DAMPAK PAKTA PERTAHANAN TRILATERAL AUKUS TERHADAP KONDISI REGIONAL INDO-PASIFIK Mariane Olivia Delanova Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani Abstract This article was compiled to discuss the AUKUS Trilateral Defense Pact which is a collective security effort taken from the aggressiveness appointed by China in the Indo-Pacific region. There have been a variety of positive and negative responses from Australia from countries in the region, particularly China, which views the defense pact as a very responsible threat and an open challenge to their growing influence in the Indo-Pacific. This discussion is important because AUKUS is considered to be very detrimental to regional peace and security, and endangers efforts to destroy nuclear weapons, although it can be considered that this agreement will be a decisive step taken to take predatory tendencies from China. On the purpose of AUKUS and the reasons why Australia is more concerned with security than what is examined in this article, considering the ownership of supported vessels will support Australia's understanding to carry out longer patrols to maintain the Indo-Pacific security conditions that are often caused by the presence of a strong Chinese military in the area. AUKUS will be an important action in building the foundation that becomes a barrier for China to stop confronting other countries, commit violations at the borders of the Indo- Pacific region, and as a retaliation for aggressive actions against several countries in the region. Keywords: AUKUS, Balance of Power, Collective Security, Indo-Pacific, Regional Security. PENDAHULUAN Pertengahan September lalu atau tepatnya tanggal 15 September tahun 2021 menjadi momen yang mengejutkan bagi negara-negara yang berada di kawasan Indo-Pasifik. Bagaimana tidak, salah satu negara yang berada di kawasan tersebut yakni Australia. Secara mendadak mengumumkan pakta keamanan trilateral baru di kawasan, yang dilakukan dengan menggandeng mitra tradisional mereka yakni, Inggris dan Amerika Serikat (AS) dengan nama AUKUS (Prime Minister of Australia, 2021). Pakta 259
pertahanan yang bertujuan untuk menciptakan keamanan kolektif ini, justru menuai respon penolakan yang kuat dari beberapa negara lainnya di kawasan, khususnya Cina yang memaknai pakta pertahanan tersebut sebagai ancaman yang sangat tak bertanggung jawab (CNN Indonesia, 2021) dan menjadi tantangan terbuka terhadap pengaruh mereka yang semakin menguat dalam beberapa tahun kebelakang di Indo-Pasifik, salah satunya melalui pembentukan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) yang menuai dukungan banyak negara di kawasan Indo-Pasifik lainnya (Wangke, 2015: 5). Bagi Cina, AUKUS dianggap akan sangat merusak perdamaian dan stabilitas regional, dan membahayakan upaya untuk menghentikan proliferasi senjata nuklir. Sehingga langkah AS dan Inggris untuk mengekspor teknologi nuklir ke Australia akan merusak hubungan bilateral yang dimiliki oleh Australia dan Cina, meski beberapa pengamat menyatakan bahwa meski diawal akan menimbulkan kericuhan, namun di masa depan AUKUS akan sangat menguntungkan bagi Australia dan kawasan (Vuving, 2021). Respon keras Cina ditandai dengan pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri mereka, Zhao Lijian yang menyatakan bahwa: "The most urgent task is for Australia to correctly recognize the reasons for the setbacks in the relations between the two countries, and think carefully whether to treat China as a partner or a threat" (McGuirk, 2021). Pernyataan tersebut seolah menunjukan ketidakpuasan Beijing terhadap langkah yang diambil oleh AS sebagai rival mereka dibawah pemerintahan Biden, yang sebelumnya juga telah mengganggu negara 260
tersebut melalui seruan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Xianjing, tindakan keras terhadap aktivis demokrasi di Hong Kong, dan pelanggaran keamanan siber yang dilakukan oleh Cina. Disisi lain kesepakatan AUKUS akan membantu Australia untuk membangun setidaknya delapan kapal selam bertenaga nuklir dengan menggunakan teknologi dan keahlian AS. Meski membuat negara tersebut berpaling dari kontrak penyediaan kapal selam diesel-listrik dari Prancis, dan menimbulkan kekecewaan dari negara yang dipimpin oleh Emmanuel Macron tersebut. Kepemilikan kapal selam bertenaga nuklir bagi banyak ahli akan memungkinkan Australia untuk melakukan patroli lebih lama dalam menjaga kondisi keamanan kawasan Indo-Pasifik yang seringkali terganggu oleh kehadiran militer Cina yang kuat di kawasan tersebut (Perry, 2021). Dapat terlihat bahwa Cina sebagai negara yang sedang mengalami penguatan pengaruh signifikan di kawasan melalui kekuatan ekonomi dan militer mereka, langsung merespon dengan mengajukan permohonan untuk bergabung kedalam Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik atau Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP). Meski meragukan bagi banyak pihak, langkah ini menjadi langkah perimbangan dari Beijing untuk memperkuat upaya integrasi ekonomi di kawasan melalui perjanjian perdagangan multilateral dan langkah strategis dalam menahan kemungkinan dari AS untuk memperkuat perlawanan terhadap mereka di kawasan melalui skema multilateralisme ekonomi yang kedepan dapat membuat Cina kehilangan posisi strategis mereka di kawasan (Zhang & Martin, 2021). Langkah ini juga 261
menjadi cara untuk memproyeksikan citra mereka yang mematuhi aturan proliferasi, meski sebenarnya negara tersebutlah yang memulai gejolak di kawasan dan membuat negara lain berada pada kondisi waspada. Kekhawatiran negara-negara di kawasan Indo-Pasifik terhadap Cina, bersumber dari tindakan agresif negara tersebut di beberapa wilayah di kawasan, khususnya di perairan Laut Cina Selatan (LCS). Tercatat bahwa Cina tidak segan untuk melakukan konfrontasi langsung dengan negara lain (seperti Filipina) dan melakukan beberapa pelanggaran perbatasan di kawasan tersebut (misal pelanggaran batas di Indonesia). Hal inilah yang kemudian mendorong Australia untuk mempersiapkan kekuatan yang lebih baik guna menghadapi agresivitas tersebut dan menjamin bahwa kedaulatan dari negara lainnya dapat dilindungi dari visi predator Cina melalui peta sembilan garis putus-putus atau nine dash line, yang didukung dengan kemampuan mereka menggunakan koersi ekonomi serta penggunaan militer untuk mencapai tujuan diplomatik yang dimiliki (Goodman, 2017). Beberapa tindakan agresif Cina yang sebenarnya bertujuan untuk menyaingi kapasitas kekuatan global AS, dapat terlihat melalui gambar mengenai lokasi pangkalan militer Cina dan AS yang dapat dijadikan rujukan dari betapa berbahayanya upaya militerisasi yang dilakukan Cina dibawah ini: Gambar 1. Lokasi dan rantai pangkalan militer Cina dan AS di Kawasan Indo-Pasifik 262
Sumber: Lippert & Perthes, 2020 Dengan berdasar pada penjelasan tersebut, artikel ini akan berfokus untuk mengulas dampak yang ditimbulkan oleh AUKUS dan reaksi dari negara lain serta organisasi di kawasan terhadap langkah Australia yang ditujukan untuk meredam penguatan pengaruh dan kekuatan militer Cina yang meningkat, dan sebagai balasan terhadap intimidasi agresif terhadap Australia, Jepang dan Taiwan (McGuirk, 2021). AUKUS juga dapat dianggap 263
sebagai metode bagi AS sebagai rival Cina untuk menahan perkembangan Cina di dunia. PEMBAHASAN Tujuan Keamanan Kolektif AUKUS yang Memicu Pro-Kontra AUKUS merupakan langkah aliansi yang diambil oleh Australia guna membentuk keamanan kolektif. Keamanan kolektif (Collective Security) juga merujuk pada penerapan prinsip satu untuk semua dan semua untuk satu (Organski, 1958, p. 461). Sehingga dapat dianggap bahwa AUKUS menjalankan fungsi sebagai kesepakatan pertahanan kolektif yang melindungi anggotanya (khususnya Australia) dari ancaman keamanan langsung dari Cina, sebagai negara yang dianggap agresor. Akan tetapi AUKUS seolah melupakan bahwa keamanan kolektif yang berupaya diciptakan membutuhkan koordinasi dan kesediaan dari negara-negara lain di kawasan. Menjadi sesuatu yang wajar ketika pengumuman kesepakatan mengenai pakta pertahanan ini justru mengundang kritik dan kekhawatiran dari negara lain yang pada dasarnya merasa minim melakukan tindakan- tindakan agresif. Negara tetangga langsung Australia, yakni Indonesia melalui Direktur Jenderal Asia-Pasifik dan Afrika, Abdul Kadir Jailani, menyatakan bahwa Indonesia merasa was-was atas terbentuknya Aukus. Jailani menyampaikan bahwa: "Terdapat alasan-alasan logis bagi Indonesia untuk was- was karena tindakan yang diambil Australia akan mengubah situasi geopolitik di kawasan, ini akan menjadi faktor yang mendestabilisasi. Karena tak ada yang namanya akuisisi kapal selam tenaga nuklir tanpa memicu 264
kemungkinan munculnya perlombaan senjata nuklir." (FPCI, 2021) Letak geografis Australia membuat Indonesia sangat khawatir bahwa AUKUS akan menciptakan peningkatan signifikan dalam proyeksi kekuatan di Indo-Pasifik. Indonesia dengan jelas mengambil posisi untuk menekankan kewajiban semua pihak untuk menjaga perdamaian dan keamanan melalui penghormatan atas hukum internasional yang berlaku. Negara selanjutnya yang menunjukan keberatan adalah Malaysia. Menteri Luar Negeri Malaysia, Saifuddin Abdullah menyampaikan keberatan pembelian kapal selam bertenaga nuklir oleh Australia pasca pertemuan yang dilakukan dengan Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi. Menlu Abdullah menyampaikan bahwa: "Kami sepakat soal isu terbaru di kawasan mengenai negara di dekat kami yang membeli kapal selam bertenaga nuklir baru. Meskipun negara itu tidak memiliki kapasitas untuk senjata nuklir, kami khawatir dan risau." (Yuantisya, 2021). Malaysia menyatakan bahwa mereka mengharapkan bahwa negara- negara Asia Tenggara dapat mencapai konsensus yang jelas merespons bentuk keamanan kolektif di Indo-Pasifik antara Australia, AS, dan Inggris tersebut. Menteri Pertahanan Malaysia, Hishammuddin Hussein menegaskan juga bahwa Malaysia teguh dan konsisten bahwa pembentukan AUKUS menimbulkan kekhawatiran karena berpotensi mengancam perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara. Sehingga ia langsung menjadwalkan kunjungan ke Cina menangani isu ini dengan baik dan melalui tata cara diplomatik yang sesuai (Aini, 2021). 265
Kondisi ini menunjukan bahwa konsep fundamental dari pemikiran neo-realisme yakni anarki serta kepentingan nasional tampak begitu dominan dalam menciptakan kekhawatiran ini (Baldwin, 1983). Kekhawatiran yang muncul dari Indonesia dan Malaysia, terjadi karena kondisi yang anarki membuat tidak adanya aktor atau pihak lain yang mampu menjamin bahwa Australia menggunakan kapasitas kapal selam nuklir mereka, tanpa mengganggu kepentingan nasional Indonesia dan Malaysia di kawasan dan bukan tidak mungkin juga dapat menimbulkan terjadinya perlombaan senjata di kawasan. Dari kondisi tersebut dapat terlihat bahwa meski AUKUS merupakan respons atas meningkatnya kehadiran militer Cina dan ketegangan di LCS (Girard, 2021), yang sejatinya memang merupakan kawasan perairan yang menopang jalur perdagangan bernilai triliunan dollar AS serta terdapat bagian dari kedaulatan Indonesia.1 Pembentukan keamanan kolektif ini nyatanya belum benar-benar menjadi urgensi bagi Indonesia yang sebelumnya menyatakan akan menambah armada kapal selam yang mereka miliki sebanyak tiga kali lipat setelah kehilangan salah satu armada mereka yakni KRI Nanggala (Jibiki, 2021). Pelibatan elemen nuklir dalam kesepakatan AUKUS dapat dianggap sebagai respon terhadap perubahan kondisi strategis di kawasan (McGuirk, 2021), terlebih bahasa dari outlet berita resmi Cina berkembang menjadi penghinaan serta ancaman terhadap Australia dan AS (Girard, 2021) sehingga memang menunjukan karakter 1 Laut Natuna Utara. 266
Cina sebagai agressor ganas yang tidak bisa ditentang dan memang perlu diwaspadai. Tindakan penolakan dari Indonesia dan Malaysia yang menunjukan kekhawatiran besar terhadap AUKUS rupanya tidak serta merta membuat negara lainnya di ASEAN menyepakati hal tersebut. Filipina sebagai salah satu negara yang seringkali bersitegang dengan Cina misalnya, memberikan sinyal bahwa mereka mendukung kemitraan AUKUS yang dianggap Manila dapat mengimbangi kekuatan Cina di kawasan Indo-Pasifik. Menteri Luar Negeri Filipina, Teodoro Locsin, dalam pernyataan resmi bahkan menyatakan bahwa: "There is an imbalance in the forces available to the ASEAN member states, with the main balancer more than half a world away, and the enhancement of a near abroad ally's ability to project power should restore and keep the balance rather than destabilize it." (RFA.org, 2021). Lebih lanjut Menhan Filipina juga menyatakan bahwa, tanpa membangun senjata nuklir, upaya pembangunan kapal nuklir bertenaga nuklir tak melanggar pakta anti-proliferasi senjata nuklir (Lema, 2021). Sebagai sekutu AS selama beberapa dekade, Filipina tentu sangat bergantung pada AS dalam hal keamanan nasional secara keseluruhan. Kondisi tersebut tentu membuat Manila girang apabila Washington benar- benar dapat memperkuat kehadiran militernya di Asia Tenggara melalui cara apa pun, apalagi Filipina memang lebih banyak terlibat dalam sengketa LCS. AUKUS dari sudut pandang Filipina, tentu menjadi sebuah tawaran yang baik dari negara-negara ekstra-regional, karena kesepakatan kapal selam AUKUS akan menjadi salah satu upaya yang kuat dalam membatasi 267
penggunaan militer oleh Cina yang mana berpengaruh pula pada kepentingan nasional mereka dalam mengamankan kawasan. lebih lanjut perimbangan yang dilakukan Australia juga akan memberikan efek containment terhadap Cina, karena negara tersebut akan melakukan rekalkulasi terhadap penggunaan militer (Reiter, 1999: 377) mereka demi menghindari outbreak dari konflik yang tidak lagi menguntungkan bagi Beijing. Kemudian Singapura, negara tetangga Indonesia ini melalui Duta Besar untuk Indonesia, Anil Kumar Nayar menyatakan bahwa Singapura menyambut baik janji Australia bahwa AUKUS dapat mempromosikan dan menjaga stabilitas dan keamanan di Indo-Pasifik. Nayar juga menyatakan bahwa Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong sudah melakukan pembicaraan dengan Perdana Menteri Australia, Scott Morrison pada 16 September 2021 dan mengulas mengenai hubungan bilateral dan multilateral yang sudah lama, yang dimiliki Singapura dengan Australia, Inggris dan AS. PM Singapura menyatakan bahwa ia Berharap AUKUS akan berkontribusi secara konstruktif bagi perdamaian dan stabilitas kawasan dan melengkapi arsitektur kawasan, karena AUKUS secara tidak langsung mendukung sentralitas ASEAN, kerja sama ekonomi, dan perlindungan keamanan Asia Pasifik, termasuk penegakkan hukum internasional seperti Konvensi Hukum Laut UNCLOS 1982 . PM Lee juga menyatakan bahwa: "We welcome Australia's assurance that it's AUKUS partnership with the US and UK will be consistent with these criteria" (Mohan, 2021). 268
Vietnam melalui juru bicara mereka, Le Thi Thu Hang juga memberi pernyataan yang senada dengan Filipina dan Singapura dengan menegaskan bahwa Vietnam selalu memantau perkembangan geopolitik di kawasan dan Hanoi akan berposisi netral terhadap AUKUS serta kapal selam Australia dapat ditafsirkan sebagai dukungan tersembunyi daripada oposisi. Vietnam, sebagai target tindakan koersif Cina, sangat mendukung tatanan berbasis aturan internasional di Indo-Pasifik yang sejalan dengan komitmen AUKUS (Nguyen, 2021). Juru bicara Vietnam juga menyatakan secara terbuka bahwa: "All countries are striving for the same goal of peace, peace cooperation and development in the region and around the world. Thus, Nuclear energy must be developed and used for peace and support socio-economic development, ensuring human and environmental safety." (Anh, 2021). Pernyataan tersebut tentu tidak lepas dari pernyataan PM Australia, Scott Morrison bahwa Australia tidak akan menggunakan senjata nuklir dan mematuhi komitmennya terhadap non-proliferasi senjata nuklir yang didukung juga melalui penegasan PM Inggris, Boris Johnson yang menyebut bahwa kemitraan AUKUS akan membuat dunia lebih aman (Anh, 2021). Sehingga dari pandangan hubungan internasional dapat dianggap sebagai aksi terorganisasi yang muncul dari interaksi serta konstruksi ancaman yang telah terbentuk (Wendt, 1992: 403-405), sehingga AUKUS dapat menjadi aliansi yang benar dapat memberikan efek deter, koersif dan pada akhirnya dapat menjadi jalan untuk menaklukan Cina demi prospek perdamaian yang lebih baik di masa depan (Mearsheimer, 1995: 83). 269
AUKUS: Pilihan Australia Untuk Mengedepankan Kepentingan Keamanan dibanding Kepentingan Ekonomi Terbentuknya AUKUS yang menunjukan kesediaan AS dan Inggris untuk memasok teknologi yang memungkinkan Australia membangun kapal selam bertenaga nuklir, menjadi fenomena yang sangat mengejutkan bagi negara-negara di kawasan Indo-Pasifik. Karena meski kesepakatan tersebut lahir dari sebuah ikatan kemitraan tradisional yang melampaui perhitungan kepentingan nasional diantara ketiga negara, AUKUS akan menjadi pilihan yang menentukan bagi masa depan Australia dan kawasan Indo-Pasifik. Bagi Canberra, kolaborasi erat ini menunjukan bahwa mereka memang benar- benar memiliki dependensi kepada perlindungan dari AS. Belum lagi mereka akan kehilangan otonomi strategis karena di masa depan inisiatif militer yang benar-benar independen dalam skala apa pun menjadi tidak mungkin jika Amerika keberatan. Belum lagi kemitraan ini juga akan membuat hubungan perdagangan antara Australia dan Cina, sebagai pasar terpenting bagi mereka menjadi semakin rumit (Ott, 2021). Sementara bagi AS dan Inggris AUKUS akan menjadi jalan terbaik dalam memastikan keterlibatan mereka dalam menjamin kondisi keamanan di kawasan yang sangat berpengaruh di dunia ini. Pembentukan AUKUS menjadi sesuatu yang rasional mengingat menjadi pilihan yang lahir dari fakta geopolitik di Indo-Pasifik yang mendorong Australia untuk membentuk pertahanan mandiri sebagai bagian dari kewajiban negara modern yang menurut John G. Ruggie (1993) dihasilkan dari proses penciptaan unit politik yang dalam artikel ini merujuk pada pakta pertahanan, yang diperlukan untuk menyediakan keamanan fisik 270
bagi negara dan sebagai upaya pencegahan dari tindakan Cina untuk memperluas perbatasan eksternal mereka dan merubah formasi teritorial melalui tindakan predatori yang mereka lakukan. Australia juga semakin yakin karena secara domestik, warga Australia memang sangat khawatir bahwa negaranya tidak dapat mengantisipasi serangan militeristik dari Cina (Hurst, 2021). Dengan demikian upaya Australia untuk mengedepankan keamanan daripada ekonomi menjadi suatu langkah yang benar-benar berangkat dari norma kedaulatan yang menjamin identitas berdaulat negara tersebut (Wendt, 1992, p. 413) diatas kepentingan lainnya. Penjelasan diatas menunjukan juga bawa terlepas dari resiko besar bagi kondisi perekonomian, nyatanya pandangan realis yang memandang bahwa negara menjadikan kekuatan atau kapasitas militer mereka sebagai tujuan adalah suatu pemikiran yang konkrit dan terus berulang dan memang mengambil tindakan yang akan membuat negara menjadi lemah atau rentan tidak akan pernah menjadi pilihan rasional (Antunes & Camisão, 2018). Tantangan Cina terhadap tatanan geopolitik yang berlaku karena Angkatan Laut mereka saat ini menjadi yang terbesar di dunia (Bahtić, 2021). Dengan memiliki dua kapal induk dan satu tambahan lagi kapal induk nuklir yang sedang dibangun, menjadikan Angkatan Laut Cina Angkatan Laut secara numerik memiliki angkatan laut terbesar di dunia dengan kekuatan tempur keseluruhan sekitar 355 kapal dan kapal selam, termasuk sekitar lebih dari 145 kombatan permukaan utama (Bahtić, 2021) sebagai momok yang sangat menakutkan bagi Australia. Pembangunan jaringan pangkalan militer baru di LCS seperti yang ditampilkan pada gambar di bagian pendahuluan, juga 271
semakin menguatkan niat Australia untuk memilih opsi perimbangan dengan pengadaan kapal selam, yang dianggap efektif karena Cina memang terbilang rentan terhadap ancaman dari bawah laut . Australia meyakini bahwa dengan berinvestasi dalam pembangunan kapal selam tenaga nuklir canggih, maka mereka akan secara efektif terlibat dalam pusat kontes militer yang muncul akan menentukan masa depan maritim Indo-pasifik dan negara mereka (Ott, 2021). Terlepas dari itu semua Pakta AUKUS yang memberi Australia akses ke kapal selam bertenaga nuklir dan rudal jarak jauh dari teknologi AS akan sangat memungkinkan kemampuan militer Australia untuk naik kelas ke tingkat menengah dan mereduksi konsekuensi kelemahan yang sebelumnya dimiliki. Sehingga jika terjadi konflik, Australia akan memiliki kemampuan untuk menyerang musuh dari jarak jauh. Dengan demikian pakta AUKUS merupakan peningkatan signifikan dari kemampuan militer Australia yang menjadikan kapabilitas militer mereka menjadi lebih kuat dan disegani di kawasan dan tidak lagi gentar terhadap kemampuan militer Cina (Mao, 2021). Kondisi ini menjadi sangat relevan dengan pemikiran realis yang menyatakan bahwa negara akan bersifat self-help dan terus berupaya untuk mengejar kekuatan atau power (Donnelly, 2005: 29-33). Dampak AUKUS terhadap Dinamika dan Keamanan Regional Indo- Pasifik Istilah regional didefinisikan sebagai kedekatan dan spesifikasi kondisi geografis negara-negara di suatu kawasan dengan kultur yang hampir sama (Väyrynen, 2003: 32). Hubungan internasional kawasan yang dianggap menjadi sesuatu yang lebih rumit karena negara-negara di dunia mulai 272
menyadari pentingnya peningkatan keamanan yang tidak hanya terbatas pada aspek militer menjadi benar benar nyata di Indo-Pasifik. Keamanan saat ini juga terkait dengan bidang lainnya, seperti ekonomi dan lingkungan. Karena itu, negara-negara di dunia sadar pentingnya perlindungan ekonomi demi mencegah kemungkinan untuk kolaps (Farrell, Hettne, & Langenhove, 2005: 70), dengan demikian negara-negara di kawasan tentu sadar bahwa menentang Cina adalah keputusan yang menyakiti perekonomian mereka dan kondisi ini membuat distribusi power di kawasan menjadi tidak berimbang. Dari pemahaman tersebut dapat dianggap bahwa AUKUS menjadi jalan terbaik dalam memastikan distribusi power di Indo-Pasifik, tidak hanya berpusat pada proyeksi kekuatan militer Cina saja. Dengan melengkapi Australia dengan kapal selam serang bertenaga nuklir, AS sebagai rival Cina akan Namun, tanpa dimensi ekonomi yang sesuai, sekutu AUKUS berisiko secara tidak sengaja saling merugikan karena mereka secara sepihak mengejar kepentingan ekonomi mereka sendiri. Konsekuensi dari bilateralisme ekonomi AS akan memiliki dampak yang lebih cepat pada sekutunya, di dalam AUKUS dan di luarnya, daripada multilateralisme keamanan. Pemerintahan Biden perlu melengkapi AUKUS dengan multilateralisme ekonomi agar lebih efektif bersaing dengan kekuatan militer dan ekonomi Cina yang begitu dominan di kawasan. Cina saat ini berkembang pesat dari kekuatan militer lokal menjadi kekuatan global yang meningkat. Faktanya, PLA berada di jalur untuk mendapatkan kemampuan untuk mengancam akses negara lain ke pasar 273
internasional dan sumber energi dan dengan demikian memperoleh kekuatan koersif langsung atas kesejahteraan ekonomi beberapa negara yang menjadi mitra dagang mereka. Australia khususnya, telah menyadari bahwa Cina sudah memiliki lebih banyak kemampuan serangan jarak jauh non-nuklir dengan jangkauan untuk menghantam Australia (Shugart, 2021) sehingga langkah penguatan pertahanan menjadi suatu urgensi yang harus segera dibenahi. Fakta bahwa Indo-Pasifik telah muncul sebagai pusat gravitasi ekonomi dan geopolitik dunia, dan menjadikan wilayah ini sebagai teater sentral dalam persaingan antara AS dan Cina membuat kondisi keamanan wilayah ini menjadi sangat penting, belum lagi Indo-Pasifik juga diharuskan untuk bersiaga pada ancaman nuklir dan konvensional yang ditimbulkan oleh Korea Utara sebagai sumber lain dari pecahnya perang kekuatan besar. Karena kemampuan rudal jarak jauh dan program nuklir Korea Utara dan instabilitas Semenanjung Korea akan memiliki dampak strategis, ekonomi, dan kemanusiaan yang parah (Duyeon, 2020). Salah satu lembaga penelitian CNAS menyatakan bahwa bagi Indo- Pasifik, aliansi dan kemitraan AS tetap menjadi landasan kemakmuran dan keamanan regional. Sinyal permintaan untuk keterlibatan regional AS baik secara diplomatik, ekonomi, dan militer mengalami pertumbuhan di tengah meningkatnya ketegangan dan pergeseran kekuasaan (CNAS, 2021). Kondisi ini menunjukan bahwa memang pandangan realisme yang menyatakan bahwa sikap negara sebagian besar akan terbentuk dari struktur material yang ada (Mearsheimer, 1995: 91), menjadi pandangan yang dapat dipahami secara nyata dalam fenomena keamanan Indo-Pasifik. Kondisi material dari 274
negara-negara Indo-Pasifik yang tertinggal jauh dari kepemilikan material baik ekonomi dan militer dari Cina, menjadikan banyak dari negara-negara yang ada mengharapkan peran yang lebih besar dari AS yang dianggap memiliki kapabilitas untuk menjamin keamanan dengan menghentikan Cina. Sehingga pembentukan AUKUS justru dapat dilihat sebagai perwujudan institusi internasional yang diciptakan sebagai respon dari kepentingan nasional banyak negara di kawasan. Kecemasan kolektif terhadap pengaruh Cina menjadi sesuatu yang tidak dapat dielakan mengingat selain menempatkan kepemilikan atas LCS, Cina juga menunjukan bahwa Samudra Hindia bagi mereka adalah juga bagian dari ambisinya untuk meningkatkan jaringan fasilitas militer dan komersial mereka di sepanjang jalur komunikasi laut (SLOC) yang terbentang dari daratan Cina hingga Pelabuhan Sudan di Tanduk Afrika. Alur laut Cina yang melalui berbagai chokepoints maritim seperti Selat Mandeb, Selat Malaka, Selat Hormuz, dan Selat Lombok serta pusat-pusat maritim strategis lainnya di Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Maladewa dan Somalia, negara- negara pesisir Samudera Hindia (Santhosh & Noble, 2020) menjadikan banyak negara yang memiliki kedaulatan sah atas wilayah tersebut menjadi khawatir akan adanya penggunaan kekerasan dan koersi ekonomi dari Cina. Sehingga kebangkitan banyak kekuatan laut di kawasan diharapkan terus juga dilakukan oleh negara lainnya di kawasan yang mengalami peningkatan secara ekonomi, politik, militer, persenjataan konvensional dan persenjataan modern, dll. 275
Inisiatif Belt & Road yang dianggap mempercepat proses globalisasi memberi dorongan untuk meningkatkan partisipasi regional di antar negara Indo-Pasifik. Tercatat tatanan regional baru dibawah inisiatif Cina menjadikan negara tersebut mampu untuk memblokir pengaruh negara lainnya di kawasan. Sehingga hal ini menciptakan ketidakjelasan pada konsep dan cara negara-negara kawasan untuk mengejar orientasi kebijakan luar negeri mereka. Sebagian besar pemain di kawasan strategis ini memiliki berbagai kekhawatiran mengenai kawasan yang dikatakan menjanjikan untuk abad maritim baru di mana semua mantan raksasa Asia akan bangkit kembali dan perdamaian akan berkembang melalui keseimbangan perdagangan dan praktik pembangunan yang lebih baik yang nyatanya justru di dominasi oleh perkembangan dari Cina sebagai negara yang mengusung inisiatif tersebut, tanpa adanya jaminan bahwa Cina akan menunda ambisi global mereka demi memperluas peran regional yang mereka miliki. (Sullivan & Brands, 2020). Sekali lagi realisme menunjukan korelasinya dengan fenomena Cina dimana power benar-benar dijadikan tujuan akhir yang harus dicapai meski dengan berbagai konsekuensi yang mengiringi. Terbentuknya AUKUS dapat dilihat realisasi dari kemauan untuk memikul tanggung jawab dalam menyediakan Indo-Pasifik yang terbuka dan bebas untuk pertumbuhan dan pertumbuhan yang lebih besar bagi semua negara. Bisa dianggap bahwa sebelum adanya AUKUS, belum ada arahan yang mantap atau kemitraan dialog serius yang terjadi guna memperkuat gagasan Indo-Pasifik. Kemunculan inisiatif lainnya di kawasan seperti ide 276
sentralitas ASEAN sebenarnya belum menjawab tantangan strategis di kawasan yang tentunya bukan hanya berfokus pada Asia Tenggara saja, namun melibatkan lebih banyak aktor yang memang tidak terikat dengan dua prinsip utama dalam beberapa deklarasi ASEAN (Huaxia, 2021). Asia Tenggara dianggap akan terus menegaskan kembali posisinya yang telah lama berdiri untuk menjadikan ASEAN sebagai tokoh sentral dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan melalui mekanisme dialog yang sebenarnya tidak akan memberikan efek deter bagi Cina yang memang secara power terbilang lebih baik dari pada negara lainnya di Asia Tenggara. Negara-negara Asia Tenggara secara ekspresif menunjukan bahwa mereka tidak mau terlibat skema power politics yang sedang terjadi di Indo- Pasifik antara AS-Cina. Maka dalam menjaga kondisi keamanan yang ada, AUKUS dapat dikategorikan sebagai upaya untuk melawan ketegasan Cina yang memunculkan resiko yang tidak berat bagi negara-negara terdekat khususnya negara-negara ASEAN. Negara Indo-Pasifik lainnya juga perlu menyadari bahwa memburuknya hubungan Australia-Cina meningkatnya aktivitas militer Cina di LCS dan Selat Taiwan merupakan pertanda bahwa realitas keamanan dalam lingkup kawasan sedang benar- benar mengalami perburukan dan membutuhkan tindakan nyata melalui perimbangan material baik ekonomi serta militer. Di sisi lain AUKUS juga menjadi manifestasi dari pendekatan multilateral AS mempertahankan keunggulan mereka di kawasan, sekaligus menjegal ambisi Cina untuk menjadi negara paling kuat (Phua, 2021) yang mengesampingkan kepentingan bersama yang ada di kawasan. Dapat dianggap bahwa serta dalam 277
perubahan rencana dan strategi Australia menjadi langkah rasional mengingat Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) yang dianggap mendorong negara menjauh dari perang dan menghindari konflik untuk mempromosikan perdamaian dunia benar menjadi janji keliru (Mearsheimer, 1994) yang dalam perkembangannya belum dapat menghentikan agresivitas dari Cina. Tendensi AS untuk tetap bertahan pada strategy Free and Open Indo Pacific (FOIP) sebagai fondasi dari kebijakan mereka, seharusnya cukup menjadi jaminan bahwa tindakan yang mereka ambil melalui transfer of technology via AUKUS memang ditujukan sebagai langkah perimbangan yang baik serta revitalisasi atas gagasan tatanan berbasis aturan internasional di kawasan Indo-Pasifik. Namun, jika melihat sulitnya mencapai posisi bersatu pada situasi tertentu, seperti misalnya isu Uyghur di Myanmar menggambarkan bahwa kawasan ini masih berada pada siklus demokrasi yang rapuh dan menjadi hambatan besar bagi agenda AS di kawasan (Phua, 2021). Tidak dapat dipungkiri bahwa ASEAN menjadi entitas yang memegang posisi sebagai jantung arsitektur keamanan kawasan dan seharusnya menjadi lebih terbuka pada peluang penguatan keamanan dari kerjasama dengan berbagai mekanisme regional dari mitra eksternal seperti AS. Dalam beberapa hal, itu dapat membantu menumbuhkan kepercayaan strategis yang dapat mengurangi beberapa keraguan yang dimiliki masing-masing negara. Di sisi lain, bekerja sama untuk memecahkan masalah keamanan yang mengganggu, seperti yang dilakukan Australia melalui AUKUS. Akan menunjukan bahwa negara-negara di kawasan ini tidak benar-benar rapuh 278
dalam menyikapi suatu persoalan yang dapat memicu konflik yang tidak diperlukan dan meski dalam perkembangannya pemikiran liberal tidak benar-benar memberikan landasan yang kokoh dalam hubungan internasional (Mearsheimer, 1994) di kawasan Indo-Pasifik. Setidaknya dengan mengedepankan konsep kawasan dimana bentuk-bentuk kebijakan yang diciptakan bertujuan untuk mengurangi adanya keterbatasan sumber daya maupun hambatan dalam hubungan relasional pada negara-negara kawasan yang bersangkutan (Väyrynen, 2003: 28), maka diharapkan akan kepercayaan strategis yang akan menjamin kondisi keamanan di kawasan ini dan membuat dampak dari adanya AUKUS menjadi positif bagi pihak lainnya. KESIMPULAN Dari keseluruhan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kekhawatiran akan terjadinya dilema keamanan di kawasan merupakan kekhawatiran yang timbul karena belum terciptanya kepercayaan atas komitmen negara-negara yang terlibat dalam AUKUS untuk menjaga keamanan kawasan. Kekhawatiran ini juga menunjukan bahwa meski Indo- Pasifik dikategorisasikan sebagai sebuah kawasan, namun karakteristik dari negara-negara yang ada didalamnya benar-benar bertolak belakang dan membuat demokrasi di kawasan ini terbilang rapuh. Perbedaan kepentingan dan kecenderungan untuk menunjukan pengaruh yang kuat dari masing- masing pihak tanpa keberanian untuk menerima konsekuensi dari skema power politics yang sedang berlangsung. 279
Langkah Australia dalam memperkuat kapasitasnya dapat dianggap sebagai langkah awal dari distribusi kekuasaan yang lebih merata di kawasan, untuk kemudian dapat menjadi faktor yang mendorong Cina untuk mematuhi aturan internasional yang ada. Memang pembentukan AUKUS menjadi sesuatu yang mengejutkan banyak pihak, namun selama Australia memang menggunakan kapasitas tersebut tanpa adanya intensi untuk melakukan tindakan agresif, maka sudah saatnya negara lainnya di kawasan memberikan dukungan untuk terlaksananya kesepakatan yang sebenarnya dapat menguntungkan banyak pihak ini. Berkaitan tindakan balasan Cina melalui CPTPP maka diharapkan bahwa pengaruh Australia yang menguat pasca skema transfer of technology dengan AS dan Inggris dapat benar-benar mengurangi kesewenang-wenangan yang kerap kali dilakukan Cina sehingga mengancam keamanan regional Indo-Pasifik. Melalui refocusing AS pada tantangan strategis bagi mereka, upaya Inggris sebagai aktor eksternal berpengaruh untuk lebih terlibat di Indo-Pasifik serta upaya Australia untuk membalas hukuman oleh Beijing karena ketidaksesuaian kepentingan nasional mereka dan ambisi Cina. DAFTAR PUSTAKA Aini, N. (28 September 2021). Menhan Malaysia akan Kunjungi China Bahas AUKUS. Diakses dari Republika.co.id: Anh, T. (2021, September 23). Vietnam spells out stance on AUKUS. Diakses dari Hanoi Times: on-aukus-318802.html 280
Antunes, S., & Camisão, I. (27 Februari 2018). Introducing Realism in International Relations Theory. Diakses dari e-ir.info: theory/ Bahtić, F. (5 November 2021). Chinese Navy is the largest navy in world, new report shows. Diakses dari Naval Today: Baldwin, D. A. (1983). Neorealism and Neoliberalism: The Contemporary Debate. New York: Columbia University Press. CNAS. (1 November 2021). Regional Alliances and Partnerships. Diakses dari Cnas.org: CNN Indonesia. (23 November 2021). Deret Negara ASEAN yang Dukung Vs Tolak AUKUS Seperti China. Diakses dari CNN Indonesia: seperti-china CNN Indonesia. (22 November 2021). Koalisi Kapal Selam Nuklir AUKUS Resmi Terbentuk. Diakses dari Dibek, E. (2019). What are the basic concepts of neorealism? Diakses dari Research Gate: neorealism Donnely, J. (2005). Realism. Dalam S. Burchil, A. Linklater, R. Devetak, J. Donnelly, M. Paterson, C. Reus-Smit, & J. True, Theories of International Relations (edisi 3, Hal. 29-54). New York: Palgrave Mcmillan. 281
Duyeon, K. (2 December 2020). Indo-Pacific Views of Korean Peninsular Security. Diakses dari perthusasia.edu.au: DuyeonKim.pdf.aspx?lang=en-AU Farrell, M., Hettne, B., & Langenhove, L. V. (2005). Global Politics of Regionalism : Theory and Practice. London: Pluto Press. FPCI. (1 Oktober 2021). AUKUS: Responses from Southeast Asia. AUKUS: Responses from Southeast Asia. Jakarta, Indonesia: Foreign Policy Community Indonesia. Girard, B. (30 September 2021). China's AUKUS Response Highlights Beijing's Bunker Mentality. Diakses dari The Diplomat: Goodman, M. P. (21 November 2017). Predatory Economics and the China Challenge. Diakses dari CSIS: challenge Huaxia. (23 September 2021). Interview: AUKUS security partnership undermines regional stability -- military analyst. Diakses dari Xinhuanet: 09/23/c_1310205214.htm Hurst, D. (8 Juli 2021). Australians fear attack from China almost as much as Taiwanese do, survey finds. Diakses dari The Guardian: Jibiki, K. (30 Mei 2021). Indonesia looks to triple submarine fleet after Chinese incursions. Diakses dari Nikkei Asia: 282
incursions Lema, K. (21 September 2021). Philippines supports Australia nuclear sub pact to counter China. Diakses dari Reuters: Lippert, B., & Perthes, V. (6 April 2020). Strategic Rivalry between United States and China. SWP Research Paper, Hal. 1-53. Mao, F. (2021, September 22). Aukus: Australia's big gamble on the US over China. Diakses dari McGuirk, R. (2021, September 16). Australia: Strategic shifts led it to acquire nuclear subs. Diakses dari Federal News Network: Mearsheimer, J. J. (1994). False Promise of International Institutions. International Security Journal Vol. 19 No.3 Winter 1994-1995, 5-49. Mearsheimer, J. J. (1995). A Realist Reply. International Security Journal Vol. 20 No. 1 Summer 1995, 82-93. Mohan, M. (27 Oktober 2021). Singapore welcomes Australia's assurance that AUKUS will promote 'stable and secure' Asia Pacific: PM Lee. Diakses dari Channel News Asia: pacific-pm-lee-2271826 Nguyen, H. H. (27 Oktober 2021). Australia can count on Vietnam to support AUKUS. Diakses dari Aspistrategist.org.au: to-support-aukus/ 283
Organski, A. F. (1958). World Politics. New York: Alfred A. Knopf. Ott, M. (28 September 2021). AUKUS and the Winds of Change in the Indo- Pacific. Diakses dari Wilson Center: indo-pacific Perry, N. (16 September 2021). Nuclear submarine deal will reshape Indo- Pacific relations. Diakses dari AP News: Phua, A. T. (29 Oktober 2021). AUKUS: ASEAN's Hesitant Response. Diakses dari rsis.edu,sg: Prime Minister of Australia. (16 September 2021). Joint Leaders Statement on AUKUS. Diakses dari pm.gov.au: Reiter, D. (1999). Military Strategy and the Outbreak of International Conflict. Journal of Conflict Resolution, 43. Hal. 366-387. RFA.org. (21 September 2021). Philippines Throws Support Behind AUKUS Pact. Diakses dari rfa.org: 09212021152655.html Ruggie, J. G. (1993). Territoriality and Beyond: Problematizing Modernity in International Relations. International Organization, 47, Hal. 139-174. Santhosh, M., & Noble, V. (4 April 2020). Security Issues and Strategic Challenges in the Indo-Pacific. Diakses dari challenges-in-the-indo-pacific/ Shugart, T. (9 Agustus 2021). Australia and the Growing Reach of China's Military. Diakses dari Lowyinstitute.org: 284
reach-china-s-military Sullivan, J., & Brands, H. (22 Mei 2020). China Has Two Paths To Global Domination. Diakses dari Carnegieendownment.org: to-global-domination-pub-81908 Väyrynen, R. (2003). Regionalism: Old and New. International Studies Review., 5, Hal. 25-51. Vuving, A. L. (2021, October 11). AUKUS Is a Short-Term Mess but a Long- Term Win for Australia. Diakses dari win/ Wangke, H. (2015). Penguatan Pengaruh Tiongkok di Kawasan Melalui Pembentukan AIIB. Info Singkat Hubungan Internasional, Hal. 5-8. Wendt, A. (1992). Anarchy is what States Make of it: the Social Construction of Power Politics. International Organization Vol. 42 No. 2, Hal. 321- 345. Yuantisya, M. (19 Oktober 2021). Indonesia-Malaysia Satu Suara Soal Kapal Selam Nuklir ke Australia: Kami Khawatir dan Risau. Diakses dari Pikiran Rakyat: Zhang, J., & Martin, J. (20 Oktober 2021). AUKUS Needs Economic Multilateralism. Diakses dari Wilson Center: multilateralism 285