ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG TIDAK SAHNYA NIKAH TANPA KATA-KATA NIKAH/TAZWIJ SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Dalam Ilmu Syari'ah IAIN WALISONGOSEMARANG Oleh: UMI HAJAR NIM. 2101163 JURUSAN AHWAL SYAHSIYAH FAKULTAS SYARI'AH IAIN WALISONGO SEMARANG 2008
PERSETUJUAN PEMBIMBING Lamp : 5 (lima) eksemplar Hal : Naskah Skripsi a.n. Sdr. Umi Hajar Assalamua'alaikum Wr.Wb. Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudari: Nama : Umi Hajar Nomor Induk : 2101163 Jurusan : AS Judul Skripsi : ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG TIDAK SAHNYA NIKAH TANPA KATA-KATA NIKAH/TAZWIJ Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih Wassalamu'alaikum Wr.Wb. Semarang, Januari 2008 Pembimbing I, Pembimbing II, Dra. Hj. Siti Amanah, M.Ag Ali Murtadlo, M.Ag NIP. 150 218 257 NIP. 150 289 379 ii
DEPARTEMEN AGAMA RI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG Jl. Raya Ngaliyan Boja Km. 02 Semarang Telp/Fax. (024) 601291 PENGESAHAN Skripsi saudara : Umi Hajar NIM : 2101163 Fakultas : Syari'ah Jurusan : AS Judul : ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG TIDAK SAHNYA NIKAH TANPA KATA-KATA NIKAH/TAZWIJ Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal: 29 Januari 2008 Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata1 tahun akademik 2006/2007 Semarang, Pebruari 2008 Ketua Sidang, Sekretaris Sidang, Drs. Saekhu, M.H NIP. 150 268 217 Dra. Hj. Siti Amanah, M.Ag NIP. 150 218 257 Penguji I, Penguji II, Achmad Arief Budiman M.Ag. NIP. 150 274 615 Dra. Nur Huda, M.Ag NIP. 150 267 757 Pembimbing I, Pembimbing II, Dra. Hj. Siti Amanah, M.Ag NIP. 150 218 257 Ali Murtadlo, M.Ag NIP. 150 289 379 iii
M O T T O ءاَرَقُ ف اوُنوُكَي نِإ أمُكِئاَمِإَو أمُكِداَبِع أنِم َينِِلِاَّصلاَو أمُكنِم ىَماَيَ ألْا اوُحِكنَأَو :رونلا( ٌميِلَع ٌع ِساَو ُهَّللاَو ِهِلأضَف نِم ُهَّللا ُمِهِنأغُ ي 23) Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (bernikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui (Q.S.An-Nuur': 32). Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya, DEPAG, 1979, hlm. 549. iv
PERSEMBAHAN Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat: o Orang tuaku tercinta (Bapak H.Zaini dan Ibu Hj. Yatini) yang selalu memberi semangat, membimbing dan mengarahkan hidupku, yang memberi tahu arti hidup ini. o Kakakku Tercinta (Mbak Nur, Mbak Iqrimah, Mbak Ana, Mas Alik, Mas Hadi, Mas Birin dan Mas Fadhil) yang kusayangi yang selalu tak henti-hentinya memberi semangat dan motivasi dalam hidup ini terutama dalam menyelesaikan studi dan khususnya skripsi ini. o Keluarga Besar PONPES Miftahul Falah (Bapak KH. Munawiruddin Badawi al-Khafidz dan Ibu Muntazah) yang telah memberi nasehat dalam menjalani hidup ini dalam mencari keberkahan iman. o Keponakanku (Ficky, Nilna, Deni, Kafa, Zidan dan Faidhur). Semoga menjadi anak yang soleh dan solehah. o Teman-Temanku tersayang (Eva, Pink, Ofa, Nur, Dwik, Ika, Uswatun, Tia, Wasim, Dedek Basir, Is, Ulil, dan teman-teman Ponpes Miftahul Falah) serta yang tak dapat kusebutkan satu persatu yang selalu bersama- sama dalam canda dan tawa selama menempuh asa. Penulis v
DEKLARASI Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran- pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan. Semarang, Januari 2008 Deklarator, Umi Hajar NIM. 2101163 vi
ABSTRAK Menurut Imam Syafi'i suatu pernikahan dapat dikatakan sah manakala dalam akad mengucapkan kata-kata yang jelas dan tegas yaitu kata "nikah" atau tazwij. Selain kata itu maka akad nikah tidak sah. Yang menjadi masalah adalah bagaimana pendapat Imam al-Syafi'i tentang tidak sahnya nikah tanpa kata-kata nikah atau tazwij dalam akad nikah? Bagaimana metode istinbat yang mendasari pendapat Imam al-Syafi'i tersebut? Dalam menyusun skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif bahwa dalam hal ini tidak menggunakan perhitungan angka-angka statistik, sedangkan metodenya adalah deskriptif analisis yakni menggambarkan dan menganalisis pemikiran Imam Syafi'i tentang kata-kata nikah dan metode hermeneutika yaitu dalam hal ini bagaimana menjelaskan isi sebuah teks keagamaan kepada masyarakat yang hidup dalam tempat dan kurun waktu yang jauh berbeda dari si empunya.. Data Primer, yaitu karya-karya Imam Al-Syafi'i. Sebagai data sekunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul skripsi ini di antaranya: kitab Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid; Kifayah al-Akhyar; Fatul Mu'in; Tafsir Ayat Ahkam; Mazahib al-Arba'ah; I'anah at-Talibin; Subulus Salam; Nail al-Autar; Fathul Bari Syarah Sahih al-Bukhari. Adapun teknik (penelitian pengumpulan data menggunakan kepustakaan). Pemilihan kepustakaan diseleksi sedemikian rupa dengan mempertimbangkan aspek mutu dan kualitas dari kemampuan pengarangnya. teknik library research Hasil pembahasan menunjukkan bahwa menurut Imam Syafi'i, akad nikah hanya bisa terjadi dengan kata-kata nikah atau tazwij. Jika kata-kata lain selain kata "nikah atau tazwij" maka nikahnya tidak sah. Dengan demikian dalam perspektif Imam Syafi'i bahwa ijab tidak sah, kecuali dengan menggunakan kata-kata "nikah" atau "tazwij" atau pecahan dari kedua kata tersebut. Karena kata-kata lain, seperti: milikkan, atau memberikan, tidak jelas menunjukkan pengertian nikah. Menurut Imam Syafi'i mengucapkan pernyataan merupakan salah satu syarat pernikahan. Jadi, jika digunakan umpamanya lafal "memberi" maka nikahnya tidak sah. Metode istinbat hukum Imam Syafi'i tentang tidak sahnya nikah tanpa kata-kata nikah/tazwij adalah qiyas. Dalam perspektif Imam Syfai'i, untuk sahnya kata-kata nikah adalah harus menggunakan kata "nikah/tazwij" dan tidak boleh selain kata-kata itu. Alasannya yaitu akad nikah diqiyaskan atau dipersamakan dengan akad-akad pada umumnya yang memerlukan kata khusus dan mengandung makna tunggal ditujukan pada maksud dan tujuan dari akad itu sendiri. Sehingga tidak menimbulkan multi tafsir dan arti berganda. Dengan kata lain Imam Syafi'i mengharuskan kata yang eksplisit (tegas/tersurat) dan bukan implisit (tersirat). vii
KATA PENGANTAR Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul: "ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG TIDAK SAHNYA NIKAH TANPA KATA-KATA NIKAH/TAZWIJ" ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada : 1. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang. 2. Ibu Dra. Hj. Siti Amanah, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Ali Murtadlo, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. 3. Bapak H. Tolkah, M.A selaku Pimpinan Perpustakaan Institut yang telah memberikan izin dan layanan kepustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. 4. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, beserta staf yang telah membekali berbagai pengetahuan 5. Ibuku yang senantiasa berdoa serta memberikan restunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin. Penulis viii
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ... i HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ... ii HALAMAN PENGESAHAN ... iii HALAMAN MOTTO ... iv HALAMAN PERSEMBAHAN ... v HALAMAN DEKLARASI ... vi ABSTRAK ... vii KATA PENGANTAR ... viii DAFTAR ISI ... ix BAB I : PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ... 1 B. Perumusan Masalah ... 6 C. Tujuan Penelitian ... 6 D. Telaah Pustaka ... 6 E. Metode Penelitian ... 9 F. Sistematika Penulisan ... 11 BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD NIKAH A. Pengertian dan dasar Hukum Nikah ... 13 B. Syarat dan Rukun Nikah ... 23 C. Hukum Melaksanakan Nikah ... 29 D. Pendapat Para Ulama tentang Akad Nikah tanpa Kata-Kata Nikah ... 34 BAB III : PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG TIDAK SAHNYA NIKAH TANPA KATA-KATA NIKAH A. Biografi ... 37 B. Pendapat Imam Syafi'i Tentang Akad Nikah Tanpa Kata-Kata Nikah ... 45 ix
C. Metode Istinbat Hukum Imam Syafi'i Tentang Akad Nikah Tanpa Kata-Kata Nikah ... 49 BAB IV : ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG AKAD NIKAH TANPA KATA-KATA NIKAH A. Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang Tidak Sahnya Akad Nikah Tanpa Kata-Kata Nikah ... 57 B. Analisis Metode Istinbat Hukum Imam Syafi'i tentang Akad Nikah Tanpa Kata-Kata Nikah ... 66 BAB V : PENUTUP A. Kesimpulan ... 71 B. Saran-saran ... 72 C. Penutup ... 72 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP x
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Allah SWT menciptakan dunia dan seluruh makhluk yang mendiami jagad raya ini dibentuk dan dibangun dalam kondisi berpasang-pasangan. Ada gelap dan terang, ada kaya dan miskin. Demikian pula manusia diciptakan dalam berpasangan yaitu ada pria dan wanita. Pria dan wanita diciptakan dengan disertai kebutuhan biologis. Dalam memenuhi kebutuhan biologis ada aturan-aturan tertentu yang harus dipenuhi dan bila dilanggar mempunyai sanksi baik di dunia maupun di akhirat. Sanksi yang dimaksud yaitu manakala pria dan wanita dalam memenuhi kebutuhan biologisnya tanpa diikat oleh suatu tali pernikahan. Menurut Sayuti Thalib perkawinan ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.1 Sementara Mahmud Yunus menegaskan, perkawinan ialah akad antara calon laki istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat.2 Sedangkan Zahry Hamid merumuskan nikah menurut syara ialah akad (ijab qabul) antara wali calon istri dan calon mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun serta syaratnya.3 Syekh Kamil Muhammad 'Uwaidah 1 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Jakarta: UI Press, Cet. 5, 1986, hlm. 47. 2Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam, Jakarta: PT Hidakarya Agung, Cet. 12, 1990, hlm. 1. 3Zahry Hamid, Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978, hlm. 1. 1
2 mengungkapkan menurut bahasa, nikah berarti penyatuan. Diartikan juga sebagai akad atau hubungan badan. Selain itu, ada juga yang mengartikannya dengan percampuran.4 As Shan'ani dalam kitabnya memaparkan bahwa an-nikah menurut pengertian bahasa ialah penggabungan dan saling memasukkan serta percampuran. Kata "nikah" itu dalam pengertian "persetubuhan" dan "akad". Ada orang yang mengatakan "nikah" ini kata majaz dari ungkapan secara umum bagi nama penyebab atas sebab. Ada juga yang mengatakan bahwa "nikah" adalah pengertian hakekat bagi keduanya, dan itulah yang dimaksudkan oleh orang yang mengatakan bahwa kata "nikah" itu musytarak bagi keduanya. Kata nikah banyak dipergunakan dalam akad. Ada pula yang mengatakan bahwa dalam kata nikah itu terkandung pengertian hakekat yang bersifat syar'i. Tidak dimaksudkan kata nikah itu dalam al-Qur'an kecuali dalam hal akad.5 Dari berbagai pengertian di atas, meskipun redaksinya berbeda akan tetapi ada pula kesamaannya. Karena itu dapat disimpulkan perkawinan ialah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki- laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT. Dalam konteks ini Rasulullah bersabda: 4Syekh Kamil Muhammad 'Uwaidah, Fiqih Wanita, terj. M. Abdul Ghofar, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, cet. 10, 2002, hlm. 375. 5Sayyid al-Iman Muhammad ibn Ismail as-San'ani , Subul al-Salam Sarh Bulugh al- Maram Min Jami Adillati al-Ahkam, Juz 3, Kairo: Dar Ikhya' al-Turas al-Islami, 1960, hlm. 350.
لﺎﻗ ﻢّﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ ّﱯ ّﻨﻟا بﺎﺤﺻأ ﻦﻣ اﺮﻔﻧ ّنأ ﺲﻧأ ﻦﻋو :ﻢﻬﻀﻌﺑ لﺎﻗو ,مﺎﻧأ ﻻو ﻲّﻠﺻأ :ﻢﻬﻀﻌﺑ لﺎﻗو ,جّوﺰﺗأ ﻻ :ﻢﻬﻀﻌﺑ لﺎﺑ ﺎﻣ":لﺎﻘﻓ ﻢّﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ ّﱯّﻨﻟا ﻚﻟذ ﻻو مﻮﺻأ ءﺎﺴّﻨﻟا جّوﺰﺗأو ,مﺎﻧأو ﻲّﻠﺻأو ,ﺮﻄﻓأو مﻮﺻأ ّﲏﻜﻟ اﺬﻛو اﺬﻛ اﻮﻟﺎﻗ ماﻮﻗأ ﺐﻏر ﻦﻤﻓ ﻎﻠﺒﻓ ,ﺮﻄﻓأ (ﻪﻴﻠﻋ ﻖﻔﺘﻣ) .6 ." ّﲏﻣ ﺲﻴﻠﻓ ّﱵﻨﺳ ﻦﻋ Artinya : Dari Anas : sesungguhnya beberapa orang dari sahabat Nabi SAW sebagian dari mereka ada yang mengatakan: "aku tidak akan menikah". Sebagian dari mereka lagi mengatakan: "aku akan selalu shalat dan tidak tidur". Dan sebagian dari mereka juga ada yang mengatakan: "aku akan selalu berpuasa dan tidak akan berbuka". Ketika hal itu di dengar oleh Nabi SAW beliau bersabda: apa maunya orang-orang itu, mereka bilang begini dan begitu? Padahal di samping berpuasa aku juga berbuka. Di samping sembahyang aku juga tidur. Dan aku juga menikah dengan wanita. Barang siapa yang tidak suka akan sunnahku, maka dia bukan termasuk dari golonganku. (Muttafakun A'laih) Pernikahan terjadi melalui proses yaitu kedua pihak saling menyukai dan merasa akan mampu hidup bersama menempuh bahtera rumah tangga. Namun demikian, pernikahan itu sendiri mempunyai syarat dan rukun yang sudah ditetapkan baik dalam al-Qur'an maupun dalam Hadis. Di antara rukun nikah yaitu adanya ijab dan qabul. Ijab akad perkawinan ialah: "serangkaian kata yang diucapkan oleh wali nikah atau wakilnya dalam akad nikah, untuk menikahkan calon suami dengan perempuan yang di bawah perwaliannya". Syarat-syarat ijab akad nikah ialah dengan kata-kata tertentu dan tegas, yaitu diambil dari "nikah" atau "tazwij" atau terjemahannya, misalnya: "Saya nikahkan Fulanah, atau saya kawinkan Fulanah, atau saya perjodohkan - 6Imam Syaukani, Nail al-Autar, Juz 4, Beirut: Daar al-Qutub al-Arabia, tt, hlm. 171. 3
Fulanah". Qabul akad perkawinan ialah: "Serangkaian kata yang diucapkan oleh calon suami atau wakilnya dalam akad nikah, untuk menerima nikah yang disampaikan oleh wali nikah atau wakilnya.7 Syarat-syarat Qabul akad nikah ialah dengan kata-kata tertentu dan tegas, yaitu diambil dari kata "nikah" atau "tazwij" atau terjemahannya, misalnya: "Saya terima nikah Fulanah". Sejalan dengan keterangan di atas, para fuqaha sependapat bahwa bagi wanita yang persetujuannya harus dalam bentuk ucapan, akad pernikahan harus dilakukan dengan kata-kata nikah (menikahkan) atau (memperistrikan). Kemudian timbul silang pendapat apabila akad nikah dilakukan dengan kata-kata hibah, jual beli, atau sedekah. Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa cara seperti itu boleh. Sedang Syafi'i berpendapat bahwa akad nikah hanya bisa terjadi dengan kata-kata nikah atau tazwij,8 sebagaimana ia katakan dalam kitabnya al-Umm: ﻚﻟ ﺎﻬﺘﺒﻫو ﺪﻗ ﻞﺟﺮﻠﻟ ﺎﻬﻴﻟووأ ﺐﻴﺜﻟاوأ ﺮﻜﺒﻟاﻮﺑأو ﺔﻣﻷا ﺪﻴﺳ لﺎﻗ اذﺈﻓ ﺎﻬﺟﺮﻓ ﻚﺘﻜﻠﻣوأ ﺎﻬﺟﺮﻓ ﻚﻟ ﺖﲝأوأ ﻚﻴﻠﻋ ﺎ ﺖﻗﺪﺼﺗوأ ﻚﻟﺎﻬﺘﻠﻠﺣأوأ ﻚﺗﺎﻴﺣ ﺎﻬﻜﺗﺮﺟأوأ ﺎﻤﻜﺗﺮﻤﻋأوأ ﻚﺗأﺮﻣا ﺎﲑﺻوأ ﻚﺋﺎﺴﻧ ﻦﻣ ﺎﲑﺻوأ ﻪﺑ ﺐﻃﺎﺨﳌا ﻪﺒﻠﻗو ﱃﻮﻟا ﻊ ﻀﺑ ﻚﺘﻜﻠﻣوأ ﻣ ةأﺮﳌا ﻪﺘﻟﺎﻗوأاﺬﻫ ﻪﺒﺷأ ﺎﻣوأ ﺎﻬﻌ 7Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat, Jilid I, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999, hlm. 65. 8Ibnu Rusyd, Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid, Juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 3. 4 tazwij
ﺪﻗ لﻮﻘﻳ نﺄﺑ ﻻإ اﺪﺑأ حﺎﻜﻧ ﻻو ﺎﻤﻬﻨﻴﺑ حﺎﻜﻧ ﻼﻓ ﺎﻬﺘﺟوﺰﺗ ﺪ ﻗ لﺎﻗوأ ﻪﺴﻔﻨﻟ ﺎﻬﺣﺎﻜﻧ ﺖﻠﺒﻗ ﺪﻗ جوﺰﻟا لﻮﻘﻳو ﺎﻬﻜﺘﺤﻜﻧأ وأ ﺎﻬﻜﺘﺟوز 9 Artinya: Apabila dikatakan oleh tuan seorang budak wanita dan oleh bapak wanita bikir atau wanita tsayyib atau oleh wali keduanya kepada seorang lelaki: "Saya berikan (hibahkan) dia (wanita) itu kepada engkau". Atau : "Saya halalkan dia bagi engkau". Atau : "Saya sedekahkan dia itu kepada engkau". Atau : "Saya memperbolehkan bagi engkau farajnya". Atau : "Saya milikkan kepada engkau farajnya". Atau : "Saya jadikan dia dari isteri engkau". Atau : "Saya jadikan dia perempuan engkau". Atau : "Saya jadikan engkau baginya seumur hidup". Atau: "Saya sewakan engkau kepadanya akan hidup engkau". Atau : "Saya milikkan kepada engkau budlu' (faraj)nya. Atau yang menyerupai dengan ini. Atau dikatakan yang demikian itu oleh wanita bersama wali. Dan diterima oleh yang meminang bagi dirinya sendiri. Atau dikatakan oleh lelaki : "Sesungguhnya saya mengawini dia". Maka tiada pernikahan di antara keduanya. Dan tiada pernikahan selamanya, selain dengan ia mengatakan : "Saya kawinkan engkau dengan dia". Atau : "Saya nikahkan engkau dengan dia. Dan dikatakan oleh suami : "Saya terima nikahnya". Atau : "Saya terima pengawinannya". Atau dikatakan oleh yang meminang : "Kawinkanlah saya dengan dia!". Atau : "Nikahkan saya dengan dia!". Maka berkata wali : "Saya kawinkan engkau dengan dia". Atau "Saya nikahkan engkau dengan dia". Dan dikatakan oleh suami: Saya terima nikahnya. Untuk memperjelas latar belakang ini, maka yang menjadi sebab memilih tokoh Imam al-Syafi'i adalah karena meskipun ia tokoh klasik namun pendapat dan hujjahnya digunakan oleh hampir sebagian besar umat Islam di Indonesia dan beberapa negara. Demikian pula kitabnya al-Umm dan al- Risalah menjadi rujukan primer baik menyangkut hablum minallah maupun hablum minannas. Hal itu bukan saja terjadi dikalangan pada level akademisi namun di pesantren-pesantren baik salaf maupun khalaf, kitab tersebut 9Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'î, Al-Umm, Juz. 5, Beirut: Dâr al- Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 40. 5
dianggap sebagai kitab standard. Atas dasar inilah mendorong peneliti memilih tema ini dengan judul: "Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Tidak Sahnya Nikah Tanpa Kata-Kata Nikah/Tazwij" B. Perumusan Masalah Dengan memperhatikan latar belakang masalah, maka yang menjadi perumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pendapat Imam al-Syafi'i tentang sahnya nikah dengan kata- kata nikah atau tazwij dalam akad nikah? 2. Bagaimana metode istinbat yang mendasari pendapat Imam al-Syafi'i tersebut? C. Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui pendapat Imam al-Syafi'i tentang sahnya nikah dengan kata-kata nikah atau tazwij dalam akad nikah. 2. Untuk mengetahui metode istinbat hukum yang mendasari pendapat Imam al-Syafi'i tersebut. D. Telaah Pustaka Sampai dengan disusunnya proposal ini, penulis belum menemukan skripsi yang judulnya sama dengan penelitian saat ini. Sedangkan yang ditemukan antara lain: temanya tentang wali, yaitu skripsi yang disusun oleh Rosalin (Tahun 2005) dengan judul: Analisis Pendapat Ahmad Hassan tentang Bolehnya Wanita Gadis Menikah Tanpa Wali.10 Dalam 10Rosalin, Analisis Pendapat Ahmad Hassan tentang Bolehnya Wanita Gadis Menikah Tanpa Wali, (Skripsi, Untuk meraih Sarjana Hukum Islam: tidak dipublikasikan ), Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2005. 6
kesimpulannya diutarakan bahwa salah seorang ulama di Indonesia yaitu Ahmad Hassan membolehkan wanita gadis menikah tanpa wali. Menurutnya, keterangan-keterangan yang mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan itu tak dapat dijadikan alasan untuk mewajibkan perempuan menikah harus disertai wali, karena berlawanan dengan beberapa keterangan dari al-Qur'an, Hadits dan riwayatnya yang sahih dan kuat. Dengan tertolaknya keterangan- keterangan yang mewajibkan wali itu, berarti wali tidak perlu, artinya tiap-tiap wanita boleh menikah tanpa wali. Jika sekiranya seorang wanita tidak boleh menikah kecuali harus ada wali, tentunya al-Qur'an menyebutkan tentang itu. Demikian pendapat A.Hassan. Di dalam mempertahankan pendapatnya itu, Ahmad Hassan menggunakan surat al-Baqarah ayat 232 dan hadits dari Abu Hurairah. Setelah diadakan analisis terhadap ayat yang dipergunakan Ahmad Hassan ternyata penafsirannya keliru. Selanjutnya tentang hadits yang dipergunakan sebagai dasar diperbolehkannya nikah tanpa wali, maka di sini pun Ahmad Hassan keliru, karena hadits itu menunjuk bahwa wanita gadis menikah harus memakai wali. Adapun beberapa kitab atau buku yang mengungkapkan tentang kedudukan ijab qabul dalam pernikahan dapat disebutkan di bawah ini : 1. Fikhus Sunnah disusun oleh Sayyid Sabiq dalam buku ini dijelaskan panjang lebar tentang masalah pernikahan. Dalam hubungannya dengan lafaz nikah, bahwa masalah lafaz nikah terdapat perbedaan pendapat. 7
2. Fath al- Mu'in, disusun oleh Syaikh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary. Dalam kitab ini terdapat pula pembahasan tentang lafaz pernikahanan. Pengarang kitab tersebut menyatakan nikah adalah suatu akad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan menikahkan atau mengawinkan. Kata nikah itu sendiri secara hakiki bermakna persetubuhan.11 3. Fath al-Qarib disusun oleh Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazzi. Kitab ini pun menerangkan pula tentang masalah hukum-hukum pernikahan di antaranya dijelaskan kata nikah diucapkan menurut makna bahasanya yaitu kumpul, watti, jimak dan akad. Dan diucapkan menurut pengertian syara' yaitu suatu akad yang mengandung beberapa rukun dan syarat.12 4. Fiqih Wanita hasil karya Ibrahim Muhammad al-Jamal. Dalam buku ini diungkapkan pula beberapa hadits yang menegaskan tidak sahnya nikah jika tanpa lafaz nikah yang jelas dan tegas.13 5. Fiqih Tujuh Madzhab yang dikarang oleh Mahmud Syalthut. Dalam buku itu diungkapkan bahwa nikah tanpa lafaz nikah terdapat perbedaan pendapat yaitu ada yang menyatakan boleh, tidak boleh secara mutlak, bergantung secara mutlak, dan ada lagi pendapat yang menyatakan boleh dalam satu hal dan tidak boleh dalam hal lainnya.14 11Syaikh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, Fath al-Mu'in Bi Sarkh Qurrah al-'Uyun, Semarang: Maktabah wa Matbaah, karya Toha Putera , tth, hlm. 72. 12Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazzi, Fath al-Qarib, Indonesia: Maktabah al-lhya at-Kutub al-Arabiah, tth, hlm. 22. 13Ibrahim Muhammad al-Jamal, Fiqih Wanita, terj. Ansori umara sitanggal, Semarang: CV Asyfa, 19960, hlm. 34. 14Mahmud Syalthut, Fiqih Tujuh Madzhab, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, hlm. 121. 8 lafadz
9 6. Hukum-Hukum Fiqih Islam hasil karya TM Hasbi Ash-Shiddiqie. Buku ini memuat uraian tentang hukum-hukum fiqih Islam secara luas, baik hukum-hukum yang telah diijma'i oleh seluruh imam mujtahiddin, atau hukum-hukum yang telah disepakati dan masih diperselisihkan antara Imam yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali). Atau yang masih diperselisihkan antara Imam yang empat dengan Imam lainnya, serta hukum-hukum yang hanya dipegang oleh Imam Syafi'i saja.15 Dengan demikian bahwa skripsi ini belum ada yang membahas. E. Metode Penelitian Metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber- sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Sedangkan Library Research menurut Sutrisno Hadi, adalah suatu riset kepustakaan atau penelitian murni.16 Dalam penelitan ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti buku, majalah, dan lain-lain. 2. Sumber Data a. Data Primer, yaitu karya-karya Imam Al-Syafi'i yang berhubungan dengan judul di atas di antaranya: (1) Al-Umm. (2) Kitab al-Risalah. 15 TM Hasbi ash-Shiddieqy, Hukum-Hukum Fiqih Islam, Semarang: PT Pustaka Rizki Putera, 2001, hlm. vii. 16Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Jilid I, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, 1981, hlm. 9.
Yang akhir ini merupakan kitab ushul fiqh yang pertama kali dikarang dan karenanya Imam Syafi'i dikenal sebagai peletak ilmu ushul fiqh. Di dalamnya diterangkan pokok-pokok pikiran beliau dalam menetapkan hukum.17 b. Data Sekunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul di atas, di antaranya: Kitab Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al- Muqtasid; Kifayah al-Akhyar; Fatul Mu'in; Tafsir Ayat Ahkam; Mazahib al-Arba'ah; I'anah at-Talibin; Subulus Salam; Nail al-Autar; Fathul Bari Syarah Sahih al-Bukhari. 3. Metode Analisis Data Dalam penelitian ini data dianalisis secara deskriptif analitis berdasarkan data langsung dari subyek penelitian. Oleh karena itu pengumpulan dan analisis data dilakukan secara bersamaan, bukan terpisah sebagaimana penelitian kuantitatif di mana data dikumpulkan terlebih dahulu, baru kemudian dianalisis. Analisis data kualitatif dalam penyusunan skripsi ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: menemukan pola atau tema tertentu. Artinya peneliti berusaha menangkap karakteristik pemikiran Imam Syafi'i dengan cara menata dan melihatnya berdasarkan dimensi suatu bidang keilmuan sehingga dapat ditemukan pola atau tema tertentu. Mencari hubungan logis antar pemikiran Imam Syafi'i dalam berbagai bidang, sehingga dapat ditemukan alasan mengenai pemikiran tersebut. Di samping itu, peneliti juga berupaya untuk 17Djazuli, Ilmu Fiqh, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 131-132 10
menentukan arti di balik pemikiran tersebut berdasarkan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang mengitarinya. Mengklasifikasikan dalam arti membuat pengelompokan pemikiran Imam Syafi'i sehingga dapat dikelompokkan ke dalam berbagai aspek.18. Dalam hal ini hendak diuraikan pemikiran Imam Syafi'i tentang kata-kata nikah Di samping itu digunakan pula hermeneutika yaitu dalam hal ini bagaimana menjelaskan isi sebuah teks keagamaan kepada masyarakat yang hidup dalam tempat dan kurun waktu yang jauh berbeda dari si empunya.19 Dalam konteks ini, analisis sedapat mungkin dengan melihat latar belakang sosial budaya, konteks pembaca dan teks Kitab al-Umm dalam rentang waktu yang jauh dengan konteks masa kini. Sehingga isi pesan menjadi jelas dan relevan dengan kurun waktu pembaca saat ini. F. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing- masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi. Bab pertama berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun integral komprehensif dengan memuat: latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika Penulisan. 18Arief Fuchan dan Agus Maimun, Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 59 - 64 19Komaruddin Hidayat, Memahami Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermeneutik, Jakarta: Paramida, 1996, hlm. 14. 11
Bab kedua berisi tinjauan umum tentang akad nikah yang meliputi pengertian dan dasar hukum nikah, syarat dan rukun nikah, hukum melaksanakan nikah, pendapat para ulama tentang akad nikah tanpa kata-kata nikah. Bab ketiga berisi pendapat Imam al-Syafi'i tentang tidak sahnya nikah tanpa kata-kata nikah yang meliputi biografi Imam al-Syafi'i (latar belakang kehidupan dan pendidikan, karya-karyanya, situasi politik dan sosial keagamaan), pendapat Imam al-Syafi'i tentang akad nikah tanpa kata-kata nikah, metode istinbath hukum Imam al-Syafi'i tentang akad nikah tanpa kata- kata nikah. Bab keempat berisi analisis pendapat Imam al-Syafi'i tentang akad nikah tanpa kata-kata nikah yang meliputi analisis pendapat Imam al-Syafi'i tentang akad nikah tanpa kata-kata nikah, analisis metode istinbat hukum Imam al-Syafi'i tentang akad nikah tanpa kata-kata nikah. Bab kelima berisi penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran, penutup 12
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD NIKAH A. Pengertian dan Dasar Hukum Nikah Pernikahan merupakan kebutuhan fitri setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang penting.1 Pernikahan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan pernikahan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram, dan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Anak keturunan dari hasil pernikahan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.2 Oleh karena itu, pada tempatnyalah apabila Islam mengatur masalah pernikahan dengan amat teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan, sesuai kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain. Hubungan manusia laki-laki dan perempuan ditentukan agar didasarkan atas rasa pengabdian kepada Allah sebagai Al Khaliq (Tuhan Maha Pencipta) dan kebaktian kepada kemanusiaan guna melangsungkan kehidupan jenisnya. Pernikahan dilaksanakan atas dasar kerelaan pihak-pihak bersangkutan, yang dicerminkan dalam adanya ketentuan peminangan sebelum nikah dan ijab-kabul dalam akad nikah yang 1Ibrahim Amini, Principles of Marriage Family Ethics, Terj. Alwiyah Abdurrahman, "Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri", Bandung: al-Bayan, 1999, hlm. 17. 2Ahmad Azhar Basyir, Hukum Pernikahan Islam, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 1. 13
14 dipersaksikan pula di hadapan masyarakat dalam suatu perhelatan (walimah). Hak dan kewajiban suami istri timbal-balik diatur amat rapi dan tertib; demikian pula hak dan kewajiban antara orang tua dan anak-anaknya. Apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri, diatur pula bagaimana cara mengatasinya. Dituntunkan pula adat sopan santun pergaulan dalam keluarga dengan sebaik-baiknya agar keserasian hidup tetap terpelihara dan terjamin. Hukum pernikahan mempunyai kedudukan amat penting dalam Islam sebab hukum pernikahan mengatur tata-cara kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan melebihi makhluk-makhluk lainnya. Hukum pernikahan merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al- qur'an dan Sunnah Rasul. 3 Kata nikah menurut bahasa sama dengan kata kata, zawaj. Dalam Kamus al-Munawwir, kata nikah disebut dengan an-nikah ( ح9:;<ا ) dan az- ziwaj/az-zawj atau az-zijah ( ABC@<ا
جاو@<ا
جاو@<ا ). Secara harfiah, an-nikah berarti al- wath'u (ءطF<ا ), adh-dhammu ( GH<ا ) dan al-jam'u ( IJB<ا ). Al- wath'u berasal dari kata wathi'a - yatha'u - wath'an Kطو (
KLC Kطو- ), artinya berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama.4 Adh-dhammu, yang terambil dari akar kata dhamma - yadhummu - dhamman ( 9Jﺿ
GHC Gﺿ- ) secara harfiah berarti 3Ibid., hlm. 1-2. 4Ahmad Warson Al-Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 1461.
15 mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, menyandarkan, merangkul, memeluk dan menjumlahkan. Juga berarti bersikap lunak dan ramah.5 Sedangkan al-jam'u yang berasal dari akar kata jama'a - yajma'u - jam'an ( 9SJﺟ
IJBC IJﺟ- ) berarti: mengumpulkan, menghimpun, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan dan menyusun. Itulah sebabnya mengapa bersetubuh atau bersenggama dalam istilah fiqih disebut dengan al- jima' mengingat persetubuhan secara langsung mengisyaratkan semua aktivitas yang terkandung dalam makna-makna harfiah dari kata al-jam'u.6 Sebutan lain buat pernikahan (pernikahan) ialah az-zawaj/az-ziwaj dan az-zijah. Terambil dari akar kata zaja-yazuju-zaujan ( 9ﺟوز
جو@C جاز- ) yang secara harfiah berarti: menghasut, menaburkan benih perselisihan dan mengadu domba. Namun yang dimaksud dengan az-zawaj/az-ziwaj di sini ialah at-tazwij yang mulanya terambil dari kata zawwaja- yuzawwiju- tazwijan ( 9BCو@X
جّو@C
)جّوز dalam bentuk timbangan "fa'ala-yufa'ilu- \]S[X ( taf'ilan" YّS[C YّSZ ) yang secara harfiah berarti menikahkan, mencampuri, menemani, mempergauli, menyertai dan memperistri.7 Syeikh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary dalam kitabnya mengupas tentang pernikahan. Pengarang kitab tersebut menyatakan nikah adalah suatu akad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan 5Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.42-43 6Ibid, hlm. 43. 7Ibid, hlm. 43-44.
lafadz menikahkan atau menikahkan. Kata nikah itu sendiri secara hakiki bermakna persetubuhan.8 Kitab Fath al-Qarib yang disusun oleh Syeikh Muhammad bin Qasim al-Ghazi menerangkan pula tentang masalah hukum-hukum pernikahan di antaranya dijelaskan kata nikah diucapkan menurut makna bahasanya yaitu kumpul, wati, jimak dan akad. Diucapkan menurut pengertian syara' yaitu suatu akad yang mengandung beberapa rukun dan syarat.9 Menurut Zakiah Daradjat, pernikahan adalah suatu aqad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.10 Menurut Zahry Hamid, yang dinamakan nikah menurut Syara' ialah: "Akad (ijab qabul) antara wali colon isteri dan mempelai laki-laki dengan ucapan- ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya.11 Dari segi pengertian ini maka jika dikatakan: "Si A belum pernah nikah", artinya bahwa si A belum pernah mengkabulkan untuk dirinya terhadap ijab akad nikah yang memenuhi rukun dan syaratnya. Jika dikatakan: "Anak itu lahir diluar nikah", artinya bahwa anak tersebut dilahirkan oleh 8Syaikh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, Fath al- Mu'in, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, hlm. 72. 9Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazi, Fath al-Qarib, Indonesia: Maktabah al-lhya at- Kutub al-Arabiah, tth, hlm. 48. 10Zakiah Daradjat, Ilmu Fiqh, jilid 2, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 38. 11Zahry Hamid, Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978, hlm. 1. Beberapa definisi pernikahan dapat dilihat pula dalam Moh. Idris Ramulyo, Hukum Pernikahan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 2002, hlm. 1-4. 16
seorang wanita yang tidak berada dalam atau terikat oleh ikatan pernikahan berdasarkan akad nikah yang sah menurut hukum. Dalam pasal 1 Bab I Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tanggal 2 Januari 1974 dinyatakan; "Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".12 Di antara pengertian-pengertian tersebut tidak terdapat pertentangan satu sama lain, bahkan jiwanya adalah sama dan seirama, karena pada hakikatnya Syari'at Islam itu bersumber kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, nikah adalah akad yang menjadikan halalnya hubungan suami isteri, saling tolong menolong di antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Hukum Pernikahan merupakan bahagian dari Hukum Islam yang, memuat ketentuan-ketentuan tentang hal ihwal pernikahan, yakni bagaimana proses dan prosedur menuju terbentuknya ikatan pernikahan, bagaimana cara menyelenggarakan akad pernikahan menurut hukum, bagaimana cara memelihara ikatan lahir batin yang telah diikrarkan dalam akad pernikahan sebagai akibat yuridis dari adanya akad itu, bagaimana cara mengatasi krisis rumah tangga yang mengancam ikatan lahir batin antara suami isteri, bagaimana proses dan prosedur berakhirnya ikatan pernikahan, serta akibat 12Muhammad Amin Suma, op. cit, hlm. 203. Dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (INPRES No 1 Tahun 1991), pernikahan miitsaaqan ghalizhan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Lihat Saekan dan Erniati Effendi, Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Surabaya: Arkola, 1977, hlm. 76. 17
yuridis dari berakhirnya pernikahan, baik yang menyangkut hubungan hukum antara bekas suami dan isteri, anak-anak mereka dan harta mereka. Istilah yang lazim dikenal di kalangan para ahli hukum Islam atau Fuqaha ialah Fiqih Munakahat atau Hukum Pernikahan Islam atau Hukum Pernikahan Islam. Masing-masing orang yang akan melaksanakan pernikahan, hendaklah memperhatikan inti sari sabda Rasulullah SAW. yang menggariskan, bahwa semua amal perbuatan itu disandarkan atas niat dari yang beramal itu, dan bahwa setiap orang akan memperoleh hasil dari apa yang diniatkannya. Oleh karenanya maka orang yang akan melangsungkan akad pernikahan hendaklah mengetahui benar-benar maksud dan tujuan pernikahan. Maksud dan tujuan itu adalah sebagai berikut: a. Mentaati perintah Allah SWT. dan mengikuti jejak para Nabi dan Rasul, terutama meneladani Sunnah Rasulullah Muhammad SAW., karena hidup beristri, berumah tangga dan berkeluarga adalah termasuk 'Sunnah beliau. , b. Memelihara pandangan mata, menenteramkan jiwa, memelihara nafsu seksualita, menenangkan fikiran, membina kasih sayang serta menjaga kehormatan dan memelihara kepribadian. c. Melaksanakan pembangunan materiil dan spirituil dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga sebagai sarana terwujudnya keluarga sejahtera dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa. d. Memelihara dan membina kualitas dan kuantitas keturunan untuk mewujudkan kelestarian kehidupan keluarga di sepanjang masa dalam rangka pembinaan mental spirituil dan phisik materiil yang diridlai Allah Tuhan Yang Maha Esa. e. Mempererat dan memperkokoh tali kekeluargaan antara keluarga suami dan keluarga istri sebagai sarana terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera lahir batin di bawah naungan Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala.13 Adapun dasar hukum melaksanakan akad pernikahan sebagai berikut: 13Zahry Hamid, op. cit, hlm. 2. 18
Pada dasarnya pernikahan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh Syara'. Beberapa firman Allah yang bertalian dengan disyari'atkannya pernikahan ialah: 1) Firman Allah ayat 3 Surah 4 (An-Nisa'): ﺎَﺴﻨﻟا َﻦﻣ ﻢُﻜَﻟ َبﺎَﻃ ﺎَﻣ ْاﻮُﺤِﻜﻧﺎَﻓ ﻰَﻣﺎَﺘَﻴْﻟا ِﰲ ْاﻮُﻄ ِﺴْﻘُـﺗ ﻻَأ ْﻢُﺘْﻔ ِﺧ ْنِإَو ء :ءﺎﺴﻨﻟا) ْ. ..ًةَﺪ ِﺣاَﻮَـﻓ ْاﻮُﻟِﺪْﻌَـﺗ ﻻَأ ْﻢُﺘْﻔ ِﺧ ْنِﺈَﻓ َعﺎَﺑُرَو َثَﻼُﺛَو َﲎْـﺜَﻣ 3( Artinya:Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak- hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (nikahlah) seorang saja (Q.S.An-Nisa': 3). 14 2) Firman Allah ayat 32 Surah 24 (An-Nur): ءاَﺮَﻘُـﻓ اﻮُﻧﻮُﻜَﻳ نِإ ْﻢُﻜِﺋﺎَﻣِإَو ْﻢُﻛِدﺎَﺒِﻋ ْﻦِﻣ َﲔِِﳊﺎﺼﻟاَو ْﻢُﻜﻨِﻣ ﻰَﻣﺎَﻳَ ْﻷا اﻮُﺤِﻜﻧَأَو :رﻮﻨﻟا) ٌﻢﻴِﻠَﻋ ٌﻊ ِﺳاَو ُﻪﻠﻟاَو ِﻪِﻠْﻀَﻓ ﻦِﻣ ُﻪﻠﻟا ُﻢِﻬِﻨْﻐُـﻳ 32( Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (bernikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui (Q.S.An-Nuur': 32). 15 . 3) Firman Allah ayat 21 Surah 30 (Ar-Rum): َﻞَﻌَﺟَو ﺎَﻬْـﻴَﻟِإ اﻮُﻨُﻜْﺴَﺘﻟ ًﺎﺟاَوْزَأ ْﻢُﻜ ِﺴُﻔﻧَأ ْﻦﻣ ﻢُﻜَﻟ َﻖَﻠَﺧ ْنَأ ِﻪِﺗﺎَﻳآ ْﻦِﻣَو ٍتﺎَﻳ َﻵ َﻚِﻟَذ ِﰲ نِإ ًﺔَْﲪَرَو ًةدَﻮﻣ ﻢُﻜَﻨْـﻴَـﺑ :موﺮﻟا) َنوُﺮﻜَﻔَـﺘَـﻳ ٍمْﻮَﻘﻟ 21( 14Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Depag RI, 1986, hlm. 115. 15Ibid, hlm. 549. 19
Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dari dijadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Q.S.Ar-Rum: 21). 16 Beberapa hadits yang bertalian dengan disyari'atkannya pernikahan ialah: ﻰّﻠﺻ دﻮﻌﺴﻣ ﻦﺑا ﻦﻋ جّوﺰﺘﻴﻠﻓ ةءﺎﺒﻟا ﻢﻜﻨﻣ عﺎﻄﺘﺳا ﻦﻣ بﺎﺒّﺸﻟا ﺮﺸﻌﻣ ﺎﻳ ":ﻢّﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﺮﻔﻠﻟ ﻦﺼﺣأو ﺮﺼﺒﻠﻟ ّﺾﻏأ ﻪّﻧﺈﻓ ﻪﻟ ﻪّﻧﺈﻓ مﻮّﺼﻟﺎﺑ ﻪﻴﻠﻌﻓ ﻊﻄﺘﺴﻳ ﱂ ﻦﻣو ج .ﺔﻋﺎﻤﳉا ﻩاور ."ءﺎﺟو Artinya: Dari Ibnu Mas'ud ra. dia berkata: "Rasulullah saw. bersabda: "Wahai golongan kaum muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu akan beban nikah, maka hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat memejamkan pandangan mata dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu (menikah), maka hendaklah dia (rajin) berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi penahan nafsu baginya". (HR. Al- Jama'ah). ﷲا لﻮﺳر لﺎﻗ :لﺎﻗ - ﻪﻨﻋ ﱃﺎﻌﺗ ﷲا ﻲﺿر
17 ﻢّﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﻰّﻠﺻ ﷲا لﻮﺳر ّدر " :لﺎﻗ صﺎّﻗو ﰊأ ﻦﺑ ﺪﻌﺳ ﻦﻋو يرﺎﺨﺒﻟا ﻩاور) "ﺎﻨﻴﺼﺘﺧﻻ ﻪﻟ نذأ ﻮﻟو ﻞّﺘﺒّﺘﻟا نﻮﻌﻈﻣ ﻦﺑ نﺎﻤﺜﻋ ﻰﻠ ﻋ (ﻢﻠﺴﳌاو Artinya: Dari Sa'ad bin Abu Waqqash, dia berkata: "Rasulullah saw. pernah melarang Utsman bin mazh'un membujang. Dan kalau sekiranya Rasulullah saw. mengizinkan, niscaya kami akan mengebiri". (HR. Al Bukhari dan Muslim). 18 16Ibid, hlm. 644. 17Muhammad Asy Syaukani, Nail al-Autar, Beirut: Daar al-Qutub al-Arabia, Juz IV, 1973, hlm. 171. 18Ibid, hlm. 171 20
لﺎﻗ ﻢّﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﻰّﻠﺻ ّﱯّﻨﻟا بﺎﺤﺻأ ﻦﻣ اﺮﻔﻧ ّنأ ﺲﻧأ ﻦﻋو :ﻢﻬﻀﻌﺑ لﺎﻗو ,مﺎﻧأ ﻻو ﻲّﻠﺻأ :ﻢﻬﻀﻌﺑ لﺎﻗو ,جّوﺰﺗأ ﻻ :ﻢﻬﻀﻌﺑ لﺎﺑ ﺎﻣ":لﺎﻘﻓ ﻢّﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﻰّﻠﺻ ّﱯّﻨﻟا ﻚﻟذ ﻎﻠﺒﻓ ,ﺮﻄﻓأﻻو مﻮﺻأ ءﺎﺴّﻨﻟا جّوﺰﺗأو ,مﺎﻧأو ﻲّﻠﺻأو ,ﺮﻄﻓأو مﻮﺻأ ّﲏﻜﻟ اﺬ ﻛو اﺬﻛ اﻮﻟﺎﻗ ماﻮﻗأ ﻪﻴﻠﻋ ﻖﻔﺘﻣ ) ." ّﲏﻣ ﺲﻴﻠﻓ ّﱵﻨﺳ ﻦﻋ ﺐﻏر ﻦﻤﻓ (19 Artinya: Dari Anas: "Sesungguhnya beberapa orang dari sahabat Nabi saw. sebagian dari mereka ada yang mengatakan: "Aku tidak akan menikah". Sebagian dari mereka lagi mengatakan: "Aku akan selalu bersembahyang dan tidak tidur". Dan sebagian dari mereka juga ada yang mengatakan: "Aku akan selalu berpuasa dan tidak akan berbuka". Ketika hal itu didengar oleh Nabi saw. beliau bersabda: "Apa maunya orang-orang itu, mereka bilang begini dan begitu?. Padahal disamping berpuasa juga berbuka. Disamping sembahyang aku juga tidur. Dan aku juga menikah dengan wanita. Barangsiapa yang tidak suka akan sunnahku, maka dia bukan termasuk dari (golongan) ku".(HR. Al Bukhari dan Muslim). aku ,ﻻ :ﺖﻠﻗ ؟ﺖﺟّوﺰﺗ ﻞﻫ :سﺎّﺒﻋ ﻦﺑا ﱄ لﺎﻗ :لﺎﻗ ﲑﺒﺟ ﻦﺑ ﺪﻴﻌﺳ ﻦﻋو 20 (ّيرﺎﺨﺒﻟاو ﺪﲪأ ﻩاور ).ءﺎﺴﻧ ﺎﻫﺮﺜﻛأ ﺔّﻣﻷا ﻩﺬﻫ ﲑﺧ ّنﺎﻓ جّوﺰﺗ :لﺎﻗ Artinya: Dari Sa'id bin Jubair, dia berkata: "Ibnu Abbas pernah bertanya kepadaku: "Apakah kamu telah menikah?". Aku menjawab: "Belum". Ibnu Abbas berkata: "Menikahlah, karena sesungguhnya sebaik-baiknya ummat ini adalah yang paling banyak kaum wanitanya". (HR. Ahmad dan Al- Bukhari). 19Ibid, hlm. 171 20Ibid 21
ﻢّﻠــﺳو ﻪــﻴﻠﻋ ﷲا ﻰّﻠــﺻ ّﱯــّﻨﻟا ّنأ " :ةﺮــﲰ ﻦــﻋ ﻦــﺴﳊا ﻦــﻋ ةدﺎــﺘﻗ ﻦــﻋو ﺎــَﻨْﻠَﻌَﺟَو َﻚــِﻠْﺒَـﻗ ﻦــﻣ ًﻼــُﺳُر ﺎَﻨْﻠــَﺳْرَأ ْﺪــَﻘَﻟَو) :ةدﺎــﺘﻗ أﺮــﻗو ,"ﻞــّﺘﺒّﺘﻟا ﻦــﻋ ﻰــ :ﺪﻋﺮﻟا) (ًﺔﻳرُذَو ًﺎﺟاَوْزَأ ْﻢَُﳍ 38 21 .(ﻪﺟﺎﻣ ﻦﺑاو ّيﺬﻣﱰﻟا ﻩاور) .( Artinya: dari Qatadah dari Al Hasan dari Samurah: "Sesungguhnya Nabi saw. melarang membujang. Selanjutnya Qatadah membaca (ayat): "Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa orang Rasul sebelum kamu dan kami berikan kepada mereka beberapa istri dan keturunan". (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah). Menurut At Tirmidzi, hadits Samurah tersebut adalah hadits Hasan yang gharib (aneh). Al Asy'ats bin Abdul Mulk meriwayatkan hadits ini dari Hasan dari Sa'ad bin Hisyam dari Aisyah dan ia dari Nabi saw. Dikatakan bahwa kedua hadits tersebut adalah shahih. Hadits senada diketengahkan oleh Ad Darimi dalam Musnad Al Firdaus dari Ibnu Umar, dia mengatakan: "Rasulullah saw. bersabda: "Berhajilah nanti kamu akan kaya. Bepergianlah nanti kamu akan sehat. Dan menikahlah nanti kamu akan banyak. Sesungguhnya aku akan dapat membanggakan kamu dihadapan umat-umat lain". Dalam isnad hadits tersebut terdapat nama Muhammad bin Al Hants dari Muhammad bin Abdurrahman Al Bailamni, keduanya adalah perawi yang sama-sama lemah. Hadits senada juga diketengahkan oleh Al Baihaqi dari Abu Umamah dengan redaksi: "Menikahlah kamu, karena sesungguhnya aku akan membanggakan kalian dihadapan ummat-ummat lain. Dan janganlah kalian 21Ibid. Lihat juga TM.Hasbi ash Shiddieqy, Koleksi Hadits-Hadits Hukum, Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, jilid 8, 2001, hlm. 3-8. TM.Hasbi Ash Shiddieqy, Mutiara Hadits, jilid 5, Semarang; PT.Pustaka Rizki Putra, 2003, hlm. 3-8 22
seperti para pendeta kaum Nasrani". Namun dalam sanadnya terdapat nama- nama Muhammad bin Tsabit, seorang perawi yang lemah. Hadits senada lagi diriwayatkan oleh Daraquthni dalam Al Mu'talaf dari Harmalah bin Nu'man dengan redaksi: "Wanita yang produktif anak itu lebih disukai oleh Allah ketimbang wanita cantik namun tidak beranak. Sesungguhnya aku akan membanggakan kalian di hadapan ummat-ummat lain pada hari kiamat kelak". Namun menurut Al Hafizh Ibnu Hajar, sanad hadits ini lemah. Dengan demikian, pada prinsipnya syari'at Islam tidak membenarkan prinsip anti menikah karena ajaran Islam menganut keseimbangan tatanan hidup antara kepentingan dunia dan akhirat. Hal itu menunjukkan bahwa setiap orang yang memenuhi syarat harus merasakan kehidupan rumah tangga sebagai tangga untuk memperoleh kesempurnaan hidup. B. Syarat dan Rukun Nikah Untuk memperjelas syarat dan rukun nikah maka lebih dahulu dikemukakan pengertian syarat dan rukun baik dari segi etimologi maupun terminologi. Secara etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rukun adalah "yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan,"22 sedangkan syarat adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan."23 Menurut Satria Effendi M. Zein, bahwa menurut bahasa, syarat 22Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2004, hlm. 966. 23Ibid., hlm. 1114. 23
adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda,24 melazimkan sesuatu.25 Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.26 Hal ini sebagaimana dikemukakan Abd al-Wahhab Khalaf,27 bahwa syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara syara', yang menimbulkan efeknya. Hal senada dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, asy-syarth (syarat) adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya syarath tidak pasti wujudnya hukum.28 Sedangkan rukun, dalam terminologi fikih, adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, di mana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain rukun adalah penyempurna sesuatu, di mana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.29 Adapun syarat dan rukun nikah sebagai berikut: sebagaimana diketahui bahwa menurut UU No 1/1974 Tentang Pernikahan Bab: 1 pasal 2 ayat 1 24Satria Effendi M. Zein, Ushul Fiqh, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 64 25Kamal Muchtar, Ushul Fiqh, Jilid 1, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 34 26Alaiddin Koto, Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 50 27Abd al-Wahhab Khalaf, 'Ilm Usul al-Fiqh, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978, hlm. 118. 28Muhammad Abu Zahrah, Usul al-Fiqh, Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958, hlm. 59. 29Abdul Ghofur Anshori, Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia, Yogyakarta: Pilar Media, 2006, hlm. 25. 24
dinyatakan, bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.30 Bagi ummat Islam, pernikahan itu sah apabila dilakukan menurut Hukum Pernikahan Islam, Suatu Akad Pernikahan dipandang sah apabila telah memenuhi segala rukun dan syaratnya sehingga keadaan akad itu diakui oleh Hukum Syara'. Rukun akad pernikahan ada lima, yaitu: 1. Calon suami, syarat-syaratnya: a. Beragama Islam. b. Jelas ia laki-laki. c. Tertentu orangnya. d. Tidak sedang berihram haji/umrah. e. Tidak mempunyai isteri empat, termasuk isteri yang masih dalam menjalani iddah thalak raj'iy. f. Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan mempelai perempuan, termasuk isteri yang masih dalam menjalani iddah thalak raj'iy. g. Tidak dipaksa. h. Bukan mahram calon isteri. 2. Calon Isteri, syarat-syaratnya: a. Beragama Islam, atau Ahli Kitab. b. Jelas ia perempuan. c. Tertentu orangnya. d. Tidak sedang berihram haji/umrah. e. Belum pernah disumpah li'an oleh calon suami. f. Tidak bersuami, atau tidak sedang menjalani iddah .dari lelaki lain. g. Telah memberi idzin atau menunjukkan kerelaan kepada wali untuk menikahkannya. h. Bukan mahram calon suami.31 3. Wali. Syarat-syaratnya: a. Beragama Islam jika calon isteri beragama Islam. b. Jelas ia laki-laki. c. Sudah baligh (telah dewasa). d. Berakal (tidak gila). e. Tidak sedang berihram haji/umrah. 30Arso Sosroatmodjo dan A.Wasit Aulawi, Hukum Pernikahan di Indonesia, Jakarta; Bulan Bintang, 1975, hlm. 80 31Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat, Jilid I, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999, hlm. 64. 25
f. Tidak mahjur bissafah (dicabut hak kewajibannya). g. Tidak dipaksa. h. Tidak rusak fikirannya sebab terlalu tua atau sebab lainnya. i. Tidak fasiq. 4. Dua orang saksi laki-laki. Syarat-syaratnya: a. Beragama Islam. b. Jelas ia laki-laki. c. Sudah baligh (telah dewasa). d. Berakal (tidak gila),: e. Dapat menjaga harga diri (bermuru'ah) f. Tidak fasiq. g. Tidak pelupa. h. Melihat (tidak buta atau tuna netra). i. Mendengar (tidak tuli atau tuna rungu). j. Dapat berbicara (tidak bisu atau tuna wicara). k. Tidak ditentukan menjadi wali nikah. l. Memahami arti kalimat dalam ijab qabul. 32 5. Ijab dan Qabul. Ijab akad pernikahan ialah: "Serangkaian kata yang diucapkan oleh wali nikah atau wakilnya dalam akad nikah, untuk menikahkan calon suami atau wakilnya".33 Syarat-syarat ijab akad nikah ialah: a. Dengan kata-kata tertentu dan tegas, yaitu diambil dari "nikah" atau "tazwij" atau terjemahannya, misalnya: "Saya nikahkan Fulanah, atau saya nikahkan Fulanah, atau saya perjodohkan - Fulanah" b. Diucapkan oleh wali atau wakilnya. c. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya satu bulan, satu tahun dan sebagainya. d. Tidak dengan kata-kata sindiran, termasuk sindiran ialah tulisan yang tidak diucapkan. e. Tidak digantungkan dengan sesuatu hal, misalnya: "Kalau anakku. Fatimah telah lulus sarjana muda maka saya menikahkan Fatimah dengan engkau Ali dengan masnikah seribu rupiah". f. Ijab harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik yang berakad maupun saksi-saksinya. Ijab tidak boleh dengan bisik-bisik sehingga tidak terdengar oleh orang lain. Qabul akad pernikahan ialah: 32Zahry Hamid, op. cit, hlm. 24-28. Tentang syarat dan rukun pernikahan dapat dilihat juga dalam Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1977, hlm. 71. 33Slamet Abidin dan Aminuddin, op.cit., hlm. 65. 26
"Serangkaian kata yang diucapkan oleh calon suami atau wakilnya dalam akad nikah, untuk menerima nikah yang disampaikan oleh wali nikah atau wakilnya.34 Qabul akad pernikahan adalah pernyataan yang datang dari pihak laki-laki yang menyatakan persetujuan untuk menikahi.35 Syarat-syarat Qabul akad nikah ialah: a. Dengan kata-kata tertentu dan tegas, yaitu diambil dari kata "nikah" atau "tazwij" atau terjemahannya, misalnya: "Saya terima nikahnya Fulanah". b. Diucapkan oleh calon suami atau wakilnya. c. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya "Saya terima nikah si Fulanah untuk masa satu bulan" dan sebagainya. d. Tidak dengan kata-kata sindiran, termasuk sindiran ialah tulisan yang tidak diucapkan. 36 e. Tidak digantungkan dengan sesuatu hal, misalnya "Kalau saya telah diangkat menjadi pegawai negeri maka saya terima nikahnya si Fulanah". f. Beruntun dengan ijab, artinya Qabul diucapkan segera setelah ijab diucapkan, tidak boleh mendahuluinya, atau berjarak waktu, atau diselingi perbuatan lain sehingga dipandang terpisah dari ijab. g. Diucapkan dalam satu majelis dengan ijab.37 h. Sesuai dengan ijab, artinya tidak bertentangan dengan ijab. i. Qabul harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik yang berakad maupun saksi-saksinya. Qabul tidak boleh dengan bisik-bisik sehingga tidak didengar oleh orang lain. Contoh ijab qabul akad pernikahan 1). Wali mengijabkan dan mempelai laki-laki meng-qabulkan. a. Ijab: "Ya Ali, ankahtuka Fatimah binti bimahri alfi rubiyatin hallan". Dalam bahasa Indonesia: "Hai Ali, aku nikahkan (nikahkan) Fatimah 34Slamet Abidin dan Aminuddin, op.cit., hlm. 65. 35Rahmat Hakim, Hukum Pernikahan Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 84. 36Zahry Hamid, op. cit, hlm. 24-25. lihat pula Achmad Kuzari, Nikah Sebagai Perikatan, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995, hlm.34-40. 37Zahri Hamid, op. cit, hlm. 25. 27
anak perempuanku dengan engkau dengan maskawin seribu rupiah secara tunai". b. Qabul: "Qabiltu nikahaha bil mahril madzkurihalan". Dalam bahasa Indonesia: "Saya terima nikahnya Fatimah anak perempuan saudara dengan saya dengan masnikah tersebut secara tunai".38 2). Wali mewakilkan ijabnya dan mempelai laki-laki meng-qabulkan. a. Ijab: "Ya Ali, ankahtuka Fathimata binta Muhammadin muwakkili bimahri alfi rubiyatinhallan". Dalam bahasa Indonesia: "Hai Ali, aku nikahkan (nikahkan) Fatimah anak perempuan Muhammad yang telah mewakilkan kepada saya dengan engkau dengan masnikah seribu rupiah secara tunai".39 b. Qabul: "Qabiltu nikahaha bimahri alfi rubiyatin halan". Dalam bahasa Indonesia: "Saya terima nikahnya Fatimah anak perempuan Muhammad dengan saya dengan masnkawin seribu rupiah secara tunai". 3). Wali mengijabkan dan mempelai laki-laki mewakilkan kabulnya. a. Ijab: "Ya Umar, Ankahtu Fathimata binti Aliyyin muwakkilaka bimahri alfi rubiyatin halan". Dalam bahasa Indonesia: "Hai Umar, Aku nikahkan (nikahkan) Fathimah anak perempuan saya dengan Ali yang telah mewakilkan kepadamu dengan maskawin seribu rupiah secara tunai". 38Rahmat Hakim, op.cit., hlm. 59. 39Zahri Hamid, op. cit, hlm. 26. 28
b. Qabul: "Qabiltu nikahaha li Aliyyin muwakkili bimahri alfi rubiyatin hallan", Dalam bahasa Indonesia: "Saya terima nikah Fatimah dengan Ali yang telah mewakilkan kepada saya dengan masnikah seribu rupiah secara tunai"40 4). Wali mewakilkan Ijabnya dan mempelai laki-laki mewakilkan Qabulnya. a. Ijab: "Ya Umar, Ankahtu Fathimata binta Muhammadin muwakkilii, Aliyyan muwakkilaka bimahri alfi Rubiyyatin hallan". Dalam bahasa Indonesia: "Hai Umar, Aku nikahkan (nikahkan) Fathimah anak perempuan Muhammad yang telah mewakilkan kepada saya, dengan Ali yang telah mewakilkan kepada engkau dengan maskawin seribu rupiah secara tunai". b. Qabul: "Qabiltu Nikahaha lahu bimahri alfi rubiyatin hallan". Dalam bahasa Indonesia: "Saya terima nikahnya (Fathimah anak perempuan Muhammad) dengan Ali yang telah mewakilkan kepada saya dengan maskawin seribu rupiah secara tunai".41 C. Hukum Melaksanakan Nikah Para fukaha berbeda pendapat tentang status hukum asal dari pernikahan. Menurut pendapat yang terbanyak dari fuqaha madzhab Syafi'i, hukum nikah adalah mubah (boleh), menurut madzhab Hanafi, Maliki, dan Hambali hukum nikah adalah sunnat, sedangkan menurut madzhab Dhahiry dan Ibn. Hazm, hukum nikah adalah wajib dilakukan sekali seumur hidup.42 40Slamet Abidin dan Aminuddin, op.cit., hlm. 66. 41Achmad Kuzari, op. cit, hlm. 40. 42Zahry Hamid, op, cit., hlm. 3-4. 29
Adapun hukum melaksanakan pernikahan jika dihubungkan dengan kondisi seseorang serta niat dan akibat-akibatnya, maka tidak terdapat perselisihan di antara para ulama, bahwa hukumnya ada beberapa macam, yaitu:43 1. Pernikahan hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai keinginan kuat untuk nikah dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup pernikahan serta ada kekhawatiran, apabila tidak nikah, ia akan mudah tergelincir untuk berbuat zina.44 Alasan ketentuan tersebut adalah sebagai berikut. Menjaga diri dari perbuatan zina adalah wajib. Apabila bagi seseorang tertentu penjagaan diri itu hanya akan terjamin dengan jalan nikah, bagi orang itu, melakukan pernikahan hukumnya adalah wajib. Qa'idah fiqhiyah mengatakan, "Sesuatu yang mutlak diperlukan untuk menjalankan suatu kewajiban, hukumnya adalah wajib"; atau dengan kata lain, "Apabila suatu kewajiban tidak akan terpenuhi tanpa adanya suatu hal, hal itu wajib pula hukumnya." Penerapan kaidah tersebut dalam masalah pernikahan adalah apabila seseorang hanya dapat menjaga diri dari perbuatan zina dengan jalan pernikahan, baginya pernikahan itu wajib hukumnya. 2. Pernikahan hukumnya sunnah bagi orang yang telah berkeinginan kuat untuk nikah dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan 43Ahmad Azhar Basyir, op. cit, hlm. 14 - 16 44Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Juz II, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1970, hlm. 110. 30
memikul kewajiban-kewajiban dalam pernikahan, tetapi apabila tidak nikah juga tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina. Alasan hukum sunnah ini diperoleh dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi sebagaimana telah disebutkan dalam hal Islam menganjurkan pernikahan di atas. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa beralasan ayat-ayat Al-qur'an dan hadits-hadits Nabi itu, hukum dasar pernikahan adalah sunnah. Ulama madzhab al-Syafi'i berpendapat bahwa hukum asal pernikahan adalah mubah. Ulama-ulama madzhab Dhahiri berpendapat bahwa pernikahan wajib dilakukan bagi orang yang telah mampu tanpa dikaitkan adanya kekhawatiran akan berbuat zina apabila tidak nikah.45 3. Pernikahan hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup pernikahan sehingga apabila nikah juga akan berakibat menyusahkan istrinya. Hadits Nabi mengajarkan agar orang jangan sampai berbuat yang berakibat menyusahkan diri sendiri dan orang lain.46 Al-Qurthubi dalam kitabnya Jami li Ahkam al-Qur'an (Tafsir al- Qurthubi) berpendapat bahwa apabila calon suami menyadari tidak akan mampu memenuhi kewajiban nafkah dan membayar mahar (maskawin) untuk istrinya, atau kewajiban lain yang menjadi hak istri, tidak halal menikahi seseorang kecuali apabila ia menjelaskan peri keadaannya itu 45Ahmad Azhar Basyir, op. cit, hlm. 14 - 16. 46Sayyid Sabiq, op.cit, hlm. 111. 31
kepada calon istri; atau ia bersabar sampai merasa akan dapat memenuhi hak-hak istrinya, barulah ia boleh melakukan pernikahan. Lebih lanjut Al- Qurthubi dalam kitabnya Jami' li Ahkam al-Qur'an mengatakan juga bahwa orang yang mengetahui pada dirinya terdapat penyakit yang dapat menghalangi kemungkinan melakukan hubungan dengan calon istri harus memberi keterangan kepada calon istri agar pihak istri tidak akan merasa tertipu. Apa yang dikatakan Al-Qurthubi itu amat penting artinya bagi sukses atau gagalnya hidup pernikahan. Dalam bentuk apa pun, penipuan itu harus dihindari. Bukan saja cacat atau penyakit yang dialami calon suami, tetapi juga nasab keturunan, kedudukan, kekayaan, dan pekerjaan jangan sampai tidak dijelaskan agar tidak berakibat pihak istri merasa tertipu.47 Hal yang disebutkan mengenai calon suami itu berlaku juga bagi calon isteri. Calon istri yang tahu bahwa ia tidak akan dapat memenuhi kewajibannya terhadap suami, karena adanya kelainan atau penyakit, harus memberikan keterangan kepada calon suami agar jangan sampai terjadi pihak suami merasa tertipu. Bila ia mencoba menutupi cacat yang ada pada dirinya, maka suatu hari masalah ini akan berkembang dengan pertengkaran dan penyesalan. Bahkan kekurangan-kekurangan yang terdapat pada diri calon istri, yang apabila diketahui oleh pihak colon suami, mungkin akan mempengaruhi maksudnya untuk menikahi, misalnya giginya palsu 47Sikap terus terang antara calon suami isteri sangat penting karena untuk membangun sikap jujur yang justru harus dimulai pada saat saling mengenal. Hal itu dimaksudkan untuk menghindari sekap menyesal. 32
33 sepenuhnya, rambutnya habis yang tidak mungkin akan tumbuh lagi hingga terpaksa memakai rambut palsu atau wig dan sebagainya, harus dijelaskan kepada colon suami untuk menghindari jangan sampai akhirnya pihak suami merasa tertipu. 4. Pernikahan hukumnya makruh bagi seorang yang mampu dalam segi materiil, cukup mempunyai daya tahan mental dan agama hingga tidak khawatir akan terseret dalam perbuatan zina, tetapi mempunyai kekhawatiran tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istrinya, meskipun tidak akan berakibat menyusahkan pihak istri; misalnya, calon istri tergolong orang kaya atau calon suami belum mempunyai keinginan untuk nikah. 5. Imam Ghazali berpendapat bahwa apabila suatu pernikahan dikhawatirkan akan berakibat mengurangi semangat beribadah kepada Allah dan semangat bekerja dalam bidang ilmiah, hukumnya lebih makruh daripada yang telah disebutkan di atas.48 Pernikahan hukumnya mubah bagi orang yang mempunyai harta, tetapi apabila tidak nikah tidak merasa khawatir akan berbuat zina dan andaikata nikah pun tidak merasa khawatir akan menyia-nyiakan kewajibannya terhadap istri. Pernikahan dilakukan sekedar untuk memenuhi syahwat dan kesenangan bukan dengan tujuan membina keluarga dan menjaga keselamatan hidup beragama.49 48Ahmad Azhar Basyir, op. cit, hlm. 16 49Ibid, hlm. 16.
D. Pendapat Para Ulama tentang Akad Nikah Tanpa Kata-Kata Nikah Menurut Ibnu Rusyd fuqaha sependapat bahwa bagi wanita yang persetujuannya harus dalam bentuk ucapan, akad pernikahan harus dilakukan dengan kata-kata nikah (menikahkan) atau tazwij (memperistrikan).50 Karena itu menurut Sayyid Sabiq, dalam melakukan ijab qabul haruslah dipergunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh masing-masing pihak yang melakukan aqad nikah sebagai menyatakan kemauan yang timbul dari kedua belah pihak untuk nikah, dan tidak boleh menggunakan kata-kata yang samar atau kabur. 51 Ibnu Taimiyah mengatakan: aqad nikah, ijab qabulnya boleh dilakukan dengan bahasa, kata-kata atau perbuatan apa saja yang oleh masyarakat umumnya dianggap sudah menyatakan terjadinya nikah. Sama dengan hal ini hukum semua aqad (transaksi). Sehubungan dengan masalah aqad ini para ahli fiqh pun sependapat bahwa di dalam qabul boleh digunakan kata-kata dan bahasa apa saja, tidak terikat kepada suatu bahasa atau kata khusus, asalkan kata-kata itu dapat menyatakan adanya rasa ridha dan setuju, misalnya: Saya terima, saya setuju, saya laksanakan dan sebagainya. Adapun ijab, maka para ulama sepakat boleh dengan menggunakan kata-kata nikah dan tazwij, atau pecahan dari kedua kata tersebut, seperti: Zawwajtuka, ankahtuka, yang keduanya secara jelas menunjukkan kawin. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang kata-kata ijab dengan lain daripada 50Ibnu Rusyd, Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid, Juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 3. 51Sayyid Sabiq, op.cit, hlm. 136. 34
35 kedua kata di atas. Umpamanya: "Saya serahkan, saya jual, saya milikkan, atau saya shadaqahkan.52 Tetapi golongan Hanafi, Tsauri, Abu 'Ubaid dan Abu Daud membolehkan. Sebab dalam ijab yang penting niatnya dan tak disyaratkan menggunakan kata-kata khusus, bahkan segala lafaz yang dianggap cocok asalkan maknanya secara hukum dapat dimengerti, yaitu antara kata-kata tadi dengan maksud agama, maknanya sama, maka hukumnya sah.53 Kata-kata "memberikan" pernah pula dipergunakan di dalam ijab qabul perkawinan Nabi sendiri.54 Dengan demikian maka bagi umatnya boleh juga mempergunakan. Allah berfirman: ِﰐ ﻼﻟا َﻚَﺟاَوْزَأ َﻚَﻟ ﺎَﻨْﻠَﻠْﺣَأ ﺎﻧِإ ِﱯﻨﻟا ﺎَﻬـﻳَأ ﺎَﻳ ﺎَﻣَو ﻦُﻫَرﻮُﺟُأ َﺖْﻴَـﺗآ ﻠﻟا ءﺎَﻓَأ ﺎِﳑ َﻚُﻨﻴَِﳝ ْﺖَﻜَﻠَﻣ َﻚِﺗﺎﻤَﻋ ِتﺎَﻨَـﺑَو َﻚﻤَﻋ ِتﺎَﻨَـﺑَو َﻚْﻴَﻠَﻋ ُﻪ نِإ ًﺔَﻨِﻣْﺆﻣ ًةَأَﺮْﻣاَو َﻚَﻌَﻣ َنْﺮَﺟﺎَﻫ ِﰐ ﻼﻟا َﻚِﺗ َﻻﺎَﺧ ِتﺎَﻨَـﺑَو َﻚِﻟﺎَﺧ ِتﺎَﻨَـﺑَو ﻦِﻣ َﻚﻟ ًﺔَﺼِﻟﺎَﺧ ﺎَﻬَﺤِﻜﻨَﺘْﺴَﻳ نَأ ِﱯﻨﻟا َداَرَأ ْنِإ ِﱯﻨﻠِﻟ ﺎَﻬَﺴْﻔَـﻧ ْﺖَﺒَﻫَو ْﺖَﻜَﻠَﻣ ﺎَﻣَو ْﻢِﻬ ِﺟاَوْزَأ ِﰲ ْﻢِﻬْﻴَﻠَﻋ ﺎَﻨْﺿَﺮَـﻓ ﺎَﻣ ﺎَﻨْﻤِﻠَﻋ ْﺪَﻗ َﲔ ِﻨِﻣْﺆُﻤْﻟا ِنوُد } ًﺎﻤﻴ ِﺣر ًارﻮُﻔَﻏ ُﻪﻠﻟا َنﺎَﻛَو ٌجَﺮَﺣ َﻚْﻴَﻠَﻋ َنﻮُﻜَﻳ َﻼْﻴَﻜِﻟ ْﻢُﻬُـﻧﺎَْﳝَأ 50{ Artinya: Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu 52Ibid., hlm. 136. 53Ibnu Rusyd, op.cit., hlm. 3. 54Ibid
36 dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mu'min yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mu'min. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (al-Qur'an surat al-Ahzab: 50). Jika kata-kata dalam ijab dan qabul dapat diganti dengan kata-kata kiasan, maka sahlah hukumnya, seperti halnya dengan menyatakan cerai dengan kata-kata kiasan. Imam Syafi'i, Ahmad, Sa id bin Musayyab dan Atha' berpendapat tidak sah ijab kecuali dengan menggunakan kata-kata tazwij atau nikah (kawin), atau pecahan dari kedua kata ini. Karena kata-kata yang lain seperti: memilikkan atau memberikan tidak jelas menunjukkan kepada pengertian kawin. Sebab menurut mereka mengucapkan pernyataan menjadi salah satu syarat perkawinan. Jadi jika digunakan lafazh "memberi" umpamanya, perkawinannya tidak sah.55 55Sayyid Sabiq, op.cit., hlm. 136 - 137.
BAB III PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG TIDAK SAHNYA NIKAH TANPA KATA-KATA NIKAH A. Biografi Imam Syafi'i 1. Latar Belakang Kehidupan dan Pendidikan Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Muhammad ibn Idris ibn al- Abbas ibn Usman ibn Syafi'i ibn al-Sa'ib ibn Ubaid ibn Abd Yazid ibn Hasyim ibn Abd al-Muthalib ibn Abd Manaf.1 Lahir di Ghaza (suatu daerah dekat Palestina) pada tahun 150 H/767 M, kemudian dibawa oleh ibunya ke Makkah. Ia lahir pada zaman Dinasti Bani Abbas, tepatnya pada zaman kekuasaan Abu Ja'far al Manshur (137-159 H./754-774 M.), dan meninggal di Mesir pada tahun 204 H/820 M.2 Imam Syafi'i berasal dari keturunan bangsawan yang paling tinggi di masanya. Walaupun hidup dalam keadaan sangat sederhana, namun kedudukannya sebagai putra bangsawan, menyebabkan ia terpelihara dari perangai-perangai buruk, tidak mau merendahkan diri dan berjiwa besar. Ia bergaul rapat dalam masyarakat dan merasakan penderitaan-penderitaan mereka. Imam Syafi'i dengan usaha ibunya telah dapat menghafal al-Qur'an dalam umur yang masih sangat muda (9 tahun) dan umur sepuluh tahun 1Syaikh Ahmad Farid, Min A'lam As-Salaf, Terj. Masturi Irham dan Asmu'i Taman, "60 Biografi Ulama Salaf", Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2006, hlm. 355. 2Ibid, hlm. 356. 39
sudah hafal kitab al-Muwatta' karya Imam Malik.3 Kemudian memusatkan perhatian menghafal hadis. Ia menerima hadis dengan jalan membaca dari atas tembikar dan kadang-kadang di kulit-kulit binatang. Seringkali pergi ke tempat buangan kertas untuk memilih mana-mana yang masih dapat dipakai.4 Di samping itu ia mendalami bahasa Arab untuk menjauhkan diri dari pengaruh Ajamiyah yang sedang melanda bahasa Arab pada masa itu. Ia pergi ke Kabilah Huzail yang tinggal di pedusunan untuk mempelajari bahasa Arab yang fasih. Sepuluh tahun lamanya Imam Syafi'i tinggal di Badiyah itu, mempelajari syair, sastra dan sejarah. Ia terkenal ahli dalam bidang syair yang digubah golongan Huzail itu, amat indah susunan bahasanya. Di sana pula ia belajar memanah dan mahir dalam bermain panah. Dalam masa itu Imam Syafi'i menghafal al-Qur'an, menghafal hadis, mempelajari sastera Arab dan memahirkan diri dalam mengendarai kuda dan meneliti keadaan penduduk-penduduk Badiyah dan penduduk- penduduk kota. 5 Imam Syafi'i belajar pada ulama-ulama Makah, baik pada ulama- ulama fiqih, maupun ulama-ulama hadis, sehingga ia terkenal dalam bidang fiqh dan memperoleh kedudukan yang tinggi dalam bidang itu. Gurunya Muslim Ibn Khalid Al-Zanji, menganjurkan supaya Imam Syafi'i 3Siradjuddin Abbas, Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2004, hlm. 28. 4Mahmud Syalthut, Fiqih Tujuh Madzhab, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, hlm. 17. 5Syaikh Ahmad Farid, op.cit., hlm. 357 - 360. 40 ia
bertindak sebagai mufti. Sungguh pun ia telah memperoleh kedudukan yang tinggi itu namun ia terus juga mencari ilmu.6 Sampai kabar kepadanya bahwa di Madinah ada seorang ulama besar yaitu Malik, yang memang pada masa itu terkenal di mana-mana dan mempunyai kedudukan tinggi dalam bidang ilmu dan hadis. Imam Syafi'i ingin pergi belajar kepadanya, akan tetapi sebelum pergi ke Madinah ia lebih dahulu menghafal al-Muwatta', susunan Malik yang telah berkembang pada masa itu. Ia berangkat ke Madinah untuk belajar kepada Malik dengan membawa sebuah surat dari gubernur Makah. Mulai ketika itu ia memusatkan perhatian mendalami fiqh di samping mempelajari al-Muwatta'. Imam Syafi'i mengadakan mudarasah dengan Malik dalam masalah-masalah yang difatwakan Malik. Di waktu Malik meninggal tahun 179 H, Imam Syafi'i telah mencapai usia dewasa dan matang.7 Di antara hal-hal yang secara serius mendapat perhatian Imam Syafi'i adalah tentang metode pemahaman Al-Qur'an dan sunnah atau metode istinbat (usul fikih). Meskipun para imam mujtahid sebelumnya dalam berijtihad terikat dengan kaidah-kaidahnya, namun belum ada kaidah-kaidah yang tersusun dalam sebuah buku sebagai satu disiplin ilmu yang dapat dipedomani oleh para peminat hukum Islam. Dalam kondisi demikianlah Imam Syafi'i tampil berperan menyusun sebuah buku usul 6Jaih Mubarok, Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 28. 7TM. Hasbi Ash Shiddieqy, Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab, Semarang: PT Putaka Rizki Putra, 1997, hlm. 480 - 481. 41
fikih. Idenya ini didukung pula dengan adanya permintaan dari seorang ahli hadis bernama Abdurrahman bin Mahdi (w. 198 H) di Baghdad agar Imam Syafi'i menyusun metodologi istinbat.8 Imam Muhammad Abu Zahrah (w. 1394 H/1974 M; ahli hukum Islam berkebangsaan Mesir) menyatakan buku itu (al-Risalah) disusun ketika Imam Syafi'i berada di Baghdad, sedangkan Abdurrahman bin Mahdi ketika itu berada di Mekah. Imam Syafi'i memberi judul bukunya dengan "al-Kitab" (Kitab, atau Buku) atau "Kitabi" (Kitabku), kemudian lebih dikenal dengan "al-Risalah" yang berarti "sepucuk surat." Dinamakan demikian, karena buku itu merupakan surat Imam 'asy-Syafi'i kepada Abdurrahman bin Mahdi. Kitab al-Risalah yang pertama ia susun dikenal dengan ar-Risalah al-Qadimah (Risalah Lama).9 Dinamakan demikian, karena di dalamnya termuat buah-buah pikiran Imam Syafi'i sebelum pindah ke Mesir. Setelah sampai di Mesir, isinya disusun kembali dalam rangka penyempurnaan bahkan ada yang diubahnya, sehingga kemudian dikenal dengan sebutan al-Risalah al- Jadidah (Risalah Baru). Jumhur ulama usul-fikih sepakat menyatakan bahwa kitab ar-Risalah karya Imam Syafi'i ini merupakan kitab pertama yang memuat masalah-masalah usul fikih secara lebih sempurna dan sistematis. Oleh sebab itu, ia dikenal sebagai penyusun pertama usul fikih sebagai satu disiplin ilmu.10 8Jaih Mubarok, op.cit., hlm. 29. 9Syaikh Ahmad Farid, op.cit., hlm. 361. 10Ibid., hlm. 362. 42
Imam Syafi'i menerima fiqh dan hadis dari banyak guru yang masing-masingnya mempunyai manhaj sendiri dan tinggal di tempat- tempat berjauhan bersama lainnya. Imam Syafi'i menerima ilmunya dari ulama-ulama Makah, ulama-ulama Madinah, ulama-ulama Iraq dan ulama- ulama Yaman.11 Imam Syafi'i berguru dari ulama-ulama Makkah, Madinah, Irak danYaman. Ulama Makkah yang menjadi gurunya diantaranya adalah: Sufyan bin 'Uyainah, Muslim bin Khalid al-Zanzi, Sa'id bin Salim al- Kaddah, Daud bin 'Abdirahman al-Attars dan Abdul Hamid bin Abdul Aziz Abi Zuwad. Ulama Madinah yang menjadi gurunya adalah: Malik bin Anas, Ibrahim bin Sa'ad al-Ansari, Abd al-Aziz bin Muhammad Addahrawardi, Ibrahim bin Abi Yahya al-Asami, Muhammad bin Abi Sa'id bin Abi Fudaik, Abdullah bin Nafi' teman ibnu Abi Zuwaib. Ulama Yaman yang menjadi gurunya adalah: Muttaraf bin Hazim, Hisyam bin Yusuf, 'Umar bin Abi Salamah teman al-Auza'i dan Yahya bin Hasan teman al-Lais. Sedangkan ulama Irak yang menjadi gurunya adalah: Waki' bin Jarrah, Abu Usamah, Hammad bin Usamah, dua ulama Kuffah, Isma'il bin Ulaiyah dan Abdul Wahab bin Abdul Majid, dua ulama Bashrah, juga menerima ilmu dari Muhammad bin al-Hasan yaitu dengan mempelajari 11Mahmud Syalthut, op.cit., hlm. 18. 43
44 kitab-kitabnya yang didengar langsung dari padanya. Dari sinilah ia memperoleh pengetahuan fiqh Irak.12 Setelah sekian lama mengembara menuntut ilmu, pada tahun 186 H Imam Syafi'i kembali ke Makah. Di masjidil Haram ia mulai mengajar dan mengembangkan ilmunya dan mulai berijtihad secara mandiri dalam membentuk fatwa-fatwa fiqihnya. Tugas mengajar dalam rangka menyampaikan hasil-hasil ijtihadnya ia tekuni dengan berpindah-pindah tempat. Selain di Makah, ia juga pernah mengajar di Baghdad (195-197 H), dan akhirnya di Mesir 198-204 H). Dengan demikian ia sempat membentuk kader-kader yang akan menyebarluaskan ide-idenya dan bergerak dalam bidang hukum Islam. Di antara murid-muridnya yang terkenal ialah Imam Ahmad bin Hanbal (pendiri madzhab Hanbali), Yusuf bin Yahya al-Buwaiti (w. 231 H), Abi Ibrahim Ismail bin Yahya al- Muzani (w. 264 H), dan Imam Ar-Rabi bin Sulaiman al-Marawi (174-270 H). Tiga muridnya yang disebut terakhir ini, mempunyai peranan penting dalam menghimpun dan menyebarluaskan faham fiqih Imam Syafi'i.13 Imam Syafi'i wafat di Mesir, tepatnya pada hari Jum'at tanggal 30 Rajab 204 H, setelah menyebarkan ilmu dan manfaat kepada banyak orang. Kitab-kitabnya hingga saat ini masih banyak dibaca orang, dan makamnya di Mesir sampai detik ini masih diziarahi orang.14 12Muhammad Abu Zahrah, Hayatuhu wa Asruhu wa Fikruhu ara-uhu wa Fiqhuhu, Terj. Abdul Syukur dan Ahmad Rivai Uthman, "Al-Syafi'i Biografi dan Pemikirannya Dalam Masalah Akidah, Politik dan Fiqih", Jakarta: PT Lentera Basritama, 2005, hlm., hlm. 42-45 13Abdul Aziz Dahlan, et.al, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 1680. 14Ibid., hlm. 18.
2. Karya-karyanya Karya-karya Imam Syafi'i di antaranya: (1) Al-Umm. Kitab ini disusun langsung oleh Imam Syafi'i secara sistematis sesuai dengan bab- bab fikih dan menjadi rujukan utama dalam Mazhab Syafi'i. Kitab ini memuat pendapat Imam Syafi'i dalam berbagai masalah fikih. Dalam kitab ini juga dimuat pendapat Imam Syafi'i yang dikenal dengan sebutan al- qaul al-qadim (pendapat lama) dan al-qaul al-jadid (pendapat baru). Kitab ini dicetak berulang kali dalam delapan jilid bersamaan dengan kitab usul fikih Imam Syafi'i yang berjudul Ar-Risalah. Pada tahun 1321 H kitab ini dicetak oleh Dar asy-Sya'b Mesir, kemudian dicetak ulang pada tahun 1388H/1968M.15 (2) Kitab al-Risalah. Ini merupakan kitab ushul fiqh yang pertama kali dikarang dan karenanya Imam Syafi'i dikenal sebagai peletak dasar ilmu ushul fiqh. Di dalamnya diterangkan pokok-pokok pikiran Syafi'i dalam menetapkan hukum.16 (3) Kitab Imla al-Shagir; Amali al-Kubra; Mukhtasar al-Buwaithi;17 Mukhtasar al-Rabi; Mukhtasar al-Muzani; kitab Jizyah dan lain-lain kitab tafsir dan sastera.18 Siradjuddin Abbas dalam bukunya telah mengumpulkan 97 (sembilan puluh tujuh) buah kitab dalam fiqih Syafi'i. Namun dalam bukunya itu tidak diulas masing-masing dari 15TM. Hasbi Ash Shiddieqy, op.cit., hlm, 488. 16Djazuli, Ilmu Fiqh, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 131-132. 17Ahmad Asy Syurbasyi, Al-Aimmah al-Arba'ah, Terj. Futuhal Arifin, "Biografi Empat Imam Mazhab", Jakarta: Pustaka Qalami, 2003, hlm. 144. 18Ali Fikri, Ahsan al-Qashash, Terj. Abd.Aziz MR: "Kisah-Kisah Para Imam Madzhab", Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003, hlm. 109-110. 45
karya Syafi'i tersebut.19 Ahmad Nahrawi Abd al-Salam menginformasikan bahwa kitab-kitab Imam Syafi'i adalah Musnad li al-Syafi'i; al-Hujjah; al- Mabsut, al-Risalah, dan al-Umm.20 3. Situasi Politik dan Sosial Keagamaan Imam Syafi'i lahir di masa Dinasti Abbasiyah. Seluruh kehidupannya berlangsung pada saat para penguasa Bani Abbas memerintah wilayah-wilayah negeri Islam. Saat itu adalah saat di mana masyarakat Islam sedang berada di puncak keemasannya. Kekuasaan Bani Abbas semakin terbentang luas dan kehidupan umat Islam semakin maju dan jaya. Masa itu memiliki berbagai macam keistimewaan yang memiliki pengaruh besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kebangkitan pemikiran Islam. Transformasi ilmu dari filsafat Yunani dan sastra Persia serta ilmu bangsa India ke masyarakat Muslim juga sedang semarak. Mengingat pentingnya pembahasan ini, maka kami akan memberikan gambaran singkat tentang tentang kondisi pemikiran dan sosial kemasyarakatan pada masa itu.21 Kota-kota di negeri Islam saat itu sedikit demi sedikit mulai dimasuki unsur-unsur yang beraneka ragam, mulai dari Persia, Romawi, India dan Nabath. Dahulu, kota Baghdad adalah pusat pemerintahan sekaligus pusat peradaban Islam. Kota tersebut dipenuhi oleh masyarakat yang terdiri dari berbagai jenis bangsa. Kaum Muslim dari berbagai 19Siradjuddin Abbas, Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2004, hlm. 182-186. 20Jaih Mubarok, Modifikasi Hukum Islam, Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 44. 21Muhammad Abu Zahrah, Hayatuhu..., op.cit., hlm. 84. 46
penjuru dunia berduyun-duyun berdatangan ke Baghdad dari berbagai pelosok negeri Islam. Tentunya, kedatangan mereka sekaligus membawa kebudayaan bangsanya dalam jiwa dan perasaannya yang dalam.22 Dengan kondisi masyarakat yang beragam ini tentunya akan banyak timbul aneka problema sosial. Oleh karena itu, di masyarakat Baghdad banyak muncul fenomena-fenomena yang beraneka ragam yang disebabkan oleh interaksi sosial antara sesama anggota masyarakatnya di mana masing-masing ras mempunyai kekhususan ras-ras tersebut. Setiap permasalahan yang timbul dari interaksi antar masyarakat tersebut tentunya akan diambil ketentuan hukumnya dari syariat. Sebab, syariat Islam adalah syariat yang bersifat umum.23 Syariat tersebut akan memberikan muatan hukum bagi setiap permasalahan yang terjadi; baik permasalahan itu masuk dalam kategori permasalahan ringan ataupun berat. Pengamatan terhadap permasalahan yang terjadi akan memperluas cakrawala pemikiran seorang faqih sehingga ia dapat menemukan penyelesaian (solusi hukum) bagi masalah- masalah yang terjadi. Selain itu, sang faqih akan dapat memperluas medan pembahasan dengan menghadirkan permasalahan yang mungkin terjadi, kemudian memberikan kaidah-kaidah umum untuk masalah-masalah furu' yang berbeda.24. 22Ibid., hlm. 84. 23Ibid., hlm. 85. 24Ibid., hlm., 86 47
48 B. Pendapat Imam Syafi'i tentang Akad Nikah Tanpa Kata-Kata Nikah ﻚــــﻟ ﺎــــﻬﺘﺒﻫو ﺪــــﻗ ﻞــــﺟﺮﻠﻟ ﺎــــﻬﻴﻟووأ ﺐــــﻴﺜﻟاوأ ﺮﻜﺒﻟاﻮــــﺑأو ﺔــــﻣﻷا ﺪﻴــــﺳ لﺎــــﻗ اذﺈــــﻓ ﺎـــﻬﺟﺮﻓ ﻚـــﺘﻜﻠﻣوأ ﺎـــﻬﺟﺮﻓ ﻚـــﻟ ﺖـــﲝأوأ ﻚـــﻴﻠﻋ ﺎـــ ﺖﻗﺪـــﺼ ﺗوأ ﻚـــﻟﺎﻬﺘﻠﻠﺣأوأ ﻚـــــﺗﺎﻴﺣ ﺎـــــﻬﻜﺗﺮﺟأوأ ﺎـــــﻤﻜﺗﺮﻤﻋأوأ ﻚـــــﺗأﺮﻣا ﺎﲑـــــﺻوأ ﻚﺋﺎـــــﺴﻧ ﻦـــــﻣ ﺎﲑـــــﺻوأ ﻪـــﺑ ﺐـــﻃﺎﺨﳌا ﻪـــﺒﻠﻗو ﱃﻮـــﻟا ﻊـــﻣ ةأﺮـــﳌا ﻪـــﺘﻟﺎﻗوأاﺬﻫ ﻪﺒـــﺷأ ﺎـــﻣوأ ﺎﻬﻌـــﻀﺑ ﻚـــﺘﻜﻠﻣوأ ﺪــﻗ لﻮـﻘﻳ نﺄــﺑ ﻻإ اﺪـﺑأ حﺎــﻜﻧ ﻻو ﺎـﻤﻬﻨﻴﺑ حﺎـﻜﻧ ﻼــﻓ ﺎـﻬﺘﺟوﺰﺗ ﺪــﻓ لﺎـﻗوأ ﻪـﺴﻔﻨﻟ ا25 ﻪﺣﺎﻜﻧ ﺖﻠﺒﻗ ﺪﻗ جوﺰﻟا لﻮﻘﻳو ﺎﻬﻜﺘﺤ ﻜﻧأ وأ ﺎﻬﻜﺘﺟوز Artinya: Apabila dikatakan oleh tuan seorang budak wanita dan oleh bapak wanita bikir (perawan) atau wanita tsayyib (bukan perawan) atau oleh wali keduanya kepada seorang lelaki: "Saya berikan (hibahkan) dia (wanita) itu kepada engkau". Atau : "Saya halalkan dia bagi engkau". Atau : "Saya sedekahkan dia itu kepada engkau". Atau : "Saya memperbolehkan bagi engkau farajnya". Atau : "Saya milikkan kepada engkau farajnya". Atau : "Saya jadikan dia dari isteri engkau". Atau : "Saya jadikan dia perempuan engkau". Atau : "Saya jadikan engkau baginya seumur hidup". Atau: "Saya sewakan engkau kepadanya akan hidup engkau". Atau : "Saya milikkan kepada engkau budlu' (faraj)nya. Atau yang menyerupai dengan ini. Atau dikatakan yang demikian itu oleh wanita bersama wali. Dan diterima oleh yang meminang bagi dirinya sendiri. Atau dikatakan oleh lelaki : "Sesungguhnya saya mengawini dia". Maka tiada pernikahan di antara keduanya. Dan tiada pernikahan selamanya, selain dengan ia mengatakan : "Saya kawinkan engkau dengan dia". Atau : "Saya nikahkan engkau dengan dia. Dan dikatakan oleh suami : "Saya terima nikahnya". Atau : "Saya terima pengawinannya". Atau dikatakan oleh yang meminang : "Kawinkanlah saya dengan dia!". Atau : "Nikahkan saya dengan dia!". Maka berkata wali : "Saya kawinkan engkau dengan dia". Atau "Saya nikahkan engkau dengan dia". Dan dikatakan oleh suami: Saya terima nikahnya. 25Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'î, Al-Umm, Juz. V, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 40.
C. Metode Istinbat Hukum Imam Syafi'i tentang Akad Nikah Tanpa Kata- Kata Nikah Imam Syafi'i menyusun konsep pemikiran ushul fiqihnya dalam karya monumentalnya yang berjudul al-Risalah. Di samping itu, dalam al-Umm banyak pula ditemukan prinsip-prinsip ushul fiqh sebagai pedoman dalam ber- istinbat. Di atas landasan ushul fiqh yang dirumuskannya sendiri itulah ia membangun fatwa-fatwa fiqihnya yang kemudian dikenal dengan mazhab Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i "ilmu itu bertingkat-tingkat", sehingga dalam mendasarkan pemikirannya ia membagi tingkatan sumber-sumber itu sebagai berikut: 1. Ilmu yang diambil dari kitab (al-Qur'an) dan sunnah Rasulullah SAW apabila telah tetap kesahihannya. 2. Ilmu yang didapati dari ijma dalam hal-hal yang tidak ditegaskan dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. 3. Fatwa sebagian sahabat yang tidak diketahui adanya sahabat yang menyalahinya. 4. Pendapat yang diperselisihkan di kalangan sahabat. 5. Qiyas apabila tidak dijumpai hukumnya dalam keempat dalil di atas.26 Tidak boleh berpegang kepada selain al-Qur'an dan sunnah dari beberapa tingkatan tadi selama hukumnya terdapat dalam dua sumber tersebut. Ilmu secara berurutan diambil dari tingkatan yang lebih atas dari tingkatan- tingkatan tersebut. 26Imam Syafi'i, al-Umm. Juz 7, Beirut: Dar al-Kutub, Ijtimaiyyah, t.th, hlm. 246. 49
Metode istinbat hukum Imam Syafi'i dapat ditelusuri atau dibaca dalam fatwa-fatwanya baik yang bersifat qaul qadim (pendapat terdahulu) ketika di Baghdad maupun qaul jadid (pendapat terbaru) ketika di Mesir. Tidak berbeda dengan mazhab lainnya, bahwa Imam Syafi'i pun menggunakan Al-Qur'an sebagai sumber pertama dan utama dalam membangun fiqih, kemudian sunnah Rasulullah SAW bilamana teruji kesahihannya.27 Dalam urutan sumber hukum di atas, Imam Syafi'i meletakkan sunnah sahihah sejajar dengan al-Qur'an pada urutan pertama, sebagai gambaran betapa penting sunnah dalam pandangan Imam Syafi'i sebagai penjelasan langsung dari keterangan-keterangan dalam al-Qur'an. Sumber-sumber istidlal28 walaupun banyak namun kembali kepada dua dasar pokok yaitu: al- Kitab dan al-Sunnah. Akan tetapi dalam sebagian kitab Imam Syafi'i, dijumpai bahwa al-Sunnah tidak semartabat dengan al-Kitab. Mengapa ada dua pendapat Imam Syafi'i tentang ini.29 Imam Syafi'i menjawab sendiri pertanyaan ini. Menurutnya, al-Kitab dan al-Sunnah kedua-duanya dari Allah dan kedua-duanya merupakan dua sumber yang membentuk syariat Islam. Mengingat hal ini tetaplah al-Sunnah semartabat dengan al-Qur'an. Pandangan Imam Syafi'i sebenarnya adalah sama dengan pandangan kebanyakan sahabat.30 Imam Syafi'i menetapkan 27Syaikh Ahmad Farid, op.cit, hlm. 362. 28Istidlal artinya mengambil dalil, menjadikan dalil, berdalil. Lihat TM. Hasbi Ash Shiddieqy, Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab, Semarang: PT Putaka Rizki Putra, 1997, hlm. 588 dan 585. menurut istilah menegakkan dalil untuk sesuatu hukum, baik dalil tersebut berupa nash, ijma' ataupun lainnya atau menyebutkan dalil yang tidak terdapat dalam nash, ijma ataupun qiyas. Lihat TM. Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 214. 29Ibid., hlm. 239. 30Imam Syafi'i, al-Risalah, Mesir: al-Ilmiyyah, 1312 H, hlm. 32. 50
51 bahwa al-Sunnah harus diikuti sebagaimana mengikuti al-Qur'an. Namun demikian, tidak memberi pengertian bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi semuanya berfaedah yakin. Ia menempatkan al-Sunnah semartabat dengan al-Kitab pada saat meng-istinbat-kan hukum, tidak memberi pengertian bahwa al-Sunnah juga mempunyai kekuatan dalam menetapkan aqidah. Orang yang mengingkari hadis dalam bidang aqidah, tidaklah dikafirkan.31 Imam Syafi'i menyamakan al-Sunnah dengan al-Qur'an dalam mengeluarkan hukum furu', tidak berarti bahwa al-Sunnah bukan merupakan cabang dari al-Qur'an. Oleh karenanya apabila hadis menyalahi al-Qur'an hendaklah mengambil al-Qur'an.Adapun yang menjadi alasan ditetapkannya kedua sumber hukum itu sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah karena al-Qur'an memiliki kebenaran yang mutlak dan al-sunnah sebagai penjelas atau ketentuan yang merinci Al-Qur'an.32. Ijma33 menurut Imam Syafi'i adalah kesepakatan para mujtahid di suatu masa, yang bilamana benar-benar terjadi adalah mengikat seluruh kaum muslimin. Oleh karena ijma baru mengikat bilamana disepakati seluruh mujtahid di suatu masa, maka dengan gigih Imam Syafi'i menolak ijma 31Jaih Mubarok, op.cit, hlm. 45. 32Ibid 33Menurut Abdul Wahab Khallaf, ijma' menurut istilah para ahli ushul fiqh adalah kesepakatan para mujtahid di kalangan umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat atas hukum syara' mengenai suatu kejadian. Abd al-Wahhab Khalaf, 'Ilm Usul al-Fiqh, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978, hlm, hlm. 45.
penduduk Madinah (amal ahl al-Madinah), karena penduduk Madinah hanya sebagian kecil dari ulama mujtahid yang ada pada saat itu.34 Imam Syafi'i berpegang kepada fatwa-fatwa sahabat Rasulullah SAW dalam membentuk mazhabnya, baik yang diketahui ada perbedaan pendapat, maupun yang tidak diketahui adanya perbedaan pendapat di kalangan mereka. Imam Syafi'i berkata:35 ﻳ أر ﻦﻣﲑﺧ ﺎﻨﻟ ﻢﻬﻳأر Artinya: "Pendapat para sahabat lebih baik daripada pendapat kita ﺎﻨﺴﻔﻧﻷﺎﻨ sendiri untuk kita amalkan" Bilamana hukum suatu masalah tidak ditemukan secara tersurat dalam sumber-sumber hukum tersebut di atas, dalam membentuk mazhabnya, Imam Syafi'i melakukan ijtihad. Ijtihad dari segi bahasa ialah mengerjakan sesuatu dengan segala kesungguhan. Perkataan ijtihad tidak digunakan kecuali untuk perbuatan yang harus dilakukan dengan susah payah. Menurut istilah, ijtihad ialah menggunakan seluruh kesanggupan untuk menetapkan hukum-hukum syari'at. Dengan ijtihad, menurutnya seorang mujtahid akan mampu mengangkat kandungan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW secara lebih maksimal ke dalam bentuk yang siap untuk diamalkan. Oleh karena demikian penting fungsinya, maka melakukan ijtihad dalam pandangan Imam Syafi'i adalah merupakan kewajiban bagi ahlinya. Dalam kitabnya al-Risalah, Imam Syafi'i mengatakan, "Allah mewajibkan kepada hambanya untuk berijtihad 34Al-Syafi'i, al-Risalah , op. cit, hm. 534. 35Imam Syafi'i, al-Risalah, Mesir: al-Ilmiyyah, 1312 H, hlm. 562. 52
dalam upaya menemukan hukum yang terkandung dalam al-Qur'an dan as- Sunnah".36 Metode utama yang digunakannya dalam berijtihad adalah qiyas. Imam Syafi'i membuat kaidah-kaidah yang harus dipegangi dalam menentukan mana ar-rayu yang sahih dan mana yang tidak sahih. Ia membuat kriteria bagi istinbat-istinbat yang salah. Ia menentukan batas-batas qiyas, martabat-martabatnya, dan kekuatan hukum yang ditetapkan dengan qiyas. Juga diterangkan syarat-syarat yang harus ada pada qiyas. Sesudah itu diterangkan pula perbedaan antara qiyas dengan macam-macam istinbat yang lain selain qiyas.37 Ulama usul menta'rifkan qiyas sebagai berikut: ﻪﻌﻣ ﻪﻛاﱰﺷﻻ ﻪﻤﻜﺣ مﻮﻠﻌﻣ ﺮﻣﺄﺑ ﻪﻤﻜﺣ ﻰﻠﻋ صﻮﺼﻨﻣﲑﻏﺮﻣأ قﺎﳊإ ﻢﻜﳊا ﺔّﻠﻋ ﰱ tidak ditetapkan hukumnya dengan sesuatu urusan yang sudah diketahui hukumnya karena ada persamaan dalam illat hukum." 38 Artinya: "Menyamakan sesuatu urusan yang Dengan demikian Imam Syafi'i merupakan orang pertama dalam menerangkan hakikat qiyas. Sedangkan terhadap istihsan, Syafi'i menolaknya. Khusus mengenai istihsan ia mengarang kitab yang berjudul Ibtalul Istihsan. Dalil-dalil yang dikemukakannya untuk menolak istihsan, juga disebutkan dalam kitab Jima'ul Ilmi, al-Risalah dan al-Umm. Kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian-uraian Imam Syafi'i ialah bahwa setiap ijtihad yang tidak 36Ibid, hm. 482. 37Ibid, hlm. 482. 38TM. Hasbi Ash Shiddieqy, op.cit., hlm. 257. 53
54 bersumber dari al-Kitab, al-Sunnah, asar, ijma' atau qiyas dipandang istihsan, dan ijtihad dengan jalan istihsan, adalah ijtihad yang batal.39 Jadi alasan Imam Syafi'i menolak istihsan adalah karena kurang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.40 Dalil hukum lainnya yang dipakai Imam Syafi'i adalah maslahah mursalah. Menurut Syafi'i, maslahah mursalah adalah cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik di dalam Al-Qur'an maupun dalam kitab hadis, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum.41 Menurut istilah para ahli ilmu ushul fiqh maslahah mursalah ialah suatu kemaslahatan di mana syari' tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisir kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.42 Dalam menguraikan keterangan-keterangannya, Imam Syafi'i terkadang memakai metode tanya jawab, dalam arti menguraikan pendapat pihak lain yang diadukan sebagai sebuah pertanyaan, kemudian ditanggapinya dengan bentuk jawaban. Hal itu tampak umpamanya ketika ia menolak penggunaan istihsan.43 39Ibid, hlm. 146. 40Imam Abu Hasan al-Karkhi sebagaimana dikutip Muhammad Abu Zahrah, mengemukakan definisi bahwa istihsan adalah penetapan hukum dari seorang mujtahid terhadap suatu masalah yang menyimpang dari ketetapan hukum yang diterapkan pada masalah-masalah yang serupa, karena ada alasan yang lebih kuat yang menghendaki dilakukannya penyimpangan itu. Muhammad Abu Zahrah, Usûl al-Fiqh, Cairo: Dâr al-Fikr al-'Arabi, 1958, hlm. 262. 41Imam Syafi'i, al-Risalah, op.cit., hlm. 479. 42Abdul Wahab Khallaf, op. cit., hlm. 84. Cf. Sobhi Mahmassani, Falsafah al-Tasyri fi al-Islam, Terj. Ahmad Sudjono, "Filsafat Hukum dalam Islam", Bandung: PT al-Ma'arif, 1976, hlm.184. 43Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'î, Al-Umm, Juz. 7, Beirut: Dâr al- Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 271-272.
55 Pada kesempatan yang lain ia menggunakan metode eksplanasi dalam arti menguraikan secara panjang lebar suatu masalah dengan memberikan penetapan hukumnya berdasarkan prinsip-prinsip yang dianutnya tanpa ada sebuah pertanyaan, hal seperti ini tampak dalam penjelasannya mengenai persoalan pernikahan.44 Dalam format kitab al-Umm yang dapat ditemui pada masa sekarang terdapat kitab-kitab lain yang juga dibukukan dalam satu kitab al-Umm di antaranya adalah : 1 Al-Musnad, berisi sanad Imam Syafi'i dalam meriwayatkan hadis-hadis Nabi dan juga untuk mengetahui ulama-ulama yang menjadi guru Imam Syafi'i. 2 Khilafu Malik, berisi bantahan-bantahannya terhadap Imam Malik gurunya. 3 Al-Radd 'Ala Muhammad Ibn Hasan, berisi pembelaannya terhadap mazhab ulama Madinah dari serangan Imam Muhammad Ibn Hasan, murid Abu Hanifah. 4 Al-Khilafu Ali wa Ibn Mas'ud, yaitu kitab yang memuat pendapat yang berbeda antara pendapat Abu Hanifah dan ulama Irak dengan AH Abi Talib dan Abdullah bin Mas'ud. 5 Sair al-Auza'i, berisi pembelaannya atas imam al-Auza'i dari serangan Imam Abu Yusuf. 44Ibid., hlm. V.
6 Ikhtilaf al-Hadis, berisi keterangan dan penjelasan Imam Syafi'i atas hadis-hadis yang tampak bertentangan, namun kitab ini juga ada yang dicetak tersendiri. 7 Jima' al-'llmi, berisi pembelaan Imam Syafi'i terhadap Sunnah Nabi Saw.45 Adapun metode Istinbat hukum Imam Syafi'i tentang tidak sahnya nikah tanpa kata-kata nikah/tazwij adalah qiyas. Dalam perspektif Imam Syfai'i, untuk sahnya kata-kata nikah adalah harus menggunakan kata "nikah/tazwij" dan tidak boleh selain kata-kata itu. Alasannya yaitu akad nikah diqiyaskan atau dipersamakan dengan akad-akad pada umumnya yang memerlukan kata khusus dan mengandung makna tunggal ditujukan pada maksud dan tujuan dari akad itu sendiri. Sehingga tidak menimbulkan multi tafsir dan arti berganda. Dengan kata lain Imam Syafi'i mengharuskan kata yang eksplisit (tegas/tersurat) dan bukan implisit (tersirat) 45 'Abd al-Halim al-Jundi, Al-Syafi'i, hlm. 252-253. 56
BAB IV ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG AKAD NIKAH TANPA KATA-KATA NIKAH A. Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang Tidak Sahnya Akad Nikah Tanpa Kata-Kata Nikah Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab tiga skripsi ini, bahwa menurut Imam Syafi'i, akad nikah hanya bisa terjadi dengan kata-kata nikah atau tazwij. Jika kata-kata lain selain kata "nikah atau tazwij" maka nikahnya tidak sah. Untuk menganalisis pendapat tersebut, hendak dikemukakan lebih dahulu pendapat para ahli. Al-Marghinani salah seorang pemuka ulama Hanafiyah seperti dikutip Mukhlisin Muzarie menjelaskan bahwa pernikahan diproses dengan suatu perjanjian yang dituangkan dalam bentuk ijab dan kabul menggunakan dua kata '"saya kawinkan" atau "saya nikahkan" dan bisa juga menggunakan kata: "saya hibahkan, saya milik'kan dan saya sedekahkan". Ibnul Humam menambahkan kata "saya jadikan" serta memberikan komentar bahwa kata al- hibah, al-tamlik, al-sadaqah dan al-ju'li dalam konteks perkawinan adalah "kiasan" (majaz), karena kata-kata kiasan berlaku dalam syari'at sebagaimana berlaku di dalam lughat. Komentar selanjutnya ia mengatakan bahwa secara umum kata-kata tersebut dapat digunakan dalam berbagai konteks, hanya dibedakan dalam
pemaknaannya, apakah dimaksudkan makna hakekat ataukah makna majazi tergantung dihubungkannya dengan kalimat lain. Seperti ucapan baju ini saya kawinkan dengan kamu, maksudnya diberikan kepadamu. Ibnul Humam mengajukan argumentasi terhadap pendapat-pendapat yang menyerang pendapat mazhabnya ini bahwa kata "memilikkan" (al-tamlik) adalah bermakna hakikat karena substansi perkawinan yang diproses melalui ijab- kabul itu untuk memperoleh kesenangan (al-mut'ah) sebagaimana halnya pemilikan hamba sahaya, maka kata "memilikkan" dalam perkawinan menduduki posisi yang sama dengan pemilikan hamba sahaya tersebut, yaitu memiliki kesenangan (al-mut'ah). Perkawinan dengan kata "menghibahkan" juga benar, karena kata "hibah" dengan kata "nikah" mempunyai kaitan yang erat, kedua kata tersebut secara teknis digunakan untuk memproses perolehan milik. Namun demikian kata tersebut tergantung dihubungkannya dengan kata yang mengandung perihal atau perbuatan tertentu. Misalnya saya hibahkan anak saya kepada anda (seorang laki-laki), maka berarti nikah dan sah nikahnya, tetapi jika dihubungkan dengan perkataan seorang laki-laki kepada isterinya "dirimu saya hibahkan kepadamu", maka berarti ia mentalak isterinya dan talaknya sah juga.1 Al-Marghinani lebih lanjut mengemukakan beberapa kata yang masih diperselisihkan keabsahannya di kalangan mereka sendiri, yaitu kata: al-bai', al-ibahah, al-ihlal, al-i'arah dan al-washiyah. Apabila seorang wanita 1Mukhlisin Muzarie, Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil, Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 1998, hlm. 53 - 54.
mengatakan kepada calon suaminya : "saya jual diri saya kepadamu dengan uang sekian" atau orang tua (wali) mengucapkan: "saya jual anak perempuan saya kepadamu dengan uang sekian", selanjutnya dijawab oleh calon suaminya "ya", maka menurut pendapat yang benar (sahih) kata al-Marghinani adalah sah. Abu Bakar al-A'masy tidak setuju dengan pendapat ini, demikian pula dengan menggunakan kata "pesan" (al-salam) atau tukar menukar (al-sharf) dan sebagainya. Namun yang manqul dari Abu Hanifah menegaskan bahwa setiap kata yang dapat digunakan untuk memindahkan hak milik atas hamba sahaya dapat digunakan dalam proses perkawinan. Dengan demikian prosesi perkawinan menurut Abu Hanifah sama dengan pelaksanaan perjanjian perdata pada umumnya sehingga dapat menggunakan kalimat apa saja yang maksudnya untuk memindahkan hak milik pada orang lain.2 Imam Malik dalam Al-Muwatta' tidak mempersoalkan ijab dan kabul apakah menggunakan kalimat tertentu (al-tajwiz wa al-inkah) ataukah boleh menggunakan kalimat-kalimat lainnya. Tetapi Ibnu Rusyd salah seorang pemuka mazhabnya menjelaskan bahwa prosesi pernikahan dengan menggunakan kata tajwiz dan inkah telah disepakati ulama, sedangkan menggunakan kata al-hibah, al-bai' atau al-shadaqah terdapat pendapat kontroversial, ada kelompok yang membolehkan, di dalamnya termasuk Malik dan Abu Hanifah.3 Kontroversi ini berlatar belakang mengenai apakah perjanjian nikah memerlukan ucapan (lafal) khusus dengan disertai niat, 2Ibid., hlm. 54. 3Ibnu Rusyd, Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid, Juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 3.
ataukah cukup dengan menggunakan pernyataan yang dapat difahami oleh kedua belah pihak, tanpa niat. Bagi ulama yang mempertahankan adanya ucapan dan niat, mengharuskan penggunaan kata inkah atau tajwiz, dan bagi ulama yang tidak mensyaratkan ucapan tertentu, mereka membolehkan kata apa saja sepanjang dapat difahami maknanya oleh kedua belah pihak. Mazhab Syafi'i memberikan persyaratan yang sangat ketat dalam persoalan ini. Al-Syairazi salah seorang ulama Syafi'iyah mengemukakan bahwa prosesi perkawinan harus menggunakan kalimat yang berakar kata "tajwiz' atau "inkah", tidak boleh menggunakan kalimat lainnya seperti tamlik, hibah dan sebagainya karena tidak menunjukkan makna nikah secara tegas. Adapun mengenai kasus perkawinan Nabi menggunakan kata hibah seperti disebutkan dalam surat 33 (al-Ahzab) ayat 50, adalah khushushiyat untuk Nabi, bukan untuk umatnya, bahkan ada yang berpendirian tetap tidak boleh walaupun untuk Nabi sendiri. Persoalan ini meluas sampai kepada bagaimana hukumnya jika diungkapkan dalam bahasa selain Arab. Sebagian yuris Syafi'iyah menetapkan tidak boleh mengungkapkan dengan bahasa selain Arab. Untuk menguatkan pendapatnya ini mereka mengemukakan sebuah hadits yang menegaskan masalah ini sebagai berikut: " Dan halalkanlah farjinya dengan kalimat Allah". Secara tekstual kata kalimat Allah adalah kata yang tercantum dalam Al-Qur'an yaitu kata "al-tazwij" dan "al-inkah" yang diungkapkan dalam bahasa Arab. Dengan demikian maka penggunaan kalimat selain bahasa Arab tidak boleh, karena bahasa selain bahasa Arab itu tidak dapat menggantikan
kedudukan bahasa Al-Qur'an. Abu Said al-Ushthukhri memberikan alternatif dalam masalah ini, ia mengatakan apabila para pihak dapat menggunakan bahasa Arab yang baik, maka tidak boleh menggunakan bahasa selain Arab, tetapi jika tidak bisa, maka hukumnya boleh menggunakan bahasa selain Arab. Karena yang bersangkutan tidak mampu mengungkapkan dengan bahasa Arab, maka hukumnya dharurat. Ada pendapat yang moderat, memandang sah menggunakan bahasa selain Arab, baik para pihak mampu berbahasa Arab atau tidak mampu. Alasannya karena ungkapan kalimat bukan bahasa Arab yang mengandung pengertian nikah dapat mewakili kalimat Arab tersebut. Pendapat ini didukung oleh Asy-Syairazi dan direkomendasikan sebagai pendapat yang sahih. Yuris Hanabilah sejalan dengan yuris-yuris Syafi'iyah bahwa penggunaan kalimat dalam prosesi perkawinan tidak boleh menggunakan kata selain tajwiz dan inkah. Demikian pula halnya keharusan penggunaan bahasa Arab bagi para pihak yang mampu mengucapkannya dengan baik. Bagi mereka yang tidak mampu mengucapkannya adalah lain masalah, tetapi bagi yang mampu lalu tidak menggunakan bahasa itu berarti menyimpang dari ketentuan, maka hukumnya tidak boleh.4 Dalam masalah ini tampaknya sebagian yuris terikat pada doktrin syari'at sehingga memformulasikan akad sesuai dengan teks-teks yang dianggapnya sakral dan baku. Tetapi sebagian lagi tidak terikat dengan teks dan tidak memandang sebagai kalimat yang sudah baku. Pendapat kedua ini 4Mukhlisin Muzarie, op.cit., hlm. 55.
berorientasi bahwa dalam hukum perikatan, termasuk perjanjian kawin, yang dijadikan dasar adalah tujuannya, bukan kata-katanya, maka sepanjang kata- kata itu mempunyai hubungan makna dengan syari'at, boleh digunakan untuk mengungkapkan perjanjian kawin (akad al-nikah). Kata kunci (al-rukn al-haqiqi) dalam perkawinan adalah suka rela kedua belah pihak dan adanya kesepakatan tujuan dalam melakukan perikatan. Namun karena suka rela dan persetujuan itu termasuk persoalan yang abstrak, maka pernyataan yang menunjukkan ketetapan hati itu perlu diungkapkan, Bentuk ungkapannya bisa menggunakan kalimat apa saja asalkan sesuai dengan maksud dan tujuan kedua belah pihak. Yang berpendapat demikian adalah yuris Hanafi dan yuris-yuris lain seperti Ats-Tsauri, Abu Tsaur, Abu Ubaid dan Abu Daud, sedangkan yang tidak setuju adalah Al-Syafi'i, Ahmad, Ibnu al-Musayyab dan 'Atha.5 Dengan demikian dalam perspektif Imam Syafi'i bahwa ijab tidak sah, kecuali dengan menggunakan kata-kata "nikah" atau "tazwij" atau pecahan dari kedua kata tersebut. Karena kata-kata lain, seperti: milikkan, atau memberikan, tidak jelas menunjukkan pengertian nikah. Menurut Imam Syafi'i mengucapkan pernyataan merupakan salah satu syarat pernikahan. Jadi, jika digunakan umpamanya lafal "memberi" maka nikahnya tidak sah. Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari 5Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Juz II, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1970, hlm. 136.
pihak kedua. Ijab dari pihak wali si perempuan dengan ucapannya: "Saya kawinkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab Al-Qur'an". Qabul adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapannya: "Saya terima mengawini anak Bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab Al-Qur'an". Dalam Hukum Islam sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab fiqh akad perkawinan itu bukanlah sekadar perjanjian yang bersifat keperdataan. la dinyatakan sebagai perjanjian yang kuat yang disebut dalam Al-Qur'an dengan ungkapan: mîtsâqan galîdzan yang mana perjanjian itu bukan hanya disaksikan oleh dua orang saksi yang ditentukan atau orang banyak yang hadir pada waktu berlangsungnya akad perkawinan, tetapi juga disaksikan oleh Allah SWT. Ulama sepakat menempatkan ijab dan qabul itu sebagai rukun perkawinan. Untuk sahnya suatu akad perkawinan disyaratkan beberapa syarat. Di antara syarat tersebut ada yang disepakati oleh ulama dan di antaranya diperselisihkan oleh ulama. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut: 1) Akad harus dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan qabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Seperti ucapan wali pengantin perempuan: "Saya nikahkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab Al-Qur'an". Qabul adalah penerimaan dari pihak laki-laki. Seperti ucapan mempelai laki-laki: "saya terima menikahi anak Bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah
kitab Al-Qur'an". Tentang bolehkah ucapan pihak laki-laki mendahului ucapan pihak perempuan, kebanyakan ulama memperbolehkannya. Bentuk ucapan pihak laki-laki yang mendahului ucapan pihak perempuan, umpamanya ucapan suami: "Saya nikahi anak Bapak yang bernama si A dengan mahar satu kitab Al-Qur'an". Ucapan wali yang menyusul kemudian, umpamanya: "Saya terima engkau menikahi anak saya bernama si A dengan mahar satu kitab Al-Qur'an". 2). Materi dari ijab dan qabul tidak boleh berbeda, seperti nama si perempuan secara lengkap dan bentuk mahar yang disebutkan. 3). Ijab dan qabul harus diucapkan secara bersambungan tanpa terputus walaupun sesaat. Ulama Malikiyah memperbolehkan terlambatnya ucapan qabiil dari ucapan ijab, Bila keterlambatan itu hanya dalam waktu yang pendek. 4) Ijab dan qabul tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya perkawinan, karena perkawinan itu ditujukan untuk selama hidup. 5) Ijab dan qabul mesti menggunakan lafaz yang jelas dan terus terang. Tidak boleh menggunakan ucapan sindiran, karena untuk penggunaan lafaz sindiran itu diperlukan niat, sedangkan saksi yang harus dalam perkawinan itu tidak akan dapat mengetahui apa yang diniatkan seseorang. Adapun lafaz yang terang (sharih) yang disepakati oleh ulama ialah na-ka-ha atau za-wa-ja atau terjemahannya yang dapat dipahami oleh orang yang berakad, seperti lafaz kawin bagi bahasa Melayu. Kedua lafaz tersebut
secara jelas digunakan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi untuk menunjukkan maksud perkawinan. Adapun di luar dari dua lafaz tersebut terdapat beda pendapat di kalangan ulama sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. UU Perkawinan tidak mengatur tentang akad perkawinan bahkan tidak membicarakan akad sama sekali. Mungkin UU Perkawinan menempatkan akad perkawinan itu sebagaimana perjanjian atau kontrak biasa dalam tindakan perdata. Penempatan seperti ini sejalan dengan pandangan ulama Hanafiyah yang menganggap akad nikah itu sama dengan akad perkawinan yang tidak memerlukan Wali selama yang bertindak telah dewasa dan memenuhi syarat. Namun KHI secara jelas mengatur akad perkawinan dalam Pasal 27, 28, dan 29 yang keseluruhannya mengikuti apa yang terdapat dalam fiqh dengan rumusan sebagai berikut: Pasal 27 Ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu. Pasal 28 Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain. Pasal 29 (1) Yang berhak mengucapkan qabul adalah calon mempelai pria secara pribadi. (2) Dalam hal tertentu ucapan qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria. (3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon tidak boleh mempelai pria diwakili, maka akad nikah dilangsungkan.
B. Analisis Metode Istinbat Hukum Imam Syafi'i tentang Akad Nikah Tanpa Kata-Kata Nikah Metode istinbat hukum Imam Syafi'i tentang tidak sahnya nikah tanpa kata-kata nikah/tazwij adalah qiyas. Dalam perspektif Imam Syfai'i, untuk sahnya kata-kata nikah adalah harus menggunakan kata "nikah/tazwij" dan tidak boleh selain kata-kata itu. Alasannya yaitu akad nikah diqiyaskan atau dipersamakan dengan akad-akad pada umumnya yang memerlukan kata khusus dan mengandung makna tunggal ditujukan pada maksud dan tujuan dari akad itu sendiri. Sehingga tidak menimbulkan multi tafsir dan arti berganda. Dengan kata lain Imam Syafi'i mengharuskan kata yang eksplisit (tegas/tersurat) dan bukan implisit (tersirat) Posisi "tengah" Imam Syafi'i terlihat dalam dasar-dasar mazhabnya. Dalam buku metodologisnya, al-Risalah, ia menjelaskan kerangka dan dasar- dasar mazhabnya dan beberapa contoh bagaimana merumuskan hukum- hukum far'iyyah dengan menggunakan dasar-dasar tadi. Baginya, al-Qur'an dan Sunnah berada dalam satu tingkat, dan bahkan merupakan satu-kesatuan sumber syariat Islam. Sedangkan teori-teori seperti qiyas, istihsan, istishab dan lain-lain hanyalah merupakan suatu metode merumuskan dan menyimpulkan hukum-hukum dari sumber utamanya tadi.6 Kalau imam Hanafi dikenal sebagai pemikir rasional dan imam Malik dikenal sebagai pemikir tradisional, maka Abi 'Abd Allah Muhammad bin 6Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, al-Risalah, Mesir: al-Ilmiyyah, 1312 H, hlm. 477 - 497.
Idris al-Syafi'i (150 - 204 H) berada di antara keduanya. Penyebab utamanya adalah : a. Imam Syafi'i pernah tinggal di Hijaz dan belajar pada Imam Malik, selanjutnya beliau pindah ke Irak dan belajar pada murid-murid Imam Hanafi; b. Imam Syafi'i adalah pengembara ke berbagai kota dan akhirnya pindah ke Mesir, daerah yang kaya dengan warisan budaya Yunani, Persia, Romawi dan Arab. Kedua faktor utama itulah yang membuat corak pemikiran Imam Syafi'i merupakan sintesis dari corak pemikiran Imam Hanafi dan Imam Malik, sehingga ia dikenal sebagai faqih yang moderat.7 Pemahaman integral al-Qur'an dan Sunnah ini merupakan karakteristik menarik dari pemikiran fiqih Syafi'i. Menurut Syafi'i, kedudukan Sunnah, dalam banyak hal, menjelaskan dan menafsirkan sesuatu yang tidak jelas dari al-Qur'an, memerinci yang global, mengkhususkan yang umum, dan bahkan membuat hukum tersendiri yang tidak ada dalam al-Qur'an. Karenanya, Sunnah Nabi saw tidak berdiri sendiri, tetapi punya keterkaitan erat dengan al- Qur'an. Hal itu dapat dipahami karena al-Qur'an dan Sunnah adalah Kalamullah; Nabi Muhammad saw. tidak berbicara dengan hawa nafsu, semua ucapannya adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah, sebagaimana firmannya: 7Umar Syihab, Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran, Semarang: Dina Utama, 1996, hlm. 97.
َنﻮُﻨِﻣْﺆ بر ﻦﻣ ٌﻞﻳِﺰﻨَﺗ { ُـﺗ ﺎَﻣ ًﻼﻴِﻠَﻗ ٍﺮِﻋﺎَﺷ ِلْﻮَﻘِﺑ َﻮُﻫ ﺎَﻣَو { 42 40 } َنوُﺮﻛَﺬَﺗ ﺎَﻣ ًﻼﻴِﻠَﻗ ٍﻦِﻫﺎَﻛ ِلْﻮَﻘِﺑ َﻻَو { } ٍﱘِﺮَﻛ ٍلﻮُﺳَر ُلْﻮَﻘَﻟ ُﻪﻧِإ }41 } َﲔِﻤَﻟﺎَﻌْﻟا 40-43( 43 :ﺔﻗﺎﳊا) { Artinya: Sesungguhnya al-Qur'an itu adalah benar-benar wahyu Rasul yang mulia, dan al-Qur'an itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam.(Q.S. al- Haqqah: 40-43).8 Hipotesa menarik lainnya dalam pemikiran metodologis Syafi'i adalah pernyataannya, "Setiap persoalan yang muncul akan ditemukan ketentuan hukumnya dalam al-Qur'an." Untuk membuktikan hipotesanya itu Syafi'i menyebut empat cara Al-Qur'an dalam menerangkan suatu hukum.9 Pertama, al-Qur'an menerangkan suatu hukum dengan nass-nass hukum yang jelas, seperti nass yang mewajibkan salat, zakat, puasa dan haji, atau nass yang mengharamkan zina, minum khamar, makan bangkai, darah dan lainnya. Kedua, suatu hukum yang disebut secara global dalam al-Qur'an dan dirinci dalam Sunnah Nabi. Misalnya, jumlah rakaat salat, waktu pelaksanaannya, demikian pula zakat, apa dan berapa kadar yang harus dikeluarkan. Semua itu hanya disebut global dalam al-Qur'an dan Nabilah yang menerangkan secara terinci. 8Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, op.cit., hlm. 970. 9Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, al-Risalah, op. cit, hlm. 49- 55
Ketiga, Nabi Muhammad saw. juga sering menentukan suatu hukum yang tidak ada nass hukumnya dalam al-Qur'an. Bentuk penjelasan al-Qur'an untuk masalah seperti ini dengan mewajibkan taat kepada perintah Nabi dan menjauhi larangannya. Dalam al-Qur'an disebutkan: "Barangsiapa yang taat kepada Rasul, berarti ia taat kepada Allah" (QS. An-Nisa ayat 38). Dengan demikian, suatu hukum yang ditetapkan oleh Sunnah berarti juga ditetapkan oleh al-Qur'an, karena al-Qur'an memerintahkan untuk mengambil apa yang diperintahkan oleh Nabi menjauhi yang dilarang. Keempat, Allah juga mewajibkan kepada hamba-Nya untuk berijtihad terhadap berbagai persoalan yang tidak ada ketentuan nassnya dalam Al- Qur'an dan hadis. Penjelasan al-Qur'an terhadap masalah seperti ini yaitu dengan membolehkan ijtihad (bahkan mewajibkan) sesuai dengan kapasitas pemahaman terhadap maqasid al-Syari'ah (tujuan-tujuan umum syariat), misalnya dengan qiyas atau penalaran analogis. Dalam al-Qur'an disebutkan: نِﺈَﻓ ْﻢُﻜﻨِﻣ ِﺮْﻣَﻷا ِﱄْوُأَو َلﻮُﺳﺮﻟا ْاﻮُﻌﻴِﻃَأَو َﻪّﻠﻟا ْاﻮُﻌﻴِﻃَأ ْاﻮُﻨَﻣآ َﻦﻳِﺬﻟا ﺎَﻬـﻳَأ ﺎَﻳ ا َﱃِإ ُﻩودُﺮَـﻓ ٍءْﻲَﺷ ِﰲ ْﻢُﺘْﻋَزﺎَﻨَـﺗ 58( :ءﺎﺴﻨﻟا) ِلﻮُﺳﺮﻟاَو ِﻪّﻠﻟ Artinya: "Hai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan orang-orang yang mempunyai kekuasaan di antara kamu. Maka apabila kamu berselisih tentang sesuatu kembalikanlah kepada Allah dan Rasul." (Q.S. al-Nisa: 58).10 Menurut Imam Syafi'i, "Kembalikanlah kepada Allah dan Rasul", artinya kembalikan pada al-Qur'an dan Sunnah. Pengembalian itu hanya dapat dilakukan dengan qiyas. Dengan landasan ayat ini, dan ayat- ayat lainnya, ia 10Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, op.cit., hlm. 128.
ingin menyebutkan bahwa ijtihad merupakan perintah al-Qur'an itu sendiri dan bukan merekayasa hukum. Dari keterangan di atas dapat diketahui "posisi tengah" pemikiran metodologis Syafi'i. Ia begitu teguh dalam berpegang pada al-Qur'an dan Sunnah dan pada saat yang sama memandang penting penggunaan rasio dan ijtihad. Menurut Syafi'i, struktur hukum Islam dibangun di atas empat dasar yang disebut "sumber-sumber hukum". Sumber-sumber hukum tersebut adalah al-Qur'an, Sunnah, ijma' dan qiyas.11 Meskipun ulama sebelumnya juga menggunakan keempat dasar di atas, tetapi rumusan Syafi'i punya nuansa dan paradigma baru. Penggunaan ijma', misalnya, tidak sepenuhnya mencaplok rumusan Imam Malik yang sangat umum dan tanpa batas yang jelas. 11Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, al-Risalah, loc.cit.,
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Dengan melihat dan mencermati uraian bab pertama sampai dengan bab keempat skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Menurut Imam Syafi'i, akad nikah hanya bisa terjadi dengan kata-kata nikah atau tazwij. Jika kata-kata lain selain kata "nikah atau tazwij" maka nikahnya tidak sah. Dengan demikian dalam perspektif Imam Syafi'i bahwa ijab tidak sah, kecuali dengan menggunakan kata-kata "nikah" atau "tazwij" atau pecahan dari kedua kata tersebut. Karena kata-kata lain, seperti: milikkan, atau memberikan, tidak jelas menunjukkan pengertian nikah. Menurut Imam Syafi'i mengucapkan pernyataan merupakan salah satu syarat pernikahan. Jadi, jika digunakan umpamanya lafal "memberi" maka nikahnya tidak sah. 2. Metode istinbat hukum Imam Syafi'i tentang tidak sahnya nikah tanpa kata-kata nikah/tazwij adalah qiyas. Dalam perspektif Imam Syfai'i, untuk sahnya kata-kata nikah adalah harus menggunakan kata "nikah/tazwij" dan tidak boleh selain kata-kata itu. Alasannya yaitu akad nikah diqiyaskan atau dipersamakan dengan akad-akad pada umumnya yang memerlukan kata khusus dan mengandung makna tunggal ditujukan pada maksud dan tujuan dari akad itu sendiri. Sehingga tidak menimbulkan multi tafsir dan 71
arti berganda. Dengan kata lain Imam Syafi'i mengharuskan kata yang eksplisit (tegas/tersurat) dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. B. Saran-Saran Meskipun pendapat Imam Syafi'i bersifat klasik, namun hendaknya pendapat dan argumentasinya dijadikan studi banding ketika pembentuk undang-undang atau para pengambil keputusan membuat peraturan undang- undang yang baru atau pada waktu merevisi atau merubah undang-undang yang sedang berlaku. C. Penutup Tiada puja dan puji yang patut dipersembahkan kecuali kepada Allah SWT yang dengan karunia dan rahmatnya telah mendorong penulis hingga dapat merampungkan tulisan yang sederhana ini. Dalam hubungan ini sangat disadari bahwa tulisan ini dari segi metode apalagi materinya jauh dari kata sempurna. Namun demikian tiada gading yang tak retak dan tiada usaha besar akan berhasil tanpa diawali dari yang kecil. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi pembaca budiman. 72
DAFTAR PUSTAKA Abbas, Siradjuddin, Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2004. Abidin, Slamet dan Aminuddin, Fiqih Munakahat, Jilid I, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999. Amini, Ibrahim, Principles of Marriage Family Ethics, Terj. Alwiyah Abdurrahman, "Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri", Bandung: al-Bayan, 1999. Anshori, Abdul Ghofur, Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia, Yogyakarta: Pilar Media, 2006. Asy Syurbasyi, Ahmad, Al-Aimmah al-Arba'ah, Terj. Futuhal Arifin, "Biografi Empat Imam Mazhab", Jakarta: Pustaka Qalami, 2003. Basyir, Ahmad Azhar, Hukum Pernikahan Islam, Yogyakarta: UII Press, 2004. Dahlan, Abdul Aziz, et.al, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997. Daradjat, Zakiah, Ilmu Fiqh, jilid 2, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995. Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2004. Djazuli, Ilmu Fiqh, Jakarta: Prenada Media, 2005. Farid, Syaikh Ahmad, Min A'lam As-Salaf, Terj. Masturi Irham dan Asmu'i Taman, "60 Biografi Ulama Salaf", Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2006. Fikri, Ali, Ahsan al-Qashash, Terj. Abd.Aziz MR: "Kisah-Kisah Para Imam Madzhab", Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003. Fuchan, Arief dan Agus Maimun, Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005. Ghazzi, Syekh Muhammad bin Qasim, Fath al-Qarib, Indonesia: Maktabah al- lhya at-Kutub al-Arabiah, tth. Hakim, Rahmat, Hukum Pernikahan Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2000. Hamid, Zahry, Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.
Hidayat, Komaruddin, Memahami Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermeneutik, Jakarta: Paramida, 1996. Human, Muhammad bin Abdul Wahid ibnu, Syarah fat al-Qadir, Juz III, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995. Jamal, Ibrahim Muhammad, Fiqih Wanita, terj. Ansori umara sitanggal, Semarang: CV Asyfa, 1996. Khalaf, Abd al-Wahhab, 'Ilm Usul al-Fiqh, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978. Koto, Alaiddin, Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004. Kuzari, Achmad, Nikah Sebagai Perikatan, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995. M. Zein, Satria Effendi, Ushul Fiqh, Jakarta: Prenada Media, 2005. Mahmassani, Sobhi, Falsafah al-Tasyri fi al-Islam, Terj. Ahmad Sudjono, "Filsafat Hukum dalam Islam", Bandung: PT al-Ma'arif, 1976. Malibary, Syaikh Zainuddin Ibn Abd Aziz, Fath al-Mu'in Bi Sarkh Qurrah al- 'Uyun, Semarang: Maktabah wa Matbaah, karya Toha Putera , tth. Mubarok, Jaih, Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002. Muchtar, Kamal, Ushul Fiqh, Jilid 1, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995. Munawwir, Ahmad Warson, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997. Ramulyo, Moh. Idris, Hukum Pernikahan Islam, Suatu Analisis dari Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 2002. Rofiq, Ahmad, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1977. Rosalin, Analisis Pendapat Ahmad Hassan tentang Bolehnya Wanita Gadis Menikah Tanpa Wali, (Skripsi, Untuk meraih Sarjana Hukum Islam: tidak dipublikasikan ), Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2005. Rusyd, Ibnu, Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid, Juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989.
Sabiq, Sayyid, Fiqh al-Sunnah, Juz II, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1970. Saekan dan Erniati Effendi, Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Surabaya: Arkola, 1977. San'ani, Sayyid al-Iman Muhammad ibn Ismail as-, Subul al-Salam Sarh Bulugh al-Maram Min Jami Adillati al-Ahkam, Juz 3, Kairo: Dar Ikhya' al-Turas al-Islami, 1960. Shiddieqy, TM Hasbi ash-, Hukum-Hukum Fiqih Islam, Semarang: PT Pustaka Rizki Putera, 2001. -------, Pengantar Hukum Islam, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001. -------, Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab, Semarang: PT Putaka Rizki Putra, 1997. -------, Koleksi Hadits-Hadits Hukum, Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, jilid 8, 2001. -------, Mutiara Hadits, jilid 5, Semarang; PT.Pustaka Rizki Putra, 2003. Sosroatmodjo, Arso dan A.Wasit Aulawi, Hukum Pernikahan di Indonesia, Jakarta; Bulan Bintang, 1975. Suma, Muhammad Amin, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004. Syafi'î, Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris, Al-Umm, Juz. V, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, tth. -------, al-Risalah, Mesir: al-Ilmiyyah, 1312 H. Syairazi, Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf. al-Muhazzab fi Fiqh al-Imam al- Syafi'i, Juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, tth. Syalthut, Mahmud, Fiqih Tujuh Madzhab, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000. Syaukani, Muhammad Asy, Nail al-Autar, Beirut: Daar al-Qutub al-Arabia, Juz IV, 1973. Syihab, Umar, Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran, Semarang: Dina Utama, 1996. Thalib, Sayuti, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Jakarta: UI Press, Cet. 5, 1986.
Uwaidah, Syekh Kamil Muhammad, Fiqih Wanita, terj. M. Abdul Ghofar, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, cet. 10, 2002. Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Depag RI, 1986. Yunus, Mahmud, Hukum Perkawinan dalam Islam, Jakarta: PT Hidakarya Agung, Cet. 12, 1990. Zahrah, Muhammad Abu, Hayatuhu wa Asruhu wa Fikruhu ara-uhu wa Fiqhuhu, Terj. Abdul Syukur dan Ahmad Rivai Uthman, "Al-Syafi'i Biografi dan Pemikirannya Dalam Masalah Akidah, Politik dan Fiqih", Jakarta: PT Lentera Basritama, 2005. -------, Usul al-Fiqh, Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958. Zuhaily, Wahbah, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh, Beirut: Juz VII, Dar al-Fikr 1989.
DAFTAR RIWAYAT HIDUP Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Umi Hajar Tempat/Tanggal Lahir : Kendal, 15 Mei 1981 Alamat Asal : Jatisari Permai RT 01 RW 15 Plantaran Kaliwungu Pendidikan : - SDN Krajan Kulon Kaliwungu lulus th. 1994 SMP N 01 Kaliwungu Kendal lulus th. 1997 SMU 01 Kendal lulus th. 2000 Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang Angkatan 2001 Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Umi Hajar