KONDISI, PERMASALAHAN, DAN SOLUSI PENCARI SUAKA DAN PENGUNGSI INTERNASIONAL DI WILAYAH INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL (Conditions, Problems, And Solutions Of Associates And International Refugees In Indonesia In The Perspective Of National Law And International Law) Bima Yosua A Tarigan Politeknik Imigrasi Email: M. Alvi Syahrin Politeknik Imigrasi Email: ma.syahrin@poltekim.ac.id ABSTRAK Artikel ini membahas terkait Indonesia yang bukan negara pihak dari Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, namun tetap menghormati hak-hak dari pencari suaka dan pengungsi internasional dengan prinsip non-refoulement. Dengan tidak dapat ditolaknya kedatangan para pencari suaka, maka mengakibatkan menumpuknya mereka yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui kondisi, mengidentifikasi permasalahan, dan memberikan solusi bagi para pencari suaka dan pengungsi di wilayah Indonesia dalam perspektif hukum nasional dan hukum internasional. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yang bersifat normatif dengan pendekatan yuridis-normatif yaitu merujuk pada perundang-undangan dan hukum yang berlaku. Solusi yang dapat diberikan adalah dibentuknya peraturan terkait penanganan pencari suaka dan pengungsi, meningkatkan komunikasi dengan negara tujuan utama, mengadakan pelatihan aparatur negara terkait penanganan pencari suaka dan pengungsi, dan memaksimalkan penerapan konsep Global Compact on Refugee. Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa hukum nasional dan hukum internasional berperan dalam memberikan perlindungan bagi para pencari suaka dan pengungsi. Kata Kunci: Pencari Suaka, Pengungsi, Hukum Nasional, Hukum Internasional ABSTRACT This paper discusses that Indonesia which is not a contracting state to the 1951 Refugee Convention and 1967 Protocol, but still respect human rights of asylum seekers and international refugees on the principle of non-refoulement. By being unable to refuse the asylum seekers, it will result in the accumulation of those who have the potential to disturb the security and order of the Indonesian people. This paper aims to identify conditions, problems, and provide solutions for asylum seekers and refugees in Indonesian territory from the perspective of national law and international law. This writing uses a normative research method with a juridical-normative approach, which refers to the prevailing laws and regulations. The solution that can be provided is the establish regulations regarding the handling of asylum seekers and refugees, improving communication with the main destination countries, conduct training for officer in dealing with asylum seekers and refugees, and optimally applying the Global Compact on Refugee concept. The results of this paper indicate that national law and international law can provide protection for asylum seekers and refugees. Keywords: Asylum Seekers, Refugees, National Law, International Law 11 | JLBP | Vol 3 | No. 1 | 2021
A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Warga negara yang mencari perlindungan pada negara lain salah satunya disebabkan oleh adanya permasalahan pada negara asalnya yang mengancaman keamanan warga tersebut. Dalam hukum internasional, hal tersebut dikenal sebagai pencari suaka atau pengungsi internasional. Pelanggaran HAM sangat erat kaitannya dengan pencari suaka dan pengungsi, sehingga diperlukan perlindungan bagi mereka agar terhindar dari bahaya.1 Hal tersebut dikarenakan kedatangan mereka tidak dilengkapi dengan dokumen perjalanan (paspor dan visa) sebagai syarat memasuki suatu negara. Kedatangan pencari suaka dan pengungsi dapat berdampak dalam pembuatan kebijakan negera penerima. Namun demikian, negara wajib memberikan perlindungan HAM bagi setiap warga negara asing (baik resmi maupun gelap) selama berada di wilayah Indonesia.2 Salah satu pengertian terkait pengungsi internasional dapat dilihat pada Konvensi 1951 yang berkaitan dengan status pengungsi, yaitu bagian yang menjelaskan kriteria yang digunakan dalam menentukan seseorang dapat dianggap sebagai pengungsi. Pasal dalam Konvensi Pengungsi 1951 yang mendefinisikan istilah "pengungsi" menjadi dasar untuk menentukan apakah seseorang memenuhi syarat untuk diberikan status pengungsi. Pengungsi merupakan pelintas batas internasional yang berupaya menyelamatkan diri dari pelanggaran HAM.3 Orang juga dapat menjadi pengungsi akibat peperangan, kebebasannya tertindas, dilecehkan, pelanggaran HAM, perbedaan politik di negaranya, dan lainnya.4 Masyarakat internasional harus memiliki komitmen dalam menolak segala bentuk pelanggaran HAM yang dapat membuat seseorang menjadi pengungsi. Namun, dalam praktiknya terdapat kendala dalam politik negara dan keinginan negara untuk menghormati HAM universal. Dalam hal ini, diperlukan netralitas dalam menangani peristiwa yang menyebabkan tergesernya penghormatan terhadap unsur-unsur HAM secara universal, sehingga tindakan yang dilakukan dapat diterima oleh semua pihak.5 Pencari suaka merupakan isu kritis dalam hubungan antarnegara, karena akibat dari adanya faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan perpindahan ke negara lain. Faktor tersebut adalah situasi yang tidak aman baginya jika tetap berada di negara asalnya, sehingga warga negara tersebut pindah ke negara yang lebih aman demi keselamatan mereka.6 Tindakan yang akan diambil UNHCR sangat dibutuhkan para pencari suaka baik di negara transit ataupun di negara ketiga namun belum mendapat status yang jelas.7 UNHCR merupakan harapan bagi mereka untuk memperbaiki keadaan di mendatang, sehingga mereka mendapat tempat pengungsian yang memadai. Bagi mereka, Indonesia merupakan negara transit yang dibuktikan dengan adanya tempat sebagai lokasi pengungsi internasional di beberapa wilayah di Indonesia. Tindakan ini merupakan penghormatan dan pemenuhan HAM secara universal. Terlepas dari kenyataan bahwa Indonesia menerima dengan baik para pencari suaka dan pengungsi internasional, namun tidak ada jaminan bahwa sikap mereka dapat diterima oleh masyarakat. Terdapat beberapa permasalahan yang ditimbulkan pencari suaka dan pengungsi internasional, seperti perkelahian antarpengungsi, pembunuhan, memiliki senjata tajam, dan lainnya. Demonstrasi yang sering dilakukan para pengungsi disebabkan 1 University of Pune, Human Rights Vulnerable and Disadvantaged Groups, (Pune: University of Pune Press, 2012), hlm. 11. 2 Balitbang HAM, Buku Pedoman HAM bagi Petugas Rumah Detensi Imigrasi, (Jakarta: Balitbang HAM Kemenkumham, 2011), hlm. 6. 3 Alexander, B., dan Gil, L., (eds), Refugee in International Relations, (New York: Oxford University Press, 2011), hlm. 1. 4 Iin, K., S., dan Kadarudin, Pengantar Hukum Pengungsi Internasional, Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional dan Pengungsi Dalam Negeri, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 11. 5 Kadarudin dan Husni, T., Rohingya dan Tantangan Negosiasi UNHCR Terhadap Negara-Negara Utama Pemberi Suaka (Suatu Kajian Hukum Pengungsi Internasional), Hukum Internasional dalam Geopolitik Dunia Kontemporer: Perspektif dan Pengalaman Indonesia, Universitas Andalas, 2017, hlm. 145. 6 Kadarudin, Hubungan Indonesia dengan Prinsip Non-Refoulement dalam Perspektif Hukum Internasional, Jurnal Amanna Gappa, Vol. 20 No. 2, 2012, hlm. 138-153. 7 Iin, K., S., Keterlibatan Pemerintah Daerah dalam Menangani Pencari Suaka dan Pengungsi Internasional di Indonesia, Hukum Internasional dalam Geopolitik Dunia Kontemporer: Perspektif dan Pengalaman Indonesia, Universitas Andalas, 2017, hlm. 126. Kondisi, Permasalahan, Dan Solusi Pencari Suaka | 12
pencarian yang berkepanjangan oleh UNHCR untuk negara ketiga (tujuan akhir pengungsi internasional), bahkan salah satu pengungsi yang memprotes telah diberikan status pengungsi internasional selama lebih dari tujuh tahun tetapi belum mendapatkan kejelasan terkait keberangkatannya ke negara tujuan. Hal ini menunjukkan kinerja UNHCR dalam menempatkan pengungsi internasional di negara tujuan belum maksimal, sehingga Indonesia harus mengambil tindakan terhadap kinerja UNHCR tersebut, karena Indonesia terkena dampak langsung akibat arus pengungsi yaitu sebagai negara transit. Menumpuknya pencari suaka dan pengungsi berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Banyaknya pencari suaka yang masuk ke Indonesia ditunjukkan dengan data UNHCR bahwa meningkatnya pencari suaka setiap tahunnya. Namun dalam hal ini, Indonesia hanya sebagai negara transit dan tidak dipilih sebagai negara tujuan karena tidak memenuhi kriteria negara kaya, demokratis, modern, dan lainnya.8 Berdasarkan penjelasan tersebut, maka terdapat rumusan masalah dalam artikel ini yaitu: bagaimanakah kondisi pencari suaka dan pengungsi di wilayah Indonesia? Apakah permasalahan bagi mereka di wilayah Indonesia? Dan solusi apa yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Adapun untuk menjawab masalah-masalah tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi, mengidentifikasi permasalahan, dan memberikan solusi bagi para pencari suaka dan pengungsi internasional di wilayah Indonesia berdasarkan perspektif hukum nasional dan hukum internasional. Adapun metode penelitian yang digunakan bersifat normatif dengan pendekatan yuridis normatif yaitu merujuk pada perundang-undangan dan hukum yang berlaku.9 2. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam peneltian ini adalah sebagai berikut: a. Bagaimana menyikapi permasalahan pengungsi dalam prespektif regulasi dan kemanusiaan? b. Bagaimana menyelesaikan dan menemukan solusi berkelanjutan bagi problematika pengungsi di Indonesia? B. METODE PENELITIAN 1. Pendekatan Artikel iini iditulis imelalui imetode ipenelitian ihukum inormatif-empiris. iPenelitian inormatif iadalah ipendekatan iyang idilakukan iberdasarkan ibahan ibaku iutama, imenelaah ihal iyang ibersifat iteoritis iyangimenyangkutiasas-asas hukum, ikonsepsi ihukum,iperaturanidanisistem ihukum idengan imenggunakan idata isekunder. 2. Metode Pengumpulan Data Metode ipengumpulan idata idengan imelakukan ipengumpulan ibahan-bahan ihukum iyang idilakukan idengan imengidentikasi idan imenginventarisasi iperaturan iperundang-undangan, imeneliti ibahan ipustaka i(tulisan idan ihasil ikarya iilmiah), idan isumber-sumber ibahan ihukum ilainnya iyang iada irelevansinya idengan iisu ihukum idalam ipenelitian iini. 3. Teknik Analisa Data Teknikianalisaidata iissue) idalam ipenelitian iini imenggunakan ilogika iberpikir icampuran. iMaksudnya ilaw ioponion iyang imerupakan igabungan idari ipola iberpikir iinduktif i(inductive) idan ideduktif i(deductive) idalam ipersoalan hukum faktualiyang ilogika iberpikir icampuran nilai hukum, iasas-asas ihukum, ikonsepkonsepihukum,idan norma-norma hukum iyang idirumuskan isecara iumum idalam iaturan-aturan ihukum ipositif, ikemudian idikonkritisasi 8 Missbach, A., Accommodating Asylum Seekers and Refugees in Indonesia: From Immigration Detention to Containment In "Alternatives to Detention", Refuge, Vol. 33 Issue 2, 2017, hlm. 32-44. 9 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 32. 13 | JLBP | Vol 3 | No. 1 | 2021
i(dijabarkan) idan iditerapkan iguna ipenyelesaian ipersoalan ihukum ikonkrit iyang idihadapi, ibegitu ijuga iseterusnya isecara ibolak-balik idalam iproses icampuran. C. PEMBAHASAN 1. Kondisi Pengungsi Internasional di Wilayah Indonesia Hukum internasional menetapkan bahwa warga negara yang pindah ke negara lain tidak langsung diklasifikasikan sebagai pengungsi internasional. Banyak yang bermigrasi ke negara lain melalui prosedur yang tidak resmi. Tidak resmi disini berarti imigran ilegal yang masuk ke suatu negara (bukan negara asalnya) tanpa mematuhi aturan hukum internasional. Saat permasalahan pencari suaka menjadi problematika yang harus dihadapi masyarakat insternasional di seluruh dunia. Organisasi internasional, PBB diharapkan dapat menemukan langkah yang efektif dalam melindungi dan membantu kelompok ini. Beberapa pihak mengusulkan peningkatan kerjasama antarlembaga yang memberikan bantuan terhadap pencari suaka dan pengungsi internasional dengan bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Meski demikian, masih terdapat beberapa negara yang tidak mau menghormati nilai-nilai kemanusiaan secara universal, terbukti dengan penolakan pencari suaka oleh otoritas perbatasan mereka. Hingga saat ini (April 2021) Indonesia belum menjadi negara pihak dalam Konvensi Terkait Status Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 Terkait Status Pengungsi. Instrumen-instrumen tersebut difasilitasi UNHCR bagi negara-negara untuk dapat mengatasi permasalahan dari kedatangan mereka sebelum pemempatan di negara tujuan. Berkaitan dengan hal ini, Indonesia tidak terikat oleh instrumen utama tersebut, sehingga Indonesia tidak memiliki peraturan yang mengikat terkait perlindungan pencari suaka dan pengungsi. Dikarenakan tidak adanya peraturan atau prosedur-prosedur nasional yang mengatur, maka UNHCR diberi wewenang untuk melindungi dan memberikan bantuan bagi mereka selama berada di wilayah Indonesia.10 Penghormatan hak warga negara merupakan tanggungjawab setiap negara. Walaupun Indonesia tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang status pengungsi, namun Indonesia tetap memberikan hak-hak mereka sebagai pencari suaka dan pengungsi, bahwa perlindungan politik dari negara lain merupakan hak setiap orang dalam mencari suaka. 11 Perlindungan internasional muncul jika perlindungan nasional tersebut tidak tersedia atau ditolak, sehingga negara tujuan bertanggungjawab dalam memberikan perlindungan internasional. Setiap negara berkewajiban memberikan perlindungan internasional berdasarkan 10 Missbach, A., Transit Bermasalah: Politik Indonesia Bagi Para Pencari Suaka, Penerjemah: Mayolisia Ekayanti, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), hlm. 151. 11 Yuliana, P., Arief, R., K., Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri oleh Petugas Rumah Detensi Imigrasi di Provinsi Sulawesi Selatan, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 12 No. 2, 2018, hlm. 179-197. Kondisi, Permasalahan, Dan Solusi Pencari Suaka | 14 ini,
hukum internasional (termasuk hukum kebiasaan dan HAM internasional). Perlindungan bagi pencari suaka dimulai dengan memastikan bahwa mereka terlindungi dari pemulangan kembali ke negara asalnya. Kemudian, dilakukan pemeriksaan terhadap identitas pencari suaka atau pengungsi sehingga dapat mendaftarkan dan memperoleh surat-surat terkait identitasnya. Selanjutnya, bagi mereka yang sudah mendaftar dapat mengajukan statusnya menjadi pengungsi melalui prosedur penentuan Refugee Status Determination (RSD) yang dilakukan oleh UNHCR.12 Terdapat prosedur yang mengatur pencari suaka diwawancarai oleh staf RSD dalam bahasa asli mereka dengan menilai validitas permintaan perlindungan mereka yang dibantu dengan penerjemah ahli. Jika permohonan perlindungan ditolak, prosedur RSD dapat diajukan kembali. Untuk yang memperoleh status pengungsi, UNHCR akan menemukan solusi jangka panjang: ditempatkan di negara tujuan, dipulangkan secara sukarela (negara asal dianggap sudah aman) atau integrasi local yang memberikan mereka izin tinggal permanen untuk tinggal di wilayah Indonesia. Sampai saat ini, solusi yang tepat bagi pengungsi di Indonesia adalah penempatan di negara ketiga. Berdasarkan data UNHCR, terdapat 27% anak-anak dari total jumlah total orang yang terdaftar di UNHCR Indonesia; 114 anak datang sendiri atau terpisah dari keluarganya. Sebagian besar pengungsi di Indonesia berasal dari Afghanistan (57%), Somalia (10%), dan Myanmar (7%) dengan jumlah pengungsi kumulatif sebesar 13,657 orang dari 45 negara (Desember 2020).13 UNHCR dalam beberapa pertemuan menyatakan bahwa terdapat tren meningkatnya pencari suaka dari waktu ke waktu14 yang disebabkan oleh berbagai hal seperti konflik di negara asal, pelanggaran HAM yang mengancam jiwa yang diderita oleh individu dan keluarganya, dan penolakan pribadi sebagai warga negara. Setelah melalui serangkaian prosedur, status pencari suaka dapat berubah menjadi pengungsi internasional atau tidak sama sekali (imigran gelap). Apabila seseorang atau kelompok digolongkan sebagai imigran ilegal, maka UNHCR melakukan proses repatriasi ke negara asalnya. Dalam hal ini, diperlukan kerjasama yang melibatkan negara, badan, dan organisasi internasional untuk memberikan perlindungan bagi mereka.15 Dengan ditandatanganinya Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri yang berisikan definisi dan cara melakukan penemuan, perlindungan, dan penahanan pencari suaka dan pengungsi internasiona,16 maka akan menguatkan kerjasama Pemerintah Indonesia dan UNHCR, termasuk dalam pendaftaran bersama bagi pencari suaka dan pengungsi internasional.Dalam hukum internasional, terdapat konsep ius cogens (peremptory norms) sebagai norma wajib hukum internasional yang diterima dan diakui masyarakat internasional, 12 UNHCR in Indonesia, >, diakses tanggal 3 April 2021. 13 Ibid. 14 Ibid. 15 Iin Karita Sakharina dan Kadarudin, Hukum Pengungsi Internasional, (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), hlm. 44. 16 Ibid. 15 | JLBP | Vol 3 | No. 1 | 2021
dan ketentuannya tidak dapat dilanggar dalam keadaan apapun. prinsip non-refoulement adalah salah satu prinsip yang telah menjadi ius cogens dalam hukum pengungsi internasional dan telah menjadi kebiasaan hukum internasional.17 Dalam hal ini, setiap negara baik negara pihak pada persetujuan atau tidak, melarang pengusiran, dan tidak mengekstradisi seseorang dengan nyawa atau keselamatannya dalam bahaya. Sehingga, pemerintah harus menerapkan pertimbangan hukum terhadap pelaksanaan prinsip non-refoulement dengan memperhatikan HAM yang diatur dalam konvensi internasional.18 2. Permasalahan Pengungsi Internasional di Indonesia Pencarian negara baru oleh pencari suaka dan pengungsi harus dianggap sebagai hak asasi manusia. Saat memasuki wilayah baru (Indonesia), mereka harus tunduk terhadap peraturan yang berlaku di wilayah tersebut. Namun, ketika pemerintah daerah dan masyarakat lokal menerima dengan baik para pencari suaka dan pengungsi internasional, namun tidak ada jaminan bahwa sikap mereka akan sesuai dengan masyarakat lokal. Hal tersebut dibuktikan dengan munculnya permasalahan yang berhubungan dengan adanya pencari suaka dan pengungsi internasional di lingkungan masyarakat. Secara umum, permasalahan pencari suaka dan pengungsi internasional di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Ketidakjelasan regulasi Berdasarkan hukum nasional Indonesia terkait dengan orang tanpa kewarganegaraan, pencari suaka, dan pengungsi ditunjukkan dengan perlakuan sebagai imigran gelap dan berpotensi ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) dan deportasi. Dirjenim mengeluarkan instruksi No. IMI-1489.UM.08.05, bahwa pencari suaka dan pengungsi harus dirujuk ke UNHCR untuk menentukan status mereka dan harus menghormati hak pencari suaka atau pengungsi yang memegang surat pengesahan atau identitas yang diterbitkan UNHCR. Bagi yang tidak memiliki dokumen tersebut berisiko diamankan ke Rudenim dengan dikenakan denda dan/atau deportasi.19 Namun, peraturan tersebut masih belum cukup dalam menangani para pengungsi. Penanganan ini mencakup keamanan para pengungsi sembari menunggu penempatan negara tujuan, yang selama itu mungkin mereka mengalami konflik akibat interaksi dengan komunitas lokal di tempat penampungan mereka tinggal.20Pada masa Presiden Jokowi diberlakukan aturan Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri yang mengatur tentang keselamatan pencari suaka dan pengungsi dengan mengkoordinasikan status mereka dan penghormatan atas kebebasan pengungsi. Perpres tersebut menambahkan kewenangan penanganan pengungsi kepada Direktur Jenderal Imigrasi. Dibawah UU Keimigrasian, kegiatan keimigrasian dibatasi hanya pada pelaksanaan yang berkaitan dengan perlintasan orang yang masuk dan/atau keluar wilayah Indonesia dan melakukan pengawasan demi tegaknya kedaulatan negara. Tidak cukupnya kebijakan penanganan masalah migran transit di Indonesia mengakibatkan penyebaran pengungsi yang tidak merata ke beberapa daerah. Masalahnya, keselamatan dan kesejahteraan pengungsi tidak dijamin dalam kerangka hukum nasional manapun sejak mereka memasuki wilayah Indonesia selain Perpres No. 125 Tahun 2016. Namun dalam peraturan tersebut tidak terdapat adanya unsur permasalahan yang dihadapi pengungsi. Selama masa penantian, para pengungsi hampir tidak memiliki jaminan kesejahteraan seperti pangan, 17 M. Alvi S., The Implementation of Non-Refoulement Principle to the Asylum Seekers and Refugees in Indonesia, Sriwijaya Law Review, Vol. 1 Issue 2, 2017, hlm. 168-178. 18 Edy Lisdiyono, Improving Legal Argument Critically in the Litigation Mechanism in Indonesia (An Empirical Study of Enviromental Verdicts), Sriwijaya Law Review, Vol. 1 Issue 1, 2017, hlm. 95. 19 Suaka: 31 Januari 2014, diakses tanggal 3 April 2021. 20 Arie, A., dan Eva A., Z., Refugee Resettlement: A Review of Indonesian Lawsand Practices, Indonesia Law Review, Vol. 8 No. 2, 2018, hlm. 203-220. Indonesia Civil Society Network for Refugee Rights Protection, Masalah Perlindungan, Kondisi, Permasalahan, Dan Solusi Pencari Suaka | 16
sandang, akomodasi, pekerjaan dan lainnya. Perpres tersbut hanya membahas prosedur penanganan pengungsi dengan penyelamatan dan penempatan pengungsi di darat dan di laut. Peraturan tersebut dinilai tidak dapat menjawab semua permasalahan pengungsi di Indonesia. 2. Perubahan kebijakan pada negara utama penyedia suaka Penasihat politik Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina, mengatakan bahwa proposal tentang tempat penampungan pengungsi tidak sesuai dengan yang diharapkan karena Amerika Serikat dan Eropa tidak menerima pengungsi Rohingya lebih banyak lagi. Rohingya yang datang ke Bangladesh mengimpikan mencari suaka di negara bagian utama penyedia suaka seperti Kanada, Australia, dan Amerika Serikat. Kanada menyatakan menerima pengungsi karena adanya peperangan, intimidasi dan ketakutan akan penindasan. Pernyataan tersebut dinyatakan setelah Amerika Serikat menolak masuknya pengungsi dari negara-negara mayoritas muslim selama empat bulan, berdasarkan perintah Presiden Trump. Namun, hakim distrik di Amerika Serikat menangguhkan perintah Trump karena dinilai kontroversial. Sebelumnya, dibawah kepemimpinan Barrack Obama pernah menjalankan program pemukiman kembali pengungsi, termasuk yang sebelumnya ditampung di Indonesia. Pemukiman kembali merupakan solusi terakhir untuk penanganan pengungsi. Berdasarkan buku panduan UNHCR, terdapat beberapa pilihan yang dianjurkan yaitu dilakukannya pemulangan secara sukarela, integrasi lokal, dan pemukiman kembali. Bantuan UNHCR kepada pengungsi tidak akan efektif apabila tidak ada dukungan dan kerjasama antarnegara (baik negara transit ataupun negara tujuan), khususnya negara seperti Australia, Kanada, dan Amerika Serikat yang dianggap sebagai negara tujuan. Meski dalam praktiknya seringkali terkendala oleh pergantian kepemimpinan yang sering mengubah-ubah kebijakan negara. UNHCR selalu berusaha untuk melakukan komunikasi dan koordinasi dengan negara sesuai dengan mandatnya. Namun, terlepas dari upaya UNHCR, setiap negara diharapkan tidak mendiskriminasi atau melanggar hak-hak warganya, karena dapat menjadi potensi arus pengungsi baru. Presiden Trump, mengeluarkan kebijakan "dalih" meningkatkan keamanan dari terorisme di mana hal tersebut sangat berdampak pada kelompok pengungsi di dunia, khususnya yang berada di Indonesia, sehingga terjadi penumpukan di negara singgahan/transit.21 imigrasi dengan 3. Fasilitas pengungsian yang kurang memadai Indonesia hanya memiliki 13 Rudenim. Perlu diketahui bahwa Rudenim bukanlah tempat penampungan para pencari suaka ataupun pengungsi. Implikasinya, pemerintah tidak memiliki tempat untuk menampung pengungsi. Pemerintah dapat menampung mereka di wilayah milik pemerintah daerah apabila terjadi keadaan darurat. Setelah itu, pihak imigrasi harus menampung sementara di Rudenim.22 Terdapat kemungkinan menampung diluar Rudenim, namun pemerintah tidak bersedia memberikan jaminan. Oleh karena itu, dalam praktiknya, terdapat organisasi internasional yang bekerjasama dengan imigrasi, seperti International Organization for Migration (IOM) yang memfasilitasi pencari suaka apabila ingin kembali ke negara asalnya apabila situasi di negara asalnya memungkinkan dan menyiapkan dukungan tinggal di komunitas rumah dibawah logistik bagi mereka di Rudenim atau yang pengawasannya.23 4. Permasalahan sosial Banyaknya pencari suaka dan pengungsi menimbulkan permasalahan bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia yang disebabkan oleh menumpuknya pencari suaka dan pengungsi yang melebihi kapasitas Rudenim. Ketika orang asing tidak mematuhi peraturan dan hukum selama berada di wilayah Indonesia, maka berpotensi mengancam keamanan negara. Hal ini tentunya berdampak bagi masyarakat sekitar. Pencari suaka dan pengungsi dapat menyalahgunakan statusnya dengan melakukan kegiatan yang dilarang di Indonesia, seperti pengedaran narkoba 21Sumandoyo, A., Tirto.id, Kebijakan Trump soal Pengungsi Membahayakan Indonesia, 8 Juni 2017, diakses tanggal 4 April 2021. 22 Cifebrima, S., Rika, I., dan Rendi, P., The Challenges of Indonesia as A "Quintessential Transit Country" For Refugees: Cases of Refugees in City of Pekanbaru, Jurnal Ilmu Hubungan Internasional, Vol. 3 No. 2, 2020, hlm. 149-164. 23 Fitria, Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Negara Ketiga: Praktik Indonesia, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 1, 2015, hlm. 105-125. 17 | JLBP | Vol 3 | No. 1 | 2021
atau penjualan obat-obatan terlarang. Bahkan beberapa dari mereka ada yang berprofesi sebagai gigolo, homoseksualitas dan prostitusi24 di mana hal tersebut sangat mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat Indonesia. Solusi Permasalahan Pengungsi Internasional di Indonesia Sejak tahun 1979, kerjasama yang dilakukan Indonesia-UNHCR dibuktikan melalui Kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi tentang Pembentukan Kantor Perwakilan UNHCR untuk Indonesia yang disahkan pada tanggal 15 Juni 1979.25 UNHCR dibawah Majelis Umum PBB berfungsi sebagai perlindungan pengungsi internasional dibawah naungan PBB membantu pemerintah dengan mencari solusi yang tepat dalam menangani masalah pengungsi. Komisaris Tinggi PBB sepenuhnya melakukan kegiatan bersifat kemanusiaan dan sosial dan melibatkan pencari suaka dan pengungsi. Setelah menerima pendapat Komisaris Tinggi terkait permasalahan tersebut, ECOSOC (Dewan Ekonomi dan Sosial PBB) dapat memutuskan untuk membentuk suatu komite yang terdiri dari perwakilan negara anggota dan non-anggota PBB yang akan memberikan nasihat terhadap kepedulian dan pengabdian yang nyata dari negara-negara untuk menyelesaikan permasalahan pengungsi.26UNHCR dalam menjalankan tugas utamanya memberikan perlindungan bagi pengungsi dapat berpedoman pada ketentuan umum yang sesuai dengan statuta UNHCR yang merupakan dasar dan rujukan terkait pengungsi. terkait permasalahan pengungsi. Pemilihan didasarkan Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, permasalahan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia dapat berupa ketidakjelasan regulasi, negara utama penyedia suaka fasilitas pengungsian yang kurang memadai, serta mengubah-bah kebijakan, dan permasalahan sosial lainnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penulis mencoba memberikan beberapa solusi: 1. Membentuk peraturan terkait penanganan pencari suaka dan pengungsi Peraturan khusus yang mengatur tentang penanganan pencari suaka dan pengungsi internasional sangat diperlukan. Peraturan ini tidak hanya mengatur bagian-bagian tertentu dari Perpres Tahun 2016, tetapi juga akan mengatur bagaimana proses penanganan kondisi pengungsian menuju penyelesaian yang berkelanjutan, sehingga kedepannya terdapat SOP yang digunakan aparatur negara untuk menangani pengungsi internasional. Hal ini akan memastikan bahwa hak-hak pengungsi internasional tidak terabaikan selama proses pendataan, penempatan di tempat pengungsian, dan setelah masa tunggu saat dipindahkan ke negara tujuan utama suaka. 2. Meningkatkan komunikasi dengan negara tujuan utama Mandat UNHCR yang paling penting adalah melindungi pencari suaka setelah mereka memperoleh statusnya sebagai pengungsi. Setelah itu, solusi jangka panjang berupa penempatan negara ketiga, integrasi lokal, atau repatriasi. UNHCR tidak bertanggungjawab untuk mengambil keputusan relokasi ke negara ketiga, tetapi negara yang bersangkutan menentukan menerima pengungsi atau tidak. Apabila salah satu negara ketiga menutup pintunya bagi pengungsi, maka akan meningkatkan kuota negara ketiga lainnya terkait penempatan bagi para pengungsi. Dengan adanya kebijakan negatif negara penerima, dipastikan populasi pengungsi akan menumpuk. Hal tersebut tentunya membutuhkan peningkatan diplomasi antarpihak terkait. 3. Pelatihan aparatur negara terkait penanganan pencari suaka dan pengungsi Petugas imigrasi utamanya berperan dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum keimigrasian, sehingga Perpres No. 125 Tahun 2016 dinilai kurang efektif untuk menangani permasalahan pengungsi internasional di Indonesia karena menempatkan petugas imigrasi di garda terdepan, sedangkan petugas tersebut belum dibekali pelatihan terkait penanganan pengungsi. Hal ini juga berlaku bagi TNI dan Polri yang terlibat dalam menerima pengungsi 24 А.М. Мamohtob, Globalisasi dan Genealogi Stabilitas Domestik: Tantangan Dan Kebijakan Terhadap Pengungsi Dan Pencari Suaka, Journal of Chemical Information and Modeling, Vol. 53 No. 9, 2019, hlm. 1689-1699. 25 Rachman, M., Kerjasama Indonesia dengan Lembaga-Lembaga terkait dalam Penanganan Pengungsi. Jurist-Diction, Vol. 1 No. 1, 2018, hlm. 262. 26 Statuta UNHCR Bagian 1 Nomor 1-4. Kondisi, Permasalahan, Dan Solusi Pencari Suaka | 18
internasional yang masuk ke Indonesia. Oleh karena itu, pelatihan bagi aparatur negara harus diberikan. 4. Memaksimalkan penerapan konsep Global Compact on Refugee Dengan sudah adanya konsep Global Compact on Refugees (GCR), diharapkan kedepannya dapat menangani permasalahan krisis pengungsi internasional bahkan dalam kondisi yang darurat sekalipun. Adapun kepentingan yang harus diutamakan dalam implementasi GCR adalah bahwa GCR bukanlah sebagai kerangka peraturan hukum baru yang mengubah peran dari konvensi pengungsi, tetapi GCR diperlukan untuk membuat peraturan yang sudah ada menjadi lebih kuat. Dalam hal ini, GCR harus mencerminkan komitmen dalam penyelesaian permasalahan di negara asal dan proses perpindahan pengungsi ke negara tujuan dengan beban dan tanggungjawab yang diberikan haruslah seimbang dan sesuai dengan kemampuan dari setiap negara.27 Selain itu, pemerintah Indonesia dapat membuat program pemberdayaan pengungsi dengan bekerjasama dengan negara asal, transit dan tujuan pengungsi berdasarkan beban dan tanggungjawab bersama. D. PENUTUP Pertama, setiap negara bertanggungjawab untuk memastikan hak-hak warganya (baik WNI maupun WNA) terpenuhi dan tidak terabaikan. Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia tetap menghormati dan tidak mengabaikan hak perlindungan bagi pencari suaka dan pengungsi selama berada di wilayah Indonesia walaupun tidak menjadi negara pihak dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967, bahkan Indonesia memfasilitasi mereka. UNHCR menyatakan bahwa meningkatnya pencari suaka setiap tahunnya disebabkan berbagai hal seperti konflik, pelanggaran HAM, penolakan pribadi yang diterima sebagai warga negara. Terdapat prinsip non-refoulement yang menjadi ius cogens dalam hukum internasional dan menjadi kebiasaan hukum internasional, sehingga setiap negara tidak dapat mengembalikan atau mengekstradisi seseorang ke negara yang dianggap berbahaya. Sehingga, pemerintah Indonesia harus menerapkan konvensi internasional.Kedua, permasalahan pencari suaka dan pengungsi internasional di Indonesia dapat berupa ketidakjelasan regulasi terkait penanganan pencari suaka dan pengungsi internasional, adanya perubahan kebijakan pada negara utama penyedia suaka, dan fasilitas pengungsian yang kurang memadai, serta permasalahan sosial lainnya yang dapat mengganggu kemanan dan kenyamanan masyarakat Indonesia. Ketiga, setelah dilakukan analisis, penulis mencoba memberikan saran sebagai solusi yang dapat menangani permasalahan tersebut diantaranya berupa dibentuknya peraturan terkait penanganan pencari suaka dan pengungsi, meningkatkan komunikasi dengan negara tujuan utama, mengadakan pelatihan aparatur negara terkait penanganan pencari suaka dan pengungsi, dan memaksimalkan penerapan konsep Global Compact on Refugee. pelaksanaan prinsip non-refoulement sesuai dengan E. DAFTAR PUSTAKA Buku dan Jurnal Ilmiah Internet Suaka: for Refugee Rights Protection, Masalah Pelindungan, > diakses tanggal 3 April 2021. Indonesian Civil Society Network UNHCR in Indonesia, >, diakses tanggal 3 April 2021. Jurnal А. М. Мamohtob, Globalisasi dan Genealogi Stabilitas Domestik: Tantangan Dan Kebijakan Terhadap Pengungsi Dan Pencari Suaka, Journal of Chemical Information and Modeling, Vol. 53 No. 9, 2019 27 Herlina Sihombing, Kebijakan Indonesia dalam Perlindungan Pencari Suaka dan Pengungsi Pasca Kebijakan Turn Back the Boat Pemerintahan Tony Abbott, Journal of International Relations, Vol. 5, No. 4, 2019, hlm. 599-608. 19 | JLBP | Vol 3 | No. 1 | 2021
Al Amien, J., 2019. APPOINTMENT OF DIPLOMATIC HEAD AND STAFF ON IMIRGATION ATTACHES ABROAD. Journal of Law and Border Protection, 1(1), pp.87-99. Alfarizi, M.A. and Syahada, R.N., 2019. Optimization Of Employee Civil Servants Investigations In Handling Case Of Immigrated Criminal Acts. Journal of Law and Border Protection, 1(1), pp.113-127. Alexander, B., dan Gil, L., (eds), Refugee in International Relations, (New York: Oxford University Press, 2011) Arie, A., dan Eva A., Z., Refugee Resettlement: A Review of Indonesian Lawsand Practices, Indonesia Law Review, Vol. 8 No. 2, 2018 Balitbang HAM, Buku Pedoman HAM bagi Petugas Rumah Detensi Imigrasi, (Jakarta: Balitbang HAM Kemenkumham, 2011) Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) Cifebrima, S., Rika, I., dan Rendi, P., The Challenges of Indonesia as A "Quintessential Transit Country" For Refugees: Cases of Refugees in City of Pekanbaru, Jurnal Ilmu Hubungan Internasional, Vol. 3 No. 2, 2020 Edy Lisdiyono, in Indonesia (An Empirical Study of Enviromental Verdicts), Sriwijaya Law Review, Vol. 1 Issue 1, 2017 Improving Legal Argument Critically in the Litigation Mechanism Fitria, Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Negara Ketiga: Praktik Indonesia, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 1, 2015 Herlina, A., Peran Direktorat Jenderal Imigrasi Sebagai Fasilitator Pembangunan Masyarakat dalam Skema Kerjasama IA-CEPA. NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2(2), pp.115-134. Herlina, A., 2019. The Significance of the Bali Process in Fostering Awareness of Irregular Migration in Asia Pacific Region (Doctoral dissertation, Flinders University, College of Business, Government and Law.). Herlina Sihombing, Kebijakan Indonesia dalam Perlindungan Pencari Suaka dan Pengungsi the Boat Pemerintahan Tony Abbott, Journal of Pasca Kebijakan Turn Back International Relations, Vol. 5, No. 4, 2019 Iin Karita Sakharina dan Kadarudin, Hukum Pengungsi Internasional, (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016) Iin, K., S., dan Kadarudin, Pengantar Hukum Pengungsi Internasional, Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional dan Pengungsi Dalam Negeri, (Yogyakarta: Deepublish, 2017) Iin K., S., Keterlibatan Pemerintah Daerah dalam Menangani Pencari Suaka dan Pengungsi Internasional di Indonesia., Hukum Internasional dalam Geopolitik Dunia Kontemporer: Perspektif dan Pengalaman Indonesia, Universitas Andalas, 2017 Kadarudin, Hubungan Indonesia dengan Prinsip Non-Refoulement dalam Perspektif Hukum Internasional, Jurnal Amanna Gappa, Vol. 20 No. 2, 2012 Kadarudin dan Husni, T., Rohingya dan Tantangan Negosiasi UNHCR Terhadap Negara- Negara Utama Pemberi Suaka (Suatu Kajian Hukum Pengungsi Internasional), Hukum Internasional dalam Andalas, 2017 Mirwanto, T., 2016. Sistem Hukum Pengawasan Tenaga Kerja Asing Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Untuk Bekerja Pada Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Indonesia. Lex et Societatis, 4(3). Missbach, A., Accommodating Asylum Seekers and Refugees Immigration Detention Vol. 33 Issue 2, 2017 to Containment In "Alternatives Indonesia: From to Detention", Refuge, in Missbach, A., Transit Bermasalah: Politik Indonesia Bagi Para Pencari Suaka, Penerjemah: Mayolisia Ekayanti, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016) Purwanti, M., 2016. Kewajiban dan tanggung jawab negara dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia. Kementerian Hukum dan HAM. Rachman, M., Kerjasama Indonesia dengan Lembaga-Lembaga terkait dalam Penanganan Pengungsi. Jurist-Diction, Vol. 1 No. 1, 2018 Kondisi, Permasalahan, Dan Solusi Pencari Suaka | 20
Syahrin, M.A., 2015. Hak Asasi Bermigrasi. Bhumi Pura, 11(1), pp.45-48. Syahrin, M.A., 2018. Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 18(1), pp.43-57. Syahrin, M.A., 2017. The Implementation of Non-Refoulement Principle to the Asylum Seekers and Refugees in Indonesia. Sriwijaya Law Review, 1(2), pp.168-178. Syahrin, M.A., Artono, H.B. and Santiago, F., 2018. Legal impacts of the existence of refugees and asylum seekers in Indonesia. International Journal of Civil Engineering and Technology, 9(5), pp.1051-1058. University of Pune, Human Rights Vulnerable and Disadvantaged Groups, (Pune: University of Pune Press, 2012) Yuliana, P., Arief, R., K., Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri oleh Petugas Rumah Detensi Imigrasi di Provinsi Sulawesi Selatan, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 12 No. 2, 2018 Wiraputra, A.R., 2018. THE IMPLICATION OF DEFINING REFUGEE IN INDONESIAN IMMIGRATION LEGAL SYSTEM. Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian, 1(1), pp.63-72. Peraturan Perundang-Undangan Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 Tentang Penanganan Imigran Ilegal Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri (Lembaran Negara 2016/368) Statuta UNHCR 21 | JLBP | Vol 3 | No. 1 | 2021