KATA PENGANTAR Assalamu'alaikum Wr.Wb., Salam Sejahtera Bagi Kita Sekalian, Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT (Tuhan Yang Maha Esa) karena berkat rahmat dan karunianya, Laporan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) D.I.Yogyakarta Triwulan I Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Sekretariat disusun berdasarkan kententuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja ditujukan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja dan anggaran yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta sampai dengan Triwulan I Tahun 2024. Mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7145.1/PR.04.04/SJ/07/2024 tentang Laporan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Triwulan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota, Laporan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja ini juga ditujukan untuk memberikan penilaian kinerja secara berkala (Triwulan) atas pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan melalui perjanjian kinerja. Laporan Triwulan I TA 2024 Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) D.I. Yogyakarta Tahun 2024 digunakan sebagai indikator penilaian tingkat akuntabilitas/ pertanggungjawaban atas kinerja hasil (outcome) dan keluaran (output) terhadap penggunaan anggaran Bawaslu D.I. Yogyakarta selama periode Januari sampai dengan Maret 2024. Laporan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi atas pelaksanaan program/ kegiatan Triwulan I TA 2024 i
untuk meningkatkan dan memperbaiki setiap kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun sebelumnya sesuai dengan dokumen perencanaan (Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja). Semoga Laporan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) D.I.Yogyakarta Triwulan I Tahun 2024 ini dapat bermanfaat dan tentunya masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyusunannya, oleh karena itu kritik serta saran yang membangun dari semua pihak sangat kami harapkan demi kesempurnaan laporan ini. Wassalammualaikum Wr Wb. Yogyakarta, 21 Agustus 2024 Kepala Sekretariat Bawasalu D.I. Yogyakarta, Drs. Screning Yosmar Dano, M.Si NIP. 19700513 198903 1 00 ii
RINGKASAN EKSEKUTIF Laporan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) D.I.Yogyakarta Triwulan I Tahun 2024 sebagai sarana pemantauan capaian kinerja dan anggaran berdasarkan dokumen perjanjian kinerja Kepala Sekretariat selama periode 3 (tiga) bulan pertama di Tahun 2024. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada Kementerian/ Lembaga untuk menyusun dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dokumen perencanaan strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) yang kemudian disebut Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilu (Renstra Bawaslu) 2020-2024 disusun mengacu pada RPJMN 2020-2024 yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2020-2024 memiliki keterkaitan dengan Renstra Bawaslu 2020-2024 dimana pencapaian visi dan misi Bawaslu dapat dijadikan salah satu indikator keberhasilan RPJMN 2020-2024. Ada dua tujuan utama Bawaslu yaitu: 1. Terwujudnya pengawasan dan penegakan hukum Pemilu yang berkualitas dan berintegritas; dan 2. Terwujudnya kehidupan demokrasi electoral yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Kedua tujuan utama tersebut dapat dicapai melalui empat kegiatan utama, yaitu (1) perencanaan dan pendanaan, (2) pemantauan, (3) evaluasi, dan (4) koordinasi. Dimana keempat kegiatan utama itu sangat ditentukan oleh delapan faktor utama yaitu regulasi, sistem, struktur atau organisasi, kultur, personil atau sumber daya manusia aparatur, anggaran, sarana prasarana dan kerjasama antar lembaga. Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai maka pelaksanaan Rencana Strategis dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan. Kebijakan, program dan kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu iii
Rencana Kerja (Perfomance Plan). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya. Dalam rangka monitoring pencapaian sasaran strategis sesuai dengan RPJMN Bawaslu dibawah ini disampaikan Perjanjian Kinerja Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2024 sebagai turunan dari Renstra Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2020-2024. Dalam Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat terdapat 1 (satu) sasaran yang harus dicapai dimana pengukuran ditentukan oleh 7 (tujuh) indikator kinerja sebagai berikut: Tabel i. 1 Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Realisasi s.d. TW I Progres s.d. TW I (%) Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi 100% 5 75 5 75 50 Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting 1 0 5 Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota 100% 25 25 Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota 100% 80 90 Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu 100% 25 25 Persentase pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan 100% 0 5 iv
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ... i RINGKASAN EKSEKUTIF ... iii DAFTAR ISI ... v DAFTAR TABEL ... vi DAFTAR GAMBAR ... vii BAB I PENDAHULUAN ... 1 1.1 Latar Belakang ... 1 1.2 Maksud dan Tujuan ... 1 1.3 Tugas dan Fungsi ... 2 1.4 Struktur Organisasi ... 2 BAB II DATA ANALISIS CAPAIAN KINERJA ... 7 2.1 Perjanjian Kinerja... 7 2.2 Pembahasan capaian kinerja per Sasaran Kegiatan ... 9 2.3 Akuntabilitas Keuangan dan Capaian Output ... 22 BAB III PENUTUP ... 27 3.1 Kesimpulan ... 27 3.2 Saran/ Rekomendasi ... 27 v
DAFTAR TABEL Tabel i. 1 Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat ... iv Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta ... 3 Tabel 2. 1 Target Kinerja Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ... 7 Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Kegiatan ke-Satu ... 10 Tabel 2. 3 Indikator Kinerja Kegiatan ke-Dua ... 11 Tabel 2. 4 Indikator Kinerja Kegiatan ke-Tiga ... 12 Tabel 2. 5 Indikator Kinerja Kegiatan ke-Empat ... 14 Tabel 2. 6 Indikator Kinerja Kegiatan ke-Lima ... 20 Tabel 2. 7 Indikator Kinerja Kegiatan ke-Enam... 21 Tabel 2. 8 Indikator Kinerja Kegiatan ke-Tujuh ... 21 Tabel 2. 9 Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran per-Indikator Kinerja Kegiatan Triwulan I TA 2024 ... 22 Tabel 2. 10 Alokasi Anggaran Per Jenis Belanja ... 23 Tabel 2. 11 Capaian Output ... 24 vi
DAFTAR GAMBAR Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta... 3 Gambar 1. 2 Profil Kepala Sekretariat Bawaslu D.I.Yogyakarta ... 4 vii
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klasifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala Triwulanan, Semester dan Tahunan. Laporan ini adalah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) D.I.Yogyakarta. Laporan ini berisi capaian atau progress kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta yang ada dalam Perjanjian Kinerja. Laporan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja memuat gambaran dan evaluasi pencapaian kinerja pada periode tertentu yang dikaitkan dengan identifikasi kendala/permasalahan serta upaya-upaya peningkatan kinerja yang dilakukan untuk mencapai sasaran, program dan indikator kinerja dalam kerangka pemenuhan tujuan dari pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja. 1.2 Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan laporan kinerja ini adalah untuk melihat progress capaian kinerja program dan kegiatan sampai dengan periode Triwulan I Tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Tujuan dari penyusunan laporan kinerja ini untuk melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja yang telah dicapai sampai dengan Triwulan I Tahun 2024, agar dapat menjadi bahan pertimbangan atau acuan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan diambil sehingga diharapkan dapat meningkatkan capaian kinerja Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum. 1
1.3 Tugas dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bawaslu D.I. Yogyakarta memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Provinsi serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait. Penyelenggaraan fungsi Sekretariat Bawaslu Provinsi diuraikan sebagaimana diatur dalam Pasal 72 Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2021 yang meliputi: a. penyusunan rencana dan program kerja, serta laporan kegiatan Bawaslu Provinsi; b. pemberian dukungan administratif kepada Bawaslu Provinsi; c. pelaksanaan perencanaan program administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan serta pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu Provinsi; d. fasilitasi pelaksanaan pengawasan Pemilu, penanganan pelanggaran Pemilu, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu; e. pelaksanaan advokasi hukum di bidang kepemiluan; f. pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Bawaslu Provinsi; dan g. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota. 1.4 Struktur Organisasi Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan dan Kriteria Klasifikasi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Bawaslu D.I. Yogyakarta masuk dalam klasifikasi Sekretariat Bawaslu Provinsi Kelas B. Sekretariat Bawaslu Provinsi Kelas B mempunyai susunan organisasi terdiri dari Bagian Administrasi, Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat, Bagian Penanganan 2
Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum serta didukung dengan kelompok fungsional tertentu. Berikut adalah struktur organisasi Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta sesuai dengan Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2021. Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta pada Triwulan I Tahun 2024 adalah sebanyak 37 orang, terdiri atas Kepala Sekretariat, Kepala Bagian, Pejabat Fungsional, Staf Pelaksana Teknis (PNS dan PPNPN), serta Staf Pendukung (Pramubakti, Pengemudi, dan Satpam) dengan pemetaan sebagai berikut: Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta Jabatan Jumlah Pegawai Kepala Sekretariat 1 orang Kepala Bagian 3 Orang Pejabat Fungsional 5 Orang Staf Pelaksana Teknis 16 Orang (PNS dan PPNPN) Staf Pendukung 12 Orang Total 37 Orang 1. Kepala Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu D.I. Yogyakarta. 3
Adapun Kepala Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu D.I. Yogyakarta serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait. Gambar 1. 2 Profil Kepala Sekretariat Bawaslu D.I.Yogyakarta 2. Kepala Bagian Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta termasuk ke dalam Sekretariat Bawaslu Kelas B, sehingga terdiri atas 3 (tiga) Kepala Bagian yang terdiri atas: a. Bagian Administrasi Bagian Administrasi memiliki tugas melaksanakan urusan administrasi dan koordinasi pelaksanaan pengawasan internal. Dalam menjalankan tugas tersebut, Bagian Administrasi menyelenggarakan fungsi: 1. Pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran Bawaslu Provinsi melalui konsultasi kepada pimpinan Bawaslu Provinsi; 2. Pengelolaan keuangan; 3. Pengelolaan arsip, persuratan, rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara serta keprotokolan dan keamanan dalam; dan 4. pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia,ketatausahaan pimpinan, dan pengawasan internal. 4
b. Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan penyiapan pencegahan pelanggaran, pengawasan partisipatif, pengelolaan hubungan antarlembaga, akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu, pengawasan tahapan Pemilu di provinsi, dan pengelolaan data informasi. Dalam menjalankan tugas tersebut, Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: 1. Identifikasi potensi kerawanan Pemilu di daerah provinsi; 2. Koordinasi dengan instansi terkait dan pemerintah daerah; 3. Fasilitasi pelatihan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu; 4. Fasilitasi pelatihan untuk Bawaslu Kabupaten/Kota; 5. Fasilitasi urusan hubungan masyarakat, pemberitaan, dan publikasi; 6. Pelaksanaan kerja sama dan hubungan antarlembaga di daerah provinsi; 7. Akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu; 8. Pengawasan tahapan Pemilu; 9. Supervisi dan pendampingan pengawasan Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten/Kota; dan 10. Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi. c. Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan urusan penanganan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu, teknis persidangan pelanggaran Pemilu, penyelesaian sengketa proses Pemilu, serta urusan hukum di Provinsi. Dalam menjalankan tugas tersebut, Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum menyelenggarakan fungsi: 1. Fasilitasi dukungan administrasi dan teknis penerimaan laporan, kajian laporan dan temuan, persidangan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu dan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif; 5
2. Fasilitasi pelaksanaan investigasi dugaan pelanggaran Pemilu dan dugaan tindak pidana Pemilu; 3. Pemberian dukungan administrasi dan teknis penerimaan laporan, kajian, penanganan tindak pidana Pemilu, Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya yang bukan pelanggaran Pemilu, bukan sengketa Pemilu, dan bukan tindak pidana Pemilu. 6
BAB II DATA ANALISIS CAPAIAN KINERJA 2.1 Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja atau dapat disebut sebagai kontrak kinerja. Perjanjian kinerja Sekreatriat Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2024 merupakan penetapan komitmen kinerja Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta untuk memberikan dukungan kerja kepada Bawaslu D.I. Yogyakarta selama satu tahun. Perjanjian kinerja Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta tahun 2024 menetapkan 1 (satu) sasaran kegiatan dan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Kegiatan dengan mengacu pada Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum tahun 2020-2024. Target kinerja Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2024 disampaikan sebagai berikut: Tabel 2. 1 Target Kinerja Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Kinerja Tahunan TW I Target Progres Kinerja Triwulan TW II TW III Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri 100% 75% 100% 0% Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota 5 50% 50% 0% 7 TW IV 0% 0%
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan yang disesuaikan dengan regulasi Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu Persentase pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan Target Kinerja Tahunan 1 100% 100% 100% 100% 8 TW I 5% 25% 80% 25% 5% Target Progres Kinerja Triwulan TW II TW III 10% 100% 50% 75% 90% 95% 50% 75% 93% 100% TW IV 0% 100% 100% 100% 0%
2.2 Pembahasan capaian kinerja per Sasaran Kegiatan Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc Indikator 1 Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri. Penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pilkada melibatkan berbagai tingkat pengawasan untuk memastikan bahwa proses pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah berjalan sesuai dengan aturan dan prinsip demokrasi. Serta pengelolaan dukungan administrasi dan operasional untuk Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) guna mendukung kinerja pengawasan di tingkat Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa hingga Pengawas TPS. Pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan koordinasi yang baik antara semua tingkat pengawas serta dukungan administratif yang memadai agar proses pemilihan dapat berlangsung dengan adil dan transparan. Dalam upaya pencapaian indikator kinerja kegiatan ini, Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta melakukan berbagai kegiatan selama Triwulan 1 Tahun 2024 diantaranya: 1. Pembayaran Honorarium Pengawas Ad-Hoc Pembayaran honorarium untuk Pengawas Ad-Hoc dalam penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada adalah bagian penting dari administrasi dan manajemen anggaran pemilihan. Pengawas Ad-Hoc mencakup Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) pada berbagai tingkat seperti Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) dan Pengawas TPS (PTPS). Terkait dengan pembayaran honorarium Pengawas Ad-Hoc Pemilu mekanismenya menggunakan LS-RDP. Honorarium Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan dibayarkan pada hari pertama kerja untuk setiap bulannya, sedangkan untuk Sekretariat Panwaslu Kecamatan, PKD dibayarkan pada hari kerja pertama bulan berikutnya. Pembayaran Honorarium PTPS diberikan pada akhir masa kerja mereka. 9
2. Operasional Pengawas Ad-Hoc Untuk menunjang kinerja Pengawas Ad-Hoc agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengawas agar lebih optimal. Telak diberikan dukungan operasional bagi Pengawas Ad-Hoc pada Triwulan 1 Tahun 2024 antara lain fasilitasi sewa gedung/peralatan kantor, pemeliharaan gedung, pelayanan operasional perkantoran, dan santunan kecelakaan kerja bagi Pengawas Ad-Hoc. Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Kegiatan ke-Satu Indikator Kinerja Kegiatan Capaian Kinerja TW 1 Progres TW I Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas Kecamatan, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri Target 100% Realisasi 75% 75% Indikator 2 Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi. Bawaslu Provinsi memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan pengawasan pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada di seluruh Kabupaten/Kota. Pengawasan yang dilakukan pengawasan teknis dan operasional, serta memberikan bimbingan atau sosialisasi dan pelatihan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi Pemilu. Dalam upaya pencapaian indikator kinerja kegiatan ini, Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta melakukan berbagai kegiatan selama triwulan 1 tahun 2024 diantaranya: a. Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi 1. Bawaslu D.I. Yogyakarta melakukan Penandatanganan Memorandum og Understanding (MoU) bersama Universitas Nahdatul Ulama (UNU) Yogyakarta dan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta; 2. Simulasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara yang dilaksanakan pada 7 Februari 2024; 10
3. Monitoring pelaksanaan pengawasan tahapan Pemilu 2024 ke seluruh target wilayah, dengan output berupa salinan form D-hasil setiap Kabupaten/Kota di wilayah D.I.Yogyakarta; 4. Melakukan pengawasan tahapan Pemilu 2024 tingkat Provinsi dengan output salinan D-hasil Provinsi dan output berupa form kejadian khusus tingkat Provinsi; 5. Fasilitasi pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan Bawaslu dan Instansi terkait dalam mendukung pengawasan Pemilu. b. Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum Bawaslu Provinsi Pada Triwulan I TA 2024, Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum Bawaslu D.I. Yogyakarta masih dalam proses penyusunan timeline kegiatan, sehingga belum ada kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran indikator kinerja teknis pengawasan pada penyelenggaraan Pemilu 2024. Tabel 2. 3 Indikator Kinerja Kegiatan ke-Dua Indikator Kinerja Kegiatan Capaian Kinerja TW I Progres TW I Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan atas Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi Teknis Pengawasan Target 5 daerah Realisasi 5 50% Indikator 3 Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting. Program Pendidikan Pengawas Pemilu Partisipatif bertujuan meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat, sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat, meningkatkan ruang-ruang yang intensif dan menciptakan aktor-aktor pengawas dan kader penggerak pengawasan partisipatif. Pada triwulan I tahun 2024 belum dilaksanakan program Pendidikan Pengawas Pemilu Partisipatif. Pada 11
triwulan ini masih dalam proses persiapan dengan penyusunan timeline kegiatan yang rencananya akan dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2024. Tabel 2. 4 Indikator Kinerja Kegiatan ke-Tiga Indikator Kinerja Kegiatan Capaian Kinerja TW I Progres TW I Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting Pendidikan dan Target 1 daerah Realisasi 0 5 % Indikator 4 Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota. Bawaslu provinsi memiliki tanggungjawab dalam penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya di seluruh Kabupaten/Kota. Dalam upaya pencapaian indikator kinerja kegiatan ini, Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta melakukan berbagai kegiatan selama Triwulan 1 Tahun 2024 diantaranya: a. Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi 1. Membentuk SK Tim Keterbukaan Informasi Publik pada Triwulan I guna mendukung Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Provinsi; 2. Memperbaharui dan menggungah data informasi publik baik informasi langsung, informasi serta merta, dan informasi berkala di lawan website PPID Bawaslu Provinsi; 3. Melaksanakan rapat koordinasi bersama Komisi Informasi Daerah (KID) D.I. Yogyakarta guna mempersiapkan penilaian Monev KID D.I. Yogyakarta Tahun 2024 dan penyampaian laporan layanan informasi publik Tahun 2023 Bawaslu D.I. Yogyakarta kepada KID D.I. Yogyakarta; 4. Melakukan pendokumentasian serta publikasi kegiatan pada pengawasan kampanye, masa tenang hingga pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum 2024 dalam media sosial serta laman lembaga dengan rincian 139 konten media sosial dan 25 publikasi berita di laman Bawaslu D.I. Yogyakarta; 12
5. Menyediakan layanan permohonan data dan informasi kelembagaan dan kepemiluan melalui PPID Bawaslu D.I. Yogyakarta. Di Triwulan 1 Tahun 2024 sudah ada 2 permohonan informasi yang sudah dilayani dengan baik dengan status diberikan sepenuhnya. b. Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi 1. Melakukan rapat pembahasan pelaksanaan anggaran dan pembahasan revisi anggaran di Triwulan I; 2. Melaksanakan monitoring pelaksanaan anggaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota guna memastikan penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja dan tujuan yang telah ditetapkan; 3. Melakukan pembinaan dan monitoring terkait dengan tata kelola persuratan dan kearsipan kegiatan ini mencakup pengarsipan aktif inaktif, memastikan penomoran arsip di Bawaslu Kabupaten/Kota, serta memonitoring pemberkasan arsip dan disposisi surat di Bawaslu Kabupaten/Kota telah sesuai dengan aturan yang ada; 4. Melaksanakan fasilitasi dan kelembagaan bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten/kota; 5. Melaksanakan supervisi penguatan kelembagaan bawaslu kabupaten/kota; 6. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi pengawas dan kesekretariatan di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah proses penting untuk memastikan bahwa seluruh pegawai dan pejabat di Bawaslu memiliki kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka secara efektif. Proses ini mencakup berbagai aspek, dari pelatihan dan pengembangan hingga evaluasi kinerja. Beberapa pelatihan yang telah diselenggarakan oleh Bawaslu D.I. Yogyakarta antara lain Pelaksanaan workshop penguatan kapasitas (ToT) dan skema penyelenggaraan pelatihan saksi peserta pemilu tahun 2024 pelaksanaan workshop dan skema penyelenggara pelatihan saksi peserta pemilu memiliki tujuan untuk memastikan semua pihak yang terlibat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai serta kegiatan yang diikuti oleh pegawai Bawaslu D.I. Yogyakarta guna meningkatkan kompetensi dan pengetahuan 13
dalam bidang tugasnya antara lain pelaksanaan refreshment dan update kewajiban perpajakan instansi pemerintah tahun 2024; 7. Bawaslu D.I. Yogyakarta telah menyelesaikan pelaporan LHKPN tahun 2023 dan pelaporan SPT Tahunan 2023; 8. Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan kegiatan ini dilaksanakan guna untuk memastikan bahwa keuangan dikelola secara efektif, transparan dan akuntabel. Bawaslu D.I. Yogyakarta melaksanakan verifikasi SPJ Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota setiap akan mengajukan Ganti Uang Persediaan (GUP); 9. Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Barang Milik Negara (BMN) Tahunan TA 2023. c. Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten/Kota 1. Rapat bersama panwascam terkait kajian hukum dalam menghadapi pemilu serentak 2024; 2. Melakukan Pembuatan Video Konten Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Politik Uang; 3. Pembuatan Konten Edukasi; 4. Publikasi Kegiatan di Media Sosial; 5. Pembuatan video konten sosialisasi pencegahan pelanggaran pemilu; 6. Melaksanakan Rapat Koordinasi Pengelolaan Kehumasan, Peliputan dan Dokumentasi serta informasi publik Bawaslu; 7. Rapat Koordinasi Perekrutan PTPS dan Persiapan Pengawasan Sortir Lipat. d. Sub Bagian Administrasi Bawaslu Kabupaten/Kota 1. Rapat Pembahasan Revisi Anggaran; 2. Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Kinerja dan Anggaran Bawaslu Kabupaten; Tabel 2. 5 Indikator Kinerja Kegiatan ke-Empat Kinerja Kegiatan Persentase administrasi dan teknis Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota penyelesaian tugas pelayanan lainnya Capaian Kinerja TW I Realisasi Target 25% 100% 14 Progres TW I 25%
Indikator 5 Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota. Program pengawasan Pemilu pada Triwulan I Tahun 2024 ini adalah tahapan masa kampanye, masa tenang dan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta pemilu legislatif dari tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota hingga tingkat Provinsi. Dalam upaya pencapaian indikator kinerja kegiatan ini, Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta melakukan berbagai kegiatan selama Triwulan 1 Tahun 2024 diantaranya: a. Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi 1. Melakukan pengawasan secara langsung terkait jadwal Kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu berdasarkan jadwal Kampanye dan STTPK yang dikeluarkan POLDA DIY; 2. Melakukan pendokumentasian kegiatan selama Masa Kampanye sebanyak 102 kegiatan yang telah terpublikasi dalam media sosial serta laman lembaga; 3. Melakukan patroli pengawasan pada Masa Tenang untuk memastikan peserta pemilu dan tim sukses tidak melakukan aktivitas kampanye; 4. Melakukan pendokumentasian kegiatan selama Masa Tenang sebanyak 18 kegiatan yang telah terpublikasi dalam media sosial serta laman lembaga; 5. Melakukan pengawasan secara langsung proses Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara pada Pemilu tahun 2024; 6. Melakukan pengawasan pencetakan logistik ke percetakan rekanan KPU, pengawasan sortir lipat dan pemusnahan surat suara, pengawasan pergerakan logistik pemilu dan pendirian TPS; b. Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum Bawaslu Provinsi 1. Melakukan fasilitasi perselisihan hasil pemilihan umum. Kegiatan yang dilakukan selama melakukan fasilitasi ini yakni dengan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penyiapan Bahan Awal Pemberian Keterangan Tertulis PHPU Kabupaten/Kota se-D.I. Yogyakarta. Rapat ini diselenggarakan dalam rangka menyiapkan data-data awal untuk mempersiapkan 15
persidangan di Mahkamah Konstitusi sebelum adanya gugatan dari peserta pemilu; 2. Bawaslu D.I Yogyakarta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Peserta Pemilu pada penyelenggaraan Pemilu 2024. Evaluasi ini dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan dalam melaksanakan pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Peserta Pemilu, sehingga hasil evaluasi ini diharapkan menjadi bahan masukan dan pembelajaran dalam melaksanakan tugas pengawasan pada penyelenggaraan Pemilu selanjutnya; 3. Melaksanakan rapat dengan tema Alat Bukti Elektronik dan Digital Forensik dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu 2024. Rapat ini dilaksanakan dalam rangka penyamaan pemahaman pola penanganan tindak pidana Pemilu pada tahapan Kampanye Pemilu 2024 antara Bawaslu D.I.Yogyakarta, Kepolisian Daerah D.I.Yogyakarta dan Kejaksaan Tinggi D.I.Yogyakarta. Adapun manfaat dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman terkait potensi bukti elektronik untuk mendukung penanganan pelanggaran pemilu dan kekuatan Bukti Elektronik dalam penanganan tindak pidana Pemilu; 4. Melakukan pengelolaan data penanganan pelanggaran dan SIWASKAM kepada jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se D.I. Yogyakarta. Aplikasi SIWASKAM merupakan aplikasi Bawaslu untuk mendigitalisasi pengelolaan data pada tahapan kampanye Pemilu 2024, namun dalam penggunaan aplikasi tersebut masih terdapat beberapa permasalahan dan belum maksimal. Sehingga Bawaslu D.I. Yogyakarta melakukan identifikasi permasalahan penggunaan aplikasi SIWASKAM sebagai bahan masukan kepada Bawaslu; 5. Bawaslu D.I. Yogyakarta bersama Bawaslu Kabupaten/Kota se D.I. Yogyakarta melakukan riviu mekanisme penertiban APK masa Kampanye Pemilu 2024. Kegiatan ini untuk membahas penanganan pelanggaran pada masa kampanye, terutama terkait penertiban APK yang perlu dilakukan secara massif, khususnya terhadap pemasangan APK yang tidak sesuai dengan ketentuan; 16
6. Melakukan rapat koordinasi pengelolaan Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024 Pasca Penertiban di Daerah Istimewa Yogyakarta. Rapat ini dalam rangka pembinaan/pelaksanaan penanganan pelanggaran pada tahapan Kampanye Pemilu 2024 yang memerlukan koordinasi terkait pengelolaan APK yang sudah ditertibkan serta mekanisme pengelolaan dan pemusnahan APK tersebut; 7. Melaksanakan Rapat koordinasi mitigasi potensi sengketa pemilihan umum sebagai persiapan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Poin - poin penting disampaikan agar apabila terjadi Perselisihan Hasil maka persiapan beracara di Mahkamah Konstitusi sudah dapat dipahami oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat Bawaslu Kabupaten/Kota Se-D.I.Yogyakarta; 8. Memberikan fasilitasi Sentra Gakkumdu pada Masa Tenang dilakukan melalui kegiatan dalam bentuk rapat pembahasan Sentra Gakkumdu D.I. Yogyakarta. Rapat ini diselenggarakan karena pada tahapan Masa Tenang terdapat laporan dugaan pelanggaran Pemilu dari salah satu warga terhadap adanya dugaan pelanggaran administratif Pemilu terkait dengan pelaksanaan kampanye Peserta Pemilu. Rapat ini melibatkan seluruh unsur Sentra Gakkumdu D.I. Yogyakarta; 9. Melaksanakan supervisi pengelolaan data penanganan pelanggaran Pemilu ke Bawaslu Kabupaten/Kota se D.I. Yogyakarta. Pelaksanaan supervisi ini dalam rangka melakukukan rekapitulasi dan validasi data penanganan pelanggaran Pemilu pada tahapan Masa Tenang, sehingga Bawaslu D.I. Yogyakarta memiliki data penanganan pelanggaran Pemilu pada tahapan Masa Tenang secara akurat; 10. Melaksanakan supervisi ke masing-masing kabupaten/kota untuk memastikan bahwa pemasangan APK peserta pemilu telah dilakukan pembersihan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ditetapkan. Selain itu supervisi ini juga untuk memastikan tidak adanya kegiatan yang bermuatan kampanye, ajakan, atau sosialisasi terhadap pasangan calon atau partai politik tertentu menjelang hari pemungutan suara; 11. Melaksanakan supervisi pengelolaan barang dugaan pelanggaran pada tahapan Masa Tenang kepada Bawaslu Kabupaten/Kota. Supervisi ini 17
dilaksanakan untuk memastikan pengelolaan barang dugaan pelanggaran pada tahapan Masa Tenang dilakukan sesuai ketentuan; 12. Sentra Gakkumdu D.I. Yogyakarta melakukan supervisi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk memetakan potensi tindak pidana pemilu yang terjadi pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara. Hasil dari pemetaan potensi tindak pidana tersebut, dapat menjadi bahan sekaligus persiapan Sentra Gakkumdu dalam menghadapi ahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada penyelenggaraan Pemilu 2024; 13. Melaksanakan rapat koordinasi terkait metode penghitungan Saint League pada hasil Pemilu DPRD D.I. Yogyakarta dan DPRD Kabupaten/Kota se D.I. Yogyakarta. Melalui metode penghitungan tersebut, Bawaslu D.I. Yogyakarta dapat memetakan partai politik peserta pemilu atau caleg yang akan menduduki kursi DPRD D.I. Yogyakarta dan DPRD Kabupaten/Kota. Adapun hasil yang memiliki selisih perolehan suara, dapat dilakukan pemetaan potensi terjadinya perselisihan hasil; 14. Melaksanakan supervisi ke masing-masing kabupaten/kota untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran yang mungkin terjadi selama proses pemungutan dan penghitungan suara. Penjaringan potensi pelanggaran tersebut juga dilakukan agar memastikan mekanisme prosedur penanganan pelanggaran telah sesuai dengan regulasi; 15. Melaksanakan supervisi pengelolaan BDP di masing-masing kabupaten/kota dengan tujuan untuk memastikan manajemen pengelolaan BDP telah dilakukan sesuai dengan aturan, selain itu supervisi ini juga merupakan tindak lanjut bersama dengan OPD terkait dalam hal pengelolaan limbah APK pasca tahapan kampanye berakhir; 16. Melaksanakan supervisi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota se D.I. Yogyakarta untuk mengidentifikasi pengelolaan data penanganan pelanggaran pasca Penetapan Hasil Pemilu 2024 di tingkat Kabupaten/Kota. Adapun hasil dari supervisi tersebut tidak terdapat penanganan pelanggaran administrasi cepat pada saat rekapitulasi suara, serta menginventarisir saran perbaikan pada saat rekapitulasi suara; 17. Sentra Gakkumdu D.I. Yogyakarta melaksanakan supervisi kepada Kabupaten/Kota untuk mengidentifikasi potensi dugaan tindak pidana 18
Pemilu yang berkaitan dengan Logistik. Pada supervisi tersebut, Sentra Gakkumdu D.I. Yogyakarta turut membahas terkait Pasal 340 s.d Pasal 346 UU No. 7 Tahun 2017. Melalui pembahasan ini diharapkan memiliki pemahaman yang sama terkait Logistik Pemilu; 18. Melakukan supervisi ke masing-masing kabupaten/kota untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran pada tahapan logistik, mulai dari pengepakan, penyimpanan hingga pendistribusian logistik perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara; 19. Bawaslu D.I. Yogyakarta memberikan fasilitasi melalui kegiatan dalam bentuk rapat koordinasi pengelolaan barang dugaan pelanggaran logistik. Rapat ini dilaksanakan dalam rangka penyamaan persepsi dalam melakukan pengelolaan barang dugaan pelanggaran Logistik agar sesuai dengan ketentuan; 20. Melaksanakan rapat koordinasi Penyelenggaraan Sengketa Pemilihan Umum Tahun 2024. Rapat ini dilaksanakan dalam rangka sedang berlangsungnya tahapan Kampanye yang mana mitigasi potensi sengketa Pemilihan Umum harus tetap dilaksanakan. Dalam rapat ini juga dilakukan pembahasan terkait penyelenggaraan sengketa di masing-masing Bawaslu Kabupaten/Kota se- D.I. Yogyakarta; 21. Melaksanakan rapat penentuan kriteria dan mekanisme perhitungan suara ulang. Kegiatan ini membahas mengenai mitigasi potensi sengketa pemilihan umum sebagai persiapan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) apabila terjadi di D.I.Yogyakarta. Pentingnya pemahaman pengawas pemilu untuk menyiapkan data pada proses perselisihan hasil, atas dasar mitigasi tersebut, perlu dilakukan pemahaman persepsi antara provinsi dengan kabupaten, kabupaten dengan kecamatan; 22. Melakukan supervisi kepada Panwaslu Kecamatan terkait pelaksanaan mandat dalam Penyelesaian Sengketa Antar Peserta. Supervisi ini dilakukan untuk mengetahui beberapa hal diantaranya telah dibuatnya surat mandat oleh Bawaslu Kabupaten/Kota kepada Pengawas tingkat Kecamatan, pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Antar Peserta tingkat Kecamatan, dan penjaringan kendala dalam pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Antar Peserta; 19
23. Melakukan supervisi Pengawasan Kampanye dalam rangka penyelesaian sengketa proses masa kampanye. Supervisi ini dilakukan dalam rangka mengawasi dan mencegah adanya pelanggaran maupun Sengketa Antar Peserta pada tahapan Kampanye. c. Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi 1. Melaksanakan rapat evaluasi dan persiapan pelaksanaan anggaran 2023 dan 2024; 2. Melakukan perjalanan dinas rangka supervisi dan monitoring perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu; 3. Melaksanakan rapat koordinasi pembentukan PTPS; 4. Melaksanakan rapat fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu dalam rangka pengelolaan dan manajemen data perhitungan dan rekapitulasi suara; 5. Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka pelatihan saksi peserta pemilu; 6. Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka supervisi pembentukan PTPS; 7. Melaksanakan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan kinerja tahun 2023 dan persiapan pelaksanaan kinerja tahun 2024. Tabel 2. 6 Indikator Kinerja Kegiatan ke-Lima Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota Capaian Kinerja TW I Target Realisasi 100% 80 % Progres TW I 80% Indikator 6 Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu. Pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu adalah indikator penting dalam menilai efisiensi dan efektivitas manajemen administrasi. Dalam upaya pencapaian indikator kinerja 20
kegiatan ini, Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta melakukan berbagai kegiatan selama triwulan 1 tahun 2024 diantaranya: 1. Pembayaran Gaji PNS dan PPPK Bulan Januari- Maret Tahun 2024 dibayarkan tepat waktu; 2. Pembayaran Tunjangan Kinerja bulan Januari-Maret Tahun 2024 dibayarkan tepat waktu; 3. Pembayaran Uang Kehormatan bulan Januari-Maret Tahun 2024 dibayarkan tepat waktu; 4. Pembayaran Honorarium PPNPN Bulan Januari-Maret Tahun 2024 dibayarkan tepat waktu; 5. Pada bulan Maret dilaksanakan pembayaran kekurangan kenaikan gaji dan kenaikan pangkat untuk 2 pegawai; 6. Serta operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa. Tabel 2. 7 Indikator Kinerja Kegiatan ke-Enam Indikator Kinerja Kegiatan Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu kerja Bawaslu Capaian Kinerja TW I Realisasi Target 25% 100% Progres TW I 25% Indikator 7 Persentase pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan. Pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota merupakan bagian penting dalam memastikan bahwa lembaga dapat menjalankan ketugasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pada Triwulan I ini telah dilaksanakan proses penandatangan kontrak untuk pengadaan sarana Bawaslu provinsi berupa Paket Pengadaan Renovasi Ruang Rapat Bawaslu D.I. Yogyakarta senilai Rp 58.000.000. Tabel 2. 8 Indikator Kinerja Kegiatan ke-Tujuh Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pengadaan Bawaslu prasarana Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan sarana dan Bawaslu Provinsi, Capaian Kinerja TW I Realisasi Target 5 % 100% Progres TW I 5 % 21
2.3 Akuntabilitas Keuangan dan Capaian Output A. Alokasi Anggaran Dan Realisasi Per Indikator Kinerja Dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja kepala sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2024, Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta mendapatkan dukungan APBN (Rupiah Murni) sebesar Rp.49.221.340.000. Pada Bulan Februari 2024, terdapat perubahan pagu dikarenakan proses pecah DIPA untuk Satker Sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta sebesar Rp. 5.241.486.000, sehingga pagu DIPA APBN Satker Sekretariat Bawaslu Provinsi D.I. Yogyakarta menjadi sebesar Rp. 43.979.854.000. Pada bulan Februari 2024 terdapat Automatic Adjustment sebesar Rp270.725.000 sehingga pagu Sekretariat Bawaslu Provinsi D.I. Yogyakarta sebesar Rp270.725.000 dilakukan pemblokiran dan tidak dapat digunakan sampai dengan mendapatkan izin dari Kementerian Keuangan untuk membuka pagu blokir tersebut. Pada Triwulan I 2024, anggaran Sekretariat Bawaslu Provinsi D.I. Yogyakarta telah terealisasi sebesar Rp26.628.624.756 atau sebesar 60.55%. Pagu anggaran dan realisasi anggaran per indikator kinerja kegiatan triwulan I TA 2024 diuraikan sebagai berikut: Tabel 2. 9 Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran per-Indikator Kinerja Kegiatan Triwulan I TA 2024 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Pagu Realisasi Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri 13.369.504.000 10.839.892.261 Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi 227.440.000 4.880.000 22
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Pagu Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting 38.820.000 Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota 439.207.000 Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota 20.773.416.000 Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu 8.294.116.000 Persentase pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan 62.226.000 B. Alokasi Anggaran Per Jenis Belanja Tabel 2. 10 Alokasi Anggaran Per Jenis Belanja Jenis Belanja Pagu RPD TW I Realisasi TW I Belanja Pegawai 5.239.785.000 1.279.436.384 1.703.866.988 Belanja Barang 38.157.443.000 24.543.098.436 24.463.357.768 Belanja Modal 582.626.000 0 461.400.000 Total 43.979.854.000 25.822.534.820 26.628.624.756 23 % 32,52 64,11 79,19 60,55 Realisasi 0 25.245.700 13.609.531.651 2.467.882.878 0 GAP 0,33 0,00 1,00 0,03
C. Capaian Output Tabel 2. 11 Capaian Output Program/Kegiatan/ Rincian Output RO PN/ tidak Target Satuan Capaian Target (angka) (%) Anggaran (ribu rupiah) Realisasi Anggaran (ribu rupiah) (%) 5245 Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota BAH Pelayanan Publik Lainnya 001 Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 001 Pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif BKC Pemantauan lembaga 001 Laporan Hasil Pencegahan/ Pengawasan Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota 6661 Perencanaan, Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga 001 Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu 003 Seleksi Anggota Badan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilu Ad-Hoc UAB Sistem Informasi Pemerintahan 001 Pengembangan Sistem Informasi Bawaslu 6838 Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu oleh Lembaga Ad-Hoc QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga 001 Honorarium Pengawas Ad-Hoc 002 Operasional Pengawas Ad-Hoc 6843 Pengawasan Masa Kampanye Pemilu QCE Penanganan Perkara 001 Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Bukan PN 6 Layanan 2.020.000 35.140.000 8 0 Bukan PN 0 0 38.820.000 Lembaga 1 0 Bukan PN 192.300.000 1 0 Laporan 2.860.000 3 35 9.143.538.000 Lembaga 0 PN 2.896.989.053 112 5309 5309 laporan PN 2.715.855.000 100 2.706.287.650 Sistem Informasi 100 461.400.000 461.400.000 24 PN 24 8.801.480.000 PN 5571 Lembaga 5309 93 7.497.680.000 PN 156 79 Lembaga 4.334.430.000 82 3.250.900.265 5.75 0 1.49 31.68 99.65 100 85.19 75.00 PN 4 Perkara 4 100 379.464.000 184.465.703 48.61 24
Sengketa Proses Masa Kampanye QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga 001 Pengawasan Masa Kampanye 6844 Pengawasan Masa Tenang QCE Penanganan Perkara 001 Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Masa Tenang QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga PN 325 Laporan PN 2 Perkara 325 2 100 100 1.552.715.000 149.230.000 1.198.513.200 77.19 26.556.600 17.80 001 Pengawasan Masa Tenang PN 325 Laporan 298 100 494.515.000 362.994.050 73.40 6845 Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara QCE Penanganan Perkara 001 Penanganan Pelanggaran Pemungutan dan Penghitungan Suara QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga 001 Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara 6846 Pengawasan Penetapan Hasil Pemilu QCE Penanganan Perkara 001 Penanganan Pelanggaran Penetapan Hasil Pemilu QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga 001 Pengawasan Penetapan Hasil Pemilu 6847 Pengawasan Pengucapan Sumpah/Janji Presiden Dan Wakil Presiden Serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga 001 Publikasi Pengawasan Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga 002 Pengawasan Pengucapan Sumpah Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota 6848 Pengawasan Logistik QCE Penanganan Perkara 001 Penanganan Pelanggaran Logistik QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga PN 4 Perkara 4 100 34.362.640 98.310.000 5678 5678 100 4.316.380.000 Laporan 4.108.852.735 PN 0 3 Perkara PN 0 62.400.000 3 0 3 31 0 319.563.000 Laporan PN 3 PN 3 0 Laporan 0 9.340.000 PN 0 3 Laporan 3 10.040.000 0 34.95 95.19 0.00 0.00 0.00 0.00 PN 4 Perkaraa 4 100 84.500.000 21.175.000 25.06 25
001 Pengawasan Logistik PN 5634 Laporan 4355 Pemeriksaan, Pengendalian, Dan Pengawasan Internal EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 961 Layanan Reformasi Kinerja 4356 Pengelolaan Data dan Informasi EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Bawaslu 963 Layanan Data dan Informasi 6849 Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal Bukan PN Dokumen 3 Bukan PN 3 Laporan Bukan PN 3 Laporan Bukan PN Bukan PN 956 Layanan BMN 3 Layanan 994 Layanan Perkantoran EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal 971 Layanan Prasarana Internal 951 Layanan Sarana Internal EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran 953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi 955 Layanan Manajemen Keuangan 974 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan 6850 Pengelolaan Organisasi Dan SDM EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 957 Layanan Hukum 962 Layanan Umum 969 Layanan Bantuan Hukum EBC Layanan Manajemen SDM Internal 954 Layanan Manajemen SDM 6 Layanan Bukan PN Bukan PN 2 Unit Unit 1 Bukan PN 3 Dokumen Bukan PN Dokumen 3 Bukan PN 3 Dokumen Bukan PN Dokumen 3 Bukan PN Bukan PN Bukan PN Laporan 7 3 Dokumen 4 Laporan Bukan PN 56 Orang 26 5634 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 34 3 4 24 35 2 1 3 3 16 3 3 14 3 6 1.714.130.000 18.250.000 52.780.000 43.800.000 35.360.000 8.294.116.000 4.226.000 58.000.000 26.480.000 20.360.000 36.520.000 27.820.000 34.440.000 286.470.000 25.740.000 101.912.000 1.380.440.280 5.972.00 520.000 999.000 5.958.700 2.467.882.878 0 0 0 0 5.460.000 0 0 1.120.000 0 5.216.000 80.53 32.72 0.99 2.28 16.85 29.75 0.00 0.00 0.00 0.00 14.95 0.00 0.00 0.39 0.00 5.12
BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan Berdasarkan pada apa yang telah kami sampaikan pada Bab I dan II sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal yang menjadi pokok kesimpulan dari Laporan ini adalah sebagai berikut: 1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi D.I.Yogyakarta dalam menjalankan tugas dan fungsi serta dalam memfasilitasi kegiatan pengawasan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 telah mendasarkan kepada regulasi, khususnya Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2020 dan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022; 2. Pelaksanaan Penggunaan Anggaran pada Bawaslu D.I.Yogyakarta pada Triwulan I telah dilakukan melalui perencanaan-perencanaan yang terbuka melibatkan seluruh Ketua dan Anggota Bawaslu D.I. Yogyakarta serta Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota anak satker; 3. Sampai dengan Triwulan I TA 2024, akuntabilitas keuangan dan capaian output pada masing-masing bagian berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan; 4. Jalanya roda organisasi pada Bawaslu D.I. Yogyakarta telah sesuai dengan regulasi dan instruksi-instruksi Ketua Bawaslu, dimana Pleno Rutin Pimpinan Bawaslu D.I.Yogyakarta menjadi dasar bagi sekretariat dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang berakibat pada pengeluaran anggaran. 3.2 Saran/ Rekomendasi 1. Komitmen/kontrak pengadaan barang/jasa harus diselesaikan sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak/perjanjian. Apabila rekanan terlambat menyelesaikan pekerjaan maka wajib untuk dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan kontrak/perjanjian. Batas maksimal pembayaran pekerjaan ada 17 (tujuh belas) hari kerja setelah BAST (Berita Acara Serah Terima) ditandatangani dengan hasil barang/jasa diterima sesuai dengan kontrak/perjanjian. Jika terlambat melakukan menyelesaikan pembayaran maka akan berpengaruh pada nilai IKPA Satker Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta; 27
2. Sehubungan dengan target IKPA TA 2024, maka Satker Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta harus memonitoring dengan baik pengelolaan keuangan APBN agar nilai IKPA TA 2024 diatas nilai IKPA Nasional; 3. Melakukan monitoring secara berkala atas capaian output secara fisik sesuai dengan target pada Renja Bawaslu D.I. Yogyakarta TA 2024. 28