Rumusan kebijakan telah memenuhi kebutuhan mempertimbangkan stakeholder kebijakan meliputi lingkungan pengguna air tanah, msyarakat umum, dan instansi terkait sebagaimana yang terkandung dalam Pergub No 97 Tahun 2020 pasal 17 tentang konservasi air tanah, pasal 26 pasal 27 tentang penggunaan air tanah, pasal 28 tentang pengusahaan air tanah, pasal 51 ayat 2 huruf h, huruf I tentang membayar pajak serta Alokasi Air Tanah untuk masyarakat, dan pasal 66 tentang sistem informasi air tanah. serta eksternal (untuk lengkapnya ada di google drive)