IBLAM Law Review Vol. 02 No. 03 Tahun 2022, Hal 115-128 Kedudukan Hukum Pimpinan Kantor Cabang Dalam Mewakili Perseroan Terbatas di Dalam Pengadilan Dikaitkan Dengan Undang -Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas KEDUDUKAN HUKUM PIMPINAN KANTOR CABANG DALAM MEWAKILI PERSEROAN TERBATAS DI DALAM PENGADILAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS LEGAL POSITION OF LEADERS OF BRANCH OFFICES IN REPRESENTING LIMITED COMPANIES IN COURTS RELATED TO LAW NUMBER 40 OF 2007 REGARDING LIMITED COMPANIES Rifardi Raihan Dafa, Isis Ikhwansyah dan Deviana Yuanitasari Universitas Padjadjaran Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363 Korespondensi Penulis; Submission Accepted Publish : 10 Agustus 2022 : 30 September 2022 : 30 September 2022 Abstract Limited Liability Company in Indonesia along with the development of the business, it is necessary to establish a branch office in order to expand its reach and increase the quantity and quality of its business activities. Not infrequently Limited Liability Companies enter the realm of court because of legal actions, but in the application of the law, often the head of the branch office becomes a party to a case, even though the branch office does not have legal standing as a legal subject. This study aims to determine the position of the head of a branch office of a limited liability company to represent a limited liability company and the legality of the head of a branch office of a limited liability company to represent a limited liability company in civil cases in court. The research method used is normative juridical through the library research and field research stages. Based on the results of the study, the legal position of the head of the branch office cannot carry out legal actions legally without the presence of a branch attorney. PT can not be responsible for errors or omissions committed by the head of the branch office as long as it can be proven that the action taken exceeds the power given and the legality of the head of the branch office of the PT as a party to civil cases in court based on the legal rules contained in permanent jurisprudence which states that the head of a branch office can be withdrawn as a party in a civil case is inappropriate, because the branch office is not a legal subject, then the head office can sue or be sued. Keywords: Branch Office Manager, Defendant, Limited Liability Company, Plaintiff Abstrak Perseroan Terbatas di Indonesia seiring dengan berkembangnya bisnis, perlu mendirikan kantor cabang demi perluasan daya jangkau dan peningkatan kuantitas serta kualitas dari kegiatan usahanya. Tidak jarang Perseroan Terbatas memasuki ranah pengadilan oleh karena adanya perbuatan hukum, tetapi pada penerapan hukumnya, 115
IBLAM Law Review Vol. 02 No. 03 Tahun 2022, Hal 115-128 Kedudukan Hukum Pimpinan Kantor Cabang Dalam Mewakili Perseroan Terbatas di Dalam Pengadilan Dikaitkan Dengan Undang -Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas seringkali pimpinan kantor cabang menjadi pihak dalam sebuah perkara, padahal kantor cabang tidak memiliki legal standing sebagai subyek haukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan pimpinan kantor cabang suatu Perseroan Terbatas untuk mewakili Perseroan Terbatas dan legalitas pimpinan kantor cabang suatu Perseroan Terbatas untuk mewakili Perseroan Terbatas pada perkara perdata di dalam pengadilan. Metode penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif melalui tahap penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, kedudukan hukum pimpinan kantor cabang tidak dapat melakukan perbuatan hukum secara sah tanpa adanya kuasa cabang. PT dapat tidak bertanggung jawab kepada kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh pimpinan kantor cabang sepanjang dapat dibuktikan tindakan yang diperbuat melampaui kuasa yang diberikan dan legalitas pimpinan kantor cabang PT sebagai pihak pada perkara perdata di pengadilan yang didasari pada kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi tetap yang menyatakan bahwa pimpinan kantor cabang dapat ditarik sebagai pihak dalam perkara perdata adalah kurang tepat, karena kantor cabang bukan merupakan subyek hukum, maka yang dapat menggugat atau digugat adalah kantor pusatnya. Kata kunci: Perseroan Terbatas, Penggugat , Pimpinan Kantor Cabang, Tergugat A. Pendahuluan PT merupakan salah satu pilar serta faktor yang penting dalam pembangunan perekonomian di Indonesia dan dewasa ini, PT menjadi bentuk badan usaha terbanyak jumlahnya di Indonesia1. Kegiatan usaha yang diperbolehkan dari PT berdasarkan ketentuan dalam perundang-undangan ialah bermacam-macam. Dari banyaknya kegiatan bisnis yang dilakukan oleh PT, maka penerapan prinsip ekonomi secara maksimal pun menjadi lebih kompleks. PT senantiasa berupaya untuk memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan kerugian dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dalam kondisi yang demikian, adalah suatu hal yang wajar apabila adanya persaingan usaha di antara pelaku usaha dalam bersaing satu sama lain untuk merebut pasar dunia usaha2 . Salah satu langkah yang dapat dilakukan oleh sebuah PT agar dapat bersaing satu sama lain dan menerapkan prinsip ekonomi secara maksimal ialah dengan dibuatnya kantor cabang pada beberapa titik daerah, baik itu di kota yang terbilang kecil ataupun di kota besar. Hal ini dilakukan oleh PT agar daya jangkau dari apa yang PT tersebut geluti dalam usahanya semakin meluas hingga ke daerah-daerah tertentu. Meluasnya daya jangkau dari PT dalam melaksanakan bisnis, meningkat pula frekuensi terjadinya 1 I.G. Rai Widjaja, Pedoman Dasar Perseroan Terbatas (PT), Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1994 2 Isis Ikhwansyah, Gugatan Terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sebagai PT Persero Dalam Perkara Perdata, Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, Vol. 2, No. 2, Juli - Desember 2016 116
IBLAM Law Review Vol. 02 No. 03 Tahun 2022, Hal 115-128 Kedudukan Hukum Pimpinan Kantor Cabang Dalam Mewakili Perseroan Terbatas di Dalam Pengadilan Dikaitkan Dengan Undang -Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas permasalahan-permasalahan hukum. Dari beberapa permasalahan yang timbul, terbilang tidak jarang bagi PT yang pada akhirnya harus menyelesaikan permasalahan tersebut menuju ranah peradilan. Direksi dalam memberikan kuasa kepada pimpinan kantor cabang harus memerhatikan Pasal 103 dan Pasal 92 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT) serta Pasal 1792 KUHPer yang mana ketiga pasal tersebut memberi pengaturan bahwa direksi dapat memberi kuasa pada karyawan PT untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang mana perbuatan hukum atas nama PT harus tetap sesuai dengan kepentingan dari PT dan dalam pemberian kuasa tersebut harus ada persetujuan dari pihak yang diberikan kuasa. Praktiknya, sering ditemui adanya perbedaan-perbedaan dibentuknya kuasa direksi perihal pendirian kantor cabang yang tiada lain ialah mengenai bentuk kuasa yang terdiri dari kuasa umum dan kuasa khusus. Pada pendirian kantor cabang diberikan kuasa umum terkait tugas kepala cabang dalam kepengurusan kantor cabang. Tidak jarang di dalam akta pendirian tersebut diberikan wewenang kepada kepala cabang untuk mewakili perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan. Sering kali ditemukan bahwa pada akta pendirian, adanya pemberian wewenang kepada kepala cabang perihal wewenang mewakili perusahaan di dalam dan luar pengadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dimana penulis menghimpun data dari bahan kepustakaan atau data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder3. Pendekatan yang digunaka n secara spesifik ialah statue approach atau pendekatan pada peraturan perundang-undangan dengan melakukan pengkajian asas dan teori hukum yang relevan dengan permasalahan kedudukan hukum pimpinan kantor cabang dalam mewakili Perseroan Terbatas di dalam pengadilan. Sifat dari penelitian hukum ini ialah deskriptif analitis, yang mana memiliki maksud untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku dengan memusatkan perhatian pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat kemudian dianalilis menggunakan teori-teori hukum guna memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada. 3 Muchtar, Henni. "ANALISIS YURIDIS NORMATIF SINKRONISASI PERATURAN DAERAH DENGAN HAK ASASI MANUSIA". Humanus 14, no. 1, 2015: 80-91, DOI: 10.24036/jh.v14i1.5405. 117
IBLAM Law Review Vol. 02 No. 03 Tahun 2022, Hal 115-128 Kedudukan Hukum Pimpinan Kantor Cabang Dalam Mewakili Perseroan Terbatas di Dalam Pengadilan Dikaitkan Dengan Undang -Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan 1. Kedudukan Pimpinan Kantor Cabang Perseroan Terbatas Dalam Mewakili Perseroan Terbatas Direksi PT dalam menjalankan fungsi kepengurusan, tidak mungkin dapat menjalankan sepenuhnya terlebih lagi apabila PT yang bersangkutan memiliki kegiatan usaha yang berada di luar daerah operasional kantor pusatnya. Untuk itu direksi berhak dan berwenang mengangkat kepala cabang sebagai kepanjangan tangan direksi dalam mengurus perseroan. Pengangkatan kepala cabang didasari oleh kuasa cabang sebagaimana kewenangan direksi yang tercantum dalam Pasal 103 UU PT yang tentunya perlu memerhatikan ketentuan dalam Pasal 1792 KUHPer mengenai pemberian kuasa yang mana di dalamnya menyatakan bahwa "Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa". Pemberian kuasa tentunya harus memerhatikan pengaturan yang terkandung dalam Pasal 1320 KUHPer yang mana diatur di dalamnya keabsahan suatu perjanjian. Frasa "untuk dan atas nama" selalu tercantum dalam perjanjian kuasa yang memiliki makna bahwa di dalam pemberian kuasa selalu timbul fungsi perwakilan seorang penerima kuasa atas pemberi kuasa. Perwakilan tidak hanya bersumber dari pemberian kuasa atau perjanjian, tetapi juga bersumber kepada Undang-Undang4. Perihal pemberian kuasa dalam kantor cabang, kepala cabang menjadi perwakilan yang mewakili direksi dari PT untuk melakukan perbuatan hukum di wilayah hukum sesuai dengan kantor cabang tersebut berada. Frasa "untuk dan atas nama" tersebut diterapkan dalam kasus ini yang mana pemimpin cabang akan bertindak untuk dan atas nama PT dan segala sebab dan akibat yang timbul dari adanya perwakilan tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari PT selaku pihak yang diwakili5. Suatu kuasa cabang tidak menjadikan kepala cabang organ perseroan karena sebagaimana diatur dalam UU PT bahwa yang termasuk ke dalam organ perseroan hanyalah RUPS, direksi dan komisaris. Didasarkan pada fakta tersebut, maka pimpinan cabang hanya bertanggung jawab kepada direksi selaku perwakilan perseroan, tidak memiliki 4 Djaja S. Meliala, Pemberian Kuasa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bandung: Tarsito, 1982 5 I.G. Rai Widjaja, Pedoman Dasar Perseroan Terbatas (PT), Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1994 118
IBLAM Law Review Vol. 02 No. 03 Tahun 2022, Hal 115-128 Kedudukan Hukum Pimpinan Kantor Cabang Dalam Mewakili Perseroan Terbatas di Dalam Pengadilan Dikaitkan Dengan Undang -Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas tanggung jawab selayaknya direksi yang bertanggung jawab langsung pada RUPS. Dalam hubungan pengangkatan tersebut, maka juga berlaku asas ius contractus actus. Mengenai tanggung jawab direksi, berdasarkan Pasal 1366 dan 1367 KUHPer, seseorang dinyatakan bertanggung jawab apabila karena kesalahannya, karena lalai atau kurang hati-hati dan karena perbuatan atas orang dan barang yang menjadi tanggungannya. Oleh karena perbuatan-perbuatan tersebut menimbulkan kerugian, maka menurut Pasal 1365 KUHPer orang tersebut harus bertanggung gugat atas adanya kerugian yang ditimbulkan. Dalam perbuatan melanggar hukum pada Pasal 1365 KUHPer tersebut terdapat 2 (dua) unsur penting, yaitu kesalahan dan kerugian yang diderita. Untuk dapat dapat menuntut ganti rugi atas perbuatannya pihak yang dirugikan harus dapat membuktikan adanya kerugian yang diderita dan adanya unsur kesalahan, kelalaian atau kurang hati-hati dan perbuatan orang atau barang yang menjadi tanggungannya sebagaimana Pasal 1365 KUHPer. . Pada dasarnya kepala cabang merupakan karyawan yang dipekerjakan oleh suatu perseroan. Perlu diingat bahwa meskipun seorang kepala cabang diangkat oleh direksi, dalam hal kapasitasnya direksi selalu bertindak untuk dan atas nama perseroan. Jadi sama halnya bahwa kepala cabang juga bertindak untuk dan atas nama perseroan. Sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 1367 ayat (3) KUHPer bahwa majikan-majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya. PT tidak menjadi bertanggung jawab atas tindakan pimpinan cabang bila dapat dibuktikan bahwa terdapat kesalahan yang dilakukan oleh pimpinan cabang sesuai dengan koridor yang ditentukan oleh PT. Setelah dapat dibuktikan bahwa ada tindakan dari pimpinan cabang yang di luar perintah PT, tanggung gugat pribadi dari kepala cabang terhadap pihak yang dirugikan menjadi wajib sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 1807 KUHPer yang menyatakan bahwa "Pemberi kuasa wajib memenuhi perikatan-perikatan yang dibuat oleh penerima kuasa menurut kekuasaan yang telah ía berikan kepadanya. Ia tidak terikat pada apa yang telah dilakukan di luar kekuasaan itu kecuali jika ía telah menyetujui hal itu secara tegas atau diam-diam". Demi menghindari permasalahan hukum sebagaimana telah dipaparkan pada paragraf sebelumnya, UU PT 119
IBLAM Law Review Vol. 02 No. 03 Tahun 2022, Hal 115-128 Kedudukan Hukum Pimpinan Kantor Cabang Dalam Mewakili Perseroan Terbatas di Dalam Pengadilan Dikaitkan Dengan Undang -Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas telah mengatur perihal tanggung jawab seorang direksi yang tercantum dalam Pasal 97 Ayat (1), (2), dan (3) UU PT. Ayat (3) dari pasal tersebut menjelaskan bahwa seluruh anggota direksi secara pribadi bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Perseroan bila melakukan kesalahan atau kelalaian dalam penjalanan tugas didasarkan pada apa yang diatur pada ayat (2). Dalam hal tersebut, status pertanggung-jawaban terbatas sebuah PT akan dikesampingkan oleh hakim, sehingga kekebalan yang dimiliki kepala cabang sebagai kuasa mewakili fungsi kepengurusan akan dibuka. Pertanggung- jawaban kepala cabang akan dibebankan sepenuhnya kepadanya menjadi tanggung jawab tidak terbatas hingga mencakup harta kekayaan pribadi seorang kepala cabang. Hal ini lah yang dinamakan piercing the corporate veil. Pengikatan pertanggungjawaban kepala cabang perlu terbukti terlebih dahulu bahwa terdapat kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian. Unsur kesalahan yang dimaksud mengacu pada apa yang telah diatur dalam Pasal 92 Ayat (2) jo. Pasal 97 Ayat (2) UU PT, yakni mengenai kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UU PT dan/atau anggaran dasar, itikad baik (good faith) dan tanggung jawab (fiduciary duty). Bila tidak dapat dibuktikan bahwa terdapat unsur kesalahan atau kelalaian, maka pengikatan pertanggungjawaban terhadap kepala cabang dibenarkan karena tidak menjadi tanggung jawabnya, melainkan perseroan yang harus bertanggung jawab sebagaimana hubungan antara pemberi kuasa atau majikan dengan pekerja. 2. Legalitas Pimpinan Kantor Cabang Perseroan Terbatas Dalam Mewakili Perseroan Terbatas Pada Perkara Perdata Dalam Pengadilan Dalam perkara perdata, baik "Penggugat" maupun "Tergugat" tentunya adalah subyek hukum. Penggugat maupun tergugat yang merupakan subyek Hukum dapat terdiri dari : Manusia dan Badan Hukum6 . Badan Hukum yang mana dalam hal ini ialah PT, Berdasarkan pada apa yang telah diatur dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 558 K/Pdt/1984, 3562 K/Pdt/1984, dan 2678 K/Pdt/1992, pimpinan kantor cabang diperkenankan untuk menjadi pihak di dalam pengadilan. Salah satu isi amar putusan pada Yurisprudensi No. 558 K/Pdt/1984, berisikan mengenai kaidah hukum yang menyatakan bahwa cabang perseroan dapat bertindak di depan pengadilan untuk dan 6 Isis Ikhwansyah, Gugatan Terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sebagai PT Persero Dalam Perkara Perdata, Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, Vol. 2, No. 2, Juli - Desember 2016 tidak 120
IBLAM Law Review Vol. 02 No. 03 Tahun 2022, Hal 115-128 Kedudukan Hukum Pimpinan Kantor Cabang Dalam Mewakili Perseroan Terbatas di Dalam Pengadilan Dikaitkan Dengan Undang -Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas atas nama perseroan tanpa memerlukan kuasa khusus dari direksi perseroan, dibenarkan oleh yurisprudensi menggugat cabang perseroan di tempat mana cabang berada, dengan sendirinya pimpinan cabang sah mewakili perseroan yang bersangkutan, tanpa surat kuasa khusus dari direksi pusat. Berdasarkan pada kewenangan tersebut, pimpinan cabang dapat menunjuk seorang kuasa (penerima kuasa) untuk dan atas nama cabang perseroan yang dipimpinnya. Putusan lain yang mendukung ialah Putusan No. 779/K/Pdt/1992, putusan tersebut menyatakan bahwa pimpinan cabang suatu bank berwenang bertindak untuk dan atas pimpinan pusat tanpa memerlukan surat kuasa untuk itu. Oleh karena itu, kuasa yang diberikan pimpinan cabang adalah sah. Yurisprudensi diatas menjadi rujukan kepada para pihak yang memiliki hubungan dengan kantor cabang perihal berperkara di dalam pengadilan. Namun kurang tepat apabila pihak yang berkaitan dengan kantor cabang atau kantor cabang itu sendiri apabila salah menafsirkan putusan tersebut. Putusan-putusan tersebut lahir dengan menjunjung asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya murah dengan menyimpangi sedikit kaidah-kaidah hukum yang sudah ada sebelumnya. Kantor cabang oleh karena bukan merupakan subyek hukum yang berdiri sendiri melainkan entitas yangg menyatu dengan kantor pusatnya, maka tidak dapat menggugat ataupun digugat. Berdasarkan hal tersebut, kantor cabang tidak cakap sebagai subyek hukum dan oleh karena itu perbuatan hukum yang dilakukan oleh kantor cabang dapat dibatalkan dan juga karena bukan merupakan subyek hukum, maka perbuatan yang dilakukan oleh kantor cabang tidaklah sah. Sebuah badan haruslah memiliki kewenangan yang didasarkan pada undang- undang ataupun anggaran dasar serta kuasa cabang dalam menjalankan perbuatan hukumnya. Kuasa cabang menjadi sebuah penegasan bahwa pimpinan kantor cabang dalam melakukan perbuatan hukum, hanya bertindak mewakili direksi pada perbuatan hukum tertentu. Pernyataan tersebut menjadi dasar bagi kantor cabang sebagai hanya perwakilan dari kantor pusatnya perihal penyelenggaraan kegiatan usaha, dan yang menjadi subyek penggugat maupun tergugat ialah kantor pusat oleh karena hubungan perwakilan yang timbul dari diberikannya kuasa pada cabang. Pimpinan cabang secara prinsip, menjalankan tugas yang didasarkan pada kuasa cabang yang diberikan oleh direksi sehingga kuasa tersebut menimbulkan hubungan 121
IBLAM Law Review Vol. 02 No. 03 Tahun 2022, Hal 115-128 Kedudukan Hukum Pimpinan Kantor Cabang Dalam Mewakili Perseroan Terbatas di Dalam Pengadilan Dikaitkan Dengan Undang -Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pertanggungjawabang seorang pimpinan cabang kepada direksi selayaknya hubungan pemberi kuasa dengan penerima kuasa. Hanya saja kepala cabang bertindak untuk dan atas nama direksi dalam ruang lingkup terbatas fungsi kepengurusan dari direksi dan dalam daerah kantor cabang saja. Tugas yang timbul dari adanya kuasa cabang merupakan tugas-tugas dalam menjalankan fungsi kepengurusan tertentu. Di dalamnya disebutkan secara rinci tugas seorang kepala cabang sehingga terpenuhi syarat untuk dikatakan sebagai kuasa khusus. Untuk dapat melakukan perbuatan lainnya di luar kuasa cabang tersebut, kepala cabang memerlukan kuasa khusus lain dari direksi. Perihal mewakili perseroan di dalam pengadilan, pimpinan cabang harus benar- benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Gugatan akan mengadung cacat formil apabila terdapat kekeliruan dan salah bertindak sebagai penggugat bagi pimpinan cabang. Sebagai entitas yang tidak terpisah dari perseroan pada dasarnya fungsi mewakili di pengadilan oleh direksi yang terkandung dalam Pasal 98 Ayat (1) UU PT juga melekat pada suatu kantor cabang. Praktiknya pada saat ini, tugas seorang pimpinan cabang untuk dapat mewakili perseroan dalam bertindak di dalam maupun di luar pengadilan dalam ruang lingkup kantor cabang terkandung di dalam kuasa. Tugas di dalam kuasa tersebut sah mengingat bentuk dari kuasa tersebut adalah kuasa khusus sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1795 KUHPer bahwa "Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa". Penafsiran kuasa khusus tersebut harus dimaknai secara luas bahwa kuasa cabang merupakan sebuah kuasa yang lahir dengan tujuan melebarkan daya jangkau kegiatan usaha perseroan, sehingga di dalamnya disebutkan selain tugas kepengurusan tertentu dengan mengangkat seorang kepala cabang untuk menjalankannya juga hal-hal lain yang dianggap perlu, yaitu salah satunya adalah tugas seorang kepala cabang untuk dapat mewakili kantor pusat di pengadilan. Berdasarkan pernyataan diatas, seorang pimpinan cabang dinyatakan sah dalam mewakili PT di pengadilan didasarkan pada kuasa cabang. Putusan MA No. 558 K/Pdt/1984 jo. 779 K/Pdt/1992 berisi keputusan yang menyatakan bahwa pimpinan cabang sah mewakili kantor cabang dalam hal ini di pengadilan, oleh karena itu pimpinan cabang dapat menunjuk kuasa untuk dan atas 122
IBLAM Law Review Vol. 02 No. 03 Tahun 2022, Hal 115-128 Kedudukan Hukum Pimpinan Kantor Cabang Dalam Mewakili Perseroan Terbatas di Dalam Pengadilan Dikaitkan Dengan Undang -Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas nama cabang perseroan yang dipimpinnya dan oleh karenanya kuasa yang diberikan pimpinan cabang adalah sah. Yurisprudensi tersebut kuranglah tepat karena perlu adanya kejelasan lebih lanjut bahwa pimpinan cabang dapat bertindak mewakili PT di Pengadilan apabila terdapat kuasa khusus yang melekat pada pimpinan cabang. Pernyataan tersebut selaras dengan apa yang dinyatakan dalam Pasal 123 Ayat (1) HIR bahwa "Bilamana dikehendaki, kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa, yang dikuasakannya untuk melakukan itu dengan surat kuasa teristimewa...". Berdasarkan pasal tersebut, penggugat atau tergugat dapat diwakili oleh kuasa yang dikuasakannya untuk melakukan tindakan di depan pengadilan dengan diberikan kuasa khusus (special power of attorney). Perihal mewakili kantor pusat PT sebagai penggugat, pimpinan cabang tidak dapat memberikan kuasa khusus kepada advokat untuk bertindak untuk dan atas nama kantor pusat di pengadilan selayaknya direksi. Pernyataan tersebut didasarkan pada kapasitas mewakili perseroan oleh pimpinan cabang lahir dari kuasa cabang yang bersifat sebagai kuasa khusus, sedangkan direksi dalam mewakili perseroan di dalam dan luar pengadilan memiliki wewenang berdasarkan Undang-Undang sehingga direksi dapat memberikan kuasa khusus untuk mewakilinya. Berdasarkan pada putusan Mahkamah Agung sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya bahwa kantor cabang dapat ditarik sebagai pihak di pengadilan, Putusan MA No. 3562 K/Pdt/1982 merupakan keputusan yang menyatakan bahwa kantor cabang dapat digugat sebagai salah satu pihak di depan pengadilan dan untuk itu pimpinan cabang sebagai yang mewakili kantor cabang. Adapun putusan lain, yakni Putusan No. 2678 K/Pdt/1992 yang menyatakan bahwa keliru apabila kantor cabang tidak memiliki legitimasi persona Standi in judicio, padahal kantor cabang merupakan perpanjangan tangan dari kantor pusat yang menyebabkan kantor cabang dapat digugat dan juga menggugat. Hakikat dari kantor cabang adalah bukan merupakan subyek hukum yang berdiri sendiri. Kantor cabang lahir berdasarkan anggaran dasar dan kuasa direksi dan berdasarkan hal tersebut, setiap perbuatan dari pimpinan kantor cabang ialah sah bila terdapat kuasa dari direksi yang menjadi landasan dalam melakukan suatu perbuatan dan dengan demikian, timbul pertanggungjawaban vertikal seorang kepala cabang kepada direksi yang mewakili PT selaku pemberi kuasanya. Sehingga dapat dikatakan 123
IBLAM Law Review Vol. 02 No. 03 Tahun 2022, Hal 115-128 Kedudukan Hukum Pimpinan Kantor Cabang Dalam Mewakili Perseroan Terbatas di Dalam Pengadilan Dikaitkan Dengan Undang -Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas bahwa kantor cabang pada hakikatnya tidak memiliki legitimasi sebagai persona standi in judicio. Kompetensi relatif terkandung dalam Pasal 118 HIR, yang mana di dalamnya menyatakan bahwa gugatan diajukan ke domisili tergugat. Sebuah kantor cabang memiliki domisili hukum mengikuti kantor pusatnya yang terkandung dalam AD Perseroan sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) dan (2) UU PT bahwa "Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar. Perseroan mempunyai alamat lengkap sesuai dengan tempat kedudukannya". Penjelasan Pasal 5 UU PT yang mana tempat kedudukan Perseroan sekaligus merupakan kantor pusat Perseroan, maka domisili kantor pusat merupakan juga tempat kedudukan sebagaimana disebutkan di dalam anggaran dasar. Menurut M Yahya Harahap, pada penjelasan Pasal 5 alinea kedua, perseroan wajib mempunyai alamat sesuai dengan tempat kedudukan yang disebut dalam Anggaran Dasar karena alamat merupakan landasan identitas untuk menghubunginya atau berkomunikasi dengan Perseroan dalam bentuk surat menyurat atau dalam bentuk lain, seperti "pemberitahuan" (notice). Dalam surat menyurat, pengumuman yang diterbitkan perseroan menjadi pihak harus menyebabkan nama dan alamat lengkap perseroan7. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diambil pemahaman bahwa tempat (legal existence) Perseroan8. kedudukan merupakan dasar eksistensi hukum Berdasarkan pada tempat kedudukan tersebut, pihak lain dapat menentukan tempat untuk dapat berkomunikasi dengan perseroan yang dalam hal ini untuk dapat diajukan gugatan terhadapnya. Yurisprudensi tetap yang dijadikan rujukan hakim dalam mengadili, dirasa tidak tepat apabila kantor cabang memiliki persona standi in judicio sehingga dapat digugat. Putusan yang menjadi yurisprudensi tetap itu pada awalnya lahir sebagai perwujudan dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan namun mengesampingkan asas actor sequitor forum rei. Bila secara murni didasarkan pada Pasal 118 HIR, penggugat wajib menggugat di tempat kedudukan kantor pusat. Hal tersebut dapat merugikan pihak penggugat sehingga mengesampingkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya 7 M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Cetakan Kedelapan, Jakarta: Sinar Grafika, 2021 8 Ibid 7 124
IBLAM Law Review Vol. 02 No. 03 Tahun 2022, Hal 115-128 Kedudukan Hukum Pimpinan Kantor Cabang Dalam Mewakili Perseroan Terbatas di Dalam Pengadilan Dikaitkan Dengan Undang -Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ringan bila ternyata dari masing-masing pihak berjarak sangat jauh yang padahal penggugat melakukan perbuatan hukum dengan kantor cabang di wilayah yang sama. Mengesampingkan asas actor sequitor forum rei pun tidak tepat oleh karena asas tersebut merupakan asas yang mendasar dalam hukum acara perdata. Secara kaidah hukum pihak yang ingin menggugat kantor cabang, tetap harus menggugat kantor pusat dari kantor cabang yang bersangkutan oleh karena kantor cabang bertindak untuk dan atas nama perseroan berdasarkan kuasa cabang. Logika yang terjadi ialah pihak yang seharusnya digugat ialah kantor pusat perseroan selaku pemberi kuasa, bukan kantor cabang yang hanya bertindak sebagai penerima kuasa. Berdasarkan Pasal 1367 KUHPer pun segala sesuatu kerugian kantor cabang menjadi tanggung gugat kantor pusatnya. Menggugat kantor pusat dapat dilaksanakan dengan mengindahkan asas actor sequitur forum rei dan juga peradilan sederhana, cepat dan biaya murah karena pada dasarnya kantor cabang pada akta pendiriannya juga disebutkan alamat dari kantor cabang tersebut dalam menjalankan kegiatan usahanya. M. Yahya Harahap mengutarakan sebuah pendapat bahwa tempat kedudukan merupakan domisili hukum (legal domicile) yang sah dari Perseroan, merupakan yurisdiksi hukum (legal jurisdiction) bagi Perseroan dalam melakukan kegiatan usaha dan merupakan landasan domisili komersial (commerical domicile) bagi Perseroan melakukan kegiatan komersial serta tempat utama (principal place) bagi Perseroan mengatur pelaksanaan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan9. Pembukaan kantor cabang baru dengan begitu terjadi suatu pelebaran tempat kedudukan dalam menjalankan kegiatan usaha dari perseroan dan oleh karena itu setelah adanya UU PT, hal demikian harus ditafsirkan bahwa dengan adanya konsekuensi dari yurisprudensi yang mengatakan bahwa kantor cabang merupakan perpanjangan tangan dari kantor pusat dalam menjalankan kegiatan usahanya, maka alamat kantor cabang dapat dijadikan sebagai alamat tergugat10. Tercapainya asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya murah tanpa mengesampingkan asas actor sequitur forum rei akan menjadi mungkin sehingga hak-hak dari para pihak terjaga dengan baik. 9 M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Cetakan Kedelapan, Jakarta: Sinar Grafika, 2021 10 Hery Shietra, Menggugat Kantor Cabang Suatu Perusahaan Secara Perdata, 125
IBLAM Law Review Vol. 02 No. 03 Tahun 2022, Hal 115-128 Kedudukan Hukum Pimpinan Kantor Cabang Dalam Mewakili Perseroan Terbatas di Dalam Pengadilan Dikaitkan Dengan Undang -Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Penafsiran demikian dapat dijadikan acuan pada penyelesaian gugatan sederhana. Kapasitas kantor cabang pada umumnya hanya diberikan tugas untuk dapat melakukan perjanjian dengan nilai rata-rata plavon kecil. Suatu perjanjian dengan nilai kontrak yang besar pada umumnya akan ditangani oleh kantor pusat. Dalam hal terjadi sengketa dengan adanya perjanjian yang dibuat oleh kantor cabang tersebut, maka menurut PERMA 2/2015 harus diselesaikan melalui mekanisme gugatan sederhana. Di dalam Pasal 3 ayat (1) PERMA 2/2015 dinyatakan bahwa gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji (wanprestasi) dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Pada Pasal 4 ayat (3) PERMA 2/2015 dinyatakan bahwa penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama. Apabila dalam penafsirannya tetap ditarik domisili asli kantor pusat dengan penggugat yang memiliki perbedaan domisili, maka Pasal tersebut akan gugur. Padahal penggugat melakukan perbuatan hukum dengan kantor cabang sebagai perpanjangan tangan dari kantor pusatnya dalam domisili yang sama. Dengan penafsiran bahwa alamat kantor cabang dijadikan sebagai alamat tergugat, maka Pasal 4 ayat (3) PERMA 2/2015 tidak akan gugur sebagaimana mestinya. Dengan begitu penerapan asas actor sequitur forum rei dengan peradilan sederhana, cepat, biaya murah dapat tercapai. Yurisprudensi No. 2678 K/Pdt.1992 menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 558 K/Pdt/1984 dan 3562 K/Pdt/1984 merupakan yurisprudensi tetap dan oleh karena itu, menjadi sebuah kesalahan bila para pihak tidak mengindahkan keberadaan yurisprudensi yang dimaksud. Di dalam yurisprudensi tersebut juga turut dinyatakan bahwa kantor cabang memiliki legitimasi persona standi in judicio. Apabila dikembalikan kepada pengertian dari yurisprudensi tetap di atas, yurisprudensi mengandung kaidah hukum baru yang belum diatur oleh Undang- Undang dan menjadi tetap dengan digunakan sebagai acuan dalam perkara- perkara sejenis. Namun kaidah hukum yang digunakan kurang tepat, dan menimbulkan kesesatan pada ahli hukum dalam penerapan hukum apabila diteruskan demikian. Sekalipun yurisprudensi tersebut merupakan yurisprudensi tetap, tidak seharusnya mengutamakan satu asas dengan mengesampingkan asas yang lain. Menurut asas dari civil law system, maka suatu yurisprudensi tidak harus selalu diikuti karena adanya asas persuasive precedent yang melekat di dalamnya, maka seorang hakim dapat tidak menggunakan kaidah hukum 126
IBLAM Law Review Vol. 02 No. 03 Tahun 2022, Hal 115-128 Kedudukan Hukum Pimpinan Kantor Cabang Dalam Mewakili Perseroan Terbatas di Dalam Pengadilan Dikaitkan Dengan Undang -Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang sama dari yurisprudensi tetap yang telah ada sebelumnya. Kaidah-kaidah hukum pada yurisprudensi tetap yang telah ada sebelumnya dapat dijadikan referensi hakim dalam memutus perkara. Dengan adanya beberapa pandangan hukum terkait ketentuan acara perdata dari kedudukan kantor cabang suatu PT, perlu adanya kaidah hukum baru yang dengan benar menjelaskan kedudukan dari kantor cabang tersebut. C. Penutup Kedudukan hukum pimpinan kantor cabang dari suatu PT ialah bahwa kantor cabang bukan sebagai subyek hukum yang berdiri sendiri, oleh karena itu pimpinan kantor cabang tidak dapat melakukan perbuatan hukum secara sah tanpa adanya kuasa cabang sebagai hal yang menjadi landasan. Mengenai penjalanan tugasnya, pimpinan kantor cabang bertindak untuk dan atas nama direksi sebagaimana kuasa yang diberikan padanya sehingga di dalam sosok pimpinan kantor cabang melekat adanya fungsi perwakilan. Kuasa cabang yang diberikan kepada pimpinan kantor cabang pun menimbulkan hubungan pertanggungjawaban pimpinan cabang kepada PT melalui direksi dan di samping itu juga melekat adanya tanggung jawab antara pimpinan kantor cabang kepada PT sebagai hubungan antara PT dengan karyawan sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 ayat (3) KUHPer. PT dapat tidak bertanggung jawab kepada kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh pimpinan kantor cabang sepanjang dapat dibuktikan tindakan yang diperbuat melampaui kuasa yang diberikan sebagaimana diatur di dalam Pasal 1807 ayat (2) KUHPer dan juga Pasal 97 ayat (3) UU PT. Legalitas pimpinan kantor cabang PT sebagai pihak pada perkara perdata di pengadilan yang didasari pada kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi tetap No. 558 K/Pdt.198, 3562 K/Pdt/1984 dan 2678 K?Pdt/1992 yang menyatakan bahwa pimpinan kantor cabang dapat ditarik sebagai pihak dalam perkara perdata adalah kurang tepat, karena kantor cabang bukan merupakan subyek hukum, maka yang dapat menggugat atau digugat adalah kantor pusatnya. Domisili kantor cabang dapat digunakan sebagai alamat tergugat dari kantor pusatnya karena kantor cabang merupakan perpanjangan tangan dari kantor pusat. Kaidah hukum yurisprudensi tetap tersebut tidak harus selalu diikuti oleh hakim dalam memutus perkara serupa karena pada hakikatnya sistem hukum Indonesia menganut asas bebas bukan asas preseden. 127
IBLAM Law Review Vol. 02 No. 03 Tahun 2022, Hal 115-128 Kedudukan Hukum Pimpinan Kantor Cabang Dalam Mewakili Perseroan Terbatas di Dalam Pengadilan Dikaitkan Dengan Undang -Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas D. Daftar Pustaka Djaja S. Meliala, Pemberian Kuasa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bandung: Tarsito, 1982 Herzien Inlandsch Reglement Hery Shietra, Menggugat Kantor Cabang Suatu Perusahaan Secara Perdata, I.G. Rai Widjaja, Pedoman Dasar Perseroan Terbatas (PT), Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1994 Isis Ikhwansyah, Hukum Persaingan Usaha Dalam Implementasi Teori dan Praktik, Bandung: UNPAD Press, 2010 Isis Ikhwansyah, Gugatan Terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sebagai PT Persero Dalam Perkara Perdata, Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, Vol. 2, No. 2, Juli - Desember 2016 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Muchtar, Henni. "ANALISIS YURIDIS NORMATIF SINKRONISASI PERATURAN DAERAH DENGAN HAK ASASI MANUSIA". Humanus 14, no. 1, 2015: 80- 91, DOI: 10.24036/jh.v14i1.5405. M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Cetakan Kedelapan, Jakarta: Sinar Grafika, 2021 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Yurisprudensi Nomor 558 K/Pdt/1984 128