Partnership for Sustainable Community K N O W L E D G E S T O R I E S C A S E S T U D Y Ringkasan Forum Riset dan Bisnis #3 "Mencari Model Kemitraan Swasta dan Lembaga Riset" Pengalaman Praktis APINDO, KPPOD dan KSI Di Indonesia penggunaan penelitian sebagai dasar pembuatan kebijakan belum menjadi suatu kebiasaan, meskipun peran serta peneliti dalam penyusunan instrumen kebijakan telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur bahwa dalam penyusunan per- aturan tersebut selain harus melibatkan perancang peraturan juga harus melibatkan peneliti.1 Salah satu penyebab- nya adalah dibutuhkannya dukungan dana bagi kegiatan penelitian. Dengan berbagai permasalahan dan tantangan yang ada, komitmen pemerintah untuk melaksanakan "evidence-based policy making" dalam proses pembuatan kebijakan, membutuhkan dukungan dana penelitian termasuk dari sektor swasta. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan perlu adanya perubahan pendekatan dalam pendanaan perguruan ting- gi dan pengembangan riset. Pendanaaan yang awalnya hanya bersifat triple helix atau hanya melibatkan pemerintah, pihak swasta dan perguruan tinggi bahkan harus diubah menjadi n-helix. Pola ini harus melibatkan ke- lompok masyarakat, individu filantropi dan organisasi lain baik di dalam maupun di luar negeri.2 Apa yang disampaikan oleh Sri Mulyani memang isu penting dalam sektor penelitian di Indonesia. Sekitar 83% dari riset di Indonesia didukung oleh pemerintah, masih sedikit sekali dukungan dana dari sektor swasta. Salah satu peran besar dari Knowledge Sector Initiative (KSI) adalah sebagai fasilitator bagi sektor riset di Indonesia untuk bisa bekerja sama dengan sektor swasta, agar pendanaan penelitian juga melibatkan sektor swasta. Upaya ini telah di- lakukan sejak tahun 2013. Di akhir tahun 2017, KSI bekerja sama dengan CCPHI untuk melakukan pemetaan pemahaman terhadap potensi kerja sama lembaga penelitian dengan sektor swasta. Pemetaan ini dilakukan kepada Policy Research Institutes (PRI) yang terdiri 16 lembaga riset kebijakan yang menjadi mitra KSI. Selain itu upaya memetakan pemahaman sektor swasta dalam melihat lembaga riset kebijakan sebagai mitra mereka juga dilakukan. Berdasarkan data Belanja R&D Indonesia3 diketahui bahwa dukungan lembaga penelitian swasta (non-pemerintah) terhadap riset kebijakan hanya mencapai kurang dari 5%. Hal ini disebabkan lembaga riset kebijakan tidak mengetahui apa yang harus ditawarkan pada swasta dan bagaimana model kemitraan dan lembaga riset bisa dilaksanakan. Padahal para pengusaha di sektor swasta sangat menyadari pentingnya penelitian bagi sektor swasta untuk mempengaruhi kebijakan agar menjadi lebih bermanfaat bagi dunia usaha. Pertanyaannya adalah bagaimana model kemitraan swasta dan lembaga riset yang efektif dan strategis dalam upaya mempengaruhi kebijakan yang lebih baik? Apakah upaya advokasi berbasis penelitian dari sektor swasta akan mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah? DAMPAK KEGAGALAN KEBIJAKAN PEMERINTAH BAGI SEKTOR SWASTA Menurut Tascereu dan Campos yang dikutip Thoha (2003:63), tata pemerintahan yang baik (terjemahan good governance) merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi dan keseimbangan peran serta, adanya saling mengontrol yang pemerintahan dilakukan (government), (citizen) atau civil society dan usahawan (business) yang berada di sektor swasta. Ketiga oleh komponen yaitu rakyat komponen itu mempunyai tata hubungan yang sama dan sederajat. Jika kesamaan derajat itu tidak sebanding atau tidak terbukti maka akan terjadi pembiasan dari tata pemerintahan yang baik4. Dalam praktiknya, kebijakan pemerintah seringkali dipertimbangkan kurang menguntungkan bagi sektor swasta. Seperti yang disampaikan oleh Asosiasi Pengusaha yang berbasis Indonesia/APINDO, perusahaan melalui Direktur Eksekutifnya, Agung Pambudi mengatakan "Kebijakan di Indonesia masih banyak yang sebuah asosiasi 1
2 KNOWLEDGE STORIES sifatnya heavy regulations. Tidak hanya di BUMN, tapi di sektor privat pun sifatnya masih heavy regulations yang menjadikan kita menjadi tidak kompetitif". Agung mencontohkan kebijakan pemerintah dalam Upah Minimum Pekerja (UMP). Menurutnya, banyak dari regulasi -regulasi berkaitan UMP yang tidak bisa menciptakan solusi untuk kepentingan para pengusaha. Diungkap juga bahwa hal yang sangat penting bagi dalam tujuan kegiatan APINDO adalah perusahaan-perusahaan anggotanya bisa berkembang berkelanjutan (sustainable growth). APINDO menyadari bahwa seluruh kebijakan pemerintah yang secara langsung maupun tidak langsung diberlakukan kinerja perusahaan. Sehingga mandat utama bagi para anggota APINDO adalah harus sangat sensitif terhadap kebijakan. Apakah kebijakan tersebut akan menjadi benefit atau cost terhadap perusahaan. Bagi para pengusaha, di satu sisi para pengusaha ingin melindungi tenaga kerja, tapi di sisi lain stabilitas ekonomi juga ingin tetap dijaga. akan berpengaruh terhadap Salah satu anggota APINDO yaitu perusahaan Astra International mengemukakan salah satu permasalahan kebijakan pemerintah yaitu dalam hal upah. Upah adalah yang dianggap menjamin salah kesejahteraan. Dalam pandangannya, upah dapat dilihat sebagai modal usaha juga. Ia mencontohkan apa yang terjadi di pemerintah Kota Bekasi yang telah mengeluarkan Peraturan Daerah pada tahun 2015 akhirnya menaikkan nilai UMP karena adanya desakan dari buruh-buruh di Bekasi yang cukup kuat untuk merundingkannya pada pemerintah.5 Hal ini berakibat permasalahan bagi permodalan pihak perusahaan swasta. satu instrumen para pengambil kebijakan, namun demikian masih diperlukan upaya untuk memastikan agar penelitian dapat diakses oleh para pembuat kebijakan sehingga hasil penelitiannya dapat digunakan secara lebih efektif.6 Akses pembuat kebijakan kepada hasil penelitian sebenarnya bisa terbuka melalui sektor swasta. APINDO menyampaikan bahwa sebagai asosiasi yang melindungi para anggotanya, mereka menjalankan hubungan dengan pemerintah melalui upaya seperti membuat stand point, melakukan advoasi kebijakan, termasuk melakukan penelitian untuk disampaikan sebagai masukan kepada pemerintah. "Meskipun respond rate dari pemerintah kecil, kami terus berupaya untuk vocal kepada pemerintah dengan berbekal hasil penelitian dan aspirasi dari anggota kami," tekad Agung Pambudi. APINDO mengandalkan hasil penelitian untuk kepentingan para anggota dan dalam memberikan masukan pada pemerintah. Riset itu ada yang dilakukan secara mandiri oleh tim APINDO, ada yang dilakukan bekerja sama dengan lembaga penelitian lembaga pendidikan, ada juga penelitian yang difasilitasi oleh pemerintah. Menurut APINDO, kesenjangan antara lembaga penelitian dan swasta yang terjadi secara filosofis maupun di lapangan perlu didekatkan. Untuk perusahaan yang basisnya perusahaan multi nasional memang lebih terbiasa bekerja sama dengan lembaga penelitian. Namun menurutnya, tidak demikian halnya bagi perusahaan nasional yang memang masih melihat penelitian sebagai cost daripada benefit (manfaat). Yang diharapkan oleh pelaku usaha adalah kerja sama dengan lembaga penelitian yang terjalin akan lebih banyak mendatangkan manfaat. "Kata kuncinya sebetulnya adalah manfaat," tegas Agung Pambudi. seperti KPPOD dan "Nah ini yang kita heran, sebenarnya pemerintah membuat kebijakan berdasarkan riset atau tidak ya?" tanya Galih C. Sumadireja, IR Program & External Relations Dept Head, Corporate Industrial Relation Division Astra International. ADVOKASI, INTERMEDIARY DAN KERJA SAMA Menurut APINDO yang beranggotakan sekitar 13.500 perusahaan di 34 provinsi sejak tahun 1960 hingga 2006 seperti dalam memang ketenagakerjaan. Dari pengalaman APINDO menyimpulkan bahwa dalam level kebijakan di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, kebijakan yang sudah dinilai bagus, belum tentu akan bagus pula saat direalisasikan di lapangan. Kebijakan dan desain yang bagus diharapkan bisa menciptakan win-win solution bagi semua pihak, sehingga stabilitas ekonomi dari sisi pengusaha juga tetap terjaga. berfokus isu sosial kelembagaan Penggunaan bukti dalam pengambilan kebijakan (evidence-based policy making) dewasa ini semakin dinilai sangat penting dan menjadi tuntutan. Salah satu dasar bukti kebijakan yang mampu mengilmiahkan kebijakan adalah hasil penelitian. Penggunaan hasil penelitian yang tidak akurat dalam pengambilan kebijakan dapat menyebabkan kegagalan kebijakan. Perubahan paradigma dalam pengambilan kebijakan berbasis bukti membuka peluang besar bagi para peneliti untuk berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan melalui kerja sama dengan Komite Sebuah Daerah Otonomi Pemantauan atau KPPOD aktif melakukan pemantauan pelaksanaan otonomi daerah sejak tahun 2001 memiliki pengalaman panjang bekerja sama dengan sektor swasta. Sejak awal berdiri, aktivitas sudah banyak dilakukan dengan kebijakan pemerintah dan banyak berhubungan dengan para pelaku usaha di sektor swasta. KPPOD mengungkap rumusan tugas organisasinya dalam "Triple A", asesmen, advokasi, dan asistensi untuk pemerintah. Dalam tugas-tugas tersebut hasil penelitian menjadi bekal utama. Tugas-tugas KPPOD diturunkan menjadi dua payung besar yaitu: otonomi daerah dan tata kelola keuangan daerah. Fokus kegiatan KPPOD terhadap isu-isu yang digeluti saat ini reformasi birokrasi regulasi usaha, adalah pimpinan, isu legislasi dan kepentingan fiskal. lembaga independen bernama Pelaksanaan yang pada berfokus pembentukan reformasi Dalam pengalaman keterlibatan KPPOD dengan pihak swasta untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan pemerintah, Robert Na Endi Jaweng, Direktur KPPOD menjelaskan dalam tiga model keterlibatan dengan pihak
KNOWLEDGE STORIES swasta yaitu advokasi, intermediary dan kerja sama. Dalam upaya advokasi, hampir semua Peraturan Daerah (Perda) yang diadvokasi oleh KPPOD adalah Perda yang berhubungan dengan kepentingan para pelaku usaha. KPPOD memang membuka layanan pengaduan Perda. Para pelaku usaha biasanya datang dengan kajian awal, yang digunakan sebagai sebagai starting point bagi KPPOD. Jika dipertimbangkan sebagai hal yang signifikan dalam mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, maka KPPOD akan mengkajinya. Upaya untuk mendorong keberhasilan advokasi pada pemerintah perlu melibatkan peran media massa agar hasil penelitian didengar oleh pemerintah. Menurut Endi Jaweng, "Opini media itu sangat penting. Karakter kebi- jakan di Indonesia itu jika tidak sampai menjadi isu publik maka tidak akan didengar oleh para policy maker." Sebagus apapun hasil riset tidak akan diperhatikan oleh para pembuat kebijakan jika tidak terpapar oleh media massa. Media massa bukan tidak menyadari peran pentingnya dalam menyebarkan hasil penelitian. Misalnya, SinarHarapan Net telah menandatangani sebuah MoU kerja sama dengan Kemristekdikti sebagai platform untuk mempopulerkan hasil-hasil karya ilmiah. Tujuannya agar hasil-hasil ilmiah itu bisa tersebar dan dibaca oleh khalayak umum. sebuah media online memperluas pengetahuan dan mendiversifikasi ilmiah. Kerja sama dengan mitra eksternal seperti dengan lembaga penelitian disadari sangat penting untuk mendorong penelitian dan pengembangan. Selain itu, hasil riset sangat penting sebagai bekal dalam melakukan advokasi kepada pemerintah dalam membuat kebijakan (research-based advocacy). Dalam pelaksanaannya kerja sama pihak swasta dan lembaga riset memang tidak mudah riset pula mempunyai kepentingan sendiri. Data hasil penelitian dari lembaga tersebut tidak dapat begitu saja disampaikan kepada pihak media oleh pihak swasta. Hasil penelitian tidak untuk digunakan sebagai pembenaran. KPPOD mensyaratkan target pengguna hasil penelitian yang cukup jelas. Endi menyampaikan kondisinya, "Setidaknya kita tahu riset ini akan dikirimkan ke siapa, baik bagi CEO perusahaan maupun pintu masuk ke pemerintah." karena lembaga Model kerja sama yang dilakukan KPPOD dengan pihak swasta bisa berbentuk pelatihan untuk membaca penelitian dan data. Hal ini dipertimbangkan penting agar pihak swasta mampu menangkap hasil penelitian dengan bahasa popular dan praktikal. KPPOD menyarankan agar lembaga penelitian berupaya masuk ke Kamar Dagang dan Industri Indonesia/KADIN dan APINDO untuk melakukan pelatihan untuk membaca riset dan membaca data. Selain melalui media massa, forum dialog juga penting dilakukan bersama para pelaku usaha khususnya di daerah. Contoh kegiatan dialog yang sedang difasilitasi KPPOD adalah dialog tentang revisi UU Pajak Retribusi Daerah, di mana prosesnya saat ini sudah masuk ke DPR dan Kementerian Keuangan. Dari dialog ini ditemukan bahwa dimensi perspektif yang paling justru perspektif para pembayar pajak di daerah. Dalam menjaga fiskal nasional, para pemangku pajak harus diajak bicara (dialog). Kegiatan dialog ini dilakukan KPPOD dalam kerja sama dengan APINDO untuk penyusunan substansi serta melakukan studi di 13 kota dan 6 daerah. APINDO sebagai asosiasi berfungsi sebagai sumber informasi sekaligus teman berdiskusi yang memfasilitasi acara. lemah adalah Contoh-contoh kerja sama yang dilakukan KPPOD misalnya kerja sama dengan asosiasi tentang kawasan tanpa rokok. "Misalkan kita harus memberikan advokasi tentang perbedaan antara Kawasan Dilarang Merokok dan Kawasan Tanpa Rokok". Hubungan kerja sama ini profesional, artinya ada yang dibayarkan oleh pihak swasta atas penelitian yang dilakukan. Tetapi KPPOD mensyaratkan bahwa metodologi yang digunakan tidak boleh dicampuri sedikitpun dengan kepentingan perusahaan. Syarat ini diamini oleh Asosiasi Perusahan Produk Bernutrisi untuk Ibu dan Anak (APPNIA). Menurut Haikal, perwakilan APPNIA, ada guidance bagi perusahaan-perusahaan anggota APPNIA untuk tidak mempengaruhi jalannya penelitian yang dilakukan. Model intermediary. Pengalaman KPPOD memberi gambaran bahwa banyak pelaku usaha di daerah yang memiliki sesuatu yang berguna seperti ide, gagasan, konsep yang dibekali data penelitian yang baik guna mendukung pembentukan kebijakan tetapi tidak mampu menyampaikannya ke Dalam pengamatannya, KPPOD pemerintah daerah. menegaskan harus ada perantara untuk menyampaikan hasil riset kepada pembuat kebijakan melalui lembaga yang berkepentingan dan memiliki kredibilitas berbasis penelitian yang baik di mata para pembuat kebijakan. berikutnya adalah sebagai Keterlibatan dengan pihak swasta yang ketiga adalah model kerja sama. Pihak swasta sebaiknya memahami bahwa dengan membina kerja sama penelitian dengan institut, pusat penelitian umum, akan universitas, membuat pihak swasta tak hanya mampu bersaing dengan kemajuan terbaru dalam penelitian, tetapi juga mampu Hal terpenting dalam melakukan kerja sama menurut KPPOD adalah harus jelas manfaat kerja sama tersebut untuk kedua belah pihak. Yang kedua, kerja sama dilakukan melalui proses membangun kepercayaan atau trust building. Pihak swasta sering kali membutuhkan lembaga riset untuk bertindak sebagai konsultan, seperti dalam melakukan survei pasar, penyusunan bisnis pada korporat, advokasi HAM dan advokasi desa. Artinya, pihak swasta juga memiliki kepentingan untuk mendukung kebijakan pemerintah baik di nasional maupun di daerah. Menurut pengakuan KPPOD sampai saat ini belum pernah yang sama dengan pihak terjadi menempatkan lembaganya secara murni sebagai lembaga riset. Meskipun demikian, KPPOD berharap bisa bekerja sama untuk sesuatu yang baik bagi kesejahteraan dengan masyarakat kepentingan spesifik suatu perusahaan. kerja swasta tanpa harus berhubungan 3
4 KNOWLEDGE STORIES MENJAWAB TANTANGAN DALAM KEMITRAAN SWASTA DAN LEMBAGA PENELITIAN Beberapa lembaga riset itu memiliki pengalaman yang sangat mendalam untuk melakukan asesmen terhadap kebijakan. Para pelaku usaha di sektor swasta harus mengetahui ada banyak sekali metodologi penelitian yang bisa dipakai sebagai evidence khususnya dampak kebijakan. Penggabungan studi kualitatif dan data-data dampak individual akan sangat potensial untuk dijadikan usul ke pemerintah. Di sisi lain hasil penelitian bisa jadi dihadapkan pada kenyataan yang mungkin tidak sejalan dengan kepentingan perusahaan. Baik pihak swasta maupun lembaga penelitan harus siap dengan hasilnya. Lembaga penelitian menyadari bahwa banyak sekali kebijakan yang dibentuk tidak dengan berbasis riset. Penelitian terapan bisa menjadi pintu masuk untuk mendorong sektor swasta melakukan riset. Pihak swasta memang memiliki kepentingan tapi bisa diselaraskan dengan sedang berjalan. Pendekatan lembaga penelitian pada pemerintah dan swasta tentu berbeda. Pemerintah lebih mempertim- bangkan pengaruh dalam hal opini, suara masyarakat dan inisiatif penelitian yang lain-lain. Seringkali pemerintah terutama eksekutif merasa "alergi" dengan NGO, karena kadang terjadi NGO melakukan klaim sebagai hasil kerja mereka. Ini harus dihilangkan untuk menjaga keberlanjutan dari kerja sama dengan pemerintah. Dari berbagai model kemitraan swasta dan lembaga riset, dapat disimpulkan bahwa kuncinya adalah manfaat bersama yang bisa dirasakan oleh kedua belah pihak. Edukasi yang penting dilakukan kepada pelaku usaha adalah tentang "value of information" dari hasil penelitian, agar pihak swasta tidak memandangnya hanya sebagai cost melainkan sebuah benefit yang nyata karena hasil penelitian mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah agar menjadi lebih baik. Kebijakan pemerintah yang berlandaskan bukti akan memberikan manfaat bagi perusahaan-perusahaan swasta untuk berkembang berkelanjutan. Di sisi lain, lembaga penelitian juga berhasil mencapai tujuannya dalam memajukan ilmu pengetahuan kesejahteraan masyarakat. yang Membangun kepercayaan di antara kedua belah pihak adalah hal yang utama. berguna bagi Referensi 1. 2. Kompas, 5 Februari 2018 3. Press Release Belanja R&D Indonesia Dalam Perjuangan Menjadi Juara R & D Expenditure In The Struggle to Become an ASEAN Champion), 4. Thoha, Miftah. 2003. Birokrasi Politik di Indonesia. Jakarta: Raja Gravindo Persada 5. baca 6. Kusnul Nur Kasanah dalam artikel "Kebijakan berbasis Penelitian", 2017, Dokumen ini merupakan bagian dari rangkaian Knowledge Stories yang didasarkan pada paparan oleh para mitra pada Pertemuan Forum Riset & Bisnis ke-3 pada bulan Maret 2018 yang diadakan oleh CCPHI, suatu proyek yang didanai oleh Knowledge Sector Initiative. Ditulis oleh Anita Kastubi (CCPHI - Communication Officer); email: anita.kastubi@ccphi.org; atau kunjungi kami di Facebook: CCPHI; Twitter: @CCPHI ; Linkedin: CCPHI © CCPHI, Agustus 2018.