SKRIPSI ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN MEDIASI TERHADAP PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG NURIL MUFLIHATY 17 03 108 PROGRAM STUDI STRATA SATU ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM INSTITUT ILMU SOSIAL DAN BISNIS ANDI SAPADA PAREPARE 2022
ABSTRAK NURIL MUFLIHATY. Analisis Yuridis Pelaksanaan Mediasi Terhadap Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang. (dibimbing oleh Kairuddin Karim dan Muh. Akbar Fhad Syahril). ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami proses pelaksanaan mediasi terhadap perkara perdata di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, untuk mengetahui dan memahami faktor penghambat dan pendukung mediasi di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang. Penelitian Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan sosial (Social Approach) terhadap pelaksanaan mediasi perkara perdata di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sumber data menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan mediasi terhadap perkara perdata di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, bagi para pihak yang melakukan mediasi perkara perdata di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang harus melalui dua tahapan yakni tahapan pramediasi dan tahapan mediasi yang akan menghasilkan hasil mediasi yang akan memungkinkan terjadi mediasi berhasil atau mediasi tidak berhasil. Faktor penghambat mediasi di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yakni para pihak tidak ada itikad baik melakukan mediasi, para pihak tidak mau berdamai dan para pihak gengsi dan malu untuk mengalah sedangkan untuk factor pendukung mediasi di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yakni faktor itikad baik para pihak serta faktor mediator. Kata kunci: Analisis Yuridis, Mediasi, Perkara Perdata
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Hidup damai, harmonis dan sejahtera tanpa ada permasalahan dan persengketaan antara satu dengan yang lainnya merupakan kondisi ideal yang diimpikan oleh setiap individu. Namun dalam kenyataannya tidak jarang terjadi gesekan bahkan benturan yang disebabkan adanya konflik dan perselisihan. Perselisihan dan pertengkaran antara satu dan lainnya kadang-kadang penyelesaiannya harus melibatkan pengadilan untuk mendapatkan solusi dan keadilan. Keadilan merupakan kebutuhan dalam kehidupan manusia. Apabila keadilan dikukuhkan oleh institusi pengadilan, maka pengadilan harus mampu menjadi saluran agar keadilan dapat diterapkan dan diimplementasikan dengan seksama serta tidak diskriminatif dalam masyarakat. Dalam konteks tersebut, tugas pengadilan yang paling berat adalah memenuhi rasa keadilan masyarakat, karena standar dan nilai keadilan itu tentu berbeda. Untuk memenuhi rasa keadilan, perlu dilakukan pendekatan kepada para pihak agar bermusyawarah dan merumuskan penyelesaian perkaranya serta mencari solusi kesepakatan bersama melalui lembaga perdamaian (Balla, H. 2022: 215-220). Upaya perdamaian merupakan tahapan yang pertama dalam analisa awal dan paling signifikan yang harus dilakukan oleh hakim dalam menangani perkara perdata. Upaya mediasi dalam perkara perdata umum ditegaskan dalam Pasal 130 ayat (1) HIR atau Pasal 154 ayat (1) RBg, yang intinya menegaskan bahwa hakim harus mengupayakan untuk
mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa. Adapun mediasi secara khusus diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 1, pada intinya bahwa cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh persetujuan para pihak dibantu oleh mediator. Untuk mewujudkan maksud peraturan tersebut diatas, menurut (Abdul Manan, 2005: 113) bahwa: Upaya mendamaikan para pihak itu harus dilakukan dengan sungguh- formalitas memenuhi ketentuan sungguh bukan hanya sekedar undang-undang saja. Bahkan itu upaya perdamaian hendaknya dilaksanakan dengan hati nurani yang bersih dan tulus untuk membantu dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pihak pencari keadilan. Bila upaya perdamaian berhasil, maka penyelesaian perkaranya akan berakhir dengan terwujudnya keadilan bagi para pihak. lebih dari Dalam rangka mengefektifkan upaya perdamaian dimaksud, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai penyempurnaan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008. Peraturan Mahkamah Agung tersebut mendorong para pihak menempuh proses perdamaian dengan cara mengintegrasi proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan Tingkat pertama yaitu melibatkan pihak ketiga (mediator). Peranan hakim atau mediator dalam upaya membantu para pihak untuk menyelesaikan perkara secara damai sangatlah penting. Sebab penyelesaian perkara melalui jalan damai akan menuntaskan permasalahan tanpa menimbulkan permasalahan baru. Dengan kata lain, penyelesaian perkara tersebut lebih efektif dan lebih cepat sekaligus biaya yang dikeluarkan lebih ringan.
Hal itu jauh lebih baik jika dibandingkan dengan perkara yang diputus dengan putusan biasa, selain memakan waktu yang cukup lama, biaya yang diperlukan juga cukup tinggi, apalagi jika putusan tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela dan pada akhirnya harus dilaksanakan secara paksa (eksekusi). Jika hakim atau mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, maka khusus untuk perkara cerai gugat/cerai talak bentuk penyelesaiannya dengan cara mencabut gugatan/permohonannya. Sedangkan untuk perkara diluar perceraian dibuatkan akta perdamaian, selanjutnya akta perdamaian tersebut dimuat dalam putusan dan kedua belah pihak dihukum untuk mentaati isi akta perdamaian tersebut. Peranan dan fungsi mediator atau hakim dalam mendamaikan para pihak yang berperkara memerlukan dukungan faktor-faktor lain seperti pengetahuan hakim atau mediator yang mendalam dan pengetahuan yang memadai tentang hakikat persengketaan yang terjadi di antara pihak yang berperkara serta akibat hukum yang ditimbulkan apabila perkara tersebut tidak berhasil didamaikan. Berdasarkan uraian di atas, maka masalah perdamaian sangat signifikan untuk dikaji, karena implementasi dari usaha perdamaian itu ialah untuk mencegah timbulnya suasana permusuhan di kemudian hari bagi pihak-pihak yang berperkara. Putusan seadil apapun yang dijatuhkan oleh hakim akan membuahkan kemenangan di satu pihak dan kekalahan di pihak lain, jika para pihak masih terikat hubungan keluarga, perdamaian sangatlah bermanfaat demi menjaga ikatan tali persaudaraan.
Sebuah kasus yang menarik untuk dianalisis yaitu bagaimana peran hakim atau mediator dan para pencari keadilan dalam mencari solusi penyelesaian perkara melalui upaya mediasi. Dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pelaksanaan mediasi terhadap perkara perdata di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang. Hal ini sangat penting untuk dapat mengetahui bagaimana proses pelaksanaan mediasi terhadap perkara perdata, hambatan dan dukungan serta upaya mengoptimalkan mediasi di masa yang akan datang menjadi pilihan dalam penyelesaian perkara perdata. B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas permasalahan pokok yang akan diteliti dan dianalisa dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Bagaimana proses pelaksanaan mediasi terhadap perkara perdata di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang ? 2. Apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung mediasi di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang ? C. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui dan memahami proses pelaksanaan mediasi terhadap perkara perdata di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang. 2. Untuk mengetahui dan memahami faktor penghambat dan pendukung mediasi di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang. D. Kegunaan Penelitian 1. Secara Teoretis Hasil penelitian ini diharapkan nantinya bisa memberikan manfaat untuk memperkaya perkembangan ilmu hukum pada
umumnya dan hukum perdata pada khususnya, serta dapat bermanfaat sebagai literatur sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk membangun argumentasi ilmiah terkait pelaksanaan mediasi terhadap perkara perdata di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang. 2. Secara Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang terkait mengenai pelaksanaan mediasi terhadap perkara perdata di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Pengertian Analisis Yuridis Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2009: 37) pengertian analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab) dimana penguraian suatu pokok atau berbagai bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti secara keseluruhan. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2009: 644) pengertian yuridis yang berarti hak menurut hukum atau secara hukum. Analisis yuridis adalah penyelidikan suatu peristiwa (perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dan memperoleh pengertian yang tepat menurut hukum atau berdasarkan secara hukum. B. Tinjauan Umum Tentang Mediasi 1. Mediasi Kata mediasi berasal dari bahasa Inggris mediation yang artinya proses penyelesaian suatu sengketa melalui perundingan antara pihak-pihak terkait dengan dipandu oleh seorang mediator baik di luar maupun di dalam sistem peradilan. Mediasi yang dilaksanakan di luar sistem peradilan adalah mediasi arbitrase dan lainnya, sedangkan yang termasuk dalam sistem peradilan dikenal dengan istilah court annexed mediation atau lebih dikenal court annexed dispute resolution, dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan yang diterima oleh pihak- pihak yang bersengketa guna penyelesaian sengketa yang dihadapi.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat [diakses pada hari kamis, 1 Juli 2021]). Pengertian mediasi yang diberikan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting. Pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antar dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak- pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan. Beberapa definisi yang dikemukakan oleh para pakar antara satu dengan lainnya berbeda menurut sudut pandang masing-masing. Menurut (Garry Goodpaster, 1993: 201) bahwa: Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (impersial) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan. Menurut pendapat Moore (Susanti A.N, 2007: 1) dalam buku akademisi mediasi: terhadap suatu sengketa atau Mediasi adalah tidak negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memantau para pihak yang berselisih dalam upaya mencari kesepakatan dalam menyelesaikan sukarela permasalahan yang disengketakan. intervensi secara Dalam mediasi, penyelesaian perselisihan atau sengketa lebih banyak muncul dari keinginan dan inisiatif para pihak, sehingga
mediator berperan membantu mereka mencapai kesepakatan- kesepakatan. Dalam membantu pihak yang bersengketa, mediator bersifat imparsial atau tidak memihak. Kedudukan mediator seperti ini sangat penting, karena akan menumbuhkan kepercayaan yang memudahkan mediator melakukan kegiatan mediasi. Kedudukan mediator yang tidak netral, tidak hanya menyulitkan kegiatan mediasi tetapi dapat membawa kegagalan. Menurut (Syahrizal Abbas, 2009: 7) pengertian mediasi ini dapat diklasifikasikan ke dalam tiga unsur penting yang saling terkait satu sama lain. Ketiga unsur tersebut berupa ciri mediasi: ciri mediasi, peran mediator, dan kewenangan mediator. Dalam ciri mediasi tergambar bahwa mediasi berbeda dengan berbagai bentuk penyelesaian sengketa lainnya, terutama dengan alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan seperti arbitrase. Di Indonesia, pengertian mediasi secara lebih konkret dapat ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada Pasal 1 ayat 1: Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada Pasal 1 ayat 2: Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian proses perundingan guna mencari
Pengertian mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tidak jauh berbeda dengan esensi mediasi yang dikemukakan oleh para ahli. Namun, ini menentukan pada satu aspek penting yang mana mediator proaktif mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa. Mediator harus mampu menawarkan solusi lain, ketika para pihak tidak lagi memiliki alternatif penyelesaian sengketa, atau para pihak sudah mengalami kesulitan atau bahkan terhenti dalam penyelesaian sengketa mereka. Oleh karenanya, mediator harus memiliki sejumlah skill yang dapat memfasilitasi dan membantu para pihak dalam penyelesaian sengketa mereka. 2. Dasar Hukum Mediasi Dasar hukum dari mediasi yang merupakan salah satu sistem ADR (Alternatif Dispute Resolution) di Indonesia adalah Dasar Negara yaitu Pancasila dimana dalam filosofinya bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah untuk mufakat. Hal tersebut juga tersirat dalam Undang-undang Dasar 1945. Hukum tertulis lainnya yang mengatur tentang mediasi adalah Pasal 154 (1) RBg/Pasal 130 HIR, serta Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan hasil revisi dari Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008. Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, lebih mempertegas keberadaan mediasi sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, sangat sejalan dengan tuntutan dan ajaran moral bahkan
agama. Oleh karena itu para hakim dituntut menyadari dan mengemban fungsi mendamaikan, sebab sebagaimanapun adilnya suatu putusan, namun akan tetap jauh lebih baik dan lebih adil hasil perdamaian. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 ketua Pengadilan dapat menunjuk seorang mediator baik dari unsur hakim atau aparat Pengadilan yang telah memiliki sertifikat mediator dan tidak menangani perkara bersangkutan untuk mengadakan perdamaian diantara para pihak. Perdamaian yang dilakukan oleh mediator yang ditunjuk tersebut akan lebih rileks, tidak kaku, sehingga memudahkan para pihak untuk mengemukakan seluruh keinginan dan pada akhirnya akan dicapai suatu kesepakatan-kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak (win-win solution). Apabila mediator yang ditunjuk berhasil mendamaikan kedua belah pihak, khusus perkara harta bersama dan kewarisan dibuatlah akta perdamaian (akta dading), kemudian kata dading itu diserahkan kepada Majelis Hakim yang menangani perkaranya, lalu Majelis tersebut membuat putusan perdamaian dan kedua belah pihak yang bersengketa dihukum untuk mentaati isi dari akta perdamaian itu. Sedangkan khusus dalam perkara perceraian apabila terjadi perdamaian maka penggugat atau pemohon mencabut perkaranya di depan persidangan.
3. Tujuan dan Manfaat Mediasi Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa di luar Pengadilan. Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparsial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (win-win solution). Dalam mediasi para pihak yang bersengketa proaktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Mediator tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, di mana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya. Kesediaan para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan di antara mereka. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun mereka belum menemukan format tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.
Penyelesaian sengketa memang sulit dilakukan, namun bukan berarti tidak mungkin diwujudkan dalam kenyataan. Modal utama penyelesaian sengketa adalah keinginan dan itikad baik para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka. Keinginan dan itikad baik ini, kadang-kadang memerlukan bantuan pihak ketiga dalam perwujudannya Ramli, M. R., Karim, K., & Syahril, M. A. F. 2021:18- 25). Hal ini juga dipertegas dengan pendapat (Syahrizal Abbas, 2009: 25) bahwa: mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain: 1. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase. 2. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya. 3. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka. 4. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya. 5. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui suatu konsensus. 6. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya. 7. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase.
Dalam kaitan dengan keuntungan mediasi, para pihak dapat mempertanyakan pada diri mereka masing-masing, apakah mereka dapat hidup dengan hasil yang dicapai melalui mediasi (meskipun mengecewakan atau lebih buruk dari pada yang diharapkan). Bila direnung lebih dalam, bahwa hasil kesepakatan yang diperoleh melalui jalur mediasi jauh lebih baik, bila dibandingkan dengan para pihak terus-menerus berada dalam sengketa tersebut tidak seluruhnya mengakomodasikan keinginan para pihak. Pernyataan win-win solution pada mediasi, umumnya datang bukan dari istilah penyelesaian itu sendiri, tetapi dari kenyataan bahwa hasil penyelesaian tersebut memungkinkan kedua belah pihak meletakkan perselisihan dibelakang mereka. Pada beberapa kasus, dalam proses mediasi cenderung pihak yang lebih lemah bersedia menyerahkan beberapa hak mereka. Perbedaan kekuatan di antara para pihak merupakan kenyataan yang ada dibalik banyak konflik atau persengketaan. Hal ini harus dipahami oleh mediator, bahwa hampir seluruh proses penyelesaian sengketa menghadapi kesulitan yang sama berupa tidak berimbangnya kekuatan tawar dari para pihak, dan kadang-kadang mediator juga mengalami kesulitan untuk menangani perbedaan tersebut. Namun demikian, penyelesaian sengketa dengan cara mediasi diharapkan dapat membuat ketidakseimbangan posisi kekuatan para pihak kurang dirasakan, daripada penyelesaian sengketa di Pengadilan atau arbitrase.
Menurut (Syahrizal Abbas, 2009: 27) bahwa adanya perbedaan kekuatan dari para pihak dapat diatasi dengan mediasi, melalui cara- cara sebagai berikut: a. Menyediakan suasana yang tidak mengancam. b. Memberikan setiap pihak kesempatan untuk berbicara dan didengarkan oleh pihak lainnya secara lebih leluasa. c. Meminimalkan perbedaan di antara mereka dengan d. e. menciptakan situasi informal. Perilaku mediator yang netral dan tidak memihak, sehingga memberikan kenyamanan tersendiri; dan Tidak menekan para pihak. Pertemuan secara terpisah dengan para pihak dapat lebih meyakinkan pihak yang lemah akan posisi mereka, sehingga mediator dapat berupaya mengatasinya melalui saran dan pendekatan yang dapat melancarkan proses penyelesaian sengketa. Proses mediasi dan keahlian mediator menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan pencegahan dan penyalahgunaan kekuasaan. 4. Mediasi Menurut Peraturan Mahkamah Agung Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah penyempurnaan terhadap Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Penyempurnaan tersebut dilakukan Mahkamah Agung sebagai upaya mempercepat dan mempermudah penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang lebih besar kepada pencari keadilan. Mediasi merupakan instrumen efektif untuk mengatasi penumpukan perkara di Pengadilan, dan sekaligus memaksimalkan fungsi lembaga Pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, disamping proses Pengadilan yang bersifat memutus (adjudikatif).
Kehadiran Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 dimaksudkan untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan. Mediasi mendapat kedudukan penting dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses berperkara di Pengadilan. Hakim wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Bila hakim melanggar atau tidak mau menerapkan prosedur mediasi, maka putusan hakim tersebut batal demi hukum. Oleh karenanya, hakim dalam pertimbangan putusannya wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan. Selanjutnya perkara-perkara apa saja menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 yang wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui proses mediasi. Merujuk pada ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, perkara-perkara yang wajib diupayakan penyelesaian melalui mediasi itu adalah meliputi semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat pertama. Menurut (M. Yahya Harahap, 2005: 249) menjelaskan bahwa: Terhadap semua sengketa perdata yang diajukan ke terlebih dahulu Pengadilan Tingkat pertama harus proses mediasi. diupayakan Pengecualiannya tentu saja dalam hal ini sepanjang perkara penyelesaian melalui
tersebut bukan perkara yang menurut undang-undang tidak bisa diselesaikan melalui perdamaian, seperti misalnya perkara perceraian, perkara mengenai status seseorang, hibah, wasiat dan lain-lain. Pada prinsipnya mediasi di lingkungan peradilan dilakukan oleh mediator yang berasal dari luar Pengadilan. Namun, mengingat jumlah mediator yang sangat terbatas dan tidak semua Pengadilan Tingkat pertama tersedia mediator, maka Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 ini mengizinkan hakim menjadi mediator. Hakim yang menjadi mediator bukanlah hakim yang sedang menangani perkara yang akan dimediasikan, tetapi hakim-hakim lainnya di Pengadilan tersebut. Mediator non hakim dapat berpraktik di Pengadilan, bila memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang mendapat akreditasi Mahkamah Agung (Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016). Mediasi sebagai bagian dari proses beracara di Pengadilan mengikat hakim. Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri oleh para pihak. Hakim atau kuasa hukum berkewajiban mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. Adanya kewajiban menjalankan mediasi, membuat hakim dapat menunda proses persidangan perkara. Dalam menjalankan mediasi, para pihak bebas memilih mediator yang disediakan oleh Pengadilan atau mediatoir diluar Pengadilan. Untuk memudahkan memilih mediator, Ketua Pengadilan menyediakan daftar mediator yang memuat sekurang-kurangnya 5 (lima) nama mediator yang disertai
dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman para mediator. Bila para pihak yang memilih mediator hakim, maka baginya tidak dipungut biaya apapun, sedangkan bila memilih mediator non hakim uang jasa ditanggung bersama para pihak berdasarkan kesepakatan (Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung). Dalam Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa: Para pihak diwajibkan oleh hakim pada sidang pertama untuk memilih mediator atau 2 (dua) hari kerja sejak hari pertama sidang. Para pihak segera menyampaikan mediator terpilih kepada ketua majelis hakim, dan ketua majelis hakim memberitahukan mediator untuk melaksanakan tugasnya. Bila dalam masa 2 (dua) hari sejak sidang pertama, para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator, maka para pihak wajib menyampaikan kegagalan mereka memilih mediator kepada majelis hakim, dan ketua majelis hakim segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator. Proses mediasi dapat berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim. Atas dasar kesepakatan para pihak, masa proses mediasi dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya masa 30 (tiga puluh) hari sebelumnya. Selama proses mediasi berlangsung, mediator berkewajiban menyiapkan jadwal mediasi, mendorong para pihak secara langsung berperan dalam proses mediasi, dan bila perlu
dapat melakukan kaukus. Dalam proses mediasi, mediator dapat melibatkan ahli seorang atau lebih untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat para pihak. Pelibatan ahli atas dasar persetujuan para pihak dan biaya untuk jasa ahli juga ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan mereka. Mediator berkewajiban menyatakan proses mediasi menemui kegagalan atau mencapai kesepakatan kepada ketua majelis hakim. Mediasi dinyatakan gagal bila para pihak atau salah satu pihak telah dua kali secara berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai dengan jadwal pertemuan yang telah disepakati, atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah. Jika para pihak mencapai kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Para pihak yang telah mencapai kesepakatan damai, wajib menghadap kepada hakim, pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan damai. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan damai kepada hakim untuk dikuatkan dalam akta perdamaian. Bila para pihak tidak mencapai kesepakatan dalam masa 30 (tiga puluh) hari sejak para pihak memilih mediator, maka mediator wajib menyampaikan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal, dan memberitahukan kegagalan mediasi kepada hakim. Segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, maka hakim melanjutkan
pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 memberikan peluang perdamaian bagi para pihak bukan hanya untuk tingkat pertama, tetapi juga untuk tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali. Dalam Pasal 34 disebutkan: Bahwapara pihak atas dasar kesepakatan mereka dapat menempuh upaya perdamaian terhadap perkara yang sedang diproses banding, kasasi atau peninjauan kembali atau terhadap perkara yang sedang diperiksa pada tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali sepanjang perkara itu belum diputus. Para pihak untuk menempuh perdamaian wajib disampaikan secara tertulis kepada ketua Pengadilan Tingkat pertama yang mengadili, dan ketua Pengadilan Tingkat pertama segera memberitahukan kepada ketua Pengadilan Tingkat banding yang berwenang, atau ketua Mahkamah Agung tentang kehendak para pihak untuk menempuh perdamaian. Majelis hakim pemeriksa di tingkat banding, kasasi atau peninjauan kembali wajib menunda pemeriksaan perkara selama 14 (empat belas) hari kerja, sejak menerima pemberitahuan tentang kehendak para pihak untuk menempuh perdamaian. Perdamaian terhadap perkara dalam proses banding, kasasi atau peninjauan kembali dilaksanakan di pengadilan yang mengadili perkara tersebut pada tingkat pertama atau ditempat lain atas persetujuan para pihak. Para pihak melalui ketua pengadilan tingkat pertama dapat mengajukan kesepakatan perdamaian secara tertulis kepada majelis hakim tingkat banding, kasasi atau peninjauan kembali
untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Akta perdamaian ditandatangani oleh majelis hakim banding, kasasi, atau peninjauan kembali dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dicatat dalam register induk perkara. 5. Peran, Kewenangan dan Tugas Mediator a. Peran Mediator Mediator memiliki peran menentukan dalam suatu proses mediasi. Gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan mediator. Sebagaimana dikemukakan oleh (Syahrizal Abbas, 2009: 77) bahwa: Mediator berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antar para pihak. Desain pertemuan, memimpin dan mengendalikan pertemuan, menjaga keseimbangan proses mediasi dan menuntut para pihak mencapai suatu kesepakatan merupakan peran utama yang harus dimainkan oleh mediator. Pada posisi ini, mediator menjadi katalisator yang mendorong lahirnya diskusi-diskusi konstruktif dimana para pihak terlibat secara aktif dalam membicarakan persengketaan mereka. Dalam diskusi tersebut para pihak mengemukakan sejumlah persoalan dan kemungkinan penyelesaiannya. Mediator membantu para pihak dalam pertukaran informasi dan proses tawar-menawar dalam rangka memperoleh sejumlah kesepakatan. Mediator sebagai pihak ketiga yang netral melayani kepentingan para pihak yang bersengketa. Mediator harus membangun interaksi dan komunikasi positif, sehingga ia mampu menyalami kepentingan para pihak dan berusaha menawarkan alternatif dalam pemenuhan kepentingan tersebut. Tindakan
seperti ini amat penting dilakukan mediator dalam rangka mempertahankan proses mediasi. Para pihak cenderung mempertahankan sikap komprominya, bila ia merasa kepentingannya dijaga oleh mediator. Komunikasi dan interaksi dapat dilakukan mediator secara terbuka yang dihindari bersama oleh para pihak. Mediator dapat juga melakukan komunikasi dan interaksi tersebut secara terpisah yang mana mediator bertemu secara individu dengan para pihak. Dalam memimpin pertemuan yang dihadiri kedua belah pihak, mediator berperan mendampingi, mengarahkan dan membantu para pihak untuk membuka komunikasi positif dua arah, karena lewat komunikasi yang terbangun akan memudahkan proses mediasi selanjutnya. Pada peran ini mediator harus menggunakan bahasa-bahasa yang santun, lembut dan tidak menyinggung para pihak, sehingga para pihak terkesan rileks dalam berkomunikasi satu sama lain. Komunikasi dua arah yang terbangun secara positif dapat dimanfaatkan mediator untuk menjembatani atau menciptakan saling pengertian diantara para pihak. Melalui komunikasi dua arah para pihak dapat mengungkapkan persengketaan mereka masing-masing dan dapat pula memberikan tanggapan atau persepsi dari satu pihak kepada pihak lain. Dari diskusi tersebut masing-masing pihak dapat menilai kekuatan dan kelemahan mereka mengenai persoalan yang mereka persengketakan. Mediator mengarahkan dan memandu para pihak untuk
menyampaikan ekspresinya, tanpa ada tekanan dari pihak lain. Mediator berperan sebagai penjaga stabilitas diskusi, sehingga dalam pertemuan tersebut tidak terjadi debat yang dapat menggagalkan proses mediasi. Dalam memandu proses mediasi, mediator ikut mengarahkan para pihak agar membicarakan secara bertahap upaya yang mungkin ditempuh keduanya dalam rangka mengakhiri sengketa. Mediator ikut memperlancar komunikasi, sehingga para pihak memperoleh pemahaman yang menyeluruh terhadap persoalan yang mereka persengketakan. Dengan bantuan mediator, para pihak dapat membuat penilaian objektif terhadap persoalan mereka, sehingga mereka dapat bergerak ke arah negosiasi guna menemukan kesepakatan-kesepakatan yang dapat menyelesaikan sengketa. Menurut (Gatot Soemartono, 2006: 136) bahwa dalam praktik, beberapa peranan penting yang harus dilakukan mediator antara lain adalah sebagai berikut: a. Melakukan diagnosis konflik; b. Mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis para pihak; c. Menyusun agenda; d. Memperlancar dan mengendalikan komunikasi; e. Mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar- menawar; f. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting, dan menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian problem.
Sebagai pihak netral yang melayani kedua belah pihak, mediator berperan melakukan interaksi dengan para pihak, baik secara bersama atau secara individu, dan membawa mereka pada tiga tahap sebagai berikut: a. Memfokuskan pada upaya membuka komunikasi diantara para pihak; b. Memanfaatkan komunikasi tersebut untuk menjembatani atau menciptakan saling pengertian diantara para pihak (berdasarkan persepsi mereka atas perselisihan tersebut dan kekuatan serta kelemahan masing-masing); dan c. Memfokuskan pada munculnya penyelesaian sengketa. Tahap pertama dan kedua, yaitu membangun komunikasi dan menciptakan saling pengertian, harus selalu diarahkan untuk memungkinkan para pihak mendiskusikan perselisihan mereka dan melakukan tukar pandangan, sehingga masing-masing lebih memahami persoalannya sendiri dan, yang lebih penting, mengetahui cara pandang pihak lain. Dalam kaitan itu, tugas mediator adalah mengarahkan dan memfasilitasi lancarnya komunikasi dan membantu para pihak agar memperoleh pengertian tentang perselisihan secara keseluruhan sehingga memungkinkan setiap pihak membuat penilaian yang objektif. Dengan bantuan dan bimbingan mediator, para pihak bergerak ke arah negosiasi penyelesaian sengketa mereka. Menurut (Maskur Hidayat, 2016: 90) bahwa mediator mempunyai peran terlemah, bila ia hanya menjalankan peran sebagai berikut: a. Penyelenggara pertemuan. b. Pemimpin diskusi rapat.
c. Pemelihara atau penjaga aturan perundang-undangan agar proses perundingan berlangsung secara baik. d. Pengendali emosi para pihak. e. Pendorong pihak atau perunding yang kurang mampu atau segan mengemukakan pendapatnya. Mediator mempunyai peran kuat, ketika dalam proses perundingan ia melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Mempersiapkan dan membuat notulen pertemuan. 2. Merumuskan titik temu atau kesepakatan dari para pihak. 3. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukanlah sebuah pertarungan untuk dimenangkan, tetapi sengketa harus diselesaikan. 4. Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah. 5. Membantu para pihak menganalisis alternatif pemecahan masalah. 6. Membujuk para pihak untuk menerima usulan tertentu. Peran-peran ini harus diketahui secara baik oleh seorang yang akan menjadi mediator dalam penyelesaian sengketa. Mediator harus berupaya melakukan yang terbaik agar proses mediasi berjalan maksimal, sehingga para pihak merasa puas dengan keputusan yang mereka buat atas bantuan mediator. Dalam menampilkan perannya secara maksimal, mediator harus terlebih dahulu menjelaskan proses mediasi dan peranan mediator. Meskipun salah satu atau kedua belah pihak mengetahui cara kerja mediasi dan peran yang harus dilakukan mediator, akan sangat bermanfaat apabila mediator menjelaskan semuanya di hadapan kedua belah pihak dalam sebuah pertemuan. Hal tersebut berkaitan dengan identitas dan pengalaman mediator, sifat netral mediator, proses mediasi, mekanisme pelaksanaannya, kerahasiaannya dan hasil-hasil dari mediasi. Bilamana para pihak sudah memahami dengan baik
mekanisme kerja mediasi, maka mediator akan lebih mudah menampilkan perannya secara lebih kuat dan lebih baik. b. Kewenangan dan Tugas Mediator Mediator memiliki sejumlah kewenangan dan tugas dalam menjalankan proses mediasi. Mediator memperoleh tugas dan kewenangan tersebut dari para pihak, di mana mereka 'mengizinkan dan setuju' adanya pihak ketiga menyelesaikan sengketa mereka. Kewenangan dan tugas mediator terfokus pada upaya menjaga dan mempertahankan proses mediasi. Mediator diberikan kewenangan oleh para pihak melakukan tindakan dalam rangka memastikan bahwa mediasi sudah berjalan sebagaimana mestinya. Mediator juga dibekali dengan sejumlah tugas yang harus dilaksanakan mulai dari awal sampai akhir proses mediasi. Menurut (Syahrizal Abbas, 2009: 83) bahwa: Kewenangan-kewenangan mediator terdiri atas: 1. Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar 2. Mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi 3. Mengakhiri proses bilamana mediasi tidak produktif lagi Dalam proses mediasi sering ditemukan para pihak sangat sulit berdiskusi secara terbuka. Mereka mempertahankan prinsip secara ketat dan kaku, terutama pada saat negosiasi. Ketika mediator melihat para pihak tidak mungkin lagi diajak kompromi dalam negosiasi, maka mediator berwenang menghentikan proses mediasi. Mediator dapat menghentikan untuk sementara waktu atau penghentian untuk selamanya (mediasi gagal).
Menurut (Cek Basir, 2009: 135) bahwa tugas-tugas yang harus dilakukan mediator meliputi: 1. Mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disetujui; 2. Mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi; 3. Bila dianggap perlu dapat melakukan kaukus; 4. Mendorong para pihak menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak; 5. Atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum dapat mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan yang dapat membantu penyelesaian perbedaan pendapat antara para pihak; 6. Membantu para pihak merumuskan kesepakatan perdamaian dalam hal mediasi mencapai kesepakatan; dan 7. Dalam hal mediasi gagal, mediator wajib menyatakannya secara tertulis dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada hakim. C. Bentuk-bentuk Penyelesaian Sengketa Non Litigasi 1. Negosiasi Negosiasi adalah salah satu strategi penyelesaian sengketa, dimana para pihak setuju untuk menyelesaikan persoalan mereka melalui proses musyawarah atau perundingan. Proses ini tidak melibatkan pihak ketiga, karena para pihak atau wakilnya berinisiatif sendiri menyelesaikan sengketa mereka. Para pihak terlibat secara langsung dalam dialog dan prosesnya. Meskipun demikian, ketika konfrontasi meningkat antara para pihak, sehingga sulit melakukan negosiasi, maka penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui alternatif lain, seperti fasilitasi dan mediasi. Fasilitator dan Mediator dapat berperan untuk memperlancar proses negosiasi yang sudah
tertunda di antara para pihak yang bersengketa. Dengan kata lain, negosiasi adalah suatu proses struktur di mana para pihak yang bersengketa berbicara sesama mereka mengenai persoalan yang diperselisihkan dalam rangka mencapai persetujuan atau kesepakatan bersama (Syahrizal Abbas, 2009: 10). Agar negosiasi dapat berjalan lancar, maka keterampilan komunikasi dan wawasan para pihak sangat menentukan, terutama dalam menyampaikan kepentingan dan keinginan diri atau pihaknya, serta mendengarkan tuntutan dan kepentingan pihak lain. Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang tidak agresif, dan tidak pula pasif, tetapi lebih bersifat asertif. Orang asertif berkomunikasi seperlunya, secara bijaksana, dan tepat sasaran, sehingga menguntungkan dirinya dan orang lain, sementara orang pasif cenderung tidak bicara sehingga merugikan diri sendiri. Seseorang memerlukan proses pembelajaran panjang menjadi negosiator, mengingat manusia pada dasarnya tidak dilahirkan untuk menjadi negosiator. Negosiator memerlukan sejumlah keahlian (skill) yang akan membantunya menyelesaikan sengketa yang dihadapi. Skill tersebut dapat berupa kemampuan komunikasi, kemampuan mengajak para pihak ke meja perundingan, dan berbagai kemampuan lainnya. 2. Konsiliasi Konsiliasi berasal dari bahasa Inggris consiliation, yang berarti permufakatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsiliasi diartikan sebagai usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan
perselisihan [diakses pada hari kamis, 1 Juli 2021]). Menurut Oppenheim (Bambang Sutiyoso, 2008: 99) bahwa: "Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan menyerahkannya kepada suatu komisi orang-orang yang bertugas untuk menguraikan/menjelaskan fakta-fakta dan dan (biasanya mengupayakan suatu kesepakatan), buat usulan-usulan suatu penyelesaian, namun keputusan tersebut tidak mengikat" setelah mendengar para pihak agar mereka mencapai Sebagaimana juga yang dikemukakan oleh (Gunawan Wijaya, 2001: 3) bahwa: Konsiliasi merupakan proses penyelesaian sengketa alternatif yang melibatkan pihak ketiga, dimana pihak ketiga yang diikutsertakan untuk menyelesaikan sengketa adalah seorang yang secara profesional yang sudah dapat dibuktikan keandalannya. Konsiliator dalam proses konsiliasi memiliki peran yang signifikan, karena konsiliator juga berkewajiban untuk menyampaikan pendapatnya yang berkaitan dengan duduk persoalan dan masalah atau sengketa yang dihadapi, alternatif cara penyelesaian sengketa yang dihadapi, bagaimana cara penyelesaian sengketa yang terbaik, apa keuntungan dan kerugian para pihak, serta akibat hukumnya. Meskipun konsiliator mempunyai hak dan kewenangan untuk menyampaikan pendapatnya secara terbuka dan tidak memihak kepada salah satu pihak dalam sengketa, konsiliator tidak berhak membuat keputusan dalam suatu sengketa untuk dan atas nama para pihak. Semua hasil akhir dalam proses konsiliasi ini akan ditentukan sepenuhnya oleh para pihak dalam sengketa yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan diantara mereka.
Menurut (Bambang Sutiyoso, 2008: 101) bahwa: pada dasarnya konsiliasi memiliki karakteristik yang hampir sama dengan mediasi, hanya saja peran konsiliator lebih aktif daripada mediator, yaitu: a. Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa di luar Pengadilan secara kooperatif. b. Konsiliator adalah pihak ketiga yang netral yang terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan. c. Konsiliator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian. d. Konsiliator bersifat aktif dan mempunyai kewenangan mengusulkan pendapat dan merancang syarat-syarat kesepakatan diantara para pihak. tidak mempunyai e. Konsiliator kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung. f. Tujuan konsiliasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan yang kesepakatan bersengketa guna mengakhiri sengketa. yang dapat diterima pihak-pihak D. Prosedur dan Tahapan Mediasi di Pengadilan Prosedur dan tahapan mediasi di Pengadilan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dari Pasal 2 sampai Pasal 33. Mediasi di Pengadilan dibagi dalam dua tahap yaitu tahap pra mediasi dan tahapan pelaksanaan mediasi. Tahap pra mediasi adalah tahap di mana para pihak mendapatkan tawaran dari hakim untuk menggunakan jalur mediasi dan para pihak menunjuk mediator sebagai pihak ketiga yang akan membantu menyelesaikan sengketa mereka. Dalam pra mediasi, hakim memberikan 2 hari kerja kepada para pihak setelah sidang pertama untuk memilih dan menunjuk mediator yang tersedia di pengadilan atau menunjuk mediator di luar pengadilan. Jika para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator yang dikehendaki, maka para pihak wajib menyampaikan kegagalan mereka memilih mediator kepada ketua majelis untuk segera menunjuk hakim bukan pemeriksa
perkara yang bersertifikat pada pengadilan yang sama, tetapi jika pada pengadilan yang sama tidak terdapat hakim bukan pemeriksa perkara yang bersertifikat, maka hakim pemeriksa pokok perkara dengan atau tanpa sertifikat yang ditunjuk oleh ketua majelis hakim wajib menjalankan fungsi mediator. Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pemilihan atau penunjukan mediator, para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator. Resume perkara ini sangat penting bagi mediator untuk dipelajari duduk perkara, sehingga ia dapat menentukan faktor penyebab terjadinya sengketa antar para pihak. Mediator harus mempelajari secara sungguh-sungguh seluruh dimensi yang berkaitan dengan perkara yang menjadi pokok sengketa antara para pihak. Para pihak harus menyerahkan seluruh dokumen dan surat-surat penting yang berkaitan dengan perkaranya kepada mediator. Disamping itu, sesama para pihak juga diharapkan saling memberikan dokumen atau surat-surat yang berkaitan dengan pokok sengketa, sehingga para pihak sama-sama saling mempelajari berkas satu sama lain. Jika mediator merasakan cukup atas informasi yang diperoleh dari sejumlah dokumen dan surat dari para pihak, maka tugas mediator adalah menentukan jadwal pertemuan dengan para pihak yang bersengketa, guna menyelesaikan proses mediasi. Pada saat itulah mediator memberikan penjelasan mengenai posisi dirinya dalam rangka membantu para pihak menemukan solusi terhadap sengketa mereka, mengemukakan aturan mediasi yang dapat disepakati bersama dan menekankan bahwa otoritas pengambilan keputusan tetap berada di tangan para pihak. Dalam proses
mediasi tersebut para pihak dapat didampingi oleh kuasa hukumnya. Keberadaan kuasa hukum dalam suatu proses mediasi harus mendapatkan persetujuan pihak lain, karena kalau tidak akan mempersulit langkah mediasi dan bahkan dapat terancam gagalnya mediasi. Jelasnya keberadaan orang lain selain para pihak dan mediator dalam proses mediasi mesti mendapat persetujuan bersama para pihak. Dalam menjalankan proses mediasi, mediator diberikan kebebasan untuk menciptakan sejumlah peluang yang memungkinkan para pihak menemukan kesepakatan yang dapat mengakhiri sengketa mereka. Mediator harus sungguh-sungguh mendorong para pihak untuk memikirkan sejumlah kemungkinan yang dapat dibicarakan guna mengakhiri persengketaan. Jika, dalam proses mediasi terjadi perundingan yang menegangkan, mediator dapat menghentikan mediasi untuk beberapa saat, guna meredam suasana agak lebih kondusif. Mediator diberikan kesempatan untuk melakukan kaukus. Pasal 14 huruf e Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016menyatakan bahwa: Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak. Keputusan melakukan kaukus berada di tangan mediator, dan sebaiknya juga harus mendapat persetujuan para pihak. Mediator harus mempertimbangkan sisi positif dan sisi negatif bila kaukus diselenggarakan, karena penyelenggaraan kaukus kadang-kadang juga menimbulkan kecurigaan salah satu pihak kepada mediator atau kepada pihak lain. Pembicaraan dalam kaukus sangat tertutup dan tidak diketahui oleh pihak lain, kecuali hanya mediator dan salah satu pihak.
Di samping kaukus, dalam rangka memperlancar proses mediasi dan membantu para pihak, mediator dapat mengundang seseorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu para pihak dalam menyelesaikan beda pendapat mereka. Menghadirkan seorang atau lebih ahli dalam proses mediasi harus mendapat persetujuan dari para pihak, dan jika tidak diizinkan maka ahli tidak dapat dihadirkan dalam proses mediasi (Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung). Jika mediasi menghasilkan kesepakatan, maka para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang ditandatangani oleh para pihak. Menurut (Syahrizal Abbas, 2009: 325) kesepakatan tersebut memuat antara lain: a. Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak; b. Nama lengkap dan tempat tinggal mediator; c. Uraian singkat masalah yang dipersengketakan; d. Pendirian para pihak; e. Pertimbangan dan kesimpulan dari mediator; f. Pernyataan kesediaan melaksanakan kesepakatan; g. Pernyataan kesediaan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak bersedia menanggung semua biaya mediasi (bila mediator berasal dari luar pengadilan); h. Larangan pengungkapan dan/atau pernyataan yang menyinggung atau menyerang pribadi; i. Kehadiran pengamat atau tenaga ahli (bila ada); j. Larangan pengungkapan catatan dari proses serta hasil kesepakatan; k. Tempat para pihak melaksanakan perundingan (kesepakatan); l. Batas waktu pelaksanaan isi kesepakatan; dan m. Klausul pencabutan perkara atau pernyataan perkara telah selesai. Urutan di atas digunakan untuk menyusun sejumlah kesepakatan tertulis sebagai hasil dari proses mediasi, baik mediasi yang terdapat di Pengadilan maupun di luar Pengadilan. Bagi mediasi yang dilakukan di Pengadilan harus memuat klausul yang terakhir yaitu, pencabutan perkara
atau pernyataan perkara telah selesai. Hal ini penting bagi mediasi yang dilakukan di Pengadilan, karena mediasi pada Pengadilan merupakan bagian dari proses pemeriksaan perkara. Proses pemeriksaan perkara sudah dimulai di Pengadilan, dan bila kesepakatan dicapai dalam proses mediasi, maka para pihak harus menyatakan bahwa proses pemeriksaan perkara selesai dan tidak dilanjutkan lagi. Ini merupakan kehendak dari para pihak yang harus dituangkan secara tertulis, dan hakim akan menjadikan pegangan untuk menghentikan perkara yang sedang digelar. Mediasi yang menempuh jalur diluar Pengadilan, dalam kesepakatan tertulisnya tidak perlu memuat klausul pencabutan perkara atau pernyataan perkara telah selesai, karena sengketa mereka memang belum/tidak didaftarkan di Pengadilan. Dalam pencapaian kesepakatan mediasi yang paling penting adalah itikad baik dari para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan tersebut. Para pihak harus bersama-sama menjaga dan melaksanakan isi mediasi, karena mereka sendiri yang membangun kesepakatan tersebut. Pelaksanaan isi kesepakatan mediasi tidak terlalu lama berselang waktunya, sejak penandatanganan mediasi dilakukan oleh para pihak. tenggang waktu pelaksanaan kesepakatan yang terlalu lama, akan menimbulkan kekhawatiran adanya pengaruh pihak lain kepada salah satu pihak, sehingga akan menyulitkan mereka dalam pelaksanaan kesepakatan. Meskipun demikian, pelaksanaan kesepakatan mediasi dapat dimintakan upaya paksa dari ketua Pengadilan, jika salah satu pihak tidak bersedia menjalankan isi kesepakatan, sebagaimana yang telah ia tanda tangani.
Agar hasil kesepakatan mediasi tidak menghadapi masalah dalam implementasi, maka diharapkan para pihak yang telah merumuskan kesepakatan perlu mempelajari secara hati-hati hasil rumusannya tersebut sebelum ditandatangani. Karena ketika mereka telah menandatangani kesepakatan tersebut, maka mereka tidak dapat menarik kembali kesepakatan itu. Pemeriksaan kembali terhadap materi kesepakatan sebelum ditandatangani, tidak hanya dilakukan oleh para pihak tetapi juga oleh mediator. Pemeriksaan materi kesepakatan oleh mediator diperlukan guna menghindari adanya materi kesepakatan yang bertentangan dengan hukum. Dalam Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 menegaskan bahwa: Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator wajib memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari ada kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat itikad tidak baik. Kesepakatan yang telah diambil dan ditandatangani para pihak dalam proses mediasi harus dilaporkan kepada hakim untuk dapat ditetapkan dalam akta perdamaian. Mediasi di Pengadilan sebagai bagian integral dari proses beracara di Pengadilan, mengharuskan mediator dan para pihak terikat dengan proses hukum di Pengadilan. Mediator dan/atau para pihak perlu melaporkan kepada hakim secepatnya, sehingga hakim dapat menggelar sidang guna mengukuhkan kesepakatan tersebut sebagai suatu akta perdamaian. Bila kesepakatan tersebut sudah dikukuhkan dalam akta perdamaian, maka secara formal mediasi sudah selesai dan proses sidang di Pengadilan pun sudah berakhir. Pengukuhan kesepakatan mediasi
dalam bentuk akta perdamaian, dengan sendirinya akan mengakhiri persengketaan yang terjadi antar para pihak. Proses mediasi di Pengadilan baik yang mencapai kesepakatan maupun yang tidak mencapai kesepakatan atau gagal, mediator tetap harus memberitahukan kepada hakim dalam masa waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pemilihan atau penunjukan mediator. Pemberitahuan dimaksudkan agar hakim dapat mengetahui apakah sidang terhadap perkara yang sedang dimediasi dilanjutkan atau sudah dapat ditutup. Bila kesepakatan diperoleh, maka hakim akan mengakhiri proses sidang di Pengadilan, sebaliknya bila mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka sidang akan terus dilanjutkan di mana hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara berdasarkan hukum acara yang berlaku. Dalam Pasal 35 ayat (3), (4), (5) dan (6) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa: jika para pihak gagal mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lain. Catatan mediator wajib dimusnahkan, dan mediator tidak dapat dimintakan menjadi saksi dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan dan tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas isi kesepakatan perdamaian hasil proses mediasi. Ketentuan Pasal 35 di atas menggambarkan bahwa: Proses mediasi merupakan proses rahasia dan tertutup, di mana publik tidak dapat mengetahui pokok persengketaan yang terjadi di antara para pihak. Mediator dan para pihak sama-sama memiliki komitmen untuk tidak membuka rahasia mereka masing-masing kepada publik. Kerahasiaan inilah yang membedakan proses mediasi dengan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Proses penyelesaian perkara di
Pengadilan mengatur asas terbuka untuk umum. Masyarakat atau publik dapat mengakses seluruh proses pemeriksaan di Pengadilan. Para pihak tidak dapat melarang publik untuk tidak mengakses persengketaan mereka yang sedang berjalan di Pengadilan. Bahkan kalau Pengadilan menyelenggarakan proses pemeriksaan secara tertutup, maka proses tersebut melanggar asas dan batal demi hukum, kecuali terdapat ketentuan yang secara khusus dalam undang-undang memperbolehkan pemeriksaan sidang Pengadilan secara tertutup. Pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi, tidak dapat dijadikan alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lainnya, karena dalam proses mediasi bukan untuk membuktikan fakta hukum, mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi yang ingin ditemukan para pihak adalah jalan yang memungkinkan mereka merumuskan kesepakatan. Mereka perlu memberikan pernyataan dan pengakuan yang tulus dalam rangka memudahkan mereka mewujudkan kesepakatan. Pernyataan yang diberikan para pihak atau salah satu pihak dalam mediasi, semata-mata mempertimbangkan agar opsi-opsi penyelesaian yang ditawarkan oleh salah satu pihak dapat disepakati secara bersama. Oleh karena itu, pernyataan yang diberikan para pihak dalam proses mediasi bukanlah pernyataan yang mengikat secara hukum, tetapi pernyataan yang ditujukan untuk menyelamatkan proses mediasi. Bila kesepakatan damai terwujud, maka dengan sendirinya persengketaan akan berakhir. Catatan yang ada selama dalam mediasi tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, karena sifatnya tidak mengikat. Dalam praktik mediasi,
catatan mediator dan/atau catatan para pihak yang ada dalam proses mediasi dimusnahkan setelah selesai tahap demi tahap. Pemusnahan seluruh catatan dilakukan setelah kesepakatan akhir dicapai, sehingga yang tinggal hanyalah kesepakatan damai tertulis atau akta perdamaian yang dibuatkan oleh hakim berdasarkan kesepakatan para pihak. Bila mediasi gagal dan proses pemeriksaan perkara dilanjutkan oleh hakim, maka mediator tidak dapat dimintakan sebagai saksi terhadap perkara yang ia mediasikan, karena ia sudah mengetahui seluruh sengketa para pihak dan akan menyulitkannya dalam memberikan keterangan. Prinsip lain dari mediasi adalah tertutup dalam proses perundingan, kecuali disepakati oleh kedua belah pihak. mediator harus memegang teguh perinsip ini, karena para pihak merasa tidak nyaman bila proses mediasi disaksikan atau diketahui oleh publik. Mediasi juga memiliki asas terbuka untuk umum dalam sengketa publik. Sengketa publik merupakan sengketa di bidang lingkungan hidup, hak asasi manusia, perlindungan konsumen, pertahanan dan perburuhan yang melibatkan banyak buruh. Dalam bidang-bidang ini publik dapat mengakses secara langsung setiap langkah (step) dari proses mediasi.
BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian Jenis penelitian menggunakan penelitian hukum empiris. Pendekatan empiris atau non-doktrinal memfokuskan kajiannya terhadap hukum sebagai seperangkat realitas, seperangkat tindakan, dan seperangkat perilaku. B. Pendekatan Penelitian Pendekatan Sosial (social approach) adalah efektivitas aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, peran lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu. C. Lokasi, Objek dan Waktu Penelitian Untuk dapat menjawab rumusan masalah yang diangkat pada penulisan proposal ini, maka lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Sidenreng Rappang dan bertempat di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang. Adupun objek yang akan diteliti adalah Pelaksanaan Mediasi Terhadap Perkara Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016. D. Sumber Data 1. Data Hukum Primer Data hukum primer merupakan data dasar penelitian yang meliputi data yang dihasilkan dari penelitian lapangan. Data yang dihasilkan dari penelitian lapangan tersebut didapat melalui wawancara langsung kepada responden yang akan disiapkan terlebih dahulu. 39
40 2. Data Sekunder Data Hukum Sekunder ialah data pendukung untuk melengkapi data hukum primer. Data ini meliputi, data yang dihasilkan dari penelitian pustaka. Data yang dimaksud adalah segala sumber bacaan, baik berupa peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan institusi yang dikeluarkan, buku-buku bacaan, hasil-hasil penelitian terdahulu, karya- karya ilmiah, artikel-artikel dari internet, dengan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan rumusan masalah yang penulis butuhkan. E. Teknik Pengumpulan Data 1. Wawancara Teknik pengumpulan data melalui wawancara secara langsung dengan mengajukan pertanyaan pada narasumber atau Hakim Pengadilan Sidenreng Rappang terkait Pelaksanaan Mediasi Terhadap Perkara Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016. 2. Dokumentasi Memperoleh data secara langsung dari tempat penelitian meliputi, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto dan sebagainya atas permasalahan yang penulis kemukakan. F. Analisis Data Data yang diperoleh diolah dahulu kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penulis kemukakan, kemudian menarik kesimpulan sesuai dengan disiplin deskriptif (menggambarkan gejala sosial) yang dikombinasikan
dengan disiplin preskriptif (menurut pada ketentuan hukum yang berlaku) dalam jenis penelitian ini. 41
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa 1. Proses pelaksanaan mediasi terhadap perkara perdata di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang melalui dua tahapan yakni: a. Tahapan pra mediasi b. Tahapan mediasi 2. Faktor penghambat dan pendukung mediasi di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang: a. Faktor penghambat mediasi di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang: 1) Faktor para pihak tidak ada itikad baik untuk melakukan mediasi 2) Faktor para pihak tidak ada keinginan berdamai 3) Faktor para pihak gengsi dan malu untuk mengalah b. Faktor pendukung mediasi di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang 1) Faktor itikad baik para pihak 2) Faktor mediator B. Saran 1. Agar setiap Pengadilan khususnya Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang mempunyai mediator yang bersertifikat selain hakim mediator, untuk lebih mengoptimalkan proses mediasi. 2. Mediator harus lebih memaksimalkan dalam menjelaskan dan meyakinkan para pihak apa yang dimaksud dengan mediasi agar para pihak lebih memahami dan memiliki keinginan untuk berdamai. 42
DAFTAR PUSTAKA Buku: Abdul Manan. 2005. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Yayasan Al Hikmah Bambang Sutiyoso. 2008. Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Yogyakarta: Gama Media Cek Basir. 2009. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah. Jakarta:Kencana Prenada Media Group Garry Goodpaster. 1993. Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi. Jakarta: ELIPS Project Gatot Soemartono. 2006. Arbitrase dan Mediasi di Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Gunawan Wijaya. 2001. Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jakarta: Raja Grafindo Persada Maskur Hidayat. 2016. Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Jakarta:Kencana Prenada Media Group M. Yahya Harahap. 2005. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafik Rachmad Baro. 2021. Metode dan Teknik Penelitian Sosial di Bidang Hukum. Makassar: Penerbit Rana. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH). 2021. Pedoman Penulisan skripsi dan Pelaksanaan Ujian Sarjana. Parepare: STIH Amsir Suratmandan Philips Dillah. 2014. Metode Penelitian Hukum. Bandung: CV Alvabet. Susanti A.N. 2007. Naskah Akademis Mediasi. Jakarta: Mahkamah Agung RI. Suyud Margono, S.H. 2000. ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase. Jakarta: Ghalia Indonesia Syahrisal Abbas. 2009. Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah , Hukum Adat, dan Hukum Nasional. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
Jurnal: Ambarwati, A., Meliana, S., Phireri, P., & Darwis, M. (2022). Keberadaan Tanah Absentee kini (Studi kasus di Kota Parepare, Sulawesi Selatan). Jurnal Litigasi Amsir, 9(3), 244-250. Balla, H. (2022). Diversi: Anak yang Berhadapan Dengan Hukum. Jurnal Litigasi Amsir, 9(3), 215-220. Ramli, M. R., Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2021). Polemik Sengketa Hak Atas Tanah. Jurnal Litigasi Amsir, 9(1), 18-25. Media Daring Perundang-undangan Undang-Undang Dasar 1945 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
Wawancara dengan Hakim mediator Fuadil Umam, S.H pada tanggal 20 Agustus 2021 di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang.