69 - 85 Lensa Budaya: Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Budaya, Vol. 14, No. 1, 2019. E-ISSN: 262 - 7273 ISSN: 0126 - 351X Lensa Budaya: Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Budaya, Vol. 14, No. 1, 2019. PEREMPUAN DAN PERSPEKTIF GENDER DALAM PENULISAN SEJARAH INDONESIA Dias Pradadimara Departemen Sejarah Universitas Hasanuddin Abstrak Tulisan ini melihat perkembangan penulisan sejarah selama ini, utamanya penulisan Sejarah Indonesia yang memfokuskan perhatiannya pada perempuan. Dibahas berbagai karya sejarah yang ditulis oleh sejarawan di dalam dan luar Indonesia yang sudah mengalami perubahan penting akibat menguatnya kajian gender. Dari hasil pembacaan berbagai karya ini, dapat disimpulkan adanya dua cara penulisan sejarah dimana yang pertama yang bersifat deskriptif yang kedua bersifat kausal. Yang bersifat deskriptif cenderung melihat tokoh perempuan (mulai dari tapi tidak terbatas pada Kartini), organisasi perempuan hingga gerakan perempuan. Yang bersifat kausal cenderung teoretik dan menyadari bahwa kategori perempuan dan feminin bersifat historis dan bahkan menjadi dasar pembentukan hirarki dan kuasa maskulinitas yang hegemonik, sejak masa kolonial hingga masa pasca-kolonial. Kata Kunci: Sejarah Indonesia, historiografi, perempuan, kajian gender Abstract This paper tries to see the development of historical writings in general and particularly in Indonesia, especially the ones that focus their attention on women. It discusses the various works by historians in Indonesia and abroad where the emerging gender studies have influenced the ways history is written. From the readings of these works, it can be concluded that there are two main streams of writing the first being more descriptive and the other more causal. The descriptive works tend to look at notable women (beginning with but not limited to Kartini), women-organizations and women's movements. The causal works tends to be more theoretical and realizing that women and femininity as categories are historical and they look at the ways these categories serve as the bases of the making and maintenance of hirarchies and hegemonic masculinity from colonial eras to the post-colonial world. Keywords: Indonesian histories, historiography, women, gender studies Author correspondence Email: dpradadimara@unhas.ac.id 1 Available online at
Lensa Budaya: Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Budaya, Vol. 14, No. 1, 2019. PENGANTAR Adakah Sejarah Perempuan? Dan kalau ada, bagaimana sejarah itu ditulis? Perhatian ten- tang "lokasi" perempuan dalam penulisan sejarah secara umum mulai meningkat sejalan dengan bangkit dan semakin menguatnya gerakan perempuan yang menginginkan adanya persamaan hak bagi kaum perempuan yang terjadi di Amerika Utara dan Eropa Barat di tahun 1960-an. Gerakan ini yang muncul bersamaan dengan gerakan untuk persamaan hak bagi ras dan kelompok etnis yang berbeda, yang juga merupakan akibat dari arus besar dekolonisasi pasca Perang Dunia Kedua, mau tidak mau segera menjadi perhatian utama dalam usaha kolektif penulisan sejarah yang berbeda dengan penulisan sebelumnya. Penulisan sejarah yang tidak lagi berorientasi pada para penguasa kulit putih melahirkan perhatian besar pada mereka yang ditindas, dipinggirkan, yang melawan baik secara aktif tapi juga secara pasif, dan yang tidak bisa menyuarakan diri mereka sendiri. Ras kulit hitam dan kulit berwarna lainnya, kelas yang ditindas, dan kemudian kelompok perempuan, adalah 3 fokus besar penulisan sejarah alternatif di masa setelah tahun 1960- an. Gerakan perempuan yang terjadi di Eropa Barat dan di Amerika Utara bukanlah gerakan yang semata-mata berbasis pada mobilisasi massa dan bersifat pragmatis. Dengan segera gerakan feminisme ini mengembangkan basis pemikiran yang sangat bersifat teo- retik yang di satu sisi mempertanyakan pemikiran-pemikiran dasar dan teori-teori sosial, tetapi di sisi lain juga memanfaatkan pemikiran dan teori tersebut untuk membentuk cara- cara berfikir yang baru. Dari Hegel hingga Weber, dari Kant sampai Marx, dan belum lagi pemikir-pemikir yang lebih kontemporer seperti Sigmund Freud, Jaqcues Lacan, dan Jacques Derrida, dan tentu saja Michel Foucault, semua menjadi obyek kritik sekaligus sumber inspirasi gerakan perempuan dan lahirnya karya-karya yang memfokuskan pada perempuan. Dampak dari pencarian ini terhadap penulisan sejarah kemudian nampak beberapa tahun kemudian. Tulisan ini bertujuan untuk memberi sketsa secara ringkas perkembangan pemikiran dan kegiatan kolektif penulisan sejarah yang bergulat untuk meletakkan perempuan dalam realitas sosial yang dipahami, dan kemudian melihat bagaimana penulisan mutakhir Sejarah Indonesia mendapat inspirasi dari perkembangan ini. METODE Tulisan ini didasarkan atas pemeriksaan secara rinci berbagai buku Sejarah Indonesia, baik yang ditulis dalam Bahasa Indonesia maupun dalam Bahasa Inggris yang sudah diterbitkan yang secara eksplisit memberi perhatian pada perempuan dan juga pada buku yang menggunakan perspektif gender. Dalam kajian kritis yang dilakukan di sini, maka tiap karya tidak hanya dibaca apa yang secara jelas dituliskan, tetapi juga konteks teoretik yang disiratkan. Dalam hal ini, maka dikatakan "disiratkan" bisa saja merupakan strategi sang penulis untuk tidak membuka kerangka teori meski terbuka kemungkinan adanya penulis yang tidak menyadari pendekatan teoretik yang dipakainya. MELALUI KARTINI Di awalnya tidak mengherankan penulisan sejarah di Indonesia banyak dicurahkan pada tokoh Kartini. Ketokohan Kartini sendiri mulai menguat di awal abad ke 20, tepatnya di tahun 1911, ketika kumpulan suratnya yang disunting oleh J. H. Abendanon, Door Duisternis tot Licht diterbitkan. Tidak lama kemudian, hari kelahirannya diperingati oleh pelbagai kalangan bumiputera. Di tahun 1945, penyair Armijn Pane menerjemahkan dan menyunting lagi buku suntingan Abendanon dan diterbitkan oleh Penerbit Balai Pustaka 70 2
Lensa Budaya: Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Budaya, Vol. 14, No. 1, 2019. menjadi Habis Gelap Terbitlah Terang walaupun mungkin judul "Melalui Gelap Mencapai Terang" lebih tepat. Meski tanggal 21 April sudah selalu dirayakan sebagai Hari Kartini sejak masa sebelum kemerdekaan (Mahy 2012), namun di tahun 1958, organisasi perempuan mendorong dirayakannya tanggal yang lain yakni tanggal 22 Desember (tanggal pelaksanaan Kongres Perempuan Indonesia pertama di tahun 1928 di Yogyakarta) sebagai Hari Ibu dan hari nasional. Sejak itu, setidaknya ada 2 hari nasional yang khusus memperingati tokoh dan peranan perempuan. Di tahun 1962, sastrawan Pramoedya Ananta Toer yang memiliki perhatian yang sangat luas pada sejarah, menerbitkan bukunya Panggil Aku Kartini Saja. Judul buku ini seolah menekankan pada aspek lain pemikiran Kartini, yakni perhatiannya bukan (hanya) pada pendidikan per se dan pada "kaum perempuan" tetapi pada kegamangannya (kalau bukan kritiknya) pada status dan kelas sosial. Kartini sendiri baru diberi gelar Pahlawan Nasional di tahun 1964 sesudah pemberian gelar yang sama pada Cut Meutia dan Cut Nyak Dien. Dengan kata lain, Kartini adalah perempuan ketiga yang diberi gelar Pahlawan Nasional sesudah 2 tokoh perempuan lain dari Aceh. tahun 1979, muncul perdebatan mengenai "kepantasan" seorang Kartini untuk dihargai sebagai pahlawan. Perdebatan ini memperoleh kredibilitasnya ketika Harsja Bachtiar, yang lulusan Harvard University dan guru besar ilmu sosial di Universitas Indonesia, melontarkan keraguannya pada Kartini sebagai tokoh yang nyata dan layak menjadi pahlawan. Dalam tulisannya yang terbit dalam satu kumpulan tulisan yang disunting oleh Aristides Katoppo Satu Abad Kartini, dia mempertanyakan Kartini. Agak aneh bahwa Harsja Bachtiar lebih memilih dua tokoh perempuan lain (Ratu Safiatuddin Tajul-'Alam dari Aceh dan We Tenri Olle dari Tanete di Sulawesi Selatan) sebagai tokoh pembanding Kartini yang dianggapnya tidak kalah pantas diberi gelar. Untuk memperkuat argumennya, Harsja Bachtiar seolah sengaja menyembunyikan bahwa Kartini bukan satu-satunya dan bukan perempuan pertama yang diberi gelar Pahlawan Nasional, dengan menyandingkan Kartini dengan 2 tokoh yang belum diberi gelar. Dengan demikian, dia seolah ingin mengatakan bahwa ada perempuan lain yang bukan Jawa yang pantas diberi gelar (dan memang pada kenyataannya ada dan sudah diberi gelar bahkan sebelum Kartini yang dikritiknya - satu hal yang tidak disinggungnya). Perdebatan ini seolah ditutup dengan tulisan lain yang juga diterbitkan dalam buku tersebut. Di tahun yang sama, diterbitkan pula terjemahan yang lebih lengkap dari surat-surat Kartini yang diterjemahkan dari Bahasa Belanda dan oleh Sulastin Sutrisno Surat-Surat Kartini: Renungan Tentang dan Untuk Bangsanya yang semakin mengikis meski tidak menghilangkan keraguan terhadap pentingnya Kartini sebagai sumber inspirasi. Sungguh menarik bahwa di Buku Nani Soewondo Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat yang dicetak ulang beberapa kali (cetak ulang keempat sebagai "edisi revisi" dilakukan ta- hun 1984) adalah buku yang penting, baik karena kekayaaan informasi yang diberikannya dan di saat yang sama karena "penghilangannya." Terdiri dari bab-bab yang meninjau apa yang dikatakannya sebagai "kedudukan wanita" dalam berbagai bidang seperti hukum, kependudukan, dan lingkungan hidup, buku ini memuat satu bab mengenai pergerakan ini bergerak mengikuti wanita Indonesia sejak era kolonial. Narasi pada bab dilaksanakannya dan dimapankannya Kongres Perempuan Indonesia sejak 1928 (sejak kongres ke-5 di tahun 1946 diganti menjadi Kongres Wanita Indonesia atau Kowani). Dengan menggunakan catatan mengenai kongres dan keputusan-keputusan yang diambil, Nani Soewondo memberikan kronologi pencapaian pada tiap-tiap kongres sampai dengan kongres ke-18 di tahun 1983. Meski sangat kering, setidaknya bab ini memberi cukup informasi mengenai salah satu organisasi payung yang memainkan peranan penting dalam 71 3
Lensa Budaya: Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Budaya, Vol. 14, No. 1, 2019. gerakan perempuan di Indonesia. Ditulis di era Orde Baru yang sangat alergi terhadap segala yang berbau kiri, maka tidak mengherankan dalam pembahasan-pembahasan mengenai kongres di masa sebelum tahun 1965 keanggotaan dan organisasi berhaluan kiri hanya sekali-sekali disebut. Sebaliknya di akhir bab diterangkan sedikit organisasi- organisasi yang dekat dengan pemerintah seperti Dharma Pertiwi dan Dharma Wanita. Bab ini bisa menjadi dasar untuk melakukan kajian lanjut mengenai Kowani dengan melakukan pelacakan atas berbagai aspek gerakan, seperti misal latar belakang tokoh- tokohnya, konteks politik dimana Kowani tumbuh, dan, tentu saja, hubungannya dengan negara. Buku ini karenanya juga penting untuk melihat bagaimana politik penguasa mempengaruhi bagaimana sejarah ditulis. Di era Orde Baru, semakin banyak tokoh perempuan yang peranannya ditulis oleh sejarawan. Tokoh-tokoh yang kemudian diangkat menjadi Pahlawan Nasional seperti Dewi Sartika dan Roehana Kuddus juga mendapat buku-buku perjalanan hidupnya sendiri. Sejak jatuhnya Suharto, kajian tentang Kartini kembali muncul namun kali ini melampaui perdebatan soal kepahlawanan. Hal ini nampaknya bersamaan dengan semakin "matangnya" kajian gender di Indonesia dan memudarnya apa yang disebut oleh Julia Suryakusuma (2011) "Ibuisme Negara". Kumpulan surat Kartini diterjemahkan ulang ke Bahasa Indonesia masa kini baik dari Bahasa Inggris (2004, dimana versi Bahasa Inggrisnya diterjemahkan dari Bahasa Belanda oleh sejarawan dari Australia Joost Cote tahun 1995). Di tahun 2014, terjemahan Sulastin Sutrisno juga dicetak ulang. Sementara itu, majalah Tempo di tahun 2013 menerbitkan satu edisi khusus tentang Kartini dimana di dalamnya ada tulisan-tulisan pendek tentang Kartini yang mendapat inspirasi dari kajian gender dan perkembangan termutakhir dalam cultural studies dan subaltern studies yang akhir -akhir ini muncul. Sayang sekali, bahwa kajian-kajian ini masih berupa esai pendek meski dengan perspektif yang lebih kaya, kritis, dan kreatif dibanding karya-karya sebelumnya (lihat misalnya Bandel 2014, Hilmar Farid 2013, Goenawan Mohammad 2013) DARI SEJARAH PEREMPUAN KE PERSPEKTIF GENDER Meningkatnya perhatian pada perempuan dalam penulisan sejarah telah melahirkan berba- gai karya tentang perempuan ataupun tentang tokoh-tokoh perempuan dalam peristiwa- peristiwa besar seperti Revolusi Perancis atau perjuangan anti-kolonialisme. Meski kegelisahan dan gerakan sosial yang berfokus pada perempuan sudah dimulai secara luas di tahun 1960-an, namun baru di tahun 1970-an perkembangan ini dilembagakan. Jurnal- jurnal penting yang memuat karya-karya sejarah ini mulai diterbitkan di awal tahun 1970- an. Jurnal History Workshop (yang terbit pertama di tahun 1973 di Oxford, Britania Raya) adalah jurnal yang awalnya memuat tulisan sejarawan sosialis untuk kemudian sekarang banyak memuat karya sejarawan feminis. Belum lagi jurnal-jurnal seperti Feminist Studies (pertama terbit 1974 di Maryland, Amerika Serikat) dan Signs (1975, Chicago, Amerika Serikat) yang meski tidak melulu memuat karya sejarah, namun memiliki perhatian yang kuat pada topik tersebut. Tidak pelak lagi penerbitan dan penerjemahan buku yang sangat penting karya Simone de Beauvoir Le Deuxième Sexe di tahun 1949 dan diterjemahkan ke Bahasa Inggris di tahun 1953 menjadi The Second Sex, sangat mempengaruhi pemikiran dan penerbitan karya-karya yang kritis terhadap relasi gender dan tentu saja penulisan sejarah. Di tahun 1970-an muncul karya-karya sejarah yang usaha awalnya adalah meningkatkan visibilitas perempuan dalam penulisan sejarah. Dari judul-judul bukunya seperti Hidden from History ("Disembunyikan dari Sejarah" karya Sheila Rowbotham yang terbit tahun 1974), Liberating Women's History ("Membebaskan Sejarah Perempuan" kumpulan tulisan 72 4
Lensa Budaya: Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Budaya, Vol. 14, No. 1, 2019. yang disunting oleh Berenice Carroll dan terbit tahun 1976) atau Becoming Visible ("Menjadi Nampak" yang adalah kumpulan tulisan yang disunting oleh Renate Bridenthal dan Claudia Koonz dan diterbitkan tahun 1977), terlihat bahwa agenda awal penulisan dan penerbitan ini adalah usaha untuk memasukkan perempuan ke dalam sejarah yang selama ini tidak dilakukan dalam penulisan yang umumnya ditulis oleh sejarawan pria dan kulit putih. Perempuan dalam penulisan sebelumnya nampak tenggelam dan sama sekali tidak disebutkan atau dibahas secara jelas. Segera disadari bahwa memfokuskan kajian historis pada kelompok perempuan membawa kompleksitas tidak hanya dalam konteks metodologi saja melainkan, lebih jauh lagi, dalam konteks epistemologi - atau dengan kata lain kompleksitas dalam penulisan sejarah itu sendiri. Semakin disadari bahwa me-nampak-kan perempuan ke karya sejarah tidak lagi memadai. Kajian gender yang diwarnai pada kegelisahan teoretik secara langsung mempengaruhi bagaimana sejarah (bisa) ditulis. Kajian sejarah yang memfokuskan pada perempuan kemudian dituntut untuk juga merespon pada sejauh mana kajian tersebut mempengaruhi kalau tidak mengubah cara pandang kita tentang penulisan sejarah dan pembentukan kategori dan hirarki di masa lalu yang masih sering berlanjut hingga hari ini. Seorang sejarawan terkemuka Amerika Joan W. Scott (1988) menuliskan dengan jernih historiografi yang bergerak dari penulisan sejarah perempuan ke penulisan sejarah yang menggunakan perspektif gender. Secara umum dia membagi penulisan sejarah dengan perspektif gender ini dalam dua kelompok besar. Kelompok pertama disebutnya sebagai penulisan yang bersifat deskriptif, sedang yang kelompok kedua disebutnya sebagai penulisan sejarah yang mencari hubungan kausal. tidak membedakan antara "perempuan" dan "gender." Kedua kata ini - sering karena sejarawan pemakainya tidak mengikuti perdebatan teoretis yang mendahuluinya - digunakan secara bersama-sama dan dipertukarkan satu dengan yang lain. Akibatnya, "perempuan" sebagai kategori dan seba- gai kata sifat (seperti "pekerjaan perempuan," "sifat perempuan," "organisasi perempuan") dilihat sebagai suatu hal yang statis dan ahistoris. Dan karenanya meski kajian ini sudah memberikan kontribusi yang berharga dengan memberikan gambaran rinci dari obyek yang dikajinya, namun tidak dipahami bagaimana kategori-kategori ini (misal dalam relasinya dengan "pekerjaan laki-laki," "sifat laki-laki," atau "organisasi laki-laki") digunakan, dik- onstruksikan, dan berubah-ubah. "Sejarah Perempuan" dalam kajian semacam ini hanyalah menjadi satu sub-bidang kajian baru tanpa memiliki kekuatan analitis yang dapat membongkar paradigma-paradigma dalam penulisan sejarah. Dan dalam kerangka semacam terus direproduksi tanpa sikap kritis. Penulisan yang bersifat deskriptif umumnya ini, terbuka kemungkinan kategori-kategori yang dibangun akan Penulisan yang bersifat kausal lebih kompleks coraknya dan menggambarkan ber- bagai pendekatan teoretik yang melatarinya. Dan memang penulisan sejarah semacam ini mencerminkan usaha sadar para penulisnya untuk merekonsiliasikan antara perdebatan teoretik yang biasanya dilakukan dalam semangat universal dan umum (general) dengan spesifikasi konteks historis. Tiga perdebatan teoretik yang mewarnai penulisan sejarah ini adalah perdebatan mengenai asal patriarki, perdebatan dalam tradisi marxis mengenai moda produksi, moda reproduksi dan implikasinya terhadap konstruksi seksualitas perem- puan, sedang perdebatan ketiga lebih bercampur antara teori-teori pasca-strukturalis Peran- cis dan Anglo-Amerika. Lebih dari sekedar apa yang oleh Scott disebut sebagai "usaha yang naif" untuk mencari tokoh awal gerakan perempuan (1988: 17), penulisan sejarah se- macam ini dapat mendorong pemikiran ulang dan penulisan ulang sejarah itu sendiri. 73 5
Lensa Budaya: Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Budaya, Vol. 14, No. 1, 2019. Satu hal yang hampir-hampir tak disinggung oleh Scott adalah kolonialisme. Ham- pir semua karya yang dibahas oleh Scott berbicara mengenai Eropa Barat dan Amerika dan tidak menyinggung sama sekali sejarah-sejarah daerah koloni Eropa dan Amerika. Kajian sejarah tentang masyarakat koloni umumnya tidak menggunakan perspektif gender, dan, kajian gender hingga akhir tahun 1980-an berkutat hanya pada Eropa Barat dan Amerika. Kajian gender baru bertambah kaya dengan maraknya kajian pascakolonial di tahun 1990- an yang menunjukkan bagaimana kolonialisme tidak hanya membentuk masyarakat koloni, tetapi juga masyarakat metropol di Eropa dan Amerika itu sendiri seperti yang kemudian ditulis oleh sejarawan-sejarawan lain. PENULISAN MUTAKHIR SEJARAH INDONESIA BERPERSPEKTIF GENDER Pembagian karya-karya sejarah menjadi karya yang deskriptif dengan karya yang kausal juga dapat diterapkan pada saat karya-karya sejarah mutakhir Indonesia yang memusatkan perhatian pada kelompok perempuan dianalisa. Lebih jauh lagi, pembagian perspektif tersebut tampaknya berhubungan langsung dengan obyek kajian yang dipilih. Penulisan yang bersifat deskriptif banyak memfokuskan pada sejarah gerakan perempuan sejak awal abad ke-20 hingga saat ini, sedang penulisan yang bersifat kausal melihat secara kritis apa yang bisa disebut sebagai strategi-strategi penguasaan (strategies of rule) utamanya di era ko- lonial. Yang disebut pertama lebih memfokuskan pada relasi antara perempuan dalam ber- bagai lembaga (termasuk organisasi politik) dan hubungannya dengan negara dan tema- tema yang diusungnya, sedang yang disebut belakangan lebih melihat bagaimana kategori, hirarki, dan identitas baik yang menyangkut ras dan gender saling terkait dengan erat dan memiliki konteks historisnya sendiri. Dalam kelompok kajian yang bersifat deskriptif, bisa dimasukkan karya-karya Elsbeth Locher-Scholten, Elizabeth Martyn dan Susan Blackburn. Sedang dalam kajian yang bersifat kausal, baru bisa dimasukkan karya-karya Saskia E. Wieringa dan Ann Laura Stoler. Buku Locher-Scholten Women and The Colonial State. Essays on Gender and Modernity in the Netherlands Indies 1900-1942 yang terbit tahun 2000 adalah kumpulan tulisan-tulisan lepas yang beberapa di antaranya sudah diterbitkan beberapa saat sebelumnya di berbagai jurnal atau buku lain. Tidak mengherankan karenanya kalau buku ini dibagi dalam bab-bab yang tidak kronologis, melainkan berdasarkan topik-topik yang dibahasnya. Setelah bab pertama yang memberi bingkai untuk karya-karya dalam buku ini, bab selanjutnya berisi bahasan tentang buruh perempuan di Jawa, tentang pembantu rumah tangga (laki-laki dan, terutama, perempuan), tentang gaya hidup wanita Eropa di koloni, tentang perjuangan untuk memperoleh hak memilih dan dipilih (suffrage), dan tentang perdebatan mengenai monogami di tahun 1937. Bab-bab mengenai buruh perempuan dan mengenai pembantu rumah tangga adalah bab-bab yang membahas tema-tema yang besar dan rumit yang dapat memiliki implikasi teoretis yang besar. Namun demikian, Locher-Scholten membahasnya dengan sederhana dan jelas tanpa menggoda pembaca untuk memasuki wilayah yang kompleks. Kategori-kategori seperti "Belanda," "Eropa," dan "Pribumi," misalnya, digunakan tanpa dibongkar meski sebenarnya data yang diperolehnya sangat kaya. Bab mengenai buruh perempuan mencoba memperhadapkan antara perdebatan dalam Volksraad di Hindia mengenai pengaturan atas buruh perempuan (dan apakah perempuan pantas jadi buruh atau tidak dalam kacamata Eropa dan pemerintah kolonial) dan kenyataan yang sudah hidup dalam masyarakat Jawa dimana perempuan sudah memiliki peranan besar dalam kerja baik di dunia pertanian ataupun industri. Sedangkan bab mengenai pembantu rumah tangga menunjukkan bahwa di satu sisi para pembantu ini sangat dibutuhkan dalam 74 6
Lensa Budaya: Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Budaya, Vol. 14, No. 1, 2019. kehidupan satu keluarga di Hindia dan mereka dipuji karena kemampuan mereka dalam mengurus segala kebutuhan keluarga tersebut. Di sisi lain, para pembantu ini dianggap sebagai perangkat rumah tangga yang bermanfaat namun juga memiliki kebiasaan yang dianggap dapat merusak moralitas anak-anak yang diasuhnya (seperti, meminta sebagian dari gajinya di muka, atau persekot (dari bahasa Belanda voorschot) atau memanjakan anak asuhnya). Satu hal yang sangat menarik dan inovatif yang dilakukan oleh Locher-Scholten dalam bab-bab ini ialah dicermatinya dengan sangat teliti data hasil sensus (volkstelling) tahun 1930. Dengan usahanya ini, dapat ditampilkan apa yang dalam istilah yang sangat populer dalam usaha pengarusutamaan gender di tahun 2000-an ini sebagai data kependudukan dan ketenaga kerjaan yang didisagregasikan (dipisahkan) antara data laki dan data perempuan. Bab IV yang membahas mengenai gaya hidup Eropa di Hindia adalah bab yang paling menarik dalam buku ini. Perhatian Locher-Scholten untuk melihat topik yang tidak biasa dan posisinya yang kritis terhadap penguasa kolonial nampaknya adalah jejak dari hasil pendidikannya di Universitas Utrecht di Belanda dimana dia memperoleh gelar dok- tornya di bidang sejarah (melalui buku Ethiek in Fragmenten yang dipertahankannya di ta- hun 1981 dan sudah diterbitkan dalam bahasa Indonesia di tahun 1996). Perubahan gaya hidup disimpulkan oleh Locher-Scholten sebagai diakibatkan karena dua hal yakni se- makin mudahnya hubungan antara Hindia dengan Belanda (akibat majunya teknologi dan dibukanya Terusan Suez), dan semakin meningkatnya jumlah penduduk "totok" Belanda di Hindia, terutama perempuan. Yang terjadi kemudian adalah apa yang disebutnya "totok -isasi" gaya berpakaian (berkurangnya anjuran pemakaian kain kebaya bagi perempuan totok, misalnya) dan pola makan dengan semakin dihargainya mode Perancis dan makanan Eropa di Hindia. Bab mengenai perjuangan perempuan di Hindia untuk menda- pat hak memilih dan dipilih serta bab mengenai perkawinan tampak bersambung dengan pembahasan mengenai hal-hal serupa yang dilakukan oleh Susan Blackburn. Kalau Locher-Scholten memfokuskan perhatiannya pada era kolonial, maka kon- tribusi Elizabeth Martyn yang terpenting melalui bukunya The Women's Movement in Post- Colonial Indonesia. Gender and Nation in A New Democracy (terbit tahun 2005) adalah kebera- niannya untuk membahas dengan cukup rinci satu periode yang disebut oleh seorang se- jarawan senior Ruth McVey "Era yang Lenyap." McVey (1994: 3) pernah menulis secara tepat bahwa era 1950-an adalah era yang membingungkan yang penuh dengan "hal-hal [issues] yang tak terpecahkan atau tak lagi relevan dan karenanya bisa membuat peneliti terjebak" dan karenanya banyak peneliti yang menghindarinya. Tapi masalah bagi kajian periode ini bukanlah hanya adanya topik dan permasalahan yang rumit, bahan kajian untuk periode ini memang tak sebanyak bahan untuk periode sebelum 1942, misalnya. Tak mengherankan karenanya era 1950-an ini sangat kurang dikaji. Buku Martyn ini berasal dari disertasinya yang dipertahankannya di Universitas Monash di Australia pada tahun 2001 dalam bidang ilmu politik di bawah bimbingan Susan Blackburn. Dan seperti layaknya suatu disertasi, buku ini dimulai dengan paparan teoretis yang menyentuh topik perempuan dalam gejolak revolusi dan nasionalisme dan dilanjutkan dengan pembahasannya yang mendetil mengenai gerakan perempuan dan tema-tema sentral dalam perjuangannya. Dalam membahas gerakan perempuan di tahun- tahun awal republik, Martyn harus berhadapan dengan sulitnya bahan yang tersedia untuk dikaji. Nampak dalam bukunya bahwa dia harus menggunakan berbagai sumber yang berasal dari organisasi-organisasi perempuan yang aktif di periode kajiannya, sepanjang memang bahan tersebut tersedia. Nampak pula bahwa bahan-bahan kajian sifatnya tidak merata dimana organisasi tertentu rajin menerbitkan warta internalnya (seperti Suara 75 7
Lensa Budaya: Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Budaya, Vol. 14, No. 1, 2019. Aisjijah) tetapi tentu tidak semua organisasi serajin itu. Ada juga warta internal yang banyak disebut, namun bahannya hampir-hampir lenyap sama sekali dan karenanya tidak digunakan untuk kajian ini (seperti Berita Gerwani). Selain dengan melakukan wawancara dengan para mantan aktifis organisasi yang masih bisa ditemuinya, Martyn juga harus secara teliti membuka arsip seperti Arsip Kabinet Presiden dan Arsip Konsituante (keduanya tersimpan di Arsip Nasional) dan juga risalah sidang-sidang DPR. Arsip tentu adalah salah satu bahan terpenting penulisan karya sejarah, dan di tengah-tengah sulitnya bahan arsip dari tahun 1950-an, arsip apapun yang ada pastilah sangat membantu. Namun, kelemahan dalam menggunakan arsip tanpa hati-hati bisa juga menyesatkan: organisasi yang masih meninggalkan arsip belum tentu organisasi terpenting di jamannya, dan sebaliknya organisasi yang penting belum tentu meninggalkan cukup arsip. Dengan berbagai kesulitan di atas, Martyn membahas gerakan perempuan di saat Republik Indonesia baru lahir dengan melihat sejauh mana organisasi-organisasi perem- puan menerima bahwa kemerdekaan bangsa berarti pula kemerdekaan bagi perempuan. Dalam konteks ini menurut Martyn, para penggerak organisasi umumnya merasa puas bahwa resistensi terhadap tuntutan persamaan hak bagi perempuan umumnya sangat ter- batas. Situasinya menjadi berbeda pada saat organisasi perempuan dan para penggeraknya berusaha mendorong lahirnya undang-undang perkawinan yang melindungi kaum perem- puan di tahun 1950-an. Di masa kolonial, perkawinan bagi kalangan bumiputera adalah urusan pengadilan agama dan pengadilan adat yang sangat beragam dan dianggap meletakkan perempuan dalam posisi yang sangat lemah terutama dalam hal perkawinan anak-anak/ dini, per- ceraian, dan poligami. Tidak mengherankan bahwa perjuangan untuk lahirnya undang- undang yang mengatur hal-hal ini menjadi agenda penting bagi banyak organisasi perem- puan segera setelah revolusi berakhir. Organisasi perempuan yang merupakan bagian dari organisasi Islam (dan juga partai Islam) memiliki posisi yang berbeda dalam hal ini. Mereka umumnya juga sangat kritis terhadap perkawinan anak-anak, namun cenderung menghindari perdebatan mengenai poligami (yang dibenarkan oleh agama). Perjuangan bagi undang-undang ini muncul kemudian sebagai kontroversi ketika pemerintah menge- luarkan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 1952 yang intinya memberi hak tunjangan pensiun tidak hanya bagi isteri pertama pegawai negeri sipil setelah yang bersangkutan meninggal, namun juga bagi isteri (-isteri) berikutnya. Oleh penggerak organisasi perem- puan ke-Islam-an, PP ini dianggap hal yang positif karena melindungi tidak hanya isteri pertama, sedang bagi penentang poligami (umumnya dari organisasi nasionalis, sosialis dan komunis) PP ini dianggap merupakan bentuk persetujuan pemerintah atas poligami (yang memang belum diatur). Situasinya bertambah rumit ketika Sukarno (yang secara ideologis dekat dengan kelompok penentang poligami) memadu Fatmawati dengan meni- kah lagi dengan Hartini di tahun 1953. Perdebatan ini akhirnya tenggelam dalam gemuruh politik ketika Sukarno memutuskan untuk merubah sistem politik melalui demokrasi terpimpinnya di tahun 1959. Mengingat canggihnya perdebatan mengenai gender dan nasionalisme, dan meski sebagai disertasi karya ini dipertahankan dalam disiplin ilmu politik, tidak berarti pemba- hasan teori yang dilakukan oleh Martyn dilakukannya secara mendalam. Pembahasan mengenai perempuan dan nasionalisme (hanya sepanjang 4 halaman) hanya menyentuh tentang bagaimana nasionalisme dan perjuangan kemerdekaan juga membuka peluang bagi perjuangan persamaan hak bagi perempuan seberapapun problematisnya. Di dalam bagian ini sebenarnya perbandingan dengan kajian mengenai gender dan nasionalisme di Asia Selatan (di India dan Pakistan) ataupun di Afrika yang menggunakan berbagai sudut 76 8
Lensa Budaya: Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Budaya, Vol. 14, No. 1, 2019. pandang (dari linguistik hingga simbolik dari politis sampai sosial) dapat dilakukan (lihat kumpulan tulisan yang disunting oleh Parker et.al.). Yang dilakukan Martyn adalah men- coba untuk membahas secara deskriptif berbagai gerakan perempuan secara menyeluruh yang mencakup semua spektrum gerakan, dari organisasi isteri, organisasi perempuan kea- gamaan, organisasi perempuan sosialis dan komunis, dan beragam kategori organisasi lain- nya. Di satu sisi, pembahasan yang komprehensif semacam ini memberi gambaran yang kaya akan dinamika perempuan di tahun 1950-an. Di sisi yang lain, dalam pembahasannya Martyn tidak cukup memberikan penekanan pada organisasi yang dianggapnya lebih signifikan. Karenanya, semua organisasi nampak sebanding dan sama pentingnya. Dari peta organsiasi-organisasi yang ada di tahun 1950-an yang diperoleh dari karya ini tidak akan didapatkan kontur yang jelas mengenai organisasi-organisasi yang dominan ataupun peranan satu organisasi di banding organisasi yang lain. Ada kedekatan yang nyata antara buku Martyn dengan buku karya Susan Black- burn yang berjudul Women and the State in Modern Indonesia (terbit tahun 2003) bahkan dalam cara kedua buku ini mendekati dan membahas topiknya. Dan ini tentu tak mengher- ankan karena Martyn adalah asisten peneliti Blackburn dan kemudian menjadi anak bimb- ingan Blackburn pada saat menyelesaikan disertasinya. Blackburn adalah seorang ahli ilmu politik dan dosen di Universitas Monash di Australia yang memilki perhatian besar pada sejarah. Karya-karya sebelumnya (yang pada saat itu dia masih menggunakan nama Susan Abeyasekere) seperti bukunya Jakarta: A History yang sangat populer (yang terbit di tahun 1987 dan kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia dan diterbitkan ulang di tahun 2018) atau karyanya yang lebih awal One Hand Clapping: Indonesian Nationalists and the Dutch, 1939-1942 (terbit tahun 1976), membuktikan kefasihannya dalam menggunakan data sejarah dan menghasilkan karya sejarah. Buku Blackburn ini lebih ambisius cakupannya, baik cakupan tema pembahasan maupun rentang waktu yang dibahas (yakni dari masa kolonial sampai dengan masa reformasi) dibanding buku karya Martyn. Dan berbeda dari karya Martyn yang berasal dari disertasi yang biasanya dikerjakan dalam waktu yang terbatas, maka karya Blackburn ini mencerminkan perhatiannya yang luas dan panjang atas gerakan perempuan di Indonesia, serta keberpihakannya pada kelompok-kelompok pendukung gerakan ini. Dalam bukunya, Susan Blackburn membahas dinamika perempuan di dalam, dan juga sebagai pembentuk, Negara-Bangsa Indonesia dari era kolonial sampai runtuhnya Orde Baru. Dia membahas perempuan baik dari aspek organisasinya, wacana-wacana yang berkembang atas perempuan baik oleh kelompok-kelompok perempuan maupun kelompok lain seperti partai politik, dan juga relasi perempuan dengan negara. Nampak bahwa Blackburn ingin memberi suara kaum perempuan dalam - meminjam judul karya sejarawan Takashi Shiraishi yang dipujinya sekaligus ingin dilengkapi oleh Blackburn melalui karya ini - "Zaman Bergerak" (1997) meski dalam rentang waktu yang jauh lebih panjang dibandingkan kajian Shiraishi. Seperti judulnya, buku Blackburn ini berusaha untuk melihat dinamika tarik menarik antara "perempuan" baik dalam tataran simbolik maupun praktis dengan negara. Negara, baik negara kolonial maupun pascakolonial di satu sisi membuka ruang bagi kaum perempuan lewat pendidikan umum namun sekaligus membatasi mereka melalui berbagai peraturan. Buku Blackburn dibagi dalam bab-bab yang bersifat topikal dan bukan kronolo- gis yakni bab mengenai pendidikan, perkawinan dini, kewarganegaraan, poligami, ibu (dalam makna yang luas), eksploitasi ekonomi, dan mengenai kekerasan terhadap perempuan. Dalam bab mengenai pendidikan, buku ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara penguasa kolonial, tokoh (laki laki) pergerakan, dan tokoh pergerakan 77 9
Lensa Budaya: Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Budaya, Vol. 14, No. 1, 2019. perempuan tentang pentingnya pendidikan bagi perempuan. Permasalahan mengenai pendidikan ini mempunyai nuansa lain di masa kemerdekaan dimana, utamanya di masa awal Orde Baru, terjadi perluasan kesempatan pendidikan dengan dibangunnya SD Inpres di seluruh negeri. Meski nuansanya berbeda, namun pertanyaannya sama, yakni sejauh mana pendidikan bagi kaum perempuan dianggap penting, baik oleh kalangan penguasa dan tokoh pergerakan ataupun oleh para orang tua yang memutuskan anak perempuannya tidak melanjutkan pendidikan setelah SD karena anak laki-laki mendapat prioritas pembiayaan. Perdebatan soal perkawinan, baik itu perkawinan dini, poligami, dan perceraian terus menjadi bagian sentral dalam perjuangan kaum perempuan. Seringkali pengalaman pribadi para tokoh pergerakan (tidak kurang termasuk juga Kartini) membuat perdebatan soal perkawinan memiliki dimensi yang personal. Perkawinan adalah simbol dimana per- debatan persamaan hak antara laki dan perempuan (untuk menikah, menikah lagi, untuk bercerai, untuk memperoleh hak-hak setelah perceraian, misalnya) mendapatkan ben- tuknya yang paling nyata. Sudah di tahun 1939, Suwarni Pringgodigdo menulis bukunya Perlindoengan dalam Perkawinan yang diterbitkan di Batavia. Bagi sebagian besar perempuan, perkawinan adalah suatu keniscayaan, namun pada saat yang sama, tersirat adanya kekhawatiran bahwa perkawinan adalah ancaman bagi hak-hak mereka. Di dalam lembaga perkawinan, maka perempuan merupakan subordinat dari laki-laki. Perdebatan mengenai perkawinan memiliki dimensi lain yakni dimensi keagamaan, tidak hanya karena hingga 1974 perkawinan dianggap berada di ranah agama, tapi juga karena agama (Islam, dan juga Hindu) memberi hak yang lebih besar pada laki-laki untuk mengambil keputusan yang berkenaan dengan perkawinan. Tidak diragukan lagi, buku Blackburn sampai saat ini adalah karya yang paling komprehensif mengenai tidak hanya gerakan perempuan, namun juga isu perempuan dalam relasi kekuasaan negara. Cakupan topik-topik yang dibahas dan rentang waktu yang menjadi sumber kajian, menjadikan buku yang tak boleh dilewatkan bagi siapapun yang akan melakukan kajian tentang perempuan (di) Indonesia. MELAMPAUI KARTINI Kalau Martyn dan Blackburn melakukan pembahasan mengenai perempuan secara agak ensiklopedis dengan membahas tema-tema penting yang menunjukkan tarik menarik antara kelompok perempuan dan negara, maka Saskia Eleanor Wieringa berfokus pada satu organisasi yang sangat penting di masa sebelum tahun 1966. Buku Wieringa Penghan- curan Gerakan Perempuan di Indonesia hingga saat ini sudah melalui berbagai perwujudan. Dimulai sebagai satu disertasi berjudul The Politizations of Gender Relations in Indonesia. Women's Movement and Gerwani until the New Order State yang dipertahankan di Universitas Amsterdam di tahun 1990 untuk kemudian diterjemahkan dan diterbitkan di Indonesia di tahun 1999 (dan dipakai untuk tulisan ini), buku ini baru diterbitkan dengan judul Sexual Politics in Indonesia di tahun 2002. Meski fokus utama buku Wieringa adalah organisasi Gerakan Wanita Indonesia Sedar (Gerwis) yang kemudian berganti nama menjadi Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) yang kemudian dihancurkan di tahun 1965-66, namun dalam bukunya Wieringa menempatkan organisasi ini dalam kerangka yang lebih luas yakni sebagai bagian yang penting dalam gerakan perempuan yang sudah dimulai di masa kolonial. Sebagai karya yang mulai dikerjakan di masa Orde Baru, maka bisa dibayangkan bahwa pengerjaan karya ini menghadapi tantangan yang luar biasa. Gerwani sebagai or- ganisasi pergerakan perempuan seolah disembunyikan dua kali. Seperti yang sudah diba- 78 10
Lensa Budaya: Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Budaya, Vol. 14, No. 1, 2019. has di atas, dalam historiografi Indonesia perempuan tersembunyi dalam generalisasi - membahas pergerakan secara umum sudah dianggap membahas pergerakan perempuan. Bukankah perempuan bagian dari bangsa? - begitu biasanya retorikanya. Namun tantan- gan yang lebih besar lebih bersifat ideologis-politis. Membahas organisasi yang begitu distigmakan, tidak hanya dianggap sebagai perpanjangan Partai Komunis Indonesia tetapi secara sengaja dicitrakan sebagai pelaku langsung persitiwa "penyiksaan" para jendral di Lubang Buaya, Wieringa harus berhadapan dengan kecurigaan, tekanan, dan tentu saja kebisuan tidak hanya dari mereka yang ditindas tapi juga yang menindas. Satu tantangan besar untuk menembus mitos dan propaganda yang begitu mencekam, mempengaruhi dan menindas hidup ribuan orang (dalam hal ini perempuan). Dalam bab-bab awal, Wieringa melihat peranan perempuan dalam saat-saat penting bangsa ini sejak dari era kebangkitan nasional, masa pendudukan Jepang, hingga masa akhirnya di tahun 1965. Gerwis dibentuk di tahun 1950 berdasarkan penggabungan beberapa organisasi perempuan sebelumnya. Baru nanti di tahun 1954 Gerwis berubah menjadi Gerwani di saat tekanan kepada Gerwis/Gerwani sangat kuat agar organisasi ini menjadi bagian dari PKI, apalagi sudah banyak tokoh-tokoh Gerwani juga menjadi anggota PKI. Padahal sejak awal organisasi ini menyatakan tidak menggabungkan dengan salah satu partai. Keanggotaan organisasi ini terus tumbuh hampir 700 ribu di tahun 1957 dan bahkan lebih dari satu juta anggota beberapa tahun kemudian. Wieringa mencatat secara ideologis dan politis organisasi ini mengambil garis anti-imperialis. Gerwis dan kemudian Gerwani juga diminati oleh perempuan perkotaan yang melihatnya sebagai organisasi yang membuka diri bagi anggota bukan dari kalangan atas. Di perdesaan, kader- kadernya aktif turun mendengarkan permasalahan perempuan di sana. Posisi Gerwani politik sempat sulit ketika seperti disebut di atas, Sukarno berpoligami dengan menikahi Hartini di tahun 1953. Gerwani yang sebelumnya mendukung 19 organisasi perempuan lain yang dipelopori oleh Persatuan Wanita Republik Indonesia (Perwari) untuk melakukan reformasi peraturan perkawinan dan menolak poligami - termasuk apa yang dilakukan oleh Sukarno - menjadi ragu karena hubungan baik mereka dengan sang presiden. Meski bukan bagian dari PKI dan memiliki agendanya sendiri, Gerwani ikut diseret dalam prahara menyusul penghancuran PKI sesudah peristiwa G30S. Gerwani tidak hanya dihancurkan sebagai suatu organisasi. Lebih dalam dampaknya adalah penghancuran Gerwani sebagai suatu "ide" aktifisme perempuan di ruang publik. Dalam media massa yang dikuasai oleh Angkatan Darat, gencar dituliskan akan peranan Gerwani yang ikut melakukan penyiksaan di Lubang Buaya terhadap para Jendral yang diculik - yang kemudian menjadi alasan pembenar ribuan anggota Gerwani ditangkap, sebagian disiksa, dan banyak di antaranya dibunuh. Belasan tahun kemudian, baru diungkap di tahun 1987, hasil otopsi resmi dokter Angkatan Darat beberapa saat setelah jenazah ditemukan dan diangkat, ternyata para jenderal yang dibunuh di Lubang Buaya tidak mengalami penyiksaan. Meski demikian, Gerwani (dan ide yang dibawanya yakni aktifisme perempuan di ruang publik) sudah dikaitkan dengan tindakan-tindakan amoral, tidak sesuai dengan "nilai-nilai" keluhuran, dan karenanya harus dijauhi. Tulisan Wieringa menunjukkan bahwa dibenarkannya penghancuran gerakan perempuan dan menjadikan penghancuran ini sebagai alat legitimasi kuasa militeristik Orde Baru selama ini merupakan wujud nyata bagaimana sejarah yang dimakan oleh gambaran stereotip feminitas-maskulinitas dijadikan landasan legitimasi kekuasan maskulin yang hegemonik (hegemonic masculinity). Karya-karya yang sangat berbeda baik dari sudut pendekatan, gaya penulisan, 79 11
Lensa Budaya: Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Budaya, Vol. 14, No. 1, 2019. maupun substansi permasalahan yang digarap adalah karya-karya Ann Laura Stoler. Meski fokus dan periode kajiannya hampir sama dengan fokus kajian Locher-Scholten, yakni masa kolonial, demikian pula adanya beberapa bahan yang sama yang juga dipakai oleh keduanya (seperti buku manual tulisan J. Kloppenburgh-Versteegh) namun pendekatan dan agenda kajian yang dilakukan oleh Stoler sangatlah berbeda. Seperti yang telah dibahas di atas, karya-karya Locher-Scholten cenderung bersifat deskriptif. Locher- Scholten tidak bertanya, kategori-kategori yang dibangun melalui pengaturan atas perempuan (terutama yang bersentuhan langsung dengan keluarga yang Belanda "totok") bertujuan untuk apa? Apa yang mendasari seluruh obsesi penguasa kolonial atas kategori ini? Sedangkan Stoler secara mendasar berusaha untuk, apa yang disebut Scott (1988: 29) "memeriksa ulang secara kritis premis-premis dan standar yang dipakai dalam karya-karya ilmiah pada saat ini," atau dengan kata lain, mencoba menulis "sejarah baru." Sebelumnya, Stoler lebih dikenal di Indonesia sebagai penulis sejarah yang memfo- kuskan kajiannya pada relasi buruh (labor relations) awalnya di dunia pertanian untuk ke- mudian berujung pada karya utamanya dalam fokus ini yang sangat penting Capitalism and Confrontation in Sumatra's Plantation Belt: 1870-1979 yang terbit di tahun 1985 (dan setelah lama tertunda akhirnya terbit dalam bahasa Indonesia di tahun 2005). Buku yang berasal dari disertasinya dalam ilmu antropologi menunjukkan perhatian utamanya pada buruh dalam kapitalisme dan sekaligus kolonialisme. Perhatiannya yang besar pada sejarah menunjukkan bahwa ia berada di garda depan perdebatan dalam disiplin antropologi men- genai peran sentral ilmu sejarah. Dalam hal ini, sejarah bukanlah hanya pemberi "latar belakang" pada kajan-kajian antropologis, tetapi lebih jauh lagi, kajian sejarah sebagai proses pembongkaran definisi konsep dan kategori-kategori yang sering dipakai baik oleh para ahli antropologi maupun juga ahli sejarah (yang sering tanpa sikap kritis meminjam konsep dan kategori tersebut baik dari ilmu sosial maupun dari kategori yang dibuat oleh pembuat arsip). Tidak heran bahwa karyanya tersebut dijiwai oleh pergulatan teoretis yang biasanya absen dalam karya-karya Sejarah Indonesia. Pergulatan teoretis yang dilakukan Stoler sejak buku pertamanya terus mewarnai karya-karya selanjutnya dimana dia secara sistematis mencoba memahami dan membong- kar pemahamannya akan kekuasaan kolonial. Salah satu argumen dasarnya adalah bahwa kekuasaan kolonial dilandasi pada adanya kategorisasi dan hirarki masyarakat kolonial baik yang dijajah maupun yang menjajah. Stoler akan segera mengingatkan bahwa kate- gori di era kolonial (misalnya, kategori rasial "Eropa," "Timur Asing," dan "Pribumi") berubah-ubah dan memiliki sejarahnya, dan karenanya hirarki yang didasarkan pada kate- gori inipun bukanlah hal yang statis melalui berubah-ubah sesuai konteks dan tempatnya. Inilah apa yang dapat disebut sebagai strategi-strategi penguasaan. Dalam pandangan kajian post-colonial selama ini, maka seringkali dianggap bahwa kategori-kategori ini diciptakan dengan mengacu pada pemikiran pencerahan yang mendasarkan pada akal dan teknologi. Stoler (1995 dan 1996) ingin memperkaya pandangan semacam ini dengan menunjukkan peranan "perasaan" dalam menciptakan kategori sosial (utamanya kategori "indo" dan "peranakan"). Dengan membaca sejarah kolonial melalui Michel Foucault, maka menurut Stoler relasi gender dan relasi seksual dilihat lebih daripada sekedar gambaran atau refleksi dari hirarki sosial dan hirarki rasial. Tapi lebih daripada itu, relasi- relasi ini yang diatur dengan begitu ketat merupakan bagian yang sangat instrumental dalam menciptakan dan mereproduksikan hirarki-hirarki tersebut di atas. Relasi seksual karenanya tidak dikaji oleh Stoler melalui kacamata "moral" seperti yang memang sering dilancarkan penguasa kolonial terhadap praktek pergundikan (nyai) yang meluas di masyarakat kolonial, melainkan dari kacamata relasi kuasa kolonial. 80 12
Lensa Budaya: Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Budaya, Vol. 14, No. 1, 2019. Kajian Stoler difokuskan pada bagaimana kategorisasi dan hirarki masyarakat kolonial yang berbasis pada ras dan status ras yang berbeda direproduksi - dan karena proses reproduksi ini berpusat pada perempuan baik sebagai pasangan hidup lelaki dengan status Eropa maupun sebagai ibu kandung dari anak yang dilahirkan, maka perdebatan dan politik hukum kolonial atas perempuan menjadi sangat penting. Kategori "Eropa," "Timur Asing" dan "Pribumi" hanya dapat diletakkan dalam susunan hirarki apabila batas -batasnya baik secara sosial dan lebih lagi secara hukum jelas. Di masa sebelum pertengahan abad ke-19 dimana jumlah lelaki Eropa jauh melebihi perempuan Eropa maka praktek dimana mereka mengambil pasangan dari kalangan perempuan pribumi bisa diterima dan dianggap wajar. Lebih lanjut lagi, karena jumlahnya tidak banyak maka "dinaikkannya" status pasangannya dam status anaknya yang berdarah campuran atau "indo" menjadi status Eropa bisa diterima. Namun halnya berubah ketika di akhir abad ke- 19 dimana jumlah para "indo" meningkat dan menyoloknya kemiskinan di kalangan mereka membuat status Eropa mereka dipertanyakan, sekali lagi tidak atas dasar moral melainkan karena dianggap dapat menggoyahkan prestise dan simbolisme kuasa Eropa atas masyarakat kolonial. Kenyataan adanya warga Eropa yang miskin di tengah mayarakat kolonial membuat digerusnya legitimasi kuasa mereka - setidaknya inilah pokok perdebatan yang mengemuka dalam pembahasan mengenai peraturan perkawinan campuran (gemengde huwelijken) antara warga berstatus Eropa dengan pribumi. Setidaknya ada dua hal yang dicatat Stoler (1992) yang memicu perdebatan di sekitar perkawinan campur. Pertama adalah banyaknya perempuan berstatus Eropa (meski ber-ibu-kan pribumi) yang kemudian memilih menikah dengan lelaki pribumi. Kedua, pergundikan - yang dituding menjadi penyebab kemiskinan di kalangan "indo" - juga terus berlangsung dimana dalam keluarga yang anggotanya memiliki status yang berbeda mereka cenderung mempertahankan status hukum masing-masing untuk menghindari hilangnya hak atas kepemilikan (utamanya lahan bagi pribumi) apabila status mereka berubah. Sementara "turunnya" status Eropa (yang dianggap prestisius) menjadi pribumi merupakan skandal luar biasa yang sulit diterima oleh masyarakat Eropa di koloni. Gambaran yang ditulis oleh Pramoedya Ananta Toer dalam Bumi Manusia jelas menunjukkan hal ini. Dan Stoler secara analitis menunjukkan keterkaitan tak terpisahkan antara kendali kolonial atas perempuan, kategori perempuan kolonial, dan kuasa kolonial. Menulis sejarah dengan menerima begitu saja kategori-kategori kolonial yang dipertentangkan dan dinegosiasikan tersebut tidak ubahnya mereproduksi juga kategori- kategori tersebut. PERSPEKTIF GENDER TERHADAP "NASIONAL" Dari pembahasan karya-karya di atas, nampak adanya kekayaan dalam topik bahasan yang digarap oleh para penulis sejarah tersebut. Meski ada pembahasan yang cukup mendalam mengenai gerakan perempuan (oleh Martyn dan Wieringa), namun karya-karya yang lain tidak membahas topik-topik "konvensional" yang selama ini menjadi menu utama karya sejarah seperti pemberontakan dan riwayat hidup tokoh tertentu. Dalam tingkat yang berbeda-beda, karya-karya di atas sudah mencoba menulis sejarah baru, bukan hanya obyek kajian yang baru atau fokus yang baru, namun lebih jauh lagi sejarah baru yang membongkar kategori dan konsep yang mapan sekaligus cara pandang yang baru. Memang masih jauh dan terjal perjalanan apabila salah satu tujuan penulisan sejarah ini adalah apa yang disebut oleh pemikir utama Perancis Helene Cixous ecriture feminine yang bukan hanya menyodorkan cara menulis perempuan yang baru, tapi juga sensibiltas yang berbeda. 81 13
Lensa Budaya: Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Budaya, Vol. 14, No. 1, 2019. Penulisan karya-karya utama di atas sayangnya rata-rata tidak ditulis oleh peneliti Indonesia dan hal ini bisa dipahami mengingat kajian gender baru menguat di Indonesia di tahun 1980-an dan kalangan sejarawan sendiri tidak semua nyaman berurusan dengan konsep teoretik yang begitu mewarnai kajian jender. Satu jurnal penting yang memfokuskan tulisannya tentang berbagai aspek perempuan yakni Jurnal Perempuan, di tahun 2007 menerbitkan satu edisi khusus tentang sejarah perempuan. Edisi khusus ini diberinya judul "Mereka Punya Sejarah" yang seolah terhadap perempuan dalam penulisan Sejarah menekankan kurangnya perhatian Indonesia. Di dalam edisi tersebut, ada 2 tulisan menarik yakni "Perempuan dalam Sejarah Lelaki" oleh Asvi Warman Adam, sejarawan yang berasal dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan "Jejak Perempuan dalam Historiografi Indonesia" oleh J. J. Rizal, sejarawan yang membangun penerbitan Komunitas Bambu di Jakarta yang banyak menerbitkan karya-karya penting sejarah. Kedua penulis ini menyoroti kurangnya perhatian pada perempuan dalam karya-karya sejarah yang umumnya ditulis oleh sejarawan laki-laki. Dan bahkan, mengutip sejarawan lainnya yakni Bambang Purwanto, Asvi Warman Adam mengatakan bahwa pada saat ada sejarawan perempuan mengkaji sejarah perempuan, gambarannya cenderung terbatas pada "dunia" perempuan yang terpisah dari dunia luas. Posisi lebih tajam diambil oleh Lolly Suhenti (2007) dalam tulisan yang lain dalam Jurnal Perempuan edisi yang sama dengan di atas yang berjudul "Menemukan Sejarah Perempuan yang (Di)Hilang(kan)." Melalui judul ini, dikatakan olehnya bahwa kurangnya perhatian bukanlah satu kealpaan melainkan satu peng-ingkar-an yang karenanya sesuatu yang disengaja. Dengan mengambil contoh nasib yang dialami organisasi Gerwani dan para tokohnya, dia menunjukkan bahwa narasi yang dibangun mengenai pembantaian para Jenderal di Lubang Buaya sudah mengarah pada apa yang disebutnya "setanisasi perempuan." Narasi yng diciptakan mengesankan kekejaman para perempuan terhadap para Jenderal yang menunjukkan kejamnya para perempuan dan berubahnya mereka mejadi "setan" yang harus dihabisi. Meski bukti-bukti medis menunjukkan tidak adanya kekejaman yang dilakukan oleh para perempuan di Lubang Buaya, namun para perempuan dan organsasinya sudah distigmakan. Ratusan tokoh organisasi ini dibunuh atau dipenjarakan, sementara sejarah perempuan yang aktif di ruang publik ikut "di-setan- kan" dan harus dihilangkan bersama mereka. Terlepas dari munculnya kajian sejarah mengenai tokoh-tokoh perempuan Indonesia dan mengenai organisasi dan pergerakan kelompok perempuan di Indonesia, buku-buku acuan Sejarah Indonesia juga sangat sedikit mencurahkan perhatiannya pada tokoh dan kelompok perempuan. Dengan pengecualian pembahasan mengenai Kartini, buku Sejarah Nasional Indonesia (SNI) di ketiga versinya (1977, 1984 dan 2008) hanya sepintas menyinggung topik penting ini. Mungkin hal ini bisa dijelaskan oleh karena baru di tahun 1980-an kajian gender semakin dikenal di Indonesia. Tidak heran bahwa sejarah tokoh dan kelompok perempuan, seperti kata Lolly Suhenty, belum ditemukan dalam buku acuan utama ini. Situasinya lebih baik apabila kita membandingkan SNI dengan buku Indonesia dalam Arus Sejarah (sering disingkat IdAS, 2011) yang oleh editor utamanya tidak diharapkan untuk memainkan peranan sebagai buku acuan. Dalam IdAS, Nina Herlina Lubis (2011) membahas secara khusus munculnya pendidikan bagi perempuan utamanya di awal abad ke-20 sebagai hasil Politik Etis pemerintah kolonial. Kartini tentu saja menjadi pokok utama gambaran perlunya pendidikan bagi perempuan. Dalam bagian lain, Restu Gunawan (2011) menyoroti organisasi-organisasi perempuan juga utamanya di awal abad ke-20 yang mengambil peran 82 14
Lensa Budaya: Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Budaya, Vol. 14, No. 1, 2019. pada apa yang disebutnya sebagai "dinamika nasionalisme." Meski merupakan bagian- bagian penting dalam IdAS, namun sangat terasa bahwa kedua tulisan ini bersifat deskriptif dan seolah melihat perempuan sebagai kategori yang terpisah dari kelompok lain ("lelaki") tanpa melihat hubungan antara keduanya. Bahkan Nina Herlina Lubis tidak menyajikan tulisan yang meringkas kajian-kajian baru melainkan mendasarkan tulisannya pada SNI. Perspektif kajian gender belum merupakan cara pandang yang ditawarkan dalam kedua tulisan ini. Perspektif kajian gender baru ditawarkan oleh Siti Fatimah (2008 dan 2011) yang dalam sumbangannya dalam IdAS secara eksplisit menyebutkan pentingnya "wacana gender." Dalam melihat perempuan di masa Orde Baru, Siti Fatimah mengutip para feminis dan pegiat kajian gender seperti Julia Suryakusuma dan Ratna Saptari untuk menunjukkan tantangan yang dihadapi organiasi perempuan dalam melepaskan diri dari "wacana" patriarkis yang dimainkan oleh penguasa Orde Baru. Dengan kata lain, tantangan organisasi perempuan di masa itu adalah bagaimana bisa memainkan peranan perubahan dengan lebih efektif tanpa bisa dijebak dalam kategori-kategori yang diciptakan penguasa. Apabila dalam tulisan ini fokus diberikan pada gerakan perempuan di masa Orde Baru, dalam tulisannya yang lain (2010), Siti Fatimah memfokuskan pada organisasi perempuan yang dibentuk di masa Pendudukan Balatentara Jepang. Sayangnya belum ada kajian sejarah oleh sejarawan Indonesia yang mengunakan perspektif kajian gender untuk melihat keterkaitan antara konsepsi tentang peran gender dengan ideologi kolonialisme di abad ke-19. Hal semacam ini mungkin masih harus ditunggu. KESIMPULAN Kembali ke pertanyaan yang membuka tulisan ini: adakah sejarah perempuan? Sesudah menjelajah berbagai tulisan sejarah Indonesia, kita bisa menjawabnya dengan mengingat pertanyaan De Beauvoir dalam buku semisalnya yang berulang kali diajukan: qu'est-ce qu'une femme? Adakah "perempuan" kecuali jenis kelamin kedua (Le Deuxième Sexe) - suatu kategori yang selama ini dikonstruksikan sebagai turunan dari laki-laki. Cara pandang yang konvensional yang (sering tanpa sadar) menerima dan mereproduksikan konstruksi perempuan sebagai turunan laki-laki adalah cara pandang yang perlu diperiksa akar historisnya. Kajian dengan perspektif gender terus mengingatkan kita bagaimana feminitas dan maskulintas dan bahkan perempuan dan laki-laki sebagai kata-kata sifat merupakan konstruksi sosial yang saling dikaitkan dan karenanya terus menerus berubah. Menerima pendapat seperti itu, membuat penulisan "sejarah perempuan" karenanya bukan saja tidak mungkin, tidak perlu, dan bahkan berpeluang mereproduksi konstruksi sosial yang, seperti kata Stoler, merupakan landasan kuasa kolonial. Yang diperlukan adalah penulisan sejarah yang peka terhadap representasi gender yang eksploitatif serta penulisan sejarah yang kritis yang mampu membongkar landasan kuasa kolonial (meski di masa pasca kolonial) dan menciptakan ruang-ruang bagi perbaikan mereka yang masih tetap dimarjinalkan baik itu kelompok miskin, lemah, termasuk dan terutama kaum perempuan. DAFTAR PUSTAKA Asvi Warman Adam. 2007. "Perempuan dalam Sejarah Lelaki." Jurnal Perempuan. 52. Hlm. 7-18 Bandel, Katrin. 2014. "Kartini, Manusia Hibrid." Dalam Kartini, Emansipasi. Yogyakarta: Jalasutra. 83 15
Lensa Budaya: Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Budaya, Vol. 14, No. 1, 2019. Blackburn, Susan. 2003. Women and the State in Modern Indonesia. Cambridge: Cambridge University Press. Goenawan Mohammad. 2013. "Perempuan di Luar Garis yang Lurus." Tempo. Hilmar Farid. 2013. "Kartini dan Ruang Dalam Bangsa." Tempo. J. J. Rizal. 2007. "Jejak Perempuan dalam Historiografi Indonesia." Jurnal Perempuan. 52. Hlm. 21-35 Julia Suryakusuma. 2011. Ibuisme Negara-State Ibuisme: Konstruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru. Depok: Komunitas Bambu. Kartini. 1945. Habis Gelap Terbitlah Terang. Jakarta: Balai Pustaka. Kartini. 2004. Aku Mau. Feminisme dan Nasionalisme. Jakarta: IRB USD dan Kompas. Kartini. 2014. Emansipasi. Yogyakarta: Jalasutra. Locher-Scholten, Elsbeth. 2000. Women and the Colonial State. Essays on Gender and Moder- nity in the Netherlands Indies 1900-1942. Amsterdam: Amsterdam University Press. Lolly Suhenty. 2007. "Menemukan Sejarah Perempuan yang (Di)hilang(kan)." Jurnal Perempuan. 52. Hlm. 37-44 Mahy, Petra. 2012. "Being Kartini: Ceremony and Print Media in the Commemoration of Indonesia's First Feminist." Intersections. Gender and Sexuality in Asia and Pacific. 28. Martyn, Elizabeth. 2004. The Women's Movement in Post-Colonial Indonesia. London: Routledge-Curzon. McVey, Ruth. 1994. "The Case of Disappearing Decade." Dalam Bourchier, David dan Legge, John (ed.). Democracy in Indonesia 1950s and 1990s. Clayton: Centre for Southeast Asian Studies Monash University. Nani Soewondo. 1984. Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat. (edisi revisi). Jakarta: Ghalia Indonesia. Nina Herlina Lubis. 2011. "Pendidikan, Mobilitas Sosial, dan Munculnya Elite Modern." Dalam Muhammad Hisyam dan I Ketut Ardhana (editor). Masa Pergerakan Kebangsaan. Indonesia Dalam Arus Sejarah. Jilid 5. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve. Hlm. 234-267. Parker, Andrew, Russo, Mary, Sommer, Doris, dan Yaeger, Patricia (ed.). 1992. National- isms and Sexualities. New York: Routledge. Restu Gunawan. 2011. "Pemuda dan Perempuan dalam Dinamika Nasionalisme Indonesia." Dalam Muhammad Hisyam dan I Ketut Ardhana (editor). Masa Pergerakan Kebangsaan. Indonesia Dalam Arus Sejarah. Jilid 5. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve. Hlm. 352-375. Scott, Joan Wallach. 1988. Gender and the Politics of History. New York: Columbia Univer- sity Press. 84 16
Lensa Budaya: Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Budaya, Vol. 14, No. 1, 2019. Siti Fatimah. 2010. "Fujinkai (Women's Association)." Dalam Peter Post, William H. Frederick, Iris Heidebrink, Shigeru Sato (editor). The Encyclopedia of Indonesia in The Pacific War. Leiden: Brill. Hlm. 290-300. Siti Fatimah. 2008. "Perspektif Jender dalam Historiografi Indonesia: Pentingnya Penulisan Sejarah Andragonis." Dalam Djoko Marihandono (editor). Titik Balik Historiografi di Indonesia. Jakarta: Wedatama Widya Sastra. Siti Fatimah. 2011. "Wacana Gender dan Gerakan Perempuan." Dalam Susanto Zuhdi (editor). Orde Baru dan Reformasi. Indonesia Dalam Arus Sejarah. Jilid 8. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve. Hlm. 234-261. Stoler, Ann Laura. 1996. " A Sentimental Education. Native Servants and the Cultivation of European Children in the Netherlands Indies." Dalam Sears, Laurie J. (editor). Fantasizing the Feminine in Indonesia. Durham: Duke University Press. Stoler, Ann Laura. 1991. "Carnal Knowledge and Imperial Power. Gender, Race and Mo- rality in Colonial Asia." Dalam Di Leonardi, Micaela (editor). Gender at the Cross- roads of Knowledge. Berkeley: University of California Press. Stoler, Ann Laura. 2002. Carnal Knowledge and Imperial Power. Race and the Intimate in Colonial Rule. Berkeley: University of California Press. Stoler, Ann Laura. 1989. "Making Empire Respectable: The Politics of Race and Sexual Morality in 20th Century Colonial Cultures." American Ethnologist. 16. Stoler, Ann Laura. 1995. Race and the Education of Desire. Foucault's History of Sexuality and the Colonial Order of Things. Durham: Duke University Press. Stoler, Ann Laura. 1992. "Sexual Affronts and Racial Frontiers: European Identities and the Cultural Politics of Exclusion in Colonial Southeast Asia." Comparative Studies in Society and History. 34. 3. Tempo. 2013. Gelap Terang Hidup Kartini. Jakarta: KPG. Vreede de Stuers, Cora. 2008. Sejarah Perempuan Indonesia: Gerakan dan Pencapaian. Jakarta: Komunitas Bambu. Wieringa, Saskia Eleonora. 1999. Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia. Jakarta: Garba Budaya. 85 17