Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 4, Nomor 2, Maret 2020, P-ISSN: 2528-7273, E-ISSN: 2540-9034 Artikel diterima 02 November 2019, artikel direvisi 24 Januari 2020, artikel diterbitkan 10 Maret 2020 DOI: Halaman Publikasi: PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (STUDI KASUS KEBAKARAN HUTAN DI INDONESIA) Anika Ni'matun Nisaa, Suharnob ABSTRAK Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup kasus kebakaran hutan di Indonesia merupakan permasalahan yang cukup serius. Maka dari itu perlu adanya upaya penegakan hukum yang memiliki sebuah peran yang penting. Penegakan hukum dapat dijadikan sebagai aturan untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum lingkungan hidup, bentuk penegakan hukum terhadap permasalahan lingkungan hidup kasus kebakaran hutan, dan pentingnya penegakan hukum untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian dapat dikatakan bahwa saat ini hukum lingkungan hidup masih dirasa lemah dalam mengatasi berbagai permasalahan lingkungan hidup yang terjadi khususnya kebakaran hutan di Indonesia. Penyebab tidak optimalnya hukum lingkungan karena kurangnya bentuk penegakan hukum yang tegas dan nyata. Untuk itulah pentingnya penegakan hukum harus terus ditegakkan demi mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Adanya penegakan hukum yang kuat dapat memberikan efek jera terhadap pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat demi terciptanya pembangunan berkelanjutan untuk kehidupan yang lebih baik. Kata kunci: kebakaran hutan; lingkungan hidup; pembangunan berkelanjutan; penegakan hukum. ABSTRACT Pollution and environmental damage in forest fires in Indonesia is a serious problem. Therefore there is a need for law enforcement efforts that have an important role. Law enforcement can be used as a rule to overcome environmental problems based on Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Management and Protection. This study aims to analyze environmental law, the form of law enforcement on environmental problems in the case of forest fires, and the importance of law enforcement to achieve sustainable development. The method used in writing this article is the normative juridical approach. The results of the study can be said that currently the environmental law is still felt weak in overcoming various environmental problems that occur especially forest fires in Indonesia. The cause of environmental law is not optimal due to lack of strict and real forms of law enforcement. For this reason the importance of law enforcement must continue to be upheld in order to realize sustainable development. The existence of strong law enforcement can provide a deterrent effect on the perpetrators of pollution and environmental damage as an effort to prosper the community for the creation of sustainable development for a better life. Keywords: forest fires; law enforcement; living environment; suistainable development. a Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, Jl. Colombo No.1 Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, email: b Departemen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Yogyakarta, Jl. Colombo No.1 Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, email: suharno@uny.ac.id.
Anika Ni'matun Nisa, Suharno 295 Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup PENDAHULUAN Dewasa ini jumlah kualitas sumber daya alam di Dunia semakin menurun. Hal ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap manusia yang masih menggantungkan hidupnya terhadap sumber daya alam. Manusia setidaknya akan menggunakan 50 persen lebih banyak dari sumber daya alam yang disediakan oleh Bumi, bahkan ini akan terus berlangsung sangat cepat sampai pada tahun 2030, sedangkan Bumi membutuhkan waktu selama 1,5 tahun untuk dapat menghasilkan dan mengisi sumber daya yang telah habis pada waktu satu tahun. Permintaan manusia yang terus meningkat pada sumber daya alam dapat menempatkan tekanan yang sangat luar biasa terhadap keanekaragaman hayati yang tentunya akan mengancam pada wilayah keamanan, kesehatan, kesetaraan, dan kesejahteraan.1 Negara Indonesia saat ini juga mengalami permasalahan yang cukup serius mengenai pencemaran dan kerusakan lingkungan yang semakin hari semakin meningkat. Permasalahan lingkungan hidup masih menjadi tanggung jawab besar karena akan menyangkut kualitas kehidupan yang akan datang. Eksploitasi pada sumber daya alam dan juga lingkungan hidup telah menyebabkan semakin buruknya kualitas lingkungan hidup khususnya sumber daya alam. Maraknya kerusakan alam seperti, ekosistem lautan, rusaknya sebagaian besar hutan yang menjadi paru-paru dunia, banjir yang masih terjadi dimana-mana, tanah longsor, dan tentu masih banyak lagi. Salah satu dampak yang paling sering dirasakan di wilayah Indonesia ini adalah kebakaran hutan, dimana permasalahan kebakaran hutan hampir setiap tahun mengalami peningkatan.2 Kebakaran hutan merupakan salah satu faktor permasalahan yang sering terjadi di Indonesia. Berdasarkan data WALHI kebakaran hutan di Indonesia hampir setiap tahun mengalami peningkatan. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 merupakan tahun terburuk dalam kasus kebakaran hutan di Indonesia. Sekitar 2.6 juta hektar hutan terbakar, dimana angka paling parah terjadi di wilayah provinsi Kalimantan Tengah, Papua, Sumatra Selatan dan Riau. Pada tahun 2016 terjadi penurunan yang sangat signifikan yaitu terdapat 438.3 ribu hektar hutan terbakar. Pada tahun 2017 juga mengalami penurunan yakni hanya sekitar 165 ribu hektar. Namun, hal ini tidak berlangsung lama karena pada tahun 2018 kebakaran hutan mengalami peningkatan yaitu tercatat sekitar 510 ribu hektar. Sedangkan pada tahun 2019 data yang terkumpul sampai bulan Mei, KLHK mencatat sekitar 135 ribu hektar kasus kebakaran hutan di Indonesia masih terjadi dan di dominasi 1 WWF, Living Planet Report 2012, Gland, World Wide Fund for Nature: 2004, hlm. 2. 2 Badan Pusat Statistik, Statistik Lingkungan Hidup Indonesia, Badan Pusat Statistik, Indonesia: 2018, hlm. 3.
296 Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 4, Nomor 2, Maret 2020 wilayah Sumatra, Kalimantan, dan Papua.3 Kasus kebakaran hutan di Indonesia terjadi karena adanya kepentingan individu atau kelompok untuk melakukan pembangunan kawasan-kawasan di daerah hutan yang seringkali mengabaikan kelestarian lingkungan hidup yang ada disekitar, karena mereka hanya berfokus kepada aspek keuntungannya saja yaitu ekonomi. Lebih lanjut lagi permasalahan kebakaran hutan yang mengakibatkan pencemaran polusi udara sudah dari dulu hingga sekarang masih sangat sulit untuk ditangani. Banyak sekali dampak dari kasus kebakaran hutan tersebut, seperti penyakit infeksi saluran pernafasan, berkurangnya efisiensi kerja, dan pencemaran asap lintas batas yang sangat berpengaruh. Kerusakan dapat menjadikan perubahan dalam arti bahwa lingkungan itu sudah tidak berfungsi lagi untuk digunakan. Tindakan membakar hutan merupakan permasalahan lingkungan hidup yang dapat diartikan sebagai cara untuk mematikan kehidupannya sendiri dan orang lain.4 Permasalahan kebakaran hutan yang sering terjadi saat ini sebagain besar ditimbulkan akibat ulah manusia itu sendiri yang menimbulkan keprihatinan karena perilaku mereka. Manusia sebagai makhluk hidup yang sejatinya sangat berpengaruh terhadap perkembangan lingkungan hidup harus dapat menjaga sumber daya alam. Perlindungan dan pengelolalan lingkungan haruslah ditanamkan sejak dini, sebagai upaya sistematis yang dilakukan oleh manusia demi dapat melindungi bumi dan melestarikan fungsi lingkungan hidup serta mencegah semua pencemaran ataupun merusak lingkungan hidup.5 Kesalahan mengenai permasalahan lingkungan hidup dalam kasus kebakaran hutan yang terjadi karena beberapa faktor yaitu seperti masalah ekonomi, kepentingan individu atau kelompok, pola hidup, serta yang lebih penting kelemahan sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku dan lemahnya sistem pengawasan terhadap berbagai pengelolaan dan perlindungan lingkungan. Maka dari itu perlu adanya penegakan hukum untuk dapat melindungi lingkungan hidup dalam kasus kebakaran hutan di Indonesia. Hukum sebagai salah satu cara refleksi dari suatu tata nilai yang dinyakini masyarakat sebagai suatu pranata dalam kehidupan sehari-hari baik meliputi kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang harus ditegakkan.6 Adanya penegakan hukum dilakukan agar kegiatan dalam rangka melaksanakan berbagai ketentuan-ketentuan hukum, baik itu bersifat pencegahan maupun penindakan harus mencakup aspek seluruh kegiatan yang secara teknis maupun administratif, dimana hal ini dapat dilakukan 3 Walhi Jatim, "Kebakaran Hutan dan Lahan Sebagai Konsekuensi Kerusakan Ekologi", [diakses 23 Januari 2020]. 4 Nina Herlina, "Permasalahan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia", Jurnal Ilmiah Galuh Justisia, Vol. 3, No. 2, 2015, hlm. 3. 5 Abdullah Mudhofir, Al-Qur'an & Konservasi Lingkungan (Argumen Konservasi Lingkungan Sebagai Tujuan Tertinggi Syariah, Dian Rakyat, Jakarta: 2010, hlm. 13. 6 Zainal Arifin Hoesein, "Pembentukan Hukum Dalam Perspektif Pembaruan Hukum (Law Making on the Perspective of Legal Reformation)", Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 1, No. 3, 2012, hlm. 308.
Anika Ni'matun Nisa, Suharno 297 Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup oleh aparat hukum dan pemerintah sesuai dengan aturan yang terdapat pada Undang-Undang yang berlaku saat ini. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Anggrasena7 mengatakan bahwa jika penegakan hukum ini dapat dilakukan secara baik, maka nantinya dapat menciptakan kondisi yang diharapkan sehingga pembangunan disegala sektor dapat terencana dan terlaksana. Penegakan hukum dalam permasalahan lingkungan hidup sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang terdapat dalam pasal 15 sampai dengan pasal 97 yang dijelaskan tentang sanksi pidana terhadap tindak pidana lingkungan hidup. Pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Nomor 32 Tahun 2009 dapat dijadikan sebagai pedoman untuk dapat lebih memperhatikan betapa pentingnya penegakan hukum dalam berbagai permasalahan lingkungan hidup khususnya kasus kebakaran hutan. Kesadaran warga negara dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup merupakan salah satu pondasi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan ke depannya. Oleh karena itu fokus penelitian dalam tulisan ini adalah bagaimana pentingnya penegakan hukum terhadap permasalahan lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (studi kasus kebakaran hutan di Indonesia). Permasalahan lingkungan hidup dalam kasus kebakaran hutan dapat menjadi salah satu pondasi yang diperkuat untuk dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Penegakan hukum yang kuat akan sangat penting untuk dapat diterapkan, dilaksanakan, dan diperkuat. Untuk itulah berdasarkan latar belakang tersebut maka akan dikaji dan dianalisis rumusan masalah yang terdiri dari pertama, bagaimana hukum lingkungan hidup? kedua, bagaimana bentuk penegakan hukum terhadap permasalahan lingkungan hidup kasus kebakaran hutan?, dan ketiga bagaimana pentingnya penegakan hukum untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan?. METODE PENELITIAN Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Metode pengumpulan data yang mengutamakan penelitian hukum dengan berbagai bahan hukum melalui hasil telaah terhadap sumber-sumber kepustakaan berupa, dokumen, buku, jurnal, majalah, koran yang berkaitan dengan bahan hukum, karena berangkat dari kekaburan penegakan hukum pada permasalahan lingkungan hidup kasus kebakaran hutan dengan menggunakan pendekatan deskriptif melalui peraturan perundang-undangan, konsep hukum, dan perbandingan hukum. Bahan kajian dalam artikel ini berupa data sekunder yaitu data berasal dari Undang-Undang, hasil penelitian hukum, penegakan hukum dalam permasalahan lingkungan hidup 7 Bima Anggarasena, Strategi Penegakan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas Dan Mewujudkan Masyarakat Patuh Hukum. Tesis, Universitas Diponegoro, 2010, hlm. 17.
298 Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 4, Nomor 2, Maret 2020 kasus kebakaran hutan, dan pembangunan berkelanjutan.8 Artikel ini juga didukung dengan berbagai sumber literatur penelitian terdahulu. Sedangkan teknik dalam penelitian menggunakan teknik analisis data. Teknik analisis data ini terbagi menjadi dua, yaitu pertama analisis data pada saat pengumpulan data dan kedua setelah pengumpulan data dilakukan maka akan dianalisis. Analisis data yang digunakan dalam hal ini berupa reduksi data, tampilan data dan juga deskripsi data sampai pada kesimpulan. PEMBAHASAN Hukum Lingkungan Hidup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan hukum yang sudah ada dan berlaku saat ini. Di dalam Undang-Undang tersebut juga mewajibkan warga negara untuk memanfaatkan sumber daya alam dan dipergunakan sesuai dengan kebutuhan, sebagaimana diamanatkan dalam UUD Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 3 ayat (3) yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dapat dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pembangunan sejatinya memiliki tujuan untuk dapat memperbaiki kualitas hidup manusia menjadi baik, namun seiring dengan berjalannya waktu pembangunan yang dilakukan dengan mengabaikan berbagai peraturan akan berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang buruk.9 Peningkatan kebutuhan manusia menjadikan mereka lupa bahwa akan tiba saatnya dimana lingkungan hidup yang kaya akan keanekaragaman hayati sudah tidak mampu lagi untuk menahan berbagai dampak yang menyebabkan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan yang sangat besar seperti kasus kebakaran hutan di Indonesia. Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup kasus kebakaran hutan di Indonesia yang terjadi sejatinya perlu adanya peraturan yang dapat menimbulkan efek jera. Untuk itulah pemerintah telah menerbitkan sebuah peraturan untuk dapat memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup khususnya kasus kebakaran hutan dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Berlakunya Undang- Undang tersebut, maka peran hukum nampaknya akan membawa pengaruh yang sangat besar terhadap perubahan terjadi, dimana Undang-Undang itu nantinya akan lebih memperkuat pada aspek perencanaan dan penegakan hukum.10 Istilah penegakan hukum dalam bahasa Inggris sering di sebut dengan law enforcement, 8 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta: 2013, hlm. 23. 9 John Briggs & Andrew Waite, "Global Environmental Law Practice", Natural Resources & Environment, Vol. 29, No. 1, 2014, hlm. 52-53. 10 Slater Anne Michelle, "International environmental law, policy, and ethics (2nd edition)". Environmental Law Review, Vol. 17, No. 2, 2015, hlm 164. ini
Anika Ni'matun Nisa, Suharno 299 Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah rechtshandhaving, dimana dalam pemahaman penegakan hukum di Indonesia sering disebut dengan hukum pidana.11 Sedangkan penegakan hukum dalam permasalahan lingkungan biasanya disebut dengan hukum lingkungan yang merupakan hukum yang mengatur sebuah tatanan lingkungan yang mencakup semua benda dan kondisi, termasuk di dalam ruang di mana manusia akan saling berpengaruh terhadap kesejahteraan kelangsungan hidup masing-masing. Hukum lingkungan juga sering dianggap sebagai suatu instrumen yuridis bagi setiap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.12 Oleh karena itu dalam setiap pelaksanaan hukum lingkungan akan selalu memperhatikan setiap asas-asas umum pemerintahan yang baik. Adanya asas-asas ini akan memberikan tujuan agar dalam setiap pelaksanaan kebijakan dan peraturan yang berlaku tidak akan menyimpang dari tujuan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang sudah di tetapkan untuk kepentingan bersama agar setiap orang berhak untuk merasakan lingkungan hidup yang bermanfaat dan sehat. Dalam hukum lingkungan hidup akan selalu berkaitan dengan masalah-masalah lingkungan seperti kasus kebakaran hutan, kepunahan spesies, deforestasi, perubahan iklim, dan lain-lain.13 Penegakan hukum terhadap lingkungan hidup terdapat aturan untuk mengatur tata lingkungan atau lingkungan hidup, dimana hal ini mencakup semua aspek yang bertujuan untuk mengatur semua tindakan manusia untuk dapat melindungi lingkungan hidup dari berbagai kerusakan dan pencemaran demi tercapainya kesejahteraan dan kelestarian generasi yang akan datang. Hukum lingkungan dikatakan efektif jika telah mencapai suatu tujuan yang mana terdapat berbagai aspek-aspek yang saling terkait dan berjalan baik pada penegakan hukumnya. Penegakan hukum lingkungan suatu bagian yang sangat penting dalam hukum lingkungan itu sendiri, dimana dengan adanya penegakan hukum yang jelas maka dapat membuat masyarakat untuk dapat patuh terhadap hukum. Adanya penegakan hukum lingkungan dapat dijadikan sebagai mata rantai dalam siklus pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dengan urutan perundang-undangan, penentuan standar, pemberian izin, penerapan, dan penegakan hukum yang nantinya akan digunakan sebagai cara untuk penataan terhadap sebuah nilai-nilai yang akan memberikan perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup. Oleh karena itu dalam penegakan hukum lingkungan harus ada beberapa instrumen yang terdiri dari kepastian, kemanfaatan, dan keadilan dimana 11 Sodikin, "Penegakan Hukum Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan", KANUN, No. 52 Edisi, 2009, hlm. 545. 12 Ratnasari Fajariya Abidin, "Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum", Jurnal Hukum Bisinis Islam, Vol. 6, No. 2, 2015, hlm. 70. 13 Elizabeth Fisher, "Environmental Law - A Very Short Introduction", Environmental Law Review, Vol. 20, No. 1, 2018, hlm. 65.
300 Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 4, Nomor 2, Maret 2020 harus mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain.14 Dari data yang berkaitan dengan hukum lingkungan, ada tiga macam kategori dalam penegakan hukum lingkungan yaitu hukum administrasi/tata usaha Negara, hukum perdata, dan hukum pidana. Ketiga ini merupakan penegakan hukum yang sering digunakan namun, yang lebih penting disini adalah penegakan hukum administrasi. Penegakan hukum administrasi lebih menyorot kepada kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, dimana setiap pelaku juga akan diberikan hukuman. Penegakan hukum lingkungan digunakan agar tegaknya dan fungsi yang sesuai dapat dijadikan pedoman untuk manusia baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.15 Upaya penegakan hukum lingkungan dalam kasus kebakaran hutan harus dapat dilakukan secara optimal guna terciptanya lingkungan yang baik. Aspek pada penegakan hukum lingkungan harus mendapat perhatian yang khusus dan maksimal terutama pada kerusakan hutan. Adanya penegakan hukum lingkungan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk dapat lebih mematuhi peraturan yang ada. Hal ini akan sangat berpengaruh, karena adanya unsur yang saling berkaitan, dan melibatkan semua yang ada dalam subyek hukum. Dapat dikatakan bahwa penegakan hukum lingkungan harus dapat memberikan efek jera terhadap pelaku kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, agar tujuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Bentuk Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Kasus Kebakaran Hutan Kondisi kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup saat ini dapat dikatakan sangat memprihatinkan. Kejadian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup dalam kasus kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia semakin hari semakin meningkat, baik yang diakibatkan oleh bencana alam, maupun akibat ulah manusia itu sendiri, yang tentu sangat memperburuk potret sumber daya alam yang terjadi. Hal ini dikarenakan akibat kurang tahunya manusia akan arti penting dari pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, serta masih kurangnya peraturan dan penerapan peraturan yang belum terlaksana dengan baik. Permasalahan kasus kebakaran hutan yang sampai sekarang masih menjadi momok tidak mudah untuk diselesaikan. Dapat dilihat bahwa setiap tahunnya permasalahan kasus kebakaran hutan semakin meningkat, bahkan banyak sekali pengaruh yang nyata dari permasalahan tersebut. Akibat adanya kebakaran hutan ini dapat menyebabkan struktur tanah akan sulit dipulihkan karena 14 Yann Kerbrat & Sandrine Maljean-Dubois, "The Transformation of International Environmental Law", enlr, Vol. 13, No. 4, 2011, hlm. 352. 15 Suwari Akhmaddhian, "Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015)", Jurnal Unifikasi, Vol. 03, No. 1, 2016, hlm. 12.
Anika Ni'matun Nisa, Suharno 301 Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup mengalami berbagai kerusakan.16 Kurangnya pengelolaan dalam lingkungan hidup belum menunjukkan adanya keserasian dan keseimbangan untuk dapat menunjang setiap pembangunan yang berkesinambungan. Selain itu upaya dalam melakukan konservasi, rehabilitasi, maupun penghematan penggunaan dengan menggunakan teknologi masih dirasa kurang, sehingga berdampak pada kurangnya kemakmuran masyarakat.17 Akibatnya, masyarakat yang menjadi korban dari permasalahan ini, maka dari itu diperlukan adanya penegakan hukum yang tepat agar dapat mengatasi permasalahan lingkungan hidup kasus kebakaran hutan. Dalam hal ini selain adanya penegakan hukum yang mengatur, perlu adanya bantuan dari pemerintah dan aparat untuk dapat memberikan perlindungan kepada lingkungan hidup agar permasalahan yang terjadi setiap tahun dapat diatasi dengan baik. Hukum dapat diciptakan sebagai sarana untuk menjadi wadah yang akan mengatur hak dan kewajiban warga negara sebagai subyek hukum untuk dapat melakukan hak dan kewajibannya dengan baik dan tidak merugikan orang lain. Dalam hal ini terdapat beberapa aturan untuk melakukan suatu kegiatan agar hukum dapat terwujud dengan tertib dan teratur. Hukum juga berfungsi untuk dapat memberikan sesuatu yang nantinya akan menjadi penggerak dalam pembangunan yaitu menjadikan masyarakat lebih maju dari yang sebelumnya sehingga mereka dapat berfikir secara logis, rasionalis, dan kritis.18 Saat ini hukum dapat berbentuk hukum tertulis yang disebut dengan Undang-Undang Dasar. Dalam hal ini Undang-Undang Dasar harus mampu memberi rumusan yang jelas dan nyata mengenai berbagai bentuk permasalahan yang berkaitan dengan kesejahteraan, hak dan kewajiban warga negara, memberikan perlindungan, kebebasan, dan untuk menjamin perlindungan terhadap lingkungan hidup agar menjadi lebih baik. Secara lebih spesifik Undang-Undang yang mengatur tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup sejatinya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup19, namun sekarang sudah diperbaharui dan disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adanya Undang-Undang ini dapat dijadikan pedoman yang ditujukan untuk dapat lebih memperkuat penegakan hukum, dimana Undang-Undang ini lebih memfokuskan kepada perencanaan dan penengakan hukum secara lebih serius. Selain itu di dalam Undang-Undang tersebut juga menjelasakan tentang Tujuan lingkungan hidup yang di atur pada Bagian Kedua Pasal 3 mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan 16 Fachmi Rasyid, "Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan", Jurnal Lingkar Widyaiswara, Vol. 1, No. 4, 2014, hlm. 48. 17 H.M. Erham Amin, "Proses Penegakan Hukum dan Upaya Pengendalian Masalah Lingkungan Hidup", Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 6, No. 2, 2015, hlm. 176. 18 Bram Deni, Hukum Lingkungan Hidup, Bekasi, Gramata Publishing: 2014, hlm. 3. 19 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
302 Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 4, Nomor 2, Maret 2020 hidup yang harus diterapkan mulai dari sekarang untuk dapat memberikan penegakan hukum terhadap permasalahan lingkungan yang nantinya dapat terarah sesuai dengan pengawasan dan penerapan terhadap berbagai ancaman, kepunahan, kepidanaan, dan juga keperdataan. Penataan dan ketentuan terhadap penegakan hukum melalui peraturan yang digunakan sebagai pedoman dalam permasalahan lingkungan hidup akan diberlakukan pada individu, kelompok, komunitas, maupun untuk umum. Penegakan hukum pada permasalahan lingkungan hidup kasus kebakaran hutan harus terus di dukung dan diterapkan agar tingkat permasalahan kebakaran hutan di Indonesia dapat menurun seiring dengan berjalannya waktu. Banyaknya kasus kebakaran hutan yang dilakukan oleh ulah manusia mengakibatkan kerusakan pada lingkungan hidup. Hal ini dapat dilihat dari artikel Tempo. Co tentang kasus permasalahan kebakaran yang terjadi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Minggu, 22 september 2019 baru baru ini. Kebakaran ini bisa terjadi karena ulah manusia sendiri yang tidak berhati-hati dan tentunya merugikan banyak orang. Akibatnya sebagian hutan hangus terbakar dalam kasus tersebut.20 Penegakan hukum dalam permasalahan lingkungan hidup berkaitan dengan kebakaran hutan ini terdapat dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan.21 Dalam kasus kebakaran ini, mereka dapat dipidana jika terbukti bersalah sesuai dengan ketentuan Pasal 11, Pasal 14, Pasal 17, dan Pasal 18 yang mengakibatkan terjadinya kerusakan dan kebakaran hutan milik warga sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan berupa polusi udara dan dapat diancam serta dipidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup terdapat pada Pasal 98 ayat 1 dan atau Pasal 99 ayat 1. Inti Pasal 98 ayat 1 secara jelas mengatakan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan yang merugikan orang lain berkiatan dengan kerusakan lingkungan hidup dan mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup maka akan dipidana sesuai dengan kesalahannya baik dalam hukuman denda maupun hukuman penjara. Jika hukuman denda maka paling sedikit adalah penjara 3 tahun dan paling lama pidana penjara 10 tahun selain itu jika dikenakan denda maka harus membayar paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak hukuman denda sebanyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 20 Purwanto, "Kasus Karhutla, Korporasi Dijerat UU Lingkungan Hidup", [diakses 26 September 2019]. 21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan.
Anika Ni'matun Nisa, Suharno 303 Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Sedangkan inti dalam Pasal 99 ayat 1 yang mengatakan bahwa akibat dari kelalaian tersebut banyak masyarakat yang merasa dirugikan, untuk itulah jika kelalaian tersebut dilakukan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab dan mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang sangat parah, maka tindak pidana yang akan diberikan berupa tindak pidana hukuman penjara dan hukuman denda. Untuk hukuman penjara maka akan dijatuhi hukuman penjara paling singkat yaitu 1 (satu) tahun dan paling lama adalah 3 (tiga) tahun serta denda paling sedikit adalah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Selain kasus kebakaran hutan di Palangkaraya, kebakaran lahan atau hutan juga terjadi di Riau. Hal ini dapat dilihat dari artikel CNN Indonesia tentang kasus permasalahan Karthutla yang terjadi di Riau pada Kamis, 03 agustus 2019. Kasus kebakaran hutan atau lahan di Riau ini menjadi salah satu trending topik di berbagai media. Kebakaran ini terjadi karena motif ekonomi. Pelaku ingin membuka lahan dengan cara membakar lahan di Hutan, sehingga mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Dalam kasus ini jika pelaku terbukti bersalah maka mereka akan mendapatkan hukuman sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terdapat dalam Pasal 108.22 Dalam inti Pasal 108 secara jelas mengatakan bahwa jika seseorang individu atau kelompok dengan sengaja melakukan kerusakan hutan atau lahan yang mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h mereka dapat dipidana dengan hukuman pidana paling singkat yaitu selama 3 (tiga) tahun dan hukuman pidana paling lama yaitu selama 10 (sepuluh) tahun serta hukuman denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan hukuman denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Adanya Pasal yang terdapat Undang-Undang ini secara tegas menyatakan bahwa seseorang individu atau kelompok yang melakukan kebakaran lahan atau hutan dengan sengaja akan mendapatkan berbagai hukuman sanksi sesuai dengan kesalahannya. Dari ketentuan Pasal-Pasal dalam kasus kebakaran hutan secara tegas menjelaskan tentang isi dari Pasal yang mengatakan jika setiap orang melakukan tindakan yang merugikan orang lain maka akan dipidana baik dalam sanksi hukuman denda maupun hukuman pidana, sanksi ini berkaitan dengan upaya penegakan hukum lingkungan hidup terhadap permasalahan kasus kebakaran hutan. Kasus kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia sudah banyak mengakibatkan berbagai kerugian yang memberikan dampak negatif bagi masyarakat disekitar lokasi kebakaran hutan. Selain itu belum adanya pihak yang mau bertanggung jawab, sehingga permasalahan dalam 22 Mushaful Imam, "Polisi Sebut Kasus Karhutla di Riau Bermotif [diakses 03 Oktober 2019].
304 Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 4, Nomor 2, Maret 2020 kasus ini sampai sekarang masih belum dapat diatasi dengan baik. Adanya penegakan hukum lingkungan dalam kasus kebakaran hutan di Indonesia diharapkan mampu melindungi masyarakat yang terdampak sehingga permasalahan mengenai kasus kebakaran hutan dapat diatasi dengan baik. Berbagai bentuk penegakan hukum terhadap permasalahan lingkungan hidup dalam kasus kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia sejatinya sudah tercantum dalam Pasal sebagaimana sudah tertulis dalam Undang-Undang. Dimana Pasal tersebut secara tegas mengatakan bahwa apabila individu atau kelompok yang melakukan berbagai kejahatan sehingga merugikan alam sekitarnya maka akan memperoleh hukuman baik itu hukuman penjara maupun hukuman denda. Permasalahan kerusakan lingkungan hidup dalam kasus kebakaran hutan terjadi akibat lemahnya penegakan hukum yang diterapkan, sehingga kerusakan lingkungan hidup sampai saat ini belum dapat dituntaskan dengan baik. Berbagai permasalahan yang terjadi pada kerusakan lingkungan hidup perlu adanya penegakan dan pengaturan hukum yang kuat dengan fokus kepada lingkungan hidup.23 Untuk itulah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dapat dijadikan sebagai pedoman yang utama. Adanya penegakan hukum yang serius dalam mengambil tindakan yang lalai akan tanggung jawab hak dan kewajibannya dapat menjadikan mereka untuk tidak mengulangi hal tersebut, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kasus lingkungan hidup seperti kasus kebakaran hutan di Indonesia. Dengan memberikan sanksi yang tegas berupa hukuman denda maupun pidana serta adanya pengawasan yang cukup ketat dan perlunya kerjasama antara pemerintah dan aparat hukum maka kasus-kasus permasalahan lingkungan hidup dapat berkurang untuk kedepannya. Pentingnya Penegakan Hukum untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Konsep hukum dan pembangunan berkelanjutan saat ini telah menjadi salah satu isu yang sangat penting di era abad ke-21 dan menjadi isu terpenting yang tidak pernah berhenti untuk dibicarakan. Ibarat dalam suatu sistem, maka diantara keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena akan saling membutuhkan dan mengikat. Secara umum antara hukum dan pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk memberikan peningkatan mutu kehidupan yang lebih baik agar manusia dapat memenuhi kebutuhan dasar dari kehidupan sebelumnya untuk mendukung berbagai kehidupan pada suatu tingkat yang lebih tinggi.24 23 Roy Andrew Partain, "Environmental Principles and the Evolution of Environmental Law", Environmental Law Review, Vol. 19, No. 4, 2017, hlm. 302. 24 Mira Rosana, "Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan Di Indonesia", Jurnal KELOLA: Jurnal Ilmu Sosial, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 152.
Anika Ni'matun Nisa, Suharno 305 Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Banyak berbagai laporan mengenai pentingnya hukum dan pembangunan berkelanjutan. Hukum telah berkembang dan meluas dengan pesat dimana hukum bukan hanya berfokus sebagai pelindung, pengendalian, dan kepastian terhadap masyarakat sebagai agent of stability, tetapi hukum sekarang lebih menonjol terhadap pembangunan berkelanjutan, dimana hukum dapat dijadikan sebagai agent of changes dalam setiap perubahan yang berlaku dimasyarakat sekitar. Hukum dan pengelolaan serta perlindungan lingkungan hidup sebagai wadah untuk memenuhi kepentingan masing-masing dimana diantara keduanya saling mengikat dan memiliki hubungan yang sangat erat.25 Istilah pembangunan berkelanjutan sudah mulai dikenal pada sidang umum perserikatan bangsa-bangsa (PBB) dalam merumuskan berbagai aturan. Pembangunan berkelanjutan merupakan skala global dalam proyek jangka panjang.26 Sedangkan di Indonesia pembangunan berkelanjutan sudah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.27 Dalam menetapkan tujuan Agenda Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana hal ini tertuang dalam sebuah dokumen yaitu Transforming Our World: The 2030 Agenda for Suistainable Development (SDGs) sebagai salah satu kesepakatan yang dilakukan secara bersama-sama pada pembangunan global yang terdapat 17 tujuan sasaran. Salah satu sasaran dari 17 tujuan tersebut yaitu pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Adanya perlindungan pada lingkungan hidup dapat dilakukan dengan melakukan berbagai usaha untuk dapat memulihkan lingkungan hidup, dan mempromosikan pemanfaatan untuk kelanjutan dari ekosistem lingkungan hidup, perlindungan terhadap pengelolaan hutan, memerangi setiap degradasi yang terjadi, menghentikan suatu degradasi sebuah penanaman pohon secara berkala, dan menghentikan berbagai kegiatan yang merugikan terhadap hilangnya keanekaragaman hayati yang ada di berbagai wilayah.28 Agenda 2030 dalam pembangunan berkelanjutan akan memberikan dampak berupa penghijauan. Tentunya hal ini akan sangat berpengaruh terhadap keadaan di Bumi. Terkurasnya sumber saya alam yang setiap hari semakin meningkat disebabkan karena manusia hanya mementingkan kepentingan ekonomi dari setiap individu.29 Saat ini kemampuan lingkungan mulai berkurang untuk dapat menetralisir bahan-bahan yang mulai tercemar, kerusakan hutan yang setiap hari semakin buruk, terjadinya eksploitasi besar-besaran baik itu dari sumber daya mineral 25 Astrid Epiney, "EU EnvironmEntal law: SoUrcES, inStrUmEntS and EnforcEmEnt, reflections on major developments over the last 20 Years", EU Environmental Law: sources, Instruments and Enforcement, Vol. 20, No. 3, 2013, hlm. 404. 26 Kseniia Ilchenko & Anastasiia Lisogor, "Sustainable Development Modeling for Municipalities", Theoretical and Empirical Researches in Urban Management, Vol. 11, No. 1, 2016, hlm. 77-85. 27 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. 28 Akhmad Fauzi & Alex Oxtavianus, "Pengukuran Pembangunan Berkelanjutan di Indoenesia", MIMBAR, Vol. 30, No. 1, 2014, hlm. 46. 29 Suneeta Dhar, "Gender and Sustainable Development Goals (SDGs)", Indian Journal of Gender Studies, Vol. 25, No. 1, 2018, hlm. 53. lahan,
306 Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 4, Nomor 2, Maret 2020 dimana ekosistem di laut mengalami penurunan yang sangat besar akibat kerusakan lingkungan hidup. Manusia sekarang lebih mementingkan peningkatan perekonomian untuk dirinya sendiri daripada menjaga kelestarian lingkungan hidup. Terbukti, banyak sekali kasus-kasus seperti kasus kebakaran hutan di Indonesia yang semakin hari mengalami peningkatan yang disebabkan akibat ulah manusia dan menyebabkan berbagai kerugian yang dialami oleh masyarakat serta alam. Berbagai kasus-kasus yang terjadi khususnya kebakaran hutan di Indonesia berkaitan dengan kerusakan lingkungan hidup terjadi karena hukum yang berlaku belum mampu membuat perubahan dan hukum yang berlaku masih lemah. Kelemahan dan kekurangan dalam hukum dapat menjadikan pelaku ekonomi tidak memperhatikan peraturan hukum yang ada. Seperti seseorang yang dengan sengaja membakar hutan atau lahan untuk kepentingannya sendiri sehingga mereka tidak menerapkan dan mematuhi hukum yang berlaku, padahal kebakaran hutan tersebut tentunya akan merugikan masyarakat, maka dari itu perlu diberikan adanya sanksi berupa hukum pidana maupun hukum perdata. Permasalahan lingkungan hidup dalam kasus kebakaran hutan ini merupakan salah satu cerminan belum terjaganya lingkungan yang mulai memprihatinkan.30 Penegakan hukum dapat dijadikan sebagai payung dalam permasalahan lingkungan hidup dalam kasus kebakaran hutan. Jika melihat ruang dari lingkup lingkungan hidup sangat luas dan beragam, maka untuk dapat menerapkan penegakan hukum secara nyata harus dilakukan secara berjenjang agar dapat merata dan bijaksana.31 Misal seperti seseorang membuang sampah yaitu puntung rokok diarea hutan, dari kejadian tersebut akan dapat ditanamkan bahwa membuang puntung rokok diarea hutan merupakan salah satu kerusakan pada lingkungan hidup yang nantinya akan menyebabkan kebakaran hutan. Dengan mulai menerapkan hal kecil ini saja, maka upaya untuk penegakan hukum dapat dilakukan dengan baik. Penegakan hukum dalam permasalahan lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu tujuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terletak pada Bagian Kedua Pasal 3 ayat (9) yang intinya bahwa adanya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai wadah untuk dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Selain itu dengan penegakan hukum yang kuat dalam perkembangan baru maka akan dapat mendorong manusia untuk membuat wacana pembangunan berkelanjutan dengan memiliki sebuah usaha kesadaran yang penuh maka pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup terhadap pembangunan 30 Donald K. Anton, "The 2012 United Nations Conference on Sustainable Development and the Future of International Environmental Protection", Consilience, No. 7, 2012, hlm. 65. 31 Ambrish Kumar, "Governance and Sustainable Development", The Indian Journal of Political Science, Vol. 72, No. 1, 2011, hlm. 143.
Anika Ni'matun Nisa, Suharno 307 Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup berkelanjutan untuk masa depan dapat berjalan dengan yang diharapkan. 32 Proses penegakan hukum terhadap permasalahan lingkungan hidup dalam kasus kebakaran hutan demi terwujudnya pembangunan berkelanjutan dapat dilakukan melalui penataan, penindakan, dan penyelesaian sengketa. Pertama, penataan merupakan suatu proses yang dilakukan kepada masyarakat untuk dapat memotivasi agar masyarakat mau berpartisipasi dalam melaksanakan hukum. Dalam permasalahan kasus kebakaran hutan masyarakat diharapkan mau untuk melakukan penataan yang baik pada lingkungan misalnya gerakan menanam 1000 pohon.33 Penegakan hukum dalam penataan yang termuat di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 itu termasuk preventif. Upaya ini dilakukan dengan cara pemantauan dan pengawasan. Hal ini termasuk dalam Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, ayat (2), serta bagian terakhir Pasal 75. Kedua, penindakan merupakan perbuatan yang melanggar peraturan dengan tujuan untuk dapat mengakhiri sebuah perbuatan terlarang. Seseorang individu atau kelompok yang melakukan kebakaran hutan atau lahan dengan sengaja maka mereka akan dilakukan sebuah penindakan. Penindakan ini sering disebut dengan hukuman pidana yang akan dijatuhkan pada pelaku yang membuat kerusakan hutan atau lahan serta pencemaran lingkungan hidup.34 Penegakan hukum dalam penindakan ini berupa penegakan hukum represif, yaitu jika masyarakat merasa terganggu dengan adanya kerusakan lingkungan hidup pada masalah kebakaran hutan atau lahan yang merugikan masyarakat lain, hal ini masuk dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam pasal 76 ayat (1) dan ayat (2). Ketiga, penyelesaian sengketa merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang sangat penting untuk dilakukan, karena ini menyangkut tentang penyelesaian sengketa yang harus ditempuh melalui hukum dan konsekuensi yang didapat dari individu atau kelompok yang telah melakukan pelanggaran hukum dalam kasus kebakaran hutan atau lahan sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup dimana hal ini akan dilakukan oleh kekuasaan kehakiman.35 Dapat dikatakan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan dengan dua alternatif, yaitu dapat ditempuh melalui pengadilan atau ditempuh di luar pengadilan. Penegakan hukum dalam penyelesaian sengketa ini masuk dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang terdapat dalam Pasal 84. Selain adanya penegakan hukum terhadap penataan, penindakan, dan penyelesaian sengketa,peran masyarakat juga akan sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum berkaitan dengan lingkungan hidup. Adanya peran masyarakat sebagai empowering dalam mengawasi dan 32 Andreas Philippopoulos-Mihalopoulos, "And for Law: Why Space cannot be understood without Law", Law, Culture and the Humanities, Vol 1 -20,2018, hlm. 3. 33 Suwito Y. Imran, "Fungsi Tata Ruang Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Kota Gorontalo", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13, No. 3, 2013, hlm. 457. 34 M. Nurdin, "Peranan Penyidik Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Lingkungan Hidup", Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 12, No. 2, 2017, hlm. 174. 35 Anita Afrina, (et al), "Contempt of Court: Penegakan Hukum dan Model Pengaturan di Indonesia", Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 7, No. 3, 2018, hlm. 445.
308 Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 4, Nomor 2, Maret 2020 melakukan sebuah penegakan hukum dapat memberikan berbagai dukungan yang positif untuk memberikan dorongan dalam membangun dan memberikan keselarasan dimana masyarakat akan membawa pengaruh yang sangat besar dalam proses pembangunan dan kesejahteraan. Masyarakat dianggap sebagai salah satu pokok penting dalam setiap proses pembangunan sebagaimana hal ini dilaporkan dari berbagai pemerintah, kelompok, organisasi baik antar pemerintah nasional dan antar pemerintah internasional. Dari berbagai pernyataan yang diberikan, semua itu merujuk kepada masyarakat sebagai kelompok yang dapat membawa harapan menjadi lebih baik. Untuk itulah masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting dalam menanggulangi berbagai permasalahan lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan. Adanya peran masyarakat itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pada Bab XI Tentang Peran Masyarakat dalam Pasal 70. Berbagai proses penegakan hukum lingkungan dengan melibatkan aturan yang berlaku diharapkan mampu membawa dampak perubahan yang besar. Penegakan hukum sangat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan khususnya dalam kasus kebakaran hutan agar lingkungan dapat diperuntukkan dan bermanfaat bagi generasi yang akan datang. Untuk itulah semua aspek yang ada harus mampu terlibat dalam penegakan hukum lingkungan khususnya bagi aparat penegak hukum harus dapat meresapi dan menerapkan berbagai aturan yang berlaku termasuk Undang-Undang agar tujuan penegakan hukum dapat tercapai yakni mewujudkan lingkungan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Betapa pentingnya penegakan hukum dalam permasalahan lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dalam kasus kebakaran hutan ini perlu adanya keseimbangan yang terjalin dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, dimana nantinya akan dapat terbentuk suatu komponen-komponen yang sangat harmonis. Upaya stabilitas terhadap keseimbangan, kesejahteraan, dan keselarasan akan sangat bergantung kepada manusia. Hal ini terjadi karena manusia merupakan bagian dari lingkungan hidup yang sangat dominan dalam mempengaruhi lingkungan untuk menjadi lebih baik. Dimana diantara manusia dan lingkungan itu akan saling berpengaruh satu sama lain. Salah satu cara yang terpenting dan paling berpengaruh adalah dengan penegakan hukum yang kuat agar tujuan pembangunan berkelanjutan berkaitan dengan permasalahan lingkungan hidup dapat teratasi secara nyata. PENUTUP Penegakan hukum dalam permasalahan lingkungan hidup sudah diatur dalam hukum lingkungan hidup. Hukum lingkungan hidup merupakan sebuah aturan yuridis bagi setiap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Adanya upaya penegakan hukum dapat dilakukan
Anika Ni'matun Nisa, Suharno 309 Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup untuk mempersiapkan tantangan degradasi lingkungan yang setiap hari semakin memburuk menjadi suatu hal yang sangat penting. Berbagai bentuk permasalahan yang terjadi seperti adanya kebakaran hutan di Indonesia menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan saat ini masih sangat lemah sehingga upaya pembangunan berkelanjutan masih belum adanya perubahan. Penegakan hukum terhadap permasalahan lingkungan hidup kasus kebakaran hutan di Indonesia sejatinya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pasal-Pasal yang mengatur tentang berbagai sanksi baik itu hukuman denda maupun hukuman pidana. Adanya Undang-Undang ini sebagai alat agar manusia dapat melindungi lingkungan. Pentingnya penegakan hukum lingkungan hidup dalam kasus kebakaran hutan diharapkan dapat mengalami perubahan sebagai agenda dalam mengatasi berbagai kemerosotan lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Salah satu langkah dalam agenda tersebut yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemerataan yang nantinya akan dirasakan oleh masyarakat. Dalam upaya penegakan hukum lingkungan hidup kasus kebakaran hutan perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah, aparat penegak hukum dan peran masyarakat yang sangat penting untuk dapat memperkuat kesadaran diri setiap individu, sehingga para generasi penerus bangsa nantinya akan mengalami berbagai manfaat dari lingkungan tersebut. UCAPAN TERIMA KASIH Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada Dr. Suharno, M.Si selaku dosen jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta sekaligus pembimbing dalam artikel ini. Penulis juga menyampaikan terimakasih kepada Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan motivasi, dukungan, dan bantuan dalam penulisan artikel ini hingga terbit. DAFTAR PUSTAKA Buku Abdullah Mudhofir, Al-Qur'an & Konservasi Lingkungan (Argumen Konservasi Lingkungan Sebagai Tujuan Tertinggi Syariah, Dian Rakyat, Jakarta: 2010. Badan Pusat Statistik, Statistik Lingkungan Hidup Indonesia, Badan Pusat Statistik, Indonesia: 2018. Bram Deni, Hukum Lingkungan Hidup, Gramata Publishing, Bekasi: 2014. WWF, Living Planet Report 2012, Gland, World Wide Fund for Nature: 2012. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta: 2013.
310 Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 4, Nomor 2, Maret 2020 Jurnal Akhmad Fauzi & Alex Oxtavianus, "Pengukuran Pembangunan Berkelanjutan di Indoenesia", MIMBAR, Vol. 30, No. 1, 2014. Ambrish Kumar, "Governance and Sustainable Development", The Indian Journal of Political Science, Vol. 72, No. 1, 2011. Andreas Philippopoulos-Mihalopoulos, "And for Law: Why Space cannot be understood without Law", Law, Culture and the Humanities, Vol. 1, No. 20, 2018. Anita Afrina (et al), "Contempt of Court: Penegakan Hukum dan Model Pengaturan di Indonesia", Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 7, No. 3, 2018. Astrid Epiney, "EU EnvironmEntal law: SoUrcES, inStrUmEntS and EnforcEmEnt, reflections on major developments over the last 20 Years", EU Environmental Law: sources, Instruments and Enforcement, Vol. 2, No. 3, 2013. Donald K. Anton, "The 2012 United Nations Conference on Sustainable Development and the Future of International Environmental Protection", Consilience, No. 7, 2012. Elizabeth Fisher, "Environmental Law - A Very Short Introduction", Environmental Law Review, Vol. 20, No. 1, 2018. Fachmi Rasyid, "Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan", Jurnal Lingkar Widyaiswara, Vol. 1, No. 4, 2014. H. M. Erham Amin, "Proses Penegakan Hukum dan Upaya Pengendalian Masalah Lingkungan Hidup", Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 6, No. 2, 2015. John Briggs & Andrew Waite, "Global Environmental Law Practice", Natural Resources & Environment, Vol. 29, No. 1, 2014. Kseniia Ilchenko & Anastasiia Lisogor, "Sustainable Development Modeling for Municipalities", Theoretical and Empirical Researches in Urban Management, Vol. 11, No. 1, 2016. Mira Rosana, "Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan di Indonesia", Jurnal KELOLA: Jurnal Ilmu Sosial, Vol. 1, No. 1, 2018. M Nurdin, "Peranan Penyidik Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Lingkungan Hidup", Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 12, No. 2, 2017. Nina Herlina, "Permasalahan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia". Jurnal Ilmiah Galuh Justisia, Vol. 3, No. 2, 2015. Ratnasari Fajariya Abidin, "Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum", Jurnal Hukum Bisnis Islam, Vol. 4, No. 1, 2012. Roy Andrew Partain, "Environmental Principles and the Evolution of Environmental Law", Environmental Law Review, Vol. 19, No. 4, 2017.
Anika Ni'matun Nisa, Suharno 311 Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Slater Anne Michelle, "International environmental law, policy, and ethics (2nd edition)". Environmental Law Review, Vol. 17, No. 2, 2015. Sodikin, "Penegakan Hukum Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan", KANUN, No. 52, 2009. Suneeta Dhar, "Gender and Sustainable Development Goals (SDGs)", Indian Journal of Gender Studies, Vol. 25, No. 1, 2018. Suwari Akhmaddhian, "Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015)", Jurnal Unifikasi, Vol. 03, No. 01, 2016. Suwito Y. Imran, "Fungsi Tata Ruang Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Kota Gorontalo", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13, No. 3, 2013. Yann Kerbrat & Sandrine Maljean-Dubois, "The Transformation of International Environmental Law", enlr, Vol. 13, No. 4, 2011. Zainal Arifin Hoesein, "Pembentukan Hukum Dalam Perspektif Pembaruan Hukum (Law Making on the Perspective of Legal Reformation)", Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional. Vol. 1, No. 3, 2012. Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sumber Lain Bima Anggarasena, Strategi Penegakan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas Dan Mewujudkan Masyarakat Patuh Hukum. Tesis, Universitas Diponegoro, 2010. Mushaful Imam, "Polisi Sebut Kasus Karhutla di Riau Bermotif Ekonomi", [diakses 03 Oktober 2019]. Purwanto, "Kasus Karhutla, Korporasi Dijerat UU Lingkungan Hidup",
312 Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 4, Nomor 2, Maret 2020 hidup>, [diakses 26 September 2019]. Walhi Jatim, "Kebakaran Hutan dan Lahan Sebagai Konsekuensi Kerusakan Ekologi", kerusakan-ekologi/>, [diakses 23 Januari 2020].