Doktrin:Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Vol.1, No.1, Januari 2023 p-ISSN:2987-4866, Hal 22-29 DOI: ... Peran Hospital Bylaws Dalam Melindungi Kegiatan Yang Dilakukan Tenaga Kesehatan Di Rumah Sakit Dinias Catur Wira Kencana Khamdianingsih Program Studi Hukum Program Magister UNTAG Semarang Abstract These regulations are set forth in the rules of the game established in the Hospital specifically for the benefit of the Hospital concerned. Every hospital, in accordance with the law, has many obligations, one of which is to compile and implement hospital internal regulations or also called hospital by laws (RS Law No.44/2009 Ps.29 paragraph (1) letter r). What is meant by Hospital internal regulations (Hospital bylaws) are Hospital organizational regulations (corporate bylaws) and Hospital medical staff regulations (medical staff bylaws) which are prepared in the context of implementing good corporate governance and clinical governance good (good clinical governance). Keywords: Hospital, internal regulation, law Abstrak Peraturan-peraturan ini dituangkan dalam aturan main yang dibentuk di Rumah Sakit khusus untuk kepentingan Rumah Sakit yang bersangkutan. Setiap Rumah Sakit, sesuai dengan undang-undang mempunyai banyak kewajiban, salah satunya menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit atau disebut juga hospital by laws (UU RS No.44/2009 Ps.29 ayat (1) huruf r). Yang dimaksud dengan peraturan internal Rumah Sakit (Hospital bylaws) adalah peraturan organisasi Rumah Sakit (corporate bylaws) dan peraturan staf medis Rumah Sakit (medical staff bylaws) yang disusun dalam rangka menyelenggarakan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dan tata kelola klinis yang baik (good clinical governance). Kata Kunci : Rumah Sakit, peraturan internal, undang-undang PENDAHULUAN Rumah Sakit merupakan suatu organisasi yang sangat berbeda dan sangat unik dibandingkan dengan institusi-institusi lainnya. Organisasi Rumah Sakit sangat rumit dikarenakan mengatur semua kebijakan dan kegiatan yang terdiri dari satuan kerja yang berbeda dalam peran, tugas dan tanggung jawabnya namun harus bekerjasama dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan yang komprehensif di Rumah Sakit. Dokter dan Rumah Sakit berperan sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan, sedangkan pasien berperan sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan. Pelaksanaan hubungan antara dokter, pasien dan Rumah Sakit selalu diatur dengan peraturan-peraturan tertentu supaya terjadi keharmonisan dalam melaksanankan hubungan. Hubungan dokter dan pasien, hubungan dokter dan Rumah Sakit dan hubungan pasien dengan Rumah Sakit, dilihat dari hubungan hukumnya merupakan saling sepakat untuk mengikatkan diri dalam melaksanakan pengobatan yang dikenal sebagai perikatan (verbentenis). Pada umumnya perikatan yang digunakan sebagai hubungan hukum diatas merupakan perikatan ikhtiar (inspanning verbentenis) yang merupakan upaya seoptimal Received April 30, 2023; Revised Mei 30, 2023; Accepted Juni 14, 2023 * Dinias Catur Wira Kencana Khamdianingsih
Peran Hospital Bylaws Dalam Melindungi Kegiatan Yang Dilakukan Tenaga Kesehatan Di Rumah Sakit mungkin untuk mencapai pelayanan kesehatan bagi pasien yang diobati, bukan merupakan perikatan hasil (resultaat verbentenis). Peraturan-peraturan ini dituangkan dalam aturan main yang dibentuk di Rumah Sakit khusus untuk kepentingan Rumah Sakit yang bersangkutan. Setiap Rumah Sakit, sesuai dengan undang-undang mempunyai banyak kewajiban, salah satunya menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit atau disebut juga hospital by laws (UU RS No.44/2009 Ps.29 ayat (1) huruf r). Yang dimaksud dengan peraturan internal Rumah Sakit (Hospital bylaws) adalah peraturan organisasi Rumah Sakit (corporate bylaws) dan peraturan staf medis Rumah Sakit (medical staff bylaws) yang disusun dalam rangka menyelenggarakan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dan tata kelola klinis yang baik (good clinical governance). Untuk melindungi pasien dan masyarakat yang membutuhkan pengobatan dan dalam menghindari pelanggaran, kelalaian terhadap kewajiban pelayanan oleh dokter dan Rumah Sakit. Rumah Sakit harus mempunyai berbagai aturan dalam melindungi pasien dari praktek Rumah Sakit yang yang tidak layak beroperasi, melindungi tenaga kesehatan dari bahaya yang ditimbulkan oleh Rumah Sakit, melindungi masyarakat dari dampak lingkungan Rumah Sakit, mengendalikan fungsi Rumah Sakit ke arah yang benar, meningkatkan mutu Rumah Sakit, menselaraskan layanan di Rumah Sakit dengan program pemerintah dalam bidang kesehatan dan lain-lain. Oleh karena itu di Rumah Sakit diperlukan adanya suatu pedoman sebagai Peraturan untuk menjalankan aturan main internal yang berlaku.di rumah-sakit ada tiga satuan fungsional yang suka disebut tiga pilar yakni pemilik atau yang mewakili pemilik, direksi dan staf medis, hal ini harus ada yang mengatur dengan baik sehingga Rumah Sakit bisa memiliki good governance antara Corporate Governance dan Clinical Governance, dari itu pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Statuta Rumah Sakit atau Hospital bylaws). Juga Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 631/MENKES/SK/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan internal Staf Medis (Medical Staff bylaws) di Rumah Sakit. 1 Dengan demikian, kepentingan HBL dapat dilihat untuk kepentingan peningkatan mutu pelayanan. Dalam hal ini HBL dapat menjadi instrumen akreditasi Rumah Sakit. Rumah Sakit perlu membuat standar-standar yang berlaku baik untuk tingkat Rumah Sakit maupun untuk masing- masing pelayanan misalnya pelayanan medis, pelayananan keperawatan, administrasi dan manajemen, rekam medis, pelayanan gawat darurat, dan sebagainya. Standar-standar ini terdiri dari elemen struktur, proses, dan hasil. Adapun elemen struktur meliputi fasilitas fisik, organisasi, sumber daya manusianya, system keuangan, peralatan medis dan non-medis, AD/ ART, kebijakan, SOP/ Protap, dan program. Proses adalah semua pelaksanaan operasional dari staf/ unit/ bagian Rumah Sakit kepada pasien/ keluarga/ masyarakat pengguna jasa Rumah Sakit tersebut. Hasil (outcome) adalah perubahan status kesehatan pasien, perubahan 1 Rini Anggraeni, 2015, Manajemen Rumah Sakit: Hospital bylaws, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar. 23 Doktrin:Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik - Vol.1, No.1, Januari 2023
pengetahuan/ pemahaman serta perilaku yang mempengaruhi status kesehatannya di masa depan dan kepuasan pasien. PERMASALAHAN Belakangan ini tidak jarang keluhan masyarakat bahwa Rumah Sakit tidak melayani masyarakat dengan baik. Bahkan beberapa Rumah Sakit saat ini telah dituntut karena pelayanan yang tidak sesuai harapan. Ini bisa menjadi salah satu indikasi bahwa masih ada Rumah Sakit yang belum mempunyai aturan Rumah Sakit yang jelas, sistematis, dan rinci. Karena itu, sesuai prinsip tailor made Rumah Sakit seharusnya mempunyai peraturan internal yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Peraturan Rumah Sakit harus memenuhi berbagai kriteria antara lain dapat menjawab semua tantangan yang muncul dalam praktek kedokteran di era globalisasi, dapat menjawab semua tantangan yang muncul dalam pengelolaan Rumah Sakit, bentuk pengaturannya yang terintegrasi dengan baik, bentuk pengawasan dan pembinaannya jelas dan mengoptimalkan kinerja dalam memberdayakan potensi profesi serta institusi-institusi terkait. Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit makin berkembang terus dengan bertambahnya berbagai macam spesialisasi di bidang kesehatan. Hal ini bila tidak diatur dengan benar akan menyebabkan persinggungan tajam diantara pemilik, pihak manajemen,staf medis, tenaga kesehatan lain dan pasien yang dapat menurunkan citra pelayanan kesehatan di Rumah Sakit tersebut. Peraturan Internal tentang staf medis,dan peraturan interen lainnya di Rumah Sakit harus dibuat untuk menghindarkan berbagai masalah yang akan muncul dari semua aspek satuan fungsional baik dari hubungan dengan direksi, antara staf medis, tenaga kesehatan lainnya dan pasien, tentu saja harus mengacu kepada peraturan induknya yaitu Hospital bylaws. Dilihat dari segi hukum Hospital bylaws dapat menjadi tolak ukur mengenai ada tidaknya suatu kelalaian atau kesalahan di dalam suatu kasus hukum kesehatan. Di dalam hukum Rumah Sakit, pembuktian yang lebih rinci harus terdapat dalam Hospital bylaws. Sedangkan dari segi manajemen risiko, maka Hospital bylaws dapat menjadi alat (tool) untuk mencegah timbulnya atau mencegah terulangnya suatu risiko yang merugikan. Dengan demikian, pasien akan semakin terlindungi sesuai prinsip patient safety. Menurut Guwandi (2004) , yang dimaksud dengan hospital by laws di Negara kita secara materil by laws sebahagian sudah ada di Rumah Sakit, tetapi mungkin belum disadari keberadaannya. Dikatakan sebagian karena banyak ketentuannya belum tertulis dan berdasarkan kebiasaan- kebiasaan saja yang belum dikumpulkan dan dijadikan suatu sistematik, dengan mulai timbulnya gugatan- gugatan terhadap apa yang dinamakan "malpraktek medik", maka kini dirasakan penting untuk membuat hospital by laws secara tertulis . RUMUSAN MASALAH 1. Apa yang dimaksud dengan Hospital bylaws? 2. Apa peran dan fungsi hospital bylaws? 3. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dengan adanya hospital by laws?
Peran Hospital Bylaws Dalam Melindungi Kegiatan Yang Dilakukan Tenaga Kesehatan Di Rumah Sakit PEMBAHASAN Hospital Bylaws berasal dari dua kata, yaitu hospital (Rumah Sakit ) dan bylaws (peraturan institusi). Jadi pengertian yang sebenarnya dari hospital bylaws adalah seperangkat peraturan yang dibuat oleh Rumah Sakit (secara sepihak) dan hanya berlaku di Rumah Sakit yang bersangkutan. Tetapi dapat mengikat pihak-pihak lain seperti pasien sepanjang mereka sepakat dirawat di Rumah Sakit yang bersangkutan. Sementara berdasarakan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772 Tahun 2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (hospital bylaws) menyatakan bahwa hospital bylaws berasal dari dua buah kata yaitu hospital (Rumah Sakit) dan bylaws (pengaturan setempat atau internal). Pada hakekatnya hospital bylaws mempunyai bidang tersendiri dan juga mempunyai fungsi penting di dalam mengadakan tata tertib, kepastian hukum dan jalannya Rumah Sakit. Ia adalah "aturan main" (rules of the game) dari manajemen Rumah Sakit dalam melakukan fungsi dan tugasnya. Jika aturan dan disiplin manajemen sudah dibuat dengan baik dan juga dipatuhi, maka hospital bylaws dapat merupakan alat untuk menjalankan program manajemen risiko dan good governance dengan baik dan berhasil. Hospital bylaws adalah produk hukum yang dibuat dan ditetapkan taylor made dalam arti setiap Rumah Sakit menetapkan Hospital Bylaws secara spesifik yang mengacu pada visi, misi budaya dan lingkungan Rumah Sakit itu sendiri. Jadi jangan hanya copy paste saja mengikuti model Rumah Sakit lain yang jelas pasti berbeda dalam Hal visi, misi, budaya dan lingkungannya, kecuali pembuatan Hospital bylaws hanya sekedar memenuhi persyaratan perijinan Rumah Sakit dan terhindar dari sanksi atas pelanggaran sebagaimana diatur dalam Ps.29 ayat (2) UU Rumah Sakit.2. Hospital bylaws bukanlah suatu peraturan yang standar dan berlaku atau dapat diterapkan begitu saja bagi setiap Rumah Sakit, namun juga bukan suatu peraturan yang berisi ketentuan yang sangat individual atau bahkan bertentangan dengan hospital bylaws pada umumnya. Hospital bylaws dibuat dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama di bidang hukum perdata dan hukum ketenagakerjaan. Oleh karena itu sangat dianjurkan kepada yang berkepentingan di Rumah Sakit yang akan membuatnya untuk berkonsultasi dengan ahli hukum, terutama yang mengenal hukum kesehatan. Hospital bylaws atau peraturan internal Rumah Sakit adalah suatu produk hukum yang merupakan anggaran rumah tangga Rumah Sakit atau yang mewakili, peran, tugas dan kewenangan pemilik atau yang mewakili,peran, tugas dan kewenangan direktur Rumah Sakit ,organisasi staff medis, peran, tugas dan kewenangan staf medis. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa hospital bylaws adalah semua peraturan yang berlaku di Rumah Sakit yang mengatur segala sesuatu penyelenggaraan di Rumah Sakit tersebut. Dalam prototype hospital bylaws yang diajukan bersama oleh Ontario Hospital Association and Ontario Medical Association disebutkan secara implisit bahwa hospital bylaws terdiri dari bagian administratif (dalam arti penyelenggaraan, berkaitan dengan hospital administrator) dan bagian medical staff. Selain kedua bagian hospital bylaws tersebut, di Rumah Sakit juga dapat dibuat berbagai peraturan, keputusan dan kebijakan Rumah Sakit, 2 Suciati Marlianasyam, 2015, Manajemen Rumah Sakit Hospital By Laws, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Padang 25 Doktrin:Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik - Vol.1, No.1, Januari 2023
termasuk standar prosedur pelayanan medis, yang merupakan aturan/ ketentuan di bawah hospital bylaws. tentang bagaimana kepentingan pemilik direpresentasikan di Rumah Sakit, bagaimana kebijakan Rumah Sakit dibuat, bagaimana hubungan antara pemilik dengan manajemen Rumah Sakit dan bagaimana pula dengan staf medis, dan bagaimana hubungan manajemen dengan staf medis. Hubungan- hubungan tersebut diuraikan dalam keadaan statis dan dinamis. Hospital (medical) bylaws memberikan suatu kewenangan kepada para profesional medis untuk melakukan self- governance bagi para anggotanya, dengan cara membentuk suatu "komite medis" yang mandiri sekaligus memberikan tanggungjawab (responsibility) kepada "komite" tersebut untuk mengemban seluruh kewajiban pemastian terselenggaranya pelayanan profesional yang berkualitas dan pelaporannya kepada administrator Rumah Sakit.3 Hospital (administrative atau corporate) bylaws mengatur Hospital bylaws juga mengatur tentang upaya yang harus dilakukan guna mencapai kinerja para profesional yang selalu berkualitas dalam merawat pasiennya; utamanya melalui rambu-rambu penerimaan, review berkala dan evaluasi kinerja setiap praktisi di Rumah Sakit. Dalam rangka itu pula hospital bylaws juga dapat memerintahkan "komite medis" untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan guna mencapai dan menjaga standar serta menuju kepada peningkatan pengetahuan dan ketrampilan profesi.Akhirnya hospital bylaws juga harus merangsang timbulnya, memelihara, me-review dan menyempurnakan peraturan dan standar guna tercapainya self-governance. Self governance selanjutnya harus diikuti dengan self- regulation dan self-disciplining. Hal ini mengharuskan hospital bylaws untuk juga mengatur tentang pengawasan, sistem pelaporan dan pencatatan, sistem penilaian (peer-review, hearing, dll), dan tentu saja pemberian sanksi disiplin bagi mereka yang melanggarnya sampai pada tingkat tertentu. Dasar Hukum Perlindungan Bagi Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Dari segi persaturan perundang-undangan berupa: 1. Kepmenkes No. 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By laws). 2. Kepmenkes No. 631/MENKES/SK/IV/2005 Tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff By laws) di Rumah Sakit.\ 3. Kepmenkes No.1333/Menkes/SK/XII/1999 Tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit 4. KepMenKes No. 228/SK/III/2002 SPM RS Daerah.4 Secara hukum pembahasan mengenai Hukum Rumah Sakit (Hospital bylaws) dijelaskan sebagai berikut: a. Pidana Pertanggungjawaban dari aspek hukum pidana terjadi jika kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis di rumah sakit memenuhi tiga unsur. Ketuga unsur tersebut adalah adanya kesalahan dan perbuatan melawan hukum serta unsur lainya yang tercantum dalam ketentuan pidana yang bersangkutan. Perlu dikemukakan bahwa dalam sistem 3 Ahmad Alharis dkk., 2014, HOSPITAL SAFETY: GOVERNING BODY AND HOSPITAL BYLAWS DAN QUALITY ASSURANCE UNIVERSITAS NEGERI MALANG FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 4 HOSPITAL BY LAWS Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By-laws)
Peran Hospital Bylaws Dalam Melindungi Kegiatan Yang Dilakukan Tenaga Kesehatan Di Rumah Sakit hukum pidana kita, dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi, maka pengurusnya dapat dikenakan pidana penjara dan denda. Sedangkan untuk korporasi, dapat dijatuhi pidana denda dengan pemberatan. Ketentuan pidana (UU No.44 Tahun 2009 pasal 62-63)5. Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan rumah sakit tidak memiliki izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Apabila tindakan pidana tersebut dilakukan koorporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap koorporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda. Selain pidana denda terhadap koorporasi tersebut, koorporasi dijauhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha, dan/atau pencabutan status badan hukum. b. Merujuk pendapat Triana Ohoiwutun (2007:81), hubungan hukum ini menyangkut dua macam perjanjian yaitu perjanjian perawatan dan perjanjian pelayanan medis. Perjanjian perawatan adalah perjanjian antara rumah sakit untuk menyediakan perawatan dengan segala fasilitasnya kepada pasen. Sedangkan perjanjian pelayanan medis adalah perjanjian antra rumah sakit dan pasen untuk memberikan tindakan medis sesuai kebutuhan pasen. Jika terjadi kesalahan dalam pelayanan kesehatan, maka menurut mekanisme hukum perdata pihak pasien dapat menggugat dokter berdasarkan perbuatan melawan hukum. Sedangkan gugatan terhadap rumah sakit dapat dilakukan berdasarkan wanprestasi (ingkar janji), disamping perbuatan melawan hukum. Sikap/ tindakan semua orang yang turut terlibat dalam organisasi rumah sakit. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1367 yang berbunyi: "Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatan sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya". Tanggung jawab Rumah Sakit dalam garis besarnya dapat dibagi dalam 3 kelompok, yaitu: Perdata 1. Menyangkut personalia, termasuk sikap tindakan atau kelalaian semua orang yang terlibat dalam kegiatan rumah sakit 2. Menyangkut mutu pemberian pelayanan kesehatan (Standard of Care) di Rumah Sakit. 3. Menyangkut sarana dan peralatan yang disediakan 4. Menurut hukum kedokteran, ada 4 bentuk risiko yang harus ditanggung oleh pasien itu sendiri, yaitu: 5. Kecelakaan (accident, mishap, mischance, misadventure) 6. Risiko pengobatan (risk of treatment) 7. Kesalahan penilaian profesional (error of clinical judgment) 8. Kelalaian pasien (contributory negligence). Pertanggungjawaban Rumah Sakit dari aspek hukum administratif berkaitan dengan kewajiban atau persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh rumah sakit khususnya untuk mempekerjakan tenaga kesehatan di Rumah Sakit. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menentukan antara lain kewajiban untuk memiliki kualifikasi 5HOSPITAL BYLAWS DI INDONESIA (STATUTA RUMAH SAKIT) bylaws/) 27 Doktrin:Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik - Vol.1, No.1, Januari 2023
minimum dan memiliki izin dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Selain itu UU Kesehatan menentukan bahwa tenaga kesehatan harus memenuhi kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan dan standar prosedur operasional. Jika Rumah Sakit tidak memenuhi kewajiban atau persyaratan administratif tersebut maka berdasarkan Pasal 46 UU RS, Rumah Sakit dapat dijatuhi sanksi administratif berupa teguran, teguran tertulis, tidak diperpanjang izin operasional, dan/ atau denda dan pencabutan izin.6 KESIMPULAN DAN SARAN Setiap Rumah Sakit memiliki struktur organisasi atau kepemimpinan untuk mendukung kegiatan operasional dan memberikan pelayanan. Kegiatan tersebut diawasi oleh governing body atau dewan pengawas yaitu unit terorganisasi yang bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan dan objektif Rumah Sakit, menjaga penyelenggaraan asuhan pasien yang bermutu, dengan menyediakan perencanaan serta manajemen institusi. Dewan pengawas dalam menjalankan tugasnya harus bersungguh-sungguh karena dewan pengawas yang dipilih harus mementingkan kepentingan Rumah Sakit diatas kepentingan yang lain. Dewan pengawas Rumah Sakit mempunyai tanggung jawab terhadap seluruh komponen dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit. Penyelenggaraan Rumah Sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan memerlukan pedoman atau aturan yang dibuat oleh masing-masing Rumah Sakit yang bersangkutan (hospital bylaws) atau yang lebih dikenal dengan peraturan internal Rumah Sakit (hospital bylaws) adalah peraturan organisasi Rumah Sakit (corporate bylaws) yang disusun dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Rumah Sakit yang baik (good corporate governance) dan tata kelola klinis yang baik (good clinical governance). Hospital bylaws Rumah Sakit berbeda dengan rumah sakit lain karena faktor dari rumah sakit yang berbeda-beda. Hospital bylaws merupakan acuan dan pedoman bagi kelangsungan penyelenggaraan rumah sakit. Keberadaan Hospital bylaws memegang peranan penting sebagai tata tertib dan menjamin kepastian hukum di rumah sakit. Ia adalah rules of the game dari dan dalam manajemen Rumah Sakit. Apabila dikaji uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hospital bylaws memiliki peran yang besar dalam menertibkan penyelenggaraan layanan medis 6 HOSPITAL BY LAWS DIVISI BIOETIKA DAN HUMANIORA FK USU 2009 Hospital Bylaws menurut UU Rumah Sakit
Peran Hospital Bylaws Dalam Melindungi Kegiatan Yang Dilakukan Tenaga Kesehatan Di Rumah Sakit di sebuah Rumah Sakit, yang berarti pula merupakan upaya untuk mencegah terjadinya kasus medikolegal. Bahkan bukan hanya sengketa medis antara pemberi layanan dengan penerima layanan medis saja yang dicegah, melainkan juga sengketa hukum antara manajemen Rumah Sakit dengan dokter pemberi layanan medis atau antar para pemberi layanan medis di Rumah Sakit tersebut. Hospital bylaws bukanlah suatu peraturan yang standar dan berlaku atau dapat diterapkan begitu saja bagi setiap rumah sakit, namun juga bukan suatu peraturan yang berisi ketentuan yang sangat individual atau bahkan bertentangan dengan hospital by-laws pada umumnya. Hospital bylaws dibuat dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama di bidang hukum pidana, perdata dan administrasi. Oleh karena itu sangat dianjurkan kepada yang berkepentingan di Rumah Sakit yang akan membuatnya untuk berkonsultasi dengan ahli hukum, terutama yang mengenal hukum kesehatan. DAFTAR PUSTAKA Rini Anggraeni, 2015, Manajemen Rumah Sakit: Hospital bylaws, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar. Suciati Marlianasyam, 2015, Manajemen Rumah Sakit Hospital By Laws, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Padang. Ahmad Alharis dkk., 2014, HOSPITAL SAFETY: GOVERNING BODY AND HOSPITAL BYLAWS DAN QUALITY ASSURANCE UNIVERSITAS NEGERI MALANG FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT HOSPITAL BY LAWS DIVISI BIOETIKA DAN HUMANIORA FK USU 2009 HOSPITAL BY LAWS Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By-laws) HOSPITAL BYLAWS DI INDONESIA (STATUTA RUMAH SAKIT) 29 Doktrin:Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik - Vol.1, No.1, Januari 2023