Pembatasan Hak bagi Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Kepala Daerah Restrictions of Former Convicted Corruption Becoming Regional Head Candidates Donal Fariz Indonesia Corruption Watch Jl. Kalibata Timur IV.D Nomor 6 Jakarta Selatan. E-mail : donalfariz@antikorupsi.org / Naskah diterima: 30-12-2019 revisi: 20-02-2020 disetujui: 24-06-2020 Abstrak Pemilu sebagai instrumen sirkulasi elit pada kenyataannya menciptakan persoalan lain yakni korupsi. Maka dibutuhkan instrumen hukum yang baik untuk mengatur pencalonan bagi calon pejabat publik salah satunya kepala daerah agar diperoleh kandidat yang berkualitas dan berintegritas untuk dipilih oleh pemilih. Salah satu bentuknya dengan cara membatasi hak bagi mantan terpidana kasus korupsi untuk dapat maju mencalonkan diri menjadi calon kepala daerah. Pembatasan tersebut dibolehkan secara konsep dan dipertegas melalui sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga rumusan masalah dalam tulisan ini terdiri Kedua , bagaimanakah permasalahan korupsi dan demokrasi yang terjadi dari: Ketiga , bagaimanakah konsep dan pengaturan pembatasan hak di Indonesia? , bagaimanakah perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi dalam politik? terkait pembatasan hak bagi mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri Kata Kunci menjadi kepala daerah? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. pertama : korupsi, kepala daerah, pemilu lokal. DOI: Jurnal Konstitusi , Volume 17, Nomor 2, Juni 2020
Abstract Election as an instrument of elite circulation actually creates another problem, namely corruption. A strict of legal instrument is needed to arrange nominations for candidates for public officials, one of which is the head of the region in order to obtain qualified candidates with integrity to be elected by voters. One form is by limiting the rights of former convicted corruption cases to be able to run for candidates for regional head. These restrictions are permitted conceptually and are emphasized through a number of decisions of the Constitutional Court. Research questions in this paper consist of: first, how are the problems of corruption and democracy that occur in Indonesia? Second, how are the concepts and regulation on the right of politics? Third, how are the development of the decisions of the Constitutional Court related to the right for former convicts of corruption to run for candidates as regional heads? This research uses the normative juridical method. Keywords: corruption, regional head, local election. PENDAHULUAN vote buying, Salah satu problem mendasar dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia money politics candidacy buying adalah maraknya korupsi pemilu dalam bentuk yang melahirkan korupsi dalam jabatan. Untuk menciptakan dan pemilu yang berkualitas, tidak hanya bisa dilaksanakan melalui partisipasi publik dan penyelenggara yang berkualitas. Prasyarat yang dimungkinkan untuk itu bisa dimulai dari kontestan yang berkualitas. Maka diperlukan mekanisme seleksi kandidat yang lebih ketat dan formulasi aturan kepemiluan untuk menyaring kandidat yang lebih tegas. Salah satu bentuknya melalui instrumen pembatasan hak bagi mantan terpidana kasus korupsi menjadi calon kepala daerah sebagai langkah politik hukum untuk menciptakan pemilu yang diikuti oleh kandidat berintegritas. , Tulisan ini akan menjelaskan problem korupsi dan demokrasi yang terjadi di Indonesia. Karena seharusnya demokrasi merupakan instrumen untuk menekan voters terjadinya korupsi melalui kontestasi aktor-aktor yang dipilih oleh para pemilih ). Namun persoalannya, seleksi internal partai untuk pencalonan pejabat ( publik semisal kepala daerah seringkali tidak jelas dan justru ditentukan oleh elit partai. Undang-Undang juga tidak memberikan pengetataan syarat atau pembatasan hak bagi mantan terpidana untuk bisa mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Sedikit dari permasalahan kandidasi tersebut sudah mulai 310
terjawab dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terkait persyaratan bagi mantan terpidana yang akan mencalonkan kembali menjadi calon kepala daerah. Mahkamah Konstitusi telah memberikan sejumlah putusan terkait norma larangan mantan terpidana dengan ancaman pidana di atas 5 (lima) tahun penjara menjadi calon kepala daerah. Sejumlah putusan tersebut diantaranya Putusan dan Putusan Nomor Nomor 4/PUU-VII/2009, Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015 56/PUU-XVII/2019 Sehingga tulisan ini juga akan mengelaborasi pergeseran pertimbangan dan putusan Mahkamah Konstitusi terkait pembatasan hak bagi mantan terpidana, salah satunya tindak pidana korupsi menjadi calon kepala daerah. PEMBAHASAN . 1. Problem Korupsi dan Demokrasi Lokal di Indonesia Pemilu menjadi sangat penting dalam kehidupan bernegara karena rakyat harus memilih kandidat dan partai yang dapat benar-benar membawa aspirasi dan kepentingan dalam formulasi kebijakan pemerintahan nantinya. Sebagai sebuah mekanisme, Pemilu kemudian diharapkan dilaksanakan secara bebas dan , dimana sistem pemilu menjamin hak individu dan adanya setara sistem kontrol bagi menajemen pelaksanaan pemilu. Sukses dari pemilu kemudian ditentukan oleh penerimaan dari seluruh partisipan pemilu (partai politik dan electoral fraud kandidat) secara bulat (free and fair) (legitimate) (binding) 1 dan mengikat . Namun dalam penyelenggaraan pemilu terdapat berbagai jenis salah satunya adalah korupsi pemilu. Korupsi pemilu adalah bagian dari korupsi politik yang dilakukan oleh politisi sebelum mendapatkan kekuasaan. Politisi melakukan praktik-praktik haram pada saat pemilu untuk mempengaruhi pemilih. Bentuk yang paling mencolok dari korupsi politik pada saat pemilu adalah dengan menyuap pemilih secara langsung. 2 Secara definisi, korupsi politik merupakan bentuk penyelewengan kekuasaan yang dilakukan politisi untuk keuntungan pribadi dengan tujuan melanggengkan kekuasaan atau peningkatan kesejahteraan. Korupsi Politik terjadi pada wilayah yang luas dalam berbagai bentuk kegiatan kriminal dan praktik-praktik haram yang dilakukan sebelum, pada saat dan sesudah menjabat sebagai pejabat publik. 1 Guy S. Goodwin-Gill, Free and fair elections : International Law and Practice, Inter-Parliamentary-Union, Genewa, 1994, h.12-14. 2 Silke Pfeiffer, Vote Buying and Its Implication for Democracy: evidence from Latin America, TI Global Report 2004, h.76. 311
Biasanya terjadi dalam bentuk 'perdagangan' yang berada di dalam pengaruh kekuasaan atau meracuni kekuasaan politik dengan menawarkan berbagai kebaikan. 3 4 mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan kekuasaan, karena figur sentral dari korupsi politik adalah subyek hukum yang memiliki kekuasaan politik, menerima amanat dari rakyat, memiliki mandat konstitusional dengan hukum untuk menegakkan demokrasi dan keadilan diberbagai aspek kehidupan dan penghidupan rakyat. Korupsi politik mengindikasikan adanya penyalahgunaan amanat, mandat, kewenangan yang dipercayakan oleh rakyat selaku pemegang kekuasaan tertinggi di dalam negara demokrasi. Korupsi politik dilakukan oleh pelaku dengan menyalahgunakan kewenangan, sarana dan prasarana yang melekat pada kedudukan dan posisi sosial politik yang ada padanya. Penyalahgunaan posisi strategis pelaku korupsi politik berdampak pada berbagai bidang, yaitu pada bidang politik, ekonomi, hukum dan pendidikan sosial yang negatif bagi rakyat. Korupsi politik 5 Jika ditarik ke dalam konteks Indonesia, persoalan ini selalu membayangi dalam perjalanan demokrasi langsung khususnya pemilihan kepala daerah. Jika dilihat sejumlah kasus-kasus korupsi yang membelit para kepala daerah, maka diduga ada korelasi lansung dengan pemilihan kepala daerah itu sendiri dengan sisi-sisi gelap demokrasi semisal korupsi politik dan pemilu itu sendiri. Harus diakui, desentralisasi telah tumbuh dalam dua dekade terakhir sebagai Understood as 'the transfer salah satu topik yang amat penting dalam kerangka kebijakan publik dan teori. Hal of political, fiscal and administrative powers to subnational governments".6 ini menurut Vedi Hadiz dikarenakan topik tersebut " The relationship between decentralization and democracy Lebih is, in any case, problematic at best lanjut lagi Vedi menilai " 7 ". Salah satu wujud dan mekanisme demokrasi di daerah adalah pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah merupakan sarana manifestasi kedaulatan dan pengukuhan bahwa pemilih adalah masyarakat di daerah. Pemilihan Kepala daerah memiliki 3 (tiga) fungsi penting dalam penyelenggaraan 3 Robin Hodess, Political Corruption, Transparency International Global Corruption Report 2004, h. 11. 4 Ibrahim Z Fahmi Badoh dan Abdullah Dahlan, Korupsi Pemilu di Indonesia, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2010, h. 22. 5 Artidjo Alkostar, "Korelasi Korupsi politik Dengan Hukum dan Pemerintahan di Negara Modern (telaah tentang Praktik korupsi Politik dan Penanggulangannya)", Jurnal Hukum, Vol. 16, Edisi Khusus, Oktober 2009, h. 163. 6 Vedi R Hadiz, Decentralization and Democracy in Indonesia: A Critique of Neo-Institutionalist Perspectives, Institute of Social Studies 2004: Blackwell Publishing, 2004, h. 697. 7 Vedi R Hadiz, Ibid, h. 699. 312
Pertama, 8 pemerintahan daerah. memilih kepala daerah sesuai dengan kehendak Kedua, masyarakat di daerah sehingga ia diharapkan dapat memahami dan mewujudkan melalui pemilihan kepala daerah kehendak masyarakat di daerah. diharapkan pilihan masyarakat di daerah didasarkan pada visi, misi, program serta kualitas dan integritas calon kepala daerah, yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. pemilihan kepala daerah merupakan sarana pertanggungjawaban sekaligus sarana evaluasi dan kontrol publik secara politik terhadap seorang kepala daerah dan kekuatan politik yang menopangnya. Ketiga, Pilkada langsung umumnya dilaksanakan di negara yang berkiblat pada sistem pemerintahan daerah Inggris-Amerika yang menganut sistem pemerintahan daerah bercorak sistem fungsional, tanpa wakil pemerintah pusat. Negara yang berkiblat Eropa-Kontinental, yakni bercorak sistem prefektorat, yang mengacu adanya wakil pemerintah pusat sangat jarang mempraktikkan pilkada langsung karena umumnya melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mereka. 9 Pesona pilkada langsung yang utama adalah nilai demokrasi. Imbasnya kehidupan bergerak cepat di tingkat lokal. Denyut politik keras, denyut ekonomi keras, dan denyut sosial budaya pun ikut keras menghasilkan pertumbuhan. Apakah betul pertumbuhan yang kondusif? Debat yang tak ada ujungnya. Namun, diakui, membicarakan pilkada langsung sama halnya membicarakan demokrasi langsung yang secara politik penuh pesona. 10 Pemilihan Kepala Daerah, yaitu Gubernur, Bupati dan Walikota dilaksanakan secara demokratis. Pemahaman dan pelaksanaan demokratis sangatlah luas, ," karena perwakilan dalam kelembagaan dan tidak sebatas 11 elected Pengaturan tata cara pemilihan secara juga merupakan proses demokratisasi. selected demokratis lebih ditujukan bahwa proses menjadi Kepala daerah melalui (pemilihan) dan bukan (penunjukan) serta bukan pula melalui (terpilih setelah melalui tahap seleksi). "one men one vote appointee 12 disimpulkan bahwa baik pemilihan secara langsung oleh rakyat maupun pemilihan secara tidak 8 Janedjri M. Gaffar, Politik Hukum Pemilu, Jakarta: Konstitusi Press, 2012, h. 93. 9 Irfan Ridwan Maksum, Pesona Pilkada lansung, Kumpulan Bahan Perkuliahan Pemerintahan Daerah oleh Dr Harsanto Nursadi. S.H.,M.Si. h. 1. Irfan Ridwan Maksum, Ibid, h. 1. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 10 11 Harsanto Nursadi, "Pemerintah(an) Daerah dalam Konstitusi", Bahan Ajar, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018, h.12. 12 Mahkamah Konstitusi. Putusan 97/PUU-XI/2013 merupakan pengujian atas Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Tafsir demokratis dimaknai MK merupakan open legal policy yang diserahkan kepada pembentuk Undang-Undang. 313
langsung sama-sama masuk dalam kategori demokratis. sistem pemilihan kepala daerah yang akan diterapkan disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan kondisi di setiap daerah yang bersangkutan. Pembentuk undang-undang dapat merumuskan sistem pemilihan yang dikehendaki oleh masyarakat di dalam pemilihan kepala daerah sehingga masyarakat mempunyai pilihan apakah akan menerapkan sistem perwakilan yang dilakukan oleh DPRD atau melalui sistem pemilihan secara langsung oleh rakyat. Tujuannya adalah agar menyesuaikan dengan dinamika perkembangan bangsa untuk menentukan sistem demokrasi yang dikehendaki oleh rakyat. Hal ini merupakan dari pembentuk undang-undang dan juga terkait erat dengan penghormatan dan perlindungan konstitusi terhadap keragaman adat istiadat dan budaya masyarakat di berbagai daerah yang berbeda-beda. 13 opened legal policy14 Ismail Sunny secara tegas menyatakan yang dimaksud dengan dipilih secara demokratis itu adalah dengan pemilihan umum. Ia menyatakan, maksud demikian adalah untuk mengatasi atau mengimbangi DPR dan DPRD yang juga dipilih melalui Lebih jauh ia menegaskan, sesuai UUD 1945 seluruh anggota DPR dan pemilu. DPRD tidak ada lagi yang diangkat melainkan harus dipilih melalui pemilu, oleh karenanya jabatan kepala daerah pun harus diisi melalui mekanisme yang sama. 15 Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah memperlihatkan betapa dominannya partai politik dalam proses pencalonan pilkada. Calon yang berasal dari perseorangan dipersulit bahkan tidak mendapat tempat. Dengan calon yang lebih banyak ditentukan oleh partai politik itu, kerangka kelembagaan dalam pilkada bisa dikatakan menggunakan " karena semua orang yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah harus melalui partai politik. party system party system" ". Dikatakan " 16 Pada awal perumusan UU No 32 Tahun 2004 sempat muncul perdebatan seputar pencalonan dan siapa yang berhak mencalonkan pasangan calon. Pada 13 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Perppu Pilkada), Kamis (2/10/2014). Perppu ini terkait mekanisme pelaksanaan pilkada yang sebelumnya telah disahkan DPR melalui RUU Pilkada pada 26 September 2014. Namun, pengesahan RUU ini menimbulkan polemik karena bertentangan dengan keinginan masyarakat yang menghendaki pemilihan secara langsung. Sementara itu, ketentuan RUU Pilkada mengubah mekanisme pemilihan menjadi tidak langsung, yaitu melalui DPRD. 14 Open legal policy (kebijakan hukum terbuka) dalam pandangan MK merupakan kebijakan mengenai ketentuan dalam pasal tertentu dalam undang-undang yang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Lihat Iwan Satriawan dan Tanto Lailam, "Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang. Jurnal Konstitusi" Volume 16, No. 2019. h. 564. 15 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Risalah Rapat Pansus pembahasan RUU Pemilu tahun 2002; dalam Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Risalah Rapat Pansus RUU tentang Pemilihan Umum, tanggal 3 September 2002 (RDPU ke-2), Dengar Pakar, Sekretariat Pansus RUU Pemilu, Jakarta, 3 September 2002, h. 2. 16 Kacung Marijan, Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 185. 314
Pertama tahap awal perdebatan ketika itu muncul tiga opsi dalam proses pencalonan. , semua kandidat adalah kandidat independen yang diusulkan dari kalangan nonpartai politik. , sebagian kandidat bisa dicalonkan dari jalur Ketiga independen dan sebagian lagi adalah calon yang diusulkan oleh partai politik. , semua kandidat harus diusulkan oleh partai politik yang memperoleh suara minimal tertentu pada pemilihan anggota legislatif. Calon perseorangan baru mendapatkan basis konstitusionalitasnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 yang mengabulkan permohonan pengujian Pasal 56 ayat (2), Pasal 59 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pada intinya, putusan itu menyatakan tidak hanya partai politik atau gabungan partai politik saja yang dapat mengajukan calon kepala/ wakil kepala daerah, tetapi membuka peluang bagi perseorangan untuk dapat mengajukan diri tanpa melalui partai politik maupun gabungan partai politik. Kedua 17 Dalam perjalanannya, ada sejumlah sisi kelam perjalanan demokrasi lokal di Indonesia yakni maraknya praktik korupsi di daerah yang melibatkan kepala daerah. Data menunjukkan problem pemilihan kepada daerah turut menghadirkan persoalan kompleks. Salah satunya korupsi yang melibatkan kepala daerah. Sejak 2004 sampai dengan 2019, setidaknya KPK sudah menangani sebanyak 124 orang kepala daerah yang terlibat melakukan tindak pidana korupsi. 18 Pertama , sisi penerimaan yang berkaitan dengan aspek pengumpulan modal pemenangan. Pihak yang yang terlibat adalah kandidat, partai dan pihak ketiga, terutama pengusaha dan badan usaha. Bentuknya berupa sumbangan illegal ( ) dan penggunaan sumber daya atau sumber dana negara. , sisi belanja dan pengeluaran yang berkaitan dengan pemenangan. Praktik tersebut dilakukan oleh kandidat, partai dan tim sukses dengan pemilih atau penyelenggara pemilu seperti KPUD dan Panwas. Bentuk yang paling umum digunakan adalah politik uang ( Praktik Korupsi Pemilihan Kepala Daerah terjadi dalam dua sisi. illegal donation Kedua 19 money politics). 20 Korupsi Pemilu juga terjadi pada relasi antara partai politik dan kandidat dengan penyumbang pada satu sisi dan partai politik dengan penyelenggara pemilu Manipulasi dana politik terjadi pada relasi antara juga pemilih pada sisi yang lain. 17 Pratikno, "Calon Independen, Kualitas Pilkada dan Pelembagaan Parpol", Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 10, Nomor 3, Maret 2007, 21 h. 415-438. 18 Komisi Pemberantasan Korupsi. "Sejak 2004 hingga 2019, Terdapat 124 Kepala Daerah Terjerat Korupsi" diakses melalui 19 Ade Irawan, et,al. Korupsi Pemilukada, Jakarta: Indonesia Corruption Watch.2013, h.80. 20 Ade Irawan, Ibid, h.80. 21 Silke Pfeiffer,Ibid, h.76. 315
(money politics) penyumbang dengan partai politik dan kandidat dan politik uang terjadi pada relasi antara partai politik dan kandidat dengan penyelenggara pemilu Pada kasus-kasus tertentu memang kedua hal dan juga dengan pemilih ini sulit dibedakan, misalnya ketika penyumbang memberikan sejumlah uang atau 'kebaikan' kepada pemilih secara langsung. Hal ini bisa dikatakan manipulasi pendanaan politik dan politik uang terjadi secara bersamaan, karena di satu sisi, sumbangan kepada kandidat harus dilakukan lewat mekanisme tertentu yang diatur oleh undang-undang (misalkan lewat rekening dana kampanye) sehingga sudah terjadi pelanggaran ketentuan dan pada sisi yang lain telah terjadi praktek beli suara. Hal yang sama juga terjadi ketika penyumbang adalah kandidat atau elite partai itu sendiri. (voters). 22 Hal ini mempertegas pandangan Marcin Walecki menyangkut masalah utama dalam korupsi pemilu berkaitan dengan masalah keuangan dalam hal ini pengumpulan modal pemenangan. Secara umum, pendanaan politik yang korup dikumpulkan kandidat atau partai, dimana mereka melakukan operasi keuangan untuk keuntungan partai politik, kelompok kepentingan, atau kandidat dengan cara tidak benar atau tidak sah. 23 Pakar lain, Nassmacher menambahkan bahwa uang mempengaruhi kompetisi politik dan menjadi sumber daya utama bagi politisi yang ingin memenangkan atau mempertahankan kekuasaan. Uang dapat diubah menjadi banyak sumber daya seperti membeli barang-barang, keterampilan, dan pelayanan. Selain itu, uang pun dapat digunakan untuk bertransaksi langsung dengan pemilih dalam bentuk politik uang. 24 Politik dan uang merupakan pasangan yang sangat sulit untuk dipisahkan. Aktivitas politik memerlukan uang (sumber daya) yang tidak sedikit, terlebih dalam kampanye pemilu. Terdapat empat faktor dalam kampanye pemilu, yaitu kandidat, program kerja dan isu kandidat, organisasi kampanye (mesin politik) dan sumber daya (uang). Akan tetapi uang merupakan faktor yang sangat berpengaruh; tanpa uang maka ketiga faktor lainnya menjadi sia-sia. 25 Di Indonesia, problem pendanaan terjadi ada dua lapis, yakni di tubuh partai secara kelembagaan dan calon kandidat publik yang berkontestasi dalam pemilu. 22 Pinto Duschinsky, et,al, Money and Politics handbook, Office of Democracy and Governance, USAID, 2003, h.14. 23 Marcin Walecki, Political Money and Political Corruption: Considerations for Nigeria. International Foundation for Election Systems (IFES) civil society forum seminar on agenda for electoral reform 27 - 28 November 2003 Abuja, Nigeria. 24 Nassmacher, Karl-Heinz. Foundation for Democracy, Approaches to Comparative Political Finance, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2001, h.21. 25 Ibrahim Z Fahmi Badoh dan Abdullah Dahlan, Ibid, h.5. 316
Partai politik tidak memiliki tradisi dan keterampilan untuk menggalang dana publik. Bahkan lebih parah lagi, pemilu justru dijadikan oleh segelintir elit partai candidacy buying sebagai momentum untuk mengumpulkan uang melakukan jual beli pencalonan ( ). Sekalipun kentuan dalam UU Pemilihan Kepala Daerah mengatur sanksi bagi yang melakukan jual beli pencalonan berupa Anggota Partai Politik pidana atau anggota gabungan Partai Politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Namun praktik lancung dalam demokrasi tersebut tetap saja sulit diputus karena partai yang pragmatis dan masih lemahnya penegakan 2. hukum pemilu itu sendiri. 26 Pembatasan Hak dalam Politik sebagai sebuah Derogable Right Salah satu bentuk upaya pencegahan terjadi dan berulangnya praktik korupsi bagi pejabat publik khususnya kepala daerah adalah dengan membatasi hak mereka kembali berkontesi dalam pemilihan kepala daerah. Pintu masuk untuk melakukan hal tersebut dimulai dengan cara memperketat syarat untuk dapat dicalonkan menjadi calon kepala daerah. Karena mekanisme pencalonan tidak hanya dapat diserahkan sepenuhnya kepada partai politik. Namun gagasan ini menyisakan pertanyaan, dapatkah hak politik seseorang dibatasi? Penting dipahami penyelenggaraan pemilu sangat terkait dengan persoalan Hak Asasi Manusia (HAM). Pada sisi lainnya, pemilu yang demokratis hanya mungkin diselenggarakan jika ada perlindungan HAM. Pemilu membutuhkan adanya jaminan hak-hak politik antara lain kebebasan berkeyakinan, kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan berserikat dan berkumpul, hak persamaan dihadapan hukum dan pemerintahan, serta hak pilih. 27 28 Hak Asasi Manusia yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu tergolong kedalam kategori hak politik. Hak dalam kategori hak politik memiliki makna hak 27 Janedjri M Gaffar," Peran Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Terkait Penyeleggaraan Pemilu". Jurnal 26 Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898. Pasal 187B. Konstitusi, Volume 10, Nomor 1, 2013, h.11. 28 Moh. Mahfud MD, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, Yogyakarta: Gama Media, 1999, h. 221-222. 317
(obligation to protect) ini telah melekat dalam status sebagai warga negara. Oleh karena itu, kewajiban negara lebih kepada peran untuk melindungi agar hak itu dapat dinikmati atau dijalankan. 29 Sebagai sarana sekaligus ukuran dilaksanakan atau tidaknya kedaulatan rakyat, hakikat pemilu adalah pengakuan atas keberadaan hak memilih dan hak untuk ) dipilih setiap warga negara. Sistem pemilu merupakan suatu nilai ( dalam hukum ketatanegaraan, yaitu asas kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat pada hakikatnya menunjuk kepada suatu pemegang kuasa. value / 30 virtue Dengan mengatur pemilu sebagai mekanisme pelaksanaan kedaulatan rakyat, Undang-Undang Dasar 1945 memberi garis demarkasi yang jelas, sehingga tidak tersedia ruang untuk mengurangi hak rakyat menentukan siapa yang akan 31 memerintah dan hak rakyat berkontestasi merebut kekuasaan melalui pemilu. Artinya, UUD 1945 sebagai pengejawentahan hak setiap warga negara untuk diberi kesempatan yang sama dan efektif dalam memilih dan untuk dipilih. 32 Berbagai pembatasan maupun pembedaan perlakuan bagi warga negara yang menjadi bakal calon peserta pemilu dapat dipahami sebagai upaya agar dalam pemilu terjaring pemimpin-pemimpin atau pemangku jabatan publik yang baik, memiliki integritas, kapasitas, moral yang memadai, dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Pemilu sebagai mekanisme pengisian jabatan politik mesti dijadikan sarana untuk menjaring pemimpin atau pejabat publik yang benar-benar bersih, berwibawa, jujur, dan memiliki integritas moral yang terjaga. 33 Dalam kadar-kadar tertentu, pembatasan maupun pembedaan antar warga negara, baik dalam penggunaan hak dipilih maupun hak memilih sebagaimana diuraikan di atas sesungguhnya dapat dibenarkan secara konstitusional. Hal Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada itu didasarkan atas ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai- nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. 29 Janedjri M Gaffar, Ibid, h.12. 30 Teguh Prasetyo, Filsafat Pemilu, Bandung: Nusa Media,2018, h.8. 31 Khairul Fahmi, Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat, Jakarta: Rajawali Press,, 2001, h. 36. 32 Robert Dahl, Perihal Demokrasi, Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi secara Singkat, diterjemahkan oleh A Rahman Zainuddin, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001, h. 132. 33 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, h. 59. 318
Prinsip pembatasan diartikan sebagai campur tangan negara dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk membatasi hak asasi manusia secara ) hak asasi legal. manusia, pemerintah mesti bahkan sewajibnya untuk melindungi hak-hak warga negaranya yang potensial dilanggar oleh aktor-aktor negara ( ) maupun pelaku perorangan ( to protect 34 Untuk menjalankan kewajiban untuk melindungi ( state actors private actors 35 ). Ketika hendak menjalankan kewajiban konstitusionalnya melindungi, menghormati dan memenuhi hak asasi manusia, dalam situasi tertentu negara terpaksa melakukan pembatasan-pembatasan tertentu agar hak-hak asasi yang berada di bawah jaminannya dapat dilindungi, dihormati dan dipenuhi. Manfred Nowak menilai, pembatasan terhadap hak asasi dapat saja diizinkan sepanjang hanya bila diperlukan dalam suatu masyarakat yang demokratis, yakni tuntutan oleh kebutuhan sosial yang mendesak dan proporsional. 36 Januz Symonides mengemukakan tiga syarat untuk dapat dilakukan pembatasan hak asasi manusia, yaitu: harus diatur dalam aturan hukum, harus dilakukan semata-mata untuk mencapai tujuan dalam masyarakat demokratis; dan harus memang benar-benar dibutuhkan dan bersifat proporsional sesuai kebutuhan sosial. 37 Konsep pembatasan hak asasi manusia semakin mendapatkan tempat dalam konteks bahwa hak individu yang disebut sebagai hak asasi sama sekali tidak dapat dilepaskan dari lingkungan sosial yang menjadi habitatnya, yaitu masyarakat. Di Realitas mana, di dalam masyarakat itulah hak asasi manusia itu dikembangkan. masyarakat dan bangsa-bangsa di dunia yang beraneka ragam dengan watak masing-masing yang berbeda satu sama lain berkonsekuensi atas dijumpainya standar sosial dan kultur yang berbeda-beda. 38 39 Secara prinsip, pembatasan-pembatasan tertentu terhadap hak pilih dalam rangka mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas dapat dibenarkan. setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan, tanpa Hal itu diperkuat dengan maksud ketentuan Pasal 25 Kovenan Hak Sipil dan Politik 34 Khairul Fahmi, Pembatasan dan Pembedaan Hak Pilih Dalam Mewujudkan Pemilihan Umum Yang Adil dan Berintegritas, Disertasi Universitas yang menyatakan, 35 36 Gajah Mada, Yogyakarta, 2019, h.57. Ifdal Kasim (ed), Hak Sipil dan Politik, Esai-Esai Pilihan (buku 1), Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), h. xi. Manfred Nowak, Pengantar Pada Rezim HAM Internasional, Pustaka Hak Asasi Manusia Raoil Wallenberg Institute, Kejasama Raoul Wallenberg Institute and Humanitarian Law dengan Departement Hukum dan HAM Indonesia, Jakarta, 2003, h.48. 37 Muchamad Ali Safa'at, Pembubaran Partai Politik, Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik, Jakarta:Rajawali Pers,2011, h. 24 38 Satjipto Rahardjo, Hak Asasi Manusia dalam Masyarakatnya, dalam Muladi (Ed.), Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Jakarta: Refika Aditama, 2009, h. 217. 39 Satjipto Rahardjo, Ibid, h.220-221. 319
pembedaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak wajar, untuk: memilih dan dipilih pada pemilihan umum..dst. Demikian juga dengan ketentuan Pasal 28J UUD 1945 yang membenarkan bahwa pembatasan- pembatasan tertentu terhadap hak asasi manusia sangat dimungkinkan sepanjang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai 40 agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Tanpa pembatasan-pembatasan tertentu, akan sulit untuk menciptakan suatu hukum pemilu yang dapat memandu terlaksananya pemilu secara jujur dan adil dengan hasil yang berintegritas. Sebab, kerangka hukum pemilu yang tidak menetapkan pembatasan-pembatasan tertentu justru akan menciptakan sebuah kontestasi yang tidak adil. Kontestasi pemilu akan berubah menjadi perebutan kekuasaan negara secara bebas tanpa batas, sehingga yang akan terjadi adalah kelompok yang satu akan berusaha mengalahkan kelompok yang lain dengan menggunakan berbagai cara yang sesungguhnya bertentangan dengan asas jujur dan adil itu sendiri. 41 Dengan diterimanya konsepsi pembatasan hak politik secara universal, maka salah satu bentuk implementasinya terdapat dalam sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan batasan waktu selama 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dapat dicalonkan kembali Masa jeda ini tentunya juga turut diberlakukan menjadi calon kepala daerah. Perkembangan Putusan MK Terkait Pembatasan Hak Mantan Terpidana 3. bagi mantan terpidana dalam kasus tindak pidana korupsi. Dalam Pencalonan Kepala Daerah 42 Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah meliputi sejumlah pengaturan yang berbeda antara satu dengan lainnya, khususnya terkait dengan syarat pencalonan. Perkembangan putusan MK yang dimaksud adalah syarat bagi mantan terpidana pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih. Pasal ini dapat dimaknai dengan pembatasan hak bagi mantan terpidana yang telah 40 41 42 Khairul Fahmi, Ibid, h.72. Khairul Fahmi, Ibid, h.73. Mahkamah Konstitusi. Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009. 320
menyelesaikan hukumannya karena melakukan tindak pidana, salah satunya korupsi. Pasal tersebut sudah pernah diuji berulangkali pada Mahkamah Konstitusi dan mengalami dinamika pemaknaan sebagai berikut: a) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 Dalam Putusan perkara Nomor 4/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf f Undang-Undang (conditionally No. 10 Tahun 2008 dan Pasal 58 huruf f Undang-Undang No. 12 Tahun unconstitutional) 2008 sebagai norma hukum yang inkonstitusional bersyarat 43 44 elected officials) apabila tidak dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1. Berlaku bukan untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih ( ; sepanjang tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 2. Berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 3. Kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; 4. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang; Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami Mahkamah Konstitusi sesungguhnya memberi penafsiran terhadap Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan penafsiran itu, sekalipun pada amar putusannya dinyatakan menolak permohonan, namun MK memberikan pemaknaan atas konstitusionalitas pemberlakuan syarat tersebut. Mahkamah menilai keempat syarat tersebut berlaku secara kumulatif. Bagi mantan terpidana, salah satunya terpidana kasus korupsi yang keseluruhan tindakan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi diancam dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun maka diberlakukan ketentuan tersebut. Masa jeda diberlakukan selama 5 tahun semenjak yang bersangkutan selesai menjalani masa pidana ditujukan sebaga fase korektif atas perbuatan yang pernah dilakukan. Kemudian juga dipersyaratkan untuk secara terbuka mengumumkan kepada publik atas perbuatan yang dilakukannya. Sebagai 43 Pemohon dalam perkara ini adalah H. Dirwan Mahmud, Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemilukada Bengkulu Selatan. Yang bersangkutan merupakan warga negara yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. 44 Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 4/PUU-VI/2009, h. 80. 321
tindak lanjut dalam pencalonan kepala daerah, Komisi Pemilihan Umum mengakomodir dalam Peraturan KPU (PKPU) b) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 Mahkamah Konstitusi kembali mengadili dan memeriksa perkara pengaturan tentang larangan pencalonan bagi mantan terpidana dengan ancaman hukuman diatas 5 tahun pada undang-undang yang berbeda. Ketentuan yang dimaksud adalah Pasal 7 huruf f UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. MK dalam Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015 dinyatakan dikabulkan sebagian, dimana dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. 45 Putusan tersebut didasarkan atas alasan bahwa keberadaan syarat sebagaimana dimuat dalam Pasal 7 huruf g UU No. 8/2015 dinilai sebagai pengurangan hak atas kehormatan dan dipersamakan dengan pidana pencabutan hak-hak tertentu. Sementara menurut MK, pencabutan hak pilih seseorang hanya dapat dilakukan dengan putusan hakim sebagai hukuman tambahan baginya. Agar tidak terjadi benturan dengan putusan MK dan konsep pidana, maka norma hukum tersebut diubah dan dibatasi hanya untuk selama jangka waktu tertentu setelah selesai menjalani pidana penjara. Hal tersebut didasarkan atas kekuatan putusan pengadilan yang merujuk kekuatan hukum administrasi dengan batasan waktu yang layak dan wajar sesuai dengan asas 46 due process of law dalam penegakan hukum pidana Lebih jauh, melalui putusan ini, MK juga melakukan koreksi terhadap syarat berlaku terbatas waktu hanya selama 5 tahun sejak terpidana selesai menjalani hukuman sebagaimana yang pernah diberlakukan dalam Putusan sebelumnya Nomor 4/PUU-VII/2009. Syarat tersebut menjadi tidak diperlukan apabila seorang terpidana telah secara berani mengakui tentang status dirinya yang merupakan mantan narapidana. Dalam arti, apabila seorang mantan narapidana telah selesai menjalani masa hukuman dan mengumumkan secara terbuka dan jujur bahwa ia mantan narapidana, maka yang bersangkutan dapat mencalonkan diri menjadi gubernur, bupati, dan walikota. Putusan MK ini kemudian bertolak belakang dengan syarat sebelumnya yang berlaku secara 45 46 Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015, h. 74. Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015, h. 68. 322
kumulatif, berubah menjadi alternatif dengan cukup hanya mengumumkan kepada publik. Disinilah problem Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 tersebut. Tidak ada penjelasan yang komprehensif mengapa MK mengubah pandangannya dibandingkan putusan sebelumnya. Bahkan Putusan tersebut (dissenting opinion), diambil Mahkamah bukan dengan suara bulat, melainkan terdapat dua orang Hakim Konstitusi yang menyampaikan pendapat berbeda yaitu Hakim Maria Farida Indrati dan Hakim I Dewa Gede Palguna. Dua Hakim Konstitusi tersebut berpendirian bahwa penafsiran terhadap ketentuan "syarat tidak pernah dipidana" telah selesai. Syarat yang tercantum dalam Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009 berlaku secara kumulatif dan hal itu telah dilaksanakan oleh pembentuk undang-undang dengan melakukan perubahan undang-undang dan menempatkannya dalam penjelasan pasal. Bahkan Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna menegaskan bahwa sesungguhnya belum ada alasan-alasan konstitusional yang bersifat fundamental yang karenanya lahir kebutuhan bagi Mahkamah untuk mengubah pendiriannya sebagaimana telah dinyatakan dalam putusan-putusan sebelumnya. Syarat-syarat yang dinyatakan MK dalam Putusan Nomor 42/PUU- XIII/2015 telah diadopsi untuk syarat menjadi calon anggota DPR, DPD dan DPRD. Norma syarat tersebut terdapat dalam Pasal 182 huruf h untuk tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan DPD dan Pasal 240 ayat (1) huruf g untuk DPR dan DPRD dengan rumusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan yang persis sama, yaitu : tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Dengan tidak adanya masa tunggu atau jeda terhadap mantan terpidana kasus korupsi untuk bisa mencalonkan diri kembali menjadi kepala daerah, telah menghasilkan kepala daerah yang terpilih, namun kembali melakukan praktik korupsi. Kejadian dimana mantan terpidana kasus korupsi yang mendaftar menjadi calon kepala daerah lalu terpilih, dan setelah terpilih kembali melakukan praktik korupsi terjadi di Kabupaten Kudus, yang dilakukan oleh Muhammad Tamzil. 47 47 Akrom Hazami "M Tamzil, Bupati Eks Napi Korupsi Kini Kembali Masuk Jeruji Besi", Diakses 8 Ñovember 2019. 323
Selain itu, terdapat pula kejadian di mana mantan terpidana korupsi setelah selesai menjalani hukuman, lalu langsung dicalonkan menjadi kepala daerah, kemudian terpilih juga terjadi di Kabupaten Minahasa Utara. Pada 2008, Vonnie Anneke Panambunan divonis bersalah dalam kasus korupsi pengadaan barang dan jasa yang mengakibatkan kerugian negara lebih dari Rp 4 miliar. Vonnie yang saat itu menjabat sebagai Bupati Minahasa Utara, divonis 1 tahun 6 bulan pidana penjara dan denda Rp 100 juta subsidair 6 bulan kurungan serta membayar uang pengganti Rp 4 miliar. 48 Fenomena dua kasus pemilihan kepala daerah yang terjadi di Kabupaten Kudus dan Kabupaten Minahasa Utara, membuktikan perlunya masa tunggu atau jeda yang diatur oleh negara, melalui syarat calon kepala daerah di dalam UU Pilkada, agar orang yang akan dipilih sebagai calon kepala daerah adalah orang yang berintegritas dan berkualitas. 49 c) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Nomor 1 Tahun Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 51 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (baca Undang- tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah Undang Pilkada) Ketentuan lain dalam pasal 7 ayat 2 huruf g mengatur: memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; 50 Pasal ini kemudian kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan perkara ini diajukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Dalam petitumnya, Pemohon meminta kembali MK untuk memaknai pasal sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009. Bahkan Pemohon meminta masa tunggu Calon gubernur dan calon wakil yang awalnya 5 (lima) tahun ditambahkan menjadi selama 10 (sepuluh) tahun. Selengkapnya petitum permohonan berbunyi " 48 Yosep Ikanubun, "Mantan Napi Ini Jadi Bupati Minahasa Utara", Diakses 8 November 2019. 49 Permohonan Indonesia Corruption Watch dan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi dalam perkara Nomor 56/PUU-XVII/2019, h.22. 50 Perppu Nomor 1 tahun 2014 dipicu karena polemik revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang mengubah bentuk pemilihan kepala daerah secara lansung menjadi tidak lansung melalui DPRD. Polemik ini terjadi dalam ujung masa jabatan kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilian Kepala Daerah, Lembaran Negara Nomor 130. a quo 51 324
gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; jujur atau terbuka mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang 52 . Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 mengabulkan untuk sebagian permohonan. Dalam Putusannya, MK kembali melakukan aktivasi terhadap empat persyaratan bagi mantan terpidana sebagaimana yang pernah diputuskan dalam perkara Nomor 4/PUU-VII/2009 dan tidak mengabulkan penambahan masa tunggu menjadi 10 (sepuluh) tahun bagi mantan terpidana yang telah selesai menjalani hukumannya. Walaupun demikian, putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 dapat dimaknai sebagai koreksi atas putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya (42/PUU-XIII/2015) yang mengeliminir syarat kumulatif pencalonan kepala daerah berstatus sebagai mantan terpidana. Dalam pertimbangannya, para hakim konstitusi merujuk kembali putusan Mahkamah yang menghilangkan syarat kumulatif sebagaimana termaktub dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 yang menjadikannya sebagai syarat alternatif sehingga persyaratannya menjadi longgar adalah dengan pertimbangan untuk mengembalikan kepada masyarakat sebagai pemilih yang memiliki kedaulatan untuk menentukan pilihannya. Namun setelah dicermati secara saksama fakta empirik yang terjadi telah ternyata pula bahwa upaya mengembalikan kepada kedaulatan pemilih tidak sepenuhnya dapat menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur dan berintegritas. Sejumlah fakta empirik membuktikan di antara 52 Perbaikan permohonan Perkara Nomor 56/PUU-XVII/2019 oleh ICW dan Perludem, tertanggal 18 Oktober 2019, h.26. 325
kepala daerah yang terpilih yang pernah menjalani masa pidana menjadi calon kepala daerah hanya dengan mengambil alternatif mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan narapidana telah ternyata mengulangi kembali melakukan tindak pidana. KESIMPULAN 53 Salah satu sisi gelap dalam demokrasi adalah terjadinya tindak pidana korupsi. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kasus-kasus korupsi yang melibatkan para kepala daerah yang ditangani oleh penegak hukum. Ada benang merah antara persoalan demokrasi yang berbiaya mahal, problem kepartaian yang oligarkis, problem pemilih seperti dengan resultant terjadinya berbagai kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah tersebut; vote buying Secara universal dan dalam hukum positif di Indonesia, pembatasan hak dalam politik merupakan sesuatu yang dapat dilakukan sepanjang mengikuti asas dan pengaturan hukum yang berlaku. Pembatasan hak dalam sektor pemilu ditujukan untuk menciptakan demokrasi yang berkualitas. Adanya pembatasan hak bagi mantan terpidana korupsi menjadi calon kepala daerah dengan syarat tertentu, dapat dimaknai sebagai sebuah pembatasan hak yang ditujukan untuk mencegah kembali terjadinya korupsi. Secara empirik Mahkamah Konstitusi menilai demokrasi langsung tidak hanya dapat diserahkan sepenuhnya kepada pemilih tanpa regulasi yang baik dalam persyaratan calon kepala daerah. Mahkamah Konstitusi memperkuat putusannya untuk memberikan pembatasan hak kepada mantan terpidana dengan ancaman hukuman di atas 5 (lima) tahun untuk menjadi calon kepala daerah. Empat syarat pencalonan bagi mantan terpidana yang sebelumnya menjadi syarat alternatif dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015, telah dikoreksi kembali menjadi syarat kumulatif melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019. DAFTAR PUSTAKA Buku Korupsi Pemilu di Indonesia Badoh, Ibrahim Z Fahmi dan Abdullah Dahlan, 2010, , 53 Jakarta: Indonesia Corruption Watch. Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019, h. 59. 326
Perihal Demokrasi, Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi secara Singkat Dahl, Robert, 2001, , diterjemahkan oleh A Rahman Zainuddin, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat Fahmi, Khairul, 2011, , Jakarta: Rajawali Pers. Politik Hukum Pemilu Decentralization and Democracy in Indonesia: A Critique of Gaffar, Janedjri M, 2012, , Jakarta: Konstitusi Press. Neo-Institutionalist Perspectives Hadiz, Vedi R, 2004, , Institute of Social Studies 2004: Blackwell Publishing. et,al. Korupsi Pemilukada Irawan, Ade, 2013, Hak Sipil dan Politik, Esai-Esai Pilihan (buku 1) , Jakarta: Indonesia Corruption Watch. Kasim, Ifdal (ed), , Jakarta: Lembaga Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Jakarta. Mahfud, Moh., 1999, Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde , Yogyakarta: Gama Media, Baru Marijan, Kacung, 2010, Foundation for Democracy, Approaches to , Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Comparative Political Finance Nassmacher, Karl-Heinz, 2001, Filsafat Pemilu , Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden. Hak Asasi Manusia dalam Masyarakatnya Prasetyo, Teguh, 2018, , Bandung: Nusa Media. Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif , dalam Muladi (Ed.), Rahardjo, Satjipto, Hukum dan Masyarakat 2009, Pembubaran Partai Politik, Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik , Jakarta: Refika Aditama. Pengaturan dan Praktik Safa'at, Muchamad Ali, 2011, Publikasi Laporan dan Risalah , Jakarta: Rajawali Pers. Alkostar, Artidjo, 2009, "Korelasi Korupsi politik Dengan Hukum dan Pemerintahan di Negara Modern (telaah tentang Praktik korupsi Politik dan Penanggulangannya)", , Vol. 16, Edisi Khusus, Oktober, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII. Jurnal Hukum Fahmi, Khairul, 2019, "Pembatasan dan Pembedaan Hak Pilih Dalam Mewujudkan Pemilihan Umum Yang Adil dan Berintegritas", Disertasi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. 327
Jurnal Konstitusi Gaffar, Janedjri M, 2013, "Peran Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan , Volume Hak Asasi Manusia Terkait Penyeleggaraan Pemilu". 10, Nomor 1. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pratikno, 2007, "Calon Independen, Kualitas Pilkada dan Pelembagaan Parpol", , Volume 10, Nomor 3, Maret. Jurnal Konstitusi Satriawan, Iwan dan Tanto Lailam, 2019, "Open Legal Policy Dalam Putusan , Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang". Volume 16. Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Putusan Pengadilan Bupati dan Walikota. Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015 . Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 Permohonan Indonesia Corruption Watch dan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Internet Demokrasi dalam perkara Nomor 56/PUU-XVII/2019. Hazami, Akrom "M Tamzil, Bupati Eks Napi Korupsi Kini Kembali Masuk Jeruji Besi", Diakses 8 Ñovember 2019. Ikanubun, Yosep, "Mantan Napi Ini Jadi Bupati Minahasa Utara", Lain-lain Diakses 8 November 2019. Pesona Pilkada lansung Maksum, Irfan Ridwan, , Kumpulan Bahan Perkuliahan Pemerintahan Daerah oleh Dr Harsanto Nursadi. S.H.,M.Si. Nursadi, Harsanto "Pemerintah(an) Daerah Dalam Konstitusi", Bahan Ajar, Fakultas Hukum Universitas Indonesia,2018. 328
Pengantar Pada Rezim HAM Internasional , Pustaka Hak Asasi Manusia Raoil Wallenberg Institute, Kejasama Raoul Wallenberg Institute and Humanitarian Law dengan Departement Hukum dan HAM Indonesia, Universal Declaration on Democracy, The Elements and Exercise of Democratic Jakarta, 2003. Government, Nowak, Manfred, adopted by the Inter-Parliamentary Council at its 161st session, Political Money and Political Corruption: Considerations for Nigeria Cairo, September 1997. Walecki, Marcin, . International Foundation for Election Systems (IFES) civil society forum seminar on agenda for electoral reform 27 - 28 November 2003 Abuja, Nigeria. 329