Received: 15-5-2023 Revised: 18-5-2023 Accepted: 7-8-2023 e-ISSN : 2621-4105 Ketidakpatuhan Kepala Desa Melaksanakan Putusan Pengadian Tata Usaha Negara Terhadap Pemberhentian Perangkat Desa Muhamad Aksan Akbar Ketidakpatuhan Kepala Desa Melaksanakan Putusan Pengadian Tata Usaha Negara Terhadap Pemberhentian Perangkat Desa Muhamad Aksan Akbar Fakultas Hukum, Universitas Sembilanbelas November, Kolaka, Indonesia Abstrak Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implikasi hukum terhadap kepala desa yang tidak melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara dalam pemberhentian perangkat desa. Penelitian ini sangat penting mengingat adanya polemik tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa serta ketidakpatuan kepala desa melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini yaitu kepala desa dalam melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa wajib berkonsultasi dan mendapatkan rekomendasi camat. Putusan pengadilan tata usaha negara mempunyai kekuatan eksekutorial sehingga semua pihak wajib melaksanakannya baik dilakukan secara sukarela maupun dengan upaya paksa. Akibat hukum terhadap kepada desa yang tidak melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara dikenai sanksi administrasi sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) jo. Pasal 72 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sedangkan dalam hal kepala desa melakukan tindakan bertentangan dengan putusan pengadilan tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap dikenai sanksi adminstrasi berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 17 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kata Kunci: Ketidakpatuhan; Kepala Desa; Putusan; Perangkat Desa Abstract The purpose of this study was to find out the legal implications for village heads who did not carry out the decisions of the state administrative court in dismissing village officials. This research is very important given the existence of polemics about the appointment and dismissal of village officials and the village head's non-compliance in carrying out the decisions of the state administrative court. This study uses normative legal research methods. The results of this study are that the village head in carrying out appointments and dismissal of village officials must consult and obtain recommendations from the camat. The decision of the state administrative court has executorial power so that all parties are obliged to carry it out either voluntarily or by force. The legal consequences for villages that do not implement the decisions of the state administrative court are subject to moderate administrative sanctions as referred to in Article 80 paragraph (2) jo. Article 72 paragraph (1) Law no. 30 of 2014 concerning Government Administration. Whereas in the event that the village head takes an action contrary to the decision of the state administrative court which has legal force, it will still be subject to severe administrative sanctions as referred to in Article 80 paragraph (3) jo. Article 17 Law no. 30 of 2014 concerning Government Administration. Keywords: Non-compliance; Village head; Decision; Administrative Court; Village Equipment Jurnal USM Law Review Vol 6 No 2 Tahun 2023 571
Received: 15-5-2023 Revised: 18-5-2023 Accepted: 7-8-2023 e-ISSN : 2621-4105 Ketidakpatuhan Kepala Desa Melaksanakan Putusan Pengadian Tata Usaha Negara Terhadap Pemberhentian Perangkat Desa Muhamad Aksan Akbar 1. PENDAHULUAN Indonesia adalah negara yang menganut prinsip negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Implementasi pengakuan sebagai negara hukum bahwa segala tindakan pejabat pemerintahan harus berdasarkan pada peraturan hukum yang berlaku dan tidak didasari pada keinginan pejabat pemerintahan itu semata. Selain itu, salah satu wujud dari negara hukum yaitu adanya kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan oleh lembaga peradilan.1 Pemahaman makna negara hukum tidak saja diartikan secara formil bahwa negara bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban rakyat (negara penjaga malam) tetapi juga secara materil negara berperan aktif dalam menyelenggarakan kepentingan rakyat baik pada bidang ekonomi, sosial maupun budaya untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Makna yang terkandung dalam negara hukum tersebut, sejalan dengan tujuan negara Indonesia yang terdapat dalam Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sebagai penyelenggara kehidupan masyarakat pejabat pemerintahan diberi (regeling), mengeluarkan keputusan wewenang mengeluarkan peraturan (beschikking) dan melakukan perbuatan hukum materiil (materiele daad). Penggunaan wewenang Pejabat Pemerintahan diatur dalam Pasal 8 ayat (2) dan (3) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya menyatakan penggunaan wewenang pejabat pemerintahan wajib didasari pada peraturan perundang-undangan dan juga AUPB. Selanjutnya, pejabat pemerintahan dalam menetapkan suatu keputusan ataupun melakukan tindakan dalam menyelenggarakan kehidupan masyarakat dapat saja menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya sehingga mengakibatkan terlanggarnya hak-hak subjektif warga masyarakat. Hal tersebut dapat terjadi karena dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan posisi atau kedudukan masyarakat lebih lemah dibandingkan dengan pemerintah yang mempunyai kekuasaan. Keberadaan pengadilan tata usaha negara sangat dibutuhkan untuk melindungi masyarakat agar hak-haknya tidak dilanggar oleh pemerintah, dan bagi pemerintah agar tindakannya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. pemerintahan dilarang menyalahgunakan kewenangan. Pemerintah penyelenggaraan pemerintahan daerah keberadaannya telah diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 2 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 pada pokoknya menyatakan bahwa daerah kabupaten/kota dibagi atas daerah kecamatan, dan kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau desa. Adapun Penyelenggaraan negara termasuk 1 Kukuh Sudarmanto, "Hukum Administrasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia Yang Berkeadilan 414, Sesuai Asas-Asas Pancasila," Jurnal Ius Constituendum 6, no. 2 (2021): Jurnal USM Law Review Vol 6 No 2 Tahun 2023 572
Received: 15-5-2023 Revised: 18-5-2023 Accepted: 7-8-2023 e-ISSN : 2621-4105 Ketidakpatuhan Kepala Desa Melaksanakan Putusan Pengadian Tata Usaha Negara Terhadap Pemberhentian Perangkat Desa Muhamad Aksan Akbar keberadaan pemerintahan desa telah dinyatakan secara tegas dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa akan berhasil jika terjalin kerja sama yang baik antara kepala juga masyarakat setempat. Sebagai pejabat desa, perangkat desa dan pemerintahan, kepala desa dalam melaksanakan tugasnya memiliki wewenang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Kepala desa dapat mengganti perangkat desa, apabila perangkat desa tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya2 dan telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi alasan untuk memberhentikan perangkat desa. Salah satu masalah yang sering terjadi di desa yaitu tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, seperti halnya polemik yang terjadi di Desa Bhangkali Barat, Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna. Kepala Desa Bhangkali Barat memberhentikan perangkat desa melalui Keputusan Kepala Desa Bhangkali Barat Nomor 13 Tahun 2021 tertanggal 12 Januari 2021. Selanjutnya, perangkat desa yang diberhentikan mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan Perkara Nomor: 14/G/2021/PTUN.Kdi. Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari mengabulkan gugatan penggugat dengan amar putusan menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Bhangkali Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Bhangkali Barat Kecamatan Watopute tanggal 12 Januari 2021 dan mewajibkan tergugat mencabut keputusan tersebut serta mewajibkan kepada tergugat untuk mengembalikan hak- hak para penggugat sebagai perangkat desa pada posisi jabatan semula. Putusan pengadilan tata usaha negara tersebut telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 176/B/2021/PTTUN.MKS. Putusan pengadilan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi tergugat tidak melaksanakan putusan tersebut, tidak dilaksanakannya putusan pengadilan oleh tergugat tentunya akan sangat merugikan penggugat. Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang akan dijawab dalan penelitian ini adalah bagaimana wewenang kepala desa dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, bagaimana pelaksanaan dan kekuatan mengikat putusan pengadilan tata usaha negara, dan apa implikasi hukum terhadap kepala desa yang tidak melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara dalam pemberhentian perangkat desa. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang juga mengkaji tentang penelitian ini. Pertama, penelitian Dinata (2021), penelitian tentang ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan tata usaha negara. Kelebihan penelitian ini yaitu telah menguraikan kekuatan mengikat putusan pengadilan tata usaha negara dan kedudukan presiden dalam pelaksanaan putusan pengadilan tata ini mengkaji 2 Gadion, "Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Begori Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang)," Jurnal Peneragan Hukum 6, no. 1 (2018): 39, Jurnal USM Law Review Vol 6 No 2 Tahun 2023 573
Received: 15-5-2023 Revised: 18-5-2023 Accepted: 7-8-2023 e-ISSN : 2621-4105 Ketidakpatuhan Kepala Desa Melaksanakan Putusan Pengadian Tata Usaha Negara Terhadap Pemberhentian Perangkat Desa Muhamad Aksan Akbar usaha negara. Kelemahan penelitian ini tidak menguraikan hambatan pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara dan akibat hukum atas ketidakpatuhan pejabat tata usaha negara terhadap putusan pengadilan tata usaha negara. Kedua, penelitian Handoko (2020), penelitian ini mengkaji tentang kekuatan eksekutorial putusan pengadilan tata usaha negara dan implikasi pelaksanaan. Kelebihan penelitian ini yaitu telah menjelaskan tentang mekanisme eksekusi putusan pengadilan tata usaha negara, menyebutkan hambatan pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara dan telah menguraikan upaya yang dapat dilakukan jika tidak dilaksanakannya putusan pengadilan tata usaha negara. Kelemahan penelitian ini tidak menjelaskan kekuatan mengikat putusan pengadilan tata usaha negara dan juga tidak menguraikan secara spesifik implikasi hukum atas ketidakpatuhan pejabat pemerintahan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara. Ketiga, penelitian Maksudi, dkk (2021), penelitian ini mengkaji sanksi administrasi dan penyelesaiannya terhadap pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara. Kelebihan penelitian ini yaitu telah menguraikan sanksi administasi bagi pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara dan konsep penjatuhan sanksi terhadap pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara. Kelemahan penelitian ini yaitu tidak menjelaskan bagaimana pelaksanaan dan kekuatan mengikat putusan pengadilan tata usaha negara dan juga tidak menyebutkan hambatan dalam pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara. Perbedaan penelitian ini dengan 3 (tiga) penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini secara spesifik membahas tentang ketidakpatuhan kepala desa dalam melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara terhadap pemberhentian perangkat dasa. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji wewenang kepala desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangakat desa, pelaksanaan dan kekuatan mengikat putusan pengadilan tata usaha negara serta untuk mengetahui implikasi hukum terhadap kepala desa yang tidak melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara dalam pemberhentian perangkat desa. 2. METODE Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang- undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang dibahas, guna mendapatkan informasi dan jawaban atas isu hukum yang diteliti. Sumber data yakni menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum tersier. Teknik primer, bahan hukum sekunder dan pengumpulan data penulis lakukan dengan studi pustaka (library research). Studi pustaka yakni mengkaji jurnal, hasil penelitian dan buku yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, peraturan perundang-undangan dan juga putusan pengadilan. Selanjutnya data yang terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan juga bahan hukum Jurnal USM Law Review Vol 6 No 2 Tahun 2023 574
Received: 15-5-2023 Revised: 18-5-2023 Accepted: 7-8-2023 e-ISSN : 2621-4105 Ketidakpatuhan Kepala Desa Melaksanakan Putusan Pengadian Tata Usaha Negara Terhadap Pemberhentian Perangkat Desa Muhamad Aksan Akbar metode analisis kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan.3 3. HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1. Wewenang Kepala Desa dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Indonesia sebagai negara hukum, sudah sepatutnya setiap tindakan pejabat pemerintahan dilakukan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Sebagai salah satu instrumen kemasyarakatan hukum diharapkan dapat berlaku dan bekerja secara optimal di masyarakat.4 Pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan (kekuasaan eksekutif) melaksanakan aktifitas dalam ranah hukum publik.5 Dalam hukum administrasi dikenal dua jenis tindakan pemerintah yaitu tidakan non yuridis dan tindakan yuridis. Tindakan non yuridis tidak berkaitan dengan hukum dan juga tidak menimbulkan akibat hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan tindakan yuridis dimaksudkan untuk menibulkan akibat hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tindakan hukum pemerintah selain berdasarkan pada peraturan perundang undangan-undangan yang berlaku juga didasarkan pada diskresi atau freies ermessen. Pejabat pemerintahan yang melakukan tindakan hukum dalam ranah hukum publik dimungkinkan dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat. UU No. 30 Tahun 2014 telah menentukan bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan didasarkan pada: asas legalitas; asas perlindungan hak asasi manusia; dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik tindakan ataupun keputusan pemerintahan selain harus ditetapkan oleh pejabat yang berwenang juga wajib didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB. Peraturan perundang-undangan tersebut meliputi peraturan yang menjadi dasar kewenangan pejabat pemerintahan dan peraturan yang menjadi dasar bagi pejabat pemerintahan dalam menetapkan suatu keputusan atau tindakan. Dengan demikan setiap tindakan pejabat pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum baik secara internal maupun secara eksternal. (AUPB). Setiap khususnya penyelenggaraan pemerintahan desa, secara yuridis keberadannya diakui dan diatur secara khusus dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.6 Pelaksanaan urusan pemerintahan desa dilakukan oleh kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Berbicara mengenai pemerintahan 3 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020). 4 Aminuddin Ilma Annisa Febriana Jauza Asaad, Syamsul Bachri, "Efektivitas Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Bukti Di Pengadilan Tata Usaha Negara," Jurnal USM Law Review 6, no. 1 (2023): 256, 5 Yokotani, "Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Pemerintah Terkait Penyalahgunaan Izin Pertambangan Oleh Para Penerima Izin Di Provinsi Bangka Belitung," Jurnal Ius Constituendum 4, no. 2 (2019): 169, 6 Desi Sommaliagustina, "Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa: Sebuah Tinjauan Hukum," Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya 01, no. 02 (2022): 442, Jurnal USM Law Review Vol 6 No 2 Tahun 2023 575
Received: 15-5-2023 Revised: 18-5-2023 Accepted: 7-8-2023 e-ISSN : 2621-4105 Ketidakpatuhan Kepala Desa Melaksanakan Putusan Pengadian Tata Usaha Negara Terhadap Pemberhentian Perangkat Desa Muhamad Aksan Akbar pemerintahan desa bertanggung jawab kepada kepala desa. Kepala desa dalam melaksanakan tugasnya berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Kepala desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa harus memenuhi persyaratan dan mekanisme sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015, dan tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Dalam melakukan pengangkatan perangkat desa, kepala desa melakukan konsultasi dengan camat untuk mendapatkan rekomendasi tertulis mengenai pengangkatan perangakat desa, rekomendasi tertulis camat menjadi dasar bagi kepala desa dalam mengangkat perangkat desa dengan keputusan kepala desa. Apabila camat memberikan rekomendasi penolakan, maka yang dilakukan oleh kepala desa yaitu melaksanakan penjaringan dan penyaringan kembali terhadap calon perangkat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. juga Permendagri No. 83 Tahun 2015 Begitupun dengan wewenang kepala desa dalam memberhentikan perangkat desa berdasarkan pada alasan pemberhentian perangkat desa sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberhentian perangkat desa dapat dilakukan setelah kepala desa berkonsultasi dengan camat atas nama bupati/walikota untuk mendapatkan rekomendasi tertulis mengenai pemberhentian perangkat desa, rekomendasi camat menjadi dasar bagi kepala desa dalam melakukan pemberhentian perangkat desa. Berdasarkan ketentuan tersebut kepala desa dalam melaksanakan wewenangnya yakni mengangkat dan memberhentikan perangkat desa mewajibkan kepala desa berkonsultasi dan mendapatkan rekomendasi camat. Rekomendasi camat dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa memiliki fungsi persyaratan yakni rekomendasi camat merupakan persyaratan untuk menerbitkan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Tanpa adanya rekomendasi camat, kepala desa tidak boleh secara sewenang-wenang melakukan pengangkatan ataupun pemberhentian terhadap perangkat desa. Pemberhentian perangkat desa yang dilakukan secara sewenang-wenang akan berujung pada gugatan di pengadian tata usaha negara sebagai bentuk perlindungan atas tindakan hukum yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Dengan demikian bahwa sekalipun kepala desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, akan tetapi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa harus sesuai dengan persyaratan dan mekanisme yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku. 3.2. Pelaksanaan dan Kekuatan Mengikat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Keberadaan pengadilan tata usaha negara sebagai kontrol yudisial terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Adanya pengadilan tata usaha negara di Indonesia Jurnal USM Law Review Vol 6 No 2 Tahun 2023 576
Received: 15-5-2023 Revised: 18-5-2023 Accepted: 7-8-2023 e-ISSN : 2621-4105 Ketidakpatuhan Kepala Desa Melaksanakan Putusan Pengadian Tata Usaha Negara Terhadap Pemberhentian Perangkat Desa Muhamad Aksan Akbar melengkapi salah satu unsur negara hukum sebagaimana dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl, bahwa ciri negara hukum dalam aliran eropa kontinental yang dikenal dengan sebutan rechtsstaat yaitu adanya pengakuan atas hak asasi manusia; adanya pembagian kekuasaan; pemerintahan berdasarkan pada peraturan (wetmatigheid vanbertuur); dan adanya peradilan tata usaha nagara.7 Pengadilan tata usaha negara selain dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat juga dapat melindungi pejabat pemerintahan atas tindakan administratif pemerintahan yang dilakukannya.8 Pengadilan tata usaha negara dibentuk untuk menyelesaikan konflik yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang perorangan atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara mulanya berawal dari adanya tindakan pejabat pemerintahan, tanpa adanya tindakan pejabat pemerintahan maka tidak akan pernah ada sengketa tata usaha negara. Tindakan pemerintah yang dimaksud adalah perbuatan pejabat pemerintah atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkrit dalam penyelenggaraan tata usaha negara, masyarakat yang pemerintahan. Jika kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan di pengadilan tata usaha negara yang berwenang, dengan permintaan supaya keputusan tata usaha negara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi. timbul sengketa Selanjutnya, berperkara di pengadilan tata usaha negara tidak mengenal istilah perdamaian atau mediasi sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam hukum acara perdata, semua perkara yang telah masuk di pengadilan tata usaha negara mesti harus dituntaskan. Tuntutan pokok pada umumnya yang diminta oleh seorang atau badan hukum perdata di pengadilan tata usaha negara yaitu tuntutan agar keputusan tata usaha negara dinyatakan batal atau tidak sah dan tuntutan tambahan berupa tuntutan ganti rugi dan tuntutan rehabilitasi. Adapun tujuan utama yang ingin dicapai oleh penggugat saat mengajukan gugatan di pengadilan tata usaha negara yakni agar hak-haknya yang telah dirugikan sebagai akibat berlakunya keputusan tata usaha negara dapat diperoleh kembali. Hak-hak tersebut dapat diperoleh kembali jika pengadilan mengabulkan gugatan penggugat dan putusan pengadilan tersebut dapat dilaksanakan.9 Putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan adalah suatu putusan akhir (eind vonnis) atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yakni putusan pengadilan yang tidak diajukan upaya hukum bagi pihak yang merasa keberatan ataupun putusan kasasi pada tingkat Mahkamah Agung.10 Berdasarkan sifatnya 7 Bahder Johan Nasution, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia (Bandung: Mandar Maju, 2018). 8 Hana Hanifia Yusrima Latifa Hanum Wahyu Beny Mukti Setiyawan, Prijo Dwi Atmanto, "Politik Hukum Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia," Jurnal Ius Constituendum 4, no. 1 (2019): 31-32, 9 Mohammad Afifudin Soleh, "Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Berkekuatan Hukum Tetap," Mimbar Keadilan, 2018, 26, 10 Luh Putu Happy Ekasari, "Kekuatan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Berkekuatan Hukum Tetap Terhadap Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Melalui Kewenangan Kepala Kantor Jurnal USM Law Review Vol 6 No 2 Tahun 2023 577
Received: 15-5-2023 Revised: 18-5-2023 Accepted: 7-8-2023 e-ISSN : 2621-4105 Ketidakpatuhan Kepala Desa Melaksanakan Putusan Pengadian Tata Usaha Negara Terhadap Pemberhentian Perangkat Desa Muhamad Aksan Akbar putusan hakim dapat dibedakan menjadi putusan yang bersifat menerangkan (declaration), putusan yang bersifat menghukum (condemnatoir), dan putusan yang bersifat menciptakan (constitutive).11 Sejalan dengan sifat putusan tersebut, hakim pengadilan tata usaha negara dalam memutus sengketa dapat menjatuhkan putusan berupa gugatan dikabulkan, gugatan ditolak, gugatan tidak diterima, dan jika gugatan dikabulkan pengadilan dapat gugatan gugur. Lebih mewajibkan tata usaha negara yang disengketakan, atau mencabut keputusan tata usaha negara yang disengketakan dan menerbitkan keputusan tata usaha negara baru, atau menerbitkan keputusan tata usaha negara apabila gugatan didasari pada Pasal 3 UU PTUN. lanjut, tergugat agar mencabut keputusan Secara empiris tidak semua orang patuh melaksanakan putusan pengadilan sehingga kadang-kadang dibutuhkan upaya paksa dengan bantuan aparat keamanan seperti pelaksanaan putusan perkara pidana dan perkara perdata di peradilan umum. Pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara tidak dimungkinkan menggunakan bantuan aparat keamanan, akan tetapi kekhususan pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara dapat melibatkan Presiden sebagai kepala pemerintahan.12 Walaupun telah memperoleh kekuatan hukum tetap putusan pengadilan tata usaha negara tidak mudah dilaksanakan karena tidak tata usaha negara mau mematuhi putusan pengadilan.13 semua pejabat Ketidakpatuhan atas putusan pengadilan tata usaha negara tidak hanya berfokus pada ketentuan norma hukum yang tidak tegas dalam mengatur pelaksanaan putusan, akan tetapi adakalanya putusan pengadilan tata usaha negara memang tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat terlaksana dengan sempurna karena terjadinya perubahan keadaan, perubahan peraturan, ataupun perubahan posisi hukum tertentu pada saat perkara tersebut masih berproses. Terjadinya perubahan tersebut dikarenakan lamanya proses beracara hingga pada penjatuhan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Upaya hukum ataupun perlawanan yang dilakukan oleh pajabat tata usaha negara terhadap putusan pengadilan menjadi alasan bagi pejabat tata usaha negara untuk menunda pelaksanaan putusan pengadilan.14 Penanganan putusan pengadilan menyangkut kepegawaian yang tidak dapat dilaksanakan telah diatur dalam Pasal 117 UU PTUN yang pada intinya menyatakan, bahwa apabila tergugat tidak dapat atau tidak sempurna melaksanakan putusan pengadilan mengenai kewajiban dalam Pasal 97 ayat (11) Pertanahan," Jurnal Hukum Prasada 6, no. 1 (2019): 11 F A Satria Putra, "Problem Eksekutorial Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara," Justisi 7, no. 1 (2021): 70, 12 Ari Wirya Dinata, "Implikasi Hukum Ketidakpatuhan Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ditinjau Dari Pelaksanaan Otonomi Daerah Dan Negara Kesatuan," Jurnal Hukum Peratun 4, no. 1 (2021): 8, 13 Budi Suhariyanto, "Urgensi Kriminalisasi Contempt of Court Untuk Efektivitas Pelaksanaan 192, Putusan Peradilan Tata Usaha Negara," Jurnal Konstitusi 16, no. 1 (2019): 14 Umar Dani, Putusan Pengadilan Non-Executable Proses dan Dinamika dalam Konteks PTUN (Yogyakarta: Genta Press, 2015). Jurnal USM Law Review Vol 6 No 2 Tahun 2023 27, 578
Received: 15-5-2023 Revised: 18-5-2023 Accepted: 7-8-2023 e-ISSN : 2621-4105 Ketidakpatuhan Kepala Desa Melaksanakan Putusan Pengadian Tata Usaha Negara Terhadap Pemberhentian Perangkat Desa Muhamad Aksan Akbar UU PTUN disebabkan karena setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap terjadi perubahan keadaan, maka tergugat berkewajiban membayar sejumlah lain yang diinginkan penggugat berdasarkan uang ataupun kompensasi kesepakatan bersama antara penggugat dan tergugat. Apabila tidak diperoleh kata sepakat ketua pengadilan menetapkan jumlah uang atau konpensasi lain yang dimaksud. Penetapan jumlah uang atau kompensasi lain dapat ditetapkan kembali oleh Mahkamah Agung berdasarkan pengajuan penggugat ataupun tergugat. Berdasarkan ketentuan Pasal 116 UU PTUN, eksekusi putusan pengadilan tata usaha negara dapat dibedakan menjadi eksekusi otomatis dan juga eksekusi hierarkis.15 Eksekusi otomatis terjadi apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima dan tergugat/pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya mencabut keputusan tata usaha negara yang disengketakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, maka dengan sendirinya keputusan tata usaha negara itu tidak lagi mempunyai kekuatan hukum. Sedangkan eksekusi hierarkis, apabila tergugat tidak melaksanakan kewajiban yang dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan c, yakni mencabut keputusan tata usaha yang bersangkutan dan menerbitkan keputusan tata usaha negara baru atau penerbitan keputusan tata usaha negara dalam hal gugatan berdasarkan pada Pasal 3 UU PTUN, maka diterapkan ketentuan dalam Pasal 116 ayat (3) sampai ayat (6) yakni, ketua pengadilan bersurat kepada tergugat/pejabat tata usaha negara yang bersangkutan agar melaksanakan putusan pengadilan tersebut dan jika tidak ditaati, maka ketua pengadilan mengajukan hal tersebut kepada instansi atasan pejabat tata usaha negara yang bersangkutan menurut hierarki jabatan, dan dapat diteruskan sampai kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan agar memerintahkan pejabat tata usaha negara yang bersangkutan untuk melaksanakan putusan pengadilan.16 Revisi UU PTUN telah mengubah model eksekusi putusan pengadilan tata usaha negara dari floating execution menjadi fixed execution yakni pengadilan dapat memaksakan eksekusi putusan pengadilan melalui sarana-sarana pemaksa. Sarana pamaksa yang diterapkan jika tergugat/pejabat tata usaha negara tidak melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap yakni tergugat/pejabat tata usaha negara yang bersangkutan dikenai upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif dan jika tergugat masih belum melaksanakan, maka pejabat yang bersangkutan diumumkan di media cetak setempat oleh panitera. Namun dari segi hukum ketentuan pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administrasi belum memberikan efektifitas untuk memaksa pejabat tata usaha negara agar melaksanakan putusan pengadilan. 15 Ridwan HR, "Beberapa Catatan Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia," Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 9, no. 20 (2002): 77, 16 Dikdik Somantri, "Tantangan Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Memperkuat Kewibawaan 128, Peradilan Tata Usaha Negara," Jurnal Hukum Peratun 4, no. 2 (2021): Jurnal USM Law Review Vol 6 No 2 Tahun 2023 579
Received: 15-5-2023 Revised: 18-5-2023 Accepted: 7-8-2023 e-ISSN : 2621-4105 Ketidakpatuhan Kepala Desa Melaksanakan Putusan Pengadian Tata Usaha Negara Terhadap Pemberhentian Perangkat Desa Muhamad Aksan Akbar Lebih lanjut, Paulus Effendi Lotulung menyatakan pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara lebih menekankan pada self respect dan kesadaran hukum pejabat tata usaha negara untuk melaksanakan putusan hakim dengan sukarela tanpa adanya upaya paksa (dwang middelen) yang dikenakan oleh pihak pengadilan terhadap pejabat tata usaha negara yang bersangkutan. Sedangkan menurut Indroharto menyatakan bahwa tuntas atau tidaknya, efektif atau tidak efektifnya pelaksanaan tugas pengadilan tata usaha negara pada prinsipnya masih bergantung pada kesadaran, kesukarelaan, tanggung jawab, sikap dan perilaku dari seluruh jajaran pemerintahan sendiri.17 Jika dikaitkan dengan teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman bahwa efektif tidaknya penegakan hukum tergantung pada 3 (tiga) subsistem hukum, yaitu substansi hukum (legal substance), struktur hukum (lagal structure), dan budaya hukum (legal culture). Dari segi substansi hukum, undang-undang peradilan tata usaha negara saat ini masih bersifat mengambang (floating norm) karena masih terdapat beberapa putusan yang tidak dapat dilaksanakan (non executable). Kemudian dari segi struktur hukum, undang-undang peradilan tata usaha negara juga tidak mengatur dan menentukan adanya institusi ataupun lembaga yang mempunyai otoritas untuk melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara. Sedangkan dari segi budaya hukum, masih adanya badan atau pejabat tata usaha negara yang tidak patuh melaksanakan putusan pengadilan dengan sukarela.18 Terdapat beberapa jenis kekuatan hukum putusan hakim di pengadilan sebagai berikut:19 kekuatan mengikat yaitu kekuatan hukum yang diberikan pada suatu putusan hakim bahwa putusan tersebut mengikat para pihak yang berkepentingan agar ditaati dan dilaksanakan; kekuatan pembuktian yaitu kekuatan hukum yang terdapat pada suatu putusan hakim bahwa melalui putusan hakim tersebut telah ditemukan bukti tentang kepastian sesuatu; dan kekuatan eksekutorial yaitu kekuatan hukum yang diberikan pada suatu putusan hakim bahwa putusan hakim dapat dilaksanakan. Adapun kekuatan mengikat putusan hakim pengadilan tata usaha negara memiliki perbedaan dengan putusan hakim dalam perkara perdata di peradilan umum. Putusan pengadilan tata usaha negara memiliki kekuatan mengikat erga omnes artinya keberlakuan putusan tersebut mengikat secara umum, disamping mengikat para pihak yang bersengketa. Putusan pengadilan tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik, sehingga tidak perlu dibuktikan kembali serta putusan pengadilan tata usaha negara juga mempunyai 17 Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005). 18 Lawrence M. Friedman, Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Terjemahan Dari American Law An Introduction, 2nd Edition, Alih Bahasa : Wisnu Basuki (Jakarta: Tatanusa, 2001). 19 Benjamin Mangkoedilaga, Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara, Suatu Orientasi Pengenalan (Bandung: Ghalia Indonesia, 1983). Jurnal USM Law Review Vol 6 No 2 Tahun 2023 580
Received: 15-5-2023 Revised: 18-5-2023 Accepted: 7-8-2023 e-ISSN : 2621-4105 Ketidakpatuhan Kepala Desa Melaksanakan Putusan Pengadian Tata Usaha Negara Terhadap Pemberhentian Perangkat Desa Muhamad Aksan Akbar kekuatan eksekutorial sehingga semua pihak wajib melaksanakannya baik dilakukan secara sukarela maupun dengan upaya paksa.20 3.3. Implikasi Hukum terhadap Kepala Desa yang tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Pemberhentian Perangkat Desa Putusan pengadilan merupakan kaidah hukum yang harus ditaati oleh pejabat pemerintahan ia berkewajiban mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak akan memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat, jika putusan tersebut tidak dilaksanakan. Tidak dilaksanakannya putusan pengadilan tata usaha negara oleh tergugat/pejabat tata usaha negara tentunya akan sangat merugikan hak maupun kepentingan hukum penggugat sebagai pencari keadilan (justiciabelen). Berikut ini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara di Indonesia: Pertama, faktor hambatan disebabkan ketentuan eksekusi putusan menurut UU PTUN yang terdiri dari hambatan teknis eksekusi putusan melalui instansi atasan dan hambatan putusan disebabkan teknis eksekusi melalui pencabutan keputusan tata usaha negara; Kedua, faktor eksekusi putusan disebabkan ketentuan Undang- Undang tentang Pemerintahan Daerah, dimana kedudukan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam hal ini gubernur dengan bupati/walikota tidak lagi berkedudukan secara hierarkis (gubernur bukan atasan bupati/walikota). Ketiga, faktor hambatan eksekusi putusan disebabkan kurangnya kesadaran hukum pejabat tata usaha negara untuk mentaati putusan pengadilan tata usaha negara; 21 Keempat, faktor hambatan terkait dengan asas-asas hukum yaitu pencabutan suatu keputusan tata usaha negara hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang menerbitkan keputusan tersebut (asas contrarius actus) artinya pejabat atasan tidak diperbolehkan mencabut keputusan yang menjadi kewenangan pejabat lain di bawahnya; Kelima, faktor hambatan dari segi keterbatasan kewenangan pengadilan yaitu pengadilan tidak boleh mengeksekusi putusan artinya pengadilan tidak boleh mengambil alih tugas eksekutif dalam hal mencabut ataupun menerbitkan keputusan tata usaha negara.22 sebagaimana selaku pejabat pemerintahan dalam melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara sebenarnya telah diatur dalam Pasal 116 ayat (4) UU PTUN, yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila tergugat tidak melaksanakan putusan pengadilan yang kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran uang paksa Ketidakpatuhan kepala desa 20 Kus Rizkianto, "Contempt of Court Bagi Pejabat Negara Yang Tidak Melaksanakan Putusan Tata 684, Usaha Negara," Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I 8, no. 3 (2021): 21 Hasil laporan akhir dari tim peneliti Lembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara (LPPHAN) Komisi Hukum Nasional tanggal 27 Desember 2004. 22 Nico Utama Handoko and Anna Erliyana, "Kekuatan Eksekutorial Putusan PTUN Dan Implikasi 53-54, Review Dalam Pakuan Pelaksanaannya," Law 06, no. 02 (2020): Jurnal USM Law Review Vol 6 No 2 Tahun 2023 581
Received: 15-5-2023 Revised: 18-5-2023 Accepted: 7-8-2023 e-ISSN : 2621-4105 Ketidakpatuhan Kepala Desa Melaksanakan Putusan Pengadian Tata Usaha Negara Terhadap Pemberhentian Perangkat Desa Muhamad Aksan Akbar dan/atau sanksi administratif. Akan tetapi, dalam tataran pelaksanaan pembayaran uang paksa maupun pengenaan sanksi administrasi bagi pejabat pemerintahan yang tidak melaksanakan putusan PTUN belum dapat dilaksanakan secara optimal karena belum adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan ketentuan Pasal 116 UU PTUN tersebut, sehingga menyebabkan stagnasi dalam hal pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara.23 Seorang pejabat pemerintahan jika tidak melaksanakan putusan hakim, maka dapat disamakan dengan tidak mematuhi hukum.24 Penerapan sanksi administrasi bagi pajabat pemerintahan yang tidak melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara tidak hanya diatur dalam UU PTUN, Pasal 72 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga mengatur tentang kewajiban pejabat pemerintahan dalam melaksanakan putusan pengadilan yakni pejabat pemerintahan wajib melaksanakan keputusan dan/atau tindakan yang sah dan keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh pengadilan atau pejabat yang bersangkutan atau atasan yang bersangkutan. Kepala desa selaku pejabat pemerintahan jika sengaja tidak melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap dikenai sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) jo Pasal 72 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014. Selanjutnya, dalam hal kepala desa tetap memberlakukan keputusan tata usaha negara yang telah dinyatakan batal atau tidak sah oleh pengadilan, maka tindakan kepala desa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan penyalahgunaan wewenang yakni bertindak sewenang-wenang karena perbuatan yang dilakukan oleh kepala desa tersebut bertentangan atau melawan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Tindakan kepala desa yang bertentangan dengan putusan pengadilan tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap merupakan penyalahgunaan wewenang yang dikenai sanksi administratif berat sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 17 UU No. 30 Tahun 2014. Penjatuhan sanksi administasi tersebut dilaksanakan oleh atasan pejabat yang berwenang setelah melalui proses pemeriksaan internal sebagaimana diatur dalam PP No. 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan. Adapun jika terdapat kerugian yang ditimbulkan akibat ketidakpatuhan pejabat pemerintahan dalam hal ini kepala desa dalam melaksanakan putusan pengadilan tersebut merupakan pertanggungjawaban personal yang pembayarannya ditanggung secara pribadi tata usaha negara, apakah kerugian 23 Karmal Maksudi, "Sanksi Administratif Dan Penyelesainnya Bagi Pejabat Pemerintahan Yang (2021): 268, Tidak Melaksanakan Putusan Peratun," Jurnal Kertha Semaya 9, no. 2 24 Abdul Rahman Sakka Wulan Febriyanti Putri Suyanto, Hamzah Hasan, "Penerapan Uang Paksa Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Perspektif Siyasah Syar'Iyyah," Jurnal Ilmiah Mahasiswa Syar'Iyyah 3, no. 3 (2022): 482. Jurnal USM Law Review Vol 6 No 2 Tahun 2023 582
Received: 15-5-2023 Revised: 18-5-2023 Accepted: 7-8-2023 e-ISSN : 2621-4105 Ketidakpatuhan Kepala Desa Melaksanakan Putusan Pengadian Tata Usaha Negara Terhadap Pemberhentian Perangkat Desa Muhamad Aksan Akbar ataukah merupakan pertanggungjawaban institusional yang pembayarannya dibebankan pada keuangan negara. Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam hukum yaitu administrasi pertanggungjawaban pribadi jabatan (institusional). Jika pejabat pemerintahan menjalankan tugas dan kewenangannya telah sesuai dengan norma atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perbuatan tersebut dipertanggungjawabkan secara jabatan (institusional). Akan tetapi, apabila pejabat pemerintahan menjalankan tugas dan kewenangannya melakukan pelanggaran terhadap norma atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pelaksanaan atas perbuatannya tersebut dipertanggungjawabkan secara pribadi (personal).25 Kedua teori pertanggungjawan pejabat tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Supandi, bahwa secara teori pejabat pemerintahan yang menjalankan tugasnya adalah sedang melaksanakan tugas tugasnya negara. Apabila pejabat pemerintahan dalam melaksanakan menimbulkan kerugian tersebut tugas dilaksanakan sesuai peraturan hukum yang berlaku maka kerugian yang dialami masyarakat pembayarannya dibebankan pada negara, karena kesalahan tersebut merupakan kesalahan dinas. Hal tersebut berbeda jika seorang pajabat tidak mentaati peraturan hukum yang berlaku, maka pada saat itu pejabat tersebut tidak menjalankan peran negara. Sehingga akibat dari ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku tidak dapat dibebankan pada keuangan negara, tetapi menjadi tanggungan pribadi orang yang sedang menjabat, karena hal tersebut merupakan kesalahan pribadi.26 terdapat 2 pertanggungjawaban (dua) (personal) dan pertanggungjawaban konsep terhadap masyarakat sepanjang Lebih lanjut, jika tindakan kepala desa tersebut termasuk perbuatan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian keuangan negara berdasarkan hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), maka menurut UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pejabat yang bersangkutan melakukan pengembalian kerugian keuangan negara yang pertanggungjawabannya dibebankan kepada pejabat pemerintahan yang bersangkutan. Apabila kepala desa tidak melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap, dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, maka tindakan kepala desa tersebut dipersamakan dengan tindakan atau perbuatan tidak mematuhi hukum dan pejabat tersebut dikatakan tidak menjalankan peran negara. Jika terdapat pembayaran uang paksa ataupun terdapat kerugian yang timbul akibat dari ketidakpatuhan kepala desa melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap, maka tanggung jawab atas pembayaran uang paksa ataupun kerugian tersebut merupakan pertanggungjawaban pribadi (personal) karena merupakan 25 Jimly Asshiddiqie, Islam dan Tradisi Negara Konstitusi, Makalah pada Seminar Indonesia- Malaysia, UIN/IAIN Padang, 2010, hlm. 12-13. 26 Supandi, Problematika Penerapan Eksekusi Putusan Peratun Terhadap pejabat TUN Daerah, Makalah Workshop, Jakarta, 28 Agugtus 2004, hlm. 3-4. Jurnal USM Law Review Vol 6 No 2 Tahun 2023 583
Received: 15-5-2023 Revised: 18-5-2023 Accepted: 7-8-2023 e-ISSN : 2621-4105 Ketidakpatuhan Kepala Desa Melaksanakan Putusan Pengadian Tata Usaha Negara Terhadap Pemberhentian Perangkat Desa Muhamad Aksan Akbar kesalahan pribadi yang pembebanannya ditanggung secara pribadi oleh kepala desa yang bersangkutan sebagai pejabat pemerintahan. 4. PENUTUP Kepala Desa dalam melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa wajib berkonsultasi dan mendapatkan rekomendasi camat yang merupakan syarat untuk menerbitkan keputusan tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Putusan pengadilan tata usaha negara mempunyai kekuatan eksekutorial sehingga semua pihak wajib melaksanakannya baik dilakukan secara sukarela maupun dengan upaya paksa. Implikasi hukum terhadap kepada desa yang tidak melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara yakni dijatuhi sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) jo. Pasal 72 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sedangkan apabila kepala desa melakukan tindakan yang bertentangan dengan putusan pengadilan tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang yakni bertindak sewenang-wenang, yang akibat hukumnya dijatuhi sanksi administratif berat sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 17 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Adapun jika terdapat kerugian yang timbul sebagai akibat dari ketidakpatuhan kepala desa dalam melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara, maka tanggung jawab atas kerugian tersebut ditanggung secara pribadi oleh kepala desa yang bersangkutan. DAFTAR PUSTAKA Annisa Febriana Jauza Asaad, Syamsul Bachri, Aminuddin Ilma. "Efektivitas Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Bukti Di Pengadilan Tata Usaha Negara." Jurnal USM Law Review 6, no. 1 (2023): 256. Dani, Umar. Putusan Pengadilan Non-Executable Proses Dan Dinamika Dalam Konteks PTUN. Yogyakarta: Genta Press, 2015. Dinata, Ari Wirya. "Implikasi Hukum Ketidakpatuhan Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ditinjau Dari Pelaksanaan Otonomi Daerah Dan Negara Kesatuan." Jurnal Hukum Peratun 4, no. 1 (2021): 8. Ekasari, Luh Putu Happy. "Kekuatan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Berkekuatan Hukum Tetap Terhadap Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Melalui Kewenangan Kepala Kantor Pertanahan." Jurnal 27. Hukum Prasada 6, no. 1 (2019): Erliyana, Nico Utama Handoko and Anna. "Kekuatan Eksekutorial Putusan PTUN Dan Implikasi Dalam Pelaksanaannya." Pakuan Law Review 06, no. 02 (2020): 53-54. Friedman, Lawrence M. Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Terjemahan Dari American Law An Introduction, 2nd Edition, Alih Bahasa : Wisnu Basuki. Jakarta: Tatanusa, 2001. Gadion. "Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Jurnal USM Law Review Vol 6 No 2 Tahun 2023 584
Received: 15-5-2023 Revised: 18-5-2023 Accepted: 7-8-2023 e-ISSN : 2621-4105 Ketidakpatuhan Kepala Desa Melaksanakan Putusan Pengadian Tata Usaha Negara Terhadap Pemberhentian Perangkat Desa Muhamad Aksan Akbar Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Begori Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang)." Jurnal Peneragan Hukum 6, no. 1 (2018): 39. HR, Ridwan. "Beberapa Catatan Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia." Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 9, no. 20 (2002): 77. Indroharto. Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005. Maksudi, Karmal. "Sanksi Administratif Dan Penyelesainnya Bagi Pejabat Pemerintahan Yang Tidak Melaksanakan Putusan Peratun." Jurnal Kertha 268. (2021): no. Semaya 9, 2 Mangkoedilaga, Benjamin. Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara, Suatu Orientasi Pengenalan. Bandung: Ghalia Indonesia, 1983. Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press, 2020. Nasution, Bahder Johan. Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Bandung: Mandar Maju, 2018. Putra, F A Satria. "Problem Eksekutorial Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha 70. Negara." 1 Justisi 7, no. (2021): Rizkianto, Kus. "Contempt of Court Bagi Pejabat Negara Yang Tidak Melaksanakan Putusan Tata Usaha Negara." Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya 684. Syar-I 8, no. 3 (2021): Soleh, Mohammad Afifudin. "Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Berkekuatan Hukum Tetap." Mimbar Keadilan, 2018, 26. Somantri, Dikdik. "Tantangan Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Memperkuat Kewibawaan Peradilan Tata Usaha Negara." Jurnal Hukum Peratun 4, no. 2 (2021): 128. 140. Sommaliagustina, Desi. "Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa: Sebuah Tinjauan Hukum." Jurnal Penelitian Dan Pengkajian (2022): 442. Ilmiah Sosial Budaya 01, no. 02 3. Sudarmanto, Kukuh. "Hukum Administrasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila." Jurnal Ius Constituendum 6, no. 2 (2021): 414. Suhariyanto, Budi. "Urgensi Kriminalisasi Contempt of Court Untuk Efektivitas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara." Jurnal Konstitusi 16, no. 1 (2019): 192. Wahyu Beny Mukti Setiyawan, Prijo Dwi Atmanto, Hana Hanifia Yusrima Latifa Hanum. "Politik Hukum Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia." Jurnal Ius 31-32. Constituendum 4, no. 1 (2019): Wulan Febriyanti Putri Suyanto, Hamzah Hasan, Abdul Rahman Sakka. "Penerapan Uang Paksa Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Jurnal USM Law Review Vol 6 No 2 Tahun 2023 585
Received: 15-5-2023 Revised: 18-5-2023 Accepted: 7-8-2023 e-ISSN : 2621-4105 Ketidakpatuhan Kepala Desa Melaksanakan Putusan Pengadian Tata Usaha Negara Terhadap Pemberhentian Perangkat Desa Muhamad Aksan Akbar Negara Perspektif Siyasah Syar'Iyyah." Jurnal Syar'Iyyah 3, no. 3 (2022): 482. Ilmiah Mahasiswa Yokotani. "Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Pemerintah Terkait Penyalahgunaan Izin Pertambangan Oleh Para Penerima Izin Di Provinsi Bangka Belitung." Jurnal Ius Constituendum 4, no. 2 (2019): 169. Jurnal USM Law Review Vol 6 No 2 Tahun 2023 586