UPAYA MEMBANGUN PERADILAN MILITER YANG AKUNTABLE Oleh : Letkol Chk Sugeng Sutrisno, SH, MH 1. Latar Belakang Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang telah diamandemen sebanyak 4 kali dikatakan "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, peradilan militer dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi" Dengan amandemen UUD 1945 tersebut maka pasal 24 telah membawa perubahan yang sangat penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Sejak bulan Januari 2004 berdasarkan Keputusan Presiden RI No 56 tahun 2004 telah dilaksanakan pengalihan organisasi dalam lingkungan peradilan Militer dari Mabes TNI ke Mahkamah Agung RI hal ini merupakan realisasi dari UU No 4 tahun 2004 yang telah diperbaharui menjadi UU No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dimana dalam pasal 10 ayat 1 UU No 4 th 2004 ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, hal inilah yang melahirkan Pengadilan satu atap (one roof sistem). Dengan adanya pengadilan satu atap maka Pengadilan Militer diharapkan menjadi pengadilan yang berwibawa dan bermartabat serta akuntable sejajar dengan pengadilan-pengadilan yang lain. Untuk mewujudkan harapan tersebut maka kita harus memperbaiki beberapa aspek seperti : Struktur (Kelembagaan), Kultur (Budaya) dan Substansi (Perundang-undangan), dalam hal ini penulis akan membahas salah satu aspek yaitu Struktur (Kelembagaan) pada Pengadilan Militer. 2. Permasalahan Dengan adanya One Roof Sistem (pengdilan satu atap) maka segala bentuk kegiatan dan laporan yang dilakukan seluruh peradilan harus dilaporkan ke Mahkamah Agung RI tanpa terkecuali termasuk Pengadilan Militer. Hal ini yang menjadi permasalahan bagi pengadilan militer "apakah kita (pengadilan militer) dapat mensejajarkan diri dengan pengadilan-pengadilan yang lain dalam melakukan kegiatan Yudisial maupun Non Yudisial sehingga peradilan militer dapat menjadi pengadilan yang akuntable". Kita dipaksa untuk melakukan suatu perubahan-perubahan yang signifikan karena adanya perbedaan yang menonjol khususnya dalam bidang Administrasi (Non Yudisial) yang selama ini terpusat di Babinkum TNI. Bagaimanakah caranya membentuk peradilan militer menjadi pengadilan yang modern dan akuntable ? 3. Kondisi Pengadilan Militer saat ini Keberadaan Pengadilan militer sampai saat ini masih menggunakan Organisasi dan Tugas sesuai dengan Kep Pang TNI No.10 tahun 1984 dan UU No.31 tahun 1997
tentang Peradilan Militer, sehingga dipandang sangat tidak valid dan ketinggalan zaman sehingga Pengadilan Militer tidak dapat bergerak maju untuk menyesuaikan dengan pengadilan-pengadilan yang lain. Hal ini merupakan kendala dalam melaksanakan tugas sehari-hari , dengan segera direvisi Undang-Undang Peradilan Militer maka seluruh Organisasi dan Tugas dapat segera disesuaikan dengan keadaan dilapangan saat ini baik dari segi Yudisial maupun Non Yudisial. Kondisi SDM (Sumber Daya Manusia) pada peradilan militer saat ini cukup memprihatinkan hal ini dapt dilihat dari segi kwantitas maupun kwalitas. Dari segi kwantitas jumlah Hakim dan staf yang ada pada pengadilan militer masih sangat kurang (baik hakim, panitera maupun staf) dan dari segi kwalitas hakim militer rata-rata berpendidikan strata satu (S1), Kondisi seperti ini juga merupakan kendala dalam pelaksanaan teknis yudisial maupun Non Yudisial sehari-hari. Dengan adanya kemajuan teknologi maka tiap-tiap pengadilan sudah didukung IT (webside) untuk memudahkan jajaran Mahkamah Agung dalam koordinasi dan pelaksanaan laporan-laporan, namun pengadaan tersebut belum didukung dengan personel yang memadai (kwalifikasi Sarjana Komputer) dan masih banyak hal-hal yang ketinggalan jika dibanding dengan pengadilan yang lain, hal tersebut harus dipenuhi jika kita ingin menuju pengadilan yang modern dan akuntable. 4. Kondisi Pengadilan Militer yang diharapkan Harapan bagi pengadilan Militer kedepan dengan adanya one roof sistem (pengadilan satu atap) adalah agar pengadilan kita dapat menuju kearah pengadilan yang berwibawa dan bermartabat serta akuntable sehingga kita dapat memberikan jawaban terhadap pandangan negatif sebagian orang yang cenderung mengesankan bahwa pengadilan militer merupakan lembaga impunity bagi anggota yang melanggar, sebagai lembaga peradilan yang tertutup dan tidak dapat dipantau kinerjanya dan dituding sebagai peradialn yang tidak terlepas dari intertvensi kekuasaan. 5. Pembahasan Setiap anggota masyarakat baik dalam kedudukannya sebagai makhluk mandiri maupun sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan perlindungan dari Negara. Masyarakat pencari keadilan termasuk didalamnya masyarakat militer menaruh harapan penuh terhadap Pengadilan Militer agar dapat memberikan perlindungan atas dirinya, baik secara psikologis, sosiologis, maupun yuridis sebagai perwujudan perlindungan dari Negara; dan dapat memberikan pelayanan yang terbaik (prima) dan membantu pencari keadilan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dalam penyelesaian perkara bagi pencari keadilan. Sejumlah kalangan menilai bahwa selama ini peradilan kita (termasuk peradilan militer) masih secara konfensional dan masih ketinggalan jaman, hal ini di sinyalir karena manajemen administrasi dilembaga tersebut masih menganggap bahwa administrasi tidak terlalu penting bahkan menomor sekiankan pengelolaan administrasi, adapun yang selalu didengungkan adalah bahwa tugas pokok pengadilan
adalah memutus perkara hal inilah yang membuat pengadilan kita ketinggalan, kita harus ingat bahwa dalam pengadilan terdapat 2 (dua) bidang yaitu bidang Yudisial dan Non yudisial, sehingga administrasi juga tidak kalah pentingnya dengan Perkara. Untuk menelisik lebih jauh perlu diadakan perombakan sistem yang ada di Pengadilan Militer dan harus segera menyesuaikan dengan pengadilan-pengadilan yang sudah mengikuti One Roof sistem sehingga kita tidak akan ketinggalan dan dapat menjadi pengadilan yang akuntable. Jika kita ingin merubah peradilan kita dari konvensional menjadi peradilan yang modern dan akuntable maka ada beberapa unsur yang terdapat dalam aspek struktur (kelembagaan) yang perlu diperhatikan dan diperbaiki antara lain : a. Organisasi , Sampai saat ini Pengadilan militer masih menggunakan Keputusan Panglima TNI No.10 tahun 1984 tentang Pokok-Pokok Oraganisasi dan Tugas Mahkamah Militer dan UU No.31 tahun 1997 tentang Peradilan militer, dimana peraturan tersebut sudah sangat jauh tertinggal dan memasung kita untuk maju, oleh karena itu perlu segera diadakan perubahan Undang-Undang Peradilan Militer sehingga dapat segera membentuk organisasi dan tugas yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan disejajarkan dengan peradilan- peradilan lain. b. Sumber Daya Manusia (SDM), Dalam hal ini untuk mendapatkan sumber daya manusia yang baik (berkwalitas) kita harus mencari personel yang memiliki visi membangun dalam arti personel yang profesional, berintegritas tinggi dan bertanggung jawab, hal ini bukan hanya intelektualitasnya saja, tetapi juga kepribadiann yang utuh, dalam hal ini khususnya seorang hakim harus memilki keinginan merombak lembaga peradilan (dalam arti berpikir maju) dan hakim yang seperti ini harus ada pada setiap pengadilan. Apakah personel yang seperti itu harus seorang pemimpin ? jawabnya tidak harus namun lebih baiknya dia dapat menjadi seorang pemimpin di pengadilan tersebut karena dapat mempengaruhi bawahannya. Harus kita akui bahwa secara kwantitas jumlah hakim dan staf pada Pengadilan Militer masih sangat jauh dari kebutuhan organisasi dimana masih kurangnya Hakim militer dan staf. Selain hal tersebut masih banyak jabatan- jabatan yang dirangkap oleh staf di pengadilan militer dimana pejabat struktural merangkap sebagai pejabat fungsional (contoh : Kaur merangkap panitera) hal tersebut mengakibatkan seseorang tidak profesional karena harus membagi pekerjaan yang berbeda. Dengan demikian perlu adanya penambahan jumlah hakim dan panitera dan staf yang memiliki kwalifikasi ilmu sesuai dengan jabatanya , Namun demikian Idealnya tiap-tiap pengadilan memiliki minimal dua (2) majelis hakim.
c. Pengelolaan administrasi yang modern, Pengelolaan administrasi adalah merupakan pendukung utama dari sebuah pengadilan dan ini adalah paling penting, ini harus menjadi instrumen terobosan karena masih jarang orang yang menganggap tidak penting administrasi padahal administrasi adalah salah satu instrumen yang paling penting yang bisa membuat tercapainya tujuan dari organisasi. Hal-hal apa yang harus di prioritaskan dalam pengelolaan administrasi ? 1) Administrasi Keuangan, administrasi keuangan ini sangat penting karena akan mendukung kegiatan pengadilan, 2) Administrasi Personil, untuk mengetahui apakah personil kita telah memenuhi kebutuhan dan sdm yang mencukupi. 3) Administrasi Informasi Teknologi. d. Sistem informasi hukum, hal ini sebenarnya sudah masuk dalam administrasi, namun yang kami tekankan adalah sampai saat ini pengadilan- pengadilan khususnya pengadilan militer masih sangat terbatas personil yang menguasai tentang IT (Informasi tekhnologi) untuk dapat menyebarkan informasi. Untuk menjadi pengadilan yang modern pengadilan harus dapat menunjukan dengan adanya keterbukaan Informasi dimana putusan pengadilan dapat dilihat atau diakses masyarakat pada saat perkara diputus atau paling lambat satu (1) hari setelah diputus. 6. Kesimpulan Bahwa untuk menjadikan pengadilan militer menjadi pengadilan yang modern dan akuntable adalah: a. Ketentuan/peraturan perundangan yang berkaitan dengan peradilan militer sebagian sudah tidak valid lagi sehingga harus diadakan prubahan/revisi b. Meningkatkan kwalitas hakim baik dari pendidikannya maupun kepribadiannya sehingga tiap-tiap hakim memiliki keinginan untuk berubah dan profesional c. Pemenuhan jumlah personel yang ada dalam tiap-tiap pengadilan militer sehingga dapat memenuhi kebutuhan organisasi dan tidak rangkap jabatan. d. Pengeloaan administrasi (Non Yudisial) merupakan hal yang penting untuk menunjang terlaksananya tugas pokok (Yudisial) e. Adanya keterbukaan Informasi sehingga masyarakat dapat melihat setiap saat perkembangan pengadilan tersebut. 7. Saran Dengan adanya uraian dan beberapa pendapat tersebut diatas untuk menjadikan Pengadilan Militer yang akuntable dapat kami sarankan pada para pimpinan sebagai berikut : a. Segera merevisi UU peradilan militer untuk ditindak lanjuti dalam pembuatan Tugas pokok dan organisasi Pengadilan Militer .
b. Melaksanakan pengeloaan administrasi dengan tertib sesuai aturan dan petunjuk-petunjuk dari Mahkamah Agung Intansi terkait (Depkeu) c. Pemenuhan personel hakim maupun staf sesuai dengan kwalifikasi keilmuannya dengan kesimbangan jumlah perkara di tiap-tiap Pengadilan Militer /tiap-tiap Dilmil 2(dua) Majelis d. Pengadilan Militer harus terbuka dan siap dikoreksi/dikritik dari siapapun. Denpasar, 19 April 2010