Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-0011) Volume 9 Edisi II. November 2022 PANCASILA DAN TANTANGAN MASA KINI Fawnia Asmara Noersyaheri, Kariima Randy Mayriska, Siti Markamah Riszeki, Riska Andi Fitriono Universitas Sebelas Maret riskaandi@staff.uns.ac.id Abstrak Pancasila merupakan dasar negara yang juga menjadi falsafah bangsa ini, yakni sebagai pandangan hidup yang terdapat dalam setiap tutur kata, laku, dan sikap bangsa Indonesia. Tulisan ini secara umum akan membahas mengenai tantangan yang dihadapi Pancasila saat ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pancasila harus menghadapi berbagai permasalahan, seperti tersebarnya rumor palsu tentang politik identitas yang mengancam runtuhnya negara, dan masalah perubahan dasar negara. Adapun kesimpulan dari kajian kami adalah pemerintah harus mengantisipasi masalah ini dengan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dan memastikan bahwa Pancasila adalah ideologi yang terbuka dan bersatu. Kata Kunci: Pancasila; Agama; Politik Identitas; Penipuan. I. PENDAHULUAN Pancasila adalah dasar negara, sering disebut dasar falsafah nasional atau (philosophical grondslug). Dalam hal ini Pancasila dijadikan sebagai dasar peraturan oleh pemerintah negara atau ketatanegaraan. Dalam proses keberjalanan Pancasila, kita mengalami perkembangan persepsi dari Orde Baru hingga Reformasi. Pada masa Orde Baru, Pancasila secara konsisten dijalankan dan berpedoman pada penerapan P4 (Kebijakan, Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Sejak era Reformasi, pandangan Pancasila dijadikan bukti bahwa banyak siswa SD dan mahasiswa yang abai terhadap sejarah dan makna nilai-nilai Pancasila serta keberadaan ormas anti-Pancasila, meskipun masih terdapat variasi dalam pelaksanaannya. mulai memudar. Seiring berjalannya waktu, Pancasila terus menghadapi ancaman kehancuran bangsa. Pancasila didirikan atas kesepakatan bersama untuk menghormati keragaman
Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-0011) Volume 9 Edisi II. November 2022 suku, budaya, dan agama. Singkatnya, Pancasila adalah tempat bertemunya semua perbedaan yang ada di Indonesia. Namun, hal itu kembali diuji dengan maraknya berbagai bentuk kekerasan atas nama agama yang menunjukkan kemunduran peradaban bangsa Indonesia. Apalagi merosotnya nilai-nilai Pancasila juga tercermin dari hilangnya semangat saling menghargai dan gotong royong. Tak perlu dikatakan, ada organisasi yang secara eksplisit menyangkal keberadaan Pancasila dan ingin menggantinya dengan ideologi lain. Masalah timbul tidak hanya dari bangsa Indonesia sendiri, tetapi juga dari gelombang globalisasi yang tidak kasat mata tetapi terasa. Anak-anak tumbuh dengan kemajuan dan akses yang tidak terkendali terhadap teknologi, gaya hidup boros, dan meningkatnya hoaks dan kejahatan lainnya. Provinsi-provinsi di Indonesia telah mengamanatkan pendidikan Pancasila dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, namun Pancasila sebagai way of life tidak lagi menjadi panutan. Menurunnya penerapan nilai-nilai Pancasila dapat mengancam runtuhnya negara. Indonesia telah menyaksikan beberapa kerusuhan yang menginginkan pemisahan diri dari negara, termasuk Aceh Merdeka, Maluku (MRS) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) Papua. Peristiwa tersebut disebabkan oleh berbagai persoalan, salah satunya adalah persoalan pelaksanaan keadilan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Permasalahan tersebut tentunya tidak mudah bagi pemerintah karena solusi dari permasalahan ini selalu dalam proses. Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah untuk lebih menyulut semangat nasionalisme dalam mempersoalkan Pancasila. II. METODE Penulis menggunakan metode penelitian survei kepustakaan, yakni dengan mengacu pada beberapa kasus dan penelitian yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Ini adalah studi kontekstual yang menyoroti pentingnya fenomena interaksi perilaku manusia dalam situasi tertentu.
Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-0011) Volume 9 Edisi II. November 2022 III. PEMBAHASAN A. PANCASILA DAN AGAMA Negara ini sejak awal terdiri dari perbedaan suku, ras, dan agama, dan dalam sejarah Pancasila, perbedaan antara kelompok nasionalis Islam dan nasionalis sekuler telah dicatat sebagai penentu arah bangsa Indonesia. Kontroversi muncul kembali pada awal Reformasi 1998-2002. Saat ini, fraksi PPP dan PBB menginginkan negara Indonesia menjadi negara yang berdasarkan negara Indonesia yang religius. Sementara pertanyaan tentang amandemen konstitusi negara oleh Kongres kini telah diam, beberapa tanda-tanda keinginan kelompok masyarakat untuk mengubah dasar negara mulai muncul, seperti masalah agama negara dan organisasi massa Panchasila. Secara umum ada tiga alasan terbentuknya kelompok ini: ➢ Pertama, adanya ketidakpuasan akan kinerja pemerintah selama ini sehingga muncul ide untuk membuat ideologi atau visi dan misi yang berbeda dengan yang ada sebelumnya. ➢ Kedua, ketidakpuasan terhadap kondisi ekonomi, politik, sehingga mereka ingin membuat suatu peraturan sendiri dan mengatur kehidupannya sendiri. ➢ Ketiga, pemahaman terhadap keyakinan tertentu dan cenderung mengarah pada paham berbeda, bahkan separatis sehingga merusak tatanan nilai dan moral yang ada serta menimbulkan disintegrasi. Mengubah basis agama suatu negara secara alami menimbulkan kekhawatiran bagi kelompok agama lain seperti Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Mereka menginginkan jaminan perlindungan sehingga hak-hak mereka sebagai warga negara diperlakukan sama. Tentu saja, minoritas menyangkal keberadaan negara agama. Karena mereka yakin ada tuduhan diskriminasi hak. Dalam situasi seperti itu, negara memainkan peran penting dalam mempertahankan ideologi Pancasila. Selain itu, perbaikan perlu dilakukan di berbagai bidang seperti keadilan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Meskipun pluralitas ini memiliki potensi besar untuk pembangunan bangsa, ia juga merupakan sumber potensial dari berbagai konflik yang menyebabkan runtuhnya bangsa-bangsa. Memang, kemungkinan keruntuhan bangsa yang membayangi dijawab dalam nilai-nilai Pancasila, yang mencakup pandangan
Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-0011) Volume 9 Edisi II. November 2022 tentang kompleksitas, heterogenitas, atau pluralisme yang tampak sejak kemerdekaan. Dalam praktiknya, muncul dua masalah: pertama adalah keinginan untuk mengganti Yayasan Negara karena tidak puas dengan produk yang sah yang tidak menyelesaikan masalah seperti korupsi, kolusi, dan sebagainya. Kedua, negara dianggap memiliki mayoritas agama terbesar di dunia, sehingga akan terasa aneh jika tidak berdasarkan agama. Masalah ini tidak muncul jika memahami konsep akar nasionalisme Indonesia. Pengakuan tersebut terlihat dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menekankan pentingnya persamaan cita-cita sekaligus menekankan pluralisme sebagai perekat kebangsaan. Secara fundamental, etika ini memberi ruang bagi pluralisme di satu sisi dan menegaskan pentingnya komitmen negara untuk mewujudkan cita-cita kemakmuran dan keadilan di sisi lain sebagai manifestasi dari tujuan nasionalisme Indonesia di sisi lain. Pancasila tidak pernah mengesampingkan adanya konsep mayoritas atau minoritas, atau perbedaan atau heterogenitas dan pluralisme, tetapi menunjuk ke arah Indonesia sebagai tujuan dari Prinsip Persatuan Indonesia ke 3. Itu ada sebagai konsep ideologis yang dapat diterima dan untuk kebaikan bersama. Dalam praktiknya, Indonesia memberikan hak khusus kepada beberapa daerah seperti Aceh dan Yogyakarta, serta memberikan otonomi daerah. Artinya, Pancasila sangat menentang anggapan ketidakadilan yang dirasakan masyarakat dan hanya menentang peran pemerintah sebagai mediator, mewujudkan keadilan dan pencapaian. kemakmuran. B. PANCASILA DAN POLITIK (ANCAMAN HOAKS DAN MUNCULNYA POLITIK IDENTITAS) Tahun 2019 adalah tahun politik, tahun prosedur pemungutan suara serentak yaitu pemilihan presiden, pemilihan calon anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Hal ini tentunya menguras tenaga, waktu, dan pikiran. Hal yang sama juga terjadi pada Pemilu Gubernur DKI Jakarta tahun 2017, dimana isu agama sangat mempengaruhi proses politik persawahan. Pilpres 2019 ditandai oleh dua kubu: Probowo-Sandiaga Uno dan Joko Widodo- KH. Maaluf Amin. Kedua kubu tersebut dikenal di media sosial (Facebook) sebagai kampret (pengikut Prabowo-Sandi) dan cebong (pengikut Joko Widodo-Amin). Dalam
Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-0011) Volume 9 Edisi II. November 2022 prosesnya, media sosial menjadi ruang tanpa batas, dan isu-isu seperti ejekan, hinaan, kampanye negatif, kampanye hitam, dikotomi kelompok, suku, ras, dan agama menjadi perbincangan yang menakutkan. Ruang publik yang lebih besar dengan kemajuan teknologi tidak lagi menguasai setiap persoalan hanya untuk merebut simpati masyarakat. Dan yang paling aneh adalah orang-orang yang menangani masalah provokasi Facebook palsu. Penggunaan internet di Indonesia mencapai 50% dari total penduduk Indonesia pada tahun 2017, menurut data Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII). 143,26 juta orang tepatnya. Menurut hasil survei Asosiasi Telematika Indonesia (Mastel) tahun 2017, 92,40% saluran distribusi berita palsu dilakukan melalui media sosial, dan yang mengejutkan, ada 91,8 jenis hoaks terkait kebijakan sosial. Tujuan hoaks dan berita palsu diantaranya: a) Hoaks bertujuan untuk melakukan provokasi skala besar untuk keuntungan politik tertentu; b) Membagi masyarakat dan bangsa untuk mendiskreditkan sistem politik saat ini; c) Mengatasi masalah rasial dan mengembangkan opini; d) Mempolarisasi masyarakat menuju generasi; e) Tujuan Ekonomi Menuju Fraud; f) Penguatan Politik Identitas. Demokrasi dengan sistem informasi yang terlalu banyak membingungkan masyarakat dalam membedakan informasi yang benar dan salah. Dampak yang lebih luas mengarah pada interpretasi yang buruk dan runtuhnya masyarakat. Jika dibiarkan, akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu, dan selanjutnya ketidakpercayaan kepada pemerintah. Itu tidak mengecualikan bahwa kekacauan, anarkisme, dan kegembiraan mungkin ada. Namun, Pasal 69 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) secara tegas melarang kampanye seperti hasutan, pencemaran nama baik, dan permusuhan terhadap partai politik, individu, dan/atau kelompok masyarakat. Seolah-olah teknologi informasi tidak ada, regulasi tidak menakut-nakuti atau mengkhawatirkan kelompok penipu karena setiap informasi dikemas dengan baik.
Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-0011) Volume 9 Edisi II. November 2022 Pemerintah lebih mungkin mendapat masalah dengan berita palsu dan palsu. Pemerintah benar-benar kehabisan waktu hanya untuk memverifikasi semua berita palsu. Oleh karena itu, untuk mengurangi Berita Hoaks, Anda perlu melakukan beberapa langkah. a. Memperkuat peran lembaga pendidikan seperti sekolah dan universitas. Peningkatan pendidikan telah menciptakan masyarakat yang semakin cerdas dan kritis terhadap berita palsu. Pengembangan ilmu pengetahuan merupakan senjata terpenting bagi generasi muda untuk lebih cerdas menyaring informasi yang beredar di masyarakat. b. Literasi informasi mendidik masyarakat untuk menerima dan menyampaikan informasi secara selektif dan cerdas. c. Suka atau tidak, pembinaan keluarga sangat efektif dalam memantau penggunaan teknologi dalam keluarga mengingat pengguna media sosial lebih banyak berada di usia sekolah dasar dan perguruan tinggi d. Penegakan Hukum dan Sosialisasi Hukum Penegakan hukum terus didorong oleh pemerintah, tetapi merupakan tantangan nyata untuk mengatasi jumlah akun palsu yang terus meningkat. Di sisi lain, perlu adanya regulasi yang memberikan efek jera. Selain itu, upaya anti-hoaks tentu saja harus memastikan bahwa beberapa bagian dari elit politik tidak memanfaatkan peluang dengan pesan-pesan yang dapat menguntungkan kelompok atau faksi mereka. Elit politik bertindak sebagai pengontrol garis depan dan berperan sebagai aktor untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Maraknya berita hoaks tak lepas dari menguatnya politik identitas Politik identitas semakin menguat pasca era Orde Baru. Eksistensi politik identitas merupakan antitesis dari kekuatan politik sentralistik dan hegemonik yang berkuasa di era Orde Baru. Namun di era demokrasi yang dipilih secara langsung, politik identitas adalah alat yang paling mudah digunakan untuk bertanya dan melakukan mobilisasi massa. Ada kelompok yang membawa sentimen negatif dalam proses pemilu, atau mencari perlindungan dari kelompok agama atau etnis. juga rapuh, rapuh, berisiko dan sangat berbahaya dalam hubungan horizontal.
Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-0011) Volume 9 Edisi II. November 2022 Fenomena politik identitas berbasis agama sangat kuat dalam politik nasional dan lokal, terutama ketika kandidat berasal dari dua agama yang berbeda, seperti Kristen. Hal itu terbukti pada Pilgub DKI 2017 di Jakarta. Hal ini terlihat dari hasil polling Polmark Indonesia yang dipimpin Eep Saifullah Fatah yang menyebutkan 67,7% pemilih di Jakarta menyetujui pemilihan pemimpin Muslim. Ini mungkin terjadi karena Ahok adalah non-Muslim pada saat itu dan kemudian dinyatakan bersalah atas penistaan agama (lihat putusan pengadilan). Namun, pertanyaan besarnya adalah jika kedua kandidat seagama pada Pilpres 2019, mengapa isu kebijakan agama juga diangkat? Secara umum, politik identitas dapat berkisar dari sekadar penyaluran keinginan untuk mempengaruhi politik, kontrol atas distribusi nilai-nilai yang dianggap layak, hingga tuntutan yang paling mendasar: penentuan nasib sendiri dengan prinsip-prinsip primordial. Politik dapat menuntut politik dengan mengadopsi kepentingan kelompok tertentu tanpa memandang orang lain. Kepentingan-kepentingan tersebut dapat menyebabkan perubahan radikal atau fundamental dalam bangsa. Memang, munculnya berbagai bentuk politik identitas akan mengarah pada terbentuknya kelompok- kelompok anti-pancasila, anti-pluralis dan anti-demokrasi. Dalam hal ini, Geertz percaya bahwa politisasi agama mengancam runtuhnya negara. Perdebatan tentang hubungan antara agama dan negara muncul di awal kemerdekaan ketika Sukarno dan Nazir berdebat apakah agama harus dimasukkan sebagai dasar negara, saya pikir itu salah satu faktornya. Agama selalu berkaitan dengan masalah ritual hubungan kita dengan Tuhan. Di sisi lain, pandangan Nazir, yang mewakili kelompok nasionalis Islam, mengarah pada terciptanya relasi atau relasi antara agama dan negara. Menurutnya, agama dan negara adalah dua etika yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena agama tidak hanya berbicara tentang hubungan seseorang dengan Tuhan, tetapi juga hubungan seseorang dengan sesama manusia di negara itu. Namun, setelah diskusi ini, muncul konsensus bahwa sebuah konsep yang dapat diterima oleh semua kelompok yang disebut Pancasila lahir. Dengan mengacu pada kisah Pancasila, orang mungkin berpikir bahwa pertanyaan tentang politik identitas yang mengarah pada perubahan dasar negara seharusnya tidak lagi menjadi masalah. Pancasila merupakan lambang persatuan bangsa, tersusun atas unsur ketuhanan, budaya dan budaya bangsa Indonesia. Pancasila
Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-0011) Volume 9 Edisi II. November 2022 ada untuk menjamin bahwa hak semua orang sama dan diperlakukan sama, yang diabadikan dalam UUD 1945. harus menjadi Politisi, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat harus melihat Pancasila sebagai kemaslahatan bersama yang dilihat sebagai alat pemersatu bangsa. IV. DAFTAR PUSTAKA Faridah, Siti dan Jericho Matthias. 2018. Politisasi Agama Pemecah Keutuhan Bangsa dalam Pemilu. (Semarang, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Jilid 4 Nomor 3, 2018). Habodin Mukhtar. Penguatan Politik Identitas di Daerah (Malang, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol.3 No.1, 2012) Krisiono, Natal. 2017. Penguatan Ideologi Pancasila Di Kalangan Mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Jurnal Pembelajaran IPS dan PKN 2 (2), 193-204 Legionosko, Tri und Secho Harnowo. Dinamika Berita Palsu atau Hoaks Sebagai Sumber Konflik Horizontal dalam Kemiskinan Pedesaan, DKI Jakarta 2017 (Jakarta, Jurnal Program Studi Perdamaian dan Resolusi Konflik, 2017). Muid Alice Shofa. Neudefinition des indonesischen Multikulturalismus im Rahmen von Pancasila (Malang, Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 1, No. 1 Juli 2016, ISSN 2527-7057, 2016). Ristina, Pancasila dan Berbagai Isu Terkini (Jawa Tengah, Seminar Nasional Hukum, Jilid 2, Isu 1, 2016). Santoso, A.L. Sejarah Lengkap Gerakan Separatis Islam. (Yogyakarta: Palapa, 2014). Sinka Svekti. Varina, Drafting of Interim Constitution, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008). Tomiko Sudiya. Budiman. Politik Sungai Pancasila: Antitesis Historis Keniscayaan dan Fundamentalisme (Jakarta, Proyek Demokrasi, 2012). Ulya, Pancasila Simbol Kerukunan Umat Beragama di Indonesia (Jurnal Aqidah dan Studi Agama issn 2354-6147 issn 2476-9649, 2016).