Praxis: Jurnal Filsafat Terapan (2023) 1:1, 1-25 ISSN 1111-1111 | DOI: 10.11111/praxis.xxxxxxx Diterbitkan oleh FORIKAMI (Forum Riset Ilmiah Kajian Masyarakat Indonesia) Tersedia online Pada Bulan Januari 2023. Pandangan Bentuk Aristoteles serta Bentuk dan Sistem Pemerintahan di Indonesia Menurut Undang - Undang Dasar Tahun 1945 Pemerintahan dalam Salsabila Nurul Syifa; Riko Dony Rahardianto; Serllyta Nova Ramadhan; Naufal Rafa Sultan; Sholla Daifina Fitria; Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, ABSTRACT: In this study, the author's goal was to analyze Aristotle's thoughts regarding the form of government and the system of government according to the 1945 Constitution. The research method in this study was qualitative research with a literature study approach. The problem studied in this article is how the form and system of good government according to Aristotle and its relationship with the 1945 Constitution. Aristotle argues that the state is divided into several forms of government. The form of government is divided into two main criteria, namely the form of government based on the number of individuals who hold the top of the government and the form of government based on the quality of government in the country. For Aristotle, the ideal state was a monarchy, but he realized that this ideal form of government would not exist in the real world. Every modern country adopts a different system of government depending on the socio-cultural conditions of the people in that country. This government system is usually stated in the state constitution. Likewise, Indonesia as a modern country also has a constitution, namely the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia) as the basic norms of the Indonesian state, one of which contains a reflection system of government. In Indonesia, it is stated that the current Indonesian state administration is more democratic and is characterized by a presidential system of government based on the principle of checks and balances. KEYWORDS: Form of Government, System of Government, 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. ABSTRAK: Pada penelitian ini penulis memiliki tujuan untuk menganalisis pemikiran Aristoteles mengenai bentuk pemerintahan serta sistem pemerintahan menurut UUD 1945. Metode penelitiandalam penelitian ini yakni penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Masalah yang dikaji dalam artikel ini yakni bagaimana bentuk dan sistem pemerintahan yang baik menurut Aristoteles serta hubungannya dengan UUD 1945. Aristoteles berpendapat bahwa negara dibagi menjadi beberapa bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan tersebut terbagi menjadi dua kriteria utama, yakni bentuk pemerintahan berdasarkan jumlah individu yang memegang puncak pemerintahan dan bentuk pemerintahan berdasarkan kualitas pemerintahan di negara tersebut. Bagi Aristoteles, negara yang ideal adalah
2 | Bentuk Pemerintahan dalam Pandangan Aristoteles serta Bentuk dan Sistem Pemerintahan di Indonesia Menurut Undang - Undang Dasar Tahun 1945 negara monarki, namun ia menyadari bahwa bentuk pemerintahan yang sangat ideal itu tidak akan ada pada dunia nyata. Setiap negara modern mengadopsi sistem pemerintahan yang berbeda tergantung pada kondisi sosial budaya masyarakat di negara itu. Sistem pemerintahan ini biasanya tertuang dalam konstitusi negara. Demikian pula Indonesia sebagai negara modern juga memiliki konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) sebagai norma dasar negara Indonesia yang salah satunya memuat sistem pemerintahan refleksi Dalam pandangan para ahli hukum tata negara Indonesia disebutkan bahwa lebih demokratis dan bercirikan sistem ketatanegaraan Indonesia saat pemerintahan presidensial berdasarkan prinsip check and balances. ini KATA KUNCI: Bentuk Pemerintahan, Sistem Pemerintahan, UUD NRI 1945.
3 | Praxis: Jurnal Filsafat Terapan I. PENDAHULUAN Aristoteles menjelaskan bahwa negara merupakan sebuah lembaga politik yang memiliki kedaulatan. Negara terbentuk dengan memiliki tujuan yakni mensejahterakan semua individu yang berada dalam negara tersebut. Arti dari negara adalah sebuah kelompok yang terbentuk demi tercapainya kebaikan bersama. Negara dikatakan gagal apabila negara tersebut tidak bisa memberikan kebaikan kepada masyarakatnya. Untuk membentuk suatu Negara yang berhasil, diperlukan warga Negara yang dapat berpartisipasi. Menurut Aristoteles, yang memiliki hak menyandang status warga Negara hanya mereka yang mampu berpartisipasi dalam kehidupan politik melalui alasan politik dan kedudukan dalam Negara berhak atas kewarganegaraan. Aristoteles menganalisis kualitas dari suatu bentuk pemerintahan yang baik secara bentuk dan konstitusi berdasarkan pembahasan yang dibahas oleh filosof - filosof sebelumnya. Aristoteles merupakan salah satu filosof penting dan relevan untuk dipelajari kembali karena ia merupakan sebagai peletak dasar - dasar teori politik modern dan merupakan orang pertama yang membuat gagasan konsep demokrasi konstitusional yang sering dipakai dalam penyelenggaraan suatu Negara pada saat ini dengan berbagai modifikasi dan variasi. Hal tersebutlah yang sesuai dengan konsep Indonesia yang multi etnik, budaya, dan agama (Nailyl Fida Al Husna, As'adah 2021). Aristoteles melakukan perbandingan - perbandingan tentang siapa yang paling penting dan berpengaruh bagi negara. Seperti kekuasaan tertinggi dalam suatu negara itu dikatakan ideal apabila dipimpin oleh seorang raja yang memiliki kekuasaan penuh atau konstitusinya melibatkan dewan yang diisi oleh orang - orang tertentu. Meskipunpemerintahaan ini dipimpin oleh seorang raja, aristoteles pun menyebutkan bahwa setidaknyapemerintahan dalam hal wewenang tertinggi ini ada 3 bentuk yakni oleh satu orang, oleh sekumpulan kerabat, ataupun oleh beberapa orang.
4 | Bentuk Pemerintahan dalam Pandangan Aristoteles serta Bentuk dan Sistem Pemerintahan di Indonesia Menurut Undang - Undang Dasar Tahun 1945 Pasaribu telah menerjemahkan buku Aristoteles dan memasukkan pemikirannya tentang negara. Bagian dari istilah Aristoteles polis, polytes, dan politeia kemudian diterjemahkan sebagai negara, warga negara, dan konstitusi, menjadikannya kata kunci. Menurut Winarno (2015), ketiga istilah tersebut tidak dapat dipisahkan, dan agar negara dan warga negara dapat memahami yang satu, mereka juga harus memahami yang lainnya. Menurut Aristoteles, Negara (Polis) adalah kumpulan individu, dan setiap masyarakat dibentuk dengan tujuan berbuat baik karena orang selalu bertindak dengan cara yang mereka yakini baik. Baik Socrates maupun Plato pendahulu Aristoteles, berdampak pada cara dia memandang negara. Aristoteles setuju dengan perspektif mereka, yang berpendapat bahwa negara adalah bawaan. Pernyataan ini juga mengkritisi pemikiran para sofis yang meyakini bahwa adat istiadat adalah pembentuk negara. Sebaliknya, menurut Aristoteles, warga negara adalah semua orang yang merupakan unsur-unsur dari suatu badan politik yang tersusun dari bagian-bagian yang bersama-sama membentuk suatu negara. Petani dan mekanik tidak dianggap sebagai warga negara dalam konteks pemikiran Aristoteles dalam kasus ini (S. Pasaribu 2016). Karena hanya politisi yang memiliki kapasitas untuk menjalani kehidupan melalui alasan politik dan posisi di Polis, yang menurut Aristoteles berhak menyandang status warga negara. Aristoteles juga menekankan kemitraan antara negara dan warganya dalam mencapai kebaikan bersama (bonum commune) yang merupakan salah satu tujuan pemerintahan. Setiap elemen masyarakat harus dapat hidup dengan baik berkat adanya negara. Warga negara harus bermitra dengan bangsa lain yang benar-benar membawa kesejahteraan bagi setiap komunitas, bukan hanya sebagian masyarakat yang hanya menumbuhkan sikap individualistis. Dalam perkembangan politik, pengertian negara dan warga negaranya, serta apa yang dimaksud dengan negara yang baik, seringkali menjadi isu yang sangat penting. Sejumlah orang yang aktif sebagai penguasa dan penggerak negara di bidang politik negara secara sempit memaknai arti negara yang begitu luas dan memiliki tujuan yang sangat
5 | Praxis: Jurnal Filsafat Terapan mulia serta berfungsi untuk melindungi segenap warga negaranya, sampai pada titik dimana negara itu berada. menyebabkan banyak ketidakadilan bagi semua orang yang tinggal di negara ini. Negara Indonesia telah berdiri atau merdeka dari tahun 1945 yang mana usia dari negeri ini sudah cukup lama, namun dalam waktu tersebut Indonesia masih berada dalam tahapan mencari format atau bentuk dan sistem pemerintahan ideal yang sesuai dengan nilai -nilai masyarakat Indonesia. Indonesia sendiri pada saat ini menganut sistem pemerintahan presidensial, yang mana hal ini berdasar pada kesepakatan antar pendiri bangsa Indonesia (founding father) dalam sidang BPUPK (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan) pada tanggal 29 Mei - 1 Juni dan 10 - 17 Juli 1945 (al-Arif 2015). Meskipun begitu, praktek ketatanegaraan yang terjadi di Indonesia masih kurang mencerminkan jiwa dan semangat UUD 1945. Rumusan singkat dan aturan - aturan yang terdapat pada UUD 1945 pada awalnya diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Namun pada kenyataannya, hal tersebut mudah disimpangi sesuka hati oleh para penyelenggara negara, sehingga timbul praktek nepotisme, kolusi, dan kolusi yang dapat menyengsarakan masyarakat serta merusak moral, etika dan semangat seluruh rakyat Indonesia (Yani 2018). Sistem Pemerintahan Indonesia tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa : "kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat." Dalam negara republik kepala pemerintahan bernama Presiden dan ditentukan masa jabatannya jika negara tersebut memilih atau membentuk kepala pemerintahannya melalui pemungutan suara tertinggi. Duguit mengatakan bahwa dia menggunakan kriteria pemilihan kepala negara. Jika kepala negara dipilih berdasarkan hak
6 | Bentuk Pemerintahan dalam Pandangan Aristoteles serta Bentuk dan Sistem Pemerintahan di Indonesia Menurut Undang - Undang Dasar Tahun 1945 waris atau hak turun-temurun, maka negara disebut monarki, dan kepala negara disebut Raja atau Ratu. Selain itu, bentuk negara bagian disebut Republik, dan kepala negara disebut Presiden jika dipilih melalui pemilihan umum untuk masa jabatan tertentu. Mencermati sudut pandang tersebut di atas, jelas bahwa negara Indonesia adalah republik dengan presiden yang dipilih melalui pemilihan umum dan menjabat sebagai kepala Negara selama lima tahun. Menurut Pasal 4 ayat 1 UUD 1945, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan. Pernyataan di atas menunjukkan bahwa pemerintahan Indonesia berjalan sesuai dengan konstitusi dengan sistem Presidensial dimana Presiden juga sebagai kepala Negara. Namun dalam praktiknya, sistem pemerintahan ini tidak sesuai dengan amanat konstitusi. Badan legislatif dan eksekutif dari pemerintahan presidensial memegang posisi yang berbeda. Berbeda dengan Sistem Pemerintahan Parlementer, tidak ada hubungan langsung antara kedua badan tersebut. Mereka dipilih secara independen oleh rakyat. Dalam system tersebut kepala Pemerintahan dipegang oleh Presiden dan pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen (legislatif). Menteri bertanggung jawab kepada Presiden karena Presiden berkedudukan sebagai kepala Negara dan kepala Pemerintahan (Rosdalina 2012). Berdasarkan penjabaran tersebut, kami memutuskan untuk melakukan penelitian yang memiliki tujuan untuk menganalisis pemikiran Aristoteles mengenai bentuk pemerintahan serta sistem pemerintahan di Indonesia menurut UUD 1945. II. METODE Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tujuan untuk menggali lebih dalam dan memahami bentuk dan sistem pemerintahaan menurut Aristoteles serta berdasarkan UUD 1945. Menurut Sugiyono (2012), penelitian kualitatif adalah metode yang
7 | Praxis: Jurnal Filsafat Terapan digunakan untuk mempelajari objek secara alamiah (natural setting) yang mana peneliti menjadi instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif yang mana hasil dari penelitian tidak hanya bersifatgeneral tetapi lebih menekankan pada makna. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni Studi Kepustakaan (Library Research). Studi kepustakaan merupakan kajian teoristis, referensi, dan litelatur ilmiah yang berkaitan dengan norma, budaya, dan nilai yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti . Studi kepustakaan yang dilakukan dalam penelitian ini yakni berupa tinjauan terhadap artikel ilmiah atau jurnal, peraturan, dan buku yang berkaitan dengan bentuk dan sistem pemerintahaan serta penerapannya di Indonesia. lalu Setelah terkumpulnya data - data yang dibutuhkan, berikutnya peneliti melakukan analisis data. Menurut Sugiyono (2012), analisis data adalah suatu kegiatan mengelompokkan data yang telah dikumpulkan dari seluruh sumber data atau responden, mentabulasi data, menyajikan data, dan melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni teknik analisis data deskriptif, yang mana analisis deskriptif ini merupakan statistic yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau mendeskripsikan data yang terkumpul begitu saja tanpa menarik kesimpulan umum atau generalisasi (Sugiyono 2012). III. HASIL Tujuan dari negara tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan yang baik bagi suatu individu, teteapi juga demi kebaikan bersama dalam setiap kelompok baik kelompok yang terkecil hingga kelompok yang lebih besar yakni negara. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menjamin keberlangsungan hidup masyarakat agar masyarakat terarah pada
8 | Bentuk Pemerintahan dalam Pandangan Aristoteles serta Bentuk dan Sistem Pemerintahan di Indonesia Menurut Undang - Undang Dasar Tahun 1945 kebaikan, dapat memberikan perlakuan moral kepada mereka, serta masyarakat dapat memperoleh hak intelektual yang dibutuhkan demi terwujudnya kehidupan yang baik. Negara memiliki fungsi utama yakni menegakkan keadilan, sehingga negara wajib menegakkan keadilan secara serius. Suatu negara dapat mewujudkan kehidupan yang baik dan lebih maju apabila dalam berkehidupan bermasyarakat negara dapat menyanggupi menegakkan keadilan yang seadil - adilnya serta masyarakat dapat setia kepada negara dan bertahan hidup meskipun perekonomian masih belum maju. Keadilan yang sebenarnya adalah bagi mereka yang ikut berkontribusi terhadap tujuan akhit yakni kehidupan kota yang baik (Winarno 2015). Untuk mencapai kehidupan negara yang baik diperlukan pemerintahan yang baik untuk mengatur Negara tersebut. Pemerintahan yang benar merupakan kekuasaan yang dijalankan itu ditujukan untuk menggapai kepentingan umum. Dalam pemerintahan terdapat istilah "right constitutions" yakni kepentingan yang diarahkan pada umum sedangkan "wrongconstitution" yakni kepentingan yang ditujukan hanya untuk kepentingan penguasa (Winarno 2015). Sehingga banyak peneliti yang melakukan penelitian mengenai pemerintahaan seperti apa yang ideal bagi suatu Negara maupun suatu wilayah seperti hal nya yang dilakukan oleh Aristoteles. A. BENTUK DAN SISTEM PEMERINTAHAN MENURUT ARISTOTELES Negara merupakan suatu kelompok yang terbentuk demi sebuah kebaikan, hal tersebut merupakan pendapat dari Aristoteles. Aristoteles yang merupakan orang yunani memiliki pandangan bahwa negara memiliki arti sebagai polis, karena negara dibentuk demi sebuah kebaikan dan kebaikan tersebut dapat terwujud di dalam polis. Berdasarkan buku La Politika, Aristoteles menyatakan bahwa negara merupakan kumpulan dari masyarakat dan setiap masyarakat itu dapat dibentuk dengan tujuan kebaikan, karena manusia akan melakukan sesuatu untuk demi tujuan kebaikan. Apabila seluruh masyarakat
9 | Praxis: Jurnal Filsafat Terapan memiliki tujuan demi kebaikan, maka masyarakat serta negara sebagai pemegang kedudukan tertinggi (Aristotle 2004). Aristoteles berpendapat bahwa negara dibagi menjadi beberapa bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan tersebut terbagi menjadi dua kriteria utama, yakni bentuk pemerintahan berdasarkan jumlah individu yang memegang puncak pemerintahan dan bentuk pemerintahan berdasarkan kualitas pemerintahan di negara tersebut. Selain itu, sebelumnya para filosof - filosof telah melakukan penelitian untuk menentukan bentuk pemerintahan apa yang ideal, istilah yang sering mereka gunakan yakni monarki, tirani, aristokrasi, oligarki, serta demokarasi. Bagi Aristoteles, negara yang ideal adalah negara monarki, namun ia menyadari bahwa bentuk pemerintahan yang sangat ideal itu tidak akan ada pada dunia nyata. Semua bentuk pemerintahan tersebut memiliki ragam bentuk yang berbeda. Bentuk pemerintahan demokrasi menentukan bahwa suara mayoritas merupakan yang berkuasa sendiri dipengaruhi oleh jumlah populasi warga, jenis penghidupan mereka, serta derajat kedidupan yang dimiliki. Aristoteles berpendapat bahwa demokrasi akan gagal apabila kebebasan dan persamaan tidak berjalan dengan baik. Sedangkan yang jadi penentu dalam bentuk oligarki yakni orang - orang kaya atau hanya kelompok kelompok terpandang yang dapat berperan (Fadil 2012). serta demokrasi Dalam kajian menurut Aristoteles bentuk pemerintahan yang terbaik bukanlah oligarki, aristrokasi maupun demokrasi, hal tersebut dikarenakan wilayah yang subur menjadifaktor dalam pembangunan sistem pemerintahan yang baik agar dapat memenuhi kebutuhan wilayah. Pemerintahan yang baik dapat dilihat dari kepatuhan warganya terhadap suatuhukum dan mereka hanya mematuhi hukum yang berlaku. Bentuk pemerintahan yang ada berdasarkan pendapat aristoteles perlu memperhatikan beberapa hal yakni: 1. Variasi bentuk konstitusi yang dijalankan 2. Bagaimana seseorang akan menjalankannya
10 | Bentuk Pemerintahan dalam Pandangan Aristoteles serta Bentuk dan Sistem Pemerintahan di Indonesia Menurut Undang - Undang Dasar Tahun 1945 3. Model konstitusi apa yang dapat diterima secara umum 4. Pilih satu bentuk karena masing-masing memiliki konstitusi yang lebih baik, atau sebaliknya. 5. Memilah bagaimana konstitusi dipraktikkan secara umum dan khusus. Selain penjelasan mengenai 6 model pemerintahan berdasarkan jumlah orang yang memegang kekuasaan, ia pun membedakan pemerintahan berdasarkan penguasaan ekonomi. Oligarki merupakan pemerintahan yang dikendalikan oleh orang - orang kaya, sedangkan demokrasi dikendalikan oleh orang miskin. Hal tersebut berdasarkan pemikiran Aristoteles mengenai politik yang memiliki hubungan sangat dekat dengan ekonomoi (Roswantoro 2015). Aristoteles meluaskan pemahaman demokrasi, yakni tidak terpaku pada jumlah banyaknya manusia yang dapat berkuasa melainkan kualitas - kualitas dari para pelaksanaan pemerintahaan sendiri. Oleh karena itu keterlibatan masyarkat dalam pembentukan suatu negara diperlukan berjalan selaras dengan tujuan dari negara sendiri. Suatu negara tentunya memiliki tujuan negara, yang mana tujuan negara tersebut terdapat pada konstitusi dengan tujuan minimal untuk membentuk perdamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan bagi masyarakat. Aristoteles menyatakan bahwa negara yang baik merupakan negara yang memiliki perintah dari konstitusi dan memiliki kedaulatan hukum. Terdapat 3 unsur dari pemerintahan yang berkonstitusi yakni: 1. umum. Segala bentuk pemerintahaan dilakukan demi kepentingan Pemerintahan dilaksanakan menurut ketentuan undang- undang yang bersifat umum, bukan undang-undang yang sewenang- wenang yang mengabaikan konstitusi dan konvensi. 2. Pemerintahan berkonstitusi diartikan bahwa segala bentuk pemerintahan yang dilakukan tidak terdapat unsur paksaan tetapi dilakukan atas dasar kehendak atau keingindan dari masyarakatnya sendiri. 3.
11 | Praxis: Jurnal Filsafat Terapan Aristoteles mengatakan bahwa tujuan negara adalah agar warga negaranya menjadi sempurna dan memiliki dasar kebenaran. Negara harus melindungi keadilan dan peran hukum adalah untuk memastikan bahwa setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya. Negara bermula dari kebutuhan hidup yang nyata dan dapat berlanjut pada kehidupan yang baik. Dalam buku Aristoteles yang berjudul La Politika, dijelaskan bahwa negara merupakan kumpulan dari masyarakat yang terbentuk dengan tujuan untuk kebaikan yang mana manusia lah yang memiliki tujuan kebaikan tertinggi. Negara memiliki tujuan untuk menjadikan tujuan manusia sebagai tokoh utama dalam kehidupan bernegara. Hal tersebut dikarenakan, manusialah yang nantinya membentuk baik buruknya kehidupan dan perkembangan dari suatu negara. Jika manusia tersebut memiliki kebaikan dengan level tertinggi, maka tujuan negara juga akan sejalan dengan manusia tersebut (Aristotle 2004). B. BENTUK DAN SISTEM PEMERINTAHAN BERDASARKAN UUD 1945 suatu negara, pada awalnya pasti memikirikan tujuan dari dibentuknya negara tersebut. Negara memiliki tujuan dalam suatu pedoman untuk mengendalikan dan menyusun apa saja yang dibutuhkan negara serta mengatur kehidupan masyarakat. Tujuan tersebut dapat terpengaruh oleh penguasa yang bersangkutan, tempat, dan sejarah dari pembentukan negara tersebut. Pada saat pembentukan negara Indonesia, para pemimpin dan pencentus kemerdekaan menuangkan tujuan negara Indonesia dalampembukaan Undang - Undang Dasar 1945 yang terdapat pada alinea ke empat. Dalam pembentukan Tujuan negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 yakni, negara dapat melindungi Indonesia, mensejahterakan masyarakat, mendorong gerakan mencerdaskan kehidupan berbangsa, menjalankan ketertiban dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Berdasarkan isi UUD 1945 tersebut, dapat disimpulkan bawha tujuan dari negara Indonesia yakni untuk perlindungan, kesejahteraan, seluruh bangsa
12 | Bentuk Pemerintahan dalam Pandangan Aristoteles serta Bentuk dan Sistem Pemerintahan di Indonesia Menurut Undang - Undang Dasar Tahun 1945 pecerdasan bangsa, dan perdamaian. Berikut penjelasannya. ini merupakan 1. Tujuan perlindungan Alat ukur dari tujuan perlindungan ini yakni, jika hak - hak dari warga negara terpenuhi berdasarkan hukum negara. Hak warga negara Indonesia dijabarkan dalam UUD 1945. Hak-hak tersebut antara lain hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas hak asasi manusia, dan hak atas perlindungan hukum yang sama. 2. Tujuan Kesejahteraan Tujuan dari kesejahteraan di Indonesia tercapai apabila 3 unsur yakni pangan atau makanan, sandang atau pakaian, serta papan atau tempat tinggal terpenuhi. Ke-3 unsur tersebut merupakan syarat minimum dan subjektif demi tercapainya tujuan kesejahteraan. Selain itu, adapun kesejahteraan berdasarkan lahir dan batin yakni terciptanya rasa saling menghormati dan menghargai hak dan kewajiban setiap individu, rasa aman, gotong royong, serta masyarakat yang adil, setara dan makmur. 3. Tujuan Pencerdasan Mencerdaskan bangsa tidak hanya menjadi tugas suatu negara dan pemerintah namun juga tugas dari masing - masing individu tersebut untuk mencapai jenjang pendidikan yang paling baik. Karena kemajuan dari suata negara akan semakin mudah tercapati apabila tersedianya masyarakat yang cerdas. Untuk mencapai tujuan percedasan tersebut warga negara Indonesia dapat melakukan usaha mengejar pendidikan hingga jenjangsetinggi - tingginya, serta berusaha menjadi manusia yang cerdas dan pandai agar dapat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. 4. Tujuan Perdamaian Berdasarkan ilmu politik, istilah "damai" terdiri dari perdamaian yang terdapat di dalam negara dan di luar. Politik bebas - aktif menjadi dasar dari politik luar negeri yang dijalan di Indonesia. Yang mana hal
13 | Praxis: Jurnal Filsafat Terapan tersebut menjelaskan bahwa Indonesia bebas menentukan sikap terhadap permasalahan yang terjadi di mata internasional, serta Indonesia aktif dalam kegiatan yang bertujuan demi perdamaian dunia. Kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif akan muncul dari terciptanya perdamaian di setiap negara di dunia ini. Tujuan dari negara yang telah dipaparkan tersebut dijadikan landasan bagi Negara Indonesia untuk bekerjasama dengan negara lain, serta berdasar pada nilai - nilai keadilan sosial dan perdamaian. Perdamaian dapat terwujud oleh seluruh warga Indonesia dengan cara menjaga kedamaian antar umat beragama dan suku, serta saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. Undang - Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 inimerupakan sebagai cerminan tertinggi memantapkan berlakunya dari kehendak rakyat yang kedaulatan rakyat yang penyelenggaraannya diserahkan kepada lembaga - lembaga negara sesuai dengan prinsip permusyawaraatan/perwakilan dengan penetapan mekanisme check and balance (Sunarto 2016). Saat ini, Indonesia menganut sistem pemerintahan Presidensial, yang mana terdapat pemisah atau tingkatan kekuasaan yakni Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Pemisah tersebut dibentuk berdasarkan prinsip "checks and balance". Ketentuan mengenai sistem pemerintahaan yang ada di Indonesia ini tertuang di dalam konstitusi atau Undang - Undang Dasar 1945. Namun, hingga saat ini masih diperlukan langkah penyempurnaan, terutama pengaturan atas pembatasan kekuasaan dan wewenang yang jelas antara ketiga lembagaNegara tersebut (Yani 2018). Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa, Indonesia merupakan negara kesatuan dengan bentuk negara republik. Sedangkan berdasarkan pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa sistem pemerintahan yang digunakan Indonesia adalah presidensial dikarenakan kekuasaan tertinggi berada di tangan presiden. Pasal 4 Ayat 1 UUD 1945 berbunyi: Presiden RI sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Presidensial merupakan sebuah sistem dari pemerintahan yang kepala pemerintahannya adalah seorang presiden. Presiden sendiri memiliki kedudukan sebagai seorang kepala negara dan juga kepala pemerintahan dalam suatu pemerintahan, serta
14 | Bentuk Pemerintahan dalam Pandangan Aristoteles serta Bentuk dan Sistem Pemerintahan di Indonesia Menurut Undang - Undang Dasar Tahun 1945 tidak memiliki tanggung jawab apapun terhadap perlemen ataupun legislative. Selain itu, terdapat menteri - menteri yang memiliki tanggung jawab kepada presiden. Pasal 4 UUD 1945 juga menjelaskan bahwa presiden adalah pemegang kekuasaan itu, kekuasaan legislatif dipegang oleh presiden, DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), dan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Ayat 1 UUD 1945. Presiden dan DPR disebut sebagai pemegang kekuasaan legislatif sehari-hari, sedangkan MPR adalah lembaga legislatif tingkat tertinggi. Sementara itu, hubungan presiden dan MPR serta tugas masing-masing telah diatur dalam UUD 1945 pada Sistem Pemerintahan Negara, yakni: MPR memiliki hak untuk mengangkat dan memilih seorang Presiden yang mana Presiden merupakan seorang mandataris MPR. Pemegang kekuasaan tertinggi di negara Indonesia ialah MPR yang mana artinya seorang Presiden harus tunduk, bertanggung jawab, serta imtergeornet terhadap MPR. Namun pemegang kekuasaan eksekutif ialah Presiden yang dibantu oleh para menteri negara. Adapun MPR adalah perwujudan dari rakyat dan yang memegang kedaulatan rakyat, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat 2 UUD 1945 dan Pasal 3 UUD 1945. Dengan demikian, menurut UUD 1945, sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial dengan bentuk negara republik demokrasi, artinya kedaulatan berada di tangan rakyat. eksekutif dalam pemerintahan Indonesia. Sementara Maka diperlukan batasan dalam lembaga negara agar kekuasaan tidak digunakan sewenang - wenang. Pembagian kekuasaan dikenal dengan istilah Trias Politica yang merupakan prinsip normative bahwa kekuasaan tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk pencegahan penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang sedangberkuasa. Pada dasarnya Trias Politica menjelaskan bahwa setiap pemerintahaan harus terdiridari 3 jenis kekuasaan yakni sebagai berikut: 1. Kekuasaan Legislatif (Legislative Power) Kekuasaan Legislatif (Legislative Power) merupakan kekuasaan membuat undang- undang. Kekuasaan khusus harus memiliki
15 | Praxis: Jurnal Filsafat Terapan wewenang untuk membuat undang-undang. Jika tidak ada satu badan pun yang membuat undang-undang, mungkin setiap kelompok atau individu membuat undang-undang untuk kepentingannya sendiri. Suatu negara yang menamakan diri sebagai negara demokrasi yang peraturan rakyat, maka perundangan badanperwakilan sebagai badan rakyat yang harus dianggap yangmempunyai kekuasaan tertinggi untuk menyusun undang-undang dan dinamakan"Legislatif". Legislatif adalah yang terpenting sekali dalam susunan kenegaraan karena undang-undang adalah ibarat tiang yang menegakkan hidup perumahan Negara dan sebagai alat yang menjadi pedoman hidup bagi bermasyarakat dan bernegara. Sebagai badan pembentuk undang- undang, maka Legislatif itu hanyalah berhak untuk mengadakan undang-undang saja, tidak boleh melaksanakannya. Untuk menjalankan undang-undang ituharuslah diserahkan kepada suatu badan lain. Kekuasaan untuk melaksanakan undang- undang adalah "Eksekutif" harus berdasarkankedaulatan 2. Kekuasaan Eksekutif (Executive Power) Kekuasaan "Eksekutif" adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Kepala Negara memiliki kewenangan untuk memberlakukan undang-undang. Namun kepala negara tidak dapat secara mandiri menerapkan semua undang-undang ini. Oleh karena itu, kekuasaan dari kepala Negara dilimpahkan (didelegasikan) kepada pejabat-pejabat pemerintah/Negara yang bersama-sama merupakan suatu badan pelaksana undang- undang (Badan Eksekutif). Badan inilah yang berkewajiban menjalankan kekuasaan Eksekutif. 3. Kekuasaan Yudikatif atau Kekuasaan Kehakiman (Yudicative Powers) Kekuasaan Yudikatif atau Kekuasaan Kehakiman (Yudicative Powers) merupakan kekuasaan yang berkewajiban mempertahankan undang-undang dan berhak memberikan peradilan kepada rakyatnya. Badan Yudikatif adalah yang berkuasa memutus perkara, menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran undang-undang yang telah
16 | Bentuk Pemerintahan dalam Pandangan Aristoteles serta Bentuk dan Sistem Pemerintahan di Indonesia Menurut Undang - Undang Dasar Tahun 1945 diadakan dan dijalankan. Walaupun pada hakim itu biasanya diangkat oleh Kepala Negara (Eksekutif) tetapi mereka mempunyai kedudukan yang istimewa dan mempunyai hak tersendiri, karena hakim tidak diperintah oleh Kepala Negara yang mengangkatnya, bahkan hakim adalah badan yang berhak menghukum Kepala Negara, jika Kepala Negara melanggarnya. IV. PEMBAHASAN Aristoteles memiliki pendapat mengenai tujuan dari suatu negara, yang mana tujuan dari suatu negara itu minimal untuk membentuk perdamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan bagi rakyatnya yang mana untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan konstitusi dan kedaulatan hukum untuk memerintah rakyatnya. Hal tersebut sejalan dengan negara Indonesia yang mana Indonesia memiliki dasar hukum atau konstitusi berupa Undang - Undang Dasar 1945. Dalam UUD 1945 terdapat tujuan dari Negara Indonesia yakni melindungi seluruh bangsa gerakan Indonesia, mensejahterakan masyarakat, mendorong mencerdaskan kehidupan berbangsa, menjalankan ketertiban dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang dikemukaan oleh Aristoteles sebelumnya. Untuk mencapai tujuan dari Negara Indonesia diperlukan penerapan sistempemerintahan yang baik dan sesuai. Berdasarkan pemikiran aristoteles mengenai bentuk dan sistem pemerintahaan, bentuk pemerintahan di Indonesia termasuk ke dalam Indonesia Demokrasi. Hal memprioritasksan suara mayoritas dalam membuat keputusan, sebagai contoh di Indonesia dalam menentukan pemimpin dilakukan pemilihan oleh seluruh warganya yang mana yang memperoleh suara terbanyaklah yang dijadikan pemimpin untuk rakyatnya. Selain itu, warga Indonesia memiliki hak kebebasan dalam berpendapat untuk memperoleh kesejahteraan rakyat yang telah diatur dalam Undang - Undang Dasar 1945. Meskipun begitu di Indonesia hal tersebut masih saja tidak berjalan dengan lancar. Seperti pendapat Aristoteles yang menyatakan bahwa demokrasi akan gagal apabila kebebasan dan persamaan tidak berjalan tersebut dikarenakan negara
17 | Praxis: Jurnal Filsafat Terapan dengan baik. Seringkali kebebasan berpendapat ini disalah gunakan oleh beberapa oknum sehingga membuat keutuhan berbangsa dan bernegara terancam. Pada awalnya sistem pemerintahan di Indonesia masih berdasar pada UUD 1945, namun saat ini sistem pemerintahan di Indonesia sedang dalam masa transisi menuju sistem pemerintahan yang baru. Sistem pemerintahan di Indonesia telah dipaparkan pada UUD 1945 yang mana UUD 1945 ini merupakan konstitusi dari negara Indonesia. Sistem pemerintahaan yang dianut oleh Indonesia saat ini adalah presidensial yang mana kepala dari pemerintahannya ialah seorang presiden. Untuk mencegah penyalahgunaan wewenang kekuasaan, diperlukan suatu pembatas yakni disebut dengan Trias Politica. Trias Politica ini digunakan oleh Negara Indonesia, yang mana terdapat 3 kedudukan dalam pemerintahan yaknilegislatif, eksekutif, dan yudikatif. MPR merupakan pemegang kekuasaan tertinggi yakni legislatif yang memiliki peran sebagai perwujudan dari rakyat yang memegang kedaulatan. Sedangkan presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif yang bertanggung jawab dan tunduk terhadap MPR selaku wakil rakyat. itu, sistem pemerintahan di Indonesia berdasarkan konstitusi UUD 1945 dibagi atas pemerintahan pusat dan pemeritahan daerah. Berdasarkan UUD 1945 ini disebutkan bahwa pemerintahan daerah di Indonesia terdiri atas pemeritahan daerah provinsi dan sendiri kabupaten yang diberi wewenang untuk mengurus pemerintahannya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Selain VI. CONCLUSION Menurut Aristoteles, negara yang baik adalah negara yang diperintah oleh aturan hukum dan diperintah oleh konstitusi, serta tujuan dari suatu negara yakni kesempurnaan warganya yang berdasarkan atas keadiIan. Hal tersebut sejalan beriringan dengan tujuan negara berdasarkan UUD 1945 yakni memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menghiasi dunia yang
18 | Bentuk Pemerintahan dalam Pandangan Aristoteles serta Bentuk dan Sistem Pemerintahan di Indonesia Menurut Undang - Undang Dasar Tahun 1945 berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, untuk melindungi kemarahan rakyat Indonesia dan menumpahkan darah mereka. Akibatnya, negara Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensial yang demokratis yang menempatkan hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri di tangan mereka sendiri.
19 | Praxis: Jurnal Filsafat Terapan DAFTAR REFERENSI al-Arif, M. Yasin. 2015. "Anomali Sistem Pemerintahan Presidensial Pasca Amandemen UUD 1945." Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 22(2):238-54. doi: 10.20885/iustum.vol22.iss2.art4. Aristotle. 2004. A Treatise on Government. J M Dent & Sons Ltd. Fadil, Muhammad. 2012. "Bentuk Pemerintahan Dalam Pandangan Aristoteles (Sebuah Pengantar Filsafat Politik Klasik)." Jurnal Kybernan 3(1):1-9. Nailyl Fida Al Husna, As'adah, Rifqi. 2021. "Prodi Magister Aqidah Dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Sunan Kalijaga Yogyakarta." Tradisi Malam Satu Muharam Di Pondok Pesantren TAahfidzul Quran Al Hikmah Purwoasri Kediri 5:17-34. Rosdalina. 2012. "Kajian Terhadap Sistem Pemerintahan Dan Prakteknya Menurut Undang- Undang Dasar Tahun 1945." Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah 10(1):1-25. doi: 10.30984/as.v10i1.157. Roswantoro, Alim. 2015. "Filsafat Sosial-Politik Plato Dan Aristoteles." Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam 15(2):123-38. S. Pasaribu. 2016. "Politik Aristoteles." Sugiyono. 2012. "Memahami Penelitian Kualitatif." Sunarto, Sunarto. 2016. "Prinsip Checks and Balances Dalam Indonesia." Masalah-Masalah Hukum Sistem Ketatanegaraan 45(2):157. doi: 10.14710/mmh.45.2.2016.157-163. Winarno, Winarno. 2015. "Pemikiran Aristoteles Tentang Kewarganegaraan Dan Konstitusi." Humanika 21(1):56. doi: 10.14710/humanika.21.1.56-62. Yani, Ahmad. 2018. "187-668-2-Pb." Legislasi Indonesia 15:55- 68.