BN)AN KTPEGAWNAN NEGARA PROSEDUR PENYELENGGARAAN SELEKSI DENGAN METODE COMPUTER A,SSISTTD TTST BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA PERATURAN BADAN KEPEGAWNAN NEGARA : 2 TAHUN 2O2T NOMOR DIUNDANGI(AN : 1 APRIL 2O2t
BADAN KTPEGAWNAN NEGARA PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2O2I TENTANG PROSEDUR PENYELENGGARAAN SELEKSI DENGAN METODE COMPUTER ASS/STED TEST BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. b. c. bahwa untuk memperlancar dan menyeragamkan pelaksanaan seleksi calon Pegawai Negeri Sipil, seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, seleksi sekolah kedinasan, seleksi pengembangan karier, dan seleksi selain ASN dengan metode Computer Assisted ?est Badan Kepegawaian Negara, perlu disusun prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode Computer Assrsted Test Badan Kepegawaian Negara; bahwa Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 50 Tahun 2Ol9 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan, sehingga perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode Computer Assisted ?est Badan Kepegawaian Negara;
Mengingat : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9\; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2OL6 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5999); Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2OL7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O2O tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2OL7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6a771; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2Ol8 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLg Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 626a1; Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2OL3 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL3 Nomor l28l; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor L4 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OLB Nomor L3771; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2OI9 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita
3- Negara Republik Indonesia Tahun 2OL9 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2O2O tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor I Tahun 2Ol9 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 1332); 8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2O2O tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 17281; MEMUTUSI(AN: Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PROSEDUR PENYELENGGARAAN SELEKSI DENGAN METODE COMPUTER ASS/S?ED TEST BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang. 2. Pusat Pengembangan Sistem Seleksi yang selanjutnya disingkat PPSS adalah unit organisasi setingkat jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Badan Kepegawaian Negara yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis sistem dan materi seleksi, mengelola teknologi informasi sistem seleksi dan penyelenggaraan seleksi.
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. t2. 4- Computer Assasted ?est Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat CAT BKN adalah suatu sistem seleksi dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendapatkan lulusan yang memenuhi standar minimal kompetensi. Seleksi Kompetensi Dasar yang selanjutnya disingkat SKD adalah seleksi untuk menggali pengetahuan, keterampilan, dan sikap/ perilaku peserta ujian yang meliputi seleksi wawasan kebangsaan, seleksi intelegensi umum, dan seleksi karakteristik pribadi. Seleksi Kompetensi Bidang yang selanjutnya disingkat SKB adalah seleksi yang dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan Jabatan. Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan wajib bayar. Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat NTPN adalah bukti transaksi penerimaan yang diterbitkan melalui modul penerimaan negara. Tim Pelaksana CAT BKN adalah tim yang dibentuk oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala BKN. Panitia Seleksi Instansi adalah tim yang dibentuk oleh pejabat yang ditunjuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi. Data Hasil Aplikasi CAT BKN adalah data nilai peserta yang tersedia pada aplikasi CAT BKN. Dokumen Seleksi adalah kelengkapan dokumen seleksi yang meliputi dokumen hasil seleksi, dokumentasi, form checklist, berita acara, dan daftar hadir peserta seleksi. Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat dengan SSCASN adalah sistem informasi yang dibuat oleh BKN untuk digunakan sebagai portal pendaftaran Calon Aparatur Sipil Negara.
b- 13. Sistem Informasi Manajemen Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi yang selanjutnya disingkat dengan SIMFLEK adalah aplikasi yang digunakan untuk menghimpun dan melaporkan Dokumen Seleksi. BAB II PROSEDUR PENYELENGGARAAN SELEKSI DENGAN METODE CAT BKN Bagian Kesatu Umum Pasal 2 (1) Penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT BKN dilakukan melalui tahapan: a. tahap persiapan seleksi; b. tahap pelaksanaan seleksi; dan c. tahap pelaporan seleksi. (21 Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Seleksi Calon PNS; b. Seleksi Calon PPPK; c. Seleksi Sekolah Kedinasan; d. Seleksi Pengembangan Karier; dan e. Seleksi selain ASN. Bagian Kedua Tahap Persiapan Seleksi Pasal 3 Tahap persiapan seleksi merupakan kegiatan yang dilaksanakan mulai dari proses koordinasi, penarikan data peserta dan penjadwalan, serta menyiapkan database ujian.
6- Pasal 4 (1) Persiapan Seleksi Calon PNS antara lain: a. proses koordinasi; b. penarikan data peserta dan penjadwalan; dan c. menyiapkan database ujian. (21 Proses koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagai berilmt: Panitia Seleksi Instansi mengirimkan surat permohonan pelaksanaan seleksi Calon PNS dengan metode CAT BKN kepada Kepala BKN; b. berdasarkan disposisi Kepala BKN, Deputi Bidang c. Sistem Informasi Kepegawaian mengoordinasikan antara PPSS dan unit kerja teknis terkait untuk menindaklanjuti permohonan pelaksanaan seleksi; dan PPSS menarik data peserta yang telah memenuhi persyaratan dan sudah divalidasi oleh instansi dari SSCASN ke Aplikasi CAT BKN untuk mengikuti SKD dan SKB dengan metode CAT BKN. (3) Penarikan data peserta dan penjadwalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sebagai berikut: a. b. c. penarikan data peserta dari SSCASN yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti SKD dan/atau SKB dengan metode CAT BKN dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum pelaksanaan seleksi; berdasarkan data peserta sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, PPSS menJrusun jadwal pelaksanaan seleksi serta melakukan koordinasi dengan instansi, Kantor Regional BKN, dan/atau Unit Penyelenggaraan Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara (UPT) BKN; dan Panitia Seleksi Instansi mengumumkan jadwal pelaksanaan seleksi yang sudah disusun
7- sebagaimana dimaksud pada huruf b dan tata tertib pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini kepada peserta melalui laman resmi instansi, surat kabar, papan pengumuman, dan/atau sarana lainnya. (4) PPSS menyiapkan database ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan membuat database yang meliputi data peserta, skema soal ujian, dan soal terenkripsi ke dalam seruer induk yang ada di BKN Pusat. Pasal 5 (1) (2) Persiapan Seleksi Calon PPPK antara lain: a. proses koordinasi; b. penarikan data peserta dan penjadwalan; dan c. menyiapkan database ujian. Proses koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagai berikut: a. Panitia Seleksi Instansi mengirimkan surat permohonan pelaksanaan seleksi Calon PPPK dengan metode CAT BKN kepada Kepala BKN; b. berdasarkan disposisi Kepala BKN, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian mengoordinasikan antara PPSS dan unit kerja teknis terkait untuk menindaklanjuti permohonan pelaksanaan seleksi; dan c. PPSS menarik data peserta yang telah memenuhi persyaratan dan sudah divalidasi oleh instansi dari SSCASN ke aplikasi CAT BKN untuk mengikuti seleksi kompetensi dengan metode CAT BKN. (3) Penarikan data peserta dan penjadwalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sebagai berikut:
8- a. penarikan data peserta dari SSCASN yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi kompetensi dengan metode CAT BKN dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum pelaksanaan seleksi; b. berdasarkan data peserta sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, PPSS menJ rsun jadwal pelaksanaan seleksi serta melakukan koordinasi dengan instansi, Kantor Regional BKN, dan/atau UPT BKN; dan c. Panitia Seleksi Instansi mengumumkan jadwal pelaksanaan seleksi yang sudah disusun sebagaimana dimaksud pada hunrf b dan tata tertib pelaksanaan seleksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini kepada peserta melalui laman resmi instansi, surat kabar, papan pengumuman, dan/atau sarana lainnya. (41 PPSS menyiapkan database ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan membuat database yang meliputi data peserta, skema soal ujian, dan soal terenkripsi ke dalam seruer induk yang ada di BKN Pusat. Pasal 6 (1) Persiapan Seleksi Sekolah Kedinasan paling kurang meliputi: a. proses koordinasi; b. penarikan data peserta, pembuatan Kode Billing dan penjadwalan; dan c. menyiapkan database ujian. (21 Proses koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagai berikut: a. Panitia Seleksi Instansi mengirimkan surat permohonan pelaksanaan seleksi Sekolah
(3) 9- Kedinasan dengan metode CAT BKN kepada Kepala BKN; b. berdasarkan disposisi Kepala BKN, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian mengoordinasikan antara PPSS dan unit kerja teknis terkait untuk menindaklanjuti permohonan pelaksanaan seleksi; dan c. PPSS menarik data peserta yang telah memenuhi persyaratan dan sudah divalidasi oleh instansi dari SSCASN ke Aplikasi CAT BKN untuk mengikuti seleksi dengan metode CAT BKN. Penarikan data peserta, pembuatan Kode Billing dan penjadwalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hunrf b dilaksanakan sebagai berikut: a. data peserta yang telah ditarik dari SSCASN yang memenuhi persyaratan dan sudah divalidasi oleh instansi untuk mengikuti seleksi dengan metode CAT BKN menjadi dasar pembuatan Kode Billirry melalui aplikasi Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) guna proses pembayaran PNBP; b. dalam hal pembayaran PNBP dilakukan oleh peserta maka proses PNBP membutuhkan waktu sebagai berikut: 1) 3 (tiga) hari kerja untuk penerbitan Kode Billing; (sembilan) hari kalender untuk pengumuman dan pembayaran Kode Billing; 2) 9 dan 3) 1 (satu) hari kerja untuk proses validasi data NTPN; c. dalam hal pembayaran PNBP dilakukan oleh instansi maka proses PNBP membutuhkan waktu dengan ketentuan sebagai berikut: 1) 3 (tiga) hari kerja untuk penerbitan Kode Billing; dan 21 7 (tujuh) hari kalender untuk pengumuman dan pembayaran Kode Billing.
(4) (1) (2) 10- d. setelah batas waktu pembayaran PNBP berakhir, PPSS menetapkan jumlah peserta seleksi Sekolah Kedinasan berdasarkan NTPN; e. PPSS mengkonfirmasi jumlah data peserta seleksi yang telah mendapatkan NTPN kepada instansi; f. berdasarkan data peserta sebagaimana yang dimaksud pada huruf e, PPSS menJrusun jadwal pelaksanaan seleksi serta melakukan koordinasi dengan instansi, Kantor Regional BKN, dan/atau UPT BKN; g. setelah berkoordinasi dengan PPSS, instansi wajib berkoordinasi dengan Kantor Regional BKN, dan/atau UPT BKN sesuai dengan lokasi seleksi; h. instansi mengumumkan jadwal pelaksanaan seleksi yang sudah disusun sebagaimana dimaksud pada huruf f dan tata tertib pelaksanaan seleksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini kepada peserta melalui laman resmi instansi, surat kabar, papan pengumuman, dan/atau sarana lainnya. PPSS menyiapkan database ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan membuat database yang meliputi data peserta, skema soal ujian, dan soal terenkripsi ke dalam seryer induk yang ada di BKN Pusat. Pasal 7 Persiapan seleksi pengembangan karier paling kurang meliputi: a. proses koordinasi; b. penyampaian data peserta, pembuatan Kode Billing dan penjadwalan; dan c. menyiapkan database ujian. Proses koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagai berikut:
(3) 11- a. instansi mengirimkan surat permohonan fasilitasi seleksi pengembangan karier dengan metode CAT BKN kepada Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian; dan b. berdasarkan disposisi Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian, PPSS menindaklanjuti permohonan pelaksanaan seleksi dengan melakukan koordinasi dengan instansi tersebut. Penyampaian data peserta, pembuatan Kode Billing dan penjadwalan sebagaimana dimaksud pada ayat (f ) huruf b dilaksanakan sebagai berikut: a. PPSS menyiapkan soal seleksi pengembangan karier Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) yang disusun oleh tim penyusun soal PPSS; b. PPSS dapat menyiapkan soal seleksi pengembangan karier selain soal seleksi pengembangan karier Ujian Dinas dan UPKP sesuai dengan jenis seleksi pengembangan karier yang dibutuhkan; c. apabila seleksi pengembangan karier memerlukan bahan materi soal untuk penyr.sunan soal oleh tim penyusun soal PPSS, instansi wajib mengirimkan bahan materi soal paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi; d. apabila PPSS tidak menyediakan soal seleksi pengembangan karier selain soal seleksi pengembangan karier Ujian Dinas dan UPKP, instansi wajib menyediakan soal seleksi pengembangan karier tersebut; e. penyampaian soal seleksi pengembangan karier sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan kepada PPSS paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi; Instansi menyampaikan data peserta kepada PPSS sebelum pelaksanaan seleksi pengembangan karier; f.
t2- g. Instansi melakukan pembayaran PNBP sebelum pelaksanaan seleksi pengembangan karier; h. PPSS menJrusun jadwal pelaksanaan seleksi serta melakukan koordinasi dengan instansi, Kantor Regional BKN, dan/atau UPT BKN; dan i. Jadwal pelaksanaan yang sudah disepakati disampaikan kepada instansi untuk diumumkan kepada peserta melalui laman resmi instansi, surat kabar, papan pengumuman, dan/atau sarana lainnya. (41 PPSS menyiapkan database ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan membuat database yang meliputi data peserta, skema soal ujian, dan soal terenkripsi ke dalam seruer induk yang ada di BKN Pusat. Pasal 8 (1) Persiapan seleksi selain ASN paling kurang meliputi: a. proses koordinasi; b. penyampaian data peserta, pembuatan Kode BiUing dan penjadwalan; dan c. menyiapkan database ujian. (2) Proses koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagai berikut: a. instansi mengirimkan surat permohonan fasilitasi seleksi selain ASN dengan metode CAT BKN kepada Kepala BKN; berdasarkan disposisi Kepala BKN, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian mengoordinasikan PPSS untuk menyiapkan bahan teknis Perjanjian b. c. Kerja Sama; PPSS menindaklanjuti permohonan pelaksanaan seleksi dengan membuat draf surat jawaban untuk diajukan ke Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;
13- d. PPSS berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi kerja sama untuk menindaklanjuti penyusunan perjanjian kerja sama; e. apabila Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian menyetujui draf surat jawaban sebagaimana pada huruf c, maka PPSS mengirimkan surat jawaban kepada instansi; f. PPSS dan instansi men5rusun draf perjanjian kerjasama untuk mendapatkan kesepakatan yang selanjutnya dilaporkan kepada Sekretaris Utama BKN; g. draf perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada humf f ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di Instansi dan Sekretaris Utama BKN setelah mendapatkan paraf Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian. (3) Penyampaian data peserta, pembuatan Kode Billing dan penjadwalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hunrf b dilaksanakan sebagai berikut: a. PPSS menyiapkan soal seleksi selain ASN yang disusun oleh tim penyusun soal PPSS b. dalam hal diperlukan, PPSS dapat meminta instansi menyiapkan soal seleksi selain ASN sesuai dengan kebutuhan instansi; c. penyampaian soal seleksi selain ASN kepada PPSS sebagaimana dimaksud pada hunrf b dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi; d. instansi menyampaikan data peserta kepada PPSS sebelum pelaksanaan seleksi; e. apabila pembayaran PNBP dilakukan oleh peserta maka proses PNBP membutuhkan waktu dengan ketentuan sebagai berikut: 1) 3 (tiga) hari kerja untuk penerbitan Kode Billing;
14- (sembilan) hari kalender untuk pengumuman dan pembayaran Kode Billing; 3) I (satu) hari kerja untuk proses validasi data 21 9 NTPN; dan f. apabila pembayaran PNBP dilakukan oleh instansi maka proses PNBP membutuhkan waktu dengan ketentuan sebagai berikut: 1) 3 (tiga) hari kerja untuk penerbitan Kode BiIIing; dan 2) 7 (tujuh) hari kalender untuk pengumuman dan pembayaran Kode BiIIing. g. setelah batas waktu pembayaran PNBP berakhir, PPSS menetapkan jumlah peserta seleksi selain ASN berdasarkan NTPN; h. PPSS mengkonfirmasi jumlah data peserta seleksi yang telah mendapatkan NTPN kepada instansi; i. berdasarkan data peserta sebagaimana yang dimaksud pada huruf h, PPSS menJrusun jadwal pelaksanaan seleksi serta melakukan koordinasi dengan instansi, Kantor Regional BKN, dan/atau j. UPT BKN; dan jadwal pelaksanaan yang sudah disepakati disampaikan kepada instansi untuk diumumkan kepada peserta. (41 PPSS menyiapkan database ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan membuat database yang meliputi data peserta, skema soal ujian, dan soal terenkripsi ke dalam seruer induk yang ada di BKN Pusat. Bag1an Ketiga Tahap Pelaksanaan Seleksi Pasal 9 (1) Tahap pelaksanaan seleksi merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk seleksi Calon PNS, seleksi Calon PPPK, seleksi sekolah kedinasan, seleksi
(21 (3) (4) (s) (1) (2) 15- pengembangan karier, dan seleksi selain ASN dengan menggunakan metode CAT BKN. Tahap pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana CAT BKN bersama Panitia Seleksi Instansi. Dalam hal Panitia Seleksi Instansi tidak dapat hadir, Panitia Seleksi Instansi dapat diwakili oleh Tim Pelaksana CAT BKN berdasarkan surat kuasa yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi Instansi sesuai contoh tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. Pelaksanaan seleksi dengan metode CAT BKN dapat dilaksanakan di BKN Pusat, Kantor Regional BKN, UPT BKN, dan/atau lokasi mandiri. Tahap pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Persiapan sebelum pelaksanaan seleksi; dan b. Pelaksanaan seleksi. Pasal 1O Persiapan sebelum pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh Tim Pelaksana CAT BKN dan Panitia Seleksi Instansi untuk memastikan kelengkapan dan fungsi infrastruktur seleksi. Untuk memastikan kelengkapan dan fungsi infrastruktur seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Pelaksana CAT BKN melakukan kegiatan paling kurang sebagai berikut: a. melakukan koordinasi persiapan di lokasi seleksi dengan Panitia Seleksi Instansi; b. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana dengan spesifikasi minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan mengisi forrt checklist sunrei lokasi pelaksanaan seleksi
c. d. e. 16- sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; melakukan uji coba jaringan dan memastikan terkoneksi dengan selver induk BKN serta melakukan penyegelan ruang seleksi yang kemudian didokumentasikan serta diunggah ke aplikasi SIMFLEK; penyelenggaraan seleksi yang dilakukan di lokasi BKN Pusat, Kantor Regional BKN, UPT BKN dan/atau lokasi mandiri, Tim Pelaksana CAT BKN wajib menyiapkan seryer cadangan yang akan digunakan apabila terjadi gangguan koneksi pada server induk BKN; dalam hal penyelenggaraan seleksi dilalmkan di lokasi mandiri yang infrastruktur jaringan internet tidak mendukung untuk terkoneksi pada server induk BKN, maka Tim Pelaksana CAT BKN yang ditugaskan melaporkan kepada Kepala Kantor Regional BKN setempat dengan membuat berita acara gangguan koneksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang menrpakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini, kemudian Kepala Kantor Regional BKN melaporkan kepada Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian untuk memutuskan pelaksanaan seleksi dilakukan dengan metode daring atau semi daring; dalam hal pelaksanaan seleksi berada di Luar Negeri yang infrastruktur jaringan internetnya tidak mendukung untuk terkoneksi pada seryer induk BKN, Tim Pelaksana CAT BKN yang ditugaskan melaporkan kepada Kepala PPSS dengan membuat berita acara gangguan koneksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini, kemudian Kepala PPSS
17- melaporkan kepada Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian untuk memutuskan penundaan pelaksanaan seleksi. (3) Panitia Seleksi Instansi memastikan kelengkapan dan fungsi infrastruktur seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan kegiatan antara lain: a. melakukan koordinasi persiapan di lokasi seleksi dengan Tim Pelaksana CAT BKN dan pihak-pihak yang berkepentingan seperti tim keamanan dan tim kesehatan; b. dalam hal penyelenggaraan seleksi dilakukan di lokasi mandiri, Panitia Seleksi Instansi wajib melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana dengan spesifikasi minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan menandatangani fonn checklist survei lokasi pelaksanaan seleksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang mempakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. Pasal 1 1 (1) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf b merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh Tim Pelaksana CAT BKN dan Panitia Seleksi Instansi untuk memastikan kelancaran (2) pelaksanaan seleksi. Tahapan pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana CAT BKN dengan melakr-rkan kegiatan sebagai berikut: a. b. membuka akses pemberian PIN Registrasi; c. memastikan semua komputer client terkoneksi dengan seryer; d. memastikan sistem sarana dan prasarana pengawasan berfungsi dengan baik; e. memastikan tersedianya kertas coretan dan alat tulis bagi peserta di setiap sesi;
f. g. h. j. k. l. m. n. o. p. q. r. _18_ menandatangani daftar hadir registrasi; memeriksa kesesuaian antara peserta kartu identitas, kartu peserta dan nama sebelum memasuki ruang ujian; mengarahkan posisi tempat duduk peserta di dengan peserta rulang seleksi; memberikan pengarahan tentang petunjuk teknis penggunaan aplikasi CAT; melakukan setting sesi untuk mendapatkan PIN sesi dan mengumumkan kepada peserta seleksi; memastikan semua peserta dapat login ke aplikasi CAT BKN; memberikan izin kepada Panitia Seleksi Instansi berada di ruang seleksi pada saat pembukaan dan jeda antar sesi; memberikan izin kepada pihak lain yang ditentukan oleh Tim Pelaksana CAT BKN untuk berada di ruang seleksi apabila terjadi kendala atau keadaan darurat dalam ruang seleksi; memastikan liuescore untuk seleksi calon PNS, calon PPPK dan seleksi sekolah kedinasan dapat diakses masyarakat; mencetak hasil seleksi per sesi yang ditandatangani oleh Tim Pelaksana CAT BKN dan Panitia Seleksi Instansi dan distempel cap basah oleh Panitia Seleksi Instansi; membuat dan menandatangani Berita Acara Penyelenggaraan Seleksi dan Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; Melakukan pemindaian Dokumen Seleksi yang sudah ditandatangani; Mengirimkan hasil pemindaian Dokumen Seleksi melalui aplikasi SIMFLEK.
19- (3) Tahapan pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Instansi dengan melakukan kegiatan sebagai berikut: a. melakukan registrasi peserta dan memastikan peserta seleksi membawa dolnrmen persyaratan seleksi; b. memverifikasi kesesuaian data peserta; c. melakukan pemberian PIN registrasi kepada peserta seleksi; d. menandai peserta seleksi yang tidak hadir pada aplikasi registrasi; e. bertanggung jawab untuk menyampaikan tata tertib penyelenggaraan seleksi kepada peserta sebagaimana tercantum dalam Lampirart I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; f. memastikan peserta seleksi tidak membawa barang bawaan selain yang diatur di dalam tata tertib; g. bertanggung jawab atas penyimpanan tas dan barang-barang peserta yang tidak diperbolehkan masuk; h. melakukan pemeriksaan fisik paling kurang mencocokkan wajah peserta dengan identitas diri peserta dan memberikan kertas coretan sebelum memasuki ruang seleksi; i. menerima dan menandatangani hasil seleksi per sesi; j. menerima dan menandatangani serta memberikan stempel cap basah pada Berita Acara Penyelenggaraan Seleksi dan Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
20- (41 (s) Ketentuan pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf j berlaku juga untuk seleksi pengembangan karier, kecuali huruf c. Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 5 (lima) sesi dalam sehari. Bagian Keempat Tahap Pelaporan Seleksi Pasal 12 (1) Tahap pelaporan merupakan kegiatan untuk melaporkan penyelenggaraan seleksi Calon PNS, seleksi Calon PPPK, seleksi sekolah kedinasan, seleksi pengembangan karier, dan seleksi selain ASN dengan menggunakan metode CAT BKN. (2) Pelaporan seleksi Calon PNS, seleksi Calon PPPK dan seleksi sekolah kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang ditunjuk oleh Kepala BKN. (3) Pelaporan seleksi pengembangan karier dan seleksi selain ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan oleh PPSS. (4) Pelaporan seleksi Calon PNS, seleksi Calon PPPK dan seleksi sekolah kedinasan sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut: a. memastikan Dokumen Seleksi pada tiap titik lokasi seleksi masuk ke aplikasi SIMFLEK; b. mengarsipkan hardcopg Dokumen Seleksi; c. melaksanakan rekonsiliasi data hasil seleksi yang meliputi jumlah peserta, kesesuaian kebutuhan jabatan/formasi, dan hasil seleksi dengan Panitia Seleksi Instansi serta membuat berita acara rekonsiliasi data hasil seleksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. d. melakukan validasi hasil seleksi; dan
2r- e. menJrusun laporan keselunrhan pelaksanaan seleksi. (5) Pelaporan seleksi pengembangan karier dan seleksi selain ASN sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut: a. memastikan Dokumen Seleksi masuk ke aplikasi SIMFLEK; dan b. mengarsipkan hardcopg Dokumen Seleksi. Pasal 13 (1) (2) Panitia Seleksi Instansi wajib memberikan informasi kepada PPSS apabila terdapat peserta seleksi yang merupakan penyandang disabilitas. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri (3) (41 atas: a. jumlah peserta; b. nama, jabatan; dan c. lokasi pelaksanaan seleksi. PPSS melakukan pendataan dan menyampaikan informasi kepada unit kerja terkait, kantor regional atau instansi tempat penyelenggaraan seleksi untuk menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sehingga peserta yang menrpakan penyandang disabilitas tersebut dapat mengikuti seleksi. Apabila ruang seleksi sulit diakses oleh peserta penyandang disabilitas, Panita Seleksi Instansi wajib menyiapkan ruang seleksi tersendiri yang nyaman serta komputer dan jaringan yang terkoneksi dengan (5) seruer seleksi. Panitia Seleksi Instansi wajib menyampaikan hasil seleksi kepada peserta seleksi penyandang disabilitas terkait dengan hasil seleksi.
22- BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 14 (1) Dalam hal terjadi pandemi, kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau keadaan darurat lainnya, penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT BKN prosedur pelaksan aannya. dilakukan penyesuaian (2) Penyesuaian prosedur pelaksaanan penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BKN. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 50 Tahun 2019 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL9 Nomor 17791, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 16 Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
23- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2O2L KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. BIMA HARI.A WIBISANA Diundangkan di Jakarta pada tanggal I April 2O2I DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2O2I NOMOR 250 Salinan sesuai dengan aslinya WAIAN NEGARA Perundang-undangan, aryono
LAMPIRAN I PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PROSEDUR PENYELENGGARAAN SELEKSI DENGAN METODE COMPUTER ASS/STED TEST BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TATA TERTIB PELAKSANAAN SELEKSI 1. Tata tertib peserta a. Peserta hadir paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum seleksi dimulai dan/atau sesuai ketentuan yang diatur oleh masing-masing Instansi untuk proses registrasi dan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan peserta. b. Panitia Seleksi Instansi memberikan PIN registrasi kepada peserta sebelum jadwal seleksi dimulai. c. Pemberian PIN Registrasi ditutup 5 (lima) menit sebelum jadwal seleksi dimulai. d. Bagi peserta Seleksi Calon PNS, Seleksi Calon PPPK, Seleksi Sekolah Kedinasan dan Seleksi selain ASN wajib membawa KTP elektronik Asli atau KTP asli yang masih berlaku atau Surat Keterangan Pengganti KTP yang masih berlaku atau Kartu Keluarga asli atau salinan Kartu Keluarga yang dilegalisir basah oleh pejabat yang berwenang dan kartu peserta seleksi untuk ditunjukkan kepada Panitia Seleksi Instansi. e. Dalam hal penyelenggaraan seleksi di Luar Negeri peserta dapat menunjukkan Paspor atau Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN) dan kartu peserta seleksi. f. Bagi peserta seleksi pengembangan karier wajib membawa KTP atau Kartu Pengenal Pegawai. g. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta. h. Peserta menggunakan pakaian rapi, sopan dan bersepatu (kaos, celana jeans dan sandal tidak diperkenankan). i. Peserta di dalam ruang seleksi dilarang membawa: 1) buku atau catatan lainnya; 2) kalkulator, gawai, kamera dalam bentuk apapun, jam tangan dan alat tulis; 3) senjata api/tajarn atau sejenisnya; dan 4) menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT. j. Peserta dilarang: 1) bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes selama seleksi berlangsung; 2) menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama seleksi berlangsung; 3) keluar ruangan seleksi, kecuali memperoleh izin dari panitia; 4) membawa makanan dan minuman dalam ruang seleksi; dan 5) merokok dalam ruangan seleksi. k. Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib. 2. Sanksi a. Peserta yang terlambat hadir dari jadwal seleksi sebagaimana dimaksud pada angka t huruf a tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi atau dianggap gugur. b. Peserta yang tidak membawa dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d tidak diperkenankan mengikuti seleksi atau dianggap gugur. c. Peserta yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf h tidak diperkenankan mengikuti seleksi atau dianggap gugur. d. Peserta yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada angka I huruf i dan huruf j dikenakan sanksi teguran lisan oleh Tim Pelaksana CAT BKN sampai dibatalkan sebagai peserta seleksi. 3. Lain-lain HaI - hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan. aslinya AIAN NEGARA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. ndang-Undangan ttd. BIMA HARIA WIBISANA
LAMPIRAN II PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESI.A NOMOR 2 TAHUN 2O2L TENTANG PROSEDUR PEI{YELENGGARAAN SELEKSI DENGAN METODE COMPWER ASSISTED TEST BADAN KEPEGAWATAN NEGARA SURAT KUASA Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama NIP Jabatan Instansi dengan ini memberi kuasa penuh kepada: Nama NIP Jabatan Instansi untuk menyelenggarakan Seleksi ......)* dengan Metode CAT BKN dan bersedia menandatangani dokumen seleksi yang meliputi dokumen hasil seleksi, form checkft-st, berita acara dan daftar hadir peserta seleksi. Demikian surat kuasa ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ...,20 Penerima Kuasa, Pemberi Kuasa, Materai 10.000 NIP NIP Dipilih: Calon PNS/ Calon PPPK/ sekolah kedinasan/pengembangan karier atau Panitia Seleksi jika seleksi selain ASN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESI,A, ttd. BIMA HARI.A WIBISANA Salinan sesuai dengan aslinya WAI.AN NEGARA Perundang-undangan, j ;"{r {t \^i arvono
LAMPIRAN III PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2O2I TENTANG PROSEDUR PEI{YELENGGARAAN SELEKSI DENGAN METODE COMPWER ASSISTED TEST BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA SPESIFIKASI SARANA DAN PRASARANA UNTUK PELAI(SANAAN SELEKSI A. Spesifrkasi Minimal 1. Seruer a. Processor Intel Xeon CPU @2,O GH. b. Memory BAM) 16 GB. c. OS Windows Seruer 2OI2/ 2016/ 2Ol9 64 bit. d. Harddisk Diue (HDD) 500 GB (High Speed) atau SSD 250 GB. e. LAN Card/Ethernet 1 Gbps. f. Mouse dan Kegboard. g. Monitor ukuran 14". 2. Mobile Seruer a. Processor minimal i7 2,O Ghz/setara. b. Memory BAM) 16 GB. c. OS Windows 10 64 bit. d. Harddisk Driue SSD 250 GB. e. LAN Card/Ethernet 1 Gbps. f . Mouse eksternal. 3. Jaringan Lokal (Local Netuorkingl ke komputer client menggunakan kabel UTP LAN minimal category 5E, untuk jaringan antar switch menggunakan switch I Gbps dan kabel UTPLAN minimal CAT 6 sesuai standar pabrikan industri yang disesuaikan dengan jumlah client. 4. Genset yang dapat mendukung aliran listrik ke semua perangkat seleksi. 5. UPS (Power Output f KVA tegangan 22OV). 6. Loker atau tempat penyimpanan barang milik peserta dan kursi tunggu. 7. Ruang tes, ruang server dan administrator, ruang monitoring, ruang tunggu, ruang tempat penyimpanan barang milik peserta (loker), dan ruang registrasi peserta 8. Alat pendeteksi logam. B. Spesifikasi Rekomendasi 1. Komputer Client (PC Desktop atau Laptop) dengan spesifrkasi setingkat: a. Processor Client 2.O Gtz. b. Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8, lO ata'u Open Source/ Liruu. c. Web Browser Google Chrome atau Mozilla Firefox (terbaru). d. Harddisk Driue (HDD) 120 GB. e. Memori 4 GB. f. LAN CARD 100/ 1OO0 Mbps. g. Mouse eksternal. h. Keyboard dan Monitor (untuk PC Desktop ukuran 14").
i. Memiliki Webcam j. Headphone atau Earphone darr keyboard braille untuk penyandang disabilitas tuna netra 2. Liquid Crystal Display (LCD) TV untuk monitoring hasil tes berikut kabel data untuk menghubungkart ke komputer dan untuk memutar video petunjuk teknis di ruang tunggu, apabila tidak tersedia dapat diganti dengan LCD Proyektor. 3. LCD Proyektor untuk pemaparan dan pengarahan tes dengan Metode CAT disediakan di dalam ruang tes. 4. Scanner (Scan speed normal A4 8 ppm). 5. Alat pemindai Barcode Scanner (USB Kit dan 2D). 6. Printer Laser dan Toner (Tlpe Laser Printer Speed min 20 ppm). 7. Fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K). 8. Alat pemadam kebakaran. 9. Petunjuk Evakuasi 10. Titik l.okasi Seleksi ada koneksi internet KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. BIMA HARTA WIBISANA Salinan sesuai dengan aslinya AWAI,AN NEGARA Perundang-undangan, aryono
LAMPIRAN IV PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PROSEDUR PENYELENGGARAAN SELEKSI DENGAN METODE COMPUTER ASS/STED TEST BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA FORM CHDCKI;IST SURVEI LOI(ASI PELATTSANAAN SELEKSI No. 1. 2. 3. Kegiatan Melakukan koordinasi dengan Panitia Seleksi Instansi terkait kegiatan, tata tertib dan prosedur seleksi dengan menggunakan sistem CAT BKN Melakukan koordinasi dengan Teknisi TI tempat penyelenggaraan seleksi terkait infrastruktur dan potensi kendala yang terjadi di lokasi tes Memastikan adanya koneksi internet pada setiap client dengan kecepatan internet atau bandwidth minimal adalah 400 Kilobit per second (Kbps). Maksimal replg latencg koneksi internet ditetapkan sebesar IOO Micro Second. Kesesuaian*) Keterangan Jika terdapat 50 client maka diperlukan bandwidth sebesar 50x400 = 20 Mbps (megabit oer second) 4. 5. 6. 7. 8. 9. Memastikan setiap PC Client memiliki Webcam dan dapat dipergunakan. Petugas CAT melakukan allow browser (firefox/chrome) agar aplikasi CAT dapat mensakses Webcarn. Memastikan tersedianya PC atau Laptop yang memiliki Webcam untuk pengawasan peserta melalui media Video Conference dan telah terkoneksi internet. Memastikan tersedianya PC atau Laptop dengan koneksi internet yang baik sebagai media untuk menyiarkan hasil liuescore CAT melalui media streaminq. Dalam keadaan mendesak sehingga ujian dilakukan secara semi daring. Melakukan pengecekan jaringan dengan ping beban 65.500 bgtes dari seluruh PC Client ke Seruer dilakukan secara bersamaan Memastikan bahwa kabel jaringan untuk PC Client densan spesifikasi minimal CAT 5e Memastikan bahwa aplikasi yang ter-install di PC client tidak ada yang mengarah kepada kecurangan (instansi menyediakan PC yang bebas dari aplikasi yang mengarah ke kecurangan atau perekaman soal-soal) pada Maksimum dengan waktu respon adalah 200 ms 10. Memastikan setiap ruang seleksi tersedia minimal 1 (satu) LCD Proiektor vang memadai Memastikan ketersediaan paling sedikit 2 (dua) komputer untuk registrasi dan 1 (satu) komputer untuk monitoring 11 12. Memastikan ketersediaan ruangan/tempat tunggu khusus peserta yang akan mengikuti uiian Memastikan ketersediaan kertas coretan dan alat tulis untuk peserta 13
14. Memastikan ketersediaan scanner, alat pemindai barcode scanner, printer, tinta dan kertas untuk mencetak hasil seleksi dan berita acara 15. Memastikan ketersediaan fasilitas untuk pemaparan petunjuk teknis pelaksanaan seleksi berbasis CAT 16. Memastikan ketersediaan genset dan UPS dalam keadaan baik dan lavak pakai 17. Menjelaskan tata cara pemberian PIN registrasi kepada Panitia Seleksi Instansi 18. Memastikan tempat pelaksanaan ujian dikunci dan disegel setelah pengecekan keseluruhan selesai Sarana Ruans Seleksi LCD Proiektor PC Seleksi PC Resistrasi PC Cadanean PC Keseluruhan Jumlah Berdasarkan memberikan dilaksanakan. hasil pengecekan di rekomendasi bahwa lokasi, maka Tim Pelaksanaan CAT BKN seleksi layak/tidak layak **l untuk 20 Tim Pelaksana CAT BKN **r<) NIP *) **) ***) NIP Beri tanda ({) apabila sesuai, tanda (X) apabila tidak sesuai. Coret yang tidak perlu. Dipilih: Panitia Seleksi Instansi jika seleksi Calon PNS/ Calon PPPKI sekolah kedinasan/pengembangan karier atau Panitia Seleksi jika seleksi selain ASN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. ttd. BIMA HARIA WTBISANA Salinan sesuai dengan aslinya AWAIAN NEGARA Perundang-undangan,
LAMPIRAN V PERATURAN BADAN KEPEGAWAI,AN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2O2I TENTANG PROSEDUR PENYELENGGARAAN SELEKSI DENGAN METODE COMPUTER ASS/S?ED TEST BADAN KEPEGAWAI.AN NEGARA BERTTA ACARA GANGGUAN KONEKSI PN)A SELEKSI ......*) Pada hari ini ......tangga1....... bertempat di... telah dilaksanakan persiapan pelaksanaan seleksi..........*) dengan Metode Computer Assisfed Test BKN dari Instansi Pusat/ Provinsi/ Kab. / Kota**).. Dalam Persiapan pelaksanaan seleksi ......*) terjadi gangguan koneksi yarLg dikarenakan: 1 2 Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya. 20 Mengeta-lui Tim Pelaksana CAT BKN ***) NIP *) NIP Dipilih: Calon PNS, masuk sekolah kedinasan, pengembangan karier, atau selain ASN. BA ini dibuat setiap hari dalam pelaksanaan seleksi **) Coret yang tidak perlu. ***) Dipilih: Panitia Seleksi Instansi jika seleksi Calon PNS/ Calon PPPK/ sekolah kedinasan/pengembangan karier atau Panitia Seleksi jika seleksi selain ASN. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. ttd. BIMA HARIA WIBISANA Salinan sesuai dengan aslinya WAIAN NEGARA Perundang-undangan,
LAMPIRAN VI PERATURAN BADAN KEPEGAWAI,AN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2O2L TENTANG PROSEDUR PENYELENGGARAAN SELEKSI DENGAN METODE COMPUTER ASS/STED TEST BADAN KEPEGAWAI,AN NEGARA BERITA ACARA PENTELENGGARAAN SELEKSI ......*) :::: :::: lll Computer llll-ftk;ii;k;;k;" ;;i;;;t :::TTH!#;;I;;; Test Instansi dari BKN Assr.sted .... sesi dan diikuti sebalyak...... Selama pelaksanaan seleksi dengan sistem Computer Assrsfed Test BKN pada hari ke ... 1. terdapat kejadian berupa: 2. 3. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya. 20 Mengetahui Tim Pelaksana CAT BKN ***) NIP. *) NIP Dipilih: Calon PNS, masuk sekolah kedinasan, pengembangan karier, atau ") ***) selain ASN. BA ini dibuat setiap hari dalam pelaksanaan seleksi Coret yang tidak perlu. Dipilih: Panitia Seleksi Instansi jika seleksi Calon PNS/ Calon PPPK/ sekolah kedinasan/pengemb€u1gan karier atau Panitia Seleksi jika seleksi selain ASN. KEPALA BADAN KEPEGAWAI,AN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. ttd. BIMA HARTA WIBISANA Salin dengan aslinya AIAN NEGARA an Perundang-undangan,
LAMPIRAN VII PERATURAN BADAN KEPEGAWATAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2O2I TENTANG PROSEDUR PENYELENGGARAAN SELEKSI DENGAN METODE COMPWER ASS/S?ED ?EST BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA BERITA ACARA SERATI TERTMA HASIL SELEKSI... *) Pada hari ini... tanggal ... bertempat di... te1ah berlangsung serah terima hasil pelaksanaan seleksi ... *) Instansi ... dengan Metode Computer Assr-sted Tesf BKN, antara: Nama NIP Jabatan : : Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA (Tim Pelaksana CAT BKN yang bertugas di lapangan) dengan: Nama NIP Jabatan Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA (Panitia Seleksi Instansi/ Panitia Seleksi **) PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA berupa: 1. Hasil pelaksanaan seleksi dengan rincian sebagai berikut: Jumlah Sesi Peserta a. Hadir b. Tidak hadir Jumlah 2. Berita Acara terkait dengan penyelenggaraan seleksi sejumlah.... Berita Acara. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya. 20 Mengetahui Tim Pelaksana CAT BKN NIP *) Dipilih: Calon PNS, masuk sekolah kedinasan, pengembangan karier, atau selain **) Coret yang tidak perlu. ***) Dipilih: Panitia Seleksi Instansi jika seleksi Calon PNS/ Calon PPPK/ sekolah kedinasan/pengembangan karier atau Panitia Seleksi jika seleksi selain ASN NIP ASN. dengan aslinya IWAIAN NEGARA Perundang-Undangan KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. BIMA HARIA WIBISANA
LAMPIRAN VIII PERATURAN BADAN KEPEGAWAI,AN NEGARA REPUBLIK INDONESI.A NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PROSEDUR PENYELENGGARAAN SELEKSI DENGAN METODE COMPWER ASSIS?ED TEST BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA BERITA ACARA REKONSTLIASI DATA ITASIL SELEKSI ....*) Nomor:....... :*:I.::.:.. .......tanggal ...... (bulan) (tahun) bertempat di . Pada hari ini telah dilakukan rekonsiliasi data hasil SKD/Integrasi SKD dan SKB **) seleksi Calon PNS atau sekolah kedinasart**) Tahun .... untuk Instansi Pemerintah...... antara: Nama NIP Jabatan Selanjutnya disebui pinnx PERTAMA (Tim Finalisasi Hasil Seleksi ...*) dengan: Nama NIP Jabatan Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA (Panitia Seleksi Instansi). : ...., :........ PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah melakukan rekonsiliasi data sebagai berikut: 1. 2. dan dinyatakan VALID/BELUM VALID **) disebabkan kondisi sebagai berikut: 1. 2. Atas kondisi tersebut maka akan dilakukan langkah penyelesaian sebagai berikut: 1. 2. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, Pihak Pertama Pihak Kedua NIP... NIP. ) Dipilih: Calon PNS, masuk sekolah kedinasan **) Coret yang tidak perlu. Keterangan: apabila VALID tidak perlu dijelaskan kondisi dan langkah penyelesaian. dengan aslinya WAIAN NEGARA Perundang-Undangan KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. BIMA HARIA WIBISANA