BAB - IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 4.1. SASARAN POKOK ARAH KEBIJAKAN RPJPD PROVINSI SUMATERA UTARA Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, peluang dan yang dihadapi Provinsi Sumatera Utara, dan mempertimbangkan keberagaman budaya yang hidup dalam masyarakat, isu-isu strategis baik dalam konteks Global, Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka dengan merujuk kepada : a. Permendagri 54/2010 pada Bab-X, tentang penyusunan RKPD bagi daerah yang belum memiliki RPJMD dan daerah otonom baru, dimana pada Pasal 287 Ayat (1) dinyatakan bahwa untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah provinsi, penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD provinsi, dan mengacu pada RPJMN untuk keselaran program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi dengan pembangunan nasional, dan pada ayat (3) dinyatakan bahwa RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bagian dari RPJMD yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah b. Pasal 5 ayat 3 UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan tersebut maka Prioritas dan Sasaran RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 ini disusun berlandaskan kepada : a. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005- 2025, dengan mempedomani Sasaran Pokok/Arah Kebijakan RPJPD Tahap III (2014-2018) b. RPJM Nasional 2010-2014, dengan mempedomani Sasaran Pokok/Arah Kebijakan RPJMN di Tahun 2014 c. Sinkronisasi dengan RKP Tahun 2015, dengan mencermati Isu Strategis, Prioritas , Program/Kegiatan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2015. Adapun tujuan pembangunan jangka panjang Provinsi Sumatera Utara tahun 2005-2025 ialah mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang produktif, mandiri, berdaya saing ekonomi dan sosial, berkeadilan dibawah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang demokratis, bersih dan jujur, dengan sasaran ditujukan kepada : (1) Meningkatkan daya saing Provinsi Sumatera Utara baik di bidang ekonomi maupun sosial budaya yang membawa masyarakat Sumatera Utara semakin sejahtera, (2) Terwujudnya Sumut yang demokratis berlandaskan hukum (3) Terwujudnya rasa aman dan damai serta terlindunginya semua kepentingan yang merupakan hak masyarakat (4) Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan (5) Terwujudnya Sumut yang asri dan lestari (6) Terwujudnya masyarakat Sumut yang bermoral, beretika, beriman dan berbudaya Arah kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sumatera Utara adalah : Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 IV-1
1) Mewujudkan rasa aman dan damai bagi masyarakat dan perlindungan terhadap semua kepentingan yang merupakan hak masyarakat 2) Mewujudkan Sumatera Utara yang bermoral, beretika dan berbudaya 3) Mewujudkan Sumatera Utara yang demokratis dan berdasarkan hukum 4) Mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan 5) Menumbuhkan daya saing Sumatera Utara dalam bidang ekonomi, sosial budaya yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakat 6) Mewujudkan Sumatera Utara yang asri dan lestari di seluruh wilayah termasuk dipedesaan Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberlanjutan dari RPJM-D Tahap ke-3 ditujukan kepada pemantapan pembangunan secara menyeluruh dengan penekanan pada pembangunan daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia Sumatera Utara yang berkualitas yang berkemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin meningkat. Sejalan dengan tercipta dan terpeliharanya rasa aman, damai dan tumbuhnya demokratisme masyarakat yang ditandai dari semakin mantapnya pertumbuhan nilai-nilai demokrasi ditengah- tengah masyarakat serta tumbuhnya sumberdaya manusia yang berkualitas sebagai produk dari RPJP-D ke-1 dan RPJP-D ke-2, maka Sumatera Utara akan sudah berada pada posisi yang cukup baik untuk menumbuhkan dan memacu daya saing melalui transformasi daya saing komparatif berbasis sumberdaya alam menjadi daya saing kompetitif berbasis sumberdaya manusia dan sumberdaya alam. Untuk itu, pemantapan struktur ekonomi dan keseimbangan persebaran pertumbuhan sektor- sektor melalui peningkatan keterpaduan sektor industri manufaktur (sektor sekunder) dengan sektor pertanian, kelautan dan sumberdaya alam lainnya (sektor primer) dan sektor jasa-jasa yaitu keuangan, perdagangan, dan transportasi (sektor tertier) yang didukung oleh ketersediaan sumberdaya alam yang berkelanjutan akan menciptakan daya saing yang tangguh bagi Sumatera Utara. Ketersediaan infrastruktur yang mantap sesuai dengan rencana tata ruang yang meliputi mantapnya jaringan jalan terutama kearah kantong-kantong produksi dan daerah pemasaran, terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal (tersedia sepanjang hari) dan efisien (tarif yang realistik) baik untuk kebutuhan industri /sektor bisnis maupun rumah tangga, tersedia pasokan air baik air minum/bersih maupun air irigasi merupakan kondisi penting lainnya yang harus dijamin pemenuhannya melalui pembangunan tahap ketiga ini. Pembudayaan penggunaan teknologi informasi baik dalam kepemerintahan maupun di dunia pendidikan, organisasi bisnis dan lain-lain diharapkan telah tumbuh dengan baik. Sehubungan dengan itu, pemerintah daerah perlu memotivasi dan memberikan dukungan kepada lembaga- lembaga yang membangun infrastruktur teknologi untuk meningkatkan kemampuan aksesnya terhadap informasi. Selain itu dalam penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2015, juga dengan melihat dan mencermati : a. RTRW Provsu 2003-2028 dan revisinya b. Pokok-pokok Pikiran Pembangunan Daerah (Naskah Akademik Draft RPJMD Provsu 2013- Isu Strategis Global, Nasional, Provinsi dan 2018) yang didalamnya memuat Kabupaten/Kota c. Peraturan Gubernur tentang RAD MDGs, RAD-PG, RAD-PK, RAD-GRK, RAD-PUG dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 IV-2
Ingub No. 14 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional Terkait dengan Perubahan Iklim (khusus sasaran/target 2014) ; d. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Sumatera Utara berdasarkan hasil rapat dengan DPRD, seperti rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses DPRD Provinsi Sumatera Utara; e. Hasil evaluasi pembangunan tahun 2011-2012, dan tahun berjalan 2013, serta perumusan permasalahan dan tantangan pada tahun 2015 yang merupakan tahun kedua dari RPJMD 2013-2018, ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2015 mengacu kepada Visi Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sumatera Utara Tahap-III Tahun 2013-2018, yakni "Pemantapan pembangunan secara menyeluruh dengan penekanan kepada daya saing daerah yang dilandaskan kepada SDM dan SDA, melalui pemanfaatan teknologi" 4.2. PRINSIP DASAR PENYUSUNAN RKPD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2015 5 prinsip yang menjadi dasar dalam penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1) Business Not As Usual Sesuai dengan arah pengembangan Masterplan Percepatan dan perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI) dilakukan dengan pendekatan terobosan (breakthrough) yang didasari oleh semangat "Business Not As Usual" (Bisnis yang tidak biasa-biasa), melalui perubahan pola pikir bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya tergantung pada pemerintah saja melainkan merupakan kolaborasi bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan Swasta. Pihak swasta akan diberikan peran utama dan penting dalam pembangunan ekonomi terutama dalam peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja, sedangkan pihak pemerintah akan berfungsi sebagai regulator, fasilitator dan katalisator. Dari sisi regulasi, pemerintah akan melakukan deregulasi (debottlenecking) terhadap regulasi yang menghambat pelaksanaan investasi. Fasilitasi dan katalisasi akan diberikan oleh pemerintah melalui penyediaan infrastruktur maupun pemberian insentif fiskal dan non fiskal. 2) Memiliki Daya Saing Pembangunan Provinsi Sumatera Utara diarahkan kepada peningkatan daya saing pada semua aspek pembangunan, baik dibidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perekonomian, sosial budaya, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, perdagangan dan industri, keuangan dan investasi dan sebagainya, yang kesemuanya diarahkan kepada kepada tercapainya sasaran utama yakni penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 3) Efisien dan Efektif Pembangunan yang dilaksanakan dengan secara efisien yaitu pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal, dan efektif yakni kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, dengan cara atau proses yang paling optimal. Mengingat keterbatasan dalam pendanaan pembangunan, agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan secara efektif dan efisien maka diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang akan dipedomani oleh pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah,dan pembiayaan daerah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 IV-3
4) Pelayanan Publik yang Prima Pelayanan publik adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah pusat / daerah, BUMN / BUMD dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Keputusan Menpan No. 81/1993). Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, maka diperlukan bentuk pelayanan prima. Pelayanan prima (excellent service) adalah suatu pelayanan yang terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan (yang dalam hal ini adalah masyarakat secara luas). Dengan kata lain, pelayanan prima merupakan suatu pelayanan yang memenuhi standar kualitas. Pelayanan yang memenuhi standar kualitas adalah suatu pelayanan yang sesuai dengan harapan dan kepuasan pelanggan/masyarakat. Dalam pelayanan prima terdapat dua elemen yang saling berkaitan, yaitu pelayanan dan kualitas. Kualitas pelayanan meliputi (1) Kecepatan dan ketepatan waktu (2) Kesederhanaan dalam proses, (3) Kepastian dalam aspek regulasi /hukum, (4) Fasilitas pelayanan (5) Ketulusan dan keramahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 5) Partisipasi Stakeholder Pembangunan (Academic, Business, Community and Government / ABCG,) Pembangunan merupakan kolaborasi dari semua pemangku kepentingan, baik pemerintah, akademisi, pelaku bisnis maupun masyarakat secara luas, yang bersama membangun sinergitas untuk mewujudkan tujuan bersama untuk kemakmuran masyarakat. 4.3. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL Memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional sebagaimana yang tercantum pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 dapat dicermati beberapa hal penting sebagai berikut : a. RKP sebagai penjabaran dari RPJM Nasional, memuat (1) Prioritas pembangunan nasional, (2) Rancangan Kerangka Ekonomi Makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta (3) program kementerian/lembaga, lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif (UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional) b. Tema Pembangunan Nasional pada RKP Tahun 2015 adalah : "MELANJUTKAN REFORMASI PEMBANGUNAN BAGI PENINGKATAN DAYA SAING NASIONAL" Unsur-unsur pokok yang terkandung dalam Tema RKP Tahun 2015 tersebut adalah : 1) Reformasi pembangunan perlu dilanjutkan dan diperkuat untuk menciptakan struktur perekonomian yang kokoh melalui percepatan hilirisasi industria berbasis Sumber IV-4 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015
Daya Alam, mengurangi ketergantungan impor barang modal dan vahan baku, kepastian hukum dan penegakan hukum serta reformasi birokrasi data dan tata kelola pemerintahan. 2) Daya saing nacional masih harus ditingkatkan terutama untuk menghadapi dimulainya pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), meneruskan perbaikan neraca transaksi berjalan, memperkuat landasan pembangunan agar tidak masuk dalam Jebakan Negara Berpendapatan Menengah (Middle Income Trap). 3) RPJMN tahap ketiga dari RPJPN 2005-2025 diarahkan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian berbasis SDA yang tersedia, SDM berkualitas, serta kemampuan Iptek. c. Sasaran Utama : 1) Pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 - 6,3 persen 2) Penurunan angka pengangguran menjadi 5,0-6,0 persen 3) Penurunan angka kemiskinan menjadi 8,0-10 persen 4) Laju inflasi 3,0 - 5,0 persen d. Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2010- 2014, terdiri dari 11 (sebelas) Prioritas Nasional dan 3 (tiga) Prioritas Lainnya, yaitu: 1. reformasi birokrasi dan tata kelola; 2. pendidikan; 3. kesehatan; 4. penanggulangan kemiskinan; 5. ketahanan pangan; 6. infrastruktur; 7. iklim investasi dan usaha; 8. energi; 9. lingkungan hidup dan bencana; 10. daerah tertinggal, terdepan, terluas, dan pasca konflik; 11. kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi, dan 12. 3 (tiga) prioritas lainnya yaitu (1) bidang politik, hukum, dan keamanan; (2) bidang perekonomian dan; (3) bidang kesejahteraan rakyat, Berdasarkan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2013, serta perumusan permasalahan dan tantangan tahun 2015, yang telah disajikan pada Bab-II, maka ditetapkan isu strategis pembangunan Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut : 4.3.1. Isu Strategis Global Berbagai Isu Global yang berhubungan dan mempengaruhi kondisi regional, nasional maupun lokal (Provinsi Sumatera Utara) berkaitan dengan ekonomi dan sosial antara lain adalah : a. Perekonomian : 1) Krisis yang berkepanjangan dan lambannya proses pemulihan ekonomi negara maju telah menahan akselerasi pertumbuhan ekonomi dunia termasuk Indonesia. Kebijakan akomodatif oleh otoritas negara maju sebagai respon ekonomi yang melambat dinilai belum mampu menyentuh akar permasalahan krisis dan hanya memberi sentimen positif jangka pendek. Oleh karena itu, imbas nyata kebijakan akomodatif baru dirasakan di pasar keuangan, sementara indikator makro seperti IV-5 1) Krisis yang berkepanjangan dan lambannya proses pemulihan ekonomi negara maju telah menahan akselerasi pertumbuhan ekonomi dunia termasuk Indonesia. Kebijakan akomodatif oleh otoritas negara maju sebagai respon ekonomi yang melambat dinilai belum mampu menyentuh akar permasalahan krisis dan hanya memberi sentimen positif jangka pendek. Oleh karena itu, imbas nyata kebijakan akomodatif baru dirasakan di pasar keuangan, sementara indikator makro seperti IV-5
angka pengangguran, investasi, konsumsi, dan sentimen bisnis masih dalam kecenderungan melemah. 2) Adanya sistem perdagangan bebas dunia dengan kebijakan nol tariff, sementara daya saing produk pertanian lokal umumnya masih rendah, sehingga pasar saat ini kebanjiran barang impor produk luar yang lebih murah dengan kualitas lebih baik. 3) Adanya kenaikan permintaan dunia akan produk berkualitas yang dihasilkan dari pertanian ramah lingkungan (pertanian organik) dan sistem pertanian berkelanjutan (sustainable agriculture) dan adanya kecenderungan pertumbuhan ekonomi kedepan lebih mengedanpan pertumbuhan yang selaras dengan lingkungan (ekonomi hijau). 4) Terjadinya perubahan iklim dunia (Climate Change) akibat pemanasan global mempengaruhi pola tanam yang dapat mengancam ketahanan pangan khususnya di sejumlah daerah yang masih dalam kategori rawan pangan. 5) Adanya konflik kepentingan komoditi pertanian sebagai bahan pangan dan juga sebagai sumber energi pengganti bahan baku fosil (energ alternatif), mengancam ketersedian pangan dunia 6) Terbentuknya ASEAN Economic Community (AEC) dengan pemberlakuan Zona Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) di tahun 2015 akan menghadapkan kita pada situasi di mana lalu lintas barang, jasa, modal, dan tenaga kerja terampil akan menjadi jauh lebih bebas. Ini akan menjadi ancaman jika Sumatera Utara tidak siap menghadapi persaingan yang semakin ketat, karena kesamaan komoditi ekspor yang dipasarkan. Tidak ada pilihan bagi kita selain meningkatkan daya saing setinggi mungkin dan daya saing perekonomian kita akan lebih ditentukan oleh kualitas Sumber Daya Manusia (Human Capital) yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. b. Sosial : 1) Tujuan Pembangunan Millenium (The Millenium Development Goals) yang dimulai dari tahun 1990 dengan target tahun 2015, belum semuanya dapat dicapai, terutama di bidang kesehatan yang ditunjukkan dengan masih tingginya Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI), masih cukup tingginya prevalensi balita kekurangan gizi dan prevalensi balita bertubuh pendek. 2) Saat ini kita hidup satu kampung global (global village) dimana lalu lintas orang, barang, uang dan penyakit tidak tersekat-sekat lagi, sehingga dibutuhkan kerjasama antar Negara dalam menangani penyakit pandemic yang menyebar keseluruh dunia seperti penyakit flu burung, flu babi, mad cow serta HIV/AIDS, penyalahgunaan narkotika dan zat aditif berbahaya. 3) Pertumbuhan penduduk dunia dan adanya peperangan menjadi pemicu kelaparan dan pemiskinan di sejumlah negara yang belum berkembang. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakstabilan. Bagaimana mengurangi jumlah penduduk miskin ini dan menjamin ketersediaan makanan untuk semua. 4) Perkembangan politik regional seperti yang terjadi di Myanmar, Korea Utara akan memicu instabilitas di kawasan ini akan berakibat langsung bagi pembangunan Indonesia (imigrasi). 5) Sebagai negara dengan mayoritas berpenduduk muslim terbesar di dunia, isu terorisme turut mempengaruhi Indonesia. Perlu dilakukan langkah-langkah global dan regional untuk menghindari dampak negative yang ditimbulkan perang terhadap terorisme tersebut. 6) Masih timgginya jumlah penduduk miskin di berbagai belahan dunia mengindikasikan bahwa proses pembangunan yang dilaksanakan di berbagai negara tersebut masih kurang, kajian yang dilakukan oleh Bank Dunia (World Bank) menunjukkan bahwa modal sosial memberi andil yang cukup besar bagi keberhasilan pembangunan. IV-6 6) Masih timgginya jumlah penduduk miskin di berbagai belahan dunia mengindikasikan bahwa proses pembangunan yang dilaksanakan di berbagai negara tersebut masih kurang, kajian yang dilakukan oleh Bank Dunia (World Bank) menunjukkan bahwa modal sosial memberi andil yang cukup besar bagi keberhasilan pembangunan. IV-6
4.3.2. Isu Strategis Nasional Berdasarkan pelaksanaan pencapaian dan sebagai berkelanjutan dari RPJMD-2 Tabel 4.1. Isu Strategis Nasional Prioritas Prioritas 1 : Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Isu Strategis 1. Peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi dan perluasan Reformasi Birokrasi daerah 2. Peningkatan professionalism SDM aparatur 3. Penguatan manajemen dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik 2. Peningkatan professionalism SDM aparatur 3. Penguatan manajemen dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik 4. Pemantapan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah Prioritas 2 : Pendidikan 1. Peningkatan Akses PAUD yang berkualitas 2. Peningkatan Kualitas Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, termasuk kurikulum 2013 3. Peningkatan Akses pendidikan menengah berkualitas dan selaras dengan kebutuhan pembangunan, termasuk rintisan PMU 4. Peningkatan Akses pendidikan Tinggi berkualitas dan selaras dengan kebutuhan pembangunan 5. Peningkatan professionalisme pendidik dan tenaga kependidikan Prioritas 3 : Kesehatan 1. Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi 2. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang merata 3. Peningkatan Perbaikan Gizi 4. Pengendalian Penyakit dan penyehatan lingkungan 5. Penyiapan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang kesehatan 6. Peningkatan efektifitas pengawasan obat dan makanan dalam rangka peningkatan keamanan, mutu dan manfaat/khasiat obat dan makanan 7. Penambahan akses air minum dan sanitasi yang berkelanjutan bagi masyarakat 1. Perluasan Program Keluarga Harapan 2. Pengembangan Penghidupan Penduduk Miskin dan Rentan (transformasi program pemberdayaan masyarakat) (Lanjutan direktif presiden) 3. Peningkatan produktivitas usaha mikro 4. Pelaksanaan BPJS Bidang Kesehatan (demand side) Prioritas 5 : Ketahanan Pangan 1. Pencapaian Surplus Beras 10 juta ton dan peningkatan produksi jagung, kedelei dan gula (lanjutan direktif presiden) 2. Peningkatan produksi perikanan 3. Peningkatan kesejahteraan petani/nelayan 4. Rehabilitasi jaringan irigasi Prioritas 6 : Infrastruktur 1. Penyediaan infrastruktur dasar untuk menunjang peningkatan kesejahteraan (lanjutan direktif presiden) 2. Konektivitas yang menjamin tumbuhnya pusat-pusat perdagangan dan industry (lanjutan direktif presiden) Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 IV-7
Prioritas Isu Strategis 3. Penyediaan infrastruktur yang mengurangi kesenjangan antar wilayah 4. Penyediaan infrastruktur yang mendukung ketahanan pangan dan energy Prioritas 7 : Iklim investasi dan iklim usaha 1. Peningkatan kemudahan berusaha 2. Penurunan biaya logistik nasional 3. Pengembangan fasilitas pendukung KEK yang telah ditetapkan dan penetapan KEK baru 4. Memperkuat kelembagaan hubungan industrial Prioritas 8 : Energi 1. Peningkatan produksi minyak dan gas bumi 2. Peningkatan rasio elektrifikasi 3. Diversifikasi pemanfaatan energy (konversi energi/gas) (lanjutan direktif presiden) Prioritas 9 : Lingkungan hidup dan pengelolaan lingkungan 1. Pengukuhan kawasan hutan dan pembangunan KPH 2. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis, dan pengembangan perhutanan sosial 3. Kapasitas mitigasi bencana (lanjutan direktif presiden) 4. Pengendalian kualitas lingkungan Prioritas 10 : Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik 1. Pembangunan daerah tertinggal 2. Penguatan diplomasi dan pembangunan infrastruktur, hankam, fasilitas CIQS (Custom, Immigration, Quarantine, Security) kawasan perbatasan 3. Percepatan pembangunan infrastruktur di Papua dan Papua Barat (lanjutan direktif presiden) Prioritas 11 : Kebudayaan, Kreativitas dan Teknologi 1. Penguatan jatidiri bangsa dan pelestarian budaya 2. Peningkatan kemampuan IPTEK dalam rangka mendukung percepatan dan perluasan ekonomi nasional (lanjutan direktif presiden - teknologi unggulan) Prioritas lainnya bidang politik, hukum dan keamanan 1. Percepatan pembangunan minimum essential force didukung dengan pemberdayaan industry pertahanan (lanjutan direktif presiden) 2. Pemantapan keamanan dalam negeri dan pemberantasan terorisme (lanjutan direktif presiden) 3. Penegakan hukum dalam rangka membangun integrated criminal justice system (ICJS) 4. Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, serta peningkatan akses terhadap keadilan Prioritas lainnya bidang perekonomian 1. Akselerasi indutrialisasi dengan sasaran pertumbuhan industry non migas 2. Peningkatan pemahaman dan kesiapan Indonesia menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) 2015 3. Peningkatan daya saing koperasi dan UKM Prioritas lainnya Bidang Kesejahteraan Rakyat 1. Peningkatan kerukunan Beragama 2. Peningkatan Kualitas Layanan Haji 3. Peningkatan pengelolaan destinasi, pemasaran dan SDM pariwisata 4. Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan 5. Peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 IV-8
Prioritas Isu Strategis berbagai tindak kekerasan 6. Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan 7. Peningkatan budaya dan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional 4.3.3. Isu Strategis Provinsi Sumatera Utara Isu strategis Provinsi Sumatera Utara dapat diuraikan berdasarkan prioritas pembangunan adalah sebagai berikut : Tabel 4.2. Isu Strategis Provinsi PRIORITAS Prioritas 1 : Peningkatan Kehidupan Beragama, Penegakan Hukum, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan ISU STRATEGIS 1. Peningkatan kehidupan beragama dan harmonisasi antar ummat beragama 2. Peningkatan professionalisme SDM aparatur dan tata kelola pemerintahan daerah, serta layanan publik yang prima 3. Peningkatan pemahaman nilai-nilai kebangsaan dan terjaganya harmonisasi dalam masyarakat 4. Peningkatan iklim perpolitikan yang kondusif bagi berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat yang semakin seimbang dengan peningkatan kepatuhan terhadap pranata hukum 5. Peningkatan good governence dalam penyelenggaran pemerintahan yang bersih dari KKN 6. Peningkatan persepsi masyarakat pencari keadilan untuk merasakan kenyamanan, kepastian, keadilan dan keamanan dalam berinteraksi dan mendapat pelayanan hukum 7. Perwujudan iklim berusaha yang baik yang mendukung daya saing daerah 8. Peningkatan partispasi dunia usaha, BUMN, BUMD dan perbankan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan 9. Pemantapan pelaksanaan otonomi dan kerjasama daerah 10. Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan 11. Peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan 12. Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan 13. Peningkatan seni budaya dan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional Prioritas 2 : Peningkatan Aksessibilitas dan Kualitas Pendidikan 1. Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) belum maksimal 2. Jumlah anak tidak bersekolah masih relatif banyak dan belum terdata dengan baik dan akurat di Kabupaten dan Kota 3. Masih terjadi kesenjangan akses pendidikan menurut kategori perkotaan & pedesaan; serta mampu dan tidak mampu secara ekonomis. 4. Angka kesenjangan cenderung naik di tingkat pendidikan menengah dan perguruan tinggi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 IV-9
PRIORITAS ISU STRATEGIS 5. Penduduk ≥ 15 tahun yang buta aksara masih relatif banyak dan belum terdata dengan baik dan akurat di Kabupaten dan Kota 6. Peringkat mutu pendidikan Sumatera Utara secara Nasional masih relatif rendah terkait dengan tingkat relevansi sistem pendidikan dengan kebutuhan pembangunan 7. Pengendalian dan koordinasi antar pemerintah ( Provinsi dan Kabupaten & Kota ) yang belum berjalan optimal karena kurang ditunjang oleh data dan sinkronisasi kegiatan (sistem informasi manajemen ) yang terbangun dengan baik Implementasi Standar Nasional Pendidikan (SNP) 8. Prioritas 3 : Peningkatan Aksessibilitas dan Pelayanan Kesehatan 1. Peningkatan Kesehatan ibu, bayi dan balita ; 2. Perbaikan status gizi masyarakat; 3. Pengendalian, penyakit menular, tidak menular dan penyehatan lingkungan; 4. Pemenuhan pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan; 5. Pemenuhan, pengembangan sistem Jamkesmas; 6. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan serta pengawasan obat dan makanan; 7. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan; 8. Peningkatan pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier. 9. Tingginya angka BOR (Bed Occupancy Rate) yaitu perbandingan antara kapasitas rawat inap dengan jumlah pasien yang dirawat di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Daerah Sumatera Utara yang masih di atas 100% (104%) 10.Tingginya Angka LOS ( Lenght Of Stay) atau lamanya masa rawatan rata-rata perpasien di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Daerah Sumatera Utara. 11. Kurangnya Jumlah SDM (Sumber Daya Manusia), terutama dokter spesialis jiwa, perawat khusus jiwa, dan tenaga ahli di beberapa bidang tertentu dan sarana/prasarana rumah sakit jiwa Prioritas 4 : Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Mendukung Daya Saing Perekonomian 1. Penyediaan infrastruktur untuk mendukung ketahanan pangan dan energi serta peningkatan kesejahteraan 2. Peningkatan infrastruktur pada daerah tertinggal, terdepan dan terluar 3. Pengembangan infrastruktur wilayah perkotaan dan perdesaan 4. Peningkatan konektivitas untuk mendukung pengembangan wilayah dan mengurangi kesenjangan antar wilayah 5. Pengembangan pusat-pusat kegiatan wilayah dan pusat- pusat kegiatan lokal yang terkoneksi dalam sistem wilayah 6. Peningkatan koordinasi dan pembinaan penataan ruang provinsi dan kabupaten/kota 7. Peningkatan kapasitas mitigasi bencana 8. Pengendalian kualitas lingkungan 9. Pengembangan kota baru 10.Peningkatan kualitas ruang terbuka hijau 11. Peningkatan kualitas hunian masyarakat Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 IV-10
PRIORITAS ISU STRATEGIS 12.Sumber Daya Air a. Penyediaan air baku bagi kebutuhan rumah tangga, permukiman, pertanian dan industri dengan prioritas pertama untuk pemenuhan kebutuhan pokok msyarakat secara tepat waktu, kualitas dan kuantitasnya; b. Meningkatkan kinerja dan berkurangnya tingkat kerusakan jaringan irigasi dan rawa sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan irigasi/rawa serta produktivitas air irigasi/rawa; c. Untuk mendukung ketahanan pangan menuju swasembada pangan serta mengurangi alih fungsi lahan pertanian beririgasi harus lebih mengoptimalkan fungsi jaringan irigasi dan menyediakan lahan beririgasi produktif; d. Kabupaten-kabupaten di Provinsi Sumatera Utara sering mengalami bencana banjir dan kekeringan, untuk mengurangi dampak banjir dan kekeringan diupayakan melalui peningkatan kapasitas aliran sungai, berfungsinya bangunan prasarana pengendali banjir dan penataan pemanfaatan sempadan. e. Perlindungan daerah pantai dari abrasi air laut terutama pada pulau-pulau kecil dan terluar serta perlindungan daerah Danau Toba dari abrasi air Danau Toba. f. Dalam pelaksanaan pengelolaan SDA sangat diperlukan partisipasi masyarakat dan stakeholder untuk berperan dalam meningkatkan rasa memiliki antara lain melalui pengembangan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif (PPSIP); g. Untuk mendukung pengelolaan SDA sangat dibutuhkan dukungan system pengolahan data dan informasi SDA yang cepat, tepat, dapat dipertanggungjawabkan, dan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh stakeholder. h. Untuk mewujudkan pengelolaan SDA yang terpadu dan terkoordinasi (one river-one management) perlu diwujudkan melalui perencanaan pengelolaan SDA yang terpadu dimana implementasi program/kegiatan yang dihasilkan merupakan komitmen semua pihak untuk dilaksanakan dan meningkatkan koordinasi seluruh pihak, serta mengurangi konflik SDA. i. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan sumber daya alam berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS) diperlukan adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar berbagai pihak. Prioritas 5 : Peningkatan produksi, produktifitas dan Daya Saing Produk Pertanian, Kelautan dan Perikanan 1. Penguatan ketahanan pangan (food security) dan penanganan daerah rawan pangan melalui peningkatan produksi untuk terwujudnya swasembada pangan (kedele, daging, susu dan ikan) dan swasembada berkelanjutan (beras, jagung) 2. Diversifikasi pangan untuk penguatan Pola Pangan Harapan (PPH) 3. Peningkatan infrastruktur pendukung (irigasi, jalan produksi dan jalan usaha tani) 4. Peremajaan Tanaman Tidak Menghasilkan di Perkebunan 5. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan/kelautan 6. Peningkatan kelembagaan petani dan nelayan 7. Peningkatan dan pemberdayaan penyuluhan pertanian, Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 IV-11
PRIORITAS ISU STRATEGIS perikanan/kelautan dan kehutanan 8. Penyediaan dan pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan 9. Peningkatan kesejahteraan petani, peternak, pekebun dan nelayan 10.Pengendalian dan pelestarian dan pemanfaatan hasil hutan 11. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis, dan pengembangan perhutanan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Prioritas 6 : Peningkatan Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Penerapan Teknologi, Inovasi dan Kreatifitas daerah 1. Peningkatan kemampuan IPTEK dalam rangka mendukung percepatan, perluasan dan daya saing ekonomi daerah 2. Pengembangan riset dan penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Teknologi Unggulan Daerah 3. Pengembangan riset dan penerapan teknologi untuk mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Strategis 4. Penciptaan inovasi dan kreativitas daerah Prioritas 7 : Peningkatan Ekonomi Kerakyatan 1. Peningkatan jumlah dan peran serta koperasi terhadap perekonomian daerah 2. Peningkatan dan pemberdayaan lembaga ekonomi nonformal 3. Peningkatan daya saing serta produktifitas koperasi dan industri kecil menengah 4. Peningkatan investasi (PMA dan PMDN) 5. Peningkatan sumber-sumber PAD 6. Peningkatan pengelolaan destinasi, pemasaran dan SDM pariwisata serta kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara Prioritas 8 : Perluasan Kesempatan kerja dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Miskin 1. Optimalisasi rumah produktifitas daerah 2. Menumbuhkembangkan usaha ekonomi produktif berbasis keluarga 3. Peningkatan produktivitas usaha mikro 4. Pemberdayaan masyarakat daerah tertinggal dan daerah perbatasan 5. Mendorong penciptaan wirausahawan pemula (job creation) 6. Perluasan kesempatan kerja Prioritas 9 : Mendukung dan Mendorong Kebijakan Nasional di daerah 1. Mendukung pencapaian kebijakan nasional di provinsi dan mendorong pelaksanaannya di kabupaten/kota antara lain : MP3KI, MP3EI, RAD MDGs, RAD-PG, RAD - PK dan RAD - GRK 2. Mendukung sinergi pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas otonomi daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan 3. Mendorong percepatan pembangunan KSN dan Pusat Kegiatan Wilayah di Sumatera Utara 4. Mendukung sinergi pusat dan daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi dan pelaporan pembangunan 4.4. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 IV-12
Identifikasi permasalahan berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD Provinsi Sumatera Utara dapat dikemukakan sebagai berikut : 4.4.1. Urusan Wajib Tabel 4.3. Identifikasi Permasalahan Bidang/Urusan 4.4.1.1. Pendidikan Permasalahan 1) Kualitas dan kompetensi yang dimiliki oleh guru-guru sekolah negeri dan swasta masih relatif rendah, dari jumlah kurang lebih 194.405 guru di Provinsi Sumatera Utara, lebih dari 50% belum memiliki kualifikasi sarjana (S1). 2) Kemampuan teknis Guru yang ada di daerah pedesaan umumnya masih relatif rendah, baik dalam penguasaan bahan ajar hingga penguasaan metode pembelajaran. 3) Penyebaran guru-guru sesuai bidang/kompetensinya belum merata di Kabupaten dan Kota. Umumnya guru- guru yang berkompetensi masih terkonsentrasi di Kecamatan yang menjadi ibukota Kabupaten/Kota. 4) Belum tersedianya sarana dan prasarana pembelajaran secara online (e-Education), antara lain belum tersedianya akses internet dan ketersediaan web site masing-masing Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota 5) Alokasi anggaran masih minim dan belum memenuhi amanah Undang-undang sebesar 20% APBN & APBD untuk kegiatan pembangunan pendidikan pada masing- masing dinas pendidikan Kabupaen/Kota 6) Kebutuhan akan kompetensi sekolah kejuruan (SMK dan Politeknik) 4.4.1.2. Kesehatan 1) Masih terbatasnya SDM kesehatan 2) Belum memadainya dana APBD untuk kesehatan (baru 2-4 %). 3) Pembangunan fisik yang diutamakan sehingga alokasi untuk pembangunan non fisik terabaikan (seperti diklat) 4) Masih ditemukan alokasi peralatan medis tidak sesuai dengan kebutuhan. 5) Masih ada kabupaten/Kota yang belum mempunyai SPM yang baku. 6) RSUD baru sebahagian yang terakreditasi, puskesmas juga masih terbatas jumlahnya yang telah mendapat ISO 7) Masih terbatasnya keterlibatan stakeholders dalam menunjang pencapaian tujuan pembangunan kesehatan 8) Dukungan Kabupaten/kota yang terbatas untuk mencapai sasaran Universal Coverage 4.4.1.3. Pekerjaan Umum 1) Terbatasnya pendanaan untuk pembangunan sarana dan prasarana transportasi, perhubungan, pengairan dan fasilitas lainnya 2) Kelas jalan yang dibangun sudah tidak mampu menahan beban muatan yang melebihi kapasitas sehingga rentan terhadap kerusakan 3) Kondisi geografis yang sulit di Kawasan Pantai Barat menimbulkan biaya yang lebih mahal dalam proses pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 IV-13
Bidang/Urusan 4.4.1.4. Penataan Ruang Permasalahan 1) Belum adanya regulasi daerah tentang RTRW Provinsi dan sebagian RTRW Kabupaten/Kota yang mengacu pada kebijakan penataan ruang (UU No. 26 Tahun 2007) sehingga menjadi kendala dalam percepatan dan investasi pembangunan daerah 2) Belum tersedianya secara lengkap regulasi tata ruang daerah hingga tingkat operasionalisasi tata ruang melalui ketersediaan dokumen rencana detail tata ruang kabupaten/kota 3) Belum memadainya kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau kawasan perkotaan 4) Belum selesainya upaya penetapan alokasi luasan kawasan hutan sebagai kawasan budidaya maupun kawasan lindung serta penataan batas kawasan hutan 5) Belum tuntasnya permasalahan penetapan tata batas wilayah administratif antara provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi berbatasan (Aceh, Riau, dan Sumatera Barat) serta antar kabupaten/kota 6) Belum optimalnya upaya mitigasi bencana dalam mengurangi resiko bencana yang berpotensi terjadi akibat berkurangnya daya dukung alam dan perubahan iklim 4.4.1.5. Perencanaan Pembangunan 1) Belum optimalnya konsistensi dan komitmen kebijakan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dengan implementasi dalam pelaksanaannya (perencanaan dan penganggaran) 2) Masih kurangnya SDM perencana dengan spesifikasi keahlian dari berbagai bidang dan aspek pembangunan 3) Sinkronisasi berbagai kebijakan nasional pada rencana pembangunan Provinsi Sumatera Utara dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota 4.4.1.6. Perhubungan 1) Keterbatasan sarana dan prasana perhubungan khususnya pada daerah kabupaten yang berada didaerah yang sulit untuk dijangkau 4.4.1.7. Lingkungan Hidup 1) Belum optimalnya upaya pelestarian lingkungan 2) Meningkatnya kecenderungan kerusakan mangrove, terumbu karang dan pencemaran perairan laut 3) Meningkatnya kecenderungan kerusakan lingkungan hutan TNGL dan wilayah sekitar DAS 4) Meningkatnya kecenderungan pencemaran dan kerusakan lingkungan Sungai Deli dan Sungai Belawan 5) Meningkatnya kecenderungan pencemaran udara dan limbah B3 6) Meningkatnya kecenderungan pencemaran dan kerusakan ekosistem Danau Toba 7) Belum optimalnya pengendalian dan penurunan emisi gas rumah kaca 4.4.1.8. Sosial 1) Banyaknya masyarakat penyandang masalah sosial 2) Jumlah PMKS yang dapat menerima pelayanan sosial relatif sangat kecil 4.4.1.9. Tenaga Kerja 1) Kompetensi SDM tenaga kerja masih terbatas dan kurang memilliki dayasaing 2) Jumlah angkatan kerja yang memasuki pasar kerja jauh Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 IV-14
Bidang/Urusan Permasalahan lebih tinggi dari lapangan pekerjaan yang ada Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1) Belum kondusifnya iklim usaha bagi Koperasi dan UMKM terutama prosedur dan biaya perizinan usaha yang masih dirasakan cukup memberatkan disebabkan belum optimalnya pelayanan satu pintu dan lemahnya koordinasi antar instansi dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM. 2) Masih lemahnya kemampuan Koperasi dan UMKM dalam memanfaatkan peluang dan potensi sumber daya terutama potensi sumber daya lokal yang tersedia serta permodalan disebabkan Koperasi dan UMKM belum memiliki jaminan (bankable). 3) Produksi, daya saing dan akses pasar yang dimiliki Koperasi dan UMKM sangat terbatas disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, penguasaan teknologi, jaringan informasi, jaringan pemasaran dan sarana yang dimiliki Koperasi dan UMKM disamping komitmen stakeholders belum optimal. Penanaman Modal 4) Rendahnya kemampuan Koperasi dan UMKM dalam mengembangkan semangat dan perilaku kewirausahaan, yang disebabkan kemampuan dan kualitas manajemen Koperasi dan UMKM relatif rendah. Inventarisasi Koperasi dan UMKM belum terlaksana secara optimal sehingga data yang akurat terhadap perkembangan Koperasi dan UMKM sulit diperoleh 1) Kerusakan sarana dan prasarana transportasi, 4) Rendahnya kemampuan Koperasi dan UMKM dalam mengembangkan semangat dan perilaku kewirausahaan, yang disebabkan kemampuan dan kualitas manajemen Koperasi dan UMKM relatif rendah. Inventarisasi Koperasi dan UMKM belum terlaksana secara optimal sehingga data yang akurat terhadap perkembangan Koperasi dan UMKM sulit diperoleh 1) Kerusakan sarana dan prasarana transportasi, kapasitas bandara dan pelabuhan. Begitu juga dengan ketersediaan pasokan energi terbarukan dan penggalian sumber energi baru terutama energi listrik dan gas. 2) Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Daerah yang bermasalah serta tidak kondusif bagi pengembangan iklim investasi bahkan cenderung dapat menghambat investasi. 3) Rendahnya daya tarik investasi terutama berkaitan dengan birokrasi, pungutan liar, korupsi, efisiensi, dan good governenance. 4.4.1.12. Kebudayaan 1) Pembangunan hukum dalam aspek budaya (kultur hukum) masyarakat agar mendukung pembangunan daerah di Sumatera Utara. 2) Belum dijadikannya budaya (etnis) menjadi modal dalam pembangunan daerah Pemuda dan Olah raga 1) Masih rendahnya kemampuan pemuda dalam memasuki dunia usaha dengan adanya perubahan paradigma pemuda dari politic category ke social category 2) Merosotnya rasa nasionalisme dan kebangsaan dikalangan pemuda 3) Semakin maraknya peredaran NAPZA, traffiking anak dan perempuan, pornografi dan pornoaksi, meningkatnya penyakit menular seksual HIV/AIDS dan destruktif yang dapat mengakibatkan lost generation 4) Belum maksimalnya sistem manajemen olahraga, dan masih rendahnya SDM olahraga yang memiliki kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 IV-15
Bidang/Urusan Permasalahan 5) Belum berkembangnya klub-klub olahraga di kabupaten/kota 6) Minimnya perhatian dan partisipasi pengusaha, BUMN dan BUMD terhadap pembangunan pemuda dan olahraga 7) Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga (belum berimbang) dibanding jumlah penduduk Kesatuan Bangsa & Politik Dalam Negeri 1. Masih kurangnya pemahaman tentang etika dan analisa politik sehingga tercipta situasi kehidupan yang kondusif di Sumatera Utara 2. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam menghadapi pemilihan umum legislatif dan presiden 3. Diperlukan harmonisasi antara Eksekutif dan Legislatif dalam Pemahaman Penanganan Pembangunan Sumatera Utara Penanggulangan Bencana Daerah 1) Diperlukan ketersediaandata dan informasi yang akurat tentang kebencanaan di Sumatera Utara 2) Tersedianya peta rawan bencana tingkat Kab/Kota 3) Tersedianya logistik dan prasarana logistik penanggulangan bencana Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1) Ketersediaan kwalitas sumber daya manusia sebagai penyelenggara pelayanan publik maupun tingkat intlektualitas masyarakat sebagai penikmat pelayanan. 2) Mutu penyelenggaraan pelayanan publik masih lemah, banyak terjadi praktek pungli, tidak ada kepastian, dan prosedur berbelit-belit. Dampaknya pada bidang usaha ekonomi mengakibatkan ekonomi biaya tinggi, menghambat investasi, memperlambat arus barang ekspor- impor, kesan bagi masyarakat kurang memuaskan dan citranya buruk. 3) Fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melakukan pelayanan publik. 5) Prinsip-prinsip good governance belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. 6) Tersendatnya realisasi otonomi yang diamanatkan oleh UU No. 32 tahun 2004, disebabkan oleh kemampuan profesional dan etos kerja aparatur di daerah 7) Prinsip-prinsip good governance belum berjalan sebagaimana yang diharapkan Sekretariat Daerah 1) Belum optimalnya perbaikan kinerja dari para aparatur terutama pada birokrasi pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Sekretariat DPRD 1) Optimalisasi kerjasama dengan lembaga/instansi pemerintah Litbang 1) Belum terkoordinasinya dengan baik pelaksanaan program dan kegiatan Penelitian dan Pengembangan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota maupun instansi/lembaga Litbang lainnya di Sumatera Utara 2) Belum adanya payung hukum seperti Peraturan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 IV-16
Bidang/Urusan Permasalahan Gubernur atau Peraturan Daerah yang mengatur tentang sistem dan prosedur pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Provinsi Sumatera Utara 3) Proses pengambilan kebijakan dalam program Pembangunan Daerah masih belum merupakan hasil Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan oleh BPP Provsu, hal ini berkaitan dengan kualitas hasil penelitian yang belum dapat memenuhi kebutuhan Pemprovsu 4) Belum optimalnya inovasi dan kreatifitas daerah 5) Masih belum optimalnya fungsi Badan Riset Daerah Inspektorat Daerah 1) Belum optimalnya fungsi inspektorat dalam melakukan pembinaan terhadap pengelolaan keuangan Kantor Perwakilan Jakarta 1) Terbatasnya pengembangan kapasitas ruang penginapan 2) Belum optimalnya kapasitas sdm dan sarana prasarana dalam mendukung kinerja layanan publik Pendidikan dan Pelatihan 1) Terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan dan latihan 1) Terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan dan latihan 2) Terbatasnya ketersediaan dan kualitas tenaga pengajar dan widyaiswara 1) Mutu penyelenggaraan pelayanan publik masih lemah, banyak terjadi praktek pungli, tidak ada kepastian, dan prosedur berbelit-belit. Dampaknya pada bidang usaha ekonomi mengakibatkan ekonomi biaya tinggi, menghambat investasi, memperlambat arus barang ekspor-impor, kesan bagi masyarakat kurang memuaskan dan citranya buruk. 2) Kualitas produk layanan birokrasi masih dirasakan tidak dapat memenuhi harapan masyarakat pengguna jasa 4.4.1.24. Sekretariat KORPRI 1) Peningkatan peran dan fungsi sekretariat Korpri dalam pembinaan anggota Ketahanan Pangan 1) Belum tercapainya swasembada pada semua komoditi , khususnya kacang kedele, daging sapi 2) Masih rawannya ketahanan pangan 3) Belum meratanya distribusi pangan Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 1) Kapasitas SDM penyuluh perlu ditingkatkan 2) Belum optimalnya pemanfaatan tenaga penyuluh di Provinsi dan Kabupaten/kota 3) Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana penyuluh di lapangan Pemberdayaan Masyarakat & Desa 4) Lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani dan penyuluh 1) Terjadi penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin, sejak beberapa tahun terakhir tetapi jumlahnya masih cukup tinggi. 2) Beberapa daerah mempunyai perentase penduduk miskin yang sangat besar seperti Gunung Sitoli sebesar Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 IV-17
Bidang/Urusan Permasalahan 33,7%. 3) Kemiskinan yang terjadi umumnya kemiskinan struktural yang berapa di daerah kumuh, desa terpencil, dan nelayan. 4) Lambatnya pembangunan daerah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi Komunikasi dan Informatika 1) Perlunya dilakukan sosialiasai komunikasi dan diseminasi Informasi Pra Pemilu Legislatif dan Presiden di Kabupaten/Kota 2) Perlunya dilakukan Pertemuan Komunikasi dan Informasi antara Muspida Plus se-Sumatera Utara dalam Rangka Pra Pemilu Legislatif dan Presiden Implementasi pelaksanaan E- Government dilingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara 3) Perpustakaan dan Arsip 1) Belum semua Kabupaten/Kota membentuk kelembagaan Perpustakaan dan Kearsipan sesuai PP No. 38 tahun 2007 dan PP No. 41 tahun 2007 1) Belum semua Kabupaten/Kota membentuk kelembagaan Perpustakaan dan Kearsipan sesuai PP No. 38 tahun 2007 dan PP No. 41 tahun 2007 2) Rendahnya minat baca masyarakat karena belum tertanamnya budaya gemar membaca 3) Minimnya sarana dan prasarana perpustakaan dan kearsipan 4) Minimnya SDM Pustakawan dan Arsiparis 5) Belum adanya peraturan tentang wajib baca dan wajib simpan arsip 6) Layanan perpustakaan belum merata dan belum menjangkau seluruh wilayah 7) Belum terpenuhinya permintaan komponen masyarakat mendirikan perpustakaan 8) Rendahnya keinginan untuk menulis buku terutama muatan lokal 9) Sulitnya menemukan arsip-arsip tempo dulu dan naskah kuno /manuskrip 4.4.2. Urusan Pilihan Bidang/Urusan Permasalahan 1) Status kepemilikan dan luas lahan petani sangat minim yang mengakibatkan pendapatan tidak mencukupi kebutuhan untuk hidup sejahtera (nilai tukar petani masih rendah) 2) Petani umumnya berpendidikan rendah (setingkat SD/sederajat), sehingga mengalami kesulitan dalam menyerap pengetahuan dan penerapan teknologi. 3) Kurangnya ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung pertanian (irigasi, Jalan Usaha Tani, pusat pemasaran produk pertanian) mengakibatkan banyaknya terjadi alih fungsi lahan dari tanaman pangan menjadi lahan perkebunan atau untuk peruntukan lainnya 4) Belum optimalnya sarana informasi dan komunikasi untuk mendukung sistem penyuluhan dan pemasaran produk pertanian 5) Meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 IV-18
6) Belum optimalnya sistem perbenihan dan pembibitan 7) Keterbatasan akses petani terhadap permodalan dan tingginya suku bunga usaha tani 8) Belum padunya antar sektor dalam menunjang pembangunan pertanian 9) Belum optimalnya kinerja dan pelayanan aparatur lingkup pertanian 10) Teknologi yang tersedia belum teraplikasi secara maksimal 11) Masih luasnya Tanaman Tidak Menghasilkan (TTM) di perkebunan 12) Mutu hasil produk perkebunan masih rendah, kurang didukung oleh Unit Pengolahan yang efisien dan terbatas pada produk primer, sehingga peluang untuk memperoleh nilai tambah belum maksimal 13) Ancaman kerusakan Sumber Daya Alam akibat pengelolaan yang tidak tepat 14) Dampak erupsi Gunung Sinabung terhadap produksi pertanian dan pendapatan petani 4.4.2.2. Kehutanan 1) Pelestarian dan pengendalian hutan 2) Perambahan hutan banyak terjadi pada kawasan hutan lindung, taman nasional dan sebagainya 3) Kebakaran hutan yang dilakukan oleh perambahan liar untuk tujuan pembukaan lahan pertanian/perkebunan 4) Lambatnya pengukuhan kawasan hutan (Revisi SK Kemenhut No. 44 Tahun 2005) 4.4.2.3. Energi dan Sumberdaya Mineral 1) Bauran energi (energy mix) belum optimal. 2) Pasokan energi masih terbatas (jumlah, kualitas, dan keandalan), terutama listrik dan gas. 3) Teknologi dan pendanaan didominasi asing. 4) Regulasi masih perlu disempurnakan diikuti dengan konsistensi kebijakan. 5) Kebijakan harga (pricing policy) masih belum tepat. 6) Efisiensi dan konservasi energi masih belum berjalan dengan baik. 7) Parsitipasi Pemerintah, Pemerintah Daerah dalam pemenuhan kebutuhan energi kurang. 8) Rendahnya pengetahuan teknologi ramah lingkungan; 9) Perlunya regulasi baru tentang pengelolaan tambang batuandan non logam; 10) Rendahnya kesadaran masyarakat dan perusahaan tambang 11) Data dan informasi tentang potensi sumberdaya mineral belum rinci dan kualitas cadangan . 12) Belum terjaminnya kepastian hukum berusaha di bidang pertambangan. 13) Tumpang tindih lokasi prospek pertambangan dengan kawasan hutan lindung. 14) Padat modal dan resiko tinggi berusaha di bidang pertambangan. 15) Persepsi sebagian masyarakat bahwa kegiatan pertambangan merusak lingkungan. 16) Kurang intensifnya promosi di bidang pertambangan 4.4.2.4. Pariwisata 1) Komitmen dari berbagai pihak terkait dengan pariwisata belum seluruhnya terlaksana. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 IV-19
4.4.2.5. Kelautan dan Perikanan 4.4.2.6. Industri 2) Pengelolaan pariwisata yang ada di kabupaten / Kota belum dilaksanakan secara optimal. 3) Prasarana dan sarana penunjang pariwisata masih relatif belum lengkap dan tidak tersebar secara merata. 4) Aksesibilitas menuju beberapa daerah objek tujuan wisata masih kurang mendukung. 5) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mendukung pembangunan pariwisata di Kabupaten / Kota masih relatif rendah. 6) Apresiasi masyarakat terhadap pariwisata masih rendah. 7) Peran serta dari masyarakat dalam perencanaan dan pengembangan pariwisata masih rendah. 8) Keterbatasan dana pengembangan pariwisata di Kabupaten / Kota. 9) Aspek-aspek dalam pengembangan pariwisata belum memiliki kepastian hokum yang kuat. 10) Minat investor pada sektor pariwisata di Provinsi Sumatera Utara masih rendah. 11) Sistem promosi dan pemasaran pariwisata tidak dilakukan secara terpadu dan tidak terfokus pada pangsa pasar tertentu. 12) Masyarakat di DTW belum memiliki perilaku sadar wisata 13) Belum optimalnya upaya perlindungan terhadap objek- objek wisata dan budaya yang berada didalam kawasan strategis provinsi 14) Belum optimalnya sektor pariwisata sebagai pendorong ekonomi wilayah 1) Pencurian ikan (illegal fishing) masih menjadi kendala program pembangunan perikanan disebabkan lemahnya pengawasan serta pengendalian terhadap sumber daya kelautan dan perikanan. 2) Terjadinya praktik-praktik pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara tidak bertanggung jawab, serta melanggar peraturan sehingga terjadi kehilangan sumber daya yang cukup besar setiap tahunnya. 3) Penangkapan ikan dengan menggunakan alat-alat terlarang seperti bom, racun, trawl (Kepres No. 39 Tahun 1980). 4) Gugusan terumbu karang yang sudah rusak parah diakibatkan maraknya pengeboman ikan dan pembiusan terutama di sekitar Perairan Sibolga dan Nias Selatan. 5) Masih terbatasnya ketersediaan bibit/benih unggul pada perikanan budidaya 6) Masih rendahnya kualitas SDM Nelayan dan Pembudidaya 1) Belum optimalnya pengawasan barang yang beredar dalam rangka pengamanan dan perlindungan konsumen Informasi tentang produk-produk dalam negeri belum optimal 2) 3) Masih banyak alat-alat UTTP yang belum standar di Kabupaten/Kota, disebabkan masih minimnya pengawasan dalam hal ini karena kekurangan tenaga IV-20 3) Masih banyak alat-alat UTTP yang belum standar di Kabupaten/Kota, disebabkan masih minimnya pengawasan dalam hal ini karena kekurangan tenaga IV-20
penera 4) Daya saing hasil produksi IKM Masih Lemah 5) Rendahnya kualitas barang-barang produk IKM dan kurangnya pemanfaatan tekhnologi untuk memberikan nilai tambah terhadap produk IKM 6) Masih rendahnya kemampuan SDM di bidang tekhnologi maupun manajemen 7) Belum optimalnya pengawasan distribusi barang dan harga 9 (sembilan) bahan pokok serta barang beredar 8) Masih banyak produk-produk komoditi unggulan Sumatera Utara yang belum dikenal di Indonesia 9) Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia dan penguasaan teknologi masih rendah dan terbatas 10) Masih kurangnya koordinasi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota (Instansi serumpun) dalam merencanakan kegiatan. 11) Belum Optimalnya data industri dan perdagangan sebagai bahan evaluasi dan perencanaan masa yang akan dating 12) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri 13) Kurangnya informasi bagi investor/pelaku usaha untuk mengenal komoditi andalan Sumatera Utara. 14) Adanya barang-barang impor ilegal 15) Masih rendahnya skill dan pengetahuan SDM UKM di bidang Ekspor-Impor 4.5. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA Berpedoman dari kondisi objektif atas pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan dengan memperhatikan tingkat kemajuan yang dicapai tahun 2013 serta perkiraan pada tahun 2014 serta mencermati berbagai permasalahan yang ada, kemudian dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, maka prirotas pembangunan daerah disusun berdasarkan skala prioritas dan juga memperhatikan prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015, maka ditentukan tema, prioritas dan sasaran pembangunan pada RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 ditetapkan sebagai berikut : a. Tema RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 Menilik kepada Visi Pembangunan Jangka Panjang Tahap III Provinsi Sumatera Utara tahun 2013-2018 yakni : "Pemantapan pembangunan secara menyeluruh dengan penekanan kepada daya saing daerah yang dilandaskan kepada SDM dan SDA, melalui pemanfaatan teknologi", dan Tema RKP Tahun 2015 yaitu : "Melanjutkan Reformasi Pembangunan Bagi Peningkatan Daya Saing Nasional", maka tema RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 ditentukan adalah : "PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH MELALUI PERAN ABGC (ACADEMIC, BUSSINESS, GOVERNMENT, COMMUNITY)", Unsur-unsur pokok yang terkandung dalam Tema RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015, yakni : 1. Pemantapan Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Peningkatan dan pemanfaatan teknologi Peningkatan Ketahanan Ekonomi - - Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 IV-21
Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif 2. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat - - Optimalisasi Pemanfaatan SDA dengan tetap memperhatikan daya dukung dan Peningkatan SDM - - pelestarian lingkungan Pengurangan Resiko Bencana Penurunan Kemiskinan dan pengangguran Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Nelayan 3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan - - Memantapkan penegakan hukum, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Perbaikan kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi b. Sasaran Utama Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 Dengan mendasarkan kepada sasaran utama pembangunan nasional, maka sasaran utama pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang ditetapkan dalam rangka mendukung prioritas pembangunan nasional adalah sebagai berikut : a. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,28 persen b. Penurunan angka pengangguran menjadi 5,69 persen c. Penurunan angka kemiskinan menjadi 9,40 persen d. Laju inflasi 4,25 persen ± 1% e. IPM sebesar 76,87 Berdasarkan analisis capaian indikator makro ekonomi Provinsi Sumatera Utara selama tahun 2009-2012 dan target tahun 2013, maka diproyeksikan sasaran makro ekonomi Provinsi Sumatera Utara dalam tahun 2014 sebagai berikut : Tabel 4. 4. Kondisi Indikator Makro Ekonomi 2010-2013 dan Estimasi Tahun 2014- 2015 No 1 2 3 4 5 6 7 - - INDIKATOR PDRB Atas Dasar Harga Berlaku PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan 2000 Pertumbuhan Ekonomi Nilai Tukar Petani (NTP) Struktur Perekonomian (ADHB) Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, gas dan Air Minum SATUA N Triliun Rp Triliun Rp Juta Rp Juta Rp Persen Persen Persen Persen Persen KONDISI EKONOMI TAHUN 2010 - 2013 1) 2011 2010 314,37 275,06 2012 351,12 118,81 126,59 134,46 21,23 23,97 25,56 9,14 9,62 10,26 6,42 6,63 6,22 102,36 103,42 101,71 22,90 22,48 21,88 1,18 1,38 1,13 22,91 22,48 22,07 0,95 0,94 0,91 2013 403,93 142.54 29,92 10,73 6,01 99,71 21,32 1,13 21,58 0,85 PRAKIRAAN TARGET 2) 2014 454,03 2015 501,47 151,37 160,87 33,32 36,35 11,40 11,65 6,19 6,28 102,17 102,58 21,95 20,25 1,32 1,35 22,55 22,64 1,05 1,25 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 IV-22
No INDIKATOR SATUA N KONDISI EKONOMI TAHUN 2010 - 2013 1) 2011 2010 2012 2013 PRAKIRAAN TARGET 2) 2014 2015 - Bangunan Perdagangan, Hotel dan Restauran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa Volume Ekspor Nilai Ekspor Persen Persen
Persen Persen
7 8 Persen Juta Ton Milyar US$ Juta ton Milyar US$ Persen 9 10 Volume Impor Nilai Impor 11 Sumber : 1) BPS Provinsi Sumatera Utara Tingkat Inflasi 6,37 19,05 9,06 6,60 10,80 7,99 9,15 6,17 3,58 6,96 6,42 19,21 9,21 6,96 10,92 8,16 11,88 6,72 4,95 3,79 6,72 19,09 9,36 7,53 11,12 8,70 10,39 6,81 5,16 4,30 6,92 19,29 9,55 7,68 11,51 9,28 9,597 6,92 5,11 10,18 6,59 19,32 9,20 7,17 10,85 10,02 10,20 6,07 5,55 6,25 6,69 20,02 9,28 7,57 10,95 10,45 10,75 6,02 6,02 4,25 2) Bappeda Provinsi Sumatera Utara Keterangan : *) Tahun 2014 adalah ESTIMASI Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 diarahkan kepada : 1. Peningkatan Kehidupan Beragama, Penegakan Hukum, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan 2. Peningkatan Aksessibilitas dan Kualitas Pendidikan; 3. Peningkatan Aksessibilitas dan Pelayanan Kesehatan; 4. Peningkatan Penguasaan Ilmu Pengetahuan, Penerapan Teknologi, Inovasi dan Kreatifitas Daerah; 5. Peningkatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, Mitigasi Bencana dan Pelestarian Lingkungan Hidup Mendukung Daya Saing Perekonomian; 6. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan; 7. Perluasan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Miskin; 8. Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Daya Saing Produk Pertanian, Kelautan dan Perikanan; 9. Mendukung dan Mendorong Kebijakan Nasional di daerah. Sektor-sektor prioritas ini bertujuan untuk menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat dan mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan. Tentunya implementasi berbagai program maupun kegiatan yang bersifat prioritas ini tetap memperhatikan kemampuan keuangan (fiscal capacity) daerah dengan tidak mengabaikan kepentingan pembangunan lainnya yang dianggap perlu. Selanjutnya, prioritas pembangunan daerah ini disinkronisasikan berdasarkan hasil masukan menurut hasil pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari mulai tingkatan terendah yakni Desa, kemudian Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi, dengan tetap mempedomani dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Mengingat terbatasnya kemampuan keuangan daerah, pengalokasian anggaran Provinsi dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2015, tetap akan difokuskan bagi Kabupaten/Kota yang memberikan perhatian dan didukung dengan pendanaan dari masing-masing Kabupaten/Kota, melalui berbagai kerjasama pendanaan untuk berbagai kegiatan menurut sektor-sektor pembangunan yang berpedoman kepada fokus pembangunan dalam mewujudkan tercapainya target-target pembangunan Provinsi Sumatera Utara. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 IV-23
Disamping itu tetap diupayakan penggalian dan pengalokasian sumber-sumber pembiayaan baru yang mendukung pembangunan Sumatera Utara, seperti melalui kerjasama Pemerintah dan swasta, sektor dana Corporate Social Responsibility (CSR), Program Komitmen Bina Lingkungan dan Badan Usaha Milik Negara/ Daerah serta dana Pinjaman Luar Negeri (LOAN) 4.6. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH Berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 27 Tahun 2014 tentang tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015, bahwa RKPD tahun 2015 harus disinergikan dengan prioritas pembangunan nasional, maka arah kebijakan pembangunan tahunan daerah yang menjadi landasan penyusunan berbagai kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut : A. STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) Sampai dengan tahun 2014, pemerintah telah menetapkan 15 (lima belas) SPM bidang urusan pemerintahan. Kelima belas bidang SPM tersebut wajib diterapkan oleh pemerintah kabupaten/kota dan 9 (sembilan) diantaranya wajib diterapkan oleh provinsi dalam pemberian pelayanan dasar kepada masyarakat. Dalam hal ini Bappeda befungsi dalam mengkoordinasikan pengintegrasian SPM ke dalam dokumen perencaaan pembangunan daerah (RKPD). Sedangkan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM dikoordinasikan oleh Biro Otonomi dan Kerjasama Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam hal monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPM. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut ditembuskan ke Bappeda sebagai bahan untuk perencanaan pembangunan daerah. Kesembilan SPM bidang urusan pemerintahan provinsi dimaksud adalah sebagai berikut: 1. Bidang Pendidikan Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian terget SPM bidang pendidikan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota. Berkaitan dengan pencapaian target indikator SPM bidang pendidikan, maka perumusan kegiatan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Pemetaan sekolah terkait lokasi, kondisi ruang kelas, dan persebaran penduduk; 2) Pemetaan kondisi dan pemenuhan kebutuhan ruangan, laboratorium, alat peraga dan berbagai fasilitas sekolah lainnya; 3) Pemetaan jumlah dan kompetensi guru dan kepala sekolah serta identifikasi berbagai aktifitas yang mendukung pembinaan, pelatihan dan sertifikasi; 4) Pendataan dan penyediaan kebutuhan buku bagi peserta didik dan guru; 5) Pemantapan kurikulum 2013 melalui berbagai kegiatan pelatihan, pembinaan, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi; dan 6) Penerapan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) melalui pemetaan kemampuan satuan pendidikan, diklat peningkatan kompetensi dan penjaminan mutu substansi MBS. Selain itu, beberapa kegiatan bidang pendidikan yang perlu diselaraskan adalah : Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 IV-24
1) Dukungan pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI), diantaranya BOP PAUD, satu desa satu PAUD, dan bantuan rintisan lembaga PAUD baru; 2) Dukungan pelaksanaan program pendidikan dasar, diantaranya melalui bantuan siswa miskin SD, SMP, BOS SD dan SMP, pembangunan unit sekolah baru SMP, pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi sedang SMP, pembangunan SD-SMP satu atap, insentif guru bantu; 3) Dukungan pelaksanaan program pendidikan menengah, diantaranya melalui bantuan siswa miskin SMA dan SMK, BOS SMA dan SMK, RKB SMA dan SMK, USB SMA dan SMK, serta peralatan laboratorium; 4) Peningkatan kompetensi bahasa dan apresiasi sastra guru dan siswa; dan 5) Dukungan kepada Pendidikan menengah Universal (PMU) melalui penyediaan fasilitas dalam menghadapi hambatan dari segikultur, ekonomi, geografi, seleksi, informasi, dan keterbatasan waktu bagi warga negara yang akan mengikuti pendidikan menengah. 2. Bidang Kesehatan Peningkatan akses masyarakat kepada pelayanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target SPM bidang kesehatan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 317/MENKES/SK/V/2009 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembiayaan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota. Berkaitan dengan pencapaian target indikator SPM bidang kesehatan, maka perumusan kegiatan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Peran posyandu dalam melakukan screening untuk meningkatkan cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak keluarga miskin usia 6-24 bulan; 2) Peran posyandu dalam melakukan screening gizi keluarga miskin untuk meningkatkan cakupan perawatan atas balita gizi buruk; 3) Kunjungan Puskesmas ke SD dan setingkat untuk meningkatkan cakupan pemeriksaan kesehatan siswa; 4) Ppromosi keikutsertaan Keluarga Berencana (KB) mandiri untuk meningkatkan cakupan peserta KB aktif; 5) Penemuan kasus penyakit secara aktif pada masyarakat untuk meningkatkan cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit; 6) Pelayanan kesehatan dasar untuk meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin; 7) Pelayanan kesehatan rujukan untuk meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin; 8) Peninjauan pada instalasi gawat darurat untuk meningkatkan cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan di Kabupaten/Kota; 9) Pembinaan terhadap puskesmas dalam penanganan penyelidikan epidemiologi kurang dari 24 jam akibat Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk meningkatkan cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi kurang dari 24 jam; dan 10) Pembinaan desa siaga aktif untuk meningkatkan cakupan desa siaga aktif. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 IV-25
Selain itu, bebrapa kegiatan bidang kesehatan yang perlu diselaraskan adalah; 1) Dukungan pelaksanaan program sanitasi terpadu berbasis masyarakat, antara lain : a) Akses masyarakat terhadap jamban sehat. b) Akses masyarakat untuk mendapatkan air bersih. 2) Pelaksanaan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat di Puskesmas untuk mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat pada masyarakat serta meningkatnya kepedulian dan peran serta masyarakat dalam setiap upaya kesehatan; dan 3) Meningkatkan pemanfaatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di daerah. 3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dalam rangka mendukung penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 dan telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2014 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan ruang. Berkaitan dengan pencapaian target indikator SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, maka perumusan kegiatan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Pemerintah Daerah Provinsi a) Bidang Sumber Daya Air yaitu tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada b) Bidang Bina Marga (1) Tersedianya jalan yang menjamin aksesibilitas, konektifitas wilayah, mobilitas masyarakat, dan keselamatan pengguna; (2) Ketersediaan alat pengukur Naasra/Romdas/Roughometer beserta SDM yang dapat melakukan survei kondisi jalan; dan (3) Pemeliharaan rutin dan berkala untuk mencapai dan mempertahankan kondisi jalan "baik" dan "sedang" berdasarkan nilai Internasional Rougness Index (IRI). c) Bidang Badan Pembinaan Konstruksi (1) Tersedianya data-data terkait 3 jenis layanan informasi jasa konstruksi dari instansi-instansi terkait; (2) Tersedianya SDM yang dapat menggunakan aplikasi SIPJAKI. d) Penataan Ruang yaitu ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) dan pelayanan pengaduan pelanggaran tata ruang; 2) Pemerintah Kabupaten/Kota a) Bidang Sumber Daya Air (1) Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok mineral sehari-hari. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 IV-26
(2) Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada. b) Bidang Bina Marga (1) Adanya pembangunan/penambahan ruas jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi; (2) Percepatan Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi; (3) Ketersediaan alat pengukur Naasra/Romdas/Roughometer beserta SDM yang dapat melakukan survei kondisi jalan; dan (4) Pemeliharaan rutin dan berkala untuk mencapai dan mempertahankan kondisi jalan "baik" dan "sedang" berdasarkan nilai Internasional Rougness Index (IRI). c) Bidang Cipta Karya Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari. Selain itu, beberapa kegiatan prioritas bidang pekerjaan umum dan penatan ruang yang perlu diselaraskan adalah : 1) Mendukung ketahanan pangan nasional, melalui Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya; 2) Mendukung ketahanan air melalui kegiatan pengelolaan dan konservasi waduk, embung, situ serta bangunan penampung air lainnya dan penyedia dan pengelolaan air baku; dan 3) Mengendalikan daya rusak air dalam rangka mengurangi kawasan yang terkena dampak banjir, sedimen/lahar gunung berapi, serta abrasi pantai, melalui pengendalian banjir, lahar gunung berapi dan pengamanan pantai. 4. Bidang Perumahan Rakyat Dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap rumah layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), telah ditetapkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/Permen/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembiayaan SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Berkaitan dengan pencapaian target indikator SPM bidang perumahan rakyat, maka perumusan kegiatan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Pemerintah Daerah Provinsi: a) Sosialisasi dan bantuan teknis kepada Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat melalui pelatihan bimbingan teknis dan pendampingan untuk ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau; b) Pemutakhiran data secara berkala dari Kabupaten/Kota terkait bangunan rumah, harga rumah, penghasilan rumah tangga dan kondisi PSU lingkungan perumahan; dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 IV-27
c) Pengawasan, pengendalian, evaluasi, koordinasi dan sinkkronisasi pelaksanaan kebijakan dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat kepada Menteri, untuk substansi ketersediaan rumah layak huni, potensi keterjangkkauan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) menghuni rumah layak huni dan lingkungan yang sehat serta aman yang didukung PSU. 2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota: a) Melakukan sosialisasi dan bantuan teknis kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan untuk ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau, skim dan mekanisme bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat dan lingkungan yang sehat serta aman yang didukung PSU; b) Melakukan pemutakhiran data secara berkala, terkait bangunan rumah layak huni, harga rumah, penghasilan rumah tangga, kondisi prasarana, sarana utilitas lingkungan perumahan; c) Melakukan pembentukan pusat informasi bidang perumahan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi pembangunan rumah layak huni dan terjangkau dan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU; d) Menjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi lain seperti kantor badan pusat statistik kabupaten/kota, koperasi, pengembang, dan perbankan; e) Melakukan pelatihan kepada para staf dinas perumahan atau dinas yang menangani perumahan khususnya mengenai skim dan mekanisme bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat; f) Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisa data khususnya data harga rumah layak huni dan besaran penghasilan rumah tangga (khususnya rumah tangga yang masuk katagori berpenghasilan rendah); g) Memberikan fasilitas rumah layak huni dan terjangkau kepada MBR untuk menghuni rumah, baik untuk dimiliki maupun cara lain sesuai peraturan lahan murah bagi berupa penyediaan perundang-undangan, pembangunan rumah layak huni, pemberian kemudahan perizinan pembangunan perumahan rumah layak huni, pembiayaan pembangunan rumah layak huni dan pemberian bantuan sebagian ppembiayaan perbaikan rumah layak huni; h) Melakukan kegiatan monitoring dan supervisi pelaksanaan fasilitasi kepada masyarakat minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun anggaran; i) Melakukan kegiatan evaluasi kegiatan minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun anggaran; j) Melakukan pencatatan dan pelaporan minimal 2 (dua) kali laporan dalam satu tahun anggaran; k) Melakukan pengawasan, pengendalian, evaluasi, koordinasi serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan pelaporan tentang ketersediaan rumah layak huni, potensi keterjangkauan MBR menghuni rumah layak huni dan lingkungan yang sehat serta aman yang didukung PSU. 5. Bidang Perhubungan Dalam rangka peningkatan aksesibilitas transportasi yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, telah ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 81 Tahun 2011 tentang SPM Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 IV-28
Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Berkaitan dengan pencapaian target indikator SPM bidang transportasi, maka perumusan kegiatan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Pemerintah Daerah Provinsi a) Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek AKDP (Angkutan Kota Dalam Provinsi). b) Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi. c) Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 Gross Tonnage (GT) dan kapal yang beroperasi pada lintas penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi. d) Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelalaian kendaraan pada perusahaan angkutan umum, pengelola terminal, dan pengelola perlengkapan jalan. 2) Pemerintah Kabupaten/Kota a) Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji. b) Terpenuhinya satndar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada lintas antar pelabuhan dalam satu Kabupaten/Kota. Selain itu, beberapa kegiatan bidang perhubungan yang perlu diselaraskan adalah; 1) Membangun konektivitas nasional dengan cara: a) Melanjutkan peningkatan keselamatan, keamanan dan keandalan sarana/prasarana transportasi; b) Melanjutkan peningkatan kompetensi dan profesionalisme Sumber Daya Manusia transportasi; c) Melanjutkan pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan; dan d) Melanjutkan penguatan konektivitas nasional yang bersinergi dengan konektivitas ASEAN. 2) Membangun industri jasa transportasi nasional dengan cara: a) Mendorong peran pemerintah provinsi Kabupaten/Kota, BUMN dan swasta dalam penyediaan infrastruktur sektor transportasi; b) Meningkatkan kepastian hukum; dan c) Melanjutkan reformasi regulasi/deregulasi. 6. Bidang Lingkungan Hidup Peningkatan kualitas pelayanan bidang lingkungan hidup dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target SPM bidang lingkungan hidup, yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 IV-29
Petunjuk Teknis SPM Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Rencana Pembiayaan Penerapan SPM Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Derah Kabupaten/Kota. Berkaitan dengan pencapaian target indikator SPM bidang lingkungan hidup, maka perumusan kegiatan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1) Pemerintah provinsi menyelenggarakan pelayanan di bidang lingkungan hidup berupa: a) Pelayanan informasi status mutu air; b) Pelayanan informasi status mutu udara ambien; c) Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; d) Tersedianya sarana pendukung (laboratorium dan pos pengaduan) di provinsi; e) Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM bidang lingkungan hidup; f) Terlatihnya sumber daya manusia pengelola lingkungan hidup; g) Terlaksananya kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup; dan h) Terlaksananya kerjasama antar daerah dalam penerapan dan pencapaian SPM khususnya pembangunan dan/atau pemanfaatan laboratorium lingkungan. 2) Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pelayanan di bidang lingkungan hidup berupa: a) Pelayanan pencegahan pencemaran air; b) Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak; c) Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa; dan d) Pelayanan tindaklanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan. Selain itu, beberapa kegiatan di bidang lingkungan hidup yang perlu diselaraskan adalah; 1) Peningkatan kapasitas kelembagaan lingkungan hidup daerah; 2) Pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan dari sumber domestik dan usaha skala kecil; 3) Pengelolaan kualitas lingkungan di Daerah Aliran Sungai (DAS) dan danau dalam rangka penurunan laju kerusakan lingkungan dan pengendalian pencemaran lingkungan; 4) Inventarisasi dan pemetaan lokasi area terkontaminasi limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (prioritas area industri kecil dan menengah contoh: recycle battery/aki, kerajinan emas tembaga dan perak); 5) Pengelolaan kualitas lingkungan pantai, kawasan karst, dan perlindungan mata air di hulu sungai; dan 6) Pengelolaan keanekaragaman hayati dan pengendalian kerusakan lahan di daerah melalui program Menuju Indonesia Hijau (MIH), Produk Rekayasa Genetik (PRG), dan pencegahan kebakaran lahan dan hutan. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 IV-30
7. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam rangka pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan agar mendapatkan layanan minimal yang dibutuhkan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2009 tentang SPM Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penghapusan Eksploitasi Seksual pada Anak dan Remaja di Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Berkaitan dengan pencapaian target indikator SPM bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, maka perumusan kegiatan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1) Pemerintah Daerah Provinsi a) Penyediaan cakupan bidang Layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan untuk mencapai target SPM 100%; b) Penyusunan rencana penerapan dan pencapaian SPM bidang layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan provinsi yang terintegrasi dengan rencana penerapan dan pencapaian SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan Kab/Kota; c) Penyediaan sarana pendukung (dari 5 layanan SPM) di Provinsi; d) Pembinaan penerapan dan pencapaian SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan daerah kab/kota diwilayahnya; e) Pelatihan sumberdaya manusia penyedia layanan SPM; f) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam perlindungan hak perempuan dan pemenuhan hak anak; g) Pembangunan sistem data SPM di daerah; h) Penyusunan laporan penyelenggaraan dan pencapaian SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Provinsi; i) Membangun kerjasama antar daerah dan stakeholder dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang layanan Terpadu bagi Perempuan dan anak korban kekerasan; dan j) Monitoring dan evaluasi penerapan SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan di kabupaten/kota. 2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota: a) Penyediaan cakupan bidang layanan bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan untuk mencapai target SPM 100%; b) Penyusunan rencana penerapan dan pencapaian SPM bidang layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan kabupaten/kota yang terintegrasi dengan rencana penerapan dan pencapaian SPM Bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan Provinsi; c) Penyediaan sarana pendukung (dari 5 layanan SPM) di kabupaten/kota; d) Pelatihan sumberdaya manusia penyedia layanan SPM; e) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam perlindungan hak perempuan dan pemenuhan hak anak; f) Penyusunan data dan informasi untuk mendukung penerapan SPM; Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 IV-31
g) Peningkatan kapasitas kelembagaan perempuan dan anak di daerah; h) Penyusunan laporan penyelenggaraan dan pencapaian SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan i) Membangun kerjasama antar daerah dan stakeholder dalam penerapan dan pencapaian SPM; dan j) Membangun kerjasama antar daerah dan stakeholder dalam penerapan dan pencapaian SPM. Selain itu, beberapa kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang harus diselaraskan adalah; 1) Penggunaan parameter kesetaraan gender dalam penyusunan dan perancangan kebijakan; 2) Pemberian akte kelahiran gratis; 3) Patisipasi anak yang merujuk pada konvensi hak anak dan peraturan peraturan perundangan yang terkait dengan tumbuh kembang anak; 4) Peningkatan kualitas hidup perempuan di berbagai bidang pembangunan terutama di bidang politik, kesehatan dan lingkungan hidup; 5) Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender; 6) Perlindungan hak perempuan, terutama perempuan korban kekerasan dan trafficking; 7) Peningkatan kualitas hidup anak terutama dalam pemenuhan hak-hak anak, seperti hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; 8) Pengembangan data gender dan anak; dan 9) Pengembangan kabupaten/kota layak anak. 8. Bidang Keluarga Berencana Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera meliputi jenis pelayanan dasar yang mencakup pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS), penyediaan alat dan obat kontrasepsi, dan penyediaan informasi data mikro, telah ditetapkan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 55/HK-010/B5 Tahun 2010 tentang SPM bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota. Berkaitan dengan pencapaian target indikator SPM bidang keluarga berencana, maka perumusan kegiatan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Sosialisasi kebijakan pengendalian penduduk melalui perencanaan pengendalian penduduk, kerjasama pendidikan, kependudukan dan analisa dampak kependudukan; 2) pengembangan peta Pasangan Usia Subur (PUS) dan pendataan keluarga di desa; 1) Sosialisasi kebijakan pengendalian penduduk melalui perencanaan pengendalian penduduk, kerjasama pendidikan, kependudukan dan analisa dampak kependudukan; 2) pengembangan peta Pasangan Usia Subur (PUS) dan pendataan keluarga di desa; penyediaan dukungan operasional lini lapangan bagi Kelompok kegiatan Petugas Pembantu Lapangan Keluarga Berencana (POKTAN), (PPLB)/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) minimal 12 kali dalam setahun; 4) Rapat koordinasi program kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga ditingkat desa dan kecamatan; dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 IV-32
5) Penyediaan dukungan operasional dan sumber daya manusia untuk Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) ditingkat kecamatan. 9. Bidang Sosial Dalam rangka menjamin akses Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) untuk mendapatkan pelayanan dasar bidang sosial dari pemerintah daerah, telah ditetapkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang SPM Bidang Sosial daerah Provinsi, Kabupaten/kota dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 80/HUK/ 2010 tentang Panduan Perencanaan Pembiayaan Pencapaian SPM Bidang Sosial Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota. Berkaitan dengan pencapaian target indikator SPM bidang sosial, maka perumusan kagiatan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Pelayanan sosial dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan (PMKS) melalui penanggulangan kemiskinan, perlindungan dan jaminan sosial; pemberdayaan sosial rehabilitasi sosial, 2) Peningkatan sarana dan prasarana panti sosial, pusat rehabilitasi, pusat pendidikan dan pelatihan, pusat kesejahteraan sosial, rumah singgah, dan rumah perlindungan sosial; 3) Kesejahteraan sosial bagi korban bencana melalui pelayanan sosial dasar yang meliputi pendidikan masyarakat di daerah bencana dengan taruna siaga bencana, penyiapan kampung siaga bencana, dan alokasi bantuan sosial bagi korban bencana; dan 4) Peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas berat, mental, lanjut usia terlantar, fakir miskin, keluarga miskin rumah tangga sangat miskin yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu melalui pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial yang responsip gender. Selain itu, beberapa kegiatan di bidang sosial yang perlu diselaraskan adalah; 1) Pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi anak dan balita terlantar, anak jalanan, anak berhadapan hukum, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus; 2) Program keluarga harapan; 3) Asistensi Sosial Dengan Kecacatan Berat (ASODKB); 4) Asistensi sosial lanjut usia terlantar; dan 5) Pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang tuna sosial yang terdiri dari gelandangan dan pengemis, wanita tuna sosial, eks napi, kelompok minoritas (waria, gay, lesbian, orang dengan HIV-AIDS). 10. Bidang Ketenagakerjaan Peningkatan kualitas pelayanan ketenagakerjaan dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target SPM bidang ketenagakerjaan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Nomor PER.04/MEN/IV/2011 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER 15/MEN/X/2010 tentang SPM Bidang Ketenagakerjaan. Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 IV-33
Berkaitan dengan pencapaian target indikator SPM bidang ketenagakerjaan, maka perumusan kegiatan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Pelatihan keterampilan kerja yang merupakan pekerjaan nasional bersifat lintas sektoral, pusat dan daerah, dan antar daerah melalui kegiatan reorientasi, revitalisasi dan pemenuhan kapasitas Balai Latihan Kerja (BLK) sesuai dengan kebijakan nasional; 2) Peningkatan efektifitas informasi pasar kerja, penempatan tenaga kerja khusus serta memperluas kesempatan kerja melalui model padat karya dan inkubasi bisnis; 3) Peningkatan efektifitas penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui evaluasi peraturan-peraturan daerah yang teridentifikasi menimbulkan kemelut dan peningkatan profesionalisme serikat pekerja/buruh; 4) Peningkatan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan melalui pemberian fasilitas bagi usaha ekonomi informal agar menjadi formal serta pembinaan tentang perlindungan tenaga kerja dan syarat-syarat kerja kepada pengusaha-pengusaha ekonomi informal; dan 5) Pengawasan ketenagakerjaan dengan indikator besaran pemeriksaan perusahaan dan besaran pengujian peralatan di perusahaan. 11. Bidang Penanaman Modal Peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target SPM bidang penanaman modal yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang SPM Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota. Berkaitan dengan pencapaian target indikator SPM bidang penanaman modal, maka perumusan kegiatan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Sosialisasi Penyusunan Laporan Pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal; 2) Monitoring dan Evaluasi atas Implementasi SPM Bidang Penanaman Modal. Selain itu, beberapa kegiatan di bidang penanaman modal yang harus diselaraskan adalah : 1) Penyelesaian penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal jo Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal; 2) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal di daerah sesuai dengan Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; 3) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang penanaman modal sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; 4) Penyelenggaraan Marketing Investasi Indonesia (MII) dalam rangka mempromosikan peluang investasi daerah; dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 IV-34
5) Implementasi sistem pelayanan informasi dan perijinan investasi secara elektronik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 12. Bidang Kesenian Peningkatan kualitas pelayanan kesenian dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target SPM bidang kesenian yang ditetapkan dalam Peraturan Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.106/HK.501/ MKP/2010 Menteri tentang SPM Bidang Kesenian. Berkaitan dengan pencapaian target indikator SPM bidang kesenian, maka perumusan kegiatan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Melaksanakan kajian kesenian berupa seminar, diskusi, bengkel seni dan kegiatan serupa lainnya; 2) Melakukan fasilitasi kesenian di daerah berupa pemberian bantuan, bimbingan organisasi, kderisasi, penerbitan dan pendokumentasian dan kritik seni; dan 3) Mendorong penyelenggaraan gelar seni di daerah berupa pergelaran, pameran, festival atau lomba. Selain itu, beberapa kegiatan dalam bidang kesenian dan budaya yang harus diselaraskan adalah : 1) Registrasi budaya untuk melindungi dan mengembangkan warisan budaya; 2) pengembangan sejarah dan nilai budaya; 3) Pelestarian dan pengelolaan peninggalan puebakala; 4) Pelestarian sejarah dan nilai tradisional; 5) Rumah budaya dan diplomasi budaya berfungsi untuk menghadirkan Indonesia di mancanegara; dan 6) World Culture Forum untuk menjadikan kekuatan budaya dalam pembangunan berkelanjutan. 13. Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Dalam rangka pelayanan dasar bidang pemerintahan dalam negeri, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang SPM Lingkup Kementerian Dalam Negeri. Berkaitan dengan pencapaian target indikator SPM bidang pemerintahan dalam negeri, maka perumusan kegiatan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. Melanjutkan peningkatan pelayanan dokumen kependudukan, melalui: a. Sosialisasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan pelayanan penerbitan Kartu Keluarga (KK); b. Sosialisasi dan bimbingan teknis oleh penyelenggaraan pelayanan penerbitan KTP Elektronik; c. menyebarluaskan informasi publik tentang pentingnya kepemilikan akta kelahiran; dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 IV-35
d. Menyebarluaskan informasi publik tentang pentingnya kepemilikan akta kematian. 2. Meningkatkan pelayanan pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, melalui: a. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota melalui tindakan pre-emtive, preventir non yustisial, maupun penindakan yustisial; b. Peningkatan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan c. Melakukan sosialisasi tentang pentingnya kebutuhan satuan linmas di setiap RT atau sebutan lainnya kepala desa/lurah dan kepala RW. 3. Meningkatkan pelayanan penanggulangan bencana kebakaran, melalui: a. Menyusun data profil kebakaran pada wilayah permukiman, gedung layanan publik, pabrik/industri, hutan, lahan dan bahan berbahaya dan beracun; b. Menyusun Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) dan Pembentukan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK); c. Melakukan kerjasama antara kabupaten dan kota untuk pengurangan resiko kebakaran dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi dalam hal ini BPBD Provinsi, serta nota kerjasama dengan pelaku usaha untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta kesatuan masyarakat adat; d. Menyusun kriteria kondisi mendesak kejadian kebakaran pada Peraturan Daerah tentang APBD yang dapat memenuhi kriteria belanja tidak terduga dan penggunaan dana lain yang tersedia dalam APBD; dan e. Penataan kelembagaan dan fungsi pemadam kebakaran, Peningkatan dan pengembangan kapasitas Institusi Pemadan kebakaran untuk mendukung desentralisasi dan Otonomi Daerah. 14. Bidang Komunikasi dan Informatika Dalam rangka pencapaian SPM bidang komunikasi dan informatika telah ditetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/Per/M.KOMINFO/12/2010 tentang SPM bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota. Berkaitan dengan pencapaian target indikator SPM bidang komunikasi dan informatika, maka perumusan kegiatan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Perizinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL); 2) Penyusunan Peraturan Gubernur/Bupati mengenai SOP untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL); 3) Perizinan Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi; dan 4) Peningkatan dan pengembangan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kabupaten/Kota. Selain itu, beberapa kegiatan di bidang komunikasi dan informasi yang harus diselaraskan adalah : 1) Sosialisasi dan bimbingan teknis peraturan di bidang pos dan informatika; Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 IV-36
2) Penyusunan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi di daerah dan Pembentukan Komisi Informasi Daerah (KID) sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3) Pelatihan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam pemanfaatan kemajuan teknologi informasi sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) 4) Pembentukan dan Pemberdayaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID); dan 5) Pengembangan kemitraan media dalam bentuk koordinasi, fasilitasi, bimtek, penyediaan bahan informasi dan format evaluasi. 15. Bidang Ketahanan Pangan Peningkatan kualitas pelayanan ketahanan pangan dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target SPM bidang ketahanan pangan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/PERMENTAN/ OT.140/12/2010 tentang SPM Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Berkaitan dengan pencapaian target indikator SPM bidang ketahanan pangan, maka perumusan kegiatan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Menjamin Ketersediaan Pangan dan penanganan Kerawanan Pangan terkait dengan Penyediaan lumbung pangan; 2) penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal; dan 3) Menjaga stabilitasi harga, distribusi dan keamanan pangan. Selain itu, beberapa kegiatan di bidang ketahanan pangan yang harus diselaraskan adalah : 1) Penyusunan kebijakan terkait tindak lanjut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang konversi lahan pertanian ke non pertanian termasuk keperluan pemukiman dan fasilitas umum termasuk fragmentasi lahan karena proses pewarisan, serta mencantumkan Luas Lahan dan Lokasi Lahan Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan. Khusus lahan beragroekosistem sawah dan lahan kering tanaman pangan (Konversi sawah menjadi lahan non pertanian), perlu pemberian insentif perlindungan lahan pertanian produktif; 2) Pengembangan usaha penangkaran benih/bibit serta klinik konsultasi kesehatan tanaman dan hewan secara luas sesuai dengan Kebutuhan Benih Lokal daerah, sehingga benih/bibit dapat terjangkau petani, dan mencegah beredarnya benih/bibit palsu di masyarakat sangat merugikan petani. Disamping itu, pemda juga harus memberikan insentif bagi petugas pembenihan/perbibitan; 3) Fasilitasi pemanfaatan skim kredit program yang sudah ada (Kredit Ketahanan Pangan dan Energi/KKP-E, Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan/KPEN-RP, Kredit Usaha Pembibitan Sapi/KUPS dan Kredit Usaha Rakyat/KUR) melalui sosialisasi, koordinasi dan sinkronisasi di tingkat lapangan; 4) Memperkuat peran penting Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (POPT), Pengawas Benih Tanaman (PBT) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) melalui peningkatan jumlah petugas lapangan dan mendorong munculnya penyuluh swadaya; dan 5) Inventarisasi kelompok tani/gabungan kelompok tani, serta mengembangkan industri perdesaan yang melibatkan kelompok tani/gabungan kelompok tani. B. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 IV-37
Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek korupsi, pemerintah daerah wajib menjabarkan dan melaksanakan strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka menengah dan jangka panjang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025. Sehubungan dengan hal tersebut, perumusan program/kegiatan untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam RKPD Tahun 2015 antara lain meliputi: a. Pengawasan pelaksanaan perijinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP); b. Pelaksanaan Strategi komunikasi pendidikan dan budaya anti korupsi c. Pengawasan penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut. C. Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Dalam upaya meningkatkan efektivitas penanganan gangguan keamanan di seluruh tanah air, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Konflik Sosial di Masyarakat. Oleh karena itu, Gubernur wajib mengkoordinasikan semua potensi yang ada di daerah, seperti Kapolda, Danrem dan unsur lain di masyarakat untuk mencegah dan menangani konflik, sehingga situasi keamanan dalam negeri dapat tetap terjaga. Perumusan program/kegiatan penanganan gangguan keamanan dalam negeri dalam RKPD Tahun 2015 antara lain meliputi : a. Penuntasan penanganan gangguan keamanan akibat konflik sosial dan terorisme b. c. yang terjadi di beberapa daerah; perbaikan sistem penanganan gangguan keamanan agar lebih responsif dan dapat diandalkan; Pengidentifikasian potensi konflik dan menemukan solusi penyelesaian agar tidak berkembang menjadi gangguan keamanan; dan d. Peningkatan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. D. Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik Untuk meningkatkan nasionalisme dan kebangsaan serta menanamkan sikap dan perilaku cinta tanah air bagi setiap warga negara Indonesia, diperlukan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila demi menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kaitan itu, pemerintah daerah agar merumuskan program/kegiatan sebagai berikut: a. Peningkatan kapasitas dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. b. Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila secara rutin kepada : 1) Unsur-unsur organisasi politik 2) Organisasi kemasyarakatan 3) Lembaga nirlaba lainnya 4) Lembaga pendidikan c. Peningkatan dan Penguatan Kapasitas anggota dan kelembagaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 IV-38 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan FKUB, dan Pendirian Rumah Ibadah dan Peraturan Bersama Menteri Kebudayaan dan Pariwisata dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 43 dan 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. E. Kependudukan dan Pencatatan Sipil Untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sesuai dengan kewenangan provinsi dan kabupaten/kota dibidang urusan administrasi kependudukan maka perumusan kegiatan dalam penyusunan RKPD tahun 2015 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Sosialisasi kebijakan tentang perubahan kebijakan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, antara lain mencakup masa berlaku KTP elektronik yang semula 5 (lima) tahun diubah menjadi berlaku seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan elemen data, pengurusan dan penerbitan dokumen untuk penerbitan KTP-el, diubah menjadi untuk semua dokumen kependudukan (KK, KTP-el, akta kelahiran, akta pengangkatan anak), dan hal-hal lain yang ditujukan untuk kemudahan dan kelancaran pengurusan administrasi kependudukan bagi setiap warga masyarakat; b. Penyesuaian Peraturan Daerah yang terkait dengan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan; c. Pencetakan, Penerbitan dan Pendistribusian dokumen kependudukan; dan d. Penyusunan profil perkembangan kependudukan dengan memanfaatkan database kependudukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera dan Peraturan menteri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan. F. Pembinaan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, pemerintah daerah perlu melakukan optimalisasi terhadap persiapan, pelaksanaan dan pelaporan rencana pembangunan daerah, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang telah melaksanakan Pemilukada pada tahun 2013 akan melakukan evaluasi hasil RPJMD dan Renstra SKPD periode yang lalu untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD periode berikutnya (2013-2018); b. Updating data dan informasi yang akurat, dapat dipertanggungjawabkan dan dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah yang transparan dan terintegrasi secara nasional. Data dan informasi dimaksud mencakup kondisi geografis daerah, demografi, potensi sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah serta dokumen perencanaan lainnya; c. Peningkatan tugas dan fungsi Bappeda provinsi dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi perencanaan, penganggaran, dan konsultasi dan koordinasi dokumen perencanaan pembangunan kabupaten/kota serta berperan aktif dalam evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 IV-39
Tahun Anggaran 2015 dan Perubahan APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015 untuk terciptanya sinergi dan konsistensi perencanaan dan penganggaran. d. Penyelesaian penyusunan/penetapan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD 2015 dan Perubahan RKPD Tahun 2015) dan rencana satuan kerja perangkat daerah (Renstra SKPD, Renja SKPD 2015 dan Perubahan Renja SKPD Tahun 2015) tepat waktu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; e. Gubernur melaporkan penyelesaian penyusunan/penetapan dokumen rencana pembangunan daerah provinsi dan dokumen rencana SKPD provinsi serta dokumen rencana pembangunan daerah kabupaten/kota dan dokumen rencana SKPD kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Menteri Dalam Negeri cq Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah; f. Bupati/Walikota melaporkan penyelesaian penyusunan/penetapan dokumen rencana pembangunan daerah kabupaten/kota dan dokumen rencana SKPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Gubernur; g. Penyelesaian penyusunan/penetapan dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf e disusun kedalam format Rekapitulasi Penyelesaian Penyusunan/Penetapan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana SKPD Se-Provinsi yang tercantum pada Format I.A. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014. h. Penyelesaian penyusunan/penetapan dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf f disusun ke dalam format Penyelesaian Penyusunan/Penetapan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang tercantum pada format I.B. dan format Penyelesaian Penyusunan/Penetepan Dokumen Rencana SKPD Kabupaten/Kota yang tercantum pada format I.C. Peraturan Menteri ini; i. Penyampaian laporaneri Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri cq Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf e paling lambat pada bulan Oktober 2015; j. Penyampaian laporan Bupati/Walikota kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf f paling lambat pada bulan September 2015; k. Peningkatan kemampuan aparat dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah melalui sosialisasi dan/atau bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan l. Menyelesaikan penyusunan dan/atau menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 299 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. G. Pengawasan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Dalam rangka menjamin dan memastikan serta menilai pencapaian sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD, dan pencapaian sasaran pembangunan nasional, Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah (APFP) melakukan pengawasan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi hasil RKPD Tahun 2015 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA- SKPD) beserta perubahannya. Pengawasan tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. APFP Provinsi mencakup RKPD, Renja SKPD, dan DPA SKPD lingkup provinsi dan kabupaten/kota beserta perubahannya. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 IV-40
APFP kabupaten/kota mencakup RKPD, Renja SKPD dan DPA SKPD lingkup kabupaten/kota beserta perubahannya. Laporan hasil pengawasan APFP provinsi menjadi bahan masukan untuk peningkatan pembinaan atas pelaksanaan urusan pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup provinsi dan seluruh kabupaten/kota di wilayah masing- masing. Laporan hasil pengawasan APFP kabupaten/kota menjadi bahan masukan untuk peningkatan pembinaan atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup kabupaten/kota serta pelaksanaan pembinaan atas pelaksanaan urusan pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa di wilayah kabupaten/kota masing-masing. H. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan desa, perumusan program/ kegiatan dalam RKPD Tahun 2015 supaya memprioritaskan kebijakan untuk: a. Peningkatan kemampuan aparat pemerintahan kabupaten/kota untuk membina aparat pemerintahan desa untuk mengantisipasi pemberlakuan undang-undang tentang desa yang efektif paling lambat tahun 2016; b. Peningkatan kemampuan kelembagaan pemerintahan desa sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan dalam rangka penyusunan dokumen-dokumen perencanaan desa; c. Mewujudkan keseimbangan pembangunan antara berbagai sektor di pedesaan, dengan tetap terpeliharanya hak asal usul dan hak tradisional, kelestarian adat istiadat, semangat gotong royong, serta nilai-nilai sosial budaya masyarakat desa; d. Melakukan pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan; e. Merumuskan pedoman pengelolaan keuangan desa sesuai kondisi di masing- masing desa dengan tetap mempedomani peraturan perundangan; f. Dukungan dana urusan bersama untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP); g. Penyelesaian penyusunan profil desa dan kelurahan, serta penataan dan pendataan lembaga kemasyarakatan; h. Pengembang adat istiadat dan budaya masyarakat desa; dan i. Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro dan Pasar Desa. I. Pengembangan Wilayah Dalam rangka pengembangan wilayah, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2015 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Pengelolaan dan pengembangan potensi sumberdaya alam di wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya di Wilayah Laut; b. Mendorong keterpaduan dan konsistensi kesepakatan perjanjian kerjasama antar daerah/wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil; Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 IV-41
c. Pengembangan sektor/komoditas unggulan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategi Cepat Tumbuh (KSCT) di Daerah; d. Pengembangan Wilayah Terpadu, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu; e. Peningkatan kemampuan/kapasitas aparatur dalam pengelolaan pengembangan wilayah, wilayah perbatasan, KSCT, wilayah tertinggal dan kelautan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan KSCT di Daerah; f. Pengelolaan dan perlindungan wilayah konservasi di pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil pada area segitiga terumbu karang (Coral Triangle Innitiative) dan pembangunan kelautan dalam menghadapi dampak perubahan iklim sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/290/III/Bangda tentang Tindaklanjut Hasil World Ocean Conference (WOC) dan Coral Triangle Innitiative (CTI); g. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui penanggulangan kekurangan gizi mikro pada ibu dan anak, termasuk Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKI) secara cepat dan terpadu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010 tentang Pedoman Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium di Daerah; h. Dukungan Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perlindungan Nelayan, dan Tindaklanjut Pengelolaan Penyu dan Habitatnya; dan i. Penyusunan perencanaan pengelolaan sumberdaya di wilayah laut yaitu Rencana Strategis, Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan, dan Rencana Aksi. J. Pengembangan Ekonomi Daerah Dalam upaya mendukung pencapaian laju pertumbuhan ekonomi nasional pada Tahun 2015, dilakukan upaya pengembangan ekonomi daerah sebagai berikut : a. Penyusunan kebijakan pengelolaan pemberdayaan pasar tradisional terkait dengan kelembagaan, persyaratan, dan kewajiban pemakaian tempat usaha, pengendalian dan evaluasi dan pemberdayaan pasar tradisional sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional; pengembangan potensi ekonomi daerah melalui produk unggulan daerah dan pemetaan potensi daerah; Promosi dan pemasaran produk khas daerah, unggulan daerah dan peluang jenis-jenis investasi daerah; b. c. d. Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) daerah untuk menjaga keterjangkauan barang dan jasa di daerah; peningkatan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif di daerah melalui pemberian kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan pada lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di daerah; Pengembangan kelembagaan Forum Pengembangan Ekonomi Daerah (FPED); e. f. g. Pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012; h. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui sertifikasi hak atas tanah untuk peningkatan akses permodalan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK), antara lain melalui Perusahaan Penjamin Kredit Daerah (PPKD); dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 IV-42
i. Pengembangan kerjasama ekonomi daerah melalui pola kemitraan. K. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Penyelenggaraan penataan ruang merupakan urusan bersama pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara terpadu sehingga dinyatakan bahwa perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dalam skala provinsi dan kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam skala kabupaten/ kota. Penerapan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan perlindungan Lingkungan Hidup, membutuhkan kesiapan pemerintah daerah dalam penerapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Oleh karena itu, untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup dan tata ruang, pemerintah daerah agar mengutamakan kebijakan antara lain sebagai berikut: a. Pengelolaan lingkungan yang terstruktur dan komprehensif antara lain melalui upaya penanggulangan pencemaran lingkungan, pencegahan kerusakan hutan, degradasi lahan, kerusakan keanekaragaman hayati untuk mewujudkan keseimbangan ekosistem dalam kelestarian lingkungan sesuai dengan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan perlindungan Lingkungan Hidup; b. Pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pencegahan pemberian ijin pemanfaatan lahan yang tidak sesuai peruntukan yang telah ditetapkan dalam RTRW, optimalisasi pemanfaatan kawasan budidaya dan pengamanan kawasan lindung, serta kegiatan sosialisasi/penyuluhan pemanfaatan struktur ruang dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Pengembangan potensi ekowisata daerah dalam rangka peningkatan daya saing daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata Daerah; c. d. Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) dalam Penyusunan atau Evaluasi Perencanaan pembangunan Daerah; e. Pengembangan dan pelestarian flora dan fauna identitas daerah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 522.53-958 Tahun 2010 tentang Penetapan Flora dan Fauna Identitas Daerah Provinsi; Pengembangan dan perlindungan hutan mangrove sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional (SNPEM); f. g. Penertiban izin lokasi baru pada kawasan hutan alam primer, dan lahan gambut sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut; h. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan sistem irigasi, pengelolaan irigasi secara terpadu, pengelolaan jaringan irigasi sesuai dengan kewenangan Pendamping Tenaga Masyarakat (PTM), penguatan fungsi komisi irigasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang irigasi; Penyusunan kebijakan pengelolaan sumberdaya air berdasarkan kebijakan nasional pengelolaan sumberdaya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air; dan Penurunan emisi gas rumah kaca yang dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Gerakan Rumah Kaca, serta terintegrasi dalam RPJPD, RPJMD dan RKPD sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2011 tentang Rencana i. j. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 IV-43
Aksi Nasional Gerakan Rumah Kaca dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca. L. Penataan Perkotaan Belum tertatanya pembangunan kawasan perkotaan sesuai dengan standar pelayanan perkotaan, menimbulkan permasalahan perkotaan seperti masih luasnya kawasan kumuh perkotaan, sanitasi perkotaan yang belum optimal, dan sering timbulnya banjir di perkotaan. Selain itu, tingginya angka urbanisasi yang tidak diikuti dengan ketersediaan lapangan kerja telah menyebabkan meningkatnya jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di daerah perkotaan, yang bila tidak ditata juga akan menambah kesemrawutan kota. Untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan, prioritas kebijakan yang akan dilaksanakan sebagai berikut: a. Penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Bagi Provinsi, penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dilakukan melalui fasilitasi penataan PKL lintas kabupaten/kota di wilayahnya, fasilitasi kerjasama penataan PKL, antar kabupaten/kota di wilayahnya, dan pembinaan Bupati/Walikota di wilayahnya, sedangkan bagi kabupaten/kota penataan dan pemberdayaan PKL dilakukan melalui penataan dan pemberdayaan PKL dengan cara pendataan PKL, pendaftaran PKL, penetapan lokasi PKL, pemindahan PKL, dan penghapusan lokasi PKL, serta peremajaan lokasi PKL; b. Pengelolaan sampah dari TPS/TPST/TPS 3R ke TPA dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah; c. Penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau secara optimal di kawasan perkotaan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 650/4371/SJ tentang Cara Perhitungan Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kawasan Perkotaan; d. Pembangunan perkotaan dengan standar pelayanan perkotaan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2010 tentang Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan; e. Penyelenggaraan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman di daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah; f. Percepatan pembangunan sanitasi pemukiman sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 660/4919/SJ tanggal 30 November 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di Daerah; g. Peningkatan dan pengawasan dalam penerbitan ijin Mendirikan Bangunan; dan h. Pengembangan kerjasama pembangunan perkotaan bertetangga dan kerjasama jaringan lintas perkotaan (sister city dan city sharing) sesuai dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2007 tentang Kerjasama Pembangunan Perkotaan dan mengakomodasi program/kegiatan kerjasama pembangunan perkotaan dalam dokumen perencanaan daerah. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 IV-44
M. Peningkatan Kualitas Pengelolaan keuangan Daerah Dalam rangka rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2015 agar memperhatikan antara lain : a. Perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah dengan memperhatikan ketersediaan barang milik daerah sebagai dasar penyusunan RKPD sesuai dengan pedoman Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pemerintah provinsi/kabupaten/kota agar menjadikan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD) sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan skala prioritas pembangunan dan mendukung capaian kinerja Pemerintah Daerah dengan tetap memperhatikan RPJMD; b. Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel dalam upaya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) melalui peningkatan kualitas sumberdaya aparatur, penataan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, peningkatan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), serta memberi sanksi kepada pejabat yang melakukan tindakan melanggar ketentuan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah; c. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis Akrual melalui penataan kelembagaan, serta penyesuaian dan penerbitan regulasi tentang kebijakan dan sistem akuntansi pemerintah daerah. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah; d. Upaya peningkatan PAD sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar memperhatikan aspek efisiensi dan efektifitas dalam pencapaian target yang ditetapkan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak dan retribusi daerah serta pemberian insentif untuk memungut pajak dan retribusi daerah tersebut; e. Pengelolaan barang milik daerah ditekankan pada upaya-upaya terwujudnya tertib administrasi barang milik daerah agar menjadi bagian dalam mewujudkan opini WTP dari BPK; f. Kegiatan yang didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) agar memperhatikan petunjuk teknis kementerian/lembaga yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan tersebut dan perlu dipertimbangkan terkait dana pendamping yang dipersyaratkan agar sudah diperhitungkan dalam pagu indikatif sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2011 tentang Koordinasi Penyusunan Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus; g. Dukungan kegiatan-kegiatan dalam bentuk kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan terkait kebijakan investasi pemerintah daerah permanen dan non permanen agar dapat mengurangi resiko kegagalan investasi daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah; dan h. Mempertimbangkan terwujudnya alur informasi secara berjenjang dari kabupaten/kota ke provinsi dan ke pusat atau sebaliknyaterkait dengan dukungan atas terselenggaranya keterbukaan informasi publik khususnya Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012, Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011, Instruksi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 IV-45
Presiden Nomor 1 Tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 188.52/1797/SJ/2012. N. Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan Dalam upaya peningkatan kualitas regulasi dan kebijakan pemerintahan daerah, maka perlu dilakukan kegiatan kelitbangan yang terdiri dari kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian yang dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh SKPD yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan. Berkenaan dengan hal tersebut telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam perumusan RKPD Tahun 2015, langkah- langkah yang akan diambil adalah sebagai berikut : a. Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) melalui penyusunan road map SIDa dan panduan teknis operasional kegiatan penguatan SIDa; b. peningkatan jumlah dan kompetensi peneliti pada Badan Litbang provinsi dan kabupaten/kota melalui sosialisasi jabatan fungsional peneliti dan pengikutsertaan calon peneliti pada pendidikan dan pelatihan sertifikasi serta pemberian beasiswa bagi peneliti untuk melanjutkan pedidikan; dan c. Penelitian pengkajian terhadap implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah. O. Pendidikan dan Pelatihan Dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur penyelenggara pemerintah daerah yang berbasis kompetensi secara terarah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu perumusan kegiatan dalam penyusunan RKPD tahun 2015 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Penyelenggaraan Diklat Berbasis Kompetensi bagi aparatur yang melaksanakan setiap bidang dan sub-sub bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota. b. Melaksanakan uji kompetensi dan sertifikasi bagi aparatur pemerintahan Daerah guna memastikan penguasaan kompetensi kerja pada bidang, sub bidang dan sub sub bidang urusan pemerintahan. c. Membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintahan Daerah (LSP-Pemda) Provinsi sebagai unit non struktural yang akan melaksanakan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi di daerah. d. Meningkatkan kemampuan tenaga pengajar dan pengelola diklat dalam menyelenggarakan diklat berbasis kompetensi. e. Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan seluruh kegiatan diklat di pusat dan daerah bagi kepala daerah, DPRD, dan PNS, untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, politik dan penerapan SPM di daerah. Selain itu, sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas anggota Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 IV-46
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota agar Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri dan Badan Diklat Provinsi melaksanakan orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. P. Peningkatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dalam upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu perumusan kegiatan dalam penyusunan RKPD tahun 2015 memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. Evaluasi mandiri terhadap LPPD Kabupaten/Kota sebelum Tim Nasional melakukan validasi; b. Pembinaan kepada Kabupaten/Kota terkait dengan pelaporan (memerankan fungsi Gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah); c. Pemeliharaan dokumen pendukung/dokumen capaian kinerja SKPD; d. Pemetaan kapasitas daerah dalam segi kebijakan, kelembagaan sumberdaya manusia dan penyusunan rencana tindak hasil pemetaannya; e. Penyusunan rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM kementerian/lembaga yang telah ditetapkan dan rencana capaian SPM untuk 5 (lima) tahun mendatang; f. Gubernu sebagai wakil pemerintah di daerah melakukan pembinaan penerapan SPM terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; g. Gubernur melakukan monitoring, evaluasi, dan menyusun serta menyampaikan laporan umum dan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada Menteri Dalam Negeri dan Kementerian Teknis terkait; h. Penyusunan perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan pemerintah daerah dan rencana pencapaian SPM di integrasikan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran; i. Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah melakukan pembinaan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan j. Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan urusan wajib dan pilihan berpedoman pada NSPK yang telah ditetapkan Mentri dan Pimpinan LPNK dan menjadikannya sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan daerah. Q. Pengembangan Periwisata dan Ekonomi Kreatif Kebijakan pengembangan ekonomi kreatif terdiri dari 15 bidang kegiatan meliputi: (1) Periklanan, Desain Art dan Seni Grafis; (2) Arsitektur; (3) Pasar Seni dan Barang Antik; (4) Kerajinan; (5) Desain; (6) Fashion (mode); (7) Film, video dan fotografi; (8) Permainan interaktif; (9) Musik; (10) Seni Pertunjukan; (11) Penerbitan dan Percetakan; Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 IV-47
(12) Layanan Komputer dan Piranti lunak; (13). Radio dan televisi; (14) Riset dan Pengembangan; dan (15) Kuliner. Untuk mendukung pengembangan kreativitas pada kelimabelas bidang kegiatan sebagaimana tersebut di atas, pada RKPD Tahun 2015 diarahkan untuk: a. Menciptakan payung kebijakan daerah dengan mengangkat identitas kelokalan dan perlindungan melalui system Hak kekayaan Intelektual (HKI) dengan memberikan fasilitasi bagi pekerja kreatif dalam hal kemudahan, pemodalan usaha, aksesibiltas pasar, keluar masuk karya kreatif di pelabuhan laut dan udara serta perijinan usaha bidang ekonomi kreatif; b. penyusunan kebijakan penetapan identitas daerah dan perlindungan melalui sistem HKI; c. Penyediaan sarana dan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) bagi insan/pekerja/pelaku kreatif; dan d. Penyediaan fasilitasi tempat/ruang/zona untuk promosi/pameran karya-karya kreatif. R. Penanganan Bencana Dalam rangka antisipasi pra bencana, penanggulangan bencana dan pasca bencana yang akhir-akhir ini sering terjadi di seluruh wilayah tanah air yang telah menimbulkan kerugian harta benda dan korban jiwa manusia, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2015 antara lain : a. Antisipasi prabencana dalam situasi tidak terjadi bencana, terdiri dari kegiatan perencanaan penanggulangan bencana, pengurangan resiko bencana, pencegahan bencana, pemaduan dalam perencanaan pembangunan, persyaratan analisis resiko bencana, pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang, pendidikan dan pelatihan, persyaratan standar teknis penanggulangan bencana. b. Penanggulangan bencana dalam tahapan saat tanggap darurat, mencakup kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital; dan c. Penanggulangan pascabencana mencakup : 1) Rehabilitasi, terdiri dari kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial ekonomi budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan, dan pemulihan fungsi pelayanan publik; 2) Rekonstruksi, terdiri dari kegiatan pembangunan kembali prasarana dan sarana, pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancangan bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat, peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya; peningkatan fungsi pelayanan publik dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat. S. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2015 supaya memperhatikan antara lain : Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 IV-48
a. Pengembangan kerjasama antar daerah dan pengembangan kerjasama daerah dengan pihak ketiga (BUMN, BUMD, Swasta, Kementerian/Lembaga dan Lembaga Badan Hukum) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tatacara Kerjasama Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Juknis Tatacara Kerjasama Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Daerah; b. Penguatan penyelenggaraan hubungan pusat dan daerah melalui kegiatan koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintahan di Wilayah Provinsi; c. Penegakan Peraturan Daerah dalam menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; d. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai dengan Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan; e. Pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah sesuai Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1/U/SKB/2003, Nomor 1067/Menkes/SKB/VII/2003, Nomor MA/230A/2003, Nomor 26 Tahun 2003 tanggal 23 Juli 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah; dan f. Pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan dan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam kebakaran di Daerah. T. Pengelolaan Perbatasan Antar Negara Dalam rangka pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang aman, maju dan tertib sebagai halaman terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah ditetapkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Sehubungan dengan hal tersebut maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2015 agar memperhatikan antara lain : a. Pemerintah Daerah Provinsi 1) Dukungan pembangunan lokasi prioritas perbatasan; 2) Percepatan penyusunan rencana tata ruang kawasan perbatasan; 3) Penyusunan kebijakan pemerintahan fokus pada pembangunan infrastruktur ekonomi, termasuk dukungan sarpras bagi produksi dan pengolahan komoditas akse pasar ke negara tetangga, peningkatan kualitas SM, penguatan KISS lintas sektor, kebijakan dan regulasi yang mendorong investasi, perlindungan hak warga negara, serta kebijakan dan strategi khusus bagi penguatan sosial budaya perbatasan Negara; 4) Koordinasi pembangunan di kawasan perbatasan melalui komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak, agar dapat bersinergi untuk kepentingan bersama; dan IV-49 4) Koordinasi pembangunan di kawasan perbatasan melalui komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak, agar dapat bersinergi untuk kepentingan bersama; dan IV-49
5) Kerjasama pembangunan kawasan perbatasan antar pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga dalam rangka dukungan permodalan pembangunan akses transportasi, telekomunikasi, dan energi. b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1) Dukungan pembangunan lokasi prioritas perbatasan; 2) Percepatan penyusunan rencana tata ruang kawasan perbatasan; 3) Menjaga dan memelihara tanda batas; dan 4) Koordinasi pembangunan di kawasan perbatasan melalui komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak, agar dapat bersinergi untuk kepentingan bersama. U. Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) Dalam rangka percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender, pemerintah daerah agar mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah dan mempedomani Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 270/M.PPN/II/2012, Nomor SE- 33/MK.02/2012, Nomor 050/43794/SJ dan Nomor 21/MPP.PA/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Surat Edaran Bersama Menteri Sehubungan dengan hal tersebut, dalam perumusan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan tahunan daerah agar mempertimbangkan : a. Pencapaian prioritas pembangunan nasional dan pencapaian MDG's terkait kesetaraan gender, penanggulangan HIV/AIDS dan malaria; b. Pelayanan kepada masyarakat (service delivery) berdasarkan pencapaian SPM; c. Analisis gender melalui analisis kesenjangan gender dalam output kegiatan dengan menggunakan Gender Analysis Pathway (GAP) atau analisis lainnya; dan d. Penyusunan Gender Budged Statement (GBS) atau Pernyataan Anggaran Gender (PAG). V. Pembangunan Gedung Negara Pembangunan bangunan gedung negara harus dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien, hemat, tidak berlebihan, dan ramah lingkungan. Oleh karena itu, persyaratan administratif, persyaratan teknis, klasifikasi, standar luas, standar jumlah lantai, penyusunan rencana kebutuhan, rencana pendanaan supaya berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. 4.7. ARAH KEBIJAKAN PENATAAN RUANG DAN PENGEMBANGAN WILAYAH Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 IV-50
Dalam upaya meningkatkan kualitas kinerja pembangunan daerah diperlukan sinkronisasi antara arahan kebijakan pembangunan dengan arahan fungsi peruntukan ruang. Hal ini dilakukan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan antara kebutuhan ekonomi maupun sosial dengan alokasi peruntukan ruang yang tersedia. Kebijakan pembangunan daerah yang dituangkan didalam rencana kerja pembangunan daerah dengan jangka waktu tahunan, diimplementasikan dengan memperhatikan aspek penyelenggaraan penataan ruang dan pengembangan kewilayahan. Dengan keterpaduan ruang, maka interaksi antar wilayah atau kawasan di Sumatera Utara, baik berupa aktifitas ekonomi maupun sosial masyarakat, dapat semakin ditingkatkan dan saling memberikan dampak positif bagi daerah khususnya peningkatan daya saing daerah dalam berkompetisi dengan daerah lain, secara nasional maupun internasional. Seiring dengan semakin meningkatnya aktifitas ekonomi dan sosial kehidupan berbangsa dan bernegara di Sumatera Utara tersebut, dibutuhkan pengembangan konsep pembangunan melalui pendekatan kajian pengembangan kewilayahan yang bertumpu pada peningkatan daya saing daerah. Pengembangan kajian pengembangan kewilayahan ini dilakukan dengan memperhatikan aspek penataan ruang dan pembangunan berkelanjutan, terutama terhadap substansi pembangunan yang bersifat strategis, antara lain mendukung ketahanan pangan, kemandirian energi, pembangunan infrastruktur transportasi dan sumber daya air, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta mitigasi bencana. Pengembangan kajian pada tahun 2015 ini, difokuskan terhadap pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh yang terdapat di Sumatera Utara maupun rencana pengembangan kawasan baru yang berpotensi untuk dikembangkan sesuai dengan nilai strategis ekonomi, sosial, ataupun lingkungan. Nilai strategis wilayah tersebut dapat dipengaruhi oleh dinamika perubahan yang berasal dari luar wilayah, seperti globalisasi, pasar bebas dan regionalisasi yang menyebabkan terjadinya perubahan dan dinamika spasial, sosial, dan ekonomi antarnegara, antardaerah (kota/kabupaten), kecamatan hingga perdesaan. Untuk itu, konsep pengembangan wilayah dikembangkan dari adanya kebutuhan daerah untuk meningkatkan fungsi dan perannya dalam menata kehidupan sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Dinamika perubahan yang berubah dengan cepat sangat mempengaruhi kinerja pembangunan daerah. Bila daerah lamban dalam merespon perubahan tersebut, maka pembangunan di daerah itu akan semakin tertinggal dan tidak mampu berkompetisi di tingkat regional, nasional maupun internasional. Untuk menjawab hal tersebut, maka konsep perencanaan penataan ruang dan pengembangan wilayah yang berdaya saing, merupakan bagian penting dari pembangunan suatu daerah terutama di kawasan perkotaan yang cepat berkembang maupun di kawasan perdesaan yang sangat rentan menghadapi gejolak perubahan karena keterbatasan sumber daya. Perubahan ini, jika tidak didukung suatu perencanaan wilayah yang baik dengan mempertimbangkan aspek sosial, lingkungan dan pertumbuhan ekonomi akan berakibat pada semakin bertambahnya kawasan kumuh perkotaan dan desa-desa tertinggal di Sumatera Utara. Dalam rangka mengantisipasi berbagai dinamika perubahan pembangunan yang terjadi dan meningkatkan kemampuan berkompetisi daerah, maka pengembangan penataan ruang daerah dalam meningkatkan daya saing pengembangan kewilayahan difokuskan antara lain pada: Penguatan peran kota-kota yang ditetapkan sebagai pusat-pusat kegiatan wilayah dan pusat-pusat kegiatan lokal yang terkoneksi dalam satu kesatuan sistem wilayah Pengembangan konektifitas antar pusat-pusat kegiatan dengan memperhatikan hubungan antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan Pengembangan implementasi pembangunan berbasis kewilayahan dengan memperhatikan karakteristik geografis dan budaya masyarakat Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 IV-51
Pengembangan konsep tata ruang di kawasan-kawasan strategis provinsi, yang memiliki nilai strategis ekonomi, budaya, dan lingkungan hidup, antara lain di kawasan Mebidangro, kawasan agropolitan dan agromarinepolitan. Pengembangan kualitas layanan dasar permukiman baik perkotaan maupun di perdesaan yang terdapat di wilayah pesisir dan dataran tinggi, yaitu sistem pengelolaan air minum dan pembangunan sanitasi, meliputi air limbah, persampahan dan drainase, serta penyediaan ruang terbuka hijau Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, khususnya dalam meningkatkan kualitas hunian yang lebih layak bagi masyarakat dan penyediaan rumah tinggal yang sehat, baik pembangunan secara horizontal di kawasan-kawasan yang fungsi peruntukan permukiman maupun pembangunan vertikal melalui pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) dan rumah susun sederhana milik (rusunami) terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan buruh/pekerja industri. Pengembangan konsep kota baru sebagai kawasan permukiman yang terintegrasi dengan interaksi multi fungsi sektoral didalam kawasan. Pengembangan konsep integrasi pembangunan infrastruktur pendukung kawasan yang bernilai strategis ekonomi, KEK Sei Mangkei, dan koridor pengembangan Simalungun- Batubara-Asahan. Pengembangan konsep dan interaksi pertanian/perkebunan dalam mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan daya saing kawasan. ruang jaringan sumberdaya air Pengembangan konsep tata ruang berwawasan pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan konservasi lingkungan dan konservasi energi, antara lain difokuskan di kawasan Danau Toba, DAS Asahan dan sekitarnya. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 IV-52