung Melakukan perbaikan terhadap waduk, embung, dan bangunan penampung air lainnya Rehabilitasi hutan dengan mempertimbangkan jenis tanah dan jenis tanamannya Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan Melakukan rehabilitasi hutan dengan mempertimbangkan kebutuhan, jenis tanah dan jenis tanamannya Memberikan kesempatan dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan hutan Percepatan pembangunan pembangkit listrik guna meningkatkan kapasitas daya listrik wilayah terutama untuk daerah yang mengalami keterbatasan pasokan listrik Melakukan akselerasi pembangunan pembangkit listrik terutama untuk daerah yang mengalami keterbatasan pasokan listrik Peningkatan peran swasta dalam penyediaan listrik, melalui penyempurnaan mekanisme pembangunan pembangkit listrik oleh swasta, serta memberikan insentif tarif yang menarik minat swasta, terutama untuk pemanfaatan energi terbarukan Menyempurnakan mekanisme pembangunan pembangkit listrik oleh swasta, serta memberikan insentif tarif yang menarik minat swasta Pengendalian pemanfaatan (sisi permintaan) yang sejalan dengan pelaksanaan konservasi energi Melakukan evaluasi dan pembatasan pemanfaatan agar sejalan dengan pelaksanaan konservasi energi Identifikasi sumber-sumber energi listrik terbarukan yang layak dari sisi jumlah produksi listrik yang dihasilkan dan besar investasi yang dibutuhkan Identifikasi sumber-sumber energi listrik terbarukan dan besar investasi yang dibutuhkan Penyediaan listrik yang bersumber dari energi terbarukan dikhususkan pada daerah-daerah yang terpencil dan masih sulit untuk dijangkau oleh jaringan distribusi listrik Membangun sumber-sumber energi listrik terbarukan berdasarkan hasil identifikasi sebelumnya yang dilakukan secara bertahap pada daerah-daerah yang terpencil dan masih sulit untuk dijangkau oleh jaringan distribusi listrik Percepatan pembangunan jaringan transmisi, distribusi, gardu induk dengan meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan (panas Mendorong percepatan pembangunan jaringan transmisi, distribusi, gardu induk dengan meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan (panas bumi, air, surya dan biomassa) termasuk skala kecil dan menengah yang disesuaikan dengan potensi RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021
SRATEGI 1 ARAH KEBIJAKAN (TAHUN KE-) 3 2 4 5 bumi, air, surya dan biomassa) termasuk skala kecil dan menengah yang disesuaikan dengan potensi Misi 3. Membangun konektivitas wilayah yang tangguh dengan sistem logistik daerah yang handal STRATEGI 1 ARAH KEBIJAKAN (TAHUN KE-) 2 3 4 5 Optimalisasi manajemen dan kewenangan perusahaan daerah dalam mengelola transportasi laut Menguatkan manajemen perusahaan daerah kaitannya dalam pengelolaan transportasi laut Membagi kewenangan antar pihak terkait dalam pengelolaan transportasi laut Mengembangkan kerjasama dalam pengelolaan jangka panjang dalam rangka meningkatkan kontibusi peningkatan hasil daerah Pemanfaatan integrasi program provinsi dan pusat yang diperuntukkan bagi wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar Melakukan koordinasi dengan pihak terkait baik tingkat provinsi, pusat maupun swasta Membuat DED rencana program terkait pembangunan, peningkatan, pengadaan dan pengelolaan sarana prasarana transportasi laut Membangun sarana dan prasarana dengan penerapan peraturan yang berlaku yang mempertimbangkan batas sempadan sugai, batas dengan mata air/sumber air, dan sempadan laut/pesisir Melaksanakan land clearing yang disesuaikan dengan kondisi lahan dan aspek teknis Pembukaan jalur pulau-pulau kecil dan terluar berpenghuni dan memiliki potensi wisata Peningkatan keterhubungan antar desa dengan pusat-pusat kegiatan dan pertumbuhan Menerapkan prinsip menebang satu pohon wajib menanam lima pohon dalam rangka melakukan penanaman kembali walaupun di lokasi berbeda Mendorong inisiatif daerah dan mengemas hasil kegiatan ke dalam bentuk media yang dapat disampaikan ke berbagai pihak terkait Mengintehrasikan rencana induk pariwisata dan rencana pengembangan jalur transportasi laut Mendorong inisiatif lokal dalam berpartisipasi pengembangan sarana prasarana lokal Menerjemahka n rencana struktur ruang kabupaten ke Membangun dan peningkatan jalan yang disertai dengan drainase dan rambu jalan RPJMD KKA 2016-2021 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 160
161 STRATEGI dengan berorientasi pada peningkatan kualitas lingkungan dan daya tarik wisata sesuai dengan RTRW 1 dalam rencana detail, terutama terkait dengan rencana pembangunan jalan darat ARAH KEBIJAKAN (TAHUN KE-) 3 2 4 5 Pembangunan jalan lingkar pulau serta moda transportasi darat dengan disain yang memiliki warna budaya khas melayu dan kepulauan Memantapkan rencana jalan lingkar pulau yang disertai proyeksi pemanfaatan dana bantuan provinsi dan pusat Membebaskan lahan pada jalur yang dilewati rencana jalan lingkar luar Realisasi pembangunan jalan dan pengadaan noda transportasi massal Penetapan kawasan tanpa kendaraan bermotor Zonasi kawasan bebas kendaraan bermotor dan jalur alternatif kendaraan Membuat peraturan pembatasan kepemilikan kendaraan pribadi Melakukan pengadaan transportasi publik dan jalur bersepeda Koordinasi pembagian peran daerah, provinsi dan pusat dalam membangun sarana prasarana bandara Menguatkan koordinasi pembagian peran daerah, provinsi dan pusat dalam membangun sarana prasarana bandara Penataan kawasan sekitar bandara menjadi kawasan terpadu yang berfungsi sebagai pusat informasi budaya dan wisata Anambas Penguatan koordinasi dengan perusahaan peyedia jasa penerbangan Integrasi RTRW dan implementasinya ke dalam dokumen RDTR disertai program-program yang sinergis antar PD terkait Menguatkan koordinasi dengan perusahaan penyedia jasa penerbangan Pembukaan akses jalur pelayaran internasional dalam rangka meningkatkan kunjungan wisata Mendorong dan memanfaatkan pengembangan alur pelayaran eksisting di kawasan Kepulauan Riau Menetapkan lokasi kegiatan yang disesuaikan dengan RTRW Melaksanakan Kajian Lingkungan Sosialisasi kepada masyarakat dan stakeholder terkait Antisipasi dampak negatif keluar masuk orang dan barang Kerjasama lintas daerah dalam memperketat pengawasan dampak negatif dari lalulintas keluar masuk barang dan orang Penguatan koordinasi dengan kementerian terkait Pemanfaatan siaran radio lokal dan kerjasama radio nasional dalam penyebaran informasi Menguatkan koordinasi dengan kementerian terkait Menjalin kerjasama dengan stasiun Menyebarkuaskan informasi mengenai pendidikan, kesehatan, pengetahuan dalam pembangunan melalui stasiun radio lokal dan nasional RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021
STRATEGI pendidikan, kesehatan, pengetahuan dalam pembangunan, menghidupkan kembali nilai-nilai kultural dan budaya wisata bagi nelayan dan masyarakat pulau-pulau kecil Penguatan kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil, swasta dan media untuk meningkatkan penerimaan sinyal di wilayah kepulauan Pendirian dan pengoperasian laboratorium komputer dan warung seluler di desa-desa pulau kecil dan sekolah Prakarsa komitmen penanganan jaringan informasi dan komunikasi di wilayah perbatasan dan pulau terluar kepada provinsi dan kementerian Pelaksanaan program-program yang berkaitan dengan implementasi TIK disertai dengan pelatihan aparatur secara bertahap dan berkelanjutan Pembentukan dan pengambangan komunitas IT di lingkungan pegawai Koordinasi pengembangan sistem informasi di lingkungan pemerintah daerah yang dimotori oleh PD yang membidangi Pembangunan dan pengoperasian gudang logistik disertai dengan penyiapan pelabuhan/darmaga Pembangunan jalur distribusi yang efisien dengan berpedoman pada rencana 1 radio lokal dan nasional dalam penyebaran informasi pendidikan, kesehatan, pengetahuan dalam pembangunan ARAH KEBIJAKAN (TAHUN KE-) 3 2 4 5 Menumbuhkembangkan nilai-nilai kultural dan budaya wisata bagi nelayan dan masyarakat pulau-pulau kecil Menjalin dan menguatkan kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil, swasta dan media untuk meningkatkan penerimaan sinyal di wilayah kepulauan; Memprakarsai komitmen penanganan jaringan informasi dan komunikasi di wilayah perbatasan dan pulau terluar kepada provinsi dan kementerian Mendorong hadirnya laboratorium komputer dan warung seluler di desa-desa pulau kecil dan sekolah Sosialisasi dan pengawasan terhadap anak-anak dan remaja dalam penggunaan internet ke ha-hal yang bersifat positif Mendorong hadirnya laboratorium komputer dan warung seluler di desa-desa pulau kecil dan sekolah Implementasi dan monitoring program-program yang berkaitan dengan implementasi TIK Melakukan pelatihan aparatur secara bertahap dan berkelanjutan Mendorong terbentuknya komunitas IT di lingkungan pemerintah Membentuk forum koordinasi pengembangan sistem informasi Mendorong aktivitas pada komuitas IT dalam mendukung pengelolaan teknologi informasi penerapan dan Mengoptimalkan keberadaan gudang logistik disertai dengan penyiapan pelabuhan/darmaga Membangun jalur distribusi yang efisien dengan berpedoman pada rencana struktur ruang RPJMD KKA 2016-2021 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 162
163 STRATEGI 1 ARAH KEBIJAKAN (TAHUN KE-) 3 2 4 struktur ruang Pemanfaatan jalur short sea shipping yang menjadi perhatian pusat dalam mengoptimalisasi Sislognas Koordinasi dan pengajuan kerjasama kepada kementrian atau lembaga terkait Penyiapan kontribusi daerah dalam realisasi keikutsertaan keterhubungan pada jalur distribusi nasional RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021 5
Misi 4. Mengembangkan perikanan dan pariwisata sebagai basis sektor maritim serta pertanian yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan lokal dengan lingkungan hidup yang lestari STRATEGI Peningkatan kapasitas armada perikanan tangkap, dan alat penangkapan ikan (API) yang handal, efisien, dan berdaya saing 1 Analisis karakteristik armada perikanan tangkap, alat penangkapan ikan yang digunakan oleh nelayan (eksisting) dan kajian sumber daya perikanan ARAH KEBIJAKAN (TAHUN KE-) 4 3 2 Kajian spasial- temporal parameter oseanografi Menentukan komunitas nelayan dengan prioritas berjenjang (I,II,III) dan kesesuaian jenis armada dan alat tangkap Pengadaan barang berupa armada perikanan tangkap, serta alat penangkapan ikan yang memiliki kapasitas lebih tinggi, berbahan bakar yang hemat, dan memiliki kemudahan dalam penggunaanya 5 Alokasi yang proporsional antara stok sumber daya ikan, kemampuan sumber daya manusia dan jumlah kapal penangkapan ikan Menentiksn alokasi yang proporsional antara stok sumber daya ikan, kemampuan sumber daya manusia dan jumlah kapal penangkapan ikan Peningkatan ketersediaan indukan dan stok produksi benih dengan cara: 1) Peningkatan kualitas input produksi, seperti benih ikan unggul, induk yang berkualitas, pakan murah bermutu, obat- obatan dan vitamin, serta ketersediaan dan kemudahan distribusinya; 2) Pengembangan teknologi pembuatan pakan kompetitif dengan sumber bahan baku lokal, 3) Penguasaan dan inovasi teknologi perbenihan dan induk unggul komoditas strategis; 4) Rekayasa lingkungan yang mendukung produktivitas reproduksi Meningkatkan kualitas input produksi, yaitu benih ikan unggul, induk yang berkualitas, pakan murah bermutu, obat- obatan dan vitamin, serta ketersediaan dan kemudahan distribusinya; Mengembangka n teknologi pembuatan pakan kompetitif dengan sumber bahan baku lokal Mendorong penguasaan inovasi teknologi perbenihan dan induk unggul komoditas strategis Rekayasa lingkungan yang mendukung produktivitas reproduksi Ekstensifikasi kegiatan marikultur di lokasi-lokasi yang potensial Kajian kelayakan parameter osenografi Mengembangka n kegiatan marikultur di lokasi potensial RPJMD KKA 2016-2021 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 164
165 STRATEGI 1 ARAH KEBIJAKAN (TAHUN KE-) 4 3 2 terhadap kegiatan marikultur yang akan dikembangkan 5 Peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya, melalui: penyediaan sumber permodalan dan pengembangan fasilitas kredit yang murah, mudah dan aksesibel dan penyebaran informasi usaha perikanan, antara lain informasi tentang potensi dan sebarannya, cuaca dan harga ikan Memfasilitasi dan introduksi teknologi perikanan tangkap dan budidaya terkini untuk masyarakat dengan menyelanggarakan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kemampuan perikanan tangkap dan budidaya dengan mendatangkan ahli perikanan tangkap maupun budidaya Menyediakan sumber permodalan dan pengembangan fasilitas kredit yang murah, mudah dan aksesibel dan penyebaran informasi usaha perikanan, antara lain informasi tentang potensi dan sebarannya, cuaca dan harga ikan Menyelanggarakan pelatihan, dalam rangka peningkatan kapasitas dan kemampuan perikanan tangkap dan budidaya dengan mendatangkan ahli perikanan tangkap maupun budidaya melalui materi kelas dan paktek lapangan Menentukan lokasi pengembangan keramba jaring tancap yang tidak bersinggungan dengan terumbu karang Melakukan sosialisasi dan publikasi tentang cara penggunaan jaring tancap yang tidak merusak terumbu karang Mengalihkan sistem budidaya dari keramba jaring tancap kepada jaring apung Pengiriman nelayan tangkap dan budidaya terpilih untuk belajar di daerah atau perusahaan yang memiliki kredibilitas yang cemerlang dalam perikanan tangkap dan budidaya Mengidentifikasi kelompok dan individu nelayan terpilih untuk menjalani program magang Peningkatan jumlah dan partisipasi aktif kelompok masyarakat pengawas; memperkuat kelembagaan kelompok pengawas masyarakat; serta peningkatan penertiban ketaatan pelaku usaha Membentuk dan mengukuhkan Pokmaswas baru yang potensial, serta melakukan pendaftaran Pokmaswas ke Dinas Perikanan,Perta nian dan Pangan Provinsi melakukan penguatan kelembagaan Pokmaswas melalui pelatihan dan penyusunan skema pengawasan Mengirimkan nelayan tangkap dan budidaya terpilih untuk belajar di daerah atau perusahaan yang memiliki kredibilitas yang cemerlang dalam perikanan tangkap dan budidaya Menyelanggarak an lomba Pokmaswas Teladan tingkat provinsi setiap tahunnya Koordinasi dengan berbagai pihak terkait pengawasan wilayah perairan melalui skema patroli gabungan dan inisiatif mandiri yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang melibatkan PPNS Melakukan skema patroli gabungan dan inisiatif mandiri yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang melibatkan PPNS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021
STRATEGI Penyelenggaraan kegiatan penyuluhan dan pembinaan masyarakat kaitannya dengan penangkapan ikan yang lestari dan budidaya yang berkelanjutan Penyelenggaraan pembinaan personal terhadap masyarakat yang terlibat dalam kasus-kasus pelanggaran pemanfaatan keanekaragaman hayati yang dilindungi oleh regulasi pemerintah maupun hukum adat Pengembangan kawasan sentra produksi perikanan terpadu, lengkap dengan fasilitas pendukung dan terintegrasi (hulu- hilir) 1 Menyelenggarak an kegiatan penyuluhan dan pembinaan masyarakat kaitannya dengan penangkapan ikan yang lestari dan budidaya yang berkelanjutan Membina masyarakat yang terlibat dalam kasus-kasus pelanggaran pemanfaatan keanekaragaman hayati yang dilindungi oleh regulasi pemerintah maupun hukum adat Menyusun masterplan sentra produksi perikanan yang dilengkapi dengan kemudahan akses terhadap input produksi dan pasar ARAH KEBIJAKAN (TAHUN KE-) 4 3 2 5 Menyelenggarak an kegiatan penyuluhan dan pembinaan masyarakat kaitannya dengan penangkapan ikan yang lestari dan budidaya yang berkelanjutan Membina masyarakat yang terlibat dalam kasus-kasus pelanggaran pemanfaatan keanekaragaman hayati yang dilindungi oleh regulasi pemerintah maupun hukum adat Membangun kawasan sentra produksi perikanan untuk mendukung semua aktifitas perikanan baik penangkapan maupun budi daya Membangun IPAL bagi Industri untuk menangani potensi pencemaran limbah industri yang tidak terkelola Menerapkan peraturan mengenai pembayaran kompensasi (PES) dari perusahaan untuk mengganti kerusakan lingkungan akibat pembangunan Mengoptimalka n dana PSDH Menerapkan prinsip menebang satu pohon wajib menanam lima pohon RPJMD KKA 2016-2021 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 166
167 STRATEGI 1 ARAH KEBIJAKAN (TAHUN KE-) 4 3 2 dan dana DR Sentra produksi dan pengolahan dengan pengembangan sistem rantai dingin dalam penanganan hasil perikanan yang didukung oleh revitalisasi dan pembangunan pabrik es, cold storage di lokasi- lokasi yang tepat Melakukan revitalisasi dan pembangunan pabrik es, cold storage di lokasi-lokasi yang tepat sebagai pendukung dalam mengembangkan penanganan hasil perikanan Penyediaan informasi tentang peluang investasi yang lengkap dan akurat sehingga dapat memberi kejelasan kepada calon investor sekaligus membantu mereka dalam pengambilan keputusan investasi Menyediakan informasi tentang peluang investasi yang lengkap dan akurat sehingga dapat memberi kejelasan kepada calon investor sekaligus membantu mereka dalam pengambilan keputusan investasi Peningkatan daya tarik investasi pada sektor industri perikanan melalui kemudahan prosedur perizinan, insentif fiskal dan non fiscal Memberikan kemudahan prosedur perizinan, insentif fiskal dan non fiskal Peningkatan promosi investasi pada sektor industri perikanan secara lebih efektif Meningkatkan promosi investasi pada sektor industri perikanan secara lebih efektif Penelitian komoditas perikanan potensial, pengembangan diversifikasi produk olahan komoditas potensial berbasis sumber daya ikan setempat, menciptakan jaringan pasar dan distribusi pemasaran produk Kajian komoditas perikanan yang potensial untuk dikembangkan serta memiliki stok alam yang tersedia sepanjang tahun Pengembangan diversifikasi produk olahan komoditas potensial berbasis sumber daya ikan setempat Menciptakan jaringan pasar dan distribusi pemasaran produk Peningkatan mutu, nilai tambah dan inovasi teknologi pengolahan hasil perikanan melalui: (1) pengembangan kapasitas, modernisasi, dan daya saing UMKM pengolahan hasil perikanan; (2) sertifikasi dan pengembangan standarisasi mutu; (3) pengembangan sarana prasarana pengolahan hasil perikanan Pengembangan kapasitas, modernisasi, dan daya saing UMKM pengolahan hasil perikanan Pengembangan sarana prasarana pengolahan hasil perikanan Sertifikasi dan pengembangan standarisasi mutu Pembentukan dan pengembangan UMKM dan enterpreneur di bidang pengolahan perikanan dengan memberikan stimulan berupa dana inkubasi dan pinjaman modal yang mudah diakses Memberikan stimulan berupa dana inkubasi dan pinjaman modal yang mudah diakses Memberikan dukungan melalui penghargaan kepada pelaku usaha dalam mengembangka RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021 5
STRATEGI Penciptaan pasar industri end product dengan penyelenggaraan festival, pameran dan membangun pasar industri end product Pembangunan dan pembukaan akses pasar untuk mendistribusikan produk olahan perikanan dalam lingkup daerah, luar daerah, dan mancanegara Penyelenggaraan media dan pusat informasi pariwisata, lengkap dengan paket-paket wisata yang ditawarkan yang juga memiliki fungsi sebagai gerai produk Penyelenggaraan event wisata yang bekerjasama dengan media- media travelling dan adventure, dan para jurnalis wisata sebagai media publikasi pariwisata Paket-paket wisata dikemas menjadi sebuah produk komunikasi yang dibuat berdasarkan identifikasi dan pemetaan potensi wisata maritim Penguatan jejaring kerjasama dengan agen-agen perjalanan pariwisata dalam publikasi dan penyelenggaraan pusat informasi pariwisata Penetapan destinasi wisata berbasis pulau-pulau kecil dalam Rencana Induk Pariwisata Daerah Penyelenggaraan tourism summit untuk mengundang investor dalam pembangunan dan pengembangan destinasi wisata prioritas Pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk kawasan wisata baik dengan sumber daya daerah 1 ARAH KEBIJAKAN (TAHUN KE-) 4 3 2 n inovasi pengolahan hasil perikanan 5 Menyelenggarakan festival, pameran dan membangun pasar industri end product Membangun dan membuka akses pasar untuk mendistribusikan produk olahan perikanan dalam lingkup daerah, luar daerah, dan mancanegara Membangun ruangan sebagai media dan pusat informasi pariwisata, lengkap dengan paket-paket wisata yang ditawarkan yang juga memiliki fungsi sebagai gerai produk Menyelenggarak an event wisata yang bekerjasama dengan media- media travelling dan adventure, dan para jurnalis wisata sebagai media publikasi pariwisata Menyelenggarak an event wisata yang bekerjasama dengan media- media travelling dan adventure, dan para jurnalis wisata sebagai media publikasi pariwisata Menyusun paket-paket wisata yang dikemas menjadi sebuah produk komunikasi yang dibuat berdasarkan identifikasi dan pemetaan potensi wisata maritim Menjaring kerjasama dengan agen-agen perjalanan pariwisata dalam publikasi dan penyelenggaraan pusat informasi pariwisata Menetapkan destinasi wisata berbasis pulau- pulau kecil dalam Rencana Induk Pariwisata Daerah Mematangkan masterplan rencana pengembangan pariwisata yang akan ditawarkan pada tourism summit Menyelenggarak an tourism summit Menggalang kemitraan dan kerjasama dengan swasta dalam rangka pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk kawasan wisata RPJMD KKA 2016-2021 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 168
169 STRATEGI 1 ARAH KEBIJAKAN (TAHUN KE-) 4 3 2 5 maupun kerjasama dengan swasta Pengembangan dan peran aktif jejaring kawasan konservasi dalam mendukung promosi wisata, skema pendanaan berkelanjutan, dan sistem keamanan terpadu melibatkan sektor pemerintah pusat dan daerah, perusahaan swasta, dan kelompok masyarakat Peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi melalui pengawasan implementasi dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi kawasan konservasi dalam mendukung kegiatan pariwisata yang berkelanjutan Menghadiri kegiatan yang mengatasnamak an jejaring kawasan konservasi serta terlibat aktif dalam kelompok kerja dalam mendukung promosi wisata, skema pendanaan berkelanjutan, dan sistem keamanan terpadu Diskusi terfokus terkait isi dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi TWP Kepulauan Anambas dan Laut sekitarnya, bersama pengelola kawasan Membangun dan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk kawasan wisata Mengawasi dan mengimplement asikan kerja- kerja dan kesepakatan kelompok kerja jejaring kawasan konservasi Bekerjasama dalam mewujudkan implementasi Rencana Pengelolaan dan Zonasi kawasan konservasi dengan melakukan pendampingan dan pengawasan Penetapan destinasi wisata prioritas Kawasan Konservasi Perairan Nasional Taman Wisata Perairan (TWP) Kepulauan Anambas dan Laut sekitarnya dalam Rencana Induk Pariwisata Daerah Pembangunan dan penyediaan fasilitas titik labuh dan sandar kapal yang memadai dan ramah lingkungan sesuai arahan dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi kawasan konservasi Menetapkan destinasi wisata prioritas Kawasan Konservasi Perairan Nasional Taman Wisata Perairan (TWP) Kepulauan Anambas dan Laut sekitarnya dalam Rencana Induk Pariwisata Daerah Membangun dan menyediakan fasilitas titik labuh dan sandar kapal yang memadai dan ramah lingkungan sesuai arahan dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi kawasan konservasi Penyusunan dan pengesahan regulasi pengelolaan lingkungan di kawasan-kawasan wisata terkait kebersihan dan ketersediaan infrastruktur Penyusunan dan penetapan regulasi kawasan-kawasan wisata dalam hal pengelolaan kebersihan disertai dengan penyediaan infrastruktur yang memadai Penerapan mekanisme insentif Menyusun draft Membuat Membangun dan menyediakan fasilitas titik labuh & sandar kapal yang memadai & ramah lingkungan sesuai arahan Rencana Pengelolaan dan Zonasi kawasan konservasi RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021
STRATEGI dan disinsentif bagi pelaku-pelaku usaha pariwisata yang menjaga kebersihan Rehabilitasi ekosistem laut yang kritis/rusak dengan mengembangkan program dan paket wisata pemulihan ekosistem laut Pengembangan volunteer tourism sebagai salah satu model wisata Pengoptimalan aktivitas sadar wisata untuk menumbuhkembangkan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) Optimalisasi keberadaan BUMDES untuk mendukung kelompok-kelompok wisata dari masyarakat lokal Pelestarian perayaan budaya daerah sebagai salah satu event iconic daerah dan mempublikasikannya Penciptaan event-event wisata dan budaya yang dapat menarik pengunjung dan wisatawan sesuai dengan potensi dan identitas daerah, seperti event pelayaran dan olahraga air. Pengembangan kawasan sentra produksi pertanian, peternakan dan perkebunan dilakukan secara terpadu dengan dukungan akses terhadap input produksi dan pasar 1 ARAH KEBIJAKAN (TAHUN KE-) 4 3 2 5 mekanisme insentif dan disinsentif bagi pelaku-pelaku usaha pariwisata yang menjaga kebersihan Inventarisasi titik dan tingkat kerusakan ekosistem pesisir dan laut kesepakatan bersama antara pemerintah dan pelaku-pelaku usaha untuk berkomitmen mewujudkan destinasi wisata yang bebas sampah anorganik dan menerapkan sistem keberlanjutan ekosistem Mengembangkan program dan paket wisata pemulihan ekosistem pesisir dan laut Publikasi dan promosi volunteer tourism sebagai salah satu model wisata Identifikasi dan inventarisasi komunitas masyarakat yang memiliki minat terhadap industri pariwisata Menguatkan kelembagaan Pokdarwis melalui pengembangan program sadar wisata yang sesuai dengan peluang dan potensi yang terjadi Mengoptimalkan keberadaan BUMDES untuk mendukung kelompok-kelompok wisata dari masyarakat lokal Melestarikan dan mempublikasikan perayaan budaya daerah sebagai salah satu event iconic daerah Menciptakan event-event wisata dan budaya yang dapat menarik pengunjung dan wisatawan sesuai dengan potensi dan identitas daerah, seperti event pelayaran dan olahraga air Menyusun masterplan sentra produksi pertanian, peternakan, dan perkebunan yang mendapat dukungan melalui akses terhadap input produksi dan pasar Penyempurnaan regulasi/kebijak an tentang Membangun kawasan sentra produksi pertanian, peternakan, dan perkebunan Pembentukan Regulasi kebijakan RPJMD KKA 2016-2021 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 170
171 STRATEGI 1 ARAH KEBIJAKAN (TAHUN KE-) 4 3 2 Penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan benih-benih tanaman pangan dan perkebunan yang unggul serta pengembangan inovasi budidaya pertanian yang lebih efisien pelindungan pembukaan lahan tentang pelindungan cath area Mengembangka n penelitian untuk menghasilkan benih-benih tanaman pangan dan perkebunan yang unggul mengembangka n inovasi budidaya pertanian yang lebih efisien Penyediaan dan penyaluran benih unggul dan pupuk yang didukung subsidi yang lebih tepat sasaran dengan dilengkapi data petani penerima Menyediakan dan menyalurkan benih unggul dan pupuk yang didukung subsidi yang lebih tepat sasaran dengan dilengkapi data petani penerima Penguatan sistem penyuluhan pertanian dengan meningkatkan jumlah dan kapasitas penyuluh serta memperkuat kelembagaan penyuluh terutama Balai Penyuluhan Pertanian di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten Memperkuat kelembagaan penyuluh terutama Balai Penyuluhan Pertanian di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten Penguatan kelembagaan petani Mendrorong terbentuknya kelembagaan petani yang kuat dan memiliki posisi tawar Mengukuhkan dan penguatkan kapasitas penyuluh dalam menguatkan sistem penyuluhan pertanian Identifikasi komoditas-komoditas pangan yang bersifat substitusi impor dan memungkinkan untuk dibudidayakan di daerah dan ditingkatkan produksinya Penggalangan kerjasama dengan daerah penghasil pangan untuk: 1) menjamin ketersediaan pangan daerah, 2) menjaga stabilitas harga pasokan pangan, dan 3) mengupayakan agar harga pangan sekompetitif mungkin dan meminimumkan kemungkinan harga ditentukan oleh segelintir pemasok Penentuan daerah yang menjadi mitra kerja sama harus mempertimbangkan rencana penyediaan kapal kargo reguler dan rute yang dilaluinya serta jaringan yang luas Mengidentifikasi komoditas- komoditas pangan yang bersifat substitusi impor dan berpotensi untuk dibudidayakan di daerah dan ditingkatkan produksinya Melakukan kesepakatan kerja dengan beberapa daerah penghasil pangan Menentukan daerah yang menjadi mitra kerja sama dengan mempertimbangkan rencana penyediaan kapal kargo reguler/ tol laut dan rute yang dilaluinya RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021 5
STRATEGI Penyempurnaan dan perbaikan regulasi dan kebijakan dalam rangka mendorong pertumbuhan infrastruktur dan iklim investasi pemerintah melalui sinkronisasi dan harmonisasi peraturan antar instansi, dalam mendukung kepastian berusaha bagi investor Deregulasi (debottlenecking) terhadap beberapa peraturan yang menghambat dan mempersulit dunia usaha untuk berinvestasi dan berusaha Penghapusan rente ekonomi yang menyebabkan tingginya biaya perizinan Penyediaan tata ruang wilayah yang telah dijabarkan ke dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk kepastian perizinan lokasi usaha dan investasi Optimalisasi penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) yang antara lain dilakukan dengan mendorong pelimpahan wewenang perizinan investasi dari instansi teknis dan kepala daerah kepada PTSP Penggunaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE) Efisiensi perizinan bisnis menjadi maksimal 15 hari dan memberikan kemudahan administrasi yang selama ini menghambat dalam kegiatan investasi Misi 5. Menumbuhkembangkan kewirausahaan serta menciptakan iklim investasi yang kondusif ARAH KEBIJAKAN (TAHUN KE-) 1 2 3 4 5 Menyempurnakan dan memperbaiki regulasi dan kebijakan dalam rangka mendorong pertumbuhan infrastruktur dan iklim investasi pemerintah melalui sinkronisasi dan harmonisasi peraturan antar instansi, dalam mendukung kepastian berusaha bagi investor Mengurai dan memperbaiki peraturan yang menghambat dan mempersulit dunia usaha untuk berinvestasi dan berusaha Menetapkan regulasi dan mengawasi praktek penghapusan rente ekonomi yang menyebabkan tingginya biaya perizinan Mempercepat penyusunan dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RTTR) yang didalamnya sudah terdapat berbagai peruntukan kawasan/lokasi aktivitas tertentu termasuk lokasi usaha. (1) Mempercepat Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang efefktif dan efisien, (2) Efisiensi perizinan menjadi maskimal 15 hari dengan penyederhanaan prosedur perizinan, serta memberikan kemudahan administrasi namun tetap mempertimbangkan prinsip kehati-hatian RPJMD KKA 2016-2021 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 172
STRATEGI 1 2 ARAH KEBIJAKAN (TAHUN KE-) 3 4 Penyederhanaan prosedur perizinan investasi dan usaha, terutama untuk industri pengolahan dan jasa, antara lain: sektor pariwisata, jasa transportasi laut, serta sektor industri manufaktur berbasis sumber daya alam Menggunakan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE) Pembangunanan fasilitas pendukung, baik infrastruktur utama (jalan, listrik, air bersih, telekomunikasi, pengolah limbah, dan logistik), infrastruktur pendukung tumbuhnya industri, dan sarana pendukung kualitas kehidupan (Quality Working Life) bagi pekerja Menyusun perencanaan pembangunan sektor kelistrikan dan membangun powerplant dan gardugardu listrik yang dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga dan pengembangan industri dan melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam meningkatkan pasokan daya listrik Menyusun perencanaan dan mengembangkan instalasi PDAM yang mampu melayani kebutuhan masyarakat di pemukiman dan kawasan perindustrian Meningkatkan pembangunan jaringan transportasi jalur laut dan darat yang mampu menjamin dan memperlancar mobilitas orang, arus barang dan jasa di kawasan industri Menyusun kajian Lingkungan tentang pengelolaan limbah pada pembangunan hotel Sosialisasi dan penyempurnaan Peraturan Penggunaan Air Mengelola Sumber daya air dan Sumber Air Alternatif (RO & Sumur bor) oleh pemilik usaha tingkat menengah seperti 173 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021 5 Menerapkan dan mengawasi aturan tentang pengelolaan limbah IKM (seperti hotel, laundry, bengkel dll)
STRATEGI Pengembangan industri pengolahan melalui kerjasama dengan investor terutama investor dalam negeri Pembenahan regulasi yang mengatur tentang pemberian insentif fiskal dan non fiskal, terutama bagi: (i) investor yang berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur listrik dan telekomunikasi; (ii) investor yang mengembangkan industri yang dapat menghasilkan bahan baku atau barang modal sederhana Penciptaan lapangan pekerjaan dan gairah berwirausaha melalui pembinaan terhadap tenaga kerja dan calon wirausaha Keserikatan dan collective bargaining antara pekerja dan pemberi kerja agar lebih efektif dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja Pengembangan mekanime promosi investasi yang lebih efektif yang antara lain meliputi penyelarasan kegiatan promosi Tourism, Trade and Investment (TTI), pengembangan gerai promosi terpadu pada daerah-daerah sekitar yang menjadi pintu masuk, menjalin kerjasama dengan agen travel dan media-media ARAH KEBIJAKAN (TAHUN KE-) 1 2 3 4 hotel 5 Meningkatkan pembangunan jaringan transportasi jalur laut dan darat yang mampu menjamin dan memperlancar mobilitas orang, arus barang dan jasa di kawasan industri Memperbaiki regulasi yang mengatur tentang pemberian insentif fiskal dan non fiskal, terutama bagi: (i) investor yang berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur listrik dan telekomunikasi; (ii) investor yang mengembangkan industri yang dapat menghasilkan bahan baku atau barang modal sederhana Meningkatkan koordinasi dan kerjasama investasi antara pemerintah dan dunia usaha sebagai salah satu alternatif pembiayaan dan penyediaan infrastruktur untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik secara kualitas maupun kuantitas Mengembangan sistem ketenagakerjaan terpadu melalui pengembangan keterampilan dan mental wirausaha serta sistem informasi kerja yang up-to-date dan iklim bekerja Mengembangkan program kemitraan dengan dunia usaha/industri untuk mengembangkan standar kompetensi yang bersifat dinamis sesuai perkembangan iptek dan kebutuhan industri, pengembangan program pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi menggunakan kurikulum/modul pelatihan mengacu kepada standar yang dikembangkan industri, sertifikasi kompetensi Mengembangkan mekanime promosi investasi yang lebih efektif yang antara lain meliputi penyelarasan kegiatan promosi Tourism, Trade and Investment (TTI), pengembangan gerai promosi terpadu pada daerah-daerah sekitar yang menjadi pintu masuk, menjalin kerjasama dengan agen travel dan media-media promosi skala nasional dan internasional RPJMD KKA 2016-2021 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 174
STRATEGI 1 2 ARAH KEBIJAKAN (TAHUN KE-) 3 4 promosi skala nasional dan internasional Peningkatan keikutsertaan daerah dalam ajang pertemuan bisnis antara pelaku usaha dengan pemerintah pusat/daerah lain Meningkatkan keikutsertaan daerah dalam ajang pertemuan bisnis antara pelaku usaha dengan pemerintah pusat/daerah lain Penyelenggaraan pertemuan investor (Anambas Summit) sebagai ajang promosi daerah Mengidentifikasi potensial investor Mempersiapkan masterplan investasi Menyelenggarakan pertemuan investor (Anambas Summit) Pelengkapan data dan informasi mengenai potensi investasi unggulan daerah yang valid, mutakhir, dan mudah diakses sebagai basis bagi investor untuk pengambilan keputusan Melengkapi data dan informasi yang mengenai potensi investasi unggulan daerah yang valid, mutakhir, dan mudah diakses sebagai basis bagi investor untuk pengambilan keputusan Pengolahan bahan mentah dari pertanian, perkebunan, dan perikanan menjadi produk bernilai tambah tinggi (hilirisasi) dengan mendorong investasi di bidang tersebut Meningkatkan kuantitas produksi bahan mentah dari sektor pertanian, perkebunan dan terutama perikanan dan bersifat kontinu sebagai modal dasar industri hilirisasi Wadah komunikasi antara pelaku usaha dan pemerintah daerah beserta pemangku kepentingan lainnya yang secara rutin mengadakan pertemuan untuk memonitor, mengatasi permasalahan investasi, dan mencarikan solusi terbaik agar dapat terus menjaga iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif Membangun wadah komunikasi antara pelaku usaha dan pemerintah daerah beserta pemangku kepentingan lainnya yang secara rutin mengadakan pertemuan untuk memonitor, mengatasi permasalahan investasi, dan mencarikan solusi terbaik agar dapat terus menjaga iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif Reorientasi Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi Balai Latihan Kerja dan Kewirausahaan (BLKK) untuk meningkatkan keterampilan dan kemandirian masyarakat kurang mampu (1) Mengoptimalkan peran BLKK dalam meningkatkan keterampilan dan kemandirian dengan berwirausaha khususnya bagi masyarakat kurang mampu, (2) Meningkatkan akses informasi seluas- luasnya serta akses terhadap pelatihan itu sendiri khususnya bagi masyarakat kurang mampu Pengembangan pendidikan vokasi yang sesuai dengan sumber daya dan kebutuhan lokal Mengembangkan pendidikan vokasi yang sesuai dengan sumber daya dan kebutuhan lokal Pengembangan kurikulum kewirausahaan pada Melakukan penataan kurikulum kewirausahaan di lembaga pendidikan formal 175 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021 5
STRATEGI pendidikan formal Pengembangan model inkubator bisnis yang dikerjasamakan dengan pihak swasta untuk melakukan pembinaan dan pendampingan bagi wirausaha pemula Peningkatan akses layanan pemberian kredit/pembiayaan UMKM oleh bank umum dan BPR, serta lembaga non bank. Perluasan akses layanan keuangan dilakukan pula tanpa melalui kantor bank atau dilakukan melalui cara non konvensional, melalui pemanfaatan teknologi informasi. Fasilitasi intermediasi untuk mendukung pembiayaan di berbagai sektor potensial bekerjasama dengan berbagai instansi- pemerintah seperti UPK PNPM Pengembangan credit rating bagi UMKM dan koperasi Peningkatan keterampilan dan kapasitas SDM UMKM dalam proses produksi dan pengetahuan mengenai standarisasi dan sertifikasi produk Peningkatan penggunaan teknologi tepat guna dalam proses produksi UMKM diantaranya melalui bantuan mekanisasi produksi Pendampingan bagi UMKM yang hendak mendapatkan standar (SNI, HaKI) dan sertifikat (halal, keamanan pangan dan obat) ARAH KEBIJAKAN (TAHUN KE-) 1 2 3 4 5 Mengembangkan model inkubator bisnis yang dikerjasamakan dengan pihak swasta untuk melakukan pembinaan dan pendampingan bagi wirausaha pemula Mengembangkan lembaga pembiayaan/bank UMKM dan koperasi, serta optimalisasi sumber pembiayaan non-bank, serta advokasi pembiayaan bagi umkm maupun koperasi Mendukung pembiayaan di berbagai sektor potensial bekerjasama dengan berbagai instansi- pemerintah seperti UPK PNPM Mengembangkan credit rating bagi UMKM dan koperasi Meningkatkan akses ke pelatihan, dan layanan usaha terpadu (quick wins) mengenai standarisasi dan sertifikasi produk, serta penerapan teknologi tepat guna dalam proses produksi Meningkatkan penerapan standarisasi produk (SNI , HaKI) dan sertifikasi (halal, keamanan pangan dan obat) RPJMD KKA 2016-2021 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 176
STRATEGI Penyediaan hub bagi produk-produk UMKM dan gerai-gerai pada pintu masuk kawasan dan lokasi-lokasi strategis ARAH KEBIJAKAN (TAHUN KE-) 5 Mengembangkan pemasaran produk UMKM yang terintegrasikan pariwisata serta lokasi-lokasi strategis lainnya 1 2 3 4 Promosi produk-produk UMKM melalui even- even nasional maupun internasional Mempromosikan produk-produk UMKM melalui even-even nasional maupun internasional Pemasaran produk- produk UMKM secara online dengan membangun/menyediakan situs pemasaran Mendukung pemasaran produk-produk UMKM terutama dengan memanfaatkan fasilitas dari pemeintah provinsi, pemerintah pusat secara online dengan membangun/menyediakan situs pemasaran Peningkatan jumlah UMKM lokal yang menjadi bagian dari rantai pasok (supply chain) dan pemasok bahan baku bagi industri besar Meningkatkan jumlah dan produktivitas UMKM lokal dan bersifat kontinu sebagai rantai pasok dan pemasok bahan baku bagi industri besar Pembinaan dan alih teknologi kepada UMKM mitra oleh industri besar Menjadikan industri besar sebagai mitra pemerintah untuk membina UMKM dalam hal peningkatan produksi maupun penerapan teknologi yang termutakhirkan dalam rangka peningkatan produktivitas UMKM 177 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021
Misi 6. Membangun birokrasi yang bersih, profesional, dan melayani serta memperkuat penyelenggaraan otonomi desa STRATEGI Penguatan master plan dan grand strategy e-gov yang dituangkan dalam peraturan daerah beserta petunjuk pelaksanaan teknisnya meliputi tindakan dan penyediaan sarana ARAH KEBIJAKAN (TAHUN KE-) 3 Memastikan pelaksanaan dan monitoring penerapan e-gov 1 2 4 5 Peningkatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan SDM di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi. Pelatihan tersebut bersifat "inhouse" di tingkat penyelenggara pemerintah daerah agar diperoleh pemahaman dan literasi yang menyeluruh di kalangan pegawai pemerintah daerah. Inhouse training tersebut dapat melibatkan para pakar di daerah maupun di lain daerah serta kerjasama dengan pihak perguruan tinggi yang ada. Peningkatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan SDM di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang terintegarsi Penyediaan informasi perencanaan dan proses berjalannya pembangunan melalui media alternatif dalam bentuk yang lebih populer Penguatan Government Public Relation (GPR) untuk membangun komunikasi interaktif antara pemerintah dan masyarakat Penyajian ulang dokumen perencanaan dan laporan pembangunan dalam bentuk dan penyampaian yang lebih sederhana serta membagi ke dalam beberapa bagian yang disampaikan secara terpisah Pemanfaatan media sosial untuk peningkatan akses dan partisipasi masyarakat dalam interaksi pemerintah dan masyarakat Pengadaan media cetak atau elektronik, dengan mengembangkan bentuk yang sudah ada maupun membuat yang baru oleh PD yang bersangkutan terkait Keterbukaan Informasi Publik Membentuk perangkat PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di setiap PD Membuat media cetak atau elektronik, dengan mengembang kan bentuk Menginisiasi terbitnya majalah bulanan pemerintah daerah RPJMD KKA 2016-2021 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 178
179 STRATEGI Pemanfaatan media sosial untuk peningkatan akses dan partisipasi masyarakat dalam interaksi pemerintah dan masyarakat Penguatan Goverment Public Relation (GPR) untuk membangun komunikasi interaktif antara pemerintah dan masyarakat Pembentukan perangkat PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di setiap PD Penataan kelembagaan internal yang mencakup penataan tugas, fungsi dan kewenangan, dan penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horisontal Percepatan penyelesaian batas daerah antara Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna sebagai kabupaten induk Pengendalian jumlah dan redistribusi pegawai RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021 ARAH KEBIJAKAN (TAHUN KE-) 1 2 3 4 5 yang sudah ada maupun membuat yang baru oleh PD yang bersangkutan terkait Keterbukaan Informasi Publik Menciptakan kanal informasi dan media interaksi pemerintah dan masyarakat pada media sosial dan mensosialisasikan penggunaannya di masyarakat Menterjemahk an Goverment Public Relation (GPR) dalam program dan kegiatan untuk membangun komunikasi interaktif antara pemerintah dan masyarakat Menyelenggarakan program dan kegiatan untuk membangun komunikasi interaktif antara pemerintah dan masyarakat Membentuk perangkat PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di setiap PD dan memonitoring pelaksanaan kegiatannya Strukturisasi secara vertical maupun horizontal kelembagaan internal yang mencakup penataan tugas, fungsi dan kewenangan, Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan dengan DPRD Provinsi sehingga penyelesaian persoalan batas daerah ini dapat disegerakan oleh pemerintah provinsi. Inisiatif ini harus diiringi dengan koordinasi yang baik dengan Kabupaten Natuna sehingga saling kesepahaman antara dua daerah ini dapat terbangun Melakukan evaluasi redistribusi pegawai dan pembatasi jumlah sesuai dengan kebutuhan
STRATEGI Penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis merit (prestasi) dan ICT (komputerisasi) Penerapan sistem manajemen kinerja pegawai dan penguatan sistem informasi kepegawaian Percepatan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah Peningkatan kualitas SDM aparatur dan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah Peningkatan kualitas sistem perencanaan dan penganggaran, sistem manajemen pengelolaan keuangan daerah Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah Peningkatan kemampuan manajerial dalam prinsip fleksibilitas pengelolaan anggaran untuk mencapai hasil dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas ARAH KEBIJAKAN (TAHUN KE-) 1 2 3 4 5 Membuat sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis merit (prestasi) dan ICT (komputerisasi ) Mensosialisasikan dan mengawasi penyelenggaraan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis merit (prestasi) dan ICT (komputerisasi) Mengawasi penyelenggaraan sistem manajemen kinerja pegawai dan Melakukan perbaikan serta penguatan sistem informasi kepegawaian Menyusun masterplan dan roadmap reformasi birokrasi Melaksanakan dan memobitoring penyelenggaraan roadmap reformasi birokrasi Pelatihan dengan materi dan SDM yang berkelanjutan Menyelenggar akan pelatihan terhadap aparatur perencana dan penganggran Menyelengga rakan pelatihan terhadap aparatur perencana dan penganggran Mendampingi dan mengevaluasi sistem manajemen pengelolaan keuangan daerah Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan daerah berbasis e-planning & e- budgeting Menyelengga rakan pelatihan dan bimbingan teknis dalam kemampuan manajerial dalam prinsip fleksibilitas pengelolaan anggaran untuk Menyeleng garakan pelatihan dan bimbingan teknis dalam kemampuan manajerial dalam prinsip fleksibilitas RPJMD KKA 2016-2021 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 180
181 STRATEGI 1 ARAH KEBIJAKAN (TAHUN KE-) 2 mencapai hasil dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas 3 4 pengelolaan anggaran untuk mencapai hasil dengan tetap menjaga prinsip akuntabilita s 5 Optimalisasii keberadaan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dan APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah), sehingga dapat berperan sebagai garda depan dalam upaya pencegahan korupsi Mengawal pelaksanaan dan evaluasi terselenggaranya SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dan APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) Penataan kelembagaan internal yang mencakup penataan tugas, fungsi dan kewenangan, dan penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horisontal Strukturisasi secara vertical maupun horizontal kelembagaan internal yang mencakup penataan tugas, fungsi dan kewenangan, Pengalokasian anggaran untuk mendanai suatu kegiatan didasarkan pada tugas dan fungsi unit kerja sesuai maksud pendiriannya (biasanya dinyatakan dalam peraturan perundangan yang berlaku) Memonitoring dan mengevaluasi pengalokasian anggaran untuk mendanai suatu kegiatan Struktur organisasi yang dibentuk sesuai dengan fungsi yang diemban Melakukan perampingan SOTK Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Menyusun Standar Kompetensi Jabatan Mendayagunakan pegawai untuk pengembangan karier dan pembentukan profesionalisme Penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi Menyusun sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi Menerapkan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi Pendayagunaan pegawai untuk pengembangan karier dan pembentukan profesionalisme Mengalokasikan pegawai sesuai dengan kemampuan dan bidang yang diminati serta menciptakan ruang kreatifitas bagi pegawai untuk mengembangkan karisr dan profesionalisme Penyusunan mekanisme penilaian kinerja pegawai Membuat mekanisme penilaian kinerja pegawai Penyusunan Mekanisme penilaian kinerja pegawai Penentuan insentif dan disentif bagi pegawai yang berkinerja baik Menyusun rencana sistem pemberian insentif dan Mengevaluasi kinerja pegawai RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021
STRATEGI Peningkatan sinergi perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat dan daerah Pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian target pembangunan melalui LKPJ Tahunan Peningkatan partisipasi masyarakat dengan memetakan potensial stakeholder dan mengintegrasikan dokumen musrenbang Desa kecamatan, dan kabupatan Peraturan perundangan yang efektif dan sinergis secara vertikal maupun horizontal dan serasi dengan kebutuhan pembangunan daerah Penegakan peraturan perundangan daerah, terutama untuk menjaga ketertiban dan keamanan, kenyaman, dan konsistensi tata ruang Optimalisasi peran Satpol PP dalam menegakkan perundangan daerah ARAH KEBIJAKAN (TAHUN KE-) 1 2 3 4 5 disentif bagi pegawai yang berkinerja baik Mendorong terbentuknya forum koordinasi perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat dan daerah dan berpartisipasi aktif dalam forum tersebut Melakukan Monitoring dan evaluasi capaian target dengan pengukuran data secara akurat, valid. Melakukan Monitoring dan evaluasi capaian target dengan pengukuran data secara akurat, valid. Pemetaan stakeholder potensial di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten Integrasi antara hasil Musrenbang desa, kecamatan, dan kabupaten Mengidentifikasi peraturan perundangan yang perlu dievaluasi dan merumuskan peraturan perundangan yang efektif dan sinergis secara vertikal maupun horizontal dan serasi dengan kebutuhan pembangunan daerah Menciptakan kanal pengaduan pelanggaran tata ruang dan mensosialisasikan penggunaannya Mengevaluasi penyelenggaraan pembangunan yang melanggar peraturan perundangan daerah terkait tata ruang Melakukan tindakan hukum pelanggaran tata ruang Memberikan pemahaman terhadap aparat Satpol-PP mengenai perundangan daerah Menjalin kemitraan antara satpol PP dengan instansi vertical maupun horizontal RPJMD KKA 2016-2021 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 182
183 STRATEGI Peningkatan kapasitas pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan kader pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa serta pelayanan publik melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan Peningkatan ketersediaan data dan informasi desa yang digunakan sebagai acuan bersama perencanaan dan pembangunan desa Penguatan data berbasis RT dan RW RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021 1 Menyelenggar akan bimbingan teknis pemerintah desa, Badan Permusyawarat an Desa, dan kader pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa serta pelayanan publik melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan Mendorong desa dalam membangun basis data dan informasi yang valid dan akurat Mendorong RT dan RW membangun basis data dan informasi yang valid dan akurat ARAH KEBIJAKAN (TAHUN KE-) 2 3 4 dalam penegakan hokum Menyelengga rakan bimbingan teknis pemerintah desa, Badan Permusyawar atan Desa, dan kader pemberdayaa n masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa serta pelayanan publik melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampinga n Menyelengga rakan kerjasama dengan BPS atau universitas dalam peningkatan kapasitas aparat desa dalam penyediaan data dan informasi Menciptakan sistem pendataan bagi RT dan RW yang ramah pengguna (user friendly) 5
STRATEGI Pembangunan mekanisme perencanaan partisipatif tingkat desa Penyediaan sarana dan prasarana berdasarkan kebutuhan dan kondisi karakter wilayah desa Peningkatan kualitas perilaku dan profesionalisme aparatur pemerintah Peningkatan fasilitas penunjang kualitas pelayanan publik Penilaian dan pemeringkatan secara periodik terhadap jenis layanan yang tersedia Pelaksanaan umpan balik dari masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan Ketersediaan SOP setiap unit pelayanan publik Menciptakan kebijakan pelayanan publik yang tidak terlalu prosedural dan berbelit-belit Evaluasi berkala dan perbaikan terhadap SOP yang telah disusun ARAH KEBIJAKAN (TAHUN KE-) 1 2 3 4 5 Melakukan evaluasi dan memberikan rekomndasi pada proses perencanaan partisipatif yang terjadi di tingkat desa Mengidentifi kasi kelompok- kelompok masyarakat yang dapat dijadikan mitra dalam penyelenggar aan perencanaan partisipatif tingkat desa dan menyusun bersama- sama mekanismeny a Evaluasi efektifitas fasilitas dasar pemerintahan desa disertai upaya tindak lanjut pembenahan Menyelenggarakan sistem evaluasi kinerja dan profesionalisme aparatur pemerintah Meningkatkan dan memelihara fasilitas secara berkala dalam mendukung kecepatan, ketepatan dan kenyamanan pelayanan Membuat kriteria penilaian terhadap jenis layanan yang tersedia Mengukur penilaian terhadap jenis layanan yang tersedia Mengukur penilaian terhadap jenis layanan yang tersedia Upaya tindak lanjut dari saran/masukan, keluhan masyarakat atas pelayanan yang diberikan Pemeriksaan kelengkapan SOP di setiap PD dan unit di pemerintahan kabupaten dan tindak lanjut pemenuhan kelengkapan Evaluasi kebijakan publik disertai tindak lanjut perbaikan Evaluasi berkala dan perbaikan terhadap SOP yang telah disusun RPJMD KKA 2016-2021 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 184
185 Misi 7. Mengembangkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berpayungkan budaya Melayu STRATEGI 1 ARAH KEBIJAKAN (TAHUN KE-) 2 3 4 Penyusunan substansi pendidikan karakter yang mengedepankan akhlak dan kesalehan sosial, menumbuhkan nasionalisame dengan tetap bercorak pada tradisi dan budaya daerah Menyusun substansi pendidikan karakter yang mengedepankan akhlak dan kesalehan sosial, menumbuhkan nasionalisame dengan tetap bercorak pada tradisi dan budaya daerah Pengintegrasian pendidikan karakter sebagai bagian dari kurikulum pendidikan formal pada semua jenjang pendidikan Mengintegrasikan pendidikan karakter pada semua jenjang pendidikan Penyediaan ruang bagi generasi muda untuk berekspresi dan menyalurkan semangatnya, diantaranya melalui kegiatan- kegiatan ekstra kurikuler, kompetisi, penyediaan ruang publik, dan keaktifan dalam organisasi- organisasi sosial kemasyarakatan Merancang dan melaksanakan kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler, kompetisi, penyediaan ruang publik, dan keaktifan dalam organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan Upaya preventif guna melindungi generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan napza dan minuman keras Menerapkan upaya preventif guna melindungi generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan NAPZA dan minuman keras Pembinaan siswa melalui kegiatan kerohanian Menyelenggarakan kegiatan kerohanian yang diintegrasikan dengan kegiatan belajar dan mengajar di sekolah Penyediaan iklim yang kondusif bagi tumbuhnya kreativitas melalui penyediaan ruang publik dan kompetisi Menciptakan ruang publik dan kompetisi kreativitas Penyediaan ajang pemilihan dan penobatan para role model pemuda Menciptakan ajang pemilihan dan penobatan para role model pemuda/i dan melakukan pembinaan terhadap pemuda/i Pelibatan peran orang tua dan masyarakat dalam pengelolaan persekolahan dan proses pembelajaran, diantaranya dalam hal pengembangan kurikulum pendidikan karakter Menciptakan ruang dan forum untuk para orang tua dan masyarakat dalam pengembangan kurikulum pendidikan karakter Meningkatkan peran forum orang tua murid dan dewan sekolah dalam penyelenggaraan dan pengelolaan persekolahan Pemberian ruang lebih besar bagi masyarakat dalam menjalankan model pembelajaran mandiri (informal, non-formal) dalam mengembangkan sekolah berbasis komunitas Memberikan kemudahan perijinan bagi penyelenggaraan model pembelajaran mandiri (informal, non-formal) dalam mengembangkan sekolah berbasis komunitas dan memberikan pembinaan serta insentif bagi para inisiator dan pengelola Penyelenggaraan gerakan keteladanan di kalangan aparatur dengan penentuan pada aspek-aspek tertentu misalnya pengelolaan sampah atau penetapan PD zona integritas/wilayah bebas korupsi Membuat surat edaran tentang gerakan keteladanan dan mulai uji coba Mengawali gerakan keteladanan di kalangan aparatur dengan penentuan pada aspek-aspek tertentu misalnya pengelolaan sampah atau penetapan PD zona integritas/wilayah bebas korupsi Pemberdayaan komunitas-komunitas budaya melalui berbagai insentif untuk berkarya dan berkegiatan, diantaranya dalam bentuk pemberian ruang berekspresi Menciptakan ruang berekspresi dengan membangun dan mengoperasikan rumah budaya, menyelenggarakan festival dan event budaya, serta memberikan insentif bagi kelompk dan komunitas yang berprestasi Pengembangan rumah budaya dan Membangun dan mengoperasikan rumah budaya dan pusat kesenian dengan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021 5
STRATEGI 1 ARAH KEBIJAKAN (TAHUN KE-) 2 3 4 5 pusat kesenian melibatkan komunitas dan kelompok seni budaya Peningkatan kualitas pengelolaan PD yang terkait dalam upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya Memberikan pemahaman pada PD dan Masyarakat mengenai perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya Menyusun rencana perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya Menyelenggarakan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya Pengaktualisasian nilai dan tradisi sebagai bagian dari kehidupan keseharian Mengintegrasikan nilai dan tradisi dalam institusi pendidikan, pemerintahan Menjadikan icon dan simbol budaya sebagai street furniture Pendokumentasian warisan budaya baik bendawi (tangible) maupun bukan bendawi (intangible) dan mempublikasikannya sehingga menjadi pengetahuan bersama dan bagian dari kekayaan masyarakat Mendokumentasikan warisan budaya baik bendawi (tangible) maupun bukan bendawi (intangible) Mempublikasikannya sehingga menjadi pengetahuan bersama dan bagian dari kekayaan masyarakat Penciptaan hubungan saling menghormati dan saling pengertian antar pemeluk agama melalui dialog lintas agama yang intens Membangun saling pengertian antar pemeluk agama melalui dialog lintas agama yang intens Optimalisasi keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Membangun forum dan ruang dialog Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan melibatkan FKUB dalam program pemerintah terkait Pengembangan aktivitas-aktivitas yang dijalankan bersama antar tokoh dan lembaga agama, sebagai misal adalah bakti sosial Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan pemberdayaan umat yang dibutuhkan Membangun kemitraan dan menyelenggarakan kegiatan bersama antar tokoh dan lembaga agama Pengembangan kemitraan yang memungkinkan untuk dijalankan antara pemerintah daerah, tokoh agama, dan lembaga sosial keagaman dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemberdayaan umat Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan pemberdayaan umat yang dibutuhkan Mengembangkan berbagai pola kemitraan yang memungkinkan untuk dijalankan antara pemerintah daerah, tokoh agama, dan lembaga sosial keagaman dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemberdayaan umat Peningkatan kerjasama, koordinasi, dan kemitraan antara pemerintah daerah, tokoh agama, kepolisian, Tentara Nasioanal Indonesia, serta lembaga sosial dalam upaya menciptakan lingkungan aman, harmonis, dan rukun melalui pemberdayaan umat Menjalain kerjasama, koordinasi, dan kemitraan antara pemerintah daerah, tokoh agama, kepolisian, Tentara Nasioanal Indonesia, serta lembaga sosial dalam upaya menciptakan lingkungan aman, harmonis, dan rukun melalui pemberdayaan umat Peningkatan kesadaran masyarakat Menyelenggarakan dialog dan kegiatan yang melibatkan antar suku, agama, RPJMD KKA 2016-2021 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 186
187 STRATEGI akan kemajemukan yang menuntut setiap warga negara hidup rukun, toleran, gotong royong, dan menjaga hubungan sosial yang harmonis, dengan menghargai perbedaan suku, agama, bahasa, golongan, adat istiadat, agar tercipta keutuhan, persatuan, dan kesatuan dalam kebhinnekaan. ARAH KEBIJAKAN (TAHUN KE-) 5 bahasa, golongan, adat istiadat, agar tercipta keutuhan, persatuan, dan kesatuan dalam kebhinnekaan. 1 2 3 4 Peningkatan jumlah dan kualitas penyuluh agama yang tersebar merata di seluruh wilayah Mendorong peningkatan jumlah penyuluh agama, melakukan pendistribusian penyuluh agama secara merata dan menyelenggarakan pelatihan bagi penyuluh agama Peningkatan intensitas dialog antara guru agama dan pendakwah dengan cendekiawan Menciptakan forum diskusi dan berbagi pengetahuan guru agama dan pendakwah dengan cendekiawan dan mengawal penyelenggaraannya secara berkala Peningkatan jumlah dana sosial keagamaan yang dikelola melalui ekstensifikasi donatur, diantaranya melalui optimalisasi potensi zakat dari aparatur pemerintah daerah Mengoptimalkan potensi zakat dari aparatur pemerintah daerah dan pemanfaatannya bagi kepentingan masyarakat luas Peningkatan kualitas penyaluran dana sosial keagamaan khususnya untuk pemberdayaan ekonomi umat dan peningkatan taraf hidup Meningkatkan kualitas penyaluran dana sosial keagamaan khususnya untuk pemberdayaan ekonomi umat dan peningkatan taraf hidup dengan mengidentifikasi kebutuhan dan penerima dan mengembangkan program yang lebih berkualitas bagi kepentingan luas RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021
RPJMD KKA 2016-2021 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 188
P BAB. VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
191 Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan sasaran serta indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program prioritas pembangunan jangka menengah daerah. Adapun program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan pencapaian sasaran pembangunandaerah. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021
Misi MISI I. Mewujudkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu dan terjangkau secara merata Tujuan Meningkatkan aksesibilitas penduduk terhadap pendidikan yang berkualitas Meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan dasar dan rujukan Sasaran Meningkatnya akses dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat Meningkatnya proporsi anak yang terlayani pada pendidikan anak usia dini Terpenuhinya kebutuhan pendidik dan kependidikan yang profesional Memadainya sarana dan prasarana penunjang pendidikan Meningkatnya kualitas dan pemerataan akses pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Memadainya mutu pelayanan kesehatan dasar keluarga Strategi Pemantapan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk jenjang pendidikan dasar sebagai upaya untuk mempersempit kesenjangan kualitas pelayanan pendidikan antar satuan pendidikan Peningkatan pemerataan dan keterjangkauan pendidikan anak usia dini melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan Pemberian jaminan hidup dan fasilitas yang memadai terutama bagi guru yang ditempatkan di pulau-pulau terpencil Peningkatan efisiensi pemanfaatan guru dengan memperbaiki rasio guru-murid dan memaksimalkan beban mengajar Pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Peningkatan alokasi anggaran daerah untuk melengkapi dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sekolah-sekolah eksisting Pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan dasar sesuai standar mencakup puskesmas (rawat inap/perawatan) dan jaringannya termasuk meningkatkan jangkauan pelayanan Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan melalui penempatan tenaga kesehatan termasuk tenaga pegawai tidak tetap kesehatan/PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), penempatan tenaga kesehatan baru lulus Peningkatan mutu tenaga kesehatan melalui peningkatan kompetensi, pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi seluruh jenis tenaga kesehatan Pemberian sistem insentif bagi dokter umum dan dokter spesialis Pelayanan pengobatan gratis di puskesmas dan jaringannya Peningkatan akses dan mutu paket pelayanan kesehatan dan gizi dengan fokus utama pada 1.000 hari pertama kehidupan, remaja calon pengantin, dan ibu hamil termasuk pemberian makanan tambahan terutama untuk keluarga miskin Indikator Angka Partisipasi Sekolah Awal 100,57 Capaian Akhir 105.57 Program Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Bidang Urusan Pendidikan PD PJ Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Angka Partisipasi Sekolah PAUD Jumlah Tenaga Pendidik yang Tersertifikasi (orang) 60,74 189 72,74 369 Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Presentase Satuan Pendidikan dengan Sarana dan Prasarana yang Memadai 89,36 98.36 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Unit pelayanan kesehatan (FKTP) yang terakreditasi (%) 0 10 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya Kesehatan Dinas Kesehatan Persentase individu yang mendapat pelayanan kesehatan 100% 100% Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita RPJMD KKA 2016-2021 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 192
193 Misi Tujuan Sasaran Meningkatnya pencegahan dan penanganan penyakit menular dan penyakit endemik Misi II. Membangun infrastruktur dasar air bersih dan listrik yang memadai serta permukiman yang layak Membangun satuan permukiman yang sehat dengan prasarana dasar yang berkualitas Tersedianya perumahan yang layak dan terjangkau RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021 Strategi Peningkatan akses dan mutu pelayanan ibu hamil yang meliputi kunjungan ibu hamil, dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas kesehatan serta penurunan kasus kematian ibu hamil Peningkatan pelayanan kesehatan penduduk usia produktif dan lanjut usia melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif Peningkatan cakupan imunisasi tepat waktu pada bayi dan balita Pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui penurunan penyakit menular dan penyakit endemik Penyediaan hunian baru (sewa/milik) dan peningkatan kualitas hunian. Penyediaan hunian baru (sewa/milik) dilakukan melalui pengembangan sistem pembiayaan perumahan termasuk bantuan stimulan Peningkatan kualitas hunian dilakukan melalui penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas, serta bantuan stimulan dan/atau kredit mikro perbaikan rumah termasuk penanganan permukiman tidak layak yang berbasis komunitas Keswadayaan masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan tempat tinggal yang layak dalam rangka mendukung penurunan angka kekurangan hunian Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni termasuk dalam rangka penanganan kawasan permukiman kumuh Peningkatan efektifitas dan efisiensi manajemen lahan dan hunian melalui pengembangan instrumen pengelolaan lahan untuk perumahan seperti konsolidasi lahan (land consolidation), bank tanah (land banking), serta pemanfaatan lahan seperti lahan milik Negara, BUMN, swasta, dan masyarakat, tanah terlantar, serta tanah wakaf Indikator Prevalensi penyakit menular (TBC, HIV dan penyakit endemik (Malaria) Jumlah rumah hunian baru yang layak yang terbangun Awal 55,16 1,66 0 Capaian Akhir 45 2 40 unit Program Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan Anak Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pengembangan Perumahan Bidang Urusan Perumahan rakyat dan kawasan permukiman PD PJ Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Misi Tujuan Meningkatkan cakupan pelayanan sarana dan prasarana air bersih Sasaran Terbangunnya ruang publik dan RTH yang berkualitas pada tiap satuan permukiman Meningkatnya pengelolaan sanitasi yang layak pada satuan permukiman Terbangun dan beroperasinya fasilitas pengelolaan sampah dan limbah cair pada tiga pulau besar Meningkatnya cakupan distribusi air bersih Strategi Optimalisasi lahan/aset yang belum dikelola seperti memanfaatkan sempadan sungai sebagai jalur ruang terbuka hijau dalam rangka menambah ruang publik dan ruang terbuka hijau Partisipasi publik untuk menciptakan ruang terbuka hijau. Dilakukan dengan: 1) mendorong pihak swasta untuk membangun ruang publik/RTH sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan jasa lingkungan, 2) warga masyarakat dalam menciptakan pekarangan yang hijau Peningkatan aksesibilitas pelayanan sanitasi (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) sesuai standar pelayanan (pengelolaan air limbah sistem setempat dan terpusat, pelayanan sampah dan pengelolaan sampah secara 3R) Pembangunan infrastruktur limbah dengan sistem terpusat komunal, skala kawasan permukiman Pembangunan fasilitas pengelolaan sampah berbasis 3R (reduce, reuse, recycle) yang didasarkan pada penerapan teknologi dan perubahan kesadaran dan perilaku masyarakat khususnya di tingkat rumah tangga, RT, RW dan kelurahan. Maka dalam penenerapan budaya di masyarakat, peran dan kewenangan kecamatan akan lebih ditingkatkan. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan dan pengelolaan sampah salah satunya melalui pengembangan bank sampah di tingkat komunitas dengan memulai pada wilayah percontohan yang ditentukan Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya air dan lahan secara terpadu dan berkelanjutan dengan mendorong keseimbangan pendekatan non struktural dan struktural melalui penerapan paradigma eco-sustainable water infrastructure (ESWIN) Pelayanan air minum sesuai kebutuhan dasar (basic needs) penduduk dengan pembangunan air minum yang memenuhi prinsip 4K (kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan) Peningkatan kualitas insfrastruktur air minum Indikator Persentase satuan permukiman yang memiliki ruang publik dan RTH dengan luas memadai Awal NA Capaian Akhir 50% Program Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Bidang Urusan Lingkungan hidup PD PJ Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Persentase rumah hunian dengan sanitasi yang layak 2,79% 17,33% Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Perumahan rakyat dan kawasan permukiman Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Persentase penanganan sampah yang ditangani 63,21 70 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Jumlah rumah hunian yang terlayani air bersih 7.630 rt 9.630 rt Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Perumahan rakyat dan kawasan permukiman Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Program Sarana Lingkungan dan Sumber Air Bersih Rumah Tidak Layak Huni Perumahan rakyat dan kawasan permukiman Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman RPJMD KKA 2016-2021 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 194
195 Misi Tujuan Sasaran Terbangunnya fasilitas tampungan air Terlaksananya rehabilitasi dan perlindungan daerah tangkapan air pada tiga pulau besar Meningkatkan pasokan dan jangkauan pelayanan listrik Meningkatnya pasokan energi listrik RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021 Strategi dilakukan melalui pembangunan infrastruktur air minum, optimalisasi infrastruktur air minum, rehabilitasi infrastruktur air minum, dan pengembangan inovasi teknologi air minum Menjamin ketersediaan dan kuantitas air melalui upaya konservasi sumber air baku air minum yakni perluasan daerah resapan air hujan, pemanfaatan air hujan (rain water harvesting) sebagai sumber air baku air minum maupun secondary uses pada skala rumah tangga (biopori dan penampung air hujan) dan skala kawasan (kolam retensi) Menjamin ketersediaan air melalui pembangunan prasarana air baku dalam rangka mendukung pencapaian pelayanan air minum Percepatan persiapan dan pelaksanaan pembangunan tampungan-tampungan air skala kecil/menengah (embung, waduk lapangan, kolam, dan situ) pada daerah-daerah krisis dan wilayah2 strategis Rehabilitasi waduk, embung, dan bangunan penampung air lainnya untuk mengembalikan fungsi dan kapasitas tampung Rehabilitasi hutan dengan mempertimbangkan jenis tanah dan jenis tanamannya Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan Percepatan pembangunan pembangkit listrik guna meningkatkan kapasitas daya listrik wilayah terutama untuk daerah yang mengalami keterbatasan pasokan listrik Peningkatan peran swasta dalam penyediaan listrik, melalui penyempurnaan mekanisme pembangunan pembangkit listrik oleh swasta, serta memberikan insentif tarif yang menarik minat Indikator Volume air yang tertampung pada fasilitas- fasiltas tampungan air yang tersedia Persentase daerah tangkapan air yang terehabilitasi dan terlindungi Jumlah daya listrik total yang tersedia Capaian Awal Akhir 1.300 m3 1.800 m3 11,53% 27,00% 4.115 Kw (2014) NA Program Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan Bidang Urusan Perumahan rakyat dan kawasan permukiman Pekerjaan umum dan penataan ruang Pekerjaan umum dan penataan ruang Lingkungan Hidup Energi dan sumber daya mineral PD PJ Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
Misi Misi III. Membangun konektivitas wilayah yang tangguh dengan sistem logistik daerah yang handal Tujuan Meningkatkan konektivitas antar pulau, antar daerah, dan dengan negara tetangga Sasaran Meningkatnya pemanfaatan energi terbarukan sebagai sumber listrik Meningkatnya distribusi listrik kepada pengguna rumah tangga Meningkatnya sarana prasarana transportasi laut dalam menunjang mobilitas kegiatan masyarakat dan pengembangan wisata Terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pertumbuhan melalui sarana prasarana transportasi darat Strategi swasta, terutama untuk pemanfaatan energi terbarukan Pengendalian pemanfaatan (sisi permintaan) yang sejalan dengan pelaksanaan konservasi energi Identifikasi sumber-sumber energi listrik terbarukan yang layak dari sisi jumlah produksi listrik yang dihasilkan dan besar investasi yang dibutuhkan Penyediaan listrik yang bersumber dari enegri terbarukan dikhususkan pada daerah-daerah yang terpencil dan masih sulit untuk dijangkau oleh jaringan distribusi listrik Percepatan pembangunan jaringan transmisi, distribusi, gardu induk dengan meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan (panas bumi, air, surya dan biomassa) termasuk skala kecil dan menengah yang disesuaikan dengan potensi Optimalisasi manajemen dan kewenangan perusahaan daerah dalam mengelola transportasi laut Pemanfaatan integrasi program provinsi dan pusat yang diperuntukkan bagi wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar Pembukaan jalur pulau-pulau kecil dan terluar berpenghuni dan memiliki potensi wisata Peningkatan keterhubungan antar desa dengan pusat-pusat kegiatan dan pertumbuhan dengan berorientasi pada peningkatan kualitas lingkungan dan daya tarik wisata sesuai dengan RTRW Pembangunan jalan lingkar pulau dengan noda transportasi darat dengan disain yang memiliki warna budaya khas melayu dan kepulauan Penetapan kawasan tanpa kendaraan bermotor Indikator Awal Capaian Akhir Program Bidang Urusan PD PJ Produksi listrik dari sumber energi terbarukan NA NA Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan Energi dan sumber daya mineral Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Rasio elektrifikasi 62% 90% Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan Energi dan sumber daya mineral Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Persentase keterjangkauan pulau-pulau kecil dan terluar melalui transportasi laut secara reguler NA NA Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, Program peningkatan pelayanan angkutan, Perhubungan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Persentase keterjangkauan desa-desa menuju pusat kegiatan dan pertumbuhan (berbasis ibukota kecamatan untuk desa pada satu pulau) 80% 100% Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, Program peningkatan pelayanan angkutan, Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Rehabilitasi/Pemeliha Perhubungan Pekerjaan Umum dan penataan ruang Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman RPJMD KKA 2016-2021 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 196
197 Misi Tujuan Sasaran Strategi Meningkatnya akses daerah melalui transportasi udara Beroperasinya pos Custom, Immigration, Quarantine and Ports (CIQP) Koordinasi pembagian peran daerah, provinsi dan pusat dalam membangun sarana prasarana bandara Penataan kawasan sekitar bandara menjadi kawasan terpadu yang berfungsi sebagai pusat informasi budaya dan wisata Anambas Penguatan koordinasi dengan perusahaan peyedia jasa penerbangan Pembukaan akses jalur pelayaran internasional dalam rangka meningkatkan kunjungan wisata Antisipasi dampak negatif keluar masuk orang dan barang Meningkatkan layanan jaringan informasi dan komunikasi (TIK) Berkembangnya komunikasi radio dalam mendukung penyebaran informasi masyarakat Meningkatnya pemanfaatan teknologi oleh masyarakat Penguatan koordinasi dengan kementerian terkait Pemanfaatan siaran radio lokal dan kerjasama radio nasional dalam penyebaran informasi pendidikan, kesehatan, pengetahuan dalam pembangunan, menghidupkan kembali nilai-nilai kultural dan budaya wisata bagi nelayan dan masyarakat pulau-pulau kecil Penguatan kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil, swasta dan media untuk meningkatkan penerimaan sinyal di wilayah kepulauan Pendirian dan pengoperasian laboratorium komputer dan warung seluler di desa-desa pulau kecil dan sekolah Prakarsa komitmen penanganan jaringan informasi dan komunikasi di wilayah perbatasan dan pulau terluar kepada provinsi dan kementerian Meningkatnya penerapan dan pengelolaan teknologi informasi Pelaksanaan program-program yang berkaitan dengan implementasi TIK disertai dengan pelatihan aparatur secara bertahap dan berkelanjutan Pembentukan dan pengembangan komunitas IT di lingkungan pegawai Koordinasi pengembangan sistem informasi di lingkungan pemerintah daerah yang dimotori oleh PD yang membidangi Mengembangkan Lancarnya pasokan dan distribusi barang- Pembangunan dan pengoperasian gudang logistik RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021 Indikator Beroperasinya bandara Letung Beroperasinya Kantor Custom, Immigration, Quarantine and Pors (CIQP) Jumlah desa yang terjangkau komunikasi radio Jumlah lebar pita (Bandwidth) internet Kabupaten Implementasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) Aplikasi Perkantoran Elektronik Elektronik disetiap PD Jumlah kasus Awal Capaian Akhir Program Belum beroperasi raan Jalan dan Jembatan Beroperasi Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 0 beroperasi Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 0 2 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 9 Mbps dari 54 Mbps yang ditargetkan (16%) 54 Mbps dari 54 Mbps yang ditargetkan Program Pengembangan dan Perluasan Jaringan Teknologi Komunikasi dan Informasi Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi NA 100% Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 5 0 Program Bidang Urusan PD PJ Perhubungan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Penunjang Lainnya Badan Pengelolaan Perbatasan Komunikasi dan informatika Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Komunikasi dan informatika Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Sekretariat Daerah Komunikasi dan informatika Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Komunikasi dan informatika Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Perdagangan Dinas Koperasi, UKM,
Misi Misi IV. Mengembangkan perikanan dan pariwisata sebagai basis sektor maritim serta pertanian yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan lokal dengan lingkungan hidup yang lestari Tujuan sarana prasarana sistem logistik daerah yang tangguh Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya secara ramah lingkungan Sasaran barang kebutuhan masyarakat secara berkesinambungan Meningkatnya aksesibilitas pelaku usaha perikanan tangkap dan budidaya terhadap sarana, prasarana, informasi dan teknologi yang ramah lingkungan Meningkatnya kapasitas dan kemampuan SDM perikanan tangkap dan budidaya Strategi disertai dengan penyiapan pelabuhan/darmaga Pembangunan jalur distribusi yang efisien dengan berpedoman pada rencana struktur ruang Pemanfaatan jalur short sea shipping yang menjadi perhatian pusat dalam mengoptimalisasi Sislognas Peningkatan kapasitas armada perikanan tangkap, dan alat penangkapan ikan (API) yang handal, efisien, dan berdaya saing Alokasi yang proporsional antara stok sumber daya ikan, kemampuan sumber daya manusia dan jumlah kapal penangkapan ikan Peningkatan ketersediaan indukan dan stok produksi benih dengan cara: 1) Peningkatan kualitas input produksi, seperti benih ikan unggul, induk yang berkualitas, pakan murah bermutu, obat-obatan dan vitamin, serta ketersediaan dan kemudahan distribusinya; 2) Pengembangan teknologi pembuatan pakan kompetitif dengan sumber bahan baku lokal, 3) Penguasaan dan inovasi teknologi perbenihan dan induk unggul komoditas strategis; 4) Rekayasa lingkungan yang mendukung produktivitas reproduksi Ekstensifikasi kegiatan marikultur di lokasi-lokasi yang potensial Peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya, melalui: penyediaan sumber permodalan dan pengembangan fasilitas kredit yang murah, mudah dan aksesibel dan penyebaran informasi usaha perikanan, antara lain informasi tentang potensi dan sebarannya, cuaca dan harga ikan Fasilitasi dan introduksi teknologi perikanan tangkap dan budidaya terkini untuk masyarakat dengan menyelanggarakan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kemampuan perikanan tangkap dan budidaya dengan mendatangkan ahli perikanan tangkap maupun budidaya Pengiriman nelayan tangkap dan budidaya terpilih untuk belajar di daerah atau perusahaan yang memiliki kredibilitas yang cemerlang dalam perikanan tangkap dan budidaya Indikator Awal Capaian Akhir Program Bidang Urusan PD PJ kelangkaan barang pokok pertahun Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Perindustrian dan Perdagangan Jumlah produksi perikanan Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebuna n) Program pengembangan budidaya perikanan, Pangan Kelautan dan perikanan Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan Perikanan budidaya 327.06 ton 1.000 Ton Perikanan tangkap 14.153 Ton 18.966 Ton Jumlah kelompok Nelayan Tangkap dan Pembudidaya ikan yang Mengalami Peningkatan Produksi Pasca Pembinaan dan Pendampingan 0 Kel POKDAKAN , 36 Kel KUB, 35 Kel POKMASW AS dan 16 Kel POKLAHSA R 60 Kel POKDAKAN , 190 KUB, 175 org POKMASW AS dan 54 Kelompok POKLAHSA R Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir Kelautan dan perikanan Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan RPJMD KKA 2016-2021 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 198
199 Misi Tujuan Sasaran Berkurangnya kasus illegal fishing, unreported, unregulated (IUU) Mengembangkan hilirisasi sektor perikanan Tersedianya kawasan sentra produksi dan pengolahan hasil perikanan yang memadai dan terintegrasi dengan pusat perdagangan Meningkatnya investasi pada sektor industri perikanan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021 Strategi Peningkatan jumlah dan partisipasi aktif kelompok masyarakat pengawas; memperkuat kelembagaan kelompok pengawas masyarakat; serta peningkatan penertiban ketaatan pelaku usaha; Koordinasi dengan berbagai pihak terkait pengawasan wilayah perairan melalui skema patroli gabungan dan inisiatif mandiri yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang melibatkan PPNS Penyelenggaraan kegiatan penyuluhan dan pembinaan masyarakat kaitannya dengan penangkapan ikan yang lestari dan budidaya yang berkelanjutan Penyelenggaraan pembinaan personal terhadap masyarakat yang terlibat dalam kasus-kasus pelanggaran pemanfaatan keanekaragaman hayati yang dilindungi oleh regulasi pemerintah maupun hukum adat Penyelenggaraan pembinaan personal terhadap masyarakat yang terlibat dalam kasus-kasus pelanggaran pemanfaatan keanekaragaman hayati yang dilindungi oleh regulasi pemerintah maupun hukum adat Pengembangan kawasan sentra produksi perikanan terpadu, lengkap dengan fasilitas pendukung dan terintegrasi (hulu-hilir) Sentra produksi dan pengolahan dengan pengembangan sistem rantai dingin dalam penanganan hasil perikanan yang didukung oleh revitalisasi dan pembangunan pabrik es, cold storage di lokasi-lokasi yang tepat Penyediaan informasi tentang peluang investasi yang lengkap dan akurat sehingga dapat memberi kejelasan kepada calon investor sekaligus membantu mereka dalam pengambilan keputusan investasi Peningkatan daya tarik investasi pada sektor industri perikanan melalui kemudahan prosedur perizinan, insentif fiskal dan non fiskal Peningkatan promosi investasi pada sektor industri perikanan secara lebih efektif Indikator Jumlah penanganan kasus IUU melalui pendampingan, pembinaan, dan penyuluhan masyarakat Jumlah lokasi pengolahan dan pemasaran yang terbangun Nilai investasi pada sektor industri perikanan yang terealisasi Capaian Awal 0 Kasus Akhir 7 Kasus 0 unit 3 unit 0 7.500.000.00 0 Program Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Program pengembangan perikanan budidaya Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Bidang Urusan PD PJ Kelautan dan perikanan Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan Perindustrian Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kelautan dan perikanan Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan Penanaman Modal Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Misi Tujuan Mengoptimalkan potensi wisata maritim yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan Sasaran Terciptanya produk-produk unggulan baru sektor perikanan olahan Berkembangnya industri end product perikanan dan terbukanya akses pasar yang dikelola masyarakat Meningkatnya publikasi mengenai pariwisata daerah Dikembangkannya destinasi wisata Strategi Penelitian komoditas perikanan potensial, pengembangan diversifikasi produk olahan komoditas potensial berbasis sumber daya ikan setempat, menciptakan jaringan pasar dan distribusi pemasaran produk Peningkatan mutu, nilai tambah dan inovasi teknologi pengolahan hasil perikanan melalui: (1) pengembangan kapasitas, modernisasi, dan daya saing UMKM pengolahan hasil perikanan; (2) sertifikasi dan pengembangan standarisasi mutu; (3) pengembangan sarana prasarana pengolahan hasil perikanan Pembentukan dan pengembangan UMKM dan enterpreneur di bidang pengolahan perikanan dengan memberikan stimulan berupa dana inkubasi dan pinjaman modal yang mudah diakses Penciptaan pasar industri end product dengan penyelenggaraan festival dan pameran Pembangunan dan pembukaan akses pasar untuk mendistribusikan produk olahan perikanan dalam lingkup daerah, luar daerah, dan mancanegara Penyelenggaraan media dan pusat informasi pariwisata, lengkap dengan paket-paket wisata yang ditawarkan yang juga memiliki fungsi sebagai gerai produk Pengembangan event wisata yang bekerjasama dengan media-media travelling dan adventure, dan para jurnalis wisata sebagai media publikasi pariwisata Paket-paket wisata dikemas menjadi sebuah produk komunikasi yang dibuat berdasarkan identifikasi dan pemetaan potensi wisata maritim Penguatan jejaring kerjasama dengan agen-agen perjalanan pariwisata dalam publikasi dan penyelenggaraan pusat informasi pariwisata Penetapan destinasi wisata berbasis pulau-pulau Indikator Awal Capaian Akhir Program Bidang Urusan PD PJ Jumlah jenis produk unggulan baru sektor perikanan olahan 1 Jenis 3 Jenis Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Perindustrian Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kelautan dan perikanan Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan Jumlah UMKM pengolahan hasil perikanan yang produknya dipasarkan secara luas 16 Kel UMKM 54 Kel UMKM Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Koperasi, usaha kecil, dan menengah; Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir Kelautan dan perikanan Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan Jumlah wisatawan (nusantara dan mancanegara) 134.119 Wisatawan 157.119 wisatawan Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jumlah 10 Pulau 20 Pulau Program Pariwisata Dinas Pariwisata, RPJMD KKA 2016-2021 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 200
201 Misi Tujuan Sasaran berbasiskan pulau-pulau kecil dengan infrastruktur yang memadai. Dikembangkannya destinasi wisata pada Kawasan Konservasi Perairan Nasional Taman Wisata Perairan (TWP) Kepulauan Anambas dan laut sekitarnya Terjaganya kelestarian lingkungan pada destinasi wisata Meningkatnya keterlibatan masyarakat lokal sebagai penggiat pariwisata daerah RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021 Strategi kecil dalam Rencana Induk Pariwisata Daerah Penyelenggaraan tourism summit untuk mengundang investor dalam pembangunan dan pengembangan destinasi wisata prioritas Pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk kawasan wisata baik dengan sumber daya daerah maupun kerjasama dengan swasta Pengembangan dan peran aktif jejaring kawasan konservasi dalam mendukung promosi wisata, skema pendanaan berkelanjutan, dan sistem keamanan terpadu melibatkan sektor pemerintah pusat dan daerah, perusahaan swasta, dan kelompok masyarakat Peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi melalui pengawasan implementasi dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi kawasan konservasi dalam mendukung kegiatan pariwisata yang berkelanjutan Penetapan destinasi wisata prioritas Kawasan Konservasi Perairan Nasional Taman Wisata Perairan (TWP) Kepulauan Anambas dan Laut sekitarnya dalam Rencana Induk Pariwisata Daerah Pembangunan dan penyediaan fasilitas titik labuh dan sandar kapal yang memadai dan ramah lingkungan sesuai arahan dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi kawasan konservasi Penyusunan dan penetapan regulasi kawasan- kawasan wisata dalam hal pengelolaan kebersihan disertai dengan penyediaan infrastruktur yang memadai Penerapan mekanisme insentif dan disinsentif bagi pelaku-pelaku usaha pariwisata yang menjaga kebersihan Rehabilitasi ekosistem laut yang kritis/rusak dengan mengembangkan program dan paket wisata pemulihan ekosistem laut Pengembangan volunteer tourism sebagai salah satu model wisata Pengoptimalan program sadar wisata untuk menumbuhkembangkan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) Indikator destinasi wisata pulau-pulau kecil yang terbangun Jumlah destinasi wisata pada Kawasan Konservasi TWP Kepulauan Anambas dan laut sekitarnya Jumlah destinasi wisata dengan kondisi bersih dan lestari Jumlah masyarakat lokal yang Awal Capaian Akhir Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 7 Destinasi 14 Destinasi Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 10 Destinasi 20 Destinasi Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 14 Pelaku 28 Pelaku Program Pengembangan Kemitraan Bidang Urusan Pariwisata Pariwisata Pariwisata PD PJ Kebudayaan ,Pemuda dan Olahraga Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Misi Tujuan Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, peternakan dan perkebunan Sasaran Dikembangkannya event-event pariwisata daerah Berkembangnya kawasan sentra produksi pertanian, peternakan dan perkebunan Meningkatnya aksesibilitas pelaku usaha pertanian, peternakan dan perkebunan terhadap sarana, prasarana, informasi dan teknologi Meningkatnya kapasitas dan kemampuan SDM petani, peternak dan pekebun Meningkatnya produksi komoditas- komoditas pangan yang bersifat substitusi impor Strategi Optimalisasi keberadaan BUMDES untuk mendukung kelompok-kelompok wisata dari masyarakat lokal Pelestarian perayaan budaya daerah sebagai salah satu event iconic daerah dan mempublikasikannya Penciptaan event-event wisata dan budaya yang dapat menarik pengunjung dan wisatawan sesuai dengan potensi dan identitas daerah, seperti event pelayaran dan olahraga air Pengembangan kawasan sentra produksi pertanian, peternakan dan perkebunan dilakukan secara terpadu dengan dukungan akses terhadap input produksi dan pasar Penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan benih-benih tanaman pangan dan perkebunan yang unggul serta pengembangan inovasi budidaya pertanian yang lebih efisien Penyediaan dan penyaluran benih unggul dan pupuk yang didukung subsidi yang lebih tepat sasaran dengan dilengkapi data petani penerima Penguatan sistem penyuluhan pertanian dengan meningkatkan jumlah dan kapasitas penyuluh serta memperkuat kelembagaan penyuluh terutama Balai Penyuluhan Pertanian di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten Penguatan kelembagaan petani Identifikasi komoditas-komoditas pangan yang bersifat substitusi impor dan memungkinkan untuk dibudidayakan di daerah dan ditingkatkan produksinya Indikator Awal Capaian Akhir Program Bidang Urusan PD PJ menjadi pelaku industri pariwisata Jumlah penyelenggaraa n event wisata dan budaya 2 event 3 event Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jumlah kawasan sentra produksi pertanian, peternakan dan perkebunan dengan infrastruktur yang memadai 0 1 Program pengembangan perwilayahan industril Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Perindustrian Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Pertanian Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan Rata-rata peningkatan produksi komoditas pertanian, peternakan dan perkebunan 4.5 ton/ha 6 ton/ha Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Pertanian Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan Jumlah kelompok petani yang mengalami peningkatan produksi pasca pembinaan dan pendampingan Rata-rata peningkatan produksi komoditas pangan yang bersifat substitusi impor 0 4.5 ton 40 kelompok Program 6 ton Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian Pertanian Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan RPJMD KKA 2016-2021 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 202
203 Misi Tujuan Sasaran Meningkatnya cadangan pangan daerah Terbangunnya kerja sama antar daerah dengan daerah penghasil pangan untuk suplai pangan berkelanjutan Misi V. Menumbuhkemban gkan kewirausahaan serta menciptakan iklim investasi yang kondusif Mengembangkan layanan investasi yang memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi proses perizinan bagi investor dan pengusaha Meningkatnya kepastian hukum terkait investasi dan usaha Meningkatnya kemudahan prosedur perizinan investasi dan usaha Meningkatkan daya tarik investasi daerah Adanya insentif fiskal dan non fiskal serta fasilitasi investasi RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021 Strategi Penggalangan kerjasama dengan daerah penghasil pangan untuk: 1) menjamin ketersediaan pangan daerah, 2) menjaga stabilitas harga pasokan pangan, dan 3) mengupayakan agar harga pangan sekompetitif mungkin dan meminimumkan kemungkinan harga ditentukan oleh segelintir pemasok Penentuan daerah yang menjadi mitra kerja sama harus mempertimbangkan rencana penyediaan kapal kargo reguler dan rute yang dilaluinya Penyempurnaan dan perbaikan regulasi dan kebijakan dalam rangka mendorong pertumbuhan infrastruktur dan iklim investasi pemerintah melalui sinkronisasi dan harmonisasi peraturan antar instansi, dalam mendukung kepastian berusaha bagi investor Deregulasi (debottlenecking) terhadap beberapa peraturan yang menghambat dan mempersulit dunia usaha untuk berinvestasi dan berusaha Penghapusan rente ekonomi yang menyebabkan tingginya biaya perizinan Penyediaan tata ruang wilayah yang telah dijabarkan ke dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk kepastian perizinan lokasi usaha dan investasi Optimalisasi penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) yang antara lain dilakukan dengan mendorong pelimpahan wewenang perizinan investasi dari instansi teknis dan kepala daerah kepada PTSP Penggunaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE) Efisiensi perizinan bisnis menjadi maksimal 15 hari dan memberikan kemudahan administrasi yang selama ini menghambat dalam kegiatan investasi Penyederhanaan prosedur perizinan investasi dan usaha, terutama untuk industri pengolahan dan jasa, antara lain: sektor pariwisata, jasa transportasi laut, serta sektor industri manufaktur berbasis sumber daya alam Pembangunanan fasilitas pendukung, baik infrastruktur utama (jalan, listrik, air bersih, telekomunikasi, pengolah limbah, dan logistik), Indikator Jumlah kerjasama antar daerah dalam bidang suplai pangan Ranperda Bidang Perizinan dan Penanaman Modal Waktu yang dibutuhkan untuk mengurus perizinan investasi dan usaha Jumlah jenis insentif fiskal dan non fiskal Awal 0 Capaian Akhir Program 2 kerjasama Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebuna n) 0 1 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 7 hari kerja 7 hari kerja Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 0 1 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Bidang Urusan Pertanian penanaman modal penanaman modal penanaman modal PD PJ Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Misi Tujuan Sasaran Meningkatnya iklim ketenagakerjaan yang kondusif Meningkatnya promosi investasi daerah secara lebih efektif Berkembangnya potensi investasi unggulan daerah Strategi infrastruktur pendukung tumbuhnya industri, dan sarana pendukung kualitas kehidupan (Quality Working Life) bagi pekerja Pengembangan industri pengolahan melalui kerjasama dengan investor terutama investor dalam negeri Pembenahan regulasi yang mengatur tentang pemberian insentif fiskal dan non fiskal, terutama bagi: (i) investor yang berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur listrik dan telekomunikasi; (ii) investor yang mengembangkan industri yang dapat menghasilkan bahan baku atau barang modal sederhana Penciptaan lapangan pekerjaan dan gairah berwirausaha melalui pembinaan terhadap tenaga kerja dan calon wirausaha Keserikatan dan collective bargaining antara pekerja dan pemberi kerja agar lebih efektif dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja Pengembangan mekanime promosi investasi yang lebih efektif yang antara lain meliputi penyelarasan kegiatan promosi Tourism, Trade and Investment (TTI), pengembangan gerai promosi terpadu pada daerah-daerah sekitar yang menjadi pintu masuk, menjalin kerjasama dengan agen travel dan media-media promosi skala nasional dan internasional Peningkatan keikutsertaan daerah dalam ajang pertemuan bisnis antara pelaku usaha dengan pemerintah pusat/daerah lain Penyelenggaraan pertemuan investor (Anambas Summit) sebagai ajang promosi daerah Pelengkapan data dan informasi mengenai potensi investasi unggulan daerah yang valid, mutakhir, dan mudah diakses sebagai basis bagi investor untuk pengambilan keputusan Pengolahan bahan mentah dari pertanian, perkebunan, dan perikanan menjadi produk bernilai tambah tinggi (hilirisasi) dengan mendorong investasi di bidang tersebut Indikator Awal Capaian Akhir Program Bidang Urusan PD PJ Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial 5 0 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Tenaga Kerja Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Nilai investasi yang terealisasi 43.778.650.000 83.795.072.000 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi penanaman modal Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Nilai investasi pada sektor unggulan daerah yang terealisasi 19.800.000.000 24.300.000.000 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi penanaman modal Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja RPJMD KKA 2016-2021 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 204
205 Misi Tujuan Sasaran Menguatnya kesepahaman antara pemerintah daerah dan pelaku usaha melalui koordinasi yang intens Meningkatkan kualitas sumber daya manusia UMKM dan wirausahawan Berkembangnya pendidikan yang berbasis keterampilan dan kewirausahaan Tersedianya layanan pembinaan dan pendampingan bagi wirausaha pemula Meningkatkan dan memperluas akses dan skema pembiayaan bagi UMKM dan wirausahawan Berkembangnya sumber-sumber pembiayaan baik bank maupun non bank Meningkatkan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran Meningkatnya kualitas produk UMKM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021 Strategi Wadah komunikasi antara pelaku usaha dan pemerintah daerah beserta pemangku kepentingan lainnya yang secara rutin mengadakan pertemuan untuk memonitor, mengatasi permasalahan investasi, dan mencarikan solusi terbaik agar dapat terus menjaga iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif Reorientasi Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi Balai Latihan Kerja dan Kewirausahaan (BLKK) untuk meningkatkan keterampilan dan kemandirian masyarakat kurang mampu Pengembangan pendidikan vokasi yang sesuai dengan sumber daya dan kebutuhan lokal Pengembangan kurikulum kewirausahaan pada pendidikan formal Pengembangan model inkubator bisnis yang dikerjasamakan dengan pihak swasta untuk melakukan pembinaan dan pendampingan bagi wirausaha pemula Peningkatan akses layanan pemberian kredit/pembiayaan UMKM oleh bank umum dan BPR, serta lembaga non bank. Perluasan akses layanan keuangan dilakukan pula tanpa melalui kantor bank atau dilakukan melalui cara non konvensional, melalui pemanfaatan teknologi informasi. Fasilitasi intermediasi untuk mendukung pembiayaan di berbagai sektor potensial bekerjasama dengan berbagai instansi-pemerintah seperti UPK PNPM Pengembangan credit rating bagi UMKM dan koperasi Peningkatan keterampilan dan kapasitas SDM UMKM dalam proses produksi dan pengetahuan mengenai standarisasi dan sertifikasi produk Peningkatan penggunaan teknologi tepat guna dalam proses produksi UMKM diantaranya melalui bantuan mekanisasi produksi Pendampingan bagi UMKM yang hendak Indikator Forum koordinasi investasi yang terbentuk dan berjalan Jumlah pelaku UMKM dan wirausaha pemula Jumlah inkubator bisnis yang terbangun dan berjalan Jumlah kredit usaha untuk UMKM dan wirausaha pemula yang dikucurkan Jumlah pelaku UMKM yang produknya terstandarisasi /tersertifikasi Capaian Awal Akhir 0 1 forum 0 360 0 1 860.000.000 6.000.000.00 0 30 300 Program Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Bidang Urusan penanaman modal Koperasi, usaha kecil, dan menengah; Koperasi, usaha kecil, dan menengah; Koperasi, usaha kecil, dan menengah; Koperasi, usaha kecil, dan menengah; PD PJ Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Misi Misi VI. Membangun birokrasi yang bersih, profesional, dan melayani serta memperkuat penyelenggaraan otonomi desa Tujuan Meningkatan kemitraan antara pengusaha besar dan UMKM lokal mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Sasaran Meningkatnya akses pasar produk-produk UMKM Terbangunnya keterkaitan usaha antara pengusaha besar dan UMKM Terfasilitasi dan terbinanya pelaksanaan kemitraan usaha antara pengusaha besar dan UMKM Meningkatnya implementasi e- government Strategi mendapatkan standar (SNI, HaKI) dan sertifikat (halal, keamanan pangan dan obat) Penyediaan hub bagi produk-produk UMKM dan gerai-gerai pada pintu masuk kawasan dan lokasi- lokasi strategis Promosi produk-produk UMKM melalui even- even nasional maupun internasional Pemasaran produk-produk UMKM secara online dengan membangun/menyediakan situs pemasaran Peningkatan jumlah UMKM lokal yang menjadi bagian dari rantai pasok (supply chain) dan pemasok bahan baku bagi industri besar Pembinaan dan alih teknologi kepada UMKM mitra oleh industri besar Penguatan master plan dan grand strategy e-gov yang dituangkan dalam peraturan daerah beserta petunjuk pelaksanaan teknisnya meliputi tindakan dan penyediaan sarana Peningkatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan SDM di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi. Pelatihan tersebut bersifat "inhouse" di tingkat penyelenggara pemerintah daerah agar diperoleh pemahaman dan literasi yang menyeluruh di kalangan pegawai pemerintah daerah. Inhouse training tersebut dapat melibatkan para pakar di daerah maupun di lain daerah serta kerjasama dengan pihak perguruan tinggi yang ada. Indikator Awal Capaian Akhir Program Bidang Urusan PD PJ Nilai penjualan produk-produk UMKM 232.181.539. 000 329.353.950. 585 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi, usaha kecil, dan menengah; Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Jumlah UMKM lokal yang terlibat dalam rantai nilai (value chain) industri besar 0 2 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi, usaha kecil, dan menengah; Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Jumlah UMKM lokal yang menjadi binaan industri besar 0 14 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi, usaha kecil, dan menengah; Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Jumlah penyelenggaraa n G to C, G to B, G to G, dan G to E secara daring 5 12 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Komunikasi dan informatika Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Bagian Administrasi Pembangunan ,Sekretariat Daerah Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian RPJMD KKA 2016-2021 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 206
207 Misi Tujuan Sasaran Meningkatnya pemenuhan hak masyarakat akan informasi publik Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi yang berorientasi pada efisiensi daerah Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021 Strategi Penyediaan informasi perencanaan dan proses berjalannya pembangunan melalui media alternatif dalam bentuk yang lebih populer Pengadaan media cetak atau elektronik, dengan mengembangkan bentuk yang sudah ada maupun membuat yang baru oleh PD yang bersangkutan terkait Keterbukaan Informasi Publik Pemanfaatan media sosial untuk peningkatan akses dan partisipasi masyarakat dalam interaksi pemerintah dan masyarakat Penguatan Goverment Public Relation (GPR) untuk membangun komunikasi interaktif antara pemerintah dan masyarakat Pembentukan perangkat PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di setiap PD Penataan kelembagaan internal yang mencakup penataan tugas, fungsi dan kewenangan, dan penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horisontal Percepatan penyelesaian batas daerah antara Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna sebagai kabupaten induk Pengendalian jumlah dan redistribusi pegawai Penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis merit (prestasi) dan ICT (komputerisasi) Penerapan sistem manajemen kinerja pegawai dan penguatan sistem informasi kepegawaian Percepatan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah Penerapan sistem manajemen kinerja pegawai dan penguatan sistem informasi kepegawaian Peningkatan kualitas SDM aparatur dan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah Indikator PD yang menyediakan informasi publik sesuai UU KIP (%) Persentase ketercapaian IKU Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah (WTP) Awal 11 PD 68% WDP Capaian Akhir 33 PD 95% WTP Program Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Program kerjasama informasi dengan mas media Program Peningktan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program peningkatan Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika Penunjang Lainnya Penunjang Lainnya Penunjang Lainnya PD PJ Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Bagian Humas, Sekretariat Daerah Bagian Humas, Sekretariat Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Dinas Pendapatan Daerah Sekretariat Daerah bagian Keuangan Inspektorat
Misi Tujuan Meningkatkan kualitas organisasi dan Sasaran Terbangunnya role model bagi pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi yang berorientasi pada efisiensi daerah Terbangunnya organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran Strategi Peningkatan kualitas sistem perencanaan dan penganggaran, sistem manajemen pengelolaan keuangan daerah Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah Peningkatan kemampuan manajerial dalam prinsip fleksibilitas pengelolaan anggaran untuk mencapai hasil dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas Optimalisasi keberadaan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dan APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah), sehingga dapat berperan sebagai garda depan dalam upaya pencegahan korupsi Penataan kelembagaan internal yang mencakup penataan tugas, fungsi dan kewenangan, dan penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horisontal Pengalokasian anggaran untuk mendanai suatu kegiatan didasarkan pada tugas dan fungsi unit kerja sesuai maksud pendiriannya (biasanya Indikator Awal Capaian Akhir Program Bidang Urusan PD PJ Zona Integritas (terhadap jumlah PD) 0 2 sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Program Akuntabilitas dan Koordinasi Aparatur Pengawasan Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Akuntabilitas dan Koordinasi Aparatur Pengawasan Penunjang Lainnya Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Inspektorat dan Sekretariat Daerah Inspektorat Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, Sekretariat Daerah Inspektorat Jumlah PD yang AKIP nya dievaluasi 0 33 PD Penunjang Lainnya Inspektorat Persentase keterwakilan seluruh urusan 0 100% Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Penunjang Lainnya Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan RPJMD KKA 2016-2021 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 208
209 Misi Tujuan Sasaran sumberdaya aparatur pemerintah daerah pada setiap unit dan level pemerintahan Meningkatnya profesionalitas aparatur Terbangunnya sistem insentif dan disinsentif berbasis kinerja Meningkatkan kualitas produk- produk perencanaan dan kebijakan daerah Meningkatnya kualitas dan sinergitas produk-produk perencanaan daerah dalam mendorong prioritas daerah Meningkatnya partisipasi masyarakat yang berkualitas dalam perencanaan pembangunan Tersusunnya perundangan daerah yang harmonis Tegaknya perundangan daerah RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021 Strategi Indikator dinyatakan dalam peraturan perundangan yang berlaku) Struktur organisasi yang dibentuk sesuai dengan fungsi yang diemban pemerintahan daerah Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi Pendayagunaan pegawai untuk pengembangan karier dan pembentukan profesionalisme Persentase pejabat yang memenuhi standar kompetensi sesuai jabatannya Penyusunan mekanisme penilaian kinerja pegawai persentase Penentuan insentif dan disentif bagi pegawai yang berkinerja baik pegawai berkinerja baik Peningkatan sinergi perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat dan daerah Pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian target pembangunan melalui LKPJ Tahunan Tingkat ketercapaian RPJM (> 8O %) Peningkatan partisipasi masyarakat dengan memetakan potensial stakeholder dan mengintegrasikan dokumen musrenbang Desa kecamatan, dan kabupatan Persentase keterwakilan kelompok- kelompok masyarakat dalam Musrenbang Peraturan perundangan yang efektif dan sinergis secara vertikal maupun horizontal dan serasi dengan kebutuhan pembangunan daerah Penegakan peraturan perundangan daerah, terutama untuk menjaga ketertiban dan keamanan, kenyaman, dan konsistensi tata ruang Optimalisasi peran Satpol PP dalam menegakkan perundangan daerah Jumlah perundangan yang tidak tumpang tindih/bertabrak an dengan perundangan lain Persentase kasus pelanggaran perundang- undangan daerah yang Awal 46% 91% 100% 100% 0 NA Capaian Akhir 90% 95% 100% 100% 0 80% Program Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Pendidikan Kedinasan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program kerjasama pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah Program perencanaan pembangunan ekonomi Program perencanaan pembangunan daerah Prgram peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Program Penataan Peraturan Perundang- Undangan Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, Program Pemberantasan Penyakit Masyarakat Bidang Urusan Penunjang Lainnya Penunjang Lainnya Penunjang Lainnya Penunjang Lainnya pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak Penunjang Lainnya Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat PD PJ Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Semua PD Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Daerah Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Daerah Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Daerah Daerah Kantor pemberdayaa perempuan dan keluarga berencana Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Misi MISI VII. Mengembangkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berpayungkan budaya Melayu Tujuan Meningkatkan kualitas penyelenggaraan otonomi desa Meningkatkan kualitas pelayanan publik Membangun karakter generasi muda Sasaran Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan desa Terimplementasikannya maklumat pelayanan Tersusun dan terlaksananya standar pelayanan oleh PD Terintegrasikannya pendidikan karakter sebagai bagian dari kurikulum pendidikan maupun aktivitas ekstrakurikuler Strategi Peningkatan kapasitas pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan kader pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa serta pelayanan publik melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan Peningkatan ketersediaan data dan informasi desa yang digunakan sebagai acuan bersama perencanaan dan pembangunan desa Penguatan data berbasis RT dan RW Pembangunan mekanisme perencanaan partisipatif tingkat desa Penyediaan sarana dan prasarana berdasarkan kebutuhan dan kondisi karakter wilayah desa Peningkatan kualitas perilaku dan profesionalisme aparatur pemerintah Peningkatan fasilitas penunjang kualitas pelayanan publik Penilaian dan pemeringkatan secara periodik terhadap jenis layanan yang tersedia Pelaksanaan umpan balik dari masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan Ketersediaan SOP setiap unit pelayanan publik Menciptakan kebijakan pelayanan publik yang tidak terlalu prosedural dan berbelit-belit Evaluasi berkala dan perbaikan terhadap SOP yang telah disusun Penyusunan substansi pendidikan karakter yang mengedepankan akhlak dan kesalehan sosial, menumbuhkan nasionalisme dengan tetap bercorak pada tradisi dan budaya daerah Pengintegrasian pendidikan karakter sebagai bagian dari kurikulum pendidikan formal pada semua jenjang pendidikan Indikator Awal Capaian Akhir Program Bidang Urusan PD PJ ditangani Jumlah desa yang memiliki RPJM-Des sesuai standar 0 52 desa (Pekat) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Persentase pemenuhan fasilitas dasar minimal pemerintahan desa (kantor desa, kantor BPD, Balai desa) Persentase unit pelayanan yang menetapkan maklumat pelayanan 0 0 100 30,3 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Penunjang Lainnya Penunjang Lainnya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Inspektorat Persentase PD yang menetapkan SOP pelayanan publik 9 13 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Penunjang Lainnya Sekretariat Daerah Presentase Satuan Pendidikan Dasar yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal yang di SK kan oleh Gubernur 0 50 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga RPJMD KKA 2016-2021 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 210
211 Misi Tujuan Sasaran Terbinanya pemuda dari bahaya penyalahgunaan NAPZA dan pergaulan bebas Terbangunnya iklim yang kondusif bagi berkembangnya kreatifitas generasi muda Membangun lingkungan yang berketeladanan Meningkatnya peran orang tua dan masyarakat dalam pengelolaan persekolahan dan proses pembelajaran Terbangunnya gerakan keteladanan dari kalangan aparatur Menghidupkan budaya Melayu sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat Berdayanya pelaku, penggiat, dan komunitas-komunitas budaya Meningkatnya perlindungan dan apresiasi terhadap budaya daerah RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021 Strategi Penyediaan ruang bagi generasi muda untuk berekspresi dan menyalurkan semangatnya, diantaranya melalui kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler, kompetisi, penyediaan ruang publik, dan keaktifan dalam organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan Upaya preventif guna melindungi generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan napza dan minuman keras Pembinaan siswa melalui kegiatan kerohanian Penyediaan iklim yang kondusif bagi tumbuhnya kreativitas melalui penyediaan ruang publik dan kompetisi Penyediaan ajang pemilihan dan penobatan para role model pemuda Pelibatan peran orang tua dan masyarakat dalam pengelolaan persekolahan dan proses pembelajaran, diantaranya dalam hal pengembangan kurikulum pendidikan karakter Pemberian ruang lebih besar bagi masyarakat dalam menjalankan model pembelajaran mandiri (informal, non-formal) dalam mengembangkan sekolah berbasis komunitas Penyelenggaraan gerakan keteladanan di kalangan aparatur dengan penentuan pada aspek-aspek tertentu misalnya pengelolaan sampah atau penetapan PD zona integritas/wilayah bebas korupsi Pemberdayaan komunitas-komunitas budaya melalui berbagai insentif untuk berkarya dan berkegiatan, diantaranya dalam bentuk pemberian ruang berekspresi Pengembangan rumah budaya dan pusat kesenian Peningkatan kualitas pengelolaan PD yang terkait dalam upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya Mengaktualisasikan nilai dan tradisi sebagai Indikator Jumlah kasus penyalahgunaan NAPZA dan pergaulan bebas yang melibatkan pemuda sebagai pelaku Jumlah karya kreasi/inovasi generasi muda Jumlah anggota masyarakat yang terlibat aktif dalam penyelenggaraa n pendidikan berbasis komunitas Jumlah gerakan keteladanan yang diinisiasi di kalangan aparatur pemerintah daerah Jumlah pelaku, penggiat, dan komunitas budaya yang aktif mengadakan kegiatan setiap tahunnya Intensitas ekspresi budaya dalam kehidupan bermasyrakat Awal 4 Capaian Akhir 4 Program Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba Program peningkatan peran serta kepemudaan 0 2 Karya Program peningkatan peran serta kepemudaan 134 orang 150 orang Program Pendidikan Non Formal 0 16 gerakan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 3 Kelompok 38 Kelompok Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya 5 Kegiatan 5 Kegiatan Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan Bidang Urusan PD PJ Kepemudaan dan olah raga Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kepemudaan dan olah raga Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat Kepegawaian Badan Kepegawaian, Sekretariat Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan dan Pelatihan Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pariwisata dan
Misi Tujuan Menginternalisasi kan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari- hari Sasaran Terdokumentasikannya warisan-warisan budaya Meningkatnya kerukunan antar umat beragama Meningkatnya kerjasama dan kemitraan antara pemerintah daerah dan tokoh agama serta lembaga sosial keagamaan dalam upaya pemberdayaan umat Terpeliharanya kesatuan dan persatuan bangsa Meningkatnya aktivitas penyuluhan agama yang berbobot dan mencerahkan Strategi bagian dari kehidupan keseharian Pendokumentasian warisan budaya baik bendawi (tangible) maupun bukan bendawi (intangible) dan mempublikasikannya sehingga menjadi pengetahuan bersama dan bagian dari kekayaan masyarakat Pembangunan saling pengertian antar pemeluk agama melalui dialog lintas agama yang intens Optimalisasi keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Pengembangan aktivitas-aktivitas yang dijalankan bersama antar tokoh dan lembaga agama, sebagai misal adalah bakti sosial Pengembangan kemitraan yang memungkinkan untuk dijalankan antara pemerintah daerah, tokoh agama, dan lembaga sosial keagaman dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemberdayaan umat Peningkatan kerjasama, koordinasi, dan kemitraan antara pemerintah daerah, tokoh agama, kepolisian, Tentara Nasioanal Indonesia, serta lembaga sosial dalam upaya menciptakan lingkungan aman, harmonis, dan rukun melalui pemberdayaan umat Peningkatan kesadaran masyarakat akan kemajemukan yang menuntut setiap warga negara hidup rukun, toleran, gotong royong, dan menjaga hubungan sosial yang harmonis, dengan menghargai perbedaan suku, agama, bahasa, golongan, adat istiadat, agar tercipta keutuhan, persatuan, dan kesatuan dalam kebhinnekaan. Peningkatan jumlah dan kualitas penyuluh agama yang tersebar merata di seluruh wilayah Peningkatan intensitas dialog antara guru agama dan pendakwah dengan cendekiawan Indikator Awal Capaian Akhir Program Bidang Urusan PD PJ Kekayaan Budaya Kebudayaan Warisan- warisan budaya yang terdokumentasi kan dan terpublikasikan 5 warisan 5 Warisan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jumlah kasus intoleransi terhadap perbedaan agama dan keyakinan 0 0 Program pengembangan wawasan kebangsaan Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Aktivitas- aktivitas pemberdayaan umat yang dilaksanakan secara kemitraan antara pemerintah daerah, tokoh agama, kepolisian, Tentara Nasioanal Indonesia serta lembaga sosial Ada 9 Kali ada 38 Kali Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program pengembangan wawasan kebangsaaan Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat Penunjang Lainnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Bagian Kesra, Sekretariat Daerah Persentase penanganan konflik yang dilatarbelakangi SARA (suku agama, ras, antar golongan) Persentase penyuluh agama yang ditingkatkan kualitas dan 100% 87% 100% 90% Program Kemitaan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Sekretariat Daerah RPJMD KKA 2016-2021 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 212
213 Misi Tujuan Sasaran Meningkatnya pengelolaan dana sosial keagamaan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021 Strategi Peningkatan kompetensi guru-guru pendidikan agama melalui pelatihan metodologi pembelajaran dan materi ajar Peningkatan jumlah dana sosial keagamaan yang dikelola melalui ekstensifikasi donatur, diantaranya melalui optimalisasi potensi zakat dari aparatur pemerintah daerah Peningkatan kualitas penyaluran dana sosial keagamaan khususnya untuk pemberdayaan ekonomi umat dan peningkatan taraf hidup Indikator intensitas menyuluhnya Jumlah masyarakat penerima manfaat dari dana sosial keagamaan yang terkumpul dan disalurkan Awal NA Capaian Akhir Program 1.600 jiwa Program Kemitaan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat PD PJ Sekretariat Daerah
PREHEADINGS BAB. VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
217 Kerangka pendanaan tahunan untuk masing-masing program sebagaimana tersaji pada tabel diatas adalah bersifat indikatif, artinya hanya memberikan panduan umum mengenai kebijakan pengalokasian anggaran sehingga tetap dapat disesuaikan dengan dinamika kondisi keuangan daerah. Hal lain yang juga dapat disesuaikan pada saat pelaksanaannya nanti adalah Perangkat Daerah (PD) penanggungjawab untuk masing- masing program. Perubahan PD penanggungjawab ini dimungkinkan untuk dilaksanakan pasca penetapan RPJMD ini menjadi Peraturan Daerah (Perda). Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sepanjang target akhir, maka perubahan PD penanggungjawab ini ini cukup ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah. tidak ada pengubahan terhadap RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021
N o Kode Program Indikator Kinerja Program Kondisi kinerja Awal RPJMD 2015 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 PENDIDIKAN Program Pendidikan Anak Usia Dini Angka Partisipasi Sekolah PAUD 60,74 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pesentase Satuan Pendidikan dengan Sarana dan Prasarana yang Memadai 89,36% Program Pendidikan Menengah Jumlah Siswa Magang SMK yang berkompeten (orang) 70 orang Program Pendidikan Non Formal Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan non formal 1.833 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Tenaga Pendidik yang Tersertifikasi (orang) 189 orang Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Jumlah sekolah yang memenuhi standar nasional pengelolaan pendidikan 7 2 KESEHATAN Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Fasilitas Pelayanan Kesehatan tahun 2016- 2021 100% Program Upaya Kesehatan Masyarakat Jumlah Penduduk Peserta BPJS termasuk JKN (diluar ASN, TNI POLRI dan DPRD) 34.000 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Persentase Desa Siaga Aktif tahun 2016-2021 98% Program Perbaikan Gizi Masyarakat Persentase Cakupan ASI Ekslusif 40,79% Program Pengembangan Lingkungan Sehat Persentase rumah tangga yang menerapkan Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) 18,60% Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Angka Annual Parasite Insident 0,60% Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan yang Terstandarisasi 0 Target 62,74 90,36% 80 orang 2.016 30 orang 8 15% 16.000 98% 43% 19% 7% 0 2016 Rp 1.146.000.000 12.448.507.000 599.964.992 100.000.000 386.983.700 7.049.555.000 13.838.056.600 13.997.304.849 1.000.000.000 292.445.000 149.950.000 790.114.000 400.000.000 Target 64,74 92,36% 0 2.218 30 orang 10 30% 34.442 98% 45% 20% 5% 3 PKM 2017 Rp 1.380.700.000 18.499.500.000
177.900.000 420.200.000 3.280.700.000 7.133.300.000 10.676.300.000 472.900.000 681.700.000 42.600.000 423.900.000 70.700.000 Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan Kondisi Kinerja Akhir RPJMD 2021 PD PJ 2018 2019 2020 2021 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target 66,74 2.281.600.000 68,74 1.218.300.000 70,74 1.380.900.000 72,74 1.505.800.000 72,74 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 94,36% 18.253.200.000 96,36% 19.249.200.000 98,36% 16.295.400.000 98,36% 17.553.700.000 98,36% Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 0
80 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 2.440 501.900.000 2.684 519.100.000 2.952 451.100.000 3.247 490.000.000 3.247 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 30 orang 1.186.400.000 30 orang 1.030.800.000 30 orang 708.800.000 30 775.200.000 369 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 12 3.833.100.000 14 3.186.300.000 16 2.946.000.000 18 3.207.700.000 18 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 45% 7.392.500.000 60% 7.309.800.000 75% 6.444.400.000 100% 7.039.500.000 100% Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 34.908 10.815.100.000 35.374 10.955.600.000 35.839 11.098.100.000 36.305 11.242.300.000 36.305 Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 99% 246.400.000 99% 224.900.000 99% 184.100.000 100% 213.800.000 100% Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 48% 638.800.000 50% 712.200.000 53% 644.400.000 54% 695.000.000 54% Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 22% 155.100.000 23,50%
24,50%
26% 142.500.000 28% Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 4% 492.800.000 3% 515.300.000 2% 478.600.000 2% 516.700.000 100% Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 4 PKM 72.900.000 2 RS 65.500.000 0
0 7 PKM 2 RS Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana INDIKASI PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN 218 RPJMD KKA 2016-2021
219 N o Kode Program Indikator Kinerja Program Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Jumlah Puskesmas yang dipenuhi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai standar Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru- paru/Rumah Sakit Mata Jumlah Rumah sakit yang dipenuhi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai standarisasi Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jumlah kemitraan yang terjalin dalam pelayanan kesehatan masyarakat Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Cakupan pelayanan kesehatan anak balita Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Persentase Pelayanan Kesehatan Lansia Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Persentase Tempat Pengolahan Makanan (TPM) Memenuhi Syarat Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Persentase persalinan di fasilitas kesehatan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Remaja Dan Lansia Jumlah tenaga kesehatan yang mendapat pelatihan mengenai kesehatan remaja dan lansia 3 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Panjang jalan dan jembatan yang terbangun (Km) Program Rehabilitasi/Pemeliharaa n Jalan dan Jembatan Panjang jalan dan jembatan berkualitas baik (km) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong- Gorong Panjang drainase/gorong- gorong (saluran Air) dibangun (KM) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021 Kondisi kinerja Awal RPJMD 2015 0 0 0 60,60% 77,54% 79% 82,47% 0 43,333 43,333 14,785 Target 7 2 0 60% 0 0 84% 49 19,118 22,75 2,7 2016 Rp 14.461.217.557 8.633.645.000 0 904.677.000 0 0 1.118.950.080 848.055.000 165.903.248.85 2 2.095.900.000 3.922.885.000 Target 7 2 1 kemitraan 65% 83% 85% 86% 49 25,48 30 1,5 2017 Rp 13.553.000.000 7.845.800.000 28.100.000 496.500.000 301.300.000 320.400.000 1.426.000.000 604.600.000 197.525.600.00 0 3.566.600.000 2.139.600.000 Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan 2018 2019 Target Rp Target Rp 7 13.689.900.000 7 13.869.900.000 3 8.122.600.000 3 7.965.800.000 0
70% 520.200.000 75% 524.800.000 86% 310.200.000 90% 309.200.000 94% 328.500.000 98% 328.000.000 88% 1.496.700.000 89% 1.405.600.000 49 619.900.000 49 618.500.000 25,48 204.800.000.00 0 25,48 202.269.700.00 0 30 3.696.300.000 30 3.654.900.000 1,75 2.555.400.000 1,75 2.530.300.000 Target 7 3 0 80% 93% 100% 90% 49 25,48 35 1,75 2020 Rp 12.336.600.000 7.181.000.000
469.500.000 276.200.000 276.200.000 1.288.900.000 552.300.000 182.490.600.00 0 3.222.200.000 2.209.500.000 Target 7 3 0 85% 95% 100% 90% 49 25,48 35 1,75 Kondisi Kinerja Akhir RPJMD 2021 PD PJ 2021 Rp Target 13.365.700.000 7 Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 775.200.000 3 1 kemitraan Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1 kemitraan Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 507.900.000 85% Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 311.900.000 95% Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 311.900.000 100% Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1.479.100.000 90% Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 596.900.000 294 Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 196.814.100.00 0 189,85 Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman 3.475.100.000 226,08 Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman 2.405.800.000 25,99 Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
N o Kode Program Indikator Kinerja Program Kondisi kinerja Awal RPJMD 2015 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Panjang turap/talud/bronjong (batu miring) yang dibangun (M) 5.583 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konversi Sungai Jumlah air baku yang tersedia di waduk/embung/tempat penampungan air lainnya (M3) 367.560 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Jumlah rumah tangga yang terlayani air minum dan IPAL yang tersedia. 4.880 Program Pengendalian Banjir Panjang tanggul pemecah ombak yang terbangun (M3) 0 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Jumlah Wilayah Waterfront City yang terbangun (M3) 20.935 Program Sarana Lingkungan dan Sumber Air Bersih Rumah Tidak Layak Huni Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang mendapatkan sarana lingkungan dan sumber air bersih (KK) 1.870 4 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Program Pengembangan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Jumlah Rumah yang tertangani (Unit) 0 Program Pengembangan Perumahan Jumlah rumah dan rusun yang dibangun oleh Pemerintah 0 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Panjang Jalan dan Jembatan Perdesaan yang terbangun 0 5 KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Jumlah Kasus Kamtrantibmas yang tertangani tahun 2016- 2021 90% Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Jumlah kasus intoleransi terhadap perbedaan 0 Kasus Target 39 220 1.200 0 0 300 30 0 15 Km 90% 0 Kasus 2016 Rp Target 711.095.000 1.000 300.000.000 163.000 17.866.147.604 1.097 0 15.000 0 19.677 4.088.748.000 300 1.564.500.000 60 0 100 rumah 8.374.470.000 15 Km 113.363.000 92% 139.323.000 0 Kasus Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan Kondisi Kinerja Akhir RPJMD 2021 PD PJ 2017 2018 2019 2020 2021 Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target 4.279.200.000 1.000 4.380.700.000 1.000 4.310.900.000 1.000 3.912.700.000 1.000 4.187.900.000 10.622 Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman 16.049.400.000 500.000 11.107.000.000 1.000.000 13.120.200.000 1.500.000 97.956.600.000 2.000.000 105.945.900.00 0 5.530.780 Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kecamatan Siantan 11.056.700.000 1.070 9.582.900.000 1.070 9.465.200.000 1.070 8.469.900.000 1.070 9.177.800.000 11.457 Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman 6.419.800.000 15.000 6.662.400.000 15.000 6.560.100.000 15.000 5.800.000.000 15.000 6.326.500.000 75.000 Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman 7.133.300.000 4.000 2.190.400.000 4.000 2.155.500.000 4.000 1.933.300.000 4.000 2.049.400.000 56.612 Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman 3.566.600.000 300 3.696.300.000 300 3.654.900.000 300 3.222.200.000 300 3.475.100.000 3.670 Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman 2.231.200.000 75 2.829.200.000 90 3.373.700.000 105 3.498.400.000 120 4.366.100.000 480 Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman 12.839.600.000 100 rumah 12.777.200.000 1 rusun 1.405.600.000 0
200 rumah dan 1 rusun Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman 5.973.200.000 15 Km 6.114.800.000 15 Km 6.091.500.000 15 Km 5.468.500.000 0
75 Km Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman 213.300.000 95% 219.000.000 97% 215.500.000 98% 193.300.000 100% 204.900.000 100% Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 106.200.000 0 Kasus 182.500.000 0 Kasus 178.000.000 0 Kasus 156.500.000 0 Kasus 169.200.000 0 Kasus Badan Kesatuan Bangsa dan Politik INDIKASI PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN 220 RPJMD KKA 2016-2021
221 N o Kode Program Indikator Kinerja Program agama dan keyakinan Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Kabupaten Kepulauan Anambas Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan Persentase Penyuluh Agama yang ditingkatkan Kualitas dan Intensitas menyuluhnya Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Jumlah Mitra Masyarakat terkait Pengembangan Nasionalisme Program Pendidikan Politik Masyarakat Persentase masyarakat menggunakan hak suara Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden dan Pilkada Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Persentase Penanganan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Korban Pasca Bencana Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Persentase pengaduan masyarakat terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan yang ditangani Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada Pekat yang ditangani 6 SOSIAL Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Peningkatan pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya Program Pelayanan dan Jumlah PMKS yang dibina Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Jumlah Kepala Keluarga Penerima Manfaat Raskin Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Peningkatan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021 Kondisi kinerja Awal RPJMD 2015 0 87% 0 70% 0 0 0 0 500 50 Orang 0 0 Target 9 0 9 Pagayuban 0 0 0 0 0 476 0 2.201 RTS 1 Lembaga Sosial 2016 Rp Target 1.170.000.000 9 0 87% 135.673.000 9 Pagayuban 26.600.000 0 0 0 0 0 0 50% 0 50% 291.737.000 477 0 50 Orang 5.455.747.675 2.201 RTS 393.207.500 1 Lembaga Sosial Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan 2017 2018 2019 Rp Target Rp Target Rp Target 1.019.400.000 9 730.100.000 9 927.700.000 9 106.200.000 88% 109.400.000 89% 93.700.000 90% 213.300.000 9 Pagayuban 292.000.000 9 Pagayuban 281.100.000 9 Pagayuban
655.900.000 80%
50%
118.600.000 50%
14.000.000 50%
95% 281.100.000 95% 106.200.000 70% 146.000.000 80% 159.300.000 85% 106.200.000 60% 146.000.000 70% 164.000.000 80% 700.700.000 477 4.198.200.000 477 843.400.000 477 411.200.000 50 Orang 447.200.000 20 Orang 2.905.200.000 20 Orang 3.209.800.000 2.201 RTS 3.467.400.000 2.201 RTS 3.373.700.000 2.201 RTS 496.500.000 1 Lembaga 447.200.000 1 Lembaga 440.400.000 1 Lembaga Sosial Sosial Sosial 2020 Rp Target 644.400.000 9 92.000.000 90% 257.700.000 9 Pagayuban 580.000.000 0 12.900.000 50% 1.196.800.000 95% 147.200.000 90% 147.200.000 80% 791.700.000 477 368.200.000 20 Orang 2.853.900.000 2.201 RTS 368.200.000
Kondisi Kinerja Akhir RPJMD 2021 PD PJ 2021 Rp Target Dalam Negeri 703.900.000 54 Sekretariat Daerah 98.000.000 90% Sekretariat Daerah 276.200.000 9 Pagayuban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
80% Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 13.300.000 50% Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 383.100.000 95% Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 169.200.000 90% Satuan Polisi Pamong Praja 169.200.000 80% Satuan Polisi Pamong Praja 1.113.700.000 2.861 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat 285.100.000 210 Orang Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat 3.118.700.000 2.201 RTS Sekretariat Daerah
5 Lembaga Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
N o Kode Program Indikator Kinerja Program Kondisi kinerja Awal RPJMD 2015 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 7 TENAGA KERJA Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja Jumlah Tenaga Kerja yang dilatih oleh Dinas Nakertrans 0 Program Peningkatan Kesempatan Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan 75 Orang Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Persentase Kasus Perselsihan Industrail yang Berhasil Diselesaikan tahun 2016-2021 50% 8 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Persentase PD yang Responsif Gender 84,29% Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Persentase Korban Kekerasan Perempuan dan Anak yang Mendapat Pendampingan 69,62% Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Indeks Pembangunan Gender 89,11% Program Pembinaan Unit Usaha Penduduk Miskin Desa Tertinggal Persentase Unit Usaha Penduduk Miskin Desa Tertinggal yang dibina 43,12% 9 PANGAN Program Peningkatan Ketahanan Pangan Persentase pemenuhan cadangan pangan daerah 0 10 PERTANAHAN Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah Jumlah Dokumen Pemetaan, Penguasaan, Pemilikan Daerah Potensi Wisata 0 Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan Jumlah Dokumen Pengembangan Pertanahan Kabupaten Kepulauan Anambas 0 11 LINGKUNGAN HIDUP Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Jumlah Tempat Pengelolaan Sampah 1 TPST Target 15 Orang 0 55% 84,29% 100% 0 100% 25% 1 Paket Dokumen 0 0 2016 Rp 246.999.999 0 257.330.000
149.712.500 0
408.762.200 427.015.800 284.540.000 0
0 Target
15 Orang 0
87%
92,10%
0 30%
1 Paket Dokumen 0
0 2017
Rp 199.600.000
213.300.000 857.800.000 320.400.000 177.900.000
142.500.000 106.200.000
Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan Kondisi Kinerja Akhir RPJMD 2021 PD PJ 2018 2019 2020 2021 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target dan Pemberdayaan Masyarakat 30 Orang 903.500.000 30 Orang 937.100.000 30 Orang 745.600.000 30 Orang 810.800.000 150 Orang Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja 10 Orang 474.600.000 20 Orang 475.100.000 15 Orang 25.800.000 15 Orang 27.600.000 135 Orang Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja 70% 438.100.000 80% 1.124.600.000 90% 193.300.000 100% 204.900.000 100% Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja 90% 1.369.000.000 93% 843.400.000 97% 616.800.000 100% 516.700.000 100% Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat 100% 912.600.000 100% 871.500.000 100% 810.100.000 100% 980.100.000 100% Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat 93,10% 72.900.000 94,30% 178.000.000 95,11% 162.900.000 95,11 62.300.000 95,11% Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat 0
100% Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat 40% 146.000.000 50% 140.500.000 60% 128.800.000 70% 133.600.000 70% Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan 1 Paket Dokumen 82.100.000 0
3 Paket Dokumen Sekretariat Daerah 0
1 Paket Dokumen 220.900.000 - 1 Paket Dokumen 220.900.000 1 Paket Dokumen 220.900.000 3 Paket Dokumen Sekretariat Daerah 1 TPST 520.200.000 0
1 TPST 469.500.000 0
3 TPST Dinas Pekerjaan Umum, Penataan INDIKASI PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN 222 RPJMD KKA 2016-2021
223 N o Kode Program Indikator Kinerja Program Persampahan Terpadu (TPST) yang dibangun Jumlah Sarana Pendukung Pengelolaan Persampahan Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Persentase RTH Kabupaten Kepulauan Anambas setiap tahunnya Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas Wilayah Kota/kawasan perkotaan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup persentase usaha/kegiatan yang telah memiliki dokumen lingkungan yang sudah melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan pengelolaan lingkungan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam jumlah sumber mata air yang dilindungi Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Jumlah informasi lingkungan hidup berkualitas yang tersedia Program Pertamanan dan Pemakaman Jumlah TPU yang terpelihara Program Adiwiyata Terselenggaranya Sekolah Adiwiyata 12 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan Pelayanan Dokumen Kependudukan 13 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Jumlah Pendamping Desa yang dilatih dalam Rangka Penyusunan RPJM-Des Sesuai Standar Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Jumlah BUM Des yang terbentuk RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021 Kondisi kinerja Awal RPJMD 2015 4 paket 2% 0 50,75% 3 lokasi 2 Dokumen dan 1 Peralatan 0 6 sekolah 18.329 Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0 2 Target 2 Paket 0 0 56,70% 0 2 dokumen terupdate 0 6 sekolah 0 10 Desa 3 BUMDesa Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan Kondisi Kinerja Akhir RPJMD 2021 PD PJ 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman 730.000.000 1 paket 181.500.000 2 Paket 319.400.000 2 Paket 374.900.000 3 Paket 460.200.000 3 Paket 356.300.000 17 paket Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup 0 2% 363.100.000 2% 365.000.000 2% 374.900.000 1% 184.100.000 1% 178.200.000 10% Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup 0 20% 2.853.100.000 0
20% Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman 1.300.000.000 61,20% 830.600.000 68,70% 2.007.800.000 76,10% 1.358.800.000 82,10% 1.196.800.000 88,06% 1.158.300.000 88,06% Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup 0 1 lokasi 181.500.000 2 lokasi 365.000.000 1 lokasi 187.400.000 2 lokasi 368.200.000 1 lokasi 178.200.000 10 lokasi Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup 150.000.000 2 dokumen terupdate 136.100.000 2 Dokumen Dan 1 Peralatan 205.300.000 2 dokumen terupdate 140.500.000 2 Dokumen dan 1 Peralatan 207.100.000 2 dokumen terupdate 133.600.000 14 dokumen Terupdate Dan 3 peralatan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup 0 2 1.361.600.000 2 2.920.500.000 2 2.905.200.000 0
6 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman 150.000.000 3 sekolah 308.600.000 5 sekolah 410.600.000 5 sekolah 421.700.000 5 sekolah 322.200.000 5 sekolah 311.900.000 35 sekolah Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup 0 19. 000 Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil 172.400.000 19.500 Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil 182.500.000 20. 000 Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil 177.900.000 20. 500 Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil 156.500.000 21. 000 Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil 169.200.000 21. 000 Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 398.277.500 10 Desa 925.800.000 10 Desa 666.200.000 10 Desa 862.100.000 10 Desa 773.300.000 2 Desa 543.500.000 52 Pendamping Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 213.502.000 3 BUMdesa 172.400.000 3 BUMDesa 191.600.000 3 BUMdesa 253.000.000 3 BUMDesa 230.100.000 3 BUM Desa 249.400.000 20 BUM Desa Dinas Sosial, Pemberdayaan
N o Kode Program Indikator Kinerja Program Pedesaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Tingkat Partisipasi Masyarakat(%) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang ditingkatkan Kapasitasnya Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah Desa yang mendapat Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa 14 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Program Keluarga Berencana Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Keluarga Berencana 15 PERHUBUNGAN Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Jumlah Dokumen Norma, Standar dan Prosedur Perhubungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Persentase Prasarana & Fasilitas LLAJ terehabilitasi dan dipelihara Peningkatan Pelayanan Angkutan Persentase Keterjangkauan Desa- desa Menuju Pusat Kegiatan dan Pertumbuhan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Beroperasinya Bandara Letung Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Jumlah Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Persentase Kendaraan yang Melakukan Uji Emisi dan Uji Petik 16 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Pelayanan Layanan Pengelolaan Kondisi kinerja Awal RPJMD 2015 0 0 0 0 65% 3 Dokumen 80% 80% 80% 14 kasus 0 0 Bulan Target 0 80% 0 52 65% 0 2 paket 2 paket 27 Paket 12 kasus 0 2016 Rp 0 150.000.000 0 77.275.500 1.370.170.000 0 500.000.000 7.886.340.000 18.279.703.000 1.040.916.000 0 Target 70% 85% 52 Aparatur 52 68% 2 dokumen 2 paket 2 paket 13 paket 10 kasus 40% 12 Bulan Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan Kondisi Kinerja Akhir RPJMD 2021 PD PJ 2017 2018 2019 2020 2021 Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 272.300.000 75% 392.400.000 75% 290.300.000 75% 92.000.000 100% 98.000.000 100% Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 99.800.000 90% 109.400.000 95% 103.000.000 99% 92.000.000 100% 98.000.000 100% Kecamatan 136.100.000 104 Aparatur 337.600.000 104 Aparatur 327.900.000 104 Aparatur 487.900.000 0 364 Aparatur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 154.300.000 52 155.100.000 52 159.200.000 52 156.500.000 52 151.500.000 52 Desa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 109.400.000 71% 109.400.000 74% 109.400.000 77% 109.400.000 80% 98.000.000 80% Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.723.300.000 1 Dokumen 1.439.700.000 0
0 3 Dokumen Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup 3.851.500.000 2 paket 6.846.800.000 2 paket 4.459.100.000 3 paket 5.205.700.000 2 paket 5.840.300.000 13 paket Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup 9.350.000.000 2 paket 9.400.300.000 2 paket 9.652.700.000 2 paket 9.482.600.000 2 paket 9.177.800.000 12 Paket Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup 7.897.600.000 4 paket 4.106.900.000 6 paket 4.685.800.000 6 paket 4.419.100.000 7 paket 5.346.200.000 63 paket Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup 4.774.600.000 8 kasus 4.791.500.000 6 kasus 2.108.600.000 4 kasus 1.380.900.000 2 kasus 2.227.600.000 2 kasus Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup 1.361.600.000 60% 1.369.000.000 0
100% Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup 27.200.000 12 Bulan 36.400.000 12 Bulan 28.100.000 12 Bulan 32.200.000 12 Bulan 34.700.000 60 Bulan Dinas Komunikasi INDIKASI PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN 224 RPJMD KKA 2016-2021
225 N o Kode Program Indikator Kinerja Program Informasi Publik Informasi Publik Program Fasilitasi Peningkatan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Jumlah Aplikasi E- Government G-G (3 Aplikasi) G-B (1 Aplikasi) G-C (1 Aplikasi) G-E Jumlah Bulan Terpenuhinya Pelayanan Pengadaan Barang Jasa secara Elektronik Persentase Penyediaan Layanan Informasi dan Publikasi Pemerintah Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa Jumlah Kegiatan Pemerintah yang terpublikasi dan di promosi Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi Jumlah Dokumen dan Perda yang disahkan DPRD Program Pengembangan dan Perluasan Jaringan Teknologi Komunikasi dan Informasi Jumlah Desa/Kelurahan yang terjangkau Akses Telekomunikasi Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Jumlah bulan penyelenggaraan akses internet di lingkungan Pemkab Kabupaten Anambas 17 KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Jumlah Pelaku UMKM dan Wirausaha Pemula yang dibina Pemerintah Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Jumlah Pelaku UMKM yang Produknya tersertifikasi Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Nilai Penjualan Produk- produk UMKM 18 PENANAMAN MODAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021 Kondisi kinerja Awal RPJMD 2015 0 Orang 5 Aplikasi 12 Bulan 0 0 0 Dokumen/ Perda 49 Titik dan 6 Desa 12 bulan 135 16 96.492.951.00 0 Target 0 1 Aplikasi 12 Bulan 20% 0 0 0 12 bulan 0 0 0 2016 Rp 0 891.186.000 857.035.313 1.936.300.000 0 0 0 3.150.273.000 0 0 0 Target 30 Orang 1 Aplikasi 12 Bulan 40% 360 Kegiatan 1 Dokumen/ Perda 6 Desa 12 bulan 0 0 > Rp 500 juta Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan 2017 2018 2019 Rp Target Rp Target Rp Target 118.000.000 30 Orang 127.700.000 30 Orang 65.500.000 30 Orang 70.700.000 1 Aplikasi 72.900.000 1 Aplikasi 65.500.000 1 Aplikasi
363.100.000 12 Bulan 638.800.000 12 Bulan 637.200.000 12 Bulan 780.600.000 60% 812.200.000 80% 805.900.000 100% 1.633.900.000 370 Kegiatan 1.734.000.000 380 Kegiatan 1.686.800.000 390 Kegiatan 172.400.000 1 Dokumen/ 155.100.000 1 Dokumen/ 140.500.000 1 Dokumen/ Perda Perda Perda 2.904.900.000 6 Desa 410.600.000 6 Titik (operasional Radio) 65.500.000 0 3.721.900.000 12 bulan 3.869.600.000 12 bulan 3.748.600.000 12 bulan
10 Orang 365.000.000 0
10 Orang
10 Pelaku 255.500.000 10 Pelaku 252.900.000 10 Pelaku 208.800.000 > Rp 600 juta 328.500.000 > Rp 700 juta 327.900.000 > Rp 800 juta 2020 Rp Target 64.400.000 30 Orang 64.400.000 1 Aplikasi
570.700.000 12 Bulan 718.100.000 100% 1.565.000.000 0 128.800.000 1 Dokumen/ Perda
0 3.405.700.000 12 bulan 322.200.000 10 Orang 220.900.000 10 Pelaku 285.300.000 > Rp 1 milyar Kondisi Kinerja Akhir RPJMD 2021 PD PJ 2021 Rp Target Informatika, Statistik dan Persandian 62.300.000 150 Orang Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian 62.300.000 11 Aplikasi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
614.800.000 72 Bulan Sekretariat Daerah 775.200.000 100% Sekretariat Daerah 1.500 Kegiatan Sekretariat Daerah 133.600.000 5 Dokumen/ Perda Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian 55 Titik dan 18 Desa Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian 3.653.200.000 72 Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian 436.500.000 155 Orang Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan 240.500.000 56 Pelaku Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan 311.900.000 > Rp 1 milyar Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
N o Kode Program Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 19 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 20 STATISTIK Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 21 PERSANDIAN Program Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah 22 KEBUDAYAAN Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya 23 PERPUSTAKAAN Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 24 KEARSIPAN Program perbaikan Indikator Kinerja Program Nilai Investasi yang Terealisasi (PMA/PMDN) Jumlah PMA dan PMDN Jumlah Pemuda yang mengikuti Kegiatan Kepemudaan Jumlah Kompetisi Cabang Olahraga KKA Jumlah Sarana Prasarana Olahraga dalam Kondisi Baik Jumlah Kasus Penyalahgunaan NAPZA dan Pergaulan Bebas yang melibatkan Pemuda sebagai Pelaku Jumlah Dokumen Pengembangan Data/Informasi yang Disusun Jumlah Jenis Informasi yang diamankan melalui Persandian Jumlah Penyelenggaraan Even Kebudayaan (Semarak Anambas) Partisipasi dalam Kegiatan Event Kebudayaan di Tingkat Provinsi dan Nasional Jumlah Event Perlombaan Kebudayaan Anambas Jumlah Pelaku, Penggiat, dan Komunitas Budaya yang Aktif mengadakan Kegiatan Setiap Tahunnya Jumlah kunjungan perpustakaan umum daerah Persentase arsip statis Kondisi kinerja Awal RPJMD 2015 43.778.650.00 0 2 PMA dan 2 PMDN 512 peserta 7 cabang olahraga 100 Lapangan olahraga 4 kasus 5 0 4 Kegiatan 3 Event 11 event 3 Kelompok 0 0 Target 50.345.447.50 0 2 PMA dan 15 PMDN 34 peserta 0 0 0 2 Paket Dokumen 0 0 0 3 Event/ Kegiatan 0 0 0 2016 Rp Target 309.761.000 56.912.245.00 0 281.205.000 2 PMA dan 17 PMDN 600.000.000 134 peserta 0 7 cabang olahraga 0 4 Lapangan 0 415.341.000 2 Paket Dokumen 0 1 0 1 Event/ Kegiatan 0 3 Event 1.510.659.000 3 Event/ Kegiatan 0 7 kelompok 0 1.320 0 20 Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan Kondisi Kinerja Akhir RPJMD 2021 PD PJ 2017 2018 2019 2020 2021 Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target 708.000.000 63.479.042.50 0 730.100.000 70.045.840.00 0 730.900.000 76.612.637.50 0 644.400.000 83.795.072.00 0 703.900.000 83.795.072.00 0 Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja 689.800.000 2 PMA dan 1.095.200.000 2 PMA dan 1.030.800.000 2 PMA dan 589.100.000 2 PMA dan 641.500.000 2 PMA dan Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
19 PMDN
21 PMDN
23 PMDN
25 PMDN
25 PMDN 708.000.000 134 peserta 730.100.000 74 peserta 871.500.000 104 peserta 782.500.000 84 peserta 846.400.000 1.076 peserta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 1.561.400.000 7 cabang olahraga 1.916.600.000 7 cabang olahraga 1.593.100.000 7 cabang olahraga 1.749.200.000 7 cabang olahraga 1.871.100.000 7 cabang olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 708.000.000 5 Lapangan 730.100.000 6 lapangan 730.900.000 7 Lapangan 644.400.000 8 lapangan 703.900.000 130 lapangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
4 kasus 219.000.000 4 kasus
4 kasus 193.300.000 4 kasus 204.900.000 4 kasus Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 99.800.000 2 Paket Dokumen 109.400.000 2 Paket Dokumen 103.000.000 2 Paket Dokumen 92.000.000 2 Paket Dokumen 98.000.000 12 Paket Dokumen Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian 146.000.000 1 146.000.000 1 140.500.000 1 138.100.000 1 151.500.000 4 Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian 508.300.000 1 Event/ Kegiatan 529.300.000 1 Event/ Kegiatan 515.300.000 1 Event/ Kegiatan 460.200.000 2 Event/ Kegiatan 499.000.000 10 Event/ Kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 426.600.000 3 Event 438.100.000 3 Event 431.000.000 3 event 386.700.000 3 Event 418.800.000 18 Event Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 363.100.000 3 Event/ Kegiatan 374.100.000 3 Event/ Kegiatan 365.300.000 3 Event/ Kegiatan 331.400.000 3 Kegiatan 356.300.000 29 Kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 136.100.000 8 kelompok 146.000.000 8 kelompok 140.500.000 8 kelompok 128.800.000 8 Kelompok 133.600.000 39 Kelompok Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 219.000.000 - 2.660 219.000.000 3.960 252.900.000 5.280 92.000.000 5.280 98.000.000 18.500 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 172.400.000 40 191.600.000 60 206.000.000 80 202.500.000 100 231.700.000 100 Sekretariat Daerah INDIKASI PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN 226 RPJMD KKA 2016-2021
227 N o Kode Program Indikator Kinerja Program sistem administrasi kearsipan dan dinamis pemerintah daerah yang dikelola melalui sistem kearsipan Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Persentase dokumen/arsip daerah yang dialihmediakan URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 25 KELAUTAN DAN PERIKANAN Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Jumlah kelompok Nelayan Tangkap dan Budidaya yang Mengalami Peningkatan Produksi Pasca Pembinaan dan Pendampingan Program Pengembangan Budidaya Perikanan Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Program Pengembangan Perikanan Tangkap Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut Jumlah penangangan kasus IUU melalui pendampingan, pembinaan, dan penyuluhan masyarakat Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Jumlah Jenis Produk Unggulan Baru Sektor Perikanan Olahan Program Khusus Kepulauan Anambas terkait Pengembangan dan Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Wilayah Perbatasan Persentase Peningkatan kualitas lingkungan wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Melalui Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Konservasi dan Pemenuhan Prasarana dan Sarana yang Memadai Program Pemberdayaan Masyarakat Pelaku Usaha Perikanan Jumlah kelompok usaha kelautan dan perikanan yang terdampingi dalam usaha peningkatan wirausaha 26 PARIWISATA Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Jumlah Wisatawan Domestik dan Mancanegara Program Pengembangan Kemitraaan Jumlah Kegiatan Kerja Sama yang dilakukan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Jumlah Destinasi Wisata baru yang dibangun oleh pemerintah dengan Sarana dan Prasarana yang Memadai 27 PERTANIAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021 Kondisi kinerja Awal RPJMD 2015 0 36 KUB, 19 POKDAKAN 327.06 ton 14.153 Ton 3 POKMASWAS 5 jenis 18,40% 0 900 wisatawan 6 kegiatan 0 destinasi Target 0 0 90 Ton 14.860 Ton 0 0 0 0 1.000 wisatawan
0 Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan 2016 2017 2018 2019 Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target 0 5 63.500.000 10 91.200.000 15 103.000.000 20 0 56 KUB,12 POKDAKAN 2.060.700.000 96 KUB,12 POKDAKAN 4.901.000.000 146 KUB,12 POKDAKAN 2.717.700.000 176 KUB,12 POKDAKAN 320.993.126 115 Ton 4.520.600.000 215 Ton 4.380.700.000 315 Ton 31.394.700.000 415 Ton 1.356.630.000 15.603 Ton 9.558.800.000 16.383 Ton 12.229.600.000 17.203 Ton 12.745.400.000 18.063 Ton 0 3 POKMASWAS 590.000.000 4 POKMASWAS 1.095.200.000 5 POKMASWAS 1.030.800.000 6 POKMASWAS 0 2 jenis 136.100.000 2 jenis 146.000.000 2 jenis 149.900.000 2 jenis 0 30,20% 2.850.400.000 46,20% 1.825.200.000 57,40% 2.155.500.000 0 0 100 Kelompok 562.800.000 150 kelompok 547.600.000 200 kelompok 655.900.000 250 kelompok 719.978.000 1.100 wisatawan 562.800.000 1.200 wisatawan 584.100.000 1.300 wisatawan 581.000.000 1.400 wisatawan 0 4 kegiatan 780.600.000 4 kegiatan 812.200.000 4 kegiatan 796.500.000 4 kegiatan 0 1 destinasi 1.171.000.000 1 destinasi 1.277.600.000 1 destinasi 7.216.100.000 0 2020 Rp Target 110.400.000 25 4.326.200.000 176 KUB,12 POKDAKAN 2.025.400.000 515 Ton 16.332.200.000 18.966 Ton 920.600.000 6 POKMASWAS 147.200.000 2 jenis
0 616.800.000 275 kelompok 515.500.000 1.500 wisatawan 718.100.000 4 kegiatan
0 Kondisi Kinerja Akhir RPJMD 2021 PD PJ 2021 Rp Target 133.600.000 25 Sekretariat Daerah 4.722.500.000 176 KUB,12 POKDAKAN Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan 2.227.600.000 1665 Ton Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan 17.375.400.000 18.966 Ton Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan 1.069.200.000 27 POKMASWAS Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan 142.500.000 15 jenis Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan
57,40% Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan 668.300.000 275 kelompok Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan 561.300.000 8.400 wisatawan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 775.200.000 26 kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3 destinasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
N o Kode Program Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan 28 KEHUTANAN Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 29 PERDAGANGAN Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Program Pembinaan Pedagang Kaki lima dan Asongan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 30 PERINDUSTRIAN Program Pengembangan Industri Kecil Menengah Program Pengembangan Perwilayahan Industri 31 TRANSMIGRASI Pengembangan Wilayah Transmigrasi 32 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Indikator Kinerja Program Jumlah Produksi Pertanian/Perkebunan (Ton) Cengkeh Padi Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi Tepat Guna Persentase Peningkatan Produksi Peternakan (Sapi dan Unggas) Persentase Peternak yang Meningkat Produksinya pasca Pendampingan atau Penerapan Teknologi Tepat Guna Jumlah Kelompok Petani yang mengalami Peningkatan Produksi Pasca Pembinaan dan Pendampingan Cakupan Pemanfaatan Potensi SDH/Peningkatan Pengetahuan Jumlah Kasus Kelangkaan Barang Pokok Jumlah kawasan PKL yang ditata Jumlah Pasar Tradisional dibangun dan beroperasi Jumlah IKM yang Produktif Nilai investasi pada sektor industri perikanan yang terealisasi Jumlah Kawasan Transmigrasi yang dikembangkan Rasio Elektrifikasi Kondisi kinerja Awal RPJMD 2015 635 385 50% 5% 0 0 0 2 kasus 0 18 401 2.035.200.000 0 62% Target 635 385 0 0 0 0 2 Kecamatan 0 1 kawasan 1 50 0 0 65% 2016 Rp Target 4.231.430.500 635 485 0 0 5% 0 70% 0 0 205.000.000 2 Kecamatan 0 2 kasus 401.604.900 0 1.528.490.000 0 523.000.000 30 0 0 0 0 156.500.000 70% Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan Kondisi Kinerja Akhir RPJMD 2021 PD PJ 2017 2018 2019 2020 2021 Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan 2.559.900.000 661,5 3.468.100.000 688 3.373.700.000 714,5 3.038.100.000 741 3.296.800.000 741 ton Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan 2.841.300.000 585 3.787.500.000 685 3.654.900.000 785 3.314.300.000 885 3.564.100.000 885 ton Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan 60% 383.200.000 65% 177.900.000 70% 331.400.000 75% 365.300.000 75% Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan 855.900.000 7% 474.600.000 10% 365.300.000 12% 322.200.000 15% 347.500.000 15% Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan 136.100.000 80% 438.100.000 80% 140.500.000 85% 386.700.000 85% 418.800.000 85% Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan 10 Kelompok 54.700.000 10 Kelompok 46.800.000 10 Kelompok 48.700.000 10 Kelompok 44.500.000 40 Kelompok Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan 562.800.000 2 Kecamatan 766.600.000 0
6 Sekretariat Daerah 354.000.000 1 kasus 219.000.000 1 kasus 215.400.000 1 kasus 193.300.000 0 kasus 204.900.000 0 kasus Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
1 kawasan 292.000.000 0
1 kawasan 257.700.000 0
3 Kawasan Dinas Koperasi,
UKM, Perindustrian dan Perdagangan
1 1.095.200.000 1
1.030.800.000 0
21 Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan 354.000.000 30 355.900.000 30 365.300.000 30 359.000.000 30 347.500.000 601 Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan > Rp 1 milyar 438.100.000 > Rp 1 milyar 215.400.000 > Rp 1 milyar 193.300.000 > Rp 1.5 milyar 204.900.000 > Rp 4.5 milyar Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
1 666.200.000 1
365.300.000 1
322.200.000
3 Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja 263.200.000 75% 282.900.000 80% 290.400.000 85% 276.200.000 90% 311.900.000 90% Sekretariat Daerah INDIKASI PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN 228 RPJMD KKA 2016-2021
229 N o Kode Program Indikator Kinerja Program Ketenagalistrikan 33 URUSAN PENUNJANG LAINNYA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Bulan pelayanan administrasi keuangan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan sarana prasarna aparatur Jumlah Gedung Kantor Perangkat Daerah yang dibangun (unit) Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Kepatuhan Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis/diklat Persentase Pejabat Memenuhi Standar Kompetensi RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021 Kondisi kinerja Awal RPJMD 2015 12 bulan 12 bulan 13 0 0 46% Target 12 bulan 12 bulan 1 (tahap I) 0 50 0 2016 Rp Target 122.110.599.91 6 12 bulan 31.322.702.976 12 bulan 8.500.000.000 1 (tahap II) 0 75% 758.707.500 50 0 52% 2017 Rp 87.110.200.000 962.200.000 15.976.800.000 99.800.000 689.800.000 167.900.000 Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan 2018 2019 Target Rp Target Rp 12 bulan 72.383.100.000 12 bulan 71.411.400.000 12 bulan 1.003.900.000 12 bulan 937.100.000 1 24.276.800.000 3 32.238.200.000 80% 110.400.000 85% 103.100.000 50 711.800.000 50 702.800.000 68% 812.200.000 72% 168.700.000 Target 12 bulan 12 bulan 3 90% 50 78% 2020 Rp 63.800.600.000 883.800.000 43.178.200.000 92.000.000 626.000.000 718.100.000 Target 12 bulan 100% 2 95% 50 80% 2021 Rp 68.967.300.000 891.000.000 30.295.700.000 98.000.000 677.100.000 775.200.000 Kondisi Kinerja Akhir RPJMD 2021 PD PJ Target 72 Bulan Seluruh PD 72 bulan Dinas Komunikasi Informatika,statistik dan Persandian Satpol PP, Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Sekretariat DPRD, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga,Kecamata n Siantan, Kecamatan Jemaja, Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan 23 Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman 95% Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup, Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Daerah, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 300 Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan, Inspektorat, Sekretariat DPRD 90% Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
N o Kode Program Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Program Peningkatan Pelayanan Humas dan Protokoler DPRD Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Tata Ruang Program Pengembangan data Informasi Program Perencanaan Pemerintahan dan Kerjasama Pembangunan Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Sosial dan Budaya Program Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Indikator Kinerja Program Jumlah bulan pelaksananaan pengawasan sirup dan monev tepra Jumlah Perda yang Disahkan Jumlah Anggota DPRD yang Dilantik dan Diambil Sumpah dalam Rangka Pergantian Anggota DPRD Persentase Tetersediaan Perangkat Dokumentasi dan Publikasi DPRD tahun 2016-2021 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Disusun Jumlah Dokumen Tata Ruang Daerah yang Disusun Jumlah Dokumen Pengembangan Data/Informasi yang Disusun Jumlah Dokumen Rekomendasi Perencanaan Pemerintah dan Kerjasama Pembangunan Jumlah Rapat Koordinasi Teknis Kerjasama Wilayah Perbatasan Jumlah Dokumen Rekomendasi Perencanaan Ekonomi Sosial dan Budaya Jumlah Dokumen Rekomendasi Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana Jumlah PD yang Memiliki Pengawas Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Jumlah Naskah Akademik Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Kondisi kinerja Awal RPJMD 2015 0 50 Perda 15 Orang 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Target 12 bulan 10 Perda 3 Orang 15,00% 6 paket dokumen 1 laporan 1 Laporan
1 Laporan 5 PD 4 triwulan 2016 Rp 199.300.000 10.226.819.467 345.691.600 449.609.073 2.841.302.523 119.920.100 121.250.000 178.500.000 97.816.274 185.900.000 Target 12 bulan 10 Perda 3 Orang 30% 5 paket dokumen 1 paket dokumen, 1 laporan 2 Paket Dokumen 1 Laporan 2 kali 1 Laporan 1 Laporan 5 PD 4 triwulan Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan Kondisi Kinerja Akhir RPJMD 2021 PD PJ 2017 2018 2019 2020 2021 Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target 90.700.000 12 bulan 91.200.000 12 bulan 93.700.000 12 bulan 92.000.000 12 bulan 89.000.000 72 Bulan Sekretariat Daerah 4.348.200.000 10 Perda 4.471.900.000 10 Perda 4.404.600.000 10 Perda 3.958.700.000 10 Perda 4.277.000.000 60 Perda Sekretariat DPRD 163.300.000 3 Orang 173.400.000 3 Orang 168.700.000 3 Orang 147.200.000 3 Orang 160.300.000 18 Orang Sekretariat DPRD 390.300.000 45% 292.000.000 60% 393.600.000 75% 257.700.000 100% 281.500.000 100% Sekretariat DPRD 935.000.000 6 paket dokumen 1.435.000.000 5 paket dokumen 1.235.000.000 7 paket dokumen 1.285.000.000 7 paket dokumen 1.765.000.000 29 Paket Dokumen Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Daerah, Sekretariat Daerah 426.600.000 1 laporan 109.400.000 1 laporan 103.100.000 1 laporan 92.000.000 1 laporan 98.000.000 1 Paket Dokumen, 6 Paket Laporan Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Daerah 99.800.000 2 Paket Dokumen 109.400.000 2 Paket Dokumen 103.100.000 2 Paket Dokumen 92.000.000 2 Paket Dokumen 98.000.000 10 Paket Dokumen Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Daerah 70.700.000 1 Laporan 82.100.000 1 Laporan 84.300.000 1 Laporan 73.600.000 1 Laporan 84.600.000 6 Laporan Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Daerah 572.800.000 2 kali 711.800.000 2 kali 843.400.000 2 kali 902.200.000 2 kali 980.100.000 10 kali Badan Pengelolaan Perbatasan 85.300.000 1 Laporan 82.100.000 1 Laporan 84.300.000 1 Laporan 73.600.000 1 Laporan 80.100.000 6 Laporan Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Daerah 85.300.000 1 Laporan 82.100.000 1 Laporan 84.300.000 1 Laporan 73.600.000 1 Laporan 80.100.000 5 Laporan Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Daerah 242.300.000 5 PD 246.400.000 10 PD 328.000.000 8 PD 257.700.000 0
33 PD Inspektorat 81.600.000 4 triwulan 260.900.000 4 triwulan 267.900.000 4 triwulan 263.200.000 4 triwulan 254.700.000 24 triwulan Inspektorat, Sekretariat Daerah INDIKASI PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN 230 RPJMD KKA 2016-2021
231 N o Kode Program Indikator Kinerja Program Prosedur Pengawasan Program Akuntabilitas dan Koordinasi Aparatur Pengawasan Persentase PD yang melakukan Akuntabilitas dan Koordinasi Aparatur Pengawasan Tahun 2016- 2021 Program Peningkatan dan Penguatan Kapasitas, Kapabilitas Kelembagaan / SDM Aparat Pengawasan Jumlah aparatur yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Pelatihan/Workso p Dalam Rangka Mendukung Tupoksi APIP Program Peningkatan Pengawasan Aparatur Negara Jumlah laporan yang disusun Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pendapatan Asli Daerah Tiap Tahun Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Jumlah Pameran Terpadu Pengelola Perbatasan Program Penataan Daerah Otonomi Baru Persentase PD yang menetapkan SPM dan SOP. Program Penataan Peraturan Perundang- Undangan Persentase perundangan daerah yang harmonis Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah (WTP) Program Pendidikan Kedinasan Jumlah Aparatur Mendapatkan Pendidikan Kedinasan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Persentase Pegawai Berkinerja Baik Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Jumlah bulan Kunjungan Kerja/Koordinasi dan Konsultasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Program Penelitian dan Pengembangan Jumlah Dokumen Rekomendasi Penelitian dan Pegembangan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021 Kondisi kinerja Awal RPJMD 2015 100% 0 0 5% 0 0 0 WDP 37 orang 68% 12 Bulan 12 Bulan Target 100% 20 LHP dan 2 Laporan 5% 20% 100% 0 0 91,00% 12 Bulan 12 Bulan 2016 Rp 173.720.000 550.000.000 18.054.600 550.000.000 0 0 1.406.881.500 2.732.310.000 165.000.000 Target 100% 15 20 LHP dan 2 Laporan 5% 1 kali 20% 100% WTP 0 92% 12 Bulan 12 Bulan 2017 Rp 645.400.000 159.700.000 252.300.000 - 634.500.000 514.700.000 181.500.000 305.900.000 2.139.600.000
829.600.000 855.100.000 177.900.000 Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan 2018 2019 Target Rp Target Rp 100% 702.700.000 100% 730.900.000 15 164.300.000 15 159.300.000 20 LHP dan 2 Laporan 255.500.000 - 20 LHP dan 2 Laporan 253.000.000 - 5% 657.000.000 5% 655.900.000 1 Kali 264.600.000 1 kali 309.200.000 20% 72.900.000 20% 168.700.000 100% 310.200.000 100% 309.200.000 WTP 2.217.800.000 WTP 2.155.500.000 1 730.100.000 0
93% 1.460.200.000 94% 665.300.000 12 Bulan 885.200.000 12 Bulan 871.500.000 12 Bulan 182.500.000 12 Bulan 178.000.000 Target 100% 15 20 LHP dan 2 Laporan 5% 1 kali 20% 100% WTP 1 94% 12 Bulan 12 Bulan 2020 Rp 662.800.000 138.100.000 230.100.000 - 589.100.000 331.400.000 184.100.000 276.200.000 1.933.300.000 920.600.000 749.400.000 782.500.000 156.500.000 Target 100% 15 20 LHP dan 2 Laporan 5% 1 kali 0 100% WTP 1 95% 12 Bulan 12 Bulan 2021 Rp 712.800.000 151.500.000 249.400.000 - 632.600.000 365.300.000
302.900.000 2.049.400.000 980.100.000 801.900.000 846.400.000 169.200.000 Kondisi Kinerja Akhir RPJMD 2021 Target 100% 75 120 LHP dan 12 Laporan 25% 5 kali 100% 100% WTP 3 Orang 95% 72 Bulan 72 Bulan PD PJ Inspektorat Inspektorat Inspektorat Badan Pengelola Keuangan Daerah, Sekretariat Daerah Badan Pengelolaan Perbatasan Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Daerah Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Daerah
INDIKASI PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN 232 RPJMD KKA 2016-2021
PREHEADINGS BAB. IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH 234 RPJMD KKA 2016-2021
Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja daerah dapat disusun berdasarkan indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau kompositnya (impact). Indikator kinerja daerah dibagi dalam 3 (tiga) aspek meliputi (i) aspek kesejahteraan masyarakat, (ii) aspek pelayanan umum, dan (iii) aspek daya saing daerah. Gambaran lengkap kondisi dan rencana capaian kinerja selama 5 (lima) tahun Pemerintah.
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH A. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT I. Ekonomi Makro dan Pemerataan Pembangunan 1. Ekonomi Makro 1. Pertumbuhan Ekonomi Dengan Migas (%) 2. Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Migas (%) 3. Inflasi Makro (Pertumbuhan GDP Deflator PDRB dengan Migas) 4. PDRB Dengan Migas per kapita ADHB (Juta Rp) 5. PDRB Tanpa Migas per kapita ADHB (Juta Rp) 6. PDRB Dengan Migas ADHK Tahun 2010 (Milyar Rupiah) 7. PDRB Tanpa Migas ADHK Tahun 2010 (Milyar Rupiah) 8. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) 9. % PDRB Non Migas ADHB 2. Pemerataan Pembangunan 1. Indeks Gini II. Kesejahteraan Sosial 1. IPM 2. Persentase Penduduk Miskin (%) B. ASPEK PELAYANAN UMUM I. PELAYANAN URUSAN WAJIB I.1 Pendidikan 1. Rata-rata lama sekolah (tahun) 2. Angka Partisipasi Kasar SD/Paket A Sumber Data PDRB PDRB PDRB PDRB PDRB PDRB PDRB Sakernas PDRB Susenas IPM Kemiskinan IPM Susenas Tabel IX.1. Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Kondisi Awal TARGET Tahun Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020 2014 2,29 2.4-2.6 2.5-2.7 2.7-2.9 2.8-3.0 2.9-3.1 2014 7,43 7.4-7.5 7.5-7.7 7.5-7.7 7.5-7.7 7.6-7.8 2014 3,98 3.6-3.8 3.6-3.8 3.5-3.7 3.5-3.7 3.3-3.6 2014 369,87 406,52 426,63 447,81 470,58 494,60 2014 49,42 59,82 65,79 72,31 79,51 87,38 2014 12243,17 12853,36 13192,44 13556,01 13945,58 14362,82 2014 1636,96 1891,47 2034,42 2189,03 2356,34 2537,43 2015 6,38 6,25 6,13 6,00 5,88 5,77 2014 13,36 14,72 15,42 16,15 16,90 17,67 2014 0,33 0,33 0,33 0,32 0,32 0,32 2014 65,12 65,82 66,17 66,52 66,87 67,23 2014 (Sep) 4,57 4,39 4,30 4,22 4,13 4,05 2014 6,16 6,19 6,21 6,23 6,24 6,26 2014 105,77 105,14 104,82 104,51 104,19 103,88 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH 236 RPJMD KKA 2016-2021
237 ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 3. Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B 4. Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/ MA/Paket C 5. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A 6. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B 7. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C 8. Angka Partisipasi Sekolah usia 7-12 tahun 9. Angka Partisipasi Sekolah usia 13-15 tahun 10. Angka Partisipasi Sekolah usia 16-18 tahun 11. Angka harapan lama sekolah (tahun) I.2 Kesehatan 1. Angka kesakitan (%)/Morbidity rate (%) 2. Rata-rata lama sakit (hari) 3. Anak usia 24 - 59 bulan yang pernah disusui (%) 4. Rata-rata lama anak usia 24-59 bulan disusui (bulan) 4. Rata-rata lama anak usia 24-59 bulan disusui tanpa makanan tambahan (bulan) % Imunisasi pada anak umur 12-59 bulan % Penduduk berobat ke fasilitas kesehatan Angka harapan hidup (tahun) % Balita yang persalinannya dibantu oleh tenaga kesehatan I.3. Pekerjaan Umum % Rumah tangga yang mengakses air minum bersih I.4. Perumahan Rakyat Lantai bukan tanah (%) Atap beton, genteng, sirap, seng, dan asbes (%) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021 Sumber Data Susenas Susenas Susenas Susenas Susenas Susenas Susenas Susenas IPM Susenas Susenas Susenas Susenas Susenas Susenas Susenas IPM Susenas Susenas Susenas Susenas Kondisi Awal Tahun Kinerja 88,86 2014 2014 87,72 2014 98,2 2014 74,84 2014 67,41 2014 98,2 2014 93,73 2014 86,07 2014 11,62 2014 12,51 2014 6,91 2014 13,78 2014 5,22 2014 94,78 2014 95,27 2014 66,23 2014 76,49 2014 71,5 2014 98,81 2014 97,57 2016 89,22 88,07 98,59 75,14 67,68 98,59 94,11 86,41 11,68 12,26 6,77 14,34 5,32 95,01 95,65 66,62 76,80 73,95 98,87 97,63 2017 89,39 88,25 98,79 75,29 67,82 98,79 94,29 86,59 11,72 12,14 6,70 14,62 5,38 95,12 95,84 66,82 76,95 75,21 98,91 97,67 TARGET 2018 89,57 88,42 98,99 75,44 67,95 98,99 94,48 86,76 11,75 12,02 6,64 14,92 5,43 95,24 96,03 67,01 77,10 76,49 98,94 97,70 2019 89,75 88,60 99,19 75,59 68,09 99,19 94,67 86,93 11,78 11,90 6,57 15,21 5,49 95,35 96,23 67,21 77,26 77,79 98,97 97,73 2020 89,93 88,78 99,38 75,74 68,22 99,38 94,86 87,11 11,81 11,78 6,51 15,52 5,54 95,46 96,42 67,41 77,41 79,11 99,00 97,76
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Dinding terluas tembok dan kayu (%) I.6. Kependudukan dan Catatan Sipil Rata-rata laju pertumbuhan penduduk I.7. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indeks Pembangunan Gender I.8. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi (wanita kawin 15-49 tahun) I.10. Ketenagakerjaan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tingkat Pengangguran Terbuka Rata-rata upah pekerja (Rp) I.18. Komunikasi dan Informatika % Penduduk mengakses internet II. PELAYANAN URUSAN PILIHAN II.1. Pertanian Kontribusi sub sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian terhadap PDRB Pertumbuhan sub sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian II. 2. Kehutanan Kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PDRB Pertumbuhan sub sektor kehutanan II.3. Pariwisata Persentase Penduduk yang Melakukan Perjalanan Wisata II.4. Kelautan dan Perikanan Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB Pertumbuhan sub sektor perikanan Sumber Data Susenas SP, SUPAS (Proyeksi) IPG Susenas Sakernas Sakernas Sakernas Susenas PDRB PDRB PDRB PDRB Susenas PDRB PDRB Kondisi Awal TARGET Tahun Kinerja 97,27 2014 2016 97,33 2017 97,37 2018 97,40 2019 97,43 2020 97,46 2014 1,37 1.3-1.4 1.3-1.4 1.3-1.4 1.3-1.4 1.3-1.4 2014 89,11 89,68 89,97 90,26 90,54 90,83 2014 61,32 62,78 63,52 64,27 65,02 65,79 2015 68,32 68,81 69,29 69,79 70,28 70,78 2015 6,38 6,25 6,13 6,00 5,88 5,77 2015 4661968 5128165 5640981 6205079 6825587 7508146 2014 6,69 7,51 7,95 8,42 8,92 9,45 2014 1,38 1,65 1,72 1,8 1,89 1,97 2014 7,27 7,4 7,5 7,5 7,6 7,7 2014 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 2014 7,46 7,2 7,2 7 6,9 6,8 2014 3,01 3,33 3,43 3,52 3,62 3,72 2014 5,27 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH 238 RPJMD KKA 2016-2021
239 ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH II.5. Perdagangan Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Pertumbuhan sektor perdagangan C. DAYA SAING DAERAH I. KEMAMPUAN EKONOMI 1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Produktivitas total daerah (Juta Rp/Pekerja) % Rumah Tangga dengan Sumber penerangan Listrik II. FASILITAS WILAYAH/INFRASTRUKTUR II.3. Sumberdaya Manusia % penduduk dengan pendidikan > SLTA % pekerja dengan pendidikan > SLTA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021 Sumber Data PDRB PDRB PDRB Susenas Susenas Sakernas Kondisi Awal TARGET Tahun Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020 2014 1,74 1,98 2,1 2,22 2,36 2,5 2014 8,68 8,8 8,9 9 9 9,1 2014 982,02 1050,39 1093,11 1137,81 1185,72 1235,91 2014 95,45 96,06 96,36 96,67 96,98 97,29 2014 5,58 5,75 5,92 6,10 6,28 6,47 2015 11,14 11,47 11,81 12,16 12,52 12,90
BAB. X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
243 X.1. Pedoman Transisi Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD ini berakhir, maka RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2016- 2021 menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama di bawah kepemimpinan bupati dan wakil bupati terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) pada periode berikutnya. Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD bupati dan wakil bupati terpilih hasil pemilukada pada periode berikutnya yaitu pada tahun 2021 dan tahun 2022. Melalui pedoman transisi ini, maka diharapkan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD ini dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru dapat terselesaikan. X.2. Kaidah Pelaksanaan Guna mendukung efektifitas dan efisiensi implementasi RPJMD, maka diperlukan: 1. Konsistensi penyusunan Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD dengan RPJMD, yang mana Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Kepulauan Anambas berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2016-2021 yang nantinya akan menjadi pedoman di dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas; 2. Bupati dan wakil bupati Kabupaten Kepulauan Anambas berkewajiban mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2016-2021 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah; 3. Bupati dan wakil bupati Kabupaten Kepulauan Anambas berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2016-2021 kepada masyarakat; 4. Pengendalian dan evaluasi kinerja pencapaian program RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2016-2021 dilakukan oleh Bappeda secara berkala; 5. Penyusunan RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2016- 2021; 6. Penguatan kemampuan dan kapasitas DPRD untuk memantau dan mengevaluasi RPJMD; RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021
7. Penguatan kemampuan dan kapasitas pihak non pemerintah (non government stakeholders) untuk memantau dan mengevaluasi implementasi RPJMD. Sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD ini dapat dicapai selama ada sinergitas usaha antara SKPD dan seluruh komponen masyarakat termasuk dunia usaha. Oleh karena itulah SKPD serta para pemangku kepentingan wajib melaksanakan program- program yang telah ditetapkan dengan sebaik-baiknya dan Bappeda wajib melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJMD dalam Renstra SKPD. Dalam proses pelaksanaannya, dimungkinkan dilakukan perubahan RPJMD sepanjang terjadi perubahan-perubahan yang mendasar mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan. Termasuk perubahan kebijakan ini adalah kebijakan nasional dan kebijakan daerah seperti Rencana Tata Ruang Wilayah yang menjadi acuan penyusunan RPJMD. Perubahan RPJMD tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah, kecuali perubahan pada capaian sasaran tahunan yang tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, perubahannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah. PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN 244 RPJMD KKA 2016-2021
245 PREHEADINGS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021
BAB. XI PENUTUP PENUTUP 246 RPJMD KKA 2016-2021
247 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 - 2021 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan. RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka (RPJP) Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2005-2025, Panjang memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas serta RPJMD Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 - 2021, dijadikan pedoman dalam : 1. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) SKPD dan perencanaan penganggaran; Penyusunan Laporan Kinerja Pertanggung Jawaban (LKPJ) pada akhir masa jabatan bupati terpilih periode 2016-2021. 2. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan antara lintas SKPD maupun wilayah di Kabupaten Kepulauan Anambas, maupun dengan Provinsi Kepualuan Riau dan Nasional. Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 - 2021, sangat tergantung pada kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2016 - 2021. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021
PENUTUP 248 RPJMD KKA 2016-2021
249 LAMPIRAN RPJM KKA 2016-2021 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021
Lampiran 1. Tabel Rumus, Alat Verifikasi Indikator Sasaran PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM RUMUS Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah bulan pelayanan administrasi keuangan Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan sarana prasarna aparatur (sudah jelas) (sudah jelas) Jumlah gedung kantor yang dibangun (unit) (sudah jelas) Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase kepatuhan aparatur Jumlah aparatur yang disiplin [dibagi] jumlah seluruh aparatur [dikali] 100 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis/diklat Persentase pejabat memenuhi standar kompetensi Persentase perangkat daerah dengan capaian kinerja dan keuangan yang baik (sudah jelas) Jumlah pejabat memenuhi standar kompetensi [dibagi] jumlah seluruh pejabat [dikali] 100 Jumlah perangkat daerah dengan capaian kinerja dan keuangan yang baik [dibagi] jumlah seluruh perangkat daerah [dikali] 100 ALAT VERIFIKASI (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) Perangkat daerah dengan capain kinerja baik harus didefinisikan oleh PD PD Seluruh PD Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian, Satpol PP, Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Sekretariat Dewan, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Kecamatan Siantan, Kecamatan Jemaja, Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan, Badan Kepegegawaian Daerah Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan, Inspektorat, Sekretariat Dewan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, Sekretariat Daerah LAMPIRAN 250 RPJMD KKA 2016-2021
251 INDIKATOR KINERJA PROGRAM Jumlah Perda yang disahkan PROGRAM Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Jumlah anggota DPRD yang dilantik dan diambil sumpah dalam rangka pergantian anggota DPRD Persentase tetersediaan perangkat dokumentasi dan publikasi DPRD Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun Program Peningkatan Pelayanan Humas dan Protokoler DPRD Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Tata Ruang Program Pengembangan data Informasi Program Kerjasama Pembangunan Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Jumlah dokumen tata ruang daerah yang disusun Jumlah dokumen pengembangan data/informasi yang disusun Jumlah kerjasama pembangunan Jumlah rapat koordinasi teknis kerjasama wilayah perbatasan Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi Jumlah dokumen perencanaan pembangunan sosial dan budaya Jumlah PD yang memiliki pengawas internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Jumlah naskah akademik kebijakan sistem dan prosedur RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021 RUMUS (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) ALAT VERIFIKASI (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) PD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Daerah, Bagian Adpem, Bagian Hukum dan Ortal Sekretariat Daerah Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Daerah Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Daerah Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Daerah Badan Pengelolaan Perbatasan Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Daerah Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Daerah Inspektorat Inspektorat, bagian Adpem sekretariat Daerah
PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM Sistem dan Prosedur Pengawasan Program Akuntabilitas dan Koordinasi Aparatur Pengawasan pengawasan Persentase PD yang melakukan akuntabilitas dan koordinasi aparatur pengawasan Program Peningkatan dan Penguatan Kapasitas, Kapabilitas Kelembagaan / SDM Aparat Pengawasan Program Peningkatan Pengawasan Aparatur Negara Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah yang mengikuti bimbingan teknis/pelatihan/worksop dalam rangka mendukung tupoksi APIP Jumlah laporan yang disusun Pendapatan asli daerah tiap tahun Jumlah pameran terpadu pengelola perbatasan Persentase perundangan daerah yang harmonis Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Program Pendidikan Kedinasan Jumlah aparatur mendapatkan Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah (WTP) pendidikan kedinasan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Persentase pegawai berkinerja baik Program Peningkatan Jumlah bulan kunjungan RUMUS Jumlah PD yang melakukan akuntabilitas dan koordinasi aparatur pengawasan [dibagi] Jumlah seluruh PD [dikali] 100 (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) Jumlah perundangan daerah yang harmonis [dibagi] jumlah seluruh perundangan daerah [dikali]100 (sudah jelas) (sudah jelas) Jumlah aparatur berkinerja baik [dibagi] jumlah seluruh aparatur [dikali] 100 (sudah jelas) ALAT VERIFIKASI (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) Pendapatan daerah tahun n setelah mengalami kenaikan 5% dari tahun sebelumnya (n-1) (sudah jelas) Perundangan daerah yang harmonis adalah perundangan daerah yang tidak tumpang tindih/bertabrakan dengan perundangan lain (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) PD Inspektorat Inspektorat Inspektorat Dinas Pendapatan Daerah, Bagian Umum, Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Badan Pengelolaan Perbatasan Bagian Hukum dan Organisasi Tata Laksana, Sekretariat Daerah Bagian Keuangan, Sekretariat Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Bagian Adpem, Bagian Humas dan LAMPIRAN 252 RPJMD KKA 2016-2021
253 PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Program Perencanaan Sosial dan Budaya kerja/koordinasi dan konsultasi kepala daerah dan wakil kepala daerah Jumlah bulan koordinasi perencanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini Angka partisipasi sekolah PAUD Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Presentase satuan pendidikan dengan sarana dan prasarana yang memadai Program Pendidikan Menengah Jumlah siswa magang SMK Program Pendidikan Non Formal Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan yang berkompeten (orang) Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan non formal Jumlah tenaga pendidik yang tersertifikasi (orang) Jumlah sekolah yang memenuhi standar nasional pengelolaan pendidikan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Persentase ketersediaan obat dan vaksin di fasilitas pelayanan kesehatan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021 RUMUS ALAT VERIFIKASI (sudah jelas) (sudah jelas) Jumlah murid usia PAUD [dibagi] Jumlah penduduk usia PAUD [dikali] 100 Jumlah satuan pendidikan dengan sarana dan prasarana yang memenuhi SPM (SD&SMP) [dibagi] jumlah satuan pendidikan (SD&SMP) [dikali] 100 (sudah jelas) Memadai yang dimaksud adalah yang memenuhi ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib pemerintah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) Jumlah masyarakat yang menjadi peserta pendidikan non formal (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) Standar Pengelolaan merupakan salah satu dari delapan standar nasional pendidikan menurut BNSP Jumlah kumulatif item obat dan vaksin yang tersedia di (n) puskesmas [dibagi] (n x jumlah total item obat dan vaksin indikator) [dikali] 100 fasilitas pelayanan yang dimaksud adalah puskesmas. (n) puskesmas = jumlah/banyaknya puskesmas PD Protokol, Bagian Umum, Sekretariat Daerah BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN DAERAH Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat INDIKATOR KINERJA PROGRAM Jumlah penduduk peserta BPJS termasuk JKN (diluar ASN, TNI POLRI dan DPRD) yang telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku Persentase desa siaga aktif Persentase cakupan ASI ekslusif RUMUS (sudah jelas) Jumlah desa siaga yang aktif [dibagi] jumlah desa siaga yang dibentuk [dikali] 100 Jumlah bayi 0-6 bulan yang mendapat ASI Ekslusif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu ALAT VERIFIKASI (sudah jelas) Desa siaga berpedoman pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 564/MENKES/SK/VI II/2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa siaga. Desa Siaga Aktif adalah yang mempunyai Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau Upaya kesehatan bersumberdaya Masyarakat (UKBM) lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan, surveilance berbasis masyarakat yang meliputi gizi, penyakit, lingkungan dan perilaku sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Desa Siaga adalah Desa/Kelurahan yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah- masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri. (sudah jelas) PD Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana LAMPIRAN 254 RPJMD KKA 2016-2021
255 PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM RUMUS Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Jumlah rumah tangga yang menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Angka annual parasite insident [dibagi] jumlah bayi 0-6 bulan yang tercatat dalam register pencatatan pemberian ASI [dikali] 100 Jumlah rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat di suatu wilayah pada periode waktu tertentu [dibagi] Jumlah rumah tangga yang dipantau/disurvei di wilayah dan pada kurun waktu yang sama [dikali] 100 Jumlah penderita positif malaria [dibagi] Jumlah penduduk berisiko pada wilayah kurun waktu yang sama [dikali] 1.000 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru- paru/Rumah Sakit Mata Jumlah sarana pelayanan kesehatan yang terstandarisasi Jumlah Puskesmas yang dipenuhi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai standar Jumlah rumah sakit yang dipenuhi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai standar (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Peningkatan Jumlah kemitraan yang terjalin dalam pelayanan kesehatan masyarakat Cakupan pelayanan kesehatan Jumlah anak balita yang (sudah jelas) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021 ALAT VERIFIKASI (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) PD Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan, Pegendalian
PROGRAM Pelayanan Kesehatan Anak Balita Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Remaja Dan Lansia Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong INDIKATOR KINERJA PROGRAM anak balita Persentase pelayanan kesehatan lansia Persentase Tempat Pengolahan Makanan (TPM) memenuhi syarat Persentase persalinan di fasilitas kesehatan Jumlah tenaga kesehatan yang mendapat pelatihan mengenai kesehatan remaja dan lansia Panjang jalan dan jembatan yang terbangun (Km) Panjang jalan dan jembatan berkualitas baik (km) Panjang drainase/gorong- gorong (saluran Air) dibangun RUMUS mengakses pelayanan kesehatan [dibagi] jumlah total anak balita [dikali] 100 Jumlah usila memperoleh yankes di fasyankes pada wilayah dan kurun waktu tertentu [dibagi] jumlah seluruh usila di wilayah dan kurun waktu yang sama [dikali] 100 Jumlah TPM memenuhi syarat higiene sanitasi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu [dibagi] jumlah seluruh TPM yang ada di wilayah dan pada kurun waktu yang sama [dikali] 100 Jumlah persalinan yang dilakukan di fasilitas kesehatan [dibagi] total jumlah persalinan [dikali] 100 (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) ALAT VERIFIKASI (sudah jelas) yang termasuk dalam TPM antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran, Depot Air Minum (DAM), dan Makanan Jajanan (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) PD Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan LAMPIRAN 256 RPJMD KKA 2016-2021
257 PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Pengendalian Banjir (KM) Panjang turap/talud/bronjong (batu miring) yang dibangun (M) Jumlah air baku yang tersedia di waduk/embung/tempat penampungan air lainnya (M3) Jumlah rumah tangga yang terlayani air minum Panjang tanggul pemecah ombak yang terbangun (M3) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Persentase wilayah waterfront city yang terbangun Program Sarana Lingkungan dan Sumber Air Bersih Rumah Tidak Layak Huni Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Jumlah rumah tidak layak huni yang mendapatkan sarana lingkungan dan sumber air bersih (KK) Panjang jalan dan jembatan perdesaan yang terbangun Program Pengembangan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Program Pengembangan Jumlah rumah yang tertangani (Unit) Jumlah rumah dan rusun RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021 RUMUS (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) Wilayah waterfront city yang terbangun [dibagi] wilayah waterfront city yang seharusnya dibangun [dikali] 100 (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) ALAT VERIFIKASI (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) Waterfront City diartikan suatu proses pembangunan yang memiliki kontak visual dan fisik dengan air, pengembangan wilayah perkotaan yang secara fisik alamnya berada dekat dengan air dimana bentuk pengembangan pembangunan wajah kota berorientasi ke perairan (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) PD Permukiman Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kecamatan Siantan Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman DINAS PEKERJAAN UMUM,PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum,Penataan
PROGRAM Perumahan Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Pendidikan Politik Masyarakat Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban INDIKATOR KINERJA PROGRAM yang dibangun oleh pemerintah Jumlah Kasus Kamtrantibmas yang tertangani Jumlah kasus intoleransi terhadap perbedaan agama dan keyakinan Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan Kabupaten Kepulauan Anambas Persentase penyuluh agama yang ditingkatkan kualitas dan intensitas menyuluhnya Jumlah mitra masyarakat terkait pengembangan nasionalisme Persentase masyarakat menggunakan hak suara Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden dan Pilkada Persentase penanganan pencegahan dan RUMUS (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) Jumlah penyuluh agama yang mendapatkan pelatihan dan menyelesaikan pelatihannya dengan baik dan memberikan penyuluhan agama secara lebih sering dibanding sebelum diikutkan pelatihan [dibagi] jumlah total penyuluh agama yang ada di kabupaten [dikali] 100 (sudah jelas) Jumlah masyarakat menggunakan hak suara Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden dan Pilkada [dibagi] jumlah masyarakat yang memiliki hak suara Pemilu [dikali] 100 ALAT VERIFIKASI (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) PD Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Sekretariat Daerah (Bagian Kesra) Bagian Kesejateraan Masyarakat, Sekretariat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri LAMPIRAN 258 RPJMD KKA 2016-2021
259 PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM Bencana Alam penanggulangan bencana Persentase pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban pasca bencana Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Persentase pengaduan masyarakat terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan yang ditangani Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) Persentase pelanggaran Perda dan Perkada pekat yang ditangani Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Jumlah fakir miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Soaial (PMKS) yang menerima bantuan Jumlah PMKS yang dibina Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Jumlah Kepala Keluarga Penerima Manfaat Raskin Persentase peningkatan peran serta kelembagaan kesejahteraan sosial di RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021 RUMUS Jumlah kebutuhan dasar bagi korban pasca bencana yang dipenuhi [dibagi] Jumlah kebutuhan dasar bagi korban pasca bencana yang seharusnya dipenuhi [dikali] 100 Jumlah pengaduan masyarakat terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan yang ditangani [dibagi] jumlah pengaduan masyarakat terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan [dikali]100 Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada Pekat yang ditangani [dibagi] Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada Pekat [dikali] 100 (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) ALAT VERIFIKASI (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) Setiap Tahun target FM dan PMKS yang menerima bantuan sebanyak 500 orang (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) PD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Bagian Ekonomi, Sekretariat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
PROGRAM Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Program Pembinaan Unit Usaha Penduduk Miskin Desa Tertinggal Program Peningkatan Ketahanan Pangan INDIKATOR KINERJA PROGRAM Kabupaten Kepulauan Anambas Jumlah tenaga kerja yang dilatih oleh Dinas Nakertrans Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan Persentase kasus perselisihan industrail yang berhasil diselesaikan Persentase PD yang responsif gender Persentase korban kekerasan perempuan dan anak yang mendapat pendampingan Indeks Pembangunan Gender Persentase unit usaha penduduk miskin desa tertinggal yang dibina Persentase pemenuhan cadangan pangan daerah RUMUS (sudah jelas) (sudah jelas) Jumlah kasus perselisihan industrail yang berhasil diselesaikan [dibagi] jumlah kasus perselisihan industrail [dikali] 100 Jumlah PD yang Responsif Gender [dibagi] Jumlah seluruh PD [dikali] 100 Jumlah korban kekerasan perempuan dan anak yang mendapat pendampingan [dibagi] Jumlah korban kekerasan perempuan dan anak [dikali] 100 (sudah jelas) Jumlah unit usaha penduduk miskin desa tertinggal yang dibina [dibagi] jumlah usaha penduduk miskin desa tertinggal [dikali] 100 Jumlah cadangan pangan daerah yang disediakan [dibagi] jumlah cadangan pangan daerah yang ALAT VERIFIKASI (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) Cadangan pangan daerah dihitung berdasarkan kebutuhan daerah terhadap beberapa kebutuhan pokok seperti beras PD Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan LAMPIRAN 260 RPJMD KKA 2016-2021
261 PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Jumlah dokumen pemetaan, penguasaan, pemilikan daerah potensi wisata Jumlah dokumen pengembangan pertanahan Kabupaten Kepulauan Anambas Jumlah Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) yang dibangun Cakupan pelayanan pengangkutan sampah Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Persentase RTH Kabupaten Kepulauan Anambas Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah Kota/kawasan perkotaan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Persentase pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Program Perlindungan dan Persentase daerah tangkapan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021 RUMUS seharusnya disediakan [dikali] 100 (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) Jumlah desa mendapat pelayanan pengangkutan sampah Luas RTH Kabupaten Kepulauan Anambas [dibagi] luas wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas [dikali] 100 Luas RTH publik di Wilayah Kota/kawasan perkotaan [dibagi] 20% dari luas Wilayah Kota/kawasan perkotaan [dikali] 100 Jumlah kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang mendapat pengawasan dan pengendalian [dibagi] Jumlah kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup [dikali] 100 Jumlah daerah tangkapan air ALAT VERIFIKASI (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) PD Bagian Adpum, Sekretariat Daerah Bagian Adpum, Sekretariat Daerah Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup, Kecamatan Siantan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Dinas Perhubungan dan Lingkungan
PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM Konservasi Sumber Daya Alam air yang terehabilitasi dan terlindungi Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Pertamanan dan Pemakaman Jumlah informasi lingkungan hidup berkualitas yang tersedia Jumlah TPU yang terpelihara Program Adiwiyata Program Penataan Administrasi Kependudukan Terselenggaranya sekolah Adiwiyata Persentase penduduk yang memiliki KTP elektronik Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Jumlah pendamping desa yang dilatih dalam rangka penyusunan RPJM-Des sesuai standar Jumlah BUM Des yang terbentuk Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Tingkat partisipasi masyarakat(%) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah aparatur pemerintahan desa yang ditingkatkan kapasitasnya Jumlah desa yang mendapat pendampingan pengelolaan keuangan desa RUMUS yang terehabilitasi dan terlindungi [dibagi] Jumlah daerah tangkapan air [dikali] 100 (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) Jumlah penduduk yang memiliki KTP elektronik [dibagi] jumlah penduduk wajib KTP [dikali] 100% (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) ALAT VERIFIKASI (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) PD Hidup Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Bagian Pemdes, Sekretariat Daerah LAMPIRAN 262 RPJMD KKA 2016-2021
263 PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik Program Keluarga Berencana Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi keluarga berencana Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Jumlah dokumen norma, standar dan prosedur perhubungan Persentase prasarana & fasilitas LLAJ terehabilitasi dan dipelihara Peningkatan Pelayanan Angkutan Persentase keterjangkauan desa-desa menuju pusat kegiatan dan pertumbuhan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Beroperasinya Bandara Letung Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Jumlah kasus kecelakaan lalu lintas Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Persentase kendaraan yang melakukan uji emisi dan uji petik Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Pelayanan Informasi Publik Jumlah orang yang melalui pelabuhan (naik dan turun) Layanan Pengelolaan Informasi Publik RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021 RUMUS (sudah jelas) Jumlah pasangan usia subur (PUS) yang memakai alat kontrasepsi keluarga berencana [dibagi] jumlah PUS [dikali] 100 (sudah jelas) Jumlah prasarana & fasilitas LLAJ terehabilitasi dan dipelihara [dibagi] Jumlah prasarana & fasilitas LLAJ [dikali] 100 Jumlah desa yang terjangkau menuju pusat kegiatan dan pertumbuhan [dibagi] Jumlah desa [dikali] 100 (sudah jelas) (sudah jelas) Jumlah Kendaraan yang Melakukan Uji Emisi dan Uji Petik [dibagi] Jumlah Kendaraan [dikali] 100 (sudah jelas) ALAT VERIFIKASI (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) Pusat kegiatan dan pertumbuhan berbasis kecamatan (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) PD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
PROGRAM Program Fasilitasi Peningkatan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi Program Pengembangan dan Perluasan Jaringan Teknologi Komunikasi dan Informasi Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa INDIKATOR KINERJA PROGRAM Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informatika Jumlah Aplikasi E- Government G-G (3 Aplikasi) G-B (1 Aplikasi) G-C (1 Aplikasi) G-E Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan pengadaan barang jasa secara elektronik Persentase penyediaan layanan informasi dan publikasi pemerintah Jumlah kegiatan pemerintah yang terpublikasi dan terpromosikan Jumlah dokumen dan Perda yang disahkan DPRD Jumlah desa/kelurahan yang terjangkau akses telekomunikasi Jumlah bulan penyelenggaraan akses internet di lingkungan Pemkab Kabupaten Anambas RUMUS (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) Jumlah Layanan Informasi dan Publikasi Pemerintah yang disediakan [dibagi]Jumlah Layanan Informasi dan Publikasi Pemerintah yang seharusnya disediakan [dikali] 100 (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) ALAT VERIFIKASI Jumlah SDM bidang kominfo yang mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas Aplikasi E-Government yang dimaksud adalah G-G sebanyak 3 aplikasi, G-B sebanyak 1 aplikasi, G-C sebanyak 1 aplikasi, G-E (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) PD Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Bagian Adpemb, Sekretariat Daerah Bagian Humas, Sekretariat Daerah Bagian Humas, Sekretariat Daerah Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN LAMPIRAN 264 RPJMD KKA 2016-2021
265 PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Jumlah pelaku UMKM dan wirausaha pemula yang dibina pemerintah Jumlah pelaku UMKM yang produknya tersertifikasi Nilai penjualan produk- produk UMKM Nilai investasi yang terealisasi (PMA/PMDN) Jumlah PMA dan PMDN Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan kepemudaan Jumlah kompetisi cabang olahraga KKA Jumlah sarana prasarana olahraga dalam kondisi baik Jumlah kasus penyalahgunaan NAPZA dan pergaulan bebas yang melibatkan pemuda sebagai pelaku Program pengembangan data/informasi/statistik daerah Program Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah Program Pengembangan Nilai Jumlah dokumen pengembangan data/informasi yang disusun Jumlah jenis informasi yang diamankan melalui persandian Jumlah penyelenggaraan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021 RUMUS (sudah jelas) (sudah jelas) Nilai penjualan produk- produk UMKM (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) ALAT VERIFIKASI (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) PD Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Daerah Bagian Umum, Sekretariat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
PROGRAM Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Program perbaikan sistem administrasi kearsipan Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir INDIKATOR KINERJA PROGRAM event kebudayaan (Semarak Anambas) Partisipasi dalam kegiatan event kebudayaan di tingkat provinsi dan nasional Jumlah event perlombaan kebudayaan Anambas Jumlah pelaku, penggiat, dan komunitas budaya yang aktif mengadakan kegiatan setiap tahunnya Jumlah kunjungan perpustakaan umum daerah Persentase arsip statis dan dinamis pemerintah daerah yang dikelola melalui sistem kearsipan Persentase dokumen/arsip daerah yang dialihmediakan Jumlah kelompok nelayan tangkap dan budidaya yang mengalami peningkatan produksi pasca pembinaan dan pendampingan RUMUS (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) Jumlah arsip statis dan dinamis pemerintah daerah yang dikelola melalui sistem kearsipan [dibagi]Jumlah arsip statis dan dinamis pemerintah daerah [dikali] 100 Jumlah dokumen/arsip daerah yang dialihmediakan [dibagi]Jumlah dokumen/arsip daerah [dikali] 100 (sudah jelas) ALAT VERIFIKASI (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) PD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bagian Hukum dan Organisasi Tata Laksana, Sekretariat Daerah Bagian Hukum dan Organisasi Tata Laksana, Sekretariat Daerah Bagian Hukum dan Organisasi Tata Laksana, Sekretariat Daerah Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan LAMPIRAN 266 RPJMD KKA 2016-2021
267 PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Jumlah produksi perikanan budidaya Jumlah produksi perikanan tangkap Jumlah kasus pada nelayan tangkap dan budidaya perikanan yang mengikuti pembinaan, penyuluhan, dan pendampingan Jumlah jenis produk unggulan baru sektor perikanan olahan Program Khusus Kepulauan Anambas terkait Pengembangan dan Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Wilayah Perbatasan Program Pemberdayaan Masyarakat Pelaku Usaha Perikanan Program Pembinaan Pedagang Kaki lima dan Asongan Program Penataan Daerah Otonomi Baru Jumlah wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan sarana dan prasarana yang memadai Jumlah kelompok usaha kelautan dan perikanan yang terdampingi dalam usaha peningkatan wirausaha Jumlah kawasan PKL yang ditata Persentase PD wajib SPM yang telah memilikinya Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Jumlah wisatawan domestik dan mancanegara RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021 RUMUS (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) Jumlah PD wajib SPM yang telah memiliki SPM [dibagi]Jumlah PD wajib SPM [dikali] 100 (sudah jelas) ALAT VERIFIKASI (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) Produk unggulan adalah produk yang potensial dikembangkan dengan memanfaatkan SDA dan SDM lokal yang berorientasi pasar dan ramah lingkungan. Sehingga memiliki keunggulan kompetitif dan siap menghadapi persaingan global (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) PD Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
PROGRAM Program Pengembangan Kemitraaan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan INDIKATOR KINERJA PROGRAM Jumlah kegiatan kerja sama yang dilakukan Jumlah destinasi wisata dengan sarana dan prasarana yang memadai Jumlah produksi pertanian/perkebunan (Ton) Cengkeh Padi Persentase petani yang menerapkan teknologi tepat guna Persentase peningkatan produksi peternakan (sapi dan unggas) Persentase peternak yang meningkat produksinya pasca pendampingan atau penerapan teknologi tepat guna RUMUS (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) Jumlah Petani yang Menerapkan Teknologi Tepat Guna [dibagi]Jumlah Petani [dikali] 100 (Jumlah Produksi Peternakan (Sapi dan Unggas) tahun n [dikurang] Jumlah Produksi Peternakan (Sapi dan Unggas) tahun n-1 [dibagi]Jumlah Produksi Peternakan (Sapi dan Unggas) tahun n-1 [dikali] 100 Jumlah Peternak yang Meningkat Produksinya pasca Pendampingan atau Penerapan Teknologi Tepat Guna [dibagi]Jumlah Peternak mendapat Pendampingan atau Penerapan Teknologi Tepat [dikali] 100 ALAT VERIFIKASI (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) PD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan LAMPIRAN 268 RPJMD KKA 2016-2021
269 PROGRAM Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Pengembangan Industri Kecil Menengah Program Pengembangan Perwilayahan Industri Pengembangan Wilayah Transmigrasi Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan INDIKATOR KINERJA PROGRAM Jumlah kelompok petani yang mengalami peningkatan produksi pasca pembinaan dan pendampingan Terlaksananya program pemanfaatan potensi sumber daya hutan/peningkatan pengetahuan Jumlah kasus kelangkaan barang pokok Jumlah pasar tradisional beroperasi Jumlah IKM yang produktif Nilai investasi pada sektor industri perikanan yang terealisasi Jumlah masyarakat transmigrasi di perbatasan yang terbina Rasio elektrifikasi RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021 RUMUS (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) Jumlah penduduk yang mendapatkan layanan listrik [dibagi] jumlah penduduk [dikali] 100 ALAT VERIFIKASI (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) Rasio elektrifikasi menandakan tingkat perbandingan jumlah penduduk yang menikmati listrik dengan jumlah total penduduk di suatu wilayah atau negara PD Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Lampiran 2. Rumus dan Alat Verifikasi Indikator Program Indikator Kinerja Program Kualitas Pelayanan Administrasi Keuangan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Prima Tingkat kepatuhan aparatur Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur Jumlah laporan tahunan kinerja dan keuangan Angka Partisipasi Sekolah PAUD Presentase Satuan Pendidikan dengan Sarana dan Prasarana yang Memadai Jumlah Siswa Magang SMK yang berkompeten Jumlah Paket Ujian Nasional Paket Kesetaraan A, B, dan C Jumlah Tenaga Pendidik yang Tersertifikasi Jumlah Bulan Terpenuhinya Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di fasilitas pelayanan kesehatan Jumlah penduduk peserta PBI JKN yang telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku Persentase Desa Siaga Aktif Satuan Bulan % % Bulan % % Orang Paket Orang Bulan % Orang % Rumus Alat Verifikasi (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (Jumlah murid usia PAUD) [dibagi] (Jumlah penduduk usia PAUD) [dikali] 100 (%) (sudah jelas) Jumlah satuan pendidikan dengan sarana dan prasarana yang memenuhi SPM (SD&SMP) [dibagi] jumlah satuan pendidikan (SD&SMP) [dikali] 100 (%) Memadai yang dimaksud adalah yang memenuhi ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib pemerintah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) Jumlah kumulatif item obat yang tersedia di (n) puskesmas x 100 dibagi (n x jumlah total item obat indikator) fasilitas pelayanan yang dimaksud adalah puskesmas. (n) puskesmas = jumlah/banyaknya puskesmas (sudah jelas) (sudah jelas) Jumlah desa siaga yang aktif dibagi jumlah desa siaga yang dibentuk x 100% Desa Siaga Aktif adalah yang mempunyai Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau Upaya kesehatan bersumberdaya Masyarakat (UKBM) PD PJ Seluruh PD Seluruh PD Seluruh PD Seluruh PD Seluruh PD Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana LAMPIRAN 270 RPJMD KKA 2016-2021
271 Indikator Kinerja Program Cakupan ASI Ekslusif Jumlah Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021 Satuan % Perda Rumus Jumlah bayi 0-6 bulan yang mendapat ASI Ekslusif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah bayi 0-6 bulan yang tercatat dalam register pencatatan pemberian ASI x 100% (sudah jelas) Alat Verifikasi lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan, surveilance berbasis masyarakat yang meliputi gizi, penyakit, lingkungan dan perilaku sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Desa Siaga adalah Desa/Kelurahan yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah- masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri. (sudah jelas) Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau, berdasarkan PP PD PJ Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Indikator Kinerja Program Cakupan Desa UCI Jumlah sarana pelayanan kesehatan yang terstandarisasi Jumlah puskesmas yang dipenuhi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan Jumlah rumah sakit yang dipenuhi sarana dan prasarananya Jumlah Perda tentang Penggunaan Anggaran 10% untuk UKBM Cakupan pelayanan kesehatan anak balita Persentase Pelayanan Kesehatan Lansia Persentase Tempat Pengolahan Makanan (TPM) Memenuhi Syarat Satuan % unit unit unit unit % % % Rumus Jumlah desa/kelurahan UCI dibagi jumlah seluruh desa/kelurahan x 100% (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan, pemantauan pertumbuhan minimal delapan kali) [dibagi] (jumlah seluruh anak balita [dikali] 100 (%) (Jumlah usila memperoleh yankes di fasyankes pada wilayah dan kurun waktu tertentu) [dibagi] (jumlah seluruh usila di wilayah dan kurun waktu yang sama) [dikali] 100 (%) (Jumlah TPM memenuhi syarat higiene sanitasi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu) [dibagi] (jumlah seluruh TPM yang ada di wilayah dan pada Alat Verifikasi 109 tahun 2012 Universal Child Immunization (UCI) adalah tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan), ibu hamil, wanita usia subur dan anak sekolah tingkat dasar (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) PD PJ Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana LAMPIRAN 272 RPJMD KKA 2016-2021
273 Indikator Kinerja Program Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan Jumlah Gedung Kantor yang dibangun Panjang Jalan dan Jembatan yang terbangun Panjang Jalan dan Jembatan berkualitas baik Panjang Drainase/Gorong-gorong (Saluran Air)dibangun Panjang Turap/Talud/Bronjong (Batu Miring) yang dibangun Jumlah air baku yang tersedia di waduk/embung/tempat penampungan air lainnya Persentase Rumah Tangga yang terlayani Air Minum Panjang tanggul pemecah ombak yang terbangun Wilayah Waterfront City yang terbangun Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang mendapatkan sarana lingkungan dan sumber air bersih Jumlah Rumah yang dibangun oleh Pemerintah Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas Wilayah Kota/kawasan perkotaan Jumlah kasus kamtrantibmas yang tertangani Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan Kabupaten RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021 Satuan % Unit Km Km Km M3 (M3/Orang/Tahun) % M3 M3 Unit Unit % Kasus Kegiatan Rumus kurun waktu yang sama) [dikali] 100 (%) (Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu) [dibagi] (jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama) [dikali] 100 (%) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) Alat Verifikasi (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) Waterfront City diartikan suatu proses pembangunan yang memiliki kontak visual dan fisik dengan air, pengembangan wilayah perkotaan yang secara fisik alamnya berada dekat dengan air dimana bentuk pengembangan pembangunan wajah kota berorientasi ke perairan (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) PD PJ Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Indikator Kinerja Program Satuan Kepulauan Anambas Persentase penyuluh agama yang ditingkatkan kualitas dan intensitas menyuluhnya % Jumlah mitra masyarakat terkait pengembangan nasionalisme mitra masyarakat Persentase masyarakat menggunakan hak suara Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden dan Pilkada % Persentase penanganan pencegahan dan penanggulangan bencana % Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Korban Pasca Bencana % Persentase pengaduan keamanan dan kenyamanan lingkungan yang ditindaklanjuti % Persentase penanganan Pelanggaran Perda dan Perkada Pekat % Rumus (sudah jelas) (jumlah penyuluh agama yang mendapatkan pelatihan dan menyelesaikan pelatihannya dengan baik dan memberikan penyuluhan agama secara lebih sering dibanding sebelum diikutkan pelatihan) [dibagi] ( jumlah total penyuluh agama yang ada di kabupaten) [dikali] 100% (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (jumlah korban bencana yang diberi bantuan) [di bagi] (jumlah korban bencana) [dikali] 100 (%) (jumlah pengaduan keamanan dan kenyamanan lingkungan yang ditindaklanjuti) [dibagi] (jumlah pengaduan keamanan dan kenyamanan lingkungan) [dikali] 100 (%) (jumlah kasus pelanggaran perda dan perkada pekat yang ditangani) [dibagi] (jumlah Alat Verifikasi (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) PD PJ Sekretariat Daerah (Bagian Kesra) Sekretariat Daerah (Bagian Kesra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja LAMPIRAN 274 RPJMD KKA 2016-2021
275 Indikator Kinerja Program Jumlah Fakir Miskin (FM) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Soaial (PMKS) yang menerima bantuan Jumlah PMKS yang dibina Jumlah Kepala Keluarga (KK) penerima manfaat raskin Persentase peningkatan peran serta kelembagaan kesejahteraan sosial di Kabupaten Kepulauan Anambas jumlah tenaga kerja yang dilatih oleh Dinas Nakertrans Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan Persentase kasus perselisihan industrial yang berhasil diselesaikan Persentase PD yang responsif gender Persentase korban kekerasan perempuan dan anak yang mendapat pendampingan Indeks Pembangunan Gender Persentase Unit Usaha Penduduk Miskin Desa Tertinggal yang dibina Jumlah kasus kelangkaan barang pokok Jumlah dokumen pemetaan, penguasaan, pemilikan daerah potensi wisata Jumlah Dokumen Pengembangan Pertanahan Kabupaten Kepulauan Anambas Jumlah tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) yang dibangun Tersedianya tempat pembuangan akhir (TPA) Persentase RTH Kabupaten Kepulauan Anambas NA Persentase daerah tangkapan air yang terehabilitasi dan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021 Satuan Orang Orang KK % Orang Orang Kasus % % Indeks % Kasus Dokumen Dokumen Unit TPA % NA % Rumus kasus pelanggaran perda dan perkada pekat) [dikali] 100 (%) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (jumlah kasus yang diselesaikan) [dibagi] (jumlah total kasus yang terjadi) [dikali] 100 (%) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) NA (jumlah daerah Alat Verifikasi Setiap Tahun target FM dan PMKS yang menerima bantuan sebanyak 500 orang (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) NA PD PJ Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Sekretariat Daerah (Bagian Ekonomi) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Ket Disnakertrans Disnakertrans Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pertanian Sekretariat Daerah (Bagian Adpum) Sekretariat Daerah (Bagian Adpum) BLH Dinas PU Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
Indikator Kinerja Program terlindungi NA Persentase penduduk yang memiliki KTP elektronik Jumlah pendamping desa yang dilatih dalam rangka penyusunan RPJM-Des sesuai standar jumlah BUM Des yang terbentuk Tingkat partisipasi masyarakat Tingkat partisipasi masyarakat Persentase aparatur pemerintahan desa yang ditingkatkan kapasitasnya Jumlah Desa yang mendapat pendampingan pengelolaan keuangan desa jumlah Dokumen norma, standar dan prosedur perhubungan Persentase Prasarana & Fasilitas LLAJ terehabilitasi dan dipelihara Persentase Keterjangkauan desa-desa menuju pusat kegiatan dan pertumbuhan Beroperasinya Bandara Letung Jumlah kasus kecelakaan lalu lintas Persentase kendaraan yang melakukan uji emisi dan uji petik Layanan Pengelolaan Informasi Publik Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informatika Jumlah Aplikasi E-Government Satuan NA % Desa unit % % (%) Desa Dokumen % % % kasus % Bulan Orang Aplikasi Rumus tangkapan air yang terehabilitasi dan terlindungi) [dibagi] (jumlah daerah tangkapan air) [dikali] 100 (%) NA (Jumlah penduduk yang memiliki KTP elektronik) [dibagi] (jumlah penduduk wajib KTP) [dikali] 100 (%) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) Alat Verifikasi NA (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) Jumlah SDM bidang kominfo yang mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas Aplikasi E-Government yang dimaksud adalah G-G sebanyak 3 aplikasi, G-B sebanyak 1 aplikasi, G-C PD PJ Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Sekretariat Daerah (Bagian Pemdes) Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian LAMPIRAN 276 RPJMD KKA 2016-2021
277 Indikator Kinerja Program Satuan Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan pengadaan barang jasa secara elektronik Bulan Persentase penyediaan layanan informasi dan publikasi pemerintah % Jumlah kegiatan pemerintah yang terpublikasi dan di promosi Kegiatan Jumlah Dokumen dan Perda yang disahkan DPRD Dokumen dan Perda Jumlah Desa/Kelurahan yang terjangkau akses telekomunikasi Desa/Kelurahan Seluler Desa/Kelurahan Radio Desa/Kelurahan Jumlah pelaku UMKM dan wirausaha pemula yang dibina pemerintah UMKM dan Wirausaha Jumlah pelaku UMKM yang produknya tersertifikasi Pelaku UMKM Nilai penjualan produk-produk UMKM Rupiah Nilai Investasi yang Terealisasi (PMA/PMDN) Rp Jumlah PMA dan PMDN PMA dan PMDN Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan kepemudaan Peserta Jumlah kompetisi cabang olahraga KKA Cabang Olahraga Jumlah Sarana Prasarana Olahraga dalam kondisi baik Unit Jumlah kasus penyalahgunaan NAPZA dan pergaulan bebas yang melibatkan pemuda sebagai pelaku Kasus Jumlah penyelenggaraan even kebudayaan (semarak anambas) Kegiatan Partisipasi dalam kegiatan event kebudayaan di tingkat provinsi dan nasional Event Jumlah event perlombaan Kebudayaan Anambas Event Jumlah pelaku, penggiat, dan komunitas budaya yang aktif mengadakan kegiatan setiap tahunnya Kelompok Jumlah kelompok Nelayan Tangkap dan Budidaya yang Mengalami Peningkatan Produksi Pasca Pembinaan dan Pendampingan Orang, Kelompok Jumlah produksi perikanan budidaya Ton Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Ton Jumlah Tempat Pelelangan Ikan yang menjalankan sistem pelelngan ikan Unit Jumlah kasus pada nelayan tangkap dan budidaya perikanan yang mengikuti pembinaan, penyuluhan, dan pendampingan Kasus Jumlah jenis produk unggulan baru sektor perikanan olahan Jenis RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021 Rumus (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) Alat Verifikasi sebanyak 1 aplikasi, G-E (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) PD PJ Sekretariat Daerah (Bagian Adpemb) Sekretariat Daerah (Bagian Humas) Sekretariat Daerah (Bagian Humas) Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dan UMKM Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dan UMKM Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dan UMKM Kantor Penaman Modal dan PTSP Kantor Penaman Modal dan PTSP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan
Indikator Kinerja Program Jumlah wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan sarana dan prasarana yang memadai jumlah wisatawan domestik dan mancanegara jumlah kegiatan kerja sama yang dilakukan jumlah destinasi wisata dengan sarana dan prasarana yg memadai Jumlah Produksi Pertanian/Perkebunan (Ton) Cengkeh padi Persentase Petani yang menerapkan teknologi tepat guna Persentase Peningkatan Produksi Peternakan (Sapi dan Unggas) Persentase Peternak Yang Meningkat Produksinya pasca Pendampingan atau Penerapan Teknologi Tepat Guna Peningkatan Pola Konsumsi Pangan Jumlah Produksi Komoditas Pangan Substitusi Import (Padi) Jumlah Kelompok Petani yang mengalami Peningkatan Produksi pasca pembinaan dan pendampingan Jumlah kerjasama antar daerah dalam bidang suplai pangan Jumlah kasus kelangkaan barang pokok Jumlah pasar tradisional beroperasi Jumlah IKM yang produktif Jumlah kawasan sentra industri Nilai investasi pada sektor industri perikanan yang terealisasi Jumlah wilayah transmigrasi yang terbangun Jumlah masyarakat transmigrasi di perbatasan yang terbina Jumlah Perda yang di sahkan Jumlah anggota DPRD yang dilantik dan diambil sumpah dalam rangka pergantian anggota DPRD Persentase ketersediaan Perangkat Dokumentasi dan Publikasi DPRD Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang disusun Jumlah Dokumen Tata Ruang daerah yang disusun Jumlah Dokumen Pengembangan Data/Informasi yang disusun Jumlah kerjasama pembangunan Satuan Unit wisatawan Kegiatan Destinasi Ton Ton Ton % % % % Ton Kelompok Kerjasama Kasus Pasar Tradisional IKM Kawasan Rupiah M3 Orang Perda Orang % Dokumen Dokumen Dokumen Mitra Rumus (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) Alat Verifikasi (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) PD PJ Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Daerah Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Daerah Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Daerah Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Daerah LAMPIRAN 278 RPJMD KKA 2016-2021
279 Indikator Kinerja Program Satuan Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan ekonomi Dokumen Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan sosial budaya Dokumen Jumlah PD yang memiliki Pengawas Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH PD Naskah akademik kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Naskah akademik dan prosedur pengawasan Persentase PD yang melakukan Akuntabilitas dan Koordinasi Aparatur Pengawasan % Jumlah yang mengikuti Bimbingan Teknis/Pelatihan/Worksop Dalam Rangka Mendukung Tupoksi APIP Orang Pendapatan Daerah tiap tahun Rupiah Terselengaranya Pameran Terpadu Pengelola Perbatasan Event Terselenggaranya Rapat Koordinasi Teknis Kerjasama Wilayah Perbatasan Kali rapat koordinasi Naskah akademik kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Naskah akademik dan prosedur pengawasan NA NA NA NA NA NA Jumlah aparatur mendapatkan pendidikan kedinasan Orang Persentase pejabat memenuhi standar kompetensi % Persentase pegawai berkinerja baik % RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021 Rumus (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (Jumlah PD yang melakukan Opname kas) [dibagi] (Jumlah seluruh PD) [dikali] 100 (%) jumlah orang yang mengikuti diklat baik JFA, atau bimtek lainnya. (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) NA NA NA (sudah jelas) (Jumlah pejabat yang memenuhi standar kompetensi) [dibagi] (jumlah seluruh pejabat) [dikali] 100 (%) (jumlah pegawai yang berkinerja baik0 [dibagi] (jumlah seluruh pegawai) [dikali] Alat Verifikasi (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) Pendapatan daerah tahun n setelah mengalami kenaikan 5% dari tahun sebelumnya (n-1) (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) NA NA NA (sudah jelas) (sudah jelas) (sudah jelas) PD PJ Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Daerah Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Daerah Inspektorat Inspektorat Inspektorat Inspektorat Dispenda Badan Pengelolaan Perbatasan Badan Pengelolaan Perbatasan Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Rasio elektrifikasi Indikator Kinerja Program Satuan rasio Rumus 100 (%) jumlah rumah tangga yang menikmati listrik dibagi jumlah rumah tangga total Alat Verifikasi Rasio elektrifikasi menandakan tingkat perbandingan jumlah penduduk yang menikmati listrik dengan jumlah total penduduk di suatu wilayah atau negara Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral PD PJ LAMPIRAN 280 RPJMD KKA 2016-2021