SEMNAS FEKON 2016 GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DALAM PERSPEKTIF AGENCY THEORY Mailani Hamdani Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka - Pondok Cabe mailani@ecampus.ut.ac.id Abstrak Dalam mempertahankan bisnis perusahaan yang selalu bergejolak dan penuh ketidak-pastian seperti saat ini, perusahaan membutuhkan tatakelola yang baik. Tata kelola yang baik atau sering kita kenal dengan istilah good corporate governance merupakan isu yang mulai dikenal saat ini. Corporate governance adalah suatu sistem yang terdiri atas fungsi-fungsi yang dijalankan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk memaksimalkan penciptaan nilai perusahaan sebagai entitas ekonomi maupun entitas sosial melalui penerapan prinsip- prinsip dasar yang berterima umum. Artikel ini akan membahas mengenai konsep good corporate governance dikaitkan dengan teori keagenan (agency theory). Teori keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami corporate governance. Teori keagenan adalah suatu hubungan yang berdasarkan pada kontrak yang terjadi antar anggota-anggota dalam perusahaan, yakni antara pemilik dan agen sebagai pelaku utama (Jensen & Meckling, 1976 dalam Ujiyantho & Pramuka, 2007). Teori keagenan mengakibatkan hubungan yang asimetri antara pemilik dan pengelola, untuk menghindari terjadi hubungan yang asimetris tersebut dibutuhkan suatu konsep good corporate governance yang bertujuan untuk menjadikan perusahaan menjadi sehat. Kata Kunci : Good Corporate Governance (GCG), Teori Keagenan (agency theory) PENDAHULUAN Dalam mempertahankan bisnis perusahaan yang selalu bergejolak dan penuh ketidak- pastian seperti saat ini, perusahaan membutuhkan tata kelola yang baik. Tata kelola yang baik atau sering kita kenal dengan istilah Good Corporate Governance (GCG) merupakan isu yang mulai dikenal saat ini. Secara defenisi, banyak lembaga yang mengeluarkan defenisi Good Corporate Governance (GCG). Bank Dunia (Word Bank) mendefinisikan Good Corporate Governance (GCG) sebagai kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Good Corporate Governance (GCG) menurut Peraturan Menteri Negara BUMN nomor PER-01/MBU/2011 adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Corporate governance didefinisikan oleh IICG (Indonesian institute of Corporate Governance) sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders yang lain. Corporate Governance juga mensyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja. 279
SEMNAS FEKON 2016 Dalam memahami isu corporate governance digunakan persektif teori agensi. Teori keagenan merupakan suatu hubungan yang berdasarkan pada kontrak yang terjadi antar anggota-anggota dalam perusahaan, yakni antara principal (pemilik) dan agen sebagai pelaku utama (Jensen & Meckling, 1976 dalam Ujiyantho & Pramuka, 2007). Penerapan corporate governance berdasarkan pada teori agensi, yaitu dapat dijelaskan dengan hubungan antara manajemen dengan pemilik, manajemen sebagai agen secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (principal) dan sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi yang sesuai dengan kontrak. Tulisan ini akan membahas mengenai konsep Good Corporate Governance (GCG) dan teori agensi dan terakhir mengenai Good Corporate Governance (GCG) dikaitkan dengan teori agensi. PEMBAHASAN Konsep Good Corporate Governance (GCG) Sejarah lahirnya Good Corporate Governance (GCG) muncul atas reaksi para pemegang saham di Amerika Serikat pada tahun 1980-an yang terancam kepentingannya (Budiati, 2012). Dimana pada saat itu di Amerika terjadi gejolak ekonomi yang luar biasa yang mengakibatkan banyak perusahaan yang melakukan restrukturisasi dengan menjalankan segala cara untuk merebut kendali atas perusahaan lain. Tindakan ini menimbulkan protes keras dari masyarakat atau publik. Publik menilai bahwa manajemen dalam mengelola perusahaan mengabaikan sebagai pemilik modal perusahaan. Merger dan akuisi pada saat itu banyak merugikan para pemegang saham akibat kesalahan manajemen dalam pengambilan keputusan. Untuk menjamin dan mengamankan hak-hak para pemegang saham, muncul konsep pemberdayaan Komisaris sebagai salah satu wacana penegakan Good Corporate Governance (GCG). kepentingan-kepentingan para pemegang saham Banyak lembaga yang mengeluarkan defenisi dari Good Corporate Governance (GCG), diantaranya adalah menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia/FCGI (2001) mendefinisikan Corporate Governance sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, sehingga menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholder). Nilai tambah yang dimaksud adalah investor dalam Corporate Governance memberikan perlindungan efektif memperoleh kembali investasinya dengan wajar dan bernilai tinggi. terhadap Menurut Komite Cadburry, Good Corporate Governance (GCG) adalah prinsip mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para shareholders khususnya dan stakeholders pada umumnya. Ada beberapa komponen utama yang diperlukan dalam Good Corporate Governance (GCG) yaitu transparency, accountability, responsibility, independency dan fairness. Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011, menyebutkan pengertian prinsip-prinsip tersebut. Transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip- prinsip korporasi yang sehat. Kemandirian (independency), yaitu keadaan di mana 280
SEMNAS FEKON 2016 perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip- prinsip korporasi yang sehat. Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangundangan. Menurut Siswanto Sutojo dan Jhon E Aldribge (2008), Good Corporate Governance (GCG) memiliki lima tujuan, yakni : melindungi hak dan kepentingan pemegang saham ; melindungi hak dan kepentingan para anggota stakeholders non pemegang saham ; meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham ; meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dewan pengurus dan majemen perusahaan ; dan meningkatkan mutu hubungan dewan pengurus dan manajemen senior perusahaan. Manfaat Good Corporate Governance (GCG) menurut Indonesian Institute for Corporate Governance (IIGC) yang tertuang pada Corporate Governance Perception Index (2008) yaitu : meminimalkan agency cost ; meminimalkan cost of capital ; meningkatkan nilai saham perusahaan ; dan meningkatkan citra perusahaan. Konsep Teori Keagenan (agency theory) Dalam perekonomian modern, manajemen, dan pengelolaan perusahaan makin banyak dipisahkan dari kepemilikan perusahaan. Hal ini sejalan dengan agency theory yang menekankan pentingnya pemilik perusahaan menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga profesional atau sering kita sebut sebagai agency, yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari-hari. Teori agency memberikan wawasan analisis untuk bisa mengkaji dampak dari hubungan agen dengan principal atau principal dengan principal. Tujuan dari dipisahkannya pengelolaan dari kepemilikan perusahaan, yaitu agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya yang seefisien mungkin dengan dikelolanya perusahaan oleh tenaga-tenaga profesional (Andrian Sutedi, 2011). Dalam penelitian Jensen & Meckling (1976) dalam Ujiyantho & Pramuka (2007) lebih principal menyatakan bahwa hubungan keagenan muncul ketika satu atau mempekerjakan agen untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Dengan demikian, seorang agen wajib untuk mempertanggungjawabkan mandat yang diberikan oleh principal kepadanya. Pada perusahaan, hubungan antara principal dan agen diwujudkan dalam hubungan antara pemegang saham dan manajer (Schroeder et al, dalam Christiawan dan Tarigan, 2007). Pemegang saham berperan sebagai principal sementara manajer berperan sebagai agen. Menurut Eisenhardt (1989), teori keagenan dilandasi oleh 3 buah asumsi, yaitu : 1. Asumsi tentang sifat manusia Asumsi tentang sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki sifat untuk mementingkan diri sendiri, memiliki keterbatasan rasionalitas, dan tidak menyukai risiko. 2. Asumsi tentang keorganisasian Asumsi keorganisasian adalah adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan adanya asymmetric information antara principal dan agen. 3. Asumsi tentang informasi Asumsi tentang informasi adalah bahwa informasi dipandang sebagai barang komoditi yang bisa diperjual belikan. Good Corporate Governance (GCG) dan Agency Theory Corporate governance dilatarbelakangi oleh agency theory (teori keagenan) yang menyatakan bahwa permasalahan agency muncul ketika kepengurusan suatu perusanaan 281
SEMNAS FEKON 2016 terpisah dari kepemilikannya. Dewan komisaris dan direksi yang berperan sebagai agen dalam suatu perusahaan diberi kewenangan untuk mengurus jalannya perusahaan dan mengambil keputusan atas nama pemilik. Dengan kewenangan yang dimiliki maka manajer mempunyai kemungkinan untuk tidak bertindak yang terbaik bagi kepentingan pemilik karena adanya perbedaan kepentingan (conflict of interest). Dengan kata lain, manajemen mempunyai kepentingan yang berbeda dengan kepentingan pemilik (Riyanto, 2003). Ide dasar pengelolaan agency theory memberikan cara pandang baru mengenai corporate governance. Perusahaan ditunjukkan sebagai suatu hubungan kerja sama antara prinsipal (pemegang saham atau pemilik perusahaan) dan agen (manajemen). Adanya vested interest manajemen mengakibatkan perlunya proses check and balance untuk mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh manajemen. Mekanisme yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Good Corporate Governance (GCG) merupakan bentuk pengelolaan perusahaan yang baik, dimana didalamnya tercakup suatu bentuk perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham (publik) sebagai pemilik perusahaan dan kreditor sebagai penyandang dana ekstern. Sistem corporate governance yang baik akan memberikan perlindungan efektif kepada para pemegang saham dan kreditor untuk memperoleh kembali atas investasi dengan wajar, tepat dan seefisien mungkin, serta memastikan bahwa manajemen bertindak sebaik yang dapat dilakukannya untuk kepentingan perusahaan (The Indonesian Institute for Corporate Governance, 2004). Corporate governance diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima return atas dana yang telah mereka investasikan (Herawati, 2008). Konsep Good Corporate Governance (GCG) timbul berkaitan dengan principal- agency theory, yaitu untuk menghindari konflik antara principal dan agent-nya 2012). Konflik muncul karena perbedaan kepentingan tersebut haruslah dikelola dengan baik sehingga tidak menimbulkan kerugian pada para pihak. Teori agensi menekankan pentingnya pemilik perusahaan (pemegang saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga ahli (agen) yang lebih mengerti dalam menjalankan pengelolaan perusahaan (Sutedi, 2011). Pemisahan dalam pengelolaan perusahaan dari pemiliknya ditujukan agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang maksimal dengan biaya yang seefisien mungkin. Tugas para agen adalah menjaga kepentingan perusahaan dan menjalankan manajemen perusahaan sesuai fungsi yang telah ditetapkan. Dengan kata lain agen adalah perantara para pemegang saham dalam menjalankan pengelolaan perusahaan, sementara para pemegang saham hanya mengawasi kinerja para agen-nya dan memastikan bahwa para agent bekerja sesuai dengan fungsi, tugasnya, dan menjunjung tinggi kepentingan perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Teori agensi tersebut mendorong munculnya konsep Good Corporate Governance (GCG) dalam pengelola bisnis perusahaan, dimana Good Corporate Governance (GCG) diharapkan dapat meminimumkan hal-hal tersebut melalui pengawasan terhadap kinerja para agen. Good Corporate Governance (GCG) memberikan jaminan kepada para pemegang saham bahwa dana yang diinvestasikan dikelola dengan baik dan para agen bekerja sesuai dengan fungsi, tanggung jawab dan untuk kepentingan perusahaan. KESIMPULAN DAN SARAN Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami corporate governance. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (agent) dengan investor (principal). 282
SEMNAS FEKON 2016 Teori agensi tersebut mendorong munculnya konsep Good Corporate Governance (GCG) dalam pengelola bisnis perusahaan, dimana Good Corporate Governance (GCG) diharapkan dapat meminimumkan hal-hal tersebut melalui pengawasan terhadap kinerja para agen. Good Corporate Governance (GCG) memberikan jaminan kepada para pemegang saham bahwa dana yang diinvestasikan dikelola dengan baik dan para agen bekerja sesuai dengan fungsi, tanggung jawab dan untuk kepentingan perusahaan. DAFTAR PUSTAKA Aldridge, John.E Siswanto sutojo.2008. Good Corporate Governance.Jakarta: PT.Damar Mulia Pustaka. Adrian Sutedi. (2011). Good Corporate Governance. Jakarta: Sinar Grafika. Bambang Riyanto, 2003, Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan, Edisi keempat Yayasan Penerbit FE UGM, Yogyakarta. Christiawan, Y.J. dan J. Tarigan. 2007. Kepemilikan Manajerial: Kebijakan Hutang, Kinerja dan Nilai Perusahaan. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol.1. Mei 2007. Eka Herawati, 2008. Analisis Kinerja Pemerintah Kabupaten Grobogan Dilihat Dari Pendapatan Daerah Terhadap APBD tahun Anggaran 2004-2006. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Eisenhardt, Kathleem (1989). Agency Theory: An Assesment and Review. Academy of Management Review, 14. FCGI, 2001. "Corporate Governance: Tata Kelola Perusahaan". Edisi Ketiga, Jakarta. Komite Cadbury, 1997, The Business Roundtable, Statement on Corporate Governance, Washington DC Lilin Budiati, 2012, Good Governance Dalam Pengelolaan LIngkungan Hidup, Bogor: Ghalia Indonesia. Keputusan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG). (2004). Internalisasi Good Corporate Governance Dalam Proses Bisnis. Laporan Corporate Perception Index. Ujiyantho, Muh. Arif dan Pramuka, B. A. 2007. Mekanisme Corporate Governance,Manajemen Laba, dan Kinerja Keuangan. Prosiding Simposium Nasional Akuntansi 10. Makassar. 2012 283