DIKTAT WANITA SEBAGAI PEMIMPIN DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM HJ. WATI RAHMI RIA, S.H., M.H. NIP. 196504091990102001 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG 2018 1
LEMBAR PENGESAHAN Judul Diktat : WANITA SEBAGA PEMIMPIN DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM Penulis : Wati Rahmi Ria Fakultas/Bagian : Hukum/Hukum Keperdataan Bandar Lampung, Oktober 2018 Penulis, Wati Rahmi Ria, S.H., M.H. NIP 196504091990102001 Mengetahui, Mengesahkan, Wakil Dekan I Fakultas Hukum Unila Ketua LP3MUnila Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M. Si. NIP 196211091988111001 NIP 196403261989021001 2
KATA PENGANTAR Alhamdulilah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dalam bentuk diktat. Kehadiran diktat ini diharapkan tidak hanya menjadi sekedar pengetahuan, melainkan lebih jauh dari itu, jadi bahan kajian lebih jauh serta perenungan bagi pihak-pihak terkait khususnya mahasiwa dalam rangka memahami materi terkait proses perkuliahan yang sedang dijalani, Sesuai dengan judulnya Wanita Sebagai Pemimpin dalam Pandangan Hukum Islam, maka diktat ini mendasarkan substansinya pada materi-materi pokok dari mata kuliah Hukum Islam dalam upaya untuk menyesuaikan dengan kurikulum terbaru dari ketetapan Kurikulum Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2017. Dengan dasar itulah penulis berinisiatif dan termotivasi untuk menyelesaikan tulisan ini, dengan tujuan mempermudah semua pihak yang tertarik terhadap perkembangan ilmu hukum, begitu pula dengan mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah Hukum Islam, karena mata kuliah tersebut adalah salah satu mata kuliah wajib di fakultas Hukum. Penulis sangat berharap diktat ini dapat memberi manfaat kepada siapapun yang membacanya, walau sekecil apapun itu. Kesadaran yang tinggi bahwa tidak satupun karya manusia yang dapat sempurna selalu terpatri dalam diri penulis. Bandar Lampung, Oktober 2018 Penulis 3
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I DASAR HUKUM MENGENAI KEPEMIMPINAN WANITA DALAM HUKUM ISLAM A. Perempuan Sebagai Kepala Negara Dalam Tinjauan Hukum Islam B. Dasar Hukum Islam Mengenai Kepemimpinan perempuan C. Pro Kontra Mengenai Perempuan Sebagai Kepala Negara/Pemimpin Menurut Hadis dan Para Ulama. D. Pendapat Yang Tidak Memperbolehkan Perempuan Sebagai Kepala Negara E. Pendapat Yang Memperbolehkan Wanita Sebagai Kepala Negara F. Pendapat Ulama Tentang Kepemimpinan Perempuan BAB II PEREMPUAN SEBAGAI KEPALA NEGARA A. Kedudukan Wanita Dalam Islam B. Pandangan Islam terhadap Kepemimpinan Perempuan BAB III HARTA PENINGGALAN A. Wanita Dalam Perspektif Gender Sebagai Pemimpin B. Konsep dan Organisasi C. Pengaruh Feminisme Dalam Kehidupan Islam Bagi Kelompok Fundamentalis Islam BAB IV KEPEMIMPINAN WANITA DALAM PANDANGAN ULAMA ISLAM A. Pengertian Gender B. Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an C Pandangan Ulama Kontemporer Tentang Kepemimpinan Wanita DAFTAR PUSTAKA 5 5 9 11 11 13 16 18 18 22 26 26 28 30 36 36 43 44 4
BAB I DASAR HUKUM MENGENAI KEPEMIMPINAN WANITA DALAM HUKUM ISLAM A. Perempuan Sebagai Kepala Negara Dalam Tinjauan Hukum Islam Kepemimpinan (leadership) adalah kemampuan dari seseorang untuk mempengaruhi orang lain atau pengikut-pengikutnya sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana yang dikehendaki oleh pemimpin tersebut. (Abu Ahmadi, 1999: 123). Dalam agama Islam terkenal dengan sebutan imamah yang menurut bahasa berarti "kepemimpinan",seperti ketua atau yang lainnya baik ia memberi petunjuk ataupun menyesatkan. Imam juga disebut khalifah, yaitu penguasa atau pemimpin tertinggi rakyat.Kepemimpinan Wanita sebagai Kepala Negara dalam pembahasan ini ada 2 hal yang harus diperhatikan agar tidak terjadi kerancuan atau kesalahpahaman. Pertama, masalah individu perempuan dalam perannya sebagai pemimpin pemerintahan.Kedua, masalah system pemerintahan.Kedua hal itu harus dipahami sebagai satu kesatuan, bukan terpisah, sehingga jika dikatakan bahwa perempuan tidak dibenarkan menjadi presiden, bukan otomatis dipahami bahwa laki-laki dibolehkan.Kepemimpinan itu bukan monopoli kaum laki-laki, tetapi juga bisa diduduki dan dijabat oleh kaum perempuan bahkan jika perempuan itu mampu dan memenuhi kriteria maka ia boleh menjadi hakim dan top leader (perdana menteri atau kepala Negara). Masalah ini disebutkan dalam surat at-Taubah ayat 71 yang berbunyi: Artinya:"Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari munkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka ta'at kepada Allah dan Rasul-Nya.Mereka itu akan diberi rahmat olehAllah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana" (QS. At-Taubah:71).1 Dalam ayat tersebut Allah SWT mempergunakan kata 'Auliya' (pemimpin), itu bukan hanya ditujukan kepada pihak laki-laki saja, tetapi keduanya secara bersamaan.Berdasarkan ayat ini, perempuan juga diperbolehkan menjadi pemimpin, yang penting dia mampu memenuhi 1 Quran surat At-Taubah : 71 5
kriteria sebagai seorang pemimpin,karena menurut tafsir al-Maraghi dan tafsir al-Manar, bahwa jata 'Auliya' mencakup wali dalam arti penolong solidaritas dan kasih sayang. Syarat kelelakian untuk menjadi kepala negara/pemerintahan tidak diperdebatkan lagi oleh ahli fiqih terutama yang klasik. Syarat itu dipandang sebagai suatu yang jalas sehingga tidak perlu dibahas panjang lebar, bahkan ada yang melewatkannya begitu saja. Masalah kepemimpinan dalam negara yang dipegang aleh umat Islam sekitar tahun 1989 ketika Benazir Bhuto terpilih menjadi presiden Pakistan, para fuqaha' ramai membincangkannya dan mencoba menggali bagaimana menurut hukum islam tentang kepemimpinan wanita. Menurut Imam al-Haramain al-Juaini, para ulama telah berijma' bahwa, wanita tidak boleh menjadi imam dan hakim.la tidak menguraikan apa alasannya. Rasyid Rido (1935) mengutip pendapat At- Taftazani yang menyatakan bahwa syarat menjadiimam negara/pemerintahan) itu adalah mukallaf, muslim, laki-laki, mujtahid, berani, bijaksana, cakap, sehat indrawi, adil dan dari kalangan Quraisy. Sedangkan menurut ulama Hanafiah syarat Imam adalah Muslim, laki-laki, merdeka, berani, dan dari kalangan Quraisy. bersamaan.Berdasarkan ayat ini, perempuan juga diperbolehkan menjadi pemimpin, yang penting dia mampu memenuhi kriteria sebagai seorang pemimpin,karena menurut tafsir al- Maraghi dan tafsir al-Manar, bahwa jata 'Auliya' mencakup wali dalam arti penolong solidaritas dan kasih sayang. Syarat kelelakian untuk menjadi kepala negara/pemerintahan tidak diperdebatkan lagi oleh ahli fiqih terutama yang klasik. Syarat itu dipandang sebagai suatu yang jalas sehingga tidak perlu dibahas panjang lebar, bahkan ada yang melewatkannya begitu saja. Masalah kepemimpinan dalam negara yang dipegang aleh umat Islam sekitar tahun 1989 ketika Benazir Bhuto terpilih menjadi presiden Pakistan, para fuqaha' ramai membincangkannya dan mencoba menggali bagaimana menurut hukum islam tentang kepemimpinan wanita. Menurut Imam al-Haramain al-Juaini, para ulama telah berijma' bahwa, wanita tidak boleh menjadi imam dan hakim.la tidak menguraikan apa alasannya. Rasyid Rido (1935) mengutip pendapat At- Taftazani yang menyatakan bahwa syarat menjadiimam negara/pemerintahan) itu adalah mukallaf, muslim, laki-laki, mujtahid, berani, bijaksana, cakap, sehat indrawi, adil dan dari kalangan Quraisy. Sedangkan menurut ulama Hanafiah syarat Imam adalah Muslim, laki-laki, merdeka, berani, dan dari kalangan Quraisy. (kepala (kepala 6
Menurut al-Mawardi, searang ahli fiqih siyasah yang sezaman dengan Zuaihi membolehkan wanita menjadi hakim atau pemimpin berarti melawan sunnatullah karena Allah telah berfirman bahwa lelaki itu memimpin kaum wanita karena allah memberi kelebihan terhadap sebahagian arang atas sebahagian yang lain. (QS AnNisa':34). Kelebihan yang dimaksud menurut ulama fikih dalam firman Allah tersebut adalah kelebihan akal dan kebijaksanaan. Alasan kuat lainnya yang selalu digunakan untuk menentang kebolehan wanita Menjadi pemimpin adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang berasal dari Abu Bakar yakni : "lan yaflaha qawmun wallaw amarahum imra 'atunl " (Tidak akan beruntung suatu kaum yang mengangkat wanita menjadi pemimpinnya) (HR.Bukhari). Kalau kita teliti dari keseluruhan uraian diatas dapat diringkaskan alasanalasan penolakan para ulama tentang kebolehan wanita menjadi kepala pemerintahan atau kepemimpinan secara umum adalah.: 1. al-Qur'an surat An-nisa' ayat 34 2. Hadis Abu Bakrah 3. Menurut qodratnya wanita itu lebih lemah dan kurang sempurna dibanding laki-laki. Bila kita tinjau dari segi konteks ayat jelas ia berbicara tentang hubungan suami istri, bukan hubungan sosial dalam konteks yang luas misalnya tentang penguasa dan rakyatnya. Karenanya Ayat tersbut tidak dapat dikatakan nass atau pelarangan wanita menjadi pemimpin dalam pemerintahan. Lelaki memimpin wanita adalah hubungan langsung lelaki dengan wanita yanghidup dalam suatu perkawinan dan ini adalah wajar. Banyak ulama menolak kepemimpinan wanita selain hadis di atas juga ada hadis lainnya yang menyatakan bahwa wanita itu kurang akal dan agamanya.Kurang akal yang maksud karena kesaksian wanita setengah dari kesaksian laki-laki.sedangkan kurang agamanya disebut karena adanya masa-masa tertentu harus meninggalkan kewajiban shalat. Kurang akal tersebut menurut Izzat, bukankekurangan yang bersifat alamiyah yakni karena kurang kecerdasan dengan berbagai tingkatan seperti idiot den lain-lain, kekurangan yangdimaksud dalam hadis tersebut bukanlah kekurangan fitriyah yang lazim, melainkan berupa sebahagian kewajiban yang berkaitan dengan kompetensi yang bersifat umum dan khusus. Bahkan wanita kadangkala lebih utama dan unggul daripada laki-laki karena sesungguhnya 7
persoalannya menyangkut kepada keahlian yang mengandung unsur-unsur capaian dan kompetensi yang bersifat khusus.2 Dengan demikian adanya alasan tentang hadis Bakrah, jika kita tafsirkan dengan menurut konteks maka harus melihat sejarah.Pada zaman jahiliyah wanita tidak beruntung, bahkan anak wanita yang lahir dikubur hidup-hidup.Rasulullah sendiri berjuang untuk membebaskan kaum wanita. Walaupun beliau telah berhasil,namun struktur sosial yang sudah begitu kokoh dan melembaga tidak dapat diubah total seratus persen dalam waktu yang singkat seperti lembaga perbudakan misalnya. Dalam segi pendidikan juga mereka kurang beruntung, Kaum lelaki lebih tertarik untuk mendidik budak karena harganya menjadi mahal bila terampil terutama pandai tulis baca.Hanya kalanganterbatas yang mendidik wanita. Jadi wajar kalau Rasulullah menyatakan bahwa orang yang menyerahkan urusannya kepada orang yang tidak memahami soal-soal kemasyarakatan akan mengalami kegagalan. Akan tetapi keadaannya sekarang ini jauh berbeda. Situasi sekarang sudah jauh berubah dan wanita telah banyak yang terlibat secara intern dalam berbagi lapangan kehidupan.jadi mereka sudah memahami betul seluk beluk masalah. Menurut teori hukum Islam,hukum itu berlaku menurut ada tidaknya illatnya, maka dapatlah dikatakan bahwa tidaklah melanggar hukum Islam bila wanita yang karena kecakapannya menjadi kepala negara karena illat yang menyebabkan mengapa Rasulullah melarang dulu telah hilang. Adapun alasan yang ketiga yang memandang wanita lebih dari laki-laki, samaartinya bahwa ada wanita yang luar biasa, jenius, cakap, la tidak terhalang untuk menjadi pimpinan. Sedangkan alasan yang menyatakan wanita tidak dapat tampil didepan umum jelas mewakili pandangan yang mengurung wanita dalam tembok-tembok rumahtangga, sehingga tidak ada yang melihatnya kecuali keluarganya sendiri.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terhalang wanita itu untuk menjadi pemimpin selama dia mampu dan masyarakat membutuhkannya. Namun ia tidak boleh mengabaikan tugas utamanya dalam rumah tangga dan dalam tugaskepemimpinannya tetap berada dijalur yang telah ditetapkan oleh Islam. Namun bila ada lelaki, maka harus tetaplah mengutamakan kaum laki-laki. 2 Ahmadi Abu, .Kepemimpinan Pria dan Wanita, Bandung : Rosda Karya,1999 hal.105 8
B. Dasar Hukum Islam Mengenai Kepemimpinan perempuan Hadits abi Bakrah yang diriwayatkan oleh Bukhari, Ahmad, Nasa'I dan Turmudzi. Bahwa Rasulullah bersabda: Artinya:'tidak akan sukses (beruntung) suatu kaum yang menyerahkan (menguasakan)urusan mereka kepada seorang perempuan". Hadits ini daru segi riwayah tidak seorangpun pakar hadits yang mempersoalkan kesahihannya. Sedangkan dari segi dirayah (pemahaman makna) hadits ini menunjukkan dengan pasti haramnya wanita memegang tampuk kekuasaan Negara. Meski dalam bentuk ikhbar dilihat dari sighatnya hadits ini tidak otomatis menunjukkan hokum mubah. Sebab, parameter yang digunakan untuk menyimpulkan apakah sebuahkhitab berhukum wajib, sunnah, makruh, ataupun haram adalah qarinahnya (indikasinya), bukan sighatnya (bentuk kalimatnya). Latar belakang turunnya hadits ini memang ditujukan kepada masyarakat Persia yang menyerahkan urusan kekuasaan kepada seorang wanita. Akan tetapi, walaupun hadits ini merupakan komentar atas suatu kejadian pengangkatan wanita menjadi raja, namun kata "qaumun" ini memberikan makna umum ('aam). Artinya kata qaum diatas berlaku untuk semua kaum, termasuk kaum muslim didalamnya. Sedangkan latar belakang turunnya hadits ini tidak pula bisa digunakan dalil untuk mentakhshishnya (mengkhususkannya). Sebab, lafadz hadits ini dalam bentuk umum. Sedangkan latar belakang kejadian bukanlah dalil syara'. Karena latar belakang bukanlah hadits nabi. Oleh karena itu latar belakang sabda Nabi diatas tidak ada kaitannya sama sekali dengan penetapan hukumnya. Oleh karena latar belakang atau suatu sebab dari suatu dalil tidak dapat mentakhsis dalil. Adapun hukum yang terkandung didalam pembahasanya sebagai berikut. Meski,hadts ini dalam bentuk ikhbar (kalimat berita), namun didalam lafadz hadits itu ada qarinah yang menunjukkan keharamannya secara pasti.Sementara al-Qur'an justru mengatakan sebaliknya. Al-Qur'an memaparkan kisah seorang Ratu yang memimpin kerajaan besar, yaitu Ratu Balqis, di negeri Saba', hal ini disebutkan dalam al-Qur'an surat as-Saba' ayat 15: Artinya:"sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan) : "makanlah olehmu dari rezeki yang (dianugrahkan) Tuhanmu 9
dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun". Ratu Balqis adalah seorang perempuan yang berpikir lincah, bersikap hati-hati dan teliti dalam memutuskan sesuatu. Ia tidak gegabah dan buru-buru dalam memutuskan sesuatu, sehingga ketika ditanya tentang singgasananya yang telah dipindahkan itu, ia menjawab dengan ungkapan diplomatis, tidak dengan jawaban vilgar yang dapat menjebak. Bahkan kecerdasan Balqis dan berlogika dan bertauhid terlihat ketika ia melihat keindahan istana Sulaiman yang lantainya dari marmer yang berkilauan laksana air. Dalam ketakjuban itu, Ratu Balqis tidak menyerah begitu saja kepada Sulaiman.Tetapi ia mengatakan: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri kepada Sulaiman kepada Allah, tuhan semesta alam" Ini hanyalah sebuah ungkapan yang hanya dapat diucapkan oleh orang yang cerdas.Dikala ia dalam kondisi tetapi ia merangkul lawannya dan menundukan diri kepada zat yang lebih tinggi daripada Sulaiman (Surah an-Naml: 40). Demikian al-Qur'an bercerita tentang kepemimpinan seorang perumpuan dengan menceritakan contoh histories Ratu Balqis di negeri Saba' yang merupakn gambaran perempuan yang mempunyai kecemerlangan pemikiran. Ketajaman pandangan, kebijaksanan dalam mengambil keputusan, dan stategi politik yang baik. Waktu ia mendapat surat dari nabi Sulaiman ia bermusyawarah dengan para pembesarnya. Walaupun mersa kuat dan siap menghadapi perang melawan Sulaiman, namun ia mempunyai pandangan yang jauh. Ia tidak ingin negerinya hancur dan rakyat menjadi korbannya. Karena ia mempunyai intuisi, bahwa Sulaiman itu seorang nabi. Maka tidaklah bijaksana melawan Sulaiman itu kebenaran yang tentu dijamin oleh tuhan dengan kemenangan. Juga tidaklah bijaksana mengahalangi kaum dan rakyatnya untuk menikmati kebenaran tersebut dengan berperang melawannya untuk mempertahankan kebatilan.3 Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kaum perempuan berhak untuk memimpin suatu negara (Presiden atau Perdana Menteri), sebagaimana halnya kaum laki-laki, bila mereka memiliki kriteria persyaratan sebagai pemimpin.Jadi kalau hadits Abi Bakrah di atas mengatakan bahwa: Tidah bahagia suatu kaum yang mengangkat pemimpin mereka seorang perempuan, al-Qur'an justru menyebutkan sebaliknya. Al-Qur'an telah menceriatakan 3 Hawi, Akmal,, kepemimpinan Dalam Islam,Palembang: IAIN Raden Fatah Press, cet. 1,2007 hal 67 10
bagaimana kepemimpinan ratu Balqis yang dapat mempin negerinya dengan baik dan sangat memperhatikan kemashlatanrakyatnya. Pengangkatan tema Ratu Balqis di dalam al-Qur'an mengandung makna implicit bahwa perempuan boleh menjadi pemimpin sebagaimana halnya laki-laki. Oleh sebab itu Muhamad Jarir ath-Thabary dan ibnu Hazm berpendapat bahwa hadits Abi Bakrah tersebut hanya melarang perempuan menjadi top leader seperti kepala Negara Islam atau khalifah. C. Pro Kontra Mengenai Perempuan Sebagai Kepala Negara/Pemimpin Menurut Hadis dan Para Ulama. Wanita muslimah adalah mitra kerja pria dalam memakmurkan bumi sesempurna mungkin. Sungguh benar apa yang disabdakan Rasulullah SAW. dalam hadits ini : "kaum adalah saudara kandung kaum pria". (Shahih al-Jami ash-Shaghhir no.1979). karena itu, wanita haruslah ikut serta dengan serius dan terhormat dalam berbagai lapangan kehidupan. Mengingat lapangan kehidupan itu lazimnya tidak lepas dari keberadaan kaum laki-laki, bahkan kaum laki-lakiah yag menguasai mayoritas peranan penting dalam masyarakat, syariat Allah tidak menghalangi wanita bertemu dengan kaum laki-laki dan melihatnya, atau sebaliknya. Begitu pula dalam berbicara dan bertukar pikiran, atau bekerjasama untuk mengerjakan suatu pekerjaan dengan catatan mereka tetap memperthatikan ketentuan-ketentuan agama. Dalam pembahasan ini ada 2 hal yang harus diperhatikan agar tidak terjadi kerancuan atau kesalahpahaman.Pertama, masalah individu perempuan dalam perannya sebagai pemimpin pemerintahan.Kedua, masalah system pemerintahan.Kedua hal itu harus dipahami sebagai satu kesatuan, bukan terpisah, sehingga jika dikatakan bahwa perempuan tidak dibenarkan menjadi presiden, bukan otomatis dipahami bahwa laki-laki dibolehkan. D. Pendapat Yang Tidak Memperbolehkan Perempuan Sebagai Kepala Negara 1. Al-Qur'an a. Quran Surat An-Nisaa'[4]: 34 َِّٰن َّٰ َظِّفَح اَمِّب ِّب ۡيَغ ۡلِّ َّٰ َِّٰل َّٰ َظِّف َّٰ َق ُ َّٰ َح َّللَّٱ َّنِِّ ۗ اَيََِّۡ َّنِّه ۡيَلَع ْاوُغ َۡۡت َََف َناََ َ ا ّٗريََِّۡ ا ّٗ يِّلَع ل ٞ َّٰ ٣٤ َو ۡمَأ ۡن ِّم ْاوُقَفنَأ ٓاَمِّب َو نلٱ ىَلَع َنوُم َّٰ ٖض ۡعَب َّٰىَلَع ۡمُهَض ۡعَب ُ ََّٰلصَف ۡمِّهِّل َّٰ ۡمُكَن ۡعَطَأ ۡنِّإَف َّۖ َّللَّٱ َلَّضَف اَمِّب ِّءٓاَسِّ َّنُهوُب ِّر ۡضٱ َو ِّع ِّجاَضَم ۡلٱ يِّف َّنُهو ُرُج ۡهٱ َو َّنُهوُظِّعَف َّنُه َزوُشُن َنوُفاَخَت يِّٰ َّٰ wanita َّوَق ُلاَج ِّ َّلٱ َو رلٱ َّللَّٱ ُ 11
Artinya : "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya. Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu. Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar" Al-Maududi berkata : Sesungguhnya Al-Qur'an tidak membatasi kepemimpinan laki-laki atas perempuan di dalam rumah, dan memimpin negara lebih berbahaya dan lebih berat tanggung jawabnya dibandingkan memimpin sebuah rumah. Dengan demikian bertolaklah pendapat yang mengatakan bahwa ketentuan ayat itu berhubungan dengan kehidupan berumah tangga, tidak dengan politik sebuah negara. Begitu pula fatwa dari universitas al-Azhar menyatakan bahwa islam tidak memberiakn untuk wanita ikut serta dalam berpolitik, dengan dalih bahwa dibalik hak ikut serta dalam pemilu itu, ada tujuan agar perempuan dapat membuat satu undang-undang yang menetapkan dan mengakui keanggotaan perempuan. b. Quran Surat Al-Baqarah [2] : 282 "Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kami ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya" Sebab "kurang" sebagaimana yang ditunjukkan oleh ayat diatas adalah perempuan sering lupa dalam keadaan biologis yang khusus pada mereka yang telah ditetapkan oleh keputusan Allah dalam penciptaan dan kehidupan, tidak seperti laki-laki. Contoh makna Ad-Darajah (tingkatan lebih), yang dijadikan ntuk kaum laki-laki atas kaum wanita dengan firmann-Nya : kaum laki-laki (suami) mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada kaum wanita (istri)". Maksud ayat ini dalam tafsir Al-Manar, menuturkan bahwa perempuan sama dengan laki-laki dalam semua hak, kecuali satu perkara yang diungkapkan ayat diatas. Ayat ini mewajibkan 12
satu hal atas perempuan dan mewajibkan beberapa hal atas laki-laki. Sebab " tingkatan kelebihan" ini adalah tingkatan kelebihan politik. c. Quran Surat Al-Ahzab [33]: 33 "Dan hendaklah kamu tetap dirumahmu, dan janganlah kamu berhias danbertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah terdahulu". Wanita diharuskan selalu tinggal dirumahnya dan tidak boleh keluar kecuali karena suatukepentingan yang mendesak. Sebagaimana halnya wanita diharuskan tidak berhias, menutup diri dari kaum laki-laki, dan tidak bergaul bersama mereka.Inilah yang kemudian berpengaruh terhadap kehidupan politik pada umumnya.Pandangan ini diperkuat oleh hadits yang menyebutkan bahwa Allah telah menetapkan empat rumah bagi eorang perempuan : rahim ibunya, rumah orang tuanya yang menjadi tempat tinggalnya sampai ia menikah, rumah suaminya yang tidak boleh ia tinggalkan tanpa izin yang bersangkutan dan yang terakhir adalah maqam atau kuburannya.4 E. Pendapat Yang Memperbolehkan Wanita Sebagai Kepala Negara 1. Al-Qur'an QS. An-Nisaa' [4]: 34 , saya melihat bahwa kepemimpinan dalam ayat ini adalah kepemimpinan suami untuk mendidik istrinya dalam kasus nusyuz. Hal itu kita ketahui setelah merujuk pada sebab turunnya ayat ini. surat ini turun berkenaan dengan kasusu istri Sa'ad bin al-Rabi yang tidak taat pada suaminya. Ayat tersebut turun karena sebab khusus, yaitu berkenaan dengan kasus keluarga, dan tidak ada keterkaitan dengan keterlibatan wanita dalam politik. QS. Al-Baqarah [2]: 282 , dalam ayat ini derjat yang dimiliki laki-laki bukanlah derajat keutamaan dan keunggulan, melainkan derajat kepemimpinan sebagaimana disebutkan dalam ayat sebelumnya. Kaum laki-laki pemimpin bagi kaum wanita dalam masalah keluarga yang memikul tanggungjawab untuk menafkahinya.dari sudut pandang tersebut mempertegas bahwa ketika merujuk pada ayat-ayat yang turun sebelumnya berkenaan dengan keluarga begitu pula ayat sesudahnya. Dengan adanya keterkaitan antara ayat-ayat itu, sama sekali tidak berkaitan dengan ketiadaan peran politik dan partisispasi wanita dalam urusan-uruan umum negara. 4 Fauzi, Ikhwan. Perempuan dan Kekuasaan. Jakarta : Sinar Grafika Offset,2002hal 233 13
QS. Al-Ahzab [33] : 33 , ayat ini berkenaan khusus dengan istri-istri Nabi, oleh karena itu hukum tersebut terbatas pada mereka saja. Namun bukan berarti wanita lain punya hak untu keluar rumah. Yang dimaksud adalah istri-istri nabi tinggal didalam rumah agar dapat dibedakan dengan wanita lain serta hikmag tetap tinggalnya mereka di dalam rumah kenabian semampu mereka agar lebih banyak mengambil sunnah dan mengajarkannya pada manusia. 2. Sunnah " Tidak akan beruntung suatu kaum, jika yang mengurusi urusan mereka adalah perempuan". Hadis ini khusus berkenaan dengan suatu kasus bangsa persia karena tidak ada laki-laki yang bisa diangkat sebagai raja. Selainitu hadis ini juga berkenaan dengan jawaban Allah atas do'a Nabi ketika Kisra menyobek surat beliau yang dikirim kepadanya.oleh karena itu hadis ini berlaku khusus bukan umum. Hadis ini termasuk hadis-hadis ahad, hadis ahad tidak mendatangkan keyakinan melainkan hanya mendatangkan dugaan kuat.oleh karena itu tidak boleh bersandar dalam hadis ahad dalam hukum-hukum yang sangat penting. Serta banyak negara yang dipimpin wanita, tetapi negara itu mengalami banyak kemajuan, salah satunya yaitu dalam Al-Qur'an memaparkan kisah seorang Ratu yang memimpin kerajaan besar, yaitu Ratu Balqis, di negeri Saba', hal ini disebutkan dalam al-Qur'an surat as-Saba' ayat 15. Adapun hadits berikut, "Aku tidak pernah melihat diantara orang-orang yang kurang akalnya dan agamanya dapat lebih menarik hati laki-laki dari kalian(para perempuan)" (Hr. Bukhari). Dalam konteks ini, kekurangan akal artinya kesaksian perempuan adalah separo dari kesaksian laki-laki. Sebabnya adalah karena menurut sifat biologisnya wanita itu cepat terpengaruh emosi. Perasaannya seringkali berpengaruh terhadap kehidupannya. Sedangkan kekurangannya dalam agama adalah karena perempuan dihadapkan pada kodrat alami seperti haid setiap bulan yang menghalanginya menunaikan sebagian ibadah fardhu seperti puasa dan shalat.Berdasarkan hal ini, tidak berarti kekurangan akal dan agama adalah sedikitnya pengetahuan dan kelemahan daya nalar wanita. Konsekuensinya tidak boleh bersandar pada hadits itu untuk membuktikan larangan pada wanita untuk berpartisipasi dalam mengatur kepentingan sosial dan menggunakan hak-hak politik. 3. Ijma 14
Mereka memandang bahwa secara peraktis berlaku pada berbagai zaman atau setidaknya pada zaman Rasulullah saw. dan Khulafaur tidak partisipasi kaum wanita dalam kehidupan politik dalam negara.Namun saya melihat bahwa pada kenyataannya, hal itu tidaklah benar. Jelas-jelas Rasulullah saw. dan Khulafaur mengajak kaum wanita bermusyawarah tentang berbagai hal. Sebagai contoh perhatikanlah beberapa peristiwa di bawah ini : 1. Dalam perang Hudaibiyah, Rasulullah saw. memerintahkan para sahabat agar mencukur rambut dan menyembelih hewan qurban, akan tetapitidak segera dilaksanakan karena memandang perdamaian itu merupakan suatu kerugian. Maka Nabi mendatangi Ummu Salamah dan mengajaknya bermusyawarah. Hasil dari musyawarah itu ialah Nabi mencukur rambutnya dan menyembelih hewan qurban. Ketika sahabat melihatnya merekapun mengikutinya. 2. Khalifah Ustman bin Affan bermusyawarah dengan istrinya , Na'ilah dalam berbagai masalah. Pada suatu hari Na'ilah mendengar Marwan bin Hakkam mengajukan pendapat yang tidak benar, lalu ia ikut dalam perbincangan itu dan mengajukan pendapat yang lain. Maka Marwan berkata kepadanya "diamlah, engkau tidak punya urusan dalam masalah ini". akan tetapi, Utsman berkata kepada Marwan "Biarkanlah, karena ia memberi nasihat kepadaku yang lebih baik ketimbang kamu" 3. Aisyah ra. Keluar rumah memimpin pasukan perang yangjumlahnya mencapai 3.000 prajurit dari Makkah ke Basrah untuk menuntut balas kematian Utsma,menolak baiat Ali bin Abi Thalib ra. Dan mengembalikan kepemimpinan pada musyawarah diantara kaum muslimin. 4. Qiyas. Penetapan hukum dengan qiyas hanya berlaku pada masalah yang hanya memiliki illat hukum yang sama dan serupa dengan masalah pokok. Jika hal itu tidak terpenuhi maka qiyas itu menjadi qiyas al-fariq. Ini terjadi dalam qiyas yang sedang kita bahas ini. qiyas musyarikah tidak boleh dilakukan dalam masalah- masalah politik terhadap masalah-masalah agama yang berkaitan dengan ibadah. Salat adalah ibadah memiliki syarat-syarat khusus. Sementara keikutsertaan dalam politik memiliki ketentuan yang berbeda. Tidak boleh melakukan qiyas ketiadaan partisipasi wanita dalam masalah-masalah politik pada ketidakbolehan wanita mengimami, sebagaimana larangan wanita menjatuhkan talak, dan ketidakbolehan ia bepergian sendiri tanpa disertai muhrim yang dikemblikan pada kodrat 15
kewanitaannya. Kodrat inilah yang dalam Islam menyebabkan perbedaan antara wanita dan laki-laki dalam beberapa hukum sebagai pengecualian yang keluar dari prinsip umum. F. Pendapat Ulama Tentang Kepemimpinan Perempuan Seluruh ulama sepakat bahwa wanita haram menduduki jabatan kekhalifaan. Jadi masalah haramnya perempuan menjadi pemimpin Negara bukanlah masalah khilafiyah. Imam Al- Qurthubiy, menyatakan dalam tafsirnya Al-Jaami'li Ahkam Al-Qur'an, Juz 1.Hal. 270, menyatakan bahwa: "Khalifah haruslah seorang laki-laki dan mereka (para fuqaha) telah bersepakat bahwa wanita tidak boleh menjadi imam (khalifah). Namun mereka berselisih tentang bolehnya wanita menjadi qadhi mberdasarkan diterimanya kesaksian wanita dalam pengadilan". Namun kalau ath- Thabari dan Ibnu Hazm masih membolehkan jika wanita menjadi perdana Menteri atau Hakim. Faktor-faktor tabiat wanita, orang-orang yang melarang pecalonan wanita juga mengemukakan alasan bahwa wanita itu juga menghadapi kendala yang sudah merupakan tabiat atau pembawan mereka, seperti menstruasi setiap bulan beserta keluh-keluhnya, mengandung dengan segala penderitaannya, melahirkan dengan segala resikonya, menyusui dengan segala penderitaannya melahirkan dengan segala resiko, menyusui dengan seala bebannya, dan sebagai ibu dengan segala tugasnya. Semua itu menjadikan mereka secara piskis, fisik, dan pemikiran tidak mampu mengemban tugas sebagai pemimpin ataupun anggota Dewan yang bertugas mengawasi pemerintah dan membuat Undang-Undang. Hal diatas memang benar. Wanita yang sibuk sebagai ibu dan segala dengan segala tugasnya tidak akan menceburkan dirinya mengemban tugas-tugas penting itu. Dan jika ikut maka naka-naka dan urusannya tidak ada yang memperhatikan. Yang dimaksud dalam konteks ini ialah wanita yang memiliki kelebihan yang berupa kecerdasan, kemampuan, kesempatan, ilmu, serta kecerdasan dan tidak direpotkanoleh urusan diatas. Para Ulama telah sepakat akan terlarangnya wanita memegang kekuasaan tertinggi atau al- imamah al-Uzhma. Ketentuan ini berlaku bagi wanita bila ia menjadi raja atau kepala Negara yang mempunyai kekuasaan mutlak terhadap kaumnya, yang segala kehendaknya harus dijalankan, semua hukumnya tidak boleh ditolak dan selain perintahnya tidakboleh ditolak dan selain perintahnya tidak boleh dikukuhkan dengan demikian berarti mereka benar-benar 16
menyerahkan segala urusan kepadanya. Dengan demikian wanita bisa saja menjadi menteri, hakim, atau menjadi muhtasib yang melakukan pengawasan umum. Pada masyarakat moderen dibawah system Demokrasi, apabila memberi kedudukan umum kepada wanita, seperti pada kementrian, perkantoran atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak berarti bahwa mereka menyerahkan segala urusan mereka kepada wanita, pada praktiknya tanggungjawab tersenut bersifat kolektif, dijalankan secara bersama-sama oleh sejumlah orang dalam lembaga terkait, dan si wanita hanya menanggung sebagian saja bersama yang lain.5 Pada masyarakat moderen dibawah system Demokrasi, apabila memberi kedudukan umum kepada wanita, seperti pada kementrian, perkantoran atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak berarti bahwa mereka menyerahkan segala urusan mereka kepada wanita, pada praktiknya tanggungjawab tersenut bersifat kolektif, dijalankan secara bersama-sama oleh sejumlah orang dalam lembaga terkait, dan si wanita hanya menanggung sebagian saja bersama yang lain. 5 Khaliq , Farid Abdul. Fikih Politik Islam. Jakarta : Amzah 2005 hal.111 17
BAB II PEREMPUAN SEBAGAI KEPALA NEGARA A. Kedudukan Wanita Dalam Islam Kedudukan wanita dianggap sama dan sederajat dengan kaum lelaki begitulah yang dijelaskan dan dikenal dengan istilah Emansipasi, dimana khususnya di Indonesia itu sendiri diteriakan oleh seorang sosok wanita pada zaman penjajahan Belanda yaitu tokoh R.A Kartini. Emansipasi menuntut bahwa adanya kesamaan hak dan kedudukan antara kaum wanita dan laki-laki di dalam segala bidang apapun salah satunya adalah hak sama untuk mendapatkan pendidikan dan kesamaan diberikan kesempatan untuk menduduki suatu kekuasaan dalam sebuah system ketata negaraan6. Sebelum R.A Kartini memperjuangkan hak wanita atau yang lebih dikenal dengan emansipasi wanita itu sendiri, islam sendiri telah menerangkan bahwa kedudukan wanita dan laki-laki itu sama khususnya dalam hal memimpin. Dalam hal ini pemimpin sebuah Negara. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al- Qur'an "Barangsiapa yang mengerjakan amalan shalih, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan pula kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." (An Nahl: 97). Quraish Shihab juga menambahkan bahwa dalam Al - Qur'an banyak menceritakan persamaan kedudukan wanita dan pria, yang membedakannya adalah ketaqwaanya kepada Allah. Tidak ada yang membedakan berdasarkan jenis kelamin, ras, warna kulit dan suku. Kedudukan wanita dan pria adalah sama dan diminta untuk saling bekerjasama untuk mengisi kekurangan satu dengan yang lainnya, sebagai mana di jelaskan dalam surat At - Taubah ayat 71: "Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, 6 Diterjemahkan oleh Tim Penerbit (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2012) hlm. 779. George Ritzer. Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern. 18
mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Terlebih pada sekarang ini Indonesia akan melaksanakan sebuah bentuk nyata daripada deokrasi itu sendiri dimana telah diatur bahwa quota dalam sebuah pemerintahan dalama arti lain yang mewakili rakyat dipemerintahan 30% haruslah kaum perempuan.Sesungguhnya wanita muslimah memiliki kedudukan yang tinggi dlm Islam dan pengaruh yang besar dlm kehidupan setiap muslim. Dia akan menjadi madrasah pertama dlm membangun masyarakat yang shalih, tatkala dia berjalan di atas petunjuk Al-Qur'an & sunnah Nabi. Karena berpegang dengan keduanya akan menjauhkan setiap muslim & muslimah dari kesesatan dlm segala hal. Kaum wanita tak diragukan lagi memiliki kedudukan khusus dalam tatanan masyarakat Islam. Kedudukan itu amat mulia, tidak mengurangi hak-hak mereka, juga tidak menjadikan nilai kemanusiaannya rapuh. Wanita muslimah di tengah masyarakatnya ditempatkan dalam posisi yg amat mulia. Islam memandang wanita lewat kesadaran terhadap tabi'atnya hakekat risalahnya serta pemahaman terhadap konsekwensi logis dari sepesial kodrat yg dianugerahkan Allah Ta'ala kepadanya7. Sebagian mereka, menganggap wanita sebagai sumber kejahatan dan sebagian lagi menganggap wanitalah yang memasukan syetan ke dalam jiwa seseorang. Ruh wanita juga dianggap sebagai ruh manusia yang bertugas melayani laki- laki saja. Berdasarkan hadist Nabi wanita dijadikan harta paling berharga dan harus dijaga keindahannya agar keindahan yang terdapat didalamnya tidak luntur. Di dalam kehidupan sekarang ini, wanita tentunya memiliki peranan yang sangat penting dan tentunya memiliki hak yang sama dengan laki-laki salah satunya dalam hal memimpin suatu organisasi atau cakupan luasnya memimpin sebuah negara. Seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan mengenai kedudukan wanita, di antaranya Allah berfirman: نون مؤم لاو تان مؤم لاو مهض ع ب ءاي لوأ ضع ب نورمأ ي فورع م لا ب نوهن يو نع رك ن م لا نومي ق يو ةلا ص لا نو تؤ يو ةا كز لا نوع ي ط يو الله ه لوس رو كئ لوأ مهمحري س الله نإ الله ز يزع مي ك ح 7 Husein Muhammad. Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren (Yogyakarta: Lkis, 2004) hlm. 98 19
"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan salat, menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS. At Taubah: 71). Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa pria dan wanita saling tolong menolong, terutama dalam satu rumah tangga dan mempunyai tugas dan kewajiban yang sama untuk menjalankan amar ma'ruf, nahi munkar. Allah juga berfirman dalam QS. An-Nisaa': 32, لا و اون مت ت ام لض ف الله ه ب مك ض ع ب ىل ع ضع ب لاجرل ل بي ص ن امم اوب س ت كا ءاس ن ل لو بي ص ن امم نب س ت كا... "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagia yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan..." (An-Nisaa: 32). Kalau kita perhatikan, maka ayat ini pun cukup jelas memberi gambaran, bahwa tidak ada diskriminasi bagi wanita, tidak ada alasan untuk merendahkan derajat kaum wanita. Semuanya bergantung kepada amalan masing-masing. Wanita mempunyai hak dari hasil usahanya sebagaimaa pria, disamping juga mempunyai kewajiban8. selanjutnya dijelaskan bahwa dalam sistem Islam, wanita ditempatkan dalam 3 kategori besar: 1. Wanita sebagai Anggota Umat Beriman Wanita sebagai bagian tak terpisahkan dari umat mendapat perlakuan yang sama persis dengan laki-laki. Baik dalam urusan ibadah dan Muamallah, tiada kelebihan laki-laki atas wanita. Dengan demikian wanita mempunyai hak yang sama dalam usaha melakukan 8 Ibid 20
perbaikan (ishlah) dalam masyarakat. Memang dalam batasan tertentu menurut Mazhab Hambali, seorang wanita yang kafir tidak disiksa seberat laki-laki kafir. Bahkan dalam sejarah banyak ditemukan bahwa wanita bagi umat memberikan makna dan simbol kesucian dengan pengabdiannya yang luar biasa. Dengan peranannya tersebut wanita menjadi sangat mempunyai arti penting dalam dimensi spiritual. Di samping dalam lingkup spiritual, wanita juga mempunyai peran penting dalam hal pendidikan anak. 2. Wanita Sebagai Anggota Keluarga Kedudukan wanita di keluarga dalam Islam ditempatkan sebagai tempat terhormat. Bahkan wanita di rumah tangganya menjadi pilar utama yang akan menopang keberlangsungan keluarga. Kehormatan wanita ini tercermin dalam ungkapan hadits: Seseorang bertanya kepada Nabi, pekerjaan apakah yang sangat disenangi Tuhan. Ia berkata: menunaikan shalat tepat pada waktunya. Orang itu melanjutkan: kemudian apa ? Nabi bersabda, bersikap murahlah kepada ayah dan ibumu9. Bahkan dalam ungkapan hadits yang lain, yang paling dihormati di dalam keluarga adalah ibu, baru kemudian ayah. Sebelum kehadiran Islam, seperti yang telah diungkap Qur'an kelahiran seorang wanita adalah sebuah aib bahkan jika lahir hidup akan dikubur hidup- hidup. Ini tertuang dalam ayat berikut: "Apabila seorang di antara mereka menerima berita dengan kelahiran anak perempuan, hitamlah muka mereka dan sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Mereka bertanya kepada dirinya sendiri, apakah ia akan menanggung kehinaan ataukah akan mengguburnya ke dalam tanah." (QS 16: 58-59) Dengan mempertimbangkan kejadian ini, maka Al-quran memberikan jaminan persamaan akan hak hidup perempuan: "Dan apabila bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh ... maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya" (QS. 31:8-9). Dalam pandangan Islam, kedudukan wanita di keluarga memberikan makna penjagaan 9 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986) hlm. 73-74. Abbas Mahmud al-Aqqad. Filsafat Al-Qur'an: Filsafat, Spiritual dan Sosial dalam Isyarat Al-Qur'an 21
syariat. Dialah pendidik dan penanam utama syariat sedari dini kepada anggota keluarga yang lain. Lebih dari itu, seorang wanita akan menjadi peletak kepemimpinan dan syura dalam keluarga. Dari sinilah arti penting wanita dalam proses pendidikan dan sosialisasi dalam keluarga. 3. Wanita Sebagai Anggota Dalam Masyarakat Peranan wanita dalam masyarakat merupakan pokok persoalan. Di mana kecenderungan penilaian bahwa normativitas Islam menghambat ruang gerak wanita dalam masyarakat. Hal ini didukung oleh pemahaman bahwa tempat terbaik bagi wanita adalah di rumah, sedangkan di luar rumah banyak terjadi kemudharatan. Pandangan yang paling umum adalah bahwa keluarnya wanita dari rumah untuk maksud tertentu dihukumi dengan subhat, antara diperbolehkan dan tidak. Dalam bahasan fiqh ibadah, jika subhat lebih baik ditinggalkan. Sedangkan dalam fiqh muamallah bisa dijalankan dengan rukhshah darurat. Akan tetapi menurut pandangan Qardhawy,[4] bahwa keluarnya wanita dari rumah untuk keperluan tertentu adalah diperbolehkan. Bahkan menahan wanita di dalam rumah hanyalah bentuk perkecualian dalam jangka waktutertentu sebagai bentuk penghukuman. Hal ini tercermin dalam : "Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya atau sampai Alloh memberi jalan yang lain kepadanya" (QS. 4:15) Peranan wanita dalam masyarakat tidak terpisahkan dari keluarga. Perubahan sosial di masyarakat tidak akan berlangsung jika tidak terdapat gerakan dari keluarga. Keterlibatan wanita dalam masyarakat menurut Darleney May adalah; sebagai agen intelektual, sebagai agen ketrampilan masyarakat, sebagai agen di bidang politik, sebagai agen di bidang militer, sebagai agen di bidang hukum dan di bidang ekonomi10. B. Pandangan Islam terhadap Kepemimpinan Perempuan Pemimpin dalam suatu organisasi sangatlah diperlukan. Peran pemimpin bukan hanya menjadi tonggak berjalannya kegiatan namun juga menjadi pemersatu anggota maupun karyawan yang dinaunginya. Normalnya, menganut pada budaya dan norma yang ada di Indonesia, pemimpin adalah jabatan seorang lelaki. Lelaki sudah menjadi simbol 10 HAM, Fundamentalisme, dan Antikorupsi (Jakarta: Kencana, 2013) hlm. 194-195. Sukron Kamil. Pemikiran Islam Tematik: Agama dan Negara, Demokrasi, Civil Society, Syariah dan 22
kepemimpinan sejak dulu kala dan perempuan selalu identik dengan keindahan, kelembutan atau mungkin kelemahan. Maka tak jarang identitas gen tersebut sering dijadikan amunisi utama distinguis laki-laki dan perempuan. Pendapat bahwa perempuan itu tidak berfikir secara logika , mengandalkan naluri, dan irrasionalitas menjadikan perempuan jarang ditempatkan diposisi penting. Ketimpangan yang seringdinamakan "kodrat wanita" ini bahkan menjadi sebuah konstruksi sosial. Baik dari sisi agama yang menyebutkan lelaki adalah imam (pemimpin) dari perempuan seperti pada QS. An Nisaa, surat 4 ayat 34, "Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki)", kebudayaan khususnya yang menganut sistem patrilinear yang mengagung-agungkan lelaki, dan juga sisi lain yang menganggap feminitas tak layak menempati kedudukan paling puncak dalam suatu organisasi. Perempuan sendiri dianggap rentan untuk mengurusi hal-hal yang bersifat besar dan formal apalagi menjadi kepala dalam suatu organisasi. Meskipun begitu, dalam perkembangannya kepemimpinan perempuan menjadi salah satu bentuk emansipasi perempuan yang sudah sejak dasawarsa ini didengungkan disini kami akan menerangkan bahwa terdapat tiga pandangan tentang kepemimpinan perempuan dalam fiqh Islam, yaitu: 1) Wanita tidak mempunyai hak sama sekali dalam berpolitik. Di antara dalil yang dipakai untuk menguatkan pendapat mereka adalah adanya ketentuan laki-laki adalah pemimpin (An- Nisa 32 dan 34, Al-Baqarah: 228), hadis Abu Bakrah, ketika Rasulullah mengetahui Kaum Parsi dipimpin oleh seorang wanita, Rasulullah bersabda: "Tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada wanita." (HR Bukhari Muslim). 2) Sebagian besar ulama klasik dan kontemporer, memandang wanita memiliki hak berpolitik yang sama seperti laki-laki kecuali memegang pucuk pemerintahan (presiden), dengan beralasan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam Islam (Al-Baqarah:228, Al-Hujurat:13, Al-Taubah: 71 dan Al-Nur: 30-31). Alasan pendapat yang kedua bahwasanya wanita kapabel untuk berpartisipasi dalam wilayah politik, seperti bukti sejarah tentang suksesnya Ratu Bilqis yang memerintahkan Saba (Al-Naml : 32-34). Rasulullah juga mengakui suaka politik dari kaum wanita, seperti Ummu Hani dalam peristiwa Fath Mekkah, Rasulullah juga menerima bai'at kaum wanita. Juga penyebaran 23
dakwah Islam dengan periwayatan hadis yang dilakukan juga oleh kaum Muslimah seperti Aisyah ra11. 3) Pendapat ketiga memandang wanita berhak berpolitik seperti laki-laki termasuk memegang pucuk pemerintahan. Kelompok yang sebagian besar ulama kontemporer ini mengintepretasikan Hadis Abu Bakrah khusus ditujukan untuk Kaum Persia yang saat itu dipimpin oleh seorang wanita, bukan dipukul rata untuk semua kaum. Juga mengambil dalil dari kisah sukses Ratu Bilqis yang diceritakan dalam Al-Qur'an (An Naml : 32-34), serta suksesnya pemimpin wanita seperti Margareth Teacher, Indira Gandhi, bahkan kerajaan Aceh pernah dipimpin oleh seorang wanita. Realitas sekarang ini memperlihatkan bahwa pandangan mengenai kehebatan laki-laki dan kelemahan perempuan dari sisi intelektual dan profesi tengah digugat. Kehebatan intelektual dan profesi adalah dua hal yang menjadi syarat bagi kepemimpinan. Dengan syarat seperti ini, terbuka kesempatan yang luas bagi perempuan untuk menduduki posisi-posisi kepemimpinan publik, termasuk menjadi presiden. Bahkan Imam Khomeini menyuruh perempuan untuk ikut serta dalamkegiatan sosial-politik untuk membangun masyarakat, dengan tidak melupakan hal bahwa terjunnya para wanita tersebut pada dunia social-politik tetap diperlukan melakukan pembicaraan terlebih dahulu kepada suaminya. Selanjutnya ImamKhomeini menjelaskan bahwa, perempuan memiliki perannya sendiri ketika mereka berpartisipasi dalam kegiatan sosial-politik. Seperti membangun bangsa, berpartisipasi dalam legislatif, atau keterlibatan dalam pengawasan sosial. Terlebih pula munculnya suara-suara penolakan terhadap isu kepemimpinan perempuan lebih banyak disuarakan dalam nada budaya.Nuansa patriarkis dalam banyak kebudayaan seringkali lebih menjadi alasan tepat mengapa mereka menolak kepemimpinan perempuan. Dimana penolakan mereka kepada seorang pemimpin perempuan bukanlah bersumber pada latar belakang keagamaan, melainkan kebudayaan. Setelah itu, barulah mereka mencari pembenaran dalam kajian keagamaan. Pada era kontemporer sekarang ini, ketika banyak perempuan yang menjadi kepala daerah atau bahkan kepala negara, penolakan kebanyakan terjadi pada masyarakat tradisional. Bahkan, ketika seorang perempuan tersandung suatu masalah pada masa kepemimpinannya, banyak yang dengan mudah mengatakan bahwa 11 2004) hlm. 91 Husein Muhammad. Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren (Yogyakarta: Lkis, 24
sebabnya ialah gender. Ini artinya, budaya adalah faktor lain sebab banyak penolakan terhadap kepemimpinan perempuan. Kemudian dijelaskan pula salah satu peranan wanita yaitu sebagai anggota masyarakat dengan begitu, wanita juga memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan dan kondisi sosialnya. Posisi ini menuntut peranan seorang wanita, tidak hanya dalam kehidupan privat, tetapi juga kehidupan politik12. Jadi dapat disimpulkan bahwa islam sendiri tidak melarang atau bahkan mengharamkan seorang wanita itu menjadi seorang pemimpin atau turut berpartisipasi dalam persoalan ilmu pengetahuan yang sangat spesifik atau bahakan turut berpartisipasi pada masalah-masalah legislasi kalu dianggap bahwa pengalaman dan kompetensi telah terpenuhi oleh wanita itu sendiri karena dalam Al- Qur'an sendiri telah dijelaskan bahwa kedudukan dalam hal ini memimpin yaitu sama antara wanita dan laki-laki yang membedakan dalam islam adalah ketaqwaaannya terhadap Allah SWT. 12 1996) hlm. 378. Quraish Shihab. Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat (Bandung: Mizan, 25
BAB III WANITA DALAM PERSPEKTIF GENDER SEBAGAI PEMIMPIN A. Latar Belakang Feminisme Sulit menyatakan secara pasti apakah feminisme di kalangan muslim ada kaitannya dengan kesadaran baru dunia Timur yang dikenal dengan "oksidentalisme" dan kesadaran "postkolonialis". Pembahasan tentang ketidak adilan gender yang dialami perempuan muncul pada akhir abad ke-20, yaitu pada gelombang II gerakan feminisme di Barat/Eropa dan Amerika, dan fenomena post-kolonialis menampakkan beberapa kegiatan dunia Timur khususnya sekitar abad ke-19 dan abad ke-20an. Di dunia islam termasuk indonesia, penulis- penulis feminisme perempuan juga muncul. Dan sejak belahan ke-dua abad ke-20, permpuan dari strata menengah ke atas mulai menulis seputar feminisme dan peran gender serta hubungannya dengan keluarga dan masyarakat. Setelah masyarakat "feminisme" menikmati dan memahami sajian dari penulis perempuan, kemudian masyarakat pembaca juga dapat menikmati dan memahami sajian tentang feminisme oleh beberapa penulis feminisme laki-laki. Dengan demikian di dunia Timur yang muslim terdapat beberapa sajian yang bervarian dari beberapa penulis muslim baik kalangan perempuan maupun laki-laki. Kesadaran berbicara dan menyajikan feminisme dari kalangan muslim muncul dengan memuat kesadaran gender serta berupaya memperjuangkan penghapusan ketidak adilan gender yang menimpa kaum perempuan. Dapatlah dikatakan bahwa dari lingkungan dunia Islam, biasanya mereka, baik para perempuan maupun juga laki-laki, mempersoalkan ajaran Islam. Beberapa penulisnya, ada yang berpandangan bahwa al-Qur'an tidak melihat inferioritas perempuan dibandingkan dengan laki-laki, laki-laki dan perempuan setara dalam pandangan Tuhan, dan mufassir-lah yang menafsirkan ayat-ayat tidak sebagaimana yang seharusnya. Secara studi agama-agama, pada fenomena sosial keagamaan yang menampilkan kajian feminisme terdapat kesadaran untuk melakukan re-interpretasi terhadap teks-teks yang memuat persoalan yang dapat menjelaskan realitas feminisme dan perlu dilakukan bukan 26
hanya oleh perempuan akan tetapi juga oleh laki-laki. Di antara kalangan laki-laki yang melakukan pemahaman dan re-interpretasi teks-teks yang memuat persoalan dimaksud adalah Murtada Mutahhari, Qassim Amin, Muhammad Abduh, dll, yang dipandang sebagai tokoh- tokoh Islam yang cukup berhasil, bukan hanya dalam melakukan pemahaman dan re- interpretasi akan tetapi juga dalam menjelaskan seputar persoalan feminisme. Feminisme adalah sebuah gerakan perempuan yang menuntut emansipasi atau kesamaan dan keadilan hak dengan pria. Feminisme sebagai filsafat dan gerakan dapat dilacak dalam sejarah kelahirannya dengan kelahiran era Pencerahan di Eropa yang dipelopori oleh Lady Mary Wortley Montagu dan Marquis de Condorcet. Perkumpulan masyarakat ilmiah untuk perempuan pertama kali didirikan di Middelburg, sebuah kota di selatan Belanda pada tahun 1785. Menjelang abad 19 feminisme lahir menjadi gerakan yang cukup mendapatkan perhatian dari para perempuan kulit putih di Eropa. Perempuan di negara-negara penjajah Eropa memperjuangkan apa yang mereka sebut sebagai universal sisterhood. Kata feminisme dikreasikan pertama kali oleh aktivis sosialis utopis, Charles Fourier pada tahun 1837. Pergerakan center Eropa ini berpindah ke Amerika dan berkembang pesat sejak publikasi John Stuart Mill, the Subjection of Women (1869). Perjuangan mereka menandai kelahiran feminisme gelombang pertama. Pada awalnya gerakan ini memang diperlukan pada masa itu, dimana ada masa-masa pemasungan terhadap kebebasan Sejarah dunia menunjukkan bahwa secara umum kaum perempuan (feminin) merasa dirugikan dalam semua bidang dan dinomor duakan oleh kaum laki-laki (maskulin) khususnya dalam masyarakat yang patriarki sifatnya. Dalam bidang-bidang sosial, pekerjaan, pendidikan, dan lebih-lebih politik hak-hak kaum ini biasanya memang lebih inferior ketimbang apa yang dapat dinikmati oleh laki-laki, apalagi masyarakat tradisional yang berorientasi agraris cenderung menempatkan kaum laki-laki didepan, di luar rumah dan kaum perempuan di rumah. 13 Situasi ini mulai mengalami perubahan ketika datangnya era Liberalisme di Eropa dan terjadinya Revolusi Perancis di abad ke-XVIII yang gemanya kemudian melanda Amerika Serikat dan ke seluruh dunia. Suasana demikian diperparah dengan adanya fundamentalisme agama yang cenderung melakukan operasi terhadap kaum perempuan. Di lingkungan agama 13 Faisar Ananda Arfa,2004. Wanita Dalam Konsep Islam Modernis:Jakarta:Pustaka Firdaus.hlm 6-7 27
Kristen pun ada praktek-praktek dan khutbah-khutbah yang menunjang situasi demikian, ini terlihat dalam fakta bahwa banyak gereja menolak adanya pendeta perempuan bahkan tua-tua jema'at pun hanya dapat dijabat oleh pria. Banyak khutbah-khutbah menempatkan perempuan sebagai makhluk yang harus tunduk kepada suami. B. Konsep dan Organisasi Ide-ide feminisme menjadi isu global semenjak PBB mencanangkan,di Eropa paham ini terus berkembang untuk mengangkat derajat kaum perempuan tetapi gaungnya kurang memadai, baru setelah terjadi revolusi sosial dan politik di Amerika, perhatian terhadap hak- hak kaum perempuan mulai mencuat. Di tahun 1792 Mary Wollstonecraft membuat karya tulis berjudul Vindication of the Right of Woman yang isinya dapat dikata meletakkan dasar prinsip-prinsip feminisme dikemudian hari. Pada tahun-tahun 1830-1840 sejalan terhadap pemberantasan praktek perbudakan, hak-hak kaum prempuan mulai diperhatikan, jam kerja dan gaji kaum ini mulai diperbaiki dan mereka diberi kesempatan ikut dalam pendidikan dan diberi hak pilih, sesuatu yang selama ini hanya dinikmati oleh kaum laki-laki. Secara umum pada gelombang pertama dan kedua hal-hal berikut ini yang menjadi momentum perjuangannya gender inequality, hak-hak perempuan, hak reproduksi, hak berpolitik, peran gender, identitas gender dan seksualitas. Gerakan feminisme adalah gerakan pembebasan perempuan dari: rasisme,stereotyping, seksisme, penindasan perempuan, dan phalogosentrisme. Dasawarsa I untuk perempuan pada tahun 1975 sampai dengan1985. Sejak itu, isu-isu keperempuanan mewabah dalam berbagai bentuk forum baik di tingkat internasional, nasional, regional, maupun lokal. PBB di bawah kendali Amerika Serikat jelas sangat berkepentingan dan berperan besar dalam penularan isu-isu tersebut, baik dalam forum yang khusus membahas perempuan, seperti forum di Mexico tahun 1975, Kopenhagen tahun 1980, Nairobi tahun 1985, dan di Beijing tahun 1995- maupun forum tingkat dunia lainnya, seperti Konferensi Hak Asasi Manusia (HAM), KTT Perkembangan Sosial, serta KTT Bumi dan Konferensi Kependudukan. Hingar bingarnya isu-isu feminisme tersebut melahirkan beraneka respon dari berbagai pihak di dunia Islam, di antaranya ialah semakin banyaknya para propogandis feminisme baik secara individual maupun kelompok, dari lembaga pemerintah maupun LSM- 28
LSM. Feminisme yang aslinya merupakan derivat ide sekularisme atau sosialisme itu, akhirnya menginfiltrasi ke dalam dunia Islam. 14 Maka tersohorlah kemudian nama-nama feminis muslim semisal Fatima Mernissi (Maroko), Taslima Nasreen (Bangladesh), Riffat Hassan (Pakistan), Ashgar Ali Engineer (India), Amina Wadud Muhsin (Malaysia), serta Didin Syafrudin, Wardah Hafizah, dan Myra Diarsi (Indonesia). Secara kelompok, di Indonesia khususnya dapat disebut beberapa gerakan perempuan penganjur feminisme, seperti Yayasan Kalyanamitra, Forum Indonesia untuk Perempuan dan Islam (FIPI), Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK), Yayasan Solidaritas Perempuan dan sebagainya. Ide-ide feminisme yang dilontarkan kelompok-kelompok tersebut nampaknya cukup berpotensi menitikkan air liur kaum muslimah yang lapar perjuangan, yakni mereka yang mempunyai semangat dan idealisme yang tinggi untuk menguah kenyataan yang ada menjadi lebih baik. Itu karena di samping didukung teknik penyuguhan yang ilmiah, ide-ide feminisme itu dikemas dengan retorika-retorika dan jargon-jargon emosional yang dapat menyentuh lubuk-lubuk perasaan mereka, seperti jargon perjuangan hak-hak wanita, penindasan wanita, subordinasi wanita dan lain-lain. Selain itu, realitas masyarakat yang berbicara terkadang memang menampilkan sosok kaum wanita yang memilukan, terpuruk di bidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan, kesejahteraan, politik, sosial dan lain-lain. Walhasil, tak diingkari gerakan-gerakan perempuan itu berpotensi menyedot simpati para muslimah. Ketika ide-ide feminisme ini tersebar dan diadopsi oleh sebagian kaum muslimin, merekapun lalu membuat analisis sendiri mengenai sebab-sebab terjadinya ketidak adilan gender. Menurut Asghar Ali Engineer, terjadinya ketidak adilan gender adalah akibat asumsi- asumsi teologis bahwa perempuan memang diciptakan lebih rendah derajatnya daripada laki- laki, misalnya asumsi bahwa perempuan memang tidak cocok memegang kekuasaan, perempuan tidak memiliki kemampuan yang dimiliki laki-laki, perempuan dibatasi kegiatannya di rumah dan di dapur. Asumi-asumi ini menurut Asghar adalah hasil penafsiran laki-laki terhadap al-Qur'an untuk mengekalkan dominasi laki-laki atas perempuan. 14 Faisar Ananda Arfa,2004. Wanita Dalam Konsep Islam Modernis:Jakarta:Pustaka Firdaus.hlm. 10 29
C. Pengaruh Feminisme Dalam Kehidupan Islam Bagi Kelompok Fundamentalis Islam. Ide dasar dari feminisme adalah kesetaraan kedudukan laki-laki dan perempuan. Dan ide cabangnya ialah, kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan konsep kesetaraan hak itulah, para feminis muslim membatalkan dan mengganti banyak ide dan hukum Islam yang mereka anggap tidak sesuai dengan konsep kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. Namun mereka tidak menyebutnya sebagai penggantian pembatalan hukum Islam, melainkan penafsiran ulang atau bahkan pelurusan dan koreksi. Jadi seolah-olah hukum-hukum Islam itu keliru, atau ditafsirkan secara keliru, sehingga perlu diluruskan oleh para feminis muslim15. Para mufassir atau mujtahid yang mengistinbath hukum-hukum yang dianggap mengekalkan ketidakadilan gender tersebut, oleh kaum feminis muslim dicap secara sepihak sebagai orang yang terkena bias gender dalam ijtihadnya, serta dinilai hanya bermaksud mengekalkan dominasi laki-laki atau penindasan wanita. Mereka, misalnya, menolak konsep penciptaan Hawa dari Nabi Adam 'alaihis salam, konsep kepemimpinan rumah tangga bagi laki-laki, hukum kesaksian 1:2 (satu laki-laki dua perempuan), hukum kewarisan 2:1 (dua bagian laki-laki satu bagian perempuan), kewajiban berjilbab/batasan aurat perempuan, kebolehan poligami, dan sebagainya. Mereka menolak pula keharaman melakukan hubungan seksual dengan suami saat isteri haid, dan menolak keharaman wanita melakukan shalat saat haid. Mereka menolak hukum haramnya wanita menjadi penguasa. Sebaliknya, mereka malah membolehkan wanita menjadi imam shalat dalam jama'ah yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Mereka bolehkan pula wanita memberikan khutbah Jumat dan mengumandangkan adzan.16 Untuk menjustifikasi penafsiran mereka, digunakanlah metode historis sosiologis untuk memahami nash-nash al-Qur'an dan as-Sunnah. Metode ini mengasumsikan bahwa kondisi sosial masyarakat merupakan ibu kandung yang melahirkan berbagai peraturan. Tegasnya, kondisi masyarakat adalah sumber hukum. Lahirnya hukum pasti tidak terlepas dari kondisi suatu masyarakat dalam konteks ruang (tempat) dan waktu (fase sejarah) yang tertentu. Sehingga jika konteks sosial berubah, maka peraturan dan hukum turut pula 15 Faisar Ananda Arfa,2004. Wanita Dalam Konsep Islam Modernis:Jakarta:Pustaka Firdaus.hlm. 11 16 Khoirudin Nasution, Ushul Fiqh,2002; Sebuah Kajian Fiqh Perempuan.hlm. 16 30
berubah. Dalam hal ini, para feminis memandang telah terjadi perubahan konteks sosial yang melahirkan hukum-hukum Islam seperti di atas. Karenanya, hukum-hukum itu harus ditafsirkan ulang agar sesuai dan relevan dengan konteks masyarakat modern saat ini. Melalui penjelasan inilah kemudian kelompok fundamentalis islam mempropandakan agar memandang feminisme sebagai sebuah gerakan yang harus ditolak karena beberapa hal. Di antaranya adalah karena faktor berikut ini : a. Feminisme sebenarnya terlahir dalam konteks sosio-historis khas di negara-negara Barat, terutama pada abad XIX dan XX M ketika wanita tertindas oleh sistem masyarakat liberal-kapitalistik yang cenderung eksploitatif. Maka dari mentransfer ide ini ke tengah umat Islam, yang memiliki sejarah dan nilai yang unik, jelas merupakan generalisasi sosiologis yang terlalu dipaksakan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Klaim bahwa wawasan sosiologis bersifat universal, mengandung kepongahan yang dapat mengakibatkan dilema serius bagi para sosiolog. Robert M. Marsh menandaskan : "Sosiologi telah dikembangkan di sebuah sudut kecil dunia, dan dengan demikian, amat terbatas sebagai suatu skema universal". b. Feminisme bersifat sekularistik, yakni terlahir dari aqidah pemisahan agama dari kehidupan. Hal ini nampak jelas tatkala feminisme memberikan solusi-solusi terhadap problem yang ada, yang tak bersandar pada satu pun dalil syar'i. Jadi, para feminis telah memposisikan diri sebagai menjadi al-Syari' (Sang Pembuat Hukum), bukan Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu, tanpa keraguan lagi dapat ditegaskan, feminisme adalah paham kufur. Adapun para feminis muslim yang mencoba membenarkan ide- ide feminisme dengan dalil-dalil syarâ sesungguhnya tidak benar-benar menjadikan dalil syarâ sebagai tumpuan ide feminisme. Sebenarnya, yang mereka lakukan adalah mengambil asumsi-asumsi feminisme apa adanya, lalu mencari-cari ayat atau hadits untuk membenarkannya. Kalau ternyata ada ayat atau hadits yang tidak sesuai dengan konsep kesetaraan gender yang mereka anut secara fanatik, maka ayat atau hadits itu harus diubah maknanya sedemikian rupa agar tunduk kepada konsep kesetaraan gender. Ketika mereka mendapatkan ayat atau hadist yang tidak sesuai dengan konsep tersebut, seperti hukum waris 2:1 (dua bagian laki-laki setara dengan satu bagian perempuan), atau ketidakbolehan perempuan menjadi penguasa), mereka lalu itu, 31
menta`wilkan -tepatnya : memperkosa- ayat atau hadits tersebut agar sesuai dengan selera mereka. Ini artinya, sebenarnya ide feminismelah yang menjadi standar, bukan ayat atau hadits itu sendiri. Andai kata ayat atau hadits yang menjadi standar, niscaya mereka akan tunduk kepada makna yang terkandung dalam ayat atau hadits apa adanya, serta tidak akan melakukan berbagai re-interpretasi yang malah menghasilkan pendapat-pendapat rusak seperti yang telah disebutkan di atas. c. Para feminis muslim, menggunakan metode historis-sosiologis khas kaum modernis untuk memahami nash-nash syara'. Metode ini sebenarnya berasal dari sistem hukum Barat yang memandang kondisi masyarakat sebagai sumber hukum. Fakta masyarakat dianggap sebagai dalil syar'i yang menjadi landasan penetapan hukum. Jelas di sini bahwa metode ushul fiqh mereka adalah ushul fiqh jurisprudensi hukum Barat, bukan ushul fiqh yang murni diambil dari para ushuliyun kaum muslimin. Tentu saja ini sangat keliru. Sumber hukum tiada lain adalah wahyu, yang termaktub dalam al- Qur'an dan al-Sunnah, bukan realitas masyarakat yang ada. Realitas sosial pada saat suatu ayat hukum turun, atau ketika suatu hukum disimpulkan dari ayat atau hadits oleh seorang mujtahid, adalah fakta yang kepadanya hukum diterapkan, bukan fakta yang darinya hukum dilahirkan. Jadi sebenarnya ada perbedaan tegas antara wahyu sebagai sumber hukum dengan realitas masyarakat sebagai objek penerapan hukum. 17 Karena itu, hukum Islam tidak perlu ditafsir ulang, sebab selama manathul hukmi (fakta yang menjadi objek penerapan hukum) di masa sekarang sama dengan masa Nabi dan sahabat, hukum tertentu untuk satu masalah tertentu tidaklah akan berbeda. Jika ada manathul hukmi di zaman sekarang yang tidak terdapat pada masa sebelumnya, yang harus dilakukan adalah ijtihad untuk menggali hukum baru bagi masalah baru, bukan mengubah hukum yang ada agar sesuai dengan realitas baru. Jadi pembatalan dan penggantian hukum seperti yang dilakukan para feminis muslim itu hakikatnya bukanlah ijtihad, melainkan suatu kelancangan terhadap hukum Allah subhanahu wa ta'ala, sebab manathul hukmi yang ada sebenarnya tidak berubah. d. Para feminis muslim gagal memahami kehendak Syari'at Islam dalam masalah hak dan kewajiban bagi lelaki dan perempuan. Mereka menganggap bahwa kesetaraan 17 Khoirudin Nasution, Ushul Fiqh,2002; Sebuah Kajian Fiqh Perempuan.hlm.19 32
lelaki dan perempuan, otomatis menyebabkan kesetaran hak-hak antara laki-laki dan perempuan. Ini keliru. Karena, cara berpikir demikian adalah cara befikir logika (mantiqi) yang tidak berlandaskan pada dalil syar'i mana pun. e. Selain itu, fakta Syari'at Islam menunjukkan bahwa kedua ide itu (yaitu kesetaraan kedudukan dengan kesetaraan hak) tidaklah ber-relasi sebab-akibat yang bersifat pasti (absolut) seperti dipahami feminis muslim, yakni kesetaraan kedudukan lelaki dan perempuan, pasti menghasilkan kesamaan hak dan kewajiban di antara keduanya. Memang benar, Islam memandang bahwa laki-laki dan perempuan itu setara, dan bahwa Allah secara umum memberikan hak dan kewajiban yang sama antara laki-laki dan perempuan. Karenanya, Islam memberikan beban hukum (taklif syar'i) yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam hal wajibnya sholat, puasa, zakat, haji, amar ma'ruf nahi munkar, dan sebagainya. Ini ketentuan secara umum. Namun, Islam menetapkan adanya takhshish (pengkhususan) dari hukum-hukum yang bersifat umum, jika memang terdapat dalil-dalil syar'i yang mengkhususkan suatu hukum untuk laki-laki saja atau untuk perempuan saja. Dan takhshish harus proporsional, yakni hanya boleh ada pada masalah yang telah dijelaskan oleh dalil syar'i. Feminisme dalam konteks islam diindonesia, Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan manusia dalam dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam segala bentuknya. Secara fisik, antara laki- laki dan wanita memang berbeda namun bukan berarti mereka tidak bisa bersaing dengan para laki-laki. Apalagi jika dikaitkan dengan perkembangan zaman yang semakin canggih, termasuk di Indonesia, di mana yang dibutuhkan saat ini dalam setiap pekerjaan bukan lagi fisik seseorang tetapi keahliannya. Maka laki-laki dan wanita dapat saling bersing meraih keberhasilan. Pandangan kesetaraan itu dapat dilihat dalam sejumlah ayat al-Qur'an, misalnya penyebutan asal kejadian manusia yang berasal dari jenis yang sama sehingga mereka memiliki hak yang sama pula. Di dalam al-Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala berfirman : 33
اَهأيَأاَي لناانلا اولقاتا لملكاب َر الَّالا َملكَقَلَْ َن لم َفَسَن َةَِ لحا َو َخَلَْ َو اَهَن لم اَهَج َو َا ابَب َو اَملهَن لم ِلااَج لر ا ِريلرَك ِءاَسلن َو لا : ١} ...{ءاس ن Artinya : " Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak..." Dan dalam ayat yang lain, Allah juga menjelaskan bahwa manusia itu dibedakan dari sisi ketakwaannya (hasil dari sebuah pekerjaan) bukan fisiknya : اَهأيَأاَي لناانلا اانلإ َملكاَنَقَلَْ َن لم َرَكٍَ ىَرَنلأ َو َملكاَنَلَعَج َو اِبولعلا َللباَبَل َو اولف َراَعَتلل انلإ َملكَم َرَكَأ ََِنلع لالله َملكاَقَتَأ انلإ َالله َميللَع َريلبَْ {تارجح لا : ١٣} Artinya : " Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki di sisi kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu Allah ialah laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa- bangsa dan bersuku-suku supaya di orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Perbedaan fungsi biologis antara laki-laki dan wanita tidak berarti membedakan satus dan kedudukan yang setara antara keduanya, dan dalam menetukan kualitas keagamaan, Islam tidak membedakan atas dasar jender laki-laki dan wanita, akan tetapi menempatkan keutamaan manusia menurut asal amal shaleh dan kebaikan yang mereka lakukan. Oleh karenanya, dalam konteks ke-Indonesiaan, para feminis Islam Indonesia dengan gencar mensosialisasikan pentingnya wanita Islam Indonesia untuk maju. Seperti memunculkan fiqh untuk menjaga kesehatan reproduksi, meningkatkan kualitas keilmuan sampai jenjang pendidikan yang paling tinggi, juga termasuk di dalam politik untuk dapat menjadi pemimpin, dan lain sebagainya. Akan tetapi semua itu masih dalam tataran normatif. Tidak seperti di Eropa dan Amerika yang berani untuk unjuk gigi melakukan pertentangan atas teks-teks klasik yang membelenggu hak-hak mereka. Seperti kasus Dr. Aminah Wadud yang menjadi imam shalat jum'at sekaligus khathib, yang berlangsung di gereja Anglikan Manhatan New York Amerika Serikat. Hal ini menunjukkan bahwa norma ketimuran yang sangat menjaga kesopanan masih sangat tinggi di Indonesia dan juga dijaga 34
oleh mereka. Dalam artian, bahwa semua boleh berbeda dalam tataran normatif dan siap untuk bertanggung jawab di hadapan hukum jika terbukti melakukan pelanggaran hukum, juga di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala atas apa yang mereka imani. Dengan demikian, maka pada dasarnya muslim Indonesia dapat menerima munculnya gerakan feminisme di Indonesia, dalam hal kesetaraan jender. Namun, perlu difahmi bahwa standar fiqh Indonesia adalah memelihara yang lama yang masih baik, serta mengambil yang baru dan yang lebih baik ( ةظ فاحم لا ىل ع م يِق لا ح لاص لا َّ ْلأاو ِ يِج لا ب حلا ص لأا ). Adapun yang disebut dengan al-ashlah (yang lebih baik) adalah al-mashlahah, yakni memberikan pencerahan kepada seluruh umat Islam atas elastisitas dan fleksibelitasnya hukum Islam, berupa kemaslahatan masyarakat dan mencegah kerusakan di dunia dan akherat. ؤرد ِس اس م لا بل جو ح لاص م لا Artinya : "Menolak adanya kemafsadatan dan mendapatkan kemaslahatan.18 18 Zakiyudin Baydhawy.Ed;1997; Wacana Teologi Feminis, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.hlm.22 35
BAB IV KEPEMIMPINAN WANITA DALAM PANDANGAN ULAMA ISLAM A. Pengertian Gender Al-Qur'an tidak mengajarkan diskriminasi antara lelaki dan perempuan sebagai manusia. Di hadapan Tuhan, lelaki dan perempuan mempunyai derajat yang sama, namun masalahnya terletak pada implementasi atau operasionalisasi ajaran tersebut. Kemunculan agama pada dasarnya merupakan jeda yang secara periodik berusaha mencairkan kekentalan budaya patriarkhi. Oleh sebab itu, kemunculan setiap agama selalu mendapatkan perlawanan dari mereka yang diuntungkan oleh budaya patriarkhi. Sikap perlawanan tersebut mengalami pasang surut dalam perkembangan sejarah manusia. Semua dimungkinkan terjadi karena pasca kerasulan Muhammad, umat sendiri tidak diwarisi aturan secara terperinci (tafshily) dalam memahami Al-Qur'an. Di satu sisi Al-Qur'an mengakui fungsi laki-laki dan perempuan, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Secara mendasar, gender berbeda dari jenis kelamin biologis. Jenis kelamin biologis merupakan pemberian, kikta dilahirkan sebagai seorang laki-laki atau seorang perempuan. Tetapi, jalan yang menjadikan kita maskulin atau feminine adalah gabungan blok-blok bangunan biologis dasar dan interpretasi biologis oleh kultur kita. Setiap masyarakat memiliki berbagai naskah untuk diikuti oleh anggotanya seperti mereka belajar memainkan peran feminine atau maskulim, sebagaimana halnya setiap masyarakat memiliki bahasanya sendiri. Sejak kita sebagai bayi mungil hingga mencapai usia tua, kita mempelajari dan mempraktikkan cara-cara khusus yang telah ditentukan oleh masyarakat bagi kita untuk menjadi laki-laki dan perempuan. Gender adalah seperangkat peran yang seperti halnya kostum dan topeng di teater menyampaikan kepada orang lain bahwa kita adalah feminine atau maskulin. Perangkat perilaku khusus ini yang mencakup penampilan, pakaian, sikap, 36
kepribadian, bekerja di dalam dan di luar rumah tangga, seksualitas, tanggung jawab keluarga dan sebagainya secara bersama-sama memoles peran gender kita.19 Begitu lahir, kita mulai mempelajari peran gender kita. Dalam satu studi laboratory mengenai gender, kaum ibu diundang untuk bermain dengan bayi orang lain yang didandani sebagai anak perempuan atau laki-laki. Tidak hanya gender dari bayi itu yang menimbulkan bermacam-macam tanggapan dari kaum perempuan, tetapi perilaku serupa dari seorang bayi ditanggapi secara berbeda, tergantung kepada bagaimana ia didandani. Ketika si bayi didandani sebagai laki-laki, kaum perempuan tersebut menanggapi inisiatif si bayi dengan aksi fisik dan permainan. Tetapi ketika bayi yang sama tampak seperti perempuan dan melakukan hal yang sama tampak seperti perempuan dan melakukan hal yang sama, kaum perempuan itu menenangkan dan menghiburnya. Dengan kata lain, sejak usia enam bulan anak-anak telah direspon menurut stereotype gender.20 Untuk memahami konsep gender harus dibedakan kata gender dengan kata seks (jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Sedangkan konsep lainnya adalah konsep gender yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang konstruksi secara sosial maupun cultural.21 Dalam Webster's New World Dictionary, kata gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Sementara itu di dalam Women's Studies Encyclopedia dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan (distinction) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi pengaruh sosial budaya. Gender dalam artian ini dianggap sebagai bentuk rekayasa masyarakat (social constructions), bukannya sesuatu yang bersifat kodrati. Khususnya di 19 Julia Cleves Mosse, Gender & Pembangunan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal.3 20 Ibid. hal. 53 21 Mansour Fakih, Analisi Gender & Transformasi Sosial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal.8 37
Kantor Menteri Negara Urusan Pemberdayaan Perempuan ejaan "jender" diartikan sebagai interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin yakni laki-laki dan perempuan.22 1) Perbedaan antara Sex dan Gender Dari uraian diatas maka ada perbedaan yang sangat menonjol antara istilah sex dan gender, meski seringkali dipandang sebagai sesuatu hal yang sama-sama saja. Catatan yang disebutkan oleh Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto menyebutkan pada dasarnya istilah gender secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya. Sementara sex secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi. Istilah sex (dalam kamus bahasa Indonesia juga berarti "jenis kelamin") lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek biologi seseorang, meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi, dan karakteristik biologis lainnya. Sedangkan gender lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek-aspek non biologis lainnya.23 Penjelasan ini sejalan dengan apa yang disebutkan dalam The New ensiclopaedia Britannica bahwa sex dan gender meski banyak yang menganggapnya sama namun sesungguhnya memiliki wilayah pembahasan yang berbeda; yaitu dari sisi biological, sisi psikologi serta peranannya dalam kehidupan sosial.24 Bagan dibawah ini merupakan pembagian yang disebutkan oleh PSG dalam upaya menunjukkan perbedaan antara sex dan gender. No Karakteristik Seks Gender 1 Sumber pembeda Tuhan Manusia/masyarakat 22 Ummatuna Baina Qarnain, terj. Yoga Izza, Solo: Era Intermedia, 2001. Hal. 70 23 Amstrong, Karen, Muhammad: A Biography of the Prophet, terj. Sirikit Syah, Surabaya: Risalah Gusti, 2001. hal. 65 24 An Nabarawy, Khadijah, Huqûq al Insân fî al Islâm, Cairo: Dâr as Salâm, 2006. hal. 33 38
2 Unsur pembeda Biologis (alat reproduksi) Kebiasaan/budaya 3 Sifat Kodrat, tertentu dan tidak Harkat, martabat, dan dapat dipertukarkan dapat dipertukarkan 4 Dampak Terciptanya nilai-nilai Terciptanya norma- kesempurnaan, kenikmatan, norma tentang pantas sehingga menguntungkan atau tidaknya dan sering merugikan kedua belah pihak salah satu pihak 5 Keberlakuan Sepanjang masa, dimana Dapat berubah dan saja, tidak mengenal berbeda antar kelas perbedaan kelas Bagan ini tentunya tidak sepenuhnya benar. Karena menurut hemat penulis bagan ini tampak sekali mewakili paradigma Barat dalam membagi wilayah sex dan gender bagi wanita. PSG sendiri didalam aktifitas pengkajiannya seringkali menggunakan metodologi barat untuk menafsyirkan teks-teks agama dan realitas sosial. Hal itu bisa terlihat dalam pembagian gender yang disebutkan sebagai sesuatu yang tidak memiliki nilai-nilai tsawabith, akan tetapi selalu mutaghayyirat, sesuai dengan perkembangan zaman dan tempatnya. Sementara itu, universalitas Islam mengatur seluruh sisi kehidupan, apalagi yang berkaitan dengan peran wanita dalam strukur sosial dan kebudayaan. 2) Perkembangan Isu Gender dan Akar Permasalahannya Kedudukan dan peran serta wanita di ranah publik pada zaman pertengahan Eropa khususnya dan dibagian dunia yang lain terbilang sangat rendah. Hal itu meliputi wilayah hukum perdata, sosial, ekonomi, dan politik. Kondisi ini memicu timbulnya 39
pergerakan-pergerakan yang memperjuangkan hak-hak wanita pada akhir abad 18 M. Deklarasai tentang hak-hak wanita yang pertama kali dicetuskan adalah mealalui revolusi prancis pada 1789. Meski ditolak, perjuangan tersebut tak pernah surut. Barulah pada 1848 timbullah kembali gerakan-greakan yang teratur diberbagai negara, dan secara masif mampu diterima diberbagai kalangan.25 Khusus tentang Isu gender dan sangat berkaitan dengan gerakan di atas, banyak kalangan yang menyebutkan bahwa ia mulai santer dibicarakan pada awal abad ke-20. Hal ini merupakan akumulasi dari tindak kekerasan atau ketidakadilan terhadap keberadaan perempuan baik di dalam rumah tangga, tempat kerja, lingkungan sosial maupun di tingkat pemerintahan yang terjadi pada masyarakat Eropa pada waktu itu. Isu gender kemudian bukan lagi sebuah permasalahan yang temporal atau sifatnya sementara akan tetapi sudah menjadi isu yang kontemporer atau berlaku sepanjang massa. Menurut DR. Mansour Fakih, kaum feminis mengajukan konsep gender sebagai sebuah teori sosial untuk menganalisa hubungan jenis kelamin dengan ketidakadilan sosial, sebagai antitesa terhadap teori-teori lain yang cenderung menuntungkan aspek kekuasaan.26 Isu tentang gender sebenarnya tidak memiliki soal, bila ia tidak menimbulkan ketidak adilan dan kesewenangan terhadap kaum wanita. Persoalannya, cara seseorang memandang ketidak adilan gender itu sendiri menjadi bias bila kemudian ia lahir dari satu bentuk kultur dan pandangan hidup (worlview) tertentu, dan dipaksakan sebagai sesuatu yang rasional kepada kultur dan pandangan hidup lainnya. Sebagai contoh, Islam menetapkan tugas dan kedudukan laki-laki dalam lingkup rumah tangga sebagai kepala keluarga sedangkan istri (wanita) sebagai anggota keluarga. Dalam pandangan feminis yang mengangkat isu gender, jelas budaya hidup seperti ini menguntungkan pihak wanita, dimana mereka "merasa" diatur dan dikendalikan oleh kekuatan lelaki. Oleh karenanya, kaum feminis juga menganggap bahwa isu ketidakadilan gender sangat dipengaruhi teks-teks agama, dan agama adalah salah satu dari sarang ketidakadilan gender.27 25 Arif Syamsuddin, Orentalis dan Diabolisme Pemikiran, Jakarta: Gema Insani Press, 2008, hal. 21 26 As Syarqowi, Syaikh Ahmad Muhammad, Al Mar'atu fî al Qashashi al Qur'ân, Mesir: Dâr as Salâm, 2001, hal. 54 27 As Syiba"i, Muthafa, Al Mar'atu baina al Fiqhi wa al Qônûn, Damaskus: tidak 40
Penulis mencoba menyebutkan beberapa persoalan teks keagamaan yang sering dijadikan isu ketidak adilan gender diantaranya; 1. Masalah Diturunkannya Adam dan Hawa dari Syurga. Problem ini tidak hanya di dalam teks agama Yahudi dan Kristen, bahkan mereka menuduh teks-teks agama Islam tentang turunya Nabi Adam dan Hawa ke dunia juga termasuk bias gender. Didalam Bible (PL) disebutkan bahwa Hawa (Eva) bertanggungjawab atas diturunkannya mereka ke dunia. Perempuan lebih dahulu berdosa, karena perempuanlah yang terbujuk oleh ular untuk makan buah terlarang (Kejadian 3:1-6 dan 1, Timotius 2:13 -14). Kisah yang agak sama memang disebutkan di dalam al Qur"an, hanya saja menurut Dr. Yusuf Al Qardhawi, teks al qur"an justeru menyebutkan bahwa baik Nabi Adam maupun Hawa kedua-duanya bertanggung jawab atas bisikan setan (bukan ular), karena mereka berdualah yang mengambil dan memakan buahnya secara bersama-sama, kemudian mereka berdua berobat bersama-sama pula. QS. Al A"raf: 23, QS Al Baqarah: 36)28 Pendapat Al Qhardawi dikuatkan pendapat Dr. Ahmad Muhammad As Syarqowi, dimana sesungguhnya yang bertanggung jawab atas kesalahan memakan buah khuldi, sebagaimana disebutkan di dalam al qur"an adalah kedua-duanya (Adam dan hawa). Kedua-duanya mendapatkan bisikan syaitah, kedua- duanya memakan buah khuldi, hingga kedua pakaian mereka tersingkap dan kedua- duanya bertaubat kepada Allah.29 2. Tentang penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam. Kaum feminis menganggap hal ini sebaga cerita mitos yang diguanakan oleh agamawan untuk mendudukkan wanita di kelas nomor dua karena misogini (kebencian terhadap wanita). Hal itu terbukti disebutkan didalam Bible (Kejadian pasal 2:21-23). Bahkan di dalam Islam terdapat hadits shahih30 kemudian menggugat hadits-hadits tersebut dari sisi sanad dan matan serta kesimpulan hukumnya.31 Dr. Daud Rasyid dalam bukunya As Sunnah fi Indûnisy: Baina Anshoriha yang menyebutkan hal yang sama. Riffat Hasan secara teang-terangan Maktabah Al Arobiyah bi al Habl, 1966, hal 23 10 28 Ibid. hal. 45 11 29 Bertens, K. Perspektif Logika; Esai-esai tentang Masalah Aktual, Yogyakatrta: Penerbit Kanisius, 2001, hal. 33 30 Baswedan, Sufyan bin Fu"ad, Lautan Mukjizat di Balik Balutan Jilbab, Klaten: Wafa Press, 2007, hal 86 31 Farid, Ahmad, Manhajul Al Islâmî fî Tazkiyah An Nafs, Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1997 41
wa Khusumiha membantah tuduhan Riffat Hasan yang mencela sanad dan matan dan kandungan hadits tersebut, yang intnya bahwa penciptaan adam dari tanah, dan Hawa dari tulang rusuk Adam tidaklah menjadikan kesimpulan miring bahwa penciptaan Adam lebih sempurna. Justru disana menunjukkan bahwa kaum laki-laki harus sanggup menjadikan wanita sebagai patner kehidupan yang berlansung harmonis antara satu dengan lainnya.32 3. Sejumlah Negara-negara berbasis Islam dan menjadikan teks agama sebagai undang- undang seperti Saudi Arabia, Iran, Afghanistan, Kwait dianggap sebagai pemaksaan kehendak agama atas hak-hak publik. Kenyataannya, perempuan dilarang bepergian jika tidak dengan suami atau saudara (mahram), dilarang menyopir mobil, membuka jilbab di depan umum, dan lain-lain. Kasus-kasus kekerasan seksual terhadap para buruh semakin membuat kaum feminis menaruh curiga terhadap agama. Stereotip ini terus menguat dengan penerbitan-penerbitan novel dan kisah tragis perempuan di negara-negara tersebut yang diperlakukan muslim dengan semena-mena yang menjamur di pasaran seperti The Princess, Daughter of Arabia, Beyond The Veil, Without Mercy dan masih banyak lagi.33 4. Penghuni Neraka kebanyakan adalah kaum wanita. Teks ini terdapat dalam literatur hadits dengan derajat shahih.34 merupakan bentuk pelecehan terhadap perempuan, karena seorang wanita secara naluri Wardah Hafidz menuduh bahwa hadits ini adalah berprilaku jahat dan menjadi penghuni terbanyak di neraka. Tuduhan tersebut jelas tidak benar karena perempuan tidak masuk kedalam neraka disebabkan naluri kebejatan yang melekat pada dirinya. Jika dikumpulkan sejumlah hadits yang berbicara tentang hal di atas, maka hal itu lebih disebabkan keengganan bersyukur atas jerih payah suami, berkhianat jika diberi amanah, pelit jika diminta, dan memaksa (ngotot) jika meminta.35 Artinya baik laki-laki maupun wanita, akan berdosa jika sifat-sifat diatas melekat pada dirinya. 32 Gwinn, Robert P. (Ed.), The New ensiclopaedia Britannica, Chicago: The University of Chicago, 1992, hal. 102 33 Hamka, Kedudukan Perempuan didalam Islam, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1996, hal.77 34 Handrianto Budi, Perkawinan Beda Agama; Dalam Pandangan Syari'at, Jakarta: Khairul Bayan, 2003, hal. 59 35 Harjono, Anwar, Hukum Islam; Keluasan dan Keadilannya, Jakarta: Bulan Bintang, 1987, hal 201 42
Masih banyak lagi tuduhan-tuduhan yang dikembangkan oleh kalangan feminis yang mencurigai teks-teks agama sebagai sumber ketidakadilan gender. Oleh karenanya, ketika teks-teks tersebut diserang oleh sejumlah kalangan Barat, para cendekiawan muslim pun ada yang menjawabnya dengan metodologi yang dipengaruhi Barat dalam menafsirkan teks-teks tersebut. Misalnya Asghar Ali Engineer, cendekiawan Muslim India dalam bukunya "Islam dan Teologi Pembebasan" (1999) berpandapat bahwa al-Qur"an (wahyu) sejatinya bersifat normatif dan sekaligus pragmatis. Atas dasar inilah, menurut Asghar Ali Engineer, bahwa turunnya wahyu harus dilihat dalam konteks dimana tempatnya turun. Dengan kata lain, memahami wahyu harus memperhatikan aspek historisitas atau dengan kata lain, penafsiran wahyu harus kontekstual atau relevan dengan latarbelakang sosio-historisnya, serta tidak dibawa-bawa kepada zaman ini. Metode tafsir historis ini digunakan Asghar untuk menjawab teks-teks alqur"an yang dinilai berbau diskriminatif.36 B. Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an Al Qur"an secara umum dan dalam banyak ayatnya telah membicarakan relasi gender, hubungan antara laki- laki dan perempuan, hak- hak mereka dalam konsepsi yang rapi, indah dan bersifat adil. Al Qur"an yang diturunkan sebagai petunjuk manusia, tentunya pembicaraannya tidaklah terlalu jauh dengan keadaan dan kondisi lingkungan dan masyrakat pada waktu itu. Seperti apa yang disebutkan di dalam QS. Al- Nisa, yang memandang perempuan sebagai makhluk yang mulia dan harus di hormati, yang pada satu waktu masyarakat Arab sangat tidak menghiraukan nasib mereka. Sebelum diturunkan surat Al- Nisa ini, telah turun dua surat yang sama-sama membicarakan wanita, yaitu surat Al-Mumtahanah dan surat Al-Ahzab. Namun pembahasannya belum final, hingga diturunkan surat al-Nisa" ini. Oleh karenanya, surat ini disebut dengan surat Al-Nisa" al-Kubro, sedang surat lain yang membicarakan perempuan juga , seperti surat al-Tholak, disebut surat al-Nisa" al Sughro. Surat Al Nisa" ini benar- benar memperhatikan kaum lemah, yang di wakili oleh anak- anak yatim, orang-orang yang lemah akalnya, dan kaum perempuan. 36 Husaini, Adian, Hendak Kemana (Islam) Indonesia ?, Surabaya: Media Wacana, 2005, hal. 33 43
Maka, pada ayat pertama surat al-Nisa" kita dapatkan, bahwa Allah telah menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan sebagai hamba dan makhluk Allah, yang masing- masing jika beramal sholeh, pasti akan di beri pahala sesuai dengan amalnya. Kedua-duanya tercipta dari jiwa yang satu (nafsun wahidah), yang mengisyaratkan bahwa tidak ada perbedaan antara keduanya. Semuanya di bawah pengawasan Allah serta mempunyai kewajiban untuk bertaqwa kepada-Nya (ittaqu robbakum). Kesetaraan yang telah di akui oleh Al Qur"an tersebut, bukan berarti harus sama antara laki- laki dan perempuan dalam segala hal. Untuk menjaga kesimbangan alam (sunnatu tadafu"), harus ada sesuatu yang berbeda, yang masing-masing mempunyai fungsi dan tugas tersendiri. Tanpa itu, dunia, bahkan alam ini akan berhenti dan hancur. Oleh karenanya, sebgai hikmah dari Allah untuk menciptakan dua pasang manusia yang berbeda, bukan hanya pada bentuk dan postur tubuh serta jenis kelaminnya saja, akan tetapi juga pada emosional dan komposisi kimia dalam tubuh. Hal ini akibat membawa efek kepada perbedaan dalam tugas ,kewajiban dan hak. Dan hal ini sangatlah wajar dan sangat logis. Ini bukan sesuatu yang di dramatisir sehingga merendahkan wanita, sebagaimana anggapan kalangan feminis dan ilmuan Marxis. Tetapi merupakan bentuk sebuah keseimbangan hidup dan kehidupan, sebagiamana anggota tubuh manusia yang berbeda- beda tapi menuju kepada persatuan dan saling melengkapi. Oleh karenanya, suatu yang sangat kurang bijak, kalau ada beberapa kelompok yang ingin memperjuangkan kesetaraan antara dua jenis manusia ini dalam semua bidang. Al Qur"an telah meletakkan batas yang jelas dan tegas di dalam masalah ini, salah satunya adalah ayat- ayat yang terdapatdi dalam surat al Nisa. Terutama yang menyinggung konsep pernikahan poligami, hak waris dan dalam menentukan tanggungjawab di dalam masyarakat dan keluarga. C. Pandangan Ulama Kontemporer Tentang Kepemimpinan Wanita Ulama kontemporer ternama Yusuf Al-Qordhawi memiliki pandangan dan pendapat yang berbeda terhadap kepemimpinan wanita dalam berpolitik. Beliau menjelaskankan bahwa penafsiran terhadap surat an-nisa ayat 34 bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi wanita dalam lingkup keluarga atau rumah tangga. Jika ditinjau tafsir surat An-Nisa ayat 34 bahwa laki-laki adalah pemimpin wanita, bertindak sebagai orang dewasa terhadapnya, yang menguasainya, dan pendidiknya tatkala dia melakukan penyimpangan. "Karena Allah telah 44
mengunggulkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Yakni, karena kaum laki-laki itu lebih unggul dan lebih baik daripada wanita. Oleh karena itu kenabian hanya diberikan kepada kaum laki-laki. Laki-laki menjadi pemimpin wanita yang dimaksud ayat ini adalah kepemimpinan dirumah tangga, karena laki-laki telah menginfakkan hartanya, berupa mahar, belanja dan tugas yang dibebankan Allah kepadanya untuk mengurus mereka. Tafsir ibnu katsir ini menjelaskan bahwa wanita tidak dilarang dalam kepemimpinan politik, yang dilarang adalah kepemimpinan wanita dalam puncak tertinggi atau top leader tunggal yang mengambil keputusan tanpa bermusyawarah, dan juga wanita dilarang menjadi hakim. Hal inilah yang mendasari Qardhawi memperbolehkan wanita berpolitik.37 Qordhawi juga menambahkan bahwa wanita boleh berpolitik dikarenakan pria dan wanita dalam hal mu"amalah memiliki kedudukan yang sama hal ini dikarenakan keduanya sebagai manusia mukallaf yang diberi tanggung jawab penuh untuk beribadah, menegakkan agama, menjalankan kewajiban, dan melakukan amar ma"ruf nahi munkar. Pria dan wanita memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih, sehingga tidak ada dalil yang kuat atas larangan wanita untuk berpolitik. Namun yang menjadi larangan bagi wanita adalah menjadi imam atau khilafah (pemimpin negara). Quraish Shihab juga menambahkan bahwa dalam Al-Qur"an banyak menceritakan persamaan kedudukan wanita dan pria, yang membedakannya adalah ketaqwaanya kepada Allah. Tidak ada yang membedakan berdasarkan jenis kelamin, ras, warna kulit dan suku. Kedudukan wanita dan pria adalah sama dan diminta untuk saling bekerjasama untuk mengisi kekurangan satu dengan yang lainnya, sebagai mana di jelaskan dalam surat At-Taubah ayat 71 yang berbunyi: Artinya: "Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma"ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Islam sebenarnya tidak menempatkan wanita berada didapur terus menerus, namun jika ini dilakukan maka ini adalah sesuatu yang baik, hal ini di nyatakan oleh imam Al-Ghazali bahwa pada dasarnya istri tidak berkewajiban melayani 37 Wajah Peradaban Barat, Jakarta: Gema Insani Press, 2005, hal. 66 45
suami dalam hal memasak, mengurus rumah, menyapu, menjahid, dan sebagainya. Akan tetapi jika itu dilakukan oleh istri maka itu merupakan hal yang baik. Sebenarnya suamilah yang berkewajiban untuk memberinya/menyiapkan pakaian yang telah dijahid dengan sempurna, makanan yang telah dimasak secara sempurna. Artinya kedudukan wanita dan pria adalah saling mengisi satu dengan yang lain, tidak ada yang superior. Hanya saja laki-laki bertanggung jawab untuk mendidik istri menjadi lebih baik di hadapan Allah SWT. Taqiyuddin al-Nabhani menjelaskan ada tujuh syarat seorang kepala negara atau (Khalifah) dapat di bai"at yaitu muslim, laki-laki, baligh, berakal, adil, merdeka dan mampu. Syarat muslim merupakan syarat mutlak untuk mengangkat pemimpin dalam sebuah negara yang mayaritas penduduk islam, dan dilarangkan mengangkat pimpinan dari kalangan kafir. Hal ini termaktub dalam surat An-Nisa ayat 144 yang berbunyi Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu) ? Kedua laki-laki, wanita dalam hal ini dilarang menjadi khalifah, imam, ulil amri, atau kepala negara dalam hal ini kepala negara tidak dimaksud Presiden, yang dimaksud disini adalah kepemimpinan yang dapat mengambil keputusan tanpa dimusyawarahkan terlebih dahulu, sedangkan presiden dalam membuat keputusan harus dilakukan dengan bermusyawarah terlebih dahulu terhadap pembantu-pembantunya baik menteri, staff ahli, maupun dengan penasihat pribadinya Ketiga baligh, dengan syarat baligh maka pemimpin dibebani oleh hukum, sehingga apa yang di pikulnya atau diamanahi kepada mereka maka akan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, baik hukum dunia, maupun hukum dihadapan Allah Keempat berakal, orang yang hilang akalnya dilarang menjadi pemimpin karena akan mengambil keputusan yang tidak tepat, dan kehilangan akal akan membebaskan seseorang dari hukum, sehingga tidak dapat dimintai pertanggung jawabannya Kelima adil, yaitu pemimpin yang konsisten dalam menjalani agamanya hal ini termaktub dalam surah An-Nahl ayat 90 yang berbunyi: Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, 46
kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran" Keenam, merdeka terbebas dari perbudakan sehingga dapat mengambil keputusan tanpa interfensi dari tuannya. Dan seorang hamba sahaya dilarang diangkat menjadi pemimpin karena dia tidak memiliki wewenang untuk mengatur orang lain dan bahkan terhadap dirinyapun tidak memiliki wewenang. Ketujuh, mampu melaksanakan amanat khilafah, jika tidak mampu menjalankan amanat maka tunggulah hasilnya. Sebagaimana di jelaskan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari "Jika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah Kiamat" (HR Bukhari). Qardhawi dalam hal ini kembali mempertegas bahwa kepemimpinan kepala negara dimasa sekarang ini kekuasaannya tidak sama dengan seorang ratu atau khalifah di sama lalu yang identik dengan seorang imam dalam shalat. Sehingga kedudukan wanita dan pria dalam hal perpolitikan adalah sejajar karena sama-sama memiliki hak memilih dan hak dipilih. Dengan alasan bahwa wanita dewasa adalah manusia mukallaf (diberi tanggung jawab) secara utuh, yang dituntut untuk beribadah kepada Allah, menegakan agama, dan berdakwah. 20 Menurut Abu Hanifah seorang perempuan dibolehkan menjadi hakim, tetapi tidak boleh menjadi hakim dalam perkara pidana. Sementara Imam Ath-Thabari dan aliran Dhahiriyah membolehkan seseorang perempuan menjadi hakim dalam semua perkara, sebagaimana mereka membolehkan kaum perempuan untuk menduduki semua jabatan selain puncak kepemimpinan negara. 47
DAFTAR PUSTAKA A. BUKU Abdullah, Abdul Ghani, Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia. Jakarta : Gema Insani Press, 1994. ----------------- Reformasi Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006. Abidin, Slamet dan Aminuddin. Fiqih Munakahat, Bandung : CV Pustaka Setia, 1999. Abu Bakar Muhammad, Terjemah Subulussalam Juz III, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995 Ahmad Arofiq,Hukum Islam di Indonesia.Jakarta: PT Raja Ahmad Persada 2003. Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: UII Press, 2007. Al-Hamdani, H. S. A,Risalah Nikah, Jakarta: Pustaka Amini, 2002 Ali, Muhammad Daud, Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia, dalam Pembangunan no 2 Tahun ke XII, Maret 1982. Ali, Zainuddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia, cetakan kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2007. Al-Jamal, Ibrahim Muhammad, Fiqih Wanita. diterjemahkan oleh Ansori Umar Sitanggal, Semarang : ASY-SYIFA, 1986. As'ad, Aliy, Fat-Hul Mu'in, Manara Kudus. At-tihami, Muhammad, Merawat Cintah Kasih Menurut Syriat Islam, Surabaya : Ampel Mulia, 2004. Ayyub, Syaikh Hasan, 2008 , Fiqh Keluarga, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2008. Bakry, Hasbullah, Pedoman Islam Indonesia, Jakarta : UI-Press, 1990. Effendi, Satria, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Jakarta: Prenada Media, 2004. FZ, Amak, "Proses Undang-Undang Perkawinan", Bandung: PT Al-Ma'arif, 1976. Ghozali, Abdul Rahman, Fiqih Munakahat, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2003, cet.ke-2 ----------------- Fiqih Munakahat. Jakarta : Kencana Prenada Media, 2010. Hakim, Rahmat, Hukum Perkawinan Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2000 Hamka, Sejarah Umat Islam Jilid II, Jakarta: Bulan Bintang, 1976. Hanafi, Imam, Pengantar Ushul Fiqh dan Ilmu Fiqh, Pamekasan: STAIN, 2014. Hasan, M. Ali, pedoman hidup berumah tangga dalam Islam, Jakarta: Prenada Media, 2003. Islam di Hasan, Sofyan dan Warkum Sumitro, Dasar-Dasar Memahami Hukum Indonesia, Surabaya: Usaha Nasional, 1994. Ibrahim, Hosen, Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk, Jakarta, Ihya Ulumudin, 1971. Imam Muhyiddin An-Nawawi, Al-Majmu` Syarah Al-Muhadzzhab, Libanon: Darul Kutub Al-`Ilmiyyah, 2011. Jawad Mughniyah Muhammad, Fiqih 5 Mazhab, Jakarta: Lentera, 2002 Ka'bah, Rifyal, Penegakan Syariat Islam di Indonesia, Jakarta : Khairul Bayan, 2004. Kamal Pasha Mustafa, dkk, Fiqih Islam, Yogyakarta, Citra Karsa Mandiri, 2002 Kuzari, Achmad, Nikah Sebagai Perikatan, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995, cet ke1 Manan, Abdul, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006. Muhammad, 'uwaidah, Syaikh Kamil, Fiqih Wanita, Jakarta:pustaka al-kautsar, 1998. 48
Musthafa, Diibul Bigha, Fiqih As-Syafi`I Terjemah At-Tahdziib, Surabaya: CV Bintang Fajar, tanpa tahun. Nasution, Khoiruddin, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam, Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2009. Nasution, Lahmuddin, Pembaruan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001. Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2004. Prodjodikoro, Wirjono,Hukum Perkawinan Indonesia. Sumur. Bandung, 1974. Proyek pembinaan prasarana dan sarana perguruan tinggi/IAIN, Ilmu Fiqih Jilid II. Jakarta : Direktorat jendral pembinaan kelembagaan Agama Islam, 1983. Qasim, Ibnu, Tausyiah Ala Ibnu Qasim, Surabaya, Al-Hidayah, TT Rafi Baihaqi, Ahmad, Membangun Surga Rumah Tangga, Surabaya:gita mediah press, 2006. Rahmat, Ghajaly Abdul, Fiqih Munakahat, Bogor Kencana, 2003 Ramulyo, Mohammad Idris, Hukum Perkawinan Islam, Bumi Aksara, Jakarta,1996. Rasyidi, Lili, Hukum Perkawinan Dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991. Ria, Wati Rahmi dan Muhamad Zulfikar, Hukum Islam Suatu Pengantar, Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2017. ----------------- Ilmu Hukum Islam, Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2017. Ria, Wati Rahmi, Hukum Islam dan Islamologi, Bandar Lampung: Sinar Sakti, 2011. ----------------- Hukum Waris Islam, Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2009. Rofiq, Ahmad, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995. ----------------- Hukum Islam Indonesia, cetakan ketiga, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 1998. ----------------- Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013. Rusli, dan R. Tama, Perkawinan antar agama dan masalahnya. Penerbit : Shantika Dharma. Bandung, 1984. Sabiq, Sayyid, Fiqh Sunnah, Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2007. ----------------- Fiqih Sunnah Juz 8, ( Bandung, Al-Ma'ruf, 1984) Scholten, kutipan Prawiro Hamidjojo dan Safioedin, 1982. Shihab, M Quraish,M.A.Wawasan Al-Quran. Penerbit Mizan. Bandung. Shomat, Abd, Hukum Islam Penoraman Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, Jakarta Prenada Media Goup, 2010. Soisroatmodjo, Asro dan A. Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan Di Indonesia, Jakarta: Bulan Bintang, 1978. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata , Jakarta: PT. Intermasa, 1987. Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Penerbit PT Rineke Cipta. Jakarta, 1991, cet 1. ----------------- Pokok-Pokok hukum Islam. Jakarta : Rineka Cipta, 2002. Sunandar, Ahmad, Fat-Hul Qarib, Al-Hidayah, Surabaya. Syarifuddin, Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan). ----------------- Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan), cetakan ketiga, Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2009. Tutik, Titik Triwulan, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008. Wahid, Abdurrahman,Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia, Bandung: Rosda karya , 1990. 49
Zainuddil Al-Malibari, Fathul Mu`in Syarah Qurrotul `Ain, Beirut: Daarul Fikr. B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Amandemen UU Peradilan Agama No. 3 Tahun 2006, UU Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam, media center. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Departemen Agama RI Deriktorat Jendral Pembinaan . Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,Citra Umbara.Bandung:2014. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1994. 50