PAJOUL (Pakuan Justice Journal Of Law) Volume 04, Nomor 02, Juli-Desember 2023, Hlm 17-34 e-ISSN: 2746-041X p-ISSN: 2746-0428 Doi : KOMPARASI PENJATUHAN PIDANA MATI MENURUT KUHP DAN KITAB KUTARAMANAWA DHARMASASTRA KERAJAAN MAJAPAHIT Khairun Nisa Nurjanah 1; Iwan Darmawan 2; Eka Ardianto Iskandar3. Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pakuan, Jalan Pakuan No. 1 Bogor 16143 E-mail : iwan.darmawan@unpak.ac.id. Naskah diterima : 01/06/2022, revisi : 04/07/2022, disetujui 08/08/2022 Abstrak Tujuan penelitian ini untuk menggali pengetahuan tentang bagaimana komparasi penjatuhan pidana mati menurut KUHP dan Kitab Kutaramanawa Dharmasastra Kerajaan Majapahit yang memberikan manfaat bagi pengayaan sejarah hukum pidana Indonesia dan memberikan suatu refleksi bagi pembaharuan hukum pidana Indonesia. Pidana mati didefinisikan sebagai pidana yang merampas satu kepentingan hukum, yakni jiwa atau nyawa manusia. Pidana ini sepanjang sejarahnya memang menuai banyak pro dan kontra, pengaturan pidana mati bahkan terdapat dalam Kitab Kutaramanawa Dharmasastra Kerajaan Majapahit tersebar dalam 45 Pasal kejahatan. Peradaban Majapahit meninggalkan hukum dan undang - undang yang dijadikan dasar dalam menjalankan roda pemerintahan, penegakan hukum dan peradilan. Ternyata hal itu belum mendapatkan perhatian serius baik dari DPR dan Pemerintah Indonesia. Dari permasalahan tersebut, mendorong peneliti untuk melahirkan beberapa pertanyaan penelitian, yaitu : apa alasan penjatuhan pidana mati menurut KUHP dan KMD, bagaimanakah penjatuhan pidana mati menurut KUHP dan KMD, bagaimanakah penerapan pidana mati menurut KUHP dan KMD. Untuk menjawab penelitian tersebut, penelitian hanya memfokuskan kepada aspek penjatuhan hukum pidananya saja melalui penelitian hukum normatif yang didukung oleh penelitian empiris dengan pendekatan sejarah (historical approach) dan pendekatan undang - undang (statute approach). Kata Kunci : Pidana Mati, Sejarah Hukum, Kitab Kutaramanawa Dharmasastra Kerajaan Majapahit Abstract The purpose of this study is to explore knowledge about how the comparison of death penalty punishment according to the Criminal Code and the Book of Kutaramanawa Dharmasastra of the Majapahit Kingdom which provides benefits for the enrichment of the history of Indonesian criminal law and provides a reflection for the reform of Indonesian criminal law. The death penalty is defined as a crime that deprives one legal interest, namely human life or life. This crime throughout its history has indeed reaped many pros and cons, the death penalty arrangement is even contained in the Book of Kutaramanawa Dharmasastra Majapahit Kingdom spread in 45 articles of crime. Majapahit civilization 17
PALAR (Pakuan Law Review) Volume 09, Nomor 03, July-September 2023, Halaman 1-10 e-ISSN: 2746-041X p-ISSN: 2746-0428 Doi : left behind laws and laws that were used as the basis for running the wheels of government, law enforcement and justice. It turns out that it has not received serious attention from both the DPR and the Government of Indonesia. From these problems, it encourages researchers to give birth to several research questions, namely: what is the reason for imposing the death penalty according to the Criminal Code and KMD, how is the death penalty imposed according to the Criminal Code and KMD, how is the application of the death penalty according to the Criminal Code and KMD. To answer this research, the research only focuses on aspects of criminal law imposition through normative legal research supported by empirical research with a historical approach and a statute approach. Keywords: Death Penalty, Legal History, The Book of Kutaramanawa Dharmasastra Majapahit Kingdom. A. Pendahuluan Sejarah menjadi saksi dalam perjalanan suatu bangsa begitu pula di negara Indonesia. Sebelum menjadi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Nusantara pada masa sebelum zaman penjajahan, yaitu sebelum Belanda masuk menguasai kerajaan- kerajaan di Nusantara, banyak data yang menguatkan bahwa telah berlaku norma- norma kepidanaan berupa norma pidana adat. Norma pidana adat itu berlaku secara terpisah menurut wilayah kekuasaan setiap kerajaan. Di antaranya ada yang tertulis dan ada pula yang tidak tertulis. Dengan kata lain, ada kerajaan-kerajaan yang mencatat dan memberlakukan norma-norma pidana yang diturunkan dari generasi ke generasi dan diakui di setiap generasi masyarakat, dan ada juga kerajaan yang hanya memberlakukan dan menerapkan norma-norma pidana yang berlaku dan diakui oleh sekelompok masyarakat secara turun-temurun untuk setiap kasus kejahatan atau pelanggaran.1 Uraian di atas menunjukan bahwa sejarah peradaban Bangsa Indonesia sudah lama mengenal pidana dan pemidanaan dalam ketentuan hukumnya. Yang dalam perjalanannya, pidana mati tersebut menimbulkan pandangan - pandangan pro atau berpihak dan kontra (anti) terhadap eksistensi pidana mati itu sendiri, sehingga sampai sekarang ini, masih terus diperdebatkan oleh pemerhati di berbagai negara. Pidana mati didefinisikan sebagai pidana yang merampas satu kepentingan hukum, yakni jiwa atau nyawa manusia. Pidana ini sepanjang sejarahnya memang menuai banyak pro dan kontra, di banyak negara pidana ini telah dihapuskan. 2 Walaupun pro dan kontra mengenai pidana mati sudah lama terjadi di negeri ini, keberadaan pidana mati di Indonesia akan terus berlangsung pada waktu yang akan datang karena dalam Kitab Undang - undang Hukum Pidana 2023 selanjutnya disingkat KUHP 2023, pidana mati masih merupakan salah satu sanksi pidana yang dipertahankan 1 Bunyana Sholihin, "Supremasi Hukum Pidana di Indonesia", Unisia, (Vol. 31 No. 69 Tahun 2008), hlm. 265. 2 Rasyid Ariman, dkk, Hukum Pidana, (Malang : Setara Press, 2016), hlm. 295. 18
PALAR (Pakuan Law Review) Volume 09, Nomor 03, July-September 2023, Halaman 1-10 e-ISSN: 2746-041X p-ISSN: 2746-0428 Doi : untuk menghukum pelaku kejahatan. Pengaturan pidana mati dalam KUHP 2023 diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 102. Sebagaimana yang tercantum dalam KUHP 2023 di mana pidana mati capital punishment masih tetap dipertahankan, namun diatur dalam pasal tersendiri, yakni sebagai pidana yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif.3 Dalam penjatuhan pidana mati Kitab Undang - undang Hukum Pidana selanjutnya disingkat KUHP, membatasi atas beberapa kejahatan - kejahatan tertentu yang berat saja, seperti :4 "1. Kejahatan terhadap negara (Pasal - Pasal 104, 111 ayat 2,124 ayat 3 KUHP); 2. Pembunuhan dengan berencana ( Pasal - Pasal 130 ayat 3, 140 ayat 3, 340 KUHP); 3. Pencurian dan pemerasan yang dilakukan dalam keadaan yang memberatkan sebagai yang disebut dalam Pasal 363 ayat 4 dan Pasal 368 ayat 2 KUHP; 4. Pembajakan di Laut, di pantai, di pesisir dan di sungai yang dilakukan dalam keadaan seperti tersebut dalam pasal 444 KUHP." Pidana mati pada zaman Majapahit dikenal pada abad 13-16 yang dimasukkan ke dalam undang-undangnya, bahkan dikategorikan juga jenis pidana pokok. Slamet Mulyana menulis bahwa dalam perundang-undangan Majapahit tidak mengenal pidana penjara dan kurungan, sedangkan pidana inilah yang banyak sekali dijatuhkan kepada orang yang melakukan kejahatan atau yang melakukan pelanggaran di Indonesia saat ini. Rupanya penjara dan kurungan memang tidak dikenal dalam pemerintahan di kerajaan Majapahit. Tiap orang yang bersalah harus menjalani 4 pidana pokok berdasarkan Kitab Kutaramanawa Dharmasastra, yaitu : 5 "1. Pidana mati; 2. Pidana potong anggota yang bersalah; 3. Denda; 4. Ganti kerugian atau panglicawa/patukucawa." Suatu kenyataan ialah bahwa masyarakat Majapahit adalah masyarakat Hindu Jawa itu hanya terbatas sampai kepada kehidupan di sekitar Keraton dan tidak masuk ke dalam kehidupan di pedesaan banyak dipertanyakan oleh ahli - ahli sosiologi yang bergerak dalam bidang sejarah lama. Kejayaan dan kemegahan Majapahit, tidak hanya memiliki Raja dan Mahapatih yang berpikiran dan berpandangan jauh ke depan, tidak hanya wilayah dan kekuasaannya yang luas, juga tidak hanya karya - karya sastra yang indah dan berkualitas. Peradaban Majapahit meninggalkan hukum dan undang - undang 3 Slamet Tri Wahyudi, "Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia", Jurnal Hukum dan Peradilan, (Vol.1 No. 2 Tahun 2012), : 209. 4 Ibid., hlm. 224. 5 Slamet Muljana1, Perundang - Undangan Madjapahit, (Jakarta : Bhratara Karya Aksara, 1967), hlm. 20. 19
PALAR (Pakuan Law Review) Volume 09, Nomor 03, July-September 2023, Halaman 1-10 e-ISSN: 2746-041X p-ISSN: 2746-0428 Doi : yang dijadikan dasar dalam menjalankan roda pemerintahan, penegakan hukum dan peradilan. Berangkat dari pemikiran seperti itu, terlihat bahwa warisan dan kekayaan bangsa di masa lalu akan memberikan landasan atau dasar kearifan lokal yang sangat tinggi dalam rangka membangun akar hukum nasional yang berorientasi kepada nilai - nilai lokal yang sesuai dengan perkembangan zaman. 6 Berangkat dari uraian diatas maka rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam tulisan ini adalah Bagaimana penjatuhan pidana mati menurut KUHP dan Kitab Kutaramanawa Dharmasastra Kerajaan Majapahit. B. Metode Penelitian Penulisan hukum (skripsi) ini menggunakan metode analisis secara kualitatif, yaitu dengan menggunakan kata - kata dan kalimat - kalimat dengan maksud agar tersusun suatu materi pembahasan yang sistematis dan mudah dipahami serta dapat dipertanggung -jawabkan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung oleh penelitian empiris. Adapun pendekatan dalam penulisan hukum ini menggunakan pendekatan perundang - undangan (Statute Approach) dan pendekatan sejarah (Historical Approach). Penulis mempergunakan sifat penelitian yang bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menguraikan serta menjelaskan data secara sistematis, yang kemudian dianalisis berdasarkan teori keilmuan menggunakan teori ilmu hukum, yang bersumber pada buku atau literatur hukum, undang-undang yang berlaku dan sumber-sumber terpercaya lain yang dapat menunjang penelitian ini. Sementara itu untuk tehnik Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk mengumpulkan data melalui literatur (buku-buku) dan bahan bahan lain yang berhubungan dengan judul dalam penulisan hukum yang peneliti susun dan penelitian lapangan dengan mengumpulkan data dan pencarian data dengan mendatangi langsung instansi-instansi yang berwenang dan berkaitan dengan materi penulisan hukum dengan cara melakukan wawancara secara langsung dan terstruktur dengan pihak-pihak yang berkompeten. C. Hasil dan Pembahasan 1. Penerapan Pidana Mati Menurut KUHP Terlepas dari kontroversi pemberlakukan hukuman mati di Indonesia, penerapan hukuman ini sudah termaktub dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam Pasal tersebut terdapat pidana pokok, yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tambahan berupa dari pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. aturan tentang hukuman mati yang diatur dalam Pasal 104 tentang kejahatan keamanan negara (makar), Pasal 111 ayat (2) tentang 6 Iwan Darmawan, "Telaah Asas - Asas Hukum Pidana dan Pemidanaan Pada Kitab Kutaramanawa Dharmasastra Kerajaan Majapahit", Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok : 2022, hlm. 17. 20
PALAR (Pakuan Law Review) Volume 09, Nomor 03, July-September 2023, Halaman 1-10 e-ISSN: 2746-041X p-ISSN: 2746-0428 Doi : melakukan hubungan dengan negara asing hingga terjadi perang, Pasal 124 ayat (3) tentang penghianatan di waktu perang, Pasal 130 ayat 3, Pasal 140 ayat 3, Pasal 340 tentang pembunuhan berencana, Pasal 364 dan Pasal 368 perampasan dengan pemberatan, Pasal 444 tentang pembajakan di laut.7 Penerapan pidana dalam perspektif humanistis harus berdasarkan pada kesalahan pelaku atau yang dikenal dengan asas culpabilitas. Asas ini menyatakan bahwa "Nulfa Poena Sine Culpa" yang artinya tiada pidana tanpa kesalahan dari pelaku. Kesalahan di manifestasikan dalam sikap batin tindak pidana yang berupa dengan sengaja atau dengan kealpaan. Adanya penerapan dualistis dalam mengkaji unsur tindak pidana, maka tidak ada tempat bagi kedua bentuk sikap batin/mental tersebut menjadi bagian inti dari tindak pidana. Hal ini menjadi tugas pengadilan sebagai garda terdepan penjatuhan pidana, agar dalam menjatuhkan pidana mati harus benar-benar dapat membuktikan ada atau tidaknya kesalahan terpidana melalui proses pengadilan yang adil dan pembuktian yang faktual berdasarkan undang - undang. Mendasarkan pada konsep tersebut maka dalam menerapkan pidana mati terhadap pelaku kejahatan dengan mengedepankan kriteria tindak pidana yang dilakukan sebagai berikut: 8 "1. melampaui batas kemanusiaan, 2. mencelakai dan mengancam banyak manusia, 3. merusak generasi bangsa, 4. merusak peradaban bangsa, 5. merusak tatanan di muka bumi, 6. merugikan serta menghancurkan perekonomian negara. Jenis tindak pidana ini meliputi: narkoba, terorisme, pembunuhan berencana, penganiayaan berakibat mati secara sadis dan kejam, dan korupsi." Penerapan hukuman mati pada dasarnya memberikan kewenangan kepada negara untuk mengambil hak hidup warganya. Karena pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia. Namun hukuman mati dapat saja diterapkan sejauh membela hak asasi dari warga negara dan diterapkan kepada penjahat tindak pidana yang melampaui batas kemanusiaan, mengancam hidup banyak orang, merusak tata kehidupan dan peradaban manusia dan diatur sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam hal ini pidana mati layak dikenakan kepada mereka yang melakukan pembunuhan berencana, untuk mencegah terjadinya kejahatan pengadilan karena memberi hukuman mati kepada orang yang tidak bersalah maka ditetapkan berbagai batasan dalam pelaksanaan hukuman mati. 9 Pertama, hukuman mati hanya diberikan kepada mereka yang melakukan kejahatan yang paling serius (extraordinary crime). Kedua, hukuman mati harus dilaksanakan sesuai hukum yang berlaku di negara tempat terjadinya kejahatan tindak pidana. Ketiga, hukuman mati harus diputuskan oleh pengadilan yang berwenang. 7 Daniel Sutoyo, "Tinjauan Teologis Terhadap Wacana Penerapan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia", Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani, (Vol. 3 No.2 Tahun : 2019 ): 175. 8Amelia Arief, "Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana." Kosmik Hukum 19.1 (2019). 9 Yohanes, "Penerapan Hukuman Mati di Indonesia dan Implikasi Pedagogisnya", Kertha Wicaksana, Vol.14 No. 1 Tahun 2020): 51. 21
PALAR (Pakuan Law Review) Volume 09, Nomor 03, July-September 2023, Halaman 1-10 e-ISSN: 2746-041X p-ISSN: 2746-0428 Doi : Pengadilan yang berwenang adalah pengadilan di tempat terjadinya tindak pidana (locus delecti). Keempat, hukuman mati diberikan setelah terpidana mati meminta pengampunan atau kasasi dari presiden dan ditolak permintaannya. Kelima, hukuman mati yang diberikan bukanlah merupa- kan sebuah tindakan genosida terhadap kelompok tertentu.10 Pada prinsipnya pidana mati lebih mengarah pada perlindungan kepentingan masyarakat, aspek lain dari perlindungan masyarakat adalah perlindungan terhadap korban dan pemulihan keseimbangan nilai yang terganggu di dalam masyarakat. Maka wajar KUHP Nasional masih tetap mempertahankan jenis-jenis sanksi pidana yang berat, yaitu dimasukkan dalam deretan "pidana pokok", dan ditempatkan tersendiri sebagai jenis pidana yang bersifat khusus atau eksepsional. Sebagaimana dimaktub dalam Penjelasan Pasal 67 KUHP, pidana mati dicantumkan dalam bagian tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini (narkotika, terorisme, korupsi, dan hak asasi manusia) benar-benar bersifat khusus. 11 Oleh karena jenis pidana yang paling berat, pidana mati harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pertimbangan utama digesernya kedudukan pidana mati itu didasarkan pada pemikiran, bahwa dilihat dari tujuan pemidanaan dan tujuan diadakan atau digunakannya hukum pidana (sebagai salah satu sarana "kebijakan kriminal" dan "kebijakan sosial"), pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan diterapkan secara alternatif, dengan demikian sifat kekhususan dari pidana mati dapat dikatakan bahwa pidana mati tidak diterapkan pada semua jenis kejahatan artinya bahwa pidana mati hanya diterapkan pada jenis kejahatan tertentu atau ekstra ordinary crime. 12 Pidana mati diterapkan secara alternatif juga dapat dikatakan bahwa pada hakikatnya memang bukanlah sarana utama (sarana pokok) untuk mengatur, menertibkan dan memperbaiki masyarakat. Pidana mati hanya merupakan sarana perkecualian. Pemikiran demikian, dapat diidentikkan dengan sarana "amputasi" atau "operasi" di bidang kedokteran yang pada hakikatnya juga bukan sarana atau obat yang utama, tetapi hanya merupakan upaya perkecualian sebagai sarana atau obat terakhir. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan berpikir dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. 13 Pelaksanaan penerapan pidana mati pada awalnya sebagaimana yang diatur oleh Pasal 11 KUHP dilakukan oleh seorang algojo dengan cara menggantung terpidana di atas tiang gantungan sampai mati, namun ketentuan pada pasal tersebut sudah tidak berlaku lagi sejak adanya UU Nomor 2 /PNPS/Tahun 1964 dimana pelaksanaan pidana mati adalah dengan ditembak sampai mati. Ketentuan undang undang a quo pelaksanaan pidana mati 10 Ibid. 11 Baren Sipayung, Sardjana Orba Manullang, dan Henry Kristian Siburian, "Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif di Indonesia ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia", Jurnal Kewarganegaraan, (Vol. 7 No. 1 Juni Tahun 2023): 137. 12 Ibid., hlm. 138. 13 Ibid., hlm. 140. 22
PALAR (Pakuan Law Review) Volume 09, Nomor 03, July-September 2023, Halaman 1-10 e-ISSN: 2746-041X p-ISSN: 2746-0428 Doi : diatur di dalam Pasal 2 - 16 UU No 2/PNPS/Tahun 1964 diantaranya adalah: 14 "1. Jika tidak ditentukan lain oleh Menteri Kehakiman pidana mati dilakasanakan dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama (Pasal 2 ayat (1)). 2. Kepala Polisi daerah tempat kedudukan pengadilan tersebut dalam Pasal 2, setelah mendengar nasihat Jaksa tinggi/ jaksa yang bertanggung jawab untuk pelaksanaannya, menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati (Pasal 3 ayat 1). 3. Kepala Kepolisian daerah membentuk suatu regu penembak dari Brigade Mobile yang terdiri dari seorang Bintara, 12 Tamtama, dibawah seorang perwira (Pasal 10 ayat 1) 4. Terpidana dibawa ketempat pelaksanaan pidana dengan pengawalan polisi yang cukup (Pasal 11 ayat 1), dapat disertai oleh seorang perawat rohani (Pasal 11 ayat 2), berpakaian sederhana dan tertib (Pasal 11 ayat 3). 5. Setiba di tempat pelaksanaan pidana mati, Koman pengawal menutup mata terpidana dengan sehelai kain, kecuali terpidana tidak menghendakinya (Pasal 11 ayat 4). 6. Terpidana dapat menjalani pidana secara berdiri, duduk atau berlutut (Pasal 12 ayat 2), jika dipandang perlu, Jaksa Tinggi/Jaksa yang memerintahkan supaya terpidana diikat tangan serta kakinya ataupun diikat kepada sandaran yang khusus dibuat untuk itu (Pasal 12 ayat 2). 7. Setelah terpidana siap ditembak, regu penembak dengan semjata sudah terisi menuju ketempat yang ditentukan (Pasal 13 ayat 1); jarak antara titik di mana terpidana berada dan tempat regu penembak tidak boleh melebihi 10 meter dan tidak boleh kurang dari 5 meter (Pasal 13 ayat 2). 8. Apabila semua persiapan telah selesai, Jaksa Tinggi/ Jaksa yang jawab untuk pelaksanaannya, memerintahkan untuk bertanggung memulai pelaksanaan pidana mati (Pasal 14 ayat 1). 9. Dengan menggunakan pedang sebagai isyarat, komandan regu penembak memberi perintah supaya bersiap, kemudian dengan menggerakan pedangnya ke atas ia memerintahkan regunya untuk membidik pada jantung terpidana dan dengan menyentakkan pedangnya kebawah secara cepat, dia memberikan perintah untuk menembak (Pasal 14 ayat 3). 10. Apabila setelah penembakan itu, terpidana masih memperlihatkan tanda- tanda bahwa ia belum mati, maka komandan regu segera memerintahkan kepada Bintara regu penembak untuk melepaskan tembakan pengakhir dengan menembakan ujung laras senjatanya pada kepala terpidana tepat diatas telinganya (Pasal 14 ayat 2). 11. Untuk memperoleh kepastian tentang matinya terpidana dapat diminta bantuan seorang dokter (Pasal 14 ayat 5). 12. Penguburan diserahkan kepada keluarganya atau sahabat terpidana, kecuali jika berdasar kepentingan umum Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab memutuskan. (Pasal 15 ayat 1)." 14 Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 241-243. 23
PALAR (Pakuan Law Review) Volume 09, Nomor 03, July-September 2023, Halaman 1-10 e-ISSN: 2746-041X p-ISSN: 2746-0428 Doi : Dalam Pasal 7 juga diatur bahwa jika terpidana mati sedang hamil, maka pelaksanaan pidana mati baru dapat dilaksanakan 40 hari setelah anaknya dilahirkan. Pengaturan yang lebih teknis mengenai eksekusi pidana mati diatur dalam Peraturan Kapolri No 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Dalam Pasal 4 Perkapolri 12 Tahun 2010 ditentukan tata cara pelaksanaan pidana mati yang terdiri dari tahapan-tahapan yaitu : Persiapan, Pengorganisasian, Pelaksanaan dan Pengakhiran.15 2. Penerapan Pidana Mati Kitab Kutaramanawa Dharmasastra Kerajaan Majapahit Menurut Selamet Mulyana dalam penerapan Kitab Kutaramanawa Dharmasastra/ Kitab Perundang - undangan Agama yang telah dijadikan pegangan untuk mengatur kehidupan kemasyarakatan di kerajaan Majapahit pada zaman pemerintah prabu Radjasanagara. Sudah pasti dalam hal ini komplikatornya tidak asal dalam mengatur dan menerjemahkan Pasal - Pasal yang terdapat dalam kitab - kitab perundang - undangan India. Ia memilih Pasal - Pasal yang dapat diterapkan dalam masyarakat Majapahit. Bahkan jika perlu diadakan perubahan, sehingga Pasal - Pasal yang bersangkutan sesuai dengan keinginan raja dan keadaan masyarakat Majapahit. Oleh karena itu Kitab Kutaramanawa Dharmasastra itu banyak menceritakaan keadaan masyarakat Majapahit.16Meskipun Kitab Perundang - undangan Agama/Kitab Kutaramanawa Dharmasastra itu hanya memuat 275 Pasal, di mana masih terdapat Pasal - Pasal sejenis yang terrangkap, namun terbukti bahwa kitab perundang - undangan itu mempunyai kesan yang baik dalam masyarakat, kesan baik itu timbul akibat dari kecakapan para pelaksana undang - undang dan kepandaian para pejabat pemerintahan pada zaman prabu Hayam Wuruk. Dalam pudja sastra Nagarakertagama pupuh 81 dilukiskan oleh Prapanca keadaan masyarakat pada zaman pemerintahan prabu Hayam Wuruk, seperti berikut ini : 17 "Besar minat baginda untuk menegakkan tripaksa di Jawa. Segala prasasti mengenai tanah hadiah supaya disimpan baik - baik dan diindahkan. Baginda menghendaki, agar semua orang yang telah mendapat anugrah tanah tidak lupa akan tingkah utama, tatasila serta segala ajaran. Itulah sebabnya sang caturwidya mengejar kebaikan. Para wipra, resi, pendeta Siwa dan pendeta Budha teguh dan tekun memeluk adjarannya masing - masing, semua catur asrama terutama catur basma yang ada diseluruh Negara tunduk rungkup melakukan tapa brata dan bijak menjalankan upacara. Semua anggota keempat kasta tunduk kepada perintah baginda, para menteri dan para aria kedua - duanya cakap dalam mengendalikan pemerintahan, para pembesar yang bergelar rakrian dan para kesatria semuanya sopan dan berhati teguh, para sudra dan waisja diseluruh Negara memperoleh kesenangan dalam pekerjaanya masing - masing. Empat golongan orang pilihan yang lahir dari Hyang Widi seperti dikatakan dalam sastra, dapat hidup senang berkat kebijaksanaan sang prabu, yang bersemayam di pura, semuanya teguh dalam tingkah lakunya. Bahkan ketiga lapisan masyarakat yang terendah yakni 15 Hasyim Nawawie, "Eksistensi Hukuman Mati Di Indonesia." Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman, (Vol. 28 No .1 Tahun 2017): 192. 16 Slamet Mulyana, Op.Cit., hlm. 14 -15. 17 Ibid., hlm. 15-16. 24
PALAR (Pakuan Law Review) Volume 09, Nomor 03, July-September 2023, Halaman 1-10 e-ISSN: 2746-041X p-ISSN: 2746-0428 Doi : candela, mletja dan tutja tertib menjalankan tata sila." Dalam pengadilan Sinuwun Prabu Hayam Wuruk Sri Rajasa Negara tidak bertindak serampangan, tetapi patuh mengikuti undang - undang, sehingga adil dalam membuat segala keputusan yang diambilnya, membuat puas semua pihak. Kitab Kutaramanawa Dharmasastra adalah pegangan dalam menjalankan pemerintahan. Para pejabat adalah pelaksana undang - undang untuk menciptakan kemakmuran dan ketentraman dalam masyarakat.18 Bahkan undang - undang ini berlaku bagi setiap orang tidak pandang bulu berdasarkan Pasal 6 KMD tentang Astadusta yang berbunyi : "Hamba radja, meski ia mentri sekalipun; djika ia mendjalankan dusta, supaja diperlakukan sebagai pendjahat. Djika ia melakukan tjorah (pentjurian). perbuatannja mengikuti perbuatan pentjuri, djika ada hamba radja jang berbuat demikian, atau djika ada hamba mentri jang demikian itu, apabila ia dibunuh orang, pembunuhan itu tidak akan di gugat. Ketiga kedjahatan itu dikenakan hukum mati, demikianlah bunji undang - undang jang dikeluarkan oleh radja jang berkuasa". Pada Pasal 11 KMD tentang Astadusta berbunyi : "Siapapun, guru, anak-anak, orang. Jang telah landjut usianja, brahmana, tjendekiawan; dan semua orang jang dipandang pendeta seperti kemudian kata orang perbuatannja banjak, itu djika terbukti, ia melakukan tatayi (maka ia akan dikenakan hukuman mati). Perbuatan mana jang disebut tatayi itu ? Membakar rumah orang, terutama membakar rumah radja jang berkuasa, meratjuni sesama manusia, menenung sesama manusia, mengamuk, memfitnah radja jang berkuasa merusak kehormatan wanita ; barang siapa mendjalankan salah satu dari enam kedjahatan diatas, tidak lajak diampuni oleh radja jang berkuasa. Djika kesalahannja terbukti, harus didjatuhi pidana mati tanpa proses apapun. Mendjatuhi pidana mati kepada pendjahat diatas, tidak akan mengakibatkan mala petaka bagi sang prabu, bahkan termasuk salah satu darma jang tak boleh dihindarkan oleh seorang radja." Pidana mati merupakan pidana yang banyak dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana dalam pemerintah Majapahit, tiap orang yang bersalah harus menjalani hukuman mati. Semua keputusan dalam pengadilan diambil atas nama raja yang disebut Sang Amawabumi artinya : orang yang mempunyai atau menguasai negara. Dalam soal pengadilan raja dibantu oleh dua orang darmadyaksa. Seorang darmadyaksa kasaiwan seorang darmadyaksa kasogatan, yakni kepala Agama Siwa dan kepala Agama Buddha dengan sebutan dang acarya, karena kedua agama itu merupakan agama utama dalam kerajaan Majapahit dan segala perundang - undangan didasarkan agama. Kedudukan darmadyaksa boleh disamakan dengan keududukan Hakim Tinggi. Mereka itu dibantu oleh lima upapati yang artinya pembantu, dalam Pengadilan adalah pembantu darmadyaksa. Mereka itu dalam serat kekancingan biasa disebut pemegat atau sang pamegat (disingkat samgat) artinya sang pemutus alias Hakim. Baik darmadyaksa maupun upapati bergelar 18 Ibid., hlm. 17. 25
PALAR (Pakuan Law Review) Volume 09, Nomor 03, July-September 2023, Halaman 1-10 e-ISSN: 2746-041X p-ISSN: 2746-0428 Doi : dang acarya. Mula - mula jumlahnya hanya lima yakni : 19 "1. Sang Pamegat Tirwan, 2. Sang Pamegat Kandamuhi, 3. Sang Pamegat Manghuri, 4. Sang Pamegat Jambi, 5. Sang Pamegat Pamotan." Hak raja dalam menerapan pidana mati yang terdapat dalam Kitab Kuataramanawa Dharmasastra terdapat dalam Pasal 2 KMD tentang bab umum berbunyi : "Semoga raja yang berkuasa teguh hatinya dalam menetapkan besar kecilnya denda, jangan sampai salah tangkap. Jangan sampai orang yang salah luput dari penglihatan. Karena itulan kewajiban seorang raja jika ingin mengharapkan kemajuan negaranya." Pada Pasal 11 KMD tentang Astadusta jelas pula dinyatakan bahwa menjatuhkan pidana mati kepada penjahat tidak akan mengakibatkan malapetaka bagi sang prabu, bahkan termasuk salah satu darma yang tidak boleh dihindarkan oleh sang raja. Dalam pelaksanaannya Raja memberikan tugas untuk menjalankan pidana mati atas nama raja yang berkuasa, apabila orang yang dikenakan pidana mati itu tertangkap hidup - hidup. Orang itu dalam bahasa Djawa baru disebut singamenggala (dari sing amenggala : yang disuruh memenggal) atau dalam bahasa Indonesia algodjo. Dalam KMD nama petugas itu tidak ditemukan. Pidana mati dilaksanakan di pamanggahan. Pidana mati dapat dilaksanakan oleh orang yang diserahi tugas untuk mengejar orang buruan di luar pamunggahan. 20 Hal tersebut terdapat dalam Pasal 20 KMD tentang Astadusta yang berbunyi : "Pendusta, penenung dan pentjuri, djika terbukti, Anak tjutjunja supaja dikenakan hukuman mati oleh radja jang berkuasa. Anak tjutjunja supaja diberitahukan kepada orang banjak dan jangan dibiarkan hidup oleh radja jang berkuasa. Djika meraka itu lari lepas dari pengamatan orang jang akan membunuhja, djangan dibiarkan oleh radja jang berkuasa. Djika mereka itu mengungsi kedesa lain, apabila ketemu supaja dibunuh. Orang sematjam itu namanja buruan". Pidana mati dapat juga dilaksanakan langsung oleh yang dirugikan oleh pelaku tindak pidana yang di jatuhi hukuman pidana mati. Pada Pasal 200 KMD tentang Paradara berbunyi: "Barang siapa pergi ke tempat tidur perempuan jang telah bersuami, dengan maksud untuk menidurinja, dendanja dua laksa, djika perempuan itu meloloskan diri dari pelukanja. Denda itu diserahkan kepada suami sebagai penebus hidupnja. Djika ia berhasil menidurinja, dikenakan pidana mati oleh sang suami." 19 Megandaru, Kawuryan W. Tata Pemerintahan Negara Kertagama Keraton Majapahit, (Jakarta : Panji Pustaka, 2006), hlm. 251 - 252. 20 Ibid., hlm. 23. 26
PALAR (Pakuan Law Review) Volume 09, Nomor 03, July-September 2023, Halaman 1-10 e-ISSN: 2746-041X p-ISSN: 2746-0428 Doi : Pelaksanaan pidana mati di luar pamanggahan harus di laporkan kepada yang berwajib. Pada Pasal 57 KMD tentang Astacorah berbunyi : "Djika didalam desa terdjadi pembunuhan seorang pentjuri, maka barang tjurian, kepala pentjuri, harta miliknja, anak-isterinja supaja dihaturkan kepada radja jang berkuasa. Itulah djalan jang harus ditempuh. Djika kerabat pentjuri itu terbukti tidak ikut serta dalam pentjurian, mereka tidak lajak kena denda". Dalam menerapkan pidana mati menurut Kitab Kutaramanawa Dharmasastra Majapahit memiliki sistem peradilannya sendiri. Sebagai negara hukum, Majapahit tentu memiliki sistem peradilan yang sudah sistematis sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam menerapkan hukumnya. Pejabat-pejabat yang menerima perintah raja disebut Sang pragwiwakawyawaharanyayanya- yawicchedaka (hakim yang dapat membedakan antara yang benar dan yang tidak benar di dalam persengketaan) atau san dhamadhikarananya yanyayawyawaharawiscedaka (pemimpin keagamaan yang dapat memutuskan persengke- taan antara pihak yang benar dan pihak yang tidak benar) atau san dharmaprawakta wyawaharawicchedaka (juru bicara keagamaan atau hukum yang dapat menyelesaikan persengketaan). Dapat dipastikan bahwa para hakim yang menyelesaikan sengketa adalah mereka yang paham seperti cendikiawan agama tentang keagamaan. 21Wilayah pengadilan pada dasarnya adalah wilayah raja sehingga yang menjadi hakim adalah raja sendiri. Seperti tertulis di pupuh 3 kitab Negarakertagama : "Ndan nrpa tikta wilwa pura raja mankin atiyatna niti rin ulah, rin wyawahahara tan hana kasihinhin in hati sapoh nin agama tinut, tan dadi pak apata yat aweh wibhuti saniruktya rin jana kabeh, kirtti inon niran wruh in anagatadi tuhu dewa murtti sakala. Tetapi Sang Raja Kerajaan Tiktawilwa menjadi bekerja lebih keras, bijaksana dalam tindakan, tidak mendiskriminasi tapi melekat pada hati nurani mengikuti perintah Agama, menghilangkansikap memihak pada kekuasaan besar dalam mengambil keputusan yang menyangkut semua manusia, inilah jasa dan kebaikannya yang diperjuangkan sebagaimana ia dapat mengetahui masa yang akan datang, sungguh-sungguh inkarnasi dewa yang mewujudkan diri."22 Dalam menjalankan aktivitas peradilan, raja dibantu oleh dua orang dharmadyaksa adalah sebagai kepala agama yang mengawasi segala tanah drama dan jalannya ibadat dan organisasi kerohanian, dalam struktur negara, kedudukan mereka disebut kadharmadyaksan. Urusan seperti rumah suci dan urusan agama, terutama Siwa dan Buddha yang juga terpecah dalam beberapa aliran, sayap dan mazhab yang ada di Majapahit secara garis besar harus tunduk pada susunan kertanegaraan, yakni : dharmadyaksa kasaiwan (ke-Siwaan) dan dharmadyaksa kasogatan (Saugata = Buddha, kasaugatan = ke-buddhaan). Kepala pengawas aliran Siwa disebut siwadyaksa atau dharmadyaksa ring atau dharmadyaksa ring kasogatan. Dalam dinamika sejarahnya, Majapahit tidaklah mengenal perpisahan antar negara dengan urusan agama, ketiga aliran 21 Ilham Yuli Isdianto, Op.Cit.,hlm. 125. 22 Mpu Prapanca, Kakawin Negara Kertagama teks dan terjemahan, diterjemahkan oleh Damaika Saktiani,dkk, (Yogyakarta : Narasi, 2015), hlm. 239. 27
PALAR (Pakuan Law Review) Volume 09, Nomor 03, July-September 2023, Halaman 1-10 e-ISSN: 2746-041X p-ISSN: 2746-0428 Doi : agama (Siwa-Buddha-Brahmana) diakui dan diawasi oleh negara. Ketiganya disebut tripaksa yang menjadi Negara Majapahit. 23 3. Pidana Mati Sebagai Upaya Memberikan Efek Jera Menurut KUHP Efek jera belakangan ini muncul dalam berbagai diskursus di tengah masyarakat luas, baik di kalangan kampus, media massa, lembaga swadaya masyarakat, lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pemunculan istilah efek jera tersebut tidak bisa dilepaskan dari kegeraman dan kerisauan masyarakat akibat adanya kesenjangan antara hukum yang seharusnya dengan hukum dalam kenyataannya (das sollen dan das sein) dalam pemberantasan tindak pidana. 24 Secara etimologis efek jera terdiri dari dua suku kata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efek berarti : akibat, pengaruh, kesan yang timbul pada pikiran penonton, pendengar, pembaca dan sebaginya (sesudah mendengar atau melihat sesuatu). Sedangkan jera berarti tidak mau, tidak berani berbuat lagi , kapok. Dalam Oxford Dictionary, efek jera diartikan sebagai hal yang melemahkan, menakutkan, atau hal yang dimaksudkan untuk menakuti musuh dalam melakukan penyerangan, mampu atau dimaksudkan untuk menaku-nakuti. Selanjutnya efek jera terhadap kejahatan dapat dilakukan berupa: penggunaan kamera pengawas/CCTV, persenjataan, hukuman berat. 25 Secara Terminologis, hal ini dapat dilihat dari pandangan para sarjana, yakni apabila dikaji dari segi sejarah, aspek menakutkan ternyata sudah ada sejak adanya aspek pembalasan. Bahkan tampaknya aspek itu sudah dipersoalkan sebelum zaman jayanya aspek pembalasan, yaitu pada masa Immanuel Kant (1724-1804) dan George Wihelm Friedrich Hegel (1770-1831). Di samping itu terdapat pula pandangan yang mengatakan, bahwa asal mulanya pidana sebetulnya bukan untuk pembalasan, tetapi semata-mata untuk menakuti si penjahat. Secara diam-diam diharapkan agar teori menakutkan ini membuat jera para penjahat atau menakutkan mereka yang secara potensial dapat berbuat jahat.26 Berdasarkan pengertian efek jera secara etimologis dan terminologis tersebut di atas, maka dapat disimpulkan efek jera mengandung aspek-aspek dengan tujuan, sebagai berikut:27 "a. Membuat para penjahat takut, tidak berani berbuat lagi, jera, atau kapok; b. Mempengaruhi atau membuat penjahat potensial takut, tidak berani untuk berbuat jahat; c. Mengancam dengan pidana yang berat dalam undang-undang." Pidana mati didefinisikan sebagai suatu nestapa atau penyiksaan yang memberikan penderitaan kepada manusia dan melanggar norma-norma yang bertentangan dengan kehidupan manusia, di mana antara pidana mati sangat berkaitan dengan pidana dan pemidanaan. Secara substansial, pidana mati itu merupakan salah satu bentuk sanksi yang 23 Ilham Yuli Isdianto, Dekontruksi Pemahaman Pancasila, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2020), hlm. 126-127. 24 I Ketut Mertha, Efek Jera Pemiskinan Koruptor dan Sanksi Pidana, (Bali : Udayana University Press, Tanpa Tahun), hlm. 9. 25 Ibid., hlm. 10. 26 Ibid., hlm. 11. 27 Ibid. 28
PALAR (Pakuan Law Review) Volume 09, Nomor 03, July-September 2023, Halaman 1-10 e-ISSN: 2746-041X p-ISSN: 2746-0428 Doi : diberlakukan pada pelanggar hukum, khususnya palanggaran berat. Pidana mati dikenal dengan suatu bentuk hukuman yang kejam dan tidak kenal ampun. Sebenarnya tujuan dari pidana itu adalah untuk mencegah timbulnya kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan- kejahatan yang berat dan pidana mati dalam sejarah hukum pidana adalah merupakan dua komponen permasalahan yang berkaitan erat. 28 Hal ini terlihat dalam KUHP Indonesia yang mengancam kejahatan-kejahatan berat dengan pidana mati. Berdasarkan pada ketentuan yang ada pada KUHP menyangkut tentang macam sanksi pidana atau jenis pemidanaan hanya terdapat 2 (dua) macam hukuman pidana sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10. Menurut Roeslan Saleh pidana mati adalah suatu upaya yang radikal, untuk meniadakan orang-orang yang tidak bisa diperbaiki lagi, dan dengan adanya pidana mati ini maka hilanglah pula kewajiban untuk memelihara mereka di dalam penjara-penjara yang demikian besar biayanya. Begitu pula hilanglah ketakutan - ketakutan kita jika orang- orang tersebut melarikan diri dari penjara dan membuat kejahatan kembali dalam masyarakat.29 Penerapan pidana mati sebagai efek jera, berdasarkan analisis peneliti yaitu pada dasarnya pemberian efek jera terhadap penjatuhan pidana mati dalam KUHP tidak terlepas pada tujuan pemidanaan, yaitu memberikan penghukuman dengan menjatuhkan pidana dengan alasan-alasan pembenar (justification). Berdasarkan teori pemidanaan yaitu : teori retributif (Pembalasan) dengan dijatuhkankannya pidana mati merupakan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana yang memberikan kepuasan terhadap korban dan merupakan jalan yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan. Di mana hukum merupakan imbalan atas perbuatannya dan pidana mati adalah salah satu upaya agar terpidana dan masyarakat jera untuk melakukan tindak pidana. Sedangkan menurut Doel Theorien (teori tujuan), penjatuhan pidana mati harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku pelaku dan orang lain yang berpotensi melakukan tindak pidana. Tujuan teori ini adalah untuk menertibkan masyarakat dan untuk menertibkan masyarakat perlu adanya penjatuhan pidana mati untuk menakut-nakuti sebagai efek jera untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar penjatuhan pidana mati terletak pada tujuannya yaitu unuk mengurangi kejahatan dan melindungi masyarakat. Dan menurut Vereniging theorien (teori gabungan). teori gabungan merupakan gabungan antara teori absolut dan teori relatif. Yaitu menekankan bahwa tujuan pidana mati merupakan reaksi atas kejahatan yang telah dilakukannya. Jika hal ini terjadi, maka pidana mati memberikan kepuasaan kepada semua pihak karena merupakan pembalasan yang diinginkan oleh teori absolut dan sekaligus memberikan tujuan yaitu memberikan pelajaran kepada para pelaku tindak pidana dan menertibkan masyarakat berdasarkan teori relatif. Menurut peneliti pidana mati dapat memberikan efek jera yang sangat efektif, baik terhadap si pelaku (efek detterence), maupun terhadap masyarakat yang berpotensi melakukankejahatan-kejahatan berat (general detterence). Dari beberapa perspektif pidana mati masih memiliki tempat dan memberikan harapan 28 Ni Komang Ratih Kumala, "Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)." Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), ( Vol. 6 No.1 Tahun 2020): 107-108. 29 Ibid. 29
PALAR (Pakuan Law Review) Volume 09, Nomor 03, July-September 2023, Halaman 1-10 e-ISSN: 2746-041X p-ISSN: 2746-0428 Doi : agar masyarakat berfikir ribuan kali untuk melakukan kejahatan-kejahatan berat yang diancam pidana mati. untuk sekarang ini Indonesia masih memerlukan pidana mati untuk melindungi masyarakat dari ancaman penjahat-penjahat yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan jiwa manusia. 4. Pidana Mati Sebagai Upaya Penebusan Dosa Menurut KMD Kitab Kutaramanawa Dharmasastra yang digunakan di kerajaan Majapahit, mengandung ajaran- ajaran filosofis Agama paling dominan di India. Berkenaan dengan hal tersebut, Pengaruh Agama Hindu dan yang melatar belakangi KMD, dikemukakan oleh Slamet Mulyana sebagai berikut:30 "Tidak dapat dipungkiri bahwa pada zaman pertumbuhan kerajaan Majapahit pengaruh India masih sangat meresap dalam segala bidang kehidupan. Pengaruh India itu juga meresap dalam perundang-undangan. Kitab perundang-undangan Agama/KMD merupakan komplikasi dari Perundang-Undangan India, terutama dari Kitab Perundang-Undangan Munawadharmasastra. Pelbagai Pasal dari kitab Perundang-Undangan Agama itu adalah terjemahan dari Kitab Perundang-Undangan Manawa. Banyak sekali yang merupakan saduran. Maksud saduran itu adalah untuk sekedar menyesuaikan Perundang-Undangan Manawa itu dengan keadaan di Jawa pada Zaman Majapahit. Bukanlah disini untuk mengadakan perbandingan secara mendalam antara kitab perundang-undangan Agama dengan empat Kitab perundang-undangan Manawa. Dalam Kitab Perundang-Undangan Agama itu sendiri banyak kedapatan Pasal-Pasal yang disertai pengakuan bahwa undang-undang itu berasal dari Kitab Manawa Dharmasastra." Dalam agama yang di anut masyarakat Majapahit yaitu salah satunya adalah agama Hindu yang mengenal dan meyakini adanya karma dalam setiap perbuatan yang dilakukan seseorang. Dalam ajaran Hindu ahimsa adalah doktrin yang menentang kekerasan. Terdapat pemahaman bahwa jiwa manusia tidak dapat dibunuh dan kematian hanya terbatas pada kematian jasmani saja. Jiwa terlahir kembali dalam tubuh yang berbeda.31Dalam KMD penjatuhan pidana sebagai upaya penebusan dosa diatur dalam Pasal 93, yang menyebutkan : "Mengenai denda orang jang merampas milik orang lain ditetapkan oleh radja jang berkuasa dengan pedoman kepada besar ketilnja kesalahan. Kesalahan besar, dendanja lebih besar ; kesalahan ketjil, dendanja ketjil. Maksud radja mengenakan denda ialah untuk mengendalikan nafsu orang orang supaja djangan tersesat budinja, djangan menerdjang djalan jang benar ; diharapkan agar sang prabu mengikuti segala undang - undang dalam usaha membuat kertarahardja negerinja, karena watak utama menudju kerahajuan, kemudian menuntun kesurga sebagai buahnja. 30Ibid., hlm 104. 31 Ibid. 30
PALAR (Pakuan Law Review) Volume 09, Nomor 03, July-September 2023, Halaman 1-10 e-ISSN: 2746-041X p-ISSN: 2746-0428 Doi : Demikian pula perbuatan djahat menudju kedjahatan, menuntun kemala petaka sebagai buahnja". Dalam Pasal tersebut secara eksplisit dikatakan dijatuhkannya pidana agar orang - orang mengendalikan nafsunya, berbudi dan berlaku di jalan yang benar. Ini sesuai dengan ajaran agama. Undang - undang atau KMD di buat dengan tujuan membuat negeri makmur (kertaraharja), selamat dan sentosa (kerahayuan). Dalam Pasal 93 KMD ini disebutkan juga dengan tujuan undang - undang adalah sebagai tuntunan menuju surga atau dalam Agama Hindu dan Buddha disebut nirwana, dimana diperoleh sebagai hasil dari suatu perbuatan. Kalimat dalam Pasal ini menyebutkan "Perbuatan jahat menuju kejahatan, menuntun petaka sebagai buahnya," dapat ditafsirkan sebagai suatu hukuman yang berasal dari konsep karma, dimana setiap orang memperoleh balasan sesuai dengan apa yang diperbuatnya.32 Dalam Manawa Dharmasastra Buku ke-XI (Atha Ekadaso dhyayah) disebutkan bahwa setiap kesalahan atau kejahatan harus ditebus dengan "prayascita" yaitu pensucian kembali roh/atman yang tidak saja dilakukan dengan upacara, tetapi juga melalui tapa-bratayoga- samadhi dan menjalani hukuman atas dasar kesadaran dan pengakuan serta terbukti sah telah berbuat kesalahan/kejahatan. Derajat dan bentuk hukuman harus dilakukan sesuai dengan bobot kesalahan. Menurut Manawa Dharmasastra, bentuk - bentuk kesalahan/ kejahatan digolongkan pada dua tingkatan; upa-pataka (kesalahan/ kejahatan kecil) dan maha-pataka (kesalahan/ kejahatan besar). Dalam Manawa Dharmasastra XII, 54 terdapat ajaran yang mengatakan : "mereka yang melakukan dosa di dunia setelah melampaui masa kini dan beberapa tahun mengalami derita neraka yang menakutkan, mencapai kelahiran berikutnya". 33 Ajaran di atas menunjukkan bahwa yang menyebabkan orang lahir kembali (tumimbal lahir) atau reinkarnasi dalah karena wasana-nya yang masih melekat pada pribadinya. Maksud atau tujuan manusia dilahirkan kembali ke dunia adalah untuk memperbaiki perebutan (karmanya). Dari Sarasamuccya 7, kita mendapatkan ajaran sebagai berikut :34 "Sebab kelahiran menjadi manusia sekarang ini adalah kesempatan melakukan hal baik atau buruk, dan perbuatan baik atau buruk, di dunia ini akhirnya akan dinikmati hasilnya. Setelah menikmati hasil perbuatan itu, maka menjelmalah ia kembali, karena masih ada hasil perbuatan yang melekat". Berpijak dari Kitab Manawa Dharmasastra, sebenarnya hukuman mati memungkinkan untuk dilaksanakan menurut ajara Hindu. Pada Pasal 74 disebutkan:35 "Laksyam Sastrabhritam Wa, Syadwidus amischayatman ah, Prasyedatma namagnan Wa, Samiddhe Trirawaksarah" (atau biarkan menurut kemauannya sendiri perlahan-lahan, menjadi sasaran panah, dari para pemanah yang mengetahui tujuan itu, atau ia boleh terjun jungkir balik ke unggun api)." 32 Iwan Darmawan, Loc.Cit., hlm. 215. 33 Ngtawi Al-Zastrouw, "Hukuman Mati Dalam Pandangan Agama dan Budaya", Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam, (Vol. 1, No. 2, Desember : 2016): 5. 34 Iwan Darmawan, Loc.Cit., hlm. 111. 35 Ngtawi Al-Zastrouw, Loc.Cit., hlm. 5. 31
PALAR (Pakuan Law Review) Volume 09, Nomor 03, July-September 2023, Halaman 1-10 e-ISSN: 2746-041X p-ISSN: 2746-0428 Doi : Pada Pasal ini dijelaskan bahwa hukuman mati para pelaku tindak kejahatan dimungkinkan untuk dilakukan. Jika dikiaskan dengan konteks sekarang cara-cara pelaksanaan hukuman mati adalah sebagai berikut: 36 "a. Di suntik (mati perlahan); b. Ditembak (menjadi sasaran panah) yang dilakukan oleh para eksekutor yang memiliki otoritas untuk melakukan hal tersebut (yang mengetahui tujuan itu) ; dan c. Di dudukan di kursi listrik atau kamar gas (jungkir balik ke api unggun)." Syaratnya, hukuman ini harus dilakukan atas dasar kesadaran atau kemauan sendiri dari si pelaku kejahatan. Artinya jika si pelaku kejahatan menolak untuk dilakukan hukuman mati maka hukuman tersebut tidak dapat dijalankan. Menurut pendapat Ida Pandita Nabe Sri Bhagawan Dwija Warsa Nawa Sandhi, hukuman mati bagi seorang pemeluk Hindu Bali, termasuk "ngulah pati", karena dia sudah tahu sebelumnya bahwa perbuatannya jahat; jika kemudian terbukti bersalah akan mendapat sanksi hukuman mati dari Pengadilan. 37 Penjatuhan pidana mati merupakan upaya penebusan dosa oleh pelaku tindak pidana untuk menebus kesalahannya dalam KMD didasarkan oleh hukum Agama. Dapat berupa karma yang akan diterima akibat dari perbuatan jahatnya. Hukum karma merupakan sebab akibat dari setiap perbuatan manusia. Setiap orang yang berbuat secara otomatis akan mendapat balasan kebaikan demikian sebaliknya. tidak diperlukan adanya penjelasan siapa yang akan melakukan balasan dari setiap perbuatan manusia. Semua balasan itu bisa saja datang dari orang lain. Pandangan ini mensiratkan bahwa Agama tidak menyangkal atau menerima eksekusi hukuman mati. Pidana mati lebih dipahami sebagai penebusan dosa berupa karma atas perbuatan seseorang yang telah berbuat kejahatan besar sehingga merugikan atau menyengsarakan orang lain. Di sini negara atau sistem hukum hanya menjadi sebab dari pelaksanaan karma tersebut. Jika orang yang melakukan kejahatan besar tersebut lepas dari jerat hukum formal negara (hukuman mati), ajaran Buddha meyakini bahwa orang tersebut akan tetap mendapat hukuman yang setimpal dengan cara yang lainnya. Hukuman atau penderitaan itu memang sudah ada, yang pada hakekatnya diciptakan oleh orang - orang jahat itu sendiri melalui karma-nya yang jahat. Orang jahat pasti akan menerima akibat dari perbuatan jahatnya itu. Sedangkan dalam Dalam perspektif agama Buddha, ajaran sang Buddha hanya merupakan tuntunan etik yang bertujuan untuk menyelamatkan manusia dari kejahatan secara perorangan. Kemudian, lebih dari pada itu, ajaran Sang Buddha bertujuan untuk membebaskan manusia dari segala bentuk penderitaan, baik di dunia ini maupun di alam lain. Melalui jalan ini, menurut Buddha, secara tidak langsung ketentraman dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Buddha lebih mengenal konsep karma. Melalui konsep ini hukum tidak termanifestasikan dalam perangkan atau sistem hukum obyektif yang berada di luar diri manusia, tetapi diletakaan dalam kesadaran yang built in dalam diri manusia.38 36 Ibid. 37 Ibid. 38 Ibid., hlm. 4. 32
PALAR (Pakuan Law Review) Volume 09, Nomor 03, July-September 2023, Halaman 1-10 e-ISSN: 2746-041X p-ISSN: 2746-0428 Doi : Berdasarkan penjelasan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa penjatuhan pidana mati merupakan upaya penebusan dosa oleh pelaku tindak pidana untuk menebus kesalahannya dalam KMD didasarkan oleh hukum Agama. Dapat berupa karma yang akan diterima akibat dari perbuatan jahatnya. Hukum karma merupakan sebab akibat dari setiap perbuatan manusia. Setiap orang yang berbuat secara otomatis akan mendapat balasan kebaikan demikian sebaliknya. tidak diperlukan adanya penjelasan siapa yang akan melakukan balasan dari setiap perbuatan manusia. Semua balasan itu bisa saja datang dari orang lain. Pandangan ini mensiratkan bahwa Agama tidak menyangkal atau menerima eksekusi hukuman mati. Pidana mati lebih dipahami sebagai penebusan dosa berupa karma atas perbuatan seseorang yang telah berbuat kejahatan besar sehingga merugikan atau menyengsarakan orang lain. Di sini negara atau sistem hukum hanya menjadi sebab dari pelaksanaan karma tersebut. Jika orang yang melakukan kejahatan besar tersebut lepas dari jerat hukum formal negara (hukuman mati), ajaran Buddha meyakini bahwa orang tersebut akan tetap mendapat hukuman yang setimpal dengan cara yang lainnya. Hukuman atau penderitaan itu memang sudah ada, yang pada hakekatnya diciptakan oleh orang - orang jahat itu sendiri melalui karma-nya yang jahat. Orang jahat pasti akan menerima akibat dari perbuatan jahatnya ituKesimpulan Pidana mati terdapat dalam Pasal 10 KUHP, merupakan pidana pokok yang paling berat. yang diatur dalam Pasal 104 KUHP tentang kejahatan keamanan negara (makar), Pasal 111 ayat (2) KUHP tentang melakukan hubungan dengan negara asing hingga terjadi perang; Pasal 124 ayat (3) KUHP tentang penghianatan di waktu perang, Pasal 130 ayat 3 KUHP, Pasal 140 ayat 3 KUHP, Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, Pasal 364 KUHP dan Pasal 367 KUHP pencurian dan perampasan dengan pemberatan, Pasal 444 KUHP tentang pembajakan di laut. Pidana mati masih dipertahankan dalam KUHP bahkan dalam KUHP 2023 adalah karena sejauh dapat membela hak asasi dari warga negara dan diterapkan kepada penjahat tindak pidana yang melampaui batas kemanusiaan, mengancam hidup banyak orang, merusak tata kehidupan dan peradaban manusia dan diatur sesuai dengan aturan yang berlaku. Pidana mati juga merupakan pidana pokok yang paling berat dalam Kitab Kutaramanawa Dharmasastra bersama - sama dengan pidana potong anggota yang bersalah, pidana denda, dan pidana ganti kerugian, atau panglicawa/patukucawa. Dalam KMD, sanksi pidana diancamkan pada kejahatan atau tindak pidana yang tersebar dalam sebaran Pasal dalam lingkup 10 (sepuluh) kejahatan berjumlah 45 Pasal. Alasan dijatuhkannya pidana mati pada dasarnya memberikan manfaat, baik kepada individu yang dikenakan pidana mati, dimana menurut KMD jiwanya akan kembali kepada kesucian, karena pidana mati dijatuhkan sebagai penghapusan dosa untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan lebih mulia di kehidupan selanjutnya (reinkarnasi). Pidana mati juga bermanfaat sebagai efek deterrence bagi masyarakat yang berpotensi melakukan kejahatan - kejahatan berat. 33
PALAR (Pakuan Law Review) Volume 09, Nomor 03, July-September 2023, Halaman 1-10 e-ISSN: 2746-041X p-ISSN: 2746-0428 Doi : DAFTAR PUSTAKA A. Buku Ariman, Rasyid. dkk, Hukum Pidana. Malang : Setara Press, 2016. Maramis, Frans. Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013. Isdianto, Ilham Yuli. Dekontrusksi Pemahaman Pancasila. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2020. Slamet Muljana, Perundang - Undangan Madjapahit. Jakarta : Bhratara Karya Aksara, 1967. Kawuryan W. Megandaru. Tata Pemerintahan Negara Kertagama Keraton Majapahit. Jakarta : Panji Pustaka, 2006. Mpu Prapanca, Kakawin Negara Kertagama teks dan terjemahan. Diterjemahkan oleh Damaika Saktiani,dkk. Yogyakarta : Narasi, 2015. B. Lain-Lain Al-Zastrouw, Ngtawi. "Hukuman Mati Dalam Pandangan Agama dan Budaya". Jurnal Al- Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam. Vol. 1, No. 2, Desember Tahun 2016. Amelia Arief, "Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana". Kosmik Hukum. 19.1 Tahun 2019. Baren Sipayung, Sardjana Orba Manullang, dan Henry Kristian Siburian, "Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif di Indonesia ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia", Jurnal Kewarganegaraan. Vol. 7 No. 1 Juni Tahun 2023. Daniel Sutoyo, "Tinjauan Teologis Terhadap Wacana Penerapan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia", Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani. Vol. 3 No.2 Tahun 2019. Darmawan, Iwan. "Telaah Asas - Asas Hukum Pidana dan Pemidanaan pada Kitab Kutaramanawa Dharmasastra Kerajaan Majapahit". Disertasi.Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok : 2022. Hasyim Nawawie, "Eksistensi Hukuman Mati Di Indonesia." Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman. Vol. 28 No 1. Tahun 2017. I Ketut Mertha, Efek Jera Pemiskinan Koruptor dan Sanksi Pidana. Bali : Udayana University Press. Tanpa Tahun. Ni Komang Ratih Kumala, "Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)." Jurnal Komunikasi Hukum (JKH).Vol. 6 No.1 Tahun 2020. Sholihin, Bunyana."Supremasi Hukum Pidana di Indonesia", Unisia. Vol. 31 No. 69 Tahun 2008. Tri Wahyudi, Slamet."Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia". Jurnal Hukum dan Peradilan.Vol.1 No. 2 Tahun 2012. Yohanes, "Penerapan Hukuman Mati di Indonesia dan Implikasi Pedagogisnya". Kertha Wicaksana. Vol.14 No. 1 Tahun 2020. 34