PERKEMBANGAN ASAS REBUS SIC STANTIBUS (PERUBAHAN KEADAAN YANG FUNDAMENTAL) DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA Suherman Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Email : Abstrak Rebus Sic Stantibus adalah Prinsip perubahan dari keadaan diterapkan jika ketentuan dan persyaratan dari perubahan kontrak bukan karena ketidakmungkinan pelaksanaan kontrak, namun karena kesulitan ekstrim untuk salah satu pihak untuk memenuhi kontrak. Entitas prinsip stantibus sic rebus dalam hukum positif di Indonesia, diatur dalam pasal 18 UU No. 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional menyatakan bahwa "perjanjian internasional berakhir jika ada perubahan substansial yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian". Sementara di KUHPerdata kami tidak mengenal prinsip ini. Di bidang hukum perdata dikenal beberapa alasan yang dapat digunakan untuk menghentikan perjanjian tersebut , sebagaimana diatur dalam Pasal 1381 KUHPerdata. Kata Kunci : Rebus Sic Stantibus, Kontrak, Perjanjian Abstract Rebus Sic Stantibus Principle is a change of circumstances be applied if the provisions and terms of the contract change was not due to the impossibility of the execution of the contract, but due to the extreme difficulty for either party to fulfill the contract. The entity of rebus sic stantibus principle in positive law in Indonesia, stipulated in article 18 of Law No. 24 of 2000 on international agreements represent that "international agreements terminate if there are substantial changes that affect the implementation of the agreement". While in the Civil Code we do not recognize this principle. In the field of civil law known several reasons that can be used to terminate the agreement, as stipulated in Article 1381 of the Civil Code. Key Word : Rebus Sic Stantibus, Contract, Agreement, A. PENDAHULUAN. 1. Latar Belakang Secara umum dapat dikatakan bahwa kontrak-kontrak yang dibuat oleh para pihak akan memuat ketentuan-ketentuan yang mengikat bagi para pihak. Ketentuan ini didasarkan pada prinsip pacta sunt servanda. Para pihak akan berupaya akan melaksanakan kewajibannya sebaik mungkin sampai akhir perjanjian. Para pihak mendasari perjanjian berdasarkan dengan itikad baik (good faith), sehingga tidak ada maksud untuk merugikan salah satu pihak. Para pihak harus melaksanakan ketentuan perjanjian sesuai dengan isi, jiwa, maksud dan tujuan perjanjian itu sendiri. Sehingga para pihak akan bertanggung jawab atas kegagalannya melakukan kewajiban, meskipun penyebabnya berada di luar kekuasaannya dan tidak dilihat sebelum menandatangani perjanjian tersebut. Namun dalam penerapannya terdapat perubahan yang bertentangan dengan harapan atau ekspektasi para pihak, sehingga salah satu ini pihak tidak dapat melaksanakan maksud dari perjanjian tersebut. Hal [1]
menyebabkan perjanjian akan berakhir (atau disesuaikan) apabila situasi berubah, Pengecualian ini kemudian melahirkan doktrin rebus sic stantibus. Klausula rebus sic stantibus adalah suatu perubahan keadaan yang diterapkan jika ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam kontrak berubah bukan dikarenakan ketidakmungkinan dalam pelaksanaan kontrak tersebut namun dikarenakan oleh kesulitan yang sangat ekstrim bagi salah satu pihak untuk memenuhi kontrak dimaksud.1 Keberadaan asas rebus sic stantibus telah lama dikenal dalam masyarakat, baik oleh para ahli hukum maupun oleh lembaga pengadilan dan bahkan dewasa ini telah menjadi bagian dari hukum positif baik dalam hukum nasional maupun dalam hukum internasional.2 Selain itu asas rebussic stantibus ini pada umumnya ditemukan dalam hukum internasional publik.3 Didalam tubuh hukum internasional terdiri atas sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan aturan tingkah laku yang mengikat negara-negara dan oleh karenanya ditaati dalam hubungan antar negara. Hukum internasional juga meliputi kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan lembaga- lembaga dan organisasi internasional, serta kaidah-kaidah yang mengatur dengan individu-individu. Dalam setiap perjanjian pada umumnya dan perjanjian internasional terdapat asas-asas yang dijadikan landasan dalam pelaksanaannya, seperti asas pacta sunt servanda yang paling fundamental, yaitu janji mengikat sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Sehingga para pihak harus melaksanakan dengan baik isi dari perjanjian yang telah disepakati. Akan tetapi, berlakunya suatu perjanjian termasuk perjanjian internasional juga dapat dipengaruhi atau harus memperhatikan asas hukum yang lain, seperti asas pacta tertiis nee nocent prosunt, asas nonretroaktive, asas jus cogens dan asas rebus sic stantibus. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka apakah asas rebus sic stantibus telah diatur dalam hukum positif di Indonesia dan perkembangannya dari asas tersebut. B. PEMBAHASAN. Rebus sic stantibus ini apabila ditranslate dalam bahasa Inggris adalah " As long as things remain the same". This brocardum implies that a party is bound to perform a promised obligation, as long as the circumstances underlying the promise terminology dibeberapa negara eropa remain menggunakan istilah rebus sic stantibus ini dengan Imprévision di Perancis, Frustration of Purpose di Inggris, Voraussetzung di Jerman, Presupposizione di Italia, sedangkan dalam konvensi-konvensi internasional asas ini mengarah dengan istilah Hardship.4 the same. Sedangkan dalam UNCITRAL Model Law dalam pasal 28 menyatakan bahwa kegagalan setiap penunjukan oleh para pihak dalam sidang arbitrase akan diterapkan hukum para pihak yang berlaku. Dalam hipotesa ini klausula rebus sic stantibus hanya bisa diterapkan 1 Giorgio Gogiashvili, Clausula Rebus Sic Stantibus, Dynamics and Statics in Law, Georgian Law review No.9, 2006, hlm. 109, diakses 8 Maret 2016. 2 Harry Purwanto, Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus dalam Perjanjian 107, diakses tanggal 7 Oktober 2014, hlm. 3Artur Nussbaum dan Sam Suhaedi Admawiria, Sejarah Hukum Internasional I, Bina Cipta, Bandung, 1969, hlm. 90 dan 123. 4 Il Gattopardo and Luchino Visconti, Rebus Sic Stantibus: A Comparative Analysis For International Arbitration, hlm.1, diakses pada tanggal 13 Oktober 2014, Pkl. 15.30 [2]
apabila bagian dari hukum nasional yang dipilih berdasarkan aturan hukum dari yang bersengketa. Tetapi hal ini tidak berarti kluasula tersebut dapat secara langsung diterapkan dalam hukum yang berlaku.5 Bukan hanya klausula rebus sic stantibus yang dapat diterapkan dalam arbitrase internasional, hampir semua situasi dapat digunakan sepanjang diatur dalam substansi hukumnya. 6 Di dalam The Principles of European contract law (PECL)section (3) of article 6:111, juga mengatur para pihak untuk melakukan negosiasi ulang (renegotiate) dalam hal adanya kegagalan dalam kewajibannya, serta memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk merubah atau mengakhiri suatu kontrak, apabila bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan itikad baik.7 Pada awal diterimanya asas rebus sic stantibus adalah untuk melunakkan sifat ketat hukum privat roma. Bahkan sejak abad XII dan XIII ahli-ahli hukum kanonik telah mengenal asas rebus sic stantibus yang dalam bahasa latinnya diungkap sebagai "contractus qui habent tractum succesivum et depentiam de intelliguntur", yang artinya bahwa perjanjian future rebus sic stantibus menentukan perbuatan selanjutnya untuk melaksanakannya pada masa yang akan datang harus diartikan tunduk kepada persyaratan bahwa lingkungan dan keadaan di masa yang akan datang tetap sama.8 Asas rebus sic stantibus ini untuk pertama kalinya diterapkan dalam peradilan keagamaan, karena pada saat itu situasi yang terjadi dimana adanya pemisahan antara urusan gereja dengan urusan negara. Selanjutnya asas rebus sic stantibus ini diadopsi oleh pengadilan lain dan para ahli hukum dan asas ini juga telah diterima secara luas pada abad XIII, terutama para ahli hukum kanonik. 9 Beberapa pendapat para ahli untuk asas rebus sic stantibus yaitu Pendapat Machiavelli bahwa "segala sesuatu tergantung pada keadaan-keadaan yang kebetulan berlaku pada suatu waktu yang dihadapi oleh penguasa negara". 10, Pendapat Alberico Gentili bahwa " yang paling penting atas hukum traktat adalah dalil bahwa perjanjian (perdamaian) selalu mengundang syarat tersimpul, yaitu bahwa traktat hanya mengikat selama kondisi-kondisinya tidak berubah". Maksud dari syarat tersimpul oleh Alberico Gentili adalah asas rebus sic stantibus. 11 Bynkershoek pada awalnya menolak asas rebus sic stantibus, namun pada kesempatan lain justru menyarankan kepada penguasa berdaulat untuk melepaskan diri dari suatu janji-janji, bilamana dia tidak lagi mempunyai kekuasaan untuk mentaati janji-janji itu. 12 Sedangkan Bierly menyatakan bahwa dalam setiap perjanjian internasional ada tersirat suatu syarat tambahan yang menentukan bahwa perjanjian itu hanya mengikat selama keadaan-keadaan masih seperti semula. Kata-kata yang dicantumkan dalam perjanjian merupakan hasil kesepakatan diantara para pihak namun mengandung suatu syarat, yaitu apabila tidak terjadi suatu perubahan keadaan yang penting terjadi. Bila terjadi suatu 5 Ibid, hlm. 2 6 Ibid. 7 Ibid., hlm. 3 8 Ibid. 9 Harry Purwanto, Op.cit, hlm.109 10 Helmy Boemiya, Hubungan Asas Pacta Sunt Servanda dengan Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Perjanjian Internasional, hlm.2, diakses tanggal 7 Oktober 2014, Pkl. 13.30 WIB. 11 Ibid. 12 Harry Purwanto, Op.cit, hlm.110 [3]
perubahan keadaan yang penting maka hilangnya syarat berlakunya perjanjian dan tidak mempunyai kekuatan mengikat lagi.13 Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, maka perjanjian akan dilaksanakan oleh para pihak sesuai yang telah disepakatinya, sepanjang lingkungan dan keadaan pada saat dibuatnya perjanjian tidak berubah untuk masa yang akan datang. Sehingga dengan adanya perubahan keadaan dan ternyata perubahan tersebut mempengaruhi kemampuan para pihak untuk melaksanakan perjanjian, maka pihak yang tidak mampu lagi melaksanakan perjanjian dapat menyatakan untuk tidak terikat lagi atau keluar dari perjanjian dan perjanjian tersebut tidak lagi mengikat untuknya.14 Hukum di dalam masyarakat selalu tumbuh dan berkembang, sesuai dengan perkembangan ekonomi, tekhnologi dan informasi. Begitu juga halnya dengan asas rebus sic stantibus telah mengalami pergeseran seiring berjalannya waktu. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Rosenn :15 "Pada awal abad kelima belas, popularitas asas rebus sic stantibus mulai memudar, sebagian karena adanya protes untuk kepentingan komersial terhadap peningkatan ketidak amanan yang ditimbulkan oleh penerapan secara luas asas tersebut. Pada akhir abad delapan belas, asas pacta sunt servanda mencapai puncaknya, dan asas rebus sic stantibus telah menghilang dan hanya menjadi doktrin yang usang, Yang ikut mendorong kepudaran asas rebus sic stantibus adalah munculnya positivism scientific, dan meningkatnya penekanan pada otonomi individual dan kebebasan berkontrak". Di pihak lain, memudar dan menghilangnya asas rebus sic stantibus adalah munculnya paham liberalisme yang mendominasi diabad XVIII, karena mereka beranggapan bahwa asas pacta sunt servanda sangat sesuai dengan konsep lasse faire. Oleh karenanya, Kitab Undang-Undang pada zaman itu yaitu Kode Napoleon dan Italian Civil Code tidak memasukkan asas rebus sic stantibus kedalam Undang-Undang tersebut.Tidak diakuinya asas rebus sic stantibus nampak dalam artikel 1134 Kode Napoleon yang berbunyi :16 "Agreement legally made take aplace of law for those who make them. They may be revoked only by mutual consent or for causes which the law authorize. They must be execute in good faith". Penggunaan asas rebus sic stantibus perlu hati-hati sekali agar tidak disalah gunakan atau digunakan sebagai alasan pembenar bagi suatu negara untuk tidak melaksanakan suatu kewajiban dalam kontrak. Hal ini mengingat bahwa dalam menerapkan asas rebus sic stantibus kadang-kadang masih menimbulkan kekaburan didalam pelaksanaannya. Setelah pecah Perang Dunia I, paraahli hukum Eropa mencari dasar pembenar atau teori hukum yang tepat untuk memberi kelonggaran kepada pemberi janji untuk melaksanakan perjanjian yang ternyata sangat sulit untuk dilaksanakan, karena adanya perubahan keadaan. Perubahan ini terjadi karena adanya perang yang cukup lama dan membawa kerusakan yang cukup parah dan kerugian di semua bidang, sehingga menimbulkan kesulitan dalam melaksanakan perjanjian. Berdasarkan kondisi tersebut, maka para ahli hukum Eropa pada 13 Ibid. 14 Ibid., hlm.108 15 Aziz Survey, diakses tanggal 8 Oktober 2014 Pkl. 16.00 wib. T. Saliba, Rebus Sic Stantibus : A Comperative 16 Ibid. [4]
akhirnya menggunakan kembali asas rebus sic stantibus dengan perumusan yang berbeda.17 Prinsip hukum rebus sic stantibus tetap menjadi bahan penelitian dan sering digunakan oleh negara-negara di dunia untuk melakukan penundaan terhadap sebuah perjanjian internasional, salah satu bentuk penggunaan asas rebus sic stantibus ini adalah dalam pertikaian senjata atau perang. Keadaan ini telah digunakan dalam tiga kasus, yaitu ketika Menteri Luar Negeri Perancis menyatakan bahwa perang adalah perubahan keadaan yang mencukupi untuk melakukan penundaan atas Jurisdiksi Permanent Court of International Justice pada tahun 1939. Pengadilan Paris yang menyatakan bahwa kekerasan dapat mengakibatkan perubahan keadaan yang menghasilkan hak dan kewajiban baru bagi negara Belligerent dan Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt yang menunda pelaksanaan kewajiban Amerika Serikat kepada International Lood Line Convention pada tahun 1930 karena perang Dunia ke II. Aspek penting dari asas rebus sic stantibus menurut Liu Chengwei adalah memberikan perhatian pada perubahan yang bertentangan dengan harapan atau ekspektasi para pihak, sehingga mengalahkan maksud dari perjanjian. 18 Perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat para pihak yang didasarkan dengan asas pacta sunt servanda, akan tetapi dalam pelaksanaannya sering dijumpai bahwa penerapan asas tersebut seringkali memberikan hasil yang berlawanan dari sasarannya. Oleh karananya, sebagai suatu pengecualiaan kewajiban untuk memenuhi janji mungkin dapat diterima apabila peristiwa luar biasa telah menyebabkan kewajiban tersebut tidak dapat terlaksana. Sehingga pengecualian ini melahirkan asas rebus sic stantibus. Dengan kata lain, masalah yang dikedepankan disini adalah adanya dua pilihan yaitu penerapan secara kaku pacta sunt servanda untuk menjaga kesucian kontrak atau penerapan asas rebus sic stantibus. Asas rebus sic stantibus telah menjadi bagian dari asas hukum umum sama halnya dengan asas-asas hukum yang lainnya diatas dan juga telah diwujudkan dalam sistem hukum positif. Asas ini adalah berlaku apabila perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya mengikat selama tidak terjadi perubahan yang fundamental atas keadaan-keadaan yang berlaku pada waktu perjanjian diadakan. Perwujudan asas rebus sic stantibus dalam hukum positif dapat dilihat dalam Konvensi Wina tahun 1969 Pasal 62 dalam section 3 yang mengatur tentang pengakhiran dan penundaan dari perjanjian internasional. Perubahan-perubahan yang mendasar ini menurut Pasal 62 Konvensi Wina adalah sebagai berikut : 19 1. Suatu perubahan yang mendasar keadaan-keadaan yang telah terjadi terhadap keadaan-keadaan yang telah ada pada saat penutupan traktat, dan yang tidak terlihat oleh para pihak, tidak dapat dikemukakan sebagai dasar untuk pengakhiran atau penarikan diri dari traktat tanpa : a. Keberadaan keadaan-keadaan itu merupakan suatu dasar esensial bagi selanjutnya pihak-pihak untuk terikat pada traktat. 2. Pengaruh perubahan-perubahan itu secara radikal menggeser luasnya kewajiban-kewajiban yang masih harus dilaksanakan dibawah traktat itu. 17 Harry Purwanto, Op.cit, hlm.110 18 Liu Chengwei, Remedies for Non-Performance : Perspective from CSIG, UNIDROIT 2003, 19 Principle diakses tanggal 9 Oktober 2014, Pkl.08.00 WIB and PECL, Chapter Change of Circumtance, 19 Harry Purwanto, Op.Cit., hlm.111 [5]
a. Suatu perubahan mendasar keadaan-keadaan tidak boleh dikemukakan sebagai dasar untuk mengakhiri atau menarik diri dari traktat, jika : 3. Traktat itu menetapkan perbatasan atau ; 4. Perubahan itu sebagai hasil dari pelanggaran oleh pihak yang mengemukakannya baik atas suatu kewajiban dibawah traktat itu atau setiap kewajiban internasional lainnya terhadap pihak lainnya pada traktat tersebut a. Jika sesuai dengan ayat-ayat diatas, suatu pihak dapat menuntut suatu perubahan keadaan-keadaan sebagai dasar untuk mengakhiri atau menarik diri dari suatu traktat maka pihak itu juga dapat menuntut perubahan itu sebagai dasar untuk menunda bekerjanya traktat itu. Kalimat rebus sic stantibus tidak terlihat dalam pasal 62 Konvensi Wina 1969, tetapi hanya memberikan devinisi dan contoh serta batasan-batasan dari asas rebus sic stantibus. Akan tetapi, menurut DJ Harris,20 bahwa dalam sidangnya Komisi Hukum Internasional yang ke 18 istilah rebus sic stantibus dirubah atau lebih suka dengan menggunakan doktrin "Perubahan keadaan yang Fundamental" (fundamental change of circumtances), dengan dasar persamaan derajat dan keadilan. Sedangkan perwujudan asas rebus sic stantibus dalam hukum positif di Indonesia, diatur dalam pasal 18 Undang-undang No. 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional yang menyatakan bahwa " perjanjian internasional berakhir apabila terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian".21 Sedangkan dalam KUHPerdata kita tidak mengenal atau tidak mengatur asas rebus sic stantibus ini. Dalam lapangan hukum perdata dikenal beberapa alasan yang dapat dipakai untuk mengakhiri perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1381 KUHPerdata. Asas rebus sic stantibus tidak dapat disamakan dengan force majeure yaitu karena keadaan kahar atau keadaan tertentu yang juga merupakan suatu konsep dalam hukum perdata. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa force majuere adalah suatu keadaan ketidak mungkinnya salah satu pihak melaksanakan kewajiban menurut perjanjian karena lenyapnya objek atau tujuan yang menjadi pokok perjanjian. perlu untuk membatasi ruang lingkup dan mengatur prosedur penggunaan asas rebus sic stantibus sebagai alasan untuk mengakhiri atau menangguhkan perjanjian. Hal ini juga sependapat dengan Mieke Komar Kantaatmadja yang menyatakan jika ada perubahan yang mendasar sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 62 ayat 1 Konvensi Wina 1969 suatu pihak akan menghentikan perjanjian internasional jika memenuhi syarat- syarat : Mochtar Kusumaatmadja juga berpendapat bahwa dirasa 1. Perubahan suatu keadaan tidak terdapat pada waktu pembentikan perjanjian 2. Perubahan tersebut adalah suatu keadaan yang fundamental bagi perjanjian tersebut 3. Perubahan tersebut tidak dapat diramalkan sebelumnya oleh para pihak 4. Akibat perubahan tersebut adalah radikal, sehingga mengubah luas lingkup kewajiban yang harus dilaksanakan menurut perjanjian itu 5. Penggunaan asas tersebut tidak dapat diterapkan pada perjanjian perbatasan dan terjadinya perubahan keadaan akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan tuntutan. Di Indonesia sendiri penerapan asas rebus sic stantibus dapat dilihat dari kasus yang berkaitan dengan Perjanjian Konfrensi Meja Bunder (KMB) dan kasus 20 Ibid. 21 Ibid. [6]
perjanjian internasional antara Australia dengan Indonesia tentang zona kerjasama di celah Timor. Alasan Pemerintah Indonesia memutuskan sepihak perjanjian KMB menurut asas rebus sic stantibus karena demi kepentingan nasional yaitu adanya perubahan yang vital di dalam negeri. The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (UPICC) merupakan salah satu upaya harmonisasi hukum atau pengaturan dalam hukum kontrak internasional. Indonesia telah meratifikasinya melalui Peraturan Presiden RI No. 59 Tahun 2008. Dalam UNIDROIT ini juga mengatur tentang asas pacta sunt servanda dan asas rebus sic stantibus, akan tetapi istilah untuk asas rebus sic stantibus ini adalah dengan hardship clauses (klausul kesulitan). Berdasarkan UNIDROIT prinsip mengikatnya suatu kontrak (prinsip asas pacta sunt servanda) tidak bersifat mutlak22 apabila terjadi kesulitan (hardship). Hal ini terjadi apabila memang adanya perubahan yang fundamental atas keseimbangan dari kontrak yang menyebabkan kesulitan bagi salah satu pihak yang tidak dapat dipredeksi sebelumnya pada saat kontrak ditanda tangani oleh para pihak. Klausul hardship merupakan metode kontraktual yang sangat penting dalam hal terjadinya perubahan keadaan yang fundamental yang dapat mempengaruhi hakekat dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Klausul ini dapat digunakan term high value dalam kontrak contracts).23 jangka panjang yang nilainya tinggi(long UNIDROIT Principles telah mengadopsi prinsip Rebus Sic Stantibus pada section 2 dibawah titel Hardship, mengenai kontrak yang harus dipatuhi (contract to be observerd), terdapat dua ketentuan pokok, yaitu : a. Sifat mengikat dari kontrak sebagai aturan umum (binding character of the contract the general rule). b. Perubahan keadaan yang relevan hanya terkait kontrak-kontrak tertentu (seperti kontrak yang pelaksanaannya belum dilakukan atau yang masih berlaku dan berjangka panjang).24 Menurut UNIDROIT of International Commercial Contracts, maka devinisi hardship berdasarkan Pasal 6.2.2 adalah : "There is hardship where the occurence of events fundamentally alters the equilibrium of the contract either because the cost of a party's performance has increased or because the value of the performance a party receives has diminished, and (a) the events occur or become known to the disadvantage party after the conclusion of the contract ; (b) the events could not reasonably have been takeninto account by the disadvantaged party at the time of the conclusion of the contract ; (c) the events are beyond the control of the diasadvantaged party ; (d) the risk of the events was not assumed by the disadvantaged party".25 Berdasarkan devinisi tersebut, maka syarat-syarat hardship adalah : a. Keadaan tersebut terjadi atau diketahui pada saat pelaksanaan atau penutupan kontrak. b. Keadaan tersebut tidak dapat diperkirakan secara rasional atau secara wajar c. Keadaan tersebut dluar kendali atau kontrol pihak yang dirugikan 22 Taryana Soenandar, Prinsip-Prinsip UNIDROIT sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 15 23 Ibid., hlm.72 24 Ibid., hlm.71 25 Ibid. [7]
d. Resiko dari keadaan tersebut tidak dapat diprediksi atau diperkirakan sebelumnya. Dengan definisi hardship yang telah diberikan oleh UNIDROIT beserta keempat persyaratannya, maka terdapat tiga unsur untuk menentukan ada atau tidaknya dalam suatu kontrak, yaitu :Perubahan keseimbangan kontrak secara fundamental, meningkatnya biaya pelaksanaan kontrak dan menurunya nilai pelaksanaan kontrak yang diterima salah satu pihak.Alasan kesulitan (hardship) ini biasanya hanya relevan untuk kontrak jangka panjang, yakni apabila pelaksanaan oleh sekurang-kurangnya satu pihak melampaui lebih dari jangka waktu tertentu.26 Pada hardship peristiwa yang menghalangi pelaksanaan prestasi lebih ditekankan pada peristiwa yang mengubah keseimbangan kontrak secara fundamental, baik karena biaya pelaksanaan atau nilai pelaksanaan yang akan diterima berubah secara dratis sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Apabila memang terbukti hal ini adanya hardship, maka kontrak akan dinegosiasi ulang oleh para pihak, jika renegosiasi ulang, maka melalui putusan hakim di pengadilan dapat merivisi kontrak atau merubah isi dari kontrak. Para pihak juga dapat mengubah isi kontrak dalam rangka menyesuaikannya dengan keadaan khusus dari transaksi. Menurut Pasal 6.2.3. UNIDROIT Principles, maka akibat hukum apabila terdapat hardship adalah :27 1. Pihak yang dirugikan berhak meminta renegosiasi kontrak kepada pihak lain dengan segera (without undue delay) dengan menunjukkan dasar-dasarnya. 2. Permintaan renegosiasi tidak dengan sendirinya memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menghentikan pelaksanaan kontrak. 3. Pihak yang dirugikan renegosiasi 3. Pihak yang dirugikan renegosiasi juga wajib menunjukkan alasan diajukannya permohonan untuk mempelajarinya apakah permohonan renegosiasi tersebut dapat dibenarkan atau tidak. pihak lawan 4. Apabila para pihak gagal mencapai kesapakatan dalam jangka waktu yang wajar, masing-masing pihak dapat mengajukan ke Pengadilan. 5. Apabila pengadilan membuktikan adanya kesulitan, maka pengadilan dapat memutuskan untuk mengakhiri kontrak pada tanggal dan jangka waktu yang pasti atau mengubah kontrak untuk mengembalikan keseimbangannya. Dalam hukum perdata juga tidak mengenal hardship, akan tetapi mengatur tentang force majuere padahal berbeda antara force Majuere dengan hardship itu sendiri. C. KESIMPULAN Perkembangan asas rebus sic stantibus saat ini telah diatur dalam beberapa hukum positif yaitu Di dalam The Principles of European contract law (PECL), UNCITRAL Model Law, serta perwujudan asas rebus sic stantibus dalam hukum positif dapat dilihat pada Konvensi Wina tahun 1969 Pasal 62 dalam section 3 yang mengatur tentang pengakhiran dan penundaan dari perjanjian internasional. Kalimat rebus sic stantibus tidak terlihat dalam pasal 62 Konvensi Wina 1969, tetapi hanya memberikan devinisi dan contoh serta batasan-batasan dari asas rebus sic stantibus. Dalam UNIDROIT ini juga mengatur tentang asas pacta sunt servanda dan asas rebus sic stantibus, akan tetapi istilah untuk asas rebus sic stantibus ini adalah dengan hardship clauses. Sedangkan perwujudan asas rebus sic stantibus dalam hukum 26 Ibid., hlm. 75 27Ibid. [8]
positif di Indonesia, diatur dalam pasal 18 Undang-undang No. 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional yang menyatakan bahwa " perjanjian internasional berakhir apabila terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian". 28 Sedangkan dalam KUHPerdata kita tidak mengenal atau tidak mengatur asas rebus sic stantibus ini. Dalam lapangan hukum perdata dikenal beberapa alasan yang dapat dipakai untuk mengakhiri perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1381 KUHPerdata. DAFTAR PUSTAKA Buku dan Jurnal Chengwei, Liu, 2003, Remedies for Non-Performance : Perspective from CSIG, UNIDROIT Principle and PECL, Chapter 19 Change of Circumtance. Gogiashvili, Giorgio, 2006, Rebus Sic Stantibus, Dynamics and Statics in Law, Georgian Law review No.9. Nussbaum, Artur dan Admawiria, Sam Suheadi, 1969, Sejarah Hukum Internasional I, Bandung, Bina Cipta. Soenandar, Taryana, 2006, Prinsip-Prinsip UNIDROIT sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional, Jakarta, Sinar Grafika. Internet Boemiya, Helmy, Hubungan Asas Pacta Sunt Servanda dengan Asas Rebus Sic Internasional, Stantibus hal.2, diakses tanggal 7 Oktober 2014 Dalam Perjanjian Gattopardo and Luchino Visconti, Rebus Sic Stantibus: A Comparative Analysis For International Arbitration, hal.1, diakses pada tanggal 13 Oktober 2014 Purwanto, Harry, Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus dalam Perjanjian 356/210, hal.107, diakses tanggal 7 Oktober 2014 Saliba, Azis T Rebus Sic Stantibus : A Comperative tanggal 8 Oktober 2014 28 Ibid. [9] Survey, diakses