URGENSI INDEPENDENSI SERIKAT BURUH SEBAGAI PENOPANG DEMOKRASI PERSPEKTIF MASYARAKAT MADANI NURCHOLISH MADJID (Studi Kasus Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi) SKRIPSI Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Oleh: WARDAH MUNFAATI NIM. 1717303082 PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO 2022 i
PERNYATAAN KEASLIAN Dengan ini, saya: Nama : Wardah Munfaati NIM : 1717303082 Jenjang : S-1 Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam Program Studi : Hukum Tata Negara Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "URGENSI INDEPENDENSI SERIKAT BURUH SEBAGAI PENOPANG DEMOKRASI PERSPEKTIF MASYARAKAT MADANI NURCHOLISH MADJID (Studi Kasus Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi)" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, dan bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi citasi dan ditujukan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh. Purwokerto, 31 Desember 2021 Saya yang menyatakan, Wardah Munfaati NIM. 1717303082 ii
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO FAKULTAS SYARIAH Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126 Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553 PENGESAHAN Skripsi yang berjudul: URGENSI INDEPENDENSI SERIKAT BURUH SEBAGAI PENOPANG DEMOKRASI PERSPEKTIF MASYARAKAT MADANI NURCHOLISH MADJID (Studi Kasus Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi) yang disusun oleh Wardah Munfaati (NIM. 1717303082) Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto telah diajukan pada tanggal 18 Januari 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi. Ketua Sidang/ Penguji I Sekretaris Sidang/Penguji II Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I. NIP. 19790428 200901 1 006 H. Shofiyullah Mukhlas, Lc., M.A NIP. 19711003 200701 1 015 Pembimbing/ Penguji III Hassanudin, B. Sc., M. Sy. NIP. 19850115 201903 1 008 Purwokerto, ... Dekan Fakultas Syariah Dr. Supani, S.Ag., M.A NIP. 19700705 200312 1 001 iii
NOTA DINAS PEMBIMBING Purwokerto, 31 Desember 2021 Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Wardah Munfaati Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto di Purwokerto Assalamu'alaikum Wr.Wb Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa: Nama : Wardah Munfaati NIM : 1717303082 Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam Program Studi : Hukum Tata Negara Fakultas : Syariah Judul : URGENSI INDEPENDENSI SERIKAT BURUH SEBAGAI PENOPANG DEMOKRASI PRESPEKTIF MASYARAKAT MADANI NURCHOLISH MADJID (Studi Kasus Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi) Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk di Munaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).kian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.assalamu'alaikum Wr. Wb. bimbing, Hassanudin, B.Sc., M.Sy NIP. 19850115 201903 1 008 iv
URGENSI INDEPENDENSI SERIKAT BURUH SEBAGAI PENOPANG DEMOKRASI PERSPEKTIF MASYARAKAT MADANI NURCHOLISH MADJID (Studi Kasus Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi) Wardah Munfaati NIM.1717303082 Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Program Studi Hukum Tata Negara UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto ABSTRAK Eksistensi gerakan buruh di Indonesia mengalami pasang surut dari masa Hindia Belanda bahkan sampai pasca reformasi. Stigma negatif yang ditinggalkan era Orde Baru mengenai gerakan buruh masih melekat di pikiran masyarakat hingga sekarang. Padahal Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 51,82% pemuda Indonesia bekerja sebagai buruh/karyawan pada 2020, presentasi yang tinggi dibandingkan jenis pekerjaan lainnya. Namun, jumlah yang besar itu tidak pernah mengantar atau melahirkan partai berbasis buruh di bangku parlemen saat ini. Berdasarkan hal tersebut, penilitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana urgensi independensi Serikat Buruh sebagai penopang demokrasi yang dikaitkan dengan kaca mata masyarakat madani Nurcholish Madjid. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (fieled research) di Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi dengan tujuan untuk mengetahui secara intensif bagaimana urgensi independensi Serikat Buruh sebagai penopang demokrasi prespektif masyarakat madani ala Cak Nur. Sumber data terdiri dari sumber data primer dan sekunder, sumber data primernya adalah wawancara dengan ketua F-SEDAR, pengurus F-SEDAR, dan anggota di F-SEDAR. Sedangkan sumber data sekundernya adalah studi pustaka dan dokumentasi dari berbagai media yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kegiatan atau program yang ada di F-SEDAR merupakan salah satu aktualisasi peran penting Serikat Buruh sebagai organsiasi yang bisa menjadikan individu yang bergabung di dalamnya sadar dan kritis dengan permasalahan yang ada. Independensi Serikat Buruh dengan nilai adil, egaliter, terbuka dan demokratis merupakan hal penting yang harus dimiliki masing-masing Serikat Buruh sebagai organisasi yang bergerak di ranah sosial. Agar organisasi ini tidak mudah terintervensi oleh pihak manapun. Sehingga, organisasi ini bisa mensosialisasikan dan mengamalkan makna demokrasi sebagaimana mestinya. Kata Kunci : Independensi, Serikat Buruh, Masyarakat Madani. v
MOTTO ََّف ْوَس ى ٰرُي َّ هَيْعَس َّ نَا َو " Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahkannya" (Q.S. An-Najm: 39) vi
PERSEMBAHAN Alhamdulillah puji syukur senantiasa tercurahkan kepada Allah SWT atas segala berkah, rahmat, karunia, nikmat, ridlo dan hidayah sehingga skripsi ini dapat terselesaikan meskipun dengan proses panjang yang cukup melelahkan. Ungkapan terima kasih tak henti-hentinya saya haturkan kepada semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan rendah hati penulis persembahkan skripsi ini untuk: 1. Kedua orangtua penulis Bapak Suwarno dan Ibu Carmi yang selalu mendukung penulis baik secara morel maupun materiel, yang tidak pernah lelah dengan doa tulusnya, curahan kasih sayangnya, kesabarannya, keikhlasannya untuk putrinya sampai detik ini. 2. Kepada kaka penulis Asih Mulyani dan Titi Mutmaini serta adik penulis Fahrizal Azmi yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung. 3. Almamater tercinta UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri. 4. Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri. 5. Guru dan para dosen yang telah membimbing dan memberikan ilmu kepada penulis. 6. Bagi semua pihak yang telah membantu dan juga memberikan semangat dalam menyelesaikan karya ini sampai selesai, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. vii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 158 tahun 1987 Nomor : 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut: A. Konsonan Tunggal Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama ا Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ب Ba' B Be ت Ta' T Te ث Ṡa Ṡ Es (dengan titik di atas) ج Jim J Je ح Ḥa Ḥ Ha (dengan titik di bawah) خ Kha Kh Ka dan ha د Dal D De ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) ر Ra R Er ز Za Z Zet س Sin S Es viii
ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن و ه ء ي Syin Ṣad Ḍad Ṭa Ẓa 'Ain Gain Fa Qaf Kaf Lam Mim Nun Wawu Ha Hamzah Ya Sy Ṣ Ḍ Ṭ Ẓ .... '.... G F Q K L M N W H ' Y ix Es dan ye Es (dengan titik di bawah) De (dengan titik di bawah) Te (dengan titik di bawah) Zet (dengan titik di bawah) Koma terbalik keatas Ge Ef Ki Ka El Em En We Ha Apostrof Ye
B. Vokal Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang. 1. Vokal Pendek Vokal pendek bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: Tanda Nama Huruf latin Nama ؘ ؚ ؙ Fatḥah Kasrah Ḍammah Fatḥah Kasrah Ḍammah A I U 2. Vokal Rangkap Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya yaitu: Nama Huruf Latin Nama Contoh Ditulis Fatḥah dan Ya Ai A dan I ََفْيَك Kayfa Fatḥah dan Au A dan U ََل ْوَه Haul Wawu 3. Vokal Panjang atau Maddah Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya yaitu: Fatḥah + alif ditulis ā Contoh ََلاَق ditulis qāla Fatḥah + ya' ditulis ā Contoh يلع ditulis 'alā Kasrah + ya' mati ditulis ī Contoh ميقتسملا ditulis al-mustaqīma x
Ḍammah + wawu mati ditulis ū Contoh نوحلفملا ditulis al-muflihūna C. Ta Marbūṭah 1. Bila dimatikan ditulis h: ةمكح Ditulis ḥikmah ةلخن Ditulias niḥilāh 2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t: َٰاللَّةمعن Ditulis ni'matullāh 3. Bila diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransilasikan dengan h (h): لافطَلااَةضور Rauḍah al-aṭfāl ةر ّونملاَةنيدملا Al-Madīnah al-Munawwarah D. Syaddah (Tasydīd) Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap: ةددعتم Ditulis muta'addidah ل ّزن Ditulis nazzala E. Kata Sandang Alif + Lām 1. Bila diikuti Qomariyah سايقلا Ditulis al-Qiyās ريخلا Ditulis al-khoiri xi
2. Bila diikuti Al-Syamsiyyah نمح ّرلا َّيبّنلا Ditulis ar-raḥmāni Ditulis an-nabiyyu F. Hamzah Hamzah yang terletak di akhir kalimat ditulis apostrof. Sedang hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh: ونكسأ Ditulis 'askin ū ىرخأ Ditulis 'ukhrā ملسأ Ditulis 'aslama xii
KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammada SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam. Dengan penuh rasa syukur atas segala nikmat dan rahmatnya sehingga skripsi yang berjudul "Urgensi Independensi Serikat Buruh Sebagai Penopang Demokrasi Perspektif Masyarakat Madani Nurcholish Madjid (Studi Kasus Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi)" dapat terselesaikan. Semoga karya sederhana ini dapat terus memotivasi penulis dan bermanfaat bagi pembacanya. Dalam proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, do'a, motivasi, dukungan dan semangat dari berbagai pihak yang dengan tulus diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada: 1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto; 2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Drkan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto; 3. Dr. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto; 4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeeri Saifuddin Zuhri Purwokerto; 5. Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., L.L.M., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Universitas Prof. KH. Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto; 6. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto; 7. Hassanudin B.Sc., M.Sy. selaku pembimbing skripsi penulis. Terimakasih untuk semua ilmu, doa, motivasi dan semangatnya yang selalu memberikan xiii
bimbingan serta saran dengan pernuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik; 8. Seluruh Dosen program studi Hukum Tata Negara dan fakultas syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang telah banyak memberikan pengetahuan yang begitu berarti, serta seluruh staf tata usaha dan kemahasiswaan yang telah banyak membantu dalam proses kelengkapan arsip. 9. Kawan-kawan Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi yang telah memberikan izin, pengalaman, pengetahuan dan bantuan dalam melakukan penelitian. 10. Kedua orangtua penulis Bapak Suwarno dan Ibu Carmi yang selalu mendukung penulis baik secara morel maupun materiel, yang tidak pernah lelah dengan doa tulusnya, curahan kasih sayangnya, kesabarannya, keikhlasannya untuk putrinya sampai detik ini. 11. Kepada kaka penulis Asih Mulyani dan Titi Mutmaini serta adik penulis Fahrizal Azmi yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung. 12. Kepada Pengasuh Pondok Pesantren Bani Rosul, Abah Kyai Zaenurrohman beserta keluarga besar, terimakasih atas do'a dan bimbingannya selama penulis dan menimba ilmu di Purwokerto. 13. Teman-teman komplek Aisyah Pondok Pesantren Bani Rosul, Teteh Sri, Cahya, Mba Tari, Mei, Yani, Yuli, Khori, Risa yang telah membersamai penulis dalam menimba ilmu di Pondok Pesantren Bani Rosul. 14. Kepada teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara UIN Prof . K.H. Saifuddin Zuhri terutama kelas HTN B '17, Idamatussilmi, Siti Nurrohmah, Tayah Muti'ah yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk penulis. 15. Teman-teman LPM OBSESI UIN Prof . K.H. Saifuddin Zuhri terutama Arifa, Regita, dan Arul yang selalu menguatkan dan memberi semangat untuk penulis. 16. Teman-teman penulis Vidia Tri Astusi, Ela Indriani, Werda Ayu Apriliani, Sofiqi yang sudah mau meluangkan waktunya untuk direpotkan maupun xiv
mendengarkan keluh kesah penulis namun tetap tak bosen memberi motivasi dan semangat untuk penulis. Penulis menyadari bahawa skripsi ini sepenuhnya belum sempurna dan masih banyak kekurangan, untuk itu penulis mohon kritik dan saran yang membangun untuk terus memperbaiki kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Purwokerto, 31 Desember 2021 Penulis, Wardah Munfaati NIM. 1717303082 xv
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ... PERNYATAAN KEASLIAN ... PENGESAHAN ... NOTA DINAS PEMBIMBING ... ABSTRAK ... MOTTO ... PERSEMBAHAN ... PEDOMAN TRANSLITERASI ... viii KATA PENGANTAR ... xiii DAFTAR ISI ... xvi DAFTAR LAMPIRAN ... xix BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ... B. Definisi Operasional ... C. Rumusan Masalah ... D. Tujuan Penelitian ... E. Manfaat Penelitian ... F. Telaah Pustaka ... G. Sistematika Pembahasan ... BAB II LANDASAN TEORI MENGENAI INDEPENDENSI, SERIKAT BURUH, DEMOKRASI, DAN MASYARAKAT MADANI A. Konsep Independensi ... B. Tinjauan Umum Tentang Serikat Buruh ... 1. Pengertian Serikat Buruh ... 2. Sejarah Serikat Buruh di Indonesia ... 3. Sifat dan Tujuan Serikat Pekerja/Buruh ... C. Konsep Demokrasi ... 1. Pengertian Demokrasi ... 28 1. Pengertian Demokrasi ... 28 xvi i ii iii iv v vi vii 1 12 15 16 16 16 18 20 22 22 23 26
2. Penopang Demokrasi dan Prinsip-Prinsip Demokrasi ... 3. Perkembangan Demokrasi di Indonesia ... D. Konsep Masyarakat Madani ... 1. Pengertian Masyarakat Madani ... 2. Konsep Masyarakat Madani Nurcholish Madjid ... BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian ... B. Pendekatan Penelitian ... C. Sumber Data ... 1. Data Primer ... 2. Data Sekunder ... D. Teknik Pengumpulan Data ... 1. Observasi ... 2. Wawancara ... 3. Dokumentasi ... E. Teknik Analisis Data ... 1. Reduksi Data (Data Reduction) ... 2. Penyajian Data (Data Display) ... 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing and Verification) ... BAB IV ANALISIS URGENSI INDEPENDENSI SERIKAT BURUH SEBAGAI PENOPANG DEMOKRASI PRESPEKTIF MASYARAKAT MADANI NURCHOLISH MADJID DI FEDERASI SERIKAT BURUH DEMOKRATIK KERAKYATAN CIKARANG BARAT KABUPATEN BEKASI A. Gambaran Umum Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (F-SEDAR) ... 1. Sejarah Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan ... xvii 30 39 50 50 56 64 64 65 65 66 66 67 67 69 70 70 71 71 73 73
2. Alasan Nama Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan ... 3. Visi Misi Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan ... 4. Struktur Kepengurusan Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan ... 5. Serikat Buruh yang Tergabung di Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan ... B. Peran Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan Dalam Aktualisasi Demokrasi Bagi Anggota dan Masyarakat ... 1. Perbedaan Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (F-SEDAR) dengan Serikat Buruh Lain ... 2. Kegiatan di F-SEDAR untuk Anggota ... 3. Kegiatan F-SEDAR yang Bergerak di Masyarakat ... C. Urgensi Independensi Serikat Buruh Sebagai Penopang Demokrasi Perspektif Masyarakat Madani Nurcholish Madjid ... 1. Peluang ... 2. Tantangan ... 94 2. Tantangan ... 94 BAB V PENUTUP A. Kesimpulan ... B. Saran ... DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP xviii 75 76 76 77 79 80 84 86 87 97 98
Lampiran 1 Lampiran 2 Lampiran 3 Lampiran 4 Lampiran 5 Lampiran 6 Lampiran 7 Lampiran 8 Lampiran 9 Lampiran 10 Lampiran 11 Lampiran 12 Lampiran 13 Lampiran 14 Lampiran 15 DAFTAR LAMPIRAN Foto-foto Tanda Bukti Pencatatan Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi Surat Izin Observasi Pendahuluan Surat Izin Riset Individual Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif Surat Rekomendasi Munaqasyah Sertifikat BTA/PPI Sertifikat Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Sertifikat Kuliah Kerja Nyata (KKN) Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris Sertifikat Ujian Aplikasi Komputer Surat Keterangan Wakaf Daftar Riwayat Hidup xix
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Abad ke-19 adalah abad paling revolusioner dan penuh perubahan bagi negara kepulauan yang disebut "Indonesia". Pada awal abad ini konsep negara kolonial Hindia Belanda disiapkan oleh Herman Willem Daendels seorang pengagum revolusi Perancis untuk mempertegas pengelolaan wilayah koloni yang sebelumnya hanya merupakan mitra perdagangan Vereenigde Oost- Indische Compagnie (VOC).1 Eksistensi gerakan buruh dan beragam aktivitas politik yang menyertainya tumbuh bersamaan dengan kehadiran awal sistem kolonial, terutama melalui kebijakan liberalisasi ekonomi pemerintah Hindia Belanda tahun 1870 yang dikenal era cultuurstelsel. Guna menopang sistem kapitalisme kolonial ala cultuurstelsel pemerintah Hindia Belanda menyusun serangkaian paket kebijakan liberal. Buah liberalisasi ekonomi ini melahirkan kelas sosial baru bernama buruh. Transformasi sosial rakyat ini menjadi pintu masuknya beragam ideologi Barat Gerakan buruh di Indonesia mengalami pasang surut dari era pemerintahan Hindia Belanda bahkan sampai pasca proklamasi. Bahkan pasca proklamasi ditengah-tengah eforia revolusi kemerdekaan, Serikat Buruh kembali menggeliat dengan lahirnya beberapa federasi Serikat Buruh pada 1 Soegiri DS dan Edi Cahyono, Gerakan Serikat Buruh : Jaman Kolonial Hindia Belanda Hingga Orde Baru (Yogyakarta :Hasta Mitra, 2005) hlm.2 1
awal tahun 1950 sampai akhir 1960-an. Hampir seluruh Serikat Buruh pada masa ini berafiliasi atau menjadi underbouw partai politik, seperti Sentral Organisasi Buruh Indonesia (SOBI) dengan PKI, Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) dengan NU, Gabungan Serikat-Serikat Buruh Islam Indonesia (Gasbiindo) dengan Parmusi, Sentral Organisasi Buruh Republik Indonesia (SOBRI) dengan Murba, Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) dengan militer/TNI. Dimana pada era ini, relasi antar Serikat Buruh saling bersaing sebangun dengan sistem kepartaian Indonesia yang sangat kompetitif dan cenderung konfliktual.2 Di bawah pemerintahan Presiden Soekarno gerakan buruh ini tidak hanya mendapat ruang gerak yang cukup luas, pada era Soekarno pula gerakan buruh memiliki peran besar dalam mempengaruhi kebijakan politik negara. Karena pada masa Soekarno dikenal sebagai pemerintah yang respek terhadap gerakan buruh dan ideologi politik sayap kiri. Namun setelah tumbangnya pemerintahan Soekarno, transisi politik dari masa Orde Lama ke Orde Baru gerakan buruh mulai mengalami keruntuhan sebagai pilar politik nasional. 3 Runtuhnya rezim Orde Baru tak serta merta menuntaskan beragam permasalahan perburuhan, berbagai regulasi "pro buruh" yang dihasilkan rezim reformasi masih menyisakan masalah krusial baik dalam konteks eksternal maupun konteks internal. Problem eksternal yang masih menjadi 2 Amir Effendi Siregar, dkk, "BURUH DAN POLITIK : Tantangan dan Peluang Gerakan Buruh Indonesia Pascareformasi", Jurnal Sosial Demokrasi, Vol 10, Nomor 4, tahun 2011, hlm.6. 3 Bambang Sulistyo, "Pasang Surut Gerakan Buruh Indonesia", Lensa Budaya, Vol. 13. Nomor 2, tahun 2018, hlm. 163. 2
penghambat Serikat Buruh sendiri adalah terkait masalah perlindungan negara terhadap hak-hak normatif buruh baik mengenai kebebasan berserikat, rumitnya proses penyelesaian hukum yang dilaksanakan di Pengadilan Hubungan Industrial. Problem eksternal yang cukup menarik yaitu terkait orientasi dan partisipasi partai politik buruh. Padahal jika melihat jumlah buruh di Indonesia yang relatif cukup tinggi bisa menunjang suara partai yang berbasis buruh. Bahkan dari enam belas partai nasional di Indonesia, tidak ada satu pun partai berbasis buruh.4 Keenam belas partai politik Nasional peserta pemilihan umum tahun 2019, yaitu Partai kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golkar, Partai Nasional Demokrat (Partai Nasdem), Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda), Partai Beringin Karya (Partai Berkarya), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Indonesia (Partai Perindo), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura), Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).5 Bahkan tepat dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara II DPR RI, telah disahkan sembilan fraksi yang akan menghiasi kinerja DPR RI periode 2019-2024 dimana tidak ada partai yang berbasis buruh. Fraksi tersebut terdiri 4 Ahmad Naufal Dzulfaroh, Mengapa Indonesia Tak Memiliki Partai Buruh, waktu akses Jumat, 28 Mei 2021, pukul 08:42 WIB. 5 Aco Rahman Ismail, 16 Partai Politik Nasional Peserta Pemilu 2019 "Nomor Urut, Ketua Umum, Sekretaris Jendral", waktu akses Jumat, 28 Mei 2021, pukul 08:55 WIB. 3
4 dari PDI-Perjuangan dengan porsi terbanyak yaitu sebesar 128 kursi, kemudian disusul Fraksi Golkar sebanyak 85 kursi, Fraksi Gerindra 78 kursi, Fraksi Nasdem 59 kursi. Selanjutnya ada Fraksi PKB sebanyak 58 kursi, Fraksi Demokrat 54 kursi, Fraksi PKS dengan 50 kursi, Fraksi PAN dengan 44 kursi, dan terakhir dari Fraksi PPP dengan jumlah 19 kursi.6 Meskipun partai politik tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan kebijakan publik, tetapi kegitan-kegiatannya banyak mempengaruhi official policy maker. Keberadaan partai politik merupakan sesuatu yang tidak bisa dielakkan dalam sebuah tatanan masyarakat modern dan berstruktur kompleks, karena partai politik dianggap memiliki kemampuan untuk menyalurkan partisipasi politik masyarakat yang kompleks itu. Semakin kompleks sebuah masyarakat yang terutama mengenai kepentingan-kepentingannya, maka semakin diperlukan organisasi yang mampu menjadi penyalur aspirasi masyarakat.7 Bahkan menurut Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt menyebutkan bahwa tanggung jawab menyaring kaum otoriter justru terletak di partai politik dan pemimpin partai : para penjaga pintu demokrasi.8 Sehingga peran partai politik tidak hanya sekadar tali pengait komunikasi antara masyarakat dan pemerintah tetapi partai politik juga memiliki peran yang kuat dalam menjaga benteng demokrasi. Tanpa adanya partai atau organisasi yang 6 , waktu akses Minggu, 06 Juni 2021, pukul 21:34 WIB. 7 Yusa Djuyandi, Pengantar Ilmu Politik ( Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 149-150. 8 Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt, Bagaimana Demokrasi Mati ( Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2019) hlm. 13.
mewakili mayoritas warga dalam hal ini buruh khususnya maka kepentingan rakyat mayoritas ini akan kurang terwakili. Padahal ciri utama dari demokrasi sendiri adalah keterwakilan dari masyarakat yang plural. Seperti disahkannya Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana Undang-undang ini merupakan Undang- undang yang mengatur berbagai hal mulai dari ketenagakerjaan hingga lingkungan hidup. Pengesahan Undang-undang ini menimbulkan banyak polemik, salah satunya datang dari kalangan buruh karena Undang-Undang ini dianggap tidak sesuai dengan keinginan buruh untuk mencapai keadilan maupun kesejahteraan. Hal ini bisa menjadi gambaran bahwa pentingnya sebuah kebebasan bagi buruh untuk demokratisasi di negara ini. Indonesia merupakan negara demokrasi, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa (2) kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.9 Hal tersebut jelas memberikan makna bahwa negara Indonesia merupakan negara penganut demokrasi yang berdasar pada Undang-Undang Dasar dengan sumber segala sumber hukumnya yaitu Pancasila. Demokrasi sebagai dasar bernegara di Indonesia memberikan makna bahwa rakyat turut membantu dalam memberikan kontribusi menilai kebijakan yang nantinya akan menentukan kehidupan rakyat untuk kedepannya. Singkatnya, demokrasi adalah kekuasaan rakyat atau government by the people.10 Negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan 9 Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. 10 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2013) hlm. 105. 5
rakyat, dimana jika ditinjau dari sudut organisasi berarti pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat.11 Serikat Buruh yang merupakan bagian dari warga negara juga telah memiliki koridor aturannya yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh, yaitu:12 (1) Serikat pekerja/serikat buruh, serikat pekerja/serikat buruh menerima Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan federasi dan konfederasi (2) Serikat pekerja/serikat buruh, serikat pekerja/serikat buruh mempunyai asas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. federasi dan konfederasi Serikat Buruh sebagai bagian dari kelompok warga khususnya buruh juga memiliki hak untuk menyuarakan partisipasinya dan sumbangsihnya untuk memajukan demokrasi Indonesia. Masing-masing warga negara memiliki hak atas dirinya, seperti yang disebutkan dalam Pasal 28E Undang- Undang Dasar 1945, bahwa :13 (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. (2) Setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. 11 Mahfud MD, Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia : Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan ( Yogyakarta : Liberty, 1993) hlm. 19. 12 Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh. 13 Pasal 28E ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945. 6 suatu
Dengan kebebasan itulah masyarakat diharapkan menciptakan mekanisme pengawasan dan pengimbangan (checks and balances). Sehingga proses dalam masyarakat yang menyangkut kehidupan umum akan berlangsung secara transparan, accountable, auditable. Akan sulit rasanya jika tidak ada kebebasan, dimana salah satu buah dari ketidak bebasan adalah sentralisme yang berlebihan.14 Mengenai demokrasi sendiri, Nurcholish Madjid atau yang akrab disapa dengan Cak Nur memiliki pemikiran bahwa penopang demokrasi adalah masyarakat madani yang ciri utamanya meliputi adil, egaliter, terbuka dan demokratis. Menurut Cak Nur, demokrasi adalah pemilihan umum yang bebas dimana pemberian suara dilakukan secara rahasia. Jika demokrasi harus memiliki "rumah", maka rumahnya adalah civil society atau "masyarakat madani", dimana berbagai macam perserikatan, klub, gilda, sindikat, federasi, persatuan, partai, dan kelompok bergabung untuk menjadi perisai antara negara dan warga negara.15 Masyarakat madani dengan terminolologi "civil society" merupakan terjemahan dari istilah latin "civilis societas" awalnya dipakai oleh Cicero yang merupakan seorang orator dan pujangga Romawi yang hidup pada abad pertama sebelum Kristus, yang pengertiannya mengacu pada gejala budaya perorangan dan masyarakat.16 14 Nurcholish Madjid, Indonesia Kita (Jakarta :PT Gramedia, 2018), hlm.116. 15 Nurcholish Madjid, Cita-cita Politik Islam Era Reformasi (Jakarta : Paramadina, 1999) hlm. 145. 16 Ahmad Ramdani, Konsepsi Masyarakat Madani Dalam Prespektif Pendidikan Islam, Tesis (Lampung : Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, 2018), hlm. 1. 7
Dalam paradigma sosial politik Islam, dengan melacak sumber-sumber dokrinalnya, ada dua kata kunci yang menghampirkan kita pada konsep masyarakat madani (civil society), yakni kata "ummah" dan "madinah".17 Terminologi ummah seperti yang diisyaratkan dalam al-Qur'an dalam konteks masyarakat madani adalah menunjukan suatu komunitas yang mempunyai basis solidaritas tertentu atas dasar komitmen keagamaan, etnis dan moralitas. Lebih jauh al-Qur'an mengisyaratkan masyarakat madani dalam term "ummat wahidah", "ummat wasatha", dan "khairu ummat".18 Dimana masing-masing dari kata tersebut berulang kali terdapat dalam al-Qur'an, yaitu : Q.S al- Baqarah (2):213, Q.S al-Maidah (5):48, Q.S Yunus (10):19, Q.S Hud (11):118, Q.S al-Anbiya (21):92, Q.S Ali Imran (3):104, Q.S Ali Imran (3):110.19 Lebih jauh al-Qur'an mengklarifikasikan pengertian "ummah", yaitu dimulai dari interpretasi terhadap "ummah wahidah", "ummah wasatha", dan "khairu ummah". Pengertian pertama, yaitu "ummah wahidah" dalam prespektif al-Qur'an adalah suatu umat yang bersatu berdasarkan iman kepada Allah dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Namun umat tersebut tidak terbatas kepada bangsa dimana mereka merupakan bagian, akan tetapi mencakup seluruh umat manusia. Selanjutnya pengertian kedua, yaitu "ummah wasatha" adalah umat moderat yang posisinya berada di tengah agar dilihat oleh semua pihak dan dari pihak semua penjuru dalam pengertian ini 17 M. Din Syamsudin, Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani (Jakarta : Logos, 2002) hlm. 95. 18 Said Agil Husin al-Munawar, Tuntunan al-Qur'an Menuju Masyarakat Madani dalam al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki (Jakarta : Ciputat Press, 2002) hlm. 209. 19 Ibid., hlm. 209-216 8
9 yaitu adil. Sedang interpretasi al-Qur'an terhadap pengertian ketiga, yaitu "khairu ummah" adalah bentuk ideal masyarakat Islam yang identitasnya adalah intregitas keimanan, komitmen kontribusi positif kepada kemanusiaan secara universal dan loyalitas kepada kebenaran dengan aksi amar ma'ruf nahi munkar, sebagimana yang dideklarasikan oleh Allah dalam Q.S Ali Imran (3) 110 dan 104.20 Sebagaimana buyi Q.S Ali Imran (3) : 104 :
" Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung." Menurut Nurcholish Madjid sendiri masyarakat madani merupakan warisan Nabi Muhammad yang mempunyai karakteristik antara lain egaliterianisme, penghargaan kepada orang berdasarkan prestasi (bukan prestise seperti keturunan, kesukuan, ras, dan lain-lain), keterbukaan akan partisipasi seluruh anggota masyarakat, dan penentuan kepemimpinan melalui pemilihan, bukan berdasarkan keturunan.22Nurcholish menjelaskan bahwa, keadaan dunia Islam terus menerus hanya mengenal sistem dinasti geologis, sampai datangnya zaman modern sekarang. Sebagian negeri Muslim menerapkan konsep negara republik, dengan Presiden dan pimpinan lainnya 20 Ibid., hlm. 211-217. 21 QS. Ali Imran (3) : 104. 22 Nurcholish Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban (Jakarta : PT Dian Rakyat, 2008) hlm. 346.
dipilih. Maka kesempatan membangun masyarakat madani teladan Nabi Muhammad justru mungkin lebih besar pada saat sekarang ini.23 Dari penjelasan di atas, penulis tertarik mengenai masyarakat yang disebut sebagai masyarakat madani yang disebut oleh Cak Nur sebagai salah satu elemen penting sebagai penopang demokrasi. Penulis tertarik dengan individu-individu yang tergabung dalam sebuah organisasi dalam hal ini yaitu Serikat Buruh. Seperti Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (F- SEDAR) yaitu salah satu Serikat Buruh yang ada di kota Industri Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. F-SEDAR merupakan salah satu Serikat Buruh yang mengedepankan pendidikan, aktualisasi semangat demokrasi, dan solidaritas. Berbeda dengan Serikat Buruh pada umumnya, fokus kegiatan F-SEDAR direalisasikan dalam beberapa program seperti pendidikan gratis bagi buruh yaitu berupa kuliah gratis bagi anggota, pendidikan rutinan yang dilaksanakan setiap satu minggu dua kali baik pendidikan ekonomi, politik, hukum, sastra, dll, serta memberikan penyuluhan tentang hukum agraria pada para petani. Adapun program umum dari Serikat Buruh ini yaitu menyangkut demokrasi, kesetaraan dan kesejahteraan. Bahkan pada tahun 2017 lalu, SEDAR mengorganisir buruh es krim AICE yang kemudian membentuk Serikat Gerakan Buruh Bumi Indonesia PT Alpen Food Industry (SGBBI PT AFI). Pengorganisasian ini merupakan upaya penuntututan hak buruh atas ketidakadilan yang akhirnya sukses menghasilkan pengangkatan buruh es krim AICE sebanyak 665 anggota dan ratusan buruh non serikat. Serikat 23 Nurcholish Madjid, Cita-cita Politik Islam Era Reformasi, hlm. 171. 10
Buruh ini juga memiliki fokus yang berkaitan dengan masyarakat, yaitu membawa isu lokal ke tingkat nasional seperti menyuarakan kasus URUT SEWU yang terjadi di Kabupaten Kebumen atas ketidakadilan yang menimpa warga di sana. Federasi Serikat Buruh yang mulai berdiri pada tahun 2015 ini merupakan gabungan dari beberapa Serikat Buruh yang ada di kota Cikarang, dari data yang penulis peroleh sementara dari Fajar Juniarto selaku Sekretaris di F-SEDAR menyebutkan bahwa di F-SEDAR terdapat lebih dari sepuluh Serikat Buruh yang bergabung di dalamnya seperti : SGBBI, SPMB, SPPI, SEBUMI, SBPI, SBBI, SPKB, SEPASI, SKI, FMI, JATISUNGKAI, SPPB, SERBU. Hal ini lah yang menjadikan penulis tertarik terhadap Serikat Buruh, apakah Serikat Buruh yang terdiri dari ratusan individu dan berbeda baik agama, latarbelakang budaya, dan daerah, bisa dikatakan sebagai masyarakat madani karena memperjuangkan keadilaan, kemanusiaan, dan kesejahteraan. Apakah perjuangan buruh yang mengedepankan pendidikan mengaktualisasikan demokrasi yang dalam hal ini, demokrasi berpengaruh dalam ketatanegaraan suatu negara dan apakah bagaian dari warga negara ini bisa dikatakan sebagai penopang demokrasi. Sehingga penulis tertarik mengenai pentingnya independensi sebuah organisasi dimana di dalamnya terdapat perkumpulan individu-individu yang disebut sebagai Serikat Buruh jika diteropong dengan kacamata masyarakat madani Cak Nur. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, menjadikan ketertarikan bagi penulis untuk melakukan penelitian dan mengkaji permasalahan tersebut yang dideskripsikan dalam sebuah karya ilmiah skripsi dengan judul "Urgensi 11 serta juga
Independensi Serikat Buruh Sebagai Penopang Demokrasi Perspektif Masyarakat Madani Nurcholish Madjid (Studi Kasus Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi)". B. Definisi Operasional Untuk memahami istilah yang sering dijumpai dan masih jarang diketahui pemaknaannya, benyak menimbulkan penafsiran oleh para pembaca. Maka dari itu, untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam memahami istilah-istilah tersebut perlu adanya definisi operasional. Selain untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam mengartikan istilah, definisi operasional juga memberikan penegasan pemaknaan istilah serta sebagai acuan dalam pembahasan selanjutnya. 1. Urgensi Kata urgensi jika dilihat dari bahasa Latin "urgere" (kata kerja) yang berarti mendorong, sedangkan jika dilihat dari bahasa Inggris "urgent" (kata sifat) dimana dalam bahasa Indonesia "urgensi" (kata benda) yang artinya keharusan yang mendesak atau hal yang sangat penting. Istilah urgensi merujuk pada sesuatu yang mendorong kita, yang memaksa untik diselesaikan atau dengan kata lain mengandaikan ada sesuatu masalah yang harus segera ditindaklanjuti.24 24 Astia Pamungkas, Pengertian Esensi dan Urgensi, artikel, diakses tanggal 07 Juni 2021, pukul 19:32 WIB. 12
Urgensi merupakan kata dasar dari "urgen" yang mendapat akhiran "i" yang berarti sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama atau unsur yang terpenting.25 2. Independensi Independensi merupakan suatu keadaan atau posisi dimana tidak terikat dengan pihak manapun, dalam hal ini bahwa independensi merupakan mandiri, tidak mengusung kepentingan pihak tertentu atau organisasi tertentu. Contoh independensi sendiri adalah organisasi tertentu dimana keberadaannya merdeka tanpa diboncengi kepentingan tertentu. Dalam konteks ini, independensi juga termasuk hak diri sebagai manusia yang memiliki hak bebas dan merdeka tanpa ditekan oleh orang lain. 26 Sehingga bisa dijabarkan bahwa independensi adalah sikap jujur dalam mengungkapkan sesuatu yaitu apabila sesuatu dianggap benar maka harus dikatakan itu benar dan sebaliknya, apabila sesuatu dianggap salah maka tetap harus dikatakan bahwa itu salah. 3. Serikat Buruh Serikat Buruh adalah organisasi buruh di luar perusahaan yang didirikan oleh para pekerja untuk melindungi atau memperbaiki status ekonomi dan sosialnya melalui usaha kolektif.27 25 Abdurrahman Saleh dan Muhbib Abdul Wahab, Psikologi Suatu Pengantar dalam Prespektif Islam ( Jakarta : Kencana, 2004), hlm. 89. 26 Abdul Hakim, Apa itu independensi, , waktu akses Minggu, 06 Juni 2021, pukul 22:21 WIB. 27 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahsa Indonesia ( Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 2157. 13
Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja dan buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.28 4. Demokrasi Dari sudut pandang etimologi, demokrasi berasal dari kata demos yang berarti rakyat dan cratein yang berarti memerintah. Jadi secara harfiah sendiri demokrasi berarti rakyat memerintah. Secara konseptual sendiri, demokrasi mengusung niali-nilai dasar yang menjadi orientasinya, meliputi kesejahteraan, keadilaan, kesetaraan, partisipasi, universalisme.29 Keunggulan dari sitetem demokrasi adalah adanya hak dan kewajiban bagi rakyat untuk mengontrol, mengawasi, menasehati dan mengkritisi pemimpin yang berkuasa.30 Sedangkan demokrasi yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln pada abad ke-18 juga sangat menjunjung tinggi hak-hak atau kedaulatan rakyat yang harus dilindungi oleh negara, dimana pada saat itu Lincoln mendefinisikan demokrasi sebagai "suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat". Hal ini mengingatkan pemerintah agar selalu 28 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. 29 Putera Astomo, Hukum Tata Negara : Teori dan Praktek ( Yogyakarta : Thafa Media, 2014), hlm. 46. 30 Afifuddin Muhajir, Fiqh Tata Negara ( Yogyakarta : IRCiSoD, 2017), hlm. 109. 14 dan
mengedepankan kepentingan rakyat dalam setiap keputusan dan kebijakan yang dijalankannya.31 5. Masyarakat Madani Nurcholis mendefinisikan masyarakat madani adalah masyarakat yang berperadaban dengan meneladani sikap Nabi Muhammad SAW. 32 Kata "madani" secara konvensional berasal dari kata "madinah" yang diartikan sebagai "kota". Tetapi secara ilmu kebahasaan, perkataan itu mengandung arti "peradaban". Sedangkan menurut Azyumardi Azra, Masyarakat Madani adalah lebih dari sekadar gerakan prodemokrasi, karena ia juga mengacu pada pembentukan masyarakat yang berkualitas dan ber-tamaddun (civility).33 C. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadikan rumusan maslahnya adalah: 1. Bagaimana Peran Serikat Buruh (Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi) Sebagai Penopang Demokrasi ? 2. Bagaimana Urgensi Independensi Serikat Buruh Sebagai Penopang Demokrasi Presfektif Masyarakat Madani Nurcholish Madjid? 31 Yusa Djuyandi, Pengantar Ilmu Politik, ... hlm. 79. 32 Nurcholish Madjid, Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi, ... hlm. 163. 33 Ubaidillah dan Abdul Razak, Pendidikan Kewarga(negara)an (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani, ( Jakarta : Kencana, 2013), hlm. 217. 15
16 D. Tujuan Penelitian Dari perumusan masalah di atas, penyusunan skripsi ini bertujuan untuk: 1. Mengetahui peranan Serikat Buruh sebagai alat untuk menopang demokrasi. 2. Mengetahui urgensi independensi Serikat Buruh sebagai penopang demokrasi presfektif masyarakat madani Nurcholish Madjid. E. Manfaat Penelitian 1. Manfaat Teoritis a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam khasanah keiluman mengenai peranan buruh dalam menopang demokrasi dalam suatu negara. b. Penelitian ini dapat dijadikan referensi serta informasi yang berguna untuk pengembangan studi bagi kalangan akademisi, serta bahan bacaan atau literatur bagi mahasiswa, buruh, dan masyarakat luas pada umumnya. 2. Manfaat Praktis Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan pelajaran bagi masyarakat dan terutama buruh sebagai salah satu elemen penting dalam menopang demokrasi. F. Telaah Pustaka Dalam melakukan penelitian yang membahas tentang "Urgensi Independensi Serikat Buruh sebagai Penopang Demokrasi Perspektif
Masyarakat Madani" ada beberapa literatur yang peneliti gunakan sebagai acuan dan tinjauan pustaka dalam menysusun penelitian ini, di antaranya : 1. Skripsi berjudul Konsep Masyarakat Madani Menurut Nurcholish Madjid karya Imam Arifin yang mengkaji mengenai konsep Mayarakat Madani yang dikemukakan oleh Nurcholish Madjid, yang menjabarkan karakteristik masyarakat madani dan metode dalam mencapai masyarakat madani. 2. Artikel dalam jurnal ilmiah yang berjudul Buruh dan Politik Tantangan dan Peluang Gerakan Buruh Indonesia Pascareformasi. Karya Amir Efendi Siregar dkk yang dimuat dalam Jurnal Sosial Demokrasi Volume 10 Tahun 2011. Dalam jurnal ini dijabarkan mengenai sejarah gerakan buruh di Indonesia dari masa kolonial sampai pascareformasi baik mengenai peluang maupun tantangan yang dihadapi oleh buruh melalui Serikat Buruh. Menjabarkan mengenai mengapa gerakan buruh selalu dibayangi stigma negatif dan masalah-masalah yang sering dialami Serikat Buruh baik di internal organisasinya maupun eksternal organisasinya. 3. Artikel dalam jurnal ilmiah yang berjudul Titik Temu. Karya F. Budi Hardiman dkk yang dibungkus rapi oleh Nurcholish Madjid Society yang dimuat dalam Jurnal Dialog Peradaban Volume 1, Nomor 2, Tahun 2009. Dalam Jurnal ini dijabarkan mengenai Konsep Masyarakat Madani ala Nurcholish Madjid. Dalam jurnal ini menjelaskan konsep masyarakat madani baik dari bagaimana cara mewujudkan masyarakat madani pascareformasi, 17
akar religius dari terciptanya masyarakat madani, bahkan menjabarkan pula mengenai tantangan Islam dan demokratis di negara Indonesia. G. Sistematika Pembahasan Dalam melakukan suatu penelitian, perlu adanya sistematika penulisan agar pembahasan penelitian lebih sistematis dan terarah. Adapun yang menjadi sistematika dalam penyusunan penilitian ini adalah : Bab Pertama, bab ini membahas pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah yang menjadikan peneliti ingin mengambil masalah ini yaitu tentang urgensi independensi serikat buruh sebagai penopang demokrasi perspektif masyarakat madani Nurcholish Madjid. Definisi operasional yang bertujuan untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam memahami istilah-istilah dalam judul skripsi oleh pembaca. Rumusan masalah yang digunakan untuk menguraikan masalah agar tetap terfokus pada hal yang menimbulkan masalah dalam penilitian sehingga bisa sistematis dan terarah. Tujuan penelitian, dimana tujuannya adalah untuk terus meningkatkan pengetahuan baik yang sudah ada maupun untuk pembaruan pengetahuan yang belum ada. Manfaat penelitian yang bertujuan untuk memberikan kegunaan intelektual baik untuk akademisi maupun masyarakat terkait masalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Tinjauan Pustaka yang merupakan bahan referensi sekaligus bahan acuan teori dari penelitian ini. Sehingga bisa dilihat perbedaan dan pembaruan masalah yang muncul dalam penelitian ini. 18
Bab Kedua, dalam bab ini penulis akan membahas mengenai Kerangka Teori dimana dalam bab ini akan dibagi menjadi tiga Sub yaitu: menguraikan mengenai Konsep dari Independensi, Tinjauan Umum tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh, Konsep Demokrasi di Indonesia serta menguraikan mengenai Konsep Masyarakat Madani yang meliputi pengertian masyarakat madani secara umum dan konsep masyarakat madani ala Cak Nur. Bab Ketiga, dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai metodologi yang akan digunakan dalam penelitian ini seperti jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam menyusun penelitian ini, baik dari pendahuluan sampai penutup. Bab Keempat, dalam bab ini dibahas mengenai Analisis dan Pembahasan yang meliputi: Gambaran Umum Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, Aktualisasi Demokrasi Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan, dan Urgensi Independensi Serikat Buruh sebagai Penopang Demokrasi Perspktif Masyarakat Madani Nurcholish Madjid. Bab Kelima, yaitu penutup yang meliputi kesimpulan-kesimpulan dari ulasan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, serta saran-saran yang diperoleh dari penelelitian yang telah dilakukan. 19
BAB II LANDASAN TEORI A. Konsep Independensi Independensi merupakan suatu keadaan atau posisi dimana tidak terikat dengan pihak manapun, dalam hal ini bahwa independensi merupakan mandiri, tidak mengusung kepentingan pihak tertentu atau organisasi tertentu. Contoh independensi sendiri adalah organisasi tertentu dimana keberadaannya merdeka tanpa diboncengi kepentingan tertentu. Dalam konteks independensi juga termasuk hak diri sebagai manusia yang memiliki hak bebas dan merdeka tanpa ditekan oleh orang lain. 34 Sehingga bisa dijabarkan bahwa independensi adalah sikap jujur dalam mengungkapkan sesuatu yaitu apabila sesuatu dianggap benar maka harus dikatakan itu benar dan sebaliknya, apabila sesuatu dianggap salah maka tetap harus dikatakan bahwa itu adalah salah. Dalam "The Law Dictionary" menyebutkan bahwa yang disebut independen adalah: The state or condition of being free from dependence, subjection, or control. Political independence is the attribute of a nation or state which is entirely autonomous, and not subject to the goverenment, control, or dictation of any exterior power.35 34 Abdul Hakim, Apa itu independensi, , waktu akses Minggu, 06 Juni 2021, pukul 22:21 WIB. 35 The Law Dictionary, "What Is Independence" (The Law Dictionary), waktu akses Senin, 24 Januari 2022, pukul 17:00 WIB. 20 ini,
21 (Keadaan maupun kondisi bebas dari ketergantungan, penundukan, ataupun kendali. Sedang kemandirian politik merupakan atribut bangsa maupun negara yang sepenuhnya otonom, dan tidak tunduk pada pemerintah, kontrol ataupun dikte kekuatan dari luar.) Pada umumnya, pembentukan organisasi independen biasanya didorong dengan kenyataan bahwa birokrasi di lingkungan pemerintahan dinilai tidak dapat lagi memenuhi tuntutan kebutuhan akan pelayanan umum dengan standar mutu yang semakin meningkat dan diharapkan semakin efisien dan efektif.36 Dalam sistem ketatanegaraan sendiri keberadaan organisasi harus disertai dengan kedudukan dan peranan (role) yang jelas. Menurut Soerjono Soekanto, suatu kedudukan maupun status adalah suatu posisi dalam sistem sosial dan biasanya senantiasa menunjuk pada tempat-tempat secara vertikal. Sehingga dalam masyarakat diperlukan status yang ajeg (regelmatig) karena status yang ajeg (regelmatig) akan menjamin stabilitas-stabilitas pada masyarakat. Sementara peranannya mencakup kekuasaan, public service, kebebasan maupun hak-hak asasi, dan kewajiban terhadap kepentingan umum.37 Jadi, bisa dikatakan bahwa inti dari sikap independen ini untuk mengawal setiap langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Makna mengawal di sini bukan selalu menjadi kawan maupun lawan dari pemerintah tapi, sikap bisa memposisikan diri kapan mendukung kebijakan pemerintah karena 36 Putera Astomo, Hukum Tata Negara : Teori dan Praktek ...hlm. 119-120. 37 Putera Astomo, Hukum Tata Negara : Teori dan Praktek ...hlm. 119-120.
kebijakan itu merupakan kebijakan yang tepat untuk kemaslahatan rakyat dan bisa memposisikan diri sebagai pengkritik yang sehat ketika pemerintah lalai dalam membuat kebijakan untuk rakyat. B. Tinjauan Umum Tentang Serikat Buruh 1. Pengertian Serikat Buruh Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.38 Dalam artian ini menunjukkan bahwa Serikat Pekerja atau Serikat Buruh merupakan organisasi yang terbentuk oleh para pekerja di mana sifat organisasi ini adalah bebas, terbuka, mandiri dan demokratis dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan. Serikat pekerja atau buruh merupakan organisasi yang terdiri dari buruh, di mana dalam organisasi itu biasanya membahas persoalan tentang upah, jam kerja, dan syarat serta kondisi-kondisi pekerjaan lainnya.39 Seperti yang diungkapkan Suhartoyo mengutip dari Veithzal Rivai dan Ella Jauvani Sagala bahwa Serikat Pekerja atau Serikat Buruh merupakan tempat bagi pekerja untuk berpartisipasi dalam perusahaan. 38 Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. 39 Suhartoyo, "Orientasi Pengaturan Organisasi Serikat Buruh atau Serikat Pekerja Dalam Konteks Hukum Nasional", Adminitrative Law & Governance Journal, Vol. 2. Issue 4, tahun 2019, hlm. 666. 22
2. Sejarah Serikat Buruh di Indonesia Abad ke-19 merupakan abad paling revolusioner dan penuh perubahan bagi negara kepulauan Indonesia, di mana pada abad ini konsep negara kolonial Hindia Belanda disiapkan oleh Herman Willem Daendeles yang merupakan seorang pengagum revolusi Prancis mempertegas pengelolaan wilayah koloni yang sebelumnya hanya mitra perdagangan Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) kemudian menciptakan struktur masyarakat kapitalistik.40 Dengan kehadiran sistem kolonial inilah, terutama melalui kebijkan liberalisasi cultuurstelsel pemerintah Hindia Belanda menyusun paket kebijakan liberal. Liberasi ekonomi inilah yang akhirnya melahirkan kelas sosial baru yang disebut buruh. Transformasi sosial rakyat menghadirkan kantong-kantong baru industri dan menjadi jalan masuknya berbagai ideologi Barat (nasionalisme, sosialisme, dan marxisme) yang dibawa oleh para imigran Eropa.41 Buruh pada masa kolonial seperti yang disebutkan Dodi Faedlulloh mengutip dari J Ingleson merupakan sebutan bagi kelompok masyarakat di koloni yang termasuk sebagai kaum pekerja, kuli, petani, buruh kereta api, pertambangan industri, perkebunan, jasa, pelabuhan, pegawai pemerintah, dan lain sebagainya.42 40 Soegiri DS dan Edi Cahyono, Gerakan Serikat Buruh : Jaman Kolonial Hindia Belanda Hingga Orde Baru (Yogyakarta :Hasta Mitra, 2005) hlm.2 41 Amir Effendi Siregar, dkk, "BURUH DAN POLITIK : Tantangan dan Peluang Gerakan Buruh Indonesia Pascareformasi", Jurnal Sosial Demokrasi, Vol 10, Nomor 4, tahun 2011, hlm.4 42 Dodi Faedlulloh, "Kegagalan Gerakan Buruh dan Partai Buruh Pada Pemilu Era Reformasi", Politica, Vol. 10. Nomor 2, tahun 2019, hlm. 170. 23 ini
Awal abad ke-20 gerakan buruh Indonesia mengalami transformasi politik dan radikalisasi gerakan. Pada masa kolonial, gerakan Serikat Buruh mampu membuat gerah pemerintahan kolonial dengan aksi mogoknya. Namun, dengan aksi itu pula Serikat Buruh mengalami kesulitan karena pemerintah kolonial malah melakukan pembersihan organ-organ buruh secara progresif sehingga gerakan buruh kehilangan peran pentingnya dalam gerakan kebangsaan. Begitu pun pada masa pendudukan Jepang, kekuatan politik termasuk gerakan buruh tidak ada satu pun yang bisa bertahan karena seluruh organ perjuangan politik rakyat dibubarkan dan potensi rakyat semua dialihkan untuk proyek kerja paksa yang digunakan Jepang untuk pengadaan pangan dan logistik perangnya.43 Baru pasca proklamasi, geliat gerakan buruh mulai nampak, awal 1950 hingga akhir 1960an lahir belasan federasi Serikat Buruh dan hampir seluruh Serikat Buruh masa ini berafiliasi atau menjadi underbouw partai politik. Beberapa diantaranya adalah Sentral Organisasi Buruh Indonesia (SOBSI) dengan PKI, Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) dengan NU, Gabungan Serikat-serikat Buruh Islam Indonesia (Gasbiindo) dengan Parmusi, Sentral Organisasi Buruh Republik Indonesia (SOBRI) dengan Murba, Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) dengan militer/TNI. Di bawah pemerintahan Soekarno gerakan buruh tidak hanya memiliki ruang gerak yang cukup luas tapi memiliki peran yang besar pula dalam mempengaruhi kebijakan politik negara karena pada era 43 Amir Effendi Siregar, dkk, "BURUH DAN POLITIK : Tantangan dan Peluang Gerakan Buruh Indonesia Pascareformasi", hlm.6. 24
Soekarno dikenal dengan era yang respek terhadap gerakan buruh dan ideologi sayap kiri.44 Berganti era pemerintahan, sejarah kelam yang menghantui Indonesia tepat tahun 1966 saat itulah Orde Lama mengalami keruntuhan. Pada masa ini pula gerakan buruh mengalami masa kelam, di mana pada masa ini dilakukan pemenjaraan ratusan ribu anggota PKI dan organ-organ afiliasinya termasuk SOBSI, Barisan Tani Indonesia/BTI, ormas-ormas sayap kiri, maupun pihak-pihak yang dianggap dekat dengan Soekarno. Pada masa Orde Baru, penataan gerakan buruh dibagi dalam tiga fase. Pertama, tahun 1966 sampai awal tahun 1970-an yaitu fase pelarangan terhadap segala bentuk pengorganisasian Serikat Buruh karena Serikat Buruh dianggap produk era Orde Lama yang bersimpati dengan gerakan politik sayap kiri. Kedua, fase pengambilalihan (take over) yang terjadi sekitar tahun 1970-1990 di mana seluruh kekuatan Serikat Buruh berada di bawah kendali militer. Ketiga, fase kebijakan ekonomi pasar menjadi kedok pemerintah untuk melanggengkan kooptasi dan eksploitasi kekuatan politik buruh melalui konsep Hubungan Industrial Pancasila (HIP).45 Namun, setelah runtuhnya rezim Orde Baru dan munculnya rezim reformasi ternyata tidak menyelesaikan beragam masalah yang meliputi gerakan buruh di Indonesia. Pada rezim reformasi (terutama masa Habibie dan Gus Dur) berbagai regulasi pro buruh masih saja menyisakan berbagai 44 Amir Effendi Siregar, dkk, "BURUH DAN POLITIK : Tantangan dan Peluang Gerakan Buruh Indonesia Pascareformasi", hlm.6. 45 Amir Effendi Siregar, dkk, "BURUH DAN POLITIK : Tantangan dan Peluang Gerakan Buruh Indonesia Pascareformasi", hlm.7. 25
masalah yang krusial, baik dalam konteks eksternal yaitu relasi buruh dengan pemerintah-pengusaha dan relasi buruh-politik maupun dalam konteks internal yaitu konflik internal yang berlarut dan eklusifisme dalam organ-organ Serikat Buruh.46 3. Sifat dan Tujuan Serikat Pekerja/Buruh a. Sifat Serikat Pekerja/ Buruh Tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh, di mana dalam Pasal ini dijabarkan mengenai sifat dari Serikat Pekerja/Buruh yaitu bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggungjawab. Pertama, bebas di sini berarti bahwa Serikat Pekerja/ Buruh dalam melaksanakan hak dan kewajibannya haruslah bebas tidak di bawah pengaruh maupun tekanan dari pihak lain. Kedua, terbuka bahwa Serikat Pekerja/Buruh dalam rekrutmen dan memperjuangkan kepentingan Serikat Pekerja/Buruh tidak membeda-bedakannya baik perbedaan mengenai agama, suku bangsa, aliran politik, jenis kelamin maupun perbedaan yang lainnya. Ketiga, mandiri artian mandiri di sini yaitu dalam mendirikan, menjalankan bahkan sampai mengembangkan organisasnya Serikat Pekerja/Buruh tidak dikendalikan oleh pihak luar organisasi. Keempat, demokratis bahwa baik dalam pembentukan organisasi, pemilihan pengurus, maupun dalam memperjuangkan dan melaksanakan hak dan kewajiban organisasi dilakukan sesuai dengan 46 Amir Effendi Siregar, dkk, "BURUH DAN POLITIK : Tantangan dan Peluang Gerakan Buruh Indonesia Pascareformasi", hlm. 17-18. 26
27 prinsip demokrasi. Kelima, bertanggungjawab yang artinya bahwa Serikat Pekerja/Buruh dalam mencapai tujuan dan melaksanakan hak dan kewajibannya haruslah beranggungjawab pada anggota masyarakat.47 Godaan partai politik seringkali membayangi gerakan buruh, padahal jika gerakan buruh berselingkuh dengan partai politik menjadikan gerakan buruh tidak lagi murni karena akan bercampur dengan kepentingan luar. Sehingga independensi gerakan buruh sebagai organisasi yang loyal di ranah sosial harus dijaga. Sebaliknya, jika ingin terjun ke dalam partai politik harus membuat wadah tersendiri tanpa harus terikat ataupun berafiliasi dengan partai politik tertentu.48 b. Tujuan Serikat Pekerja/Buruh Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh menyebutkan bahwa tujuan dari Serikat Pekerja/Buruh, baik federasi maupun konfederasi adalah untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya. 47 Suhartoyo, "Orientasi Pengaturan Organisasi Serikat Buruh atau Serikat Pekerja Dalam Konteks Hukum Nasional", hlm. 667-668. 48 Triyono, Menjaga Independensi Serikat Buruh, waktu akses Minggu, 06 Juni 2021, pukul 22:21 WIB.
C. Konsep Demokrasi 1. Pengertian Demokrasi Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani Kuno yang terdiri dari dua suku kata yaitu "demos" yang berarti rakyat dan "kratos atau cratein" yang berarti kekuasaan atau pemerintah.49 Dari dua kata tersebut terbentuklah suatu istilah yaitu "demoscratein" atau "demoscratos" atau "demokratia" dimana istilah ini memiliki arti bahwa negara memiliki sistem pemerintahan yang kedaulatannya berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat, atau pemerintahan dimana rakyat yang berkuasa.50 Adapun Abraham Lincoln yang mendefinisikan demokrasi sebagai suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dimana dalam definisi tersebut dapat kita lihat bahwa demokrasi adalah sistem dimana pemerintah harus selalu mengedepankan kepentingan rakyat dalam setiap keputusan maupun kebijakan yang dijalankan. Sedang menurut Gwendolen Carter dan John Herz, mendefinisikan demokrasi sebagai: a. Pembatasan terhadap tindakan pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi individu dan kelompok dengan melakukan pergantian pemimpin secara berkala; b. Sikap toleran terhadap mereka yang berbeda pandangan; 49 Yusa Djuyandi, Pengantar Ilmu Politik...hlm.78. 50 Noor Ms Bakry, Pendidikan Kewarganegaraan ( Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 177. 28
29 c. Persamaan di muka hukum, dengan cara sikap yang tunduk pada hukum tanpa membedakan kedudukan sosial, ekonomi, maupun politik; d. Pemilihan yang bebas yang disertai dengan model perwakilan yang efektif; e. Kebebasan berpartisipasi dan beroposisi bagi partai politik dalam pemilihan umum, termasuk juga organisasi kemasyarakatan serta kelompok- kelompok kepentingan dan kelompok- kelompok penekan; f. Penghormatan terhadap hak-hak rakyat dalam menyampaikan pendapat, sekalipun pendapat itu tampak salah dan tidak populer; g. Dikembangkannya sikap menghargai hak-hak minoritas dan perorangan dengan mengutamakan cara persuasi dan diskusi daripada cara koerasi dan represi.51 Menurut Samuel P. Huntington yang mendefinisikan demokrasi secara minimalis sebagai : a. Pemilihan umum yang terbuka, bebas, dan adil; b. Pembagian kekuasaan yang jelas; c. Terjaganya stabilitas; dan d. Partisipasi yang luas dan otonom.52 Seperti yang diungkapkan Miriam Budiadjo bahwa istilah mengenai demokrasi sangatlah beragam, mulai dari demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi 51 Yusa Djuyandi, Pengantar Ilmu Politik...hlm.79-80. 52 Ibid., hlm. 80.
rakyat, dan demokrasi-demokrasi yang lainnya, dimana semua konsep demokrasi ini memiliki arti rakyat berkuasa atau goverment by people.53 Bahkan Astomo dalam bukunya menyebutkan bahwa menurut Tafsir R. Kranenburg, demokrasi yang dari dua pokok kata Yunani yaitu demos dan cratein maknanya adalah cara memerintah oleh rakyat. Dimana istilah demokrasi secara konseptual mengusung nilai-nilai dasar yang menjadi orientasinya yaitu, kesejahteraan, keadilan, kesetaraan, partisipasi, dan universalisme. Hal tersebutlah yang menjadikan bangunan demokrasi dianggap berhasil, yaitu dengan mewujudkan nilai-nilai dasar tersebut.54 2. Penopang Demokrasi dan Prinsip-Prinsip Demokrasi Menurut Nurcholish Madjid atau yang biasa disapa akrab dengan Cak Nur, menyebutkan bahwa demokrasi bukanlah kata benda tetapi lebih kepada kata kerja yang mengandung makna sebagai proses dinamis yang harus diupayakan. Cak Nur mendefinisikan demokrasi sebagai proses melaksanakan nilai-nilai keadaban dalam bernegara dan bermasyarakat. Lebih lanjut, Cak Nur mengemukakan tujuh norma dasar dalam pandangan hidup demokrasi.55 Satu, pentingnya kesadaran akan pluralisme dimana dalam hal ini tidak hanya sekadar pengakuan akan kenyataan masyarakat yang beragam, tetapi kesadaran akan keberagaman dan menghendaki keberagaman dengan tanggapan yang positif secara aktif. 53 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik..., hlm.105. 54 Putera Astomo, Hukum Tata Negara Teori dan Praktek (Yogyakarta : Thafa Media, 2014), hlm. 46. 55 Noor Ms Bakry, Pendidikan Kewarganegaraan... hlm. 205 30
Kedua, dalam peristilahan politik dikenal istilah "musyawarah" dimana internalisasi makna musyawarah menghendaki dan mengharuskan adanya keinsyafan dan kedewasaan untuk tulus menerima kompromi. Dalam masyarakat yang belum terlatih benar dalam demokrasi akan merasakan kejenuhan antara mengkritik yang sehat dan bertanggungjawab, dan menghina yang merusak tanpa ada rasa tanggung jawab. Ketiga, berpandangan bahwa cara haruslah sejalan dengan tujuan dimana pandangan hidup demokratis harus berkeyakinan bahwa cara haruslah sejalan dengan tujuan. Demokrasi terbentuk dengan akhlak yang tinggi, sehingga pertimbangan moral dan keluhuran akhlak menjadi acuan dalam berbuat dan mencapai tujuan. Keempat, pemufakat yang jujur dan sehat dalam hal ini masyarakat yang berlatih secara demokratis harus menguasai dan menjalankan permusyawaratan yang jujur dan sehat agar mencapai pemufakatan yang jujur dan sehat pula. Sedang pemufakatan yang dijalankan dengan manipulasi dan taktik-taktik hasil dari sebuah konspirasi merupakan pengkhianatan nilai dan semangat demokrasi. Kelima, pemenuhan kebutuhan pokok secara berencana yaitu pangan, sandang, dan papan dimana masyarakat demokratis ditantang untuk mampu menganut hidup dengan pemenuhan kehidupan secara berencana dan rencana itu harus sejalan dengan tujuan dan praktik demokrasi. 31
Keenam, kerja sama dan sikap saling memprcayai iktikad baik dalam hal ini kerja sama dan sikap saling mempercayai iktikad baik akan memunculkan jalinan saling dukung mendukung antar kelembagaan kemasyarakatan yang sangat efisien untuk menunjang demokrasi. Sebaliknya, masyarakat yang terkotak-kotak dan curiga pada yang lainnya akan mengakibatkan tidak efisien dalam hidup yang demokratis, justru akan melahirkan pola tingkah laku yang bertentangan dengan nilai-nilai asasi demokrasi. Ketujuh, pentingnya pendidikan demokrasi dimana pendidikan demokrasi ini tidak hanya menjadikannya kulikuler yang klise tetapi diwujudkan pula dalam kehidupan nyata dalam sistem pendidikan nasional. Jadi, pendidikan demokrasi tidak hanya dalam kajian secara konsep verbalistik tetapi menyatu dalam interaksi dan pergaulan sosial baik di dalam maupun di luar kelas.56 Demokrasi merupakan sistem dengan keunggulan adanya hak dan kewajiban bagi rakyat untuk mengontrol, mengawasi, menasihati, dan mengkritisi pemimpin yang berkuasa dimana dalam sistem ini memiliki peluang emas untuk menegakkan ajaran amar ma'ruf nahi munkar yang merupakan pilar agama paling utama. Tanpa adanya amar ma'ruf nahi munkar ini tujuan kerasulan tidak akan tercapai, sehingga kesesatan dan kebodohan akan merajalela, kezhaliman dan kerusakan akan menjadi budaya. Dalam Islam sendiri, budaya amar ma'ruf nahi munkar dikaitkan 56 Ibid., hlm. 205-209. 32
33 dengan keimanan dan menjadikannya sebagai salah satu sifat kaum mukmin yang harus terus dikembangkan.57 Dalam hal ini, Allah berfirman :
Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah SWT. Sungguh, Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.58 Seperti yang dikemukakan pula oleh Nurcholish Madjid, bahwa demokrasi merupakan sistem yang mengharuskan adanya sikap saling percaya (mutual truts) dan saling menghargai (mutual respect) diantara sesama masyarakatnya. Pertimbangan tujuan dari demokrasi adalah kemaslahatan umum, dimana dalam demokrasi tidak membenarkan adanya sikap all or nothing (semua atau tidak) maupun take it or leave it (ambil atau tinggalkan), atau lebih akrab disebut sebagai sikap dengan serba kemutlak-mutlakkan. Jauh dari itu, seperti yang disebutkan dalam kaidah Islam yaitu ( ُهُّلُك َكَرْتُي َلا ُهُّلُك ُكَرْدُي َلا َام ) yang maknanya "yang tidak 57 Afifuddin Muhajir, Fiqh Tata Negara Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam... hlm.109-110. 58 Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya 30 Juz (Solo : PT Qomari Prima Publisher, 2007), hlm. 266.
34 semua bisa didapat tidak semua harus ditinggalkan" tetapi dalam demokrasi lebih pada kesediaan masyarakatnya untuk menerima kenyataan bahwa keinginan setiap individu bisa diterima seluruhnya oleh semua orang tetapi hanya sebagian karena salah satu segi asasi demokrasi adalah "partial functioning of ideas" atau "berlakunya hanya sebagian dari ide- ide".59 Sehingga dalam demokrasi musyawarah untuk mencapai mufakat sangatlah dianjurkan. Seperti firman Allah yang menyebutkan bagaimana sikap seorang pemimpin dan musyawarah yang bunyinya:
Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.60 Afifuddin menyebutkan bahwa sistem demokrasi yang memiliki basis keadilan, kesetaraan, kebebasan, dan pengawasan rakyat ini akan menjadikan rakyat secara sistematis berani untuk menasihati dan mengkritisi pemimpinnya. Dengan sistem demokrasi pula, seorang 59 Nurcholish Madjid, Indonesia Kita... hlm.84-85. 60 Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya 30 Juz (Solo : PT Qomari Prima Publisher, 2007), hlm. 90.
pemimpin harus menerima dengan legowo setiap kritik konstruktif yang dilayangkan untuk dirinya selama masa jabatannya.61 Demokrasi dengan kata lain adalah sistem yang mengedepankan kemaslahatan rakyat seperti salah satu kaidah fiqih yaitu: ِةَحَلْصَمْلِبا ُطْوُ نَم ِةَيعًّرلا لَع ِمَامِلاا ُفَّرَصَن "kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan"62 Sehingga dalam demokrasi sikap sewenang-wenang seorang pemimpin tidaklah dianjurkan. Seperti yang diceritakan dalam buku "Nasihat Al-Ghazali Bagi Para Penguasa" dimana Raja Iskandar bertanya pada Aristoteles "Mana yang lebih utama bagi para raja, apakah keberanian atau keadilan? Aristoteles menjawab, "Apabila penguasa itu telah adil, dia tidak membutuhkan keberanian."63 Adapun Socrates yang mengemukakan bahwa dunia adalah kendaraan dari keadilaan, apabila yang muncul kesewenang-wenangan, maka dunia tidak akan stabil dan tenang. Bahkan Bazirjamhur menyebutkan tiga perkara yang memunculkan keagungan penguasa adalah memelihara batas dan menangkal musuh dari upaya ekspansi, memuliakan dan mengagungkan ulama (ilmuan), dan mencintai ahli keutamaan. Sebab apabila penguasa sewenang-wenang maka penduduk diperbatasan akan 61 Afifuddin Muhajir, Fiqh Tata Negara Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam... hlm.112. 62 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis (Jakarta : Kencana, 2017), hlm.147. 63 Abdurrazaq Bin Abdul Muhsin Al-Badr, Fiqh Al-Ad'iyah wa Al-Adzkar, terj. Safei ( Bandung : Pustaka Setia, 2006), hlm. 95. 35
takut walau kenikmatan mereka sangat banyak, karena kenikmatan tidak dapat dirasakan apabila ada rasa takut. Akan tetapi, walau kenikmatan itu sedikit akan tetap dirasakan bila disertai rasa aman.64 Ada pula prinsip-prinsip demokrasi seperti yang dikemukakan Dody Nur Andriyan dalam bukunya "Hukum Tata Negara dan Sistem Politik" mengutip dari Melvin J Urovsky yang menyebutkan bahwa dalam konstitusi Amerika Serikat terkandung beberapa prinsip demokrasi, yaitu: a. Pemerintah berdasarkan konstitusi Adanya cara yang telah disepakati mengenai pembuatan maupun pengubahan Undang-Undang, dimana ada tempat yang menjaga hak- hak individu dan tidak bisa disentuh oleh kehendak mayoritas. Konstitusi disini adalah prodak hukum yang secara bersamaan memiliki makna yang lebih dari sekadar itu. Dalam kontitusi ini diatur mengenai kekuasaan dan pilar dari pemerintahan sekaligus berisi tentang dasar batasan kewenangan pemerintah. b. Pemilihan Umum dilakukan secara demokratis Prinsip demokrasi yang selanjutnya adalah pemilihan umum dalam memilih pemimpin pejabat pemerintahan, karena tidak bisa dikatakan sebagai negara demokrasi apabila dalam pemilihan pemimpin pejabat pemerintah tidak dilakukan secara demokratis oleh rakyatnya. Adanya jaminan bagi tiap-tiap individu yang memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilihnya secara bebas dan aman dari pengaruh luar. Dalam pemilihan umum ini pula, hasilnya harus transparan dan jujur. 64 Ibid., hlm.96. 36
c. Federalisme, pemerintahan negara bagian lokal Prinsip yang ketiga adalah mengenai bentuk pemerintahan yang menurut Amerika Serikat merupakan bentuk pemerintahan yang dianggap demokratis, meskipun bentuk pemerintahan tersebut belum tentu cocok pula apabila ditetapkan oleh negara penganut demokrasi yang lainnya. Negara dengan bentuk pemerintahan ini akan membagi kekuasaan dan kewenangannya serta dijalankan oleh masing-masing pemerintahan lokal, bagian maupun nasional. d. Pembuatan Undang-Undang Adanya hukum yang dibuat diberbagai tingkatan, baik dari tingkat bawah hingga tingkat yang paling atas melalui badan legislatif. e. Sistem Peradilan yang independen Pengadilan adalah panjang tangan dari keadilan atas apa yang dikemukan dalam konstitusi supaya penguasa tetap pada koridor aturan dan tidak melampaui batasan yang menjadi kekuasaannya. f. Kekuasaan lembaga kepresidenan Ada kekuasaan memadai yang diberikan pada eksekutif supaya bisa menjalankan tugasnya, tapi pada saat yang bersamaan ada batasan atas kewenangan eksekutif supaya tidak menimbulkan bumerang kediktatoran. g. Peran media yang bebas Ciri utama dari demokrasi adalah kebebasan, dimana dengan adanya kebebasan itulah mekanisme pengawasan sosial akan tumbuh untuk mengawasi setiap segi kehidupan dalam negara. Seperti peran media 37
38 yang bebas untuk menyampaikan informasi pada publik mengenai situasi dan kondisi negara agar masyarakat tahu, sehingga masyarakat dapat bertindak dengan informasi yang mereka miliki. h. Peran kelompok- kelompok kepentingan Adanya kelompok-kelompok tertentu sangat berperan sebagai wadah edukasi bagi masyarakat dan dapat menjadi bahan penimbang untuk pembuat undang-undang dalam menyusun undang-undang yang dibutuhkan masyarakat dimana kelompok tertentu ini juga dapat menjadi tempat masyarakat dalam menyampaikan pandangan dan bertukar pikiran. i. Hak masyarakat untuk tahu Artinya, dalam demokrasi pemerintah diharuskan terbuka pada masyarakat baik terkait kebijakan, keputusan maupun agenda yang akan dilaksanakan supaya publik dapat melakukan pengujian secara seksama. j. Melindungi hak-hak minoritas Dalam demokrasi, suara mayoritas adalah kekuatan utama namun bukan berarti tidak menghiraukan mereka yang minoritas. Mereka yang minoritas justru mendapat perlindungan dengan kekuatan yang dimiliki oleh mayoritas, bukan malah disudutkan dan ditinggalkan. k. Kontrol sipil atas militer Dalam demokrasi militer harus sepenuhnya di bawah kontrol kewenangan sipil, dalam hal ini harus ditegaskan budaya bahwa para
tentara adalah abdi negara yang melindungi masyarakatnya bukan malah merasa sebagai penguasa masyarakat.65 3. Perkembangan Demokrasi di Indonesia Seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya, demokrasi merupakan sistem yang identik dengan kebebasan, hormat pada martabat manusia, kesamaan, keamanan, serta keadilan. Demokrasi dianggap sebagai sistem pengorganisasian kehidupan bersama yang paling mencerminkan kehendak umum karena tekanan pada partisipasi, representasi, dan akuntabilitas. Namun, seperti yang diungkapkan Haryatmoko dalam bukunya "Etika Politik dan Kekuasaan" bahwa mekanisme politik dalam demokrasi tidak seefektif dan representatif yang dijanjikan, karena pada akhirnya hanya beberapa orang yang menjalankan kekuasaan itu. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat selalu dalam posisi di bawah belas kasih negara dan pasar. Bahkan dijelaskan lebih lanjut, kalau disuruh mengidentifikasikan siapa beberapa orang itu, dengan mudah orang akan menunjuk mereka yang menguasai operasi-operasi pasar, yang menguasai seluk beluk politik, dan para jendral. Mereka inilah yang sebetulnya mengatur negara.66 Bukan berarti demokrasi gagal, tetapi mekanisme dan proses demokrasi memang harus selalu dikontrol dan dikoreksi agar apresiasi 65 Dody Nur Andriyan, Hukum Tata Negara dan Sistem Politik Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia (Yogyakarta : Deepublish, 2018), hlm.29-31. 66 Haryatmoko, Etika Politik & Kekuasaan ( Jakarta : PT Kompas Media Nusantara, 2014), hlm. 102. 39
masyarakat benar-benar mendapat tempat. Seperti yang dijabarkan oleh Dody Nur Andriyan, mengutip dari Hendra Nurtahjo bahwa teori politik demokrasi belum dapat tergoyahkan secara filosofis, sosiologis, maupun dalam format yuridis ketatanegaraan. Bahkan penilitian UNESCO di tahun 1949 yang melibatkan lebih dari 100 orang ilmuwan di seluruh dunia memperlihatkan bahwa hampir seluruh negara di dunia ini menyebut negaranya demokratis. Meskipun jika kita telusuri jauh ke belakang, filusuf Yunani kuno Plato dan Aristoteles mengatakan bahwa demokrasi bukanlah sistem pemerintahan yang terbaik. Bagi Plato yang terbaik adalah sistem monarkhi, sedang menurut Aristoteles sistem pemerintahan yang terbaik adalah Republik Konstitusional.67 Kalau menurut Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt dalam bukunya yang berjudul How Democracies Die, mereka menyebutkan bahwa tanggungjawab menyaring kaum otoriter itu terletak di partai politik dan pemimpin partai. Levitsky dan Ziblatt menyebut bahwa partai politik adalah penjaga pintu demokrasi. Lebih lajut mereka menjelaskan bila ingin menjaga pintu demokrasi maka partai-partai arus utama harus mengisolasi dan mengalahkan kekuatan-kekuatan ekstermis.68 Partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir dimana anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah 67 Dody Nur Andriyan, Hukum Tata Negara dan Sistem Politik ... hlm. 21-22. 68 Steven Levitsky & Daniel Ziblatt, Bagaimana Demokrasi Mati ( Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), ( Diterjemahkan dari How Democracies Die karya Steven Levitsky & Daniel Ziblatt, Baror Internasional, 2018), hlm.13. 40
untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakannya.69 Seperti yang kita ketahui bahwa partai politik memiliki fungsi yang sangat penting diantaranya yaitu pertama, sebagai sarana komunikasi politik. Dalam fungsi ini, partai politik memainkan peran sebagai penghubung antara yang memerintah dan yang diperintah, antara pemerintah dan warga masyarakat. Partai politik disebut sebagai broker (perantara) dalam suatu bursa ide-ide (clearing house of ideas) atau biasanya partai politik disebut juga bertindak sebagai alat pendengar bagi pemerintah dan sebagai pengeras suara bagi warga masyarakat. Kedua, sebagai sarana sosialisasi politik. Partai politik sebagai salah satu sarana sosialisasi politik, dalam usahanya menguasai pemerintahan melalui kemenangan dalam pemilihan umum, partai harus memperoleh dukungan seluas mungkin sehingga partai harus bisa menciptakan "image" bahwa dia memperjuangkan kepentingan umum. Ketiga, sebagai sarana recuitment politik. Dalam hal ini, partai politik berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (political recuitment). Keempat, sebagai sarana pengatur konflik (conflict management). Dalam suasana demokrasi, persaingan maupun perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan sesuatu yang wajar. Dan disinilah fungsi partai politik, jika sampai terjadi konflik maka partai politik berusaha untuk mengatasinya. Namun, yang 69 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik ..., hlm. 403-404. 41
sangat sangat disayangkan adalah seringkali partai politik tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Misalnya, seringkali informasi yang diberikan partai politik justru menimbulkan kegelisahan dan perpecahan dalam masyarakat; partai politik yang seharusnya mementingkan kepentingan nasional justru mementingkan kepentingan partainya yang sempit dengan akibat pengkontakan politik; atau malah konflik tidak diselesaikan tetapi justru dipertajam.70 Indonesia sebagai negara demokrasi seperti yang tertuang dalam UUD 1945 yaitu: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".71 Undang-Undang Dasar Indonesia jelas mendeklarasikan negaranya sebagai Negara Kesatuan yang berbentuk Republik dengan kedaulatannya di tangan rakyat, yang artinya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dengan landasan Undang-Undang Dasar. Sebagai negara demokrasi sendiri, Indonesia mengalami pasang surut (fluktuasi) dalam membangun dan mewujudkan demokrasi baik dari masa kemerdekaan maupun sampai saat ini. Dilihat dari segi waktunya, perkembangan demokrasi Indonesia dapat dibagi menjadi empat periode seperti yang disebutkan oleh Noor Ms Bakry, yaitu (1) Periode 1945-1959; (2) Periode 1959-1965; (3) Periode 1965-1998; (4) Periode 1998-sekarang. a. Demokrasi Parlementer (1945-1959) Demokrasi yang dimulai dari awal kemerdekaan Indonesia yaitu tahun 1945 ini masih dalam tahap penataan, dimana pada masa 70 Ibid., hlm. 405-410. 71 Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. 42
demokrasi ini Undang-Undang Dasar 1945 bahkan belum sempat dilaksanakan sepenuhnya. Pada masa ini Indonesia masih sibuk dengan pertahanan dari penjajah, dimana sistem pemerintahan yang seharusnya sistem presidensial namun karena dalam keadaan darurat sehingga yang digunakan adalah sistem parlementer. Pada masa ini demokrasi di Indonesia masih mengalami carut marut negara yang masih belum stabil, Undang-Undang Dasar Sementara 1950 adalah dasar acuan yang menjadi pegangan negara. Dalam Undang-Undang ini menetapkan berlakunya sistem parlementer di mana badan eksekutif yang terdiri dari Presiden sebagai kepala negara konstitusional dan menteri mempunyai tanggung jawab politik. Pada masa ini pula negara mengalami destabilitasi politik nasional karena fragmentasi partai-partai politik yang menyebabkan usia kabinet pada masa ini relatif singkat, sehingga koalisi yang dibangun dengan dasar persatuan dan kesatuan sangat rentan dan menyebabkan gampang pecah. Gejolak politik pada periode ini semakin jelas ketika kekuatan sosial dan politik tidak memperoleh jalan maupun tempat yang realistis dalam konstelasi politik di mana kekuatan yang paling penting, yaitu Presiden sebagai kepala negara tidak dapat bertindak sebagai pembubuh cap belaka ketika pelaksanaan pemerintahan ada di tangan Perdana Menteri. 43
Pemilihan Umum pertama masa demokrasi parlementer diadakan pada 29 Desember 1955 untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat, dan tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih wakil rakyat yang masuk dalam Dewan Konstituante, di mana tugas dari Dewan Konstituante ini adalah untuk membentuk Undang-Undang Dasar baru sebagai pengganti Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Namun, dari masa kerjanya sejak 1956 sampai 1959 Dewan Konstituante belum berhasil membentuk Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang baru karena mengalami kesulitan dan tidak mencapai kesepakatan, kegagalan Dewan Konstituante ini jelas akan membahayakan keselamatan bangsa dan keadaan ketatangaraan serta keutuhan negara kesatuan dan persatuan .Karena hal itulah akhirnya Presiden Soekarno pada waktu itu mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, di mana pengeluaran Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ini adalah tanda berakhirnya periode demokrasi parlementer di Indonesia.72 Menurut Imam Mahdi dalam bukunya yang berjudul "Hukum Tata Negara Indonesia" menyebutkan bahwa karakter utama dari demokrasi ini adalah: 1) Lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memiliki peran penting dalam proses politik yang berjalan; 2) Akuntabilitas pemegang jabatan dan politisi pada umumnya sangat tinggi; 72 Noor Ms Bakry, Pendidikan Kewarganegaraan... hlm.186-188. 44
3) Kehidupan kepartaian memiliki peluang besar untuk berkembang secara maksimal dengan sistem banyak partai; 4) Pemilu tahun 1955 dilaksanakan dengan prinsip demokrasi; 5) Hak-hak dasar masyarakat terlindungi.73 b. Demokrasi Terpimpin (1959-1965) Periode ini dimulai ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 di mana demokrasi pada masa ini terpusat di tangan pemimpin, ciri periode demokrasi terpimpin dapat dilihat dengan adanya dominasi dari Presiden, kemudian minimnya peran partai politik, bahkan pada masa ini pengaruh komunis dianggap berkembang, serta meluasnya fungsi ABRI sebagai unsur sosial politik. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang digadang-gadang menjadi pintu keluar masalah kemacetan politik dengan membentuk kepemimpinan yang kuat, justru memunculkan masalah baru yaitu dengan adanya Ketetapan MPRS Nomor: III/1096 yang mengangkat Ir. Soekarno sebagai Presiden Indonesia seumur hidup yang jelas memicu adanya kesewenang-wenangan. Tidak hanya itu, pada periode ini tepatnya tahun 1960 Presiden Soekarno pada masa itu membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum, di mana menurutnya prinsip dasar dari demokrasi terpimpin adalah setiap orang diwajibkan untuk berbakti kepada kepentingan umum, masyarakat, bangsa, dan 73 Imam Mahdi, Hukum Tata Negara Indonesia (Teras : Yogyakarta, 2011), hlm. 209. 45 resmi
negara. Kemudian setiap orang juga berhak mendapat penghidupan yang layak dalam masyarakat, bangsa dan negara. Pada masa ini, Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum diganti dengan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dengan fungsi yang ditonjolkan adalah sebagai pembantu Presiden disamping fungsinya sebagai wakil rakyat. Presiden memiliki kewenangan yang luar biasa di mana Presiden diberi wewenang untuk ikut campur dalam bidang yudikatif dan legislatif. Wewenang Presiden dalam bidang yudikatif tertuang dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964, dan wewenang untuk ikut campur dalam bidang legislatif tertuang dalam peraturan tata tertib Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 1960 dalam hal anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak mencapai mufakat. Berbagai penyelewengan terjadi pada periode ini, yang di mana dasar kewenangan pemerintah dilaksanakan melalui Penetapan Presiden (Penpres) yang menjadikan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sebagai sumber huum. Inti dari demokrasi terpimpin seperti yang disebutkan Noor Ms Bakry mengutip dari A. Syafi'i Ma'arif adalah bahwa dalam demokrasi ini ingin menempatkan Presiden pada masa itu yaitu Soekarno sebagai ayah dalam keluarga besar yang disebut Indonesia dengan kekuasaan terpusat berada di tangannya. Namun pada masa ini justru terjadi pengingkaran dalam demokrasi itu sendiri yaitu absolutisme karena terpusatnya kekuasaan di tangan pemimpin 46
yang menjadikan hilangnya nilai-nilai dasar demokrasi yang berupa ruang kontrol maupun check and balance dari legislatif terhadap eksekutif. Periode ini berakhir dengan adanya peristiwa Gerakan 30 September 1965 oleh Partai Komunis Indonesia.74 Adapun karakter dari demokrasi ini menurut Imam Mahdi, yaitu: 1) Mengaburnya sistem kepartaian; 2) Peran DPRGR sebagai lembaga legislatif dalam sistem politik nasional sangat lemah; 3) Basic human rights sangat lemah, di mana Soekarno menyingkirkan lawan-lawan politiknya yang tidak sesuai dengan kebijakannya maupun mereka yang berani menentangnya; 4) Puncak anti kebebasan pers, di mana pada masa ini beberapa surat kabar dan majalah dibrendel; 5) Sentralisasi kekuasaan yang dominan dalam hubungannya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.75 c. Demokrasi Konstitusional (1965-1998) Periode ini ditandai dengan runtuhnya periode demokrasi terpimpin akibat peristiwa Gerakan 30 September 1965. Pada periode ini terjadi perubahan yang lumayan signifikan, di mana landasan formal pada Orde Baru adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Ketetapan MPRS/MPR. Penyelewengan era Orde Lama 74 Noor Ms Bakry, Pendidikan Kewarganegaraan... hlm. 189-191. 75 Imam Mahdi, Hukum Tata Negara Indonesia ... hlm. 209-210. 47
mulai dibenahi seperti pembatalan masa jabatan seumur hidup untuk Presiden menjadi jabatan efektif setiap lima tahun dengan adanya Ketetapan MPRS Nomor: III Tahun 1963, menetapkan tinjaun kembali produk-produk legislatif masa demokrasi terpimpin dengan Ketetapan MPRS Nomor: XIX Tahun 1966, dan menetapkan kembali asas "kebebasan badan-badan pengadilan" dengan mengganti Undang- undang Nomor 19 Tahun 1967 dengan Undang-undang baru yaitu Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong yang pada periode sebelumnya tidak memiliki fungsi kontrol, pada periode ini diberi hak kontrol namun tetap mengemban fungsi untuk membantu pemerintah. Pasal yang memberikan wewenang pada Presiden untuk memutuskan permasalahan apabila lembaga legislatif tidak dapat mencapai mufakat juga sudah ditiadakan. Pada era ini, anggota ABRI memegang peranan penting di mana ABRI diberi landasan konstitusional yang lebih formal. Pada periode ini gelegar demokrasi seolah digaungkan, namun pada kenyatannya demokrasi saat rezim Orde Baru hanyalah sebuah retorika di mana gagasannya belum sampai pada tataran praktis maupun penerapannya. Noor Ms Bakry mngutip dari M. Rusli Karim yang menuturkan bahwa ciri dari rezim Orde Baru dapat ditandai dengan tujuh hal yaitu dominannya peranan ABRI, birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik, campur tangan pemerintah 48
49 dalam berbagai urusan partai politik dan publik, masa mengambang, monolitisasi ideologi negara, inkorporasi lembaga nonpemerintah. Nilai-nilai demokrasi pada periode ini belum ditegakkan, dan akhirnya periode ini tumbang dengan lengsernya Presiden masa itu yaitu Soeharto. d. Demokrasi Pancasila (1998-sekarang) Demokrasi ini lahir atas runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, di mana gaungan demokrasi pada periode ini adalah demokrasi Pancasila era Reformasi. Runtuhnya rezim Orde Baru membawa bangsa Indonesia pada tahap transisi demokrasi yang merupakan fase krusial kritis karena pada fase transisi inilah akan ditentukan ke mana arah demokrasi bangsa ini akan dibangun. Seperti yang disebutkan Sorensen bahwa transisi dari bentuk demokrasi menuju demokrasi adalah proses panjang yang melibatkan beberapa tahap yaitu: 1) Tahap persiapan, yang merupakan tahap pergulatan maupun pergolakan politik yang mengakibatkan runtuhnya rezim nondemokrasi. 2) Tahap penentu, merupakan tahapan kedua yang di dalamnya mulai dibangun dan dikembangkan unsur-unsur penegak demokrasi. 3) Tahap konsolidasi, tahap di mana demokrasi baru dikembangkan yang akhirnya melahirkan praktik-praktik demokrasi yang menjadikannya bagian mapan dari budaya politik.
50 Dede Rosyada seperti yang disbutkan Noor Ms Bakry menyebutkan bahwa saat ini demokrasi Indonesia sedang berada dalam fase kedua dan ketiga. Hal ini ditunjukkan dengan adanya reposisi dan redefinisi TNI dengan keberadaannya dalam negara demokrasi, adanya amandemen pasal-pasal konstitusi, kebebasan pers yang merupakan salah satu udara segar ciri negara demokrasi, adanya otonomi daerah yang menjadikan negara bebas dari sentralisasi. Namun, ada pula yang beranggapan bahwa masih ada indikasi kembalinya kekuasaan status quo yang dapat membalikkan demokrasi Indonesia pada demokrasi periode sebelumnya. Sehingga pada masa transisi ini, kondisi demokrasi Indonesia pada saat ini masih belum jelas arahnya karena masih berada di persimpangan jalan.76 D. Konsep Masyarakat Madani 1. Pengertian Masyarakat Madani Masyarakat madani adalah kata yang berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata civil society dimana asal kata civil society ini sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu civitas dei yang artinya kota Ilahi sedang society berarti masyarakat. Dalam kata civil ini kemudian membentuk kata civilization yang memiliki makna peradaban.77 Dari pengertian tersebutlah kemudian kata civil society diartikan sebagai komunitas masyarakat kota yaitu masyarakat yang telah berperadaban maju. 76 Noor Ms Bakry, Pendidikan Kewarganegaraan... hlm. 186-195. 77 Rowland B.F. Pasaribu, Kewarganegaraan Bahan Ajar (Rows Collection : 2015), hlm. 360.
Civil society merupakan proses sejarah Barat, yang muncul bersamaan dengan proses modernisasi yaitu saat terjadi transformasi masyarakat dari masyarakat feodal menuju masyarakat industrial kapitalis. Jika dilihat dari akar perkembangannya, civil society dimulai dari Marcus Tullius Cicero bahkan sampai Aristoteles. Istilah civil society pertama digunakan oleh Cicero dalam filsafat politiknya, dimana civil society ini identik dengan the state (negara) yang dipadankan dengan suatu komunitas yang mendominasi komunitas lain. Sedang Aristoteles menggunakan istilah koninie politike, yaitu sebuah komunitas politik dimana warganya dapat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan.78 Civil society dimana dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai masyarakat sipil adalah sebuah konsep tandingan dari konsep masyarakat negara (state society) atau masyarakat politik (political society), awal mula konsep ini dari Eropa sebagai prodak masyarakat Barat.79 Seperti yang disebutkan oleh Idrus Ruslan dalam karyanya yang berjudul Negara Madani mengutip dari catatan Adi Surya Culla, menyebutkan bahwa gagasan masyarakat madani Barat muncul akibat dari kemandegan paradigma pemikiran sosial dan politik yang kemudian mengakibatkan perubahan sosial yang luar biasa yang menjadikan masyarakat Barat pindah halauan dan mengubah tatanan sosial serta kekuasaan baru dengan dorongan pencarian prinsip-prinsip moral baru. Dari situlah muncul 78 Vita Fitria dan Sri Agustin.S, "Civil Society, Konsep Ummah dan Masyarakat Madani", artikel, diakses tanggal 04 November 2021, pukul 20.39 WIB. 79 Masroer C Jb dan Lalu Darmawan, "Wacana Civil Society (Masyarakat Madani) di Indonesia", Sosiologi Refletif, Vol. 10. Nomor 2, tahun 2016, hlm. 35. 51
peninjauan kembali mengenai tradisi intelektual yang pernah lahir sebelumnya, dimana salah satu fokus dari pencarian tersebut adalah gagasan mengenai masyarakat madani.80 Sedang ketika dilihat dari peralihan istilahnya, istilah "madani" berasal dari kata "madinah", seperti yang dituliskan Vita dan Sri dalam artikelnya mengutip dari Muhammad Abduh dalam karyanya al-Islam wal Nashraniyyah ma'al Ilmu wa al-Madaniyyah (Islam dan Kristen tentang Ilmu dan Peradaban) yang menyebutkan bahwa secara etimologi memiliki dua makna yaitu masyarakat kota dan masyarakat beradab, dimana istilah masyarakat madani ini memiliki kedekatan makna dengan civil society yang diterjemahkan dengan "masyarakat warga", "masyarakat sipil", "masyarakat modern", "masyarakat kekeluargaan" dan terjemahan yang lainnya, dimana di Indonesia sendiri istilah yang dirasa pas adalah istilah "masyarakat madani" meskipun masih banyak pro dan kontranya.81 Istilah masyarakat madani pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh Dato Anwar Ibrahim ketika menjadi wakil Perdana Menteri Malaysia. Seperti yang disebutkan Muhammad Shulton mengutip dari Dawam Rahardjo bahwa Anwar Ibrahim dalam ceramahnya dalam acara Temu Ilmiah Festival Istiqlal menyebutkan bahwa istilah masyarakat madani sama dengan civil society.82 Istilah itu diterjemahkan dari bahasa Arab 80 Idrus Ruslan, Negara Madani : Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara ( Yogyakarta : SUKA-Press, 2015), hlm. 1-2. 81 Vita Fitria dan Sri Agustin.S, "Civil Society, Konsep Ummah dan Masyarakat Madani",... 82 Muhammad Sulthon, "Penguatan Masyarakat Madani Melalui Dakwah Kewargaan", Millah, Vol. XII. Nomor 2, tahun 2013, hlm. 490. 52
yaitu mujtama' madani yang diperkenalkan oleh Prof. Naquib al-Attas, seorang ahli sejarah dan peradaban Islam dari Malaysia.83 Menurut prespektif Islam, civil society yang diterjemahkan sebagai "masyarakat madani" mengandung tiga hal penting di dalamnya, yaitu agama, peradaban, dan perkotaan, di mana konsep ini dapat dipahami bahwa agama sebagai sumbernya, peradaban sebagai prosesnya, dan masyarakat kota adalah hasilnya.84 Secara etimologi seperti yang diungkapkan Masroer dan Lalu Darmawan bahwa Madinah, merupakan devirat kata bahasa Arab yang memiliki dua pengertian yaitu, madinah berarti kota atau yang disebut sebagai masyarakat kota karena kata madani merupakan turunan dari kata madinah dan madinah berarti masyarakat peradaban karena madinah merupakan devirat dari kata tamaddun (civility) atau madaniyyah (civilization) yang berarti peradaban. Civillized society atau civil society yang dalam bahasa Arab disebut mujtama' madani memiliki makna masyarakat yang berperadaban.85 Istilah masyarakat madani yang disamakan dengan civil society memang mengundang perhatian di kalangan muslim, dimana penggunaan istilah ini justru lebih bisa diterima oleh masyarakat secara umum karena tidak menimbulkan kecurigaan dari kalangan agama lain. Namun seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Sulthon mengutip dari Asep Gunawan 83 Vita Fitria dan Sri Agustin.S, "Civil Society, Konsep Ummah dan Masyarakat Madani"... 84 Masroer C Jb dan Lalu Darmawan, "Wacana Civil Society (Masyarakat Madani) di Indonesia" ... hlm. 44. 85 Ibid., 53
54 dan Dewi Nurjulianti bahwa ada silang pendapat mengenai keidentikan masyarakat madani dengan civil society karena jika dilihat dari kelahirannya, civil society yang berasal dari budaya Eropa Barat dan Amerika tidak identik dengan masyarakat madani, civil society sering kali dipadankan dengan sekularisme, dan masyarakat madani dianggap cakupannya lebih luas dari civil society.86 Dalam kalangan Islam, tidak berkenan mengenai konsep pemisahan antara agama dan negara, dimana civil society dapat dipisahkan dari negara tetapi nilai-nilai agama harus tetap berperan dalam tatanan masyarakat maupun negara. Dengan konsep masyarakat madani inilah dianggap membebaskan civil society dari cengkraman sekularisme, sehingga konsep dasar civil society dapat diterima dengan istilah masyarakat madani maupun sebaliknya.87 Rowland menyebutkan ada tiga karakteristik dasar dalam masyarakat madani, yaitu: a. Diakuinya semangat pluralisme, di mana pluralitas sudah menjadi keniscayaan yang tidak bisa dibantah lagi atau bisa dikatakan mau tidak mau pluralitas sudah menjadi kaidah yang abadi. Menyadari pluralitas sudah menjadi barang yang kodrati dalam kehidupan. Tujuan pluralisme adalah untuk mencerdaskan umat dengan perbedaan yang konstruktif dan dinamis, dan perbedaan ini dijadikan sebagai sumber dan motivator bertumbuhnya kreativitas. Namun yang harus selalu 86 Muhammad Sulthon, "Penguatan Masyarakat Madani Melalui Dakwah Kewargaan", Millah ... hlm.491. 87 Ibid.,
55 diingat bahwa, perbedaan yang kosmopolit akan tercipta ketika manusia mempunyai sikap inklusif, dan juga kemampuan (ability) menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Tetapi identitas sejati atas parameter- parameter agama tetap terjaga; b. Sikap toleransi yang tinggi. Sikap toleransi tinggi ini diaplikasikan baik pada saudara sesama agama maupun saudara yang berbeda agama, di mana secara sederhana sikap toleransi ini dapat dimaknai sebagai sikap mau mendengar, menghargai pendapat dan pendirian orang lain. Dalam hal ini, Quarish Shihab seperti yang disebutkan Rowland menyebutkan bahwa esensi sebuah agama tidak semata-mata hanya untuk mempertahankan kelestariannya sebagai sebuah agama, tetapi tujuan sebuah agama juga mengakui eksistensi agama lain dengan cara memberi hak berdampingan dan menghormati satu sama lain; c. Tegaknya prinsip demokrasi, di mana demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai kebebasan dan persaingan. Lebih dari itu, demokrasi merupakan suatu pilihan untuk sama-sama membangun dan memperjuangkan kehidupan masyarakat dan warga yang lebih sejahtera. Masyarakat madani memiliki ciri ketakwaan tinggi terhadap Tuhan, hidup berdasarkan sains dan teknologi, berpendidikan tinggi, mengamalkan nilai modern dan progresif, mengamalkan nilai kewarganegaraan, akhlak dan moral yang baik, menentukan nasib masa
56 depan yang baik melalui kegiatan sosial, politik, dan lembaga masyarakat.88 2. Konsep Masyarakat Madani Nurcholish Madjid Nurcholish Madjid atau yang akrab disapa dengan Cak Nur merupakan salah satu cendekiawan muslim Indonesia. Kalau Gus Dur justru menyebut Cak Nur sebagai "Tiga Pendekar dari Chicago" dengan alasan karena ada tiga orang generasi pertama cendekiawan muslim jebolan dari Universitas Chicago, yaitu Nurcholish Madjid, Amien Rais, dan Ahmad Syafi'i Ma'arif.89 Cak Nur merupakan salah satu cendekiawan muslim yang memiliki peranan penting atas berkembangnya istilah masyarakat madani di Indonsia. Salah satu cedekiawan yang fasih membangun argumen bahwa Piagam Madinah memiliki kesepadanan dengan Pancasila karena secara substantive keduanya memiliki nilai yang sama yaitu, menjamin kehidupan pluralisme agama, keyakinan, suku, etnis, bahasa dan lainnya, selama masing-masing organ dalam keragaman tetap menjaga kemaslahatan bersama.90 Cak Nur menyebutkan bahwa inti ajaran agama merupakan ajaran hidup kemanusiaan universal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang telah disampaikan nabi dan rasul untuk setiap umatnya. Lebih lanjut, Cak Nur menyebutkan bahwa ajaran universal itu merupakan 88 Rowland B.F. Pasaribu, Kewarganegaraan Bahan Ajar ... hlm. 363. 89 Abdurrahman Wahid, Tuhan Tidak Perlu Dibela (Yogyakarta : Saufa, 2016), hlm. 3. 90 Nurcholish Madjid, Indonesia Kita ... hlm. x-xi
wujud rahmat Tuhan kepada seluruh alam dan menjadi ajaran kesamaan atau titik temu semua agama.91 Bahkan Cak Nur menyebutkan bahwa untuk menangkap ruh universal ini, manusia harus beriman kepada semua kitab suci, nabi dan rasul tanpa membeda-bedakan mereka, karena mereka merupakan "orang- orang yang berserah diri kepada Tuhan" di mana para pengikut semua nabi dan rasul adalah umat yang tunggal dan semua mereka tidak menyembah kecuali Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga kita diingatkan agar tidak bertikai dengan mereka yang merupakan penganut kitab suci, kecuali yang zalim dari kalangan mereka. Karena menurut Cak Nur, kitab suci telah menegaskan bahwa Tuhan telah menetapkan syir'ah (jalan) dan minhᾱj (cara) yang berbeda-beda bagi setiap umat manusia di mana hal tersebut tidak dibenarkan untuk menjadi bahan pertikaian, justru hal tersebut seharusnya menjadi ajang perlombaaan bagi masing-masing umat untuk menuju pada berbagai kebaikan. Cak Nur menyebutkan bahwa wewenang untuk menjelaskan mengapa terjadi perbedaan adalah wewenang Tuhan yang jawabannya kelak ketika manusia telah kembali kepada-Nya.92 Bahkan lebih lanjut Cak Nur menyebutkan bahwa sikap thaghut atau tiranik, sikap yang berawal dari anggapan ataupun perasaan bahwa diri sendiri adalah yang paling benar dan paling baik merupakan sikap yang menyalahi kemanusiaan. Hal ini menurut Cak Nur secara tegas dilarang oleh Allah dalam Kitab Suci-Nya, di mana sebenar-benarnya 91 Kautsar Azhari Noer, dkk, "Titik Temu : Jurnal Dialog Peradaban", Nurcholish Madjid Society, Vol 1, Nomor 2, tahun 2009, hlm.15. 92 Ibid., hlm. 16. 57
58 ajaran adalah ajaran agama. Namun, agama pun dilarang untuk dipaksakan kepada orang lain. Seperti yang diungkapkan Cak Nur, Nabi Muhammad SAW selalu diingatkan bahwa tugas beliau adalah menyampaikan berita dari Allah, beliau tidak berhak maupun memaksa pada orang lain untuk percaya dan mengikuti beliau betapa pun benarnya beliau dan ajarannya.93 Allah bahkan pernah memperingatkan Nabi Muhammad SAW, dalam firmannya:
Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di Bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu (hendak) memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman? Kata Cak Nur, dasar Ketuhanan Yang Maha Esa yang bangsa kita pegang teguh seharusnya menghindarkan bangsa kita dari gejala wacana umum keagamaan. Motto Bhineka Tunggal Ika yang menjadi simbol semangat kemajemukan harusnya membuat kita berani melangkah lebih jauh daripada sekadar pengakuan pasif tentang adanya kemajemukan itu sendiri, dan seharusnya bisa dilibatkan pada arena umum kemajemukan itu secara langsung dengan kesadaran positif tentang adanya batasan keadaban.95 93 Nurcholish Madjid, Islam. Kemoderenan, dan Keindonesiaan ( Mizan : Bandung, 1995), hlm. 56. 94 QS. Yunus : 99 95 Kautsar Azhari Noer, dkk, "Titik Temu : Jurnal Dialog Peradaban", Nurcholish Madjid Society, ... hlm. 21.
Untuk menyongsong hal ini kata Cak Nur, kita harus berusaha dengan sungguh untuk menemukan kosakata yang sama maupun mendekatkan satu sama lain dalam pandangan hidup yang umum. Sehingga, ketika dikaitkan dengan perkembangan global yang menyangkut bangsa kita saat ini, bersambung dengan mengembangkan masyarakat madani, civil society. Kata Cak Nur, menyebutkan bahwa Cekoslowakia menggambarkan masyarakat madani itu sebagai masyarakat yang dijiwai oleh "cita rasa baik" (good taste), yang merupakan wujud nyata kepekaan manusia pada dunia, lingkungan, dan juga rakyat. Di mana menurut Cak Nur pikiran Hevel salah seorang pejuang civil society yang gemilang, mengarahkan pengertian civil societynya pada kemanusiaan suci primordial yang menyeluruh, yaitu fitrahnya dari Tuhan. Hal ini kata Cak Nur merupakan kebaikan kemanusiaan yang dicontohkan Nabi di Madinah. Dalam hal ini masyarakat madinah menjadi tolak ukur peradaban, sehingga peradaban atau civilization disebut "madaniah" (madaniyyah) dan yang beradab atau civil adalah madani (madanῑ). Pandangan dan wawasan mengenai madaniah dan madani itu merambah luas pada segi kehidupan sosial maupun politik.96 Lebih lanjut kata Cak Nur, Kitab Suci juga memperingatkan kita bahwa wujud keutamaan budi adalah sikap teguh dan tabah dalam penderitaan, kesusahan dan masa-masa sulit seperti yang disebutkan dalam Q.S Al-Baqarah : 177. Peperangan juga hanya ditujukan pada mereka yang 96 Ibid., hlm. 22. 59
60 bertindak agresif, karena peperangan yang beradab itu diizinkan hanya untuk membela diri dan untuk melindungi peradaban umat manusia, lebih- lebih peradaban keagamaan yang diwujudkan dalam pranata-pranata suci seperti biara, gereja, sinagog, dan masjid yang merupakan tempat diagungkan nama Tuhan dan dikembangkan nilai-nilai keagamaan,97 seperti firman Allah dalam Q.S Al-Hajj : 40 :
(yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halamnnya tanpa alasan yang benar hanya karena mereka berkata, "Tuhan kami ialah Allah". Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara- biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah, Allah pasti akan menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Mengenai petunjuk agama tersebut kata Cak Nur, kita seharusnya dapat merasakan terlebih untuk menggali, menyadari, dan meneladani masyarakat Madinah warisan Nabi. Karena menurutnya, wawasan Madinah itulah sepenting-penting sunnah Nabi yang harus dihidupkan kembali. Menurut Cak Nur wawasan Madinah merupakan wujud utama Syari'ah yang diwasiatkan Allah pada semua Nabi dan Rasul yang harus 97 Ibid., hlm. 23. 98 QS. Al Hajj : 40.
dilaksanakan dengan keteguhan hati dan istiqamah, khususnya pedaban kemanusiaan yang berpangkal pada ajaran kesucian manusia, harkat dan martabatnya sebagai puncak ciptaan Tuhan. Lebih lanjut Cak Nur menyebutkan bahwa kejahatan kepada seseorang adalah kejahatan kepada kemanusiaan universal, dan kebaikan pada seseorang adalah kebaikan kepada kemanusiaan universal.99 Cak Nur sendiri menyebutkan bahwa ciri-ciri dari masyarakat madani, antara lain:100 a. Egaliterianisme, merupakan ciri dalam masyarakat mengedepankan keadilan dan kebenaran tanpa membedakan yang satu dengan yang lainnya, karena dengan nilai keadilan inilah citra sebuah negara terangkat. Hal ini dicontohkan Rasulullah ketika memimpin di Madinah tanpa mendiskriminasi warga negaranya, baik mereka orang kaya maupun tak punya semua diperlakukan sama; b. Penghargaan pada seseorang berdasarkan prestasi bukan prestise seperti keturunan, ras, suku, kekuatan orang dalam (misal) ataupun yang lainnya. Dalam hal ini, kemampuan seseorang untuk medarmabaktikan ability, experience, maupun motivasi perjuangannya untuk membangun bangsa dan memajukan bangsa. Sehingga pendidikan dalam artian ilmu sangatlah penting untuk mencetak SDM mumpuni yang handal dan bervisi ke depan; 99 Kautsar Azhari Noer, dkk, "Titik Temu : Jurnal Dialog Peradaban", Nurcholish Madjid Society, ... hlm.23. 100 Asmuni, "Demokratisasi dalam Masyarakat Madani", Buletin Al-Islamiyah, diakses tanggal 04 November 2021, pukul 20.39 WIB 61 yang
62 c. Keterbukaan partisipasi seluruh anggota masyarakat, artian disini adalah demokrasi di mana masyarakat benar-benar paham akan makna demokrasi itu sendiri bukan hanya slogan kosong yang digelontarkan dan diagungkan tanpa kesadaran diri bahwa tiap-tiap individu merupakan jiwa bebas yang dapat menyuarakan aspirasinya. Karena keterbukaan partisipasi seluruh anggota masyarakat merupakan salah satu jalan untuk menegakkan ajaran amar ma'ruf nahi munkar yaitu sebagai upaya untuk saling mengingat satu sama lain.
BAB III METODE PENELITIAN Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, dimana penelitian ini digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Dalam metode ini, peneliti merupakan instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dimana hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.101 Penelitian kualitatif memiliki makna bahwa penelitian ilmiah ini memiliki tujuan untuk memahami suatu fenomena sosial secara alamiah dimana dalam penelitian ini lebih mengedepankan interaksi komunikasi mendalam antara penliti dengan fenomena yang menjadi objek penelitiannya.102 Penelitian kualitatif lebih fokus pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang terjadi dalam kehidupan manusia atau dapat dikatan pula sebagai analisis terhadap gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran pola yang berlaku.103 101 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D ( Bandung : Alfabet, 2018), hlm. 9. 102 Sudaryono, Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method (Depok : RajaGrafindo Persada, 2019), hlm.520. 103 Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum : Filsafat, Teori dan Praktik (Depok : RajaGrafindo Persada, 2018), hlm.182. 63
A. Jenis Penelitian Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan atau empiris (field research) yaitu pengamatan dan wawancara secara langsung di lapangan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan cara melakukan survei langsung di Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi. Dengan pendekatan kualitatif ini peneliti memiliki tujuan menguraikan data yang diperoleh di lapangan dan menginterpetasikan data tersebut untuk kemudian dihubungkan dengan sebab akibat yang ada, agar peneliti memperoleh gambaran nyata mengenai urgensi independensi serikat buruh sebagai penopang demokrasi yang peneliti kaitkan dengan masyarakat madani ala Cak Nur, di mana penelitian ini difokuskan di Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi. B. Pendekatan Penelitian Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif sosiologis, dimana pendekatan normatif merupakan usaha untuk mengupayakan aktivitas penelitian yang mengadakan hubungan dengan yang diteliti atau metode-metode demi mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Sedangkan pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang digunakan untuk menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat.104 Di mana pendekatan ini peneliti gunakan untuk menjawab bagaimana pentinya independensi Serikat Buruh sebagai penopang 104 Ishaq, Metode Penelitian Hukum (Bandung : Alfabeta, 2017), hlm. 68-69. 64
demokrasi dengan kacamata masyarakat madani ala Cak Nur yang peneliti fokuskan penelitiannya di Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi. Dalam hal ini yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah: 1. Profil Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. 2. Program Kegiatan di Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (F- SEDAR) Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. 3. Wawancara dengan pihak Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (F-SEDAR) Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, antara lain Saiful Anam sebagai Ketua Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan, Damiri sebagai Bendahara di Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan, dan beberapa anggota Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan. C. Sumber Data Dalam penelitian ini, sumber datanya meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder, dimana penjelasan dari masing-masing sumber data ini yaitu: 1. Data Primer Sumber data primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian.105 105 Agus Sunaryo, dkk., Pedoman Penulisan Skripsi (Purwokerto : IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 10. 65
Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara, observasi, maupun dokumentasi yang diperoleh peneliti dari narasumber yaitu pihak Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi. 2. Data Sekunder Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari data-data resmi, maupun buku-buku yang berhubungan dengan penelitian baik dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, maupun peraturan perundang-undangan.106 Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan dokumentasi dari berbagai media baik buku, peraturan tertulis, jurnal, surat kabar, skripsi, maupun media online. D. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama dari sebuah penelitian adalah mendapatkan data.107 Dalam penggunaan teknik ini, peneliti memilih subjek penelitian berdasarkan tujuan penelitian agar informasi yang peneliti peroleh dari narasumber dapat memberikan gambaran mengenai apa yang menjadi objek peneliti. Untuk memproleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 106 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum ..., hlm. 106. 107 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Bandung : Alfabeta, 2016), hlm. 308. 66
35. 1. Observasi Menurut Nasutin, observasi merupakan dasar dari segala ilmu pengetahuan, dimana dia mengemukakan bahwa para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.108 Observasi adalah mengumpulkan data maupun keterangan yang harus dilakukan peneliti dengan cara melakukan pengamatan secara langsung ke tempat yang menjadi objek penelitiannya.109 Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengamatan langsung mengenai data maupun keterangan di Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan yang ada di Cikarang Barat Kabupaten Bekasi. 2. Wawancara Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan komunikasi, yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara( dengan sumber data (narasumber). Wawancara dengan kata lain merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya-jawab dengan narasumber.110 Wawancara yang dilakukan peneliti berdasar pada kerangka garis besar permasalahan yang sudah dirancang oleh peneliti, di mana metode wawancara yang digunakan adalah metode wawancara terbuka yaitu para narasumber sudah tahu bahwa mereka sedang diwawncarai dan mengetahui pula maksud dan 108 Ibid., hlm. 309. 109 Lexy J. Moleong Metodologi Penelitian Kualitatif... hlm.30. 110 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum (Jakarta : Rajawali Press, 2007), hlm. 67 jalan
68 tujuan dari wawancara tersebut. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara secara langsung baik ke Ketua F-SEDAR, Ketua salah satu Serikat Buruh yang bergabung di F-SEDAR, maupun beberapa anggota F- SEDAR. Tabel 1 Subjek Wawancara No. Nama Jabatan Waktu Pelaksanaan 1. Fajar Junianto Sekretaris Federasi Serikat 27 Mei 2021 Buruh Demokratik Kerakyatan 2. Ari Wibowo Koordinator Bidang 24 Oktober 2021 Pendidikan 3. Ega Ketua Serikat Gerakan Buruh 24 Oktober 2021 Bumi Indonesia PT. Alpen Food Industry (SGBBI) salah satu Serikat Buruh di F- SEDAR 4. Damiri Bendahara Federasi Serikat 10 November Buruh Demokratik 2021 Kerakyatan 5. Saiful Anam Ketua Federasi Serikat Buruh 02 Desember Demokratik Kerakyatan 2021
6. Putri Pengurus Tingkat Perusahaan 23 Januari 2022 Serikat Pekerja Plastik Indonesia (PTP SPPI) PT Sinar Prima Plastisindo 7. Sofiqi Anggota Serikat Pejuang 24 Januari 2022 Kesejahteraan Buruh (SPKB) salah satu Serikat Buruh di F- SEDAR 8. Bambang Anggota Federasi Serikat 24 Januari 2022 Buruh Demokratik Kerakyatan (F-SEDAR) 3. Dokumentasi Metode dokumentasi merupakan pengumpulan data kualitatif dengan melihat ataupun menganalisa dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek itu sendiri maupun oleh orang lain tentang subjek. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat digunakan oleh peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui media tertulis maupun dokumen lain yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.111 111 Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif untukIlmu-Ilmu Sosial ( Jakarta : Salemba Humanika, 2014), hlm. 143. 69
Teknik ini digunakan peneliti untuk memperoleh informasi tentang data-data yang berkaitan tentang objek yang menjadi penlitian peneliti, yaitu mengenai pentingnya independensi serikat buruh. E. Teknik Analisis Data Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, yaitu dengan mengorganisasikan data ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.112 Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan pada data yang diperoleh, yang kemudian dikembangkan menjadi hipotsis. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 1. Reduksi Data (Data Reduction) Mereduksi data merupakan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas yang mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.113 Makna lain mengenai reduksi data yaitu bentuk analisis dimana di dalamnya terdapat kegiatan memilah, memusatkan, menyederhanakan, dan 112 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi... hlm. 333. 113 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi...hlm. 336. 70
memfokuskan data yang ditemukan di lapangan berdasarkan catatan yang dibuat peneliti dari hasil wawancara dengan narasumber. Sehingga dengan catatan tersebut peneliti dapat mereduksi data dengan cara memilah data berdasarkan fokus penelitian, kemudian menyusun data berdasarkan kategori, dan pengodean data berdasar pada kisi-kisi yang dibuat oleh peneliti.114 2. Penyajian Data (Data Display) Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Sedang dalam penelitian kualitatif yang paling sering digunakan dalam menyajikan data adalah dengan teks yang bersifat naratif. Tujuan dari mendisplaykan data sendiri adalah untuk memudahkan memahami apa yang terjadi, dan kemudian akan lebih mudah pula dalam merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.115 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing and Verification) Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan yang dimaksud merupakan temuan deskripsi maupun gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap, sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dimana 114 I Made Laut Mrtha Jaya, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif ( Yogyakarta : Quadrant, 2020), hlm. 167. 115 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi... hlm. 339. 71
hasil ini dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.116 116 Ibid., hlm. 343. 72
BAB IV ANALISIS URGENSI INDEPENDENSI SERIKAT BURUH SEBAGAI PENOPANG DEMOKRASI PERSPEKTIF MASYARAKAT MADANI NURCHOLISH MADJID DI FEDERASI SERIKAT BURUH DEMOKRATIK KERAKYATAN CIKARANG BARAT KABUPATEN BEKASI A. Gambaran Umum Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan 1. Sejarah Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan Bahwa sejarah kemajuan peradaban manusia digerakkan oleh kerja bersama di mana kaum buruh/pekerja memegang peranan fundamental dalam menghasilkan kemakmuran dan teknologi. Oleh karena itu, kaum buruh/pekerja harus mendapatkan akses terhadap keadilan kerja berupa jaminan pemenuhan hak-hak demokratis dan kesejahteraannya. Negara telah menjamin kebebasan berserikat dalam UUD 1945, Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi ILO (International Labour Organization) Nomor 87 Tahun 1948 tentang "Kebebasan Berserikat & Perlindungan Hak untuk Berorganisasi", UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 21 Tahun 2000 dan instrumen hukum ketenagakerjaan lainnya. Serikat Buruh / Serikat Pekerja adalah wadah bagi buruh/pekerja untuk memperjuangkan hak-hak ekonomi dan demokratisnya sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dimanifestasikan dalam kebebasan manusia untuk berkumpul, 73
74 mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan dan saling menghargai serta tolong-menolong satu sama lain sebagai makhluk sosial yang harus hidup bersama dalam rangka memenuhi kebutuhkan hidupnya secara material maupun spiritual. Serikat Buruh /Serikat Pekerja juga adalah wadah untuk membangun solidaritas sosial yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan hidup, memperoleh cara penghidupan terbaik dan menjaga keselarasan dengan lingkungan hidup demi kelestarian kemanusiaan itu sendiri. Dalam memenuhi derajatnya yang manusiawi, manusia memiliki fitrah untuk mendapatkan hak atas kehidupan yang layak, setara, adil, demokratis dan bermartabat. Pekerja/Buruh sebagai komponen bangsa yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam solidaritas memiliki tekad untuk mencapai cita-cita luhur Bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hal ini diwujudkan dengan mendapatkan pekerjaan yang layak dalam hubungan industrial yang profesional demi kesejahteraan dan martabat pekerja Indonesia yang diperjuangkan melalui serikat pekerja yang independen, terpimpin dan demokratis. Untuk itu, kami para pekerja yang berasal dari berbagai sektor secara bersama-sama membentuk wadah bernama Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan.117 117 Hasil wawancara dengan Bapak Damiri selaku Bendahara Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan pada hari Rabu, 10 November 2021 pukul 10:32 WIB.
75 Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (SEDAR) merupakan serikat buruh yang didirikan pada awal Oktober 2015 di Sekretariat Media Center Solidaritas.net yang bertempat di Jababeka, Cikarang, Kabupaten Bekasi dalam bentuk komite persiapan. Logo SEDAR pertama kali dirilis pada tanggal 7 Oktober 2015. Pendiri SEDAR adalah para aktivis dan buruh yang bekerja di komunitas buruh Solidaritas.net, di mana serikat buruh yang bergabung pertama kali adalah Serikat Buruh Bumi Manusia PT Nanbu Plastics (SEBUMI PT. NPI).118 2. Alasan Nama Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan Nama Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan dijadikan nama organisasi karena Serikat Buruh ini merupakan Serikat Buruh yang mengedepankan demokrasi dalam setiap kegiatan organisasinya, di mana asas ini berlaku untuk semua anggota dan pengurus yang tergabung dalam Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan.119 Makna Demokratik Kerakyatan dalam organisasi ini yaitu menjalankan demokrasi secara utuh dengan mengedepankan prinsip hak asasi manusia. Sistem demokrasi yang dimaksudkan adalah mengedepankan politik rakyat, peduli rakyat, berjuang bersama rakyat dan demokrasi yang membebaskan rakyat demi kemakmuran rakyat. Dalam membangun organisasi dengan dasar kebersihan dan kepedulian anggota dan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.120 118 fsedar.org/tentang-fsedar/ , waktu akses 01 Desember 2021, pukul 11:13 WIB. 119 Hasil wawancara dengan Bapak Damiri selaku Bendahara Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan pada hari Rabu, 10 November 2021 pukul 10:32 WIB. 120 Hasil wawancara dengan Bapak Saiful Anam selaku Ketua Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan pada hari Kamis, 2 Desember 2021 pukul 16:02 WIB.
3. Visi Misi Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan Membangun serikat pekerja yang mandiri dan demokratis, dengan misi utama yaitu pembebasan buruh kontrak, outsorcing, magang harian untuk mendapatkan kepastian kerja (menjadi buruh tetap), dan misi utama lainnya adalah merebut kekuasan untuk kesejahteraan seluruh buruh maupun rakyat Indonesia.121 Membangun kesadaran seutuhnya, baik secara pengetahuan maupun yang lainnya, yaitu membangun kesadaran supaya buruh-buruh atau masyarakat yang mau belajar mempunyai kesadaran yang tinggi baik kesadaran dari sisi politik, ekonomi, sosial, maupun kebudayaan.122 4. Struktur Kepengurusan Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan a. Ketua : Saiful Anam, S.H. b. Sekretaris : Fajar Junianto c. Bendahara : Damiri d. Bidang-Bidang 1) Bidang Advokasi Koordinator : Putro Priyanto Staf : Parid Firdaus : Bambang Setiawan : Andar Petra Marbun : Bambang Murdiyono 121 Hasil wawancara dengan Bapak Damiri selaku Bendahara Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan pada hari Rabu, 10 November 2021 pukul 10:32 WIB. 122 Hasil wawancara dengan Bapak Ari Wibowo selaku Koordinator Bidang Pendidikan Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan pada hari Minggu, 24 Oktober 2021 pukul 15:30 WIB. 76
2) Bidang Kampanye Koordinator : Sarinah, S.Ikom., S.H. Staf : Meilinda Putri 3) Bidang Pendidikan Koordinator : Ari Wibowo Staf : Cecep Sudrajat 4) Bidang Pengorganisasian Koordinator : Joyo Affandi Staf : Wahyu Utomo 5) Bidang Perempuan Koordinator : Daryanthi Staf : Rukhiyatul Umami 5. Serikat Buruh yang Tergabung di Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan a. Serikat Kobelco Indonesia PT. Daya Kobelco Construction Machinery Indonesia (SKI PT. DKCMI) Nomor Bukti Pencatatan: 1910/CTT.250/III/2017 alamat jalan Halmahera Blok DD-10 Kawasan MM 2100 Desa Danau Indah Cikarang Barat - Bekasi, jumlah anggota 11. b. Serikat Gerakan Buruh Bumi Indonesia PT. Alpen Food Industry (SGBBI PT.AFI) Nomor Bukti Pencatatan: 1924/CTT.250/VIII/2017, Alamat: Kawasan Industri MM 2100 Jl. Selayar II Blok. H No.10, 77
Telajung, Cikarang Barat. Bekasi, Jawa Barat 17530, jumlah anggota 250 anggota. c. Serikat Buruh Bumi Manusia PT. Nanbu Plastics Indonesia (SEBUMI NANBU) Nomor Bukti Pencatatan: 1807/CTT.250/VIII/2015, alamat Kawasan Industri MM 2100 Blok J-16 Gandamekar, Cikarang Barat, Kab. Bekasi, 17520, jumlah anggota 160 anggota. d. Serikat Pekerja Automotif Indonesia PT. Trimitra Chitrahasta (SEPASI) Nomor Bukti Pencatatan : 1869/CTT.250/VIII/2016 alamat Jl. Damar Blok F1-06, Delta Silicon 2, Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi 17550, Jawa Barat-Indonesia; jumlah anggota 14 anggota. e. Serikat Pejuang Buruh Sejahtera Indonesia PT. Senopati Fujitrans Logistic Services (PTP SPBSI PT SENFU) Nomor Bukti Pencatatan: 1985/CTT.250/XI/2018 alamat Jalan Madura I Blok L no.17 Kawasan MM2100 Cibitung, Bekasi 17845 - Indonesia, jumlah anggota 45 anggota. f. Asosiasi Karyawan untuk Solidaritas Indonesia (AKSI) PT. Fajar Mitra Nomor Bukti Pencatatan: 1955/CTT.250/IV/2018, alamat di Kampung Cikedokan Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat; jumlah anggota 15 anggota. g. Serikat Buruh Bermartabat Indonesia PT. Ichikoh Indonesia ( PTP SBBI PT. II ) Nomor Bukti Pencatatan: 1986/CTT.250/XII/2018, alamat Kawasan Industri MM 2100 Jalan Irian Blok LL-1, Jatiwangi, 78
79 Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17520, jumlah anggota 11 anggota. B. Peran Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan Dalam Aktualisasi Demokrasi Bagi Anggota dan Masyarakat Seperti yang sudah dijabarkan pada bab sebelumnya, bahwa salah satu sifat dari Serikat Pekerja/Buruh adalah demokratis. Negara Indonesia merupakan negara penganut demokrasi, di mana International Commision of Jurists mengemukakan bahwa syarat-syarat dasar terselenggaranya pemerintah yang demokratis di bawah rule of law adalah perlindungan konstitusional, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak (independent and impartial tribunals), pemilihan umum yang bebas, kebebasan untuk menyatakan pendapat, kebebasan untuk berserikat dan beroposisi, dan yang terakhir yaitu pendidikan kewarganegaraan.123 Munculnya Serikat Buruh menjadi salah satu syarat terselenggaranya pemerintahan yang demokratis yaitu sebagai bentuk dari kebebasan untuk berserikat. Karena kebebasan berserikat juga dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara dengan pihak Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (F-SEDAR), seperti yang diungkapkan Ari Wibowo koordinator bidang pendidikan F-SEDAR bahwa sifat demokratis yang harusnya dimiliki oleh Serikat Buruh seringkali hanya menjadi sebuah slogan yang kosong. Dengan slogan demokrasi yang harusnya segala sesuatu diambil berdasarkan keputusan bersama, namun pada faktanya 123 Zulkarnain Ibrahim, "Eksistensi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam Upaya Mensejahterakan Pekerja", Jurnal Media Hukum, Vol 23, Nomor 2, tahun 2016, hlm.151.
80 hal itu tidak dilakukan oleh kebanyakan Serikat Buruh karena kebanyakan dari mereka hanya mengikuti apa yang menjadi intruksi dari atas terlepas intruksi itu benar atau tidak, anggota hanya mengikuti apa yang diintruksikan.124 Berikut akan dijabarkan mengenai kegiatan maupun program yang ada di Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi. 1. Perbedaan Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan dengan Serikat Buruh Lain a. Segi Pendidikan Kalau di Serikat lain seperti yang dijelaskan Ari Wibowo, bahwa berdasarkan pengalaman yang pernah beliau alami kebanyakan pengurusnya melakukan pembodohan kepada anggotanya. Di mana dalam berserikat masing-masing anggota memiliki hak dan kewajiban yang melekat pada mereka. Kewajiban anggota adalah membayar iuran tiap bulan, sedang hak dari mereka yaitu minimal mendapatkan pendidikan tentang ketenagakerjaan atau perburuhan. Tapi pada faktanya, pendidikan dasar yang harusnya didapatkan oleh seluruh anggota ternyata tidak pernah tercapai 100% bahkan tidak di realisasikan. Realisasinya hanya untuk pengurusnya baik pendidikan terkait hubungan industrial, tentang peraturan K3 maupun yang lainnya. Dan ketika pengurus ini sudah memperoleh pendidikan yang seharusnya dari mereka mensosialisasikan pada anggotanya, jusrtu 124 Hasil wawancara dengan Bapak Ari Wibowo selaku Koordinator Bidang Pendidikan Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan pada hari Minggu, 24 Oktober 2021 pukul 15:30 WIB.
81 tidak disosialisasikan sehingga pendidikan itu hanya berhenti pada pengurus saja. Di SEDAR pendidikan dilakukan secara terbuka untuk siapa saja yang ingin belajar, baik itu dari kalangan buruh, mahasiswa, maupun masyarakat umum. Sistem pendidikan di SEDAR juga tidak membeda-bedakan, artian membeda-bedakan di sini adalah baik pengurus pusat, pengurus daerah, anggota biasa maupun masyarakat biasa yang ingin belajar semuanya menempuh atau memperoleh pendidikan yang sama.125 b. Penanganan Kasus Kalau di Serikat Pekerja lain, ketika ada kasus lapor ke pengurus dan penanganan semua kasus baik dari pemberkasan dan lain- lain anggota tidak pernah dilibatkan. Anggota sesekali hanya ditanyai untuk kelengkapan dalam pemberkasan, dan hasilnya kebanyakan justru merugikan anggota. Bahkan biasanya ada pengurus yang justru tidak sejalan dengan anggota dalam penanganan sebuah kasus. Jadi ketika ada kasus, semua prosesnya yang menangani adalah pengurus dan anggota hanya menerima hasilnya saja tanpa tahu proses dari penyelesaian kasus itu sendiri.126 125Hasil wawancara dengan Bapak Ari Wibowo selaku Koordinator Bidang Pendidikan Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan pada hari Minggu, 24 Oktober 2021 pukul 15:30 WIB. 126 Hasil wawancara dengan Bapak Ari Wibowo selaku Koordinator Bidang Pendidikan Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan pada hari Minggu, 24 Oktober 2021 pukul 15:30 WIB.
Berbeda dengan SEDAR, ketika mereka (anggota) ada kasus, mereka harus tahu bagaimana kronologinya. Jadi ketika mereka punya masalah, mereka juga harus tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah itu, pengurus hanya memberi arahan. Tujuannya adalah agar anggota tahu bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah, tahu prosesnya bagaimana, kemudian mereka juga akan tahu bagaimana hasil dari proses yang telah mereka lalui. Dengan begitu tugas kepengurusan baik di tingkat unit kerja atau basis maupun pengurus di tingkat federasi, kerjanya jadi ringan, karena pekerjaan dikerjakan secara gotong royong. Hal itu pula yang secara tidak langsusng bisa mendidik anggota, di mana hasilnya juga dapat dirasakan oleh mereka sendiri. c. Penghitungan Pajak Penghasilan dan Menganalisa Keuangan Perusahaan Setiap menerima slip gaji pasti ada potongan Pph 21, di SEDAR sendiri mereka akan diberi pengajaran terkait pajak penghasilan yaitu bagaimana cara menghitung pajak penghasilan atas penghasilan yang mereka terima. Sehingga mereka tidak hanya sekadar tahu tentang "terima gaji + potongan" tapi mereka juga tahu asal potongan dan cara perhitungannya. Kemudian di SEDAR juga diajarkan bagaimana cara menganalisa keuangan perusahaan yang tujuannya untuk meminta 82
tambah sedikit kesejahteraan, jadi ketika menuntut hal-hal yang di atas Undang-Undang itu punya landasan. d. Pendidikan Ekonomi Politik Jika di Serikat lain pendidikan perburuhan saja masih ada yang belum dikupas tuntas detailnya, SEDAR bahkan memberikan pendidikan ekonomi politik. Tujan dari pendidikan ini sendiri adalah supaya mereka (pengurus, anggota, maupun siapa pun yang ikut belajar di SEDAR) tahu bagaimana peran pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan. Di mana dalam pembuatan kebijakan, ada beberapa sisi yang dapat mempengaruhi termasuk di dalamnya adalah sisi ekonomi dan politik. Dua hal itu merupakan elemen penting yang mempengaruhi pemerintah dalam membuat kebijakan. Sehingga wawasan buruh di SEDAR tidak hanya sekadar tentang perburuhan saja. e. Sistem Keuangan Organisasi Kalau di Serikat lain, anggota membayar iuran setiap bulan sebesar 1% atau 1,5% dari upah masing-masing yang disetorkan ke pusat. Sedangkan kalau di SEDAR, anggota membayar iuran sendiri untuk dikelola sendiri (masing-masing basis). Jadi federasi tidak menerima iuran dari masing-masing anggota. Federasi hanya menerima yang istilahnya adalah "dana juang" yaitu dana atau sumbangsih yang diterima dari buruh karyawan lain yang menang tuntutannya ketika 83
dibantu oleh SEDAR, di mana dana ini digunakan untuk operasional organisasi seperti sewa tanah, listrik, internet, dan lain-lain.127 f. Diskusi Isu Hangat Diskusi ini dilakukan ketika ada isu hangat di masyarakat, di mana tujuan dari diskusi ini adalah untuk menganalisa masalah yang sedang terjadi di masyarakat di mana dengan menganalisa inilah anggota maupun pengurus akan berlatih berfikir kritis yang nantinya akan berguna untuk diri mereka sendiri maupun orang lain. g. Program Kuliah Gratis untuk Anggota maupun Pengurus Program ini merupakan program yang diperuntukkan bagi mereka yang aktif kegiatan di SEDAR baik pendidikan rutin, rapat, dan lain-lain. Jadi ketika ada anggota maupun pengurus yang berkeinginan dan memiliki kesungguhan melanjutkan studi, SEDAR akan membiayai dan memfasilitasi (disediakan laptop, dan lain-lain) untuk mereka, dengan catatan mereka harus konsisten di organisasi dan pemilihan ini berdasarkan pada keaktifan mereka di organisasi. 2. Kegiatan di F-SEDAR untuk Anggota a. Pendidikan Rutin Pendidikan rutin dilakukan setiap hari Jumat, di mana kegiatan ini terbuka untuk umum yaitu untuk anggota maupun pengurus SEDAR dan siapa saja yang ingin belajar, baik mahasiswa, anggota Serikat Buruh di luar SEDAR, ataupun masyarakat umum. 127 Hasil wawancara dengan Bapak Ari Wibowo selaku Koordinator Bidang Pendidikan Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan pada hari Minggu, 24 Oktober 2021 pukul 15:30 WIB. 84
85 Materi dalam pendidikan rutin ini beragam, seperti hukum, ekonomi, politik, filsafat, dan lain-lain. Pemateri atau narasumbernya juga disesuaikan dengan materi yang dijadwalkan, biasanya dari pengurus maupun dari luar organisasi. b. Rapat Rutin Rapat rutin ini dilakukan setiap hari kamis, di mana dalam kegiatan ini masing-masing basis menjabarkan atau melaporkan permaslahan yang dihadapi oleh mereka. Dalam rapat rutin ini pula masing-masing basis melaporkan kegiatan mereka selama satu minggu terakhir, dan merencanakan kegiatan apa yang akan dilakukan oleh mereka selama satu minggu ke depan. Rapat rutin ini biasanya dihadiri oleh perwakilan masing-masing basis yang paham dengan permaslahan basisnya. c. Konsolidasi Setiap Basis Kegiatan ini dilakukan minimal satu kali dalam sebulan oleh masing-masing basis. Konsolidasi basis ini dilakukan sesuai kesepakatan masing-masing anggota basis, karena konsolidasi basis ini membahas masalah intern dari basisnya sendiri. Jadi, untuk jadwal konsolidasi setiap basis tidak harus sama antara satu basis dengan basis yang lain karena dalam hal ini masing-masing basis menyesuaikan jadwal sesuai musyawarah dari anggota basisnya. Dan seperti yang dijelaskan Ari Wibowo, pengurus bisa memberi arahan pada konsolidasi setiap basis ketika jumlah anggota yang hadir mencapai
75% kehadiran. Hal ini sengaja dilakukan supaya masing-masing basis memiliki antusis tinggi untuk mengikuti konsolidasi basis yang hanya dilakukan minimal satu kali dalam sebulan oleh setiap basis. 3. Kegiatan F-SEDAR yang Bergerak di Masyarakat Melalui kantor hukum F-SEDAR di bawah bidang advokasi F- SEDAR, melakukan advokasi terhadap permasalahan masyarakat yang tidak mampu secara cuma-cuma. Melakukan advokasi terhadap buruh di luar anggota F-SEDAR secara cuma-cuma.128 Selain itu, SEDAR juga mengkampanyekan kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Misalnya adalah kasus sengketa tanah yang terjadi di Urut Sewu. Kemudian kasus petani kendeng, di mana dalam kasus ini warga sudah melakukan penolakan, dari menduduki tapak pabrik, demo ke kantor-kantor pemerintah, parlemen baik di daerah maupun di pusat sampai gugatan di pengadilan. Aksi ke depan Istana Negara juga berulang kali, dari membawa lesung sampai semen kaki.129 Kemudian seperti yang diungkapkan oleh Ega salah satu anggota di SEDAR, bahwa pengetahuan yang mereka peroleh di SEDAR juga mereka implementasikan di masyarakat. Sehingga ketika ada masalah yang terjadi di masyarakat, mereka bisa memberi jalan tengah atau solusi untuk permaslahan yang ada. Dan Ega sendiri mengungkapkan bahwa jika ada masalah lokal di tempatnya yaitu Tegal, untuk jangan bersungkan hati 128 Hasil wawancara dengan Bapak Damiri selaku Bendahara Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan pada hari Rabu, 10 November 2021 pukul 10:32 WIB. 129 Sapariah Saturi, Bercermin dari Kasus Kendeng, Sulitnya Warga Peroleh Keadilan Lingkungan, waktu akses Jumat, 24 Desember 2021, pukul 17:09 WIB. 86
87 menghubunginya, karena meskipun tidak bisa membantu sepenuhnya setidaknya dia masih bisa mengkampanyekan maupun menganalisis masalah yang ada dengan kawan-kawan di SEDAR. 130 C. Urgensi Independensi Serikat Buruh Sebagai Penopang Demokrasi Prespektif Masyarakat Madani Nurcholish Madjid Seperti yang sudah dijabarkan pada bab sebelumnya bahwa salah satu elemen penting dalam negara demokrasi menurut Cak Nur adalah masyarakat madani, di mana ciri dari masyarakat madani sendiri adalah adil, egaliter, terbuka dan demokratis. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman maupun keberagamaannya, sehingga kelompok dengan sifat pluralis harus dikedepankan daripada kelompok eksklusif ataupun inklusif untuk menunjang demokrasi. Seperti yang dijelaskan oleh Aksin Wijaya bahwa kelompok yang berparadigma eksklusif merupakan kelompok yang mengkalim kebenaran terhadap tafsir keagamaan tertentu sembari menyalahkan yang lain. Sedang kelompok inklusif merupakan kelompok yang menempatkan agama Yahudi dan agama Nasrani atau dalam hal ini Aksin menyebutnya sebagai barisan monoteisme Ibrahim, namun kelompok ini pasif dalam realitas kemajemukan. Sementara kelompok pluralis merupakan kelompok yang menempatkan agama-agama besar secara setara sebagai jalan kebenaran dan keselamatan. Kelompok pluralis memiliki komitmen untuk terlibat aktif dalam kemajemukan itu sendiri, menurut mereka realitas kemajemukan tidak hanya 130 Hasil wawancara dengan Saudara Ega salah satu Anggota sekaligus Ketua dari Serikat Gerakan Buruh Bumi Indonesia PT. Alpen Food Industry Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan pada hari Minggu, 24 Oktober 2021 pukul 15:30 WIB.
88 dipahami sebagai sesuatu yang tidak bisa dihindari tetapi juga harus diapresiasi, dipertahankan, dimanifestasikan dan diperjuangkan dalam semua segi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.131 Seperti yang dikemukakan oleh Cak Nur bahwa semua agama nabi pada prinsipnya sama, di mana Allah mensyariatkan agama yang sama untuk semua nabi, seperti nabi Nuh dan Muhammad, dan sebagaimana disyariatkan juga kepada nabi Ibrahim, Musa, serta Isa. Dalam hal ini semua umat harus menegakkan syariat agama yang sama dan tidak dibenarkan adanya perpecahan di dalamnya. Karena umat para nabi merupakan umat yang satu dan sama (ummah wahidah) di bawah naungan Tuhan Yang Maha Esa yang masing-masing dari mereka menghambakan diri hanya kepada-Nya. Dalam keadaan berbeda-beda inilah manusia diperintahkan untuk berlomba-lomba menuju pada berbagai kebaikan yang nantinya akan mewujudkan titik kesamaan dari semua syir'ah atau syari'ah dengan cara minhaj masing- masing. 132 Sehingga perbedaan dalam hal-hal sekunder, yang dalam hal ini tidak berkenaan dengan hal-hal primer seperti halnya nilai kemanusiaan universal, itu tidak dibenarkan untuk mengganggu kerja sama dalam hal kebaikan. Seperti halnya Tuhan yang menetapkan untuk setiap umat arah atau kiblat yang berbeda-beda, di mana hal tersebut tidak untuk diperdebatkan apalagi menjadi sumber pertikaian. Namun, semuanya diperintahkan untuk berlomba- lomba dalam kebaikan, sebab Allah juga yang membuat mereka menghadap 131 Aksin Wijaya, Kontestasi Merebut Kebenaran Islam di Indonesia : dari Berislam secara Teologis ke Berislam secara Humanis (Yogyakarta : IRCiSod, 2019), hlm. 23-24. 132 Nurcholish Madjid, Indonesia Kita ... hlm. 41-42.
89 ke arah itu.133 Seperti firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah : 177, yang berbunyi:
134
Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang- orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta- minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Kemudian apa yang menjadi hubungan antara sikap pluralis dengan pentingnya independensi Serikat Buruh yang dalam hal ini dikatakan bisa menjadi penopang demokrasi. Serikat Buruh merupakan salah satu organisasi yang fokusnya adalah pada masalah perburuhan. Mengingat jumlah buruh di Indonesia juga tidak sedikit, organisasi seperti Serikat Buruh juga memiliki peran yang cukup besar untuk menggerakkan ke mana arah pandangan setiap individu yang bergabung di dalamnya. 133 Nurcholish Madjid, Indonesia Kita ... hlm. 42. 134 Q.S Al-Baqarah : 177
90 Menjadi hal langka ketika organisasi yang memiliki fokus perburuhan, namun bisa menyelipkan nilai-nilai yang terkandung dalam suatu agama seperti keadilan, kemanusiaan, kejujuran, dan masih banyak lagi, di mana dalam hal ini adalah nilai agama secara universal. Karena pendekatan melalui organisasi seperti ini pula secara tidak langsung mereka yang ikut bergabung dalam Serikat Buruh akan mengikuti apa yang biasa diperjuangkan ataupun diajarkan dalam organisasinya. Di sinilah pentingnya independensi suatu Serikat Buruh terutama Serikat Buruh yang memiliki nilai jujur, adil, egaliter, terbuka dan demokratis. Seperti yang sudah dijabarkan pula bahwa independensi adalah suatu keadaan atau posisi dimana tidak terikat dengan pihak manapun, dalam hal ini bahwa independensi merupakan mandiri, tidak mengusung kepentingan pihak tertentu atau organisasi tertentu. Sehingga bisa dijabarkan bahwa independensi merupakan satu sikap jujur dalam mengungkapkan sesuatu yaitu apabila sesuatu dianggap benar maka harus dikatakan itu benar dan sebaliknya, apabila sesuatu dianggap salah maka tetap harus dikatakan bahwa itu adalah salah. Dengan independensi dari Serikat Buruh ini yaitu dengan membiasakan diri jujur menyatakan apa yang salah diungkapkan bahwa itu salah dan apa yang benar diungkapkan pula bahwa itu benar, dengan cara diskusi dan analisis yang dilakukan bersama berdasarkan fakta yang ada akan menjadikan individu yang ikut bergabung di dalamnya juga menerapkan hal tersebut.
Dari hasil observasi dan wawancara yang telah penulis lakukan, urgensi independensi Serikat Buruh sebagai penopang demokrasi prespektif masyarakat madani ala Cak Nur akan memunculkan dua kesepadanan yaitu peluang dan tantangan. Berikut akan dijabarkan peluang maupun tantangan yang dihadapi Serikat Buruh seperti yang menjadi objek penelitian dari penulis yaitu Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. 1. Peluang Dengan hasil observasi dan wawancara di Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, peluang untuk Serikat Buruh dalam menggalakkan aktivitasnya masih sangat besar. Seperti program-program yang dijalankan oleh F-SEDAR sendiri merupakan salah satu jalan baru untuk membuka peluang Serikat Buruh di Indonesia. Dengan program yang tidak hanya berfokus pada masalah perburuhan tetapi lebih memfokuskan pada hak asasi manusia, kesetaraan, kualitas individu. Hal ini bisa menjadi cermin bahwa ada juga Serikat Buruh yang sedang mengupayakan bagaimana meningkatkan sumber daya manusia sebagai salah satu komponen yang memiliki peranan penting dalam roda kehidupan di bumi. Dengan cara peningkatan mutu dan mengasah kesadaran diri inilah roda demokrasi dapat dijalankan dengan visi saling mengingatkan untuk mencapai kemaslahatan bersama. Kemudian hal-hal kecil yang diajarkan di F-SEDAR sendiri, seperti larangan mabuk, selingkuh, judi, di mana hal-hal seperti ini 91
92 merupakan hal yang sebenarnya membawa dapak buruk baik untuk individu maupun orang lain dapat menjadi cermin pula bahwa larangan seperti itu bukanlah klaim kebenaran yang hanya ada dalam satu ajaran yaitu Islam. Namun, karena hal tersebut memiliki dampak yang buruk, sehingga organisasi ini melarang baik anggota maupun pengurusnya untuk melakukan hal tersebut. Dan ketika larangan itu tidak diindahkan baik oleh pengurus maupun anggota, mereka yang melanggar larangan tersebut akan di keluarkan dari organisasi apabila setelah mendapat peringatan tetapi masih melakukan larangan tersebut. Di SEDAR sendiri anggota mayoritasnya adalah Islam, namun ada pula anggota yang non Islam. Perbedaan semacam ini bahkan tidak menjadikan kendala dalam organisasi ini, karena masing-masing anggota maupun pengurusnya sadar bahwa pilihan atas kepercayaan merupakan hak atau kebebasan masing- masing individu. Dengan menerapkan nilai egaliterianisme yaitu mengedepankan keadilan dan kebenaran tanpa membedakan yang satu dengan yang lain, organisasi seperti Serikat Buruh dapat melebarkan peluangnya di masyarakat sekaligus bisa menjadi salah satu wadah yang secara tidak langsung menjadikan individu yang bergabung di dalamnya juga menerapkan nilai ini. Dalam hal ini seperti yang diterapkan oleh SEDAR yaitu baik dari segi pendidikan, penanganan kasus, dan lain-lain semua dilaksanakan dan dilakukan tanpa membeda-bedakan yang satu dan yang lainnya. Baik mereka pengurus ataupun bukan, baik mereka Islam ataupun
93 bukan, semuanya dianggap sama dan dalam pendidikan maupun penanganan kasus, semuanya dianalisis berdasarkan fakta yang ada sehingga individu yang tergabung di dalamnya bisa menilai atau mengkritisi sendiri tanpa adanya pembodohan. Adapun nilai berupa penghargaan berdasarkan prestasi bukan prestise yaitu mengedepankan kemampuan seseorang dalam medarmabaktikan ability, experience, maupun motivasi perjuangannya untuk membangun bangsa dan memajukan bangsa. Seperti pemilihan ketua dalam Serikat Buruh sendiri berdasarkan kapasitas yang dianggap oleh individu yang bergabung di dalamnya mampu untuk memimpin di organisasi. Sehingga kandidat pemimpin yang dipilih oleh anggota adalah mereka yang dianggap memiliki kapasitas dan mampu untuk memimpin. Dengan hal ini lah setidaknya masing-masing individu yang tergabung dalam Serikat Buruh, nantinya bisa mengimplementasikan nilai penghargaan itu berdasarkan prastasi bukan sekadar pada prestise dalam bermasyarakat, karena mereka sudah terbiasa melaksanakan hal tersebut dalam berorganisasi. Kemudian nilai yang tidak kalah penting untuk membuka peluang Serikat Buruh di masyarakat adalah nilai partisipasi seluruh anggota yaitu demokratis dan trnasparansi. Seperti di SEDAR sendiri pemilihan pemimpin dilakukan melalui kongres bersamaan dengan konferensi penentuan strategi taktik organisasi. Pengurus secara kolektif melaksanakan tugas dan saling mengisi. Tidak ada posisi sentral, yang
ditekankan adalah pengerjaan program secara kolektif, dan kedudukan anggota atau pemimpin organisasi yang sama yaitu sama-sama saling menghormati.135 Mengenai laporan pertanggungjawaban maupun sistem keuangan di organisasi pun Serikat Buruh harus transparan terhadap anggota supaya bisa terbangun sikap saling percaya antara yang satu dengan yang lainnya. Dengan nilai-nilai tersebutlah Serikat Buruh memiliki peluang yang cukup besar untuk berperan di masyarakat, sehingga independensi Serikat Buruh sangatlah penting agar Serikat Buruh tidak terintervensi oleh pihak manapun. Dengan independensi inilah setidaknya menjadikan individu yang tergabung di dalamnya dapat mengkritisi kebijakan yang tidak pro rakyat dan dapat memperjuangkan apa yang menjadi kemaslahatan bersama. 2. Tantangan Stigma negatif mengenai gerakan buruh di Indonesia masih membayangi masyarakat Indonesia. Hal ini merupakan tantangan yang besar bagi Serikat Buruh, seperti yang disebutkan Ivan A. Hadar bahwa buruh seringkali diidentikkan dengan demo, memacetkan jalan, pembuat biang kerok, dan lainnya. Hal seperti itu merupakan hal yang sederhana namun sudah terbangun nyata di pikiran masyarakat, di mana Ivan menyebutkan bahwa itu adalah isyarat lampu kuning yang hampir 135 Hasil wawancara dengan Bapak Saiful Anam selaku Ketua Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan pada hari Kamis, 2 Desember 2021 pukul 16:02 WIB. 94
mendekati lampu merah. Ini karena secara umum masyarakat sudah tidak lagi memiliki rasa simpati apalagi empati pada gerakan buruh.136 Sehingga Serikat Buruh harus bisa memberikan atau membuat track record yang baik, dengan program-program yang berkenaan dengan masyarakat agar stigma negatif yang berkeliaran di masyarakat bisa terkikis dengan rekam jejak yang bermanfaat untuk masyarakat. Dengan begitu, tantangan ini bisa menjadikan Serikat Buruh untuk lebih giat lagi mensosialisasikan maupun mengimplementasikan nilai-nilai yang sesuai dengan slogan "demokrasi" nya. Tantangan yang tidak kalah berat adalah mengenai minimnya kesadaran dari buruh itu sendiri. Seperti apa yang diungkapkan oleh Ivan bahwa istilah-istilah yang disamarkan atau dijadikan elastis, seperti account executive, sales representative (SPG) dan sebagainya. Istilah- istilah seperti itu menurut Ivan membuat buruh menjadikan "bukan buruh", sehingga hal ini juga akan berbahaya karena buruh sudah tidak lagi tertarik dengan masalah mereka sendiri.137 Dengan tantangan seperti itu, organisasi Serikat Buruh harus bisa menyajikan organisasi yang memiliki daya tarik tersendiri untuk para buruh khususnya. Selain fokus pada kasus-kasus dan pendidikan, mungkin Serikat Buruh bisa hadir sebagai organisasi yang dapat mengasah keahlian maupun menyalurkan hobi baik dari para buruhnya seperti bermusik, dan 136 Amir Effendi Siregar, dkk, "BURUH DAN POLITIK : Tantangan dan Peluang Gerakan Buruh Indonesia Pascareformasi", hlm.23. 137 Amir Effendi Siregar, dkk, "BURUH DAN POLITIK : Tantangan dan Peluang Gerakan Buruh Indonesia Pascareformasi", hlm. 24. 95
lain-lain. Sehingga, ketika ada rasa ketertarikan dari buruh organisasi bisa mulai membangun atau menyelipkan pengetahuan yang bisa meningkatkan kesadaran buruh atas permasalahan yang ada. Tantangan lainnya adalah godaan partai politik yang seringkali membayangi gerakan buruh, padahal jika gerakan buruh berselingkuh dengan partai politik menjadikan gerakan buruh tidak lagi murni karena akan bercampur dengan kepentingan luar. 138 Tantangan inilah yang harus diwaspadai baik oleh anggota maupun pengurus Serikat Buruh, karena ketika mereka berafiliasi dengan salah satu partai politik maka akan sulit untuk memisahkan anatara kepentingan organisasi dan kepentingan partainya. Sehingga independensi gerakan buruh sebagai organisasi yang loyal di ranah sosial harus dijaga. Sebaliknya, jika ingin terjun ke dalam partai politik harus membuat wadah tersendiri tanpa harus terikat ataupun berafiliasi dengan partai politik tertentu. 138 Triyono, Menjaga Independensi Serikat Buruh, waktu akses Minggu, 06 Juni 2021, pukul 22:21 WIB. 96
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Setelah penulis menguraikan pemaparan dan analisis secara seksama mengenai urgensi independensi Serikat Buruh sebagai penopang demokrasi prespektif masyarakat madani Nurcholish Madjid, dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Serikat Buruh sebagai organisasi memiliki peran penting dalam mengaktualisasikan demokrasi baik untuk anggota yang bergabung maupun masyarakat. Seperti di Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, hal ini mereka implementasikan dengan kegiatan-kegiatan maupun program yang ada. Dengan kegiatan maupun program yang ada di organisasi, setidaknya bisa menjadikan individu yang bergabung di dalamnya memiliki kesadaran dan sikap kritis atas permaslahan yang ada. Sehingga visi misi demokrasi yaitu saling mengingatkan untuk mencapai kemaslahatan bersama dapat terwujud. 2. Independensi merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh masing- masing organisasi yang disebut Serikat Buruh, karena organsisi ini merupakan organisasi yang bergerak di ranah sosial. Dengan independensi yang mengamalkan nilai adil, egaliter, terbuka dan demokratis menjadikan organisasi seperti Serikat Buruh tidak akan mudah terintervensi oleh pihak 97
manapun. Sehingga bisa menjadi organisasi yang bisa mensosialisasikan dan mengamalkan makna demokrasi sebagaimana mestinya. B. Saran Dengan minimnya pengetahuan dan referensi penulis dalam menyusun penelitian ini, maka ada beberapa saran yang bisa penulis berikan yaitu sebagai berikut: 1. Anggota Serikat Buruh seharusnya bisa lebih sadar bahwa organisasi ini, bukan hanya sekadar organisasi yang hanya berkecimpung pada masalah menang kalah urusan kasus perburuhan. Organisasi Serikat Buruh memiliki peran lebih dari itu, sehingga ada baiknya anggota yang sudah sadar akan pentingnya organisasi ini untuk tidak ragu dalam memberikan saran maupun masukan untuk pengurus akan strategi maupun pendekatan yang pas untuk mereka yang masih memiliki semangat naik turun dalam berorganisasi dan mudah terkena penyakit akibat kemenangan. 2. Program-program maupun kegiatan yang ada di F-SEDAR merupakan program yang sudah baik, diharapkan program-program tersebut bisa berjalan konsisten ke depannya. Kegiatan yang berkenan dengan hobi ada baiknya untuk ditambah lagi, tidak hanya kegiatan bermusik saja tapi bisa kegiatan seperti tulis menulis, atau kegiatan seni lainnya yang bisa meningkatkan keahlian anggota maupun siapa saja yang ikut bergabung di dalamnya. 98
DAFTAR PUSTAKA Buku : DS, Soegiri dan Edi Cahyono. Gerakan Serikat Buruh : Jaman Kolonial Hindia Belanda Hingga Orde Baru. Yogyakarta : Hasta Mitra. 2005. Djuyandi, Yusa. Pengantar Ilmu Politik. Depok : PT RajaGrafindo Persada. 2018. Levitsky, Steven & Daniel Ziblatt. Bagaimana Demokrasi Mati. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. 2019. ( Diterjemahkan dari How Democracies Die karya Steven Levitsky & Daniel Ziblatt, Baror Internasional, 2018). MD, Mahfud. Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia : Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan. Yogyakarta : Liberty. 1993. Madjid, Nurcholish. Indonesia Kita. Jakarta : PT Gramedia. 2018. Madjid, Nurcholish. Cita-cita Politik Islam Era Reformasi. Jakarta : Paramadina. 1999. Syamsudin, M. Din. Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani. Jakarta : Logos. 2002. al-Munawar, Said Agil Husin. Tuntunan al-Qur'an Menuju Masyarakat Madani dalam al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki. Jakarta : Ciputat Press. 2002. Madjid, Nurcholish. Islam Doktrin dan Peradaban. Jakarta : PT Dian Rakyat. 2008. Wahab, Abdurrahman Saleh dan Muhbib Abdul. Psikologi Suatu Pengantar dalam Prespektif Islam. Jakarta : Kencana. 2004. Astomo, Putera. Hukum Tata Negara : Teori dan Praktek. Yogyakarta : Thafa Media. 2014. Muhajir, Afifuddin. Fiqh Tata Negara. Yogyakarta : IRCiSoD. 2017. Ubaidillah dan Abdul Razak. Pendidikan Kewarga(negara)an (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani. Jakarta : Kencana. 2013. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahsa Indonesia. Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya 30 Juz. Solo : PT Qomari Prima Publisher. 2007.
Bakry, Noor Ms. Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2015. Djazuli, A. Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis. Jakarta : Kencana. 2017. Al-Badr, Abdurrazaq Bin Abdul Muhsin. Fiqh Al-Ad'iyah wa Al-Adzkar. terj. Safei. Bandung : Pustaka Setia. 2006. Andriyan, Dody Nur. Hukum Tata Negara dan Sistem Politik Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia. Yogyakarta : Deepublish. 2018. Haryatmoko. Etika Politik & Kekuasaan. Jakarta : PT Kompas Media Nusantara. 2014. Mahdi, Imam. Hukum Tata Negara Indonesia. Teras : Yogyakarta. 2011. Pasaribu, Rowland B.F. Kewarganegaraan Bahan Ajar. Rows Collection : 2015. Ruslan, Idrus. Negara Madani : Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Yogyakarta : SUKA-Press. 2015. Wahid, Abdurrahman. Tuhan Tidak Perlu Dibela. Yogyakarta : Saufa. 2016. Madjid, Nurcholish. Islam. Kemoderenan, dan Keindonesiaan. Mizan : Bandung. 1995. Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabet. 2018. Sudaryono. Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method. Depok : RajaGrafindo Persada. 2019. Suteki dan Galang Taufani. Metodologi Penelitian Hukum : Filsafat, Teori dan Praktik. Depok : RajaGrafindo Persada. 2018. Ishaq. Metode Penelitian Hukum. Bandung : Alfabeta. 2017. Sunaryo, Agus dkk. Pedoman Penulisan Skripsi. Purwokerto : IAIN Purwokerto. 2019. Sugiyono. Metode Penelitian Kombinasi. Bandung : Alfabeta. 2016. Sunggono, Bambang. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Rajawali Press. 2007. Herdiansyah, Haris. Metodologi Penelitian Kualitatif untukIlmu-Ilmu Sosial. Jakarta : Salemba Humanika. 2014.
Jaya, I Made Laut Mrtha. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif . Yogyakarta : Quadrant. 2020. Wijaya, Aksin. Kontestasi Merebut Kebenaran Islam di Indonesia : dari Berislam secara Teologis ke Berislam secara Humanis. Yogyakarta : IRCiSod. 2019. Jurnal Ilmiah : Siregar, Amir Effendi. dkk, "BURUH DAN POLITIK : Tantangan dan Peluang Gerakan Buruh Indonesia Pascareformasi". Jurnal Sosial Demokrasi. Vol 10. Nomor 4. tahun 2011. Sulistyo, Bambang. "Pasang Surut Gerakan Buruh Indonesia". Lensa Budaya. Vol. 13. Nomor 2. tahun 2018. Suhartoyo. "Orientasi Pengaturan Organisasi Serikat Buruh atau Serikat Pekerja Dalam Konteks Hukum Nasional". Adminitrative Law & Governance Journal. Vol. 2. Issue 4. tahun 2019. Faedlulloh, Dodi. "Kegagalan Gerakan Buruh dan Partai Buruh Pada Pemilu Era Reformasi". Politica. Vol. 10. Nomor 2. tahun 2019. Jb, Masroer C dan Lalu Darmawan. "Wacana Civil Society (Masyarakat Madani) di Indonesia". Sosiologi Refletif. Vol. 10. Nomor 2. tahun 2016. Sulthon, Muhammad. "Penguatan Masyarakat Madani Melalui Dakwah Kewargaan". Millah. Vol. XII. Nomor 2. tahun 2013. Noer, Kautsar Azhari dkk "Titik Temu : Jurnal Dialog Peradaban". Nurcholish Madjid Society. Vol 1. Nomor 2. tahun 2009. Ibrahim, Zulkarnain. "Eksistensi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam Upaya Mensejahterakan Pekerja". Jurnal Media Hukum. Vol 23. Nomor 2. tahun 2016. Tesis : Ramdani, Ahmad. Konsepsi Masyarakat Madani Dalam Prespektif Pendidikan Islam. Tesis. Lampung : Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung. 2018.
Artikel : Pamungkas, Astia. Pengertian Esensi dan Urgensi. Artikel. diakses tanggal 07 Juni 2021. Fitria, Vita dan Sri Agustin.S. "Civil Society, Konsep Ummah dan Masyarakat Madani". Artikel. diakses tanggal 04 November 2021. Al-Quran : QS. Ali Imran : 104. QS. At Taubah : 71. QS. Ali Imran : 159. QS. Yunus : 99 QS. Al Hajj : 40. Q.S Al-Baqarah : 177 Undang-Undang : Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 Pasal 28E ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh. Website : Dzulfaroh, Ahmad Naufal Mengapa. Indonesia Tak Memiliki Partai Buruh. waktu akses Jumat, 28 Mei 2021. Ismail, Aco Rahman. 16 Partai Politik Nasional Peserta Pemilu 2019 "Nomor Urut, Ketua Umum, Sekretaris Jendral". waktu akses Jumat, 28 Mei 2021. waktu akses Minggu, 06 Juni 2021. Hakim, Abdul. Apa itu independensi. waktu akses Minggu, 06 Juni 2021.
Asmuni, "Demokratisasi dalam Masyarakat Madani". Buletin Al-Islamiyah. diakses tanggal 04 November 2021. fsedar.org/tentang-fsedar/. waktu akses 01 Desember 2021. Saturi, Sapariah. Bercermin dari Kasus Kendeng, Sulitnya Warga Peroleh Keadilan waktu akses Jumat, 24 Desember 2021. The Law Dictionary. "What (The Law Dictionary). waktu akses Senin, 24 Januari 2022. Is Independence" Triyono. Buruh. buruh/. waktu akses Minggu, 06 Juni 2021. Menjaga Independensi Serikat
NB : Wawancara dengan pihak Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan
Sumber Foto : Dok.F
SEDAR
DAFTAR RIWAYAT HIDUP A. Identitas Diri 1. Nama Lengkap : Wardah Munfaati 2. NIM : 1717303082 3. Tempat, tanggal lahir : Purbalingga, 01 November 1997 4. Alamat Rumah : Baleraksa, RT 01/RW 01, Kec. Karangmoncol 5. Nama Ayah : Bapak Suwarno 6. Nama Ibu : Ibu Carmi B. Riwayat Pendidikan 1. Pendidikan Formal a. SD Negeri 1 Baleraksa : 2010 b. MTs Ma'arif NU 04 Tamansari : 2013 c. SMK Negeri 1 Purbalingga : 2016 d. S1 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto : 2017 2. Pendidikan Non Formal a. Pondok Pesantren Bani Rosul Bantarsoka, Purwokerto Barat C. Pengalam Organisasi a. Komisi Mahasiswa Pemerhati Hukum : 2019 b. Redaktur Pelaksana Tabloid LPM OBSESI UIN SAIZU : 2019-2020 c. Pemimpin Redaksi LPM OBSESI UIN SAIZU : 2020-2021 Purwokerto, 31 Desember 2021 Wardah Munfaati