Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA Vol. 19. No. 2, Desember 2019, 239-258 PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA DAN TOKOH-TOKOHNYA Zulhamdi Fakultas Syariah IAIN Lhokseumawe Email: zoel_hamdi@yahooo.co.id ABSTRACT The emergence of new problems or problems in the community that really need legal clarity, all of which have not been answered in either the Qur'an or the Hadith, in connection with the cessation of revelation and the death of the Prophet Muhammad who acted as a mediator between revelation and the reality that lived at that time. The renewal of Islamic law is the solution, the purpose of this paper is to find out the concepts of Islamic law reform and figures who contribute to the renewal of Islamic law. The type of research is descriptive qualitative with library research, namely research that is directed and focused on the study and discussion of library materials that have to do with the problem being studied, Overall, the renewal of Islamic law in Indonesia runs rather slowly compared to other Muslim countries, especially in the Middle East, North Africa, India and Pakistan. However, the realization of the marriage law number 1 of 1974, government regulation number 9 in 1975, Government regulation number 10 of 1983, government regulation number 28 of 1977 concerning the ownership of land, and the realization of the compilation of Indonesian Islamic law in 1991 were the dynamics of renewal of Islamic legal thinking that must be grateful, as for the characters and the ideas are: 1) Hasbi Ash-Shiddieqy (Indonesian Jurisprudence); 2) Hazairin: Indonesian National School; 3) Munawir Syadzali: Reactualization of Islamic Law; 4) Ibrahim Hosen: Making Nash Qat'i fun; 5) Ali Yafie and Sahal Mahfuz: Social Jurisprudence. Keywords: Restriction; Islamic Law; Characters. ABSTRAK Timbulnya berbagai persoalan atau masalah baru di masyarakat yang sangat memerlukan kejelasan hukumnya, yang mana semuanya belum bisa terjawab baik dalam Al-Qur'an maupun Hadist, sehubungan dengan telah terhentinya wahyu dan wafatnya Nabi Muhammad SAW yang berperan sebagai mediator antara wahyu dengan realitas yang hidup pada masa itu. Pembaharuan hukum Islam adalah solusinya, tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui konsep pembaharuan hukum Islam dan tokoh-tokoh yang berkontribusi dalam pembaharuan hukum Islam. Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif dengan penelitian pustaka, yaitu penelitian yang diarahkan dan difokuskan terhadap telaah dan pembahasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan masalah yang dikaji, Secara keseluruhan, pembaruan hukum Islam di Indonesia berjalan agak perlahan dibandingkan dengan negara muslim lainnya, terutama di negara timur tengah, Afrika Utara, India dan Pakistan. Akan tetapi kewujudan undang-undang perkawinan momor 1 tahun 1974, peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983, peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang perwaqafan tanah milik, dan pewujudan kompilasi hukum Islam Indonesia tahun 1991 merupakan dinamika pembaruan pemikiran hukum Islam yang harus disyukuri. lahirnya pembaharuan hukum Islam di Indonesia semisal KHI antara lain didasarkan pada ide-ide pembaruan yang dilontarkan oleh beberapa tokoh terkemuka. Mereka telah melontarkan gagasan-gagasan pembaruannya dalam rangka menciptakan hukum Islam yang berkarakter ke Indonesiaan, adapun tokoh-tokoh dan gagasannya adalah: 1)Hasbi Ash-Shiddieqy (Fikih Indonesia); 2)Hazairin: Mazhab Nasional Indonesia;
ZULHAMDI 3)Munawir Syadzali: Reaktualisasi Hukum Islam; 4)Ibrahim Hosen: Memfikihkan Nash Qat'i; 5)Ali Yafie dan Sahal Mahfuz: Fikih Sosial. Kata kunci: Pembaharuan; Hukum Islam; Tokoh-Tokohnya. ﺺﻠﺨﺘﺴﻣ ، ﺚﻳﺪﳊاو نآﺮﻘﻟا ﺎﻬﻠﻛﰲ ﺎﻬﻴﻠﻋ دﺮﻟا ،ﱂﻢﺘﻳ ﱐﻮﻧﺎﻗ حﻮﺿو ﱃإ ةﺪﺸﺑ جﺎﺘﲢ ﻊﻤﺘ ا ﰲ ةﺪﻳﺪﺟ ﻞﻛﺎﺸﻣ رﻮﻬﻇ ﰲﻚﻟذ ﻲﳊا ﻊﻗاﻮﻟاو ﻲﺣﻮﻟا ﲔﺑ ﻂﻴﺳﻮﻛ ﻞﻤﻋ يﺬﻟا ﻢﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲ ﻰﻠﺻ ﺪﻤﳏ ﱯﻨﻟا ةﺎﻓوو ﻲﺣﻮﻟا ﻒﻗﻮﺘﻟ ﺪﻳﺪﲡ تﺎﻳﺮﻈﻧو ﻢﻴﻫﺎﻔﻣ ﺔﻓﺮﻌﻣ ﻮﻫ ﺔﺳارﺪﻟا ﻩﺬﻫ ﻦﻣ ،ضﺮﻐﻟاو ﻞﳊا ﻮﻫ ﻲﻣﻼﺳﻹا ﻪﻘﻔﻟا ﺪﻳﺪﲡ .نإ ﺖﻗﻮﻟا ﻊﻣ ﺎًﻴﻋﻮﻧ ﺎًﻔﺻو ﺚﺤﺒﻟا اﺬﻫ ﱪﺘﻌﻳ .ﻲﻣﻼﺳﻹا ﻪﻘﻔﻟا ﺪﻳﺪﲡ ﰲ ﻢﻬﺴﺗ ﱵﻟا تﺎﻴﺼﺨﺸﻟاو ﻲﻣﻼﺳﻹا ﻪﻘﻔﻟا ﺔﺳارﺪﻟا ﺔﻠﻜﺸﲟ ﻖﻠﻌﺘﺗ ﱵﻟا ﺔﺒﺘﻜﳌا داﻮﻣ ﺔﺸﻗﺎﻨﻣو ﺔﺳارد ﻰﻠﻋ ﺰّﻛﺮﳌاو ﻪﺟﻮﳌا ﺚﺤﺒﻟا ﻮﻫو ، تﺎﺒﺘﻜﳌا ﰲ ﺚﺤﺒﻟا ىﺮﺧﻷا ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا لوﺪﻟﺎﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻣ ءﻂﺒﺑ ﲑﺴﻳ ﺎﻴﺴﻴﻧوﺪﻧإ ﰲ ﻲﻣﻼﺳﻹا ﻪﻘﻔﻟا ﺪﻳﺪﲡ ،نﺈﻓ مﺎﻋ ﻞﻜﺸﺑو ، 1974 ﻢﻗر1ﰲمﺎﻋ جاوﺰﻟا نﻮﻧﺎﻗ راﺪﺻإ ،نﺈﻓ ﻊﻣوﻚﻟذ . نﺎﺘﺴﻛﺎﺑو ﺪﻨﳍاو ﺎﻴﻘﻳﺮﻓأ لﺎﴰو ﻂﺳوﻷا قﺮﺸﻟﺎﻛ ﺔﻴﻣﻮﻜﳊا ﺢﺋاﻮﻠﻟاو ، 1983 10ﰲمﺎﻋ ﻢﻗر ﺔﻴﻣﻮﻜﳊا ﺢﺋاﻮﻠﻟاو ، 1975 ﻢﻗر9ﰲمﺎﻋ ﺔﻴﻣﻮﻜﳊا ﺢﺋاﻮﻠﻟاو ، ﻮﻫ 1991 ﰲمﺎﻋ ﻲﺴﻴﻧوﺪﻧﻹا ﻲﻣﻼﺳﻹا نﻮﻧﺎﻘﻟا ﻊﻴﻤﲡ ﻖﻴﻘﲢو ، ضرﻷا ﻒﻗو نﺄﺸﺑ 1977 مﺎﻌﻟ 28 ﻢﻗر ﰲ ﻲﻣﻼﺳﻹا ﻪﻘﻔﻟا ﺪﻳﺪﲡ رﻮﻬﻇ نﺎﻛ . ﺎًﻨﺘﳑ مﻼﺳﻹا نﻮﻜﻳ نأ .ﺐﳚ ﱐﻮﻧﺎﻘﻟا ﲑﻜﻔﺘﻟا ﺪﻳﺪﲡ ﺔﻴﻜﻴﻣﺎﻨﻳد ًارﺎﻜﻓأ اﻮﻘﻠﻃأ .ﺪﻘﻟ ةزرﺎﺒﻟا تﺎﻴﺼﺨﺸﻟا ﻦﻣ ﺪﻳﺪﻌﻟا ﺎﻬﻣﺪﻗ يﺬﻟا ﻲﺣﻼﺻﻹا رﺎﻜﻓﻷا ﻦﻋ ﻞﺼﻔﻨﻳ ﻻ ﺎﻴﺴﻴﻧوﺪﻧإ ﱯﺴﺣ :1 ( ﻢﻬﻓ ﺔﻤﻬﳌا تﺎﻴﺼﺨﺸﻟا ﺎﻣأ ، ﻲﺴﻴﻧوﺪﻧإ ﻊﺑﺎﻃ وذ ﻲﻣﻼﺳإ نﻮﻧﺎﻗ راﺪﺻإ ﻞﺟأ ﻦﻣ ﻲﺣﻼﺻإ نﻮﻧﺎﻘﻟا ﻞﻋﺎﻔﺗ : ﱄاﺬﺷ رﻮﻨﻣ .3 ( ﻲﺴﻴﻧوﺪﻧﻹا ﲏﻃﻮﻟا ﺐﻫﺬﳌا : ﻦﻳﺮﻳازﺎﻫ (؛2 ( ﻲﺴﻴﻧوﺪﻧﻹا ﻪﻘﻔﻟا ) ﻲﻘﻳﺪﺼﻟا . ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﻪﻘﻔﻟا : ظﻮﻔﳏ ﻞﺤﺳو ﰲﺎﻳ 5 (ﻲﻠﻋ ؛ﺎﻴﻬﻘﻓ ﻲﻌﻄﻘﻟا ﺺﻨﻟا ﻞﻌﺟ : ﲔﺴﺣ ﻢﻴﻫاﺮﺑإ .4 ( ﻲﻣﻼﺳﻹا . ﻲﻣﻼﺳﻹا ﻪﻘﻔﻟا ; ﺪﻳﺪﲡ : ﺔّﻴﺴﻴﺋﺮﻟا تﺎﻤﻠﻜﻟا A. INTRODUCTION Dalam menjawab berbagai persoalan atau masalah baru di masyarakat yang sangat memerlukan ketetapan hukumnya, Al-Qur'an dan Hadist seakan tidak mampu menghadapinya, sehubungan dengan telah terhentinya wahyu dan wafatnya Nabi Muhammad SAW yang berperan sebagai mediator antara wahyu dengan realitas yang hidup pada masa itu.1 Pembaharuan hukum Islam adalah solusi yang harus ditawarkan untuk menjawab permasalahan tersebut. Hal ini, sesuai dengan ungkapan Abu Yazid bahwa teks wahyu (Al-Qur'an dan Hadist) dalam persoalan sosial kemasyarakatan amat terbatas jumlahnya dibanding jumlah peristiwa 1 A Athaillah, "Mengenal Ulum Al-Qur'an" (Banjarmasin: Program Pascasarjana IAIN Antasari, 2005), 2. 240 | Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA
PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA DAN TOKOH-TOKOHNYA hukum yang terus bergerak dinamis sepanjang masa. Dengan demikian, mengandalkan teks wahyu semata tidaklah cukup memadai dalam menyikapi persoalan kemanusiaan sehari-hari.2 Hukum Islam memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan karakteristik sistem hukum lain yang berlaku di dunia. Berbedanya karakteristik ini disebabkan karena hukum Islam berasal dari Allah SWT, bukan buatan manusia yang tidak luput dari kepentingan individu dan hawa nafsu. Salah satu karakteristik hukum Islam adalah menyedikitkan beban agar hukum yang ditetapkan oleh Allah ini dapat dilaksanakan oleh manusia agar dapat tercapai kebahagiaan dalam hidupnya.3 Merujuk kepada teori pembaharuan hukum Islam, Abdullah Syafe'i menjelaskan bahwa ada empat tipologi pemikiran hukum yang sangat mempengaruhi pembaharuan hukum di Indonesia: pertama, sekuler yaitu aliran yang memandang bahwa hukum hendaknya diberlakukan tanpa harus mengacu kepada doktrin-doktrin agama (syari'at); kedua, tradisionalis yaitu aliran yang memandang bahwa hukum hendaknya merujuk kepada mazhab-mazhab hukum yang sudah ada; ketiga, reformis yaitu aliran hukum yang memandang bahwa hukum bersifat dinamis sehingga perlu terus diperbaharui sesuai perkembangan zaman; dan keempat, salafi yaitu aliran hukum yang berpandangan bahwa hukum harus dikembalikan kepada tradisi hukum seperti yang pernah berlaku di masa Rasulullah SAW.4 Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif dengan penelitian pustaka (library reseach), yakni bersifat pernyataan serta proposisi yang dikemukakan oleh para cendekiawan sebelumnya, yaitu penelitian yang diarahkan dan difokuskan terhadap telaah dan pembahasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan masalah yang dikaji terutama tentang pembaharuan hukum Islam dan tokoh-tokoh yang yang berkontribusi dalam pembaharuan Hukum Islam. B. DISCUSSION 1. PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA Secara keseluruhan, pembaruan hukum Islam di Indonesia, berjalan agak berlahan dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya, terutama di negara timur tengah, Afrika Utara, India dan Pakistan.5 Jika Indonesia melakukan pembaruan hukum Islam pada dekade 70- an, dengan kewujudan undang-undang nomor 1 tahun 1974, maka di Jordania telah menetapkan law of family right tahun 1951, Syria melahirkan Syria of personal status tahun 1953, Maghribi 2 Abu Yasid, Nalar, and Wahyu, Interrelasi Dalam Proses Pembentukan Syari'ah, (Selanjutnya Disebut Nalar) (Jakarta: Erlangga, 2007), 4. 3 Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 94. 4Abdullah syafi'ie, Pembaharuan Hukum di Indonesia: Tradisi Keislaman dan Keindonesiaan, (Catatan Pinggir Diskusi Dosen 10 Oktober 2013) 5 Thahir Mahmood, Family Law Reform in The Muslim World (Bombay: N. M. Tripathi, 1972), 72. Vol. 19. No. 2, Desember 2019 | 241
ZULHAMDI melahirkan family of maroco tahun 1957, Pakistan melahirkan family of Pakistan tahun 1955, Iraq tahun 1955 mewujudkan law of personal status of iraq, Tunisia melahirkan tunisian code of personal status tahun 1957, dan Sudan telah melahirkan sudan family law tahun 1960.6 Meskipun menjadi negara yang lambat dalam melakukan pembaruan hukum Islam, namun kewujudan undang-ndang perkawinan momor 1 tahun 1974, peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983, peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang perwaqafan tanah milik, dan pewujudan kompilasi hukum IslamIndonesia tahun 1991 merupakan dinamika pembaruan pemikiran hukum Islam yang harus disyukuri. Sebagai produk pemikiran hukum Islam, yang merupakan hasil daripada kerja sama antara lembaga eksekutif (ulil-amri) dan lembaga legislatif (ahl al-hall wa al-'aqd ), maka ia harus dipatuhi, baik secara normatif maupun historis. Sesungguhnya di Indonesia, studi tentang pembaharuan hukum Islam telah dilakukan secarta kontinyu oleh para cendekiawan muslim, terutama mengenai materi undang-undang keluarga dan institusi peradilan Islam. Pada umumnya kajian mengenai institusi peradilan Islam berhubungan dengan soal perhatian, dan pertanyaan bagaimana, serta cara pengadilan-pengadilan Islam dapat bertahan, bahkan dapat menjadi lebih kuat kedudukannya di negara Indonesia. Islamic courts in Indonesia, Astudiyng the political bases of legal institutions oleh daniel S. Lev, adalah diantara karya yang cukup baik dalm membahas masalah ini. Buku "peranan peradilan agama Islam dalam pembinaan hukum nasional " oleh Baqir Manan, juga dapat dirujuk dalam persoalan ini.7 Kajian tentang undang-undang keluarga, perhatian banyak ditujukan kepada persoalan- persoalan perkawinan dan kewarisan, khussusnya yang berkaitan dengan hukum adat daerah- daerah tertentu, yang tidak sesuai bahkan berseberangan dengan hukum Islam. Salah seorang penulis Indonesia yang paloing banyak menghasilkan karya tentang hukum dan dan masyarakat Islam adalah Hazairin, pengajar dan pakar hukum Islam di universitas Indonesia. Melalui karya- karyanya ia dengan penuh antusias mengutamakan hukum Islam daripada hukum adat, sikapnya tanpak kontras dengan sejumlah pakar hukum Belanda yang lebih cenderung memilih hukum adat daripada hukum Islam seperti Snouck Hurgronje, Vollenhoven, dan ter haar, dan anak didiknya di Indonesia, Supomo. Untuk kajian ini dapat dilihat, misalnya dalam buku "hukum kewarisan billateral menurut al-quran dan hadist" karya Hazairin, yang menyatakan bahwa dalam adat jawa, laki-laki dan perempuan menerima bagian warisan yang sama banyaknya, dan di Sumatera Barat, perempuan malah menerima lebih banyak dari laki-laki, sedangkan menurut 6 Mahmood, 53. 7 Bagir Manan, Peranan Peradilan Agama Dalam Pembinaan Hukum Nasional (Bandung: Rosda Karya, 1991), 143-47. 242 | Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA
PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA DAN TOKOH-TOKOHNYA Islam laki-laki meski menerima bagian dua kali lebih besar dari pada perempuan.8 Atas berbagai perbedaan tersebut banyak pihak yang menyarankan agar dilakukan reaktualisasi ajaran Islam agar dapat diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sebenarnya semenjak tahun 1970 usaha untuk menempatkan hukum Islam sebagai sub- sistem hukum nasional telah dilakukan, yakni dengan lahirnya undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman pada tahun 1974, melalui undang-undang perkawinan, sebagian upaya tersebut mulai terlihat meskipun keputusan pengadilan agama tetap harus mendapat pengesahan dari pengadilan sipil. Pada tahun 1989, setelah melalui usaha dan perjuangan yang panjang, akhirnya lahir undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Meskipun di dalamnya lebih banyak memuat hal-hal teknis beracara di Pengadilan Agama, namun didalamnya masih terdapat pilihan atau alternatif bagi subjek hukum. Misalnya dalam soal warisan, pihak terdakwa dapat memilih untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama atau di Pengadilan Sipil.9 Namun demikian, menurut kajian Mahadi, perkembangan dan kemajuan tentang pemikiran tentang hukum Islam di indonesia baru terjadi sejak dikeluarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang hukum perkawinan. Mahadi menyatakan, dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut maka berakhirlah teori receptie "teori iblis" yang diberlakukan pada masa sebelumnya. Untuk menguatkan pendapat ini, Mahadi mengutip pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut ketentuan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya".10 Dengan demikian, hukum Islam menjadi sumber hukum langsung tanpa harus melalui hukum adat dalam menilai apakah suatu perkawinan itu sah atau tidak. Jadi secara yuridis formal, hukum Islam telah berlaku dan dilaksanakan oleh masyarakat IslamIndonesia. Walau bagaimanapun, pemikiran hukum Islam dalam masalah perkawinan berkembang begitu menarik pada masa pra undang-undang perkawinan dan pada masa sesudahnya. Undang- undang perkawinan adalah sebuah peraturan yang harus berjalan dikalangan masyarakat Indonesia, termasuk untuk umat Islam yang selama ini terikat dengan fiqih munakahat. Amir Syarifuddin, seorang pakar hukum Islam Indonesia, menyatakan bahwa undang-undang perkawinan dalam beberapa pasalnya berbeda dengan apa yang termuat di dalam fiqih munakahat menurut paham mazhab Imam Syafi'i, yang selama ini dijalankan oleh umat Islam 8 Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut AL-Qur'an Dan Hadits (Jakarta: Tintamas, 1982), 17-23. 9 Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: Grafindo Persada, 1995), 24. 10 Mahadi, Hukum Waris Bagi Umat Islam (Jakarta: Proyek Peningkatan Badan Pembinaan Peradilan Agama, 1980), 33. Vol. 19. No. 2, Desember 2019 | 243
ZULHAMDI Indonesia. Bahkan juga berbeda dengan kitab-kitab fiqh selalu menjadi rujukan para ulamaIndonesia.11 Dalam hal-hal yang berbentuk peraturan yang bersifat administratif, seperti pencatatan perkawinan dan surat nikah, tidak menjadi permasalahan bagi para pakar hukum Islam indonesia, meskipun hal itu tidak terdapat dalam kitab-kitab fiqih. Namun terhadap ketentuan yangg berbeda dengan aturan yang terdapat dalam kitab fiqih, ia diperdebatkan secara luas. Amir Syarifuddin mengungkapkan beberapa perbedaan materi hukum yang terdapat dalam undang- undang perkawinan dengan yang ada dalam kitab fiqih. Seperti, antara lain, masalah batas umur perkawinan, yang menyebutkan 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Ini berbeda dengan ketentuan hukum yang termuat dalma kitab-kitab fiqih yang membolehkan perkawinan dengan anak-anak tanpa ada ketentuan pembatasan umur. Undang-undang perkawinan juga membolehkan perempuan yang telah mencapai umur 21 tahun untuk menikah tanpa wali, padahal dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i dikatakan bahwa perempuan dalam hal apapun, besar, kecil gadis atau janda tidak sah kawin tanpa ada wali. Undang-undang perkawinan hanya membolehkan perkawinan poligami apabila mendapat izin dari Pengadilan Agama dan setelah memenuhi persyaratan tertentu, sedangkan dalam mazhab Syafi'i begitu juga dalam kebanyakan kitab fiqih lainnya, dibolehkan berpoligami tanpa ada izin dari siapapun dan juga tanpa persyaratan selain syarat adil dalam giliran tidur. Undang-undang perkawinan menetapkan pelaksanaan talak harus disaksikan didepan sidang pengadilan, sedangklan dalam fiqh kalangan ulama ahlu sunnah termasuk Syafi'i dinyatakan talak sah tanpa persyaratan kesaksian, karena itu ia dapat dilakukan kapanpun. Demikian beberapa contoh diferensiasi antar materi undang-undang perkawinan dan fiqh yang dijalankan oleh umat Islam indonesia selama ini. Dapat dikatakan masalah hukum perkawinan telah menjadi isu penting dikalangan para ulama Indonesia, meskipun ditandai dengan corak keragaman dan perbedaan. Pendapat senada juga terungkap dalam tulisan Yahya Harahap yang mengatakan, meskipun materi-materi perkawinan itu berbeda dengan fiqh, namun ia dapat diterima oleh masyarakat Indonesia sebagai hukum yang dapat diikuti dan dilaksanakan demngan penuh keyakinan. Hal ini disebabkan, antara lain, bahwa undang-undang perkawinan merupakan peraturan perkawinan umat Islam yang wajib dipenuhi sebagai kewajiban agama dan negara. Bahkan ia dapat dianggap sebagai fiqh munakahat bagi masyarakat Indonesia. Pernayatan ini berdasarkan kepada kenyataan bahwa kitab-kitab fiqh klasik sesuai dan relevan pada masanya, 11 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997), 131. 244 | Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA
PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA DAN TOKOH-TOKOHNYA sedangkan untuk masa sekarang harus dilakukan pengkajian ulang terhadap materi hukumnya dalam rangkapembaharuan hukum Islam, terutama dalam mengantisipasi perkembangan era modern. Penerimaan terhadap undang-undang perkawinan tersebut, yang berbeda dengan paham fiqh yang diamakan selama ini di Indonesia, dapat dikatakan sebagai usaha pembaharuan hukum Islam. Pembaharuan, dalam konteks ini, mungkin dalam bentuk penerimaan paham fiqh diluar paham mazhab Syafi'i, dan mengambil berbagai paham yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh, tanpa mengambil aliran mazhab yang diikuti oleh pengarangnya. Ide pembaharuan semakin hangat diperbincangkan di berbagai institusi, seperti perguruan tinggi, organisasi-organisasi Islam seperti Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama dan Persatuan Islam serta dalam berbagai lembaga dan kesempatan lainnya. Singkat kata, nyaris semua ulama Indonesia terlibat dalam membicarakan masalah pembaharuan ini. Berbagai perbincangan tersebut pada akhirnya berujung pada suatu kesimpulan bahwa, pada prinsipnya, pembaharuan hukum Islam dapat diterima selama tidak bertentangan dengan dalil-dalil sharih dan qat'i, dalam alquran dan hadist yang mutawatir. Oleh karena itu, gerakan pembaharuan hukum Islam terus dilakukan sehingga terkodifikasinya kompilasi hukum IslamIndonesia, yang menurut Amir Syarifuddin, merupakan puncak pembaharuan pemikiran hukum Islam di Indonesia.12 Kompilasi hukum Islam yang secara formal disahkan melalui intruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 adalah merupakan refleksi dan puncak perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia. Pernyataan ini didasarkan pada diadakannya seminar nasional, yang dihadiri oleh para ulama fiqh dari organisasi-organisasi Islam, ulama fiqh dan institusi pendidikan tinggi, dari masyarakat umum dan bahkan dari semua lapisan ulama fiqh ikut sertadalam pembahasan- pembahasan itu, sehingga patut dinilai sebagai ijma' ulama Indonesia. Sebagai ijma' ulama Indonesia, kompilasi hukum Islam tersebut diharapkan dapat diajdikan sebagai pedoman bagi para hakim dan syareakat seluruhnya. Karena pada hakikatnya, secara subtansial, kompilasi tersebut dalam sepanjang sejarahnya, telah menjadi hukum positif yang berlaku dan diakui keberadaannya. Karena pada awalnya, hukum Islam yang dimaksudkan diatas, merupakan hukum dalam kitab-kitab fiqh yang banyak didalamnya terdapar perbedaan pendapat, dicoba diunifikasikan kedalam bentuk kompilasi. Jadi dalam konteks ini, yang terjadi sebenarnya adalah perubahan bentuknya saja, dari kitab-kitab fiqh menjdi terkodifikasui dan terunifikasi dalam kompilasi hukum Islam yang subtansi muatannya tidak banyak mengalami perubahan. Perbedaan atau perubahannya adalah, jika terdapat kitab-kitab fiqh, kaum muslimin 12 Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam (Padang: Angkasa Raya, 1993), 135. Vol. 19. No. 2, Desember 2019 | 245
ZULHAMDI dapat memilih menurut kecocokan orientasnya, maka terdapat kompilasi, keragaman dari kitab- kitab fiqh tadi dicoba diunifikasikan, agar tidak menimbulkan keragu-raguan dalam menerima ketentuan hukumnya.13 Kompilasi hukum Islam indonesia disahkan melalui intruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991. Kemudian ditindaklanjuti keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154 tahun 1991, dan disebarluaskan melalui surat edaran direktur pembinaan badan peradilan agama Islam nomor 3694/EV/HK. 003/AZ/91. Oleh karena itu, kompilasi hukum Islam, yang dikatakan sebagai ijma' ulama atau kesepakatan manyoritas umat Islam Indonesia, mengikat umat Islam Indonesia untuk mempedomani dan menerimanya dengan senang hati sebagai refleksi dari kesadaran hukum mereka. Kewajiaban mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah yang akan mendatangkan kemslahatan itu memiliki asas yang kuat. Abu al-Hasan al-Mawardi (w. 450 H), dalam kitabnyabunya al-ahkam al-sulthaniyah, mengatakan bahwa wajib bagi kita mentaati keputusan pemerintah, yaitu para pemimpin yang memerintah kita. Beliau mengemukakan argumentasi dengan mengutip hadist riwayat Hisyam ibn Urwah dari Abu Shalih dari Abu Hurairah yang menyatakan bahwa Rasulullah saw bersabda: "akan mendampingi sesudah aku kekuasaan pemerintah, maka kebaikan akan mendampingi kamu sekalian dengan kebaikan pemerintah, dan pemimpin yang nista (al-fajir) akan mendampingi kamu sekaliaan dengan kenistaannya. Maka dengarkanlah mereka dan taatilah dalam semua hal sepanjang sesuai dengan kebenaran, apabila mereka berbuat kebaikan, maka kebaikan itu untuk kamu sekalian dan untuk mereka, dan jika mereka berbuat kejelekan, maka kejelekan itu untuk kamu sekalian, dan tanggung jawabnya pada mereka.14 Proses penyusunan kompilasi, telah diawali dengan mendengar serta menghimpun pendapat-pendapat para ulama, intelektual, dan tokoh masyarakat, ditambah dengan mendiskusikan khazanah keilmuan Islam lasik (kitab-kitab klasik) dengan memperhatikan nuansa perkembangan yang terjadi di Indonesia, barulah pemerintah mengintruksikannya kepada lembaga terkait dan kepada masyarakat yang memerlukannya untuk menyebarluaskan dan mempedomaninya. Jadi dari segi subtansi muatan hukumnya sejalan dengan isyarat dari sabda Rasulullah saw diatas. Dengan demikian dapat ditegakkan bahwa para hakim dan para pihak yang berperkara dengan berlakunya kompilasi hukum Islam Indonesia, terikat dan berkewajiban untuk melaksanakan sepenuhnya apa yang terkandung didalamnya. Dalam konteks tertentu, sebagai 13 Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, 25. 14 Abu al-Hasan al-Mawardi, Al-Ahkam Al-Sulthaniyah (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), 5. 246 | Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA
PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA DAN TOKOH-TOKOHNYA hakim dengan kewenangan ijtihad yang dimilikinya, dapat menyempurnakan kompilasi tersebut melalui fatwa atau keputusan-keputusan yang dikeluarkannya sebagi yurisprudensi hukum. Hukum Islam dalam bentuk fatwa, sifatnya kasuistik. Ia merupakan respon atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa. Fatwa tidak mempunyai daya ikat, dalam arti sipeminta fatwa tidak harus mengikuti isi hukum fatwa yang diberikan kepadanya. Menurut Atho' Mudzhar, fatwa biasanya cenderung bersifat dinamik karena merupakan respon terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi oleh masyarakat sipeminta fatwa. Isi fatwa itu sendiri belum tentu dinamis, karena boleh jadi diambil dari kitab-kitab fiqh yang dibacanya. Tetapi sifat responsifnya itu yang dapat dikatakan dinamis. Dalam konteks sekarang ini, meskipun telah ada kompilasi hukum Islam, tidak tertutup kemungkinan bahwa lembaga fatwa tetap diperlukan. Undang-undang nomor 7 tahun 1989 pasal 52 perkara 1, secara implisit membuka peluang hakim untuk memberikan fatwa, pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum Islam kepada institusi pemerintah didaerah hukumnya, apabila diminta. Keputusan pengadilan agamabersifat mengikat kepada pihak-pihak yang berperkara. Meskipun sebagai produk lembaga yudikatif, keputusan pengadilan dapat dinilai sebagai jurisprudensi, yang dalam kasus yang sama, dapat dijadikan sebagai rujukan hukum. Sampai pada tingkat tertentu, menurut Athor Mudhar, keputusan pengadilan bersifat dinamis. Karena ia merupakan usaha untuk memberikan jawaban atau menyelesaikan masalah yang diajukan kepada pengadilan pada suatu titik masa tertentu. Sama halnya dengan produk pemikiran hukum Islam yang berbentuk purundang-undangan, bersifat mengikat dan bahkan daya ikatnya lebih luas. Dinamikanya agak perlahan, karena sebagai peraturan organik, kadang-kadang tidak cukup elastis untuk mengantisipasi tuntutan waktu dan perubahan. Dengan mengambil contoh undang- undang perkawinan misalnya, yang didalamnya terdpat muatan-muatan hukum Islam, mengikat semua warga masyarakat Indonesia. Dengan memperhatikan ragam produk pemikiran hukum Islam tersebut diatas, muncul pertanyaan, apakah kompilasi hukum Islam tersebut dapat dikatakan sebagai karya fiqh, atau sebagai perundang-undangan, atau kedua-duanya sekali. Mengingat ia ditegaskan melalui intruksi presiden dan ditindak lanjuti dengan keputusan menteri agama sebagai pemimpin dan pemerintah yang sah, maka kompilasi lebih dekat, dapat dikatakan, sebagai perundang- undangan. Paling tidak dapat dikatakan sebagai fiqh dalam bahasa perundang-undangan. Namun demikian, terlepas dari persoalan tersebut, kompilasi merupakan karya bersama ulama dan umat IslamIndonesia. Karena itu, sepatutnya ia dipahami dan ditempatkan sebagi pedoman hukum yang dijadikan reference hukum dalam menjawab setiap persoalan hukum yang muncul, baik di pengadilan agama maupun didalam masyarakat. Vol. 19. No. 2, Desember 2019 | 247 ia
ZULHAMDI Selanjutnya, dengan melihat sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan kompilasi hukum Islam yang dianggap lengkap, mulai dari kitab-kitab fiqh klasik dan modern, pendapat dan pemikiran ulama Indonesia, produk pemikiran berupa fatwa dan keputusan pengadilan, dan juga hukum yang berlaku diberbagai negara muslim didunia. Diharapkan kompilasi hukum Islam tersebut aspiratif dalam menjawab tuntutan keadilan bagi masyarakat dan bangsa Indonesia yang senantiasa dihadapkan kepada kemajuan dan perkembangan. Jadi, dapat ditegaskan bahwa umat IslamIndonesia, sejak zaman kolonialisme sampai sekarang, sesungguhnya tidak pernah berhenti berfikir dalam menghadapi setiap masalah yang timbul. Pada zaman kolonial pemikiranIslamyang hadir ditengah masyarakat terpusat pada usaha pembebasan daripada penjajahan, pencerdasan umat dan bangsa, pembersihan akidah dari syirik. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemikiran Islam terutama terpusat pada usaha mengisi kemerdeaan itu dengan sebaik -baiknya. Isu-isu politik pada masa kemerdekaan telah banyak menyedot energi umat Islam. Debat dalam usaha pembentukan negara persatuan, dan perdebatan dimajelis kontitusi tentang dasar negara, sampai konsep nasakom dan demokrasi terpimpin, sedikit banyak telah menguras energi umat Islam dan para pemimpinnya. Pemikiran- pemikiran Islam yang lahir waktu itu mencoba menanggapi berbagai masalah yang timbul, ada yang berjangka pendek dan ada pula yang berjangka panjang . Jadi, gerakan pemikiran hukum di Indonesia pada dasarnya telah dirintis dalam waktu yang cukup lama seiring dengan keberhasilan perjuangan fisikal bangsa Indonesia. Dalam perspektif historis, ketika dirumuskan dan disahkan dalam piagam Jakarta, yang kemudian termanifestasikan kedalam pembukaan undang-undang dasar 1945, adalah rentetan perjalanan sejarah pemikiran hukum Islam di indonesia, untuk mengakhiri cengkeraman teori iblis receptie yang diwujudkan oleh pemerintah kolonioal melalui politik tipu daya pihak penjajah itu. Namun, sejak disahkan undang-undang dasar 1945, maka terhapuslah secara formal teori tersebut. Walaupun demikian, pengaruh teori receptie itu tidak hilang begitu saja, sehingga Indonesia merdeka dan bahkan sampai dengan pengumbalan undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang pertadilan agama, sisa-sisa pengaruh teori receptie itu masih kuat menghujam dalam pemikiran sebagian kaum muslimin Indonesia. Kenyatan ini dapat dilihat pada asas mengamandemen undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Pewaris teori receptie cenderung menolak atau sekurang-kurangnya berusaha untuk meminimalkan terjadinya kodifikasi hukum Islam kedalam hukum formal Indonesia. Namun berkat perjuangan daripada para pemikir IslamIndonesia, maka gerakan pembaharuan hukum Islam tersebut dapat dilakukan secara kontinyu sehingga 248 | Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA
PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA DAN TOKOH-TOKOHNYA terkodifikasinya kompilasi hukum Islam Indonesia, yang dapat dikatakan sebagai puncak daripada pembaharuan pemikiran hukum IslamIndonesia. Pernyataan tersebut didasari pada seminar "kompilasi hukum Islam" yang diadakan di Jakarta pada Februari tahun 1988. Pada kesempatan ini hadir para ulama fiqh dari organisasi- organisasi Islam, dari perguruan tinggi, dan dari masyarakat umum. Diperkirakan dalam forum ini hampir semua lapisan ulama fiqh ikut dalam pembahasan, sehingga rumusan hukum yang dihasilkan dari seminar tersebut dapat dinilai sebagi ijma' ulama Indonesia. Sebagai ijma' ulama Indonesia, kompilasi hukum Islam, yang secara formal disahkan melalui intruksi presiden nomor 1 tahun 1991, diharapkan dapat menjadi pedoman para hakim dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Karena pada hakikatnya, secara subtansial, kompilasi tersebut dalam sepanjang sejarahnya telah menjadi hukum positif yang berlaku yang terdapat dalam berbagai kitab fiqh yang notabene sarat dengan perbedaan pendapat, hingga kemudian dilakukan unifikasi kedalam bentuk kompilasi. 2. TOKOH-TOKOH DALAM PEMBAHARUAN PEMIKIRAN HUKUM DI NDONESIA Jika ditelusuri, lahirnya pembaharuan hukum Islam di Indonesia semisal KHI antara lain didasarkan pada ide-ide pembaruan yang dilontarkan oleh beberapa tokoh terkemuka. Mereka ini telah melontarkan gagasan-gagasan pembaruannya dalam rangka menciptakan hukum Islam yang berkarakter keindonesiaan, yakni sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Tokoh-tokoh dan gagasan-gagasan mereka akan diuraikan satu-persatu dalam uraian di bawah ini: a. Hasbi Ash-Shiddieqy: Fikih Indonesia Hasbi Ash-Shiddieqy merupakan seorang pemikir kenamaan Indonesia yang menekuni berbagai disiplin ilmu keislaman. Khusus dalam bidang hukum, beliau berpendirian bahwa syariat Islam bersifat dinamis dan elastis, sesuai dengan perkembangan masa dan tempat. Ijtihad merupakan sarana untuk melahirkan hukum-hukum lewat pemahaman terhadap wahyu dalam rangka mengantisipasi setiap perkembangan yang timbul dalam masyarakat. Olehnya itu, beliau melihat pentingnya upaya perumusan kembali fikih yang berkepribadian Indonesia. Menurut beliau, umat Islam harus dapat menciptakan hukum fikih yang sesuai dengan latar belakang sosio kultur dan religi masyarakat Indonesia.15 Ide tersebut mulai digelindingkan Hasbi pada sekitar tahun 1940-an melalui artikelnya yang berjudul "Memudahkan Pengertian Islam". Di dalamnya beliau menyatakan pentingnya pengambilan ketetapan fikih dari hasil ijtihad yang lebih cocok dengan kebutuhan bangsa 15 Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, 4th ed. (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 531. Vol. 19. No. 2, Desember 2019 | 249
ZULHAMDI Indonesia agar fikih tidak menjadi barang asing dan diperlakukan sebagai barangantik. Langkah tersebut berlanjut pada tahun 1948 melalui tulisannya yang berjudul "Menghidupkan Hukum Islam dalam Masyarakat". Di dalam tulisan tersebut beliau menyatakan bahwa eksistensi hukum Islam pada tataran praktis telah sampai pada tingkat dekadensi yang klinis, tampil bagai sosok yang terasing, tidak berarti dan tidak berdaya guna. Puncak dari gagasan beliau diketengahkan pada tahun 1961, saat berbicara pada Dies Natalies IAIN Sunan Kalijaga. Pada moment inilah beliau memberikan defenisi fikih Indonesia melalui orasi ilmiahnya yang bertema "Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman".16 Rumusan fikih yang dikehendaki Hasbi, tidak harus terikat pada salah satu mazhab, tetapi merupakan penggabungan pendapat yang sesuai dengan keadaan masyarakat. Menurut beliau, hukum yang baik adalah yang mempertimbangkan dan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, budaya, adat-istiadat dan kecenderungan masyarakat yang bersangkutan. Dalam konteks ini, beliau mengambil contoh terjadinya perubahan pendapat Imam Syafi'i dari qaul qadim ketika di Iraq menjadi qaul jadid saat di Mesir yang disebabkan karena perbedaan lingkungan dan adat- istiadat.17 Dengan demikian, sebuah hukum tertentu tidak bisa dipaksakan untuk diberlakukan sama pada kondisi yang berbeda. Bahwasanya kondisi yang melingkupi sangat mempengaruhi keberlakuan sebuah hukum. Di sinilah pentingnya sebuah pendekatan kontekstual dalam kajian hukum Islam. Sistem hukum yang dianut Hasbi berpijak pada prinsip maslahah mursalah yang berasaskan keadilan dan kemanfaatan serta zadd al-Zari"ah. Karenanya, menurut Hasbi, nash baru diamalkan selama tidak berlawanan dengan kemaslahatan dan tidak mendatangkan kemudharatan. Bila terjadi pertentangan antaranash dan kemashlahatan, maka pelaksanaan nash ditangguhkan oleh syara' sendiri sampai kemudharatan itu hilang.18 Dengan demikian, menurut beliau, maslahat merupakan prinsip yang harus dikedepankan dalam penetapan suatu hukum, agar hukum dapat memberikan nilai kemashlahatan bagi pemakainya. Di sinilah letaknya rahasia tasyri'. Dalam hal ini, tujuan syariat Islam bagi Hasbi adalah mewujudkan kemaslahatan, baik di dunia maupun di akhirat, menolak kemudharatan dan kemafsadatan serta mewujudkan keadilan yang mutlak. Adapun Fikih Indonesia yang diinginkan Hasbi yakni fikih yang ditetapkan yang sesuai dengan kepribadian Indonesia, sesuai dengan watak dan tabiat Indonesia. Gagasan ini berangkat dari kondisi yang ada, di mana fikih yang berkembang dalam masyarakat Indonesia kala itu 16 Mahsun Fuad, Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris (PT LKiS Pelangi Aksara, 2005), 64-66, 17 Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, 532. 18 Nouruzzaman Shiddiqi, Fiqh Indonesia: Penggagas Dan Gagasannya (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 65-67. 250 | Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA
PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA DAN TOKOH-TOKOHNYA sebagiannya adalah fikih Hijazi, atau fikih Misri, yakni fikih yang terbentuk atas dasar adat- istiadat dan kebiasaan Mesir, atau fikih Hindi, yaitu fikih yang terbentuk atas urf dan adat- istiadat yang berlaku di India. Pemberlakuan fikih-fikih tersebut didasarkan taklid, bangsa Indonesia belum mampu mewujudkan kemampuannya untuk berijtihad dalam rangka mewujudkan hukum fikih yang sesuai dengan kepribadian Indonesia.19 Atas dasar hal tersebut, Hasbi menyerukan agar proses perumusan hukum Islam hendaknya memperhatikan kondisi objektif dan aspek-aspek atau pranata sosial kehidupan masyarakat Indonesia sehingga hasilnya nanti akan cocok dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Olehnya itu, dalam pelaksanaanya tidak dibatasi dengan hanya menggunakan satu pendekatan saja.20 Wujud nyata dari obsesi Hasbi untuk mewujudkan pembaruan tercerminpada pendapatnya dalam hukum-hukum praktis yang tampak berbeda dengan hukum yang telah ada sebelumnya yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Di antara pemikiran-pemikirannya yang cukup aktual untuk dikaji adalah mengenai zakat. Menurutnya, zakat dapat saja dipungut dari non muslim untuk diserahkan kembali demi kepentingan mereka sendiri. Hal tersebut sebagaimana telah ditempuh khalifah Umar yang memberikan zakat kepada kaum zimmi. Selanjutnya beliau melihat perlunya upaya peninjauan ulang standarisasi ukuran nisab sebagai syarat wajib zakat dengan berpatokan pada ukuran emas. Beliau juga membolehkan pemungutan zakat secara paksa oleh pemerintah, serta pentingnya pembentukan dewan zakat yang berdiri sendiri. Demikian pula, keharusan pengaturannya dalam bentuk undangundang agar berkekuatan hukum.21 b. Hazairin: Mazhab Nasional Indonesia Hazairin adalah mantan Guru Besar Hukum Islam dan Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Seperti diketahui, di antara sumbangsih beliau dalam pemikiran hukum Islam adalah upayanya mengintroduksi teori receptie exit. Hazairin merupakan penggagas pembentukan Mazhab Nasional, mazhab yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia dan kebutuhan zaman. Menurut beliau, hanya dengan menghilangkan taklid dan menggantinya dengan kebebasan berijtihad, kita dapat dengan sempurna mempertautkan hukum adat dengan kehendak Ilahi.22 Pemikiran beliau dalam hukum Islam antara lain adalah mengenai asas bilateral dalam hukum kewarisan. Menurut beliau, sistem kekeluargaan (perkawinan dan kewarisan) dalam alquran adalah bilateral. Pernyataan tersebut, konon merupakan kesimpulan atas hasil telaahbeliau terhadap ayat-ayat perkawinan dan kewarisan dalam Alquran. Beliau meyakini 19 Shiddiqi, 231. 20 Imam Syaukani, Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia, 1st ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 93. 21 Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, 532. 22 Azis Dahlan, 551. Vol. 19. No. 2, Desember 2019 | 251
ZULHAMDI alquran adalah anti kepada masyarakat yang unilateral, yakni masyarakat yang berclan-clan menurut sistem kekeluargaan secara matrilineal dan patrilineal. Jadi, Alquran hanya meridhai masyarakat yang bilateral.23 Keyakinan tersebut diperoleh setelah mempelajari dengan seksama surat alNisa (4) ayat 23 dan 24, di mana ayat ini berbicara mengenai larangan-larangan perkawinan. Di dalam ayat tersebut, Allah tidak melarang perkawinan cross cousins dan parallel cousins antara seorang laki- laki dan seorang wanita. Ini mengandung makna bahwa tidaklah wajib melakukan perkawinan eksogami untuk mempertahankan calan (matrilineal dan patrilineal) dalam masyarakat unilateral serta tidak adanya larangan untuk melakukan perkawinan endogamy dalam clan atau usbahnya. Karena sistem kekeluargaan dalam alquran adalah bilateral, maka asas kewarisan yang merupakan bagian sistem kekeluargaan harus bilateral pula. Tampaknya, ide itulah yang memotivasi diakomodirnya sistem bilateral dalam Kompilasi Hukum Islam, yakni penempatan laki-laki dan perempuan secara serempak menjadi ahli waris. Seperti diketahui, pasal 174 KHI menyatakan: 1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: 1) Menurut hubungan darah: - golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-;laki, paman dan kakek. golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. 2) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenak 3) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.24 Masih terkait dengan hukum kewarisan, Hazairin juga melontarkan pemikiran mengenai ahli waris pengganti. Ide tersebut beliau angkat dari perbendaharaan Hukum Adat Indonesia. Ide itu dianggap baru karena tidak ditemukan dalam hukum kewarisan versi fikih. Gagasan mengenai ahli waris pengganti tersebut, juga telah diakomodir dalam KHI sebagaimana termaktub dalam pasal 185: 1) Ahli waris yang meninggal terlebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173. 2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.25 23 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia, 6th ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 289-90. 24 Zainal Abidin Abubakar, Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 419. 25 Abidin Abubakar, 351. 252 | Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA
PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA DAN TOKOH-TOKOHNYA Gagasan ini dinilai lebih mencerminkan keadilan terhadap pihak-pihak yang harusnya mendapatkan keadilan. Dengan adanya aturan tersebut, maka pihak si anak dari orang tua yang meninggal dunia akan terhindar dari prilaku semena-semena si paman yang bermaksud menguasai semua harta sang kakek dan mengabaikan perasaan anak yang telah ditinggal mati orang tuanya. c. Munawir Syadzali: Reaktualisasi Hukum Islam Reaktualisasi berasal dari kata dasar "aktual" yang mempunyai arti "baru dan sedang menjadi perbincangan umum, nyata dan sesungguhnya".26 Jadi, reaktualisasi berarti penyegaran dan pembaruan nilai-nilai kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, penyegaran atau tindakan untuk menjadikan aktual (baru, hangat) kembali. Maka reaktualisasi ajaran Islam berarti penyegaran atau pembaruan kembali pemahaman dan pengamalan umat Islam atas pedoman atau petunjuk dalam agama.27 Khusus dalam hukum Islam, kata reaktualisasi menjadi sangat populer di Indonesia pada tahun 1985. ketika Munawir Syadzali melontarkan ide mengenai bunga bank dan pembagianwarisan sama antara anak laki-laki dan perempuan. Ide tersebut mendapat banyak respon dari berbagai kalangan, baik pro maupun kontra. Hal ini dapat dimaklumi, karena ketika itu Munawir menjabat Menteri Agama, ditambah cara melontarkannya dengan sangat menarik, dan materi yang dilontarkannya pun sangat aktual. 28 Ide peninjauan ulang atas institusiinstitusi hukum Islam, khususnya kewarisan dan lembaga perbankan didasarkan atas pengamatan Munawir terhadap gejala sikap mendua masyarakat Indonesia dalam berbagai kasus penyelesaian kewarisan dan perbankan. Ia mensinyalir membudayanya kebijaksanaan preemptive29 dalam kewarisan, atau adanya istilah wasiat wajib seperti yang berkembang di Kalimantan Selatan. Sementara itu, dalam kasus perbankan masih diyakini secara umum bahwa bunga bank itu adalah riba yang hukumnya haram. Akan tetapi, sebagian kaum muslimin hidup dari bunga deposito, banyak sekali berhubungan dengan jasa perbankan, bahkan mendirikan bank dengan alasan darurat. Alasan ini dinilainya tidak relevan dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 173. Maka, ia mengajak umat Islam Indonesia agar memberanikan diri untuk secara kolektif mencontoh sikap khalifah Umar dalam 26 M. D. J. Al-Barry and Sofyan Hadi A. T, Kamus Ilmiah Kontemporer (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 17. 27 Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, 1488. 28Ahmad Azhar Basyir, Refleksi Atas Persoalan Keislaman : Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi, (Cet. II, Bandung: Mizan, 1994), h. 143. 29Preemptive berasal dari bahasa Inggris "Pre-empt" yang berarti menduduki lebih dahulu atau memiliki lebih dahulu. Lihat John M. Echols dan Hasan Sadily, Kamus Inggris-Indonesia (Cet. XIII, Jakarta: Gramedia, 1996), 443. Preemptive dalam konteks kewarisan, kepala keluarga sebelum meninggal terlebih dahulu membagikan sama besar kekayaannya kepada anak-anaknya (lelaki dan perempuan) sebagai hibah sehingga yang tersisa sedikit, malahan kalau perlu sudah habis. Vol. 19. No. 2, Desember 2019 | 253
ZULHAMDI pengambilan keputusankeputusan hukum yang pasti, tidak mendua, dengan bermodal akidah yang kuat serta memanfaatkan akal secara bertanggung jawab dan kejujuran kepada Islam. 30 d. Ibrahim Hosen: Memfikihkan Nash Qat'i Ibrahim Hosen adalah salah satu pakar fikih Indonesia yang cukup terkemuka. Beliau pernah menjabat guru besar Fakultas Syari'ah IAIN (sekarang UIN) Sayarif Hidayatullah Jakarta. Pemikirannya tentang pembaruan hukum Islam dimunculkan untuk menyambut gagasan Munawir. Dasar pemikiran beliau adalah bahwasanya ketentuan hukum bagi setiap aktivitas tidak semuanya tercantum secara tegas dalam nash. Maka, perlu ada ijtihad dalam menghadapi berbagai persoalan baru, dengan berdasarkan pada pedoman dan kaidah-kaidah yang telah diakui dan ditetapkan dalam Ilmu Ushul Fikih. 31 Kaitannya dengan upaya ijtihad tersebut, menurut Ibrahim Hosen, diperlukan beberapa langkah sebagai berikut: 1) memasyaratkan pendapat bahwa pintu ijtihad masih terbuka 2) menggalakkan pengkajian di dalam bidang ushul fikih, fikih muqaranah, siyasat syar"iyat, dan hikmah tasyri" 3) menggalakkan pendapat yang mengatakan bahwa orang tidak harus terikat dengan salah satu mazhab 4) mengembangkan toleransi dalam bermazhab dengan mencari pendapat yang paling sesuai dengan kemashlahatan. 32Terkait dengan hal tersebut, beliau terlebih dahulu membuat kategorisasi antara syari'ah dan fikih. Syari'ah adalah hukum Islam yang ditetapkan oleh nash alquran dan Sunnah yang qath"i al-dalalah atau ma'ulima min al-din bi aldharurah atau mujma' alaih. Sedangkan fikih adalah hukum Islam yang dilahirkan dari dalil Alquran dan Sunnah yang kata-katadan redaksinya berstatus dzanni aldalalah karena mengandung penafsiran atau pentakwilan, demikian pula yang diperoleh melalui ijtihad bi al- ra"yi. Maka, berdasarkan kategorisasi ini, berarti hukum Islam kategori syari'ah jumlahnya relatif lebih sedikit dibandingkan dengan kategori fikih. Dengan demikian, lapangan ijtihad sangat luas. Selanjutnya beliau menegaskan beberapa aspek yang terkait dengan fikih, yaitu kebenarannya nisbi, wataknya berbeda, elastis dan dinamis, tidak mengikat, harus menjadi rahmat, mengutamakan kemashlahatan serta adanya campur tangan pemerintah. 33 Sehingga semakin teranglah bahwa memang sangat terbuka peluang untuk melakukan pembaruan di dalamnya. 30Muhammad Wahyu Nafis dkk (Ed. ), Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof. Dr. Munawir Syadzali, MA, Cet. I, (Jakarta: Paramadina, 1995), 87-89. 31Ibrahim Hosen, Menyongsong Abad ke21: Dapatkah Hukum Islam Direkaktualisasikan? Dalam Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam, No. 12 Tahun V, 1994, 1-2. 32Ibrahim Hosen, Memecahkan Permasalahan Hukum Baru dalam Ijtihad dalam Sorotan Cet. IV, (Bandung: Mizan, 1996), 44. 33Hosen, "Memecahkan Permasalahan Hukum Baru, 7 254 | Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA
PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA DAN TOKOH-TOKOHNYA e. Ali Yafie dan Sahal Mahfuz: Fikih Sosial Ali Yafie dan Sahal Mahfuz dikenal sebagai tokoh yang memperkenalkan wacana fikih sosial. Padahal, keduanya merupakan tokoh intelektual berbasis tradisional. Banyak yang menilai, langkah mereka dimotivasi oleh maraknya wacana yang cenderung memarjinalkan fikih klasik. Melalui elaborasi yang komprehensif, mereka berupaya menggali khasanah fikih klasik untuk dibawa ke masa kini dalam melalui sebuah reformulasi kontekstual masyarakat modern. Fikih sosial (al-fiqh al-ijtima) menekankan kajiannya pada aspek ajaran tentang hubungan antar sesama manusia, yakni individu dengan masyarakat dan masyarakat dengan masyarakat lainnya. Dalam hal ini, fikih sosial merupakan fikih yang berdimensi sosial atau fikih yang dibangun atas dasar hubungan antar individu atau kelompok di dalam masyarakat.34 Bagi Ali Yafie dan Sahal Mahfuz, fikih yang ada sekarang ini telah cukup memadai secara materi. Hanya saja, sistem penyajian dan reformulasinya menemui kendala-kendala. Selain itu, anomali penilaian yang hampir menjadi patologi sosial, disebabkan oleh kelaziman dalam mengimplementasikan fikih yang sering kali hanya berkutat pada dimensi ibadah saja, itupun tidak utuh. Padahal, aspek ibadah hanya seperempat dari keseluruhan kandungan fikih, karena ia meliputi juga bidang mu"amalat, munakahat dan jinayat.35 Dengan demikian, dibutuhkan reformulasi fikih untuk dibahasakan dengan bahasa masa kini atau disesuaikan dengan kebutuhan kontemporer agar bisa menjawab masalah-masalah kekinian. Terlebih fikih memiliki cakupan luas yang menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam lingkup kehidupan pribadi maupun dalam lingkup kehidupan sosial kemasyarakatan. Menurut Sahal Mahfuz, dalam fikih memang harus selalu dilakukan pengembangan-pengembangan. Yang namanya fikih itu bukan paten. Fikih adalah hasil ijtihad. Fikih adalah hukum yang digali mujtahid yang terkait dengan amaliah dan perilaku manusia. 36 Kaitannya dengan hal ini, upaya pengembangan fikih bisa dilakukan melalui komponen yang dimiliki fikih itu sendiri yakni Usul Fikih dan Qawaid al-Fiqhiyah. Kedua komponen ini tetap relevan untuk digunakan membangun fikih masa kini, karena ruang lingkupnya menjangkau dan mayoritas kaidahnya diciptakan secara global. 37 Dengan demikian, bisa dipahami bahwa konstruksi fikih sosial Sahal Mahfuz bertumpu pada hal-hal sebagai berikut: pertama, ajaran syari'at Islam yang telah diuraikan oleh fikih dalam komponen-komponen ibadah, muamalah, jinayat, munakahat, jihad dan qadha, Komponen- 34 Fuad, Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris, 109. 35 Fuad, 111. 36Sahal Mahfuz, Islam dan Hak Reproduksi Perempuan: Perspektif Fikih dalam Syafiq Hasyim (Edit. ), Menakar "Harga" Perempuan (Cet. I, Bandung: Mizan, 1999), 118. 37Sahal Mahfuz, Nuansa Fikih Sosial, (Yogyakarta: LkiS, 1994) 48 Vol. 19. No. 2, Desember 2019 | 255
ZULHAMDI komponen tersebut merupakan sarana mencapai kesejahteraan hakiki bagi manusia di dunia dan di akhirat. Kedua, komponen-komponen tersebut merupakan indikasi bahwa manusialah yang menjadi sasaran syari'at Islam. Oleh karena itu, segala pertimbangan hukum harus bermuara pada terciptanyakemashlahatan umum yang bersifat sosial obyektif. Ketiga, untuk mewujudkan kemashlahatan umum tersebut, dibutuhkan kontekstualisasi teks-teks fikih yang semula bersifat legal formalistik menjadi lebih bernuansa pemaknaan sosial. Pendapat senada dikemukakan oleh Ali Yafie. Menurut beliau, membangun harmoni antara yang lama dengan yang baru merupakan langkah yang paling adekuat dan arif untuk menegembangkan fikih. Hal ini karena fikih telah begitumapan dan menyatu dengan masyarakat. Begitu dominanya, fikih telah menjadi wujud paling nyata dalam perwujudan kehidupan umat Islam.38 Menelaah intisari pemikiran dari kedua tokoh tersebut, tampak semakin jelas bahwa keduanya terobsesi untuk memberdayakan fikih sebagai produk hukum Islam melalui sebuah reformulasi yang disesuaikan dengan tuntutan dunia kontemporer dengan tetap mengacu pada khasanah keilmuan Islam klasik yang telah dihasilkan oleh ulama-ulama masa lampau. Bahwasanya upaya pembaruan yang dilakukan tidak berarti harus menghapus sama sekali warisan keilmuan masa lalu, terlebih jika hal itu masih relevan untuk diterapkan di masa kini. C. CONCLUSION Secara keseluruhan, pembaruan hukum Islam di Indonesia, berjalan agak Perlahan dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya, terutama di negara timur tengah, Afrika Utara, India dan Pakistan. Jika Indonesia melakukan pembaruan hukum Islam pada dekade 70- an, dengan kewujudan undang-undang nomor 1 tahun 1974, maka di Jordania telah menetapkan law of family right tahun 1951, Syria melahirkan Syria of personal status tahun 1953, Maghribi melahirkan family of maroco tahun 1957, Pakistan melahirkan family of Pakistan tahun 1955, Iraq tahun 1955 mewujudkan law of personal status of Iraq, Tunisia melahirkan tunisian code of personal status tahun 1957, dan Sudan telah melahirkan sudan family law tahun 1960. Meskipun menjadi negara yang lambat dalam melakukan pembaruan hukum Islam, namun kewujudan undang-undang perkawinan momor 1 tahun 1974, peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983, peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang perwaqafan tanah milik, dan pewujudan kompilasi hukum Islam Indonesia tahun 1991 merupakan dinamika pembaruan pemikiran hukum Islam yang harus disyukuri. 38 Fuad, Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris, 112. 256 | Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA
PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA DAN TOKOH-TOKOHNYA Lahirnya pembaharuan hukum Islam di Indonesia semisal KHI antara lain didasarkan pada ide-ide pembaruan yang dilontarkan oleh beberapa tokoh terkemuka. Mereka ini telah melontarkan gagasan-gagasan pembaruannya dalam rangka menciptakan hukum Islam yang berkarakter keindonesiaan, yakni sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Tokoh-tokoh dan gagasan-gagasannya adalah: 1) Hasbi Ash-Shiddieqy (Fikih Indonesia); 2) Hazairin: Mazhab Nasional Indonesia; 3) Munawir Syadzali: Reaktualisasi Hukum Islam; 4) Ibrahim Hosen: Memfikihkan Nash Qat'i; 5) Ali Yafie dan Sahal Mahfuz: Fikih Sosial. BIBLIOGRAPHY Abidin Abubakar, Zainal. Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995. Al-Barry, M. D. J., and Sofyan Hadi A. T. Kamus Ilmiah Kontemporer. Bandung: Pustaka Setia, 2000. al-Hasan al-Mawardi, Abu. Al-Ahkam Al-Sulthaniyah. Beirut: Dar al-Fikr, n.d. Athaillah, A. "Mengenal Ulum Al-Qur'an." Banjarmasin: Program Pascasarjana IAIN Antasari, 2005. Azhar Basyir, Ahmad, Refleksi Atas Persoalan Keislaman : Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi, Cet. II, Bandung: Mizan, 1994 Azis Dahlan, Abdul. Ensiklopedi Hukum Islam. 4th ed. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996. Daud Ali, Mohammad. Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia. 6th ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000. Fuad, Mahsun. Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris. PT LKiS Pelangi Aksara, 2005. Hazairin. Hukum Kewarisan Bilateral Menurut AL-Qur'an Dan Hadits. Jakarta: Tintamas, 1982. Hosen, Ibrahim, Memecahkan Permasalahan Hukum Baru dalam Ijtihad dalamSorotan Cet. IV, Bandung: Mizan, 1996 Hosen, Ibrahim, "Menyongsong Abad ke21: Dapatkah Hukum Islam Direkaktualisasikan? Dalam Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam, No. 12 Tahun V, 1994 Mahadi. Hukum Waris Bagi Umat Islam. Jakarta: Proyek Peningkatan Badan Pembinaan Peradilan Agama, 1980. Mahfuz, Sahal, Islam dan Hak Reproduksi Perempuan: Perspektif Fikih dalam Syafiq Hasyim (Edit.), Menakar "Harga" Perempuan, Cet. I, Bandung: Mizan, 1999. Mahfuz, Sahal, Nuansa Fikih Sosial, Cet. I, Yogyakarta: LkiS, 1994. Mahmood, Thahir. Family Law Reform in The Muslim World. Bombay: N. M. Tripathi, 1972. Manan, Abdul. Reformasi Hukum Islam Di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006. Manan, Bagir. Peranan Peradilan Agama Dalam Pembinaan Hukum Nasional. Bandung: Rosda Karya, 1991. Nafis, Muhammad Wahyu et.al (Ed. ), Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof. Dr. Munawir Syadzali, MA, Cet. I, Jakarta: Paramadina, 1995. Rofiq, Ahmad. Hukum Islam Di Indonesia. Jakarta: Grafindo Persada, 1995. Shiddiqi, Nouruzzaman. Fiqh Indonesia: Penggagas Dan Gagasannya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997. syafi'ie, Abdullah, Pembaharuan Hukum di Indonesia: Tradisi Keislaman dan Keindonesiaan, (Catatan Pinggir Diskusi Dosen 10 Oktober 2013) Syarifuddin, Amir. Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam. Padang: Angkasa Raya, 1993. Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh. Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997. Vol. 19. No. 2, Desember 2019 | 257
ZULHAMDI Syaukani, Imam. Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia. 1st ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006. Yasid, Abu, Nalar, and Wahyu. Interrelasi Dalam Proses Pembentukan Syari'ah, (Selanjutnya Disebut Nalar). Jakarta: Erlangga, 2007. 258 | Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA