SALINAN BUPAT! DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA PERATURAN BUPATI DELI SERDANG NOMOR E TAHUN2O23 TENTANG TATA CARA PENGUSULAN KEPESERTAAN BPJS KESEHATAN YANG MERUPAKAN PENDUDUK PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA (PBPU/BP) YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG SERTA OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JKN DI KABUPATEN DELI SERDANG BUPATI DELI SERDANG Menimbang a. b c bahwa untuk melalsanakan ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2O12 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminal Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor l0l Tahun 2Ol2 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan; bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimalsud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Deli Serdang tentang Tata Cara Pengusulan Kepesertaan BPJS Kesehatan Yang Merupakan Penduduk Peke{a Bukan Penerima Upah Dan Bukan Peke{a (PBPU/BP) Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang Serta Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN Di Kabupaten Deli Serdang. Mengingat l. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten- Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara; 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2OO4 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O09 tentang Kesejahteraan Sosial; 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah; 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Ke{a Menjadi Undang Undang; 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2O23 tentang Kesehatan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2O12 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; 10. Peraturan Pemerintah Nomor lO1 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2Ol2 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O19 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tah:urr 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional; 15. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2O14 tentang Pedoman Penyusunan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Kesehatan dan Bidang Ketenagakerjaan; 16. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2O2O tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2O18 tentang Jaminan Kesehatan ; 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2O2l tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7l Tahun 2Of 3 tentang Pelayanal Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional; 18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2Ol4 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 9 Tahun 2O2I tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan; 23. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2101 Tahun 2016 tentang Kewajiban Kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan bagl Pemberi Kerja dan Pekerjanya dalam Pemberian Pelayanan Publik Tertentu di Kabupaten Deli Serdang; 24. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 43 Tahun 2O2O tentang Pedoman Pengelolaan Jaminan Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Jaringannya di Kabupaten Deli Serdang; 25. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penentuan Kriteria dan Penetapan Warga Miskin di Kabupaten Deli Serdang. MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGUSUI,AN KEPESERTAAN BPJS KESEHATAN YANG MERUPAKAN PENDUDUK PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA (PBPU/BP) YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMEzuNTAH DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG SERTA OPTIMALISASI PEI.AKSANAAN PROGRAM JKN DI KABUPATEN DELI SERDANG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimalsud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menjadi kewenangal daerah otonom. 4. Bupati adalah Bupati Deli Serdang. 5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang. 6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lhbupaten Deli Serdang. 7. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang. 8. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber ke sej ahteraan sosial. 9. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencah arialr danlatau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/ atau keluarganya. 10. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya. 11. Verifikasi data adalah proses kegiatan pemeriksaan dan pengkajian untuk menjamin kebenaran data dan memastikan Pemutakhiran DTKS yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan serta sesuai fakta di lapangan. 12. Validasi data adalah suatu tindakan untuk menetapkan kesahihan data sebagai proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga valid atau telah memenuhi aturan validasi data terpadu. 13. Pemutakhiran Data adalah proses perubahan data terkini sebagian atau seluruh data. 14. Jaminan Kesehatan Nasional selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa pertndungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. 15. Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional adalah iuran program JKN dibayarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang bagi fakir miskin, orang tidak marnpu dan penduduk yang memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang.
16. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI JK adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan Nasional. 17. Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Bukan Pekerja (PBPU/BP) Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang, yang selanjutnya disingkat PBPU/BP PEMDA adalah penduduk Kabupaten Deli Serdang yang didaftarkan dan dibayarkan iurannya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang untuk diikutsertakan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional pada BPJS Kesehatan dengan hak pelayanan di Kelas 3. 18. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Jaminan Kesehatan. 19. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. 20. Uniuersal Health Couerage adalah sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif serta bermutu dengan biaya terjangkau. 21. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKSK adalah seseorErng yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan atau dinas/instansi provinsi, dinas sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di kecamatan. 22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang, yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. BAB II Pasal 2 MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP a Maksud Peraturan Bupati ini adalah memberikal jaminan kesehatan nasional bagi penduduk Kabupaten Deli Serdang yang didaftarkan dan dibayarkan iurannya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang untuk diikutsertakan dalam program jaminan kesehatan nasional pada BPJS Kesehatan dengan hak pelayanan di kelas 3. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk : 1. meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk b Kabupaten Deli Serdang; 2. memberikan perlindungan jaminan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Deli Serdang; 3. memperluas cakupan kepesertaan jaminan kesehatan secara cepat, tepat waktu, tepat tujuan dan tepat sasar€rn demi tercapainya Uniuers al H e alth C o u e rag e.
C Sasaran dalam Peraturan Bupati ini adalah penduduk Kabupaten Deli Serdang yang mengalami kesulitan untuk memiliki jaminan kesehatan atau penduduk yang telah mengharumkan nama Kabupaten Deli Serdang, yang akan didaftarkan dalam jaminan kesehatan PBPU/BP PEMDA dengan sumber pembiayaan dari APBD Kabupaten Deli Serdang antara lain : a. Fakir miskin; b. Penduduk Kabupaten Deli Serdang yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang; c. Ibu hamil; d. Penduduk lanjut usia (lansia); e. Masyarakat yang berpotensi atau memiliki penyakit kronis; f. Anak berkebutuhan khusus (ABK); g. Siswa berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional; h. Atlet cacat berprestasi; i. Penghuni Panti Sosial Anak; j. Penyandang disabilitas yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sesuai poin b; k. Kader/ Relawan Sosial/Dasa Wisma; Pasal 3 Ruang Lingkup Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah : a. Kriteria, Persyaratan dan Tata Cara Kepesertaan PBPU/BP PEMDA; b. Perbaikan Data Peserta PBPU/BP PEMDA; c. Peran serta Perangkat Daerah dalam optimalisasi Jaminan Kesehatan Nasional. BAB III KRITERIA, PERSYARATAN DAN TATA CARA KEPESERTAAN PBPU/BP PEMDA Pasal 4 Kriteria Peserta PBPU/BP PEMDA (1) Kepesertaan PBPU/BP PEMDA Kabupaten Deli Serdang ditetapkan oleh Bupati. (21 Peserta PBPU/BP PEMDA adalah usulan peserta yang masuk ke Sistem l.ayanan Rujukan Terpadu (SLRT) Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang atau bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). (3) Dalam hal calon peserta PBI-PD PEMDA belum terdaftar dalam DTKS narnun memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemda Kabupaten Deli Serdang dapat diusulkan dalam kepesertaan PBPU/BP PEMDA serta selanjutnya diusulkan dalam DTKS pada periode berikutnya jika memenuhi kriteria DTKS.
(4) Kriteria peserta PBI-PD PEMDA yaitu : a. Fakir miskin 1. Memiliki penerimaan atau penghargaan per-kapita per-bulan yang lebih kecil dari Garis Kemiskinan; 2. Tidak memiliki tempat berteduh / tinggal sehari-hari; 3. Memenuhi seluruh/sebagian kriteria; a) Kepala keluarga atau pengurus kepala keluarga yang tida} bekerja; b) Pernah khawatir tidak makan atau pernah tidak makan dalam satu tahun terakhir; c) Pengeluaran kebutuhan makanan lebih besar dari setengah total pengeluaran; d) Tidak ada pengeluaran untuk pakaian selama satu tahun teralhir; e) Tempat tinggal sebagian besar berlantai tanah dan/atau plesteran; f) Tempat tinggal sebagian besar berdinding bambu, kawat, papan kayu, terpal, kardus, tembok tanpa diplester, rumbia, atau seng; g) Tidak memiliki jamban sendiri atau menggunakan jamban komunitas; dan/ atau h) Sumber penerangan berasal dari listrik dengan daya 450 (empat ratus lima puluh) volt ampere atau bukan listrik. b Penduduk Kabupaten Deli Serdang yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang l. Penduduk Kabupaten Deli Serdang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan memiliki NIK yang terdaftar di Direktorat Jenderal yang menangani bidang kependudukan dan catatan sipil; 2. Jumlah anggota keluarga dalam Kartu Keluarga sesuai dengan kondisi sebenarnya; 3. Tidak memiliki anggota keluarga yang memiliki pekerjaan sebagai: Pensiunan PNS/ TNI/ Polri, PNS, TNI, POLRI, Ka4zawan BUMN, Kaqrawan BUMD, Anggota DPR-RI, Anggota DPD, Anggota BPK, Presiden, Wakil Presiden, Anggota MK, Anggota Kabinet/ Kementerian, Duta Besar, Kepala Daerah, Anggota DPRD, Kepala Desa, Perangkat Desa, Dosen dan Perusahaan yang sudah listing di bursa; 4. Tidak memiliki kendaraan roda 4 (empat) atau lebih, kecuali berupa angkutan urnurn yang jumlahnya tdk lebih dari satu dan dapat memiliki tambahan kendaraan bermotor bempa paling banyak 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) jenis sepeda motor 4 tak dengan kapasitas silinder maksimal 110 cc berumur diatas 5 tahun; 5. Bagi yang memiliki kendaraan bermotor atau setara roda 2 (dua), hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) unit dengan kapasitas silinder maksimal 15O cc dan 1 (satu) unit tambahan dengan kapasitas silinder maksimal 11O cc, berusia paling sedikit 5 (lima) tahun atau berupa becak;
c 6. Tidak memiliki rumah lebih dari I (satu) unit; 7. Tidak memiliki sambungan listrik ke rumah yang berdaya lebih besar dari 900 watt untuk rumah pribadi atau 1.3O0 watt untuk rumah sewa atau menumpang; 8. Tidak memiliki peralatan elektronik selain tv, laptop, kulkas sedang 1 (satu) pintu, rice cooker, setrika, kipas angin, radio tape, HP, pompa air daya dibawah 200 watt dan barang elektronik lain berharga diatas Rp. 1.000.OO0,- (satu juta rupiah); 9. Tidak memiliki tanah kosong yang dapat dimanfaatkan/ sawah/ kebun/ ladang yang berukuran lebih luas dari 2.5OO m2 kecuali tidak ada anggota keluarga yang berusia produktif atau sehat jasmani; f 0. Tidak memiliki perhiasan dengan nilai diatas Rp. 5.00O.0OO,- (lima juta rupiah). Ibu hamil dengal penyulit kehamilaa l. Penduduk Kabupaten Deli Serdang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan memiliki NIK yang terdaftar di Direlrtorat Jenderal yang men€rngani bidang kependudukan dan catatan sipil; 2. Memiliki kartu keluarga tersendiri yang berisikan suami, istri dan anak; 3. Belum memiliki kepesertaan prograrn JKN atau kepesertaan JKN sudah tidak aktif (Pekerja Penerima Upah yang di-PHK lebih dari 6 bulan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2Ol8 pasal 27 ayat6l; 4. Tidak memiliki anggota keluarga yang memiliki pekerjaan sebagai: Pensiunan PNS/ TNI/ Polri, PNS, TNI, POLRI, Kar5rawan BUMN, Kar5rawan BUMD, Anggota DPR-RI, Anggota DPD, Anggota BPK, Presiden, Wakil Presiden, Anggota MK, Anggota Kabinet/ Kementerian, Duta Besar, Kepala Daerah, Anggota DPRD, Kepala Desa, Perangkat Desa, Dosen dan Perusahaan yang sudah listing di bursa; 5. Ada penyulit kehamilan/ kelainan dan memenuhi kriteria kegawatdaruratan yang dibuktikan melalui surat keterangan medis dari fasilitas pelayanan Kesehatan. Penduduk lanjut usia (Iansia) 1. Penduduk Kabupaten Deli Serdang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan memiliki NIK yang terdaftar di Direktorat Jenderal yang menangani bidang kependudukan dan catatan sipil; 5. Ada penyulit kehamilan/ kelainan dan memenuhi kriteria kegawatdaruratan yang dibuktikan melalui surat keterangan medis dari fasilitas pelayanan Kesehatan. Penduduk lanjut usia (Iansia) 1. Penduduk Kabupaten Deli Serdang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan memiliki NIK yang terdaftar di Direktorat Jenderal yang menangani bidang kependudukan dan catatan sipil; 2. Memiliki kartu keluarga tunggal yang berisikan lansia tersebut dan pasangannya; 3. Tidak terdaftar dalam kepesertaan JKN secara mandiri.
· f. Masyarakat yang berpotensi atau memiliki penyakit kronis; 1. Penduduk Kabupaten Deli Serdang dibuktikan dengan Karlu Tanda Penduduk dan memiliki NIK yang terdaftar di Direktorat Jenderal yang menangani bidang kependudukan dan catatan sipil; 2. Jumlah anggota keluarga dalam Kartu Keluarga sesuai dengan kondisi sebenarnya; 3. Tidak memiliki anggota keluarga yang memiliki pekerjaan sebagai: Pensiunan PNS/ TNI/ Polri, PNS, TNI, POLRI, Karyawan BUMN, Kar5rawan BUMD, Anggota DPR
-RI, Anggota DPD, Anggota BPK, Presiden, Wakil Presiden, Anggota MK, Anggota Ihbinet/ Kementerian, Duta Besar, Kepala Daerah, Anggota DPRD, Kepala Desa, Perangkat Desa, Dosen darr Perusahaan yang sudah fisting di bursa; 4. Tidak memiliki kendaraan roda 4 (empat) atau lebih, kecuali berupa angkutan umum yang jumlahnya tdk lebih dari satu dan dapat memiliki tambahan kendaraan bermotor berupa paling banyak 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) jenis sepeda motor 4 tak dengan kapasitas silinder maksimal 110 cc berumur diatas 5 tahun; 5. Bagi yang memiliki kendaraan bermotor atau setara roda 2 (dua), hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) unit dengan kapasitas silinder maksimal 150 cc dan 1 (satu) unit tambahan dengan kapasitas silinder maksimal 1 10 cc, berusia paling sedikit 5 (lima) tahun atau bempa becak; 6. Tidak memiliki rumah lebih dari I (satu) unit; 7. Tidak memiliki sambungan listrik ke rumah yang berdaya lebih besar dari 90O watt untuk rumah pribadi atau 1.300 watt untuk rumah sewa atau menumpang; 8. Tidak memiliki peralatan elektronik selain tv, laptop, kulkas sedang I (satu) pintu, rice cooker, setrika, kipas angin, radio tape, HP, pompa air daya dibawah 20O watt dan barang elektronik lain berharga diatas Rp. 1.0O0.0O0,
- (satu juta rupiah); 9. Tidak memiliki tanah kosong yang dapat dimanfaatkan lsawahl kebun/ ladang yang berukuran lebih luas dari 2.500 m2 kecuali tidak ada anggota keluarga yang berusia produktif atau sehat jasmani; 10. Tidak memiliki perhiasan dengan nilai diatas Rp. 5.000.O00,
- (lima juta rupiah). Anak berkebutuhan khusus (ABK) 1. Penduduk Kabupaten Deli Serdang dibuktikan dengan Karlu Tanda Penduduk dan memiliki NIK yang terdaftar di Direktorat Jenderal yang menangani bidang kependudukan dan catatan sipil; 2. Jumlah anggota keluarga dalam Kartu Keluarga sesuai dengan kondisi sebenarnya; 3. Tidak ada anggota keluarga dalam Kartu Keluarga yang terdaftar dalam kepesertaan JKN secara mandiri.
h I J Siswa berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional 1. Penduduk Kabupaten Deli Serdang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan memiliki NIK yang terdaftar di Direktorat Jenderal yang menangani bidang kependudukal dan catatan sipil; 2. Merupakan Siswa berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional yang dibuktikan dengan piagam penghargaan. Aflet cacat berprestasi 1. Penduduk Kabupaten Deli Serdang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan memiliki NIK yang terdaftar di Direktorat Jenderal yang menangani bidang kependudukan dan catatan sipil; 2. Mempunyai sertilikat atau piagam penghargaan atas prestasi yang telah dicapai; 3. Ditetapkan dinas pemuda dan olahraga. Penghuni Panti Sosial Anak 1. Penduduk Kabupaten Deli Serdang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan memiliki NIK yang terdaftar di Direktorat Jenderal yang menangani bidang kependudukan darr catatan sipil; 2. Merupa}an penghuni panti yang teregistrasi di Dinas Sosial; 3. Mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial; 4. Tidak terdaftar dalam kepesertaan JKN kelas 1 dan kelas 2 secara mandiri baik altif maupun nonaktif. Penyandang disabilitas yang memenuhi kriteria sebagai berikut : l. Penduduk Kabupaten Deli Serdang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan memiliki NIK yang terdaftar di Direktorat Jenderal yang menangani bidang kependudukan dan catatan sipil; 2. Jumlah anggota keluarga dalam Karru Keluarga sesuai dengan kondisi sebenarnya; 3. Tidak memiliki anggota keluarga yang memiliki peke{aan sebagai: Pensiunan PNS/ TNI/ Polri, PNS, TNI, POLRI, Ka4rawan BUMN, Kaqiawan BUMD, Anggota DPR-zu, Anggota DPD, Anggota BPK, Fresiden, Wakil Presiden, Anggota MK, Anggota Kabinet/ Kementerian, Duta Besar, Kepala Daerah, Anggota DPRD, Kepala Desa, Perangkat Desa, Dosen dan Perusahaan yang sudah listing di bursa; 4. Tidak memiliki kendaraan roda 4 (empat) atau lebih, kecuali berupa angkutan umum yang jumlahnya tidak lebih dari satu dan dapat memitki tambahan kendaraan bermotor berupa paling banyak 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) jenis sepeda motor 4 tak dengan kapasitas silinder maksimal 1lO cc berumur diatas 5 tahun;
k 5. Bagi yang memiliki kendaraan bermotor atau setara roda 2 (dua), hanya diperbolehkan memiliki I (satu) unit dengan kapasitas silinder maksimal 150 cc dan I (satu) unit tambahan dengan kapasitas silinder maksimal 110 cc, berusia paling sedikit 5 (lima) tahun atau berupa becak; 6. Tidak memiliki rumah lebih dari 1 (satu) unit; 7. Tidak memiliki sambungan listrik ke rumah yang berdaya lebih besar dari 90O watt untuk rumah pribadi atau 1.300 watt untuk rumah sewa atau menumpang; 8. Tidak memiliki peralatan elektronik selain IV, laptop, kulkas sedang 1 (satu) prntu, rie cooker, setrika, kipas angin, radio tape, HP, pompa air daya dibawah 20O watt dan barang elektronik lain berharga diatas Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); 9. Tidak memiliki tanah kosong yang dapat dimanfaatkan/ sawah / kebun/ ladang yang berukuran lebih luas dari 2.5OO m2 kecuali tidak ada anggota keluarga yang berusia produktif atau sehat jasmani; 10. Tidak memiliki perhiasan dengan nilai diatas Rp. 5.O00.0OO,- (lima juta rupiah). Kader/ Relawan Sosial/ Dasa Wisma l. Penduduk Kabupaten Deli Serdang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan memiliki NIK yang terdaftar di Direktorat Jenderal yang menangani bidang kependudukan dan catatan sipil; 2. Jumlah anggota keluarga dalam Kartu Keluarga sesuai dengan kondisi sebenamya; 3. Tidak memiliki anggota keluarga yang memiliki pekerjaan sebagai: Pensiunan PNS/ TNI/ Polri, PNS, TNI, POLzu, Kar5rawan BUMN, Karyawan BUMD, Anggota DPR-RI, Anggota DPD, Anggota BPK, Presiden, Wakil Presiden, Anggota MK, Anggota Ihbinet/ Kementerian, Duta Besar, Kepala Daerah, Anggota DPRD, Kepala Desa, Perangkat Desa, Dosen dan Perusahaan yang sudah listing di bursa; 4. Tidak memiliki kendaraan roda 4 (empat) atau lebih, kecuali berupa angkutan umum yang jumlahnya tdk lebih dari satu dan dapat memiliki tambahan kendaraan bermotor berupa paling banyak 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) jenis sepeda motor 4 tak dengan kapasitas silinder maksimal 110 cc berumur diatas 5 tahun; 5. Bagi yang memiliki kendaraan bermotor atau setara roda 2 (dua), hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) unit dengan kapasitas silinder maksimal 15O cc dan I (satu) unit tambahan dengan kapasitas silinder maksimal 110 cc, berusia paling sedikit 5 (lima) tahun atau berupa becak; 6. Tidak memiliki rumah lebih dari 1 (satu) unit; 7. Tidak memiliki sambungan listrik ke rumah yang berdaya lebih besar dari 9OO watt untuk rumah pribadi atau 1.3OO watt untuk rumah sewa atau menumpang;
8. Tidak memiliki peralatan elektronik selain tv, laptop, kulkas sedang 1 (satu) pintu, rice cooker, setrika, kipas angin, radio tape, HP, pompa air daya dibawah 2OO watt dan barang elektronik lain berharga diatas Rp. 1.0OO.0OO,- (satu juta rupiah); 9. Tidak memiliki tanah kosong yang dapat dimanfaatlan/ sawah/ kebun/ ladalg yang berrkurar lebih luas dari 2.5OO m2 kecuali tidak ada anggota keluarga yang berusia produktif atau sehat jasmani; 10. Tidak memiliki perhiasan dengan nilai diatas Rp. 5.OO0.0OO,- (lima juta rupiah). Pasal 5 Persyaratan Administrasi Peserta PBPU / BP PEMDA Peserta PBPU/BP PEMDA sebagaimana dimaksud pada pasal 4 harus melengkapi persyaratan administrasi bempa kelengkapan dokumen / berkas sebagai berikut : a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); b. Fotokopi Kartu Keluarga; c. Surat Rekomendasi yang ditandatangani Kepala Desa/ Lurah; Pasal 6 Tata Cara Pengusulan Peserta PBPU/BP PEMDA Tata Cara Pengusulan Peserta PBPU/BP PEMDA adalah sebagai berikut : a. Calon peserta mengusulkan ke Dinas Sosial dengan membawa fotokopi KTP, fotokopi KK, Surat Rekomendasi yang ditandatangani Kepala Desa/Lurah. Dinas Sosial akan memverifikasi kepesertaan apakah peserta tersebut layak untuk diajukan menjadi peserta PBPU/BP PEMDA sesuai kriteria pada pasal 4 ayat (4). b. Dinas Sosial akan mengirimkan data usula-n yang sudah sesuai kriteria tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk di validasi data kependudukannya, apakah NIK Elektronik data usulan tersebut sesuai NIK dan alamatnya. Kemudian data tersebut dikembalikan ke Dinas Sosial. c. Dinas Sosial mengirimkan data yang telah diverifikasi dan validasi tersebut ke Dinas Kesehatan. Selanjutnya Dinas Kesehatan akan menginput fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas) berdasarkan domisili sebelum dikirim ke BPJS Kesehatan untuk dimigrasikan menjadi peserta JKN. d. BPJS Kesehatan akan memverifikasi serta mengkompilasi data usulan dengan data kepesertaan yang sudah ada di BPJS Kesehatan. Jika data yang diusulkan tersebut sesuai dan dapat dimigrasikan mala BPJS Kesehatan akan memberikan laporan umpan balik hasil migrasi kepada Dinas Kesehatan. Laporan umpan balik tersebut juga mencakup data dan alasan hasil migrasi yang tidak berhasil.
BAB TV PERBAIKAN DATA Bagran Kesatu Kriteria Penghapusan dan Penambahan Pasal 7 (1) Kriteria penghapusan data PBPU/BP PEMDA sebagai berikut : a. Tidak lagi memenuhi kriteria sebagai fakir miskin dan orang tidak mampu dikarenakan sebagai berikut : l. Peserta PBPU/BP PEMDA berubah status menjadi mampu; 2. Peserta PBPU/BP PEMDA berubah menjadi Pekerja Penerima Upah. b. Meninggal dunia dibuktikan dengan surat keterangan kematian atau surat keterangan dari kepala desa/camat yang menyatakan bahwa peserta tersebut meninggal. c. Pindah keluar Kabupaten Deli Serdang dibuktikan dengan surat keterangan pindah/mutasi atau surat keterangan dari kepala desa/camat yang menyatakan bahwa peserta tersebut pindah keluar dari Kabupaten Deli Serdang. d. Ganda kepesertaan dikarenakan : l. Peserta yang terdaftar lebih dari 1 (satu) kali berdasarkan variabel : Nama, NIK, tanggal lahir, alamat dan jenis kelamin. 2. Peserta yang terdaftar di luar PBI jaminan kesehatan. (21 Kriteria penambahan data PBPU/BP PEMDA sebagai berikut : a. Memenuhi kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu. b. Memenuhi kriteria yang ditetapkan pada pasal 4. c. Bayi yang dilahirkan oleh ibu kandung dari keluarga yang terdaftar dalam PBPU/BP PEMDA : a. Otomotis menjadi peserta PBPU/BP PEMDA dan berhak mendapat layanan kesehatan. b. Berhak mendapat identitas peserta Bagian Kedua Tata Cara Penghapusan Pasal 8 (1) Penghapusan peserla PBPU/BP PEMDA dapat dilalrukan dengan pertimbangan alasan sebagai berikut : a. tidak memenuhi kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu dan berubah status menjadi mampu; b. peserta PBPU/BP PEMDA berubah menjadi Pekerja Penerima Upah; c. peserta PBPU/BP PEMDA meninggal dunia; d. peserta PBPU/BP PEMDA memiliki data ganda.
(21 Tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. Penghapusan peserta PBPU/BP PEMDA dikarenakan tidak memenuhi kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu darr berubah status menjadi mampu 1. Tata Cara Penghapusan oleh Peserta PBPU/BP PEMDA a) Peserta PBPU/BP PEMDA melaporkan ke kantor cabang BPJS Kesehatan. b) Menandatangani surat pernyataan bermaterai keluar sebagai peserta PBI Jaminan Kesehatan. c) Kantor cabang BPJS Kesehatan melaporkan kepada Kantor Pusat BPJS Kesehatal setiap I (satu) bulan sekali tembusan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. 2. Tata Cara Penghapusan oleh Dinas Sosial a) Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi TKSK menemukan Peserta PBPU/BP PEMDA yang tidak memenuhi kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu. b) TKSK mengusulkan kepada Pemerintah Desa/Lurah untuk melakukan musyawarah desa/ lurah. c) Kepala desa/lurah melaporkan hasil musyawarah desa/lurah kepada Kepala Dinas Sosial. d) Dinas Sosial akan meneruskan laporan tersebut kepada Dinas Kesehatan untuk selanjutnya diteruskan kepada BPJS Kesehatan agar dilakukan penonaktifan. b. Penghapusan dilalrukan karena peserta PBPU/BP PEMDA berubah menjadi Pekerja Penerima Upah 1. Tata Cara Penghapusan oleh Peserta PBPU/BP PEMDA a) Peserta PBPU/BP PEMDA melaporkan ke kantor cabang BPJS Kesehatan. b) Menandatangani surat pernyataan bermaterai keluar sebagai peserta PBI Jaminan Kesehatan. c) Kantor cabang BPJS Kesehatan melaporkan kepada Kantor Pusat BPJS Kesehatan setiap 1 (satu) bulan sekali tembusan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. 2. Tata Cara Penghapusan oleh Perusahaan a) Perusahaan melaporkan ke kantor cabang BPJS Kesehatan. b) Surat keterangan pengalihan status pekerja dari PBPU/BP PEMDA menjadi pekerja penerima upah yang ditandatangani pimpinan perusahaan atau yang diberi kewenangan dan distempel perusahaan. c) Kantor cabang BPJS Kesehatan melaporkan setiap 1 (satu) bulan sekali ke kantor BPJS Pusat dengan tembusan ke Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. c Penghapusan dilakukan karena peserta PBPU/BP PEMDA meninggal dunia 1. Tata Cara Penghapusan oleh Anggota keluarga Peserta PBPU/BP PEMDA/yang mewakili a. Anggota keluarga peserta/yang mewakili melaporkan ke kantor cabang BPJS Kesehatan dengan melampirkan surat keterangan kematian dari desa/kelurahan dan Karru Indonesia Sehat.
b. Kantor cabang BPJS Kesehatan melaporkal setiap 1 (satu) bulan sekali ke kantor BPJS hrsat dengan tembusan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. 2. Tata Cara Penghapusan oleh Dinas Sosial a) Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi TKSK serta PSKS lainnya menemukan peserta PBPU/BP PEMDA yang meninggal dunia masih tercatat. b) Kepala desa/lurah melaporkal secara tertulis kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten dengan tembusan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. c) Dinas Sosial akan meneruskan laporan tersebut kepada Dinas Kesehatan untuk selanjutnya diteruskan kepada BPJS Kesehatan agar dilakukan penonaktifan. d) Kantor cabang BPJS Kesehatan melaporkan kepada Kantor Pusat BPJS Kesehatan setiap 1 (satu) bulan sekali tembusan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. d. Penghapusan dilakukan karena peserta PBPU/BP PEMDA ganda 1. Tata Cara Penghapusan oleh BPJS Kesehatan Kantor cabang BPJS Kesehatan melaporkan setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Kantor Pusat BPJS Kesehatan dengan tembusan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan untuk usulan penghapusan. 2. Tata. Cara Penghapusan oleh Dinas Sosial a) Berdasarkan hasil laporan BPJS Kesehatan, TKSK dan PSKS lainnya melakukan verifikasi dan validasi. b) Dinas Sosial melakukan perubahan berdasarkan hasil verilikasi dan validasi di lapangan. c) Dinas Sosial akal membuat laporan hasil verifikasi dan validasi di lapangan lalu meneruskannya kepada Dinas Kesehatan. d) Selanjutnya Dinas Kesehatan akan meneruskan laporan tersebut kepada BPJS Kesehatan agar dilakukan penonaktifar. Bagian Ketiga Tata Cara Penambahan Pasal 9 Penambahan peserta PBPU/BP PEMDA dilakukan sebagai berikut : 1. Terdapat fakir miskin dan oralg tidak mampu yalg masuk dalam PBI Jaminan Kesehatan. 2. Terdapat penghapusan data PBPU/BP PEMDA. 3. Belum melampaui jumlah kuota PBPU/BP PEMDA yang telah ditetapkan oleh Bupati. 4. Usulan penambahan berasal dari desa/kelurahan hasil musyawarah desa/kelurahan atau usulan yang masuk ke dinas sosial maupun dinas Kesehatan dan memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditentukan.
I 2 J BAB TV OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JKN MELALUI PENGUATAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN DELI SERDANG Pasal l0 Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi kesehatan unhrk melakukan langkah- langkah sebagai berikut: a. Mengusulkan anggaran dan pembayaran iuran serta bantuan iuran penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sebagai Peserta Peke{a Bukan Penerima Upah dan Bukan Peke{a dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3, serta pengalokasian anggaran dan pembayaran bantuan iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Peke{a dengal manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3; b. Melakukan evaluasi, pengkajian, dan penyempurnaan regulasi daerah terkait pelayanan kesehatan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional; c. Mewajibkan semua fasilitas kesehatan untuk mendaftarkan seluruh karSrawannya dalam program jaminan kesehatan dan memastikan tenaga kesehatan yang menjalankan praktik atau yang ditugaskan pada program pemerintah merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional; d. Menjamin ketersediaan sarana dan prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan serta sumber daya manusia di bidang kesehatan; e. Memprioritaskan pelayanan promotif dal preventif perorangan dalam manfaat program Jaminan Kesehatan Nasional; f. Melakukan monitoring dan evaluasi layanan pada setiap fasilitas di Kabupaten Deli Serdang bersama BPJS Kesehatan. g. Mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi program jaminan kesehatan nasional dengan melibatkan perangkat daerah terkait dan BPJS Kesehatan. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi penanaman modal dan pelayanan satu pintu untuk memastikan dan mensyaratkan kepesertaan aktif program jaminan kesehatan nasional sebagai salah satu kelengkapan dokumen pengurusan perizinan dan pelayanan publik. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi perindustrian dan ketenagakerjaan untuk mengambil langkahJangkah sebagai berikut : a. Menyinergikan data industri yang memuat jumlah tenaga kerja, perusahaan industri, dan perusahaan kawasan industri, dengan data kepesertaan BPJS Kesehatan untuk dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kepesertaan dan kepatuhan sektor industri dalam program Jaminan Kesehatan Nasional; b. Memastikan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri patuh dalam mendaftarkan dan memberikan data pekefa beserta anggota keluarganya secara lengkap dan benar, serta membayar iuran program Jaminan Kesehatan Nasional.
4 Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi perhubungan untuk menjadikan kepesertaan jaminarr sebagai salah satu persyaratan pengurusan izin-izirr perhubungan. di bidang kesehatan di bidang 5 Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kependudukan dan catatan sipil untuk melaksanakan langkahJangkah sebagai berikut : a. Memastikan penduduk Kabupaten Deli Serdang memiliki data kependudukan yang valid sehingga mempermudah proses pengusulan sebagai Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional; b. Melakukan penyandingan data terkait jumlah penduduk Kabupaten Deli Serdang yang terdaftar di Program Jaminan Kesehatan dengan data yang ada di BPJS Kesehatan. 6 7 Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan kepegawaian untuk memastikan semua Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Non ASN beserta a;rggota keluarganya yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk mengikuti Program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan informatika untuk melakukan diseminasi dan edukasi kepada masyarakat agar menjadi Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional melalui berbagai saluran komunikasi. 8 9 Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pemberian perizinan pendirian yayasan, organisasi masyarakat, lembaga sosial atau lembaga yang berbadan hukum lainnya untuk mewajibkan kepada seluruh bentuk yayasan, organisasi masyarakat, lembaga sosial atau lembaga yang berbadan hukum lainnya serta tenaga kerja yang terlibat di dalamnya untuk mengikuti Program Jaminan Kesehatan Nasional. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan dan kebudayaan untuk melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut : a. Memastikan seluruh tenaga pendidik dan peserta didik mengikuti program jaminan kesehatan dan melakukan pendataan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional bagi tenaga pendidik dan peserta didik; b. Memastikan seluruh pelaku kebudayaan dan pelaku kesenian untuk mengikuti program Jaminan Kesehatan Nasional. 10. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga untuk melaksanakan langkahJangkah sebagai berikut : a. Mewajibkan pelaku kepariwisataan dan pelaku ekonomi kreatif untuk mengikuti program Jaminan Kesehatan Nasional; b. Mendorong selumh atlet dan pelatih mengikuti Program Jaminan Kesehatan Nasional.
11. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi perdagangan, koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut : a. Mewajibkan kepada seluruh pelaku koperasi, UMKM dan Pedagang Kaki Lima (PKL) serta tenaga kerja yang terlibat di dalamnya untuk mengikuti Program Jaminan Kesehatan Nasional; b. Menjadikan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagai salah satu syarat pendirian koperasi; c. Mendorong kepada selumh Industri Kecil Menengah (IKM) dan retail serta tenaga kerja yang terlibat di dalamnya untuk mengikuti Program Jaminan Kesehatan Nasional. 1.2. Perangkat Daerah yang mempunyai hrgas dan fungsi pelayanan sosial untuk melaksanakan langkahJangkah sebagai berikut : a. Mengusulkan data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan berbasis DTKS dan / atau masyarakat yang memenuhi kriteria kemiskinan sedang dalam proses usulan DTKS; b. Melakukan pemutakhiran data hasil verifikasi dan validasi oleh TKSK, PSKS lainnya dan Pemerintah Desa/ Kelurahan untuk dasar usulan penetapan dan perubahan data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan secara berkala. 13. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perenc€rnaan pembangunan, penelitian dan pengembangan untuk melaksanalan langkahJangkah sebagai berikut : a. Memastikan alokasi anggaran iuran dan bantuan iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukal Pekerja dengan manfaat pelayanan di rrang perawatan Kelas; b. Memastikan perencanaan pembangunan daerah mendukung pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. 14. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang administrasi pengendalian pembangunan untuk mendorong setiap pelaku usaha, mitra keda, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk menjadi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional pada saat akan mengikuti pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. 15. Perangkat Daerah yarrg mempunyai tugas dan fungsi di bidang Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan untuk melaksanakan langkah - langkah sebagai berikut : a. Memastikan nelayan dan awak kapal perikanan, pembudidayaan ikan, petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan penerima program Kementerian Kelautan Dan Perikanan merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional; b. Memastikan petani penerima program Kementerian Pertanian, tenaga penyuluh, dan pendamping program Kementerian Pertanian merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.
16. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan daerah melaksanakan langkahJangkah sebagai berikut : a. Memastikan perenctrna€rn, penganggaran dan pembayaran kontribusi iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sesuai kapasitas frskal daerah; b. Memastikan perencanaan, penganggaran dan pembayaran iuran dan bantuan iuran bagi penduduk yang didaftarkal oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerirna Upah dan Bukan Pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3. BAB TV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 11 1 ) ,:l Pembinaan dan pengawasan terhadap kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara dan kepada setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja dan penerima bantuan iuran perusahaan dilakukan secara periodik dan teratur setiap tahunnya. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim. Pembentukan dan tugas-tugas serta keanggotaan tim sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang. BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PEI,APORAN Pasal 12 1 2 Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Ralqyat bersama BPJS Kesehatan dan Organisasi Perangkat Daerah terkait melakukar monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan jaminan kesehatal di Kabupaten DeIi Serdang; Hasil monitoring dan evaluasi 5slagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati secara periodik atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk menjadi bahan perlimbangan dalam penyusunan kebijakan di bidang jaminan kesehatan di Kabupaten Deli Serdang.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, pelaksanaannya al<an 6llstapkan dengan Keputusan Perjanjian Kerjasama dengan BPJS. sepanjang teknis Bupati dan/atau Pasal 14 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar ssfiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang. Ditetapkan di Lubuk Pakam pada tanggal I Nc.la*r 2023 BUPATI DELI SERDANG ttd ASHARI TAMBUNAN Diundangkan di Lubuk Pakam pada tanggal I ilo\rtr\bcr 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG ttd H. TIMUR TUMANGGOR, S.Sos, M.AP BERITA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2023 NOMOR 5o Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA G HUKUM M . MUSLIH SIREGAR, SH NIP. 1984082020 l00l 10 17