ETNOHISTORI: Jurnal Ilmiah Kebudayaan dan Kesejarahan Vol. IX, No. 2, Tahun 2022 REPELITA: SEJARAH PEMBANGUNAN NASIONAL DI ERA ORDE BARU RIZKI RAHMAWATI1 1Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang Pos-el: Abstrak Pembangunan Nasional di Indonesia telah berlangsung sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak era pemerintahan orde lama, banyak kebijakan yang berkaitan dengan tujuan pembangunan nasional. Pada era pemerintahanm Orde Baru, Indonesia telah menerapkan kebijakan pembangunan nasional yang dikenal dengan Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) yang berlangsung pada masa Orde Baru. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Repelita pada masa Orde Baru dilaksanakan dalam enam tahapan. Pelaksanaan Repelita memiliki dasar, termasuk di dalamnya terdapat konsepsi Trilogi Pembangunan oleh pemerintah Orde Baru. Program Repelita yang dilaksanakan dalam enam tahapan memiliki tujuan serta fokus yang berbeda - beda dan saling berkaitan antara program tahap satu dengan tahap berikutnya. Program tersebut mengalami pasang surut sesuai dengan kondisi dan situasi pada masa pemerintahan Orde Baru saat itu. Kata kunci: Pembangunan Nasional, Orde Baru, Repelita Abstract National development in Indonesia has been going on since Indonesia's independent on August 17, 1945. Since the era of the old order government, there have been many policies related to national development goals. In the era of the New Order government, Indonesia has implemented a national development policy known as the Repelita (Five-Year Development Plan). This study aims to provide an overview of the Repelita (Five-Year Development Plan) which took place during the New Order era. The research method used in descriptive gualitative research method. The result showed that the Repelita program in the New Order era was carried out in six stages. The implementation of the Repelita has its basis, including the conception of the New Order government's Trlogy of Development. The Repelita program is carried out in six stages, with each stage having different goals and objectives and interrelated between one stage and the next. The program experienced ups and downs in accordance with the conditions during the New Order government at that time. Kata Kunci: National Develpoment, The New Order, Repelita PENDAHULUAN lamanya. Indonesia Kemerdekaan tersebut tidak serta merta bangsa Indonesia dapatkan dengan mudah. Telah terjadi banyak peperangan serta pertumpahan darah oleh para pendiri bangsa sebelum mencapai kemerdekaan. Di antara pencapaian para pendiri bangsa terkait sulitnya mewujudkan kemerdekaan Indonesia, mereka selalu mencita - citakan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Diperlukan banyak upaya untuk mewujudkan cita - cita tersebut. Kehidupan masyarakat Indonesia sendiri masih tertinggal oleh negara - negara lain yang lebih maju. Di mana kemiskinan serta ketertinggalan lain masih banyak ditemukan di Indonesia. Para pemimpin bangsa telah melakukan berbagai upaya, salah satunya adalah dengan mengupayakan program pembangunan nasional. telah menjadi sebuah bangsa yang merdeka puluhan tahun 36
ETNOHISTORI: Jurnal Ilmiah Kebudayaan dan Kesejarahan Vol. IX, No. 2, Tahun 2022 Secara umum, pembangunan nasional di Indonesia sendiri mempunyai tujuan mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 (Aman, 2015). Pembangunan nasional berarti mengupayakan kemajuan serta perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia dalam segala bidang, baik dari segi ekonomi, wilayah, maupun pendidikan masyarakatnya. Terwujudnya pembangunan nasional mencerminkan kehidupan masyarakat dari sebuah negara. Di mana dengan majunya pembangunan nasional, maka kehidupan rakyat akan terjamin. Sedangkan dengan macetnya pembangunan nasional, maka kehidupan rakyat akan mengalami kesulitan. Di sisi lain, pembangunan nasional harus dilaksanakan secara berimbang dalam setiap bidang maupun cakupan wilayahnya. Pembangunan nasional selalu menjadi agenda dari setiap era kepemimpinan di Indonesia, sama halnya dengan era kepemimpinan Orde Baru. Kepemimpinan Orde Baru berlangsung kurang lebih tiga puluh dua tahun lamanya. Karena meskipun pemimpin Orde Baru, Soeharto baru ditetapkan secara sah sebagai Presiden Indonesia pada 1968, di tahun sebelumnya Orde Baru sudah mulai memimpin pemerintahan di Indonesia. Kepemimpinan awal Orde Baru di mulai dengan mengatasi masalah ekonomi yang ditinggalkan oleh era pemerintahan sebelumnya. Orde Baru berhasil mengatasi kemerosotan ekonomi dengan upaya stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi pada awal masa kepemimpinan. Di mana upaya tersebut berhasil menekan laju inflasi serta memulihkan perekonomian pada masa itu (Yeby Ma'asan Mayrudin, 2018). Dalam tiga puluh dua tahun lamanya era pemerintahan Orde Baru, telah banyak kebijakan - kebijakan serta program yang diciptakan di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Kebijakan serta program dilaksanakan berdasarkan dengan konsepsi Orde Baru yang disebut sebagai trilogi pembangunan. Konsepsi trilogi pembangunan di nilai menjadi sebuah konsep ideal untuk Indonesia oleh pemerintahan era Orde Baru. Di mana konsepesi tersebut terdiri atas tiga hal, yaitu: (1) pemerataan pembangunan; (2) pertumbuhan ekonomi; dan (3) stabilitas nasional. Ketiga hal tersebut dipegang teguh oleh pemerintahan Orde Baru dalam setiap langkah membuat serta menetapkan sebuah kebijakan. Istilah Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) muncul sebagai salah satu wujud dari program pemerintah yang sesuai dengan konsepsi trilogi pembangunan. Repelita menjadi sebuah program yang dilaksanakan sejalan dengan berlangsungnya era kepemimpinan Orde Baru. Program Repelita mencakup berbagai macam pelaksanaan kebijakan - kebijakan dalam segala bidang. Pelaksanaan Repelita sendiri terdiri dari enam sesi, dengan masing - masing tujuan dari pelaksanaannya sendiri. Di mana tujuan dari pelaksanaan Repelita tersebut dapat diubah dan ditetapkan sesuai dengan kepentingan pemerintah era Orde Baru sendiri. Dengan demikian, antara program Repelita satu dengan tujuan selanjutnya pelaksanaannya. terus mengalami perubahan, baik dari segi proses maupun METODE PENELITIAN Pada penelitian ini digunakan sebuah metode, yaitu metode kualitatif, atau lebih tepatnya peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif yakni salah satu dari jenis penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan serta menginterpretasikan sesuatu dengan menampilkan data apa adanya tanpa proses manipulasi atau cara lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyajikan gambaran terkait suatu kejadian atau bertujuan untuk mengekspos serta mengklarifikasi suatu fenomena yang terjadi (Rusandi and Muhammad Rusli, 2021). Melalui metode penelitian kualitatif deskriptif ini penulis bermaksud untuk memberikan gambaran mengenai sejarah pelaksanaan Repelita pada era pemerintahan Orde Baru. Kemudian penulis menggunakan metode studi dokumentasi. Studi dokumentasi menjadi salah satu metode pengolahan data dalam penelitian kualitatif. Penulis menggunakan sumber data dari buku - buku, artikel jurnal, serta sumber lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Repelita. Sedangkan untuk analisis data, penulis menggunakan model analisis interaktif. Model analisis interaktif merupakan analisis data dalam penelitian kualitatif, lengkap 37
ETNOHISTORI: Jurnal Ilmiah Kebudayaan dan Kesejarahan Vol. IX, No. 2, Tahun 2022 terdiri dari 4 tahapan, yaitu: (1) Pengumpulan data; (2) Reduksi data; (3) Penyajian data; dan (4) penarikan kesimpulan (Ahmad Rijali, 2018). PEMBAHASAN Dasar Pelaksanaan Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) Pemerintahan era Orde Baru mempunyai sebuah konsepsi yang dijadikan sebagai pedoman dalam mewujudkan pembangunan nasional, konsep tersebut dikenal dengan istilah "Trilogi Pembangunan". Konsep trilogi pembangunan terbagi menjadi tiga hal, meliputi: (1) pemerataan pembangunan; (2) pertumbuhan ekonomi; dan (3) stabilita nasional. Ketiga hal tersebut kemudian menegrucut pada dua buah pola pembangunan, yaitu: Pola Dasar Pembangunan Nasional dan Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang. Di mana kedua hal tersebut tercantum dalam Garis - garis Besar Haluan Nasional (GBHN). Garis - garis Besar Haluan Nasional (GBHN) sendiri merupakan sebuah landasan hukum terkait perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh presiden Soeharto pada masa itu. Menurut hakikat Pola Dasar Pembangunan Nasional, pembangunan nasional merupakan sebuah pembangunan manusia Indonesia sepenuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Pola Dasar Pembangunan Nasional menjadi sebuah pedoman dalam pelaksanaan pembangunan dari masa ke masa. Di mana terdapat asas - asas pembangunan yang meliputi: (1) Asas manfaat; (2) Asas usaha bersama dan kekeluargaan; (3) Asas demokrasi; (4) Asas adil dan merata: (5) Asas perikehidupan dan keseimbangan; (6) Asas kesadaran hukum; dan (7) Asas kepercayaan diri sendiri. Ke tujuh asas tersebut memberikan sebuah corak serta watak terhadap pelaksanaan pembangunan. Kemudian selain asas - asas pembangunan, dalam Pola Dasar Pembangunan Nasional juga disebutkan delapan modal dasar pembangunan, diantaranya yaitu: (a) kemerdekaan dan kedaulatan bangsa; (b) kedudukan demografi; (c) sumber kekayaan alam; (d) jumlah penduduk; (e) modal rohaniah dan mental; (f) modal budaya; (g) potensi efektif bangsa; dan (h) angkatan bersenjata. Di sisi lain, untuk menggerakkan modal dasar tersebut diperlukan adanya faktor dominan yang meliputi: (1) demografi dan sosial budaya; (2) geografi, hidrografi, geologi, dan topografi; (3) klimatologi; (4) flora dan fauna; dan (5) kemungkinan pengembangan. Faktor - faktor tersebut yang melandasi keberlangsungan pembangunan nasional menurut Pola Dasar Pembangunan Nasional. Setelah adanya Pola Dasar Pembangunan Nasional, maka disusunlah Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang. Pola tersebut menjadi penentu arah serta strategi pembangunan yang akan dilaksanakan dalam jangka panjang, meliputi panjang wajtu 25 hingga 30 tahun. Di dalam pola panjang tersebut, ditentukanlah sebuah kebijakan serta sasaran apa saja yang akan dicapai dalam sebuah pembangunan nasional yang dilaksanakan secara sambung menyambung. Dengan demikian dirancanglah sebuah program pembangunan pada era Orde baru, di mana biasa disebutkan dengan istilah Repelita atau Rencana Pembangunan Lima Tahun. Program Repelita tersebut dilaksanakan berdasarkan Pola Dasar Pembangunan Nasional dan Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang yang berlangsung dalam enam tahapan. Pelaksanaan Repelita I Repelita I diawali sejak tanggal 1 April tahun 1969, tujuan dari pelaksanaan yaitu untuk menaikkan taraf hidup rakyat juga menaruh dasar - dasar pembangunan tahap selanjutnya. Pelaksanaan Repelita I tersebut meletakkan sasaran pada pangan, sandang, perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan pekerjaan, dan kesejahteraan masyarakat di bidang kerohanian. Sasaran - sasaran pembangunan tersebut dititikberatkan pada pembangunan di bidang pertanian dengan melakukan pembaruan terhadap kegiatan pertanian rakyat. Hal tersebut bertujuan untuk mengatasi keterbelakangan ekonomi masyarakat yang pada saat itu masih hidup dengan mengandalkan hasil pertanian. Di dalam pelaksanaan Repelita I ini kehidupan masyarakat mengalami perubahan dari yang semula berpusat pada pertanian tradisional berkembang menuju pertanian modern. Pelaksanaan Repelita I mencakup berbagai bidang, diantaranya dalam bidang ekonomi pemerintah Orde Baru berambisi mengubah susunan ekonomi masyarakat Indonesia. Pemerintah melalui Repelita I berupaya memperkecil perbedaan antara sektor 38
ETNOHISTORI: Jurnal Ilmiah Kebudayaan dan Kesejarahan Vol. IX, No. 2, Tahun 2022 agraris dengan sektor industri. Hal tersebut karena pada masa itu ekonomi masyarakat Indonesia lebih condong ke arah sektor agraris. Di mana kemudian menjadi salah satu penyebab kelemahan perekonomian Indonesia. Pemerintah pada masa itu memanfaatkan sektor industri untuk meningkatkan hasil produksi serta mutu sektor pertanian yang di dalamnya juga termasuk perkebunan. Dengan demikian sektor industri juga mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan dalam sektor agraris. Kemudian di dalam bidang pendidikan, pelaksanaan Repelita I menitik beratkan pendidikan pada penciptaan tenaga kejuruan serta tenaga teknik dalam upaya menyokong usaha pembangunan. Lalu dalam bidang kerohanian, pemerintah melaksanakan pembangunan dalam rangka pembinaan nilai dan martabat rakyat Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Upaya tersebut dilakukan oleh pemerintah dengan cara menyediakan buku - buku pelajaran serta kitab - kitab suci semua agama yang ada di Indonesia, serta diadakan pula upaya rehabilitasi dan pembangunan tempat ibadah. Serangkaian rencana pembangunan tersebut tersusun dalam sebuah proyek pembangunan. Pemerintah Orde Baru menyebarkan proyek - proyek pembangunan tersebut pada setiap daerah dengan memanfaatkan kekayaan alam yang ada, dan menyesuaikan kondisi serta potensi ekonomi daerah yang bersangkutan. Sehingga proses pembangunan tersebut dapat berlangsung dan mencakup sebagian besar wilayah yang ada di Indonesia. Program Repelita I ini berakhir pada tanggal 31 Maret tahun 1974. Pelaksanaan Repelita I banyak mencapai sasaran - sasaran yang sebelumnya telah ditentukan. Di sisi lain juga terdapat banyak kendala serta kekurangan selama Repelita I berlangsung. Seperti jumlah anggaran yang cukup besar pemerintah keluarkan untuk tercapai pelaksanaan Repelita I, kemudian terdapat peristiwa kenaikan harga beras pada 1972 dan 1973, pada saat itu perekonomian Indonesia belum sepenuhnya stabil. Dengan demikian, secara keseluruhan Repelita I dapat dikatakan sukses meskipun banyak kendala muncul ditengah pelaksanaan. Perubahan - perubahan yang terjadi pada Repelita I ini dapat dimanfaatkan dalam pembangunan berikutnya. Pelaksanaan Repelita II Program Repelita II diawali pada tanggal 1 April 1974 dengan menjadikan kesuksesan Repelita I sebagai tolak ukur pelaksanaan. Terdapat setidaknya lima cakupan sasaran yang diharapkan terwujud pada Repelita II, diantaranya, terdiri dari: (1) tersedianya bahan pangan dan sandang yang cukup; (2) tersedianya perumahan serta fasilitas lain; (3) meluasnya sarana dan prasarana; (4) meratanya kesejahteraan rakyat; dan (5) meluasnya kesempatan kerja. Dalam rangka mewujudkan kelima sasaran tersebut, pemerintah Orde Baru berupaya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Di mana terdapat peningkatan produksi di berbagai macam sektor, baik sektor pertanian, industri, pertambangan, atau pun sektor - sektor lainnya. tersebut melahirkan struktur perekonomian landasan pembangunan di tahap selanjutnya. Kemudian salah satu dampak yang dihadirkan adalah meluasnya lapangan pekerjaan. Meluasnya lapangan pekerjaan tersebut sangat bermanfaat karena memang pada masa itu terjadi kenaikan jumlah penduduk Indonesia yang sangat signifikan. Sehingga pemerintah pada Repelita II ini mengupayakan program transmigrasi untuk terwujudnya pemerataan penduduk, terutama kegiatan pemindahan penduduk dari pulau Jawa ke pulau Sumatra, Kalimantan serta pulau - pulau lain yang belum banyak dihuni oleh masyarakat Indonesia. Selain itu pemerintah juga meluncurkan program baru, yaitu Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat tersebut diserahkan pada pemerintah daerah, di sisi lain pemerintah pusat hanya memberikan pengarahan secara umum. Peningkatan produksi pada berbagai sektor Indonesia menjadi lebih kuat, dan bermanfaat sebagai I. Pelaksanaan program Sama seperti Repelita I, pelaksanaan Repelita II juga mengalami macam - macam hambatan serta kendala, diantaranya merosotkan kegiatan ekonomi di negara - negara industri. Di mana inflasi yang terjadi memberikan dampak signifikan berupa menjadi penyebab berkurangnya ekspor hasil produksi Indonesia serta menyebabkan kenaikan harga barang yang diperlukan dalam kegiatan pembangunan. Akan tetapi secara sepenuhnya, II berhasil dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru. Di bidang program Repelita 39
ETNOHISTORI: Jurnal Ilmiah Kebudayaan dan Kesejarahan Vol. IX, No. 2, Tahun 2022 perekonomian, perekonomian Indonesia oada Repelita II meningkat pesat. Kemudian banyak pembangunan jalan serta jembatan baru dalam bidang perhubungan. Sedangkan dalam bidang pendidikan, pemerintah berhasil melampaui target yang sebelumnya ditentukan. Banyak gedung - gedung sekolah baru dibangun, meningkatnya mutu pendidikan, pengangkatan guru, serta tersedianya buku - buku pelajaran. Tidak ketinggalan bidang komunikasi Indonesia pada masa itu juga mengalami peningkatan, seperti asanya satelit Palapa yang memperlancar komunikasi setiap penjuru Indonesia. Dengan demikian pelaksanaan Repelita II yang berakhir pada 31 Maret 1979 juga dinilai sukses dan melampaui target yang telah ditentukan. Pelaksanaan Repelita III Pelaksanaan program Repelita III secara resmi dimulai pada tanggal 1 April 1979. Pembangunan pada Repelita III menitikberatkan pada segi pemerataan dengan berlandaskan trilogi pembangunan. Di mana kemudian terdapat 8 jalur pemerataan, yaitu: (1) Pemerataan guna memenuhi kebutuhan pokok masyarakat; (2) Pemerataan pendidikan dan pelayanan kesehatan; (3) Pemerataan pendapatan; (4) Pemerataan kesempatan kerja; (5) Pemerataan kesempatan berusaha; (6) Pemerataan berpartisipasi dalam pembangunan; (7) Pemerataan pembangunan; dan (8) Pemerataan keadilan. Pemerintah banyak menerapkan berbagai program terkait dengan masing - masing jalur pemerataan. Pada jalur pemerataan kebutuhan masyarakat, pemerintah Orde Baru melakukan peningkatan terutama terkait produksi beras sebagai bahan makanan pokok masyarakat Indonesia. Di sisi lain juga dilakukan pembangunan perumahan rakyat serta perbaikan desa. Sedangkan dalam upaya pemerataan pendidikan, pemerintah Orde Baru melakukan perluasan pendidikan dasar sekaligus meningkatkan pendidikan teknik dan kejuruan seluruh tingkat. Pemerintah juga berupaya melakukan perluasan pelayanan kesehatan, diantaranya melakukan pemberantasan terhadap penyakit menular, penyakit masyarakat, kenaikan gizi, sanitasi, melindungi masyarakat dari bahaya narkoba, pemerataan obat - obatan serta menyediakan tenaga medis dan paramedis. Pemerintah Orde Baru berupaya melakukan perluasan kesempatan kerja salah satunya dengan pelaksanaan program Proyek Padat Karya Guna Baru. Sasaran dari kegiatan tersebut adalah kecamatan - kecamatan yang masih menjadi golongan daerah miskin dengan penduduk yang relatif padat serta sering dilanda kekeringan maupun musibah banjir. Kemudian dalam rangka pemerataan penduduk serta kesempatan kerja, pemerintah juga berupaya Orde Baru meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pembangunan, salah satunya dengan melakukan perluasan usaha swasta nasional. Di mana pemerintah memberikan berbagai macam bantuan kepada para pengusaha kecil atau masyarakat golongan ekonomi lemah. terus meningkatkan program transmigrasi. Pemerintah Kemudian dalam bidang pemerataan pembangunan, pemerintah pada Repelita III berfokus pada pembangunan daerah serta pembangunan sektoral. Pemerintah Orde Baru mengutamakan pembangunan di wilayah terbelakang, daerah - daerah minus, serta daerah padat penduduk. Sebagai penunjang, pemerintah juga mengupayakan proyek - proyek pembangunan jalan serta jembatan untuk mempermudah akses antara daerah satu dengan daerah lainnya. Baik jalur darat, udara maupun laut menjadi fokus pemerintah. Diantaranya dengan peningkatan pembangunan penerbangan perintis untuk menunjang jalur udara, serta peningkatan perhubungan laut dan darat. Di samping itu, perkembangan ekonomi juga mengalami kenaikan. Di mana naiknya harga migas di pasar internasional membuat perekonomian meningkat pesat. Akan tetapi migas tidak dapat menjadi andalan bagi perekonomian Indonesia, sehingga pemerintah mengeluarkan Pakjun (Paket Juni) yang berisi serangkaian strategi - strategi deregulasi dalam berbagai bidang, misalnya keuangan serta perdagangan. Di sisi lain, pembangunan ekonomi sektor pertanian Indonesia berlangsung sukses dan menjadikan perekonomian mulai bergeser ke sektor industri sehingga membutuhkan banyak tenaga kerja. Dengan demikian, pelaksanaan Repelita III ini berakhir pada 31 Maret 1984 yang menunjukkan upaya pemerintahan dalam mempertahankan ketahanan pangan Indonesia. 40
ETNOHISTORI: Jurnal Ilmiah Kebudayaan dan Kesejarahan Vol. IX, No. 2, Tahun 2022 Pelaksanaan Repelita IV Repelita IV diawali pada tanggal 1 April tahun 1984, kemudian berakhir pada 31 Maret tahun 1989. Pelaksanaan dari Repelita IV terfokus pada pengembangan industri, terutama industri padat karya. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan menaikkan devisa negara, serta prioritas industri karena menaikkan nilai tambah dalam sumber daya domestik. Pemerintah mengubah prioritas yang semula berfokus pada sektor pertanian menjadi insutri berkaitan dengan pada tahun 1984 swasembada beras Indonesia hampir mencapai angka 100 persen. Akan tetapi kebijakan prioritas tersebut belum secara konsisten diterapkan di Indonesia. tidak mempengaruhi perekonomian masyarakat desa. Di mana sejak tahun 1984, pemerintah menerapkan berberbagai kebijakan serta penyesuaian yang mencakup: (1) menghemat anggaran belanja; (2) devaluasi mata uang secara bertahap; (3) reformasi administrasi pembangunan; (4) pemberian intensif mendorong ekspor non migas; serta (5) berupaya menaikkan daya saing industri domestik (Lutfi Ibrahim Nasoetion, 1994). Dengan demikian pada Repelita IV ini untuk pertama kalinya sektor pertanian serta pertambangan tergantikan oleh sektor industri. Hal tersebut ditandai dengan kenaikan pendapatan pemerintah di sektor industri jika dibandingkan pendapatan dari sektor migas. Pelaksanaan Repelita V Pada periode ini terjadi resesi ekonomi global, namun hal tersebut Program Repelita V dimulai oleh pemerintah pada 1 April tahun 1989. Melanjutkan Repelita - repelita sebelumnya, pelaksanaan Repelita V difokuskan pada versifikasi ekonomi dalam rangka mengurangi ketergantungan akan minyak serta gas bumi dengan cara mengembangkan industri ekspor. Dapat dikatakan dalam pelaksanaan Repelita V, pemerintah tetap malangsungkan program di sektor pertanian sama seperti tahapan sebelumnya. Di mana pertanian sendiri masih masuk dalam kategori sektor unggulan Indonesia pada masa itu. Di iringi dengan pertumbuhan di bidang ekspor non-migas dan perkembangan dalam sektor industri yang menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa itu. terkait adanya keterlambatan pertumbuhan ekonomi nasional yang disebabkan oleh kemerosotan ekonomi dunia serta bencana kekeringan yang melanda banyak macam daerah di Indonesia. Kemudian sebagai dampaknya, pelaksanaan program - program pemerintah pada masa itu mengalami kesuksesan maupun kegagalan. Di damping dengan naik turunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa itu. Di sisi lain sampai pada akhir pelaksanaan Repelita V, yaitu tanggal 31 Maret 1994, pertumbuhan ekonomi relatif meningkat dan ada pada batas wajar meskipun mengalami penurunan ditengah pelaksanaan. Sehingga pelaksanaan Repelita V dapat dikatakan sebagai program sukses oleh pemerintahan pada masa itu. Pelaksanaan Repelita VI Pemerintah Orde Baru mengalami kendala Program Repelita VI dimulai pada 1 April 1994 dan menjadi program Repelita terakhir yang berakhir pada 31 Maret 1999. Kurang lebih sasaran dari pelaksanaan Repelita VI adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi di atas 7 persen. Selain itu kebijakan - kebijakan pada saat pelaksanakan program juga bertujuan untuk melangsungkan deregulasi ekonomi guna menaikkan efisiensi agregeat serta mendorong ekspor non-migas; berupaya membenahi keseimbangan struktur ekonomi melalui pembinaan perusahaan dan industri menengah serta kecil; dan bertujuan untuk menaikkan keseimbangan spatial pertumbuhan ekonomi melalui dorongan pertumbuhan kawasan Timur Indonesia. Akan tetapi hal - hal tersebut belum berhasil pemerintah Orde Baru laksanakan. Di mana pada tahun 1997 dunia sedang diguncang oleh adanya krisis moneter, yang juga berdampak besar terhadap Indonesia serta negara - negara tetangga lainnya. Hal tersebut ditambah dengan maraknya kasus korupsi serta penyelundupan yang berlangsung di dalam pemerintahan Indonesia. Selain itu hutang luar negeri Indonesia telah mencapai puncak dan kemudian menimbulkan guncangan ekonomi. Pemerintah sudah tidak lagi mampu mengatasi permasalah ekonomi yang melanda Indonesia. Sehingga program Repelita tahap VI ini 41
ETNOHISTORI: Jurnal Ilmiah Kebudayaan dan Kesejarahan Vol. IX, No. 2, Tahun 2022 menjadi sebuah kegagalan bagi pemerintah Orde Baru. Disusul dengan runtuhnya Orde Baru setelah adanya reformasi pada 1998 oleh mahasiswa. Dengan demikian, program Repelita VI dapat dikatakan sebagai program pembangunan nasional Indonesia di bawah terakhir pada masa pemerintahan kepemimpinan presiden Soeharto. Sebelum terjadi kekacauan diberbagai bidang, baik bidang ekonomi, politik, dan lainnya. Kondisi masyarakat pada masa itu tidak dapat dikontrol kembali oleh pemerintahan yang berkuasa. Masyakarat hidup dalam kekacauan yang tidak berujung, hingga menimbulkan kemarahan dari berbagai pihak. Aksi - aksi pemberontakan terjadi di mana - mana, menandakan bahwa era Orde Baru milik kepemimpinan Presiden Soeharto akan segera runtuh. Puncaknya ada pada aksi mahasiswa yang kemudian disusul dengan aksi pengunduran diri Soeharto sebagai Presiden Indonesia pada maa itu. KESIMPULAN Melalui pembahasan yang telah dibahas di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan Repelita tahap I - VI merupakan program pembangunan yang sukses pada era pemerintahan Orde Baru. Banyak hal yang dicapai oleh pemerintah, rata - rata setiap bidang mengalami kemajuannya tersendiri. Mulai dari bidang perekonomian yang terus meningkat pesat, masyarakat sektor pertanian mulai beralih pada sektor industri. Indonesia bahkan mencapai swasembada besar selama program Repelita berlangsung. Hal tersebut mencerminkan bahwa pemerintah Orde Baru pada masa itu berhasil mencapai ketahanan pangan nasional. Kemudian berbagai proyek pembangunan jalan serta jembatan sebagai jalur penghubung berlangsung yang menjadikan terbukanya peluang kerja bagi masyarakat Indonesia. Di sisi lain, pendidikan juga mengalami perkembangan dengan dibangunnya gedung - gedung sekolah di penjuru Indonesia serta direkrutnya berbagai tenaga pengajar. Pencapaian - pencapaian yang dicapai oleh pemerintah Orde Baru dengan pelaksanaan Repelita juga tidak sepenuhnya berhasil. Di mana saat pelaksanaan Repelita juga Indonesia mengalami pasang surut perekonomian. Di samping kebijakan - kebijakan yang dinilai rasional dalam menghadapi perekonomian Indonesia, permasalahan muncul dari dalam tubuh pemerintahan yang kemudian melahirkan pemerintahan yang korupsi. Sehingga pada akhirnya Repelita tidak berjalan dengan baik. Hal tersebut karena pemerintah tidak mampu mengatasi permasalahan - permasalahan yang hadir pada program Repelita terakhir. Keadaan dunia kacau karena krisis moneter, bahkan utang luar negeri Indonesia menumpuk. Dengan demikian menjadi akhir dari era pemerintahan Orde Baru yang mencetuskan program Repelita. DAFTAR PUSTAKA Aman. Sejarah Indonesia Masa Kemerdekaan: 1945-1998. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015. Poesponegoro, Mawarti Djoened, and Nugroho Notosusanto. Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI. Jakarta: PT Balai Pustaka (Persero), 2008. Mayrudin, Yeby Ma'asan. "Menelisik Program Pembangunan Nasional Di Era Pemerintahan Soeharto." Journal of Government: Kajian Manajemen Pemerintahan Dan Otonomi Daerah 4, no. 1 (2018): 71-90. Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin" 17, no. 33 (2018): 81-95. Rusandi, and Muhammad Rusli. "Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif Dan Studi Kasus." Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam 2, no. 1 (2021): 48-60. Nasoetion, Lutfi "Kebijaksanaan Pertanahan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi: Pengalaman Masa Lalu, Tantangan Dan Arah Ke Masa Depan." 1994. (Bogor Ilmiah, Ibrahim. Orasi IPB Agricultural University), 42