CATATAN KEBIJAKAN: PERAN KECAMATAN DALAM PENINGKATAN LAYANAN DASAR SERTA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA Catatan Kebijakan KOMPAK Juni 2021
CATATAN KEBIJAKAN: PERAN KECAMATAN DALAM PENINGKATAN LAYANAN DASAR SERTA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA Catatan Kebijakan KOMPAK Juni 2021 Kecamatan berpotensi memiliki peran strategis dalam meningkatkan penyediaan layanan dasar dan mendukung pembangunan desa. Posisinya berada di antara pemerintah kabupaten dan desa. Kecamatan berada di lini depan pemberian layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Desa dapat dengan mudah terhubung dengan kecamatan. Pada saat bersamaan, kecamatan juga bisa berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten, termasuk sebagai pelaksana teknis dalam membantu desa. Di Indonesia, terdapat 7.252 kecamatan di 514 kabupaten dan kotamadya yang melayani 74.957 desa secara keseluruhan atau rata-rata 10 desa per kecamatan. Peran kecamatan terus berevolusi seiring pelaksanaan desentralisasi di Indonesia. Undang-undang tentang pemerintah daerah1 mendefinisikan tujuan pembentukan kecamatan yaitu meningkatkan koordinasi pemerintah, layanan publik serta pemberdayaan masyarakat di tingkat desa dan kecamatan. Camat memiliki dua fungsi utama terkait layanan dasar yaitu berkoordinasi dengan unit pelayanan dan mempromosikan akuntabilitas layanan. Dalam hal pembangunan desa, undang- undang desa2 mengidentifikasi tugas-tugas penting peran kecamatan untuk memfasilitasi dan mengawasi desa, termasuk proses pembangunan desa serta pengelolaan dan pelaporan keuangan desa. Peraturan pemerintah tentang kecamatan3 mengklarifikasi lebih lanjut bahwa kecamatan bertanggung jawab atas pengawasan4 desa, koordinasi pemberdayaan masyarakat dan aktivitas antardesa, harmonisasi rencana dan aktivitas, serta fasilitasi upaya untuk mempercepat pencapaian standar layanan minimal. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tentang Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah5 juga memungkinkan kecamatan untuk mengalokasikan anggaran bagi program dan aktivitas sesuai tugas dan fungsi yang dimandatkan. Hal ini memberikan peluang lebih besar bagi kecamatan dalam merancang dan menerapkan program serta aktivitas yang spesifik untuk meningkatkan penyediaan layanan dasar. 1 Undang- Undang No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah 2 Undang-Undang No. 6/2014 tentang Desa 3 Peraturan Pemerintah No. 17/2018 tentang Kecamatan 4 Pembinaan dan pengawasan desa 5 Permendagri No. 90/2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah KOMPAK adalah sebuah Kemitraan Pemerintah Australia - Indonesia Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan 1
Namun, dalam praktiknya, banyak kecamatan tidak mampu menjalankan peran mereka karena kurangnya dukungan, kapasitas, dan sumber daya. Penelitian oleh AKATIGA-RTI- KOMPAK6 pada 2016 menunjukkan walaupun kecamatan berada di lini depan dalam penyediaan layanan dasar, mereka tidak berperan besar dalam meningkatkan kualitas dan pencapaian target kesehatan, pendidikan, dan administrasi kependudukan. Kecamatan tidak diberikan otoritas dan sumber daya memadai dalam mengoordinasi dan mengawasi penyediaan layanan dasar di wilayah mereka. Mereka tidak memiliki data, informasi, panduan, dan kapasitas yang diperlukan untuk menjalankan peran-peran tersebut. Sama halnya dengan tata kelola desa, kecamatan diharapkan untuk memandu dan mengawasi desa, namun mereka tidak memiliki kapasitas dan anggaran. Hal ini merupakan kesempatan yang terlewatkan untuk memanfaatkan peran kecamatan dalam peningkatan layanan dasar dan pembangunan desa. Untuk memaksimalkan potensi kecamatan sebagaimana diamanatkan undang-undangdan peraturan yang berlaku, beberapa persyaratan7 harus terpenuhi, terutama terkait implementasi praktis. P Utamanya keberadaan fasilitator yang memenuhi kualifikasi di kecamatan dapat berkontribusi membangunkolaborasi yang lebih baik antar berbagai pemangku kepentingan dalam memecahkan masalah tata kelola desa dan layanan dasar. Sejak 2017, Kemendagri menerapkan strategi komprehensif untuk memperkuat kapasitas desa. Strategi ini meliputi pelatihan dan mobilisasi Pembina Teknis Pemerintahan Desa8 (PTPD) yaitu staf kantor kecamatan yang ditugaskan memberi bantuan praktis kepada desa dalam berbagai aspek. Penelitian oleh KOMPAK pada 20209 menemukan bahwa fasilitator PTPD berperan efektif dalam membantu pemerintah desa memahami dan menerapkan peraturan tentang perencanaan dan penganggaran desa, sehingga mereka tidak perlu setiap saat meminta bantuan kepada pemerintah kabupaten. Di beberapa wilayah, kecamatan membentuk "klinik desa" sebagai pusat sumber daya, tempat aparatur desa dan anggota masyarakat mencari informasi dan masukan dari fasilitator PTPD dan staf kecamatan lainnya. Klinik ini juga berfungsi sebagai wadah berbagi pengetahuan bagi desa. Keberlanjutan kegiatan klinik sangat bergantung kepada para kampiun di kecamatan. Selain itu, 6 Penelitian oleh KOMPAK dan AKATIGA ada tahun 2016 tentang Peran Kecamatan dalam Peningkatan Layanan Dasar Garis Depan: Pendidikan, Kesehatan, Administrasi Kependudukan untuk menilai perubahan pada kecamatan sejak ditetapkannya Undang-Undang No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lokasi penelitian mencakup kabupaten- kabupaten berikut: Brebes, Pekalongan, Pemalang, Bener Meriah, Aceh Barat, Bireuen, Lombok Utara, Lombok Timur, Pangkajene dan Kepulauan, serta Bantaeng. 7 Temuan ini didasarkan pada pembelajaran dari program percobaan Penguatan Kecamatan di 7 provinsi (Aceh, Jawa Tengan, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Papua and Papua Barat) yang didukung oleh kolaborasi KOMPAK bersama Kemendagri dan Bappenas. 8 PTPD (Pembina Teknis Pemerintahan Desa) ditunjuk oleh bupati atau camat sebagai penanggung jawab untuk memberikan pembinaan dan pengawasan mengenai tata kelola pemerintahaan desa. PTPD yang ditunjuk dapat menjadi pegawai sipil kecamatan dan/atau fasilitator desa. Setelah ditunjuk, PTPD mendapatkan pelatihan dari Kemendagri. Jumlah PTPD bervariasi tergantung lokasi. Di wilayah dukungan KOMPAK terdapat 5 hingga 18 fasilitator PTPD di tiap kecamatan. 9 Penelitian KOMPAK mengenai Peran Kecamatan pada Tata Kelola Desa melalui Model PTPD (2020). KOMPAK adalah sebuah Kemitraan Pemerintah Australia - Indonesia Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan 2
penelitian yang sama mengungkapkan bahwa dengan dukungan fasilitator PTPD, desa dapat mengelola dana desa dengan lebih baik. Kecamatan dan PTPD juga bisa memfasilitasi penyelesaian masalah secara bersama dan memberikan solusi inovatif untuk meningkatkan layanan dasar, jika mereka fokus pada permasalahan yang menghambat akses, kualitas, dan ekuitas layanan. Penelitian juga menemukan bahwa PTPD rutin berkolaborasi dengan fasilitator lain seperti fasilitator yang ditugaskan untuk sektor khusus (kesehatan, pendidikan) atau program pemerintah (Program Keluarga Harapan/ PKH10), fasilitator desa, aparatur desa, dan penyedia layanan dengan berbagi informasi dan memberikan bantuan teknis khusus. Mereka juga menginisiasi kolaborasi antar pemangku kepentingan melalui perencanaan dan rapat koordinasi kecamatan yang melibatkan para pemangku kepentingan. Fasilitasi PTPD menghasilkan proses berbagi informasi antara pemerintah kabupaten, bidan, dan desa dalam meningkatkan kesehatan ibu di Bondowoso, Jawa Timur; penggunaan data untuk melacak anak tidak sekolah (ATS) dan membagun kerja sama antara unit layanan dan desa dalam mencegah terjadinya putus sekolah di Pekalongan, Jawa Tengah; dan memulai layanan administrasi kependudukan berbasis kewenangan desa (LABKD) di Provinsi Aceh, Sulawesi Selatan, dan NTB. Peran kecamatan menjadi semakin penting di kawasan terpencil dan tertinggal ketika berada dalam situasi darurat. Contohnya di Papua dan Papua Barat, batasan geografis dan kesenjangan sumber daya manusia menjadi tantangan signifikan dalam memberikan layanan yang adil kepada masyarakat. Melalui inisiatif "Distrik Membangun, Membangun Distrik"11, pemerintah mengujicoba cara menguatkan kecamatan sebagai sentra pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan layanan publik. Terkait pandemi COVID-19, kecamatan berada di garis terdepan dalam mengoordinasi aksi tanggap darurat dan mitigasi desa. Di tengah meningkatnya kasus positif, kurangnya informasi yang jelas tentang pencegahan dan pengobatan, serta pembatasan mobilitas masyarakat, Kemendagri menugaskan semua kecamatan untuk mengoordinasi penanggulangan COVID-19 di tingkat kecamatan dan desa. Kecamatan memegang peran yang sangat penting dalam mengklarifikasi kebijakan kepada desa, membantu desa mengalokasi ulang anggaran untuk COVID-19, menyelesaikan masalah terkait penerima bantuan sosial serta mengoordinasikan penerapan protokol kesehatan dan pembatasan sosial. Kerangka regulasi yang akomodatif di tingkat nasional dan daerah tergolong sangat penting agar kecamatan dapat menjalankan peran mereka secara efektif. Banyak peraturan pelaksanaan yang seharusnya mengikuti Peraturan pemerintah tentang kecamatan12 belum diedarkan. Peraturan 10 Program Keluarga Harapan adalah program nasional yang memberikan bantuan langsung tunai bersyarat kepada keluarga miskin untuk meningkatkan kesehatan dan pendidikan. 11 Program "Distrik Membangun, Membangun Distrik" di provinsi Papua dan Papua Barat 12 Peraturan Pemerintah No. 17/2018 tentang Kecamatan KOMPAK adalah sebuah Kemitraan Pemerintah Australia - Indonesia Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan 3
Kemendagri yang memungkinkan alokasi anggaran bagi kecamatan menandakan kemajuan signifikan. Namun, peraturan yang memayungi pendelegasian otoritas dari bupati ke camat masih belum ada di tingkat nasional. Payung hukum ini penting bagi bupati untuk mengeluarkan peraturan daerah yang mendelegasikan sebagian otoritas mereka kepada camat, termasuk yang terkait koordinasi layanan dasar dan pengawasan desa. Kemendagri telah merancang peraturan yang mendeskripsikan langkah-langkah dan cakupan yang jelas bagi bupati dalam menentukan jangkauan delegasi berdasarkan situasi dan kebutuhan daerah terkait layanan publik, tetapi ini belum disahkan. Selain pendelegasian otoritas, pemerintah kabupaten juga perlu mengembangkan anggaran. Peraturan ini akan memberikan otoritas kepada camat untuk mengambil tanggung jawab terkait koordinasi layanan dasar dan pengawasan desa serta membekali mereka dengan anggaran lebih besar dalam rangka memenuhi tanggung jawab tersebut. Mereka akan dapat memulai dan mendanai program inovatif seperti yang disebutkan sebelumnya untuk meningkatkan dukungan kepada desa dan mengatasi hambatan pemberian layanan. Tanpa peraturan yang sesuai di tingkat nasional dan kabupaten, pendelegasian otoritas dari bupati ke camat mungkin tidak berlangsung efektif dan menyebabkan peran camat menjadi ambigu. Ke depannya, peluang untuk memberlakukan pendekatan penguatan kecamatan ini pada strategi dan rencana pemerintah dalam jangka lebih panjang harus diambil. Penguatan peran kecamatan sudah ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-202413. Ketika pemerintah menyusunRancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2025- 204514, peran kecamatan harus mendapat perhatian untuk disempurnakan, mengingat karakteristik Indonesia yang semakin urban. Kemendagri sudah mengembangkan program nasional yang bertujuan menguatkan peran kecamatan dalam mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal untuk layanan dasar. Komponen-komponen di dalamnya meliputi penguatan kapasitas, invoasi layanan, data dan informasi, serta pemberdayaan desa. Kebijakan dan program khusus daerah juga harus dipromosikan, seperti DMMD di Papua dan PROSPPEK15 di Papua Barat. Di beberapa provinsi yang sudah berkomitmen untuk memperkuat kapasitas camat seperti Aceh dan Jawa Timur, perlu adanya tindak lanjut untuk memastikan peningkatan kapasitas akan menghasilkan peningkatan nyata dalam pemberian layanan dan pembangunan desa. Undang- undang cipta kerja dan reformasi birokrasi juga memberikan peluang untuk memastikan agar meningkatnya tugas dan fungsi yang diberikan kepada camat dan kecamatan juga diiringi dengan upaya meningkatkan kompetensi dan sumber daya manusia. 13 Dalam Peraturan Presiden No. 18/2020 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, kecamatan diproyeksikan sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan. 14 Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2025-2045 15 Program Strategis Peningkatan Pembangunan Kampung Otonomi Khusus adalah program baru pemerintah Papua Barat yang didanai dana otonomi khusus. KOMPAK adalah sebuah Kemitraan Pemerintah Australia - Indonesia Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan 4
Jalan Diponegoro No. 72 Jakarta 10320 Indonesia T: +62 21 8067 5000 F: +62 21 3190 3090 E: communication@kompak.or.id KOMPAK is an Australia-Indonesia Government Partnership Managed by Abt Associates