Cross-border Vol. 2 No. 2 Juli-Desember 2019, page 258-273 p-ISSN: 2615-3165 e-ISSN: 2776-2815 DAMPAK PENUTUPAN POS LINTAS BATAS NEGARA (PLBN) ARUK TERHADAP SOSIAL EKONOMI KELUARGA PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI MASA PANDEMI COVID-19 Desi Yuniarti Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Indonesia Email: ABSTRACT This study aims to get a complete picture of the Sambas Regency government policy in dealing with the impact of closing the Aruk State Border Post (PLBN) as a preventive policy for the spread of Covid-19. Employment is everything related to labor at the time before, during and after the completion of the employment relationship, both in work that produces goods or work in the form of: From the aspect of employment law, it is a private law field that has a public aspect, because even though the employment relationship is made based on the freedom of the parties, there are a number of provisions that MUST be subject to government provisions in the sense of public law. The research approach used is a normative juridical approach. The results of this study indicate that the common thread of this policy is the socioeconomic family of Indonesian migrant workers. The impact of the social and economic sectors as well as the supporting and inhibiting factors for the construction of the Aruk Cross-Border Post (PLBN) in Sajingan Besar, Sambas Regency, West Kalimantan Province. The renewal of the operation of the Aruk PLBN in Sajingan Besar, which is currently a cross-country gateway, in addition to guarding the border area, of course, the Aruk PLBN can have an impact on the community in various sectors such as the social and economic sectors. Due to COVID-19 starting to become global, the critical front points prioritized are border pockets between countries. When large-scale social restrictions (PSBB) were imposed in several regions, areas and entrances such as airports, ports, and cross-border posts (PLBN) played an important role in breaking the chain of this pandemic. The PSBB is under the auspices of Law No. 6 of 2018 concerning Health Quarantine (Article 15, 2b). This local law states governments are responsible for implementing PSBB. That is that the central government and 258
Cross-border Vol. 2 No. 2 Juli-Desember 2019, page 258-273 p-ISSN: 2615-3165 e-ISSN: 2776-2815 why, the security and resilience of the PLBN is in their hands. Keywords: Impact of Closing the Aruk PLBN, Indonesian Migrant Workers. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai kebijakan pemerintah Kabupaten Sambas dalam menangani dampak penutupan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk sebagai kebijakan preventif penyebaran Covid-19. Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan setelah selesai masa hubungan kerja, baik pada pekerjaan yang menghasilkan barang maupun pekerjaan berupa. Dari aspek hukum ketenagakerjaan merupakan bidang hukum privat yang memiliki aspek publik, karena meskipun hubungan kerja dibuat berdasarkan kebebasan para pihak, namun terdapat sejumlah ketentuan yang WAJIB tunduk pada ketentuan pemerintah dalam artian hukum publik. .Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa benang merah dari kebijakan ini adalah sosial ekonomi keluarga pekerja migran Indonesia. Dampak sektor sosial dan ekonomi serta faktor pendukung dan penghambat pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk di Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Pembaharuan operasi PLBN Aruk di Sajingan Besar yang saat ini menjadi pintu masuk lintas negara, selain untuk menjaga wilayah perbatasan tentunya PLBN Aruk dapat memberikan dampak bagi masyarakat dalam berbagai sektor seperti pada sektor sosial dan ekonomi. akibat COVID-19 mulai mendunia, titik terdepan yang kritis perbatasan antarnegara. Saat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diberlakukan di beberapa wilayah, kawasan dan pintu-pintu masuk seperti bandara, pelabuhan, dan pos lintas batas negara (PLBN) memegang peran penting memutus rantai pandemi ini. Pemberlakuan PSBB bernaung di bawah Undang Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (pasal 15, 2b). Dalam UU ini disebutkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggungjawab dalam penyelenggaraan PSBB. Itu sebabnya, keamanan dan ketahanan PLBN berada di tangan keduanya. diutamakan adalah kantung-kantung Kata Kunci: Dampak Penutupan PLBN Aruk, Tenaga Kerja Migran Indonesia 259
Cross-border Vol. 2 No. 2 Juli-Desember 2019, page 258-273 p-ISSN: 2615-3165 e-ISSN: 2776-2815 PENDAHULUAN Menurut A.Cohen, W. (2010), Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga memengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah pasien positif terinfeksi COVID-19 di Indonesia mencapai 6.575 orang per 19 April 2020. Pandemi ini menyebabkan beberapa pemerintah daerah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berimplikasi terhadap pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, dan aktivitas sosial lainnya. Menurunnya berbagai aktivitas ini berdampak pada kondisi sosial-ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat rentan dan miskin. Oleh sebab itu, pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 serta kebijakan kebijakan yang bersifat penanggulangan dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi ini. Kendati demikian, pelaksanaan berbagai kebijakan ini perlu dipantau dan dievaluasi untuk mengetahui efektivitasnya. The SMERU Research Institute, sebagai lembaga penelitian yang sosial-ekonomi, berinisiatif melakukan beberapa kegiatan penelitian di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kebijakan terkait dengan pandemi COVID-19, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. fokus mengkaji isu-isu Akibat COVID-19 mulai mendunia, titik terdepan yang kritis diutamakan adalah kantung-kantung perbatasan antarnegara. Saat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diberlakukan di beberapa wilayah, kawasan dan pintu-pintu masuk seperti (PLBN) bandara, pelabuhan, dan pos ini. memegang peran penting memutus Pemberlakuan PSBB bernaung di bawah Undang Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (pasal 15, 2b). ini disebutkan bahwa pemerintah pusat dan Dalam UU pemerintah daerah bertanggungjawab dalam penyelenggaraan PSBB. Itu sebabnya, keamanan dan ketahanan PLBN berada di tangan keduanya. lintas batas negara rantai pandemi 260
Cross-border Vol. 2 No. 2 Juli-Desember 2019, page 258-273 p-ISSN: 2615-3165 e-ISSN: 2776-2815 COVID-19 telah ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO pada 11 Maret 2020. Selanjutnya Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada 31 Maret 2020. Pintu keluar-masuk (exit-entry gate) bagi lintas batas manusia, barang, jasa, dan modal di PLBN menjadi ditutup. Namun, masih dibuka bagi WNI yang datang/pulang dengan melewati serangkaian prosedur pengamanan maupun proses screening. Tindakan ini sesuai kebijakan pemerintah yang mengeluarkan protokol penanganan COVID-19, khususnya Protokol Pengawasan Perbatasan (PPP), yakni bandara, pelabuhan, dan pos lintas batas darat negara (PLBDN). Sebagian besar isinya lebih banyak ditujukan pada pelintas yang harus mengikuti standar of procedure di pintu bandara, pelabuhan, pos lintas batas negara yang tidak singkat. Dalam penerapannya diharapkan semua data menyangkut petugas, jumlah pelintas masuk, termasuk infrastruktur peralatan medis beserta turunannya, dan mereka yang suspect dapat tercatat jelas. Kesiapan seperti ini tidak mengkhawatirkan selama semuanya dilakukan sesuai prosedur dan ketetapannya. Meski dalam protokol jauh untuk PLBN, namun penerapan standard of procedure PLBN diharapkan dapat mengikuti yang sudah ditetapkan di bandara maupun pelabuhan. Kesiapan PLBN di Entikong, Kalimantan Barat, misalnya, sejak akhir Januari sudah mempersiapkan dan melakukan koordinasi bersama antara petugas kantor Kesehatan Pelabuhan dengan petugas custom, immigration, quarantine (CIQ) dalam mengawasi dan memeriksa ketat Warga Negara Asing (WNA) dari Tiongkok yang melakukan perjalanan ke Kalimantan melalui pintu Entikong ini. tidak merinci lebih Terhitung hingga Maret 2020 sudah tercatat 6.486 WNI yang kembali dari Malaysia melalui PLBN Aruk. Ini akibat dari kebijakan Malaysia di Sarawak yang lebih dulu menutup pintu perbatasan di Tebedu saat pandemi 7/4/2020). Sementara itu, terjadi juga arus pulang WNI melalui PLBN di Badau, Kalbar sebanyak 740 orang, terhitung sejak 1 Maret hingga 17 Maret 2020. Sangat miris ketika membaca dan melihat kondisi wilayah perbatasan, khususnya PLBN yang rentan terpapar pandemi ini. 261
Cross-border Vol. 2 No. 2 Juli-Desember 2019, page 258-273 p-ISSN: 2615-3165 e-ISSN: 2776-2815 kita Namun kondisi melihat lika-liku jalur lintas tradisional, kerap disebut jalur ilegal atau jalur tikus. Kondisi jalan dan infrastruktur yang minim membuat segalanya serba terbatas. Sebelum lebih jauh mengulas kerentanan masyarakat di jalur batas tradisional ini, penulis ingin sedikit memberi gambaran bagaimana pola tentang perlintasan orang dan barang di perbatasan. lebih memprihatinkan lagi apabila METODE PENELITIAN Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan ini akan dipergunakan untuk yuridis normatif. Pendekatan menjawab permasalahan-permasalahan yang diungkapkan di atas. Pendekatan yuridis normatif, menurut soerjono soekanto (Soekanto, 2006) adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara melihat bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Selanjutnya Soerjono soekanto mengklasifikasikan penelitian hukum normatif ini menjadi (a) penelitian terhadap azas-azas hukum, (b) penelitian terhadap sistematik hukum, (c) penelitian terhadap (d) perbandingan Hukum (konkordasi Gregory Churchil), (e) Sejarah hukum, dan (f) hukum yang akan datang. taraf sinkronisasi vertical dan horizontal, Jenis data dalam penelitian ini meliputi data sumber hukum primer dan data sekunder, namun penelitian ini menitikberatkan pada data sekunder. Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, akan dipergunakan metode analisis normative-kualitatif. Analisis normative kualitatif karena penelitian ini bertitik tolak pada dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. HASIL DAN PEMBAHASAN POLA LINTAS PADA PERBATASAN Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) menetapkan tiga pola perlintasan yang berlaku di Indonesia, yaitu 1) melintas secara resmi via PLBN; 2) melintas resmi via non-PLBN; 3) melintas tidak resmi (BNPP, 2018). Kategori pertama ditujukan bagi orang/barang yang melintas melalui PLBN dengan sistem CIQS (custom, immigration, quarantine, security). Pola lintas batas negara seperti ini disebut Jalur A. Kategori kedua termasuk melintas resmi, namun melalui prosedur CIQS yang tidak lengkap serta bangunan PLBN yang 262
Cross-border Vol. 2 No. 2 Juli-Desember 2019, page 258-273 p-ISSN: 2615-3165 e-ISSN: 2776-2815 sederhana. Tipe lintas seperti ini masuk dalam kategori Jalur B. Sedangkan yang ketiga dikenal dengan lintas batas negara secara tradisional yang termasuk kategori Jalur C, tanpa ketersediaan CIQ dan hanya 1-2 petugas pengamanan perbatasan (PAMTAS) yang memberi ijin terbatas (dengan kartu Pas Lintas Batas atau sekadar menunjukkan KTP) untuk masyarakat perbatasan yang pergi-pulang untuk urusan kerabat/keluarga maupun pekerjaan berkebun/berladang dan sebagainya. Dari 3 pola lintas batas negara itu, tipe Jalur A dan Jalur B masih relatif terpantau dan tercatat dengan protokol ketat bagi para pelintas setiap hari di saat pandemi ini. Justru kekhawatiran tinggi terletak pada pola lintas Jalur C. Namun, upaya pencegahan dengan membatasi ketat bahkan menutup semua jalur termasuk Jalur C dikhawatirkan akan berdampak ganda bagi masyarakat perbatasan. MASYARAKAT PELINTAS Hal yang sama juga berlaku untuk Jalur C di Kalimantan. Tercatat ada 1.400 jalur tikus/ilegal yang tersebar di Kalimantan Utara (timesindonesia.co.id). Bisa dibayangkan betapa akses lintas yang demikian banyak itu jika harus mendapat pengawasan ketat bahkan ditutup saat pandemi COVID-19. Di Kalimantan Barat, jalur tradisional seperti Guna Banis, Sekayam di Sanggau, misalnya, biasa menjual hasil perkebunan mereka di kawasan Malaysia. Begitu pula jalur tradisional di Kecamatan Badau, Kapuas Hulu Kalbar, dan jalur di daerah Perumbang, Mentari Desa Sebindang dan Seriang Kecamatan Badau menjadi akses tradisional sejak lama antar kedua negara. Namun, penutupan jalur-jalur ini di tengah pandemi COVID- 19 ada sisi positif dan negatifnya. Di satu sisi, penutupan ini bisa menekan menyebarnya wabah virus bagi masyarakat perbatasan termasuk menutup aktivitas ilegal yang marak terjadi di jalur lintas ini. Penting dicatat bahwa jalur-jalur pintas yang ada di Kalbar, misalnya, sudah sarat dengan aksi-aksi ilegal, seperti miras, batu sejenis antimoni, termasuk mobil mewah dan sebagainya. Begitu maraknya aksi ilegal ini, sehingga ada upaya penutupan jalur yang didukung masyarakat lantaran aktivitas ini sering dimainkan oleh mereka yang bukan berasal dari perbatasan. 263
Cross-border Vol. 2 No. 2 Juli-Desember 2019, page 258-273 p-ISSN: 2615-3165 e-ISSN: 2776-2815 Namun di lain sisi, bagi masyarakat adat yang masih memiliki hubungan kerabat dengan masyarakat tetangga, penutupan ini membuat terputusnya hubungan, terutama untuk urusan ritual adat dan sebagainya. Selain itu, jalur tradisional yang biasanya dilalui masyarakat yang hendak bekerja sebagai buruh harian ataupun menjual dan membeli kebutuhan pangan menjadi tertahan. Pemaparan tentang kerentanan masyarakat perbatasan di kawasan Jalur C sebagai perbatasan tradisional bagai 'pisau bermata dua'. Penutupan lintas tradisional dilakukan demi mencegah dan memutus rantai pandemi COVID-19, namun berdampak pada ketahanan hidup yang lebih berat. Sebaliknya, apabila lintas itu tetap dibuka akan pula mengancam diri mereka terpapar COVID-19 dan akan sulit memutus rantainya. Karena itu, ada beberapa usulan yang diajukan sebagai salah satu bentuk kepedulian dan sumbangsih pemikiran dari dunia riset: a. Protokol Kesehatan Penanganan COVID-19 sebaiknya ditambah klausul mengenai Perbatasan Tradisional. Ini menjadi penting ketika berbicara tentang penanganan di Perbatasan Negara (PLBDN), bandara, pelabuhan, yang secara jelas mekanisme pencegahan dan penanganan pandemi begitu lengkap, namun di sisi lain mekanisme di perbatasan tradisional kurang dicakup dalam Protokol. singkat b. Protokol Kesehatan Penanganan COVID-19 sebaiknya ditambah klausul mengenai Perbatasan Tradisional. Ini menjadi penting ketika berbicara tentang penanganan di Perbatasan Negara (PLBDN), bandara, pelabuhan, yang secara jelas mekanisme pencegahan dan penanganan pandemi begitu lengkap, namun di sisi lain mekanisme di perbatasan tradisional kurang dicakup dalam Protokol. c. Kawasan tradisional (kecamatan/desa perbatasan) sebaiknya juga menjadi lingkar utama (bukan marginal) dalam prioritas penguatan kesehatan masyarakat Ini sesuai melalui penguatan dan penanganan pandemi. yang prioritas Kemendes PDTT diprioritaskan untuk penanganan pandemi. Tentunya ini diutamakan guna menunjang kebutuhan pangan mereka yang terpencil di tengah pandemi. di perbatasan tentang Dana Desa 264
Cross-border Vol. 2 No. 2 Juli-Desember 2019, page 258-273 p-ISSN: 2615-3165 e-ISSN: 2776-2815 d. Untuk mendukung sistem pengamanan di perbatasan tradisional, perlu penambahan Pamtas (Petugas Pengaman Perbatasan) yang sedang bersiaga di pos. Rata-rata Pamtas hanya 1 orang yang bertugas di pos lintas, terutama di Dilumil dan Turiskain NTT. Pentingnya daya dukung kehadiran petugas kesehatan juga untuk memberi penyuluhan berkelanjutan tentang standar hidup sehat guna pencegahan pandemi COVID- 19 bagi masyarakat. PEKERJA MIGRAN INDONESIA Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut UndangUndang No 13 Tahun 2003 Bab I Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun. Menurut pengertian ini, setiap orang yang mampu bekerja disebut sebagai tenaga kerja. Ada banyak pendapat mengenai usia dari para tenaga kerja ini, ada yang menyebutkan di atas 17 tahun ada pula yang menyebutkan di atas 20 tahun, bahkan ada yang menyebutkan di atas 7 tahun karena anak-anak jalanan sudah termasuk tenaga kerja. tahun64 Karantina dan gangguan terhadap dunia usaha, larangan bepergian, penutupan sekolah dan langkah penutupan lainnya membawa dampak yang bersifat mendadak dan drastis terhadap pekerja dan perusahaan. Seringkali yang pertama kehilangan pekerjaan adalah mereka yang pekerjaannya sudah rentan, seperti misalnya pekerja toko, pramusaji, pekerja dapur, petugas penanganan bagasi dan petugas kebersihan. Di dunia di mana hanya satu dari lima orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan tunjangan pengangguran, pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan malapetaka bagi jutaan keluarga. 265
Cross-border Vol. 2 No. 2 Juli-Desember 2019, page 258-273 p-ISSN: 2615-3165 e-ISSN: 2776-2815 Pekerja informal, yang menyumbang sekitar 61 persen dari tenaga kerja global sangat rentan selama pandemic karena mereka harus menghadapi risiko K3 yang lebih tinggi dan kurangnya perlindungan yang memadai. Bekerja dengan tidak adanya perlindungan, seperti cuti sakit atau tunjangan pengangguran, membuat para pekerja ini mungkin perlu memilih antara kesehatan dan pendapatan, yang berisiko terhadap kesehatan mereka, kesehatan orang lain serta kesejahteraan ekonomi mereka. Selain pengangguran dan setengah pengangguran; krisis juga akan berdampak pada kondisi kerja, upah dan akses atas perlindungan sosial, dengan dampak negatif khususnya pada terhadap kelompok-kelompok dampak pasar kerja yang buruk. tertentu yang lebih rentan Pandemi juga dapat memiliki dampak ekonomi yang tidak proporsional pada segmen tertentu dari populasi, yang dapat memperburuk ketimpangan yang mempengaruhi sebagian besar kelompok pekerja, seperti; 1) Pekerja yang sudah memiliki masalah dengan kondisi kesehatan; 2) Kaum muda yang sudah menghadapi tingkat pengangguran dan setengah pengangguran yang lebih tinggi; 3) Pekerja yang lebih tua yang mungkin menghadapi risiko lebih tinggi terkena masalah kesehatan yang serius dan kemungkinan menderita kerentanan ekonomi; 4) Perempuan yang terlalu banyak mewakili pekerjaan-pekerjaan yang berada di garis depan dalam menangani pandemi dan yang akan menanggung beban yang tidak proporsional dalam tanggung jawab perawatan terkait dengan penutupan sekolah atau sistem keperawatan; 5) Pekerja yang tidak terlindungi, termasuk pekerja mandiri, pekerja kasual dan pekerja musiman (gig workers) yang tidak memunyai akses terhadap mekanisme cuti dibayar atau sakit; dan 6) Pekerja migran yang mungkin tidak dapat mengakses tempat kerja mereka di Negara tujuan ataupun kembali pulang kepada keluarga mereka. Pengalaman baru-baru ini dengan sindrom pernapasan akut parah (SARS), influenza A (H1N1) dan wabah virus Ebola telah menyoroti pentingnya fokus pada tempat kerja yang tidak hanya untuk mengidentifikasi populasi yang berisiko tetapi juga untuk memahami mekanisme penyebaran penyakit dan menerapkan keberhasilan langkah-langkah pengendalian dan 266
Cross-border Vol. 2 No. 2 Juli-Desember 2019, page 258-273 p-ISSN: 2615-3165 e-ISSN: 2776-2815 pencegahan. Tempat kerja merupakan sarana yang efektif di mana pengusaha dan pekerja, secara bersama-sama, dapat menyebarkan terkait keselamatan dan kesehatan kerja (K3), termasuk langkah- langkah pencegahan dan perlindungan untuk mengurangi penyebaran penyakit menular. informasi dan melakukan sosialiasi Pandemi Covid-19 memberikan dampak ganda bagi para pekerja rentan dan "kelompok rentan baru" seperti Santosa, Jayadi, dan Suniyah. ILO menyebut pekerja rentan adalah para pekerja dengan kondisi hidup tidak menentu, baik dari sisi pendapatan, jam kerja, hingga ketiadaan jaminan kesehatan dan jaminan masa tua. Para pekerja rentan ini menjadi kelompok masyarakat yang paling terpukul akibat wabah Covid- 19. Mereka selama ini menggantungkan hidupnya pada pendapatan harian, sehingga menurunnya aktivitas ekonomi berpengaruh pada pendapatan dan kualitas hidup mereka. Para pekerja rentan yang menopangkan hidup mereka pada pendapatan harian, pada kenyataannya tetap bekerja walaupun pemerintah menerapkan kebijakan physical distancing (menjaga jarak fisik). "Tidak bekerja, tidak makan" ungkap Jayadi, salah seorang menggambarkan keterpaksaannya untuk tetap bekerja demi tetap bertahan hidup. Himbauan dari pemerintah untuk mengisolasi diri selama dua minggu memang cukup efektif memutus rantai penularan virus, namun bagi pekerja rentan, hal ini berarti akan memutus sumber pendapatannya juga. pekerja mandiri, untuk Para pekerja ini tidak hanya mengalami kerentanan dalam hal ekonomi, akan tetapi dalam hal kesehatan juga. Mereka cenderung memiliki potensi yang lebih besar untuk tertular virus corona karena tetap beraktivitas di tengah wabah yang semakin meluas. Para pengemudi ojek online, pedagang kecil, tukang becak, hingga tukang pijat, mengalami kerentanan tertular karena pekerjaan mereka menuntut untuk berinteraksi dengan banyak orang. Santoso menyadari bahaya itu, namun dia tidak punya pilihan lain selain harus tetap bekerja. Sebanyak 245 pekerja migran Indonesia yang kembali dari Malaysia melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, Sajingan Besar, Kalimantan Barat (Kalbar), dikarantina selama lima hari. Proses karantina dilakukan di Balai Pengembangan Sumber 267
Cross-border Vol. 2 No. 2 Juli-Desember 2019, page 258-273 p-ISSN: 2615-3165 e-ISSN: 2776-2815 Daya Manusia (BPSDM) Kalbar. Mereka dikarantina selama lima hari, di mana selama masa karantina diobservasi apakah mereka tertular virus corona atau tidak. PERLINDUNGAN SOSIAL UNTUK PEKERJA RENTAN COVID- 19 TERHADAP TENAGA KERJA DI INDONESIA Covid-19 menempatkan pekerja rentan sebagai salah satu kelompok masyarakat yang paling terdampak, walaupun ada perbedaan kondisi dan kebutuhan dari masing-masing jenis pekerjaan. Situasi tentang kapan berakhirnya wabah ini masih penuh tanda tanya besar, sehingga jika semakin lama kondisi ini berlangsung, maka akan semakin membawa pekerja rentan dalam kehidupan yang semakin tidak menentu. Pada kenyataannya, dampak wabah Untuk mengurangi dampak yang dihadapi oleh para pekerja rentan, pemerintah dapat mengambil kebijakan dalam dua bentuk. Pertama, selama masa pandemi berlangsung; kedua, pada saat pandemi ini telah berakhir. Pada saat pandemi Covid-19 masih berlangsung, maka hal yang paling penting untuk dipenuhi adalah kebutuhan mendasar masyarakat, yaitu kebutuhan pokok. Kebijakan stimulus dari pemerintah perlu menyasar permasalahan telah mengeluarkan kebijakan "kartu sembako", akan tetapi tidak semua pekerja rentan mendapatkannya. Hasil penelitian kami menunjukan bahwa delapan pekerja rentan yang kami wawancara, tidak ada satupun yang mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. ini. Saat ini pemerintah Melalui kebijakan pemenuhan kebutuhan pokok, maka pekerja rentan tidak perlu harus berhutang dan menguras tabungannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Langkah yang dapat dilakukan pemerintah adalah mendorong pendataan secara massal para pekerja rentan dan kelompok masyarakat lain yang perlu dipenuhi kebutuhan pokoknya, melalui perluasan "kartu sembako". Kebijakan ini dapat dimulai di daerah zona merah yang merupakan episentrum penularan Covid-19 dan tempat di mana aktivitas ekonomi mengalami penurunan yang drastis. Kedua, pasca pandemi Covid-19 ada kebutuhan dari pekerja rentan, terutama pekerja mandiri yang memiliki bidang 268
Cross-border Vol. 2 No. 2 Juli-Desember 2019, page 258-273 p-ISSN: 2615-3165 e-ISSN: 2776-2815 usaha, yaitu untuk mendapatkan kredit yang terjangkau. Dengan kredit yang murah dan terjangkau, maka para pedagang kecil dapat mengaksesnya, sehingga mereka akan tetap dapat menjalankan aktivitas ekonomi pasca-wabah ini berakhir. Selain itu, bagi para pekerja rentan dan "kelompok rentan baru", mereka membutuhkan agar tetap disokong kebutuhan pokoknya sampai akhirnya situasi ekonomi menjadi normal kembali. Belajar dari pandemi Covid-19, kita dapat melihat bahwa masyarakat, terutama kelompok rentan, membutuhkan adanya jaminan kesehatan dan jaminan sosial. Pada situasi krisis seperti akibat pandemi Covid-19 ini, kategori kelompok rentan tidak hanya pekerja mandiri, pekerja keluarga tidak dibayar, dan pekerja lepas, namun ada kelompok rentan baru, yaitu mereka yang terlempar dari pekerjaan layak. Kelompok rentan formal yang di-PHK atau baru dirumahkan akibat terjadinya krisis. Hal tersebut, menjadikan kondisi hidup mereka sama tidak menentunya dengan para pekerja rentan yang lain, walaupun, mereka cenderung memiliki tabungan lebih banyak atau keterampilan mumpuni dibanding pekerja rentan yang lain. ini adalah para pekerja Ketidak menentuan dan kesulitan hidup menjadikan kelompok rentan ini memerlukan jaring pengaman sosial, seperti jaminan sosial. Melalui penyediaan jaminan kesehatan dan jaminan sosial, maka kehidupan masyarakat yang paling rentan menjadi terlindungi, baik pada saat tidak ada krisis maupun pada saat krisis. Dengan adanya perlindungan sosial ini, pekerja rentan dapat tetap hidup dalam kondisi sehat dan tetap mampu bekerja untuk memenuhi kehidupan mereka dan keluarganya pada hari depan. Tanpa jaminan kesehatan dan jaminan sosial, maka krisis akibat pandemi Covid-19 ini akan merenggut harapan dan kehidupan kelompok rentan. jaminan kesehatan dan Di negara Kondisi berkembang pada umumnya memiliki tingkat pengangguran yang jauh lebih tinggi dari angka resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini terjadi karena ukuran sektor informal masih cukup besar sebagai salah satu lapangan nafkah bagi tenaga kerja tidak terdidik. Sektor informal tersebut dianggap sebagai katup pengaman bagi 269
Cross-border Vol. 2 No. 2 Juli-Desember 2019, page 258-273 p-ISSN: 2615-3165 e-ISSN: 2776-2815 pengangguran. Masalah ketenagakerjaan di Indonesia sekarang ini sudah mencapai kondisi yang cukup memprihatinkan ditandai dengan jumlah penganggur dan setengah penganggur yang besar, pendapatan yang relatif rendah dan kurang merata. Sebaliknya pengangguran dan setengah pengangguran yang tinggi merupakan pemborosan pemborosan sumber daya dan potensi yang ada, menjadi beban keluarga dan masyarakat, sumber utama kemiskinan, dapat mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminal, dan dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang. diatas, kesimpulannya adalah sebagai berikut: 1. Pandemi juga dapat memiliki dampak ekonomi yang tidak proporsional pada segmen tertentu dari populasi, yang dapat memperburuk ketimpangan yang mempengaruhi sebagian besar kelompok pekerja, seperti : Pekerja yang sudah memiliki masalah dengan kondisi kesehatan, Kaum muda yang sudah menghadapi tingkat pengangguran dan setengah pengangguran yang lebih tinggi, Pekerja yang lebih tua yang mungkin menghadapi risiko lebih tinggi terkena masalah kesehatan yang serius dan kemungkinan menderita kerentanan ekonomi, Perempuan yang terlalu banyak mewakili pekerjaan-pekerjaan yang berada di garis depan dalam menangani pandemi dan yang akan menanggung beban yang tidak proporsional dalam tanggung jawab perawatan terkait dengan penutupan sekolah atau sistem keperawatan, Pekerja yang tidak terlindungi, termasuk pekerja mandiri, pekerja kasual dan pekerja musiman (gig workers) yang tidak memunyai akses terhadap mekanisme cuti dibayar atau sakit dan Pekerja migran yang mungkin tidak dapat mengakses tempat kerja mereka di Negara tujuan ataupun kembali pulang kepada keluarga mereka. 2. Ketidak menentuan dan kesulitan hidup menjadikan kelompok rentan ini memerlukan jaring pengaman sosial, seperti jaminan kesehatan dan jaminan sosial. Melalui penyediaan jaminan kesehatan dan jaminan sosial, maka kehidupan masyarakat yang paling rentan menjadi terlindungi, baik pada saat tidak ada krisis maupun pada saat krisis. Dengan adanya perlindungan sosial ini, pekerja Berdasarkan uraian maka penarikan 270
Cross-border Vol. 2 No. 2 Juli-Desember 2019, page 258-273 p-ISSN: 2615-3165 e-ISSN: 2776-2815 rentan dapat tetap hidup dalam kondisi sehat dan tetap mampu bekerja untuk memenuhi kehidupan mereka dan keluarganya pada hari depan. Tanpa jaminan kesehatan dan jaminan sosial, maka krisis akibat pandemi Covid-19 ini akan merenggut harapan dan kehidupan kelompok rentan. ini sangat diperlukan. Keberadaan karantina saat ini semakin penting. Peranan dan fungsi yang strategis dari lembaga karantina untuk menjadi penjaga gerbang utama (first defence line) terhadap keluar dan masuknya media pembawa penyakit baik dari hewan, ikan, maupun tumbuhan harus diperkuat dan ditingkatkan, agar karantina mampu berakselerasi dengan kebijakan pasar bebas, perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi. Salah satu tujuan kebijakan Dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 sebagai ratifikasi terhadap Agreement Establishing The World Trade Organization, termasuk lampiran di dalamnya yaitu Agreementon SPS Measures yang menyatakan bahwa dalam kegiatan perdagangan internasional, suatu negara memiliki hak untuk melindungi kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan (food safety, animal, and plant health). Dengan demikian penyelenggaraan perkarantinaan tidak dapat terlepas dari ketentuan dan kesepakatan sanitary and phytosanitary (SPS), standar keamanan pangan yang dirangkum dalam Codex Alimentarius, kesehatan hewan dalam The Office International des Epizooties atau The World Organization for Animal Health (OIE), perlindungan International Plant tumbuhan dalam Protection Convention (IPPC) Tahun 1997, dan Convention on Biological Diversity (CBD). KESIMPULAN Dari uraian di atas bisa kita simpulkan bahwa telah terjadi penutupan jalur-jalur ini di tengah pandemi COVID-19 , namun ada sisi positif dan negatifnya. Di satu sisi, penutupan ini bisa menekan menyebarnya wabah virus bagi masyarakat perbatasan termasuk menutup aktivitas ilegal yang marak terjadi di jalur lintas ini. Penting dicatat bahwa jalur-jalur pintas yang ada di Kalbar, misalnya, sudah sarat dengan aksi-aksi ilegal, seperti miras, batu sejenis antimoni, termasuk mobil mewah dan 271
Cross-border Vol. 2 No. 2 Juli-Desember 2019, page 258-273 p-ISSN: 2615-3165 e-ISSN: 2776-2815 sebagainya. Begitu maraknya aksi ilegal ini, sehingga ada upaya penutupan jalur yang didukung masyarakat lantaran aktivitas ini sering dimainkan oleh mereka yang bukan berasal dari perbatasan Namun di lain sisi, bagi masyarakat adat yang masih memiliki hubungan kerabat dengan masyarakat tetangga, penutupan ini membuat terputusnya hubungan, terutama untuk urusan ritual adat dan sebagainya. Selain itu, jalur tradisional yang biasanya dilalui masyarakat yang hendak bekerja sebagai buruh harian ataupun menjual dan membeli kebutuhan pangan menjadi tertahan. 272
Cross-border Vol. 2 No. 2 Juli-Desember 2019, page 258-273 p-ISSN: 2615-3165 e-ISSN: 2776-2815 DAFTAR PUSTAKA A.Cohen, W. 2010. Heroic Leadership: Leading With Integrity and Honor. Jossey-Bass. San Fransisco. Antonius, Bele (2011). Nurani Orang Buna', Spiritual Capital Dalam Pembangunan. Kupang, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif-NTT. A. Benggolo. 2017. Tenaga Kerja dan Pembangunan, Jasa Karya:Jakarta. David, Kairupan. 2013. Aspek Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia. Kencana, Jakarta. Evaluasi dan Pengawasan Pengelolaan Perbatasan Negara. (2015). Pontianak: Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Hanif, N. dkk. 2009. Pedoman Pengembangan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Pemerintah Daerah. Grasindo. Jakarta World Customs Organization-Inter-Agency Forum on Coordinated Border Management. "Background Paper to Facilitate the Discussion on Coordinated Border Management". 29 to 30 June 2009, Brussels, Belgium. 273