KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KEPULAUAN RIAU RENCANA KERJA KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2024 KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU NOMOR : KEP/251/VI/2023 TANGGAL 26 JUNI 2023
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KEPULAUAN RIAU KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU Nomor : Kep/ 251 /VI/2023 tentang RENCANA KERJA KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2024 KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 maka dipandang perlu menetapkan Keputusan. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003 Instansi Pemerintah; tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja 7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Sistem Perencanaan Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia (SISRENSTRA POLRI); 8. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : SKEP/572/XI/2009 tanggal 2 November 2009 tentang Draft Akhir Panduan Penyusunan Rencana Kerja di Lingkungan Polri; 9. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tanggal 21 September 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah; 10. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor; 11. Keputusan . . . . .
2 KEPUTUSAN KAPOLDA KEPULAUAN RIAU NOMOR : KEP/ 251 /VI/2023 TANGGAL : 26 JUNI 2023 Memperhatikan 11. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Nomor: Kep/529/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang perubahan atas sebagian lampiran Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Nomor: Kep/318/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Tahun 2020- 2024. 1. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: tentang Pedoman SE/2/II/2023 Perencanaan (Domren) Kapolri Tahun 2024; 11. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Nomor: Kep/529/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang perubahan atas sebagian lampiran Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Nomor: Kep/318/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Tahun 2020- 2024. 1. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: tentang Pedoman SE/2/II/2023 Perencanaan (Domren) Kapolri Tahun 2024; tanggal 15 Februari 2023 2. Pagu Indikatif Polda Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024. MEMUTUSKAN Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU TENTANG RENCANA KERJA KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2024. 1. Rencana Kerja Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, berlaku untuk seluruh jajaran Kepolisian Daerah Kepulauan Riau sebagai Pedoman Penyusunan Rencana Kerja masing-masing satuan kerja Tahun Anggaran 2024; 2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Batam pada tanggal : 26 Juni 2023 KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU Kepada Yth : Drs. TABANA BANGUN, M.Si. INSPEKTUR JENDERAL POLISI Distribusi A, B, dan C Polda Kepri
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KEPULAUAN RIAU LAMPIRANKEPUTUSAN KAPOLDAKEPULAUAN RIAU NOMOR : KEP/ /VI/2012 TANGGAL : JUNI 2012 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA KEPRI NOMOR : KEP/ 251 /VI/2023 TANGGAL : 26 JUNI 2023 RENCANA KERJA POLDA KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2024 I. Latar Belakang 1. Kondisi Umum Tahun 2024 merupakan tahun ke-5 (lima) atau tahun terakhir tahapan Rencana Strategis Polda Kepulauan Riau Tahun 2020-2024 dan sebagai kelanjutan dari Rencana Kerja Polda Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2023 sehingga dilakukan penyusunan Rencana Kerja Polda Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024. Rencana Kerja Polda Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 disusun dengan mempedomani Renstra Polda Kepulauan Riau Tahun 2020- 2024, Pedoman Perencanaan Kapolri Tahun 2024 serta Program Kapolri "Transformasi Polri menuju Polri yang Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan (Presisi)" guna mendukung mewujudkan Indonesia aman, damai dan bersatu yang disesuaikan dengan karakteristik daerah hukum Polda Kepulauan Riau sebagai wilayah perairan, kepulauan dan perbatasan. Kepulauan Riau sebagai wilayah kepulauan, perairan dan perbatasan memiliki posisi yang strategis karena berada di Selat Malaka dan berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga berdasarkan batas laut yang mengelilingi daratannya. Perkembangan situasi yang sangat dinamis diikuti dengan potensi dan ancaman terhadap gangguan keamanan wilayah. Gangguan keamanan tidak hanya berupa pelanggaran hukum dan kejahatan konvensional tetapi juga berbagai bentuk ancaman di laut yang mengganggu stabilitas fishing, keamanan yang sangat bervariasi dan kompleks yakni transhipment, drug smuggling, human trafficking, piracy and terrorism. Seiring dengan perkembangan pesat kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di era revolusi 4.0, maka keamanan daerah juga menghadapi ancaman berdimensi teknologi siber (cyber crime). Dalam interaksi antar manusia dengan adanya teknologi digital menjadi lebih cepat, massif dan lebih penetratif. Kondisi tersebut pada perkembangan akhir-akhir ini membawa masyarakat pada situasi ketidakteraturan arus informasi yang berimplikasi pada semakin membawa masyarakat terjebak pada fenomena post truth dengan adanya penyebaran hoaks dan ungkapan kebencian. illegal tingkat keberhasilan yang cukup baik dengan ditandai kondusifnya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, keberhasilan dalam pengungkapan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik serta adanya peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Keberhasilan yang dicapai Polda Kepulauan Riau tersebut merupakan kerja keras yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran Polda Kepulauan Riau dengan didukung oleh dinas/instansi terkait dan partisipasi masyarakat Pelaksanaan tugas Polda Kepulauan Riau telah mencapai serta . . . . .
2 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA KEPRI NOMOR : KEP/ 251 /VI/2023 TANGGAL : 26 JUNI 2023 serta berbagai stakeholders yang terkait dengan tugas Kepolisian. Sejauh ini apresiasi yang positif atau kritik terhadap kinerja Polda Kepulauan Riau oleh pemerintah/swasta/masyarakat akan dijadikan tantangan bagi Polda Kepulauan Riau dalam rangka memepertahankan dan meningkatkan kinerjanya guna mencapai keberhasilan yang lebih baik pada masa mendatang. Keberhasilan yang diraih Polda Kepulauan Riau diharapkan dapat membuat Polda Kepulauan Riau semakin waspada dan meningkatkan antisipasi terhadap berbagai tantangan dimasa mendatang. Tantangan tersebut berupa adanya tuntutan dan harapan masyarakat maupun Pemerintah kepada Polda Kepulauan Riau untuk dapat senantiasa terus menerus secara berkelanjutan meningkatkan kinerja dalam memelihara situasi Kamtibmas agar tetap kondusif, terlaksananya penegakan hukum yang profesional serta meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dibidang Kepolisian. Tantangan dan harapan kepada Polda Kepulauan Riau adalah: (1) Polri yang profesional, mandiri, transparan, adil, humanis namun tegas, bermoral, modern dan bebas dari KKN dalam memberikan pelayanan Kepolisian; (2) menggelar kekuatan Polri hingga ke perbatasan dalam rangka mengantisipasi ambang gangguan di tengah-tengah masyarakat sehingga keberadaannya dapat memberikan rasa aman, tenteram dan nyaman; (3) menegakkan hukum secara profesional, proporsional, tegas, jujur, adil dan tuntas terhadap gangguan nyata serta mewujudkan transparansi dalam proses penyidikan tindak pidana; (4) meningkatnya fungsi intelijen yang mampu mendeteksi, mengantisipasi dan mencegah setiap potensi gangguan Kamtibmas. Tahun 2024 akan menjadi momen penting dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia pada tahun yang sama akan diselenggarakan kegiatan Pemilu dan Pilkada. Pemilu akan diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2024 untuk memilih Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia, serta anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sementara itu Pilkada akan diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024 untuk memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Walikota/Wakil Walikota dan Bupati/Wakil Bupati termasuk di daerah Kepulauan Riau. Hajatan Nasional yang berskala massif ini tentunya perlu dikawal dengan seksama. Sejumlah potensi gangguan Kamtibmas di Tahun 2024 perlu diantisipasi secara cepat dan tepat. Polda Kepulauan Riau melalui segenap jajarannya telah siap memberikan dukungan Kamtibmas secara maksimal agar pesta demokrasi dapat berjalan dengan aman dan tertib, sehingga dapat mengharumkan nama dan mengangkat posisi Indonesia dalam kancah Internasional. Perubahan isu-isu pada lingkungan strategis global seperti: demokratisasi, paham radikalisme dan intoleransi, perlindungan hukum dan HAM, lingkungan hidup, pemanasan global, krisis energi, krisis keuangan global, mobilitas arus informasi, barang, jasa dan manusia serta penyebaran Covid-19 dari suatu negara ke negara lain sangat mempengaruhi kondisi keamanan dan ketertiban. Hal ini dapat dilihat dari semakin berkembangnya kejahatan lintas negara seperti korupsi, terorisme, pencucian uang, cyber crime, penyelundupan manusia, narkotika . . . . .
3 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA KEPRI NOMOR : KEP/ 251 /VI/2023 TANGGAL : 26 JUNI 2023 narkotika, penyelundupan senjata dan penyelundupan barang. Dalam perkembangan lingkungan strategis regional masih terdapat isu terkait dengan daerah perbatasan baik di darat maupun lingkungan, penyebaran virus corona (Covid-19), pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) maupun penerimaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dan perkembangan paham radikalisme serta terorisme. Dalam perkembangan lingkungan strategis nasional dapat dilihat dari faktor-faktor Ipoleksosbud dan keamanan yang senantiasa bergerak dinamis dan senantiasa berubah diantaranya isu kebebasan HAM dan kebebasan berdemokrasi, krisis ekonomi, ketenagakerjaan dan kerawanan penyebaran paham terorisme dan radikalisme. Semua isu strategis baik regional, nasional dan lokal harus diperhatikan dan dipertimbangkan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Polda Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024. laut, pencemaran Selanjutnya kondisi internal dan eksternal Polda Kepulauan Riau yang dipengaruhi oleh perubahan dan perkembangan lingkungan strategis serta perkiraan ancaman akan digambarkan sebagai berikut: a. Perkembangan lingkungan strategis regional secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bagi Provinsi Kepulauan Riau sebagai wilayah perbatasan. Lingkungan strategis regional saat ini dipengaruhi oleh berbagai isu yaitu: sengketa perbatasan negara baik perbatasan darat, laut dan udara, kerjasama antara negara Asean dibidang ekonomi, pertahanan dan keamanan. Isu-isu strategis tersebut secara spesifik adalah sebagai berikut: 1) secara umum, Indonesia memiliki batas darat dengan 3 (tiga) negara yaitu Malaysia, Timor Leste dan Papua Nugini dan batas maritim dengan 10 (sepuluh) negara yaitu India, Malaysia, Vietnam, Filipina, Singapura, Thailand, Australia, Republik Palau, Timor Leste dan Papua Nugini; 2) konflik perbatasan Laut Cina Selatan yang disebabkan klaim Cina terhadap perairan di kawasan Asia Tenggara mendapat protes negara Vietnam, Indonesia, Malaysia dan Myanmar. Pelanggaran kedaulatan oleh kapal nelayan maupun armada Cina memicu konfrontasi diplomatik dengan negara Asean, sementara kehadiran armada perang negara AS semakin meningkatkan eskalasi ketegangan situasi di wilayah tersebut; 3) konflik Laut Cina Selatan merupakan isu global yang belum dapat titik temu antar negara-negara yang bersengketa. Berbagai pertemuan maupun diskusi yang diinisiasi oleh PBB sampai saat ini belum dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Laut Cina Selatan merupakan perairan strategis yang menguntungkan bagi ekonomi suatu negara, bilamana tertentu. Penguasaan Laut Cina Selatan saat ini diakui oleh Cina. Landasan teori yang dipakai oleh Cina dalam konflik Laut Cina Selatan adalah laut tersebut dikuasai oleh suatu negara dilema . . . . .
4 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA KEPRI NOMOR : KEP/ 251 /VI/2023 TANGGAL : 26 JUNI 2023 dilema keamanan atau model spiral yang merupakan gagasan struktural bahwa kemandirian negara untuk mengurus keamanannya sendiri, hal tersebut cenderung memicu ketidaknyamanan negara lain karena masing-masing negara menganggap tindakan yang diambilnya bersifat defensif dan tindakan yang diambil negara lain bersifat mengancam; 4) negara-negara ASEAN sepakat untuk memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi dalam mendorong stabilitas dan integrasi keuangan ASEAN, serta menegaskan komitmen memperkuat kerja sama dalam rangka memitigasi risiko dan tantangan perekonomian pasca pandemi Covid-19, perubahan iklim, perkembangan digital dan tensi geopolitik; 5) kelompok Al Jemaah Al Islamiyah yang berbasis di Malaysia telah membangun jaringan terorisme dengan kelompok garis keras/radikal ini cenderung menggunakan wilayah di Indonesia sebagai daerah operasinya karena dianggap lebih memungkinkan dari sisi ideologi, ekonomi, sosial budaya dan hukum serta sistem keamanannya. Berbagai aksi terorisme di Indonesia disinyalir melibatkan jaringan terorisme dari negara tersebut. Kondisi geografis Malaysia berbatasan langsung dengan Indonesia berupa perairan laut, hutan cukup luas dan batas wilayah yang belum jelas dan sulit diawasi memberi peluang timbulnya kejahatan dan pelanggaran keimigrasian, human trafficking, penyelundupan barang serta peredaran kayu ilegal (illegal logging) dan pelanggaran Tapal Batas. Dalam masalah Kepulauan Ambalat, Malaysia berulang kali melakukan pelanggaran tapal batas wilayah RI di Kalimantan Timur baik wilayah udara maupun wilayah laut, bahkan ada kecenderungan meningkatkan aktivitas eksploitasi alam dalam rangka memperluas wilayah negaranya; Indonesia. Kelompok 6) Singapura belum bersedia melakukan pembicaraan masalah perbatasan wilayah laut dengan Kepulauan Riau, secara lisan menyatakan bahwa adanya proyek reklamasi wilayah Timur Changi dikatakan tidak merubah kedudukan dan batas landasan kontinen yang sudah ada; 7) posisi geografis Indonesia di daerah persimpangan menyebabkan Indonesia menjadi negara transit bagi barang dan orang, sehingga kejahatan penyelundupan barang dan orang serta peredaran narkoba antar negara menjadi bagian dari ancaman/kerawanan. b. Kecenderungan lingkungan strategis dalam negeri Dinamika lingkungan strategis dalam negeri sangat mempengaruhi situasi dan bahkan dapat menimbulkan gangguan Kamtibmas di wilayah Kepulauan Riau: 1) Indonesia . . . . .
5 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA KEPRI NOMOR : KEP/ 251 /VI/2023 TANGGAL : 26 JUNI 2023 1) Indonesia memiliki 4 chokepoint dari 10 chokepoint di dunia alur pelayaran utama Internasional, yang dilalui oleh berbagai kapal niaga dan kapal-kapal lainnya. Dari 10 chokepoint di dunia, empat diantaranya ada di Indonesia, yaitu Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok dan Selat Makassar. Titik-titik strategis ini dilalui oleh 40% kapal-kapal asing, karena merupakan jalur utama perdagangan Internasional; 2) Pekerja Migran Indonesia (PMI) rentan terpapar terorisme karena mereka minim pengetahuan terkait bahaya radikal terorisme. Terbukti di sejumlah negara seperti di Singapura dan Hongkong ada pekerja migran yang juga disebabkan adanya Foreign Terrorist Fighters (FTF) Indonesia termasuk di zona konflik Irak dan Siria. Kelompok tersebut menyebarkan paham terorisme melalui berbagai cara seperti lewat media social. Kelompok teroris ini kerap menggunakan narasi agama sebagai landasan untuk bersikap intoleran, eksklusif bahkan melakukan kekerasan; terorisme. Rentan-nya pekerja migran terpapar 3) adanya kekhawatiran masyarakat soal jumlah tenaga kerja asing, terutama asal Cina yang masuk ke Indonesia terus terjadi. Banyak modus-modus di lapangan yang terjadi seperti mencantumkan posisi tenaga ahli, seperti mechanical engineering atau manajer quality control, namun ternyata pada kenyataannya posisi yang dikerjakan oleh para pekerja asing ilegal asal Cina tersebut tidak sesuai dengan yang dicantumkan; 2) Pekerja Migran Indonesia (PMI) rentan terpapar terorisme karena mereka minim pengetahuan terkait bahaya radikal terorisme. Terbukti di sejumlah negara seperti di Singapura dan Hongkong ada pekerja migran yang juga disebabkan adanya Foreign Terrorist Fighters (FTF) Indonesia termasuk di zona konflik Irak dan Siria. Kelompok tersebut menyebarkan paham terorisme melalui berbagai cara seperti lewat media social. Kelompok teroris ini kerap menggunakan narasi agama sebagai landasan untuk bersikap intoleran, eksklusif bahkan melakukan kekerasan; terorisme. Rentan-nya pekerja migran terpapar 3) adanya kekhawatiran masyarakat soal jumlah tenaga kerja asing, terutama asal Cina yang masuk ke Indonesia terus terjadi. Banyak modus-modus di lapangan yang terjadi seperti mencantumkan posisi tenaga ahli, seperti mechanical engineering atau manajer quality control, namun ternyata pada kenyataannya posisi yang dikerjakan oleh para pekerja asing ilegal asal Cina tersebut tidak sesuai dengan yang dicantumkan; 4) pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 mempedomani UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan UU Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Potensi permasalahan Pemilu 2024 sangat erat hubungannya dengan aspek ekonomi, kebijakan pemerintah (politik) dan elektabilitas pemerintahan yang menyebabkan kepercayaan publik akan naik maupun menurun; 5) sistem politik yang berlaku di Indonesia, membuat pusat dan daerah saling mempengaruhi. Berbagai masalah yang menimpa partai politik di tingkat pusat akan berimbas ke tingkat daerah, demikian juga sebaliknya diwarnai dengan pengerahan massa; 6) kesadaran masyarakat tentang demokrasi, kebebasan menyampaikan kesadaran hukum masyarakat agar berani pendapat dan menyampaikan atau melaporkan tentang buruknya pelayanan oleh aparat berani menginformasikan harta kekayaan pejabat yang didapat di luar prosedur; pemerintah, adanya pungutan liar bahkan dengan semakin tingginya masyarakat akan sadar hukum maka tugas Polri akan semakin berat dan masyarakat tidak segan-segan dapat melaporkan kepada Kepolisian apabila tidak dilayani secara baik dan hak-haknya dirugikan oleh pihak lain. c. Hakekat . . . . .
6 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA KEPRI NOMOR : KEP/ 251 /VI/2023 TANGGAL : 26 JUNI 2023 c. Hakekat ancaman 1) Potensi Gangguan Perkembangan kehidupan Provinsi Kepulauan Riau dipengaruhi oleh berbagai aspek yaitu Trigatra (geografis, demografi dan sumber daya alam) dan aspek Astagatra (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama dan keamanan) sebagai berikut: a) Geografis Geografis Provinsi Kepulauan Riau berbatasan dengan Provinsi lain di sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Jambi dan Riau, sebelah Utara berbatasan dengan negara Singapura, Malaysia, Vietnam, Kamboja dan Laut Natuna Utara. Di sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kalbar dan Selat Karimata. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi, Provinsi Bangka Belitung serta Laut Jawa (Pulau Jawa). Posisi ini sering dijadikan jalur keluar masuknya terorisme dan pelaku kriminalitas transnasional, penyelundupan barang, jalur masuknya peredaran narkoba, termasuk pencurian ikan khususnya di wilayah perairan Karimun, perairan Natuna, perairan Anambas dan perairan Bintan. (1) wilayah Provinsi Kepulauan Riau terletak pada:
5°,01° Lintang Utara s/d 0°,40°Lintang Selatan;
103°,15° Bujur Timur s/d 109°,10° Bujur Timur. (2) dengan batas wilayah antara lain :
sebelah Utara berbatasan dengan Singapura, Malaysia dan Laut Cina Selatan;
sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi; sebelah . . . . .
7 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA KEPRI NOMOR : KEP/ 251 /VI/2023 TANGGAL : 26 JUNI 2023
sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
sebelah Timur Kalimantan Barat. berbatasan dengan Provinsi (3) luas wilayah Provinsi Kepulauan Riau 425.214,69 Km² dengan luas wilayah daratan 8.201,72 Km² (2%), luas wilayah laut/perairan 417.012,97 Km² (98%) yang meliputi 2.408 pulau besar dan kecil terdiri dari:
belum bernama sebanyak 1.058 pulau; bernama sebanyak 1.350 pulau; berpenghuni sebanyak 394 pulau (16,4%); tidak berpenghuni sebanyak 2.014 pulau (83,6%); pulau terluar sebanyak 22 pulau. (4) Provinsi Kepulauan Riau merupakan Provinsi baru hasil pemekaran dari Provinsi Riau yang didirikan berdasarkan UU No. 25 Tahun 2002 tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Tanggal berdirinya adalah 1 Juli 2004 dengan ibu kotanya di Kota Tanjungpinang. Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 2 (dua) Kota dan 5 (lima) Kabupaten dengan perincian sebagai berikut :
Kota Batam terdiri dari 12 (dua belas) Kecamatan dan 64 (enam puluh empat) Kelurahan dengan luas wilayah sekitar 4.635,5 Km² (daratan 960,25 Km² dan 3.675,25 Km² lautan);
Kota Tanjungpinang terdiri dari 4 (empat) Kecamatan dan 18 (delapan belas) Kelurahan dengan luas wilayah sekitar 293,69 Km² (daratan 144,56 Km² dan 149,13 Km² lautan);
Kabupaten Bintan dengan letak ibukota di Teluk Bintan, terdiri dari 10 (sepuluh) Kecamatan meliputi 10 (sepuluh) wilayah Kecamatan dan 51 (lima puluh satu) Desa/Kelurahan dengan luas wilayah 104.282,29 Km² (daratan 1.318,21 Km² dan 102.964,08 Km² lautan);
Kabupaten Karimun dengan ibukota di Tanjungbalai Karimun, terdiri dari 12 (dua belas) Kecamatan, 29 (dua puluh sembilan) Kelurahan dan 42 (empat puluh dua) Desa dengan luas wilayah sekitar 5.610,84 Km² (daratan 912,75 Km² dan 4.698,09 Km² lautan); letak
Kabupaten Lingga dengan ibukota Daik Lingga terdiri dari 13 (tiga belas) Kecamatan dan 82 (delapan puluh dua . . . . .
8 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA KEPRI NOMOR : KEP/ 251 /VI/2023 TANGGAL : 26 JUNI 2023 dua) Desa/Kelurahan dengan luas wilayah sekitar 45.605,77 Km² (daratan 2.266,77 Km² dan 43.339,00 Km² lautan);
Kabupaten Natuna dengan letak ibukota di Ranai, terdiri dari 15 (lima belas) Kecamatan dan 77 (tujuh puluh tujuh) Desa/Kelurahan dengan luas wilayah sekitar 218.122,46 Km² (daratan 2.009,04 Km² dan 216.113,42 Km² lautan);
Kabupaten Anambas yang merupakan pemekaran dari Kab. Natuna letak ibukota di Tarempa, terdiri dari 10 (sepuluh) Kecamatan dan 54 (lima puluh empat) sekitar Desa/Kelurahan 46.664,14 Km² (daratan 590,14 Km² dan 46.074,00 Km² lautan). dengan luas wilayah (5) posisi Batam sebagai Kota industri dan pariwisata mempunyai seluruh kiblat wilayah/daerah, sehingga berbagai masalah yang terjadi di daerah akan dibawa ke Batam untuk mendapatkan penyelesaian yang dinilai adil. Di samping itu juga Kota Batam menjadi pintu masuk berbagai hal dari luar negeri, sehingga Kota Batam juga mengemban tugas sebagai etalase bagi masyarakat Internasional dalam memandang Indonesia. konsekuensi menjadi (6) karakteristik wilayah Provinsi Kepulauan Riau terdapat musim angin sebagai berikut : musim utara, angin bertiup sangat kencang, laut bergelombang besar antara 1 s.d 2 meter. Air laut pasang penuh dan banyak curah hujan. Musim dimulai pada bulan November s.d Januari juga menimbulkan kerawanan bagi pelayaran dari kehidupan nelayan; musim timur, udara teduh panas dan hujan kurang, angin bertiup lemah curah hujan kurang. Musim ini dimulai pada bulan Februari s.d Juli. Sedangkan suhu tertinggi/maksimum di wilayah Kepulauan Riau mencapai 36,80ºC terjadi pada bulan Juni, dimana merupakan salah satu pemicu timbulnya hotspot (titik terjadinya api) yang menjadi kebakaran hutan dan lahan. Daerah yang rawan dan sangat rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan antara lain Kota Batam, Kab. Bintan, Kab. Natuna dan Kab. Lingga; faktor penyebab musim . . . . .
9 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA KEPRI NOMOR : KEP/ 251 /VI/2023 TANGGAL : 26 JUNI 2023 musim selatan, angin mulai bertiup kencang, air laut bergelombang. Curah hujan kurang. Musim ini dimulai pada bulan Mei s.d Juli; musim barat, dapat dikatakan musim pancaroba, angin bertiup sekali-kali sangat kencang dan kadang- kadang membawa hujan. Dimulai pada bulan Agustus s.d Oktober. indeks resiko bencana alam dan non alam Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau merupakan daerah yang memiliki tingkat kerentanan bencana yang sedang dan tinggi. Adapun daerah yang memiliki resiko bencana alam paling tinggi di Kabupaten Bintan sedangkan resiko yang paling rendah di Kota Tanjungpinang. Beberapa jenis bancana alam yang dapat menghambat pembangunan, seperti: musim barat, dapat dikatakan musim pancaroba, angin bertiup sekali-kali sangat kencang dan kadang- kadang membawa hujan. Dimulai pada bulan Agustus s.d Oktober. indeks resiko bencana alam dan non alam Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau merupakan daerah yang memiliki tingkat kerentanan bencana yang sedang dan tinggi. Adapun daerah yang memiliki resiko bencana alam paling tinggi di Kabupaten Bintan sedangkan resiko yang paling rendah di Kota Tanjungpinang. Beberapa jenis bancana alam yang dapat menghambat pembangunan, seperti:
banjir rob di wilayah pesisir pantai seperti Kota Tanjungpinang, Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna dan Kabupaten Lingga;
longsor di daerah yang memiliki dataran tinggi seperti Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Anambas dan Kabupaten Lingga;
Banjir, hal ini dapat mengancam hampir seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau;
angin puting beliung di Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna dan Kabupaten Anambas;
kecelakaan laut terjadi hampir di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau mengingat wilayah provinsi Kepulauan Riau merupakan wilayah perairan dengan transportasi antar daerah menggunakan transportasi air;
wabah penyakit yang dimungkinkan terjadi di seluruh wilayah Kepulauan Riau : Covid-19, Deman Berdarah Dengue (DBD) dan Malaria. b) Demografi (1) kepadatan penduduk di Provinsi Kepulauan Riau cukup tinggi besar dengan sehingga cepat, penyebaran tidak merata serta tidak diimbangi penyediaan lapangan kerja serta fasilitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan hidup manusia lainnya. Beberapa hal tersebut tingkat pertumbuhan penduduk pertambahan jumlah penduduk merupakan . . . . .
10 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA KEPRI NOMOR : KEP/ 251 /VI/2023 TANGGAL : 26 JUNI 2023 merupakan sebab terjadinya berbagai masalah konflik vertikal dan horizontal, berbagai masalah sosial dan keamanan dengan dimensinya yang kompleks dan luas, antara lain meningkatnya premanisme, gelandangan dan lain-lain. Sehingga dengan pengemis, PSK/WTS dan pertambahan jumlah penduduk perlu adanya kesiapan Polri dalam melayani masyarakat; (2) jumlah penduduk dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan hasil pendataan dari BPS dan Dinas Kependudukan Tahun 2022 sebanyak 2.179.820 jiwa dengan perincian sebagai berikut : NO KABUPATEN / KOTA JUMLAH 1 Kota Batam 2 Kota Tanjung pinang 3 Kab. Karimun 4 Kab. Bintan 5 Kab. Lingga 6 Kab. Natuna 7 Kab. Anambas Jumlah 1.269.410 239.850 266.180 165.780 102.850 85.450 50.300 2.179.820 jumlah penduduk terbanyak berada di Kota Batam sebesar 58,07%. Sedangkan kepadatan penduduk di Provinsi Kepulauan Riau mencapai 258,27 penduduk per km², terpadat berada di Kota dimana wilayah Tanjungpinang sebesar 1.614,33 penduduk per km². Pada Agustus 2022, jumlah penduduk usia kerja di Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 1.827.295 orang; yang (3) Batam sebagai Kota Industri menarik berbagai masyarakat di seluruh Indonesia untuk datang termasuk kelompok- kelompok masyarakat yang unskill atau tidak memiliki keterampilan, akibatnya Batam dipenuhi oleh problematika sosial yang pada akhirnya bermuara pada gangguan Kamtibmas. c) Sumber Daya Alam (1) Provinsi Kepulauan Riau memiliki kekayaan alam yang sangat berlimpah, sektor yang memberikan kontribusi yang paling menonjol yaitu :
potensi pertambangan dan logam berupa jenis bahan tambang yaitu bauksit, timah, batu besi, granit, pasir darat dan pasir laut; minyak . . . . .
d) 11 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA KEPRI NOMOR : KEP/ 251 /VI/2023 TANGGAL : 26 JUNI 2023 minyak dan gas bumi yang ada di Kabupaten Natuna dan Kepulauan Anambas merupakan salah satu andalan bagi pemasukan devisa negara dengan sistem bagi hasil;
sumber daya kelautan meliputi ekosistem terumbu karang, pantai dan pulau kecil tersebar di beberapa lokasi di Provinsi Kepulauan Riau. Beberapa pantai yang potensial untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata dengan kategori rekreasi pantai;
perikanan, lebih dari 98% wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah perairan laut, mengidentifikasikan bahwa potensi sumber daya perikanan laut sangat besar;
peluang lain: meningkatnya kebutuhan masyarakat lokal maupun ekspor luar negeri khususnya Singapore, Vietnam, Malaysia, Hongkong dan China, produk ekspor berupa ikan segar maupun ikan yang bisa diolah dalam lama dan bisa kalengan sehingga mencakup pengiriman produk hasil olahan ikan yang lebih banyak dan pemenuhan restoran, hotel, rumah makan dan tempat kuliner baik lokal maupun ekspor Singapore, Vietnam, Malaysia, Hongkong dan China; investasi sektor perikanan, antara lebih tahan
kondisi sumber daya alam di wilayah Polda Kepulauan Riau apabila tidak dikelola dan diamankan dengan berupa potensi baik, merupakan penyimpangan dalam pengelolaan sumber daya alam yang merugikan negara, kerusakan ekosistem lingkungan hidup yang dapat menimbulkan bencana alam dan penyakit yang melanda ternak maupun manusia dan persengketaan pengelolaan lahan yang dapat menimbulkan konflik horizontal maupun vertikal. kerawanan Ideologi: (1) masih ada upaya menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi lain yang tidak sesuai dengan kesepakatan para pendahulu kita. Antara lain keinginan menjadikan Indonesia menjadi negara dengan bentuk kekhalifahan serta berlandaskan hukum Islam. Kelompok ini cukup agresif dalam mengkampanyekan bentuk negara kekhalifahan; (2) masih eksis upaya membangkitkan ideologi komunis dimana mereka justru merekrut kalangan muda/mahasiswa. Komunitas ini banyak bermunculan di kampus-kampus dengan melakukan aktivitas secara sembunyi-sembunyi maupun . . . . .
12 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA KEPRI NOMOR : KEP/ 251 /VI/2023 TANGGAL : 26 JUNI 2023 maupun kemahasiswaan; terang-terangan dengan cover kegiatan (3) masih Islam terdeteksi keinginan mendirikan negara Indonesia dimana sasaran rekrutmen justru dari berbagai kalangan/strata maupun profesi menengah ke atas, dengan menghimpun dana dari para pengikut dan menjanjikan pekerjaan. e) Politik: (1) dalam implementasi kebebasan menyampaikan pendapat oleh di lainnya, Mahasiswa/Ormas/LSM/kelompok masyarakat terdapat kecenderungan pelaksanaan unjuk rasa yang tidak hukum, bahkan disertai dengan tindakan anarkis, seperti: muka umum yang dilakukan (a) menggangu keamanan dan ketertiban umum; (b) merusak fasilitas umum/milik negara; (c) menghina Presiden/pejabat tertentu/lambang negara tertentu, dll; (d) melakukan fitnah; (e) merusak rumah/kendaraan/barang milik orang lain; (f) menyerang petugas/aparat keamanan. (2) dalam implementasi kebebasan meyampaikan pendapat terdapat yang dilakukan oleh kecenderungan kebebasan pers yang terkendali sehingga terjadi kasus pidana seperti fitnah/penghinaan, pencemaran nama baik dan penghasutan/provokasi; insan pers (wartawan) tidak (3) pelaksanaan Pilkades di wilayah Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi kerawanan konfilk. Karena basis masa dalam Pilkades berada di wilayah yang sama, sehingga rentan terjadi gesekan. Kerawanan konflik dalam pelaksanaan Pilkades juga diakibatkan banyak calon yang menjadi pengurus Ormas. Sehingga potensi gesekan bisa terjadi dengan pengerahan masa yang berasal dari Ormas bersangkutan; (4) wacana pemekaran Provinsi Khusus Natuna-Anambas terus digulirkan oleh elit politik/tokoh sentral akan masyarakat Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas untuk terus mewacanakan terbentuknya Provinsi Khusus Natuna- Anambas baik melalui penggalangan suara dari tokoh politik yang ada di pemerintahan pusat maupun dengan mengangkat . . . . .
13 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA KEPRI NOMOR : KEP/ 251 /VI/2023 TANGGAL : 26 JUNI 2023 mengangkat isu konflik laut Natuna Utara. Wacana ini terbentur oleh permasalahan: (a) pemerintah pusat belum mencabut moratorium pembentukan Daerah Otonomi Khusus; (b) usulan Natuna sebagai Provinsi dengan alasan adanya konflik Laut Natuna Utara bukan menjadi salah satu pertimbangan utama untuk menjadikan Natuna sebagai Provinsi karena urusan kedaulatan negara bukan merupakan urusan pemerintah daerah saja melainkan urusan pemerintah pusat. (5) susunan tahapan Pemilu 2024 yang disusun KPU RI telah dimulai pada pertengahan bulan Juni 2022. Sehingga akan ada tahapan yang beririsan atau bersamaan antara tahapan Pemilu serentak dengan Pilkada serentak Tahun 2024; (6) rangkap jabatan yang diemban oleh Kepala BP Kawasan Batam kebijakan pemerintah pusat yang juga dijabat oleh Walikota Batam yang merupakan jabatan Gubernur perpanjangan Kepulauan Riau untuk memajukan Kota Batam. Hal ini dapat mempengaruhi kinerja pejabat dimaksud yang dipengaruhi oleh ambisi politik untuk mengikuti pemilihan kepala daerah pada Tahun 2024 dan berpotensi terjadi konflik kepentingan/penyelewengan kekuasaan; yang merupakan perpanjangan (7) kondisi media cetak dan elektronik serta kebebasan pers tumbuh dan berkembang namun belum diimbangi oleh tanggungjawab sesuai etika jurnalistik sehingga mengarah kepada tidak tanpa bertanggungjawab atas dampak pemberitaan sehingga berpotensi fitnah, pencemaran nama baik, terjadinya penghasutan dan pengerahan masa; kebebasan batas dan (8) prediksi unjuk rasa Tahun 2024, antara lain : (a) tuntutan pelaksanaan agenda reformasi yang berkaitan dengan masalah penegakkan supremasi hukum, pemberantasan KKN dan transparansi; (b) ketidakpuasan anggota DPRD Prov/Kab/Kota, Pemda dan aparat keamanan berkaitan dengan masalah penertiban pedagang kaki lima dan bangunan liar, penanganan lingkungan hidup, penanganan penyakit masyarakat (judi, prostitusi, premanisme, gelandangan dan pengemis tindakan serta penertiban atas kinerja lalu lintas/balap liar), kekerasan . . . . .
f) 14 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA KEPRI NOMOR : KEP/ 251 /VI/2023 TANGGAL : 26 JUNI 2023 kekerasan dan tidak transparan dalam penegakkan hukum yang dilakukan aparat keamanan; (c) kebijakan pemerintah yang sering menimbulkan kontroversial dan dinilai tidak mengakomodir kepentingan rakyat berdampak timbulnya reaksi dan aksi penolakan dengan mobilisasi massa serta mengarah ke tindakan anarkis; (d) terjadi seiring permasalahan lahan masih dengan pengembangan tata ruang tata wilayah di Provinsi Kepulauan Riau; terus (e) proses penanganan dan perpindahan pengungsi negara ke-3 (Resettelement Country) oleh UNHCR dapat terlaksana dengan cepat dan maksimal; (f) tuntutan penyesuaian upah minimum buruh dan pekerja yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan hidup layak dan tidak mengakomodir hak para pekerja/buruh; (g) tuntutan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 demokratis dan transparan akibat sengketa Pemilu, kecurangan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 dan netralitas penyelenggara Pemilu; (h) pembentukan Partai Buruh ikut dalam konsistensi Pemilu serentak 2024 mempunyai pengaruh tersendiri di wilayah Provinsi Kepulauan Riau dimana partai dimaksud mempunyai keterwakilan massa dan struktural yang terorganisir untuk melakukan pengerahan massa mulai dari pusat hingga daerah. Dampak yang ditimbulkan akan terjadinya pengerahan massa apabila terjadi hal yang tidak sesuai dengan peraturan Perundang- Undangan dan pembentukan opini sentiment terhadap pemerintahan pusat maupun daerah. Ekonomi: (1) faktor dasar yang perlu mendapat perhatian dari bidang ekonomi adalah kenaikan harga minyak dunia yang selalu berpengaruh pada harga minyak dalam negeri, sementara daya beli masyarakat rendah; (2) berulangnya kenaikan dan kelangkaan barang kebutuhan masyarakat seperti beras, gula, minyak goreng, telur, cabai, bawang merah, daging, mentega dan susu; (3) investor asing masih enggan menanamkan modalnya ke Indonesia terutama di Batam dan sekitarnya dengan alasan utama . . . . . (4) nilai . . . . .
15 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA KEPRI NOMOR : KEP/ 251 /VI/2023 TANGGAL : 26 JUNI 2023 utama adalah tidak ada kepastian hukum, regulasi yang ada dianggap tidak memihak kepada investor, panjangnya rantai birokrasi perijinan dan rancunya berbagai peraturan pajak, sehingga mengganggu iklim usaha, sementara angka pengangguran relatif tinggi; (4) nilai tukar dollar terhadap rupiah sangat fluktuatif dan mudah terkena issue politis; (5) penambahan jumlah transportasi laut dan udara oleh perusahaan penerbangan dan pelayaran guna memenuhi kebutuhan tanpa memperhatikan aspek keamanan (tidak memperhatikan kondisi pesawat/kapal yang sudah tua dan tidak layak terbang/berlayar); transportasi, (6) kebijakan penambahan jumlah kendaraan motor yang tidak diimbangi dengan pembangunan sarana jalan berakibat kepada timbulnya berbagai masalah lalu lintas khususnya di kota besar seperti kemacetan, kesemrawutan lalulintas, kecelakaan, dsb; (7) pembangunan gedung perkantoran, gedung untuk pusat perbelanjaan dan tidak menyertakan polisi dan instansi terkait sehingga terkadang ditemukan pembangunan yang tidak memperhatikan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) seperti lokasi parkir dan sistem pengamanan; tempat-tempat hiburan yang (8) pembangunan infrastruktur sebagai sarana pendukung proyek strategis nasional menuju program kawasan ekonomi khusus yang masih mendapat perlawanan dari masyarakat; (9) pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dibidang transportasi positif perhubungan memiliki membuka isolasi antar daerah namun juga berpotensi terjadinya kriminalitas modus operandi baru dan mobilitas tinggi; dampak (10) wilayah Provinsi Kepulauan Riau masih terdapat lahan gambut sehingga berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (khususnya Kab. Bintan, Kab. Natuna dan Kota Batam) yang mengakibatkan terjadinya kabut asap sewaktu perusahaan maupun perorangan akan membuka lahan khususnya pada saat musim kemarau. Hal ini juga masih dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat dan tradisi turun temurun saat membuka lahan. Situasi ini akan berpotensi menghambat aktivitas perekonomian, kesehatan dan gangguan transportasi darat, laut dan udara; (11) lemahnya . . . . .
16 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA KEPRI NOMOR : KEP/ 251 /VI/2023 TANGGAL : 26 JUNI 2023 (11) lemahnya dalam pengawasan terhadap hasil kekayaan hutan sehingga berpotensi munculnya illegal logging dan pertambangan liar di kawasan hutan lindung; (12) kemungkinan melemahnya ekonomi Cina berpeluang bagi Indonesia mendapat lowongan pekerjaan manufaktur yang sebelumnya dikuasai Cina. g) Sosial Budaya: (1) Batam adalah daerah yang dikelilingi oleh industri, sehingga timbul berbagai masalah sosial antara lain: pemukiman yang tidak memenuhi syarat kesehatan, tenaga tanpa kerja yang didominasi pendatang, pendatang keterampilan memadai, kumuh, kesemrawutan berlalu lintas dan pencemaran lingkungan; lingkungan yang (2) masih banyak terjadi tumpang tindih dokumen kepemilikan tanah di wilayah Batam dan Tanjungpinang, bila diselesaikan secara hukum akan memakan waktu yang cukup lama dan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Sehingga pihak-pihak yang terlibat untuk menguasai secara fisik, tidak segan-segan menyewa dan menggunakan jasa preman. Hal demikian sangat rawan terjadi bentrok antar preman dengan membawa etnik kedaerahan asal mereka; (3) sistem pendidikan dengan penerapan zonasi telah menimbulkan sikap memaksakan diri untuk masuk ke sekolah favorit, sehingga berbagai cara akan dilakukan dengan melakukan unjuk rasa, lobi-lobi ke pejabat untuk menekan pihak sekolah memaksakan anak-anaknya masuk ke sekolah favorit, bahkan terdapat anak sekolah yang tidak dapat melanjutkan sekolah ke negeri akibat masuk sekolah swasta memerlukan biaya yang besar; (4) penertiban bangunan liar untuk kepentingan pembangunan, sering menimbulkan perlawanan didorong beberapa faktor antara lain: (a) harga ganti rugi tidak cukup untuk membeli tanah ditempat lain; (b) warga enggan pindah karena dekat dengan tempat kerja, sekolah anak dan sudah cukup lama mendiami tempat tersebut; (c) kurang sosialisasi dari pemerintah setempat; (d) warga tidak diajak musyawarah; (e) warga di back up oleh LSM. (5) potensi . . . . .
17 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA KEPRI NOMOR : KEP/ 251 /VI/2023 TANGGAL : 26 JUNI 2023 (5) potensi konflik yang dimungkinkan terjadinya Tahun 2024: (a) potensi konflik terkait keberadaan dan pembangunan rumah ibadah di wilayah Kepulauan Riau memicu terjadinya SARA; (b) lahan di Kepulauan Riau pada permasalahan umumnya di pertanahan yang menyangkut asal-usul tanah baik berupa lahan warisan yang terjual maupun lahan baru hasil pemekaran wilayah serta kawasan hutan lindung dan fasilitas umum lainnya yang tidak terdata atau terjadi duplikasi surat hak atas tanah; kurang tertibnya administrasi (c) masalah perburuhan masih akan bergulir setiap tahun karena akan selalu ada issue-issue baru yang digunakan oleh para buruh untuk tema aksi unjuk rasa. h) Keamanan: Potensi gangguan dibidang keamanan adalah sebagai berikut: (1) meskipun trend kejahatan cendrung menurun, namun selama pandemi mengalami trend naik yang signifikan, tindak kejahatan yang banyak terjadi dimasa pandemi Covid-19 adalah kejahatan jalanan, kejahatan cyber, penipuan dan penggelapan serta pencurian; (2) Sejalan dengan meningkatnya aktivitas politik dan pemulihan ekonomi, pada tahun 2024 tren kejahatan tampaknya akan meningkat dan berpola seperti tahun 2019; (3) di Tahun 2024 berpotensi terjadinya peningkatan angka kecelakaan lalu lintas, kejahatan perdagangan manusia (trafficking in person)/TPPO, terorisme, radikalisme dan intoleran, Cyber Crime serta konflik sosial; (4) upaya pemberantasan penyakit masyarakat seperti judi, asusila, minuman keras belum maksimal sehingga masih berkembangnya tetap meningkat masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. sejalan dengan d. Analisis tepat untuk dilaksanakan oleh Polda Kepulauan Riau dan jajaran perlu dilakukan identifikasi dan analisa terhadap faktor-faktor yang akan berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan tugas. Polda Kepulauan Riau saat ini memiliki jumlah personel yang masih kurang (45% dari DSP) sudah tergelar Untuk menyusun kebijakan dan strategi yang mulai . . . . .
2. 18 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA KEPRI NOMOR : KEP/ 251 /VI/2023 TANGGAL : 26 JUNI 2023 mulai dari tingkat Polda sampai pulau terluar berpenghuni yang didukung oleh sarana dan prasarana yang semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini tentunya perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Polda Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugasnya. Di samping itu masih terbatasnya jumlah dan kurangnya kemampuan Bhabinkamtibmas dilihat dari segi kualitas maupun kuantitas yang merupakan ujung tombak Polri yang mampu menjadi konsultan dalam pemecahan masalah (problem solving) yang timbul di masyarakat Adapun kondisi eksternal yang dihadapi antara lain: gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat semakin dinamis dan dapat terjadi setiap saat dan waktu sebagai dampak akibat semakin kritisnya masyarakat dalam menuntut akuntabilitas dan transparansi pemerintah berimplikasi pada dinamika Kamtibmas di daerah hukum Polda Kepulauan Riau. Kondisi media cetak dan eklektronik serta kebebasan pers tumbuh dan berkembang namun belum diimbangi oleh tanggungjawab sesuai etika jurnalistik sehingga mengarah kepada kebebasan tanpa batas dan tidak bertanggungjawab atas dampak pemberitaan sehingga berpotensi terjadinya fitnah, pencemaran nama baik, penghasutan dan pengerahan massa. Trend peningkatan 4 jenis kejahatan, terorisme, korupsi dan narkoba menuntut Polda Kepulauan Riau untuk lebih optimal dibidang pencegahan dan penegakan hukum. Semakin meningkatnya kejahatan transnasional sebagai dampak dari karakteristik wilayah perairan, kepulauan dan perbatasan sehingga lalu lintas orang dan barang ilegal semakin mudah dan cepat untuk dilakukan. Identifikasi Masalah Pelaksanaan tugas Polda Kepulauan Riau seiring dengan perkembangan lingkungan strategis regional, nasional dan daerah akan semakin berat dan komplek. Tuntutan dan harapan masyarakat terhadap profesionalisme kinerja dan pelayanan dibidang kepolisian semakin tinggi mengharuskan Polda Kepulauan Riau melaksanakan berbagai upaya dan aksi konkrit yang efektif dalam mewujudkan keamanan daerah. Secara umum permasalahan dibidang keamanan yang akan dihadapi Polda Kepulauan Riau Tahun 2024 adalah sebagai berikut: a. kerawanan pelaku kejahatan Konvensional, transnasional dan merugikan kekayaan negara, dimungkinkan akan meningkat ditengah situasi ekonomi dan politik dalam negeri yang eskalasi semakin meningkat, diperlukan upaya pencegahan, penegakan hukum secara profesional, guna menjaga stabilitas Kamtibmas dan situasi yang kondusif dalam melaksanakan agenda Daerah maupun Nasional. b. kerawanan Pemilu Pilpres dan Pilkada serentak yang perlu diantisipasi dapat menimbulkan kerusuhan antara lain : 1) penegakan . . . . .
19 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA KEPRI NOMOR : KEP/ 251 /VI/2023 TANGGAL : 26 JUNI 2023 1) penegakan hukum Pemilu yang menimbulkan pro dan kontra terkait pelanggaran administrasi; 2) batalnya Paslon yang terbukti melakukan pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) sebagai penolakan dari masyarakat pendukung calon yang didukung tidak puas; 3) penyelesaian sengketa proses maupun hasil, terdapat potensi tidak dapat diikut sertakannya calon atau dapat didiskualifikasikannya calon melalui proses sengketa dalam tahapan pencalonan; 4) mewaspadai tahapan yang saling beririsan dengan jumlah peserta dan jenis pemilihan yang banyak misalnya dalam tahapan kapanye; 5) penundaan Pemilu dampak situsasi politik, ekonomi, gangguan alam dan non alam yang bersifat kontigensi. c. segregasi masyarakat berdasarkan SARA akan semakin kuat dengan adanya kontestasi Pemilu 2024; d. konflik SARA terjadi karena adanya perbedaan kepentingan yang dimiliki setiap kelompok yang dipengaruhi oleh rendahnya toleransi di masyarakat. Adanya kelompok identitas mengatasnamakan suku maupun golongan tertentu menjadi pemicu munculnya konflik antar etnis/suku, paham politik saat ini juga berperan dalam menciptakan kebencian antar suku/etnis dan umat beragama sehingga memicu timbulnya tindakan kekerasan yang berujung terjadinya konflik SARA; e. isu korupsi, pelanggaran HAM, deforestasi dan lingkungan serta kasus lahan disejumlah tempat akan menjadi perhatian dan perbincangan pada Tahun 2024; f. transformasi digital dan kesenjangan digital masyarakat akan menimbulkan informasi asimetris yang berakibat pada segregasi, konflik dan kekerasan. Pemanfaatan teknologi banyak mengarah pada kejahatan siber seperti spaming, phising dan hacking; g. perkembangan teknologi informasi dan lemahnya penegakan hukum menyebabkan maraknya pelanggaran hak cipta melalui dunia maya (cyber crime) dan penyebaran informasi hoax yang melanggar UU ITE; h. penyebaran paham radikalisme dan intoleransi serta unjuk rasa masih akan terjadi di Tahun 2024, serta masih akan tetap menyuarakan ideologinya dan menentang keberadaan Pancasila sebagai ideologi negara yang akan mengganggu stabilitas dan keamanan nasional; i. menguatnya kepentingan elit politik dalam memperebutkan sumber daya alam mendorong munculnya tuntutan pemekaran wilayah untuk mendapat kekuasaan; j. keberadaan dan kegiatan kelompok teroris masih tumbuh dan berkembang, mereka mengembangkan pola kegiatan dan sasaran secara sporadis termasuk terhadap sasaran aparat keamanan dan pejabat pemerintah; k. gangguan . . . . .
20 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA KEPRI NOMOR : KEP/ 251 /VI/2023 TANGGAL : 26 JUNI 2023 k. gangguan Kamtibcarlantas berupa kecelakaan, pelanggaran dan kemacetan arus lalu lintas cenderung mengalami peningkatan, sebagai dampak meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang tidak seimbang dengan pembangunan sarana dan prasarana jalan, khususnya di kota-kota serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi rambu-rambu dan tertib lalu lintas; l. kurangnya pengawasan dan tanggung jawab keamanan atau keselamatan penumpang laut, mendorong meningkatnya angka kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian materiil; jasa angkutan m. rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan masih lemahnya penegakan hukum, menimbulkan kecenderungan mengabaikan aturan Undang- Undang serta masih tingginya konflik sosial, aksi sweeping, premanisme dan tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat perlu penanganan secara komprehensif; n. percepatan teknologi digital yang sangat cepat menuntut Polda Kepulauan Riau untuk mampu menjaga keamanan dari sisi siber; o. semakin meningkatnya kejahatan berdimensi baru yang membutuhkan pengetahuan dan penanganan yang berbeda; p. kejahatan yang terjadi terhadap perempuan dan anak yang masih terus ditingkatkan penanganannya secara baik sesuai SPM dan perlu penanganan khusus; q. penyelundupan, pencurian terhadap sumber daya alam dan perusakan lingkungan hidup masih sering terjadi dan dapat merusak ketahanan dan keamanan pangan; r. panjangnya jalur perbatasan dan adanya pulau-pulau terluar yang belum berpenghuni, sangat berpotensi dimanfaatkan untuk aktivitas penyelundupan dan rawan terjadi aneksasi pulau/wilayah Indonesia oleh pihak asing masih perlu mendapatkan pengamanan khusus dari Polda Kepulauan Riau; s. masih kurangnya sarana prasarana perairan yang dimiliki Polda Kepulauan Riau mengingat daerah hukum Polda Kepulauan Riau 98% perairan dan 2% daratan yang terbentang dari Selat Malaka hingga Laut Natuna Utara (Laut Cina Selatan) serta memiliki 2.408 pulau besar dan kecil terdiri dari 394 berpenghuni dan 1.654 tidak berpenghuni; t. pengelolaan keamanan wilayah perairan, kepulauan dan perbatasan perlu mendapat perhatian khusus untuk mencegah terjadinya kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan lintas batas. II. Visi . . . . .
II. 21 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA KEPRI NOMOR : KEP/ 251 /VI/2023 TANGGAL : 26 JUNI 2023 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 1. Visi dan Misi a. Visi dan Misi Polri 1) Visi Polri Terwujudnya Indonesia yang aman dan tertib. 2) Misi Polri Melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat. b. Visi dan Misi Polda Kepulauan Riau 1) Visi Polda Kepulauan Riau Terwujudnya Provinsi Kepulauan Riau yang aman dan tertib. 2) Misi Polda Kepulauan Riau Melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat. 2. Tujuan a. Tujuan Polri: 1) menjamin terpeliharanya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2) menegakkan hukum secara berkeadilan; 3) modernisasi pelayanan Polri; 4) mewujudkan Polri yang profesional; 5) menerapkan manajemen Polri yang terintegrasi dan Terpercaya. b. Tujuan Polda Kepulauan Riau 1) menjamin terpeliharanya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di daerah hukum Polda Kepulauan Riau; 2) menegakkan hukum secara berkeadilan; 3) mewujudkan Polda Kepulauan Riau yang profesional; 4) modernisasi pelayanan Polda Kepulauan Riau; 5) menerapkan manajemen Polda Kepulauan Riau yang terintegrasi dan Terpercaya. 3. Sasaran Prioritas a. Sasaran Prioritas Polri Tahun 2024: 1) Pertama "Mewujudkan rasa aman di tengah masyarakat dengan memperkuat stabilitas Harkamtibmas di lokasi rawan kejahatan"; 2) Kedua "Meningkatkan kualitas pelayanan publik Polri yang inovatif"; 3) Ketiga . . . . .
III. 22 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA KEPRI NOMOR : KEP/ 251 /VI/2023 TANGGAL : 26 JUNI 2023 3) Ketiga "Meningkatkan kepercayaan publik melalui penegakkan hukum yang transparan dan akuntabel"; 4) Keempat "Meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan SDM Polri"; 5) Kelima "Pemenuhan sarana prasarana dan Almatsus Polri yang modern"; 6) Keenam "Mewujudkan Pemerintahan yang baik dan bersih melalui optimalisasi pengawasan yang efektif berbasis T.I"; b. Sasaran Prioritas Polda Kepulauan RiauTahun 2024: 1) Pertama tengah masyarakat rasa aman Kepulauan Riau dengan memperkuat stabilitas Harkamtibmas di lokasi rawan kejahatan"; "Mewujudkan di 2) Kedua "Meningkatkan kualitas pelayanan publik Polda Kepulauan Riau yang inovatif"; 3) Ketiga "Meningkatkan kepercayaan publik melalui penegakkan hukum yang transparan dan akuntabel"; 4) Keempat "Meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan SDM Polda Kepulauan Riau"; 5) Kelima "Pemenuhan sarana prasarana dan Almatsus Polda Kepulauan Riau yang modern"; 6) Keenam "Mewujudkan Pemerintahan yang baik dan bersih melalui optimalisasi pengawasan yang efektif berbasis T.I". Arah kebijakan Polri dan Arah Kebijakan Polda Kepulauan Riau Tahun 2024 1. Arah kebijakan Polri Tahun 2024 Untuk mewujudkan pencapaian sasaran prioritas Polri Tahun 2024, maka ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut: a. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas "Mewujudkan rasa aman di tengah masyarakat dengan memperkuat stabilitas Harkamtibmas di lokasi rawan kejahatan" yaitu: 1) meningkatkan kemampuan deteksi aksi dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat; 2) menurunkan potensi kejahatan gangguan Kamtibmas melalui kegiatan pencegahan yang proaktif guna mencegah terjadinya kejahatan; 3) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam kegiatan "pemolisian Prediktif dalam menjaga stabilitas Harkamtibmas (cooling system); 4) mengedepankan penanganan konflik secara humanis; 5) meningkatkan . . . . .
b. c. 23 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA KEPRI NOMOR : KEP/ 251 /VI/2023 TANGGAL : 26 JUNI 2023 5) meningkatkan Gakkum lantas menggunakan ETLE dan tilang manual serta mengoptimalkan Kamseltibcarlantas guna memberikan rasa aman di tengah masyarakat baik saat terjadi kemacetan dan jam rawan kejahatan; 6) meningkatkan peran aktif dan kehadiran Polri di lokasi rawan gempa dan bencana; 7) melaksanakan kegiatan pengamanan even Nasional/Internasional Tahun 2024; 8) meningkatkan penggelaran operasional Kepolisian dan Back up kewilayahan dalam rangka penanganan konflik sosial, pengamanan unjuk rasa dan menjalin sinergitas polisional serta gangguan keamanan bersenjata; 9) meningkatkan kerjasama Kepolisian dalam mendukung stabilitas Harkamtibmas; 9) meningkatkan kerjasama Kepolisian dalam mendukung stabilitas Harkamtibmas; 10) meningkatkan penggelaran patroli kapal dan pesawat udara Polri di wilayah perbatasan guna mendukung terlaksananya pengamanan laut; 11) melaksanakan pengamanan tahapan Pemilu Tahun 2024; 12) meningkatkan kehadiran Polri di wilayah perbatasan dan pulau berpenghuni; 13) melaksanakan penelitian dan survey indeks kamtibmas. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas "Meningkatkan kualitas pelayanan publik Polri yang inovatif", yaitu: 1) modernisasi fasilitas sarana dan prasarana sentra pelayanan publik yang berbasis TIK serta terintegrasi; 2) meningkatkan profesionalisme anggota Polri dalam melayani masyarakat (alur pelayanan, biaya pelayanan dan waktu pelayanan) guna meniadakan pungutan liar pada pelayanan publik; 3) meningkatkan pembangunan ruang SPKT dan RPK yang online dan humanis serta berbasis TIK; 4) meningkatkan quick response Kepolisian sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas "Meningkatkan kepercayaan publik melalui penegakan hukum yang transparan dan akuntabel", yaitu: 1) meningkatkan profesionalisme penyidik dalam penanganan dan rasa keadilan tindak pidana guna memenuhi penyelesaian masyarakat; 2) melaksanakan . . . . .
d. e. 24 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA KEPRI NOMOR : KEP/ 251 /VI/2023 TANGGAL : 26 JUNI 2023 2) melaksanakan sertifikasi penyidik guna meningkatkan kemampuan penyidik di era 4.0; 3) meningkatkan proses penyidikan yang efektif guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat; 4) mengoptimalkan penyelenggaraan pusat data dan informasi kriminal nasional. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas "Meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan SDM Polri", yaitu: 1) meningkatkan kualitas 8 standar pendidikan era police 4.0; 2) mengoptimalkan penggunaan Bisnis Proses Polri dalam pengembangan struktur organisasi Polri; 3) meningkatkan SDM Polri yang unggul di era Police 4.0; 4) meningkatkan kerja sama pendidikan di dalam dan luar negeri; 5) meningkatkan pengelolaan SDM yang humanis; 6) melaksanakan sistem manajemen karier berbasis kinerja; 7) meningkatkan keterampilan dan etika Yanlik serta kemampuan komunikasi digital; 8) meningkatkan kesejahteraan melalui layanan kesehatan, perumahan dan keselamatan kerja bagi aparatur Polri. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas "Pemenuhan sarana prasarana dan Almatsus Polri yang modern", yaitu: 1) memenuhi sarana dan prasarana dan Almatsus Polri yang modern guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat; 2) meningkatkan peran Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (Bumnis) dan industri swasta nasional dalam pemenuhan Almatsus, Alpakam Polri; 3) memenuhi rumah dinas pegawai Polri serta pembangunan fasilitas perkantoran dan rumah dinas termasuk di wilayah perbatasan; 4) pengembangan Labfor di kewilayahan secara bertahap; 5) meningkatkan pengembangan Almatsus SCI; 6) membangun dan menyatukan sistem informasi kepolisian yang terintegrasi; 7) mengoptimalkan hotline 110 dalam menerima dan merespon pengaduan/pelaporan masyarakat. f. arah . . . . .
25 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA KEPRI NOMOR : KEP/ 251 /VI/2023 TANGGAL : 26 JUNI 2023 f. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas "Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui optimalisasi pengawasan yang efektif berbasis T.I", yaitu: 1) menguatkan penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya berbasis online; 2) mengoptimalkan Saber Pungli lingkungan internal Polri; 2) mengoptimalkan Saber Pungli lingkungan internal Polri; (sapu bersih pungutan 3) meningkatkan kegiatan pencegahan korupsi di internal Polri; 4) meningkatkan tata kelola manajemen penganggaran Polri yang akuntabel; 4) meningkatkan tata kelola manajemen penganggaran Polri yang akuntabel; kinerja perencanaan 5) menata kelembagaan dan tata 5) menata kelembagaan dan tata 6) meningkatkan kualitas pelayanan publik Polri melalui pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Polri. 2. Arah Kebijakan dan Strategi Polda Kepulauan Riau Tahun 2024 Untuk mewujudkan pencapaian sasaran prioritas Polda Kepulauan Riau Tahun 2024, maka ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut: a. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas "Mewujudkan rasa aman di tengah masyarakat Kepulauan Riau dengan memperkuat stabilitas Harkamtibmas di lokasi rawan kejahatan", yaitu: 1) meningkatkan Deteksi Aksi dalam menjaga stabilitas Kamtibmas untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) memetakan dan mereduksi potensi gangguan Kamtibmas Ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya serta dibidang keamanan; SS1/IKU1) b) melaksanakan intelijen meliputi Lidikpamgal untuk mencegah dan menangkal potensi dan gangguan keamanan dengan fokus pada potensi terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya; SS1/IKU1) kegiatan operasional c) mengumpulkan, mengolah dan mendokumentasikan data serta menyajikan informasi kepada pimpinan, satuan fungsi Polda Kepulauan Riau dan instansi terkait; (giat . . . . .
26 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA KEPRI NOMOR : KEP/ 251 /VI/2023 TANGGAL : 26 JUNI 2023 SS1/IKU1) d) melaksanakan kegiatan intelijen dengan mamanfaatkan intelijen Polda teknologi dalam mendukung operasional Kepulauan Riau. SS1/IKU1) 2) menurunkan potensi kejahatan, gangguan Kamtibmas dan terorisme melalui kegiatan pencegahan yang proaktif guna mencegah terjadinya kejahatan; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) penguatan program Polmas dengan penggelaran Bhabinkamtibmas satu desa/ kelurahan; satu b) meningkatkan pembinaan dan penyuluhan serta sambang kepada kelompok kontra radikal dan deradikalisasi; (giat5076/ progHarkamtibmas /SP1/SS1/IKU1) c) penggalangan terhadap individu, kelompok maupun media sosial serta kerja sama dengan instansi terkait untuk membantu radikal; masyarakat menyadarkan (giat5076/progHarkamtibmas /SP1/SS1/IKU1) yang berpaham d) menguatkan deteksi aksi melalui pemetaan jaringan terorisme secara berkesinambungan dan mengantisipasi konflik sektarian yang berpotensi memunculkan radikalisme dan terorisme; e) patroli konten dan kontra narasi pada kanal-kanal media online dan media sosial yang menjadi saluran penyebaran propaganda kelompok teroris; f) meningkatkan pelibatan peran civil society dan tokoh agama dalam penanganan kasus terorisme; g) melaksanakan kerja sama dan identifikasi terhadap individu atau terhadap mantan kelompok serta melakukan sosialisasi narapidana terorisme dan keluarganya; h) menetralisir informasi negatif yang dapat mengganggu Kamtibmas dengan mengelola opini publik guna meningkatkan keprcayaan masyarakat; (giat3149/progDukma/SP1/SS1/IKU1) i) melaksanakan . . . . .
27 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA KEPRI NOMOR : KEP/ 251 /VI/2023 TANGGAL : 26 JUNI 2023 i) melaksanakan "edukasi" dan himbauan kepada masyarakat terkait pencegahan kejahatan; (giat5076/ progHarkamtibmas /SP1/SS1/IKU1) j) meningkatkan kegiatan Patroli di wilayah rawan terjadinya kriminalitas; k) meningkatkan pelacakan dan penangkalan di tempat keramaian dan rawan terjadinya kejahatan; (giat5081/ progHarkamtibmas /SP1/SS1/IKU1) l) meningkatkan kegiatan Patroli dan pengamanan di tempat Obvitnas/objek tertentu dan tempat pariwisata; 3) meningkatkan kegiatan rangka "pemolisian prediktif"; dalam tengah Harkamtibmas untuk menciptakan suasana kondusif di masyarakat (Cooling System) dengan melibatkan peran aktif dari masyarakat; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) peningkatan peran masyarakat dalam rangka mengamankan lingkungannya; b) peningkatan pemberdayaan pengemban kewenangan Kepolisian terbatas kepada Satpam dan Polsus; (giat5076/ progHarkamtibmas /SP1/SS1/IKU1) c) melaksanakan kegiatan penyuluhan dan sambang kepada Toga, Toda dan Tomas serta masyarakat lainnya; (giat5076/ progHarkamtibmas /SP1/SS1/IKU1) d) memberdayakan kesadaran memberdayakan Pamswakarsa; Bhabinkamtibmas untuk meningkatkan dan hukum masyarakat serta membina e) pembinaan mengembangkan "Polisi RW" dan asistensi penguatan KBPPP; FKPM/Pokdar Kamtibmas dalam rangka 4) mengedepankan penanganan konflik secara humanis; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) pemberian penyuluhan Kontra Radikal kepada Ormas/komunitas guna turut berpartisipasi meredam gejolak sosial yang terjadi di masyarakat yang dapat menimbulkan konflik sosial; (giat . . . . .
28 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA KEPRI NOMOR : KEP/ 251 /VI/2023 TANGGAL : 26 JUNI 2023 b) mengoptimalkan peran para Bhabinkamtibmas dalam deteksi humanis; awal penanganan konflik secara c) mengorganisasikan masyarakat untuk mengalihkan ketegangan atau potensi konflik sosial/politik dengan melakukan aktivitas positif; d) pergelaran pasukan dalam rangka operasi kepolisian untuk pengamanan konflik secara humanis pada titik masalah baik sebelum, saat dan pasca konflik. 5) mewujudkan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) guna memberikan rasa aman saat terjadi kemacetan dan jam rawan kejahatan; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lintas untuk meningkatkan keamanan, keselamatan, lintas dengan menambah dan rawan lalu ketertiban dan kelancaran kekuatan staf kamseltibcarlantas; lalu pada jam kamtibmas b) melaksanakan kajian black spot dan trouble spot kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan pada daerah rawan kecelakaan lalu lintas; c) membangun budaya tertib lalu lintas melalui sosialisasi, edukasi, kemitraan dan penegakan hukum; d) meningkatkan kegiatan patroli dan penjagaan di tempat Obvitnas/objek tertentu dan tempat pariwisata saat jam rawan dalam rangka mendukung "pertumbuhan ekonomi" serta peran aktif masyarakat dalam mewujudkan Kamseltibcarlantas. 6) meningkatkan peran aktif dan kehadiran Polda Kepulauan Riau di wilayah rawan bencana dan "Slum Area"; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) menyiapkan personel Satbrimob Polda Kepulauan Riau yang mampu digerakkan dalam menghadapi ketanggapsegeraan serta. . . . .
29 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA KEPRI NOMOR : KEP/ 251 /VI/2023 TANGGAL : 26 JUNI 2023 serta membangun sinergitas kemitraan dengan stakeholders dalam penanggulangan bencana; b) menyelenggarakan pelayanan bantuan kegiatan penanganan SAR terbatas oleh personil Samapta, Brimob, Polairud dan bantuan satwa; c) memetakan masyarakat desa/wilayah rawan bencana oleh Bhabinkamtibmas guna memudahkan identifikasi masyarakat saat dan pasca bencana; d) bersama pelayanan kesehatan pada daerah rawan bencana. IKU1). instansi terkait bekerjasama dalam penanganan 7) melaksanakan kegiatan pengamanan event daerah, nasional/internasional di wilayah Kepulauan Riau Tahun 2024; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) menyiapkan rencana pengamanan event daerah, nasional/internasional di wilayah Kepulauan Riau Tahun 2023; b) melaksanakan operasi kepolisian dan kegiatan pengamanan masyarakat pada event nasional/internasional Tahun 2024; c) mengoptimalkan kekuatan personel Satbrimob Polda Kepulauan Riau yang mampu digerakkan secara cepat dalam menghadapi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat saat event daerah, nasional/internasional berlangsung. 8) penggelaran operasional personel Polda Kepulauan Riau dan back up kewilayahan dalam rangka pengamanan unjuk rasa, konflik sosial dan menjalin sinergitas dengan stakeholder terkait; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) mengkoordinasikan kesiapan personel Polda Kepulauan Riau untuk mampu digerakan secara cepat dalam rangka back up Satuan Kewilayahan; a) melaksanakan sistem rayonisasi dalam rangka penanganan tahap awal penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat . . . . .
30 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA KEPRI NOMOR : KEP/ 251 /VI/2023 TANGGAL : 26 JUNI 2023 masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi; b) melaksanakan operasi Kepolisian dan pengamanan kegiatan masyarakat; c) melaksanakan pengamanan dikawasan Obvitnas dan objek tertentu; d) melaksanakan back up kegiatan pelayanan pelacakan dan penangkalan di daerah rawan kriminalitas dan bahaya Narkoba; 9) meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait dan stakeholder lainnya guna mendukung Harkamtibmas; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) memantapkan sinergitas antara Polri dengan TNI, instansi terkait dan stakeholder lainnya melalui peningkatan kolaborasi kegiatan Harkamtibmas guna terciptanya sinergitas untuk mewujudkan kebersamaan (soliditas); b) melaksanakan guna menyelesaikan koordinasi permasalahan Kamtibmas dengan elemen masyarakat dan instansi pemerintah terkait; rapat c) melaksanakan rapat koordinasi antar CJS (criminal justice system) di wilayah masing-masing; d) meningkatkan MoU dengan instansi pemerintah maupun swasta guna membangun sistem pengamanan yang dibutuhkan; e) mengoptimalkan kerja sama Satgas penanggulangan bencana, konflik sosial dan terorisme; f) melaksanakan kunjungan ke tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan lainnya guna memantapkan sinergitas Polda Kepulauan Riau dan pemangku kepentingan yang ada di masyarakat dalam mendukung tugas Polda Kepulauan Riau; g) menjalin kerja sama dengan civil society untuk merawat kebhinekaan dalam rangka menjaga keutuhan NKRI. prog5) 10) meningkatkan . . . . .
31 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA KEPRI NOMOR : KEP/ 251 /VI/2023 TANGGAL : 26 JUNI 2023 10) meningkatkan penggelaran patroli kapal Polairud Polda Kepulauan Riau guna terwujudnya keamanan di wilayah perairan dan pulau terluar berpenghuni; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) melaksanakan patroli dan pengawalan di laut/perairan Kepulauan Riau; b) pemberian pertolongan dan penyelamatan di Kepulauan Riau; laut/perairan c) melaksanakan pembinaan masyarakat perairan dan penanggulangan bencana di wilayah Kepulauan Riau; d) pemberian bantuan taktis dibidang transportasi laut dalam rangka mendukung tugas Polda Kepulauan Riau; e) koordinasi dan kerjasama dengan Bakamla, Basarnas Daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepulauan Riau, Bea Cukai dan TNI AL; 11) melaksanakan operasi Mantap Brata Seligi 2024 dalam rangka pengamanan tahapan Pemilu Tahun 2024 dan Operasi Mantap Praja Seligi 2024 dalam rangka pengamanan tahapan Pilkada serentak Tahun 2024. untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) melaksanakan mapping potensi konflik, potensi ancaman gangguan Kamtibmas dan daerah rawan pada Pemilu dan Pilkada serentak 2024; b) penguatan koordinasi dengan penyelenggara Bawaslu) dan peserta Pemilu dan Pilkada serentak 2024; (KPU dan c) melaksanakan kegiatan Latkatpuan dalam bentuk Latpraops maupun pagelaran Sispamkota dalam rangka Pemilu serentak Tahun 2024 di wilayah Polda Kepulauan Riau; d) melaksanakan operasi Kepolisian dalam rangka pengamanan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 di wilayah hukum Polda Kepulauan Riau; (giat . . . . .
b. 32 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA KEPRI NOMOR : KEP/ 251 /VI/2023 TANGGAL : 26 JUNI 2023 e) optimalisasi sistem teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka mendukung pelaksanaan pengamanan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024; (giat3071/progDukma/SP1/SS1/IKU1); f) pengusulan jaringan komunikasi internet, radio yang terintegrasi untuk mendukung pelaksanaan tugas operasional Polsek kategori 3T (terluar, tertinggal, terpencil). (giat3071/progDukma/SP1/SS1/IKU1). infrastruktur sarana prasarana sistem 12) meningkatkan kehadiran Polda Kepulauan Riau di pulau berpenghuni dalam wilayah hukum Polda Kepulauan Riau. untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) membangun kemampuan kolaborasi operasional Polda Kepulauan Riau dalam penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di pulau berpenghuni serta meningkatkan kegiatan pengawasan (pre-emtif, preventif dan melakukan penegakan hukum awal) terhadap keluar masuknya orang dan barang di wilayah PLBN; b) meningkatkan kegiatan patroli, penjagaan dan pelacakan di wilayah rawan kriminalitas serta Obvit/Obvitnas dalam rangka penguatan Polda Kepulauan Riau di pulau berpenghuni; c) melaksanakan kegiatan-kegiatan kemanusiaan dan pembinaan terluar terhadap masyarakat pesisir sampai pulau-pulau berpenghuni dan Lokasi Prioritas (Lokpri); d) meningkatkan pengamanan di PLBN (Pos Lintas Batas Negara) untuk menjamin keamanan dititik perlintasan batas antara Indonesia dengan Malaysia pada pos pemeriksaan lintas batas beserta fasilitas bea cukai, imigrasi, karantina dan keamanan (CIQS) di Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna; arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas "Meningkatkan kualitas pelayanan publik Polda Kepulauan Riau yang inovatif", yaitu: 1) modernisasi fasilitas sarana dan prasarana sentra pelayanan publik yang berbasis TIK serta terintegrasi; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) peningkatan . . . . .
33 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA KEPRI NOMOR : KEP/ 251 /VI/2023 TANGGAL : 26 JUNI 2023 a) peningkatan pelayanan online yang terintegrasi dan pelayanan keliling dibidang lalu lintas yang lebih menjangkau masyarakat serta pelayanan identifikasi sebagai alat kontrol dan data forensik Kepolisian; b) mengoptimalkan kualitas pelayanan dibidang lalu lintas (SIM, STNK dan BPKB) dengan sistem pelayanan yang berbasis teknologi informasi dan membentuk layanan Drive true serta delivery service; c) meningkatkan pengembangan registrasi dan identifikasi dengan memberikan jaminan legitimasi atas kemampuan pengemudi dan kendaraan bermotor; d) meningkatkan kualitas pelayanan dibidang Intelkam melalui SKCK dan Izin keramaian secara online yang terintegrasi dan membentuk layanan drive true serta delivery service; e) meningkatkan kualitas pelayanan dibidang penegakan hukum melalui SP2HP dan publik komplain online; f) meningkatkan kualitas pelayanan dibidang pengaduan masyarakat secara online; (giat3091/progDukMa/SP2/SS5/IKP7) g) meningkatkan kualitas pelayanan dibidang Binmas dengan Ijin penerbitan KTA dan Operasional) BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan); ijazah Satpam dan SIO (Surat h) mengintegrasikan aplikasi pelayanan publik, call centre 110, CCTV dan video conference melalui sarana command center sebagai pusat komando dan kendali operasional Polda Kepulauan Riau; i) melaksanakan inovasi layanan yang efisien dan terintegrasi dibidang Lantas guna mempercepat penerapan standar pelayanan minimal dilokasi alternatif (menguatkan) di pulau- berpenghuni; pulau 2) meningkatkan profesionalisme personel Polda Kepulauan Riau dalam melayani masyarakat (alur pelayanan, biaya pelayanan dan waktu pelayanan) guna meniadakan pungutan liar pada pelayanan publik; untuk . . . . .
34 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA KEPRI NOMOR : KEP/ 251 /VI/2023 TANGGAL : 26 JUNI 2023 untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) meningkatkan kompetensi petugas pelayanan publik dengan melaksanakan pelatihan kepada personel yang mengawaki fungsi pelayanan dan memberian reward and punishment secara konsisten serta menunjuk perwira penanggungjawab disetiap jenis layanan guna meminimalkan praktek percaloan; b) melaksanakan penilaian kepuasan layanan masyarakat terhadap pelayanan publik Polda Kepulauan Riau; (giat5053/progDukMa/SP2/SS5/IKP7) c) melakukan optimalisasi dan inovasi sistem pelayanan SKCK online, SIM dan STNK; (giat5053/progDukMa/SP2/SS5/IKP7) d) mengoptimalkan dan menjaga proses integrasi Binmas Online System (BOS) V2 dengan Online Single Submission (OSS) dalam penerbitan surat ijin operasional BUJP; 3) menyiapkan ruang SPKT dan RPK yang online dan humanis serta berbasis TIK; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) penyiapan ruang RPK di Polres dan Polsek sesuai dengan SPM yang terintegrasi secara online; /SP5/SS4/IKP5) b) mengintegrasikan sarana komunikasi dan pendataan secara online dengan mitra penyedia layanan rujukan dalam rangka penanganan perempuan dan anak (PA) baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana; c) mengintegrasikan sarana komunikasi dan pendataan dengan UPPA pada Reskrimum Polda, Polres dan Polsek sebagai sarana informasi dan komunikasi dalam rangka penanganan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak; (giat3142/ progLidikSidik /SP2/SS2/IKP7); d) membuat media edukasi/sosialisasi secara interaktif mengenai pelibatan dan pelayanan ahli/konsultan; (giat3142/ progLidikSidik /SP2/SS2/IKP7) perempuan anak dengan e) penyiapan SPKT berbasis TIK dan penataan Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) diseluruh fungsi kepolisian yang berorientasi pelayanan . . . . .
35 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA KEPRI NOMOR : KEP/ 251 /VI/2023 TANGGAL : 26 JUNI 2023 palayanan masyarakat (pelayanan satu atap, sistem pengaduan terpadu dan sistem pengawasan terpadu). (giat5052/progDukma/SP2/SS5/IKP7) 4) mengoptimalkan quick Operasional Prosedur (SOP). 4) mengoptimalkan quick Operasional Prosedur (SOP). response kepolisian untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) melaksanakan evaluasi terhadap aturan/SOP pelayanan publik yang berbelit-belit; (giat5053/progDukma/SP2/SS5/IKP7) b) mengoptimalkan bantuan teknis khusus Satwa dalam pelacakan dan penangkalan serta pencarian korban; (giat5081,3130/ progHarkamtibmas/SP2/SS1/IKP7) c) meningkatkan pelayanan jasa pengamanan dan sosialisasi jasa sistem manajemen pengamanan objek vital nasional dan objek tertentu (supervisi, asistensi, verifikasi) dan audit; (giat3131/ progHarkamtibmas/SP2/SS1/IKP7) d) meningkatkan kualitas pelayanan respon time di Samapta Polda dan kewilayahan; (giat3130/ progHarkamtibmas/SP2/SS1/IKP7) 5) Manajemen media untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) mengelola input sumber pemberitaan guna mendapatkan proporsi pemberitaan yang baik dan berimbang; (giat3149/progDukma/SP2/SS5/IKP7) b) peningkatan kerja sama dengan media cetak, elektronik dan online serta evaluasi kerja sama guna optimalisasi manajemen pemberitaan; (giat3149/progDukma/SP2/SS5/IKP7) c) peningkatan multimedia; (giat3149/progDukma/SP2/SS5/IKP7) kegiatan multimedia melalui produk-produk d) peningkatan dokumentasi (PID); (giat3070/progDukma/SP2/SS5/IKP7) kapasitas Alsus pengelola informasi dan e) menguatkan fungsi contens kreatif, contens writers dan media relation guna mengelola kegiatan kepolisian yang mengandung nilai kepublikan yang tinggi; (giat3149progDukma/SP2/SS5/IKP7) f) peningkatan . . . . .
c. 36 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA KEPRI NOMOR : KEP/ 251 /VI/2023 TANGGAL : 26 JUNI 2023 f) peningkatan konferensi pers dan pers release; (giat3070/progDukma/SP2/SS5/IKP7) g) peningkatan kegiatan pembentukan public trust. (giat3149/progDukma/SP2/SS5/IKP7) arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas "Meningkatkan kepercayaan publik melalui penegakan hukum yang transparan dan akuntabel", yaitu: 1) meningkatkan profesionalisme penyidik dalam penanganan dan rasa keadilan tindak pidana guna memenuhi penyelesaian masyarakat; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) meningkatkan pemberantasan 4 (empat) jenis kejahatan dengan prioritas tindak pidana korupsi (pencegahan dan asset recovery), narkoba (TPPU), terorisme, Karhutla/LH serta Siber termasuk kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak; U2) b) penegakkan hukum terhadap kejahatan di wilayah perairan dan meningkatkan koordinasi keamanan laut antar penyidik di wilayah perairan Kepulauan Riau; (giat4342/ progLidikSidik/SP3/SS2/IKU2) c) meningkatkan penegakan hukum terhadap kejahatan ekonomi investasi/perbankan dibidang pangan, pertanahan, energi, (sektor keuangan); d) melaksanakan penyelesaian perkara melalui Restorative Justice yang tidak hanya melihat aspek kepastian hukum namun pada kemanfaatan dan keadilan; e) penanganan kejahatan pada ruang siber (cyber crime) yang mengedepankan kualitas dan edukasi masyarakat; (giat3151/ progLidikSidik/SP3/SS2/IKU2) f) meningkatkan penindakan hukum terbatas/Tipiring; (giat3130/ progHarkamtibmas/SP3/SS2/IKU2) g) rangka penindakan mewujudkan "Road Safety" serta penegakkan hukum melalui "ETLE" dan tilang manual; tindak pidana Lalu Lintas dalam h) meningkatkan peran Wassidik dalam rangka mengendalikan dan mengarahkan penanganan kasus yang berlarut-larut, kasus atensi . . . . .
37 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA KEPRI NOMOR : KEP/ 251 /VI/2023 TANGGAL : 26 JUNI 2023 atensi, masyarakat; kasus menonjol dan yang menjadi perhatian i) memberikan bantuan teknis penyidikan dalam pengolahan TKP dan pemeriksaan barang bukti. j) peningkatan penggunaan scientific crime investigation dalam setiap pengungkapan kasus. (giat3137/ progLidikSidik/SP3/SS2/IKU2) k) melaksanakan penanganan tindak pidana pemilu yang dilakukan bersama-sama antara Bawaslu, Kejaksaan dan Polri dalam Sentra Gakkumdu; 2) melaksanakan pelatihan dan sertifikasi penyidik guna meningkatkan kualitas dan kemampuan penyidik di era 4.0; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) mengirim personel Polda Kepulauan Riau untuk mengikuti sertifikasi penyidik; b) meningkatkan kemampuan pemeriksa forensik (Inafis) dalam pengelolaan TKP; c) mengadakan pelatihan-pelatihan peningkatan kemampuan penyidik secara bertahap untuk mewujudkan personil fungsi Reskrim yang handal dan memantapkan kerja sama dengan PPNS yang ada di wilayah masing-masing untuk membangun visi pegakan hukum. 3) mewujudkan proses penyidikan yang efektif guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) memberikan SP2HP kepada pembuat pengaduan masyarakat guna meminimalisir komplain dari masyarakat kepada Polda Kepulauan Riau dibidang penegakan hukum; b) penegakan hukum yang menjunjung pelapor/korban dan tersangka; (giat3137/ progLidikSidik/SP3/SS2/IKU2) tinggi HAM kepada c) mengoptimalkan . . . . .
d. 38 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA KEPRI NOMOR : KEP/ 251 /VI/2023 TANGGAL : 26 JUNI 2023 c) mengoptimalkan peran pengawasan melekat atasan penyidik dan peran Bagwassidik guna mengawasi proses penyidikan agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (giat5086/ progLidikSidik/SP3/SS2/IKU2) d) mengoptimalkan e-MP (e-manajemen penyidikan) sebagai sarana pengawasan dan transparansi. (giat5086/ progLidikSidik/SP3/SS2/IKU2) 4) menyelenggarakan pusat data dan Kepulauan Riau; 4) menyelenggarakan pusat data dan Kepulauan Riau; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) mengumpulkan dan mengolah data kriminalitas dari seluruh satker di lingkungan Polda Kepulauan Riau dan institusi penegak hukum lainnya; (giat5084/ progLidikSidik/SP3/SS2/IKU2) b) menyajikan informasi dan dokumentasi kriminal Polda Kepulauan Riau. (giat5084/ progLidikSidik/SP3/SS2/IKU2). 5) Peningkatan kualitas pengelolaan tahanan dan barang bukti ; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) pengelolaan dan perawatan tahanan yang dilakukan secara legalitas, profesional, akuntabilitas dan prosedural; b) pengamanan pelayanan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); (giat3137/ progLidikSidik/SP3/SS2/IKU2) dan besuk tahanan dengan c) inventarisasi dan penyimpanan barang bukti secara profesional, transparan dan akuntabel. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas "Meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan SDM Polda Kepulauan Riau", yaitu: 1) meningkatan kualitas lulusan Diktuk Polri di SPN Tanjung Batu guna mewujudkan SDM Polda Kepulauan Riau yang siap pakai di era police 4.0; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) penguatan mutu lulusan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan tugas; b) upgrading . . . . .
39 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA KEPRI NOMOR : KEP/ 251 /VI/2023 TANGGAL : 26 JUNI 2023 b) upgrading dan sertifikasi Gadik/instruktur dan pengasuh di SPN Tanjung Batu Polda Kepulauan Riau; c) meningkatkan fungsi Dalmas dan negosiator dalam rangka menghadapi tahapan pengamanan Pemilu 2024; latihan dan Harkatpuan d) melaksanakan pelatihan penanganan konflik secara humanis bagi anggota Brimob, Samapta dan Binmas; SS3/IKP1) e) mengikutsertakan personel Polda Kepulauan Riau pada pelatihan peningkatan kapasitas bidang Siber Polri dan digital forensik; f) mengikutsertakan sertifikasi profesi bagi anggota Polda Kepulauan Riau, sertifikasi jumlah penyidik Reskrim, Polair Ditpolairud serta Ditlantas Polda Kepulauan Riau; g) melaksanakan program pelatihan pemeliharaan dan peningkatan fungsi Kepolisian baik pembinaan maupun kemampuan operasional di SPN Polda Kepulauan Riau; h) melaksanakan pelatihan Manajemen Operasional Polsek (MOP); i) mengikuti pelatihan dan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah; IKP1) j) meningkatkan dan pengemban Polmas dalam menangani konflik sosial secara humanis yang terjadi di masyarakat dibidang Kamtibmas; kemampuan/skill Bhabinkamtibmas k) peningkatan kemampuan kedokteran dan kesehatan serta keterampilan bagi personel jajaran Dokkes Polda Kepulauan Riau; 2) mengoptimalkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) monitoring . . . . .
40 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA KEPRI NOMOR : KEP/ 251 /VI/2023 TANGGAL : 26 JUNI 2023 a) monitoring dan evaluasi SPBE guna mewujudkan tata kelola transparan dan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel; (giat5052/progDukma/SP4/SS5/IKP6) b) sosialisasi dan penerapan Bisnis Proses Polda Kepulauan Riau dalam pelaksanaan tugas dan pengembangan organisasi Polda Kepulauan Riau; (giat5052/progDukma/SP4/SS5/IKP6) c) mewujudkan pelayanan publik Polda Kepulauan Riau yang berkualitas dan terpercaya . (giat5052/progDukma/SP4/SS5/IKP6) 3) meningkatkan kualitas SDM Polda Kepulauan Riau yang unggul dan humanis di era Police 4.0; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) melaksanakan rekruitmen anggota Polri secara proaktif dan terpadu berbasis TI (Affirmative Action, Talent Scouting dan Reward); b) merencanakan seleksi Dikbang pegawai negeri pada Polda Kepulauan Riau sesuai dengan ketersediaan anggaran yang ada untuk meningkatkan kompetensinya Tahun 2024 yang meliputi Sespimmen, Sespimma, S1 STIK-PTIK, SIP, PAG Ba ke Pa, PAG Ta ke Ba, PKN2, PKA, PKP, UDKP/PI PNS, Dikbangspes fungsi teknis dan Dikbangspes pengamanan perbatasan; c) melaksanakan seleksi dikbangum dengan menggunakan penilaian 13 komponen serta membangun sistem penilaian kompetensi personel Polda Kepulauan Riau secara objektif. 4) melaksanakan sistem manajemen karier berbasis kinerja; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) melaksanakan standar penilaian kompetensi serta meningkatkan "sistem reward and punishment"; b) melaksanakan asesmen, mutasi dan usulan kenaikan pangkat dalam rangka pembinaan karir personel Polda Kepulauan Riau; c) penempatan . . . . .
e. 41 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA KEPRI NOMOR : KEP/ 251 /VI/2023 TANGGAL : 26 JUNI 2023 c) penempatan personel dengan prinsip tour of duty dan tour of area serta mempertimbangkan kondisi geografis; d) melaksanakan sistem penilaian kompetensi personel Polda Kepulauan Riau yang komprehensif melingkupi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi guna mendukung "program manajemen talenta"; e) meningkatkan penggunaan Sistem Manajemen Kinerja online yang terintegrasi dengan SIPP guna menerapkan meryt system dalam manajemen pembinaan karier dalam rangka mmberikan kesempatan yang sama dalam berkarya; f) menyelenggarakan konseling personel, klasifikasi dan mapping psikologi sebagai dasar spesialisasi. 5) peningkatan kesejahteraan melalui layanan kesehatan, perumahan dan keselamatan kerja bagi personel Polda Kepulauan Riau; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) melaksanakan pelayanan administrasi berkaitan dengan BPJS dan asuransi Jamkestama; (giat3072/progDukma/SP4/SS3/IKP1) b) melaksanakan pelayanan secara proaktif dalam pemberian tanda kehormatan kepada pegawai pada Polda Kepulauan Riau yang gugur/tewas dalam tugas; (giat3105/prog progProfesionalismeSDM /SP4/SS5/IKP1) c) melaksanakan pelayanan administrasi pegawai pada Polda Kepulauan Riau berkaitan dengan ASABRI; d) peningkatan Faskes dalam rangka pelayanan kesehatan, baik di tingkat Polda maupun wilayah untuk memberikan layanan kesehatan yang prima kepada aparatur Polda Kepulauan Riau dan masyarakat umum. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas "Pemenuhan sarana prasarana dan Almatsus Polda Kepulauan Riau yang modern", yaitu: 1) memenuhi . . . . .
42 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA KEPRI NOMOR : KEP/ 251 /VI/2023 TANGGAL : 26 JUNI 2023 1) memenuhi sarana prasarana dan Almatsus Polda Kepulauan Riau yang modern guna mendukung peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan kepada masyarakat; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) menyiapkan ruang RPK di Polres dan Polsek sesuai dengan SPM yang terintegrasi secara online; KP4) b) usulan pemenuhan Almatsus Polda Kepulauan Riau yang Informasi guna mendukung modern berbasis Teknologi penggelaran operasional; IKP4) c) usulan pemenuhan peralatan dan materiil registrasi dan identifikasi fungsi Lalu Lintas yang berbasis teknologi serta melanjutkan pembangunan BPKB dan STNK online; IKP4) d) menyiapkan pelaksanaan Safety Driving Center; SS4/IKP4) e) mengusulkan pembangunan RTMC/TMC di Polda Kepulauan Riau dan jajaran; progHarkamtibmas/SP5/SS4/IKP5) f) pembangunan dan peningkatan Faskes dalam rangka pelayanan kesehatan, baik di tingkat Polda maupun wilayah untuk memberikan layanan kesehatan yang prima kepada personel Polda Kepulauan Riau dan masyarakat umum; g) optimalisasi sistem teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dari tingkat Polsek hingga Polda Kepulauan Riau, khususnya di wilayah perbatasan negara.; (giat3071/progDukma/SP5/SS4/IKP3) h) pengusulan pembangunan sistem jaringan internet dan radio di wilayah Polsek terluar dan perbatasan untuk optimalisasi pelaporan dalam rangka tugas rutin dan tugas khusus; /SP5/SS4) i) penyiapan dan optimalisasi pelaksanaan call centre 110; (giat3071/progDukma/SP5/SS4/IKP4) j) pemetaan terhadap rencana kebutuhan Alpalkam dan Almatsus Polda Kepulauan Riau (Min dan Maks); (giat . . . . .
43 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA KEPRI NOMOR : KEP/ 251 /VI/2023 TANGGAL : 26 JUNI 2023 k) pemenuhan peralatan penanganan Karhutla dan banjir sesuai dengan karakteristik wilayah Polda Kepulauan Riau; l) pemenuhan Almatsus/Alpalkam untuk digunakan dalam pengamanan Pemilu 2024, perbatasan dan destinasi wisata; /IKP4). 2) Pemenuhan Sarana prasarana di pulau-pulau terluar berpenghuni; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) pemenuhan kebutuhan Alpalkam dan Almatsus perairan, Kepulauan dan perbatasan secara bertahap; b) mengusulkan penambahan kapal tipe B dan tipe C secara bertahap sebagai upaya penguatan Polisi Perairan Polda Kepulauan Riau; /SP5/SS4/IKP4) c) peningkatan pemeliharaan dan perawatan kapal serta BMP; IKP4) dukungan anggaran operasional, biaya d) pemenuhan sarana prasarana Bhabinkamtibmas di wilayah pulau berpenghuni; e) pendataan kebutuhan untuk pengusulan pergelaran Alkom dan jaringan komunikasi radio dan internet di wilayah Blankspot dalam rangka mendukung pengamanan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024; 3) pengusulan pemenuhan rumah dinas dan fasilitas perkantoran; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) mengusulkan pembangunan Mako dan dermaga/pangkalan kapal pada Satpolair Polres serta Polsek/Polsubsektor; b) mengusulkan pemenuhan rumah dinas, flat dan Rusun bagi anggota Polda Kepulauan Riau; /IKP5) c) menyiapkan tanah/lahan yang akan digunakan untuk pembangunan kantor, rumah dinas, mess dan flat; /IKP5) d) mempermudah . . . . .
f. 44 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA KEPRI NOMOR : KEP/ 251 /VI/2023 TANGGAL : 26 JUNI 2023 d) mempermudah personel Polda Kepulauan Riau untuk mendapatkan perumahan; e) mengusulkan pembangunan fasilitas perkantoran dan Rumdin di wilayah pulau-pulau terluar berpenghuni dan lokasi prioritas. /IKP5) 4) Pembangunan dan penyatuan sistem informasi kepolisian yang terintegrasi; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) membentuk sistem informasi komunikasi kepolisian yang terintegrasi di seluruh satuan kerja Polda Kepulauan Riau; (giat3071/progDukma/SP5/SS4/IKP3) b) menjadikan command center dalam satu sistem informasi dan komunikasi terintegrasi; (giat3071/progDukma/SP5/SS4/IKP3) c) layanan darurat/hoteline kepolisian 110 yang penggunaan terintegrasi dengan command centre Polda Kepulauan Riau dalam rangka merespon dengan cepat pengaduan masyarakat; (giat3071/progDukma/SP5/SS4/IKP3) d) optimalisasi standarisasi data dan standarisasi metadata yang terintegrasi dan teragregasi di Polda Kepulauan Riau dalam rangka mewujudkan satu data Polri. (giat3071/progDukma/SP5/SS4/IKP6) Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas "Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui optimalisasi pengawasan yang efektif berbasis T.I", yaitu: 1) penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya berbasis online; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) klarifikasi penanganan pengaduan masyarakat secara terpadu; (giat3091/progDukma/SP6/SS5/IKP9) b) mengoptimalkan sistem penanganan pengaduan masyarakat secara online Dumas Presisi dan Propam Presisi; (giat3091/progDukma/SP6/SS5/IKP9) c) percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat yang berasal dari pengawas eksternal. (giat3091/progDukma/SP6/SS5/IKP9) 2) Mengoptimalkan . . . . .
45 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA KEPRI NOMOR : KEP/ 251 /VI/2023 TANGGAL : 26 JUNI 2023 2) Mengoptimalkan Saber pungli di lingkungan internal Polda Kepulauan Riau; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) penerapan Perpol Nomor 2 Tahun 2022 tentang Waskat oleh fungsi Propam Polda dan Polres jajaran dengan pedomani setiap pelaksanaannya guna memaksimalkan upaya pencegahan dan mitigasi pelanggaran anggota Polda Kepulauan Riau; (giat3090/progDukma/SP6/SS5/IKP9) b) meningkatkan sinergitas Pokja Satgas Saber Pungli, Pokja UPP K/L dan Pokja UPP Pemda dalam memberantas pungli; (giat3091/progDukma/SP6/SS5/IKP9) c) membangun sistem pelaporan yang terintegrasi antara Satgas dan UPP; (giat3091/progDukma/SP6/SS5/IKP9) d) meningkatkan kerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam mencegah pungli; (giat3091/progDukma/SP6/SS5/IKP9) e) pelaksanaan pengamanan dan pengawasan (kegiatan, personel, baket) terkait rekrutmen pendidikan pembentukan: Bintara, Akpol dan SIPSS; (giat3089/progDukma/SP6/SS5/IKP9) f) pelaksanaan pengamanan dan pengawasan (kegiatan, personel, terkait Pendidikan pengembangan: SIP, SESPIMMA, baket SESPIMMEN/PKN tingkat 2, SESPIMTI/LEMHANAS dan PKN tingkat 1; (giat3089/progDukma/SP6/SS5/IKP9) f) pelaksanaan operasi bersih terkait penanganan perkara pidana dan pelayanan publik (SIM, STNK, BPKB, SKCK). (giat3089/progDukma/SP6/SS5/IKP9) 3) pencegahan korupsi dengan peningkatan pengawasan internal; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan lembaga pemeriksa eksternal serta aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan korupsi; (giat3091/progDukma/SP6/SS5/IKP9) b) meningkatkan kualitas dan kapabilitas APIP dalam upaya korupsi; mengurangi dan (giat3091/progDukma/SP6/SS5/IKP9) mencegah terjadinya c) sosialisasi . . . . .
46 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA KEPRI NOMOR : KEP/ 251 /VI/2023 TANGGAL : 26 JUNI 2023 c) sosialisasi Perkap Nomor 8 Tahun 2017 tentang penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Perkap Nomor 6 Tahun 2020 tentang pengendalian gratifikasi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. (giat3091/progDukma/SP6/SS5/IKP9) 4) meningkatkan tatakelola manajemen kinerja perencanaan dan penganggaran Polda Kepulauan Riau yang akuntabel; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) melaksanakan aplikasi terkait perencanaan dan penganggaran; (giat3073/progDukma/SP6/SS5/IKP8) b) meningkatkan pengawasan dan evaluasi dalam perencanaan dan penganggaran Satker sehingga lebih efektif dan efisien; (giat5054/prog1/SP6/SS5/IKP8) c) sinkronisasi dalam penyusunan produk perencanaan Polda Kepulauan Riau (Rancangan Renja Polda Kepri dan Renja Polda Kepri) dengan produk Perencanaan Polri agar semakin berkualitas; (giat5051/progDukma/SP6/SS5/IKP6) d) meningkatkan koordinasi, sinergi serta komitmen antara fungsi pengawasan, fungsi keuangan dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku penanggungjawab tatakelola keuangan tingkat Satker; (giat3091/progDukma/SP6/SS5/IKP6) fungsi perencanaan, fungsi logistik, e) melaksanakan monitoring dan evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kepulauan Riau semester dan tahunan; (giat3068/progDukma/SP6/SS5/IKP8) terhadap capaian (IKPA) Polda f) melaksanakan analisa dan evaluasi kinerja dan anggaran baik dibidang pembinaan dan operasional; (giat5054/progDukma/SP6/SS5/IKP8) 5) penataan kelembagaan dan laksana Polres, Polsek dan tata Polsubsektor serta penguatan struktur organisasi Polda Kepulauan Riau yang efektif dan efisien sesuai dengan Bisnis Proses Polda Kepulauan Riau; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) pemenuhan satu Kecamatan satu Polsek secara bertahap; (giat5052/progDukma/SP6/SS5/IKP6) b) melaksanakan . . . . .
47 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA KEPRI NOMOR : KEP/ 251 /VI/2023 TANGGAL : 26 JUNI 2023 b) melaksankan monitoring dan evaluasi pada Polsek hanya untuk Harkamtibmas di jajaran Polda Kepulauan Riau; (giat5052/progDukma/SP6/SS5/IKP6) c) penguatan organisasi satuan kewilayahan sesuai dengan situasi Kamtibmas dan perkembangannya. (giat5052/progDukma/SP6/SS5/IKP6) 6) meningkatkan kualitas pelayanan publik Polda Kepulauan Riau lingkungan Polda melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kepulauan Riau; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) menyelenggarakan bimbingan kepada unit penyelenggara pelayanan publik di seluruh jajaran Polda Kepulauan Riau untuk (FKP), mempedomani kebijakan Forum Konsultasi Publik seluruh sebagai wadah menampung masyarakat/stakeholder penyelenggaraan layanan publik yang diberikan oleh Polda Kepulauan Riau, dalam rangka evaluasi kebijakan layanan guna mewujudkan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif, efisien berdasarkan aturan yang berlaku (terukur) dan sesuai tuntutan kebutuhan masyarakat; (giat5053/prog1/SP6/SS5/IKP7); aspirasi dari terkait kebijakan b) melanjutkan pelaksanaan kegiatan asistensi penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh unit pelayanan publik Polres/Polresta agar sesuai dengan komponen standar pelayanan di dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayan publik, dalam rangka perbaikan unit pelayanan publik dan peningkatan indeks pelayanan publik Polri; (giat5053/progDukma/SP6/SS5/IKP7) c) melakukan bimbingan dalam keikutsertaan inovasi-inovasi Polri yang memenuhi syarat ke dalam ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP), agar lebih banyak peserta dari Polda Kepulauan Riau yang berpartisipasi, sehingga lebih besar peluang untuk memperoleh kategori TOP 99/45 inovasi pelayanan publik; (giat5053/ progDukma /SP6/SS5/IKP7) d) mempertahankan capaian Satker/Satwil Zona Integritas yang sudah berpredikat WBK dan WBBM dan peningkatan jumlah capaian Satker/Satwil Zona Integritas berpredikat WBK dan WBBM; (giat5053/progDukma/SP6/SS5/IKP7); e) melaksanakan . . . . .
IV. 48 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA KEPRI NOMOR : KEP/ 251 /VI/2023 TANGGAL : 26 JUNI 2023 e) melaksanakan pengukuran kinerja dengan Indeks Tata Kelola (ITK) Polda Kepulauan Riau berbasis web dan mobile secara online (ITK-O) tingkat Polres/Polresta dan satker Polda. (giat5053/ progDukma /SP6/SS5/IKP7); 7) Pembinaan hukum; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) melaksanakan penyuluhan dan konsultasi hukum baik di internal Polda Kepulauan Riau maupun di eksternal; (giat3155/progDukma/SP6/SS5/IKP10); b) memberikan bantuan hukum terhadap instansi Polda Kepulauan Riau dan jajaran, personel Polri dan kelurganya; (giat3154/ progDukma /SP6/SS5/IKP10); c) melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan Kapolda/Kastfung/Kasatker dan SOP. (giat3154/ progDukma/SP6/ SS5/IKP10);. Program, Kegiatan dan Pagu Ideal Polda Kepulauan Riau 1. Program dan Kegiatan Polda Kepri a. Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Polri; 1) Tujuan: a) Terwujudnya good governance dan clean government melalui peningkatan pembinaan kemampuan manajemen dan informasi Kepolisian; sinkronisasi perencanaan kebijakan program dan anggaran dan integrasi lintas sektor; koordinasi pelaksanaan tugas; b) Terwujudnya tata kelola Polri yang bersih dan akuntabel serta berorientasi sistem hasil melalui pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sesuai dengan ketentuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; pada penerapan c) Terbangunnya landasan hukum yang memayungi pelaksanaan tugas pokok Polri selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum. 2) Kegiatan: a) pelayanan administrasi keuangan Polri; b) penerangan . . . . .
49 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA KEPRI NOMOR : KEP/ 251 /VI/2023 TANGGAL : 26 JUNI 2023 b) penerangan masyarakat; c) penyelenggaraan Teknologi Informasi; d) pelayanan kesehatan Polri; e) dukungan pelayanan internal perkantoran Polri; f) penyusunan kebijakan strategi Polri; g) penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Polri; h) Reformasi Birokrasi Polri; i) manajemen anggaran; j) teknologi komunikasi; k) pengelolaan informasi dan dokumentasi; l) dukungan manajemen dan pemuliaan Profesi dan Pengamanan; teknis pengawasan umum dan m) pertanggungjawaban profesi; n) penyelenggaraan pengamanan internal Polri; o) penegakkan tata tertib dan disiplin Polri; p) penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan; q) pemberian bantuan dan nasihat hukum; r) penyusunan dan penyuluhan hukum; s) dukungan manajemen dan teknis hukum Kepolisian. b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri 1) Tujuan: kelola dan modernisasi sarana dan prasarana aparatur Polri guna mendukung pelaksanaan tugas fungsi pembinaan dan operasional; Terpeliharanya Harkamtibmas melalui tata 2) Kegiatan: a) pengembangan peralatan Polri; b) dukungan manajemen dan teknis Sarpras; c) pengembangan perbekalan umum; d) pengembangan fasilitas dan konstruksi Polri. c. Program profesionalisme SDM Polri 1) Tujuan: Terwujudnya postur SDM Polri yang Profesional, Bermoral, Modern dan Terpercaya berdasarkan kompetensi dan kinerja yang optimal . . . . .
50 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA KEPRI NOMOR : KEP/ 251 /VI/2023 TANGGAL : 26 JUNI 2023 optimal melalui infrastuktur SDM yang berkualitas, bermanfaat dan berkelanjutan guna mendukung produktivitas kerja, disiplin dan tanggungjawab personel dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya guna meningkatkan value organisasi. 2) Kegiatan: a) dukungan manajemen dan teknis profesionalisme SDM Polri (usulan giat baru); b) penyelenggaraan kurikulum pendidikan dan latihan Polri; c) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Polri; d) pembinaan pendidikan dan latihan Polri; e) dukungan manajemen dan teknis pengembangan SDM Polri; f) penyelenggaraan administrasi perawatan Pegawai Polri; g) pengendalian Pegawai Polri; h) pembinaan karier personel Polri; i) pelayanan psikologi anggota Polri. d. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat 1) Tujuan: Terpeliharanya Kamtibmas melalui peningkatan kemampuan manjemen operasional dan informasi kepolisian serta kerja sama lintas sektoral yang fokus pada pelaksanaan tugas fungsi deteksi aksi, preemtif dan preventif. 2) Kegiatan: a) dukungan manajemen dan ketertiban; teknis strategi keamanan dan b) analisis keamanan; c) penyelanggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang Politik; d) penyelanggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang ekonomi; e) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang Sosial Budaya; f) penyelanggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang Keamanan Negara; g) penyelanggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang Keamanan Khusus; h) pembinaan pelayanan fungsi Sabhara; e) penyelenggaraan . . . . .
51 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA KEPRI NOMOR : KEP/ 251 /VI/2023 TANGGAL : 26 JUNI 2023 i) penyelenggaraan pengamanan objek vital; j) peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan masyarakat dibidang lantas; k) penyelenggaraan Kepolisian Perairan; l) penyelenggaraan Kepolisian Udara; m) pembinaan potensi keamanan; n) pembinaan operasional pemeliharaan keamanan; o) pembinaan operasi Kepolisian; p) pengendalian operasi Kepolisian; q) pelacakan dan penangkalan keamanan dan ketertiban. r) dukungan teknis manajemen penanggulangan keamanan dalam negeri; s) penanggulangan keamanan dalam negeri. e. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana 1) Tujuan: Terwujudnya stabilitas politik dan keamanan melalui penegakan hukum yang profesional, proporsional dan akuntabel serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. 2) Kegiatan: a) dukungan manajemen dan teknis penyelidikan dan pPenyidikan tindak pidana; b) penyelenggaraan iIdentifikasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; c) penindakan tindak pidana umum; d) penindakan tindak pidana narkoba; e) penindakan tindak pidana ekonomi khusus; f) penindakan tindak pidana korupsi; g) penindakan Tindak Pidana siber; h) pembinaan operasional penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; i) penindakan tindak pidana tertentu; j) koordinasi dan pengawasan PPNS; k) pengawasan penyidikan. 2. Pagu . . . . .
V. 52 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA KEPRI NOMOR : KEP/ 251 /VI/2023 TANGGAL : 26 JUNI 2023 2. Pagu Indikatif Polda Kepulauan Riau Tahun anggaran 2024 Anggaran pagu indikatif Polda Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.735.646.235.000 - dengan rincian komposisi anggaran sebagai berikut: a. rincian pagu indikatif Polda Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 per Jenis Belanja sebagai berikut: 1) belanja pegawai Rp. 426.193.825.000,-; 2) belanja barang Rp. 309.012.986.000,-; 3) belanja modal Rp. 439.424.000,-. b. rincian pagu indikatif Polda Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 per sumber anggaran sebagai berikut: 1) Rupiah Murni Rp. 692.728.127.000,- 2) PNBP Rp. 42.918.108.000,- c. rincian pagu indikatif Polda Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 per program sebagai berikut: 1) dukungan manajemen Rp. 309.343.851.000,-; 2) modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri Rp.145.108.202.000,-; 3) profesionalisme Sumber Daya Manusia Polri Rp. 12.268.870.000,-; 4) pemeliharaan Rp.201.055.348.000,-; keamanan dan ketertiban masyarakat 5) penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Rp. 67.869.964.000,-. PENUTUP Demikian Rencana Kerja Polda Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 disusun sebagai bahan masukan penyusunan Rencana Kerja Satker jajaran Polda Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024. Batam, 26 Juni 2023 KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU Drs. TABANA BANGUN, M.Si. INSPEKTUR JENDERAL POLISI
A I S E N O D N I K I L B U P E R A R A G E N N A I S I L O P E K U A R N A U A L U P E K H A R E A D I A G A B M E L N A I R T N E M E K A J R E K A N A C N E R / 4 2 0 2 . A T I R P E K A D L O P . 3 2 0 2 i n u J 6 2 , m a t a B
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KEPULAUAN RIAU RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) POLDA KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024 NO SASARAN STRATEGIS 1 2 1 Keamanan dan ketertiban masyarakat Provinsi Kepri Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Daerah Hukum Polda Kepulauan Riau INDIKATOR KINERJA UTAMA 3 Indeks Keamanan dan Ketertiban masyarakat Provinsi Kepri Indeks Harkamtibmas 2 Penegakkan Hukum secara Berkeadilan di daerah hukum Polda Kepri Indeks Gakkum 3 Profesionalitas SDM Polda Kepulauan Riau Indeks Profesionalitas SDM Polda Kepri Indeks Kompetensi Diklat SDM Polda Kepri Persentase pemenuhan Alkom 4 Terbangunnya Sarana dan Prasarana Polda Kepulauan Riau yang Modern Presentase pemenuhan Almatsus Persentase Pemenuhan pembangunan Polda Kepri dan jajaran TARGET 2024 4 4,1 76 90 62 91 87 % 75 % 64 % KET 5 Sasaran Impact
2 NO SASARAN STRATEGIS 1 2 INDIKATOR KINERJA UTAMA 3 Nilai AKIP TARGET 2024 4 80,00 KET 5 Indeks Kepuasan layanan Kepolisian (IKLK) Polda Kepri 93,41 5 Sistem pengawasan yang akuntabel guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka dan melayani Nilai Kinerja Anggaran Persentase penanganan pengaduan masyarakat 91 99 % Persentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polda Kepri 99 % Ditetapkan pada tanggal : Batam : 26 Juni 2023 KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU Drs. TABANA BANGUN, M.Si. INSPEKTUR JENDERAL POLISI