EKSEKUTIF ISSN : 2337 - 5736 Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 3 Nomor 3 Tahun 2019 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi Promosi Jabatan dalam Meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Pemerintah Kota Kotamobagu Dadang Mokodongan1 Michael Mantiri2 Neni Kumayas3 Abstrak Mewujudkan tata pemerintahan yang baik adalah sebuah perjalanan panjang, yang sering terhalau dengan praktek perilaku birokrasi yang buruk seperti dalam sistem pengisian jabatan melalui promosi jabatan, tak terhidar dari tindakan pungutyan liar, suap, korupsi, kolusi, nepotisme dan sebagainya. Pengaruh selanjutnya kepada kinerja Aparatur Sipil Negara yang menjadi tidak baik, menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan terganggu. Bagaimana promosi jabatan dapat meningkatkan kinerja ASN, menjadi bahasan yang menarik dan penelitian ini melihat promosi jabatan dalam meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kota Kotamobagu. Hasil penelitian ini didapati bahwa promosi jabatan yang dilakukan di lingkungan pemerintah kota Kotamobagu pada tahun 2018 hingga sekarang, telah dilakukan beberapa promosi jabatan melalui mekanisme seleksi terbuka yang sesuai dengan peratutran yang berlaku, pertama dengan tahap awal uji kompetensi sangat selektif dari penulisan Makalah, wawancara dan asesmen oleh panitia seleksi. Maka yang di ambil berdasarkan kualitas atau kriteria-kriteria yang sudah ditentukan, pada keputusan terkahir pada Walikota Kotamobagu. Pengisian jabatan dengan kriteria yang ada, pada sebagian kalangan menilai telah berjalan dengan baik, tapi sebagian lagi menilai bahwa faktor subjektivitas walikota mempengaruhi proses promosi jabatan, sehingga adanya kedekatan kekerabatan, kedekatan kelompok, kedekatan politik, dan sebagainya telah turut andil dalam proses tersebut, meskipun mekanisme promosi jabatan dengan seleksi yang objektif berusaha dilakukan penyelenggaranya. Demikian hasil penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, yang menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, pengamatan, dan studi dokumen. Kata Kunci : Promosi Jabatan, Kinerja, Aparatur Sipil Negara (ASN). 1 Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat. 2 Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi. 3 Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi. Sekretariat: Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat. Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado 1
EKSEKUTIF ISSN : 2337 - 5736 Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 3 Nomor 3 Tahun 2019 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi Pendahuluan Pengisian jabatan Aparatur Sipil Negara juga terkait dengan promosi jabatan yang bermaksud memberi penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara atas dasar kinerja, prestasi, dan latar belakang lainnya. Bahwa promosi jabatan merupakan dalam mewujudkan apararur sipil negara yang berkualitas, sehingga setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara akan berlomba- lomba menata dirinya untuk bisa dirpomosikan ke level juabatan yang lebih di atas. bagian jabatan antara lain adalah penggunaan merit sistem, lelang jabatan, dan pengisian lowongan jabatan. Jadi ada berbagai macam cara promosi jabatan yang bisa lakukan untuk meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara. Dalam pasal 1 angka 5 UU Aparatur Sipil Negara menyatakan Manajemen bahwa adalah Aparatur pengelolaan Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk menghasilkan Pegawai ASN yang professional, memiliki nilai dasar, dari profesi, intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun yang dimaksud dengan Sistem Merit sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 UU Aparatur Sipil Negara yaitu kebijakan dan Manajemn Aparatur Sipil pada Negara kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Manajemen Aparatur Sipil Negara yang di dalamnya meliputi juga aspek pengadaan, pangkat dan jabatan serta promosi sebagaimana diatur dalam Pasal 51 UU Aparatur Pendekatan promosi Sipil Negara etika bebas yang berdasarkan Sipil Negara harus berdasarkan Sistem Merit. yang telah dilakukan pemerintah Kota Kotamobagu yang melaksanakan jabatan melalui mekanisme promosi tertutup maupun mekanisme seleksi terbuka untuk mengisi beberapa jabatan yang lowong. Promosi jabatan yang bermaksud meningkatkan profesionalisme aparatur sipil negara, dalam hal lain terdapat permasalahan promosi jabatan yang tidak berdasarkan kemampuan dan kecakapan pegawai aparatur Sipil Negara sendiri. Terkadang promosi jabatan bisa berlatar belakang kepentingan politik, adanya nepotisme dan lain sebagainya sebagai hal yang buruk dalam promosi jabatan. Menjadi pertanyaan, apakah promosi jabatan di lingkungan pemerintah Kota Kotamobagu dapat meningkatkan kinerja ASNnya Negara Demikian pula oleh untuk itu telah mengamanatkan pola manajemen karir dilaksanakan dengan promosi dan Seleksi terbuka. implementasi dengan Diharapkan kebijakan jabatan pemerintahan sebagai amanat rakyat dapat diemban oleh ASN yang memiliki kompetensi dan profesionalitas yang baik sekaligus memiliki integritas dan moralitas yang baik pula. Promosi jabatan menjadi saran peningkatan status dari Aparatur Sipil Negara atau ASN yang secara mandiri mengembangkan segala sumer posisi untuk menduduki dayanya jabatan dalam tertentu pemerintahan. Aparatur Sipil Negara termotivasi untuk meningkatkan status mereka, secara terbuka yang artinya siapa saja bisa untuk mengikuti terbuka berupaya mendapati sebuah jabatan. Dimana dahulunya tidak dilakukan dengan seleksi terbuka atau melakukan ini sebuah karena dilakukan seleksi Sekretariat: Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat. Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado 2
EKSEKUTIF ISSN : 2337 - 5736 Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 3 Nomor 3 Tahun 2019 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi sehingga pengisian lelang jabatan lowongan-lowongan pemerintahan hanya semata penilaian sepihak dari para atasan atau pejabat yang menentukan pengisian lowongan jabatan. jabatan, Tinjauan Pustaka Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi jabatan tugas dalam suatu pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya berdasarkan peraturan perundang- undangan. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk pemerintahan jabatan menduduki (Djatmika dan Marsono, 1995) a. Pengertian Pegawai Negeri Sipil Logemann dengan menggunakan bersifat materiil kriteria mencermati hubungan antara Pegawai Negeri dengan memberikan pengertian Pegawai Negeri setiap pejabat yang mempunyai hubungan dinas dengan negara. Pegawai Negeri Sipil, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia , ""Pegawai"" berarti ""orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya) sedangkan ""Negeri" berarti negara atau pemerintah. Jadi Pegawai pegawai pemerintah dan digaji yang Negeri Sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau negara. Sedangkan menurut Mahfud MD pengertian pegawai negeri dalam buku Hukum Kepegawaian, terbagi dalam dua bagian yaitu pengertian stipulatif dan pengertian ekstensif. a. Pengertian Stipulatif Pengertian Stipulatif berlaku dalam pelaksanaan peraturan- semua peraturan-peraturan kepegawaian, dan pada umumnya dalam pelaksanaan semua peraturan perundang-undangan, kecuali diberikan definisi lain. b. Pegawai Negeri berkaitan dengan stipulatif, ada beberapa pengertian golongan yang sebenarnya bukan Pegawai Negeri menurut Undang- undang Nomor 43 Tahun 2009. Hal tersebut dalam hal tertentu dianggap sebagai dan diperlakukan sama dengan Pegawai Negeri, artinya disamping pengertian stipulatif ada pengertian yang hanya berlaku pada hal-hal tertentu. Peraturan Ketentuan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang pembatasan kegiatan Pegawai Negeri dalam usaha swasta. Pengertian merupakan stipulatif dan ekstensif dari penjabaran keberadaan Pegawai Negeri Sipil dalam hukum Pengertian tersebut terbagi dalam bentuk dan format yang berbeda, namun pada akhirnya dapat menjelaskan maksud pemerintah, dalam memposisikan penyelenggara negara dalam sistem hukum yang ada, karena pada dasarnya jabatan negeri akan selalu berkaitan dengan penyelenggara negara yaitu Pegawai Negeri Sipil. Berkaitan dengan pengertian atau seseorang dapat disebut Pegawai Negeri apabila memenuhi beberapa unsur yaitu: Pengertian ekstensif atas maksud kepegawaian. Pegawai Negeri Sekretariat: Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat. Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado 3
EKSEKUTIF ISSN : 2337 - 5736 Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 3 Nomor 3 Tahun 2019 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi a.Memenuhi syarat-syarat yang ditentukan b.Diangkat oleh pejabat yang berwenang c.Diserahi tugas dalam jabatan suatu negeri d.Digaji menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku Secara etimologi, kata jabatan berasal dari kata dasar "jabat" yang ditambah yang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai "pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi yang berkenaan dengan pangkat kedudukan". dan Poerwasunata,(2003).Pengertian jabatan yang dapat ditarik dari Penjelasan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (selanjutnya disebut UU No 43 Tahun 1999). Dalam Pasal 1 ayat (3) dijelaskan bahwa "Jabatan negeri adalah jabatan dalam bidang esekutif yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, termasuk di dalamnya jabatan dalam kesekretariatan lembaga tertinggi atau kepaniteraan tinggi pengadilan".Untuk mengetahui pengertian yang lebih luas mengenai jabatan, dalam kamus jabatan nasional perlu dikemukakan istilah-istilah yang penjelasan ikut ialah yaitu:Unsur komponen suatu pekerjaan,misalnya memutar, menarik, menggosok, dan mengangkat.Tugas atau task, ialah sekumpulan unsur yang merupakan usaha pokok yang dikerjakan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan alat kerja dan dalam tertentu. Pekerjaan kondisi atau sekumpulan adalah kedudukan yang memiliki persamaan imbuhan an, negara, dan memberikan atau yang elemen, terkecil karyawan dalam tugas-tuigas pokoknya dan berada dalam satu unit organisasi. Jabatan adalah sekumpulan pekerjaan yang berisi tugas-tugas pokok yang mempunyai telah sesuai persamaan, dan yang dengan satuan organisasi.Selanjutnya dalamUtrecht, menurut Logeman jabatan (2017) menetapkan bahwa adalah : "...lingkungan kerja awet dan digaris-batasi, dan yang disediakan untuk pemangku jabatan yang ditunjuk dan disediakan untuk diwakili oleh mereka sebagai pribadi. Dalam sifat pembentukan hal ini harus dinyatakan dengan jelas." Dari pengertian di atas, Logemann menghendaki suatu kepastian dan kontinuitas pada suatu jabatan supaya organisasi dalam berfungsi dengan baik. Jabatan dijalankan oleh pribadi sebagai wakil dalam kedudukan demikian dan berbuat atas nama jabatan, yang disebut pemangku jabatan jabatan. Apakah pemangku berwenang mewakilkan jabatan lain? Logemann orang kepada menjawabnya bahwa "dalam hal ini perlu ditempatkan pengganti yang diangkat untuk mewakili jabatan itu bawah dengan pimpinan pemangku jabatan". Inilah yang menurut Logemann disebut dengan pemangku jamak. Karena ada pertalian antar jabat-jabatan seperti itu, tampak suatu kelompok sebagai satu kesatuan. Selanjutnya dikutip dari Utrecht menyatakan bahwa: suatu tetap yang lingkungan pekerjaan diadakan guna (kepentingan negara kepentingan umum). Tiap jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi, yang diberi nama Negara." atau occupation ditempati oleh sepenuhnya di sebagai ialah "Jabatan dan dilakukan jabatan job, Sekretariat: Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat. Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado 4
EKSEKUTIF ISSN : 2337 - 5736 Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 3 Nomor 3 Tahun 2019 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi Yang dimaksud dengan lingkungan tetap ialah suatu lingkungan pekerjaan yang dapat sebanyak-banyaknya dinyatakan dengan tepat, teliti dan bersifat duurzaam. Jabatan itu subyek hukum, yakni pendukung hak dan kewajiban (suatu personifikasi), maka dengan sendirinya jabatan itu dapat hukum. melakukan Perbuatan hukum itu dapat diatur baik hukum hukum publik maupun privat.Dengan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pejabat adalah seseorang yang mengemban jabatan di suatu instansi atau bidang tertentu yang mempunyai kewenangan atas apa yang dilakukannya.Pada dasarnya setiap pegawai mempunyai direkrut karena mereka jabatan untuk kebutuhan berdasarkan melaksanakan tugas dan fungsi yang ada dalam organisasiAdanya Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (kecakapan pegawai) dari masing-masing pegawai terpelihara dengan baik dan yang terus-menerus. adanya Dengan penilaian pekerjaan ini dapat diketahui sifat, kecakapan, disiplin, tentang prestasi kerja, dan lain-lain dari masing-masing pegawai.Pengisian jabatan negara dapat dilakukan dengan metode dan/atau pemilihan pengangkatan pejabat negara secara perorangan maupun berkelompok dengan lembaga di tempat mereka bertugas, baik dalam lembaga negara maupun lembaga pemerintahan, baik pusat maupun pada pemerintah (Kansil, 2005).Pemilihan, dalam arti seleksi, berlangsung untuk pejabat mana pun dalam proses mendapatkan seseorang atau yang dikehendaki selanjutnya untuk diproses sampai yang bersangkutan diberi tugas tetap atau diangkat pada perbuatan pemerintah daerah. sekelompok orang Proses tertentu. suatu itu berlangsung dengan pemilihan beragam cara, sehingga hasil akhir pula pemilihan kualitasnya.Ada yang sangat pendek dan bahkan bersifat serta banyak pertimbangan-pertimbangan. karena Pertimbangannya mungkin sudah kenal baik sejak lama, atau memang hubungan keluarga, sehingga terpaksa tutup mata kekurangan- walaupun kekurangan pada yang dipilih. Tiba di mata dikedipkan, tiba di perut dikempiskan, demikian kata pepatah lama. Pepatah yang kurang atau tidak mengindahkan objektivitas.Ada proses pemilihan yang panjang dan bahkan dirasakan sangat berbelit-belit. Namun proses yang demikian ini belum tentu menjamin kebenaran, keadilan, dan objektivitas sehingga diperoleh hasil yang berkualitas. Ini pun belum tentu menghasilkan seperti yang disyaratkan itu. Seringkali panjangnya proses itu kekurangan- justru kekurangan dari proses, maupun yang diproses, sehingga tidak banyak orang yang mengetahui kelemahan proses itu. jabatan itupun beragam pemilihan merta tanpa karena ada terdapat menutupi jabatan merupakan bentuk kepercayaan dan pengakuan instansi atas kemampuan serta kecakapan pegawai. Promosi dilakukan dapat dengan tujuan untuk memperkuat kerjasama antar pegawai. Pemberian Promosi Jabatan oleh organisasi atau instansi bentuk penghargaan atau "reward" yang pegawai kepada diberikan dan sebagaibentuk kemampuan pengakuan mengenai untuk serta lebih menduduki suatu jabatan yang Promosi organisasi atau jabatan adalah sebuah kepercayaan kecakapan pegawai Sekretariat: Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat. Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado 5
EKSEKUTIF ISSN : 2337 - 5736 Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 3 Nomor 3 Tahun 2019 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi tinggi. Berikut pengertin promosi jabatan menurut para ahli: Menurut Hasibuan (2013:108) menyatakan: "promosi jabatan berarti perpindahan yang memperbesar wewenang dan tanggung jawab ke yang lebih tinggi di dalam suatu organisasi yang diikuti dengan kewajiban, hak, status, dan penghasilan yang lebih besar". Metode Penelitian ini menggunakan kualitatif. pendekatan perspektif Menurut Denzin dan Lincoln (dalam Moleong 2006:5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian alamiah, yang menggunakan dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sejalan dengan tersebut, Kirk dan Miller definisi 2006:4) (dalam mendefinisikan penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara dari fundamental pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya dalam peristilahannya. adalah Promosi Fokus Jabatan dalam Meningkatkan Kinerja (ASN) di Aparatur Sipil Negara Kotamobagu. Pemerintah Informan yang orang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, ia harus mempunyai banyak latar penelitian. Oleh karena itu seorang informan harus benar-benar tahu atau pelaku yang terlibat langsung dengan Penelitian latar Moleong bahwa bergantung maupun penelitian Kota adalah pengalaman tentang penelitian. Memilih permasalahan dilihat seorang kompetensinya bukan hanya sekedar untuk menghadirkannya (Moleong 2006:132). informan harus Hasil Penelitian Reformasi birokrasi dalam bidang Indonesia tata merupakan sebuah keharusan, dimana tata kepegawaian yang selama ini berjalan di Indonesia sangat rentang dengan hal-hal yang menuju pada praktik korupsi, kolusi dan nepotisme karena kurangnya transparansi terhadap publik mengenai kinerja para aparatur sipil negara dan juga kenyataan kinerja kepegawaian saat ini yang banyak menuai kritik karena dianggap tidak mampu menjalankan fungsinya dengan optimal dan jauh dari nilai-nilai tata kelola baik. Reformasi birokrasi kemudian menjadi penting mengingat birokrasi pemerintah yang memiliki pelayanan terhadap masyarakat adalah salah satu aspek penting dalam mewujudkan apa yang dicita-citakan sebagai tata kelola pemerintahan yang baik. Aparatur Sipil Negara dalam hal ini pejabat birokrasi tertentu yang menjadi tulang punggung pemerintahan baik di pusat maupun daerah sejatinya diisi oleh orang- orang yang memiliki kapabilitas tinggi dalam agar bidangnya program yang dijalankan oleh pemerintah dapat terlaksana dengan baik. Salah satu permasalahan dalam kepegawaian yang menjadi sorotan utama saat ini, yakni menyangkut proses rekrutmen pegawai atau pengisian jabatan pegawai/pejabat pemerintahan yang tidak transparan dan menggunakan cenderung mekanisme pengisian jabatan secara tertutup sehingga menimbulkan banyak kepegawaian di pemerintahan yang fungsi masing-masing pembangunan masih Sekretariat: Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat. Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado 6
EKSEKUTIF ISSN : 2337 - 5736 Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 3 Nomor 3 Tahun 2019 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi permasalahan dan menjadi sorotan publik karena membatasi munculnya pejabat-pejabat yang kreatif dan cerdas dengan komitmen yang tinggi. Seleksi cenderung mengutamakan tertutup kepada kepatuhan kedekatan pimpinan, syarat-syarat kualifikasi yang rasional. Akibatnya, muncul praktik mafia pejabat dan jaringan informal dalam birokrasi yang menghambat gagasan- gagasan yang inovatif dan reformis didalam suatu lembaga pemerintahan. dan bukan Sebelum berlakunya UU ASN pengisian pemerintahan dilakukan melalui mekanisme seleksi tertutup yang dalam pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 100 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural. Namun pada kenyataannya mekanisme tersebut masih menimbulkan keraguan akan pengisian keefektifan mekanisme jabatan dalam kenyataannya lebih mengutamakan aspek politis pengangkatan pejabat itu saja, namun mengenyampingkan aspek kualitas dan kualifikasi yang diperlukan untuk mengisi suatu jabatan struktural. Maka kemudian banyak dijumpai pejabat-pejabat yang menempati suatu jabatan struktural yang tidak sesuai dengan kualifikasinya, yang pada akhirnya akan memperburuk kinerja dari tersebut. Berdasarkan Undang-Undang No. 5 (3) Tahun 2014 Pasal 108 ayat menentukan bahwa pengisian jabatan pimpinan harus memperhatikan syarat Kompetensi, Kualifikasi, Kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jabatan, integritas serta persyaratan jabatan lain, syarat inilah kemudian yang diharapkan untuk Undang-Undang jabatan tahun 2000 tersebut, karena pejabat instansi tinggi pratama jejak mewujudkan Aparatur Sipil Negara dan yang erintegritas. Undang-Undang ASN mengamanatkan diterapkannya sistem merit dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan kualifikasi, pada kompetensi, dan kinerja, secara terbuka dan wajar dengan tidak membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul jenis kelamin, status pernikahan, umur dan kondisi fisik. Sistem merit memiliki 9 prinsip, salah satu yang berkaitan dengan seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama yaitu, Melakukan rekrutmen dengan seleksi (ability), berdasarkan dan pengetahuan melalui keterampilan kompetensi secara terbuka dan adil. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Anwar, Pada lingkup Kotamobagu Kota pemerintahan sebagai penelitian penulis, sebelum berlakunya Undang-Undang ASN masih menggunakan mekanisme seleksi tertutup untuk melakukan pengisian pemerintahan. Dimana pelaksanaannya diawali dengan tahap pengumuman informasi jabatan untuk kosong. Kemudian yang melakukan ini, pengisian dirampungkanlah daftar nama calon pejabat, yang terdiri dari calon yang merupakan usulan dari pejabat atasan dan calon yang bersifat non-usulan. professional, netral, kemampuan (knowledge), (skills) lokasi jabatan jabatan Setelah daftar nama calon pejabat tersebut dirampungkan, maka Biro Kepegawaian mengadakan pemeriksaan mengenai persyaratan jabatan dan dituangkan dalam bentuk bahan rapat Baperjakat Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan). Selanjutnya, Baperjakat mengadakan rapat untuk lain masalah membahas (Badan ASN antara Sekretariat: Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat. Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado 7
EKSEKUTIF ISSN : 2337 - 5736 Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 3 Nomor 3 Tahun 2019 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi senioritas kompetensi, jabatan, dan pangkat, usia, diklat pengalaman yang dimiliki. Hasil rapat tersebut kemudian disampaikan dan dipresentasikan oleh sekretaris daerah atau kepala Biro Pertimbangan untuk dimintakan persetujuannya. Hasil Baperjakat yang telah disampaikan dan dipresentasikan kepada kepala daerah kembali (Bupati/Walikota), Kepegawaian kepada dengan disetujui keputusan dibuat selanjutnya pengangkatan, sedangkan yang ada catatan atau koreksi dibahas kembali dalam rapat Baperjakat. konduite, turun Sekda/Biro catatan yang berlakunya Undang- Undang ASN pelaksanaan pengisian jabatan kemudian berubah menjadi pengisian jabatan atau promosi jabatan melalui Lelang Jabatan sesuai dalam Undang-Undang ASN. Pemerintah Kota telah melaksanakan Kotamobagu ketentuan tersebut dalam Pengisian Jabatan pada Tahun 2015 untuk mengisi 4 (empat) jabatan yang lowong diantaranya, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral. Berdasarkan data-data yang penulis peroleh dari hasil wawancara maupun lainnya penulis pengumpulan data sederhana memaparkan Promosi mekanisme Jabatan jabatan di Kota Kotamobagu pemerintah melalui pemaparan sebagai berikut. Adapun pelaksanaannya dilakukan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kota Kotamobagu, panitia seleksi (PANSEL) terdiri dari berbagai unsur pemerintahan dan beerbagai unsur lainnya. Dalam melaksanakan seleksi Setelah pemerintahan yang diamanatkan secara pelaksanaan dalam pengisian dalam jabatan pemerintahan pansel dibantu Tim Penilai Kompetensi (Assessor). jabatan dengan Pelaksanaan seleksi melibatkan pihak dari luar unsur pemerintahan Kotamobagu Kota menjadikan dapat diharapkan pelaksanaan seleksi jabatan ini sebagai sebuah proses seleksi yang dapat benar- benar menghasilkan keputusan yang sesuai dengan mengedepankan kompetensi dan kemampuan calon pejabat. seleksi terbentuk panitia seleksi melakukan koordinasi dengan Komite Aparatur tentang Sipil perencanaan susunan Setelah anggota mendapatkan rekomendasi dari KASN untuk melaksanakan proses seleksi dilakukan pengumuman pelaksanaan seleksi jabatan dengan surat edaran Pansel melalui media Koran, TV, Radio, Media Papan tempat-tempat di pengumuman strategis, dikirimkan kepada seluruh SKPD lingkup pemerintah daerah Kota serta melalui website Kotamobagu resmi Badan Kepegawaian Daerah Kota Jabatan Kotamobagu. merupakan dimiliki perusahaan pada umumnya yaitu going concern dan profit motif maka unsur produktivitas kerja yang harus dapat dicapai oleh setiap individu yang ada di dalam perusahaan adalah produktivitas yang maksimal. Hal ini memberikan pengertian bahwa manajemen harus para selalu mampu mendorong karyawannya untuk bekerja dengan baik dan lebih baik dari sebelumnya, serta memberikan kepastian kepada mereka promosi jabatan yang lebih tinggi bagi yang mampu memberikan kontribusi prestasi lebih bagi perusahaan. Promosi jabatan di sini akan berarti perluasan dari tugas, wewenang dan tanggung Setelah panitia Negara (KASN) dan seleksi. seleksi Panitia online, Promosi prinsip yang Sekretariat: Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat. Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado 8
EKSEKUTIF ISSN : 2337 - 5736 Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 3 Nomor 3 Tahun 2019 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi jawab yang bersangkutan sebelumnya, sekaligus peningkatan kesejahteraan bagi yang menerimanya. Promosi mempunyai karena merupakan bukti pengukuhan terhadap prestasinya. Dengan promosi jabatan bagi pegawai yang mempunyai prestasi yang tinggi, akan dapat ditingkatkan dengan jabatannya kemampuannya. nilai sendiri sesuai Kinerja merupakan hasil kerja individu atau kelompok dalam suatu untuk rangka organisasi tujuan organisasi dalam mencapai periode tertentu dan nantinya akan dijadikan dasar penilaian atas tercapai atau tidaknya target dan tujuan dalam organisasi tersebut. Kinerja pegawai Pemerintah Kota Kotamobagu. dalam Pengertian Promosi Jabatan yaitu Sehubungan dengan prinsip yang dimiliki perusahaan pada umumnya yaitu going concern dan profit motif maka unsur produktifitas kerja yang harus dapat dicapai oleh setiap individu yang ada didalam perusahaan adalah produktifitas yang maksimal. Hal ini memberikan bahwa manajemen selalu mampu mendorong para karyawannya untuk bekerja dengan baik dan lebih baik dari sebelumnya, memberikan serta kepastian kepada mereka promosi jabatan yang lebih tinggi bagi yang mampu memberikan kontribusi prestasi lebih bagi perusahaan. Promosi jabatan merupakan tugas, perluasan wewenang dan tanggung jawab yang bersangkutan sekaligus peningkatan kesejahteraan bagi yang menerimanya. Promosi mempunyai nilai sendiri karena merupakan bukti pengukuhan prestasinya. terhadap Sehingga, dengan promosi jabatan bagi pegawai yang mempunyai prestasi yang ditingkatkan dapat tinggi, pengertian harus dari sebelumnya, dengan jabatannya yang kemampuannya. mempengaruhi promosi jabatan yaitu : kepercayaan, keadilan, dan Formasi. sesuai Faktor Kesimpulan Berdasarkan hasil pembahasan di atas, mengenai pengaruh promosi ASN jabatan Pemerintah Kota Kotamobagu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Hasil penelitian dan data yang telah diolah, maka dapat disimpulkan jabatan bahwa promosi berpengaruh terhadap kinerja ASN Pemerintah Kota Kotamobagu. terhadap kinerja positif 2. Mekanisme jabatan pemerintahan melalui Promosi dengan dimulai Jabatan membentuk panitia seleksi, panitia seleksi melaksanakan seleksi dengan dibantu oleh tim penilai independen. yang kompetensi Setelah terbentuk panitia seleksi maka panitia seleksi melakukan koordinasi dengan komisi aparatur sipil negara. Selanjutnya untuk tata cara pelaksanaan, diawali dengan melakukan pengumuman seleksi jabatan pemerintahan pengisian beserta tahapan pelaksanaan dan persyaratan pendaftaran. Kemudian dilakukan berkas administrasi pendaftaran peserta dan hasilnya diumumkan untuk seleksi kemudian wawancara dan kompetensi masing-masing calon. 3 calon dengan nilai tertinggi dinyatakan lulus seleksi, Hasil penilaian beserta peringkatnya disampaikan oleh Panitia Seleksi kepada pejabat pembina untuk memilih 1 nama calon pejabat juga kepada KASN. diberitahukan pengisian seleksi dilakukan kepegawaian akan Sekretariat: Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat. Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado 9
EKSEKUTIF ISSN : 2337 - 5736 Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 3 Nomor 3 Tahun 2019 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi Panitia Seleksi mengumumkan hasil dari setiap tahap seleksi secara terbuka. 3. Hasil penelitian dan data yang telah diolah, maka dapat disimpulkan pada promosi bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Kotamobagu sesuai, artinya pegawai cukup Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Kotamobagu menginginkan promosi jabatan. Beberapa hal yang jabatan menyebabkan pegawai yang diharapkan adalah pimpinan dan pegawai lain belum sesuai pengalaman sepenuhnya adanya promosi jabatan Pegawai di Pemerintah Kota Kotamobagu. 4. Data yang diperoleh dari informan yang berkaitan dengan promosi jabatan Pegawai Aparatur Sipil Pemerintah Kota Negara di terdapat masih Kotamobagu beberapa hal yang menyebabkan kinerja pegawai belum mencapai diharapkan dengan diantaranya adalah kuantitas hasil kerja pegawai yang masih kurang dan kemampuan pegawai untuk melaksanakan tugas kantor belum maksimal. yang apa saran kinerja terhadap jabatan secara dilakukan 3. Hasil penelitian dan data yang telah diolah, maka dapat disimpulkan pada promosi bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Kotamobagu sesuai, artinya pegawai cukup Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Kotamobagu menginginkan promosi jabatan. Beberapa hal yang jabatan menyebabkan pegawai yang diharapkan adalah pimpinan dan pegawai lain belum sesuai pengalaman sepenuhnya adanya promosi jabatan Pegawai di Pemerintah Kota Kotamobagu. 4. Data yang diperoleh dari informan yang berkaitan dengan promosi jabatan Pegawai Aparatur Sipil Pemerintah Kota Negara di terdapat masih Kotamobagu beberapa hal yang menyebabkan kinerja pegawai belum mencapai diharapkan dengan diantaranya adalah kuantitas hasil kerja pegawai yang masih kurang dan kemampuan pegawai untuk melaksanakan tugas kantor belum maksimal. yang apa saran kinerja terhadap jabatan secara dilakukan 3. Hasil penelitian dan data yang telah diolah, maka dapat disimpulkan pada promosi bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Kotamobagu sesuai, artinya pegawai cukup Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Kotamobagu menginginkan promosi jabatan. Beberapa hal yang jabatan menyebabkan pegawai yang diharapkan adalah pimpinan dan pegawai lain belum sesuai pengalaman sepenuhnya adanya promosi jabatan Pegawai di Pemerintah Kota Kotamobagu. 4. Data yang diperoleh dari informan yang berkaitan dengan promosi jabatan Pegawai Aparatur Sipil Pemerintah Kota Negara di terdapat masih Kotamobagu beberapa hal yang menyebabkan kinerja pegawai belum mencapai diharapkan dengan diantaranya adalah kuantitas hasil kerja pegawai yang masih kurang dan kemampuan pegawai untuk melaksanakan tugas kantor belum maksimal. yang apa saran kinerja terhadap jabatan secara dilakukan jabatan promosi belum seperti diantaranya pengisian yang mengutamakan sistem merit. Selain itu, potensi adanya politik kekerabatan dan praktek praktek nepotisme dalam jabatan pengisan proses pemerintahan jabatan dapat mengurangi 2. Perlu dibuat peraturan pelaksanaan dengan mengatur tata cara pengisian jabatan pemerintahan untuk jabatan administrator dan jabatan pengawas dengan melakukan perbaikan dari kekurangan apa pengisian jabatan tinggi yang telah sehingga dilakukan kedepan sistem pengisian jabatan pemerintahan dapat dilaksanakan dengan baik karena memiliki dasar hukum dan dasar pelaksanaan yang yang menjawab pernah terjadi. permasalahan saat ini, yang menjadi 3. Pimpinan hendaknya tidak segan memberikan promosi jabatan kepada seluruh P e ga w a i Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu selalu memberikan kepercayaan, keadilan, dan formasi kepada pegawai dalam menjalankan tugas kantor karena berdasarkan data yang diperoleh dari kuisioner yang berkaitan dengan promosi jabatan di Pemerintah Kota Kotamobagu terdapat beberapa hal yang menyebabkan jabatan pegawai belum promosi mencapai diharapkan yang Diantaranya adalah pimpinan dan antara pegawai belum sepenuhnya menginginkan promosi jabatan di lingkungan Kota Kotamobagu. yang masih Pemerintah 4. Pimpinan atau instansi hendaknya memberikan kesempatan yang lebih untuk luas serta menambah pendidikan pengetahuan melalui pegawai pengalaman, kepada Sekretariat: Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat. Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado 10
EKSEKUTIF ISSN : 2337 - 5736 Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 3 Nomor 3 Tahun 2019 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi dan dalam rangka meningkatkan kreativitas, serta pengalaman sehingga pegawai dapat telah melaksanakan menjadi tanggung jawabnya dengan baik karena berdasarkan data yang diperoleh dari informan yang berkaitan dengan promosi jabatan Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kota Kotamobagu masih terdapat beberapa hal yang menyebabkan jabatan pegawai belum promosi mencapai diharpkan. yang Diantaranya adalah pegawai belum mempunyai daya kreatifitas yang tinggi dalam hal pelaksanaan tugas kantor. pelatihan pegawai untuk pengetahuan pegawai, tersebut tugas yang John, H Bernardin, Joyce E. A. Russel. Resource 2013. Management, an. Experiental Approach, Mc Graw- Hill Sixth International Edition. dan Edition.Manullang M Marihot Manulang. 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada, Yogjakarta. M. Armstrong (1991) A Handbook of Personnel Management Practice (4th edn) London: Kogan Page Human Muchsan, 1982, Hukum Kepegawaian, Bina Aksara, Jakarta Miftah Thoha, 2010, Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia, Cet.4, Kencana, Jakarta, hlm. DAFTAR PUSTAKA Anwar Prabu Mangkunegara. 2010. SDM. Evaluasi Kinerja Bandung: PT. Refika Nelson Bastian Nope, 2015, Mutasi Pejabat Fungsional Ke Dalam Jabatan Struktural Di Era Otonomi Daerah, Yustisia Edisi 92 Mei - Agustus 2015, hlm.67 Agus Dwiyanto. 2003. Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM. Bambang Wahyudi. 2002, Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Pertama,. Penerbit SULITA, Bandung C.S.T. Sistem Pemerintahan Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta Miftah Thoha, 2010, Manajemen Kepegawaian Indonesia, Cet.4, di Sipil Kencana, Jakarta Kansil, 2005, Kansil, Sistem Pemerintahan Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta, Hlm. 222 Hasibuan, Malayu. 2013."Manajemen Sumber Daya Manusia". Cetakan Ketujuh. Belas. Jakarta. Bumi Aksara C.S.T. 2005, Nelson Bastian Nope, 2015, Mutasi Pejabat Fungsional Ke Dalam Jabatan Struktural Di Era Otonomi Daerah, Yustisia Edisi 92 Mei - Agustus 2015 Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 Poerwasunata, W.J.S, 2003, Kamus bahasa Indonesia edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta. Prawirosentono.S, 1999. Manajemen Sumber Daya Manausia, Kebijakan Kinerja Karyawan. BPFE, Yogyakarta. Sastra Djatmika dan Marsono, 1995, di Hukum indonesia, Djambatan, Jakarta Kepegawaian Utrecht, E, 1957, Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia, NV Bali Buku Indonesia, Jakarta Veithzal Rivai dan Ella Jauvani Sagala, 2011. Manajemen Sumber Daya Sekretariat: Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat. Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado 11
EKSEKUTIF ISSN : 2337 - 5736 Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 3 Nomor 3 Tahun 2019 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi Manusia untuk Peursahaan dari Teori ke Praktik. PT Raja Grafindo, Jakarta. W.J,S Poerwadarminta, 1986, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta Yousa, Amri dkk. 2002. Menata Ulang. Kelembagaan. Pemerintah. Kecamatan. Bandung, Citra. Pindo Muchsan, 1982, Hukum Kepegawaian, Bina Aksara, Jakarta, halaman 10 W.J,S Poerwadarminta, 1986, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, halaman 702 indonesia, Djambatan, Jakarta, hlm 95 Poerwasunata, W.J.S, 2003, Kamus bahasa Indonesia edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Jabatan Kamus Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil Utrecht, E, 1957, Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia, Indonesia, NV Bali Buku Jakarta, hlm. 144 Sastra Djatmika dan Marsono, 1995, di Hukum Kepegawaian Sekretariat: Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat. Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado 12