Jurnal Educatio ISSN 2459-9522 (Print), 2548-6756 (Online) Vol. 9, No. 2, 2023, pp. 798-809 Problematika dan Perubahan Kebijakan Pendidikan di Indonesia Josly Yakob Tintingon*, Harol Reflie Lumapow, Viktory Nicodemus Joufree Rotty Universitas Negeri Manado, Tomohon, Indonesia *Coresponding Author: Abstract Educational institutions are used to help students realize their full potential. Changes in school strategy in Indonesia have been ups and downs by certain meetings. Indonesian education needs to be improved immediately if it is to produce generations of strong individuals who are able to compete with other nations and not miss global trends. One of the challenges facing education today is this policy change. The implementation of learning in schools will certainly be greatly influenced by policy changes. Whether teachers and students like it or not, they must be able to adapt to the new education policy. This study aims to (1) learn more about education issues in Indonesia; (2) Study changes in education policy in Indonesia. This research uses a qualitative approach with literature study and literature review. The consequence of the exam is a change in training strategies that completely replace the intention of working on the nature of schooling, so as to produce graduates who have high sincerity and can adapt to the changing times of globalization, it seems that the results must not be seen well. Keywords: Policy, Education, Change, Problems Article History: Received 2023-04-08 Revised 2023-05-20 Accepted 2023-06-04 Abstrak Institusi pendidikan digunakan untuk membantu siswa mewujudkan potensi penuh mereka. Perubahan strategi persekolahan di Indonesia mengalami pasang surut oleh pertemuan-pertemuan tertentu. Pendidikan Indonesia perlu segera ditingkatkan jika ingin menghasilkan generasi-generasi individu yang tangguh yang mampu bersaing dengan bangsa lain dan tidak ketinggalan tren global. Salah satu tantangan yang dihadapi pendidikan saat ini ialah perubahan kebijakan ini. Pelaksanaan pembelajaran di sekolah tentunya nantinya sangat dipengaruhi oleh perubahan kebijakan. Suka atau tidak suka guru dan siswa, mereka harus bisa beradaptasi dengan kebijakan pendidikan yang baru. Kajian ini bertujuan untuk (1) mempelajari lebih dalam tentang isu-isu pendidikan di Indonesia; (2) Mempelajari perubahan kebijakan pendidikan di Indonesia. Penelitian ini memanfaatkan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan dan kajian pustaka. Konsekuensi dari ujian ialah perubahan strategi pelatihan yang menggantikan sepenuhnya niat bekerja pada sifat persekolahan, sehingga dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kesungguhan tinggi dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman globalisasi, tampaknya hasilnya harus belum terlihat dengan baik. DOI: 10.31949/educatio.v9i2.5088 Kata Kunci: Kebijakan, Pendidikan, Perubahan, Problematika PENDAHULUAN Sekolah ialah usaha moral manusia, untuk manusia dan untuk budaya manusia. Tujuan pendidikan ialah untuk membantu setiap manusia mencapai tingkat martabat yang lebih tinggi dalam kehidupan dan berpartisipasi dalam pengembangan kemanusiaan dan masyarakat secara terhormat melalui pengembangan bakat seseorang hingga potensi maksimalnya dalam batasan kodratnya sendiri. Manusia dan pendidikan merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan. Mulai dari perut hingga tumbuh dewasa dan kemudian menjadi tua, manusia mengalami interaksi yang mendidik. Manusia dapat menemukan arah, tujuan, dan makna hidupnya dengan bantuan pendidikan (Disas, 2017). This is an open access article under the CC BY-SA license. Copyright © 2023 by Author
Jurnal Educatio, 9(2), 2023, 798-809 Pelatihan ialah kursus peningkatan diri melalui upaya sadar dan terorganisir untuk memiliki kekuatan, ketenangan, karakter, pengetahuan, orang terhormat, dan kemampuan dunia lain yang ketat. Hal itu sangat mungkin diungkapkan dalam Undang-undang tentang Sistem Persekolahan Umum No. 20 Tahun 2003, yang diwujudkan melalui proses dan lingkungan pembelajaran. Lingkungan dan pengalaman yang terus berkembang diciptakan untuk menjadikan manusia berkualitas mampu dan dinamis dalam menjawab kesulitan zaman yang terus berkembang (Disas, 2017). Pendidikan pada hakekatnya ialah upaya mewariskan nilai-nilai yang nantinya membentuk cara manusia menjalani kehidupannya serta memperbaiki peradaban umat manusia. Manusia saat ini sama dengan manusia di masa lalu jika tidak memiliki akses pendidikan, karena masih sangat tertinggal baik dari segi proses pemberdayaan maupun kualitas hidupnya. Gerakan reformasi Indonesia tampaknya menjadi titik terang yang secara signifikan nantinya mengubah kehidupan negara, khususnya di bidang pendidikan. Namun, ternyata pendidikan di Indonesia semakin berkembang menjadi persoalan lain, yakni pengenalan ketidakjelasan dalam bidang persekolahan yang terus berjalan di Indonesia. Keadaan pelatihan yang menyenangkan ialah tentang pengaturan tujuan yang harus dicapai oleh sekolah (Pitri et al, 2022). Munculnya mitologi ruang pendidikan yang ditopang oleh ritual-ritual pendidikan ialah salah satunya. Artinya, banyak ritual lain yang dilaksanakan untuk anak bangsa, antara lain memilih sekolah yang disukai, mempersembahkan uang "tawaran", membeli bahan buku paket baru, dan mengenakan seragam baru. Sebagai pengelola potensi anak bangsa, pemerintah menciptakan ambiguitas dalam kebijakannya, padahal pemerintah ialah penjaga mitos pendidikan. Lelang pendidikan diluncurkan ketika pemerintah dengan percaya diri mengambil posisi yang lebih menguntungkan elit (Ali et al, 2022). Di Indonesia, banyak sekali persoalan pendidikan, mulai dari persoalan kurikulum, kualitas, kompetensi, bahkan kemampuan kepemimpinan baik di tingkat atas maupun bawah. Di lapangan, ada beberapa keluhan dari para pendidik dan pimpinan sekolah yang tidak puas dengan aspek kepemimpinan seperti manajemen, disiplin, birokrasi, dan administrasi. Kemudian, dan ini sama pentingnya, kepemimpinan sekolah juga berkontribusi dalam membentuk citra industri pendidikan dan memperlebar perpecahan dan konflik internal di antara para pendidik. Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, sistem pendidikan nasional dituntut untuk melakukan perubahan dan penyesuaian guna mewujudkan proses pendidikan yang demokratis, memperhatikan keragaman, kebutuhan daerah, dan peningkatan peran serta masyarakat. Menyusul 78 tahun Indonesia merdeka, di mana individu memberikan hak istimewa penuh kepada otoritas publik selama waktu yang dihabiskan untuk mengendalikan negara dengan segala kebutuhannya dan tingkat kewajiban etis otoritas publik mengingat alat inisiatif dan stafnya untuk bersiap-siap, memberikan dan membina dunia pelatihan. Kondisi unik ini jelas merupakan kesulitan yang tak terduga, dan secara signifikan mempengaruhi sifat sekolah (Kurniawan, 2016). Tidak mudah memikirkan gagasan pendidikan dan cara kerjanya, terutama bagi masyarakat Indonesia yang sedang tumbuh dan memiliki budaya yang majemuk. Namun demikian, pendidikan tetap mengacu pada hak asasi setiap anak bangsa, sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Berbagai kritik dari para praktisi pendidikan maupun pemerhati pendidikan nasional di masyarakat Indonesia saat ini banyak yang kurang terarah. Tidak adanya arah yang kabur dalam pendidikan nasional membuktikan hilangnya komponen penting yang mendorong sistem pendidikan menuju tujuan bersama (Pitri et al., 2022). Kualitas, relevansi, elitisme, dan manajemen ialah empat krisis utama yang menjadi akar permasalahan pendidikan di Indonesia. Berbagai penanda dikemukakan terkait dengan keempat isu di atas. Analisis komparatif situasi pendidikan di negara-negara Asia, antara lain. Sulit untuk menemukan solusi atas keempat isu pendidikan tersebut karena merupakan isu yang signifikan, fundamental, dan multidimensional (Kurniawan, 2016). Di Indonesia yang sedang menyongsong era global, khususnya masalah pendidikan telah menjadi benalu dalam pembangunan pendidikan. Masalah utama ialah rendahnya kualitas pelatihan. Buruknya penyelenggaraan pendidikan menjadi penyebab rendahnya kualitas pendidikan. Sistem pendidikan di Open Access: 799
800 Jurnal Educatio, 9(2), 2023, 798-809 Indonesia masih belum terlaksana secara optimal sehingga kurang ideal. Kedua, lulusan SMP, SMA, dan SMK masih kurang memiliki keterampilan yang memadai. Ketiga, masih terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas. Keempat, tata kelola dan manajemen pendidikan belum berhasil. Hakikat pendidikan, yaitu upaya memanusiakan anak dan menyiapkannya menjadi generasi penerus bangsa yang cerdas dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, tidak dapat dipisahkan dari kebijakan pendidikan (Amir et al, 2021). langsung kepada pihak tertentu untuk mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, keuangan, dan manusia untuk kepentingan umum, yaitu rakyat, penduduk, dan masyarakat, dikenal dengan kebijakan publik. Kebijakan pendidikan merupakan salah satu komponen kebijakan publik. Implementasi aktual kebijakan merupakan langkah akhir yang panjang dalam proses kebijakan. Padahal, faktor terakhir yang paling signifikan dalam perumusan kebijakan secara keseluruhan, termasuk yang berkaitan dengan pendidikan, ialah proses implementasi kebijakan. Hal ini membuktikan bahwa sebagus apapun perumusan dan perumusan kebijakan, tidak ada artinya tanpa proses implementasi. Oleh karena itu, perumusan dan implementasi kebijakan nantinya memiliki nilai manfaat, terlepas dari seberapa lugas atau tidak diinginkannya kebijakan tersebut (Amir et al, 2021). Keputusan yang dibuat Langkah panjang dari siklus strategi direduksi menjadi bagian eksekusi dari pendekatan aktual. Padahal, faktor terakhir yang paling signifikan dalam perumusan kebijakan secara keseluruhan, termasuk yang berkaitan dengan pendidikan, ialah proses implementasi kebijakan. Hal ini membuktikan bahwa sebagus apapun perumusan dan perumusan kebijakan, tidak ada artinya tanpa proses implementasi. Oleh karena itu, perumusan dan implementasi kebijakan nantinya memiliki nilai manfaat, terlepas dari seberapa lugas atau tidak diinginkannya kebijakan tersebut (Nasution, 2019). ini Proses pembuatan kebijakan termasuk mewujudkan kebijakan tersebut. Kegiatan politik digambarkan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai rangkaian tahapan yang saling bergantung satu sama lain dan disusun menurut urutan waktu, seperti penetapan agenda, perumusan kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Proses pembuatan kebijakan merupakan proses politik yang berlangsung dalam tahapan pembuatan kebijakan politik. Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan penelitian ini ditetapkan sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui permasalahan pendidikan di Indonesia; 2) Mempelajari perubahan kebijakan pendidikan di Indonesia. METODE PENELITIAN Pendekatan kualitatif dengan metode library research dan literatur review digunakan dalam penelitian ini. Studi ini melihat jurnal ilmiah nasional dan internasional sebagai sumber. Data sekunder merupakan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Hal ini dilaksanakan dengan mengumpulkan informasi dari sumber bacaan yang relevan seperti buku, jurnal, dan artikel online. Penelitian ini memanfaatkan analisis deskriptif, dimana tahapan analisis memberikan kesimpulan yang relevan tentang subjek yang dihadapi dan menggambarkan kondisi yang ada. Penggunaan literature review dalam penelitian kualitatif harus mengikuti asumsi metodologis. Akibatnya, itu harus diterapkan secara induktif untuk menghindari mempengaruhi pertanyaan peneliti. Sifat eksplorasi penelitian kualitatif, di mana sebuah penelitian menyelidiki sesuatu yang baru yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat umum dan ingin dipelajari lebih dalam, biasanya berkaitan dengan fenomena kontemporer atau terkini, ialah salah satu alasan utama untuk melakukan penelitian kualitatif (Sari & Asmendri, 2018). Penulis melakukan kajian literatur terhadap jenis penelitian ini dengan melihat tulisan-tulisan ilmiah seperti buku, artikel, dan jurnal. Banyaknya literatur yang dijadikan sumber oleh penulis kajian ini terkait dengan bagaimana pemerintah menangani pendidikan di Indonesia. Penulis kemudian menentukan di mana data primer dan sekunder yang berkaitan dengan kebijakan ini bersinggungan. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menginspirasi semua orang untuk bekerja memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. Karena kajian ini dianalisis oleh penulis untuk setiap peristiwa, maka penulis memilih metode ini karena efektif untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan pemerintah mengenai pendidikan di Indonesia (Fatha Pringgar & Sujatmiko, 2020, hlm. 319). Open Access:
Jurnal Educatio, 9(2), 2023, 798-809 HASIL DAN PEMBAHASAN Kebijakan dan pendidikan ialah dua istilah yang digunakan untuk menggambarkan kebijakan pendidikan, dan keduanya memiliki arti yang sangat luas. Politik, keputusan, kekuasaan, konvensi, aturan dan norma, rencana strategis, dan program semuanya disebut sebagai kebijakan (policy). Sesuai dengan arti penting dari Rujukan Kata Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa strategi dapat diartikan sebagai suatu keahlian, pengetahuan, kelihaian, yang juga dipandang sebagai suatu perkembangan gagasan dan kaidah yang melandasi perencanaan dalam melakukan suatu penyelenggaraan, tugas, dan pendekatan bertindak dari suatu administrasi, asosiasi dan menjadi aturan dalam memimpin administrasi untuk mencapai suatu tujuan (Saleh, 2020). Menurut para ahli atau cendekiawan yang ikut memahami perasaan mereka yang berbeda sehubungan dengan pentingnya strategi untuk menjadi siklus dalam arah, seperti yang digambarkan oleh Koontz & Donnel (1980) menyatakan bahwa strategi ialah pemahaman umum yang berubah menjadi pembantu dalam masalah navigasi. yang memiliki pusat pembatas dalam mengejar suatu pilihan. Dalam pengertian lain, kebijakan ialah seperangkat rencana atau tindakan dengan tujuan tertentu yang diikuti oleh pelaku atau bahkan kelompok pelaku untuk memecahkan masalah (Saleh, 2020). Ahli lain mengatakan bahwa kebijakan ialah bagian dari perencanaan yang membantu lembaga pemerintah, kelompok, pejabat, atau aktor di bidang tertentu membuat keputusan tentang sumber daya, waktu, dan tenaga untuk mencapai suatu tujuan dengan kata lain bahwa untuk mencapai tujuan tersebut pendidikan akan sangat bergantung pada pada perencanaan termasuk di dalamnya perencanaan sumber daya manusia (Merentek et al, 2023). Karena sama-sama menentukan pilihan di antara pilihan-pilihan yang sudah tersedia, maka kebijakan dan proses pengambilan keputusan sangat erat kaitannya. Ketika tahapan proses diarahkan pada pengambilan keputusan, kebijakan ialah prinsip atau metode yang dipilih. Dengan maksud mencapai tujuan organisasi tertentu, kebijakan menjadi keputusan dalam organisasi (Ali et al, 2022). Penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian kebijakan ialah seperangkat aturan tertulis yang menjadi keputusan formal dalam ranah organisasi yang mengikat dan mengatur tindakan atau perilaku seseorang sehingga tujuan tersebut dapat menghasilkan norma dari pengertian kebijakan yang banyak dan beragam yang diberikan oleh para ahli. dan angka di atas. atau seperangkat nilai sosial baru. Kebijakan tersebut nantinya menjadi acuan utama bagi perilaku anggota lembaga atau masyarakat. Kebijakan itu sendiri bersifat proaktif dan solusi pemecahan masalah. Meskipun mengatur apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak, kebijakan juga memiliki karakteristik adaptif dan interparatatif. Selain itu, diantisipasi bahwa kebijakan nantinya bersifat umum tetapi tidak mengesampingkan aspek-aspek tertentu dari lingkungan setempat. Carter menyatakan bahwa pengertian kebijakan pendidikan ialah penilaian institusional terhadap sistem nilai dan berbagai faktor kebutuhan situasional yang menghasilkan rencana umum untuk memandu pengambilan keputusan. Definisi kebijakan pendidikan ini nantinya dibahas dalam pernyataan berikut. suatu keputusan yang dibuat dengan maksud untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, undang-undang pendidikan yang disahkan di Jepang pada tahun 1947 memiliki beberapa aspek yang menarik dari konstitusi negara tersebut. Asas legalisme, asas pemerintahan demokratis, asas netralitas, asas penyesuaian dan pembentukan kondisi pendidikan, dan asas desentralisasi semuanya termaktub dalam undang-undang ini (Ali et al, 2022). Legislasi dan peraturan mengatur manajemen, sesuai dengan prinsip legalisme. Sebelum episode The Second Great War (Perang Besar Kedua) masalah bidang pendidikan telah dipilih dengan peraturan yang sangat baik dan juga penilaian parlemen, pada saat itu kehadiran penduduk diabaikan sehingga mereka tidak menjadi bagian dari para spesialis setuju atau bertentangan dengan strategi instruktif yang dibuat. Namun, isu- isu terkait pendidikan telah diatur oleh undang-undang dan peraturan parlemen sejak reformasi pendidikan pasca-Perang Dunia II. Sistem administrasi pendidikan harus dibangun sesuai dengan konsensus nasional dan juga harus mencerminkan kebutuhan masyarakat dalam menyusun kebijakan dan prosedur pendidikan, sesuai dengan prinsip administrasi demokrasi. Standar netralis memastikan pengaturan instruktif bahwa pendekatan Open Access: 801
802 Jurnal Educatio, 9(2), 2023, 798-809 instruktif harus otonom dan tidak dapat ditengahi atau dipengaruhi oleh isu-isu kepentingan politik. Sesuai dengan asas penyesuaian dan penetapan kondisi pendidikan, maka menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah untuk menjamin bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan dan memfasilitasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Prinsip terakhir, yang disebut desentralisasi, mengatakan bahwa pengelolaan pendidikan harus didasarkan pada otonomi pemerintah daerah karena pendidikan ialah tugas pemerintah (Machali, 2018). Kebijakan pendidikan, menurut Prasojo, ialah skala pendidikan yang didasarkan pada sistem nilai dan evaluasi faktor situasional. Pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menjadi landasan untuk menjalankan suatu lembaga pendidikan. Lebih jauh lagi, pemikiran juga menjadi tujuan umum untuk digunakan sebagai sumber arahan dalam menentukan pilihan untuk mencapai tujuan institusional seperti yang digambarkan sebelumnya. Karena kebijakan pendidikan tentunya menjadi faktor utama dalam mencapai keunggulan dan membuktikan eksistensi negara-bangsa dalam menghadapi persaingan global, maka sangat perlu diprioritaskan agar dapat lebih mendalam, kritis, dan penelitian yang komprehensif (Machali, 2018). Dapat disimpulkan dari penjelasan sebelumnya bahwa kebijakan pendidikan merupakan produk yang menjadi tolak ukur atau pedoman dalam proses pengambilan keputusan kebijakan dalam konteks lingkungan yang legal, netral, dan berwawasan sedang. Selain itu, kebijakan pendidikan merupakan keputusan yang dibuat dan direncanakan oleh pemerintah atau lembaga pendidikan sebagai jawaban atas berbagai persoalan yang timbul di bidang pendidikan. Tujuannya ialah agar kebijakan pendidikan berfungsi sebagai panduan untuk tindakan dan berkembang menjadi pendekatan baru untuk mencapai visi dan misi organisasi. tujuan instruktif mulai dari otoritas publik atau bahkan dari lembaga penghibur lainnya yang ikut mengkoordinasikan dan mengawasi pendidikan di negara yang sebenarnya (Machali, 2018). Penelitian yang dilaksanakan oleh Saleh (2020) menemukan bahwa masalah utama yang dihadapi siswa saat ini telah mengakibatkan pergeseran dari lingkungan belajar offline ke online, yang memerlukan pengembangan lingkungan belajar yang positif untuk membangkitkan minat mereka dalam pendidikan online; membangun kawasan lokal belajar; memberikan umpan balik secara cepat dan konsisten; Terlebih lagi, manfaatkan inovasi yang tepat untuk menyampaikan kebahagiaan yang tepat. Tenaga pengajar atau guru tentunya bertanggung jawab atas dampak selanjutnya. Ia tentu saja bertanggung jawab atas proses pembelajaran anak didiknya sebagai seorang pendidik; Namun, pandemi Covid-19 dan penerapan kebijakan WFH juga berdampak pada proses pembelajaran karena sejumlah faktor yang membuat guru kesulitan dalam melaksanakannya. Pendidikan daring meliputi: 1) Informasi Terbatas tentang Inovasi; (2) Keterbatasan sarana dan prasarana; selanjutnya (3) Pembatasan Peluang Berbasis Web untuk Pertumbuhan. Penelitian yang dilakukan Nasution (2016) menghasilkan kesimpulan bahwa setiap bangsa harus memperhatikan pendidikan secara serius, karena pendidikan memungkinkan seseorang untuk mengamati kemajuan dan kemunduran suatu bangsa. Sudah sewajarnya bangsa Indonesia tidak ingin hidup di negara yang terbelakang karena pendidikan tidak mendapat perhatian yang cukup seiring dengan kemajuan lainnya. Aspek kepemimpinan atau pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun daerah, berdampak pada aspek fundamental pembangunan pendidikan. Tujuan desentralisasi pendidikan, pada gilirannya, ialah untuk memberdayakan masyarakat Indonesia dan membantu mereka berkembang. Oleh karena itu, untuk menghilangkan disparitas, kebijakan pemimpin harus merata di setiap daerah. Namun, harus kita akui bahwa masalah pembangunan pendidikan ialah tanggung jawab semua pihak, bukan hanya pemerintah. Rozak (2021) dalam penelitiannya membuktikan bahwa kebijakan organisasi pendidikan dimaksudkan untuk berfungsi sebagai pedoman dalam praktek, mengarahkan kegiatan mereka menuju pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Berikut ialah kebijakan strategis yang dilaksanakan Ditjen Dikdasmen pada masa otonomi daerah: 1) Manajemen Berbasis Sekolah, 2) Pendidikan Berbasis Partisipasi Masyarakat, 3) pemanfaatan paradigma pembelajaran, dan 4) pengenalan oleh pemerintah terhadap pendidikan yang mengambil pendekatan Broad Base Education System (BBE). Siklus eksekusi strategi dapat dimulai dengan asumsi tujuan dan target yang awalnya bersifat luas telah dirinci, program kegiatan telah direncanakan dan berbagai aset/biaya telah dikeluarkan untuk memahami tujuan dan sasaran tersebut. Di Era Otonomi, evaluasi kebijakan pendidikan masih belum terformat dengan jelas, sehingga program peningkatan mutu pendidikan Open Access:
Jurnal Educatio, 9(2), 2023, 798-809 masih dilaksanakan dengan berbagai cara. Akibatnya, perlu untuk memeriksa aturan dan pedoman yang ditetapkan untuk mengevaluasi efektivitas pembuatan kebijakan. Penelitian lain yang serupa juga pernah dilakukan Amri et al (2021) yang menghasilkan kesimpulan bahwa kondisi politik tidak dapat dipisahkan dari kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan. Orang sering dibimbing menuju tujuan politik yang diinginkan negara melalui pendidikan. Pada masa Orde Lama, proklamasi kemerdekaan menandai awal pelaksanaan pendidikan di negara yang berlandaskan Pancasila. Karena Indonesia ialah negara sosialis pada masa Orde Lama, maka perlu dilaksanakan penyelarasan kebijakan pendidikan, khususnya pendidikan sosialisme. Di Indonesia, politik dan pendidikan tampak begitu terjalin. Untuk mempertahankan kekuasaannya, para penguasa sangat mempengaruhi kegiatan pendidikan. Pada setiap tahapan pemilu, kebijakan pendidikan menjadi fokus persaingan partai politik. Sekolah pada tingkat yang lebih besar ialah alat yang digunakan oleh otoritas publik untuk memimpin individu tanpa henti ke tujuan politik yang ideal. Secara hipotesis, sudah mati jika otoritas publik percaya alumni yayasan pendidikan harus menambah kemajuan. Namun, pada saat yang sama, pemerintah hendaknya membiarkan sektor pendidikan memilih jalurnya sendiri dengan tetap memberikan fasilitas, dukungan, dan bantuan. Oktavia et al (2021) dalam penelitiannya menghasilkan kesimpulan bahwa dari studi kepustakaan yang dilaksanakan maka didefinsikaan bahwa kebijakan pendidkaan merupakan suatu keputusan yang berhubungan dengan memecahkan permasalaha yang berhubungan dengan sistem pendidikan. Dalam perbaikan strategi instruktif yang perlu diperhatikan ialah data strategi, teknik perolehan data, strategi contentions dan jenis pengujian strategi. Harus ada tahap implementasi yang meliputi tahap sosialisasi, piloting, dan diseminasi agar kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif. Untuk menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan harapan, setiap tahapan harus dilaksanakan secara optimal. Problematika Pendidikan di Indonesia Sejarah pendidikan Indonesia membuktikan bahwa memang disesuaikan dengan kepentingan penguasa. Pendidikan nantinya diarahkan ketika penguasa membutuhkan kekuatan politik ke arah itu. Kekuatan politik pendidikan dimaksudkan untuk melayani kepentingan berbagai pihak yang berkuasa, jika ditelaah lebih jauh. Inisiatif seperti ini sangat memengaruhi dunia sekolah, di mana aturan-aturan penting dipusatkan bukan pada mengacu pada keterampilan yang luar biasa, melainkan pada arahan dari bos. Hal ini membuat pertemuan yang tidak dapat dipercaya menjadi tidak menentu sehingga dapat menghilangkan kebebasan dan otoritas profesional. Karena itu, pendidikan pada akhirnya menghasilkan individu-individu penurut yang tidak berani mengambil keputusan dan terkesan bermain pura-pura. Kami sangat percaya bahwa otoritas baru ini nantinya mengubah pelatihan, sehingga masalah di bidang pendidikan dapat diselesaikan dan dapat mengarah ke jalur yang lebih baik untuk kemajuan negara. Menyadari bahwa kesulitan dan tuntutan dunia pendidikan, serta kompleksitas permasalahan sosial, menjadi semakin kompleks. Dengan harapan bahwa pendidikan dapat memecahkan berbagai masalah yang muncul di dunia yang semakin saling berhubungan, banyak orang yang mendorong dan menyampaikan aspirasinya terhadap lembaga pendidikan. Judul dan jenis perubahan instruktif mana yang nantinya dipengaruhi oleh inisiatif (Suhariadi et al, 2023). Untuk mempertahankan status quo, kepentingan ideologi dan politik antara lain memanfaatkan pendidikan sebagai alat. Misalnya, pendidikan cenderung digunakan sebagai alat kekuasaan pada masa Orde Baru, sehingga menghilangkan esensi pendidikan yang sejati. Bahkan pendidikan digunakan untuk mengindoktrinasi individu ke dalam masyarakat. Sistem pendidikan selama masa Pemerintahan Baru, pelaksanaan instruksi secara langsung dibatasi oleh kerangka peraturan dengan rantai yang sangat panjang dari tingkat fokus ke lokal dan bahkan ke tingkat unit pelatihan. Kepemimpinan semacam ini tidak diragukan lagi berdampak pada pendidikan, di mana tindakan pendidik sekarang dipandu oleh arahan dari atasan daripada perilaku profesional. Situasi seperti ini mengarah pada sikap pilih kasih terhadap atasan dan hilangnya hak dan otoritas profesional. Pendidikan, di sisi lain, menghasilkan individu-individu penurut yang takut membuat pilihan; tidak ada kemandirian karena lebih banyak paksaan dan kepura-puraan (Suhariadi et al, 2023). Saat ini, kekuatan politik praktis mendominasi pendidikan nasional. Hal ini membuktikan bahwa partai politik telah memasukkan pendidikan dalam perebutan kekuasaannya. Tujuan pendidikan bukan lagi untuk Open Access: 803
804 Jurnal Educatio, 9(2), 2023, 798-809 menumbuhkan manusia Indonesia seutuhnya; melainkan untuk memperkuat kekuatan partai politik pragmatis tertentu sebagai kepentingan kelompok mereka sendiri. Yang lebih memprihatinkan ialah ketika kemandirian daerah dilaksanakan yang dibarengi dengan kemandirian instruktif, banyak kepala daerah yang lebih mengutamakan subjektivitas daripada objektivitas dalam menempatkan orang-orang yang cakap dalam bidang persekolahan. Hal ini mengindikasikan bahwa dimensi kepemimpinan daerah berdampak pada pendidikan daerah (Suhariadi et al, 2023). Namun demikian, kebijakan otonomi daerah nantinya berdampak signifikan terhadap berbagai tatanan pemerintahan pusat dan daerah, termasuk pendidikan. Kebijakan desentralisasi pendidikan kurang menitikberatkan pada pengalihan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah daripada mendorong proses otonomi yang baik di pemerintah daerah agar dapat mengelola serta menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan. Oleh karena itu, perlu diatur perimbangan kewenangan antara pusat dan daerah dalam hal ini, dan setiap daerah memiliki komitmen yang kuat untuk mencapai tujuan tersebut. Karena keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan lokal tidak sepenuhnya diselesaikan oleh sesuatu seperti tiga hal, yaitu (1) adanya kemauan politik serta tanggung jawab politik dari pemerintah pusat untuk melibatkan kabupaten; (2) Pemerintah bersedia membantu keuangan daerah; (3) Untuk membangun daerah, elit lokal mengubah perilakunya. Secara teori, tujuan dari tuntutan perubahan ini ialah untuk menumbuhkan komitmen bersama, yang mencakup kemauan untuk mengubah tindakan elit lokal. Hal ini penting karena banyak yang khawatir bahwa kemerdekaan teritorial yang memberikan kekuatan luar biasa bagi daerah tidak nantinya mengubah apapun (Ishak, 2022). Kemudian, setiap pergantian menteri, kurikulum hampir selalu berubah juga. Latar belakang pendidikan menteri juga menjadi landasan orientasi kurikulum yang diterapkan. Penyesuaian program pendidikan tidak menjadi masalah, karena diyakini topiknya nantinya lebih baik serta lebih mudah menerima kesulitan di seluruh dunia. Namun, persoalan muncul ketika konten humanisme tidak dimasukkan secara memadai ke dalam kurikulum. Perubahan rencana pendidikan ini juga sebenarnya menambah bobot tersendiri bagi orang tua dalam hal pendanaan sekolah. Karena jika dilaksanakan pergantian kurikulum, mungkin akan mengganti buku, yang akan menyebabkan lebih banyak uang dihabiskan untuk membeli buku anak-anak (Ishak, 2022). Pentingnya pendidikan tidak dapat disangkal. Semua orang setuju bahwa pengajaran ialah perangkat penting untuk bekerja pada kepuasan pribadi. Terlepas dari kenyataan bahwa pendidikan sangat penting untuk kehidupan, tidak semua orang memiliki dedikasi yang sama untuk memajukan pendidikan, terutama dedikasi para pemimpin terhadap pentingnya pendidikan. Substansi dari persoalan pelatihan di Indonesia ialah rendahnya kesadaran para pemimpin negara terhadap pendidikan dan rendahnya dana yang dialokasikan untuk pelatihan. Bangsa Indonesia telah mengalami pergantian kepemimpinan yang ketujuh kalinya. Dipercaya bahwa otoritas publik baru nantinya lebih siap untuk merenungkan dan setuju dengan kemajuan yang bersifat instruktif. Selain itu, kebijakan pembentukan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memberikan angin segar bagi transformasi dan kemajuan bangsa ini (Sebayang & Swaramarinda, 2020). Masyarakat memiliki banyak alasan untuk percaya bahwa pemimpin baru ini nantinya mampu mengubah pendidikan untuk menyelesaikan masalah pendidikan, setidaknya akan ada perubahan ke arah yang lebih baik untuk kemajuan bangsa ini. apalagi jika diperhatikan dengan seksama. Permintaan dan kesulitan dunia pendidikan semakin rumit, di samping kerumitan masalah sosial. Dengan harapan bahwa pendidikan dapat membantu mengatasi dan mengantisipasi berbagai persoalan dan mengubah kehidupan yang semakin mengglobal, berbagai tuntutan dan aspirasi menjadi semakin tinggi dan bersaing dengan lembaga pendidikan. Sementara itu, lembaga pendidikan sendiri berhadapan dengan berbagai persoalan, termasuk strategi implementasi, konsepsi, sistem, dan mekanisme (Sebayang & Swaramarinda, 2020). Adapun sebagian masalah pendidikan di Indonesia, yaitu: 1) Keterbatasan Pengetahuan Teknologi: Penggunaan teknologi yang terbatas oleh guru merupakan hambatan utama dalam pembelajaran karena banyak guru senior atau yang lebih tua masih buta huruf tentang bagaimana memanfaatkan teknologi pembelajaran berbasis online. Sehingga pada awalnya perlu adanya siklus persiapan bagi para pendidik dalam Open Access:
Jurnal Educatio, 9(2), 2023, 798-809 memperluas batas tayang di media online; 2) Keterbatasan Sarana dan Prasarana, sarana dan prasarana jangan dijadikan sebagai penghambat dalam belajar. Pembatasan kantor dan yayasan tentunya akan mempengaruhi proses perpindahan informasi. Banyak pendidik dipaksa untuk bekerja langsung sebagai akibat dari kebijakan kerja dari rumah, membuat alat online tidak mencukupi. Untuk meningkatkan proses penyediaan materi, perlu menyiapkan perangkat seperti laptop, jaringan, dan ponsel; 3) Keterbatasan Pengalaman: Pembelajaran Daring Proses pembelajaran sebelum pandemi tentu membatasi keterlibatan guru dalam pembelajaran daring. Ini akan berpengaruh pada bagaimana informasi disajikan kepada siswa dan bagaimana mereka memahaminya, yang membuat pembelajaran menjadi tidak efektif. Guru yang awalnya memanfaatkan metode tatap muka akhirnya terpaksa memanfaatkan alat online untuk mengajar. Sehingga dapat mempengaruhi kelelahan atau keletihan instruktur sehingga mereka apatis untuk memberikan ilmu kepada siswanya (Bangkara et al, 2022). Itulah kendala yang dihadirkan kebijakan Mendikbud kepada guru terkait dengan pengajaran dalam pembelajaran. Kendala-kendala tersebut mungkin bisa diminimalkan selama proses adaptasi, namun efek pandemi terhadap kebijakan seperti itu berdampak signifikan terhadap proses pembelajaran siswa. Dampak selanjutnya dirasakan oleh orang tua siswa. Mulai dari pengaruh biaya tambahan untuk penyediaan kantor, baik sebagai peralatan seperti PC atau ponsel atau perangkat pendukung jaringan web sebagai paket jumlah. Akibatnya, biaya membesarkan keluarga secara alami akan meningkat. Selain itu, orang tua harus berubah untuk membantu anak-anak mereka belajar, sehingga mereka harus menghabiskan waktu bersama anak-anak mereka ketika belajar online, yang akan memengaruhi pekerjaan atau aktivitas sehari-hari mereka. Namun dibalik itu ada berbagai kendala yang ditemukan yaitu kemampuan orang tua untuk memberikan fasilitas sekolah online, masyarakat yang hanya berprofesi sebagai peternak dan tidak terdidik dalam hal inovasi pasti akan kesulitan dalam membantu siswa (Bangkara et al, 2022). Perubahan Kebijakan Pendidikan di Indonesia Kehidupan masyarakat Indonesia banyak mengalami perubahan mendasar pasca Orde Baru, termasuk di bidang pendidikan. Pergeseran mendasar yang paling mencolok ialah cara negara dikelola, dari sistem sentralisasi ke desentralisasi kekuasaan. Reformasi manajemen yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia juga menjadi landasan perubahan ini. Undang-undang dan PP (Peraturan Pemerintah) bahwa penyelenggaraan pendidikan harus menyesuaikan diri dengan kehidupan dan kemandirian merupakan konsekuensi logis dari pendidikan. Di bidang pendidikan, modifikasi tersebut mengakibatkan pergeseran paradigma. Paradigma perencanaan dalam pendidikan akan dipengaruhi oleh transformasi paradigma lama menjadi paradigma baru (Adnani et al, 2023). Dengan harapan memajukan pendidikan di Indonesia, perwujudan paradigma baru ini idealnya mewarnai kebijakan pendidikan itu sendiri, baik yang bersifat implementatif maupun substantif. Hal ini tidak terlepas dari tujuan pembinaan itu sendiri yang mengharapkan adanya pembinaan terhadap setiap individu Indonesia. Penetapan kebijakan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah dalam rangka mencapai tujuan negara yang menunjang kesejahteraan. Kurikulum pendidikan termasuk dalam kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan. Kurikulum pendidikan dapat dilihat sebagai cerminan dari cita-cita pendidikan secara keseluruhan. Kurikulum pendidikan Indonesia juga mengalami revisi secara berkala. Setiap perubahan tidak dapat dipisahkan dari pendekatan alternatif untuk belajar. Karena sekolah dibuat masuk akal dalam Peraturan No. 12 Tahun 2012, yang menyatakan bahwa pendidikan ialah usaha sengaja dan terencana dalam mewujudkan suasana dan proses belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan seluruh potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritualitas keagamaan, kepribadian, pengendalian diri, akhlak mulia, kecerdasan, dan keterampilan yang diperlukan bagi diri sendiri, masyarakat, dan negara (Rozak, 2021). Pemerintah di Indonesia menerapkan beberapa kebijakan yang harus dilaksanakan dalam sistem pendidikan yang ada dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Konstitusi mencakup ketentuan pendidikan bagi Indonesia, di antara negara-negara lain. Pendidikan merupakan salah satu sektor sasaran yang sangat penting di era kepemimpinan saat ini dan menjadi fokus utama dari proses program pembangunan ini (Merentek et al, 2023). Perhatian utama, pendidikan, juga telah melihat sejumlah perubahan kebijakan yang Open Access: 805
806 Jurnal Educatio, 9(2), 2023, 798-809 diterapkan. Hal ini dibuktikan dengan perkembangan dan selanjutnya kemajuan pendekatan baru di bidang persekolahan. Kebijakan pendidikan yang cukup signifikan tersebut antara lain perubahan kebijakan penghapusan Ujian Nasional (UN), penghentian sementara kurikulum 2013, bantuan bagi siswa kurang mampu atau dikenal dengan program Indonesia Pintar, dan kebijakan pendidikan lainnya (Rozak, 2021). Ujian Nasional (UN), sekolah bertaraf internasional, biaya pendidikan, kompetensi guru, sertifikasi guru, dan pendidikan gratis hanyalah beberapa topik kebijakan pendidikan yang hangat diperbincangkan. Semakin banyak isu ini, semakin besar tingkat kepercayaan, kepalsuan, dinamis, dan abstrak. Banyaknya isu yang dibicarakan akan menentukan strategi yang akan dibentuk. Masalah-masalah ini juga harus dipecah dengan tepat untuk menentukan pendekatan yang sesuai dengan pelaksanaannya. Biasanya, isu-isu ini berdampak signifikan pada bagaimana kebijakan operasional atau strategis dijalankan. Kebijakan operasional ialah mereka yang konsekuensi relatifnya dapat diubah dalam menanggapi konteks dan dinamika saat ini, sedangkan kebijakan strategis memiliki keputusan yang tidak dapat diubah. Perumusan kebijakan pendidikan sebagai bagian dari proses pembangunan tidak selalu menghasilkan peraturan perundang-undangan; sebaliknya, hal itu sering menghasilkan proposal kebijakan pendidikan yang dimaksudkan untuk mengubah secara mendasar kebijakan yang ada pada saat itu (Nasution, 2019). Five Day School (LHS) dikombinasikan dengan sistem Full Day School (FDS) ialah kebijakan pendidikan terbaru di Indonesia. Lima Hari Sekolah merupakan strategi yang dilaksanakan oleh Imam Diklat Muhadjir Effendy sebagai pelaksanaan dari Pendidikan Karakter (PPK). Pendekatan tersebut mengurangi enam hari sekolah menjadi lima hari sekolah. Minggu sekolah yang biasanya berlangsung dari Senin hingga Sabtu, kini hanya berlangsung dari Senin hingga Jumat. Jumlah hari sekolah yang lebih pendek membuatnya lebih mudah untuk belajar lebih banyak dalam satu hari. Pedoman mengenai hari sekolah telah diatur oleh otoritas publik melalui pedoman dari Dinas Pendidikan Umum Republik Indonesia dalam Pedoman Kependudukan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah, sebagaimana tertuang dalam pasal 2 ayat 1, "(1) Sekolah hari diadakan 8 (delapan) jam dalam 1 (di beberapa titik) atau 40 (empat puluh) jam selama lima hari dalam 1 (satu) minggu. Kebijakan ini berlaku untuk semua jenjang pendidikan, baik dasar maupun menengah, dengan tarif per jam yang berbeda-beda (Nasution, 2019). Amerika Serikat mulai menawarkan sekolah sehari penuh pada awal 1980-an. Dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TK), sistem ini diterapkan di semua jenjang pendidikan, mulai dari SD hingga SMA. Ada beberapa faktor yang menyebabkan minat orang tua terhadap sistem sekolah sehari penuh di Amerika Serikat ini, antara lain meningkatnya jumlah ibu yang bekerja dengan anak di bawah usia enam tahun, pengaruh televisi yang semakin besar, mobilitas orang tua yang tinggi, dan lain-lain. dan kemajuan pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk lebih mempersiapkan anak-anak mereka ke tingkat berikutnya, orang tua berharap dengan mendaftarkan mereka di sekolah sehari penuh akan membantu mereka mencapai kesuksesan akademis (Adnani et al, 2023). Maraknya sekolah sehari penuh di Indonesia diawali dengan berlipat gandanya istilah "sekolah unggulan" pada tahun 1990-an yang dipelopori oleh berbagai sekolah berbasis pendidikan yang dinamakan sekolah Islam. Istilah sekolah cemerlang, dari sudut pandang optimal, ialah sekolah yang menonjolkan hakikat pengalaman yang berkembang, bukan hakikat kontribusi para siswanya. Sistem pembelajaran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pembelajaran. Padahal, sekolah elit cenderung mahal, memiliki fasilitas yang memadai, berkualitas tinggi, dan mempekerjakan guru yang berpengetahuan dan berpengalaman (Istanti, 2016). Sebenarnya istilah full day school bukanlah hal baru dalam dunia pendidikan. Gagasan sekolah sehari penuh telah ada sejak masa sekolah Islam. Pada zaman dahulu, dan sampai sekarang, santri mukim biasanya belajar terus menerus dari fajar hingga senja. Mereka hanya kembali ke rumah beberapa kali setiap tahun. Depdiknas mungkin akan mencoba meniru ide ini dengan menggeser jam sekolah dari pagi ke sore hari. Kepribadian dan moral siswa dapat ditingkatkan dengan menghabiskan delapan jam sehari di kelas (Istanti, 2016). Kehidupan anak-anak agak lebih bebas sebagai hasil dari mobilitas orang tua mereka yang tinggi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nyatanya, kemajuan teknologi yang seharusnya dimanfaatkan untuk kegiatan yang konstruktif justru berkontribusi pada ekses-ekses yang merugikan perkembangan Open Access:
Jurnal Educatio, 9(2), 2023, 798-809 psikologis anak. Anak-anak lebih diberi kebebasan untuk memanfaatkan teknologi sesuka hatinya, apalagi jika orang tua memberikan pengawasan yang minim, bahkan dapat mengarahkan mereka pada sikap dan perilaku asusila yang bertentangan dengan ajaran agamanya. Salah satu pilihan yang ditawarkan untuk meningkatkan moral generasi muda Indonesia yang sedang mengalami kemerosotan moral ialah dengan menerapkan sistem full day school yang baru-baru ini diterapkan. Hal ini sesuai dengan tujuan pelatihan, yaitu membingkai perilaku yang tepat. Pembentukan perilaku yang baik memerlukan dukungan dari dalam keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan (Yuliah, 2020). Karena masyarakat ialah pihak yang sangat memahami kondisi riil dan akan menghadapi dampak dari penerapan suatu peraturan, maka partisipasi mereka dalam perancangan kebijakan sangat menentukan keberhasilannya. Alhasil, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) merangkul berbagai pihak dalam proses penyusunan rancangan undang-undang (RUU) tentang sistem pendidikan nasional. Pelibatan publik bertujuan untuk menyediakan wadah untuk menyampaikan aspirasi dan menerima umpan balik yang konstruktif, dan dimaksudkan sebagai bentuk keterbukaan informasi. Lima tahapan proses pembentukan undang-undang tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Merencanakan, menyusun, mendiskusikan, memvalidasi, dan melaksanakan ialah lima tahap. Salah satu RUU dalam program legislasi nasional tahun 2020-2024 ialah tentang sistem pendidikan nasional. Tujuan RUU ini ialah menjadi undang-undang pengganti UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Persekolahan Umum, PP No. 14 Tahun 2005 tentang dosen dan guru, dan UU No. 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Salah satu undang-undang tersebut memasukkan norma primer, sedangkan peraturan pemerintah akan mengatur lebih lanjut norma turunannya (Yuliah, 2020). Seperti disebutkan sebelumnya, pergeseran kebijakan pendidikan sering terjadi di Indonesia. Selain itu output yang dihasilkan oleh pendidikan itu sendiri belum memenuhi tuntutan era globalisasi saat ini. Sejalan dengan itu, tatanan persekolahan di Indonesia saat ini perlu diperbaiki kembali agar dapat bersaing dengan tuntutan perubahan zaman yang sedang berlangsung, khususnya dampak zaman globalisasi. Seperti yang kita sadari bahwa keberadaan infeksi virus Corona kini telah mengubah berbagai arah tindakan untuk keberadaan daerah setempat negara. Selama pandemi saat ini, fokus utama ialah pada kebutuhan kontemporer untuk menguasai teknologi. Sistem daring seperti ini juga dapat merasakan perubahan dalam kebijakan pendidikan, dan banyak orang tidak dapat memanfaatkan pembelajaran daring secara maksimal karena berbagai alasan. Sejalan dengan itu, sangat penting untuk mengubah kerangka strategi pengajaran, mengingat berbagai masalah yang sering terjadi (Jaysurrohman et al, 2021). Oleh karena itu, perkembangan terkini berikut ini mengharuskan perubahan formulasi kebijakan pendidikan: a) Penyesuaian kebijakan pendidikan yang akan selalu sejalan dengan perkembangan globalisasi saat ini; b) Penataan pendidikan nilai, adaptif, konsisten diarahkan pada peserta didik, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan inovasi, menciptakan lulusan yang memiliki kesungguhan tinggi, terus memimpin eksplorasi sehingga melahirkan perkembangan; c) Persyaratan masyarakat harus dipertimbangkan ketika mengubah kurikulum pendidikan; d) Penataan tenaga pengajar harus dilaksanakan dengan sebaik- baiknya sehingga dapat menghasilkan mahasiswa yang berkualitas. Akibatnya, terlihat bahwa perubahan kebijakan pendidikan yang terus berkembang, yang tujuannya antara lain meningkatkan mutu pendidikan, menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi, mampu menerima perubahan, dan mampu beradaptasi dengan perubahan era globalisasi, tidak membuahkan hasil yang memuaskan (Jaysurrohman et al, 2021). KESIMPULAN Sebuah instansi pemerintah telah membuat kebijakan tentang pendidikan sebagai respon terhadap masalah pendidikan. Kebijakan ini berfungsi sebagai panduan untuk bertindak dan dapat memunculkan ide dan solusi baru untuk membantu pendidikan mencapai visi dan misinya. Meskipun tampaknya hasil yang memuaskan belum tercapai, namun pergeseran kebijakan di bidang pendidikan secara berturut-turut bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan agar menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi dan mampu beradaptasi dengan perubahan era globalisasi. Open Access: 807
808 Jurnal Educatio, 9(2), 2023, 798-809 Dapat dikatakan bahwa slogan dan retorika politik merupakan kebijakan publik. Proses implementasi kebijakan secara teoretis dapat menggantikan proses perumusan kebijakan pada tahap implementasi ini, dan kemudian program-program akan dijalankan. Namun, karena fakta bahwa umpan balik dari prosedur implementasi mungkin memerlukan modifikasi tertentu terhadap tujuan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, dalam praktiknya sulit untuk mempertahankan perbedaan antara tahap perumusan kebijakan dan implementasi. Atau di sisi lain standar dan aturan yang sudah terbentuk harus digali, sehingga menimbulkan survei pembuatan strategi terkait eksekusi. Proses penerapan kebijakan seharusnya hanya dimulai setelah tujuan dan sasaran umum dijelaskan secara rinci, program aksi telah dibuat, dan sejumlah dana dan biaya telah dialokasikan untuk membantu mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Solusi yang dapat diusulkan untuk masalah yang ditimbulkan oleh kebijakan pendidikan itu sendiri diantaranya: (1) Pilih pelopor yang tegas, sah, cakap dan peduli pada negaranya; (2) Pekerjaan otoritas publik harus memiliki pilihan untuk membuat sistem persekolahan berjalan efektif, tidak laten dan sungguh-sungguh; (3) Memberikan dukungan pembiayaan untuk peningkatan sarana dan prasarana sekolah; (4) Meningkatkan kualifikasi tenaga pendidik; dan ( 5) Pembinaan pendidikan karakter bagi peserta didik. DAFTAR PUSTAKA Adnani, Q. E. S., Gilkison, A., & McAra-Couper, J. (2023). A historical narrative of the development of e175-e178. midwifery education in Indonesia. Women and Birth, 36(1), Ali, H., Sastrodiharjo, I., Saputra, F., Besar, G., Ekonomi, F., Bisnis, D., Bhayangkara, U., & Raya, J. (2022). Pengukuran Organizational Citizenship Behavior: Beban Kerja, Budaya Kerja dan Motivasi (Studi Literature Review). Jurnal Ilmu Multidisplin, 1(1), 83-93. Amir, Reza Nur Ihsan, Alfia Miftakhul Jannah, Maulida Nurus Sofia, Ninda Budiyanti, G. (2021). Problematika dan Perubahan Kebijakan Pendidikan di Indonesia. Linggau jurnal of elementary school education, 1(2), 24-29. Amri, U., Rifma, R., & Syahril, S. (2021). Konsistensi Kebijakan Pendidikan di Indonesia. Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan, 3(5), 2200-2205.. Bangkara, B. M. A. S. A., Pattiasina, P. J., Fatmawati, E., Heryani, A., & Damayanto, A. (2022). Relevance of education policy and implementation in Indonesia. Linguistics and Culture Review, 6, 216-232. Disas, E. P. (2017). Analisis Kebijakan Pendidikan Mengenai Pengembangan Dan Peningkatan Profesi Guru. Jurnal Penelitian Pendidikan, 17(2), 158-166. Fatha Pringgar, R., & Sujatmiko, B. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) Modul Pembelajaran Berbasis Augmented Reality pada Pembelajaran Siswa. Jurnal IT-EDU, 05(01), 317-329. Ishak, D. (2022). Equality of education quality in Indonesia through education Reform. Legal Brief, 11(2), 472- 481. Istanti, D. J. (2016). Dinamika Kebijakan Kurikulum Pendidikan di Indonesia Pasca Reformasi. Jurnal Ilmu Politik dan Imlu Pemerintahan, 05(02), 1-23. Jaysurrohman, R. A., Supandi, M., Wardani, M. T., Puthaen, M., & Setiawan, F. (2021). Problematika dalam Evaluasi Kebijakan Pendidikan di Indonesia. BINTANG: Jurnal Pendidikan dan Sains, 3(2), 215-227. Koontz, H., & O'Donnel. (1980). Management. International Student Edition, Seventh Edition Mcgrawhill Series, Tokyo. Kurniawan, R. Y. (2016). Identifikasi Permasalahan Pendidikan Di Indonesia Untuk. Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (KONASPI) VIII Tahun, May, 1415-1420. Open Access:
Jurnal Educatio, 9(2), 2023, 798-809 Machali, I. (2018). Kebijakan Perubahan Kurikulum 2013 dalam Menyongsong Indonesia Emas Tahun 2045. Jurnal Pendidikan Islam, 3(1), 71. Merentek, T. C., Sumual, S. D. M., Tuerah, P. R., & Karauwan, W. (2023). Mapalus In Educational Leadership. Edunesia: Jurnal Ilmiah Pendidikan, 4(2), 574-586. Merentek, T. C., Sumual, T. E., Usoh, E. J., & Kampilong, J. K. (2023). Perencanaan Sumber Daya Manusia Islam, 9(1), 40-46. dalam Pendidikan Masa Depan. El-Idare: Jurnal Manajemen Pendidikan Nasution, E. (2016). Problematika pendidikan di Indonesia. Mediasi, 8(1). Oktavia, L. S., Nurhidayati, N., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan pendidikan: kerangka, proses dan strategi. JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia), 6(1), 95. Pitri, A., Ali, H., & Anwar Us, K. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendidikan Islam: Paradigma, Berpikir Kesisteman Dan Kebijakan Pemerintah (Literature Review Manajemen Pendidikan). Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, 2(1), 23-40. Rozak, A. (2021). Kebijakan Pendidikan di Indonesia. Journal of Islam Education, 3(March), 1-19. Saleh, A. M. (2020). Problematika Kebijakkan Pendidikan di Tengah Pandemi dan Dampaknya Terhadap 73-81. Proses Pembelajaran di Indonesia. Jurnal Qiroah, 10(2), Sari, M., & Asmendri. (2018). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA, 2(1), 15. Sebayang, K. D. A., & Swaramarinda, D. R. (2020). Educational policy implementation in Indonesia: The art of decision making. International Journal of Scientific and Technology Research, 9(1), 1286-1290. Suhariadi, F., Sugiarti, R., Hardaningtyas, D., Mulyati, R., Kurniasari, E., Saadah, N., Yumni, H., & Abbas, A. (2023). Work from home: A behavioral model of Indonesian education workers' productivity during Covid-19. Heliyon, 9(3), e14082. Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan, 30(2), 129-153. Open Access: 809