SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies Vol. 1, No. 1 (2021): 1-10 Website: Aliran Feminis dan Teori Kesetaraan Gender dalam Hukum (The Genre of Feminism and the Theory of Gender Equality in Law) Nur Azizah Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128 E-mail: ABSTRACT Feminists are a driving group with different thinking patterns in the concept of gender equality. In the late 1960s until the 70s, feminist groups began to focus their attention on the legal field so that a feminist genre called Feminist Legal Theory emerged. However, this feminist school is influenced by previous thinking. Law is the focus of attention because the law is a legal tool to ratify and strengthen the patriarchal system. Law in a country is seen as unable to accommodate women's rights and only strengthens the position of men. This research is descriptive-analytical research with a literature study. Keywords: Feminism; Gender Equality; Law. ABSTRAK Feminis adalah kelompok penggerak dengan pola pemikiran yang berbeda dalam konsep kesetaraan gender. Pada akhir tahun 1960 hingga tahun 70-an kelompok aliran feminis mulai memfokuskan perhatiannya di bidang hukum sehingga muncullah aliran feminis yang disebut Feminist Legal Theory. Meskipun demikian aliran feminis ini dipengaruhi oleh pemikiran sebelumnya. Hukum menjadi focus perhatian disebabkan hukum adalah alat yang legal untuk mengesahkan dan menguatkan system patriarki. Hukum dalam suatu negara dipandang tidak mampu mengakomodir hak-hak perempuan dan hanya menguatkan kedudukan laki-laki. Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptik analitik dengan studi pustaka. Kata kunci: Feminis; Kesetaraan Gender; Hukum. 1
SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies Vol. 1, No. 1 (2021): 1-10 Website: PENDAHULUAN Kehidupan manusia sebagai warga negara, anggota keluarga, dan warga negara tidak terlepas dari interaksi dan adaptasi. Interaksi adalah termasuk kegiatan hubungan timbal balik dalam aspek hukum, ekonomi, sosial, budaya, Pendidikan, dan sebagainya. Sedangkan adaptasi interaksi tersebut adalah nilai dan prinsip keadilan. Artinya setiap manusia dalam kehidupan diharapkan menggunakan adaptasi nilai keadilan dalam berinteraksi. Mengikuti pada topik di atas, keadilan dimaksud sebagai kesetaraan yang diperoleh laki-laki dan perempuan tanpa melihat jenis kelamin tetapi pada kondisi, kebutuhan, dan potensi masing-masing. Keadilan atau dalam bentuk teori kesetaraan gender muncul sebagai bentuk kegelisahan terhadap bentuk diskriminasi, patriarki, dan superior pada berbagai unsur yang menempatkan laki-laki pada keadaan tersebut. Teori kesetaraan gender memiliki bermacam aliran pemikiran yang berbeda tetapi mengusung nilai yang sama yakni hak-hak perempuan dan laki-laki. Pada tulisan ini dipaparkan gerakan kesetaraan gender dalam bentuk aliran-aliran feminis secara umum sampai aspek hukum. Kemunculan aliran teori gender feminis hukum berkenaan dengan pelegalan bias gender dan ketimpangan gender dalam peraturan dalam suatu negara. Hukum selama ini hanya mengakomodir hak dan kepentingan laki-laki. Bahkan hukum lama yang sudah legal muncul dalam perspektif laki-laki. METODE PENULISAN Metode yang digunakan penulis adalah deskriptif analisis yakni penulis mengumpulkan data-data primer dan pendukung berkaitan topik, seperti buku-buku, artikel, dan sumber pergerakan hukum di Indonesia. Data yang terkumpul kemudian dianalisa dan dideskripsikan untuk memperoleh hasil dan kesimpulan. HASIL DAN PEMBAHASAN Pengertian Gender Dalam kamus bahasa Inggris gender diterjemahkan sebagai jenis kelamin (sex). Sehingga gender kerap dikonotasikan sebagai jenis kelamin (Nugroho, 2011). Tetapi kemudian berdasarkan budaya dan sosial masyarakat gender mengalami perluasan makna, di mana hal ini merambah pada pengaruhnya pada politik, hukum, ekonomi, dan sebagainya. Gender adalah karakter yang digunakan untuk menggambarkan suatu jenis kelamin di mana dalam penggambaran ini memunculkan implikasi keputusan sosial kedudukan antara dua jenis kelamin. Jenis kelamin yang dimaksud adalah laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan tidak hanya dipandang berbeda dari segi jenis kelamin, bagian tubuh permanen pada laki-laki dan perempuan, yakni perempuan melahirkan, menyusui, haid, dan memiliki rahim sementara laki-laki memiliki jakun dan terkadang jenggot atau kumis. Tertapi perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak hanya bagian fisik yang permanen saja tetapi pada bagian sifat karakter, kedudukan, dan kesempatan sosial. Laki-laki adalah makluk maskulin yang digambarkan dengan keperkasaan, kekuatan fisik, otot, tegas, logika yang tajam, kecerdasan, dan pemilik otoritas dalam memutuskan. Sementara perempuan sebaliknya yakni keibuan, lemah lembut, cengeng, lebih menggunakan perasaan daripada akal, kecerdasan di bawah pria, penerima dan pelaksana keputusan yang dibuat laki-laki (Najwah & Sodik, 2005). 2
SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies Vol. 1, No. 1 (2021): 1-10 Website: Perbedaan ini dijadikan patokan dasar antara laki-laki dan perempuan, perbedaan ini dianggap bersifat permanen. Parahnya situasi ini tidak hanya merugikan dalam hak, harkat dan martabat perempuan di keluarga tetapi sampai pada lingkungan sosial, pendidikan, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Berdasarkan catatan sejarah perempuan mengalami titik terendah selama beberapa dekade dalam eksistensinya sebagai manusia. Bahkan pada beberapa daerah perempuan dipersamakan kedudukannya dengan budak bahkan dapat lebih rendah dari budak laki-laki. Eksistensi perempuan di dunia sangat memprihatinkan, mereka dipandang sebagai barang, benda, tidak memiliki hak, hanya sekedar kewajiban yang diwajibkan oleh kaum laki-laki. Mereka dapat diperjual belikan. Hingga kemudian pada awal tahun 1960 gerakan keadilan dan kesetaraan mulai digaungkan, meskipun saat itu belum disebut sebagai gender. Tetapi sudah ada upaya untuk memperjuangkan hak perempuan. Selanjutnya pada tahun 1970 gerakan kesetaraan gender di bidang sosial, politik, Pendidikan, dan ekonomi mulai merambah ke setiap penjuru Eropa dan Amerika dengan nama Gerakan kesetaraan gender dari kaum feminis (Weisberg, 1993). Bias Gender Beberapa hal yang dikemukakan sebagai bentuk ketimpangan gender secara umum yaitu marginalisasi, subordinasi, stereoptipe, kekerasan (violence), dan beban kerja ganda sebagai istri. Nugroho (2011) menjelaskan bias gender atau ketimpangan gender tersebut sebagai berikut: 1. Marginalisasi Marginalisasi adalah bentuk pembatasan terhadap perempuan. Perempuan pada posisi terpinggir. Disebabkan anggapan-anggapan negative terhadap keadaan perempuan yakni perbedaan gender perempuan pada posisi terpinggir. Dalam keluarga, kesempatan bekerja, Pendidikan, politik, ekonomi perempuan mendapat sisa bagian bahkan tidak dianggap penting dalam beberapa aspek tersebut. Akibatnya perempuan dalam rekrut pekerjaan, ekonomi, dan Pendidikan tidak diperbolehkan. Sekalipun turut dalam pekerjaan perempuan memperoleh gaji lebih sedikit dari laki-laki tidak memandang bagimana hasil dan kualitas pekerjaan. 2. Subordinasi Dampak negative dari perbedaan gender adalah subordinasi pada perempuan. Subordinasi adalah pembagian peran antara laki-laki dan perempuan berdasarkan penilaian terhadap jenis kelamin. Oleh sebab perempuan dipandang lemah, gemulai, cengeng, kurang logis, lebih menggunakan perasaan, dan anggapan-anggapan feminism lainnya akibatnya perempuan ditempatkan pada peran inferior, yakni menjaga anak, memasak, mengurus rumah tangga, tidak perlu berpendidikan tinggi, wanita berkarir, karirnya dianggap hanya sampingan, tugas pokok adalah sebagai ibu rumah tangga. Masih banyak peran-peran perempuan yang diberikan bersasarkan pertimbangan jenis kelamin belaka. 3. Kekerasan (Violence) Tidak dipungkiri bahwa sampai saat ini di masa kemajuan ilmu pengatahuan dan teknologi, perempuan lebih tinggi dalam skala korban tindak kekerasan, baik dalam ranah keluarga, industry, pekerjaan, sosial, dan budaya. Perbedaan jenis kelamin, dampak 3
SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies Vol. 1, No. 1 (2021): 1-10 Website: perbedaan pandangan terhadap gender, perempuan diperlakukan tidak pada sewajarnya. Bahkan anggapan bahwa suami berhak memberikan pengajaran pada istri, sehingga suami memiliki hak memukul istri bahkan membentak. Hal tersebut dinamakan kekerasan fisik dan psikis. 4. Stereoptipe Adanya pelabelan secara general pada setiap jenis kelamin perempuan. Jenis kelamin perempuan sudah otomatis menyandang label cengeng, lemah, lembut, gemulai, tidak logis, lebih menggunakan perasaan, dan sebagainya. Disebabkan ditemukan sifat- sifat tersebut melekat pada beberapa perempuan, maka seluruh perempuan di muka bumi menyandang label tersebut tanpa terkecuali. Tentu perbuatan mengeneralkan perempuan sangat merugikan disebebkan tidak setiap perempuan layak menyandang label tersebut. Meskipun pada dasarnya tidak ada yang salah sari bersifat lembut dan gemulai atau cengeng, tetapi pelabelan ini mempengaruhi pola pikir dan cara pandang sosial pada perempuan. 5. Beban Kerja Ganda Dalam keluarga istri kerap kali dianggap sebagai anggota keluarga yang harus dipimpin suami. Istri harus mematuhi suami dalam situasi apapun. Tugas pokok istri adalah sebagai ibu, pengurus rumah tangga yang biasa disebut ibu rumah tangga. Maka sesibuk apapun istri dalam karirnya, istri wajib mengutamakan tugas rumah yakni mengurus anak, melayani suami, memasak, mencuci dan tugas rumah tangga lainnya. Karir perempuan harus dikesampingkan. Sehingga sebelum dan sesuah bekerja di luar rumah, istri wajib mengerjakan tugas-tugas rumah. Demkian bentuk beban kerja ganda yang terjadi dalam keluarga. 6. Historisitas Perempuan Berdasarkan catatan sejarah, perempuan menempuh perjalanan yang panjang untuk mempertahankan hidup dan eksisitensinya. Perempuan secara berangsur-angsur memperoleh haknya yang sudah lama terkungkung. Hal hidup, hak memperoleh pendidikan, kesempatan pengembangan ekomomi, hak kepemilikan harta, hak sebagai warga negara (politik), hak mengemukakan pendapat, hak di mata hukum dan hak-hak lainnya yang sebelumnya hanya dimiliki satu jenis kelamin yakni laki-laki. Tetapi perjuangan tersebut tidak mudah, berat dan membutuhkan waktu yang lama. Setiap hak tersebut tidak datang serta merta dan seluruhnya, tetapi bertahap. Dalam catatan sejarah, nyatanya perempuan di setiap negara situasinya sama-sama memprihatinkan. Sebelum adanya gerakan kesetaraan gender, kesadaran perempuan, dan pada masa jahiliyah, perempuan hampir tidak berhak hidup. Kelahiran perempuan dipandang sebuah aib bagi keluarga (Al-Hamid, 1992). Perempuan tidak berhak mengecap pendidikan, tidak berhak mengikuti pemilihan pimpinanan daerah atau negara, tidak dihargai di dunia perekonomian. Parahnya perempuan dianggap sekedar pemuas seks bagi laki-laki, dapat dibakar hidup-hidup apabila suami meninggal dunia, diperjual belikan, dipertukarkan bahkan diperbudakkan (Fadhullah, 2000). 4
SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies Vol. 1, No. 1 (2021): 1-10 Website: Feminis dan Gerakan Kesetaraan Gender Isu gender yang mulai eksis di Indonesia sebelum krisis moneter melanda Indonesia pada tahun 1997 M merupakan faktor yang menjadikan kaum perempuan pesisir seakan mendapatkan momentum untuk lebih banyak berkiprah untuk terjun ranah publik bukan hanya di ruang domestik saja. Isu gender pada hakikatnya lebih membuat kaum perempuan lebih percaya diri lagi untuk bersaing dengan kaum lakilaki, selain konsep sibaliparri yang menjadi warisan masyarakat Mandar yang digaungkan oleh kaum perempuan, gender juga memperjuangkan persamaan hak antara kaum laki-laki dan perempuan (Indrawati et al., 2021). Gender, selain sebagai perbedaan jenis kelamin juga perbedaan karakter dan kedudukan yang digambarkan serta dilekatkan pada laki-laki dan perempuan. Bias gender pada berbagai aspek telah membawa perempuan pada situasi terkungkung tidak selayaknya manusia pada dasarnya. Perbedaan gender berpengaruh pada hak dan kewajiban perempuan. Ini adalah bentuk kefatalan yang timbul dari diskriminasi. Pada akhirnya secara bertahap kaum perempuan mulai menyadari bentuk ketidakadilan yang dialami, mulailah muncul gerakan-gerakan kesetaraan gender. Gerakan kesetaraan gender disebut feminis. Tiap feminis mengusung teori dan gerakan kesetaraan berbeda serta tuntutan aspek yang berbeda pula. Tetapi tujuan tetap sama yakni mengangkat harkat dan martabat perempuan sebagai manusia yang sebenarnya. Adapun berbagai aliran feminis tersebut adalah: 1. Feminis Liberal Upaya untuk memperoleh hak-hak yang sama antara laki-laki dan perempuan mulai berkembang sejak abad 18. Meskipun gerakan keadilan ini, tepatnya pada abad 18 belum disebut gerakan kesetaraan gender tetapi nilai yang siusung sama dengan nilai dan harapan kaum feminis. Kesetaraan gender menurut feminis liberal adalah kesamaan hak dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan baik bidang pendidikan, hak politik, dalam keluarga, sosial, budaya, ekonomi dan sebagainya. Menurut feminis liberal perempuan dan laki-laki tidak harus selalu sama, karena pada dasarnya dalam beberapa hal memang berbeda terlebih biologis. Tetapi mereka menilai perbedaan itu bukanlah pembenaran untuk mendiskriminasi perempuan. Mereka juga mendukung kerjasama antara laki-laki dan perempuan untuk kesejahteraan bersama. Aliran feminis ini dinilai sebagai gerekan kesetaraan paling moderat (Umar, 1999). 2. Feminis Radikal Feminis radikal muncul pada tahun 1960 an dengan menusung gerakan kesetaraan ekstrim jauh dari citra feminis liberal yang mendukung kerjasama laki-laki dan perempuan. Berdasarkan tantangan pada zamannya di mana perempuan selalu menjadi korban tindak kekerasan seksual, fisik, dan mental secara berkelanjutan dalam kelaurga, budaya dan sosial merambah pada aspek lainnya. Kerasnya tantangan yang dihadapi perempuan saat ini memunculkan gerakan radikal di mana laki-laki dipandang sebagai musuh perempuan. Teori keseataraan gender dalam gerakannya adalah perempuan untuk memperoleh kembali haknya sebagai manusia seutuhnya harus menjauh dari laki-laki, meningkatkan kualitas diri, tidak menikah dengan laki-laki, tidak melahirkan dan mengecam kerjasama 5
SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies Vol. 1, No. 1 (2021): 1-10 Website: antara laki-laki dan perempuan. Perempuan harus mampu bersaing dengan laki-laki dalam segala bidang dan bahkan harus mengalahkan laki-laki. 3. Feminis Marxis Teori feminis Marxis diambil dari teori Karl Marx tentang status kepemilikan. Menurut Karl Marx yang disebut dengan marxis, kepemilikan pribadi secara sepihak dapat merugikan orang lain, terlebih dalam ranah keluarga. Pada kalangan feminis Marxis memandang bahwa situasi di mana laki-laki sebagaimana yang berlaku di Indonesia menurut hukum keluarga dan budaya memposisikan wanita atau istri sebagai ibu rumah tangga. Posisi di mana istri hanya bertindak sebagai ibu rumah tangga dimana bertugas mengurus segala kepentingan rumahtangga tanpa berkarir, maka wanita dianggap tidak bekerja atau tidak menghasilkan sesuatu yang penting. Menarik pada pemikiran feminis Marxis berpandangan bahwa budaya kapitalis melihat hasil hanya dari materi maka akan merugikan perempuan (Faqih, 1996). 4. Feminis Muslim dan Kesetaraan Gender Dalam Islam sendiri sudah ada gerakan bernilai kesetaraan gender yang dilakukan Rasullah berdasarkan dalil ayat Al-Quran. Sebelumnya di masa Arab Jahiliyah dan seluruh dunia laki-laki bebas menikah tanpa batas istri, bebas menceraikan istri, perempuan sebagai pemuas sex, terjadi pembunuhan bayi perempuan, perempuan lebih rendah dari budak laki- laki, perempuan tidak berhak atas warisan. Kemudian setelah kehadiran Islam, oleh Rasulullah semua hal itu dihapus. Secara bertahap perempuan dihargai dan diayomi. Perempuan memiliki hak menentukan siapa suaminya, perempuan berhak menolak calon, perempuan berhak atas nafkah bahkan setelah bercerai, perempuan berhak mengajukan cerai, perempuan bebas menjalani kehidupan bahkan di masa Rasulullah perempuan memiliki hak dalam bidang sosial, ekonomi, dan hukum secara setara berdasarkan keseimbangan relasi (Faris, 2014). Konsep kesetaraan gender dalam Islam adalah relasi dan kerjasama, yaitu antara laki-laki dan perempuan dua manusia yang tidak dapat saling melepas diri saling membutuhkan dalam segi aspek apapun. Meskipun terdapat beberapa perbedaan antara laki-laki dan perempuan, tetapi perbedaan tersebut dijadikan alasan untuk saling melengkapi dan terbangunnya relasi yang baik antara laki-laki dan perempuan (Umar, 1999). Umar (1999) mengemukakan kesetaraan gender dalam kandungan ayat al-Quran berikut: (1) Laki-laki maupun perempuan adalah seorang hamba yang derajat ketaqwaan tidak didasarkan pada jenis kelamin (Qs. al-Zariyat ayat 56 dan QS. Al- Hujurat ayat 13); (2) Khalifah di muka bumi tidak hanya ditujuan pada laki tetapi juga perempuan (Qs. Al-An'am ayat 165); (3) Laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordinal Qs. Al-A'Raf ayat 172); (4) Laki-laki dan perempuan memiliki peran yang sama dalam kisah kosmis penciptaan manusia hingga turunnya adam dan hawa ke bumi. Pada setiap ayat menuturkan "huma" atau dua orang, bukan seorang saja; (5) Baik laki-laki maupun perempuan berpotensi dalam meraih prestasi yang sama berdasarkan usahanya masing-masing (Qs.Al-Imran ayat 195. Qs. An-Nisa ayat 124, Qs. An-Nahl ayat 97, Qs. Ghafir ayat 40). 6
SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies Vol. 1, No. 1 (2021): 1-10 Website: Selanjutan di kahidupan modern muncullah feminis muslim mengusung kesetaraan gender berdasarkan masanya, berdasakan zamannya. Beberapa di antaranya adalah Qasim Amin (Mesir), Amina Wadud (Malaysia), Fatimah Mernissi, dan masih banyak lainnya. 5. Teori Hukum Feminis (Feminist Legal Theory) Feminis Jurisprudence muncul pada akhir tahun 1960 mengikuti pergerakan kaum feminis Amerika. Kemunculan feminis jurispruden merefleksikan ketertarikan feminis di bidang hukum. Hal ini disebabkan teori-teori hukum, system hukum, dan pemberlakuan hukum dalam suatu negara tidak berwawasan perempuan. Sehingga tidak ada hukum yang membicarakan hak perempuan. Hukum adalah aspek negara yang harus lebih diperhatikan terlebih menghubungkannya dengan teori kesetaraan gender. Hukum diakui sebagai alat yang sangat kuat sebagai ketentuan yang legal. Dengan kaidah hukum atau hukum bersifat maskulin, patriarki, tidak berwawasan gender tentu akan menempatkan perempuan pada posisi terbelakang tidak berkembang. Terlebih legalitas hukum yang tidak mengcover hak perempuan merugikan secara langsung dan parahnya berkekuatan hukum merendahkan kaum perempuan (Weisberg, 1993). Weisberg kemudian mengemukakan beberapa teori Feminist Legal Theory yang dipengaruhi aliran feminis sebelumnya: (1) Menurut Feminist Legal Theory negara, hukum, dan masyarakat berperan penting dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender atau malah sebaliknya; (2) Penganut aliran feminis yang notabene adalah perempuan merasa tidak terlindungi dengan system hukum yang diberlakukan, karena kerapkali terjadi perubahan struktur hukum maupun struktur sosial di dalam suatu komunitas global ataupun hubungan antara teori dan praktek yang terjadi, yang dielaborasikan dalam suatu kasus tertentu denagn efek tertentu; (3) Kelompok FLT berasumsi bahwa hukum adalah produk idiologi tertentu, yakni idiologi yang dianut kaum laki-laki. Sehingga hukum yang lahir seksis, bias gender. Hukum adalah cerminan laki-laki, hukum adalah untuk mempertahankan sifat maskulin laki-laki. Meskipun tujuan Feminis aliran ini adalah guna memperkukuh kedudukan perempuan dalam negara, sosial, ekonomi, politik, dan lain sebagainya melalui hukum, tetapi kelompok ini menentang adanya hukum khusus perempuan, di mana hukum memperlakukan perempuan secara khusus. Ketentuan demikian hanya akan membuat perempuan kembali pada titik rendah bahkan dinilai lemah (Luhulima, 2007). Contoh, ketentuan yang menyebutkan bahwa perempuan harus dilindungi oleh laki-laki. Menurut aliran ini, seseorang tidak seharusnya dilindungi hanya berdasarkan alasan jenis kelamin. Tetapi seharusnya dasar sesame kemanusiaan yang artinya laki-laki dan perempuan sama- sama saling melindungi. Tetapi metode netralisasi yaitu penyamaan secara rata dalam hukum juga tidak dibenarkan, yakni menganggap bahwa laki-laki dan perempuan sama seutuhnya dalam aspek dan perlakuan. Malah demikian hanya akan merugikan perempuan. Contoh: Dalam tatanan Lembaga, badan usaha, perusahaan, dan apapun sistem kerja setiap jenis kelamin disamakan, sehingga ibu yang baru melahirkan dipaksa masuk kerja, ibu menyusui tidak memiliki tempat untuk khusus menyusui. Di Indonesia sendiri, teori kesetaraan gender sudah digunakan untuk menganalisis hukum-hukum, termasuk pelaksana hukum. Di Aceh sendiri pernah diberlakukan training tentang hukum berkesetaraan gender bagi para hakim. Setiap hakim di Indonesia berkumpul di Aceh guna membahas gender dan duduk bersama membahas bagaimana 7
SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies Vol. 1, No. 1 (2021): 1-10 Website: melahirkan putusan berwawasan gender. Pertemuan para hakim serta training putusan berkesetaraan gender, melahirkan kesimpulan pokok yang disepakati para hakim sebagai patokan-patokan hasil putusan sensitif gender. Hasilnya adalah sebagai berikut (Arto, 2015): Hakim Belum Sensitif Gender Hakim Sudah Sensitif Gender Berpendapat berhak melakukan pemukulan pada istri guna tujuan mendidik bahwa suami Adanya anggapan bahwa kekerasan fisik dan pskikis dalam rumah tangga (keluarga) adalah suatu kewajaran dan sekedar bentuk kehilafan harus pasangan diteloransi/dimaafkan. yang Hakim hanya menganggap bahwa realisasi hukum dalam perceraian adalah ikrar talak, sehingga apabila ikrar talak sudah terucap, hakim tidak begitu memperhatikan apakah suami benar-benar akan menunaikan putusan yakni kewajiban nafkah atau mut'ah pada istri pasca cerai. Sebab hakim menyerahkan pada kesadaran suami. Hakim yang sensitive gender tidak akan mentoleransi pemukulan terhadap istri meskipun tujuan mendidik. Pemukulan adalah bentuk pelanggaran hukum. Menganggap bahwa KDRT bukan suatu tindakan yang datang spontan atau tiba- tiba, tetapi hal sistematik di mana suami menganggap lebih kuat, lebih berkuasa, berkedudukan istri tinggi dipandang sebagai anggota keluarga yang pantas lakukan kekerasan. Hakim yang sensitive gender memandang ikrar talak dan akibat hukum talak yakni kewajiban putusan adalah bentuk keadilan. Suami diperintahkan untuk melaksanakan semua yakni pembayaran nafkah terhutang, nafkah iddah, mut'ah, nafkah hadhanah, dan kewajiban lainnya sebelum dilangsungkan ikrar talak. tindak kekerasan, sehingga bentuk kewajiban Selanjutnya pada tahun 2013 diberlakukan Buku II Pedoman Peradilan Agama yang dikeluarkan dan disahkan Mahkamah Agung. Pada Buku II Edisi revisi terdapat pembaharuan hak perempaun pasca cerai gugat di mana istri mendapatkan hak nafkah iddah meskipun dalam kasus gugat cerai yang diajukan istri. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa istri sebagai korban dari tindak kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT menurut Buku II Pedoman Peradilan Administrasi dan Pelaksanaan Tugas Peradilan Agama Mahkamah Agung Edisi Revisi 2013. Meskipun demikian, status hukum tidak begitu kuat dan terikat, karena kedudukan Buku II tersebut hanya sebatas pedoman peradilan agama yang dikeluarkan Mahkmah Agung, yang pada realitasnya tindakan di lapanganlah penentunya, yakni hakim. Berdasarkan hasil penelitian pada tahun 2021 di Pengadilan Agama Medan dan Mahkamah Syariah Banda Aceh, realitasnya istri sebagai ketika mengajukan gugatan cerai tidak mendapat nafkah iddah. Dengan pertimbangan bahwa perceraian atas kehendak istri, maka talak yang terjatuh adalah talak ba'in shigraa, bahkan sekalipun istri sebagai korban tindakan dzalim suami. Nyatanya, hakim Pengadilan Agama belum berarti keluar dari ketentuan pasal dalam KHI yang menyebutkan akibat hukum cerai gugat adalah lepasnya hak nafkah iddah seperti yang tertera dalam Buku II Pedoman Peradilan Administrasi dan Pelaksanaan Tugas Peradilan Agama Mahkamah Agung Edisi Revisi 2013. Selanjutnya, dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974/2019 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI di mana keduanya adalah 8
SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies Vol. 1, No. 1 (2021): 1-10 Website: beberapa sumber hukum peradilan agama secara tegas menyebutkan bahwa tanggungjawab suami adalah kepala keluarga, sedangkan kewajiban istri adalah mengurus urusan rumah tangga dalam artian ibu rumah tangga. Pembagian peran ini menjadi legal dan disahkan negara meskipun sebenarnya kaum penggerak kesetaraan gender menentang pembedaan peran secara general tanpa mempertimbangkan kualitas dan kuantitas salah satu jenis kelamin. Berdasarkan penjelasan dari segelintir ketentuan hukum di negara Indonesia, dapat dipahami bahwa sebenarnya konsep kesetaraan gender belum sepenuhnya terterapkan dengan baik dalam hukum. Hukum juga belum mampu mengakomodir kepentingan dan hak perempuan baik sebagai wanita maupun istri. Tetapi meskipun demikian tidak dipungkiri bahwa Indonesia masih dalam tahapan menerima kesetaraan gender dengan upaya-upaya yang sudah dilakukan sebagaimana yang dijelaskan pada paragraph sebelumnya. Bahwa setiap hakim di beberapa pengadilan mulai menjalani training sensitifitas gender. Buah dari training tersebut salah satunya adalah di Mahkamah Syariah Banda Aceh sendiri sebagai contoh, istri meskipun tidak memperoleh nafkah iddah pada kasus cerai gugat, hakim mengupayakan agar istri memperoleh nafkah madliyah atau nafkah terhutang (Yusuf & Azizah, 2021). KESIMPULAN Gender adalah gambaran atau deskripsi sosial, budaya, dan hukum terhadap kedua jenis kelamin secara general, di mana deskripsi tersebut terkesan bersifat absolut dan mutlak. Gambaran tersebut dalam bidang jenis kelamin, karakter, peran, kedudukan, dan status sosial. Kesetaraan gender adalah hanya sekedar teori keadilan, sedangkan penggerak teori tersebut adalah kaum feminis. Setiap feminis memiliki cara pandang dan teori berbeda terkait kesetaraan gender, tetapi tetap tujuan harkat dan martabat perempuan. Teori Feminis Hukum (Feminis Legal Theory) muncul sebagai implementasi teori kesetaraan. Feminis memandang bahkan hukum sangat berperan dalam mengukuhkan ketimpangan gender. Feminist legal theory mengusung pembaruan hukum untuk dapat mengakomodir kepentingan perempuan. Islam sendiri melalui ayat al-Quran dan riwayat kehidupan Rasulullah menjunjung gerakan kesetaraan gender. Bahkan dalam Islam sendiri di zaman modern ini terdapat gerakan-gerakan feminis muslim dengan menggunakan metode tafsir guna melahirkan nilai kesetaraan gender. REFERENSI Al-Hamid, M. (1992). Islam Rahmat bagi Wanita. Risalah Gusti. Arto, A. M. (2015). Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim. Pustaka Pelajar. Fadhullah, S. M. (2000). Dunia Wanita dalam Islam. Lentera. Faqih, M. (1996). Posisi Kaum Perempuan dalam Hukum Islam: Tinjauan dari Analisis Gender dalam Membencang Feminise Diskursus Gender Perspektif Islam. Risalah Gusti. Faris, A. (2014). Gerakan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam. MU Media. Indrawati, I., Abdullah, A., & Aksa, A. (2021). Teologi Gender dalam Tradisi Sibaliparri: Peran Perempuan Pesisir Polewali Mandar (The Gender Theology in the Sibaliparri Tradition: the Role of Coastal Women in Polewali Mandar). Potret Pemikiran, 25(2), 192-206. 9
SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies Vol. 1, No. 1 (2021): 1-10 Website: Luhulima, A. S. (2007). Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan. Yayasan Obor Indonesia. Najwah, N., & Sodik, M. (2005). Dilema Perempuan dalam Lintas Agama dan Budaya. PSW UIN Sunan Kalijaga. Nugroho, R. (2011). Gender dan Strategi Pengurus-Utamaannya di Indonesia. Pustaka Pelajar. Umar, N. (1999). Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an. Paramida. Weisberg, D. K. (1993). Feminist Legal Theory Foundation. Temple Univercity Press. Yusuf, N., & Azizah, N. (2021). Hak Nafkah Iddah dan Mut'ah Pasca Cerai di Mahkamah Syariah Banda Aceh dan Pengadilan Agama Medan. 10