NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019) ISSN: 2086-1702 PROBLEMATIKA HUKUM DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN BERMOTOR TERKAIT ADANYA KLAUSULA EKSONERASI Artdityo, Achmad Busro, Anggita Doramia Lumbanraja Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Email : Abstract This study discusses the lease agreement in it related to the existence of an exoneration clause. The lease agreement agreed in general is a consensual agreement, which means binding at the time the words of goods and prices are reached. Also includes the nature of the demands of each party that supports it, such as in the principle of freedom of contracting parties who consider having a balanced position. The method in this research is empirical juridical learning method. The formulation of the problem raised is the exoneration clause in the vehicle rental agreement, also a form of legal protection for consumers. The conclusion in this research is the thing that underlies creditors to put a clause on agreement in a car rental agreement to protect them from damaging and spending losses, while the Complaints Agreement to consumers in the case of exoneration clauses in preventive rental agreements, as well as protective protection, Every consumer who the aggrieved party can file his complaint to the Indonesian Consumers Foundation (YLKI) and be approved through the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK). Keywords: Lease; Exoneration; Consumer protection Abstrak Penelitian ini membahas mengenai Perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor dimana didalamnya terkait adanya klausula eksonerasi.Perjanjian sewa menyewa pada umumnya adalah perjanjian konsensual artinya mengikat pada detik tercapainya kata sepakat mengenai barang dan harga. Juga meliputi sifat tuntut menuntut dari masing- masing pihak yang terikat didalamnya, seperti dalam asas kebebasan berkontrak para pihak dianggap mempunyai kedudukan yang seimbang. Metode dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Rumusan masalah yang dikemukakan adalah klausula eksonerasi dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor, serta bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen. Kesimpulan dalam Penelitian ini adalah Hal yang mendasari pihak kreditor menuangkan klausula mengenai pembatasan dalam perjanjian sewa menyewa mobil adalah untuk melindungi agar terhindar dari resiko kerusakan dan kehilangan, sedangkan Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam hal terdapat klausula eksonerasi pada perjanjian sewa menyewa mobil meliputi Perlindungan yang bersifat preventif, serta perlindungan bersifat refpresif, Setiap konsumen yang dirugikan dapat mengadukan keluhannya kepada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan penyelesaian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Kata Kunci : Sewa menyewa; Eksonerasi; Perlindungan Konsumen 345
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019) ISSN: 2086-1702 A. Pendahuluan Dalam kehidupan bermasyarakat, ada beragam jenis Perjanjian antara lain adalah perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian tukar menukar, perjanjian pinjam pakai dan lain-lain. Penelitian ini akan membahas mengenai Perjanjian sewa menyewa yaitu merupakan salah satu perjanjian atau persetujuan sesuai terdapat pada Pasal 1548 KUHPerdata yangmenjelaskan bahwa sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya. Perjanjian sewa menyewa ini dapat membantu para pihak untuk saling menguntungkan. Penyewa dapat diuntungkan dengan kenikmatan benda dari benda yang disewakan dan yang menyewakan dapat diuntungkan dengan memperoleh harga sewa yang telah diberikan oleh pihak penyewa. (Subekti, 1995) Pihak Penyewa sebagai konsumen biasanya merupakan pihak yang dianggap mempunyai kedudukan yang lebih lemah dalam perjanjian sewa menyewa mobil yang dilakukan dengan perusahaan rental mobil, penyewa mobil memerlukan suatu perlindungan hukum atas hak-haknya selaku konsumen, yang mana berdasarkan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, bahwa: perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan terhadap konsumen. Sehubungan dengan hak-hak konsumen, Pasal 4 point a Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga menjelaskan bahwa hak konsumen terdiri atas hak kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/jasa. Perjanjian yang memuat klausula eksonerasi juga disebut dengan perjanjian dengan syarat-syarat untuk pembatasan atau penghapusan tanggung jawab. Klausula eksonerasi yang dimuat dalam suatu perjanjian, diharapkan salah satu pihak dibatasi ataupun dibebaskan dari suatu tanggung jawab berdasarkan hukum. Beban tanggung jawab yang mungkin diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan dapat dihapus atau dihilangkan dengan dicantumkannya klausula eksonerasi dalam suatu perjanjian tersebut. Sejalan dengan penjelasan tersebut, masih menurut Undang- undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang didalam Pasal 18 ayat (1) point a bahwa: pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/jasa yang ditujukan untuk di perdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku 346
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019) ISSN: 2086-1702 pada setiap dekumen dan/atau perjanjian apabila: menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Engels, sebagaimana dikutip oleh Az. Nasution, menyebutkan adanya tiga bentuk yuridis dari perjanjian dengan syarat-syarat eksonerasi ini. Ketiga bentuk yuridistersebut terdiri dari (Nasution, 2006): (1) Tanggung jawab untuk akibat-akibat hukum, karena kurang baik dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban perjanjian; (2) Kewajiban-kewajiban sendiri yang biasanya dibebankan kepada pihak untuk mana syarat dibuat, dibatasi, atau dihapuskan (misalnya, perjanjian keadaan darurat; (3) Kewajiban-kewajiban diciptakan (syarat-syarat pembebasan) oleh salah satu pihak dibebankan dengan memikulkan tanggungjawab pihak yang lain yang mungkin ada untuk kerugian yang diderita pihak ke tiga. Peningkatan harga mobil baik yang dijual secara tunai maupun kredit, mengakibatkan tidak terjangkaunya sebagian masyarakat untuk membeli mobil, namun kebutuhan akan penggunaan mobil untuk melakukan aktifitas tertentu yang membutuhkan mobil tetap adas, ehingga mengakibatkan tumbuh subur usaha sewa menyewa (rental) mobil untuk memenuhi atau melayani masyarakat agar dapat menggunakan mobil pada aktivitasnya dengan membayar harga tertentu dan dengan masa waktu tertentu (Prawidatasri, 2006) Perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor khususnya mobil, pihak yang menyewakan menyatakan kenikmatan atas barang dengan suatu perjanjian, pihak penyewa menandatangani surat perjanjian tersebut, sekaligus sebagai suatu bukti dengan dibayarkannya uang sewa kendaraan tersebut. Untuk sewa dibayar lunas di muka pada waktu perjanjian dibuat. Permasalahan-permasalahan tersebut muncul apabila didalam suatu perjanjian sewa menyewa menyatakan pihak penyewa harus bertanggung jawab mengenai ganti kerugian, jika didalam pelaksanaanya penyewa/konsumen mengalami suatu kejadian karena diluar dari kesalahan konsumen yang menyebabkan objek perjanjian dalam hal ini mobil rusak atau musnah karena keadaan memaksa (overmacht) ataupun bahkan karena kejadian tak terduga seperti bencana alam (force mejeure), sehubungan dengan klausula yang menyatakan bahwa sparepart kendaraan yang rusak akibat pemakaian yang menyebabkan sparepart kendaraan tersebut tidak dapat digunakan kembali ini menjadi hal yang sangat merugikan penyewa selaku konsumen, dan terindikasi ada klausula eksonerasi dalam Pasal tersebut, yang mana sparepart bisa saja rusak bukan karena dari penyewa melainkan karena masa waktu sparepart tersebut yang harus 347
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019) ISSN: 2086-1702 sudah diganti sesuai jadwal maintenence mobil tersebut, seperti contoh aki mobil, busi, radiator dan lain-lain yang punya masa waktu untuk jadwal penggantian. Ini menjadi problematika yang menarik untuk dikaji, karena berkaitan dengan perlindungan konsumen bagi si penyewa mobil, karena jika hal tersebut tidak tertera secara detail oleh pihak penyewa, maka akan berpotensi konsumen-konsumen yang menjadi penyewa mobil mengalami kerugian secara terus menerus. Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari kata consumer (Inggris-Amerika), atau consument/konsument (Belanda), yang secara harfiah berarti setiap orang yang menggunakan barang. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tedapat pengertian konsumen, yaitu setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, ataupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pengertian sewa menyewa menurut Pasal 1548 B.W adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya. Kamus hukum edisi lengkap memuat klausula eksonerasi (clausule exoneratie) yang diartikan sebagai persyaratan khusus untuk memperkecil resiko pihak debitur demi untuk mencegah adanya hal-hal di luar kemampuan (Busro, 2011). Para ahli memberikan pengertian mengenai klausula eksonerasi ini sebagai berikut: (1) Rijken, sebagaimana dikutip oleh Mariam Darus Badrulzaman, mengatakan bahwa klausula eksonerasi adalah klausula yang dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melanggar hukum. (Badrulzaman, 2001) (2) Barnes, sebagaimana dikutip oleh N.H.T. Siahaan , mengistilahkan klausula eksonerasi dengan "exculpatory clause", mengemukakan sebuah ketentuan di dalam sebuah kontrak yang mencoba membatasi tanggung jawab kontrak yang dapat dikenakan sebagai akibat dari kelalaiannya sendiri. (Siahaan, 2005) (3) Sutan Remy Sjahdeini mengartikan klausula eksonerasi dengan klausul eksemsi, yang dikatakan sebagai klausul yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salahsatu pihak tehadap 348
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019) ISSN: 2086-1702 gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan di dalam perjanjian tersebut. (Sjahdeini, 1993) (4) Az. Nasution mengatakan klausula eksonerasi sebagai syarat-syarat yang membebaskan seseorang tertentu dari beban tanggung jawab karena terjadinya sesuatu akibat perbuatan. Dengan kata lain, dibebaskannya seseorang tertentu dari suatu beban tanggung jawab (Nasution, 2006). Soetjipto Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut.Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. 1. Kerangka Teoritik Hukum sengaja diciptakan dan dibuat oleh manusia untuk diberlakukan, dilaksanakan dan ditegakkan karena tanpa hukum, kehidupan masyarakat tidak akan berjalan secara baik, masyarakat sendiri juga dibangun diatas fondasi hukum (Rahardjo, 1980). Untuk melihat permasalahan hukum secara mendetil diperlukan beberapa teori yang merupakan rangkaian asumsi, konsep, definisi, untuk mengembangkan, menekankan serta menerangkan, suatu gejala sosial secara sistematis. Sehingga dalam menjawab permasalahan yang terkait dengan masalah yang diteliti, maka dalam hal ini akan diuraikan melalui teori-teori dan pendapat-pendapat para ahli sebagai berikut: a) Teori Kontrak Menurut pandangan kontrak tentang tugas usaha bisnis terhadap konsumen, hubungan antara perusahaan dengan konsumen pada dasarnya merupakan hubungan kontraktual,Teori ini memberikan gambaran bahwa perusahaan memiliki empat kewajiban moral utama: kewajiban dasar untuk mematuhi isi perjanjian penjualan, kewajiban untuk memahami sifat produk, menghindari misrepesentasi, dan menghindari penggunaan paksaan atau pengaruh.Teori kontrak mengenai kewajiban bisnis terhadap konsumen, mengklaim bahwa bisnis memiliki empat kewajiban moral utama. Kewajiban itu antara lain: (1) kewajiban untuk memenuhi(the duty to comply); 349
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019) ISSN: 2086-1702 (2) Kewajiban untuk mengungkapkan (the duty of disclosure); (3) kewajiban untuk tidak disalahartikan (duty not misrepresent); dan(4) kewajiban untuk tidak memaksa (the duty not to coercive). b) The Due Care Theory Teori perhatian semestinya mengenai kewajiban para pelaku bisnis terhadap konsumen didasari pada gagasan bahwa konsumen dan pelaku bisnis atau penjual tidak berada dalam secara equal. Dalam kondisi ini kepentingan konsumen secara khusus sangat rentan untuk disalahgunakan oleh para pelaku bisnis atau penjual. Di satu pihak para penjual memiliki pengetahuan dan keahlian mengenai barang komoditi yang dijual, sedangkan pada pihak yang lain konsumen tidak memiliki pengetahuan dan keahlian mengenai produk yang akan mereka beli. Para pelaku bisnis atau penjual tidak hanya memiliki kewajiban untuk menyampaikan produk mereka kepada konsumen, tetapi mereka juga harus melaksanakan perhatian yang semestinya (to exercise due care) untuk mencegah orang lain dari luka yang disebabkan oleh produk. c) The social cost view of the manufacturer's duties Teori ini merupakan kelanjutan dari dua teori sebelumnya. Teori ini menekankan pada kewajiban pelaku bisnis atau produsen untuk memberikan ganti rugi terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen akibat produk yang digunakan. Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas penulis hendak mengangkat dalam tulisan ini mengenai apa sajakah klausula-klausula eksonerasi dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor serta apa yang mendasari pihak kreditor menuangkan klausula eksonerasi dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam hal terdapat klausula eksonerasi pada perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor? B. Metode Penelitian Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan Pendekatan yuridis empiris yang digunakan untuk memberikan gambaran secara kualitatif tentang perlindungan hukum terhadap konsumen dalam hal terdapat pembatasan-pembatasan tanggung jawab (klausula eksonerasi) dalam perjanjian sewa menyewa mobil.Pendekatan yuridis diartikan sebagai pendekatan terhadap aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan perbuatan hukum mengenai perjanjian sewa menyewa mobil serta perlindungan hukum terhadap konsumen selaku penyewa. Dalam melakukan pendekatan yuridis empiris ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif. 350
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019) ISSN: 2086-1702 Sehubungan dengan hal tersebut maka penulis akan meneliti permasalahan- permasalahan terhadap perjanjian sewa meyewa mobil dalam hal terdapat klausula eksonerasi pada Auto Rent Car dan kemudian melakukan pembahasan berdasarkan ketentuan dan teori untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut. Data primer dalam penelitian dapat dilakukan dengan metode wawancara, metode kuesioner, dan observasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Data sekunder yang digunakan adalah data berupa bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang meliputi Studi Pustaka dan studi dokumen melalui buku-buku, hasil penelitian dan karya ilmiah serta bahan hukum lainnya. C. Hasil Dan Pembahasan 1. Perjanjian Standar dan Perjanjian Baku Syarat sahnya suatu perjanjian terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu: (1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak. Maksud dari kata sepakat adalah kedua belah pihak yang membuat perjanjian setuju mengenai hal-hal yang pokok dalam kontrak. (2) Kecakapan untuk melakukan Perbuatan Hukum. Asas cakap melakukan perbuatan hukum adalah setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya. Ketentuan sudah dewasa, ada beberapa pendapat, menurut KUHPerdata, dewasa adalah 21 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi wanita. (3) Adanya Obyek. Sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau barang yang cukup jelas. (4) Adanya Kausa yang halal. Pasal 1335 KUHPerdata, suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum. Perjanjian Standar dikenal dengan istilah dalam bahasa inggris yakni standar contract. Dalam bahasa Indonesia perjanjian standar dikenal juga dengan istilah perjanjian baku. Perjanjian Standar merupakan bagian dari pada perjanjian dibawah tangan dan merupakan perjanjian tertulis. Perjanjian standar adalah yang bentuknya telah ditetapkan oleh satu pihak, sedangkan pihak yang lain hanya menandatangani sebagai tanda persetujuan. Perjanjian standar berkembang cepat dalam dunia bisnis, karena dianggap efesien dan efektif. Perjanjian Standar diresmikan oleh pemerintah Indonesia melalui Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan menggunakan istilah Klausula baku yang terdapat pada Pasal 1 angka 10, sebagai berikut:"Setiap 351
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019) ISSN: 2086-1702 aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara pihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen". Suatu perjanjian atau kontrak baku yang dalam penyusunannya dilakukan oleh satu pihak yang lebih kuat dari pada pihak yang lainnya, yang memberikan kemungkinan yang sangat kecil untuk adanya sebuah tawar menawar dari pihak konsumen mengenai isi perjanjian tersebut, tedapat klausula-klausula yang juga ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha yang sering disebut klausula baku. Perjanjian baku hadir untuk memanfaatkan asas kebebasan berkontrak dari salah satu pihak dalam suatu perjanjian (Seran & Setyowati, 2006). Kehadiran klausula baku yang perlu dikhawatirkan adalah dicantumkannya klausula eksonerasi pada perjanjian tersebut. Yaitu klausul yang mengandung membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pihak produsen/penyalur produk (penjual). Klausula eksonerasi dapat berasal dari rumusan pelaku usaha secara sepihak dan dapat juga berasal dari rumusan Pasal undang-undang. Klausula eksonerasi rumusan pelaku usaha membebankan pembuktian pada konsumen dan menyatakan dirinya tidak bersalah dan inilah yang menyulitkan konsumen. Klausula eksonerasi rumusan undang-undang membebankan pembuktian pada pelaku usaha eksonerasi biasa terdapat di dalam suatu perjanjian standar yang bersifat sepihak.Dengan demikian, ada tiga kemungkinan eksonerasi yang dapat dirumuskan dalam syarat-syarat perjanjian, yaitu : a) Karena keadaan memaksa Kerugian yang timbul karena keadaan memaksa bukan tanggung jawab pihak- pihak, tetapi dalam syarat-syarat perjanjian dapat dibebankan kepada konsumen, pelaku usaha dibebaskan dari tanggung jawab. b) Eksonerasi karena kesalahan pelaku usaha yang merugikan pihak kedua Kerugian yang timbul karena kesalahan pelaku usaha seharusnya menjadi tanggung jawab pelaku usaha. Hal ini dapat terjadi karena tidak baik atau lalai melaksanakan kewajiban terhadap pihak kedua. c) Eksonerasi karena kesalahan pelaku usaha yang merugikan pihak ketiga Kerugian yang timbul karena kesalahan pelaku usaha seharusnya menjadi tanggung jawab pelaku usaha. Tetapi dalam syarat-syarat perjanjian, kerugian 352
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019) ISSN: 2086-1702 yang timbul dibebankan pada pihak kedua yang ternyata menjadi beban pihak ketiga. Perjanjian sewa-menyewa (rental) mobil antara perusahaan rental mobil dengan penyewa yang dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis dalam sebuah akta di bawah tangan.tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1320Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta memenuhi asas consensualisme. Hanya saja jika dilihat berdasarkan isi perjanjian antara perusahaan rental mobil pada umumnya dengan penyewa (konsumen), terdapat ketidaksinambungan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mana isi perjanjian tertulis tersebut merupakan perjanjian baku. Perjanjian baku dimana perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakaianya dan pihak yang lain pada dasarnya tidakmempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Sehingga hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta memenuhi asas consensualisme. 2. Klausula-Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Serta Apa Yang Mendasari Pihak Kreditor Menuangkan Klausula Mengenai Pembatasan-Pembatasan Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil. a. Jenis-Jenis dan Isi Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa di Auto Rent Car Wilayah Hukum Semarang Klausula eksonerasi yang terdapat dalam perjanjian sewa menyewa mobil pada Auto Rent Car di Semarang biasanya berisi banyak hal, tergantung pada isi klausula yang diperjanjikan. Walaupun perjanjian sewa menyewa mobil yang disediakan oleh pihak perusahaan berbentuk perjanjian baku (standart contract), perjanjian baku tidk diperbolehkan mengandung klausula-klausula yang terindikasi akan merugikan konsumen, selain itu juga penulisan-penulisan klausula dalam suatu kontrak/perjanjian sewa menyewa mobil harus lebih transparan atau ditonjolkan secara jelas dan tidak mengandung multitafsir sehingga konsumen dapat membaca dan memahami dengan jelas mengenai maksud dan tujuan yang terkandung dalam klausula tersebut. Berdasarkan penjabaran mengenai isi klausula-klausula eksonerasi dalam perjanjian sewa menyewa mobil yang telah di paparkan penulis, pada dasarnya klausula semacam ini bertujuan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab melalui 353
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019) ISSN: 2086-1702 pengalihan tanggung jawab atau mengurangi tanggung jawab dari pihak pelaku usaha terhadap konsumen, pelaku usaha mengatur hak-haknya yang menguntungkan, tetapi tidak kewajibannya, oleh karena itu praktik-praktik demikian perlu ditertibkan khususnya terhadap pelaku usaha sewa menyewa mobil. Jenis klausula eksonerasi yang banyak terdapat dalam perjanjian sewa menyewa mobil adalah berupa: a. Melepaskan diri dari kewajiban; Pihak Rental mobil berhak membatalkan Perjanjian secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 KUH Perdata b. Salah satu pihak membatasi diri terhadap tanggung jawab untuk menjamin; bentuk nya adalah : 1) Tuntutan kerusakan atau kehilangan menjadi tanggung jawab Pihak Penyewa/Konsumen. 2) Apabila Pihak Penyewa menggadaikan, semua tindakan Hukum menjadi tanggung jawab Pihak Penyewa dan membebaskan Pihak Rental dari tuntutan/gugatan dari pihak manapun 3) Selama Perjanjian berlaku, Pihak Penyewa tidak berhak meminta ganti rugi apabila ada kerusakan mesin 4) Segala tuntutan kerusakan mobil maupun kerugian-kerugian lain misalnya kecelakaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain menjadi tanggung jawab sepenuhnya menjadi resiko dan tanggung jawab Pihak Penyewa. a. Pengalihan resiko atau tanggung jawab dari salahsatu pihak kepada pihak lainnya, Isi Pasal-pasal yang terkandung antara lain : 1) Pihak Penyewa/Konsumen dipaksakan menerima perubahan isi Perjanjian sewa-menyewa apabila ada peraturan atau keputusan Pemerintah dan akan diberitahukan secara tertulis oleh Pihak rental 2) Perjanjian otomatis berakhir apabila ada perubahan kebijakan yang menjadi kepentingan/keperluan Pihak Rental Mobil 3) Pihak Penyewa (konsumen) bertanggung jawab atas segala kerusakan dan kerugian yang diderita pihak lain yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan Pihak Penyewa b. Memperoleh hak dengan menimbulkan kewajiban pada pihak lainnya. Isi pasal- pasalnya antara lain : 354
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019) ISSN: 2086-1702 1) Apabila Pihak Penyewa belum mengembalikan mobil yang menjadi obyek sewa, maka Pihak Rental dapat mengambil tindakan pengambilan paksa dan segala biaya yang timbul menjadi beban Pihak Penyewa 2) Pihak Penyewa bertanggung jawab memperhatikan kebersihan dan perawatan spare part Mobil sebagai obyek sewa, apabila tidak dilakukan sesuai jadwal yang sudah ditentukan dan mengabaikan pemberitahuan tertulis untuk perawatan, maka Pihak Rental akan melaksanakannya dan biaya yang timbul menjadi beban Pihak Penyewa Berangkat dari hasil pembahasan diatas, penulis berpendapat bahwa The Due Care Theory dalam suatu perjanjian sewa menyewa sangat perlu di implementasikan terhadap eksistensinya. Karena Teori perhatian (The Due Care Theory) menekankan terhadap kewajiban para pelaku bisnis kepada konsumen didasari pada gagasan bahwa konsumen dan pelaku bisnis atau penjual tidak berada dalam secara equal. Dalam kondisi ini kepentingan konsumen secara khusus sangat rentan untuk disalahgunakan oleh para pelaku bisnis atau penjual. Di satu pihak para penjual memiliki pengetahuan dan keahlian mengenai barang komoditi yang dijual, sedangkan pada pihak yang lain konsumen tidak memiliki pengetahuan dan keahlian mengenai produk yang akan mereka beli/sewa. b. Faktor yang Mendasari Pihak Kreditor Menuangkan Klausula Mengenai Pembatasan-Pembatasan Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil Suatu perjanjian yang mengandung klausula eksonerasi telah di anggap melanggar asas itikad baik. Bertentangan dengan asas itikad baik berarti tidaklah memenuhi syarat sebab yang halal selaku syarat objektif dari suatu perjanjian. Sedangkan di sisi lain, konsumen pun tidak dapat secara bebas menentukan isi perjanjian oleh karena isi perjanjian sudah ditetapkan terlebih dahulu oleh pelaku usaha dalam bentuk format baku sehingga unsur kesepakatan selaku syarat subyektif dari suatu perjanjian juga tidak terpenuhiLebih lanjut terdapat 4 (empat) kewajiban bagi penyewa, antara lain sebagai berikut: 1) Memakai benda sewaan dengan baik. Menggunakan barang sewa dengan tujuan yang sesuai dengan perjanjian, menggunakannya sesuai dengan baik, seolah-olah barang tersebut milik penyewa, sehingga digunakan, dijaga, dirawat dengan semestinya. 2) Membayar uang sewa, sesuai dengan waktu yang ditetapkan 355
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019) ISSN: 2086-1702 Berdasarkan pada Pasal 1560 KUH Perdata pihak penyewa harus membayar uang sewa, secara periodik atau langsung tunai. 3) Mengembalikan benda sewaan setelah berakhirnya sewa menyewa. Kewajiban ini muncul setelah berakhirnya sewa menyewa, dari kedua belah pihak. Jika pihak penyewa menerima benda dalam keadaan baik, pengembaliannya pun dalam bentuk baik. Setidak-tidaknya, sesuai dengan isi kesepakatan. dengan pengecualian apa yang telah musnah atau berkurang nilainya. Karena ketuaan atau karena peristiwa yang tidak disengaja yang tidak dapat dihindarkan. 4) Tidak mengulang sewakan pada pihak ketiga. Penyewa tidak boleh mengalih sewakan atau mengulangsewakan benda sewaan kepada orang lain, dengan ancaman pembatalan sewa menyewa dan pembayaran ganti kerugian, sedangkan pihak yang menyewakan setelah pembatalan sewa, tidak wajib mentaati perjanjian ulang sewa. Kalimat penyewa wajib mengembalikan objek sewa dengan sebaik-baiknya sesuai dengan isi kesepakatan, dapat ditafsirkan bahwa pihak yang menyewakan tidak ingin menanggung kerugian yang disebabkan oleh kelalaian si penyewa, lain halnya dengan force mejeure, hal tersebut tidak patut untuk dipertanggung jawabkan kepada si penyewa karena apa yang terjadi pada objek sewa merupakan diluar dari kuasa para pihak khususnya di penyewa. Hal ini dipertegas lagi didalam Pasal 1553 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa: apabila waktu sewa menyewa benda sewaan musnah sama sekali karena peristiwa yang bukan kesalahan salah satu pihak, perjanjian sewa menyewa "gugur demi hukum". Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa sewa menyewa ini lenyap seperti tidak ada apa-apa sebelumnya. Memang untuk ketentuan tentang resiko pada sewa menyewa tidak begitu tegas diatur dalam Pasal 1553 KUHPerdata, ketentuan itu menjadi beban pihak yang menyewakan ataupun penyewa. Dalam Pasal tersebut hanya menjelaskan "gugur demi hukum". Berdasarkan pada rumusan tersebut maka perlu disimpulkan bahwa masing-masing pihak sudah tidak dapat menuntut prestasi terhadap satu dengan yang lainnya. Hal ini dapat diartikan bahwa kerugian akibat musnah benda yang disewakan sepenuhnya menjadi beban pihak pemilik benda, yakni yang menyewakan. Berarti resiko kerugian ditanggung oleh pihak pemilik benda yang dalam hal ini adalah perusahaan rental mobil. Hal ini lah yang mendasari Pihak Kreditor atau perusahaan rental mobil Menuangkan Klausula Mengenai Pembatasan-Pembatasan Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil. 356
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019) ISSN: 2086-1702 c. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Hal Terdapat Klausula Eksonerasi Pada Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Di Auto Rent Car. Bertolak belakang dari penjelasan diatas, Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa tujuan dari larangan pencantuman klausula baku yaitu, larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak, sehingga diharapkan dengan adanya Pasal 18 ayat (1) UUPK akan memberdayakan konsumen dari kedudukan sebagai pihak lemah didalam kontrak dengan pelaku usaha sehinggan menyetarakan kedudukan pelaku usaha dengan konsumen. Pasal yang mengatur tentang kerusakan dan kehilangan dan berindikasi merugikan konsumen. Dalam hal terjadi kehilangan atau kerusakan pada objek sewa yang disebabkan oleh kecelakaan atau karena keadaan yang diluar dugaan dari pihak peyewa, serta di sisi lain konsumen dalam hal ini penyewa berakibat timbul kerugian secara fisik maupun materi karena insiden tersebut. Dalam hal ini menurut hemat penulis bahwa hal tersebut menjadi tanggung jawab pelaku usaha, sebagaimana yang telah di amanatkan oleh Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan konsumen bahwa tanggung jawab produsen dapat dijabarkan sebagai berikut: 1) Pelaku Usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/ atau kerugian konsumen akibat mengkomsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/ atau jasa yang sejenis atau secara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasrkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila 357
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019) ISSN: 2086-1702 pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen." d. Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Perjanjian sewa menyewa mobil pada Auto Rent Car yang telah dibuat, harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan UUPK Pasal 18 ayat (4) UUPK.Beberapa klausula baku yang masih berlaku dalam sewa menyewa mobil yang secara prinsip bertentangan dengan Pasal 18 UUPK adalah: 1) Segala resiko atau hilang dan/atau musnahnya barang yang disewabelikan yang disebabkan oleh kelalaian Pihak Kedua baik secara sengaja ataupu tidak sengaja, menjadi tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya, dengan tidak menunda atau mengurangi atau menghilangkan segala kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, sebagaimana ditentukan dalam Sewa menyewa mobil. 2) Pihak Kedua mengakui bahwa Pihak Pertama adalah pemilik yang sah dari kendaraan bermotor tersebut diatas,dengan ini memberi kuasa/hak untuk memakai sesuai dengan tujuan barang itu dibuat dan Pihak Kedua berkewajiban memelihara/merawat dan atau memperbaiki suatu kerusakan atas biayanya sendiri serta tidak diperkenankan merubah bentuk apapun terhadap barang tersebut. 3) Dengan penerimaan/penyerahan kendaraan tersebut, maka mulai saat ini, seluruh tanggung jawab/resiko atas kendaraan tersebut telah beralih pada Pihak Kedua dan ia berkewajiban memenuhi segala tanggung jawabnya dalam perjanjian ini, meskipun terjadi penurunan nilai kendaraan tersebut dan atau menjadi nihil. Pihak Pertama sama sekali tidak mempunyai kewajiban menanggung/vrij-waring terhadap barang yang telah diserahkan kepada Pihak Kedua. Perjanjian sewa menyewa mobil pada Auto Rent Car yang tunduk pada asas-asas dalam hukum perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik dan menyinggung rasa keadilan. Penghentian perjanjian secara sepihak bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) UUPK. Dengan demikian, secara umum, perjanjian sewa menyewa mobil pada Auto Rent Car yang berbentuk perjanjian baku tersebut harus disesuaikan dengan prinsip- prinsip dalamUndang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagai ketentuan tidak 358
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019) ISSN: 2086-1702 hukum positif, khususnya aturan tentang larangan pencantumanklausula-klasula baku tertentu yang dijelaskan dalam Pasal 18 UUPK. Apabila penjual masih tetap memberlakukan perjanjian yang isinya mengandung klausula-klausula yang dilarang oleh Pasal 18 UUPK, maka klausula tersebut batal demi hukum (Pasal 18 ayat(3) UUPK). D. Simpulan Klausula-klausula eksonerasi dalam perjanjian sewa menyewa mobil dituangkan oleh pihak kreditor adalah karena untuk melindungi apa yang menjadi objek sewa menyewa yang dalam hal ini adalah mobil sewaan agar terhindar dari resiko kerusakan dan kehilangan, karena hal-hal tersebut karena kesepakatan dan demi hukum akan menjadi tanggung jawab penyewa/debitor secara keseluruhan, karena itulah pihak kredtior mendasari pemberian klausula yang mengandung pembatasan-pembatasan dalam perjanjian sewa menyewa agar lebih terjamin keutuhan objek perjanjian sewa menyewanya. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam hal terdapat klausula eksonerasi pada perjanjian sewa menyewa mobil di Auto Rent Car adalah meliputi: Perlindungan bersifat preventif, yang bersifat mencegah permasalahan yang mungkin timbul akibat ditandatanganinya perjanjian sewa menyewa mobil yang terdapat dalam Pasal 8 UUP, Pasal 11 UUP, Pasal 12 ayat 1, Pasal 29 UUP, Pasal 49 ayat 2 UUP, Pasal 2 UUPK. Serta perlindungan bersifat refpresif, perlindungan yang diberikan terhadap konsumen setelah terjadinya permasalahan dan bersifat menanggulanginya. Seperti setiap konsumen yang dirugikan dapat mengadukan keluhannya kepada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Selain upaya tersebut, konsumen dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di peradilan umum dan penyelesaian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. DAFTAR PUSTAKA Arief, Barda Nawawi. Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana. Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. I/No.I/1998 Badrulzaman, Mariam Darus. (2001). Kompilasi Hukum Perikatan. Bandung : Aditya Bakti. 359
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019) ISSN: 2086-1702 Budiono, H. (2012). Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Busro, A. (2011). Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata. Yogyakarta: Pohon Cahaya. Busro, A. (2010). Kapita Selekta Hukum Perjanjian. Yogyakarta: Pohon Cahaya. Nasution, A.Z. (2007). Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar. Jakarta : Diadit Media. Prawidatasri, Ruminansari. 2006 Praktek Perjanjian Sewa Menyewa Mobil di Kota Semarang, Universitas Diponegoro Purwahid, P. Asas Itikad Baik dan Keputusan dalam Perjanjian. Semarang: Badan Penerbit UNDIP. Rahardjo, Satijpto. (1980). Hukum dan Masyarakat. Bandung : Angkasa. S, S. H. (2010). Hukum Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika. Sani, Abdul. (2005). Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Pada CV Mutiara Transportation Kota Tegal, Universitas Diponegoro, Santosa, Djohari dan Ali, Achmad, Beberapa Asas-Asas Hukum Pembuktian Dan Asas-Asas Hukum Perjanjian Di Dalam Hukum Perdata Di Indonesia, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta. Seran, Marcel & Setyowati, Anna Maria Wahyu. 2006. Penggunaan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen. Jurnal Hukum Pro Justitia. Volume 24. Issue 2. April 2016. hlm 159-170 Siahaan, N.H.T. (2005). Hukum Konsumen : Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk. Jakarta : Panta Rei. Sjahdeini, Sutan Remi. (1993). Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia. Jakarta : Institut Bankir Indonesia Subekti, R. (1995). Aneka Perjanjian. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti 360