Lembaga Sertifikasi Profesi Sapta Cipta Konstruksl SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI AHLI MUDA TEKNIK JALAN Skema sertifikasi Ahli Muda Teknik Jalan adalah skema sertifikas1 yang dikembangkan oleh Komite Skema LSP Sapta Cipta Konstruksi untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja Bidang Ahli Teknik Jalan sebagai Ahli Muda Teknik Jalan yang mempunyai kompetensi dalam merancang, melaksanakan dan mengawasi struktur dan fasilitas bangunan jalan yang dibangun dan dibutuhkan oleh industri konstruksi. Kemasan yang digunakan mengacu pada: Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Bidang Ahli Teknik Jalan, Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 12.1/KPTS/DK/2022 Tentang Penetapan Jabatan Kerja Dan Konversi Jabatan Kerja Eksisting Serta Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konstruksi, Surat Edaran Nomor 07/SE/LPJK/2022 Tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi, Serta Daftar Penyesuaian Standar Kompetensi Kerja Dan Jabatan Kerja Konstruksi. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asessor Kompetensi LSP Sapta Cipta Konstruksi dan memastikan kompetensi pada jabatan Ahli untuk Ahli Muda Teknik Jalan. Disahkan tanggal : 08 Desember 2022 Oleh Or. Ir H. Hldavat Machmud. SI. MT tpu Ketua LSP SAPTA CIPTA KONSTRUKSI lr.Riod Hardaoe. M.L. IPM,, ASEAN Ena .. ACPE. Ketua Komite Skema LSP SAPTA Cl PTA KONSTRUKSI Nomor Dokumen Nomor Salinan Status Distribusi : SS-004/LSPSCK/Xl/2022 : 00 r ~ Terkendali L Tak Terkendali
1. Latar Belakang 1.1. Disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten di lndustri Jasa Bidang Konstruksi Jalan yang banyak dibutuhkan pada saat ini dan masa yang akan datang. 1.2. Disusun guna memenuhi kebutuhan tenaga konstruksi yang mempunyai sertifikat kompetensi dalam merancang, melaksanakan dan mengawasi struktur bangunan dan Fasilitas Jalan. Dimana setiap pengguna jasa dan I atau penyedia jasa wajib memperkerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi kerja. 1.3. Skema sertifikasi ini diharapkan menjadi acuan pengembangan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi dalam Pengembangan Kurikulum . 1.4. Dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja regional, nasional dan intemasional di sektor Jasa Konstruksi 2. Ruang Lingkup Skema Sertifikasi 2.1. Ruang Lingkup pengguna hasil sertifikasi kompetensi ini meliputi peluang kerja di Sektor Konstruksi. 2.2. Lingkup isi skema ini meliputi sejumlah unit kompetensi yang dilakukan uji kompetensi guna memenuhi kompetensi pada pekerjaan jabatan Ahli Muda Teknik Jalan. 3. Tujuan Sertifikasi 3.1. Memastikan kompetensi kerja pada pekerjaan jabatan Ahli Muda Teknik Jalan. 3.2. Sebagai acuan bagi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Sapta Cipta Konstruksi dan asesor dalam rangka pelaksanaan sertifikasi kompetensi. 4. Acuan Normatif 4.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 4.2 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 4.3 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 Tentang 4.4 Konstruksi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi. 4.5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. 4.6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi. 4.7 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 126 -
Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Bidang AhliTeknik Jalan. 4.8 Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor tentang Penetapan Sesaran Siaya Sertifikasi 713/KPTS/M/2022 Komeptensi Kerja Konstruksi dan Sertifikasi Sadan Usaha Jasa Konstruksi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Bidang Jasa Konstruksi. 4.9 Peraturan Sadan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSPNlll/2017 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharan Skema Sertifikasi Profesi. 4.10 Nomor 12.1 /KPTS/Dk/2022Tentang Penetapan Jabatan Kerja Dan Konversi Jabatan Kerja Eksisting Serta Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konstruksi. Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi 4.11 Surat Edaran Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi PUPR Nomor : 16/SEJLPJK/2021 Tentang Pedoman Teknis Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi Melalui Lembaga Sertifikasi Profesi Terlisensi. 4.12 Surat Edaran Nomor 07/SEJLPJK/2022 tentang Tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi, Serta Daftar Penyesuaian Standar Kompetensi Kerja Dan Jabatan Kerja Konstruksi. 5. Kemasan I Paket Kompetensi 5.1 Jenis Skema 5.2 Nama Skema : Ahli Muda Teknik Jalan : KKN-l/Okupasi Nasional!Klaster Rincian Unit Kompetensi :
NO KODE UNIT JUDUL UNIT KOMPETENSI 1 F. 42ATJ00.001 .02 Mengendalikan Pekerjaan Survei Pendahuluan (Reconnaissance Survey) 2 F. 42ATJ00.002.02 Melaksanakan Pekerjaan Pengumpulan Data 3 F. 42ATJ00.003.02 Melaksanakan Studi Kelayakan dan Lingkungan 4 F. 42AT J00.011 .02 Menyiapkan Dokumen Pengadaan 5 F. 42ATJ00.012.02 Melakukan Pelaksanaan Pekerjaan Persiapan Konstruksi Jalan 6 F. 42ATJ00.013.02 Melaksanakan Kegiatan Administrasi Pelaksanaan Konstruksi Jalan 7 F. 42AT J00.014.02 Melaksanakan Pekerjaan Drainase 8 F. 42AT J00.015.02 Melaksanakan Pekerjaan Tanah dan Geosintetik 9 F. 42AT J00.016.02 Melaksanakan Pekerjaan Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Seton Semen 10 F. 42AT J00.017.02 Melaksanakan Pekerjaan Perkerasan Aspal (Flexible Pavement) 11 F. 42ATJ00.018.02 Melakukan Pekerjaan Preventif Pelaksanaan Pekerjaan Jalan 12 F. 42AT J00.019.02 Melaksanakan Pekerjaan Struktur Jalan 13 F. 42AT J00.020.02 Melaksanakan Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain - l::iin Pengawasan Persiapan Konstruksi Jalan 15 F. 42AT J00.022.02 Melaksanakan Kegiatan Pengawasan Administrasi 14 F. 42AT J00.021 .02 Melakukan Kegiatan Pekerjaan Konstruksi Jalan 16 F. 42AT J00.023.02 Melaksanakan Pengawasan Pekerjaan Drainase 17 F. 42ATJ00.024.02 Mengawasi Pelaksanaan Pekerjaan tanah dan Geosintetik 18 F. 42ATJ00.025.02 Melaksanakan Pengawasan Pekerjaan Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen 19 F. 42AT J00.026.02 Melaksanakan Pengawasan Pekerjaan Perkerasan Aspal (Flexible Pavement) 20 F. 42ATJ00.027.02 Mengawasi Pelaksanaan Pekerjaan Preventif Pekerjaan Jalan 21 F. 42ATJ00.028.02 Melaksanakan Pengawasan Pekerjaan Struktur Jalan 22 F. 42AT J00.029.02 Mengawasi Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain - lain 6. Persyaratan Casar Pemohon Sertifikasi 6.1. Strata-1 (S1) I Strata-1 (S1) Terapan I Diploma-IV (D-IV) Terap, n Pendidikan/ Program Studi Teknik Sipil dan surat ketera~an ·ed ·J( P pengalaman kerja selama paling sedikit 2 Jalan ; atau (dua) Tahun bidang TU V - /
6.2. Calon Lulusan dan/atau lulusan (paling lama 2 (dua) tahun), Strata-1 (S1) Terapan/ Diploma-IV (D-IV) Terapan Pendidikan/ (S1)/Strata-1 Program Studi Teknik Sipil yang telah mengikuti kegiatan pemberian kompetensi tambahan sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam pelajaran dan pelatihan jarak jauh sistem informasi belajar intensif mandiri bidang konstruksi ; atau 6.3. 6.4. Pendidikan Profesi Pendidikan/ Program Studi Teknik Sipil da~urat keterangan pengalaman kerja selama paling sedikit 0 Tahun ll'>•~e ~~ d Teknik Jalan. Harus menjadi anggota asosiasi profesi yang terdaftar di LPJKi dan dibuktikan dengan keanggotaan asosiasi, kecuali persyaratan untuk pemohon di klausul 6.2 tidak perlu terdaftar di LPJK. 7. Hak Pemohon Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikat 7 .1. Hak Pemohon 7 .1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi. 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi. 7.1.3. Memperoleh jaminan kerahasiaan atas proses sertifikasi. 7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi. 7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten. 7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat 7 .2.1. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalah gunakan. 7.2.2. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi. 7.2.3. Menjamin bahwa seluruh pemyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan. 7.2.4. Mentaati kode etik profesi yang disahkan oleh Ketua Umum Asosiasi ATAKSI (Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Seluruh Indonesia). 7.2.5. Menjamin mentaati aturan penggunaan sertifikat. 8. Biaya Sertifikasi Biaya sertifikasi untuk skema Okupasi Ahli Muda T eknik Jalan mengacu pada ketentuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 9. Proses Sertifikasi 9.1 . Proses Pendaftaran 9.1.1. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Sapta Cipta Konstruksi menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak pemohon dan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat kompetensi.
/ ,
9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti : a. Copy (S1) Terapan I Diploma-IV (D-IV) Terapan pendidikan/Program Studi Teknik Sipil dan s u rat k et er an g an pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) Tahun bidang Teknik Jalan; atau ljasah Strata-1 (S1) I Strata-1 b. surat keterangan Lulus (SKL) sementara dan/atau copy ijazah Strata-1 (S1)/Strata-1 (S1) Terapan/ Diploma-IV (D-IV) Terapan Pendidikan/Program Studi Teknik Sipil Lulusan (paling lama 2 (dua) tahun) , copy sertifikat kompetensi tambahan sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam pelajaran dan copy sertifikat pelatihan jarak jauh sistem informasi belajar intensif mandiri bidang konstruksi; , c. Copy ljasah Pendidikan Profesi Pendidikan/Program Studi Teknil( Sipil dan surat keterangan pengalaman kerja paling sedi.kit 0 Ta r ,fp bidang Teknik Jalan; d. Nomor keanggotaan asosiasi profesi yang terdaftar di LPJl( '-~ecuali persyaratan untuk pemohon klausul 6.2 tidak perlu terdaftar di LPJK. a~u e. Foto Copy KTP; f. Foto Copy NPWP; g. Pas foto terbaru 3x4 background merah sebanyak 2 lembar; h. Copy Bukti Pembayaran Sertifikasi. 9.1.3. Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti pendukung yang relevan Uika ada). 9.1.4. Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian. 9.1.5. LSP Sapta Cipta Konstruksi menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa peserta sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi. 9.1.6. Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi. 9.2. Proses Asesmen 9.2.1. Asesmen skema sertifikasi direncanakan dan disusun untuk menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi. 9.2.2. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Sapta Cipta Konstruksi menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen. 9.2.3. Asesor melakuan verifikasi persyaratan skema menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti yang akan dibuktikan dan bukti tersebut akan dikumpulkan. 9.2.4. Asesor menjelaskan, membahas dan menyepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi. - /
9.2.5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari lampiran dokumen dokumen pendukung yang disampaikan pada Asesmen Mandiri APL-02 , untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan . 9.2.6. Peserta yang memenuhi persyaratan bukti dan menyatakan kompeten direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut asesmen I uji kompetensi. 9.3. Proses Uji Kompetensi 9.3.1. Uji kompetensi dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat langsung I dilakukan dengan menggunakan metode praktek demonstrasi, pertanyaan tertulis, pertanyaan lisan, verifikasi portofolio, wawancara dan metode lainnya yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi. observasi 9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Sapta Cipta Konstruksi. 9.3.3. Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM. 9.3.4. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten". 9.3.5. Asesor menyampaikan kompetensi dan rekomendasi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Sapta Cipta Konstruksi. rekaman hasil uji 9.4. Keputusan Sertifikasi 9.4.1. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Sapta Cipta Konstruksi menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi mencukupi untuk: a. mengambil keputusan sertifikasi; b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding . 9.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh tim teknis pengambilan keputusan berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi. 9.4.3. Tim teknis Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Sapta Cipta Konstruksi yang bertugas membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi dan
ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Sapta Cipta Konstruksi. 9.4.4. Keputusan sertifikasi dilakukan melalui rapat tim tekn is dengan melakukan verifikasi rekomendasi dan informasi uji kompetensi dan dibuat dalam Serita Acara. 9.4.5. Keputusan pemberian sertifikat dibuat dalam surat keputusan Sapta Cipta Konstruksi Lembaga Sertifikasi Profesi berdasarkan berita acara rapat tim teknis. (LSP) 9.4.6. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Sapta Cipta Konstruksi menerbitkan sertifikat kompetensi kepada peserta yang ditetapkan kompeten dalam bentuk surat dan I atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Sapta Cipta Konstruksi dengan masa berlaku sertifikat 5 (lima) tahun dan untuk calon lulusan dan/atau lulusan (paling lama 2 (dua) tahun) masa berlaku sertifikat 1 (satu) tahun. 9.4.7. Sertifikat diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi. 9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertiflkat 9.5.1. Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika pemegang sertifikat melanggar kewajiban pemegang sertifikat. 9.5.2. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Sapta Cipta Konstruksi akan melakukan pembekuan dan pencabutan sertifikat secara langsung atau melalui tahapan peringatan terlebih dahulu. 9.6. Surveilan Pemegang Sertifikat I Pemeliharaan Sertifikat 9.6.1. Pelaksanaan surveilan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Sapta terpeliharanya Cipta Konstruksi dimaksudkan untuk memastikan kompetensi kerja pemegang sertifikat kompetensi. 9.6.2. Surveilan dilakukan secara priodik minimal sekali dalam satu tahun setelah diterbitkannya sertifikat kompetensi. 9.6.3. Proses surveilan dilakukan dengan metode analisis logbook, langsung atau konfirmasi pihak ke-3, konfirmasi dari atasan kunjungan ke tempat kerja maupun metode lain yang memungkinkan untuk memastikan keterpeliharaan kompetensi pemegang sertifikat kompetensi. 9.6.4. Hasil surveilan dicatat dalam data base pemegang sertifikat di Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Sapta Cipta Konstruksi.
9.7. Proses Sertifikasi Ulang 9.7.1. Pemegang sertifikat wajib mengajukan permohonan sertifikasi ulang untuk memperpanjang masa berlaku sertifikat kompetensi dilakukan minimal 2 bulan sebelum masa berlaku sertifikat berahir. 9.7.2. Proses Pendaftaran sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.1. 9.7.3. Proses asesmen I uji kompetensi sertifikasi ulang dilakukan sesuai klausul 9.2 dan 9.3. 9.7.4. Proses pengambilan keputusan sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.4. 9.8. Penggunaan Sertifikat Pemegang sertifikat harus menandatangani persetujuan untuk : 9.8.1. Mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi. 9.8.2. Menggunakan sertifikat hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan. 9.8.3. Tidak menggunakan sertifikat yang dapat mencemarkan I merugikan LSP Sapta Cipta Konstruksi dan tidak memberikan pernyataan terkait sertifikasi yang oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Sapta Cipta Konstruksi dianggap dapat menyesatkan atau tidak dapat dipertanggung jawabkan. 9.8.4. Menghentikan penggunaan atau pengakuan sertifikat setelah sertifikat dibekukan atau dicabut oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Sapta Cipta Konstruksi dan mengembalikan sertifikat kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Sapta Cipta Konstruksi. 9.9. Banding 9.9.1. Lembaga Sertifikasi Profesi Sapta Cipta Konstruksi (LSP) memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding apabila dengan keinginannya. keputusan sertifikasi dirasa tidak sesuai 9.9.2. Banding dilakukan maksimal 1 hari sejak keputusan sertifikasi ditetapkan. 9.9.3. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Sapta Cipta Konstruksi menyediakan formulir yang digunakan untuk pengajuan banding. 9.9.4. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Sapta Cipta Konstruksi membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subjek yang dibanding yang dijadikan materi banding. 9.9.5. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Sapta Cipta Konstruksi menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak.
9.9.6. Keputusan banding selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Sapta Cipta Konstruksi. 9.9.7. Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak. 9.10. Kode Etik Mentaati kode etik profesi yang disahkan oleh Ketua Umum ATAKSI (Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Seluruh Indonesia), antara lain : 9.10.1. Meningkatkan kinerja dan profesional dalam hal tenaga ahli Indonesia. 9.10.2. Melayani dan menanggapi segala permasalahan yang dihadapi Asosiasi A TAKSI. 9.10.3. Menciptakan iklim yang sehat dan sejahtera. 9.10.4. Setiap anggota Asosiasi AT AKSI harus menjaga nama baik Asosiasi ATAKSI.