BAB III UPAYA ICBL DALAM MEMBANGUN NORMA INTERNASIONAL ANTI-RANJAU DARAT Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai upaya ICBL dalam membangun norma internasional anti-ranjau darat. Ada tiga tahapan dalam membangun norma internasional anti- ranjau darat. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink. Terdapat tiga tahapan terbentuknya sebuah norma yaitu Norm Emergence, Norm Cascade, dan Internalisasi. Hal ini sesuai dengan proses pembentukan norma internasional anti-ranjau darat. Terbentuknya sebuah ide yang menganggap bahwa ranjau darat adalah sesuatu hal yang sangat berbahaya dibangun melalui konstruksi. Sebuah ide mampu mengkondisikan perilaku seseorang dan kelompok. Dengan terbentuknya sebuah identitas, maka tentu akan membentuk kepentingan, dan kepentingan akan membentuk sebuah tindakan. Teori Konstruktivis ini mampu menggambarkan terbentuknya ide ICBL dalam mengatasi permasalahan ranjau darat khususnya anti-personil. Dimana terdapat sekelompok orang yang memiliki ide yang sama, kemudian terbentuklah sebuah identitas, kemudian identitas tersebut membentuk sebuah tindakan. Tindakan tersebut berupa 86
upaya untuk membangun norma internsional anti-ranjau darat. Di bawah ini akan dipaparkan tiga tahapan upaya ICBL dalam membangun norma internasional anti-ranjau darat. A. MUNCULNYA PARA NORM ENTREPRENEURS DENGAN ORGANIZATIONAL PLATFORM DAN IDE Sebelum menjadi global network, ICBL dibentuk oleh enam kelompok NGO yaitu Handicap International (Perancis), Human Rights Watch (New York), Medico International (Jerman), Mines Advisory Group (United Kingdom), Physicians for Human Rights (Amerika Serikat), dan Vietnam Veterans of America Foundations (Amerika Serikat). 1 Akan tetapi, ide awal adanya pelarangan penggunaan ranjau darat anti-personil adalah dari Vietnam Veterans of America Foundations dan Medico International.2 Ide mengenai pelarangan penggunaan ranjau darat anti- personil adalah datang dari orang-orang di dalam kelompok tersebut. Dalam hal ini awal dari norma internasional anti- ranjau darat dibentuk. Dalam tahap ini disebut tahap norm emergence. Penciptaan norma tersebut dilakukan melalui persuasi oleh para norm entrepreneur. Mereka sangat berempati dan berkomitmen tinggi terhadap suatu isu anti- 1 Landmine and Cluster Munition Monitor, 2017, Landmine Monitor 2017, Canada: St. Joseph Communications, hal ii. 2 Madeliene Alyson Merrick, 2014, Thesis: The Micro Processes of International Norm Diffusion: The Case of the International Campaign to Ban Landmines, Canada: University of Waterloo, hal 55. 87
ranjau darat khususnya ranjau darat anti personil. Dalam hal ini mereka menggunakan kerangka dalam menaikkan ide ini ke ranah diplomasi. Di dalam NGO Vietnam Veterans of America Foundations ide tersebut dipelopori oleh Robert "Bobby" Muller. Kemudian di dalam NGO Human Rights Watch ide tersebut dipelopori oleh Stephen Goose, sedangkan di dalam Medico International ide tersebut dipelopori oleh Thomas Gebauer. Kemudian dari Mines Advisory Group dipelopori oleh Rae McGrath. Dia menjadi pekerja kemanusiaan pertama yang masuk ke Afghanistan.3 Sepanjang ia bekerja disana, ia mulai merekam jumlah korban jiwa dan cedera warga sipil yang diakibatkan oleh ranjau darat. Setelah melihat hal tersebut, Rae McGrath menulis tentang Afghanistan Mines Survey. Susan Walker dari Handicap International dan Bobby Muller juga ditempatkan di Kamboja. Pada saat mereka bekerja, mereka membantu para korban ranjau darat memberikan perhatian medis dan prostetik dalam program terpisah. Muller sebagai pelopor organisasi Vietnam Veterans of America Foundations memiliki pengalaman pribadi dalam perjalanannya di Kamboja. Dia melihat sendiri bahwa terdapat 79 orang yang terkena ledakan ranjau darat dimana 3 Kenneth R. Rutherford, 2011, Disarming States: The International Movement to Ban Landmines. Santa Barbra: Library of Congress, hal 22. 88
kondisinya ada bagian tubuhnya yang diamputasi dan dia tidak mendapatkan pengobatan yang baik. 4 Kemudian dia berpikir bahwa sangat dibutuhkan rehabilitasi bagi para landmine victim. Muller mencoba menjalin kerjasama dengan organisasi lain yaitu Medico International yang dipelopori oleh Thomas Gebauer. Mereka berpikir bahwa harus terbentuk international campaign dalam masalah ranjau darat ini. Kerjasama itu terjalin dengan baik sampai mereka mengajak Jody Williams yang menjadi aktivis selama 11 tahun dalam organizing opposition in Central America. Jody Williams diminta menjadi campaign coordinator. Melalui empati, altruisme dan, komitmen ide, para aktor ini menjadi norm entrepreneur, yang selanjutnya menangani masalah ini dan mengeksploitasi ketidakpuasan terhadap norma pro-mine norm. Sampai pada akhirnya terbentuk sebuah koalisi internasional diantara para NGO yang berfokus dengan ranjau darat pada tahun 1992. Mereka bergabung menjadi satu yang kemudian terbentuklah ICBL. Dengan terbentuknya organisasi tersebut, mereka kemudian membentuk organizational platform. Upaya ICBL dalam membangun norma internasional anti-ranjau darat pertama kali ada pada tahun 1993. Ia 4 Leon Sigal, 2006, Negotiating Minefields: The Landmine Ban in American Politics, Great Britain: Routledge Taylor & Francis Group, hal 2. 89
melakukan First International Conference on Landmines di London. Dalam konferensi ini dihadiri oleh 50 NGO dari berbagai negara. Melalui konferensi ini, ICBL memperoleh dukungan dari berbagai organisasi dengan spesialisasi dan pengalaman yang berbeda. ICBL dan NGO yang baru berpartisipasi berinisiasi untuk melakukan kampanye, dimana upaya ini dilakukan dengan pendekatan multilateral yang mencakup berbagi informasi, perencanaan melalui partisipasi oleh pihak-pihak yang terlibat, dan keputusan yang diambil melalui konsensus dan kesepakatan. 5 Kemudian ICBL melakukan Second International Conference on Landmines di Geneva. Dalam konferensi ini dihadiri oleh 100 NGO dari 70 negara yang ada di dunia. Konferensi ini merancang teknik koordinasi yang membantu meningkatkan advocacy campaign di setiap negara. ICBL sangat berfokus terhadap isu humaniter dan national campaign di setiap negara.6 Pada awal aksinya, ICBL mendapatkan bantuan keuangan dari Open Society Institute, pemerintah Kanada, 5 Kjellman, Kjell Erling, Kristian Berg Harpviken, Ananda S. Millard, and Arne Strand, 2003, "Acting as One? Co-ordinating Responses to the Landmine Problem," Third World Quarterly (Taylor & Francis, Ltd Vol. 24, No. 5, page 885-871, hal 858. 6 Madeliene Alyson Merrick, 2014, Thesis: The Micro Processes of International Norm Diffusion: The Case of the International Campaign to Ban Landmines, Canada: University of Waterloo, hal 75. 90
Swedia, dan Norwegia.7 Selain itu, ICBL juga mendapatkan dukungan dari organisasi internasional dan religious group seperti Dan Church Aid/Lutheran World Federations, Handicap International, Human Rights Watch, Kenya Coalition Against Landmines, Landmine Survivors Network, Mines Advisory Group, Norwegian People's Aid, and the Afghan, Brazilian, Cambodia, Italian, and Sri Lankan Campaigns to Ban Landmines. Munculnya teknologi komunikasi baru seperti internet memastikan komunikasi yang sangat mudah dan murah di antara anggota. Dengan demikian, ICBL menggunakan alat-alat seperti internet dan mesin faks untuk berkomunikasi dan pertukaran informasi yang berkelanjutan. Di samping memastikan komunikasi yang konstan, Williams sebagai campaign coordinator bertemu secara rutin dengan anggota ICBL melalui pertemuan atau konferensi individual, dimana ia memastikan konsistensi di seluruh aksi kampanye, berbagi informasi, dan untuk menyusun strategi. Platform organisasi membutuhkan keahlian untuk memajukan norma tersebut. Tanpa keahlian, organisasi tidak akan memiliki legitimasi dan pengaruh yang kuat. ICBL telah menjalin hubungan di berbagai kelompok kepentingan, yang selanjutnya mendapatkan dukungan dari organisasi yang 7 Nicola Short, 1999, "The Role for NGOs in the Ottawa Process to Ban Landmines." International Negotiation 4, page 481-500, hal 484. 91
berfokus pada arms control, demining, hak asasi manusia, bantuan kemanusiaan, international development, medical care, hak-hak perempuan dan anak-anak, veterans' affairs, dan rehabilitasi korban.8 ICBL telah menciptakan frame yang menghadirkan krisis ranjau darat sebagai urgent humanitarian problem yang dapat diperbaiki melalui pelarangan penggunaan senjata ini. Dalam kerangka ini, mereka grafted masalah ini ke dalam norma global yang sudah berlaku tentang hak asasi manusia dan keamanan bagi perempuan dan anak-anak, sehingga mempromosikan sebuah ide yang menarik secara emosional. ICBL membingkai masalah ranjau darat dengan cara yang menargetkan respons emosional yang menekankan keamanan manusia. 9 Keamanan manusia sangat erat kaitannya dengan Konvensi Jenewa Keempat yang dimana warga sipil harus dilindungi. ICBL selalu berfokus pada korban ranjau darat yaitu warga sipil yang melaksanakan kegiatannya sehari-hari dan bahwa warga sipil ini sering tidak dapat memperoleh perhatian medis yang tepat. ICBL 8 Lesley Wexler, 2003, "The International Deployment of Shame, Second-Best Responses, and Norm Entrepreneurship: The Campaign to Ban Landmines and the Landmine Ban Treaty." Arizona Journal of International and Comparative Law Vol. 20, No. 3, page 562-606, hal 589. 9 Madeliene Alyson Merrick, 2014, Thesis: The Micro Processes of International Norm Diffusion: The Case of the International Campaign to Ban Landmines, Canada: University of Waterloo, hal 62. 92
membingkai aksi kampanyenya sedemikian rupa sehingga mudah bagi negara dan individu untuk mengikutinya.10 Dengan grafting norma ke standar hak asasi manusia universal, tentu masalah ranjau darat akan mendapatkan perhatian berkelanjutan. Dengan demikian, grafting masalah ranjau darat ke dalam norma-norma sebelumnya yang mengakui perlunya melindungi warga sipil terutama anak- anak, ICBL mampu menekankan bahwa kerugian ranjau darat anti-personil melebihi utilitas militer mereka. Alasan ini dipilih karena sesuai dengan norma-norma internasional yang sudah ada sebelumnya.11 Berhe mengatakan "it is very important to establish and highlight the interconnections between effects and present them as a sequence of events".12 ICBL berkomunikasi dengan cara yang menarik bagi moralitas individu. Mereka menetapkan hal ini sebagai masalah kemanusiaan daripada masalah politik dan juga manaikkannya ke dalam standar universal hak asasi manusia dan keamanan manusia sebelumnya. 10 Lesley Wexler, 2003, "The International Deployment of Shame, Second-Best Responses, and Norm Entrepreneurship: The Campaign to Ban Landmines and the Landmine Ban Treaty." Arizona Journal of International and Comparative Law Vol. 20, No. 3, page 562-606, hal 591. 11 Madeliene Alyson Merrick, 2014, Thesis: The Micro Processes of International Norm Diffusion: The Case of the International Campaign to Ban Landmines, Canada: University of Waterloo, hal 62. 12 Asmeret Aseraw Berhe, 2005, "Politicizing Indiscriminate Terror: Imagining an Inclusive Framework for the Anti-Landmines Movement." The Journal of Environment & Development Vol. 14, No. 3, page 375-393, hal 388. 93
Awalnya, ranjau darat anti-personil dikembangkan sebagai alat militer negara untuk tujuan defensif. Namun, organisasi teroris dan aktor non-negara telah mengadopsi ranjau darat yang di antaranya digunakan sebagai senjata ofensif untuk meneror penduduk sipil. 13 ICBL membandingkan jumlah kematian yang disebabkan oleh ranjau darat anti-personil dengan senjata-senjata lain. ICBL membuktikan bahwa ranjau darat anti-personil telah merugikan lebih banyak orang daripada senjata lainnya seperti senjata biologis, kimia, dan nuklir.14 Upaya gabungan dari ratusan organisasi tersebut tidak hanya meningkatkan keahlian yang tersedia untuk mempromosikan norma, tetapi juga mempengaruhi komunitas global. Penyebaran informasi secara terus- menerus dan retorika demonstratif telah menciptakan siklus sosialisasi tanpa henti. Upaya ini meningkatkan kesadaran publik melalui advertising campaigns, public demonstrations, and media reports. Kampanye tersebut berisi tekanan terhadap pemerintah untuk memperhatikan bahayanya efek kemanusiaan yang diakibatkan oleh ranjau darat anti- 13 Ken Rutherford, 1999, The Landmine Ban and NGOs: The Role of Communications Technologies. Workshop, International Systems: Information Technology and American Foreign Policy Decision- making Workshop, San Francisco: Nautilus Institute, hal 169. 14 Ibid., hal 2. Internet and 94
personil. Dengan adanya hal tersebut memungkinkan untuk mempercepat pemahaman universal tentang perlunya penghancuran terhadap ranjau darat anti-personil. B. ADANYA SOSIALISASI YANG DILAKUKAN OLEH ICBL TERHADAP NEGARA MAUPUN JARINGAN ORGANISASI INTERNASIONAL Lesley menjelaskan bahwa negara-negara middle powers sangat berdedikasi terhadap diplomasi multilateral, compromise, dan good international citizenship. Mereka entrench dalam emerging norma internasional ke dalam hukum. Mereka sangat membantu dan antusias dalam melakukan sosialisasi ide mengenai anti ranjau-darat internasional. Salah satu contoh negara middle power adalah Kanada, Belgia, Austria, Denmark, Norwegia, Swedia, Swis, dll. Mereka sering disebut sebagai "negara baik" di dunia internasional. Dalam upayanya dalam membangun norma internasional anti-ranjau darat, ICBL mengajak dan mendorong negara untuk menerima ide tersebut. ICBL mencoba membangun legitimasi terhadap ide mereka mengenai anti-ranjau darat. ICBL juga sangat didukung oleh PBB dalam upayanya mengatasi permasalahan ranjau darat. Ini adalah sebagai bentuk legitimasi terhadap ICBL. Dalam tahap yang kedua ini, sering disebut dengan Tahap Norm 95
Cascade. Sejak tahun 1997, The Annual UN General Assembly (UNGA) sangat mendukung upaya ICBL. ICBL mencoba mensosialisasikan ide mengenai norma internasional anti-ranjau darat dengan beberapa alasan. Selain itu juga terdapat alasan mengapa harus dibentuk perjanjian mengenai pelarangan penggunaan ranjau darat anti-personil. Hal itu dikarenakan beberapa alasan seperti argumen moral, kemanusiaan, sosial ekonomi, dan diplomatik. Adapun alasan-alasan tersebut adalah: Human Cost Ranjau darat anti-personil melukai dan membunuh orang setiap hari. Ledakan dari ranjau darat anti-personil tersebut dapat melukai anggota tubuh manusia, seperti kaki, tangan, wajah, dll. Ranjau darat anti-personil memang memberikan kerugian yang besar bagi manusia. Civilians Bear the Brunt Ledakan ranjau darat anti-personil bersifat tidak pandang bulu dan tetap berada di dalam tanah dan bersifat aktif setelah perang berakhir. Sebagian besar korban dari ledakan ranjau darat adalah warga sipil, bukan tentara. Landmine Monitor telah melaporkan bahwa penduduk sipil bertanggung jawab atas 70% hingga 85% dari korban ledakan ranjau darat. Kondisi ini tidak terjadi 96
saat konflik, akan tetapi sebagian besar kondisi ini terjadi di negara dalam keadaan damai.15 Hukum Humaniter Ranjau darat anti-personil adalah senjata yang bersifat indiscriminate and inhumane, sehingga dia melanggar unsur-unsur dasar hukum humaniter internasional. Hukum perang memberlakukan batasan tertentu tentang bagaimana para kombatan beroperasi di dalam perang. Para kombatan harus membedakan antara target sipil dan militer dan bahwa cedera yang diderita harus proporsional dengan tujuan militer. Ranjau darat anti-personil bersifat diskriminasi dan tidak proporsionalitas. Ranjau darat bersifat indiscriminate karena ranjau darat tidak bisa membedakan korbannya, baik militer maupun sipil. Sedangkan ranjau darat bersifat tidak manusiawi karena mereka menimbulkan kerusakan brutal pada tubuh manusia, menciptakan luka seumur hidup, bahkan mampu membunuh korbannya. Efek Jangka Panjang Setelah ditanam di dalam tanah, ranjau darat tidak hilang sampai mereka dipindahkan. Ranjau darat bekas Perang Dunia 1 yang masih tersebar di dalam tanah 15 diakses pada 1 Agustus 2019 pada pukul 20.23 WIB. 97
mampu menyebabkan kematian dan kehancuran di beberapa bagian Eropa dan Afrika Utara. Sifat ranjau darat tidak dapat "mematuhi perjanjian atau gencatan senjata perdamaian". Satu-satunya cara untuk mencegah kerusakan jangka panjang tersebut adalah menghentikan penggunaan ranjau darat secara total, membersihkan ranjau darat dengan menggunakan sumber daya yang ada, dan membantu korban ledakan ranjau darat. Ranjau Darat sebagai Hambatan bagi Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat dapat kehilangan tanah mereka, seperti tanah pertanian, kebun, saluran irigasi, hutan, dan sumber air. Hal ini mungkin tidak dapat lagi diakses karena mengandung ranjau darat. Kehidupan Anak-anak yang Menjadi Korban Anak-anak yang terkena dampak dari ranjau darat akan menghadapi masa pemulihan, jika mereka masih hidup dan jika mereka dirawat tepat waktu. Akan tetapi kenyataannya, banyak yang terbunuh di tempat karena mereka kehilangan darah atau kerusakan organ-organ vital. Beberapa anak tidak pernah kembali ke sekolah setelah kecelakaan terjadi. Kemudian, banyak yang menghadapi pengucilan sosial, misalnya, mereka tidak dianggap pantas menikah. Hal seperti itu juga dihadapi oleh korban dewasa, mereka akan menghadapi tantangan 98
praktis, ekonomi, sosial, dan psikologis yang sangat besar dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi mereka. Argumen Militer yang Kurang Logis Bagi Komite Internasional Palang Merah 1996 menyimpulkan bahwa ranjau anti-personil bukanlah senjata yang sangat diperlukan, tidak memiliki nilai militer yang tinggi, dan tidak menawarkan keuntungan militer apa pun. Malahan, ranjau darat anti-personil sebenarnya senjata yang mahal dan berbahaya. Saat ini, ranjau darat tidak dibutuhkan oleh pasukan modern. Sementara di masa lalu mereka menggunakan ranjau darat anti-personil untuk melindungi perbatasan dan memperlambat pasukan untuk bergerak. Peralatan modern saat ini yaitu teknologi mampu medeteksi senjata yang ditempatkan secara strategis serta dapat melindungi instalasi militer, perbatasan, dan area lain yang lebih baik daripada ranjau darat. Ranjau darat sebagian besar tidak efektif dalam melindungi daerah perbatasan, misalnya dalam hal penyelundupan, imigran ilegal, atau kelompok bersenjata non-negara. Ranjau darat sangat tidak efektif jika digunakan untuk melindungi perbatasan. Malahan ranjau darat malah memberikan teror dan memiskinkan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Sebagai 99
alternatif lebih baik melakukan dialog dengan negara tetangga dan patroli perbatasan. Dilarangnya Penggunaan Ranjau Darat Anti-Personil Mampu Menciptakan Perdamaian dan Keamanan Melarang menggunakan ranjau darat anti- personil mampu meningkatkan perdamaian dan keamanan. The Mine Ban Treaty sebagai sebuah langkah membangun kepercayaan. Hal ini dapat dilihat di negara-negara yang sedang berkonflik (seperti Afghanistan, Kolombia, Republik Demokratik Kongo, Yunani, dan Turki), tetapi mereka mampu berkomitmen kepada The Mine Ban Treaty. Ranjau darat sangat tidak efektif dalam melindungi daerah perbatasan, misalnya dari penyelundupan, imigran ilegal, atau kelompok bersenjata non-negara. Pada kenyataannya, banyak negara yang menggunakan ranjau darat untuk melindungi perbatasan negaranya. Akan tetapi, alasan ini salah dan tidak logis. Yang ada, ranjau darat mampu memberi teror dan mengancam masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat internasional khususnya negara, dari tahun ke tahun ICBL melanjutkan penelitian dan mulai menerbitkan laporan dalam jumlah massal mengenai efek dari ranjau darat anti-personil 100
bagi kemanusiaan. Laporan tersebut seperti "Roughly 65 million to 110 million uncleared anti-personnel landmines are scattered like seeds of death in fifty-six countries around the world or nearly 25 per cent of the civilian casualties treated by the ICRC in the eighteen-month period ending July 1992 were suffering from mine-related injuries.16 Dalam laporan dan publikasi tersebut terdapat foto anak-anak dalam pemulihan, anak-anak yang kehilangan lengan dan kaki, serta orangtua yang menangis atas kematian anak-anak mereka akibat ranjau darat anti-personil.17 Foto-foto tersebut disebar di media seperti surat kabar, majalah, dan televisi. Dengan hal tersebut mereka dapat mendapatkan simpati, perhatian, dan bahkan rasa belas kasihan. 18 Gambar-gambar tersebut secara moral mampu meyakinkan reaksi emosional.19 ICBL mampu membujuk target audience untuk meyakini norma tersebut melalui publishing report, advancing an advertising campaign, menghadiri dan 16 Anita Parlow, 1995, Toward a Global Ban on Landmines. No. 307, International Review of the Red Cross, New York: International Committee of the Red Cross, hal 2. 17 Lesley Wexler, 2003, "The International Deployment of Shame, Second-Best Responses, and Norm Entrepreneurship: The Campaign to Ban Landmines and the Landmine Ban Treaty." Arizona Journal of International and Comparative Law Vol. 20, No. 3, page 562-606, hal 570-571. 18 Tracey Skelton, 2007, "Children, Young People, UNICEF and Participation", Children's Geographies, Taylor & Francis Group, Vol. 5, No. 1-2, page 165-181, hal 173. 19 Richard Price, 1998, "Reversing the Gun Sights: Transnational Civil Society Targets Land Mines." International Organization Vol. 52, No. 3, page 613-644, hal 623. 101
menyelenggarakan konferensi, membuat demonstrasi publik, dan melobi pemerintah. 20 Kampanye juga dilakukan oleh para public figure seperti Miroslav Klose (footballer), Marius Muller-Westernhagen (pop star), Cosma Shiva Hagen (artis), dan Putri Diana. Contoh laporan tersebut adalah The Coward's War: Landmines in Cambodia, Hidden Death: Landmines and Civilian Casualties in Iraqi Kurdistan 1992, koran Landmine Update, laporan Antipersonnal Landmines: Friend or Foe?, After the Guns Fall Silent: The Enduring Legacy of Landmines in 1995 yang ditulis oleh Jody Williams dan Shawn Roberts. Catatan rumah sakit menunjukkan bahwa terdapat 1.652 pasien ranjau darat dirawat dari Maret hingga 11 September 1991.21 Putri Diana berusaha menekan pemerintah Inggris agar mengubah kebijakan agar bersifat komprehensif untuk mendukung pelarangan penggunaan ranjau darat anti- personil. Akan tetapi sayangnya Putri Diana meninggal dunia sebelum kampanye itu selesai. Selama hidupnya, Putri Diana mampu mempengaruhi negara untuk berpartisipasi ke dalam perjanjian negosiasi. Sampai-sampai Perdana Menteri 20 Madeliene Alyson Merrick, 2014, Thesis: The Micro Processes of International Norm Diffusion: The Case of the International Campaign to Ban Landmines, Canada: University of Waterloo, hal 69. 21 Rae McGrath, 1992, Hidden Death: Landmines and Civilian Casualties in Iraqi Kurdistan, Landmine Report, Middle East Watch, New York: Human Rights Watch. 102
Norwegia meminta dibentuk perjanjian yang berjudul Diana, Princess of Wales Treaty.22 Selain Putri Diana, selebriti seperti Miroslav Klose, Cosma Shiva, Muller sangat mendukung aksi kampanye yang dilakukan oleh ICBL. Mereka berkontribusi di dalam poster-poster di Jerman. Poster-poster tersebut dipasang di seluruh Jerman sebagai wadah sosialisasi norma anti-ranjau darat.23 Selain itu mereka juga memobilisasi untuk menekan pemerintah, misalnya dengan cara mengirim surat. Selain berkampanye dan melakukan konferensi, ICBL juga mengadakan workshop seperti Using the Media and Campaign Awareness, Campaign Updates and Starting a Country Campaign, Networking for a Country Campaign, and the Multi-Session Workshop on Advocacy. 24 Dalam kampanye dan konferensi yang dilakukan oleh, ICBL juga memaparkan pengalaman korban yang terkena ledakan ranjau darat anti-personil. Contohnya sebagai berikut: "In February 1995, I stepped on a mine while tending the cows. My right leg had to be amputated. After three 22 Asteris Huliaras, and Nikolaos Tzifakis, 2010, "Celebrity Activism in International Relations: In Search of a Framework for Analysis." Global Society Vol. 24, No. 2, page 255-274, hal 266. 23 Daniela Tepe, 2012, The Myth About Global Civil Society. New York: Palgrave MacMillan, hal 115. 24 Cambodia Campaign to Ban Landmines, 1995, The Human and Socio- Economic Impact of Landmines: Towards and International Ban, Phnom Penh: International Campaign to Ban Landmines, hal 110. 103
months in Kimpong Cham hospital, my grandmother took me to Wat Than to be fitted with a leg. Before the mine accident, I was in Level Three at school. Now I have stopped going to school because it is very far and it is too hard to walk."25 Konferensi yang dilakukan sangat membantu kampanye. Konferensi tersebut sebagai alat untuk marketing tools, petition campaigns, public demonstrations, and public materials such as posters and brochures. Konferensi ICBL yang dimana ini sebagai alat sosialisasi juga dilakukan di Asia, Eropa, Afrika, dan Amerika Latin. Konferensi ini didesain untuk menarik perhatian publik dan pemerintah. Salah satu konferensi tersebut adalah Montreux Symposium 1993. Dalam symposium ini, mampu menarik perhatian 60 partisipan yang terdiri dari diplomat, dokter, pengacara, military officers, mine clearance experts, dan representatives of humanitarian organizations.26 ICBL juga menulis tentang Universal Campaign Brochures yang ditulis oleh Physicians for Human Rights.27 25 Ibid., hal 97. 26 Robin M. Coupland and Remi Russbach, 1994, Victims of Antipersonnel Mines: What is Being Done?, Medicine & Global Survival Vol 1, No. 1, page 18- 22, hal 20. 27 Cambodia Campaign to Ban Landmines, 1995, The Human and Socio- Economic Impact of Landmines: Towards and International Ban, Phnom Penh: International Campaign to Ban Landmines, hal 207. 104
Brosur tersebut berisi retorik yang kuat, statistik, and emotional images. Brosur tersebut juga ditransletkan di beberapa bahasa. Billboards, poster, dan brosur ditampilkan dalam tempat publik seperti bus terminals dan shopping centers, hal ini agar lebih mudah terlihat oleh banyak orang. Konferensi-konferensi tersebut melakukan beberapa pertemuan untuk bernegosiasi mengenai penggunaan dan produksi ranjau darat anti-personil. 28 Pada tahun 1994, Australia, Swedia, dan Belanda membentuk proposal mengenai pelarangan penggunaan ranjau darat anti- personil. 29 Diplomat Kanada juga mendukung adanya perjanjian pro-ICBL, dan ide tersebut dikatakan dalam Ottawa Conference 1996. 30 Pada konferensi itu didukung oleh Austria, Belgia, Kanada, Denmark, Irlandia, Meksiko, Norwegia, dan Swiss.31 28 Karharina P Coleman, 2011, "Locating Norm Diplomacy: Venue Change in International Norm Negotiations." European Journal of International Relations Vol. 19, No. 1, page 163-186, hal 173. 29 Kenneth R Rutherford, 2011, Disarming States: The Movement to Ban Landmines. Santa Barbra: Library of Congress, hal 53. 30 Richard A Mathew, and Kenneth R. Rutherford, 2003, "The Evolutionary Dynamics of the Movement to Ban Landmines." Alternatives: Global, Local, Political Vol. 28, No. 1, page 29-56, hal 41. 31 Robert J. Laweson, Mark Gwozdecky, Jill Sinclair, and Ralph Lysyshyn, 1998, "The Ottawa Process and the International Movement to Ban Anti-Personnel Mines." In to Walk Without Fear: The Global Movement to Ban Landmines, by Maxwell A. Cameron, Robert J. Laweson and Brian W. Tomlin, 160-184. Toronto: Oxford University Press, hal 166. International 105
C. ADANYA HUKUM DAN BIROKRASI YANG MEMBENTUK PERILAKU DAN KEPATUHAN TERHADAP NORMA INTERNASIONAL Upaya ICBL di langkah terakhir dalam membangun norma internasional anti-ranjau darat adalah membentuk kesepakatan untuk melarang adanya penggunaan ranjau darat anti-personil dan ERW. Dengan adanya perjanjian atau hukum tersebut diharapkan mampu membentuk perilaku dan kepatuhan masyarakat internasional terhadap norma internasional anti-ranjau darat. Kesepakatan tersebut adalah The Mine Ban Treaty (Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destruction) yang ditandatangani di Ottawa, Kanada pada tahun 1997. The Mine Ban Treaty telah ditandatangani pada tanggal 3 Desember 1997 di Ottawa Kanada. Negara-negara yang menandatangani perjanjian tersebut, harus wajib tunduk terhadap aturan-aturan yang berlaku. Dalam tahap ini sering disebut dengan Tahap Internalisasi. Saat ini terdapat 162 negara yang telah meratifikasi perjanjian internasional The Mine Ban Treaty. Pemerintah yang bergabung ke dalam perjanjian ini harus menghentikan penggunaan, penimbunan, dan produksi ranjau darat anti-personil. Mereka harus menghancurkan semua ranjau darat anti-personil yang disimpan dan membersihkan semua ranjau darat anti-personil di semua 106
wilayah dalam waktu 10 tahun. Negara-negara yang tergabung di dalamnya, juga harus memberikan bantuan kepada landmines survivor dan komunitas untuk mendukung program pendidikan resiko dari ranjau darat dan ERW. Dalam hal ini juga harus ada kerjasama antara NGO dengan pemerintah. Perjanjian ini memberikan kerangka yang baik bagi pemerintah untuk meringankan penderitaan warga sipil yang tinggal di daerah yang terkena dampak ranjau darat. 107
Gambar 3.1: Status Negara-negara di Dunia dalam The Mine Ban Treaty 1997 108
NB: Negara yang diarsir abu-abu adalah negara yang bukan menjadi state parties dari The Mine Ban Treaty. Negara-negara tersebut tidak meratifikasi dan menandatangani perjanjian tersebut. Sumber: Landmine and Cluster Munition Monitor, 2018, Landmine Monitor 2018, Canada: St. Joseph Communications, hal x. Mayoritas negara di luar perjanjian masih menyimpan stok banyak ranjau darat anti-personil. Jika tidak dihancurkan, ranjau darat itu tetap siap digunakan kapan saja. Stok terbesar ranjau darat anti personil dipegang Rusia, Pakistan, India, China, dan Amerika Serikat. Ada juga sekelompok kecil negara yang masih terus memproduksi ranjau darat anti-personil, seperti India, Myanmar, Pakistan, dan Korea Selatan. Kemampuan ICBL dalam membangun norma internasional anti-ranjau darat juga bisa dikatakan cukup signifikan, karena dari tahun ke tahun terdapat pengurangan penggunaan ranjau darat anti-personil. Sehingga dapat dikatakan bahwa internalisasi yang dilakukan oleh ICBL cukup efektif. Walaupun sampai saat ini, masih terdapat negara yang belum mau meratifikasi perjanjian The Mine Ban Treaty. Dengan adanya perjanjian The Mine Ban Treaty sebagai bentuk hukum dalam pelarangan penggunaan ranjau darat, mampu mempengaruhi negara anggota membentuk badan dan lembaga yang menaungi masalah ranjau darat di negaranya. Hal itu dapat dilihat sebagai berikut. 109
Pada tahun 2009, pemerintah Yordania membentuk National Mine Action 2010-2015 yang berintegrasi dengan National Disability Strategy. 32 Kemudian di Mozambique membentuk National Disability Council dimana ini berfokus dengan mine victim. Pemerintah Kamboja juga membentuk National Plan of Action for Persons 2009-2011 yang diadopsi oleh Cambodia's Prime Minister. Di Nepal yaitu Nepal's ministry of peace and reconstruction membuat lima national strategic framework dalam mengatasi permasalahan ranjau darat anti-personil. Pada tahun 2010, Belarusia bekerjasama dengan Spanish Company dalam destruksi ranjau darat anti-personil, sedangkan Yunani bekerjasama dengan Hellenic Defense System S.A atau EAS. Kemudian pemerintah Bosnia mengeluarkan BiH's Mine Action Program 2010-2019. Selain itu pemerintah Bosnia membentuk lembaga yaitu Bosnia and Herzegovina Mine Action Centre (BHMAC). Kroasia juga memiliki Croatian Mine Action Center (CROMAC) dan Croatia's National Mine Action Plan (NMAP). Thailand dan Uganda juga membangun Thai Mine Action Center (TMAC) serta Uganda Mine Action Center (UMAC). Pada tahun 2010 Irak melakukan 32 Landmine and Cluster Munition Monitor, 2010, Landmine Monitor 2010, Canada: St. Joseph Communications, hal 37. 110
pembersihan ranjau darat anti-personil oleh Ministry of Defense. Pada tahun 2017 dibentuk Law and Policy CRPD di Ethiopia. Kemudian di Sudan Selatan terdapat National Disability and Inclusion Policy 2016. Lalu di Sudan terdapat the Sudan Persons with Disabilities Act 2017. Pemerintah El-Savador sangat fokus terhadap gender. Kemudian pemerintah Tajikistan sangat fokus dengan National Program on Rehabilitation of Persons with Disabilities. Dalam upaya membangun norma ini, ICBL juga bekerjasama dengan UN General Assembly (UNGA) Resolution 65/48 dimana harus dilakukan universalization and full implementation of The Mine Ban Treaty. Mereka harus mendukung penuh perjanjian tersebut. Setiap state parties harus melakukan annual transparency. Laporan itu harus diserahkan ke Secretary General UN, walaupun di dalam prakteknya tetap terdapat negara anggota yang tidak melaporkannya. Proses universalisasi norma tersebut, para campaigner anti-ranjau darat menyuarakan "Lend Your Legs" ke negara not state party. Sebagai contoh negara not state party adalah Amerika Serikat yang sampai saat ini dia masih menjadi observer The Mine Ban Treaty. Selain itu juga terdapat beberapa Plan of Action secara regional seperti Continental Plan of Action for the African Decade of Persons with Disabilities 2010-2019 di 111
Afrika. Kemudian di Asia Pasifik terdapat Asian and Pacific Decade of Persons with Disabilities 2013-2022. Di Amerika Serikat terdapat Inter-American Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Persons with Disabilities. Lalu di Eropa terdapat Council of Europe Strategy on the Rights of Persons with Disabilities-Human Rights: A Reality for All 2017-2023. Dalam hukum atau aturan yang diterapkan oleh negara terdapat gender consideration (CEDAW) dan age consideration (CRC). Hal tersebut adalah sebagai bentuk dari kepatuhan terhadap norma internasional anti-ranjau darat dan perilaku yang dibentuk akibat adanya norma tersebut. Dalam universalisasi norma internasional anti-ranjau darat, ICBL beserta negara anggotanya selalu melakukan pertemuan setiap lima kali tahun sekali. Adapun pertemuan tersebut adalah: 1. The Nairobi Action Plan 2005 First Review Conference 2005-2009 Fokus dalam Nairobi Action Plan adalah menegaskan kembali komitmen mereka untuk melakukan promosi dan implementasi secara penuh terhadap Konvensi. Para state parties di dalam kerja sama tersebut harus: (i) to secure the achievements to date; (ii) untuk mempertahankan dan memperkuat efektivitas kerjasama di antara mereka di bawah Konvensi; dan (iii) to spare 112
no effort to meet our challenges ahead in universalizing the Convention, destroying stockpiled anti-personnel mines, clearing mined areas and assisting victims. 33 Untuk tujuan ini mereka selama lima tahun ke depan dapat mencapai action plan yang dipandu oleh strategi yang ditetapkan. Dengan melakukan hal itu, mereka bermaksud untuk mencapai kemajuan besar menuju akhir, untuk semua orang yang menderita yang disebabkan oleh ranjau darat. Isi dari action plan tersebut adalah 1. Universalising the Convention, 2. Destroying Stockpiled Anti-Personnel Mines, 3. Clearing Mined Areas, 4. Assisting the Victims, 5. International Cooperation and Assistance for achieving the Convention's aims. 2. The Cartagena Action Plan 2010 at Second Review Conference 2010-2014 Dalam action plan ini para negara anggota berfokus dalam menegaskan kembali tujuan-tujuan mendasar untuk mencegah korban ranjau darat anti-personil dan mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia para penyintas ranjau, serta menangani kebutuhan para 33 ICBL, First Review Conference of the State Parties to the Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on Their Destruction, Nairobi Action Plan 2005-2009, Nairobi Kenya 29 November-3 Desember 2004S. 113
korban ranjau darat anti-personil, termasuk orang-orang yang selamat, keluarga dan komunitas mereka yang terkena dampak. Mereka harus melakukan universalisasi dan implementasi penuh dan efektif terhadap Konvensi. Mereka juga harus melakukan promosi yang efektif terhadap perjanjian. Para state parties juga fokus dalam membangun Nairobi Action Plan. Selain itu mereka juga harus berfokus dalam aksi humaniter dan menghormati HAM. Para state parties harus mengakui kemitraan khusus dalam universalisasi dan implementasi Konvensi dengan PBB, Komite Palang Merah Internasional, dan Kampanye Internasional untuk melarang penggunaan ranjau darat anti-personil. ICBL juga melakukan pendekatan terhadap gender, sesuai usia, inklusif, koheren dan terkoordinasi untuk pengembangan dan implementasi kebijakan nasional yang relevan, rencana, kerangka hukum dan instrumen hukum internasional. ICBL akan focus terhadap kemajuan yang berkelanjutan sambil mengakui keadaan lokal, nasional dan regional masing-masing dalam implementasi praktisnya.34 Isi dari action plan tersebut adalah 1. Universalising the Convention, 2. Destroying Stockpiled Anti-Personnel 34 ICBL, Second Review Conference of the State Parties to the Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti- Personnel Mines and on Their Destruction, Cartagena Action Plan 2010-2014, Cartagena de Indias 30 November-4 Desember 2009. 114
Mines, 3. Clearing Mined Areas, 4. Assisting the Victims, 5. International Cooperation and Assistance for achieving the Convention's aims. 3. The Maputo Action Plan 2015 at Third Review Conference 2015-2019 Dalam kerangka ini ICBL lebih berfokus terhadap penderitaan dan korban yang disebabkan oleh ranjau anti-personil. Para state parties ini harus menjaga kepatuhan terhadap norma-norma Konvensi. Mereka harus menyelesaikan implementasi kewajiban terikat waktu masing-masing berdasarkan Konvensi sesegera mungkin (dan paling lambat pada tahun 2025). ICBL mengharapkan bahwa tidak ada lagi korban ranjau darat anti-personil baru di area di bawah yurisdiksi atau kontrol mereka. Para korban harus tetap bisa berpartisipasi dan memiliki kesetaraan dengan orang lain. 35 Isi dari action plan tersebut adalah 1. Universalising the Convention, 2. Destroying Stockpiled Anti-Personnel Mines, 3. Clearing Mined Areas, 4. Assisting the Victims, 5. International Cooperation and Assistance for achieving the Convention's aims. 35 ICBL, Third Review Conference of the State Parties to the Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on Their Destruction, Maputo Action Plan 2010-2014, Maputo 23- 27 Juni 2014. 115
D. PERKEMBANGAN NORMA INTERNASIONAL ANTI- RANJAU DARAT DAN IMPLEMENTASI THE MINE BAN TREATY 1. Bantuan terhadap Korban Ledakan Ranjau Darat Anti-Personil Bantuan terhadap korban ledakan ranjau darat anti-personil dapat berupa finansial maupun program. Bantuan tersebut seperti medical care, rehabilitasi termasuk prosthetics, socio-economic inclusion, edukasi, dan psychosocial support.36 Mereka menjamin hak bagi para korban baik secara umur maupun gender. Dalam penelitian ini akan menganalisis bantuan terhadap korban ledakan ranjau darat anti-personil dari tahun 2009-2017. Ini adalah sebagai bentuk dari implementasi perjanjian The Mine Ban Treaty bagi negara yang mengadopsi perjanjian tersebut. Pada tahun 2009 terdapat program di Afghanistan, Kamboja, Kroasia, Irak, Sri Lanka. Program tersebut seperti Risk Education di Algeria dan Pakistan. Algeria memiliki program risk education bersama Handicap International dan 10 local disability associations. Program ini dilakukan di El-Tarf, Souk- Ahras, Tebessa, Bechar, Naama, dan Tlemcen. Algeria 36 Landmine and Cluster Munition Monitor, 2017, Landmine Monitor 2017, Canada: St. Joseph Communications, hal 74. 116
Interministerial Committee on the Implementation of The Mine Ban Treaty bekerjasama dengan National Research Center in Social and Cultural Anthropology melakukan assessments berupa melengkapi kebutuhan survivors, effective program untuk para korban. Kemudian Chad menyediakan refugee camps berupa internally displaced persons (IDPs), sekolah, dan high-risk areas. Program ini dibantu oleh UN Mission in the Central African Republic and Chad (MINURCAT). 37 Di Pakistan, Pakistani NGO the Sustainable Peace and Development Organization (SPADO) mengimplementasikan program Risk Education di Malakand dan area di North-West Frontier Province (NWFP) seperti Mardi, Swabi, Swat, Dir, Shangla, and Buner. Program ini mendistribusikan radio spot and messages broadcast di radio lokal dan TV kabel.38 Di Mozambique dengan dukungan National Demining Institute memberikan bantuan di empat distrik di provinsi Maputo. Hal ini juga dilakukan konsultasi dengan Ministry of Women and Social Action. Di Peru, Peruvian Center for Mine Action bekerjasama dengan 37 Landmine and Cluster Munition Monitor, 2010, Landmine Monitor 2017, Canada: St. Joseph Communications, hal 29. 38 Ibid., hal 30. 117
National Council for the Integration of Disabled Persons and the National Institute of Rehabilitation membuat national victim assistance untuk para survivor. Kemudian pada tahun 2010 Lao National Regulatory Authority memberikan Risk Education di dalam sistem sekolah. 39 Kemudian, Afghanistan memberikan Risk Education di sekolah dengan training of teacher 2010. Sri Lanka Ministry of Education's Academic Affairs memberikan Risk Education pada kurikulum sekolah tahun 2011. Sudan Ministry of Education memberikan Risk Education di kurikulum sekolah tahun 2010. Pada tahun 2010 juga dilakukan reintegrasi ekonomi yang bekerjasama dengan beberapa NGO serta memberikan informasi kepada masyarakat, Sebagai contoh di Kamboja ada komite untuk Landmine Victim Assistance yang memiliki program National Plan of Action for Persons with Disabilities. Kemudian di Angola dilaksanakan workshop. Di El-Savador pemerintah membiayai people injured. Bantuan keuangan juga dimanfaatkan untuk membangun konsultasi di daerah El-Savador. Lalu di Afghanistan dibangun Inter-ministerial Task Force on Disability, pemerintah Yaman membentuk Victim Assistance 39 Ibid., hal 32. 118
Advisory Committee, serta pemerintah Lebanon membentuk National Steering Committee. Pemerintah Uganda pada 2010 membentuk Comprehensive Plan of Action on Victim Assistance 2010-2014. Para survivor tersebut tetap aktif dalam social inclusion, advocacy on survivors' rights, physical rehabilitation, economic inclusion, physical accessibility. Selain itu juga ada program psychosocial support bagi wanita. Bantuan finansial pada tahun 2009 sebesar US$ 622 million. Yang menjadi top 5 international donors adalah Amerika Serikat, European Commission, Jerman, Norwegia, dan Jepang. Kemudian national support pada tahun 2009 sebesar 173 million. Sedangkan top 5 recipients penerima dana dari ICBL pada tahun 2009 adalah Afghanistan, Irak, Kamboja, Sudan, dan Sri Lanka. Para pendonor memberikan supportnya terhadap clearance and risk education hampir 90%. Amerika Serikat memberikan bantuan 13 risk education projects di 10 negara dengan dana sebesar US$2.4 million, Eropa memberikan bantuan dana di Pakistan sebesar US$1.8 million, Jepang memberikan bantuan dana di 2 negara sebesar US$770.000, Australia memberikan dana di Sri Lanka sebesar US$158.540, Spain memberikan dana di Kolombia sebesar US$557.000, dan Swis memberikan 119
dana di Laos sebesar US$478.821. 40 Pada tahun ini terdapat 156 negara yang tergabung dalam perjanjian The Mine Ban Treaty. Pada tahun 2010, terdapat 45 program dalam mengatasi permasalahan ranjau darat anti-personil. Pada tahun 2010 jumlah dana yang ada berjumlah US$637 million. Top 5 pada tahun 2010 adalah Amerika Serikat, European Commission, Jepang, Norwegia, dan Kanada. Sedangkan top 5 recipient penerima dana dari ICBL adalah Afghanistan, Angola, Iraq, Sudan, Sri Lanka, Kamboja. 2. Dukungan Keuangan terhadap ICBL dalam Membangun Norma Internasional Anti-Ranjau Darat Support dana keuangan untuk ICBL berasal dari international contributions, donors, dan national contributions. Negara-negara yang menjadi top five donor states dalam rangka mendukung tujuan dari ICBL ini adalah Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, Jerman, dan Norwegia. Negara-negara tersebut berkontribusi sebesar 70% dalam menyumbang dana ke ICBL. Jumlah dana yang mereka berikan kepada ICBL kurang lebih sebesar US$335.6 juta pada tahun 2016. Jumlah ini 40 Ibid., hal 48. 120
meningkat dari tahun 2015, karena Jepang dan Jerman menambah jumlah dana yang diberikan kepada ICBL sebesar US$55 juta. Gambar 3.2: Peta Penyebaran Negara yang Memberikan Bantuan Finansial kepada ICBL pada Tahun 2017 Sumber: Landmine and Cluster Munition Monitor, 2018, Landmine Monitor 2018, Canada: St. Joseph Communications, hal 86. Sedangkan top five recipient states dari ICBL ini adalah Irak, Afganistan, Kroasia, Kamboja, dan Laos. Dana yang diberikan kepada negara-negara tersebut kurang lebih sebesar US$258.7 juta. Irak menjadi negara yang menerima dana paling banyak dibandingkan 121
keempat negara lainnya. Jumlah total dana yang terkumpul untuk mengatasi isu permasalahan ranjau darat pada tahun 2016 adalah sebesar US$564.5 juta. Jumlah dana ini meningkat dari tahun 2015, yaitu sebesar US$ 39.3 juta (7%). Adapun sumber keuangan yang berasal dari negara-negara donor dapat dilihat dari tabel di bawah ini, baik dari yang paling besar maupun yang paling kecil. 122
Tabel 3.1: Kontribusi Finansial Negara-negara Pendonor dari Tahun 2013-2017 Sumber: Landmine and Cluster Munition Monitor, 2018, Landmine Monitor 2018, Canada: St. Joseph Communications, hal 77. 123
Diagram 3.1: Jumlah Bantuan Finansial kepada ICBL dari Tahun 2007-2017 Sumber: Landmine and Cluster Munition Monitor, 2018, Landmine Monitor 2018, Canada: St. Joseph Communications, hal 74. 124
Tabel 3.2: Daftar Negara-Negara Penerima Bantuan Finansial pada Tahun 2017 Sumber: Landmine and Cluster Munition Monitor, 2018, Landmine Monitor 2018, Canada: St. Joseph Communications, hal 80. 125
Tabel 3.3: Negara yang Memberikan National Support of Financial pada Tahun 2017 Sumber: Landmine and Cluster Munition Monitor, 2018, Landmine Monitor 2018, Canada: St. Joseph Communications, hal 84. Bantuan finansial tersebut didistribusikan untuk program clearance and risk education, victim assistance, advocacy, capacity-building, stockpile destruction. Berikut adalah rinciannya: 126
Tabel 3.4: Implementasi Bantuan Finansial di Beberapa Sektor pada Tahun 2017 Sumber: Landmine and Cluster Munition Monitor, 2018, Landmine Monitor 2018, Canada: St. Joseph Communications, hal 82. Diagram 3.2: Perbandingan Bantuan Finansial dari Tahun 2013-2017 Sumber: Landmine and Cluster Munition Monitor, 2018, Landmine Monitor 2018, Canada: St. Joseph Communications, hlm 85. 127
3. Dukungan Organisasi Internasional dan NGO kepada ICBL dalam Membangun Norma Internasional Anti-Ranjau Darat 3.1. Dukungan Organisasi Internasional PBB sebagai salah satu masyarakat internasional sangat mendukung penuh adanya The Mine Ban Treaty. PBB berusaha mendorong dan "menekan" negara anggota untuk meratifikasi perjanjian tersebut. Dukungan dari PBB terhadap ICBL juga dapat dilihat pada tahun 2016, bahwa pada tanggal 5 Desember UNGA Resolution 71/34 menekankan universalisasi dan full implementation terhadap the Mine Ban Treaty, dimana dalam pertemuan ini disetujui oleh 164 negara, tanpa perlawanan, dan 20 negara abstain. 41 Negara- negara yang abstain dari voting mengenai perjanjian ini seperti Nicaragua, Kuwait, Samoa, Kuba, Mesir, India, Iran, Israel, Myanmar, Korea Utara, Pakistan, Rusia, Korea Selatan, Syria, Uzbekistan, US, dan Vietnam. Peran PBB dalam mendorong The Mine Ban Treaty cukup besar dan signifikan. Selain dengan UNGA, PBB mendukung implementasi The Mine Ban Treaty melalui beberapa program 41 Ibid., hal 22. 128
melalui agen-agen PBB. Hal ini dapat ditunjukkan pada program Global Disability Action Plan 2014- 2021. Ini adalah program dari The World Health Organization (WHO), dimana di dalamnya terdapat kontribusi dari ICBL. Program ini mengimplementasikan hal-hal penting yang didukung oleh survivor networks, seperti akses rehabilitasi di pedesaan dan terpencil, partisipasi, inklusi sosial dan ekonomi, pendidikan, serta dukungan psikologis. Pada tahun 2017, WHO telah merilis program health-related rehabilitation. Selain itu, sebagai bentuk dukungan dalam menegakkan norma internasional anti-ranjau darat, WHO membentuk Global Disability Action Plan 2014-2021 untuk victim assistance seperti Mental Health Action Plan 2013-2020. Pihak WHO merencanakan bahwa pada tahun 2030, mereka bisa mengimplementasikan secara penuh Sustainable Development Goals (SDGs). Mental Health Action Plan 2013-2020 juga telah dilakukan oleh WHO untuk menangani korban dari ledakan ranjau darat. Program SDGs dari PBB sangat mendukung penanganan korban jiwa dari ranjau darat. Hal ini menunjukkan 129
keseriusan PBB dalam mendukung implementasi dari The Mine Ban Treaty. Selain PBB, banyak terdapat aktivitas advokasi yang mendukung ICBL ini dalam mengatasi permasalahan ranjau darat anti-personil. Dukungan-dukungan itu datang dari the Francophone Summit di Moncton, New Brunswick; the UN General Assembly di New York; the Special Summit of the European Council dalam area Freedom, Security, and Justice di Finlandia; the Helsinki Summit of the European Union; the Organization of American States Summit; the Organization of African Unity Summit; the Inter-Parliamentary Union; dan the Assembly of African Francophone Parliamentarians.42 3.2. Dukungan NGO Beberapa NGO yang membantu dalam implementasi The Mine Ban Treaty dalam menegakkan norma internasional anti-ranjau darat adalah Handicap International, CARE, World 42 Human Rights Watch World Report. 2001. International Campaign to Ban Landmines. in hal 2. Human Rights Watch. Available online 130
Vision, World Rehabilitation Fund, Clear Path International, dan POLUS Center. Selain itu juga terdapat bantuan finansial yang datang dari Organization of American States (OAS) di Latin Amerika dan UNMAS Voluntary Trust Fund. Selain itu, juga terdapat dukungan dari DAHMI di Burundi (Direction de I'Action Humanitaire contre les Mines et Engins non exploses), ULSA (Uganda Landmine Survivors Association), DAICMA di Kolombia (Direccion para la Accion Integral contra Minas Antipersonal), dan CONTRAMINAS (Centro Peruano de Accion Contra las Minas Anti-Personal). Para NGO tersebut juga memberikan bantuan finansial kepada ICBL dalam membangun norma internasional anti-ranjau darat. Contoh beberapa NGO yang menjadi donor adalah HALO Trust, Norwegian People's Aid, Mines Advisory Group, ICRC, the Geneva International Centre for Humanitarian Demining, DanChurchAid, dan Handicap International. 131
4. Perkembangan Keberadaan Ranjau Darat Anti- Personil Pada tahun 2010, terdapat 388.000 ranjau darat anti-personil dihancurkan. ICBL melaporkan bahwa pada tahun 2016, sebanyak 232.000 antipersonnel mine telah dimusnahkan. 43 Sebagian besar, pemusnahan antipersonnel mine dilakukan di Afganistan, Kroasia, Irak, dan Kamboja. Pada bulan Mei 2017, Mozambique telah mendeklarasikan negaranya bahwa wilayahnya telah terbebas dan bersih dari adanya ranjau darat/ ERW. Kemudian, pada bulan Februari tahun 2017, Algeria telah mendeklarasikan diri bahwa wilayahnya telah bersih dari adanya ranjau darat/ ERW. Perkembangan mengenai penimbunan ranjau darat saat ini adalah terdapat lebih dari 2,2 juta timbunan ranjau darat yang telah dimusnahkan di tahun 2016. Di Ukraina, pada tahun 2016 dia telah memusnahkan sebanyak 652.840 ranjau darat tipe PFM. Di Ukraina, pemusnahan ranjau darat ini didukung oleh Ukrainian Ministry of Defense, NATO, Procurement Agency, dan the Pavlograd Chemical Plant. Berdasarkan data yang dilaporkan oleh ICBL, pada tahun 2016 total global clearance sekitar 170 km2 43 Landmine and Cluster Munition Monitor, 2017, Landmine Monitor 2017, Canada: St. Joseph Communications, hal 2. 132
dan 232.000 ranjau darat telah dimusnahkan. Kemudian pada tahun 2017, di Belarusia misalnya telah memusnahkan sebanyak 3,4 juta ranjau darat. Kemudian di Oman, pada tahun 2017 telah memusnahkan sebanyak 3.052 ranjau darat.44 Tabel 3.5: Jumlah Mine Clearance dari Tahun 2013-2017 Sumber: Landmine and Cluster Munition Monitor, 2018, Landmine Monitor 2018, Canada: St. Joseph Communications, hal 28. 44 Landmine and Cluster Munition Monitor, 2017, Landmine Monitor 2017, Canada: St. Joseph Communications, hal 25. 133