JEJAK PILKADA DI BUMI KLABAT Sebuah Bunga Rampai H. DARUL HALIM, ROBBY A. M. MANOPPO, HENDRA SEMUEL LUMANAUW, JHON IAS GANESA SIMAMORA, ANITA SENGKEY, JENRICO TEOFILUS HAKIM, SAMMY KORUA, CHRISTIN APRILIA TUTUROONG, VOLA HARINDAH, ANTONIUS SARAGINTAN, ELVIS SUMANTI, PAMELA TIOULI TOGATOROP EDITOR: RIKSON CHILDWAN KARUNDENG KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
JEJAK PILKADA DI BUMI KLABAT Sebuah Bunga Rampai Penanggung Jawab: Hendra S. Lumanauw Stella Runtu H. Darul Halim Dikson Lahope Robby A.M. Manoppo Winda Tulangow Penulis: H. Darul Halim Robby A. M. Manoppo Hendra Semuel Lumanauw Jhon Ias Ganesa Simamora Anita Sengkey Jenrico Teofilus Hakim Sammy Korua Christin Aprilia Tuturoong Vola Harindah Antonius Saragintan Elvis Sumanti Pamela Tiouli Togatorop Editor: Rikson Childwan Karundeng Desain Sampul dan Tata Letak: Antonius Saragintan Pamela Tiouli Togatorop Penerbit: KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Jalan Imam Bonjol No. 29 Menteng, Jakarta Pusat Telp. 021-31937223, Fax 021-3157759 Email: info@kpu.go.id
SAMBUTAN PUJI dan Syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan Rahmat dan Karunia-Nya kepada segenap Komisioner KPU Kabupaten Minahasa Utara bersama dengan Sekretariat, dapat merampungkan dan menyelesaikan sebuah buku dengan judul "Jejak Pilkada di Bumi Klabat". Sebuah buku yang sejatinya berisikan pengalaman- pengalaman penyelenggara pemilihan khususnya di Tahapan Pemilihan Pilkada Lanjutan Serentak Tahun 2020 bulan September 2019 sampai dengan Januari 2021'. Setiap pengalaman tentu meninggalkan cerita. Setiap manusia tentu memiliki pengalamannya masing-masing. Begitu pula Pilkada Tahun 2020, yang diseleggarakan dalam masa ini, sedikit banyak merangkum seluruh pandemi. Buku pengalaman dan cerita dari setiap lini terlibat aktif dalam menyukseskan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2020 dengan berbagai perspektif. Pengalaman yang tersaji disini terdiri dari badan adhoc, sekretariat, komisioner, serta pihak terkait lainnya yang andil dalam tahapan. Buku "Jejak Pilkada di Bumi Klabat" merefleksikan banyak hal. Buku ini menghadirkan bukti empiris yang nyata dialami oleh penyelenggara pemilihan. Pengalaman yang tersaji tentu menarik untuk dibaca dan diceritakan. Pun bisa saja pengalaman yang tersaji dalam tulisan-tulisan ini menitikberatkan pada kendala dan tantangan yang tentu dapat menjadi masukan untuk kegiatan pemilihan kedepan. Oleh karena itu, buku ini juga merupakan bentuk output evaluasi pemilihan kedepan. Terima kasih kepada pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk merampungkan dan berkontribusi dalam buku ini. Terima kasih pula kami sampaikan untuk segala pihak yang telah mendukung dan menyukseskan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2020. Secara khusus kami sampaikan telah memberikan dukungan moril maupun materil, dalam hal ini kepemimpinan terima kasih kepada yang iii
masa Bupati Ibu Vonnie Anneke Panambunan dan Wakil Bupati Minahasa Utara Bpk Joppi Lengkong bersama dengan jajarannya, dan kepada Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada Pilkada 2020 Bapak Joune E Ganda dan Bapak Kevin William Lotulung, kepada Pimpinan Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara yang secara aktif mengawal sesuai tupoksi pada semua tahapan, program dan jadwal Pilkada tahun 2020, kontestan dan tim kampanye Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Ibu. Cinthya Gelly Rumumpe dan Ibu. Netty Agnes Pantouw, Paslon Nomor Urut 2 Bpk. Joune Ganda dan Bpk. Kevin W. Lotulung dan Paslon Nomor Urut 3 Bpk. Sompie France Singal dan Bpk. Joppi Lengkong, masing-masing bersama Partai Pengusung/pendukungnya, dan secara khusus kepada segenap masyarakat Minahasa Utara yang sudah berpartisipasi aktif menggunakan hak pilihnya secara LUBER dan JURDIL. Kami berterima kasih pula kepada FORKOPIMDA (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah), Ketua DPRD Minut Bpk. Denny K. Lolong, Kapolres Minut Ibu AKBP Grace Rahakbau, Kapolresta Manado Bpk. Elvianus Laoly, Dandim 1310 Bitung-Minut Bpk. Letkol Inf. Benny Lesmana, Dandim 1309 Manado Bpk. Letkol Inf Yohanes Reymond Raja Sulung, Kajari Minut Ibu. Fanny Widyastuti, Ketua Pengadilan Airmadidi Bpk. Mohamad Soleh, bahkan kepada semua pihak stakeholders tokoh agama/para rohaniawan, tokoh masyarakat, insan pers yang sudah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam mengawal tahapan, program dan jadwal kegiatan Pilkada Serentak Lanjutan 9 Desember 2020 dengan baik dan sukses sampai dengan Penetapan Pasangan Calon Bupati terpilih, yaitu Paslon Nomor urut 2, Bpk. Joune Ganda dan Bpk. Kevin W. Lotulung sebagai Bupati dan Wakil Bupati, semua juga karena semata atas pertolongan dan kemurahan Tuhan Yang Maha Esa kepada kita semua Tentu saja, tulisan yang yang merupaka produk literasi ini tak terpisahkan dari keterbatasan dan kekurangan. Namun tekat kami bulat untuk dapat menyajikan tulisan yang menarik dan tak iv
menyurutkan semangat agar referensi ini dapat diterbitkan. Kami menaruh harapan pustaka ini menjadi bagian yang ikut mencatat proses berdemokrasi di 'Bumi Klabat', sekaligus sebagai bahan refleksi tertulis bagi banyak pihak. Terima kasih. (*) Airmadidi, 29 Maret 2021 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA v
PRAKATA Dikson Lahope (Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi) Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, KPU Kabupaten Minahasa Utara tuntas sudah menyelenggarakan perhelatan Pilkada Serentak Lanjutan Tahun 2020, walau ditengah pandemi Covid 19. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tetapi juga secara khusus untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara, yang dikenal sebagai tanah bumi klabat, dengan aman, damai dan lancar tetapi juga secara demokratis dapat terlaksana dengan mengedepankan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBER dan JURDIL). Sebagai Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi yan mengawal proses tahapan "Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih" secara pribadi ataupun lembaga, sangat antusias dan meng-apresiasi ide, gagasan serta kerja- kerja kolektif dan kolegial kepada kita semua baik kami komisioner (ketua dan anggota) dengan didukung penuh sekretaris bersama para kepla sub bagian dan semua staf, dapat merampungkan penulisan Buku "JEJAK PILKADA DI BUMI KLABAT: Sebuah Bunga Rampai" sebagai sebuah karya bersama dan menjadi bukti sejarah sebagai rekam jejak bagaimana perjalanan serta proses peradaban demokrasi di bumi klabat ini secara khusus kepada warga masyarakat vii
pemilih di kabupaten minahasa utara sudah menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan dan penghitungan suara pada Pilkada Lanjutan Serentak Tahun 2020 yang dilaksanakan tepat pada hari rabu 9 Desember 2020. Dengan terbitnya Buku Jejak Pilkada di Bumi Klabat : Sebuah Bunga Rampai ini, juga akan bermanfaat bagi khalayak serta publik pengiat demokrasi sebagai referensi yang dapat memperkaya literasi Pilkada khususnya di bumi klabat Kabupaten Minahasa Utara dalam proses regenerasi aktor penyelenggara dimasa yang akan datang, kita selalu berkomitmen mewariskan rekam jejak setiap perhelatan secara berkesinambungan bagi pemilu/pilkada peradaban demokrasi itu sendiri yaitu "From of the people, by the people and for the people" Demorasi dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Sekian. Semoga bermanfaat!!! juga viii
PRAKATA H. Darul Halim (Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM) Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat pertololongan-Nya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Utara telah sukses menyelenggarakan Pilkada Serentak Lanjutan Tahun 2020. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara telah dilaksanakan berdasarkan aturan yang berlaku sehingga berjalan aman, damai dan lancar. KPU Minahasa Utara bersyukur setiap penulis dapat menyelesaikan hasil pikiran dan pengalaman mereka yang tertuang dalam buku bunga rampai ini. Judul buku bunga rampai ini adalah "Jejak Pilkada di Bumi Klabat". Buku "Jejak Pilkada di Bumi Klabat" merupakan tulisan yang dibuat berdasarkan pengalaman dan informasi yang didapat dari Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Serta Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Utara Pada Pemilihan Tahun 2020. Buku ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak, untuk itu kami menghaturkan terima kasih kepada Ketua dan Anggota Komisioner KPU ix
Minahasa Utara; Sekretaris, para kepala Subbagian, dan staf KPU Minahasa Utara. Buku bunga rampai ini merupakan kerja-kerja baik itu Penyelanggara Pilkada, Badan adhoc. Pemerhati pemilu dan demokrasi, serta masyarakat Kabupaten Minahasa Utara. Kami menyadari bahwa buku ini masih banyak kekurangan, dikarenakan kurangnya referensi yang dimiliki, oleh karena kritik dan saran dari pembaca dan pihak lainnya akan penulis terima dengan senang hati demi kemajuan demokrasi Indonesia. Kami berharap tulisan dalam buku bunga rampai ini akan bermanfaat serta memberikan kemulian terutama dalam rangka peningkatan ilmu demokrasi di masa yang akan datang. x
PRAKATA Stella M. Runtu (Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan) Puji syukur kita ucapkan atas berkat dan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga KPU Kabupaten Minahasa Utara telah sukses menyelenggarakan Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2020. Ditengah terjadinya pandemic Covid19 KPU Kabupaten Minahasa Utara berhasil menyelesaikan tahapan dengan aman dan sehat serta tanpa ada sengketa. selesainya penyelenggaraan pemilihan serentak 2020 maka KPU Minahasa Utara memiliki tanggung jawab untuk membuat laporan atas kegiatan tersebut. Oleh karena itu KPU Kabupaten Minahasa Utara berinisiatif membuat buku sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Buku Jejak Pilkada Di Bumi Klabat: Sebuah Bunga Rampai adalah buku yang menggambarkan perjalanan pemilihan kepala daerah di Minahasa Utara "Bumi Klabat" sejak tahun 2005 sampai 2020 juga kumpulan tulisan dari bebagai pihak yang turut andil dalam suksesnya Pemilihan Serentak Tahun 2020. Dengan Buku ini adalah gambaran bagaimana pahit dan manis serta susah dan senangnya KPU Kabupaten Minahasa Utara, badan adhock dan pihak lain yang ikut serta dalam melewati proses pilkada disetiap periodenya. Jejak Pilkada Di Bumi xi
Klabat: Sebuah Bunga Rampai didedikasikan sebagai sarana belajar serta dokumentasi dalam bentuk tertulis bagi masyarakat dan setiap orang yang ingin mengetahui bagaimana perhelatan pilkada dilalui di "Bumi Klabat" Minahasa Utara. Kami berharap dengan diterbitkannya buku ini dapat bermanfaat bagi setiap pembacanya, supaya kiranya setiap hasil kerja dari semua pihak yang tertuang di dalam buku ini dapat menjadi berkat pengetahuan yang tersalurkan kesetiap orang yang membacanya. xii
xiii
xiv
DAFTAR ISI SAMBUTAN ... iii PRAKATA ... vii DAFTAR ISI ... xv PILKADA MINAHASA UTARA DARI MASA KE MASA ... 1 PILKADA DI TENGAH PANDEMI: DARI "OLD NORMAL" KE "NEW NORMAL" ... 45 "KAMI PUN REAKTIF" ... 59 MELINDUNGI KESEHATAN PUBLIK DAN MENJAGA DEMOKRASI .. 65 LOGISTIK DI MASA PANDEMI COVID-19 ... 73 TPS SEHAT, TPS SELAMAT: SISI LAIN WARNA BERDEMOKRASI DI PILKADA 2020 ... 81 MENJAGA KUALITAS DATA PEMILIH... 87 SELEKSI BADAN AD HOC: PPK RASA KPK ... 99 PEJUANG DEMOKRASI DI MASA PANDEMI: DARI DEG-DEGAN HINGGA KEBANGGAAN ... 109 SENYUM DAN KELUH PPK DI PILKADA 2020 ... 117 SIREKAP: GOOD GOVERNANCE, PILKADA 2020 DAN PENGALAMAN MINAHASA UTARA ... 127 MEMBANGUN DENGAN PERTANYAAN ... 139 STRATEGI MENDONGKRAK PARTISIPASI PEMILIH DI TENGAH PANDEMI ... 145 CORONA MEWABAH, SEMANGAT MERAJAH TAK SURUT ... 153 xv
PILKADA MINAHASA UTARA DARI MASA KE MASA oleh: H. Darul Halim, SH (Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Minahasa Utara) Terbentuknya Kabupaten Minahasa Utara Bagaimana catatan panjang sejarah perjuangan tanpa pamrih yang telah dirintis oleh berbagai komponen masyarakat bagian utara tanah Minahasa untuk berupaya membentuk suatu daerah otonom baru akhirnya membuahkan hasil. Sejarah mencatat bahwa pada tanggal 20 November 2003, dalam satu sidang rapat paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Sutarjo Soerjo Guritno dengan acara khusus penetapan Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten/Kota se-Indonesia menjadi Undang-Undang, salah satu kabupaten yang disahkan adalah Kabupaten Minahasa Utara. Ke-13 Rancangan Undang- Undang yang isinya tentang pembentukan 24 daerah otonom baru dalam sidang disetujui oleh 13 fraksi di DPR RI. 1
Dalam sidang ini ikut serta sejumlah tokoh masyarakat Minahasa Utara di Jakarta, yakni Kerukunan Masyarakat Minahasa Utara (KKMU), Organisasi Badan Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara (BPKMU), dihadiri juga oleh Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno. Sejak tahun 1999 sampai dengan November 2003 secara yuridis telah terbentuk 110 kabupaten/kota. Jumlah ini hampir setara dengan sepertiga jumlah kabupaten kota yang ada di era orde baru yang jumlahnya 324 kabupaten/kota. Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara dihiasi dengan beragam cerita penuh histori dan spektakuler yang akhirnya tetap tercatat dalam sejarah walaupun melalui suatu perjuangan dan kerja keras. Berkat anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa, lahirlah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara. Peresmian Kabupaten Minahasa Utara dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia atas nama Presiden Republik Indonesia tepatnya pada tanggal 7 Januari 2004. Tentu saja peristiwa yang sangat bersejarah tersebut disambut gembira ratusan rakyat Minahasa Utara yang datang ke Senayan pada saat itu dengan berbagai ekspresi kegembiraan penuh sukacita. Sangat menarik untuk dikaji bagaimana latar belakang pembentukan kabupaten ini dan mengapa orang Minahasa Utara ingin membentuk kabupaten 2
sendiri. Ada ungkapan "tidak ada sumber maka tidak ada sejarah". Sejarah Minahasa Utara sulit untuk dilacak dalam sumber, baik lokal maupun sumber asing yang berasal dari luar negeri. Tidak banyak sejarawan atau budayawan lokal yang mengkaji sejarah Minahasa Utara ini secara khusus. Sumber sejarah masa lampau Minahasa Utara menjadi 1 bagian dengan sejarah umum daerah Minahasa. Wilayah yang untuk sebagian merupakan Minahasa Utara adalah lokasi anak suku Tountewoh yang kemudian menjadi Tonsea-Minahasa. Di bagian paling utara Minahasa Utara ada juga terdapat beberapa suku yang merupakan penduduk Minahasa Utara, antaranya adalah etnis Suku Sangir atau Sangihe dan juga Suku Bajo yang sebagian besar mendiami wilayah pesisir dan juga kepulauan. Kabupaten Minahasa Utara terletak pada posisi yang sangat strategis di wilayah Provinsi Sulawesi Utara yang berjarak kurang lebih 19 km dari ibukota provinsi yakni Kota Manado. Kabupaten Minahasa Utara merupakan daerah otonom baru yang dimekarkan dari Kabupaten Minahasa dan memiliki alam serta kekayaan sejarah dan budaya daerah yang menjadi daya tarik tersendiri menjadi daerah tujuan wisata Indonesia khususnya cagar alam budaya waruga, pesisir pantai yang memanjang seperti ungkapan layaknya Ratna Mutu Manikam, demikian untuk bidang agribisnis. 3
Sumber daya pertanian dengan primadona tanaman kelapa yang adalah terbesar di seluruh wilayah Minahasa Utara sehingga merupakan usaha tani utama penduduk selain itu tanaman cengkeh serta buah-buahan antara lain buah duku buah mangga buah langsat manggis dan rambutan banyak dihasilkan oleh petani. Demikian juga sumber daya laut dan perikanan yaitu perikanan air tawar berupa ikan mas dan ikan mujair serta perikanan air laut berupa tambah kerapu, bandeng, udang lobster dan pengembangbiakan rumput laut serta kerang mutiara. Sumber daya pertambangan merupakan sumber daya yang masih memiliki potensi yang terpendam karena sampai saat ini belum diolah secara maksimal. Semboyan atau motto "Mengasihi, Melayani dan Menyejahterakan" merupakan ciri khas hidup masyarakat Minahasa Utara yang sudah mengakar sejak dahulu kala. Sejarah Pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pengesahan dan Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara yang wilayahnya berasal dari sebagian wilayah kabupaten Minahasa saat itu terdiri atas Kecamatan Wori, Kecamatan Likupang Barat, Kecamatan Likupang Timur, Kecamatan Dimembe, Kecamatan Kauditan, Kecamatan Kema, Kecamatan Airmadidi, serta Kecamatan 4
Kalawat. Batas wilayah masing-masing adalah untuk bagian utara dengan Laut Sulawesi, bagian timur dengan Kota Bitung, bagian selatan dengan Kabupaten Minahasa, serta bagian barat dengan Kota Manado. Minahasa Utara mempunyai luas 2314, 39 km2 (darat 1053,39 km2 dan laut 1261 km2) dengan populasi penduduk sebanyak 188.904 saat itu dengan rata-rata kepadatan 81,62 jiwa/km. Maka tepatnya pada tanggal 12 Januari 2004 Gubernur Provinsi Sulawesi Utara atas nama pemerintah pusat, melantik dan mengambil sumpah serta janji kepada Drs. Paul Tirayoh, MBA sebagai penjabat Bupati Minahasa Utara yang pertama dan bertugas sampai dengan 19 Maret 2005. Roda pemerintah Minahasa Utara terus berjalan untuk menyongsong pesta demokrasi untuk pertama kalinya yang akan berlangsung di Minahasa Utara. Setelah selesai masa tugas dari pejabat Bupati Minahasa Utara yang pertama, maka dilantiklah Drs. Edwin Silangen sebagai penjabat bupati yang kedua, dengan masa tugas dari tanggal 9 Maret 2005 sampai dengan 14 Agustus 2005 dan untuk selanjutnya pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati definitif melalui proses demokrasi atau Pemilihan Kepala Daerah/Pilkada ditahun 2005 yang sampai tahun 2020 sudah berlangsung hajatan pesta demokrasi ini sebanyak 4 kali. 5
Pilkada 2005 Dinamika politik pemilihan kepala daerah di Indonesia berubah-ubah seiring berkembangnya tuntutan masyarakat dan pengaruh iklim politik pada setiap dekade. Perubahan sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia ditandai dengan diberlakukannya beberapa peraturan mengenai pemerintahan daerah. Pilkada secara langsung merupakan salah satu upaya atau terobosan untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis serta sebagai langkah merealisasikan kedaulatan rakyat, yang sebagaimana kita ketahui bersama bahwa semasa orde baru hak konstitusi dari masyarakat selalu terpasung. Demokrasi adalah aspek terpenting jika dikaitkan dengan hierarki kekuasaan yang terdapat dalam suatu sistem politik negara. Artinya akan terdapat sistem politik nasional yang di dalamnya terdapat sub-sistem politik daerah dalam bingkai sistem negara yang dianutnya. Seiring dengan lahirnya reformasi sejumlah tuntutan untuk mengubah sistem pemilihan di Indonesia dari demokrasi perwakilan menjadi demokrasi secara langsung di mana rakyat dapat menggunakan hak pilihnya atau hak konstitusinya secara langsung untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota serta Bupati dan Wakil Bupati. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 memberikan kekuasaan yang khusus 6
dan lebih besar kepada parlemen lokal (DPRD), termasuk pemilihan kepala daerah. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 merupakan sebuah terobosan yang sangat progresif, desentralisasi yang terjadi sangat signifikan. Namun, desentralisasi berhenti pada tingkatan pemerintahan paling bawah, dan bukan berakhir pada masyarakat. Ini jelas berbeda dengan demokratisasi yang secara substansial mengembalikan kekuasaan negara kepada masyarakat. Dengan kata lain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 hanya menitikberatkan pada level pemerintahan terbawah. Demokrasi menurut Tommy A. Legowo, desentralisasi tanpa demokratisasi, cenderung untuk menghasilkan otonomi pemerintahan dan bukan alur otonomi masyarakat di daerah. Dalam perkembangannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 dianggap mempunyai banyak kelemahan dan perlu direvisi. Disempurnakannya Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada amandemen kedua tahun 2000, semakin mendorong untuk dilakukan pula Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 khusus mengenai pemilihan kepala daerah secara langsung. Dalam proses pembahasan Pasal 18 khususnya ayat 4 Undang- Undang Dasar 1945 tersebut MPR sepakat membuka ruang kebebasan bagi daerah dalam proses pemilihan kepala daerah. Menurut Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945, 7
"Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis". Namun menurut Jimly Asshiddiqie perkataan "dipilih secara demokratis" itu bersifat luwes, sehingga mencangkup pengertian Pilkada secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh DPRD. Memahami tentang kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999. Maka kemudian dikeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lahirnya Undang-Undang tersebut dilatarbelakangi oleh ketidaksempurnaan dari Undang- Undang Nomor 22 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Keuangan Daerah adalah perlunya mengatur sistem pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung sebab diyakini bahwa dengan pemilihan langsung merupakan cara yang paling demokratis untuk benar-benar menjamin terselenggaranya aspirasi rakyat. Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas dan rahasia. Pemilihan kepala daerah secara langsung telah menjadi perkembangan baru dalam memahami "dipilih secara demokratis" sebagaimana ditentukan dalam Pasal Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 8
1945. Dalam perspektif sosiologi ada desakan sosial yang bergelora dan bergejolak ketika era reformasi yang menuntut adanya ke demokratisasi dan transparansi dalam pemerintahan baik pusat maupun daerah maka salah satu wujud dari demokratisasi itu adalah dilaksanakannya Pilkada secara langsung. Dengan demikian Pilkada secara langsung merupakan representasi dari pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal dalam menentukan pemimpin atau kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditentukan oleh rakyat lokal itu sendiri, sebagaimana esensi dari demokrasi adalah kedaulatan ada ditangan rakyat. Pilkada langsung diyakini sebagai jalan demokratisasi dalam memilih kepala daerah setelah sekian lama dalam kungkungan rezim orde baru yang tidak memberi memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menentukan sendiri pemimpinnya. Melalui Pilkada langsung rakyat dapat menentukan pemimpin daerahnya sehingga Pilkada langsung juga merupakan wujud nyata asas responsibilitas dan akuntabilitas karena kepala daerah harus bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Namun beberapa pakar mencatat bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mempunyai banyak kelemahan, dimana peran partai politik sangat dominan dalam menentukan calon, tanpa melalui mekanisme yang demokratis. Oleh karena itu, melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 dibuka peluang calon 9
perseorangan sebagai salah satu entry point selain mekanisme pencalonan melalui partai politik. Gegap gempita pesta demokrasi yang pertama kali dilangsungkan di kabupaten Minahasa utara untuk mencari putra/putri terbaik memimpin kabupaten yang bagaikan bayi baru lahir disambut dengan suka cita oleh seantero masyarakat Minahasa Utara. Euforia ini jelas sekali terlihat bagaimana masyarakat yang ada di pedesaan juga perkotaan ramai membicarakan tentang pelaksanaan pesta demokrasi yang akan berlangsung tahun 2005 sudah hangat dibicarakan di tahun 2004. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara yang saat itu diketuai oleh Rene Sumampow, SH dan anggota masing-masing Friend Anis, Willy Yohanes, Hari Rondonuwu - yang di PAW karena meninggal dunia oleh Markus Tumbol serta Lodewyk Kiraiyon - sebagai pelaksana hajatan pemilihan kepala daerah atau Pilkada, khususnya yang berada di wilayah kabupaten Minahasa Utara mempersiapkan tahapan pemilihan kepala daerah tersebut dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Daerah atau lazim disebut Pilkada serta peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah 10
Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Tahapan pemilihan kepala daerah tiang saat dilaksanakan secara serentak, baik pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi sulawesi utara beserta bupati dan wakil bupati Kabupaten Minahasa Utara berjalan dengan aman dan diikuti oleh empat bakal pasangan calon khususnya untuk kelebihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara. Pasangan calon Pilkada Tahun 2005 antara lain: 1. Sus Sualang - Hengki Lengkong 2. Paul Tirayoh - Billy Kumulontang 3. Vonny A.Panambunan - Sompie S.F Singal 4. Inggried Sondak - Lona Lengkong Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Minahasa Utara dalam menjalankan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara di tahun 2005 sangat bekerja keras, karena berbagai kendala diantaranya Minahasa Utara pada saat itu masih dalam transisi kepemerintahan yang baru disebabkan oleh daerah yang baru mekar, tenaga pendukung dalam membantu komisioner KPU Kabupaten Minahasa Utara saat itu masih sangat terbatas karena hanya mengandalkan tenaga sekretariat yang diperbantukan oleh pemerintah daerah. Tetapi patut disyukuri pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2005, itu 11
yang oleh masyarakat merupakan momen yang bersejarah untuk pertama kalinya dalam pelaksanaan pesta demokrasi dapat berjalan dengan baik. Sarana dan prasarana dalam menginformasikan pelaksanaan pesta demokrasi tersebut seperti sosialisasi tentang tahapan perekrutan badan ad hoc seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) boleh dilaksanakan dengan baik walaupun dilakukan secara manual. Hal ini karena koordinasi yang dibangun bersama dan ditopang oleh dukungan penuh dari semua stakeholder baik partai politik, bakal pasangan calon, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda terutama media masa yang memang saat itu mempunyai peran yang sangat strategis karena merupakan satu-satunya sarana informasi yang langsung dapat diketahui oleh masyarakat. Pelaksanaan tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati saat itu dilaksanakan sebagaimana lazimnya tahapan Pilkada saat ini, meski waktu pelaksanaan tahapannya tidaklah sepanjang pemilihan saat ini, sejak masa sosialisasi, perekrutan badan ad hoc, persiapan pembuatan TPS pemutakhiran data pemilih (menggunakan data pemilih pemilihan legislatif 2004) dan distribusi logistik sampai dengan menjelang hari pelaksanaan pencoblosan berjalan dengan baik dan lancar, dan tepatnya pada hari-H Tanggal 9 12
Juni 2005 masyarakat Minahasa Utara dapat menyalurkan hak politiknya di masing-masing TPS. Tahapan pilkada Minahasa Utara yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Minahasa Utara akhirnya menghasilkan terpilihnya Bupati baru secara definitif yakni pasangan Vonny A. Panambunan sebagai bupati dan Sompie S.F Singal sebagai wakil bupati yang dilakukan pengambilan sumpah jabatan pada tanggal 15 Agustus 2005-15 Agustus 2010. Bertepatan dengan hari Rabu, 21 November 2007, Bupati Minahasa Utara, Vonny A. Panamabunan tersandung persoalan hukum, maka tepat pada 7 April 2008 terjadi pergeseran tampuk pemerintahan di Kabupaten Minahasa Utara yakni dari Bupati terpilih Vonny A. Panambunan kepada Wakil Bupati Sompie S. F. Singal sebagai pelaksana tugas, sampai dengan 26 Juni 2009. Secara resmi Menteri Dalam Negeri menetapkan secara definitif Sompie S.F. Singal sebagai Bupati Minahasa Utara dari tanggal 26 Juni 2009 sampai dengan 15 Agustus 2010. Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) 2010 Veri Junaidi (Constitusional Law, Democracy end Election Update) dalam bahasannya tentang "Mekanisme Penyelenggaraan Pilkada 2010 dan Permasalahan Hukumnya" mengatakan bahwa dasar penyelenggaraan Pilkada mengacu pada ketentuan BAB Empat Bagian 13
Kedelapan tentang Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 56-119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Ketentuan Undang-Undang Pemerintahan Daerah ternyata tidak mengatur secara komprehensif terkait mekanisme penyelenggaraan Pilkada. Mekanisme penundaan Pilkada akibat kondisi darurat tidak terakomodasi dalam Undang- Undang ini. Melalui Perpu Nomor 3 Tahun 2005, kekurangan atas mekanisme penundaan Pilkada akibat bencana, konflik dan kerusuhan dapat terbentuk. Perpu ini kemudian diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penundaan Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang penundaan Pilkada karena kondisi khusus. Peraturan teknis pelaksanaan Pilkada sebagai turunan Undang-Undang 32 2004 yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Namun kemudian Undang-Undang ini mengalami perubahan hingga 3 kali menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Perubahan Kedua dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005. Sebagai bentuk penyempurnaan dasar hukum Pilkada lahirlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 14
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang yang mengatur khusus tentang mekanisme Pilkada. Hal paling penting atas Undang-Undang perubahan ini adalah beralihnya kewenangan penyelesaian sengketa hasil pemilu dari Mahkamah Agung Kepada Mahkamah Konstitusi. Perkembangan selanjutnya, regulasi tentang pelaksanaan Pilkada tidak hanya diatur dalam Undang-Undang 32 tahun 2004 dan regulasi turunannya. Tahun 2007 lahir Undang- Undang Nomor 22 yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemilu. Undang-Undang ini mengatur tentang penyelenggaraan pemilu baik tentang KPU, KPU daerah maupun pengawas pemilu di semua tingkatan. Undang- Undang penyelenggaraan pemilu bukan bagian atau perubahan dari Undang-Undang pemerintahan daerah, namun ketentuannya berlaku sebagai dasar hukum penyelenggaraan Pilkada, khususnya terkait penyelenggara. Dengan demikian, terdapat 2 Perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggara pemilu, yaitu Undang- Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu. Kedua peraturan ini memiliki substansi pengaturan yang sama, khususnya tentang penyelenggara pemilu, yaitu KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan Pengawas Pemilu Provinsi dan jajaran di bawahnya. 15
Terhadap permasalahan ini, harus dipahami bahwa dasar hukum penyelenggaraan Pilkada tetap mengacu kepada Undang-Undang 32 tahun 2004 dan turunannya, karena ketentuan Undang-Undang ini belum dicabut atau diganti. Artinya, ketentuan dalam Undang-Undang 32 tahun 2004 tetap berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam Undang-Undang 22 Tahun 2007. Pengaturan dalam beberapa perundang-undangan di atas, berpotensi menimbulkan kesulitan dalam penyelenggaraan Pilkada mendatang. Potensi terjadinya tumpang tindih pengaturan dan kekosongan hukum sangat mungkin terjadi. Misalnya terkait dengan pertanggungjawaban KPU provinsi kabupaten kota, komposisi pengawas pemilu dan beberapa ketentuan lainnya. Bahkan melihat kenyataan dalam penyelenggaraan Pemilu legislatif dan presiden lalu, banyak hal baru yang tidak terjangkau dalam peraturan tentang Pilkada. Semisal tentang tata cara pemberian suara, apakah tetap menggunakan cara mencoblos sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 32 tahun 2004 atau mengikuti perubahan dalam pemilu lalu dengan cara cara mencentang. Selain itu permasalahan mengenai daftar pemilih yang mencuat dalam Pileg dan Pilpres belum seluruhnya diantisipasi dengan pengaturan dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004. Untuk menyikapi permasalahan di atas, perlu kiranya dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi regulasi Pilkada dan 16
analisis untuk melihat kekurangan atau bahkan kekosongan hukum dalam penyelenggaraannya. Mengingat salah satu permasalahan yang sempat muncul dalam pemilu lalu adalah keterlambatan regulasi, peraturan tidak sinkron dengan Undang-Undang, dan peraturan tidak komprehensif karena itu perlu melakukan penyempurnaan terhadap beberapa peraturan yang bermasalah. Sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang- undangan yang menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh KPU berdasarkan tingkatannya. Pemilihan gubernur dilakukan oleh KPU provinsi, sedangkan pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota diselenggarakan oleh KPU kabupaten/kota. KPUD juga berkewajiban untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan Pilkada kepada DPRD sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. Kewajiban KPU provinsi dan kabupaten/kota hanya sebatas penyampaian laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara sejak dimulainya tahapan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara, diantaranya soal hibah keuangan daerah (Bupati dan DPRD) untuk pelaksanaan Pilkada 2010 tersebut, demikian halnya dengan partai politik dan pihak keamanan TNI/ Polri. Melakukan 17
sosialisasi tentang penerapan aturan baik kepada partai politik dan juga kepada masyarakat luas terkait dengan aturan persyaratan untuk mengikuti pemilihan kepala daerah bupati- wakil bupati Minahasa Utara. Poin yang sangat penting yang disampaikan kepada stakeholder antaranya adalah: 1. Peserta Pemilu Ketentuan Pasal 56 ayat(2) Undang-Undang 32 Tahun 2004 memberikan mandat kepada partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan calon kepala daerah. Ketentuan ini memberikan batasan serta menutup peluang bagi unsur lain untuk dapat mengajukan calon kepala daerah. Namun setelah dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang 12 Tahun 2008 maka monopoli itu pun terhapuskan. Pasal 59 ayat 1 huruf d Undang-Undang 12 Tahun 2008 memberikan peluang bagi pasangan calon independen untuk dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Perubahan ini terkait dengan putusan MK Nomor 5/PUU-V/2007 yang membuka ruang bagi calon independen untuk menjadi peserta dalam pilkada. 18
2. Persyaratan Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon nya, di secure sekurang- kurang dari jumlah kursi DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu DPRD di daerah yang bersangkutan. Parpol wajib yang dan proses yang demokratis dan transparan. Pasangan calon perseorangan atau independen dapat mendaftar sebagai pasangan calon bupati/wakil bupati atau walikota/ wakil walikota jika memenuhi syarat dukungan sebagai berikut (Pasal 59 ayat 2b): a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk hingga Rp250.000 jiwa harus didukung minimal 6,5%; b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari Rp250.000- 500.000 jiwa harus didukung minimal 5%.; c. Kabupaten/ kota dengan jumlah penduduk 500.000- 1.000.000 jiwa harus didukung minimal 4%; d. Kabupaten/ kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 harus didukung minimal 3%. Jumlah dukungan pasangan calon perseorangan tersebut harus tersebar minimal 50% dari jumlah kecamatan di kabupaten/kota tersebut. Dukungan harus dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi 19
kartu tanda penduduk (KTP) atau surat keterangan tanda penduduk sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Dalam proses penetapan pasangan calon parpol atau gabungan parpol dan KPU daerah wajib memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat demikian juga dengan proses penetapan pasangan calon perseorangan atau independen. 3. Verifikasi dan Rekapitulasi Dukungan Verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan untuk pemilihan gubernur/wakil gubernur dilakukan oleh KPU provinsi yang dibantu KPU kabupaten/kota, PPK dan PPS (Pasal 59A Undang-Undang 12/2008) sedangkan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan untuk pemilihan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota dilakukan oleh KPU dibantu PPK dan PPS. Bakal Pasangan calon perseorangan untuk pemilihan bupati/wakil bupati menyerahkan daftar dukungan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi paling lambat 21 hari sebelum waktu pendaftaran Pasangan calon dimulai. 4. Penelitian Syarat Administrasi Terhadap persyaratan administrasi calon, dilakukan penelitian dengan cara klarifikasi kepada instansi 20
pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat. Hasil penelitian itu diberitahukan secara tertulis kepada calon dari partai politik dengan tembusan pimpinan partai politik atau gabungan partai politik dan atau calon perseorangan paling lama 21 hari sejak tanggal penutupan pendaftaran. Sementara untuk mekanisme penetapan pemilih oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara disosialisasikan dengan melibatkan banyak stakeholder baik pemerintah sesuai tingkatannya dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai ke pemerintah desa/kelurahan. Peran penting dari tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda dalam turut serta mensosialisasikan tentang hak pilih masyarakat menjadi pilihan utama KPUD Minahasa Utara saat itu, hal ini mengingat betapa penting dan sentralnya peran dari stakeholder tersebut. Beberapa hal yang disampaikan dalam sosialisasi menyangkut masyarakat yang terdaftar dalam daftar pemilih sementara maupun daftar pemilih tetap adalah sebagai berikut: 1. Pemilih Pemilih adalah warga negara Republik Indonesia yang memiliki hak pilih, jika pada Pilkada sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin. Untuk dapat menggunakan hak pilih tersebut, maka masyarakat harus 21
terdaftar sebagai pemilih dan memenuhi persyaratan. Adapun syarat untuk dapat didaftar sebagai pemilih adalah : a. Tidak sedang terganggu jiwa/ ingatannya; b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; c. Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih diberi tanda bukti pendaftaran untuk ditukarkan dengan kartu pemilih untuk setiap pemungutan suara. 2. Daftar Pemilih Daftar pemilih untuk Pilkada berasal dari daftar pemilih pada saat pelaksanaan pemilihan umum terakhir di daerah. Daftar pemilih sementara diperoleh dari daftar pemilih ditambah dengan daftar pemilih tambahan yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih. Pemilih hanya di daftar 1 kali dalam daftar pemilih dan jika lebih dari satu tempat tinggal, maka pemilih harus menentukan satu untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih. Pemilih yang telah terdaftar dan pindah tempat atau ingin menggunakan hak pilihnya di tempat lain, maka yang bersangkutan harus melapor kepada PPS setempat. Dengan demikian, BPS mencatat nama pemilih dari daftar 22
pemilih dan memberikan surat keterangan pindah tempat memilih. Pemilih harus melaporkan kepindahannya kepada PPS di tempat pemilih yang baru. Terhadap pemilih terdaftar yang karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah ditentukan, maka di tempat lain dengan menunjukkan kartu pemilih. 3. Pemutakhiran Daftar Pemilih Dimulai pada adanya Daftar Pemilih Sementara (DPS) tersebut diumumkan oleh PPS untuk mendapatkan tanggapan masyarakat. Pemilih yang belum terdaftar dalam DPS dapat mendaftarkan diri ke PPS dan dicatat dalam daftar pemilih tambahan. DPS dan daftar pemilih tambahan ditetapkan sebagai dasar pemilih tetap yang disahkan dan diumumkan oleh PPS setelah melalui proses pemutakhiran daftar pemilih sementara awal (DPHP 1) dan daftar pemilih sementara akhir (DPSHP2). Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Minahasa Utara dalam tahapan menjelang pemungutan suara, melakukan rapat koordinasi dan sosialisasi secara intens kepada seluruh masyarakat dan partai politik serta pasangan calon sebagai peserta. Hal-hal yang disampaikan dalam proses pemungutan suara adalah sebagai berikut: 23
1. Waktu Pemungutan Suara Pemungutan suara diselenggarakan paling lambat 1 bulan sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir. Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto dan nama pasangan calon. Pemungutan suara tersebut dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan. 2. Surat Suara Jumlah surat suara dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap ditambah dua setengah persen dari jumlah pemilih. Tambahan surat suara tersebut digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru pemilih pilihannya serta surat suara yang rusak. Penggunaan surat suara tambahan tersebut, harus sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 87 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang 32/ 2004. 3. Pemberian suara dan ketentuan sahnya surat suara. Pemberian suara untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan dengan cara mencoblos salah satu pasangan calon dalam surat suara. Pemilih tuna netra, tuna daksa atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suara di TPS dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas 24
permintaan pemilih. Dalam kondisi lain, petugas KPPS atau orang yang membantu wajib untuk merahasiakan pilihan pemilik yang dibantu. Pemberian suara dalam Pilkada 2010 dinyatakan sah jika: a. Surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; b. Tanda coblos hanya terdapat pada satu kotak segi empat yang memuat 1 Pasangan calon; c. Tanda coblos terdapat dalam satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon yang telah ditentukan; d. Tanda coblos lebih dari satu, tetap salah yang, foto dan nama pasangan calon; atau e. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon. 4. Teknis pemungutan suara Jumlah pemilih di setiap TPS maksimal 300 orang. TPS tersebut ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas dan rahasia. Adapun jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah. Kegiatan pemungutan suara disediakan kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih. Jumlah, bahan, bentuk, ukuran 25
dan warna kotak suara ditetapkan KPUD dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Sebelum melakukan kegiatan pemungutan suara, KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara. Pemilu diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih. Jika surat suara yang diterima pemilih rusak, maka pemilih dapat meminta surat suara pengganti dari KPPS yang akan diberikan surat pengganti 1 kali. Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberikan tanda khusus oleh KPUD. Hal-hal lain yang dianggap penting untuk dikoordinasikan dan disosialisasikan kepada masyarakat adalah menyangkut penghitungan dan rekapitulasi suara: 1. Penghitungan dan Rekapitulasi Suara di TPS Dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir. Sebelum penghitungan suara dimulai, diawali terlebih dahulu penghitungan oleh KPPS terkait:
Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan DPT untuk TPS
Jumlah pemilih dari TPS lain,
Jumlah surat suara yang tidak terpakai, dan
Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos. 26
2. Rekapitulasi tingkat kecamatan dan kabupaten/kota Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, PPK membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat kecamatan dan dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas Kecamatan, pemantau dan warga masyarakat. Saksi pasangan calon harus membawa surat mandat dari tim kampanye yang bersangkutan dan menyerahkan kepada PPK. Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh PPK. Jika ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jika keberatan yang diajukan melalui pasangan calon dapat diterima, PPK seketika itu mengadakan pembetulan. Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua PPS dalam wilayah kerja kecamatan bersangkutan, PPK membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 orang anggota PPK serta ditandatangani saksi pasangan calon. PPK wajib memberikan 1 eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada saksi pasangan calon yang hadir dan 27
menempelkan satu eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum. PPK wajib menyerahkan 1 eksemplar berkas berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada KPU kabupaten/kota. Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua PPK dalam wilayah kerja kecamatan bersangkutan, KPU kabupaten/kota membuat berita acara sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani ketua dan minimal 2 orang anggota KPU kabupaten/kota serta. KPU kabupaten/kota wajib memberikan 1 eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU kabupaten/kota kepada pasangan calon yang hadir dan menempelkan aksen 1 eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum. KPU kabupaten/kota wajib menyerahkan 1 eksemplar berkas berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU kabupaten/kota ke kepada provinsi. 3. Pendaftaran calon Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program Dan Jadwal Jadwal Penyelenggaraan 28
Pemilihan Umum Kepala Daerah yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai dasar hukum pelaksanaan Pilkada 2010, maka Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Minahasa Utara dalam tahapan pendaftaran calon telah mengumumkannya melalui media massa ataupun dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat luas. KPUD Minahasa Utara yang saat itu beranggotakan: 1. Drs. William Pantou ( ketua) 2. Drs. Julius Randang ( anggota) 3. Darul Halim (anggota) 4. Jeify Wijaya (anggota) 5. Fredrik Sirap ( anggota) Melakukan langkah-langkah strategis agar tahapan Pilkada 2010 dapat berjalan dengan baik, dan dapat diketahui oleh masyarakat secara luas. Setelah dibukanya pendaftaran calon baik kepada partai politik atau gabungan partai politik sebagai pengusung pasangan calon ataupun melalui jalur independen atau perseorangan, sangat jelas terlihat bagaimana antusiasnya. Hal ini tergambar dengan banyaknya bakal pasangan calon yang didaftarkan, antaranya yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Minahasa Utara sebagai pasangan calon tetap yaitu: 29
1. Pasangan calon Netty Agnes pantow dan Inggried JNN Sondakh 2. Pasangan calon Pit PJ luntungan dan Cynthia Rumumpe 3. Pasangan calon Saus Paul Nelwan dan Arnold Lumentut 4. Pasangan calon Fransisca N. Wildan dan Willy EC Kumentas 5. Pasangan calon Sompie SF Singal dan Yulisa Baramuli, dan 6. Pasangan calon Herry Rotinsulu dan Imanuel Pasulatan. Dalam pilkada Minahasa Utara yang diikuti oleh 6 pasangan tersebut, KPUD Minahasa Utara menetapkan pasangan Sompie Singal-Yulisa Baramuli memperoleh 21.650 suara, Fransisca Tuwaidan-Willy Kumentas 16.887 suara, sementara pasangan lainnya yakni pasangan Netty Agnes Pantow-Inggrid Sondakh memperoleh 5813 suara, pasangan Pit Luntungan-Cynthia Gelly Rumumpe 13.189 suara, pasangan Paulus Nelwan-Albert lumentut memperoleh 2.627 suara dan pasangan Heri Rotinsulu-Imanuel Pasulatan 2.416 suara. Ketetapan KPUD Minahasa Utara belum final karena pasangan Fransisca Tuwaidan-Willy Kumentas mengajukan gugatan perkara hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi. 30
Hasilnya majelis hakim Mahkamah Konstitusi membatalkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilukada oleh KPU Minahasa Utara yang ditetapkan pada tanggal 11 Agustus 2010 MK menetapkan perolehan suara yang benar bagi peserta Pilkada Minahasa Utara tahun 2010 yaitu: a. Pasangan calon Netty Agnes pantow dan Inggrid JNE Sondakh sebanyak 10798 suara; b. Pasangan calon Pit PJ luntungan dan Cynthia Rumumpe, sebanyak 17843 suara; c. Pasangan calon Sahul Paulus Nelwan dan Arnold Lumentut sebanyak 6413 suara; d. Pasangan calon FransiscaTuwaidan dan dan Willy Kumentas sebanyak 36.269 suara; e. Pasangan calon Sompie SF Singal dan Yulisa Baramuli sebanyak 37.420 suara; f. Pasangan calon Herry Rotinsulu dan Immanuel Pasulatan sebanyak 3.867 suara. MK juga memerintahkan KPU Kabupaten Minahasa Utara untuk melaksanakan keputusan tersebut. KPU Kabupaten Minahasa Utara setelah adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi menetapkan pasangan calon Sompie SF Singal-Yulisa Baramuli sebagai Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Utara terpilih periode 2010-2015. 31
Pilkada Minahasa Utara 2015 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia meresmikan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) secara serentak pada 2015, Ketua Komisi Pemilihan Umum saat itu Husni Kamil Manik mengatakan bahwa Pilkada serentak ini menjadi penting dan sebagai momen bersejarah bagi Indonesia. Husni mengatakan, Pilkada serentak gelombang pertama akan dilaksanakan pada 9 Desember 2015. Gelombang ini untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memasuki akhir masa jabatan (AMJ) 2015 dan semester pertama 2016. Kemudian gelombang kedua dilakukan pada Februari 2016 untuk akhir masa jabatan(AMJ) semester kedua tahun 2016 dan seluruh daerah yang AMJ-nya jatuh pada 2017. "Sedangkan gelombang ke-3 dilaksanakan pada Juni 2018 untuk yang tahun 2018 dan tahun 2019," ucap Husni. Untuk Kabupaten Minahasa Utara sendiri masuk dalam gelombang pertama, dimana dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang tercatat sebanyak 269 daerah terdiri atas 9 provinsi, 36 kota dan 224 kabupaten yang serentak memilih kepala daerah, karena akhir masa jabatan Bupati Minahasa Utara selesai pada tahun 2015. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara mengawali tahapan pemilihan kepala daerah secara serentak ini dengan penerimaan data agregat kependudukan per Kecamatan (DAK2) secara 32
serentak pada hari Jumat, 17 April 2015. DAK2 ini untuk pertama kali digunakan sebagai dasar bagi penentuan persentase syarat dukungan calon perseorangan, agar para calon perseorangan lebih awal dapat mempersiapkan diri. Diantara peraturan KPU tentang Pilkada 2015 yang sudah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM adalah peraturan KPU tentang tahapan, program dan jadwal Pilkada. Peraturan tersebut mengatur tahapan bagi 269 Pilkada yang akan digelar serentak. Dalam peraturan KPU nomor 2 tahun 2015 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota tahapan pemilihan terdiri atas persiapan dan penyelenggaraan. Tahapan persiapan yaitu perencanaan program dan anggaran, penyusun penyelenggaraan, sosialisasi, penyuluhan bimbingan teknis dan lainnya. sementara tahapan penyelenggaraan adalah tahapan pencalonan, sengketa tata usaha negara, kampanye, audit Dana kampanye dan lainnya. Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara yang terdiri dari: 1. Fredrik Sirap ( ketua) 2. Julius LK Randang (anggota) 3. Indria Maramis (anggota) 4. Stella M Runtu (anggota) 33
5. Wellem Pantow (anggota) Melaksanakan tahapan sebagaimana diatur dalam peraturan KPU nomor 2 tahun 2015, yang terdiri dari: A. Penyerahan Syarat Dukungan Calon Perseorangan. Penyerahan syarat dukungan calon Bupati dan wakil bupati tanggal 11-15 Juni 2015 Penelitian administrasi dan faktualisasi di tingkat desa/ kelurahan 23 Juni-6 Juli 2015 Rekapitulasi tingkat kecamatan 7- 13Juli 2015 Rekapitulasi tingkat kabupaten 14- 19 Juli 2015. B. Pendaftaran Pasangan calon Pendaftaran pasangan calon 26- 28 Juli 2015 Pemeriksaan kesehatan 26 Juli- 1 Agustus 2015 Penelitian syarat pencalonan dan syarat calon 28 Juli- 3 Agustus 2015 Pemberitahuan hasil penelitian syarat pencalonan/ calon 3 - 4 agustus 2015 Perbaikan syarat pencalonan/calon salon/gabung partai politik/perseorangan 4-7 Agustus 2015 Penetapan pasangan calon 24 Agustus 2015 Pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon 25- 26 Agustus 2015 34
C. Kampanye Masa kampanye dilaksanakan 27 Agustus- 5 Desember 2015 Debat publik/ terbuka antar Pasangan calon 27 Agustus- 5 Desember 2015 Masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye 6-8 Desember 2015 D. Laporan dan Audit Dana Kampanye Penyerahan laporan awal dana kampanye 26 Agustus 2015; Penyerahan laporan penerimaan sumbangan Dana kampanye 16 Oktober 2015; Penyerahan laporan penerimaan penggunaan dana kampanye 6 Desember 2015; Audit LPPDK kepada kantor akuntan publik 7-22 Desember 2015; Pengumuman hasil audit Dana kampanye 24-26 Desember 2015. E. Pengumuman dan penghitungan suara Pemungutan dan penghitung suara serentak di TPS 9 Desember 2015. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS 9- 15 Desember 2015. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan 10- 16 Desember 2015. dan 35
Rekapitulasi penghitungan suara tingkat KPU kabupaten/kota 16-18 Desember 2015. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat KPU provinsi 19-20 Desember 2015. F. Penetapan Calon Terpilih Penetapan Pasangan calon bupati/wakil bupati 21-22 Desember 2015. Penetapan pasangan calon gubernur/wakil gubernur terpilih 22- 23 Desember 2015. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara pada saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2015 membuka pendaftaran bagi calon kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara secara terbuka setelah sebelumnya melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara dan selanjutnya menandatangani naskah hibah atau lebih dikenal dengan NPHD, melakukan sosialisasi dan pengumuman pendaftaran Pasangan calon. Hal yang terpenting yang dilakukan oleh KPUD Minahasa Utara adalah perekrutan badan ad hoc baik PPK dan PPS. Pemutakhiran data pemilih dilaksanakan dengan membentuk panitia pendaftaran pemilih atau pantarlih di setiap tingkatan TPS. 36
Berdasarkan hasil pemutakhiran data pemilih yang dilaksanakan maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara menetapkan daftar pemilih tetap berjumlah: Laki-Laki Perempuan Total 79.078 78.289 163.573 Untuk pendaftaran calon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara menetapkan 4 bakal pasangan calon, menjadi pasangan calon tetap dengan nomor urut: 1. Petrus Yohanes Luntungan, BA dan Dr. Ir. Adol Lucky Londong, M.Ed (Jalur perseorangan) 2. Vonnie Anneke Panambunan dan Ir. Joppie Lengkong (Partai Gerindra, PKPI, PKB) 3. Drs. Sompie SF Singal dan Dr. Peggy Mekel, SE, MA (PDIP) 4. Yulisa Baramuli dan Ir. Patrice Tamengkel (Nasdem, Hanura, PPP, Partai Demokrat). Pelaksanaan pemungutan suara secara serentak baik Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Serta Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 9 Desember 2015 dilaksanakan di 131 desa/kelurahan, 10 kecamatan dengan jumlah TPS 328 dapat terlaksana dengan baik dan aman. Dari hasil rekapitulasi 37
penghitungan suara di tingkat kabupaten, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara menetapkan pasangan Vonny Aneke Panambunan-Ir. Joppie Lengkong sebagai calon terpilih untuk pilkada Minahasa Utara tahun 2015-2020. JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH MINAHASA UTARA TAHUN 2015 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KECAMATAN KEMA KAUDITAN AIRMADIDI WORI DIMEMBE LIKUPANG BARAT LIKUPANG TIMUR KALAWAT TALAWAAN LIKUPANG SELATAN JUMLAH SUARA SAH 8480 15708 15955 11671 15520 10962 11307 16419 11815 3457 121294 JUMLAH SUARA TIDAK SAH 213 221 239 313 151 199 270 249 184 53 2092 TOTAL 38
No .
42 Foto Nama Bupati Drs. Paul Tirayoh M.B.A. Drs. Edwin Silangen Vonnie Anneke Panambunan Drs. Sompie Singal M.B.A. Drs. Rudy Umboh Drs. Sompie Singal M.B.A. Ir. Herry Rotinsulu M.Si. Mulai Jabatan 12 Januari 2004 9 Maret 2005 14 Agustus 2005 April 2008 15 Agustus 2010 10 Desember 2010 10 Desember 2015 Akhir Jabatan 19 Maret 2005 14 Agustus 2005 April 2008 14 Agustus 2010 10 Desember 2010 10 Desember 2015 17 Februari 2016 Wakil Bupati Drs. Sompie Singal M.B.A. Yulisa Baramuli S.H. Keteranga n Penjabat bupati Penjabat bupati [ket. 1] Penjabat bupati[1] Penjabat bupati[2]
Vonnie Anneke Panambunan 17 Februari 2016 26 Septembe r 2020 Ir. Joppi Lengkon g [3] Clay June H. Dondokambe y 26 Septembe r 2020 5 Desember 2020 Penjabat sementara S.STP., M.A.P. Vonnie Anneke Panambunan 6 Desember 2020 17 Februari 2021 Ir. Joppi Lengkon g Joune J.E Ganda, SE 26 Februari 2021 Kevin W, Lotulung , SH, MH Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati 2020 Penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati minahasa utara terpilih pada pemilihan tahun 2020, KPU kabupaten menetapkan sesuai dengan Berita Acara Nomor 74/PL.02.7-BA/7106/Kab/I/2021 bahwa Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan tahun 2020 adalah pasangan calon nomor urut 2 (dua), atas nama pasangan calon Joune J.E. Ganda, SE dan Kevin William Lotulung, SH, MH dengan perolehan suara 69.633.(*) 43
PILKADA DI TENGAH PANDEMI: DARI "OLD NORMAL" KE "NEW NORMAL" Oleh: Robby A. M. Manoppo (Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Minahasa Utara) Covid-19 dinyatakan oleh pemerintah sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020. Selanjutnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menetapkan dan memperpanjang status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Virus Corona sampai dengan tanggal 29 Mei 2020. Dengan melihat penularan Covid-19 yang belum ada tanda-tanda akan berakhir, masih menunjukan peningkatan secara nasional, dan terjadi transmisi lokal di beberapa daerah sehingga dengan kondisi ini status darurat nasional tetap berlaku. Itu sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat, karena wabah penularan Covid -19 tidak dapat dipastikan kapan akan berakhir. Masih menjadi pandemi global di satu sisi dan di sisi lain ketika itu vaksin/obat belum ditemukan. Penyebaran dan penularan Covid-19 telah menimbulkan dampak nyata terhadap ekonomi global, 45
termasuk ekonomi nasional. Antara lain terjadi pemutusan hubungan kerja, daya beli masyarakat lemah serta dampak lainnya. Pembatasan aktivitas masyarakat dalam semua dimensi kehidupan sebagai upaya mencegah penularan Covid-19, sangat berpengaruh terhadap gerak laju perputaran perekonomian. Itu jelas berdampak pada ketahanan nasional di bidang ekonomi dan sosial, bahkan telah mengancam krisis ekonomi. Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa pandemi Covid-19 masih jauh dari selesai dan virus ini tidak akan dikalahkan jika kita tidak bersatu. Jika kita tidak bersatu, virus akan mengeksploitasi celah antara kita dan terus membuat kekacauan, hidup akan hilang. Dunia masih menghadapi jalan panjang untuk dilalui dalam pandemi ini, bahkan Covid-19 kemungkinan tidak akan pernah hilang dan akan ada dalam waktu lama. Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa Covid-19 masih tetap menjadi ancaman kehidupan masyarakat dunia dan tidak bisa dipastikan berakhir. Ia akan terus berdampingan dengan kehidupan manusia dalam aktivitas sehari-hari karena obat/vaksin masih dalam proses pengembangan. "New Normal" Penanganan dan pencegahan Covid-19 oleh pemerintah pun terus dilakukan dengan berbagai upaya, 46
melalui penyediaan sarana kesehatan dan lain-lain. Pemerintah juga terus memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tetap memiliki kesadaran yang tinggi untuk menjalankan protokol kesehatan dalam menghadapi Covid-19. Seiring dengan berbagai langkah kebijakan tersebut, maka Presiden Joko Widodo meminta masyarakat menjalani hidup "new normal" dan berdamai dengan dengan Covid-19. Berdamai dengan Covid-19 bukan berarti menyerah menghadapi penyebaran dan upaya memutus rantai penularannya, namun kita tetap melakukan aktivitas normal sehari-hari di bidang sosial, ekonomi baik sektor formal dan informal, bisnis, perdagangan, pariwisata dan lain-lain. Ini dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Demikian juga kegiatan keagamaan dan pendidikan, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang diatur oleh pemerintah. Kehidupan 47
dan aktivitas masyarakat telah berada dalam tatanan baru karena pandemi Covid- 19. Saat tahapan Pilkada Serentak 2020 dimulai, tantangan baru hadir karena akan dihadapkan dengan dinamika serta pola untuk saling berinteraksi, berkomunikasi, hubungan satu dengan lain, sebagai unsur dari sistem sosial dalam masyarakat yang kini mengalami perubahan karena pembatasan yang diharuskan, protokol kesehatan menghadapi pandemi Covid-19. Suka atau tidak suka, kondisi ini telah menjadi tuntutan untuk dijalani dan masyarakat harus mampu menyesuaikan dengan kehidupan kenormalan baru melalui cara membangun kesadaraan dan disiplin diri, dalam menghadapi perubahan nilai-nilai kehidupan yang memang tidak bisa dihindari. Jadi perlu mengubah perilaku dan cara pandang bahwa kehidupan terus berjalan dan ada produktivitas namun tetap aman dari Covid-19, termasuk menghadapi pilkada serentak 2020 dan seluruh tahapannya. Dukungan Masyarakat dalam Pilkada Serentak 2020 Pilkada Serentak Lanjutan 2020 akhirnya dipastikan dilaksanakan pada tanggan 9 Desember 2020. Keputusan ini sesuai hasil rapat antara Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Artinya bahwa Pilkada 48
Serentak 2020 pasti dilaksanakan di saat pandemi Covid-19 belum berakhir, sebagai bagian agenda nasional di bidang politik yang melibatkan masyarakat di daerah yang melaksanakan pilkada serta berlangsung di era kebijakan "new normal". Dari sisi penyelenggaraan maka KPU sebagai lembaga non struktural yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, memiliki tugas, wewenang dan kewajiban untuk melaksanakan kegiatan Pilkada Serentak 2020 pun menyiapkan regulasi yang diawali dengam perubahan Peraturan KPU mengenai jadwal dan tahapan. Kemudian menghadirkan regulasi terkait tahapan lainnya, yang menjadi pedoman untuk mengarahkan setiap teknis pelaksanaaannya baik sebelum pelaksanaan, saat pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan pilkada. Pilkada dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19, walau demikian tetap menjadi catatan penting adalah pelaksanaannya harus berjalan sesuai semangat kebangsaan, menjujung tinggi nilai demokrasi dan berintgritas sebagai bagian proses politik untuk memilih pemimpin di daerah secara langsung. Pemimpin yang mendapat legitimasi dan dukungan rakyat. Di samping mencapai tujuan ideal tersebut, maka penyelenggara pemilihan, KPU dan badan ad hoc serta penyelenggara pemilihan lainnya, memiliki tanggung jawab yang besar dan mulia untuk melaksanakannya walaupun berhadapan dengan tantangan harus berdampingan dengan 49
Covid-19 yang masih menjadi pandemi. KPU menyiapkan berbagai skenario untuk melaksanakannya melalui regulasi dan petunjuk teknis lainnya. Rambu yang mengatur secara spesifik bahwa proses tahapan Pilkada 2020 berlangsung dalam keadaan dan suasanaa "new normal" mengutamakan upaya memberikan perlindungan dari bahaya penularan Covid-19. Wujudnya melalui penerapan protokol kesehatan yang ketat dan sesuai prosedur, termasuk penyiapan alat pelindung kepada seluruh penyelenggara pemilihan serta masyarakat. Tantangan masyarakat dalam menghadapi Pilkada Serentak 2020 adalah kesiapan disertai kesadaran, serta disiplin yang tinggi untuk menyesuaikan dengan keadaan yang luar biasa karena pandemi Covid-19, sehingga mampu beradaptasi dengan tatanan kehidupan baru di era "new normal", sebagai bagian kebijakan pemerintah. Perubahan sikap mental merupakan faktor penting yang harus dimiliki. Masyarakat harus tetap eksis menjalankan aktivitas termasuk berperan dalam menyukseskan Pilkada Serentak 2020. Diyakini, apabila masyarakat dalam semua aktivitasnya di era "new normal" mampu menjalankannya dengan baik dan mematuhi semua ketentuan protokol kesehatan, maka dengan sendirinya akan memberi dampak positif bagi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. 50
Apabila masyarakat tetap berada dalam koridor yang tepat dan mampu beradaptasi dalam tatanan baru di era "new normal", maka hal tersebut adalah bentuk dukungan nyata terhadap tahapan-tahapan pilkada yang dilaksanakan secara demokratis, berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sesungguhnya suksesnya Pilkada Serentak 2020 tidak lepas dari dukungan semua pihak, termasuk masyarakat dan semua komponen bangsa yang menyadari sepenuhnya bahwa Pilkada 2020 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat yang akan memperkokoh sistem ketatanegaraan dalam bingkai NKRI. Pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak 2020 pasti akan berjalan seiring dengan momentum kemampuan masyarakat untuk mengubah secara ekstrem dan totalitas tindakan dan prilaku yang lama (old normal) ke suasana tatanan hidup yang baru (new normal) untuk menghadapi dan melawan pandemi Covid-19. Tahapan Pilkada Serentak 2020 memiliki suatu tantangan baru karena dihadapkan dengan dinamika serta pola untuk saling berinteraksi, berkomunikasi, hubungan satu dengan lain sebagai unsur dari sistem sosial dalam masyarakat yang kini mengalami perubahan karena pembatasan yang diharuskan, protokol kesehatan menghadapi pandemi Covid-19. Pilkada Serentak 2020 memiliki dimensi lain dalam tahapan. Sejak persiapan dan 51
pelaksanaannya, yakni mengutamakan keamanan, keselamatan penyelenggara pemilihan dan masyarakat dari resiko penularan Covid-19. Kondisi seperti ini berdampak pada bentuk sosialisasi kepada masyarakat yang harus mengalami perubahan. Pola dan cara harus disesuaikan dengan protokol kesehatan, namun menjadi unsur penting untuk dilaksanakan karena masyarakat dan peserta pemilihan ataupun partai politik pendukung calon, harus mendapat informasi dan pemahaman yang utuh terkait semua tahapan Pilkada 2020. Karena publik memiliki hak untuk mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya bagi penyelenggaraan pilkada ini. Menuju "new normal" dalam tatanan hidup, memerlukan persiapan. Baik infrastruktur maupun sarana hukum, yang dirasakan sangat penting untuk mendukung era baru yang akan dijalani oleh masyarakat. Artinya ada suatu perubahan nilai sosial dalam kehidupan sosial masyarakat untuk bersikap dan bertindak. Perilaku harus berubah dan menjadi suatu kewajiban yang harus dipenuhi sebagai bagian dari protokol kesehatan di tengah-tengah pandemi Covid-19. Perubahan nilai sosial dalam masyarakat yang berlangsung dan menjadi suatu tatanan baru di semua dimensi kehidupan sosial, ekonomi, bisnis, keagamaan, budaya dan politik, akan terus berjalan di era "new normal". Maka kemudian dibutuhkan suatu norma hukum yang 52
mengatur lebih komprehensif untuk menciptakan suatu keteraturan, menciptakan ketertiban, kepastian, untuk melindungi kepentingan umum. Bentuk edukasi melalui imbauan, sosialisasi, serta pola pendekatan sosiologis lainnya, termasuk sanksi sosial, belum cukup tetapi memerlukan tindakan yang sifatnya memaksa, karena yang dihadapi adalah wabah yang belum berakhir. Karena setiap warga masyarakat dalam aktivitasnya, baik yang berada dalam wilayah penerapan "new normal" maupun dalam zona hijau, kuning dan merah, atau apapun kategorinya, perilaku untuk patuh terhadap protokol kesehatan wajib dilakukan. Tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga menyangkut kepentingan banyak orang. Apabila tidak patuh terhadap protokol kesehatan, sangat membahayakan orang lain dari resiko penularan. Saat pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah, banyak masyarakat yang belum disiplin mematuhi protokol kesehatan, bahkan melawan petugas. Ironisnya ada pengambilan paksa jenazah dari Rumah Sakit yang sebelumnya status Pasien Dalam Pemantauan (PDP) dan kemudian ternyata positif Covid-19, serta pelanggaran protokol kesehatan lainnya. Ada suatu kepentingan hukum yang wajib ditaati dan dijaga bersama sehingga tercipta suatu semangat dan tekad bersama sebagai upaya memutus rantai penularan Covid-19. Semangat dan 53
tekad ini harus dibangun dan menjadi salah satu prasyarat penting pelaksanaan agenda nasional Pilkada 2020. Hukum dituntut untuk merespons perubahan sosial dan dinamika dalam masyarakat, oleh karena itu peranan hukum menjadi semakin penting menghadapi problematika dan seluk-beluk kehidupan sosial. Penulis mengutip pendapat ahli hukum H. Abdul Manan bahwa perubahan hukum melalui dua bentuk. Masyarakat berubah lebih dahulu, baru hukum datang mengesahkan perubahan itu. Sedangkan bentuk lain, hukum adalah alat sosial untuk mengubah masyarakat ke arah lebih baik (law as a tool of social engineering). Jadi dalam bentuk ini, perubahan hukum itu harus dikehendaki (tended change) dan harus direncanakan (planed change) sedemikian rupa sesuai dengan yang diharapkan. Dengan demikian perubahan hukum dan perubahan sosial tidak dapat dipisahkan dan berjalan seiring sesuai kebutuhan masyarakat. Sehingga suatu keniscayaan apabila ketentuan perundang-undangan di bidang kesehatan, yakni UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular, UU Nomor 23 Tahun 1992 dan perubahannya UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang menjadi dasar terbitnya ketentuan menyangkut penanganan Covid-19 dan Protokol Kesehatan, perlu dilengkapi melalui perubahan 54
muatan materi yang langsung bersentuhan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Juga memuat rekonstruksi menyangkut ketentuan sanksi pidana dan sanksi lainnya lebih kongkret, serta tindakan preventif dan represif yang lebih terukur untuk memenuhi dan mendukung penerapan era kenormalan baru. Itu sekaligus juga memberikan perlindungan yang utuh kepada masyarakat menghadapi Covid -19, serta menjadi suatu landasan hukum yang kuat untuk pedoman pengaturan yang lebih teknis kegiaatan dan aktivitas masyarakat secara menyeluruh. Hal tersebut berkaitan dengan Pasal 10 huruf e UU Nomor 11 Tahun 2012, perubahannya UU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyebutkan bahwa materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Perlindungan secara totalitas dapat menumbuhkan sikap responsif dan memberi keyakinan bagi masyarakat untuk berperan dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di tengah-tengah pandemi Covid-19. Ketika Pilkada Serentak Lanjutan 2020 dan seluruh tahapannya mulai berlangsung, ada harapan bersama akan berjalan dengan aman dan lancar. Namun disertai dengan komitmen bahwa masyarakat aman dari penularan Covid-19 melalui upaya pencegahan sesuai SOP, berdasarkan 55
pengaturan hukum yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi masyarakat saat ini. Upaya yang dilakukan tersebut kemudian memberikan dampak positif bagi pelaksanaan Pilkada Serentak 9 Desember 2020, yang tahapannya telah dimulai bulan Juni 2020, setelah ditunda karena pandemi Covid-19. Di situasi luar biasa itu, KPU kemudian mengeluarkan sejumlah regulasi untuk teknis pelaksanaan tahapan pilkada yang mengutamakan dan mengedepankan protokol kesehatan. Sambil tetap berupaya menjaga kualitas demokrasi penyelenggaraan pemilihan, sebagai suatu bagian proses politik yang merupakan wujud kedaulatan rakyat melalui pemilihan kepala daerah. Adanya aturan yang menjadi pedoman hukum, yang mengatur tentang kesehatan di tengah pandemi, telah membuat KPU dan seluruh jajarannya memiliki optimisme serta komitmen yang kuat. Dilandasi sikap profesionalisme dan integritas, KPU dan seluruh jajaran penyelenggara akhirnya siap menyelenggarakan seluruh tahapan kegiatan pemilihan untuk 270 daerah (provinsi, kabupaten dan kota) di Indonesia. Secara bersamaan, KPU dan jajaran terus membangun komunikasi yang lebih aktif dengan semua stakeholder, pemerintah, serta menciptakan sinergi yang progresif, dinamis dan solid dengan penyelenggara pemilihan lainnya. Bawaslu dan DKPP. Pilkada adalah milik rakyat 56
melalui mekanisme demokrasi, dan esensi demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Tanggung jawab penyelenggara pun berupaya mewujudkan harapan ideal itu, sambil tetap memastikan masyarakat terlindung dari ancaman pandemi. (*) 57
"KAMI PUN REAKTIF" Oleh: Hendra Semuel Lumanauw (Ketua KPU Kabupaten Minahasa Utara) Konon rapid test adalah metode skrining awal untuk mendeteksi antibodi, yaitu IgM dan IgG, yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan Coronavirus Disease (Covid-19). Bagaimana antibodi itu datang ? Setelah informasi profil virus terkumpul, akan ada "tim khusus" yang melawan virusnya. "Tim khusus" ini yang disebut sebagai antibodi. Begitu penjelasan ahli yang saya baca. Antibodi akan dibentuk oleh tubuh bila ada paparan Covid-19 atau virus corona. Jika tubuh kita disamakan dengan sistem pertahanan negara, maka tentara dalam tubuh kita bernama sel darah putih. Tidak semua sel darah putih menjadi tentara yang menyerang. Ada juga yang menjalankan fungsi sebagai "mata-mata". Mereka bertugas membuat profil musuh, dalam hal ini profil virus yang akan dilawan. 59
Lanjut penjelasan ahli itu, prosedur pemeriksaan rapid test dimulai dengan mengambil sampel darah dari ujung jari, yang kemudian diteteskan ke alat rapid test. Hasilnya akan berupa garis yang muncul 10-15 menit setelahnya. Hasil reaktif pada rapid test menandakan bahwa orang yang diperiksa pernah terinfeksi virus corona. Meski begitu, orang yang sudah terinfeksi virus corona dan memiliki virus ini di dalam tubuhnya bisa saja mendapatkan hasil rapid test yang non reaktif. Itu karena tubuhnya belum membentuk antibodi terhadap Covid-19. Oleh karena itu jika hasilnya non reaktif, pemeriksaan rapid test perlu diulang sekali lagi 7-10 hari setelahnya. Anda juga tetap disarankan untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari, walaupun merasa sehat dan tidak mengalami gejala sama sekali. Karena apabila hasil rapid test pertama non reaktif, Anda dapat menularkan virus ke orang- orang di sekitar. Nah, bila hasil rapid test Anda reaktif, jangan panik dulu. Antibodi yang terdeteksi pada rapid test bisa saja merupakan antibodi terhadap virus lain atau coronavirus jenis lain, bukan yang menyebabkan Covid-19 atau SARSCoV- 2. Jadi, akan langsung dilakukan pengambilan swab test untuk tes PCR (polymerase chain reaction) guna memastikan apakah benar terdapat infeksi SARS-CoV-2. Selama menunggu hasil PCR, Anda harus menjalani isolasi mandiri di rumah selama paling tidak 14 hari. Kurang lebih demikian penjelasan logis 60
ilmiah dari kondisi reaktif dan non reaktif pada hasil rapid test. Ketika menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Minahasa Utara 2020, belum ada penyelenggara, termasuk personil Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang terlapor sudah terpapar Covid-19, atau dinyatakan PDP (Pasien Dalam Pengawasan) dan ODP (Orang Dalam Pemantauan). Untuk Minahasa Utara sendiri, semua personel tergolong siap. Dari sisi usia pun masih didominasi 45 tahun ke bawah, sampai batas bawah 17 tahun. KPU Siap Rapid test adalah salah satu indikator pendeteksi Covid-19. Sementara KPU sebagai lembaga negara penyelenggara pemilu dan pemilihan, menjadikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 sebagai indikator dimulainya penyelenggaraan pemilihan di masa pandemi Covid-19 ini. Bahkan semakin terang lagi "restu" perhelatan Pilkada 2020 setelah Doni Mordano selaku Ketua Gugus Tugas Nasional Penanganan Covid-19, membalas "surat cinta" KPU RI dengan surat B- 196/ KAGUGAS/PD.01.02/05/2020 yang bersifat segera. Isinya adalah pemberian petunjuk pelaksanaan pilkada untuk dapat digelar pada bulan Desember 2020. Itu sebagaimana catatan poin waktu dalam Perppu tersebut. 61
KPU RI pun sebagai hierarki tertinggi dari jajarannya, langsung reaktif (baca: tanggap, bereaksi). Menunjukkan gerak positif, menindaklanjuti amanah Perppu dan rekomendasi Gugus Tugas Nasional. Penyusunan Peraturan KPU (PKPU) terkait pemilihan kepala daerah beserta tahapannya pun langsung dipertajam. Bahkan tahapan uji publik terhadap regulasi dibuka jadi bahan pelototan banyak kalangan. Daerah Menanti Ketika Pemilihan Lanjutan 2020 resmi berguir, KPU kabupaten dan kota menunggu turunnya PKPU. Langkah siap reaktif pun sudah digaungkan. Di kolom etalase media massa, KPU Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) selaku komandan di provinsi, menyatakan kesiapan menggelar pilkada di tengah pandemi Covid-19. 62
Bak pemantik, roh institusi langsung menyatu. Dengan sendirinya, KPU di kabupaten dan kota langsung bergegas. Gayung bersambut, dalam arahannya, Ketua Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Provinsi Sulut, Salman Saelangi, meminta KPU Kabupaten/Kota, para Ketua Divisi SDM KPU se-Sulut, mengecek kondisi para tenaga ad hoc, di dalamnya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Hasilnya, dari pelaporan yang masuk, dapat dipastikan kesiapan penyelenggara akan maksimal. Meski dalam laporan ada satu atau dua personel yang menyatakan mundur dikarekan halangan tetap sakit, bahkan ada yang meninggal. Namun angka itu tak banyak. Dalam laporan juga disebutkan kondisi kesehatan para ad hoc. Syukur puji Tuhan, alhamdulilah, belum ada yang terlapor sudah terpapar Covid-19 atau terjaring PDP, ODP. Untuk Minahasa Utara sendiri, semua personel tergolong siap. Dari sisi usia pun masih didominasi 45 tahun ke bawah, sampai batas bawah 17 tahun. Di sisi lain, dalam rakor virtual yang digelar bersama seluruh jajaran KPU se-Provinsi Sulut, Selasa (02/06/2020), dimintakan kesiapan penataan anggaran berbasis prosedur tetap (protap) penanganan Covid-19. Intinya di sini, kerja-kerja penyelenggara wajib terbungkus aman dan nyaman. Ketersediaan alat pelindung diri (APD), bahkan sampai rapid test atau dokumen keterangan sehat dari lembaga kesehatan resmi, wajib 63
dikantongi. Jelas ini membuat anggaran membengkak. Revisi pada tata mata anggaran juga akhirnya disesuaikan demi menunjang kebutuhan protap penanganan Covid-19. Di titik itu, pada akhirnya kami pun berharap. Kerja- kerja kami mendapat dukungan semua pihak. Ini tantangan yang berbeda dari rezim kepemiluan yang pernah ada. Dan kamilah penyelenggara yang ada di era ini. Harapan, doa, dan semangat menyatu untuk mewujudkan "Pilkada sukses, Pilkada bermartabat." Bersyukur, kerja keras seluruh jajaran penyelenggara dan berkat Sang Khalik, harapan itu boleh terwujud di Pilkada Minahasa Utara 2020. (*) 64
MELINDUNGI KESEHATAN PUBLIK DAN MENJAGA DEMOKRASI Oleh: Jhon Ias Ganesa Simamora (Staf Sumber Daya Manusia di KPU Minahasa Utara) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020, dalam pelaksanaanya berbeda dengan sejarah pilkada yang sudah terlaksana sebelumnya. Pilkada ini dilaksanakan dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Munculnya wabah Covid-19 memaksa seluruh dunia, termasuk Indonesia, untuk melaksanakan pembatasan segala aktivitas sosial besar-besaran. Kegiatan yang melibatkan banyak orang untuk sementara harus dikurangi maupun dihindari. Semua kegiatan pemberian pelayanan oleh pemerintah kepada masyarakat harus dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan (prokes). Lembaga independen di negara Republik Indonesia, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), dalam penyelenggaraan setiap tahapan pilkada sangat memperhatikan protokol kesehatan. Seperti KPU Kabupaten Minahasa Utara (KPU Minut), yang akhirnya sukses 65
melakukan penyelenggaraan Pemilihan 2020 pada saat pandemi Covid-19. Kesuksesan penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020 tidak terlepas dari kerjasama semua pemangku kepentingan kepemiluan, baik KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), badan ad hoc, dan setiap masyarakat. Kesuksesan Pilkada Serentak Tahun 2020 tidak lepas dari upaya melindungi kesehatan publik dan sekaligus menjaga demokrasi. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), merupakan badan ad hoc penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggara Pemilihan Umum, badan ad hoc mengerjakan tugas-tugas bersifat teknis. Meliputi kegiatan pemutakhiran data pemilih, sosialisasi, pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS), distribusi undangan pemilih, penerimaan dan pendistribusian logistik, pengamanan perlengkapan pemilih, pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil perhitungan suara, membuat berita acara serta administrasi 66
pemilihan, dan tugas eksekutorial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan ad hoc diseleksi oleh KPU Minut, dari mulai seleksi berkas, seleksi tertulis, dan tes wawancara. Ini dituturkan Christiana Maniku, PPK Kecamatan Dimembe. Tes seleksi tersebut dilaksanakan untuk mengetahui pengetahuan tentang kepemiluan dan kesiapan untuk melaksanakan tanggung jawab. Badan ad hoc di lapangan harus berhadapan langsung dengan masyarakat/pengguna hak pilih serta peserta pilkada, maka diperlukan pengetahuan mengenai pelaksanaan pemilihan serta ilmu mengenai protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19. Kepala Sub Bagian Hukum dan Pengawasan KPU Minahasa Utara, menyampaikan bahwa aspek kesehatan dan keselamatan sangat ditekankan dalam seluruh tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2020. Salah satunya dengan pelaksanaan rapid test dan swab test polymerase chain reaction. Badan ad hoc wajib di-rapid test sebelum menjalankan tanggung jawabnya untuk pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara. Pada tahapan pencocokan dan penelitian (coklit), petugas PPDP harus "blusukan" melakukan pengawasan untuk memastikan masyarakat benar-benar sudah tercoklit. 67
Petugas harus ekstra hati-hati dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Petugas selalu menggunakan faceshield (pelindung wajah), masker, sarung tangan, membawa hand santizer dan dalam pendataan dilakukan di luar rumah agar petugas maupun warga setempat tidak terpapar Covid-19. Setiap TPS tersedia peralatan protokol kesehatan dengan baik, menyiapkan tempat yang steril dengan cara berkala disemprotkan disinfektan, tersedia pengukur suhu tubuh, pelindung wajah, juga tersedia hand sanitizer, sarung tangan medis, sarung tangan plastik, tinta tetes, juga tersedia baju alat pelindung diri (APD)/hazmat (hazardous material), tersedia ruangan khusus untuk pemilih yang suhu tubuhnya di atas 37,3 derajat celcius. Setiap petugas yang berada di TPS selalu menekankan kepada pemilih untuk melakukan 3 (tiga) 68
M, yaitu: Memakai Masker, Menjaga Jarak, dan Mencuci Tangan. Ketua PPK Airmadidi, Veronika Oley, menyampaikan jumlah pendaftar PPK, PPS, PPDP dan KPPS, lebih tinggi di banding pilkada sebelumnya. Dengan persentase antusias Pilkada Tahun 2020 sebanyak 80 % dan antusias pilkada sebelumnya 60%. Pandemi virus Covid-19 tidak menghalangi antusias masyarakat untuk terlibat menjadi badan ad hoc dalam Pilkada Tahun 2020. Ia menyampaikan bahwa partisipasi masyarakat dalam memilih pada saat Pilkada Tahun 2020 sebesar 82 %, jauh lebih besar dibandingkan partispasi masyarakat dalam Pemilu Serentak Tahun 2019 sebesar 77,7 %. Kemudian ia juga menyampaikan bahwa ada kerumunan masyarakat di luar TPS pada saat rekapitulasi suara, tetapi tidak berlangsung lama karena petugas kepolisian sudah mengamankan dengan baik dan membubarkan kerumunan tersebut. Permasalahan yang terjadi di lapangan, seperti logistik kotak suara yang terlambat dalam pengambilan kotak suara karena mobil yang mengangkut logistik kotak suara yang kurang. Dalam pelaksanaan rapid test maupun swab test, KPU Minahasa Utara bekerja sama dengan Dinas Kesehatan serta RSUD Maria Walanda Maramis. 69
Sementara, berdasarkan pengalaman Ketua PPK Likupang Timur, Sandra Ratag, partisipasi masyarakat dalam Pilkada Tahun 2020 di Kecamatan Likupang Timur sebesar 77,5%. Jika dilihat partisipasi masyarakat dalam Pilkada Tahun 2015 sebesar 74,98 %, dari data tersebut terjadi peningkatan yang tinggi dalam Pilkada Tahun 2020. Jumlah peminat yang mendaftar PPS dan KPPS dalam Pilkada Tahun 2020 sebesar 75 %, sedangkan minat pendaftar Pemilu Tahun 2019 sebesar 50 %. Ratag juga menjelaskan, semua badan ad hoc di Kecamatan Likupang Timur yang reaktif tidak ada penggantian orang sama sekali. Walau demikian, tetap diwajibkan bagi yang reaktif untuk melakukan swab test dan isolasi pribadi. Dalam pelaksanan Pemilihan di tanggal 9 Desember 2020, di TPS Desa Pinenek ada satu orang yang suhu tubuhnya 37,6 derajat celsius, maka petugas KPPS mengunakan APD untuk membantu pemilih, serta pemilih wajib memilih di ruangan khusus. Hasil rapid test badan ad hoc yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Minahasa Utara di 10 kecamatan, yaitu Kecamatan Kalawat, Kecamatan Airmadidi, Kecamatan Dimembe, Kecamatan Likupang Barat, Kecamatan Likupang Timur, Kecamatan Kauditan, Kecamatan Likupang Selatan, Kecamatan Talawaan, Kecamatan Kema, Kecamatan Wori, memeperlihatkan ada sejumlah penyelenggara di lapangan 70
dinyatakan reaktif (lihat tabel di bawah). Sejumlah ketentuan wajib kemudian diberlakukan kepada mereka. Seperti swab test dan isolasi mandiri. TOTAL RAPID Non Reaktif Tidak Total TEST PPK Reaktif Ikut 49 1 0 50 TOTAL RAPID Non Reaktif Tidak Total SEKRETARIAT Reaktif Ikut TEST PPK 23 2 5 30 TOTAL RAPID Non Reaktif Tidak Total TEST PPS Reaktif Ikut 363 24 6 393 TOTAL RAPID Non Reaktif Tidak Total SEKRETARIAT Reaktif Ikut TEST PPS 347 32 14 50 TOTAL RAPID Non Reaktif Tidak Total TEST KPPS Reaktif Ikut 3064 292 12 3368 TOTAL RAPID Non Reaktif Tidak Total LINMAS Reaktif Ikut 904 41 10 955 Tabel. 3.1: Hasil Rapid Test badan ad hoc Kabupaten Minahasa Utara Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara 2020, boleh berjalan dengan baik. Itu tidak terlepas dari semangat dan kesadaran semua pemangku 71
kepentingan kepemiluan serta masyarakat. Pilkada Tahun 2020 mengajarkan masyarakat untuk melindungi kesehatan publik dan sekaligus menjaga demokrasi. Catatan penting untuk bahan pertimbangan bagi pelaksanaan pilkada selanjutnya, yaitu perlunya koordinasi yang baik serta tersedia sarana dan prasarana yang memadai. Sehat selalu bangsa dan demokrasi Indonesia. (*) 72
LOGISTIK DI MASA PANDEMI COVID-19 Oleh: Anita Sengkey (Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Minahasa Utara) Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 digelar dalam kondisi bencana non alam, yakni di masa pandemi Covid-19. Kondisi ini mengharuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bekerja ekstra, khususnya dalam pengelolaan logistik. Ketersediaan alat pelindung diri (APD) menjadi syarat yang harus dipenuhi dalam proses pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2020. Pemilihan kepala daerah yang sukses dan sehat, menjadi target pencapaian bagi para penyelenggara. Jenis logistik pun dibagi menjadi dua bagian. Logistik elektoral dan logistik APD. Logistik elektoral berupa kotak suara, surat suara, daftar pasangan calon, formulir dan kelengkapan yang diperlukan dalam pemungutan suara. Sementara logistik APD untuk pencegahan penyebaran Covid-19. Logistik kedua ini 73
merupakan hal yang baru pertama kali dalam suatu pemilu atau pilkada. Kekurangan satu item saja pada kelengkapan APD dapat menyebabkan proses pemungutan suara ditunda, bahkan tidak dapat dilaksanakan dan ini bisa menjadi masalah yang akan bermuara pada sengketa pemilu. Banyak mata mengawasi tahapan logistik Pilkada yang digelar di masa pandemi Covid-19, dan ini menjadi tantangan bagi para pegiat logistik untuk dapat memenangkan challenge ini dengan cantik. Logistik pemilihan adalah perlengkapan penyelenggaraan yang digunakan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang terdiri atas perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, serta bahan sosialisasi dan kampanye. Bagi pegiat logistik, jenis dan model perlengkapan pemungutan suara sudah menjadi hal yang wajib dihafal agar mampu menjelaskan kepada ad hoc, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), tentang fungsi dan kegunaan dari setiap kelengkapan logistik tersebut. Hal ini sangat perlu karena dari pengalaman yang ada, ada badan ad hoc yang belum familiar dengan model kelengkapan logistik serta kegunaannya, misalnya model formulir plano berhologram. Ini menjadi tanggung jawab bagi para pegiat logistik karena tahapan logistik adalah tahapan terakhir sebelum hari 74
pemungutan suara dan bersentuhan erat dengan ad hoc. Jika ad hoc sudah paham dengan benar akan model dan kegunaan kelengkapan logistik, akan meminimalisir terjadinya kekurangan logistik di TPS. Pengenalan dan penjelasan seputar model dan kegunaan dari logistik pemilihan dapat dilakukan pada tahapan pengecekan akhir logistik oleh KPU kepada ad hoc. Sesuai dengan Surat Keputusan KPU Republik Indonesia (RI) Nomor 1266/HK.03-Kpt/07/KPU/X/2018 Tentang Pedoman Teknis Tata Pemeliharaan dan Inventarisir Logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, tahapan pengecekan akhir logistik ini sangat penting. Itu untuk mengecek kembali jumlah dan jenis logistik yang ada di dalam kotak suara, maupun alat kelengkapan logistik yang ada di luar kotak. Jika sudah benar dan tepat jumlah, maka isi yang ada di dalam kotak suara diambil dokumentasi (foto dan video), kemudian kotak suara dikabel ties dan disegel, serta dibuatkan berita acara pengecekan akhir logistik oleh KPU sebagai pihak pertama, dengan PPK dan PPS sebagai pihak kedua. Persoalan kekurangan logistik yang paling sering terjadi adalah kekurangan surat suara dan formulir berhologram. Untuk mengantisipasi hal tersebut, di saat pengecekan akhir logistik, ad hoc diminta untuk menghitung kembali surat suara bersama-sama sebelum dikemas dalam 75
sampul surat suara. Di sinilah peran dari pengawas logistik difungsikan dengan maksimal. Pemilihan staf yang menjadi pengawas pun harus benar-benar staf pilihan yang teliti, kemudian di-backup dengan dokumentasi (foto dan video) serta dibuatkan berita acara pengecekan akhir Logistik. Ini merupakan alat pengendali yang bisa membuktikan bahwa saat logistik didistribusi, sudah tepat jenis dan jumlah. Jika masih terjadi kekurangan logistik saat hari pemungutan suara, maka ini dapat menjadi alat kontrol KPU. Kita sudah menyiapkan diri untuk hal- hal yang dapat terjadi di luar yang kita harapkan. Apalagi kelengkapan logistik yang ada dalam gudang jumlahnya sangat terbatas, tidak ada cadangan lagi. Proses logistik suatu pemilu/pemilihan meliputi perakitan kotak suara, penghitungan kembali, penyortiran, 76
pelipatan surat suara, pengesetan, pengepakan dan distribusi logistik pergi serta logistik balik. Para pegiat logistik harus terlindungi dengan APD karena sangat rentan dengan terjangkitnya Covid-19. Mengantisipasi hal tersebut, para pekerja yang bekerja di gudang logistik harus dinyatakan sehat terlebih dahulu melalui rapid test dan pada tahap pelaksanaan kerja, wajib menggunakan APD. Pekerjaan logistik di masa pandemi menyebabkan lambatnya pekerjaan karena dibatasi oleh jumlah pekerja yang tidak boleh banyak, harus jaga jarak, dan jam kerja pun dibatasi. Fisik dan psikis dari pekerja logistik harus terkontrol dan terkondisi sehat. Sterilisasi gudang, menyediakan hand sanitizer atau tempat cuci tangan, mengukur suhu badan dan menerapkan social distancing, merupakan hal yang wajib dilakukan karena tahapan logistik bisa menjadi media penularan virus Covid-19, lewat barang- barang yang diterima dan dialihkan sehingga pengerjaannya dan pengemasannya harus benar-benar terjaga. Pengelolaan logistik di masa pandemi Covid-19 menjadi suatu tantangan dan pengalaman baru, di mana item logistik menjadi bertambah sehingga tingkat ketepatan jumlah, estimasi waktu kerja selesai menjadi kunci keberhasilan. Jika ingin berhasil, koordinator logistik harus cepat membaca keadaan di gudang. Karena keterlambatan pengesetan logistik dapat terjadi di saat yang tidak kita 77
harapkan, sehingga harus cepat dalam mengambil keputusan dan tindakan. Keterlambatan logistik elektoral dan APD menjadi momok yang dikhawatirkan dalam pengadaan maupun pengelolaan logistik, bahkan menjadi sesuatu yang tak bisa dihindari sehingga harus sigap dengan strategi dan solusi yang cepat dan tepat. Komunikasi yang intens dengan pihak penyedia dan trik menjemput bola langsung ke penyedia jika memungkinkan, merupakan salah satu tindakan cepat yang harus dilakukan agar masalah keterlambatan logistik dapat dihindari. Ketepatan dalam mengidentifikasi jenis kebutuhan logistik serta ketepatan dalam proses menghitung kembali dan menyortir setiap barang yang datang, wajib dilakukan untuk menghindari terjadi kekurangan logistik. Monitoring setiap hasil pekerjaan lewat lembar hasil pekerjaan pengawas, dapat mengontrol ketepatan jumlah dan jika ada kerusakan atau kekurangan logistik, dapat segera diantisipasi dengan cepat. Manajeman waktu dan pembagian tugas para pengawas logistik dalam pengelolaan logistik menjadi hal yang utama. Pentingnya suatu teamwork yang solid dan efektif antara koordinator dan para pengawas, akan menjadikan suatu pekerjaan sesulit apapun akan menjadi mudah. Sinergitas setiap pengawas logistik pada setiap job penyortiran, pengesetan dan pelipatan surat suara, serta saat distribusi logistik, sangat berperan. Faktor 78
kelelahan fisik dari pengawas dapat mengancam ketelitian logistik. Untuk itu pengaturan jam kerja harus diatur oleh koordinator dengan baik. Komunikasi dan manajeman yang baik adalah kunci sukses suatu teamwork. Sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor 1266/HK.03- Kpt/07/KPU/X/2018 Tentang Pedoman Teknis Tata Pemeliharaan dan Inventarisir Logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, KPU melalui badan ad hoc (PPK dan PPS), wajib berkoordinasi dengan camat, Panwaslu Kecamatan dan aparat keamanan setempat, untuk pengamanan logistik pemilihan selama penyaluran ke PPS. Bangun komunikasi yang baik dengan berbagai pihak yang dapat menunjang kelancaran tahapan logistik. Pengecekan akhir kelengkapan logistik per TPS wajib dilakukan oleh KPU bersama badan ad hoc, terkait ketepatan jumlah agar tidak terjadi kekurangan logistik di TPS. Tahap ini pengontrolan dan pengawasan harus jalan oleh para pengawas. Keberhasilan logistik dapat diukur dari 4T 1E, yaitu tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat sasaran dan efisiensi. Di samping itu faktor pengalaman pegiat logistik dalam pengelolaan logistik pada pemilu/pemilihan memengaruhi dalam pengambilan keputusan dan tindakan, karena tidak ada suatu tindakan yang tidak beresiko. (*) 79
TPS SEHAT, TPS SELAMAT: SISI LAIN WARNA BERDEMOKRASI DI PILKADA 2020 Oleh: Robby A.M. Manoppo (Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Minahasa Utara) "TPS (Tempat Pemungutan Suara) Sehat, TPS Selamat" adalah suatu konsep baru yang muncul dalam cakrawala hajatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Lanjutan 2020. Kenapa, karena pada catatan perjalanan demokrasi dan kepemiluan di Indonesia, dalam rezim pilkada ataupun pemilihan umum sebelumnya silih berganti, hal tersebut suatu yang tidak pernah ada. Ini hal baru karena sebuah pengalaman baru yang dihadapi. "TPS Sehat, TPS Selamat" adalah konsep yang sederhana namun memiliki dan mengandung makna yang hakiki dari perspektif kemanusiaan. Ini juga menjadi salah satu parameter kualitas penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakili Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Tahun 2020. Pilkada yang pelaksanaannya sempat dilakukan penundaan karena bencana nasional non alam Covid-19. 81
Sesungguhnya "TPS Sehat, TPS Selamat" adalah suatu penegasan terkait dengan pelaksanaaan pilkada serentak lanjutan yang harus menerapkan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan penularan Covid-19. Sebuah pilihan bijak yang harus ditempuh untuk memberikan dan meningkatkan kepercayaan, serta rasa aman kepada masyarakat. Khususnya yang akan menggunaan hak pilihnya di era pandemi Covid-19 di satu sisi, dan di sisi lain adalah sebagai bentuk upaya untuk mengedukasi kepada masyarakat. Agar secara konsisten mempertahankan pola hidup yang harus beradaptasi terhadap perubahan nilai sosial dalam masyarakat karena adanya pandemi Covid-19, sebagai upaya untuk mencegah dan memutus rantai penularan Covid-19. Hal ini telah menjadi komitmen bersama untuk dijalankan oleh seluruh masyarakat, melalui kebijakan pemerintah dengan berbagai regulasi, demi kepentingan negara dan bangsa. "TPS Aman, TPS Selamat" adalah bentuk konkrit implementasi nilai-nilai yang terkandung dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraraturan Pemerintah Pengganti Nomor 2 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang untuk Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota tahun 2020, yang dalam pertimbangan filosofisnya disebutkan bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah dinyatakan sebagai pandemi oleh oraginisasi kesahatan dunia (World Health Organization). 82
Bencana non alam yang telah melanda sebagian negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia ini, telah menimbulkan banyak korban jiwa dan menunjukan peningkatan dari waktu ke waktu serta telah ditetapkan sebagai bencana nasional. Pelaksanakan Pilkada Serentak Lanjutan 2020 secara ideal adalah terselenggaranya dengan baik serta terpilihnya pemimpin daerah melalui sebuah proses demokrasi yang berlangsung dengan baik, sukses, aman, tertib, dengan menjunjung kesatuan dan persatuan. Demi mewujudkan itu, maka hal lain yang hendak dituju adalah tetap menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat dari penularan Covid-19. Oleh sebab itu, pilkada sebagai bagian dari proses politik, outputnya mengacu pada dua hal tersebut. Dua hal yang bisa menjadi parameter kualitas demokrasi, di mana faktor keamanan dan keselamatan masyarakat serta kelangsungan hidup manusia adalah hal yang sangat hakiki, 83
menjadi bagian penting untuk tahapan penyelenggaraan Pilkada 2020 sebagai agenda nasional. Hal ini menjadi tantangan bagi semua penyelenggara pilkada, khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan jajarannya. Termasuk penyelenggara badan ad hoc, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan kapabilitas dan integritas. Dalam tataran pelaksanaan norma maka KPU dalam setiap tahapan penyelenggaraan pilkada serentak lanjutan, melalui Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal, penyelenggaraan pilkada, harus senantiasa dilakukan melalui pendekatan protokol kesehatan. Sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2020 dan perubahannya Nomor 10 Tahun 2020 dan Nomor 13 Tahun 2020, yang mengatur pelaksanaan pilkada serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam Covid-19. Salah satu tahapan penyelenggaraan pilkada yang sangat penting dan menjadi titik perhatian seluruh masyarakat adalah proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS. Sebuah tahapan di mana masyarakat yang telah memenuhi syarat dan memiliki hak pilih sesuai ketentuan perundang-undangan, akan menggunakan hak konstitusional 84
sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dengan memilih pemimpin daerah melalui mekanisme demokrasi untuk menyalurkan aspirasi politik. Di TPS akan lahir pemimpin yang mendapat amanah rakyat untuk menjalankan kekuasaan dan otoritas bagi kelangsungan pemerintahan dan pembangunan, melalui upaya mengonkritkan dan mengimplementasi program, serta visi dan misi, serta pesan dan janji-janji politik selama masa tahapan kampanye untuk kepentingan kemajuan, kesejahteraan rakyat di daerah . Dalam tahapan penyelenggaraan Pilakada Perentak Lanjutan 2020, maka titik rawan, khususnya dikaitkan dengan penerapan protokol kesehatan, di antaranya adalah tahapan kampanye, pemungutan dan perhitungan suara di TPS. Disebabkan dalam tahapan ini akan ada konsentrasi masa dan/atau menimbulkan kumpulan masyarakat. Maka untuk mengantisipasi kegiatan ini, ada pembatasan- pembatasan melalui penerapan protokol kesehatan yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan, khususnya PKPU 6 dan perubahannya. TPS adalah sarana pelaksanakaan tahapan pemungutan dan perhitungan suara, di mana KPPS akan melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban yang diatur dengan ketentuan perundang-undangan. Sehingga dengan peran yang dimiliki tersebut, saat tahapan pemungutan dan perhitungan suara 9 Desember 2020, maka KPPS akan 85
berhadapan langsung dengan masyarakat pemilih, dengan berbagai dinamika, dan kemampuan untuk beradaptasi, serta menerapkan hal-hal yang baru di TPS. Secara khusus yang berkaitan dengan protokol kesehatan, sebagai upaya melakukan pencegahan dan memutus rantai penyebaran Covid-19. Oleh sebab itu, "TPS Aman, TPS Selamat" bukan hanya bentuk slogan tanpa makna. Ini merupakan konsep yang menentukan kualitas penyelenggaraan Pilkada 2020, sekaligus memberi warna bagi perkembangan perjalanan demokrasi di tengah pandemi Covid-19. Ini menjadi catatan sejarah kepemiluan di Indonesia. (*) 86
MENJAGA KUALITAS DATA PEMILIH Oleh: Jenrico Teofilus Hakim (Staf Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Minahasa Utara) Daftar pemilih yang akurat, komprehensif, dan mutakhir merupakan prasyarat mutlak yang harus dipenuhi dalam melaksanakan demokrasi elektoral. Dengan adanya daftar pemilih yang akurat, akan meningkatkan kualitas proses demokrasi elektoral dengan membuka ruang seluas- luasnya kepada warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. Melakukan pendaftaran pemilih lebih awal dapat mengatisipasi kemungkinan kehilangan hak pilih seseorang secara lebih cepat dan terukur sebelum pemungutan suara berlangsung, sehingga dapat meminimalisir sengketa pada hari pemungutan suara karena jumlah pemilih merupakan dasar dari pengadaan surat suara yang menjadi instrument pemilu. Kesalahan atau kurang akuratnya data pemilih akan berdampak langsung terhadap kelengkapan administrasi 87
pemilu dan legitimasi pemilu. Dari beberapa pengalaman pemilu, akurasi data pemilih yang tertampung dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebagai dasar penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), harus dapat mengakomodasi seluruh pemilih. Melalui pendaftaran pemilih, hak politik setiap warga negara untuk memberikan suaranya dalam proses demokrasi elektoral akan ditentukan. Pendaftaran pemilih berkaitan dengan kepastian adanya kesetaraan bagi seorang warga negara untuk memilih. Jika pendaftaran pemilih tidak dilakukan dengan baik, banyak warga negara yang akan kehilangan hak politik. Padahal setiap warga negara dijamin hak politiknya tanpa diskriminasi, demikian juga nilai suara setiap warga negara adalah sama. 88
Oleh karena itu, proses pemutakhiran data pemilih merupakan suatu hal yang harus dipahami oleh penyelenggara pemilu. Pengalaman menunjukan, baik pada Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah, bahwa untuk mencari data pemilih yang tepat mendekati 100% sulit diwujudkan. Hal ini dapat dilihat dari adanya pemilih tambahan yang belum terdaftar pada DPT yang memilih menggunakan KTP Elektronik. Karena itu persiapan secara dini dan sosialisasi secara intensif perlu dimatangkan secara saksama. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) merupakan data yang disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yang digunakan oleh KPU Kabupaten Minahasa Utara untuk disandingkan dengan DPT Pemilu 2019, sebagai acuan untuk melakukan proses pemutakhiran data pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. DP4 yang diterima KPU Minut berjumlah 165.934 pemilih, kemudian bertambah 914 pemilih dikarenakan Pilkada 2020 ditunda. Awalnya 23 September 2020, menjadi 9 Desember 2020. Dari data tersebut, KPU Minut melakukan sinkronisasi antara DP4 dan DPT 2019, untuk dijadikan daftar pemilih dalam formulir A-KWK, sebagai dasar dilakukannya pencocokan dan penelitian (Coklit). 89
No Kecamatan Laki-Laki Perempuan Total 1 Kema 6.904 6.599 13.503 2 Kauditan 10.633 10.957 21.590 3 Airmadidi 11.949 11.806 23.755 4 Wori 8.354 8.124 16.478 5 Dimembe 10.939 10.908 21.847 6 Likupang 7.525 7.200 14.725 Barat 7 Likupang 8.057 7.700 15.757 Timur 8 Kalawat 11.957 12.536 24.493 9 Talawaan 8195 8109 16304 10 Likupang 2273 2300 4573 Selatan Total 86786 86239 173025 Tabel 6.1: Rekapitulasi Formulir A-KWK Proses Coklit pada Pilkada 2020 agak sedikit berbeda dengan pemilihan sebelumnya, hal ini disebabkan karena Indonesia terdampak Corona Virus Diseases (Covid-19). Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang melaksanakan Coklit memakai alat pelindung diri (APD) yang lengkap berupa face shield, masker, hand sanitizer, serta sarung tangan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Sejumlah 476 PPDP melakukan Coklit dengan cara bertemu 90
langsung dengan pemilih dari rumah ke rumah, agar mendapatkan data yang valid dan akurat berdasarkan dokumen kependudukan yang dimiliki oleh pemilih, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), suket (surat keterangan), atau Kartu Keluarga (KK). Formulir Model A-KWK (daftar pemilih) merupakan formulir yang digunakan PPDP untuk mendata pemilih. Jika terdapat pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), PPDP mencoret nama pemilih tersebut dari daftar pemilih dengan menggunakan kode yang sudah ditentukan, serta mencatat pemilih yang belum terdaftar ke dalam Formulir Model A.A- KWK yang dibuktikan dengan KTP Elektronik, suket atau KK daerah setempat. Dalam penyusunan hasil Coklit, Panitia Pemungutan Suara (PPS) menggunakan Formulir Model AB- KWK dan menetapkan DPS di wilayah kerjanya. Terdapat 34.275 pemilih TMS dan 12.031 pemilih baru dalam tahapan DPS, sehingga DPS KPU Kabupaten Minahasa Utara berjumlah 150.898 pemilih. Ini sesuai dengan Berita Acara Nomor 1085/PL.02.1-BA/7106/Kab/IX/2020 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara yang ditetapkan pada 12 September 2020 di Hotel Sutan Raja, Minahasa Utara. 91
92 No Kecamatan Laki-Laki Perempuan Total 1 Kema 1340 1231 2571 2 Kauditan 1324 1455 2779 3 Airmadidi 2569 2555 5124 4 Wori 1337 1322 2659 5 Dimembe 2332 2235 4567 6 Likupang 1379 1310 2689 Barat 7 Likupang 1257 1160 2417 Timur 8 Kalawat 2363 2506 4869 9 Talawaan 3063 2930 5993 10 Likupang 283 324 607 Selatan Total 17247 17028 34275 Tabel 6.2: Rekapitulasi Pemilih TMS per Kecamatan No Kecamatan Laki-Laki Perempuan Total 1 Kema 182 167 349 2 Kauditan 400 421 821 3 Airmadidi 540 538 1078 4 Wori 495 490 985 5 Dimembe 1232 1220 2452 6 Likupang 610 572 1182 Barat
7 Likupang 285 275 Timur 8 Kalawat 503 486 9 Talawaan 1799 1698 10 Likupang 61 57 Selatan Total 6107 5924 Tabel 6.3: Rekapitulasi Pemilih Baru per Kecamatan No Kecamatan Laki-Laki Perempuan 1 Kema 5747 5534 2 Kauditan 9708 9925 3 Airmadidi 9917 9795 4 Wori 7516 7300 5 Dimembe 9837 9920 6 Likupang 6757 6468 Barat 7 Likupang 7105 6837 Timur 8 Kalawat 10105 10523 9 Talawaan 6938 6882 10 Likupang 2048 2036 Selatan Total 75678 75220 Tabel 6.4: Rekapitulasi DPS per Kecamatan 560 989 3497 118 12031 Total 11281 19633 19712 14816 19757 13225 13942 20628 13820 4084 150898 93
Pasca ditetapkannya DPS, untuk mendapatkan data yang mutakhir, valid, dan akurat, pemutakhiran data pemilih tidak berhenti di situ saja. KPU Kabupaten Minahasa Utara dengan merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2020, membuka tanggapan masyarakat terhadap DPS. Di tahapan ini masyarakat bisa mengisi formulir model A.1.A-KWK dengan menyertakan bukti dokumen kependudukan berupa KTP, suket, atau KK. Pemilih yang belum terdaftar, ubah data, dan TMS, bisa mengisi formulir tanggapan masyarakat dan memberikannya kepada PPS setempat untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) di tingkat PPS dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan ditetapkan DPT di tingkat kabupaten. Terdapat sebanyak 1.425 pemilih baru, 1.186 pemilih ubah data, dan 1.242 pemilih TMS dalam DPSHP di tingkat PPS dan PPK, sehingga DPT KPU Kabupaten Minahasa Utara berjumlah 151.147 pemilih dengan rincian sebagai berikut: No Kecamatan Laki-Laki Perempuan Total 1 Kema 52 48 100 2 Kauditan 78 88 166 3 Airmadidi 62 71 133 4 Wori 47 35 82 94
5 Dimembe 69 74 143 6 Likupang 45 55 100 Barat 7 Likupang 33 43 76 Timur 8 Kalawat 130 142 272 9 Talawaan 151 170 321 10 Likupang 19 13 32 Selatan Total 686 739 1425 Tabel 6.5: Rekapitulasi Pemilih Baru pada Tahapan DPSHP No Kecamatan Laki-Laki Perempuan Total 1 Kema 21 17 38 2 Kauditan 39 47 86 3 Airmadidi 97 91 188 4 Wori 30 24 54 5 Dimembe 142 148 290 6 Likupang 45 35 80 Barat 7 Likupang 77 75 152 Timur 8 Kalawat 81 90 171 9 Talawaan 24 30 54 95
96 10 Likupang 34 39 Selatan Total 590 596 Tabel 6.6: Rekapitulasi Pemilih Ubah Data Pada Tahapan DPSHP No Kecamatan Laki-Laki Perempuan 1 Kema 36 41 2 Kauditan 94 69 3 Airmadidi 56 35 4 Wori 42 43 5 Dimembe 100 82 6 Likupang 43 38 Barat 7 Likupang 42 29 Timur 8 Kalawat 91 70 9 Talawaan 150 153 10 Likupang 14 14 Selatan Total 668 574 Tabel 6.7: Rekapitulasi Pemilih TMS pada Tahapan DPSHP No Kecamatan Laki-Laki Perempuan 1 Kema 5765 5541 2 Kauditan 9697 9942 73 1186 Total 77 163 91 85 182 81 71 161 303 28 1242 Total 11306 19639
3 Airmadidi 9925 9833 19758 4 Wori 7520 7293 14813 5 Dimembe 9807 9914 19721 6 Likupang 6759 6487 13246 Barat 7 Likupang 7095 6854 13949 Timur 8 Kalawat 10147 10597 20744 9 Talawaan 6955 6928 13883 10 Likupang 2053 2035 4088 Selatan Total 75723 75424 151147 Tabel 6.8: Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap DPT KPU Kabupaten Minahasa Utara telah ditetapkan pada 14 Oktober 2020, di Sutan Raja Hotel, Kalawat. Kemudian DPT ditempel pada tempat yang mudah dijangkau oleh pemilih, untuk melihat apakah sudah terdaftar atau belum terdaftar. Jika terdapat pemilih yang belum terdaftar dalam DPT, maka pemilih tersebut masih bisa menggunakan hak pilihnya dengan cara datang ke TPS terdekat, sesuai dengan alamat yang tecantum pada KTP. Pemilih juga bisa pindah memilih dengan syarat harus terdaftar di DPT dan mengisi formulir model A5-KWK, dengan menyertakan bukti bahwa sudah terdaftar di DPT. Setelah tahapan DPT, KPU 97
Kabupaten Minahasa Utara tetap melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, untuk menjaga kualitas data pemilih yang mutakhir, akurat, dan komprehensif. (*) 98
SELEKSI BADAN AD HOC: PPK RASA KPK Oleh: Sammy Korua (Panitia Pemilihan Kecamatan Kauditan) Tegang. Dingin. Jantung berdebar. Hujan sementara turun begitu derasnya di luar. Lantai dua sayap kiri Hotel Sutan Raja Minahasa Utara (Minut) yang begitu luas, serasa sedang menyalakan pendingin ruangan pada suhu terendah. Di depan ruangan wawancara terkonsentrasi sejumlah panitia. Ada yang bertugas menjaga map berisi berkas "rahasia" peserta seleksi. Ada yang bertugas memanggil dan mengantarkan peserta masuk ke ruangan wawancara, sambil membawa map tersebut. Terdapat juga seorang yang memastikan setiap peserta yang akan masuk sudah harus mengisi nama dalam beberapa lembaran kertas bertuliskan daftar hadir. Usai peserta mengisi daftar hadir, mereka menyerahkan tanda pengenal peserta untuk digantungkan di leher ketika masuk. Ada juga yang di tangannya terdapat kamera foto yang setiap saat digunakan untuk mendokumentasikan suasana. Di 99
depan ruangan wawancara terlihat seorang staf keamanan melakukan penjagaan ketat. Ia memastikan tidak ada orang lain berada dekat pintu ketika ruangan sedang "on". Di antara panitia, ada juga yang terlihat mondar- mandir ke dalam ruangan, ke peserta dan ke staf lainnya. Sepertinya ia seorang pejabat yang bertanggung jawab dalam proses seleksi. Sekali-sekali ia memberikan arahan ke peserta dangan volume suara yang nyaring. Maklum, walaupun di dekat ruangan wawancara telah disediakan kursi, namun banyak dari peserta yang terserak di sudut- sudut lantai dua tersebut. Nomor satu nampak duduk dengan tenang di salah satu kursi yang disediakan panitia, dekat ruangan wawancara. Tidak bisa jauh-jauh, sebab ia peserta pertama nantinya. Sebagai seorang yang berprofesi sebagai pemuka agama, begitu kentara ketenangannya. Apalagi di tangannya ada modal sebagai peserta skor tertinggi dalam seleksi tertulis seminggu sebelumnya. Nomor dua nampaknya dikenal dan mengenal banyak orang. Sesekali ia berdiskusi dengan sesama peserta. Sesekali bertegur sapa dengan panitia. Sesekali juga bertatap muka dengan pihak Panitia Pengawas (Panwas) Kecamatan yang 100
sedang bertugas memantau proses seleksi. Kesan percaya diri begitu kuat tergambar melalui raut mukanya, padahal ia merupakan peserta berumur paling muda. Namun sebagian peserta sering bertanya banyak hal tentang aturan-aturan kepemiluan. Seolah-olah si nomor dua ini adalah kamus berjalan. Dan memang tidaklah berlebihan, karena ia mengikuti seleksi bermodalkan pengalaman sebagai Panwas Kecamatan dalam Pemilu 2019. Nomor tiga adalah peserta termuda kedua. Bedanya hanya setahun dengan nomor dua. Berbagai aturan pemilu, bahkan persoalan tentang kepemiluan masih begitu segar dalam benaknya. Maklumlah, Pemilu 2019 ia merupakan ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Pemilu 2019 yang begitu rumit saja sudah berhasil dilalui, jadi untuk Pilkada 2020 tentulah akan lebih mudah rasanya. Si nomor tiga ini adalah satu-satunya anggota PPK Pemilu 2019 yang masih bernyali untuk kembali masuk dalam "kerumitan" tersebut. Nomor lima tidak pernah melepaskan telepon genggamnya. Sepertinya ia sedang berada dalam "perpustakaan". Sekali-sekali mondar-mandir sambil mulut komat-kamit. Entah apa saja yang sedang dihafalkan atau memang begitulah caranya agar supaya materi wawancara nantinya sudah ada di "luar kepala". Profesi sebagai wartawan menuntut untuk mengetahui berbagai hal, 101
wawasan luas. Itulah modalnya, dan terus diperkaya menjelang wawancara. Nomor enam lebih kelihatan tidak ada beban apa-apa. Ia merupakan peserta perempuan paling tinggi skor seleksi tertulisnya dibanding dua peserta perempuan lainnya. Duduk manis dan sekali-sekali ngobrol dengan peserta lain. Kadang- kadang bernostalgia tentang Pemilu 2014, di saat ia bertugas juga sebagai anggota PPK. Nomor tujuh sama dengan nomor enam, bertugas sebagai anggota PPK Pemilu 2014. Sesekali mereka berdiskusi dengan peserta lain untuk sekedar memastikan materi wawancara sudah siap. Sementara peserta lainnya hanya bersandar pada sofa empuk, sambil menikmati android dalam genggamannya. Nomor sembilan lebih banyak berbicara di telepon. Pasti bukan untuk menanyakan materi wawancara. Kesibukannya itu tidak terlepas dari perannya sebagai seorang pengusaha yang sibuk melayani pelanggannya. Atau karena peranannya sebagai seorang perangkat desa yang sedang melayani masyarakat. Materi wawancara sepertinya sudah ia lahap di rumah. Hari ini cukup datang dan siap diwawancara. Nomor sepuluh adalah peserta yang "ter". Terakhir karena berada dalam urutan kesepuluh. Tertua dari segi umur dan tersemangat di antara sepuluh peserta yang ada. 102
Nomor urut wawancara adalah sesuai nomor rangking seleksi tertulis. Seleksi tertulis Kecamatan Kauditan diikuti 16 orang yang lolos seleksi berkas. Dari seratus nomor soal tes tertulis, didapatkan 10 besar peserta dengan skor paling tinggi 87 dan paling rendah 52. Urutan 11 hingga 16 dinyatakan gugur. Sepuluh besar mengikuti seleksi wawancara seminggu setelah seleksi tertulis. Materi wawancara adalah pengulangan dari materi tes tertulis, yaitu pengetahuan tentang kepemiluanan dan pengetahuan kewilayahan, plus tentang rekam jejak peserta dan proses klarifkasi terhadap tanggapan masyarakat. Tiba giliran peserta nomor empat dipanggil. Saya pun menghampiri meja administrasi. Menandatangani daftar hadir. Menerima tanda pengenal peserta. Handphone diminta dititip ke petugas. Langkah selanjutnya menuju ke pintu masuk ruangan wawancara, namun disetop staf keamanan. Tidak boleh langsung masuk, nanti diantar staf lain. Lalu seorang staf sambil membawa map "rahasia" maju. Pintu diketok dan dibuka. Saya dipersilahkan mengikuti di belakangnya. Hembusan udara dingin menerpa wajah, lebih dingin dari saat di luar. Ternyata ruangannya cukup panjang, meja wawancara berjarak 10 (sepuluh) meter dari pintu masuk. Dekat pintu masuk sisi kiri ada meja yang penuh makanan, 103
yang berarti para komisioner tidak harus keluar ruangan untuk makan, apalagi berinteraksi dengan peserta. Langkah pun terayun menuju kursi wawancara. Lima orang komisioner telah siap menanti. Duduk menghadap meja panjang. Semuanya berpakaian formil. Paling tengah adalah ketua, di samping kiri dan kanan adalah anggota. Empat orang laki-laki mengapit seorang perempuan. Simetris kelihatannya. Di depan meja ada dekorasi bunga hidup yang menambah segar suasana. Di belakang komisioner terdapat baliho acara. Kursi peserta berjarak sekitar tiga meter dari meja pimpinan KPU Minut. Untungnya proses wawancara menggunakan alat pengeras suara. Agak serong ke kiri, di belakang kursi peserta ada sebuah kamera video yang merekam proses wawancara. Saya pun berhenti di samping kursi peserta, sembari menunggu staf tadi menyerahkan map ke Komisioner KPU Minut. Setelah map diterima, staf bergegas meninggalkan ruangan. Ketua KPU mempersilahkan duduk. Sebelum duduk, saya pun menuju ke depan dan menyalami mereka satu persatu. Momen ini penting untuk melakukan kontak mata secara langsung, sekalian merasakan aura masing-masing mereka sebelum saya "diserang". Untungnya saat itu belum masa Pandemi Covid-19. Setelah itu tentu hal ini akan mustahi dilakukan. 104
Saat duduk, petugas dokumentasi mengambil beberapa foto lalu bergegas keluar ruangan tanpa diperintah. Posisi sudah di dalam. Sementara berhadapan. Tidak ada lagi istilah mundur. Jantung tetap berdebar dengan begitu kencangnya, tanda ada kegugupan di dalam diri ini. Siap atau tidak siap, harus siap. Prosesi wawancara dibuka oleh ketua dengan menanyakan kabar. Pertanda baik, karena berarti ketua berusaha memberikan ketenangan dan suasana santai bagi peserta yang sementara tegang. Selanjutnya ia menanyakan profil diri yang tentunya bisa dijawab dengan lancer. Sukar membayangkan kalau dalam wawancara yang ditanyakan di awal yaitu langsung pada materi yang berat-berat. Pewawancara berikut lebih menfokuskan pada profesi utama dan keterkaitannya dengan bisa-tidaknya melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilihan. Setelah itu, pewawancara lain berusaha menggali pemahaman tentang aturan pemilihan beserta seluk- beluknya. Kesempatan berikut, ditanyakan berbagai hal tentang profil Kabupaten Minahasa Utara, motivasi ikut seleksi, pengalaman sebagai penyelenggara pemilihan hingga menyangkut apa evaluasi terhadap pemilihan yang pernah diikuti. Sempat juga diminta untuk memperagakan bagaimana menggunakan aplikasi microsoft excel. 105
Materi yang ditanyakan memang beragam, sesekali keluar dari "pagar" untuk tujuan melakukan beberapa klarifikasi. Ada materi tergolong berat, ada juga yang sedang hingga ringan. Ada yang bisa dijawab, sudah tentu ada juga yang salah jawab ataupun tidak bisa dijawab. Dapat dikatakan proses wawancara berjalan dengan sangat fair. Sebagai pewawancara, para komisioner berusaha bertanya sesuai dengan materi yang sudah ditentukan. Sebagai peserta yang diwawancara, saya juga sudah berusaha semaksimal mungkin merespon dengan baik apa yang ditanyakan. Lima belas menit bisa dilewati dengan lancar. Soal lama atau cepat untuk lima belas menit tersebut, tergantung bagaimana menikmatinya. Lega rasanya ketika sudah berada di luar ruangan wawancara. Selain sudah lebih hangat, tentunya karena prosesnya sudah bisa dilalui. Kembali menuju meja panitia, ambil handphone dan bergabung kembali dengan peserta lain yang harusnya sudah harus pulang setelah wawancara, namun masih tertahan karena hujan. Dalam kesempatan berikutnya, iseng-iseng saya pun bertanya ke peserta lain, bagaimana perasaannya setelah ikut seleksi ini. Dengan gamblang mereka menjawab, "Seleksi PPK sama seperti seleksi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)." 106
(*) "Oh ya? Memangnya kalian pernah ikut seleksi KPK?" 107
PEJUANG DEMOKRASI DI MASA PANDEMI: DARI DEG-DEGAN HINGGA KEBANGGAAN Oleh: Christin Aprilia Tuturoong (Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kalawat) Pemilihan umum (Pemilu) yang sukses tidak lepas dari campur tangan para pejuang demokrasi. Salah satu penyelenggara pemilu adalah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Badan ad hoc yang memiliki peran vital dalam hajatan tersebut. Menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis untuk bisa mengambil bagian dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 di Kabupaten Minahasa Utara (Minut). Saya bisa menjadi saksi dalam sejarah Minahasa Utara atas proses lahirnya para pemimpin daerah yang sangat kita cintai dan banggakan. Apalagi menjadi satu tantangan tersendiri ketika menjadi penyelenggara pemilu, PPK di tengah Pandemi Covid-19. Dimulai dari sebuah proses yang panjang dan berliku, mengikuti tahapan seleksi PPK, dari pendaftaran, seleksi 109
berkas, ujian tertulis, tes wawancara hingga pengumuman dan pelantikan, sudah merupakan tantangan tersendiri. Sesudah itu digembleng lewat bimbingan-bimbingan teknis bagi PPK, baik secara daring (dalam jaringan) atau online, maupun tatap muka oleh para Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat kabupaten, provinsi bahkan RI. Tiba saatnya kemudian, mulai bertugas. Kerja kami sebagai PPK diawali dengan merekrut Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tiap-tiap desa, di wilayah kerja. Tugas awal yang menarik, PPK diperhadapkan dengan tugas menyeleksi calon-calon PPS dengan berbagai karakter. Butuh kebijaksanaan dan energi tambahan, untuk memilih PPS yang 110
berintegritas dan siap bekerja dengan penuh tanggung jawab. Selesai melaksanakan tugas tersebut, PPK harus rehat sejenak dikarenakan pandemi Covid-19 yang mulai menyebar dengan cepat di semua daerah, termasuk Minahasa Utara. Situasi itu membuat pilkada yang tadinya dijadwalkan di bulan September 2020, harus tertunda ke bulan Desember 2020. Kemudian, di bulan Juni 2020, PPK bertugas kembali untuk pilkada lanjutan dengan situasi yang berbeda. Situasi yang di sebut "new normal", di mana PPK harus bekerja dengan menerapkan prosedur tetap (protap) 3M. Mencuci tangan, menggunakan masker dan menjaga jarak. Bekerja di era normal baru menjadi sesuatu yang sangat berbeda dengan situasi sebelumnya. Sempat terbersit dalam hati, untuk mundur saja menjadi PPK, karena ketakutan terhadap ancaman Covid-19. Beruntung, perasaan was-was itu dapat dikalahkan dengan rasa tanggung jawab dan keterpanggilan hati, serta kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk tetap mengawal proses demokrasi ini boleh berhasil. Itu membuat langkah mengayun pasti untuk maju meneruskan pekerjaan ini. Tahapan demi tahapan mulai dilaksanakan dan dikerjakan, berpacu dengan data hingga larut malam, mempersiapkan logistik sampai tidak tidur. Di sisi lain, kita harus menjaga imun tidak turun, salah satunya dengan istirahat yang cukup. Namun, kadang itu harus diabaikan 111
demi data pemilih yang akurat dan logistik yang sesuai. Setiap menjalankan tugas, harus memakai masker meskipun seringkali membuat sesak nafas. Hand sanitizer selalu di kantong dan harus sering digunakan walau tangan menjadi kering. Kami harus bertemu banyak orang, meskipun dianjurkan untuk menghindari kerumunan. Itu semua menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan selama bekerja sebagai PPK. Menjadi suatu pengalaman yang sangat berkesan, sekaligus deg-degan, ketika PPK diperhadapkan dengan tuntutan dua kali wajib rapid test, sebagai syarat mutlak yang tidak bisa dihindari demi keamanan seluruh penyelenggara pilkada. Ketika sudah dijadwalkan untuk mengikuti rapid test, muncul berbagai reaksi. Ada yang berusaha tenang, ada yang sibuk mempersiapkan diri dengan "minum vitamin ini dan itu", dan berbagai macam reaksi yang muncul saat itu. Apalagi jika ada yang "divonis" reaktif, jiwa ketakutan secara manusiawi langsung muncul seketika dan membuat pikiran menggiring opini-opini negatif. Tidak sampai di situ, rasa deg-degan masih berlanjut di proses rapid test kedua. Ketika PPK harus mengikuti rapid test sekaligus harus mendampingi ratusan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) dan petugas keamanan yang akan bertugas di TPS, PPS dan Sekretariat sesuai wilayah kerjanya yang juga wajib mengikuti tes ini. Saat itu PPK bersama tim 112
medis harus menjadi garda terdepan untuk melayani dan mengakomodir semua penyelenggara pilkada, agar bisa di- rapid test. Berpakaian layaknya tim medis menjadi pengalaman yang lucu sekaligus menarik, ditambah rasa was-was terjangkit virus. Itu menjadi sebuah perasaan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Dan pada akhirnya semua yang wajib dites berharap satu kata yang sangat dinanti dan diharapkan, yaitu "non reaktif" atau "negatif'. Rasa lega yang panjang dapat terbayarkan dengan kata tersebut. Meskipun ada sebagian wajib rapid test harus sedikit "terpukul" dan berusaha menerima dan mengikuti tes-tes lanjutan dikarenakan vonis "reaktif" ataupun "positif'" yang diterima saat itu. Kisah pengalaman menjadi PPK yang menarik tidak hanya sampai di situ saja. Sisi lain juga yang harus dihadapi dan sangat penting yaitu menjaga integritas. Tidak dipungkiri jabatan PPK menjadikan kita sebagai salah satu "the most wanted people" di masa pemilihan. Integritas PPK diuji, apakah mampu berkata ya di atas ya, ataupun tidak di atas tidak. Kerja di Pilkada Minahasa Utara 2020 tak bisa menghindarkan kita untuk berhadapan dengan orang-orang politik, pemerintah, sesama penyelenggara pemilu, maupun dengan masyarakat dan stakeholder lainnya. Berbagai 113
argumentasi sering muncul terhadap apa yang kita kerjakan. Tidak jarang komplain yang menusuk hati harus diterima, walaupun sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada. PPK harus berusaha menerima kritikan dan masukan tersebut, sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi, baik secara personal maupun dalam tim. Itu semua demi terselenggaranya pemilu yang berkualitas. Pertarungan puncak seluruh PPK ketika pemungutan dan penghitungan suara di tanggal 9 Desember 2020. PPK bersinergi dengan jajarannya berusaha semaksimal mungkin memonitor kegiatan tersebut, agar boleh terlaksana dengan baik. Masalah-masalah yang timbul di saat itu secepat mungkin harus dicarikan solusi. Sesudah itu, PPK harus berkutat dengan penjagaan kotak suara, dibantu aparat kepolisian dan TNI selama di tingkat kecamatan. Bahkan harus rela tidur di kantor camat beralaskan kardus, maupun di sofa, demi memastikan kotak suara tidak kurang satupun. Pengalaman itu dijalani hingga ketika melaksanakan rekapitulasi tingkat kecamatan sebagai salah satu penentuan hasil penghitungan surat suara yang akurat, terpercaya dan bisa dipertanggungjawabkan. Kerja keras PPK terbayar sudah dengan hasil yang diperoleh, yaitu dengan tidak adanya gugatan dari pihak manapun. Apalagi tingkat partisipasi masyarakat dalam 114
memberikan hak suaranya meningkat jauh di atas target yang diharapkan, meskipun di masa pandemi. Selain kerja bersama yang berhasil terbangun dengan baik di antara sesama penyelenggara di semua tingkatan, tugas PPK boleh selesai dengan baik juga kami yakini karena pertolongan Tuhan Yang Maha Esa. Kami bangga pernah menjadi bagian dari "pejuang demokrasi" pada pilkada di masa pandemi. (*) 115
SENYUM DAN KELUH PPK DI PILKADA 2020 Oleh: Vola Harindah (PPK Kecamatan Wori di Pilkada Minahasa Utara 2020) Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di Kabupaten Minahasa Utara (Minut), daftar pemilih diberikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Wori, diturunkan tepat waktu. Sebelumnya sudah diberikan, hanya saja tidak memenuhi syarat (TMS) karena terdapat pemilih yang sudah meninggal ataupun anak-anak yang masih terdaftar. Persoalan ini menjadi kendala serius bagi penyelenggara. Namun, kejadian ini juga dapat menjadi pembelajaran berharga untuk menghasilkan data yang lebih akurat dan akuntabel. Di tahapan pencocokan dan penelitian (coklit), A KWK adalah kompas bagi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk menjalankan tugas door to door. Ini bukanlah tugas yang mudah. Dengan semangat gigih dan ilmu yang apa adanya, namun tetap dilakukan dengan cekatan tanpa mengenal lelah. Walau di tengah terik matahari, hujan, naik 117
dan turun gunung, perkataan yang menyakitkan hati dan dimarahi, namun tetap tugas dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab, serta ketulusan dalam melayani dan tekad untuk tetap menyampaikan salam dari jarak jauh. Banyak cobaan lain yang dihadapi, terutama dalam keadaan pandemi. Seperti harus menggunakan masker dan face shield seharian, tidak diizinkannya masuk ke rumah dan hanya boleh duduk di teras untuk mengumpulkan data, mencocokan dan meneliti data. Dalam melakukan pencockan data, banyak ditemukan data yang tidak jelas, terpisah, tidak ada, ataupun yang alamat 118
rekam KTP-nya salah. Dengan setia PPS menggoreskan tintanya di atas kertas dan setiap goresan itu menjadi catatan yang sangat penting, berarti dan berharga demi dan untuk negeri yang sangat amat dicintai, demi suksesnya Pilkada di Minut. Suatu pekerjaan mulia, walaupun tidak ada biaya transportasi, hanya biaya penghargaan, yaitu honor kecil. Walau demikian, pada akhirnya dalam benak mereka, di pekerjaan ini akan menerima honor dengan senang hati. Bahkan dengan tertawa melihat betapa bangganya menerima itu, walau dinilai tidak sesuai dengan kerja-kerja yang dilakukan di lapangan. Ada harapan, biarlah ke depannya nanti kepedulian terhadap transportasi, uang makan, serta waktu yang diberikan, menjadi perhatian KPU Minut. Agar para petugas coklit nanti mau berpartisipasi dan memberi diri di masa yang akan datang. Dan jangan lupa, sertifikat untuk para PPDP sebagai salah satu bentuk penghargaan. Usai coklit, penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran dilakukan. Itu berdasarkan hasil pencocokan dan penelitian PPDP, yang diserahkan kepada PPS. Oleh PPS dilakukan berdasarkan hasil coklit dari PPDP. Bukti data-data itu yang menjadi regulasi penyusunan DPHP (Daftar Pemilih Hasil Perbaikan). Data-data ini yang kemudian membuat banyak konflik bagi stakeholder (Pemerintah Desa, Pengawas Kelurahan/Desa, partai politik, Panwas Kecamatan). Masing- 119
masing mempertahankan pendapatnya, yang tidak sesuai dengan aturan. Maunya mengikuti aturan mereka, bahkan memaksakan kehendak. Padahal ini akan menjadai data yang terus bergerak, yang harus menjadi DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada akhirnya. PPS dianggap tidak loyal, PPS dianggap bodoh, PPS dianggap tidak ikut aturan, padahal sudah dibangun koordinasi. Belajar dari pengalaman ini, sebaiknya tahapan sosialisasi itu bukan hanya banyak ke penyelenggara, tetapi juga kepada pemerintah desa. Pemerintah yang tahu betul masyarakat setempat. Agar mudah memastikan, data yang didapat benar tercatat di desa dan punya identitas jelas, karena didapati ada data yang sudah belasan tahun tapi orangnya sudah di kabupaten lain. Persoalan lain ditemui penyelenggara ketika tahapan rekapitulasi tingkat desa. Rekapitulasi di tingkat ini terkadang menjadi masalah, karena waktu pelaksanaan sering bertabrakkan dengan acara sakral, atau acara-acara penting di desa, sehingga pemerintah terkadang menyalahkan PPS. Padahal pemerintah desa sudah diberikan undangan sebelumnya, namun PPS tidak patah semangat dan putus harapan ketika harus menemui persoalan ini. Harapan penyelenggara di tingkat desa, jadwal-jadwal kegiatan jangan "tiba saatnya" tetapi tersusun dengan baik. Pemerintah juga bertanggung jawab sebagai aparat yang mau 120
menyukseskan pilkada itu sendiri. Tapi sangat bersyukur, rekapitulasi tingkat desa berjalan dengan baik. Walau jadwal terkadang berubah, tapi PPS tetap siap. Lain di desa, lain juga kendala ketika rekapitulasi tingkat kecamatan. Koordinasi yang baik menghasilkan kerja yang baik. Ada orang yang menilai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tidak akan bersatu dengan Pengawas Kecamatan (Panwascam). Pendapat itu sangatlah sempit. Kalau seperti itu, mengalah bukanlah berarti merendahkan derajat penyelenggara. Tetapi setiap ada masalah, kalau dibangun dengan dan atas koordinasi yang baik, walaupun ada perbedaan jika dibuktikan dengan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, semua boleh dilalui dengan baik. Maka PPK dan Panwascam bisa bersatu dalam menyukseskan rekapitulasi tingkat kecamatan, serta membangun relasi yang baik dengan semua pihak. Satu pengalaman yang ditemui, membuat sebuah usulan lahir di kepala. Untuk rekapitulasi di tingkat kecamatan, PPS biasa meminta uang pengembalian transportasi. Apalagi PPS yang berasal dari daerah palau, yang membutuhkan biaya transportasi tak sedikit. Ini sepertinya sangat penting untuk diperhatikan. Usulan lainnya, ketika tahapan rekapitulasi tingkat kebupaten, sebaiknya para PPK itu menginap atau disiapkan tempat menginap. Karena pengalaman kami, tahapan ini 121
biasanya sampai malam hari. Ini agar pekerjaan yang dilakukan tidak terburu-buru. Juga sebaiknya PPK mendapatkan uang pengembalian transportasi, karena selalu ada yang menyampaikan keluhan-keluhan sebelum rekapitulasi. Pengalaman Pilkada 2020 Minahasa Utara, pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kabupaten sudah berjalan baik, namun terkadang membuat PPK mengeluh karena hal tersebut. Kisah kami selanjutnya ada di tahapan menghasilkan daftar pemilih sementara (DPS). DPS telah dibacakan PPS selama satu bulan, tetapi kurang respons masayarakat, hanya karena ada kendala-kendala teknis saja. Pengeras suara tidak menjangkau (fasilitas tidak mendukung) dengan baik seluruh masyarakat. Sementara, ada masyarakat yang mengusulkan jangan terlalu lama "ribut-ribut" di pengeras suara. Kendala lain yang kami temui, DPS dalam pengirimannya terkadang mengalami kendala. Hal lain, sebaiknya jangan hanya uang pulsa tapi ke depan ada fasilitas yang diberikan kepada desa/PPS, untuk mempercepat pengiriman data. Itu akan lebih baik daripada uang pulsa per orang, sehingga data/formulir cepat dan mudah dikirim. PPS bekerja keras menyamakan data-data dengan NIK (Nomor Induk Keluarga) dan NKK (Nomor Kartu Keluarga). Mengumpulkan data sangat menguras tenaga, kiranya ini dapat dipertimbangkan penyelenggara di tingkat kabupaten. 122
Apakah sebaiknya data tersebut menjadi tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bukan dibebankan kepada PPS atau PPK yang harus mencari masyarakat itu tinggal di mana, tetapi tugas pemerintah setempat untuk memastikan masyarakatnya terdaftar atau tidak. Sekretariat yang direkomendasikan juga harus benar-benar tahu masyarakatnya, agar mempermudah mencari data. Bukan berdasarkan keluarga atau orang terdekat, bahkan yang tidak punya kompetensi, hanya karena sebuah honor. DPT yang sudah diberikan kepada PPS, itu juga menjadi kendala. Semua stakeholder mengerjanya, memaksa, bahkan menimbulkan permasalahan desa. Diusulkan kembali sosialisasi ini, bimbingan teknis (bimtek) juga perlu ditingkatkan, khususnya kepada stakeholder. Sudah baik KPU melakukan bimtek bersama Bawaslu dan ini sangat jarang didapati dilaksanakan bersamaan. Karena sejarah pilkada yang telah lewat, semua saling berargumen tinggi mengenai DPT. Sampai ke tingkat bawah saling menyalahkan, "mengapa ini tidak terdaftar?" Saat pengumuman DPT, masyarakat sangat antusias mendengarnya. Pada akhirnya menjadi data yang sangat akurat dan terpercaya, karena sudah tidak ada yang meninggal di daftar. Pada pilkada-pilkada sebelumnya masih ditemui persoalan tersebut, tetapi di Pilkada Serentak 2020, terbukti bahwa semua penyelenggara bekerja dengan baik 123
lewat bimbingan, arahan, pengalaman, dan ilmu yang diberikan oleh KPU Minut. Semua divisi menjalankan tugas dengan baik. Divisi Data dan semua staf tidak pernah tidur lelap demi mendapatkan angka-angka dan data yang pasti. Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat (Parmas) giat menyampaikan kepada masyarakat "Ayo datang ke TPS", memikirkan kalimat yang cocok, bahkan kalimat yang pas, "Ayo rekam KTP", sehingga masyarakat menggunakan hak pilihnya. Divisi Teknis sangat sibuk dengan tanggung jawab bagaimana terjadinya jika logistik tidak sampai tepat waktu. Apalagi bila diguyur hujan dan angin. Divisi Hukum memikirkan apa yang akan terjadi, karena pasti di setiap pilkada aturan yang dijalankan. Divisi Keuangan, Umum dan Logistik hanya satu yang dipikirkan, apakah penghargaan yang diberikan kepada PPK, PPS, PPDP, KPPS sudahkah yang terbaik? DPT di Pilkada 2020 Minahasa Utara adalah yang terbaik dan itu lewat kerja semua penyelenggara. Jadi DPT itu adalah kerja keras kita semua. Di tengah pandemi Covid-19, KPU Minut sangat mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Walau banyak persoalan dan tantangan yang menguras tenaga, pikiran dan waktu, namun ada tekad agar apa yang dilakukan menghasilkan yang paling baik. Semua penyelenggara berusaha agar masyarakat menggunakan hak pilih, datang ke 124
TPS dengan giat, demi terlaksana "TPS Sehat, TPS Selamat" agar masyarakat mau datang, dan meyakinkan setiap orang tidak takut datang ke TPS. Pilkada Serentak Tahun 2020 adalah yang terumit dan tersulit dari semua pilkada yang telah lewat, tapi menjadi pilkada terbaik. "Pilkada Damai" ini benar-benar luar biasa. Walau ada hal yang tidak dapat dipungkiri dan tidak dapat disangkali, banyak kekurangan yang membuat kita terjebak oleh peraturan-peraturan, asas, prinsip, sebagai penyelenggara. Penyelenggara di tingkat bawah pun tidak pernah lari, tetapi tetap ada dengan rasa tanggung jawab. Memberi makan kepada petugas-petugas walau tidak dana, mengawal dan menjaga kotak suara, walau tidak ada bentuk penghargaan lain kepada mereka selain uang operasional yang tidak cukup untuk mereka pakai. Untuk itu, di akhir tulisan ini, saya ingin menyampaikan, percayakan kami dengan sepenuh hati, apalagi distribusi logistic. Kami penyelenggara tingkat bawah barangkali sangatlah kecewa, karena pada akhirnya kamilah yang akan menanggung resiko dan menyelesaikan semua pekerjaan. Namun semua yang kami lakukan adalah tanggung jawab untuk dikerjakan dengan tulus dan semangat melayani, sehingga Pilkada Serentak Tahun 2020 boleh sukses, aman, damai, dan menjadi patron ke depan. 125
Terima kasih KPU Minut, di tengah pandemi telah mengkoordinir kami sebagai penyelenggara. Dalam keadaan sulit di tengah pandemi, "Torang semua boleh terima honor operasional bulanan, dan itu boleh menambah penghasilan kami." Tulisan ini barangkali bisa menyinggung perasaan, tapi inilah catatan hati penyelenggara tingkat bawah. Semoga menjadi catatan penting untuk pilkada yang akan datang. Ada harapan besar, semoga ke depan bentuk penghargaan kepada penyelenggara di tingkat kecamatan dan desa dapat ditingkatkan, agar pilkada di masa yang akan datang semakin sukses. (*) 126
SIREKAP: GOOD GOVERNANCE, PILKADA 2020 DAN PENGALAMAN MINAHASA UTARA Oleh: Antonius Saragintan (Staf Sub Bagian Teknis dan Hubungan Masyarakat KPU Kabupaten Minahasa Utara) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, tentu memiliki berbagai pengalaman menarik. Salah satunya adalah penggunaan Aplikasi Sirekap (Sistem Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara) yang menjadi pengalaman baru bagi pemilihan, khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sirekap adalah sebuah sistem rekapitulasi elektronik yang dioperasikan di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). yang secara ideal diterapkan untuk menghimpun rekap hasil penghitungan suara secara real time dan langsung terakumulasi menjadi persentase perolehan suara yang transparan dan akuntabel. Pengenalan Aplikasi Sirekap Sirekap adalah pengembangan dari Aplikasi Sistem Penghitungan Suara (Situng) yang digunakan pada Pemilu 127
2019. Aplikasi ini secara esensi memiliki persamaan, tetapi dengan perubahan yang cukup signifikan. Pengembangan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan evaluasi dan masukan terhadap aplikasi Situng sebelumnya. Ada beberapa perubahan yang terjadi pada aplikasi Situng jika dibandingkan dengan Sirekap. Pertama, perbedaan dapat dilihat dari pengguna aplikasi. Dalam Situng, operator aplikasi adalah tim yang berasal dari KPU Kabupaten/Kota. Jika dibandingkan dengan Sirekap, aplikasi ini dioperasikan langsung oleh anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) di tingkat TPS. Kedua, perbedaan dapat dilihat dari perangkat yang digunakan. Dalam aplikasi Situng, aplikasi yang digunakan adalah berbasis komputer dengan di-install ke dalam perangkat komputer/laptop operator bersama dengan Virtual Private Network (VPN) sebagai keamanan. Sedangkan dalam aplikasi Sirekap, perangkat yang digunakan adalah smartphone berbasis android dengan meng-install aplikasi berformat .apk ke dalam smartphone dan dapat diunduh di playstore. Ketiga, adalah perbedaan metode penginputan data. Dalam aplikasi Situng, dilakukan pemindaian dokumen salinan Formulir C dan Formulir C.1 menggunakan mesin pemindai/scanner dengan spesifikasi tertentu. Sedangkan dalam aplikasi Sirekap, pemindaian dilakukan dengan cara 128
memotret langsung pada lembar C. Hasil-KWK ukuran Plano (yang diisi pada saat penghitungan suara di tingkat TPS) yang nantinya akan menghasilkan angka numerik dari teknologi OCR (Optical Character Recognition)1 dan OMR (Optical Mark Recognition)2 yang disematkan dalam aplikasi untuk membaca angka yang tertulis secara otomatis. Penerapan Good Governance dan Dinamikanya Setiap inovasi yang muncul dalam sistem administrasi pemerintahan, erat kaitannya dengan prinsip good governance karena inovasi tersebut umumnya untuk memangkas jalur birokrasi, menghemat biaya, dan efektivitas waktu. Pada dasarnya, penerapan good governance menyangkut pemenuhan tiga tugas dasar pemerintahan: untuk menjamin keamanan orang dan masyarakat; mengelola kerangka kerja yang efektif dan akuntabel untuk 1 Optical Character Recognition (OCR) berfungsi untuk merubah file Image/Gambar menjadi file Teks dengan format TXT. Hal ini berguna apabila kita ingin mendapatkan file teks dari sebuah surat tanpa harus mengetik ulang seluruh tersebut, dalam terdapat di dalam diakses tanggal 20 Januari 2021. tulisan yang surat 2 Optical Mark Recognition (OMR) adalah metode elektronik untuk mengumpulkan data yang ditangani manusia dengan mengidentifikasi tanda- tanda dalam pada omr, diakses tanggal 20 Januari 2021. tertentu dokumen, 129
sektor publik; dan untuk mempromosikan tujuan ekonomi dan sosial negara sesuai dengan keinginan penduduk.3 Mengacu pada penerapan good governance dalam Pilkada, tentu dapat dilihat bahwa usaha tersebut dilakukan oleh KPU dalam pengembangan aplikasi ini. Dengan adanya aplikasi Sirekap dapat menjamin transparansi sehingga tidak menimbulkan polemik atau tendensi yang merugikan salah satu pihak ataupun masyarakat. Aplikasi ini menciptakan alur yang efektif dan terukur karena secara ideal hasilnya dapat dipertanggungjawabkan memangkas jalur birokrasi. Selanjutnya, aplikasi ini juga memenuhi keinginan publik yakni pemilu yang sesuai dengan prinsip Luberjurdil (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil) dan kehendak masyarakat dengan kemudahan akses terhadap hasil. Aplikasi Sirekap memiliki cita-cita yang baik untuk menerapkan good governance, karena dengan adanya aplikasi ini KPU tidak hanya melakukan pengembangan aturan hukum, tetapi juga mencakup akuntabilitas dan efisiensi dari penyelenggaraan.4 Namun memang cita-cita aplikasi ini belum dapat terealisasi secara maksimal. Hal ini disebabkan karena aplikasi ini diputuskan tidak digunakan sebagai alat hitung utama, tetapi hanya sebagai alat bantu. Hal ini merupakan 3 Henk Addink, Good Governance: Concept and Context (Oxford University Press: 2019), hlm. 16. 4 Ibid., hlm. 5 130 juga dan
keputusan yang diambil dengan mempertimbangkan beberapa hal bersama stakeholder terkait. Hal ini tentu menjadikan Sirekap bukanlah acuan secara kelembagaan dalam menetapkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon yang ikut dalam penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020, melainkan hanya sebagai alat bantu rekap dan kepentingan publikasi.5 Pengalaman Empiris dalam Konteks Pelaksanaan Pilkada di Minahasa Utara Sirekap tetap digunakan tanpa mengurangi esensi manfaatnya. KPU Kabupaten Minahasa Utara (KPU Minut) 5KPU: Sirekap Jadi Alat Bantu Penghitungan dan Rekapitulasi Suara dalam diakses pada 20 Januari 2021. 131
menggunakan aplikasi ini sesuai dengan Penerapan Sirekap, yang telah diatur dalam beberapa Peraturan KPU (PKPU), termasuk hasil revisi terbaru seperti PKPU Nomor 18 Tahun 20206 dan PKPU Nomor 19 Tahun 20207. Persiapan dilakukan oleh KPU Kabupaten Minahasa Utara dalam mempersiapkan penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020. Setelah KPU Minut melakukan bimbingan teknis (bimtek) bersama KPU RI dan melakukan dua kali simulasi dan bimbingan teknis, ditemukan beberapa hal yang mungkin menjadi potensi hambatan dalam penggunaan Sirekap. Hal ini merupakan bentuk analisis risiko agar dengan adanya potensi hambatan, potensi tersebut dapat diminimalisasi sejak awal untuk mendapatkan kelancaran dalam penggunaan Sirekap. Meskipun terjadi beberapa dinamika dalam pelaksanaan, namun upaya yang dilakukan 6 Penggunaan Sirekap dalam PKPU 18 Tahun 2020 adalah terkait pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS. Sirekap digunakan oleh KPPS dengan melakukan foto terhadap C.Hasil-KWK ukuran Plano dan melakukan koreksi terhadap hasil pemindaian otomatis yang diterapkan dalam aplikasi tersebut. Setelah diperiksa oleh KPPS, data tersebut akan di-submit untuk dapat langsung masuk ke dalam website bentuk publikasi hitung suara. Di tingkat TPS, aplikasi yang digunakan adalah berbentuk aplikasi mobile yang diaplikasikan di perangkat berbasis android. 7 Penggunaan Sirekap dalam PKPU 19 Tahun 2020 adalah terkait pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan hingga provinsi, yang digunakan sebagai alat bantu dalam pelaksanaan rekap di masing-masing tingkatan. Data yang sudah diperiksa di tingkat TPS akan masuk dan langsung mengisi hasil rekap yang kemudian di tingkat kecamatan hingga provinsi hanya perlu untuk melakukan koreksi ulang terhadap data yang sudah tersaji di sistem aplikasi. Dalam rekapitulasi, aplikasi sirekap yang digunakan adalah berbasis website. sebagai 132 ini
menjadikan KPU Minut menjadi kabupaten pertama yang dapat menyelesaikan Sirekap 100% di Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan pengalaman di lapangan, ada beberapa hal yang dapat menjadi fokus penulis. Pertama, terkait dengan persiapan sumber daya manusia. Dalam konteks Minahasa Utara (Minut), ini adalah kali pertama Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) secara langsung menjadi operator yang memegang peranan dalam ketersediaan dan keakuratan data yang akan dikirim ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)8. Hal yang sama juga dialami oleh PPK. Waktu yang bersinggungan antara persiapan logistik dan bimbingan teknis aplikasi Sirekap Web untuk rekapitulasi tingkat kecamatan. Penulis menilai bahwa persiapan KPPS dalam penggunaan Sirekap ini belum maksimal. Hal itu dikarenakan wilayah dan jumlah peserta yang cukup banyak (ada 476 TPS di Minut), serta waktu yang tersedia terbilang sedikit, sehingga dinilai bahwa perlu ada metode khusus untuk dapat mengakomodasi pertanyaan dari KPPS pengguna Sirekap. Hal ini sedikit banyak disebabkan pelaksanaan pilkada pada masa pandemi sehingga KPU Kabupaten memiliki ruang 8 PPK adalah badan adhoc yang dibentuk di tingkat kecamatan untuk dapat menjadi perpanjangan tangan dari KPU Kabupaten dalam melaksanakan dan menyelenggarakan tahapan penyelenggaraan, baik Pemilu maupun Pilkada. 133
gerak yang terbatas untuk pengumpulan orang dalam satu waktu di satu tempat. Oleh karena itu, KPU Minut menginisiasi pembuatan helpdesk untuk membantu KPPS pengguna Sirekap dalam melakukan aktivasi serta menjadi wadah informasi dan solusi bagi operator Sirekap. Hal ini cukup efektif untuk membantu KPPS yang kesulitan menggunakan aplikasi Sirekap. Tak jarang KPPS sudah mengontak operator help desk sejak pukul 06.00 WITA hingga 02.00 WITA setiap harinya, terutama saat kendala aktivasi menjelang hari pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Kedua, permasalahan yang dihadapi dan menjadi polemik di tingkat bawah adalah padatnya server sehingga menjadi penghambat bagi operator tingkat TPS hingga provinsi untuk melakukan aktivasi, akses, dan kirim data. Kendala ini seringkali memperlambat kinerja input data karena data yang seharusnya dapat dikirim menjadi gagal dan tidak dapat terkirim hingga beberapa waktu. Hal ini telah dikomunikasikan dengan intensif kepada KPU RI untuk diperoleh solusi secepatnya. Dampaknya, hanya sekitar 65- 70% data yang dapat dikirim oleh KPPS ke server hingga sehari sebelum dimulainya rekapitulasi tingkat kecamatan. Hal ini yang menjadi kendala dimana PPK pada saat pelaksanaan rekapitulasi kecamatan juga harus melakukan foto dokumen seperti yang KPPS lakukan sebelumnya di TPS 134
masing-masing, khususnya bagi data atau gambar yang belum terkirim oleh KPPS ke server. Konsekuensinya adalah semakin lama waktu yang diperlukan untuk dapat menyelesaikan rekapitulasi suara menggunakan Sirekap Web. Namun, sesuai pengalaman dari KPU Minut, pengisian Sirekap Web dilakukan menyusul secepatnya setelah rekapitulasi manual digunakan untuk mem-backup, sehingga PPK dan operator Sirekap perlu kerja lebih keras untuk dapat menyelesaikan data tersebut. Ketiga, masih ditemukan perbedaan hasil antara rekapitulasi berjenjang dengan hasil publikasi yang muncul di web Pilkada 2020 sekitar 1,1%.9 Hal ini tentu saja dapat dikatakan cukup efektif dan memuaskan karena angka margin of error-nya terbilang kecil. Tetapi harus diakui pula, jika memang ditargetkan untuk menjadi alat hitung yang utama, tentu hasilnya haruslah dimaksimalkan hingga tidak ada perbedaan atau di angka 0%. Refleksi Cita-cita dari aplikasi Sirekap merupakan cita-cita yang mulia dan patut didukung penuh demi terselenggaranya 9 Perbandingan selisih diambil dari hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Minahasa Utara yang tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 732/PL.02.6-Kpt/7106/XII/2020 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2020 dengan hasil publikasi info pemilu dalam tungsura/7106 135
good governance yang mengedepankan aspek efektivitas, akuntabilitas, dan transparan. Memang masih ditemukan beberapa hambatan dalam pelaksanaan penggunaan aplikasi ini. Tetapi hal ini dapat dijadikan feedback dalam konteks tata kelola kebijakan publik untuk menjadi sebuah masukan demi meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan. Dalam pelaksanaannya, apresiasi perlu diberikan kepada semua pihak yang berkontribusi dan terlibat aktif dalam penggunaan Sirekap di Minahasa Utara. KPPS operator Sirekap Mobile yang pantang menyerah, PPK operator Sirekap Web yang pro aktif, serta pendamping dan operator tingkat kabupaten yang tiada henti bekerja untuk merampungkannya hingga selesai. Tiada usaha yang mengkhianati hasil. Hasil yang dipetik dari usaha dan kerja keras bagi Minahasa Utara adalah menjadi satuan kerja (satker) pertama yang dapat menyelesaikan Sirekap 100% se-Provinsi Sulawesi Utara. Pengalaman ini merupakan pengalaman yang berharga. Semoga kebanggaan yang didapatkan menjadi lecutan semangat untuk dapat berprestasi lebih baik lagi. (*) 136
Referensi: Addink, Henk. 2019. Good Governance: Concept and Context. Oxford: University Press. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Kota. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cara kerja OCR, diakses dari recognition Hasil Penghitungan Cepat Pemilihan Bupati Minahasa Utara diakses dari Optical Mark Recognition, diakses recognition-omr. Sirekap Jadi Alat Bantu Penghitungan dan Rekapitulasi Suara dalam suara. dari 137
MEMBANGUN DENGAN PERTANYAAN Oleh: Elvis Sumanti (Akademisi Universitas Klabat, Minahasa Utara) "Questions wake people up. They prompt new ideas. They show people new places, new ways of doing things." (Pertanyaan-pertanyaan membangunkan orang. Itu membisikkan ide-ide. Itu menunjukkan kepada orang-orang tempat-tempat yang baru, cara-cara yang baru untuk melakukan hal-hal.) Michael Marquardt- Menjadi bagian tim penyusun materi debat merupakan suatu kesempatan istimewa untuk membangun Minahasa Utara (Minut) dengan cara yang berbeda. Kesempatan tersebut memberikan keunikan tersendiri bagi pembawa materi debat untuk memberikan sumbangsih terhadap kemajuan Minut. Kesempatan ini diperoleh tidak setiap saat, tapi hanya sesaat dalam satu periode kepemimpinan. Dengan demikian, materi yang dituangkan 139
dalam bentuk pertanyaan saat debat dapat menjadi pemicu kebijakan-kebijakan strategis bupati dan wakil bupati terpilih nanti. Bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara (KPU Minut), tim penyusun materi debat berkumpul bersama dan kemudian mendapatkan pemaparan sehubungan dengan hal-hal yang diharapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU mengharapkan agar pertanyaan-pertanyaan yang diberikan nanti pada saat debat akan dapat menggali lebih dalam mengenai visi dan misi dari pasangan calon bupati dan wakil bupati. Materi debat yang akan disusun dibagi ke dalam tiga kelompok tema, terkait dengan tujuan mempertajam pandangan pasangan calon (paslon) dengan lebih komprehensif. Bagi para penyusun materi, tentunya memberikan pertanyaan yang akan menjadi pemikiran dari calon pemimpin Minut di waktu yang akan datang merupakan tantangan, sekaligus tanggung jawab dalam berperan aktif membangun bagi daerah ini. Hal ini karena pertanyaan merupakan cara penyampaian ide-ide tetapi dengan cara yang berbeda. Pertanyaan yang diberikan haruslah dapat membuka wawasan baru, memberikan cara baru, ataupun membisikkan ide-ide kepada para paslon sehubungan dengan 140
arah pembangunan Minut dalam satu periode kepemimpinan ke depan. Satu pertanyaan yang dimunculkan di debat diperoleh dengan melewati suatu proses yang panjang. Itu dimulai dengan membaca literature, serta aturan-aturan terkait yang dikeluarkan pemerintah pusat, yang berhubungan dengan Nawacita Presiden Joko Widodo. Setelah itu mendapatkan data-data terkini baik dari Badan Pusat Statistik (BPS) maupun dari informasi-informasi yang ada di media cetak dan media elektronik. Data dan fakta dari berbagai sumber kemudian dibandingkan dengan peraturan-peraturan, serta rencana strategis pemerintah pusat. Setelah melihat kemajuan yang dicapai oleh pemerintah daerah pada periode sebelumnya, mendapatkan celah atau kesenjangan antara cita-cita dan kenyataan, maka pertanyaan bisa dimunculkan. Selanjutnya, sebelum pertanyaan akhir disampaikan kepada KPU, KPU mengadakan Forum Group Discussion (FGD), di mana pemangku kepentingan (tokoh-tokoh agama dan masyarakat, pemerhati budaya Minahasa Utara, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perwakilan generasi muda, pelaku usaha dan pihak terkait lainnya diundang untuk mendapatkan data- data kualitatif lainnya. Dari hasil FGD ini, pertanyaan- pertanyaan diubah atau disesuaikan. Pada prosesnya, gagasan-gagasan yang diperoleh dari cara-cara yang berbeda 141
tersebut harus dituangkan menjadi suatu pertanyaan yang intinya memberikan ide, wawasan, gagasan dan mengungkapkan cita-cita masyarakat Minut kepada bupati dan wakil bupati periode mendatang. Memang benar pernyataan Robert Half, bahwa "Menanyakan pertanyaan yang tepat dibutuhkan kemampuan yang baik sebagaimana menjawab pertanyaan tersebut." Inilah tantangan yang kami hadapi dalam membuat pertanyaan-pertanyaan, ketika cita-cita masyarakat Minahasa Utara yang majemuk di tengah-tengah kondisi pandemi Covid-19 dengan kepentingan yang berbeda-beda harus dituangkan dalam beberapa kalimat berbentuk pertanyaan. Dengan kerjasama yang baik dari KPU, kalangan akademisi sebagai penyusun materi, dan para pemangku kepentingan masyarakat terkait, maka harapan, cita-cita dan gagasan dapat disampaikan dalam bentuk pertanyaan- pertanyaan yang sudah ditanyakan kepada para paslon saat debat terbuka pada bulan November dan Desember 2020. Pada akhirnya, masyarakat Minut sudah memilih. Harapan yang besar sudah diberikan dan disampaikan dengan berbagai cara kepada pasangan bupati dan wakil bupati terpilih. Jawaban atas pertanyaan yang diberikan mungkin tidak dapat dibuat panjang lebar oleh karena keterbatasan waktu. Mungkin saja jawaban yang diberikan waktu lalu sudah dilupakan oleh yang menjawab. Bisa juga 142
sebaliknya, jawaban itu memang merupakan penjabaran visi dan misi dari para paslon. Apapun itu, jangan pernah melupakan pertanyaan yang sudah ditanyakan. Nancy Willard menyatakan, "Terkadang, pertanyaan lebih penting daripada jawaban." Mengapa? Situasi, kondisi, lingkungan, pandangan dan orang dapat berubah oleh karena dinamika di sekitar kita. Tapi pertanyaan yang baik akan tetap relevan kapan pun itu ditanyakan. Pertanyaan "Bagaimanakah anda akan membangun Minahasa Utara dalam 5 tahun ke depan?" akan selalu relevan kapan pun itu ditanyakan, siapapun pemimpinnya, bagaimanapun keadaannya pada saat itu ditanyakan. Itulah salah satu cara kami para akademisi membangun Minut. Mengungkapakan isi hati kami dengan pertanyaan kepada para pemimpin yang akan membangun 143
Minahasa Utara ke depan. Sebagaimana dinyatakan oleh Ken Coleman, "Pertanyaan yang baik memberikan informasi, tapi pertanyaan yang besar dapat memicu transformasi." Kalaupun pertanyaan kami masih sebatas pada menggali informasi, kiranya seseorang di waktu yang akan datang akan memperbaiki pertanyaan itu, sehingga dari pertanyaan lahirlah ide, gagasan, cara baru untuk mentransformasi Minut menjadi tempat yang lebih baik lagi bagi kita semua. (*) 144
STRATEGI MENDONGKRAK PARTISIPASI PEMILIH DI TENGAH PANDEMI Pamela Tiouli Togatorop (Staf Sub Bagian Partisipasi Masyarakat di KPU Minahasa Utara) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan suatu kegiatan akbar di setiap daerah di Indonesia, oleh sebab itu kegiatan ini selalu disiapkan dengan baik dan maksimal oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggaranya. Faktor terpenting dari terselaksananya pilkada adalah partisipasi masyarakat sebagai pemilik hak suara, di mana KPU harus dapat menarik minat masyarakat untuk ikut aktif dalam kegiatan pilkada. Partisipasi masyarakat menjadi suatu tantangan yang harus dihadapi dan menjadi tugas bersama antara masyarakat dan KPU khususnya sebagai penyelenggara untuk mendorong masyarakat akan sadar pentingnya hak suara memilih. Partisipasi masyarakat dalam pilkada dapat dipandang sebagai dasar atau acuan masyarakat terhadap 145
suatu pemerintahan. Kontrol yang diberikan beragam, tergantung dengan tingkat partisipasi masyarakat tersebut. Pada tahun 2020, pelaksanaan pilkada menjadi berbeda sebab adanya pandemi Covid-19 atau virus corona. Dunia mengalami pandemi yang menyebabkan pola hidup manusia harus berubah. Setiap orang dipaksa untuk saling menjaga jarak dan menjaga kebersihan diri untuk mencengah agar tidak terinfeksi virus corona. Setiap negara diwajibkan untuk mengikuti masing-masing protokol kesehatannya guna melindungi masyarakatnya dari virus ini. Tidak terkecuali dengan Indonesia. Di negara kita, Presiden Joko Widodo membentuk Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 sebagai tim untuk menangani pandemi ini. Satgas Covid-19 telah pun menyiapkan protokol kesehatan yang harus dipatuhi oleh setiap masyarakat. Protokol ini kemudian menjadi acuan bagi setiap instasi pemerintahan, ataupun perusahaan saat mereka akan melaksanakan kegiatan yang menghimpun massa dalam jumlah besar. Dengan keadaan pandemi seperti ini, melakukan pilkada menjadi suatu tantangan besar bagi KPU. Dengan adanya larangan berkumpul dan ketakutan masyarakat terhadap Covid-19, menjadi tantangan utama yang dihadapi oleh KPU. Oleh sebab itu, penyelenggara dituntut harus mampu menyakinkan masyarakat bahwa mereka akan aman dan terhindar dari Covid-19 pada saat datang ke Tempat 146
Pemungutan Suara (TPS). KPU Kabupaten Minahasa Utara (KPU Minut) menjadi salah satu penyelenggara pilkada di tahun 2020, yang harus menghadapi tantanggan ini. KPU Minut harus dapat memenuhi target jumlah partisipasi masyarakat yang ditetapkan secara nasional oleh KPU Republik Indonesia (KPU RI), untuk menjamin kesuksesan dari pilkada yang dilaksanakan. Penyelenggaraan pilkada di daerah Minahasa Utara dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Persiapan telah dilakukan sejak awal tahun 2020, di bulan Januari. Fokusnya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Minahasa Utara dalam menyambut pagelaran pilkada ini. Untuk itu KPU Minut gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat, 147
bahwasannya pemilihan yang dilakukan pada saat pandemi aman dan telah sesuai dengan protokol kesehatan. Sosialisasi ini dimaksudkan untuk memberi pengertian dan pengetahuan kepada masyarakat, bahwa dalam keadaan pandemi saat ini, pilkada yang dilaksanakan sudah disesuaikan dengan setiap peraturan pemerintah tentang penanganan dan pencengahan penyebaran Covid-19. Untuk menjamin setiap masyarakat mendapatkan info mengenai pilkada di saat pandemi, KPU Minut melakukan sosialisasi sampai ke kecamatan. Memanfaatkan media sosial yang dimiliki oleh KPU Minahasa Utara dan juga media sosial milik jajaran penyelenggara pilkada seperti KPU, PPK, Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). KPU Minut juga mengutus beberapa relawan dari lapisan masyarakat untuk memberi sosialisasi di komunitas-komunitasnya. Selain itu, bekerja sama dengan media massa, cetak, elektronik dan online, untuk menyebarkan tahapan pilkada di Minahasa Utara lebih massif lagi. Di tahun 2019, pada saat Pemilihan Legislatif (Pileg), sosialisasi yang dilakukan KPU Minahasa Utara dapat mencakup sampai ke kelurahan dan desa yang berjumlah 131, dengan jumlah peserta di setiap sosialisasi dapat dihadiri setidaknya 50 orang peserta. Pada tahun 2020, sosialisasi dilakukan KPU Minahasa Utara hanya dapat 148
dilakukan ke 10 kecamatan, dengan membawa perwakilan dari setiap desanya. Jumlah pesertanya juga tidak lebih dari 25 orang di setiap sosialisasi, untuk menjaga jarak di tiap peserta. Bila membandingkan dari jumlah desa dan peserta di tahun 2019 dan 2020, dapat dilihat bahwa cakupan peserta lebih masif di tahun 2019. Jumlah ini didapatkan dengan keadaan normal, tanpa adanya larangan berkumpul dalam jumlah besar. Penurunan jumlah peserta pada tahun 2020 mencapai 50 persen atau setengah dari jumlah di tahun 2019. Di tahun 2019 juga dilakukan perekrutan relawan masyarakat guna lebih dalam lagi menjangkau masyarakat. Perekrutan relawan di tahun 2019 dilakukan berdasarkan 11 basis masyarakat. Di tahun 2020, perekrutan relawan tetap dilakukan tetapi dikarenakan keadaan pandemic, jumlah basis yang direkrut dikurangi dari jumlah di tahun sebelumnya. Perekrutan basis di tahun 2020 hanya sebanyak 5 basis. Dari perbandingan sosialisasi yang dilakukan ditahun 2019 dengan 2020, dapat dilihat bahwasannya sosialisasi yang dilakukan di tahun 2019 dapat dilakukan dengan lebih baik dan jangkauan sosialisasi juga lebih luas. Kondisi itu berbeda dengan ketika dilakukan sosialisasi di tahun 2020. Perbedaan ini jelas dipengaruhi oleh keadaan pandemi Covid- 19 yang menyebabkan harus adanya pengurangan peserta 149
pada setiap sosialisasi yang dilakukan dan pengurangan jumlah basis karena adanya anjuran stay at home. Tetapi dengan kendala yang dihadapi di pemilihan tahun 2020, KPU Minahasa Utara justru tetap mampu memenuhi target partisipasi yang ditetapkan oleh KPU RI sebesar 77,50% dengan perolehan tingkat partisipasi masyarakat di KPU Minut sebesar 81,56%. Capaian tingkat partisipasi masyarakat ini tidak lepas dari suksesnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Minahasa Utara, terutama sosialisasi yang dilakukan melalui media sosial. KPU Minahasa Utara memaksimalkan sosialisasi melalui media sosial yang mereka miliki, serta kerjasama dengan media massa online untuk menutupi kekurangan cakupan sosialisasi dengan tatap muka. Efektifitas sosialisasi menggunakan media sosial didukung dengan keadaan masyarakat yang banyak menghabiskan waktu di rumah dan larangan untuk berkumpul yang digalakkan oleh pemerintah. Hal ini mendorong masyarakat menjadi lebih aktif dalam menggunakan media sosial yang mereka miliki dan mencari berita melalui platform online. Peningkatan jumlah pengguna internert di Indonesia selama pandemi ini dapat dilihat dari hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). Dalam survei APJII yang dilakukan pada kuartal II 2020, pada tanggal 2-25 Juni 2020, menunjukkan 150
peningkatan pengguna internet di Indonesia hingga sebesar 196,7 juta jiwa, dibandingka tahun 2018 yang sebesar 171,2 juta jiwa. Melihat keadaan ini, KPU Minahasa Utara memanfaatkannya untuk lebih gencar lagi bersosialisasi di media sosial. Dengan aktif memposting setiap tahapan yang telah dilalu di setiap media sosial yang KPU Minahasa Utara miliki, seperti Instragram, Facebook dan Youtube. Melihat dari keadaan tahun 2020 ini, di mana media sosial dan internet menjadi tonggak utama dalam melakukan sosialisasi, maka KPU harus mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi kemajuan teknologi dan media sosial. KPU sebagai penyelenggara pesta demokrasi harus bisa lebih kreatif lagi dalam menyosialisasikan kegiatannya agar masyarakat lebih penasaran dan tertarik untuk melihat postingan dari setiap media sosial yang KPU miliki. KPU juga harus lebih aktif dalam menggunakan media sosial agar dapat mencakup lapisan masyarakat yang lebih luas. Sehingga masyarakat bisa lebih sadar dan teredukasi lagi akan pentingnya ikut aktif dalam pemilihan umum sebagai bentuk perhatian yang masyarakat miliki kepada pemerintahan. (*) 151
CORONA MEWABAH, SEMANGAT MERAJAH TAK SURUT Oleh: Hendra Semuel Lumanauw (Ketua KPU Kabupaten Minahasa Utara) Bukan nomena, bukan fiksi. Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) itu realitas tantangan dunia yang berdampak pada semua sendi kehidupan. Termasuk menyasar pada sendi agenda pemilihan. Ya, persoalan Covid-19 alias virus corona sungguh menghantam gerak kerja penyelenggara pemilihan. Di tengah roda tahapan Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) berputar, tiba-tiba bak terjerembab pada kubangan yang dalam. Roda pun terhenti. Tahapan pilkada ikut mengalami penundaan. Namun langkah awal diambil. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) merespons realitas ini dengan segera menetapkan penundaan beberapa tahapan pemilihan melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kpt/01/KPU/III/2020. Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, 153
dan Surat Edaran KPU RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02- Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. Wabah corona seperti menjadi kemasan politik yang bertuankan alam. Politik yang tak bisa dibaca. Yang tak dapat dideskripsikan dalam ruang studi ilmiah. Di luar dugaan. Tanpa antisipasi yang rinci sebelumnya. Beranjak dari hasil regulasi penundaan, KPU Kabupaten Minahasa Utara (KPU Minut) masih menunggu hasil dan kepastian. Sampai kapan tahapan pemilihan ditunda. Sebagai eksekutor lapangan terhadap regulasi yang ditelorkan pimpinan, di tingkat bawah KPU Kabupaten selalu siap merespons dan menindaklanjuti arahan. Diketahui bersama, pemerintah Republik Indonesia menetapkan masa tanggap darurat dan penanganan Covid-19 secara nasional hingga tanggal 29 Mei 2020. Lalu apa yang akan dibuat? Kerja Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM), sebagai corong lembaga tak bisa berhenti. Target yang dibebankan masih sama. Capaian tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan kali ini tetap 77,5 persen. Sama dengan Pemilu Tahun 2019 silam. Tercatat capaian cukup memuaskan tingkat partisipasi masyarakat pada pemilu itu. Kerja sosialisasi pendidikan pemilih oleh 154
KPU Minut bersama masyarakat, stakeholder pemilu dan didukung segenap elemen di Bumi Klabat, menorehkan hasil partisipasi masyarakat yang melampaui target sebesar 82,02 persen dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) 162.769. Menatap pilkada tentunya bukan hal mudah dalam rangka kerja merawat capaian partisipasi masyarakat yang telah ditorehkan. Partisipasi masyarakat untuk pilkada kini menjadi "pekerjaan rumah" bagi kami penyelenggara. Standar minimal target capaian partisipasi terkesan sudah kami tetapkan sendiri yakni sebesar 82,02 persen, meski target minimal yang resmi masih sama 77,5 persen. Ya, ini tantangan. Kami sudah memulai menelusuri letak kelemahan. Mempelajarinya dan mencoba merumuskan jawaban. Memang, wilayah perkotaan menjadi tantangan khusus KPU terkait tingkat partisipasi pemilu di Tanah Tonsea. Mengingat, pada partisipasi Pemilu lalu, Kecamatan Airmadidi tercatat sebagai wilayah yang terendah tingkat partisipasi masyarakatnya, sebesar 74,38 persen. Intinya, kerja KPU untuk merawat dan mempertahankan partisipasi masyarakat yang telah dicapai bukan pekerjaan mudah. Kerja sosialisasi dan pendidikan pemilih perlu kerja dengan dukungan "suplemen daya tahan tubuh." Karena kerja kita adalah mempertahankan, bila perlu meningkatkan. 155
Fakta penundaan tahapan Pilkada telah berlangsung. Bukan berarti kami berdiam. Strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih coba kami ramu. Ruang media sosial kami optimalkan. Termasuk memaksimalkan buletin KPU Minut, yang bertujuan memberikan pengetahuan kepada publik, meski masih perlu penyempurnaan. Di sisi lain, data pemilih untuk pemilihan belum ada di tangan KPU. Meski begitu, sasaran informasi sosialisasi kepada basis pemilih menjadi keharusan sebagaimana amanah Peraturan KPU No. 8 tahun 2017 tentang Sosialisasi pada Tahapan Pemilihan. Dengan kata lain, sosialisasi berbasis pendidikan pemilih tak boleh tidur. Pada laman media sosial milik KPU Minut, kami mendukung pemerintah dengan membagikan materi 156
informasi edukatif terkait lawan corona. Ini langkah sosialisasi yang bertujuan mendidik pemilih. Pastinya, apapun kondisinya, siklus tata kelolah pemilihan tetap bergerak selama undang-undang itu masih ada, atau akan diubah. Kecuali akan ditiadakan. Jelas, teori pemilihan oleh para ahli kini tengah diusik dengan pandemi ini. Wabah virus corona seperti menjadi kemasan politik yang bertuankan alam. Politik yang tak bisa dibaca. Yang tak dapat dideskripsikan dalam ruang studi ilmiah. Di luar dugaan. Tanpa antisipasi yang rinci sebelumnya. Akhir kata, penundaan pilkada akibat wabah corona bukan berarti kami berhenti merajah. Di kondisi itu, kami terus informatif dan edukatif, menggambar dan mewarnai pada sisi ruang publik yang ada, demi melek demokrasi dan sukses hajat pemilihan di Minahasa Utara tercinta. (*) 157