JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol. 3 No. 1 Maret 2021 p-ISSN : 2745-9489, e-ISSNl 2746-3842 Perkawinan Antar Keluarga Dan Implikasinya Terhadap Hubungan Sosial Keluarga Studi Kasus Di Kabupaten Bima Abustam STIPAR Soromandi Bima Article Info Article history: Accepted: 10 Maret 2021 Publish: 29 Maret 2021 Keywords: Perkawinan Antar Keluarga Dan Implikasinya, Hubungan Sosial Keluarga ABSTRACT Sebagai hamba Allah, tentulah kita harus berambisi dan berperan aktif dalam menyelenggarakan kehidupan dan pemakmuran alam ini, antara lain memberikan sumbangsih berupa keturunan yang shalih dan shalihah, dengan terlebih dahulu menjelmakan rahmat di dalam aktualisasi diri sehingga ternikmati oleh sesama makhluk penghuni bumi. Setiap keluarga mendambakan memiliki keturunan yang baik, yang mampu mengangkat harkat dan martabat, citra dan kualitas, serta kelangsungan hidup keluarganya. Harapan yang tergabung di dalam dan antar keluarga menuju ke pembentukan harapan masyarakat. Aspirasi masyarakat itulah yang kemudian dirumuskan sebagai konsensus menjadi puncak cita-cita suatu bangsa dan negara. Nikah adalah hubungan lahir-batin dan ikatan cinta, kasih, dan sayang antara seorang pria dan wanita di atas landasan Syara', sebagai harapan untuk menggapai ridho Allah SWT dalam menikmati mahligai kebahagiaan duniawi dan ukhrawi (QS 4. An Nisaa': 1; 30. Ar Ruum: 21), seraya memelihara kelangsungan hidup generasi (reproduksi) manusia dan kelestarian alam, hingga akhir zaman. This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional Corresponding Author: Abustam STIPAR Soromandi Bima 1. PENDAHULUAN Setiap pribadi muslim harus memiliki dan meyakini filosofi dan perspektif jauh ke depan, bahkan menembus tata kehidupan dunia, yakni keyakinan berperikehidupan di akhirat kelak. Ia tidak boleh merasa puas atas kemampuannya melaksanakan Islam sebatas bagi kewajiban dirinya belaka, melainkan ia harus memerankan misi sucinya sebagai pengemban amanah nilai-nilai rahmatan lil'alamin (Al-anbiyaa') tentulah kita harus berambisi dan berperan aktif dalam menyelenggarakan kehidupan dan pemakmuran alam ini, antara lain memberikan sumbangsih berupa keturunan yang shalih dan shalihah, dengan terlebih dahulu menjelmakan rahmat di dalam aktualisasi diri sehingga ternikmati oleh sesama makhluk penghuni bumi. Sebagai hamba Allah, 8 Perkawinan Antar Keluarga Dan Implikasinya Terhadap Hubungan Sosial Keluarga Studi Kasus Di Desa Aikmel Kecamatan Aikmel Kabupaten Lambok Timur (Abustam)
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi E-ISSNl 2746-3842 P-ISSN : 2745-9489 Setiap keluarga mendambakan memiliki keturunan yang baik, yang mampu mengangkat harkat dan martabat, citra dan kualitas, serta kelangsungan hidup keluarganya. Harapan yang tergabung di dalam dan antar keluarga menuju ke pembentukan harapan masyarakat. Aspirasi masyarakat itulah yang kemudian dirumuskan sebagai konsensus menjadi puncak cita-cita suatu bangsa dan negara. Nikah adalah hubungan lahir-batin dan ikatan cinta, kasih, dan sayang antara seorang pria dan wanita di atas landasan Syara', sebagai harapan untuk menggapai ridho Allah SWT dalam menikmati mahligai kebahagiaan duniawi dan ukhrawi (1 & 21), seraya memelihara kelangsungan hidup generasi (reproduksi) manusia dan kelestarian alam, hingga akhir zaman. Selanjutnya agama, adat, dan budaya merupakan perbincangan utama dalam rangka membumikan wahyu Tuhan, misalnya: ketika bicara tentang syari'ah dan fiqh, dan Islam normatifitas dan historisitas. Perkawinan sebagai produk hukum dan produk budaya akan mendatangkan akibat secara internal maupun eksternal bagi pelakunya. Ulama klasik (mutaqaddimin) biasanya cendrung membahas perkawinan dari sisi yuridisnya, sementara aspek sosiologis dan gender agak jarang dilakukan. Hal ini bisa dilihat misalnya dalam kajian pertama (agama sebagai doktrin) ulama telah merintis ilmu ushul fiqh dan ilmu musthalah hadis. Sementara dalam kajian kedua (agama sebagai gejala sosial) belum ditemukan model yang Islami. Padahal akibat dari perkawinan itu merupakan persoalan utama yang harus diperhatikan. Hal ini, akan bisa dilakukan dengan pendekatan sosiologi, karena persoalan yang sesungguhnya menjadi sasaran penganalisaan sosiologi adalah hasil atau akibat-akibat yang timbul dari interaksi manusia. Selanjutnya, perkawinan dengan analisis gender, dapat melakukan identifikasi dan pengungkapan bagaimana pelaksanaan perkawinan antar keluarga, dan implikasi perkawinan antar keluarga terhadap hubungan sosial di Desa Aikmel. Secara yuridis, sosiologis, dan kesetaraan gender, dalam banyak praktek tradisi masyarakat muslim Indonesia, penerjemahan dan praktek nikah sebagaimana tersebut dalam al-Qur'an dan Hadis, ada beberapa aspek diselewengkan. Pernikahan tampak menyulitkan banyak orang. Ada banyak proses dan tahapan yang harus dilakukan oleh kedua calon penganten. Tidak jarang proses dan tahapan tradisi dan hukum adat yang berlaku secara lokal lebih diutamakan daripada proses hukum Islam itu sendiri. Pemenuhan proses secara adat harus dilakukan terlebih dahulu baru diproses secara agama (Syarifuddin, 2006) 2. KAJIAN PUSTAKA Pengertian Perkawinan menurut UU No 1 tahun 1974. Dalam pasal 1 (Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)dikatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami Istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi menurut perundangan perkawinan itu adalah " ikatan antara seorang pria denga seorang wanita," berarti perkawinan sama dengan perikatan (Verbintenis). Dalam hal ini marilah kita lihat kembali pada pasal 26 KUH Perdata. Menurut pasal 26 KUH perdata dikatakan " UU memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata". Dan dalam pasal 21 KUH perdata dikatakan bahwa tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan sebelum kedua belak pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka bahwa perkawinan dihadapan pegawi pencatatan sipil telah berlangsung. Pasal 81 KUH perdata ini diperkuat pula oleh pasal 530 (1) KUH Pidana yang menyatakan seorang petugas agama yang melakukan upacara perkawinan, yang hanya dapat dilangsungkan dihadapan pejabat catatan sipil, sebelum dinyatakan kepadanya bahwa pelangsungan dihadapan pejabat itu sudah dilakukan diancaman dengan denda paling bayak Rp.4500. Kalimat yang hanya dapat dilangsungkan dihadapan pejabat catatan sipil tersebut menunjukkan bahwa peraturan ini tidak berlaku bagi Hukum Islam, 9 Perkawinan Antar Keluarga Dan Implikasinya Terhadap Hubungan Sosial Keluarga Studi Kasus Di Desa Aikmel Kecamatan Aikmel Kabupaten Lambok Timur (Abustam)
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi E-ISSNl 2746-3842 P-ISSN : 2745-9489 Hukum Hindu-Budha dan atau Hukum adat yaitu orang-orang terdahulu disebut peribumi dan timur asing tertentu diluar orang cina. Selain ketimpangsiuran peraturan perkawinan yang berlaku dizaman Hindia Belanda itu,jelas bahwa menurut perundangan yang tegas dinyatakan dalam KUHPerdata (BW). perkawinanan itu hanya dilihat dari segi keperdataan dan mengabaikan segi keagamaan.Hal mana jslas bertentangan dengan falsafah Negara pancasila yang menempatkan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa diatas segala-galanya. Apalagi menyangkut masalah perkawinan yang merupakan perbuatan suci (sakramen) yang mempunyai hubungan erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyi unsure lahir/jasmani, tetapi juga unsur bathin/rohani mempunyai peranan yang penting. Syarat Syah perkawinan menurut UU No 1 tahun 1974. Sahnya perkawinan menurut perundangan diatur dalam pasal 2 (1) UU No 1-1974 yang menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilaksanakkan menurut Hukum masing-masing agamanya itu dan kepercayaannya itu. Jadi perkawinan yang sah menrut Hukum perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menuurut tata tertib atau Hukum yang berlaku dalam agama Islam, Kristen/katolik, Hindu dan Budha. Kata Hukum masing-masing agamanya berarti Hukum dari salah satu agama itu masing-masing bukan berarti Hukum agamanya masing-masing yaitu Hukum agama yang dianut oleh kedua mempelai atau keluarganya. Jadi perkawinan yang sah jika terjadi perkawinan antar agama, adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertip aturan salah satu agama, agama calon suami atau agama calon Istri bukan perkawinan yang dilaksanakan setiap agama yang dianut oleh kedua calon Istri dan atau keluarganya jika perkawinan telah dilaksanakan menurut Hukum Islam kemudian dilakukan lagi perkawinan menurut Hukum Kristen dan atau hukum Hindu/Budha, maka perkawinan itu tidak sah demikian sebaliknya. Syarat Perkawinan menurut UU No 1 tahun 1974. Perkawinan yang akan dilangsungkan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mepelai (pasal 6 UU Ni 1-1974). Sebagai mana dijelaskan dalam penjelasannya maksud dari ketentuan tersebut, agar suami dan istri yang akan kawin itu kelak akan membentuk keluarga yang kekal dan bahgia, dan sesui pula dengan hak azasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ketentuan ini tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan yang lain yang sudah ditentukan. Namun dalam masyarakat yang sudah maju tidak pantas lagi dan tidak berlaku lagi kawin paksa olah karenanya adanya persetujuan dari kedua calon mempelai merupakan syarat utama dalam perkawinan di Indonesia yang sekarang berlaku. Oleh karena itu sesuai dengan pasal 6 dijelaskan bahwa syarat-syarat perkawinan adalah: 1. 2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin orang tua. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. 3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. 4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kkehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas sesama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. 5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antar orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan 10 Perkawinan Antar Keluarga Dan Implikasinya Terhadap Hubungan Sosial Keluarga Studi Kasus Di Desa Aikmel Kecamatan Aikmel Kabupaten Lambok Timur (Abustam)
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi E-ISSNl 2746-3842 P-ISSN : 2745-9489 atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah dalulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat tersebut diatas. 6. Ketentuan ayat 1 sampai dengan ayat 5 ayat ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari orang yang bersangkutan tidak menentukan lain. Larangan Perkawinan menurut UU No 1 tahun 1974. Apabila kita melihat kembali pada KUH Perdata (BW) pasal 30-35 tentang larangan perkawinan,maka perkawinan yang dillarang adalah sbb: 1. Antara mereka yang satu dan lain bertalian keluarga dalam garis lurus ke atas dan ke bawah,baik karena kelahiran yang sah atau tidak sah atau karena perkawinan (pasal 30). 2. Antara mereka yang bertalian keluarga dalam garis menyimpang antara saudara pria dan saudara wanita yang sah atau tidak sah (pasal 30) 3. Antara ipar pria dan ipar wanita karena perkawinan sah atau tidak sah,kecuali si suami atau si istri yang mengakibatkan periparan sudah meninggal atau jika keadaan tidak hadirnya suami atau istri,terhadap suami atau istri yang ditinggalkannya,oleh hakim diizinkan untuk kawin dengan orang lain (pasal 31[1e]). 4. Antara paman atau paman orang tua dan anak wanita saudara atau cucu wanita saudara,seperti juga bibi atau bibi dari orang tua dan anak pria saudara atau cucu pria dari saudara yang sah atau tidak sah.Dalam hal adanya alasan penting.Presiden berkuasa meniadakan larangan dalam pasal ini dengan membrikan dispensasi (pasal 31[2e]). 5. Antara teman berzinah,jika telah dinyatakan dengan putusan Hakim salah karena berzinah (pasal 32). 6. Antara mereka yang perkawinanya tellah dibubarkan karena putusan hakim setelah pisah meja dan ranjang,atau karena perceraian (pasal 33 jo 199 [3e-4e]).kecuali setelah lewat waktu satu tahun sejak pembubran perkawinan mereka yang terakhir.Perkawinan yang kedua kalinya antara orang- orang yang sama dilarang. 7. Seorang wanita dilarang kawin lagi kecuali setelah lewat waktu 300 hari sejak perkawinannya terakhir dibubarkan. Apabila yang ditentukan dalam KUH Perdata (BW) tersebut jika disbanding dengan UU no 1-1974 lebih sederhana.Menurut pasal 8 UU no 1-1974 perkawinan yang dilarang ialah antara dua orang sbb: a. b. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun keatas berhubungan darah dalam garis keturunan meyamping yaitu antara saudara,antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya. c. Berhubungan semenda,yaitu mertua,anak tiri,menantu dan ibu/bapak tiri. d. Berhubungan susuan,yaitu orang tua susuan,anak susuan,saudara susuan dan bibi/paman susuan, e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri,dalam hal seorang suami atau istri lebih dari seorang, f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Pencegahan Perkawinan menurut UU No 1 tahun 1974. Dalam KUH perdata (BW) tentang pencegahan perkawinan diatur dalam pasal 59-70. menurut Prof. J.Prints bahwa alat Hukum pencegahan sebagiman diatur dalam Undang-undang yang baru (UU No 1 - 1974) diilhami oleh IBW yang lama itu menurut UU No 1 -1974 pasal 13-21 tentang pencegahan perkawinan dikatakan perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan (pasal 13). Yang dapat memcegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali, pengapu dari salah seorangcalon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan (pasal 14 ayat 1). 11 Perkawinan Antar Keluarga Dan Implikasinya Terhadap Hubungan Sosial Keluarga Studi Kasus Di Desa Aikmel Kecamatan Aikmel Kabupaten Lambok Timur (Abustam)
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi E-ISSNl 2746-3842 P-ISSN : 2745-9489 Mereka yang dapat mencegah perkawinan itu berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada dibawah pengampuan,sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya,yang mempunyai hubungan dengan orang-orang tersebut diatas (pasal 14[2]).Kemudian dapat pula dicegah barang siapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak,maka atas dasar masih adanya iaktan perkawinan dapat dicegah perkawinan yang baru,kecuali pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk berpoligami (bagi penganut agama Islam)dan tampa mengurangi hak seorang yang ingin berpoligami untuk mengajukan permohonanya dan alasan-alasannya kepada pengadilan didaerah bersangkutan (pasal 13 jo pasal 3[2])dan pasal 4 UU no 1-1974). Dengan demikian perkawinan yang dapat dicegah adalah dikarenakan ada pihak yang tidak memenuhi terikat perkawinan,yidak memenuhi syarat batas umur,adanya larangan perkawinan,terjadi kawin cerai berulang dan tidak memenuhi tata cara perkawinan.jadi ada kemungkinan perkawinan yang dilangsungkan itu sah menurut hukum adat atau hukum agama tetapi dengan tidak dipenuhinya ketentuan menurut UU no.1-1974 tersebut berarti untuk melangsungkan perkawinan itu dapat dicegah.Dengan kata lain perkawinan hanya sah menurut adat atau agama dan tidak sah menurut UU no 1-1974. syarat perkawinan yang berada dibawah pengampuan,yang masih Pencegahan perkawinan itu diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahu juga kepada pegawai pencatat perkawinan dan begitu juga diberitahukan kepada calon mempelai oleh pegawai pencatat perkawinan (Perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan jika pencegahan belum dicabut dan pencabutan atas pencegahan perkawinan itu dapat dilakukan dengan cara menarik kembali permohonan pencegahan oleh piahk yang mencegah atau berdasarkan putusan pengadilan. Begitu juga pegawai pencatat perkawinan tidak boleh melangsungkan perkawinan atau membantu melangsungkan perkawinan,jika dia mengetahui adanya pelanggaran tentang batas umur perkawinan,larangan perkawian,seorang yang masih terikat perkawinan,cerai kawin berulang,tidak memenuhi tata cara pelaksanaan perkawinan. Penolakan untuk melangsungkan perkawinan dapat dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan apabila ia berpendapat terhadap perkawinan itu ada larangan menurut undang-undang (Pasal 21 ayat 1). Dalam hal adanya penolakan tersebut maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan keterangan tertulis tentang penolakan itu berserta alasan-alasannya (Pasal 21 Ayat 2). Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan didalam wilayah mana pegawai Pencatat Perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan,dengan meyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas (Pasal 21 ayat 3). Kemudian pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan cara singkat dan akan memberikan ketetapan,apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut atau akan memerintahkan agar supaya perkawianan dilangsungkan (Pasal 21 ayat 5). Ketetapana pengadilan tersebut kekuatannya akan hilang,apabila rintangan- rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka (Pasal 21 ayat 5). Larangan yang dapat dijadikan alasan untuk pegawai Pencatat Perkawinan menolak untuk dilangdungkannya perkawinan itu hanya yang ditentukan dalam (Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974) sebagai mana dinyatakan dalam pasal 8,karena adanya hubungan darah dalam garis keturunan ke atas dan ke bawah dan garis keturunan menyamping,karena ada hubungan semenda,karena ada hubungan susuan,karena ada hubungan saudara dengan istri,karena ada hubungan yang dilarang oleh agama atau peraturan lain (adat).Sepanjang hukum agama dan kepercayaan tidak menentukan lain (pasal 8).Termasuk akan ditolak juga akan berlangsungnya 12 Perkawinan Antar Keluarga Dan Implikasinya Terhadap Hubungan Sosial Keluarga Studi Kasus Di Desa Aikmel Kecamatan Aikmel Kabupaten Lambok Timur (Abustam)
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi E-ISSNl 2746-3842 P-ISSN : 2745-9489 perkawinan dibawah umur tanpa persetujuan kedua calon mempelai (pasal 6[1]) karena sebelum mencapai umur 21 tahun tanpa izin kedua orang tua.Atau karena dibawah umur 19 bagi pria dan dibawah umur 16 tahun bagi wanita tanpa adanya dispensasi dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk kedua orang tua dari kedua pihak (pasal 7[2]).Termasuk juga apabila salah satu pihak masih ada ikatan perkawinan dengan orang lain,kecuali ada izin dari pengadilan (terutama bagi yang beragama islam (pasal 9) dan juga orang yang melakukan cerai kawin berulang, kecuali agama dan kepercayaannya mengizinkan (pasal 10). Batalnya perkawinan menurut UU No tahun 1974. Dalam (UU No. 1 Pasal 22) dikatakan bahwa Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak todak memenuhi syarat perkawinan untuk melengsungkan perkawinan yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan sebagaimana disebut dalam pasal 23 adalah sebagai berikut: 1. Para anggota keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri. 2. Pejabat yang berwenang tetapi hanya perkawinan belum putus. 3. suami atau istri itu sendiri. 4. Pejabat yang ditunjuk dan setiap orang yang berkepentingan Hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi setelah perkawinan itu putus. 5. Mereka yang dirinya masih terikat perkawinan dengan salah satu dari kedua calon mempelai tanpa mengurangi hak pengadilan untuk mengurangi hak pengadilan untuk dapat memberi izin seorang suami beristri lebih dari seorang tanpa mengurangi hak seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang mengajukan permohinan kepada pengadilan untuk kawin lagi (Pasal 24 UU N0 I, 19744) Putusnya Perkawinan serta akibatnya menurut UU No 1 tahun 1974. Didalam KUH Perdata (BW) putusnya perkawinan dipakai istilah 'pembubaran perkawinan'(ontbbinding des huwelijks) yang diatur dalam Bab X dengan tiga bagian,yaitu tentang pembubaran perkawinan Pada Umumnya'(pasal 199),tentang pembubaran Perkawinan Setelah Pisah Meja dan Ranjang'(pasal 200-206b), tentang Perceraian Perkawinan'(pasal 207-232a),dan yang tidak dikenal dalam hukum adapt atau hukum agama(islam) walaupun kenyataanya juga terjadi ialah Bab XI tentang 'Pisah Meja'dan Ranjang'(pasal 233-249). Pengertian Perkawinan menurut hukum adat. Menurut Hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukuan saja berarti sebagai 'perikatan perdata'. Tetapi juga meerupakan 'perikatan adat' dan sekaligus merupakan 'perikatan kekerabatan dan ketetanggaan'. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdatan,seperti hak dan kewajiban suami-istri harta bersama,kedudukan anak,hak dan kewajiban orang tua,tetapi juga menyangkut hubungan- hubungan adat istiadat kewarisan ,kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhanya (ibadah) maupun hubungan manusia sesame manusia (muamalah) dalam pergaulan hidup agar selamat didunia dan selamat diakhirat. 3. METODE PENELITIAN Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu metode untuk memperoleh informasi tentang status pada saat penelitian dilakukan. Metode penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independent) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Sebagai kegiatan ilmiah, maka penelitian ini tidak dapat dipisahkan dengan pendekatan penelitian yang akan dipergunakan dalam mengungkapkan fakta-fakta penelitian, sehingga dengan demikian hasil-hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah pula. 13 Perkawinan Antar Keluarga Dan Implikasinya Terhadap Hubungan Sosial Keluarga Studi Kasus Di Desa Aikmel Kecamatan Aikmel Kabupaten Lambok Timur (Abustam)
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi E-ISSNl 2746-3842 P-ISSN : 2745-9489 Sedangkan menurut Pendapat lain metode penelitian deskriptif yaitu adalah Penelitian yang bermaksud untuk membuat gambaran (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. (Sumadi) Dalam karya lain juga dinyatakan bahwa penelitian deskriptif ini adalah Penelitian yang berhubungan dengan masalah yang ada pada saat sekarang (yang terjadi atau sedang berlangsung pada saat sekarang), atau penelitian yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang sesuatu gejala pada saat penelitian dilakukan ( (Ariffin, 1990)). Adapun tujuan metode penelitian ini adalah melukiskan secara sistimatia fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat Sehubungan dari pendapat para ahli diatas maka penelitiani ini mengguunakan penelitian deskriptif. Gambaran umum Lokasi Penelitian. Lokasi yang dipilih untuk mengaktualisasikan masalah penelitian ini adalah Desa Aikmel kecamatan Aikmel kabupaten Lombok timur. Dimana desa ini berada di tengah-tengah kecamatan Aikmel kabupaten lombok Timur. Adapun peneliti memilih lokasi tersebut sebagai objek penelitian berdasarkan atas beberapa pertimbangan antara lain : 3.2.1. Keberadaan didesa Aikmel ini mudah dijangkau dengan alat transfortasi dan tempat penelitian ini merupakan tempat tinggalnya peneliti, sehingga peneliti lebih mudah mencari data yang berkaitan dengan apa yang diteliti. Peneliti sangat tertarik untuk mengetahui bagaimana perkawinan antar keluarga dan implikasinya terhadap hubungan sosial keluarga didesa Aikmel, kecamatan Aikmel Kabupaten lombok Timur. 1. Sebelah Timur 2. Sebelah Barat 3. Sebelah utara 4. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan kecamatan wanasaba.. : Berbatasan dengan kecamatan Masbagik. :Berbatasan dengan kecamatan Pringgalesa. : Berbatasan dengan kecamatan Suralaga. Penelitian ini dilakukan Di Desa Aikmel Kecamatan Aikmel karena didasarkan atas pertimbangan bahwa lakasi tersebut merupakan tempat tinggal peneliti sehingga diharapkan data lapangan akan mudah diperoleh dan di analisa oleh peneliti tersendiri. Struktur Desa Aikmel Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur Kaur Pemerintahan Khalid Bisri,SH. Sahlan buntari M.Hasyim, S.Pd. Kadus DS Timur Kadus Pungkang Daya Kadus K.Karya Zulpikar Ahmad seham Kadus K.Remaja Kadus DS Barat H.Anwar Musaddad, s.sos Kaur Kesra Kadus K.DS Beruk Sabrun Kadus Banjar sari Junaidi M.Irpan,S.Pd. Kadus Pungkang Lauk Kaur pembangunan Sek Des Kaur Keuangan Kadus Batu Belek Parhian Jayadi H. Marzuki Bustanuddin Kadus cepak Lauk Kadus cepak Daya Rapiin M.Zaini nur. Kepala Desa Mahrah,S.Pd Kaur Umum Sahrudin Anwar Sumber Data : Papan Struktur organisasi Desa Aikmel 14 Perkawinan Antar Keluarga Dan Implikasinya Terhadap Hubungan Sosial Keluarga Studi Kasus Di Desa Aikmel Kecamatan Aikmel Kabupaten Lambok Timur (Abustam)
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi E-ISSNl 2746-3842 P-ISSN : 2745-9489 Tabel 1. Data penduduk desa aikmel Menurut jenis kelamin No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Jenis Kelamin Lingkungan Dusun Perempuan 984 832 762 704 572 567 1065 1245 702 785 652 8870 Laki-laki 939 1923 795 1627 668 1430 618 1322 588 1160 562 1129 964 2029 1118 2363 653 1355 769 1554 681 1333 8355 17225 Sumber Data : Papan struktur Organisasi Desa Aikmel/31 Desember 2008 Dasan Bagik Timur Dasa Bagik Barat Cepak Daya Cepak lauk Kampung Remaja Dasan Beruk Batu Belik Kampung karya Pungkang lauk Pungkang Daya Banjar Sari Jumlah Jumlah Tabel 2. Data Penduduk Desa Aikmel Menurut Perkawinan No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lingkungan Dusun Dasan Bagik Timur Dasa Bagik Barat Cepak Daya Cepak lauk Kampung Remaja Dasan Beruk Batu Belik Kampung karya Pungkang lauk Pungkang Daya Banjar Sari Jumlah Keluarga kawin Duda/janda/ belum kawin 159 Kawin 434 368 137 314 287 259 95 93 85 242 445 498 101 134 187 325 344 127 96 Jumlah 593 505 409 390 344 343 579 685 452 440 11 Jumlah 319 3845 72 1886 391 5131 Sumber Data : Papan struktur Organisasi Desa Aikmel/31 Desember 2008 TABEL 3. Data Penduduk Desa Aikmel Menurut Status Pendidikan Jumlah keluarga menurut status pendidikan No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lingkungan Dusun Dasan Bagik Timur Dasa Bagik Barat Cepak Daya Cepak lauk Kampung Remaja Dasan Beruk Batu Belik Kampung karya Pungkang lauk Pungkang Daya Banjar Sari Tdk Tamat SD 233 286 78 79 115 78 119 156 74 83 Tamat SD/SLTP 247 148 193 112 142 179 261 395 253 221 Tamat SLTA 62 55 97 143 66 62 171 107 83 71 Tamat Perguruan Tinggi 51 16 41 56 21 24 28 27 42 65 11 Jumlah 145 1446 183 2334 53 970 10 381 Sumber Data : Papan struktur Organisasi Desa Aikmel/31 Desember 2008 Tabel 4. Data Penduduk Desa Aikmel Menurut Status Pekerjaan 15 Perkawinan Antar Keluarga Dan Implikasinya Terhadap Hubungan Sosial Keluarga Studi Kasus Di Desa Aikmel Kecamatan Aikmel Kabupaten Lambok Timur (Abustam)
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi E-ISSNl 2746-3842 P-ISSN : 2745-9489 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Lingkungan Dusun Dasan Bagik Timur Dasa Bagik Barat Cepak Daya Cepak lauk Kampung Remaja Dasan Beruk Batu Belik Kampung karya Pungkang lauk Pungkang Daya Banjar Sari Jumlah Jumlah Keluarga menurut status pekerjaan Bekerja 342 Tidak bekerja 251 488 17 379 282 233 30 108 111 292 481 603 360 375 327 4162 51 98 82 92 65 64 969 Sumber Data : Papan struktur Organisasi Desa Aikmel/31 Desember 2008 Metode Penentuan Subjek penelitian. Yang dimaksud dengan subjek penelitian adalah informan yang memahami informasi objek penelitian, baik sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian, sementara objek penelitian adalah apa yang menjadi sasaran penelitian.(Suharsimi Arikunto, 2002;19). 1. Populasi. Ada sejumlah akhli yang memberikan batasan tentang populasi. Populasi adalah semua individu yang akan digeneralisisasikan (Sutrisno Hadi, 1987:12) Hal ini senada dengan pernyataan itu (Sugiyono, 1999:72) mengatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek yang mempunyai kualitas dan karateristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan populasi menurut (Fraenkel dan Walen dalam Yatim Rianto, 2001:35) adalah kelompok yang menarik peneliti, dengan kelompk tersebut oleh peneliti dijadikan obyek untuk menggenereralisasikan hasil penelitian.. Sementara menurut (Suprianto dalam Santoso, 2005: 53) mengatakan bahwa populasi adalah seluruh elemen yang menjadi obyek penelitian. Menurut (Bungin, 2004:99) populasi itu ada dua jenis yaitu ; populasi terbatas dan populasi tak terbatas. Populasi terbatas yaitu , yaitu populasi yang memiliki sumber data yang jelas batas- batasnya secara kuantitatif sedangkan populasi tak terbatas yaitu populasi yang yang memiliki sumber data yang tidak dapat di tentukan batas-batasnya secara kuantitatif. Sedangkan menurut (Nana Sudjana, 2002: 6) mengatakan bahwa populasi adalah totalias semua nilai yang mungkin, hasil menghitung ataupun pengukuran, kuantitatatif maupun kualitatif mengenai karateristik tertentu dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin di pelajari sifat-sifatnya. Dengan memperhatikan pengertian-pengertian populasi di atas, maka yang menjdi populasi penelitian ini adalah perkawinan antar keluarga danimplikasinya dengan hubungan sosial keluarga di desa Aikmel kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur. 2. Sampel. Sampel menurut (Yatim Rianto, 2001:65) adalah bagian interal yang takterpisahkan dengan populasi, dan merupakan cerminan dari populasi. Menurut (Danim, 200:89) mengatakan bahwa sampel adalah elemen-elemen populasi yang dipilih atas dasar keterwakilannya. Dalam rumusan lain sampel adalah bagian dari jumlah dan karateristik yang dimiliki populasi (Suharsimi Arikunto, 2005: 68). Adapun bagian sebagian dari pupopulasi yang diambil untuk dianalisis dinamakan samplel (Nana sudjana , 2002:6) Selanjutnya menurut (Prasetyo 2004:48) banyak hal yang perlu dipertimbangkan 16 Perkawinan Antar Keluarga Dan Implikasinya Terhadap Hubungan Sosial Keluarga Studi Kasus Di Desa Aikmel Kecamatan Aikmel Kabupaten Lambok Timur (Abustam)
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi E-ISSNl 2746-3842 P-ISSN : 2745-9489 dalam menentukan banyaknya sampel antara lain yaitu; Heterogenitas, hemogenitas, tingkat akurasi yang diinginkan, banyaknya variabel penelitian. Semakin banyak variabel yang ada dalam sebuah penelitian, maka lebih baik jika peneliti menggunakan sampel yang besar atau setidaknya mendekati jumlah populasi. Sehubungan dengan jumlah populasi yang cukup banyak, yaitu lebih dari 100, maka penentuan sampel dalam penelitian ini akan dilakukan dengan teknik random sampling (sampel acak). Teknik random sampling adalah "teknik pengambilan sampel di mana semua individu dalam populasi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama diberi kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. (Narbuko dan Abu Achmadi, 2002;11). Setelah peneliti mempertimbangkan pendapat para ahli dan seluruh kemampuan yang dimliki peneliti, dengan meliputi waktu, tenaga , biaya, sempit luasnya wilayah penelitian, dan besar kecilnya resiko yang akan ditanggung , diputuskan untuk menetapkan sampel penelitian di dusun Batu belek dan dusun Cepak desa Aikmel kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur. Metode Pengumpulan Data Metode mengumpulkan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. 1. Observasi. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk menjaring data yang diperlukan guna melengkapi data dari wawancara. Kegiatan yang diamati antara lain pelaksanaan perkawinan antar keluarga di Desa Aikmel.dan implikasi perkawinan antar keluarga terhadap hubungan sosial didesa Aikmel. Observasi dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan secara aktif untuk memperoleh gambaran dan keterangan riil mengenai sikap dan perilaku informan. Keterangan dan informasi yang diperoleh kemudian dianalisis, ditafsirkan, dan disimpulkan. Observasi atau pengamatan merupakan metode pengumpul data yang menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian. (Narbuko dan Abu Achmadi, 2002;70) menyatakan bahwa, observasi atau pengamatan adalah Alat pengumpul data yang dilakukan dengan mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki. Observasi dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Dalam sebuah bukunya berjudul Metodologi Penelitian Pendidikan dinyatakan bahwa: Observasi langsung adalah mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala- gejala subjek yang diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan didalam situasi buatan yang khusus didalamnya. Sedangkan observasi tidak langsung adalah mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki dengan perantara sebuah alat. Pelaksanaannnya dapat berlangsung didalam situasi yang sebenarnya maupun didalam situasi buatan (Yatim Rianto, 2001;96). 2. Dokumentasi. Dokumentasi adalah pengambilan data yang diproses melalui dokumen-dokumen. Data yang diperoleh dari dokumentasi dalam penelitian ini berupa kutipan, segala macam naskah, catatan program, laporan Metode Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapor, legger, agenda, dan sebaginya. (Suharsimi Arikunto, 1999;149).Dalam hubungan ini peneliti mencatat hal-hal yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian yang sudah ditemukan. Menurut (Guba dan Lincoln 1981 dalam Rianto, 1996;183) menyatakan bahwa dokumen adalah setiap tertulis maupun film yang sering digunakan untuk keperluan penelitian, karena alasan- alasan yang dapat dipertanggung jawabkan. Alasan-alasan yang dimaksud adalah sebagai berikut: a. Dokumen adalah sumber data yang stabil 17 Perkawinan Antar Keluarga Dan Implikasinya Terhadap Hubungan Sosial Keluarga Studi Kasus Di Desa Aikmel Kecamatan Aikmel Kabupaten Lambok Timur (Abustam)
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi E-ISSNl 2746-3842 P-ISSN : 2745-9489 b. Berguna sebagai bukti untuk pengujian. c. Sesuai untuk penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah. d. Tidak reaktif, sehingga tidak sukar ditemukan dengan teknik kajian isi. e. Hasil Pengkajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas tubuh pengetahuan terhadap sesuatu yang diteliti. (Yatim, 2001). Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang berasal dari non-human resources ( bukan manusia ), yaitu berupa dokumen, foto-foto dan sebagainya. Data yang berupa dokumentasi akan bermanfaat untuk memberikan gambaran secara lebih valid terhadap permasalahan yang diteliti. Teknik ini berfungsi sebagai pendukung dan pelengkap data primer yang diperoleh dari observasi. Adapun metode dokumentasi dalam Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan Bagaimana pelaksanaan perkawinan antar keluarga di Desa Aikmel, serta bagaimana implikasi perkawinan antar keluarga terhadap hubungan sosial didesa Aikmel. 3. Wawancara Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara bebas terkontrol, artinya wawancara dilakukan secara bebas sehingga diperoleh data yang luas dan mendalam, namun masih dalam kerangka acuan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan informan langsung. Data yang diperoleh dari wawancara mendalam berupa pengalaman, pendapat, perasaan, dan pengetahuan key informan dan informan mengenai Bagaimana pelaksanaan perkawinan antar keluarga didesa Aikmel, serta bagaimana implikasi perkawinan antar keluarga terhadap hubungan sosial di Desa Aikmel. Hasil wawancara dicatat dan direkam untuk menghindari terjadinya kesesatan recording. Di samping itu, peneliti juga menggunakan teknik recall (ulangan) yaitu menggunakan pertanyaan yang sama tentang sesuatu hal guna memperoleh kepastian jawaban dari informan. Apabila hasil jawaban pertama dan selanjutnya sama, maka dapat dijadikan data yang sudah final. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara bebas terkontrol, artinya wawancara dilakukan secara bebas sehingga diperoleh data yang luas dan mendalam, namun masih dalam kerangka acuan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan informan langsung. Data yang diperoleh dari wawancara mendalam berupa pengalaman, pendapat, perasaan, dan pengetahuan key informan dan informan mengenai Bagaimana pelaksanaan perkawinan antar keluarga di Desa Aikmel, serta bagaimana implikasi perkawinan antar keluarga terhadap hubungan sosial di Desa Aikmel. Hasil wawancara dicatat dan direkam untuk menghindari terjadinya kesesatan recording. Di samping itu, peneliti juga menggunakan teknik recall (ulangan) yaitu menggunakan pertanyaan yang sama tentang sesuatu hal guna memperoleh kepastian jawaban dari informan. Apabila hasil jawaban pertama dan selanjutnya sama, maka dapat dijadikan data yang sudah final. Sama halnya dengan metode observasi, wawancara juga merupakan metode pengumpulan data yang utama. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi secara lebih mendalam dan detail dari informan tentang fokus masalah yang diteliti, yang tidak terungkap melalui metode observasi. Jenis dan sumber Data 1. Jenis Data Menurut Sugiono (2005;15) ada 2 jenis data dalam penelitian. a. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, atau data kualitatif yang diangkakan dengan skor ( baik sekali = 4, baik = 3, kurang baik = 3, kurang baik = 2, dan tidak baik = 1). b. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka,kalimat/gambar Sehubungan dengan penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data kualitatif karena data yang diperoleh dalam bentuk informasi lisan yang diperoleh mmelalui wawancara, disamping 18 Perkawinan Antar Keluarga Dan Implikasinya Terhadap Hubungan Sosial Keluarga Studi Kasus Di Desa Aikmel Kecamatan Aikmel Kabupaten Lambok Timur (Abustam)
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi E-ISSNl 2746-3842 P-ISSN : 2745-9489 semua data dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk kalimat-kalimat atau pertanyaan. Data dalam Penelitian ini adalah perkawinan antara keluarga dan implikasinya terhadap hubungan sosial keluarga di Desa Aikmel kecamatan Aikmel 2. Sumber Data Menurut (Sugiono, 2005) bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber skunder.Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberrikan data kepada pengumpul data, sedangkkan sumber data skunder adalah merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data dalam penelitian ini sumber data sekunder diperoleh dari data yang terkumpul dari referensi perpustakaan yang relevan dengan penelitian ini. Sedangkan sumber data primer diperoleh dari temuan di lapangan yang berupa hasil observasi dan wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama, dan masarakat di desa Aikmel kecamatan Aikmel kebupatan Lombok Timur. Identifikasi dan definisi opersional variabel penelitian. 1. Identifikasi variabel. Variabel adalah hal-hal yang menjadi obyek penelitian yang ada dilapangan dalam suatu kegiatan penelitian yang menunjukkan variasi, baik secara kuantitatif, maupun secara kualitatif, (Suharsimi, 1999), Dalam penelitian ini terdapat dua macam variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat . Variabel independen atau sering disebut dengan variabel stimulus, prediktor, antacedent atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Sedangkan variabel dependen atau sering disebut variabel out put, kriteris, konsekwen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiono, 2005). Yang menjadi variabel independen (variabel bebas) dalam penelitian ini adalah perkawinan antar keluarga, sedangkan yang menjadi variabel dependennya adalah (variabel terikat) adalah hubungan keluarga. 2. Definisi operasional variabel. Untuk menghindari kesalahan persepsi terhadap variabel penelitian, maka diperlukan adanya pembatasan secara oprasional sebagai dasar/acuan yang jelas bagi keseluruhan pelaksanaan penelitian diantaranya adalah: 1. Perkawinan adalah peristiwa masarakat yang membuat pengantin wanita dan laki-laki menjadi orang dewasa. Keluarga adalah adalah ekspresi sosial atau hubungan antara anak dan orang tua dimana orang hidup bersama dengan komitmen dan didalam hubungan yang intim dengan anggota- anggotanya. Implikasi adalah pengaruh hubungan keluarga yang satu dengan hubungan sosial keluarga lainnya. Hubngan sosial adalah keserasian antara keluarga dan nilai-nilai yang ada dalam suuatu masarakat. 2. 3. 4. Analisis Data Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, maka langkah selanjutnya menganalisis data. Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul, (Sugiono, 2005) Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang mengutamakan keadaan penghayatan terhadap interaksi antar konsep yang sedang diteliti secara empiris. Dengan kata lain, analisis dalam penelitian ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi dilapangan. Data utama dalam penelitian ini adalah seputar perkawinan antar keluarga dan implikasinya 19 Perkawinan Antar Keluarga Dan Implikasinya Terhadap Hubungan Sosial Keluarga Studi Kasus Di Desa Aikmel Kecamatan Aikmel Kabupaten Lambok Timur (Abustam)
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi E-ISSNl 2746-3842 P-ISSN : 2745-9489 terhadap hubungan sosial keluarga, maka kami menggunakan analisis kualitatif dengan langkah sebagai berikut : Dengan Metode observasi, wawancara, akan di catat, di rekam dan koleksi sedemikian rupa untuk kepentingan analisa. Sehingga dapat dirumuskan dengan jelas Bagaimana pelaksanaan perkawinan antar keluarga, Dan implikasi perkawinan antar keluarga terhadap hubungan sosial keluarga di Desa Aikmel kecamatan Aikmel Kabupaten Lombik Timur. 4. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Pelaksanaan Perkawinan di Desa Aikmel. Masarakat Aikmel adalah masarakat yang homogen yaitu banyaknya pendatang dari segala daerah atau desa yang bermukim ditempat itu sehingga antara keluarga yang satu dengan yang lainnya mempunyai perbedaan adat istiadat atau tata cara perkawinan masing-masing, akan tetapi perkawinan antar keluarga yang akan disajikan pada pembahasan ini adalah perkawinan antar keluarga yang terjadi di desa Aikmel kecamatan Aikmel kabupaten lombok timur secara umum. Namun sebelum terjadinya perkawinan antar keluarga biasanya pihak keluarga baik keluarga laki-laki maupun keluarga perempuan mengambil kesepakatan untuk menjodohkan anaknya dengan keluarganya yang disetujui oleh kedua orang tuanya tersebut meskipun anaknya belum mengetahui secara pasti keberadaan calan suamu/istri yang akan dijodohkan itu, sehinga dari sisni calon suami atau istri akan lebih mengetahui atau pahan dengan dirinya bahwa dia akan dijodohkan dengan keluarganya sendiri dengan berbagai alasan sehingga kedua belah pihak diupayakan tidak menolak apa yang diinginkan oleh kedua keluarga. Dan sebaliknya jika perkawinan antar keluarga ini tidak terujud biasanya salah satu dari pihak laki-laki dan peremuan tidak akan diakui sebagai keluarganya. Akan tetapi kalau anak yang sudah dibuang sama kedua orang tuanya atau keluarganya sudah mempunyai keturuna kemudian berkunjung kerumah orang tuanya dengan sendirinya anak tersebut akan kembali hubungan sosial keluarganya seperti semula. Pertemuan yang tidak direstui oleh kedua orang tua terutama keluarga dari pihak perempuan bisanya jenis perkawinan ini dicuri yang bahasa sasak disebut dengan dipaling dengan segala resiko ditanggung oleh kedua belah pihak, tetapi meskipun demkian yang pada akhirnya hubungan antar keluarga akan berjalan sebagai mana mestinya. Apa yang dikemukakan di atas pada landasan teori juga tampak dalam proses perkawinan adat Sasak, atau yang biasa dikenal dengan merari'. Dalam merari', setidaknya ada delapan tahapan bagi seseorang untuk memasuki rumah tangga. Pertama, midang (meminang). Termasuk bagian dari midang ini adalah ngujang (ngunjungi pacar di luar rumah), dan bejambe' atau mereweh (pemberian barang kepada calon perempuan untuk memperkuat hubungan) atau ikatan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Kedua, pihak laki-laki harus mencuri (melarikan) penganten perempuan. Hal ini dilakukan untuk menjaga martabat (harga diri) keluarga. Ada tradisi hidup adat Sasak yang beranggapan bahwa "memberikan perempuan kepada laki-laki tanpa proses mencuri itu sama halnya dengan memberikan telur atau seekor ayam". Ini berlaku untuk keluarga bangsawan. Dalam Islam, tidak dibenarkan melakukan perbuatan yang mempermudah atau membuka peluang bagi calon pengantin laki-laki untuk melakukan hal yang terlarang seperti: melihat aurat calon pengantin perempuan dan cumbuan dengan alasan akan segera dikawini. Hal ini akan sangat berpeluang terjadi pada saat melarikan gadis untuk dikawini dalam suku Sasak, apalagi dilakukan dalam proses "peseboan" (diasingkan ke rumah keluarga). Kedua, pihak laki-laki harus melaporkan kejadian kawin lari itu kepada kepala dusun dimana pengantin perempuan tersebut tinggal, yang dikenal dengan istilah selabar (bersejati) tujuannya adalah untuk mengetahui bahwa ada salah satu dari warga yang melakukan 20 Perkawinan Antar Keluarga Dan Implikasinya Terhadap Hubungan Sosial Keluarga Studi Kasus Di Desa Aikmel Kecamatan Aikmel Kabupaten Lambok Timur (Abustam)
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi E-ISSNl 2746-3842 P-ISSN : 2745-9489 perkawinan. Dan selanjutnya utusan laki-laki memberitahukan langsung kepada keluarga pihak perempuan tentang kebenaran terjadinya perkawinan itu yang biasa dikenal dengan mesejati. Agar perkawinan itu bisa terlaksana menurut hukum Islam, keluarga pengantin laki-laki melakukan selabar dalam arti memberitaukan keluarga laki-laki dan perempuan bertemu untuk membicarakan tradisi adapt dan biaya jaminan keluarga. Jaminan keluarga maksudnya disini adalah membicarakan seberapa besar biaya yang diminta oleh keluarga pihak perempuan yang digunakan untuk proses selanjutnya yaitu biaya perkawinan dan lain sebagainya. Setelah semuuanya ini diselesaikan maka langkah selanjutnya yang akan ditentukan biaya adat dan biiaya administrasi lainya kemudian menentukan kapan waktu pelaksanaan pernikahan mbait wali yakni permintaan keluarga laki-laki supaya wali dari pihak perempuan menikahkan anaknya dengan cara Islam. Selabar, mesejati dan mbait wali merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, sebab dengan tiga proses ini perkawinan baru dapat dilaksanakan secara Islam. Dalam proses mbait wali ini dilakukan pembicaraan (tawar-menawar) uang pisuke (jaminan) dan mahar (maskawin). Kata "pisuke" secara etimologi sebenarnya menunjukkan arti pemberian sesuai dengan kemampuan pihak laki-laki, sehingga berdasarkan makna ini tidak diperlukan tawar- menawar, namun dalam prakteknya terjadi tawar-menawar sesuai dengan status sosial kedua pengantin. Ketiga, pelunasan uang jaminan dan mahar. Pihak laki-laki dituntut untuk membayar uang jaminan kepada pihak keluarga perempuan Jika pihak laki-laki tidak dapat memberikan uang jaminan, dapat dipastikan perkawinan akan gagal. Keempat, setelah pelunasan pembayaran uang jaminan, barulah dilakukan akad nikah dengan cara Islam. Kelima, sorong doe atau sorong serah yakni acara pesta perkawinan atau resepsi pernikahan pada waktu orang tua si gadis akan kedatangan keluarga besar mempelai laki-laki, yang semua biayanya menjadi tanggung-jawab pihak laki-laki. Keenam, nyondolan, yaitu mengantarkan kembali pihak perempuan pada pihak keluarganya. Biasanya dalam acara ini pasangan pengantin diarak keliling kampung dengan berjalan kaki diiringi musik tradisional (gendang belek dan kecimol). Nyondolan juga merupakan pengumuman bagi masyarakat bahwa telah ada satu pasangan baru di kampung mereka telah melangsungkan akad nikah dan resmi menjadi suami istri. Ketujuh, bales nae yaitu kunjungan pihak pengantin laki-laki kepada keluarga pengantin perempuan setelah acara nyondolan dan aji krame. Bales nae ini bertujuan untuk memperkenalkan semua anggota keluarga terdekat secara khusus. Sistem perkawinan adat Sasak di Desa Aikmel tersebut, dari proses awal perkawinan ada beberapa tahapan yang tidak sesuai dengan ketentuan Islam, seperti budaya melarikan calon isteri. Bahkan, dalam proses selanjutnya, kesepakatan yang ingin dicapai dalam proses perkawinan tersebut cendrung menempatkan perjanjian nikah (aqd an-nikâh) sebagai perjanjian jual-beli (aqd at-tijârah). Padahal pernikahan dalam Islam memiliki fungsi untuk membolehkan hubungan kelamin (li al-ibahah) dan untuk saling memiliki (li at-tamlik) dalam hubungan seksual dan bukan kepemilikan sepihak oleh suami terhadap isteri. Dalam pencapaian kesepakatan, pihak mempelai perempuan seakan-akan "dibendakan" oleh keluarganya. Ada standar harga yang harus dibayar oleh pihak laki-laki untuk mendapatkan perempuan. Kesemuanya itu harus dibayar mahal pula oleh mempelai perempuan setelah berumah tangga. Karena perkawinan tersebut identik dengan "membeli perempuan", si pembeli (suami) merasa dominan untuk melakukan apa saja pada pihak isteri dalam proses berumah tangga. Penelitian ini dilakukan untuk melihat seberapa jauh dominasi suami dan sejauhmana pula marjinalisasi perempuan dalam tradisi perkawinan (merari') masyarakat Sasak Desa Aikmel kecamatan Aikmel dan relasi suami isteri dalam rumah tangga kaitannya dengan hubungan sosial keluarga. 21 Perkawinan Antar Keluarga Dan Implikasinya Terhadap Hubungan Sosial Keluarga Studi Kasus Di Desa Aikmel Kecamatan Aikmel Kabupaten Lambok Timur (Abustam)
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi E-ISSNl 2746-3842 P-ISSN : 2745-9489 Perkawinan antar keluarga biasanya dilakukan oleh seorang bangsawan yang tknik pelaksanaannya dengan cara menjodohkan anaknya dengan keluarga atau kerabat yang terdekatnya, hal ini dilakukan dengan tujuan agar keturunan kebangsawanannya tidak mudah dicampakkan oleh golongan lain sehingga kesukuan dan kebangsawanannya dapat dilestarikan dengan baik atau dipertahankan sesuai dengan aturan yang berlaku bagi golongan kebangsawanannya, disamping itu juga tujuannya adalah agar harta warisan tidak berpindah keluarga lain sehingga dengan jalan seperti ini harta warisan tetap dimiliki oleh satu keluarga. (Sumber Data Lalu Abdurrahman tanggal 12 maret 2009 di Aikmel dusun cepak daya). Dan sebaliknya apabila terjadi penceraian/permasalahan antar keluarga laki-laki dan keluarga perempuan akan terjadi perpecahan antar keluarga yaitu keluarga laki-laki dan perempuan sehinggan menimbulkan hubungan yang renggang bahkan terjadi perpecahan antara kedua belah pihak hal ini banyak ditemukan didaerah lokasi penelitian yaitu didesa Aikmel kecamatan Aikmel kabupaten Lombok Timur pada Khususnya. Bebeda dengan perkawinan yang lain dalam arti perkawinan yang didasarkan atas pilihan sendiri yaitu suka sama suka tidak ada campur tangan antara keluarga dimana seorang anak dibebaskan menentukan pilihannya sendiri, hal ini jarang kita temukan peceraiannya yang menimbulkan perpecahan diantara keluarga, kalupun ini terjadi yang menanggung segala resika adalah kepala rumah itu sendiri Artinya tidak berdampak terhadap keluarga yang lain. 4.2. Implikasi Perkawinan antar Keluarga terhadap Hubungan sosial Keluarga di Desa Aikmel. Sikap superior suami terhadap isteri dalam rumah tangga yang kemudian berdampak pada marginalisasi perempuan dalam rumah tangga adalah realita yang sering tampak dalam keseharian kita. Dalam adat Sasak, hal tersebut dapat ditemui sejak awal proses pernikahan. Perilaku seperti ini telah ditemukan sejak awal masuknya penjajah Bali di pulau Lombok. Hal ini kemudian diperparah lagi dengan masuknya penjajah kolonial Belanda dan Jepang yang memandang perempuan pribumi sebagai pelampiasan dahaga nafsu seksual. Sebagai implikasinya, suami banyak bertindak superior dalam rumahtangga dan tidak jarang menempatkan perempuan hanya sebagai makhluk domestik (the second class) yang harus taat dan patuh pada titah suami meskipun salah, terutama bagi isteri yang bukan wanita karir. Dalam adat Sasak, biasanya akan dianggap sebagai perbuatan yang keliru jika suami mengerjakan pekerjaan rumahtangga. Padahal pekerjaan rumahtangga merupakan tanggung-jawab bersama suami-isteri. Apalagi jika isteri tidak mampu mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang lain karena mengasuh anak yang masih kecil, maka suami sebagai kepala keluarga harus bertanggung- jawab terhadap pekerjaan keluarganya (ar-rajulu ro'in fi ahlihi) seperti kepada isteri dan anak- anaknya Dominasi suami dan terpinggirkannya perempuan dalam rumah tangga diindikasikan merupakan persoalan yang sangat menjamur di berbagai daerah, terutama di daerah pelosok. Seperti dejelaskan di atas, dalam melihat dua gejala ini bisa dilihat dengan menggunakan pendekatan sosiologis (sosiologi hukum Islam) dan gender. Di samping itu, sebagai akibat dari relasi perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan, perkawinan perlu dilihat dari tiga sisi, yakni budaya, adat dan agama. Secara budaya, untuk konteks Sasak, sperioritas suami dan marjinalisasi perempuan telah berlangsung berabad-abad yang lalu sejak mulainya kehidupan manusia yang membentuk suku yang dikenal dengan Suku Sasak. Hal ini dipertajam setelah memperoleh pengaruh dari kerajaan Mataram Lombok yang dibawa oleh imigran Karang Asem (penganut agama Hindu Bali) yang pernah menjajah Lombok selama satu setengah abad. Keadaan di atas berlangsung sampai penjajahan negara-negara Barat dan Jepang yang telah mewariskan sifat feodalistik dan berusaha menempatkan wanita sebagai pelayan dan 22 Perkawinan Antar Keluarga Dan Implikasinya Terhadap Hubungan Sosial Keluarga Studi Kasus Di Desa Aikmel Kecamatan Aikmel Kabupaten Lambok Timur (Abustam)
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi E-ISSNl 2746-3842 P-ISSN : 2745-9489 pemuas nafsu syahwat mereka tanpa melalui akad nikah. Kalaupun dinikahi, kedudukannya masih sangat inferior. Inferioritas isteri dalam keluarga di antaranya bisa dilihat dari perkawinan yang terjadi antara bangsawan dan jajar karang. Jika suami jajar karang, dan isteri bangsawan, maka anak keturunannya tidak berhak diberikan gelar bangsawan. Alasannya karena akan dapat mencemarkan darah biru para bangsawan dan tidak sebaliknya. Maka adat merari' yang sama dengan adat Hindu-Bali dalam bentuk kawin lari dipertahankan dengan kekuasaan dan peraturan kerajaan pada waktu itu Model seperti ini masih membudaya sangat kuat di suku Sasak sampai sekarang. Sebagai bagian dari rekayasa sosial budaya Hindu-Bali terhadap suku Sasak, dalam suku Sasak, dikenal adanya strata sosial yang disebut triwangsa. Strata sosial ini sudah jelas sama dengan pola Hindu-Bali. Stratifikasi triwangsa membagi manusia menjadi tiga tingkatan yakni datu (bangsawan), permenak-perwangsa, dan jajar karang. Golongan datu adalah golongan tertinggi, lalu permenak-perwangsa adalah golongan menengah, sementara jajar karang adalah golongan terendah dalam strata suku Sasak. Jajar karang terdiri dari rakyat kebanyakan dan kaum budak yang disebut sepangan.Tiap strata sosial mempunyai nilai normatif yang disebut aji krame. Strata sosial dan subsistem aji krame itu dinampakkan mulai dari pergaulan sehari-hari sampai ke dalam adat perkawinan. Strata yang direkayasa oleh penjajah Hindu-Bali ini bertujuan untuk kepentingan raja dan kerajaan. Sebagai pengaruh dari prinsip-prinsip adat yang dipegang sejak lama itu, seorang laki- laki dianggap sebagai pewaris yang paling berhak atas semua kekayaan orang tuanya. Anak perangge merupakan gelar yang diperuntukkan bagi anak laki-laki pertama yang menunjukkan bahwa mereka memiliki karakteristik di atas. Ketika mereka akan melangsungkan pernikahan, kejantanan seorang calon pengantin laki-laki diuji dengan keberaniannya melarikan seorang gadis pujaannya yang akan dipersunting. Pernikahan yang didahului dengan aktifitas melarikan wanita atau yang biasa dikenal dengan kawin lari dalam adat Sasak disebut merari'. Meskipun pada akhirnya dikawinkan (diakadkan) secara Islam. Delapan tahapan prosesi merari' yang membutuhkan biaya yang sangat besar dan merupakan tanggungjawab keluarga pengantin laki-laki telah menimbulkan asumsi seolah telah terjadi pembelokan dari akad nikah menjadi akad tijarah. Perjanjian (aqad) tijârah berarti perempuan disamakan dengan benda atau barang dagangan dan kepemilikan penuh oleh suami secara sepihak. Hal ini berpengaruh pada hubungan suami isteri dalam rumahtangga. Suami sebagai pembeli dan merasa lebih tinggi posisinya dibandingkan isteri. Selanjutnya, dalam adat Sasak seolah-olah hanya pihak mempelai laki-laki saja yang boleh memiliki atau menampakkan keinginan untuk mengawinkan anaknya. Mempelai perempuan hanya mengandalkan kemolekan tubuhnya tanpa ada sumbangan materil dari keluarganya dalam penyelesaian prosesi tersebut. Hal ini sangat bertentangan dengan kandungan al-Qur'an dan Hadis yang mengindikasikan bahwa semua pihak baik keluarga calon pengantin laki-laki maupun calon pengantin perempuan tidak boleh menghalangi maksud suatu perkawinan, apabila mereka sudah sampai pada usia kawin dan telah terjadi kecocokan antar keduanya. Apalagi kalau diperhatikan biasanya pelaksanaan prosesi pernikahan dalam adat Sasak dilakukan di rumah mempelai laki-laki. Adat Sasak berbeda dengan adat Sumbawa/Bima (pulau sebelah timur Lombok) dan adat Jawa (yang terletak di pulau Jawa sebelah Barat pulau Lombok dan Bali). Di Jawa dan Pulau Sumbawa, penyelesaian pernikahan biasanya di keluarga mempelai perempuan. Hanya saja, kalau di Jawa biaya sepenuhnya ditanggung oleh keluarga mempelai perempuan, sementara di pulau Sumbawa ditanggung oleh keluarga mempelai laki-laki, di samping keluarga mempelai perempuan. Merubah apalagi menghapus sama sekali tradisi merari' ini tidak semudah membalik telapak tangan. Hal ini disebabkan karena tradisi ini sangat berhubungan dengan harga diri dan 23 Perkawinan Antar Keluarga Dan Implikasinya Terhadap Hubungan Sosial Keluarga Studi Kasus Di Desa Aikmel Kecamatan Aikmel Kabupaten Lambok Timur (Abustam)
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi E-ISSNl 2746-3842 P-ISSN : 2745-9489 kehormatan kedua belah pihak dan sudah mentradisi cukup lama sejak penjajahan Kerajaan Mataram Hindu-Bali. Pihak laki-laki merasa malu dan gengsi apabila minta dengan cara baik- baik. Sementara, pihak perempuan merasa kalau anak perempuannya diberikan untuk dibawa ke rumah calon pengantin laki-laki dianggap masih tabu karena seolah-olah seperti memberikan sebutir telur atau benda lainnya. Tradisi merari' ini merupakan bagian dari kebudayaan. Kebudayaan dan kehidupan sosial masyarakat Lombok tidak bisa lepas dari dikotomi kebudayaan nusantara. Ada dua aliran utama yang mempengaruhi kebudayaan nusantara, yaitu tradisi kebudayaan Jawa yang dipengaruhi oleh filsafat Hindu-Budha dan tradisi kebudayaan Islam. Kedua aliran kebudayaan itu nampak jelas pada kebudayaan orang Lombok. Golongan pertama, di pusat-pusat kota Mataram dan Cakranegara, terdapat masyarakat orang Bali, penganut ajaran Hindu-Bali sebagai sinkretis Hindu-Budha. Golongan kedua, sebagian besar dari penduduk Lombok, beragama Islam dan peri- kehidupan serta tatanan sosial budayanya dipengaruhi oleh agama tersebut. Mereka sebagian besar adalah orang Sasak. 4.2.1. Hubungan suami isteri dalam keluarga dan implikasinya terhadap hubungan sosial keluarga. Dalam banyak sistem kemasyarakatan dan kekerabatan di Indonesia, perempuan memang selalu dipandang sebagai "makhluk kelas dua" (the second class). Demikian pula halnya dalam pembagian wilayah kerja yang selalu didasarkan pada jenis kelamin biologis: laki-laki pada wilayah publik dan perempuan pada ranah domestik. Hal ini juga berlaku dalam sistem adat Sasak. Diskriminasi pada jenis kelamin tertentu ini dalam masyarakat Sasak diawali ketika masuk "pintu" perkawinan. Alasan pembenar masyarakat Sasak dalam memandang hal ini tidak terlepas dari pengaruh Islam tentang relasi laki-perempuan dalam rumah tangga. Ayat al-Qur'an menuliskan ar-rijal qawwam 'ala an-nisa' (laki-laki adalah sebagai pemimpin bagi perempuan). Artinya bahwa perilaku adat didukung oleh penafsiran firman Tuhan yang tidak berkesetaraan sosial, dan dianggap mutlak kebenarannya. Berdasarkan penafsiran itu, peran domestik dan publik yang dimainkan oleh perempuan dan laki-laki dianggap sebagai "kodrat" yang tidak dapat dirubah. Peran yang demikian ini tentu akan "membunuh" potensi perempuan. Oleh sebab itu, para ilmuan Islam mencoba merekonstruksi dan bahkan mendekonstruksi- pemahaman tentang ayat tersebut. Hal ini didasarkan pada sifat universal Islam yang rahmatan li al-'alamin, shalih fi kulli makan wa zaman (Islam cocok di setiap tempat dan waktu). Rekonstruksi pemahaman tersebut diawali dengan perubahan konsep dalam memandang laki-perempuan yang tidak hanya memandang dari sudut jenis kelamin biologis. Untuk itu, perlu pembedaan seks (jenis kelamin biologis) dan gender (jenis kelamin sosial/sosiobiologis). Seks adalah jenis kelamin biologis yang melekat pada diri perempuan dan laki-laki yang merupakan kodrat dan tidak bisa dipertukarkan. Seseorang dikatakan perempuan karena ia memiliki organ biologis berupa payudara, rahim, vagina dan seterusnya. Demikian juga sebaliknya, seseorang dikatakan laki-laki karena organ biologis yang ada padanya. Sedangkan gender adalah jenis kelamin sosial yang dibentuk secara kultural oleh masyarakat. Jenis kelamin sosial ini tidak permanen dan dapat dipertukarkan antara laki- perempuan. Misalnya, dalam satu masyarakat tertentu, laki-laki diidentifikasi sebagai orang yang bekerja di luar rumah, pemimpin, gagah dan lain sebagainya. Lalu perempuan diidentifikasi sebagai seorang yang pengasuh anak, penjaga rumah tangga, menyiapkan masakan dan lain sebagainya. Tugas dan peran tersebut adalah jenis kelamin sosial (gender), yang bersifat elastis dan pada waktu tertentu dapat dipertukarkan antar dua jenis kelamin tersebut. Seorang perempuan dapat saja melakukan apa yang dilakukan oleh laki-laki, dan laki-laki dapat melakukan apa yang yang dilakukan oleh perempuan. 24 Perkawinan Antar Keluarga Dan Implikasinya Terhadap Hubungan Sosial Keluarga Studi Kasus Di Desa Aikmel Kecamatan Aikmel Kabupaten Lambok Timur (Abustam)
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi E-ISSNl 2746-3842 P-ISSN : 2745-9489 Perbedaan sosial ini, dalam banyak kasus, merugikan salah satu jenis kelamin tertentu. Biasanya, adalah perempuan. Tak jarang perbedaan sosial ini menimbulkan perilaku tidak adil, baik dalam wilayah domestik maupun publik. Mansour Faqih menjabarkan bentuk-bentuk ketidakadilan tersebut adalah marginalisasi perempuan, subordinasi, pembentukan streotipe, kekerasan (violence), beban kerja ganda (double burden). Marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan terbentuk dari citra negatif perempuan yang dituduhkan oleh masyarakat. Perempuan lemah akalnya, labil emosinya, penebar maksiat dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut melegalkan masyarakat untuk melakukan marginalisasi dan tindak kekerasan terhadap perempuan. Celakanya, perilaku marginalisasi dan tindak kekerasan tersebut seakan-akan mendapatkan pembenaran dari otoritas keagamaan dan masyarakat. Faqih mengidentifikasi bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan sebagai berikut; pemerkosaan, pemukulan, penyiksaan pada alat kelamin, pelacuran (prostitution), pornografi, pemaksaan sterilisasi KB, kekerasan terselubung (molestation) dan pelecehan seksual (sexual and emmotional harassment). Keangkuhan laki-laki membentuk superioritas dan pelemahan perempuan pada sisi lain menimbulkan marginalisasi yang berujung pada ketidakadilan. Hal ini yang kemudian disebut sebagai ketimpangan sosial. Dan, ketimpangan ini telah "merasuki" hampir semua elemen kehidupan masyarakat. Untuk masarakat bangsawan selalu membedakan dirinya dengan masarakat biasa, dan ini terbukti untuk masarakat bangsawan selalu mencari pangsangan hidup dalam arti nikah atau kawin dengan sesame bangsawannya, sementara bagi masarakat biasa hal ini tidak terlalu dipermasalahkan dalam hal perkawinan. 5. DAFTAR PUSTAKA (n.d.). Pasal 21 Ayat 1. 1, Q. 4., & 21, 3. A. (n.d.). 17, P. (1974). UU No. 1. Al-anbiyaa', Q. 2. (n.d.). Ariffin. (1990). 58. INDONESIA, U.-U. R. (n.d.). Pasal 17 UU No. 1. (1994). Pasal 21 ayat 1. (n.d.). Pasal 21 Ayat 2. (n.d.). Pasal 21 ayat 3. (n.d.). Pasal 21 ayat 5. (n.d.). Pasal 24 UU N0 I, 19744. (n.d.). Sumadi, S. (n.d.). Jenis dan Sifat Penelitian. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO 1439 H/2018 M, 29. Syarifuddin, A. (2006). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh. Jakarta: Kencana. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. (n.d.). UU No. 1 Pasal 22. (n.d.). Arikunto, Suharsimi, 1999. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bina Aksara. Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : Rineka Cipta. Amir Syarifuddin. 2006. Hukum perkawinan Islam di indonesia.Jakarta fajar interpratama. Ambo Enro Abdullah, 1979. Pengaruh Motif berprestasi dan kapasitas kecerdasan terhadap prestasi Belajar dalam kelompok akademis pada mata SMA Negeri disulawesi selatan. SPS IKIP, Bandung. 25 Perkawinan Antar Keluarga Dan Implikasinya Terhadap Hubungan Sosial Keluarga Studi Kasus Di Desa Aikmel Kecamatan Aikmel Kabupaten Lambok Timur (Abustam)
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi E-ISSNl 2746-3842 P-ISSN : 2745-9489 Ahmad Usman, 2004. Seluk Beluk Pendidikan di Indonesia, SPS, IKIP Bandung. Chlid Narbuko, 2005. Disekitar Pemahaman pondok pesantren, Bimbingan departemen Agama RI, Jakarta. Hilman Hadikusuma, 2007 Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum adat, Hukum Agama.Madar maju. Bandung. Hendi Suhendi, 2001. Pengantar Studi Sosiologi Keluarga.Pustaka setia. Bandung. Furchan, Aref (Penterjemah),1982. Pengantar Penelitian dalam Pendidikan : Usaha Nasional. Komang Sundara 2007. Metode Penelitian Fakutas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhamdiyah Mataram. Rianto, Yatim. 2001. Metodologi Penelitian Pendidikan. Surabaya : SIC. Su'adah, 2003. Sosiologi keluarga. Universitas Muhammadyah Malang. Singgih Dirgagunaasa Pengantar sosiologi: Mutiara Jakarta. M.Din Syamsuddin,2004. Etika Agama Dalam membangun Masarakat mmadani.Jakarta. 26 Perkawinan Antar Keluarga Dan Implikasinya Terhadap Hubungan Sosial Keluarga Studi Kasus Di Desa Aikmel Kecamatan Aikmel Kabupaten Lambok Timur (Abustam)