BAB II SEWA MENYEWA, PERJANJIAN JASA DAN GADAI DALAM KUH PERDATA A. Sewa-Menyewa 1. Pengertian Sewa Menyewa Sewa-menyewa diatur pada Pasal 1548 s.d. Pasal 1600 KUHPerdata. Menurut Pasal 1548 KUHPerdata sewa-menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya. Sewa-menyewa merupakan salah satu perjanjian timbal balik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sewa berarti pemakaian sesuatu dengan membayar uang sewa dan menyewa berarti memakai dengan membayar uang sewa.1 Menurut Wiryono Projodikoro, sewa menyewa adalah suatu penyerahan barang oleh pemilik kepada orang lain itu dan dengan syarat pembayaran uang sewa oleh pemakai kepada pemilik.2 Perjanjian sewa menyewa adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan suatu benda untuk dipakai selama jangka waktu tertentu sedangkan pihak lainnya 1 Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 833 2 Wiryono Projodikoro, 1981, Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu, Alumni, Bandung, hlm. 190 8
menyanggupi akan membayar harga yang telah ditetapkan untuk pemakaian itu pada waktu-waktu yang ditentukan.3 Sewa menyewa adalah persetujuan antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan atau pemilik menyerahkan barang yang hendak disewa kepada pihak penyewa untuk "dinikmati" sepenuhnya.4 Sewa menyewa ini merupakan perjanjian "konsensual" yang bebas bentuknya. Bisa dengan persetujuan lisan atau tertulis. Objek persetujuan sewa menyewa meliputi segala jenis benda, objek persetujuan sewa menyewa meliputi segala jenis benda, baik benda berwujud, benda tak berwujud, benda bergerak benda tak bergerak, kecuali benda-benda yang berada diluar perniagaan. Mengenai essensialia harga sewa atau uang sewa harus ditentukan bersama, karena itu besarnya uang sewa "harus tentu" atau sesuatu yang "dapat ditentukan". Bisa ditentukan berbentuk sejumlah uang atau berupa prestasi lain. Harga sewa bukan mesti berupa uang, tapi bisa juga berupa prestasi lain yang telah ditentukan sebagai pembayaran sewa, dapat berupa prestasi untuk melakukan sesuatu. Perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian nominat yaitu perjanjian bernama. Dimana dalam KUHPerdata perjanjian ini diatur dalam rumusan Pasal 1319 KUHPerdata yang berbunyi: "semua perjanjian baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu yang termuat didalam bab ini dan bab yang lalu". Dari rumusan sewa menyewa seperti ditentukan oleh Pasal 1548 KUHPerdata, dapat dikatakan bahwa perjanjian sewa menyewa adalah suatu perjanjian konsensual yang artinya perjanjian tersebut 3 Rahayu Hertini. 2014. Aspek Hukum Bisnis. Citra Mentari, hlm. 34 4 M .Yahya Harahap. 1982. Segi-segi Hukum Perjanjian. Bandung. Penerbit Alumni, hlm. 220 9
telah sah dan mengikat pada saat tercapainya kata sepakat, yaitu mengenai barang yang disewakan dan harga sewanya. Perihal bentuk perjanjian sewa menyewa diatur dalam Pasal 1570 KUHPerdata untuk perjanjian tertulis yang menyatakan bahwa, jika sewa menyewa itu diadakan secara tertulis, maka sewa itu berakhir demi hukum apabila waktu yang ditentukan sudah habis, tanpa diperlukannya sesuatu pemberitahuan pemberhentian untuk itu. Sebaliknya apabila sewa menyewa dilakukan secara lisan atau tidak tertulis seperti diatur dalam Pasal 1571 KUHPerdata yang menyatakan bahwa, jika sewa tidak dibuat dengan tertulis maka sewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan jika pihak yang menyewakan memberitahu kepada si penyewa, bahwa ia hendak menghentikan sewanya dengan mengindahkan tenggang-tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan unsur-unsur yang tercantum dalam perjanjian sewa menyewa adalah: a. Adanya pihak yang menyewakan dan yang menyewa b. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak c. Adanya objek sewa menyewa d. Adanya kewajiban dari pihak yang menyewakan untuk menyerahkan kenikmatan kepada pihak penyewa atas suatu benda e. Adanya kewajiban dari penyewa untuk menyerahkan uang sewa kepada pihak yang menyewakan.5 5 Salim H.S., 2010, Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia, Cet. Ke- 5, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 58-59 10
2. Hak dan Kewajiban Para Pihak a. Hak dan kewajiban pihak yang menyewakan Adapun yang menjadi hak dari pihak yang menyewakan adalah menerima harga sewa yang telah ditentukan. Sedangkan yang menjadi kewajiban bagi pihak yang menyewakan seperti yang terdapat dalam Pasal 1550, Pasal 1551, dan Pasal 1552 KUHPerdata, yaitu: a) Menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa. b) Memelihara barang yang disewakan sedemikian, sehingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan c) Memberikan si penyewa kenikmatan yang tenteram daripada barang yang disewakan selama berlangsungnya sewa d) Menyerahkan barang yang disewakan dalam keadaan terpelihara segala- galanya e) Menanggung cacat dari segala barang yang disewakan b.Hak dan kewajiban pihak penyewa Adapun yang menjadi hak bagi penyewa adalah menerima barang yang disewakan dalam keadaan baik. Sedangkan yang menjadi kewajiban para pihak penyewa dalam perjanjian sewa menyewa sesuai dengan pasal 1560, yaitu: a) Membayar atau melunasi uang sewa sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah ditentukan b) Memakai barang yang disewa secara patut sesuai dengan tujuan yang ditentukan dalam perjanjian 11
c) Penyewa wajib menanggung segala kerusakan yang terjadi selama masa sewa menyewa, kecuali jika dia dapat membuktikan bahwa kerusakan tersebut bukan karena kesalahannya d) Mesti mengembalikan barang yang disewa kepada yang menyewakan pada saat berakhirnya perjanjian sewa. 3. Resiko Sewa Menyewa Resiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang terjadi diluar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi objek suatu perjanjian.6 Menurut Pasal 1553 KUHPerdata dikatakan bahwa apabila barang yang disewa itu musnah karena suatu peristiwa yang terjadi diluar kesalahan salah satu pihak, perjanjian sewa menyewa gugur demi hukum. Maksud dari "gugur demi hukum" yaitu, bahwa masing-masing pihak sudah tidak dapat menuntut sesuatu apapun dari pihak lawannya, yang berarti kerugian akibat musnahnya barang yang dipersewakan harus dipikul sepenuhnya oleh pihak yang menyewakan.7Berdasarkan pasal 1553 KUHPerdata dapat disimpulkan bahwa: a. Resiko dari barang yang disewakan musnah sebagai akibat dari peristiwa yang terjadi diluar kesalahan para pihak, akan berakibat perjanjian sewa menyewa tersebut menjadi gugur demi hukum dan masing-masing pihak sudah tidak dapat menuntut dari pihak lain. 6 Subekti, 2008, Hukum Perjanjian, Jakarta, Intermasa, hlm. 94. 7 Ibid. 12
b. Bila barang yang disewakan musnah dan sebagai akibat dari kemusnahan barang itu masih dapat digunakan dan dinikmati yang masih tertinggal, maka dalam hal ini penyewa dapat memilih: a) Meminta pengurangan harga sewa seimbang dengan bagian yang musnah b) Menuntut pembatalan sewa menyewa. 4. Berakhirnya Perjanjian Sewa Menyewa Berakhirnya perjanjian sewa menyewa dapat terjadi apabila: a. Waktu yang ditentukan dalam perjanjian sewa menyewa telah habis. Sesuai dengan Pasal 1570 KUHPerdata jika sewa dibuat dengan tulisan, maka sewa itu berakhir demi hukum, apabila waktu yang ditentukan telah lampau, tanpa diperlukannya sesuatu pemberitahuan untuk itu. Sedangkan menurut Pasal 1571 KUHPerdata, jika sewa tidak dibuat dengan tulisan, maka sewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan jika pihak lain bahwa ia hendak menghentikan sewanya, dengan mengindahkan tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat. b. Salah satu pihak memutuskan perjanjian sewa menyewa. Menurut ketentuan Pasal 1576 ayat (1) KUHPerdata, dengan dijualnya barang yang disewa, suatu persewaan yang dibuat sebelumnya, tidaklah diputuskan kecuali apabila ini telah diperjanjikan pada waktu menyewakan barang. Artinya, yang tidak putus hubungannya hanya hak sewanya, sedangkan hak yang lain hapus. Sedangkan menurut Pasal 1575 KUHPerdata, perjanjian sewa 13
menyewa tidak sekali-sekali hapus dengan meninggalnya pihak yang menyewakan maupun dengan meninggalnya pihak yang menyewa.8 B. Perjanjian Jasa 1. Pengertian Perjanjian Jasa Pasal 1601 KUHPerdata membagi perjanjian untuk melakukan pekerjaan dalam tigamacam, yaitu: a. Perjanjian Jasa Tertentu b. Perjanjian kerja/ perburuhan c. Perjanjian Pemborongan pekerjaan Menurut Prof. R. Subekti perjanjian jasa tertentu adalah suatu pihak yang menghendaki dari pihak-pihak lawannya dilakukannya suatu pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan, untuk mana dia bersedia membayar upah,sedangkan apayang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut sama sekali terserah kepada pihak lawan itu. Biasanya pihak lawan ini adalah seorang ahli dalam melakukan pekerjaan tersebut dan biasanya dinamakan honorarium. Dalam perjanjian jasa tertentu ini lazimnya dimasukkan antarlain hubungan antara dokter dan pasien yang dokter diminta jasanya oleh pasien tersebut untuk menyembuhkan suatu penyakit.9 Perjanjian jasa tertentu termasuk salah satu perjanjian yang dimana pengaturannya mengikuti pengaturan umum yang ada tertulis di dalam KUHPerdata, karena belum ada aturan khusus yang mengatur khusus mengenai perjanjian jasa tertentu ini. Sehingga perjanjian jasa tertentu ini merupakan salah 8 P.N.H Simanjuntak, 2015, Hukum Perdata Indonesia, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm 309. 9 R. Subekti, 1975, Aneka Perjanjian, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 57-58 14
satu jenis dari wujud suatu perjanjian bernama yang diatur dalam Buku III KUHPerdata dalam Bab VIIA Pasal 1601 s.d Pasal 1617. 2. Unsur Perjanjian Jasa Perjanjian untuk melakukan pekerjaan masuk dalam Buku III KUHPerdata yang mengatur mengenai Perikatan. Dalam mengadakan perjanjian harus mengindahkan ketentuan umum yang ada dalam Bab I-IV. Dalam Pasal 1319 KUHPerdata dijelaskan, bahwa setiap persetujuan, baik yang mempunyai nama khusus, maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum, yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain. Sehingga unsur yang ada di dalam perjanjian jasa tertentu sama dengan unsur perjanjian pada umumnya. Unsur-unsur yang harus ada dalam perjanjian adalah: a. pihak-pihak yang melakukan perjanjian. b. Kesepakatan antar pihak c. Objek perjanjian d. Tujuan dilakukannya perjanjian yang bersifat kebendaan atau harta kekayaan yang dinilai dengan uang. e. Bentuk perjanjian yang dapat berupa lisan maupun tulisan. 3. Bentuk Perjanjian Jasa Pada dasarnya bentuk perjanjian ada dua macam yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian lisan. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian 15
yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan.10 Bentuk perjanjian jasa tertentu lebih kepada perjanjian lisan, karena perjanjian yang ada cukup dengan kata sepakat. 4. Para Pihak Pasal 1313 menyebutkan bahwa "suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih". Dalam Pasal 1329 KUHPerdata menjelaskan bahwa "tiap orang brewenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakantidak cakap untuk hal itu". Dalam kutipan Pasal diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian jasa ini dilakukan karena ada pihak yang saling mengikatkan diri. Dalam Pasal 1601a terdapat dua pihak yang terikat, yaitu: a. Pihak pertama yaitu buruh. Buruh adalah pihak yang mengikatkan diri untuk menyerahkan jasanya. b. Pihak kedua yaitu majikan. Majikan adalah pihak yang membayar dengan upah atas jasa yang telah diterima. C. Gadai 1. Pengertian Gadai Gadai atau yang disebut juga dengan pandrecht, merupakan salah satu hak kebendaan yang memberikan jaminan yang diatur dalam buku ke II KUHPerdata. Menurut Pasal 1150 KUHPerdata: "gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang 10 Salim HS, 2014, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Cetakan ke 9, Sinar Grafika, Jakarta, 16
lain atas namanya dan yang memberikan kepuasan kepada si berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari orang lain". Menurut Subekti, pandrecht adalah "suatu hak kebendaan atas suatu barang bergerak kepunyaan orang lain, yang semata-mata diperjanjikan untuk menyerahkan bezit atas benda bergerak, bertujuan untuk mengambil pelunasan suatu barang dari pendapatan penjualan benda itu lebih dahulu dari penagih- penagih lainnya".11 Sedangkan Wiyono Prodjodikoro menyatakan, bahwa "gadai adalah suatu hak yang didapat oleh seorang berpiutang suatu benda bergerak yang padanya diserahkan oleh siberutang atau oleh seorang lain atau namanya untuk menjamin pembayaran utang dan yang memberikan hak kepada si berutang untuk dibayar lebih dahulu dari berpiutang lainnya, yang diambil dari uang pendapatan penjualan barang itu".12 Dari perumusan diatas dapat diketahui, bahwa gadai merupakan suatu hak jaminan kebendaan atas kebendaan bergerak tertentu milik debitur atau seseorang lain atas nama debitur untuk dijadikan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang memberikan hak didahulukan (voorrang, preferesi) kepada pemegang hak gadai atas kreditor lainnya, setelah terlebih dahulu didahulukan daribiaya untuk lelang dan biaya menyelamatkan barang-barang gadai yang diambil dari hasil penjualan melalui pelelangan umum atas barang-barang yang digadaikan. Sebagai hak kebendaan, hak gadai selalu mengikuti objek atau barang-barang yang digadaikan dalam tangan siapapun berada. Pemegang gadai mempunyai hak untuk menuntut kembali barang-barang yang digadaikan yang telah hilang atau dicuri orang dari tangannya dari tangan siapa pun barang-barang yang digadaikan itu 11 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta, Intermasa,1997, hal. 65 12 Wiryono, Prodjodikoro, Hukum Perdata Hak Atas Benda, Jakarta, Pembimbing Massa, 1994, hal. 180 17
diketemukannya dalam jangka waktu selama 3 (tiga) tahun. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan dalam Pasal 1152 ayat (3) KUHPerdata, menyatakan: "apabila, namun itu barang tersebut hilang dari tangan penerima gadai ini atau dicuri daripadanya, maka berakhlaklah ia menuntutnya kembali sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1977 ayat (2), sedangkan apabila barang gadai didapatnya kembali, hak gadai dianggap tidak pernah hilang." Pasal 1152 ayat (3) KUHPerdata ini mencerminkan adanya sifat diroit de suite, karena hak gadai terus mengikuti bendanya ditangan siapapun. Demikian juga didalamnya terkandung suatu hak menggugat karena penerima gadai berhak menuntut kembali barang yang hilang tersebut.13 Gadai diperjanjikan dengan maksud untuk memberikan jaminan atas suatu kewajiban prestasi tertentu, yang pada umumnya tidak selalu merupakan perjanjian utang piutang dan karenanya dikatakan, bahwa perjanjian gadai mengabdi kepada perjanjian pokoknya atau ia merupakan perjanjian yang bersifat accessoir. Pada prinsipnya (barang) gadai dapat dipakai untuk menjamin setiap kewajiban prestasi tertentu.14 2. Sifat dan Ciri-Ciri Hak Gadai Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1150 dan pasal-pasal lainnya dari KUHPerdata, dapat disimpulkan sifat dan ciri-ciri yang melekat pada hak gadai itu, sebagai berikut: 13 Frieda Husni Hasbullah, 2002, Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberi Jaminan, Jakarta, Ind-Hill Co, hal. 26 14 J. satrio, 2002, Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal. 100 18
1. Objek atau barang-barang gadai adalah kebendaan yang bergerak, baik kebendaan bergerak yang berwujud maupun kebendaan bergerak yang tidak berwujud (Pasal 1150, Pasal 1153 KUHPerdata) 2. Gadai merupakan hak kebendaan atas kebendaan atau barang-barang yang bergerak milik seseorang (Pasal 1152 ayat (3) jo Pasal 528 KUHPerdata), karenanya walaupun barang-barang yang digadaikan tersebut beralih atau dialihkan kepada orang lain, barang-barang yang digadaikan tersebut tetap atau terus mengikuti kepada siap pun objek barang-barang yang digadaikan itu berada (deroit de suite). Apabila barang-barang yang digadaikan hilang atau dicuri orang lain, maka kreditor pemegang gadai berhak untuk menuntut kembali. 3. Hak gadai memberikan kedudukan diutamakan (hak preferensi atau droit de preference) kepada kreditor pemegang hak gadai (Pasal 1133, Pasal 1150 KUHPerdata) 4. Kebendaan atau barang-barang yang digadaikan harus berada dibawah penguasaan kreditor pemegang hak gadai atau pihak ketiga untuk dan atas nama pemegang hak gadai (Pasal 1150, Pasal 1152 KUHPerdata) 5. Gadai bersifat acessoir pada perjanjian pokok atau pendahuluan tertentu, seperti perjanjian simpan-meminjam uang, utang piutang, atau perjanjian kredit (Pasal 1150 KUHPerdata) 6. Gadai mempunyai sifat yang tidak dapat dibagi-bagi (ondeelbarr), yaitu membebani secara utuh objek kebendaan atau barang-barang yang digadaikan dan setiap bagian daripadanya, dengan ketentuan bahwa apabila telah dilunasinya sebagian dari utang yang dijamin, maka tidak berarti terbebasnya 19
pula sebagian kebendaan atau barang-barang digadaikan dari beban hak gadai, melainkan hak gadai itu tetap membebani seluruh objek kebendaan atau barang-barang yang digadaikan untuk sisa utang yang belum dilunasi (Pasal 1160 KUHPerdata) 3. Objek Gadai Barang atau benda yang dapat dijadikan jaminan dalam gadai adalah benda bergerak, berwujud maupun tidak berwujud. Bennda bergerak yang biasanya digadaikan adalah: 1.Perhiasan yang terdiri dari emas, perak, permata, dan lain-lain yang tidak terbatas baik bentuk maupun jumlah beratnya. 2.Barang elektronika seperti TV, komputer (laptop), radio, tape, recorder, hand phone, dan lain sebagainya. 3.Kendaraan bermotor seperti sepeda motor dan mobil. 4. Subyek Gadai Dari ketentuan Pasal 1150 KUHPerdata, yang antara lain menyatakan "gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya", maka subjek hukum gadai adalah pihak yang ikut serta dalam membentuk perjanjian gadai, yaitu: 1.Pihak yang memberikan jaminan gadai, dinamakan pemberi gadai (pandgever) 2.Pihak yang menerima jaminan gadai, dinamakan penerima gadai (pandnemer) 20
Berhubung kebendaan jaminannya berada dalam tangan atau penguasaan kreditor atau pemberi jaminan, penerima gadai dinamakan juga pemegang gadai. Namun atas kesepakatan bersama antara kreditur dan debitur, barang-barang yang digadaikan berada atau diserahkan kepada pihak ketiga berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1152 ayat (1) KUHPerdata, maka pihak ketiga tersebut dinamakan pula sebagai pihak ketiga pemegang gadai.15 Pasal 1156 ayat (2) KUHPerdata memberikan kemungkinan barang yang digadaikan untuk jaminan utang tidak harus kebendaan bergerak milik pribadi, namun bisa juga kebendaan bergerak milik orang lain yang digadaikan. Dengan kata lain seseorang dapat saja menggadaikan kebendaan bergerak miliknya untuk menjamin utang orang lain atau seseorang dapat mempunyai utang dengan jaminan kebendaan bergerak milik orang lain. Bila yang memberikan jaminan debitur sendiri, maka dinamakan dengan debitur pemegang gadai atau bila yang memberikan jaminan orang lain, maka yang bersangkutan dinamanakan dengan pihak ketiga pemberi gadai.16 5. Terjadinya Gadai Terjadinya gadai harus memenuhi dua unsur mutlak, yaitu: 1. Adanya perjanjian pemberian gadai antara pemberi gadai dan pemegang gadai. Mengenai bentuk hubungan hukum perjanjian gadai ini ditentukan. Menurut Pasal 1151 KUHPerdata "persetujuan gadai dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehhkan pembuktian persetujuan pokoknya". 15 Rachmadi Usman, 2009, Hukum Jaminan Keperdataan, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 116 16 J. Satrio, 2002, Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Bandung, PT Citra Aditya Bhakti, hal. 90 21 tidak
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1151 KUHPerdata, perjanjian gadai tidak dipersyaratkan dalam bentuk tertentu, dapat saja dibuat dengan mengikuti bentuk perjanjian pokoknya, yang umumnya perjanjian pinjam-meminjam uang, perjanjian kredit bank, pengakuan utang dengan gadai barang, jadi bisa tertulis atau secara lisan saja. 2. Adanya penyerahan kebendaan yang digadaikan tersebut dari tangan pemberi gadai kepada pemegang gadai. Kebendaan gadai harus berada dibawah penguasaan pemegang gadai, sehingga perjanjian gadai yang tidak dilanjutkan dengan penyerahan kebendaan gadainya kepada pemegang gadai, maka hak gadainya dianggap tidak sah atau hal itu bukan suatu gadai, dengan konsekuensi tidak melahirkan hak gadai. Dalam Pasal 1152 ayat (1) KUHPerdata menentukan: Hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang bawa diletakkan dengan membawa barang gadainya dibawah kekuasaan yang berpiutang atau seorang pihak ketiga, tentang siapa yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Dari bunyi ketentuan dalam Pasal 1152 ayat (1) KUHPerdata dapat diketahui, bahwa hak gadai akan terjadi bila: 1. Barang gadainya diletakkan dibawah penguasaan pemegang gadai, artinya penguasaan barang gadainya dialihkan dari pemberi gadai kepada pemegang gadai. Penguasaan barang gadai oleh pemegang gadai tidak menyebabkan barang gadai itu beralih atau menjadi milik pemegang gadai. Pemegang gadai mempunyai hak untuk menahan (hak retentie) barang gadai yang diserahkan pemberi gadai tersebut sampai utang pemberi gadai lunas. 22
2. Berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi dan pemegang gadai, maka barang gadai tersebut dapat saja diletakkan di bawah penguasaan pihak ketiga, asalkan barang gadai itu tidak lagi berada dibawah penguasaan pemberi gadai, artinya barang gadai itu harus dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadai. Ini merupakan syarat mutlak terjadinya hak gadai. Apabila barang gadai tersebut tetap berada dalam penguasaan pemberi gadai ataupun karena kemauan pemegang gadai diserahkan kembali penguasaannya kepada pemberi gadai, maka hak gadai masih belum terjadi, walaupun sudah ada perjanjian gadainya. Perjanjian gadai belum menimbulkan hak gadai, bilamana barang gadai tetap berada dalam penguasaan pemberi gadai atau barang gadai masih belum diserahkan dalam penguasaan pemegang gadai. Dengan kata lain hak gadainya menjadi tidak sah. Ancaman ketidaksahan hak gadai dapat dijumpai dalam ketentuan Pasal 1152 ayat (2) KUHPerdata yang menyatakan: Tak sah adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan yang berutang atau pemberi gadai, ataupun yang kembali atas kemauan penerima gadai. Dalam Pasal 1152 ayat (3) KUHPerdata antara lain menyatakan "hak gadai hapus, apabila barang gadai keluar dari kekuasaan penerima gadai." Berdasarkan ketentuan diatas, jelas bahwa terjadinya hak gadai itu bilamana barang gadai dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadai, walaupun barang gadai tersebut kemudian diletakkan dibawah penguasaan pihak ketiga pemegang gadai. 6. Hak dan Kewajiban Para Pihak 1. Hak dan kewajiban pemberi gadai a. Hak pemberi gadai 23
1) Berhak menuntut apabila barang gadai itu telah hilang atau mundur sebagai akibat dari kelalaian pemegang gadai. 2) Berhak mendapat pemberitahuan terlebih dahulu dari pemegang gadai apabila barang gadai akan dijual. 3) Berhak mendapatkan kelebihan atas penjualan barang gadai setelah dikurangi dengan pelunasan utangnya. 4) Berhak mendapat kembali barang yang digadaikan apabila utangnya dibayar lunas.17 b. Kewajiban pemberi gadai 1) Kewajiban untuk menyerahkan barang yang dipertanggungkan sampai pada waktu utang dilunasi, baik mengenai jumlah pokok maupun bunga. 2) Bertanggung jawab atas pelunasan utangnya, terutama dalam hal penjualan barang yang digadaikan. 3) Berkewajiban memberikan ganti kerugian atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh pemegang gadai untuk menyelamatkan barang-barang yang digadaikan.18 2.Hak dan kewajiban pemegang gadai a. Hak retentie pemegang gadai Pemegang gadai mempunyai hak untuk menahan benda yang digadaikan (hak retentie) selama pemberi gadai belum melunasi hutang pokok maupun bunga dan biaya-biaya utang lainnya. Ketentuan hak retentie pemegang gadai ini diatur dalam Pasal 1159 ayat (1) KUHPerdata yang menentukan: 17 Budi Untung, 2002, Kredit Perbankan di Indonesia, Yogyakarta, Andi, hal.89 18 Ibid,. 24
1) Selama pemegang gadai tidak menyalahgunakan barang yang diberikan dalam gadai, maka pihak berutang tidaklah berkuasa menuntut pengembaliannya, sebelum ia telah membayar sepenuhnya baik uang pokok maupun bunga dan biaya utangnya, yang untuk menjamin barang gadainya telah diberikan, beserta pula segala biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang gadainya. 2) Jika diantara yang berutang dan yang berpiutang ada pula suatu utang kedua, yang dibuatnya sudah saat pemberian gadai, dan dapat ditagih sebelum pembayaran utang pertama atau pada hari pembayaran itu sendiri, maka yang berpiutang tidaklah diwajibkan melepaskan barang gadainya sebelum kepadanya dilunasi sepenuhnya kedua utang tersebut, sekalipun tidak telah diperjanjikan untuk mengikatkan barang gadainya bagi pembayaran utang keduanya. b. Hak pemegang gadai mendapat penggantian biaya perawatan barang gadai. Ketentuan dalam Pasal 1157 ayat (2) KUHPerdata menyatakan: Sebaliknya si berutang diwajibkan mengganti kepada si berutang diwajibkan mengganti kepada si berpiutang segala biaya yang berguna dan perlu, yang telah dikeluarkan oleh pihak yang tersebut belakangan ini guna keselamatan barang gadainya. Dari ketentuan Pasal 1157 ayat (2) KUHPerdata diatas, pemegang gadai berhak meminta penggantian atas segala biaya yang berguna dan perlu, yang telah dikeluarkan pemegang gadai guna memelihara dan merawat serta menyelamatkan benda gadai yang bersangkutan. Dengan kata lain pemegang 25
gadai dapat menuntut pemberi gadai untuk memberikan penggantian atau pengembalian biaya-biaya yang berguna dan perlu yang telah dikeluarkan dalam rangka merawat dan menjaga nilai ekonomis dari benda gadai yang bersangkutan. c. Kewajiban pemegang gadai Pemegang gadai juga mempunyai kewajiban-kewajiban yaitu: 1) Pemegang gadai bertanggung jawab atas hilang atau berkurangnya nilai kebendaan yang digadaikan yang berada dalam penguasaannya, apabila hal ini diakibatkan oleh kelalaian pemegang gadainya. Dengan kata lain pemegang gadai, berkewajiban untuk menjaga dan merawat kebendaan gadainya jangan sampai hilang atau berkurang nilai kebendaan yang digadaikan tersebut dan terhadap hal tersebut, pemegang gadai berhak menuntut penggantian biaya-biaya yang diperlukan dalam rangka menjaga dan merawat kebendaan gadai tersebut kepada pemberi gadai yang bersangkuatan. (Pasal 1157 ayat (1) KUHPerdata) 2) Pemegang gadai berkewajiban untuk memberitahukan kepada pemberi gadai, apabila ia bermaksud hendak menjual benda yang digadaikan tersebut kepada pemberi gadai dengan melalui sarana pos, telekomunikasi, atau sarana komunikasi lainnya (Pasal 1156 ayat (2) dan (3) KUHPedata) 3) Pemegang gadai berkewajiban untuk mengembalikan kebendaan yang digadaikan setelah utang pokok beserta dengan bunga dan biaya lainnya telah dilunasi oleh pemberi gadai (Pasal 1159 ayat (1) KUHPerdata) 4) Pemegang gadai dilarang untuk menikmati benda yang digadaikan kepadanya dan pemberi gadai berhak untuk menuntut pengembalian benda 26
yang digadaikan tersebut dari tangan pemegang gadai bila pemegang gadai menyalahgunakan kebendaan yang digadaikan tersebut (Pasal 1159 ayat (1) KUHPerdata) 5) Pemegang gadai berkewajiban memberikan peringatan (somasi) kepada pemberi gadai jika yang bersangkutan telah lalai memenuhi kewajibannya membayar pelunasan piutangnya (Pasal 1155 ayat (1) KUHPerdata) 6) Pemegang gadai berkewajiban pula untuk menyerahkan daftar perhitungan hasil penjualan benda gadai yang bersangkutan dengan sesudahnya pemegang gadai dapat mengambil jumlah yang merupakan bagi pelunasan piutangnya (Pasal 1155 ayat (1) KUHPerdata). 7. Hapusnya Gadai Mengenai cara berakhirnya atau hapusnya gadai menurut KUHPerdata adalah sebagai berikut: 1. Hapusnya perjanjian pokok atau perjanjian pendahuluan yang dijamin dengan gadai, hal ini sesuai dengan sifat perjanjian pemberian jaminan yang merupakan perjanjian acessoir. 2. Lepasnya benda yang digadaikan dari penguasaan kreditor pemegang hak gadai, dikarenakan: a. Terlepasnya benda yang digadaikan dari penguasaan pemegang gadai. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1152 ayat (3) KUHPerdata, hal ini tidak berlaku bila barang gadainya hilang atau dicuri orang, pemegang gadai masih mempunyai hak untuk menuntutnya kembali dan bila barang gadai dimaksud didapatnya kembali, hak gadainya dianggap tidak pernah hilang b. Dilepaskannya benda yang digadaikan oleh pemegang gadai secara sukarela 27
c. Hapusnya benda yang digadaikan 3. Terjadinya percampuran, dimana pemegang gadai sekaligus juga menjadi pemilik barang yang digadaikan tersebut 4. Terjadinya penyalahgunaan barang gadai oleh pemegang gadai (Pasal 1159 KUHPerdata) 28