FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PENDIDIKAN TIDAK MERATA DI INDONESIA Zulkarnaen Ari Dwi Handoyo Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Tangerang Abstrak Pendidikan merupakan salah satu proses transformasi pembangunan yang mendasar yang berperan penting dalam pergerakan pembangunan bangsa.Tulisan ini dimaksud untuk memberikan gambaran mengenai faktor-faktor penyebab pendidikan di Indonesia tidak merata.Langkah yang di tempuh untuk mengetahui faktor-faktornya menggunakan metode literatur review.Padahal sudah jelas dalam pasal 31 UUD 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 1999 telah memberikan dasar untuk menjamin,memberikan,dan melindungi Hak-Hak warga Negara,khususnya dalam dunia pendidikan. Kata kunci: Fakto-Faktor Penyebab,Pendidikan Indonesia, Pasal 31 UUD 1945 1. PENDAHULUAN Idealisme pada pendidikan mengedepankan nilai-nilai humanisme yang mendasar. Sehingga dengan nilai-nilai tersebut mampu membentuk manusia-manusia berkualiatas. Perlu di ketahui banyaknya realita di lapangan yang kualitas sumber daya manusia di Indonesia ini sangat jauh dari harapan. Anies Baswedan pernah menyampaikan pada silaturahmi dengan dinas jakarta pada tanggal 01 Desember 2014, menyatakan bahwa pendidikan di Indonesia berada dalam posisi gawat darurat. Beberapa kasus yang menggambarkan kondisi tersebut diantaranya ialah: 1. Rendahnya layanan pendidikan di indonesia 2. Rendahnya mutu pendidikan di indonesia 3. Rendahnya mutu pendidikan tinggi di indonesia 4. Rendahnya kemampuan literasi anak-anak indonesia Secara praktis kenyataan ini menunjukan bahwa pendidikan di Indonesia dewasa ini mengalami banyak tantangan dan masalah, sudah seharusnya reformasi pendidikan harus 20
dilakukan. Karena seiring langkah dan tuntunan zaman, agar bangsa indonesia tidak terlindas akibat ketidakberdayaannya. Oleh karena itu pemerintah harus menjamin peningkatan kualitas pendidikan indonesia (Widodo, 2015). Pasal 31 UUD 1945 pada ayat 1 menyatakan setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, pada ayat 2 menyatakan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah wajib membiayainya (UUD 1945, pasal 31). Lalu, pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia huruf A menyatakan bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketakwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh penciptaNya dianugerahi Hak Asasi untuk menjamin keberadaan hakikat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya. (UU RI No 39 Tahun 1999) Pemeratan pendidikan yang dilaksanakan di berbagai daerah Indonesia mempunyai bermacam-macam kendala dalam melaksanakannya. Permasalahan tersebut di sebabkan oleh daerah pedesaan yang terpencil dan jauh dari perkotaan dalam mengakses layanan pendidikan yang masih belum terdistribusi secara merata. (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2014) Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2014.p.23), ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target pembangunan pendidikan, yaitu salah satunya adalah akses pendidikan yang belum merata, masih rendahnya proporsi guru yang memiliki kualifikasi akademik S1/D4 dan belum meratanya distribusi guru yang berdampak pada rendahnya rasio guru dan murid. Dan belum optimalnya pelayanan pendidikan sebagai akibat akses terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan. Belum maksimalnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan, dan masih rendahnya kualitas dan kuantitas guru,maka penulis tertarik untuk membahas faktor-faktor penyebab pendidikan tidak merata di Indonesia. 2. HASIL DAN PEMBAHASAN Pendidikan di Indonesia saat ini dari segi kualitas sangatlah rendah tidak sesuai apa yang kita harapkan. Adapun faktor-faktor dari pendidikan tersebut yang mempengaruhi bisa kita lihat dari faktor internalnya, meliputi staf-staf yang berperan di pemerintahan seperti departemen pendidikan nasional, dinas pendidikan daerah serta sekolah-sekolah yang sudah maju di bidang pendidikan. Selanjutnya dari faktor eksternalnya, yaitu masyarakat pada umumnya yang mana masyarakat sebagai ikon dan juga merupakan tujuan dari adanya pendidikan itu sendiri (Indra, 2019). Oleh karena itu pendidikan di Indonesia harus bekerja sama antara pemerintahan dengan masyarakat, supaya kualitas pendidikan tidak rendah lagi. Disamping itu banyak guru yang mengajar tidak di bidang ahlinya. Misalnya, guru yang bidangnya IPA di suruh ngajar IPS, bidangnya agama disuruh pertanian. Sudah jelas bahwa guru tersebut tidak kompetensi dalam mengajar mata pelajaran yang bukan di bidang ahlinya. Sehingga mutu pelajaran tersebut bisa jadi menurun dan akan berdampak ke siswa .Dengan demikian untuk meningkatkan kualitas guru bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan melalui program sertifikasi guru. Dan juga disertai mensejahterakan guru-guru dengan memberikan insentif agar guru termotivasi dan semakin semangat mengajar dan belajar dari apa-apa yg tidak di ketahui sebelumnya serta semakin kuat dalam mengabdi menjalankan tugas mulia sebagai pendidik penerus bangsa. (Ardika, 2013) Dalam strategi pendidikan nasional agar SDM indonesia dapat bersaing dalam dunia kerja global, paling tidak harus bisa mengacu atau mengunggulkan sebagaian bidang, yang 21
harus bisa menjadi penentu suatu kemajuan bangsa atau negara yaitu: penguasaan inovasi (45%), penguasaan jaringan (25%), penguasaan teknologi (20%), dan penguasaan kekayaan sumber daya alam hanya (10%). Maka pendidikan Indonesia harus lebih menekankan pada 3 penguasaan yaitu, penguasaan inovasi, jaringan dan teknologi disamping pendapatan sumber daya alam kita yang melimpah ini. (Abidin, 2016) Sangat banyak kritis tentang kualitas pendidikan di Indonesia yang dilontarkan oleh akademisi maupun praktisi di bidang pendidikan, yang salah satunya isu utama ialah belum terciptanya pemerataan pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan di Indonesia seharusnya memenuhi kebutuhan populasi yang besar, berkembang, dan beragam dengan perbedaan tingkat partisipasi antar wilayah. (Wibowo, 2018) Pada tahap awal bisa jadi perkembangan yang terjadi adalah percaya vs tidak percaya. Perkembangan ini sangat di tentukan oleh proses belajar dalam suatu keluarga. (Sudarsana, 2016) Dari pernyataan tersebut bahwa keluarga juga dapat mempengaruhi kualitas dan perkembangan belajar yang dimana orang tua terutama ayah berperan dalam mengatur sebuah keluarga agar lebih baik. Salah satunya mengawasi anak dalam menggunakan teknologi yang sudah semakin canggih. Perkembangan teknologi di zaman ini mempunyai pengaruh kuat terhadap kehidupan, tak terkecuali terhadap pendidikan. Pendidikan selalu saja mengalami perubahan sesuai perkembangan zaman, sehingga menuntutnya ada selalu perbaikan secara terus menenrus. Pendidikan di Indonesia masih saja selalu dihadapkan pada masalah-masalah yang kompleks. Hal ini perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah, masyarakat, orang tua, guru agar pendidikan berlangsung meningkat sesuai yang diharapkan. (Ulya,2016) Terkadang kita sangat meremehkan pendidikan dan merasa tidak perlu, apalagi pendidikan yang formal, disebabkan dengan adanya teknologi semua manusia dapat mencari sesuai yg di butuhkannya tanpa melalui pendidikan yang formal, bahkan dengan teknologi beberapa orang dapat mencari uang dengan cara memanfaatkannya, sehingga pendidikan lagi tidak lagi diperlukan. Selain itu pula ada beberapa faktor yang menyebabkan kualitas pendidikan di indonesia yang semakin memprihatinkan sehingga terjadinya ketidak merataan pendidikan, yaitu: 1. Rendahnya sarana fisik Misalnya banyak sekali gedung-gedung sekolah yg sudah tak layak pakai di berbagai tingkat pendidikan, kepemilikan, dan pengguanaan fasilitas yg tidak di manfaatkan serta media belajar rendah, buku perpustakaan yang tidak lengkap sehingga tidak banyak yang minat literasi di pihak pelajar. 2. Rendahnya kualitas guru kebanyakan guru yang belum maksimal atau profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. 3. Rendahnya kesejahteraan guru Dengan pendapatan yang rendah,banyak guru-guru yang mengambil pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhannya karena tidak cukup pendapatan dari guru saja. 4. Rendahnya prestasi siswa Dengan peristiwa yang di atas sangat berdampak kepada mahasiswa dengan prestasi siswa menjadi rendah disebabkan seorang guru yang kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya. 5. Kurangnya dalam pemerataan pendidikan ke seluruh pelosok desa Hal ini menjadi sangat wajar sekarang dikalangan dinas pendidikan,sehingga masyarakat yang pedalaman kurang tersentuh,kurang di perhatikan dan menjadi hal yang biasa. 22
6. Rendahnya kecocokan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja Sering terjadi ketika sudah lulus sekolah ketidak serasian antara pendidikan dengan kebutuhan kerja disebabkan kurikulum yang kurang fungsional ketika di pelajari di sekolah dengan kebutuhan kerja yang harapkan nantinya ketika memasuki dunia kerja. 7. Mahalnya biaya pendidikan Biaya pendidikan bermutu itu mahal,inilah yang selalu kita dengar dari masyarakat,sehingga masyarkat tidak mampu dalam membiayainya di karenakan ekonomi yang rendah(Ardika,2013). Konsep kesetaraan atau pemerataan menurut Coleman (1968) berarti beberapa hal, yaitu: memberikan pendidikan gratis sampai tingkat tertentu yang merupakan titik masuk utama bagi angkatan kerja; menyediakan kurikulum umum untuk semua anak, terlepas dari latar belakangnya; menyediakan sekolah yang sama bagi anak-anak dengan latar belakang bidang yang berbeda-beda; dan memberikan kesetaraan dalam kasih sayang, karena pajak daerah menyediakan sumber dukungan untuk sekolah. Konsep tersebut menjadi dasar program pemerataan atau kesetaraan dalam peningkatan kualitas pendidikan. (Wibowo, 2018) 3. KESIMPULAN Ketidakmerataan pendidikan di indonesia menjadi kendala dan tanggung jawab pemerintah.Karena kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap kondisi pendidikan di indonesia. Upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor penyebab pendidikan tidak merata di Indonesia meliputi meningkatkan kualitas dan kuantitas guru, membangun sekolah-sekolah di beberapa daerah terpencil, memberikan pendasaran untuk menjamin, memberikan dan melindungi hak-hak warga negara khususnya dalam dunia pendidikan sesuai dengan pasal 31 UUD NRI 1945 dan UU No 39 tahun 1999. Berdasarkan kesimpulan tersebut maka penulis memberikan saran sebagai berikut: 1. Pemerintah diharapkan membuat kebijakan tentang satu kartu keluarga satu beasiswa samapai tingkat perguruan tinggi/sarjana. 2. Pemerintah membangun sekolah-sekolah di beberapa daerah terpencil yang mudah di akses. 3. Pemerintah diharapkan meningkatkan kualitas dan kuantitas guru di indonesia. 4. Pemerintah diharapkan sering memantau daerah-daerah terpencil yang belum mendapatkan pendidikan dengan semestinya. 4. REFERENSI 1. ULYA, Himmatul. Profil kemampuan pemecahan masalah siswa bermotivasi belajar tinggi berdasarkan ideal problem solving. Jurnal Konseling Gusjigang, 2016, 2.1. 2. Sudarsana, I. K. (2016). Pemikiran tokoh pendidikan dalam buku lifelong learning: policies, practices, and programs (Perspektif Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia). Jurnal Penjaminan Mutu, 2(2), 44-53. 3. Ardika, I. Wayan Dana, AA Raka Sitawati, and Ni Ketut Suciani. "FENOMENA POKOK PENDIDIKAN INDONESIA: APA DAN BAGAIMANA?." SOSHUM: Jurnal Sosial dan Humaniora [Journal of Social Sciences and Humanities] 3.1 (2017): 96. Indra, Nahdah Permata. "MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI INDONESIA MELALUI SUPERVISI PENDIDIKAN." (2019). 4. 23
5. SAFARAH, Azizah Arifinna; WIBOWO, Udik Budi. PROGRAM ZONASI DI SEKOLAH DASAR SEBAGAI UPAYA PEMERATAAN KUALITAS PENDIDIKAN DI INDONESIA. Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 2019, 21.2: 206- 213. 6. Widodo, H. (2016). Potret pendidikan di Indonesia dan kesiapannya dalam menghadapi masyarakat ekonomi Asia (MEA). Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan, 13(2), 293-308. 7. Abidin, Z. (2016). Peluang Dan Tantangan MEA: Kerjasama Pendidikan Indonesia di Kawasan Asean. Ri'ayah: Journal of Social and Religious, 1(01), 28-39. 24