BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.365, 2018 KEMENAG. SSBOPT. PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN TINGGI PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN NEGERI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2018, No.365 2- 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168); 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958); 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN TINGGI PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN NEGERI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SSBOPT adalah besaran biaya operasional pendidikan tinggi yang diperlukan untuk menyelenggarakan program studi setiap mahasiswa dalam 1 (satu) tahun. 2. Biaya Operasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat BOPT adalah biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam 1 (satu) tahun. 3. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya kuliah yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya. 4. Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat BOPTN adalah bantuan biaya dari
3- 2018, No.365 pemerintah yang diberikan kepada perguruan tinggi keagamaan negeri untuk membiayai kekurangan biaya operasional sebagai akibat adanya batasan biaya pendidikan di perguruan tinggi keagamaan negeri. 5. Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri yang selanjutnya disingkat PTKN adalah perguruan tinggi keagamaan yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Kementerian Agama. 6. Menteri adalah Menteri Agama Republik Indonesia. 7. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal pada Kementerian Agama yang membidangi pendidikan tinggi keagamaan. 8. Pemimpin PTKN adalah rektor pada universitas dan institut, serta ketua pada sekolah tinggi. BAB II PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN TINGGI Pasal 2 (1) Menteri menetapkan SSBOPT. (2) Dalam menetapkan SSBOPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mendasarkan pada: a. BOPT; b. indeks mutu PTKN dan indeks mutu program studi; c. indeks pola pengelolaan keuangan; dan d. indeks kemahalan wilayah. Pasal 3 (1) BOPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diperoleh dari biaya langsung dan tidak langsung. (2) Biaya langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terkait langsung dengan penyelenggaraan kurikulum program studi. (3) Biaya langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
2018, No.365 4- a. kegiatan kelas; b. kegiatan c. kegiatan tugas akhir/proyek akhir/skripsi; dan d. bimbingan-konseling dan kemahasiswaan. (4) Biaya tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya operasional yang diperlukan untuk pengelolaan institusi pendidikan tinggi untuk mendukung penyelenggaraan program studi. (5) Biaya tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas: a. biaya administrasi umum; b. pengoperasian dan pemeliharaan/perbaikan sarana dan prasarana; c. pengembangan institusi; dan d. biaya operasional lainnya. Pasal 4 Indeks mutu PTKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b berdasarkan akreditasi institusi dengan predikat: a. A sama dengan 0,15 (nol koma lima belas); b. B sama dengan 0,10 (nol koma sepuluh); dan c. C sama dengan 0,05 (nol koma nol lima). Pasal 5 (1) Indeks mutu program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi program studi yang berakreditasi nasional. (2) Indeks mutu program studi yang berakreditasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi akreditasi: a. A sebesar 1,3 (satu koma tiga); b. B sebesar 1,2 (satu koma dua); dan c. C sebesar 1,1 (satu koma satu). Pasal 6 (1) Indeks pola pengelolaan keuangan pada PTKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c terdiri atas:
(2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) 5- 2018, No.365 a. PTKN yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum yang telah menerapkan remunerasi; b. PTKN yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum yang belum menerapkan remunerasi; dan c. PTKN yang menerapkan pola pengelolaan penerimaan negara bukan pajak. Indeks pola pengelolaan keuangan pada PTKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 1,3 (satu koma tiga). Indeks pola pengelolaan keuangan pada PTKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 1,2 (satu koma dua). Indeks pola pengelolaan keuangan pada PTKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar 1,1 (satu koma satu). Pasal 7 Indeks kemahalan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d terbagi atas wilayah: a. 1 (satu) yang meliputi daerah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat; b. 2 (dua) yang meliputi daerah Sumatera; c. 3 (tiga) yang meliputi daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur; dan d. 4 (empat) yang meliputi daerah Maluku dan Papua. Indeks kemahalan wilayah 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 1,0 (satu koma nol). Indeks kemahalan wilayah 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 1,05 (satu koma nol lima). Indeks kemahalan wilayah 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar 1,15 (satu koma lima belas).
2018, No.365 6- (5) Indeks kemahalan wilayah 4 (empat) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar 1,3 (satu koma tiga). BAB III UANG KULIAH TUNGGAL Pasal 8 (1) Penetapan besaran UKT memperhatikan SSBOPT dan BOPT. (2) UKT ditetapkan berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya. (3) Penetapan UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terbagi dalam: a. 7 (tujuh) kelompok pada universitas; b. 5 (lima) kelompok pada institut; dan c. 3 (tiga) kelompok pada sekolah tinggi. (4) Besaran UKT pada PTKN terdiri atas: a. kelompok paling rendah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah); dan b. kelompok paling tinggi sama dengan SSBOPT. (5) Penerapan UKT kelompok 1 (satu) dari setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah mahasiswa yang diterima pada PTKN. Pasal 9 UKT bagi mahasiswa yang mendapatkan beasiswa bidik misi dipisahkan pada 1 (satu) kelompok tersendiri. Pasal 10 UKT mahasiswa pada kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ditetapkan oleh Menteri.
7- 2018, No.365 Pasal 11 Mahasiswa yang masuk dalam kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ditetapkan oleh Pemimpin PTKN. BAB IV BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI Pasal 12 BOPTN diberikan kepada PTKN dengan mempertimbangkan: a. biaya pendidikan yang dibutuhkan untuk setiap mahasiswa program sarjana; b. jumlah penerimaan negara bukan pajak yang bersumber dari mahasiswa program sarjana; c. kinerja perguruan tinggi; dan d. jumlah mahasiswa program sarjana. Pasal 13 Tata cara penghitungan dan alokasi anggaran BOPTN pada PTKN ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal. Pasal 14 BOPTN pada PTKN dipergunakan untuk: a. penelitian; b. pengabdian kepada masyarakat; c. publikasi ilmiah; d. pemeliharaan; e. praktikum/kuliah; f. bahan pustaka; g. penjaminan mutu; h. akreditasi kelembagaan; i. kegiatan kemahasiswaan; j. operasional dan layanan perkantoran; k. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi; l. honor dosen tetap bukan pegawai negeri sipil dan tenaga kependidikan bukan pegawai negeri sipil;
2018, No.365 8- m. dosen tamu dan dosen luar biasa; n. sarana dan prasarana sederhana; o. ma'had al-jami'ah; p. pengembangan kerja sama dan kelembagaan; q. rumah sakit; r. pelaksanaan kegiatan penunjang; dan/atau s. kegiatan lain yang merupakan prioritas dalam rencana strategis PTKN. Pasal 15 Anggaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dikelola oleh Kementerian Agama. Pasal 16 BOPTN pada PTKN tidak dipergunakan untuk: a. belanja modal dalam bentuk investasi fisik berupa gedung dan peralatan skala besar; b. tambahan insentif mengajar untuk pegawai negeri sipil; dan c. tambahan insentif untuk pejabat administrasi, pejabat fungsional, dan pimpinan perguruan tinggi yang berstatus pegawai negeri sipil. Pasal 17 Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan BOPTN pada PTKN ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
9- 2018, No.365 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Maret 2018 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, ttd LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Maret 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA