BENTUK-BENTUK PERBUATAN YANG MENGAKIBATKAN KERUSAKAN DAN PENCEMARAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP SERTA GANTI KERUGIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP1 Oleh : Julio Mangindaan2 ABSTRAK Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk bentuk-bentuk mengetahui perbuatan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan bagaimana ganti kerugian akibat terjadinya pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dengan menggunakan normatif, metode disimpulkan: 1. Bentuk-bentuk perusakan dan pencemaran lingkungan karena masuknya atau dimasukkannya dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. lingkungan hidup Kriteria baku kerusakan adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya. 2. Ganti kerugian dan pemulihan akibat pencemaran lingkungan dilakukan oleh setiap penanggung jawab yang dan/atau melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk: memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan; memulihkan dan/atau fungsi bagaimana kerusakan dan yuridis peneltian energi, zat, usaha kegiatan lingkungan hidup; 1 Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Olga A. Pangkerego, SH., MH; Dr. Rudy Walukow, SH., MH 2 Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711454 Lex Et Societatis Vol. VII/No. 9/Sept/2019 menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Kata Pencemaran; Kerusakan; Lingkungan Hidup; Ganti Kerugian; Lingkungan Hidup kunci: PENDAHULUAN A. Latar Belakang lingkungan pembangunan hidup lingkungan berkelanjutan yang berwawasan hidup, harus didasarkan pada norma hukum tingkat kesadaran dengan memperhatikan masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Keasadaran dan kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan rupa telah berkembang demikian hidup sehingga perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.3 Penyelenggaraan pengelolaan dalam rangka lingkungan terjadi pencemaran hidup, maka pelakunya dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, perdata dan administrasi, sebagai bagian dari penegakan hukum lingkungan hidup agar semua pihak melalui ancaman sanksi ini dapat berupaya untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Perusakan dan pencemaran lingkungan hidup menimbulkan pertanggungjawaban perdata yang meliputi; ganti rugi, pembayaran uang paksa untuk pemulihan lingkungan yang telah rusak dan tercemar, dan tanggung jawab mutlak (strict liability). Apabila dapat Sebagai salah satu bentuk konflik, maka sengketa memisahkan pihak yang terlibat menurut berbeda. Penyelesaiannya memerlukan kondisi yang mampu memaksa pihak-pihak yang terlibat peduli dan berbuat sesuatu untuk penyelesaian sengketa yang berbeda dibandingkan apabila kedua belah pihak mempunyai kepedulian yang sama.4 kepentingan yang Penyelesaian masalah yang timbul dalam lingkungan dapat dilakukan melalui kasus 3Siswanto Sunarso, Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa, PT. Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, Agustus 2005, hal. 1. 4Ibid, hal. 112. 71
Lex Et Societatis Vol. VII/No. 9/Sept/2019 pengadilan maupun di luar pengadilan. Khusus untuk sengketa melalui pengadilan, maka tetap mengacu pada ketiga pendekatan hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana. Ketiga pendekatan tersebut merupakan instrumen utama dalam penegakan hukum lingkungan.5 penyelesaian instrumen, yaitu tentunya berkaitan erat dengan pertanggungjawaban daris aspek hukum pidana, perdata dan administratif bagi pihak-pihak yang terbukti pencemaran melakukan lingkungan hidup yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan- ketentuan hukum yang berlaku, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penegakan hukum lingkungan perusakan dan akibat kegiatan terjadinya B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana bentuk-bentuk perbuatan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan dan lingkungan hidup menurut pencemaran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009? 2. Bagaimana ganti kerugian akibat terjadinya lingkungan kerusakan dan pencemaran hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009? C. Metode Penelitian ini diperlukan bahan-bahan hukum yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan sebagai bagian dari metode penelitian hukum normatif. Bahan-bahan hukum terdiri dari bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang- undangan dan bahan hukum sekunder, terdiri dari ilmiah hukum dan bahan kepustakaan lainnya yang membahas mengenai hukum lingkungan, serta bahan-bahan hukum tersier yang meliputi; kamus untuk kamus menjelaskan beberapa pengertian yang dalam penulisan Skripsi ini. Untuk menyusun Skripsi tersebut literatur-literatur, karya-karya hukum, umum, PEMBAHASAN A. Bentuk-Bentuk Yang Mengakibatkan Terjadinya Kerusakan Perbuatan 5 Supriadi, Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, April 2008, hal. 270. 72 Lingkungan Hidup Dan Pencemaran Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Lingkungan hidup saat ini telah menjadi suatu negara dalam sebuah asset bagi melaksanakan pembangunan. Oleh karena itu sangat wajar kalau pemerintah melakukan perlindungan terhadapnya, sebab kalau terjadi perusakan atau pencemaran lingkungan hidup, maka pemerintah dapat mengambil langkah- langkah pencegahan dan tindakan represif. Hal ini dapat dibuktikan dengan tersedianya 3 (tiga) wadah atau sarana yang dijadikan dalam menuntut pelanggaran terhadap lingkungan hidup, yaitu sarana hukum adminsitrasi, sarana hukum perdata, dan sarana hukum pidana. Ketiga sarana hukum ini memegang peranan sangat penting dalam penegakan hukum lingkungan hidup.6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 1 angka: 14. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Angka 16. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Angka 17. Kerusakan lingkungan hidup langsung dan/atau tidak adalah perubahan langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Pengambilan dan pengerukan Sumber Daya Alam (SDA) yang tak terkendali demi mencari kuntungan akan berdampak pada kerusakan lingkungan hidup. Dampak berupa kerusakan lingkungan hidup tersebut menunjukkan keserakahan manusia, karena tidak memikirkan bahwa kerusakan lingkungan hidup akan berpengaruh pada daya dukung alam bagi kelangsungan hidup manusia di planet bumi yang hanya satu ini.7 sebanyak-banyaknya 6 Supriadi, Op.Cit. hal. 285. 7 Wisnu Arya Wardhana, Dampak Pemanasan Global, Bancana Mengancam Umat Manusia, Sebab, Akibat &
Perusahaan sebagai bagian dari masyarakat yang lebih luas perlu ikut memikirkan dan menyumbangkan sesuatu yang berguna bagi kepentingan hidup bersama dalam masyarakat. Kepedulian perusahaan terhadap lingkungan kesejahteraan hidup, seterusnya akan masyarakat menciptakan lebih menerima itu beserta produk-produknya. perusahaan Sebaliknya ketidakperdulian perusahaan akan selalu menimbulkan sikap protes, permusuhan dan penolakan atas kehadiran perusahaan itu beserta dari masyarakat setempat di sekitar perusahaan itu, melainkan tingkat internasional.8 kelestarian hutan, sekitar dan iklim yang tidak produknya, hanya juga sampai pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 69 ayat: (1) Setiap orang dilarang: a. melakukan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; perbuatan b. memasukkan B3 yang dilarang menurut ke Kesatuan peraturan dalam wilayah Negara Republik Indonesia; perundang-undangan c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; e. membuang limbah ke media lingkungan hidup; f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup; g. melepaskan produk rekayasa genetic ke yang peraturan izin media bertentangan perundang-undangan lingkungan; lingkungan hidup dengan atau h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar; i. menyusun tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau amdal Penanggulangannya, (Editor) Dhewiberta Hardjono, Ed. 1. C.V. Andi Offset, Yogyakarta, 2010, hal. 3 8Ibid, hal. 60. Lex Et Societatis Vol. VII/No. 9/Sept/2019 j. memberikan palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar. informasi (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh sungguh kearifan lokal di daerah masingmasing. Penanggulangan. Pasal 53 ayat: (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran lingkungan hidup penanggulangan kerusakan dan/atau perusakan melakukan wajib pencemaran lingkungan hidup. dan/atau (2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: peringatan a. pencemaran kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat; b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; c. penghentian dan/atau kerusakan dan/atau d. lain cara perkembangan teknologi. pemberian informasi dan/atau sumber pencemaran lingkungan hidup; sesuai dengan ilmu pengetahuan dan yang (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pemulihan. Pasal 54 ayat: (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran lingkungan hidup fungsi pemulihan dan/atau perusakan wajib melakukan lingkungan hidup. (2) Pemulihan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan: a. penghentian sumber pencemaran dan fungsi pembersihan unsur pencemar; b. remediasi; c. rehabilitasi; d. restorasi; dan/atau e. cara yang dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. lain sesuai (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara hidup pemulihan fungsi lingkungan 73
Lex Et Societatis Vol. VII/No. 9/Sept/2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Terjadinya Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pengertian ganti rugi karena wanprestasi menurut Kamus Hukum, yaitu: "suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dengan debitur".9 Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, yaitu: "suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang telah menimbulkan yang kesalahan kepada pihak yang dirugikan.10 B. Ganti Kerugian Akibat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Paragraf 1 Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan. Pasal 87 ayat: (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang hidup wajib lain membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. orang atau lingkungan (2) Setiap melakukan pemindahtanganan, pengubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut. menetapkan dapat pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan. yang (3) Pengadilan (4) Besarnya uang paksa diputuskan peraturan berdasarkan perundangundangan. Pasal 87 ayat (1) Ketentuan dalam ayat ini merupakan realisasi asas yang ada dalam hukum lingkungan hidup yang disebut asas diharuskan pencemar membayar. Selain 9Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A.,op.cit, Kamus Hukum Lengkap Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012. hal. 108. 10 Ibid, hal. 108-109. (Mencakup 74 membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk: a. memasang unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan; b. memulihkan dan/atau atau memperbaiki fungsi lingkungan hidup; memusnahkan atau penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Dengan demikian, siapa saja yang bekerja dan dalam hubungan apa saja pekerjaan itu dilakukan, selama hal tersebut dilakukan dalam hubungannya dengan korporasi, menjadi tanggung jawab korporasi. Menurut Pasal 116 ayat (2) UUPLH, pihak perusahaan yang member perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin, kapasitas memiliki pertanggungjawaban untuk dipidana.11 c. menghilangkan Pasal 116 UUPLH berfungsi mengantisipasi kemungkinan korporasi bisa berlindung di balik hubungan kontraktual yang dilakukannya dengan pihak lain, kemudian Pasal 116 ayat (2) UUPLH memberikan perluasan tanggungjawab, sehingga kesimpulan yang dapat diambil dari Pasal 116 ayat (2) UUPLH, yaitu:12 1. Perbuatan adalah atas nama korporasi; 2. Berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain; 3. Bertindak di dalam lingkungan korporasi. Dalam hubungannya dengan penyelesaian jawab tanggung sebagai kerugian ganti ketentuan yang lazim dipakai sebagaimana tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu Pasal 1243 dan Pasal 1365.13 Pasal 1243 menyatakan sebagai berikut: "penggantian biaya rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai setelah diwajibkan, apabila, dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.14Pasal 1365 berbunyi: "Tiap si berutang, 11 Ibid, hal. 81. 12 Ibid. 13 Koesnadi Hardjasoemantri, Op. Cit, hal, 410-411. 14R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bugerlijk Wetboek Dengan Tambahan
perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.15 Prinsip yang digunakan dalam kedua pasal tersebut, adalah liability based on fault dengan beban yang memberatkan penderita. Ia baru akan memperoleh ganti kerugian apabila ia berhasil mebuktikan adanya tergugat. unsur pada Kesalahan yang menentukan pertanggungjawaban yang berarti bila tidak terbukti adanya keselahan, tidak ada kewajiban memberi ganti kerugian. Dalam hal menuntut ganti kerugian berhubungan dengan dan/atau penderitaan pencemaran. Pasal yang dapat digunakan adalah Pasal 1365 KUH Perdata.16 pembuktian kesalahan pihak ini merupakan unsur perusakan akibat Dalam kaitan dengan pembuktian yang dikemukakan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa barangsiapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas nama ia mendasarkan sesuatu diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa hak orang lain, juga membuktikan peristiwa- diwajibkan lain, peristiwa guna pertahanan hak orang diwajibkan juga membuktikan peristiwa- peristiwa itu.17 hak, Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.18 Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewaiban membayar ganti rugi, jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan ialah adanya bencana alam atau peperangan, adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia atau adanya tindakan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan, Cetakan 32, Edis Revisi, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002, hal. 324. 15 Ibid, hal. 346. 16 Koesnadi Hardjasoemantri, Op. Cit, hal. 411. 17 Ibid, hal. 411. 18 Siswanto Sunarso, Op. Cit, hal. 129. Lex Et Societatis Vol. VII/No. 9/Sept/2019 pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Dalam hal terjadinya kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga maka pihak ketiga tersebut bertanggung jawab membayar ganti rugi. 19 Sengketa dapat disebabkan oleh berbagai macam antaranya perbedaan kepentingan atau pun perselisihan anatara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Dapat juga disebabkan oleh adanya aturan-aturan kaku yang dianggap sebaga penghalang dan penghambat untuk dapat mencapai tujuan masing-masing pihak, karena setiap pihak akan berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan, sehingga potensi terjadinya sengketa menjadi besar.20 faktor, di Sengketa yang terjadi tentunya harus dapat diselesaikan oleh para pihak. Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui pengadilan. di pengadilan Penyelesaians sengketa melalui pengadilan berpedoman pada hukum acara yang mengatur persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu sengketa dapat diajukan serta upaya-upaya yang dapat dilakukan, sedangkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan prosedur penyelesaian atas suatu sengketa diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang luar bersengketa. Penyelesaian sengketa di pengadilan dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase.21 atau luar Penyelesaian sengketa tersebut memiliki kelebihan dan kekuarangan masing-masing yang dapat dijadikan pertimbangan oleh para cara penyelesaian pihak dalam memilih sengketa.22 sengketa tersebut diserahkan kepada keinginanan dari masing-masing pihak. Kedua untuk belah pihak luar menyelesaikan sengketa pengadilan, berarti penyelesaian sengketa tersebut dilakukan berdasarkan kehendak dan Pilihan untuk menyelesaikan sepenuhnya telah menyetujui tersebut di 19 Ibid, hal. 129-130. 20Jimmy, Joses Sembiring, Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase, Cetakan Pertama, Visimedia, 2011, hal. 1. 21 Ibid, hal. 2 22 Ibid. 75
Lex Et Societatis Vol. VII/No. 9/Sept/2019 keinginan para pihak. Demikian sebaliknya apabila salah satu pihak tidak bersedia untuk menyelesaikan sengketa secara damai sehingga lainnya untuk harus memaksa para pihak penyelesaian sengketa, menyelesaikan sengketa di laukan tidak berdasarkan kehendak para pihak atau ada unsur paksaan.23 Penyelesaian sengketa di luar pengadilan terjadi atas berbagai macam cara yakni, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase di antara para pihak. Masing-masing cara tersebut memiliki sengketa penyelesaian kelebihan dan kekurangan para pihaklah yang harus menentukan penyelesaian sengketa yang akan ditempuh dan siap menerima konsekuensi atas penyelesaian sengketa tersebut.24 Pasal 1239 kitap undang-undang hukum perdata mengatur bahwa: Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, dengan memberikan wajib penggantian biaya, rugi dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.25 diselesaikan Dari ketentuan pasal ini, dapat disimpulkan bahwa suatu sengketa muncul diantara para pihak sejak salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Sebagai akibat tidak memenuhi kewajiban tersebut, tentunya menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Adanya kerugian ini tentunya dapat menimbulkan sengketa di antara para pihak. Dapat terjadi salah satu pihak berargumen prestasi yang seharusnya dipenuhi tidak dapat dijalankan disebabkan adanya faktor yang tidak terduga atau dengan berbagai macam alasan lainnya. Argumen ini tentunya tidak dapat diterima oleh pihak lainnya yang menderita kerugiaan dan tetap memaksakan pihak yang tidak menjalankan kewajiban untuk segera mungkin melaksanakan kewajibannya.26 Adanya paksaan tentu tidak begitu saja diterima oleh salah nsatu pihak sehingga ini berubah menjadi sengketa di keadaan antara para pihak karena masing-masing pihak menganggap dirinyalah yang benar dan pihak lainnya yang bersalah.27 terjadi dengan berdasarkan hubungan hukum di antara para Suatu sengketa dapat 23 Ibid. 24 Ibid. 25 Ibid, hal. 5 26 Ibid, hal. 6. 27 Ibid. 76 pihak dan dapat juga terjadi tidak berdasarkan adanya hubungan hukum di antara para pihak. Sengketa yang terjdi dengan tidak berdasarkan adanya hubungan hukum di antara para pihak di sebabkan adanya perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum tentu dapat menimbulkan sengketa yang disebabkan adanya kerugian yang diderita salah satu pihak. 28 Pasal 1365 kitab undang-undang hukum perdata mendefinisikan perbuatan melawan hukum yaitu: Tiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugaian itu karena salahnya untuk mengganti kerugian tersebut.29 Dari ketentuan ini, dapat disimpulkan bahwa adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya karena suatau kesalahan, berarti pihak yang melakukan kesalahan tersebut wajib untuk mmengganti kerugian. Namun, pihak yang melakukan kesalahan dapat saja berkilah bahwa perbuatannya bukanlah merupakan suatu kesalahan sehingga tidak ada kewajiban bagi dirinya untuk memberikan ganti rugi. Hal ini tentunya tidak dapat diterima oleh pihak yang menderita kerugian karena baginya, perbuatan tersebut merupakan kesalahan dari pihak dapat menimbulkan sengketa di antara para pihak30. lain. Keadaan ini tentu Penyalahgunaan hak (misbruik van recht, abus de droit) terjadi apabila seseorang mempergunakan haknya secara tidak sesuai dengan tujuannya atau dengan kata lain, tujuan bertentangan kemasyarakatannya. Hukum bermaksud untuk melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat, maka penggunaan hukum tanpa suatu kepentingan yang wajar, dipandang sebagai penggunaan hukum yang melamaui batas atau menyalahgunakan hukum atau hak.31 dengan PENUTUP A. Kesimpulan 1. Bentuk-bentuk pencemaran masuknya atau dimasukkannya lingkungan perusakan dan karena zat, 28 Ibid. 29 Ibid. 30 Ibid, hal. 6-7 31 Said Sampara, Op.Cit. hal. 143-144.
lain ke energi, dan/atau komponen dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya. 2. Ganti kerugian dan pemulihan akibat pencemaran lingkungan dilakukan oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim tindakan hukum untuk melakukan tertentu, misalnya perintah untuk: atau memperbaiki unit memasang limbah limbah sehingga pengolahan sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan; memulihkan lingkungan hidup; dan/atau fungsi atau memusnahkan menghilangkan penyebab pencemaran timbulnya dan/atau perusakan lingkungan hidup. dan larangan 2. Ganti kerugian dan pemulihan akibat pencemaran lingkungan dilakukan oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim tindakan hukum untuk melakukan tertentu, misalnya perintah untuk: atau memperbaiki unit memasang limbah limbah sehingga pengolahan sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan; memulihkan lingkungan hidup; dan/atau fungsi atau memusnahkan menghilangkan penyebab pencemaran timbulnya dan/atau perusakan lingkungan hidup. dan larangan penanggung jawab 1. Untuk mencegah pencemaran lingkungan hidup maka diperlukan kesadaran hukum semua pihak berkaitan dengan hak, kewajiban, dalam pengelolaan lingkungan hidup dan bagi aparatur hukum perlu segera melakukan proses penegakan hukum sesuai dengan pengaduan dari masyarakat mengenai adanya aktivitas yang dapat mencemarkan lingkungan dan merugikan masyarakat. pelaporan dan 2. Ganti kerugian dan pemulihan akibat lingkungan memerlukan pencemaran pengawasan hukum dari mengingat pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan aparatur Lex Et Societatis Vol. VII/No. 9/Sept/2019 untuk: memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan; memulihkan lingkungan hidup; dan/atau fungsi atau memusnahkan menghilangkan pencemaran penyebab dan/atau perusakan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan sesuai dengan putusan pengadilan. limbah sehingga timbulnya DAFTAR PUSTAKA Anonim. Kamus Hukum. Penerbit Citra Umbara, Kamus Hukum, Bandung, 2008. Erwin Muhamad, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup, Cetakan Kedua. PT. Refika Aditama, 2009. Hardjasoemantri Tata Lingkungan, Edisi Kedelapan, Cetakan Kedelapanbelas, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005. Koesnadi, Hukum Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A.,op.cit, Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012. Muhamad Erwin, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup, Cetakan Kedua. PT. Refika Aditama, 2009. Rahardjo Satjipto, Ilmu Hukum, Cetakan ke- IV, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006. Salim, Pengantar Hukum Perdata Tertulis, (BW), Cetakan Keenam, Sinar Garfika, Jakarta, 2009. Said Sampara, dkk, Buku Ajar Pengantar Ilmu II, Total Media, Hukum, cetakan Yogyakarta, 2011. Sastrawijaya Tresna, Pencemaran Lingkungan, Cet. 2. Rineka Cipta, Jakarta, 2009. Sembiring Joses Jimmy, Cara Menyelesaikan Sengketa Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase, Cetakan Pertama, Visimedia, 2011. Di Luar Soemarwoto Otto, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Cetakan Kesebelas, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005. Subekti R. dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Bugerlijk 77
Lex Et Societatis Vol. VII/No. 9/Sept/2019 Wetboek Dengan Tambahan Undang- Undang Pokok Agraria dan Undang- Undang Perkawinan, Cetakan 32, Edis Revisi, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002. Sunarso Siswanto, Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa, PT. Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, Agustus 2005. Supriadi, Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, April 2008. Syahrin Alvi, Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidananaan, Cetakan Revisi, PT. Sofmedia, Jakarta, Mei 2009. Syamsuddin M.S., Norma Perlindungan Dalam Hubungan Industrial, Cetakan Pertama, Sarana Bhakti Persada, Jakarta, 2004. Tutik Triwulan Titik, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta. 2006. Wardhana Arya Wisnu, Dampak Pemanasan Global, Bancana Mengancam Umat Manusia, & Sebab, (Editor) Penanggulangannya, Dhewiberta Hardjono, Ed. 1. C.V. Andi Offset, Yogyakarta, 2010. Akibat 78