SEBERAPA PENTING INVESTASI ASING DIPERTAHANKAN DI INDONESIA Oleh: M. Makhfudz Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa ABSTRAK Investasi dapat menjadi instrument penting untuk Indonesia, karena sumber daya alam yang melimpah, namun hanya sebagian kecil yang dapat diexplorasi oleh Warga Negara Indonesia, karena terkendala tidak memiliki modal yang besar. Eksplorasi membutuhkan dana yang besar, oleh karena itu pemerintah mendatangkan investor asing ke Indonesia. Investor perlu menjadi bagian yang sangat penting untuk mewujudkan cita-cita bangsa dalam mensejahterakan rakyat, sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Pembangunan ekonomi menjadi salah satu instrumen untuk menaikkan pendapatan nasional bangsa. Tapi kita perlu sadari peran yang lebih penting adalah peran aturan hukum yang mengontrol pelaksanaan eksplorasi dan pengembangan ekonomi. Peran penegak hukum harus dapat mengatur bisnis antar negara, dalam rangka memberikan manfaat bagi bangsa. Selain peran aturan hukum, peran penegak hukum untuk menegakkan hukum (rule of law), sehingga eksplorasi sumber daya alam hanya akan membawa kerugian bagi negara. Persiapan kontrak (MOU) pada investor asing tidak boleh merugikan negara, dan harus berani mengambil tindakan terhadap setiap pelanggaran hukum. Agar sumber daya alam tidak selalu menguntungkan investor negara asing. Kata kunci: Investasi Asing, Pembangunan Ekonomi, Demokrasi Ekonomi. ABSTRACT Investment can be an important instrument for Indonesia possessing high number of natural resources. However, only small part of the resources can be explored by Indonesians. The government takes this problem into consideration and makes a policy enabling foreign investment take a part in domestic economy in order to bring all the Indonesians into prosperity, as declared in the Preamble of the 1945 Constitution. On the other hand, the government should consider the existence of laws relating to the explorations which are conducted by foreign companies in order to ensure the consistency of effort in achieving the general welfare. Besides, the legal apparatus should enforce the laws. Keywords: Keywords: Foreign Investment, Economic Development, Economic Democration
6HEHUDSD3HQWLQJ,QYHVWDVL" 19 PENDAHULUAN Berdasarkan pancasila dan UUD Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, kita telah secara tegas dinyatakan oleh para pendiri NKRI bahwa salah satu tujuan membentuk suatu pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.1 Untuk mewujudkan salah satu tujuan bernegara tersebut, negara dan dilaksanakan oleh suatu pemerintahan yang memiliki mandat dari rakyat Indonesia perlu melaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi. Mengenai adanya landasan demokrasi ekonomi yang diamanatkan oleh konstitusi negara kita, telah diatur secara tegas di dalam Pasal 33 UUD 1945 yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut : (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang - cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar - besar kemakmuran rakyat. (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang - undang. Sebagai salah satu implementasi dari landasan demokrasi ekonomi tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memberikan amanat yang tercantum dalam ketetapan MPR-RI No. XVI/MPR/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi, kebijakan penanaman modal selayaknya selalu mendasari ekonomi kerakyatan yang melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.2 Dalam upayanya untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi 1 Pembukaan Undang Undang Dasar 1945. 2 Bagian b. Menimbang UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
20 ADIL: Jurnal Hukum Vol. 7 No.1 riil dengan menggunakan modal yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.3 Selain itu, dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan nasional.4 tetap memperhatikan kepentingan ekonomi Bahwa telah disadari oleh semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) dengan masalah investasi bahwa UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negri sebagai mana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal dalam Negeri perlu diganti karena tidak sesuai lagi dengan kebutuhan percepatan perkembangan perekonomian dan pembangunan hukum nasional, khususnya di bidang penanaman modal.5 Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 26 April 2007 telah membentuk dan mengesahkan UU RI No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Melihat suasana kebatinan dari pembentukan UU tersebut, dapat diketahui bahwa tujuan penyelenggaraan perekonomian nasioanal dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam satu sistem. Perekonomian yang berdaya saing.6 3 Bagian c. Menimbang UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 4 Bagian d. Menimbang UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 5 Bagian e. Menimbang UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 6 Bagian I. Umum Penjelasan UU No. 25 Tahum 2007 tentang Penanaman Modal.
6HEHUDSD3HQWLQJ,QYHVWDVL" Secara lebih terperinci tujuan penyelenggaraan penanaman modal diatur dalam pasal 3 ayat 2 UU No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal yang menyebutkan bahwa : Tujuan penyelenggaraan penanaman modal antara lain untuk : a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional b. Menciptakan lapangan kerja c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dan h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan penanaman modal, hanya dapat tercapai apabila perbaikan koordinasi antar instansi pemerintah pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenaga kerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.7 PERMASALAHAN Negara dalam menghadapi investor terutamanya investor asing banyak hadapi beraneka ragam sikap ada yg mendukung kebijakan tapi sangat disayangkan ada bebarapa investor asing bersikap berbeda yg cenderung tak bersahabat seperti permasalahan bangsa berikut ini: 1) Ada beberapa sikap investor yg tunjukan sikap mau menang sendiri mencari keuntungan dirinya sendiri tanpa mau lakukan kerjasama dengan pemerintah? 2) Ada yg tunjukan sikap perlawanannya dengan lakukan gugat atas kebijakan pemerintah agar ada partisipasinya dalam membantu pembangunan ekonomi negara khususnya kebijakan minerba? 7 Bagian I. Umum Penjelasan UU No. 25 Tahum 2007 tentang Penanaman Modal. 21
22 ADIL: Jurnal Hukum Vol. 7 No.1 PEMBAHASAN Sebelum membahas permasalahan tulisan ini yaitu bagaimana peran investor asing bagi perkembangan ekonomi nasional, perlu diketahui terlebih dahulu definisi yang penting dan sangat berkaitan dengan pokok masalah sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangan hukum penanaman modal. Pasal 1 ayat 1 UU No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal memberikan definisi sebagai berikut : ‡penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara RepuEOLN,QGRQHVLD· Pasal 1 ayat 1 UU No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, memberikan definisi sebagai berikut : ‡penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam QHJHUL· Pasal 1 ayat 3 UU No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, memberikan definisi sebagai berikut : ‡SHQDQDPDQ PRGDO DVLQJ DGDODK NHJLDWDQ PHQDQDP PRGDO XQWXN melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.· Berdasarkan definisi tersebut diatas, dapat diketahui adanya perbedaan diantara apa yang dimaksud dengan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Penanaman modal asing pada dasarnya adalah kegiatan menanam modal yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya (100% dilakukan oleh penanam modal asing), maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri (membentuk join venture company atau perseroan terbatas penanaman modal asing).8 8 Lihat ketentuan Pasal 5 ayat 2 UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yang mengatur bahwa penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah RI, kecuali ditentukan oleh UU. Selanjutnya diatur dalam Pasal 5 ayat 2 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal bahwa penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan
6HEHUDSD3HQWLQJ,QYHVWDVL" Dalam rangka mendorong meningkatkan kegiatan penanaman modal terutama untuk meningkatkan kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh penanam modal asing, pemerintah RI memberikan berbagai perlakuan terhadap penanaman modal maupun memberikan fasilitas penanaman modal sebagaimana dibahas di bawah ini. Ketentuan pasal 6 UU No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal mengatur mengenai perlakuan yang sama terhadap semua penanam modal, sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara manapun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (1) tidak berlaku bagi penanam modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa Ketentuan pasal 7 UU No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal mengatur mengenai adanya jaminan bahwa tidak akan dilakukan tindakan QDVLRQDOLVDVL VHEDJDLPDQD GLQ\DWDNDQ VHEDJDL EHULNXW ‡SHPHULQWah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanaman modal, kecuali dengan UU. Dalam hal pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambil alihan hak kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar. Jika diantara kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan tentang kompensasi atau ganti rugi sebagaimana Sedangkan ketentuan pasal 8 UU No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal mengatur mengenai diperbolehkannya untuk melakukan pengalihan aset maupun transfer dan repatriasi dalam valuta asing, sebagaimana dinyatakan VHEDJDL EHULNXW ‡SHQDQDP PRGDO GDSDW PHngalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan oleh penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Aset yang tidak termasuk aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset yang ditetapkan oleh UU sebagai aset yang dikuasai dengan : a. Mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas, b. Membeli saham, dan c. Melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. 23
24 ADIL: Jurnal Hukum Vol. 7 No.1 oleh negara. Penanam modal diberi hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing antara lain terhadap : a. Modal b. Keuntungan, bunga bank, deviden, dan pendapatan lain c. Dana yang diperlukan untuk : d. Pembelian bahan baku dan penolong, barang setengah jadi, atau barang jadi, atau penggantian barang modal dalam rangka melindungi kelangsungan hidup penanaman modal. e. Dana untuk pembayaran kembali pinjaman f. Royalti atau biaya yang harus dibayar g. Pendapatan dari perseorangan warga negara asing yang bekerja dalam perusahaan penanaman modal h. Hasil penjualan atau likuidai penanaman modal i. Kompensasi atas kerugian j. Kompensasi atas pengambilalihan k. Pembayaran yang dilakukan dalam rangka bantuan teknis, biaya yang harus dibayar untuk kasa teknik dan manajemen, pembayaran yang dilakukan di bawah kontrak proyek dan pembayaran hak atas kekayaan intelektual dan l. Hasil penjualan aset sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Hak untuk melakukan transfer dan repatriasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak mengurangi : a. Kewenangan pemerintah untuk membelakukan ketentuan peraturan perundangan yang mewajibkan pelaporan pelaksanaan transfer dana. b. Hak pemerintah untuk mendapatkan pajak dan atau royalti dan atau pendapatan pemerintah lainnya dari penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. c. Pelaksanaan hukum yang melindungi hak kreditor, dan d. Pelaksanaan hukum menghindari kerugian negara. Selanjutnya ketentuan pasal 9 UU No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal mengatur mengenai adanya tanggung jawab hukum penanaman modal, sebagaimana dinyatakan sebagai berikut : ‡'DODP KDO DGDQ\D WDQJJXQJ MDZDE KXNXP \DQJ EHOXP GLVHOHVDLNDQ ROHK penanam modal : a. Penyidik atau menteri keuangan dapat meminta bank atau lembaga lain untuk menunda hak melakukat transfer dan atau repatrasi, dan b. Pengadilan berwenang menetapkan penundaan hak untuk melakukan transfer dan atau repatriasi berdasarkan gugatan. c. Bank atau lain melaksanakan penetapan penundaan berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b hingga selesainya seluruh tanggung jawab penanam modal. lembaga
6HEHUDSD3HQWLQJ,QYHVWDVL" Selain itu sesuai dengan suasana kebatinan pembentukan UU tentang penanaman modal yang didasarkan pada semangat untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, UU tentang penanaman modal juga mengatur hal-hal yang dinilai penting yang terikat dengan fasilitas penanaman modal. Ketentuan yang terkait dengan fasilitas penanaman modal diatur dalam beberapa pasal yaitu pasal 18 sampai dengan pasal 24. Pasal 18 1) Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal. 2) Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diberikan kepada penanaman modal yang : a. Melakukan peluasan usaha atau b. Melakukan penanaman modal baru 3) Penanaman modal yang mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah yang sekurang - kurangnya memenuhi salah sau kriteria berikut ini : a. Meyerap banyak tenaga kerja b. Termasuk skala prioritas tinggi c. Termasuk pembangunan infrastruktur d. Melakukan alih teknologi e. Melakukan industri pioner f. Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu g. Menjaga kelestarian lingkungan hidup h. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi i. Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi, atau j. Industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri 4) Bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 dapat berupa : a. Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu, b. Pembebasan atau keringanan bea masuk atas import barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri, c. Pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu, d. Pembebasan atau penangguhan pajak pertambahan nilai atas import barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu, e. Penyusutan atau amortisasiyang dipercepat, dan 25
26 ADIL: Jurnal Hukum Vol. 7 No.1 f. Keringanan pajak bumi dan bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu, 5) Pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pioner, yaitu industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional. 6) Bagi penanaman modal yang sedang berlangsung yang melakukan penggantian mesin atau barang modal lainnya, dapat diberikan fasilitas berupa keringanan atau pembebasan bea masuk. 7) Ketentuan fiskal lanjut mengenai pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat 4 sampai dengan ayat 6 diatur dengan peraturan menteri keuangan. lebih fasilitas Pasal 19 Sebagaimana fasilitas dimaksud dalam pasal 18 ayat 4 dan ayat 5 diberikan berdasarkan kebijakan industri nasional yang ditetapkan oleh pemerintah. Pasal 20 Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, tidak berlaku bagi penanam modal asing yang tidak berbentuk perseroan terbatas. Pasal 21 Selain fasilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, pemerintah memberikan kemudahan pelayanan dan atau perijinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh : c. Hak atas tanah d. Fasilitas pelayanan keimigrasian, dan e. Fasilitas perijinan import Pasal 229 9 Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 21-22/Puu-V/2007 tentang Kekuasaan Negara dalam Kegiatan Penanaman Modal diputuskan sebagai berikut : Dari semua pertimbangan tersebut, Mahkamah memutuskan bahwa : 1. Menyatakan permohonan para Pemohon dikabulkan untuk sebagian 2. Menyatakan : Pasal 22 ayat 1 sepanjang menyangkut kata - kata di muka sekaligus dan berupa : a. Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 tahun dan dapat diperbaharui selama 35 tahun. b. Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 tahun dan dapat diperbaharui selama 30 tahun. c. Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 tahun dan dapat diperbaharui selama 25 tahun. Pasal 22 ayat 2 sepanjang menyangkut kata - kata di muka sekaligus Pasal 22 ayat 4 sepanjang menyangkut kata sekaligus di muka dan berupa : a. Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 tahun dengan cara dapat diberkan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 tahun dan dapat diperbaharui selama 35 tahun.
6HEHUDSD3HQWLQJ,QYHVWDVL" 1) Kemudahan pelayanan dan atau perijinan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf a dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus dan dapat diperbaharui kembali atas permohonan penanaman modal, berupa : a. Hak guna usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 tahun dengan cara dapat diberikan dan dapat diperpanjang di muka sekaligus selama 60 tahun dan dapat diperbaharui selama 35 tahun. b. Hak guna bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 tahun dan dapat diperbaharui selama 30 tahun. c. Hak pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 tahun dan dapat diperbaharui selama 25 tahun. 2) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus untuk kegiatan penanaman modal, dengan persyaratan antara lain : a. Penanaman modal yang dilakukan dalam jangka panjang dan terkait dengan perubahan struktur perekonomian Indonesia yang lebih berdaya saing. b. Hak Guna Bangunan dapat diberkan dengan jumlah 80 tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 tahun dan dapat diperbaharui selama 30 tahun dan, c. Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 tahun dan dapat diperbaharui selama 25 tahun. Pasal 22 ayat 2, sepanjang menyangkut kata - kata di muka sekaligus. Pasal 22 ayat 4, sepanjang menyangkut kata - kata sekaligus di muka UU Penanaman Modal tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga Pasal 22 UU Penanaman Modal menjadi berbunyi : 1. Kemudahan pelayanan dan atau perijinan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dapat diberikan dan diperpanjang da n dapat diperbaharui kembali atas permohonan penanaman modal. 2. Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diberikan dan diperpanjang untuk kegiatan penanaman modal dengan persyaratan antara lain : a. Penanaman modal yang dilakukan dalam jangka panjang dan terkait denga perubahan struktur perekonomian Indonesia yang lebih berdaya asing. b. Penanaman modal dengan tingkat resiko penanaman modal yang memerlukan pengembalian modal dalam jangka panjang sesuai dengan jenis kegiatan penanaman modal yang dilakukan. c. Penanaman modal yang tidak memerlukan area yang luas. d. Penanaman modal dengan menggunakan hak atas tanah, negara, dan e. Penanaman modal yang tidak mengganggu rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan kepentingan umum. 3. Hak atas tanah dapat diperbaharui setelah dilakukan evaluasi bahwa tanahnya masih digunakan dan diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak. 4. Pemberian dan perpanjangan hak atas tanah yang diberikan dan yang dapat diperbaharui sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2, dapat dihentikan atau dibatalkan oleh pemerintah jika perusahaan penanaman modal menelantarkan tanah, merugikan kepentingan umum, menggunakan atau memanfaatkan tanah tidak sesuai maksud dan tujuan pemberian hak atas tanah, serta melanggar ketentuan perundangan di bidang pertanahan. 27
28 ADIL: Jurnal Hukum Vol. 7 No.1 b. Penanaman modal dengan tingkat resiko penanaman modal yang memerlukan pengembalian modal dalam jangka panjang sesuai dengan jenis kegiatan penanaman modal yang dilakukan. c. Penanaman modal yang tidak memerlukan area yang luas. d. Penanaman modal dengan menggunakan hak atas tanah negara, dan e. Penanaman modal yang rasa keadilan tidak mengganggu masyarakat dan tidak merugikan kepentingan umum. 3) Hak atas tanah dapat diperbaharui setelah dilakukan evaluasi tanahnya masih digunakan dan diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, dan tujuan pemberian hak. 4) Pemberian dan perpanjangan hak atas tanah yang diberikan sekaligus di muka dan yang dapat diperbaharui sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dan dapat dihentikan atau dibatalkan oleh pemerintah jika perusahaan penanaman modal menelantarkan tanah merugikan kepentingan umum, menggunakan, atau memanfaatkan tanah tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian hak atas tanahnya, serta melanggar ketentuan peraturan perundang di bidang pertanahan. Pasal 23 1) Kemudahan pelayanan dan atau perijinan atas fasilitas keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf b dapat diberikan untuk : a. Penanaman modal yang membutuhkan tenaga kerja asing dalam merealisasikan penanaman modal. b. Penanaman modal yang membutuhkan tenaga kerja asing yang bersifat sementara dalam rangka perbaikan mesin, alat bantu produksi lainnya dan pelayanan purnajual dan, c. Calon penanam modal yang akan melakukan penjajakan penanaman modal. 2) Kemudahan pelayanan dan atau perijinan atas fasilitas keimigrasian yang diberikan kepada penanaman modal sebagaimana dimakasud pada ayat 1 huruf a dan b diberikan setelah penanam modal mendapat rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal. 3) Untuk penanam modal asing diberikan fasilitas, yaitu: a. Pemberian ijin tinggal terbatas bagi penanam modal asing selama 2 tahun. b. Pemberian alih status ijin tinggal terbatas bagi penanam modal menjadi ijin tinggal tetap dapat dilakukan setelah tinggal di Indonesia selaam 2 tahun berturut - turut. c. Pemberian ijin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang ijin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku 1 tahun diberikan untuk jangka waktu paling lama 12 bulan terhitung sejak ijin tinggal terbatas diberikan. d. Pemberian ijin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang ijin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku 2 tahun diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan terhitung sejak ijin tinggal terbatas diberikan dan,
6HEHUDSD3HQWLQJ,QYHVWDVL" e. Pemberian ijin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang ijin tinggal tetap diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan terhitung sejak ijin tinggal tetap diberikan. 4) Pemberian terbatas bagi penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a dan b dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi atas dasar rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal. ijin tinggal Pasal 24 Kemudahan pelayanan dan atau perijinan atas fasilitas perijinan import sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dapat diberikan untuk import. a. Barang yang selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur perdagangan barang. b. Barang yang terhadap keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, dan moral bangsa. tidak memberikan dampak negatif c. Barang dalam rangka relokasi pabrik dari luar negeri ke Indonesia dan d. Barang modal atau bahan baku untuk kebutuhan produksi sendiri Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat diketahui bahwa pemerintah berdasarkan UU tentang penanaman modal maupun berbagai peraturan pelaksanakan telah akan dan selalu berusaha untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif terutama kepada masuknya investor asing. Dalam rangka membangun kepercayaan pemerintah penerima investasi negara memandang perlu between States and Nasionals of the 6WDWHV· DGDODK VHEXDK NRQYHQVL WHQWDQJ penyelesaian sengketa Investasi antara Negara dengan Warganegara dari Negara lain semua ini dimaksudkan untuk melindungi investasi yg dilakukan antar negara ketika terjadi sengketa investor dengan pemerintah penerima investasi. Karena banyak investor yg selalu menaruh curiga atas sikap penguasa pemerintah penerima investasi akan melakukan Nasionalisasi atas modal yg ditanamnya sehingga hal itulah yg terus menjadi kekhawatiran investor asing ketika akan melakukan investasi dari negara bukan asalnya. Dengan demikian konvensi dimaksud diatas yg kemudian disebut dengan singkatan ICSID dimaksud sebagai lembaga penyelesaian sengketa yg dapat menepis kekhawatiran dan kecurigaan yg terus menerus investor asing terhadap lembaga peradilan di negara penerima investasi karena mereka tak yakin dengan lembaga peradilan lokal bisa berlaku/bersikap netral atau bias berpihak pada pemerintahnya. Dikemudian hari ICSID dijadikan modal bagi investor yg akan 29
30 ADIL: Jurnal Hukum Vol. 7 No.1 menanamkan investasi di suatu negara bila negara tersebut termasuk dalam kelompok negara peserta penandatangan konvensi tersebut atau tidak,bila masuk dalam negara peserta baru kemudian setuju. Namun yg menjadi pertanyaan penulis kini bila perlu kita kembali merenung untuk kembali melihat historisnya kala pemerintahan Soeharto yang kala itu memang Indonesia masih membutuhkan investor asing, apakah paradigma tersebut masih berlaku sampai sekarang? Ataukah dalam fase sekarang Indonesia berada dalam fase investor membutuhkan Indonesia, baik pasar maupun sumber daya alamnya. Jumlah penduduk dengan klas menengah yang terus tumbuh serta tumbuhnya selera (preference) masyarakat yg mudah diubah dengan iklan-iklan heboh menjadikan pasar indonesia sangat menjanjikan bagi investor asing. Meski harus diakui daya beli kebanyakan masyarakat masih rendah sehingga pembajakan atas hak kekayaan intelektual marak terjadi. Belum lagi sumber daya alam di Indonesia kerap diobral sehingga tak sesuai lagi dengan amanat pasal 33 Undang-undang Dasar 1945,seperti yg dilakukan penguasa kita yg mengundang keprihatinan sewaktu menjual Gas Tangguh yg konon dijual dengan harga dibawah harga pasar internaional sehingga konon mengundang kerugian besar bagi negara,demikian juga secara perorangan banyak berubah mendadak menjadi kaya raya demikian juga banyak kecurigaan dijadikan mesin ATM partai dalam orientasi melakukan ekspansi kekuasaan dalam menancapkan kukunya dinegeri dari sektor pertambangan sementara rakyat secara terus-menerus merana mengharapkan kesejateraan segera tiba. Banyak lagi alasan yg dapat dijadikan dasar bahwa Indonesia pada tahap ini dibutuhkan oleh investor asing, bukan sebaliknya kala pemerintahan Soeharto. Tapi yg perlu mendapat perhatian kita semua betapa besar perhatian pemerintah sibuk melindungi investor asing tak dimbangi sikap positif dari investor asing karena sebagian besar investor lakukan gugatan ke Arbitrase sebanyak 54% walau nilai gugatan investor masuk kriteria gugatan sewenang-wenang karena sebagian besar gugatannya ditolak oleh majelis Arbitrase karena dinilai banyak nilai gugatan yg digelembungkan sehingga ditolak. Fenomena inilah yg seharusnya menyikapi sikap lakukan Nasionalisasi yg dilakukan oleh Venezuela vs Exxon Mobil,exon menggugat ICSID atas sikap
6HEHUDSD3HQWLQJ,QYHVWDVL" Naionalisasi dengan nilai klaim USD 12 milyar ternyata hanya dikabulkan USD 900 juta sehingga Presiden Chaves untuk terus lakukan Nasionalisasi karena mendatangkan keuntungan besar bagi negerinya, namun Negeri kita belum bisa meyakinkan untuk meneruskan niatnya. Namun diperlu dipikirkan dimasa akan datang perlu membangun pemerintahan yang kuat dan tegas dalam menghadapi sikap investor asing tak mau membantu kerja sama membangun negeri ini dalam pembangunan ekonomi. Selanjutnya perlu dikaji lebih lanjut berdasarkan data - data yang tersedia bahwa bagaimana peran investor asing bagi perkembangan ekonomi nasional. Untuk mengetahui keterkaitan antar peran investor asing dengan perkembangan ekonomi nasional perlu dikaji dengan membandingkan jumlah penanaman modal asing (PMA atau FDI) yang telah direalisasi dengan jumlah pertumbuhan PDB riil maupun jumlah total hutang atau PDB untuk periode yang sama. Berdasarkan data yang diperoleh dari pihak yang berkompeten dalam penanaman modal10 di Indonesia, diketahui hal - hal sebagai berikut :Dengan jumlah produk domestik bruto (PDB) yang hampir mencapai US$550 milyar di tahun 2009, Indonesia adalah perekonomian dengan laju pertumbuhan tercepat nomor tiga di Asia dan perekonomian terbesar di seluruh Asia Tenggara. Sebagai negara yang tidak terkena dampak krisis keuangan global separuh negara tetangganya, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai angka 4,5% di tahun 2009. Angka ini diperkirakan akan meningkat hingga 5,6% di tahun 2010 dan 6% di tahun 2011, sehingga Indonesia seringkali disandingkan dengan negara - negara BRIC (Brazil, Rusia, India, dan Cina) menurut laporan Standard Chartered, pertumbuhan perekonomian Indonesia di masa depan diharapkan lebih inklusif, mengingat PDB nominal perkapita diperkirakan menjadi berlipat empat di tahun 2020. Sebagian besar keberhasilan ekonomi Indonesia adalah berkat pengelolaan fiskal atau keuangan negara yang baik, dengan fokus pada penurunan beban hutang. Rasio hutang Indonesia terhadap PDB menurun terus dari 83% di tahun 2001 hingga 29% pada akhir tahun 2009 ; ini merupakan angka terendah di antara negara ASEAN, kecuali Singapura yang tidak memiliki hutang pemerintah. 10 Lihat dalam laman sehat. 31
32 ADIL: Jurnal Hukum Vol. 7 No.1 0HQXUXW 6WDQGDUG 3RRU¶V ,QGRQHVLD PHQGXGXNL SHULQJNDW SHUWDPD XQWXN pengelolaan neraca fiskal terbaik diantara negara - negara di wilayah Asia- Pasifik. Pada Januari 2012, lembaga pemeringkatan Fitch Ratings meningkatkan peringkat kredit Indonesia menjadi BB+ dengan prospek ke depan yang stabil. Peningkatan peringkat kredit ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat dan berkelanjutan, serta posisi fiskal yang semakin baik. Hal ini menunjukkan peningkatan kepercayaan untuk berinvestasi di Indonesia, karena menempatkan Indonesia hanya satu tingkat saja di bawah peringkat invesment grade.11 Dengan perubahan peringkat ini, Indonesia semakin berpeluang untuk menarik investasi dan arus modal dalam jumlah besar, serta dapat menarik dana - dana yang selama ini hanya bisa diinvestasikan ke dalam negara yang memiliki peringkat investment grade. Dilihat dari perekonomiannya yang kuat, situasi politik yang stabil dan upaya reformasi yang berkelanjutan, maka Indonesia merupakan sebuah kekuatan besar yang sedang berkembang di Asia. 11 Indonesia saat ini sudah memasuki investment grade. Berita Utama Rabu, 18 Januari 2012, 18.30 : 18 WIB lagi Indonesia mendapatkan LQYHVWPHQW *UDGH -DNDUWD dua dari tiga lembaga pemeringkat dunia telah menyatakan , Indonesia masuk kedalam kategori investment grade. Setelah Fitch menaikkan rating Indonesia dari BB+ menjadi BB-, kini giliran lembaga pemeringkat moodys menyatakan peringkat surat utang pemerintah indonesia naik dari Ba1 menjadi Baa3.gubenur bank indonesia darmin nasution menyampaikan hal ini dalam keterangan pers sesuai rapat paripurna kabinet di kantor ranting utama dunia yang memberikan status investment grade unatuk indonesia,dan biasanya kalau dua dari tiga lembaga pemeringkat dunia menyatakan,artinya sudah ada perbedaan pendapat ODJL¶¶XMDU GDUPLQ QDVXWLRQGDUPLQ PHQHULPD NDEDU LQL VHNLWDU SXNXO :,% GDQ NHPXGLDQ melaporkannnya kepada persiden susilo bambang yudhoyono dalam rapat kabinet.dengan laporan kedua lembaga pemeringkat dunia tersebut ,lanjut darmin,indonesia semakin menatap mendapat kan pengakuan dunia sebagai negara yg sudah investment grade.menurut gubenur Bi,beberapa pertimbangkan yg di utarakan oleh moodysdi dalam situs resmi mereka,antara lain,indonesia di nilai memiliki kebijakan fiskal sejalan dengan negara yg sudah masuk kategori investment grade kedua,moodys melihat pertumbuhan ekonomi indonesia terbukti tahan terhadap gejolak eksternal. Ketiga, mereka menilai tersedianya dalam kebijakan dan intrumen kebijakan intervensi untuk meredam gejoODN NHXDQJDQ¶¶ ,WX PHPEHULNDQ NHSHUFD\DDQ EDKZD VHNDOLSXQ WHUMDGL JHMRODN keuangan di dunia,indonesia terlalu bergejolak indonesiD GLDQJDS VHKDW VHKLQJJD PDPSX PHQJKDGDSL WHNDQDQ ¶LQL VHPXD DNDQ PDNLQ PHPDQWDSNDQ SDQGDQJDQ SDVDU NHSDGD SHUHNRQRPLDQLQGRQHVLD¶¶ XMDU GDUPLQ 'HQJDQ PDVXN kedalam kelompok negara layak investasi,maka investor maupun aliran dana jangka panjang untuk penempatan yg lain akan semakin terbuka. Terakhir investmen grade dari moodys 14tahun tetap dapat bisa meredamnya, tidak indonesia mendapatkan lalu.(dit) telah lihat
6HEHUDSD3HQWLQJ,QYHVWDVL" Berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, diketahui beberapa jumlah penanaman modal asing (PMA/FDI) yang telah direalisasi. Penanaman Modal Asing (PMA/FDI) yang telah direalisasi Selanjutnya, dapat diketahui berapa jumlah pertumbuhan PDB RIIL maupun jumlah total hutang /PDB untuk periode yang sama. Pertumbuhan PDB Riil 33
34 ADIL: Jurnal Hukum Vol. 7 No.1 KESIMPULAN Berdasarkan kajian ini dapat diperoleh kesimpulan bahwa terdapat korelasi positif mengenai peran investor asing bagi perkembangan ekonomi nasional. Keterkaitan diantara peran investor asing dengan perkembangan ekonomi nasional dibuktikan dengan membandingkan jumlah penanaman modal asing (PMA/FDI) yang telah direalisasi dengan jumlah pertumbuhan PDB Riil maupun jumlah total hutang/PDB untuk periode yang sama. Penulis menyarankan kepada semua pihak terkait terutama pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah untuk selalu mendukung usaha untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif terutama kepada masuknya investor asing karena terbukti peranan investor asing bagi perkembangan ekonomi nasional sangat besar. Pada gilirannya, hal ini akan mendukung salah satu tujuan pembentukan NKRI untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Makin tinggi ketergantungan Negara terhadap investasi asing terbukti dengan sikap penguasa yg seharusnya ikut mengatur regulasi investor agar bisa berubah dari menguntungkan negeri investor beralih ke datangkan keuntungan ke negeri sendiri.Seperti Frepot yang sudah berpuluh-puluh tahun tak ada akhirnya terus diperpanjang dan tak ada perubahan sikap terus datangkan keuntungan negeri asing,kalau penulis hitung mungkin cukup besar sumbangan dari kekayaan alam kita untuk membesarkan kekayaan Negeri Paman Sam hasil mengeruk kekayaan alam kita.Bahkan akhir-akhir ini melahirkan kegaduhan politik karena mempengaruhi sikap penguasa kita ada Menteri yang justru membela kepentingan negeri investor bukan pikirkan regulasinya agar menguntungankan negeri kita sendiri,bahkan ada lagi menjadikan perebutan para pejabat negara yang kemudian muncul kasus ‡3DSD PLQWD VDKDP· NLQL PDODKDQ MXVWUX MDGL SLPSLQDQ JHUERQJ mungkin yang akan datang berubah bukan papa minta saham,tapi berubah ijinkan kami akan merampok saham.Timbul pertanyaan penulis apa bangsa ini tetap tak memiliki kemampuan untuk bangkit mengelola kekayaan alam kita sendiri untuk kemakmuran bangsanya sendiri.
6HEHUDSD3HQWLQJ,QYHVWDVL" DAFTAR PUSTAKA A. Abdurrahman, Ensoklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991. Curry, Jeffry Edmund. 2001, Memahami Ekonomi Internasioanal, Memahami Dinamika Pasar Global, Penerbit PPM, Jakarta. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1995. Dirdjosisworo, Soedjono. 1999, Hukum Perusahaan Mengenai Penanaman Modal di Indonesia, cetakan pertama, CV. Mandar Maju. Ensiklopedia Indonesia, Ichtiar Baru-Van Hoeve dan Elsevieer Publishing Projects, Jakarta. Hartono, Sri Redjeki. 2007, Hukum Ekonomi Indonesia, Cetakan Pertama, Bayumedia Publishing, Malang. Jatmika, Sidik. 2001, Otonomi Daerah, Perspektif Hubungan Internasional, Biagraf Liberty, Yogyakarta. Kamaruddin Ahmad, Dasar - Dasar Manajemen Investasi, Rineka Cipta Jakarta, 1996. Kartadjoemana, H.S. 1996, GATT DAN WTO, Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di bidang Perdagangan, cetakan Pertama, Universitas Indonesia. Malkiel, Burton G, A Random Walk Down Wall Street, induding A life-Cycle Guide to Personal Investing, W.W. Norton & Company, 1991. Rajagukguk, Erman, et.al. 1995, Hukum Investasi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok. Reilly, Frank K, Investment, Third Edition, Oriando : The Dryden Press International Edition. 35