JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL KETENTUAN PASAL 125 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP): MEMBAWA IMPLIKASI TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENDAPAT DUKUNGAN DARI: DILI, TIMOR-LESTE DESEMBER 2009
Pemberian bukti dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga : Pasal 125 Kitab Undang- Undang Acara Pidana (KUHAP) Pendahuluan Kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah internasional. Seringkali, perempuan yang menjadi korban dari frustrasi, eskploitasi, penyalahgunaan kekuasaan, dan sterotip gender. Seperti kasus di Negara lain, kekerasan terhadap perempuan di Timor Leste merupakan masalah yang menyebar di mana-mana dan dinamis berhubungan dengan gender dan kekuasaan yang mana diperburuk pengaruh yang muncul di tempat yang baru saja keluar dari konflik (paska konflik). Berhubung perempuan memiliki kerentangan khusus dalam keluarga, kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dalam rumah seringkali teridenfitikasi sebagai keprihatinan khusus dari masyarakat internasional. Mengingat bahwa 'kekerasan keluarga atau yang dikenal dengan kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu dari bentuk kekerasan yang berbahaya terhadap perempuan. Komite Penghapusan Terhadap Perempuan telah merekomendasikan bahwa: Negara-negara pihak harus menjamin bahwa undang-undang kekerasan dalam rumah tangga dan pelecahan, pemerkosaan, penyerangan seksual dan kekerasan berbasis gender lainnya memberikan perlindungan yang memadai bagi semua perempuan, dan menghormati integritas dan martabat mereka. Korban harus diberikan pelayanan dukungan dan perlindungan yang cocok. Pelatihan senstifitas gender bagi petugas yudisial dan penegak hukum dan petugas publik lainnya adalah penting untuk implementasi Konvensi yang efektif.1 Di Timor Leste, seringkali banyak persoalan dan tantangan yang menghambat untuk membawa pelaku kekerasan keluarga ke persidangan. Karena solidaritas keluarga biasanya dianggap sebagai dasar bagi masyarakat Timor Leste, banyak keluarga yang tidak mempertimbangkan kekerasan keluarga sebagai kejahatan publik, dan seringkali membujuk korban untuk menyelesaikan situasi tersebut secara pribadi, atau lewat sistem peradilan tradisional Ketika kasus-kasus masuk ke sistem peradilan formal, beberapa kendala selanjutnya menghambat kesuksesan penuntutan terhadap pelaku. Korban kekerasan seringkali memiliki pengetahuan akan proses hukum yang tersebatas, dan tidak mungkin memahami banyak akan prosedur yang mengatur pemberiaan bukti-bukti dalam kasus mereka. Pada waktu silam, ada beberapa mekanisme yang ada untuk melindungi perempuan dalam memberikan bukti terhadap suaminya dalam kasus kekerasan rumah dalam tangga. 1 Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, Rekomendasi Umum 19: Kekerasan terhadap perempuan, 1992, Pasal 23-24.
Proses penulisan dan adopsi mengenai Hukum Acara Pidana telah diumumkan dan diberlakukan pada Pebruari 2006, dan Hukum Pidana diumumkan dan diberlakukan pada April 2009, menjadi sebuah langkah maju dalam kerangka penguatan hukum nasional di Timor Leste. Dalam hal tertentu, beberapa instrumen hukum ini diterapkan dan menjelaskan beberapa kewajiban Timor Leste di bawah hukum internasional untuk melindungi hak-hak perempuan untuk terbebas dari kekerasan. Walaupun beberapa perubahan ini, pemantaun yang dilakukan oleh JSMP sejak diperkenalkan Hukum Acara Pidana telah mendemostrasikan beberapa hal yang perlu untuk dipertimbangkan untuk diperbaharui. Secara khusus, JSMP percaya bahwa sangat penting bahwa prosedur formal yang mengatur bukti yang diberikan di pengadilan dengan tujuan untuk mempertimbangkan kerentanan khusus korban kekerasan keluarga ketika dipanggil sebagai saksi. Laporan ini terutama lebih melihat pada satu bidang hukum: KUHAP yang mengatur tentang bukti saksi dalam Pasal 125 KUHAP Timor Leste. ini, Kompetensi dan kewajiban berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Berdasarkan Pasal 118 KUHAP, pernyataan diberikan di pengadilan oleh korban kejahatan berdasarkan ketentuan yang mengatur pembuktian saksi. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa jika seseorang dapat bertindak sebagai saksi dalam sebuah kasus, mereka biasanya berkewajiban memberikan kesakisan. Khususnya, Pasal 122(1) KUHAP mengatakan: Setiap orang yang tidak terhalang oleh sakit jiwa memenuhi persyaratan untuk bertindak sebagai saksi dan hanya dapat menolak dalam keadaan yang diatur dalam undang- undang. Prinsip-prinisp umum yang mengarisbawahi kewajiban korban adalah bahwa pengadilan memiliki kewenangan untuk memanggil semua saksi kejahatan dan mendengarkan kesaksian mereka, supaya memastikan bahwa setiap informasi yang relevan dengan satu kasus didengarkan di depan pengadilan. Biasanya, saksi menolak untuk memberikan kesaksian, mereka dapat dikenakan hukuman atau dituduh telah melanggar prosedur pengadilan.. Meskipun, KUHAP menetapkan beberapa pengecualian pada prinsip-prinsip umum kewajiban dalam memberikan kesaksian. Misalnya, dalam kasus dimana seorang saksi merupakan suami/istri atau seorang anggota keluarga dari tersangka, seperti seorang dapat secara sah menolak untuk memberikan pernyataan. Pasal 125(1) menyatakan: 1. Orang-orang berikut ini dapat menolak untuk memberikan pernyataan sebagai saksi: (a) Leluhur, adik/kakak, anak, sanak keluarga sampai derajat kedua, orang yang mengadopsi/diadopsi, dan suami/istri terdakwa; (b) Seseorang yang pernah menikah dengan terdakwa atau pernah tinggal bersama dengan terdakwa dalam hubungan yang sebanding dengan suami/istri, berkaitan dengan fakta yang telah terjadi selama mereka menikah atau tinggal bersama.
Justifikasi tersebut mengarisbawahi pengecualian ini merupakan keprihatinan kebijakan publik bahwa orang terhadap anggota keluarganya. Biasanya, pembuat undang-undang dalam semua yuridiksi berprihatin bahwa suami dan/istri dan anggota keluarga lainnya tidak boleh dipaksakan untuk memberikan kesaksian terhadap satu sama lain, karena membahayakan hamonisasi keluarga.2 tidak boleh dipaksakan untuk memberikan kesaksian Akan tetapi, KUHAP memberikan sedikit panduan mengenai apakah pengecualian ini harus diterapkan dimana saksi juga merupakan korban kejahatan di depan pengadilan. Berkenaan dengan pernyataan yang dibuat oleh korban, Pasal 118(2) menyatakan hanya peraturan tersebut yang berhubungan dengan pernyataan saksi dapat berlaku '. Pada umumnya, dapat dipertimbangkan penanganan logis dan jujur atas bukti saksi, dan mempertimbangkan bukti tersebut. Meskipun demikian, dalam situasi khusus dari ketidakwajiban anggota keluarga dalam kasus kekerasan dalam keluarga, pendekatan semacam itu dapat menciptakan tantangan struktural yang serius terhadap keadilan yang sedang dilakukan. Korban kekerasan keluarga seringkali menghadapi kesulitan besar dalam memberikan bukti terhadap kasus mereka di pengadilan ketimbang saksi-saksi lain. Dengan demikian, ketika korban kekerasan diberikan pilihan untuk tidak memberikan kesaksian, mereka mengunakan pengecualian yang tertera pada pasal 122(1) untuk menghindari sakit dan stress yang lebih parah sehubungan dengan pemberian pernyataan, ketimbang karena mereka prihatin akan memelihara hubungan keluarga. Akan tetapi, anggota keluarga, termasuk korban sendiri, seringkali merupakan satu-satunya saksi relevan untuk kejahatan publik yang terjadi dalam rumah, seperti kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, ketika saksi memilih tidak memberikan pernyataan, hanya ada sedikit bukti yang dapat menuntut pelaku. Jika demikian, maka lazimnya kasus tersebut ditutup dan tidak ada tindakan lanjutan yang dapat diambil dalam sistem peradilan formal. Kenyataannya bahwa ketidakwajiban anggota keluarga dalam memberikan kesaksian dapat mengakibatkan rendahnya penuntutan kekerasan dalam rumah tangga yang secara jelas memunculkan pertanyaan apakah reformasi hukum dalam bidang ini diperlukan. Perlunya reformasi tersebut selanjutnya digambarkan dengan pengujian terhadap beberapa kasus yang baru-baru ini dibawa ke pengadilan di Timor Leste, yang mana telah menunjukkan bahwa penerapan Pasal 125 banyak kali bertentangan dengan kepentingan saksi dan korban. Kasus-kasus di Pengadilan Kasus-kasus yang dijelaskan di bawah ini termasuk penerapan pasal 125 dalam kasus yang melibatkan kekerasan keluarga. Setiap kasus yang terdaftar dalam laporan ini dipantau oleh JSMP, FOKUPERS atau kedua-duanya. Meskipun demikian, jelas dalam konsultasi yang dilakukan oleh JSMP dengan aktor pengadilan dan para Penyedia Layanan Dukungan bagi 2 Mengenai posisi tradisi sistem hukum Anglo America (tradisional common law), lihat Hoskyn v Komisioner Polisi untuk Metropolis [1979] AC 474.
Korban bahwa kasus-kasus tersebut bukanlah unik. Benar, hal ini jelas bahwa kasus-kasus yang dijelaskan di bawah ini merupakan tipe kasus-kasus yang melibatkan penerapan Pasal 125 sejak diperkenalkan KUHAP pada tahun 2006..3 Kasus 1 - Pengadilan Distrik Dili, Outobru 2007 Iha tinan 2007, Pelayanan Dukungan bagi Korban (VSS) memberikan saran hukum dan bantuan kepada seorang perempuan korban kekerasan dalam keluarga. Korban menjelaskan bahwa kejadian tersebut menuntut suaminya atas kejadian yang terjadi pada tahun 2004, di rumah mereka di Metiaut, Dili. Setelah korban dan tersangka saling bertengkar, tersangka membantingnya ke tanah dan memukul wajahnya. Korban secepatnya melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi, mengatakan bahwa ia ingin suaminya dituntut. Ketika kasus ini dibawah ke pengadilan pada bulan Oktober 2007, hakim yang memimpin persidangan membacakan tuduhan tersebut, dan meminta kepada tersangka apakah ia ingin mengatakan sesuatu untuk pembelaan dirinya. Tersangka terus diam. Hakim kemudian meminta korban jika ia ingin memberikan pernyataan, memberitahu kepada korban bahwa berdasarkan pasal 125, tidak ada kewajiban bagi dia untuk memberikan pernyataan, dan dapat melakukan 'haknya untuk diam'. Korban memutuskan untuk tidak memberikan pernyataan, dan kasus tersebut ditutup karena lemahnya pembuktian. . Kasus 1 - Pengadilan Distrik Dili, September 2008 Pada awal 2008 seorang gadis korban kekerasan dalam rumah tangga mendatangi FOKUPERS untuk mencari bantuan hukum setelah diberitahu bahwa polisi akan memberikan tuntutan kriminal kepada suaminya atas penyerangan. Beberapa bulan sebelum persidangan, FOKUPERS memberikan banyak dukungan kepada korban, memberitahu dia mengenai hak-haknya sebagai korban, mendiskusikan kesaksiannya, dan mempersiapkannya terhadap prosedur-prosedur yang akan dihadapinya ketika persidangan mulai. FOKUPERS juga menyampaikan korban akan pentingnya kesaksian untuk menjamin bahwa hukuman pidana akan dijatuhkan. Ketika persidangan diselenggarakan pada bulan September 2008, korban berdiri untuk membuat pernyataan sebagai saksi atas penuntutan. Berdasarkan tugasnya sesuai dengan pasal 125 (2) KUHAP, hakim memberitahu korban bahwa sebagai saksi keluarga, ia secara hukum diperbolehkan untuk menolak memberikan pernyataan. Terlebih dahulu, korban diberitahu bahwa sesuai dengan pasal 125(2) ia memilih untuk melaksanakan 'hak untuk diam'. Setelah dia diberikan informasi ini, korban diam selama persidangan. Karena dia adalah satu- satunya saksi untuk penuntutan tersebut, kasus tersebut ditutup karena kurangnya bukti. 3 Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Timor Leste belum diberlakukan sampai bulan April, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dirampung pada tahun 2006. Dari tahun 2006-April 2009 , digunakan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.
Kasus 2 - Pengadilan Distrik Dilii, November 2007 Pada tahun 2007, VSS JSMP memberikan nasehat hukum kepada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Menurut korban, kejadian yang terjadi pada bulan Januari 2006, ketika korban dan suaminya mengendarai mobil mereka. Korban menerima panggilan telpon, akan tetapi ketika suaminya bertanya ia tidak mau katakana siapa yang menelponnya. Suami korban menghentifkan mobil, menarik korban ke luar mobil, memukul mukanya, dan membuangnya ke mobil, memecahkan kaca mobil. Ketika persidangan dimulai, pemantau WJU melihat bahwa, seperti biasanya di pengadilan Distrik Dili, korban dan tersangka duduk saling berdekatan. Ketika korban dipanggil untuk memberikan pernyataan, hakim di persidangan ini menjelaskan bahwa bersadarkan pasal 125 KUHAP. Dia memiliki hak 'untuk tetap diam'. Meskipun demikian, hakim ini pun menjelaskan secara jelas bahwa jika korban tidak memberikan bukti, bias juga kasus ini ditutup karena tidak ada bukti. Setelah korban dan tersangka saling megelipkan mata, korban sama sekali diam, dan kasus tersebut ditutup. Kasus 3 - Mediasi Perdata, Februari 2008 Pada bulan Februari 2008, FOKUPERS didatangi seorang gadis korban kekerasan dalam rumah tangga untuk meminta pertolongan. Meskipun kasus tersebut berawal sebagai kasus pidana, keluarga korban dan pelaku akhirnya sepakat untuk menyelesaikan kasus tersebut lewat mediasi perdata. Pada saat menuju ke proses mediasi, FOKUPERS memberikan banyak bantuan kepada korban, dan mempersiapknya untuk proses mediasi. Akan tetapi, ketika korban dipanggil untuk memberikan pernyataannya, ia diberitahu bahwa karena kasus tersebut dalam proses pidana, sebagai anggota keluarga dari tersangka, ia memiliki 'hak untuk diam' . setelah diberikan informasi tersebut, korban diam sepenuhnya selama proses mediasi berlangsung. Karena tidak ada bukti yang diberikan terhadap kejadian yang telah terjadi, tidak ada rekomendasi diberikan untuk penyelesaian sengketa, dan kasus tersebut ditutup oleh mediator (penenggah). Kasus 4- Pengadilan Distrik Dili-Juni 2008 Pada tahun 2008, VSS membantu seorang perempuan korban kekerasan dalam keluarga yang menyampakan pengaduhan bahwa pada tahun 2007, suaminya membanting dia ke tanah, memukul mukanya banyak kali, dan secara lisan melecehkanya. Segera setelah penyerangan, korban menyampaikan kejadian tersebut kepada Polisi, memberitahu mereka untuk menuntut suaminya. Ketika kasus tersebut dibawah ke persidangan, pemantau WJU melihat bahwa korban dan tersangka duduk bersama dan saling bercakap-cakap. Ketika korban dipanggil untuk memberikan pernyataan, hakim yang memimpin persidangan tersebut menjelaskan kepada korban bahwa berdasarkan Pasal 125, ia memliki hak untuk tidak memberikan pernyataan.
Karena korban tetap diam, kasus tersebut ditutup dan melihat korban dan tersangka meninggalkan pengadilan bersama-sama. Kasus 5- Pengadilan Distrik Dili, Januari 2009 Pada bulan Januari 2009, WJU memantau sebuah kasus di pengadilan Distrik Dili yang berhubungan dengan kejadian yang terjadi pada tahun 2004. Berdasarkan tuduhan yang dibaca oleh hakim, terdakwa yang dipekerjakan oleh Bombeiros Aileu masuk ke dalam tempat kerja istrinya dan melakukan beberapa ancaman fisik. Setelah menarik istrinya keluar, terdakwa kemudian memukul korban hingga jatuh ke tanah. Setelah didampinggi oleh teman-temannya ke Rumah Sakit, korban kemudian memberikan keterangan lengkap kepada polisi mengenai kejadian tersebut. Ketika hakim memanggil korban untuk memberikan pernyataannya, hakim menjelaskan bahwa sesuai dengan Pasal 125 korban memiliki hak untuk 'diam'. Korban memberitahu bahwa ia memilih untuk melakukan haknya. Karena tidak ada lagi saksi lain yang memberikan kesaksian, kasus tersebut ditutup. Setelah persidangan usai, pemantau WJU berbicara dengan korban dan menanyakan kepada korban kenapa ia memilih untuk diam. Korban menjawab bahwa sudah lama kejadian itu terjadi, dan bahwa dia berencana untuk tetap tinggal bersama dengan suaminya di masa mendatang. Masalah-masalah yang teridentifikasi Masalah kontekstual Sebagian besar dari KUHAP Timor Leste diadopsi ipsis verbis dari KUHAP Portugal, yang mana Pasal 134 sama persis dengan Pasal 125 KUHAP Timor Leste. Meskipun JSMP tidak mengetahui inisitif terkini untuk mereformasikan Pasal 134 KUHAP Portugal, banyak masalah- masalah unik yang timbul dalam penerapan Pasal 125 dalam konteks Timor Leste yang memerlukan pendekatan analitikal yang berbeda terhadap dua pasal ini. Sistem hukum Timor Leste telah berkembang dengan cepat, dengan sejumlah undang-undang yang telah disahkan dalam lima tahun silam. Akan tetapi, pada tingkat dimana sebagian orang biasa untuk memahami perubahan hukum dalam hal pemberlakuan undang-undang tidak begitu cepat. Mereka yang tinggal di luar Dili memiliki sedikit kesempatan untuk mengetahui hak-hak dan tanggungjawab mereka yang tertera dalam sistem baru. Banyak orang yang tidak memahami keberadaan sistem pengadilan, dan sangat tidak mengetahui proses yudisial yang mengaturnya. Berdasarkan latar belakang ini, jelas bahwa banyak orang biasa di Timor Leste memiliki kesulitan besar dalam memahami cara legal misalnya konsep standar pembuktian dalam sebuah persidangan pidana. Di Portugal, Pasal 134 KUHAP secara jelas dirancang dengan tujuan untuk meningkatkan kebebasan saksi untuk memilih. Tidak hanya memberikan ijin kepada saksi dan korban untuk memberikan bukti, tetapi juga mengijinkan mereka untuk tidak memberikan bukti jika keinginan mereka demikian, orang diberikan kontrol yang lebih besar terhadap pernyataan mereka yang dapat berdampak pada hubungan keluarga di masa mendatang. Akan tetapi dalam kontek Timor Leste, saksi dan korban seringkali memiliki kemampuan yang rendah untuk memberikan pilihan
mengenai konsekuensi apa yang bakal terjadi jika mereka memilih untuk tidak memberikan bukti. Hambatan struktural Berdasarkan pemantauan baik FOKUPERS dan JSMP, hakim umumnya memberikan penjelasan yang jelas kepada saksi mengenai konsekuensi yang bakal muncul, jika mereka menolak untuk memberikan bukti. Akan tetapi JSMP, yakin bahwa sejumlah masalah structural membuatnya sangat sulit bagi korban untuk memberikan kesaksian mengenai pengalaman mereka di ruang persidangan. Masalah-masalah tersebut termasuk antara lain:
trauma emosional dan psikologi seringkali dialami sebagai akibat dari kekerasan rumah tangga, yang mana dapat membuat korban tidak mau meninginggatkan kembali pengalaman mereka secara terbuka; Ada kemungkinan bahwa dalam banyak kasus korban menghadapi tekanan sosial untuk terus hidup bersama dengan pelaku ketidaksetaraan sosial kultural dalam pembagian kekuasaan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat Timor Leste, yang mana hal tersebut kemungkinan akan lebih sulit bagi perempuan untuk merasa diberi kekuatan untuk memberikan kesaksian mengenai pengalaman mereka dalam satu ruang pengadilan yang didominasi oleh laki- laki- terlebih ketika pada saat pelaku hadir ketidaksetaraan hubungan kekuasaan antara aktor pengadilan yang sangat terpelajar dan para korban, sebagian besar yang tingkat pendidikannya rendah ketimbang hakim dan pengacara; norma-norma kultural yang terinternalisasikan, yang secara negatif dapat berdampak pada keyakinan korban bahwa mereka harus bebas dari kekerasan berbasis gender; dan kesulitan-kesulitan yang berasal dari beberapa penterjemahan yang dilakukan selama persidangan pidana, yang mana selanjutnya memperlemah dan tidak melibatkan korban tidak memahami baik Tetum maupun Portugis. Secara terpisah, meskipun masalah tersebut berhubungan erat yang teridentifikasi oleh JSMP merupakan satu cara dimana korban dapat memahami hak dan tanggungjawab mereka sesuai dengan Pasal 125 selama persidangan. Pasal 125 (2) KUHAP menyatakan bahwa hakim dalam persidangan harus memberitahu keluarga atu suami/istri yang menjadi saksi bahwa mereka secara hokum dapat menolak memberikan keterangan. Dalam pemantauan yang dilakukan oleh JSMP dan organisasi lain, dipantaun bahwa informasi ini lebih sering dijelaskan kepada korban dalam hal 'hak untuk diam'. JSMP percaya bahwa menjelaskan kesempatan legal bagi korban untuk menolak memberikan bukti sebagai 'hak untuk diam' merupakan problematik. Pada kenyataannya, 'hak untuk diam' merupakan hak legal yang dimiliki oleh tersangka. Hak yang diberikan kepada tersangka untuk tetap diam di depan persidangan pengadilan, agar melindungi dirinya dalam memberatkan dirinya. Sebaliknya, memberitahu seorang korban bahwa mereka memiliki hak positif untuk diam memberikan kesan yang tidak benar bahwa dengan melaksanakan hak tersebut akan membantu kasus mereka. Ketika mempertimbangkan dengan masalah-masalah struktural yang dijelaskan di atas, ada kemungkinan bahwa banyak orang yang barangkali lebih suka memilih
apa yang mereka yakin 'hak untuk diam' tampa memahami benar dampak yang bakal muncul pada kasus mereka - meskipun penjelasan telah diberikan kepada mereka oleh hakim. Kompetensi dan Kompelabilitas/kewajiban di luar yurisdiksi Sebagai jawaban terhadap masalah-masalah struktural yang dijelaskan di atas, sejumlah negara telah melakukan inisiatif-inisiatif pembaharuan atau reformasi hukum untuk membalikkan anggapan tidak wajib bagi anggota keluarga dalam situasi yang melibatkan kekerasan keluarga atau kekerasan dalam rumah tangga. Di sebuah negara seperti Timor-Leste, di mana tingginya tingkat kekerasan domestik disesuaikan dengan tingkat rendah penuntutan, JSMP percaya bahwa banyak dari inisiatif ini segera menjamin pertimbangan. Seperti pada kasus Hukum Acara Pidana Timor-Leste, mayoritas yurisdiksi internasional sekarang menyadari bahwa pasangan dan anggota keluarga adalah kompeten untuk memberikan bukti terhadap keluarga mereka. Namun pertanyaan tentang "keharusan" masih kontroversial, dengan Negara-negara yang berbeda pendekatan dalam upaya mereka untuk mewujudkan keadilan bagi korban kekerasan keluarga atau kekerasan domestik. Secara umum, negara-negara yang diatur oleh sistem hukum sipil telah mengikuti pendekatan Portugal dan Timor-Leste, membuat anggota keluarga yang kompeten, tetapi tidak harus/wajib untuk memberikan bukti. Sebagai contoh, dalam Hukum Acara Pidana Columbia,4 Chili5 dan Cape Verde6 mencerminkan kedekatan dengan sistem hukum Portugal dan Timor-Leste. . Sebaliknya, sementara negara-negara yang diatur oleh sistem hukum kebiasaan belum mengambil pendekatan universal mengenai masalah kompetensi dan kewajiban7 kecenderungan menuju ke arah reformasi diikuti oleh negara-negara seperti Inggris Raya,8 Irlandia,9 Australia10 dan Siprus 11 adalah untuk membuat pasangan dan anggota keluarga untuk wajib memberikan bukti dalam kasus-kasus yang melibatkan kekerasan domestik atau perlindungan anak. Pendekatan yang diadopsi oleh Kerajaan Inggris dan Australia dijelaskan secara detail di bawah ini: Di Inggris Sebagaimana dalam kasus Hukum Acara Pidana Timor Leste, anggota keluarga dan pasangan di Kerajaan Inggris dianggap sebagai prima facie kompeten untuk memberikan bukti terhadap anggota keluarga yang lain, tetapi tidak wajib dalam kasus-kasus di mana mereka tidak ingin memberikan deposisi/keterangan. 4 Hukum Acara Pidana Kolombia Pasal 267. 5 Hukum Acara Pidana Cili, Pasal 302. 6 Hukum Acara Pidana Cape Verde, Pasal 302. 7 Contoh dari jurisdiksi-jurisdiksi hukum Anglo Amerika tidak membuat pasangan dan anggota keluarga wajib untuk memberikan dalam kasus kekerasan dalam keluarga termasuk dia Kanada dan Skotlandia. Lihat UNDANG- UNDANG KANADA dan SKOTLANDIA 8 Undang-undang menganai Polisi dan Pembuktian Pidana 1984, s 80. 9 Undang-undang IRLANDIA 10 Undang-udang Penyeragaman Bukti 1995, s 18. 11 Undang-Undang SIPRUS .
Namun, dalam bagian 80 dari Undang-undang Kepolisian dan Bukti Pidana, 1984 menyatakan bahwa sementara saksi tersebut dapat memilih untuk tidak memberikan bukti dalam kasus-kasus kejahatan biasa, pengecualian terhadap hak istimewa ini ada. Sebagai contoh, kekebalan hak istimewa keluarga tidak tersedia dalam kasus-kasus yang melibatkan:
tuduhan kekerasan terhadap pasangan atau pasangan sipil;tuduhan kekerasan terhadap seseorang di bawah usia enam belas tahun; dugaan pelanggaran seksual terhadap korban di bawah usia enam belas tahun; atau mencoba, bersekongkol atau membantu dan bersekongkol, konseling dan penyediaan untuk melakukan pelanggaran dalam kategori di atas.12 Di Australia Bagian 18 dari Undang-Undang Bukti Uniform 1995 (Cth) mengatur kompetensi dan pasangan di compellability pidana di Australia. Dalam kasus-kasus pidana umum, pasangan dan anggota keluarga lain yang dianggap sebagai saksi yang kompeten untuk proses penuntutan. Seperti dalam kasus hukum Timor Leste, individu-individu ini,, bagaimanapun, mempunyai hak untuk menolak untuk memberikan bukti terhadap anggota keluarga. Berbeda dengan Prosedur Hukum Perdata, namun, Undang-undang mengenai Bukti tertinggi pada pertanyaan dari keharusan kepada hakim. Dalam kebijaksanaan mempertimbangkan apakah atau tidak untuk menerima pemilihan anggota keluarga untuk tidak memberikan bukti, seorang hakim harus mempertimbangkan; kebutuhan masyarakat untuk bukti; tingkat gravitasi dari kejahatan beratnya bukti yang diusulkan oleh korban; dan di mana korban menunjukan niat untuk melestarikan perkawinan atau hubungan kekeluargaan, kemungkinan kerusakan hubungan jika bukti yang diberikan.13 Dalam perjalanan selanjutnya dari pendekatan Timor Leste, Undang-udang mengenai bukti juga menentukan situasi tertentu di mana seorang pasangan mungkin tidak menolak untuk memberikan bukti. Bagian 19 dari Undang-Undang mengenai Bukti menyatakan bahwa dalam kasus-kasus kekerasan kepada anak-anak dan pasangan, seorang saksi adalah wajib dan mungkin tidak memilih untuk tidak memberikan bukti. Sebagaimana terbukti dari analisis di atas, anggota keluarga dan pasangan yang kini sering wajib dengan cara yang sama seperti saksi-saksi lain di pengadilan dalam kasus-kasus yang melibatkan kekerasan domestik di Australia dan Inggris. Perubahan-perubahan ini terjadi sebagai pengakuan atas fakta bahwa tanpa bukti dari anggota keluarga dan pasangan, kemungkinan membawa para 12 Undang-undang Polisi dan Pembuktian Pidana 1984 s 80(3). 13Undang-undang Penyeragaman Alat Bukti 1995 s 18.
pelaku ke pengadilan dalam kasus-kasus seperti itu sangat jauh. Karena kekerasan dalam keluarga, seperti jenis lain dari serangan, kejahatan umum, masyarakat perlu bukti dalam kedua yurisdiksi sekarang diperkirakan lebih besar daripada pertimbangan pribadi apapun yang terjadi di dalam unit keluarga. Selain itu, pembuat undang-undang telah mengakui bahwa kebijakan publik yang mendasari pertimbangan hak kekebalan keluarga menjadi tidak nyaman dengan kasus yang melibatkan kejahatan serius seperti penyerangan dan kekerasan domestik. Pertama, karena dalam kasus- kasus dimana para korban berada dalam situasi yang sangat rentan dalam unit keluarga mereka, hak istimewa tidak mungkin untuk beroperasi untuk memberikan korban kebebasan sejati memilih, dalam cara yang dimaksudkan. Kedua, karena keinginan untuk melindungi unit keluarga dalam situasi di mana ada dugaan kekerasan yang serius sangat dipertanyakan. Ketiga, agar Negara secara memadai untuk melindungi hak-hak asasi manusia individu, beberapa gangguan ke dalam struktur unit keluarga mungkin diperlukan di mana tuduhan kekerasan yang hadir. Hukum Intenasional Dalam mempertimbangkan reformasi terhadap hukum acara pidana, juga berguna untuk menguji kewajiban-kewajiban Timor Leste di bawah hukum internasional untuk menuntut kekerasan terhadap perempuan. Berkenaan dengan promosi kesetaraan gender, konvensi internasional yang paling penting di mana Timor Leste merupakan salah satu pihak dalam Konvensi tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan ( 'CEDAW') Timor-Leste yang telah diratifikasi tanpa syarat pada tahun 2003. Komitmen Timor Leste untuk kesetaraan gender juga diabadikan dalam Pasal 17 Konstitusi Timor Leste, yang menjamin persamaan hak bagi laki-laki dan perempuan dalam semua bidang keluarga, politik, ekonomi, sosial dan kehidupan budaya. Pada dasarnya, CEDAW mewajibkan Negara Pihak segera mengambil langkah-langkah untuk menghilangkan semua aspek diskriminasi dalam kehidupan perempuan. Dalam rangka melaksanakan kewajibannya berdasarkan CEDAW, Timor-Leste harus karena itu mengambil langkah untuk mengadopsi dan untuk memasukkan prinsip-prinsip CEDAW dalam peraturan perundang-undangan nasional, kebijakan nasional dan rencana pembangunan nasional. Komite CEDAW telah menjelaskan melalui yurisprudensi bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu bentuk diskriminasi, karena 'kekerasan berbasis gender ... serius menghambat kemampuan perempuan untuk menikmati hak-hak dan kebebasan atas dasar kesetaraan dengan laki-laki''.14 Sehubungan dengan penuntutan kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, Komite juga telah memberikan instruksi yang jelas untuk Negara Pihak CEDAW, menyatakan bahwa 'Negara mungkin juga bertanggung jawab atas tindakan pribadi jika mereka gagal bertindak dengan due diligence untuk mencegah pelanggaran hak atau untuk menyelidiki dan menghukum tindak kekerasan15. 14 Komite Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan, Rekomendasi Umum; 19,Kekerasan Terhadap Perempuan, 1992, Artikel X. 15 Komite Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan, Rekomendasi Umum; 19 : Kekerasan Terhadap Perempuan, 19:, 1992, Artikel 9.
Menurut analisis ini, jelas bahwa di mana dapat dibuktikan bahwa ada hambatan struktural yang mencegah penuntutan karena tindak pidana kekerasan, tempat hukum internasional dorongan kepada Negara Pihak untuk menghapus hambatan. Memang, jika Negara gagal untuk melakukan langkah-langkah reformasi hukum untuk menghukum secara memadai tindak kekerasan terhadap perempuan, mereka harus dipandang sebagai bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Dalam kesimpulan pengamatannya mengenai Laporan pertama Negara Peserta dari Timor Leste kepada Komite CEDAW pada tahun 2009, Komite mencatat bahwa di samping reformasi hukum, mencegah kekerasan terhadap perempuan di Timor-Leste juga mensyaratkan bahwa: peradilan dibuat bersahabat dengan konvensi CEDAW dan dengan kewajiban Timor-
Leste di bawah CEDAW; lebih luas bantuan hukum dan layanan perlindungan dibuat tersedia bagi perempuan korban kekerasan domestik, khususnya di kabupaten; dan informasi lebih lanjut dan penyebarluasan pendidikan tentang hak-hak perempuan dan hak asasi manusia di tingkat masyarakat16 Pendekatan apa yang harus diikuti di Timor Leste? Seperti yang diakui oleh Komite CEDAW dalam kesimpulan pengamatan Laporan pertama Negara pihak dari Timor-Leste pada tahun 2009, Timor-Leste sudah mulai mengambil langkah- langkah yang cukup untuk mewujudkan realisasi hak-hak perempuan pada tingkat domestik. JSMP mencatat bahwa bagian dari Undang-undang Perlindungan Saksi17 Mei 2009 mungkin cukup membantu korban berharap untuk membuat pernyataan dalam kasus-kasus kekerasan domestik. Secara khusus, JSMP memuji langkah-langkah yang digariskan oleh Pasal 19 dan 20 dari hukum, yang menawarkan perlindungan kepada saksi dan anggota keluarga yang dapat membahayakan keamanan sebagai akibat dari proses persidangan. . JSMP juga menyambut baik kemajuan yang telah dicapai selama 2009 mengenai Rancangan Undang-Undang Kekerasan Domestik yang menekankan beberapa cara dan menentukan kekerasan dalam rumah tangga sebagai kejahatan umum di samping tindakan-tindakan dari serangan lainnya. Diundangkannya undang-undang ini, yang mengakui 'bahwa kebijakan untuk tidak mengintervensi masalah-masalah pribadi dan nilai-nilai tradisional dan adat tidak boleh membenarkan ketidakpedulian atau inersia dari otoritas publik dalam memerangi kekerasan dalam rumah tangga18 akan menjadi langkah awal dalam perlindungan hak-hak perempuan di Timor-Leste 16 Kesimpulan mengenai pengamatan Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan: Timor-Leste Dokumentu UN CEDAW/C/TLS/CO/1, sesi yang ke 44 Komite CEDAW , 20 Juli -7 Agutus 2009, Artikel 22 - 30. 17 Undang-Undang Perlindungan Saksis, Nomor, 2 / 2009. 18 Rancangan Undang-undang mengenai kekerasan domestika (rancangannya diedarkan pada bulan Mei 2009) Artikel 8.
Dalam konteks kedua undang-undang, ini, jelas bahwa Timor-Leste sekarang telah menjadikan masalah kekerasan terhadap perempuan menjadi prioritas yang penting. Setelah mengembangkan mekanisme baru ini pelindung bagi perempuan menghadapi kekerasan domestik, itu akan ironis memang jika hambatan struktural untuk penuntutan dari pelaku tetap dalam KUHAP. JSMP percaya bahwa keengganan satu anggota keluarga untuk bersaksi di pengadilan melawan orang tindakan konsensual untuk mempertahankan keutuhan keluarga. Sebaliknya, dalam kasus-kasus kekerasan domestik, persoalan ketidakseimbangan kekuatan umumnya dalam hubungan dengan kekerasan berarti bahwa tekanan atas korban untuk tidak bersaksi melawan pasangan mereka memainkan peran penting dalam penolakan mereka untuk melakukannya. Selain itu, trauma bagi korban untuk menghidupkan kembali pengalaman mereka mengenai kekerasan dalam suatu pengaturan ruang sidang, ditambah dengan berbagai hambatan yang mungkin dihadapi oleh korban dalam mengakses keadilan meruntuhkan pengertian tentang 'kebebasan memilih' bahwa hubungan keluarga yang seharusnya melindungi pengecualian. lain bisa tidak berarti selalu ditafsirkan sebagai JSMP memahami bahwa baik masyarakat dan para legislator dalam daerah ini terutama berkepentingan dengan mempertahankan struktur dan kemanjuran keutuhan keluarga di masyarakat Timor Leste. Namun, JSMP percaya bahwa dalam kasus-kasus kekerasan domestik, unit itu telah dihadang oleh oleh prinsip kekerasan terhadap perempuan sebagai kejahatan publik, dan bahwa adalah tanggung jawab utama negara untuk menuntut bahwa kejahatan dalam membela hak-hak manusia warga negaranya. Sesunggunya, JSMP percaya bahwa konstruksi idealnya sebuah unit keluarga tidak dapat dipertahankan di mana kasus-kasus kekerasan sedang dilakukan di dalam unit tersebut. Keberhasilan penindakan terhadap pelaku kejahatan yang melibatkan kekerasan serius terhadap seseorang adalah sebuah isu yang terlalu penting untuk diabaikan. Dengan demikian, JSMP percaya bahwa anggota keluarga harus dibuat compellable wajib untuk memberikan bukti terhadap pasangan mereka dalam kasus-kasus di mana dugaan kejahatan terhadap orang dalam kasus yang serius dan hanya ada sedikit kemungkinan bahwa bukti dari kejahatan yang mungkin dapat tersedia bagi penuntut. Dalam semangat ini yang JSMP membuat dua rekomendasi berikut, yang diarahkan kepada para sektor di peradilan dan para legislator Rekomendasi: 1. Reformasi harus dibuat dengan Pasal 125 dari KUHAP JSMP percaya bahwa Pasal 125 KUHAP harus diubah untuk memperjelas bahwa pengecualian dalam hubungan keluarga terhadap prinsip kompelabiliti seharusnya tidak berlaku dalam kasus- kasus yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga/keluarga. Itu juga akan bermanfaat untuk memperjelas petunjuk-petunjuk bahwa hakim harus memberikan kepada saksi ketika memberitahukan mereka tentang hak mereka untuk menolak untuk memberikan deposisi.
JSMP mengusulkan perubahan berikut dibuat dengan Pasal 125 dari KUHAP: Pasal 125 Penolakan sah untuk memberikan keterangan 1. Orang-orang di bawah ini mungkin menolak untuk memberikan pernyataan sebagai saksi: (a) nenek moyang, saudara, keturunan, sanak saudara sampai dengan derajat kedua, pengadopsi, teradopsi, dan pasangan dari terdakwa; (b) orang yang telah menikah dengan terdakwa atau yang telah hidup bersama dengannya dalam suatu hubungan yang serupa dengan pasangan suami istri, dalam hubungannya dengan fakta- fakta yang telah terjadi selama perkawinan atau hidup bersama 2. Otoritas kompeten yang akan mengambil keterangan atau kesaksian harus menasihati orang- orang sebagaimana dimaksud dalam ayat 125,1 bahwa mereka berhak untuk menolak untuk memberikan keterangan Otoritas yang kompeten juga harus menasihati orang-orang tersebut secara jelas tentang kemungkinan konsekuensi hukum untuk kasus mereka kalau mereka menolak untuk memberikan keterangan. 3. Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat 125,1 tidak berlaku dalam kasus-kasus di mana dugaan kejahatan berkaitan dengan: (a) suatu dugaan kekerasan terhadap saksi sendiri; atau (b) tuduhan kekerasan terhadap seseorang di bawah usia 18 tahun. 2. Prosidur-prosedur ruang sidang harus ditata ulang untuk mendorong para orang rentan memberikan bukti; JSMP mendorong sistem hukum untuk mengadopsi praktek-praktek yang lebih fleksibel dalam hubungannya dengan pengaduan-pengaduan yang disampaikan oleh orang-orang rentan mau memberikan bukti, jadi mereka tidak dipaksa untuk konfrontasi dengan penyerang secara langsung di pengadilan. JSMP percaya bahwa sebuah mekanisme untuk praktek-pratek seperti telah tersedia untuk diberlakukan oleh hakim. Dalam Undang-undang mengenai Perlinduangan terhadap Saksi menyediakan langkah-langkah protektif yang diberikan kepada para saksi dalam kasus pidana yang menghadapi ancaman baik terhadap fisik dan atau psikologisnya karena kesaksian yang diberikan19 Undang-undang ini juga menyediakan langkah-langkah lain yang dapat digunakan untuk mengumpulkan bukti dari para saksi yang di bawah tekanan atau ancaman, seperti menggunakan telekonferensi dan perekaman kesaksian dalam lokasi yang nyaman. Ketika langkah-langkah ini digunakan, adalah tugas seorang hakim untuk mengawasi 'kesaksian dari saksi dan untuk menjamin keasliannya.20 JSMP mendorong para aktor pengadilan untuk memahami hak-hak mereka untuk didengar dengan cara ini. 19 Undang-undang Perlindungan Saksi , Nomor 2 / 2009, Bab 1. 20 Undang-Undang Perlindungan Saksi, Nomor, 2 / 2009, Bab 2.
JSMP juga percaya bahwa perubahan sederhana lainnya dapat dibuat untuk tata letak ruang sidang untuk mengurangi intimidasi yang mungkin dirasakan oleh para korban memberikan bukti. Misalnya, JSMP percaya bahwa korban dan terdakwa tidak boleh duduk bersama-sama sepanjang proses persidangan, dan bahwa korban harus diberikan lokasi yang aman untuk duduk di mana dia dapat didukung oleh mereka yang membantu dirinya. JSMP juga menyarankan bahwa layar ponsel bisa diletakkan antara saksi dan terdakwa untuk mencegah kontak visual antara mereka di ruang sidang. 2. Pelatihan hak-hak gender yang berkelanjutan harus diberikan kepada aktor peradilan. JSMP percaya bahwa pelatihan komprehensif pada hak-hak perempuan di tingkat domestik dan internasional harus dimasukkan ke dalam kurikulum Pusat Pelatihan Yudisial. Ini mungkin melibatkan membuat spesifik, disesuaikan dengan kegiatan pelatihan tentang sensitivitas gender dan hak-hak perempuan, serta contoh-contoh konkret bagaimana kekuasaan dan pertimbangan jenis kelamin dapat mempengaruhi kemampuan perempuan korban untuk memberikan bukti di pengadilan. JSMP juga merekomendasikan kepada para hakim yang tengah menjalani fungsinya untuk diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan, agar mereka dapat meningkatkan pemahaman mereka yang mereka miliki saat ini mengenai interaksi judisial dengan para korban yang barangkali dapat mempengaruhi perwujudan hak mereka di pengadilan.