ANALISIS KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KANTOR BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN SKRIPSI OLEH SAHRUL ILHAM NIM.11575101875 PROGRAM S.1 JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU 2019
ANALISIS KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KANTOR BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN SKRIPSI Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mengikuti Ujian Oral Comprehensip Strata I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau OLEH SAHRUL ILHAM NIM.11575101875 PROGRAM S.1 JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU 2019
ABSTRAK ANALISIS KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KANTOR BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN Oleh SAHRUL ILHAM Kinerja adalah hasil dari suatu pekerjaan yang dicapai oleh pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang ditujukan kepadanya untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Berdasarkan pengamatan dilapangan ada beberapa masalah yang ditemui yaitu dari segi disiplin waktu dalam bekerja, kelalaian peagwai negeri sipil dalam bekerja sehingga pelaksanaan tugas tidak efesien serta kurangnya motivasi pegawai negeri sipil untuk bekerja lebih optimal. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Badan Perencanaan penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karimun. . Jenis dan sumber data adalah data primer dan data skunder. Penelitian ini bersifat deskriptife kualitatif dengan teknik analisis data deskriptife kualitatif yaitu analisa yang memberikan gambaran terperinci berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan metode ini penulis menguraikan dan mengaitkan dengan teori serta memberikan keterangan mendukung dalam menjawab masing-masing indikator dan memberikan interpretasi terhadap hasil yang relevan serta di ambil kesimpulan dan saran. Dari hasil analisa yang penulis lakukan, penulis menarik kesimpulan bahwa kinerja pegawai negeri sipil dilihat dari Sasaran Kerja Pegawai (SKP), ditinjau dari aspek Kuantitas, Kualitas dan waktu dikategorikan kurang baik. Dan ditinaju dari aspek biaya dikategorikan sudah baik. Dilihat dari Perilaku Kerja pegawai negeri sipil, ditinjau dari aspek integritas, komitmen, disiplin dan kerjasama dikategorikan kurang baik. Ditinjau dari aspek orientasi pelayanan dan kepemimpinan sudah dikategorikan baik. Kata kunci : Prestasi, Kinerja, Pegawai i
KATA PENGANTAR Alhamdulillahirobbil'alamin. Segala puji dan rasa syukur kepadda Allah SWT, atas segala limpahan berupa rahmat, hidayah, inayah-Nya, serta kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Selawat beserta salam penulis ucapkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW yang senantiasa tercurah memutari hari-hari penuh perjuangan untuk menjadi insan yang berarti dan agar hamba selalu menuju jalan yang diridhoi oleh Allah SWT. Agar akhir penelitian ini menjadi berguna dan selalu dipenuhi dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dunia dan akhitar. Skripsi dengan judul "Analisis Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karimun" ini merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan umtuk mendapatkan gelar Sarjana (S1) Jurusan Administrasi Negara di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultas Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari bahwa skripsi yang disusun ini tidak luput dari kesalahan dan keterbatasan ilmu yang penulis pelajari selama ini, oleh sebab itu berbagai masukan dan saran bersifat untuk membangun sangat di harapkan demi kesempurnaan karya ilmiah ini. Dengan harapan yang sangat mendalam skripsi ini kelak mampu memberikan kontribusi yang sangat berarti. Teristimewanya kepada kedua orang tua yang sangat penulis cintai dan sayangi, ayahanda MUHSIN dan Ibunda MARIYANA yang tidak pernah terputus doa dan harapan agar setiap jerih ii Ilmu
payah selama ini berguna bagi keluarga dan masa depan, InsyaAllah dan juga Khususnya adek-adek yang penulis sayangi Asyabirin, Mustakim dan Huswatun Hasanah dan orang-orang tersayang terimakasih penulis ucapkan atas penantian selama ini dan untuk saudara yang menjadi motivasi penulis untuk menjadi yang terbaik, InsyaAllah amin. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan dengan penuh hormat ucapan terimakasih kepada: 1. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin S.Ag, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta unsur universitas. 2. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial beserta unsur pegawai fakultas. 3. Bapak Dr. Kamaruddin S.Sos, M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara yang telah banyak memberikan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini. 4. Ibu Weni Puji Hastuti S.Sos, M.KP selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Negara yang telah banyak memberikan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini. 5. Bapak Muslim, S.Sos, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran beliau untuk membimbing, memberikan kemudahan serta memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai. 6. Bapak Candra Jon Asmara, S.Sos, M.Si Selaku pembimbing Akademik Fakultas Ekonomi da Ilmu Sosial Universitas Islam Sultas Syarif Kasim Riau iii
7. Kepada Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis selama perkuliahan. 8. Penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada perpustakaan Fakultas, Universitas, dan Wilayah yang sudah menyediakan buku rujukan untuk dijadikan sebagai bahan penelitian ini. 9. Terimakasih kepada pegawai Kantor Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karimun yang telah memberikan bantuan dan dukungan berupa data dan Informasi kepada penulis selama melakukan penelitian skripsi 10. Terimakasih banyak kepada sahabat Pujangga Squad Yulia Zora, Lila Anggraini, Saziya Ulfa, Nurul atikah, Nurfadzilla, Muhammad Vicky Azri, Viki Rahmad Illahi, Ahmad Junaidi, Mahmuba Rahman, Herryzal, Ardy yahya yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi. 11. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis khususnya lokal ANA/A yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu, serta seluruh teman-teman Jurusan Administrasi Negara angkata 2015.Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Muda Setia Kabupaten Pelalawan tahun 2018 : Andriyansyah, Amilitiya Tamara, Agung Dermawan, Azari Azis,Eka Saputri, Ira Rocyana, Nurul Fauza, Suci Desya Safira, Yulia Zora, Yulistia Pratiwi. Serta teman sahabat dari team PKL Karimun Squad yang telah menjadi teman terbaik selama PKL dipekanbaru. iv
12. Pihak yang telah berpartisipasi, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyusun karya ilmiah ini. Pekanbaru, Penulis, SAHRUL ILHAM NIM.11575101875 v 2019
DAFTAR ISI ABSTRAK ... KATA PENGANTAR ... DAFTAR ISI ... DAFTAR TABEL... DAFTAR GAMBAR ... BAB I PENDAHULUAN ... 1.1 Latar Belakang ... 1.2 Rumusan Masalah ... 1.3 Tujuan Penelitian ... 1.4 Manfaat/ Kegunaan Penelitian ... 1.5 Sistematika penulisan ... BAB II LANDASAN TEORI ... 2.1 Aparatur Sipil Negara ... 2.2 Manajemen Sumber Daya Manusia ... 2.3 Pengertian Kinerja ... 2.4 Sasaran Kerja Pegawai ... 2.5 Perilaku Kerja... 2.6 Pandangan Islam terhadap Kinerja Pegawai ... 2.7 Penelitian Terdahulu ... 2.8 Defenisi Konsep ... 2.9 Indikator Penelitian ... 2.10 Kerangka Pemikiran ... BAB III METODOLOGI PENELITIAN ... 3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian ... 3.2 Jenis dan Sumber Data Penelitian ... 3.3 Metode Pengumpulan Data ... 3.4 Informan Penelitian ... 3.5 Metode Analisa Data ... vi i ii iii vii viii 1 1 9 9 9 9 11 11 17 20 26 26 27 29 32 32 33 34 34 34 35 36 37
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN ... 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian ... 4.2 Visi dan Misi BAPERLITBANG... 4.3 Kedudukan dan TUPOKSI BAPERLITBANG ... 4.4 Struktur Organisasi BAPERLITBANG ... BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ... 5.1 Analisis Kinerja Pegawai Negeri Sipil Baperlitbang 77 BAB VI PENTUP ... 6.1 Kesimpulan ... 6.2 Saran ... DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN vii 38 38 39 41 76 77 115 115 116
DAFTAR TABEL Tabel 1.1 Jenjang Pendidikan PNS BAPERLITBANG ... Tabel 1.2 Jenjang Pendidikan Honorer BAPERLITBANG ... Tabel 1.3 Rekapitulasi Absensi PNS BAPERLITBANG ... Tabel 2.7 Indikator Penelitian ... Tabel 3.1 Daftar Informan ... Tabel 5.2 Capaian Sasaran Kerja Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian ... Tabel 5.3 Capaian Sasaran Kerja Bidang Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Penelitian pengembangan ... Tabel 5.4 Capaian Sasaran Kerja Bidang Perencanaan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup ... Tabel 5.5 Capaian Sasaran Kerja Bidang Perencanaan Perekonomian, Investasi, dan Sumber Daya Alam ... Tabel 5.6 Capaian Sasaran Kerja Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan ... viii 5 43 48 32 37 79 81 83 84 86
DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1 Kerangka Berpikir ... Gambar 4.1 Struktur Organisasi BAPERLITBANG Kabupaten Karimun . ix 33 76
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Sebagai unsur aparatur pemerintah, pegawai sekaligus abdi negara dan abdi masyarakat mempunyai peran yang sangat penting, yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dalam ini sangat jelas bahwa kedudukan dan peran pegawai negeri sangat penting. Sebagaimana yang dikemukakan didalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan peraturan pemerintah tentang kepegawaian baru. kinerja pegawai adalah sejauh mana pegawai tersebut dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam arti kata pelaksanaan tersebut sesuai dengan rencana, sehingga diperoleh hasil yang memuaskan untuk tercapainya kinerja pegawai dengan baik. Maka pegawai dituntut untuk memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas yang mampu melaksanakan tugas sebagai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan tugas yang dibebankan. Oleh karena itu, agar mempunyai kinerja yang baik, seseorang pegawai harus memiliki keinginan yang tinggi untuk mengerjakan serta mengetahui pekerjaannya. Dengan kata lain kinerja individu dipengaruhi oleh kepuasan kerja. Kepuasan kerja itu sendiri adalah perasaan individu terhadap perasaannya. 1
Manajemen kinerja memberikan manfaat bukan hanya bagi organisasi, tetapi juga manajer, dan individu. Manfaat manajemen kinerja bagi organisasi antara lain adalah dalam menyesuaikan tujuan organisasi dengan tujuan tim dan individu, memperbaiki kinerja, memotivasi pekerja, meningkatkan komitmen, mendukung nilai-nilai inti, memperbaiki proses pelatihan dan pengembangan, meningkatkan dasar keterampilan, mengusahakan perbaikan dan pengembangan berkelanjutan, mengusahakan basis perencanaan karier, membantu menahan pekerja terampil untuk tidak pindah, mendukung inisiatif kualitas total dan pelayan pelanggan, dan mendukung perubahan budaya. Penilaian kinerja adalah suatu kegiatan yang dilakukan manajemen penilai untuk menilai kinerja pegawai dengan cara menbandingkan kinerja pegaawai dengan uraian atau deskripsi pekerjaan dalam bentuk periode tertentu biasanya setiap akhir tahun. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengukur kinerja masing-masing pegawai dalam mengembangkan kualitas kerjanya, pembinaan selanjutny tindakan perbaikan atas pekerjaan yang kurang sesuai deskripsi pekerjaan. kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan norma-norma sosial yang berlaku. Kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Jadi, dia akan mematuhi atau mengerjakan semua tugasnya dengan baik, bukan atas paksaan. Dengan paparan tersebut disiplin kerja memang dibutuhkan untuk suatu instansi dalam kaitannya untuk mempermudah dan melancarkan instansi 2
dalam mencapai tujuannya, karena disiplin kerja yang tertanam pada setiap pegawai akan memberikan kesediaan mereka dalam mematuhi dan menjalankan aturan yang telah di tetapkan demi memajukan perusahaan. Hal ini dikarenakan didalam kehidupan sehari-hari dibutuhkan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang akan mengatur dan membatasi setiap kegiatan dan perilaku kita, terlebih didalam lingkup kerja. Peraturan sangat diperlukan untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan bagi pegawai dalam menciptakan tata tertib yang baik di suatu instansi pemerintahan. Dengan tata tertib yang baik, semangat kerja, moral kerja, efisiensi, dan efektivitas kerja pegawai akan meningkat. Hukuman diperlukan dalam meningkatkan kedisiplinan dan mendidik kpegawai supaya menaati semua peraturan pemerintahan. Pemberian hukuman harus adil dan tegas terhadap semua pegawai. Kedisiplinan harus ditegaskan dalam suatu instansi pemerintahan. Tanpa dukungan disiplin pegawai yang baik, sulit pemerintah untuk mewujudkan tujuannya. Jadi, kedisiplinan adalah kunci keberhasilan suatu instansi pemerintahan dalam mencapai tujuannya. Semakin baik disiplin yang dilakukan oleh pegawai disuatu instansi, maka semakin besar prestasi kerja yang dapat dihasilkan. Sebaliknya, tanpa disiplin yang baik, sulit bagi instansi mencapai hasil yang optimal. Sedangkan fenomena kinerja pegawai pada lingkungan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (BAPERLITBANG) Kabupaten Karimun belum seperti yang diharapkan. Hal ini bisa dilihat dari pegawai negeri yang kurang menanggapi prosedur yang sudah ditetapkan oleh Badan 3
Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (BAPERLITBANG) Kabupaten Karimun, sehingga masih banyak pegawai pada saat jam kerja tidak berada ditempat. Selanjutnya jenjang pendidikan juga sangat mempengaruhi kinerja seseorang, karena latar belakang ini memiliki dampak yang sangat kuat dalam membentuk sikap dan mental seorang pekerja yang handal ( profesional ) dan pekerja keras. Keaktifannya dalam bekerja bukan berdasarkan pada materi, tetapi sudah diarahkan kepada pembentukan prestasi dan produktivitas. Adapun tingkat pendidikan PNS pada Kantor BAPERLITBANG Kabupaten Karimun, sebagai barikut : Tabel 1.1 Jenjang Pendidikan PNS pada Kantor BAPERLITBANG Kabupaten Karimun No Pendidikan Jumlah Pr 1 7 1 2 - 11 Lk 9 10 1 6 - 26 Sumber: Bag. Umum & Kepegawaian BAPERLITBAG di Kabupaten Karimun Total 10 17 2 8 - 37 1 Master Sarjana 2 Diploma 3 SMA/Sederajat 4 SMP/Sederajat 5 Jumlah 2018 Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa latar belakang pendidikan PNS pada kantor BAPERLITBANG Kabupaten Karimun yakni S2 berjumlah 10 orang, selanjutnya S1 berjumlah 17 orang, dan DIII berjumlah 2 orang, dan yang terakhir SMA berjumlah 8 orang. Jenjang pendidikan ini tentu berimplikasi pada kinerja serta pemahaman atas pekerjaan yang dijalankan oleh pegawai yang bersangkutan. Jika dilihat dari latar belakang pendidikan yang dimiliki PNS pada Kantor BAPERLITBANG Kabupaten 4
Karimun, maka dapat dikatakan cukup baik karena dilihat dari jenjang pendidikan masing-masing PNS, sehingga sangat diperlukan upaya-upaya untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada mereka agar dapat bekerja lebih optimal didalam menjalankan roda pemerintahan. Selanjutnya dapat dilihat latar belakang pendidikan tenaga Honorer pada kantor BAPERLITBANG sebagai tenaga pembantu bagi PNS dalam menjalan tugas PNS. adapun latar belakang pendidikan tenaga Honorer sebagai berikut : Tabel 1.2 Jenjang Pendidikan Tenaga Honorer pada KantorBAPERLITBANG Kabupaten Karimun No Pendidikan Jumlah Pr 5 - 5 - - 10 Lk 8 1 5 - 1 15 Sumber: Bag. Umum & Kepegawaian BAPERLITBAG di Kabupaten Karimun Total 13 1 10 - 1 25 1 2 3 4 5 Sarjana Diploma SMA/Sederajat SMP/Sederajat SD Jumlah 2018 Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa latar belakang pendidikan tenaga Honorer yaitu S1 berjumlah 13 orang, DIII berjumlah 1 orang, selanjutnya SMA berjumlah 10 orang, dan SD berjumlah 1 orang. Dilihat dari latar belakang pendidikan tenaga Honorer sudah cukup baik , meskipun masih ada yang lulusan SD dan juga Masih banyak yang lulusan SMA. Dalam hal ini perlu ditingkatkan lagi pemahaman dan pelatihan bagi tenaga honorer dalam menjalankan tugas yang diberikan. 5
Selain itu tingkat kehadiran pegawai juga merupakan salah satu faktor yang utama dalam pencapaian tujuan dalam suatu organisasi pemerintahan, sebagai gambaran umum dapat dilihat pada data absensi PNS pada Kantor BAPERLITBANG Kabupaten Karimun tahun 2018 sebagai berikut : Tabel 1.3 Rekapitulasi Absensi PNS pada Kantor BAPERLITBANG di Kabupaten Karimun Jumlah Hari Kerja 21 19 21 21 19 16 22 21 19 23 21 20 Sumber : Bag. Umum dan Kepegawain BAPERLITBANG Kabupaten Absensi Jumlah Pegawai N O Jumlah Absensi Bulan A I S 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 1 2 3 Maret 4 April 5 Mei Juni 6 7 Juli 8 Agustus 9 10 Oktober 11 November 12 Desember Januari Februari 6 8 5 3 7 8 2 6 4 7 8 4 5 4 4 3 2 6 9 5 2 4 2 5 4 2 8 6 3 5 3 2 3 4 5 6 15 14 17 12 12 19 14 13 9 15 15 15 September Karimun2018 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa masih adanya absensi PNS yang belum optimal dan masih belum sesuai dengan harapan. Hal ini dapat dilihat dari data absensi alfa paling tertinggi adalah pada bulan juli yaitu 9 tidak masuk kantor tanpa alasan yang jelas. Dengan tingkat absensi yang cukup tinggi tersebut, baik itu dari Alfa, sakit dan izin mengakibatkan jam kerja berkurang. Pada kondisi ini diasumsikan bahwa disiplin pegawai dan sikap pegawai dalam melaksanakan tugas dan program pemerintah kurang maksimal, 6
budaya kerja dan kepuasan kerja yang kurang baik pula mengakibatkan semakin rendahnya tingkat kedisiplinan tersebut. Berdasarkan pengamatan dilapangan ada beberapa masalah yang ditemui : 1. Dari segi disiplin waktu bekerja masih ditemukannya pegawai yang kurang memanfaatkan waktu secara baik, hal ini dapat dilihat dari rekapitulasi absensi pegawai negeri sipil diatas. Melalui Peraturan Bupati Karimun tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun Pasal 6 : 1) Hari kerja umum bagi PNS yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah yaitu 5 (lima) hari kerja terhitung mulai hari senin sampai dengan jum'at. 2) Jumlah jam kerja umum efektif dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 37 jam 30 menit dengan pengaturan sebagai berikut: a. Hari Senin - Kamis : Pukul 07.30 - 16.00 WIB; Waktu istirahat : Pukul 12.00 - 13.00 WIB; b. Hari Jum'at : Pukul 07.30 - 16.30 WIB; Waktu istirahat : Pukul 11.30 - 13.00 WIB. 3) Dalam pelaksanaan Hari dan Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap SKPD wajib melaksanakan apel pagi yang diikuti seluruh PNS, dengan ketentuan sebagai berikut : 7
a. Hari Senin - Jum'at pukul 07.30 WIB; 4) Apel sore dilaksanakan sebagai berikut: a. Hari Senin sampai dengan Kamis pukul 15.45 WIB; b. Hari Jum'at pukul 16.15 WIB. Dari beberapa peraturan bupati diatas sudah terlihat jelas bahwasanya masih banyak pegawai negeri sipil yang tidak mentaati peraturan bupati karimun, baik itu jam hadir maupun jam pulang kerja. 2. Disamping itu masih banyak pelaksanaan tugas yang tidak efesien, atau penyimpangan kerja seperti kelalaian bekerja, merokok pada saat bekerja, bermain game baik menggunakan hp pribadi maupun komputer kantor pada saat jam kerja, masih adanya pegawai pada saat jam kerja berada dikantin dan penyimpangan lainnya. 3. Kurangnya motivasi pegawai untuk bekerja lebih optimal dalam menjalankan atau melaksanakan tugas yang diberikan, sehingga masih banyak capaian sasaran kerja yang tidak terealisasi secara keseluruhan. Berdasarkan latar belakang di atas, saya merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menetapkan judul " ANALISIS KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KANTOR BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BAPERLITBANG) KABUPATEN KARIMUN ". 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang dan gejala-gejala yang ditemui, maka dapat ditarik perumusan masalah dalam penelitian ini : "Bagaimana kinerja 8
pegawai negeri sipil pada kantor Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (BAPERLITBANG) Kabupaten Karimun". 1.3 Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui "kinerja pegawai negeri sipil pada kantor Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (BAPERLITBANG) Kabupaten Karimun". 1.4 Manfaat Penelitian 1. Sebagai alat atau bahan informasi bagi peneliti lain yang mengkaji kinerja pegawai pada masa yang akan datang. 2. Untuk memberikan input atau masukan dalam rangka mengembangkan ilmu-ilmu sosial. 3. Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi kinerja pegawai pada kantor Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (BAPERLITBANG) Kabupaten Karimun. 1.5 Sistematika Penulisan Dalam penulisan penelitian ini penulis menuangkan ke dalam 6 bab dengan sistematika penulisaan sebagai berikut : BAB I : PENDAHULUAN Bab ini merupakan bab pertama yang mana dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan penelitian, dan sistematika penelitian. 9
BAB II : LANDASAN TEORI Bab ini berisi beberapa pengertian yang menunjang terhadap penelitian ini. Seperti teori-teori yang berhubungan dengan judul penelitian, pandangan islam, konsep operasional, hipotesa, variabel, dan kerangka pemikiran BAB III : METODE PENELITIAN Bab ini menguraikan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, dan teknik analisis data. BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN Bab ini berisikan tentang kondisi geografis, struktur organisasi, uraian tugas, serta gambaran umum wilayah. BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan. BAB VI : PENUTUP Bab ini merupakan bagian yang menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang diperlukan. KEPUSTAKAAN LAMPIRAN 10
BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Aparatur Sipil Negara Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalan suatu jabatan pemerintah atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah non-kementrian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelengarakan manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang ASN.Sebelum berbicara lebih jauh mengenai ASN, terlebih dahulu perlu diketahui apa yang dimaksud dengan ASN. Pengertian mengenai ASN itu sendiri tertuang pada pasal 1 angka 1 UU No. 5 tahun 2014 yang menyebutkan bahwa ASN adalah profesi bagi PNS dan PPPK yang bekerja pada instansi pemerintah. 11
Pegawai Negeri Sipil menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah orang yang bekerja untuk pemerintah atau negara. Menurut Kranenburg PNS adalah pejabat yang ditunjuk, jadi pengertian tersebut tidak termasuk terhadap mereka yang memangku jabatan mewakili seperti anggota parlemen, presiden dan sebagainnya.(Sri Hartini, 2008 : 31 ). Pengertian PNS menurut Mahfud MD ada dua bagian yaitu : a. Pengertian Stipulatif adalah pengertian yang diberikan oleh undang- undang tentang PNS sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 angka 3 UU No. 5 tahun 2014 yang menyatakan bahwa PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. b. Pengertian ekstensif adalah pengertian yang hanya berlaku pada hal-hal tertentu. Hal-hal tertentu yang dimaksud adalah lebih kepada beberapa golongan yang sebenarnya bukan PNS. Contoh: ketentuan pasal 92 KUHP yang berkaitan dengan status anggota dewan rakyat, anggota dewan daerah dan kepala desa. Menurut pasal 92 KUHP dimana dijelaskan bahwa yang termasuk ke dalam PNS adalah orang-orang yang dipilih dalam pemilihan berdasarkan peraturan-peraturan umum dan mereka yang bukan dipilih tetapi diangkat menjadi anggota dewan rakyat dan anggota dewan daerah serta kepala desa dan sebagainya. Pengertian PNS menurut KUHP sangatlah luas akan tetapi pengertian tersebut hanya berlaku dalam hal orang-orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran jabatan dan 12
tindak pidana lain yang disebutkan dalam KUHP, jadi pengertian ini tidak termasuk dalam hukum kepegawaian. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa PNS adalah orang-orang yang bekerja di lingkungan instansi pemerintahan sesuai dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan UU No. 5 tahun 2014. 2.1.1Jenis, status, dan Kedudukan ASN a. Jenis ASN Mengenai jenis pegawai ASN diatur pada pasal 6 UU No. 5 tahun 2014. Dimana pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK. b. Status ASN Berbicara mengenai status pegawai ASN, terdapat dua status yang diberlakukan bagi pegawai ASN yaitu pegawai pemerintah yang diangkat sebagai pegawai tetap yaitu PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Mengenai status ASN diatur pada pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 5tahun 2014 yang menyatakan bahwa : 1. PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. 2. PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang ini. 13
14 c. Kedudukan Rumusan kedudukan pegawai ASN didasarkan pada pokok-pokok pikiran bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi umum pemerintahan, tetapi juga harus mampu melaksanakan fungsi pembangunan atau dengan kata lain pemerintah bukan hanya menyelenggarakan tertib pemerintahan, tetapi juga harus mampu menggerakan dan memperlancar pembangunan untuk kepentingan rakyat banyak. Mengenai Kedudukan ASN diatur pada pasal 8 UU No. 5 tahun 2014 yang menyatakan bahwa Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara.Pegawai ASN mempunyai peran yang amat sangat penting sebab pegawai ASN merupakan unsur dari aparatur negara untuk menyelenggarakan, dan melaksanakan pemerintahan serta pembangunan nasional dalam rangka mencapai tujuan negara. Kelancaran dari penyelengaraan dan pelaksanaan pemerintahan serta pembangunan nasional dalam rangka mencapai tujuan negara sangat tergantung sekali pada kesempurnaan aparatur negara. 2.1.2 Fungsi, Tugas dan Peran ASN Berdasarkan UU No. 5 tahun 2014, Fungsi, Tugas, dan Peran dari ASN diatur dalam BAB IV pasal 10, pasal 11, dam pasal 12. Yaitu sebagai berikut : a. Berdasarkan pada pasal 10 pegawai ASN memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa.
b. Berdasarkan pada pasal 11 pegawai ASN mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan mempererat persatuan dan kesatuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. c. Berdarkan Pasal 12 peran dari pegawai ASN adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik KKN. 2.1.3 Hak dan Kewjiban ASN Dasar dari adanya hak adalah manusia mempunyai berbagai kebutuhan yang merupakan pemacu bagi dirinya untuk memenuhi kebutuhannya, seperti bekerja untuk memperoleh uang bagi pemenuhan kebutuhan. Manusia dalam kajian ekonomi disebut sebagai sumber daya karena memiliki kecerdasan. Melalui kecerdasan yang semakin meningkat mengakibatkan manusia dikatakan sebagai homo sapiens, homo politikus dan homo ekonomikus dan dalam kajian yang lebih mendalam dapat dikatakan pula bahwa manusia adalah zoon politicon. Berdasarkan perkembangan dunia modern, dalam prosesnya setiap individu akan berinteraksi dalam masyarakat yang semakin meluas dan perkembangan berikutnya adalah dimulainya konsep organisasi yang melingkupi bidang pemerintahan, sehingga manusia dapat dikatakan 15
sebagai homo administratikus dan organization man.( Sri Hartini, 2008 : 41 - 43). Berdasarkan UU No. 5 tahun 2014, hak dari pegawai ASN diatur pada pasal 21. Dimana seorang PNS berhak memperoleh beberapa hal seperti : a. Gaji, tunjangan, dan fasilitas b. Cuti c. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua d. Perlindungan, dan e. Pengembangan kompetensi. Selanjutnya kewajiban dari pegawai ASN adalah segala sesuatu yang wajib dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menurut Sastra Djatmika, kewajiban pegawai ASN dibagi dalam tiga jenis yaitu, kewajiban yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai pegawai negeri pada umumnya, kewajiban berdasarkan pangkat dan jabatan, serta kewajiban- kewajiban lain.( Sastra Djatmika, 1964 : 145 ). Berdasarkan UU No. 5 tahun 2014, kewajiban dari Pegawai ASN diatur pada pada pasal 23 yang menyatakan bahwa: Pegawai ASN wajib : 1. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah; 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; 16
3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang; 4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab; 6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan; 7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2.2 Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam rangka persaingan organisasi/perusahaan harus memiliki sumber daya yang tangguh. Sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan organisasi tidak dapat dilihat sebagai bagian yang berdiri sendiri, tetapi harus dilihat sebagai satu kesatuan yang tangguh membentuk suatu sinergi. Dalam hal ini peran sinergi sangat diperlukan. Sumber Daya Manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya dan karya. Semua potensi sumber daya manusia tersebut berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Betapa pun majunya teknologi, perkembangan organisasi, tersedianya modal dan memadainya 17
bahan, jika tanpa Sumber Daya Manusia sulit bagi organisasi itu untuk mencapai tujuan.( Edy Sutrisno, 2009 : 3-5 ). Menurut Armstrong (dalam Suwatno dan Donni, 2016 : 28-29), praktek manajemen sumber daya manusia (MSDM) berkaitan dengan semua aspek tentang bagaimana orang bekerja dan dikelola dalam organisasi. Ini mencakup kegiatan seperti, strategi SDM, manajemen SDM, tanggung jawab sosial perusahaan, manajemen pengetahuan, pengembangan organisasi, sumber-sumber SDM (perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi dan manajemen bakat), manajemen kinerja pembelajaran dan pengembangan, manajemen imbalan, hubungan karyawan, kesejahteraan karyawan, kesehatan dan keselamatan, serta penyediaan jasa karyawan. Praktek SDM memiliki dasar konseptual yang kuat, yang diambil dari ilmu- ilmu prilaku dan dari manajemen strategis, modal manusia, dan teori hubungan industrial teori. Pemahaman ini telah di bangun dengan bantuan dari berbagai proyek-proyek penelitian. Edwin B. Fillipo, menyatakan bahwa MSDM adalah Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan kegiatan-kegiatan, pengedaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pelepasan sumber daya manusia agar teciptanya tujuan individu, organisasi dan masyarakat. Menurut Veithzal Rivai (dalam Suwatno dan Donni 2016 : 29 ), Manajemen SDM merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan 18
19 pengendalian. Proses ini terdapat dalam fungsi/bidang produksi, pemasaran, keuangan, maupun kepegawaian. Karena SDM dianggap semakin penting perannya dalam pencapaian tujuan perusahaan, maka berbagai pengalaman dan hasil penelitian dalam bidang SDM dikumpulkan secara sistematis dalam apa yang disebut MSDM. Istilah manajemen mempunyai arti sebagai kumpulan pengetahuan tentang bagaimana seharusnya me-manage (mengelola) sumber daya manusia. Sedangkan menurut pendapat lain menurut M. Manulang (2004: 198), adalah sebagai berikut. MSDM adalah seni dan ilmu pengadaan, pengembangan dan manfaat SDM sehingga tujuan perusahaan dapat direalisasikan secara daya guna dan kegairahan kerja. Manusia memerlukan organisasi dan sebaliknya organisasi juga memerlukan manusia sebagai motor penggerak, tanpa manusia organisasi tidak berfungsi. Begitupun dengan potensi psikologis yang dimiliki seorang pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya bersifat abstrak dan tidak jelas batasnya. Dari menurut pendapat beberapa ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa MSDM merupakan serangkaian kegiatan perekrutan, pengembangan, pemeliharaan, serta merupakan sebuah ilmu dan seni mengatur sebuah pemanfaatan sember daya manusia yang dikelola secara profesianal guna mencapai tujuan individu manupun organisasi secara terprogram dan terpadu serta dilaksanakan secara efektif dan efisien agar menghasilkan sumberdaya manusia yang berproduktif dan berkualitas serta mempunyai etos kerja dan loyalitas yang tinggi.
2.3Pengertian Kinerja Kinerja merupakan performance atau unjuk kerja, kinerja dapat pula diartikan sebagai prestasi kerja atau pelaksanaan kerja atau hasil unjuk kerja. Agus w. Smith menyatakan bahwa : " performance is output derives from processes human otherwise ". Kinerja merupakan hasil dari suatu proses yang dilakukan manusia. Maier meyatakan penilaian kinerja atau prestasi kerja sebagai suatu kesuksesan yang dihasilkan seseorang dalam melaksanakan sautu pekerjaan.(As'ad dalam Suwatno dan Donni, 2016 : 196). Menurut Hussein Fattah (dalam Ainsworth, Smith dan Millership 2017:9), kinerja berarti suatu hasil akhir. Kinerja adalah titik akhir orang, sumber daya dan lingkungan tertentu yang dikumpulkan bersama dengan maksud untuk menghasilkan hal-hal tertentu, apakah produk yang kasat mata atau jasa yang terlihat langsung. Sejauh interaksi ini memberikan hasil dalam tingkat dan mutu yang dikehendaki, pada level yang disepakati, kinerja akan dinilai memuaskan, baik atau mungkin luar biasa. Sebaliknya apabila hasil itu mengecewakan, apa pun alasannya kinerja akan dinilai buruk atau merosot. Pengertian lain mengatakan bahwa kinerja merupakan gabungan dari 3 (tiga) faktor yang terdiri dari : 1. Pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab dalam bekerja. Faktor ini mencakup jenis pendidikan serta pelatihan yang pernah diikuti dibidangnya. 2. Pengalaman, yakni : tidak sekedar berarti jumlah waktu atau lamanya dalam bekerja, tetapi berkenaan dengan substansi yang dikerjakan jika 20
21 dilaksanakan dalam waktu yang cukup lama akan meningkatkan kemampuan dalam mengerjakan suatu bidang tertentu. 3. Kepribadian, berupa kondisi didalam diri seseorang dalam bekerjasama atau keterbukaan, ketekunan, kejujuran, motivasi kerja dan sikap terhadap pekerjaan. Menurut Mangkunegara ( 2005 : 141 ), kinerja pegawai tersebut dapat diukur dari : 1. Pengetahuan tentang pekerjaan 2. Kualitas kerja 3. Produktivitas 4. Adaptasi 5. Inisiatif dan pemecahan masalah 6. Kerjasama 7. Tanggungjawab 8. Kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi Untuk meningkat kinerja pegawai, berarti menuntut kemampuan pegawai dalam melaksanakan pekerjaan, guna untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan dalam organisasi. Disamping itu etos kerja dan disiplin dari pegawai sangat dituntut peningkatannya, sehingga waktu yang diberikan dalam melaksanakan pekerjaan bisa berjalan secara efektif. Menurut Ruky ( 2004 : 45 ) ada beberapa faktor untuk mengukur kinerja pegawai, yaitu : 1. Kemampuan pegawai
2. Disiplin pegawai 3. Pelayanan yang diberikan Selanjutnya menurut Mahmudi ( 2005 : 7 ) pengukuran kinerja paling tidak harus mencakup tiga variabel yang dipertimbangkan, yaitu : 1. Perilaku ( proses ) 2. Output ( produk langsung suatu aktivitas atau program ), dan 3. Outcome ( Value Added atau dampak aktivitas/program ) Perilaku, hasil, dan nilai tambah merupakan variabel yang tidak dapat dipisahkan dan saling tergantung satu sama lainnya. " Pengukuran kinerja merupakan bagian dari fungsi pengendalian manajemen karena pengukuran kinerja dapat digunakan untuk melakukan pengendalian aktivitas. Setiap aktivitas harus terukur kinerjanya agar dapat diketahui tingkat efesiensinya dan efektivitasnya" ( Mahmudi, 2005 : 64 ). 2.3.1 Pengertian Penilaian Kinerja Kinerja merupakan performance atau unjuk kerja. Kinerja dapat pula diartikan sebagai prestasi kerja atau pelaksanaan kerja atau hasil unjuk kerja. Agust W. Smith menyatakan bahwa : "performance is output devices from processes, human otherwise", kinerja merupakan hasil dari suatu proses yang dilakukan manusia. Maier menyatakan penilaian kinerja atau prestasi kerja sebagai suatu kesuksesan yang dihasilkan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Lebih tegas lagi lawler and poter menyatakan bahwa kinerja adalah : "succesfull role achievement" yang diperoleh seseorang dari perbuatannya. Berdasarkan hal tersebut, maka kinerja atau prestasi kerja 22
merupakan hasil yang dicapai seseorang menurut ukuran yang berlaku, dalam kurun waktu tertentu, berkenaan dengan pekerjaan serta prilaku dan tindakannya (Suwanto dan Donni, 2016 : 196). Penilaian kinerja adalah proses pengukuran kinerja seseorang. Penilaian kinerja merupakan pengawasan terhadap kualitas personal. Penilaian kinerja (performance appraisa) pada dasarnya merupakan salah satu faktor kunci ganda mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efesien, karena adanaya kebijakan atau program penilaian prestasi kerja berarti organisasi telah memanfaatkan secara baik atas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada didalam organisasi. Sulistiyani (dalam Al-jufri, 2013 : 21). Menurut Veithzal Rivai (dalam Suwatno dan Donni, 2016 : 196), Penilain kinerja mengacu pada suatu sistem formal dan terstruktur yang digunakan untuk mengukur, menilai dan mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan, prilaku dan hasil termasuk tingkat ketidak hadiran. Dengan demikian, penilaian kinerja adalah merupakan hasil kinerja karyawan dalam lingkup tanggungjawabnya. Didalam dunia usaha yang berkompetisi dalam tataran bersamaan, karyawan memerlukan umpan balik atas hasil kerja mereka sebagai panduan bagi perilaku mereka dimasa yang akan datang. Didalam UU ASN No 5 Tahun 2014 Pasal 75 tentang penilaian kinerja PNS. Penilaian prestasi kerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier. 23
24 Penilaian prestasi kerja yang tercantum didalam UU ASN NO. 5 Tahun 2014 Pasal 76 ayat 2 penilaian kinerja PNS dilakuka berdasarkan prinsip : a. Objektif; b. Terukur; c. Akuntabel; d. Partisipasif; dan e. Transparan. 2.3.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Kinerja merupakan suatu konstruksi multidimensional yang mencakup banyak faktor yang mempengaruhinya.Payaman Simanjuntak ( 2005 : 10 ) menjelaskan bahwa kinerja pegawai dipengaruhi beberapa faktor, dikelompokan menjadi 3 ( tiga ) faktor yaitu : 1. Kompetensi individu, yaitu kemampuan dan keterampilan melakukan kerja yang mana kemampuan dan keterampilan seseorang dipengaruhi oleh kebugaran fisik, pendidikan, akumulasi pelatihan dan pengalaman kerja. 2. Dukungan Organisasi, yaitu setiap orang tergantung pada dukungan organisasi dalam bentuk pengorganisasian penyediaan sarana dan prasarana kerja, pemilihan teknologi dan pengamanan lingkungan kerja termasuk kondisi dan syarat kerja. 3. Dukungan manajemen, yaitu kinerja suatu organisasi atau individu sangat tergantung pada kemampuan manajerial para manajemen atau pimpinan,
baik dengan cara membangun sistem kerja dan hubungan industrial yang aman dan harmonis, maupun dengan mengembangkan kompetensi pekerjaan dan memberikan motivasi dan memobilisasi seluruh karyawan agar bekerja secara optimal. Mangkunegara ( 2007 : 13 ) mengatakan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang sebagai berikut : 1. Faktor kemampuan, secara umum ini terbagi menjadi 2 yaitu kemampuan potensi ( IQ ) dan kemampuan realiti ( knowledge dan skill ). Artinya pimpinan dan karyawan yang memilki IQ datas rata-rata ( IQ 110-120 ) apalagi superior,very superior, gifted dan jenius dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka akan lebih mudah mencapai kinerja maksimal. 2. Faktor motivasi yaitu motivasi terbentuk dari sikap karyawan dalam menghadapi situasi kerja di lingkungan organisasinya. Mereka yang bersikap positif ( pro ) terhadap situasi kerjanya akan menunjukan motivasi kerja tinggi dan sebaliknya jika mereka bersikap negatif ( kontra) terhadap situasi kerjanya akan menunjukan motivasi kerja yang rendah. Situsi yang dimaksud antara lain hubungan kerja, fasilitas kerja, iklim kerja. Kebijakan pimpinan, pola kepemimpinan kerja dan kondisi kerja. 2.4 Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri sipil pada pasal 1 ayat 4 yang 25
dimaksud dengan Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat dengan SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS. Penilaian SKP sebagaiman yang dimaksud pada pasal 7 ayat 1 meliputi aspek: a. Kuantitas; b. Kualitas; c. Waktu; dan d. Biaya. 2.5 Perilaku Kerja Didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri sipil pada pasal 1 ayat 6 yang dimaksud dengan Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penilaian Perilaku Kerja sebagaimana yang dimaksud pada pasal 12 ayat 1 meliputi aspek : a. Orientasi Pelayanan; b. Integritas; c. Komitmen; d. Disiplin; e. Kerja Sama; dan f. Kepemimpinan 26
2.6 Pandangan Islam terhadap Kinerja Pegawai Dalam pandangan ajaran islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik. Sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran islam. Arah pekerjaan yang jelas, landasan yang mantap dan cara-cara mendapatkannya yang transparan merupakan amal perbuatan yang dicintai oleh Allah Swt. Sebagai pemimpin yang baik, maka diperlukan cara pengambilan keputusan yang adil berdasarkan teori-teori manajemen juga berlandaskan Al-Qur'an yang tertulis dalam surah Al-Ahqaaf ayat 19 yakni sebagai berikut : َنىُمَلْظُي َلَ ْمُهَو ْمُهَلاَمْعَأ ْمُهَيِّفَىُيِلَو ۖ اىُلِمَع اَّمِم ٌتاَجَرَد ٍّلُكِل ََ و Artinya :"Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan". (Q.S Al-ahqaaf: 19) Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memberikan balasan terhadap apa yang diperbuat umatnya. Hal ini dapat dilihat dari kalimat "Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan". Dari ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa untuk menjadi pemimpin yang baik maka haruslah melakukan suatu penilaian dan evaluasi terhadap hasil kerja karyawannya sehingga karyawan dengan kinerja yang baik mendapatkan penilain yang baik pula. 27
28 ََِِْْْلا ِب اىُمُك ْحَت ْنَأ ِساَّىلا َهْيَب ْمُتْمَكَح اَذِإَو اَهِلْهَأ ٰىَلِإ ِتاَواَمَ ْلْا اوُّدَؤُت ْنَأ ْمُكُرُمْأَي َ َّاللَّ َّنِإ اًريِصَب اًَيِمَس َناَك َ َّاللَّ َّنِإ ۗ ِهِب ْمُكُظ َِ َي اَّم َِِو َ َّاللَّ َّنِإ Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat". (Q.S An-nisa' 58) Pada surah An-Nisa' ayat 58 ini dijelaskan bahwasanya untuk menetapkan "hukum" dengan adil. Kata hukum dapat diartikan sebagai peraturan. Untuk itu setiap keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin terhadap karyawan harus didasarkan pada aturan yang ada dan ditetapkan secara adil. Apapun aturan yang dimaksud disini berupa kritera-kriteria dalam penilaian kerja hingga dapat diputuskan kelayakan kerja dari karyawan tersebut 2.7 Penelitian Terdahulu 1. Jurnal oleh Ratna Yulia Wijayanti dengan judul, "Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja PNS dilingkungan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus, , 2010". Dengan kesimpulan Bahwa a. variabel kepemimpinan secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja PNS Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus, b. Bahwa variabel motivasi secara parsial
2. 3. 29 mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja PNS. C. Bahwa variabel komitmen organisasi secara parsial mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja PNS Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus. D.Bahwa variabel kepemimpinan (X1), motivasi (X2) dan komitmen organisasi (X3) secara simultan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja PNS di lingkungan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus. Jurnal oleh Agung Subono dengan judul, "Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja PNS dilingkungan Polres Rembang, 2010". Dengan kesimpulan Bahwa a.variabel kepemimpinan secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja PNS. b. Bahwa variabel motivasi secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja PNS. c. Bahwa variabel komitmen organisasi secara parsial mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja PNS. d. Bahwa variabel kepemimpinan (X1), motivasi (X2) dan komitmen organisasi (X3) secara simultan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja PNS di lingkungan Polres Rembang. Jurnal oleh Heny Sidanti dengan judul, "Pengaruh Lingkungan Kerja, Disiplin Kerja dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja PNS di Sekretariat DPRD Kabupaten Madiun, 2015". Dengan kesimpulan a.Hasil analisis mengenai pengaruh faktor-faktoryang mempengaruhi kinerja karyawanmenunjukkan bahwa faktor Disiplin kerja, danmotivasi kerja
4. 5. mempunyai pengaruh positifsignifikan terhadap kinerja PegawaiNegeri sipil Sekertariat DPRD KabupatenMadiun b. Faktor Lingkungan kerja tidak berpengaruhsignifikan terhadap kinerja Pegawai Negeri sipilSekertariat DPRD Kabupaten Madiun. Inidibuktikan dari hasil perhitungan SPSS bahwa t hitung lebih rendah dari t tabel c. Variabel Disiplin kerja mempunyai pengaruhpaling dominan terhadap terhadap kinerjaPegawai Negeri sipil Sekertariat DPRDKabupaten Madiun. Sehingga dengan adanyadisiplin kerja maka kinerja karyawan dapatmeningkat. Karena nilai t hitung faktor disiplinkerja paling tinggi dibanding nilai t hitung faktor- faktor lainnya.d. Lingkungan kerja, Disiplin kerja, Motivasi kerjasecara bersama-sama dan simultanberpengaruh positif dan signifikan terhadapkinerja pegawai negeri sipil Sekretariat DPRDKabupaten Madiun. Jurnal oleh Dita Adityadengan judul, "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja PNS Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi JawaBarat, Rahmawati, 2017". Dengan kesimpulan Motivasi kerja Pegawai Negeri Sipil di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat termasuk ke dalam kategori tinggi sebesar 78,84%. Dan Terdapat pengaruh yang signifikan sebesar 34,8% dari motivasi kerja terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. Jurnal oleh Sugeng Sutrisnodengan judul, "Pengaruh Disiplin Kerja Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil ( Studi Di 30 pada secara
Kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah), 2013". Dengan kesimpulan mengambil sampel 167 responden dari 323 Pegawai Negeri Sipil dikantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dapat di tarik beberapa kesimpulan sbb: a. Disiplin Kerja, Motivasi Kerja dan Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Sosial ProvinsiJawa Tengah termasik dalam kategori cukup baik, b. Besarnya pengaruh Disiplin Kerja dan Motivasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, sesuai uji statistik hanyasebesar sebesar 58 %, artinya masih sebesar 42 % dari variabel lain yang dapat mempengaruhikinerja, sehingga perlu ditindaklanjuti dengan penelitian berikutnya. 2.8 Definisi Konsep Adapun defenisi konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Kinerja adalah hasil yang dilakukan dengan usaha dan kemampuan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang didalam suatu instansi/organisasi. 2. Kinerja pegawai adalah prestasi kerja ( baik atau buruk ) yang diberikan pegawai pada Kantor Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karimun. 3. Penilaian kinerja adalah proses pengukuran kinerja atau mengevaluasi hasil kerja seseorang. Penilaian kinerja pada umumnya mencakup aspek kuantitatif maupun kualitatif dari kinerja pelaksanaan pekerjaannya. 4. Pegawai yang dimaksud disini adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karimun. 31
2.9 Indikator Penelitian Konsep Kinerja Pegawai Sipil Negeri (PNS) Indikator 1. Sasaran Kerja (SKP) Pegawai Sub Indikator a. Kuantitas b. Kualitas c. Waktu d. Biaya 2. Perilaku Kerja a. Orientasi Pelayanan b. Integritas c. Komitmen d. Disiplin e. Kerja Sama f. Kepemimpinan Sumber : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri sipil 32
2.10 Kerangka Pemikiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Kinerja Pegawai Negeri Sipil Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Perilaku Kerja Kuantitas Kualitas Waktu Biaya Orientasi Pelayanan Integritas Komitmen Disiplin Kerja Sama Kepemimpinan Kinerja PNS yang Baik dan Berkualitas Sumber : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri sipil 33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan pada Kantor Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karimun. Adapun waktu pelaksanaan penelitian yaitu dari bulan Januari - Februari 2019. 3.2. Jenis dan Sumber Data Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiono (2011:13-14) deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel maupun lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel satu dengan variabel lainnya. Kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat, kata dan gambaran. Menurut Muhammad Idrus (2009) penelitian kualitatif meneliti informan sebagai subjek penelitian dalam lingkungan hidup kesehariannya. Pemahaman akan simbol-simbol dan bahasa asli masyarakat menjadi salah satu kunci penelitian ini. Adapun sumber data yang penulis gunakan adalah sebagai berkut : 1. Data primer Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber guna memperoleh jawaban yang relevan dari permasalahan. Data primer tersebut menyangkut tentang identitas responden dan tanggapan masyarakat 34
35 terhadap perilaku birokrasi ketika memberikan pelayanan terhadap masyarakat. 2. Data sekunder Data sekunder yaitu data yang telah jadi dan diperoleh dari instansi- instansi terkait dengan masalah penelitian ini yang diperlukan sebagai pelengkap landasan penelitian. Data ini berupa data tentang daerah penelitian, arsip-arsip, laporan tertulis dan lain sebagainya yang dikeluarkan instansi pemerintah yang dapat menunjang representatifnya penelitian ini. 3.3. Metode Pengumpulan Data Untuk melaksanakan penelitian yang sesuai dengan apa yang diharapkan tentu kita harus mencari data, informasi, dan keterangan- keterangan berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan. Adapun teknik pengumpulan yang penulis gunakan adalah sebagai berikut : 1. Observasi Observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusundari pelagai proses biologis dan psikologis, dua diantaranya yan terpentingadalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Sutrisno, (2010:145). Atau dengan kata lain suatu penyelidikan yang dijalankan secara sistematis dan denganmenggunakan alat indra terutama mata terhadap kejadian-kejadian yang langsung. 2. Wawancara Wawancara (interview) yaitu cara pengumpulan data yang dilakukandengan mengadakan proses komunikasi secara langsung dengan
36 melakukan Tanyajawab kepada responden seputar informasi yang diperlukan dalam penelitian ini,dengan menggunakan pedoman daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu. 3. Dokumentasi Metode ini merupakan berupa dokumentasi data, jumlah pegawai, profil dan struktur organisasi serta data-data lainnya dari kantor BAPERLITBANG. 3.4 Informan Penelitian Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, sehingga dalam penelitian ini tidak dikenal adanya sampel, melainkan informan.Informan merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong, 2000: 97). dalam hal ini peneliti menggunakan metode Incidental Sampling (Sampling Insidental). Incidental Sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2001 : 60). Berdasarkan penjelasan diatas, maka yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :
37 Tabel 3.1 Daftar Informan No 1. Kepala Badan 2. Sekretaris Informan Jumlah 1 Orang 1 Orang 3. 4. 5. 6. Keapala bidang perencanaan program, evaluasi dan penelitian pengembangan Kepala bidang perencanaan infrastruktur, pengembangan wilayah dan lingkungan hidup Kepala bidang perencanaan soial budaya dan pemerintahan Kepala bidang perencanaan perekonomian, investasi dan sumber daya alam 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 7. Pegawai 5 Orang 3.5 Metode Analisis Analisa yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan cara Deskriptif kualitatif ( menggambarkan dan memaparkan ) kinerja pegawai Kantor Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karimun. Setelah data yang diperlukan diperoleh, maka kemudian data tersebut akan diolah secara kualitatif. Selanjutnya data tesebut dikumpulkan dan data tersebut diklasifikasikan dalam bentuk tabel-tabel persentase dan penjelasan-penjelasan, kemudian hasil dari pembahasan ini dirumuskan suatu kesimpulan. Data yang diperoleh dipaparkan secara deskriptif analistis yaitu suatu analisa yang menggambarkan atau menceritakan secara jelas berdasarkan kenyataan yang ada dilapangan.
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kabupaten Karimun terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (BAPERLITBANG) yang sebelumnya bernama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Sudah melaksanakan serangkaian tugas penyusunan rencana kerja sebagai wujud pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pada saat itu struktur Bappeda dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang terdiri dari Sekretariat, Kelompok Jabatan Fungsional dan 3 (tiga) bidang yaitu Bidang Perencanaan Pembangunan I, Bidang Perencanaan II dan Bidang Perencanaan III struktur tersebut disahkan dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001. Sejalan dengan perkembangannya, pada tahun 2004 lembaga teknis berkembang menjadi Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Daerah atau BALITBANGDA yang terdiri dari Bagian Tata Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional dan 3 (tiga) Bidang, meliputi Bidang Penelitian Pengembangan, Bidang Koordinasi Penyusunan Perencanaan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dan Bidang Koordinasi Penyusunan Perencanaan Sekretariat Daerah, DPRD, Kecamatan dan Kelurahan/Desa. Pada Tahun 2008 melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 BALITBANGDA disesuaikan kembali menjadi Badan Perencanan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) terdiri dari Sekretariat dan 4 38
(empat)Bidang Yaitu Bidang Program dan Evaluasi, Bidang Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup, Bidang Perekonomian dan Bidang Sosial Budaya. Terakhir pada tahun 2016 melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)disesuaikan kembali menjadi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (BAPERLITBANG) yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan.BAPERLITBANG terdiri dari Sekretariat dan 4 (Empat) bidang yaitu Bidang Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Penelitian Pengembangan, Bidang Perencanaan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup, Bidang Perencanaan Perekonomian, Investasi dan Sumber Daya Alam, Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan. 4.2 Visi dan Misi BAPERLITBANG Visi merupakan pernyataan untuk mengubah kondisi yang kurang baik menjadi lebih baik di masa mendatang. Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dengan adanya visi, maka segala sumber daya dapat digunakan secara terarah guna mewujudkan kondisi akhir yang dicita-citakan melalui serangkaian tahapan perjalanan. Dalam rangka meningkatkan sinergitas antara kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dengan OPD maka Visi OPD dirumuskan sesuai dengan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan Misi 39
40 OPD mengacu pada Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi OPD. Visi dan Misi tersebut tergambar dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 8 tahun 2017tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2016 - 2021, maka Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Karimun yaitu:"TERWUJUDNYA KABUPATEN KARIMUN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BERBASIS MARITIM YANG TERDEPAN BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA" Perwujudan Visi tersebut ditempuh melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan sebagai berikut: 1. Mengembangkan pusat pertumbuhan yang handal dan berdaya saing melalui kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. (Terdepan dalam Daya Saing) 2. Membangun ekonomi kerakyatan yang tangguh berbasis sumber daya maritim dan pertanian. (Terdepan dalam Bidang Ekonomi) 3. Memperkuat konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan. (Terdepan dalam Infrastruktur) 4. Membangun sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan kompetitif serta menjawab kebutuhan daerah. (Terdepan dalam Bidang Pendidikan dan Kesehatan) 5. Menjaga fungsi dan kelestarian lingkungan hidup. (Terdepan dalam Melestarikan Lingkungan Hidup)
41 6. Membangun masyarakat yang berbudaya berlandaskan iman dan taqwa. (Terdepan dalam Budaya dan Keagamaan) 7. Mewujudkan birokrasi yang professional, bersih dan melayani. (Terdepan dalam Pelayanan Birokrasi) 4.3 Kedudukan dan Tugas Pokok Kantor BAPERLITBANG Sesuai dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 37 tahun 2016 BAPERLITBANGmempunyai tugas untuk membantu Bupati dalam penyelenggarakanPemerintahan Daerah khususnya dalam bidang perencanaan, pendataan, pengendalian, penelitian dan pengembangan serta koordinasi pembangunan Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi : a. Menyusun perencanaan pembangunan daerah yang meliputi perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek; b. Menyusun program dan kegiatan tahunan daerah sebagai pelaksanaan dari perencanaan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karimun, APBD Provinsi Kepulauan Riau, APBN dan dari sumber-sumber dana lainnya; c. Membahas dan mengkoordinasikan usulan Rancangan APBD bersama- sama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD); d. Merumuskan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan daerah; e. Melaksanakan penelitian dan pengembangan sebagai dasar analisa perencanaan pembangunan daerah;
f. Mengumpulkan dan menganalisa data daerah sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah; g. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan; h. Melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat koordinasi lintas sektor, instansi dan daerah; i. Mengkoordinasikan program dan kegiatan lintas sektor, instansi dan daerah; j. Melaksanakan kegiatan lain dalam rangka perencanaan, penelitian dan pengembangan serta pengendalian sesuai dengan petunjuk Bupati; k. Menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan antar kecamatan; l. Mengendalikan administrasi pembangunan yang di biayai oleh APBD dan Dana Pembangunan lainnya; m. Mengumpulkan bahan dan mengadministrasikan program bantuan pembangunan daerah Kabupaten Karimun termasuk program dan kegiatan yang bersumber dari APBD Provinsi Kepualuan Riau, APBN dan bantuan pihak ketiga yang ada di Kabupaten Karimun; n. Mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan tugas-tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan; o. Melaksanakan kegiatan lain dalam rangka perencanaan, evaluasi serta pengendalian sesuai dengan arahan Bupati. 4.4 Uraian Tugas dan Struktur Organisasi A. Kepala Badan Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengendalikan, 42
43 mengkoordinasikan, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. B. Sekretaris Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, dengan uraian : a. Memberikan pelayanan teknis administratif kepegawaian dan keuangan dilingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan; b. Menyusun rencana program/kegiatan tahunan badan dan merekapitulasikannya sebagai bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD; c. Mengkoordinasikan penyusunan pedoman ,petunjuk teknis dan pembinaan administrasi pembangunan di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan; d. Melaksanakan perencanaan pengelolaan keuangan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan; e. Menyelenggarakan urusan rumah tangga Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan; f. Menyelenggarakan terciptanya tertib administrasi, tertib organisasi,dan tertib hukum bagi seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan; g. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas petunjuk Kepala Badan.
Sekretaris membawahi : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Mempunyai tugas melakukan urusan umum, surat menyurat, kearsipan, rumah tangga kantor, pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai, perlengkapan serta administrasi kepegawaian di lingkungan badan. Uraian tugas yang dimaksud, sebagai berikut: a) Melaksanakan pengagendaan surat menyurat baik surat masuk maupun surat keluar; b) Melaksanakan pendistribusian surat dan pengarsipan surat; c) Membuat konsep, mengkoreksi dan memaraf naskah dinas untuk menghindari kesalahan; d) Melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan menilai prestasi kerja dan pelaksanaan tugas pegawai secara berkala melalui sistem penilaian yang berlaku; e) Mempersiapkan pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera, kehumasan dan keprotokolan; f) Mengelola sarana dan prasarana serta melakukan urusan rumah tangga; g) Mengkordinasikan dan melakukan pemeliharaan kebersihan dan pengelolaan keamanan lingkungan kantor; h) Mempersiapkan bahan, mengelola dan menghimpun daftar hadir pegawai dalam rangka pembinaan disiplin kerja pegawai; 44
i) Mempersiapkan bahan dan mengelola administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai; j) Mempersiapkan bahan usulan pemberian tanda penghargaan dan tanda jasa pegawai negeri sipil dilingkungan kantor; k) Membuat daftar urut kepangkatan serta mempersiapkan bahan dan berkoordinasi dengan bagian kepegawaian untuk kenakian pangkat pegawai negeri sipil di lingkungan kantor; l) Menghimpun dan mengadakan sosialisai peraturan perundang- undangan dibidang kepegawaian; m) Membina pengawasan melekat dan menegakkan hukuman disiplin secara berjenjang sesuai dengan kewenangannya; n) Mengkonsultasikan dan berkoordinasi dengan bidang dan sub bidang di lingkungan badan dalam rangka mendukung pelaksaan kegiatan kedinasan; o) Menginventarisir kebutuhan perlengkapan kantor dan kebutuhan kerumahtanggaan kantor; p) Mengembangkan dan mengendalikan tata pengelolaan kearsipan dan dokumen kepegawaian; q) Berkoordinasi dengan bagian kepegawaian sekretariat daerah dalam rencana kebutuhan pegawai, usulan mutasi, pemberhentian serta pensiun pegawai di lingkungan badan; r) Berkoordinasi dengan bagian kepegawaian sekretariat daerah dalam pengurusan kartu kepegawaian yaitu kartu pegawai, 45
karis/karsu dan taspen; s) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris Badan atau Kepala Badan. b. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyusun, merekapitulasi rencana, penyajian data dan evaluasi program/kegiatan tahunan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan sebagai bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), melakukan dan mengkoordinasikan penyusunan pedoman, petunjuk teknis, dan pembinaan administrasi pembangunan, serta melakukan urusan administrasi perencanaan dan evaluasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan. Uraian tugas yang dimaksud, sebagai berikut : a) Menyusun Rencana Kerja Subbag Perencanaan dan Evaluasi; b) Mengkoordinasikan usulan rencana program/kegiatan dari sub bagian dan bidang-bidang dalam rangka penyusunan program kerja tahunan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan; c) Menginventarisir usulan rencana program/kegiatan seluruh Bidang di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan baik usulan pada anggaran Murni maupun Perubahan ; d) Mengkoordinasikan progress program/kegiatan yang sedang di laksanakan oleh Bidang-Bidang dilingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan; 46
e) Menghimpun, mengolah menyajikan data dan informasi untuk menyusun rencana strategi, rencana kerja dan penetapan kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan; f) Melakukan pengendalian pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan sebagai bahan evaluasi dan pelaporan tahun berjalan; g) Menyusun Dokumen Perencanaan Tahunan (RENJA) dan 5 Tahunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan; h) Menghimpun bahan penyusunan indikator dan hasil pengukuran kinerja Bidang-Bidang sebagai dasar pengukuran indikator kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan; i) Menyusun Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Badan (Laporan Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian Pengembangan); j) Melakukan evaluasi dan menyiapkan penyajian data terhadap Dokumen RENJA dan RENSTRA Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan; k) Menyediakan data sebagai dasar penyusunan Laporan Keterangan PertanggungJawaban (LKPj) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dilingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan; 47 dan
48 l) Menyediakan data sebagai dasar penyusunan Dokumen RPJMD dan RPJP Kabupaten Karimun; m) Melakukan evaluasi dan analisis pelaksanaan program/ kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Penetapan Kinerja dimasa yang akan datang; n) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris Badan atau Kepala Badan. c. Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas menyusun, melakukan dan mengkoordinasikan penyusunan pedoman, petunjuk teknis serta melakukan urusan administrasi dan pengelolaan keuangan dan asset. Uraian tugas yang dimaksud, sebagai berikut; a. Mengatur administrasi tata usaha pembukuan, perhitungan anggaran dan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. Menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karimun (BAPPPEKAB) dengan mempedomani kegiatan yang telah dilaksanakan dan data yang ada sebagai bahan laporan dan pertanggungjawaban; c. Mengkoordinir pengelolaan admnistrasi barang daerah; d. Membuat laporan pengadaan barang dan menyusun inventaris barang;
49 e. Meneliti hasil kerja bawahan untuk menghindari terjadinya kesalahan; f. Membuat daftar permintaan gaji pegawai, melakukan urusan pembayaran gaji dan pembayaran lainnya; g. Membuat usulan surat keterangan pemberhentian pembayaran gaji (SKPP) bagi pegawai yang membutuhkan; h. Memenuhi permintaan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) pegawai; i. Melakukan pengendalian administrasi perjalanan dinas di lingkungan BAPPPEKAB; j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris Badan atau Kepala Badan. C. Bidang Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Penelitian Pengembangan Mempunyai tugas mengkoordinasikan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, melaksanakan monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah dan mengkoordinasikan kebijakan teknis, terkait program kelitbangan di daerah, dengan uraian tugas : a. Mengkoordinasikan Program Perencanaan Pembangunan Daerah, Penyusunan RPJPD, RPJMD,RKPD,KUA/PPAS dan RENJA SKPD; b. Mengkoordinasikan Verifikasi Rancangan RESTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah ; c. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD, Musrenbang Kecamatan, Kelurahan dan Desa ; d. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Sinergisitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah dalam Penyusunan Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
50 e. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJMD,RPJMD,RKPD dan KUA/PPAS. f. Mengkoordinasikan Program dan Kegiatan Lintas Sektor dan Instansi program dan kegiatan tahunan daerah sebagai pelaksanaan dari perencanaan pembangunan daerah yang di biayai dari anggaran APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN ; g. Mengkoordinasikan Pembinaan Teknis Perencanaan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah ; h. Mengkoordinasikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada bupati dan SKPD di lingkungan kabupaten terkait perencanaan pembangunan daerah; i. Mengkoordinasikan Pengendalian/Monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah ; j. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah k. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah; l. Mengkoordinasikan dan Mengelola Sistim Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah serta Sistim Informasi Monitoring dan Evaluasi PembangunanSecara Terpadu dan Menyeluruh ; m. Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program kelitbangan di daerah ; n. Mengkoordinasikan optimalisasi jejaring atau kerjasama kegiatan kelitbangan dengan institusi penelitian dan pengembangan lainnya,
baik dengan lembaga litbang pemerintah maupun dengan lembaga Litbang swasta o. Mengkoordinasikan Usulan dan/atau pelaksanaan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh perguruan tinggi, lembaga ilmuah, instansi pemerintah lainnya, pejabat fungsional peneliti, organisasi kemasyarakatan dan organisasi profesi yang menggunakan anggaran pemerintah ; p. Penyusunan konsep rekomendasi regulasi dan kebijakan yang akan disampaikan kepada bupati dan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun ; q. Mengkoordinasikan Ketersediaan data statistik yang berkaitan dengan hasil pembangunan yang telah dilakukan; r. Penyiapan penyusunan rencana pembangunan daerah yang berkaitan dengan alokasi pendanaan pembangunan baik yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah maupun dana pembangunan lainnya; s. Koordinasi dan sinkronisasi alokasi pendanaan pembangunan baik yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah maupun dana pembangunan lainnya; t. Penyiapan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pembangunan daerah; u. Penyusunan dan pelaporan serta pengendalian kinerja pembangunan daerah; 51
v. Melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang Pendanaan dan Pengendalian. w. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Badan. Bidang Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Penelitian Pengembangan terdiri dari : a. Sub Bidang Perencanaan Program; b. Sub Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan. c. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan. Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi, dan Penelitian Pengembangan. a. Sub Bidang Perencanaan Program Mempunyai tugas merumuskan, memverifikasi, mengkoordinasikan perencanaan program dan penganggaran pembangunan daerah. Uraian tugas yang dimaksud, sebagai berikut; a) Penyiapan Rumusan Program Perencanaan Pembangunan Daerah, Mengkoordinasikan Penyusunan RPJPD, RPJMD,RKPD, KUA/PPAS dan RENJA SKPD ; b) Memverifikasi Rancangan RESTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disesuaikan/diselaraskan dengan RPJMD ; c) Merumuskan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD,RKPD, Musrenbang Kecamatan, Kelurahan dan desa ; 52
d) Melaksanakan, Mengkoordinasikan dan Mengelola Sistim Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah Secara Terpadu dan Menyeluruh ; e) Merumuskan/Menghimpun Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD,RPJMD,RKPD dan KUA/PPAS ; f) Merumuskan/Menghimpun Program dan Kegiatan Lintas Sektor dan Instansi program dan kegiatan tahunan daerah sebagai pelaksanaan dari perencanaan pembangunan daerah yang di biayai dari anggaran APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN ; g) Melaksanakan Pembinaan Teknis Perencanaan kepada Perangkat Daerah ; h) Merumuskan pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi dan Pengembangan program-program kegiatan baru yang dibutuhkan pemerintah daerah ; i) Merumuskan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada bupati dan SKPD di lingkungan kabupaten terkait perencanaan pembangunan daerah. j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala bidang dan atau Kepala Badan. b. Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas Merancang, mengkoordinasikan, kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja pembangunan daerah. Uraian tugas yang dimaksud, sebagai berikut a) Merancang dan Menyusun Rencana Kerja Subbidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ; 53
54 b) Melaksanakan, Mengkoordinasikan dan Mengelola Sistim Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Secara Terpadu dan Menyeluruh ; c) Melakukan Monitoring Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Secara Berkala (Per Triwulan); d) Mengkoordinasikan dan Mengevaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dalam Rangka Pengendalian Terhadap Capaian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan OPD sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah ; e) Membuat Laporan hasil monitoring dan Evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya ; f) Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ; g) Mengoordinasikan dan menyusun data laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) akhir tahun dan akhir masa jabatan Kepala Daerah h) Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah i) Merumuskan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati dan SKPD di lingkungan kabupaten karimun terkait hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi program perencanaan pembangunan daerah. j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang dan atau Kepala Badan
55 c. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah serta ketersediaan data statistik pembangunan daerah.Uraian tugas yang dimaksud, sebagai berikut; a) Pengkoordinasian penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program kelitbangan di daerah ; b) Pemberian petunjuk penyusunan rekomendasi regulasi dan kebijakan yang akan disampaikan kepada Bupati dan SKPD di Lingkungan Kabupaten Karimun ; c) Pengkoordinasian pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah ; d) Pembinaan Penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan kelitbangan ; e) Pengkoordinasian pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan. f) Pembinaan pelaksanaan program dan kegiatan kelitbangan pemerintah daerah. g) Menyusun dan mempersiapkan data statistik yang berkaitan dengan hasil pembangunan yang telah dilakukan; h) Pengkoordinasian penyusunan laporan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, penerapan,pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian) sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; i) Pengoordinasian optimalisasi jejaring atau kerjasama kegiatan kelitbangan dengan institusi penelitian dan pengembangan lainnya,
baik dengan lembaga litbang pemerintah maupun dengan lembaga Litbang swasta j) Pengkoordinasian pelaksanaan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh perguruan tinggi, lembaga ilmiah, instansi pemerintah lainnya, pejabat fungsional peneliti, organisasi kemasyarakatan dan organisasi profesi yang menggunakan anggaran pemerintah ; k) Pemberian rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati Karimun dan SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun. l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang dan atau Kepala Badan. D. Bidang Perencanaan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup Bidang Perencanaan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyusun, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan perencanaan pembangunan dibidang Perencanaan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup, dengan uraian tugas : a. Mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Perencanaan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup b. Memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup c. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup 56
57 d. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup e. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup f. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup g. Mengkoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup h. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L, Provinsi dan kerjasama daerah Bidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup i. Mengkoordinasikan Pembinaan Teknis Perencanaan kepada Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup j. Melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan atas Pelaksanaan Perencanaan di Bidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup k. Melaksanakan Penyusunan Indikator pengukuran kinerja bidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup l. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Badan.
58 Bidang Perencanaan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup, terdiri dari : a. Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah; b. Sub Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup Dan Konservasi; c. Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang, Pemukiman Dan Perumahan Masing-masing Sub Bidang, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup. a. Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah memiliki tugas merencanakan,menganalisa dan mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan Perencanaan Infrastruktur dan pengembangan wilayah.Uraian tugas yang dimaksud, sebagai berikut: a) Merancang Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD Urusan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; b) Menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah Urusan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; c) Menyiapkan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD Urusan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah d) Merencanakan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; e) Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD Urusan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
f) Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; g) Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Urusan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; h) Merencanakan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan K/L, Provinsi Urusan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; i) Membuat Konsep Pembinaan Teknis Perencanaan kepada Perangkat Daerah Urusan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; j) Menyusun Evaluasi dan Pelaporan atas Pelaksanaan Perencanaan di Urusan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; k) Melaksanakan Penyusunan Indikator pengukuran kinerja bidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah; l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala bidang dan atau Kepala Badan. b. Sub Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup Dan Konservasi mempunyai tugas merencanakan, menganalisa dan mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan Perencanaan Lingkungan Hidup dan Konservasi.Uraian tugas yang dimaksud, sebagai berikut: a) Merancang Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD Urusan Lingkungan Hidup dan Konservasi b) Menganalisis Rancangan RenstraPerangkat Daerah Urusan Lingkungan Hidup dan Konservasi 59
60 c) Menyiapkan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD Lingkungan Hidup dan Konservasi d) Merencanakan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan Lingkungan Hidup dan Konservasi e) Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD Urusan Lingkungan Hidup dan Konservasi f) Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Lingkungan Hidup dan Konservasi g) Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Urusan Lingkungan Hidup dan Konservasi h) Merencanakan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan K/L, Provinsi dan Kerjasama daerah Urusan Lingkungan Hidup dan Konservasi i) Membuat Konsep Pembinaan Teknis Perencanaan kepada Perangkat Daerah Urusan Lingkungan Hidup dan Konservasi j) Menyusun Evaluasi dan Pelaporan atas Pelaksanaan Perencanaan di Urusan Lingkungan Hidup dan Konservasi k) Melaksanakan Penyusunan Indikator pengukuran kinerja bidang Lingkungan Hidup dan Konservasi l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala bidang dan atau Kepala Badan c. Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang, Pemukiman Dan Perumahan mempunyai tugas merencanakan, menganalisa dan mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan Perencanaan Tata
Ruang, Pemukiman dan Perumahan.Uraian tugas yang dimaksud, sebagai berikut: a) Merancang Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD Urusan Tata Ruang, Pemukiman dan Perumahan b) Menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah Urusan Tata Ruang, Pemukiman dan Perumahan c) Menyiapkan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD Urusan Tata Ruang, Pemukiman dan Perumahan d) Merencanakan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan Tata Ruang, Pemukiman dan Perumahan e) Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD RPJPD, RPJMD dan RKPD Urusan Tata Ruang, Pemukiman dan Perumahan f) Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Tata Ruang, Pemukiman dan Perumahan g) Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Urusan Tata Ruang, Pemukiman dan Perumahan h) Merencanakan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan K/L, Provinsi dan Kerjasama daerah Urusan Tata Ruang, Pemukiman dan Perumahan i) Membuat Konsep Pembinaan Teknis Perencanaan kepada Perangkat Daerah Urusan Tata Ruang, Pemukiman dan Perumahan j) Menyusun Evaluasi dan Pelaporan atas Pelaksanaan Perencanaan di Urusan Tata Ruang, Pemukiman dan Perumahan 61 terkait
62 k) Melaksanakan Penyusunan Indikator pengukuran kinerja Bidang Tata Ruang, Pemukiman dan Perumahan l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala bidang dan atau Kepala Badan. E. Bidang Perencanaan Perekonomian, Investasi dan Sumber daya Alam Bidang Perencanaan Perekonomian, Investasi dan Sumber daya Alam mempunyai tugas menyusun, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan perencanaan pembangunan dibidang Perencanaan Perekonomian, Investasi dan Sumber daya Alam, dengan uraian tugas : a. Mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Perekonomian, Investasi dan Sumber Daya Alam b. Memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Perekonomian, Investasi dan Sumber Daya Alam c. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Perekonomian, Investasi dan Sumber Daya Alam d. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Perekonomian, Investasi dan Sumber Daya Alam e. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Perekonomian, Investasi dan Sumber Daya Alam f. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Perekonomian, Investasi dan Sumber Daya Alam
g. Mengkoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian, Investasi dan Sumber Daya Alam h. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L, Provinsi dan kerjasama daerah Bidang Perekonomian, Investasi dan Sumber Daya Alam i. Mengkoordinasikan Pembinaan Teknis Perencanaan kepada Perangkat Daerah Bidang Perekonomian, Investasi dan Sumber Daya Alam j. Melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan atas Pelaksanaan Perencanaan di Bidang Perekonomian, Investasi dan Sumber Daya Alam k. Melaksanakan Penyusunan Indikator pengukuran kinerja Bidang Perekonomian, Investasi dan Sumber Daya Alam l. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Badan. Bidang Perencanaan Perekonomian, Investasi dan Sumber daya Alam, terdiri dari; a. Sub Bidang Perencanaan Perekonomian; b. Sub Bidang Perencanaan Investasi, Pariwisata dan Tenaga Kerja; c. Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam. Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian, Investasi dan Sumber Daya Alam. a. Sub Bidang Perencanaan Perekonomian; memiliki tugas merencanakan,menganalisa dan mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan Perencanaan Perencanaan Perekonomian.Uraian tugas yang dimaksud, sebagai berikut; 63
a. Merancang Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD Urusan Perekonomian dan Kemiskinan b. Menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah Urusan Perekonomian dan Kemiskinan c. Menyiapkan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD Urusan Perekonomian dan Kemiskinan d. Merencanakan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan Perekonomian dan Kemiskinan e. Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD RPJPD, RPJMD dan RKPD Urusan Perekonomian dan Kemiskinan f. Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Perekonomian dan Kemiskinan g. Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Urusan Perekonomian dan Kemiskinan h. Merencanakan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan K/L, Provinsi Urusan Perekonomian dan Kemiskinan i. Membuat Konsep Pembinaan Teknis Perencanaan kepada Perangkat Daerah Urusan Perekonomian dan Kemiskinan j. Menyusun Evaluasi dan Pelaporan atas Pelaksanaan Perencanaan di Urusan Perekonomian dan Kemiskinan k. Melaksanakan Penyusunan Indikator pengukuran kinerja Bidang perencanaan Perekonomian dan Kemiskinan l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala bidang dan atau Kepala Badan 64 terkait
b. Sub Bidang Perencanaan Investasi, Pariwisata dan Tenaga Kerja; mempunyai tugas memiliki tugas merencanakan,menganalisa dan mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan Perencanaan Investasi, Pariwisata dan Tenaga Kerja Uraian tugas yang dimaksud, sebagai berikut; a) Merancang Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD Urusan Investasi, Pariwisata dan Tenaga Kerja b) Menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah Urusan Investasi, Pariwisata dan Tenaga Kerja c) Menyiapkan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD Urusan Investasi, Pariwisata dan Tenaga Kerja d) Merencanakan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan Investasi, Pariwisata dan Tenaga Kerja e) Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD RPJPD, RPJMD dan RKPD Urusan Investasi, Pariwisata dan Tenaga Kerja f) Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Investasi, Pariwisatadan Tenaga Kerja g) Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Urusan Investasi, Pariwisata dan Tenaga Kerja h) Merencanakan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan K/L, Provinsi dan Kerjasama daerah Urusan Investasi, Pariwisata dan Tenaga Kerja i) Membuat Konsep Pembinaan Teknis Perencanaan kepada Perangkat Daerah Urusan Investasi, Pariwisatadan Tenaga Kerja 65 terkait
j) Menyusun Evaluasi dan Pelaporan atas Pelaksanaan Perencanaan di Urusan Investasi, Pariwisata dan Tenaga Kerja k) Melaksanakan Penyusunan Indikator pengukuran kinerja Bidang Investasi, Pariwisatadan Tenaga Kerja l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala bidang dan atau Kepala Badan c. Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam. Mempunyai tugas merencanakan,menganalisa dan mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan Perencanaan Sumber Daya AlamUraian tugas yang dimaksud, sebagai berikut; a) Merancang Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD Urusan Sumber Daya Alam b) Menganalisis Rancangan RenstraPerangkat Daerah Urusan Sumber Daya Alam c) Menyiapkan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD Urusan Sumber Daya Alam d) Merencanakan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan Sumber Daya Alam e) Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD RPJPD, RPJMD dan RKPD Urusan Sumber Daya Alam f) Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Sumber Daya Alam g) Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Urusan Sumber Daya Alam 66 terkait
h) Merencanakan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan K/L, Provinsi dan Kerjasama daerah Urusan Sumber Daya Alam i) Membuat Konsep Pembinaan Teknis Perencanaan kepada Perangkat Daerah Urusan Sumber Daya Alam j) Menyusun Evaluasi dan Pelaporan atas Pelaksanaan Perencanaan di Urusan Sumber Daya Alam k) Melaksanakan Penyusunan Indikator pengukuran kinerja Bidang Sumber Daya Alam l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala bidang dan atau Kepala Badan F. Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan mempunyai tugas menyusun, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan perencanaan pembangunan dibidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, dengan uraian tugas : a. Mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan b. Memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan c. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan d. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan 67
e. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan f. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan g. Mengkoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan h. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L, Provinsi dan kerjasama daerah Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan i. Mengkoordinasikan Pembinaan Teknis Perencanaan kepada Perangkat Daerah Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan j. Melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan atas Pelaksanaan Perencanaan di Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan k. Melaksanakan Penyusunan Indikator pengukuran kinerja Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan l. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Badan Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, terdiri dari: a. Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan Umum dan Aparatur; b. Sub Bidang Perencanaan Kesehatan dan Pendidikan; c. Sub Bidang Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat, Pemuda dan Olahraga. Masing-masing Sub Bidang sebagaimana ayat 1 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 68
69 Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan. a. Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan Umum dan Aparatur; memiliki tugas merencanakan, menganalisa dan mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan Perencanaan Pemerintahan Umum dan Aparatur.Uraian tugas yang dimaksud, sebagai berikut; a) Merancang Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD Urusan Pemerintahan dan Aparatur b) Menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Menyiapkan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD Urusan Pemerintahan dan Aparatur c) Merencanakan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan Pemerintahan dan Aparatur d) Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD Urusan Pemerintahan dan Aparatur e) Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Pemerintahan dan Aparatur f) Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan dan Aparatur g) Merencanakan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan K/L, Provinsi Urusan Pemerintahan dan Aparatur h) Membuat Konsep Pembinaan Teknis Perencanaan kepada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan dan Aparatur
70 i) Menyusun Evaluasi dan Pelaporan atas Pelaksanaan Perencanaan di Urusan Pemerintahan dan Aparatur j) Melaksanakan Penyusunan Indikator pengukuran kinerja Bidang Pemerintahan dan Aparatur k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala bidang dan atau Kepala Badan b. Sub Bidang Perencanaan Kesehatan dan Pendidikan; memiliki tugas merencanakan,menganalisa dan mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan Perencanaan Kesehatan dan Pendidikan.Uraian tugas yang dimaksud, sebagai berikut; a) Merancang Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD Urusan Perencanaan Kesehatan dan Pendidikan b) Menganalisis Rancangan RenstraPerangkat Daerah Urusan Perencanaan Kesehatan dan Pendidikan c) Menyiapkan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD Urusan Perencanaan Kesehatan dan Pendidikan d) Merencanakan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan Perencanaan Kesehatan dan Pendidikan e) Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD Urusan Perencanaan Kesehatan dan Pendidikan f) Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Perencanaan Kesehatan dan Pendidikan
g) Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Urusan Perencanaan Kesehatan dan Pendidikan h) Merencanakan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan K/L, Provinsi dan Kerjasama daerah Urusan Perencanaan Kesehatan dan Pendidikan i) Membuat Konsep Pembinaan Teknis Perencanaan kepada Perangkat Daerah Urusan Perencanaan Kesehatan dan Pendidikan j) Menyusun Evaluasi dan Pelaporan atas Pelaksanaan Perencanaan di Urusan Perencanaan Kesehatan dan Pendidikan k) Melaksanakan Penyusunan Indikator pengukuran kinerja Bidang Perencanaan Kesehatan dan Pendidikan l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala bidang dan atau Kepala Badan. c. Sub Bidang Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat, Pemuda dan Olahraga. memiliki tugas merencanakan, menganalisa dan mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat, Pemuda dan Olahraga Uraian tugas yang dimaksud, sebagai berikut; a) Merancang Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD Urusan Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat, Pemuda dan Olahraga b) Menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah Urusan Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat, Pemuda dan Olahraga 71
c) Menyiapkan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD Urusan Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat, Pemuda dan Olahraga d) Merencanakan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat, Pemuda dan Olahraga e) Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD RPJPD, RPJMD dan RKPD Urusan Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat, Pemuda dan Olahraga f) Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat, Pemuda dan Olahraga g) Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Urusan Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat, Pemuda dan Olahraga h) Merencanakan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan K/L, Provinsi dan Kerjasama daerah Urusan Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat, Pemuda dan Olahraga i) Membuat Konsep Pembinaan Teknis Perencanaan kepada Perangkat Daerah Urusan Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat, Pemuda dan Olahraga j) Menyusun Evaluasi dan Pelaporan atas Pelaksanaan Perencanaan di Urusan Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat, Pemuda dan Olahraga k) Melaksanakan Penyusunan Indikator pengukuran kinerja Bidang Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat, Pemuda dan Olahraga 72 terkait
l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala bidang dan atau Kepala Badan. 4.5 Struktur Organisasi BAPERLITBANG Gambar 4.1 Struktur Organisasi Baperlitbag 73
BAB VI PENUTUP 6.1 Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah penulis lakukan mengenai Analisis Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada kantor Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan ( BAPERLITBANG ) Kabupaten Karimun , dapat diambil kesimpulan sebagai akhir dari penulisan dilihat dari dua aspek penilaian yaitu : 1. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Berdasarkan hasil penlitian yang penulis lakukan pada kantor Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karimun bahwa Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilihat dari aspek penilaian SKP secara umum, dikategorikan belum baik atau belum optimal. Dilihat berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan yang ditargetkan belum secara keseluruhan kegiatan terealisasi. 2. Prilaku Kerja Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada kantor Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karimun bahwa Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilihat dari aspek penilaian prilaku kerja pegawai negeri sipil, masih belum dikategorikan baik atau masih belum optimal. Penulis masih menemukan banyak prilaku pegawai negeri sipil yang tidak disiplin seperti masih adanya pegawai yang datang terlambat kekantor, setelah waktu istirahat siang masih banyak pegawai yang masuk terlambat 111
bahkan ada yang tidak masuk lagi kekantor dan pada saat jam kerja masih adanya pegawai yang duduk dikatin. 6.2 Saran 1. Disarankan kepada pegawai negeri sipil yang bekerja pada kantor Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karimun terutama pada aspek prilaku kerja untuk ditingkatkan lagi kinerjanya agar kedepannya bisa lebih baik lagi. 2. Disarankan kepada pimpinan kantor Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karimun agar dapat memberikan pendidikan dan pelatihan kepadapegawai yang kinerjanya masih rendah, menegakkan sanksi bagi pegawai yang melanggar peraturan, mengadakan evaluasi dan penilaian kinerja pegawai. 3. Permasalahan teknis seperti gangguan jaringan saat mengakses sistem aplikasi bisa ditanggulangi oleh pihak terkait untuk memperlancar kerja pegawai negeri sipil pada kantor Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karimun. 112
DAFTAR PUSTAKA Edi Sutrisno, 2016, Manajemen Sumber Daya Manusia, Penerbit Kencana, Jakarta. Hasibuan, Malayu S.P, 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia" Edisi Revisi, Cetakan Kesembilan Belas, "Bumi Aksara, Jakarta. Manulang, 2004 Manajemen Personalia, Edisi Ketiga, UGM, Yogyakarta. Mahmudi, 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik. UPP AMP YPKN. Yogyakarta. Mangkunegara, Anwar Prabu, 2005. Evaluasi Kinerja SDM, Bandung, Refika Aditama. Mangkunegara, 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, PT.Remaja Rosda Karya, Bandung. Ruky, Ahmad S, 2004. Sistem Manajemen Kinerja, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama. Siagian S.P, 2002. Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja, Jakarta : PT. Asdi Mahasatya. Simanjuntak, Payaman J. 2005. Manajemen dan Evaluasi Kerja. Jakarta: FE UI. Suwanto, Juni Donni.P. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi Publik dan Bisnis, Cetakan ke 5. Bandung: Alfabeta Miftah Thoha. 2013, Kepemimpinan Dalam Manajemen, Raja Grafindo persada, Jakarta. Sri Hartini, 2008, Hukum Kepegawaian Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. Perundang-undangan : Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil
Daftar Pertanyaan / Wawancara Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 1. Kuantitas a. Apakah jumlah pekerjaan yang diberikan kepada pegawai sudah memenuhi hasil kerja yang ingin dicapai? b. Apakah pegawai pernah membatasi jenis pekerjaan yang diberikan? 2. Kualitas a. Apakah hasil pelaksanaan kegiatan sudah mencapai tingkat kepuasan yang diharapkan? 3. Waktu a. Apakah pegawai sudah mampu menyelesaikan tugas dengan standar waktu penyelesaian yang telah ditentukan? b. Bearapa lama waktu yang telah ditetapkan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan? 4. Biaya a. Apakah menurut Bapak/Ibu jumlah anggaran telah sesuai dengan realisasi pekerjaan? Perilaku Kerja 1. Orientasi Pelayanan a. Apakah PNS BAPERLITBANG telah mampu memberikan pelayanan sesuai dengan SOP pelayanan? 2. Integritas a. Apakah dalam melaksanakan pekerjaan pegawai tidak menyalahi aturan dalam pelaksanaan tugas yang diberikan?
b. Apakah pegawai telah mampu bersikap jujur dalam melaksanakan pekerjaan? 3. Komitmen a. Bagaimana tingkat kesadaran PNS akan pekerjaan yang telah menjadi tanggungjawabnya? b. Apakah dalam bekerja pegawai lebih mengutamakan kepentingan organisasi dari pada kepentingan pribadi? 4. Disiplin a. Bagaimana tingkat disiplin pegawai dilihat dari ketepatan waktu hadir dan pulang? 5. Kerjasama a. Apakah ada kesulitan dalam membangun kerjasama dengan rekan kerja atau instansi lain? 6. Kepemimpinan a. Apakah pimpinan telah mampu membangun kerjasama antara sesama pegawai?
DOKUMENTASI PENELITAN Pegawai Negeri Sipil masih berada di kantin saat jam kerja Kabid. Sosial Budaya dan Pemerintahan
Kabid. Perekonomian, Investasi dan SDA Sekertaris Baperlitbang
Kabid. Perencanaan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup Kasubag. Umum dan Kepegawain
RIWAYAT HIDUP SAHRUL ILHAM lahir di Desa Penarah, Kecamatan Belat pada tanggal 15 Mei 1997, sebagai anak Pertama dari empat bersaudara dari pasangan ayahanda MUHSIN dan ibunda MARIYANA. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah Sekolah Dasar Negeri 008 Kundur Utara selama 6 tahun dan selesai pada tahun 2009. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 003 Kundur Utara selama 3 tahun dan selesai pada tahun 2012. Selanjutnya pada tahun 2012 penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Kundur selama 3 tahun dan selesai pada tahun 2015. Kemudian pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Penulis dinyatakan "LULUS" pada tanggal 26 Desember 2019 dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dengan judul skripsi " Analisis Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karimun" pada tahun 2019.