Pembuatan Gugatan/Permohonan dan Pengajuannya Oleh Abdul Hamid Lubis Pengantar ini, Penulis akan memaparkan judul tulisan pembahasannya pada apa yang disebut dengan Formulasi Gugatan.Sehubungan dengan masalah formulasi gugat, masih sering diketemukan gugat yang tidak memenuhi syarat. Tidak terkecuali gugatan yang dibuat pengacara sekali pun, masih sering didapati kurang sempurna formulasi dan sistematikanya. Sesuai yang dimaksud Formulasi gugat tidak ada diatur secara limitatif dalam satu pasal tertentu, maka tanpa mengurangi ketentuan pasal 118HIR atau pasal 142 ayat 1-5 R.BG. Sebagai dasar utama ketentuan Formulasi yang sah menurut hukum, didasarkan dari berbagai ketentuan yang terserak. Dari ketentuan-ketentuan yang berserakan itulah ditentukan atau diketemukan formulasi dan sistematika yang tepat dan memenuhi syarat suatu surat gugatan/permohonan. Dalam uraian ini akan dicoba menguraikan pokok-pokok formulasi gugat sesuai dengan ketentuan hukum, agar gugat memenuhi syarat, tidak boleh terabaikan salah satu pun dari syarat formil. Pengabaian terhadapnya mengakibatkan gugatan mengantung cacat. Artinya gugatan tersebut dianggap tidak memenuhi ketentuan tata tertib beracara yang ditentukan undang-undang, agar gugat tersebut memenuhi syarat maka harus memenuhi yaitu yang terdiri dari :1. Pencantuman tanggal gugatan, 2. Pencantuman alamat Ketua Pengadilan, 3. Pencantuman lengkap dan terang nama dan alamat para pihak, 4. Penegasan para pihak dalam perkara, 5. Uraian posita atau dalil gugat, 6. Perumusan hal-hal yang bersifat assesor, 7. Pencantuman permintaan untuk dipanggil dan diperiksa, 8. Petitum gugat. Pengertian Formulasi Gugat Maksud formulasi gugat, ialah rumusan dan sistimatika gugat yang tepat menurut hukum dan praktek peradilan. 1. Pencantuman Tanggal Gugatan Boleh pada bagian depan halaman pertama; atau - Boleh pada bagian akhir di atas tanda tangan Penggugat, Kealpaan pencantuman tanggal tidak mempengaruhi keabsahan gugat. Karena tanggal bukan syarat formil surat gugatan. Dalam praktek Peradilan, tanggal An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file. Purchase a license to generate PDF files without this notice. 1
surat gugat secara resmi dicantumkan dalam putusan, tetapi sekiranya lupa dasar tanggal resminya surat gugat dapat diambil dari tanggal pendaftaran dalam buku Register perkara. Janggal sekali bila surat gugat tidak mencantumkan tanggal karena dipandang dari segi surat gugatan sebagai surat permintaan resmi kepada Pengadilan untuk memanggil dan memeriksa pihak Penggugat dan Tergugat dalam sidang Pengadilan. 2. Pencantuman Alamat Ketua Pengadilan Sesui ketentuan pasal 118 ayat 1 HIR atau pasal 142 ayat 1 RBG. Surat gugatan di alamatkan kepada Ketua Pengadilan. Oleh karena itu surat gugatan harus mencantumkan bahwa gugatan dialamatkan kepada Ketua Pengadilan. Hal ini juga sesuai dengan maksud gugatan yaitu permintaan atau permohonan langsung kepada Pengadilan agar memanggil dan memeriksa para pihak dalam pemeriksaan persidangan Pengadilan. Pencantuman alamat ketua Pengadilan ini bukan syarat formil keabsahan surat gugatan. Seandainya Penggugat lupa, tidak mengakibatkan gugatan tidak sah. Kelalaian itu dapat dianggap sudah tercantum apabila ditinjau dari segi kompetensi relatif memang tepat gugatan ditujukan kepada Pengadilan yang bersangkutan. Setiap gugat harus dengan teliti memperhatikan syarat Kompetensi : 1. Kompetensi Absolut (absulute competency) Landasan ketentuan Kompetensi absolut berpatokan kepada pembatasan YURISDIKSI badan- badan Peradilan. Setiap badan Peradilan, telah ditentukan sendiri oleh Undang-undang batas kewenangan mengadili yang dimilikinya. Pembatasan yurisdiksi masing-masing badan Peradilan dapat mengacu kepada berbagai ketentuan perundang-undangan; Salah satu contoh dapat dikemukakan putusan MA, 5 Maret 1973, Nomor 613K/Sip/1992, yaitu gugatan atas penguasaan tanpa hak harta-harta Baitulmal, adalah kewenangan (yurisdiksi) lingkungan Peradilan Umum, bukan lingkungan Peradilan Agama. Sebab yang disengketakan adalah penguasaan tanpa hak, bukan Pengurusan harta oleh Baitulmal. Contoh lain, MA. 16 Januari 1980, No. 04 K/AG/1975, (personalitas ke Islaman). "Sejak berlaku UU No.1/1974jo. PP No.9/1975, perceraian atas perkawinan yang dilakukan secara Islam, menjadi yurisdiksi Peradilan Agama. " a. Berdasarkan pasal 10 ayat 2 Undang-undang Nomor 10/1974 yang telah dirobah dengan UU no. 35/1999 dan revisi kedua dengan UU no.4/2004 tentang Kekuasan Kehakiman yang digariskan pasal 24 UUD 1945; dibagi 4 Lingkungan Peradilan : 1. Peradilan Umum An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file. Purchase a license to generate PDF files without this notice. 2
2. 3. 4. Peradilan Agama Peradilan Militer Peradilan Tata Usaha Negara Masing-masing tertentu, Oleh karena itu, suatu gugat harus TEPAT diajukan kepada salah satu lingkungan sesuai dengan bidang hukum yang diperkarakan, Apabila batas yurisdiksi dilanggar, mengakibatkan gugat cacat dan peradilan yang menerima akan menyatakan diri TIDAK BERWENANG MENGADILI. lingkungan mempunyai bidang YURISDIKSI b. St. 1915 No.707 jo.1927; tentang majelis pertimbangan pajak . Berdasarkan ketentuan ini, diatus badan khusus dalam lingkungan Tata Usaha Negara bidang perpajakan yang penyelesaian persengketaannya dilakukan Majlis pertimbangan Pajak, meliputi kewenagan: Perkara Pajak Pendapatan, Pajak Rumah Tangga, Pajak Propinsi dan Pajak Negara. c.UU Dar. No. 16/1951 (17 Sep. 1951) jo UU No. 32/1957; tentang Kewenagan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan. Menjadi badan P4. d. Penjelasan pasal 3 antara lain UU no. 14/1970 tentang ARBITERASE. 2. Kompetensi RELATIF (relative competency). Kompetensi relatif didasarkan atas patokan batas kewenagan mengadili berdasar kekusaan Daerah Hukum. Masing-masing badan peradilan dalam suatu lingkungan telah ditetapkan batas-batas Wilayah Hukumnya. Batasan untuk menentukan kompetensi relatif merujuk kepada pasal 118 HIR, 142 RBG atau pasal 99 Rv. a. Actor Sequator Forum Rei = Forum Domisili Agar gugat memenuhi syarat Kompentensi relatif ; gugat harus diajukan ke Pengadilan tempat tinggal TERGUGAT, tidak sah gugat diajukan ke tempat tinggal PENGGUGAT. Yang dinamaksud tempat tinggal TERGUGAT : *Tempat kediaman *atau tempat alamat tertentu *tempat sebenarnya berdiam; Menetukan tempat tinggal Tergugat: Berdasar KTP; Kartu Keluarga; Surat pajak. An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file. Purchase a license to generate PDF files without this notice. 3
Yang dinamaksud sebenarnya berdiam: Tempat secara nyata tinggal; Hal ini untuk mengantisipasi ahli waris yang tidak diketahui tempat tinggal, maka gugat diajukan ke Pengadilan tempat tinggal yang sebenarnya dari Pewaris. Perobahan tempat kediaman setelah gugat diajukan: Tidak mempengaruhi keabsahan gugat secara relatif, Hal ini untuk menjamin Kepastian hukum, dan melindungi kepentingan Penggugat . Salah satu contoh putusan MA, 28 Nopember 1956, No.36K/Sip/1956. Menurut pasal 118 ayat 2 HIR, Pengadilan tidak berwenang mengadili suatu perkara perdata yang pada Tergugatnya bertempat tinggal di wilayah Pengadilan yang lain. b. Actor Sequatur Forum Rei dengan hak OPSI Apabila pihak Tergugat terdiri dari beberapa orang, Dan masing-masing bertempat tinggal di beberapa wilayah hukum Pengadilan yang berlainan. Memberi hak kepada Penggugat untuk memilih salah satu di antara tempat tinggal para Tergugat. Dengan demukian Penggugat dapat mengajukan gugat kepada salah satu PN/PA : *yang dianggapnya paling menguntungkan, *atau paling memudahkan baginya dalam pengajuan saksi. c. Actor Sequitur Forum Rei tanpa hak OPSI * jenis sengketa Hutang Piutang * kedudukan pihak debitur, debitur pokok dan penjamin, * dalam hal ini meski Tergugat terdiri dari BEBERAPA orang serta tinggal diwilayah hukum PA/PN yang berlainan, gugat meski diajukan ke PA/PN tempat tinggal Penjamin (guarantor). d. Tempat Tinggal PENGGUGAT Ketentuan yang membolehkan gugat diajukan ke PA/PN tempat tinggal Penggugat, merupakan PENGECUALIAN asas ACTOR SEQUATU FORUM REI, atas Syarat : Perkara Khusus yaitu Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file. Purchase a license to generate PDF files without this notice. 4
meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat, Pasal 73 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 1989. Tidak diketahui tempat tinggal Tergugat, Juga tidak diketahui tempat tinggal (diam) yang sebenarnya. Dalam kasus yang seperti ini gugat dapat diajukan kepada PA/PN tempat tinggal Penggugat. e. Forum Rei Sitae Dasar menetukan patokan kompetensi relatif menurut asas Forum Rei yang datur dalam pasal 118 ayat 3 HIR., 1435 RBG dan pasal 99 a.8 Rv ialah objek sengketa. Okjek sengketa terdiri dari barang TIDAK bergerak (real property) Maka gugat harus diajukan ke PN/PA di tempat mana barang objek perkara terletak. f. Forum Rei Sitae dengan hak opsi Kalau objek sengketa terdiri dari beberapa barang TIDAK bergerak yang terletak di beberapa daerah hukum PN/PA : Pihak Penggugat dapat melakukan pilihan, Penggugat dapat mengajukan gugat kepada salah satu PN/PA yang dianggapnya paling menguntungkan. g. Domisili Pilihan Domisili Pilihan, penerapannya berpegang kepada ketentuan pasal 118 ayat 4 HIR, pasal 142 RBG, pasal 99 ayat 6 RV. Berdasarkan ketentuan yang dikemukakan kesepakatan atas Domisili Pilihan yang dituangkan dalam suatu perjanjian : Sifatnya adalah alternatip, Boleh gugat diajukan ke PN/PA sesuai dengan domisili yang disepakati, tetapi tetap memberi hak bagi Penggugat untuk mengajukan gugat ke PN/PA tempat tinggal Tergugat, Jadi, Domisili Pilih, tidak mutlak menyingkirkan patokan Actor Sequatur Forum Rei.
3. Pencantuman Lengkap dan Terang Nama dan Alamat para Pihak Sismatimatika berikut ialah pencantuman nama lengkap serta alamat yang terang dari para pihak. Hal ini merupakan salah satu faktor esensial syarat formil surat gugatan.Sedapat mungkin mengenai penulisan nama selengkapnya termasuk gelar atau panggilan sehari-hari, guna menghindari terjadinya Error in Persona. An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file. Purchase a license to generate PDF files without this notice. 5
Diakui bahwa pencantuman nama harus lengkap dan terang, kekeliruan penulisan harus dianggap masih dalam batas-batas yang dapat ditolelir,apalagi setelah dicocokkan dengan alamat tempat tinggal memang dia itulah yang dimasud Penggugat, kesalahan penyebutan mana yang tidak sampai mengelirukan, dapat diperbaiki hakim dalam persidangan. Memang dalam praktek soal nama sering djadikan Tergugat sebagai salah satu alasan eksepsi. Mengenai penyebutan alamat para Tergugat atau tempat kediaman para pihak, terutama alamat para Tergugat, harus cermat dan terang dengan tujuan tidak semata- mata untuk memudahkan juru sita melakukan pemanggilan, tapi juga agar Tergugat dapat mempergunakan haknya untuk membantah gugatan dan membela kepentingannya. Kecuali memang benar-benar tidak diketahui alamat tempat tinggal atau tempat kediaman pada saat gugat diajukan, dan hal itu diperkuat keterangan Kepada Desa dan Camat, barulah Penggugat dibenarkan menyatakan alamat tempat tinggal atau kediaman Tergugat tidak diketahui. Tentang penyebutan pekerjaan, umur, agama, dan kewarganegaraan tidak identitas lebih tepat dicantumkan untuk memperkuat kebenaran mesti, tetapi Tergugat. Hal yang dapat/bisa mengakibatkan gugat tidak memenuhi syarat formal, apabila gugat mengandung ERROR in PERSONA, suatu gugat dianggap Error in Persona, apabila : 1. Diskualifikasi in Person - Penggugat bukan PERSONA STANDI IN JUDICIO Karena Belum Dewasa Bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan Dibawah karatele Bila karena kuasa yang bertindak tidak memenuhi syarat : Tidak mendapat kuasa, baik lisan atau surat kuasa khusus, Atau surat kuasa khusus tidak sah. 2. Gemis Aanhoedanig Heid Orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat, Misalnya putusan MA, 20 April 1977 No.601 K/Sip/1975. Seorang pengurus yayasan digugat secara pribadi. 3. Plurium Litis Consortium Orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, sebagai contoh putusan MA, 25 Mei 1977 No. 621 K/Sip/1975. Ternyata sebagai harta terperkara tidak lagi dikuasai Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut ikut digugat. An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file. Purchase a license to generate PDF files without this notice. 6
4. Penegasan Para Pihak Dalam Perkara langsung mengikuti penyebutan identitas. Penegasan ini merupakan Syarat Formil. Kelalaian atas penulisannya dapat dianggap "Obscur Libel".Sebab tujuan penegasan kedudukan para pihak berkaitan erat dengan hak membela dan mempertahankan kepentingan para pihak. Sekiranya surat gugatan hanya mencantumkan identitas seseorang tetapi tidak menegaskan posisinya dalam perkara apakah sebagai Tergugat atau tidak, bagaimana mungkin orang yang bersangkutan dapat membela dan mempertahankan hak dan kepentingannya. Itu sebabnya disamping dalam posita diuraikan hubungan hukum yang terjadi antara para pihak, harus ditegaskan satu persatu kedudukan para pihak dalam surat gugatan. Jika tidak gugatan dianggap kabur atau obscur libel. Formulasi penegasan para pihak dalam gugatan, penulisannya 5. Uraian Posita atau Dalil Gugat Posita gugat adalah penjelasan "dalil atau alasan" gugatan.Ini merupakan esensi gugatan yang berisi hal-hal penegasan hunbungan hukum antara Penggugat dengan okjek yang disengketakan pada satu segi. Hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat serta hubungan Tergugat dengan okjek sengketa pada segi yang lain. Posita merupakan penjelasan dan penegasan materi perkara yang lasim juga disebut "Pokok perkara" . Sebagai contoh pada kasus perceraian, Istri mengajukan gugat perceraian terhadap suami atas alasan perselisihan dan pertengkaran, yang menjadi dalil gugat terangkai dalam dua (2) bagian; Pertama; Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, (adanya Akta Nikah); Kedua ; Terjadinya peristiwa perselisihan dan pertengkaran. Posita gugat dilandasi posita yang tegas, cukup ringkas, jelas dan terinci peristiwa-peristiwa yang berkenaan dengan dalil dan persengketaan. Banyak gugatan yang panjang lebar tapi berbelit-belit, bila tidak gugatan yang seperti itu tidak memenuhi syarat sehingga bisa mengakibatkan gugatan disebut kabur atau obscur libel. Hal-hal yang mengakibatkan/menyebabkan gugat cacat formil, karena gugatan kabur, artinya gugatan Tidak Jelas: 1. Posita (fundamentum Pitendi) tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugat. Atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan Fakta Kejadian atau sebaliknya. Dalil gugat demikian tidak memenuhi asas : Jelas dan Tegas (pasal 8 Rv). 2. Tidak jelas okjek yang disengketakan : Tidak menyebut letak lokasi Tidak jelas batas, ukuran dan luas. An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file. Purchase a license to generate PDF files without this notice. 7
Tidak ditemukan objek sengketa. Contoh putusan MA, 17 April 1971 No.1149 K/Sip/1975 : Karena surat gugat tidak menyebut dengan jelas letak tanah sengketa, gugat tidak dapat diterima. 3. Penggabugan dua atau beberapa gugat yang masing-masing berdiri sendiri : Bisa kumulasi subyektif = digabung beberapa Tergugat Bisa kumulasi obyektif = Penggugat mengajukan Beberapa gugatan terhadap seorang Tergugat. Kata Kunci (patokan) penggabungan gugat dapat dilakukan apabila ada hubungan yang sangat ERAT dan MENDASAR, putusan MA, 4 Agustus 1987 No.86 K/Pid/1985. (Varia Peradilan, T VIII, No.87 Desember 1992, hal. 12). Penggabugan campur aduk, bertentangan dengan tertib beracara, Sebagai contoh Putusan MA, 29 April 1986, No: 1875 K/Pdt/1984. Dalam kasus ini terjadi kumulasi gugat, pada hal secara nyata antara sengketa yang satu dengan yang lain adalah SALING TERPISAH, dan harus diselesaikan tersendiri dalam pemeriksaan dan putusan yang terpisah dan berdiri sendiri ( Varia Peradilan No.14 Nopember 1986 ). 4. Terdapat saling pertentangan antara Posita dengan Petitum. Sebagai yang sudah disinggung/dibicarakanantara posita dengan petitum harus : Saling mendukung, - Tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak terpenuhi, mengakibatkan gugat mengandung cacat formil dalam bentuk OBCUR LIBEL. Dalam hal ini POSITA : Harus menjelaskan dasar hukum (Rechts-Gronden) atau LEGAL Grounds, yang berupa : Uraian yang jelas tentang adanya Hak dalam hubungan Hukum yang diperkarakan. Dan hubungan hukum ini yang dijadikan dasar gugat. Harus menjelaskan tentang FAKTA atau PERISTIWA atau kejadian-kejadian yang menyangkut hak atau hubungan hukum tersebut. Dalam hal ini yang disebut FACTUAL GROUNDS, Artinya penjelasan tentang PERISTIWA HUKUM yang berkaitan dengan hubungan hukum yang didalilkan. 6. Perumusan Hal-Hal Yang Bersifat Assesor An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file. Purchase a license to generate PDF files without this notice. 8
Dalil gugat dengan segala penjelasan yang membarenginyaadalah bagian dari pokok perkara atau materi perkara. Terkadang gugatan pokok sering diikuti dengan gugatan atau permintaan yang bersifat assesor . Maksudnya, dengan adanya gugatan pokok hukum membenarkan Penggugat untuk mengajukan gugatan tambahan yang melekat pada gugat pokok. Contoh : Gugat biaya pemeliharaan anak dalam perkara perceraian, Gugat biaya anak assesor kepada kepada gugat perceraian. Pada prisnsipnya gugat pemeliharaan anak tidak mungkin dilakukan kalau tidak ada gugat perceraian, namun demikian sifat assesornya tidak mutlak murni, karena biaya pemeliharaan anak dapat digugat isteri secara tersendiri setelah putusan gugat perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. Gugat yang benar-benar murni melekat pada gugat pokok yaitu permintaan sita jaminan (CB) atau gugat provisi . Tidak ada gugat pokok tidak mungkin mengajukan permintaan CB atau gugat provisi secara berdiri sendiri. Dia langsung melekat pada gugat pokok, eksistensinya lahir dan lengkap bersamaan dengan gugat pokok. Tidak mungkin seseorang meminta CB kalau tidak ada perkara sengketa milik atau sengketa warisan atau sengketa harta bersama. Sesusi dengan sistimatika formulasi gugatan, gugat assesor mengikuti uraian rumusan dalil gugat pokok, tidak boleh terbalik, tidak logis mendahulukan uraian rumusan permintaan CB dari pada uraian dalil gugat. Begitu juga gugat provisi tidak mungkindirumuskan lebih dulu dari pokok perkara, bila hal ini terjadi (didapati) berakibat gugatan menjadi Obscur libel , karena tidak jelas mana yang pokok mana yang assesor. 7. Pencantuman Permintaan untuk Dipanggil dan Diperiksa Pencantuman permintaan agar para pihak dipanggil dan diperiksa dalam persidangan adalah rumusan formil memenuhi ketentuan pasal 121 ayat 1 HIR atau pasal 145 ayat 1 RBG. Rumusan ini bukan syarat formil yang menentukan keabsahan surat gugatan. Sekiranya lalai mencantumkan, tidak mengakibatkan surat gugatan mengandung cacat. 8. Petitum Gugat Petitum gugat disebut juga diktum gugat. Petitum gugat merupakan kesimpulan gugatan yang berisi rincian satu persatu tentang apa yang diminta dan yang dikendaki Penggugat untuk dinyatakan dan dihukumkan kepada para pihak, terutama para pihak Tergugat. Dengan kata lain petitum merupakan "Kesimpulan Akhir" gugatan yang berisi rincian "tuntutan" Penggugat kepada para Tergugat.Petitum An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file. Purchase a license to generate PDF files without this notice. 9
disebut juga tuntutan hukum yang diminta Penggugat untuk dijatuhkan Pengadilan kepada Tergugat. a. Kedudukan petitum dalam Surat Gugat Kedudukan petitum dalam surat gugatan merupakan syarat formil yang bersifat mutlak. Suatu gugatan yang tidak berisi perumusan petitum dianggap kabur dan tidak sempurna, dan gugat dinyatakan tidak dapat diterima. Ada yang berpendapat jika petitum hanya memuat rumusan minta keadilan ("ex aequa et Bono") saja, gugat dianggap belum memenuhi syarat formil, Alasannya petitum mohon keadilan hanya dapat dicantumkan sebagai petitum Subsidair, dia tidak dapat berdiri sendiri menggantikan gugat Primer. Pada prinsipnya apa yang dituntut harus jelas, tegas dan terinci (limitatip). Ada juga pendapat, makna kalimat mohon keadilan dikaitkan dengan fungsi dan kewenangan utama Pengadilan untuk mengadili perkara dengan asas sederhana, cepar dan biaya ringan . Kalimat tersebut sudah memenuhi maksud tuntutan penegakan hukum dan keadilan. Diktum mohon keadilan sudah dapat dipergunakan hakim sebagai landasan mengambil putusan perkara. Oleh karena itu, tanpa mengurangi keharusan/kemestian untuk merinci satu persatu petitum gugat, masih dapat ditolelir petitum yang hanya mohon keadilan. b. Asas konsisten antara posita dan petitum Petitum adalah kesimpulan yang diperas dari posita. Antara keduanya harus benar-benar merupakan rangkaian yang konsisten. Petitum tidak boleh berobah arahnya dari makna dan jiwa posita,jika petitum tidak sejalan dengan posita, gugatan menjadi kacau, cacat yang seperti itu mengakibatkan petitum gugat tidak dapat diterima.Kalau seluruh petitum tidak ada yang sejawa dengan posita, berarti semua petitum cacat. Akibatnya semua gugatan menjadi cacat dan kabur, dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Jika petitum yang tidak senyawa dengan posita tidak seluruhnya, hanya terdiri dari sebagaian, tidak mengakibatkan seluruh gugatan cacat, yang cacat hanya sebatas terhadap petitum yang tidak senyawa dan hanya terhadap itu saja gugat dinyatakan tidak dapat diterima. c. Boleh Merumuskan Petitum secara Alternatif Dibolehkan menyusun rangkaian petitum yang bersipat alternatif dalam bentuk petitum primer dan subsidair. Boleh merumuskan rincian petitum menjadi bagian "primer"kemudian petitum primer tersebut An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file. Purchase a license to generate PDF files without this notice. 10
dilapis dengan alternatif perumusannya tetap sejalan dengan dalil gugat. Dilarang mengabulkan gugat dengan cara mengambil sebagaian petitum primer dan sebagian lagi diambil dari petitum subsideir, sehingga apa yang dikabulkan Pengadilan merupakan pencampuran adukkan antara petitum primer dengan subsideir, cara penerapan yang demikian bertetangan dengan asas alternatif yang ada. Contoh : Putusan MA, 5 Nopember 1975 No. 28 K/Sip/1973; terdapat pertentangan antara posita dengan petitum. Yaitu Penggugat mendalilkan tanah terperkara berasal dari pembelian Penggugat bersama dengan Tergugat. Kemudian dijual oleh Tergugat tanpa persetujuan Penggugat. Dengan demikian Penggugat menyatakan penjualan tidak sah. Akan tetapi petitum gugat yang diajukan, agar Tergugat dihukum membagi penjualan tanah sengketa. lain dalam bagian susideir asal rincian Rantauprapat, 16 Januari 2018 Penulis, Drs. Abdul Hamid Lubis,MH. An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file. Purchase a license to generate PDF files without this notice. 11