Submitted: 12/5/2020 Revised: 4/2/2021 Published: 31/5/2021 CONTACT Correspondence Email: ahmadnurhuda@uinib.a c.id Address: Jalan M Yunus Lubuk Lintah, Kota Padang, Kode Pos: 25153 KEYWORD Abdurrahman Wahid; Sejarah Kontemporer. TARIKHUNA: JOURNAL OF HISTORY AND HISTORY EDUCATION ISSN: 2777-1105 (PRINT), 2797-3581 (ONLINE) VOLUME 3 NO. 1 MEI 2021 MASA PEMERINTAHAN ABDURRAHMAN WAHID (1999-2001) AHMAD NURHUDA1, YERA ZETTIRA AGESTI2 1 2 Universitas Islam Negeri Imam Bonjol | Padang, Sumatera Barat, Indonesia ABSTRAK Dengan tumbangnya rezim Soeharto yang dimotori mahasiswa atau gerakan reformasi pada tahun 1998, Indonesia telah mengalami perubahan yang begitu cepat. Salah satu fase reformasi adalah ketika kepemimpinan nasional dipegang oleh K.H. Abdurrahman Wahid dan pada masa ini telah banyak perubahan mendasar dari tingkat peranan militer, baik dalam kancah sosial maupun politik. Artikel ini membahas studi literature tentang selama masa perjalanan pemerintahan dan pemerintahan Abdurrahman Wahid. kebijakan-kebijakan
AHMAD NURHUDA & YERRA ZETIRA AGESTI (2021) MASA PEMERINTAHAN ABDURRAHMAN WAHID (1999-2001) I. PENDAHULUAN Sejarah panjang demokrasi di Indonesia telah berlangsung sejak masa pemerintahan Orde Lama, Orde Baru dan Orde reformasi dewasa ini. Sejak tumbangnya rezim Soeharto yang dimotori mahasiswa atau gerakan reformasi pada tahun 1998, Indonesia telah mengalami perubahan yang begitu cepat. Sejak lengsernya Presiden Soeharto, kesempatan Indonesia menuju demokrasi sangat terbuka bagi semua pihak, salah satu perubahan itu adalah perubahan politik parlemen di Indonesia. Sejak K.H. Abdurrahman Wahid terpilih menjadi presiden melalui pemilihan yang tertutup dan demokratis di gedung MPR/DPR, Jakarta pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 1999, Abdurrahman Wahid mengungguli Megawati Soekarno Putri dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP). Dari 691 anggota MPR yang menggunakan hak pilihnya, K.H. Abdurrahman Wahid meraih dukungan 373 suara dan Megawati meraih 313 suara. Lima suara menyatakan abstain (Iskandar, 2004). Sejak K.H. Abdurrahman Wahid menjadi Presiden, telah banyak perubahan mendasar dari tingkat peranan militer, baik dalam kancah sosial maupun politik. Ia memposisikan militer secara profesional sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan nasional. K.H. Abdurrahman Wahid adalah orang yang konsisten dengan prinsip-prinsipnya dan prinsip-prinsip itu berakar pada pemahamannya terhadap Islam liberal (Suaedy & Abdalla, 2000), yaitu pemahamannya yang menekankan pada rahmat, pengampunan, kasih sayang Tuhan dan keharusan kita untuk mengikuti sifat-sifat ini dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kehidupan beragama. Perubahan yang dilakukan K.H. Abdurrahman Wahid adalah apa yang menyangkut demokratisasi politik, dalam hal ini selama K.H. Abdurrahman Wahid masih menjabat sebagai presiden Republik Indonesia ke empat yang hanya bertahan kurang lebih dua tahun, telah banyak melakukan perubahan-perubahan yang menyangkut demokratisasi di Indonesia, diantaranya adalah agama, birokrasi dan militer. Selain merubah peranan militer, K.H. Abdurrahman Wahid juga melikuidasi Departemen sosial, yang mana pada waktu itu K.H. Abdurrahman Wahid melihat Departemen ini hanya sebagai sarang berbagai penyimpangan misalnya korupsi dan dana bantuan kemanuasiaan yang tidak secara utuh sampai pada korban bencana alam (Ismail, 2002). Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini mengkaji tentang bagaimana proses terpilihnya Abdurrahman Wahid sebagai Presiden dan perubahan apa yang bisa dicapai pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. II. METODE PENELITIAN Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah (library research) atau penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode Sejarah. Dengan demikian pembahasan dalam dilakukan berdasarkan telah pustaka, yang mengkaji secara khusus tentang pendidikan serta beberapa tulisan yang ada relevansinya dengan objek kajian. Sedangkan Pendekatan yang penulis 114 | TARIKHUNA, VOLUME 3 NO.1 MEI 2021
AHMAD NURHUDA & YERRA ZETIRA AGESTI (2021) MASA PEMERINTAHAN ABDURRAHMAN WAHID (1999-2001) lakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan deskriptis kualitatif. Menurut Imbron Arifin, penelitian kualitatif pada hakikatnya mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya. Adapun pengertian penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan sifat- sifat atau karakteristik individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu. Pendekatan ini penulis gunakan karena pengumpulan data dalam skripsi ini bersifat kualitatif dan juga dalam penelitian ini tidak bermaksud untuk menguji hipotesis dalam artian hanya menggambarkan dan menganalisis secara kritis terhadap suatu permasalahan yang dikaji oleh penulis yaitu tentang Pemikiran Muhammad Syafei tentang Pendidikan. Luis Gottschalk menjelaskan metode sejarah sebagai proses menguji dan menganalisis kesaksian sejarah guna menemukan data yang otentik dan dapat dipercaya, serta usaha sintesis atas data semacam itu menjadi kisah sejarah yang dapat di percaya. Para ahli ilmu sejarah sepakat untuk menetapkan empat kegiatan pokok di dalam cara meneliti sejarah. Istilah yang digunakan bagi keempat langkah itu berbeda-beda, secara lebih ringkas setiap langkah ini berturut-turut bisa juga diistilahkan dengan Heuristik, Kritik Sumber, Interpretasi Data dan Historiografi. III. PEMBAHASAN A. Terpilihnya Abdurrahman Wahid Sebagai Presiden K. H. Abdurahman Wahid (Gus Dur) terpilih menjadi presiden RI (Republik Indonesia) keempat setelah menang dalam Pemilu pada bulan Oktober 1999, ia terpilih setelah mengalahkan Megawati lewat pemungutan suara (voting) yang tertutup danrahasia, dari 691 anggota MPR yang mengikuti suara dalam pemilihan presiden tersebut, K. H. Abdurahman Wahid memperoleh 373 suara sedangkan megawati memperoleh 313 suara. K. H. Abdurahman Wahid yang menang dalam voting tersebut akhirnya menjadi presiden, sedangkan Megawati menjadi wakil presiden.55 Setelah menjadi Presiden, K. H. Abdurahman Wahid membentuk Kabinet yang disebut Persatuan Nasional, ini adalah kabinet koalisi yang meliputi anggota berbagai partai politik antara lain PDI-P, PKB, Golkar, PPP, PAN, dan Partai Keadilan (PK), non partisan dan juga TNI juga ada dalam kabinet tersebut. Dalam menyusun Kabinet Persatuan Nasional, agaknya pertimbangan kompromi politik lebih tinggi ketimbang pertimbangan profesional. Kabinet ini terdiri atas berbagai partai yang mendukungnya untuk menjadi Presiden. Kabinet ini lahir di era krisis yang multi dimensi. Tugas itu ditambah pula untuk memenuhi harapan masyarakat mencapai Indonesia baru yang tertib, efesien dan demokratis. Kabinet ini juga diharapkan dapat menjadi Kabinet pertama dalam membangun tradisi pemerintahan yang bersih dan efektif. 115 | TARIKHUNA, VOLUME 3 NO.1 MEI 2021
AHMAD NURHUDA & YERRA ZETIRA AGESTI (2021) MASA PEMERINTAHAN ABDURRAHMAN WAHID (1999-2001) B. Perubahan Pada Masa Abdurrahman Wahid 1. Bidang Politik Kebijakan awal pemerintahan Abdurrahman Wahid adalah membubarkan Departemen Penerangan. Dimasa Orde Baru Departemen penerangan merupakan alat bagi Presiden Soeharto untuk mengekang kebebasan pers, dengan dibubarkannya Departemen tersebut maka kebebasan pers di Indonesia semakin terjamin (Andrew, 2012). Departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah (PKM), yang selama pemerintahan Habibie menjadi lokomotif ekonomi kerakyatan dijadikan kementerian non portofolio alias menteri negara. Akibatnya Departemen Koperasi dan Pengusaha. Kecil Menengah tak punya kaki di daerah Ini sekaligus menandai disisihkanya kembali sistem ekonomi yang berpihak kepada rakyat banyak (Ishack, 2008). Keadaan ini berlangsung sampai sekarang. Lalu Panglima TNI, yang selama puluhan tahun selalu dipegang Angkatan Darat, diberikan Abdurahman Wahid kepada Laksamana Widodo HS dari Angkatan Laut. Kemudian ada juga kebijakan untuk mencabut TAP MPR-RI tentang larangan terhadap Partai Komunis, ajaran Marxisme, Leninisme, dan Komunisme. Lawan politik KH. Abdurrahman Wahid menganggap kebijakan ini hanya kepentingan KH. Abdurrahman Wahid semata, untuk mendapat simpati dari para keluarga mantan tahanan politik yang terkait dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Pada titik ini Abdurahman Wahid mulai membuka hubungan langsung dengan Israel dan tidaklah gampang dijalankan. Protes dan unjuk rasa ke tidak setujuan marak di seantero negeri. Akibat keinginan membuka hubungan langsung dengan Israel itu Presiden Abdurahman Wahid yang sampai saat itu masih tercatat sebagai salah satu pendiri Yayasan Shimon Peres yang berkedudukan di Tel Aviv, langsung dituduh sebagai agen Yahudi oleh para demonstran. Melihat gelagat tidak menguntungkan itu,para wakil rakyat lantas meminta Pemerintah menunda pembukaan hubungan tersebut. Pemerintah memang menyatakan menundanya, tetapi Abdurahman Wahid secara terbuka menganggap pembukaan hubungan dagang dengan Israel itu sah-sah saja. Bagi Presiden pembukaan kontak dagang dengan Israel lebih pantas ketimbang dengan Rusia, Cina atau Korea Utara, Mereka terang-terangan atheis, menentang Tuhan Sementara orang Yahudi dan Nasrani masih mengakui adanya Tuhan. Agama Islam masih satu rumpun dengan mereka, agama samawi. Membuka hubungan dagang dengan Israel jauh lebih menguntungkan daripadamembiarkannya berjalan sembunyi-sembunyi sebagaimana terjadi selama ini. Memang data resmi atas Perdagangan Israel di Singapura menunjukkan sepanjang 1999 nilai ekspor Indonesia ke Negeri Zionis itu mencapai US$ 11 juta. Sedang impor Indonesia dari negeri itu mencapai US$ 6 juta. Semuanya dilakukan melalui pihak ketiga, seperti Singapura dan Belgia (Ishak, 2008). Kebijakan lain yang dikeluarkan Presiden Abdurrahman Wahid Selama pemerintahannya adalah mengeluarkan Peraturan Presiden No.6/2000 yang mencabut Instruksi Presiden No.14/1967 yang dikeluarkan pemerintahan Suharto. Inpres itu melarang segala bentuk ekspresi agama dan adat Tionghoa di tempat umum. Dengan pencabutan larangan tersebut maka 116 | TARIKHUNA, VOLUME 3 NO.1 MEI 2021
AHMAD NURHUDA & YERRA ZETIRA AGESTI (2021) MASA PEMERINTAHAN ABDURRAHMAN WAHID (1999-2001) terbuka jalan bagi etnik Tionghoa untuk menghidupkan budaya tradisional mereka. Dalam tahun 2000 itu juga Abdurahman Wahid mengumumkan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur nasional. Dengan demikian maka etnis Cina yang selama kekuasaan Orba mengalami diskriminasi. 2. Bidang Ekonomi Untuk mengatasi krisis moneter dan memperbaiki ekonomi Indonesia, dibentuk Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang bertugas untuk memecahkan perbaikan ekonomi Indonesia yang belum pulih dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Dewan Ekonomi nasional diketuai oleh Prof. Dr. Emil Salim, wakilnya Subiyakto Tjakrawerdaya dan sekretarisnya Dr. Sri Mulyani Indraswari. Presiden Abdurrahman Wahid mewarisi ekonomi Indonesia yang relatif lebih stabil dari pemerintahan Habibie, nilai tukar Rupiah berada dikisaran Rp 6.700/US$. indeks harga saham gabungan (IHSG) berada di level 700. Dengan bekal ini di tambah legitimasi yang dimilikinya sebagai presiden bersama wapres yang dipilih secara demokratis, Indonesia mestinya sudah bisa melaju kencang. Namun Presiden bdurrahman Wahid bersama kabinetnya menolak melanjutkan semua hasil kerja keras kabinet pemerintahan Habibie misalnya Departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah (PKM), yang selama pemerintahan Habibie menjadi lokomotif ekonomi kerakyatan oleh Presiden Abdurrahman Wahid dijadikan kementerian nonportofolio atau menteri negara non Departemen (Ishak, 2008). Meskipun begitu ditengah anggaran negara yang minus sekitar Rp 42 triliun, sepanjang tahun 2000 ekonomi Indonesia menggeliat pasti. Bila tahun 1999 ekonomi Indonesia cuma membukukan pertumbuhan yang relatif rendah maka di tahun 2000-an ketika Presiden Abdurrahman Wahid berkuasa pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 3-4%. Sementara inflasi bertengger pada angka terkendali, sekitar 7%. Hal ini disebabkan oleh konsumsi yang Tertunda, dulu orang menunda konsumsinya karena krisis dan menyimpan uangnya dibank sekarang mereka mengonsumsikannya. Kemudian naiknya ekspor komoditas pertanian dan elektronik, yang diuntungkan oleh rendahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar. Naiknya harga minyak dan gas bumi juga menjadi faktor penting dalam menambah pemasukan keuangan Negara. Selama pemerintahan Abdurrahman Wahid IMF tak pernah mencairkan pinjamannya, Bagaimanapun juga presiden Abdurrahman Wahid telah membuktikan kepada dunia luar, bahwa Indonesia bisa diurus tanpa bantuan dana dari IMF. Pemerintahan Abdurahman Wahid juga memiliki gagasan sekuritisasi aset yaitu aset- aset negara, terutama barang tambang bisa dinilai dulu, kemudian pemerintah bisa mengeluarkan saham atas aset-aset Negara tersebut yang kemudian diperjual-belikan dipasar modal untuk membiayai pembangunan nasional. namun sayangnya hal itu tidak dapat terwujud karena Abdurrahman Wahid berhasil dilengserkan oleh MPR melalui Sidang Istimewa kedudukannya kemudian digantikan oleh Megawati (Ishak, 2008). 117 | TARIKHUNA, VOLUME 3 NO.1 MEI 2021
AHMAD NURHUDA & YERRA ZETIRA AGESTI (2021) MASA PEMERINTAHAN ABDURRAHMAN WAHID (1999-2001) 3. Bidang Milier Pemerintahan Abdurrahman Wahid untuk melanjutkan proses reformasi militer mengambil tindakan untuk menciptakan supremasi sipil dengan cara memilih Menteri Pertahanan dari kalangan sipil yaitu menunjuk Juwono Sudarsono yang kemudian digantikan oleh Prof. Dr. Mahfud M.D. Salah satu langkah lain yang diambil Abdurrahman Wahid adalah dengan memilih Laksamana Widodo A. S yang berasal dari Angkatan Laut sebagai Panglima TNI. Pemilihan Laksamana Widodo A.S ini merupakan suatu dobrakan atas tradisi mengingat dari awal berdirinya organisasi. militer di Indonesia, Angkatan Darat selalu menempati pucuk tertinggi. Di samping itu, ada lima kebijakan yang lain diambil oleh Abdurahman Wahid untuk mereformasi militer dan menciptakan supremasi sipil, yaitu (Muhaimin, 2008): 1) Mengurangi jumlah perwira yang duduk di jabatan publik baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah seperti jabatan direktur jendral, inspektur jendral, jabatan setingkat menteri lain yang menjadi langganan perwira militer, gubernur, bupati, dan walikota. 2) Memisahkan secara tegas Polisi dari struktur militer sehingga Kapolrilangsung berada di bawah komando Presiden. 3) Membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPPHAM) dalam kaitannya dengan peristiwa Timor Timur, Tanjung Priok, dan Trisakti yang diduga melibatkan personil TNI. 4) Penyelesaian masalah Gerakan Separatis di Aceh yang lebih mengutamakan pendekatan dialogis daripada pendekatan dengan kekuatan militer. 5) Pergantian Menko Polsoskam dari Jendral (Purn) Yudhoyono kepada Jendral (Purn) Agum Gumelar karena Yudhoyono ditengarai membahayakan pemerintahan Wahid sebagai simbolisasi supremasi sipil. 4. Bidang Hukum Ketetapan MPR/VI/2000 tentang pemisahan TNI dan Polri. Pasal 1 dari Tap berbunyi, "Tentara Nasional Indonesia dan kepolisian Negara Republik Indonesia secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan fungsi masingmasing." Pasal 2 dari Tap tersebut menyiratkan usaha untuk memperkuat, dengan cara mempertegas peran TNI dan Polri. Ayat (1) berbunyi, "TNI adalah alat yang berperan dalam pertahanan Negara." Ayat (2) berbunyi, " Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat Negara yang berpera dalam memelihara keamanan." Dalam pembahasan ini, maka langkah setrategis yang diambil K.H. Abdurrahman Wahid adalah realisasi pemisahan TNI-Polri dan menempatkan lembaga TNI dan Polri dibawah lembaga kePresidenan langsung. Ini merupakan langkah maju untuk menyibak tabir kerancuan antara tugas dan wewenang TNI dan Polri. Dalam hal ini, pemerintahan K.H. Abdurrahman Wahid telah mampu 118 | TARIKHUNA, VOLUME 3 NO.1 MEI 2021
AHMAD NURHUDA & YERRA ZETIRA AGESTI (2021) MASA PEMERINTAHAN ABDURRAHMAN WAHID (1999-2001) menindaklanjuti cita-cita reformasi dengan mengeluarkan kebijakan yan gagasannya dimulai pada masa Presiden BJ. Habibie melalui intruksi Presiden No. 2/1999 (Iskandar, 2004). Keppres ini kemudian dikongkritkan oleh K.H. Abdurrahman Wahid dengan menerbitkan Keppres Nomor 89 Tahun 2000 tentang kedudukan kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pasal 2 ayat 1 Keppres itu berbunyi "Kepolisian Negara Republik Indonesia berkedudukan langsung dibawah Presiden".Terdapat pula PP No.19/2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Di luar itu ada juga komitmen untuk memberantas korupsi dan keluarnya PP No.71/2000 tentang peran-serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Tim yang terbentuk tersebut ternyata tidak berjalan efektif karena tidak didukung komitmen politik. Terkait dengan mantan Presiden Soeharto yang diduga terlibat kasus-kasus KKN di masa pemerintahannya. Maka pemerintahan Abdurrahman Wahid membuka kembali penyidikan Soeharto untuk kasus 3 Yayasannya, Dharmais, Supersemar dan Dakab, dimana Soeharto sebagai tersangkanya. Ketiga Yayasan ini diduga memperoleh dana dari semua BUMN dengan penyalahgunaan wewenang melalui PP No.15 tahun 1976 dan Kepmenkeu No.33 tahun 1978. Penyalurannya disinyalir hanya kesejumlah kroninya saja. Dengan demikian, ada penyalahgunaan keuangan negara tidak kepada seluruh rakyat tetapi kepada beberapa orang saja, dan ini jelas melanggar ketentuan UU D1945 khususnya Pasal 33, yaitu pasal yang merupakan aturan dasar pemerintah, maupun rakyatnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mengaturberbagai hal, dari hal-hal sederhana hingga berbagai hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Setelah melalui proses panjang, dan peradilan dijalankan tetapi Jaksa selaku penuntut umum tidak pernah bisa mengahadirkan Soeharto di Pengadilan. Sehingga pada putaran ketiga sidang pengadilan terhadap Soeharto, Hakim menetapkan bahwa kasus Soeharto tidak bisa diadili karena tiga kali Jaksa tidak bisa menghadirkan terdakwa.Dengan demikian maka Abdurrahman Wahid pun gagal untuk mengadili Soeharto atas semua dugaan KKN yang beliau lakukan selama berkuasa (Iskandar, 2004). Abdurahman Wahid sendiri dimasa kekuasaannya diduga terlibat KKN yaitu kasus penyalah- gunaan dana yayasan Kesejahteraan Karyawan Bulog (bullogate), penyalah-gunaan dana bantuan Sultan Brunei (Bruneigate). DPR mengusulkan untuk melakukan penyelidikan atas kasus Bullogate dan Bruneigate, yang akhirnya diterima DPR untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) kasus Yanatera Bulog dan bantuan Sultan Brunei Darussalam pada tanggal 5 September 2000 (Zaenuddin, 2008). Setelah bekerja hampir lima bulan, Pansus merampungkan penyelidikannya dalam sebuah laporan yang disampaikan kepada rapat Paripurna DPR pada tanggal 5 Januari 2001. Laporan tersebut, menyimpulkan bahwa Abdurrahman Wahid diduga berperan dalam pencairan dan penggunaan dana Yanatera Bulog, dan terdapat inkonsistensi pernyataan presiden tentang masalah bantuan Sultan Brunei Darussalam, sehingga menunjukkan bahwa presiden telah menyampaikan keterangan yang tidak benar pada masyarakat. 119 | TARIKHUNA, VOLUME 3 NO.1 MEI 2021
AHMAD NURHUDA & YERRA ZETIRA AGESTI (2021) MASA PEMERINTAHAN ABDURRAHMAN WAHID (1999-2001) 5. Bidang Sosial Budaya Untuk mengatasi masalah disintegrasi dan konflik antarumat beragama, Abdurahman Wahid memberikan kebebasan dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama. Hak itu dibuktikan dengan adanya beberapa keputusan presiden yang dikeluarkan, yaitu: a. Keputusan Presiden No. 6 tahun 2000 mengenai Pemulihan Hak Sipil Penganut Agama Konghucu. Etnis Cina yang selama Orde Baru dibatasi, maka dengan adanya Keppres No. 6 dapat memiliki kebebasan dalam menganut agama maupun menggelar budayanya secara terbuka seperti misalnya pertunjukan Barongsai. b. Menetapkan Tahun Baru Cina (IMLEK) sebagai hari besar agama, sehingga menjadi hari libur nasional. Disamping pembaharuan-pembaharuan di atas, Abdurahman Wahid juga mengeluarkan berbagai kebijakan yang dinilai Kontroversial dengan MPR dan DPR, yang dianggap berjalan sendiri, tanpa mau menaati aturan ketatanegaraan, melainkan diselesaikan sendiri berdasarkan pendapat kerabat dekatnya,bukan menurut aturan konstitusi negara. Kebijakan-kebijakan yang menimbulkan kontroversial dari berbagai kalangan yaitu : 1. Pencopotan Kapolri Jenderal Polisi Roesmanhadi yang dianggap Orde Baru. 2. Pencopotan Kapuspen Hankam Mayjen TNI Sudradjat, yang dilatarbelakangi oleh adanya pernyataan bahwa Presiden bukan merupakan Panglima Tinggi. 3. Pencopotan Wiranto sebagai Menkopolkam, yang dilatarbelakangi oleh hubungan yang tidak harmonis dengan Abdurahman Wahid. 4. Mengeluarkan pengumuman tentang menteri Kabinet Pembangunan Nasional yang terlibat KKN sehingga mempengaruhi kinerja kabinet menjadi merosot. 5. Abdurahman Wahid menyetujui nama Irian Jaya berubah menjadi Papua dan mengizinkan pengibaran bendera Bintang Kejora (Efendi, 2002). C. Pencapaian pada Masa Abdurahman Wahid Peranan utama seseorang pemimpin ialah mengajak atau meyakinkan atau pengikut sedemikian rupa, agar meraka mau memberikan kontribusi untuk mencapai suatu tujuan dengan kemampuan maksimal mereka. Seorang pemimpin merupakan orang yang dikagumi oleh orang lain atau bawahan sehingga ada kecenderungan apa yang dilakukan dan dimiliki untuk ditiru (Wahdjosumidjo, 1994). Sedangkan makna peran yang dijelaskan dalam status, kedudukan dan peran dalam masyarakat, dapat dijelaskan melalui beberapa cara, yaitu pertama penjelasan historis. Menurut penjelasan historis, konsep peran semula dipinjam dari kalangan yang dimiliki hubungan erat dengan drama atau teater yang hidup subur di zaman yunani kuno atau romawi. Dalam hal ini, peran berarti karakter yang disandang atau dibawakan oleh seseorang aktor dalam sebuah pentas 120 | TARIKHUNA, VOLUME 3 NO.1 MEI 2021
AHMAD NURHUDA & YERRA ZETIRA AGESTI (2021) MASA PEMERINTAHAN ABDURRAHMAN WAHID (1999-2001) dengan lakon tertentu. Kedua, pengertian peran menurut ilmu sosial. Peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut. Dalam pengertian sederhana, guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan ditempat-tempat tertentu, tidak mesti lembaga pendidikan formal, tetapi juga bisa (Ridjaluddin, 2002). Jadi peran disini dimaksudkan adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran. Peran Abdurahman Wahid dalam kedudukannya sebagai presiden dan pemerintahan yang singkat lebih kurang 2 tahun, reformasi kebijakan-kebijakan politik yang mengundang kontroversi. 1. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur merupakan bapak Pluralisme di Indonesia, Hal itu dikarenakan semasa hidup nya Abdurahman Wahid selalu membela kaum minoritas dan sangat anti dengan yang namanya kekerasan dan ketidak adilan. bahkan dengan gagahnya Abdurahman Wahid berani meresmikan agama baru yaitu Konghucu menjadi agama resmi di Indonesia. Menurut Abdurahman Wahid Tuhan itu gak perlu dibela, tapi manusia sebagai makhluknya lah yang harus di bela. Sehingga apabila setiap golongan merasa saya yang paling benar itu suatu kesalahan, karena agama Islam mewajibkan kita itu untuk menyebarkan nafas nafas Islam dalm kehidupan budaya Indonesia, bukan lah mendirikan Negara Islam. Sehingga kata-kata yang sering keluar dari mulutnya yaitu "Pribumisasi" bukan lah "Arabisasi". Abdurahman Wahid tidak sedikitpun memberikan gambaran dirinya sebagai penganut Pluralisme dengan pengertian pembenaran seluruh agama atau aliran kepercayaan lainnya dinilai sama derajat keimanannya. Abdurahman Wahid memberikan rasa hormatnya kepada setipa ajaran agama atau kepercayaan yang diimani oleh penganutnya. Sikap Abdurahman Wahid menghormati keyakinan yang berbeda tidaklah berarti Abdurahman Wahid adalah penganut Pluralisme yang membenarkan dan mensejajarkan ajaran agama sama dengan aliran sekularisme. Namun disayangkan pluralisme di dalam kehidupan bangsa Indonesia yang ingin diwujudkan oleh Abdurahman Wahid sempat mengalami permasalahan dikarenakan terjadinya kerusuhan berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan seperti adanya kerusuhan Sampit yaitu pertikaian antara suku Dayak dan Madura yang banyak memakan korban jiwa dan kerusuhan ini terjadi pada tanggal 27 Februari 2000. Dalam kapasitas dan ambisinya, Presiden Abdurrahman Wahid sering melontarkan pendapat kontroversial. Ketika menjadi Presiden RI ke-4, ia tak gentar mengungkapkan sesuatu yang diyakininya benar kendati banyak orang sulit memahami dan bahkan menentangnya. Kendati suaranya sering mengundang kontroversi, tapi suara itu tak jarang malah menjadi kemudi arus perjalanan sosial, politik dan budaya ke depan. Dia memang seorang yang tak gentar 121 | TARIKHUNA, VOLUME 3 NO.1 MEI 2021
AHMAD NURHUDA & YERRA ZETIRA AGESTI (2021) MASA PEMERINTAHAN ABDURRAHMAN WAHID (1999-2001) menyatakan sesuatu yang diyakininya benar. Bahkan dia juga tak gentar menyatakan sesuatu yang berbeda dengan pendapat banyak orang. Jika diselisik, kebenaran itu memang seringkali tampak radikal dan mengundang kontroversi (Ridjaluddin, 2002). Kendati pendapatnya tidak selalu benar untuk menyebut seringkali tidak benar menurut pandangan pihak lain adalah suatu hal yang sulit dibantah bahwa banyak pendapatnya yang mengarahkan arus perjalanan bangsa pada rel yang benar sesuai dengan tujuan bangsa dalam Pembukaan UUD 1945. Bagi sebagian orang, pemikiran-pemikiran Abdurahman Wahid sudah terlalu jauh melampui zaman. Ketika ia berbicara pluralisme diawal diawal reformasi, orang-orang baru mulai menyadari pentingnya semangat pluralisme dalam membangun bangsa yang beragam di saat ini. Pasca kejatuhan rezim Orde Baru pada 1998, Indonesia mengalami ancaman disintegrasi kedaulatan negara. Konflik meletus dibeberapa daerah dan ancaman separatis semakin nyata. Menghadapi hal itu, setelah pengangkatan dirinya sebagai Presiden, Abdurahman Wahid. melakukan pendekatan yang lunak terhadap daerah-daerah yang berkecamuk. Terhadap Aceh, Abdurahman Wahid. memberikan opsi referendum otonomi dan bukan kemerdekaan seperti referendum Timor Timur. Pendekatan yang lebih lembut terhadap Aceh dilakukan Abdurahman Wahid. dengan mengurangi jumlah personel militer di Negeri Serambi Mekkah tersebut. Netralisasi Irian Jaya, dilakukan Abdurahman Wahid. pada 30 Desember 1999 dengan mengunjungi ibukota Irian Jaya. Selama kunjungannya, Presiden Abdurahman Wahid berhasil meyakinkan pemimpin-pemimpin Papua bahwa ia mendorong penggunaan nama Papua. Abdurahman Wahidlah menjadi pemimpin yang meletakkan pondasi perdamaian Aceh. Pada pemerintahan Abdurahman Wahidlah, pembicaraan damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Indonesia menjadi terbuka. Padahal, sebelumnya, pembicaraan dengan GAM sesuatu yang tabu, sehingga peluang perdamaian seperti ditutup rapat, apalagi jika sampai mengakomodasi tuntutan kemerdekaan. Saat sejumlah tokoh nasional mengecam pendekatannya untuk Aceh, Abdurahman Wahid. tetap memilih menempuh cara-cara penyelesaian yang lebih simpatik: mengajak tokoh GAM duduk satu meja untuk membahas penyelesaian Aceh secara damai. Bahkan secara rahasia Abdurahman Wahid mengirim Bondan Gunawan, Pjs (pejabat sementara) Menteri Sekretaris Negara, menemui Panglima GAM Abdullah Syafii di pedalaman Pidie. Di masa Abdurahman Wahid. pula, untuk pertama kalinya tercipta Jeda Kemanusiaan. Selain usaha perdamaian dalam wadah NKRI, Abdurahman Wahid. disebut sebagai pionir dalam mereformasi militer agar keluar dari ruang politik (Mulkham, 2010). IV. Penutup A. Kesimpulan K. H. Abdurahman Wahid (Gus Dur) terpilih menjadi presiden RI (Republik Indonesia) keempat setelah menang dalam Pemilu pada bulan Oktober 1999, ia terpilih setelah mengalahkan Megawati lewat pemungutan suara (voting) yang tertutup dan rahasia, dari 691 anggota MPR yang 122 | TARIKHUNA, VOLUME 3 NO.1 MEI 2021
AHMAD NURHUDA & YERRA ZETIRA AGESTI (2021) MASA PEMERINTAHAN ABDURRAHMAN WAHID (1999-2001) mengikuti suara dalam pemilihan presiden tersebut, K. H. Abdurahman Wahid memperoleh 373 suara sedangkan megawati memperoleh 313 suara. Sejak K.H. Abdurrahman Wahid menjadi Presiden, ia telah melakukan banyak perubahan mendasar dari tingkat peranan militer, baik dalam kancah sosial maupun politik. Ia memposisikan militer secara profesional sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan nasional. K.H. Abdurrahman Wahid adalah orang yang konsisten dengan prinsip-prinsipnya dan prinsip-prinsip itu berakar pada pemahamannya terhadap Islam liberal, yaitu pemahamannya yang menekankan pada rahmat, pengampunan, kasih sayang Tuhan dan keharusan kita untuk mengikuti sifat-sifat ini dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kehidupan beragama. Perubahan yang dilakukan K.H. Abdurrahman Wahid lain menyangkut penghapusan Departemen Sosial dan Departemen Penerangan. Penghapusan kedua departemen menjadi kontroversi karena pada masa pemeritahan Soeharto Departemen Penerangan menjadi corong pemerintah dan Departemen Sosial menjadi departemen yang megurus masalah sosial. Abdurrahman Wahid tetap menghapus dua departemen ini, walaupun kemudian pada masa pemerintahan berikutnya dihidupkan kembali. Mengakui kepercayaan Konghucu menjadi salah satu agama resmi di Indonesia merupakan kebijakan yang diambil oleh Abdurrahman Wahid pada masa pemerintahannya. Konghucu merupakan kepercayaan yang banyak dianut oleh ethnis Tionghoa. Selama pemerintahan Soeharto Konghucu belum diakui sebagai agama resmi di Indonesia. Kelemahan Abdurrahman Wahid adalah terutama karena kekurangan fisik dan gaya kepemimpinannya yang berbasis tradisi pesantren. Sebagian tidak begitu cocok untuk kepemimpinan Nasional. Daftar Pustaka Mulkham, A.M. (2010). Perjalanan Politik Gus Dur. Jakarta: Kompas. Efendi, Choirie. (2002). PKB Politik Jalan Tengah NU. Jakarta: Pustaka Ciganjur. Ishak, Rafick. (2008). Catatan Hitam Presiden Indonesia. Jakarta : PT. Cahaya Insan Suci. Iskandar, Muhaimin. (2004). Gus Dur Yang Saya Kenal ; Sebuah Catatan Transisi Demokrasi Kita Cet. I. Yogyakarta: LKis Yogyakarta. Ismail, Faisal. (2002). Pijar-Pijar Islam: Pergumulan Kultur Dan Struktur, Cet. I. Yogyakarta: LESFI Yogya. Kemal, Andrew. (2012). Spirit 5 Presiden RI. Yogyakarta: Syura Media Utama. Muhaimin. (2008). Bambu Runcing dan Mesiu. Yogyakarta: Tiara Wacana. Suaedy, ahmad dan Abdalla, U.A. (2000). Gila Gus Dur. Jakarta: Wacana Pembaca. Wahdjosumidjo. (1994). Kiat Kepemimpinan Dalam Teori dan Praktek. Jakarta: PT. Harapan Masa PGRI. Zaenuddin. (2008). Prospek Gerakan Oposisi Dalam Era Pemerintahan Gus Dur-Megawati. Jakarta: PT. Rajawali Pers. 123 | TARIKHUNA, VOLUME 3 NO.1 MEI 2021
AHMAD NURHUDA & YERRA ZETIRA AGESTI (2021) MASA PEMERINTAHAN ABDURRAHMAN WAHID (1999-2001) 124 | TARIKHUNA, VOLUME 3 NO.1 MEI 2021