BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana Dalam bahasa inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai responsibility, atau criminal liability. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melaikan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapi dengan memenuhi keadilan.1 Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseornag tersebuut dibebasakn atau dipidana. Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapt dipidana karena perbuatannya itu. 2 Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dialarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, 1 Hanafi, Mahrus, Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm-16 2 Roeslan saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm-33 40
atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada. Dalam pertanggungjawaban pidana makan beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang. Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunya pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk berekasi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati. 3 Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal 3 Chairul Huda, Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hlm-68 41
pertanggungjawaban pidana , perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak. Pertanggungjawaban pidana dala comman law system selalu dikaitkan dengan mens rea dam pemidanaan (punishment). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyrakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagi fungus, fungsi disni pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggubgjawaban disini memiliki fungsi control sisosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana. Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam common law system berhubungan dengan mens rea, bahwa pertanggungjawban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagi suatu pikiran yang salah (a guilty mind). Guilty mind mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif , yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawabn pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (no guilty mind) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat. Kesalahan sebagai bagian mens rea juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang 42
tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagi suatu control karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana. Kitab Hukum Udang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengjaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat simpulakan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.4 Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itu 4 Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta,Rajawali Pers, hlm-52 43
sendiri sebab apabila unusur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya makan seseornag tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban. B. Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu liability dan responsibility. Liability merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik.5 Dalam hukum pidana terhadap seseoraang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum nullum delictum nulla poena sine pravia lege atau yang sering disebut dengan asas legalitass, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana "tidak dipidana jika 5 Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335-337 44
tidak ada kesalahan". Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseornag atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggunngjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundnag- undangan. Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabn apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut. C. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menenutukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untk mengatakan bahwa seseornag memiliki aspek pertanggung jawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseornag tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah: a. Adanya suatu tindak pidana Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseornag tidak dapat dipidana 45
apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undnag-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.6 Dalam hukum pidana Indonesia menghendali perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghednaki perbuatan yang tampak kelaur, karena didalm hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaaan batin seseorang, hal ini asas cogitationis poenam nemo patitur, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalm fikirannya saja.7 b. Unsur kesalahan Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan schuld adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya. 8 Pengertian kesalahan di sini digunakan dalam arti luas. Dalam KUHP kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam pasal 359 dan 360. 6 Moeljalento, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi revisi, Jakarta, Renika Cipta, hlm-25 7 Frans Maramis, 2012, Hukum PIdana Umum dan Tertulis di Indonesia, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm-85 8 Ibid, hlm-114 46
Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti normative. Kesalahan psikologis adalah kejahatan yang sesungguhnya dari seseorang, kesalahan psikologis ini adalah kesalahan yang ada dalm diri seseorang, kesalahn mengenai apa yang orang itu pikirkan dan batinya rasakan, kesalahan psikologis ini sulit untuk dibuktikan karena bentuk nya tidak real, kesalahan psikologis susah dibuktikan karena wujudnya tidak dapat diketahui. 9 dalam hukum pidana di Indonesia sendiri yang digunakan adalah kesalahan dalam arti normative. Kesalah normative adalah kesalahan adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseornag. Kesalah normative merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalah baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan. a) Kesengajaan Dalam tindak pidana kebanyakan di Indonesia memiliki unsur kesengajaan atau opzettelijik bukan unsur culpa. Hal ini berkaitan bahwa orang yang lebih pantas mendapatkan hukuman adalah orang yang melakukan hal tersebut atau melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajan. Mengenai unsur kesalahan yang 9 Ibid, hlm-115 47
10 Ibid, hlm-121 disengaja ini tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatananya diancam oleh undnag-undang , sehingga tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupaka perbuatan yang bersifat "jahat". Sudah cukup dengan membuktikan bahwa pelaku menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui konsekuensi atas perbuataannya. Hal ini sejalan dengan adagium fiksi, yang menyatakan bahwa seetiap orang dianggap mengetahui isi undang-undang, sehingga di anggap bahawa seseorang mengetahui tentang hukum, karena seseorang tidak dapat menghindari aturan hukum dengan alasan tidak mengetahui hukum atau tidak mengetahui bahwa hal itu dilarang. Kesengajan telah berkembang dalam yurisprudensi dan doktrin sehingga umumnya telah diterima beberapa bentuk kesengajaan, yaitu :10 1. Sengaja sebagai maksud Sengaja sebagai maksud dalam kejahatan bentuk ini pelaku benar-benar menghendaki (willens) dan mengetahui (wetens) atas perbuatan dan akibat dari perbuatan yang pelaku perbuatan. Diberi contoh A merasa dipermalukan oleh B, oleh karena itu A memiliki dendam khusus terhadap B, sehingga A memiliki rencana untuk mencelakai B, suatu hati A membawa sebilah pisau dan menikam B, menyebabkan B tewas, maka 48
11 Ibid, hlm-122 perbuatan A tersebut dapat dikatakan adalah perbuatan yang benar-benar ia kehendaki. Matinya B akibat tikaman pisau A juga dikehndaki olehnya. 11 Hal mengetahui dan menghendaki ini harus dilihat dari sudut pandang kesalahan normative, yaitu berdasarkan peristiwa-peristiwa konkret orang-orang akan menilai apakah perbuuatan tersebut memang dikehendaki dan diketahui oleh pelakunya. Kesalahan dengan kesengajaan sebagai maksud sipelaku dapat dipertanggungjawabkan, kesangjaan sebagi maksud ini adalah bentuk yang mudah dimengerti oleh khalayak masyarakat. Apabila kesengajaan dengan maksud ini ada pada suatu tindak pidana dimana tidak ada yang menyangkal maka pelaku pantas dikenakan hukuman pidana yang lebih berat apabila dapat dibuktikan bahwa dalm perbuatan yang dilakukan oleh pelaku benar bear suatu perbuataan yang disengaja dengan maksud, dapat dikatan sipelaku benar-benarmenghendaki dan ingin mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana. 2. Sengaja sebagi suatu keharusan Kesangajan semacam ini terjadi apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapi akibat dari 49
12 Ibid, hlm-122 13 ibid perbuatanya, tetapi ia melakukan perbuatan itu sebagai keharusan untuk mencapai tujuan yang lain. Artinya kesangajan dalam bentuk ini, pelaku menyadari perbuatan yang ia kehendaki namun pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatan yang telah ia perbuat.12 Diberi contoh A ingin mengambil tas yang berada dibelakang estalase took, untuk mencapai tas tersebut maka A perlu memecahkan kaca estalase, maka pecahnya kaca tersebut bukan kehendak utama yang ingin dicapi oleh A, namunperbuatan itu dilakukannya demi mencapai tujuan yang lain.kesengajaan menghancurkan kaca merupakan sengaja dengan kesadaran tenatang keharusan.13 3. Sengaja Sebagi kemungkinan Dalam sengaja sebagai kemungkinan, pelaku sebenarnaya tidak menghendaki akibat perbuatanya itu, tetapi pelaku sebelumnya telah mengethaui bahwa akibat itu kemungkinan juga dapat terjadi, namun pelaku tetap melakukan perbuatannya dengan mengambil resiko tersebut. Scaffrmeister mengemukakan contoh bahwa ada seorang pengemudi yang menjalankan mobilnya kearah petugas polisi yang sedang memberi tanda berhenti. Pengemudi tetap memacu mobil dengan harapan petugas kepolisian tersebut melompat 50
kesamping, padahal pengemudi menyadari resiko dimanda petugas kepolisian dapat saja tertabrak mati atau melompat kesamping. b) Kealpaan (culpa) Dalam pasal-pasal KUHPidana sendiri tidak memberikan definisi mengenai apa yang diamksud dengan kealpaan. Sehingga untuk mengerti apa yang dimaksud dengan kealpaan maka memerlukan pendapat para ahli hukum. Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar yang telah ditentukan, kelalian itu terjadi karena perilaku dari orang itu sendiri. Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur gecompliceerd yang disatu sisi mengarah kepada perbuatan seseorang secara konkret sedangkan disisi lain mengarah kepada keadaan batin seseorang. Kelalain terbagi menjadi dua yaitu kelalaian yang ia sadari (alpa) dan kelalain yang ia tidak sadari (lalai). Kelalain yang ia sadari atau alpa adalah kelalain yang ia sadari, dimana pelaku menyadari dengan adanay resiko namun tetap melakukan dengan mengambil resiko dan berharap akibat buruk atau resiko buruk tidak akan terjadi. Sedangkan yang dimaksud dengan kelalaiam yang tidak disadari atau lalaiadalah seseornag tidak menyadari adanyaresiko atau kejadian yang buruk 51
akibat dari perbuatan ia lakukan pelaku berbuat demikian dikarenan anatar lain karena kurang berpikir atau juga bisa terjadi karena pelaku lengah denagn adanya resiko yang buruk. Kelalain yang disadari adalah kelalaian yang disadri oleh seseorang apabila ia tidak melakukan suatu perbuatan maka akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh hukum pidana, sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan yang ia tidak sadri adalah pelaku tidak memikirkan akibat dari perbuatan yang ia lakukan dan apabila ia memikirkan akibat dari perbuatan itu maka ia tidak akan melakukannya. b. Adanya pembuat yang dapat bertanggung jawab Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan psycis pembuat. Kemapuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawaban menjdai salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan pemidanaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidka dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana. 52
Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa kebanyakan Undnag- Undang merumuskan syarat kesalahan secara negative. Kitab Undang- Undang Hukum Pidana tidak mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab namun yang diatur dalam KUHP sendiri justru kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab.14 Pasal yang mengatur tentang kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab adalah pasal 44 KUHP yang berbunyi ; 1. Barang tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (gebrekkige ontiwikkeling) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana siapa melakukan perbuatanyang 2. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan. Dalam pasal 44 ini seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat bertanggung jawab atas berbuatan yang telah ia lakukan apabila tidak memiliki unsur kemampuan bertanggung jawab, ketidak mampuan untuk bertanggung jawab apabila didalam diri pelaku terdapat kesalahan, kesalahan tersebut ada 2 yaitu ; 1. Dalam masa pertumbuhan pelaku, pelaku mengalami cacat mental, sehingga hal itu mempengaruhi pelaku untuk membedakan anatara perbuatan yang baik adan buruk. 2. Jika jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebbakna suatu penyakit, sehingga akalnya kurang berfungsi 14 Andi Zainal Abidin, 2007, Hukum Pidana I, cetakan ke-2, Jakarta, Sinar Grafika, hlm-260 53
secara optimal atau akalnya tidak berfungsi secara optimal untuk membedakan hall-hal yang baik dan buruk. Kemampuan bertanggung jawab juga berhubungan dengan umur tertentu bagi pelaku tindak pidana. Artinya hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memilki kemampuan bertanggung jawab serta memilki kewajiban pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, hal ini dikarenakan karena pada umur tertentu secara psycologi dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Pada dasar nya anak pada umur tertentu belum dapat menyadari dengan baik apa yang telah dilakukan, artinya anak pad aumur tertentu juga tidak dapat memisahkan mana yang baik dan mana yang salah tentu juga hal ini mempengaruhi anak tidak dapat menginsafkan perbuatannya. Apabila anak pada tertentu melakukan tindak pidana dan oleh karena perbuatannya dilakukan proses pidana makan secara psycologi anak tersebut akan terganggu dimasa dewasanya. 15 Dalam proses pemidanaan nya hakim wajib memcari dan membuktikan apakah pelaku memiliki unsur kemampuan bertanggung jawab, sebab apabila pelaku tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab baik karena usia yang belum cukup umur, atau dikarenakan keadaan psycologi seseorang terganggu maka orang tersebut tidak dapat diminta pertanggung jawabanya. 15 Agus Rusianto, 2016, Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm-80 54
c. Tidak ada alasan pemaaf Dalam keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak di inginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena factor-faktor dari luar dirinya. 16 Factor-faktor dari luar dirinya atau batinnya itulah yang menyebabkan pembuat tindak oidana tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan kesalaahannya menjadi terhapus. Artinya, berkaitan dengan hal ini pembuat tindak pidana terdapat alasan penghapusan pidana, sehingga pertanggujawaban berkaitan dengan hal ditunggukan smapai dapat dipastikan ada tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku pembuat tindak pidana tersebut. Dalam hal ini sekalipun pelaku pembuat tindak pidana dapat dicela namun celaan tersebut tidak dapat dilanjutkan kepadanaya karena pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana tersebut. 17 Dalam doktrin hukum pidana alasan pemaaf dan alasan pembenar, alasan pembenar adalah suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Alasan pembenar dan alasan 16 Chairul Huda, 2006, Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Jakarta, Kencana, hlm-116 17 ibid ini 55
pemaaf ini dibedakan karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Adanya perbedaan ini karena alasan pembenar adalah suatu alasan "pembenaran" atas suatu tindak pidana yang melawan hukum sedangkan alasan pemaaf berujung pada "pemaafan" terhadap seseorang sekalipun telah melakukan pelanggar hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat.18 Dalam hukum pidana yang termasuk alasan pembenar seperti keadaaan darurat, pembelaan terpaksa, Menjalankan peraturan perundang-undangan, menjalankan perintah jabatan yang sah. Keadaan darurat merupakan salah satu alasan pembenar, yaitu suatu alsan karena seseorang menghadapi dilema situasi untuk memilih suatu tindakan. Keadaan darurat ini sebagai salah satu bentuk via compulsive terjadi dalam tiga kemungkinan. Kemungkinan Pertama terjepit diama seseorang memilih diantara dua kepentingan yang sama-sama penting, diberi contoh seseorang yang berada ditengah laut bersama ketiga orang temannya, alat penyelamat saat itu hanyalah satu papan yang hanya dapat menampung dua orang saja, dalam hal ini seseorang tidak dapat silahkan apabila salah satu teman tersebut tidak dapat diselamatkan. Kemungkinan yang Kedua yaitu seseorang terjepit diantara kepentingan dan kewajiban. Kemungkinan yang ketiga adalah seseorang ditempatkan pada situasi terjepit diantara dua kewajiban.19 18 Hanafi Amrani, Mahrus Ali, Op.Cit, hlm-45 19 ibid 56
Pembelaan Terpaksa berada dalam pasal 49 ayat 1 KUHP ditentukan syarat-syarat dimana melakukan suatu delik untuk membela diri dapat dibenarkan. Untuk itu undang-undang menentukan syarat- syarat yang sangat ketat, meneurut pasal 49 ayat 1 KUHP untuk pepbelaan terpaksa disyararatkan adanya serangan mendadak atau seketika itu terhadap raga, kehormatan kesusilaan atau harta benda, serangan itu bersifat melawan hukum, dalam hal ini pembelaan adalah suatu keharusan. Pembelaan terpaksa ini dimaksudkan adalah pembelaan yang dilakukan ketika ada suatu serangan yang akan terjadi. Pembelaan terpaksa ini terjadi apabila seseorang tidak melakukan pembelaan diri maka suatu hal yang buruk akan terjadi atau apabila tidak melakukan pembelaan makan menepatkan seseorang dalam keadaan yang meugikan dan membahayakan. 20 Menjalankan Peraturan Perundang-undangan, hal ini terjadi apabila seseorang dihadapkan dalam dua kewajiban, dalam hal ini seseorang haarus melakukan suatu perbuatan sesui keadaan yang terjadi dan tidak mengabaikan Undang-Undang. contohnya apabila ada seseorang yang melanggar lalu lintas maka petugas kepolisian diperbolehkan menghentikan pelaku pelanggar lalu lintas tersebut namun dilarang untuk menembak orang tersebut, jika keadaanya berubah seseorang yang melanggar lalu lintas tersebut adalah 20 Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, 1995, Hukum Pidana, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, hlm- 59 57
tersangka utama yang ada dalm pengejaran kepolisian maka petugas diperbolehkan menembak seseorang tersebut. 21 Menjalakan Perintah Jabatan Yang Sah. Suatu perintah jabatan mengandaikan suatu hubungan hukum public antara yang memerintah dan yang diperintah. Hal ini artinya seseorang dalma menjalankan perintah jabatan tidak dapat dihukum, karena seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan dengan perintah dan sarana yang patut. 22 Dalam hukum pidana yang dimaksud dengan alasan pemaaf adalah hukum pidana adalah tidak mampu bertanggungjawab, daya paksa, pembelaan terpaksa melampaui batas,.23 mengenai ketidak mampuan bertanggung jawab telah dijabarkan sebelumnya, hal ini berkaitan dengan keadaan seseorang dapat atau tidak diri seorang pelaku tersebut melakukan pertanggungjawaban mengenai suatu hal yang telah diperbuat. Daya paksa, dalam KUHP daya paksa diatur didalam pasal 48 yang menyatakan "barang siapa seseorang yang melakukan suatu tindak pidana karena atas dorongan daya paksa, maka tidak dapat dipidana". Pada kata dorongan hal itu mengisyaratkan bahwa seseornag yang melakukan tindak pidana tersebut dalam keadaan paksaan secara psikologis. Tekanan psikologi tersebut dapat ada karena tindakan sekita seseorang atau tekanan atau dorongan tersebut 21 Ibid, hlm-67 22 ibid 23 Ibid. 58
memang telah lama ada dan dalam suatu waktu tekanan tersebut meledak. 24 Pembelaan terpaksa melampaui batas, apabilan pembelaan terpaksa merupakan salah satu alasan pembenar maka dalam pembelaan terpaksa melampaui batas masuk dalam alasan pemaaf, hal ini karena pembelaan terpaksa melampui batas dapat dicela namun tidak dapat dipidana. Diberi contoh seseorang yang sedang memasak didapur dihadapkan maling dirumahnya yang memegang pisau maka untuk membela dirinya orang tersebut menusuk maling tersebut dengan pisau hingga meninggal. Berkaitan dengan hal ini hakim harus menggali apakan seseorang tersebut tidak pidana karena suatu alasan pemaaf atau karena alasan pembenar. 25 D. Pertanggung Jawaban Pidana Kejahatan Seksual Tujuan dari hukum pidana ialah untuk memenuhi rasa keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Hukum pidana juga memiliki control suatu perbuatan pidana, karena dalam hukum pidana seseorang yang melakukan kejahatan akan dididik dan diberikan sanksi sesuai dengan perbuatan pidana yang telah ia lakukan hal itu agar seseorang yang melakukan tindak pidana itu dapat merasakan efek jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali, dengan adanya sanksi yang di muat dalam peraturan undang-undnag akan menekan masyrakat lainya untuk tidak melakukan suatu perbuatan tindak pidana. 24 Hanafi Amrani, Mahrus Ali, Op.Cit, hlm-47 25 Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, Op.Cit, hlm-69 59
Kata "kesusilaan" dalam Kamus Besar Indonesia yang disusun oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, diterbitkan Balai Pustaka. 26 Kata "susila" dimuat arti sebagai beriku : 1. Baik budi bahasanya, beradab, sopan, tertib; 2. Adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban: 3. Pengetahuan tentang adat Makna dari "kesusilaan" adalah suatu tindakan yang berkenan dengan moral yang ada dalam setiap diri manusia, sehiungga dapat diambil kesimpulan delik kesusilaan adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum yang berkaitan dengan etika yang ada dalam diri manusia yang mana hal tersebut telah diatur dalam perundang-undangan. Pertanggungjawaban tindak pidana kesusilaan dalam hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam buku XIV Buku kedua dengan judul "Kejahatan Terhadap Kesusilaan". Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan diatur dalam pasal 281-299 KUHP. Tindak pidana kesusilaan dalam KUHP dibedakan menjadi dua, yaitu Tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam Pasal 285 KUHP dan tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang diatur dalam Pasal 289 - 296 KUHP. Pengaturan Tentang Kejahatan Pencabulan selain diatur dalam KUHP, yaitu dalam Pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 26 Marpaung, Leden, Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya, (Jakarta: Sinar Grafika , 2008), hal 2 60
295 dan Pasal 296 KUHP, juga diatur dalam Pasal 82 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Ancaman sanksi pidana kejahatan kesusilaan dalam KUHP memiliki sanksi pidana penjara sekurang kurangnya minimal satu tahun dan denda panjara maksimal lima belas tahun penjara., masing-masing kejahatan kesusilaan telah diancam dengan sanksi pemberatan, selain itu juga dapat dijatuhi hukuman berganda sesuai dengan kejahatannya, yaitu dapat dijatuhi hukuman penjara dan dijatuhi hukuman denda. E. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Dalam putusan putusan nya hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :27 1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. 2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdawa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa benar melakukan kesalahan dan dapat dipidana. 3. Keputusan mengenai pidananya apabila terdakwa memang dapat bertanggung jawab dan dapat dipidana atas apa perbuatannya. UU Nomor 48 tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas Hakim untuk mengadili perkara diamana dalam tugasnya tersebut hakim haruslah menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim dalam menjalankan 27 Suadrto. Hukum dan pidana. Alumni. Bandung. 1986. Hal 74 61
tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh ataupun memihak kepada salah satu pihak. Jaminan mengenai kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam pasal 24 UUD Negara RI Tahun 1945, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradila guna menegakkan hukum dan keadilan. Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan memuat 4 kriteria dasar pertanyaaan (the four way test) berupa28 : 1. Benarkah Putusanku ini? 2. Jujurkah aku dalam mengambil putusan? 3. Adilkah putusan ini bagi para pihak ? 4. Bermanfaatkah putusan ku ini? Pedoman pemberian pidana (strafftoemeting-leidraad) akan memudahkan hakim dalam menetapkan pemidaannya, setelah terbukti bahwa terdakwa tekah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam daftar tersebut dimual hal hal yang bersifat subjektif yang menyangkut hal-hal yang diluar pembuat. Dengan memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih proposional dan lebih dipahami mengenai pidananya seperti yang dijatuhkan itu.29 Segala keputusan yang diambil oleh seorang hakim selain harus memuat passal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk menggali, kaedah hukum yang hidup dan berkembang didalam masyarakat. Hakim bertanggung jawab dalam memberikan 28 Lilik Mulyadi. Kekuasaan Kehakiman. Bina Ilmu. Surabaya. 2007. Hal 136 29 Muladi dan Barda Nawawi Arif. Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. Bandung. 1998. Hal 67 62
putusan, dalam hal ini hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk menerima, memeriksa dam memutuskan perkara yang diajukan kepadanya diaman pertanggungjawaban tersebut tidak hanya dijatuhkan kepada hukum, dirinya sendiri ataupun masyarakat luas, tetapi yang lebih lagi itu harus dapat dipertanggunng jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hakim dalam memberikan putusan tidak boleh menjatuhkan suatu hukuma yng lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan Undang-Undang.30 Dalam memutuskan suatu putusan, ada beberapa teori yang digunakan oleh hakim tersebut. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, sebagai berikut :31 1. Teori Keseimbangan Yang dimaksud dengan Teori Keseimbangan disisni adalah terjalinnnya keseimbanagan antara syarat-syarat yang di atur dalam undang-undnag dengan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan atau pihak yang berhubungan dengan perkara. 2. Teori pendekatan seni dan isntitusi Dalam penjatuhan putusan hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau institusi dari pengetahuan hakim. 30 Diakses pada 12 februari 2017. Pukul 19:47 31 Ahmad Rifai. Penemuan Hukum. Sinar Grafika.Jakarta. 2010. Hal 102. 63
3. Teori pendekatan keilmuan Titik tolak dari teori ini adalah proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu hal ini untuk menjamin konsistensi dari putusan hakim. 4. Teori Pendekatan Pengalaman Perkara-perkara yang telah dilalui atau yang terdahulu telah dihadapi akan menjadi pengalaman bagi seorang hakim hal ini akan membantu hakim dalam menghadapi perkara-perkara yang akan dihadapinya. 5. Teori Ratio Decindendi Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang sedang disengketakan sebagi dasar hukum dalam menjatuhkan putusan serta mempertimbangkan hakim harus memberikan keadilan bagi para pihak yang berpekara dengan landasan hukum yang jelas. 6. Teori Kebijaksanaan Teori ini menekankan bahwa segala pihak baik pemerintah, masyarakat keluarga dan orang tua ikut andil bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa agak 64
kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masayrakat dan Negara. Untuk menjatuhkan pidana terhdap seorang terdakwa hakim dalam mengambil keputusan terhadap pelaku menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbanagn yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada factor-faktor yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undnag telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis itu diantaranya adalah dakwaan jaksa penuntut umum,keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam undang-undang yang berkaitan dengan perkara. Disamping fakta-fakta yang ada didalam persidangan hakim dalam memutuskan perkara membuat suatu pertimbangan yang bersifat non yuridis, pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu : a. Dampak perbuatan terdakwa Dampak perbuatan terdaakwa, hakim dalam memutuskan perkara melihat dari udut bagaimana dampak perbuatan terdakwa terhadap korban yang menjadi perbuatan terdakwa tersebut, dan melihat dampak bagi masyakat luas. b. Kondisi diri terdakwa Kondisi diri terdakwa disini maksudnya, kondisi fisik maupun psikologi dari terdakwa termasuk status social dari terdakwa. Kondisi fisik yang dimaksud disini adalah usia dan tingkat kedewasaaan 65
terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan keadaan psikologi adalah keadaan terdakwa sebelum melakukan tindak pidana tersebut, marah atau gemetar, pikiran atau keadaan keiwaan terdakawa yang tidak normal, status social dalam masyarakat maksudnya adalah status yang dimiliki terdakwa didalam masyarakat yaitu apakah pejabat, polisi, kuli bangunan, petani, buruh dan sebagainya. c. Hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa Apabila diperhatikan didalam putusan hakim selalu memuat pertimbangn hakim apa sajakah yang menjadi factor pemberat dan factor yang meringkan dalam putusan terdakwa Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang dijatuhkan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari system pembuktian negative (negative wetterlijke), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu peristiwa atau suatu perbuatan telah dianggap terbukti, disamping adanya alat-alat bukti meneurut undang-undang ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritasi moral yang baik hal ini sesuai yang ada pada Pasal 183-189 KUHP. juga 66