BAB II Keabsahan Surat keputusan bersama tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI. A.Keabsahan Dalam Prespektif Hukum Berdasarkan Kamus aturan Keabsahan dijelaskan dalam banyak sekali Bahasa antara lain ialah convalesceren, convalescentie, yang mempunyai makna sama menggunakan to validate, to legalize, to ratify to acknowledge yaitu yang artinya mengesahkan, atau pengesahan suatu hal menjadi model adanya pengesahan rancangan ndang-undang yg diajukan oleh dewan perwakilan rakyat yang tidak disyahkan oleh presiden maka tidak boleh diajukan lagi pada persidangan dpr pada masa (tahun) itu1 Keabsahan berdasarkan Kamus hukum di atas keabsahan berarti sesuatu yg absolut. Pengertian keabsahan perlu dikutip pada tulisan ini buat melengkapi pengertian keabsahan aturan. bila diketahui pengertian keabsahan, maka akan praktis menghubungkan menggunakan pengertian keabsahan aturan yang menjadi salah satu kajian pada tulisan ini. Keabsahan hukum, Bila diterjemahkan pada Bahasa inggris akan berbunyi sah Validity. dalam kamus Oxford legal Validity dimaknai menjadi berikut: For a rule to become a legal rule, it has to be legally valid. For a law to become a sah law, it has to be legally valid. Similarly, a valid rule is a rule and an invalid rule is not a rule. This chapter discusses the sah validity 1 Van Pramodya Puspa, 1977, Kamus Hukum, Semarang, Aneka Ilmu, hlm. 252.
of rules. The first section explains the nature of legal validity and the validity of rules. The chapter also discusses systemic validity, wherein it is shown that the justification view of sah validity is compatible with the dependence on factual sources. It furthermore examines the other difficulties of the justification view found in the interpretation of detached sah systems, and includes a discussion of legal validity within the context of positivism 2 . Jika diartikan dalam Bahasa Indonesia akan memiliki arti sebagai berikut: Untuk membuat sebuah aturan sebagai aturan hukum, maka itu harus menjadi benar-benar legal. buat suatu hukum sebagai aturan hukum yg legal, maka itu wajib menjadi hukum yg legal atau sempurna. Persamaannya, sebuah kesahan hukum adalah hukum adan sebuah kesahan bukan artinya sebuah aturan. Bab ini mendiskusikan kesahan hukum-hukum. bagian pertama menjelaskan keaslian berasal kepastian aturan serta kesahan aturan- hukum.Bab ini juga mendiskusikan validitas secara sistemik, dimana itu menunjukkan bahwa pembenaran pandangan mengenai keabsahan/kepastian hukum sinkron dengan kepercayaan di asal-asal konkret / faktual. Lebih jauh lagi menguji kesulitan-kesulitan lain berasal pembenaran pandangan yg ditemukan pada intepretasi sistem-sistem aturan, serta termasuk pada pembicaraan kesahan hukum dengan konteks positivis. 2 Joseph Raz, Legal Validity, Oxford Scholarship online, diakses melalui pada tanggal 26 Oktober 2018.
Keabsahan aturan lebih menekankan pada kepercayaan warga di asal- sumber konkret, yang dapat ditinjau dan dibuktinya secara kasat mata. dengan demikian dapat ditarik konklusi bahwa keabsahan ialah suatu yang sempurna, yg telah ada serta berlaku. Sedangkan keabsahan aturan adalah aturan aturan yang telah berlaku, nyata serta sempurna. Keabsahan hukum pada Indonesia bermakna sudah dituangkan pada suatu aturan tertulis seperti aturan perundangundangan, Peraturan pemerintah, Surat edaran dan beberapa aturan hukum tertulis lainnya. Pengertian perihal keabsahan hukum penting buat dimaksukkan pada penelitian ini sebab yg menjadi objek penelitian pada tulisan ini merupakan keabsahan, kesahan suatusurat keputusan bersama yang di keluarkan oleh 3 kementrian serta 3 lembaga pemerintahan .yang mana dalam SKB ini memuat spesifikn larangan dan pengehentian kegiatan kepada FPI, untuk itu keabsahan atau kesahan surat keputusan bersama perlu ditinjau. Sebelum masuk di pembahasan, maka pertama kali yg wajib dikaji ialah pengertian keabsahan itu sendiri.. Istilah keabsahan adalah terjemahan asal istilah aturan Belanda recht matig yang secara harfiah bisa diartikan menjadi sesuai atas hukum. pada bahasa Inggris, istilah keabsahan disebut dengan legality yang memiliki arti lawfullnes atau sinkron menggunakan aturan. Konsep tersebut bermula berasal lahirnya konsepsi negara hukum (Rechtsstaat) yg mana tindakan pemerintahan harus berdasarkan di adanya ketentuan aturan yang mengatur "
recht matig van bestuur",3 yang berintikan pada adanya penerapan prinsip legalitas dalam semua tindakan hukum pemerintah, merupakan bahwa konsep tersebut lahir sebagai upaya buat membatasi kekuasaan Raja yg di waktu itu sangat pasti dan sebagai pemegang kedaulatan (princep legibus solutus est ) pada masa itu ketika itu, populer adagium 'king can do not wrong' dimana aturan lahir menjadi batasan kekuasaan, sebagai akibatnya apabila tindakan pemerintah tidak didasarkan di aturan atau melebihi ketentuan yg sudah ditetapkan sang hukum, maka tindakan pemerintah menjadi stigma aturan (Onrechtmatig) atau tidak sah. dari pengertian diatas, bahwa keabsahan hukum ialah suatu batasan bagi tindakan pemerintah. Zaman dulu, lebih pada kekuasaan Raja yg ditakutkan melakukan kesewenang-wenangan. Sebab itu suatu hukum perlu adanya keabsahan hukum, kepastian aturan buat membatasi tindakan raja atau pemerintahan. Batasan pengertian ini perlu dimasukkan dalam tulisan ini agar memperjelas batasan keabsahan hukum pada surat keputusan bersama menjadi objek penelitian ini. dengan demikian, maka prinsip keabsahan/legalitas ini sangat erat kaitannya dengan tujuan buat melindungi hak-hak warga berasal tindakan pemerintah. 3 Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya, Bina Ilmu, hlm. 23.
Menurut Kuntjoro Purbopranoto, agar keputusan yg didesain sebagai keputusan yg legal ada 2 kondisi yang wajib dipenuhi, yakni kondisi materiil dan formil. Lebih lanjut Kuntjoro Purbopranoto menyatakan syarat materiil sahnya suatu keputusan artinya menjadi berikut: a. indera pemerintahan yang menghasilkan keputusan harus berwenang (berhak). b. dalam kehendak alat pemerintahan yang membentuk keputusan tidak boleh ada kekurangan yuridis (geen yuridische gebreken in de welsvorming). c. Keputusan wajib diberi bentuk (vorm) yg ditetapkan pada peraturan yg menjadi dasarnya dan pembentukannya harus jua memperhatikan mekanisme membentuk keputusan bilamana mekanisme itu ditetapkan dengan tegas dalam peraturan itu (Rechtmatig ). d. Isi serta tujuan keputusan itu wajib sesuai menggunakan dengan isi dan tujuan yang hendak dicapai (Doelmatig ). Keabsahan hukum dalam penelitian ini menggunakan keputusan diatas memang sedikit tidak sama, namun memiliki persamaan yaitu sama-sama berbentuk tertulis dan berasal asal Pemerintah. syarat formil sahnya suatu hukum atau kelutusan telah jelas tertera di atas. Batasan kesahan hukum tersebut perlu dikutip
sebab buat menilai keabsahan sebuat surat keputusan bersama yg akan diteliti lebih lanjut pada penulisan ini B.Surat keputusan Bersama Keputusan beserta atau yg pada rakyat lebih dikenal menjadi Surat Keputusan bersama (SKB) adalah sebuah produk hukum yg secara beserta- sama dibentuk oleh dua atau lebih forum negara yg sering dijadikan dasar hukum bagi insiden-insiden aturan yang bersifat lintas sektoral. SKB adalah keliru satu produk aturan yg dimuntahkan sang pemerintah pada rangka merampungkan dilema yang muncul pada lingkungan masyarakat4Jika dilihat berasal sejarahnya, kata Keputusan beserta pertama kali ada secara resmi pada Pasal 2 ayat (1) Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1965 wacana Pencegahan Penyalahgunaan serta/atau Penodaan agama yang menjelaskan Barang siapa melanggar ketentuan dengan sengaja di muka awam menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum ,buat melakukan penafsiran tentang sesuatu kepercayaan yg dianut pada Indonesia atau melakukan aktivitas-kegiatan keagamaan yg menyerupai kegiatan-aktivitas keagamaan dari kepercayaan itu; penafsiran dan aktivitas mana menyimpang berasal pokok-pokok ajaran kepercayaan itu diberi perintah serta peringatan keras buat menghentikan perbuatan yaitu pada pada suatu Keputusan bersama Menteri kepercayaan , Menteri/Jaksa Agung serta Menteri dalam Negeri 4 Bashori, "Analisis Kebijakan Pemerintah Melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang Atribut di Lingkungan Sekolah Pemerintah", Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Vol. 2, No. 2, Juni 2021, hlm. 126
Sejak saat itu, aturan tertulis berupa Keputusan bersama makin seringkali dibuat sang lembaga-forum negara. pada sekitar tahun 1970- an dibuat beberapa Keputusan besersama oleh beberapa kementerian, keliru satunya adalah Keputusan bersama Menteri agama serta Menteri pada Negeri No. 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang aplikasi TugasAparatur Pemerintahan dalam menjamin Ketertiban serta Kelancaran pelaksanaan Pengembangan serta Ibadah agama oleh PemelukPemeluknya buat Pelaksanaannya di daerah Otonom. lalu di kurang lebih tahun 1970 - 1980- an Keputusan bersama tidak hanya melibatkan lembaga negara seperti kementerian melainkan sudah melibatkan lembaga-lembaga negara lain mirip Mahkamah Agung serta Kepolisian, keliru satu contohnya merupakan Keputusan bersama koordinator Mahkamah Agung serta Menteri kepercayaan RI No. 07/KMA/1985 serta No. 25 Tahun 1985 ihwal Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan hukum Islam melalui Yurisprudensi. Berlanjut hingga era pasca reformasi 1998, Keputusan bersama masih marak dibentuk namun sudah bermunculan jua Peraturan bersama, hingga masa sekarang ini masih kerap dibuat Keputusan bersama sang beberapa forum negara sebagai dasar aturan untuk menyikapi persoalan yg tak jarang terjadi. pada perkembangan ini pula, tidak lagi hanya Kementerian, MA, Kejaksaan, ataupun Kepolisian yang ikut menghasilkan SKB, tetapi forum-
forum negara lainnya mirip Badan Intelijen Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara, Badan training Ideologi Pancasila, dll, ketika ini juga sudah turut serta menghasilkan Keputusan beserta. Terkait dengan pembentukannya sang lembaga negara, Benyamin Akzin mengemukakan teori yg ditulis dalam bukunya yang berjudul "Law State and International Order", beliau mengemukakan bahwa pembentukan norma-norma aturan publik berbeda menggunakan pembentukan tata cara-norma hukum privat, Jika dicermati asal struktur normanya, aturan publik berada di atas aturan privat dan Bila dicermati dari struktur lembaganya, lembaga-forum negara terletak pada atas warga Dalam hal pembentukannya norma-istiadat aturan publik dibuat oleh lembaga-forum negara pada hal ini penguasa-penguasa negara dan wakil- wakil masyarakat. sebagai akibatnya terlihat jelas bahwa adat-adat hukum publik yang diciptakan sang forum-lembaga negara ini memiliki kedudukan yg lebih tinggi berasal istiadat-tata cara yang dibentuk oleh masyarakat namun, oleh sebab tata cara aturan publik ini dibentuk oleh forum-lembaga negara, maka dalam pembentukannya seharusnya lebih hati-hati, karena istiadat-istiadat hukum publik ini wajib bisa memenuhi keinginan dan kehendak rakyat Berkaitan perihal dasar wewenang pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga negara harus berdasar kepada landasan kewenangan formal, maksudnya adalah bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan wajib
Menurut Bega, hakikat dan kepastian hukum pada menentukan adanya inisiatif suatu pemerintah merupakan memastikan dalam tindakan tersebut adanya suatu prinsip legalitas aturan. Tentunya pelaksanaan tersebut ada suatu akibat yang secara makna menunjuk di suatu kepastian hukum. menggunakan demikian, tindakan kebebasan pemerintah tadi sangat dimungkinkan oleh hukum serta memenuhi unsur dari diskresi pemerintah atau ermessen : a. Dilakukan buat kepentingan publik/ kesejahteraan awam. b. Dilakukan atas inisiatif administrasi Negara itu sendiri. c. untuk merampungkan dilema konkrit menggunakan cepat yg ada secara tibatiba. d. Tindakan itu dimungkinkan sang hukum. C. Keabsahan Surat keputusan bersama tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI Perkembangan proses demokratisasi yg dibangun searah dengan ketahanan bangsa Indonesia, di Era Reformasi ini, mendapatkan banyak momentum ujian yg bisa sebagai tolok ukur ketahanan Negara Bangsa Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia yg dibangun diatas sebuah keragaman multi etnis dan suku, multi norma adat, serta jua multi ideologi, mensyaratkan adanya sebuah kebersamaan yang dikelilingi semangat
toleransi dan pengertian mendalam antara komponen bangsa Indonesia. Sebagaimana para founding state yg merumuskan kemajemukan bangsa Indonesia pada satu bingkai latif berbeda-beda Tunggal Ika, yg artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua, seperti itulah seharusnya menciptakan sebuah Negara Bangsa Indonesia.5 Kebebasan rakyat Negara Indonesia dalam berorganisasi serta mengekspresikan diri sebenarnya diatur dalam pasal 28 Undang-undang dasar 1945 , yg berbunyi: "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagianya ditetapkan dengan undang- undang"6 Terkait pembentukan keputusan bersama Kementerian dan/atau lembaga negara lainnya, Benjamin Akzin mengemukakan teori yang tertuang dalam bukunya yang berjudul "The Rule of Law and the National Legal Order". tidak sama. Adapun pembentukan norma hukum privat, dilihat dari struktur normatifnya, hukum privat adalah hukum publik dan dilihat dari struktur kelembagaannya, kementerian dan organisasi negara lainnya di atas masyarakat. Dari segi pembentukannya, norma hukum publik dibentuk oleh lembaga negara, dalam hal ini lembaga kekuasaan negara dan wakil rakyat. Oleh karena itu, sangat jelas bahwa norma hukum publik yang 5 Machfud MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, (Yogyakarta, UII Pres,1993), h. 56. 6 Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Hak Asasi Manusia
dibuat oleh lembaga negara mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada norma hukum yang dibentuk oleh masyarakat. Selain itu ormas pula mempunyai larangan larangan yg diberikan oleh Perppu nomor 2 Tahun 2017. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 52 Perppu nomor 2 Tahun 2017 buat ormas yang didirikan oleh masyarakat negara asing dan BAB XVI yang mengatur tentang larangan khusunya bagi ormas yang didirikan sang masyarakat Negara Indonesia Jika ormas melanggar hal- hal yg sudah tertulis dalam bab tersebut maka ormas tersebut berhak buat diberikan sanksi tegas sang pemerintah. Hal tersebut berdampak pada pembubaran ormas, tetapi sebelum itu terlebih dahulu ormas diberikan prosedur sanksi administratif sampai berdampak pada pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum serta jua pembubaran. Hal Perppu nomor 2 Tahun 2017 pada BAB XVII wacana sanksi. Selain itu jua ada jua hukuman yang diberikan untuk ormas yang melanggar hal-hal yg sudah dilarang di dalam Perppu nomor dua Tahun 2017 dalam Negeri serta Pemerintah Daerah diatur pada dalam Permendagri angka 33 Tahun 2012, BAB V bagian ketiga ihwal pembekuan surat keterangan terdaftar serta bagian keempat wacana pencabutan surat keterangan terdaftar. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perppu) artinya Peraturan Perundang-undangan yg ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perppu) artinya Peraturan Perundang-undangan yg ditetapkan oleh Presiden pada hal perihal kegentingan yang memaksa. Bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang- Undang 1945 menyatakan: "dala, hal tentang kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah menjadi pengganti undang- undang". Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang angka 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-Undangan menyatakan "Jenis serta Hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas: c. Undang- Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang." Ketentuan tadi membagikan bahwa, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang mempunyai kedudukan yg sejajar dengan Undang-Undang. sebab kedudukannya yg sejajar, maka kedudukan norma Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang di menggunakan sendirinya adalah sejajar dengan tata cara Undang-Undang Undang-Undang nomor 16 Tahun 2017 adalah akibat dari pengesahan yg dilakukan oleh dpr asal peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yg jua ialah keliru satu produk aturan yang jua diakui dalam rapikan hukum dan hierarki peraturan perundang- undangan. Keberadaannya sejajar dengan Undang-Undang. Hal
ini bisa dilihat berasal Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 wacana Pembentukan Peraturan perundang undangan7 Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut berkata, jenis serta hierarki perundang-undangan terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi Peraturan urutan yang tertinggi, Ketetapan MPR menjadi peraturan urutan yg kedua, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yg berada sehabis Ketetapan Mejelis Permusyawaratan rakyat, serta beberapa peraturan perundang-undangan lain pada bawahnya. Secara hierarkis, Undang-Undang serta sesuai Undang- Undang nomor 12 Tahun 2011 tadi memang sejajar. Namun, yang menjadi bhineka galat satunya merupakan syarat dan mekanisme dikeluarkannya produk aturan tadi sebagai akibatnya berpengaruh pada keabsahannya. Jika Undang-Undang dikeluarkan atas dasar persetujuan dewan perwakilan rakyat (dewan perwakilan rakyat) dan Presiden, maka dapat dimuntahkan serta merta oleh Presiden dengan adanya hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Kegentingan yang memaksa tersebut sejauh ini memang sebagai subjektifitas presiden, atau dalam penjelasan Undang- 7 Putusan MK Nomor 39/P-XV/2017, h. 3
Undang-Undang Dasar 1945 diklaim jua noodverordenings recht8 (hak untuk menetapkan peraturan dalam hal Negara sedang dalam keadaan darurat atau keadaan kegentingan yang memaksa) Dasar yuridis konstitusional lain dikeluarkannya ini bisa dicermati asal konstitusi, yaitu UndangNegara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 12 dan Pasal 22. Pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa Presiden menyatakan keadaan bahaya. syarat-kondisi dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan Undang- Undang. Sedangkan pada Pasal 22 D 1945 ayat (1) dikatakan: "dalam hal perihal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang- Undang." Mahkamah Konstitusi yang dikenal sebagai penafsir konstitusi (the sole interpreter of constitution), telah memberikan tafsiran sekaligus restriksi mengenai kualifikasi kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang dasar tahun 1945. berdasarkan Putusan MK nomor 138/P-VII/2009 ada tiga syarat menjadi parameter adanya "kegentingan yg memaksa" bagi Presiden untuk memutuskan yaitu : a.Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak buat merampungkan duduk perkara aturan secara cepat berdasarkan Undang-Undang; 8 Maria Farida, Ilmu Perundang Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya, (Yogyakarta: Kanisius , 1998, Cet. Pertama) , h. 96
b.Undang-Undang yang diharapkan tadi belum terdapat sehingga terjadi kekosongan aturan, atau terdapat Undang-Undang tetapi tidak memadai; c.Kekosongan hukum tersebut tidak bisa diatasi dengan cara membentuk Undang-Undang secara mekanisme biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup usang sedangkan keadaan yang mendesak tadi perlu kepastian buat diselesaikan. Adanya batasan berasal Mahkamah Konstitusi tadi wajib diakui tidak dapat membatasi subjektifitas presiden buat mengeluarkan perppu. Hal inilah kiranya yang mendasari dikeluarkannya perppu, yg hampir setiap presiden pasca reformasi sudah mengeluarkan produk aturan tadi. pada lepas 10 Juli 2017 pemerintah telah menerbitkan perppu nomor dua Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU angka 17 Tahun 2013 perihal Organisasi Kemasyarakatan. Disampaikan oleh Menko Bidang Polhukam, Wiranto, memberikan banyak sekali argumen ihwal terbitnya perppu tadi. Poin pokoknya sebagai berikut:9 1. Perppu tersebut diterbitkan pada rangka tugas pemerintah buat melindungi segenap bangsa serta tumpah darah Indonesia; 2.Organisasi kemasyarakatan di Indonesia yg saat ini mencapai 344.039 ormas yg telah beraktifitas pada segala bidang kehidupan, baik pada 9 2 Sudjito, Membaca "Kepentingan Politik" di Balik Perppu ormas dan Implikasi Sosilogisnya Pada Masyarakat, makalah dalam seminar nasional: QUO VADIS PERPPU ORMAS, diselenggarakan oleh FH UII, R.Sidang Utama Lt. 3, h. 1.
tingkat nasional juga di tingkat daerah, harus diberdayakan serta dibina. sehingga bisa memberikan donasi positif bagi pembangunan nasional; Namun sayangnya juga, sampai saat ini, masih ada aktivitas-aktivitas yg bertentangan dengan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang merupakan ancaman terhadap keberadaan bangsa menggunakan sudah mengakibatkan konflik di masyarakat; Perppu no 2 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan tidak lagi memadai sebagai sarana buat mencegah meluasnya ideologi yang bertentangan menggunakan Pancasila serta Undang-undang Dasar 1945, baik dari aspek substantif terkait dengan tata cara, larangan serta sanksi dan mekanisme aturan yg ada. diantaranya, tidak terwadahinya asas aturan 'administrasi contrario actus' yaitu asas hukum bahwa lembaga yang mengeluarkan izin maka lembaga itulah yang berwenang untuk mencabut izin tersebut Keputusan bersama atau yang biasa dikenal masyarakat sebagai Surat Keputusan Bersama (SKB) merupakan produk peraturan yang dibuat oleh 2 Kementerian atau lebih atau lembaga negara lainnya yang sering digunakan sebagai dasar hukum untuk setiap kejadian lintas sektoral. SKB merupakan salah satu produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang muncul di masyarakat.10 Keputusan tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta 10 Bashori, "Analisis Kebijakan Pemerintah Melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteritentang Atribut di Lingkungan Sekolah Pemerintah", dalam Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Vol. 2, No. 2, Juni 2021, h. 126
penghentian kegiatan FPI diterbitkan dan ditandatangani oleh beberapa kementerian dan forum antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Polri), dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melalui menteri dan kepala masing-masing. 1. Menyatakan Front Pembela Islam adalah organisasi yang tidak terdaftar sebagai Ormas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan, sehingga secara de jure dibubarkan sebagai Ormas; 2. Front Pembela Islam telah menjadi Ormas yang secara de jure telah dibubarkan, bahkan masih terus melakukan berbagai kegiatan yang mengganggu ketentraman, ketertiban umum dan bertentangan dengan aturan; 3. Pelarangan kegiatan, penggunaan lambang dan atribut Front Pembela Islam di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; 4. jika terjadi pelanggaran sebagaimana diuraikan pada diktum ketiga di atas, aparat penegak hukum akan menghentikan semua kegiatan yang dilakukan oleh Front Pembela Islam; 5. Bertanya kepada warga; sebuah. tidak terpengaruh dan terlibat dalam kegiatan, penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam; b.
melaporkan kepada aparat penegak hukum setiap kegiatan, penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam. 6. Kementerian/Lembaga yang telah menandatangani SK tersebut, berkoordinasi dan mengambil langkah untuk menegakkan aturan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 7. Keputusan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Berdasarkan SK ini, keberadaan FPI sebagai organisasi otomatis akan kehilangan haknya. FPI disebut-sebut sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Jika FPI tetap memaksakan kehendaknya untuk melakukan kegiatan seperti biasa, maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum, oleh karena itu pemerintah melalui aparat penegak hukumnya memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan. Dalam mengukur atau menentukan apakah SKB memiliki validitas dan kelayakan, salah satu kesalahan diukur dengan melihat prinsip-prinsip dasar dalam teori validitas. secara teori menjelaskan teori validitas Kuntjoro Purbopranoto adalah suatu keputusan yang dirancang untuk menjadi suatu keputusan hukum harus memenuhi 2 syarat yaitu syarat materiil dan syarat formil. Persyaratan meteril untuk sahnya suatu keputusan antara lain: a) pengertian pemerintahan yang menghasilkan suatu keputusan harus diberi wewenang atau hak,
b) atas kehendak aparatur pemerintah yang membuat keputusan tidak boleh ada kekurangan yuridis (geen yuridische gebreken in de welsvoming), keputusan harus diberi bentuk (vorm) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi landasannya dan pembentukannya. juga harus memperhatikan mekanisme pengambilan keputusan jika tata cara pengambilan keputusan ditentukan secara tegas pada peraturan (rechtmatig), c) isi dan tujuan suatu keputusan harus selaras dengan isi dan tujuan yang ingin dicapai (doelmatig). Sedangkan syarat formal sahnya suatu keputusan antara lain: a) syarat-syarat yang ditentukan dalam kerja sama dengan persiapan keputusan dan terkait dengan cara keputusan itu dibuat harus dipenuhi, b) harus diberikan formulir yang telah terpengaruh, c) persyaratan afiliasi menggunakan aplikasi keputusan terpenuhi, d) tenggang waktu yang diwajibkan untuk menentukan antara terjadinya hak-hak yang mengakibatkan pengambilan keputusan dan pengumuman keputusan itu dan tidak boleh dilupakan. Dalam pembubaran FPI, beberapa Lembaga parlemen pemerintahan negara turut ambil bagian, seperti Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Nasional penanggukangan Terorisme. Hal ini tidak sejalan dengan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Ormas yang menyebutkan bahwa, Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, maka yang mempunyai kewenangan dalam memberikan izin dan membubarkan ormas hanyalah Kementerian Dalam Negeri dan Kementrian Hukum dan Ham sehingga kementerian atau lembaga lainnya tidak mempunyai kewenangan untuk terlibat dalam kegiatan pemberian izin dan pembubaran ormas. Karena itu, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 6 dan Pasal 62 Undang-Undang Ormas maka dapat dikatakan bahwa pembubaran FPI yang dilakukan tanpa adanya pemberian surat peringatan tertulis dan SKB pembubaran FPI yang melibatkan beberapa kementerian/lembaga, adalah tidak sah menurut hukum Pada kasus pembubaran FPI, meskipun pemerintah telah banyak mendapatkan informasi maupun data-data tentang pelanggaran hukum FPI serta belum dilakukannya perpanjangan SKT FPI, sesungguhnya dasar-dasar tersebut bukanlah sebuah bentuk pelanggaran hukum FPI yang dibuktikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Selanjutnya berkaitan dengan belum dilakukannya perpanjangan SKT FPI Meskipun ormas FPI dinyatakan bubar secara de jure oleh pemerintah, FPI masih dapat melakukan berbagai kegiatan sebagai ormas berdasarkan prinsip kebebasan berserikat dan berkumpul yang telah dijamin dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana yang tertuang pada Pasal 28E ayat (3). Selain itu, hal tersebut juga didukung berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor882/PUU- XI/2013,yang mana disebutkan bahwa berdasarkan prinsip kebebasan berkumpul dan berserikat, ormas yang memilih untuk tidak mendaftarkan diri pada pemerintah,Negara tidak dapat melarangm kegiatan ormas tersebut sepanjang tidak melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan,ketertiban umum, atau melakukan pelanggaran hukum. Berdasarkan Pasal 62 ayat (1) telah mensyaratkan kepada pemerintah bahwa dalam pembubaran ormas secara sepihak dari pemerintah maka terlebih dahulu harus dilakukan upaya yang bersifat persuasif. Pemberian peringatan tertulis kepada ormas yang diduga melakukan pelanggaran hukum merupakan hal mutlak. Jika suatu ormas yang telah diberikan peringatan pertama oleh pemerintah dalam kurung waktu 7 (tujuh) hari maka pemerintah mempunyai kewenangan eksklusif membubarkan ormas tersebut. Persoalan yang terjadi dalam pembubaran FPI, pemerintah tidak sama sekali memberikan surat peringkatan tertulis sebagaimana yang diatur dalam Pasal 62 UU 79 ormas. Maka atas dasar hal ini, tindakan pemerintah tidak
mencerminkan konsep negara hukum yang telah dianut oleh Indonesia berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Prinsip negara hukum menghendaki agar setiap tindakan badan atau pejabat administrasi berdasarkan undang- undang. Tanpa dasar undang-undang, badan atau pejabat administrasi negara tidak berwenang melakukan suatu tindakan yang dapat mengubah atau mempengaruhi keadaan hukum warga masyarakat.11 Prinsip hukum menuntut agar penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus didasarkan kepada undang-undang dan memberikan jaminan terhadap hak- hak dasar rakyat yang tertuang didalam undang-undang.12 Karena itu tidak adanya pemberian peringatan tertulis dari pemerintah kepada FPI merupakan perbuatan yang tidak sejalan konsep negara hukum. Persoalan lainnya, dalam membubarkan FPI tidak berdasarkan surat peringatan adalah bentuk tindakan kesewenang-wenangan. Pemerintah tidak mempunyai kewenangan membubarkan ormas tanpa terlebih dahulu diberikan peringatan tertulis, sejalan dengan hal ini menurut teori kewenangan, bahwa penggunaan kewenangan harus memiliki dasar legalitas dan selalu dalam batas-batas dalam hukum positif guna mencegah terjadinya perbuatan sewenang-wenang, sesuai dengan konsep negara hukum, penggunaan kewenangan tersebut dibatasi atau selalu tunduk pada hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. 11 Adi Sulistiyono, Negara Hukum: Kekuasaan, Konsep dan Paradigma Moral, (Surakarta, LPP UNS dan UNS Press, 2008), h. 42-43. 12 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta: UII Press, 2002), h. 69
Seharusnya jika pemerintah mempunyai keinginan luhur untuk menciptakan ketentraman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka dalam membubarkan FPI harus didasarkan pada aturan yang mengatur tentang tata cara pembubaran ormas dan lembaga mana saja yang mempunyai kewenangan dalam membubarkan ormas. Karena meskipun FPI dalam banyak hal telah melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum dan menimbulkan keresahan di masyarakat, FPI tetaplah sebagai ormas yang mempunyai hak untuk diperlakukan dengan baik. Pemerintah tidak dapat secara sewenang-wenang membubarkan FPI hanya berdasarkan pada kenyataan yang terjadi, tetapi pemerintah juga harus memperhatikan hukum yang ada Tentang pembentukan keputusan bersama Kementerian dan/atau lembaga negara lainnya, Benjamin Akzin mengemukakan teori yang tertuang dalam bukunya yang berjudul "The Rule of Law and the National Legal Order". tidak sama. Adapun pembentukan norma hukum privat, dilihat dari struktur normatifnya, hukum privat adalah hukum publik dan dilihat dari struktur kelembagaannya, kementerian dan organisasi negara lainnya di atas masyarakat. Dari segi pembentukannya, norma hukum publik dibentuk oleh lembaga negara, dalam hal ini lembaga kekuasaan negara dan wakil rakyat. Oleh karena itu, sangat jelas bahwa norma hukum publik yang dibuat oleh lembaga negara mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada norma hukum yang dibentuk oleh masyarakat. Dalam hal pembentukannya, norma-
norma hukum publik dibentuk oleh lembaga-lembaga negara dalam hal ini penguasa-penguasa negara dan wakil-wakil rakyat. Sehingga sangatlah jelas bahwa norma-norma hukumpublik yang diciptakan oleh lembaga-lembaga negara memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari norma-norma yang dibentuk oleh masyarakat.