BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Setiap negara memiliki tujuan masing-masing. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada alinea IV mengamanatkan tujuan negara Indonesia yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan negara dituangkan dalam Pancasila sila kelima yaitu, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Amanat memajukan kesejahteraan umum salah satunya dapat dilakukan dengan mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia. Ketahanan pangan dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan dinyatakan sebagai kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia. Ketidakmampuan manusia dalam memenuhi kebutuhannya akan menjadi sebuah ancaman bagi negara, karena pada hakikatnya manusia akan melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhannya. Kerusakan lingkungan, konversi lahan, tingginya harga bahan bakar fosil dan perubahan iklim menyebabkan semakin sempitnya lahan pertanian. Berkurangnya lahan pertanian menjadi penyebab berkurangnya produksi pangan yang akhirnya mempengaruhi ketahanan pangan suatu negara. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, negara memerlukan tambahan pangan sehingga ketergantungan pangan antarnegara akan terus berkembang. 1
Menurut Undang-Undang No 18 tahun 2012 tentang Pangan, pangan pokok adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal. Beras merupakan makanan yang umum dikonsumsi masyarakat di berbagai negara di Asia. Mayoritas masyarakat Indonesia mengkonsumsi beras sebagai makanan utama sehari-hari. Oleh karena itu kondisi produktivitas dan harga beras selalu menjadi perhatian pemerintah karena akan berdampak pada negara dan banyak orang. Berbagai kebijakan ditetapkan pemerintah untuk terus menjaga kestabilan harga beras sehingga daya beli masyarakat terus terjaga. Kestabilan harga merupakan salah satu isu yang diperhatikan pemerintah. Dalam Undang-Undang Perdagangan No 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 26 menjelaskan tentang kewajiban pemerintah untuk menjamin pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan penting yang ditetapkan oleh menteri melalui kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik serta pengelolaan ekspor dan impor. Salah satu kebijakan perberasan di Indonesia tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah yang digunakan BULOG sebagai acuan untuk menjaga kestabilan harga beras. BULOG atau Badan Urusan Logistik merupakan lembaga pangan yang bertugas menangani masalah pasca produksi, khususnya dalam bidang harga, pemasaran dan distribusi. Sebelumnya, pemerintah menetapkan harga gabah dan beras dengan instrumen harga dasar pada era orde baru. Penetapan harga dasar ditentukan oleh berbagai variabel dan formula yang berubah dari waktu ke waktu. Kebijakan harga yang tepat dan didukung oleh ketepatan kebijakan moneter dan fiskal membuat Indonesia mampu melakukan swasembada beras pada tahun 1984. Namun sejak akhir 1980-an sampai pertengahan 1990-an, produksi beras Indonesia terus menurun sehingga impor beras terus meningkat seiring peningkatan permintaan dalam negeri. Universitas Pertahanan 2
Hingga pada akhir 2001 pemerintah berhasil menata ulang kebijakan perberasan nasional yang tertuang dalam Inpres No.9 tahun 2001 tentang penetapan kebijakan perberasan. Perubahan harga dari Harga Dasar (HD) menjadi Harga Dasar Pembelian Pemerintah (HDPP) yang tertuang dalam Inpres No.9/2001 tersebut. Inpres kebijakan perberasan diperbaharui hampir setiap tahun. Akan tetapi, sejak tahun 2005, istilah HDPP diubah menjadi Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Peraturan Presiden no 48 tahun 2016 tentang Penugasan Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional dikeluarkan pemerintah sebagai kebijakan pendukung Inpres no 5 tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah. Dalam Prepres tersebut disebutkan tugas BULOG untuk menjaga keteresediaan pangan dan stabilisasi harga pangan pada tingkat konsumen dan produsen dalma rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional. Selain Indonesia, Thailand juga pernah mengeluarkan kebijakan yang mirip dengan kebijakan pemerintah Indonesia untuk membeli gabah/beras pada petani. Thailand sebagai negara yang mengandalkan ekspor beras, pada masa Perdana Mentri Yingluck Shinawatra, mengeluarkan "Rice Pledging Policy" atau kebijakan penjaminan beras dimana pemerintah membeli beras dari petani diatas harga pasar. Harga beras yang tinggi pada akhirnya meningkatkan produksi beras, tetapi disisi lain ekspor beras Thailand turun 4 juta ton per tahun pada tahun 2011 dan 2012. Penurunan ekspor ini disebabkan harga beras Thailand yang mahal, serta munculnya beras Vietnam dan India dengan harga yang lebih terjangkau. Saat ini, "Rice Pledging Policy" tidak lagi diterapkan oleh pemerintah Thailand dan pemerintah terus berupaya untuk menstabilkan harga beras. Penilaian untuk harga dasar berubah menjadi intervensi tidak langsung dalam bentuk bantuan finansial kepada produsen dan distributor. Selain itu, pemerintah Thailand juga masih berurusan dengan Universitas Pertahanan 3
hutang milyaran dolar yang muncul akibat dari program penjaminan beras sebelumnya serta stok beras dengan kualitas beragam. Fenomena yang saat ini terjadi di Indonesia, menunjukkan adanya ketimpangan harga beras dengan daya beli masyarakat sehingga menimbulkan masalah. Berdasarkan data Badan Pangan Dunia atau Food and Agriculture Organization (FAO) merilis harga beras di Indonesia dengan harga beras rata-rata internasional pada tahun 2016 lalu, harga beras dalam negeri berada di level US$ 1 /kg, kemudian harga beras internasional hanya sekitar US$ 0,4 /kg. Indonesia sendiri saat ini tercatat sebagai negara penghasil beras terbesar ketiga di dunia dengan produksi gabah sebesar 70 juta ton, dengan konversi menjadi beras sekitar 39 juta ton beras, dengan kebutuhan rata-rata beras per bulan 2,67 juta ton. Sebagai pembanding, berikut harga beras di sejumlah negara ASEAN serta negara penghasil beras dunia : Tabel 1.1 Perbandingan Harga Beras No Negara Harga 1 Kamboja US$ 0,42/kg 2 Thailand US$ 0,33/kg 3 Vietnam US$ 0,31/kg 4 Myanmar US$ 0,28/kg 5 India US$ 0.48/kg 6 Bangladesh US$ 0.46/kg 7 Pakistan US$ 0.42/kg 8 Sri Lanka US4 0.50/kg Sumber : Food and Argiculture Organization (2016) Mahalnya harga beras Indonesia senada dengan pernyataan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman yang menyayangkan harga jual beras BULOG yang lebih mahal dibandingkan dengan harga Universitas Pertahanan 4
5 pedagang. Menurut Mentan, mahalnya harga beras BULOG disebabkan rantai distribusi yang panjang. Mentan juga menambahkan, sebagai pemain besar mestinya BULOG bisa lebih efisien dengan meniadakan rantai distribusi yang terlalu panjang. Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), Arif Budimanta mengatakan perlu adanya perubahan radikal dalam proses penyerapan gabah petani oleh BULOG. Menurutnya, masih banyak pembelian yang dilakukan BULOG melalui tengkulak bukan ke petani langsung 2017). Kabupaten Kerinci adalah salah satu daerah penghasil beras terbanyak di Provinsi Jambi, akan tetapi beras hasil panen petani lebih banyak dijual kepada para tengkulak 2016). Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kerinci, Azhari megakui bahwa persoalan harga yang murah membuat petani lebih memilih menjual kepada tengkulak dibandingkan ke BULOG. Petani ingin mendapatkan harga yang tinggi sedangkan BULOG membeli dibawah harga pasaran. Selain petani Kabupaten Kerinci, petani daerah Yogyakarta juga mengalami kendala yang sama. Harga yang ditetapkan pemerintah lebih murah dibandingkan dengan menjual ke pasar 2015). Misalnya, untuk gabah kering panen (GKP) per kilogram di pasaran bisa dihargai Rp 4.000. Sedangkan di BULOG dihargai Rp 3.700 per kilogram. Petani lebih tertarik menjual gabah dan beras ke pasar ketimbang ke pemerintah. Selain karena harga beras lebih tinggi, petani juga lebih praktis menjualnya di pasar ketimbang ke BULOG. Purworejo adalah nama sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Purworejo merupakan salah satu daerah penghasil padi di Jawa Tengah. Bahkan pada bulan Maret 2017, Mentan melaksanakan panen raya dan serap gabah petani di Purworejo 2017). Berdasarkan informasi awal, staf Dinas Pertanian Peternakan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo, Bapak Medi Susilo menyatakan bahwa petani di daerah Purworejo masih banyak yang menjual padi kepada tengkulak yang kemudian diserap oleh Universitas Pertahanan
6 BULOG. Produksi padi di daerah Purworejo sendiri cenderung meningkat setiap tahun, bahkan pada tahun ini terjadi surplus produksi. Berkaitan dengan fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat masalah tersebut kedalam bentuk penelitian yang berjudul analisis kebijakan harga pembelian pemerintah dalam menjaga stabilitas harga beras mendukung ketahanan pangan daerah di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk berbagai pihak terkait khususnya pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan yang pada akhirnya berpengaruh pada ketahanan dan pertumbuhan ekonomi nasional serta keamanan nasional. 1.2 Rumusan Masalah Pada bagian latar belakang telah dijelaskan bahwa kebijakan harga pembelian pemerintah merupakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mejaga stabilitas harga beras di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat permasalahan yang terjadi seperti kurangnya minat petani menjual gabah kepada BULOG, serta mahalnya harga beras di Indonesia. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diambil suatu rumusan masalah yang akan dijadikan fokus dan perhatian dalam penelitian ini, yaitu: 1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan harga pembelian pemerintah dalam menjaga stabilitas harga beras mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Purworejo? 2. Bagaimana peran BULOG dalam menjaga kestabilan harga beras di Kabupaten Purworejo? 1.3 Tujuan dan Signifikansi Penelitian 1.3.1 Tujuan Penelitian Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : Universitas Pertahanan
7 1. Menganalisis pelaksanaan kebijakan harga pembelian pemerintah dalam menjaga stabilitas harga beras mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Purworejo. 2. Menganalisis peran BULOG dalam menjaga stabilitas harga beras mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Purworejo. 1.3.2 Signifikansi Penelitian Penelitian ini merupakan pengembangan dari ilmu ekonomi pertahanan. Profesor Purnomo Yusgiantoro menyatakan bahwa ekonomi pertahanan bersinggungan dengan ekonomi kesejahteraan. Ekonomi pertahanan memiliki hubungan yang erat dengan ruang publik yang termasuk kedaulatan, persatuan dan kesatuan suatu bangsa (Paparan Indonesia International Defense Science Seminar, 2017). Amanat memajukan kesejahteraan umum tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, kesejahteraan masyarakat bisa menjadi salah satu isu dari ekonomi pertahanan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pelaksanaan Inpres no 5 tahun 2015 dalam menjaga stabilitas harga beras mendukung ketahanan pangan. Penelitian ini ditujukan kepada pemerintah agar kebijakan yang dibuat dapat lebih tepat sasaran sehingga ketahanan pangan di Kabupaten Purworejo tercapai. 1.4 Manfaat Penelitian 1.4.1 Manfaat Teoritis Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap kebijakan pemerintah, khususnya kebijakan harga pembelian pemerintah mendukung ketahanan pangan. Universitas Pertahanan
1.4.2 Manfaat Praktis Manfaat praktis penelitian ini adalah untuk memberikan rekomendasi usulan/konsep kepada pemerintah dalam mengambil kebijakan khususnya dalam konteks ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Purworejo. 1.5 Ruang Lingkup dan Gambaran Desain Penelitian 1.5.1 Ruang Lingkup Penelitian Penelitian ini dilaksanakan dengan fokus pada Instruksi Presiden no 5 tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah di Kabupaten Purworejo. Penelitian ini kemudian ditinjau dari sisi ekonomi untuk melihat bagaimana kebijakan tersebut mampu menjaga stabilitas harga beras mendukung ketahanan pangan di kabupaten Purworejo tahun 2017. 1.5.2 Gambaran Desain Penelitian Dalam tulisan ini, penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini disusun sebagai tesis yang terdiri dari lima bab. Berikut ini adalah uraian singkat dari kelima bab yang menjadi susunan dari penelitian ini. Bab 1 Pendahuluan, merupakan bab yang menggambarkan latar belakang pengambilan judul penelitian. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, manfaat penelitian, serta ruang lingkup dan gambaran desain penelitian. Bab 2 Tinjauan Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis; merupakan bab yang menjelaskan teori dan konsep yang digunakan sebagai dasar analisis. Selain itu, pada bab ini juga menjelaskan tentang penelitian terdahulu yang akan menjadi acuan dalam penelitian ini. Pada Universitas Pertahanan 8
bagian akhir bab ini dijelaskan kerangka pemikiran yang menggambarkan alur operasional penelitian. Bab 3 Metode Penelitian, merupakan bab yang menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian. Bab ini juga menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan alat atau instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian, yang digunakan sebagai sumber data, jenis data, dan berbagai hal teknis dalam penelitian ini. Bab 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan, merupakan bab yang menggambarkan hasil penelitian secara umum dan membahas secara mendalam jawaban dari permasalahan yang ada. Bab 5 Kesimpulan dan Saran, merupakan bab yang berisi kesimpulan dan rekomendasi yang ditemukan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bab-bab sebelumnya. Universitas Pertahanan 9