Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Program Pembangunan Desa Di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati E-ISSN : 2723-6447 Ikbal Sadam Tri Utomo, Sukimin, A.Heru Nuswanto PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA MUKTIHARJO KECAMATAN MARGOREJO KABUPATEN PATI Ikbal Sadam Tri Utomo, Sukimin, A. Heru Nuswanto Fakultas Hukum Universitas Semarang sukimin@usm.ac.id, heru.nuswanto@usm.ac.id ABSTRAK Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan alokasi dana desa dalam program pembangunan desa di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian hukum nondoktrinal/empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diolah dari hasil wawancara dengan narasumber dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data dianalisis dengan metode analisa data kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan induktif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pembangunan di Desa Muktiharjo sudah berjalan cukup baik dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Pasal 78 ayat 2 Undang- Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Faktor pendukung dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam program pembangunan desa adalah partisipasi masyarakat, transparansi, perencanaan yang baik dan sarana prasarana. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu kurangnya Pendidikan dan pengetahuan, kurangnya pemantauan dan pengawasan, dan keterbatasan anggaran dana. Upaya untuk mengatasi hambatanya dengan melakukan pelatihan dan pendidikan kepada pemerintah desa dan masyarakat desa serta menjalin kerjasama dengan organisasi nirlaba, swasta atau lembaga keuangan untuk mendapatkan sumber pendanaan tambahan. Kata kunci: Alokasi, Dana, Pembangunan, Desa. ABSTRACT Village development is an effort to improve the quality of life and life for the greatest welfare of the Village community. This study aims to determine the management of village fund allocations in village development programs in Muktiharjo Village, Margorejo District, Pati Regency. The research method used in this research is non-doctrinal/empirical legal research. The data used in this study are primary data and secondary data. Primary data is processed from the results of interviews with informants and documentation. Meanwhile, secondary data was obtained using primary legal materials and secondary legal materials. Data were analyzed using descriptive qualitative data analysis method with an inductive approach. The results of this study indicate that development in Muktiharjo Village has been going quite well and is in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations. According to Article 78 paragraph 2 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, Village Development includes the planning, implementation and monitoring stages. Supporting factors in managing Village Fund Allocations in village development programs are community participation, transparency, good planning and infrastructure. While the inhibiting factors are lack of education and knowledge, lack of supervision and oversight, and limited budgetary funds. Efforts to overcome these obstacles are by conducting training and education for the village government and village communities and establishing partnerships with non-profit organizations, private or financial institutions to obtain additional sources of funding. Keywords: Allocation, Funds, Development, Village. Semarang Law Review (SLR)/Vol.4,No 2 (2023): Oktober 14
Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Program Pembangunan Desa Di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati E-ISSN : 2723-6447 Ikbal Sadam Tri Utomo, Sukimin, A.Heru Nuswanto A. Pendahuluan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1 Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, kehidupan gotong royong, memiliki adat istiadat yang relative sama dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya serta sebagian besar mata pencahariannya adalah bertani.2 Pembangunan Desa ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Di dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Dalam menyelenggarakan kewenangan, tugas, dan kewajiban desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan maka dibutuhkan sumber pendapatan desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Dana desa diharapkan dapat memberikan bantuan yang berdampak pada perkembangan desa. Dana desa sesuai dengan rencana kerja pemerintah desa diharapkan memberikan manfaat untuk dapat membiayai pembangunan dan pemberdayaan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup manusia. Salah satu sumber penerimaan desa yaitu dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota yang dalam pembagiannya untuk setiap desa dibagikan secara proporsional yaitu paling sedikit 10% (sepuluh persen) yang disebut dengan alokasi dana desa.3 Untuk menciptakan pengelolaan dana desa yang transparan, tertib, serta akuntabel pemerintah daerah memiliki kewenangan memberikan sanksi penundaan penyaluran dana desa terhadap desa yang terlambat memberikan laporan penggunaan dana desa. Adapun sanksi yang lain yaitu 1 Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa 2 Hanif Nurholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, (Jakarta: Erlangga, 2011), halaman 2. 3 Faizatul Karimah, Choirul Saleh, dan Ike Wanusmawatie. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan)". Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.2, diunduh 29 Oktober 2022), 2014. No.4 Semarang Law Review (SLR)/Vol.4,No 2 (2023): Oktober 15
Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Program Pembangunan Desa Di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati E-ISSN : 2723-6447 Ikbal Sadam Tri Utomo, Sukimin, A.Heru Nuswanto pengurangan dana desa apabila penggunaan dana desa tidak sesuai terhadap pedoman umum dan pedoman teknis atau desa melakukan penyimpangan uang dalam bentuk deposito lebih dari dua bulan.4 Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan desa terhadap Alokasi Dana Desa adalah mengenai transparansi. Maksud transparan yakni pengelolaan keuangan desa adalah pengelolaan uang yang ada tidak dirahasiakan dan tidak tersembunyi dari masyarakat, serta dilakukan sesuai kaidah hukum yang berlaku. Dengan adanya transparan ini, keuangan desa dapat dikontrol dan diawasi oleh pihak yang berwenang. Prinsip transparansi ini penting supaya keuangan desa dapat berjalan dengan baik dan memenuhi hak-hak masyarakat serta menghindari konflik di masyarakat desa. Dalam pelakasanaan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, pemerintah daerah menggunakan alokasi dana desa tersebut untuk melakukan peningkatan pembangunan, baik pembangunan infrastruktur, sepereti pembangunan sarana dan prasarana umum, maupun pembanguan non infrastruktur, seperti potensi daya wisata, pendidikan, dan lain-lain. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas, meneliti dan mempelajari serta menelaah lebih dalam dan lebih rinci dengan mengangkat dalam sebuah skripsi dengan judul "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Program Pembangunan Desa Di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati". B. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Jenis/tipe dalam penelitian ini adalah penelitian hukum nondoktrinal/empiris, yaitu penelitian yang mengkaji dan menganalisis bekerjanya undang-undang dalam masyarakat. Ilmu Hukum Empiris adalah ilmu hukum yang memandang hukum sebagai fakta yang dapat dikonstatasi atau diamati dan bebas nilai.5 2. Spesifikasi Penelitian Spesifikasi penelitian dalam ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menguraikan hasil-hasil penelitian sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang akan dicapai serta menganalisisnya berdasarkan teori/pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan 4 I Ketut Gede Rudiarta, I Wayan Arthanaya dan Luh Putu Suryani. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam No.1 Analogi Pemerintahan diunduh 30 Oktober 2022), 2022. 5 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung: CV. Bandar Maju, 2008), halaman 81. Desa". Jurnal Hukum, Vol.2, Semarang Law Review (SLR)/Vol.4,No 2 (2023): Oktober 16
Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Program Pembangunan Desa Di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati E-ISSN : 2723-6447 Ikbal Sadam Tri Utomo, Sukimin, A.Heru Nuswanto yang berlaku. Spesifikasi penelitian dengan deskriptif analitis adalah dengan memberikan gambaran secara khusus berdasarkan data yang dikumpulkan secara sistematis.6 3. Metode Penengumpulan Data Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer dan sekunder. Data primer dari penelitian ini adalah data hasil wawancara dan dokumentasi dengan pihak terkait di Desa Muktiharjo yang meliputi pemerintah desa, dan masyarakat guna mengumpulkan data mengenai Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Program Desa Di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati. Sedangkan Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip, baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. 4. Metode Analisis Data Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, gerakan sosial, atau hubungan kekerabatan. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang mampu menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku dari orang-orang yang diamati.7 Dalam pengambilan kesimpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode induktif. Data yang terkumpul dalam penelitian, dianalisis secara induktif, yaitu analisis yang tidak bertujuan untuk membuktikan kebenaran suatu hipotesis. Analisis dilakukan berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan, untuk sampai pada temuan dapat ditarik simpulannya berupa sebuah teori berdasarkan pada pola di dalam dunia kenyataannya. C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan 1. Pengelolaan alokasi dana desa dalam program pembangunan desa di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang didapat dari Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa mempunyai peran sebagai pelaksana dari seluruh kegiatan yang ada di desa. Menurut Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Alokasi Dana Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Alokasi Dana Desa, ADD dimaksudkan untuk mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat, 6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), halaman 32. 7 Farida Nugrahani, Metode penelitian kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa, (Surakarta: Cakra Books, 2014), halaman 4. Semarang Law Review (SLR)/Vol.4,No 2 (2023): Oktober 17
Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Program Pembangunan Desa Di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati E-ISSN : 2723-6447 Ikbal Sadam Tri Utomo, Sukimin, A.Heru Nuswanto Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.8 Tujuan ADD adalah sebagai berikut: a) meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya. b) meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi dengan meningkatkan kapasitas desa, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa. c) mendukung sumber pendapatan dan anggaran belanja desa. d) mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat. e) mendukung terwujudnya desa maju, mandiri dan sejahtera.9 Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa termasuk bagian dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa dan Anggaran Pendapatan Belanja (APB) Desa merupakan bagian dari hal-hal strategis di Desa, sehingga wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.10 Dalam pengelolaan keuangan desa juga harus didasarkan dengan asas transparansi, akuntabel, partisipastif dengan pelaksanaan secara tertib dan disiplin dalam penganggarannya. Pengelolaan keuangan desa juga harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Pembangunan desa merupakan suatu strategi yang dirancang untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat tertentu.11 Dalam Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pendekatan pembangunan dilakukan melalui dua konsep yaitu desa membangun dan membangun desa. Fokus pembangunan dalam desa membangun bertujuan untuk peningkatan kualitas pelayanan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan Kabupaten dan Kota menjadi acuan dalam desa membangun.12 Pemerintah Desa Muktiharjo menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangan yang mengarah pada perencanaan pembangunan Kabupaten Pati. Pembangunan Desa Muktiharjo meliputi RPJMDes dan RKPDes yang disusun secara berjangka dan diterapkan dengan acuan pada peraturan Desa. RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) berjangka waktu enam (6) tahun, sedangkan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintahan Desa) atau Rencana Kerja Tahunan Desa selama satu (1) tahun. RKPDes merupakan penjabaran dari RPJMDes. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Desa. Didalam Pasal 78 ayat (2) 8 Pasal 3 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Alokasi Dana Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Alokasi Dana Desa, 9 Ibid. 10 Ibid. 11 Ginandjar Kartasasmita, Pembangunan Untuk Rakyat, (Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo, 1996), halaman 392. 12 Borni Kurniawan, Desa Mandiri, Desa Membangun, (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), halaman 12. Semarang Law Review (SLR)/Vol.4,No 2 (2023): Oktober 18
Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Program Pembangunan Desa Di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati E-ISSN : 2723-6447 Ikbal Sadam Tri Utomo, Sukimin, A.Heru Nuswanto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa ada tiga tahapan dalam melaksanakan pembangunan desa, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. a. Tahap Perencanaan Pada tahap perencanaan penggunaan alokasi dana desa dilakukan dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (muserenbang) dengan melibatkan BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat lainnya, perencanaan Alokasi Dana Desa dilakukan dengan menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa. Perencanaan dengan model partisipatif dilakukan melalui musrembang desa dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari lembaga masyarakat, BPD dan seluruh masyarakat desa. Musrenbang desa adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat Desa serta transparansi pemerintah kepada masyarakat.13 Musrembang desa tersebut bertujuan untuk mendorong masyarakat agar turut serta berpartisipasi dalam menyusun dan menentukan rencana kegiatan pembangunan di desa. Dalam musyawarah perencanaan alokasi dana desa, Pemerintah Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati berusaha semaksimal mungkin untuk menerima dan mendengar berbagai macam usulan-usulan dari masyarakat. Perencanaan kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa harus benar-benar mampu menampung aspirasi masyarakat. Semua kegiatan yang didanai Alokasi Dana Desa adalah program yang menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi prioritas untuk dilaksanakan guna tercapainya efektifitas penggunaan dana yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten. Dokumen yang dihasilkan dalam proses perencanaan Desa meliputi RPJM Desa, RKPDesa dan APBDesa. Penggunaan Alokasi Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa termasuk bagian dari penyusunan RKPDesa dan APBDesa merupakan bagian dari hal-hal strategis di Desa, sehingga wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa. b. Tahap Pelaksanaan Tahap pelaksanaan pembangunan desa di Desa Muktiharjo dilaksanakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. Dalam pemerintahan desa, Kepala Desa adalah pemimpin yang memilih tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa, Kepala Desa merupakan kewenangan pusat yang berfungsi 13 Ari Agus Pratama. "Perencanaan dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Pengalihan Kecamatan Enok No.1 2017-1018" Kabupaten diunduh 29 Mei 2023), 2019. Indragiri Hilir Tahun JOM FISIP, Vol.6, Semarang Law Review (SLR)/Vol.4,No 2 (2023): Oktober 19
Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Program Pembangunan Desa Di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati E-ISSN : 2723-6447 Ikbal Sadam Tri Utomo, Sukimin, A.Heru Nuswanto sebagai penyelenggara pembangunan dan memiliki peran yang sangat menentukan dalam keberhasilan pembangunan desa. Kepala Desa wajib menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan ADD melalui papan infografis desa, papan informasi desa, papan kegiatan, dan prasasti. Papan infografis desa dipasang di lokasi strategis desa. Papan informasi desa dipasang di Balai/Kantor Desa dan dipublikasikan melalui Sistem Informasi Desa. Papan kegiatan wajib dipasang di lokasi pembangunan sebelum pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dan prasasti kegiatan dipasang setelah pembangunan fisik selesai dengan mencantumkan volume output dan besaran dana sesuai dengan realisasi.14 c. Tahap Pelaksanaan Pengawasan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh inspektorat kabupaten dan tidak terpisahkan dengan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Jika terjadi pelanggaran terhadap penyimpangan penggunaan ADD, maka diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Dalam hal ini bupati berhak mengurangi jumlah ADD pada tahun berikutnya dari jumlah proporsional yang seharusnya diterima atau bahkan menunda penyaluran ADD bagi desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan pengelolaan ADD secara transparan, partisipatif dan akuntabel. Agar pelaksanaan pembangunan desa oleh pemerintah desa dapat berhasil maka diperlukan pengawasan dari masyarakat desa baik dilakukan sendiri, maupun melalui lembaga di desa yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan terhadap pemerintahan dan pembangunan desa yaitu Badan Permusyawarahan Desa (BPD).15 Dalam hal ini BPD berhak untuk mengawasi dan meminta keterangan tentang pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, dan mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa. 2. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengelolaan alokasi dana desa dalam program pembangunan desa di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati serta upaya mengatasi hambatannya a. Faktor Pendukung 1) Partisipasi Masyarakat Partisipasi masyarakat menjadi faktor pendukung pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Muktiharjo yang terlihat dari keinginan masyarakat dalam membantu menjalankan program Desa dan masyarakat sangat antusias untuk membantu serta 14 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Alokasi Dana Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Alokasi Dana Desa 15 Budiyarto Usman, Salmin Dengo dan Very Y.Londa. "Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara." Jurnal Administrasi Publik, Vol.3, No.41 diunduh 31 Mei 2023), 2016. Semarang Law Review (SLR)/Vol.4,No 2 (2023): Oktober 20
Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Program Pembangunan Desa Di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati E-ISSN : 2723-6447 Ikbal Sadam Tri Utomo, Sukimin, A.Heru Nuswanto bekerja sama dalam pelaksanaan program pemerintah Desa. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam pembangunan karena masyarakatlah yang lebih tahu apa yang mereka butuhkan, sehingga pembangunan tersebut akan dapat berjalan lebih efektif dan efisien, dan dengan sendirinya masyarakat akan mempunyai rasa tanggung jawab. Dalam merencanakan suatu program pembangunan, masyarakat haruslah menjadi prioritas utama dalam melakukan perencanaan pembangunan desa yang dilakukan, dimana masyarakat harus benar-benar terlibat di dalamnya. 2) Transparansi Proses alokasi dana desa harus dilakukan secara transparan. Tanparansi merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk penggunaan anggaran pembangunan, baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan, maupun Kelurahan/Desa. Informasi mengenai jumlah alokasi dana desa, penggunaan dana, dan hasil pembangunan harus tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat. Dengan adanya transparansi dalam alokasi dana desa, masyarakat dapat menjadi lebih terinformasi dan mengetahui bagaimana dana desa digunakan. Hal ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memahami bagaimana keputusan alokasi dana desa dibuat, proyek apa yang sedang dilaksanakan, dan bagaimana penggunaan dana tersebut diawasi. 3) Perencanaan Yang Baik Proses perencanaan pembangunan desa yang baik sangat penting dalam alokasi dana desa. Rencana pembangunan desa yang jelas dan terperinci akan membantu mengarahkan penggunaan dana desa pada sektor-sektor yang paling prioritas dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat desa. 4) Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana menjadi faktor pendukung dalam pengelolaan ADD, dalam pelaksanaan tugas pemerintah desa dengan adanya pelengkapan kantor yang memadai pengelolaan keuangan khususnya pengelolaan ADD menjadi mudah dan selain itu adanya ruang atau tempat yang digunakan untuk musyawarah yang memadai juga menjadi pendukung dalam terlaksananya program atau kegiatan khususnya program alokasi dana desa dalam pembangunan desa di Desa Muktiharjo. b. Fator Penghambat 1) Kurangnya pendidikan Semarang Law Review (SLR)/Vol.4,No 2 (2023): Oktober 21
Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Program Pembangunan Desa Di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati E-ISSN : 2723-6447 Ikbal Sadam Tri Utomo, Sukimin, A.Heru Nuswanto Kurangnya pendidikan dan pengetahuan dalam pelaksanaan alokasi dana desa dapat menjadi faktor penghambat dalam program pembangunan desa. Beberapa dampak dari kurangnya pendidikan dalam hal ini meliputi : a) Kurangnya pemahaman tentang peraturan dan kebijakan: Tanpa pendidikan yang memadai, petugas pemerintah desa dan anggota masyarakat dapat memiliki pemahaman yang terbatas tentang peraturan dan kebijakan terkait alokasi dana desa. Hal ini dapat menyulitkan mereka dalam mengikuti prosedur dan persyaratan yang ditetapkan, serta membuat mereka rentan terhadap kesalahan atau pelanggaran. b) Kurangnya keterampilan pengelolaan keuangan: Pengelolaan dana desa membutuhkan keterampilan dalam perencanaan anggaran, pembukuan, pelaporan keuangan, dan pengawasan penggunaan dana. Tanpa pendidikan yang memadai, petugas pemerintah desa mungkin tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola dana desa secara efektif, termasuk dalam pengelolaan anggaran dan pemantauan pengeluaran. c) Rendahnya kesadaran tentang manfaat pembangunan desa: Kurangnya pendidikan dapat menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat tentang manfaat pembangunan desa yang dapat dihasilkan melalui alokasi dana desa. Tanpa pemahaman yang memadai, masyarakat mungkin tidak sepenuhnya mengerti mengapa dana desa penting dan bagaimana penggunaannya dapat meningkatkan infrastruktur, kesejahteraan masyarakat, dan pengembangan ekonomi desa. Upaya untuk mengatasi kurangnya pendidikan dalam pelaksanaan alokasi dana desa, penting untuk melakukan upaya pendidikan dan pelatihan yang terfokus pada petugas pemerintah desa dan masyarakat. Pelatihan ini dapat mencakup pemahaman tentang peraturan dan kebijakan, keterampilan pengelolaan keuangan, serta peningkatan kesadaran tentang manfaat pembangunan desa melalui dana desa. Dengan pendidikan yang memadai, masyarakat dan petugas pemerintah desa akan dapat mengambil peran yang lebih aktif dan efektif dalam pelaksanaan program pembangunan desa. 2) Kurangnya pemantauan dan pengawasan Kurangnya pemantauan dan pengawasan dalam alokasi dana desa dapat menjadi faktor penghambat dalam pembangunan desa. Berikut ini beberapa dampak kurangnya pemantauan dan pengawasan: a) Penyalahgunaan dan penyelewengan dana: Kurangnya pengawasan yang memadai dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan dan penyelewengan dana desa. Tanpa pemantauan yang efektif, dana desa dapat digunakan untuk tujuan yang tidak sesuai, seperti Semarang Law Review (SLR)/Vol.4,No 2 (2023): Oktober 22
Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Program Pembangunan Desa Di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati E-ISSN : 2723-6447 Ikbal Sadam Tri Utomo, Sukimin, A.Heru Nuswanto kepentingan pribadi atau proyek yang tidak relevan dengan pembangunan desa. Hal ini menghambat kemajuan pembangunan dan merugikan masyarakat desa. b) Keterlambatan pelaksanaan proyek: Kurangnya pemantauan dapat mengakibatkan keterlambatan dalam pelaksanaan proyek pembangunan desa. Tanpa pengawasan yang memadai, pelaksanaan proyek mungkin tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan atau tidak memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Ini dapat menghambat kemajuan pembangunan desa dan mengurangi manfaat yang dihasilkan dari dana desa. c) Korupsi: Kurangnya pengawasan dapat membuka celah untuk tindakan korupsi dalam alokasi dana desa. Ketidaktransparan dan kurangnya pemantauan menyebabkan risiko penyalahgunaan kekuasaan dan penggunaan dana secara tidak etis. Korupsi merugikan masyarakat desa dan menghambat pembangunan yang berkelanjutan. Upaya untuk mengatasi faktor penghambat ini, penting untuk memperkuat mekanisme pengawasan dalam alokasi dana desa. Hal ini melibatkan peningkatan kapasitas dan integritas lembaga pengawas, penguatan sistem pelaporan dan akuntabilitas, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi penggunaan dana desa. 3) Keterbatasan anggaran dana Keterbatasan anggaran dapat membatasi kemampuan desa untuk melaksanakan proyek pembangunan yang direncanakan. Desa mungkin tidak memiliki cukup dana untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur, seperti jalan, jembatan, irigasi, atau saluran air bersih. Hal ini dapat menghambat kemajuan fisik dan pengembangan desa. Keterbatasan anggaran juga dapat mempengaruhi pemeliharaan dan perawatan infrastruktur yang sudah ada di desa. Kurangnya pemeliharaan yang tepat dapat menyebabkan infrastruktur yang ada cepat rusak, yang pada akhirnya dapat memperlambat perkembangan desa. Sedangkan upaya untuk mengatasi faktor penghambat keterbatasan anggaran dana, penting untuk mencari solusi alternatif dan mencari sumber pendanaan tambahan. Desa dapat menjalin kemitraan dengan organisasi nirlaba, swasta, atau lembaga keuangan untuk mendapatkan dukungan keuangan tambahan. Selain itu, pemerintah pusat dan daerah juga dapat mempertimbangkan peningkatan alokasi dana untuk pembangunan desa serta memberikan dukungan teknis untuk memaksimalkan penggunaan dana yang tersedia. D. Simpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1) Pengelolaan alokasi dana desa dalam program pembanguan desa di Desa Muktiharjo telah melalui tiga tahapan penting dalam melaksanakan pembangunan desa, yaitu tahap perencanaan, Semarang Law Review (SLR)/Vol.4,No 2 (2023): Oktober 23
Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Program Pembangunan Desa Di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati E-ISSN : 2723-6447 Ikbal Sadam Tri Utomo, Sukimin, A.Heru Nuswanto pelaksanaan, dan pengawasan. Dengan melalui ketiga tahapan tersebut, diharapkan alokasi dana desa dalam program pembangunan Desa Muktiharjo dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat desa. Peran partisipasi masyarakat, koordinasi yang baik antar pihak terkait, dan pemantauan yang intensif menjadi kunci dalam memastikan bahwa alokasi dana desa digunakan secara efisien dan memberikan dampak positif bagi pembangunan. Namun didalam pelaksanaan alokasi dana desa di Desa Muktiharjo terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat. 2) Faktor pendukung alokasi dana desa dalam pembangunan desa di Desa Muktiharjo yaitu partisipasi masyrakat, transparansi pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa, perencanaan pembangunan yang baik serta sarana dan prasana yang memadai untuk mendukung terlaksananya program atau kegiatan khususnya program alokasi dana desa dalam pembangunan desa di Desa Muktiharjo. Sedangkan faktor penghamabatnya yaitu kurangnya pendidikan dan pengetahuan, kurangnya pemantauan dan pengawasan, dan keterbatasan anggaran dana. Upaya untuk mengatasi hambatanya dengan memberikan pelatihan dan pendidikan kepada pemerintah desa dan lembaga masyarakat setempat untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan desa serta menjalin kerjasama dengan organisasi nirlaba, swasta atau lembaga keuangan untuk mendapatkan sumber pendanaan tambahan. DAFTAR PUSTAKA Kartasasmita, Ginandjar. Pembangunan Untuk Rakyat. Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo, 1996. Kurniawan, Borni. Desa Mandiri, Desa Membangun. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015. Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017. Nasution, Bahder Johan. Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung: CV. Bandar Maju, 2008. Nugrahani, Farida. Metode penelitian kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa. Surakarta: Cakra Books, 2014. Nurholis, Hanif. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Jakarta: Erlangga, 2011. Karimah, Faizatul, Choirul Saleh dan Ike Wanusmawatie. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan)" 4 diunduh 2 November 2022), 2014. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. Semarang Law Review (SLR)/Vol.4,No 2 (2023): Oktober 24
Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Program Pembangunan Desa Di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati E-ISSN : 2723-6447 Ikbal Sadam Tri Utomo, Sukimin, A.Heru Nuswanto Pratama, Ari Agus. "Perencanaan dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Pengalihan Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-1018". JOM FISIP, Vol. 6, No. 1 diunduh 29 Mei 2023), 2019. Rudiarta, I Ketut Gede, I Wayan Arthanaya dan Luh Putu Suryani. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa 1 Jurnal dalam diunduh 30 Oktober 2022), 2022. Pemerintahan Desa". Analogi Hukum, Vol. 2, No. Usman, Budiyarto, Salmin Dengo dan Very Y.Londa. "Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara." 41 , diunduh 31 Mei 2023), 2016. Jurnal Administrasi Publik, Vol. 3, No. Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Alokasi Dana Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Alokasi Dana Desa Semarang Law Review (SLR)/Vol.4,No 2 (2023): Oktober 25