TINJAUAN HUKUM SURAT WASIAT DALAM PENYERAHANNYA OLEH ORANG LAIN KE NOTARIS Oleh : Monica Sriastuti Agustina, SH.MH. Abstraksi : Seseorang yang membuat surat wasiat harus diserahkan kepada pejabat yang berwenang dalam hal ini pihak notaris dengan keadaan tertutup dan disegel untuk dirahasiakan isi yang terdapat dalam surat wasiat tersebut. Sebelum disimpan oleh notaris para saksi harus memperhatikan keabsahan dari surat wasiat yang disimpan itu. Adapun para saksi itu jumlahnya berbeda-beda ada yang cukup dua saja da nada yang lebih dari dua yaitu empat saksi seperti yang termuat dalam pasal 940 ayat 2 BW.Untuk menyerahkan wasiat yang dibuat oleh pewaris tidak harus seorang yang membuat wasiat itu akan tetapi surat wasiat itu diserahkan pada orang lain untuk supaya diserahkan ke notaris. Untuk seorang perantara yang mengantar surat wasiat diharuskan adanya surat kuasa dengan bentuk tertulis, Surat kuasa yang diberikan kepada orang yang mengantar wasiat ke notaris dibuat dengan lembar tersendiri. Jadi tidak diterangkan di dalam surat wasiat tersebut, hal ini untuk menjaga kerahasiaan isi daripada surat wasiat yang dibuat oleh si pembuat wasiat. Surat wasiat yang penyerahannya dilakukan oleh orang kepercayaan si pembuat wasiat terhadap orang lain yang ditandatangani oleh si pembuat wasiat memiliki kekuatan hukum yang sama dengan diserahkan sendiri oleh si pembuat wasiat. Kata Kunci : Wasiat, Penyerahan Oleh orang lain, Notaris, A. Latar Belakang Masalah Sejak manusia masih dalam kandungan sampai meninggal terdapat persoalan-persoalan hukum diantaranya peristiwa tersebut yaitu kelahiran perkawinan dan meninggal dunia. Hal ini merupakan suatu takdir ilahi bahwa manusia pada suatu saat akan meninggal dunia. Peristiwa ini merupakan peristiwa penting, oleh karena diliputi suatu suasana yang penuh rahasia dan menimbulkan rasa sedih karena terdapat hak-hak orang lain yang ada hubungannya dengan orang yang meninggal, sehingga perlu adanya peraturan yang mengaturnya misalkan haknya siapa harta yang ditinggalkan. Hak Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung 48
seseorang terhadap harta warisan yang ditinggalkan sejak berada dalam kandungan sang ibu. Bagi orang yang dilahirkan dengan keadaan hidup mempunyai hak dan kewajiban baru yaitu antara orangtua dengan anaknya.Dengan adanya hak dan kewajiban yang berada diantara orangtua dan anaknya yang merupakan hak timbal balik ini sering timbul suatu permasalahan diantaranya adanya anak yang tidak mau menghormati orangtuanya, hal ini karena anaknya nakal. Dengan kenakalan yang diakibatkan oleh anaknya telah mengakibatkan seorang orang tua nekat untuk menulis suatu wasiat apabila dikemudian hari meninggal dunia yang ditujukan kepada orang lain atau tidak adil dalam membuat suatu wasiat antara pewaris yang satu dengan lainnya. Penulisan wasiat atas harta peninggalnya sering menimbulkan statement yang bertentangan, misalkan dibuat sendiri dan penyerahannya ke pejabat yang berhak seperti Notaris dilakukan oleh seorang ahli, sehingga sering didengar persengekataan masalah warisan hal ini karena orang yang punya hak untuk mewaris merasa tidak adil atau merasa dirugikan dengan adanya warisan tersebut. Untuk membuat wasiat bagi orang semasa hidupnya oleh undang-undang salah satu usaha agar tidak terjadi persengketaan dalam hal pembagian harta warisan diantara ahli waris dikemudian hari dalam membuat warisan dengan tertutup, ataupun secara terbuka atau dengan rahasia dengan campur tangan Notaris dan saksi yang sangat diperlukan. Dengan demikian, maka sengketa oleh para orang yang mempunyai hak untuk mewarisi harta peninggalan yang akan dihadapi dikemudian hari dihindari. Pemerintah dalam membuat suatu peraturan yang mengatur suatu pewarisan sangat ketat bagi seseorang yang membuat suatu wasiat oleh orang yang akan meninggal dengan pertimbangan akan menghindari sengketa misalkan pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur pewarisan, yang juga diatur oleh hukum adat setempat maupun hukum agamanya, akan tetapi biarpun masih terdapat seseorang yang belum puas dan menganggap bahwa wasiat tersebut sangat merugikan. Hukum waris BW seperti yang kita ketahui yang diatur dalam buku II (kedua) yaitu tentang benda. Benda warisan seperti yang dikatakan oleh Wiryono Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung 49
Prodjodikoro yaitu soal apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada wkatu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Sedangkan R. Subekti berpendapat bahwa terdapat dua cara untuk mendapatkan warisan yaitu : Sebagai ahli waris menurut Undang- Undang dank arena ditunjuk menurut surat wasiat (testament). Sebagai ahli waris menurut Undang-Undang diatur dalam pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu misalkan para keluarga sedarah, suami atau istri yang semasa hidup dalam satu rumah, sedangkan wasiat ini seorang yang berhak mewaris dikarenakan adanya wasiat yang dibuat orang yang sudah meninggal pada waktu di masa hidupnya dan terdapat wasiat yang diserahkan kepada pejabat atau yang tidak diserahkan pada pejabat misalkan pejabat notaris. Wasiat ini yang banyak berkembang di masyarakat Indonesia. Berangkat dari latar belakang ini penulis ingin mencoba untuk memahami dan mendalami waris rahasia yang diuraikan dalam karya tulis yang berjudul "Tinjauan Hukum Surat Wasiat Dalam Penyerahannya Oleh Orang Lain ke Notaris" B. Permasalahan Berdasarkan uraian latar belakang mengenai testament atau surat wasiat yang dalam penyerahannya tidak dilakukan sendiri oleh pembuat wasiat akan menimbulkan suatu permasalahan dikemudian hari seperti yang dipaparkan tersebut diatas, maka dalam hal ini dapatlah dirumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut : 1. Dapatkah surat wasiat yang penyerahan ke Notaris tidak dilakukan oleh si pembuat wasiat? 2. Bagaimana upaya ahli waris yang tidak termasuk dalam surat wasiat tersebut supaya bisa memperoleh bagian warisan? C. Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sesuai dengan rumusan masalah tersebut diatas, sebagai berikut : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung 50
a. Untuk mengetahui bagaimana kekuatan hukum surat wasiatyang penyerahan ke Notaris tidak dilakukan oleh si pembuat sendiri serta akibatnya wasiat yang diserahkannya melalui pihak ketiga dan kekuatan hukum b. Untuk mengetahui bagaimana upaya ahli waris yang tidak termasuk dalam surat wasiat tersebut supaya bisa memperoleh bagian warisan. D. Metode Penelitian Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yang menunjang dan dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Pendekatan Masalah Menggunakan metode pendekatan Deskriptif Analistis, yaitu penulis menyajikan suatu pembahasan dengan mengacu adanya permasalahan tentang faktor-faktor yang menyebabkan adanya penyerahan surat wasiat yang tidak langsung diserahkan oleh pembuat wasiat kepada Notaris serta akibat hukumnya bagi ahli waris yang tidak terima dengan surat wasiat tersebut serta langkah hukumnya terhadap ahli warisnya. 2. Sumber Bahan Hukum Untuk tujuan penulisan skripsi oleh penulis tersebut diatas maka digunakan Penelitian Pustaka yaitu penelitian yang mencari bahan hukum dalam literature atau buku-buku peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum Metode pengumpulan Bahan Hukum yang dipergunakan oleh penulis untuk memperoleh bahan hukum demi kebaikan dan kelancaran dalam penyusunan skripsi adalah dengan pengamatan langsung mengenai perkara wasiat yang dibuat oleh si pembuat akan tetapi dalam penyerahannya ke pejabat yang berwenang dalam hal ini notaris tidak diserahkan sendiri. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tulungagung, dengan menggunakan metode : a. Wawancara, yaitu merupakan suatu cara pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pejabat yang berwenang menangani wasiat yang sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan oleh penulis dengan melalui pengajuan pertanyaan langsung kepada Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung 51
pejabat yang berwenang dan selanjutnya diadakan pencatatan dari hasil wawancara. b. Studi Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan surat wasiat. 3. Analisa Bahan Hukum Setelah bahan hukum terkumpul, maka akan diadakan analisa secara kualitatif dimana dengan metode tersebut diharapkan dapat diperoleh atau diketahui fakta tentang adanya praktek penyerahan wasiat yang dilakukan bukan oleh si pembuat wasiat akan tetapi dilakukan oleh orang lain, dengan cara itu maka tujuan untuk menjelaskan keterangan-keterangan yang diberikan kepada penulis. Setelah itu akan ditarik suatu kesimpulan dengan metode induktif yaitu hal-hal yang bersifat khusus dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum. E. Pengertian Wasiat atau Testament Semenjak manusia hidup banyak hal yang dilakukannya, seperti halnya mencari uang untuk nantinya dipergunakan biaya hidup sehari-hari selain itu juga harta untuk keturunan anak cucunya.Sebelum meninggal seseorang ada yang membuat wasiat dengan tujuan supaya nantinya dengan sepeninggalannya tidak ada yang berebutan antara satu dengan yang lainnya. Wasiat itu ada yang dibuat sendiri di hadapan pejabat akan tetapi ada pula dibuat akan tetapi penyerahannya tidak dilakukan si pembuat wasiat itu sendiri. Adapun pengertian surat wasiat atau testament menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) diatur dalam pasal 875 BW yang isinya bahwa surat wasiat atau testament adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang harta yang akan ditinggalkan kepada ahli warisnya dimana surat pernyataan tersebut dimungkinkan untuk ditarik kembali. Surat wasiat atau testament merupakan suatu akta yang dibuat sebagia pembuktian apabila dikemudian hari si pembuat wasiat meninggal serta pembuatannya diperlukan campur tangan dari seorang pejabat resmi dalam hal ini yang sering dijumpai di masyarakat adalah Notaris. Dalam membuat wasiat tidak bisa dengan sembarangan sehingga merugikan pada pihak lainnya yang lebih berhak, seperti yang diatur dalam pasal 874 BW yang menerangkan tentang artinya wasiat atau testament Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung 52
memang sudah mengandung suatu syarat, bahwa isinya pernyataan itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Untuk pembatasan seperti yang diatur dalam undang-undang sangat penting hal ini karena misalkan terletak dalam pasal-pasal tentang ligitimie portie yaitu bagian dari warisan yang sudah ditetapkan menjadi haknya para ahli warisnya dan tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan. Surat wasiat atau testament dikenal sejak jaman romawi. Bahkan ada sarjana yang mengemukakan masalah surat wasiat ini yaitu berpendapat bahwa : Tidak ada seorang Romawi terkemuka yang meninggal dunia tanpa meninggalkan surat wasiat. Lain dengan bangsa Jerman yang belum mengenal pewarisan dengan wasiat akan tetapi pewarisannya dikarenakan kematian dan surat wasiat hanya digunakan hadiah untuk sebuah gereja atau lembaga-lembaga gerejani. Sedangkan pada jaman Justinianus hukum Romawi mengenal dua bentuk testament yaitu tertulis dan lisan dan waktu membentuknya wasiat akan tertulis harus terdapat tujuh orang saksi yang ikut menandatanganinya akan tetapi kalau dengan lisan saksi cukup mendengarkannya dan ini semua masih dipertahankan di Negara Eropa. Testamen yang sudah berkembang di Negara Eropa ini semakin lama semakin banyak perubahan, misalkan testamen yang dibuat secara lisan harus adanya suatu akte selain itu perubahan saksi yang smeula jumlahnya tujuh orang menjadi dua orang karena saksi tujuh orang ini dipandang terlalu berat pengaruh testamen ini terdapat pada hukum gereja karena satu-satunya yang membuat surat wasiat adalah gereja serta tujuh saksi yang diajukan itu terlalu berat bagi gereja sehingga diubah menjadi dua orang saksi. Dalam code civil dapat ditemukan tiga bentuk testament yaitu pertama testament yang mana si pewaris memberitahukan kehendak terakhirnya secara lisan kepada para saksi dan notaris dan baru selesai pada waktu membuat aktenya dan pernyataan dari si pewaris dibuat dihadapan dua notaris dan dua saksi atau dihadapan seorang notaris dan empat saksi. Kedua testament rahasia yang harus ditandatangani, disegel, dan diserahkan kepada notaris dan setidaknya terdapat enam saksi dengan pernyataan bahwa surat Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung 53
memang sudah mengandung suatu syarat, bahwa isinya pernyataan itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Untuk pembatasan seperti yang diatur dalam undang-undang sangat penting hal ini karena misalkan terletak dalam pasal-pasal tentang ligitimie portie yaitu bagian dari warisan yang sudah ditetapkan menjadi haknya para ahli warisnya dan tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan. Surat wasiat atau testament dikenal sejak jaman romawi. Bahkan ada sarjana yang mengemukakan masalah surat wasiat ini yaitu berpendapat bahwa : Tidak ada seorang Romawi terkemuka yang meninggal dunia tanpa meninggalkan surat wasiat. Lain dengan bangsa Jerman yang belum mengenal pewarisan dengan wasiat akan tetapi pewarisannya dikarenakan kematian dan surat wasiat hanya digunakan hadiah untuk sebuah gereja atau lembaga-lembaga gerejani. Sedangkan pada jaman Justinianus hukum Romawi mengenal dua bentuk testament yaitu tertulis dan lisan dan waktu membentuknya wasiat akan tertulis harus terdapat tujuh orang saksi yang ikut menandatanganinya akan tetapi kalau dengan lisan saksi cukup mendengarkannya dan ini semua masih dipertahankan di Negara Eropa. Testamen yang sudah berkembang di Negara Eropa ini semakin lama semakin banyak perubahan, misalkan testamen yang dibuat secara lisan harus adanya suatu akte selain itu perubahan saksi yang smeula jumlahnya tujuh orang menjadi dua orang karena saksi tujuh orang ini dipandang terlalu berat pengaruh testamen ini terdapat pada hukum gereja karena satu-satunya yang membuat surat wasiat adalah gereja serta tujuh saksi yang diajukan itu terlalu berat bagi gereja sehingga diubah menjadi dua orang saksi. Menurut Ali Afandi mengenai pasal 875 BW memberikan suatu kesimpulan bahwa dengan demikian maka suatu testament adalah suatu akta, suatu keterangan yang dibuat sebagai pembuktian dengan campur tangan seorang pejabat resmi. Dari pasal 875 BW tersebut, maka terdapat beberapa yang perlu diperhatikan dalam membuat wasiat yaitu : 1. Wasiat berlaku setelah si pewaris meninggal dunia. 2. Surat wasiat pada suatu waktu dapat dicabut oleh si pembuat wasiat sendiri atau dapat diubah semasa si pewaris masih hidup. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung 54
3. Pernyataan harus tanpa tekanan siapapun terhadap si pembuat wasiat. Sedangkan menurut Pitlo salah satu ciri yang terpenting dari ketetapan wasiat adalah bahwa wasiat itu dapat ditarik kembali. Hal ini merupakan perbuatan hukum sepihak yang dilakukan oleh si pembuat wasiat, sehingga mengakibatkan bahwa wasiat itu akan menjadi batal. Pada asasnya pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia itu adalah keluar dari sepihak (eenzijdig) yaitu hanya pernyataan dari yang membuat wasiat saja dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya. Dalam hukum adat juga terdapat apa yang dinamakan wasiat atau hibah wasiat, weling, wekas, dan umanat. Hibah wasiat yang terdapat dalam hukum adat dengan tujuan agar bagian tertentu dari harta kekayaannya diperuntukkan bagi salah seorang ahli warisnya sejak saat pewaris yang bersangkutan meninggal. Sedangkan wekas, weling, umanat adalah suatu ketetapan pewaris semasa hidupnya tentang harta kekayaannya yang akan terjadi dikemudian hari pada waktu pewaris meninggal dunia yang ini sering terjadi di Jawa Barat yang terkenal dengan sebutan waling (wekas) sedangkan di Minangkabau disebut umanat. Pewaris dengan membuat suatu wasiat itu dengan tujuan untuk supaya dikemudian harinya setelah si pewaris meninggal dunia, maka harta kekayaan yang ditinggalkan tidak terdapat sengketa sesame mewaris serta dipandang adil bagi si pewaris itu sendiri. Seorang yang membuat wasiat diperlukan adanya orang yang membuat wasiat, sesuatu yang akan diwasiatkan, adanya saksi dan diperlukan pihak lain yaitu notaris untuk disimpankan serta dibuatkan surat bukti yang berupa akte yang memiliki kekuatan hukum. F. Bentuk-Bentuk Surat Wasiat Dalam membuat suatu wasiat terdapat beberapa jenis yang sebagian besar dipakai oleh seorang pewaris, seperti pada jaman Justitianus Hukum Romawi terdapat dua macam bentuk surat wasiat yaitu surat wasiat yang berbentuk lisan dan surat wasiat yang berbentuk tertulis. Disamping itu menurut isinya surat wasiat terdapat dua jenis yaitu : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung 55
a. Wasiat yang berisikan erfstelling atau wasiat pengengkatan waris yang diatur dalam pasal 954 BW yang menyatakan bahwa : wasiat dengan nama orang yang mewasiatkan, diberikan kepada seseorang atau lebih dari seorang, seluruh atau sebagian dari harta kekayaannya kalau nantinya ia meninggal dunia. Orang-orang yang mendapatkan harta kekayaan menurut pasal ini adalah waris dibawah ditel umum. b. Wasiat yang berisi hibah (hibah wasiat) atau legaat yaitu suatu penetapan wasiat yang khusus didalam suatu testament. Wasiat ini berisikan pemberian barang kepada seseorang atau lebih dari seorang, seluruh atau sebagian dari harta kekayaannya kalau nantinya ia meninggal dunia. Orang-orang yang mendapatkan harta kekayaan menurut pasal ini adalah waris dibawah titel umum. c. Wasiat ini berisi hibah (hibah wasiat) atau legaat yaitu suatu penetapan wasiat yang khusus didalam suatu testament. Wasiat ini berisikan pemberian barang kepada seseorang atau lebih dengan bentuk barang bergerak maupun tak bergerak, barang dari jenis tertentu dan juga hak pakai hasil dari seluruh atau sebagian harta peninggalan. Seseorang yang mendapatkan wasiat seperti ini disebut dengan waris dibawah titel khusus. Menurut sarjana yang mengatakan bahwa dari segi bentuknya maupun isinya surat wasiat itu dibagi menjadi : a. Dari segi isinya, wasiat itu berisikan erfstelling atau pengangkatan waris dan wasiat yang berisikan hibah atau legaat b. Dari segi bentuknya ada tiga macam yaitu, surat wasiat olografis, surat wasiat terbuka umum dan surat wasiat rahasia. Adapun, menurut Subekti yang berpendapat wasiat yang terdapat di masyarakat pada umumnya digolong-golongkan menjadi : surat wasiat umum atau openbaar testament, surat wasiat olografis, dan surat wasiat tertutup atau surat wasiat rahasia. 1. Surat wasiat umum (openbaar testament) yaitu surat wasiat atau testament yang dibuat oleh notaris serta dihadiri oleh sedikitnya dua orang saksi. Adapun caranya seorang yang akan membuat wasiat ini langsung datang sendiri di notaris untuk menyatakan kehendaknya secara lisan dan notaris itu membuat wasiat yang dikehendaki oleh yang bersangkutan, hal ini Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung 56
sesuai dengan pasal 938 dan pasal 939 BW. Setelah pewaris secara zakelijk memberitahukan kehendak terakhir, maka notaris dengan dihadiri oleh para saksi membacakannya apakah surat wasiat yang ditulis itu sudah benar atau belum. Dengan demikian orang bisu tidak dapat membuat wasiat umum dan orang tuli dapat membuat wasiat secara umum. Apabila semua sudah dilakukan seperti yang penulis uraikan mengenai surat wasiat umum, maka dibuatkan akta yang ditandatangani oleh si pewaris, notaris, dan para saksi dan apabila pewaris tidak dapat menandatangani, maka notaris membuatkan akta yang menjelaskan bahwa si pewaris tidak dapat menandatangani dan apabil sudah pihak notaris akan menyimpannya. 2. Wasiat dalam Olografis yang surat wasiat ini diharuskan si pewaris untuk menulis dan ditandatanganinya yang kemudian wasiat ini dititipkan ke notaris dan setelah ditandatangani oleh saksi-saksi, maka wasiat itu disimpannya. Notaris setelah menerimanya membuat akta penerima yang disebut dengan akte van berwaargeving yang ditandatangani oleh notaris, pewaris maupun para saksi-saksi yang ada. Wasiat yang dibuat oleh si pewaris ini dapat diserahkan ke notaris dalam keadaan tertutup atau terbuka. Apabila penyerahannya oleh si pewaris ke notaris dalam bentuk terbuka, maka notaris disaksikan oleh para saksi membacanya ditandatanganinya lalu disimpan dan apabila diserahkan ke notaris dalam bentuk terbuka, maka si pewaris disaksikan oleh para menandatanganinya dan dimasukkan dalam sampul untuk disimpan surat wasiat ini tidak dapat dianggap sebagai akte otentik. 3. Surat wasiat dalam bentuk rahasia atau geheim testament yang merupakan surat wasiat yang lain daripada yang kedua yang sudah penulis jelaskan diatas. Surat wasiat ini harus ditulis sendiri oleh si pewaris dan penyerahannya ke notaris diperlukan sedikitnya empat orang saksi. Kalau kita perhatikan masalah wasiat yang dibuat oleh si pewaris yang sudah penulis jelaskan diatas jelas bahwa surat wasiat banyak bentuknya dan cara pembuatannya, baik dilakukan oleh si pewaris atau dapat Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung dan saksi 57
menyuruh notaris untuk menulis maksud dari si pewaris dan setelah itu dibaca dihadapan para saksi, sehingga seorang yang akan membuat wasiat tinggal memilih apa yang diinginkan. G. Tata Cara Membuat Wasiat atau Testament Untuk membuat suatu surat wasiat atau testamen yang dirahasiakan tidak boleh sembarangan, hal ini dikarenakan nantinya akan menimbulkan suatu permasalahan di kemudian hari oleh karena itu perlu aturan yang mengaturnya yaitu diatur dalam pasal 940 BW dan 941 BW yang isinya apabila membuat suatu surat wasiat atau testament harus terdapat Pewaris, Notaris sebagai pejabat yang menangani surat wasiat dan empat orang saksi dan dapat menulis sendiri kemauannya dalam surat wasiat apabila tidak bisa, maka menyuruh orang lain untuk menulisnya serta ditandatangani oleh si pewaris setelah itu disegel yang merupakan syarat wajib. Di dalam pewarisan itu diperlukan adanya beberapa syarat yaitu orang yang membuat wasiat, sesuatu yang diwasiatkan, adanya pejabat yang berwenang untuk menangani wasiat dalam hal ini Notaris serta adanya saksi. Pewasiat sebagaimana yang diatur dalam pasal 940 diwajibkan untuk menulis kemauannya dan diharuskan ditandatangani oleh si pewaris sendiri.Harta yang diwasiatkan itu harus ada dan atas pemilik si pewaris. Setelah itu surat wasiat diserahkan kepada Notaris dengan tertutup sebagai pejabat yang menyimpannya sebelum si pewaris meninggal. Untuk menyerahkan surat wasiat itu dalam bentuk tertutup, maka oleh Notaris harus dilaporkan tentang penutupannya dengan menyebutkan : Maka saya notaris, dihadapan para saksi telah menutup surat ini didalam sampulnya dan menyegelnya, setelah mana si pewaris telah menulis dan menandatangani pernyataan diatas sampul dan diatas akte super skripsi ini, dihadapan saya notaris dan para saksi, bahwa surat ini yang diserahkannya kepada saya notaris memuat kehendaknya yang terakhir. Menurut pendapat Hartono Soerjopratiknjo, yang mengatakan masalah wasiat bahwa oleh karena undang-undang perbicara tentang membuat akta, maka pembuat itu dapat dilakukan oleh orang lain. Dilain pihak menurut Pitlo mengenai surat wasiat yang mengatakan bahwa : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung 58
Orang-orang yang merahasiakan isi surat wasiatnya terhadap notaris dan saksi-saksi serta terhadap pegawai notaris sebetulnya tidak ada gunanya. Malahan tukang tik yang paling melihat di kantor notaris tidak akan menceritakan apa-apa tentang isi akta itu. Bukan saja oleh karena tugasnya yang mewajibkan untuk menyimpan rahasia, tetapi lebih-lebih lagi oleh karena pergaulannya sehari-hari dengan hak-hak yang masuk bidang pekerjaannya tidak lagi tertarik akan hal-hal yang aneh dan telah menghilangkan juga keinginannya untuk ngomong sana sini. Adapun syarat sahnya seseorang membuat testament terdapat peraturan yang mengaturnya yaitu pasal 888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang isinya bahwa : Jika testament memuat syarat-syarat yang tidak dimengerti atau tidak mungkin tidak dapat dilaksanakan atau bertentangan dengan kesusilaan, maka hal yang demikian itu harus dianggap tidak tertulis. Dan pasal 890 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang isinya bahwa : Jika didalam testament disebut sebab yang palsu da nisi dari testament itu menunjukkan bahwa pewaris tidak akan membuat ketentuan itu jika ia tahu akan kepalsuannya, maka testament itu tidak sah. Sedangkan padal 893 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa : Suatu testament adalah batal, jika dibuat karena paksa, tipu, atau muslihat. Dengan adanya batasan yang dilarang oleh Undang-Undang seperti yang penulis sebutkan diatas, maka seorang yang akan membuat wasiat harus memperhatikan perundangan yang berlaku seperti seorang yang akan membuat wasiat harus mempunyai akal budi sehat dan dapat dipertanggungjawabkan dan cakap menurut hukum. Mereka yang dikatakan cakap menurut hukum yaitu misalkan batasan umur seperti yang diatur dalam pasal 897 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu umurnya 18 tahun atau yang telah menikah, maka ia dapat membuat wasiat. Disamping adanya syarat umur harus terdapat saksi seperti yang sudah diatur dalam undang-undang yaitu harus dewasa atau mengerti bahasa yang dipakai dalam membuat wasiat serta diperlukan yang sudah kenal atau mengerti kedudukan saksi. Adapun yang tidak dapat bertindak sebagai saksi dalam wasiat umum adalah : 1. Semua ahli waris atau legendaris 2. Semua keluarga sedarah atau keluarga berdasarkan perkawinan sampai derajat keenam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung 59
3. Anak-anak atau cucu dari keluarga tersebut sampai derajat keenam 4. Pembantu rumah tangga dari Notaris, pada waktu membuat testament Dari larangan saksi yang ada dalam membuat wasiat serta batasan dalam membuat wasiat, maka setelah tidak ada larangan surat wasiat itu diserahkan ke notaris untuk disimpan serta disampul dan disegel. H. Akibat Hukum Surat Wasiat Yang Dibuat Tidak Sah Setiap orang yang akan membuat surat wasiat pada dasarnya dapat membuat semuanya menurut apa yang dikehendakinya asalkan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Akan tetapi seorang yang membuat surat wasiat yang dibuat oleh si pewaris terdapat hal-hal yang tidak diperhatikan menurut undang-undang yang mengaturnya, sehingga mempunyai cacat hukum. Peraturan perundang-undangan yang mengatur si pewaris tidak boleh membuat surat wasiat diatur dalam pasal 888 BW, 890 BW, 893 BW, dan 930 BW sedangkan dalam hukum perdata diatur dalam pasal 879, 902, 903, 904, 906, 907, 908, 911, dan 912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal-pasal yang penulis sebutkan dalam Kitab Undang-undang hukum perdata dapat digolongkan yaitu : 1. Masalah Fide Commis yang diatur dalam pasal 879 KUHPer yang berarti Fedei yaitu kepercayaan dan Commis yang merupakan kewajiban dan ini dilarang oleh undang-undang, hal ini karena si pemberi waris dapat menghibahkan wasiat dengan lompat tangan, oleh karena itu si penerima hibah wasiat akan batal demi hukum. 2. Wasiat yang diperuntukkan terhadap suami atau istri diatur dalam pasal 901 dan 903 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Wasiat ini tidak diperbolehkan terhadap harta warisannya karena dimungkinkan adanya ketidakadilan terhadap wasiat yang dibuat oleh si pewaris, akan tetapi si pewaris bisa menghibahkan. 3. Wasiat atau testament yang dibuat oleh orang yang belum dewasa yang mana diatur dalam pasal 904 dan 905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Wasiat ini diperuntukkan untuk keuntungan walinya serta guru yang mengasuhnya dan tinggal serumah dengan si pembuat wasiat. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung 60
4. Wasiat yang dibuat oleh seseorang yang memiliki profesi khusus dan yang sejenis, hal ini diatur dalam pasal 906 dan 907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal ini memberikan penjelasan bahwa seorang tabib atau juru ahli obat yang telah melayani terhadap seseorang dan orang itu telah meninggal, maka si tabib tidak boleh menerima wasiatnya dengan pertimbangan bahwa wasiat yang dibuat itu telah menguntungkan yang penerima wasiat kecuali hibah wasiat guna membalas jasanya. 5. Wasiat untuk anak luar kawin serta terhadap orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum yang mana diatur dalam pasal 908, 909, dan 911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada garis besarnya undang-undang menetapkan bahwa : a. Anak luar kawin walaupun telah diakui tidak dapat diberikan kepadanya sesuatu dengan wasiat, padahal pemberian itu melebihi bagian menurut hukum waris ab-intestato. Ketentuan ini erat kaitannya dengan pasal 862 s/d 873 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang pewarisan dalam hal adanya anak-anak luar kawin. b. Apabila siding di pengadilan yang memeriksa dan memutuskan adanya perbuatan perzinahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, padahal mereka berdua atau salah seorang dari keduanya dalam ikatan perkawinan yang sah dengan orang lain, maka dalam keadaan demikian satu sama lain diantara mereka tidak boleh menikmati keuntungan dengan lewat perbuatan si pewaris. c. Orang yang tidak cakap untuk mewaris maksudnya wasiat batal apabila berisikan dan ditujukan terhadap orang yang tidak cakap untuk berbuat hukum. 6. Wasiat untuk orang-orang yang telah melakukan kejahatan yang erat kaitannya dengan yang ihwal hal ini diatur dalam pasal 912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu mereka yang dihukum karena membunuh terhadap seorang pewaris atau orang yang memalsukan surat wasiat ataupun orang yang memaksa untuk membuat surat wasiat. 7. Wasiat terhadap janda atau duda yang mana diatur dalam pasal 902 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pewasiatan yang dibuat oleh seorang pewaris Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung 61
terhadap janda atau duda tidak dibolehkan melebihi setengah dari harta yang dimiliki atau apabila mempunyai anak tidak boleh melebihi dari bagian anak yang sah. Dengan adanya batasan yang diatur dalam undang-undang yang penulis sebutkan ini, maka wasiat dapat diadakan pencabutan atau wasiat itu berakibat gugur.Pencabutan adalah adanya suatu tindakan dari pewaris yang meniadakan atau mencabutnya suatu testament, sedangkan gugurnya wasiat adalah wasiat itu tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya hal-hal yang diluar adanya kemauan si pewaris. Disamping itu pencabutan surat wasiat menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenal pencabutan surat wasiat yaitu dengan sengaja tegas dan secara diam-diam. Dengan adanya pencabutan atau karena cacatnya dalam membuat wasiat, maka wasiat itu dapat berakibat batal atau dapat dibatalkan baik oleh orang yang membuat wasiat atau para pihak yang dianggap merugikan dirinya dalam wasiat yang dibuat oleh si pewaris. I. Surat Wasiat Yang Penyerahannya Ke Notaris Tidak Dilakukan Oleh Si Pembuat Wasiat Seseorang yang membuat surat wasiat harus diserahkan kepada pejabat yang berwenang dalam hal ini pihak notaris dengan keadaan tertutup dan disegel untuk dirahasiakan isi yang terdapat dalam surat wasiat tersebut. Setelah diterima notaris dalam keadaan tertutup dan disegel, maka surat wasiat itu harus disimpan. Sebelum disimpan oleh notaris para saksi harus memperhatikan keabsahan dari surat wasiat yang disimpan itu. Adapun para saksi itu jumlahnya berbeda- beda ada yang cukup dua saja da nada yang lebih dari dua yaitu empat saksi seperti yang termuat dalam pasal 940 ayat 2 BW. Untuk menyerahkan wasiat yang dibuat oleh pewaris tidak harus seorang yang membuat wasiat itu akan tetapi surat wasiat itu diserahkan pada orang lain untuk supaya diserahkan ke notaris. Untuk seorang perantara yang mengantar surat wasiat diharuskan adanya surat kuasa dengan bentuk tertulis, seperti yang dikemukakan bahwa : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung 62
Di dalam penyerahan surat wasiat seseorang tidak diharuskan untuk datang sendiri dihadapan notaris akan tetapi dapat diwakilkan kepada orang lain dengan cara dibuatkan kuasa. Cara pembuatan surat kuasanya tidak ditentukan bentuk maupun cara penulisannya. Dimana pembuat surat kuasa ini dibuat oleh pihak pewaris sendiri sesuai dengan kehendaknya, adapun hal-hal yang menyebabkan si pewaris di dalam penyerahan surat wasiat ke notaris tidak menyerahkan sendiri yaitu misalkan si pembuat wasiat itu sakit. Adapun orang yang menerima surat kuasa haruslah orang yang telah memenuhi syarat-syarat dalam melakukan perbuatan hukum, hal ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh si pewaris terhadap orang yang diberi surat kuasa pengantar ke notaris. Surat kuasa yang diberikan kepada orang yang mengantar wasiat ke notaris dibuat dengan lembar tersendiri. Jadi tidak diterangkan di dalam surat wasiat tersebut, hal ini untuk mnejaga kerahasiaan isi daripada surat wasiat yang dibuat oleh si pembuat wasiat. Surat wasiat yang penyerahannya dilakukan oleh orang kepercayaan si pembuat wasiat terhadap orang lain yang ditandatangani oleh si pembuat wasiat memiliki kekuatan hukum yang sama dengan diserahkan sendiri oleh si pembuat wasiat. Dalam membuat surat wasiat atau surat kuasa untuk menyerahkan surat wasiat ke notaris dimungkinkan si pembuat wasiat tidak bisa menulis atau menandatangani surat kuasa padahal menurut pasal 28 ayat 3 Peraturan Jabatan Notaris semua akta notaris harus ditandatangani oleh masing-masing penghadap baik para saksi maupun notarisnya yang merupakan identitas dari masing-masing baik si pembuat wasiat, para saksi maupun notaris. J. Upaya Ahli Waris Yang Termasuk Dalam Surat Wasiat Supaya Bisa Memperoleh Bagian Warisan Wasiat yang dibuat oleh seseorang mempunyai akibat hukum baik terhadap ahli warisnya maupun terhadap orang yang mempunyai hak untuk mewarisi harta yang ditinggalkan. Oleh karena itu dalam penyerahan maupun membuat wasiat diharuskan ditandatangani oleh si pembuat wasiat sendiri yang merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan terhadap si pewaris, hal ini sesuai dengan pasal 940 dan 941 BW. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung 63
Tandatangan yang dilakukan oleh si pewaris dapat saja tidak dilakukan dikarenakan sesuatu hal yaitu mungkin karena sakit oleh karena itu notaris harus menyebutkan dalam akta pengamatan. Seperti yang dijelaskan oleh Notaris yang menyatakan bahwa : Pernyataan terhalang dan apa sebabnya terhalang harus disebutkan dalam akte. Dengan adanya tandatangan yang terdapat baik dalam surat wasiat maupun surat kuasa memiliki kekuatan hukum, sehingga apa yang menjadi kehendak pewaris harus dilaksanakan oleh ahli warisnya. Hal ini karena si pewaris mempunyai hak kebebasan untuk mengatur mengenai apa yang akan terjadi dengan harta kekayaannya setelah ia meninggal, sehingga ketentuan-ketentuan tentang pembagian harga kekayaan yang ditinggal si pewaris bersifat mengatur dan bukan hukum memaksa. Dengan adanya wasiat yang dibuat oleh si pewaris dimungkinkan ahli warisnya tidak masuk atau bahkan dirugikan atau dikesampingkan oleh si pewaris dengan membuat wasiat tersebut, sehingga tidak dapat bagian harta dari seorang yang membuat wasiat. Pada prinsipnya wasiat yang dibuat oleh orang yang meninggal itu harus dilaksanakan apapun isinya, akan tetapi terdapat permasalahan yang harus diselesaikan adanya ketidakterimaan terhadap wasiat yang dianggap sebagian ahli waris merasa dirugikan, sehingga ahli waris menempuh jalur hukum apabila diselesaikan secara kekeluargaan tidak ada titik temu. Cara pembuatan surat kuasanya tidak ditentukan bentuk maupun cara penulisannya. Dimana pembuat surat kuasa ini dibuat oleh pihak pewaris sendiri sesuai dengan kehendaknya, adapun hal-hal yang menyebabkan si pewaris di dalam penyerahan surat wasiat ke notaris tidak menyerahkan sendiri yaitu misalkan si pembuat wasiat itu sakit. Adapun orang yang menerima surat kuasa haruslah orang yang telah memenuhi syarat-syarat dalam melakukan perbuatan hukum, hal ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh si pewaris terhadap orang yang diberi surat kuasa pengantar ke notaris. Surat kuasa yang diberikan kepada orang yang mengantar wasiat ke notaris dibuat dengan lembar tersendiri. Jadi tidak diterangkan di dalam surat wasiat tersebut, hal ini untuk mnejaga kerahasiaan isi daripada surat wasiat yang dibuat Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung 64
oleh si pembuat wasiat. Surat wasiat yang penyerahannya dilakukan oleh orang kepercayaan si pembuat wasiat terhadap orang lain yang ditandatangani oleh si pembuat wasiat memiliki kekuatan hukum yang sama dengan diserahkan sendiri oleh si pembuat wasiat. Dalam membuat surat wasiat atau surat kuasa untuk menyerahkan surat wasiat ke notaris dimungkinkan si pembuat wasiat tidak bisa menulis atau menandatangani surat kuasa padahal menurut pasal 28 ayat 3 Peraturan Jabatan Notaris semua akta notaris harus ditandatangani oleh masing-masing penghadap baik para saksi maupun notarisnya yang merupakan identitas dari masing-masing baik si pembuat wasiat, para saksi maupun notaris. K. Upaya Ahli Waris Yang Termasuk Dalam Surat Wasiat Supaya Bisa Memperoleh Bagian Warisan. Wasiat yang dibuat oleh seseorang mempunyai akibat hukum baik terhadap ahli warisnya maupun terhadap orang yang mempunyai hak untuk mewarisi harta yang ditinggalkan. Oleh karena itu dalam penyerahan maupun membuat wasiat diharuskan ditandatangani oleh si pembuat wasiat sendiri yang merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan terhadap si pewaris, hal ini sesuai dengan pasal 940 dan 941 BW. Tandatangan yang dilakukan oleh si pewaris dapat saja tidak dilakukan dikarenakan sesuatu hal yaitu mungkin karena sakit oleh karena itu notaris harus menyebutkan dalam akta pengamatan. Seperti yang dijelaskan oleh Notaris yang menyatakan bahwa : Pernyataan terhalang dan apa sebabnya terhalang harus disebutkan dalam akte. Dengan adanya tandatangan yang terdapat baik dalam surat wasiat maupun surat kuasa memiliki kekuatan hukum, sehingga apa yang menjadi kehendak pewaris harus dilaksanakan oleh ahli warisnya. Hal ini karena si pewaris mempunyai hak kebebasan untuk mengatur mengenai apa yang akan terjadi dengan harta kekayaannya setelah ia meninggal, sehingga ketentuan-ketentuan tentang pembagian harga kekayaan yang ditinggal si pewaris bersifat mengatur dan bukan hukum memaksa. Dengan adanya wasiat yang dibuat oleh si pewaris dimungkinkan ahli warisnya tidak masuk atau bahkan dirugikan atau dikesampingkan oleh si Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung 65
pewaris dengan membuat wasiat tersebut, sehingga tidak dapat bagian harta dari seorang yang membuat wasiat. Pada prinsipnya wasiat yang dibuat oleh orang yang meninggal itu harus dilaksanakan apapun isinya, akan tetapi terdapat permasalahan yang harus diselesaikan adanya ketidakterimaan terhadap wasiat yang dianggap sebagian ahli waris merasa dirugikan, sehingga ahli waris menempuh jalur hukum apabila diselesaikan secara kekeluargaan tidak ada titik temu. L. Kesimpulan Untuk memudahkan pemahaman terhadap isi dari pada karya tulis ini yang diuraikan dalam bab-bab yang terdahulu, maka penulis akan menarik suatu kesimpulan yaitu : 1. Dalam melakukan pembuatan wasiat yang diadakan oleh si pewaris terdapat beberapa syarat yang perlu diperhatikan diantarnaya adanya pwaris, sesuatu yang diwasiatkan adanya saksi maupun pejabat dalam hal ini Notaris. Akan tetapi dalam membuat surat wasiat oleh seseorang tidak hanya surat wasiat itu diserahkan ke Notaris itu dengan sendiri akan tetapi melalui orang lain dikarenakan pewaris dengan adanya halangan tidak dapat melakukan penyerahan sendiri. Kalau terjadi penyerahan surat wasiat itu melalui orang lain diperlukan adanya surat kuasa yang dibuat dengan sendiri ditandatanganinya tidak dimasukkan di dalam surat wasiat yang merupakan syarat mutlak. Hal ini untuk menjaga kerahasiaan daripada surat wasiat itu sendiri sehingga surat wasiat yang demikian ini kekuatan hukumnya sama dengan penyerahan wasiat itu sendiri. Disamping itu untuk menyerahkan surat wasiat harus juga diperlukan adanya saksi, hal ini untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian harinya. 2. Wasiat yang dibuat oleh si pewaris mempunyai dampak yang besar setelah si pewaris meninggal dunia baik langsung terhadap ahli warisnya yang tidak menerima adanya wasiat yang dibuat oleh si pewaris. Apalagi penyerahan wasiat yang dibuatnya dapat dilakukan sendiri atau wakil orang lain tetapi diharuskan untuk diberikan surat kuasa untuk memberikan surat wasiat ke notaris dan ditandatangani baik oleh si pewaris maupun oleh notarisnya. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung 66
Notaris dalam menerima surat wasiat yang dibuat perlu melihat dan memperhatikan segi-segi keadilan. Karena pewaris mempunyai kewenangan yang tidak dapat diganggu gugat terhadap harta kekayaan dalam menentukan akan diberikan siapa dikemudian hari nantinya setelah si pewaris meninggal, sehingga tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun biarpun oleh ahli warisnya. Wasiat yang dibuat oleh si pewaris harus dilaksanakan seperti kemauannya yang dituangkan dalam surat wasiat. Apabila terjadi masalah dikemudian hari ahli warisnya supaya mengajukan gugatannya ke Pengadilan, hal ini apabila jalur musyawarah dengan cara kekeluargaan tidak mendatangkan titik temu penyelesaiannya. M. Saran-Saran Untuk kebaikan dan masukan terhadap masalah yang penulis kemukakan diatas mengenai adanya wasiat yang dibuat oleh para si pewaris, maka penulis mengemukakan saran yaitu : 1. Setiap orang yang akan membuat wasiat seharusnya dibuat sendiri dan diserahkan ke Notaris tanpa melalui siapapun untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan orang lain, disamping itu untuk para seorang yang akan membuat wasiat supaya diperhatikan syarat-syarat yang ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku supaya dapat dilaksanakan. 2. Untuk menghindari sengketa dikemudian hari, maka seorang yang membuat wasiat harus perlu diperhatikan ahli waris lainnya yang mempunyai hak untuk mewaris terhadap harta kekayaan si pembuat wasiat, sehingga sengketa setelah ditinggal tidak akan terdapat permasalahan yang ditimbulkan. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung 67
DAFTAR PUSTAKA Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cetakan ke 3 Des, Penerbit Bina Aksara, Jakarta 2003. Benyamin Asri dan Thabra Asri, Dasar-Dasar Hukum Waris Barat, Penerbit Tarsito Bandung, 1998. Baharuddin Lopa, Masalah-masalah Politik Hukum Sosial Budaya dan Agama Sebuah Pemikiran, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996 Hartono Soejopratiknjo, Hukum Waris Testamenter, Cetaan Ke 3 Penerbit Seksi Notariat UGM, 1999. Pitlo, Pembuktian Dan Kedaluarsa, Penerbit PT. Intermasa Jakarta, 1988. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata Cetaan Ke 14, Penerbit Intermasa, 2005. Subekti Dan R. Tjitrosudibyo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Penerbit Pradya Paramita Jakarta, 2004. Mada Yogyakarta Sutrisno Hadi, Metodologi Researcht 2, Penerbit Yayasan Psikologi Universitas Gajah, 1983. Marzuki, Metodologi Reset, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1986. Wiryono Prodjodikoro, Hukum Waris Di Indonesia, Cetaan Ke 7, Penerbit Sumur Bandung 2005. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung 68
lite | Error! No text of specified style in document. 29 29