Jurnal Konstruksi Hukum | ISSN: 2746-5055 Vol. 3, No. 1, Januari 2022 Hal. 160-165| Tersedia online di DOI: HARTA BERSAMA SEBAGAI OBJEK JAMINAN PERJANJIAN KREDIT BANK Aurora Mayawa Rissandjani, I Nyoman Putu Budiartha, Ni Made Puspasutari Ujianti Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia Abstrak Makhluk sosial menjadi belahan daripada pengembangan dalam negeri, melambung juga keperluaan terhadap investasinya. Nyaris tidak bisa dipercaya suatu kejadian jika tidak adanya badan kredit. Dalam hal perikatan oleh pihak ketiga disebutkan perikatan kredit dengan agunan harta bersama yang dilaksanakan oleh suami ataupun istri wajib memperoleh izin pasangan dengan cara keikutsertaan selama pengesahan perikatan itu. Namun akan muncul konflik jika dilaksanakan langkah hukum melibatkan harta bersama tanpa izin salah satu pasangan maka tidaklah sinkron dengan proses yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini guna menganalisa keabsahan penggunaan harta bersama sebagai jaminan tanpa persetujuan dari suami atau istri, akibat hukum atas penjaminan harta bersama dalam perjanjian kredit bank tanpa persetujuan dari pihak suami atau isteri serta penyelesaian hukum akibat penjaminan aset bersama tanpa izin dari suami ataupun istri. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan konseptual. Sumber hukum berupa sumber hukum primer dan sekunder, adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada yang kemudian dianalisis secara sistematis. Dalam penelitian ini ditemukan hasil bahwa saat melaksanakan perikatan kredit dengan mempertanggungkan harta bersama harus diakui oleh kedua belah pihak antara istri dan suami serta jika melanggar syarat subyektif maka dapat dibatalkan. Kata Kunci: Harta Bersama, Jaminan, Perjanjian Kredit Abstract Social beings are part of domestic development, so is the need for investment. It's almost unbelievable an event if there is no credit agency. In the case of an engagement by a third party, it is stated that a credit agreement with collateral for joint assets carried out by a husband or wife must obtain the spouse's permission by means of participation during the ratification of the engagement. However, a conflict will arise if legal steps are carried out involving joint property without the permission of one of the partners, so it is not in sync with the applicable process. The purposes of this study are to analyze the validity of the use of joint assets as collateral without the consent of the husband or wife, the legal consequences of guaranteeing joint assets in a bank credit agreement without the consent of the husband or wife and legal settlement due to the guarantee of joint assets without the permission of the husband or wife. This type of research is normative legal research with a case and conceptual approach. Legal sources are primary and secondary legal sources, while data collection techniques are carried out by examining existing library materials which are then analyzed systematically. In this study, it was found that when carrying out a credit agreement by insuring joint assets, it must be recognized by both parties between the wife and husband and if it violates the subjective conditions, it can be canceled. Keywords: Joint Assets, Collateral, Credit Agreement I. PENDAHULUAN Tugas suatu bank yaitu mengumpulkan atau menghimpun suatu dana yang berasal dari masyarakat untuk disalurkan secara kredit kepada masyarakat yang sedang membutuhkan. Dalam implementasinya, bank mensyaratkan agunan melewati cara terbatas dengan menciptakan perikatan agunan yang berbentuk agunan kebendaan dan agunan perorangan. Apabila wujud agunan hak tanggungan dibubuhkan oleh individual namun terjalin dalam perkawinan, maka wujud agunan berbentuk milik suami atau istri. Dalam keadaan ini terjadi suatu tanda kebenaran sah pada sertifikat dituangkan pada identitas individu tetapi tidak meliputi peluang bangunan tersebut dipunyai bertepatan oleh sepasang suami istri. Pada keadaan ini diartikan bahwa wewenang sertipikat itu tidak hanya milik istri atau suami nya secara perseorangan melainkan milik bersama sehingga jika nantinya ada tindakan hukum, contohnya mempertanggungkan harta milik bersama pada perikatan kredit berhubungan pada bangunan itu perlu pernyataan dari kedua pihak yaitu dari pihak istri maupun | 160
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 3, No. 1, 2022 suami. Harta bersama yaitu harta yang diperoleh oleh suami dan istri, suami dan istri dapat bertindak terhadap harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak (Edlynafitri, 2017). Hukum Harta Perkawinan memiliki kedudukan yang penting didalam kehidupan berkeluarga bahkan pada saat perkawinan tersebut masih berlangsung. Pengaturan hukum mengenai harta benda didalam perkawinan telah diatur didalam Pasal 35 Undang-undang Perkawinan (Rosita & Tanaya, 2021). Dalam suatu aktivitas pinjaman uang yang ada berlaku di suatu negara biasanya terdapat kegiatan serah terima agunan utang yang diberikan oleh peminjam kepada si pemberi pinjaman. Dalam hal ini, agunan utang dapat diartikan sebagai barang dan ikatan penanggungan utang yang merupakan agunan individu. Agunan kebendaan menyerahkan semua hak pada pemegang agunan, hal yang sering terjadi dalam kegiatan agunan ini adalah harta yang digunakan berupa harta kebendaan milik bersama yaitu tanah yang merupakan hak tanggunan bersama. Asas hukum yang dianut salah satunya adalah UUHT yaitu asas spesialitas. Asas ini menggunakan suatu hak tanggungan yang hanya dapat dibebankan atas bangunan. Oleh karenanya, salah satu baik istri maupun suami dapat dirugikan atas agunan yang digunakan sebagai jaminan dalam meminjam uang di bank, pada hal ini sangat terikat pada status perkawinan antara keduanya. Seharusnya baik dari pihak suami maupun pihak istri jika ingin melakukan suatu aktivitas pinjaman kredit harus mengetahui antara satu sama lain. Akan tetapi, tidak sedikit baik dari pihak istri maupun pihak suami yang meminjam uang secara kredit tanpa sepengetahuan pihak lainnya, hal ini yang menyebabkan suatu pinjaman kredit tersebut diragukan keabsahan atau kebenaran pada data- data yang diajukan. Biasanya penjaminan suatu pelunasan hutang yang telah dipinjam paling tepat menggunakan jaminan fidusia, dimana jaminan ini dinilai lebih efektif ketimbang jaminan-jaminan lain seperti gadai karena jaminan ini benda yang dipinjam hanya berpindah nama tanpa berpindah kepemilikan. Dalam hal ini pihak debitur tetap bisa menggunakan benda tersebut untuk keperluan usahanya dan semua kebutuhan yang diperlukan olehnya. Pemberian jaminan fidusia adalah perjanjian yang bersifat accessoir artinya bahwa jaminan fidusia disebut juga suatu perjanjian tambahan diluar perjanjian pokok yang memunculkan kewajiban serta tanggung jawab yang harus dipenuhi akibat dari suatu perikatan perjanjian yang telah disepakati (Meliala, 2012). Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini mengungkapkan bahwa suami/istri tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila sebelumnya tidak menyatakan persetujuan dalam perjanjian kredit dengan jaminan harta bersama, namun untuk memberikan kepastian bagi pihak ketiga selaku pemberi fasilitas kredit bagi pasangan suami dan istri dan dapat dipertanggungjawabkan, maka harus melakukan pendaftaran pencatatan perjanjian perkawinan guna memenuhi asas publisitas (Inayatillah et al., 2018). Lebih lanjut, Pratama et al., (2020) harta bersama yang kedudukan sebagai jaminan utang, tidak dapat dijadikan obyek sengketa kepemilikan, ataupun obyek dalam akta perdamaian antara penggugat dan tergugat tanpa melibatkan pihak pemegang hak jaminan. Suami istri atau bekas suami istri bersengketa terhadap harta bersama yang dijadikan jaminan utang, harus mendudukkan pihak pemegang jaminan sebagai salah satu dari pihak perkara. Adapun akibat hukum bagi debitur apabila ingkar janji maka suami dan istri harus merelakan harta bersama yang dijadikan jaminan untuk dieksekusi dan selanjutnya dilelang guna memenuhi pelunasan hutang (Wiliam, 2018). Maka dari permasalahan tersebut, dirumuskannya tujuan penelitian ini guna untuk menganalisa keabsahan penggunaan harta bersama sebagai jaminan tanpa persetujuan dari suami atau istri serta penyelesaian hukum akibat penjaminan aset bersama tanpa izin dari suami ataupun istri. II. METODE PENELITIAN Metode penelitian yang dipergunakan pada penulisan jurnal ini ialah metode yang bersifat normatif dimana metode ini berusaha mengungkapkan kaidah-kaidah atau suatu norma yang berlaku pada hukum positif (Atmadja, I Dewa Gede Budiartha, 2018), adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dan konseptual. Adapun bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian terdahulu. Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedi. Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik kepustakaan yang kemudian analisis dengan sistematis. | 161
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 3, No. 1, 2022 III. HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Keabsahan Penggunaan Harta Bersama Sebagai Jaminan Tanpa Persetujuan dari Suami Atau Istri Dalam kehidupan seseorang, harta memiliki arti penting tidak hanya memberikan status sosial terhadap individu, melainkan banyak hal yang membutuhkan harta sebagai penunjang kebutuhan lainnya. Harta tidak hanya berguna dari segi kebutuhan, melainkan dari segi keteraturannya dalam aspek hukum. Harta diartikan dalam kamus besar Bahasa Indonesia sebagai benda yang berwujud bernilai serta beda yang bernilai tidak berwujud. Sedangkan kata bersama memiliki arti sepemilik dan seharta. Sedangkan definisi harta bersama secara terminologis yaitu uang, barang dan harta yang diperoleh secara Bersama-sama dalam kurun waktu tertentu selama dalam perikatan perkawinan (Damanhuri, 2012). Hal-hal yang mengenai harta beda sudah ditetapkan pada pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 jo UU No. 16 Tahun 2019 mengatur mengenai Perkawinan dibagi atas 3 macam yakni berlandaskan Pasal 36 butir (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Undang-undang No. 16 Tahun 2019 terkait Perkawinan, menyatakan harta bersama bahwa dikuasai oleh suami isteri. Isteri ataupun suami bisa bertindak pada harta bersama atas kesepakatan mereka. Terhadap harta bersama isteri dan suami memiliki kewajiban dan hak yang sama. Berlandaskan peraturan Pasal 37 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Undang-undang No. 16 Tahun 2019 mengenai Perkawinan, jika pernikahan putus dikarenakan cerai, harta bersama ditentukan sesuai hukumnya masing-masing. Maksud dari hukumnya masing-masing yaitu hukum adat, hukum agama, ataupun hukum lainnya. sehingga, jika terjadi perceraian, harta bersama dibagi sesuai dengan hukum yang sudah ada sebelumnya untuk suami isteri. Aturan seperti itu kemungkinan akan menghilangkan makna penguasaan harta bersama yang didapat selama pernikahan. Sebab pembagiannya cenderung tidak sama, yang akan mengecilkan baik isteri atas harta bersama. Harta Bawaan dikuasai oleh setiap pemiliknya yakni suami ataupun isteri. Menurut Pasal 36 Ayat (2) Undang-undang No 1 Tahun 1974 jo Undang-undang No. 16 Tahun 2019 mengenai Perkawinan menjelaskan masing-masing memiliki hak sepenuhnya untuk mengambil tindakan hukum terkait harta bendanya naum jika pihak istri dan suami menetapkan yang lain, seperti dengan perjanjian pernikan, maka penguasaan harta bawaan berdasarkan isi perjanjian tersebut. Sama halnya bila terjadi perceraian, harta bawaan dibawa dan dikuasai oleh setiap pemiliknya, kecuali bila ditetapkan lain pada perjanjian pernikahan. Harta yang diperoleh semuanya sama halnya dengan harta bawaan. Harta bawaan ini berhak melakukan perbuatan hukum atas harta yang dimilikinya. Jika dari pihak suami atau pihak isteri menentukan perjanjian lain, maka perjanjian tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan perjanjian perkawinan yang telah berlaku sebelumnya. Hal ini berlaku juga pada saat perceraian, jika suatu perceraian terjadi maka harta akan dibawa oleh masing-masing pemilik harta yang tidak ditentukan dan tidak terikat dalam perjanjian perkawinan. Sedangkan pihak yang berhak untuk mengatur harta bersama dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang No. 16 Tahun 2019 mengenai Perkawinan yakni pada pasal 36 mengatur terkait harta bersama isteri dan suami bisa mengambil tindakan atas kesepakatan merekan dan tentang harta bawaan suami dan isteri masing-masing berhak sepenuhnya untuk mengambil tindakan huukum tentang harta bendanya. Harta bersama menurut Pasal 119 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan "Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat harta kekayaan antara suami dan isteri, selama mengenai hal itu tidak diadakan perjanjian perkawinan atau ketentuan lainnya". Peraturan tersebut dalam berlangsungnya pernikahan tidak bisa diubah ataupun ditiadakan dengan sebuah kesepakatan antara suami dan isteri. Selanjutnya, pada Pasal 122 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan "Segala hasil pendapatan, demikian juga segala untung dan rugi sepanjang perkawinan itu berlangsung harus diperhitungkan mujur malang persatuan". Sehingga, berlandaskan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, isteri tidak bisa mengambil tindakan sendiri tanpa dibantu oleh suami. Sekali mereka menikah, harta kekayaan menjadi bersatu demi hukum, tidak termasuk melakukan perikatan bahwa harta berpisah. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengenal dua jenis harta dalam perkawinan yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama serta harta bawaan masing-masing suami isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan yang disebut dengan harta pribadi yang sepenuhnya berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain | 162
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 3, No. 1, 2022 (Ramulyo, 2000). Pasal 35 butir (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Undang-undang No. 16 Tahun 2019 mengenai Perkawinan menjelaskan bahwa harta bersama suami isteri itu ialah harta yang didapat dalam hubungan pernikahan berlangsung serta didapat tanpa mempermasalahkan terdaftar atas nama siapapun. Hal demikian artinya bahwa harta bersama yaitu seluruh harta yang didapat dalam pernikahan tanpa mempermasalahkan atas nama siapa harta kekayaan itu terdaftar ataupun tanpa mempermasalahkan siapa di antara suami isteri yang mencarinya. Harta bersama tersebut bisa dalam bentuk benda berwujud ataupun tidak, yang berwujud bisa mencakup benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat berharga, sementara yang tidak berwujud bisa dalam bentuk hak ataupun kewajiban. Sementara tentang wujud dari harta pribadi tersebut sesuai dengan apa yang sudah dipaparkan pada Pasal 35 butir (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Undang-undang No. 16 Tahun 2019 mengenai Perkawinan. Peraturan tersebut berlaku selama suami isteri tidak menetapkan yang lain dalam perjanjian pernikahan sebelum melaksanakan pernikahan. Harta yang menjadi milik pribadi suami isteri yaitu harta bawaan yakni harta yang telah tersedia sebelum mlaksanakan pernikaan mereka serta harta yang mereka dapat sendiri selama pernikahan yang dilaksanakan ataupun harta yang didapat sendiri selama pernikahan namun terbatas pada pendapatan yang berupa hadiah, warisan dan hibah. Diluar jenis ini, semua harta langsung menjadi harta bersama selama pernikahan. Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdapat syarat sah dari perjanjian, yaitu adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, harus ada suatu hal tertentu, harus ada sebab (kausa) yang halal. Syarat pertama dan kedua mengenai subjek perjanjian, sementara syarat ketiga dan keempat mengenai objek perjanjian. Perbedaan kedua syarat ini dihubungkan juga dengan masalah batal demi hukum yakni perikatan yang awalnya memang sudah batal, hukum menilai perikatan tersebut tidak pernah ada. Perjanjian yang bisa dibatalkan ialah selama perikatan tersebut belum ataupun tidak dibatalkan pengadilan maka perjanjian tersebut masih terus berlaku. Syarat sahnya perikatan yang pertama ialah kata sepakat. Pada dasarnya, kata sepakat di dalam perjanjian yaitu persesuaian kehendak atau pertemuan antara para pihak perjanjian. Individu dianggap memberi kesepakatannya (toestemming) maupun persetujuannya bila memang menghendaki apa yang disepakati. Dalam keabsaan perjanjian kredit, suatu perjanjian dikatakan tidak sah apabila tidak terdapat kesepakatan dari salah satu pihak antara suami maupun isteri. Perjanjian pun juga tidak dianggap sah bila salah satu pihak tidak berkenan menandatangani suatu perjanjian. 2. Akibat Hukum Atas Penjaminan Harta Bersama Dalam Perjanjian Kredit Bank tanpa Persetujuan dari Pihak Suami Atau Isteri Selama hubungan tidak terdapat pengikatan tentang pembagian harta, sitri ataupun suami secara hukum tidak dibetulkan mengambil tindakan hukum mengalihkan hak kepemilikannya berbentuk apapun termasuk membuat perjanjian sebagai jaminan kredit pada pihak bank. Sebagai milik bersama, baik istri ataupun suami berhak sama atas harta bersama, dengan demikian pihak yang akan menjamin atas harta bersama harus mendapat kesepakatan pihak yang lain. Bila harta bersama dibebankan oleh debitur harus mendapat kesepakatan pihak lain. Jika debitur membebankan harta bersama pada pernikahan sebagai jaminan kredit tanpa terdapat kesepakatan dari kedua pihak maka sudah melawan hak pasangan kawinnya atas harta bersama tersebut. Terkait dengan fungsi perjanjian kredit dan prinsip kehati-hatian sebagai alat bukti maka persetujuan maupun kesepakatan antara isteri dan suami dalam perjanjian kredit perlu diadakan dengan tegas berupa penandatanganan perjanjian. Hal demikian terkait dengan kata sepakat pada perikatan kredit yang menjadi perjanjian formil yakni terdapat penandatanganan perikatan, maka waktu itulah memiliki kekuatan mengikat. Perjanjian kredit yang tidak ditandatangani oleh suami ataupun isteri bisa didefinisikan belum ada ataupun tidak ada kata setuju antara bank dengan debitur dalam hal membuat perjanjian harta bersama sebagai jaminan pembayaran pinjaman untuk dibebani hak tanggungan. Sehingga, perjanjian yang dibuat tidak sesuai persyaratan sahnya perikatan. Sebab yang tidak dipernuhi ialah syarat subjektif perjanjian yakni kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, maka pihak yang merasa dirugikan bisa meminta supaya perikatan tersebut dibatalkan. Disamping itu, pada perjanjian kredit yang tidak mendapat tanda tangan dari istri maupun suami tidak akan terdapat kekuatan hukum bagi bank untuk menagih hutang jika peminjam wanprestasi dikarenakan statusnya ialah perikatan yang cacat hukum atau tidak sempurna. | 163
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 3, No. 1, 2022 Secara yuridis terdapat 2 jenis pengikatan ataupun perjanjian kredit yang dipergunakan bank untuk memberi kreditnya yakni pengikatan maupun perjanjian kredit dibawah tangan ataupun krediit yang dibuat oleh serta akta autentik atau dihadapan notaris (Untung, 2000). Maksud dari akta perjanjian kredit dibawah tangan ialah pengikatan pemberian kredit oleh bank pada nasabahnya yang dibuat hanya diantara debitur dan kreditur tanpa melalui notaris. Akta dibawah tangan bentuknya bebas serta dibuat cukup dengan diberi tanda tangan oleh pembuatnya. Akta ini memiliki kekuatan pembuktian seperti akta autentik jika para pihak mengakui tanda tangan dan isi yang termuat dalam akta. Sementara akta perjanjian autentik ialah pengikatan pemberian kredit oleh bank pada nasabahnya yang hanya dihadapan ataupun dibuat oleh notaris. Dalam praktik perbankan, semua bank sudah mempergunakan penerapan standard contract yang sudah ia buat. Standard contract sebagai perikatan yang bentuknya tertulis yang isinya sudah ditetapan secara sepihak oleh kreditur dan bersifat memaksa debitur untuk menyetujuinya. Perjanjian seperti itu tidak bisa diadakan secara lisan. Hal tersebut dikarenakan kreditur akan sulit untuk bisa mengingat semua isi perjanjian yang umumnya tidak sedikit. Hanya memninta pendapat pada kreditur apakah menyetujui tawaran serta bisa memenuhi semua syarat yang ada pada perjanjian ataukah tidak. Hal tersebut dilandaskan melalui persetujuanantara pihak pemohon para dengan pihak bank, bila pengajuan kredit sudah diadakan serta disepakati oleh pihak bank, barulah perjanjian kredit bisa dibuat dengan akta autentik oleh notaris. 3. Penyelesaian Hukum Akibat Penjaminan Aset Bersama Tanpa Izin dari Suami Ataupun Isteri Aset bersama lewat pengaturan yang diatur oleh suami isteri serta bisa dipergunakan oleh suami, berapapun banyaknya dan untuk apa saja, yang terpenting terdapat kesepakatan kedua belah pihak. Pada dasarnya perselisihan dan sengketa di beberapa kegiatan usaha ialah suatu halyang menyebabkan kerugian pada pihak yang memiliki sengketa. Tetapi, biasanya sengketa tidak bisa janji, pelanggaran undang-undang, dihindari dikarenakan kepentingan yang bertolak belakang ataupun salah satu pihak mengalami kerugian. terdapat kesalahpahaman ingkar Penyelesaian hukum dapat dilakukan melalui mediasi formal yang termuat pada Peraturan Bank Indonesia membuktikan hal positif supaya penuntasan sengketa antara nasabah dan bank berjalan damai, win win solution dan biaya murah para pihak dikarenakan terjadinya interaksi antara nasabah dan bank diawali dari prinsip kepercayaan pada pihak, dengan demikian konflik antara bank dan nasabahnya tidak harus ada sengketa yang menyangkut pengadilan. Untuk melaksanakan aktivitas usaha perbankan sering terjadi hak-hak nasabah tidak dijalankan secara baik yang menyebabkan friksi antara nasabah dan bank yang terlihat dari munculnya pengaduan nasabah pada bank. Jika pengaduan ini tidak tereselsaikan secara baik, bisa menjadi perselisihan ataupun konflik yang memiliki potensi menjadi sengketa kedua pihak. Terbitnya Peraturan Bank Indonesia No.7/7/PI/2005, harus dijalankan oleh setiap bank untuk menjamin terlaksananya mekanisme penuntasan pengaduan nasabah secara efektif selama waktu yang memadai, meskipun realitanya beberapa penyelesaian pengaduan nasabah ini tidak selalu bisa membuat nasabah merasa puas, dikarenakan ttuntutan mereka yang tidak terpenuhi baik sebagian ataupun semuanya, sehingga menjadi konflik. Penyelesaian hukum mengenai penjaminan harta bersama tersebut dapat dilakukan melalui jalur non litigasi dengan cara mediasi yang dilakukan oleh pihak bank. Perantaraan ialah cara penanganan konflik non litigasi lewat permusyarawatan yang menyeret pihak ketiga yang berkepribadian adil dan tidak membela dan keturut sertaannya ditoleransi para pihak yang berkonflik. Pihak ketiga menjadi penengah yang bertugas semata-mata meringkan para pihak yang berkonflik saat menyelenggarakan konflik dan tidak berwenang untuk memutus pertimbangan. Penengah layak adil, tidak ikut-ikutan untuk mengatur dan memastikan suatu ketetapan, para pihak sendiri yang mengatur kata sepakat atau tidaknya suatu perikatan tersebut. Mediasi diperlukan berlaku ujung pemecahan konflik yang dihadapkan oleh para pihak yang dilimpahkan selaku konsesus bersama para pihak yang terjalin konflik. Suami dan isteri diminta hadir untuk menyaksikan perjanjian yang telah dibuat oleh salah satu pihak. Mediasi pada bidang perbankan ini berupaya menyelesaikan kegagalan daripada prosedur litigasi dan berusaha mengamalkan keseimbangan terhadap golongan yang bentrok dikarenakan oleh perantaraan bank, golongan hendak memperoleh laba lewat prosedur litigasi. | 164
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 3, No. 1, 2022 IV. SIMPULAN DAN SARAN 1. Simpulan Keabsahan perikatan kredit wajib menggenapi tuntuan sah nya perikatan yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPer ialah adanya kata setuju bagi pihak yang mengalitkan para pihak yang berarti adanya kesepakatan antara suami isteri dengan pihak ketiga (pembeli) dalam suatu perjanjian. Ketanggapan semua pihak dalam pembuatan suatu perikatan yang berarti pihak suami isteri dan pihak ketiga (pembeli) harus mendasari cakap hukum, bisa mempertanggungjawabkan suatu perikatan yang dibuat. Harus ada sesuatu yang berarti terdapat objek perjanjian antara suami isteri dan pihak ketiga (pembeli) berupa benda bergerak (jaminan fidusia) dan benda tidak bergerak (hak tanggungan). Harus ada sebab (kausa) yang halal yang berarti adanya suatu sebab yang tidak terlarang dalam suatu perjanjian antara suami isteri dan pihak ketiga (pembeli) serta tidak melawan ketertiban dan kesusilaan umum. Akibat hukum dari perjanjian kredit atas penjaminan harta bersama tanpa persetujuan antara suami maupun isteri yaitu tidak autentiknya suatu perjanjian di muka notaris serta penyelesaian hukumnya yaitu dalam hal ini dikatakan perjanjian melanggar syarat subjektif. Efek hukum yang tampak pada tiada terciptanya tuntuan subjektif akan menimbulkan kesepakatan itu tidak valid atau invalid atas undang-undang serta dilakukannya mediasi oleh pihak bank kepada suami atau isteri (nasabah). Dengan menandatangani perjanjian penyelesaian sengketa. 2. Saran Dari semua pembahasan dan kesimpulan yang sudah dipaparkan, ada sejumlah saran yang ingin diberikan dalam penelitian ini, baiknya mengkomunikasikan kepada suami atau isteri tentang penjaminan atas harta bersama sehingga tidak menimbulkan konflik di kemudian hari. Sehingga segala perbuatan hukum yang timbul selama perkawinan dengan menggunakan harta bersama tersebut harus ditanggung bersama dan harus mendapat persetujuan dari kedua belah pihak. Hendaknya juga pihak bank memberikan pemahaman serta tahapan-tahapan ketika pihak debitur sebelum melakukan perjanjian jaminan kredit. Baiknya jika terjadi permasalahan antar kreditur dan debitur, dapat diselesaikan dengan cara damai (non litigasi). Dan masyarakat diharapkan lebih memperhatikan dan mengetahui dasar-dasar harta dalam perkawinan. Serta jika akan melakukan suatu kegiatan kredit sebaiknya dapat menanyakan kejelasan alur penyelesaian oleh pihak bank, Instansi diperlukan juga bisa melayani konseling serta pemahaman bagi komunitas mengenai ketetapan pemisahan aset bersama. DAFTAR PUSTAKA Atmadja, I Dewa Gede Budiartha, I. N. P. (2018). Teori-teori Hukum. Setara Press, Malang. Damanhuri, A. (2012). Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama. Mandar Maju, Bandung. Edlynafitri, R. S. (2017). Keabsahan Perjanjian Jaminan Hak Tanggungan Atas Objek Harta Bersama yang Tidak Sesuai Prosedur. Lex Administratum, 5(7), 46-54. Inayatillah, R., Judiasih, S. D., & Afriana, A. (2018). Pertanggungjawaban Suami Isteri Dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Harta Bersama Pada Perkawinan dengan Perjanjian Kawin. ACTA DIURNAL, 1(2), 187-203. Meliala, D. S. (2012). Hukum Perdata Dalam Perspektif BW. Nuansa Aulia, Bandung. Pratama, I. G. A. A., Mahendrawati, N. L. M., & Suryani, L. P. (2020). Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama yang dijadikan Jaminan Hutang Melalui Akta Perdamaian. Jurnal Analogi Hukum, 2(2), 165-169. Ramulyo, M. I. (2000). Hukum Perkawinan Islam. Bumi Aksara, Jakarta. Rosita, K. D., & Tanaya, P. E. (2021). Kedudukan Kreditur Terhadap Jaminan Atas Harta Bersama yang Belum dibagi Akibat Perceraian. Acta Comitas, 6(1), 78-92. Untung, H. B. (2000). Kredit Perbankan di Indonesia. Andi, Yogyakarta. Wiliam, L. Y. P. (2018). Harta Bersama Merupakan Hak Kebendaan Sebagai Objek Jaminan Pelunasan Hutang Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lex Privatum, 6(1), 99-107. | 165