Menimbang Mengingat PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 7 TAHUN 2013 T E N T A N G RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KETAPANG, : a. bahwa barang milik daerah merupakan kekayaan daerah yang sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu dikelola secara tertib dan dimanfaatkan secara optimal; b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jasa pemakaian kekayaan daerah oleh orang atau badan dapat dipungut retribusi sebagai imbalan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial; c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Ketapang Nomor 11 Tahun 1979 tentang Sewa Peralatan Milik Pemerintah Daerah perlu diganti dan disesuaikan lagi dengan peraturan perundang- undangan yang baru; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang - Indonesia Undang (Lembaran Negara Republik Republik 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); Indonesia Tahun 1959 Nomor
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang (Lembaran Negara Republik Nomor 47, Tambahan Keuangan Negara Indonesia Tahun 2003 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangaan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perundang-undangan Pembentukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Peraturan 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90,
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Negara / Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855 ); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2002 Nomor 84 Seri D Nomor 68); Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 9); Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 10) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008
Nomor 11); 22. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2009 Nomor 2). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG dan BUPATI KETAPANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang. 2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Ketapang. 3. Bupati adalah Bupati Ketapang. 4. Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Ketapang. 5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau / modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 7. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 8. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan atas pelayanan pemakaian kekayaan Daerah, antara lain pemakaian tanah, pemakaian bangunan, pemakaian
penginapan/mess, pemakaian kendaraan bermotor/alat-alat berat dan kekayaan lain milik daerah. 9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 11. Kekayaan daerah adalah kekayaan berupa tanah, bangunan, dan/atau selain tanah dan bangunan yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari Penghimpunan data objek dan subjek retribusi, ketentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya. 13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan, yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 14. Tarif Retribusi adalah ketentuan besar kecilnya biaya yang ditetapkan dan dibebankan kepada orang pribadi atau badan sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah. 15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah. 16. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. 17. Tanah Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan- ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.
18. Tanah Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. 19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah. 23. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 24. Kepentingan Dinas adalah kepentingan yang menyangkut Pemerintah atau Pemerintah Daerah. 25. Kepentingan Umum adalah kegiatan yang tidak mempromosikan suatu produk dan tidak menarik bayaran dari pengunjung, misalnya pesta resepsi perkawinan, selamatan, pesta perpisahan sekolah dan lain sebagainya. 26. Kepentingan Komersial adalah kegiatan yang mempromosikan suatu produk atau menarik bayaran dari pengunjung, misalnya promosi rokok, kosmetik, show artis dan lain sebagainya. 27. Kepentingan Sosial/Pendidikan misalnya Pelatihan/Diklat , Ceramah Agama dan lain sebagainya. 28. Pemakaian Siang hari adalah pemakaian dari pukul 06.00 sampai dengan pukul 17.30.
29. Pemakaian malam hari adalah pemakaian dari pukul 17.30 sampai dengan pukul 06.00. 30. Pemakaian sehari semalam adalah pemakaian dari pukul 06.00 sampai dengan pukul 06.00 hari berikutnya. 31. Gedung Serba Guna Kelurahan dan Kecamatan adalah Gedung yang pembuatannya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang. BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah. Pasal 3 (1) Objek Retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu, antara lain: a. pemakaian tanah; b. pemakaian bangunan; c. pemakaian penginapan/mess; d. pemakaian kendaraan bermotor darat dan air/alat-alat berat; dan e. pemakaian kekayaan lainnya. (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi pemakaian tanah dengan status hak pakai, hak guna bangunan, atau hak pengelolaan. (3) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi gedung/balai pertemuan, aula, dan rumah dinas. (4) Kekayaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi lapangan umum/alun-alun dan lapangan olah raga. (5) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut. Pasal 4 Subjek menggunakan/menikmati pelayanan jasa pemakaian kekayaan Daerah. Retribusi adalah orang pribadi atau badan Pasal 5 Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan termasuk pemungut atau pemotong Retribusi pembayaran retribusi, Pemakaian Kekayaan Daerah. yang
BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 6 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai retribusi jasa usaha. BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 7 Tingkat penggunaan jasa Retribusi diukur berdasarkan jenis Kekayaan Daerah dan jangka waktu pemakaian serta tujuan penggunaan. BAB V PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI Pasal 8 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pemakaian tujuan untuk memperoleh Kekayaan Daerah didasarkan pada keuntungan yang layak. (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 9 (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan daerah yang digunakan dan jangka waktu pemakaian serta tujuan penggunaan. (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 10 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang terhutang dipungut di wilayah Kabupaten Ketapang atau di luar wilayah Kabupaten Ketapang tempat pelayanan pemakaian kekayaan daerah diberikan. BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN Pasal 11 (1) Retribusi dipungut oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.
(2) Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati. (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, atau kartu langganan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 12 (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lama 1 x 24 jam sejak diterbitkannya SKRD. (3) Seluruh penerimaan retribusi harus disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah melalui Bendahara Penerima. (4) Bendahara Penerima yang menerima pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyetorkan seluruh penerimaan ke Kas Umum Daerah paling lama 1 x 24 jam setelah penerimaan. (5) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, retribusi, serta angsuran dan penundaan tempat pembayaran pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. BAB IX PENGURANGAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI Pasal 13 (1) Bupati dapat memberikan pengurangan dan keringanan retribusi. (2) Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan dan keringanan retribusi di atur dengan Peraturan Bupati. BAB X SANKSI ADMINISTRASI Pasal 14 Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang terutang atau kurang dibayar, ditagih dengan menggunakan STRD.
BAB XI PENAGIHAN Pasal 15 (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar Retribusi yang terutang sampai pada saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas Retribusi terutang tersebut dengan mengunakan STRD atau surat lainnya yang sejenis. (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XII KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 16 (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 ( tiga ) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika : a. diterbitkan Surat Teguran; atau b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. (5) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi. tidak Pasal 17 (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIII KEBERATAN Pasal 18 (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau lain yang pejabat yang ditunjuk dipersamakan. atas SKRD atau dokumen (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran retribusi tersebut. (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. (5) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi. (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat 3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan. (7) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi tersebut. Pasal 19 (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan. (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap terkabul. BAB XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 20 (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati. (2) Bupati dalam (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan. jangka waktu paling lama 6 (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung terlebih dahulu utang Retribusi diperhitungkan untuk melunasi tersebut. (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkaan SKRDLB. (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 21 (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan: a. nama dan alamat wajib retribusi; b. masa retribusi; c. besarnya kelebihan pembayaran; dan d. alasan singkat dan jelas. (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat. (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati. Pasal 22 (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi. (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan berlaku sebagai bukti pembayaran BAB XV PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI Pasal 23 (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (3) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan dengan Peraturan Bupati. (2)
BAB XVI PEMERIKSAAN Pasal 24 (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi. (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib : a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, lain yang dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang; b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau c. memberikan keterangan yang diperlukan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XVII INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 25 (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata Cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimanan dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. BAB XVIII PENYIDIKAN Pasal 26 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi; d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti lain serta melakukan pembukuan, pencatatan dan dokumen penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. BAB XIX KETENTUAN PIDANA Pasal 27 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara. BAB XX KETENTUAN PENUTUP Pasal 28 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Ketapang Nomor 11 Tahun 1979 tentang Sewa Peralatan Milik Pemerintah Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 29 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang. Ditetapkan di Ketapang pada tanggal 28 Januari 2013 BUPATI KETAPANG, ttd. HENRIKUS Diundangkan di Ketapang pada tanggal 28 Januari 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG, ttd. ANDI DJAMIRUDDIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2013 NOMOR 7. Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KETAPANG, EDI RADIANSYAH, SH.,MH Penata Tingkat I (III/d) NIP. 19700617 200003 1 001
LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH A. PENGGUNAAN TANAH 1. Tanah Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan pada Tanah Pengelolaan, sebesar 5 % ( lima persen ) pertahun dari besarnya harga pasaran umum ditempat objek retribusi. 2. Tanah pada Ruang Milik Jalan sebesar 5 % ( lima persen ) pertahun dari besarnya harga pasaran umum ditempat objek retribusi. B. PENGGUNAAN GEDUNG/BANGUNAN 1. Gedung Pertemuan Umum : a. Untuk Kepentingan Dinas/Kepentingan Umum : 1) Malam Hari Rp. 500.000,- 2) Siang Hari Rp. 400.000,- 3) Sehari Semalam Rp. 900.000,- b. Untuk Kepentingan Komersial : 1) Malam Hari Rp. 600.000,- 2) Siang Hari Rp. 750.000,- 3) Sehari Semalam Rp.1.350.000,- c. Untuk Kepentingan Sosial : 1) Malam Hari Rp. 200.000,- 2) Siang Hari Rp. 150.000,- 3) Sehari Semalam Rp. 350.000,- 2. Gedung Serba Guna Kecamatan : a. Untuk Kepentingan Dinas/Kepentingan Umum : 1) Malam Hari Rp. 150.000,- 2) Siang Hari Rp. 100.000,- 3) Sehari Semalam Rp. 250.000,- b. Untuk Kepentingan Komersial : 1) Malam Hari Rp. 250.000,- 2) Siang Hari Rp. 200.000,- 3) Sehari Semalam Rp. 450.000,-
c. Untuk Kepentingan Sosial : 1) Malam Hari Rp. 100.000,- 2) Siang Hari Rp. 50.000,- 3) Sehari Semalam Rp. 150.000,- 3. Gedung Serba Guna Kelurahan : a. Untuk Kepentingan Dinas/Kepentingan Umum: 1) Malam Hari Rp. 150.000,- 2) Siang Hari Rp. 100.000,- 3) Sehari Semalam Rp. 250.000,- b. Untuk Kepentingan Komersial : 1) Malam Hari Rp. 200.000,- 2) Siang Hari Rp. 150.000,- 3) Sehari Semalam Rp. 350.000,- c. Untuk Kepentingan Sosial : 1) Malam Hari Rp. 100.000,- 2) Siang Hari Rp. 50.000,- 3) Sehari Semalam Rp. 150.000,- 4. Rumah Dinas : a. Luas Bangunan > 250 M2 Rp. 50.000,-/ bulan b. Luas Bangunan 120 M2 s/d < 250 M2 Rp. 40.000,-/ bulan c. Luas Bangunan 70 s/d < 120 M2 Rp. 30.000,-/ bulan d. Luas Bangunan < 70 M2 Rp. 20.000,-/ bulan 5. Mess Perwakilan Ketapang di Pontianak a. untuk kepentingan dinas/Pegawai Negeri Sipil (PNS) 1) Kelas VIP Rp. 75.000,- / Orang / Hari 2) Kelas Ekonomi Rp. 50.000,- / Orang / Hari b. Non PNS/masyarakat umum 1) Kelas VIP Rp. 100.000,- / Orang / Hari 2) Kelas Ekonomi Rp. 75.000,- / Orang / Hari 6. Mess Graha Basuki Rachmad/Mess Letkol M. Thohir Ketapang : a. Kelas VIP Rp. 75.000,- / Orang / Hari b. Kelas Standar Rp. 35.000,- / Orang / Hari c. Kelas Ekonomi Rp. 25.000,- / Orang / Hari 7. Lapangan Sepakat a. Untuk Kepentingan Dinas/Kepentingan Umum : Sehari Semalam Rp. 600.000,- b. Untuk Kepentingan Komersial : Sehari Semalam Rp. 1.500.000,- c. Untuk Kepentingan Sosial : Sehari Semalam Rp. 300.000,-
8. GOR Panglima Tentemak a. Untuk Kepentingan Dinas/Kepentingan Umum : 1) Malam Hari Rp. 2.000.000,- 2) Siang Hari Rp. 1.000.000,- 3) Sehari Semalam Rp. 2.500.000,- b. Untuk Kepentingan Komersial : 1) Malam Hari Rp. 3.000.000,- 2) Siang Hari Rp. 2.000.000,- 3) Sehari Semalam Rp. 5.000.000,- c. Untuk Kepentingan Sosial : 1) Malam Hari Rp. 1.000.000,- 2) Siang Hari Rp. 500.000,- 3) Sehari Semalam Rp. 1.500.000,- 9. Lapangan Tenis Indoor A a. Pagi Rp. 100.000,- Sekali Pakai b. Sore Rp. 100.000,- Sekali Pakai c. Malam Rp. 150.000,- Sekali Pakai 10. Lapangan Tenis Indoor B a. Pagi Rp. 50.000,- Sekali Pakai b. Sore Rp. 50.000,- Sekali Pakai c. Malam Rp. 100.000,- Sekali Pakai 11. Ruang Rapat Kantor Bupati/Dinas lainnya a. Untuk Kepentingan Dinas/Umum Rp. 500.000,- / hari b. Untuk Kepentingan Komersial Rp. 650.000,- / hari c. Untuk Kepentingan Sosial Rp. 200.000,- / hari 12. Bangunan Pasar daerah , dikenakan tarif sebesar 5 % ( lima persen ) per Tahun dari besarnya harga umum tanah setempat. C. PENGGUNAAN KENDARAAN / ALAT - ALAT BERAT 1. Motor Greader GD.511 - A Rp. 156.250,- / jam 2. Stone Crusher 31 TPH Rp. 125.000,- / jam 3. Wheel Looder Rp. 62.500,- / jam 4. Tandem Roller MGB 7.6 - 8 Ton Rp. 62.500,- / jam 5. Mesin Gilas 2 Roda 1,1 Ton Rp. 37.500,- / jam 6. Mesin Gilas 2 Roda 2,5 Ton Rp. 43.750,- / jam 7. Mesin Gilas 3 Roda 8 Ton Rp. 75.000,- / jam 8. Stamper 5 Hp Rp. 25.000,- / jam 9. Exavator Zaxis 110-210 LC Rp. 187.500,- / jam 10. Exavator Ex 100-5 Rp. 156.250,- / jam
11. Dump Truck 3,5 Ton Rp. 62.500,- / jam 12. Tenda Besi Rp. 31.250,- / jam 13. Bus Rp. 62.500,- / jam 14. Backoe Loader Rp. 187.500,- / jam 15. Tronton Rp. 2.000.000,- / hari Terhadap penggunaan kendaraan/alat-alat berat berlaku ketentuan sebagai berikut : 1. Retribusi pemakaian untuk pengangkutan dan biaya angkut alat berat dari tempat alat-alat berat tersebut berada ke tempat lokasi pekerjaan atau sebaliknya, ditanggung sepenuhnya oleh si pemakai; 2. Selama jangka waktu pemakaian peralatan, biaya operasi dan biaya pemeliharaan (perawatan dan perbaikan) menjadi tanggung jawab si pemakai (pihak kedua). 3. Ketentuan pemeliharaan (perawatan dan perbaikan) , pemakaian bahan bakar, bahan pelumas dan minyak hidrolik harus sesuai dengan petunjuk pihak Pertama. 4. Biaya perbaikan terhadap kerusakan berat ataupun kehilangan yang diakibatkan oleh kelalaian Pihak Kedua seluruhnya ditanggung oleh Pihak Kedua. BUPATI KETAPANG, ttd. HENRIKUS Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KETAPANG, EDI RADIANSYAH, SH.,MH Penata Tingkat I (III/d) NIP. 19700617 200003 1 001