Resolusi Konflik Sebagai Jalan Perdamaian Di Tanah Papua I Nyoman Sudira Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia nyoman@unpar.ac.id ABSTRAK Pendekatan ekonomi yang kini berjalan akan semakin mempercepat pencapaian tujuan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat Papua kepada negara, jika disertai dengan pendekatan "resolusi konflik", yang akan membawa semua pihak pada beberapa kondisi bagi keutuhan NKRI karena: membuka kesadaran bahwa masalah Papua segera harus mendapatkan penyelesaian karena sudah merugikan kita semua, adanya usaha dan terbukanya jalan untuk menemukan akar sumber-sumber utama dari konflik yang terjadi, bangkitnya itikad baik (goodwill) untuk penyelesaian konflik, adanya kesadaran akan kapasitas dan yang tersedia, dan kemampuan memanfaatkan segala kesempatan sebagai modal utama dalam membangun perdamaian di tanah Papua, menentukan mekanisme menuju penyelesaian terpilih dan terbaik "dialog", serta membuka kesadaran akan urgensi dialog sebagai media atau cara untuk menghadirkan para pihak agar menemukan kesepahaman sebagai landasan untuk menentukan langkah-langkah penyelesaian masalah di Papua. Kata Kunci: Dialog, Konflik, Perdamaian, Resolusi Pendahuluan Resolusi konflik untuk tanah Papua merupakan upaya menciptakan kondisi yang damai dengan menemukan sumber utama dari konflik, membangkitkan itikad baik, mengerahkan segala kapasitas perdamaian yang ada dan mengambil semua kesempatan untuk mewujudkan perdamaian melalui penerapan sebuah mekanisme yang terbaik. Secara profesional, resolusi konflik sudah diterapkan dalam berbagai bidang seperti hukum, bisnis, organisasi, termasuk pemerintahan, dimana manifestasinya bisa bertindak sebagai arbitrase, mediator, fasilitator, ombudsman dan konselor. Resolusi konflik juga akan membawa semua pihak yang terlibat untuk: Menerima perbedaan pola pikir, memiliki kesadaran diri dan sensitif terhadap perbedaan yang ada dalam masyarakat. Mempertimbangkan cara pandang alternatif dari beragam perbedaan pandangan yang ada. ● Menerapkan model analisis konflik, mekanisme resolusi dan proses yang bisa dipertanggung jawabkan. Mendapatkan pemahaman mengenai kondisi yang sebenarnya serta kompleksitas isu dan aktor yang terlibat. Bekerja menuju pencapaian hasil yang konstruktif melalui proses yang kolaboratif. ● Berpegangan pada nilai akademik sebagai dasar pemahaman para pihak, dan menerapkan pendekatan yang bisa diterima semua pihak dalam penyelesaian konflik1. Teks "Resolusi Konflik sebagai Jalan Perdamaian untuk Papua" ini bertujuan untuk memberikan pemaparan mengenai lima langkah-langkah realistis yang semestinya ditempuh dalam meretas jalan perdamaian dan menyelesaikan konflik yang dialami oleh saudara kita di tanah Papua. 1 Perhatikan misalnya: Bernard Mayer, 2000. The Dynamics Of Conflict Resolution: A Practitioner's Guide. San Francisco. Josey Bass. A Wiley Company; Christopher Mitchel, , 1993, Problem Solving Exercises and Theories of Conflict Resolution, dalam Sandole dan Hugo Van Der Merwe, (editor), Conflict Resolution Theories and Practice: Integration and Application, Manchester University Press.; Hugh Miall, Oliver Ramsbotham, Town Woodhouse. 1999, Contemporary Conflict Resolution. Polity Press, Cambridge, UK 82
83 I Nyoman Sudira | Resolusi Konflik Sebagai Jalan Perdamaian Di Tanah Papua Dengan demikian pemaparan dalam teks ini akan diprioritaskan pada langkah-langkah menuju penyelesaian, karena konflik di tanah Papua sudah tidak fungsional atau merugikan dan menelan banyak korban. Kemudian dilanjutkan dengan eksplorasi mengenai apa yang menjadi sumber dari konflik, juga bahasan mengenai apakah pihak-pihak baik pemerintah dan rakyat Papua memiliki itikad, kapasitas, dan kesempatan dalam menyelesaikan konflik. Teks ini akan diakhiri dengan dua pembahasan yakni dialog sebagai mekanisme resolusi konflik. Kerugian, Korban, dan Mendesaknya Langkah Penyelesaian Konflik Papua Konflik di tanah Papua secara konseptual terklasifikasi ke dalam apa yang dinamakan "internal conflict", yang dipahami sebagai potensi/kekerasan dari pertentangan politik yang jika ditelusuri asal muasalnya ditentukan oleh faktor domestik, kemudian kekerasan yang melibatkan kekuatan bersenjata mengambil tempat pada wilayah nasional suatu negara2. Lebih dalam lagi konflik Papua sudah memuat pertarungan kekuatan yang melibatkan pemimpin masyarakat dan militer, konflik bersenjata antar etnik dan klaim kemerdekaan, terlibatnya organisasi garis keras yang mengganggu kedaulatan negara, dan pertarungan ideologis. Lebih jauh lagi, aktor kuncinya yang melibatkan negara (Indonesia) dan kelompok masyarakat yang ingin memisahkan diri adalah ciri lain konflik Papua3. Dari sisi resolusi konflik, keberadaan konflik Papua sudah sangat merugikan kita semua karena beberapa tahapannya sudah mengambil bentuk kekerasan dan memakan banyak korban jiwa dan harta. Maka dari itu, hipotesisnya adalah penyelesaian konflik Papua akan memiliki manfaat yang sangat signifikan tidak saja bagi masyarakat Papua tetapi juga bagi republik ini dan dunia internasional4. Paling tidak ada dua hal yang mendapat pertimbangan dalam asas manfaat penyelesaian konflik Papua. Pertama, demokrasi yang kini tumbuh pesat di Indonesia tidak bisa menghalangi hak saudara kita yang ada di Papua untuk menikmati rasa aman dan kesetaraan baik secara politik sosial dan ekonomi. Kemudian, Indonesia yang menjadi bagian dari masyarakat internasional, merasa perlu untuk segera menentukan jalan terbaik bagi penyelesaian masalah Papua. Karena dengan cara inilah Indonesia dapat menunjukan keseriusan terhadap masalah perdamaian di daerah dan sekaligus meredam kuatnya internasionalisasi dari masalah Papua yang akan semakin memperkuat tuntutan kemerdekaan5. Penyebab Konflik di Tanah Papua Sebagai alat analisis, ada beberapa teori mengenai penyebab konflik yang dikembangkan dan bisa dijadikan sandaran untuk menemukan sumber konflik yang terjadi di tanah Papua. Sebagai contoh bisa disebut beberapa seperti: John Burton yang menekankan pada 'needs' (kebutuhan). Dari kacamata Burton, apa yang merupakan needs bagi rakyat Papua adalah sesuatu yang tidak bisa dinegosiasikan6. Artinya, terjadinya konflik di Papua adalah semata-mata karena persoalan needs atau kebutuhan baik dari pihak pemerintah Indonesia dan masyarakat Papua yang memang tidak menemukan mekanisme pemenuhan. Dalam kaitannya dengan needs ini: penghargaan atas identitas, kebutuhan ekonomi, dan keamanan, bagi rakyat Papua harus menjadi skala prioritas yang harus dipenuhi. 2 Michael E. Brown, 1996. The International Dimension of Internal Conflict, CSIA Studies in International Security. The MIT Press, Cambridge, London. Hal 9. 3 Marry Eckstein, 1964. Editor, Internal War: Problem and Approaches, New York, Free Press. Hal. 8-21. 4 Ulasan yang lebih lengkap mengenai kerugian akibat konflik dan perlunya resolusi terhadap konflik di tanah Papua, bisa dilihat pada buku "Oase Gagasan Papua Damai: Imparsial. 2012. 5 Bandingkan dengan pandangan Michael E Brown, 1996. The International Dimension of Internal Conflict, CSIA Studies in International Security. The MIT Press, Cambridge, London. Hal 9. 6 John W. Burton. 1987. Resolving Deep Rooted Conflict. A Handbook. Lanham/Maryland: University Press of America. p.23. See also John W. Burton. 1985. Conflict: Human Needs Theory. London: McMillan Press.
84 I Nyoman Sudira | Resolusi Konflik Sebagai Jalan Perdamaian Di Tanah Papua Kemudian Ted Robert Gurr dengan teori 'Relative Deprivation'. Sampai pada kesimpulan bahwa sumber konflik adalah tidak bisa ditoleransinya perasaan deprivasi yang dialami oleh rakyat Papua dalam berhadapan dengan kebijakan pemerintah, juga sebaliknya pemerintah terhadap rakyat Papua.7 Tersirat dalam pandangan ini bahwa penyebab konflik adalah rasa terampasnya hak masyarakat Papua terutama di tanah kelahirannya, membawa mereka pada tumbuhnya perasaan diabaikan baik dalam kondisi ekonomi dan politik yang akhirnya membawa mereka untuk memilih jalan konflik. Dari kacamata resolusi konflik, tidak ada konflik yang memiliki penyebab (sumber) yang tunggal. Termasuk konflik di tanah Papua, jika ditelusuri akan memiliki penyebab yang sangat kompleks. Agar mendapat pemahaman yang komprehensif, pembahasan mengenai penyebab konflik di Papua akan didasarkan pada dua kelompok penyebab: penyebab umum dan faktor pemicu. 1. Penyebab Umum Konflik Papua Lebih dalam lagi mengenai penyebab konflik adalah pandangan yang diberikan oleh Brown yang memberikan penggambaran yang lebih komprehensif mengenai sumber konflik di Papua. Brown mengajukan paling tidak ada 2 kategori faktor terjadinya konflik. Pertama apa yang diistilahkan sebagai 'faktor umum' yang terdiri dari empat kumpulan faktor: Struktural; Politik; Sosial Ekonomi; dan Persepsi/Budaya.8 Dikatakan umum karena keempat kondisi tersebut ada di mana-mana (setiap negara), hanya saja memiliki derajat manajemen yang berbeda. Artinya pada saat negara mampu memberikan penataan terhadap kondisi umum ini maka akan meminimalisasi konflik dan apabila sebaliknya, buruknya penataan kondisi umum tersebut akan memicu konflik. A. Faktor Struktural Sebagai bekas jajahan, ada pembenaran sejarah bahwa Indonesia memang terlahir sebagai negara yang lemah. Selain alasan sejarah, Indonesia muncul menjadi negara yang semakin lemah karena terlalu akutnya masalah internal seperti korupsi, tidak kompetennya administrasi, dan ketidakmampuan dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Persoalan seperti inilah banyak diklaim sebagai sumbu utama berlarut larutnya konflik Papua. Indikasi utama dari kelemahan negara terhadap konflik di Papua tentu membawa dampak besar di mana 'orang Papua menjadi semakin tidak memiliki kepercayaan terhadap pemerintah'. Tuntutan referendum yang digalang oleh Forum Pemuda Mahasiswa Papua (FPMP) pada awal Maret 2008 untuk menentukan status dan masa depan tanah Papua. Kemudian dengan perilaku heroik mereka mengibarkan bendera Bintang Kejora hampir di seluruh tanah Papua, seperti di Timika, Wamena, Fakfak, Manokwari dan Jayawijaya9, hingga lahir dan maraknya diaspora Papua (ULMWP)10. Ini menjadi catatan penting lemahnya negara yang akhirnya memantik ungkapan ketidakpuasan rakyat Papua terhadap pemerintah Indonesia. B. Faktor Politik Argumentasi yang diusung di sini adalah konflik di tanah Papua merupakan manifestasi dari 'ketidakadilan' sistem politik yang kini berjalan di republik ini, tidak tertanamnya rasa nasionalisme di hati rakyat Papua, dinamika domestik dari politik antar kelompok, dan keteladanan dari para elit politik. 7 Lihat, Ted Robert Gurr. 1970. Why Men Rebel. Princeton. New Jersey: Princeton University Press. 8 Michael E. Brown, 1996. The International Dimension of Internal Conflict, CSIA Studies in International Security. The MIT Press, Cambridge, London. Hal. 14. 9 Neles Tebay, 2009, Dialog Jakarta Papua: Sebuah Perspektif Papua. Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Papua. Hal. 7-8. 10 Executive Summary, Proses Perdamaian Politik Kaum Muda, dan Diaspora Papua. Updating Papua Road Map. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta 2016. Hal. 27 - 29.
85 I Nyoman Sudira | Resolusi Konflik Sebagai Jalan Perdamaian Di Tanah Papua Beberapa hal bisa disebut di sini sebagai manifestasi dari faktor politik dalam konflik Papua seperti sistem politik Indonesia yang memang memiliki catatan tidak memuaskan terutama mengenai keadilan bagi masyarakat Papua. Sejarah respon terhadap konflik Papua misalnya menggunakan sistem operasi jalan kekerasan yang hanya memperburuk suasana konflik. Sejumlah operasi bisa dicatat seperti: Operasi Sadar (1965-1967), Operasi Bharatayudha (1967-1969), Operasi Wibawa (1969), Operasi Militer di Kabupaten Jayawijaya (1977), Operasi Sapu Bersih I dan II (1981), Operasi Galang I dan II (1982), Operasi Tumpas (1983-1984), dan Operasi Sapu Bersih (1985)11. Terjadinya korban sebagai bayaran dari operasi ini tentu saja menumbuhkan rasa ketidakadilan bagi masyarakat Papua. Kondisi semakin diperparah dengan sikap politik pada era reformasi saat ini yang notabene memenangi pemilu dan didukung rakyat Papua, namun belum menunjukan itikad serius untuk mencari jalan keluar bagi persoalan tanah Papua12. Masih terkatung- katungnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat seperti: kasus Wasior (2001) dan Wamena (2003), kasus Paniai (Desember 2014), dan masih usulan tetapi belum disepakati betul yaitu kasus Biak berdarah (Juli 1998)13. Inilah yang menyulut semakin tercabutnya rasa nasional kebangsaan masyarakat Papua. Perilaku elit politik juga menjadi andil dalam memperkeruh suasana di Papua dimana sangat minimnya energi yang disisakan oleh pusat sehingga terkesan memiliki dua muka untuk mengurus persoalan papua14. Ditambah lagi dengan kesan yang kuat dari perilaku elit yang menjadi pro-pusat pada saat menduduki jabatan dan menjadi cenderung separatis pada saat tidak memangku jabatan. Buruknya kondisi politik di Papua seperti dipaparkan di atas, semakin diperparah dengan masih terjadinya pelanggaran HAM. C. Faktor Sosial/Ekonomi: Ada tiga hal di sini yang secara sosial ekonomi dianggap menjadi kontributor terhadap semakin carut marutnya wajah konflik di tanah Papua yaitu: persoalan-persoalan ekonomi, sistem perekonomian yang diskriminatif, dan masalah dalam pembangunan ekonomi dan modernisasi. Akibatnya, adalah masyarakat Papua merasakan sebuah proses pemiskinan dan marginalisasi ekonomi secara terstruktur15. Sangat memprihatinkan, Papua kini masuk ke dalam daerah dengan indeks kemiskinan yang tinggi dan memiliki kesenjangan yang sangat tinggi dengan Jakarta. Disinyalir bahwa hampir separuh penduduk Papua berada dalam kubangan kemiskinan. Kemiskinan struktural ini terjadi karena kurangnya kesempatan orang-orang Papua untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan. Hal ini kemudian menghalangi mereka untuk memanfaatkan sumber ekonomi yang tersedia. Sebuah sumber menunjukkan bahwa terjadi ekstraksi sumber daya alam yang cukup besar dari pertambangan, penebangan kayu, perikanan dan pertambangan. Tidak adilnya pembagian kekayaan alam Papua ini akan tetap menjadi isu sentral dan pemicu konflik. Isu mengenai siapa yang menikmati pendapatan perusahaan tambang emas dan tembaga Grasberg Freeport sebesar 1,7 juta dolar per tahun menjadi contoh di sini16. Banjirnya pendatang dan mulai mendominasi ekonomi di Papua tentu saja menimbulkan protes karena masyarakat asli Papua mulai dikabuti rasa takut akan kehilangan penghidupan dan 11 Timo Kivimaki, 2006, Initiating a Peace Process in Papua: Actors, Issues, Process, and the Role of the International Community. Political Studies 25. East West Center, Washington. Hal. 12. 12 Pernyataan dari seorang informal leader yang tinggal di Papua, hasil wawancara penulis Maret, 2022. 13 BBC Indonesia, Janji Penyelesaian 11 Pelanggaran HAM di Papua. 19 Mei 2016. 14 Bandingkan misalnya dengan Amiruddin Al Rahab, Politik Muka Dua Jakarta Terhadap Papua, Suara Pembaruan 17 Februari 2006. 15 Lihat Poengky Indarti, Eksploitasi Sumberdaya Alam dan Represi di Papua. "Oase Gagasan Papua Damai: imparsial. 2012. 16 Yulia Sugandi, 2008. Analisis Konflik dan Rekomendasi Kebijakan Mengenai Papua, Jakarta, Friedrich Ebert Stiftung. Hal 11.
86 I Nyoman Sudira | Resolusi Konflik Sebagai Jalan Perdamaian Di Tanah Papua tumbuhnya keyakinan bahwa perlahan mereka bukan tuan rumah lagi di tanah kelahirannya. Lebih jauh lagi, masyarakat Papua merasa ter-deprivasi sebagai akibat penetrasi ekonomi kelompok pendatang diikuti dengan perbedaan ungkapan budaya, gaya hidup, gaya religiusitas, kedudukan, dan kekuasaan.17 Persoalan ekonomi juga dipicu dengan adanya eksploitasi yang dilakukan melalui investasi besar-besaran di mana para pejabat dan investor lebih menyukai emas, sawit dan kayu dari pada memperbaiki nasib orang asli Papua, akhirnya berujung pada marginalisasi dan pemiskinan masyarakat18. Kemudian kondisi sosial ekonomi dan politik di Papua tidak terbendung lagi, dan akhirnya berkembang mengarah kepada kondisi yang disebut sebagai api dalam sekam seperti kutipan di bawah: "Perkembangan politik di Papua saat ini, ibarat seperti "API DALAM SEKAM" yang mulai membakar masyarakat yang mengeksploitasi Papua secara politik, ekonomi, sosial dan budaya untuk kepentingan mereka. Baik itu yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Provinsi Papua, provinsi pemekaran Irian Jaya Barat, pemerintah kabupaten di seluruh Papua (lama maupun yang baru dimekarkan), investor, kelompok-kelompok perjuangan politik, militer, dan individu-individu yang melakukan provokasi terhadap rakyat19". akibat berbagai kelompok-kelompok kepentingan, 4. Faktor Persepsi/Budaya: Faktor budaya dan persepsi teridentifikasi menjadi sumber konflik internal yaitu diskriminasi budaya terhadap kelompok minoritas dan sejarah kelompok mereka dengan yang lainnya.20 Kurangnya penghormatan terhadap budaya Papua yang unik adalah masalah besar yang semakin mempertajam rasa teralienasi dan minoritas masyarakat Papua. Operasi Koteka yang dilaksanakan di Wamena pada akhir 70-an memaksa penduduk asli meninggalkan nilai-nilai tradisional mereka dan mengadaptasi cara hidup modern termasuk memakai pakaian ketimbang koteka adalah sebuah pemaksaan tanpa tujuan yang bermuara pada penghinaan identitas masyarakat lokal. Akhirnya yang dirasakan masyarakat Papua adalah apa yang selama ini mereka hargai dan lestarikan dalam kurun waktu yang sangat lama menjadi sesuatu yang tidak mendapatkan penghargaan atau menjadi tidak bernilai.21 Ketimpangan pembangunan, tersisih dari derasnya arus migran, serta adanya kontrol kekuasaan yang diikuti dengan kurang selarasnya kebijakan dengan budaya lokal, akhirnya melahirkan perasaan bahwa orang Papua menjadi asing di tanah sendiri. Kasus seperti: Freeport, MIFEE, dan kebebasan pers di tanah Papua, menjadi contoh betapa masih akutnya intimidasi dan diskriminasi yang dialami rakyat Papua22. Mereka pun berontak menuntut haknya seperti apa yang kini dielukan. 2. Faktor Pemicu 17 Lihat, Mangadar Situmorang, mewujudkan Dialog Untuk Penyelesaian Konflik Papua: Persoalan Sosial-Ekonomi. "Oase Gagasan Papua Damai: Imparsial. 2012. Bandingkan juga dengan Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Jayapura. "Membangun Budaya Damai dan Rekonsiliasi, Dasar Menangani Konflik di Papua". Refleksi, November. 2003. 18 Lihat Tanah Papua: Perjuangan yang Berlanjut Untuk Tanah dan Penghidupan. Buletin DTE, Edisi Khusus No. 88 - 90. Nov. 2011. 19 Arief setiyawan Situasi Sosial Politik di Papua: "Akibat Api dalam Sekam" Gubug Bambu, Diakses 20/2/2017. 20 Lihat misalnya Donald Rothchild dan Alexander J. Groth, 1995, Pathological Dimension of Domestic and International Ethnicity. Political Science Quarterly, vol. 110, No. 1 Spring. Hal. 69-82. 21 POKJA PAPUA, 2006, Inkonsistensi dan Separatisme Jakarta: Mengapa Tanah Papua Terus Bergolak. Jakarta PGRI. Hal.5. 22 Hari Pebriantok, Suburnya Diskriminasi di Tanah Papua, Suara Papua, 10 Mei 2017.
87 I Nyoman Sudira | Resolusi Konflik Sebagai Jalan Perdamaian Di Tanah Papua Selain empat faktor umum di atas, ada yang dinamakan faktor pemicu terjadinya konflik di tanah Papua, yakni leadership (kepemimpinan) dan bad neighbor (adanya pihak luar yang punya kepentingan dalam konflik). Persoalan kepemimpinan akan menjadi pemicu konflik pada saat empat kondisi umum berada pada tingkat yang akut. Inilah yang terjadi di Indonesia di akhir masa Orde Baru. Sejak bergulirnya reformasi, para pemimpin bangsa ini memang melakukan sesuatu terhadap persoalan yang terjadi di tanah Papua. Sebagai contoh, Presiden Habibie dengan pembentukan FORERI, Presiden Megawati dengan otonomi khusus dan pemekaran Papua, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan janji penyelesaian damai, adil, komprehensif, dan bisa dipertanggung jawabkan, pelaksanaan Otsus serta pembentukan UP4B. Akan tetapi, semua bentuk inisiatif dan kebijakan yang digelontorkan hanya mutakhir di dalam tataran ide namun sangat sulit diaplikasikan dan belum menuai perdamaian yang menjadi idaman seluruh bangsa ini. Secara sederhana, seorang pemimpin yang baik tidak akan pernah memendam, mengalihkan, apalagi menghindar dari konflik yang terjadi dalam masyarakat, melainkan harus menjadi inisiator terdepan dalam menggalang mekanisme resolusi demi terwujudnya perdamaian23. Dari segi bad neighbor, banyak konflik internal menjadi semakin serius karena ada kepentingan negara luar. Bisa dicatat di sini bahwa Amerika Serikat, Australia, dan kelompok negara- negara Melanesia punya potensi menjadi bad neighbor terhadap konflik di tanah Papua24. Perlu digaris bawahi juga bahwa butuh keseriusan untuk menyelesaikan persoalan di tanah Papua demi keutuhan bangsa ini, karena kekuatan eksternal yang memiliki visi dan misi berseberangan dengan visi keutuhan NKRI kini tetap harus diantisipasi. Itikad, Modalitas, dan Kesempatan untuk Penyelesaian Konflik di Tanah Papua Dalam kaitannya dengan kapasitas, niat, dan kesempatan, rasanya terlalu naif untuk mengatakan bahwa bangsa Indonesia (pemerintah) tidak memiliki kapasitas untuk mulai menapak jalan menuju penyelesaian konflik di tanah Papua. Pemerintah Indonesia diwarisi dua konflik dengan isu pemisahan yang sudah akut dan Panjang, yaitu Aceh dan Papua. Sebagai perbandingan, penyelesaian Aceh adalah sebuah jalan panjang dan berliku. The Cessation of Hostilities Agreement (CoHA) yang dinegosiasikan tahun 2002 dengan bantuan Henry Dunant Centre for Humanitarian Dialogue yang bermarkas di Jenewa tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Baru setelah bencana tsunami dan gempa bumi 2004, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan gerakan Aceh Merdeka (GAM) melaksanakan pembicaraan perdamaian di Helsinki. tersebut adalah ditandatanganinya perjanjian perdamaian dalam bentuk nota kesepakatan pada tahun 2005 yang akhirnya menjadi landasan untuk penyelesaian konflik dan terciptanya perdamaian di Aceh. Keberhasilan yang dicapai dalam menangani Aceh menjadi bukti nyata bahwa Indonesia memiliki kapasitas yang memadai dalam menyelesaikan konflik25. Semakin nyata keberhasilan yang dipanen di Aceh akan menjadi semakin kuat keyakinan akan kapasitas yang ada dan itikad baik untuk memberikan perhatian untuk kemudian merintis jalan bagi perdamaian di Papua. Masih mengenai itikad baik (goodwill), ini harus menjadi keputusan yang bulat bahwa pemerintah Indonesia akan menyelesaikan konflik Papua atas dasar niat yang tulus dan ikhlas dengan berani mengambil segala bentuk resiko demi perbaikan. Puncak dari pembicaraan perdamaian Tidak ada jalan yang lebih baik bagi pemerintah selain menunjukan pada publik bahwa pemerintah memang memiliki niat yang bulat untuk melakukan reformasi dan mengedepankan cara- 23 Lihat misalnya, R. Lord, 1977, Functional Leadership Behavior: Measurement and Relation to Social Power and Leadership Perceptions. Administrative Science Quarterly, 22. No1. 24 Michael E. Brown, 1996. The International Dimension of Internal Conflict, CSIA Studies in International Security. The MIT Press, Cambridge, London. Hal 9. 25 Lihat misalnya, Blair A. King. Peace in Papua: Widening a Window of Opportunity, Council of Foreign Relations Press. 2006.
88 I Nyoman Sudira | Resolusi Konflik Sebagai Jalan Perdamaian Di Tanah Papua cara demokratis dalam menangani persoalan bangsa ini, dengan menunjukan itikadnya yang benar untuk membongkar dan sekaligus menyelesaikan akar dari konflik yang sesungguhnya. Apabila ini dapat dikedepankan, maka akan sejalan dengan tuntutan publik yang sekarang menunggu adanya niat sejati pemerintah untuk berbenah dan sekaligus menghadiahkan aparat yang bersih dan hukum yang tegak serta adil bagi masyarakat Papua. Berkenaan dengan kesempatan, rasannya kesempatan tersebut kini ada di depan mata dan sangat terbuka bagi pemerintah untuk melakukan pembersihan diri. Reformasi total yang sudah diusung republik ini selama hampir dua dekade, menjadi landasan dan memberikan kesempatan penuh bagi pemerintah untuk berbenah. Jalan yang sudah dirintis mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla seharusnya dijadikan landasan pemerintah sekarang untuk maju ke depan dan merintis jalan untuk masalah Papua. Kemudian dengan memperhatikan ketidakberdayaan masyarakat maka niat untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang menguntungkan seluruh masyarakat kemudian mereformasi sepak terjang militer, polisi dan lembaga peradilan26, akan menjadi kesempatan emas bagi pemerintah untuk masuk dan membenahi persoalan di Papua. Lebih menjanjikan lagi, pemerintahan Joko Widodo populer di Papua, memenangi 70% suara rakyat dalam pemilihan presiden, memiliki kedekatan yang ditunjukkan melalui kunjungan-kunjungan yang dilakukan. Kemudian semakin dewasanya demokratisasi adalah kesempatan nyata untuk membuktikan bahwa konflik Papua bisa diselesaikan dengan cara-cara yang demokratis dan bisa dipertanggungjawabkan, kemudian bagaimana komitmen dibangun oleh semua pihak agar itikad menuju perdamaian Papua bisa dikedepankan. Mengenai kapasitas menuju resolusi, teks ini mengingatkan bahwa pemerintah Indonesia sudah membuktikan kapasitasnya dalam menyelesaikan konflik Aceh, sehingga menunjukan bahwa kapasitas dalam penyelesaian konflik Papua juga sudah ada. Apabila mengacu pada beberapa studi terdahulu tentang masa depan konflik Papua serta memperhatikan secara seksama itikad, kapasitas, dan kesempatan yang ada, nampaknya muara kesimpulan menuju pada pintu proses perdamaian di Papua akan terbuka sangat lebar. Simon Patrice Morin misalnya menegaskan, sebagai langkah awal pemerintah harus mendemonstrasikan niat politik dan kerendahan hati yang bersedia mengakui kesalahan masa lalu dan bekerja dengan keyakinan serta kebaikan untuk membayar segala kerugian27. Dialog sebagai Mekanisme Resolusi Konflik di Tanah Papua Dari pandangan resolusi konflik, dialog bukanlah sebuah konsep yang harus dipahami sebagai sesuatu yang kaku, melainkan dapat menjadi sebuah konsep yang dinamis dan bisa mengakomodasi tingkat kebutuhan pada saat diterapkan sebagai mekanisme dalam menuju resolusi konflik28. Dialog sebagai media atau cara untuk menghadirkan para pihak secara inklusif agar dapat saling memahami dan membahas berbagai isu secara komprehensif dalam konteks mewujudkan perdamaian di Papua, sebenarnya bukanlah sesuatu yang asing meskipun muncul dengan pemilihan istilah yang beragam. "Komunikasi Konstruktif" misalnya pernah menjadi wacana pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian dari Forum Akademisi Papua Damai (FAPD) dengan istilah yang diwacanakan yaitu "Consensus Building" (membangun konsensus). Jika istilah ini dikaitkan dengan persoalan Papua, intinya adalah bagaimana menghasilkan sebuah kesepakatan tentang persoalan di tanah Papua yang disetujui dan diterima secara bersama-sama 26 Simon, Patrice Morin, Democracy and Conflict Resolution: Solutions to Papua's Case. Paper dipresentasikan pada konferensi EU-Indonesia, "Pluralism and Democracy: Indonesian Perspective" Brussels, 7 December 2006. hal. 6-7. 27 Lihat kembali, Simon, Patrice Morin, 2006. Op.Cit. 28 Wilfried Graf and Gudrum Kramer, 2006. Conflict Transformation Through Dialogue: From Lederach 's Rediscovery of Freire Method to Galtung's Tranced Approach. Journal Für EntwicklungsPolitik. XXII 3 - 2006. S 55-83.
89 I Nyoman Sudira | Resolusi Konflik Sebagai Jalan Perdamaian Di Tanah Papua oleh semua pihak29. Pada era pemerintahan sekarang ini, meskipun belum ada istilah atau konsep yang akan dijadikan mekanisme dalam merespon persoalan Papua, akan tetapi tersirat jelas dalam Nawacita bahwa persoalan yang kini dialami oleh saudara kita yang ada di Papua harus mendapatkan penyelesaian. Karena hanya dengan menyelesaikan persoalan Papua-lah pemerintah akan bisa membuktikan prioritas sembilan agenda yang ada dalam Nawacita30. Untuk meretas jalan menuju resolusi konflik di tanah Papua, maka cara-cara yang ditempuh sudah selayaknya melalui cara yang bermartabat. Dari beragam mekanisme yang ada, maka dialog adalah yang selaras dengan ruh dalam Nawacita. Kemudian dialog juga akan mencerminkan mekanisme yang sesuai dengan jiwa bangsa karena selalu mengedepankan unsur perdamaian, dan pada saatnya pihak yang terlibat konflik akan sampai pada suatu pemahaman di mana perdamaian akan menjadi hasil yang diterima oleh semua pihak31. Dalam sisi yang lain, dialog menjadi sangat tepat dijadikan pilihan karena mengedepankan ketulusan dan tanpa paksaan, oleh karena itu proses pengambilan keputusan yang akan diambil adalah benar-benar ditangan pihak-pihak yang terlibat, kemudian dialog juga akan menempatkan pihak-pihak yang terlibat dalam tataran yang setara dan sederajat32. Perlu digaris bawahi disini bahwa kesetaraan dan kesederajatan disini yang dimaksud adalah dalam tatanan keterbukaan menyampaikan apa yang menjadi kepentingan dan tidak ada hubungannya dengan posisi.33 Ada dua esensi dari dialog yaitu percakapan dan jalan untuk berhubungan. Ini merupakan proses komunikasi di mana partisipan bisa mengatakan dan mendengar apa yang belum pernah mereka ucapkan dan dengar sebelumnya, mereka yang terlibat juga bisa menarik bahkan mengubah perkataannya. Pendekatan utama dialog adalah memfokuskan pada mendengarkan, mempelajari, dan meningkatkan rasa saling memahami34. Dialog harus dibedakan dengan bentuk komunikasi yang lainnya seperti mediasi, negosiasi, diskusi, dan debat. Dalam diskusi contohnya pihak yang terlibat akan saling mempersuasi antara satu dengan yang lainnya tentang kebenaran sebuah pandangan. Semua pihak akan membenarkan dan mempertahankan asumsi mereka dan dan meyakinkan yang lainnya bahwa pandangan merekalah yang paling benar. Dalam diskusi pihak yang berkonflik akan memiliki kecenderungan untuk saling bertahan dan bersifat reaktif. Sementara dialog, lebih menuju kepada bagaimana belajar dan menginformasikan bukan mempersuasi. Dia adalah percakapan yang dihidupkan oleh pencarian akan pemahaman bukan persetujuan atau solusi. Dengan kata lain dialog tidak menuju pada penentuan siapa yang kalah dan siapa yang menang35. Harus digaris bawahi bahwa dialog tidaklah memiliki tujuan pasti atau agenda yang sudah ditentukan, penekanan dialog bukanlah menyelesaikan perselisihan, akan tetapi lebih pada bagaimana meningkatkan jalan bagi pihak-pihak yang memiliki perbedaan dan pertentangan bisa berhubungan satu sama lain. Secara luas dialog memiliki tujuan menggali dengan rasa saling menghargai, dan membangkitkan percakapan-percakapan baru di mana isu-isu yang penting bisa mengemuka secara leluasa. Dengan demikian, dengan kondisi di mana pihak-pihak yang terlibat dalam 29 Dirujuk dari hasil: IMPARSIAL, Workshop, Forum Akademisi Papua Damai: Merumuskan Kebijakan Konstruktif dalam Upaya Penyelesaian Konflik Papua Menuju Papua Damai. Jakarta 1- 2 September 2016. 30 Bahasan yang lengkap mengenai Nawacita ini lihat misalnya: Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat Mandiri dan Berkepribadian. Visi Misi dan Program Aksi Jokowi Jusuf Kalla 2014. Jakarta, 2014. 31 Tim Kajian Papua LIPI, 2016. Press Release Dialog Nasional: Alternatif Penyelesaian Masalah Papua. Jakarta 14 Maret 2016. 32 J. Bercovitch 1999. Mediation and Negotiation Technique, dalam Encyclopedia of Violent Peace and Conflict. Vol. 2 San Diego, academic Press. Hal. 403-412. 33 Bandingkan misalnya dengan: Roger Fisher and William Ury, 1991. Getting to Yess: Negotiating an Agreement without giving in, Random House Business Books. 34 Lihat Misalnya Ximena Zuniga, Gretche E. Lopez, dan Kristie A. Ford. 2014. Editor. Intergroup Dialogue: Engaging Difference, Social Identity and Social Justice. Routledge, UK. 35 Kenneth N. Cisna dan Rob Anderson, Communication and Ground For Dialogue, dalam The Reach of Dialogue: Confirmation, Voice and Community. Kenneth N. Cisna, et.all. editor. Hampton Press. New Jersey. 1994. Hal. 14.
90 I Nyoman Sudira | Resolusi Konflik Sebagai Jalan Perdamaian Di Tanah Papua konflik akan sangat sulit untuk bisa sampai pada persetujuan antar yang satu dengan yang lainnya, maka melalui dialog akan sampai pada pemahaman pandangan yang dimiliki masing-masing36. Kunci utama mengapa dialog dijadikan pilihan karena akan membawa setiap pihak kepada eksistensi manusia yang sebenarnya, manusia dibekali dua mata, dua telinga dan satu mulut sebagai bekal kehidupan sosialnya. Ini menandakan bahwa kita semestinya harus lebih banyak melihat, mendengar dan kurangi berbicara. Sudah saatnya pemerintah pusat, masyarakat Papua dan semua pihak yang berkepentingan untuk duduk bersama mau dengan tulus memperhatikan, mendengarkan dengan empati inti persoalan sehingga bisa dipahami bersama. Melalui dialog, tugas utama pemerintah dan kelompok perjuangan Papua adalah bagaimana memberikan informasi. Hal ini terjawab melalui dialog di mana semua pihak bisa mendengarkan yang sebelumnya tidak pernah didengar dan terpikirkan. Kemudian pihak yang terlibat juga bisa menyampaikan sesuatu yang belum pernah bisa diutarakan sebelumnya. Dengan demikian akan ada kesadaran baru, yang akan semakin menemukan kesamaan pemahaman. Kebebasan dalam berbagi informasi dijamin karena dalam dialog dipastikan bahwa pihak yang terlibat berada dalam kesadaran penuh dalam kondisi tanpa tekanan dan tanpa paksaan sehingga segala hal yang ingin disampaikan adalah murni berasal dari ketulusan hati nurani mereka37. terhadap perjalanan konflik Papua, sebenarnya inisiatif untuk menggalang jalan damai di tanah Papua bukanlah barang baru. Tercatat sejak keruntuhan rezim Orde Baru 1998 serta dimulainya Rezim Reformasi, beragam inisiatif yang ditujukan untuk menyelesaikan konflik di tanah Papua mulai diusahakan. Belum adanya hasil yang memuaskan sesuai tujuan dari inisiatif yang pernah ada. dalam kaitannya dengan persoalan Papua disebabkan semata-mata karena apa yang terjadi sebenarnya bukanlah dialog yang sesungguhnya. Teks ini memberikan catatan bahwa jika dialog diadakan secara konsisten dengan format yang sesungguhnya maka kelemahan-kelemahan inisiatif perdamaian seperti yang pernah digagas semasa kepemimpinan sebelumnya tidak akan terjadi. Didirikannya Foreri (Forum Rekonsiliasi Rakyat Irian) untuk menyampaikan aspirasi rakyat Papua, dan melaksanakan dialog dengan pemerintah pusat pada bulan Februari 1999 merealisasikan pertemuan antara 100 pemuka Papua dan Presiden Habibie38. Kemudian pada era pemerintahan Gus Dur dengan prinsip pluralismenya melahirkan terbentuknya Presidium Dewan Papua (PDP) dengan Theys Eluay sebagai ketua39. Namun PDP tidak mampu mengelola momentum kepercayaan, yang terjadi PDP malah mendeklarasikan kemerdekaan Papua yang akhirnya tidak bisa diterima sama sekali oleh pemerintah Jakarta. Apabila kita berkaca Inisiatif juga terjadi pada era pemerintahan Megawati dengan dikeluarkannya Otonomi Khusus UU 21/2001 sebagai alternatif penyelesaian dengan cara-cara militer dan yang nantinya akan menjadi pendekatan konsiliasi bagi presiden. Ketika SBY dan Jusuf Kalla berkuasa, harapan akan adanya penyelesaian secara damai di tanah Papua kembali mendapatkan angin segar40, yang difokuskan pada penerapan Otonomi Khusus (OTSUS) secara konsisten, sebagai solusi yang adil komprehensif dan bisa dipertanggungjawabkan. Di awal pemerintahannya beberapa langkah positif berkenaan dengan pengimplementasian OTSUS dicapai termasuk pendirian Majelis Rakyat Papua (MRP), ada desentralisasi kekuasaan sejak 2004 di mana pemerintah mengembangkan wilayah kebijakan kecuali hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan, kebijakan fiskal dan keuangan, 36 Michelle Maiese, 2003. Dialogue, essay, bisa diunduh pada 37 Perhatikan, Negosiasi Noken Dialog untuk Papua Damai, Dialog dalam Resolusi Konflik. Tim Penyusun, Forum Akademisi untuk Papua Damai (FAPD), Jakarta, 2012. Tifa, imparsial. Bandingkan juga dengan: Latifah Anum Siregar dkk. 2013. Menuju Papua Tanah Damai: Perspektif Non Papua. Bab III. Pendekatan Dialog, Pendekatan yang Humanis. Jayapura, 2013, AIDP, JDP, Tifa. 38 Agus Alua, Dialog Nasional Papua dan Indonesia, 26 Februari 1999. Jayapura: STFT Fajar Timur. 2002. 39 A.A. Alua, 2000. Kongres Papua 2000. 29-Mei sampai 4 Juni. Jayapura. Sekretariat Presidium Dewan Papua. Biro Penelitian STFT. Fajar Timur. 40 Neles Tebay, Epilog Dialog Jakarta-Papua Demi Perdamaian. "Oase Gagasan Papua Damai: imparsial. 2012.
91 I Nyoman Sudira | Resolusi Konflik Sebagai Jalan Perdamaian Di Tanah Papua serta urusan keagamaan dan hukum. Namun dalam prakteknya, nilai dan semangat OTSUS mengalami perubahan dengan segala pertimbangan. Setelah dua dasawarsa berjalan, bagi kebanyakan rakyat di Papua serta pengamat, OTSUS pun dianggap belum menuai keberhasilan maksimal. Dari paparan di atas, memang ada komunikasi antara pemerintah dengan perwakilan Papua, akan tetapi sangat kentara bahwa apa yang sebenarnya terjadi adalah bukan dialog seperti apa yang dirasionalisasikan dalam teks ini. Yang terjadi hanyalah apa yang dalam bentuk komunikasi disebut sebagai diskusi. Pemerintah saat ini sangat memungkinkan untuk merealisasikan dialog damai untuk Papua. Pemerintahan Joko Widodo sangat populer di Papua, memenangi mayoritas pemilu di sana, ditambah dengan pernyataan yang disampaikan pada akhir 2015 bahwa Presiden siap untuk berdialog41. Kemudian iklim demokrasi yang semakin dewasa juga menjadi modal bagi penggalangan dialog damai untuk Papua. Tantangan dalam dialog sebagai jalan menuju penyelesaian konflik Papua akan selalu ada dan harus dihadapi oleh pemerintah, karena konflik Papua memang jauh lebih kompleks dibanding apa yang dihadapi pemerintah di Aceh misalnya. Untuk mengantisipasi hambatan dalam penginisiatif dialog, maka perlu diperhatikan beberapa hal di mana keberhasilan sebuah dialog bisa didesakkan. Dalam kaitanya dengan hal ini, Chris Mitchel memproposisikan tiga hal yang bisa dijadikan dasar penilaian bagi keberhasilan dialog yang dirancang: dampaknya bagi orang-orang yang terlibat, Output yang khususnya mengenai ide-ide, proposal, langkah-langkah praktis, dan dampak jangka panjang terhadap konflik secara keseluruhan.42. Mengenai yang pertama menjadi sangat penting untuk mewujudkan adanya perubahan-perubahan baik dalam sikap dan perilaku para aktor yang terlibat konflik di Papua. Idealnya di sini ada perubahan dari sikap dan perilaku yang tadinya berkonflik bergerak menuju apa yang dinamakan sikap dan perilaku kooperatif. Berkaitan dengan output, poin pentingnya adalah adanya pemikiran, penawaran, dan langkah nyata yang nantinya terkoordinasi dalam tujuan yang dicapai. Sejarah penyelesaian konflik melalui dialog dalam konflik internal memiliki catatan yang unik. Sampai pada masa Perang Dingin, dialog sebagai jalan penyelesaian konflik internal tidaklah sesukses kejadian dalam penyelesaian konflik internasional43. Akan tetapi fakta mengenai konflik internal terutama selepas Perang Dingin menunjukan bahwa selain tren konflik lebih mengambil bentuk internal, juga ada peningkatan yang luar biasa, dimana penyelesaian konflik-konflik internal melalui dialog mengalami peningkatan44. Saat ini, dialog sebagai mekanisme penyelesaian konflik diterapkan di Nepal, Burma, Tunisia, Mesir, Yaman, Libanon, Maroko dan Yordania, kemudian secara bertahap menunjukkan peningkatan di Libya, masyarakat Basque, dan Suriah.45 Penerapan mekanisme dialog dalam resolusi konflik di tanah Papua saat ini dirasa perlu diberi prioritas karena: 1. Perkembangan yang kini terjadi di Papua cenderung menuju semakin meningkatnya ancaman disintegrasi NKRI. Hal ini diindikasi dengan semakin meningkatnya disintegrasi yang tidak saja marak di perkotaan akan tetapi juga sudah sampai di pegunungan. 41 Executive Summary, op.cit. hal 41. 42 Christopher Mitchel, 1993, Problem Solving Exercises and Theories of Conflict Resolution, dalam Sandole dan Hugo Van Der Merwe, (editor), Conflict Resolution Theories and Practice: Integration and Application, Manchester University Press. Hal: 82. 43 Stephan John Stedman, Peacemaking in Civil Wars: International Mediation in Zimbabwe, 1974-1880. Boulder Colorado, Lein Reyner, 1991. hal. 4-9. Lihat Juga Paul Pilar, Negotiating Peace: war Termination as a Bargaining Process, Princeton University Press, 1983. hal 16-23. Perhatikan juga: Edwin Tambunan, Pengalaman Dialog Menuju Resolusi Konflik Di tiga Negara (Afrika Selatan, Inggris, Guatemala) Bab XVII, "Oase Gagasan Papua Damai: imparsial. 2012. 44 Peter Wallensteen, 2002, Op.Cit. hal. 80. 45 Ministry for Foreign Affairs of Finland, National Dialogue dan Internal Mediation Process, Conference on National Dialogue and Mediation Process. 2014
92 I Nyoman Sudira | Resolusi Konflik Sebagai Jalan Perdamaian Di Tanah Papua 2. Masih sangat lebarnya jurang perbedaan antara kesepahaman baik pada persepsi pemerintah pusat terhadap masyarakat, begitu juga sebaliknya persepsi masyarakat terhadap pemerintah, terutama mengenai inti persoalan yang terjadi di Papua. 3. Semakin berlarut-larutnya masalah Papua yang ditunjukkan dengan semakin kompleksnya isu yang menjadi dasar pertentangan, meluasnya kekerasan, sulitnya membentuk kebijakan yang tepat sasaran, dan semakin kuatnya internasionalisasi isu Papua. 4. Tidak terakomodasinya kebutuhan hakiki masyarakat Papua sebagai akibat metode penyelesaian masalah yang top-down46. Sesuai dengan tujuannya, dialog akan memperbaiki hubungan antara pemerintah pusat dengan masyarakat di tanah Papua. Karena dalam dialog nantinya akan melibatkan semua pihak yang berkepentingan demi tercapainya kesepahaman antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam pendekatan resolusi konflik ada pandangan bahwa konflik terjadi karena putusnya komunikasi. Hipotesisnya adalah: "di dalam konflik Papua, komunikasi antar pihak pasti terputus". Memang para pihak kenyataannya melakukan komunikasi, akan tetapi apapun bentuk komunikasi yang terjadi bukanlah komunikasi yang sebenarnya melainkan bentuk-bentuk penyerangan baik secara verbal maupun sikap bahkan bisa dalam bentuk kekerasan. Maka dari itu dengan pengaplikasian dialog, harapan sangat terbuka bahwa komunikasi yang tadinya terputus akan tersambung kembali. Suasana yang baru yang akan menuju kepada kesepahaman demi terciptanya perdamaian di tanah Papua. Catatan Penutup Resolusi konflik menawarkan pendekatan yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di tanah Papua melalui penyelesaian masalah yang konstruktif. Diharapkan melalui resolusi konflik, sumber utama konflik tanah Papua bisa ditemukan dan diselesaikan, kemudian perilaku dari pihak yang berkonflik (masyarakat Papua dan Pemerintah Pusat) tidak lagi saling berlawanan dengan kekerasan, tidak ada lagi sikap permusuhan, dan struktur konflik sudah mengalami perubahan. Resolusi konflik persoalan di tanah Papua akan mengalami transformasi di mana isu-isu yang tadinya menyulut konflik akan menjadi kesepakatan melalui keputusan yang memuaskan dan diterima semua pihak, berlaku dalam jangka yang panjang, produktif dalam membentuk hubungan positif, dan ada penanganan dimana konflik terselesaikan secara tuntas. Seperti sudah dipaparkan di atas, dengan pendekatan resolusi konflik kondisi kekerasan di tanah Papua akan ditransformasi menuju perdamaian, dengan menemukan sumber konflik yang utama, memanfaatkan segala kapasitas dan kesempatan, serta membangkitkan niat dari pihak yang terlibat dengan mengaplikasikan mekanisme terpilih (dialog). Penggalangan persiapan dan pengaplikasian dialog sebagai mekanisme menuju resolusi konflik di tanah Papua nantinya akan membutuhkan waktu, biaya, dan komitmen kita bersama. Segala pengorbanan dan kerja keras sebagai komitmen dalam mengaplikasikan resolusi konflik di tanah Papua, hasilnya tidak hanya sebanding namun bisa melebihi apa yang diharapkan. Jika konflik Papua terselesaikan, akan menciptakan kesadaran baru yang berlandaskan pada saling pemahaman, saling menyadari kekeliruan, dan hubungan masa depan yang semakin erat. 46 Workshop, FAPD, Bandung 10-11 Juli 2017, lihat juga Policy Brief Dialog Nasional Membangun Papua Damai. Jakarta LIPI, 2016.
93 I Nyoman Sudira | Resolusi Konflik Sebagai Jalan Perdamaian Di Tanah Papua Daftar Pustaka Amiruddin Al Rahab, 2010. Heboh Papua, Jakarta. Penerbit Komunitas Bambu. _________________, Politik Muka Dua Jakarta Terhadap Papua, Suara Pembaruan 17 Februari 2006. Agus Alua, Dialog Nasional Papua dan Indonesia, 26 Februari 1999. Jayapura: STFT Fajar Timur. 2002. _________, 2000. Kongres Papua 2000. 29-Mei sampai 4 Juni. Jayapura. Sekretariat Presidium Dewan Papua. Biro Penelitian STFT. Fajar Timur. Bercovitch J. 1999. Mediation and Negotiation Technique, in Encyclopedia of Violent Peace and Conflict. Vol. 2 San Diego, academic Press. Brown E. Michael, 1996. The International Dimension of Internal Conflict, CSIA Studies in International Security. The MIT Press, Cambridge, London. Burton, W. John. 1985. Conflict: Human Needs Theory. London: McMillan Press. Burton W. John. 1987. Resolving Deep Rooted Conflict. A Handbook. Lanham/Maryland: University Press of America. Chauvel Richard dan Ikrar Nusa Bakti, 2004. The Papuan Conflict: Jakarta's Perception and Policies. Policy Studies 5. Washington D.C. : East West Center Washington. Cisna N. Kenneth dan Rob Anderson, Communication and Ground For Dialogue, dalam The Reach of Dialogue: Confirmation, Voice and Community. Kenneth N. Cisna, et.all. editor. Hampton Press. New Jersey. 1994. Coser,Louis, 1965, The Function of Social Conflict, London, Rouledge and Kegan Paul. Executive Summary, Proses Perdamaian Politik Kaum Muda, dan Diaspora Papua. Updating Papua Road Map. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta 2016. Eckstein, Marry 1964. Editor, Internal War: Problem and Approaches, New York, Free Press. Folberg, Jay dan Alison Taylor, 1984. Mediation: A Comprehensive Guide to Resolving Conflicts Without Litigation. Jossey Bass Publisher, San Francisco, Wahington, London. Fisher, Roger and William Ury, 1991. Getting to Yess: Negotiating an Agreement without giving in, Random House Business Books. Gurr Ted Robert. 1970. Why Men Rebel. Princeton. New Jersey: Princeton University Press. Graf , Wilfried and Gudrum Kramer, 2006. Conflict Transformation Through Dialogue: From Lederach 's Rediscovery of Freire Method to Galtung's Tranced Approach. Journal Für EntwicklungsPolitik. XXII 3 - 2006. IMPARSIAL, "Oase Gagasan Papua Damai: imparsial. 2012. __________, Workshop, Forum Akademisi Papua Damai: Merumuskan Kebijakan Konstruktif dalam Upaya Penyelesaian Konflik Papua Menuju Papua Damai. Jakarta 1- 2 September 2016
94 I Nyoman Sudira | Resolusi Konflik Sebagai Jalan Perdamaian Di Tanah Papua Jack S. Levy. "International Sources of Interstate and Intrastate War." In Leashing the Dogs of War. Ed. Chester A. Crocker, Fen Olser Hampson, and Pamela Aall, Washington D.C.: United States Institute of Peace, (2007) John W. Burton. 1985. Conflict: Human Needs Theory. London: McMillan Press. Kriner Michael, 2011. Intra State Conflict Resolution: Case Study and Application for a Globalized World. Global Studies Student Paper. 4-1-2011. Providence College. King A. Blair, 2006. Peace in Papua Widening a Window of Opportunity. CSR No. 14. March, Washington D.C. Council on Foreign Relations. Kivimaki Timo, 2006. Initiating A Peace Process in Papua: Actors, Issues, Process, and The Role of International Community. Policy Studies, 25. East-West Center, Washington. King. A Blair, Peace in Papua: Widening a Window of Opportunity, Council of Foreign Relations Press. 2006. Lord,R. 1977, Functional Leadership Behavior: Measurement and Relation to Social Power and Leadership Perceptions. Administrative Science quarterly, 22. No1. Mayer Bernard, 2000. The Dynamics of Conflict Resolution: A Practitioner's Guide. San Francisco. Jossey Bass. A Wiley Company; Christopher Mitchel, 1993, Problem Solving Exercises and Theories of Conflict Resolution, Miall, Hugh, Oliver Ramsbotham, Tow Woodhouse. 1999, Contemporary Conflict Resolution. Polity Press, Cambridge, UK. Mitshell Christopher and Michael Banks, 1996, Handbook of Conflict Resolution Analytical Problem Solving Approach. The Continuum International Publishing Group. ________________. 1993, Problem Solving Exercises and Theories of Conflict Resolution, dalam Sandole dan Hugo Van Der Merwe, (editor), Conflict Resolution Theories and Practice: Integration and Application, Manchester University Press. Ministry for Foreign Affairs of Finland, National Dialogue dan Internal Mediation Process, Conference on National Dialogue and Mediation Process. 2014 Muridan Widjojo, 2009. (ed). Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present, and Securing the Future, Jakarta: LIPI, Yayasan Tifa dan Obor Indonesia. Meisse Michelle, 2003. Dialogue, essay, bisa diunduh pada Nino Viartasiwi, 2013. The Prospect of Mediation in West Papua-Indonesia Conflict Transformation. Article. Kokusai Teki, Ritsumeikan University. POKJA PAPUA, 2006, Inkonsistensi dan Separatisme Jakarta: Mengapa Tanah Papua Terus Bergolak. Jakarta PGRI Patrice, Simon, Morin, Democracy and Conflict Resolution: Solutions to Papua's Case. Paper dipresentasikan pada konferensi EU-Indonesia, "Pluralism and Democracy: Indonesian Perspective" Brussels, 7 December 2006.
95 I Nyoman Sudira | Resolusi Konflik Sebagai Jalan Perdamaian Di Tanah Papua Pilar, Paul. Negotiating Peace: War Termination as a Bargaining Process, Princeton University Press, 1983. Rothchild Donald dan Alexander J. Groth, 1995, Pathological Dimension of Domestic and International Ethnicity. Political Science Quarterly, vol. 110, No. 1 Spring. Hal. 69-82. Saltman Michael, 2002, Land and Territory, Oxford Berg. Sandole dan Hugo Van Der Merwe, (editor), Conflict Resolution Theories and Practice: Integration and Application, Manchester University Press Stalford John, 2003. The United Nations and the Indonesian Takeover of West Papua, 1962-1969. London Routledge Curzon. Stephan, John Stedman, Peacemaking in Civil Wars: International Mediation in Zimbabwe, 1974- 1880. Boulder Colorado, Lein Reyner, 1991. Sugandi, Yulia 2008. Analisis Konflik dan Rekomendasi Kebijakan Mengenai Papua, Jakarta, Friedrich Ebert Stiftung. Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Jayapura. "membangun Budaya Damai dan Rekonsiliasi, Dasar Menangani Konflik di Papua". Refleksi, November. 2003. Tebay, Neles 2009, Dialog Jakarta Papua: Sebuah Perspektif Papua. Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Papua.Tidwell C. Alan, 1998. Conflict Resolved?: A Critical Assessment of Conflict Resolution, London, New York: Pinter Books. Tim Kajian Papua LIPI, 2016. Press Release Dialog Nasional: Alternatif Penyelesaian Masalah Papua. Jakarta 14 Maret 2016. Tanah Papua: Perjuangan yang Berlanjut Untuk Tanah dan Penghidupan. Buletin DTE, Edisi Khusus No. 88 - 90. Nov. 2011. Zuniga Ximena, Gretche E. Lopez, dan Kristie A. Ford. 2014. Editor. Intergroup Dialogue: Engagging Difference, Social Identity and Social Justice. Routledge, UK.