BAB III EFEKTIVITAS PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA A. Pelaksanaan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Indonesia Ditetapkannya hukuman mati bagi mereka yang melakukan tindak pidana berat tetap merupakan tindak pidana berat atau tindak pidana luar biasa. Masyarakat memandang hukuman mati sebagai pidana yang tepat untuk jenis tindak pidana tertentu yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan menurunkan tingkat kejahatan dalam masyarakat.39 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pidana mati termasuk dalam jenis pidana yang sah di Indonesia. Jenis pidana ini adalah hukuman yang merampas jiwa seseorang yang melanggar undang-undang. Setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, eksekusi terpidana mati harus dilakukan. Setelah itu, terpidana memiliki kesempatan untuk mengajukan semua upaya hukum, seperti banding, kasasi, peninjauan kembali, dan mengajukan grasi kepada presiden. Persetujuan presiden diperlukan sebelum eksekusi dilakukan. Saat ini, penahanan diakhiri dengan penembakan terpidana. Dalam kasus seperti ini, eksekusi harus dilakukan oleh seorang Jaksa (Kepala Kejaksaan Negeri) dan secara teknis dilakukan oleh regu tembak kepolisian.40 39Siswanto Sunarso, Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 529. 40 Ibid. hal. 531 40
Pidana mati pada dasarnya seharusnya digunakan sebagai sarana hukum yang terakhir dan hanya dapat digunakan terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) yang tidak dapat dididik lagi, dan dianggap sangat berbahaya bagi masyarakat luas, bahkan negara. Beberapa ketentuan terpenting dalam pelaksanaan pidana mati adalah: 1) Terpidana diberitahu oleh jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan 3 x 24 jam sebelum pelaksanaan pidana mati, dan apabila terpidana ingin menyampaikan sesuatu, pesan tersebut diterima oleh jaksa; 2) Pelaksanaan harus ditunda apabila terpidana sedang hamil; 3) Menteri Kehakiman menentukan tempat pidana mati akan dilaksanakan di daerah hukum pengadilan hukum pengadilan tingkat I yang bersangkutan.; 4) Bertanggung jawab atas pelaksanaannya adalah kepala polisi daerah yang bersangkutan; 5) Pidana mati dilakukan oleh regu penembak polisi yang dipimpin oleh seorang perwira polisi; 6) Pelaksanaan harus dihadiri oleh Kepala Polisi Daerah yang bersangkutan; 7) Pelaksanaan tidak boleh dilakukan secara publik; 8) Jenazah diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan; 9) Setelah pelaksanaan pidana mati selesai, jaksa yang bersangkutan harus membuat berita acara pelaksanaan pidana mati, dan salinan putusan harus dimasukkan ke dalam putusan pengadilan.41 41Ibid. hal. 532 41
Penjatuhan pidana mati terhadap orang yang melakukan tindak pidana narkotika masih menjadi perdebatan yang cukup kontroversial. Kaum abolisionist menginginkan penghapusan pidana mati karena melanggar hak asasi manusia. Pidana mati sering digambarkan sebagai sesuatu yang kejam, tidak manusiawi, dan sadis. Pidana mati juga digambarkan sebagai pengingkaran atas hak untuk hidup. Namun, sebagian kelompok masyarakat yang lain, kaum retensinist, menginginkan pidana mati tetap ada. Ini disebabkan oleh efek negatif peredaran gelap narkoba yang dapat merusak tatanan masyarakat, merusak tatanan generasi muda, dan melemahkan dasar kehidupan bermasyarakat dan bernegara.42 Pengadilan tidak dapat langsung mengeksekusi terpidana mati saat menjatuhkan sanksi pidana mati karena ada beberapa tahapan yang harus dilewati sebelum terpidana dapat dihukum mati. Selain itu, terpidana tetap memiliki hak- haknya sebagai narapidana, seperti hak untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Peninjauan Kembali dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan yang bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Dasar pengajuan Peninjauan Kembali adalah sebagaimana yang sebagaimana daitur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP, yang menyebutkan : 42 Yong Ohoitimur,MSC, Teori Etika Tentang Hukuman Legal,PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2019, hal 95-96 42
(a) "Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. (b) Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbuktiitu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain. (c) Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Peninjauan kembali juga dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila putusan itu merupakan suatu perbutan pidana yang didakwakan dan terbukti namun tidak ikuti dengan suatu pemidanaan/ hukuman". Upaya hukum yang umum dan luar biasa ini membantu terdakwa menghindari hukuman mati yang telah dijatuhkan terhadapnya. Namun, ini bukan satu-satunya cara untuk terlepas dari hukuman mati, karena Indonesia juga mengatur cara agar terpidana mati mendapatkan pengampunan atas perbuatannya. Jenis-jenis Pengampunan tersebut adalah: 1. Grasi Grasi diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang telah dirubah dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Menurut Pasal 1 Undang- Undang No. 20 Tahun 2002, "yang dimaksud grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden". Terpidana dan kuasa hukumnya sering mengajukan grasi kepada Presiden untuk mengubah keputusan pidana mati. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru, apabila sepuluh tahun setelah keputusan Presiden yang menolak grasi 43
dikeluarkan, dan jaksa belum melaksanakan eksekusi pidana mati, pidana mati otomatis menjadi pidana seumur hidup. 2. Amnesti Amnesti adalah pernyataan umum tentang pencabutan semua akibat dari pemindanaan suatu perbuatan pidana tertentu atau satu kelompok perbuatan pidana. Dalam hal hukum pidana, otoritas Presiden untuk memberikan amnesti sebenarnya berarti menghapus kewajiban seseorang untuk melakukan pelanggaran pidana, terutama dalam hal alasan pemaaf dalam hukum pidana. 3. Abolisi Abolisi adalah suatu hak untuk menghilangkan semua akibat dari putusan pengadilan yang dijatuhkan atau menghilangkan tuntutan pidana terhadap seorang terpidana, serta menghentikan tindakan setelah putusan tersebut dilaksanakan. Hanya setelah meminta nasihat Mahkama Agung, presiden dapat melakukannya. Atas permintaan Menteri Kehakiman (saat ini Menteri Hukum dan HAM), Presiden dapat memberi amnesti dan abolisi kepada individu yang telah melakukan pelanggaran pidana demi kepentingan negara. Dengan memberikan amnesti, Presiden sebenarnya menunjukkan bahwa tindakan yang melanggar hukum ditiadakan karena dia memanfaatkan hak nya untuk memaafkan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh individu atau kelompok orang tertentu. 44
Jika terpidana mati mengajukan permohonan pengampunan kepada presiden, eksekusi mati tidak akan dilakukan; namun, jika presiden menolak permohonan tersebut, eksekusi mati akan tetap dilakukan. Selain itu, ada hal lain yang harus diperhatikan ketika seseorang dihukum mati. Jika terpidana mati seorang wanita dan sedang mengandung, eksekusi mati akan ditunda sampai empat puluh hari setelah anaknya dilahirkan. Ini diatur dalam pasal 7 Undang-undang No. 2 Pnps Tahun 1964, yang menyatakan: "Apabila terpidana mengandung, makna pelaksanaan eksekusi mati boleh dilaksanakan empat puluh hari setelah anaknya dilahirkan".43 Menurut Kein G. Kartasapoetra, hukuman mati adalah hukuman yang benar-benar diterapkan sampai terpidana dihukum mati. Terpidana memiliki kesempatan untuk meminta kepala negara untuk menerima keringanan hukuman, atau grasi, sebelum eksekusi mati. Sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat, pidana mati dipilih. Di Indonesia, pidana mati dilakukan setelah presiden menolak permohonan grasi bagi terpidana mati. Itu dilakukan di suatu tempat khusus yang telah ditentukan dan terpidana ditembak mati oleh regu tembak.44 Perintah Presiden No. 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer (selanjutnya disebut Undang-Undang No. 2/pnps/1964) mengatur terpidana justiabel peradilan sipil dan militer. Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 mengatur 43 Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Jurnal Konstruksi Hukum | ISSN: 2746-5055 | E-ISSN: 2809-9648 Vol. 4 No 2 - Juni 2023 44 45
terpidana justiabel peradilan militer. Diubah oleh Undang-Undang No.2 Tahun 1964, Pasal 11 KUHP menyatakan bahwa "Pidana mati dijalankan oleh algojo ditempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat ditiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri".45 Berikut tata cara pelaksanaan hukuman mati menurut Undang-Undang No.2 Pnps Tahun 1964 : Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, di Lingkungan Peradilan Umum : Pasal 2 (1) "Jika tidak ditentukan lain oleh Menteri Kehakiman, pidana mati dilaksanakan dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama (Pasal 2 ayat 1). (2) Pidana mati yang dijatuhkan atas dirinya beberapa orang di dalam satu putusan, dilaksanakan secara serempak pada waktu dan tempat yang sama, kecuali jika terdapat hal-hal yang tidak memungkinkan pelaksanaan demikian itu". Pasal 3 (1) "Kepala Polisi Daerah tempat kedudukan pengadilan tersebut dalam Pasal 2, setelah mendengar nasehat Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggungjawab untuk pelaksanaannya, menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati. (2) Jika dalam penentuan waktu dan tempat itu tersangkut wewenang Kepala Polisi Komisariat Daerah lain, maka Kepala Polisi Komisariat tersebut dalam ayat (1) merundingkannya dengan Kepala Polisi Komisariat Daerah lain itu. (3) Kepala Polisi Komisariat Daaerah tersebut dalam ayat (1) bertanggungjawab atas keamanan dan ketertiban sewaktu pelaksanaan pidana mati dan menyediakan tenaga- tenaga serta alat-alat yang diperlukan untuk itu". Tidak ada undang-undang yang menentukan tepat di mana eksekusi mati dilakukan. Namun, Menteri Kehakiman menentukan lokasi eksekusi mati, yang 45 Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal. 241. 46
47 terjadi di daerah hukum pengadilan tingkat pertama yang telah memutuskan pidana mati. 46 Didasarkan pada ketentuan Pasal 3, Kepala Kepolisian setempat bersama dengan jaksa bertanggung jawab secara penuh atas pelaksanaan eksekusi ini. Kepolisian dan Jaksa harus bekerja sama dengan baik untuk menentukan waktu dan tempat pelaksanaannya. Kepolisian juga harus bertanggung jawab untuk menyediakan tenaga kerja dan alat-alat yang akan digunakan dalam eksekusi. Dalam kasus di mana lebih dari satu orang terlibat dalam putusan, eksekusi tetap dilakukan pada waktu dan tempat yang sama kecuali ada hal lain yang menghalangi pelaksanaannya. Pengaturan yang lebih teknis mengenai eksekusi pidana mati diatur dalam Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 (selanjutnya disebut Perkapolri 12/2010) tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati. Dalam pasal 1 ayat 3 Perkapolri 12/2010, hukuman mati atau pidana mati adalah salah satu hukuman utama yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pelaksanaan hukuman mati dalam Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 dibagi dalam tahapan-tahapan diatur dalam Pasal 4. Tata cara pelaksanaan hukuman mati terdiri dari tahapan sebagai berikut: a. Persiapan; b. Pengorganisasian; c. Pelaksanaan; dan d. Pengakhiran. 46 Erdianto Efendi, Op.cit. hal. 153.
Proses pelaksanaan hukuman mati (eksekusi mati) lebih spesifik diatur dalam Pasal 15 Perkapolri 12/2010, berikut isi pasal tersebut : Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi kegiatan sebagai berikut : a) "Terpidana diberikan pakaian yang bersih, sederhana, dan berwarna putih sebelum dibawa ke tempat atau lokasi pelaksanaan pidana mati; b) Pada saat dibawa ke tempat atau lokasi pelaksanaan pidana mati, terpidana dapat didampingi oleh seorang rohaniawan; c) Regu pendukung telah siap di tempat yang telah ditentukan, 2 (dua) jam sebelum waktu pelaksanaan pidana mati; d) Regu penembak telah siap di lokasi pelaksanaan pidana mati, 1 (satu) jam sebelum pelaksanaan dan berkumpul di daerah persiapan; e) Regu penembak mengatur posisi dan meletakkan 12 (dua belas) pucuk senjata api laras panjang di depan posisi tiang pelaksanaan pidana mati pada jarak 5 (lima) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter dan kembali ke daerah persiapan; f) Komandan Pelaksana melaporkan kesiapan regunya kepada Jaksa Eksekutor dengan ucapan "LAPOR, PELAKSANAAN PIDANA MATI SIAP".; g) Jaksa Eksekutor mengadakan pemeriksaan terakhir terhadap terpidana mati dan persenjataan yang digunakan untuk pelaksanaan pidana mati; h) Setelah pemeriksaan selesai, Jaksa Eksekutor kembali ke tempat semula dan memerintahkan kepada Komandan Pelaksana dengan ucapan 48
"LAKSANAKAN" kemudian komandan pelaksana mengulangi dengan ucapan "LAKSANAKAN".; i) Komandan Pelaksana memerintahkan Komandan Regu penembak untuk mengisi amunisi dan mengunci senjata ke dalam 12 (dua belas) pucuk senjata api laras panjang dengan 3 (tiga) butir peluru tajam dan 9 (sembilan) butir peluru hampa yang masing-masing senjata api berisi 1 (satu) butir peluru, disaksikan oleh Jaksa Eksekutor; j) Jaksa Eksekutor memerintahkan Komandan Regu 2 dengan anggota regunya untuk membawa terpidana ke posisi penembakan dan melepaskan borgol lalu mengikat kedua tangan dan kaki terpidana ke tiang penyangga pelaksanaan pidana mati dengan posisi berdiri, duduk, atau berlutut, kecuali ditentukan lain oleh Jaksa; k) Terpidana diberi kesempatan terakhir untuk menenangkan diri paling lama 3 (tiga) menit dengan didampingi seorang rohaniawan; l) Komandan Regu 2 menutup mata terpidana dengan kain hitam, kecuali jika terpidana menolak; m) Dokter memberi tanda berwarna hitam pada baju terpidana tepat pada posisi jantung sebagai sasaran penembakan, kemudian Dokter dan Regu 2 menjauhkan diri dari terpidana; n) Komandan Regu 2 melaporkan kepada Jaksa Eksekutor bahwa terpidana telah siap untuk dilaksanakan pidana mati; o) Jaksa Eksekutor memberikan tanda/isyarat kepada Komandan Pelaksana untuk segera dilaksanakan penembakan terhadap terpidana; 49
50 p) Komandan Pelaksana memberikan tanda/isyarat kepada Komandan Regu penembak untuk membawa regu penembak mengambil posisi dan mengambil senjata dengan posisi depan senjata dan menghadap ke arah terpidana; q) Komandan Pelaksana mengambil tempat di samping kanan depan regu penembak dengan menghadap ke arah serong kiri regu penembak; dan mengambil sikap istirahat di tempat; r) Pada saat Komandan Pelaksana mengambil sikap sempurna, regu penembak mengambil sikap salvo ke atas; s) Komandan Pelaksana menghunus pedang sebagai isyarat bagi regu penembak untuk membidik sasaran ke arah jantung terpidana; t) Komandan Pelaksana mengacungkan pedang ke depan setinggi dagu sebagai isyarat kepada Regu penembak untuk membuka kunci senjata; u) Komandan Pelaksana menghentakkan pedang ke bawah pada posisi hormat pedang sebagai isyarat kepada regu penembak untuk melakukan penembakan secara serentak; v) Setelah penembakan selesai, Komandan Pelaksana menyarungkan pedang sebagai isyarat kepada regu penembak mengambil sikap depan senjata; w) Komandan Pelaksana, Jaksa Eksekutor, dan Dokter memeriksa kondisi terpidana dan apabila menurut Dokter bahwa terpidana masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan, Jaksa Eksekutor memerintahkan Komandan Pelaksana melakukan penembakan pengakhir;
51 x) Komandan Pelaksana memerintahkan komandan regu penembak untuk melakukan penembakan pengakhir dengan menempelkan ujung laras senjata genggam pada pelipis terpidana tepat di atas telinga; y) Penembakan pengakhir ini dapat diulangi, apabila menurut keterangan Dokter masih ada tanda-tanda kehidupan; z) Pelaksanaan pidana mati dinyatakan selesai, apabila dokter sudah menyatakan bahwa tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan pada terpidana; aa) Selesai pelaksanaan penembakan, Komandan regu penembak memerintahkan anggotanya untuk melepas magasin dan mengosongkan senjatanya; dan bb) Komandan Pelaksana melaporkan hasil penembakan kepada Jaksa Eksekutor dengan ucapan "PELAKSANAAN PIDANA MATI SELESAI"" Hukuman mati ini merupakan pidana yang bersifat khusus karena apabila diperhatikan pengkhususan ini bersifat total dan menyeluruh.47 Perjuangan untuk menetapkan standar hukum sebagai standar perilaku dalam hubungan atau interaksi hukum dalam masyarakat dan negara dikenal sebagai penegakan hukum.48 B. Efektivitas Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata efektifitas diartikan sebagai keefektifan. 49 Hal ini berarti bahwa kata efektifitas digunakan untuk menentukan 47 Taufik Makarao, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Op.cit. hal. 213. 48 Nelvita Purba dan Sri Sulistyawati, Op.cit, hal. 155. 49 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal. 127
apakah sesuatu yang digunakan sudah efektif dan mencapai tujuan yang diingikan atau diharapkan sebelumnya. Ketika seseorang ingin mengetahui seberapa efektif suatu hukum, mereka pertama-tama harus dapat mengukur seberapa baik aturan itu dipatuhi. Jika sebagian besar target yang dimaksudkan untuk mematuhi aturan itu, maka aturan itu efektif. Namun, meskipun aturan itu efektif, masih dapat dipertanyakan seberapa efektifnya.50 H.C. Kelman berpendapat bahwa ketaatan hukum itu sendiri, masih dapat dibedakan kulitasnya dalam tiga jenis, yaitu :51 1. Ketaatan yang bersifat persetujuan, atau mengikuti aturan hanya karena takut dihukum kelemahan ketaatan ini karena memerlukan pengawasan terus menerus. 2. Ketaatan yang bersifat identifikasi, yaitu ketika seseorang mengikuti aturan hanya karena takut mengganggu hubungan baiknya dengan orang lain 3. Kataatan yang bersifat internalisasi, yaitu seseorang mengikuti aturan karena ia percaya bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai instriksi yang dianut. Jika sebagian besar masyarakat mengikuti aturan umum hanya karena kepentingan pemenuhan atau takut akan sanksi, mereka sangat tidak taat dan membutuhkan pengawasan terus-menerus. Sebaliknya, jika masyarakat mengikuti 50 Acmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (judicial prudence) (Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2009), hal. 375 51Ibid hal. 347-348. 52
53 aturan hukum karena aturan tersebut benar-benar sesuai dengan nilai internalnya, mereka sangat taat. The Indonesian Human Rights Watch berpendapat bahwa terdapat tiga alasan utama mengapa penjatuhan hukuman mati seringkali digunakan oleh pengadilan, antara lain: 1. Ancaman pidana mati yang diterapkan digunakan oleh pemerintah kolonial Belanda dan terus digunakan sampai pemerintah otoritarian Orde Baru untuk membuat orang takut dan bahkan membunuh lawan politik mereka. Hal ini dapat dilihat pada penerapan kejahatan politik Pasal 104 KUHP; 2. Upaya untuk mengeluarkan undang-undang baru yang mencantumkan ancaman pidana mati sebagai upaya kopensasi politik karena ketidakmampuan membenahi sistem hukum yang korup. Namun, ancaman pidana mati belum pernah terbukti efektif dalam mengurangi tingkat kejahatan termasuk narkoba.; 3. Peningkatan kejahatan hanya dianggap sebagai akibat dari pelaku sendiri.52 Para ahli yang setuju bahwa hukuman mati harus tetap dipertahankan biasanya berpendapat bahwa hukuman mati sangat diperlukan untuk menyingkirkan individu yang dianggap membahayakan kepentingan umum atau negara dan tidak dapat diperbaiki lagi. Menurut para pendukung hukuman mati, hukuman mati harus diberlakukan karena dapat memberikan efek jera dan 52 Waluyadi, Kejahatan,Pengadilan dan Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2009, hal.58.
menakutkan bagi pelaku kejahatan. Mereka juga berpendapat bahwa hukuman mati harus diberikan sebagai pembalasan atas kejahatan yang dilakukan. Jonkers, Lambroso, Garofalo, Hazewinkel Suringa, Van Hanttum, Barda Namawi Arief, Oemar Senoadji, dan T.B Simatupang adalah bebrapa ahli atau tokoh yang mendukung eksistensi pidana mati. Jonkers mendukung pidana mati dengan pendapatnya bahwa "alasan pidana tidak dapat ditarik kembali, apabila sudah dilaksanakan" bukanlah alasan yang dapat diterima untuk menyatakan "pidana mati tak dapat diterima. Sebab di pengadilan putusan hakim biasanya didasarkan alasan-alasan yang benar."53 Salah satu pakar hukum pidana dan tokoh pembaharuan hukum pidana nasional Barda Nawawi Arief secara eksplisit dalam sebuah bukunya menyatakan bahwa: "Walaupun dipertahankan pidana mati terutama didasarkan sebagai upaya perlindungan masyarakat (jadi lebih menitikberatkan atau berorintasi pada kepentingan masyarakat), namun dalam penerapannya diharapkan bersifat selektif, hati-hati dan berorientasi juga pada perlindungan/kepentingan individu (pelaku tindak pidana)."54 Barda Nawawi Arief, secara eksplisit menyatakan bahwa, "Walaupun dipertahankan pidana mati terutama didasarkan sebagai upaya perlindungan masyarakat (jadi lebih menitikberatkan atau berorientasi pada kepentingan 53 A. Hamzah dan A Sumangelipu, Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu Kini dan di Masa Depan, Ghalian Indonesia, Jakarta, 1985 hal. 25-26. 54 Barda Nawawi Arief,2005, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 238. 54
masyarakat), namun dalam penerapannya diharapkan bersifat selektif, hati-hati, dan berorientasi pada perlindungan/kepentingan individu (pelaku tindak pidana)."55 Tidak sedikit ahli dan tokoh yang menentang pidana mati dan berargumentasi dengan logika ilmiah. Seorang tokoh aliran klasik yang sangat terkenal karena menentang pidana mati ialah seorang Italia yang bernama Beccaria. Beccaria menentang pidana mati karena alasan bahwa proses yang dijalankan terhadap seseorang yang dituduh membunuh anaknya sendiri sangat buruk (beberapa waktu setelah eksekusi dapat dibuktikan bahwa keputusan itu salah).56 Nama-nama tokoh dan ahli yang menentang pidana mati muncul setelah nama Beccaria mulai menghilang. Mereka termasuk Ferri, Leo Polak, Modderman, dan banyak lagi. Di Indonesia, Roeslan Saleh, J.E. Sahetapy, dan Todung Mulia Lubis adalah tokoh yang secara terang-terangan menentang pidana mati. J.E. Sahetapy berpendapat bahwa pidana mati bertentangan dengan prinsip dasar Negara, yaitu Pancasila. Beliau juga mengatakan bahwa pidana mati adalah warisan kolonial Belanda yang tidak pantas dilanjutkan.57 Dalam hal penolakan pidana mati, Ferri, seorang warga Italia, berpendapat bahwa pidana penjara seumur hidup cukup untuk menjaga orang yang memiliki dasar kejahatan, tidak perlu pidana mati. Tidak banyak perbedaan antara apa yang dikatakan Ferri dan apa yang dikatakan Roger Hood, seorang krminolog dari 55 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 238. 56 A. Hamzah & A. Sumangelipu, Op.cit., hal. 37. 57 Andi Hamzah, Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara, (Jakarta: Sinar Grafika,2008), hal 14. 55
Oxford. Roger Hood menggunakan analisis efek jera pidana mati dan penjara seumur hidup untuk mengatakan bahwa menerima hipotesis bahwa pidana mati atas pembunuhan menghasilkan efek jera yang jauh lebih besar daripada pidana yang dianggap lebih ringan, yaitu pidana penjara seumur hidup.58 Pidanan mati selalu menimbulkan perdebatan di masyarakat. Ada orang yang mendukungnya dan ada yang menentangnya. Karena pendapat yang berbeda tentang pidana mati selalu ada di masyarakat yang beragam, masalah ini akan selalu muncul. Mereka yang mendukung pidana mati berpendapat bahwa itu diperlukan untuk menghapus mereka yang melakukan kejahatan yang melampaui batas kemanusiaan dan untuk melindungi masyarakat. Namun, mereka yang menentang hukuman mati lebih berpendapat bahwa hanya Tuhan yang memiliki hak untuk mencabut nyawa seseorang. Namun demikian, untuk mencapai tujuan nasional Indonesia untuk menghapus tindak pidana narkotika, diperlukan keseimbangan antara pendukung dan penentang pidana mati. Narkotika, yang memiliki efek yang hampir sama dengan korupsi, dapat mengancam keutuhan dan kemajuan negara Indonesia. Berdasarkan statistik tindak pidana narkoba, tidak ada kemajuan yang ditunjukkan. Namun, jika dilihat dari upaya pemerintah untuk mencegah dan menangani penyalahgunaan narkoba, seperti pembentukan Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2002, yang kemudian diikuti oleh Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten (BNK). Institusi ini bekerja sama dengan lembaga lain untuk melakukan 58 Todung mulia Lubis & Alexander Lay,2009, Kontroversi Hukuman Mati Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi, Kompas Media Group, Jakarta, hal. 106. 56
pencegahan dan penegakan hukum, tetapi jumlah pengguna dan pengedar terus meningkat. Penjatuhan hukuman mati didasarkan pada gagasan bahwa hukuman itu bertujuan untuk membuat pengedar narkoba jera (detterenteffect) sehingga mereka tidak akan melakukan kejahatan lagi dan mengurangi jumlah kejahatan. Namun, alasan efek jera (deterrenteffect) yang selalu menjadi sandaran berpikir untuk menjatuhkan pidana mati, terutama dalam kasus narkotika, masih dipertanyakan karena laporan penelitian BNN (Badan Narkotika Nasional) sendiri menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam jumlah orang yang menggunakan narkoba.59 Dalam data 3 tahun terakhir (2020-2022) kasus narkotika yakni di tahun 2020 terdapat 833 kasus, kemudian di tahun 2021 terjadi penurunan hingga terdapat 766 kasus. Akan tetapi di tahun 2022 kasus melonjak naik lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yakni terdapat 879 kasus. Jika melihat dari data kasus Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional ada 7,773 kasus. Tentu hal ini menjadi data sangat fantastis sekali, data tersebut terus meningkat dari tahun 2009 sampai dengan 2022. Data tersebut menyimpulkan bahwa kasus narkotika sama sekali tidak mengalami penurunan sama sekali meskipun telah ada ancaman hukuman mati bagi terpidana narkotika bahkan pemerintah telah melakukan eksekusi mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Ini membuktikan hukuman mati tidak efektif untuk di laksanakan. 59 57