Vol. XV, No. 24/II/Pusaka/Desember/2023 Vol. XV, No. 24/II/Pusaka/Desember/2023 6 KETEGANGAN FILIPINA DAN CHINA DI LAUT CHINA SELATAN SERTA UPAYA ASEAN DALAM MENGATASINYA Lisbet* Abstrak Pada 10 Desember 2023 telah terjadi insiden tabrakan antara kapal sipil Filipina dan kapal Penjaga Pantai China. Akibatnya, suplai pasokan yang diangkut oleh kapal sipil Filipina tidak dapat dikirimkan ke garnisun kecil Tentara Filipina. Tulisan ini menganalisis perkembangan situasi di Laut China Selatan yang kerap diwarnai ketegangan dan upaya ASEAN untuk mengatasinya. Insiden tabrakan antara kapal China dan kapal Filipina sudah beberapa kali terjadi selama tahun 2023. Kapal Penjaga Pantai China menembakkan meriam air ke kapal Filipina. Namun, baru kali ini tindakan China tersebut membuat kerusakan mesin yang serius pada salah satu kapal pasokan Filipina sehingga kapal tersebut harus ditarik kembali ke pelabuhan karena tidak dapat menyelesaikan misinya. Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki kepentingan terhadap stabilitas keamanan di Laut China Selatan perlu mengajak negara ASEAN lainnya untuk tidak melupakan persoalan yang terjadi di perairan yang dipersengketakan tersebut dan berkontribusi dalam menjaga kondusivitasnya. Pendahuluan Sengketa teritorial di Laut China Selatan telah berlangsung lama dan serta beberapa melibatkan China negara ASEAN Brunei seperti Darussalam, Filipina, Malaysia, dan Vietnam. Ketegangan di Laut China Selatan kembali terjadi pada hari Minggu, 10 Desember 2023. Insiden tabrakan terjadi antara kapal Filipina dan kapal Penjaga Pantai China. Kapal Filipina saat itu sedang dalam misi mengirimkan suplai pasokan ke garnisun kecil Tentara Filipina di Second Thomas Shoal, sebuah atol di Kepulauan Spratly. itu, Selain Penjaga Pantai China juga mencegat kapal- kapal Filipina yang mengantarkan perbekalan dan paket hadiah Natal untuk para militer dan nelayan Filipina ke Karang Ayungin, Pulau kapal Analis legislatif Ahli Madya Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, email: lisbet.sihombing@dpr.go.id.
Patag dan Pulau Lawak. Emman Hizo, Juru Bicara Koalisi Masyarakat Sipil Filipina mengatakan, koalisi memutuskan untuk mengalihkan jalur ke Palawan (Kompas, 12 Desember 2023). Kapal-kapal Atin Ito, yang melakukan pengiriman paket Natal tersebut, terus diikuti oleh kapal Penjaga Pantai China sehingga situasi tidak aman. Akibatnya paket-paket Natal tidak jadi diantar ke ketiga pulau di Laut Cina Selatan tersebut. Second Thomas Shoal di Kepulauan tersebut Spratly serta ketiga titik berada di dalam zona sengketa Laut China Selatan. Sementara itu, China mengklaim bahwa hampir semua bagian dari Laut China dan Selatan, kepulauan di sekitar negara tetangga sebagai miliknya. China juga tidak memedulikan keputusan pengadilan Mahkamah Internasional PBB tahun 2016 yang menyatakan bahwa Second Thomas Shoal di Kepulauan Spratly masuk ke wilayah Zona Ekonomi (kontan.co.id, 12 Eksklusif Filipina Desember 2023). China menyebutkan, klaim Filipina tersebut tidak memiliki dasar hukum. Oleh karena itu, China mengirim kapal patroli ke Laut China Selatan dan telah membangun pulau- pulau buatan yang diisi para tentara China untuk memperkuat klaimnya. Ketegangan antara Filipina dan China di Laut China Selatan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena dapat berdampak pada stabilitas keamanan ini di Kawasan ASEAN. Tulisan menganalisis perkembangan situasi ketegangan di Laut China Selatan dan upaya ASEAN untuk mendorong penyelesaian secara damai. termasuk perairan Ketegangan di Laut China Selatan telah tahun beberapa kali terjadi insiden di Laut Selama 2023, China Selatan yang melibatkan China dan Filipina. Pada tanggal 13 Februari 2023, Kapal Penjaga Pantai China telah menembakkan sinar laser berkekuatan tinggi ke arah Kapal Malapascua milik Penjaga Pantai Filipina yang sedang melakukan patroli. Pada 5 Agustus 2023, Kapal Penjaga Pantai China menembakkan meriam air terhadap kapal Penjaga Pantai Filipina di Ayungin Shoal. Pada waktu itu, Kapal Penjaga Pantai Filipina sedang mengawal Kapal Pengangkut Kendaraan Perang di Era Perang Dunia Kedua, Sierra Madre. Insiden tabrakan antara kapal Filipina dengan Kapal Penjaga Pantai China pada 10 Desember 2023 ini semakin memperkeruh persoalan perebutan klaim di Laut China Selatan. Pemerintah Filipina menuding Penjaga Pantai China menggunakan meriam air untuk menghalangi tiga Kapal Pemerintah Filipina yang sedang mengirim persediaan kepada para nelayan di dekat Scarborough Shoal di sekitar Pulau Luzon. Kapal Penjaga Pantai dan Milisi Maritim China telah mengganggu, memblokade, yang dan melakukan manuver membahayakan keselamatan awak Kapal Filipina bahkan menyebabkan kerusakan pada Kapal Pengirim Pasokan Sipil Filipina yang sedang melakukan misi suplai resmi. Kapal penjaga Pantai China di dekat Scarborough Shoal juga menggunakan perangkat akustik jarak jauh yang bisa merusak pendengaran. Alat tersebut untuk menimbulkan digunakan sementara yang ketidaknyamanan parah dan melumpuhkan para awak Kapal Filipina serta mengusir kapal- kapal Penangkap Ikan Filipina. Selain itu, satu dari dua kapal sudah Penjaga yang membawa pasokan 'ditabrak' satu Kapal 7
8 Pantai China. Biro Perikanan dan Sumber Daya Perairan Filipina juga melaporkan bahwa Kapal- kapal Penjaga Pantai China juga menyemprotkan meriam air kepada dua kapal pembawa suplai dan satu kapal penjaga pantai Filipina yang mengawal mereka 12 Desember 2023). Akibat dari tindakan ini, mesin dari satu kapal suplai rusak berat, begitu pula dengan tiang layar dari kapal penjaga pantai. (Kompas, Juru Bicara Penjaga Pantai China Gan Yu membenarkan insiden tabrakan tersebut (Kompas, 12 Desember 2023). Menurutnya, pihaknya telah berlaku sesuai dengan aturan dalam membela kedaulatan pantai wilayah China. China hanya melakukan tindakan serupa karena ada kapal asing yang dianggap memasuki perairan di bawah kekuasaan China. Penjaga Pantai China balik menuding bahwa Kapal Filipina yang 'sengaja menabrak' Kapal Penjaga Pantai China setelah 'berulang kali tidak memedulikan peringatan', sehingga menurut China, Filipina yang harus bertanggung jawab. Kapal Filipina tiba-tiba mengubah arah secara berbahaya dan tidak profesional, lalu menabrak kapal penjaga pantai China sedang melakukan tugas penegakan hukum rutin dan mengakibatkan kerusakan ringan. Penjaga yang Tindakan China ini tidak hanya mencerminkan pengabaian terhadap keselamatan dan mata pencaharian warga Filipina, tetapi juga terhadap hukum internasional. Mahkamah Internasional pada tahun 2016 telah memutuskan bahwa wilayah Laut China Selatan tersebut merupakan milik Filipina. Keputusan Mahkamah tersebut Internasional bersifat final dan mengikat secara hukum bagi China dan Filipina. tahun 2016 Namun China tetap bersikeras bahwa 90% Laut China Selatan merupakan milik China berdasarkan sistem Sembilan Garis Putus-Putus. berlarutnya ketegangan antara Filipina dan China dapat menimbulkan kemungkinan Dubes China akan diusir dari Filipina telah karena Pemerintah Filipina memanggil Duta Besar China untuk Filipina, Huang Xilian. Selama menjabat sebagai Presiden Filipina, Ferdinand Marcos memang telah berupaya untuk meningkatkan hubungan dengan Amerika Serikat (AS) dan menentang tindakan China. AS mendukung Filipina dalam menghadapi tindakan berbahaya dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh China. Dampak dari AS juga telah meminta China untuk menghentikan tindakannya yang berbahaya dan mengganggu stabilitas di Laut China Selatan yang sedang dipersengketakan. Peringatan itu disampaikan setelah Kapal Filipina dan Kapal Penjaga Pantai China bertabrakan di Laut China Selatan. AS menyerukan agar China bersedia keputusan Mahkamah mematuhi Internasional dan menghentikan tindakannya yang berbahaya dan menyebabkan terganggunya stabilitas keamanan di Laut China Selatan. Dalam Perjanjian Pertahanan Timbal Balik antara AS dan Filipina mencakup adanya serangan bersenjata terhadap Angkatan Bersenjata Filipina, kapal atau pesawat terbang umum, termasuk milik Pasukan Penjaga Pantai Filipina di Laut China Selatan. Upaya ASEAN Persoalan perebutan klaim di Laut China Selatan telah berlangsung lama dan masih belum menemukan untuk solusi damai. Padahal,
menangani persoalan tersebut, ASEAN dan China telah membuat berbagai upaya, seperti menandatangani Declaration on Conduct/DoC of The Parties in the South China Sea pada tanggal 4 November 2002 di Phnom Penh, Kamboja. Deklarasi itu memuat komitmen China dan negara-negara ASEAN untuk mematuhi prinsip- prinsip internasional, menyelesaikan sengketa secara damai, dan menahan diri dari tindakan yang dapat meningkatkan eskalasi. hukum Upaya ASEAN lainnya untuk mengatasi persoalan adalah China dan ASEAN kembali berhasil menyepakati Guidelines the Implementation of the DoC (Declaration on Conduct/DoC of The Parties in the South China Sea) pada tahun 2011 di Bali. Kesepakatan tersebut menandai awal dimulainya Regional pembentukan mengenai Code of Conduct in the South China Sea (CoC) di Laut China Selatan. Fungsi dari kesepakatan ini adalah seperangkat untuk menghadirkan mekanisme tata perilaku untuk negara-negara yang berkepentingan di Laut China Selatan. dalam pembahasan sengketa Laut China Selatan antara ASEAN dan China tahap saat pembacaan kedua Code of Conduct/ CoC. Pada Keketuaan Indonesia di ASEAN Tahun 2023, Indonesia telah berkomitmen untuk mempercepat proses negosiasi CoC di Laut China ini dibuktikan Selatan. Komitmen Indonesia dalam mengajak China dan ASEAN pada pertemuan KTT ASEAN September 2023 untuk menyepakati bahwa CoC ditargetkan bisa selesai pada itu, ASEAN tahun 2026. Untuk terhadap menguatkan ini for pembahasan atau peraturan Upaya ASEAN ini sedang dalam keberhasilan dukungan anggotanya dengan cara mempercepat negosiasi Laut China Selatan. Sengketa Laut China Selatan hanya dihadapi beberapa anggota ASEAN seperti Filipina, Vietnam, Malaysia dan Brunei Darussalam. Kendati demikian bukan berarti anggota ASEAN lainnya hanya berdiam diri, tetapi dapat bertugas untuk memediasi sengketa di Laut China Selatan, karena China juga merupakan mitra penting bagi ASEAN. Selain mempercepat negosiasi, Indonesia juga berinisiatif untuk membentuk guidelines yang nantinya akan menjadi praktis tetap ada meskipun di dalamnya materi substantif untuk menjaga agar CoC dapat terus berjalan dengan efektif. Guidelines ini nantinya akan merangkum aspirasi ASEAN dan China melalui pembahasan secara intensif sehingga CoC diharapkan dapat menjadi aturan tata perilaku yang merefleksikan norma, prinsip dan aturan internasional yang selaras dan berdasar pada hukum internasional, khususnya UNCLOS dengan tujuan untuk mencapai stabilitas keamanan di Laut China Selatan. Khanisa Krisman, isu kawasan di Badan pengamat Inovasi dan Riset Nasional menjelaskan, gesekan Filipina dan China di Laut China Selatan ini menguji kekompakan ASEAN (Kompas, 12 Desember 2023). pedoman Penutup Ketegangan yang sering terjadi di Laut China selatan telah membuat khawatir negara-negara di Kawasan mengharapkan ASEAN keamanan. stabilitas terciptanya Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki kepentingan terhadap stabilitas keamanan di Laut China Selatan perlu mengajak negara ASEAN lainnya tidak melupakan persoalan di Laut China Selatan. yang untuk 9
10 negara- negara di Kawasan ASEAN lainnya juga bersedia untuk mempercepat (Code negosiasi of Conduct) Laut China Selatan. Indonesia juga meminta kesediaan negara-negara ASEAN yang memiliki sengketa dengan China terkait persoalan sengketa di Laut China Selatan untuk melakukan negosiasi secara konstruktif dengan China, karena China merupakan salah satu mitra penting ASEAN. Parlemen negara-negara ASEAN, melalui AIPA, juga perlu terus mendorong negara-negara yg bersengketa di Laut China Selatan untuk mengedepankan dialog dan perundingan serta hukum internasional guna mengakhiri konflik teritorial di perairan tersebut. Indonesia berharap kode panduan "AS Dukung Filipina Soal Konflik 12 Laut", Media Desember 2023, hal. 14. Indonesia, "Beragam Wajah China di Kawasan", Kompas, 13 Desember 2023, hal. 4. "Isu Kawasan Uji Kekompakan ASEAN, Kompas, 12 Desember 2023, hal. 4. "Laut China Selatan Kembali Memanas", Media Indonesia, 11 Desember 2023, hal. 14. "Pantau Kapal Ilegal China di Laut Ini Langkah China Selatan, 4 kontan.co.id, Filipina", Desember 2023, diakses 12 Desember 2023. Jinping Lawan Pengaruh AS Vietnam", Media Indonesia, 13 Desember 2023, hal. 14. "Xi Referensi "Alasan China & Filipina Kerap Berebut Perairan Dangkal di Laut China Selatan", kontan. co.id, 12 Desember 2023, alasan-china-filipina-kerap- berebut-perairan-dangkal-di- 12 laut-china-selatan, diakses Desember 2023. . "AS Desak Beijing Hentikan Tindakan 'Berbahaya' Di Laut Tiongkok Selatan", 11 Desember 2023, hentikan-tindakan-berbahaya-di- laut-tiongkok-selatan, diakses 12 Desember 2023.