JISPAR, Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan. Volume 9 Issue 2 (2020) ISSN 2089-6123; e-ISSN 2684-9119 RELASI PEMERINTAH DAERAH DAN SWASTA DALAM PENGELOLAAN DESTINASI WISATA DI KELURAHAN SEI GOHONG Armela Shintani ABSTRAK Relations or relationships are the result of systematic interactions (series of behaviors) between two or more people that have a reciprocal relationship and influence each other between one individual and another individual. Governance is oriented to the synergic relations (relations) between the government, the private sector and civil society (community) in carrying out good and responsible governance. In other words, the relationship between Regional and Private Governments in the management of tourist destinations shows that there is cooperation/ partnership of stakeholders, namely the government, the private sector and the community. This research method uses descriptive qualitative research. This research uses governance theory from Sumarto. The indicators used include Government indicators as facilitators, Private indicators as providers and service providers and Community indicators as citizens participating in tourism management. This research in the process uses data from observations, interviews and documentation. The results of this study indicate that there is a relationship between the local government, the private sector and the community in managing tourist destinations in Sei Gohong, this can be seen from the interaction of the three stakeholders. The government as a facilitator who facilitates tourism needs, things that have not been met in the provision of tourism services by the government are complemented by the private sector as providers and organizers of tourism services namely accommodation in the form of lodging (villas) and the community in the tourist areas participate by managing Sei Gohong tourism by the Group Tourism Awareness (Pokdarwis). However, the management of these tourist destinations only involves local governments through the Department of Tourism, Culture, Youth and Sports Palangkaraya City together with the community through the Tourism Awareness Group (Pokdarwis) who are directly involved in tourism management in Sei Gohong. While the private sector indirectly as a provider and service provider because of the impact of the presence of tourism. Keywords: Relations, Governance, Management of Tourism Destinations PENDAHULUAN Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan disebutkan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, 28
JISPAR, Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan. Volume 9 Issue 2 (2020) ISSN 2089-6123; e-ISSN 2684-9119 pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Selain itu dinyatakan bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. Pariwisata merupakan keseluruhan kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mengatur, mengurus dan melayani kebutuhan wisatawan. Pemerintah dalam mengembangkan dan mengelola pariwisata secara garis besarnya adalah menyediakan infrastruktur (tidak hanya dalam bentuk fisik), memperluas berbagai bentuk fasilitas, kegiatan koordinasi antara aparatur pemerintah dengan pihak lain, pengaturan dan promosi wisata. Sehingga pemerintah mempunyai otoritas dalam pengaturan, penyediaan, dan peruntukan berbagai infrastruktur yang terkait dengan kebutuhan pariwisata. Tidak hanya itu, pemerintah juga bertanggung jawab dalam menentukan arah yang dituju dalam memanfaatkan pariwisata. Keterlibatan berbagai pihak dalam pengelolaan wisata merupakan peran penting untuk membantu pemerintah daerah. Adanya relasi atau hubungan antara pemerintah dengan pihak lain merupakan terobosan yang bisa di lakukan dalam rangka menunjang pembangunan di sektor parwisata. TINJAUAN PUSTAKA Sedarmayanti (2003) berpendapat istilah governance ini tidak hanya berarti kepemerintahan sebagai suatu kegiatan, tetapi juga mengandung arti pengurusan, pengelolan, pengarahan dan pembinaan penyelenggaraan. Sedarmayanti (2003) mengelompokkan unsur-unsur kepemerintahan (governance stakeholders) ke dalam 3 kategori, yaitu : 1. Negara/Pemerintahan; konsepsi kepemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat (Civil Society Organization). 2. Sektor Swasta; pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti: industri pengolahan (manufacturing), perdagangan, perbankan, dan koperasi, termasuk kegiatan sektor informal. 3. Masyarakat (Civil Society); kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada di antara atau di tengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi. Nuryati dan Hwang (2002) mengidentifikasi bahwa pemerintah merupakan aktor sentral dalam perkembangan suatu destinasi wisata. Akses yang kuat terhadap terhadap kekuasaan dan sebagai penentu kebijakan dalam usaha pengembangan suatu destinasi wisata menjadi modal utama sektor pemerintah berkontribusi dalam kegiatan wisata. Sektor swasta dengan keunggulannya dalam bidang penyediaan modal secara cepat, mengikuti perkembangan jaman dan memiliki tenaga-tenaga 29
JISPAR, Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan. Volume 9 Issue 2 (2020) ISSN 2089-6123; e-ISSN 2684-9119 kerja yang professional menjadi sektor yang dapat menutupi kekurangan dari sektor pemerintah. Speadley dan McCurdy dalam Astuti (2012) menyatakan relasi atau hubungan sosial yang terjalin antara individu berlangsung dalam waktu yang relatif lama akan membentuk suatu pola, sehingga pola hubungan ini disebut dengan pola relasi sosial. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Sumarto (2003) mengartikan governance sebagai mekanisme, praktik dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah- masalah publik. Kualitas governance dinilai dari kualitas interaksi yang terjadi antara komponen governance yaitu pemerintah, civil society dan sektor swasta. Sumarto menjelaskan dalam konsep governance, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor paling menentukan. Implikasinya peran pemerintah sebagai pembangun maupun penyedia jasa pelayanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi badan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain (sebagai fasilitator) untuk masyarakat dan sektor swasta. Masyarakat berpartisipasi dan swasta ikut aktif melakukan upaya dalam upaya penyelenggara dan penyedia jasa membantu pemerintah. Sumarto (2003) mengidentifikasikan dalam pengelolaan destinasi wisata tiga (3) aktor penting ini yaitu 1. Pemerintah sebagai fasilitator dalam pengelolaan wisata, 2. Swasta sebagai penyedia dan peyelenggara jasa dan 3. Masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan wisata. METODE PENELITIAN Menurut Ibrahim (2015:59) metode deskriptif kualitatif adalah cara kerja penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan, melukiskan, atau memaparkan keadaan suatu objek (realitas atau fenomena) secara apa adanya sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat penelitian. Miles and Huberman dalam Sugiyono (2015) mengemukakan bahwa "aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh". Dalam melakukan análisis data penelitian terdiri dari tiga langkah yaitu: Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan. HASIL PENELITIAN Sumarto (2003) mengartikan governance sebagai mekanisme, praktik dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah- masalah publik. Kualitas governance dinilai dari kualitas interaksi yang terjadi antara komponen governance yaitu pemerintah, civil society dan sektor swasta. Sumarto menjelaskan dalam konsep governance, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor paling menentukan. Implikasinya peran pemerintah sebagai pembangun maupun penyedia jasa pelayanan dan infrastruktur akan bergeser 30
JISPAR, Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan. Volume 9 Issue 2 (2020) ISSN 2089-6123; e-ISSN 2684-9119 menjadi badan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain (sebagai fasilitator) untuk masyarakat dan sektor swasta. Masyarakat berpartisipasi dan swasta ikut aktif melakukan upaya dalam upaya penyelenggara dan penyedia jasa membantu pemerintah. Sumarto (2003) mengidentifikasikan dalam pengelolaan destinasi wisata tiga (3) aktor penting ini yaitu: Pemerintah sebagai fasilitator Fasilitator diartikan pihak yang menyediakan fasilitas baik berupa bantuan fisik, penyediaan jasa dan sebagainya. Fasilitas wisata merupakan sarana yang bertujuan aktivitas pengunjung/wisatawan yang dilakukannya untuk mendapat pengalaman rekreasi. Adapun tujuannya yaitu untuk memberikan pelayanan kepada wisatawan. untuk melayani dan mempermudah kegiatan atau Swasta sebagai penyedia dan peyelenggara jasa Pariwisata menjadi suatu tuntutan bagi swasta dalam menyediakan jasa dan pelayanan wisata untuk memfasilitasi kegiatan pengunjung. Jasa yang ditawarkan oleh swasta biasanya jasa yang memang dibutuhkan para wisatawan selama mereka berada di daerah wisata salah satunya adalah akomodasi. Akomodasi wisata merupakan bagian dalam memenuhi kebutuhan wisatawan yang sedang berwisata, bentuk akomodasi yang dibutuhkan wisatawan yaitu diantaranya adanya tempat untuk menginap saat mereka melakukan perjalanan wisata Masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan wisata Peran masyarakat dapat dilakukan secara aktif dan pasif. Peran aktif dilaksanakan secara langsung, baik secara perseorangan maupun secara bersama- sama, yang secara sadar ikut membantu program pemerintah dengan inisiatif dan kreasi mau melibatkan diri dalam kegiatan pengusahaan pariwisata atau melalui pembinaan rasa ikut memiliki dikalangan masyarakat. Peran serta pasif adalah timbulnya kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu atau merusak lingkungan alam di sekitar tempat wisata. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengelolaan Destinasi wisata Dana Dana tentunya sangat diperlukan untuk pembangunan atau perbaikan sarana dan prasarana pariwisata. Tanpa adanya dana yang memadai maka program-program yang telah dirancangkan dalam pembangunan pariwisata akan sulit dijalankan secara optimal. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia ditetapkan sebagai strategi perancangan, pelaksanaan serta pemeliharaan dan pengelolaan manusia untuk kinerja usaha yang optimal termasuk kebijakan pengembangan dan juga proses untuk mendukung strategi yang 31
JISPAR, Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan. Volume 9 Issue 2 (2020) ISSN 2089-6123; e-ISSN 2684-9119 sudah dibuat.Sumber daya manusia (SDM) merupakan jasa atau usaha kerja yang bisa diberikan dalam proses produksi. Dalam hal lain, SDM menggambarkan kualitas usaha yang dilakukan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan suatu barang dan jasa. PEMBAHASAN Pemerintah Sebagai Fasilitator Pemerintah sebagai fasilitator dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga Kota Palangka Raya menyediakan fasilitas wisata berupa panggung seni/hiburan, pondok/gazebo, toilet umum, blok souvenir/cendramata dan blok kuliner. Selain itu fasilitas wisata, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga Kota Palangka Raya juga sebagai memfasilitasi dalam penguatan SDM masyarakat di Sei Gohong hal ini dilakukan dengan cara mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat lokal dalam mengelola destinasi wisata. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa benar pemerintah dalam pengelolaan destinasi wisata bertindak sebagai fasilitator. Swasta Sebagai Penyedia dan Penyelenggara Jasa Sektor Swasta yang terlibat sebagai penyedia dan penyelenggara jasa di area sekitar wisata sei gohong salah satunya adalah Bougenville Villa. Bougenville Villa merupakan tempat penginapan ekslusif di Sei Gohong dengan nuansa alam modern. Namun untuk saat ini pihak villa masih belum ikut terlibat secara langsung dalam pengelolaan wisata di Sei Gohong. Berdasarkan hasil penelitian peneliti menilai bahwa benar adanya pihak swasta sebagai penyedia dan pelenggara jasa dalam kegiatan pariwisata. Jasa yang ditawarkan merupakan tempat penginapan/ villa yang ada dekat dengan area wisata Sei gohong. Swasta dalam menyediakan beberapa fasilitas atau akomodasi dan jasa yang sifatnya tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah daerah. Masyarakat Berpartisipasi Dalam Pengelolaan Destinsi Wisata Partisipasi masyarakat dalam mengelola destinasi wisata Sei Gohong (Sei Batu) diwujudkan dengan adanya suatu Kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis. Walaupun tidak semua masyarakat bergabung dalam Kelompok Sadar Wisata. Kelompok tersebut didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Sei Gohong. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di Sei Gohong yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki kepedulian dalam mengembangkan dan membangun wisata sei gohong. Pokdarwis Sei Gohong memiliki peran di antaranya sebagai penggerak dalam mendukung pariwisata, pengembangan potensi wisata yang dimiliki di daerahnya, memberikan pemahaman kepada masyarakat di sekitar lokasi pariwisata mengenai pentingnya keterlibatan masyarakat secara langsung dalam menjaga serta mengembangkan objek wisata yang ada dan manfaatkannya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Dengan adanya 32
JISPAR, Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan. Volume 9 Issue 2 (2020) ISSN 2089-6123; e-ISSN 2684-9119 Kelompok Sadar Wisata ini merupakan bentuk partisipasi aktif dari masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menilai bahwa benar adanya partsisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata dilihat dari keterlibatan masyarakat sebagai bagian dari pokdarwis. Pokdarwis di Sei Gohong sebagai penghubung antara pemerintah dengan masyarakat dalam hal koordinasi pengelolaan fasilitas wisata dan pedagang yang berjualan di sekitar obyek wisata dalam melaksanakan perannya sudah berjalan dengan baik. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Pengelolaan Wisata Dinas Pariwisata Kota Palangka bersama dengan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam pengelolaan destinasi wisata sei gohong tentu tidak lepas dari faktor pendukung dan faktor penghambat. adapun faktor-faktor tersebut sebagai berikut: Dana Dana merupakan hal yang menentukan dalam terselenggaranya program atau kegiatan dalam pengelolaan wisata. Tanpa adanya dana yang memadai maka program-program yang telah dirancangkan akan sulit dijalankan secara optimal. Agar terlaksananya pembangunan pariwisata tentunya pemerintah harus menyediakan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan pariwisata. Anggaran yang diperoleh untuk pembangunan wisata ini diperoleh dari APBN yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) yang kemudian digunakan secara maksimal oleh Dinas Pariwisata. Namun anggaran juga menjadi faktor penghambat dalam pembangunan pariwisata karena terbatasnya anggaran. Sehingga, dengan terbatasnya anggaran yang dimiliki Dinas Pariwisata Kota Palangka Raya akan menyebabkan terhambatnya suatu kegiatan, khususnya dalam pengembangan pariwisata yang membutuhkan pembangunan fasilitas infrastruktur. Sehingga dilaksanakan hanya bersifat insidental dan tidak dilakukan secara rutin. Sumber Daya Manusia Keberadaan SDM berperanan penting dalam pengembangan pariwisata, karena SDM pariwisata merupakan seluruh aspek manusia yang mendukung kegiatan wisata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan mewujudkan terciptanya kepuasan wisatawan serta berdampak positif terhadap ekonomi, kesejahteraan dan kelestarian lingkungan hidup dan budaya di suatu kawasan wisata. SDM dalam pengelolaan destinasi wisata Sei Gohong dapat dibilang cukup baik dilihat dari orang-orang (pihak Dinas) yang mengatur kegiatan maupun merancang program- program yang akan dijalankan, yang kemudian program itu dilaksanaan bersama- sama dengan masyarakat wisata Sei Gohong melalui Pokdarwis. Namun SDM masyarakat Sei gohong juga perlu ditingkatkan, karena sumber daya manusianya dinilai masih kurang terutama dalam keterampilan masyarakat. Perlu adanya kegiatan rutin dalam pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat sehingga masyarakat dapat 33
JISPAR, Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan. Volume 9 Issue 2 (2020) ISSN 2089-6123; e-ISSN 2684-9119 mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang pariwisata. Sei Gohong saat ini belum ada masyarakat yang bisa membuat seperti souvenir khas Sei Gohong. KESIMPULAN interaksi antara pemerintah, masyarakat dan swasta. Dalam pengelolaan destinasi wisata di Sei Gohong interaksi ketiga stakeholder ini dapat dilihat dari pemerintah sebagai fasilitator, swasta sebagai penyedia dan penyelenggra jasa dan masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan wisata. Pemerintah sebagai fasilitator pada wisata Sei Gohong membangun fasilitasi yang dibutuhkan guna mendukung kegiatan wisata. Swasta dalam penyedia dan penyelenggara jasa menyediakan fasilitas menginapan yaitu villa guna menyediakan jasa yang sifatnya belum dipenuhi oleh pemerintah daerah. Sedangkan masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan destinasi wisata dengan membentuk Kelompok Sadar Wisata sebagai bentuk dari kepedulian akan adanya potensi pariwisata didaerahnya serta pengelolaan tempat wisata sei gohong dikelola langsung oleh Kelompok Sadar Wisata. Namun, kondisi kerjasama/ kemitraan yang terjalin antara pemerintah daerah dan pihak swasta di Sei Gohong dalam pengelolaan wisata masih belum diterapkan secara maksimal. Karena masih ada pengusaha (Swasta) yang belum terlibat secara langsung dalam pengelolaan destinasi wisata di Sei Gohong. Saat ini pengelolaan destinasi wisata sei gohong dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat melalui Kelompok Sadar Wisata. Dalam governance relasi dapat dilihat dari adanya DAFTAR PUSTAKA Astuti, S. 2012. Pola Relasi Sosial Degan Buruh Tani Dalam Produksi Pertanian. Skripsi. Medan : Universitas Sumatera Utara. Bagyono. 2007. Pariwisata dan Perhotelan. Bandung : Alfabeta Davey, Kenneth J. 1998. Pembiayaan pemerintah daerah, Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Kerja. Jakarta: UI Press Djaslim Saladin. 2004. Manajemen Pemasaran Analisis, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian. Edisi Ketiga. Bandung : CV. Linda Karya Emile Durkheim dalam Soleman B. Taneko. 1984. Struktur Dan Proses Sosial Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan. Jakarta : Rajawali. Fandeli, Chafid. 1995. Dasar-Dasar Manajemen Kepariwisataan Alam. Yoyakarta: Liberty Offset. Fandeli. (2000). Study Potensi Kawasan dan Pengembangan Ekowisata Di Tual Kabupaten Maluku Tenggara. Hadiwinata, Bob Sugeng. 2007. Good Governance; Konsep dan Teori, Mata Kuliah Demokrasi, Civil Society, dan Kepemerintahan. Bandung: Universitas Padjajaran Ibrahim. 2015. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta Karyono, A. Hari. 1997. Kepariwisataan. Jakarta : Grasindo. 34
JISPAR, Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan. Volume 9 Issue 2 (2020) ISSN 2089-6123; e-ISSN 2684-9119 Koiiman, J. 1993. Modern Governance : New Government Society Intertions. London : Sage Publictions. Manullang, M. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: BPFE Mappi, S. Andi. 2001. Cakrawala Pariwisata. Balai Pustaka. Jakarta. Mardi, Zaenal. 2003. Menggali Konsep Pengembangan Pariwisata berbasis Ekonomi Kerakyatan. Jurnal Pariwisata, STIEPAR YAPARI AKTRIPA. bandung. Pp. 11 - 21. Nomor: iSSN 1411-3236 Marpaung, Happy. 2002. Pengetahuan Kepariwisataan. Bandung : Alfabeta Nuryanti, W., & Hwang, W. G. (Eds). 2002. Private And Public Sector Partnership In Tourism Development. In Eas Asia Inter-Regional Tourism Forum. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. Oakley, Peter, et al. 1991. Project With People The Practice Of Partisipation In Rural Development. General: International Labour Office. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Permana, H. Dian. 2019. Palangka Raya Tonjolkan Dua Destinasi Wisata Unggulan. Diambil dari situs Pinata G, Gayatri PG. 2005. Sosiologi Pariwisata: Kajian Sosiologis Terhadap Struktur, Sistem dan Dampak-Dampak Pariwisata. Jogjakarta: Andi Offset. Pitana, I G. & Diarta, I K. S. 2009. Pengantar Ilmu Pariwisata. Yogyakarta: CV Andi Offset. Rhama, B. (2012). Kebijakan Publik Untuk Ekowisata di Kalimantan Tengah: Kebijakan Penataan Kawasan Ekowisata Sungai Kahayan di Kota Palangka Raya. JISPAR, 1(1), 47-51. doi:10.17605/OSF.IO/T4W2U Rhama, B. (2013). Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang 18-23. Pariwisata Kalimantan di doi:10.17605/OSF.IO/27KV5 Tengah. JISPAR, 2(2), Rhama, B. (2014). Hubungan Antara Nilai Yang Dimiliki Stakeholder Terhadap Pengembangan Kebijakan Ekowisata Pada Taman Nasional Di Indonesia. JISPAR, 3(2), 47-73. doi:10.17605/OSF.IO/3ZYNH Rhama, B. (2018). The Analysis of the Central Kalimantan Tourism Development Plan Based on Ecotourism Policy Perspective. Policy & Governance Review, 2(3), 204-016. doi:10.30589/pgr.v2i3.110 Rhama, B. (2019). Psychological Costs on Tourism Destination. Journal of Advanced Management Science, 7(3), 100-106. doi: 10.18178/joams.7.3.100-106 Rhama, B. (2020). The Human Resource Policy of Tourism in Indonesia. Opción, 36(26), 3142-3162 Rhama, B. (2020). The meta-analysis of Ecotourism in National Parks. African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure, 9(1), 1-17. Rhama, B. and Reindrawati, D. Y. (2019). Geotour Guide Competency in the Context of Safety Management. Opción, 35(24), 885-899. . Rhama, Bhayu. 2019. Taman Nasional dan Ekowisata. Yogyakarta: PT. Kanisius 35
JISPAR, Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan. Volume 9 Issue 2 (2020) ISSN 2089-6123; e-ISSN 2684-9119 Riani MW. 2012. Mekanisme hubungan para pihak dalam pengelolaan wisata alam di Kota Bandar Lampung dan sekitarnya Provinsi Lampung. [skripsi]. Bogor: Institut Pertanian Bogor. Sedarmayanti. 2003. Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daearh Upaya Membangun Organisasi Efektif Dan Efisien Mellui Restrukturisasi Dan Pemberdayaan. Bandung : Mandar Maju. Sedarmayanti. 2003.Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daearh Upaya Membangun Organisasi Efektif Dan Efisien Mellui Restrukturisasi Dan Pemberdayaan. Bandung : Mandar Maju. Setiadi. 2013 dalam Tejokusumo, B. 2014. Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial. Jurnal Universitas Negeri Malang, V(3). Spillane, James. J. 1991. Ekonomi dan Pariwisata: Sejarah dan Prosepeknya. Subаdrа, I Nеngаh. 2006. Еkowisаtа Hutаn Mаngrovе dаlаm Pеmbаngunаn Pаriwisаtа Bеrkеlаnjutаn: Studi Kаsus di Mаngrovе Informаtion Cеntеr, Dеsа Pаmogаn, Kеcаmаtаn Dеnpаsаr Sеlаtаn, Kotа Dеnpаsаr. S2 Kаjiаn Pаriwisаtа. Bаli: Univеrsitаs Udаyаnа. Sugiyono. 2015. Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta. Sugiyono. 2015. Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta. Sulistiyani, Ambar Teguh. 2017. Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan. Yogyakarta: Grava Media. Sumarto. 2003. Inovasi, Partisipasi Dan Good Governance. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. Sumarto. 2003. Inovasi, Partisipasi Dan Good Governance. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. Sunaryo, B. 2013. Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Konsep dan Apliksinya di Indonesia. Yogyakarta : Gava Media Suwantoro, Gamal. 2004. Dasar-Dasar Pariwisata. Yogyakarta : ANDI Tjokroamidjojo, Bintoro. 2000. Good governance. Paradigma Baru Manajemen Pembangunan. Jakarta : UI press. Tri Widodo W. Utomo, Materi Diklat Manajemen Pemerintahan : Pengembangan Kerjasama Pemerintah dengan Masyarakat dan Swasta dalam Pembangunan Daerah. LAN RI. Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Wibowo, S. Andikha. 2016. Analisis Potensi Pengembangan Objek Wisata Alam Jurnal Universitas Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara. Muhammadiyah Surakarta. 36
JISPAR, Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan. Volume 9 Issue 2 (2020) ISSN 2089-6123; e-ISSN 2684-9119 Wrihatnolo, Randy R dan Riant Nugroho Dwidjowijoto. 2007. Manajemen Pemberdayaan. PT Elex Media Komputindo, Jakarta. Yoeti, O.A. 1996. Pengantar Ilmu Pariwisata. Bandung: Angkasa. 37