_ILia naJ'lJlYAL\A , ·.-."IT":aaSITAS AllU.ANOOA S" •• SAYA. ) EAB I 1. Latar Belakanq Masalah. Didalam upaya untuk mempercepat suatu proses hukum terjadi, kebanyakan orang menganggap, sepakat untuk menyimpangi peraturan perundang-undangan yang telah ada, adalah sangat membantu. Walaupun sebenarnya hal-hal itu seringkali mengandung resiko dan bisa saja membawa seseorang yang sebenarnya mempunyai posisi yang kuat menjadi lemah dimata huKum. Kebiasaan-kebiasaan yang muncul dalam masyarakat untuk menyimpangi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan saat ini makin beragam. Penyimpangan-penyimpangan terhadap peraturan perundang- undangan ini biasanya terjadi atas kesepakatan kedua belah pihak atau antara beberapa orang yang melakukan suatu hubungan hukum. Pada awal kesepakatan semuanya akan berjalan sesuai dengan kehendak para pihak, sampai saat dimana ketika kesepakatan itu ternyata dilanggar oleh salah satu pihak yang beritikad buruk. Didalam keadaan dimana salah satu pihak melakukan hal- hal diluar kesepakatan, maka pihak yang satu akan mencari penyelesaiannya lewat hukum yang berlaku. Tetapi tidak 1
.. Lt. .... 'UITAKAAft • ....... ·'·BRmAS AlaLANOQA SUIAIAYA , jarang pula pihak yang dirugikan tidak mendapatkan jalan keluar yang diinginkannya lewat hukum itu sendiri. Hal itu disebabkan karena didalam kesepakatan pertama yang dibuat oleh para pihak ini, ada peraturan perundang-undangan yang harus disimpangi. Kebutuhan masyarakat akan hukum yang mejemuk membuat undang-undang selalu tidak dapat berjalan didepan masyarakat. Artinya undang-undang yang dibuat selalu hadir , setelah ada permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Memang sulit untuk memprediksi suatu keadaan yang akan terjadi dalam masyarakat pada waktu-waktu yang akan datang. Meskipun demikian apabila muncul kasus-kasus baru didalam masyarakat, maka para yuris dianggap harus bisa menyelesaikannya. Tidak peduli apakah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur hal itu atau tidak. Setiap kali para pihak akan melakukan suatu hubungan hukum maka para pihak akan selalu memerlukan sesuatu sebagai alat bukti. Kebanyakan orang memilih menuangkan suatu hubungan hukum yang dilakukan dengan membuat bukti tertulis. Karena segala sesuatu dianggap telah mencapai ti tik aman apabila telah dituangkan secara hitam diatas putih, baik itu dibuat secara otentik maupun secara dibawah tangan. Karena alat pembuktian ini akan menjadi sangat penting bagi para pihak apabiia terjadi sesuatu sengketa dibeiakang hari. 2
, ~. 1 tt narUITALU.N • • 'IlASITAS AlaLANOOA SUIiAIlAYA Demi suatu keamanan masyarakat mulai menyadari bahwa membuat sesuatu bukti dalam bentuk otentik adalah lebih aman yang dengan tugas dibanding dengan lainnya. Sesuai jabatannya yang tertuang dalam pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, maka notaris adalah pejabat umum yang satu satunya lengkap berwenang untuk membuat akta otentik. Secara 1 bunyinya adalah sebaqai berikut : satu-satunya "Notaris semua berwenang perjanjian dan penetapan yang diharuskan perbuatan, peraturan umum atau oleh yang berkepentingan oleh suatu dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, tanggalnya, menyimpan aktanya dan menjamin kepastian memberikan grosse, semuanya salinan dan kutipannya, sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat a ta u orang lain . .... adalah untuk membuat akta otentik mengenai pejabat umum yang Sehubungan dengan hal itu, maka peranan notaris sangatlah penting untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang akan melakukan perbuatan hukum, terutama dalam lapangan hukum perdata. Selain itu jabatan notaris adalah jabatan kepercayaan sehingga pada notaris masyarakat percaya bahwa apa yang telah dibuat oleh seorang notaris adalah benar- benar sah dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sernpurna. Bagi masyarakat awam, notaris dianggap figur yang paling tahu ten tang hukum dan berbagai akibatnya, sehingga 3
dalam hal ini memang notaris harus benar-benar siap untuk memberikan informasi yang diperlukan oleh masyarakat. Walaupun tidak jarang didalam beberapa kasus yang terjadi, akta yang dibuat secara otentik bahkan bisa menjadi akta yang hanya berkekuatan dibawah tangan, dan bahkan ada yang sama sekali menjadi batal demi hukum atau dibatalkan. Hal ini bisa saja terjadi karena didapati akta yang dibuat tersebut cacad hukum. Keadaan seperti inilah yang membuat masyarakat akhirnya tidak mendapatkan kepastian hukum dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Didalam penulisan ini penulis ingin membahas masalah tentang pembuatan surat pernyataan yang dibuat olen dan dihadapan seorang notaris, dimana isi dari surat pernyataan tersebut, ternyata membantah isi dari akta lain yang merupakan akta otentik juga. Dalam hal ini dikenal dengan akta contra letter. ivlasalah penggunaan akta contra letter ini juga akan menjadi lebin komplek apabila ternyata akta tersebut dibuat dengan menyimpangi peraturan perundang undangan yang ada. Dan apalagi kalau ternyata akta contra letter tersebut merupakan suatu bukti kepemilikan seseorang terhadap suatu benda. Didalam penulisan ini penulis mengangkat suatu kasus, misalnya dimana seorang warga negara asing yang secara jelas menurut Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 pasal 4
20 ayat 3 dan bahkan pada pasal 26 ayat 2 dilarang atau tidak diperbolehkan untuk mempunyai hak milik atas tanah, karena ingin memiliki sebidang tanah di Indonesia, maka warga negara asing tersebut membeli sebidang tanah yang diinginkannya dengan meminta atau mengatasnamakan orang lain yang merupakan warga negara Indonesia. Dalam akta jual beli yang dibuat PPAT dicantumkan kalau yang bertindak sebagai pembeli adalah warga negara Indonesia tersebut, maka secara otomatis hak kepemilikan atas tanah tersebut adalah pada warga negara Indonesia i tu. Untuk menj amin dan membuktikan bahwa tanah tersebut adalah sebenarnya merupakan milik dari warga negara asing ini maka kedua belah pihak (WNA dan wNIj ini, sepakat untuk membuat surat pernyataan pada notaris yang lain berisi pernyataan dari warga negara Indonesia tersebut untuk tidak melakukan tindakan pengalihan atau pemindahan hak atas tanah tersebut pada orang lain dengan cara dan maksud apapun tanpa ijin dan persetujuan dari warga negara asing ini. Kemudian notaris membuatkan surat pernyataan tersebut sebagai akta contra letter yang berarti membantah isi dari akta jual beli yang telah dibuat oleh notaris terdahulu atas permintaan para pihak. Hal seperti diatas ini dapat terjadi didalam masyarakat yang dengan beragam kepentingan ini. Apabila hal tersebut di atas terjadi dan kemudian pacta suatu 5
saat tirnbul masalah dimana warga negara Indonesia yang namanya secara nyata merupakan pemilik sah dari tanah tersebut sebagaimana telah tercantum dalam sertifikatnya mulai mempunyai itikad buruk dan kemudian melakukan tindakan peralihan atau pemindahan hak terhadap tanah tersebut misalnya lewat jual beli kepada pihak yang lain. Maka muncul gugatan dari warga negara aSing ini dengan mernbawa bukti kepemilikannya, yaitu berupa surat pernyataan yang dibuat oleh dan dihadapan seorang notaris, yang disepakati oleh kedua belah pihak (antara WNA dan WNI) , dimana tanah tersebut adalah sebenarnya milik dari warga negara asing dan pihak warga negara Indonesia ini sepakat untuk tidak melakukan perbuatan peralihan dan atau pemindahan hak atas tanah tersebut. Surat pernyataan yang dibuat dengan menyimpangi undang- undang pokok agraria tersebut menjadi dasar gugatan yang sangat rapuh mengingat bahwa peraturan perunaang undangan tersebut adalah merupakan peraturan yang sudah sangat baku dan tidak dapat disimpangi dengan tujuan apapun juga. Didalam tesis ini penulis akan membahas bagaimanakah suatu akta contra letter dapat menjadi suatu alat pembuktian yang membuktikan bahwa telah terjadi suatu perikatan diantara para pihak dan apakah memang penggunaan akta contra letter yang menyimpangi peraturan perundang-undangan ini bisa terus 6
dapat digunakan sebagai salah satu jalan keluar bagi seseorang untuk dapat memiliki suatu hake Disinilah letak penting dari permasalahan dalam tesis ini. Kasus diatas hanyalah con ton yang diangkat penulis untuk membawa penulisan tesis ini ke pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini, sedangkan terhadap peraturan perundang undang yang disimpangi bisa saja terjadi pada peraturan perundang-undangan yang ada lainnya. Berdasarkan dari letak penting permasalahan dalam penulisan inilah, yang mendorong penulis untuk menulis tesis dengan judul H Kekuatan Pembuktian Akta Contra Letter Sebagai Akta Otentik. Y .2. Permasalahan Permasalahan yang diambil penulis didalam tesis yang berjudul "Kekuatan Pembuktian Akta Contra Letter Sebagai Akta Otentik ini yaitu a. Bagaimana kekuatan pembuktian akta contra letter sebagai akta otentik yang dibuat dengan menyimpangi peraturan perundang-undangan ? b. Bagaiman peranan dan tanggunggugat seorang notaris terhadap akta contra letter yang dibuat dihadapannya? i
3. Metode Peneli tian Metode penyusunan penulisan tesis yang dipergunakan oleh penulis mengenai kekuatan pembuktian akta contra letter sebagai akta otentik ini, adalah dengan menggunakan metode penelitian normatir, karena penelitian ini didasarkan dengan melakukan studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti dan menganalisa bahan-bahan pustaka bidang hukurn, juga penulis melakukan wawancara lisan kepada beberapa orang notaris yang menjalankan tugas jabatannya di Surabaya. Pendekatan yang penulis lakukan adalah dengan melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approachi. Adapun bahan hukum yanq diperoleh penulis meliputi : 2 1. Bahan Hukurn Primer, yaitu bahan-bahan hukurn yang mempunyai kekuatan mengikat antara lain Kitab Undang- Undang Hukurn Perdata atau B.W., Peraturan Jabatan Notaris, dan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 2. Bahan Hukurn Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukurn primer seperti buku-buku, artikel majalah, serta makalahihasil karya yang berhubungan dengan materi penulisan tesis ini. 2 Soo.jnii() Snskant.f; na.n Sri T\.1;u,uidji;; I'srtBfitian HHkum Nnrmatif Sua.tu TiniaHan Sinf!kat. Ed;",j Ke.w~u; Cet..alr"'1 Keempat, Ja.1carta : Grafindo Persada, 1994, HAL. 25 8
Namun penulis akui bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, hal ini disebabkan oleh adanya keterbatasan keterbatasan didalam lingkungan penelitian penulis. Untuk itu, penulis mengharapkan dimasa yang akan datang, peneliti selanjutnya dapat menggunakan penelitian ini sebagai pedoman dasar dan dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada dalam penelitian ini. 4. 'Iujuan Dan Manfaat Penel.itian Tesis ini dibuat dan disusun dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Magister Kenotariatan (lv.iKnj, pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya Program Studi Magister Kenotariatan. Selain tujuan diatas, tujuan lain yang ingin dicapai penulis dalam peneli tian ini adalah, untuk mengetahui dan memahami apa sebenarnya akta contra letter tersebut dan bagaimanakah penggunaan akta ini agar tidak membawa dampak yang buruk bagi masyarakat penggunanya. Juga untuk mengetahui bagaimana kekuatan pembuktian dari akta contra letter ini, apabila dibuat dengan menyimpangi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta juga untuk mengetahui kepastian hukum apa yang dapat diberikan oleh seorang notaris terhadap akta contra letter yang dibuat dihadapannya. 9
Sedangkan rnanfaat penelitian ini secara teoritis adalah penulis rnengharapkan hasil dari penelitian ini dapat berrnanfaat dalarn rnernberikan surnbangan pernikiran terhadap perrnasalahan dan pengaturan bidang kenotariatan, khususnya terhadap rnasalah aKta contra letter yang dibuat dihadapan seorang notaris. Serta dalarn rangka ikut berpartisipasi di dalarn pArnbaharuan hukurn nasional di bidang kenotariatan, sehingga penanganan dan penyelesaian kasus-kasus tersebut sesuai dengan rasa keadilan rnasyarakat dan sekaligus rnernenuhi asas rnanfaat yang rnerupakan inti dari penegakan hukurn. Selain rnanfaat teoritis, penulis juga rnengharapkan ada rnanfaat praktis dari penulisan ini, yaitu dapat rnenarnbah wawasan pengetahuan bagi penulis berkaitan dengan dalam rnenjalankan tugas jabatan notaris sebagai seorang pejabat urnurn berkenaan dengan akta yang dibuat oleh dan dihadapannya, serta juga rnenarnbah wawasan bagi praktisi hukurn lainnya seperti pengacara, hakim, dan rnasyarakat umurn. 5. Tinjauan Pustaka. A. Tentang Pembuktian Pada Umumnya Perihal pernbuktian pada urnurnnya diatur dalam pasal 1865 B. W. yang secara tegas rnenya takan bahwa '.~ Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna iO
meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut".3 Selain itu terdapat juga didalarn pasal 163 H. 1. R yang berbunyi "Barangsiapa yang menyatakan mempunyai barang sesuatu hak, atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak i tu a tau adanya kejadian i tu"·'. Dari kedua pasal ini dapat dilihat bahwa yang dibuktikan dihadapan sidang pengadilan bukan saja peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian tetapi juga hak. Pendapat ini juga dianut oleh Prof. R. Subekti, S.H. yang menyatakan dalarn bukunya ····Hukurn Pernbuktian" yaitu, "bahwa tidak hanya peristiwa saja yang dapat dibuktikan, tetapi juga sesuatu hak!!. Prof. Mr. A. Pitlo juga rnenyatakan bahwa "rang dapat dibuktikan ialah fakta dan hak·'·'. Selain i tu Dr. Sudikno iviertokusurno, S. H. juga berpendapat sarna dalant bukunya \"Hukurn Acara Perdata Indonesia" .4 Walaupun dinyatakan dengan tegas apa yang harus dibuktikan, tetapi tidak berarti bahwa setiap orang yang rnengemukakan sesuatu hak atau terjadinya peristiwa itu selalu harus rnernbuktikan apa yang ia kernukakan. Yang harus dibuktikan itu suatu hak atau 3 R SilMI.-ti nail R TJiitrmwfihie; Kitah nndallP-n.,d::;np Hulmm Perdata Ed;,,; Re,ri.~i Cetal.-an KetigapuIuh dua, Jakarta: Prad..'1ya Paramita, 2002) : Hal. 475 4 Teguh Samudera, Hukum£embuktian Dalam Acara Perdata, Cetakan Pertama, Bandung Penerbit Alumni, 1992, Hal. 17 J too ~ ~ J it
peristiwa, dan atau kebenaran hak dan atau peristiwa tersebut yang disangkal oleh pihak lain. Apabila tidak disangkal maka tidak perlu membuktikan adanya hak yang dinyatakan itu. Dalam hal hUbungannya dengan arti pembuktian, Prof. R. Subekti, S.H., berpendapat bahwa HMembuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan loS Sedangkan Teguh Samudera, S.H., seorang pengacara di Jakarta menyimpulkan bahwa, membuktikan berarti menjelaskan (menya takanj kedudukan hukum yang sebenarnya berdasarkan keyakinan hakim kepada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak yang bersenqketa. ~ Hukum pembuktian menqenal beberapa aiaran atau teori pembuktian, menurut Prof. Satochid Kartanegara S. H. , 'o\Dalam bidang hukum pembuktian dikenal 4 sistem at au 4 ajaran yaitu: a. Negatief Wettelijk Bewijsleer. Dasar putusan hakim adalah dengan alat bukti yang diakui undang-undang dan keyakinan hakim. Jadi pandangan yang pertama ini menyatakan bahwa dengan alat bukti yang diakui oleh undang-undang saja tidak cukup, tapi harus juga disertakan dengan keyakinan hakim. b. Positief Wettelijk Bewijsleer. i2
Aliran ini menyebutkan dasar putusan hakim adalah hanya didasarkan pada alat bukti yang diakui oleh undang undang semata-mata, dengan perkataan lain tidak dibutuhkan alat-alat pembuktian lain dalam hal ini keyakinan hakim. c. Conviction In Time ( Bloot Gemoedelijkke Overtuiging j. Aliran ini mendasarkan put us an hakim pada keyakinan hakim semata-mata dan tidak memerlukan alat bukti lain. d. Conviction Raissonnee ( Beredeneerde Overtuiging/De Vrije Bewijsleer j . Aliran ini menggunakan dasar putusan hakim pada keyakinan hakim dan kemudian hakim harus memberi alasan- alasan apa sebabnya dia yakin. Sedangkan dasar-dasar keyakinan hakin itu tidak terkait pada alat pembuktian yang diakui oleh undang-undang saja, tapi dapat juga dipergunakan lain alat pembuktian diluar undang-undang. 6 B. Tenrang Akta Otentik dan Kekuatan Pembuktiannya Pembuktian dalam bentuk tertulis sangat terkait sekali dengan tugas jabatan notaris sebagai satu-satunya pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, seperti tertera pada pasal 1868 B.W., yang bunyinya adalah " Suatu akta otentik ialan suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan olen undang-undang, dibuat olen atau dinadapan 6 !h~d ! fu! 2f: 2R i3
pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibua tnya ". 7 Henurut S. J. Fachema Andreae, kata akta i tu berasal dari bahasa Latin ····acta I! yang berarti "geschrift···· atau "surat". Sedang menurut Prof. R. Subekti, S.H., dan R. Tjitrosudibio, kata acta merupakan bentuk jamak dari kata actum, suatu kata yang berasal dari bahasa Latin yang berarti perbuatan-perbuatan. 8 Surat sebagai alat pembuktian tertulis dapat dibedakan dalam akta dan surat bukan akta, Prof. Hr. A. Pitlo berpendapat bahwa "Akta adalah suatu surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat!! sedangkan Dr. Sudikno lviertokusumo, S.H, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan akta adalah "Surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian". 9 Prof. Hr. A. Pitlo menyatakan yang dimaksud dengan alat pembuktian berbentuk tulisan yang disebut dengan surat adalah "pembawa tanda tangan bacaan yang berarti, menerjemahkan suatu isi pikiran·~·. Sedangkan Dr. Sudikno 7 n ~llhAl.:ti nan n Tiitmsildihio on cit 8 R Subekti Da!l R. ihtrosudibio: KamUS Hul'Ut!1, Jaka.rta: Prad..rlya Paramita, 1990) : Hal. 9 9 Sudikno Mertokusmno, Hukum Acara Perdata Indonesia Yogyakarta: Liberty. 1980) : Hal. 110 14
Mertokusumo, S.H., berpendapat bahwa alat bukti tertulis atau surat ialah ····segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan .' sebagai pembuktian"!. Dalarn hal yang sarna 1. Rubini, S.H. dan Chidir Ali, S.H., rnenyatakan bahwa yang dirnaksud dengan surat adalah suatu benda (bisa kertas, kayu, daun lontarj yang memuat tanda-tanda baca yang dapat dimengerti dan menyatakan isi pikiran (diwujudkan dalam suatu surat). LV Suatu akta yang dirnaksud dalam penulisan ini adalah akta yang dibuat oleh seorang pejabat umurn yaitu akta otentik, beberapa ahli hukurn mendefinisikan akta otentik itu sebagai berikut, Prof. Dr. Wirjono, S.H., rnenyatakan "'Surat yang dibikin dengan maksud untuk dijadikan bukti oleh atau di muka seorang pejabat umum yang berkuasa untuk itu.'!, DR. Sudikno, S. H., rnenyatakan akta otentik adalah .. Akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan!!. Kernudian Prof. Dr. Suporno, S.H., mendefinisikan seperti ini "Surat yang dibuat oleh atau dimuka seorang pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk 15
membikin surat itu, dengan maksud untuk menjadikan surat tersebut sebagai surat buktr!, dan Prof. Subekti, S.H. merumuskan akta otentik adalah "Suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan seorang pegawai umum yang berwenang untuk itu di tempa t dimana akta i tu dibua tnya!!. Selain i tu ada pakar hukum lain yang juga merumuskan tentang hal ini yaitu 1. Rubini, S.H. dan Chidir Ali, S.H., menyatakan bahwa akta otentik adalah "Suatu surat yang ditandatangani dan dibuat khusus untuk dijadikan bukti dari sesuatu peristiwa hukum, yang dibuat oleh pejabat umum H , Prof. Mr. Pitlo menyatakan akta otentik adalah "Akta yang dibuat menurut undang-undang oleh dan dihadapan seorang pegawai umum yang berwenang ditempat itu!!, sedangkan ivlr. Kresna, merumuskannya demikian, akta otentik adalah "Suatu akta yang dibuat oleh atau dimuka seorang pegawai umum, oleh siapa didalam akta itu dicatat pernyataan fihak yang menyuruh membuat akta itu". 11 Dengan demikian berdasarkan pendapat para ahli hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk dapat dikatakan sebagai akta, sesuatu surat harus memenuhi syarat- syarat tertentu, yaitu : lL 11 fhid rfal 40 12 Vikt~r Situmofa.'l.g Dan C. Sita'lg,.,Olt.'l.g, Grosse !-!(tool! DaJa.'ll pem.bnktian Dan E~.sekusi, Cetaka.'l. Perta!!'.a, Jakarta Rineke Cipta., 1993 : Hal 27 16
a. Surat tersebut harus di tandatangani, rnaksudnya syarat akta sebagai surat yang harus ditandatangani, dapat dilihat dari ketentuan pasal 1869 B.W., H Suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakapnya pegawai cermaksud di atas atau karena suatu cacad dalam bentuknya, tidak dapat diberlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan jika ditandatangani oleh para penghadap/ pihak!! . b. Surat harus rnernuat peristiwa yang rnenjadi dasar sesuatu hak atau perikatan, rnaksudnya peristiwa hukurn yang disebut dalarn surat i tu dan yang di butuhkan sebagai alat pernbuktian haruslah rnerupakan peristiwa hukurn yang rnenjadi dasar dari suatu hak at au perikatan. Sebaliknya apabila peristiwa hukurn yang disebutkan pada surat itu tidak dapat rnenjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, atau pada suatu surat yang sarna sckali tidak rnengandung peristiwa hukurn yang dapat rnenjadi dasar dari suatu hak atau perikatan rnaka surat dirnaksud bukanlah suatu akta, karena surat tersebut tidak dapat dipakai sebagai alat bukti. c. Surat itu sengaja dibuat sebagai alat bukti , rnaksudnya dalarn pernbuatan suatu akta, terkandung rnaksud untuk pernbuktian suatu peristiwa hukurn yang dapat rnenirnbulkan Ii
hak atau perikatan yang terkandung dalam surat yang telah dibuatnya itu. Sehingga maksud akta adalah untuk sebagai alat bukti. Pasal 1866 B. W. telah merumuskan alat-alat bukti yang dapat dipergunakan dalam pada suatu perkara terdiri dari hal-hal sebagai berikut a. Bukti tulisan ; b. Bukti dengan saksi-saksi; c. Persangkaan-persangkaan; d. Pengakuan; e. Sumpah. Berdasarkan pasal tersebut diatas, terlihat bahwa penempatan bukti tulisan merupakan alat bukti yang utama. Dan B. W. telah membedakan bukti tulisan dalam dua golongan yaitu akta dan tulisan lainnya. Perbedaan an tara tulisan dan akta dibuktikan dalam pasal 1874 B. W. yang berbunyi \\ Sebagai tulisan-tulisan dibawah tangan dianggap akta-akta yang di tanda tangani dibawah tangan, surat-surat, register- register,surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum. ,,14 13 It Sube1.1i na.1 R Tjitr()~;udihio_ ()u_Cii.. Hal 475 14Ibid, Hal. 476. J • • 18
Menurut pasal tersebut diatas, unsur penandatanganan hanya dituliskan untuk akta dan tidak untuk surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain lain yang termasuk tulisan yang bukan akta. Selanjutnya berdasarkan pasal 1867 B.W. dinyatakan bahwa !!Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan- tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan!!. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 (duai macam akta yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan. Akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tapi tanpa bantuan dari seorang pejabat. Akta dibawah tangan juga dapat merupakan alat bukti yang lengkap sepanjang tanda tangan didalam akta tersebut diakui keasliannya. Sedangkan apabila tanda tangan atau tulisannya dipungkiri maka proses pemeriksaan kepalsuan harus diselesaikan lebih dulu. Akta otentik. mempunyai kelebihan dibanding akta dibawah tangan dalam pembuktiannya. Ada beberapa kekuatan pembuktian dari akta otentik seperti tertulis dibawah ini. Kekuatan pembuktian terhadap akta otentik, dapat dilihat sebaqai berikut : l~ 1. Kekuatan Pembuktian LahiriahiLuar Akta Otentik. 19
Henurut Prof. Hr. A. Pitlo, kekuatan bukti lahiriahi luar artinya bahwa sua tu sura t yang keliha tannya seperti akta, diperlakukan sebagai akta sampai terbukti sebaliknya. Senada dengan pendapat dari Prof. Dr. Sudi kno Hertokusumo, S.H. yang menyatakan bahwa kekuatan pembuktian lahir ialah kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir, apa yang tampak pada lahirnya yaitu bahwa surat yang tampaknya (dari lahir) seperti akta, dianggap (mempunyai kekuatanj seperti akta sepanjang tidak terbukti sebaliknya. Pada kekuatan pembuktian luar akta otentik berlaku asas acta publica probant sese ipsa, yang berarti bahwa suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka akta dimaksud dianggap sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya. Sehingga tanda tangan pejabat dalam akta yang bersangkutan dianggap asli sampai terbukti sebaliknya. 2. Kekuatan Pembuktian Formal Akta Otentik Dengan kekuatan pembuktian formal ini oleh akta otentik dibuktikan bahwa pejabat yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan itu, sebagaimana yang tercantum dalam akta itu dan selain dari itu kebenaran dari apa yang diuraikan oleh pejabat dalam akta itu sebagai yang dilakukan dan disaksikannya didalam akta i tu sebagai yang dilakukan dan disaksikannya didalam menjalankan jabatannya itu. Dalam arti 20
formal sepanjang mengenai akta pejabat, akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan yakni apa yang dilihat, didengar, dan juga dilakukan sendiri oleh notaris sebagai pejabat umum didalam menjalankan jabatannya. Dalam arti formal sepanjang mengenai akta partij, akta itu membuktikan dan memberikan jaminan tentang kebenaran/kepastian tanggal dari akta itu, kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta itu, identitas dari orang-orang yang hadir, dan tempat dimana akta itu dibuat serta kebenaran bahwa para pihak ada menerangkan seperti yang diuraikan dalam akta itu. Sedangkan kebenaran dari keterangan-keterangan itu sendiri hanya pasti an tara pihak-pihak sendiri. 3. Kekuatan Pembuktian Material Akta Otentik. Kekuatan pembuktian materil memberikan kepastian tentang materi suatu akta, memberi kepastian tentang suatu peristiwa bahwa pejabat atau para pihak menyatakan dan melakukan seperti yang dimuat dalam akta. Kekuatan pembuktian materil terhadap akta otentik harus dianggap sebagai benar para pihak itu betul sudah menghadap kepada pejabat umum (notaris), pada hari, tanggal yang disebutkan dalam akta, dan mereka sudah menerangkan apa yang dituliskan dalam akta yang mana terhadap apa yang diterangkan pada akta itu adalah benar. 21
Pada akta otentik jenis akta pejabat, pada umumnya, tidak mempunyai kekuatan pembuktian materil. Sedangkan terhadap akta otentik jenis akta partij, akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian materil bagi para pihak, namun bagi kepentingan pihak ketiga, penilaian kekuatan pembuktian materilnya diserahkan kepada pertimbangan hakim. Sedangkan kekuatan pembuktian akta dibawah tangan adalah sebaqai berikut • .I.Q 1. Kekuatan Pembuktian Lahir Akta Dibawah Tangan. Menurut ketentuan pasal 1876 B.W. seseorang yang terhadapnya dimaj ukan akta dibawah tangan, diwajibkan mengakui atau memungkiri tanda tanganya. Sedangkan terhadap ahli waris cukup dengan menerangkan bahwa ia tidak mengakui tulisan atau tanda-tangan tersebut. Apabila tanda tangan tersebut diingkari atau tidak diakui oleh ahli warisnya, maka menurut pasal 1877 B.W. hakim harus memerintahkan agar kebenaran akta tersebut diperiksa dimuka pengadilan. Sebaliknya apabila tanda tangan dari akta diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai maka akta tersebut dapat mempunyai alat pembuktian yang lengkap terhadap para pihak yang bersangkutan, akan tetapi terhadap pihak lain kekuatan pembuktiannya adalah bebas dalam arti bergantung kepada penilaian hakim. Dengan adanya pengakuan terhadap 22
tanda tangan berarti bahwa keterangan akta yang tercantum diatas tanda tangan tersebut diakui pula. Hal ini dapat dimengerti, karena biasanya seseorang yang menandatangani sesuatu surat itu untuk menjelaskan bahwa keterangan yang tercantum diatas tanda tangan adalah benar keterangannya. Karena ada kemungkinan bahwa tanda tangan dalam akta dibawah tangan tidak diakui atau diingkari, maka akta dibawah tangan tidak mempunyai kekuatan bukti lahir. 2. Kekuatan Pembuktian Formal Akta Dibawah Tangan. Seperti yang telah diterangkan pada kekuatan pembuktian luar akta dibawah tangan, yaitu bahwa apabila tanda tangan pada akta diakui berarti bahwa pernyataan yang tercantum diatas tanda tangan tersebut diakui pula, maka disini telah pasti terhadap setiap orang bahwa pernyataan yang ada diatas tanda tangan itu adalah pernyataan si penandatangan. Jadi akta dibawah tangan mempunyai kekuatan peffibuktian formal. 3. Kekuatan Pembuktian Material Akta Dibawah Tangan. Disini juga menyangkut ketentuan pasal 1875 B.W. yang telah dikemukakan diatas dan secara singkat dapat dikatakan bahwa diakuinya tanda tangan pada akta dibawah tangan berarti akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian lengkap. Jadi berarti bahwa isi keterangan akta tersebut berlaku pula sebagai benar terhadap si pembuat dan untuk siapa pernyataan itu dibuat. Dengan demikian akta dibawah tangan hanya 23
memberikan pembuktian material yang cukup terhadap orang untuk siapa pernyataan itu diberikan (kepada siapa si penandatangan akta hendak memberikan bukti). Sedangkan terhadap pihak lainnya kekuatan pembuktiannya adalah bergantung kepada penilaian hakim (bukti bebas) . C. Tentang Akta Contra Letter Contra letter didalam bahasa Prancis disebut Contre Lettre. Contre atau contra (bahasa Belanda) artinya lawan, bertentangan, atau berlawanan. Sedang Lettre atau Letter artinya surat. Jadi Contre Lettre atau contra letter artinya surat atau akta yang dibuat bertentangan dengan suratiakta yang dibuat sebelumnya. Tindakan yang kedua ini dilakukan untuk mengisi, mengubah, menghapus suatu tindakan hukum sebelumnya. Dan hal seperti ini sering terjadi didalam masyarakat. 17 Akta Contra Letter tidak mempunyai definisi yang jelas dan mengikat, sej auh ini akta j enis ini banyak digunakan oleh pihak-pihak yang menemui hambatan dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Akta contra letter dianggap sangat membantu untuk mempercepat suatu proses hukum terjadi, seperti yang telah diuraikan sediki t dalam latar belakang permasalahan. Akta contra letter ini adalah merupakan jenis akta yang 24
dibuat untuk rnembantah isi dari akta yang dibuat sebelurnnya. Sering akta ini dibuat dengan rnenyirnpangi peraturan perundang-undangan yang berlaku. D. Tentang Notaris Sebagai Pajabat Umum Yang berwenang Membuat Akta Otentik. Rene David dan John E. C. Bierley rnenyatakan bahwa sistem hukum yang dominan dan banyak dianut oleh negara- negara didunia ialah sistem hukum Civil Law dan sistem hukum Common Law. l6 Berkaitan denqan eksistensi notaris dalarn rnembuat dokurnen-dokurnen hukum, kedua sistern ini rnernpunyai pandangan yang berbeda. Dalarn sistern Civil Law, notaris rnernpunyai wewenang untuk rnembuat akta-akta yang rnernpunyai nilai pernbuktian yang mengikat dan sempurna. Ciri essensial dalam rnembuat akta dalam sis tern ini yaitu sifat rnandiri dari notaris yang tidak berpihak dalarn arti mernperhatikan semua pihak yang terlibat dalam transaksi hukurn sehingga hal ini dapat rnencegah terjadinya perkara dikemudian hari. Adapun dalarn sistem Common Law, tugas notaris tidak sama dengan notaris dalarn sistern Civil Law. Tugas untuk membuat akta atau do kurne n dilakukan oleh pengacara l 18 Hardija.'1 n'I~Jj;. Hill'1iffi I'eria..iian Tndnna~ia nan Common I.a.,-", Cet.ak;u, J'e ... ..a...,,~ Jakarta . T'u~taka Sinar Harapa..n, 1993) : Hal. 15 25
sedangkan notaris hanya melakukan legalisasi atau mengesahkan tandatangan dan/atau membuat surat kuasa. 19 Notaris dihadapkan pada kenyataan untuk tidak sekedar mencatat dan melegalisasi serta membuat akta bagi kepentingan para pihak yang menghendakinya, melainkan juga untuk memberikan nasehat hukum yang adil kepada para pihak sehubungan dengan perbuatan hukum yang hendak mereka catat, legalisir dan buat aktanya didepan notaris. Namun notaris juga dikedepankan pada persoalan untuk menciptakan hukum dalam menyelesaikan masalah yang mungkin terbit atau telah ada diantara para pihak sehingga diperoleh penyelesaian yang memuaskan bagi para pihak. Dengan demikian maka notaris a. Memiliki kewenangan yang bersifat umum untuk membuat semua akta otentik, kecuali yang ditugaskan atau dikecualikan pembuatannya kepada pejabat lainnya; b. Berwenang untuk membuat akta yang berisikan (mengkonstatir) perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan yang berlaku, atau yang dikehendaki oleh para pihak; c. Menjamin kepastian tanggal, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan dari akta; 19 R. Snegor'H.1a ~Int4'}dj~()erj{). Hukum ~Jf'ita ... jat Oi Jndnne;;ia. Sl;atU PanjeJaqan. F .. disl l'ei1:mfla.; Ja.ka.t"ta .. CV R~iawali, 1982) : Hal. 4. 26
Disamping itu, notaris juga melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut dalam melaksanakan tugasnya d. Melakukan legalisasi dan pencatatan akta; e. Memberikan nasehat hukum mengenai isi dan ketentuan dari akta kepada para pihak secara adil. Disamping mentaati batas-batas kewenangan-kewenangan tersebut diatas, notaris juga mempunyai kewaj iban lainnya yang harus ditaati agar akta-akta yang dibuatnya tidak dituduh palsu atau agar notaris tersebut tidak dituduh sebagai telah membuat akta secara tidak benar. Kewaj iban kewaiiban itu antara lain :20 a. Kewajiban notaris untuk mengenal (para) penghadap; b. Kewajiban notaris untuk memastikan kewenangan (para) penghadap; Dan terhadap keterangan dan atau dokumen-dokumen yang diberikan oleh para penghadap, notaris tidak berkewajiban untuk membuktikan dan menyelidiki lebih lanjut kebenaran keterangan dan dokumen-dokumen yang diberikan, kecuali hal itu disyaratkan kepadanya oleh undang-undang atau oleh kebiasaan serta kepatutan, disamping hal tersebut adalah diluar kewenangan dan kekuasaannya menurut undang-undang. 2i
6. Sistematika Penulisan. Sistematika penulisan tesis yang berjudul Kekuatan Pembuktian Akta Contra Letter Sebagai Akta Otentik, terdiri dari empat (4) Bab yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut BAB I Menguraikan tentang: 1. Latar Belakang Permasalahan 2. Ruang Lingkup Permasalahan 3. Metode Penulisan 4. Tujuan Dan Manfaat Penulisan 5. Tinjauan Pustaka 6. Sistematika Penulisan BAB II Menguraikan ten tang Kekuatan Pembuktian Akta Otentik yang terdiri dari sub-sub bab sebagai berikut 1. Kekuatan Pembuktian Akta Contra Letter 2. Penyimpangan Isi Akta Contra Letter Terhadap Undang-Undang 3. Kepastian Hukum Bagi Para Pihak Dalam Akta ContJ:'o Letter BAB III Menguraikan ten tang Peranan Dan Tanggunggugat Notaris Dalam Pembuatan Akta Contra Letter Yang terdiridari sub-sub bab sebagai berikut: 1. Notaris Sebagai Pemberi Bantuan Hukum 28
I 2. Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Contra Letter 3. Tanggunggugat Notaris Terhadap Akta Contra Letter Yang Dibuatnya BAB IV Merupakan Penutup yang Menguraikantentang Kesimpulan atas seluruh uraian dalam penulisan ini, berikut saran-saran penulis Yang terdiri dari 1. Kesimpulan 2. Saran-saran 29