BAB III TINJAUAN UMUM A. Pengertian Perjanjian Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah "persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing- masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu."5 Kamus Hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah "persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama." Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih"6 Para sarjana Hukum Perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan tersebut tidak lengkap dan terlalu luas. Tidak lengkap karena hanya mengenai perjanjian sepihak saja dan dikatakan\ terlalu luas karena dapat mencakup hal-hal yang mengenai janji kawin, yaitu perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga, tetapi, bersifat istimewa karena diatur dalam ketentuan-ketentuan tersendiri sehingga Buku III KUH Perdata secara langsung tidak berlaku terhadapnya. Juga mencakup perbuatan melawan 5 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Ikthasar Indonesi Edisi Ketiga, Jakarta : Balai Pustaka. 2005. h. 458 6 Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, h. 363 24
hukum, sedangkan di dalam perbuatan melawan hukum ini tidak ada unsur persetujuan.7 Sedangkan yang dimaksud perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak, di satu pihak ada hak dan di lain pihak ada kewajiban.8 Menurut Sudikno, perjanjian merupakan satu hubungan hukum yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum tersebut terjadi antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain, dimana subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga suyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati.9 Pendapat lain dikemukakan oleh Rutten dalam Prof. Purwahid Patrik yang menyatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada tergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik.10 Istilah perjanjian sering disejajarkan pengertiannya dengan istilah kontrak. Meskipun ada beberapa pakar hukum yang membedakan dua istilah tersebut. Apabila kembali kepada peraturan perundang-undangan seperti yang tercantum dalam Bab II Buku Ketiga KUH Perdata yang berjudul "Perikatan 7 Mariam Darus, KUH Perdata Buku III Hukum Perikiitan dengan Penjelasan, PT. Alumi Bandung. 2005, h. 89. (Selanjutnya dise-but Mariam I). 8 J. Satrio, 1995, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Buku 1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, h. 5. 9 Sudikno, 2008, Ilmu Hukum, Penerbit Liberty, Yogyakarta. 10 Purwahid Patrik, 1988, Hukum Perdata II, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-undang, Semarang: FH Undip, h. 1-3.
yang Lahir dari Kontrak atau Perjanjian" secara jelas terlihat bahwa undang- undang memberikan pengertian yang sejajar antara kontrak dan perjanjian. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa antara perjanjian dan kontrak diartikan lebih kurang sama. Dengan demikian segala ketentuan yang terkait dengan hukum perjanjian juga berlaku dalam hukum kontrak. Dalam hal ini penulis setuju dengan pengertian yang tercantum dalam judul Bab II Buku Ketiga KUH Perdata. Untuk itu dalam penelitian ini digunakan kata "perjanjian" untuk mewakili kata-kata perjanjian atau kontrak. R. Subekti mengemukakan perjanjian adalah "suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal."11 Menurut Salim HS, Perjanjian adalah "hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya."12 Dari pengertian-pengertian di atas dapat dilihat beberapa unsur-unsur yang tercantum dalam kontrak, yaitu : 1. Adanya hubungan hukum. Hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban. 2. Adanya subjek hukum. Subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban. Subyek dalam hukum perjanjian termasuk subyek hukum yang 11 R. Subekti, Op.cit, h 1. 12 Salim MS, Hukum Kontrak, Teori & Tekriik Penyusunan Kontrak, Jakarta : Sinar Grafika, 2008. h. 27. (Selanjutnya disebut Salim HS I)
diatur dalam KUH Perdata, Sebagaimana diketahui bahwa Hukum Perdata mengkualifikasikan subjek hukum terdiri dari dua bagian yaitu manusia dan badan hukum. Sehingga yang membentuk perjanjian menurut Hukum Perdata bukan hanya manusia secara individual ataupun kolektif, tetapi juga badan hukum atau rechtperson, misalnya Yayasan, Koperasi dan Perseroan Terbatas. 3. Adanya prestasi. Prestasi menurut Pasal 1234 KUH Perdata terdiri atas untuk memberi sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu. 4. Di bidang harta kekayaan. Pada umumnya kesepakatan yang telah dicapai antara dua atau lebih pelaku bisnis dituangkan dalam suatu bentuk tertulis dan kemudian ditanda tangani oleh para pihak. Dokumen tersebut disebut sebagai "Kontrak Bisnis" atau "Kontrak Dagang".13 Perjanjian merupakan sumber terpenting dalam suatu perikatan. Menurut Subekti, Perikatan adalah "suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu".14 Perikatan dapat pula lahir dari sumber-sumber lain yang tercakup dengan\ nama undang-undang. Jadi, ada perikatan yang lahir dari "perjanjian" dan ada perikatan yang lahir dari "undang-undang". Perikatan yang lahir dari undang-undang dapat dibagi lagi ke dalam perikatan yang lahir karena 13 M. Husni, Tinjauan Umum Mengenai Hontrak. 2009 14 Subekti, Op.Cit, h.l.
undang-undang saja (Pasal 1352 KUH Perdata) dan perikatan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan orang. Sementara itu, perikatan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan orang dapat lagi dibagi kedalam suatu perikatan yang lahir dari suatu perbuatan yang diperoleh dan yang lahir dari suatu perbuatan yang berlawanan dengan Hukum (Pasal 1353 KUH Perdata). B. Syarat-Syarat dan Azas-Azas dalam Perjanjian 1. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengemukakan empat syarat,yaitu : 1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak 2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum 3. Adanya suatu hal tertentu 4. Adanya sebab yang halal. Kedua syarat yang pertama disebut syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian sedangkan dua syarat terakhir merupakan syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian. Keempat syarat tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut: 1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak. Syarat pertama dari sahnya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan para pihak. Kesepakatan adalah "persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu
tidak dapat dilihat/diketahui orang lain."15 Pernyataan dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam. Pernyataan secara diam-diam sering terjadi di dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya, seorang penumpang yang naik angkutan umum, dengan membayar ongkos angkutan kepada kondektur kemudian pihak kondektur menerima uang tersebut dan berkewajiban mengantar penumpang sampai ke tempat tujuannya dengan aman. Dalam hal ini, telah terjadi perjanjian walaupun tidak dinyatakan secara tegas. Persetujuan tersebut harus bebas, tidak ada paksaan. Kemauan yang bebas sebagai syarat pertama untuk terjadinya perjanjian yang sah. Dianggap perjanjian tersebut tidak sah apabila terjadi karena paksaan, kekhilafan atau penipuan. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1321 KUH Perdata yang menyatakan jika di dalam perjanjian terdapat kekhilafan, paksaan atau penipuan, maka berarti di dalam perjanjian itu terjadi cacat kehendak dan karena itu perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Cacat kehendak artinya "bahwa salah satu pihak sebenarnya tidak menghendaki isi perjanjian yang demikian. Seseorang dikatakan telah membuat kontrak secara khilaf manakala dia ketika membuat kontrak tersebut dipengaruhi oleh pandangan atau kesan yang ternyata tidak benar.16 2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Menurut 1329 KUH Perdata kedua belah pihak harus cakap menurut hukum. Kecakapan 15 Salim HS. Op.cit. h. 33. 16 H.R. Daeng Naja. Op.Cit, h.86
bertindak adalah kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Dimana perbuatan hukum ialah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Ada beberapa golongan oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap yaitu: 1. Orang yang belum dewasa. Menurut Pasal 330 KUH Perdata, belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum pernah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka genap 21 tahun maka tidak berarti mereka kembali lagi dalam keadaan belum dewasa. 2. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan menurut hukum tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaannya. Seseorang yang berada di bawah pengawasan pengampuan, kedudukannya sama dengan seorang anak yang belum dewasa. Jika seorang anak yang belum dewasa harusiwakili orang tua atau walinya maka seorang dewasa yang berada dibawah pengampuan harus diwakili oleh pengampu atau kuratornya. Dalam pasal 433 KUH Perdata, disebutkan bahwa setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap, harus di bawah pengampuan jika ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seseorang yang telah dewasa dapat juga berada di bawah pengampuan karena keborosannya. 3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Tetapi dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum, sesuai dengan
pasal 31 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo.SEMA No.3 Tahun 1963. 4. Adanya suatu hal tertentu. Suatu hal dapat diartikan sebagai objek dari perjanjian. Yang diperjanjikan haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu. Menurut Pasal 1332 KUH Perdata, hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok- pokok perjanjian. Pasal 1333 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu persetujuan itu harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Tidak menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu asal barang kemudian dapat ditentukan atau dihitung. 5. Adanya sebab yang halal. Di dalam Undang-undang tidak disebutkan pengertian mengenai sebab (orzaak,causa). Yang dimaksud dengan sebab bukanlah sesuatu yang mendorong para pihak untuk mengadakan perjanjian, karena alasan yang menyebabkan para pihak untuk membuat perjanjian itu tidak menjadi perhatian umum. Adapun sebab yang tidak diperbolehkan ialah jika isi perjanjian bertentangan dengan undang- undang, kesusilaan dan ketertiban umum.1 Dari uraian di atas, apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka salah satu pihak dapat meminta supaya perjanjian itu dibatalkan, namun, apabila para pihak tidak ada yang keberatan, maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Sementara itu, apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. 1 Pasal 1330 KUH Perdata
Keempat syarat tersebut haruslah dipenuhi oleh para pihak dan apabila syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut telah terpenuhi, maka menunit Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum sama dengan kekuatan suatu Undang-undang. 2. Asas-Asas Dalam Perjanjian Menurut Paul Scholten, asas-asas hukum adalah pikiran-pikiran dasar yang ada di dalam dan belakang tiap-tiap sistem hukum, yang telah mendapat bentuk sebagai perundang-undangan atau putusan pengadilan, dan ketentuan- ketentuan dan keputusan itu dapat dipandang sebagai penjabarannya. Dengan demikian, asas-asas hukum selalu merupakanfenomena yang penting dan mengambil tempat yang sentral dalam hukum positif. Asas-asas hukum berfungsi sebagai pendukung bangunan hukum, menciptakan harmonisasi, keseimbangan dan mencegah adanya tumpang tindih diantara semua norma hukum yang ada. Asas hukum juga menjadi titik tolak pembangunan sistem hukum dan menciptakan kepastian hukum yang diberlakukan dalam masyarakat.2 Menurut pandangan Smits asas-asas hukum memenuhi tiga fungsi. Pertama, asas-asas hukumlah yang memberikan keterjalinan dari aturan- aturan hukum yang tersebar. Kedua, asas-asas hukum dapat difungsikan untuk mencari pemecahan atas masalah-masalahbaru yang muncul dan membuka bidang-bidang liputan masalah baru. Asas-asas hukum juga menjustifikasikan prinsip-prinsip "etikal", yang merupakan substansi dari 2 Putra Jaya, Politik Hukum, Undip Press, Semarang, 2007, h. 23
aturan-aturan hukum. Dari kedua fungsi tersebut di atas diturunkan fungsi ketiga, bahwa asas-asas dalam hal-hal demikian dapat dipergunakan untuk "menulis ulang" bahan-bahan ajaran hukumyang ada sedemikian, sehingga dapat dimunculkan solusi terhadap persoalan-persoalan baru yang berkembang".3 Menurut Sudikno asas hukum bukanlah peraturan konkrit. Asas hukum merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakanhukum positip dan dapat di ketemukan dengan mencari sifat-sifat umumdalam peraturan konkrit tersebut.17 Beranjak dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa asas-asas hukum bukanlah peraturan hukum konkrit, tetapi merupakan latar belakang yang terdapat di dalam dan di belakang setiap peraturan perundang- undangan dan putusan hakim dan dapat diketemukan dengan mencari sifat- sifat umum dalam peraturan konkrit. Asas hukum berfungsi memberikan keterjalinan dari aturan-aturan hukum yang tersebar dan mencari pemecahan atas masalah-masalah baru yang muncul. Dalam hukum perjanjian ada beberapa asas yang menjadi dasar penting dalam pelaksanaan perjanjian. 3 Budiono Herlin, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, PT. Citra Aditiya Bakti, Bandung, 2008, h. 82 17 Sudikno, Op. Cit, h, 185
C. Pengertian pembiayaan konsumen Pembiayaan konsumen merupakan salah satu model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan Finance, di samping kegiatan leasing, factoring, kartu kredit dan sebagainya. Target pasar dari pembiayaan konsumen ini sudah jelas, yaitu para konsumen. Suatu istilah yang dipakai sebagai lawan dari kata produsen. Pembiayaan konsumen dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah consumer finance. Pembiayaan konsumen ini pada hakikatnya sama saja dengan kredit konsumen (consumer credit). Bedanya hanya terletak pada lembaga yang membiayainya. Pembiayaan konsumen biaya diberikan oleh perusahaan pembiayaaan (financing company), sedangkan kredit konsumen biaya diberikan oleh perusahaan pembiayaan oleh bank. Menurut A. Abdurrahman, pengertian kredit konsumsi sebenarnya secara substansif sama saja dengan pembiayaan konsumen, yaitu :4 "Kredit yang diberikan kepada konsumen-konsumen guna pembelian barang konsumsi dan jasa-jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman- pinjaman yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif atau dagang. Kredit yang demikian itu dapat mengandung resiko yang lebih besar dari pada kredit dagang biasa maka dari itu, biasanya kredit itu diberikan dengan tingkat bunga yang lebih tinggi". 4 A. Abdurrahman, 1999, Ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan, Pradya Paramita, Jakarta, h. 242.
Sebenarnya kredit itu sendiri dapat dibagi ke dalam dua macam, yaitu Sale Credit dan Loan Credit. Yang dimaksud Sale Credit adalah pemberian kredit untuk pembelian suatu barang, dan nasabah akan menerima barang tersebut. Sementara Loan Credit adalah pemberian kredit dimana nasabah menerima dana secara tunai dan berkewajiban mengembalikan utangnya secara tunai pula. Dengan begitu pembiayaan konsumen sebenarnya tergolong ke dalam Sale Credit, karena memang konsumen tidak menerima cash, tetapi hanya menerima "barang" yang dibeli dengan kredit tersebut. Adapun yang dimaksud dengan pembiayaaan konsumen menurut Pasal 1 angka (7) Perpres No. 9 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (g) Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.012/2006 adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Selain itu pengertian lainnya, pembiayaan konsumen adalah suatu pinjaman atau kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada debitur untuk pembelian barang dan jasa yang akan langsung dikonsumsikan oleh konsumen, dan bukan untuk tujuan produksi atau distribusi. Perusahaan yang memberikan pembiayaan diatas, disebut perusahaan pembiayaan konsumen (Customer Finance Company).27 Adapun jenis pembiayaan konsumen berdasarkan kepemilikannya: 1. Perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan anak perusahaan dari pemasok. 27 Kasmir. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta : Rajawali Pers. 2008. h.23
2. Perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan satu group usaha dengan pemasok. 3. Perusahaan pembiayaan konsumen yang tidak mempunyai kaitan kepemilikan dengan pemasok.28 Di Indonesia, walaupun telah ada pranata penyaluran dana yang dilakukan oleh bank maupun lembaga keuangan non bank, secara institusional mulai resmi diakui setelah pemerintah menerbitkan Keppres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, yang kemudian di tindak lanjuti oleh Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, yang telah di ubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 448/KMK.017 /2000 tentang Perusahaan Pembiayaan. Yang di maksud dengan Lembaga Pembiayaan menurut Pasal 1 butir (2) Keppres Nomor : 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, yaitu : "Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat". Selanjutnya dalam peraturan tersebut di atas ditegaskan secara terperinci mengenai kegiatan usaha dari lembaga pembiayaan, yang diuraikan sebagai berikut: 1. Sewa Guna Usaha (Leasing). Merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik 28 Ibid
secara Finance Lease maupun Operating Lease untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha, selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. 2. Modal Ventura (Ventura Capital). Adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan, yang menerima bantuan pembiayaan (Investee Company) untuk jangka waktu tertentu. 3. Perdagangan Surat Berharga (Securitas Company). Merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk perdagangan surat-surat berharga. 4. Anjak Piutang (Factoring). Adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. 5. Usaha Kartu Kredit (Credit Card). Merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan jasa menggunakan kartu kredit. 6. Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance). Adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen, dengan sistim pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen. Bidang usaha dari lembaga pembiayaan tersebut di atas dapat dilakukan oleh badan usaha seperti :
1. Bank 2. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) 3. Perusahaan Pembiayaan Mengenai pengertian bank dapat kita lihat pada ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu bahwa "bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak". Sedangkan yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank, adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana, dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan.29 Selanjutnya pengertian Perusahaan Pembiayaan menurut ketentuan yang di atur dalam Pasal 1 ayat (5) Keppres Nomor : 61 Tahun 1988 juncto Pasal 1 angka (c) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, disebutkan bahwa Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. 29 Pasal 1 angka (4) Keppres nomor : 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan :
Akan tetapi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan, lembaga pembiayaan yang dapat dijalankan oleh suatu perusahaan pembiayan hanyalah sewa guna usaha (leasing), anjak piutang (factoring), usaha kartu kredit (credit card) dan pembiayaan konsumen (consumer finance). Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati telah merinci unsur- unsur yang terkandung dalam pengertian pembiayaan konsumen sebagai berikut.30 1. Subjek adalah pihak-pihak yang terkait dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen (kreditor), konsumen (debitor), dan penyedia barang (pemasok, supplier). 2. Objek adalah barang bergerak keperluan konsumen yang akan dipakai untuk keperluan hidup atau keperluan rumah tangga, misalnya televisi, kulkas, mesin cuci, alat-alat dapur, perabot rumah tangga, kendaraan. 3. Perjanjian, yaitu perbuatan persetujuan pembiayaan konsumen yang diadakan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen, serta jual beli antara pemasok dan konsumen. Perjanjian ini didukung oleh dokumen-dokumen. 4. Hubungan hak dan kewajiban, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen wajib membiayai harga pembelian barang yang diperlukan konsumen dan membayarnya secara tunai kepada pemasok. Konsumen wajib 30 Muhammad Abdulkadir dan Rilda Murniati, 2000, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 246.
membayar secara aangsuran kepada perusahaan konsumen, dan pemasok wajib menyerahkan barang kepada konsumen. 5. Jaminan, yaitu terdiri atas jaminan utama, jaminan pokok, dn jaminan tambahan. Jaminan utama berupa kepercayaan terhadap konsumen (debitur) bahwa konsumen dapat dipercaya untuk membayar angsurannya sampai selesai. Jaminan pokok secara fidusia berupa barang yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan konsumen dimana semua dokumen kepemilikan barang dikuasai oleh perusahaan pembiayaan konsumen (fiduciary transfer of ownership) sampai angsuran terakhir dilunasi. Adapun jaminan tambahan berupa pengakuan utang (promisory notes) dari konsumen. Berdasarkan definisi serta unsur-unsur sebagaimana diuraikan di atas, dapat diindentifikasi karakteristik dari pembiayaan konsumen serta perbedaannya dengan kegiatan sewa guna usaha, khususnya dalam bentuk finansial lease. Karakteristik dari pembiayaan konsumen, yaitu sebagai berikut.31 a. Sasaran pembiayaan jelas, yaitu konsumen yang membutuhkan barang- barang konsumsi. b. Objek pembiayan berupa barang-barang untuk kebutuhan atau konsumsi konsumen. c. Besarnya pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan konsumen kepada masing-masing konsumen relatif kecil, sehingga; 31 Sunaryo, 2009, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafika, Jakarta, h. 97.
d. Risiko pembiayaan relatif lebih aman karena pembiayaan tersebar pada banyak konsumen. e. Pembayaran kembali oleh konsumen kepada perusahaan pembiayaan konsumen dilakukan secara berkala/angsuran. Adapun perbedaan pembiayaan konsumen dengan sewa guna usaha, khususnya dengan hak opsi (finance lease) menurut Budi Rachmat adalah sebaga berikut.32 a. Pada pembiayaan konsumen, pemilikan barang/objek pembiayaan berada pada konsumen yang kemudian diserahkan secara fidusia kepada perusahaan pembiayaan konsumen. Adapun pada sewa guna usaha, pemilikan barang/objek berada pada lessor. b. Pada pembiayaan konsumen, tidak ada batasan waktu pembiayaan dalam arti disesuaikan dengan umur ekonomis barang/objek pembiayaan. Adapun pada sewa guna usaha jangka waktu diatur sesuai dengan umur ekonomis objek/barang modal yang dibiayai lessor. c. Pada pembiayaan konsumen tidak membatasi pembiayaan kepada calon konsumen yang telah mempunyai NPWP, mempunyai kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas. Adapun pada sewa guna usaha calon lessee diharuskan ada atau memiliki syarat-syarat di atas. d. Perlakuan perpajakan antara pembiayaan konsumen dan sewa guna usaha berbeda, baik dilihat dari sisi perusahaan pembiayaan maupun dari sisi konsumen atau lessee. 32 Budi Rachmat , 2002, Multi Finance: Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, h. 137.
e. Pada pembiayaan konsumen, kegiatan dalam bentuk sale and lease back belum diatur. Adapun pada sewa guna usaha hal tersebut dimungkinkan. D. Dasar Hukum Pembiayaan Konsumen Pranata hukum pembiayaaan konsumen di Indonesia dimulai pada tahun 1988, yaitu dengan dikeluarkannya Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang lembaga Pembiayaan, dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Kedua keputusan tersebut merupakan titik awal sejarah perkembangan pengaturan pembiayaan konsumen sebagai lembaga bisnis pembiayaan di Indonesia. Adapun dasar hukum dari pembiayaan konsumen adalah sebagai berikut : 1. Perjanjian di antara para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Yaitu perjanjian antara pihak perusahaan finansial sebagai kreditur dan konsumen sebagai debitur. Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan dokumen hukum utama yang dibuat secara sah dengan memenuhi syarat- syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Akibat hukum perjanjian yang dibuat secara sah, maka akan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak, yaitu perusahaan pembiayaan dan konsumen (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. 2. Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUHPerdata. Sumber hukum utama pembiayaan konsumen adalah ketentuan mengenai perjanjian
pinjam pakai dan perjanjian jual beli bersyarat yang diatur di dalam Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUH Perdata 3. Perpres No. 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan. Di dalamnya mengatur mengenai jenis, kegiatan usaha, dan pendirian lembaga pembiayaan serta pembatasan dan pengawasan lembaga pembiayaan. 4. Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan. Di dalamnya mengatur mengenai kegiatan usaha, tata cara pendirian, kepemilikan dan kepengurusan perusahaan pembiayaan serta mengatur mengenai merger, konsolidasi, akuisisi, kantor cabang, pinjaman dan penyertaan sampai kepada pengawasan dan sanksi bagi perusahaan pembiayaan. E. Bentuk Hukum dan Fungsi Lembaga Pembiayaan Mengenai bentuk hukum badan usaha yang di beri wewenang berusaha di bidang lembaga pembiayaan yang meliputi Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Perusahaan Pembiayaan, ditentukan bahwa untuk Perusahaan Pembiayaan tersebut berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi.23 Perusahaan Pembiayaan yang berbentuk Perseroan Terbatas tersebut dapat dimiliki oleh : 1. Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Indonesia. 2. Badan Usaha Asing dan Warga Negara Indonesia sebagai Usaha Patungan.
3. Pemilikan saham oleh Badan Usaha Asing sebesar-besarnya adalah 85% dari modal setor. Selanjutnya mengenai fungsi dari Lembaga Pembiayaan adalah sebagai berikut : 1. Melengkapi jasa-jasa keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kebutuhan pembiayaan dunia usaha yang terus meningkat dan semakin bervariasi.33 2. Mengatasi kebutuhan pembiayaan guna membiayai kegiatan usaha jangka menengah/panjang, yang berskala kecil dan menengah. 3. Memberikan pola mekanisme pembiayaan yang bervariasi di antara bidang usaha dari lembaga pembiayaan tersebut yang meliputi : sewa guna usaha (leasing), anjak piutang (factoring), modal ventura (ventura capital), perdagangan surat berharga (securitas company), usaha kartu kredit (credit card), dan pembiayaan konsumen (consumer finance). Sehingga dapat disesuaikan dengan jenis kebutuhan pembiayaan masing- masing anggota masyarakat yang memerlukannya. 4. Memberikan beberapa keringanan, seperti persyaratan penyediaan agunan (collateral) yang lebih longgar, keringanan di bidang perpajakan, karena keuntungan yang di peroleh bukan obyek pajak penghasilan.34 5. Mengisi celah segmen yang belum di garap oleh industri perbankan, mengingat persaingan di pasar global memang harus di rebut dan untuk 33 Karnedi Djairan, Lembaga Pembiayaan Dan Perannya Dalam Menunjang Kegiatan Dunia Usaha, Pengembangan Perbankan November-Desember 1993, h. 43. 34 Deddi Anggadiredja, Lembaga Pembiayaan di Indonesia, Pengembangan Perbankan November-Desember 1993, h 1.
mewujudkan hal itu diperlukan dukungan dari sektor keuangan dalam hal ini secara khusus kepada jasa pembiayaan di luar sektor perbankan35 Pada dasarnya pembiayaan konsumen merupakan sejenis kredit konsumsi (consumer credit), yang membedakan hanya pihak pemberi kreditnya, di mana pembiayaan konsumen dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, sedangkan kredit konsumsi diberikan oleh bank. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa pengertian kredit konsumsi sebenarnya secara substantif sama saja dengan pembiayaan konsumen, yaitu : "Kredit yang diberikan kepada konsumen konsumen guna pembelian barang-barang konsumsi dan jasa-jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman-pinjaman yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif atau dagang. Kredit yang demikian itu dapat mengandung risiko yang lebih besar daripada kredit dagang biasa, maka dari itu biasanya kredit itu diberikan dengan tingkat bunga yang lebih tinggi"36 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan cq. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan menegaskan, mengenai definisi Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance) yang adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen, dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen. Berdasarkan definisi pembiayaan konsumen sebagaimana tersebut di atas, 35 Ibid, h. 93 36 Munir Fuady, Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,2002), h.162
maka dapat dijelaskan mengenai hal-hal yang menjadi dasar dari kegiatan pembiayaan konsumen, yaitu : 1. Pembiayaan konsumen adalah merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang dapat diberikan kepada konsumen. 2. Obyek pembiayaan dari usaha jasa pembiayaan konsumen adalah barang kebutuhan konsumen, biasanya kendaraan bermotor, barang-barang kebutuhan rumah tangga , komputer, barang-barang elektronika, dan lain- lain. 3. Sistim pembayaran angsuran dilakukan secara berkala, biasanya dilakukan pembayaran setiap bulan dan di tagih langsung kepada konsumen. 4. Jangka waktu pengembalian bersifat fleksibel, tidak terikat dengan ketentuan seperti financial lease (sewa guna usaha dengan hak opsi). Dasar hukum dari perjanjian pembiayaan konsumen dapat dibedakan menjadi dua, yaitu : 1. Dasar Hukum Substantif. Yang merupakan dasar hukum substantif eksistensi pembiayaan konsumen, adalah perjanjian di antara para pihak berdasarkan azas kebebasan berkontrak, yakni perjanjian antara pihak perusahaan financial sebagai kreditur dan pihak konsumen sebagai debitur. Mengenai azas kebebasan berkontrak di atur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan, bahwa suatu perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Pasal ini mengandung arti bahwa para pihak boleh membuat berbagai
persetujuan/perjanjian baik yang sudah di atur dalam undangundang , maupun yang tidak di atur dalam undang-undang. Selama apa yang disepakati itu sah, artinya memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang di atur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu : a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya b. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan c. Suatu hal tertentu d. Suatu sebab yang halal Dengan demikian, maka jika para pihak membuat perjanjian pembiayaan konsumen yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, maka menurut hukum yang berlaku di Indonesia, perjanjian pembiayaan konsumen itu mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Jadi meskipun perjanjian pembiayaan konsumen itu belum di atur secara khusus di dalam KUHPerdata, para pihak boleh/di beri kebebasan untuk mengaturnya sendiri. 2. Dasar Hukum Administratif. Di samping dasar hukum yang bersifat substantif, ada beberapa dasar hukum di dalam hukum Indonesia yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum administratif bagi keberadaan perusahaan pembiayaan konsumen, yaitu : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.
b. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan , yang diperbaharui dengan : c. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan. Pihak yang terkait dalam suatu transaksi pembiayaan konsumen, adalah: 1. Pihak perusahaan pembiayaan (kreditur) 2. Pihak konsumen (debitur) 3. Pihak Supplier (penjual) Untuk mengetahui mengenai hubungan para pihak dalam suatu transaksi pembiayan konsumen, dapat di lihat pada tabel sebagaimana tersebut di bawah ini:36 Ada tiga pihak yang terlibat dalam suatu transaksi pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen, konsumen,dan pemasok (supplier). Hubungan satu sama lainnya dapat dilihat dari diagram berikut ini37. 36 Ibid, h. 166 37 Munir, 2006, Hukum tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek), PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, h. 166. :
Para Pihak dalam Pembiayaan Konsumen Perusahaan Pembiayaan konsumen (Kreditur) Supplier (perjanjian pembiayaan konsumen) (perjanjian jual beli) Konsumen (debitur) (penyerahan barang) Gambar 1. Hubungan Hukum dalam Pembiayaan Konsumen F. Hubungan antara Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Kreditur) dengan Konsumen (Debitur) Terjadinya hubungan pembiayaan konsumen dan konsumen karena sebelumnya telah terlebih dahulu dilakukan kontrak, yaitu kontrak pembiayaan konsumen. Atas dasar kontrak yang mereka telah tanda tangani, secara yuridis para pihak terikat akan hak dan kewajiban masing-masing. Konsekuensi yuridis selanjutnya adalah kontrak tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik (in good faith) dan tidak dapat dibatalkan sepihak. Kewajiban perusahaan pembiayaan konsumen adalah menyediakan dana (kredit) kepada konsumen sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai kepada pemasok atas pembelian barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Adapun kewajiban konsumen adalah membayar kembali dana (kredit) secara berkala (angsuran) sampai lunas kepada perusahaan pembiayaan konsumen.
Apabila dana sudah dicairkan dan barang sudah diserahkan oleh pemasok kepada konsumen, maka barang tersebut langsung menjadi milik konsumen. Akan tetapi, jika sampai angsuran terakhir belum dibayar lunas, maka barang tersebut menjadi jaminan utang secara fidusia. Jadi, hubungan kontraktual antara perusahaan pembiayaaan konsumen dan konsumen sejenis dengan perjanjian kredit pada umumnya. Dengan demikian ketentuan-ketentuan perjanjian kredit dalam KUH Perdata berlaku sepanjang tidak ditentukan lain. Adapun hak perusahaan pembiayaan konsumen adalah menerima menerima pembayaran kembali dana (kredit) secara berkala (angsuran) sampai lunas dari konsumen. Hak konsumen adalah menerima pembiayaan dalam bentuk dana (kredit) yang dibayarkan secara tunai kepada pemasok (supplier) untuk pembelian barang yang dibutuhkan konsumen. G. Hubungan antara Konsumen dan Pemasok(Supplier) Antara konsumen dengan pemasok (supplier) terdapat suatu hubungan jual beli, dalam hal ini jual beli bersyarat, di mana pemasok selaku penjual menjual barang kepada konsumen selaku pembeli denga syarat bahwa harga akan dibayar oleh pihak ketiga, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen. Syarat tersebut mempunyai arti bahwa apabila karena alasan apa pun pihak ketiga, dalam hal ini perusahaan pembiayaan konsumen melakukan wanprestasi, yaitu tidak melakukan pembayaran secara tunai kepada pemasok, maka jual beli antara pemasok dan konsumen selaku pembeli akan dibatalkan.
Karena hubungan antara pemasok (supplier) dan konsumen terjadi atas dasar perbuatan jual beli, maka semua semua ketentuan jual beli berlaku dalam pembiayaan konsumen sepanjang relevan dan/ atau tidak ditentukan lain. Ketentuan-ketentuan yang dimaksud misalnya tentang ketentuan kewajiban menanggung dari pihak pemasok (supplier) bahwa barang tidak ada cacat tersembunyi, dan kewajiban layanan purnajual (after sale service). H. Hubungan antara Perusahaan Pembiayaan Konsumen dan Pemasok (Supplier) Berbeda dengan hubungan antara perusahaan konsumen dan konsumen dimana terjadi hubungan kontraktual, di dalam hubungan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan pemasok tidak ada hubungan kontraktual. Antara perusahaan pembiayaan konsumen dan pemasok tidak ada hubungan hukum yang khusus, kecuali perusahaan pembiayaan konsumen sebagai pihak ketiga yang diisyaratkan. Maksud persyaratan tersebut adalah pembayaran atas barang-barang yang dibeli konsumen dari pemasok akan dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen. Berkaitan dengan persyaratan tersebut, apabila perusahaan pembiayaan konsumen melakukan wanprestasi, sementara kontrak jual beli dan kontrak pembiayaan konsumen telah selesai dilakukan, maka jual beli bersyarat yang terjadi antara pemasok dan konsumen tersebut dapat dibatalkan oleh pemasok. Selanjutnya, konsumen dapat menggugat perusahaan pembiayaan konsumen karena telah melakukan wanprestasi.
I. Wanprestasi Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menentukan bahwa setiap persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ini berarti setiap persetujuan mengikat para pihak. Sedang Pasal 1339 KUH Perdata menunjuk terikatnya persetujuan kepada sifat, kebiasaan dan undang-undang. Persetujuan apa yang telah diperjanjikan para pihak merupakan kententuan-ketentuan yang bersifat mengatur, kebiasaan dan kepatutan.20 Apabila salah seorang debitur tidak memenuhi kewajibannya dalam suatu perjanjian, maka ia dikatakan ingkar janji atau wanprestasi. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu :21 1. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian. 2. Karena keadaan memaksa (overmacht), force majeure, jadi di luar kemampuan debitur. Mariam Darus menyebutkan wujud dari tidak memenuhi perikatan (wanprestasi) terbagi tiga yaitu :22 1. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan, 2. Debitur terlambat memenuhi perikatan, 3. Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan. 20 R. Setiawan, 1979, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bandung: Bina Cipta, h. 50 21 Abdulkadir III, Op.Cit, h. 203 22 Mariam I, Op.Cit, h 23.
Sama halnya dengan Mariam Darus, Abdulkadir Muhammad juga menyatakan adanya tiga keadaan wanprestasi, yaitu: 1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, 2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru. Dalam hal ini, debitur yang memenuhi prestasi tetapi keliru jika ia tidak memperbaiki kekeliruannya maka ia dianggap tidak memenuhi prestasi sama sekali. 3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat. Sementara itu, R. Subekti menyebutkan wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam :23 1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; 2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; 3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Untuk mengetahui sejak kapan debitur dalam keadaan wanprestasi, perlu diperhatikan apakah dalam perikatan itu ditentukan tenggang waktu pelaksaanaan pemenuhan prestasi atau tidak. Dalam hak tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi "tidak ditentukan", perlu memperingatkan debitur supaya ia memenuhi prestasi. Tetapi dalam hal telah ditentukan tenggang waktunya, menurut ketentuan pasal 1238 KUH Perdata debitur dianggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam 23 R. Subekti. Op.cit, h. 45
perikatan. Kreditur dapat menuntut debitur yang telah melakukan wanprestasi hal-hal sebagai berikut :24 1. Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur; 2. Kreditur dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitur (Pasal 1267 KUH Perdata); 3. Kreditur dapat menuntut dan meminta ganti rugi, hanya mungkin kerugia karena keterlambatan (HR 1 November 1918); 4. Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian; 5. Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitur. Ganti rugi itu berupa pembayaran uang denda. Seorang debitur yang dituduh lalai dan dituntut hukuman kepadanya, ia dapat melakukan pembelaan terhadap dirinya dari hukuman yang akan diberikan dengan mengajukan beberapa alasan. Pembelaan tersebut ada tiga macam, yaitu:25 1. Karena adanya keadaan memaksa (overmacht atau force majeur) 2. Mengajukan bahwa kreditur sendiri juga telah lalai (Exceptio non adimpleti contractus) 3. Mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi (rechtvenverking) 4. Keadaan Memaksa (Overmacht atau Force majeur). Bahwa debitur tidak dapat melaksanakan apa yang telah diperjanjikan karena adanya hal-hal yang tidak terduga, dimana ia tidak dapat berbuat sesuatu terhadap 24 Salim HS I, Op.cit. h.99 25 R. Subekti I. Op.Cit. h. 55
peristiwa yang terjadi di luar dugaan tersebut. Misalnya, bencana alam yang menyebabkan musnahnya objek yang diperjanjikan. Seiring dengan perkembangannya, keadaan memaksa itu tidak hanya bersifat mutlak tetapi ada juga yang bersifat tidak mutlak yaitu debitur masih dapat melaksanakan perjanjian tetapi dengan pengorbanan yang sangat besar sehingga tidak sepantasnya pihak kreditur menuntut debitur untuk melaksanakan perjanjian. Misalnya, setelah diadakannya suatu perjanjian, keluar suatu Peraturan Pemerintah yang melarang dikeluarkannya suatu jenis barang yang merupakan objek perjanjian, dari suatu daerah dengan ancaman hukuman berat bagi si pelanggar sehingga kreditur tidak dapat menuntut pemenuhan hak pelaksanaan perjanjian Mengajukan bahwa kreditur sendiri juga telah lalai (Exceptio non adimpleti contractus) Debitur yang dituduh telah lalai dan dituntut untuk membayar ganti rugi, dapat mengajukan di depan Hakim bahwa kreditur sendiri juga telah lalai dalam menepati janjinya. Misalnya, si pembeli menuduh si penjual terlambat menyerahkan barangnya padahal si pembeli sendiri terlambat membayar uang muka. Tentang Exceptio non adimpleti contractus ini tidak. diatur di dalam Undang-undang dan merupakan suatu hukum yurispundensi yaitu hukum yang diciptakan para hakim. 5. Pelepasan hak (rechstvenverking). Alasan terakhir ini merupakan suatu sikap pihak kreditur yang membuat pihak debitur menyimpulkan bahwa kreditur tidak akan lagi menuntut ganti rugi. Misalnya, si pembeli telah
membeli suatu barang dan ia mengetahui adanya suatu cacat tersembunyi atau tidak berkualitas bagus, tetapi ia tidak menegur si penjual dan tetap memakai barang tersebut sehingga dari sikapnya tersebut ia telah puas akan barang tersebut maka, dalam hal ini sudah selayaknya tuntutannya tidak diterima oleh hakim.