BAB I PENDUHULUAN A. Dasar Pemikiran Dalam suatu Negara, keamanan dan pertahanan menjadi salah satu elemen yang penting bagi suatu negara. Sebagai usaha untuk menjaga keamanan, perlu dibentuk suatu lembaga atau organisasi pertahanan dan keamanan untuk mengantisipasi potensi konflik baik dari dalam maupun dari luar. Usaha Negara dalam mewujudkan organisasi pertahanan adalah pembentukan Korps Jawatan Kepolisian sebagai bagian negara dalam menjaga keamanan dan pertahanan dari dalam. Kata Polisi berasal dari Politeia, suatu buku yang ditulis oleh Plato, seorang filsuf Yunani kuno. Buku itu berisi tentang teori dasar Polis atau Negara Kota.1 Dari kata Politeia itu kemudian timbul kata Politik yang dimaksudkan sebagai tata cara mengatur sistem pemerintahan, penegakan peraturan, Policy atau kebijaksanaan dan sebagainya. Pengembangan dari semua itulah yang melahirkan Negara dengan segala atribut dan peraturannya pada saat ini.2 Maka dapat di simpulkan bahwa Polisi adalah suatu organisasi yang bertugas memelihara keamanan dan mengatur penegakan peraturan dan ketertiban dalam suatu pemerintahan. 1 Kunarto,Etika Kepolisian,Jakarta, PT. Cipta Manunggal, 1997, Hal.51 2 Ibid, hal.52 1
Berbicara mengenai Sejarah Perkembangan Kepolisian Republik Indonesia, korps kepolisian sudah terbentuk pada masa kolonial. Salah satu tujuan dibentuk kepolisian pemerintah kolonial Hindia Belanda adalah sebagai alat kontrol dalam masyarakat, khusunya di kota-kota besar pada masa kolonial seperti Surabaya. Pada masa penjajahan Belanda, aparat kepolisian hanya digunakan untuk kepentingan Belanda. Orang-orang pribumi yang menjadi anggota polisi hanya berpangkat rendah yang tidak memungkinkan mereka mengambil kebijakan, sampai awal abad ke-20 tidak ada orang Indonesia yang berpangkat Hoofd Agen (Kepala Agen) apalagi komisaris.3 Belanda menempatkan organisasi kepolisian tidak pernah berada di bawah satu tangan, tetapi membagi wewenang atas urusan administrasi, rechts politie dan operasional administrasi serta pendidikan di bawah Hoofd van de Dienst der Algemene Politie (Kepala Pelayanan Polisi Umum) yang berkantor di Departemen dalam Negeri. Pada zaman Hindia Belanda tidak dikenal bentuk kepolisian secara nasional, namun terdapat beberapa macam jenis kepolisian seperti Veld Politie (Polisi Lapangan),Stads Politie (Polisi kota), Gewapende Politie (polisi bersenjata), Bestuurs Politie (Polisi Pamong Praja), Cultuur Politie (Polisi Pertanian) dan juga Marsose (Satuan Militer).4 Saat Belanda menyerahkan kekuasaan kepada Jepang pada 8 Maret, Jepang kemudian melakukan pendudukan militer di Indonesia. Jepang juga membentuk organisasi yaitu Pembela Tanah Air (PETA) di Jawa dan juga 3. Jenderal Polisi (Purn) Awaloedin Djamin, Sejarah Perkembangan Kepolisian di Indonesia dari zaman kuno sampai sekarang, Yayasan Brata Bhakti POLRI, 2007, hal.3 4 Jenderal Polisi (Purn) Awaloedin Djamin, Kedudukan Kepolisian Negara RI dalam sistem ketatanegaraan: Dulu, Kini dan Esok, PTIK Press.Jakarta,2007. hal.8 2
3 Giyugun (Tentara Sukarela di Sumatera). Selain itu, terdapat juga Heiho (Tentara Pendukung) yang diintegrasikan ke dalam pasukan Jepang. Pemuda- pemuda Pribumi yang ingin membela keamanan negara dihimpun dalam Seinendan dan Keibodan (Organisasi semacam hansip), dan Khusus wanita didirikan Fujinkai. Pada masa pendudukan Jepang hanya ada satu bentuk kepolisian yaitu Keisatsutai (Polisi). Pangkat Inlanders dengan sebutan Mantri Polisi, Asisten Wedana Polisi, Wedana Polisi dan Hoofd Agent Inspectuur dan Comisaris van Politie, yang berlaku di zaman penjajahan Belanda disatukan sehingga tidak ada pembedaan lagi antara pangkat Inlanders dan Eropa/Belanda, karena orang-orang Belanda ditangkapi oleh Jepang, orang- orang Indonesia atau pribumi mulai menduduki jabatan-jabatan penting di kepolisian walau tetap diawasi oleh Perwira Jepang.5 Demi untuk kepentingan perangnya, Jepang telah mengadakan perubahan- perubahan dalam struktur organisasi dan tata cara kerja yang bersifat pokok. Pertama, Jepang membentuk 4 wilayah pemerintahan yaitu, Sumatra dan Jawa yang masing-masing dibawah komando Angkata Darat, Kalimantan dan Indonesia bagian Timur di bawah komando Angkatan Laut. Kedua, mengadakan perubahan dalam segi struktur Organisasi Kepolisian yang dipusatkan pada Chianbu (Bagian Keamanan). Ketiga, melepas\kan hak kepolisian dari tangan Pamong Praja, sehingga mereka tidak berhak lagi untuk 5 Ibid., hal.9
menangkap seseorang yang bermasalah. Dan lebih lanjut lagi hanya Chianbu yang berhak menjalankan tugas tersebut.6 Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah merupakan awal terbentuknya negara Indonesia sebagai negara yang merdeka. Pada tanggal 18 Agustus 1945 dimana negara Indonesia memulai langkah awal dalam membentuk pemerintahan dalam berbagai aspek, salah satunya perihal urusan dalam negeri. Melaksanakan sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 19 Agustus 1945, dimana sebagai Ketua adalah Ir.Soekarno, Wakil Ketua : Drs. Mohammad Hatta. Dalam rapat tersebut Achmad Soebardjo mengusulkan agar diadakan 13 kementrian, salah satu dari kementrian yang dimaksud adalah Kementrian Dalam Negeri, dan kepolisian berada didalamnya. Mengenai kejaksaan akan dipisahkan dari Kementrian Dalam Negeri dan nantinya akan dimasukkan ke dalam Kementrian Kehakiman.7 Pembentukan Keimubu (Departemen Kepolisian) sebagai departemen tersendiri bahwa tidak lagi di bawah Departemen Dalam Negeri ataupun Departemen Kehakiman. Di dalam tahun-tahun terakhir masa penjajahan Hindia-Belanda dinamakan Politiek Inlichtingendienst, in grote steden ook lokale politieke recherche (PID) atau disebut juga Dinas Intelejen Politik, pada waktu itu berada di bawah Jaksa Agung pada Mahkamah agung, di pindahkan ke Departemen Kepolisian.8 Demikian Jawatan Kepolisian Negara administratif organisatoris mempunyai kedudukan yang sama dengan Dinas 6 Mayor Jendral, A.J. Mokoginta, Sejarah Singkat Perjuangan Bersenjata Bangsa Indonesia. Staf Angkatan Bersenjata ,1964, hal37 7 M. Yamin, Naskah Persiapan UUD 1945 Jilid I, Jakarta, 1969,. hal. 83 8 Hasrja W. Bachtiar, Ilmu Kepolisian, Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1994, hal.43 4
Polisi Umum dari Pemerintah Hindia Belanda, di mana pada waktu itu polisi menjadi satu bagian dari Departemen tersebut.9 Setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, pemerintah militer Jepang membubarkan Peta dan Giyugun sedangkan Polisi tetap bertugas menjaga keamanan, dan secara resmi kepolisian menjadi kepolisian Indonesia yang merdeka. Pada tanggal 21 Agustus 1945 memproklamasikan Pasukan Polisi Republik Indonesia sebagai langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang, juga membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun satuan-satuan bersenjata yang sedang dilanda depresi dan kekalahan perang yang panjang. Namun, suatu hal lain terjadi dalam revolusi yang menandai lahirnya negara RI, yaitu adanya kontinuitas masa lampau di tengah berlangsungnya perubahan yang bersifat revolusioner.10 Dalam situasi yang penuh kekacauan dan perubahan yang berlangsung secara cepat, muncul gerakan-gerakan radikal reaksioner dan anarkis yang mempertanyakan keabsahan pemerintah.11 Situasi perubahan berakibat terhadap munculnya perbedaan faham yang berkembang menjadi tindakan tidak terkendalikan. Suasana pasca proklamasi diwarnai tindakan-tindakan masyarakat dalam melakukan perebutan senjata terhadap polisi sebagai penyelenggara keamanan yang tidak dibubarkan 9 Irjen Pol Memet Tahumidjaja, Sejarah Perkembangan Angkatan Kepolisian, (Departemen Pertahanan Keamanan Pusat Sejarah), 1971. hal.3 10 R.Z. Leirissa, Negara Kolonial Hindia Belanda-Tahapan Awal Perkembangan Kenegaraan di indonesia, dalam Seminar Nasional Negara dalam Sejarah Indonesia-Reinterpretasi dan Redefinisi Terhadap Arti Integrasi Bangsa, FIB, Depok, tanggal 31 Agustus 1999, hal.1 11 Ibid , hal. 13. 5
Pemerintah Militer Jepang. Presiden Soekarno melarang polisi mengerahkan senjatanya pada rakyat, tetapi Kepala Kepolisian Negara RI R.S. Soekanto memutuskan untuk membiarkan polisi melakukan pembelaan diri dengan menghadapi perlawanan rakyat. Tindakan inipun berhasil menghentikan serangan-serangan rakyat terhadap polisi RI.12 Presiden Soekarno mengeluarkan Penentapan Pemerintah (PP) No.11/Sd Tahun 1946 berisi tentang jawatan Kepolisian Negara dari lingkungan Kementerian Dalam Negeri ke dalam tanggung jawab Perdana Menteri. PP yang berlaku sejak 1 Juli 1946 telah memberikan arti terhadap pentingnya kedudukan kepolisian sebagai alat kekuasaan negara. Pada masa revolusi fisik, Kapolri Jenderal Polisi R.S. Soekanto telah mulai menata organisasi kepolisian di seluruh wilayah RI. Adanya Pemerintahan Darurat RI (PDRI) yang diketuai Mr. Sjafrudin Prawiranegara yang berkedudukan di Sumatera Tengah, pada tanggal 22 Desember 1948 Jawatan Kepolisian mulai dipimpin KBP Umar Said. Hasil Konferensi Meja Bundar antara Indonesia dan Belanda dibentuk Republik Indonesia Serikat (RIS), dimana pada hasil konferensi tersebut bahwa R.S. Sukanto diangkat se bagai Kepala Jawatan Kepolisian Negara RIS dan R.Sumanto diangkat sebagai Kepala Kepolisian Negara RI berkedudukan di Yogyakarta. Masa RIS yang hanya beberapa bulan saja pada tanggal 7 Juni 1950 dengan adanya Tap 12 Wawancara dengan R.S. Soekanto, tanggal 7 September 1982 di Jakarta oleh Suharto, ANRI dalam Desertasi Genoveva Ambar Wulan Tulistiyowati, Polisi dan Politik : Peranan Bagian Pengawasan Aliran Masyrakat (PAM) Jawatan Kepolisian Negara RI pada Masa Revolusi 1945 - 1949, 2008. Disertasi, FIB UI, 2008. 6
Presiden RIS No. 150, organisasi-organisasi kepolisian negara-negara bagian disatukan dalam Jawatan kepolisian Indonesia. Dalam peleburan tersebut disadari adanya kepolisian negara yang dipimpin secara sentral, baik di bidang kebijaksanaan siasat kepolisian maupun administratitif-organisatoris. Kedudukan Polri pun kembali ke Jakarta, karena belum ada kantor digunakan bekas kantor Hoofd van de Dienst der Algemene Politie (Kepala Departemen Kepolisian Umum) di gedung Departemen Dalam Negeri.13 Alasan penulis memilih topik atau tema penelitian tersebut adalah untuk menulis secara historis perkembangan korps kepolisian negara Indonesia dari tahun 1945 sampai 1950, karena sebagai lembaga suatu negara, korps kepolisian berada ditengah-tengah masyarakat perlu untuk diketahui sejarahnya. Ada beberapa hal yang telah mendorong penulis untuk meneliti tentang Sejarah Perkembangan Kepolisian Republik Indonesia, yaitu: Pertama, masalah mengenai sejarah perkembangan kepolisian sebagai salah satu organisasi dari empat angkatan yang dimiliki sampai saat ini. Kedua, yang menariknya Polisi Indonesia pada waktu itu ikut berjuang menumpas pemberontak, baik luar maupun dalam dengan mengangkat sejata. Dimana sejauh ini orang hanya mengetahui TNI saja lah yang turut menumpas, tapi peran dan sumbangan Kepolisian bagi negara Indonesia pada saat mengamankan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di Indonesia, dalam mempertahankan Kemerdekaan. 13 Jenderal (Purn) Awaloedin Djamin, Op.cit .,hal.4-5 7
. B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 1. Pembatasan Masalah Pembatasan masalah dari penelitian ini berdasarkan aspek ruang (spasial) dan waktu (temporal). Di dalam penulisan mengenai Sejarah Perkembangan Kepolisian Republik Indonesia akan membatasi pembahasannya pada masalah- masalah yang terjadi antara tahun 1945 sampai 1950, di karenakan pada tahun- tahun tersebut telah terjadi beberapa peristiwa yang menarik dalam perkembangan Sejarah kepolisian Indonesia. salah satu peristiwanya adalah kepolisian di Jakarta di bubarkan oleh pihak Sekutu dan nantinya di gantikan menjadi Civilian Police, dan bagaimana kondisi Jawatan Kepolisian Indonesia pada masa terjadinya Agresi Milter Belanda sampai peralihan menjadi RIS, dan untuk mempelajari sejauh mana batas-batas tugas kepolisian pada waktu itu. 2. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian Dasar Pemikiran tersebut maka penulis merumuskan batasan pada dimensi temporal pada tahun (1945-1950). Adapun perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana perkembangan Sejarah Kepolisian ? 2. Bagaimana Fungsi Kepolisian dan Keberlanjutan dalam Struktur Organisasi Kepolisian ? 8
C.Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1. Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian untuk menjelaskan bagaimana perkembangan organisasi korps kepolisian Republik Indonesia tahun 1945-1950 dan akhirnya menjadi satu kesatatuan Korps Polisi dan memiliki tugas sendiri dan susunan Kepolisian setelah keluar dari Kementerian Dalam Negeri menjadi dibawah Perdana Menteri. 2. Kegunaan Penelitian Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan : Kegunaan Teoretis : Secara teoretis, penelitian ini dapat menambah referensi kajian sejarah nasional Indonesia, khususnya Sejarah Perkembangan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada masa Demokrasi Liberal. Kegunaan Praktis : Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk pengayaan dalam pembelajaran dan perkuliahan baik di tingkat SMA, maupun di Prodi Pendidikan Sejarah UNJ, khususnya kajian sejarah Indonesia pada masa Revolusi dan Demokrasi Liberal. 9
D.Metode dan Sumber Penelitian Penelitian yang membahas Sejarah Perkembangan Kepolisian Republik Indonesia bersifat historis dengan studi kepustakaan atau secondary research. Data pendukung penelitian ini berasal dari sumber-sumber kepustakaan seperti buku, jurnal, surat kabar artikel, dan sebagainya Dalam penulisan skripsi ini menggunakan 4 tahap dalam penulisan yakni heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan penulisan. Metode tersebut adalah sebagai berikut.14 1. Heuristik Heuristik berasal dari bahasa Yunani heuriskein, yang berarti memproleh atau menemukan. Heuristik adalah kegiatan untuk mencari sumber-sumber masa lampau yang berupa data-data sejarah. Kegiatan ini ditujukan untuk menemukan dan mengumpulkan jejak-jejak dari setiap peristiwa sejarah yang sebenarnya. Berkaitan dengan langkah-langkah penelitian, pada tahap pertama yang peneliti lakukan adalah mencari dan mengumpulkan data atau sumber-sumber baik sumber primer maupun sumber sekunder, yang terkait dan memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian yang telah dikemukakan. Kajian pustaka yang peneliti gunakan didapat dari berbagai tempat seperti Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Universitas Indonesia, Arsip Nasional Republik Indonesia, dan koleksi pribadi. 14 Louis Gottschalk, Understanding History: A Primer of Historical Method, terjemahan Nugroho Notosusanto, Mengerti Sejarah, (Jakarta: UI Press, 1985), hlm 43 10
Tahap kedua, yang penulis lakukan adalah memverifikasi atau mengkritik sumber-suber yang telah didapatkan. Pada tahap ini dilakukan dua cara, yaitu melakukan kritik ekstern dan kritik intern untuk menguji kredibilitas dari sumber- sumber yang didapatkan. Dalam kritik ekstern, dilakukan uji atas keaslian atau otentisitas sumber yang meliputi tanggal, pengarang, melihat bahan material seperti tulisan atau ketikan, stempel dan tanda tangan, jenis kertas, dan tinta yang digunakan. Sedangkan untuk kritik intern, penulis melakukan uji analisis terhadap kredibilitas teks dan terbitan melalui isi sumber atau dokumen. Tahap ketiga, peneliti melakukan interpretasi atau menafsirkan fakta-fakta historis dari sumber sejarah yang telah diverifikasi sebelumnya, sehingga nantinya dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan Kepolisian Republik Indonesia pada periode 1945-1950, pada saat Kepolisian turut dalam mengamankan situasi terjadinya Agresi Militer Belanda dan terjadinya pemberontakan dalam negeri sendiri. Tahap terakhir adalah tahap historiografi atau penulisan sejarah. Model penulisan ini adalah deskriptif-naratif yang berarti penulis mendeskripsikan secara logis dan sistematis fakta yang telah diolah ke dalam bentuk tulisan. Sumber-sumber sejarah dibagi menjadi 2 yaitu sumber primer dan sekunder. 11
a. Sumber Primer Sumber primer merupakan informasi yang didapatkan langsung dari tangan pertama, atau langsung dibuat (waktu sama) dengan peristiwa yang dikaji15. Sumber primer yang digunakan dalam penulisan ini seperti, Inventaris Arsip (Kepolisian Negera RI 1947-1949) disusun oleh Widiyanti. b. Sumber Sekunder Sumber sekunder adalah sumber-sumber yang berasal bukan dari pelaku atau saksi atau kata lain pengkisah hanya tau peristiwa dari pelaku atau saksi. Sumber sekunder berupa buku yang mengenai Sejarah Perkembangan Kepolisian di Indonesia dari zaman kuno sampai sekarang karya-karya Jenderal Polisi (Purn). Awaloedin Djamin, MPA., Kedudukan Kepolisian Negara RI dalam sistem ketatanegaraan : Dulu,Kini dan Esok., Hasrja W. Bachtiar, Ilmu Kepolisian,(PT. Gramedia Widiasarana Indonesia Jakarta)1994., Tahumidjaja. Memet. SH. Irjen Pol, Sejarah Perkembangan Angkatan Kepolisian, (Departemen Pertahanan Keamanan Pusat Sejarah ABRI) 1971., Mokoginta, A,J, Mayor Jenderal, Sejarah Singkat Perjuangan Bersenjata Bangsa Indonesia. Staf Angkatan Bersenjata.1964., Yamin, M. Naskah Persiapan UUD 1945 Jilid I, Jakarta 1969., Kunarto,Etika Kepolisian,(PT. Cipta Manunggal,Jakarta) 1997., Notosusanto, Nugroho. Pejuang Kemerdekaan Indonesia. Penerbit: Sinar Harapan. Jakarta.1985.,Bloembergen, Marieke (2011). Polisi Zaman Hindia Belanda. Dari 15 Ibid, hlm 44 12
kepedulian dan ketakutan. PT Kompas Media Nusantara., Poesponegoro, Marwati Djoened; Nugroho Notosusanto. Sejarah nasional Indonesia: Zaman Jepang dan zaman Republik Indonesia 1942-1998., Djamhari, Saleh As'ad. Ikhrisar Sejarah Perjuangan ABRI (1945-sekarang) pusat sejarah ABRI.Jakarta., Nasution, A. H. Tentara Nasional Indonesia. Jilid I. Jakarta,1970., Suparno. Sejarah Perkembangan Kepolisian dari Zaman Klasik Modern. 2. Kritik Sumber Setelah melalui tahap Heuristik, langkah selanjutnya adalah kritik sumber. Di dalam penulisan sejarah, tahapan kritik sumber bertujuan untuk mengetahui kredibilitas sumber. Kritik sumber dibagi menjadi dua, yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Dalam kritik ekstern, dilakukan uji atas keaslian atau otentisitas sumber yang meliputi tanggal, pengarang, melihat bahan material seperti tulisan atau ketikan, stempel, dan tanda tangan, jenis kertas dan tinta yang digunakan. Sedangkan untuk kritik intern penulis melakukan uji analisis terhadap kredibilitas teks dan terbitan. 13