Laporan Corporate Social Responsibilty sebagai Pengendalian Internal Perusahaan Diah Nurdiwaty Universitas Nusantara PGRI Kediri Jl KH. Ahmad Dahlan No. 76 Kediri, 64112, Jawa Timur Abstrak Aktiviatas sosial perusahaan (CSR) merupakan salah satu bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya. Bentuk aktivitas sosial perusahaan salah satunya tercermin dalan kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Kegiatan tersebut dijalankan oleh Perum Perhutani sebagai wujud kepeduliannya terhadap lingkungan sekitar perusahaan, serta disusunnya laporan kegiatan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis laporan PKBL yang telah dibuat terhadap pengendalian internal perusahaan. Studi kasus penelitian ini dilakukan pada Perum Perhutani Blitar tahun 2021 dengan menggunakan metode kualitatif. Untuk menganalisis data penelitian digunakan teori dari COSO sebagai gambaran pengendalian internal yang dijalankan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaporan PKBL telah dilaksanakan oleh Perum Perhutani Blitar sesuai dengan aturan yang sudah dibuat. Meskipun dalam perjalannya mengalami perubahan dalam format laporan tetapi hal tersebut membawa dampak yang baik bagi perusahaan dalam melakukan pengontrolan. Laporan yang dibuat masih belum mencerminkan adanya pengendalian internal yang baik namun setidaknya sudah dilakukan upaya untuk menciptakan pengendalian internal bagi perusahaan menjadi lebih baik. Kata Kunci: CSR, Laporan PKBL, Pengendalian Internal PENDAHULUAN Perusahaan merupakan suatu organisasi yang mempunyai tujuan tertentu dalam menjalankan usahanya, tentu tidak terlepas dari orientasi mendapatkan keuntungan. Namun pada beberapa perusahaan memiliki orientasi yang berbeda dalam tujuan usahanya, seperti pada perum Perhutani yang memiliki juga tujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Suatu tujuan yang bertolak belakang tetapi harus juga bisa berajalan beriringan tanpa mengabaikan masyarakat sekitar perusahaan. Undang undang NO. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas menerangkan bahwa laporan tahunan harus memuat beberapa informasi, salah satunya adalah laporan pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan. Hal ini menyebabkan pelaporan tentang pelaksanaan corporate social responsibility (CSR) di Indonesia yang semula masih bersifat sukarela kini menjadi suatu hal yang wajib dilakukan oleh setiap perusahaan. Perusahaan harus menjaga keseimbangan pencapaian tujuan dalam kerangka legal (sesuai perundangan), dan mengedepankan tanggungjawab terhadap etika kesusilaan, termasuk sistem nilai dalam masyarakat. perusahaan yang beroperasi selalu 8
(Nurdiwaty) memiliki dampak sosial, sehingga perusahaan perlu bertanggungjawab dengan memberikan kontribusi untuk meningkatkan pembangunan masyarakat sekitar perusahaan di berbagai sektor. Selain memberikan kontribuasi yang positif ternyata juga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan (polusi). Sehingga sudah menjadi tanggung jawab sosial perusahaan untuk menjalankan aktivitas sosial (CSR) terhadap lingkungan perusahaan. Sehingga adanya CSR diharapkan masyarakat bisa mengetahui pertanggungjawaban atas aktivitas sosial yang telah dilakukan oleh perusahaan. Salah satu wujud aktivitas sosial yg dijalankan adalah Program Kemitraan Dan Bina Lingkuangan (PKBL). Program Kemitraan Dan Bina Lingkuangan (PKBL) telah ditetapkan Kementerian BUMN dalam peraturan menteri BUMN PER-02/MBU/7/2017yang menjelaskan bahwa setiap BUMN wajib memebentuk unit kerja khusus yang menangani langsung masalah pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Sesuai peraturan menteri BUMN PER- 03/MBU/12/2016 harus menyisihkan maksimal 4% dari proyeksi laba bersih tahun sebelumnya untuk program kemitraan dan bina lingkungan. Program tersebut tercermin dalam aktivitas PKBL yang dijalankan oleh BUMN yang akan memberikan kontribusi bagi masyarakat sekitar perusahaan. Dengan adanya perluasan lingkungan sosialnya, maka perlu adanya akuntansi pertanggungjawaban sosial atau dengan istilah akuntansi sosial. Implementasi akuntansi pertanggungjwaban sosial tersebut tergambar pada laporan penggunaan dana PKBL yang terpisah dari laporan keuangan perusahaan. Akuntansi atas aktivitas sosial (CSR) mengacu pada Surat Edaran Menteri BUMN SE- 02/MBU/WK/2012 tentang Penetapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 45 (revisi 2011) tentang pelaporan Entitas Nirlaba yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Bukti empiris menunjukkan bahwa penyelewengan dana PKBL masih saja terjadi. Seperti yang disampaikan Menteri BUMN, bahwa 40 persen dana PKBL tidak bisa dipertanggung jawabkan dan macet di tingkat institusional, hal tersebut dikuatkan dengan permintaan laporan oleh kementrian BUMN, namun ternyata tidak menerima satu pun laporan (nasional.tempo.co, 2005). Kasus penyalahgunaan dana PKBL yang menjerat PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk karena penyalahgunaan dana PKBL yang seharusnya di salurkan kepada masyarakat namun digunakan untuk membiayai kegiatan milik asosiasi awak kabin 2019). Dengan beberapa kasus tersebut menunjukkan bahwa laporan PKBL belum dilakukan dengan baik serta belum sesuai dengan Surat Edaran Menteri BUMN SE-02/MBU/WK/2012 yang menunjukkan pula bahwa pengendalian internal terhadap dana PKBL tidak berjalan dengan baik. tanggungjawab perusahaan terhadap Disusunnya laporan PKBL dapat mencerminkan pengendalian internal perusahaan terhadap dana PKBL tersebut. Pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personil lain yang di desain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan, yaitu, 1) Keandalan pelaporan; (2) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku; (3) Efektivitas dan efisiensi operasi (COSO.org, 2013). Dengan adanya laporan yang disusun seusai dengan peraturan yang berlaku diharapkan akan menunjang pengendalian internal perusahaan, sehingga akan dapat mewujudkan tujuan utama perusahaan. Perum Perhutani adalah BUMN yang memiliki tugas dan tanggungjawab untuk menyelenggarakan perencanaan, pengurusan, pengusahaan, dan perlindungan hutan di wilayah kerjanya. Dalam kegiatan operasional perusahaan yang utama untuk mendapat keutungan, dibarengi dengan aktivitas sosial (CSR) yang diwujudkan dalam bentuk Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN) Vol. 7 No. 1 (2022) hlm. 8-23 9
(Laporan Corporate Social Responsibilty sebagai Pengendalian Internal Perusahaan) PKBL. Salah satu tujuan PKBL adalah membantu usaha kecil dan koperasi serta masyarakat disekitar wilayah kerja. Selain itu Perum Perhutani juga memiliki kewajiban ntuk menunjang program pemerintah dalam mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan serta pemerataan pembangunan melalui PKBL tersebut. Sebuah kondisi yang dilematis karena perusahaan dituntut untuk memaksimalkan keutungan sementara ada kewajiban untuk menjaga kelsetarian lingkungan sekitar perusahaan dan harus melakukan aktivitas sosial (CSR). Dari beberapa bukti empiris yang disampaikan diatas mendorong peneliti untuk melakukan penelitian supaya dari hasil penelitian ini akan memberikan manfaat bagi perusahaan lain yang menjalankan aktivitas sosial (CSR) perusahaan. TELAAH LITERATUR Pengendalian Internal Pengendalian internal adalah proses yang dirancang untuk memberi jaminan yang wajar mengenai pencapaian tujuan yang berkaitan dengan operasi, pelaporan, kepatuhan. COSO (coso.org, 2013). Pengendalian internal sebagai proses, karena hal tersebut menembus kegiatan operasional organisasi dan merupakan bagian integral dari kegiatan manajemen dasar. Tujuan pengendalian internal menurut para ahli dapat dijelaskan mencakup tiga hal yaitu 1). Tujuan tujuan operasi yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasi, dimaksudkan untuk meningkatkan sfektivitas dan efisiensi dari semua operasi perusahaan sehingga dapat mengendalikan biata yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi, 2) Tujuan-tujuan pelaporan dimaksudkan untuk meningkatkan keandalan sata serta catatan-catatan akuntansi dalam bentuk laporan keuangan dan laporan manajemen sehingga tidak menyesatkan pemakai laporan dan dapat diuji kebenarannya, 3) Tujuan-tujuan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku dimuaksudkan untuk meningkatkan ketaatan entitas terhadap hukum dan peraturab yang telah ditetapkan. Unsur Pengendalian Internal COSO (coso.org, 2013) menyatakan mengenai unsur unsur pengendalian internal sebagai berikut: 1) Lingkungan Pengendalian (Control Invironment) didefinisikan sebagai seperangkat standar, proses, dan struktur yang memberikan dasar untuk melaksanakan pengendalian internal di seluruh organisasi, 2) Penilaian Risiko (Risk Assessment), melibatkan proses yang dinamis dan interaktif untuk mengidentifikasi dan menilai risiko terhadap pencapaian tujuan, 3) Aktivitas Pengendalian (Control Activities), dilakukan pada semua tingkat entitas, pada berbagai tahap dalam proses bisnis, dan atas lingkungan teknologi, 4) Informasi Dan Komunikasi (Information And Communication) informasi yang relevan dan berkualitas baik yang berasal dari sumber internal maupun eksternal dan informasi yang digunakan untuk mendukung fungsi komponen-komponen lain pengendalian internal. Informasi diperoleh ataupun dihasilkan melalui proses komunikasi antar pihak internal maupun eksternal yang dilakukan secara terus- menerus, berulang, dan berbagi, 5) Aktivitas Pemantauan (Monitoring Activities) meliputi proses penilaian kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu, dan memastikan apakah semuanya dijalankan seperti yang diinginkan serta apakah telah disesuaikan dengan perubahan keadaan. CSR (Corporate Social Responsibility) Corporate Social Responsibility (CSR) dikemukakan oleh Carrol dalam teori paradigma tanggung jawab sosial perusahaan, disampaikan bahwa, tanggung jawab perusahaan 10 Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN) Vol. 7 No. 1 (2022) hlm. 8-23
(Nurdiwaty) dapat dilihat berdasarkan empat jenjang (ekonomi, hukum, etis dan filantropis) yang merupakan satu kesatuan. Menurut The World Business Council for Sustainable Development dalam (Rahman, 2009 : 10) mendefenisikan CSR sebagai suatu komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, komunitas setempat (lokal) dan masyarakat sebagai keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup. Pelaksanaan CSR diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas (UUPT) pasal 74 tentang kewajiban CSR bagi Perseroan Terbatas. Dimana setiap perusahaan ataupun penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, wajib mengalokasikan dana secara vertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan. Salah satu bentuk implementasi CSR adalah PKBL, yang pada prakteknya lebih banyak berfokus pada pemberian pinjaman ataupun mikro kredit pada pengusaha kecil yang potensial. Perusahaan yang telah melakukan aktivitas sosial (PKBL) berusaha memenuhi norma sosial yang berlaku dengan melakukan pelaporan PKBL tersebut sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Dengan mengungkapkan pelaporan PKBL akan mewujudkan pengendalian internal terhadap dana PKBL perusahaan berjalan baik yang pada akhirnya perusahaan dapat mencapai tujuan, visi, dan misinya. Laporan yang dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan sosial tersebut akan digunakan untuk menilai dan mengukur seberapa besar perubahan yang terjadi dengan aktivitas sosial perusahaan. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Pada peraturan BUMN PER-02/MBU/7/2017, Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil, yang selanjutnya disebut Program Kemitraan, yaitu program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya disebut Program BL, yaitu program untuk membentuk calon Mitra Binaan baru dan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Dalam peraturan tersebut juga dipaparkan bahwa program BL ini bersifat bantuan (Korban Bencana Alam, Bantuan Pendidikan dan/atau Pelatihan, Bantuan Peningkatan Kesehatan, Bantuan Pengembangan Sarana dan/atau Prasarana dan Bantuan Sarana Ibadah). Menurut peraturan menteri BUMN NOMOR PER- 03/MBU/12/2016 disebutkan bahwa jumlah penyisihan laba untuk pendanaan program maksimal sebesar 4% (empat persen) dari proyeksi laba bersih tahun sebelumnya, yang secara definitif ditetapkan pada saat pengesahan laporan tahunan. Sesuai Surat Edaran SE-02/MBU/WK/2012 dijelaskan Penetapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, penyusunan dan penyajian laporan keuangan PKBL sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba (PSAK 45 Revisi 2011) sehingga diharapkan laporan keuangan tersebut dapat menyajikan informasi keuangan PKBL yang accountable (wajar dan dapat diandalkan) dan auditable. Perusahaan perlu memperhatikan karakteristik kualitatif yang harus tercermin dalam laporan keuangan yang dibuat. Pertanyaan penelitian Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah pada penelitian ini adalah "Bagaimanakah laporan Corporate Social Responsibility sebagai pengendalian internal perusahaan pada Perum Perhutani?" Adapun kerangka konseptual penelitian sebagai berikut : Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN) Vol. 7 No. 1 (2022) hlm. 8-23 11
(Laporan Corporate Social Responsibilty sebagai Pengendalian Internal Perusahaan) Corporate Social Responsibility (PKBL) Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Pengendalian Internal Penggunaan Dana PKBL (COSO) Gambar 1. Kerangka Konseptual Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif untuk memahami bagaimana analisis pelaporan PKBL pada Perum Perhutani tersebut dapat meningkatkan pengendalian internal perusahaan. Pendekatan Kualitatif ini tujuannya adalah agar mendapatkan pemahaman yang umum terhadap kenyataan sosial dan perspektif partisipan. Metode penelitian yang digunakan studi kasus yang terjadi pada Perum Perhutani Blitar. Studi kasus selalu memusatkan perhatian kepada satu objek tertentu yang digunakan sebagai kasus untuk dikaji mendalam agar dapat mengetahui realitas di balik fenomena. Subyek penelitian ini adalah Perum Perhutani Blitar, alasan peneliti adalah bahwa Perum Perhutani merupakan bentuk BUMN yang memiliki tujuan mendapatkan keutungan perusahaan yang maksimal tetapi harus juga menjaga lingkungan sekitar hutan. Dua sisi yang bertolak belakang yang rentan adanya peramasalahn yang dihadapi dalam aktivitas tersebut. Melalui aktivitas PKBL diharapkan dapat diketahui bagaimana laporan yang dibuat dapat meningkatkan pengendalian internal perusahaan. Sehingga obyek dari penelitian ini adalah laporan PKBL tersebut. Data yang digunakan adalah laporan PKBL tersebut yang diperoleh langsung dari Perum Perhutani Blitar, serta wawancara yang dilakukan dengan pihak yang berkompeten yaitu pelaksana PKBL, kepala keungan. Teknik Analisis Data Analisis data dilakukan dengan beberapa tahap menurut teori Nasution (1988), meliputi: 1. Analisis data sebelum di lapangan Analisis ini dilakukan terhadap data sekunder atau data pendahuluan, hal ini dilakukan untuk menentukan fokus penelitian 2. Analisis data selama di lapangan Dalam aktivitas analisis ini data diurutkan dari data condensation, data display, dan conclusion drawing/verification. a. Data condensation, data display, dan conclusion drawing/verification. Pada penelitian ini, setelah melakukan pengamatan, wawancara, dan pengumpulan dokumen pada Perum Perhutani KPH Blitar, data catatan lapangan akan di koreksi dan di ketik ulang, rekaman audio akan di transkrip, dokumen-dokumen akan di analisis, lalu data pokok yang terseleksi tersebut dapat diproses dengan cara memasukkan, menggabungkan, menganalisis, membandingkan, sampai pada kesimpulan dapat muncul. 12 Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN) Vol. 7 No. 1 (2022) hlm. 8-23
(Nurdiwaty) b. Data Display Pada tahap ini data ditampilkan dalam bentuk uraian teks narrative dan grafik untuk mendukung pemahaman mengenai data. c. Conclusion Drawing/Verification Tahap ketiga dalam model ini adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada penelitian ini, kesimpulan yang di dapat akan menjadi temuan baru. Setelah penarikan kesimpulan juga akan di tinjau ulang dengan melihat catatan lapangan dan di dukung dengan dokumen yang di dapatkan dari narasumber. Pengecekan Keabsahan Temuan Peneliti akan melakukan uji silang antara hasil wawancara dengan keadaan dilapangan. Pengumpulan data yang berasal dari observasi serta wawancara dengan narasumber langsung serta dokumen yang berisi catatan tersebut akan ditelusuri kebenarannya di lapangan. Hal tersebut untuk memperoleh tingkat keabsah terkait HASIL PENELITIAN Perhutani ialah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki bentuk Perusahaan Umum (Perum). Tugas serta wewenang utamanya adalah untuk mengelola sumber daya hutan negara di wilayah Jawa dan Madura. Sementara peran strategisnya adalah untuk mendukung sistem kelestarian lingkungan, sistem perekonomian masyarakat perhutanan, dan sistem sosial budaya. dalam melakukan kinerja selalu mengacu pada visi, misi, dan tata nilai perusahaan. Visi dari Perum Perhutani adalah menjadi perusahaan pengelola hutan yang terkemuka di dunia dan bermanfaat bagi masyarakat. Dalam mewujudkan visi tersebut, misi yang dilakukan Perum Perhutani adalah yang pertama mengelola sumber daya hutan secara lestari, yang kedua peduli kepada kepentingan masyarakat dan lingkungan, yang ketiga adalah mengoptimalkan bisnis kehutanan dengan prinsip GCG (Good Corporate Governance). Adapun Tata Nilai yang dianut Perum Perhutani adalah yang pertama Integritas, Kedua Inovatif, Ketiga Fokus kepada Pelanggan, dan yang terakhir Unggul. Dari hasil wawancara dengan staf sub seksi keuangan bagian PKBL bapak X diperoleh informasi bahwa semua bagian dalam mengerjakan pekerjaannya selalu dilakukan dengan bekerja sama, melalui dukungan antar bagian serta bantuan dari bagian satu dan yang lainnya. Tentu saja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian. Dalam struktur organisasi yang dimiliki oleh perum Perhutani Blitar menunjukkan adanya pemisahan tanggung jawab tiap bagiannya. Begitu juga dengan pleaksanaan PKBL yang berada dibawah tanggung jawab 1 orang pegawai yaitu bapak X sebagai staf sub seksi keuangan bagian PKBL KPH Blitar. yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala sub-seksi Keuangan yaitu Ibu N. Ketua 1 dan Ketua 2 PKBL dijabat oleh Kasi Kelola SDH dan Persediaan serta Kepala Tata Usaha. Sementara Penanggungjawab dan Pembinanya yaitu Wakil Administratur KPH Blitar dan Administratur KPH Blitar. Pada akhirnya, KPH Blitar mempertanggungjawabkan PKBL kepada Divisi Regional Jawa Timur, dan Kantor Divisi Regional Jawa Timur yang akan mempertanggungjawabkan PKBL dari KPH yang di bawahi kepada Kantor Pusat. Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (PKBL) Seperti yang disampaikan oleh bapak Yudi, bahwa PKBL merupakan bentuk lain CSR yang dilakukan pada BUMN. Dimana pada PKBL diwujudkan dalam bentuk pinjaman bagi masyarakat sekitar hutan yang meiliki usaha produktif. Sementara Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN) Vol. 7 No. 1 (2022) hlm. 8-23 13
(Laporan Corporate Social Responsibilty sebagai Pengendalian Internal Perusahaan) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dijalankan oleh Perum Perhutani KPH Blitar dilakukan sejak tahun 1992 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1983, dengan memberikan bimbingan kegiatan kepada sektor-sektor swasta, pada khususnya lemah serta sektor-sektor koperasi; Aktif dalam pengusaha yang ekonominya melaksanakan dan menunjukkan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah pada bidang ekonomi dan/ pembangunan Sejak tahun 2019 bagian PKBL bergabung menjadi satu dengan bagian keuangan dengan hanya ada satu staff pelaksana saja. Bertanggungjawab atas pelaksanaan PKBL serta penyusunan laporan penggunaan dana PKBL juga. Untuk audit PKBL dilaksanakan oleh tim SPI dari pusat, dan dilakukan sekali tiap tahun sekitar bulan Maret, seperti yang disampaikan ibu N. Pelaksanaan audit laporan PKBL menjadi satu dengan audit pada bagian keuangan KPH Blitar. Hasil wawancara dengan bapak X dijelaskan bahwa sumber dana PKBL murni berasal dari laba yang dihasilkan oleh Perum Perhutani pusat dengan penyisihan sebesar 4% dan pembagian 2% untuk dana Program Kemitraan dan 2% untuk dana Bina Lingkungan. Namun KPH Blitar masih perlu berbagi anggaran PKBL dengan KPH lain. Hasil wawancara dengan bapak X dan hasil dokumentasi laporan PKBL pada tanggal 3 Maret 2021, terdapat 4 kegiatan yang berhasil di danai dari PKBL seperti pada tabel 1. Dalam pelaksanaan program kemitraan diperuntukkan bagi masyarakat umum yang usahanya udah berjalan lebih dari setahun, kalau bina lingkungan itu yayasan/lembaga apapun yang penting letak pengadaan/pengembangan serta letak yayasan/lembaganya masih di wilayah kerja KPH Blitarm hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh bapak X. Tabel 1. Tabel Realisasi Penyaluran Dana PK dan BL Tahun 2019 Perum Perhutani KPH Blitar NO LMDH/PER ORANGAN JENIS USAHA DESA ALAMAT KEC KAB JUMLAH DIAJUKA N (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) Program Kemitraan (PK) Ghutsul 1 Muna Emy Iswati 2 Bendiljati Kulon Perdagangan Kuningan Kanigoro Perikanan Sumber Gempol Tulungagung 80.000.000 40.000.000 Blitar 50.000.000 20.000.000 Bina Lingkungan (BL) 1 LMDH Wana Mulya LMDH Lestari 2 Pengadaan Air Bersih Pengadaan Air Bersih Kebonsari Kademang an Ngeni Wonotirto Blitar Blitar 37.135.000 10.000.000 36.692.500 5.000.000 Dalam pelaksanaannya terdapat kendala seperti yang disampaikan narasumber sebagai berikut : "kendala pelaksanaannya yaa cuma kalau pembayaran angsuran nya macet, kalau sudah gitu biasanya saya pendekatan secara personal sampai dibayar lunas, selama ini juga alhamdulillah selalu berhasil dengan pendekatan personal walaupun progresnya lambat" 14 Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN) Vol. 7 No. 1 (2022) hlm. 8-23
(Nurdiwaty) Tambahan penjelasan narasumber tentang kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PKBL di KPH Blitar sebagai berikut: "...kendala biasanya angsurannya ngadat gitu, jadi lebih ke PK. Kalau BL nya selama ini nggak pernah ada kendala yang gimana-gimana..". Laporan PKBL Pelaksanaan PKBL pada Perum Perhutani KPH Blitar telah menjadi sebuah dorongan bagi Perum Perhutani KPH Blitar untuk mencapai visi misi. Hal ini dapat ditunjukkan dengan dibuatnya laporan PKBL, seperti yang disampaikan oleh narasumber: "tujuan pembuatan laporan PKBL itu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana PKBL yang telah dianggarkan. Selain itu adalah sebagai evaluasi pelaksanaan PKBL pada periode berjalan. Pihak SPI bisa dengan mudah mengevaluasi kegiatan itu udah benar sesuai dengan program yang direncanakan atau nggak terus mengetahui seberapa luas tingkat kepedulian perhutani ke masyarakat dan mitra binaan tiap periodenya." Pelaporan PKBL pada perum Perhutani pada mulanya terdiri atas 1 laporan saja, yaitu laporan rincian (mutasi) realisasi kegiatan PKBL terdiri dari 27 kolom yang diikuti laporan kas, dan laporan bank dari awal dilaksanakannya PKBL sampai tahun yang berjalan. Sejak tahun 2007 bentuk laporan sedikit ada tambahan yaitu selain membuat laporan meliputi laporan 27 kolom, laporan kas, laporan bank tersebut juga harus membuat laporan per sektor atau rekapan. Maksud dari per sektor adalah berfokus pada sektor atau bidang apa, apakah peternakan, pertanian, dan lainnya. Penambahan laporan PKBL berasal dari keputusan direksi Perum Perhutani sehingga berlaku bagi seluruh KPH, seperti yang diungkapkan narasumber : "penambahan laporan itu dari keputusan direksi yang berlaku untuk seluruh KPH.." Di tahun 2015 sampai 2019, laporan bertambah buku besar, laporan kolektibilitas, laporan hasil penagihan, pendampingan dan penagihan mitra binaan, bukti transfer setor, dan rekening koran. Penjelasan tersebut disampaikan oleh narasumber : "...mulai tahun 2015-2019 nambah lagi jadi ada buku besar, laporan kolektibilitas, laporan hasil penagihan, pendampingan dan penagihan mitra binaan, bukti transfer setor, dan rekening koran.." Laporan PKBL tersebut masih akan ditambah dengan kwitansi penyerahan dana Bina Lingkungan, berita acara penyerahan dana Bina Lingkungan, dan dokumentasi. Namun semua laporan tersebut di buat dengan hanya bantuan aplikasi ms office, sehingga tidak ada proses terkompeterisasi otomatis. Tujuan penambahan bentuk laporan itu adalah yang pertama sebagai bentuk pengendalian karena zaman semakin berkembang, artinya dengan semakin lengkapnya data yang disajikan, akan semakin mudah untuk mengetahui apakah dana dan kegiatan yang dipertanggungjawabkan mencerminkan kejadian yang sebenarnya, yang kedua adalah sebagai upaya dalam pemberian informasi yang lebih mudah. Harapannya adalah jika laporan PKBL ditambahkan maka akan dapat mengcover segala aktivitas sehingga mempermudah jika akan membutuhkan data terkait dana dan/ kegiatan tertentu di dalam laporan. Seperti yang disampaikan oleh narasumber berikut : "...tujuan perubahannya sebenarnya lebih ke pengendalian karena semakin bertambahnya zaman pasti akan ada beberapa penyesuaian tergantung kebutuhan dan kondisi, kedua biar bisa menyediakan informasi dengan lebih mudah jadi bisa mengcover banyak aktivitas..." Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN) Vol. 7 No. 1 (2022) hlm. 8-23 15
(Laporan Corporate Social Responsibilty sebagai Pengendalian Internal Perusahaan) Laporan PKBL harus disusun, diselesaikan, dan sampai di Kantor Divisi Regional Unit II Jawa Timur, paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Laporan PKBL triwulanan dan mengirimkan laporan tersebut ke Kantor Divisi Regional Unit II Jawa Timur paling lambat 10 hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir, dan harus menyelesaikan dan mengirimkan laporan PKBL tahunan ke Kantor Divisi Regional Unit II Jawa Timur paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kebijakan tersebut tertuang dalam buku petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis PKBL perum Perhutani. Pengendalian Internal Tujuan pengendalian internal adalah suatu bentuk upaya dalam mengendalikan segala sesuatu dalam perusahaan sehingga sesuai dengan aturan yang berlaku di perusahaan tersebut dan tidak terjadi penyelewengan. Begitu juga dengan pengendalian internal dalam kegiatan PKBL juga harus ditingkatkan, sebab kegiatan PKBL yang merupakan bentuk aktivitas sosial sangat rawan untuk terjadinya penyelewengan. Salah satu upaya yang dijalankan saat ini adalah dengan mengevaluasi kegiatan PKBL tersebut melalui laporan PKBL yang selalu dibuat setiap periodenya Dalam pelaksanaan PKBL dan pembuatan laporan PKBL, Perum Perhutani memakai buku petunjuk pelaksanaan PKBL yang mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No PER-05/MBU/2007, Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-07/MBU/2008 mengenai pelaksanaan PKBL, dan Undang-Undang pasal 74 Nomor 40 tahun 2007 mengenai perseroan terbatas. Adapun berakit dengan komponen pengendalian internal, KPH Blitar selama ini belum mempunyai bagian khusus manajemen resiko sehingga tidak ada aktivitas penilaian resiko dalam pelaksanaan dan pelaporan PKBL. Seperti yang diungkapkan narasumber : "...nggak ada khusus bagian manajemen resiko mbak...." Bentuk aktivitas yang dilakukan KPH Blitar untuk mewujudkan pengendalian internal terhadap penggunaan dana PKBL adalah dibuatnya laporan PKBL itu sendiri. Disana sudah tersusun secara rinci bagaimana dana di alokasikan dan digunakan. Karyawan yang menghandle laporan PKBL pun juga karyawan yang telah mendapat pelatihan dari pusat sehingga laporan yang dihasilkan bisa lebih terjamin kualitasnya. "....aktivitas yang dilakukan KPH Blitar untuk mewujudkan pengendalian internal terhadap penggunaan dana PKBL itu ya dibuatnya laporan PKBL. Disana udah tersusun rinci gimana dana di alokasikan dan digunakan. Karyawan yang menghandle laporan PKBL pun juga karyawan yang udah mendapat pelatihan dari pusat sehingga laporan yang dihasilkan bisa lebih terjamin kualitasnya.... " Dalam pembuatan laporan PKBL ataupun juga pelaksanaannya, komunikasi yang berkaitan dengan informasi yaitu laporan PKBL melibatkan pihak-pihak dalam struktur organisasi PKBL, seperti yang disampaikan narasumber : ".....dalam pembuatan laporan PKBL atau pelaksanaannya, komunikasi laporan PKBL melibatkan pihak-pihak dalam struktur pertanggung jawaban PKBL yaitu mulai dari bapak Y yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan pelaporan PKBL, saya sebagai kepala sub seksi keuangan yang bertanggungjawab atas pengawasan langsung terhadap pelaksanaan dan pelaporan PKBL, kepala tata usaha sebagai ketua II, kasi kelola SDH dan persediaan sebagai ketua I, wakil administratur sebagai penanggungjawab, dan administratur sebagai pembina...." 16 Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN) Vol. 7 No. 1 (2022) hlm. 8-23
(Nurdiwaty) Bentuk komunikasi lainnya adalah ketika penyerahan laporan ke Kantor Unit II dan pada saat rekon yang diadakan 1 tahun 2 kali di Kantor Unit bersama KPH lain sehingga dapat mengevaluasi laporan masing-masing KPH. Bentuk pengawasan serta komunikasi juga terjadi saat tim SPI dari pusat datang untuk inspeksi setiap tahun di bulan maret dengan tanggal yang tidak pasti dan mendadak. Dalam proses komunikasi tersebut juga terdapat proses pengawasan berjenjang yang dilakukan. Laporan PKBL sebagai Pengendalian Internal Perusahaan. Perum Perhutani melaksanakan PKBL bukan hanya untuk menaati regulasi yang juga untuk telah ditetapkan perusahaan dan mendapatkan "pengakuan" dari masyarakat di wilayah kerjanya sehingga Perum Perhutani bisa tetap berkembang di tengah masyarakat. Perum Perhutani telah melakukan PKBL sesuai dengan SOP dan peraturan dari Menteri BUMN, jika dilihat dari data realisasi dana PKBL dan juga wawancara dengan penerima dana PKBL tahun 2019, proses pelaksanaaan PKBL telah berjalan efisien, hal ini dilihat dari tingkat kepuasaan dan legitimasi yang diterima Perum Perhutani meskipun dana yang direalisasikan Perum Perhutani KPH Blitar jauh lebih kecil. juga Kementerian BUMN, tetapi Dibalik proses PKBL yang dilakukan Perum Perhutani, apabila dilakukan penelusuran lebih lanjut mengenai tingkat pengendalian internal Perum Perhutani KPH Blitar diulas dari 5 komponen pengendalian internal (COSO.org, 2013), yaitu: 1. Lingkungan Pengendalian (Control Invironment) Buku pedoman pelaksanaan PKBL terindentifikasi sebagai dasar bagi telah pelaksanaan PKBL dan pelaporan di Perum Perhutani KPH Blitar. Buku pedoman ini berisi tentang mekanisme pelaksanaan PKBL di Perum Perhutani secara keseluruhan yang di buat oleh Perum Perhutani Pusat dengan bersandar pada Peraturan dari Pihak yang Berwenang seperti Peraturan Menteri BUMN No PER-05/MBU/2007, Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-07/MBU/2008 mengenai pelaksanaan PKBL, dan Undang-Undang pasal 74 Nomor 40 tahun 2007 mengenai perseroan terbatas. Selama ini, buku pedoman tetap menjadi acuan bagi pelaksanaan dan pelaporan PKBL di Perum Perhutani. Walaupun ada beberapa poin yang tertuang dalam pedoman tetapi tidak dijalankan pada prakteknya yaitu tentang : a. Format pelaporan PKBL format laporan yang ada di dalam buku Pedoman terlalu sederhana sementara itu belum ada pembuatan buku pedoman baru untuk menggantikan, maka dari itu pihak kantor divisi regional menginstruksikan PKBL tetap mengacu pada buku pedoman tersebut namun pembuatan laporan akan menyesuaikan instruksi dari pusat, seperti yang diuraikan sebelumnya karena terbukti lebih mendetail dan membantu perum perhutani dalam mempertanggung jawabkan kegiatan PKBL. b. Adanya jaminan pinjaman program kemitraan. Hasil wawancara dengan salah satu mitra binaan yang sempat mendapatkan dana PKBL di KPH Blitar yaitu Bapak I yang merupakan peternak ikan lele di kelurahan Karangtengah, Kota Blitar, menyebutkan bahwa KPH Blitar meminta jaminan untuk pinjaman tersebut yang mana setelah di telusuri dalam buku pedoman bahwa PKBL Perum Perhutani tidak ada yang namanya meminta jaminan, hal tersebut diaminkan oleh bapak X selaku staf sub seksi keuangan bagian PKBL bahwa tidak ada yang namanya jaminan. Dari data dan temuan dilapangan dikatakan bahwa lingkungan pengendalian telah tercapai dengan cukup baik walaupun ada hal mengenai jaminan yang pelaksanaanya berbeda dengan buku Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN) Vol. 7 No. 1 (2022) hlm. 8-23 17
(Laporan Corporate Social Responsibilty sebagai Pengendalian Internal Perusahaan) pedoman, begitu juga dengan format laporan yang tidak sesuai dengan buku pedoman, tetapi selain itu KPH Blitar tetap mengikuti arahan dari buku pedoman tersebut. Dewan direksi, kantor divisi regional, dan tim SPI selalu memegang independensi dalam kinerjanya. Dibuktikan dari seluruh KPH yang selalu ditekankan untuk tepat waktu dan menjaga kualitas laporan dengan alur pelaporan yang ada dan format laporan yang sangat rinci dan saling melengkapi, tidak ada terlihat dewan direksi memihak KPH Blitar. 2. Penilaian Risiko (Risk Assessment) Dalam hal penilaian resiko, perum perhutani KPH Blitar masih belum memiliki divisi yang menangani resiko atas pelaksanaan PKBL. Sehingga ketika muncul permasalahan atas pelaksanaan PKBL sulit untuk menentukan solusi karena permasalahan tersebut sebelumnya tidak melalui proses penilaian yang detail dan rinci. Misalnya terakit angsuran yang macet, maka tidak bisa diperkirakan berapa prosentase tingkat piutamg tidak tertagih yang akan berpengaruh pada dana PKBL. Solusi yang selama ini ditempuh hanya melakukan pendekatan secara personal saja, tentu hal ini tidak memberikan kepastian pada dana PKBL yang macet. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa KPH Blitar masih belum melaksanakan aktivitas penilaian resiko dengan baik. 3. Aktivitas Pengendalian (Control Activities) Aktivitas yang dilakukan KPH Blitar untuk mewujudkan pengendalian internal terhadap penggunaan dana PKBL yaitu: a. Dibuatnya laporan PKBL dan tersusun secara rinci bagaimana dana di alokasikan dan digunakan. Susunan laporan yang ada di buat saling melengkapi, sebagai contoh ada laporan rincian tetapi untuk dilengkapi dengan laporan per sektor untuk melihat dari sisi sektor tertentu, lalu ada laporan hasil penagihan jika ingin melihat alasan dan langkah penyelesaian tunggakan, ada laporan kolektibilitas yang akan menyajikan kolektibilitas per sektor, dan lainnya. b. Pihak KPH tidak diperkenankan untuk memegang uang angsuran mitra binaan dari hasil kegiatan PKBL lebih dari 1 juta rupiah, sehingga jika uang di dalam rekening dimana para mitra binaan melakukan pengangsuran sudah 1 juta, bapak X akan men-transfer uang ke rekening Kantor Divisi Regional Unit II Jawa Timur dengan surat kuasa ber materai. Hal tersebut juga dapat dinilai sebagai langkah pengendalian terhadap dana PKBL yang dijalankan KPH Blitar. Jika langkah tersebut tidak dilakukan, ada kemungkinan uang tersebut di selewengkan. 4. Informasi Dan Komunikasi (Information And Communication) Dalam pembuatan laporan PKBL ataupun juga pelaksanaannya, komunikasi yang saling timbal balik berkaitan dengan informasi meliputi : a. Laporan PKBL melibatkan pihak-pihak dalam struktur organisasi PKBL yaitu mulai dari staff sub seksi keuangan bagian PKBL yang bertanggungjawab dalam seksi keuangan yang pelaksanaan dan pelaporan PKBL, kepala bertanggungjawab atas pengawasan langsung terhadap pelaksanaan dan pelaporan PKBL, kepala tata usaha sebagai ketua II, kasi kelola SDH dan persediaan sebagai ketua I, wakil administratur sebagai penanggungjawab, dan administratur sebagai pembina. Jika terdapat hal tertentu di dalam laporan yang harus di revisi maka setiap pihak diatas akan menyampaikan kembali ke bagian pelaksana PKBL dan proses pertanggungjawaban akan kembali seperti di awal. sub b. Bentuk komunikasi lainnya adalah ketika penyerahan laporan ke Kantor Unit II dan pada saat rekon yang diadakan 1 tahun 2 kali di Kantor Unit bersama KPH lain sehingga dapat mengevaluasi dan menilai laporan masing-masing KPH. Kelebihan 18 Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN) Vol. 7 No. 1 (2022) hlm. 8-23
(Nurdiwaty) dari proses komunikasi tersebut adalah laporan yang dihasilkan akan lebih dipercaya karena telah diverifikasi oleh pihak yang mempunyai jabatan lebih tinggi. Dapat disimpulkan, bahwa proses komunikasi informasi laporan PKBL secara internal di KPH Blitar sudah berjalan dengan sangat baik dan berjalan efektif. Namun, bila dilihat secara eksternal, komunikasi Perum Perhutani masih kurang berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan keluhan penerima dana PKBL, yang mengeluhkan harus menanti sedikit lebih lama untuk mendapatkan dana PKBL dan juga jumlah realisasi dana PKBL yang jauh lebih kecil dari pengajuannya. Hal ini berarti, Perum Perhutani tidak melakukan komunikasi secara efektif dengan masyarakat dan/ mitra binaan, misalkan dalam bentuk sosialisasi. 5. Aktivitas Pengawasan (Monitoring Activities) Bentuk pengawasan serta komunikasi juga terjadi saat tim SPI dari pusat datang untuk inspeksi. Pada dasarnya, inspeksi dilakukan untuk semua bagian namun pada bagian PKBL, tim SPI tidak hanya akan memeriksa pihak yang bertanggungjawab terhadap pelaksana dan penyusun laporan PKBL saja tetapi juga terjun ke lapangan, menemui mitra binaan. Dalam proses komunikasi tersebut juga terdapat proses pengawasan berjenjang yang dilakukan. Namun menurut wawancara, tidak adanya andil dari pengawas eksternal yang mengakibatkan resiko penyelewengan menjadi cukup besar. Sehingga dapat disimpulkan, pada poin pengawasan, Perum Perhutani KPH Blitar belum memenuhi dengan baik. Selama penelitian dilapangan terkait pelaksanaan PKBL sebagai bentuk CSR yang dilakukan oleh Perum Perhutani Blitar, terdapat beberapa temuan yaitu terdapatnya jaminan yang harus disertakan oleh masyarakat yang mengajukan pinjaman. Hal tersebut bertentangan dengan kebijakan yang sudah dituangkan dalam buku pedoman pelaksanaan dan teknis PKBL. Diperoleh dari pernyataan mitra binaan bahwa hal tersebut diberlakukan sebagai tanda ikatan saja, seperti yang disampaikan berikut: "... saya nyerahin jaminan BPKB motor waktu itu ke pak X, tapi menurut saya itu cuma bentuk ikatan aja karena nilainya jaminan itu saya rasa nggak setara sama uang yang saya pinjam waktu itu... " KESIMPULAN Dari hasil analisis data yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa perum Perhutani Blitar melaksanakan aktiviatas PKBL sebagai bentuk CSR telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Pelaporan PKBL syang disusun mampu membentuk pengendalian interanal perusahaan dengan baik karena telah memenuhi indikator dari teori COSO yang digunakan dalam penelitin.Adanya temuan penelitian yang menunjukkan bahwa hanya ada satu orang saja yang bertugas dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan PKBL dan penyusun laporan PKBL. Selain itu adanya jaminan yang harus disertakan dimana hal tersebut tidak tertera dalam aturan yang digunakan. Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN) Vol. 7 No. 1 (2022) hlm. 8-23 19
(Laporan Corporate Social Responsibilty sebagai Pengendalian Internal Perusahaan) IMPLIKASI DAN KETERBATASAN Penelitian ini dapat dilanjutkan dengan mengkombinasikan variabel penelitian lain yang relevan dan terkini sesuai dengan kebutuhan ilmiah, menambah referensi penelitian terdahulu yang lebih bervariasi serta dengan melakukan rekonstruksi model kerangka penelitian dengan menggunakan metode penelitian lainnya. Kedepan perum Perhutani Blitar seharusnya dapat memnambah jumlah tenaga untuk bagian PKBL supaya ada pemisahan tugas dan tanggungjawab dengan baik, dengan demikian dapat membentuk pengendalian internal yang lebih baik lagi. Tim penilai resiko juga perlu dibentuk untuk menangani permasalah yang muncul dalam pelaksanaan PKBL tersebut, mengingat kalau tidak ada tim penilai resiko tersendiri akan menemui kesulitan untuk mennemukan solusi terbaik atas permasalahan yang muncul. PENGHARGAAN Teruntuk reviewer terima kasih telah meluangkan waktunya untuk membaca artikel ini, menemukan kesalahan dan meminta perbaikan demi tersusunnya artikel yang lebih baik dan relevan dengan kaidah keilmuan. DAFTAR RUJUKAN Afriyadi, A. D. (2019). Kacau! Ada laporan dana CSR garuda indonesia disalahgunakan. Anthony, R. N., Bedford, N. M., Dearden, J., & alih bahasa Maulana, A. (1997). Sistem Pengendalian Manajemen. Bina Aksara. Arfamaini, R. (CSR) dengan Menggunakan Global Reporting Initiative (GRI). E-Jurnal Manajemen Kinerja, Volume 2(No. 2). (2016). Pelaporan Corporate Social Responsibility Belal, A. R. (2016). Corporate Social Responsibility Reporting in Developing Countries: The Case Company. Ashgate of Bangladesh. Publishing Belkaoui, A. R. (1993). Teori Akuntansi. Salemba Empat. Budimanta, Arif, A. P., & Bambang Rudito. (n.d.). Corporate social responsibility: alternatif bagi Pembangunan Indonesia Cetakan Kedua. ICSD. Chua, W. F. (1986). Radical Developments in Accounting Thought. America Accounting Association, The Accounting Review, Volume 61(No. 4). COSO. (2013). Audit Internal. Creswell, J. W. (2002). Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches. Sage Publication. Dwi, K. (2013). Corporate Social Responsibility: Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia. Refika Aditama. Fajar, M., & Setyaningrum, R. B. (2017). Pelaporan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Serta Corporate Social Responsibility Badan Usaha Milik Negara. Jurnal 193-206. Hukum, Media 24(2), Ghozali, I., & Chariri, A. (2007). Teori Akuntansi. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Harahap, S. S. (2008). Teori Akuntansi (Edisi Revi). Penerbit Rajawali Pers. Ikatan Akuntan Indonesia. (2009). Standar Akuntansi Keuangan. Salemba Empat. Isnanto, B. A. (2019). Bunyikan kentongan penanda bau warga demo pt RUM tutup. 20 Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN) Vol. 7 No. 1 (2022) hlm. 8-23
(Nurdiwaty) Kartika, I. S., Rasyidi, A., & Mahsina. (2015). Analisis Audit Internal COSO Framework dalam Menunjang Efektifitas Pengendalian Internal Kredit Investasi pada PT. BTN. Jurnal Akuntansi Equity UBHARA, Volume 1(No. 2). Kementrian BUMN. (2012). Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-02/MBU/WK/2012. jdih.go.id Kementrian BUMN. (2015). Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015. jdih.bumn,go,id Kementrian BUMN. (2016). Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/12/2016. jdih.bumn.go.id Kementrian BUMN. (2017). Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/07/2017. jdih.bumn.go.id Kotler, P., & Nancy, L. (2005). Corporate Social Responsibility: Doing the most good for your company and your cause. John Wiley & Sons. Kumaat, V. G. (2011). Internal Audit. Erlangga. Li, X., Zheng, C., Liu, G., & Sial, M. S. (2018). The effectiveness of internal control and corporate social responsibility: Evidence from Chinese capital market. Sustainability (Switzerland), 10(11). Licoln, Y. S., & E.G., G. (1985). Naturalistic Inquiry. Sage Publication. Lubis, A. W. (2019). Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan pada Masyarakat (Studi Kasus PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan). Jurnal Tansiq, 2(No. 1). Makikui, L. E., Morasa, J., & Pinatik, S. (2017). Analisis Sistem Pengendalian Internal atas Pengelolaan Persediaan Berdasarkan COSO pada CV. Kombos Tendean Manado. Jurnal 2). Volume Riset Akuntansi Unsrat, 12(No. Miles, M. B., Huberman, M. A., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis a Methods Sourcebook (3rd editio). Sage Publication. Moleong, L. J. (2010). Metodologi penelitian kualitatif. Remaja Rosdakarya. mulyadi. (2014). Sistem Akuntansi (cetakan ke). Salemba Empat. Mulyana, D. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Kosdakarya. Munandar, N. (2019). Perhutani raih penghargaan BUMN terbaik. Nasution. (1988). Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Tarsito. Nasution. (2003). Metode Research Penelitian Ilmiah. Bumi Aksara. Nasution, R. M., & Adhariani, D. (2016). Simbolis Atau Substantif? Analisis Praktik Pelaporan Csr Dan Kualitas Pengungkapan (Symbolic Or Substantive? Analysis Of Csr Reporting Practices And The Quality Of Disclosure). Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 13(1), 23-51. Nor, H. (2011). Corporate social responsibility (Edisi Pert). Graha Ilmu. Patten, D. M., & Zhao, N. (2014). Standalone CSR Reporting by U.S. Retail Companies. 132-144. Volume Accounting Forum, 38(No. 2), Peraturan Pemerintah. (1983). Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1983. Peraturan Pemerintah. (2012). Peraturan pemerintah no. 47 tahun 2012 tentang tanggungjawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas. Perum Perhutani. (n.d.). Perum Perhutani. perumperhutani.co.id Perum Perhutani. (2011). Pedoman Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Perum Perhutani. Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN) Vol. 7 No. 1 (2022) hlm. 8-23 21
(Laporan Corporate Social Responsibilty sebagai Pengendalian Internal Perusahaan) Perum Perhutani. (2018). Perhutani raih penghargaan program kemitraan dan bina lingkungan. Pratama, A. M. (2019). Penyelewengan dana CSR Garuda diduga untuk pemilihan ketua umum ikagi. Pujosuwarno, S. (1992). Penulisan Usulan dan Laporan Penelitian Kualitatif. Lemlit IKIP Yogyakarta. Purnaningsih, N. (2007). Strategi Kemitraan Agribisnis Berkelanjutan, Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia. Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, Dan 394. Ekologi Manusia, Volume 1(No. 03), Putra, M. I. D., Cahyono, A. D., & Brilianto, G. S. (2015). Urgensi program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bidang Pertambangan tambang dalam perspektif sinkronisasi hukum di Indonesia. Jurnal Privat Law, Edisi 06 N. terhadap masyarakat lingkar Rachman, N. Z., Efendi, A., & Wicaksana, E. (2011). Panduan lengkap pelaksanaan CSR. Penebar Swadaya. Rama, D. V., & Jones, F. L. (2008). Sistem Informasi Akuntansi. Salemba Empat. Riyanto, A. S. (2011). PKBL Ragam Derma Sosial BUMN. Banana Publisher. Rock, P. (1979). The Making of Symbolic Interactionism. Macmillan Press. Rokhlinasari, S. (2015). Teori-Teori dalam Pengungkapan Informasi Corporate Social Responsibility Perbankan. Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah, Volume 7(No. 1). Rukajat, A. (2018). Pendekatan Penelitian Kualitatif. Deepublish. Schatzman, L., & Strauss, A. L. (1973). Field Research: Strategies for a Natural Sociology. Prentice Hall, Inc. Siagian, S. P. (2001). Administrasi Pembangunan : Konsep, Dimensi dan Strategi. Bina Aksara. Stainback, S. W. (1988). Understanding & Conducting Qualitative Research. Kendall/Hunt Publishing Company. Stake, R. (1994). "Case Studies" in Norman K. Dezin and Yvonna S. Lincoln (Eds.) "Handbook of Qualitative Research." Sage Publication. Stake, R. (1995). The Art of Case Research. Sage Publication. Stake, R. (2005). Case Study Methods in Educational Research: Seeking Sweet Water In R. M. Jaeger (Ed) Complementary Methods for Research In Education (2nd Editio). America Educational Research Association. Sudaryono. (2016). Metode Penelitian Pendidikan. Kencana. Sukmadinata, N. S. (2005). Landasan Psikologi Proses Pendidikan. Remaja Rosdakarya. Supriyono, R. . (1997). Akuntansi Biaya Dan Akuntansi Manajemen Untuk Teknologi Maju Dan Globalisasi (Edisi 1). BPFE UGM. Supriyono, R. A. (2009). Sistem Pengendalian Manajemen. BPFE UGM. Susanti, D. L. (2017). Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Menggunakan Pendekatan COSO Studi Kasus Koperasi Warga Patra V. Program Magister Manajemen Universitas Airlangga Surabaya. Suwendra, W. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif dengan Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan. Nila Cakra Publishing House. Syairozi, M. I. (2019). Pengungakapan CSR pada perusahaan manufaktur dan perbankan. Tidar Media. 22 Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN) Vol. 7 No. 1 (2022) hlm. 8-23
(Nurdiwaty) Undang-Undang. (2007). Undang-undang no. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Wardiyanta. (2010). Metode Penelitian Pariwisata. Penerbit Andi. Warta Ekonomi. (2019). Yuk intip siapa saja pemenang PKBL. Wiersma, W. (1986). Research methodsin education : an introduction. Allyn and Bacon Inc. Yin, R. K. (2002). Studi Kasus : Desain dan Metode. Raja Grafindo Persada. Yin, R. K. (2003). Studi Kasus : Desain dan Metode. Raja Grafindo Persada. Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN) Vol. 7 No. 1 (2022) hlm. 8-23 23