Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 5, No. 1 - Maret 2024, Hal. 20 - 25 | Available online at DOI: 10.55637/jph.5.1.8640.20-25 ANALISIS YURIDIS MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU OLEH BADAN PENGAWAS PEMILU I Gusti Ngurah Ananta Wardana1, I Nyoman Gede Sugiartha2, I Wayan Arthanaya3 Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia Abstrak Berdasarkan data Kinerja Bawaslu pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019, menyatakan, dari 376 permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu, sebanyak 51 permohonan para pihak mencapai kesepakatan melalui proses mediasi, dan sebanyak 325 permohonan yang putusannya dilakukan melalui adjudikasi. Kecilnya prosentase penyelesaian sengketa proses pemilu, yang diputuskan melalui proses mediasi, mengindikasikan tidak efektifnya proses mediasi yang dilaksanakan, dimana salah satu faktornya adalah pengaturan norma terkait dengan mediasi yang tertuang pada peraturan perundang-undangan. Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif (legal research) yang proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. menggunakan sumber bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa melalui mediasi, dan menggunakan pendekatan undang-undang sebagai pendekatan permasalahannya. serta pendekatan komparatif, Kata Kunci: Pemilihan Umum, Sengketa, Mediasi, Bawaslu, Yuridis Abstract Based on data from Bawaslu's performance in the 2019 elections, it states that of the 376 requests for resolution of election process disputes followed up by Bawaslu, 51 requests for the parties reached an agreement through the mediation process, and 325 requests whose decisions were made through adjudication. The small percentage of electoral process dispute resolution, which is decided through the mediation process, indicates the ineffectiveness of the mediation process carried out, where one of the factors is the norm setting related to mediation contained in the legislation. The type of research to be used is normative juridical legal research (legal research) which is a research process to examine and study the law as norms, rules, legal principles, legal principles, legal doctrines, legal theories and other literature to answer the legal problems studied. using primary legal sources used in the form of laws and regulations relating to dispute resolution through mediation, and using a statutory approach and a comparative approach, as an approach to the problem. Keywords: General Elections, Disputes, Mediation, Bawaslu, Juridical I. PENDAHULUAN R. Kranenberg, dalam bukunya Inleiding in de vergelijkende staatsrechtwetenschap, mengartikan demokrasi sebagai "rakyat berkuasa" atau "pemerintahan oleh rakyat". Ini mencakup pemerintahan di mana semua orang memiliki hak yang sama untuk memerintah dan diperintah. Pemilihan umum merupakan bentuk konkret dari corak demokrasi yang diadopsi dalam sistem pemerintahan negara. Pemilihan umum diatur secara khusus, dan meliputi pemilihan anggota DPR, DPD, presiden, wakil presiden, dan anggota DPRD. Peserta pemilihan umum untuk anggota DPR dan DPRD adalah partai politik, sedangkan untuk DPD adalah perseorangan. Pemilihan 20
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5, No. 1, 2024 umum diadakan oleh sebuah komisi pemilihan umum yang nasional, tetap, dan mandiri (Rahmiz 2020). Ketika disebutkan "suatu komisi pemilihan umum," hal ini menunjukkan bahwa fokus lebih pada fungsi kelembagaan penyelenggara pemilihan umum. Tugas dan wewenang penyelenggara pemilu meliputi Komisi Pemilihan Umum yang bertugas merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, tahapan penyelenggaraan pemilu; Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang mengawasi perencanaan dan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu serta melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran serta sengketa proses pemilu; dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (Lintang Yunisha Dewi 2022). dan memantau Untuk menangani sengketa proses pemilihan umum, Badan Pengawas Pemilu memiliki tata cara penyelesaian melalui mediasi atau adjudikasi. Obyek sengketa proses pemilu meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk surat keputusan atau berita acara. Dalam Pasal 10 ayat (2) Perbawaslu No.18 Tahun 2017, disebutkan bahwa mediasi dalam penyelesaian sengketa proses pemilu melibatkan pihak-pihak seperti partai politik, calon peserta pemilu, anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pasangan calon. Pihak termohon dalam sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilu adalah KPU dan partai politik peserta pemilu, calon anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pasangan calon. Dalam proses mediasi, pihak yang bersengketa dapat didampingi oleh kuasa hukum yang diwakilkan dengan surat kuasa khusus. Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui mekanisme adjudikasi, di mana Bawaslu bertindak seperti lembaga peradilan yang mengeluarkan putusan tentang sengketa proses pemilu. Pasal 21 Perbawaslu No.18 Tahun 2017 menjelaskan bahwa mediasi dilakukan secara sistematis dengan tahapan seperti pernyataan pembuka dari pimpinan mediasi, penyampaian kronologis permasalahan dari para pihak, perundingan kesepakatan penyelesaian sengketa, penyusunan kesepakatan oleh mediator, dan penandatanganan berita acara kesepakatan atau ketidaksepakatan Dalam Perbawaslu No.18 Tahun 2017, tidak diatur secara rinci mengenai hal-hal pokok yang harus dilakukan dalam proses mediasi yang telah ditentukan, sehingga menimbulkan norma kekosongan hukum. Sebagai contoh, tidak dijelaskan secara jelas mengenai pernyataan pembuka dari pimpinan mediasi dan peran kuasa hukum dalam pendampingan pihak yang bersengketa. Kehilangan pengaturan yang jelas dapat mempengaruhi putusan mediasi yang dibentuk. II. METODE PENELITIAN Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan karakteristik dari individu, kelompok, atau keadaan dan menetapkan tata cara yang terlaksana, dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif analitis. Dalam ilmu hukum, terdapat dua jenis penelitian, yaitu penelitian hukum normatif atau penelitian doctrinal. Dalam penelitian normatif, terdapat konflik kekosongan norma hukum pada Pasal 21 Perbawaslu No.18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Untuk mencapai tujuan penelitian mengenai wewenang Bawaslu dalam analisis yuridis mediasi penyelesaian sengketa pemilu, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum pada penelitian ini berasal dari penelitian kepustakaan dengan berbagai sumber atau bahan yang dikelompokkan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode bola salju digunakan dalam pengumpulan bahan acuan yang dipakai pada bahan atau sumber sekunder (Jonaedi Efendi 2016). Analisis dilakukan secara sistematis dan kuantitatif terhadap berbagai data yang diperoleh selama riset. Metode argumentasi digunakan dalam evaluasi berdasarkan alasan penalaran pendalaman hukum, dan metode sistematik digunakan dalam mencari keterhubungan antara norma hukum yang ditelusuri. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan kesimpulan atas kasus yang dibahas, terutama yang berhubungan dengan kewajiban Bawaslu dalam penyelesaian sengketa proses pemilu. 21
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5, No. 1, 2024 III. HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Pengaturan Norma Hukum terkait Mediasi Dampak yang signifikan selalu terjadi ketika terjadi sengketa. Dampak dapat merujuk pada pengaruh positif maupun negatif yang muncul akibat benturan. Pengertian pengaruh adalah adanya hubungan timbal balik atau sebab akibat antara yang mempengaruhi dan yang dipengaruhi. Dalam peraturan perundang-undangan tentang pemilu, terdapat dua jenis sengketa yaitu sengketa hasil pemilu dan sengketa proses pemilu. Sengketa hasil pemilu terjadi ketika terdapat keberatan terhadap hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota dan permohonan dilakukan oleh peserta pemilu kepada Mahkamah Konstitusi. Sengketa proses pemilu meliputi sengketa antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu terkait keputusan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota. Obyek sengketa proses pemilu adalah SK KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, karena keberatan terhadap keputusan yang dibuat oleh KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota. Badan Pengawas Pemilu memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, Bawaslu melakukan tahapan tertentu, mulai dari menerima permohonan penyelesaian sengketa hingga memutuskan penyelesaian sengketa proses pemilu. Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan bahwa Badan Pengawas Pemilu memiliki kewenangan untuk menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu. Standar tata laksana ini diwujudkan dalam bentuk Peraturan Badan Pengawas Pemilu. Dalam proses mediasi sengketa proses pemilu, Pasal 19 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilu No.18/2017 menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon wajib menghadiri mediasi. Namun, pasal ini dapat menimbulkan interpretasi yang kabur mengenai keterlibatan kuasa hukum dalam proses mediasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penambahan rumusan norma sehingga menjadi "Mediasi wajib dihadiri Pemohon dan Termohon dan/atau Kuasa Hukum Pemohon dan/atau Termohon", untuk memperjelas prosedur mediasi yang akan dijalankan (Sugiartha 2022). 2. Prosedur Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E mencantumkan pentingnya demokrasi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum. Dalam rangka pelaksanaan pemilihan umum yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar, dibentuklah Komisi Pemilihan Umum (KPU). Seiring dengan tugasnya dalam penyelenggaraan pemilu, KPU juga berkolaborasi dengan Badan Pengawas Pemilu atau yang lebih dikenal sebagai Bawaslu. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban dalam menjalankan peran mereka dalam penyelenggaraan pemilu, salah satunya adalah menyelesaikan sengketa proses pemilu (Firdaus 2014). Tugas Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu telah diatur dalam Undang- Undang Pemilu. Ada dua mekanisme yang dapat dilakukan oleh Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu, yaitu melalui mediasi dan adjudikasi. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa di mana para pihak yang bersengketa bertemu untuk mencapai kesepakatan bersama terkait obyek yang disengketakan. Apabila mediasi gagal, maka Bawaslu dapat melakukan penyelesaian sengketa melalui adjudikasi, yaitu proses persidangan (Nasef 2017). Dalam hal terjadi sengketa proses pemilu, Bawaslu akan menerima permohonan penyelesaian sengketa dari pihak yang bersengketa. Setelah itu, Bawaslu akan memverifikasi secara formal dan materiil permohonan penyelesaian sengketa tersebut. Kemudian, Bawaslu akan melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa. Jika mediasi berhasil, maka penyelesaian sengketa dapat diakhiri. Namun, jika mediasi gagal, Bawaslu akan melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui adjudikasi (Pahlevi 2011). Sebagai lembaga penyelesaian sengketa proses pemilu, Bawaslu memiliki peraturan perundang-undangan dan peraturan teknis pelaksanaannya. Dalam hal ini, Bawaslu mengacu pada Undang-Undang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang memuat standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk pengawas pemilu di setiap tingkatan. Sebagai bagian dari pengembangan standar tata laksana, Bawaslu juga 22
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5, No. 1, 2024 menjabarkan norma-norma yang mengatur tentang mediasi, di mana pemohon dan termohon wajib menghadiri mediasi. Namun, terdapat kekaburan dalam pasal 19 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang memungkinkan kuasa hukum untuk mewakili dalam proses mediasi yang dilaksanakan. Oleh karena itu, penambahan rumusan norma Tata cara penyelesaian sengketa pemilu melalui Bawaslu memiliki dua prosedur yaitu melalui mediasi dan adjudikasi. Dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi, Bawaslu bertindak sebagai mediator dengan dibantu oleh tim mediasi yang terdiri dari dua orang pegawai sekretariat Bawaslu yang ditunjuk sebagai mediator (Sanusi 2021). Dalam tim mediasi, tugas dibagi menjadi dua, yaitu sekretaris mediasi dan notulen. Sedangkan dalam penyelesaian sengketa melalui adjudikasi, Bawaslu bertindak sebagai majelis sidang dengan dibantu oleh tim adjudikasi yang terdiri dari empat orang pegawai sekretariat Bawaslu. Tim adjudikasi memiliki tugas yang berbeda-beda, yaitu sekretaris, asisten majelis sidang, notulen, dan perisalah. Penyelesaian sengketa melalui kedua prosedur ini memperkuat fungsi dan peran Bawaslu sebagai lembaga penyelesaian sengketa khususnya untuk sengketa proses Pemilu. Hal ini penting karena penegakan hukum Pemilu merupakan indikator Pemilu yang demokratis. Data dari Bawaslu RI menunjukkan bahwa sebanyak 13,6% dari permohonan sengketa pemilu diselesaikan melalui mekanisme mediasi dan 86,4% diselesaikan melalui mekanisme adjudikasi. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa melalui mediasi dan adjudikasi penting untuk menjaga keberhasilan penyelenggaraan pemilu dan menegakkan hukum pemilu (Arthanaya 2021). Mediasi dapat mengakibatkan terjadinya perpecahan dan kerusuhan di masyarakat yang berdampak buruk bagi stabilitas politik dan sosial. Mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa memang memiliki potensi untuk menimbulkan perpecahan dan kerusuhan di masyarakat jika tidak dilakukan dengan hati-hati. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan hal tersebut adalah ketidakadilan atau ketidakpuasan salah satu pihak terhadap hasil mediasi yang telah dicapai. Misalnya, jika pihak yang merasa dirugikan merasa bahwa kesepakatan yang dicapai tidak adil atau tidak memuaskan, maka hal tersebut dapat menimbulkan ketegangan dan bahkan konflik yang lebih besar. Selain itu, terkadang mediasi dilakukan dalam konteks yang kompleks, seperti sengketa politik atau sengketa yang melibatkan identitas sosial atau agama. Jika mediasi tidak dilakukan secara hati-hati dan tidak mempertimbangkan faktor-faktor sensitif tersebut, maka dapat menimbulkan ketegangan dan konflik yang lebih besar. Selain itu, terdapat pula risiko adanya pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan mediasi untuk kepentingan politik atau ekonomi mereka sendiri, yang dapat menimbulkan perpecahan dan kerusuhan di masyarakat (Aermadepa 2019). Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa mediasi dilakukan dengan hati- hati dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang terlibat. Untuk memastikan bahwa mediasi dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan semua faktor yang terlibat, terdapat beberapa langkah yang dapat diambil: Pemilihan mediator yang tepat sangat penting dalam mediasi. Mediator harus memiliki keahlian dan pengalaman yang cukup dalam penyelesaian sengketa, serta mampu memahami dan menghargai perspektif semua pihak yang terlibat dalam sengketa. Sebelum memulai mediasi, semua pihak harus melakukan persiapan yang matang, termasuk menyiapkan semua dokumen yang diperlukan, merumuskan posisi masing-masing, dan menentukan batas-batas yang dapat diterima dalam penyelesaian sengketa. Mediator harus menjaga netralitasnya sepanjang proses mediasi. Hal ini berarti tidak memihak pada satu pihak atau yang lain, dan tidak menunjukkan preferensi pribadi yang dapat memengaruhi keputusan yang diambil. Mediator harus memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak untuk mengemukakan pandangan mereka. Dalam hal ini, mediator harus bersikap sabar dan memahami, serta mampu menangkap semua argumen dan perspektif yang disampaikan. Mediator harus memastikan bahwa solusi yang dicapai dalam mediasi adalah saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Solusi ini harus dapat mengatasi permasalahan yang muncul dan tidak menimbulkan dampak negatif di kemudian hari. Mediator harus menjaga kerahasiaan selama proses mediasi. Hal ini berarti tidak memberitahukan informasi yang diperoleh selama mediasi 23
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5, No. 1, 2024 kepada pihak lain yang tidak terlibat. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, mediasi dapat dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan semua faktor yang terlibat, sehingga dapat mencapai kesepakatan yang adil dan menguntungkan bagi semua pihak. Selain itu, perlu ada transparansi dan akuntabilitas dalam proses mediasi, sehingga para pihak dapat mempercayai hasil yang dicapai dan merasa bahwa kepentingan mereka telah diakomodasi secara adil dan objektif. Dengan demikian, mediasi dapat menjadi sebuah cara yang efektif dalam menyelesaikan sengketa, tanpa menimbulkan perpecahan dan kerusuhan di masyarakat. Meskipun proses mediasi telah diatur dalam undang-undang pemilu dan dijadikan salah satu opsi penyelesaian sengketa, minimnya pencapaian kesepakatan antara para pihak yang terlibat menunjukkan adanya kelemahan dalam pelaksanaannya. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kelemahan dalam pelaksanaan mediasi, seperti ketidakmampuan mediator dalam mengelola diskusi antara pihak yang bersengketa, adanya ketidakadilan dalam proses mediasi, kecenderungan pihak yang lebih kuat untuk mendikte hasil mediasi, atau kurangnya kepercayaan antara pihak yang bersengketa. Selain itu, mediasi juga memerlukan kerja sama yang baik dari semua pihak yang terlibat agar dapat mencapai hasil yang optimal. Jika salah satu pihak tidak bersedia untuk berpartisipasi dalam proses mediasi atau tidak mau memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah disepakati, mediasi tidak akan efektif dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Selain itu, meskipun proses mediasi dapat membantu menghindari perpecahan atau konflik yang lebih besar, terdapat risiko bahwa mediasi dapat memperdalam kesenjangan antara pihak yang bersengketa. Hal ini dapat terjadi jika mediasi tidak dilakukan secara objektif dan adil, atau jika mediator tidak mampu menangani perbedaan pandangan atau konflik yang muncul selama proses mediasi. Dalam hal ini, penting bagi mediator untuk memastikan bahwa proses mediasi dilakukan dengan hati-hati dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang terlibat. Ini dapat dilakukan dengan memilih mediator yang kompeten dan independen, mengidentifikasi masalah yang mendasari sengketa, memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam proses mediasi, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi perbedaan pandangan atau konflik yang muncul selama proses mediasi. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa pemilu antara lain kurangnya pemahaman terhadap proses mediasi, ketidakpercayaan antara para pihak, serta kepentingan politik yang kuat di balik sengketa tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar dan terpadu dalam meningkatkan efektivitas proses mediasi sebagai opsi penyelesaian sengketa dalam pemilu, baik dari segi sosialisasi dan edukasi, pengembangan kemampuan mediator, maupun peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif para pihak yang terlibat. IV. KESIMPULAN DAN SARAN 1. Kesimpulan Tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu melalui mediasi menjadi sebuah keharusan bagi lembaga pengawas pemilu seperti Perbawaslu. Oleh karena itu, Perbawaslu telah mengatur secara terperinci tentang tahapan mediasi yang harus dilakukan dalam penyelesaian sengketa proses pemilu melalui mediasi. Namun, meskipun pengaturan terkait mediasi sudah dijabarkan dengan rinci, terutama mengenai jenis sengketa dan administrasi permohonan yang dapat diselesaikan melalui mediasi, masih terdapat beberapa pengaturan norma yang bersifat umum. Hal ini menyebabkan adanya kekaburan norma atau vague norm yang berpotensi memengaruhi tidak tercapainya kesepakatan para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, diperlukan penegasan dan penjabaran yang lebih rinci mengenai tahapan mediasi agar meminimalisir kekaburan norma dan meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa melalui mediasi. 2. Saran Perbawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu telah mengatur norma terkait tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu melalui mediasi. Namun, dalam pengaturan tahapan 24
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5, No. 1, 2024 mediasi, masih terdapat rumusan norma kabur yang berpotensi menimbulkan kekaburan norma, sehingga kesepakatan para pihak yang bersengketa sulit dicapai. Oleh karena itu, diperlukan perubahan rumusan norma beberapa tahapan mediasi yang diatur dalam Perbawaslu agar lebih terinci dan jelas. Dengan perubahan tersebut, diharapkan pemaknaan tahapan mediasi menjadi lebih jelas dan menjaminkan penerapan yang sama oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa proses pemilu melalui mediasi. Sehingga diharapkan proses penyelesaian sengketa proses pemilu melalui mediasi dapat lebih efektif dan menghasilkan kesepakatan yang lebih baik bagi semua pihak yang bersengket. DAFTAR PUSTAKA Aermadepa. 2019. "Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu oleh Bawaslu, Tantangan dan Masa Depan." JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora 1(2). Arthanaya, W. I. 2021. "Penggunaan Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Ulang." Jurnal Prefrensi Hukum 2(1). "Penyelesaian Firdaus. Upaya Sengketa Legitimasi Pemerintahandemokrasi." Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum 8(2). 2014. Pemilu sebagai Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. 2016. Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris. Jakarta: Prenadamedia Group. Lintang Yunisha Dewi, Hizkia Laritza Novelina Sinaga. 2022. "Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada serta Meminimalisir Golput." Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan 8(1). Nasef, Ni'matul Huda dan Imam. 2017. Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta: Kencana. Pahlevi, Indra. 2011. "Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia: Berbagai Permasalahannya." Jurnal Politica Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI 2(1). Rahmiz, Faramadinah. 2020. "Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Mengatasi Sengketa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden." Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum 24(1). Sanusi, Sanusi. 2021. "Penyelesaian Sengketa oleh Bawaslu pada Pemilu Legislatif 2019 (Studi Kasus Penetapan Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD di Kota Cirebon)." Jurnal Ilmu Hukum Sekolah Pascsarjana 5(1). Sugiartha, G. N. I. 2022. "Penyelesaian Sengketa Tapal Batas antara Desa Jasri dengan Desa Perasi melalui Upaya." Jurnal Prefrensi Hukum 3(1). 25