DINAMIKA KEAMANAN KAWASAN ASIA PASIFIK DALAM PERSAINGAN KEKUATAN MARITIM CHINA DAN AMERIKA SERIKAT Angga Nurdin Rachmat Hubungan Internasional Universitas Jendral Ahmad Yani Cimahi Abstract The security dynamics in Asia Pacific Region are concerned with the interaction of the countries within the region. The interaction between China and the United States is became a recent interesting phenomenon linked to China's rapid economic and military development. That conditions will have an impact on the balance of power within the region. The United States as a hegemonic force in recent decades saw the development of China's military power as a catalyst for the instability of the region, seeing that the US re-oriented the defense policy orientation from the Atlantic back to the Pacific. The existence of two countries in an effort to seize dominance in the Pacific will have an impact on the security of the region. Therefore this paper will attempt to discuss the security dynamic of the Asia Pacific region on the rivalry of two super power, US and China. The discussion will be started by analyzing the relationship between the dominance of the inter-regional interaction in the region and make a description of US domination as a major power in Asia Pacific which was rivaled by China through the development of maritime power and will look at US defense policy in response 131
Dauliyah, Vol. 2, No. 2, Juli 2017 to the development of China's maritime power in Pacific region, where the rivalry of these two forces is predicted to escalated in conflict in the South China Sea. Keywords : China, United States, Pacific, Maritime Power Pendahuluan Perkembangan sejarah persaingan antara kekuatan-kekuatan besar di dunia tidak dapat dilepaskan dari persaingan untuk menguasai wilayah lautan. Kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari urgensi wilayah laut sebagai matra untuk menjamin eksploitasi sumber daya yang ada didalamnya, jalur perdagangan serta pengamanan terhadap wilayah daratannya. Globalisasi saat ini, membawa dampak terhadap peningkatan perhatian dari negara terhadap keamanan wilayah laut. Sebagai salah satu tempat dimana manusia melakukan berbagai aktivitas tidak dapat dilepaskan dari berbagai gangguan dan ancaman. Sejalan dengan munculnya berbagai gangguan dan ancaman, maka berbagai upaya pun dilakukan untuk menciptakan keamanan wilayah lautan yang berupa wilayah teritorial sebuah negara maupun di wilayah lautan lepas untuk kepentingan negara maupun masyarakat internasional (Rachmat, 2015 : 160). Wilayah laut yang saat ini tengah menjadi perhatian banyak negara adalah di samudera Pasifik, banyak negara yang menggantungkan kehidupan ekonomi dan pertahanannya di wilayah ini. Asia Pasifik merupakan kawasan yang mempertemukan kekuatan besar dunia seperti Amerika Serikat, Jepang, Rusia dan bahkan new emerging superpower, China. Asia pasifik diposisikan sebagai "hub" dari interaksi negara- negara tersebut maupun dengan negara-negara lain berada dikawasan tersebut baik secara bilateral maupun multilateral. Oleh karena itu semua negara di kawasan Asia Pasifik berupaya untuk menciptakan sebuah arsitektur keamanan yang dinamis dan stabil untuk menjamin kepentingan nasional mereka dikawasan tersebut. Pada awal abad ke-21 132
Dinamika Keamanan Kawasan Asia Pasifik... (Angga Nurdin Rachmat) terjadi perubahan dalam arsitektur keamanan di Asia Pasifik terkait dengan peningkatan kapabilitas ekonomi dan militer China sementara AS tengah menghadapi pemangkasan anggaran pertahanan. Dengan kondisi tersebut perkembangan kekuatan maritim China dipersepsikan sebagai ancaman bagi pengaruh AS di wilayah Pasifik. Dengan demikian maka akan terjadi perubahan dalam interaksi kedua negara yang akan berdampak kepada stabilitas keamanan di Asia Pasifik. Merujuk kepada realitas tersebut tulisan ini akan melakukan pembahasan terhadap persaingan kekuatan maritim diantara China yang berhadapan dengan AS dan memberikan gambaran mengenai dampak dari persaingan tersebut dalam konstelasi keamanan dikawasan Asia Pasifik. Tinjauan Teoritis : Keamanan Kawasan Akhir rivalitas negara superpower pasca Perang Dingin (yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet) dan perubahan dunia ke dalam sebuah tatanan internasional yang bersifat multipolar mempunyai implikasi signifikan bagi keamanan regional. Hal ini merupakan suatu usaha yang tidak dapat ditebak sama sekali tetapi dalam waktu bersamaan memunculkan harapan untuk terciptanya perdamaian dan stabilitas yang ingin dicapai melalui konsep dan pendekatan baru mengenai keamanan, yang paling penting adalah ini menjadi sebuah multilateralisme dan kerjasama keamanan (Acharya, 2002 : 2). Terjadinya perubahan terhadap keamanan regional ditandai dengan mulai tumbuhnya multilateralisme keamanan dikawasan Asia Pasifik. Ini merupakan sebuah perubahan untuk regionalisme yang lama dibentuk sesuai dengan hubungan aliansi bilateral dan model dari konflik manajemen (Acharya, 2002 :4). Untuk memahami isu keamanan suatu kawasan regional kita dapat menggunakan pendekatan yang digunakan oleh Barry Buzan, bahwa 133
Dauliyah, Vol. 2, No. 2, Juli 2017 keamanan pada dasarnya merupakan fenomena yang relasional (Buzan, 1987 : 299). Oleh karena itu, keamanan suatu negara dan suatu kawasan tidak dapat dipahami tanpa memahami pola saling ketergantungan keamanan diantara negara-negara di kawasan tersebut. Dalam memahami keamanan regional ini maka Buzan menawarkan suatu konsep yang disebutnya sebagai fenomena security complex. Yang dimaksud dengan security complex merujuk pada Buzan (1987) didefinisikan sebagai: "a group of states whose primary security concern link together sufficiently closely that their national security cannot realistically be considered apart from one another". Dengan demikian, konsep security complex ini mencakup aspek persaingan dan juga kerjasama di antara negara-negara yang terkait. Karakter Security Complex yang mencakup adanya saling ketergantungan antara rivalitas yang terjadi berbanding lurus dengan adanya kepentingan bersama. Ini yang selanjutnya oleh Buzan di istilahkan dengan pola amity dan enmity di antara negara-negara. Yang dimaksud dengan amity adalah hubungan antar negara yang terjalin berdasarkan mulai dari rasa persahabatan sampai pada ekspektasi atau harapan (expectation) akan mendapatkan dukungan (support) atau perlindungan satu sama lain. Sedangkan yang dimaksud dengan enmity oleh Buzan digambarkan sebagai suatu hubungan antar negara yang terjalin atas dasar kecurigaan (suspicion) dan rasa takut (fear) satu sama lain. Pola dari amity dan enmity merupakan pemahaman terbaik dari yang dimulai dari analisis pada level regional serta tambahan dengan memasukan faktor global pada satu sisi dan faktor domestik disisi lainnya (Buzan dan Weaver, 2003 : 7). Oleh karena itu dalam menganalisa level keamanan regional digunakan pola amity dan enmity sehingga dapat diketahui bagaimana tingkat intensitas ketegangan antar negara yang berada di kawasan tersebut. Ketika amity tercipta antara negara- negara di kawasan tersebut maka dapat dipastikan 134
Dinamika Keamanan Kawasan Asia Pasifik... (Angga Nurdin Rachmat) adanya kestabilan dan tingkat keamanan yang relatif stabil, namun sebaliknya ketika yang ada adalah enmity antar negara maka dapat dipastikan keamanan regional akan rawan dengan konflik dan ketegangan. Pattern of amity/enmity ini dapat muncul dan berkembang akibat dari berbagai isu yang tidak dapat dipahami hanya dengan melihat distribution of power yang ada di antara negara-negara terkait. Hal ini dikarenakan pattern of amity/enmity dapat muncul dan berkembang akibat dari berbagai hal yang bersifat spesifik seperti sengketa perbatasan, kepentingan yang berkaitan dengan etnik tertentu, pengelompokan ideologi dan warisan sejarah lama, baik yang bersifat negatif maupun yang bersifat positif. Dalam konsep ini seringkali terdapat pergeseran sehingga diperlukan beberapa cara dalam memahami sebuah security complex, pertama ; dengan melihat pola amity dan enmity-nya, kedua ; dengan melihat distribusi kekuatan yang terjadi diantara negara-negara utama dalam kawasan tersebut. Enmity dalam Dinamika Hubungan China dan AS. China dan AS memiliki catatan sejarah hubungan yang diwarnai dengan ketegangan, khususnya terkait dengan rivalitas ideologi pada masa perang dingin. Pada masa ini, dua negara tersebut berada dalam kutub yang berbeda, AS dengan demokrasi-liberal dan China dengan komunis-sosialis. Kondisi ini secara alami membawa kedua negara berhadapan secara dalam nuansa konfliktif, bahkan berada dalam titik terendah dalam hubungan kedua negara dengan pembekuan hubungan diplomatik yang kemudian berhasil dicairkan kembali melalui pelaksanaan diplomasi pingpong pada awal tahun 1970an. Meskipun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa rivalitas tetap menjadi warna dalam dinamika hubungan diantara kedua negara.Bagi China terdapat 3 permasalahan utama yang terkait dengan tata internasional, yang akan merugikan negaranya yakni dominasi AS, status Taiwan dan tekanan 135
Dauliyah, Vol. 2, No. 2, Juli 2017 demokratisasi (Legro, 2007 : 517). Dominasi AS dalam level global maupun dikawasan Asia Pasifik dalam bidang ekonomi maupun militer menjadi tantangan tersendiri bagi perkembangan ekonomi dan militer China. AS sendiri telah mendominasi perekonomian dunia sejak akhir abad ke 19 dan awal abad 20 yang berbanding lurus dengan perkembangan kekuatan militer. Terlebih saat China mulai mengintegrasikan diri dalam sistem ekonomi global dan institusi multilateral seperti WTO yang menciptakan interdependensi diantara kedua negara serta membawa konflik senantiasa mewarnai hubungan kedua negara (Hufbauer dan Woollcoot, 2012 : 35). Salah satu permasalahan ekonomi yang harus dihadapi oleh AS terkait kebijakan perdagangan China adalah saat negara tesebut mendorong peningkatan ekspor yang disertai dengan penurunan nilai tukar mata uangnya yang membuat produk China menjadi murah. Bagi China hal ini merupakan sebuah strategi untuk memperluas pasar dan konsumsi produk di luar negeri sementara bagi AS kondisi sangat tidak menguntungkan karena produk mereka menjadi tidak kompetitif sementara AS sendiri tengah mengalami tekanan ekonomi didalam negeri.AS kemudian merespon dengan mengeluarkan kebijakan proteksionisme yang ditujukan kepada China yang membuat China membawa permasalahan ini ke WTO, namun panel WTO menolak klaim China (Ikenson, 2012 : 2). Meskipun kebijakan AS terhadap Taiwan cenderung sangat bias, namun hal tersebut menjadi batu sandungan bagi China dalam menerapkan kebijakan "one china policy".AS senantiasa menerapkan standar ganda terhadap Taiwan, karena pada satu sisi AS menjadi salah satu pemasok utama persenjataan bagi Taiwan namun disisi lain AS senantiasa berusaha menjaga hubungan baik dengan China. Seperti pada tahun 1950 AS mengerahkan Armada Ke-7 ke Selat Taiwan untuk mencegah serangan China terhadap Taiwan. Sementara untuk memperbaiki hubungan dengan China, klausul 136
Dinamika Keamanan Kawasan Asia Pasifik... (Angga Nurdin Rachmat) yang diajukan adalah penghentian penjualan senjata kepada Taiwan. Perilaku AS dalam masalah Taiwan didasarkan kepada pilihan logis-rasional dengan basis kepentingan nasional yang bersifat kondisional (Rachmat, 2010 : 287). Taiwan akan menjadi salah satu permasalahan sensitif bagi China dalam hubungan dengan AS yang akan memicu ketegangan diantara kedua negara. Tekanan demokratisasi dalam level global yang tidak lepas dari sponsor AS menjadi kekhawatiran utama dari China. Bagi China tekanan yang muncul merupakan salah satu bentuk dari dominasi AS dalam sistem internasional. Kasus Tiananmen tahun 1989 memunculkan tekanan dunia internasional terhadap China dengan menggunakan isu demokrasi dan hak azasi manusia dengan menempatkan China sebagai negara yang tidak demokratis dan pelanggar HAM. Disamping itu tekanan muncul dengan embargo ekonomi maupun militer dari AS yang diikuti oleh penangguhan bantuan dari institusi keuangan internasional (Turner, 2011 : 40). Kondisi saat ini pun menjadi kekhawatiran China terlebih dengan bercermin kepada fenomena Arab Spring yang terjadi di Afrika Utara dan sebagian negara Arab, dimana demokratisasi dengan mengusung demokrasi ala barat membawa sebagian besar negara tersebut kedalam konflik dan instabilitas. China merespon dengan melakukan pemblokiran terhadap informasi yang terkait dengan fenomena tersebut. China melihat bahwa fenomena tersebut tidak dapat dilepaskan dari adanya campur tangan dari AS. Sebagai negara dengan sistem politik sosialis-komunis China menganggap bahwa negaranya senantiasa menjadi sasaran terkait dengan isu demokrasi yang diusung oleh negara barat khususnya AS. Dominasi Kekuatan Militer AS di Kawasan Asia-Pasifik. AS telah menempatkan kawasan Asia Pasifik sebagai wilayah yang strategis sejak berakhirnya perang dunia II. Arti srategis kawasan Asia Pasifik 137
Dauliyah, Vol. 2, No. 2, Juli 2017 bagi AS terkait dengan kontribusi ekonomi yang diperoleh, bahkan melebihi kontribusi yang berasal dari Eropa. Selama beberapa dekade terakhir keberadaan dari AS di kawasan Asia Pasifik didasarkan kepada 2 premis yakni keamanan wilayah Asia terkait dengan perang dingin dan kekuatan ekonomi dari AS (Yoon, 2003 : 108). Selama masa Perang Dingin, bahkan hingga saat ini banyak negara yang berada di kawasan Asia Pasifik masih memiliki dependensi terhadap jaminan keamanan serta keberadaan dari armada angkatan laut AS di Pasifik. Ketergantungan dari negara-negara yang berada dikawasan Asia-Pasifik dapat dipahami sebagai sebuah upaya untuk mempertahankan diri dari serangan pihak lain dengan mengandalkan kekuatan AS yang berperan sebagai pelindungnya. Merujuk kepada Wagener (2010 : 2) saat ini AS menjadi kekuatan dominan dan membentuk sebuah sistem unipolar di Asia Pasifik, ini tidak merupakan sebuah kondisi yang tidak direncanakan namun merupakan konsekuensi logis dari superioritas ekonomi dan militer yang dimiliki AS. Dalam rangka mendukung dan memperkuat kehadiran AS di Asia Pasifik, AS membentuk United States Pacific Command (USPACOM) yang berpusat di Hawaii sebagai komando militer yang bertanggungjawab atas stabilitas keamanan dan pertahanan AS serta sekutunya di kawasan Pasifik. USPACOM membawahi beberapa Pangkalan Militer AS yang berada dikawasan Asia- Pasifik seperti di Jepang, Korea Selatan dan Guam. Pangkalan militer AS yang berada dikawasan ini berada dalam skala relatif kecil namun memiliki tanggungjawab terhadap target bernilai tinggi yang dilengkapi dengan kekuatan darat, laut dan udara dengan peluru kendali jarak jauh (Bower, et.all, 2016 : 32). Selama masa perang dingin, kekuatan maritim AS di wilayah Asia Pasifik mendapatkan tantangan terkait dengan perebutan pengaruh dengan Uni Soviet. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa AS memiliki posisi yang lebih 138
Dinamika Keamanan Kawasan Asia Pasifik... (Angga Nurdin Rachmat) menguntungkan dengan adanya ikatan yang kuat dengan negara-negara di dalam kawasan ini. Oleh karena itu Uni Soviet tidak mampu untuk menahan laju pengaruh kekuatan angkatan laut AS di pasifik, yang tentu saja memunculkan hegemoni AS terhadap kawasan maritim di pasifik. Seiring dengan runtuhnya Uni Soviet, AS menanggap bahwa pasifik sudah menjadi kawasan dengan status quo atas hegemoni kekuatan angkatan laut AS. Dengan demikian AS telah mengasumsikan bahwa kawasan Asia Pasifik telah berada dalam pengawasan dan kontrol dari kekuatan armada lautnya. Kondisi ini membuat AS mengubah haluan fokus pertahanan dan keamanan ke wilayah Atlantik maupun Samudera Hindia seiring dengan perkembangan kepentingan AS di kedua wilayah tersebut. Perkembangan Kekuatan Maritim China Sebagai Upaya Balance of Power di Pasifik Balance of Power (BoP) merujuk kepada sebuah kondisi dimana adanya distribusi dari kekuatan diantara negara dalam sebuah sistem baik dalam ruang lingkup internasional maupun regional. BoP secara ideal akan menjamin bahwa power tersebut terdistribusi sedemikian rupa sehingga tidak ada satu negara atau entitas yang mampu melakukan dominasi terhadap negara atau entitas lain (Odgaard, 2007 : 25). Merujuk kepada Morgenthau (1995) kondisi BoP merujuk kepada dua pola yakni pola persaingan secara langsung maupun pola kompetisi. Pola persaingan secara langsung terkait dengan keinginan dari masing-masing negara untuk mendepankan kebijakannya dari kebijakan negara lain. Sementara pola kompetisi terkait dengan upaya untuk mendapatkan dukungan dari negara ketiga dalam rangka memaksimalkan kebijakan dari masing-masing negara. Terkait dengan persaingan kekuatan maritim antara China dan AS di Asia Pasifik, hal tersebut merujuk kepada pola persaingan secara langsung. Hal ini terkait 139
Dauliyah, Vol. 2, No. 2, Juli 2017 dengan keberadaan dari kebijakan masing-masing negara ditujukan terhadap satu sama lain. China melihat bahwa dalam konteks kekuatan maritim, AS telah mendominasi wilayah pasifik dalam beberapa dasawarsa terkahir. Bagi China, dominasi kekuatan maritim AS di pasifik membatasi keleluasaan dalam ruang gerak dalam rangka meningkatkan kembali eksistensi negaranya dalam bidang ekonomi, politik dan militer.Merujuk kepada Chang (2012 : 22) kekhawatiran China akan dominasi AS berkaca kepada kesuksesan persenjataan canggih AS dalam perang teluk tahun 1991 dan kegagalan China melakukan deterrence kepada AS saat terjadinya krisis di Selat Taiwan pada periode 1995-1996. Dimana pada saat tersebut AS menerapkan strategi gunboat diplomacy dengan menempatkan gugus tempur Armada ke - 7 untuk mengamankan Taiwan dari ancaman China. Kondisi tersebut mengharuskan China membangun sebuah kekuatan yang mampu untuk melakukan deterrence terhadap kekuatan angkatan laut AS khususnya armada pasifik. Respon terhadap kondisi tersebut membuat China di bawah kepemimpinan Presiden Hu Jin Tao mengeluarkan kebijakan dalam rangka merevisi misi dari People Liberation Army (PLA) dalam rangka meningkatkan kepentingan strategis China dalam ruang lingkup global dan mengawal kekuasaan partai (partai komunis China), menjamin keamanan perkembangan ekonomi nasional, dan kedaulatan teritorial (Sharman, 2014 : 5). Dalam rangka mewujudkan misi tersebut, maka China memerlukan kekuatan maritim yang akan diperoleh melalui modernisasi PLA Navy, khususnya untuk membuka pembatas ruang gerak yakni kekuatan maritim AS yang berada di Pasifik. Peningkatan kapabilitas militer China tidak dapat dilepaskan dari peningkatan cepat Gross National Product (GNP) yang membuat China dengan mudah mengembangkan kekuatan militer dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan produktivitas, pendapatan perkapita 140
Dinamika Keamanan Kawasan Asia Pasifik... (Angga Nurdin Rachmat) dan penguasaan teknologi yang berdampingan dengan pertumbuhan ekonomi membuat kemampuan China dalam mendapatkan persenjataan canggih yang dibeli dari negara lain maupun dikembangkan secara mandiri (Friedberg, 2005 : 18). Pembangunan kekuatan angkatan bersenjata China berjalan seiring dengan perkembangan ekonomi negara tersebut, hal ini terlihat dari indikator kenaikan anggaran militernya, dimana dalam paparan Departemen Pertahanan China tahun 2012 terlihat adanya peningkatan anggaran mencapai 670,27 miliar yuan (sekitar Rp. 965 triliun) yang berarti meningkat sebesar 11,2% atau 67 miliar yuan (sekitar Rp. 96,5 triliun) dari anggaran tahun lalu. Anggaran Departemen Pertahanan China merupakan yang terbesar kedua di dunia dengan jumlah hanya terpaut 4,8% dari anggaran militer AS (Lisbet, 2012 : 5). Peningkatan anggaran pertahanan tersebut ditujukan untuk melakukan modernisasi persenjataan yang dianggap telah jauh tertinggal dari negara lain. Disamping itu China berupaya untuk mengubah orientasi pertahanan dan militernya dari Darat ke penguatan Angkatan Udara dan Laut. Sorotan terhadap pengembangan kekuatan Angkatan Laut China (People Liberation Army Navy/ PLAN) dan Angkatan Udara China (People Liberation Army Air Force/ PLAAF) semakin menguat seiring dengan pencapaian teknologi yang diadaptasi dalam persenjataan yang digunakannya. PLAN sendiri bagi China memiliki arti penting sebagai kekuatan maritim strategis kawasan yang berperan untuk melindungi kepentingan ekonomi China terutama di wilayah pesisir, kepentingan China dalam bidang maritim serta mengoptimalkan operasi pertahanan laut dalam kerangka pertahanan nasional (Muhammad, 2009 : 419). Pengembangan teknologi persenjataan dari PLAN dan PLAAF tidak dapat dilepaskan dari tuntutan perubahan doktrin pertahanan China yang akan menitikberatkan pertahanan mereka di wilayah udara dan laut. Disamping itu yang membuat 141
Dauliyah, Vol. 2, No. 2, Juli 2017 China semakin disegani adalah Kemampuan dari China untuk mengadaptasi dan kemudian memproduksi sendiri kapal maupun berbagai perlengkapan pendukung serta persenjataan menjadi modal bagi negara ini untuk secara leluasa mengembangkan postur PLAN baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kondisi membuat PLAN dan PLAAF menjadi matra yang paling menonjol dalam mengembangkan kapabilitas tempur. Secara kualitas terhitung sejak 1990 China telah mengoperasikan tidak kurang dari 10 kapal destroyer dan frigat yang dilengkapu dengan teknologi radar dan rudal terbaru dengan kemampuan anti-air warfare dan surface combat (Chang, 2012 : 23). Kemampuan Penelitian dan Pengembangan secara mandiri tersebut tentu saja akan mendukung pelaksanaan serta evolusi dari doktrin pertahanan laut yang dimiliki. Hal ini terlihat saat ini dimana, modernisasi yang dilakukan terhadap PLAN menitikberatkan kepada akuisisi program persenjataan, yang didalamnya termasuk program untuk mengembangkan rudal balitik anti- kapal Anti-ship Balistic Missile (ASBMs), rudal jelajah anti-kapal Anti ship cruiser missile (ASCMs) rudal jelajah untuk target didarat Land-attack Cruise Missiles (LACMs), rudal permukaan ke udara (surface to air missile), ranjau, pesawat berawak, pesawat tanpa awak, kapal selam, kapal induk, kapal perusak, kapal fregat, kapal patrol, kapal pendarat ambhibi, kapal penyapu ranjau, kapal medis dan kapal pendukung (O'Rouke, 2013 : 3). Dalam mendukung perluasan kapabilitas negaranya dalam bidang regional maritime surveillance Badan Penelitian dan Pengembangan China juga membangun sejumlah kapal selam baru dan mengadakan modernisasi persenjataan. Adapun modernisasi persenjataan yang dimaksud terutama pada Conventional Ballistic and Land Attack Cruise Missiles yang merupakan inti dari kekuatan udara koersif China seperti Short Range Ballistic Missile Infrastructure, Medium Range Ballistic Missiles, Ground Launched Cruise Missiles, Anti-ship Ballistic Missiles (ASBM) and Beyond 142 tengah
Dinamika Keamanan Kawasan Asia Pasifik... (Angga Nurdin Rachmat) (Lisbet, 2012 : 7). Pembangunan dan penyebaran ASBM merupakan salah satu contoh dari semakin meningkatnya kemampuan militer China di bidang persenjataan. Program tersebut telah menunjukan perkembangan yang sangat signifikan dimana saat ini PLAN telah secara resmi mengoperasikan kapal induk (Aircraft Carrier). China berhasil membangun kembali Kapal Induk kelas Varyag ex-Uni Soviet yang kemudian diberinama Liaoning, meskipun keberadaan dari kapal Induk dalam era modern bukan sesuatu yang baru, namun bagi China hal ini merupakan pencapaian terutama bagi PLA Navy. Hal ini merupakan sebuah simbolisasi bahwa PLAN telah naik ke ranking tertinggi dalam jajaran Angkatan Laut dunia (Chang, 2010 : 1). Keberhasilan dari upaya untuk melakukan retrofit terhadap Kapal Induk Liaoning diikuti oleh ambisi China dalam membangun Kapal Induk kedua. Ambisi ini tentu saja menunjukan bahwa kekuatan maritim China tengah ditujukan untuk meningkatkan projection force melalui strategi "far seas"nya. Hal ini didukung dengan berbagai kapal perang, serta keberhasilan dari PLAN untuk mengoperasikan pesawat tempur J-15 dari kapal Induk Lioning. Melihat realitas tersebut maka strategi "far seas" yang kemudian dianut oleh PLAN akan semakin mudah untuk dijalankan mengingat kemampuan daya jangkau dari gugus tempurnya dapat mencakup wilayah yang cukup jauh. Kekuatan maritim China didukung pula oleh kepemilikan kapal selam nuklir, dimana China telah memiliki kapal selam kelas Jin dan Kelas Shang yang masuk dalam jajaran PLAN sejak tahun 2000an. Keberadaan dari kapal selam nuklir yang ditempatkan pada armada Selatan merupakan sebuah sinyal akan upaya dari China untuk melakukan dominasi terhadap wilayah maritim pada kawasan tersebut yang terkait dengan permasalahan konflik wilayah di Laut China Selatan. Disamping itu China telah meningkatkan kemampuan untuk melakukan serangan amphibi yang didukung oleh dua 143
Dauliyah, Vol. 2, No. 2, Juli 2017 kapal Landing Platform Dock (LPDs) kelas Yuzhao, yang mampu melaksanakan misi penyerangan dari kapal ke daratan dengan mudah. Kekuatan maritim China, didukung pula oleh PLAAF yang mampu memberikan dukungan terhadap operasi maritim yang dijalankan oleh PLAN. PLAAF telah mendatangkan Sukhoi SU-30MK2 sebagai tulang punggung armada tempurnya yang didukung pula oleh pesawat tempur buatan lokal JH-7A dan pesawat yang memiliki kemampuan early warning system yang bertugas untuk melakukan pengawasan serta pengintaian di wilayah maritim. Untuk meningkatkan daya jelajah armada tempur dalam rangka mendukung operasi maritim (Chang, 2009 : 23), PLAAF juga telah melakukan modifikasi terhadap pesawat pembom menjadi pesawat tanker yang berfungsi sebagai pengisian bahan bakar pesawat tempur maupun pesawat pengintai di udara. Kemampuan tersebut menjadi penting mengingat kemampuan dari PLAAF harus mampu mengimbangi strategi "far seas" yang dijalankan oleh PLAN. Dengan kekuatan yang dimiliki PLAAF akan mampu meningkatkan kemampuanair superiority maupun direct strike mission. Dengan demikian maka sinergi antara PLAN dan PLAAF akan menjadi kombinasi yang sangat kuat dalam rangka mengamankan seluruh kepentingan nasional China khususnya kepentingan maritim negara tersebut dari ganggungan pihak manapun. Kebijakan Re-balancingAS di Asia-Pasifik Kawasan Asia Pasifik dalam sejarah strategis AS diposisikan sebagai wilayah buffer untuk mengamankan wilayahnya dari berbagai ancaman. Demikian pula dengan negara lain memposisikan asia pasifik sebagai kawasan yang sangat strategis untuk melakukan pertahanan maupun serangan terhadap negara lain, khususnya bagi AS. Hal ini terbukti dengan strategi yang dilakukan oleh Jepang pada masa Perang Dunia II dengan 144
Dinamika Keamanan Kawasan Asia Pasifik... (Angga Nurdin Rachmat) menghancurkan garis depan Angkatan Laut AS di Pearl Harbour Hawaii sebagai langkah awal sebelum melakukan ekspansi di Asia. Berakhirnya Perang Dunia II, AS tetap menempatkan kekuatan Angkatan Laut di kawasan ini dengan membukan beberapa pangkalan militer di Okinawa, Guam maupun Hawaii untuk melindungi sekutunya di kawasan ini. Memasuki masa Perang Dingin, konsentrasi AS difokuskan ke wilayah Samudera Altantik untuk melindungi sekutunya di Eropa dari ancaman invasi Uni Soviet. Meskipun demikian AS masih tetap mempertahankan kekuatan di wilayah Pasifik sebagai bagian dari kebijakan containment policy dengan membuka pangkalan militer di Subik Filipina. Berakhirnya Perang Dingin membawa konsekuensi terhadap melemahnya pengaruh AS di kawasan Asia Pasifik. Hal ini ditunjukan dengan penarikan pasukan yang bermarkas di Subuk dan Clark Filipina serta pengurangan dari satu gugus tempur yang mencapai 15% dari kekuatan udara AS dikawasan Pasifik (Agussalim, 1999 : 31). Disamping itu, kekuatan ekonomi dan militer AS di kawasan Asia Pasifik cenderung semakin melemah, salah satunya dapat dilihat melalui pemotongan anggaran belanja untuk program kesejahteraan dan misi militernya. Anggaran pertahanan AS yang mencapai angka sekitar US$ 331 juta pada tahun 1987 menurun signifikan hingga US$ 226 juta di tahun 1996. (Acharya, 2003). Penurunan anggaran belanja militer menguatkan fakta terjadinya pengurangan kekuatan dan pengaruh AS secara berkelanjutan di kawasan Asia Pasifik. Pengurangan kehadiran militer AS secara signifikan di kawasan Asia Pasifik menimbulkan peluang bagi negara lain untuk menancapkan pengaruh dan hegemoninya di kawasan. Hal ini juga menimbulkan ketidakpastian akan potensi konflik maupun ancaman keamanan karena perlombaan peningkatan kekuatan militer yang terus berkembang mengakibatkan negara-negara Asia Pasifik kemudian mengalami dilema 145
Dauliyah, Vol. 2, No. 2, Juli 2017 keamanan serta terganggunya balance of power di kawasan (Khairunnisa, 2013 : 595). Oleh karena itu AS pada masa pemerintahan Presiden Barrack Obama berusaha untuk mengembalikan perimbangan kekuatan di Asia Pasifik seiring dengan perkembangan dari kapabilitas militer China. Kebijakan ini tidak lain dilakukan untuk menjaga kepentingan nasional AS dikawasan dalam rangka menghadapi ancaman dari China. Merujuk kepada dokumen yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan AS tahun 2015, terdapat 3 kepentingan yang ingin dicapai oleh AS di Asia-Pasifik yakni untuk menjaga keamanan dari kebebasan di laut, untuk mencegah terjadinya konflik dan tindakan kekerasan serta mempromosikan tegaknya hukum dan standar internsional (US Departement of Defence, 2015) Penguatan kehadiran militer AS diperlukan sebagai counterbalance untuk meningkatkan posisi bargaining mereka dalam upaya penyelesaian yang tengah diupayakan. Pertimbangan negara-negara Asia Pasifik mengacu pada kekuatan militer yang mereka miliki cenderung lebih lemah jika dibandingkan dengan China yang terus mengalami peningkatan dan modernisasi. Keberadaan AS dengan kekuatan militernya diperhitungkan dapat mengimbangi dan membendung perkembangan pesat kekuatan militer China di kawasan Asia Pasifik. Walaupun pada saat ini China dengan kekuatan besarnya yang terus mengalami peningkatan pesat tersebut bukanlah sebuah ancaman, akan tetapi di masa depan, tanpa adanya kekuatan penyeimbang (counterbalancer), China memiliki kemungkinan besar untuk menjadi ancaman keamanan bagi negara sekitarnya. Penegasan dan pernyataan resmi perubahan fokus kebijakan ke kawasan Asia Pasifik baru dikeluarkan oleh pemerintahan Obama pada akhir tahun 2011, akan tetapi sejak Obama menjabat sebagai Presiden AS telah ada suatu upaya pendekatan dan penguatan hubungan aliansi keamanan secara bilateral dengan negara-negara di Asia Pasifik. Pasca pidato Presiden Barrack 146
Dinamika Keamanan Kawasan Asia Pasifik... (Angga Nurdin Rachmat) Obama, Departemen Pertahanan Amerika Serikat kemudian mengeluarkan dokumen resmi Sustaining US Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense pada Januari 2012 yang semakin menguatkan komitmen AS untuk memprioritaskan kawasan Asia Pasifik dalam kebijakan militernya. Dalam dokumen tersebut terdapat rencana pembentukan Joint Force di kawasan Asia Pasifik dianggap perlu untuk meningkatkan kapabilitas kekuatan militer AS dan aliansinya untuk dapat menjalankan misi-misi militer utama, salah satunya ialah mencegah pembentukan Anti-Access/ Area Denial (A2/AD) yang dapat membatasi akses di wilayah perairan internasional oleh negara tertentu, seperti China maupun Iran. Konflik Laut China Selatan : Panggung Rivalitas Kekuatan Maritim China dan AS ? Keberadaan AS dan China dalam rivalitas kekuatan maritim di Asia Pasifik tidak dapat dilepaskan dari adanya berbagai konflik yang terjadi didalam kawasan tersebut. Baik konflik yang langsung melibatkan negara yang bersangkutan maupun yang melibatkan sekutu dari salah satu negara tersebut. Di Asia Pasifik sendiri terdapat beberapa titik potensi konflik yang terkait dengan sengketa kewilayahan melibatkan China untuk berhadapan dengan negara-negara yang kemudian didukung oleh AS. Konflik tersebut diantaranya sengketa kepulauan Senkaku/Diayou antara China dengan Jepang, permasalahan status Taiwan dan konflik di laut China Selatan yang menghadapkan China dengan 5 negara lain. Kehadiran AS dalam konflik tersebut tentu saja terkait dengan adanya potensi gangguan terhadap kepentingan nasional AS yang kemudian membawa negara tersebut berhadapan dengan China. Salah satu konflik yang secara langsung membawa China dan AS berhadapan secara langsung adalah konflik di Laut China Selatan. Meskipun AS tidak terkait dengan permasalahan kewilayahan 147
Dauliyah, Vol. 2, No. 2, Juli 2017 namun, AS dalam kaitan dengan konflik tersebut mempersepsikan bahwa kehadiran China akan mengancam sekutunya yang dalam hal ini adalah Filipina. Benturan kepentingan yang terjadi di Laut China Selatan akan semakin menguat mengingat AS sebagai kekuatan super power dan China sebagai new emerging superpower. Merujuk kepada Sudira (2014 : 146-147), mulai intensnya AS untuk melibatkan diri di kawasan Asia menunjukan bahwa secara strategis, politik dan ekonomi, AS tidak bisa melepaskan diri dari Asia. AS dibawah Obama tidak pernah menurunkan perhatiannya pada kawasan yang diharapkan akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tertinggi dalam dua puluh tahun ke depan, serta menjadi kawasan yang penuh tantangan bagi AS. Kondisi tersebut merujuk kepada platform dari orientasi pandangan Hillary Clinton yang menjelaskan bahwa kembalinya perhatian strategis AS ke kawasan Asia sangat sesuai dengan logika keseluruhan dari usaha global untuk menyelamatkan kepemimpinan global AS. Keputusan Amerika untuk membentuk poros diplomasi dan militer di kawasan Asia Pasifik sudah ditunjukan terutama terhadap Beijing, sebagai respon terhadap meningkatnya ambisi China untuk melakukan dominasi di kawasan. Ada dua prisip kepentingan AS dalam konflik LCS yakni akses dan stabilitas. Pertama, AS memiliki kepentingan yang kuat dalam menjaga akses pelayaran yang tanpa hambatan di perairan LCS. Dari pandangan Washington, semua negara sangat membutuhkan dan akan menikmati adanya kebebasan kelautan yang tinggi, termasuk kebebasan pelayaran. Kedua, AS memiliki kepentingan terciptanya stabilitas dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Sama halnya seperti kebebasan pelayaran, keamanan dan stabilitas juga akan menjadi penopang utama kesejahteraan baik di Asia dan Amerika. Bagi AS jika kawasan ini mengalami eskalasi konflik maka hal ini akan menghambat dan menjauhkan warga dari kesejahteraan 148
Dinamika Keamanan Kawasan Asia Pasifik... (Angga Nurdin Rachmat) karena akan hal tesebut akan menjadi hambatan bagi distribusi sumberdaya, menurunnya volume perdagangan dan investasi intra-regional. Dalam beberapa tahun terakhir, Laut China Selatan telah menjadi arena bagi rivalitas antara China dan AS. Pada awal 2009, sejumlah kapal nelayan China berupaya memotong kabel penghubung peralatan sonar yang ditarik kapal pemantau AS, USNS Impeccable, di lepas pantai Pulau Hainan. Kemudian, pada akhir 2009, kapal selam China menghantam peralatan sonar bawah laut yang ditarik kapal perang AS, USS John McCain, di Subic Bay, lepas pantai Filipina ( Neill, 2016 ). Kejadian-kejadian tersebut tentu saja telah berdampak kepada peningkatan ketegangan diplomatik diantara dua negara. Upaya memperkuat pengawasan di wilayah yang dipersengketakan China meluncurkan kapal fregat tipe 056A, Quijing, yang memiliki peralatan pemburu kapal selam asing. Kapal ini akan ditempatkan di Laut China Selatan. Penempatan kapal fregat tersebut berkaca pada era Perang Dingin, saat AS dan para sekutunya menciptakan jaringan peralatan melakukan pengintaian di dasar laut, yang terbenam di seluruh Asia untuk mendengarkan pergerakan kapal selam Rusia, China kini siap mengoperasikan jaringan serupa di Laut China Selatan dengan tujuan untuk memperluas pengawasan dan pemantauan terhadap aktivitas di wilayah tersebut. Rivalitas ini semakin terlihat nyata saat China mulai secara langsung melakukan konfrontasi dengan kapal perang AS USS Lassen yang berupaya untuk mengambil informasi mengenai pulau buatan yang tengah dikerjakan oleh China di perairan yang dipersengketakan tersebut. Keberanian China untuk melakukan konfrontasi langsung terhadap kapal perang AS menunjukan kesiapan dari negara tersebut untuk berhadapan secara langsung dengan AS. Bahkan dalam pernyataan resmi pemerintah China menyebutkan bahwa negaranya akan siap untuk menghadapi siapapun 149
Dauliyah, Vol. 2, No. 2, Juli 2017 termasuk AS bila menganggu wilayah yang menjadi klaimnya di Laut China Selatan. AS sendiri sejak China berupaya untuk meningkatkan kehadirannya di wilayah konflik dengan membangun pulau buatan untuk kepentingan militer di Laut China Selatan selalu aktif melakukan pemantauan terhadap aktivitas tersebut. AS sendiri telah menempatkan pesawat pengintai tanpa awak yang berbasis di Darwin seiring dengan penempatan pasukan di wilayah tersebut. Strategi ini dilakukan untuk memantau setiap pergerakan dan aktivitas dari China di wilayah Laut China Selatan. AS menyadari bahwa kapabilitas angkatan laut China saat ini tengah berupaya untuk menyaingi kekuatan angkatan laut AS. China meyakini bahwa kunci untuk memperluas pengaruh di Asia Pasifik adalah dengan meruntuhkan dominasi angkatan laut AS yang berbasis di Pasifik. Kesimpulan Dalam Tulisan ini terlihat bahwa faktor enmity sebagai dasar rivalitas antara China dan AS tidak dapat dilepaskan dari pertarungan untuk mempertahankan dan mengubah distribusi kekuatan yang merujuk kepada hegemoni di kawasan Asia Pasifik melalui persaingan kekuatan maritim. Kawasan Asia Pasifik telah menjadi ajang pertarungan bagi dua negara yakni China sebagai the new emerging maritime power dan AS sebagai establish maritime power untuk saling menunjukan kekuatan khususnya dalam bidang maritim. Persaingan kekuatan maritim tersebut menjadi warna dalam dinamika keamanan di kawasan Asia Pasifik dalam dekade terakhir seiring dengan perkembangan militer China yang berfokus kepada pembangunan Angkatan Laut menuju Blue Waters Navy. Pembangunan kekuatan militer China kemudian direspon oleh AS dengan mengembalikan fokus kekuatan maritim ke Pasifik. Persaingan antara China dan AS tidak hanya dalam 150
Dinamika Keamanan Kawasan Asia Pasifik... (Angga Nurdin Rachmat) konteks kepemiliki persenjataan namun juga telah masuk dalam aksi provokasi terkait dengan manuver dari kedua negara di kawasan yang dipersengketakan yakni di Laut China Selatan. Dengan demikian maka, dinamika keamanan di kawasan Asia Pasifik dalam beberapa waktu kedepan tidak akan dilepaskan dari kajian mengenai rivalitas kekuatan maritim diantara China dan AS, meskipun tidak menutup kemungkinan munculnya aktor baru yang akan meramaikan dinamika keamanan di kawasan ini. Referensi Buku Acharya, Amitav, Regionalism and Multilateralism : Essay on Cooperative Security in the Asia Pacific, Singapura : Eastern University Press, 2003 Buzan, Barry "People, States and Fear : An Agenda for International Security Studies in The Post-Cold War Era", MacMillan Press London, 1987. Buzan, Barry dan Weiver, Ole ."Region and Power The Structure in International Security", Cambridge University Press. Cambridge, 2003. Morgenthau, Hans. J. The Politics Among Nations 5th Ed. New York : McGrew Hill, 1995. Odgaard, Liselotte, The Balance of Power in Asia-Pacific Security US-China Policies on Regional Order. London and New York : Routledge, 2003. Rachmat, Angga Nurdin, Keamanan Global : Transformasi Isu Keamanan Pasca Perang Dingin. Bandung : CV Alfabeta, 2015. Artikel Dalam Jurnal Agussalim, Dafri ."Perimbangan Kekuatan Militer di Asia Pasifik Pasca Perang Dingin", Jurnal Sosial Politik, Vol. 3 No.1 ( 1999 ) 16-39. 151
Dauliyah, Vol. 2, No. 2, Juli 2017 Chang, Felix K. "China Naval Rise and South China Sea : An Operational Assesment", Orbis, Vol. 56 Issue. 1 ( 2012 ) 19-38. Friedberg, Aaron. L,"Future of US-China Relations : Is Conflict Inevitable?", International Security, Vol. 30 No. 2 ( 2005 ) 7-45. Hufbauer, Gary Clyde dan Woollacoot, Jared C. Trade Dispute Between China and United States : Growing Pains so Far, Worse Ahead? Dalam Herrmann C dan Terhechte, J.P ( eds ) European Yearbook of International Economic Law ( EYIEL ) Vol. 2 ( 2012 ). I Nyoman Sudira, "Konflik Laut China Selatan dan Politik Luar Negeri Indonesia ke Amerika dan Eropa", Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, Vol.10 No.2 ( 2014 ) 143-161. Ikenso, Daniel, "Trade Policy Priority One : Avertng a U.S-China "Trade War"", Free Trade Bulletin, No.47 ( Maret 2012 ) 1-4. Khairunnisa, "Kebijakan Militer Amerika Serikat di Kawasan Asia Pasifik 2009-2012", eJurnal Hubungan Internasional, Vol. 1 No. 3 ( 2013 ) 589-604. Legro, Jeffrey W. "What China Will Wantu : The Future Intentions of Rising Power", Perspective on Politics, Vol. 5 No. 3 ( 2007 ) 515-534. Lisbet, "Peningkatan Kekuatan Militer China", Info Hubungan Internasional, Vol. 5 No. 5 ( Maret 2012 ) 5-8. Muhammad, Simamela Victor, "Pengembangan Kekuatan Militer China dan Dampaknya Terhadap Kawasan Asia Timur", Kajian, Vol. 14 No, 3 ( 2009 ) 407-435. Rachmat, Angga Nurdin, " Dilema Dua Superpower dalam Masalah Taiwan", Multiversa, Vol. 1 No. 2 ( Oktober 2010 ) 279-295. Yoon, Taeyoung."The Role of U.S Naval Power in the Asia-Pacific Region : From Regional Protector to Regional Balancer". Global Economic Review. Vol. 32 No. 2 ( 2003 ) 107-122. 152
Dinamika Keamanan Kawasan Asia Pasifik... (Angga Nurdin Rachmat) Hasil Penelitian Bower, Ernest. Asia-Pacific Rebalance 2025 Capabilities, Presence and Partnership. Washington DC : Center for Strategic and International Studies, 2016. Chang, Felix K. "Making Waves : Debates Behind China`s First Aircraft Carrier", Foreign Policy Research Institute, October 2010, 1. O'Rouke, Ronald "China Naval Modernization : Implication for U.S Navy Capabilities-Background and Issues for Congress", Congres Research Service, 8 Februari 2012, 3. Sharman, Christopher H. 2015. China Moves Out : Stepping Stones Toward a New Maritime Strategy, Institute for International Strategic Studies, China Strategic Prespective No.9, National Defence University Press: Washinton DC. Dokumen Resmi United States Departement of Defence. Asia-Pacific Maritime Security Strategy: Achieving US National Security Objective In A Changing Enviroment. Washington. 2015. Makalah Wagener, Martin. The US Military Presence and the Future of Security Patnerships. Makalah dipresentasikan pada 5th Berlin Conference on Asian Security ( BCAS ), Berlin 30 September - 1 Oktober 2010. Artikel Online. Neill, Alexander. "Kapal Selam dan Rivalitas di Kedalaman Laut China Selatan", 12 Juli 2016, 153