BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES KABUPATEN BREBES BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN PEMILU BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN PEMILU SOSIALISASI PEMILU/PILKADA KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT MARGINAL/DAERAH TERLUAR Bentuk kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif kepada Masyarakat Marginal (Kelompok Ternak Tani) Bawaslu Kabupaten Brebes dengan rincian: 1. memberikan materi kepada masyarakat Marginal (Kelompok Ternak Tani) tentang Peran Penting Masyarakat sebagai Pengawas Partisipatif dalam Pemilu 2024; 2. Diskusi tentang pengawasan partisipatif dan kepemiluan; A. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN Hari : Sabtu Tanggal : 3 Februari 2024 Tempat : Area Telaga Ranjeng, Desa Pandansari, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes brebes.bawaslu.go.id - ppid-brebes.bawaslu.go.id Bawaslu Kab Brebes
Jl. KH. Hasyim Ashari No.2 Pasarbatang-Brebes Telp (0283) 4511993 Email: set.brebes@bawaslu.go.id Website: LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF KEPADA MASYARAKAT MARGINAL (KELOMPOK TERNAK TANI) BAWASLU KABUPATEN BREBES
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 A. LATAR BELAKANG Pemilu adalah sarana perwujudan kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin politik, baik di eksekutif maupun legislatif, pusat maupun daerah. Pemilu tidak hanya ritual demokrasi lima tahunan, namun juga menjadi kunci penting dalam memelihara dan meningkatkan kualitas kehidupan bernegara, baik di bidang politik, sosial, maupun ekonomi. Sebagai upaya mewujudkan Pemilihan Umum yang demokratis adalah memastikan penyelenggaraannya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Berdasarkan ketentuan Pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu. Salah satu upaya pencegahan yang harus dilakukan ialah dengan melibatkan masyarakta dalam pengawasan partisipatif. Hal itu dipertegas dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 104 Huruf f menyebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten / Kota berkewajiban mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif. Pemahaman tentang pengawasan partisipatif harus ditanamkan kepada masyarakat baik masyarakat biasa, akademisi, pelajar, mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat khususnya yang sudah mempunyai hak pilih. Masyarakat harus aktif sebagai pengawas partisipatif. Mereka tidak hanya aktif dalam hal menggunakan hak pilih saja, namun menjaga dan mengawal agar Pemilu 2024 berjalan secara demokratis dan hasil Pemilu mempunyai kualitas yang tinggi. Bawaslu Kabupaten Brebes sebagai lembaga yang mempunyai mandat untuk mengawasi proses Pemilu membutuhkan dukungan banyak pihak dalam aktifitas pengawasan. Salah satunya adalah dengan mengajak segenap kelompok masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi pengawasan setiap tahapannya. Keterlibatan masyarakat dalam pengawalan suara tidak sekadar datang dan memilih, tetapi juga melakukan pengawasan atas potensi adanya kecurangan yang terjadi, serta melaporkan kecurangan tersebut kepada Bawaslu sebagai lembaga yang bertugas mengawasi proses Pemilu dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilu. Penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Brebes secara keseluruhan telah mengalami peningkatan dari segi kualitas penyelenggaraan. Hal ini sebagai hasil kerja sama semua pihak yang berkompeten ditingkat Kecamatan maupun di Kelurahan/Desa. Berbagai upaya telah dilaksanakan dalam 2
rangka menggalang kerja sama dengan berbagai elemen mulai dengan KPU Kabupaten Brebes, Polri, TNI, Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, OKP, Pers, Organisasi Kemahasiswaan secara umum melibatkan stakeholder seKabupaten Brebes dalam rangka menyamakan persepsi guna mengusung Pemilihan Umum 2024 yang Demokratis, Aman dan Lancar. Respon baik yang di dapat dan kerja sama dari pihak-pihak yang berkompeten di wilayah Kabupaten Brebes telah telah membawa perubahan yang nyata dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024. Dengan mengedepankan pencegahan adanya pelanggaran dalam tahapan pemilu sangat efektif dalam meningkatkan pemilihan umum tahun 2024 tahun ini. Secara umum hasil pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Brebes dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku. Berdasarkan latarbelakang tersebut, Bawaslu Kabupaten Brebes melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif kepada Masyarakat Marginal (Kelompok Ternak Tani) Bawaslu Kabupaten Brebes Di Area Telaga Ranjeng, Desa Pandansari, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes. B. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum; 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum KeKetua dan Anggota Panwaslu Kecamatanan; 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan; 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; 3
6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum; 7. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum; 8. Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif; 9. Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum; 10. Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih; 13. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia 127/PM.00/K1/03/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota; 14. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686328/2024 tanggal 24 November 2023. C. NAMA KEGIATAN Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif kepada Masyarakat Marginal (Kelompok Ternak Tani) Bawaslu Kabupaten Brebes D. TUJUAN KEGIATAN Tujuan kegiatan Fasilitasi Penguatan Pemahaman Kepemiluan kepada Disabilitas Bawaslu Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut: Nomor: 4
a. Meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya masyarakat marginal (Kelompok Ternak Tani) akan pentingnya pengawasan partisipatif; b. Membangun sinergitas Bawaslu Kabupaten Brebes dengan masyarakat Marginal; c. Sebagai pertanggungjawaban lembaga kepada publik; d. Membagikan ilmu pengetahuan kepemiluan kepada masyarakat Marginal; e. Sebagai bahan evaluasi Kinerja. E. BENTUK KEGIATAN Bentuk kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif kepada Masyarakat Marginal (Kelompok Ternak Tani) Bawaslu Kabupaten Brebes dengan rincian: 1. memberikan materi kepada masyarakat Marginal (Kelompok Ternak Tani) tentang Peran Penting Masyarakat sebagai Pengawas Partisipatif dalam Pemilu 2024; 2. Diskusi tentang pengawasan partisipatif dan kepemiluan; F. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN Hari : Sabtu Tanggal : 3 Februari 2024 Tempat : Area Telaga Ranjeng, Desa Pandansari, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes WAKTU ACARA PIC 08.30 - 09.30 WIB Registrasi Peserta Panitia 09.30 - 10.00 WIB Pembukaan 1. Menyanyikan Indonesia Raya; 2. Sambutan Perwakilan Kelompok Ternak Tani Panitia 3. Sambutan Ketua Bawaslu Kab. Brebes; 4. Doa. Penyampaian materi oleh Narasumber: 10.00 - 11.30 WIB Peran Penting Masyarakat sebagai Pengawas Partisipatif dalam Pemilu 2024 Moderator oleh: Anggota Bawaslu Kabupaten Brebes 11.30 - 12.00 WIB Diskusi Moderator 12.00 - 12.30 WIB Penutupan Panitia 5
G. PENYELENGGARA KEGIATAN Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif kepada Masyarakat Marginal (Kelompok Ternak Tani) Bawaslu Kabupaten Brebes adalah Bawaslu Kabupaten Brebes. H. PESERTA KEGIATAN Peserta Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif kepada Masyarakat Marginal (Kelompok Ternak Tani) Bawaslu Kabupaten Brebes di Area Telaga Ranjeng, Desa Pandansari, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes adalah Ketua dan Anggota Kelompok Ternak Tani yang ada di Desa Pandansari, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes. I. HASIL KEGIATAN a. Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif kepada Masyarakat Marginal (Kelompok Ternak Tani) Bawaslu Kabupaten Brebes dilakukan dengan cara penyampaian materi oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Brebes dan Diskusi tentang kepemiluan; b. Kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif kepada Masyarakat Marginal (Kelompok Ternak Tani) Bawaslu Kabupaten Brebes dimulai pukul 08.30 WIB dengan persiapan kelengkapan dan registrasi Peserta kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif kepada Masyarakat Marginal (Kelompok Ternak Tani) Bawaslu Kabupaten Brebes; c. Kegiatan resmi dimulai pukul 09.30 WIB dengan seremonial pembukaan kemudian dilanjutkan dengan sambutan sekaligus Pembukaan oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Brebes sekaligus Pembukaan kegiatan. J. ANGGARAN KEGIATAN Biaya penyelenggaraan Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif kepada Masyarakat Marginal (Kelompok Ternak Tani) Bawaslu Kabupaten Brebes di Area Telaga Ranjeng, Desa Pandansari, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686328/2024 tanggal 24 November 2023. 6
K. MATERI KEGIATAN Materi Kegiatan Area Telaga Ranjeng, Desa Pandansari, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes: p=sharing 1. Sambutan Anggota Bawaslu kabupaten Brebes (Hadi Asfuri, S.T.) Yang kami hormati seluruh Anggota Kelompok Ternak Tani....Alhamdulillah Segala Puji kita sampaikan kepada Alloh S.W.T. yang telah memberikan kita nikmat yang luar biasa. Sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad shallallahu alaihi wasallam semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau. Pada kegiatan hari ini saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan materi namun sedikit pemaparan dan lebih banyak ke pertanyaan ataupun diskusi. Bagaimana masyarakat menjadi masyarakat yang cerdas dalam megawal Pemilu 2024 agar berintegritas dan berdaulat. Karena rakyat lah yang sebenarnya mempunyai kedaulatan paling tinggi. Tanpa lama-lama dengan mengucapkan bismillahirohmanirrohim acara saya buka.... 2. Bawaslu mungkin bapak ibu sudah ada yg tau dan ada yg belum tau...bawaslu adalah badan yang bertugas mengawasi pemilu. 2024 ada pemilihan presiden dan wakil presiden, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota. ini dilakukan karena calon calon wakil kalian yang akan jadi sebenarnya menaruh harapan/kedaulatan. Kalian adalah yg punya kedaulatan tertitinggi. Bentuk kedaulatan ialah memberikan suara meempresentasikan apa yang anda inginkan. Saya asli brebes, kecamatan wanasari. Sy tidak lahir dari pengusaha atau pegawai, tapi saya lahir dari petani. Kalian juga merasakan, panen gak berhasil tapi harus bayar pajak. Karena sebagai warga yg taat bagaimanapun caranya maka tetap membayar. Kalau negara meminta pajak maka ada imbal balik.kalau kalian sudah melakukan kewajiban. Uang pajak yang dikumpulkan negara harus jelas. Program program yang diluncurkan harus sampai merata kepada anda semua. Tapi faktanya ada yang tidak merata juga. Misal masalah pupuk, itu harus merata ketika petani membutuhkan pupuk. Kenapa ada agenda 5 tahun sekali, untuk agenda pergantian. Presiden kalau sudah 2 periode maka harus gantian. Siklus kekuasaan bisa digunakan sebagai imbal balik sebagai warga yang sudah menjalankan kewajiban. Pasti anda berharap harga hasil panen harus stabil. 7
Kita ingin memberikan sosialisasi dan tukar pikir tentang pengawasan pemilu ini agar bapak ibu tau. Hak bapak ibu ialah menggunakan hak pilih. Pastilan sudah masuk DPT bagi yang sudah memenuhi syarat. Bapak ibu harus tau 5 surat suara yang ditera apa saja. Kalau sudahbtau calonnya maka bapak ibu berharap mereka yang menjadi wakil bisa melakukan program program yang mensejahterakan anda semua. Jangan sampai abai terhadap pemilu. Di pandansari DPT 6000 lebih, maka anda harus menggunakan suara karena kalau tidak menggunakan sementara ada pihak lain yang kurang baik menggunakan hak pilihnya maka yang jadi adalah yang kurang baik. Terkait money politik, bapak ibu harus sadar pemilu ini kalau menggunakan money politik maka suara anda begitu murah banget. Kalau dihitung sehari hanya kisaran puluhan hingga ratusan rupiah saja. Apa kemudian nanti harus seperti ini. Maka bawaslu mengimbau njenengan warga yg mempunyai hak pilih bisa menggunakan hak suara tanpa politik uang. Kalau ada caleg yang kampanye gak papa membuat komitmen. Kalau sudah tau calonnya siapa, sifatnya bagaimana, maka bapak ibu tinggal bagaimana ikit mengawasi agar pemilu ini jurdil. Kalau ada warga yang sudah memenuhi syarat tapi belum masuk DPT maka monggo laporan kepada jajaran Bawaslu ataupun jajaran KPU. Kalau tidak ada tindaklanjut maka akan kami tindaklanjuti untuk dikenakan sanksi. Kontribusi yang bisa dilakukan oleh masyarakat dalam perannya sebagai pengawas Partisipatif ialah Menggunakan hak pilih secara profesional. Aktif atau tidak abai terhadap hak-hak dalam pemilu. Aktif mengajak orang lain tidak cuek terhadap proses pemilu. Ikut aktif mensosialisasikan aturan-aturan pemilu. Mengawasi penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan pemilih. Menjadi pemantau pemilu. Aktif mengawasi penyelenggaraan dan penyelenggara pemilu. Melaporkan atau menyampaikan informasi awal jika mengetahui dugaan pelanggaran. Dipenghujung acara, kegiatan diisi dengan sesi Focus Group Discussion (FGD) yang dimoderatori oleh Irfan Riyanto. 8
Ada pertanyaan dari Pak Teguh (Peserta Kegiatan) yang bertanya seandainya kami kami ini bukan money politik tapi kontrak politik, kalau misalkan jadi kita nuntut apa itu kena pasal peraturan pak? Kalau kami melapor apakah kita dilindungi pak? Kemudian dijawab Pak Hadi Asfuri kontrak politik, masa kampanye ini masa meyakinkan agar anda memilih mereka. Tapi ada aturan di UU 7 tahun 2017 kalau kontraknya bentuk uang atau barang maka kena pasal...tapi kalau bentuknya bukan barang tapi fasilitas umum maka boleh. Kalau bawaslu ada perbawaslu, maka pelapor akan dijamin kerahasiaannya dan dilindungi oleh undang-undang. Ada pertanyaan lagi dari Wawan (Peserta Kegiatan) yang bertanya DPT pandansari ada 6000 lebih, dari DPT itu yang sudah sepuh,kendalanya kalau memilih di TPS itu kan ada 5 surat suara, bisa jadi mau memilih A tapi karena gak tau maka bisa mencoblosnya B. Kemudian dijawab Pak Hadi Asfuri kontrak politik, ketentuan sudah mengatur misalnya saja ada pendampingan bagi penyandang disabilitas. Pendamping harus menandatangani surat pernyataan agar pilihan dari pemilih benar-benar luber dan jurdil. L. DOKUMENTASI KEGIATAN Terlampir; M. PENUTUP Demikian laporan penyelenggaraan kegiatan Fasilitasi Penguatan Pemahaman Kepemiluan kepada Disabilitas Bawaslu Kabupaten Brebes di Area Telaga Ranjeng Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes. Brebes, 3 Februari 2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES Koordinator Sekretariat, HB. MARIA INDIRA DEWIJANI, S.IP NIP. 19710418 199503 2 007 9
DOKUMENTASI KEGIATAN 10