1 - QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2023 BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA BUPATI ACEH BARAT, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) untuk memperoleh persetujuan bersama; 2014 b. bahwa Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan (APBK) yang diajukan sebagaimana Belanja Kabupaten dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBK serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Kabupaten bersama DPRK pada tanggal 10 bulan Agustus tahun 2022; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2023. Mengingat...
Mengingat 2 - : 1. pasal 18 ayat 6 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor tentang 1 Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Tahun 2004 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 6757);Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 7. Peraturan...
3 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang (Lembaran Negara Standar Akuntansi Pemerintahan Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik - Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224); 14. Peraturan...
4 - 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525); 16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Pertanggungjawaban Dana serta Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); Pelaksanaan dan 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; 19. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 241); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT dan BUPATI ACEH BARAT MEMUTUSKAN : Menetapkan...
5 - Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 7 TAHUN 2022 PENDAPATAN DAN BELANJA ANGGARAN TENTANG KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2023. Pasal 1 Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah kabupaten Aceh Barat. 2. Kabupaten adalah kabupaten Aceh Barat yang merupakan bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang bupati. 3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten Aceh Barat. 4. Bupati adalah Bupati Aceh Barat. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat. 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, yang selanjutnya disingkat APBK adalah tahunan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK serta ditetapkan dengan qanun. rencana kerja keuangan Pasal 2 APBK terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. APBK berjumlah Rp1.332.035.773.556,00, terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut: Aceh Barat Tahun Anggaran 2023 a. Pendapatan Daerah Rp 1.277.035.773.556,00 b. Belanja Daerah Rp 1.332.035.773.55600 Defisit/Surplus Rp (55.000.000.000,00) c. Pembiayaan Daerah 1. Penerimaan Rp 55.000.000.000,00 2. Pengeluaran Rp
Pembiayaan Netto Rp 55.000.000.000,00 Sisa Lebih Pembiayaan Rp Anggaran Tahun Berkenaan
Pasal 3...
6 - Pasal 3 Pendapatan daerah direncanakan sebesar R p 1.279.939.577.086,00 (Satu Triliun Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah), yang bersumber dari: a. Pendapatan asli daerah; b. Pendapatan transfer; dan c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pasal 4 (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp147.859.081.396 (Seratus empat puluh tujuh milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta delapan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas: a. Pajak daerah; b. Retribusi daerah; c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.809.492.758,00 (Dua puluh lima milyar delapan ratus sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah). (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.386.362.960,00 (Sebelas milyar tiga ratus delapan puluh enam juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh rupiah). (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana (1) huruf c direncanakan sebesar dimaksud pada ayat Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp105.663.225.678,00 (Seratus lima milyar enam ratus enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah). Pasal 5 (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.131.180.495.690 (Satu triliun seratus tiga puluh satu milyar seratus delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas: a. Pendapatan...
7 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan b. Pendapatan transfer antar daerah. (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada sebesar Rp1.060.862.970.990,00 (satu triliun enam puluh milyar delapan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu sembilan). ayat (1) huruf a direncanakan (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp70.317.524.700,00 (Tujuh puluh milyar tiga ratus tujuh belas juta lima ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus rupiah). Pasal 6 (1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) yang terdiri atas Pendapatan Hibah. (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah). Pasal 7 Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp 1.334.939.577.086,00 (Satu Triliun Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas: a. Belanja operasional; b. Belanja modal; c. Belanja tidak terduga; dan d. Belanja transfer. Pasal 8 (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp841.142.030.242 (Delapan ratus empat puluh satu milyar seratus empat puluh dua juta tiga puluh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas: a. Belanja pegawai; b. Belanja barang dan jasa; c. Belanja subsidi; d. Belanja hibah; dan e. Belanja bantuan sosial. (2) Belanja...
8 - (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp556.143.073.769,00 (Lima ratus lima puluh enam milyar seratus empat puluh tiga juta tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah). (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp247.587.531.629,00 (Dua ratus empat puluh tujuh milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh satu ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah). (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.347.758.179,00 (Satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah). (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp25.244.375.993,00 (Dua puluh lima milyar dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah). (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp10.819.290.672 (Sepuluh milyar delapan ratus sembilan belas juta dua ratus sembilan puluh ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) Pasal 9 (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp179.404.390.462,00 (Seratus tujuh puluh sembilan milyar empat ratus empat juta tiga ratus sembilan puluh ribu empat ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas: a. Belanja modal Tanah; b. Belanja modal peralatan dan mesin; c. Belanja modal gedung dan bangunan; d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan e. Belanja modal aset tetap lainnya. (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.100.000.000,00 (Dua milyar seratus juta rupiah) (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 30.867.123.858,00 (Tiga puluh milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta seratus dua puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah). (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.872.422.904,00 (Dua puluh lima milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta empat ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus empat rupiah). (5) Belanja...
9 - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp120.528.748.990,00 (Seratus dua puluh milyar lima ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah). (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp36.094.710,00 (Tiga puluh enam juta sembilan puluh empat ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) Pasal 10 Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp 9.683.937.110 (Sembilan milyar enam ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga. Pasal 11 (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp304.709.219.272,00 (Tiga ratus empat milyar tujuh ratus sembilan juta dua ratus sembilan belas ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas: a. Belanja bagi hasil; dan b. Belanja bantuan keuangan. (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.717.985.572,00 (Tiga milyar tujuh ratus tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah). (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp300.991.233.700,00 (Tiga ratus milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah). Pasal 12 Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp55.000.000.000,00 (Lima puluh lima milyar rupiah), yang terdiri atas: a. Penerimaan pembiayaan; dan b. Pengeluaran pembiayaan. Pasal 13 Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp55.000.000.000,00 (Lima puluh lima milyar rupiah), yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya. Pasal 14...
10 - Pasal 14 Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp- (nihil). Pasal 15 (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran sebesar belanja daerah mengakibatkan Rp55.000.000.000,00 (Lima puluh lima milyar rupiah). terjadinya defisit (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan sebesar terhadap Rp55.000.000.000,00 (Lima puluh lima milyar rupiah). pengeluaran pembiayaan direncanakan Pasal 16 (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Qanun ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Aceh Barat tahun anggaran 2023, dengan tata cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRK selanjutnya dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran. (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Kabupaten dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kabupaten dan/atau masyarakat. Pasal 17...
11 - Pasal 17 Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini, yang terdiri dari: 1. Lampiran I Ringkasan APBK yang Diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; Ringkasan APBK yang diklasifikasi menurut urusan dan organisasi; Rincian APBK menurut urusan pemerintahan kabupaten, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; Rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan kabupaten, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, beserta indikator dan target kinerjanya; Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan pemerintahan kabupaten dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM; Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBK; Sinkronisasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada RKPK dan PPAS dengan Rancangan APBK; Sinkronisasi Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Nasional degan Program Prioritas Daerah; Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; Daftar Piutang Daerah; Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya; Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain Lampiran II 2. pemerintahan kabupaten 3. Lampiran III Lampiran IV 4. Lampiran V 5. keterpaduan urusan 6. 7. Lampiran VI Lampiran VII Lampiran VIII 8. 9. Lampiran IX 10. Lampiran X 11. Lampiran XI 12. Lampiran XII 13. Lampiran XIII Pasal 18 Bupati menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK. Pasal 19...
12 - Pasal 19 Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat. Ditetapkan di Meulaboh pada tanggal 30 Desember 2022 M 6 Jumadil Akhir 1444 H Pj. BUPATI ACEH BARAT, MAHDI Diundangkan di Meulaboh pada tanggal 30 Desember 2022 M 6 Jumadil Akhir 1444 H SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT, MARHABAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2022 NOMOR: 7 NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT, PROVINSI ACEH: (7/114/2022)