The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence (2020) 1(2), 163-196 ISSN Online 2746-0371 ISSN Print 2746-2110 Published by the Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia Available online at International Legal Perspective on the Implementation of the Death Penalty Case Study of Mary Jane Fiesta Veloso Amanda Ima Saputri Universitas Dr Soetomo SURABAYA, INDONESIA ABSTRACT Mary Jane, a citizen from the Philippines, was arrested on April 25, 2010 by the police at Adi Sutjipto Airport, Yogyakarta, for her efforts to smuggle 2.6 kilograms of Heroin. In this case, finally in October Marry Jane was sentenced to death by the Sleman District Court on charges of violating Article 114 paragraph 2 of Law Number 35 Year 2009 Regarding Narcotics. Mary Jane sent clemency, which was rejected by President Jokowi. Mary Jane then tried to submit the Judicial Review (PK) and the PK session where the Sleman District Court decided to forward the Mary PK to the Supreme Court (MA). From this there are the main issues raised in this paper namely how international legal review responds to the death penalty that still occurs in several countries, especially Indonesia in Narcotics crime cases and what is the legal basis for the death sentence for drug dealers. The purpose of writing this paper is to increase knowledge of the legality of the death penalty in terms of human rights and international law. This writing uses a research method conducted by studying and analyzing legal materials and related legal issues. Through international legal instruments as in Article 3 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), Article 6 paragraph (1) of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and in the Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights which are protocols additional to the ICCPR which obliges participating countries to ban the implementation of the death penalty and abolish the death penalty. However, the results of the study show that the application of the death penalty for Narcotics crimes must be carried out to protect the public by capital
164 | International Legal Perspective on the Implementation of the Death Penalty punishment for Narcotics offenders which does not conflict with human rights and international conventions of civil and political rights so that the death penalty can be applied in Indonesia. KEYWORDS: Execution, Drugs, Death Penalty, International Law, Mary Jane ABSTRAK Mary Jane warga negara asal Filipina, pada 25 April 2010 ditangkap oleh kepolisian di Bandar Udara Adi Sutjipto, Yogyakarta, atas usahanya menyelundupkan 2,6 kilogram Heroin. Atas kasus ini akhirnya pada bulan Oktober Marry Jane divonis mati oleh Pengadilan Negeri Sleman dengan dakwaan melanggar Pasal 114 ayat 2 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pihak Mary Jane mengirimkan grasi, yang ditolak oleh Presiden Jokowi. Mary Jane lalu mencoba mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dan sidang PK di mana Pengadilan Negeri Sleman memutuskan meneruskan PK Mary ke Mahkamah Agung (MA). Dari hal tersebut terdapat pokok permasalahan yang diangkat dalam paper ini yaitu bagaimana tinjauan hukum internasional menanggapi hukuman mati yang masih terjadi di beberapa negara terutama Indonesia dalam kasus kejahatan Narkotika dan apa dasar hukum untuk vonis hukuman mati bagi para pengedar narkoba. Tujuan penulisan paper ini yaitu agar dapat menambah pengetahuan atas legalitas penjatuhan hukuman mati dilihat dari hak asasi manusia serta hukum internasional. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa bahan-bahan hukum dan isu-isu hukum yang terkait. Melalui instrumen hukum internasional seperti dalam Pasal 3 Universal Declaration of Human Rights (UDHR), Pasal 6 ayat (1) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan dalam Second Optional Protocol to The International Covenant on Civil and Political Rights yang merupakan protokol tambahan dari ICCPR dimana mewajibkan negara pesertanya untuk melarang pelaksanaan hukuman mati dan menghapuskan hukuman mati. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukuman mati bagi kejahatan Narkotika harus dilakukan untuk melindungi masyarakat dengan menghukum mati bagi pelaku kejahatan Narkotika yang mana hal itu tidak bertentangan dengan hak asasi dan konvensi internasional hak sipil dan politik sehingga hukuman mati dapat diterapkan di Indonesia. KATA KUNCI: Eksekusi, Narkoba, Hukuman Mati, Hukum Internasional, Mary Jane
165 | THE DIGEST: JOURNAL OF LEGISPRUDENCE AND JURISPRUDENCE I. PENDAHULUAN Hukuman mati di Indonesia sudah diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan salah satu hukuman paling berat yang dijalankan seorang terpidana dengan cara menghilangkan nyawa terpidana. Dan Indonesia adalah negara yang masih memberlakukan hukuman mati sebagai pidana terberat dalam sistem hukumnya. 1 Terbukti hukuman mati sudah berlangsung sejak masa pemerintahan Soeharto hingga sekarang sudah masa pemerintahan Jokowi. Padahal, hukuman mati merupakan salah satu hukuman yang mengingkari hak untuk hidup yang sudah diatur dalam hukum internasional. Hukum Internasional mengatur bahwa tidak seorangpun dapat diambil nyawanya secara sewenang-wenang termasuk dalam pelaksanaan hukuman mati bagi seseorang. Hal tersebut diatur didalam beberapa instrumen hukum internasional seperti dalam Pasal 3 Universal Declaration of Human Rights (UDHR), Pasal 6 ayat (1) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan dalam Second Optional Protocol to The International Covenant on Civil and Political Rights. Ini merupakan protokol tambahan dari ICCPR yang mewajibkan negara pesertanya untuk melarang pelaksanaan hukuman mati dan menghapus kan hukuman mati. Eksekusi mati yang ada di Indonesia sendiri menjadi bumerang bagi Indonesia karena banyak yang menaruh kritik terhadap Indonesia atas adanya hukuman mati, baik dalam negara Indonesia maupun sorotan dunia Internasional. Hal ini dikarenakan banyak nya warga negara asing yang menjadi makanan Indonesia untuk mengikuti aturan hukuman mati di Indonesia yang mana banyak menimbulkan reaksi baik itu 1 Elmar Lubis, 2012, "Perkembangan Isu Hukuman Mati di Indonesia", Jurnal Opinio Juris, Vol 4, hlm. 17
166 | International Legal Perspective on the Implementation of the Death Penalty berdiplomasi dengan Indonesia maupun dengan kritikan yang menjatuhkan nama Indonesia. Disamping itu ada beberapa negara yang masih menerapkan hukuman mati yaitu: a) 68 negara masih menerapkan hukuman mati (termasuk Indonesia); b) 88 negara telah menghapuskan hukuman mati untuk semua kategori kejahatan; c) 1 negara telah menghapuskan hukuman mati untuk kejahatan biasa dan dikhususkan untuk kejahatan tertentu dimana kejahatan itu adalah kejahatan luar biasa; d) 30 negara melakukan moratorium untuk tidak menerapkan hukuman mati.2 Diantara reaksi pihak luar atas berlakunya hukuman mati di Indonesia adalah permintaan untuk menghapus hukuman mati tersebut karena hukuman mati dianggap tidak dapat diubah jika terjadi kesalahan dalam proses peradilannya. Vonis ini pun lantaran dasar bukti-bukti kerap berpotensi disalahgunakan didapatkan melalui penyiksaan dan kualitas pendampingan hukum yang tidak juga sering kali bersifat diskriminatif karena ditimpakan kepada orang-orang dengan latar belakang sosio-ekonomi kurang diuntungkan atau minoritas. Termasuk individu yang memiliki akses terbatas pada perwakilan hukum, atau mereka yang dirugikan oleh sistem peradilan pidana di suatu negara. layak. Hukuman mati Hukuman mati juga perlu dihapuskan karena dinilai tidak memiliki relevansi dalam mengurangi kejahatan. Justru, angka kejahatan di negara yang menghapus hukuman mati mengalami penurunan. Salah satu contoh tersebut dapat dilihat di Kanada. Pada 2008, tingkat pembunuhan di negara tersebut berkurang 50 persen dibandingkan tahun 1976 ketika hukuman mati dihapus. Katena sampai sekarang tidak ada data yang membuktikan bahwa hukuman mati lebih efektif dalam mengurangi kejahatan daripada penjara seumur hidup. Selain itu, penghapusan hukuman mati dapat memudahkan diplomasi Indonesia dalam membebaskan WNI yang terkena vonis mati di luar negeri. Namun kenyataannya hingga saat 2 Ibid, hlm 33
167 | THE DIGEST: JOURNAL OF LEGISPRUDENCE AND JURISPRUDENCE ini Indonesia sudah mengantongi beberapa terpidana yang siap menunggu giliran hukuman mati. Salah satu terpidana yang terkenal karena sempat "lolos" dari daftar eksekusi mati gelombang III yaitu Marry Jane Fiesta Veloso atau kerap dikenal dengan nama Marry Jane. Mary Jane adalah perempuan berusia 31 tahun asal Bulacan, Filipina, yang ditangkap kepolisian di Bandar Udara Adi Sutjipto, Yogyakarta, pada 25 April 2010 atas usahanya menyelundupkan 2,6 kilogram Heroin. Atas kasus ini akhirnya pada bulan Oktober Marry Jane divonis mati oleh Pengadilan Negeri Sleman dengan dakwaan melanggar Pasal 114 ayat 2 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Setelah Kasasi, terpidana mati tidak mengajukan ke PK tetapi pihak Mary Jane mengirimkan grasi, yang mana hal itu ditolak oleh Presiden Jokowi. Mary Jane lalu mencoba mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dan sidang PK di mana Pengadilan Negeri Sleman memutuskan meneruskan PK Mary ke Mahkamah Agung (MA). Menurut keterangan kuasa hukumnya, Agus Salim, Mary Jane diperkenalkan oleh seorang perempuan bernama Kristine oleh sang suami di Filipina. Saat itu, perempuan tersebut baru saja kembali bekerja dari Dubai sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW). Mary kemudian memutuskan pulang ke Filipina karena nyaris diperkosa oleh majikannya di Dubai. Setelah berkenalan dengan Kristin, Mary diajak untuk pergi ke Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur, Mary menerima tas, tiket serta uang saku US$500. Tas tersebut rencananya dibawa ke Yogyakarta di mana seseorang semestinya datang dan menjemput Mary. Namun, sebelum menyerahkan kopernya, Veloso keburu ditangkap pihak keamanan. Fakta tersebut ditolak oleh majelis hakim dengan dalih kalau Mary Jane sempat mengintip ke dalam tas yang diberikan oleh Mary Christine Guilles Passadila. Saat itu, dalam penilaian hakim, ia sudah melihat ada sayatan untuk menyimpan heroin. Mary Jane yang tidak mahir berbicara bahasa Inggris karena satu-satunya yang ia kuasai adalah Tagalog justru saat persidangan berlangsung ia didampingi penerjemah yang diketahui masih bersekolah di Sekolah
168 | International Legal Perspective on the Implementation of the Death Penalty Tinggi Ilmu Bahasa sehingga mereka melakukan percakapan dalam bahasa Inggris dan terbentur di sana. Mary Jane sudah meminta diberikan juru bahasa yang bisa bahasa Tagalog, namun tidak diketahui alasan tidak dikabulkannya permintaan tersebut. Hal inilah yang telah melanggar prinsip hak asasi terdakwa di depan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 53 KUHAP. Mary Jane melalui Polda Daerah Istimewa Yogyakarta diberikan penasihat hukum yang baru datang pada hari kedua pemeriksaan hanya untuk menandatangani BAP yang isinya tidak diketahui Mary Jane. Pada tahap persidangan pun, Mary Jane tidak mendapatkan pembelaan, saksi, maupun pembuktian apapun. Sebelumnya, Mary Jane sempat diisukan akan mengalami eksekusi bersama terpidana mati kasus narkotika Bali Nine, namun hingga saat ini eksekusi mati Mary Jane tertunda. Mary Jane sempat menulis surat pribadi untuk Jokowi pada 16 April 2015 agar memberinya pengampunan. Akhirnya Jokowi menunda eksekusi atas Mary Jane setelah pemerintah Filipina mengirim surat padanya. Pemerintah filipina memerlukan keterangan Mary Jane untuk penyelidikan Maria Kristina Sergio yang diduga merekrut Mary Jane dalam jaringan perdagangan Narkoba. Maka dari itu untuk sementara Mary Jane bisa lepas dari eksekusi regu tembak yang pada awalnya dijadwalkan pada tanggal 29 April 2015 di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Hingga kini nasib Mary Jane memang belum jelas tetapi Mary Jane sudah masuk dalam terpidana mati selanjutnya. Ketua Badan Pengurus SETARA Institute for Democracy and Peace, Hendardi menyatakan bahwa penundaan eksekusi Mary Jane Fiesta Veloso patut diapresiasi namun perubahan sikap tersebut menyiratkan bahwa peradilan Indonesia masih buruk dan tidak adil dalam memenuhi standar peradilan sebagaimana ditetapkan Konvensi Internasional Hak Asasi Manusia (HAM). 3 Hendardi menilai bahwa penundaan eksekusi tersebut tidak menunjukan 3 Xena Dora Thea Bening. 2016. JURNAL KAJIAN TERHADAP PENUNDAAN EKSEKUSI MATI TERPIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA (Studi Kasus Mary Jane Fiesta Veloso). UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA FAKULTAS HUKUM
169 | THE DIGEST: JOURNAL OF LEGISPRUDENCE AND JURISPRUDENCE pembelaan Presiden Joko Widodo atas kemanusiaan yakni hak hidup, karena delapan (8) terpidana lainnya tetap dieksekusi. Ia menambahkan bahwa persoalan narkoba tidak akan selesai setelah eksekusi mati dilakukan namun diperlukan sebuah aspek pencegahan dan reformasi kepolisian dalam menangani narkoba. Penundaan eksekusi mati terhadap Mary Jane yang disebabkan munculnya proses hukum di Filipina tersebut menuai tanggapan dari berbagai kalangan, baik reaksi tanggapan yang mendukung maupun yang mengkritik tindakan tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diketahui permasalahan bagaimana tinjauan hukum internasional menanggapi hukuman mati yang masih terjadi di beberapa negara terutama Indonesia dalam kasus kejahatan Narkotika khususnya dalam studi kasus Mary Jane meskipun dalam pernyataannya Mary Jane dijebak sebagai alat perdagangan manusia dan apa dasar hukum untuk vonis hukuman mati bagi para pengedar narkoba itu. II. HASIL DAN PEMBAHASAN A. Eksistensi Pidana Mati di Indonesia atas Kejahatan Narkotika Sanksi pidana yang berlaku di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu Pasal 10 yang mengatur bahwa pidana dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan pidana denda sedangkan Pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. 4 Oleh karena itu berdasarkan pembahsan sebelumnya maka bagian dari pidana pokok yaitu Pidana mati adalah pidana yang terberat menurut perundang- undangan pidana Indonesia dan merupakan sejenis pidana yang 4 Moeljatno, 2008, KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Cetakan 27, PT Bumi Aksara: Jakarta, hlm. 5.
170 | International Legal Perspective on the Implementation of the Death Penalty merampas kepentingan umum yaitu jiwa atau nyawa manusia. 5 jenis pidana yang terberat Hukuman mati dibandingkan dengan pidana lainnya, karena dengan pidana mati terenggut nyawa manusia untuk mempertahankan hidupnya. 6 Pidana mati sendiri sering kali disebut sebagai hukum istimewa.7 juga merupakan Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongangolongan sebagaimana terlampir dalam Undang- Undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Segala kegiatan mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan atau menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang- undangan merupakan bentuk tindak pidana narkotika.8 Tindak pidana yang termasuk tindak pidana narkotika diatur dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Bentuk perumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dikelompokan menjadi empat (4) bagian, yaitu dalam bentuk tunggal (penjara atau denda saja), bentuk alternatif (pilihan antara penjara atau denda), bentuk kumulatif (penjara dan denda), dan bentuk kombinasi/campuran (penjara dan/atau denda). 5 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm 89 6 Komariah Emong SuparDjaja,"Permasalahan Pidana Mati di Indonesia," dalam Jurnal Legislasi Indonesia,Vol 4, No. 4 Desember 2007. hlm 19. 7 Andi Hamzah dan A. Sumangelipu. Pidana Mati di indonesia. Jakarta : Ghalia indonesia 1985. Hlm 11. 8 H Siswanto S. 2012. Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009). Cetakan Pertama, PT Rineka Cipta:Jakarta, hlm. 21.
171 | THE DIGEST: JOURNAL OF LEGISPRUDENCE AND JURISPRUDENCE Ada beberapa kalangan yang setuju dengan pelaksanaan hukuman mati, karena berpendapat hukuman mati bisa menimbulkan efek jera, sehingga seseorang akan berpikir ulang untuk melakukan kejahatan atau perbuatan serupa. Tetapi juga orang berpendapat, bahwa pelaksanaan hukuman mati adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia, sehingga penghapusan (abolisi) Hukuman Mati dari sistem hukum di Indonesia harus segera mungkin dilakukan.9 Setiap negara wajib melindungi warga negara yang diatur dalam hukum internasional yang merupakan bentuk diplomatic protection. ternyata banyak Namun setiap negara juga wajib mematuhi dan menghargai UndangUndang negara lain. Tidak ada satupun kepala negara yang tidak melindungi warga negaranya (State Rensponsibility) di negara lain apalagi warga negara yang akan dijatuhi hukum mati. Berdasarkan hukum Internasional, hukuman mati hanya bisa diterapkan pada jenis kejahatan paling serius yakni seperti halnya Genosida, terorisme dan kejahatan terhadap kemanusiaan lainnya. Keberadaan hukuman mati bukan hanya menjadi sebuah permasalahan yang terjadi di Indonesia namun juga terjadi di banyak. Negara lainnya. Hal ini dapat dilihat dari pendapat Von Henting yang secara terang-terangan menolak mengenai keberadaan lembaga pidana mati. Beliau berpendapat, ada pengaruh yang kriminogen dari pada hukuman mati ini terutama disebabkan karena Negara telah memberikan suatu contoh yang buruk dengan pemberlakuan hukuman mati tersebut sebenarnya Negaralah yang berkewajiban untuk mempertahankan nyawa manusia, dalam keadaan yang bagaimanapun.10 Hukuman mati di Indonesia telah menjadi bagian dari sistem hukum Indonesia sejak sebelum kemerdekaan pada tahun 1945, dan diterapkan atas serangkaian jenis kasus kejahatan seperti dalam 9 Tim Kerja Di Bawah Pimpinan Andi Hamzah, Perumusan Harmonisasi Hukum Bidang Penyerasian KUHAP dengan KUHP Baru, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 1998/1999, hlm. 92 10 Djoko Prakoso & Nurwachid, Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm.12
172 | International Legal Perspective on the Implementation of the Death Penalty kasus pembunuhan dengan sengaja dan berencana, kejahatan terkait narkoba (memproduksi, memproses, mengekstraksi, mengubah, atau menyediakan narkotika), dan tindak kejahatan terorisme. Berdasarkan Hukum Internasional, hukuman mati hanya dapat diterapkan pada kejahatan yang paling serius yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM berat, seperti halnya Genosida (Genocide), Kejahatan (Crimes Against Humanity), Kejahatan Perang (Crimes of War) dan Agresi (Agression). Didalam sistem hukum positif Indonesia ancaman penjatuhan sanksi Hukuman Mati dimuat dalam serangkaian tindak kejahatan yang termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa (extraordinary crime) seperti Tindak Pidana Korupsi yang menyebabkan kerugian materiil secara besar-besaran kepada negara, Tindak pidana Narkotika, Tindak Pidana Terorisme, dan pelanggaran HAM Berat (Pembunuhan dengan sengaja dan berencana). terhadap Kemanusiaan Pelaksanaan eksekusi mati tersebut memberikan dampak yang kurang baik dalam menjamin penegakkan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Dilihat dari beberapa kasus yang telah ada sebelumnya yang memiliki ancaman sanksi Hukuman mati baik itu yang berkaitan dengan terorisme, narkotika, dan pembununan dengan sengaja dan berencana, maka kasus yang paling dominan yakni kasus yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika. Hukuman mati memiliki turunan pelanggaran HAM serius lainnya, yaitu pelanggaran dalam bentuk tindak penyiksaan (psikologis), kejam dan tidak manusiawi. Hal ini bisa terjadi karena umumnya rentang antara vonis hukuman mati dengan eksekusinya berlangsung cukup telah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan dan mengadopsinya menjadi UU Anti Penyiksaan No.5/1998. tindak pidana lama. Tragisnya Indonesia sendiri Penerapan hukuman mati di Indonesia juga bertentangan dengan perkembangan peradaban bangsa-bangsa di dunia saat ini. Penghapusan hukuman mati baik melalui mekanisme hukum atau politik di Indonesia dapat meninggikan martabat Indonesia di mata
173 | THE DIGEST: JOURNAL OF LEGISPRUDENCE AND JURISPRUDENCE komunitas internasional. Didalam konteks politik hukum Indonesia, hukuman mati harus ditolak karena: 1. Karakter reformasi hukum positif Indonesia masih belum menunjukkan sistem peradilan yang independen, imparsial, dan aparatusnya yang bersih. Bobroknya sistem peradilan bisa memperbesar peluang hukuman mati lahir dari sebuah proses yang salah. 2. Dari kenyataan sosiologis, tidak ada pembuktian ilmiah hukuman mati akan mengurangi tindak pidana tertentu. Artinya hukuman mati telah gagal menjadi faktor determinan untuk menimbulkan efek jera, dibandingakan dengan jenis hukuman lainnya.. 3. Praktek hukuman mati di Indonesia selama ini masih bias kelas tidak pernah dan diskriminasi, dimana hukuman mati menjangkau pelaku dari kelompok elit yang tindak kejahatannya umumnya bisa dikategorikan sebagai kejahatan serius/luar biasa. Para pelaku korupsi, pelaku pelanggaran berat HAM dengan jumlah korban jauh lebih banyak masih dan merugikan ekonomi orang banyak tidak pernah divonis mati. 4. Penerapan hukuman mati juga menunjukkan wajah politik hukum Indonesia yang kontradiktif. Salah satu argumen pendukung hukuman mati adalah karena sesuai dengan hukum positif Indonesia. Padahal semenjak era reformasi/transisi politik berjalan telah terjadi berbagai perubahan hukum dan kebijakan negara. Meski hukuman mati masih melekat pada beberapa produk hukum nasional, namun reformasi hukum juga menegaskan pentingnya hak untuk hidup. Pasal 28I ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945 (Amandemen Kedua) menyatakan: "hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan umum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun". Dilihat dari beberapa peraturan dan perundang-undangan yang ada, Tercatat masih terdapat 11 perundang-undangan yang
174 | International Legal Perspective on the Implementation of the Death Penalty memasukkan sanksi penjatuhan hukuman mati, sehingga hal ini bertentangan dengan semangat Konstitusi yang telah ada sebelumnya. 5. Sikap politik pemerintah terhadap hukuman mati bersifat lalu pemerintah mengajukan ambigu. Beberapa waktu permohonan secara gigih kepada pemerintah Arab Saudi, Malaysia, dan Singapura untuk tidak menjalankan hukuman mati kepada warga negara Indonesia, dengan alasan kemanusiaan Praktek eksekusi mati yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada awal masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla menegaskan bahwa Indonesia masih bersikap teguh untuk mempertahankan kebijakan hukuman mati. Sementara itu daftar terpidana mati yang terancam dieksekusi masih cukup panjang. Di berbagai aturan perundang- undangan cakupan penggunaan hukuman mati di Indonesia bisa dibilang sangat luas dan tidak sesuai dengan kecenderungan norma internasional yang berlaku saat ini. Hukuman mati masih diterapkan untuk kejahatan kejahatan yang tidak melibatkan kekerasan fisik yang brutal seperti kejahatan ekonomi (korupsi), narkotika, kejahatan politik, dan sebagainya. Langkah mundur lainnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi dalam judicial review UU Anti Narkotika yang menyatakan bahwa hukuman mati bersifat konstitusional meskipun Pasal 28I ayat (1) Undang-undang Dasar (Amandemen Kedua) menyatakan bahwa hak hidup tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable rights). Indonesia merupakan negara yang telah mengaksesi Kovenan Sipil dan Politik pada tanggal 23 Februari 2006, namun hingga kini belum juga mengajukan laporan awal kepada Komite HAM. Dalam pembahasan soal laporan tersebut, tidak tertutup kemungkinan Komite HAM akan mempersoalkan praktek hukuman mati di Indonesia mengingat baru dikeluarkannya resolusi Majelis Umum PBB soal moratorium. Sebelumnya ada pihak luar, Uni Eropa yang mencoba melakukan komunikasi dengan Pemerintah RI untuk paling tidak melakukan moratorium dalam 5. Sikap politik pemerintah terhadap hukuman mati bersifat lalu pemerintah mengajukan ambigu. Beberapa waktu permohonan secara gigih kepada pemerintah Arab Saudi, Malaysia, dan Singapura untuk tidak menjalankan hukuman mati kepada warga negara Indonesia, dengan alasan kemanusiaan Praktek eksekusi mati yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada awal masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla menegaskan bahwa Indonesia masih bersikap teguh untuk mempertahankan kebijakan hukuman mati. Sementara itu daftar terpidana mati yang terancam dieksekusi masih cukup panjang. Di berbagai aturan perundang- undangan cakupan penggunaan hukuman mati di Indonesia bisa dibilang sangat luas dan tidak sesuai dengan kecenderungan norma internasional yang berlaku saat ini. Hukuman mati masih diterapkan untuk kejahatan kejahatan yang tidak melibatkan kekerasan fisik yang brutal seperti kejahatan ekonomi (korupsi), narkotika, kejahatan politik, dan sebagainya. Langkah mundur lainnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi dalam judicial review UU Anti Narkotika yang menyatakan bahwa hukuman mati bersifat konstitusional meskipun Pasal 28I ayat (1) Undang-undang Dasar (Amandemen Kedua) menyatakan bahwa hak hidup tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable rights). Indonesia merupakan negara yang telah mengaksesi Kovenan Sipil dan Politik pada tanggal 23 Februari 2006, namun hingga kini belum juga mengajukan laporan awal kepada Komite HAM. Dalam pembahasan soal laporan tersebut, tidak tertutup kemungkinan Komite HAM akan mempersoalkan praktek hukuman mati di Indonesia mengingat baru dikeluarkannya resolusi Majelis Umum PBB soal moratorium. Sebelumnya ada pihak luar, Uni Eropa yang mencoba melakukan komunikasi dengan Pemerintah RI untuk paling tidak melakukan moratorium dalam 1945
175 | THE DIGEST: JOURNAL OF LEGISPRUDENCE AND JURISPRUDENCE waktu tertentu. Namun, Pemerintah RI yang diwakili oleh Wapres Jusuf Kalla dengan tegas menolak usul Uni Eropa agar Indonesia menghapuskan pidana mati pada rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP yang baru. Usul Uni Eropa tersebut disampaikan oleh Dubes Finlandia, Markku Nilnloja, Dubes Jerman, Joachim Broudre Groger, serta delegasi Komisi Uni Eropa, Ulrich Eckle. Dengan adanya penegassan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla pada waktu itu maka Praktek hukuman mati nampaknya masih akan diterapkan dalam sistem hukum Indonesia ke depan dengan dimasukannya ketentuan ini ke dalam Rancangan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Hukuman mati ditempatkan di beberapa ketentuan dalam RUU ini. a. Asas Nasional Aktif [Pasal 7 (ayat 4 )] : "Warga negara Indonesia yang di luar wilayah Negara Republik Indonesia melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)59, tidak dapat dijatuhi pidana mati jika tindak pidana tersebut menurut hukum negara tempat tindak pidana tersebut dilakukan tidak diancam dengan pidana mati." b. Pasal 69 (Pidana Penjara) : "(3) Jika dapat dipilih antara pidana mati dan pidana penjara seumur hidup atau jika ada pemberatan pidana atas tindak pidana yang dijatuhi pidana penjara 15 (lima belas) tahun, maka pidana penjara untuk waktu tertentu dapat dijatuhkan untuk waktu 20 (dua puluh) tahun berturut-turut." c. Paragraf 11 (Pidana Mati) : d. Pasal 87 : "Pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat". e. Pasal 89 (1) Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun, jika: a. Reaksi masyarakarat terhadap terpidana tidak terlalu besar; b. Terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki; c. Kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting; dan d. Jika ada alasan yang meringankan. (2) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan
176 | International Legal Perspective on the Implementation of the Death Penalty sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama (dua puluh) tahun dengan Keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum. (3) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung. f. Pasal 90 : "Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun bukan karena terpidana melarikan diri, maka pidana tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden". Ada beberapa kemajuan dalam RUU ini. Seperti adanya lama untuk pertimbangan akhir mempersulit eksekusi mati bagi seorang terpidana. Namun menjadi yang pertanyaan berkepanjangan terhadap seorang terpidana mati sesuai dengan norma HAM kontemporer. Presiden dan pengalaman Komite HAM (ICCPR) atau Komite Anti Penyiksaan (CAT) yang keduanya sudah diratifikasi Pemerintah Republik Indonesia menunjukan prakek tersebut juga tidak diperkenankan. lewat evaluasi yang cukup apakah periode penundaan eksekusi Ketegasan menghukum mati para pelaku Narkoba tentunya memberikan konsekuensi tersendiri termasuk hubungan dengan Negara lain dalam hak mutual legal assitence bagi warga Negara Indonesia yang terancam hukuman mati diluar negeri dan bisa saja warga Negara Indonesia yang terancam hukuman mati diluar negeri tidak akan mendapatkan pengampunan juga dari Negara tersebut sama halnya Negara tidak memberikan pengampunan bagi warga Negara asing meskipun upaya diplomatis telah dilakukan. Pengaturan hak-hak seorang terpidana yang dijatuhi hukuman mati di Indonesia, yaitu: 1. Hak akses pada Pengacara Pilihan Sendiri Semua orang yang ditangkap atau ditahan atas tuduhan pidana memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum yang kompeten dan efektif dari awal penyelidikan kriminal dan segera setelah mereka dirampas Indonesia yang
177 | THE DIGEST: JOURNAL OF LEGISPRUDENCE AND JURISPRUDENCE kebebasannya. Hal individu untuk melindungi hak-hak mereka dan untuk mempersiapkan pembelaan mereka dan berfungsi sebagai jaminan keamanan yang penting dari penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya dan dari dipaksa mengaku atau pernyataan diri yang memberatkan lainnya. Hak ini meliputi semua tingkat pemeriksaan pidana, termasuk pemeriksaan pendahuluan, sebelum dan selama persidangan dan banding. Jika terdakwa tidak mampu membayar jasa dari seorang pengacara, maka pengacara harus disediakan secara gratis. Terdakwa harus memiliki waktu dan fasilitas yang cukup, termasuk penerjemah bahasa bagi terpidana warga negara asing untuk menyiapkan pembelaanya. Pihak berwenang memiliki kewajiban khusus dalam kasus hukuman mati untuk memastikan bahwa penasihat hukum yang ditunjuk kompeten dan efektif. Ketentuan Perundang-undangan Indonesia yang menjamin hak untuk mendapatkan penasihat hukum yang kompeten dimuat dalam : a. Pasal 54 dan pasal 55 KUHAP. b. Pasal 17 ayat 1 (b) undang-undang Republik Indonesia nomor ini memungkinkan 23 tahun 2002 tentang perlindungan hak anak. c. Pasal 56 ayat 1 dan ayat 2, dan pasal 57 ayat 2 undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. d. Pasal 68 b ayat 1 dan 2 undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang peradilan umum. e. Pasal 4 dan pasal 5 undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Komite HAM PBB menyatakan "bantuan penasihat hukum harus dijamin, melalui bantuan hukum seperlunya, secepatnya saat penangkapan dan dikeseluruhan proses peradilan terhadap orang yang dituduh melakukan kejahatan serius, terutama dalam kasus yang diancamkan sanksi hukuman mati. Komite HAM PBB juga menklarifikasi penyangkalan hak bantuan hukum kepada seorang terpidana mati yang tidak bisa membayar penasihat hukum, bukan hanya melanggar hak atas penasihat hukum,
178 | International Legal Perspective on the Implementation of the Death Penalty tetapi juga hak mengajukan banding. Sebagai tambahan, hak atas penasihat hukum juga mencakup hinnga prosedur permohonan grasi dan pada individu yang mengupayakan peninjauan kasusnya oleh Mahkamah Konstitusi. 2. Hak Untuk Segera Menghadap Hakim Semua orang yang ditangkap atau ditahan sehubungan dengan tuntutan pidana harus diajukan keseorang hakim atau petugas pengadilan lainnya. Sehingga hak-hak mereka dapat dilindungi. Pengawasan yudisial terhadap penahanan berfungsi untuk menjaga praduga tidak bersalah dan juga bertujuan untuk mencegah pelanggaran buruk HAM perlakuan penyiksaan lainnya.Komite HAM beserta Badan Pengawas ICCPR menyatakan bahwa " 48 jam biasanya merupakan waktu yang cukup untuk membawa individu dan untuk mempersiapkan sidang peradilan ; keterlambatan lebih dari 48 jam harus benarbenar dalan situasi luar biasa dan dapat dibenarkan. Penahanan lebih lama dalam tahanan aparat penegak hukum terjadinya tanpa kontrol peradilan meningkatkan perlakuan buruk". Khusus untuk Indonesia, pelapor khusus PBB untuk penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, setelah kunjungannya ke Indonesia pada tahun 2007, merekomendasikan prioritas mendesak, untuk mengurangi masa tahanan polisi maksimal 48 jam sesuai dengan standar internasional, dimana setelahnya tahanan harus dipindahkan ke fasilitas dengan kewenangan berbeda, dan tidak lagi berhubungan dengan interogator atau penyelidik juga merekomendasikan agar hakim dan jaksa harus secara rutin menanyai orang yang tiba dari tahanan polisi tentang bagaimana mereka diperlakukan, dan bahwa jaksa mencurigai bahwa orang tersebut telah mengalami perlakuan buruk dari tahanan, mereka harus meminta pemeriksaan medis yang independen bahkan jika tidak ada keluhan resmi dari terdakwa. tanpa pengawasan. Dia jika hakim dan resiko termasuk atau
179 | THE DIGEST: JOURNAL OF LEGISPRUDENCE AND JURISPRUDENCE Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tersangka dapat ditangkap dan ditahan oleh polisi selama satu hari. Selanjutnya seorang penyidik dalam hal ini adalah pihak kepolisian dapat menahan tersangka sampai 20 hari, dengan kemungkinan perpanjangan diberikan oleh Kepala Kejaksaan untuk 40 hari selanjutnya. Polisi dapat menahan tersangka selama total 61 hari. Tersangka kemudian dapat ditahan oleh Jaksa selama 20 hari, dengan kemungkinan perpanjangan yang diberikan oleh kepala pengadilan negeri untuk 30 hari tersangka yang dituduh dengan selanjutnya. Selanjutnya, kejahatan yang diancam sembilan tahun penjara atau lebih, dapat ditahan selama 60 hari oleh hakim ketua pengadilan negeri tanpa si tersangka menghadap ke pengadilan. 3. Hak Untuk Mengajukan Banding Siapapun yang dijatuhi hukuman karena suatu tindak pidana yang telah dilakukannya, memiliki hak agar hukuman dan keputusan terhadap mereka ditinjau oleh pengadilan yang lebih tinngi. Hukuman mati hanya dapat dilakukan setelah persidangan terakhir oleh pengadilan yang berwenang. jaminan perlindungan PBB menyatakan bahwa eksekusi mati tidak mungkin dilakukan ketika "banding atau prosedur bantuan lain atau proses lain yang berkaitan dengan pengampunan atau penggantian hukuman masih berlangsung". Di dalam sistem hukum positif Indonesia terdapat tiga lapisan proses pidana : Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Hukuman mati dapat dijatuhkan pada tiap tahapan hukuman ini. Sistem Hukum Indonesia menetapkan upaya hukum luar biasa setelah putusan Mahkamah Agung melalui proses Peninjauan Kembali (PK). Dalam satu kasus, butuh waktu hampir 10 tahun agar permohonan peninjauan kembali diperiksa. 4. Hak untuk mencari Pengampunan dan keringanan hukuman. Pasal 6 ayat 4 ICCPR dan ayat 7 Jaminan Perlindungan (Safeguards) PBB yang menjamin perlindungan hak-hak terpidana yang menghadapi hukuman mati, menjami hak
180 | International Legal Perspective on the Implementation of the Death Penalty siapapun yang dijatuhi hukuman mati untuk mencari pengampunan, grasi, atau keringanan hukuman. Pejabat berwenang benar-benar harus mempertimbangkan permintaan tersebut. Mahkamah Internasional berpandangan bahwa tersebut, meski dilakukan oleh eksekutif, prosedur grasi bukannya yudikatif, merupakan bagian integral dari sistem secara keseluruhan untuk memastikan keadilan dan kewajaran fairness) dalam proses hukum. Di Indonesia, (justice and kekuasaan untuk memberikan pengampunan atau grasi, atau peringanan hukuman mati berada ditangan presiden. Presiden memutuskan apakah akan menerima atau menolak permohonan grasi setelah berkonsultasi dengan Mahkamah Agung. Undang- undang tentang Grasi tidak mensyaratkan Presiden untuk memberikan alasan atau penjelasan untuk menolak permohonan Grasi. 5. Hak-hak atas peradilan yang adil. Pasal 6 ayat 1 ICCPR memberikan perlindungan dari perampasan nyawa secara sewenang-wenang, yang, bersamaan dengan penyiksaan dan perlakuan dan hukuman buruk lainnya, dilarang secara mutlak berdasarkan hukum kebiasaan Internasional. Pasal 14 ICCPR ini menetapkan standar-standar peradilan yang adil. Hal termasuk hak dari tiap orang yang menghadapi tuntutan pidana atas pengadilan publik yang adil dihadapan tribunal yang kompeten, independen, dan imparsial ; hak dianggap tidak bersalah hingga terbukti bersalah, hak mendapatkan informasi secara cepat dan mendetail dalam bahasa yang dipahami mengenai sifat dan penyebab tuntutan atas mereka, hak atas waktu yang cukup, dan fasilitas untuk menyiapkan pembelaan, hak untuk berkomunikasi dengan penasihat pilihan terdakwa, hak atas bantuan hukum secara gratis jika terdakwa tidak mampu membayar, hak memeriksa saksi penuntutan dan menghadirkan saksi untuk membela diri, hak atas bantuan penerjemah secara gratis bila diperlukan, hak untuk tidak dipaksa bersaksi atas diri sendiri atau mengaku bersalah, dan hak naik banding ke
181 | THE DIGEST: JOURNAL OF LEGISPRUDENCE AND JURISPRUDENCE pengadilan yang lebih tinggi. Ketika para terpidana mati itu sudah tidak memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum sesuai ketentuan undang-undang, Kejaksaan akan segera melaksanakan eksekusi. Namun lagaknya dalam kasus Mary Jane, Amnesty International menemukan bahwa para terdakwa tidak memiliki akses ke penasihat hukum sejak waktu penangkapan dan dalam berbagai tingkatan persidangan dan banding, dan bahwa mereka mendapat perlakuan buruk saat berada di tahanan polisi untuk memaksa mereka "mengakui" dugaan kejahatannya atau menandatangani laporan penyelidikan polisi. Semua 12 tahanan dibawa menghadap hakim untuk pertama kalinya ketika persidangan mereka dimulai, berbulan-bulan setelah penangkapan. Standar-standar internasional peradilan yang adil menjamin hak warga negara asing agar segera diberitahu tentang hak mereka untuk berkomunikasi dengan kedutaan atau konsuler, dan untuk didampingi seorang penerjemah independen segera setelah mereka ditangkap. Perlindungan hak-hak ini sangat relevan dalam konteks Indonesia, mengingat sejumlah besar terpidana mati adalah warga negara asing, khususnya mereka yang dihukum karena kejahatan terkait narkoba. Amnesty International, menemukan bahwa dalam beberapa kasus pemerintah Indonesia telah gagal mengidentifikasi atau memverifikasi identitas tahanan dengan benar. Lebih jauh lagi, hukum Indonesia menolak kemungkinan bagi warga negara asing untuk menggugat kebijakan di Mahkamah Konstitusi, termasuk gugatan yang dapat mempengaruhi kebijakan hukuman mati negara itu. B. Tinjauan Hukum Internasional mengenai Hukuman Mati Dalam norma-norma hukum internasional pada kelompok yang tidak mendukung adanya pidana mati berpendapat bahwa norma- norma hukum internasional secara tegas melarang pidana mati, namun pada kelompok pendukung adanya pidana mati meyakini
182 | International Legal Perspective on the Implementation of the Death Penalty bahwa norma hukum internasonal pada dasarnya tidak memuat larangan tentang pidana mati. Ada dua instrumen yaitu instrumen HAM Internasional dan instrumen yang berupa statuta-statuta mahkamah kejahatan internasional. Dalam deklarasi universal HAM dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) seringkali dipergunakan sebagai argumen untuk mengatakan bahwa norma hukum internasional melarang penerapan pidana mati. Meskipun deklarasi Universal HAM tidak memiliki karakteristik yang cukup kuat dianggap sebagai norma hukum internasional pendapat yang cukup luas diterima memnadang melalui customary international law bahwa deklarasi universal ham telah menjadi sumber hukum internasional. Pada pasal 3 seringkali digunakan sebagai senjata untuk mengatakan bahwa pidana mati tidak ada dalam instrumen hukum internasional, khususnya yang berkaitan dengan norma- norma HAM. Berdasarkan gagasan hak untuk hidup maka secara simplistik para penentang pidana mati menyatakan bahwa pidana mati telah melaggar hak hidup orang, sehingga harus dihapus aturan hukumnya. Alih alih menentang pidana penjara yang juga dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak kebebasan, justru menjadikan pidana penjara seumur hidup sebagai alternatif dari adanya pidana mati. Pidana mati lebih terlihat tindakan pelanggaran HAM bukan semata-mata untuk menghukum para pelanggar HAM. Terkait pidana mati dalam ketentuan ICCPR yang langsung berkaitan dengan pidana mati adalah pada pasal 6 ICCPR. Artikel 6 ini seringkali dirujuk oleh para penentang pidana mati. Paragraf 1 dari pasal ini menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup yang bersifal melekat (inheren). Oleh para penentang pidana bagian itu dianggap sebagai ketentuan mutlak yang menutup ruang bagi tempat pidana mati. Namun dalam kalimat terakhir dalam paragraf 1 mengemukakan kualifikasi tentang perampasan kehidupan secara sewenang-wenang. Hal ini berarti secara implisit paragraf ini mengakui adanya perampasan kehidupan yang tidak
183 | THE DIGEST: JOURNAL OF LEGISPRUDENCE AND JURISPRUDENCE sewenang-wenang.apabila pemahaman dalam kalimat terakhir diikuti, bisa kemungkinan bahwa pidana mati merupakan wujud dari non-arbitary deprivation of life yang secara implisit diakui oleh ketentuan pasal 6 ICCPR. Sedangkan dalam statuta mahkamah internasional dimana negara cenderung menolak pidana mati bisa melalui pembentukan beberapa internasional, yang khususnyaNurenberg Tribunal, ICTY, ICTR, dan ICC. Nurenberg Tribunal adalah peradilan militer yang diselenggarakan oleh negara pemenang perang dunia II untuk mengadili personil militer jerman yang dianggap melakukan kejahatan internasional selama perang dunia II. Persetujuannya yakni agreement for the prosecution and punishment of the major war criminals of the European Axis tanggal 8 agustus 1945 tegas memuat ancaman pidana mati. mahkamah bersifat Ketentuan tersebut bahkan dilaksanakan secara konsisten dan pada akhir proses peradilan beberapa petinggi militer dan partai nazi dieksekusi mati. Kalaupun ada yang keberatan keputusan sekutu lebih banyak argumentasi asa kemanusiaan dan moralitas bukan argumentasi hukum. Hal ini menujukkan bahwa pidana mati tidak dianggap bertentangan dengan hukum internasional. Sedangkan ICTY dan ICTR adalah dua mahkamah kejahatan internasional ad hoc yang dibentuk pada tahun 1990-an sekitar empat dekade setelah Mahkamah Nurnberg. Meskipun tidak secara eksplisit untuk menolak penerapan pidana mati. Pasal 24 statuta ICTY dan pasal 23 statuta ICTR menegaskan bahwa dalam sistem peradilan ICTY dan ICTR pidana mati tidak akan pernah diterapkan. Ini berarti para pelaku genosida, terhadap pelaku kejahatan perang dan pelaku kejahatan kemanusiaan termasuk tindakan penyiksaan, eksperimen biologis dalam perang, penyanderaan penduduk sipil pengeboman desa-desa yang bukan objek militer dalam perang, perbudakan, pembunuhan, penyiksaan, dan perkosaan sampai kapanpun tidak akan pernah dipidana mati dibawah sistem ICTY dan ICTR. Sama seperti statuta ICTY dan ICTR, pemidanaan dalam sistem ICC hanya dibatasi pada
184 | International Legal Perspective on the Implementation of the Death Penalty pidana penjara akan membuat pelaku kejahatan internasional dalam artikel 5 statuta Roma tidak akan pernah tersentuh oleh pidana mati, meskipun pelaku kejahatan luar biasa kejam dan tindakannya menyebabkan ribuan orang mati , termasuk perempuan dan anak- anak. Penghapusan pidana mati di ICTY, ICTR, dan ICC dianggap sebagai perlindungan yang telah memberikan privillege kepada orang yang salah yang mana keadilan juga tidak ada. Menurut Ken Matahari, hukuman mati dalam Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik hanya bisa diberlakukan untuk kasus kejahatan paling serius. Pengedaran narkoba adalah masalah yang serius yang patut untuk diperangi. Berdasarkan hukum internasional, kejahatan ini tidak dikategorikan dalam definisi kejahatan paling serius. Dalam hukum internasional, definisi kejahatan paling serius adalah kejahatan yang sengaja menyebabkan kematian secara langsung dari tindakan kejahatan itu. Motifasi pengedar narkoba adalah mendapatkan keuntungan finansial, sehingga kejahatan narkoba tak masuk dalam kategori kejahatan paling serius. C. Hukuman Mati bagi Hak Asasi Manusia dalam Kasus Mary Jane Fiesta Veloso Kitab UU Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 67 mengatur permohonan peninjauan kembali (PK) bisa diajukan berdasarkan alasan (1) putusan didasarkan pada suatu kebohongan, (2) setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan, (3) tidak dituntut lebih dari apa yang dituntut, (4) apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya, telah diberikan putusan yang bertentangan satu degan yang lain, (5) apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. UU Nomor 2/PNPS/1964 Bab I Pasal 1 pelaksanaan hukuman mati dengan cara ditembak hingga mati. Sebelum dilakukan
185 | THE DIGEST: JOURNAL OF LEGISPRUDENCE AND JURISPRUDENCE eksekusi, terdapat tata caranya. 11 Pertama, Kapolda menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati setelah mendengar nasehat jawab mengeksekusi. Kedua, Kapolda bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban sewaktu pelaksanaan pidana mati dan menyediakan tenaga dan alat yang diperlukan untuk mengeksekusi. Ketiga, menunggu pelaksanaan pidana mati, terpidana ditahan dalam penjara atau di tempat lain yang khusus atas penunjukan jaksa. Keempat, selama 3x24 jam sebelum eksekusi, jaksa memberitahukan pada terpidana tentang terpidana hendak rencana hukuman mati.. Kelima, apabila mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya bisa disampaikan kepada jaksa. Keenam, apabila terpidana hamil, eksekusi dapat dilaksanakan 40 hari setelah anaknya lahir. Ketujuh, pembela terpidana, atas permintaan sendiri atau atas permintaan terpidana dapat menghadiri pelaksanaan pidana mati. Kedelapan, Polda membentuk satu regu tembak dari Brimob terdiri 1 bintara, 12 tamtama, di bawah pimpinan 1 perwira. Kesembilan, terpidana dibawa ke tempat eksekusi dengan pengawalan polisi yang cukup. Kesepuluh, jika diminta, terpidana dapat disertai seorang perawat rohani. Kesebelas, setiba di tempat eksekusi, komandan pengawal menutup mata terpidana dengan sehelai kain, kecuali terpidana tak menghendaki. Kedua belas, terpidana dapat menjalani pidana dengan berdiri, duduk, atau berlutut. Ketiga belas, jika dipandang perlu, jaksa eksekutor dapat memerintahkan supaya terpidana diikat tangan dan kakinya atau diikat di sandaran yang khusus dibuat untuk eksekusi. Keempat belas, setelah terpidana siap ditembak, regu penembak dengan senjata sudah terisi (peluru) menuju ke tempat yang ditentukan oleh jaksa. Kelima belas, jarak antara titik di mana terpidana berada dan tempat regu penembak tak boleh melebihi 10 m dan tak boleh kurang dari 5 m. Keenam belas, komandan regu penembak dengan menggunakan pedang memberikan isyarat dan memerintahkan anggotanya membidik jantung terpidana. Ketujuh jaksa yang bertanggung 11 Moh. Rasyid. 2017. Imbas Konsistensi Hukuman Mati pada Hubungan Bilateral dalam Kasus Narkoba. Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam. YUDISIA, Vol. 8
186 | International Legal Perspective on the Implementation of the Death Penalty belas, bila setelah penembakan, terpidana masih memperlihatkan ia belum mati, maka komandan regu segera tanda bahwa memerintahkan kepada bintara regu tembak untuk melepaskan tembakan pengakhir dengan menekankan ujung laras senjatanya pada kepala terpidana tepat di atas telinga. Kedelapan belas, penguburan diserahkan kepada keluarganya atau sahabat terpidana, kecuali jika berdasarkan kepentingan umum jaksa yang bertanggung jawab memutuskan lain. Menurut Ken, kompleksnya masalah kriminal di Indonesia seperti pengedaran narkoba perlu penanganan khusus, yakni penegakan hukum harus dibenahi, sistem keamanan bandara dan perbatasan harus diperkuat, rehabilitasi terhadap korban narkoba harus diprioritaskan, korupsi dalam penegakan hukum harus diberantas, dan pendidikan anti narkoba harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat. Bagi yang pro hukuman mati, hukuman mati tertuang dalam KUH Pidana, UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dan UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Merujuk hasil putusan Mahkamah Konstitusi pada 30 Oktober 2007 atas pengujian Pasal 80 UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang memuat sanksi pidana mati terhadap UUD 1945. MK memutuskan bahwa hukuman mati dalam UU Narkotika tak bertentangan dengan hak hidup yang dijamin UUD 1945 karena jaminan hak asasi manusia dalam konstitusi mesti dipakai dengan menghargai dan menghormati hak asasi orang lain demi berlangsungnya ketertiban umum dan keadilan sosial. Dengan demikian, hak asasi manusia harus dibatasi dengan instrumen UU, yaitu hak untuk hidup itu tidak boleh dikurangi, kecuali diputuskan oleh pengadilan. Alasan lain dari MK, Indonesia telah terikat dengan konvensi internasional narkotika dan psikotropika yang telah dirativikasi menjadi hukum nasional (UU Narkotika). Indonesia berkewajiban menjaga dari ancaman jaringan peredaran gelap
187 | THE DIGEST: JOURNAL OF LEGISPRUDENCE AND JURISPRUDENCE narkotika satunya dengan menerapkan hukuman yang efektif dan maksimal. Indonesia pun mengakui bahwa kejahatan narkotika sebagai kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan (extra ordinary crime) sehingga penegakan hukumnya butuh perlakuan khusus. Dengan demikian, Indonesia tidak melanggar perjanjian internasional apa pun, termasuk Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang menganjurkan penghapusan hukuman mati. Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan, Pasal 6 ayat 2 ICCPR membolehkan masih diberlakukannya hukuman mati kepada negara peserta, khusus untuk kejahatan yang paling serius. Keseriusan itu dapat dinyatakan bahwa dampak narkoba dalam kehidupan yang membahayakan. Dari aspek jaringan global, jaringan internasional yang memasok narkoba ke Indonesia yakni Tiongkok, Nigeria, Pakistan, Iran, Malaysia, Thailand, Afrika Selatan, Taiwan. Pelaksanaan eksekusi mati pelaku narkoba di Indonesia mendapat seruan penghentian oleh Uni Eropa. Dalihnya, hukuman mati itu tidak mengurangi jera pelaku. skala internasional yang salah Jika dilihat dari instrumen hukum internasional dimana kejahatan yang diancam hukuman mati adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) yang tergolong berat, banyak instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan hal ini diantaranya Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM), International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), dan United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Subtance (Konvensi Narkotika). Kejahatan narkotika sebagai kejahatan yang mendunia, sebagaimana dikemukakan oleh yang menyatakan Perserikatan organisasi-organisasi termasukadalam kejahatan industri perdagangan narkotika, penyelundupan barang terlarang, perdagangan senjata, perdagangan bahan-bahan nuklir, organisasi kriminal transnasional dan teroris, perdagangan wanita dan anak, perdagangan bagian- bagian tubuh manusia, pencurian dan penyelundupan kendaraan, (PBB) kejahatan transnasional yang meliputi Bangsa-Bangsa kelompok
188 | International Legal Perspective on the Implementation of the Death Penalty pencucian uang, dan jenis-jenis kegiatan lainnya. Mengenai pidana mati yang diancamkan kepada terpidana kasus narkotika menurut ICCPR tidaklah melanggar atau menyalahi apa yang tertuang dalam kovenan ini. Sesuai Pasal 6 ayat (2) di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Kovenan dan Konvensi tentang Pencegahan dan Hukum Kejahatan Genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang, namun dinyatakan bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) hak hidup setiap orang harus dilindungi oleh hukum, dengan kata lain negara wajib memperkenakan hukum yang memperkarakan pembunuhan. Pasal 6 mempunyai kecenderungan untuk menghapus hukuman mati. Klausul tersebut merupakan ketentuan yang tidak lazim dalam sebuah perjanjian internasional, karena klausul ini tidak menciptakan sebuah norma tetapi menyatakan sebuah tujuan yang programatis. Ketentuan ini dapat dianalogikan dengan sebuah mukadimah, yang mewarnai pembacaan atas ayat-ayat Pasal 6 ICCPR yang lain. Berdasarkan hasil penelitian, pada Konvensi Narkotika dimana pokok-pokok pikiran yang tercantum dikatakan bahwa masyarakat bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia perlu memberikan perhatian dan prioritas utama atas masalah pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika.12 Pemerintah Indonesia menetapkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberatasan Peredaran Gelap dan Psikotropika 1988 pada tanggal 24 Maret 1997 berdasarkan 12 Siswantoro Sunarso, 2004, Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 2
189 | THE DIGEST: JOURNAL OF LEGISPRUDENCE AND JURISPRUDENCE Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 17. 13 Menurut konvensi ini penjatuhan pidana mati pada terpidana Gurdip Singh, merupakan salah satu konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (6) yang dimaksudkan di dalam memaksimalkan pencegahan tindak pidana narkotika. Hal bebeda dinyatakan oleh DUHAM dimana tidak ada penjelasan yang dibuat mengenai hukuman mati dalam deklarasi tersebut dan tidak dapat dikatakan bahwa memihak terhadap penghapusan hukuman mati. William A. Schabas telah mengembangkan analisis mengenai Pasal 3 DUHAM dalam bukunya. Schabas menyatakan bahwa Pasal 3 DUHAM disusun pada tahun 1947 dan 1948, ketika sebagian besar negara memberlakukan hukuman mati. DUHAM tersebut dimaksudkan untuk menetapkan suatu standar pencapaian bersama. Menurut Schabas, meski hukuman mati disebut dalam berbagai rancangan awal Pasal 3, Majelis Umum PBB memutuskan untuk menghapuskan segala pembahasan mengenai hukuman mati dengan tujuan tidak mau menghambat berkembangnya praktik negara-negara atau evolution of state practice menuju penghapusan hukuman mati. Semua hukuman yang dilaksanakan haruslah melalui pertimbangan hukum dan tidak mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Sehingga, apabila hukum dilakukan maka berakhirlah riwayat terhukum.14 Dalam kasus hukuman mati, kritik yang sering dilontarkan orang adalah bahwa hukuman mati bertentangan dengan hak untuk hidup. Bagi yang tidak setuju, manusia tidak berhak untuk mengambil nyawa orang lain, karena yang berhak hanyalah Allah. 15 Penyusunan rancangan KUHP di Indonesia menetapkan bahwa: "pidana mati merupakan pidana pokok yang 13 Hanafi, 2017, "Analisis Terkait Sanksi Pidana bagi Pengguna dan Pengedar Narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika", Jurnal Universitas Islam MaduraVol. 1 No.2, Pamekasan, h. 26. 14 Nurwahidah HA, Pidana Mati dalam Hukum Pidana Islam .Surabaya: Al-Ikhlas, 1994. hlm.16 15 Ocktoberrinsyah, Hukuman Mati" Pergumulan antara Normativitas Islam dan Ham" dalam Jurnal Asy-Syir'ah, Vol.38, Februari 2004.
190 | International Legal Perspective on the Implementation of the Death Penalty bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif", yang selanjutnya dijelaskan pula bahwa pasal 84. Berdasarkan ketentuan- ketentuan dalam Pasal 11 UU No.2 (PNPS) Tahun 1964, eksekusi mati sebagai pelaksanaan vonis mati dilakukan oleh regu tembak yang yang telah dibentuk oleh kepolisian setempat dan terpidana mati ditembak sampai mati.16 Menurut UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, hukuman mati jelas bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, karena peraturan yang ada dalam undang-undang ini jelas melarang adanya hukuman mati yang merupakan suatu hukuman dengan cara menghilangkan nyawa seseorang. Berdasarkan Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berisi : "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di depan hukum, dan hak tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun". dan Pasal 9 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Maka berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 9 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, hukuman mati melanggar hak seseorang untuk hidup. Melihat Pasal 1 butir (1), Pasal 71, 72 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, maka Pemerintah ataupun Negara wajib untuk melindungi, menjamin, menghormati, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia seseorang. Menurut Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM mengenai hukuman mati, dapat dikatakan layak apabila seseorang atau kelompok yang melakukan suatu tindak pidana kejahatan tergolong membahayakan publik. Mungkin banyak dari mereka tidak setuju, karena menembak mati terduga bandar narkoba bukan merupakan solusi yang tepat, bisa saja kelompok bandar narkoba yang mungkin saja terhubung lainnya menjadi terputus dengan kelompok bandar narkoba 16 Waluyadi, Hukum Pidana Indonesia (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 179
191 | THE DIGEST: JOURNAL OF LEGISPRUDENCE AND JURISPRUDENCE sehingga terjadinya narkoba/narkotika ini. Hukuman mati juga telah melukai dan mengambil hak hidup dari seseorang. tidak dapat digali akar penyebab Jika dikaji lebih mendalam sesuai dengan ketentuan DUHAM, ada beberapa pasal didalam DUHAM yang tidak memperbolehkan hukuman mati, seperti dalam Pasal 3 " Setiap orang berhak atas kehidupan, kemerdekaan, dan keamanan pribadi". Hukuman mati jelas telah melanggar pasal ini, dimana orang yang dijatuhi hukuman mati telah dirampas kehidupannya, kemerdekaannya, keamanan pribadinya. Bagaimanapun juga hukuman mati adalah hukuman yang sangat melanggar hak untuk hidup bagi manusia sebagai makluk ciptaan Tuhan. Apabila pidana mati ditinjau menurut Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil politik yaitu Pasal 6 ayat (1) Pada setiap insan manusia melekat hak untuk hidup Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorangpun insan manusia yang secara gegabah boleh dirampas kehidupannya. Eksekusi mati pada dasarnya menimbulkan kesakitan fisik dan dirampasnya hak hidup dari seseorang, dan ini yang bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) ICCPR dan Pasal 3 DUHAM. jika Namun, disamping itu saya sebagai penulis setuju diberlakukan pidana mati untuk pelaku narkoba dikarenakan Hak Asasi Manusia tidak hanya dimiliki oleh pelaku kejahatan yang akan dilakukan sebagai terpidana mati, tetapi anak, istri, orang tua korban dan orang-orang yang tidak berdosa pun memiliki HAM. Pidana mati ibaratnya menghilangkan HAM satu orang untuk melindungi HAM sekian ribu orang. Maka dari itu, pidana mati masih perlu dipertahankan dalam undang-undang kita demi melindungi HAM itu sendiri. Mereka yang berkata tentang hak hidup hanya memperhatikan hak-hak asasi pelaku kejahatan dan mengabaikan hak asasi korban yang telah dirampas oleh pelaku kejahatan. Mereka bahkan seolah-olah tidak merasakan dampak yang akan dibebankan oleh keluarga korban akibat perbuatan dari pelaku kejahatan tersebut dan juga dampaknya kepada masyarakat. Maka dari itu, hukum yang adil adalah hukum yang tidak hanya memperhatikan HAM pelaku
192 | International Legal Perspective on the Implementation of the Death Penalty kejahatan, tetapi seharusnya hukum yang lebih memperhatikan HAM korban, HAM keluarga dan HAM masyarakat. Hukuman mati ini tidak bisa dikatakan melanggar HAM, tetapi hukuman mati melindungi HAM (Individu dan masyarakat) dari perampasan secara sewenang-wenang. Diakhir pendapat untuk menarik kesimpulan dari kedua alasan diatas, Penulis mempunyai pendapat bahwa hukuman mati dapat dilakukan, meskipun hal tersebut sama saja menghilangkan nyawa seseorang dan bertentangan dengan ketentuan hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup, namun yang menjadi permasalahan adalah jika si pelaku kejahatan telah melakukan kejahatan yang menghilangkan nyawa orang lain ataupun melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan maka ia juga berhak dihilangkan nyawanya mengesampingkan hak untuk hidup yang juga berlaku, karena pada kenyataannya undang-undang telah memberlakukan pidana mati bagi teroris sesuai dengan ketentuannya dan hal itu diberlakukan di Indonesia. Bahkan pasal 6 ayat 2 ICCPR itu sendiri membolehkan masih diberlakukannya hukuman mati kepada negara peserta, khusus untuk kejahatan yang paling serius. Hukuman mati sendiri digunakan sebagai bentuk pengayoman negara terhadap warga negara terutama hak-hak korban. Hak untuk hidup memang dijamin dalam konstitusi Indonesia, namun hak tersebut dibatasi dengan instrumen undang-undang. Merampas hidup orang banyak dan membalas dengan hukuman mati harusnya menjadi hukuman yang sama agar pelaku kejahatan yang semakin marak ini terdorong untuk menghentikan aksinya agar tidak banyak berjatuhan hukuman mati bagi pelaku kejahatan dalam aksi teroris. Sehingga, Indonesia tidak lagi menjadi negara yang banyak dituduh sebagai tempat tinggal dari aksi teroris tersebut. sesuait tujuannya untuk memberikan rasa aman, tertib dan nyaman kepada segenap warga Negara agar dapat mempertahankan kehidupannya sesuai dengan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
193 | THE DIGEST: JOURNAL OF LEGISPRUDENCE AND JURISPRUDENCE III. SIMPULAN Berdasarkan uraian dari hasil analisis dapat ditarik kesimpulan, bahwa Hukuman mati di Indonesia sudah diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan salah satu hukuman paling berat yang dijalankan seorang terpidana dengan cara menghilangkan nyawa terpidana. Dalam hukum internsional juga diatur didalam beberapa instrumen hukum internasional seperti dalam Pasal 3 Universal Declaration of Human Rights (UDHR), Pasal 6 ayat (1) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan dalam Second Optional Protocol to The International Covenant on Civil and Political Rights. Ini merupakan protokol tambahan dari ICCPR yang mewajibkan negara pesertanya untuk melarang pelaksanaan hukuman mati dan menghapus kan hukuman mati. MK memutuskan bahwa hukuman mati dalam UU Narkotika tak bertentangan dengan hak hidup yang dijamin UUD 1945 karena jaminan hak asasi manusia dalam konstitusi mesti dipakai dengan menghargai dan menghormati hak asasi orang lain demi berlangsungnya ketertiban umum dan keadilan sosial. Dengan demikian, hak asasi manusia harus dibatasi dengan instrumen UU, yaitu hak untuk hidup itu tidak boleh dikurangi, kecuali diputuskan oleh pengadilan. Alasan lain dari MK, Indonesia telah terikat dengan konvensi internasional narkotika dan psikotropika yang telah dirativikasi menjadi hukum nasional (UU Narkotika).
194 | International Legal Perspective on the Implementation of the Death Penalty REFERENSI Barda Nawawi Arief. 2005. "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana". PT.Citra Aditya Bakti, Bandung. Djoko Prakoso & Nurwachid, Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm.12 Djoko Prakoso & Nurwachid, Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984 H Siswanto S. 2012. Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009). Cetakan Pertama. PT Rineka Cipta: Jakarta Moeljatno. 2008. KUHP: Kitab UndangUndang Hukum Pidana. Cetakan 27. PT Bumi Aksara: Jakarta. Siswantoro Sunarso, 2004, Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Sumangelipu, A, Hamzah A. Pidana Mati di indonesia. Jakarta : Ghalia indonesia 1985 Tim Kerja Di Bawah Pimpinan Andi Hamzah, Perumusan Harmonisasi Hukum Bidang Penyerasian KUHAP dengan KUHP Baru, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 1998/1999, hlm. 92 Jurnal Bening, Xena Dora Thea. 2016. JURNAL KAJIAN TERHADAP PENUNDAAN EKSEKUSI MATI TERPIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA (Studi Kasus Mary Jane Fiesta Veloso). UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA. FAKULTAS HUKUM Hanafi, 2017, "Analisis Terkait Sanksi Pidana bagi Pengguna dan Pengedar Narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika", Jurnal Universitas Islam MaduraVol. 1 No.2, Pamekasan, h. 26.
195 | THE DIGEST: JOURNAL OF LEGISPRUDENCE AND JURISPRUDENCE Komariah Emong SuparDjaja. 2007. "Permasalahan Pidana Mati di Indonesia," Jurnal Legislasi Indonesia,Vol 4, No. 4. Lubis, Elmar. 2012, Perkembangan Isu Hukuman Mati di Indonesia. Jurnal Opinio Juris, Vol 4 Moh. Rasyid. 2017. Imbas Konsistensi Hukuman Mati pada Hubungan Bilateral dalam Kasus Narkoba. Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam. YUDISIA, Vol. 8 Nurwahidah HA, Pidana Mati dalam Hukum Pidana Islam . Surabaya: Al-Ikhlas, 1994. hlm.16 Ocktoberrinsyah, Hukuman Mati "Pergumulan antara Normativitas Islam dan Ham" dalam Jurnal Asy-Syir'ah, Vol.38, Februari 2004. Waluyadi, Hukum Pidana Indonesia (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 179 Peraturan Perundang-Undangan Kitab UU Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 67 mengatur permohonan peninjauan kembali (PK) Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 114 ayat 2 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 17 ayat 1 (b) undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan hak anak. Pasal 3 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) Pasal 4 dan pasal 5 undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 54 dan pasal 55 KUHAP. Pasal 56 ayat 1 dan ayat 2, dan pasal 57 ayat 2 undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 6 ayat (1) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) Pasal 68 b ayat 1 dan 2 undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang peradilan umum.
196 | International Legal Perspective on the Implementation of the Death Penalty UU Anti Narkotika yang menyatakan bahwa hukuman mati bersifat konstitusional UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia UU Nomor 2/PNPS/1964 Bab I Pasal 1 pelaksanaan hukuman mati dengan cara ditembak hingga mati.