BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN A. Suaka Alam Gunung Sahuwai Kawasan Suaka Alam Gunung Sahuwai secara administratif pemerintahan termasuk ke dalam Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Provinsi Maluku. Kawasan Suaka Alam Gunung Sahuwai ditetapkan sebagai kawasan konservasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 805/Kpts-II/1993 tanggal 30 Nopember 1993 sebagai kawasan hutan tetap dengan fungsi hutan Suaka Alam dengan luas areal 18.620 (delapan belas ribu enam ratus dua puluh) Hektar dan telah ditata batas seluruhnya (temu gelang) dengan panjang BL: 47,2 km dan BF: 41,19 km dan tanggal berita acara 21 Juli 1993. Jenis Flora yang mendominasi kawasan Suaka Alam Gunung Sahuwai ini adalah jenis tumbuhan dari tipe vegetasi hutan dataran rendah dan hutan musim, antara lain seperti kayu Lingua (Pterocarpus indicus), Damar (Agathis sp.), Kenari (Canarium sp.), Gofasa (Vitex coffasus), Kayu Besi (Intsia spp.), Anggrek Alam (Dendrobium spp.,Calanthe spp.) dan berbagai jenis Palma. Sedangkan untuk jenis fauna endemik Pulau Seram yang terdapat di kawasan Suaka Alam Gunung Sahuwai ini adalah Kuskus (Phalanger spp.), Kakatua Seram (Cacatua molucensis), Gosong Maluku (Eulipoa wallacei), Nuri Kepala Hitam (Lorius domicelus), Perkicit Hijau (Trichoglosus haematodus), Kasturi Merah (Eos Bornea), Kasuari (Casuarius casuarius), Rusa (Cervus timorensis), Babi Hutan (Sus scrova), Biawak/ soa-soa (Veranus indicus) dan berbagai jenis Kupu-kupu. Kawasan Suaka Alam Gunung Sahuwai secara geografis terletak di posisi Latitude 3' 18" LS dan Longitude 127' 59" BT. Dimana pada sebelah Utara berhadapan 30
dengan Selat Boano, sebelah Barat dengan perairan Selat Boano dan Desa Asaude, serta sebelah Selatan dengan Tanjung Sial dan sebelah Timur dengan Teluk Piru. Secara keseluruhan Suaka Alam Gunung Sahuwai ini letaknya di Semenanjung Huamoal Kabupaten Seram Bagian Barat. Kawasan Hutan Suaka Alam Gunung Sahuwai pada umumnya merupakan daerah dengan topografi berbukit dan bergunung rendah dengan kelerengan 0 - 54,965% dan mempunyai ketinggian diatas permukaan laut mulai 30 mdpl dan puncaknya dengan tinggi 1006 mdpl. Jenis batuan dan tanah yang terdapat di kawasan Suaka Alam Gunung Sahuwai adalah: Batuan Sedimen, Neogen, Aluvium, Undak, Terumbu Koral dan Tanah Grey Brown Podzolic. Sungai-sungai yang terdapat dalam kawasan Suaka Alam Gunung Sahuwai antara lain: Sungai Supe, Sungai Asaude, Sungai Ani, Sungai Amati, Sungai Waesula, dll. Sungai-sungai tersebut keadaannya berbatu dan berpasir. Gunung-gunung yang terdapat di dalam areal kawasan SA. Gunung Sahuwai diantaranya adalah: Gunung Sahuwai, Gunung Lumut, Gunung P. Tikus, Gunung Makaba, dll. B. Penebangan Liar Di Wilayah Suaka Alam Gunung Sahuwai dan sanksi pidana Kawasan hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat di sekitar kawasan maupun masyarakat pada umumnya, baik untuk keperluan pembangunan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang. Pemanfaatan kawasan hutan cenderung semakin bertambah dari tahun ke tahun baik jenis, kuantitas maupun kualitas, dengan kondisi seperti ini dikhawatirkan degradasi fungsi dan manfaatnya terus meningkat di masa-masa mendatang. Kawasan Konservasi dalam konteks kegiatan teknis perlindungan hutan dan konservasi alam merujuk pada kawasan hutan yang karena keadaanya perlu dikonservasi 31
sedemikian rupa sehingga keberadaan kawasan konservasi tersebut dapat mendukung terselenggaranya proses-proses ekologis yang penting bagi kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lainnya. Sesuai dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam rangka upaya pengamanan terhadap sumber daya hutan maka diperlukan adanya upaya-upaya pengamanan yang lebih baik serta kontinyu diseluruh wilayah Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara khususnya yang berada di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat yang banyak terdapat pengelolaan atau pemanfaatan hutan, hasil hutan maupun non hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana kondisi ini masih tetap berlangsung sampai sekarang dan pada akhirnya sumber daya hutan semakin memprihatinkan yang menunjukkan kecendrungan munculnya lahan kritis baru yang mencemaskan. Untuk itu menjadi perhatian serius kita semua dengan melakukan koordinasi antar sektor/instansi sehingga dapat mengurangi kerusakan hutan dan serta dapat meningkatkan kelestarian hutan serta lingkungan hidup yang lainnya. Oleh karena itu upaya pengamanan dan perlindungan melalui kegiatan Patroli Rutin Pengamanan Kawasan Hutan SA. Gunung Sahuwai serta Peredaran Hasil Hutan Kayu Non Kayu dan TSL yang dilindungi di Kabupaten Seram Bagian Barat diharapkan dapat meminimalisir pelanggaran dibidang kehutanan seperti penebangan pemanfaatan maupun peredaran hasil hutan maupun tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang dilakukan secara ilegal demi terjaganya keutuhan kawasan dari ancaman dan ganguan yang sedang terjadi. Kawasan lindung merupakan bagian dari lingkungan hidup, sanksi pidana di dalam hukum lingkungan mencakup dua macam kegiatan, yakni perbuatan mencemari lingkungan dan perbuatan merusak lingkungan. Dalam sistem hukum Indonesia, sanksi - 32 liar,
sanksi pidana yang dapat dikenakan pada pelaku perbuatan mencemari lingkungan dan perbuatan merusak lingkungan terdapat dalam sejumlah Undang - Undang yaitu Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, dan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.1 UUPPLH, dalam penjelasan umum, memandang hukum pidana sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) bagi tindak pidana formil tertentu, sementara untuk tindak pidana lainnya yang diatur selain Pasal 100 UUPPLH, tidak berlaku asas ultimum remedium, yang diberlakukan asas premium remedium (mendahulukan pelaksanaan penegakan hukum pidana). Asas ultimum remedium menempatkan penegakan hukum pidana sebagai pilihan hukum yang terakhir.2 Ketergantungan penerapan hukum pidana disandarkan pada keadaan sanksi administrasi yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi, atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali. Rumusan ketentuan pidana dalam Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 (UUPPLH) memuat rumusan delik materiil dan delik formil. Delik materiil adalah delik atau perbuatan yang dilarang oleh hukum yang dianggap sudah sempurna atau terpenuhi apabila perbuatan itu menimbulkan akibat. Delik formil adalah delik atau perbuatan yang dilarang oleh hukum yang sudah dianggap sempurna atau terpenuhi begitu perbuatan itu dilakukan tanpa mengharuskan adanya akibat dari perbuatan.3 Delik materiil yang terdapat dalam UUPPLH terdapat dalam Pasal 98 dan Pasal 99 yaitu setiap orang yang dengan sengaja atau kelalaiannya melakukan : a. Perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. 1 Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 223. 2 Salman Luthan, Asas dan Kriteria Kriminalisasi, Jurnal Hukum, Vol. 16 No. 1 Januari 2009, hlm. 8 3 Ibid, hlm. 224. 33
b. c. Perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia. Perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan mengakibatkan orang luka berat atau mati Delik materiil juga terdapat dalam Pasal 112 UUPPLH 2009 yaitu setiap penjabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia. Sedangkan perbuatan yang termasuk ke dalam delik formil di dalam UUPPLH terdapat pada Pasal 100 sampai dengan Pasal 111 dan Pasal 113 sampai dengan Pasal 115 antara lain : a. Melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan; b. Melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan atau izin lingkungan; c. Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin; d. Menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan; e. Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin; f. Memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik 34
35 Indonesia; g. Melakukan pembakaran lahan; h. Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan; i. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; j. Pejabat pemberi izin lingkungan yg menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL k. Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan; l. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; m. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah; n. Dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil. Dari pasal yang telah dijelaskan di atas terdapat penerapan sanksi pidana penjara dan denda yang bersifat komulatif bukan alternatif, yang berarti sanksi diterapkan keduanya yaitu sanksi pidana penjara dan pidana denda, bukan salah satu diantaranya, pemberatan sanksi dapat dikenakan bagi pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana yaitu diperberat sepertiga.
Selain UUPPLH terdapat ketentuan pidana pengelolaan kawasan lindung dalam upaya pelestarian dan perlindungan kawasan yang di atur dalam beberapa peraturan perundangan baik Undang - Undang, Peraturan Pemerintah, hingga Peraturan Daerah. Dalam pengendalian dan pemanfaatan kawasan lindung terdapat di dalam Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, Pasal 37 mengenai pengendalian kawasan lindung, mencakup; a. Di dalam kawasan lindung dilarang melakukan kegiatan budidaya, kecuali yang tidak mengganggu fungsi lindung. b. Di dalam kawasan suaka alam dan kawasan cagar budaya dilarang melakukan kegiatan budidaya apapun, kecuali kegiatan yang berkaitan dengan fungsinya dan tidak mengubah bentang alam, kondisi penggunaan lahan, serta ekosistem alami yang ada. c. Kegiatan budidaya yang sudah ada di kawasan lindung yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup dikenakan ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak lingkungan. d. Apabila menurut Analisis Mengenai Dampak Lingkungan kegiatan budidaya mengganggu fungsi lindung harus dicegah perkembangannya, dan fungsi sebagai kawasan lindung dikembalikan secara bertahap. Dalam hal ini, orang yang melakukan pelanggaran terhadap pengelolaan kawasan lindung dapat dikenakan sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Setiap pemegang ijin usaha pemanfaatan kawasan, ijin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, ijin usaha pemanfaatan hasil hutan, ijin pemungutan hasil hutan dan atau pemegang ijin lainnya yang melanggar ketentuan dalam peraturan, akan dikenai sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Selain dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana serta denda, setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah akan dapat dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, biaya paksaan penegakan hukum merupakan penerimaan daerah dan disetorkan ke kas Daerah. 36
C. Penegakan Hukum Terhadap Penebagangan Liar Di Wilayah Suaka Alam Gunung Sahuwai Oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Hutan beserta komponen di dalamnya merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan secara optimal dengan tetap menjaga kelestariannya untuk membantu meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, baik dimasa sekarang maupun untuk dimasa yang akan datang. Beberapa desa yang berada di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) merupakan wilayah- wilayah yang desanya berbatasan langsung dengan kawasan konservasi SA. Gunung Sahuwai. Karena kondisi tofografi desanya yang berbatasan langsung dengan kawasan konservasi tersebut maka perlu dilakukan pengawasan dan pemantauan yang intensif untuk mencegah terjadinya gangguan terhadap kondisi hutan khususnya kondisi hutan di kawasan SA. Gunung Sahuwai yang diakibatkan oleh aktifitas manusia. Kegiatan Patroli Rutin Pengamanan Kawasan Hutan SA. Gunung Sahuwai serta Peredaran Hasil Hutan Kayu Non Kayu dan TSL yang dilindungi di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dapat berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target kegiatan patroli yang dapat dihasilkan sesuai dengan rencana yang sudah tim patroli rutin rencanakan, meliputi kondisi sekitar kawasan SA. Gunung Sahuwai dan serta melihat kondisi masyarakat yang ada di sekitar kawasan SA. Gunung Sahuwai seperti di Desa Ariate dan Dusun La ala. Kondisi Kawasan SA. Gunung Sahuwai saat ini terancam akibat banyaknya aktifitas manusia di sekitar kawasan tersebut, beberapa aktifitas yang mengancam kelestarian kawasan konservasi SA. Gunung Sahuwai adalah pembukaan hutan untuk dijadikan areal perkebunan, penebangan pohon-pohon yang menjadi habitat satwa liar serta kegiatan pertambangan liar yang mulai marak yang berada di sekitaran kawasan konservasi SA. Gunung Sahuwai. 37
Dari hasil patroli yang dilaksanakan di Kawasan Konservasi SA. Gunung Sahuwai khusunya kawasan yang termasuk ke dalam wilayah Administratif Desa Ariate kondisi hutannya masih sangat terjaga hal ini dikarenakan masyarakat Desa Ariate hampir sebagian besar masyarakatnya merupakan anggota Masyarakat Desa Konservasi (MDK) binaan dari Balai KSDA Maluku sehingga kesadaran dalam menjaga kelestarian hutannnya sangat tinggi. Sebagai contoh untuk masyarakat Desa Ariate hanya bisa menggarap lahan perkebunan dengan radius maksimal 3 (tiga) KM dari kampung/dusun sehingga kebanyakan kebun-kebun masyarakat Desa Ariate posisinya berada di luar kawasan konservasi SA.Gunung Sahuwai. Gambar 1. Kondisi hutan di belakang Desa Ariate Dari hasil perbincangan dengan Kepala Desa Ariate untuk warga masyarakat Desa Ariate pihak desa dapat menjamin masyarakat desa tersebut tidak ada yang berani 38
merusak kawasan hutan hal ini bisa dilihat dari posisi-posisi kebun masyarakat semuanya berada di luar kawasan konservasi, memang diakui ada sesekali masyarakat melakukan aktifitas berburu di dalam kawasan konservasi SA. Gunung Sahuwai dan biasanya aktifitas berburu tersebut dilakukan bertepatan dengan adanya kegiatan hari raya keagamaan atau kegiatan adat istiadat masyarakat desa tersebut seperti adat kegiatan pernikahan, terima tamu, dll. Dari hasil pembicaraan dengan pihak Desa Ariate tersebut diperoleh informasi bahwa di dalam hutan yang berada di wilayah Dusun La Ala ada aktifitas penebangan pohon untuk dijadikan areal perkebunan, mendapatkan informasi tersebut maka petugas memerintahkan seorang Masyarakat Mitra Polhut (MMP) untuk mencari informasi awal terkait posisi kebun serta jalur yang akan dilalui untuk menuju lokasi penebangan. Dari hasil intelejen yang dilakukan oleh salah satu petugas Masyarakat Mitra Polhut (MMP) didapatkan informasi bahwa benar di wilayah hutan yang sangat berdekatan dengan batas kawasan konservasi SA. Gunung Sahuwai terdapat aktifitas penebangan kayu yang dilakukan oleh masyarakat dari Dusun La Ala dengan lokasi perkebunannya berdekatan dengan tepian sungai. Selanjutnya kegiatan patroli rutin dilanjutkan dengan target utama adalah lokasi penebangan pohon-pohon hutan yang berada di hutan Dusun La Ala yang akan di buka untuk dijadikan areal perkebunan, perjalanan dari Desa Ariate menuju lokasi penebangan tersebut ditempuh dengan menyusuri aliran sungai selama hampir 45 (empat puluh lima) menit. Sesampainya di lokasi penebangan petugas menemukan sebuah gubuk yang terbuat dari terpal dan beberapa orang yang sedang bekerja menebang pohon, selanjutnya petugas memanggil dan mengumpulkan orang-orang tersebut untuk diberikan pemahan serta mencari informasi maksud serta tujuan mereka malakukan aktifitas penebangan di 39
wilayah ini. Jumlah masyarakat yang berada di lokasi tersebut sebanyak 6 (enam) orang dan memiliki tugas yang berbeda-beda. Dari hasil pemeriksaan petugas dilapangan diketahui bahwa pemimpin masyarakat tersebut adalah saudara Rajab Payapo yang merupakan masyarakat dari Dusun La Ala, dilokasi tersebut petugas menemukan sebanyak 3 (tiga) buah mesin chainshaw yang di bawa oleh saudara Abudi dan La Rais. Adapun pohon yang sudah di tebang sebanyak 3 (tiga) pohon yaitu pohon Siki, Makila dan Kayu Merah. Rencananya pohon-pohon tersebut kayunya akan dibuat kayu papan yang dipesan oleh salah satu anak dari Kepala Dusun La Ala yang akan digunakan untuk membuat rumah, adapun kayu papan yang sudah jadi dan siap dibawa turun ke kampung sebanyak kurang lebih 1,5 M3. Gambar 2. Gubuk kerja yang berada di lokasi penebangan Pimpinan rombongan tersebut beralasan bahwa di lokasi tersebut dulunya merupakan areal perkebunan milik mereka sebelum banjir bandang terjadi dan merubah jalur aliran sungai, sehingga saat ini mereka mau memulai bekerja kembali membuka areal tersebut. Selain itu dari salah satu pemilik chainsaw tersebut diperoleh informasi bahwa pada bulan november tahun 2016 mereka pernah melakukan pekerjaan menebang 40
pohon yang lokasinya berada di dalam kawasan konservasi SA. Gunung Sahuwai yang mana jenis pohon yang mereka tebang berjenis kayu besi dengan jumlah kayu sebanyak 3,5 M3, kayu-kayu tersebut merupakan pesanan dari saudari Ibu Lou yang akan digunakan untuk pembangunan jembatan perikan yang ada di Kota Piru. Sebetulnya mereka mengetahui bahwa lokasi penebangan tersebut berada masuk di dalam kawasan konservasi, akan tetapi dikarenakan Ibu Lou tersebut merupakan salah satu keluarga dari pejabat tinggi di lingkungan Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) maka mereka malu dan takut untuk menolak permintaan dari saudari Lou tersebut. Selain itu ibu Lau beralasan bahwa izin untuk pengambilan kayu tersebut saat ini sedang diproses/dibuat sehingga membuat mereka yakin dan berani melakukan aktifitas penebangan di dalam kawasan konservasi SA. Gunung Sahuwai. Selanjutnya petugas mencoba memberikan pemahaman kepada masyarakat yang ada dilokasi tersebut tanpa kecuali kepada pimpinan rombongan bahwa posisi areal calon kebun sekarang lokasinya terlalu dekat dengan batas wilayah kawasan konservasi SA. Gunung Sahuwai dan memerintahkan menghentikan semua kegiatan penebangan dan pembukaan areal ini. Dari hasil diskusi dengan pimpinan rombongan tersebut disepakati bahwa mereka bersedia turun dari hutan dan tidak melanjutkan kegiatan pembukaan areal perkebunan di wilayah ini. Selanjutnya petugas menuju ke Dusun La Ala untuk bertemu dengan Kepala Dusun La Ala menyangkut adanya aktifitas penebangan pohon dan pembukaan areal hutan menjadi areal perkebunan yang lokasinya masuk ke wilayah hutan Dusun La Ala dan berbatasan langsung dengan kawasan konservasi SA. Gunung Sahuwai. Dari hasil koordinasi dengan bapak kepala Dusun La Ala bahwasanya beliau membenarkan telah menyuruh saudara Rajab Payapo untuk mencari kayu papan yang akan digunakan untuk pembangunan rumah salah satu anaknya namun untuk lokasi pengambilannya beliau tidak 41
mengetahuinya, oleh karena itu bapak kepala dusun memanggil saudara rajab untuk dimintai keterangan sekaligus memerintahkan penghentian aktifitas pembukaan areal perkebunan di lokasi tersebut. Berikut ini adalah kronologis kegiatan patroli rutin a. Hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 pukul 08.00 WIT petugas Patroli Rutin Pengamanan Kawasan Hutan SA. Gunung Sahuwai serta Peredaran Hasil Hutan Kayu Non Kayu dan TSL yang dilindungi di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) berangkat dari kantor Balai KSDA Maluku menuju ke Kota Piru Ibukota Kabupaten Seram Bagian Barat. b. Hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 pukul 09.00 WIT petugas berangkat dari Kota Piru menuju Desa Ariate Kecamatan Seram Barat. Pukul 11.00 WIT tiba di Desa Ariate dan pukul 13.00 WIT berangkat menuju kawasan konservasi SA. Gunung Sahuawai. c. Hari Jum'at tanggal 16 Desember 2016 pukul 09.00 WIT melakukan patroli di dalam kawasan hutan SA. Gunung Sahuawai dengan tujuan kawasan hutan yang masuk petuanan Dusun La Ala. Di lokasi ini petugas menemukan adanya katifitas ilegal logging dan pembukaan hutan untuk dijadikan areal perkebunan. d. Hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 pukul 10.00 WIT melakukan koordinasi dengan Kepala Dusun La Ala terkait banyaknya aktifitas masyarakat di dalam kawasan hutan. Pukul 13.00 WIT petugas patroli rutin kembali ke Kota Piru dan selanjutnya kembali menuju Kota Ambon. 42