Yeremia Wijaya & Vera W. S. Soemarwi ANALISIS KEBIJAKAN PROGRAM RESTRUKTURISASI POLIS PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) DITINJAU DARI ASPEK PERJANJIAN (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 09/PDT.G.S/2021/PN.JKT.PST) ANALISIS KEBIJAKAN PROGRAM RESTRUKTURISASI POLIS PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) DITINJAU DARI ASPEK PERJANJIAN (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 09/PDT.G.S/2021/PN.JKT.PST) Yeremia Wijaya (Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara) (E-mail: Vera W. S. Soemarwi (Corresponding Author) (Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan Master Program Public International Law pada Leiden University) (E-mail: veras@fh.untar.ac.id) Abstract Since 2018, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) has delayed payment of claims due to financial difficulties. The financial condition that kept getting worse brought the oldest insurance company in Indonesia to default. In order to overcome the default, Jiwasraya conducted a Policy Restructuring Program. This Policy Restructuring Program basically reduces the insureds' policy value. The problems raised in this research are how the legal review of the Policy Restructuring Program of PT Asuransi Jiwasraya (Persero) based on the agreement and how the legal protection for the insured and/or policyholders who feel aggrieved due to the Policy Restructuring Program of PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Meanwhile, this research is a type of normative legal research that is descriptive analytical based on secondary data collected and analyzed through library research. The results of this study indicate that the Policy Restructuring Program is a debt or liability restructuring which in its implementation violates the principles of agreement in the Civil Code, Commercial Code, and General Policy Conditions. Legal protection for customers who feel aggrieved due to the Policy Restructuring Program is regulated in the Consumer Protection Act and POJK 1/2013. Suggestions for the Financial Services Authority to make regulations that strictly stipulate that debt or liability restructuring in insurance companies must be based on the agreement of both parties in accordance with the principle of agreement, while for PT Asuransi Jiwasraya (Persero) to eliminate discriminatory treatment against customers who participate and do not participate the Policy Restructuring Program. Keywords: PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Policy Restructuring Program, Principle of Agreements, General Policy Terms. Abstrak Sejak tahun 2018, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) telah melakukan penundaan pembayaran klaim pemegang polis karena kesulitan keuangan. Kondisi keuangan yang terus memburuk membawa perusahaan asuransi tertua di Indonesia ini berujung pada gagal bayar. Dalam rangka mengatasi gagal bayar tersebut, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) melakukan Program Restrukturisasi Polis. Program Restrukturisasi Polis ini pada dasarnya mengurangi Nilai Tunai Polis nasabah. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan 51
Yeremia Wijaya & Vera W. S. Soemarwi ANALISIS KEBIJAKAN PROGRAM RESTRUKTURISASI POLIS PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) DITINJAU DARI ASPEK PERJANJIAN (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 09/PDT.G.S/2021/PN.JKT.PST) hukum Program Restrukturisasi Polis PT Asuransi (Persero) berdasarkan perjanjian dan bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang polis yang merasa dirugikan akibat Program Restrukturisasi Polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Adapun, penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan berdasarkan pada data sekunder yang dikumpulkan dan dianalisis melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program Restrukturisasi Polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) merupakan restrukturisasi utang atau liabilitas yang dalam pelaksanaannya tidak mengindahkan asas-asas perjanjian dalam KUH Perdata, asas-asas perjanjian asuransi dalam KUHD, dan Syarat-syarat Umum Polis. Perlindungan hukum bagi nasabah yang merasa dirugikan akibat Program Restrukturisasi Polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun POJK 1/2013. Saran bagi Otoritas Jasa Keuangan agar membuat peraturan yang dengan tegas mengatur bahwa restrukturisasi utang atau liabilitas dalam perusahaan asuransi harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan asas perjanjian, sedangkan bagi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) agar menghilangkan perlakuan diskriminatif terhadap nasabah yang ikut maupun tidak ikut Program Restrukturisasi Polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Kata Kunci: Program Restrukturisasi Polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Asas-asas Perjanjian, Syarat-syarat Umum Polis I. Pendahuluan A. Latar Belakang Kasus gagal bayar klaim perusahaan asuransi tengah marak terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Gagal bayar tersebut dialami oleh perusahaan-perusahaan asuransi besar di Indonesia, seperti PT Asuransi Jiwa Kresna, PT Asuransi Jiwa Bumiputera 1912, PT Asuransi Jiwa Bakrie Life, serta termasuk PT Asuransi Jiwasraya (Persero). PT Asuransi Jiwasraya (Persero) merupakan perusahaan asuransi tertua di Indonesia yang mengalami gagal bayar pada tahun 2018. Dalam rangka mengatasi gagal bayar tersebut, Jiwasraya melakukan Program Restrukturisasi Polis terhadap seluruh polis. Program Restrukturisasi Polis dimulai dari tahap pengumuman yang dilakukan pada tanggal 11 Desember 2020 melalui siaran pers yang disiarkan di kanal youtube serta berita pengumuman pada laman resminya Ketidakmampuan membayar klaim PT Asuransi Jiwasraya (Persero) disebabkan karena beberapa hal, yaitu adanya mismanajemen dengan melakukan kesalahan penentuan harga produk (mispricing), tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi sehingga investasi ditempatkan pada 52
Yeremia Wijaya & Vera W. S. Soemarwi ANALISIS KEBIJAKAN PROGRAM RESTRUKTURISASI POLIS PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) DITINJAU DARI ASPEK PERJANJIAN (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 09/PDT.G.S/2021/PN.JKT.PST) high risk asset demi mengejar high return, adanya rekayasa laporan keuangan dan harga saham (window dressing), adanya tekanan likuiditas dari produk Saving Plan dan lemahnya tingkat solvabilitas, serta adanya korupsi. Program Restrukturisasi Polis Jiwasraya merupakan upaya penyelamatan polis dengan mengalihkan atau mengakuisisi polis-polis milik pemegang polis kepada penanggung baru yang dibentuk pemerintah, yaitu PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life). Program Restrukturisasi Polis Jiwasraya dibagi menjadi tiga jenis, yaitu Restrukturisasi Polis Perorangan, Restrukturisasi Polis Bancassurance, dan Restrukturisasi Polis Korporasi. Ketiga jenis restrukturisasi tersebut dibedakan berdasarkan jenis polis atau produk asuransi yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Restrukturisasi Polis Perorangan (Ritel) diperuntukkan untuk polis milik perorangan, Restrukturisasi Polis Bancassurance diperuntukkan untuk polis bancassurance atau polis yang merupakan hasil kerja sama antara perusahaan asuransi dengan bank, dan Restrukturisasi Korporasi diperuntukkan bagi polis milik suatu korporasi atas pegawainya. Jiwasraya menawarkan pilihan kepada seluruh pemegang polisnya, yakni setuju atau tidak setuju ikut Program Restrukturisasi Polis Jiwasraya. Apabila setuju, maka polis akan direstrukturisasi sesuai dengan ketentuan dan opsi-opsi yang ditawarkan dalam skema restrukturisasi yang menerapkan haircut tinggi dan cut off. Sebaliknya, apabila pemegang polis menolak atau tidak setuju ikut Program Restrukturisasi Polis Jiwasraya, polis milik pemegang polis tersebut akan ditinggal di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan perjanjian asuransi yang mengikat kedua belah pihak akan diganti dengan perjanjian utang-piutang yang pembayarannya berdasarkan ketersediaan aset yang tidak berstatus clear and clean. Berikut skema restrukturisasi dalam Program Restrukturisasi Polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero). 53
Yeremia Wijaya & Vera W. S. Soemarwi ANALISIS KEBIJAKAN PROGRAM RESTRUKTURISASI POLIS PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) DITINJAU DARI ASPEK PERJANJIAN (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 09/PDT.G.S/2021/PN.JKT.PST) Gambar 1.1. Skema Program Restrukturisasi Polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) B. Perumusan Masalah Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana tinjauan hukum Program Restrukturisasi Polis PT Asuransi (Persero) berdasarkan perjanjian asuransi? 2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang polis yang dirugikan akibat Program Restrukturisasi Polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero)? II. Pembahasan 54
Yeremia Wijaya & Vera W. S. Soemarwi ANALISIS KEBIJAKAN PROGRAM RESTRUKTURISASI POLIS PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) DITINJAU DARI ASPEK PERJANJIAN (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 09/PDT.G.S/2021/PN.JKT.PST) A. Tinjauan Hukum Program Restrukturisasi Polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Berdasarkan Perjanjian Asuransi 1. Program Restrukturisasi Polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Merupakan Restrukturisasi Utang atau Liabilitas Program Restrukturisasi Polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dilaksanakan dengan berpedoman pada Pasal 50 ayat (3) POJK 71/2016 yang mengatur bahwa restrukturisasi aset dan/atau liabilitas merupakan salah satu langkah penyehatan keuangan ketika perusahaan asuransi tidak memenuhi target tingkat solvabilitas internal. Restrukturisasi utang atau liabilitas adalah suatu proses mengatur kembali utang bermasalah dalam rangka memperbaiki kondisi keuangan perusahaan (debitur).1 Restrukturisasi liabilitas atau utang menata kembali utang yang bermasalah dengan memberikan kelonggaran khusus kepada debitur karena debitur sedang mengalami kesulitan keuangan. Kelonggaran yang diberikan oleh kreditur kepada debitur untuk mengubah struktur atau menata kembali utang dapat melalui perjanjian antara pihak yang bersangkutan, putusan pengadilan, atau peraturan-peraturan. Kesempatan restrukturisasi utang atau liabilitas biasanya diberikan kepada perusahaan yang apabila tidak membayar utangnya dapat menimbulkan kerugian yang sangat luas, baik bagi perusahaan, masyarakat, dan bahkan negara, serta perusahaan tersebut dinilai masih memiliki prospek usaha yang baik dan dapat pulih kembali menjadi perusahaan yang sehat apabila diberikan keringanan terhadap utangnya.2 Restrukturisasi utang atau liabilitas mempunyai beberapa pola, yaitu penangguhan utang (moratorium), haircut, pengurangan tingkat suku bunga, perpanjangan jangka waktu pelunasan, konversi utang 1) Tjiptono Darmadji, Restrukturisasi: Memulihkan dan Mengakselerasi Ekonomi Nasional, (Jakarta: Grasindo, 2001), hal. 69. 2) Hasdi Hariyadi, "Restrukturisasi Utang Sebagai Upaya Pencegahan Kepailitan pada Perseroan Terbatas", SIGn Jurnal Hukum, Volume 1 Nomor 2, Maret 2020:119-135, hal. 121. 55
Yeremia Wijaya & Vera W. S. Soemarwi ANALISIS KEBIJAKAN PROGRAM RESTRUKTURISASI POLIS PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) DITINJAU DARI ASPEK PERJANJIAN (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 09/PDT.G.S/2021/PN.JKT.PST) kepada saham, pembebasan utang (debt forgiveness), bail out, dan write off.3 Di antara pola-pola restrukturisasi utang atau liabilitas tersebut, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) memilih pola penangguhan utang, perpanjangan jangka waktu pelunasan, haircut, dan bail out. Dalam Skema Restrukturisasi Polis terlihat pola penangguhan liabilitas (klaim) yang sudah jatuh tempo namun belum dibayarkan dan perpanjangan jangka waktu pelunasan yang disesuaikan dengan jenis Skema Restrukturisasi Polis yang dipilih. Bail out maksudnya bantuan bagi perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dengan mendapatkan injeksi dana segar yang likuid dari eksternal (Pemerintah). Terkait dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero), pemerintah akan memberikan bailout sebesar Rp22.000.000.000.000,00 (dua puluh dua triliun rupiah) secara bertahap kepada perusahaan pengganti Jiwasraya, yaitu IFG Life yang berada di bawah holding asuransi BUMN PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero).4 Pada tahun 2021, Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah) telah diberikan kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) ke dalam modal saham PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 6 Oktober 2021.5 PMN tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 3) Munir Fuady, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 200. 4) Monica Wareza, "Sah! Pemerintah Suntik Jiwasraya Rp22 T, Setelah 'Dirampok'", aya-rp-22-t-setelah-dirampok, diakses pada tanggal 9 Desember 2021. 5 ) Denis Riantiza Meilanova, "Rampungkan Persoalan Jiwasraya, IFG Resmi Terima PMN Triliun", Rp20 Tunai diakses pada tanggal 9 Desember 2021. 56
Yeremia Wijaya & Vera W. S. Soemarwi ANALISIS KEBIJAKAN PROGRAM RESTRUKTURISASI POLIS PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) DITINJAU DARI ASPEK PERJANJIAN (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 09/PDT.G.S/2021/PN.JKT.PST) Anggaran 2021. Sementara, sisa PMN sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) akan diajukan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022. 6 PT Asuransi Jiwasraya (Persero) melakukan restrukturisasi utang atau liabilitas dengan metode haircut. Haircut merupakan potongan atau pengurangan atas pembayaran pokok utang dan/atau bunga yang dilakukan oleh pihak debitur. Restrukturisasi utang atau liabilitas dengan metode haircut dilakukan dengan tujuan untuk mencegah kerugian yang lebih besar yang akan dialami oleh pemegang polis apabila PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tidak mampu membayarkan utang atau kewajibannya yang terlampau besar. Metode haircut dapat diterapkan ketika debitur sudah tidak punya apa-apa lagi untuk membayar utangnya atau mengalami krisis keuangan. Haircut harus dilakukan atas dasar persetujuan antara kreditur dan debitur yang dalam hal ini adalah pemegang polis dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Restrukturisasi utang atau liabilitas tidak diatur secara khusus dalam undang-undang manapun terkait pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan restrukturisasi utang merupakan bagian dari ranah praktik (casuistic) yang berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Setiap kondisi keuangan maupun utang atau liabilitas setiap perusahaan dan perorangan berbeda-beda sehingga tidak dapat dibuat peraturan terkait restrukturisasi utang atau liabilitas.7 Dalam POJK 71/2016 diatur bahwa restrukturisasi utang atau liabilitas merupakan salah satu langkah penyehatan keuangan yang dimuat dalam rencana penyehatan keuangan. Pasal 50 POJK 71/2016 juga mengatur bahwa rencana penyehatan keuangan harus mendapatkan tanda tangan dari seluruh direksi, dewan komisaris atau yang setara, 6 ) Wibi Pangestu Pratama, "Pemerintah Ajukan Tambahan Suntikan PMN Rp2 Triliun Jiwasraya", untuk diakses pada tanggal 9 Desember 2021. 7 ) Hasdi Hariyadi, Loc.Cit., hal. 126. 57
Yeremia Wijaya & Vera W. S. Soemarwi ANALISIS KEBIJAKAN PROGRAM RESTRUKTURISASI POLIS PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) DITINJAU DARI ASPEK PERJANJIAN (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 09/PDT.G.S/2021/PN.JKT.PST) harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau yang setara dalam hal memuat rencana tindak penambahan modal disetor atau rencana tindak penggabungan badan usaha, dan wajib mendapatkan pernyataan tidak keberatan dari OJK. Benar bahwa POJK 71/2016 tidak mengatur rencana penyehatan keuangan yang memuat langkah restrukturisasi utang atau liabilitas harus memperoleh persetujuan dari pemegang polis, namun dalam melakukan restrukturisasi utang atau liabilitas yang tidak mungkin terlepas dari perjanjian harus tunduk pula pada hukum perjanjian dalam pelaksanaannya. 2. Program Restrukturisasi Polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Ditinjau dari Asas-asas Perjanjian dan Syarat-syarat Umum Polis Dalam membuat perjanjian, ada lima asas perjanjian secara umum yang perlu diperhatikan, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda, asas iktikad baik, dan asas kepribadian. Program Restrukturisasi Polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dalam pelaksanaannya melanggar asas-asas perjanjian khususnya, yaitu asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda, dan asas iktikad baik (utmost good faith). a. Asas konsensualisme Program Restrukturisasi Polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) merupakan bentuk restrukturisasi utang atau liabilitas yang lahir karena adanya asas kebebasan berkontrak. Adanya kebebasan berkontrak tidak berarti bahwa salah satu pihak dapat bebas dan semena-mena membuat perjanjian dan mengikat pihak lain. Kebebasan berkontrak menuntut adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dalam membuat perjanjian yang sah (asas konsensualisme). Penentuan besaran haircut maupun persentase pembayaran cicilan dalam melakukan restrukturisasi polis harus dengan 58
Yeremia Wijaya & Vera W. S. Soemarwi ANALISIS KEBIJAKAN PROGRAM RESTRUKTURISASI POLIS PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) DITINJAU DARI ASPEK PERJANJIAN (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 09/PDT.G.S/2021/PN.JKT.PST) persetujuan dari pemegang polis sebagai pihak dalam perjanjian. Dengan demikian, perlu adanya musyawarah mufakat antara penanggung dengan pemegang polis dalam penentuan upaya penyelamatan polis melalui Program Restrukturisasi Polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) karena bagaimana pun restrukturisasi polis berkaitan erat dengan perjanjian yang disebut polis. b. Asas pacta sunt servanda Setiap klausul yang ada di dalam perjanjian, termasuk setiap klausul dalam Syarat-syarat Umum Polis VIP Super Plan, mengikat dan berlaku selayaknya undang-undang bagi para pihak maupun pihak ketiga sesuai dengan asas pacta sunt servanda. Kaitannya dengan pihak ketiga, yaitu pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang sah tersebut layaknya undang-undang dan tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang telah disepakati para pihak. Berdasarkan asas pacta sunt servanda, kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian wajib menaati apa yang telah ditentukan dan diatur dalam perjanjian sebagaimana menaati undang-undang. Dalam kasus ini, meliputi polis, syarat-syarat umum polis, lampiran polis, maupun bagian lain yang tidak terpisahkan dari polis. c. Asas utmost good faith Program Restrukturisasi Polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dapat dikatakan sebagai bentuk dari adanya iktikad baik PT Asuransi Jiwasraya (Persero) untuk membayar semua liabilitasnya berupa pembayaran klaim polis kepada pemegang polis. Iktikad baik PT Asuransi Jiwasraya (Persero) untuk mengusahakan pembayaran klaim pemegang polis terlihat dari upaya penyelamatan polis yang dilakukan dengan mengajukan 59
Yeremia Wijaya & Vera W. S. Soemarwi ANALISIS KEBIJAKAN PROGRAM RESTRUKTURISASI POLIS PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) DITINJAU DARI ASPEK PERJANJIAN (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 09/PDT.G.S/2021/PN.JKT.PST) Rencana Penyehatan Keuangan kepada OJK sebagaimana diatur dalam POJK 71/2016. Namun, jika ditelusuri lebih dalam upaya penyelamatan melalui Program Restrukturisasi Polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tidak sepenuhnya mengupayakan untuk membayar seluruh klaim Nilai Tunai dan nilai manfaat setiap polis seperti yang diperjanjikan semula. Hal ini dapat dilihat dari dua hal, yaitu: 1) dilakukannya cut off sepihak per 31 Desember 2020 terhadap seluruh polis; dan 2) penerapan haircut tinggi terhadap Nilai Tunai polis dan penetapan ataupun perpanjangan jangka waktu pembayaran dan besaran persentase cicilan klaim Nilai Tunai maupun nilai manfaat sesuai dengan yang ditentukan sepihak dalam Skema Restrukturisasi Polis yang ditawarkan. Selain itu, makna dari asas iktikad baik (utmost good faith) adalah pihak tertanggung wajib mengungkapkan semua fakta yang diketahui atas objek pertanggungan dengan benar tanpa menyembunyikan rahasia dari pihak penanggung, baik ditanya maupun tidak selama mempengaruhi risiko sehingga akan menghasilkan hal yang berbeda apabila tertanggung tidak mengungkapkan (Pasal 251 KUHD). Kewajiban penerapan asas utmost good faith yang sempurna harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, yakni pihak penanggung dan pihak tertanggung.8 Hal ini berarti bahwa penanggung wajib menjelaskan klausul-klausul yang ada di dalam polis yang ditawarkan kepada tertanggung dengan sebenar-benarnya yang meliputi kualitas jasa, macam-macam risiko yang ditangani, efek-efek yang akan diterima, dan hal lain yang terkait. 8 ) Selvi Harvia Santri, "Prinsip Utmost Good Faith dalam Perjanjian Asuransi Kerugian", UIR Law Review, Volume 1 Nomor 1, April 2017: 77-82, hal. 81. 60
Yeremia Wijaya & Vera W. S. Soemarwi ANALISIS KEBIJAKAN PROGRAM RESTRUKTURISASI POLIS PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) DITINJAU DARI ASPEK PERJANJIAN (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 09/PDT.G.S/2021/PN.JKT.PST) Dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya (Persero), penanggung juga harus menjelaskan dengan detail produk yang ditawarkan kepada calon pemegang polis. Produk yang telah mengantongi izin dari OJK tersebut tetap harus diberitahu konsekuensi dari adanya penawaran bunga atau nilai investasi yang lebih tinggi dibanding produk-produk asuransi perusahaan lainnya sehingga pemegang polis bisa lebih berhati-hati, tidak merasa tertipu, dan apabila terjadi sesuatu di luar keinginan menjadi konsekuensi yang siap untuk ditanggung. Menurut Irvan Rahardjo, dalam menerapkan asas utmost good faith penanggung harus bersifat jujur dan terbuka dalam memberikan keterangan segala sesuatunya, termasuk apabila ada dilakukannya Rencana Penyehatan Keuangan penanggung harus menyampaikan kepada pemegang polis atau tertanggung.9 Pada nyatanya, Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tidak diberitahukan kepada pemegang polis sehingga pemegang polis tidak dapat memahami dasar maupun alasan dipilihnya langkah penyehatan keuangan berupa restrukturisasi utang atau liabilitas, skema restrukturisasi polis dengan haircut tinggi, adanya cut off, maupun pemindahan portofolio ke perusahaan baru. Dalam Pasal 4 ayat (2) Syarat-syarat Umum Polis VIP Super Plan milik Ibu Nancy diatur secara tegas bahwa "Polis tidak dapat diubah, ditambah, atau dikurangi oleh siapapun selain atas persetujuan pemegang polis dan penanggung, kecuali diatur lain di dalam Syarat-syarat polis ini atau di dalam ketentuan-ketentuan lainnya yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari polis". Dengan kata lain, harus ada persetujuan pemegang polis dan penanggung untuk mengubah, 9 ) Penulis, Wawancara, dengan Ahli dan Pengamat Asuransi, Irvan Rahardjo. (Jakarta: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 3 November 2021). 61
Yeremia Wijaya & Vera W. S. Soemarwi ANALISIS KEBIJAKAN PROGRAM RESTRUKTURISASI POLIS PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) DITINJAU DARI ASPEK PERJANJIAN (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 09/PDT.G.S/2021/PN.JKT.PST) menambah, atau mengurangi segala sesuatu yang berhubungan dengan polis VIP Super Plan sepanjang tidak diatur lain dalam Syarat-syarat Umum Polis maupun lampiran lain yang tidak terpisahkan dari polis. Program Restrukturisasi Polis PT Asuransi Jiwasraya sesuai dengan namanya pada dasarnya mengubah atau menata kembali Nilai Tunai dan nilai manfaat polis-polis yang merupakan liabilitas yang harus dibayar sehingga sesuai dengan Pasal 4 Syarat-syarat Umum Polis VIP Super Plan, restrukturisasi terhadap polis VIP Super Plan harus dengan persetujuan pemegang polis. Pasal 21 ayat (3) Syarat-syarat Umum Polis mengatur bahwa "Dalam hal pemegang polis tidak menyetujui perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, maka pemegang polis berhak untuk memutuskan pertanggungan dengan pemberitahuan secara tertulis paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan perubahan dari penanggung dan penanggung akan membayar Nilai Tunai polis (jika polis telah memiliki Nilai Tunai) tanpa dikenakan biaya apapun." Hal ini dapat dimaknai bahwa pemegang polis dapat menolak Program Restrukturisasi Polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan syarat pemberitahuan secara tertulis dengan rentang waktu tertentu serta penanggung akan membayar Nilai Tunai polis tanpa dikenakan biaya apapun (penalti) apabila pemegang polis menolak ikut perubahan. Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan di atas dapat disimpulkan bahwa Program Restrukturisasi Polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dimungkinkan untuk dilakukan karena pada dasarnya merupakan jenis restrukturisasi utang atau liabilitas yang dikenal dalam praktik. Namun, pelaksanaan Program Restrukturisasi Polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang merupakan restrukturisasi utang atau liabilitas tidak boleh melanggar asas-asas dalam perjanjian sebagaimana diatur dalam 1340 KUH Perdata, KUHD, dan Syarat-syarat Umum Polis. 62
Yeremia Wijaya & Vera W. S. Soemarwi ANALISIS KEBIJAKAN PROGRAM RESTRUKTURISASI POLIS PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) DITINJAU DARI ASPEK PERJANJIAN (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 09/PDT.G.S/2021/PN.JKT.PST) B. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis yang Dirugikan Akibat Program Restrukturisasi Polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) 1. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Akibat Restrukturisasi Polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Ditinjau dari Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Perusahaan Kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) masuk dalam ranah perlindungan konsumen sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut "Undang-Undang Perlindungan Konsumen" atau "UU PK"). Perlindungan konsumen dalam industri asuransi memiliki 3 (tiga) pihak. Pihak pertama terdapat pada konsumen itu sendiri. Pihak kedua, yaitu perusahaan asuransi atau penanggung. Pihak ketiga, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perlindungan konsumen dari pihak konsumen sendiri maksudnya bahwa konsumen diharapkan mampu melindungi dirinya sendiri dan konsumen dituntut paham produk dan jasa yang dibelinya. Dalam UUPK disebutkan bahwa salah satu kewajiban pelaku usaha adalah melindungi konsumen. Dalam hubungan asuransi contoh melindungi konsumen oleh pelaku usaha adalah dengan memberikan informasi yang akurat, benar, jelas, jujur, dan tidak menyesatkan mengenai informasi, kondisi, dan jaminan layanan dan/atau produk yang ditawarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "POJK 1/2013"). Pasal 25 POJK 1/2013 mengatur bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan (perusahaan asuransi) wajib menjaga keamanan simpanan, dana, atau aset Konsumen yang berada dalam tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Dengan terjadinya gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menunjukkan bahwa PT Asuransi Jiwasraya 63
Yeremia Wijaya & Vera W. S. Soemarwi ANALISIS KEBIJAKAN PROGRAM RESTRUKTURISASI POLIS PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) DITINJAU DARI ASPEK PERJANJIAN (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 09/PDT.G.S/2021/PN.JKT.PST) (Persero) gagal melakukan kewajibannya untuk menjaga keamanan aset konsumen berupa premi sebagaimana diatur dalam Pasal 25 POJK 1/2013. Berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK memiliki kewenangan dalam melindungi konsumen. Upaya yang dapat dilakukan adalah upaya preventif melalui edukasi kepada masyarakat atas sektor jasa keuangan terhadap layanan dan/atau produknya. Selain itu, OJK juga memiliki peran untuk mereduksi fraud pada perusahaan asuransi demi melindungi kepentingan konsumen dan negara. Kelemahan OJK dalam mengawasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) agar tidak terjadi fraud maupun mismanajemen produk adalah bukti nyata kegagalan OJK dalam melindungi konsumen. Program Restrukturisasi Polis PT Asuransi Jiwasraya dikatakan merupakan penawaran, boleh setuju dan boleh tidak setuju untuk ikut restrukturisasi. Namun, kepastian hukum akan dibayarkan klaimnya hanya diberikan bagi nasabah yang memilih setuju ikut restrukturisasi, sedangkan bagi nasabah yang tidak setuju untuk ikut restrukturisasi tidak ada kepastian hukum terkait pembayaran klaim. Padahal, baik nasabah yang ikut maupun tidak ikut Program Restrukturisasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) harus sama-sama dilindungi kepentingannya dan diberikan kepastian hukum, tidak boleh diskriminatif. Hal ini diatur dalam Pasal 4 Ayat (6) UU PK yang berbunyi bahwa konsumen berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Dalam hal terjadi kerugian yang dialami konsumen terdapat beberapa upaya pemulihan hak konsumen dari yang relatif paling mudah sampai dengan proses penyelesaian sengketa di dalam maupun di luar pengadilan. Pasal 34 ayat (1) huruf f UU PK memberi kesempatan kepada konsumen untuk melakukan pengaduan kepada Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI), yang 64
Yeremia Wijaya & Vera W. S. Soemarwi ANALISIS KEBIJAKAN PROGRAM RESTRUKTURISASI POLIS PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) DITINJAU DARI ASPEK PERJANJIAN (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 09/PDT.G.S/2021/PN.JKT.PST) pada akhirnya akan menghasilkan rekomendasi oleh BPKN RI kepada pemerintah terkait pelaksanaan kewajiban sesuai tugas dan fungsinya (Pasal 34 ayat (1) huruf a). Pasal 23 UUPK memberi kesempatan bagi konsumen yang tidak ditanggapi pengaduannya ke pelaku usaha terkait dapat menggugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan/atau ke Pengadilan Negeri (Pasal 45 ayat (1) dan (2) UU PK). Supardi S. dan Irvan Rahardjo dalam bukunya yang berjudul "Robohnya Asuransi Kami: Sengkarut Asuransi Jiwasraya, Warisan Belanda Hingga Absennya Negara" berpendapat yang pada intinya menyatakan bahwa pemegang polis dengan nilai polis simpanan yang besar dapat ditawarkan haircut pemotongan terhadap Nilai Tunai, sedangkan kepada pemegang polis tradisional yang murni bersifat proteksi dengan nilai simpanan kecil hendaknya dibayar penuh.10 Irvan Rahardjo menjelaskan bahwa maksud dari pernyataan itu menunjukkan bahwa nasabah tidak dapat diperlakukan sama.11 Nasabah yang mempunyai premi tinggi atau golongan atas dengan nasabah yang nilai preminya rendah harus dibedakan perlakuannya. Lebih lanjut Irvan Rahardjo menjelaskan bahwa polis dengan premi yang besar dapat ditawarkan haircut, sedangkan polis dengan premi yang kecil hendaknya dibayar penuh.12 Permasalahan yang sedang dihadapi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tidak lepas dari tanggung jawab direksi perusahaan, mengingat ketentuan Pasal 92 Ayat (1) dan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "Undang-Undang Perseroan Terbatas" atau "UU PT"). Selain direksi, organ perusahaan yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah ) Supardi S. dan Irvan Rahardjo, Robohnya Asuransi Kami: Sengkarut Asuransi Jiwasraya, Warisan Belanda Hingga Absennya Negara, Cetakan ke-1, (Bogor: IPB Press, 2020), hal. lix. 11 10 ) Wawancara dengan Ahli dan Pengamat Asuransi (Irvan Rahardjo), Loc.Cit. ) Loc.Cit. 12 65
Yeremia Wijaya & Vera W. S. Soemarwi ANALISIS KEBIJAKAN PROGRAM RESTRUKTURISASI POLIS PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) DITINJAU DARI ASPEK PERJANJIAN (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 09/PDT.G.S/2021/PN.JKT.PST) komisaris. Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 108 Ayat (1) UU PT, yaitu dalam hal melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi. Dalam menjalankan operasional perusahaan asuransi, direksi wajib tunduk pada Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance). Adapun Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dirumuskan dalam Pasal 2 Ayat (2) POJK 73/2016 yang meliputi keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), kemandirian (independency), kesetaraan dan kewajaran (fairness). 2. Tinjauan Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 09/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pst Gugatan Sederhana salah satu pemegang polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) bernama Ibu Nancy yang terdaftar dalam Perkara Nomor 09/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.pst dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard atau N.O) pada tanggal 23 September 2021. Dalam pertimbangannya, Hakim membenarkan atau menyetujui jawaban dari pihak Tergugat yang dalam hal ini PT Asuransi Jiwasraya (Persero) bahwa gugatan kurang pihak sehingga gugatan menjadi cacat dan tidak dapat diterima. Gugatan Sederhana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (selanjutnya disebut PERMA Nomor 2 Tahun 2015) j.o. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (selanjutnya disebut PERMA Nomor 4 Tahun 2019). Berdasarkan Pasal 17 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 diatur bahwa dalam proses pemeriksaan Gugatan Sederhana tidak dapat 66
Yeremia Wijaya & Vera W. S. Soemarwi ANALISIS KEBIJAKAN PROGRAM RESTRUKTURISASI POLIS PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) DITINJAU DARI ASPEK PERJANJIAN (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 09/PDT.G.S/2021/PN.JKT.PST) diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan. Walaupun demikian, dalam Putusan Perkara Nomor 09/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pst Hakim tetap mempertimbangkan jawaban Tergugat yang menyatakan Gugatan Sederhana aquo kurang pihak karena jawaban Tergugat tersebut dianggap Hakim bukan merupakan eksepsi. Adapun eksepsi dalam bahasa Belanda disebut "exceptie" dan bahasa Inggris disebut "exception" yang secara umum berarti pengecualian.13 Namun, dalam hukum acara eksepsi berarti tangkisan atau bantahan (objection), bisa juga pembelaan terhadap materi pokok gugatan (plea). Eksepsi dalam bentuk tangkisan atau bantahan ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, tidak ditujukan terhadap pokok perkara.14 Hal yang menyangkut formalitas gugatan, yaitu apabila gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga gugatan tidak dapat diterima. Tujuan dari pengajuan eksepsi adalah agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara.15 Jawaban Tergugat dalam perkara nomor 09/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pst terdapat pernyataan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, yakni PT Bank Victoria Internasional, Tbk (Bank Victoria), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian BUMN, dan Kementerian Keuangan. Dengan demikian, jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak termasuk ke dalam jenis eksepsi error in persona khususnya eksepsi plurium litis consortium/eksepsi ex juri terti. ) M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua, Cetakan ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hal 481. 14 13 ) Ibid. ) Ibid., hal. 482. 15 67
Yeremia Wijaya & Vera W. S. Soemarwi ANALISIS KEBIJAKAN PROGRAM RESTRUKTURISASI POLIS PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) DITINJAU DARI ASPEK PERJANJIAN (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 09/PDT.G.S/2021/PN.JKT.PST) Jawaban Tergugat yang mengandung eksepsi tersebut secara jelas bertentangan dengan Pasal 17 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa dalam proses pemeriksaan Gugatan Sederhana tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan. Pengabulan terhadap jawaban Tergugat yang merupakan eksepsi tentu tidak dapat dibenarkan karena secara jelas eksistensi dari eksepsi dalam jawaban Tergugat dilarang dalam Pasal 17 PERMA Nomor 2 Tahun 2015. Pertimbangan Hakim yang menyatakan bahwa jawaban Tergugat bukan merupakan eksepsi dapat dikatakan keliru karena Tergugat dalam jawabannya mempermasalahkan mengenai syarat formalitas dari gugatan Penggugat yang pada dasarnya merupakan Gugatan Sederhana yang tunduk pada PERMA Nomor 2 Tahun 2015 dan peraturan perubahannya PERMA Nomor 4 Tahun 2019. Selain itu, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 diatur bahwa pihak-pihak dalam Gugatan Sederhana terdiri dari satu Penggugat dan satu Tergugat, tidak boleh lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Kepentingan hukum yang sama diartikan sebagai kepentingan yang saling terkait antara sesama Penggugat atau Tergugat.16 Kepentingan hukum yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 memiliki makna perbuatan hukum suatu pihak berdampak pada sah tidaknya suatu perbuatan hukum pihak yang lain.17 Contoh yang digunakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Buku Saku Gugatan Sederhana sebagai bahan bacaan untuk lebih memahami tata cara penyelesaian Gugatan Sederhana, adalah suami yang menandatangani perjanjian kredit yang dilakukan oleh istri dapat dikategorikan sebagai 16 ) Mahkamah Agung Republik Indonesia, et al., Buku Saku Gugatan Sederhana, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2015), hal. 12-13. 17 ) Ibid., hal. 60. 68
18 Yeremia Wijaya & Vera W. S. Soemarwi ANALISIS KEBIJAKAN PROGRAM RESTRUKTURISASI POLIS PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) DITINJAU DARI ASPEK PERJANJIAN (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 09/PDT.G.S/2021/PN.JKT.PST) pihak yang memiliki kepentingan hukum yang sama dalam perkara perdata tersebut.18 Dalam Gugatan Sederhana perkara nomor 09/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pst, Hakim menimbang bahwa Bank Victoria, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Keuangan seharusnya dilibatkan sebagai pihak yang digugat atau yang disebut Tergugat karena dinilai memiliki kepentingan yang sama. Penjelasan mengenai pertimbangan Hakim tersebut dalam putusannya sekilas terlihat masuk akal, namun perlu dilihat makna dari "kepentingan hukum yang sama" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 PERMA Nomor 4 Tahun 2019. Kepentingan hukum dalam perkara aquo yang merupakan perkara cidera janji adalah perbuatan hukum berupa perjanjian asuransi jiwa antara Ibu Nancy selaku pemegang polis dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) selaku penanggung. Perjanjian berlaku selayaknya undang-undang dan mengikat pihak-pihak yang mengadakan perjanjian sesuai dengan asas perjanjian, yaitu asas kepribadian dan asas pacta sunt servanda. Adanya asas kepribadian dalam perjanjian menunjukkan bahwa suatu individu tidak dapat mengadakan perjanjian selain untuk dirinya sendiri, ahli waris, dan orang-orang yang mendapatkan hak dari padanya (vide Pasal 1315 dan pasal 1318 KUH Perdata) serta perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang mengadakan perjanjian (Pasal 1340 KUH Perdata) yang terlihat dari siapa yang bertanda tangan dalam perjanjian tersebut. Begitu pula asas pacta sunt servanda berlaku selayaknya undang-undang bagi para pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian. Pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang sah tersebut layaknya undang-undang dan tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang telah disepakati para pihak. Pihak ketiga tidak dapat menggugat maupun digugat atas perjanjian yang tidak dibuat ) Ibid., hal. 13. 69
Yeremia Wijaya & Vera W. S. Soemarwi ANALISIS KEBIJAKAN PROGRAM RESTRUKTURISASI POLIS PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) DITINJAU DARI ASPEK PERJANJIAN (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 09/PDT.G.S/2021/PN.JKT.PST) dan tidak ditandatanganinya.19 Sebaliknya, gugatan dapat mengandung cacat kurang pihak apabila semua orang yang menjadi pihak dan menandatangani perjanjian tidak ditarik sebagai Tergugat atau tidak ikut bertindak sebagai Penggugat. Dengan demikian, jelas bahwa Bank Victoria selaku pihak yang memasarkan produk PT Asuransi Jiwasraya kepada Ibu Nancy, Otoritas Jasa Keuangan selaku pengawas perusahaan asuransi (PT Asuransi Jiwasraya (Persero)), Kementerian BUMN selaku pemegang saham PT Asuransi Jiwasraya (Persero), dan Kementerian Keuangan selaku pengelola keuangan negara tidak dapat digugat atas dasar wanprestasi perjanjian asuransi jiwa (polis), melalui Gugatan Sederhana. Kepentingan keempat pihak tersebut berbeda dengan kepentingan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sebagai pihak penanggung atau perusahaan asuransi yang menanggung risiko atas tertanggung dan/atau pemegang polis. Pada tanggal 29 September 2021, Penggugat melakukan upaya hukum keberatan terhadap putusan perkara nomor 09/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pst tertanggal 23 September 2021 untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat Keberatan. Pada tanggal 11 Oktober 2021, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tingkat Keberatan menjatuhkan Putusan Nomor yang pada intinya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 09/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pst yang dimohonkan keberatan. Pengajuan Keberatan merupakan cara untuk menindaklanjuti putusan Gugatan Sederhana yang cacat hukum agar putusan tersebut tidak menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap dan kepastian hukum dapat diperoleh. Berdasarkan Pasal 30 PERMA Nomor 2 Tahun 19 ) Letezia Tobing, "Bisakah Pihak Ketiga Mengajukan Gugatan Wanprestasi?", kan-gugatan-wanprestasi/, diakses pada tanggal 20 Desember 2021. 70
Yeremia Wijaya & Vera W. S. Soemarwi ANALISIS KEBIJAKAN PROGRAM RESTRUKTURISASI POLIS PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) DITINJAU DARI ASPEK PERJANJIAN (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 09/PDT.G.S/2021/PN.JKT.PST) 2015 diatur bahwa Putusan Keberatan merupakan putusan akhir yang tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali (PK). III. Penutup A. Kesimpulan Program Restrukturisasi Polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) merupakan restrukturisasi utang atau liabilitas yang pada dasarnya akan merugikan pemegang polis atau tertanggung sehingga untuk penentuan pelaksanaannya harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Penerapan Program Restrukturisasi Polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) ditemukan melanggar asas-asas perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata, KUHD, dan Syarat-syarat Umum Polis VIP Super Plan. Selain itu, nasabah yang merasa dirugikan akibat Program Restrukturisasi Polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dapat menempuh upaya hukum sebagai jalan terakhir, yaitu dengan mengajukan pengaduan ke OJK, BPKN-RI atau mengajukan gugatan ke BPSK dan/atau Pengadilan Negeri. B. Saran 1. Kepada Otoritas Jasa Keuangan perlu menambahkan peraturan yang secara tegas mengatur bahwa restrukturisasi utang atau liabilitas sebagai langkah penyehatan keuangan perusahaan asuransi harus berdasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak; 2. Kepada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) hendaknya menghilangkan perlakuan diskriminatif terhadap nasabah yang ikut dan tidak ikut Program Restrukturisasi Polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan dapat memberikan kepastian pembayaran terhadap nasabah yang ikut maupun tidak ikut Program Restrukturisasi Polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero). 71
Yeremia Wijaya & Vera W. S. Soemarwi ANALISIS KEBIJAKAN PROGRAM RESTRUKTURISASI POLIS PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) DITINJAU DARI ASPEK PERJANJIAN (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 09/PDT.G.S/2021/PN.JKT.PST) IV. Daftar Pustaka A. Buku Damardji, Tjiptono. Restrukturisasi: Memulihkan dan Mengakselerasi Ekonomi Nasional. (Jakarta: Grasindo, 2001). Fuady, Munir. Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005). Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua. Cetakan ke-1. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017). Mahkamah Agung Republik Indonesia, et al., Buku Saku Gugatan Sederhana, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2015). S., Supardi dan Irvan Rahardjo. Robohnya Asuransi Kami: Sengkarut Asuransi Jiwasraya, Warisan Belanda Hingga Absennya Negara. Cetakan ke-1. (Bogor: IPB Press, 2020). B. Jurnal Hariyadi, Hasdi. "Restrukturisasi Utang Sebagai Upaya Pencegahan Kepailitan pada Perseroan Terbatas". SIGn Jurnal Hukum. Volume 1 Nomor 2 (Maret 2020):119-135. Santri, Selvi Harvia. "Prinsip Utmost Good Faith dalam Perjanjian Asuransi Kerugian". UIR Law Review. Volume 1 Nomor 1 (April 2017): 77-82. C. Internet Meilanova, Denis Riantiza. "Rampungkan Persoalan Jiwasraya, IFG Resmi Terima PMN Tunai Rp20 Triliun". un, diakses pada tanggal 9 Desember 2021. 72
Yeremia Wijaya & Vera W. S. Soemarwi ANALISIS KEBIJAKAN PROGRAM RESTRUKTURISASI POLIS PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) DITINJAU DARI ASPEK PERJANJIAN (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 09/PDT.G.S/2021/PN.JKT.PST) Pratama, Wibi Pangestu. "Pemerintah Ajukan Tambahan Suntikan PMN Rp2 Triliun untuk Jiwasraya". a, diakses pada tanggal 9 Desember 2021. Tobing, Letezia. "Bisakah Pihak Ketiga Mengajukan Gugatan Wanprestasi?". diakses pada tanggal 20 Desember 2021. Wareza, Monica. "Sah! Pemerintah Suntik Jiwasraya Rp22 T, Setelah 'Dirampok'". diakses pada tanggal 9 Desember 2021. D. Wawancara Penulis, Wawancara, dengan Ahli dan Pengamat Asuransi, Irvan Rahardjo. (Jakarta: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 3 November 2021). 73