SEKILAS PANDANG Diimplementasikan oleh: KERANGKA MUTU PELATIHAN INDONESIA Bekerja sama dengan:
Diterbitkan oleh Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Kantor pusat GIZ Bonn and Eschborn, Germany Friedrich-Ebert-Allee 40 53113 Bonn Germany Tel. +49 (0) 228 44 60 - 0 Fax. +49 (0) 228 44 60 - 1766 Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5 65760 Eschborn Germany Tel. + 49 (0) 619679 - 0 Fax. + 49 (0) 619679 - 1115 info@giz.de Kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Editor oleh Ray Powell, David Kay, I Gusti Putu Laksaguna, Ida Trisnasari, Nurul Imany Design & tata letak AISUKE Graphic & Art Consultan E. Dicetak oleh AISUKE Graphic & Art Consultan GIZ is responsible for the content of this publication. Atas nama Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ), GOPA Consulting Alamat kantor BMZ pusat BMZ Bonn Dahlmannstraße 4 53113 Bonn Germany Tel. +49 (0) 228 99 535 - 0 Fax. +49 (0) 228 99 535 - 3500 BMZ Berlin Stresemannstraße 94 10963 Berlin Germany Tel. +49 (0) 30 18 535 - 0 Fax +49 (0) 30 18 535 - 2501 poststelle@bmz.bund.de
SEKILAS PANDANG KERANGKA MUTU PELATIHAN INDONESIA
SEKILAS PANDANG 2 8 standar mutu Kerangka Mutu Pelatihan Indonesia ( KMPI) adalah suatu kesatuan yang terdiri dari delapan standar mutu yang disyaratkan untuk dipenuhi oleh lembaga pelatihan kerja yang ingin mengajarkan kuali kasi kerja (Serti kat Kuali kasi Kerja/SKK) atau sebagian kuali kasi berdasarkan suatu klaster dari unit kompetensi (SKKNI) yang terdaftar dalam KKNI, dan program pelatihan kerja tertentu. Setiap dari kedelapan standar memiliki kriteria dan lembaga pelatihan kerja harus menyediakan bukti yang dipercaya akan mengindikasikan kesesuaian, Akreditasi mengindikasikan bahwa mutu dari pelatihan yang ditawarkan oleh lembaga pelatihan kerja memenuhi atau melebihi standar yang disyaratkan ketika mereka diaplikasikan pada setiap kuali kasi kerja atau program pelatihan kerja tertentu yang diajarkan oleh lembaga pelatihan kerja. Kedelapan standar tersebut adalah:
Standar 1 Pelatihan didasarkan pada kuali kasi nasional atau klaster unit kompetensi yang disahkan berdasarkan pedoman nasional yang ditetapkan oleh KEMNAKER atau berdasarkan standar lain/capaian pelatihan yang diidenti kasi dengan jelas. Standar 2 Lembaga pelatihan kerja menggunakan kurikulum yang terstruktur berdasarkan capaian atau SKKNI Standar 3 Lembaga pelatihan kerja menggunakan bahan pelatihan dan proses pelatihan yang sesuai dengan bidang cakupannya Standar 4 Lembaga pelatihan kerja melaksanakan asesmen keterampilan yang bermutu tinggi yang memungkinkan para kandidat mendemonstrasikan kompetensi mereka pada LSP atau meraih capaian pelatihan pada lembaga pelatihan kerja Standar 5 Lembaga pelatihan kerja memiliki karyawan yang memiliki kuali kasi di bidangnya. Standar 6 Lembaga pelatihan kerja memiliki akses pada perlengkapan dan fasilitas guna menunjang lingkup operasinya. Standar 7 Lembaga pelatihan kerja memliki sistem tatakelola yang mendukung lingkup operasi saat ini dan yang dimaksudkan. Standar 8 Lembaga pelatihan kerja layak secara nansial KERANGKA MUTU PELATIHAN INDONESIA 01 02 03 04 05 06 07 08 3
SEKILAS PANDANG 4 Akreditasi Suatu lembaga pelatihan kerja diakreditasi untuk menyampaikan pelatihan apakah terhadap suatu SKK tertentu atau klaster SKKNI atau program pelatihan tertentu berdasarkan standar lainnya. Akreditasi tidak akan mencakup layanan lainnya yang ditawarkan oleh lembaga pelatihan kerja tersebut. Akreditasi adalah suatu asesmen yang independen agar lembaga pelatihan kerja dan pendidikan kejuruan memberikan layanan pendidikan dan pelatihan yang bermutu tinggi sesuai standar yang ditetapkan KEMNAKER standar lainnya, sebagai contoh standar internasional, standar khusus atau standar lokal Asesor akreditasi yang terlatih khusus dan berserti kat mengases apakah suatu lembaga pelatihan kerja sesuai dengan standar berdasarkan pemeriksaan bukti berupa dokumen , satu atau lebih audit lapangan dan interviu utama. Akreditasi adalah suatu asesmen yang independen agar lembaga pelatihan kerja dan pendidikan kejuruan memberikan layanan pendidikan dan pelatihan yang bermutu tinggi sesuai standar yang ditetapkan KEMNAKER. Lembaga pelatihan kerja harus diakreditasi untuk mengajarkan pendidikan kejuruan dan pelatihan kerja yang akan memberikan Serti kat Kompetensi Kerja (SKK) atau klaster SKKNI dari jalur kejuruan dalam KKNI . Suatu lembaga pelathan kerja dapat juga diakreditasi untuk memberikan pendidikan kejuruan dan pelatihan kerja berdasarkan Asesor akreditasi akan diserti kasi sesuai dengan suatu kelompok standar kompetensi nasional untuk asesor akreditasi. Ada dua unit kompetensi yang secara langsung terkait dengan asesmen akreditasi dan suatu klaster lebih lanjut yang berisi enam unit kompetensi yang diadaptasi dari Serti kat IV Training dan Asesmen Tabel di bawah ini menunjukkan kedelapan Standar Mutu dan Kriteria untuk memenuhi kedepan standar
KERANGKA MUTU PELATIHAN INDONESIA STANDAR 1 Pelatihan didasarkan pada kuali kasi nasional atau klaster unit kompetensi yang disahkan berdasarkan pedoman nasional yang ditetapkan oleh KEMNAKER atau berdasarkan standar lain/capaian pelatihan yang diidenti kasi dengan jelas. Maksud: Program yang ditawarkan oleh lembaga pelatihan kerja didasarkan pada standar industri atau kebutuhan pelatihan lainnya Kriteria 1.1. Program pelatihan didasarkan pada kuali kasi KKNI atau klaster SKKNI yang disahkan dengan menggunakan proses yang telah disetujui oleh KEMNAKER atau 1.2. Program pelatihan didasarkan pada kebutuhan industri atau masyarakat yang telah diidenti kasikan STANDAR 2 Lembaga pelatihan kerja menggunakan kurikulum yang terstruktur berdasarkan capaian atau SKKNI Maksud: Kurikulum yang bermutu tinggi dan mengidenti kasi apa yang dapat dilakukan oleh pembelajar sebagai hasil dari pelajaran yang mereka tempuh. Kriteria 2.1. Dokumen Kurikulum dipetakan dengan tolak ukur industri/ pemangku kepentingan atau SKKNI dan mengidenti kasi capaian pelatihan 2.2. Jangka waktu pelatihan dan jumlah siswa sesuai dengan capaian kurikulum atau SKKNI 2.3. Kurikulum ditinjau dan dipantau secara berkala guna memastikan relevansi berkesinambungan 2.4. Lembaga pelatihan kerja membangun kemitraan dengan pemangku kepentingan sesuai kebutuhan 5
SEKILAS PANDANG 6 STANDAR 3: Lembaga pelatihan kerja menggunakan bahan pelatihan dan proses pelatihan yang sesuai dengan bidang cakupannya Maksud: Bahan pelatihan memenuhi capaian kurikulum atau SKKNI dan kebutuhan pembelajar Kriteria 3.1. Bahan pelatihan konsisten dengan capaian yang diharapkan dari kurikulum atau SKKNI 3.2. Pengembangan dan penggunaan bahan pelatihan dipantau dan dievaluasi STANDAR 4: Lembaga pelatihan kerja melaksanakan asesmen keterampilan yang bermutu tinggi yang memungkinkan para kandidat mendemonstrasikan kompetensi mereka kepada LSP atau meraih capaian pelatihan kepada lembaga pelatihan kerja Maksud: Lembaga pelatihan kerja memiliki proses yang memastikan asesmen memenuhi capaian kurikulum atau SKKNI dan dapat dipercaya oleh pengguna akhir Kriteria - Criteria 4.1. Perangkat dan instrumen asesmen valid, dapat diandalkan, adil, dan eksibel 4.2. Lembaga pelatihan kerja memiliki sistem untuk melakukan asesmen dan pelaporan hasil asesmen
KERANGKA MUTU PELATIHAN INDONESIA STANDAR 5: Lembaga pelatihan kerja memiliki karyawan yang memiliki kuali kasi di bidangnya. Maksud: Lembaga pelatihan kerja mempekerjakan karyawan yang memiliki kapasitas, kuali kasi, dan pengalaman untuk melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan dan bahwa karyawan bagian pelatihan serta asesmen dapat memberikan jasa pelatihan dan asesmen yang bermutu tinggi Kriteria 5.1. Karyawan bidang pelatihan dan asesmen memiliki kuali kasi untuk bidang pelatihan/ asesmen yang mereka berikan 5.2. Karyawan manajemen, administratif dan pendukung memiliki kuali kasi yang sesuai STANDAR 6: Lembaga pelatihan kerja memiliki akses pada perlengkapan dan fasilitas guna menunjang lingkup operasinya. Maksud: Para siswa memiliki kesempatan untuk menggunakan fasilitas dan perlengkapan yang akan mereka gunakan di tempat kerja dan fasilitas manajemen memungkinkan bagi lembaga pelatihan kerja untuk melaksanakan kewajiban administratif dan dukungan pelatihannya. Kriteria 6.1 Lembaga pelatihan kerja memiliki akses terhadap fasilitas dan perlengkapan yang sesuai dengan cakupan yang terkini dan yang dimaksudkan pada operasionalnya. 7
SEKILAS PANDANG 8 STANDAR 7: Lembaga pelatihan kerja memliki sistem tatakelola yang mendukung lingkup operasi saat ini dan yang dimaksudkan. Maksud: Lembaga pelatihan kerja memiliki sistem tatakelola yang telah siap dan mampu menjamin transparansi pengambilan keputusan dan mendukung ketersedian pendidikan dan pelatihan yang bermutu tinggi . Kriteria 7.1 Lembaga pelatihan kerja memiliki suatu sistem tata kelola yang mendukung cakupan yang terkini dan yang dimaksudkan dalam operasionalnya 7.2 Lembaga pelatihan kerja menerapkan proses perencanaan yang konsisten dengan lingkup operasi saat ini dan yang dimaksudkan 7.3 Lembaga pelatihan kerja memiliki struktur organisasi yang konsisten dengan lingkup operasi saat ini dan yang dimaksudkan. 7.4 Lembaga pelatihan kerja telah menerapkan sistem untuk menjamin pemberian pendidikan dan pelatihan yang bermutu tinggi. 7.5 Lembaga pelatihan kerja memiliki sistem untuk mengawasi dan mengevaluasi seluruh aspek kegiatan dan melakukan tindak lanjut atas laporan pengawasan dan evaluasi STANDAR 8: Lembaga pelatihan kerja layak secara nansial Maksud: Lembaga pelatihan kerja mengatur dana yang cukup untuk membiayai operasional dan untuk menjamin pembayaran yang telah diterima di muka Kriteria 8.1 Lembaga pelatihan kerja memiiki akses untuk membiayai operasionalnya 8.2 Lembaga pelatihan kerja mengelola anggaran tahunan 8.3 Lembaga pelatihan kerja menjamin biaya yang telah dibayar dimuka
KERANGKA MUTU PELATIHAN INDONESIA Penerima Manfaat dari KMPI Penerima Manfaat dari KMPI 1. Peserta Pelatihan 2. Industri dan Regulator 3. DIKLAT kerjuruan/ kerja 3. DIKLAT kerjuruan/ kerja kejuruan/ kerja mampu menyampaikan pelatihan dan layanan asesmen yang bermutu tinggi untuk mencapai keterampilan, pengetahuan dan sikap yang diminta dalam kuali kasi kerja nasional dan klaster SKKNI atau program pelatihan kerja tertentu berdasarkan standar lainnya. Industri dan Regulator memiliki kepercayaan bahwa penyedia DIKLAT DIKLAT kerjuruan/ kerja dapat memusatkan pada pelatihan yang bermutu tinggi dan layanan asesmen yang mengarah pada suatu pengakuan kerja nasional. Perlunya Standar Mutu Peserta pelatihan industri/ pemilik dan masayarakat semuanya mengharapkan DIKLAT kejuruan/ kerja yang bermutu yang tinggi dan relevan. Masyarakat juga memerlukan kepercayaan terhadap lembaga pelatihan kerja. Lembaga pelatihan kerja juga perlu memiliki kepercayaan terhadap badan regulator mereka. dapat menawarkan layanan DIKLAT yang bermutu tinggi. Standar mutu yang digambarkan dalam panduan ini adalah untuk lembaga pelatihan kerja yang berharap untuk diakreditasi oleh LA-LPK Secara internasional, pengakuan dari kuali kasi sebagian tergantung pada negara yang akan diakui sebagai memiliki proses mutu untuk DIKLAT mereka. Akreditasi adalah suatu pengakuan formal bahwa suatu kuali kasi kerja dan lembaga pelatihan kerja dapat menawarkan layanan DIKLAT yang bermutu tinggi yang akan memberikan Serti kat Kompetensi Kerja (SKK) , klaster dari SKKNI atau pengakuan berdasarkan standar lainnya yang relevan. Suatu lembaga pelatihan kerja harus memperoleh hak untuk mengajarkan pelatihan yang akan memberikan pengakuan kuali kasi nasional dengen mendemonstrasikan secara jelas bahwa ia 9
SEKILAS PANDANG 10 Standar mutu yang digambarkan dalam panduan ini adalah untuk lembaga pelatihan kerja yang berharap untuk diakreditasi oleh LA-LPK. Hal ini merupakan wajib bagi lembaga pelatihan kerja yang akan memberikan Serti kat Kompetensi Kerja (SKK) , klaster dari SKKNI dan bagi BLKLN. Hal ini merupakan opsional bagi lembaga pelatihan kerja lainnya. Aplikasi untuk Akreditasi Lembaga pelatihan kerja seharusnya menyediakan bukti dalam bentuk dokumen sebagaimana diindikasikan dalam panduan bukti dan mengirimkannya sebagai portfolio pada Komite Akreditasi (KA) yang ada di provinsinya, yang disertai dengan Formulir Aplikasi Akreditasi. Setelah Tim Asesor Akreditasi dari KA memeriksa portfolio tersebut dan aplikasinya mereka akan mengorganisir suatu audit lapangan untuk memeriksa dan menginterviu karyawan utama. dimiliki") untuk akreditasi. Biasanya, jika suatu lembaga pelatihan kerja dapat menyediakan bukti "Yang harus dimiliki", maka hal tersebut telah cukup bagi standar tersebut. Bukti tambahan hanya diperlukan apabila lembaga pelatihan kerja tidak dapat mengirimkan semua bukti "Yang harus dimiliki". Jika suatu lembaga pelatihan kerja memiliki lebih dari satu kampus, suatu asesmen kepatuhan akan dilaksanakan terhadap masing- masing kampus untuk standar 3 dan 6 Jika lembaga pelatihan kerja memiliki lebih dari satu kampus, suatu asesmen kepatuhan akan dilaksanakan terhadap masing-masing kampus untuk standar 3 dan 6 Panduan bukti mengindikasikan bukti- bukti yang paling penting ("Yang harus
Bagan Alur Proses Akreditasi LPK mengirim surat permohonan akreditasi kepada KA-LPK KA-LPK menkon rmasikan ijin untuk proses lebih lanjut KA-LPK memberikan perangkat informasi ke LPK LPK melengkapi Asesmen Mandiri & menyediakan bukti pendukungnya kepada Tim Asesor Akreditasi KA-LPK menunjuk TAA TAA melakukan audit dokumen terhadap Asesmen Mandiri dan melaporkan kepada KA LPK KA-LPK mengorganisir Jadwal Audit Lapangan TAA mengadakan audit lapangan TAA menyiapkan laporan akreditasi dan memaparkan pada pleno KA-LPK KA-LPK membuat keputusan akreditasi berdasarkan laporan TAA dan paparan Terakreditasi KA-LPK menginformasikan kepada LA-LPK mengenai keputusan ini. LA-LPK memberitahukan secara resmi hasil keputusan kepada pemohon. Jika berhasil, LA-LPK meyiapkan serta menerbitkan serti kat akreditasi LA-LPK memasukan dalam daftar LPK yang terakreditasi KERANGKA MUTU PELATIHAN INDONESIA 11 KA-LPK meminta informasi lebih lanjut Informasi lebih jauh diberikan oleh LPK KA-LPK mencari bukti lebih lanjut oleh LPK Jika terdapat alasan banding, LPK dapat mengajukannya Tidak Terakreditasi Singkatan: LPK: Lembaga Pelatihan Kerja TAA: Tim Asesor Akreditasi
SEKILAS PANDANG 12 Tanggung jawab yang berkesinambungan Lembaga pelatihan kerja harus menjaga kepatuhan mereka terhadap standar mutu. Dari waktu ke waktu LA-LPK, apakah sendiri atau melalui KA-LPK akan memeriksa LPK sesuai dengan standar untuk memastikan Lembaga pelatihan kerja harus menjaga kepatuhan mereka terhadap standar mutu mereka berkelanjutan untuk kesesuaiannya. Jika ada keluhan resmi oleh seorang siswa atau pemilik/ industri maka kemudian dapat dilakukan suatu asesmen kembali dengan segera. Pada setiap awal tahun LPK perlu mengirimkan suatu laporan ringkas kepada KA yang berisi: Rincian pendaftaran tahun sebelumnya dan keberhasilan kelulusan dengan SKKNI atau program pelatihan ,dalam kedua kasus tersebut dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan usia. Jumlah karyawan administrasi dan pelatihan berdasarkan jenis kelamin. Rincian program pelatihan baru atau Serti kat Kuali kasi Kerja (SKK)/ Klaster SKKNI yang direncakan untuk tahun mendatang dan pendaftaran yang diharapkan Untuk kursus-kursus baru/SKK/klaster SKKNI: o Contoh garis besar kursus beserta materi pembelajaran dan asesmen o kuali kasi dan pengalaman yang dibutuhkan karyawan o bagan fasilitas dan peralatan yang dibutuhkan o bagan metode pengajaran dan pembelajaran o bagan metode asesmen Hal terpenting yang harus dilakukan setiap awal tahun, LPK harus menyerahkan audit internal atau asesmen mandiri terhadap standar akreditasi untuk menunjukkan kepada KA-LPK bahwa mereka selalu menaati standar akreditasi. Jika LPK tidak memberikan informasi ini maka akan dilakukan reviu menyeluruh terhadap kepatuhan.
KERANGKA MUTU PELATIHAN INDONESIA 13 Ketidak Patuhan terhadap Standar Mutu Jika lembaga pelatihan kerja tidak mampu memenuhi proses akreditasi awal mereka tidak akan terakreditasi sampai mereka memenuhinya. KA akan memberikan saran tentang apa yang perlu dilakukan dan menetapkan skala waktu dengan lembaga pelatihan kerja. lembaga pelatihan kerja dapat ditangguhkan jika mereka tidak memperbaiki bagian-bagian yang belum dipatuhi dalam kerangka waktu yang disepakati. Selama penangguhan mereka tidak boleh menerima mahasiswa baru. Dalam beberapa kasus lembaga pelatihan kerja mungkin diminta untuk menilai ulang atau mengajar kembali pesertanya. Jika ketidak taatan berlanjut, akreditasi lembaga pelatihan kerja akan dibatalkan atau ditangguhkan. Jika suatu lembaga pelatihan kerja telah terakreditasi dan ternyata ditemukan tidak memenuhi standar, mereka akan diberi kesempatan untuk memenuhinya Jika suatu lembaga pelatihan kerja telah terakreditasi dan ternyata ditemukan tidak memenuhi standar, mereka akan diberi kesempatan untuk memenuhinya. Jumlah waktu yang diberikan akan tergantung pada tingkat keparahan ketidakpatuhan pada standar. Sebagai contoh, materi pelatihan tidak cocok atau kuali kasi staf perlu diperbaiki langsung. Catatan yang tidak lengkap dapat diberikan waktu untuk melengkapinya. Akreditasi Hal itu merupakan tanggung jawab lembaga pelatihan kerja. Ini adalah tanggung jawab lembaga pelatihan kerja untuk memastikan bahwa mereka sesuai dan mempertahankan kepatuhan. Periode Akreditasi memfasilitasi audit tahunan mengenai kepatuhan terhadap Standar Mutu. Setiap tiga tahun, Lembaga pelatihan kerja harus kembali mendaftar untuk akreditasi dan Akreditasi dapat diperbaharui setiap tahun setelah penyerahan internal audit/ asesmen mandiri dan informasi statistik tentang program dan karyawan sebagaimana dimaksud dalam bagian tanggung jawab yang sedang berjalan. KA LPK juga akan Setiap tiga tahun, LPK harus kembali mendaftar melakukan suatu asesmen eksternal oleh seorang Asesor Kepatuhan.
SEKILAS PANDANG 14 Perluasan Cakupan Cakupan Akreditasi dari suatu lembaga pendidikan atau pelatihan kerja merujuk pada pendidikan kejuruan tertentu dan program pelatihan kerja yang mengarah pada perolehan pengakuan nasional dibawah KKNI atau program pelatihan kerja tertentu dimana DIKLAT tersebut telah diakreditasi. Bilamana tambahan dalam subyek area yang sama, KA-LPK dapat melakukan tambahan terhadap cakupan melalui suatu audit Proses yang sama untuk asesmen mandiri dan asesmen oleh KA-LPK akan diterapkan sebagaimana digambarkan di atas dengan beberapa pengecualian sebagai berikut: 1. Standar 7 dan 8 tidak memerlukan asesmen ulang; 2. Standar 5 Kriteria 5.2 tidak memerlukan asesmen ulang. Suatu LPK yang terakreditasi dapat mengajukan permohonan kuali kasi lain lebih jauh atau program pelatihan yang ditambahkan pada cakupan mereka yang telah diakreditasi. Dengan kebijaksanaannya, bilamana tambahan dalam subyek area yang sama, KA-LPK dapat melakukan tambahan terhadap cakupan melalui suatu audit dokumen. KKNI serta Keterkaitannya dengan KMPI KKNI adalah suatu matriks yang mengidenti kasikan sembilan jenjang kuali kasi dan 3 (tiga) aliran - sekolah, kejuruan dan suatu jalur pendidikan tinggi meskipun setiap dari ketiga jalur tersebut tidak perlu memiliki suatu kuali kasi pada masing-masing dari sembilan jenjang. KKNI jga menyediakan deskripsi untuk penyetaraan kuali kasi pada jenjang yang sesuai, dan nomenklatur formal bagi setiap kuali kasi dalam ketiga jalur pada tiap jenjang. Komponen kuali kasi kerja nasional adalah individu-individu unit kompetensi (SKKNI) yang dikemas bersama-sama kedalam bentuk kuali kasi atau klaster. Unit-unit komptensi dan kemasannya dikembangkan dengan suatu cara yang memastikan mutu yang tinggi dan relevansi sesuai kebutuhan industri dan masyarakat. Suatu kerangka kuali kasi menyediakan informasi mengenai kuali kasi kerja nasional dan dokumen pendukungnya. Hal ini menggambarkan bagaimana mereka dikemas dan bagaimana kuali kasi dan komponen-komponennya dikembangkan. Setelah kuali kasi dan klaster secara nasional disahkan oleh KEMNAKER,
KERANGKA MUTU PELATIHAN INDONESIA 15 lembaga pelatihan kerja dapat mengembangkan dan membawakan pelatihan untuk mendukung kuali kasi dan klaster serta asesor dapat mendesain alat asesmen dan melaksanakan asesmen untuk menserti kasi bahwa seseorang kompeten atau berkuali kasi sesuai klaster atau kompetensi berdasarkan kuali kasi. lembaga pelatihan yang menawarkan kuali kasi kerja nasional atau klaster memenuhi prinsi-prinsip yang disetujui mengenai penjaminan mutu. Prinsip- prinsip tersebut terdapat pada suatu Kerangka Mutu Pelatihan. KKNI adalah suatu matriks yang mengidentifi kasikan sembilan jenjang kualifi kasi dan 3 (tiga) aliran - sekolah, kejuruan dan suatu jalur pendidikan tinggi meskipun setiap dari ketiga jalur tersebut tidak perlu memiliki suatu kualifi aksi pada masing-masing dari sembilan jenjang Dengan memiliki suatu ketentuan yang disetujui mengenai prinsip-prinsip mutu memastikan bahwa standar dari pelayanan DIKLAT sesuai untuk kuali kasi dan unit Setelah kompetensi disahkan dan dikemas kedalam kuali kasi atau klaster, Kerangka Mutu Pelatihan merinci standar mutu yang harus dipenuhi oleh lembaga pelatihan kerja agar dapat melatih peserta, mengases kompetensi dan menyediakan serti kasi sesuai kompetensi dan/ atau kuali kasi. kompetensi yang diajarkan. Perusahaan yang mempekerjakan lulusan dapat memiliki kepercayaan bahwa pelatihan dan asesmen dari lulusan konsisten dengan mutu yang tinggi. Dengan hanya memiliki Kuali kasi Kerja Nasional tidak menjamin bahwa program pelatihan untuk mendukung kuali kasi tersebut bermutu tinggi. Pemerintah, regulator dan otoritas pemberi ijin, siswa dan orang tua mereka, perusahaan yang mempekerjakan lulusan, pekerja, lebih jauh institusi pelatihan dan masyarakat secara luas memerlukan penjaminan bahwa pelatihan bermutu tinggi sehingga mereka dapat memiliki kepercayaan terhadap hasil pelatihan. Satu cara untuk menjamin pelatihan yang bermutu tinggi adalah memastikan bahwa Satu kelompok prinsip yang disepakati juga memungkinkan perbandingan internasional antara kuali kasi yang ditawarkan di Indonesia dan negara lainnya. Hal ini menyediakan penjaminan bahwa pelatihan dan asesmen yang akan memberikan pengakuan terhadap kuali kasi adalah konsisten bermutu tinggi. KMPI dan persyaratan akreditasinya terkait hanya pada kuali kasi yang diidenti kasikan sebagai kuali kasi kerja pada jalur kejuruan pada KKNI atau terhadap pengakuan sebagai hasil dari program pelatihan kerja tertentu.
SEKILAS PANDANG 16
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH GIZ Kantor Jakarta Menara BCA, 46th Floor Jl. MH.Thamrin No.1 Jakarta 10310 - Indonesia T +62-21 2358 7111 F +62-21 2358 7111 E giz-indonesia@giz.de GIZ SED-TVET kantor Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Gedung B Lt. 6 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan 12950 T +62 21 5785 2384 - 5 F +62 21 5785 2386