SUGIARTO, S.E,M.Si Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama Ditjen Bina Adm. Kewilayahan, Kemendagri 1
1 2 Pendahuluan Kebijakan Penyederhanaan Perizinan Berdasarkan UU 23/2014 3 Permendagri 138/2017 4 Permasalahan dan Penutup 2
PENDAHULUAN 3
ISU STRATEGIS DESENTRALISASI, OTDA & DAYA SAING, antara lain: ▪ Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemda (antara lain: penataan kelembagaan perangkat daerah; sinergi perenc & penganggaran; akuntabilitas & tata pemerintahan; peningkatan kualitas pelayanan publik) ▪ Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemda ▪ Perbaikan Kemudahaan Berinvestasi (EoDB) ▪ Proses perizinan belum efisien ▪ Deregulasi peraturan yang menghambat investasi 4
Harapan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik ❖Pelayanan Cepat: ❖Pelayanan Gratis; ❖Pelayanan Bermutu: ❖Pelayanan Transparan; ❖Pelayanan Pasti; ❖Pelayanan Sederhana; ❖Pelayanan Terjangkau. DIPERLUKAN SUATU TEROBOSAN UNTUK PERBAIKAN TATA KELOLA PELAYANAN PUBLIK SEKTOR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN 5
Peran Penting PTSP UJUNG TOMBAK PELAKSANA KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN DAERAH UNTUK MENYEDIAKAN LAYANAN P&NP KEPADA MASYARAKAT ➢ Kepastian Hukum; ➢ Kepastian untuk Investasi dan Usaha; ➢ Daya Saing Daerah ➢ Peningkatan Investasi dan Kemudahan Berusaha di Daerah ➢ Stimulan Kesejahteraan Masyarakat Kebijakan Strategis Nasional; Fokus Kabinet Kerja; Perhatian ORI, K-4 (Kepolisian, Kejaksaan, KPK dan KSP), dan Satgas Saber Pungli serta Satgas Percepatan Pelaksanaan berusaha 6
Dasar Hukum Penyelenggaraan PTSP 1. UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (62 pasal 10 bab); 2. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 3. UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 4. PP Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah; 5. PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang sistem pelayanan terpadu (Bab 3 pasal 11 s/d 21); 6. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 7. Permendagri Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Dan Kabupaten/Kota; 8. Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah. 7
KEBIJAKAN PENYEDERHANAAN PERIZINAN BERDASARKAN UU 23/2014 8
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) KEMENTERIAN DALAM NEGERI UU 23/2014 PERPRES 97/2014 Pasal 349 1) Daerah dapat melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing daerah. 2) Penyederhanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 3) Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pasal 350 1) Kepala Daerah wajib memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. yang perundang- 2) Daerah membentuk Unit Pelayanan pada ketentuan berpedoman undangan. 2) Daerah membentuk Unit Pelayanan pada ketentuan berpedoman undangan. 2) Daerah membentuk Unit Pelayanan pada ketentuan berpedoman undangan. 3) Kepala daerah yang tidak memberikan pelayanan perizinan dikenai Sanksi Administratif. 1) Daerah wajib membentuk kelembagaan PTSP. 2) Melimpahkan seluruhnya kewenangan perizinan dan non perizinan kepada PTSP. Izin ditanda tangani oleh Kepala PTSP. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara elektronik. Jangka waktu penerbitan izin usaha paling lama 7 hari kerja 3) 4) 5) PERPRES 91/2017 1) Meningkatkan pelayanan, pengawalan, penyelesaian, hambatan, penyederhanaan dan pengembangan sistem online dlm rangka percepatan penyelesaian perizinan berusaha. Sanksi Administratif. a. Teguran tertulis dari Mendagri ke 2) Membentuk Satgas pada Provinsi dan Kabupaten/Kota, memulai reformasi peraturan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Gubernur sebanyak 2 kali berturut- turut. b. Menteri mengambil alih pemberian izin yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. PERMENDAGRI 100/2016 Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu c. Anggarannya akan dipangkas oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk Penghilangan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU): PERMENDAGRI 138/2017 Penyelenggaraan PTSP Daerah 9
PERMENDAGRI 138/2017 18
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 138 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH 19
Sistematika (17 bab 60 pasal) 1. Ketentuan Umum 2. Kelembagaan dan Kewenangan 3. Maklumat Pelayanan Publik, Standar dan Manajemen Pelayanan 4. Perencanaan 5. Penyederhanan Jenis Perizinan Masyarakat 11.Inovasi 12.Forum Komunikasi PTSP 13.Pembinaan dan Pengawasan 14.Pelaporan 15.Pendanaan 16.Ketentuan Peralihan 17.Ketentuan Penutup 6. Pelayanan Secara Elektronik 7. Sarana dan Prasarana 8. Sumber Daya Manusia 9. Etika Pelayanan 10.Survey Kepuasan
PERMENDAGRI 138 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PTSP DAERAH TUJUAN: meningkatkan kualitas layanan publik, mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat, memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima dan meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing daerah untuk memperoleh pelayanan publik LINGKUP TUGAS PENYELENGGARAAN PTSP: meliputi pemberian pelayanan atas semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan provinsi dan Kabupaten / Kota 20
KELEMBAGAAN & KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PTSP Berdasarkan Permendagri 138 Tahun 2017 21
KELEMBAGAAN DAN KEWENANGAN 1. PTSP Daerah yang menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan melekat pada DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota. 2. Pembentukan DPMPTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 4 DPMPTSP dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah dan bentuk layanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 5 BAB 2 24
Hal baru Bentuk Layanan Lain DPMPTSP: Pelayanan administrasi terpadu kecamatan dan/atau kelurahan Gerai layanan atau outlet /mall pelayanan Layanan keliling Layanan antar jemput Layanan bersama antar PTSP provinsi dan kabupaten/kota Pasal 5, Angka 2 Pembinaan teknis pelayanan administrasi terpadu dilakukan oleh Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota. Pasal 5, Angka 4 25
Pendelegasian dan/atau Pejabat Delegasi adalah Pelimpahan Kewenangan dari Badan Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Pasal 1, Angka 7 KEPALA DAERAH GUBERNUR BUPATI/WALIKOTA DELEGASIKAN (PERKADA) Pasal 6 Kepala DPMPTSP PROVINSI (ayat 1 & 2) 1. Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala DPMPTSP KAB/KOTA (ayat 3) 1. Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada Gubernur.(kewenangan pusat) 2. Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada Bupati/Walikota.(kewenangan pusat) 26
Hal baru MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK, STANDAR, DAN MANAJEMEN PELAYANAN BAB 3 Maklumat Pelayanan Publik (MPP) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan wajib membentuk MPP Perizinan dan Nonperizinan. Pasal 11 Isi Maklumat Pelayanan Publik Jenis Pelayanan Syarat Prosedur Biaya Waktu Hak dan Kewajiban Pemda dan Warga Masyarakat Penanggung Jawab Penyelenggaraan Pelayanan Dll MPP Perizinan dan Nonperizinan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Daerah dan dipublikasikan secara luas kepada masyarakat. 27
Hal baru Manajemen PTSP Pelaksanaan Pelayanan (Pasal 16) Pelayanan Konsultasi (Pasal 27) Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (Pasal 20) Pasal 15 Penyuluhan Kepada Masyarakat (Pasal 26) Pengelolaan Informasi (Pasal 22) Pengawasan Internal (Pasal 24) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, DPMPTSP WAJIB menerapkan manajemen PTSP. 28
Pelaksanaan Pelayanan (1) Penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan. (3) Penyerahan dokumen izin dan nonizin. Pasal 7 (2) Penerbitan dokumen izin dan nonizin. (4) Pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan nonizin. Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, PTSP bertanggung jawab secara Administratif. Pasal 9 Penyelenggaraan Bidang: ▪Teknis; ▪ Pengawasan dan; ▪ Evaluasi Menjadi Tanggung jawab OPD terkait. 29
Pasal 10 1) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan PTSP, pada bidang yang menyelenggarakan pelayanan dibentuk tim teknis sesuai dengan kebutuhan yang merupakan representasi dari perangkat daerah terkait. Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis untuk memberikan rekomendasi Perizinan dan Nonperizinan. 2) 3) Pembentukan dan anggota tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. TIM TEKNIS REKOMENDASI TEKNIS 30
Pasal 19 Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2). Hal baru 31
Lebih rinci 2. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Cepat Tertib Transparan Tepat Tuntas Dapat Dipertanggungjawabkan Pasal 20 Tugas Pelaksana Pengelolaan Pengaduan Masyarakat: (Ayat 2) a. Menerima pengaduan atas layanan Perizinan dan Nonperizinan, memeriksa kelengkapan dokumen pengaduan, menanggapi, dan memberikan tanda terima kepada pengadu; b. Menelaah, mengklasifikasi, dan memprioritaskan penyelesaian pengaduan; c. Memproses penyelesaian setiap pengaduan dalam hal substansi pengaduan terkait langsung dengan layanan Perizinan dan Nonperizinan; d. Dalam hal substansi pengaduan tidak menjadi kewenangan penyelenggara PTSP, pengaduan disalurkan kepada kepala perangkat daerah terkait; e. Menyampaikan informasi dan/atau tanggapan kepada pengadu dan/atau pihak terkait; f. Melakukan pencatatan dan pelaporan hasil pengelolaan pengaduan; dan g. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan pengaduan. 32
3. Pengelolaan Informasi Hal baru Pengelolaan Informasi WAJIB dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Menerima Layanan Permintaan informasi Menyediakan Informasi Perizinan & Nonperizinan 1 Tugas Pengelola Informasi 2 Memberikan Informasi Perizinan & Nonperizinan Tugas Front Office: Point 1 Point 3 3 Tugas Back Office: Point 2 33
4. Pengawasan Internal Jenis Pengawasan: a. Pengawasan oleh atasan langsung; b. Pengawasan oleh pengawas fungsional.(APIP) Pelaksanaan pengawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal baru Pasal 24 Pasal 25 34
Hal baru 5. Penyuluhan Kepada Masyarakat Penyuluhan Kepada Masyarakat: a. Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah & Masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan Nonperizinan. b. Manfaat perizinan dan nonperizinan bagi masyarakat. c. Jenis pelayanan. d. Persyaratan dan mekanisme layanan perizinan dan nonperizinan. e. Waktu dan tempat pelayanan. Sarana Penyuluhan Kepada Masyarakat: a. Media Elektronik. b. Media Massa. c. Media Cetak. d. Pertemuan. Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud dikoordinasikan oleh bidang yang memiliki fungsi penyuluhan pada DPMPTSP. 35
6. Pelayanan Konsultasi Hal baru Konsultasi Teknis Jenis layanan Perizinan dan Nonperizinan Konsultasi Aspek Hukum Perizinan dan Nonperizinan Pendampingan Teknis Layanan konsultasi dilakukan oleh pejabat pada bidang yang memiliki tugas dan fungsi konsultasi pada DPMPTSP 36
PENYEDERHANAAN JENIS & PROSEDUR Berdasarkan Permendagri 138 Tahun 2017 37
PERBANDINGAN REGULASI SUBSTANSI PERMENDAGRI 24/2006 BENTUK KELEMBAGAAN Badan/kantor mandiri PENYEDER- HANAAN Penyederhanaan pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan PERPRES 97/2014 Badan digabung menjadi BPMPTSP
PERMENDAGRI 138/2017 DPMPTSP 1)Penyederhanaan jenis pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dilakukan dengan cara: a. Paket paralel Perizinan dan Nonperizinan; dan b. Menyatukan beberapa jenis perizinan yang sama menjadi satu izin. (2)Penyederhanaan dibagi berdasarkan jenis: a. Usaha; dan b. Nonusaha. UU 23/2014 DPMPTSP ➢ penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing Daerah. ➢ Penyederhanaan ditetapkan dengan Perda ➢ Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik ➢ penyederhanaan jenis pelayanan publik" adalah menggabungkan beberapa jenis pelayanan publik yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang- undangan menjadi 1 (satu) jenis pelayanan yang di dalamnya menampung/memuat substansi pelayanan yang digabungkan tersebut ➢ penyederhanaan prosedur pelayanan publik" adalah mengurangi dan/atau mengintegrasikan persyaratan atau langkah-langkah pemberian layanan, sehingga mempermudah proses pemberian layanan kepada masyarakat 38
TATA CARA PENYEDERHANAAN PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN Mengintegrasikan pelayanan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Pajak, Kemenkumham, BPN, Perbankan, Asuransi dan Pihak lain yang terkait dengan peningkatan Pelayanan Publik. Mengintegrasikan pelayanan antara daerah provinsi dengan daerah kabupaten/kota. Menyatukan tempat penyelenggaraan layanan (mal pelayanan) Mengurangi persyaratan Perizinan dan Nonperizinan (syarat2 yg tdk sesuai nspk) Penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diatur dengan Peraturan Daerah 39
PELAYANAN SECARA ELEKTRONIK (PSE) PTSP-EL MANUAL One Single Submission (OSS) ELEKTRONIK Online Tracking System (OTS) Hak Akses Digital Signature Sertifikat Digital 40
Hal baru BAB 9 41
PERMASALAHAN DAN PENUTUP 42
MASALAHAN-MASALAH DALAM PENYELENGGARAAN PNp REGULASI
• NSPK K/L yang saling tumpang tindih dan belum adanya perpaduan satu sama lainnya. cth: Advis planning, persetujuan prinsip, Pendaftaran Penanaman Modal, Izin Prinsip, Izin Pemanfaatan Ruang, IPPT, IPPL, Izin Lokasi, IMB yang merupakan Izin Pemanfaatan Ruang Tidak adanya format baku terkait Dokumen Izin PNp antar K/L Belum dilakukan penyesuaian regulasi terkait UU 23/2014
Pembentukan Kelembagaan DPMPTSP dan Nomenklatur Struktur Organisasi DPMPTSP • Pendelegasian Kewenangan PNp • Dukungan Anggaran yang meliputi: KOMITMEN KDH 1. Sarana dan Prasarana 2. Kualitas SDM 3. Tunjangan/Insentif Pelayanan bagi pegawai PTSP 4. Sarana Teknologi, Informasi dan Komunikasi 5. Operasional penyelenggaraan pelayanan 6. dsb. PERILAKU BIROKRASI • • • • • • Tidak Kompeten Mentalitas melayani kurang Ego Perangkat Daerah Teknis berbelit-belit, tidak transparan Kurangnya integritas penyelenggara PNp Kurang Pemahaman terkait tugas dan fungsi (tidak memiliki SOP) 43
PENUTUP 1. Kebijakan kelembagaan DPMPTSP dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 bertujuan untuk peningkatan kualitas pelayanan. Berkaitan dengan hal ini, diminta kepada daerah yang belum membentuk kelembagaan DPMPTSP untuk segera membentuk, bagi daerah yang nomenklatur dan unit kerjanya belum sesuai agar segera melakukan review Perda dan/atau Perkada untuk penyesuaian. 2. Pendelegasian kewenangan merupakan prasyarat PTSP, oleh karenanya perlu segera merevisi Perkada pendelegasian agar seluruh jenis perizinan dan nonperizinan dilayani oleh PTSP dan ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP. 3. Dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan, PTSP harus melakukan pelayanan mudah, cepat, transparan, terjangkau dan bebas korupsi. Oleh karena itu, kesejahteraan pegawai PTSP perlu juga mendapat perhatian memadai melalui tunjangan khusus sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 138Tahun 2017. 44
4. Terkait pendanaan untuk biaya penyelenggaraan PTSP harus mendapat porsi memadai agar sasaran untuk peningkatan tata laksana, kualitas, dan percepatan pelayanan perizinan dan target untuk mendukung nonperizinan kemudahan berusaha (Ease of Doing Bussiness/EoDB) dapat itu, Pemerintah Daerah wajib mengacu terwujud. Untuk Permendagri Nomor 33 Tahun 2017. pencapaian serta 5. Sebagai salah satu upaya untuk percepatan pelayanan dan saya meminta setiap daerah untuk menghindari mengupayakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi non tunai untuk pembayaran retribusi daerah; tatap muka pelayanan korupsi, tanpa 6. Lakukan penyesuaian regulasi daerah sejalan dengan NSPK; 45
GAMBARAN IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PTSP BERDASARKAN PERMENDAGRI 138 TAHUN 2017 46
RUANG PELAYANAN 47
LOKET PELAYANAN RUANG TUNGGU 48
RUANG BERMAIN RUANG LAKTASI 49
FRONT OFFICE Informasi dan Pengaduan Guna memudahkan pengguna layanan mendapatkan informasi tentang layanan dan pengaduan Penerimaan berkas dilakukan di Front Office dengan ketentuan persyaratan yang diminta telah lengkap dan selanjutnya dapat diproses. BACK OFFICE Back Office berfungsi sebagai pemroses izin-izin yang masuk FASILITAS Pekanbaru Smart HELP DESK Sarana bantuan informasi dan pelayanan bagi masyarakat untuk membantu menyelesaikan permasalahan perizinan RUANG TUNGGU SPIPISE Sistem elektronik pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi RUANG ARSIP 50
Papan Informasi Menampilkan Informasi Persyaratan dan Waktu Pelayanan Mobil Keliling Fasilitas Mobil Keliling digunakan untuk menjangkau pelayanan perizinan ke tingkat kecamatan PONDOK SENYUM Makanan dan Minuman yang disediakan untuk Pengunjung DPMPTSP Kota Pekanbaru FASILITAS Pekanbaru Smart Ruang Bermain ANak Fasilitas Pelayanan bagi orang tua yang membawa anak dan balita Ruang Menyusui Fasilitas Pelayanan bagi ibu menyusui Smoking Area Fasilitas Penunjang Bagi Pemohon BPJS Ketenaga Kerjaan Fasilitas yang di berikan sebagai bentuk kerjasama dalam meningkatkan kemudahan bagi pelaku usaha 51
LOKET PELAYANAN 52
TERIMA KASIH Atas Perhatiannya