TINJAUAN PERMOHONAN PENGAMPUAN (Curatele) DI PENGADILAN NEGERI Oleh Dennis Reymond Sinay NIP : 199104082017121004 PENDAHULUAN Pengampuan dapat kita temukan dalam hukum di Indonesia pada Kitab Undang-undang hukum Perdata pada bab BAB XVII mengenai PENGAMPUAN, pengampuan diberikan kepada seseorang untuk seseorang yang tidak cakap maka guna menjamin dan melindungi hak- haknya Setiap permintaan akan pengampuan, harus diajukan ke Pengadilan Negeri dimana orang yang dimintakan pengampuan itu berdiam ( Pasal 436 KUH Perdata). Pengampuan mulai berlaku sejak putusan atau penetapan diucapkan ( Pasal 466 ayat 1 KUH Perdata).1 Permintaan untuk menaruh seorang di bawah curatele, harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman orang yang berada di bawah pengampuan dengan menguraikan peristiwaperistiwa yang menguatkan persangkaan tentang adanya alasan- alasan untuk menaruh orang tersebut di bawah pengawasan, dengan disertai bukti- bukti dan saksi- saksi yang dapat diperiksa oleh hakim. Pengadilan akan mendengar saksisaksi ini. Begitu pula anggota- anggota keluarga dari orang yang dimintakan curatele itu dan akhirnya orang itu sendiri akan diperiksa. Jikalau hakim menganggap perlu, ia berwenang untuk selama pemeriksaan berjalan, mengangkat seorang pengawas sementara guna mengurus kepentingan orang itu. Pengampuan diberikan kepada orang-orang yang diatur pada pasal 433 dan pasal 434 yang berbunyi : Pasal 433 "Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan 1 P.N.H. Simanjuntak, Pokok- Pokok Hukum Perdata Indonesia, Cet 3, Djambatan, (Jakarta, 2007), hlm 27
pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan" Dari pasal ini yang dapat diajukan Pengampuan adalah Setiap orang dewasa yang dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap (Terganggu kondisi jiwanya) Pasal 434 "Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampuan bagi dirinya sendiri." Keluarga yang keadaan dungu, gila atau mata gelap Keluarga yang karena pemborosan Seseorang lemah akal pikirannya Seseorang merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik Dalam Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus (Buku II) dijelaskan mengenai Pengampuan yaitu : Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun. Secara jelas dalam Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus (Buku II) haruslah diajukan dalam bentuk Permohonan (volunter), Permsalahan dalam permohonan Pengampuan adalah sebesar apakah kewenang yang diberikan Pengadilan kepada Pemohon Pengampuan dan bagaimana menjaga Terampu untuk melindungi hak-hak yang dimilikinya agar tidak disalah gunakan Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri oleh Pengampu PERMASALAHAN Yang menjadi Permasalahan dari uraian tersebut diatas adalah sebagai berikut : 1. Apakah syarat untuk mengajukan permohonan Pengampuan ? 2. Apakah hak-hak yang dapat diberikan kepada Pemohon Pengampuan ?
3. Bagaimanakah bentuk Petitum dan proses pemeriksaan persidangan dalam pengajuan Permohonan Pengampuan ? PEMBAHASAN Rumusan masalah 1. Dalam mengajukan Permohonan diperlukan syarat untuk dikabulkannya permohonan Pengampuannya oleh hakim mulai dari syarat menjadi Pengampu dan juga syarat menjadi terampu dari Permohonan tersebut Sarat menjadi Pengampu adalah sebagai berikut : 1. keluarga sedarah 2. dalam garis lurus maupun samping 3. hanya sampai derajat keempat Sarat Menjadi Terampu adalah sebagai berikut : 1. keadaan dungu, gila atau mata gelap 2. dalam keadaan pemborosan 3. dalam keadaan tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik Selain itu ada juga syarat- syarat yang perlu diperhatikan lainnya yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu : 1. Pengajuan permohonan pengampuan diajukan di Pengadilan Negeri sesuai dengan Pasal 436 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu : "Semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan." 2. Permohonan Pengampuan harus menyerahkan bukti-bukti bahwa termohon adalah seseorang yang perlu di taruh di bawah Pengampuan sesuai dengan pasal 437 yaitu : Pasal 437 Peristiwa-peristiwa yang menunjukkan keadaan dungu, gila, mata gelap atau keborosan, harus dengan jelas disebutkan dalam surat permintaan. dengan bukti-bukti dan penyebutan saksi-saksinya. 3. Dalam proses persidangan harus didengarkan para keluarga sedarah atau semenda sesuai pasal 438 yaitu: Bila Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa peristiwa-peristiwa itu cukup penting guna mendasarkan suatu pengampuan, maka perlu didengar para keluarga sedarah atau semenda.
Permohonan yang diajukan juga tidak boleh melanggar buku Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus (Buku II) yaitu : Permohonan yang dilarang : a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan. b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan. c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan. Rumusan masalah 2. Setelah diangkat menjadi pengampu, tugas dan kewenangan pengampu adalah berkaitan mengurus kepentingan mengenai harta kekayaan orang yang di bawah pengampuan, dalam hal yang diperlukan maka pengampu berkewajiban untuk melakukan tindakan - tindakan yang diperlukan bagi kepentingan orang yang diampunya ( diletakkan di bawah pengampuan, atas perbuatan- perbuatan orang lain yang merugikan orang tersebut, dan melakukan perlawanan bagi kepentingan orang yang di bawah pengampuannya.2 Permohonan Pengampuan yang diajukan oleh pemohon haruslah memuat detail atas apa yang diinginkan dalam permohonan Pengampuan tersebut secara benar dan detail mulai dari apa saja yang menjadi Tugas dan wewenangnya sebagai orang yang mewaikil hak-hak dari Terampu sehingga hakim dapat melihat mana saja yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan seuai dengan permohonan yang diajukan, Pemohon Pengampuan dilarang melakukan tindakan-tindakan yang mewakili yang Terampu jika itu tidak disebutkan secara tegas dalam Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan negeri Sehingga dapat disimpulkan tugas dan wewenang pengampu keluarga antara lain : 2 Wahyono Darmabrata,Hukum Perdata( Asas-Asas Hukum Perdata dan 91
1. Pengampu melakukan pengurusan pribadi dan harta kekayaan pihak yang diampu (pasal 449 jo. 441 KUH Perdata) 2. Pengampu hanya melakukan tugas pengurusan terhadap hal-hal yang terkait dengan kepentingan si terampu, misalnva dalam situasi menggantikan si terampu sebagai pemegang kekuasaan sebagai orang tua atas anak si terampu yang belum dewasa ( pasa1453 KUH Perdata) Yang dimintakan Pengampuannya dapat memohon Pembatalah atas penetapan Pengampuan kepada dirinya jika Pengampu melakukan hal-hal yang dilarang dalam Kitab undang-undang hukum perdata, sehingga yang dapat menjadi dasar pembatalan suatu penetapan pengampuan oleh hakim yaitu : 1. Jika terbukti, mereka berkelakuan buruk, maksudnya disini adalah si Pengampu tidak merawat terampu dengan baik, bertindak sewenang-wenang terhadap terampu dan menyiksa si terampu baik secara fisik ataupun mental. 2. Mereka yang dalam menunaikan tugasnya mengampu menyalahgunakan, memperlihatkan ketidakcakapan dan mengabaikan kewajibannya: yaitu menyebabkan kerugian terus menerus dan secara nyata dilihat oleh pengampu pengawas;melakukan permindahan terhadap harta benda milik pengampu untuk tujuan memperkaya diri serndiri dari menjual seluruh harta benda milik si terampu. 3. Mereka dalam keadaan pailit, pengampu ditetapkan pailit oleh pengadilan, sehingga ia mempunyai kedudukan yang sama dengan si terampu sehinga ia tidak dapat lagi memangku jabatannya sebagai pengampu 4. Mengadakan perlawanan kepada si terampu baik terhadap dirinya sendiri, dan harta bendanya di muka pengadilan,yaitu baik pengampu atau bapaknya, ibunya, istri/ suaminya atau anak- anaknya melancarkan perkara di muka Hakim, melawan si terampu dan terlibat didalamnya mengenai kedudukan, harta kekayaan atau sebagian besar barang-barangnya. 5. Mereka yang dijatuhi hukuman telah berkekuatan hukum tetap karena kejahatan atas orang yang diampunya; 6. Pengampu yang dihukum penjara selama dua tahun atau lebih
Rumusan masalah 3 .menurut Yahya harahap, S..H. dalam pembuatan petitum harus lah mengacu hal-hal sebgai berikut : 1. Isi petitum merupakan permintaan yang bersifat deklaratif Pemohon meminta agar dalam dictum Penetapan Pengadilan, memuat pernyataan dengan kata-kata : menyatakan bahwa pemohon adalah orang yang berkepentingan atas masalah yang dimohon 2. Petitum tidak boleh melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai pemohon Ukuran ini merupakan konsenkuensi dari bentuk permohonan, yang bersifat ex-parte atau sepihak saja. 3. Tidak boleh memuat petitum yang bersifat condemnatoir (mengandung hukum) Ukuran ini, merupakan konsenkuensi lebih lanjut dari sifat ex-parte yang benar-benar melekat (inherent) dalam permohonan. Oleh karena tidak ada pihak lawan atau tergugat, dengan sendirinya tidak ada pihak yang dapat ditimpakan hukuman. 4. Petitum permohonan, harus dirinci satu persatu tentang hal-hal yang dikehendaki pemohon untuk ditetapkan Pengadilan kepadanya 5. Petitum tidak boleh bersifat compositur atau ex aequo et bono Seperti yang dikatakan diatas, Pettitum permohonan harus dirinci,jadi bersifat enumerative. Oleh karena itu, tidak dibenarkan petitum yang berbentuk mohon keadilan saja. Dalam hal petitum permohan diajukan untuk mewakili Terampu untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum, hakim yang memeriksa perkara tersebut harus mempertimbangkan juga dari aspek Pengampu memiliki kecakapan hukum atau tidak seperti yang diatur dalam pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu ; "Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah; 1. anak yang belum dewasa; 2. orang yang ditaruh di bawah pengampuan; 3. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu". Dalam hal permohonan Pengampuan diajukan oleh suami atau istri untuk mewakili melakukan perbuatan hukum atas harta bawaan suami atau idtri maka hakim harulah
mendengar keterangan dari anak-anak yang dimintakan Pengampuannya karena menurut hukum perdata yang ada di Indonesia seharusnya anak dari yang dimintakan Pengampuannya yang harus mengurus untuk mengurus harta tetapi hakim juga perlu melihat apakah anak-anak dari yang dimohon Pengampuannya telah cakap hukum atau tidak. Dalam Petitum permohonan Pengampuan haruslah memperhatikan mengenai Petitum permohonan, harus dirinci satu persatu tentang hal-hal yang dikehendaki pemohon untuk ditetapkan Pengadilan kepadanya sehingga tidak hanya sekedar menetapkan termohon dibawah pengampuan dari pemohon tetapi juga harus menjelaskan untuk keperluan apa Pemohon meminta termohon berada dibawah Pengampuannya, dan sebesar apa wewenang yang diberikan kepadanya atas statusnya sebagai Pengampu. Dalam proses pemeriksaan di persidangan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1. Permohonan Pengampuan harus menyerahkan bukti-bukti bahwa termohon adalah seseorang yang perlu di taruh di bawah Pengampuan sesuai dengan pasal 437 2. Dalam proses persidangan harus didengarkan para keluarga sedarah atau semenda sesuai pasal 438 3. Dalam proses persidangan harus mendengar keterangan yang dimintakan pengampuan PENUTUPAN KESIMPULAN Dalam permohonan Pengampuan haruslah memperhatikan mengenai Petitum permohonan, harus dirinci satu persatu tentang hal-hal yang dikehendaki pemohon untuk ditetapkan Pengadilan kepadanya sehingga tidak hanya sekedar menetapkan termohon dibawah pengampuan dari pemohon tetapi juga harus menjelaskan untuk keperluan apa Pemohon meminta termohon berada dibawah Pengampuannya, dan sebesar apa wewenang yang diberikan kepadanya atas statusnya sebagai Pengampu SARAN 1. harus dirinci satu persatu tentang hal-hal yang dikehendaki pemohon untuk ditetapkan Pengadilan kepadanya 2. orang yang mengajukan permohona Pengampuan haruslah cakap hukum 3. Permohonan Pengampuan dilarang untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda dari yang dimintakan Pengampuannya
Daftar bacaan : 1. P.N.H. Simanjuntak, Pokok- Pokok Hukum Perdata Indonesia, Cet 3, Djambatan, (Jakarta, 2007), 2. Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus (Buku II) tahun 2007 3. Daftar undang-Undang : 1. Kitab Undang-undang hukum Perdata.