BAB II LANDASAN TEORI 2.1. Partai Politik 2.1.1. Tinjaun Teoritis Partai Politik Partai Politik (parpol) menurut Miriam Budiardjo merupakan organisasi politik yang menjadi sarana masyarakat untuk menyalurkan aspirasi. Di negara- negara berkembang maupun negara-negara maju parpolmenjadi ikhtiar yang penting dalam sebuah sistem politik. Pendapat atau aspirasi seseorang atau kelompok akan hilang tak berbekas, apabila tak ditampung dan disalurkan sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat menjadi lebih teratur. Pendapat dan sikap yang bermacam-macam tersebut perlu diolah dan dirumuskan sehingga dapat disampaikan kepada pemerintah sebagai pembuat keputusan dalam bentuk tuntutan atau usul kebijakan umum. Artikulasi pendapat dan sikap dari berbagai kelompok yang sedikit banyak menyangkut hal yang sama digabungkan menjadi sebuah "penggabungan kepentingan" yang dalam suatu sistem politik merupakan input bagi pemerintah yang berkuasa. Sebaliknya jika artikulasi pendapat dan sikap tersebut tidak terakumulasi dengan baik maka yang akan timbul adalah kompetisi kepentingan yang tak terkendalikan dan akhirnya akan menimbulkan anarki. Dengan kata lain, parpol bertugas mengatur kehendak umum yang kacau. Partai-Partai menysusun keteraturan dari kekacauan para pemberi suara yang banyak jumlahnya itu. Hal ini sejalan dengan apa yang
dikatakan oleh Djenal Hoesen (koesoemahatmadja, 1978:79), bahwa: Tanpa organisasi Partai tidak mungkin ada: 1. Penyatuan pernyataan prinsip. 2. Evolusi yang tertib dalam merumuskan kebijaksanaan. 3. Pelaksanaan yang teratur daripada alat konstitusionil yang berupa pemilihan parlemen, dan seterusnya. Sebaliknya besar kemungkinan akan timbul (jika tidakada organisasi Partai); 1. Gerombolan-gerombolan dan komplotan-komplotan liar. 2. Permintaan-permintaan dan petisi kepada pemerintah. 3. Persetujuan-persetujuan rakyat. 4. Pernyataan-pernyataan dan protes-protes. Pengertian Partai Politik Sebelum beranjak pada pengertian parpol, terlebih dahulu dikemukakan pengertian Partai itu sendiri. Sigmund Neuman (1982:59) menjelaskan bahwa: Menjadi Partai dari sesuatu selalu berarti mengidentifikasikan diri dengan suatu kelompok dan membedakan diri dari kelompok lainnya. Setiap Partai pada intinya menunjukan adanya persekutuan (partnership) dengan suatu organisasi dan memisahkan diri dari organisasi lainnya dengan suatu program khusus. Penjelasan ini menunjukan bahwa definisi Partai itusendiri menunjukan adanya suasana demokratis. Bahwa sebuah Partai dapat ada dengan sungguh-sungguh jika sekurang- kurangnya ada satu kelompok lain yang bersaing (oposisi), yang membedakan Partai dengan organisasi lainnya adalah bahwa Partai mempunyai program khusus yang tidak dipunyaiorganisasi lain, seperti ikut dalam kampanye yang bertujuan
mempengaruhi kebijakan. Selanjutnya Sigmund Neumann masih tentang parpol menegaskan bahwa: Parpol adalah organisasi yang artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku Politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada menguasai kekuasaan pemerintahan dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat dan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. Dengan demikian parpol merupakan peranatara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi dan yang mengaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas. Dari pendapat di atas, parpol diartikan sebagai suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi nilai-nilai dan cita- cita yang sama yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan dan merebut kedaulatan politik melalui kekuasaan yang diperolehitu melaksanakan kebijakan- kebijakan mereka. Pendapat lainnya dikemukakan oleh Thomas H. Stevenson (Koesoemahatmadja, 1978:80) bahwa parpol adalah kelompok orang yang terorganisir untuk mengawasi pemerintah dalam menjalankan programnya dan agar anggota-anggotanya ditempatkan dalam bidang-bidang pemerintah. Jadi parpol selain mengawasi jalannya pemerintahan yang sesuai dengan program Partai juga berusaha agar anggota Partai masuk dalam jajaran birokrasi pemerintahan. Untuk lebih memahami pengertian parpol, berikut dikemukakan ciri-ciri parpol yang dikemukakan oleh Ramlan Surbakti (1992:114-115), yaitu: 1. Parpol berakar dalam masyarakat lokal, dalam arti bahwa Partai mempunyai cabang-cabang di setiap daerah;
2. Melakukan kegiatan secara terus menerus, dengan penyusunan program kegiatan yang berkesinambungan; 3. Berusaha memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan; 4. Ikut serta dalam pemilu 5. Mempunyai landasan ideologi; 6. Sebagai Pembina kesadaran nasional dan mengarahkan massa untuk mencapai kemerdekaan (dalam masyarakat yang tengah dijajah). Fungsi -fungsi Parpol Miriam Budiardjo (2006:163-164), menjelaskan mengenai fungsi parpol, yaitu: 1. Partai sebagai sarana komunikasi politik 2.Partai sebagai sarana sosialisasi politik 3.Partai sebagai sarana recruitment politik 4.Partai sebagai sarana pengatur konflik (conflict management) Partai sebagai sarana komunikasi politik berfungsi mengkomunikasikan masyarakat (mereka yang diperintah "ruled") arus ke atas terhadap pemerintah (mereka yang memerintah "ruler") artinya bahwa parpol mengakomodasikan sikap-sikap dan tuntutan masyarakat yang diagregasikan dalam kepentingan Partai terhadap pemerintah yang berkuasa, dan juga arus kebawah dalam arti bahwa parpol turut memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijakan kebijakan pemerintah. Partai sebagai sarana sosialisasi politik adalah penanaman nilai-nilai ideologi dan loyalitas kepada Negara dan Partai. Bagi bangsa Indonesia yang termasuk Negara berkembang mempunyai sifat yang heterogen dan parpol secara ideal dapat membantu peningkatan identitas nasionaldan pemupukan integrasi
nasional. Partai sebagai rekrutmen politik, yaitu proses melalui mana Partai mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untukberpartisipasi dalam proses politik. Rekrutmen dapat dilakukan terhadap siapa saja dari seluruh lapisan masyarakat. Dengan rekrutmen tersebut Partai dapat menjamin kontinuitas dan kelestariannya, juga sekaligus dapat menjadi seleksi calon-calon pemimpin bangsa. Partai sebagai sarana pengatur konflik, adalah mengatur segala potensi konflik yang ada. Dengan keadaan bangsa Indonesia yang majemuk maka perbedaan-perbedaan etnis, status sosial ekonomi dan agama mudah sekali mengundang konflik. Tetapi tidak jarang pula justruparpollah yang menjadi pemicu potensi konflik tersebut seperti terjadi pada masa orde lama. 2.2. Partai politik Dalam Negara Demokratis Negara demokratis adalah Negara yang berdasar pada prinsip-prinsip demokrasi, yang salah satunya yaitu pemerintahan yang menempatkan kedaulatan berada di tangan rakyat, maka sudah menjadi suatu keharusan jika rakyat diikutsertakan dalam kehidupan politik dan menjadi keharusan jika rakyat diikutsertakan dalam kehidupan pemerintahan dan dalam proses pembentukan kebijakan publik. Mengenai Negara demokrasi ini, Deliar Noer (1982:206) berpendapat bahwa didalam Negara demokratis dimana pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk menilai kebijaksanaan pemerintah dan Negara, oleh karena kebijaksanaan ini menentukan hidup rakyat itu. Dalam kehidupan masyarakat suatu Negara demokratis, dengan masyarakat yang begitu modern dan luas, pendapat dan aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang tak
berbekas seperti suara di padang pasir, apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada. Proses ini dinamakan penggabungan kepentingan (interest agregation). Semua kegiatan tersebut dilakukan oleh parpol. Parpol selanjutnya merumuskannya sebagai usul kebijaksanaan. Usul kebijaksanaan ini dimasukan dalam program Partai untuk diperjuangkan atau disampaikan kepada pemerintah agar dijadikan kebijaksanaan umum. Dengan demikian,tuntutan dan kepentingan masyarakat disampaikan kepada pemerintah melalui parpol. Dari penjelasan tersebut kita dapat mengetahui bahwa keberfungsianparpol akan terwujud dan terlaksana secara baik dan efektif jika berada dalam suatu Negara yang demokratis. Berkaitan dengan fungsi parpol dalam kehidupan Negara demokratis ini, Miriam Budiardjo (2001:163) menjelaskan bahwa: Parpol berfungsi juga untuk memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah. Dengan demikian terjadi arus informasi serta dialog dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas, dimana parpol memainkan peranan sebagai penghubung antara yang memerintah dan yang diperintah, antara pemerintah dan warga masyarakat. Negara demokratis, sangat menghargai adanya perbedaan antara individu dan kelompok. Namun Negara memberikan pula kesempatan politik yang sama bagi setiap individu dan kelompok untuk membentuk organisasi agar dapat mengawasi dan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Hal ini sejalan dengan pendapat Ramlan Surbakti (1999:228) bahwa setiap individu dalam Negara demokratis harus menggunakan kesempatan politik dengan menggabungkan diri ke dalam organisasi sukarela untuk bersama-sama
mempengaruhi pemerintah dan membuat kebijakan yang menguntungkan mereka. Maka dibentuklah parpol sebagai wadah aspirasi danpartisipasi dari rakyat serta merupakan penghubung antara rakyat dengan pemimpin yang menguasai pemerintahan. Dengan posisi tersebut, parpol kini dianggap sebagai barometer demokrasi, karena demokratis atau tidaknya sistem politik suatu Negara, sangat bergantung oleh ada tidaknya parpol,terlepas dari apakah berfungsi atau tidaknya parpol. Fungsi parpol menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 adalah sebagai sarana: 1. Pendidikan politik bagi anggota-anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan berNegara. 2. Penciptaan iklim yang kondusif dan program konkrit serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mensejahterakan masyarakat. 3. Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara. 4. Partisipasi politik warga Negara;dan 5. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraangender. Dari uraian di atas dapat kita pastikan bahwa pada hakikatnya, fungsi parpol adalah untuk membela kepentingan rakyat demitercapainya tujuan bersama. Selain itu, merujuk pada fungsi parpol yang dikemukakan oleh Sukarna (2008:91-116) bahwa parpol memiliki fungsi sebagai berikut: 1. Pendidikan politik (political education)
2. Sosialisasi politik (political sosialisation) 3. Pemilihan-pemilihan pemimpin politik (political selection) 4. Pemanduan pemikiran-pemikiran politik (political agregation) 5. Melakukan tata-hubungan politik (political communication) 6. mengkritik rezim yang memerintah (criticsm of regime) 7. Membina opini masyarakat (simulating public opinion) 8. Mengusulkan calon (proposing candidates) 9. Bertanggung jawab atas pemerintahan (responsibility for government) 10. Menyelesaikan perselisihan (conflict management) 11. Mempersatukan pemerintahan (unifying the government). 12. Memperjuangkan kepentingan-kepentingan rakyat (political articulation) 13. Memilih pejabat-pejabat yang akan diangkat (choosing appointive officers) . Fungsi parpol tersebut diajukan agar parpol dapat mengendalikan atau mengawasi pemerintahan dengan baik dan sesuai dengan harapan rakyat apabila parpol mampu menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Hampir setiap ahli memiliki persaman dalam menjabarkan fungsi dari parpol, selaras dengan fungsi parpol di atas, Roy C. Marcides (Ichlasul Amal, 1988:27) menguraikan bahwa: "...fungsi- fungsi parpol yaitu: 1. Representasi (perwakilan) 2. Konversi dan Agregasi 3. Integrasi (partisipasi, sosialisasi, mobilisasi) 4. Persuasi 5. Reprosi 6. Rekrutmen (pengangkatan lembaga-lembaga baru)
7. Pemilihan pemimpin 8. Pertimbangan-pertimbangan dan perumusan kebijakan 9. Kontrol terhadap pemerintah". Dalam hal ini, Roy C. Marcidis (1988:27) menempatkan fungsi Partai sebagai sarana untuk memilih pemimpin, perumusan kebijakan, kontrol terhadap pemerintah, dan pertimbangan-pertimbangan yang memang pada kenyataannya fungsi tersebut telah terlihat dengan tidak meninggalkan fungsi lainnya yang juga dijalankan, sejalan dengan semakin kompleknya harapan masyarakat terhadap parpol sebagai lembaga yang mewakili rakyat dalam politik. Terdapatnya persamaan dalam menguraikan fungsi parpol, dapat disimpulkan bahwa para ahli memandang parpol memiliki fungsi pokok yaitu sebagai sarana bagi rakyat untuk lebih menyadari tentang kehidupan politik dan pemerintahan melalui parpol. Sebuah permintaan akansangat dipengaruhi oleh sistem politik melalui sejumlah bentuk dan fungsi yang berbeda di dalam sejumlah Negara sesuai dengan sistem politik yang diterapkan di Negara itu. Dalam Negara demokratis, selain memiliki fungsi di atas, parpol juga merupakan wadah sekaligus mengantar aspirasi masyarakat yang terbagi menjadi beberapa golongan. Hal ini merujuk pada pendapat Sigmund Neumann (2000:16) bahwa "kalau dalam Negara demokrasi Partai mengaturkeinginan dan aspirasi golongan dalam masyarakat dan berusaha menyelenggarakan integrasi warga Negara ke dalam warga masyarakat hukum". Hal yang berbeda diungkapkan oleh Ramlan Surbakti (2007:117) dalam mengangkat fungsi parpol dalam Negara demokrasi selain fungsi-fungsi yang dikemukakan terdahulu, kali ini lebih menempatkan
pada bagaimana parpol berfungsi dalam menjalankan sebuah sistem politik demokrasi dan pemerintahan. Parpol dalam sistem politik demokrasi melakukan tiga kegiatan. Adapun kegiatan itu meliputi seleksi calon-calon, kampanye, dan melaksanakan fungsi pemerintahan (legislatif dan/atau eksekutif). Apabila kekuasaan untuk memerintah telah diperoleh maka, parpol itu berperan pula sebagai pembuat keputusan politik. Maka peran parpol dalam Negara demokrasi adalah sebagai wadah partisipasi rakyat dalam menggunakan hak politiknya untuk lebih menyadari dan mengawasi pemerintahan dan pada akhirnya dapat menjadi bagian dari sistem politik agar dapat menjalankan fungsi dalam lembagapemerintahan. 2.3. Partisipasi Politik Pilkada langsung yang akan diselenggrakan mulai tahun 2005 ini, tidak akan terlepas dari pentingnya partisipasi politik rakyat. Kalaupun tidak ada batasna yang jelas bahwa jumlah pemilih yang menggunakan haknya secara sah sebagai indikator keberhasilan pemilu tersebut, namun kita bisa melihat derajat partispasi politik sebagai respon atas pentingnya rekrutmen politik elit daerah. Banyak batasan yang diberikan oleh ahli-ahli politik dalam literatur- literaturnya. Salah satu definisi Partisipasi politik yang berkaitan dengan pilkada langsung ini dapat dilihat dari pendapatnya Miriam Budiardjo (2004) yang menayatakan bahwa "Kegiatan individu atau kelompok secara aktif dalam kehidupan politik , memilih pimpinan negara dan terlibat dalam mempengaruhi kebijakan publik" sebagai batasan dari partisipasi politik.13 Hal senada juga
diungkapakan oleh Herbert McClosky yang dikutip oleh Budiardjo (2004) yang berkaitan dengan sifat sukarela dan proses pemilihan penguasa. Keterlibatan secara sukarela dalam pilkada merupakan indikator positif atau negatifnya rakyat daerah sebagai warga yang mempunyai hak politik sebagai voter. Tentu saja rakyat sebagai waraga negara agar dapat berperan aktif dalam partisipasi politik perlu terpaan pendidikan politik dari berbagai agennya. Tanpa terpaan itu maka sukar untuk mendapatkan kadar partispasi politik yang baik dalam kerangka demokrasi. Bentuk partispasi politik rakyat daerah dalam pilkada langsung ini dapat dilihat dari berbagai bentuknya, mulai dari sebagai orang atau kelompok yang apolitis, pengamat, maupun partisipan14 Seperti pada dua pemilu yang lalu maka akan ada prosentasi rakyat yang apolitis dalam arti mereka yang termasuk tak acuh dalam kegiatan proses politik. Di Indonesia,presentase rakyat yang apolitis masih di bawah 30 % rata-rata. Sementara bentuk pengamat merupakan porsi yang paling banyak, yaitu mereka yang melakukan pengaruh dalam proses politik sebatas sebagai anggota organsisasi, hadir dalam kampanye, dan voter. Sementara dalam bentuk partisipan, diantaranya rakyat terlibat sebagai aktivis partai, dan kelompok kepentingan. Sebagai aktivis, pertisipasi politik rakyat sudah mengarah pada derajat menduduki jabatan-jabatan organisasi/ politik. Sifat sukarela dan terlibat dalam rekrutmen politik serta mempengaruhi kebijakan publik merupakan warna proses politik yang dapat digambarkan dalam pemilu legisltaif adan pemilu presiden secara langsung pada tahun 2004 yang lalu. Hal yang sama juga dpat diprediksikan pada pilkada langsung tahun 2005 nanti. hal ini tidak terlepas dari pengalaman praktis rakyat dalam pemilu langsung tahun
2004 tadi. Dengan tata cara dan tahapan yang relatif sama dengan pemilu presiden diperkirakan partisipasi politiknya juga tidak jauh berbeda. Namun demikian untuk menghindari antiklimaks dari partisipasi politik rtakyat daerah maka perlu media sosialisasi politik termasuk di dalamnya pendidikan politik yang memadai sehingga rakyat daerah akan merespon dalam bentuk pertisipasi politik yang memadai baik dari sudut pandang kualitas mapun kuantitasnya. Peran partai politik sebagai penyandang fungsi sosialisasi, pendidikan, partisipasi dan rekrutmen politik merupakan media yang sangat efektif dalam memicu partisipasi politik rakyat daerah. Disamping itu, peran KPUD dalam sosialisasi tahapan pilkada langsung juga berpengaruh pada tingkat partisipasi politik dalam pilkada langsung ini. Terpaan pendidikan politik dari berbagai agen dalam pilkada yang dilakukan dengan baik akan berdampak pada kontribusi partisipasi politik yang baik pula. Peran partai politik yang melakukan penjarinag calon pasangan dengan obyektif dan sesuai dengan kebutuhan rakyat dalam menentukan pempinan politik daerah, akan menarik minat rakyat daerah untuk berperan serta. 2.3.1. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik Almond menjelaskan, ada dua bentuk partisipasi politik, yaitu konvensional dan non-konvensional dilihat dari berbagai Negara dan waktunya. Pertama, partisipasi politik yangbersifat konvensional, yaitu bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern.Dan kedua, non-konvensional termasuk yang mungkin legal (seperti petisi, demonstrasi dan lain-lain) maupun yang illegal, penuh kekerasan dan revolusioner. 18 Pemberian suara (voting)
merupakan bentuk partisipasi politik yang aktif yang dipakai dihampir semua sistem politik, baik yang demokratis maupun yang otoriter. Di Negara otoriter,pemilihan umum tidak dimaksud untuk memberi kesempatan pada rakyat untuk mempengaruhikebijakan pemerintah tetapi lebih memberi kesempatan pada kaum elit yang berkuasa untukberpropaganda dan memobilisasikan rakyat.Siapa saja yang berpartisipasi politik? dibanyak Negara, pendidikan tinggi sangatmempengaruhi partisipasi politik. Biasanya dalam dunia pendidikan menginformasikan tentanghak-hak dan kewajiban politik. Selain pendidikan tinggi, Almond menjelaskan tentang posisikaum muda yang terpelajar sebagai agen yang berpartisipasi dalam politik. Kemudian perbedaanjenis kelamin dan status sosial-ekonomik yang mempengaruhi keaktifan seseorang dalamberpartisipasi. Seperti, laki-laki lebih aktif dibandingkan perempuan; orang yang berstatus sosial-ekonomi lebih tinggi lebih aktif daripada yang rendah. Bentuk partisipasi politik dalam penulisan ini, akan memakai konsep Almond tentangbentuk konvensional yaitu pemberian suara (voting) pada pemilu 2009. Apa pengertian dari sosialisasi politik? Pengertian sosialisasi politik adalah proses di mana orang belajar tentang politik dan mengembangkan orientasi pada politik. Proses tersebut hakikatnya merupakan upaya mempelajari nilai-nilai atau budaya politik masyarakat. Sosialisasi politik pada dasarnya adalah proses belajar, baik dari pengalaman maupun pola-pola tindakan. Sosialisasi politik memberikan indikasi umum hasil belajar tingkahlaku politik dan kelompok berkenaan dengan pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap-sikap politik tertentu.
Sosialsasi politik tidak hanya berlangsung pada fase anak-anak dan remaja, melainkan berlangsung sepanjang hayat. Sosialisasi politik memberikan penjelasan mengenai tingkah laku politik masyarakat, karenanya merupakan prakondisi yang diperlukan bagi aktivitas politik. 2.3.2. Sosialisasi Politik Ramlan Surbakti, (2010) Sosialisasi politik bersifat laten dan manifes. Sosialisasi politik laten berlangsung dalam transmisi informasi, nilai-nilai atau perasaan terhadap peran, input, dan output sistem sosial (misalnya keluarga) yang mempengaruhi sikap terhadap peran, input, dan output sistem politik. Sedangkan, sosialisasi politik manifes berlangsung dalam bentuk transmisi informasi, nilai- nilai atau perasaan terhadap peran, input, dan output sistem politik. Apa fungsi dari sosialisasi politik? Fungsi sosialisasi politik antara lain sebagai berikut: 1. Membentuk dan mentransmisikan kebudayaan politik suatu bangsa, 2. Memelihara kebudayaan politik suatu bangsa, 3. Mengubah kebudayaan politik suatu bangsa. Jenis-jenis sosialisasi politik dapat dikelompokkan berdasarkan metode penyampaian pesan. Dari segi metode ini, jenis sosialisasi politik terbagi menjadi Pendidikan Politik adalah proses dialogis yang bertujuan agar anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya. Hal ini biasa dilakukan melalui kegiatan kursus, kepemimpinan, diskusi, atau keikutsertaan dalam berbagai pertemuan formal maupun informal. latihan
Indoktrinasi Politik adalah proses sosialisasi yang dilakukan untuk memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat agar menerima nilai, norma, dan simbol politik. Hal ini biasanya dilakukan secara satu arah dengan menggunakan cara-cara paksaan psikologis. a. Siapa yang dapat melakukan sosialisasi politik? Sekurang-kurangnya ada enam agen sosialisasi politik, yaitu keluarga merupakan agen pertama dalam pembentukan nilai-nilai politik bagi seorang individu, b. Sekolah: Sekolah memberikan pengetahuan kepada kaum muda tentang dunia politik dan peranan mereka di dalamnya. Juga memberikan pandangan yang lebih konkret tentang lembaga-lembaga politik dan hubungan-hubungan politik. c. Kelompok pergaulan dapat berupa kelompok bermain, kelompok persahabatan, dan kelompok kerja. Melalui kelompok pergaulan orang belajar tentang menyesuaikan diri terhadap sikap-sikap atau tingkah laku yang dianut oleh kelompok. Dalam hal ini, terutama adalah organisasi-organisasi formal ataupun nonformal yang dibentuk atas dasar pekerjaan, seperti serikat-serikat kerja, serikat buruh, dan sejenisnya. Organisasi semacam itu seringkali menjadi acuan individu dalam kehidupan politik. Melalui media massa masyarakat dapat memperoleh pengetahuan dan informasi-informasi politik. Selain itu, media massa merupakan sarana ampuh untuk membentuk sikap dan keyakinan politik warga masyarakat. Kontak Politik Langsung yaitu pengalaman nyata seseorang dalam kehidupan politik. Hal ini sangat berpengaruh terhadap orientasi politik seseorang. Pandangan terhadap sistem politik yang telah ditanamkan oleh keluarga, sekolah,
kelompok pergaulan, tempat kerja, dan media massa bisa berubah oleh karena pengalaman nyata seseorang dalam kehidupan politik. 2.4. Pengertian Pendidikan Politik Adapun Pendidikan Politik itu merupakan proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika dikaitkan dengan partai politik, pendidikan politik bisa diartikan sebagai usaha sadar dan tersistematis dalam mentransformasikan segala sesuatu yang berkenaan dengan perjuangan partai politik tersebut kepada massanya agar mereka sadar akan peran dan fungsi, serta hak dan kewajibannya Sebagai manusia atau warga negara. Pendidikan politik sebagai aktifitas yang bertujuan untuk membentuk danmenumbuhkan orientasi-orientasi poltik pada individu. Ia meliputi keyakinan konsep yang memiliki muatan politis, meliputi juga loyalitas dan perasaan politik, serta pengetahuan dan wawasan politik yang menyebabkan seseorang memiliki kesadaran terhadap Persoalan politik dan sikap politik. Disamping itu, pendidikan politik ini bertujuan agar setiap individu mampu memberikan partisipasi politik yang aktif di masyarakatnya. Pendidikan politik merupakan aktifitas yang terus berlanjut sepanjang hidup manusia dan itu tidak mungkin terwujud secara utuh kecuali dalam sebuah masyarakat yang bebas.Dengan demikian pendidikan politik memiliki tiga tujuann yaitu membentuk kepribadian politik, kesadaran politik, dan parsisipasi politik. Pembentukan kepribadian politik dilakukan melalui metode tak langsung, yaitu pelatihan dan sosialisasi, serta metode langsung berupa pengajaran politik dan sejenisnya. Untuk menumbuhkan kesadaran politik ditempuh dua metode :
dialog dan pengajaran instruktif. Adapun partisispasi politik, ia terwujud dengan keikutsertaaan individu-individu - secara sukarela - dalam kehidupan politik masyarakatnya. Pendidikan politik dalam masyarakat manapun mempunyai institusi dan perangkat yang menopangnya. Yang paling mendasar adalah keluarga, sekolah, partai-partai politik dan berbagai macam media penerangan. Pendidikan politik juga memiliki dasar dasar ideologis, sosisal dan politik . bertolak dari situlah tujuan-tujuannya dirumuskan. Jika yang dimaksud dengan "Pendidikan" adalah proses menumbuhkan sisi- sisi kepribadian manusia secara seimbang dan integral, maka "Pendidikan Politik" dapat dikategorikan sebagai dimensi pendidikan, dalam konteks bahwa manusia adalah makhluk politik . sebagaimana halnya bahwa pendidikan mempunyai fungsi fungsi pemikiran moral, dan ekonomi, maka pendidikan politik juga mempunyai fungsi politik yang akan direalisasikan oleh lembaga-lembaga pendidikan. Pendidikan politik itulah yang akan menyiapkan anak bangsa untuk mengeluti persoalan social dalam medan kehidupan dalam bentuk atensi dan partisipasi, menyiapkan mereka untuk mengemban tanggung jawab dan memberi kesempatan yang mungkin mereka bisa menunaikan hak dan kewajibannya. Hal itu menuntut pendidikan anak bangsa untuk menggeluti berbagai persoalan sosial dalam medan kehidupan mereka dalam bentuk atensi dan partisipasinya secara politik, sehingga mereka paham terhadap ideologi politik yang dianutnnya untuk kemudian membelanya dan dengannya mereka wujudkan cita-cita diri dan bangsanya.
Pendidikan politik inilah yang mentransfer nilai-nilai dan ideologi politik dari generasi ke generasi, dimulai dari usia dini dan terus berlanjut sepanjang hayat. Pendidikan politik merupakan kebutuhan darurat bagi masyarakat, karena berbagai faktor yang saling mempengaruhi, dengan demikian pendidikan politiklah yang dapat membentuk perasaan sebagai warga Negara yang benar, membangun individu dengan sifat-sifat yang seharusnya, lalu mengkristalkannya sehingga menjadi nasionalisme yang sebenarnya. Ialah yang akan menumbuhkan perasaan untuk senantiasa barafiliasi, bertanggung jawab dan berbangga akan jati diri bangsa. Tuntunan ini demikian mendesak dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita, mengingat bahwa penumbuhan perasaan seperti itu menjadikan seorang warga Negara serius mengetahui hak dan kewajibannya, serta berusaha memahami berbagai problematika masyarakat. 2.4.1. Pendidikan Konstituen Pengertian konstituen di Indonesia sampai hari ini terdapat beberapa pendapat antara lain:Pemilih di daerah pemilihan, pendukung partai poitik, pemberi mandat pihak yang harusdiberi tanggung jawab, masyarakat yang harus diwakili atau kelompok sasaran yang harusdilayani oleh partai atau anggota parlemen (Konsolidasi Demokrasi, 2005). Dalam bukuini tidak akan mempersoalkan defenisi konstituen mana yang paling sah, akan tetapi lebihmemilih satu pengertian dari beberapa pengertian seperti tersebut di atas agar pembacamengetahui yang dimaksud dalam buku ini terkait dengan konstituen. Dalam buku ini, yangdimaksud Konstituen adalah Pemilih di Daerah Pemilihan.Konstituen di era reformasi memegang peran penting dalam ikut mewarnai perkembanganpartai politik. Semakin besar
konstituen yang mendukung dalam pemilihan umum legislatif,semakin besar pula partai tersebut mempunyai akses dan aset dalam kekuasaan, semakinkuat pengaruhnya di publik serta semakin stabil kepengurusan partainya. Sebaliknya, apabilapartai mendapatkan mandat yang kecil dari konstituen, semakin kecil juga pengaruh terhadap pemanfaatan akses dan aset publik, semakin kecil pengaruhnya dalam mempengaruhikebijakan publik dan rentan terhadap konfik internal partai.Sifat dukungan konstituen di Indonesia sampai saat ini masih sangat labil, karena meskisebagian besar konstituen adalah anggota partai, tetapi karakter keanggotaannya menggantung ke atas. Artinya di dalam internal partai anggota tidak memegang peran penting dalampenentuan kebijakan partai atau arah kebijakan partai lebih banyak ditentukan dari atas. Dukungan konstituen terhadap partai politik setiap saat dapat berubah tergantung kepentingan sesaat konstituen, issu aktual yang berkembang di publik dan pemahaman konstituenterhadap situasi aktual partai.Dukungan konstituen yang labil seperti tersebut di atas berpengaruh terdapat perkembangan partai politik, dimana arah perkembangannya lebih banyak dipengaruhi dari faktoreksternal, seperti: media massa yang menguasai opini publik dan money politik yangdapat memenuhi tuntutan kebutuhan pragmatisme pemilih. Sedangkan idiologi, program,kompetensi dan manajemen partai belum banyak berpengaruh terhadap arah kebijakan danperkembangan partai politik. Berangkat dari situasi di atas, maka partai politik paska Pemilu 2009 banyak belajar bahwauntuk menstabilkan perkembangan partai politik diperlukan dukungan konstituen yangstabil pula. Stabilitas dukungan konstituen hanya dapat diperoleh partai politik apabilapartai berhasil merubah orientasi politiknya dari
berorientasi pada kepentingan elit partai keorientasi melayani kepentingan konstituen baik dalam jangka pendek, menengah maupunjangka panjang. Pelayanan pada konstituen mempunyai konsekuensi pada: 1. Program partai harus disesuaikan antara idiologi partai dan aspirasi serta tuntutankebutuhan konstituen. Dengan demikian, program tersebut menjadi kongkrit, mudahdirasakan manfaatnya serta mudah diukur keberhasilannya oleh konstituen. 2. Kebijakan partai harus realistis, rasional (bisa diterima konstituen) dan dinamis sesuaidengan dinamikan aspirasi dan tuntutan kebutuhan konstituen. Dengan demikian,kebijakan tersebut di samping bermanfaat bagi konstituen, publik juga berguna untukmemperkuat dan membesarkan partai. 3. Pendayagunaan kekuasaan partai melalui kadernya yang duduk di lembaga legislatif maupun eksekutif untuk memperjuangkan aspirasi dan tuntutan kebutuhankonstituen. 4. Penyediaan ruang sebesar-besarnya bagi pengembangan maksimal potensiyang dimiliki oleh seluruh kadernya. Melalui partai, konstituen tidak hanya terwakilikepentingan politiknya, atau dapat menjadi politisi, melainkan juga dapat mengembangkan karier, usaha maupun karyanya secara maksimal. Dengan demikian banyakkepentingan konstituen terakomodir di partai. 5. Pengembangan kapasitas pengurus partai, sehingga mampu memberikan pelayanan,mengakomodir serta memperjuangkan aspirasi konstituennya secara maksimal. 6. Penyediaan suprastruktur, infrastruktur dan fasilitas lain yang memungkinkan konstituen dapat berpartisipasi secara maksimal untuk memperkuat dan
membesarkanpartai, sehingga terbangun rasa memiliki partai dari konstituen serta partai sebagaiidentitas konstituen. 7. Perbaikan struktur partai, sehingga kendala dan problem hubungan timbal balikantara partai dan konstituennya dapat diminimalisir. Struktur organisasi dibuat seramping mungkin tanpa harus mempersempit ruang dialog partai dan konstituenyang terus menerus, efektif dan berkelanjutan. 8. Perbaikan manajemen partai yang berorientasi memberikan pelayanan dan penyerapan aspirasi konstituennya secara maksimal. Tidak terlalu birokratis, kaku danberbelit-belit, tetapi juga tidak terlalu feksible, lepas kontrol dan tidak terukurkinerjanya.Di luar poin-poin seperti tersebut di atas untuk memperbaiki hubungan timbal balik antarapartai dan konstituennya, partai juga harus mengenali dengan baik konstituenya,dimana saja mereka berada dan bagaimana karakternya. Siapa saja dan dimana saja dapatdiidentifkasikan melalui data-data statistik baik yang ada di partai sendiri, Komisi PemilihanUmum, Biro Pusat Statistik, dan lembaga lain yang terkait dengan tema partai politik danparlemen. Sedangkan karakter konstituen harus selalu terus menerus dilakukan penelitian,sebab karakter konstituen dapat berubah setiap saat secara signifkan. Masing-masingkarakter konstituen mempunyai kekuatan dan kelamahan sendiri-sendiri, antara lain : 1. Kekuatan pada karakter konstituen konservatif adalah mempunyai loyalitas tinggi,tidak mudah tergoyahkan atas pilihan yang telah ditetapkan, rela berkorban (materi,waktu maupun fasilitas lain) untuk mendukung pilihannya dan dari awal pilihannya mudah dikenali oleh partai politik. Sedangkan siapa
kelemahannya adalah cenderungbekerja dengan irama dan logikanya sendiri, meremehkan pendukung lain terutamapendukung yang rasional apalagi yang pragmatis, mudah tersinggung apabilakeinginannya tidak terakomodir. 2. Pada Konstituen Rasional kekuatannya adalah dapat menjelaskan pada orang laindengan argumen yang meyakinkan, perilakunya terkendali dan dapat diprediksi, mudah dikoordinasikan, begitu sudah yakin dengan pilihannya ia akan menjadi corongpartai yang baik. Kelemahannya, selalu melemparkan pertanyaan-pertanyaan kritisyang kemudian sering menjadi pangkal kesalah pahaman, menjaga jarak dengan partai. 3. Sementara pada konstituen pragmatis kekuatannya adalah kemauannya mudahdikenali, tidak mudah tersinggung, sepak terjangnya mudah diukur. Sedangkankelemahannya adalah tidak dapat diandalkan, menentukan pilihannya di saat-saatterakhir, bekerja berdasarkan perspektinya sendiri.Karakter konstituen seperti tersebut di atas juga mengalami perubahan secara dinamissesuai dengan tuntutan kebutuhan konstituen, kondisi aktual partai politik, opini publik dankodisi sosial, ekonomi dan politik lokal, regional dan nasional. Pemilih konservatifpada pemilihan legislatif dapat berubah menjadi pemilih pragmatis maupun rasional pada pemilihankepala daerah yang diadakan 2 bulan kemudian. Begitu pula sebaliknya, pemilih rasionaldalam pemilu kepala daerah dapat berubah menjadi pemilih konservatif maupun pragmatispada pemilihan umum legislatifyang diadakan 2 bulan kemudian. Mempertimbangkan labilnya karakter konstituen, maka partai politik dalam mengenali konstituennya harus secaraterus menerus mengaktualisasikan peta konstituennya dan tentu yang
lebih baik adalahsecara terus menerus berkomunikasi dengan konstituen terutama melalui berbagai kegiatankongkrit yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh konstituennya. Dengan adanyamanfaat langsung yang dirasakan oleh konstituen baik secara jangkan pendek, jangka,menengah maupun jangka panjang, maka konstituen akan semakin menaruh kepercayaanserta pada akhirnya menjadikan partai sebagai identitas diri. Manajemen konstituen adalah satu alat bantu untuk pengelolaan konstituen yang terencana, terukur keberhasilan maupun kegagalannya dan berkem-bang dinamis sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Manajemen Konstituen bekerjaberdasarkan realitas, rasionalitas dan efektipitas. Prinsip manajemen konstituen adalahmembuka ruang seluas-luasnya bagi konstituen untuk terlibat aktif dalam menentukan arahkebijakan partai, memperkuat dan membesarkan partai, dan pengembangan diri konstituensecara maksimal. Dengan demikian konstituen tidak hanya dimanaatkan partai hanya ketikaada pemilihan umum saja dan sebaliknya partai tidak hanya dijadikan "sapi perahan" olehkonstituen saja. 2.5. Kerangka Berpikir Kebutuhan untuk melakukan hubungan dengan konstituen didasarkan pada prinsip pelayanan publik. Konstituen adalah warga Negara yang mewakili oleh seseorang legislator yang telah terpilih dalam pemilu. Bagian dari kerja seorang legislator dalam demokrasi adalah melayani konstituen dengan mewakili kepentingan mereka dalam lembaga legislatif dan dengan menyediakan hubungan langsung dengan pemerintah. Warga Negara berharap untuk memiliki kontak dengan wakil raknyat yang mereka pilih dan menganggap mereka sebagai orang
yang dapat memecahkan suatu masalah mereka dan mampu memandu mereka menjelajahi birokrasi pemerintah yang rumit. Konstituen sering disebut sebagai salah satu aspek penting yang penting dalam tugas seorang legislator (kader partai), namun ia penting karena banyak alasan dan dapat memberikan manfaat bagi konstituen, legislator, partai politik, dan masyarakat secara keseluruhan. Seorang kader partai yang secara aktif melibatkan konstituen mereka berusaha membantu menciptakan hubungan antara warga Negara dengan pemerintahan mereka. Dengan terlibat dalam masalah masalah lokal, seorang kader partai harus dapat menunjukkan kemampuan pemerintah untuk mengenai masalah masalah nyata dalam kehidupan masyarakat dan memberikan manfaat yang dapat dilihat kepada masyarakat yang mereka wakili.