MODUL SIPKUMHAM DATABASE ISU KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN PROSES INTI (CORE PROCESS) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2021
DATABASE ISU KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN PROSES INTI (CORE PROCESS) I. PENDAHULUAN Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai Misi yang tertuang pada proses inti (core process) sebagai proses utama Kementerian yang memberikan layanan kepastian hukum kepada masyarakat sebagai 'pelanggannya', yaitu dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan, pelayanan dan penegakan hukum, serta pemajuan hak asasi manusia. Output yang dihasilkan dari proses inti adalah berupa kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelayanan, dan dokumen atau surat perizinan (Renstra sehingga keberhasilan dalam 2020-2024 Kemenkumam, 2020), penyelenggaran proses ini dapat mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan Misi Kementerian. Gambar 1. Keterkaitan Utama Peta Proses Bisnis Level 0 Kementerian Hukum dan HAM (sumber: Renstra 2020-2024 Kemenkumam, 2020) Juklak SIPKUMHAM - DB Isu Kemenkumham || 1
Sebagai lembaga penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia, keberadaan Badan Litbang Hukum dan HAM mempunyai peran yang sangat strategis (Enterprise Process), pada Proses II (Pengelolaan Penelitian dan Pengembangan) berkaitan dengan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan untuk kegiatan-kegiatan substantif. Output yang dihasilkan berupa hasil penelitian, publikasi dan riset pengembangan dalam mendukung kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan, pelayanan hukum, penegakan hukum dan pemajuan hak asasi manusia. Dasar hukum yang digunakan dalam pembuatan kebijakan telah cukup memadai, namun dalam praktiknya masih ada kebijakan yang dihasilkan belum sepenuhnya didasarkan pada basis bukti atau hasil penelitian. Situasi ini dapat menimbulkan sejumlah persoalan dan kejadian kasus yang berulang. Disisi lain pelaksanaan penelitian isu, topik dan subtopik spesifik yang lazimnya berfokus pada membutuhkan waktu dan tertentu untuk dapat menghasilkan suatu rekomendasi. Sementara itu permasalahan yang terjadi di masyarakat berkembang dengan sangat dinamis. tahapan Kebijakan menurut Iskandar (dalam Ramdhani and Ramdhani, 2017) didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya. Campbell (dalam Bachtiar, 2011) menekankan bahwa bukti dapat berasal dari berbagai sumber dan tidak selalu dari penelitian. Bukti dalam hal ini mengacu pada "pengetahuan terkini yang terbaik". Bukti bisa muncul sebagai sesuatu yang sederhana, namun tafsirannya sangat luas. Definisi bukti yang lebih luas dalam kebijakan publik menurut Kantor Kabinet Pemerintah Inggris (Marston and Watts, 2003, hal. yang dipublikasikan, penelitian yang ada, konsultasi dengan para pemangku kepentingan, evaluasi kebijakan sebelumnya, Internet, hasil dari konsultasi, hitungan biaya opsi kebijakan, dan keluaran dari pemodelan ekonomi dan statistik". Sedangkan Bowen, S. dan Zawi (2005) menjelaskan jenis-jenis bukti yang dapat digunakan untuk mempengaruhi (lihat Tabel 1). Bukti, ternyata bukan hanya hasil penelitian (riset), tapi juga pengetahuan dan informasi yang diperoleh 145) mencakup "pengetahuan ahli, penelitian Juklak SIPKUMHAM - DB Isu Kemenkumham || 2
dari hasil konsultasi publik, pengetahuan dan informasi yang bersumber dari internet dan publikasi dokumen atau laporan seperti evaluasi program/ kebijakan dan hasil analisis statistik. Tabel 1. Jenis-jenis Bukti dalam Pengambilan Keputusan (Sumber: Bowen dan Zwi, 2005) Pengumpulan pengetahuan dan informasi yang bersumber dari internet, menjadi salah satu solusi yang sering digunakan dalam membangun data dan informasi. Dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, dan adanya fenomena Big Data, informasi yang tersedia secara luas didunia maya dapat diperoleh secara mudah, selanjutnya informasi ini disimpan ke dalam database dan dianalisis sesuai kebutuhan. Berdasar pada kebutuhan tersebut, maka dinilai penting untuk pengembangan suatu sistem sebagai alat untuk menginventarisasi data Kementerian Hukum dan HAM secara lebih komprehensif dan aktual terkait proses inti (core process) berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu solusi untuk penyediaan data dan informasi sebagai bukti. Juklak SIPKUMHAM - DB Isu Kemenkumham || 3
A. Dasar Hukum ▪ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ▪ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; ▪ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; ▪ Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84); ▪ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; ▪ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Hasil Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; ▪ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; B. Inovasi Pembangunan Database Isu Kemenkumham Indonesia merupakan negara dengan teritorial wilayah yang luas, jumlah penduduk yang besar dan keberagaman kultur serta kehidupan sosial. Sebagai bangsa yang besar tentunya akan timbul berbagai macam persoalan baik masalah politik, hukum maupun sosial didalam masyarakat. Dinamika permasalahan di masyarakat ini berkembang sangat cepat. Hal ini tergambar dari berita dan informasi yang begitu luas tersaji baik di media massa, televisi maupun media daring/sosial. Kenyataan bahwa media berkembang lebih dinamis daripada hasil riset maupun survey sudah tidak dapat dipungkiri. Bertolak dari pemikiran ini, media daring/sosial sangat potensial untuk dijadikan sumber data yang dapat dianalisa dan menggambarkan permasalahan yang terjadi didalam masyarakat. Juklak SIPKUMHAM - DB Isu Kemenkumham || 4
Pengumpulan informasi dari internet yang dilakukan oleh perorangan atau tim secara manual akan membutuhkan waktu dan tahapan yang sulit. Tahapan aktivitas pengumpulan data dan informasi sebagai berikut ini : - -
- Tim mencari sumber data dari media daring, atau media sosial; Tim menyalin konten berita menjadi sebuah dokumen; Tim memisahkan data judul, tanggal, nama media, dan konten/isi berita; Tim menganalisis isi berita dan mengklasifikasikan isi berita terkait isu Kementerian sebagai instansi maupun berdasarkan pada proses inti: pembentukan peraturan perundang
-undangan, pelayanan dibidang hukum, penegakan hukum dan pemajuan hak asasi manusia. Tim memisahkan berita sesuai klasifikasi data yang dihimpun. Tim mengulangi tahapan di awal, bila ingin mendapatkan data dan informasi dari sumber media lainnya. Perkembangan teknologi informasi saat ini sudah sangat maju. Penerapan Artificial Intelligence menggunakan metode Crawling Data dan Named Entity Recognition menjadi pilihan yang tepat untuk informasi dalam mengoptimalkan pengumpulan data dan informasi yang bersumber dari internet menjadi database untuk mendukung pembuatan kebijakan berbasis bukti secara cepat. pemanfaatan teknologi Proses bisnis pada penerapan Artificial Intelligence sebagai berikut: Word Wide Web Sites Crawling Engine Structured data NER Engine Database Gambar 2. Penerapan Ariticial Intelligence Artificial Intelligence merupakan tools, dengan proses dan mekanisme yang sama dapat digunakan untuk membangun database isu Kementerian Hukum dan HAM dan terkait proses inti (Core Process) yang mendukung pembuatan kebijakan secara cepat dengan pemanfaatan rancangan pengembangan sistem sebagai berikut: teknologi informasi. Adapun Juklak SIPKUMHAM - DB Isu Kemenkumham || 5
DASHBOARDRESULT POLICIES DATABASEKEMENKUMHAM DATA STORAGEEKSTRAKKONTEN MEDIA Media Online dan Media Sosial(Internet) crawling dataparsingextraction information Peningkatan pemanfaatan sistem untuk optimalisasi pembuatan kebijakan Pengembangan klasifikasi Dataset dan Kata Kunci (Keyword) baru NLP Tagger Pengembangan sumber data dari media daring dan media sosial Pembentukan Per.UU NER ENGINE Pemajuan HAM Pembangunan Database Isu Kemenkumham dan proses inti layanan kepastian hukum CRAWLER Penegakan Hukum Pelayanan Hukum Gambar 3. Desain Rancangan Pengembangan Sistem Pengembangan sistem memiliki tahapan proses sebagai berikut: ▪ Sistem menggunakan crawling engine untuk mengumpulkan informasi yang bersumber dari internet dari media daring/sosial. Sistem menggunakan metode ekstraksi informasi untuk melakukan analisa terhadap hasil crawling data yang akan disimpan ke dalam database. Sistem menggunakan Named Entity Recognition untuk melakukan pengenalan entitas terhadap masing-masing kata pada judul berita dan isi berita. Pengenalan ini untuk memudahkan sistem dalam mengklasifikasikan data menjadi layanan database. Dalam membangun database Kementerian Hukum dan HAM perlu dilakukan penambahan modul Kementerian Hukum dan HAM dan mengembangkan dataset dan keyword baru yang dapat mengidentifikasi isu Kementerian sebagai instansi, maupun terkait proses inti (core process) berdasarkan pembentukan peraturan perundang-undangan, pelayanan dibidang hukum, penegakan hukum dan pemajuan hak asasi manusia. ▪ ▪ sebuah ▪ Database tersaji dalam bentuk dashboard yang menyajikan hasil analisis media, Isu terkait Kementerian, dan sentiment analisis yang dapat di akses oleh pengguna sistem untuk mendukung pembuatan kebijakan berbasis bukti. Inovasi pengembangan database isu Kemenkumham yang berkelanjutan meliputi aspek: − Aspek Efiensi waktu, biaya dan kemudahan pengumpulan data dan informasi isu Kementerian Hukum dan HAM secara cepat. − Aspek sosial dengan mendukung peningkatan kualitas penelitian dengan adanya data yang memadai, menyediakan informasi tentang isu Kementerian Hukum dan HAM, dan mendukung optimalisasi pembuatan kebijakan berbasis bukti secara cepat. SIPKUMHAM dengan pembangunan Juklak SIPKUMHAM - DB Isu Kemenkumham || 6
− Unsur aspek ekonomi pemanfaatan sistem akan memberikan dampak penghematan anggaran karena dalam membangun database seluruhnya dilakukan oleh mesin secara otomatis. − Aspek lingkungan dengan penerapan sistem sebagai Intelligent media monitoring secara otomatis membawa dampak budaya kerja yang lebih efisien dan efektif dengan otomatisasi riset digital (paperless). Integrasi data dari unit pusat dan wilayah digunakan secara bersama dalam proses mendukung pembuatan kebijakan. Pengembangan database ini memiliki potensi besar serta akan sangat bermanfaat bagi pemangku kepentingan dalam mengemban tugas fungsi di bidang hukum dan HAM. C. Tujuan 1. Mendukung pembentukan kebijakan hukum dan HAM yang berbasis bukti; 2. Mendukung peningkatan kualitas penelitian tentang hukum dan HAM dengan adanya data yang memadai; dan 3. Menyediakan informasi tentang permasalahan hukum dan HAM dan pelayanan publik. D. Manfaat Adapun manfaat dari pelaksanaan pembangunan database: a. Manfaat Bagi Organisasi/ Institusi 1) Efiensi waktu, biaya dan kemudahan pengumpulan data dan informasi isu Kementerian Hukum dan HAM secara cepat. 2) Penghematan anggaran karena dalam membangun database seluruhnya dilakukan oleh mesin secara otomatis. 3) Budaya kerja yang lebih efisien dan efektif dengan otomatisasi riset digital (paperless). 4) Peningkatan kualitas pengkajian, penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan HAM dengan adanya data yang memadai; 5) Tersedianya data dan informasi Isu Kementerian Hukum dan HAM dan terkait proses inti (Core Process) secara cepat. 6) Meningkatkan optimalisasi pembuatan kebijakan berbasis bukti secara cepat di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Juklak SIPKUMHAM - DB Isu Kemenkumham || 7
b. Manfaat Bagi Kementerian/Lembaga terkait 1) Layanan database yang dapat mendukung kegiatan disemininasi HAM, peningkatan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM, peningkatan kabupaten/kota peduli HAM, dan laporan status HAM. 2) Layanan database yang dapat mendukung kegiatan diseminasi hukum, bantuan hukum, peningkatan desa sadar hukum, dan peningkatan kualitas penegakan hukum. c. Manfaat Bagi Masyarakat ▪ Tersedianya akses data dan informasi Isu Kementerian Hukum dan HAM secara cepat. E. Istilah ▪ SIPKUMHAM adalah aplikasi yang digagas Balitbang Hukum dan HAM untuk mengumpulkan data (crawling) permasalahan hukum, HAM dan pelayanan publik secara otomatis dari media nasional dan media sosial twitter. Aplikasi ini dapat menampilkan data terkait sentimen isu dan jumlah kasus berdasarkan kategori tertentu. ▪ Dataset merupakan setiap pengumpulan data yang terorganisir. Dataset merupakan istilah yang fleksibel dan dapat merujuk ke seluruh database, file data lainnya, atau kumpulan sumber data terkait. ▪ Crawler merupakan program yang digunakan untuk menemukan dan memindai situs secara otomatis ▪ NER (Name Entity Recognition) bertujuan mengekstraksi entitas (misalnya, orang, lokasi, dan organisasi) dari badan teks atau korpus teks tertentu. ▪ NLP (Natural Language Processing) berfokus pada memungkinkan komputer untuk dapat memahami bahasa dengan cara alami, seperti halnya manusia. Juklak SIPKUMHAM - DB Isu Kemenkumham || 8
II. DATABASE ISU KEMENKUMHAM A. Database Database ISU Kemenkumham akan memuat hal-hal berikut : (i) peristiwa (waktu, lokasi, uraian/ringkasan, unit), inti (ii) klasifikasi proses (core process) mencakup Peraturan Perundang-undangan, Pelayanan Hukum, Penegakan Hukum dan Pemajuan Hak Asai Manusia, (iii) Kategori permasalahan (waktu pelayanan, ketersediaan sarana, info terkait prosedur, lainnya, (iv) Penanganan (tanggal, status, kronologi), (v) Sumber (media, tanggal. Link) Unit Kemenkumham Kronologis Penyelesaian DatasetIsu Kemenkumham Lokasi Tags Layanan Tanggal Pelaporan id peristiwa Tanggal Permasalahan Sumber Laporan Lainnya Peraturan Perundang-undangan Sumber Berita Proses Penyelesaian Media Telah selesai Penyelesaian Sudah dilaporkan Kategori Layanan Kabupaten/Kota Pengaduan Prosedur Biaya Laporan Provinsi Uraian Permasalahan Waktu Kategori Permasalahan Pemajuan HAM Tanggal Status Penyelesaian Belum dilaporkan Penegakan Hukum Pelayanan Hukum Gambar 4. Database Isu Kemenkumham Juklak SIPKUMHAM - DB Isu Kemenkumham || 9
B. Fitur DB ISU KEMENKUMHAM - SIPKUMHAM 1) Memiliki kemampuan untuk melakukan analisa dan menampilkan Inti (core visualisasi data terkait Kemenkumham dan proses Process), meliputi: − Menyediakan data layanan publik pada GIS Map sesuai tempat permasalahan (kejadian) − Klasifikasi Isu Kemenkumham seluruh Indonesia − Klasifikasi Isu Kemenkumham per-Provinsi − Klasifikasi Isu Kemenkumham per-Kategori − Klasifikasi Isu Kemenkumham k per-Timeline − Klasifikasi Isu Kemenkumham per-Unit Satker − Klasifikasi Isu Kemenkumham berupa komparasi (Locus dan Tempus) − Statistik klasifikasi per wilayah 2) Memiliki kemampuan untuk melakukan analisa dan menampilkan visualisasi terkait data media online dan media sosial hasil crawling (data visual disajikan dengan data filter) : − Sumber media online − Sumber media sosial − − Memiliki kemampuan melakukan sentiment analysis, sehingga dapat ditentukan apakah sentimen terhadap sebuah topik tertentu adalah negatif, netral atau positif. Trending topik menggunakan word clouds atau chart − Sentimen keseluruhan data scraping. − Sentimen per-Provinsi − Sentimen per-Proses Isu Juklak SIPKUMHAM - DB Isu Kemenkumham || 10
C. Dashboard Dashboard SIPKUMHAM akan memuat hal-hal berikut : Gambar 5. Dashboard Juklak SIPKUMHAM - DB Isu Kemenkumham || 11
III. AKSES SISTEM Tata cara mengakses sistem SIPKUMHAM sebagai berikut : LOGIN SIPKUMHAM 1) Masukkan browser alamat pada internet, ketik 2) Masuk ke menu login di bagian kanan atas dari tampilan pada dashboard di browser internet 3) Melakukan login dengan memasukkan email dan password Juklak SIPKUMHAM - DB Isu Kemenkumham || 12 url
4) Memilih menu "Pelayanan Publik" (atau permasalahan hukum/ Permasalahan HAM) pada dashboard utama. Pada tampilan menu Pelayanan Publik/ Permasalahan Hukum/ Permasalahan HAM, dapat memilih menu analisis untuk tampilan dashboard yang mudah dilihat 5) Selanjutnya dapat memilih filter utama: Kategori Peraturan antara Kemenkumham, Layanan Perundang-undangan/ Pelayanan Hukum/ Penegakan Hukum/ Pemajuan HAM, Provinsi, Kabupaten/Kota, Unit Utama dan filter lainnya sesuai kebutuhan, dengan memilih dilanjutkan tombol Apply. lain unit Publik: Juklak SIPKUMHAM - DB Isu Kemenkumham || 13
6) Tampilan Dashboard sebagai berikut : Juklak SIPKUMHAM - DB Isu Kemenkumham || 14
Sebaran Provinsi Distribusi kategori layanan Sumber media Trend Topics Nama medsos Sebaran Kota/ Kab Distribusi pemberitaan pada Unit Kerja Utama Word Cloud Aktor Distribusi kategori permasalahan/ indikator Nama media Trend Hastag Juklak SIPKUMHAM - DB Isu Kemenkumham || 15
Distribusi sentiment per Provinsi Distribusi sentiment per Layanan Sentiment timeline Sentiment per Unit List berita dan link Distribusi sentiment per Layanan: menggambarkan sebaran sentiment berdasarkan 4 proses inti utama Kemenkumham (positif, netral,negatif) Juklak SIPKUMHAM - DB Isu Kemenkumham || 16
Sentiment timeline: menggambarkan data pergerakan tingkat sentiment (positif, netral,negatif) per-waktu Data list judul dan link berita yang terklasifikasi IV. PENUTUP Demikian Modul Pengembangan SIPKUMHAM dengan Pembangunan Database Isu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ini dibuat sebagai upaya untuk memberikan arah dan tuntunan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pengguna sistem dalam memanfaatkan sistem dimaksud. Juklak SIPKUMHAM - DB Isu Kemenkumham || 17