BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Pencurian (sariqoh) menurut bahasa ialah mengambil sesuatu dengan sembunyi-sembunyi. Adapun menurut istilah: sariqoh (pencurian) adalah mengambil sesuatu (barang) hak milik orang lain secara sembunyi dan dari tempatnya yang pantas.1 Suatu pencurian telah dianggap sempurna apabila telah memenuhi: pencuri mengeluarkan barang dari hirz (tempat penyimpanannya), barang yang telah dicuri itu telah dipindahtangankan oleh pencuri dan ia telah memilikinya, barang yang dicuri telah lepas dari tangan/ kekuasaan pemiliknya.2 Tindakan kejahatan, menurut fuqaha" adalah "larangan-larangan syari"at yang oleh Allah disertai dengan ancaman hukuman had atau tazir". Yang dimaksud dengan larangan-larangan ini adalah perkara-perkara yang dilarang dan larangan-larangan ini disyari"atkan bersumber dari syariat Islam.3 Pencurian diharamkan berdasarkan nash, dan sanksinya adalah potong tangan jika mencukupi syarat-syarat kejahatan. Allah berfirman: 1 Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993),Cet. ke-2, h. 545 2 Nasir Cholis, Fiqh Jinayat (Pidana Islam), (Pekanbaru: SUSQA Press Riau, 2000), Cet. ke-1, h. 41 3 Abdul Karim Zaidan, Pengantar Studi Syari'at alih bahasa oleh M.Misbah (Jakarta: Robbani Press,2008), Cet. ke-1, h. 504 1
Artinya:"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."(al-Maidah [51]: 38) Dalam pelaksanaan hukuman pencurian harus diperhatikan hal-hal berikut, yaitu unsur-unsur pencurian, situasi, dan kondisi sosial masyarakat. Pencurian sebagaimana disebutkan dalam pengertian maupun dalam syara" yang telah dibahas sebelumnya terdiri dari tiga unsur, yaitu pencuri, barang yang dicuri, dan mengambil secara sembunyi-sembunyi. Pencurinya hendaklah seorang mukallaf (dewasa dan waras). Fuqaha sepakat menetapkan bahwa tangan pencuri tidak dipotong, kecuali bila ia seorang yang dewasa dan waras. Pendapat fuqaha tersebut didasarkan kepada hadits Rasulullah SAW, dari Ibnu Abbas:4 ِلاَط ِبَِأ ِنْب ِّىِلَع ىَلَع َّرُم َلاَق ٍساَّبَع ِنْبا ِنَع ْيَ تْسَي َّتََّح ِمِئاَّنلا ِنَعَو َقيِفُي َّتََّح ِهِلْقَع ىَلَع ِبوُلْغَمْلا ِنوُنْجَمْلا ِنَع ٍةَثَلاَث ْنَع ُمَلَقْلا َعِفُر .اَهَليِبَس اَهْ نَع ىَّلَخَف َلاَق َتْقَدَص َلاَق Artinya: Bahwa Rasulullah SAW, bersabda: "dimaafkan kesalahan dari tiga orang, dari orang gila yang hilang kesadarannya hingga ia sembuh/sadar, dari orang yang tidur hingga ia bangun, dan dari anak kecil hingga ia ihtilam/ mimpi basah (baligh)."(HR Abu Daud)5 َِّللَّا َلوُسَر َّنَأ ُرُكْذَت اَمَوَأ َلاَق .َناَمْثُع َنَْعَِبِ هنع الله ىضر ٍب ِّ ََِِّّلا ِنَعَو ََِق َلاَق -صلى الله عليه وسلم- َمِلَتَْْ َّتََّح " ." Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin 4 Huzaimah Tahido Yanggo, Masail Fiqhiyah (Kajian Hukum Islam Kontemporer), (Bandung: Angkasa, 2005), Cet. ke-1, h. 63 5 Abu Daud, Sunan Abu Daud, (Beirut: Dar al-Fikr,tt), juz 4, h. 244 2
pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.6 Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan prilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain, disebabkan oleh faktor diluar diri anak tersebut.7 Dalam UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, disebutkan proses hukum bagi anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun 6 Bambang Waluyo, Pidana don Pemidanaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008),Cet. ke-1, h. 188 7 Undang Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 3
dapat dijatuhi tindakan dan pidana.8 Menurut KUHP, Indonesia (Pasal 45) apabila seorang anak dibawah umur kurang dari 16 (enam belas) tahun umurnya, ketika melakukan jarimah, maka hakim bisa menetapkan salah satu dari tiga hal, yaitu mengembalikan kepada orang tua atau walinya tanpa dijatuhi hukuman, atau diserahkan kepada pemerintah untuk didik tanpa dijatuhi hukuman, atau dijatuhi hukuman.9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, menyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas)tahun dan belum pernah kawin (pasal 1 butir 1). Yang dimaksud anak nakal adalah: a. Anak yang melakukan tindakan pidana, atau b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.10 Pengadilan anak dibentuksebagai upaya pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Oleh karenanya, ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak dilakukan secara 8 Aziz Syamsudin, Tindak Pidana Khusus, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet. ke-3, h.107 9 Ahmad Hanafi, Asas Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986), Cet. ke-3, h.371 10 Ibid, h.26 4
khusus. Meskipun demikian, hukum acara yang berlaku (KUHP) diterapkan pula dalam acara pengadilan anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 (vide pasal 40). Pengadilan anak adalah pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berada dilingkungan peradilan umum (pasal 2 undang-undang nomor 3 tahun 1997). Meskipun sebagai pengadilan khusus, pengadilan anak bukan berarti berdiri sendiri.Keberadaan pengadilan anak tetap dalam lingkungan peradilan umum. Hal itu sesuai dengan yang tersebut dalam Pasal 10 ayat (1) undang- undang nomor 14 tahun 1970 yang menegaskan hanya ada empat lingkungan peradilan yaitu peradilan urnum, agama, militer dan tata usaha negara.11 Dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang sudah baligh atau belum baligh didasarkan pada batas usia 15 tahun atau dapat juga didasarkan atas tanda-tanda tertentu. Terdapat beberapa kategori perkembangan seseorang terkait dengan kewajiban melaksanakan syar"i. seseorang dikategorikan mukalaf, yaitu seseorang laki-laki muslim yang sudah berakal baligh, sama dengan wanita muslimah berakal dan baligh. Seorang dikategorikan baligh, bagi laki-laki bila sudah mimpi (ihtilam) dan wanita bila sudah haid.12 Menurut syari'at Islam pertanggung-jawab pidana didasarkan atas dua perkara, yaitu kekuatan berfikir dan pilihan (iradah dan ikhtiar). Oleh karena itu kedudukan anak kecil berbeda-beda menurut perbedaan masa yang dilalui hidupnya, mulai dari waktu kelahirannya sampai masa memiliki kedua 11 diakses pada tgl 08 september 2015 12 Nandang Sambas, Peradilan Anak Di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya, (Yogyakarta: Graha IImu, 2013),Cet. ke-1,h.6 5
perkara tersebut. Hasil penyelidikan fuqaha mengatakan bahwa masa tersebutada tiga, yaitu: Pertama, Masa Tidak Adanya Kemampuan Berfikir. Masa ini dimulai sejak dilahirkan dan berakhir pada usia tujuh tahun, dengan kesepakatan para fuqaha. Pada masa tersebut seorang anak dianggap fidak mempunyai kemampuan berfikir, dan disebut dengan "anak belum tamyiz". Sebenarnya kemampuan berfikir (bisa membedakan, tamyiz) tidak, terbatas kepada usia tertentu, sebab kemampuan berfikir kadang-kadang bisa timbul sebelum usia tujuh tahun dan kadang-kadang terlambat, menurut perbedaan orang, lingkungan, keadaan dan mentalnya. Akan tetapi para fuqaha berpedoman dengan usia dalam menentukan batas-batas kemampuan berfikir, agar bisa berlaku untuk semua orang, dengan mendasarkan kepada keadaan yang banyak terjadi pada anak-anak kecil. Pembatasan tersebut diperlukan untuk jangan sampai terjadi kekacauan hukum dan agar mudah bagi seseorang untuk meneliti apakah kemampuan berfikir sudah terlambat atau belum, sebab usia anak bisa diketahui dengan mudah. Kedua, Masa Kemampuan Berfikir Lemah. Masa ini dimulai sejak usia tujuh tahun sampai mencapai kedewasaan (baligh).13 Syafi"i dan Hambali menyatakan: usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah lima belas tahun, sedangkan Maliki menetapkan tujuh belas tahun. Sementara itu Hanifah menetapkan usia baligh bagi anak laki-laki adalah delapan belas 13 Ahmad Hanafi, loc.cit 6
tahun, sedangkan anak perempuan tujuh belas tahun.14 Ketiga, Masa Kemampuan Berfikir Penuh. Masa ini dimulai sejak seseorang anak mencapai usia kecerdikan (sinnur-rusydi), atau dengan perkataan lain, setelah mencapai usia lima belas tahun atau delapan belas tahun, menurut perbedaan pendapat dikalangan fuqaha. Pada masa ini seseorang dikenakan pertanggungan-jawab pidana atas jarimah-jarimah yang diperbuatnya bagaimanapun juga macamnya.15 Menurut Imam Hanafi dan Syafi"i, apabila seseorang anak yang belum mumayyiz mencuri maka tidak dipotong tangannya. Menurut Imam Malik apabila seseorang anak yang belum mumayyiz mencuri maka dipotong tangannya, sedangkan sebagian ulama pengikut Malik memilih pendapat yang mengatakan tidak dipotong tangannya. Dari Imam Ahmad diperoleh dua riwayat dan pendapatnya yang paling jelas, apabila seseorang anak yang belum mumayyiz mencuri maka tidak dipotong tangannya.16 Imam Abu Hanifah dia bernama An-Nu"man bin Zauthi At-Taimi Al- Kufi, kepala suku dari Bani Tamim bin Tsa"labah. Ada yang mengatakan bahwa sebab penamaannya dengan Hanifah adalah karena dia selalu membawa tinta yang disebut Hanifah dalam bahasa Irak. Dia dilahirkan pada tahun 80 Hijriyah di Kufah, saat pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin 14 Muhammad Jawad Mughniyah, Al-Fiqh A'ala al Madzahib al-Khamsah, alih bahasa oleh Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus AI-Kaff, (Jakarta: Penerbit Lentera,2008), Cet. ke-23, h.318 15 Ahmad Hanafi, loc.cit 16 Syaikh al-"Allamah Muhammad bin "Abdurrahman ad-Dimasyqi, alih bahasa "Abdullah Zaki Al Kaf, Fiqh Empat Mazhab, (Bandung: Hasyimi, 2015), Cet.ke-18, h.439 7
Marwan.17 Adapun diantara syarat pencuri/ syarat bagi pencuri yaitu ahliyatul wujub bil qat'i, (yang telah dikenai kewajiban potong tangan) yaitu berakal dan baligh, maka tidaklah dipotong tangan anak-anak dan orang gila berdasarkan hadits dari Rasulullah SAW, dia bersabda: ََِقْيَ تْسَي َّقَح َمِىاَّنلا ِنَعَو َقْيِفُي َّتََّح ِنْوُ نْجَمْلا ِنَعَو َمِلَتَْْ َّتََّح ِبََِّّلا ِنَع ٍةَث َلاَث ْنَع ُمَلقْلا َعِف ُر Artinya:"Pentaklifan tidak diterapkan pada tiga orang, yaitu anak kecil hingga ia baligh, orang gila hingga ia sembuh, dan orang yang sedang tidur hingga ia terbangun." Nabi menjelaskan bahwa hukum diangkatkan dari ketiganya sedangkan kewajiban potong tangan merupakan balasan terhadap ketiganya, hal ini bertentangan dengan nash dan potong tangan merupakan hukuman maka ia dituntut terhadap kejatahan, sedangkan perbuatan ketiganya tidak termasuk kejahatan (jinayah).18 Menurut Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya, penggantian kerugian dapat dikenakan terhadap pencuri apabila ia tidak dikenai hukuman potong tangan. Akan tetapi, apabila hukuman potong tangan dilaksanakan maka pencuri tidak dikenai penggantian kerugian. Dengan demikian menurut mereka, hukuman potong tangan dan penggantian kerugian tidak dapat dilaksanakan sekaligus bersama-sama. Alasannya adalah bahwa Al Qur"an hanya menyebutkan hukuman potong tangan untuk tindak pidana pencurian, sebagaimana yang tercantum didalam surah Al Maidah ayat 38, di atas dan 17 Syaikh Ahmad Farid, 60 Biografi Ulama Salaf, alih bahasa Masturi Irham dan Asmu"i Taman, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar,2006), Cet. ke-1, h.169 18 Imam "Alaudin, Abu Bakar bin Mas"ud Al Kasani Al Hanafi, Bada'i Ashonai fi Tartib asy-Syaro'i, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, tth), juz 7, h.67 8
tidak menyebut-nyebut pengganti kerugian.19 Berdasarkan uraian permasalahan-permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menelitinya dengan judul "SANKSI TINDAK PIDANA PENCURIAN BAGI ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT IMAM ABU HANIFAH DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM". B. Batasan Masalah Untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka diperlukan batasan yang akan diteliti yaitu sanksi tindak pidana pencurian bagi anak dibawah umur. C. Rumusan Masalah Dari latar belakang yang penulis kemukakan diatas dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana sanksi hukum terhadap tindak pidana pencurian bagi anak dibawah umur menurut Abu Hanifah ? 2. Apa dasar dan metode istinbath hukum Abu Hanifah dalam meletakkan sanksi hukum terhadap tindak pidana pencurian bagi anak dibawah umur ? 3. Bagaimana sanksi tindak pidana pencurian bagi anak dibawah umur menurut Imam Abu Hanifah di tinjau dari hukum pidana Islam ? D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah a. Untuk mengetahui sanksi hukum terhadap tindak pidana pencurian bagi anak dibawah umur menurut Abu Hanifah. b. Untuk mengetahui metode istinbath hukum Abu Hanifah dalam 19 Zainuddin Ali, Hukum Islam (Pengantar Hukum Islam di Indonesia), (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet. ke-4, h.118 9
meletakkan sanksi hukum terhadap tindak pidana pencurian bagi anak dibawah umur. c. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana pencurian bagi anak dibawah umur menurut Imam Abu Hanifah di tinjau dari hukum pidana Islam. 2. Manfaat dari penelitian ini adalah : a. Sebagai sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan tentang konsep sanksi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut Imam Abu Hanifah ditinjau dari hukum pidana Islam. b. Memperluas cakrawala pemikiran penulis terhadap masalah yang diteliti. c. Sebagai bahan informasi maupun pertimbangan dan perbandingan bagi pihak-pihak yang bemiat untuk melakukan penelitian selanjutnya. d. Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana S1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU. E. Metode Penelitian Dalam melaksanakan penelitian ini, menggunakan metode sebagai berikut: 1. Sifat Penelitian Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian pustaka (library research), yaitu dengan cara mengumpulkan teori-teori dari buku yang berkenaan dengan permasalahan diatas sebagai bahan untuk penulisan ini. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriftip yaitu menggambarkan pandangan Abu Hanifah dan hukum Islam mengenai pembebasan tindak pidana pencurian yang dilakukan 10
oleh anak dibawah umur. 2. Sumber data Dalam penulisan ini sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. a. Data primer Adapun yang termasuk data primer dalam penulisan ini adalah buku-buku fiqh yang membahas masalah ini, kitab Bada'i Ashonai fi Tartib asy-Syaro'i karya Imam "Alaudin Abu Bakar bin Mas"ud bin Ahmad Al Kasani Al Hanafi. b. Data sekunder Adapun yang termasuk dalam data sekunder dalam penulisan ini, adalah buku-buku fiqh, jurnal, tesis, kamus, yang berkenaan dengan pembahasan diatas. 3. Metode Penulisan Setelah data-data dianalisa, maka data tersebut penulis susun dengan menggunakan metode sebagai berikut: a. Deduktif, yaitu dengan mengumpulkan kaedah-kaedah yang umum, kemudian diuraikan dengan mengambil kesimpulan secara khusus. b. Induktif, yaitu suatu uraian penulisan Induktif, yaitu suatu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan kaedah-kaedah khusus, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum. c. Komperatif, yaitu pembahasan dengan membandingkan sumber hukum yang satu dengan hukum yang lainnya, kemudian dianalisa 11
dengan memberikan komentar. 4. Teknik Analisis Data Setelah data terkumpul baik data primer maupun data sekunder kemudian data tersebut diolah dengan cara mengumpulkan menurut klasifikasinya, kemudian dilakukan analisis pada data tersebut bersifat deskriptif berdasarkan aturan serta teori yang relevan untuk ditentukan jawaban atas setiap rumusan masalah dan hasil analisis tersebut dipaparkan oleh penulis secara deskriptif. F. Sistematika Penulisan Rangkaian sistematika penelitian ini terdiri dari lima bab, masing- masing bab diperinci lagi kepada beberapa sub bab yang saling berhubungan. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN Terdiri dari pendahuluan yang menerangkan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. BAB II BIOGRAFI TOKOH Terdiri dari riwayat hidup Imam Abu Hanifah, terdiri dari riwayat hidup, nama dan gelar, pendidikan Imam Abu Hanifah, guru-guru Abu Hanifah dan murid-muridnya, hasil karya Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Hanafi, dan wafatnya Imam Abu Hanifah. BAB III KERANGKA TEORI Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian pencurian 12
(Sariqah), macam - macam pencurian, unsur - unsur pencurian, hukuman untuk tindak pidana pencurian, dan persyaratan hukum potong tangan bagi pencuri. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Studi analisis hukum Islam tentang sanksi hukum terhadap tindak pidana pencurian bagi anak dibawah umur menurut Abu Hanifah, metode istinbath hukum Abu Hanifah dalam meletakkan sanksi hukum terhadap tindak pidana pencurian bagi anak dibawah umur dan sanksi tindak pidana pencurian bagi anak dibawah umur menurut Imam Abu Hanifah ditinjau dari hukum pidana Islam. BAB V PENUTUP Dalam bab ini penulis menarik sebuah kesimpulan dari apa yang sudah peneliti teliti dan juga dalam bab ini berisikan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat untuk penulis dan pihak terkait DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN 13