Risalah Hukum, Volume 20, Nomor 1, Juni 2024, 17-33 Tanggung Jawab Bank Kepada Nasabah Pasca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pegawai Bank Erna Susanti¹, Sulung Nugroho² 1 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman E-mail: ernasusanti@fh.unmul.ac.id 2 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman E-mail: sulungnugroho@fh.unmul.ac.id ABSTRACT Customers are a crucial factor in the world of Banking. However, it is not uncommon for customers who have fully entrusted their confidence to the bank to become victims of the negligence of individuals within the bank. This research is conducted with the objective of ascertaining the nature of the bank's responsibility following the judgment of Court Decision Number 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr, in cases where customers incur losses due to criminal activities committed by bank employees. The protection of banks for Bank Customers is regulated under Law No. 10/1998 regarding Amendments to Law No. 7/1992 regarding Banking. Normatively, the bank is accountable in cases where losses occur as a result of criminal acts by internal individuals, not only the perpetrators but the bank is also jointly responsible in accordance with the explanation found in the Indonesian Civil Code (KUHPer), specifically Article 1367. Regarding customer protection, banks do not solely rely on civil law enforcement, as expected through sanctions and compensation claim mechanisms. Criminal law provisions also include regulations that can safeguard consumers, such as licensing and supervision mechanisms. Indirect protection afforded to customers in the event of criminal acts in the field of banking is established through a series of statutory regulations, such as Law No. 8/1999 regarding Consumer Protection, as well as regulations that can ensnare wrongdoers, such as Law No. 10/1998 regarding Banking, Law No. 11/2008 regarding Electronic Information and Transactions, and Law No. 20/2001 regarding the Eradication of Corruption. Meanwhile, the direct protection provided by banks to their customers involves meticulous planning based on the principle of prudence, as stipulated in Article 29 of Law No. 10/1998 regarding Banking. Keywords: Verdict, Accountability, Bank, Customer ABSTRAK Nasabah merupakan faktor penting dalam dunia Perbankan. Namun tak jarang, nasabah yang sudah memberikan kepercayaannya secara penuh, malah menjadi korban oleh kelalaian bank atas perbuatan oknum yang ada didalamnya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab bank pasca putusan pengadilan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr, dalam hal terjadinya kerugian nasabah akibat dari tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh pegawai bank. Perlindungan bank terhadap Nasabah Bank dalam diatur dalam UU No.10/1998 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor UU No.7/1992 tentang Perbankan. Secara normatif, bank bertanggungjawab dalam hal terjadinya kerugian akibat dari tindak pidana perbankan oleh oknum internal bukan hanya pelakunya melainkan bank juga turut bertanggungjawab sesuai dengan penjelasan yang terdapat pada KUHPer yaitu pasal 1367. Menyangkut perlindungan nasabah, bank sebenarnya tidak bergantung pada penerapan hukum perdata semata sebagaimana diharapkan melalui sanksi dan mekanisme gugatan ganti kerugian. Ketentuan hukum pidana juga memuat ketentuan aturan yang dapat melindungi konsumen seperti mekanisme perizinan dan pengawasan. Perlindungan tidak langsung yang diberikan kepada nasabah dalam hal terjadi tindak pidana dibidang perbankan adalah sejumlah peraturan perundang-undangan seperti UU No.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, maupun peraturan yang dapat menjerat pelaku 17
Tanggung Jawab Bank Kepada Nasabah (Erna Susanti) seperti UU No.10/1998 tentang Perbankan, UU No.11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara perlindungan langsung yang diberikan bank kepada nasabahnya berupa bank harus melakukan perencanaan yang cermat berdasarkan prinsip kehati-hatian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 UU No.10/1998 tentang Perbankan. Kata Kunci: Putusan; Tanggungjawab; Bank; Nasabah PENDAHULUAN intermediasi, artinya kegiatan utamanya adalah Bank merupakan menghimpun dana dan kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat. Dana yang ditarik dari masyarakat tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat. 1 Fungsi lembaga perbankan sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak- pihak yang memerlukan dana membawa konsekuensi yang intensif antara bank sebagai pelaku usaha dengan nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan. Interaksi antara bank dengan konsumen pengguna jasa perbankan yang selanjutnya disebut nasabah dapat pula mengambil bentuk produk lain bank pada saat nasabah melakukan transaksi lain tersebut seperti misalnya jasa transfer dana, maupun deposit. lembaga Pada prinsipnya hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dananya dilandasi hubungan kepercayaan, yang lazimnya disebut fiduciary relation. Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya. Bank sangat berkepentingan agar kadar kepercayaan masyarakat yang telah maupun akan menyimpan dananya, terjaga dengan baik dalam tingkat tinggi, mengingat bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran, masyarakat luas berkepentingan atas kesehatan dari sistem- sistem tersebut. Sedangkan kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan unsur pokok dari eksistensi suatu bank, maka terjaganya kepercayaan masyarakat kepada perbankan adalah juga kepentingan masyarakat banyak.2 Bank dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, dan juga harus menjaga kesehatan bank agar tetap terjaga terus demi kepentingan masyarakat pada umumnya dan bagi para nasabah penyimpan dana. Sebagai lembaga keuangan, bank yang merupakan tempat masyarakat menyimpan dananya dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperoleh kembali pada waktunya dan disertai bunga dimana yang dimaksud adalah bahwa suatu bank sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat tersebut. Semakin tinggi kepercayaan masyarakat kepada bank, semakin tinggi pula kesadaran masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank dan menggunakan jasa-jasa lainnya dari bank. Bank- bank dalam memberikan produk- produk yang ditawarkan, berusaha semaksimal mungkin untuk menarik simpati masyarakat. Sedangkan bagi para nasabah harus memahami benar bank yang 1 Ronny Prasetya, Pembobolan ATM: Tinjauan Hukum Perlindungan Nasabah Korban Kejahatan Perbankan (Prestasi Pustaka Publisher, 2010). 2 Mauritz Pray Takasenseran, 'Perjanjian Antara Bank Dan Nasabah Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998', Lex et Societatis, 4.7 (2016). 18
Risalah Hukum, Volume 20, Nomor 1, Juni 2024, 17-33 bagaimana yang dapat dipercaya, nasabah jangan hanya tergiur oleh bunga yang tinggi maupun bonus atau hadiah dan lainnya, jika ternyata bank yang dipercaya tersebut memiliki kondisi yang kurang baik. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank. Faktor-faktor tersebut yaitu integritas pengurus, pengetahuan dan kemampuan pengurus baik berupa pengetahuan kemampuan manajerial maupun pengetahuan dan kemampuan teknis perbankan, kesehatan bank yang bersangkutan, dan kepatuhan bank terhadap kewajiban bank.3 Nasabah merupakan konsumen bank dalam haknya mendapatkan informasi tentang dananya dari pelayanan jasa perbankan. Pihak nasabah merupakan unsur yang sangat berperan sekali, eksistensi perbankan bersandar kepada kepercayaan dari pihak masyarakat atau nasabah. Sesungguhnya hubungan antara bank dan nasabah bukan sekedar hubungan kontraktual biasa antara bank dan nasabah yang diliputi oleh asas- asas umum`dari hukum perjanjian, tetapi juga hubungan kepercayaan yang diliputi asas kepercayaan. Salah satu kegiatan khusus yang dijalankan bank umum adalah memberikan kredit. Pemberian kredit oleh bank merupakan salah satu bentuk fungsi bank, yaitu sebagai penyalur dana dari masyarakat. Bank dalam memberikan kredit kepada nasabah didasarkan atas kepercayaan, oleh karena itu untuk menjaga keamanannya sudah seharusnya bank di dalam menyalurkan kredit benar- benar yakin bahwa nasabahnya akan mampu mengembalikan pinjaman yang diterimanya dengan waktu yang telah dijanjikan.4 Sejalan dengan apa yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang menyebutkan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Adapun rangkaian dari prinsip kehati- hatian adalah Prinsip Mengenal Nasabah dan Sistem Informasi Debitur. Salah satu faktor penyebab gagalnya aplikasi pinjaman permodalan di bank atau lembaga keuangan lain adalah status nasabah di dalam Sistem Informasi Debitur (SID) milik Bank Indonesia (BI). Bank Indonesia memiliki daftar hitam yang dibuat untuk memuat nama nasabah debitur, baik individu maupun perusahaan yang terkena sanksi karena telah melakukan tindakan tertentu yang merugikan bank dan masyarakat. Sebagai contoh tidak kembalinya dana kredit atau dapat dikatakan sebagai kredit macet, maka nasabah debitur secara otomatis akan tercatat dalam daftar Sistem Informasi Debitur (SID) yaitu sistem yang menyediakan informasi debitur yang merupakan hasil olahan dari laporan debitur yang dibuat oleh bank atau lembaga keuangan yang menjadi anggota Sistem Informasi Debitur (SID) berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 9/14/2007 tentang Sistem Informasi Debitur. Hal ini dapat menimbulkan gugatan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian 3 Rani Sri Agustina, Rahasia Bank (Keni Media, 2016). 4 Selamat Widodo, 'Tanggung Jawab Perdata Bank Terhadap Tindakan Fraud Karyawan Yang Merugikan Nasabah', Kosmik Hukum, 14.2 (2014). 19
Tanggung Jawab Bank Kepada Nasabah (Erna Susanti) kredit. Perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad) sendiri diatur dalam buku III KUHPerdata mulai dari pasal 1365 sampai dengan pasal 1380. Onrechtmatigedaad mengatur syarat-syarat untuk menuntut ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 KUHPerdata tidaklah memberikan perumusan, melainkan hanya mengatur seseorang yang mengalami kerugian karena perbuatan melawan hukum, yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya, dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian pada Pengadilan Negeri dengan sukses.5 Dalam kasus Korupsi Pegawai Bank pada Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr., yang menyatakan dimana Pelaku yang bernama Agus Suprianto dinyatakan bersalah dengan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank secara bersama-sama dan Pencucian Uang. Total kerugian yang diakibatkan perbuatan pelaku sebesar Rp. 19,905,788,352 (sembilanbelas milyar sembilanratus limajuta tujuhratus delapanpuluh delapanribu, tigaratus limapuluh dua) dengan menyalahgunakan wewenang jabatan sebagai Asistent Manager Pemrakarsa Kredit (AMPK) Bank Rakyat Indonesia cabang Samarinda. Tindakan tersebut tak hanya merugikan Negara, namun juga Nasabah. Dikutip dari Niaga Asia, edisi 19 September 2019, kejahatan tersebut dilakukan oleh pelaku antara tahun 2016 hingga 2018 hingga akhirnya terungkap di tahun 2019. Hal ini mulanya terungkap, karena nasabah yang menjadi korban merasa belum menerima pencairan dana yang diinginkan, namun rekening yang mereka gunakan sebagai syarat perjanjian kredit, tervalidasi melakukan kredit sehingga dana nasabah yang ada dalam rekeningnya terdebet secara otomatis setiap bulannya. Apa yang dilakukan oleh terdakwa, nyatanya juga menyeret 4 bawahannya Osvia Rozallisky, Dian Afiaty Sholihah, Aditya Hutama dan Yoga Perwira sebagai eks Account Officer BRI, yang juga ikut duduk dikursi pesakitan Pengadilan Negeri Samarinda. Total Nasabah yang dirugikan berjumlah 35 nasabah, dengan rincian 30 nasabah orang perorangan, dan 5 nasabah badan usaha yang salah satunya adalah badan usaha berbadan hukum. Kerugian yang diderita para nasabah, tak hanya kerugian secara materil, namun juga kerugian imateril. Nasabah yang menjadi korban, selain tidak memperoleh pencairan dana Kreditnya, nasabah juga dihadapkan dengan skor BI checking yang buruk serta jaminannya yang hingga kini tetap dalam penguasaan bank. Sedangkan pelaku Agus Suprianto dijatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sejumlah Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) Bulan. Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk meneliti konsep pertanggungjawaban hukum Bank yang melakukan perbuatan melawan hukum dan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum bank atas kelalaiannya terhadap debitur yang terkena BI checking. 5 Anggita Maynanda Pratiwi and Rinitami Njatrijani Budiharto, 'Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Debitur Yang Terlapor Dalam Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia', Diponegoro Law Journal, 5.2 (2016), pp. 1-12. 20
Risalah Hukum, Volume 20, Nomor 1, Juni 2024, 17-33 METODE Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan sumber bahan hukum terdiri dari peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perbankan, dan putusan pengadilan, berbagai media elektronik yang membahas perbankan dan teori yang relevan dengan rumusan masalah yang dikaji. Bahan hukum kemudian dianalisa secara kualitatif untuk menghubungkan bekerjanya hukum dalam hal tanggungjawab bank terhadap nasabah yang menjadi korban oknum pegawai bank. PEMBAHASAN Konsep Pertanggungjawaban Hukum Bank Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Indonesia menganut sistem Civil Law dan sistem hukum Eropa Kontinental,6 yaitu sistem yang berpatokan pada undang-undang, yang dalam beberapa bidang hukum sering kali berupa seperangkat peraturan yang dikodifikasikan dan dikumpulkan dalam satu kitab perundang-undangan. Dalam konteks pertanggungjawaban perdata, ini berarti bahwa secara umum pertanggungjawaban berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum selalu mengacu pada Pasal 1365 KUH Perdata. Dalam hal ini, untuk dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebuah perbuatan haruslah terbukti melawan hukum, dan harus pula terbukti adanya kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan tersebut. Macam-macam tanggung jawab adalah sebagai berikut:7 1. Tanggung jawab dan Individu Pada hakikatnya hanya masing-masing individu yang dapat bertanggungjawab. Hanya mereka yang memikul akibat dari perbuatan mereka. Oleh karenanya, istilah tanggungjawab pribadi atau tanggungjawab sendiri sebenarnya "mubazir". Suatu masyarakat yang tidak mengakui bahwa setiap individu mempunyai nilainya sendiri yang berhak diikutinya tidak mampu menghargai martabat individu tersebut dan tidak mampu mengenali hakikat kebebasan. 2. Tanggung jawab dan kebebasan Kebebasan dan tanggungjawab tidak dapat dipisahkan. Orang yang dapat bertanggung tindakannya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya hanyalah orang yang mengambil keputusan dan bertindak tanpa tekanan dari pihak manapun atau secara bebas. Liberalisme menghendaki satu bentuk kehidupan bersama yang memungkinkan manusianya untuk membuat jawab terhadap 6 R Sardjono and Frieda Husni Hasbullah, Bunga Rampai Perbandingan Hukum Perdata (Ind-Hill, 2003). 7 Try Widiyono, 'Direksi Perseroan Terbatas', Keberadaan, Tugas, Wewenang, Dan Tanggung Jawab, Edisi Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008. 21
Tanggung Jawab Bank Kepada Nasabah (Erna Susanti) keputusan sendiri tentang hidup mereka. Karena itu bagi suatu masyarakat liberal hal yang mendasar adalah bahwa setiap individu harus mengambilalih tanggungjawab. Ini merupakan kebalikan dari konsep sosialis yang mendelegasikan tanggungjawab dalam ukuran seperlunya kepada masyarakat atau negara. Kebebasan berarti tanggungjawab; Itulah sebabnya mengapa kebanyakan manusia takut terhadapnya. 3. Tanggungjawab sosial Dalam diskusi politik sering disebut-sebut istilah tanggungjawab sosial. Istilah ini dianggap sebagai bentuk khusus, lebih tinggi dari tanggungjawab secara umum. Namun berbeda dari penggunaan bahasa yang ada, tanggungjawab sosial dan solidaritas muncul dari tanggungjawab pribadi dan sekaligus menuntut kebebasan dan persaingan dalam ukuran yang tinggi. Untuk mengimbangi tanggungjawab sosial tersebut pemerintah membuat sejumlah sistem, mulai dari Lembaga Federal untuk Pekerjaan sampai asuransi dana pensiun yang dibiayai dengan uang pajak atau sumbangan-sumbangan paksaan. Institusi yang terkait ditentukan dengan keanggotaan paksaan. Karena itu institusi- institusi tersebut tidak mempunyai kualitas moral organisasi yang bersifat sukarela. Orang yang terlibat dalam organisasi-organisasi seperti ini adalah mereka yang melaksanakan tanggungjawab pribadi untuk diri sendiri dan orang lain. Semboyan umum semua birokrat adalah perlindungan sebagai ganti tanggungjawab.8 4. Tanggung jawab terhadap orang lain Setiap manusia mempunyai kemungkinan dan di banyak situasi juga kewajiban moral atau hukum untuk bertanggungjawab terhadap orang lain. Secara tradisional keluarga adalah tempat dimana manusia saling memberikan tanggung jawabnya. Si saling tua bertanggungjawab kepada anaknya, anggota keluarga orang tanggungjawab. Tanggungjawab terhadap orang lain seperti ini tentu saja dapat diterapkan di luar lingkungan keluarga. Bentuknya bisa banyak hal dan yang penting adalah prinsip sukarela-pada kedua belah pihak. Pertanggungjawaban manusia terhadap dirinya sendiri tidak boleh digantikan dengan perwalian. 5. Tanggungjawab dan Risiko Dalam masyarakat modern orang berhadapan dengan berbagai risiko. Risiko itu bisa membuat orang sakit dan membutuhkan penanganan medis yang sangat mahal. Atau membuat orang kehilangan pekerjaan dan bahkan harta bendanya. Ada berbagai cara untuk mengamankan dari risiko tersebut, misalnya dengan asuransi. Untuk itu tidak diperlukan organisasi pemerintah, melainkan hanya tindakan setiap individu yang penuh tanggung jawab dan bijaksana. Di samping berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum, sistem hukum Indonesia juga Sistem mengenal adanya pertanggungjawaban mutlak (strictliability). 8 Andi Nova Bukit, 'Pertanggungjawaban Bank Terhadap Hak Nasabah Yang Dirugikan Dalam Pembobolan Rekening Nasabah (Studi Di PT. Bank Rakyat Indonesia TBK, Kantor Cabang Medan Gatot Subroto)', Jurnal Ius Constituendum, 4.2 (2019), pp. 181-94. 22
Risalah Hukum, Volume 20, Nomor 1, Juni 2024, 17-33 pertanggungjawaban ini ditujukan khusus untuk kerugian akibat dari perbuatan- perbuatan tertentu yang dianggap berbahaya atau berisiko tinggi. Selain orang-orang (manusia), di dalam hukum juga ditentukan bahwa perkumpulan- perkumpulan dan badan-badan dapat juga memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan- perbuatan hukum seperti seorang manusia.9 Badan-badan dan perkumpulan itu mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantara pengurusnya, dapat digugat dan dapat juga menggugat di muka Hakim.10 Menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro, badan hukum adalah suatu badan yang di samping manusia perorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan juga mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang atau badan lain. Teori badan hukum bank yang menjadi pedoman penulisan ini adalah Teori Organ yaitu teori yang mengakui adanya orang di samping para anggotanya, tapi bukanlah orang yang dibayangkan, melainkan merupakan orang sungguh-sungguh, yang mempunyai kecakapan untuk bertindak dan juga kehendaknya sendiri. Kehendak tersebut dibentuk dalam pikiran para organ, akan tetapi karena para anggota tersebut pada waktu membentuk dan mengutarakan kehendaknya bertindak selaku organ., yakni sebagai bagian daripada organisme yang berwujud orang, maka kehendak tersebut juga merupakan kehendak dari badan hukum.11 Mengenai bentuk usaha bank, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Perbankan mewajibkan bentuk usaha yang berbadan hukum. Badan hukum dalam bahasa Belanda Rechtspersoon ialah suatu badan yang dapat mempunyai harta kekayaan, hak serta kewajiban seperti orang-orang pribadi".12 Sebagai badan hukum memiliki syarat-syarat sebagai berikut: 1) adanya harta kekayaan (hak-hak) dengan tujuan tertentu yang terpisah dengan kekayaan pribadi para sekutu atau Pendiri badan itu, tegasnya ada pemisahan kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi para sekutu; dan 2) kepentingan yang menjadi tujuan adalah kepentingan bersama; adanya beberapa orang sebagai Pengurus.13 Dengan demikian letak perbedaan antara persekutuan perseorangan dengan badan hukum ada pada modal dan letak tanggung jawabnya. Pada usaha perseorangan modal usahanya menjadi satu dengan modal Pendirinya, sehingga tanggung jawabnya termasuk harta kekayaan pribadi Pendiri. Pada perusahaan berbadan hukum, modal usahanya terpisah dari kekayaan para Pendiri (pemegang saham), oleh karenanya tanggungjawab para Pendiri (pemegang saham) sebatas jumlah maksimal modal yang disetorkan. Kekayaan badan hukum tersebut diurus oleh para Pengurusnya sebagai salah satu organ dari badan hukum yang bersangkutan. Berdasarkan uraian ini, maka 9 Pieter E Latumeten, 'Reposisi Pemberian Kuasa Dalam Konsep Volmacht Dan Lastgeving Berdasarkan Cita Hukum Pancasila', Jurnal Hukum & Pembangunan, 47.1 (2017), pp. 1-37. 10 Ibid. 11 Rini Dameria, Achmad Busro, and Dewi Hendrawati, 'Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindakan Medis Dan Penyelesaiannya Di Mahkamah Agung (Studi Kasus Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 352/PK/PDT/2010)', Diponegoro Law Journal, 6.1 (2017), pp. 1-20. 12 Achmad Busro, 'Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata', Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2011. 13 Ibid. 23
Tanggung Jawab Bank Kepada Nasabah (Erna Susanti) dapat diketahui Bank sebagai lembaga pembiayaan dapat dikenai pertanggungjawaban hukum. Pertanggungjawaban Hukum Bank atas Kelalaiannya terhadap Debitur yang terkena BI Checking. Pengaturan mengenai perbankan ada didalam Undang-Undang No.10 tahun 2008 tentangPerbankan. Menurut Pasal 1 ayat 2, "bank adalah badan usaha yang menghimpun dana darimasyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. "Mengenai bentuk usaha bank, Undang- Undang No.10 tahun 2008 tentang Perbankan mewajibkan bentuk usaha yang berbadan hukum. Badan hukum dalam bahasa Belanda Rechtspersoon ialah suatu badan yang dapat mempunyai harta kekayaan, hak serta kewajiban seperti orang-orang pribadi".14 Sebagai badan hukum memiliki syarat-syarat sebagai berikut: 1. adanya harta kekayaan (hak-hak) dengan tujuan tertentu yang terpisah dengan kekayaan pribadi para sekutu atau Pendiri badan itu, tegasnya ada pemisahan kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi para sekutu; 2. kepentingan yang menjadi tujuan adalah kepentingan bersama; 3. adanya beberapa orang sebagai Pengurus.15 Dengan demikian letak perbedaan antara persekutuan perseorangan dengan badan hukum ada pada modal dan letak tanggung jawabnya. Pada usaha perseorangan modal usahanya menjadi satu dengan modal Pendirinya, sehingga tanggung jawabnya termasuk harta kekayaan pribadi Pendiri. Pada perusahaan berbadan hukum, modal usahanya terpisah dari kekayaan para Pendiri (pemegang saham), oleh karenanya tanggungjawab para Pendiri (pemegang saham) sebatas jumlah maksimal modal yang disetorkan. Kekayaan badan hukum tersebut diurus oleh para Pengurusnya sebagai salah satu organ dari badan hukum yang bersangkutan. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diketahui Bank sebagai lembaga pembiayaan dapat dibahas pertanggungjawaban hukum Bank atas kelalaiannya terhadap debitur yang terkena BI checking. dikenai pertanggungjawaban hukum. Selanjutnya akan Bank atas kelalaiannyaterhadap debitur yang terkena BI checking, menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil. Di Indonesia, pertanggungjawaban perdata yang mensyaratkan adanya unsur kesalahan adalah pertanggungjawaban berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum. Hal ini dapat dilihat di dalam pasal 1365 KUH Perdata, yaitu bahwa "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, 14 Moh. Zainol Arief and Sutrisni, 'Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui Internet Ditinjau Dari Buku III Kuhperdata', Jendela Hukum, 1.2 (2014), p. 135649. 15 Busro, Op. Cit. 24
Risalah Hukum, Volume 20, Nomor 1, Juni 2024, 17-33 mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."16 Pertanggungjawaban pada pertanggungjawaban berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum, yang menimbulkan kerugian kepada orang lain...".17 Hal senada juga diutarakan oleh N.H.T. Siahaan yang menyatakan bahwa dikaitkan dengan Pasal 1365 KUH Perdata bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum sebagai (onrechtsmatigedaad)". Lebih jauh lagi, N.H.T. Siahaan juga menyatakan bahwa Perbuatan Melawan Hukum sebenarnya mengacu pada konsepsi pertanggungjawaban yang konvensional, yaitu pertanggungjawaban yang "didasarkan pada adanya kesalahan (liability based on fault, schuld aansprakelijkheid). Tanpa adanya kesalahan, maka tidak akan timbul dasar untuk menuntut kerugian."18 perdata untuk pada umumnya didasarkan Secara umum, untuk dapat mengatakan bahwa seseorang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, penggugat harus dapat menunjukkan telah terpenuhinya/terbuktinya syarat-syarat berikut:19 1. Perbuatan Melawan Hukum Perbuatan Melawan Hukum terjadi tidak hanya ketika terjadi pelanggaran hukum tertulis yaitu undang-undang, tetapi juga melanggar hukum tidak tertulis berupa kepatutan, ketelitian atau kehati- hatian. Dalam hal ini, melawan hukum dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, atau bertentangan dengan kesusilaan, dan juga bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik. 2. Adanya Kesalahan Unsur kesalahan mencakup kealpaan yaitu kesalahan dalam arti luas dan kesalahan dalam arti sempit. Kesalahan dalam arti luas diwujudkan dalam bentuk tidak melakukan sesuatu, atau telah melakukan sesuatu, secara lain daripada yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang umumnya dalam keadaan yang sama. Dalam arti sempit, kesalahan berarti kesengajaan yaitu apabila pelaku tahu betul bahwa perbuatannya akan mengakibatkan kerugian pada pihak lain. Selain itu, unsur kesalahan juga terdiri dari dua pengertian, pertama pengertian yang obyektif yaitu suatu ukuran tingkah laku yang ditentukan menurut ukuran yang umum untuk mencegah terjadinya kerugian. Kedua, pengertian subyektif, yaitu berkenaan dengan pelaku itu sendiri, apakah mempunyai suatu kecakapan untuk mengatasi 16 Raden Subekti and Raden Tjitrosudibio, 'Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', 1999. 17 Rivo Krisna Winastri, Ery Agus Priyono, and Dewi Hendrawati, 'Tinjauan Normatif Terhadap Ganti Rugi Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum Yang Menimbulkan Kerugian Immateriil (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 568/1968. G)', Diponegoro Law Journal, 6.2 (2017), pp. 1-18. 18 Nommy Horas Thombang Siahaan, Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan (Erlangga, 2004). 19 Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum (Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana, 2003). 25
Tanggung Jawab Bank Kepada Nasabah (Erna Susanti) kerugian yang mungkin timbul, hal ini akan yang akan menentukan apakah bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. 3. Adanya Kerugian Pada dasarnya, kerugian terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu kerugian materiil dan kerugian immateriil. Kerugian materiil adalah kerugian yang ditimbulkan oleh pihak lain dan dapat diminta sejumlah nilai untuk ganti rugi tersebut. Sedangkan kerugian immateriil adalah kerugian yang tidak dapat dinilai dengan sejumlah pembayaran tapi menimbulkan rasa tidak tenang, rasa malu, seperti penghinaan dan pencemaran nama baik. Dimungkinkannya ganti kerugian untuk kerugian immateriil bertujuan sebagai upaya mengembalikan keadaan seperti semula, yaitu keadaan sebelum perbuatan melawan hukum terjadi. 4. Ada Hubungan Sebab Akibat (kausalitas) Diperlukan hubungan sebab akibat untuk mengetahui bagaimanakah hubungan suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Dalam hal ini ada di Indonesia dikenal adanya dua bentuk teori kausalitas seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Hal ini berbeda dengan teori Pertanggungjawaban Mutlak (Strict liability). Lahirnya pertanggungjawaban mutlak atau Strict Liability berawal dari kasus Rylands vs. Fletcher20 memenuhi unsur kesalahan (fault). Di Indonesia, Strict Liability pertama kali diadopsi dalam Undang- Undang lingkungan hidup melalui Undang-Undang No. 4 tahun 1982. Pasal 21 dari undang-undang ini menyatakan bahwa "dalam beberapa kegiatan yang menyangkut jenis sumber daya tertentu tanggung jawab timbul secara mutlak pada perusak dan atau pencemar pada saat terjadinya perusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang pengaturannya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan." Tanggung jawab tanpa kesalahan atau yang sering disebut tanggung jawab mutlak adalah suatu tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada pelaku perbuatan melawan hukum tanpa melihat apakah yang bersangkutan dalam melakukan perbuatannya itu mempunyai unsur kesalahan ataupun tidak, dalam hal ini pelakunya jawab secara hukum, meskipun dalam melakukan dapat dimintakan tanggung perbuatannya itu dia tidak melakukannya dengan sengaja dan tidak pula mengandung unsur kelalaian, kuranghati- hatian, atau ketidakpatutan. Pertanggungjawaban dalam perbuatan melawan hukum salah satunya dirumuskan dalam Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdata yang menentukan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga terhadap perbuatan orang yang menjadi tanggungannya atau barang-barang yang berada dalam pengawasannya.21 Pertanggungjawaban ini dikenal sebagai tanggung gugat atau yang dalam istilah Belanda disebut sebagai aanprakelijkheid yaitu teori yang menentukan siapakah yang harus menerima gugatan atau siapa yang harus digugat karena adanya suatu perbuatan melawan hukum. Terhadap tanggung gugat atas perbuatan melawan hukum yang 20 Siahaan, Op. Cit. 21 Ibid, hlm. 173. 26
Risalah Hukum, Volume 20, Nomor 1, Juni 2024, 17-33 dilakukan oleh orang lain ini dalam ilmu hukum dikenal dengan teori tanggung jawab pengganti atau vicarious liability.22 Bank merupakan tempat Pegawai Bank yang bertanggungjawab dalam sistem informasi debitur bekerja dimana berdasarkan Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdata menentukan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga terhadap perbuatan orang yang menjadi tanggungannya atau barang-barang yang berada dalam pengawasannya. atau yang biasa disebut tanggung jawab pengganti atau vicarious liability. 23 Vicarious liability merupakan salah bentuk pertanggungjawaban hukum mutlak (strict liability), adalah suatu tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada pelaku perbuatan melawan hukum tanpa melihat apakah yang bersangkutan dalam melakukan perbuatannya itu mempunyai unsur kesalahan ataupun tidak, dalam hal ini pelakunya dapat dimintakan tanggung jawab secara hukum, meskipun dalam melakukan perbuatannya itu dia tidak melakukannya dengan sengaja dan tidak pula mengandung unsur kelalaian, kurang kehati-hatian, atau ketidakpatutan.24 Pertanggungjawaban dalam perbuatan melawan hukum salah satunya dirumuskan dalam Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdata yang menentukan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga terhadap perbuatan orang yang menjadi tanggungannya atau barang- barang yang berada dalam pengawasannya.25 Salah satu bentuk dari vicarious liability ini adalah teori tanggung jawab atasan (Respondeat Superiora superior risk bearing theory) dimana dalam Pasal 1367 KUHPerdata juga disebutkan beberapa pihak yang harus menerima tanggung gugat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain, salah satunya adalah tanggung jawab majikan atas tindakan yang dilakukan oleh pekerjanya,26 dengan bunyi Pasal sebagai berikut: jawab untuk kerugian yang disebabkan "Seorang tidak saja bertanggung perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya...", dan"...Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya..."27 22 Ibid, hlm. 173. 23 H M N Purwosutjipto, 'Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia', 2002. 24 Taryana Soenandar and others, 'Kompilasi Hukum Perikatan', 2016. 25 Ibid, hlm. 171. 26 Ibid, hlm. 17. 27 Subekti and Tjitrosudibio, Op. Cit., hlm. 346. 27
Tanggung Jawab Bank Kepada Nasabah (Erna Susanti) Dalam Pasal 1367 ayat (3), menurut Moegni Djojodirdjo, terdapat beberapa hal yang mengakibatkan adanya tanggung jawab majikan ini, yaitu adanya perjanjian kerja dan tidak adanya ikatan kerja namun adanya penyerahan pekerjaan dari orang yang memimpin sendiri pekerjaannya.28 Adanya hubungan majikan dengan bawahan dalam badan hukum dengan organnya ini juga tidak terlepas dari adanya ikatan kerja yang terdapat pada Pasal 1601 a yang menentukan: "Persetujuan perburuhan adalah dengan mana pihak yang satu, si buruh, mengikatkan dirinya untuk di bawah perintahnya pihak yang lain, si majikan, untuk sesuatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah." Sehingga adanya hubungan pekerjaan berdasarkan perjanjian kerja menyebabkan seorang menjadi majikan dan seorang menjadi bawahan. Adanya pertanggungjawaban berdasarkan pasal 1367 KUHPerdata adalah hanya kerugian yang timbul saat bawahan menjalankan pekerjaannya yang sesuai dengan tujuan bawahan tersebut dipekerjakan. Selain itu, dapat juga dikenakan tanggung jawab apabila perbuatan bawahan tersebut walaupun tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan tetapi setidaknya masih terdapat hubungan dengan pekerjaan yang dilakukannya. Hal ini terlihat pada putusan Hoge Raad tanggal 4 November 1938, yaitu: "Pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata dimaksudkan untuk mencakup pula kerugian yang disebabkan oleh perbuatan yang tidak termasuk tugas yang diberikan pada bawahan, namun ada hubungannya sedemikian rupa dengan tugas bawahan tersebut, sehingga perbuatan tersebut dianggap dilakukan dalam pekerjaan untuk mana bawahan tersebut dianggap dilakukan dalam pekerjaan, untuk mana bawahan tersebut digunakan."29 Terdapat beberapa syarat untuk melihat tanggung jawab majikan terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan bawahan yaitu adanya hubungan subordinasi antara Bank, adanya kesalahan yang dibuat oleh bawahannya tersebut, adanya hubungan antara kesalahan dengan pekerjaan bawahan untuk mana ia dipekerjakan, adanya wewenang atasan dalam kesalahan tersebut, adanya kemungkinan untuk perbuatan melawan hukum itu terjadi meningkat dengan adanya tugas dari majikan, dan kurang hati-hatinya majikan dalam mengangkat bawahannya.30 Jadi, terkait dengan bentuk tanggung jawab Perusahaan terhadap tindakan karyawannya adalah, setelah melihat dari sisi hubungan hukumnya. Bentuk tanggung jawab dari perusahaan itu bermuara ke segi perdata yang memberikan ganti rugi baik secara penuh ataupun tidak. Perusahaan dapat bertanggung jawab jika dapat dibuktikan oleh pihak yang dirugikan dengan menghubungkan teori fault on liability dimana beban pembuktian terletak pada pihak ketiga yang mengajukan gugatan agar holding company bertanggung jawab secara pribadi dengan dasar piercing the corporate veil yang harus dapat membuktikan kesalahannya. Dapat disimpulkan bahwasanya segala yang terkait dengan pertanggungjawaban perdata dalam perusahaan yang menugaskan pegawainya dalam meng-handle permasalahan sistem informasi debitur dapat menimbulkan 28 Moegni Djojodihardjo, 'Perbuatan Melawan Hukum, Cetakan I', Pradnya Paramitha, Jakarta, 1979. 29 Ibid, hlm. 129-132. 30 Rosa Agustina, Hans Nieuwenhuis Suharnoko, and Jaap Hijma, 'Hukum Perikatan (Law of Obligations)', Denpasar: Pustaka Larasan, 2012, pp. 4-6. 28
Risalah Hukum, Volume 20, Nomor 1, Juni 2024, 17-33 kerugian menurut UU Perseroan Terbatas yang bermuara kepada tanggung jawab ganti rugi setelah diterapkannya piercing the corporate veil terhadap Bank.31 Ganti rugi yang dibebankan kepada Bank selaku Perusahaan setelah diterapkannya piercing the corporate veil terhadap tindakan hukum pegawainya, ditentukan dari segi prinsip tanggung jawab hukum berdasarkan kesalahan. Ganti rugi yang merupakan ganti rugi Bank terhadap tindakan hukum pegawainya, apabila telah terpenuhi oleh satu prinsip tanggung jawab di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya ganti ruginya merupakan ganti rugi yang terdapat dalam Pasal 1246 KUHPerdata yakni biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantiannya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya.32 Khusus ganti rugi karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Bank sebagai atasan harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh di atas agar Bank memberikan ganti rugi terhadap tindakan anak hukum perusahaannya. Jika telah melihat dari segi persyaratan-persyaratan tersebut maka dapatlah dilakukan pembayaran ganti rugi setelah memenuhi syarat-syarat sedemikian rupa.33 Hal ini sesuai dengan kewajiban bagi Bank yang telah dicederai oleh Pegawainya, yakni untuk menciptakan kenyamanan bagi para debiturnya dan menciptakan hubungan yang sehat antara produsen dan konsumennya, sekaligus menciptakan iklim berusaha yang kondusif bagi perkembangan usaha dan perekonomian pada umumnya. Maka undang- undang perlindungan konsumen memberikan sejumlah hak dan membebankan sejumlah kewajiban dan larangan kepada pelaku usaha perbankan. Argumen Jasa Keuangan Nomor:01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan yang dimaksud dengan pelaku usaha jasa keuangan salah satunya yaitu bank, baik itu bank umum maupun bank perkreditan rakyat, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah, dan konsumen merupakan pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada perbankan, pemodal di pasar modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta dana pensiun pada dana pensiun berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Tidak jarang, dalam menjalankan usahanya para pelaku usaha termasuk pelaku usaha jasa keuangan melakukan kesalahan atau kelalaian sehingga menyebabkan kerugian pada konsumennya. Dalam hal ini jelas pelaku usaha jasa keuangan harus bertanggung jawab terhadap kesalahan dan kelalaian tersebut. Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:01/POJK.07/2013 mengatur jelas bahwa, "Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan". tersebut diperkuat dengan Peraturan Otoritas 31 Ibid, hlm. 48. 32 Antonio Syafi'i Muhammad, 'Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik', Gema Inasani: Jalarta, 2001. 33 Munir Fuady, 'Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)', 2005. 29
Tanggung Jawab Bank Kepada Nasabah (Erna Susanti) Adapun kewenangan OJK untuk melakukan perlindungan hukum bagi konsumen ialah sebagai berikut: 1. Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada pelaku usaha sektor jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha sektor jasa keuangan dimaksud; 2. Mengajukan gugatan: a. Untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun dibawah penguasaan pihak lain dengan itikad baik; dan/atau; b. Untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian lembaga jasa keuangan sebagai akibat dari pada konsumen dan/atau pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. POJK Nomor 1/POJK.07/2013 juga menegaskan bahwa bank harus memiliki mekanisme pengaduan yang efektif dan transparan untuk menangani keluhan nasabah terkait penyalahgunaan identitas dalam kredit fiktif. Bank juga harus memastikan bahwa customer service mereka menjaga kepentingan nasabah dan memantau secara berkala terhadap situasi yang mungkin terjadi. Dalam menghadapi kasus kredit fiktif yang melibatkan pegawai bank, bank harus memahami dan menerapkan hukum yang berlaku serta mengatasi penyalahgunaan identitas nasabah dalam kredit fiktif yang dilakukan oleh pegawai bank. Bank harus memberikan perlindungan hukum terhadap pegawai bank atas kebijakan pemberian kredit yang merugikan bank dan memastikan bahwa mekanisme pengawasan bank sentral bekerja dengan tepat dan efektif untuk mencegah terjadinya kasus kredit fiktif yang melibatkan pegawai bank. Selain itu dalam Pasal 7 huruf f dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga menyatakan bahwa pelaku usaha yang dalam konteks ini adalah bank berkewajiban memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Sebab, konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Artinya, bank sebagai pelaku usaha dituntut bertanggung jawab kepada nasabah sebagai konsumen untuk memberikan kompensasi dan ganti rugi yang ditimbulkan akibat kredit fiktif yang melibatkan pegawai bank. Sehingga jelaslah, bahwa seharusnya pasca terbitnya putusan Nomor 21/Pid.Sus- TPK/2019/PN Smr, seharusnya pihak bank berdasarkan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 seharusnya melakukan upaya untuk membuka layanan pengaduan dari setiap nasabah yang dirugikan, berdasarkan putusan pengadilan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr untuk dilakukan upaya ganti kerugian, pemulihan BI checking nasabah yang dirugikan, serta pengembalian jaminan. 30
Risalah Hukum, Volume 20, Nomor 1, Juni 2024, 17-33 SIMPULAN Dengan adanya kelalaian Bank yang mengakibatkan debitur terkena BI checking, dapat merugikan debitur dan kreditur. Bila melihat adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian apabila dengan menerapkan adequate theorie maka Bank dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum yang secara layak dapat diperkirakan akan timbul Dalam Pasal 1365 KUHPerdata, dengan jelas, keharusan adanya hubungan kausal yang timbul karena perbuatan melawan hukum dan dari sekian banyak faktor yang sama-sama menimbulkan akibat, maka hanya dianggap relevan faktor yang memiliki ciri untuk menimbulkan akibat tersebut. Dengan adanya kelalaian dari bank maka menimbulkan kerugian, baik kerugian materiil dan immateriil. Hal tersebut dikuatkan dengan apa yang disampaikan menurut R. Setiawan bahwa perbuatan kelalaian oleh Bank adalah bertentangan dengan kepatutan, karena Perbuatan tersebut sangat merugikan debitur tanpa kepentingan yang layak, yaitu terkena blacklist dari BI checking. Berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata menggunakan teori tanggung jawab pengganti atau vicarious liability. Bank yang merupakan tempat pegawainya bekerja dibebankan tanggung jawab mutlak (strict liability). Dimana berdasarkan Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdata menentukan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga terhadap perbuatan orang yang menjadi tanggungannya atau barang-barang yang berada dalam pengawasannya. atau yang biasa disebut. Sehingga terdapat tanggung jawab Bank sebagai atasan terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawainya, karena telah memenuhi unsur untuk majikan dikatakan ikut bertanggungjawab yaitu adanya hubungan subordinasi antara majikan dan bawahan, adanya kesalahan, adanya hubungan antara kesalahan dengan pekerjaan sebagaimana ia dipekerjakan, adanya kewenangan atasan dalam perbuatan tersebut, dan adanya kemungkinan untuk perbuatan melawan hukum itu terjadi meningkat dengan tugas yang diberikan oleh majikan. Hal ini diperkuat dengan Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 01/POJK.07/2013, yang menyatakan Pertanggungjawaban Hukum dibebankan terhadap Bank. Selain itu dalam Pasal 7 huruf f dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga menyatakan bahwa pelaku usaha yang dalam konteks ini adalah bank berkewajiban memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Referensi Agustina, Rani Sri, Rahasia Bank (Keni Media, 2016) Agustina, Rosa, Perbuatan Melawan Hukum (Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana, 2003) Agustina, Rosa, Hans Nieuwenhuis Suharnoko, and Jaap Hijma, 'Hukum Perikatan (Law of Obligations)', Denpasar: Pustaka Larasan, 2012, pp. 4-6 31
Tanggung Jawab Bank Kepada Nasabah (Erna Susanti) Arief, Moh. Zainol, and Sutrisni, 'Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui Internet Ditinjau Dari Buku III Kuhperdata', Jendela Hukum, 1.2 (2014), p. 135649 Bukit, Andi Nova, 'Pertanggungjawaban Bank Terhadap Hak Nasabah Yang Dirugikan Dalam Pembobolan Rekening Nasabah (Studi Di PT. Bank Rakyat Indonesia TBK, Kantor Cabang Medan Gatot Subroto)', Jurnal Ius Constituendum, 4.2 (2019), pp. 181-94 Busro, Achmad, 'Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata', Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2011 Dameria, Rini, Achmad Busro, and Dewi Hendrawati, 'Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindakan Medis Dan Penyelesaiannya di Mahkamah Agung (Studi Kasus Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 352/PK/PDT/2010)', Diponegoro Law Journal, 6.1 (2017), pp. 1-20 Djojodihardjo, Moegni, 'Perbuatan Melawan Hukum, Cetakan I', Pradnya Paramitha, Jakarta, 1979 Fuady, Munir, 'Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)', 2005 Latumeten, Pieter E, 'Reposisi Pemberian Kuasa Dalam Konsep Volmacht Dan Lastgeving Berdasarkan Cita Hukum Pancasila', Jurnal Hukum & Pembangunan, 47.1 (2017), pp. 1-37 Muhammad, Antonio Syafi'i, 'Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik', Gema Inasani: Jalarta, 2001 Prasetya, Ronny, Pembobolan ATM: Tinjauan Hukum Perlindungan Nasabah Korban Kejahatan Perbankan (Prestasi Pustaka Publisher, 2010) Pratiwi, Anggita Maynanda, and Rinitami Njatrijani Budiharto, 'Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Debitur Yang Terlapor Dalam Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia', Diponegoro Law Journal, 5.2 (2016), pp. 1-12 Purwosutjipto, H M N, 'Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia', 2002 Sardjono, R, and Frieda Husni Hasbullah, Bunga Rampai Perbandingan Hukum Perdata (Ind-Hill, 2003) Siahaan, Nommy Horas Thombang, Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan (Erlangga, 2004) Soenandar, Taryana, Fathurrahman Jamil, Mariam Darus Badrulzaman, Sutan Remy Sjahdeni, and Heru Soeprapto, 'Kompilasi Hukum Perikatan', 2016 - - - , 'Kompilasi Hukum Perikatan', 2016 Subekti, Raden, and Raden Tjitrosudibio, 'Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', 1999 Takasenseran, Mauritz Pray, 'Perjanjian Antara Bank Dan Nasabah Menurut Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998', Lex et Societatis, 4.7 (2016) 32
Risalah Hukum, Volume 20, Nomor 1, Juni 2024, 17-33 Widiyono, Try, 'Direksi Perseroan Terbatas', Keberadaan, Tugas, Wewenang, Dan Tanggung Jawab, Edisi Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008 Widodo, Selamat, 'Tanggung Jawab Perdata Bank Terhadap Tindakan Fraud Karyawan Yang Merugikan Nasabah', Kosmik Hukum, 14.2 (2014) Winastri, Rivo Krisna, Ery Agus Priyono, and Dewi Hendrawati, 'Tinjauan Normatif Terhadap Ganti Rugi Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum Yang Menimbulkan Kerugian Immateriil (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 568/1968. G)', Diponegoro Law Journal, 6.2 (2017), pp. 1-18 33