BAB II Pertanggung jawaban Pidana Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan A. Anak Menurut Peraturan Perundangan Anak merupakan amanah serta karunia yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam diri anak telah melekat harkat, martabat, serta hak-hak anak sebagai manusia yang harus dijunjung tinngi. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan penyambung masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa yang ideal, oleh sebab itu setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta hak-hak sipil dan kebebasan.1 Mengenai pengertian anak telah dijabarkan dalam beberapa peraturan Perundang- Undangan. Berikut pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan. a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 1 ayat (3) mendeskripsikan, bahwa Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Berdasarkan perumusan Pasal 1 ayat (3) tersebut dapat dikatakan bahwa anak dibatasi dengan syarat umur antara 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun, b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 1 H.M.Abdi Koro, Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda Dan Perkawinan Sirri,Bandung, P.T. Alumni, 2012, hlm. 63-64.
Dalam Pasal 1 ayat (1) mendeskripsikan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. c. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam Pasal 1 ayat (1) mendeskripsikan bahwa Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Anak nakal merupakan anak yang melakukan perbuatan yang telah dinyatakan terlarang bagi anak, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun berdasarkan peraturan hukum lain yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Dalam Pasal 1 angka (2) mendeskripsikan bahwa Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. c. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dalam Pasal 45 mendeskripsikan bahwa Anak merupakan seseorang anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun. d. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Dalam Pasal 330 mendeskripsikan bahwa orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya. Maka anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya apabila seorang anak telah menikah sebelum usia 21 tahun kemudian perkawinan itu dibubarkan atau telah ditinggalkan oleh pasangannya sebelum genap usia 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.
e. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada Pasal 1 ayat (26) mendeskripsikan bahwa anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. f. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 1 ayat (5) mendeskripsikan bahwa Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. g. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) mendeskripsikan mengnai batasan- batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. h. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Pada Pasal 1 angka 4 mendeskripsikan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.2 i. Berdasarkan Hukum Adat Di Indonesia. Seseorang dikatakan belum dewasa apabila seseorang tersebut belum pernah menikah dan berdiri sendiri, belum terlepas dari tanggungjawab orang tua. Hukum Adat menentukan bahwa ukuran seseorang telah dewasa bukan pada umurnya, tetapi ukuran yang dapat dipakai adalah ketika bekerja sendiri, dan cakap 2 HANAFI, Hanafi. Konsep Pengertian Anak dalam Hukum Positif dan Hukum Adat. VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum dan Keadilan, 2022, 6.2: 25-35.
melakukan apa yang ditentukan dalam kehidupan masyarakat, serta dapat mengurus kekayaan sendiri.3 B. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan 1. Pengertian Tindak Pidana Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa tindaka pidana merupakan perbuatan pidana (perbuatan kejahatan).4 Sedangkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana. Istilah tindak pidana sendiri berasal dari istilah hukum pidana Belanda yaitu Strafbaar feit yang terbagi menjadi tiga kata, yaitu straf, baar, dan feit. Kata straft diterjemahannya menjadi pidana dan hukum. Kata baar diterjemahannya menjadi dapat atau boleh. Sedangkan kata feit diterjemahkan menjadi tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.5 Menurut Pendapat Amir Ilyas, yang dikutip oleh pakar hukum pidana, uraian tentang tindak pidana, perbuatan pidana atau istilah pidana adalah sebagai berikut : a. Strafbaar Feit adalah peristiwa pidana b. Strafbaar Handlung diterjemahkan menjadi perbuatan pidana, yang digunakan oleh kaum sarjana Hukum Pidana Jerman 3 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Bandung, PT Refika Aditama, 2021, hlm. 37. 4 diakses pada tanggal 30 Juli 2023 Pukul 23.23 Wit 5 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, PT. Raja Grafindo, Jakarta 2007, hal.69
c. Criminal Act diterjemahkan menjadi perbuatan kriminal.6 Berdasarkan hal tersebut maka istilah Strafbaar feit merupakan peristiwa yang bisa di pidana atau perbuatan yang bisa dipidana Adapun pengertian terkait tindak pidana yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana. Yang dideskripsikan sebagai berikut: a. Menurut Erdianto Efendi, yang mengutip perkataan Pompe, mendefenisikan tindak pidana sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang telah dilakukan oleh seorang pelaku entah secara sengaja maupun secara tidak sengaja, maka penjatuhan kepada pelaku tersebut diperlukan demi untuk terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.7 b. Indiyanti Seno Adji, menggambarkan suatu tindak pidana sebagai perbuatan seseorang yang diancam pidana, yang mana bila perbuatannya bersifat melanggar hukum, dan mengandung kesalahan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan terkait perbuatannya.8 c. Menurut Andi Hamzah, yang dikutip dari perkataan Vos, merumuskan tindak pidana sebagai suatu kelakuan manusia yang berdasarkan peraturan perundang- undangan pidana diberikan pidana.9 d. Berdasarkan pendapat Rasyid Ariman yang mengutip perkataan Simons mendeskripsikan bahwa "Tindak pidana merupakan suatu perbuatan manusia yang berlawanan dengan hukum, yang dapat diancam dengan pidana oleh 6 Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar), Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta 2012, hal. 18-19 7 Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hal. 97. 8 Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Hukum Pidana, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, 2002, hal.155 9 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal. 97.
undang-undang terkait perbuatan mana yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat disalahkan pada si pembuat".10 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Terkait pengertian Tindak Pidana yang telah dijelaskan diatas juga harus memenuhi unsur-unsurnya agar dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Yang mana unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi dua yaitu:11 a) Unsur Subjektif Unsur subjektif sendiri merupakan unsur-unsur yang terdapat pada diri pelaku. Yang bertaut dengan batiniyah pelaku, hal ini meliputi: 1. Kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa). 2. Niat atau maksud (mens rea). 3. Adanya perencanaan perbuatan (met vorbedachte rade). b) Unsur Objektif Unsur objektif merupakan unsur yang berada diluar dari diri pelaku atau dapat dikatakan sebagai unsur lahiriyah. Unsur ini sering diberikan karena perbuatan pelaku itu sendiri. Yang mana unsurnya yaitu : 1. Memenuhi rumusan undang-undang. 2. Sifat/perbuatan melawan hukum. 3. Kualitas si pelaku. 4. Kausalitas atau akibat daripada perbuatan pelaku. 10 Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, Hukum Pidana, Setara Press, Malang, 2015, hal. 60. 11 Moeljanto, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal.56.
Perbuatan tindak pidana harus mengamati terkait unsur-unsur karena untuk menjadi tumpuan apakah suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai tindak pidana atau tidak. Pada dasarnya tindak pidana dapat diberikan apabila terdapat kesalahan yang diperbuat oleh seseorang yang secara hukum pelaku dapat mempertanggung jawabkan kesalahannya yang merugikan pihak lain atas perbuatan si pelaku.12 3. Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia pembunuhan berakar dari kata bunuh yang berarti menghilangkan (menghabisi, mencabut) nyawa, dan mematikan.13 Pembunuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu merupakan proses, perbuatan, atau cara membunuh (menghilangkan, menghabisi, mencabut nyawa).14 Tindak pidana pembunuhan di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Masalah terkait pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa diatur dalam Bab XIX buku II KUHP Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Perbuatan membunuh merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja merenggut nyawa orang lain. pembunuhan (doodslag) diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lim belas) tahun sebagaimana berdasarkan bunyi Pasal 338 KUHP. Namun jika pembunuhan itu sudah direncanakan sebelumnya, maka disebut sebagai pembunuhan berencana (moord), yang dapat diancam dengan pidana dalam jangka waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun, hal ini dinyatakan pada Pasal 340 KUHP.15 Pasal 338 KUHP menyatakan bahwa: 12 Ibid 13 diakses pada tanggal 31 Juli 2023, Pukul 13.56 Wit 14 Dekdipbud. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta.2005. hlm. 257 15 Hilman Hadikusum. Bahasa Hukum Indonesia. Alumni. Bandung. 2005.hlm. 129-130.
"Barangsiapa dengan senagaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun". Pasal 340 KUHP menyatakan bahwa: "Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu. Paling lama 20 (dua puluh) tahun".16 Tindak pidana pembunuhan, sebagaimana berdasarkan KUHP termasuk dalam kejahatan terhadap nyawa. Yang mana kejahatan terhadap nyawa misdrijven tegen het leven) ialah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.17 4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Kejahatan pada nyawa (misdrijven tegen bet leven) merupakan penyerangan terhadap nyawa orang lain. Yang merupakan tujuan dari kejahatan ini merupakan nyawa (leven) manusia.18 Dalam tindak pidana pembunuhan memiliki unsur-unsur yang terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif merupakan opzettelijk atau dengan sengaja. Sedangkan yang merupakan unsur objektif yaitu : 1. Unsur menghilangkan nyawa 2. Unsur nyawa orang lain.19 Unsur-unsur tersebut berdasarkan pembentuk undang-undang telah dinyatakan secara tegas menjadi unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan seperti yang telah dideskripsikan dalam Pasal 338 KUHP, oleh karena itu penuntut umum harus 16 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 338 dan Pasal 340. 17 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal.55. 18 Ibid 19 P.A.F Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti.Bandung.1997. hal.210.
mencantumkan semua unsur-unsur tersebut di dalam surat dakwaannya. Unsur-unsur tersebut ialah : 1. Dengan sengaja (opzettelijk) 2. Menghilangkan (beroven) 3. Nyawa (leven) 4. Orang lain (een ander).20 Dengan dimuatkannya keempat unsur diatas dalam surat dakwaan, maka berarti keempat unsur dari tindak pidana itu oleh penuntut telah didakwakan terhadap tertuduh. Dan karen keempat unsur itu telah didakwakan telah dipenuhi oleh tertuduh, maka dengan sendirinya penuntut umum harus membuktikan kebenaran dari tuduhannya di dalam peradilan.21 5. Tindak Pidana Anak Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak menjelaskan terkait apa yang dimaksud dengan tindak pidana anak, namun hanya apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak, tidak menjelaskan apa itu tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Anak yang merupakan pelaku tindak pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1), (2), dan (3) sebagai berikut : Ayat (1) : "Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian tahap tahap bimbingan setelah menjalani perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai penyelidikan sampai dengan pidana". Ayat (2) : "Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana". 20 Ibid, hal. 202. 21 Ibid
Ayat (3) : "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana".22 6. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Tindak pidana yang dilakukan oleh anak seringkali menimbulkan problem dalam proses penanganannya. Sistem peradilan di Indonesia menganut sistem equality before the law ialah asas kesamaan di mata hukum. Hukum yang berlaku di Indonesia telah menegaskan bahwa seseorang yang telah dewasa dengan kesadarannya mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan melanggar hukum dan aturan yang berlaku. Maka sebagai pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berbeda dengan anak yang belum dewasa, anak dengan usia tertentu belum dikategorikan sebagai orang dewasa yang memiliki rasa tanggung jawab sehingga mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlakuan khusus, perlakuan khusus yang diberikan kepada anak guna untuk melindungi hak-hak anak dari kesewenang-wenangan penegakan hukum.23 Berkaitan dengan apa yang telah diuraikan diatas anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan hal ini dapat dilihat dalam uraian kasus sebagai berikut: a. Posisi Kasus 22 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak 23 Bambang Purnomo, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal)", Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol 13 No.1. 2018, hlm. 48.
Sebagaimana berawal pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021, sekitar pukul 16.00 WIT saksi Ahdin Pattilouw Alias Adi dan korban Firman Alias Tole sama-sama membeli minuman keras jenis sopi, selesai minum saksi Ahdin Pattilouw Alias Adi memanggil anak Rahman Bahari Ramadhan Alias Babang. Kemudian mereka bergoncengan tiga dengan menggunakan sepeda motor pergi ke Hotel Sahabat yang berada di Kota Ambon untuk bertemu dengan saksi Fahri Alias Imam, selanjutnya saksi Fahri Alias Imam memberikan uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli anggur dan mereka pun minum secara bersama-sama. Sementara minum anggur masak, korban Firman Alias Tole pergi ke kamar mandi dan saat itupun saksi Ahdin Pattilouw Alias Adi, memainkan saklar lampu di kamar mandi sehingga lampu padam dan kembali menyala berulang kali sambil ia tertawa, kemudian korban Firman Alias Tole mengatakan kepada saksi Ahdin Pattilouw Alias Adi "biasa orang kampung bagitu jua baru masuk hotel". setelah itu sekitar pukul 03.30 WIT, saksi Ahdin Pattilouw Alias Adi, anak Rahman Bahari Ramadhan Alias Babang dan korban Firman Alias Tole, mereka hendak pulang ke Waiheru dari arah Kota Ambon menuju arah Jembatan Merah Putih, saat motor hendak berada pada posisi tengah-tengah Jembatan Merah Putih saksi Ahdin Pattilouw Alias Adi memberhentikan motor kemudian mereka bertiga turun dari atas motor dan saksi Ahdin Pattilouw Alias Adi bertanya kepada korban Firman Alias Tole terkait perkataan korban di Hotel, dan saat itu juga saksi Ahdin Pattilouw Alias Adi mengunakan kepalan tangan kiri memukul korban sebanyak satu kali. Kemudian secara sengaja saksi Ahdin
Pattilouw Alias Adi dengan menggunakan kedua kepalan tangan memukuli korban secara berulang kali ke arah bagian wajah korban, sehingga korban terjatuh diatas jalan raya dan tidak sadarkan diri. Kemudian saksi Ahdin Pattilouw Alias Adi melompati pagar pembatas Jembatan Merah Putih untuk berdiri dibibir jembatan dan menyuruh anak Rahman Bahari Ramadhan Alias Babang untuk mengangkat tubuh korban, setelah itu saksi Ahdin Pattilouw Alias Adi menarik tangan korban agar korban mudah dijatuhkan kebawah jembatan dan anak Rahman Bahari Ramadhan Alias Babang secara sengaja dan dikehendaki mendorong pantat korban sehingga tubuh korban jatuh keluar pagar pembatas jembatan. Maka demikian saksi Ahdin Pattilouw Alias Adi dengan mudah mendorong korban jatuh dari atas jembatan, namun ternyata tubuh korban tidak terjatuh ke dalam air laut tetapi tubuh korban terjatuh pada pondasi tiang pancang Jembatan Merah Putih yang mengakibatkan korban Firman Alias Tole meninggal. C. Pertanggungjawaban Pidana Anak sebagai Pelaku Pembunuhan Menurut Roeslan Saleh sebagaimana dikutip oleh Marlina mendeskripsikan bahwa, dipidana atau tidaknya seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana tergantung pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak.24 Kemudian dipaparkan pula bahwa jika seseorang melakukan suatu tindak pidana maka ia memiliki kesalahan oleh karena itu ia dapat dikenakan sanksi pidana, namun jika ia melakukan suatu perbuatan tercelah dan terlarang namun tidak memiliki kesalahan maka tentunya ia tidak dihukum.25 24 Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2009. Hal.69. 25 Ibid
Tanggung jawaban pidana mensyaratkan bahwa pelaku harus bertanggung jawab. Sebab seseorang yang tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana tentunya saja tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana. Pada dasarnya, tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan tanggungjawab anak itu sendiri, namun karena terdakwa masih anak-anak, maka ia tidak dapat dilepas dari kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Tanggungjawab bagi anak ketika melakukan kejahatan adalah anak tersebut mampu mempertanggungjawabkan dan siap untuk diselidiki, dituntut, dan diadili di pengadilan, namun terdapat ketentuan-ketentuan yang mana proses bagi seorang anak tidak sama dengan proses bagi orang dewasa. Hal ini dijelaskankan dalam asas yang ada di dalam pemeriksaan anak, ialah: a. Asas praduga tak bersalah anak dalam proses pemeriksaan; b. Dalam suasana kekeluargaan; c. Anak sebagai korban; d. Didampingi oleh orang tua, wali atau penasehat hukum, minimal wali yang mengasuh; e. Penangkapan, dan penahanan adalah pilihan terakhir setelah dilakukan pertimbangan dengan catatan penahanan dipisahkan dari orang dewasa.26 Pertanggungjawaban pidana anak yang melakukan tindak pidana tentu saja bersumber dari ketentuan yang ditetapkan dalam KUHP maupun di luar KUHP. 1. Pertanggungjawaban yuridis bagi anak di dalam KUHP 26 Bunadi Hidayat, Pemidanaan Anak Di Bawah Umur, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 39.
Hukum Pidana di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berasal dari KUHP Belanda. KUHP ini merupakan hasil dari mazhab klasik yang bersandarkan pada: a. Asas Legalitas, berarti bahwa tiada pidana tanpa undang-undang, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Jonkers berpendapat bahwa: "Undang-Undang merupakan sumber langsung dari hukum pidana, apa yang dapat dipidana disebut dalam Undang-Undang pidana, apa yang tidak terkena peraturan- peraturan itu, bagaimanapun dapat dihukum, namun tidak dapat dipidana".27 Asas ini mengutamakan kepentingan formal daripada kepentingan hukum itu sendiri. Meskipun hukum sudah jelas dan sangat diperlukan oleh masyarakat, namun jika tidak ditentukan oleh undang-undang tentu tidak dapat ditegakkan. Pernyataan tersebut sesuai dengan pendangan menurut Moeljatno, yang menyatakan bahwa: "Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, kecuali jika tidak ditentukan terlebih dahulu dengan perundang-undangan". Hal ini dikatakan dalam bahasa Latin sebagai Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).28 Berdasarkan pernyataan tersebut, jelas bahwa undang-undang merupakan kekuatan utama dari banyaknya peraturan yang ada saat ini. Meskipun aturan ini jelas-jelas merugikan pihak lain. Memang aturan-aturan tersebut belum diatur dalam undang-undang, sehingga aturan-aturan yang dianggap merugikan orang lain tidak dapat diganggu gugat oleh undang-undang. Misalnya, apabila perbuatan tindak pidana perzinahan dilakukan oleh anak-anak sebaya yang belum mencapai 27 Ibid 28 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara,cet. I, Jakarta, 1983, hlm. 23.
usia dewasa yang sama-sama masih dibawah umur dan belum berada dalam hubungan perkawinan, maka perbuatan itu tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana (perzinahan) sebagaimana menurut ketentuan Pasal 284 KUHP. Dalam asas legalitas memiliki 7 (tujuh) aspek yang dapat dibedakan sebagai berikut, yaitu: 1. Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan pada ketentuan pidana berdasarkan undang-undang; 2. Tidak menerapakan undang-undang pidana berdasarkan analogi; 3. Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan pada kebiasaan; 4. Tidak diizinkan ada perumusan delik yang kurang jelas (syarat lex certa); 5. Tidak ada ketentuan pidana yang berlaku surut (retroaktif); 6. Tidak ada pidana lain selain yang ditentukan oleh undang-undang; 7. Penuntutan pidana hanya didasarkan pada tindakan yang ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu, asas legalitas merupakan suatu tanggung jawab yuridis yang tertulis, tidak berlaku surut (retroaktif), penerapannya tidak diatur secara analogi dan eksistensinya harus ditetapkan dalam undang-undang sebelum perbuatan itu dilakukan. Nilai yang mendasar dari asas ini adalah menjamin kepastian hukum bagi pelakunya.29 b. Asas Kesalahan, yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dihukum karena ia telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana karena kesengajaan atau kelalaiannya. Untuk menentukan apakah seseorang benar-benar bersalah, maka harus mempunyai alat bukti yang cukup, seperti perbuatan melawan hukum yang 29 Bunadi Hidayat, "Pemidanaa......, Op.Cit, hlm. 41.
dilakukannya, sesuai dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh penuntut umum,maka alat bukti tersebut layak untuk diadili. Berdasarkan kedua asas tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa antara unsur kesalahan dan asas legalitas tidak dapat dipisahkan. Asas legalitas merupakan suatu jaminan tertulis atas kepastian hukum dan sekaligus sebagai tanggung jawab hukum atas kesalahan orang yang melakukan tindak pidana, atau orang yang terlibat dalam melakukan suatu tindakan pidana. Tanggung jawab yuridis dalam KUHP dapat didasarkan pada 2 (dua) sudut pandang, yaitu: kemampuan fisik dan moral seseorang (pasal 44 ayat (1 dan 2) KUHP). Kemampuan fisil seseorang dapat dilihat dari kekuatan, dan kecerdasan pikirannya.30 Jelasnya, istilah kemampuan fisik seseorang tidak disebutkan dalam KUHP, namun secara implicit, berarti seseorang yang kekuatan, daya, kecerdasan akalnya terganggu atau tidak sempurna, seperti idiot, imbicil, buta tuli, bisu sejak lahir, orang sakit, anak kecil (di bawah umur) dan orang yang sudah tua renta, fisiknya lemah, tidak dapat dihukum. Demikian pula orang yang kapasitas moralnya tidak sempurna, orang yang menderita gangguan jiwa seperti psikosis, demensia, epilepsy, dan jenis penyakit jiwa lainnya, juga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.31 Pada dasarnya kemampuan dalam melakukan perbuatan hukum merupakan salah satu syarat yang penting untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban yuridis atau tidak dapat dimintai pertanggungjawaban yuridis. 30 Ibid, hlm.46. 31 Ibid, hlm. 49.
Terkait dengan pertanggungjawaban yuridis kepada anak di bawah umur, ketika Pasal 45, 46 dan 47 KUHP dihapuskan, KUHP tidak mengatur secara rinci mengenai kedewasaan anak. Untuk kesetaraan berdasarkan Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 KUHP, ditetapkan bahwa anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana, yaitu: 1. Dalam hal anak berumur 9 (Sembilan) tahun sampai dengan 13 (tiga belas) tahun melakukan tindak pidana, hakim diminta untuk mengembalikan anak tersebut kepada orang tua atau walinya tanpa pidana; 2. Apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan umur 15 (lima belas) tahun, maka tindak pidana tersebut masih pada tingkat pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536 dan 540 KUHP, hakim dapat memerintahkan agar anak tersebut diserahkan kepada pemerintah atau kepada badan hukum swasta untuk dididik sampai memenuhi syarat usia 18 (delapan belas) tahun (Pasal 46 KUHP); 3. Jika hakim memutuskan pelaku bersalah, maka hukuman maksimalnya akan dikurangi sepertiga, apabila suatu tindak pidana diancam hukuman mati, maka dapat dijatuhi pidana paling lama 15 (lima belas) tahun dan tidak dikenakan pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 KUHP huruf b angka 1 dan 3.32 2. Pertanggungjawaban pidana anak di luar KUHP Pertanggungjawaban pidana terhadap anak di bawah umur tidak lengkap jika hanya didasarkan pada ketentuan hukum materiil yang ditentukan oleh KUHP, karena 32 Ibid
ketentuan hukum dalam KUHP tidak hanya bersifat umum tetapi juga karena perilaku dan peradaban manusia begitu kompleks bahkan perkembangannya jauh lebih cepat dari peraturan yang berlaku saat ini.33 Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri akan banyaknya jenis kejahatan yang bermunculan akibat kemajuan teknologi, dan tidak dapat dipungkiri bahwa jenis-jenis kejahatan tersebut dapat dilakukan oleh anak-anak (di bawah umur). Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 103 KUHP, perbuatan lain yang berdasarkan undang-undang di luar KUHP masih dapat dipidana, sepanjang undang-undang tersebut berkaitan dengan persoalan anak dan tidak bertentangan dengan KUHP (lex Specialis Derogat Legi Generali). Berdsarkan asas tersebut, hukum pidana anak membenarkan adanya undang-undang selain di luar KUHP yang mengatur mengenai permasalahan anak seperti: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Psikotropika; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga; 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia jo. Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM;\ 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme; Penggunaan undang-undang ini dalam hukum pidana anak sangatlah berasalan, karena dalam mencari kebenaran dan keadilan dalam hukum pidana, yang ditekankan adalah kebenaran hukum materil dan bukan kebenaran hukum pidana. Oleh karena itu, 33 Ibid
dalam mencari kebenaran hukum materil tersebut, hakim harus mengacu pada dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum khususnya unsur klausul dakwaan yang didakwakan termasuk dalam pembuatan putusan, harus mengacu pada unsur klausul pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Untuk menentukan apakah suatu perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut cukup mempunyai unsur-unsur tindak pidana atau tidak, setidaknya dapat dilihat dari 3 (tiga) sudut pandang: a. Subyek, ialah apakah anak tersebut dirujuk ke persidangan anak? Apakah anak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.34 b. Adanya unsur kesalahan, adalah anak tersebut melaukan suatu perbuatan yang diancam dengan pidana atau dilarang oleh undang-undang. Hal ini mutlak diperlukan demi untuk menghindari asas Geen Straf Zonder Schuld (tidak ada pidana, jika tidak ada kesalahan).35 c. Keakuratan alat bukti yang diajukan jaksa penuntut umum dan terdakwa untuk membuktikan kebenaran dakwaan. Alat bukti ini, minimal harus ada dua, apabila tidak dipenuhi, terdakwa tidak dapat dipidana (Pasal 184 KUHAP).36 Yang menjadi persolan yuridis dari ketiga unsur di atas adalah persoalan pada unsur "subyek" atau pelaku tindak pidana. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, di Indonesia belum ada pengaturan mengenai usia minimal anak yang dapat diadili di pengadilan anak. Namun demikian, tidak ada alasan bagi hakim untuk membatalkan persidangan kasus hanya karena tidak ada undang-undang yang mengatur secara jelas terkait batas usia minimum bagi anak untuk 34 Ibid, hal.51. 35 Ibid, hal. 52. 36 Ibid
diadili di pengadilan, oleh karena itu anak di bawah umur yang melanggar undang- undang narkotika, psokotropika atau undang-undang lain di luar KUHP, dapat diajukan ke pengadilan anak, meskipun undang-undang tersebut tidak mengatur batasan pada usia minimum. Kemudian, dengan berlakukannya Undang-Undang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997, tanggung jawab yuridis kepada anak menjadi lebih jelas dan mendapat kepastian hukum dibanding dengan KUHP, khususnya mengenai batas usia minimum bagi seorang anak yang dapat diadili di pengadilan anak adalah paling muda yaitu 8 (delapan) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun (Pasal 4 ayat (1)). Dalam penafsiran Pasal 4 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, memaparkan bahwa batasan usia 8 (delapan) tahun bagi anak nakal yang dapat diadili dipersidangan anak didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis dan pedagogis. Anak yang belum mencapai usia 8 (delapan) tahun, dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Batas usia minimal 8 (delapan) tahun ini, dari sudut pandang pedagogis dan psikologis jelas merugikan kepentingan anak. Anak yang berumur 8 (delapan) tahun yang diajukan penuntut umum ke persidangan anak, dapat dijatuhi sanksi tindakan (Pasal 46 ayat (3 dan 4) UU No. 3 Tahun 1997). bahkan usia anak 8 (delapan) tahun masih ada dalam tahap mengamati perbuatan orang dewasa. Apabila anak di penjara, maka anak tersebut tentunya akan dikucilkan dari temannya maupun dari masyarakat, serta akan dipandang sebagai orang jahat oleh masyarakat dan atau teman di sekitarnya. Pada dasarnya, usia 12 (dua belas) tahun merupakan anak yang masih berada dalam tingkat remaja awal (10 - 12 tahun), yang mana mentalnya
belum stabil, emosinya masih belum bisa dikontrol dan belum dapat menyelesaikan permasalahan yang kompleks. Dengan berlakunya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 yang menggantikan Undang-Undang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "anak yang berkonflik dengan Hukum" adalah anak yang telah berusia 12 ( dua belas) tahun namun belum berusia 18 (delapan belas) tahun, maka hal ini jelas bahwa para pembentuk undang-undang telah sepakat bahwa usia 8 (delapan) tahun sesungguhnya merupakan suatu usia yang belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini karena anak pada usia tersebut masih belum memahami terkait apa yang dilakukannya. Apabila anak yang berumur di bawah 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana atau disangka melakukan tindak pidana, dengan kata lain bahwa apabila anak tersebut belum berumur 18 (delapan belas) tahun, maka anak tersebut akan tetap diadili di persidangan anak.37 Seperti halnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 15/Pid/Sus- Anak/2021/PN Amb, anak didakwa berdasarkan surat dakwaan. Adapun penerapan hukumnya berdasarkan : a. Primair Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban Firman Alias Tole, maka perbuatan anak Rahman Bahari Ramadhan Alias Babang diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. b. Subsidair 37 Ibid, hal.53.
Sebagai orang yang melakukan, memerintahkan melakukan atau ikut serta dalam suatu perbuatan, dengan sengaja merenggut nyawa orang yaitu korban Firman Alias Tole, perbuatan anak Rahman Bahari Ramadhan Alias Babang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. c. Lebih Subsidair Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan mengakibatkan maut bagi diri korban Firman Alias Tole, Perbuatan anak Rahman Bahari Ramadhan Alias Babang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 170 ayat (2) ke 3 KUHP. d. Lebih-lebih Subsidair Melakukan penganiyaan dengan rencana lebih dahulu jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yaitu diri korban Firman Alias Tole perbuatan anak Rahman Bahari Ramadhan Alias Babang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. e. Lebih-lebih Subsidair Lagi Melakukan penganiayaan, jika mengakibatkan kematian yaitu diri korban Firman Alias Tole, perbuatan anak Rahman Bahari Ramadhan Alias Babang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.