PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR FARMASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa pengaturan mengenai narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 690/Menkes/Per/VII/1997 tentang Label dan Publikasi Psikotropika, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 168/Menkes/Per/II/2005 tentang Prekursor Farmasi, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2014 tentang Rencana kebutuhan tahunan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, sehingga diperlukan suatu pengaturan yang terintegrasi dalam satu peraturan perundang-undangan mengenai narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi; bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang Kesehatan Nomor 690/Menkes/Per/VII/1997 Label dan Publikasi Psikotropika, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 168/Menkes/Per/II/2005 tentang Prekursor Farmasi, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2014 tentang Rencana Kebutuhan Tahunan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi perlu disesuaikan dengan kebutuhan hukum dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11, Pasal 15, Pasal 30 ayat (2), Pasal 31 b. 2015 tentang Peredaran, c.
2 - ayat (2), Pasal 35, dan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), Pasal 22, Pasal 36 ayat (2), Pasal 42, Pasal 44, dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 5 ayat (4), Pasal 6 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (3), pasal 11 ayat (2), Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (6), Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (4), Pasal 18 ayat (6), dan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor, dan Pasal 8 ayat (4), Pasal 22 ayat (4), Pasal 50 ayat (2), Pasal 51 ayat (2), Pasal 53 ayat (2), dan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5126); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419); 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang (Lembaran Negara Republik Kementerian Kesehatan Indonesia Tahun 2021 Nomor 83); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR FARMASI.
3 - BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Psikotropika adalah zat/bahan baku atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan Narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Prekursor Farmasi adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan sebagai bahan baku/penolong untuk keperluan proses produksi Industri Farmasi atau produk antara, produk ruahan, dan produk jadi yang mengandung ephedrine, pseudoephedrine, ergotamin, ergometrine, atau kalium permanganat. kegiatan memasukkan Narkotika, Impor Psikotropika dan/atau Prekursor Farmasi ke dalam daerah pabean. hilangnya rasa, mengurangi 2. 3. 4. adalah 5. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Narkotika, Psikotropika dan/atau Prekursor Farmasi dari daerah pabean. Industri Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, termasuk Narkotika. Pedagang Besar Farmasi yang selanjutnya disingkat PBF adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi, termasuk Narkotika dan alat kesehatan. Instalasi Farmasi Pemerintah adalah sarana tempat menyimpan dan menyalurkan sediaan farmasi dan alat kesehatan milik Pemerintah, baik Pemerintah Pusat Nasional maupun Indonesia/Kepolisian, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka pelayanan kesehatan, yang dalam Undang-Undang mengenai Narkotika dan Psikotropika disebut Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah. Instalasi Farmasi Rumah Sakit adalah unit pelaksana fungsional yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit. Instalasi Farmasi Klinik adalah bagian dari klinik, yang dalam Undang-Undang mengenai Narkotika dan Psikotropika disebut Balai Pengobatan, yang bertugas menyelenggarakan, mengoordinasikan, mengatur, dan Pemerintah Daerah, Tentara 10. 9. jdih.kemkes.go.id 6. 7. 8.
4 - mengawasi seluruh kegiatan pelayanan farmasi serta melaksanakan pembinaan teknis kefarmasian. 11. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. 12. Toko Obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat- obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran. 13. Lembaga Ilmu Pengetahuan adalah lembaga pendidikan dan pelatihan serta lembaga penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang dapat menggunakan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 14. Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dari satu tempat ke tempat lain dengan cara, moda, atau Sarana Pengangkut apapun. 15. Transito Narkotika dan/atau Prekursor Farmasi adalah Pengangkutan Narkotika dan/atau Prekursor Farmasi dari suatu negara ke negara lain dengan melalui dan singgah di wilayah Negara Republik Indonesia yang terdapat Kantor Pabean dengan atau tanpa berganti Sarana Pengangkut. 16. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau Penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. kepentingan untuk 17. Publikasi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan dalam rangka memberikan informasi baik yang bersifat ilmiah maupun komersial secara obyektif, jelas dan tidak menyesatkan, melalui berbagai media sesuai dengan ketentuan. 18. Label adalah keterangan yang lengkap mengenai khasiat, keamanan, cara penggunaannya, serta informasi lain yang dianggap perlu yang dicantumkan pada kemasan primer dan sekunder obat. 19. Barang Sitaan adalah Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang diduga Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang mengandung Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk alat atau barang yang digunakan untuk memproduksi dan mendistribusikan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekusor Narkotika yang dikenakan penyitaan dalam proses pemeriksaan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. 20. Pengamanan adalah serangkaian tindakan untuk menjaga Barang Sitaan selama proses pemeriksaan perkara berlangsung mulai sejak dinyatakan sebagai Barang Sitaan sampai dengan Pemusnahannya.
5 - 21. Penyaluran adalah setiap kegiatan distribusi Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi dalam rangka pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan. kegiatan memberikan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi, baik antar penyerah maupun kepada pasien dalam rangka pelayanan kesehatan. 22. Penyerahan adalah setiap 23. Penyerahan Barang Sitaan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk menyerahkan Barang Sitaan kepada penuntut umum, Menteri Kesehatan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, atau pejabat setempat yang menjalankan urusan pemerintahan yang bersangkutan, untuk kepentingan penuntutan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan pelatihan, berdasarkan penetapan kepala kejaksaan negeri setempat mengenai status Barang Sitaan. 24. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. 25. Importir Produsen Psikotropika yang selanjutnya disebut IP yang menggunakan Psikotropika sebagai bahan baku proses produksi yang mendapat izin untuk mengimpor sendiri Psikotropika. Farmasi Industri adalah Psikotropika 26. Importir Produsen Prekursor Farmasi yang selanjutnya disebut IP Prekursor Farmasi adalah Industri Farmasi yang menggunakan Prekursor Farmasi sebagai bahan baku atau bahan penolong proses produksi yang izin untuk mengimpor sendiri Prekursor mendapat Farmasi. 27. Importir Terdaftar Psikotropika yang selanjutnya disebut IT Psikotropika adalah PBF yang mendapat izin untuk mengimpor Psikotropika guna didistribusikan kepada Industri Farmasi dan Lembaga Ilmu Pengetahuan sebagai pengguna akhir Psikotropika. 28. Importir Terdaftar Prekursor Farmasi yang selanjutnya disebut IT Prekursor Farmasi adalah PBF yang mendapat izin untuk mengimpor Prekursor Farmasi guna didistribusikan kepada Industri Farmasi dan Lembaga Ilmu Pengetahuan sebagai pengguna akhir Prekursor Farmasi. 29. Eksportir Produsen Prekursor Farmasi yang selanjutnya disebut EP Prekursor Farmasi adalah Industri Farmasi yang mendapat izin sebagai eksportir Prekursor Farmasi. 30. Eksportir Terdaftar Psikotropika yang selanjutnya disebut ET Psikotropika adalah PBF yang mendapat izin sebagai eksportir Psikotropika. 31. Eksportir Terdaftar Prekursor Farmasi yang selanjutnya disebut ET Prekursor Farmasi adalah PBF yang mendapat izin sebagai eksportir Prekursor Farmasi. 32. Surat Persetujuan Impor yang selanjutnya disingkat SPI adalah surat persetujuan untuk mengimpor Narkotika, Psikotropika dan/atau Prekursor Farmasi.
6 - 33. Surat Persetujuan Ekspor yang selanjutnya disingkat SPE adalah surat persetujuan untuk mengekspor Narkotika, Psikotropika dan/atau Prekursor Farmasi. 34. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. 35. Fasilitas Pelayanan Kefarmasian adalah sarana yang pelayanan untuk menyelenggarakan digunakan kefarmasian, yaitu apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, puskesmas, klinik, atau Toko Obat. 36. Penanggung Jawab Pengangkut adalah kapten penerbang atau nakhoda. 37. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. 38. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. pencegahan dibidang jawab 39. Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah Lembaga Pemerintah Non urusan Kementerian pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. menyelenggarakan yang 40. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal pada tanggung Kementerian Kesehatan yang jawabnya di bidang kefarmasian dan alat kesehatan. tugas dan Pasal 2 Ruang Lingkup pengaturan Peraturan Menteri: a. rencana kebutuhan tahunan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi; Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi; pengemasan kembali Narkotika dan Prekursor Farmasi pada Transito Narkotika dan Prekursor Farmasi; b. c. d. Peredaran, Penyimpanan, dan pemusnahan Narkotika, e. f. g. Psikotropika, dan Prekursor Farmasi; Label dan Publikasi Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi; Pengamanan dan pengawasan Barang Sitaan oleh penyidik pegawai negeri sipil; standar penelitian dan/atau pengembangan pengetahuan dan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan; ilmu teknologi yang berkaitan dengan h. alat-alat potensial dalam pengadaan dan penggunaan i. j. k. Prekursor Farmasi; pencatatan dan pelaporan; pembinaan dan pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi; dan tata cara pemberian sanksi administratif.
7 - BAB II RENCANA KEBUTUHAN TAHUNAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR FARMASI Pasal 3 (1) Dalam rangka menjamin ketersediaan Narkotika dan Psikotropika dan Prekursor Farmasi untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Menteri menyusun tahunan Narkotika, rencana Rencana kebutuhan kebutuhan rencana dan Psikotropika, tahunan kebutuhan tahunan Prekursor Farmasi. (2) Rencana kebutuhan tahunan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian terkait. (3) Rencana kebutuhan tahunan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dilakukan sebagai pengendalian terhadap produksi Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi. (4) Rencana kebutuhan tahunan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk menentukan kebutuhan satu tahun Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi yang diperlukan oleh Industri Farmasi, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan/atau Lembaga Ilmu Pengetahuan. (5) Rencana kebutuhan tahunan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu satu tahun mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pasal 4 Menteri mendelegasikan kewenangan penyusunan rencana kebutuhan tahunan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Direktur Jenderal. Pasal 5 (1) Rencana kebutuhan tahunan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi disusun berdasarkan jumlah persediaan, perkiraan kebutuhan, dan penggunaan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi secara nasional. (2) Jumlah dan penggunaan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari data pencatatan dan pelaporan dari masing-masing Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Industri Farmasi, PBF, Instalasi Farmasi Pemerintah, dan/atau Lembaga Ilmu Pengetahuan. persediaan, perkiraan kebutuhan, Pasal 6 (1) Rencana kebutuhan tahunan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi ditetapkan oleh Direktur Jenderal
8 - atas nama Menteri pada setiap tahun paling lambat bulan Mei untuk tahun berikutnya. (2) Rencana kebutuhan tahunan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Badan Internasional bidang Narkotika (International Narcotic Control Board) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal terdapat perubahan Rencana kebutuhan tahunan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat menetapkan perubahan rencana kebutuhan tahunan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi. Pasal 7 (1) Data pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yang digunakan untuk menyusun Rencana kebutuhan tahunan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi terdiri dari: a. rencana kebutuhan dari Industri Farmasi dan Lembaga Ilmu Pengetahuan; laporan penggunaan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Lembaga Ilmu Pengetahuan; laporan realisasi produksi dan Penyaluran dari Industri Farmasi; laporan realisasi Impor dan Ekspor dari importir dan eksportir; dan laporan ketersediaan dari Pemerintah. b. c. d. e. Instalasi Farmasi (2) Rencana kebutuhan tahunan dari Industri Farmasi dan Lembaga Ilmu Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus disampaikan kepada Menteri yang ditandatangani jawab produksi atau Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan paling lambat tanggal 10 Januari setiap tahunnya. oleh apoteker penanggung Pasal 8 Direktur Jenderal dalam menetapkan rencana kebutuhan tahunan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi untuk pelayanan kesehatan harus mempertimbangkan perkembangan pola penyakit. BAB III IMPOR DAN EKSPOR NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR FARMASI Bagian Kesatu Umum Pasal 9 (1) Industri Farmasi atau PBF milik negara dapat melaksanakan Impor termasuk pemasukan barang ke kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, tempat penimbunan berikat, dan/atau kawasan ekonomi khusus atas Narkotika setelah memenuhi Perizinan
9 - Berusaha perundang-undangan. sesuai dengan ketentuan peraturan (2) Dalam keadaan tertentu, Pemerintah Pusat dapat memberi Perizinan Berusaha kepada PBF selain PBF milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memenuhi Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa izin khusus sebagai importir Narkotika. Pasal 10 (1) Impor Psikotropika dan/atau Prekursor Farmasi hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi atau PBF yang telah memenuhi Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) IT berupa Psikotropika, atau IT Prekursor Farmasi. IP Psikotropika, IP Prekursor Farmasi, Pasal 11 (1) Industri Farmasi atau PBF dapat melaksanakan Ekspor termasuk kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dan/atau kawasan ekonomi khusus atas Narkotika, Psikotropika, dan/atau Prekursor Farmasi setelah memenuhi Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. pengeluaran barang dari (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Izin khusus Eksportir Narkotika, EP Psikotropika, EP Prekursor Farmasi, ET Psikotropika, atau ET Prekursor Farmasi. Pasal 12 (1) Daftar dan Kode Harmonized System (Kode HS) Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dalam rangka Impor dan Ekspor untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Perubahan Daftar dan Kode Harmonized System (Kode HS) Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dalam rangka Impor dan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Bagian Kedua Pelaksanaan Impor Pasal 13 (1) termasuk pemasukan barang ke kawasan Impor perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, tempat penimbunan berikat, dan/atau kawasan ekonomi khusus dan/atau Prekursor Farmasi hanya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. atas Narkotika, Psikotropika,
10 - (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa SPI. (3) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk setiap kali pelaksanaan Impor. Pasal 14 Penerbitan SPI dilaksanakan terintegrasi dengan sistem Indonesian National Single Window sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 15 (1) Industri Farmasi yang memiliki izin khusus sebagai importir Narkotika hanya untuk kepentingan Industri Farmasi yang bersangkutan. (2) PBF milik negara yang memiliki izin khusus sebagai importir Narkotika hanya dapat menyalurkan Narkotika yang diimpornya kepada Industri Farmasi yang telah memiliki izin khusus untuk memproduksi Narkotika atau Lembaga Ilmu Pengetahuan. Pasal 16 IP Psikotropika dan/atau IP Prekursor Farmasi hanya dapat mengimpor Psikotropika dan/atau Prekursor Farmasi untuk kebutuhan proses produksinya sendiri dan dilarang memperdagangkan dan/atau memindahtangankan. Pasal 17 (1) IT Psikotropika dan/atau IT Prekursor Farmasi hanya dapat mengimpor Psikotropika dan/atau Prekursor Farmasi berdasarkan pesanan dari Industri Farmasi atau Lembaga Ilmu Pengetahuan. (2) Psikotropika dan/atau Prekursor Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didistribusikan secara langsung kepada Ilmu Pengetahuan pemesan. Ilmu Pengetahuan Industri Farmasi atau Lembaga pemesan dan/atau dilarang memperdagangkan memindahtangankan Psikotropika dan/atau Prekursor Farmasi. Industri Farmasi atau Lembaga (3) Pasal 18 (1) Dalam setiap pelaksanaan impor, SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan dalam pemberitahuan pabean Impor. (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian pemberitahuan pabean Impor. Pasal 19 Industri Farmasi atau PBF milik negara yang melaksanakan Impor Narkotika wajib melakukan pemeriksaan Narkotika yang diimpor setelah sampai di gudang importir dengan disaksikan oleh pejabat yang berwenang dari badan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pengawasan obat dan makanan.
11 - Bagian Ketiga Pelaksanaan Ekspor Pasal 20 (1) Ekspor termasuk pengeluaran barang dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dan/atau kawasan ekonomi khusus atas Narkotika, Psikotropika, dan/atau Prekursor Farmasi hanya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa SPE. (3) SPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk setiap kali pelaksanaan Ekspor. Pasal 21 Penerbitan SPE dilaksanakan terintegrasi dengan sistem Indonesian National Single Window sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 22 (1) Dalam setiap pelaksanaan Ekspor, SPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan dalam pemberitahuan pabean Ekspor. (2) SPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian pemberitahuan pabean Ekspor. Pasal 23 (1) Dalam rangka pelaksanaan Ekspor, eksportir yang memiliki izin khusus sebagai eksportir Narkotika, EP Psikotropika/EP ET Psikotropika/ET harus menyampaikan informasi kepada Menteri melalui sistem elektronik yang memuat: a. perkiraan tanggal pelaksanaan Ekspor; b. Prekursor Farmasi, atau Prekursor Farmasi (2) jenis transportasi (laut/udara) termasuk nama dan nomor penerbangan/nama dan nomor kapal; rincian pengiriman negara importir dan transit bila ada); dan d. perkiraan tanggal tiba di negara importir. (1) Informasi disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Ekspor. c. (nama pelabuhan/bandara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Menteri menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke negara tujuan Ekspor dalam bentuk pre- export notification (PEN).
12 - BAB IV PENGEMASAN KEMBALI NARKOTIKA DAN PREKURSOR FARMASI PADA TRANSITO NARKOTIKA DAN PREKURSOR FARMASI Pasal 24 (1) Pengemasan kembali Narkotika dan Prekursor Farmasi pada Transito Narkotika dan/atau Prekursor Farmasi hanya dapat dilakukan terhadap kemasan asli Narkotika dan Prekursor Farmasi yang mengalami kerusakan. (2) Kemasan asli Narkotika dan Prekursor Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas hanya kemasan luar Narkotika dan Prekursor Farmasi. (3) Kegiatan Transito Narkotika dan/atau Prekursor Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 25 (1) Penanggung Jawab Pengangkut Narkotika dan Prekursor Farmasi pada Transito Narkotika dan Prekursor Farmasi wajib melaporkan kerusakan terhadap kemasan asli Narkotika dan Prekursor Farmasi kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai. (2) Laporan kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat nama, bentuk, isi, berat, jumlah, jenis, dan golongan Narkotika dan Prekursor Farmasi (3) Laporan (1) disampaikan paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah Narkotika dan Prekursor Farmasi tiba di bandar udara, pelabuhan, atau perbatasan antar negara. sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Kantor Bea dan Cukai memeriksa kebenaran atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan terhadap dokumen Pengangkut meliputi: a. laporan mengenai informasi Narkotika dan Prekursor Farmasi yang ada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. nomor dokumen import license yang diterbitkan oleh negara pengimpor dan export license yang diterbitkan oleh negara pengekspor. Pasal 26 (1) Kepala Kantor Bea dan Cukai meminta BPOM untuk melakukan pemeriksaan dan pengemasan kembali terhadap kemasan asli Narkotika dan Prekursor Farmasi yang rusak. (2) Pengemasan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Penanggung Jawab Pengangkut di bawah tanggung jawab pengawasan pejabat Bea dan Cukai dan petugas BPOM. (3) Penanggung Jawab Pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap penyediaan
13 - sarana pengemas untuk pengemasan kembali Narkotika dan Prekursor Farmasi. (4) Pemeriksaan dan pengemasan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mencegah tercecernya Narkotika dan Prekursor Farmasi dari kemasan asli yang rusak. (5) Pengemasan kembali Narkotika dan Prekursor Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan standar dan persyaratan yang berlaku bagi Narkotika dan Prekursor Farmasi tersebut. (6) Pengemasan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permintaan Kepala Kantor Bea dan Cukai. Pasal 27 (1) Pengemasan kembali Narkotika dan Prekursor Farmasi dilakukan di kawasan pabean. (2) Dalam hal hasil pemeriksaan terdapat perubahan isi, berat, dan jumlah Narkotika dan Prekursor Farmasi yang dikemas kembali, Penanggung Jawab Pengangkut bertanggung jawab terhadap perubahan isi, berat, dan jumlah Narkotika dan Prekursor Farmasi yang dikemas kembali. (3) Pelaksanaan pengemasan kembali Narkotika dan Prekursor Farmasi dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pelaksanaan pengemasan kembali. (4) Berita acara pelaksanaan pengemasan kembali minimal memuat: a. b. informasi nama Narkotika atau Prekursor Farmasi; jumlah, berat, dan isi Narkotika atau Prekursor Farmasi sesuai dengan dokumen import license yang diterbitkan oleh negara pengimpor dan export license yang diterbitkan oleh negara pengekspor; isi, berat, jumlah Narkotika atau Prekursor Farmasi setelah dikemas kembali; dan c. d. nomor dokumen import license yang diterbitkan oleh negara pengimpor dan export license yang diterbitkan oleh negara pengekspor. Pasal 28 (1) Hasil pengemasan kembali Narkotika dan Prekursor Farmasi wajib diberi Label sesuai dengan hasil pemeriksaan dan pengemasan kembali. (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. informasi yang menyatakan Narkotika dan Prekursor Farmasi hasil pengemasan kembali; dan b. isi, berat, dan jumlah Narkotika dan Prekursor Farmasi hasil pengemasan kembali.
14 - BAB V PEREDARAN, PENYIMPANAN, DAN PEMUSNAHAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR FARMASI Bagian Kesatu Umum Pasal 29 Pengaturan peredaran, penyimpanan, dan pemusnahan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi meliputi Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi untuk pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagian Kedua Peredaran Paragraf 1 Umum Pasal 30 Peredaran Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi terdiri atas Penyaluran dan Penyerahan. Pasal 31 (1) Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi yang diedarkan harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu. (2) Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dalam jadi hanya dapat diedarkan setelah sesuai dengan bentuk obat mendapatkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perizinan Berusaha Pasal 32 (1) (2) Industri Farmasi yang memproduksi Narkotika atau PBF yang menyalurkan Narkotika harus memiliki Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Instalasi Farmasi Pemerintah Narkotika harus memiliki Narkotika dari Menteri. yang menyalurkan izin khusus Penyaluran (3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. Izin Khusus Produksi Narkotika untuk Industri Farmasi yang memproduksi Narkotika; b. Izin Khusus Impor Narkotika untuk melakukan kegiatan Impor Narkotika; dan/atau c. Izin Khusus Penyaluran Narkotika untuk PBF yang menyalurkan Narkotika.
15 - Paragraf 2 Penyaluran Pasal 33 Penyaluran Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi wajib memenuhi cara distribusi obat yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 34 (1) Penyaluran Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi hanya dapat dilakukan berdasarkan: a. surat pesanan; atau b. Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) untuk pesanan dari Puskesmas. (2) Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat berlaku untuk masing-masing Narkotika, Psikotropika, atau Prekursor Farmasi. (3) Surat pesanan Narkotika hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) jenis Narkotika. (4) Surat pesanan Psikotropika atau Prekursor Farmasi hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) atau beberapa jenis Psikotropika atau Prekursor Farmasi. (5) Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus terpisah dari pesanan barang lain. Pasal 35 (1) Penyaluran Narkotika Golongan I hanya dapat dilakukan oleh PBF milik Negara yang memiliki Izin Khusus Ilmu Pengetahuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk untuk kebutuhan laboratorium. Impor Narkotika kepada Lembaga (2) Penyaluran Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan berdasarkan surat pesanan jawab dan/atau Kepala dari apoteker penanggung Lembaga Ilmu Pengetahuan. Pasal 36 (1) Penyaluran Narkotika dalam bentuk bahan baku hanya dapat dilakukan oleh PBF milik Negara yang memiliki Izin Khusus Impor Narkotika kepada Industri Farmasi dan/atau Lembaga Ilmu Pengetahuan. (2) Penyaluran Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan berdasarkan surat pesanan dari apoteker penanggung jawab produksi dan/atau Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan. Pasal 37 (1) Penyaluran Psikotropika dalam bentuk bahan baku hanya dapat dilakukan oleh PBF yang memiliki Perizinan Berusaha berupa IT Psikotropika kepada Industri Farmasi dan/atau Lembaga Ilmu Pengetahuan. (2) Penyaluran Psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan berdasarkan surat pesanan dari apoteker penanggung jawab produksi
16 - dan/atau Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan. Pasal 38 (1) Penyaluran Prekursor Farmasi berupa bahan baku atau produk antara/produk ruahan hanya dapat dilakukan oleh PBF yang memiliki Perizinan Berusaha berupa IT Prekursor Farmasi kepada Industri Farmasi dan/atau Lembaga Ilmu Pengetahuan. (2) Penyaluran Prekursor Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan berdasarkan surat pesanan dari apoteker penanggung jawab produksi dan/atau Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan. Pasal 39 (1) Penyaluran Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dalam bentuk obat jadi hanya dapat dilakukan oleh: a. Industri Farmasi kepada PBF dan Instalasi Farmasi Pemerintah; b. PBF kepada PBF lainnya, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, Instalasi Farmasi Ilmu Pengetahuan; Pemerintah dan Lembaga c. PBF milik Negara yang memiliki Izin Khusus Impor untuk Narkotika Penyaluran Narkotika; Instalasi Farmasi Pemerintah Pusat kepada Instalasi Instalasi Farmasi Farmasi Pemerintah Daerah, Rumah Sakit milik Pemerintah, dan Instalasi Farmasi Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian; dan Instalasi Farmasi Pemerintah Daerah kepada Instalasi Farmasi Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah, Instalasi Farmasi Klinik milik Pemerintah Daerah, dan Puskesmas. Industri kepada Farmasi, d. e. (2) Selain kepada PBF lainnya, Apotek, Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Pemerintah dan Lembaga Ilmu Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, PBF dapat menyalurkan Prekursor Farmasi golongan obat bebas terbatas kepada Toko Obat. (3) Lembaga Ilmu Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika dan/atau Psikotropika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi harus memiliki izin dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 40 Penyaluran Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dalam bentuk obat jadi oleh Industri Farmasi kepada PBF hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi pemilik izin edar. Pasal 41 (1) Penyaluran Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dalam bentuk obat jadi hanya dapat dilakukan
17 - berdasarkan surat pesanan dari apoteker penanggung jawab atau Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan untuk kebutuhan penelitian dan pengembangan. (2) Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat: a. nama dan jabatan apoteker/kepala lembaga ilmu pengetahuan pemohon; b. nama, alamat, dan nomor telepon distributor Narkotika; c. nama obat, bentuk sediaan, kekuatan/potensi, jumlah dalam bentuk angka dan huruf; d. nama dan alamat sarana pengguna; dan e. tanda apoteker/kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan. (3) Surat Pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tangan, stempel, dan nomor SIPA/NIP dibuat minimal 3 (tiga) rangkap. (4) Satu surat pesanan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk satu jenis Narkotika. (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Penyaluran kepada Instalasi Farmasi Pemerintah, surat pesanan dapat ditandatangani oleh apoteker yang ditunjuk. (6) Penyaluran Prekursor Farmasi dari PBF kepada Toko surat Obat hanya dapat dilakukan berdasarkan pesanan dari Tenaga Teknis Kefarmasian. Pasal 42 (1) Pengangkutan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi yang dilakukan oleh Industri Farmasi, PBF, atau Instalasi Farmasi Pemerintah harus dilengkapi dengan: a. b. surat pesanan; faktur dan/atau surat pengantar barang, minimal memuat: 1. nama Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi; 2. bentuk sediaan; 3. kekuatan; 4. kemasan; 5. 6. 7. nomor batch; dan 8. jumlah; tanggal kadaluarsa; salinan Certificate of Analysis bahan obat. (CoA) untuk (2) Pengangkutan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang jasa Pengangkutan hanya dapat dilakukan melalui membawa Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam surat pesanan, faktur, dan/atau surat pengantar barang yang dibawa pada saat Pengangkutan. (3) Pengangkutan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi melalui jasa Pengangkutan, harus dilengkapi dokumen serah terima antara Industri Farmasi, PBF, atau Instalasi Farmasi Pemerintah dengan jasa Pengangkutan.
18 - (4) Dokumen serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal mencantumkan nama dan alamat jasa Pengangkutan serta tanda tangan dan nama lengkap petugas jasa Pengangkutan yang melakukan serah terima barang. Paragraf 3 Penyerahan Pasal 43 (1) Penyerahan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi hanya dapat dilakukan dalam bentuk obat jadi. (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan kepada pasien, harus dilaksanakan oleh apoteker. (2) dilakukan sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian. (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyerahan Prekursor Farmasi yang termasuk golongan obat bebas terbatas di Toko Obat dilakukan oleh Tenaga Teknis Kefarmasian atau di bawah tanggung jawab Tenaga Teknis Kefarmasian. (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 44 (1) Narkotika, Psikotropika dan/atau Prekursor Farmasi hanya dapat diserahkan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan meliputi: a. Apotek; b. Puskesmas; c. d. e. Instalasi Farmasi Rumah Sakit; Instalasi Farmasi Klinik; dan tempat praktik mandiri dokter/dokter gigi. (2) Selain Penyerahan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Prekursor Farmasi dapat diserahkan oleh Toko Obat. (3) Apotek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat menyerahkan Narkotika, Psikotropika, dan/atau Prekursor Farmasi kepada: a. Apotek lainnya; b. Puskesmas; c. d. e. f. Instalasi Farmasi Rumah Sakit; Instalasi Farmasi Klinik; tempat praktik mandiri dokter/dokter gigi; dan pasien. (4) Apotek, Puskesmas, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, dan Instalasi Farmasi Klinik hanya dapat menyerahkan Narkotika, Psikotropika, dan/atau Prekursor Farmasi golongan obat keras kepada pasien berdasarkan resep dokter. (5) Penyerahan Narkotika, Psikotropika, dan/atau Prekursor Farmasi golongan obat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d hanya dapat jumlah dilakukan untuk memenuhi Narkotika, Psikotropika, dan/atau Prekursor Farmasi golongan obat keras berdasarkan resep yang telah kekurangan
19 - diterima. (6) Penyerahan Prekursor Farmasi golongan obat bebas terbatas oleh Apotek kepada Apotek lainnya, Puskesmas, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, dan Instalasi Farmasi Klinik hanya dapat dilakukan untuk memenuhi kekurangan kebutuhan harian Prekursor Farmasi golongan obat bebas terbatas yang diperlukan untuk pengobatan. (7) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) harus berdasarkan surat permintaan tertulis yang ditandatangani oleh apoteker penanggung jawab. (8) Penyerahan Prekursor Farmasi golongan obat bebas terbatas harus memperhatikan pasien kerasionalan jumlah yang diserahkan sesuai kebutuhan terapi berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. kepada (9) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyerahan Prekursor Farmasi golongan obat bebas terbatas oleh Apotek kepada Toko Obat hanya dapat dilakukan berdasarkan surat permintaan tertulis yang ditandatangani oleh Tenaga Teknis Kefarmasian. Pasal 45 (1) Penyerahan Narkotika, Psikotropika dan/atau Prekursor Farmasi oleh Apotek kepada tempat praktik mandiri dokter/dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf e hanya dapat dilakukan berdasarkan surat permintaan tertulis yang ditandatangani oleh dokter yang menangani pasien. (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan perundang-undangan. sesuai dengan ketentuan (1) peraturan Pasal 46 (1) Penyerahan Narkotika oleh dokter kepada pasien hanya dapat dilakukan dalam hal: a. dokter menjalankan praktik mandiri dengan memberikan Narkotika melalui suntikan; b. dokter menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan; atau dokter praktik di daerah terpencil yang tidak ada peraturan Apotek perundang-undangan. c. sesuai dengan ketentuan (2) Penyerahan Psikotropika oleh dokter kepada pasien hanya dapat dilakukan dalam hal: a. dokter menjalankan praktik mandiri dengan memberikan Psikotropika melalui suntikan; b. dokter menolong orang sakit dalam keadaan darurat; c. atau dokter praktik di daerah terpencil yang tidak ada Apotek peraturan perundang-undangan. sesuai dengan ketentuan
20 - Bagian Ketiga Penyimpanan Pasal 47 Tempat penyimpanan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Instalasi Farmasi Pemerintah, Apotek, Puskesmas, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, dan tempat praktik mandiri dokter/dokter gigi, Toko Obat, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan wajib menjamin keamanan, khasiat, dan mutu Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi. Industri Farmasi, PBF, Pasal 48 (1) Tempat penyimpanan Narkotika, Psikotropika, dan dapat berupa gudang khusus, Prekursor Farmasi ruangan khusus, atau lemari khusus. (2) Tempat penyimpanan Narkotika dilarang digunakan untuk menyimpan barang selain Narkotika. (3) Tempat penyimpanan Psikotropika dilarang digunakan untuk menyimpan barang selain Psikotropika. (4) Tempat penyimpanan Prekursor Farmasi dalam bentuk bahan baku dilarang digunakan untuk menyimpan barang selain Prekursor Farmasi dalam bentuk bahan baku. Pasal 49 (1) Gudang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. dinding dibuat dari tembok dan hanya mempunyai pintu yang dilengkapi dengan pintu jeruji besi dengan 2 (dua) buah kunci yang berbeda; langit-langit dapat terbuat dari tembok beton atau jeruji besi; jika terdapat jendela atau ventilasi harus dilengkapi dengan jeruji besi; gudang tidak boleh dimasuki oleh orang lain tanpa izin apoteker penanggung jawab; dan kunci gudang dikuasai oleh apoteker penanggung jawab dan pegawai lain yang dikuasakan. b. c. d. e. (2) Ruang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. dinding dan langit-langit terbuat dari bahan yang b. kuat; jika terdapat jendela atau ventilasi harus dilengkapi dengan jeruji besi; c. mempunyai satu pintu dengan 2 (dua) buah kunci yang berbeda; d. kunci ruang khusus dikuasai oleh apoteker jawab/apoteker yang ditunjuk dan penanggung pegawai lain yang dikuasakan; dan tidak boleh dimasuki oleh orang lain tanpa izin apoteker penanggung jawab/apoteker yang ditunjuk. (3) Lemari khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 e. ayat (1) harus memenuhi persyaratan: terbuat dari bahan yang kuat; a.
21 - b. tidak mudah dipindahkan dan mempunyai 2 (dua) buah kunci yang berbeda; c. harus diletakkan dalam ruang khusus di sudut gudang, untuk Instalasi Farmasi Pemerintah; d. diletakkan di tempat yang aman dan tidak terlihat oleh umum, untuk Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Puskesmas, Instalasi Farmasi Klinik, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan; dan kunci lemari khusus dikuasai apoteker penanggung jawab/apoteker yang ditunjuk dan pegawai lain yang dikuasakan. e. oleh Pasal 50 Prekursor Penyimpanan Narkotika, Farmasi wajib memenuhi cara pembuatan obat yang baik, cara distribusi obat yang baik, dan/atau standar pelayanan kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Psikotropika, dan Pasal 51 (1) Industri Farmasi yang memproduksi Narkotika wajib memiliki tempat penyimpanan Narkotika berupa gudang khusus, yang terdiri atas: a. gudang khusus Narkotika dalam bentuk bahan baku; dan gudang khusus Narkotika dalam bentuk obat jadi. b. (2) Gudang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam tanggung jawab apoteker penanggung jawab. Pasal 52 (1) Industri Farmasi yang memproduksi Psikotropika wajib memiliki tempat penyimpanan Psikotropika berupa gudang khusus atau ruang khusus, yang terdiri atas: a. gudang khusus atau ruang khusus Psikotropika dalam bentuk bahan baku; dan b. gudang khusus atau ruang khusus Psikotropika dalam bentuk obat jadi. (2) Gudang khusus atau ruang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam tanggung jawab apoteker penanggung jawab. Pasal 53 (1) PBF yang menyalurkan Narkotika wajib memiliki tempat penyimpanan Narkotika berupa gudang khusus. (2) Dalam hal PBF menyalurkan Narkotika dalam bentuk bahan baku dan obat jadi, PBF wajib memiliki gudang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri atas: a. gudang khusus Narkotika dalam bentuk bahan baku; dan b. gudang khusus Narkotika dalam bentuk obat jadi. (3) Gudang khusus untuk tempat penyimpanan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berada dalam tanggung jawab apoteker penanggung jawab.
22 - Pasal 54 (1) PBF yang menyalurkan Psikotropika wajib memiliki gudang tempat penyimpanan Psikotropika berupa khusus atau ruang khusus. (2) Dalam hal PBF menyalurkan Psikotropika dalam bentuk bahan baku dan obat jadi, PBF wajib memiliki gudang khusus atau ruang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri atas: a. gudang khusus atau ruang khusus Psikotropika dalam bentuk bahan baku; dan b. gudang khusus atau ruang khusus Psikotropika dalam bentuk obat jadi. (3) Gudang khusus atau ruang khusus untuk tempat penyimpanan Psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berada dalam tanggung jawab apoteker penanggung jawab. Pasal 55 (1) Instalasi yang menyimpan Pemerintah Narkotika atau Psikotropika wajib memiliki tempat penyimpanan Narkotika atau Psikotropika berupa ruang khusus atau lemari khusus. Farmasi (2) Ruang khusus atau lemari khusus tempat penyimpanan Narkotika atau Psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat jawab apoteker penanggung jawab atau apoteker yang ditunjuk. (1) berada dalam tanggung Pasal 56 (1) Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Puskesmas, Ilmu tempat penyimpanan Instalasi Pengetahuan wajib memiliki Narkotika atau Psikotropika berupa lemari khusus. (2) Lemari khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam tanggung jawab apoteker penanggung jawab atau Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan. Farmasi Klinik, dan Lembaga Pasal 57 Tempat praktik mandiri dokter/dokter gigi yang menggunakan Narkotika atau Psikotropika untuk tujuan pengobatan wajib menyimpan Narkotika atau Psikotropika di tempat yang aman dan dikunci yang berada di bawah tanggung jawab dokter. Pasal 58 (1) Industri Farmasi yang menggunakan Prekursor Farmasi dalam bentuk bahan baku untuk memproduksi Prekursor Farmasi atau PBF yang menyalurkan Prekursor Farmasi dalam bentuk bahan baku wajib memiliki tempat penyimpanan Prekursor Farmasi berupa gudang khusus atau ruang khusus. (2) Gudang khusus atau ruang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam tanggung jawab apoteker penanggung jawab.
23 - Pasal 59 (1) Industri Farmasi yang memproduksi Prekursor Farmasi dalam bentuk obat jadi, PBF yang menyalurkan Prekursor Farmasi dalam bentuk obat jadi, atau Instalasi Farmasi Pemerintah harus menyimpan Prekursor Farmasi dalam bentuk obat jadi dalam gudang penyimpanan obat yang aman berdasarkan analisis risiko. (2) Apotek, Puskesmas, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, Lembaga Ilmu Pengetahuan, Toko Obat harus menyimpan Prekursor Farmasi dalam bentuk obat jadi di tempat penyimpanan obat yang aman berdasarkan analisis risiko. Bagian Keempat Pemusnahan Pasal 60 Pemusnahan Narkotika, Psikotropika, Farmasi hanya dapat dilakukan dalam hal: a. diproduksi tanpa memenuhi standar dan persyaratan yang berlaku dan/atau tidak dapat diolah kembali; telah kedaluwarsa; tidak memenuhi syarat yang digunakan pada pelayanan kesehatan, setelah dilakukan penarikan dari peredaran; tidak memenuhi syarat untuk digunakan dalam pengembangan sisa ilmu pengetahuan, penggunaan; dibatalkan atau dicabut izin edarnya; atau berhubungan dengan tindak pidana. dan Prekursor b. c. d. termasuk e. f. Pasal 61 (1) Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a sampai dengan huruf d dilaksanakan oleh Industri Farmasi, PBF, Instalasi Farmasi Pemerintah, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, Lembaga Ilmu Pengetahuan, tempat praktik mandiri dokter, atau Toko Obat. (2) Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi yang memenuhi kriteria pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a sampai dengan huruf d yang berada di Puskesmas harus dikembalikan kepada Instalasi Farmasi Pemerintah Daerah setempat. Instalasi Farmasi Pemerintah yang melaksanakan pemusnahan harus melakukan penghapusan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. (3) (4) Pemusnahan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Instalasi Farmasi Rumah Sakit dilaksanakan sesuai standar pelayanan kefarmasian. (5) Pemusnahan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor tindak pidana Farmasi yang berhubungan dengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf f dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang berwenang sesuai perundang- undangan. dengan ketentuan peraturan
24 - Pasal 62 Pemusnahan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi harus dilakukan dengan: a. b. tidak mencemari lingkungan; dan tidak membahayakan kesehatan masyarakat. Pasal 63 Pemusnahan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dilakukan dengan tahapan: jawab a. penanggung produksi/fasilitas distribusi/Fasilitas Pelayanan Kefarmasian/pimpinan lembaga/tempat praktik mandiri dokter menyampaikan surat pemberitahuan dan permohonan saksi kepada: 1. Kementerian Kesehatan dan BPOM, bagi Instalasi fasilitas Farmasi Pemerintah Pusat; 2. Dinas Kesehatan Provinsi dan/atau unit pelaksana Industri teknis BPOM setempat, bagi Farmasi, PBF, Lembaga Ilmu Pengetahuan, atau Instalasi Farmasi Pemerintah Provinsi; atau Importir, 3. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan/atau unit pelaksana teknis BPOM setempat, bagi Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, Pemerintah Kabupaten/Kota, tempat praktik mandiri dokter, atau Toko Obat. Instalasi Farmasi b. Kementerian Kesehatan, BPOM, Dinas Kesehatan Provinsi, unit pelaksana teknis BPOM setempat, dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menugaskan petugas untuk menjadi saksi pemusnahan sesuai dengan surat permohonan saksi. c. Pemusnahan disaksikan oleh petugas yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada huruf b. telah d. Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dalam bentuk bahan baku, produk antara, dan produk ruahan harus dilakukan sampling untuk kepentingan pengujian oleh petugas yang berwenang sebelum dilakukan pemusnahan. e. Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dalam bentuk obat jadi harus dilakukan pemastian kebenaran secara organoleptis oleh saksi sebelum dilakukan pemusnahan. Pasal 64 Pemusnahan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a sampai dengan huruf d yang dilakukan oleh pihak ketiga, harus disaksikan oleh pemilik Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b. Pasal 65 (1) Penanggung produksi/fasilitas distribusi/Fasilitas Pelayanan Kefarmasian/pimpinan lembaga/tempat yang praktik mandiri melaksanakan pemusnahan Narkotika, Psikotropika, dan jawab fasilitas dokter
25 - Prekursor Farmasi harus membuat Berita Acara Pemusnahan. (2) Berita Acara Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal memuat: a. hari, tanggal, bulan, dan tahun pemusnahan; b. c. nama penanggung jawab fasilitas produksi/fasilitas Pelayanan praktik tempat pemusnahan; distribusi/Fasilitas Kefarmasian/pimpinan mandiri dokter; lembaga/tempat d. nama petugas yang menjadi saksi dan saksi lain badan/sarana tersebut; e. nama dan jumlah Narkotika, Psikotropika, dan f. g. Prekursor Farmasi yang dimusnahkan; cara pemusnahan; dan tanda produksi/fasilitas Kefarmasian/pimpinan mandiri dokter dan saksi. tangan penanggung distribusi/Fasilitas jawab lembaga/tempat fasilitas Pelayanan praktik (3) Berita Acara Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada dan ayat tembusannya disampaikan kepada Direktur Jenderal dan Kepala BPOM/Kepala unit pelaksana teknis BPOM setempat. (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) BAB VI LABEL DAN PUBLIKASI NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR FARMASI Bagian Kesatu Label Pasal 66 Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi yang beredar harus dilengkapi dengan Label yang memuat penandaan dan informasi yang lengkap, obyektif, dan tidak menyesatkan. Pasal 67 (1) Setiap Industri Farmasi yang memproduksi dan/atau mengedarkan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dalam bentuk obat jadi wajib mencantumkan Label. (2) Setiap Industri Farmasi yang memproduksi Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dalam bentuk bahan baku wajib mencantumkan Label. (3) Label Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diletakkan pada wadah atau kemasan yang mudah dilihat dan dibaca. Label Narkotika, Psikotropika, dan (4) Pencantuman dan kemasan Prekursor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas, tidak mudah luntur atau rusak. Farmasi pada wadah (5) Label Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi
26 - sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk obat jadi harus diletakkan sekurang-kurangnya pada wadah atau kemasan sesuai pada izin edar. (6) Label pada wadah atau kemasan bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambahkan informasi berupa etiket. Pasal 68 Pencantuman Label Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dalam bentuk bahan baku yang masuk ke Indonesia mengikuti ketentuan negara asal. Pasal 69 (1) Label Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) memuat informasi dalam bentuk gambar berupa palang medali merah dalam lingkaran berwarna putih dengan garis tepi berwarna merah. (2) Label Psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) memuat informasi dalam bentuk gambar berupa lingkaran berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis tepi. (3) Label Prekursor Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dalam bentuk obat jadi golongan obat bebas terbatas memuat informasi dalam bentuk gambar berupa lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam. (4) Label Prekursor Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dalam bentuk obat jadi golongan obat keras memuat informasi dalam bentuk gambar berupa lingkaran berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis tepi. (5) Ukuran gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) disesuaikan dengan ukuran desain kemasan. (6) Selain memuat informasi Label Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), Narkotika, Psikotropika, dan jadi wajib Prekursor Farmasi dalam bentuk obat memenuhi ketentuan informasi minimal yang harus dicantumkan pada Label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Bentuk gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 70 (1) Etiket pada wadah atau kemasan bahan baku Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (6) memuat informasi dalam bentuk tulisan menggunakan bahasa Indonesia, angka Arab, dan huruf latin, dan gambar. (2) Penggunaan selain bahasa Indonesia, angka Arab, dan (1) huruf latin sebagaimana dimaksud pada ayat
27 - diperbolehkan sepanjang: a. tidak ada padanannya; b. tidak dapat diciptakan padanannya; atau c. dalam rangka perdagangan ke luar negeri. (3) Tulisan pada etiket harus menggunakan jenis dan ukuran huruf yang disesuaikan dengan ukuran kemasan atau wadah dan mudah dibaca. Informasi pada etiket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan informasi minimal yang harus dicantumkan pada etiket sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Bagian Kedua Publikasi Narkotika dan Psikotropika Pasal 71 (1) Publikasi Narkotika dan Psikotropika hanya ditujukan untuk memberikan informasi tentang Narkotika dan Psikotropika di kalangan terbatas kedokteran dan farmasi. (2) Narkotika dan Psikotropika yang dapat dipublikasikan baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku. (3) Narkotika dan Psikotropika dalam bentuk obat jadi (2) hanya dapat sebagaimana dimaksud pada ayat dipublikasikan setelah memiliki izin edar. (4) Narkotika dan Psikotropika dalam bentuk bahan baku (2) hanya dapat sebagaimana dimaksud pada ayat dipublikasikan setelah memiliki Certificate of Analysis. Pasal 72 Penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika, tidak termasuk kriteria Publikasi Narkotika dan Psikotropika. Pasal 73 (1) Publikasi Narkotika dan Psikotropika harus memuat tidak objektif, keterangan menyesatkan. secara lengkap, dan (2) Keterangan tidak menyesatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberian informasi yang jujur, akurat, dan bertanggung jawab. Pasal 74 (1) Keterangan secara objektif dalam Publikasi Narkotika dan Psikotropika dalam bentuk obat jadi merupakan pemberian informasi yang benar sesuai izin edar dan tidak boleh menyimpang dari sifat keamanan dan mutu obat yang sesuai dengan penandaan terakhir yang telah disetujui. (2) Keterangan secara lengkap dalam Publikasi Narkotika dan Psikotropika dalam bentuk obat jadi merupakan pemberian informasi mengenai khasiat, kontra indikasi, efek samping, dan/atau informasi lainnya yang harus diperhatikan dalam penggunaan obat.
28 - Pasal 75 (1) Publikasi Narkotika dan Psikotropika harus menggunakan Bahasa Indonesia, angka arab, dan huruf latin yang mudah dipahami dan tidak menimbulkan penafsiran ganda. (2) Penggunaan selain bahasa Indonesia, angka Arab, dan (1) huruf diperbolehkan sepanjang tidak ada padanannya atau tidak dapat diciptakan padanannya. latin sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 76 (1) Publikasi Narkotika dan Psikotropika hanya dapat dilakukan pada media ilmiah kedokteran atau media ilmiah farmasi. (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan etika Publikasi ilmiah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VII PENGAMANAN DAN PENGAWASAN BARANG SITAAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL Pasal 77 (1) Penyidik pegawai negeri sipil yang melakukan penyitaan wajib menyerahkan Barang Sitaan tersebut kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan berita acara Penyerahan Barang Sitaan dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan. (2) Selain diserahkan kepada penyidik BNN atau penyidik Indonesia sebagaimana Kepolisian Negara Republik dimaksud pada ayat terhadap Barang Sitaan dilakukan penyisihan sebagian kecil untuk dijadikan sampel guna pengujian di laboratorium tertentu dan dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan. (1), (3) Dalam hal dalam proses penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilengkapi dengan berkas perkara, Penyerahan Barang Sitaan kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan beserta berkas perkara. (4) Berita acara Penyerahan Barang Sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat: a. nama, jenis, bentuk, warna, sifat, dan jumlah barang, berat atau butir Barang Sitaan; b. keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, tahun dilakukan penyitaan dan bulan, dan penyegelan; keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan tanda tangan dan identitas lengkap penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang melakukan Penyerahan Barang Sitaan dan penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik yang menerima. c. d. Indonesia
29 - Pasal 78 (1) Sebelum Sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), Barang Sitaan harus dilakukan penyimpanan, Pengamanan dan pengawasan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang melakukan penyitaan. dilakukan Penyerahan Barang (2) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan serangkaian tindakan pemindahan Barang Sitaan dari tempat penyitaan ke ruang dan tempat yang secara khusus yang diperuntukkan untuk penyimpanan Barang Sitaan, dan wajib dilakukan di tempat penyimpanan yang aman dan terpisah dari penyimpanan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Dalam hal Barang Sitaan melebihi kapasitas ruang penyimpanan Barang Sitaan yang tersedia, penyidik pegawai negeri sipil tetap melakukan penyimpanan di tempat lain dan melakukan Pengamanan. (4) Selain oleh penyidik pegawai negeri sipil yang melakukan penyitaan, Pengamanan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga merupakan tanggung jawab pejabat yang ditunjuk oleh Menteri untuk melakukan Pengamanan dan pengawasan Barang Sitaan. (5) Penyimpanan, pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada atasan penyidik pegawai negeri sipil paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan atas Barang Sitaan. Pengamanan, dan (6) Penyimpanan, pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan agar tidak terjadi perubahan isi, berat, dan jumlah Barang Sitaan. Pengamanan, dan Pasal 79 Penyidik pegawai negeri sipil dan/atau Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) melakukan Pengamanan Barang Sitaan yang meliputi: a. identifikasi Barang Sitaan melalui pembacaan Label sebelum diangkut dan/atau disimpan; b. Pengangkutan Barang Sitaan dilakukan dengan c. pengawalan; dan dilakukan penyimpanan peraturan perundang-undangan. sesuai dengan ketentuan Pasal 80 Penyidik pegawai negeri sipil dan/atau Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) melakukan Pengawasan Barang Sitaan melalui kegiatan: a. memeriksa administrasi dan daftar barang sitaan; b. memeriksa kondisi tempat penyimpanan; dan c. memeriksa kondisi fisik barang sitaan.
30 - BAB VIII STANDAR PENELITIAN DAN/ATAU PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI YANG BERKAITAN DENGAN NARKOTIKA UNTUK KEPENTINGAN PELAYANAN KESEHATAN Pasal 81 (1) Penelitian dan/atau Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan Narkotika yang menggunakan manusia sebagai subjek, untuk menemukan bukti ilmiah tentang penyebab dan faktor risiko, diagnosis, terapi, prognosis, dan rehabilitasi gangguan kesehatan. klinis merupakan Penelitian (2) Penelitian dan/atau Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan Narkotika yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek penelitian klinis wajib diregistri setelah mendapat Persetujuan Etik Penelitian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 82 (1) Standar Penelitian dan/atau Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan Narkotika yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek mencakup: a. penerapan cara uji klinik yang baik; b. persetujuan etik penelitian kesehatan; c. penjelasan sebelum persetujuan subjek penelitian yang telah ditandatangani; dan d. persetujuan pengalihan material, jika melakukan pengalihan material. (2) Manusia dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat sewaktu-waktu mengakhiri atau menghentikan keterlibatannya dalam proses penelitian. sebagai subjek penelitian (1) berhak Pasal 83 Penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan Narkotika dilakukan dengan uji klinik, harus mendapatkan persetujuan uji klinik dari lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 84 (1) Pembinaan dan pengawasan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan Narkotika dilakukan secara efisien dan efektif dengan tujuan: a. meningkatkan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan Narkotika serta pemanfaatan hasilnya untuk perumusan kebijakan; mutu penelitian b. pengembangan kemitraan penyelenggaraan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan Narkotika secara
31 - lintas program dan lintas sektor serta kerja sama internasional; dan c. menjamin penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan Narkotika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pembinaan dan pengawasan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan Narkotika dilaksanakan di tingkat: a. nasional oleh Menteri dan/atau menteri lainnya atau kepala lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. provinsi oleh gubernur; dan c. kabupaten/kota oleh bupati/wali kota. (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk: a. komunikasi; b. c. informasi; dan/atau edukasi. (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk reviu, pemantauan, evaluasi, pemeriksaan, dan bentuk pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB IX ALAT-ALAT POTENSIAL DALAM PENGADAAN DAN PENGGUNAAN PREKURSOR FARMASI Pasal 85 (1) Pengadaan Prekursor Farmasi dilakukan melalui produksi dalam negeri dan impor. (2) Prekursor Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk tujuan Industri Farmasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (3) Dalam pengadaan dan penggunaan Prekursor Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdapat alat-alat potensial yang dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi. (4) Alat-alat disalahgunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa jarum suntik, syringe, pipa pemadatan, dan anhidrida asam asetat. potensial yang dapat (5) Menteri dan Kepala BPOM melakukan pengawasan terhadap alat-alat potensial yang dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
32 - BAB X PENCATATAN DAN PELAPORAN Bagian Kesatu Pencatatan Pasal 86 (1) Industri Farmasi, PBF, Instalasi Farmasi Pemerintah, Apotek, Puskesmas, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, Lembaga Ilmu Pengetahuan, Toko Obat, dan tempat praktik mandiri dokter/dokter gigi melakukan pencatatan terhadap kegiatan pemasukan, pengeluaran, dan Penyerahan Narkotika, Psikotropika, dan/atau Prekursor Farmasi yang berada dalam penguasaannya. (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas: a. nama, bentuk sediaan, dan kekuatan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi; jumlah persediaan; tanggal, nomor dokumen, dan sumber penerimaan; jumlah yang diterima; tanggal, penyaluran/penyerahan; jumlah yang disalurkan/diserahkan; b. c. d. e. nomor dokumen, tujuan dan f. g. nomor batch dan kadaluarsa setiap penerimaan atau penyaluran/penyerahan; dan h. paraf atau identitas petugas yang ditunjuk. (3) Pencatatan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat sesuai dengan dokumen penerimaan dan dokumen Penyaluran termasuk dokumen impor, dokumen Ekspor dan/atau dokumen penyerahan. (1) harus dibuat Pasal 87 (1) Seluruh dokumen pencatatan, dokumen penerimaan, dokumen penyaluran, dan/atau dokumen Penyerahan termasuk surat pesanan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi wajib disimpan secara terpisah dari dokumen yang lain. (2) Seluruh dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan paling singkat 5 (lima) tahun. Bagian Kedua Pelaporan Pasal 88 (1) Industri Farmasi, PBF, Instalasi Farmasi Pemerintah, Apotek, Puskesmas, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, Lembaga Ilmu Pengetahuan, dan tempat praktik mandiri dokter/dokter gigi wajib menyampaikan pemasukan, penyaluran, atau Penyerahan produk jadi Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi setiap bulan kepada Kementerian Kesehatan melalui sistem elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. laporan produksi,
33 - (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat: a. nama, bentuk sediaan, dan kekuatan Narkotika, Psikotropika, dan/atau Prekursor Farmasi; jumlah persediaan awal dan akhir bulan; tanggal, nomor dokumen, dan sumber penerimaan; jumlah yang diterima; tanggal, nomor dokumen, dan tujuan penyaluran; jumlah yang disalurkan atau diserahkan; dan b. c. d. e. f. g. nomor batch dan kadaluarsa setiap penerimaan atau Penyaluran dan persediaan awal dan akhir. (3) Laporan (1) disampaikan paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. sebagaimana dimaksud pada ayat BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR FARMASI Pasal 89 Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, Kepala BPOM, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Pasal 90 Pembinaan dan Pengawasan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dapat dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu. Pasal 91 Dalam hal pengawasan dilaksanakan oleh Kepala BPOM, tindak lanjut hasil pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XII TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 92 (1) Sanksi administratif dikenakan kepada: a. b. c. IP Psikotropika dan/atau IP Prekursor Farmasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16; Industri Farmasi atau Lembaga Ilmu Pengetahuan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3); Industri Farmasi atau PBF milik negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; d. PBF, Pemerintah, Apotek, Puskesmas, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, dan tempat praktik mandiri dokter/dokter gigi, Toko Obat, dan Lembaga Ilmu Instalasi Farmasi
34 - e. f. g. Pengetahuan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47; ketentuan Industri Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1); PBF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2); Instalasi Farmasi Pemerintah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1); yang melanggar yang melanggar ketentuan h. Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Puskesmas, Instalasi Farmasi Klinik, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1); tempat praktik mandiri dokter/dokter gigi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57; Industri Farmasi atau PBF yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1); ketentuan Industri Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2); dan Industri Farmasi, PBF, Instalasi Farmasi Pemerintah, Apotek, Puskesmas, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, Lembaga Ilmu Pengetahuan, Toko Obat, dan tempat praktik mandiri dokter/dokter sebagaimana gigi dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 ayat (1). i. j. k. yang melanggar l. yang melanggar ketentuan (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan secara tertulis; b. penghentian kegiatan sementara; c. rekomendasi pencabutan Perizinan Berusaha; dan/atau d. pencabutan Perizinan Berusaha. (3) Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan secara bertahap maupun tidak. Pasal 93 (1) Sanksi tertulis berupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a dikenakan dengan ketentuan: a. pertama kali melakukan pelanggaran; dan/atau b. belum menimbulkan dampak kesehatan. administratif peringatan (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perintah untuk segera mematuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling banyak 3 (tiga) kali. Pasal 94 (1) Sanksi administratif berupa penghentian kegiatan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf b dikenakan terhadap Industri Farmasi, PBF, Instalasi Farmasi Pemerintah, Apotek, Puskesmas,
35 - Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, Lembaga Ilmu Pengetahuan, Toko Obat, dan tempat tidak melaksanakan praktik mandiri dokter yang peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali. (2) Penghentian kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan tanpa didahului dengan sanksi administratif lainnya apabila: a. ditemukan bukti permulaan yang cukup dengan sengaja mengabaikan ketentuan kewajiban; atau b. pelanggaran yang dilakukan menimbulkan dampak kesehatan. (3) Penghentian kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan perintah untuk segera yang melaksanakan perbaikan ditimbulkan. terhadap kerugian Pasal 95 (1) Sanksi administratif berupa rekomendasi pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf c dilaksanakan dalam hal Industri Farmasi, PBF, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, Lembaga Ilmu Pengetahuan, Toko Obat, dan tempat praktik mandiri dokter tidak dapat tindakan perbaikan setelah dikeluarkan melakukan peringatan tertulis berturut-turut sebanyak tiga kali dan penghentian kegiatan sementara dalam kurun waktu 6 (enam) bulan. (2) Rekomendasi Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan tanpa didahului dengan sanksi administratif lainnya apabila melakukan pelanggaran berat yang menimbulkan dampak kesehatan dan membahayakan jiwa. Perizinan pencabutan Perizinan (1) Rekomendasi Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan perintah untuk segera melaksanakan perbaikan terhadap kerugian yang ditimbulkan. pencabutan Pasal 96 (1) Sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf d dilaksanakan dalam hal Industri Farmasi, PBF, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, Lembaga Ilmu Pengetahuan, Toko Obat, dan tempat praktik mandiri dokter tidak dapat melakukan tindakan perbaikan setelah dikeluarkan peringatan tertulis berturut-turut sebanyak tiga kali dan penghentian kegiatan sementara dalam kurun waktu 6 (enam) bulan. (2) Pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pencabutan Perizinan Berusaha penyelenggaraan pemanfaatan Narkotika, Psikotropika, dan/atau Prekursor Farmasi. kegiatan (3) Pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan tanpa didahului dengan apabila melakukan lainnya sanksi administratif
36 - pelanggaran berat yang menimbulkan dampak kesehatan dan membahayakan jiwa. (4) Pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penerbit Perizinan Berusaha berdasarkan rekomendasi dari Menteri, Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan, Kepala BPOM, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan. Pasal 97 (1) Setiap pemberian sanksi administratif ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang. (2) Keputusan sanksi administratif harus disampaikan kepada pihak yang diberi sanksi administratif paling lama 5 (lima) hari kerja sejak keputusan ditetapkan. Pasal 98 (1) Industri Farmasi, PBF, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Ilmu Farmasi Klinik, Pengetahuan, Toko Obat, dan tempat praktik mandiri dokter/dokter gigi yang mendapat sanksi administratif berhak mengajukan keberatan kepada pejabat yang bersangkutan. Instalasi Lembaga (2) Pengajuan keberatan (1) didasarkan atas alasan yang jelas dan disertai dengan bukti-bukti yang mendukung. sebagaimana pada ayat (3) Pengajuan keberatan (1) dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan sanksi administratif. sebagaimana pada ayat (4) Terhadap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pejabat yang memberikan sanksi administratif dapat melakukan pemeriksaan ulang. keberatan yang diajukan (5) Apabila ulang hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terbukti pemohon dilakukan tidak melakukan pencabutan sanksi administratif paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya hasil pemeriksaan ulang. berdasarkan pemeriksaan pelanggaran, maka Pasal 99 Penanggung Jawab Pengangkut Narkotika dan Prekursor Farmasi pada Transito Narkotika dan Prekursor Farmasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1), PBF yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Industri Farmasi, PBF, Instalasi Farmasi Pemerintah, Apotek, Puskesmas, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, dan tempat praktik mandiri dokter/dokter Gigi, Toko Obat, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 100 rekomendasi Dalam hal pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam sanksi administratif berupa
37 - Pasal 95 ayat (4), tata cara pengenaan rekomendasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 101 (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pelaksanaan pengawasan Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri ini mulai berlaku efektif 30 (tiga puluh) hari sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. (2) Pelaksanaan pengawasan Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi sebelum jangka waktu berlaku efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi. Pasal 102 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Nomor 690/Menkes/Per/VII/1997 tentang Label dan Publikasi Psikotropika; Menteri Kesehatan b. Peraturan Nomor 168/Menkes/Per/II/2005 Tahun 2005 tentang Prekursor Farmasi; Menteri Kesehatan c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi Indonesia Tahun 2013 Nomor 178); (Berita Negara Republik d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2014 tahunan Narkotika, kebutuhan (Berita Negara Republik tentang Rencana Psikotropika, dan Prekursor Indonesia Tahun 2014 Nomor 873); dan e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 74), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 103 Peraturan Menteri diundangkan. ini mulai berlaku pada tanggal
38 - Agar pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Januari 2023 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BUDI G. SADIKIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2023 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 74
39 - LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR FARMASI A. DAFTAR NARKOTIKA YANG DIBATASI DAN PENGAWASANNYA DILAKUKAN DI DALAM KAWASAN PABEAN (BORDER) DAFTAR NARKOTIKA GOLONGAN I TERMASUK GARAM, ESTER DAN TURUNAN LAINNYA Pos Tarif/HS No Uraian Barang Keterangan 12.11 Tanaman dan bagiannya (termasuk biji dan buah), yang terutama dipakai dalam pembuatan wewangian, dalam farmasi atau untuk insektisida, fungisida atau untuk tujuan yang semacam itu, segar, didinginkan, beku atau dikeringkan, baik dipotong, dihancurkan atau dijadikan bubuk maupun tidak. - Daun koka 1 1211.30.00 Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus Erythroxylon dari keluarga Erythroxylaceae yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia. 2 1211.40.00 Jerami poppy 1211.90 Lain-lain: 3 4 1211.90.11 1211.90.12 - Dari jenis yang terutama dipakai dalam farmasi: - - - Cannabis, dalam bentuk potongan, dihancurkan atau dalam bentuk bubuk - - - Cannabis, bentuk lainnya Tanaman ganja, semua tanaman genus genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis
40 - No 5 Uraian Barang - - - Lain-lain, segar atau dikeringkan, dalam bentuk potongan, dihancurkan atau dalam bentuk bubuk 6 Ex 1211.90.18 - - - Lain-lain, dalam Pos Tarif/HS ex 1211.90.17 bentuk potongan, dihancurkan atau dalam bentuk bubuk 7 ex 1211.90.19 - - Lain-lain 13.01 1301.90 Lak; getah alam, damar, getah-damar dan oleoresins (misalnya, getah balsem). - Lain-lain: 8 1301.90.30 - Resin Cannabis 13.02 Sap dan ekstrak nabati; zat pektik, pektinat dan pektat; Agar-agar dan lendir serta bahan pengental lainnya, dimodifikasi maupun tidak, berasal dari produk nabati. - Sap dan ekstrak nabati : - - Opium: 1302.11 Keterangan a. Tanaman Papaver Somniferum L dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya; b. Tanaman koka, tanaman dari semua genus Erythroxylon dari keluarga Erythroxylaceae termasuk buah dan bijinya; c. Tanaman KHAT (Catha edulis); d. Tanaman Banisteriopsis caapi dan Psychotria viridis, nama lain AYAHUASCA; e. Tanaman Mimosa Tenuiflora Tanaman ganja, semua tanaman genus genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis
No 9 Pos Tarif/HS 1302.11.10 10 1302.11.90 1302.19 11 1302.19.20 12 ex 1302.19.90 29.21 13 2921.46.00 14 15 41 - Uraian Barang - - Pulvis opii - - Lain-lain - Lain-lain: - - Ekstrak dan tingtur Cannabis - - Lain-lain Senyawa berfungsi amina. - Monoamina aromatik dan turunannya; garamnya: - - Amfetamina (INN), benzfetamina (INN), deksamfetamina (INN), etilamfetamina (INN), fenkamfamina (INN), lefetamina (INN), levamfetamina Keterangan a. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman Papaver Somniferum L dengan atau tanpa mengalami pengolahan sekedarnya untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya. b. Opium masak terdiri dari: 1) candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan. 2) jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain. 3) jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing. Tanaman ganja, semua tanaman genus genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina AMFETAMINA DEKSAMFETAMINA LEVAMFETAMINA
No Pos Tarif/HS 16 ex 2921.49.00 17 18 19 20 21 22 29.22 23 ex 2922.29.00 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 42 - Uraian Barang (INN), mefenoreks (INN) dan fentermina (INN); garamnya - - Lain-lain Senyawa amino berfungsi oksigen. - Amino-naftol dan amino-fenol lainnya, selain yang mengandung lebih dari satu jenis fungsi oksigen, eter dan esternya; garamnya: - - Lain-lain Keterangan ETISIKLIDINA, nama lain PCE TMA DIMETILAMFETAMINA, nama lain DMA 4-FLUOROAMFETAMINA, nama lain 4-FA, PAL-303 3-FLUOROAMFETAMINA, nama lain 3-FA, PAL-353 Ester dan turunan lainnya dari AMFETAMINA, DEKSAMFETAMINA dan LEVAMFETAMINA Garam, ester dan turunan lainnya dari ETISIKLIDINA, TMA, DIMETILAMFETAMINA, 4-FLUOROAMFETAMINA dan 3-FLUOROAMFETAMINA BROLAMFETAMINA, nama lain DOB DMA DOET PMA STP, DOM 25B-NBOMe 2-CB 25C-NBOMe, nama lain 2C-C-NBOMe DOC 25I-NBOMe, nama lain 2C-I-NBOMe PENTEDRON PMMA; p-METOKSIMETAMFETAMINA, nama lain PARA- METOKSIMETILAMFETAMINA, 4-MMA 2C-I, nama lain 4-IODO-2,5-DMPEA 2C-C, nama lain 2,5-DIMETOKSI-4- KLOROFENETILAMINA
No 37 38 Pos Tarif/HS 39 40 ex 2922.39.00 41 42 43 44 45 2922.50 46 ex 2922.50.90 47 48 2924.19.10 2924.29 49 ex 2924.29.90 50 51 43 - Uraian Barang Amino-aldehida, amino-keton dan amino-kinon, selain yang mengandung lebih dari satu jenis fungsi oksigen; garamnya: - - Lain-lain Amino-alkohol- fenol, amino-asam- fenol dan senyawa amino lainnya dengan fungsi oksigen: - - Lain-lain Amida siklik (termasuk karbamat siklik) dan turunannya; garamnya: - - Lain-lain: - - - Lain-lain Keterangan 2C-H PMEA; p-METOKSIETILAMFETAMINA, nama lain PARAMETOKSIETILAMFETAMINA 2C-E Garam, ester dan turunan lainnya dari BROLAMFETAMINA, DMA, DOET, PMA, STP, DOM, 25B- NBOMe, 2-CB, 25C-NBOMe, DOC, 25I-NBOMe, PENTEDRON, PMMA, 2C-I, 2C-C, 2C-H, PMEA dan 2C-E BUFEDRON, nama lain METILAMINO-BUTIROFENON (MABP) BENZEDRON, nama lain 4-MBC N-ETILHEKSEDRON, nama lain HEX-EN 4F-PENTEDRON, nama lain 4-FLUORO PENTEDRON, 4-FPD Garam, ester dan turunan lainnya dari BUFEDRON, BENZEDRON, N-ETILHEKSEDRON dan 4F-PENTEDRON METOKSETAMINA, nama lain MXE Garam, ester dan turunan lainnya dari METOKSETAMINA KARISOPRODOL, nama lain ISOMEPROBAMAT, SOMA, ISOBAMAT AH-7921 U-47700 Garam, ester dan turunan lainnya dari AH-7921 dan U-47700
No Pos Tarif/HS 29.30 2930.90 52 ex 2930.90.90 53 29.32 54 2932.95.00 55 56 ex 2932.99.00 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 44 - Uraian Barang Senyawa organo-belerang. Lain-lain: - - Lain-lain Senyawa heterosiklik hanya dengan hetero atom oksigen. Lain-lain: - -Tetrahidro- kanabinol (semua isomernya) - Lain-lain Keterangan 4-MTA Garam, ester dan turunan lainnya dari 4-MTA Tetrahydrocannabinol, dan semua isomer serta semua bentuk stereokimianya Delta 9 tetrahydrocannabinol, dan semua bentuk stereokimianya DMHP MDMA MMDA N-ETIL MDA N-HIDROKSI MDA PARAHEKSIL TENAMFETAMINA, nama lain MDA 5-APB 6-APB METILON, nama lain MDMC 4-APB ETILON, nama lain bk-MDEA, MDEC PENTILON, nama lain bk-METIL-K, bk-MBDP EPILON, nama lain N-ETILPENTILON EUTILON, nama lain bk-EBDB DIBUTILON, nama lain bk-DMBDB Ester dan turunan lainnya dari Tetrahydrocannabinol, dan semua isomer serta semua bentuk stereokimianya Ester dan turunan lainnya dari Delta 9 tetrahydrocannabinol, dan semua bentuk stereokimianya Garam, ester dan turunan lainnya dari DMHP, MDMA, MMDA, N-ETIL MDA, N-HIDROKSI MDA, PARAHEKSIL, TENAMFETAMINA, 5-APB, 6-APB, METILON, 4-APB, ETILON, PENTILON, EPILON, EUTILON dan DIBUTILON
No Pos Tarif/HS 29.33 75 2933.33.00 76 77 78 ex 2933.34.00 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 45 - Uraian Barang Senyawa heterosiklik hanya dengan hetero atom nitrogen. - Senyawa mengandung cincin piridina tidak menyatu (dihidrogenasi maupun tidak) dalam struktur: - - Alfentanil (INN), anileridin (INN), bezitramida (INN), bromazepam (INN), carfentanil (INN), difenoksin (INN), difenoksilat (INN), dipipanon (INN), fentanil (INN), ketobemidon (INN), metilfenidat (INN), pentazosin (INN), petidin (INN), petidin(INN) intermediate A, fensiklidin (INN) (PCP), fenoperidin (INN), pipradol (INN), piritramida (INN), propiram (INN), remifentanil (INN) dan trimeperidin (INN); garamnya - - Fentanil lainnya dan turunannya Keterangan KETOBEMIDONA FENSIKLIDINA, nama lain PCP KARFENTANIL, nama lain 4-METOKSIKARBONILFENTANIL ASETIL-ALFA-METILFENTANIL ALFA-METILFENTANIL BETA-HIDROKSIFENTANIL BETA-HIDROKSI-3-METIL- FENTANIL 3-METILFENTANIL PARA-FLUOROFENTANIL ASETILFENTANIL BUTIRFENTANIL, nama lain BUTIRILFENTANIL OKFENTANIL, nama lain OKFENTANILO, OKFENTANILUM AKRILOILFENTANIL, nama lain AKRILFENTANIL 4-FLUOROISOBUTIRFENTANIL, nama lain p-FLUOROISOBUTIRILFENTANIL, N-(4FLUOROFENIL)-2-METIL-N-[1- (2-FENETIL) PIPERIDIN-4- IL]PROPANAMIDA
No 89 Pos Tarif/HS 90 91 92 93 94 95 2933.39 96 ex 2933.39.90 97 98 99 100 101 102 103 104 105 46 - Uraian Barang - Lain-lain: - - - Lain-lain Keterangan PARAFLUOROBUTIRILFENTANIL, nama lain 4-FLUORO-BUTIRILFENTANIL, PARA-FLUOROBUTIRFENTANIL, 4-FLUORO-BUTIRFENTANIL, PARA-FLUORO- BUTANOILFENTANIL PARAMETOKSIBUTIRILFENTANIL, nama lain 4-METOKSI- BUTIRILFENTANIL, PARA-METOKSI-BUTIRFENTANIL, 4-METOKSI-BUTIRFENTANIL, PARA-METOKSI- BUTANOILFENTANIL ORTOFLUOROFENTANIL, nama lain 2-FLUOROFENTANIL, 1-FENETIL-4-l(N-PROPIONIL-2- FLUOROANILIN)PIPERIDINA METOKSIASETILFENTANIL, nama lain 2-METOKSI-N-(1- FENETILPIPERIDIN-4-IL)-N- FENILASETAMIDA SIKLOPROPILFENTANIL, nama lain N-(1-FENETILPIPERIDIN-4-IL)-N- FENILSIKLOPROPAN- KARBOKSAMIDA CROTONILFENTANIL VALERILFENTANIL PEPAP DIFENIDIN METOKSFENIDINA, nama lain 2-MXP 3-METOKSFENIDINA, nama lain 3-MXP 4-METOKSFENIDINA, nama lain 4-MXP 5F-CUMIL-P7AICA, nama lain CUMIL-5F-P7AICA 3-METOKSIFENSIKLIDINA, nama lain 3-MeO-PCP, 3-METOKSI PCP BRORPHINA Ester dan turunan lainnya dari KETOBEMIDONA, FENSIKLIDINA dan KARFENTANIL Garam, ester dan turunan lainnya dari ASETIL-ALFA-METILFENTANIL, ALFA-METILFENTANIL, BETA-HIDROKSIFENTANIL,
No Pos Tarif/HS 106 2933.49 107 ex 2933.49.90 108 109 110 2933.55.00 111 112 113 ex 2933.59.90 114 115 47 - Uraian Barang Senyawa dalam strukturnya mengandung sistem- cincin kinolin atau isokinolin (dihidrogenasi maupun tidak), tidak disatukan lebih lanjut: - - Lain-lain: - - - Lain-lain Senyawa mengandung cincin pirimidina (dihidrogenasi maupun tidak) atau cincin piperazina dalam struktur: - - Loprazolam (INN), meklokualon (INN), metakualon (INN) dan zipeprol (INN); garamnya - - - Lain-lain Keterangan BETA-HIDROKSI-3-METIL- FENTANIL, 3-METILFENTANIL, PARA-FLUOROFENTANIL, ASETILFENTANIL, BUTIRFENTANIL, OKFENTANIL, AKRILOILFENTANIL, 4-FLUOROISOBUTIRFENTANIL, PARAFLUOROBUTIRILFENTANIL, PARAMETOKSIBUTIRILFENTANIL, ORTOFLUOROFENTANIL, METOKSIASETILFENTANIL, SIKLOPROPILFENTANIL, CROTONILFENTANIL, dan VALERILFENTANIL Garam, ester dan turunan lainnya dari PEPAP, DIFENIDIN, METOKSFENIDINA, 3-METOKSFENIDINA, 4-METOKSFENIDINA, 5F-CUMIL-P7AICA, 3-METOKSIFENSIKLIDINA dan BRORPHINA 5-FLUORO-PB-22, nama lain 5F-PB-22, QUPIC FUB-PB-22 Garam, ester dan turunan lainnya dari 5-FLUORO-PB-22 dan FUB-PB-22 MEKLOKUALON METAKUALON ZIPEPPROL TFMPP MT-45 1-(p-Fluorofenil)piperazin,
No Pos Tarif/HS 116 117 118 ex 2933.79.00 119 120 121 ex 2933.99.90 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 48 - Uraian Barang Laktam: - - Laktam lainnya - - Lain-lain Keterangan nama lain pFPP, 4-FPP, para-Fluorofenilpiperazin Ester dan turunan lainnya dari MEKLOKUALON, METAKUALON dan ZIPEPPROL Garam, ester dan turunan lainnya dari TFMPP, MT-45 dan 1-(p-Fluorofenil)piperazin MDA-19 nama lain BZO-HEXOXIZID Pentil-MDA-19 nama lain BZO-POXIZID, 5C-MDA-19 4en-Pentil MDA-19 nama lain BZO-4en-POXIZID MPPP ROLISIKLIDINA, nama lain PHP, PCPY JWH-018 MPHP XLR-11 5-FLUORO AKB 48, nama lain 5F-APINACA MAM-2201 FUB-144, nama lain FUB-UR-144 AB-CHMINACA AB-FUBINACA FUB-AMB, nama lain AMBFUBINACA AB-PINACA THJ-2201 THJ-018 MAB-CHMINACA, nama lain ADB-CHMINACA ADB-FUBINACA MDMB-CHMICA, nama lain MMB-CHMINACA 5-FLUORO-ADB AKB-48, nama lain APINACA ALFA-METILTRIPTAMINA 5-MeO-MiPT AM-2201, nama lain JWH-2201 JWH-073 JWH-122 5-KLORO AKB 48, nama lain 5-Cl-APINACA 5-FLUORO-AMB, nama lain 5-FLUORO-AMP, 5F-AMBPINACA SDB-005 5-FLUORO-ADBICA EMB-FUBINACA
No 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 Pos Tarif/HS 49 - Uraian Barang Keterangan MMB-CHMICA 4-FLUORO-ALFA-PVP, nama lain 4-FLUORO-PVP 4-KLORO-ALFA-PVP 4-BROMO-ALFA-PVP FDU-PB-22 FUB-AKB-48, nama lain FUB-APINACA UR-144 5F-MDMB-PICA, nama lain 5F-MDMB-2201 CUMIL-4CN-BINACA, nama lain 4-SIANO CUMIL-BUTINACA 5F-AB-PINACA, nama lain 5-FLUORO-AB-PINACA NM-2201, nama lain CBL-2201 EAM-2201, nama lain 5-FLUORO-JWH-210 MDMB-FUBINACA, nama lain FUB-MDMB MMB-FUBICA, nama lain AMB-FUBICA 4-Fluoro MDMB-BINACA, nama lain 4-Fluoro MDMB-BUTINACA 5-FLUORO NNEI, nama lain 5F-MN-24 5F-EMB-PINACA, nama lain 5F-AEB 5F-EDMB-PINACA, nama lain 5-fluoro EDMB-PINACA MMB-2201, nama lain I-AMB, 5F-AMB-PICA, 5F-MMB-PICA MDMB-4en PINACA, nama lain MDMB-PENINACA ALFA-PHP, nama lain α-PHP, ALFA- PIRROLIDINOHEKSANOFENON, PV-7 ALFA-PiHP, nama lain α-PiHP, ALFA- PIRROLIDINOISOHEKSANOFENON MDMB-FUBICA APP-BINACA, nama lain APP-BUTINACA, N-α-(1-BUTIL-1H-INDAZOL-3- KARBONIL)FENILALANINAMIDA 4F-MDMB-BUTICA, nama lain 4F-MDMB-BICA, 4FBC, 4FBCA, 4F-MDMB-2201 5F-EMB-PICA, nama lain EMB-2201, 5F-EMB-2201 ADB-BUTINACA, nama lain
No 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 Pos Tarif/HS 29.34 50 - Uraian Barang Asam nukleat dan Keterangan ADB-BINACA, ADBB 4F-ABUTINACA, nama lain 4F-ABINACA, N-(4-fluorobutil)APINACA 5F-EDMB-PICA, nama lain 5F-EDMB-2201 ISOTONITAZENA CUMIL PEGAKLONA, nama lain SGT-151 ADB-FUBIATA MDMB-INACA MDMB-BUTINACA METONITAZENA Garam, ester dan turunan lainnya dari MDA-19, Pentil-MDA-19 dan 4en-Pentil MDA-19 Garam, ester dan turunan lainnya dari MPPP, ROLISIKLIDINA, JWH-018, MPHP, XLR-11, 5-FLUORO AKB 48, MAM-2201, FUB-144, AB-CHMINACA, AB-FUBINACA, FUB-AMB, AB-PINACA, THJ-2201, THJ-018, MAB-CHMINACA, ADB-FUBINACA, MDMB-CHMICA, 5-FLUORO-ADB, AKB-48, ALFA-METILTRIPTAMINA, 5-MeO-MiPT, AM-2201, JWH-073, JWH-122, 5-KLORO AKB 48, 5-FLUORO-AMB, SDB-005, 5- FLUORO-ADBICA, EMB-FUBINACA, MMB-CHMICA, 4-FLUORO-ALFA-PVP, 4-KLORO-ALFA-PVP, 4-BROMO-ALFA-PVP, FDU-PB-22, FUB-AKB-48, UR-144, 5F-MDMB-PICA, CUMIL-4CN-BINACA, 5F-AB-PINACA, NM-2201, EAM-2201, MDMB-FUBINACA, MMB-FUBICA, 4-Fluoro MDMB-BINACA, 5-FLUORO NNEI, 5F-EMB-PINACA, 5F-EDMB-PINACA, MMB-2201, MDMB-4en PINACA, ALFA-PHP, ALFA-PiHP, MDMB-FUBICA, APP-BINACA, 4F-MDMB-BUTICA, 5F-EMB-PICA, ADB-BUTINACA, 4F-ABUTINACA, 5F-EDMB-PICA, ISOTONITAZENA, CUMIL PEGAKLONA, ADB-FUBIATA, MDMB-INACA, MDMB-BUTINACA dan METONITAZENA
No Pos Tarif/HS 187 2934.91.00 188 ex 2934.92.00 189 190 191 192 2934.99 193 ex 2934.99.90 194 195 196 197 198 199 200 29.39 51 - Uraian Barang garamnya, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak; senyawa heterosiklik lainnya. - Lain-lain: - - Aminoreks (INN), brotizolam (INN), klotiazepam (INN), kloksazolam (INN), dekstromoramid (INN), haloksazolam (INN), ketazolam (INN), mesokarb (INN), oksazolam (INN), pemolin (INN), fendimetrazin (INN), fenmetrazin (INN) dan sufentanil (INN); garamnya - - Fentanil lainnya dan turunannya - Lain-lain: - - - Lain-lain Alkaloid, alami atau direproduksi secara sintesis, dan garam, Keterangan FENMETRAZINA ALFA-METILTIOFENTANIL 3-METILTIOFENTANIL TIOFENTANIL FURANILFENTANIL, nama lain 2-FURANOILFENTANIL, FU-F TETRAHIDROFURANILFENTANIL, nama lain TETRAHIDROFURANFENTANIL 4-METILAMINOREKS TENOSIKLIDINA, nama lain TCP MDPV, nama lain 3,4- METILENDIOKSIPIROVALERON 4,4'-DMAR, nama lain 4,4'-DIMETILAMINOREKS METIOPROPAMINA, nama lain MPA Ester dan turunan lainnya dari FENMETRAZINA Garam, ester dan turunan lainnya dari ALFA-METILTIOFENTANIL, 3-METILTIOFENTANIL, TIOFENTANIL, FURANILFENTANIL dan TETRAHIDROFURANILFENTANIL Garam, ester dan turunan lainnya dari 4-METILAMINOREKS, TENOSIKLIDINA, MDPV, 4,4'-DMAR dan METIOPROPAMINA
No Pos Tarif/HS 2939.11 201 2939.11.10 202 2939.11.90 203 204 ex 2939.19.00 205 52 - Uraian Barang eter, ester serta turunan lainnya. - Alkaloid dari opium dan turunannya; garamnya: - - Konsentrat jerami poppy; buprenorfin (INN), kodein, dihidrokodein (INN), etilmorfin, etorfin (INN), heroin, hidrokodon (INN), hidromorfon (INN), morfin, nikomorfin (INN), oksikodon (INN), oksimorfon (INN), folkodin (INN), tebakon (INN) dan tebain; garamnya: - - - Konsentrat jerami poppy dan garamnya - - Lain-lain - - Lain-lain Keterangan a. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman Papaver Somniferum L dengan atau tanpa mengalami pengolahan sekedarnya untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya. b. Opium masak terdiri dari: 1) candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan. 2) jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain. 3) jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing. ETORFINA HEROINA Garam, ester dan turunan lainnya dari opium mentah Garam, ester dan turunan lainnya
No Pos Tarif/HS 206 207 208 209 210 2939.45.00 211 212 213 ex 2939.49.00 214 215 216 217 218 2939.51.00 219 ex 2939.59.00 220 ex 2939.69.00 221 222 53 - Uraian Barang Alkaloid dari ephedra dan turunannya; garamnya: - - Levo- metamfetamin, metamfetamin (INN), metamfetamin rasemat dan garamnya - - Lain-lain Teofilin dan aminofilin (teofilin- etilenadiamina) dan turunannya; garamnya: - - Fenetilin (INN) dan garamnya - - Lain-lain Alkaloid dari rye ergot dan turunan nya; garamnya: - - Lain-lain Lain-lain, berasal dari tumbuhan : Keterangan dari Opium masak ASETORFINA DESOMORFINA Ester dan turunan lainnya dari ETORFINA dan HEROINA Garam, ester dan turunan lainnya dari ASETORFINA dan DESOMORFINA LEVOMETAMFETAMINA METAMFETAMINA METAMFETAMINA RASEMAT PB-22 4-FLUOROMETAMFETAMINA, nama lain 4-FMA, p-FLUOROMETAMFETAMINA 3-FLUOROMETAMFETAMINA, nama lain 3-FMA, m-FLUOROMETAMFETAMINA Ester dan turunan lainnya dari LEVOMETAMFETAMINA, METAMFETAMINA dan METAMFETAMINA RASEMAT Garam, ester dan turunan lainnya dari PB-22, 4-FLUOROMETAMFETAMINA, dan 3-FLUOROMETAMFETAMINA FENETILINA Ester dan turunan lainnya dari FENETILINA ( + )-LISERGIDA, nama lain LSD, LSD-25 1P-LSD, nama lain 1-propionil-LSD, 1P-LAD Garam, ester dan turunan lainnya dari ( + )-LISERGIDA dan 1P-LSD
No 223 2939.72.00 Pos Tarif/HS 224 ex 2939.79.00 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 30.03 54 - Uraian Barang - Kokain, ekgonin; garam, ester dan turunan lainnya - - Lain-lain Obat (tidak termasuk barang dari pos 30.02, 30.05 atau 30.06) terdiri dari dua atau lebih konstituen yang telah dicampur bersama-sama untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, tidak disiapkan dalam dosis tertentu atau tidak dalam bentuk kemasan untuk penjualan eceran. Keterangan Kokaina, metil ester-1-bensoil ekgonina. DET DIMETILTRIPTAMINA nama lain DMT ETRIPTAMINA KATINONA MESKALINA METKATINONA PSILOSINA, PSILOTSIN PSILOSIBINA ETKATINONA, nama lain N-etilkatinona MEFEDRON, nama lain 4-MMC 4-METILETKATINONA, nama lain 4-MEC 4-KLOROMETKATINONA, nama lain 4-CMC, KLEFEDRON ALFA-PVP MEXEDRON 4-CEC, nama lain 4-KLOROETKATINON 3,4-METILENDIOKSI-N- BENZILKATINONA, nama lain BMDP Garam, ester dan turunan lainnya dari DET, DIMETILTRIPTAMINA, ETRIPTAMINA, KATINONA, MESKALINA, METKATINONA, PSILOSINA, PSILOTSIN, PSILOSIBINA, ETKATINONA, MEFEDRON, 4-METILETKATINONA, 4-KLOROMETKATINONA, ALFA-PVP, MEXEDRON, 4-CEC dan 3,4-METILENDIOKSI-N- BENZILKATINONA
No Pos Tarif/HS 241 ex 3003.49.00 30.04 242 ex 3004.49.90 38.22 3822.90 243 ex 3822.90.90 55 - Uraian Barang Lain-lain, mengandung alkaloid atau turunannya: - - Lain-lain Obat (tidak termasuk barang dari pos 30.02, 30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran. - Lain-lain, mengandung alkaloid atau turunannya: - - Lain-lain: - - - Lain-lain Reagen diagnosa atau laboratorium pada bahan pendukung, olahan reagen diagnosa atau laboratorium pada bahan pendukung maupun tidak, disiapkan dalam bentuk kit maupun tidak, selain yang dimaksud dalam pos 30.06; bahan referensi bersertifikat. - Lain-lain: - - Lain-lain Keterangan Sediaan opium dan/atau campuran dengan bahan lain bukan Narkotika Sediaan opium dan/atau campuran dengan bahan lain bukan Narkotika Sediaan opium dan/atau campuran dengan bahan lain bukan Narkotika
56 - DAFTAR NARKOTIKA GOLONGAN II TERMASUK GARAM, ESTER DAN TURUNAN LAINNYA No Pos Tarif/HS Uraian Barang Keterangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 29.22 2922.19 ex 2922.19.90 Senyawa amino berfungsi oksigen. - Amino-alkohol, selain yang mengandung lebih dari satu jenis fungsi oksigen, eter dan esternya; garamnya: - - Lain-lain: - - - Lain-lain ALFASETILMETADOL ALFAMETADOL ASETILMETADOL BETAMETADOL BETASETILMETADOL DIMEFHEPTANOL DIMENOKSADOL NORASIMETADOL Garam, ester dan turunan lainnya dari ALFASETILMETADOL, ALFAMETADOL, ASETILMETADOL, BETAMETADOL, BETASETILMETADOL, DIMEFHEPTANOL, DIMENOKSADOL dan NORASIMETADOL 10 2922.31.00 11 Amino-aldehida, amino-keton dan amino-kinon, selain yang mengandung lebih dari satu jenis fungsi oksigen; garamnya: - - Amfepramona (INN), metadona (INN) dan normetadona (INN); garamnya - - Lain-lain METADONA NORMETADONA 12 ex 2922.39.00 13 ISOMETADONA Garam, ester dan turunan lainnya dari METADONA, NORMETADONA dan ISOMETADONA 14 2922.44.00 15 ex 2922.49.00 Asam amino, selain yang mengandung lebih dari satu jenis fungsi oksigen, dan esternya; garamnya: - - Tilidina (INN) dan garamnya - - Lain-lain Senyawa berfungsi Asam amino, selain yang mengandung lebih dari satu jenis fungsi oksigen, dan esternya; garamnya: - - Tilidina (INN) dan garamnya - - Lain-lain Senyawa berfungsi TILIDINA Ester dan turunan lainnya dari TILIDINA
No Pos Tarif/HS 2924.29 17 ex 2924.29.90 29.26 18 2926.30.00 19 ex 2926.90.00 29.33 20 2933.33.00 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 57 - Uraian Barang karboksiamida; senyawa berfungsi amida dari asam karbonat. - Amida siklik (termasuk karbamat siklik) dan turunannya; garamnya : - - Lain-lain: - - - Lain-lain Senyawa berfungsi nitril. - Fenproporex (INN) dan garamnya; metadona (INN) intermediat (4-siano- 2-dimetilamino-4,4- difenilbutana) - Lain-lain Senyawa heterosiklik hanya dengan hetero atom nitrogen. - Senyawa mengandung cincin piridina tidak menyatu (dihidrogenasi maupun tidak) dalam struktur: - - Alfentanil (INN), anileridin (INN), bezitramida (INN), bromazepam (INN), carfentanil (INN), difenoksin (INN), difenoksilat (INN), dipipanon (INN), fentanil (INN), ketobemidon (INN), metilfenidat (INN), pentazosin (INN), petidin (INN), petidin(INN) intermediate A, fensiklidin (INN) (PCP), fenoperidin (INN), pipradol (INN), piritramida (INN), propiram (INN), remifentanil (INN) dan Keterangan DIAMPROMIDA, termasuk garam, ester dan turunan lainnya METADONA INTERMEDIAT Garam, ester dan turunan lainnya dari METADONA INTERMEDIAT ALFENTANIL ANILERIDINA BEZITRAMIDA DIFENOKSILAT DIFENOKSIN DIPIPANONA FENOPERIDINA FENTANIL PETIDINA INTERMEDIATE A PETIDINA PIRITRAMIDA TRIMEPERIDINA REMIFENTANIL
No Pos Tarif/HS 33 ex 2933.39.90 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 2933.41.00 2933.49 58 - Uraian Barang trimeperidin (INN); garamnya - - - Lain-lain Senyawa dalam strukturnya mengandung sistem- cincin kinolin atau isokinolin (dihidrogenasi maupun tidak), tidak disatukan lebih lanjut: - - Levorfanol (INN) dan garamnya - - Lain-lain: Keterangan ALFAMEPRODINA ALFAPRODINA ALLILPRODINA BENZETIDIN BETAMEPRODINA BETAPRODINA ETOKSERIDINA HIDROKSIPETIDINA FENAMPROMIDA FENAZOSINA METAZOSINA NORPIPANONA PETIDINA INTERMEDIATE B PETIDINA INTERMEDIATE C PIMINODINA PROPERIDINA Ester dan turunan lainnya dari ALFENTANIL, ANILERIDINA, BEZITRAMIDA, DIFENOKSILAT, DIFENOKSIN, DIPIPANONA, FENOPERIDINA, FENTANIL, PETIDINA INTERMEDIATE A, PETIDINA, PIRITRAMIDA, TRIMEPERIDINA dan REMIFENTANIL Garam, ester dan turunan lainnya dari ALFAMEPRODINA, ALFAPRODINA, ALLILPRODINA, BENZETIDIN, BETAMEPRODINA, BETAPRODINA, ETOKSERIDINA, HIDROKSIPETIDINA, FENAMPROMIDA, FENAZOSINA, METAZOSINA, NORPIPANONA, PETIDINA INTERMEDIATE B, PETIDINA INTERMEDIATE C, PIMINODINA dan PROPERIDINA LEVORFANOL
No Pos Tarif/HS 52 ex 2933.49.90 53 54 55 56 57 58 59 60 2933.59 61 ex 2933.59.90 62 63 2933.99 64 ex 2933.99.90 65 66 67 29.34 68 2934.91.00 59 - Uraian Barang - - Lain-lain Senyawa mengandung cincin pirimidina (dihidrogenasi maupun tidak) atau cincin piperazina dalam struktur: - - Lain-lain: - - - Lain-lain Lain-lain: - - Lain-lain: - - - Lain-lain Asam nukleat dan garamnya, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak; senyawa heterosiklik lainnya. - Lain-lain: - - Aminoreks (INN), Keterangan DROTEBANOL FENOMORFAN LEVOFENASILMORFAN LEVOMETORFAN NORLEVORFANOL RASEMETORFAN RASEMORFAN Ester dan turunan lainnya dari LEVORFANOL Garam, ester dan turunan lainnya dari DROTEBANOL, FENOMORFAN, LEVOFENASILMORFAN, LEVOMETORFAN, NORLEVORFANOL, RASEMETORFAN dan RASEMORFAN BENZILPIPERAZIN (BZP), N-BENZILPIPERAZIN META-KLOROFENILPIPERAZIN (MCPP) Garam, ester dan turunan lainnya dari BENZILPIPERAZIN (BZP), N-BENZILPIPERAZIN dan META-KLOROFENILPIPERAZIN (MCPP) ETONITAZENA KLONITAZENA PROHEPTASINA Garam, ester dan turunan lainnya dari ETONITAZENA, KLONITAZENA dan PROHEPTASINA DEKSTROMORAMIDA
No 69 Pos Tarif/HS 2934.99 70 ex 2934.99.90 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 29.39 2939.11 60 - Uraian Barang brotizolam (INN), klotiazepam (INN), kloksazolam (INN), dekstromoramid (INN), haloksazolam (INN), ketazolam (INN), mesokarb (INN), oksazolam (INN), pemolin (INN), fendimetrazin (INN), fenmetrazin (INN) dan sufentanil (INN); garamnya - - Lain-lain: - - - Lain-lain Alkaloid, alami atau direproduksi secara sintesis, dan garam, eter, ester serta turunan lainnya. - Alkaloid dari opium dan turunannya; garamnya: - - Konsentrat jerami poppy; buprenorfin (INN), kodein, dihidrokodein (INN), etilmorfin, etorfin (INN), heroin, hidrokodon (INN), hidromorfon (INN), morfin, nikomorfin Keterangan SUFENTANIL DIETILTIAMBUTENA DIMETILTIAMBUTENA DIOKSAFETIL BUTIRAT ETILMETILTIAMBUTENA FURETIDINA FENADOKSONA LEVOMORAMIDA MORAMIDA INTERMEDIAT MORFERIDINA RASEMORAMIDA Ester dan turunan lainnya dari DEKSTROMORAMIDA dan SUFENTANIL Garam, ester dan turunan lainnya dari DIETILTIAMBUTENA, DIMETILTIAMBUTENA, DIOKSAFETIL BUTIRAT, ETILMETILTIAMBUTENA, FURETIDINA, FENADOKSONA, LEVOMORAMIDA, MORAMIDA INTERMEDIAT, MORFERIDINA dan RASEMORAMIDA
No Pos Tarif/HS 82 2939.11.90 83 84 85 86 87 88 89 90 ex 2939.19.00 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 2939.72.00 61 - Uraian Barang (INN), oksikodon (INN), oksimorfon (INN), folkodin (INN), tebakon (INN) dan tebain; garamnya: - - - Lain-lain - Lain-lain Lain-lain, berasal dari tumbuhan: - - Kokain, ekgonin; garam, ester dan turunan lainnya Keterangan HIDROKODONA HIDROMORFONA MORFINA NIKOMORFINA OKSIKODONA OKSIMORFONA TEBAINA TEBAKON BENZILMORFINA DIHIDROMORFINA HIDROMORFINOL KODOKSIMA METILDESORFINA METILDIHIDROMORFINA METOPON MIROFINA MORFINA-N-OKSIDA Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentafalent lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya kodeina-N-oksida NORMORFINA DIHIDROETORFIN ORIPAVIN Ester dan turunan lainnya dari HIDROKODONA, HIDROMORFONA, MORFINA, NIKOMORFINA, OKSIKODONA, OKSIMORFONA, TEBAINA dan TEBAKON Garam, ester dan turunan lainnya dari BENZILMORFINA, DIHIDROMORFINA, HIDROMORFINOL, KODOKSIMA, METILDESORFINA, METILDIHIDROMORFINA, METOPON, MIROFINA, MORFINA-N-OKSIDA, Morfin metobromida serta turunan morfina nitrogen pentafalent lainnya, NORMORFINA, DIHIDROETORFIN dan ORIPAVIN Ekgonina, termasuk ester dan derivatnya yang setara dengan ekgonina dan kokaina.
No Pos Tarif/HS 30.03 106 ex 3003.49.00 107 ex 3003.90.00 30.04 108 3004.49.11 62 - Uraian Barang Obat (tidak termasuk barang dari pos 30.02, 30.05 atau 30.06) terdiri dari dua atau lebih konstituen yang telah dicampur bersama-sama untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, tidak disiapkan dalam dosis tertentu atau tidak dalam bentuk kemasan untuk penjualan eceran. - Lain-lain, mengandung alkaloid atau turunannya: - - Lain-lain Lain-lain Obat (tidak termasuk barang dari pos 30.02, 30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran. - Lain-lain, mengandung alkaloid atau turunannya: - - Lain-lain : - - - Mengandung morfin atau turunannya: - - - - Dari jenis untuk pemakaian oral atau untuk suntikan Keterangan Sediaan obat yang mengandung morfin atau turunannya Sediaan obat yang mengandung Fentanil; Hidromorfona; Oksikodona; Petidina; Sufentanil; Remifentanil; Metadona dan/atau campuran dengan bahan lain bukan Narkotika Sediaan obat yang mengandung morfin atau turunannya
63 - No 109 3004.49.19 110 ex 3004.90.99 Pos Tarif/HS Uraian Barang - - - Lain-lain - - - - Lain-lain Keterangan Sediaan obat yang mengandung Fentanil; Hidromorfona; Oksikodona; Petidina; Sufentanil; Remifentanil; Metadona dan/atau campuran dengan bahan lain bukan Narkotika DAFTAR NARKOTIKA GOLONGAN III TERMASUK GARAM, ESTER DAN TURUNAN LAINNYA No. Pos Tarif/HS Uraian Barang Keterangan 29.14 1 ex 2914.50.00 29.22 2 2922.14.00 Keton dan kinon, dengan fungsi oksigen lainnya maupun tidak, dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya. - Keton-fenol dan keton dengan fungsi oksigen lainnya Senyawa amino berfungsi oksigen. - Amino-alkohol, selain yang mengandung lebih dari satu jenis fungsi oksigen, eter dan esternya; garamnya : - - Dekstropropoksifena (INN) dan garamnya - - Lain-lain: - - - Lain-lain CB 13, nama lain CRA 13 atau SAB-378 DEKSTROPROPOKSIFENA 3 2922.19 ex 2922.19.90 Ester dan turunan lainnya dari DEKSTROPROPOKSIFENA 29.33 4 2933.33.00 Senyawa heterosiklik hanya dengan hetero atom nitrogen. - Senyawa mengandung cincin piridina tidak menyatu (dihidrogenasi maupun tidak) dalam struktur: - - Alfentanil (INN), anileridin (INN), bezitramida (INN), bromazepam (INN), carfentanil (INN), difenoksin (INN), difenoksilat (INN), dipipanon (INN), PROPIRAM
No. Pos Tarif/HS 5 2933.39 ex 2933.39.90 29.39 2939.11 6 2939.11.90 7 8 9 10 11 ex 2939.19.00 12 13 14 15 64 - Uraian Barang fentanil (INN), ketobemidon (INN), metilfenidat (INN), pentazosin (INN), petidin (INN), petidin(INN) intermediate A, fensiklidin (INN) (PCP), fenoperidin (INN), pipradol (INN), piritramida (INN), propiram (INN), remifentanil (INN) dan trimeperidin (INN); garamnya - Lain-lain: - - - Lain-lain Alkaloid, alami atau direproduksi secara sintesis, dan garam, eter, ester serta turunan lainnya. - Alkaloid dari opium dan turunannya; garamnya: - - Konsentrat jerami poppy; buprenorfin (INN), kodein, dihidrokodein (INN), etilmorfin, etorfin (INN), heroin, hidrokodon (INN), hidromorfon (INN), morfin, nikomorfin (INN), oksikodon (INN), oksimorfon (INN), folkodin (INN), tebakon (INN) dan tebain; garamnya: - - - Lain-lain Keterangan Ester dan turunan lainnya dari PROPIRAM DIHIDROKODEINA ETILMORFINA KODEINA POLKODINA BUPRENORFINA ASETILDIHIDROKODEINA NIKODIKODINA NIKOKODINA NORKODEINA Ester dan turunan lainnya dari DIHIDROKODEINA, ETILMORFINA, KODEINA, POLKODINA dan BUPRENORFINA
No. 16 Pos Tarif/HS 30.03 17 ex 3003.90.00 18 19 30.04 3004.90 20 ex 3004.90.99 21 65 - Uraian Barang Obat (tidak termasuk barang dari pos 30.02, 30.05 atau 30.06) terdiri dari dua atau lebih konstituen yang telah dicampur bersama-sama untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, tidak disiapkan dalam dosis tertentu atau tidak dalam bentuk kemasan untuk penjualan eceran. - Lain-lain Obat (tidak termasuk barang dari pos 30.02, 30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran. - Lain-lain: - - Lain-lain: - - - Lain-lain: - - - - Lain-lain Keterangan Garam, ester dan turunan lainnya dari ASETILDIHIDROKODEINA, NIKODIKODINA, NIKOKODINA dan NORKODEINA Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika Sediaan obat yang mengandung Kodeina; Buprenorfina; dan/atau campuran dengan bahan lain bukan Narkotika Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain
No. 22 Pos Tarif/HS 66 - Uraian Barang Keterangan bukan narkotika Sediaan obat yang mengandung Kodeina; Buprenorfina; dan/atau campuran dengan bahan lain bukan Narkotika
67 - B. DAFTAR PSIKOTROPIKA YANG DIBATASI DAN PENGAWASANNYA DILAKUKAN DI DALAM KAWASAN PABEAN (BORDER) DAFTAR PSIKOTROPIKA GOLONGAN I TERMASUK GARAM, ESTER DAN TURUNAN LAINNYA Pos Tarif/HS No Uraian Barang Keterangan 29.22 Senyawa amino berfungsi oksigen. - Amino-aldehida, amino-keton dan amino-kinon, selain yang mengandung lebih dari satu jenis fungsi oksigen; garamnya: - - Lain-lain 1 2 3 ex 2922.39.00 DESKLOROKETAMIN dan semua isomer serta semua bentuk stereokimianya 2F-DESKLOROKETAMIN, nama lain 2-FDCK, 2-Fluorodeskloroketamin, 2-FIuoro-2'-Okso-PCM Garam, ester dan turunan lainnya dari DESKLORO-KETAMIN dan 2F-DESKLOROKETAMIN 29.33 Senyawa heterosiklik hanya dengan hetero atom nitrogen. - Lain-lain: 2933.99 - Lain-lain: 4 5 6 7 ex 2933.99.90 - - Lain-lain FLUBROMAZOLAM FLUALPRAZOLAM KLONAZOLAM Garam, ester dan turunan lainnya dari FLUBROMAZOLAM, FLUALPRAZOLAM dan KLONAZOLAM DAFTAR PSIKOTROPIKA GOLONGAN II TERMASUK GARAM, ESTER DAN TURUNAN LAINNYA Pos Tarif/HS No Uraian Barang Keterangan 29.22 Senyawa amino berfungsi oksigen. - Asam amino, selain yang mengandung lebih dari satu jenis fungsi oksigen, dan esternya; garamnya: 1 2 ex 2922.49.00 - Lain-lain AMINEPTINA Garam, ester dan turunan lainnya dari AMINEPTINA
No 3 4 5 6 7 Pos Tarif/HS 29.33 2933.33.00 2933.39 ex 2933.39.90 2933.53.00 68 - Uraian Barang Senyawa heterosiklik hanya dengan hetero atom nitrogen. - Senyawa mengandung cincin piridina tidak menyatu (dihidrogenasi maupun tidak) dalam struktur: - - Alfentanil (INN), anileridin (INN), bezitramida (INN), bromazepam (INN), carfentanil (INN), difenoksin (INN), difenoksilat (INN), dipipanon (INN), fentanil (INN), ketobemidon (INN), metilfenidat (INN), pentazosin (INN), petidin (INN), petidin(INN) intermediate A, fensiklidin (INN) (PCP), fenoperidin (INN), pipradol (INN), piritramida (INN), propiram (INN), remifentanil (INN) dan trimeperidin (INN); garamnya - - Lain-lain: - - - Lain-lain Senyawa mengandung cincin pirimidina (dihidrogenasi maupun tidak) atau cincin piperazina dalam struktur: - - Alobarbital (INN), amobarbital (INN), barbital (INN), butalbital (INN), butobarbital, siklobarbital (INN), metilfenobarbital Keterangan METILFENIDAT ETILFENIDAT Ester dan turunan lainnya dari METILFENIDAT Garam, ester dan turunan lainnya dari ETILFENIDAT SEKOBARBITAL
No Pos Tarif/HS 8 2933.59 ex 2933.59.90 9 10 2933.99 ex 2933.99.90 29.34 2934.99 11 ex 2934.99.90 12 30.03 13 ex 3003.90.00 30.04 69 - Uraian Barang (INN), pentobarbital (INN), fenobarbital (INN), sekbutabarbital (INN), sekobarbital (INN) dan vinilbital (INN); garamnya - - Lain-lain: - - - Lain-lain Lain-lain: - - Lain-lain: - - - Lain-lain Asam nukleat dan garamnya, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak; senyawa heterosiklik lainnya. - Lain-lain: - - Lain-lain: - - - Lain-lain Obat (tidak termasuk barang dari pos 30.02, 30.05 atau 30.06) terdiri dari dua atau lebih konstituen yang telah dicampur bersama-sama untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, tidak disiapkan dalam dosis tertentu atau tidak dalam bentuk kemasan untuk penjualan eceran. - Lain-lain Obat (tidak termasuk barang dari pos 30.02, 30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam Keterangan Ester dan turunan lainnya dari SEKOBARBITAL DICLAZEPAM Garam, ester dan turunan lainnya dari DICLAZEPAM ETIZOLAM Garam, ester dan turunan lainnya dari ETIZOLAM Sediaan obat yang mengandung Metilfenidat dan/atau campuran dengan bahan lain bukan Psikotropika
70 - No Pos Tarif/HS Uraian Barang Keterangan 3004.90 dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran. - Lain-lain: - - Lain-lain: - - - Lain-lain: - - - - Lain-lain 14 ex 3004.90.99 Sediaan obat yang mengandung Metilfenidat dan/atau campuran dengan bahan lain bukan Psikotropika DAFTAR PSIKOTROPIKA GOLONGAN III TERMASUK GARAM, ESTER DAN TURUNAN LAINNYA Pos Tarif/HS No Uraian Barang Senyawa berfungsi karboksiimida (termasuk sakarin dan garamnya) dan senyawa berfungsi imina. - Imida dan turunannya; garamnya: - - Glutetimida (INN) GLUTETIMIDA Keterangan 29.25 1 2925.12.00 2 ex 2925.19.00 - Lain-lain Garam, ester dan turunan lainnya dari GLUTETIMIDA 3 29.33 2933.33.00 Senyawa heterosiklik hanya dengan hetero atom nitrogen. - Senyawa mengandung cincin piridina tidak menyatu (dihidrogenasi maupun tidak) dalam struktur: - - Alfentanil (INN), anileridin (INN), bezitramida (INN), bromazepam (INN), carfentanil (INN), difenoksin (INN), difenoksilat (INN), dipipanon (INN), fentanil (INN), ketobemidon (INN), metilfenidat (INN), PENTAZOSINA
No Pos Tarif/HS 4 2933.39 ex 2933.39.90 5 6 7 8 2933.53.00 9 2933.59 ex 2933.59.90 10 2933.91.00 71 - Uraian Barang pentazosin (INN), petidin (INN), petidin(INN) intermediate A, fensiklidin (INN) (PCP), fenoperidin (INN), pipradol (INN), piritramida (INN), propiram (INN), remifentanil (INN) dan trimeperidin (INN); garamnya - - Lain-lain: - - - Lain-lain Senyawa mengandung cincin pirimidina (dihidrogenasi maupun tidak) atau cincin piperazina dalam struktur: - - Alobarbital (INN), amobarbital (INN), barbital (INN), butalbital (INN), butobarbital, siklobarbital (INN), metilfenobarbital (INN), pentobarbital (INN), fenobarbital (INN), sekbutabarbital (INN), sekobarbital (INN) dan vinilbital (INN); garamnya - - Lain-lain: - - - Lain-lain Lain-lain: - - Alprazolam (INN), kamazepam (INN), klordiazepoksid (INN), klonazepam (INN), klorazepat, delorazepam (INN), diazepam (INN), estazolam (INN), etil loflazepat (INN), fludiazepam (INN), flunitrazepam (INN), flurazepam (INN), Keterangan Ester dan turunan lainnya dari PENTAZOSINA AMOBARBITAL BUTALBITAL PENTOBARBITAL SIKLOBARBITAL Ester dan turunan lainnya dari AMOBARBITAL, BUTALBITAL, PENTOBARBITAL dan SIKLOBARBITAL FLUNITRAZEPAM
72 - No Pos Tarif/HS Uraian Barang Keterangan 2933.99 11 ex 2933.99.90 halazepam (INN), lorazepam (INN), lormetazepam (INN), mazindol (INN), medazepam (INN), midazolam (INN), nimetazepam (INN), nitrazepam (INN), nordazepam (INN), oxazepam (INN), pinazepam (INN), prazepam (INN), pirovaleron (INN), temazepam (INN), tetrazepam (INN) dan triazolam (INN); garamnya - - Lain-lain: - - - Lain-lain Ester dan turunan lainnya dari FLUNITRAZEPAM 29.39 12 2939.43.00 13 ex 2939.49.00 Alkaloid, alami atau direproduksi secara sintesis, dan garam, eter, ester serta turunan lainnya. - Alkaloid dari ephedra dan turunannya; garamnya: - - Katin (INN) dan garamnya - - Lain-lain KATINA, nama lain (+)-norpseudo-efedrina Ester dan turunan lainnya dari KATINA DAFTAR PSIKOTROPIKA GOLONGAN IV TERMASUK GARAM, ESTER DAN TURUNAN LAINNYA Pos Tarif/HS No Uraian Barang Alkohol asiklik dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya. - Turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasi dari alkohol asiklik: - - Etklorvinol (INN) - - Lain-lain Keterangan 29.05 2905.51.00 ex 2905.59.00 1 2 ETKLORVINOL Garam, ester dan turunan lainnya dari ETKLORVINOL 29.21 Senyawa berfungsi amina. - Monoamina aromatik dan turunannya;
No Pos Tarif/HS 3 4 2921.46.00 5 6 7 8 9 ex 2921.49.00 29.22 10 2922.31.00 11 ex 2922.39.00 29.24 12 2924.11.00 2924.19 13 ex 2924.19.90 14 2924.24.00 2924.29 15 ex 2924.29.90 73 - Uraian Barang Keterangan garamnya: - - Amfetamina (INN), benzfetamina (INN), deksamfetamina (INN), etilamfetamina (INN), fenkamfamina (INN), lefetamina (INN), levamfetamina (INN), mefenoreks (INN) dan fentermina (INN); garamnya - - Lain-lain BENZFETAMINA ETILAMFETAMINA, nama lain N-Etilamfetamina FENCAMFAMINA FENTERMINA LEFETAMINA, nama lain SPA MEFENOREKS Ester dan turunan lainnya dari BENZFETAMINA, ETILAMFETAMINA, FENCAMFAMINA, FENTERMINA, LEFETAMINA dan MEFENOREKS Senyawa berfungsi oksigen. - Amino-aldehida, amino-keton dan amino-kinon, selain yang mengandung lebih dari satu jenis fungsi oksigen; garamnya: - - Amfepramona (INN), metadona (INN) dan normetadona (INN); garamnya - - Lain-lain amino AMFEPRAMONA, nama lain Dietilpropion Ester dan turunan lainnya dari AMFEPRAMONA Senyawa berfungsi karboksiamida; senyawa berfungsi amida dari asam karbonat. - Amida asiklik (termasuk karbamat asiklik) dan turunannya; garamnya: - - Meprobamat (INN) MEPROBAMAT - - Lain-lain: - - - Lain-lain Garam, ester dan turunan lainnya dari MEPROBAMAT Amida siklik (termasuk karbamat siklik) dan turunannya; garamnya: - - Etinamat (INN) - - Lain-lain: - - - Lain-lain ETINAMAT Garam, ester dan turunan lainnya
No Pos Tarif/HS 29.26 16 2926.30.00 17 ex 2926.90.00 29.33 18 2933.33.00 19 2933.39 20 ex 2933.39.90 74 - Uraian Barang Senyawa berfungsi nitril. - Fenproporex (INN) dan garamnya; metadona (INN) intermediat (4-siano- 2-dimetilamino-4,4- difenilbutana) - Lain-lain Senyawa heterosiklik hanya dengan hetero atom nitrogen. - Senyawa mengandung cincin piridina tidak menyatu (dihidrogenasi maupun tidak) dalam struktur: - - Alfentanil (INN), anileridin (INN), bezitramida (INN), bromazepam (INN), carfentanil (INN), difenoksin (INN), difenoksilat (INN), dipipanon (INN), fentanil (INN), ketobemidon (INN), metilfenidat (INN), pentazosin (INN), petidin (INN), petidin(INN) intermediate A, fensiklidin (INN) (PCP), fenoperidin (INN), pipradol (INN), piritramida (INN), propiram (INN), remifentanil (INN) dan trimeperidin (INN); garamnya - - Lain-lain: - - - Lain-lain Senyawa mengandung cincin pirimidina (dihidrogenasi maupun tidak) atau cincin piperazina Keterangan dari ETINAMAT FENPROPOREKS Ester dan turunan lainnya dari FENPROPOREKS BROMAZEPAM PIPRADROL Ester dan turunan lainnya dari BROMAZEPAM dan PIPRADROL
No Pos Tarif/HS 21 2933.53.00 22 23 24 25 26 27 28 2933.55.00 2933.59 29 ex 2933.59.90 30 2933.72.00 31 32 2933.91.00 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 75 - Uraian Barang dalam struktur: - - Alobarbital (INN), amobarbital (INN), barbital (INN), butalbital (INN), butobarbital, siklobarbital (INN), metilfenobarbital (INN), pentobarbital (INN), fenobarbital (INN), sekbutabarbital (INN), sekobarbital (INN) dan vinilbital (INN); garamnya - - Loprazolam (INN), meklokualon (INN), metakualon (INN) dan zipeprol (INN); garamnya - - Lain-lain: - - - Lain-lain Laktam: - - Klobasam (INN) dan metiprilon (INN) - Lain-lain: - - Alprazolam (INN), kamazepam (INN), klordiazepoksid (INN), klonazepam (INN), klorazepat, delorazepam (INN), diazepam (INN), estazolam (INN), etil loflazepat (INN), fludiazepam (INN), flunitrazepam (INN), flurazepam (INN), halazepam (INN), lorazepam (INN), lormetazepam (INN), mazindol (INN), medazepam (INN), midazolam (INN), nimetazepam (INN), nitrazepam (INN), nordazepam (INN), oxazepam (INN), pinazepam (INN), Keterangan ALLOBARBITAL BARBITAL BUTOBARBITAL FENOBARBITAL METILFENOBARBITAL SEKBUTABARBITAL VINILBITAL LOPRAZOLAM Ester dan turunan lainnya dari ALLOBARBITAL, BARBITAL, BUTOBARBITAL, FENOBARBITAL, METILFENOBARBITAL, SEKBUTABARBITAL, VINILBITAL dan LOPRAZOLAM KLOBAZAM METIPRILON ALPRAZOLAM DELORAZEPAM DIAZEPAM ESTAZOLAM ETIL LOFLAZEPAT FLUDIAZEPAM FLURAZEPAM HALAZEPAM KAMAZEPAM KLONAZEPAM KLORAZEPAT KLORDIAZEPOKSIDA LORAZEPAM LORMETAZEPAM MAZINDOL MEDAZEPAM MIDAZOLAM NIMETAZEPAM NITRAZEPAM NORDAZEPAM OKSAZEPAM
No 53 54 55 56 57 58 Pos Tarif/HS 2933.99 59 ex 2933.99.90 60 61 62 29.34 63 2934.91.00 64 65 66 67 68 69 70 71 72 2934.99 73 ex 2934.99.90 76 - Uraian Barang prazepam (INN), pirovaleron (INN), temazepam (INN), tetrazepam (INN) dan triazolam (INN); garamnya - Lain-lain: - - - Lain-lain Asam nukleat dan garamnya, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak; senyawa heterosiklik lainnya. - Lain-lain: - - Aminoreks (INN), brotizolam (INN), klotiazepam (INN), kloksazolam (INN), dekstromoramid (INN), haloksazolam (INN), ketazolam (INN), mesokarb (INN), oksazolam (INN), pemolin (INN), fendimetrazin (INN), fenmetrazin (INN) dan sufentanil (INN); garamnya - - Lain-lain: - - - Lain-lain Keterangan PINAZEPAM PIROVALERONA PRAZEPAM TEMAZEPAM TETRAZEPAM TRIAZOLAM ZOLPIDEM FENAZEPAM Garam, ester dan turunan lainnya dari KLOBAZAM, METIPRILON, ZOLPIDEM dan FENAZEPAM Ester dan turunan lainnya dari ALPRAZOLAM, DELORAZEPAM, DIAZEPAM, ESTAZOLAM, ETIL LOFLAZEPAT, FLUDIAZEPAM, FLURAZEPAM, HALAZEPAM, KAMAZEPAM, KLONAZEPAM, KLORAZEPAT, KLORDIAZEPOKSIDA, LORAZEPAM, LORMETAZEPAM, MAZINDOL, MEDAZEPAM, MIDAZOLAM, NIMETAZEPAM, NITRAZEPAM, NORDAZEPAM, OKSAZEPAM, PINAZEPAM, PIROVALERONA, PRAZEPAM, TEMAZEPAM, TETRAZEPAM dan TRIAZOLAM AMINOREKS BROTIZOLAM FENDIMETRAZINA HALOKSAZOLAM KETAZOLAM KLOKSAZOLAM KLOTIAZEPAM MESOKARB OKSAZOLAM PEMOLINA Ester dan turunan lainnya dari
No Pos Tarif/HS 30.03 74 ex 3003.90.00 30.04 3004.90 75 ex 3004.90.99 77 - Uraian Barang Obat (tidak termasuk barang dari pos 30.02, 30.05 atau 30.06) terdiri dari dua atau lebih konstituen yang telah dicampur bersama-sama untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, tidak disiapkan dalam dosis tertentu atau tidak dalam bentuk kemasan untuk penjualan eceran. - Lain-lain Obat (tidak termasuk barang dari pos 30.02, 30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran. - Lain-lain: - - Lain-lain: - - - Lain-lain: - - - - Lain-lain Keterangan AMINOREKS, BROTIZOLAM, FENDIMETRAZINA, HALOKSAZOLAM, KETAZOLAM, KLOKSAZOLAM, KLOTIAZEPAM, MESOKARB, OKSAZOLAM dan PEMOLINA Sediaan obat yang mengandung Alprazolam; Amfepramona; Bromazepam; Clobazam; Clonazepam; Chlordiazepoxide; Diazepam; Estazolam; Lorazepam; Midazolam; Nimetazepam; Phenobarbital; Zolpidem dan/atau campuran dengan bahan lain bukan Psikotropika Sediaan obat yang mengandung Alprazolam; Amfepramona; Bromazepam; Clobazam; Clonazepam; Chlordiazepoxide;
No Pos Tarif/HS 78 - Uraian Barang Keterangan Diazepam; Estazolam; Lorazepam; Midazolam; Nimetazepam; Phenobarbital; Zolpidem dan/atau campuran dengan bahan lain bukan Psikotropika jdih.kemkes.go.id
79 - C. DAFTAR PREKURSOR FARMASI YANG DIBATASI DAN PENGAWASANNYA DILAKUKAN DI DALAM KAWASAN PABEAN (BORDER) No Pos Tarif/HS Uaraian Barang Keterangan 1 2 3 4 5 6 28.41 2841.61.00 29.39 2939.41.00 2939.42.00 2939.44.00 2939.61.00 2939.62.00 30.03 Garam dari asam oksometalik atau asam peroksometalik. - Manganit, manganat dan permanganat: - - Kalium permanganat Alkaloid, alami atau direproduksi secara sintesis, dan garam, eter, ester serta turunan lainnya. - Alkaloid dari ephedra dan turunannya; garamnya: - - Efedrin dan garamnya - - Pseudoefedrin (INN) dan garamnya - - Norefedrin dan garamnya - Alkaloid dari rye ergot dan turunannya; garamnya: - - Ergometrin (INN) dan garamnya - - Ergotamin (INN) dan garamnya Obat (tidak termasuk barang dari pos 30.02, 30.05 atau 30.06) terdiri dari dua atau lebih konstituen yang telah dicampur bersama-sama untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, tidak disiapkan dalam dosis tertentu atau tidak dalam bentuk kemasan untuk penjualan eceran. - Lain-lain, mengandung alkaloid atau turunannya: - - Mengandung efedrin atau garamnya nama lain Fenilpropanolamin dan garamnya 7 3003.41.00 Sediaan obat yang mengandung Efedrin atau garamnya
No 8 Pos Tarif/HS 3003.42.00 9 3003.43.00 10 ex 3003.49.00 30.04 11 3004.41.00 12 3004.42.00 13 3004.43.00 14 ex 3004.49.90 80 - Uaraian Barang Keterangan - Mengandung pseudoefedrin (INN) atau garamnya - - Mengandung norefedrin atau garamnya - - Lain-lain Sediaan obat yang mengandung Pseudoefedrin (INN) atau garamnya Sediaan obat yang mengandung Norefedrin atau garamnya Sediaan obat yang mengandung Ergometrin atau garamnya; Sediaan obat yang mengandung Ergotamin atau garamnya Obat (tidak termasuk barang dari pos 30.02, 30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran. - Lain-lain, mengandung alkaloid atau turunannya: - - Mengandung efedrin atau garamnya - - Mengandung pseudoefedrin (INN) atau garamnya - - Mengandung norefedrin atau garamnya - - Lain-lain Sediaan obat yang mengandung Efedrin atau garamnya Sediaan obat yang mengandung Pseudoefedrin (INN) atau garamnya Sediaan obat yang mengandung Norefedrin atau garamnya Sediaan obat yang mengandung Ergometrin atau garamnya; Sediaan obat yang mengandung Ergotamin atau garamnya MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BUDI G. SADIKIN
81 - LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR FARMASI BENTUK GAMBAR LABEL NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR FARMASI DALAM BENTUK OBAT JADI BENTUK GAMBAR LABEL NARKOTIKA BENTUK GAMBAR LABEL PSIKOTROPIKA BENTUK GAMBAR LABEL PREKURSOR FARMASI DALAM BENTUK OBAT JADI GOLONGAN OBAT BEBAS TERBATAS BENTUK GAMBAR LABEL PREKURSOR FARMASI DALAM BENTUK OBAT JADI GOLONGAN OBAT KERAS MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BUDI G. SADIKIN