a ff Finansialku.., PERJANJIAN KERJA SAMA antara PROGRAM STUDI 51 MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA Dengan P/T SOLUSI FINANSIALXU INDONESI.A TENTANG "Barter Value" NOMOR: 347lUN39.5.F8 /HK.o7 /2023 NOMoR FINANSIALKU: 0O9/PKS/FINKIJ lU 2023 Perjanjian Kerja Sama tentang Barter Value ["Perianiian") ini dibuat pada 20 Februari 2023 ("Tanggal EfektifJ oleh dan antara 1. PROGRAM STUDI 51 MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA, berkedudukan di Jakarta Timur dan memiliki kantor terdaftar di Gedung M, Kampus A Universitas Negeri Jakarta Jalan Rawamangun Muka, Jakarta Timur L3220, dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Suherman, SE., M.Si, dalam kedudukannya selaku Koordinator Program Studi 51 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta bertindak untuk dan atas nama Program Studi 51 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri lakarta selanjutnya disebut "Pihak Pertama" 2. PT SOLU$ FINANSIALKU INDONESIA" suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Holis Regency BIok D No. 7, Kel. Babakan, Kec. Babakan Ciparay, Kota Bandung Jawa Barat 4022, dalam hal ini diwakili oleh Harris Darmawan, dalam jabatannya sebagai Direkfur dari dan demikian secara sah mewakili dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Solusi Finansialku Indonesia yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 5 tertanggal 4 November 2016, yang dibuat dihadapan Yohana Menggala, Sarjana Hukum, yang telah mendapatkan pengesahan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0052454.AH.0L.07.TAHUN 2016 tanggal 24 November 20t5, dan telah diubah dengan Akta Perubahan Terakhir Nomor 9 Tanggal 24 November 2020, yang dibuat di hadapan Marviani Cendrawati Mardira, S.H.,M.Kn, Notaris di Bandung fawa Barat dan telah mendapatkan pengesahan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU- 0201050.AH.01.11 Tahun 202O Tanggal 30 November 2020, dan untuk selanjutnya disebut sebagai "Pihak Kedua". Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak". Para Pihak dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut: I
It Finansialku Yo{. Personal Finao€e As!istanl a. bahwa Pihak Pertama adalah Program Studi pada Fakultas di Perguruan Tinggi Negeri berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 297/SP/2005 tentang Penghapusan Jurusan Ekonomi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Pembentukan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta; b. bahwa Pihak Kedua adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang perencanaan keuangan yang memiliki portal edukasi dan aplikasi perencanaan keuangan untuk individu dan keluarga di Indonesia dengan dibentuk berdasarkan POJK 13/POJK.02/2018 tentang lnovasi Keuangan Digital serta tercatat di Otoritas Jasa Keuangan pada Surat S- 96/M5.7?/2ot9; d,an c. bahwa Para Pihak setuju untuk melakukan suatu kerja sama Barter Value. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pihak sepakat untuk membuat Perianlian dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut Pasal 1 RuangLingkup Ruang Lingkup kerja sama yang disepakati dalam Perjanjian ini adalah: [1) Pihak Pertama akan menyelenggarakan kuliah umum secara daring dari Tanggal Efektif sampai dengan Desemb er 2023 ["Kuliah Umum"J; dan (2) Pihak Kedua dalam hal ini adalah Certified Financial Planner dari Finansialku akan menladi narasumber atau pembicara pada Kuliah Umum sebagaimana dimaksud pada ayat [1) di atas, Pasal 2 Hak dan Kewajiban Para Pihak (1J Hak dan kewajiban Pihak Pertama adalah sebagai berikut: a. Pihak Pertama berhak mendapatkan dosen tamu atau pembicara pada Kuliah Umum dari Pihak Kedua; b. Pihak Pertama berhak mendapatkan e-flyer untuk dijadikan materi promosi Kuliah Umum dari Pihak Kedua; c, Pihak Pertama berkewaliban menyelenggarakan Kuliah Umum secara daring dari Tanggal Efektif sampai dengan Desember 2023 sebanyak 9 fSembilan) kali pertemuan; d. Pihak Pertama berkewaiiban mengundang mahasiswa prodi Manajemen untuk mengikuti Kuliah Umum; e. Pihak Pertama berkewaiiban meminta mahasiswa peserta Kuliah Umum untuk menggunduh aplikasi Finansialku dengan ketentuan minimal sebanyak 50 (lima puluh) peserta; dan f. Pihak Pertama berkewaiiban memberikan data mahasiswa peserta Kuliah Umum yang meliputi data atas nama, alamat e-mail, nomer telepon, dan asal domisili untuk sebanyak minimal 50 (lima puluhJ peserta. (2) Hak dan kewajiban Pihak Kedua adalah sebagai berikut: a. Pihak Kedua menjadi dosen tamu atau pembicara pada Kuliah Umum yang diselenggarakan Pihak Pertama dari Tanggal Efektif sampai dengan 2
b l a li Finansialku You. Perronal Finance Assirt.nl Desember 2023 sebanyak maksimal sampai dengan 9 (sembilanJ kali pertemuan, secara gratis tanpa ada biaya tambahan; b. Pihak Kedua berhak mendapatkan keikutsertaan mahasiswa prodi Mana.jemen dari Pihak Pertama pada Kuliah Umum; c. Pihak Kedua berhak mendapatkan mahasiswa peserta Kuliah Umum yang untuk menggunduh aplikasi Finansialku dengan ketentuan minimal sebanyak 50 (lima puluh) peserta; d. Pihak Kedua berhak mendapatkan data mahasiswa peserta Kuliah Umum meliputi nama, alamat e-mail, nomer telepon, dan asal domisili untuk sebanyak minimal 50 flima puluhJ peserta dari Pihak Pertama; e. Pihak Kedua berkewajiban memberikan narasumber atau pembicara pada Kuliah Umum; dan f. Pihak Kedua berkewajiban memberikan e-flyer untuk digunakan sebagai materi promosi Kuliah Umum kepada Pihak Pertama. PASAL 3 IANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN (1) Perjanjian ini berlaku terhitung Tanggal Efektif Perjanjian ini sampai dengan 31 Desember 2023. (2J Perjanjian ini dapat diakhiri lebih cepat tanpa terikat dengan ketentuan mengenai jangka waktu Perjanjian, sesuai dengan ketentuan-ketentuan berikut ini: a. diakhiri oleh salah satu Pihak melalui pemberitahuan tertulis dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pengakhiran Perjanjian yang diinginkan; dan/ atau b. segera diakhiri oleh salah satu Pihak berdasarkan kebiiakannya sendiri apabila salah satu Pihak (i) cedera janji dan/atau (iiJ lalai; dan/atau (iiiJ tidak melaksanakan kewajiban - kewaliban yang dimilikinya berdasarkan Perjanlian ini, dengan ketentuan bahwa pihak yang cedera janji tersebut telah diberi jangka waktu selama 30 (tiga puluh) Hari Kalender untuk memperbaiki cedera janji yang dilakukannya; c, segera diakhiri sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjaniian ini; dan/atau d. segera diakhiri apabila terdapat peraturan berdasarkan undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak mengizinkan dilanjutkannya Perjanjian ini. [3J Dalam hal terjadinya pengakhiran Perlanjian ini, seluruh hak dan/atau kewaiiban Para Pihak yang telah timbul sebelum pengakhiran tersebut akan tetap berlaku terhadap Para Pihak sampai dengan hak dan/atau kewaiiban tersebut dipenuhi oleh Pihak yang bersangkutan sesuai dengan jangka waktu Perjanjian ini. (4) Apabila pengakhiran telah dilaksanakan oleh salah satu Piha[ maka pihak lainnya dengan cara apapun tidak akan mengajukan tuntutan, gugatan, atau ganti rugi apapun kepada Pihak yang melakukan pengakhiran Perjanjian. [5) Para Pihak telah sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh suatu penetapan pengadilan diperlukan untuk mengakhiri Perianjian ini. 3 ./
ff Finansialku Yoo. PerGonal finan.e A3siqt.nl PASAL 4 KERAHASIAAN (1J Para Pihak setuju bahwa segala informasi dan keterangan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan informasi atau data Konsumen, usaha, produk dan pelayanan masing-masing pihak (selanjutnya disebut "lnformasi Rahasia") adalah bersifat rahasia dan karenanya masing-masing pihak berjanji dan mengikatkan diri kepada pihak lainnya untuk tidak memberitahukan kepada pihak manapun yang tidak berkepentingan dengan alasan apa pun dan/atau tidak menggunakan Informasi Rahasia untuk tujuan apa pun juga kecuali: a. Kepada instansi Pemerintah Republik Indonesia yang berwenang mengatur atau mengeluarkan izin tentang hal-hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini; b. Diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi Pemerintah Republik Indonesia lainnya secara tertulis dalam rangka penegakan hukum; c. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus diberikan kepada pihak lain yang disebut secara ielas dalam peraturan perundang-undangan tersebut. [2J Para Pihak setuju bahwa setiap data yang telah diberikan bersifat rahasia dan tidak diperkenankan untuk memberikan kepada pihak manapun yang tidak berkepentingan dengan alasan apa pun dan/atau tujuan apapun. (3) Pengungkapan Kerahasiaan dapat dilakukan Para Pihak apabila ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, diperuntukan dalam persidangan dan/atau terdapat kesepakatan tertulis antara Para Pihak [4J Kewajiban merahasiakan Informasi Rahasia juga berlaku terhadap karyawan masing-masing pihak yang mempunyai akses terhadap Informasi Rahasia dan pihak yang melanggar sepenuhnya bertanggung jawab atas kepatuhan dan/atau kegagalan karyawan pihak yang melanggar untuk mematuhi kewajiban merahasiakan Informasi Rahasia. (5) Ketentuan pada Pasal ini akan tetap berlaku dan mengikat Para Pihak dan karyawan serta afiliasi Para Pihak meskipun Perjanlian ini telah berakhir. (6) Para Piha[ karyawan dan/atau afiliasinya bersedia menerima tuntutan sesuai peraturan perundang-undangan hukum Negara Republik Indonesia yang berlaku, baik secara pidana maupun perdata apabila melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini pada saat Perjanjian masih berlaku atau telah berakhir. PASAL 5 PEMBERITAHUAN [1) Kecuali ditentukan lain dalam Perjanlian ini semua pemberitahuan, permohonan, dan permintaan yang berkaitan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dengan menggunakan surat tercatat atau faksimili ke alamat-alamat tersebut di bawah ini : a. FAKULTAS EKONOMI MANAJEMEN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA Alamat Attn. : Jl. Rawamangun Muka, Jakarta 1.3220 : Prof. Dr. Suherman, M.Si. / 4
i' :; li Finansialku,.' You r Perion.l F r nance assi5 tan t Posisi Email Nomor Telepon : Koordinator Program Studi Sarjana Manajemen Fakultas Ekonomi U niversitas Negeri lakarta : s1-manalemen@unj.ac.id : 0816L109452 b. PTSOLUSIFINANSIALKUINDONESIA Alamat : Jl. Holis Regency Blok D No 7, Kel Babakan, Kec. Babakan Ciparay, Kota Bandung, J awaBarat 4O22 : AdhitYa Purnamansah : Business DeveloPment : Attn. Posisi Email Nomor TelePon : O872-8991-4496 (2) Surat menyurai dan pemberitahuan atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tandatangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim; dan b. pada hari keria kelima, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengirim pos tercataL [3) Apabila terjadi perubahan terhadap alamat tersebut di atas, maka Pihak yang - - mengalami'perubahan alamat wajib memberitahukan kepada pihak lainya paling Iambit t+ (empat belas) hari keria sebelum perubahan dilakukan, dan apabila tidak ada pemberitahuan apa pun maka alamat yang tercantum di atas dianggap sebagai alamat yang sah dan berlaku, (aJ Apabila perubahan alamat tersebut tidak diinformasikan sebelumnya, maka surat ' menyurat atau pemberitahuan tersebut dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman surat atau pengiriman melalaui kantor pos atau melalui perusahaan ekspedisi (kurir) atau kurir internal yang ditujukan ke alamat diatas atau alamat terakhir yang diketahui atau tercatat pada masing-masing Pihak PASAL 6 HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (1) Setiap hak atau kepemilikan atas kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masing- masing Pihak termasuk namun tidak terbatas mengenai nama, merek, logo, produk situs, Piramida Perencana Keuangan, karya tulis, suara, video atau rekaman, dan hal-hal lainnya yang dapat dikategorikan sebagai sebuah karya yang memiliki kekayaan intelektual f"Kekayaan Intelektual") adalah tetap dan seterusnya menjadi milik masing-masing Pihak dalam Perjanjian ini. [1] Setiap penggunaan hak atas Kekayaan lntelektual tersebut oleh Pihak lainnya harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pihakyang memiliki hak atas kekayaan intelektual tersebut. [2) Para Pihak dengan ini menjamin bahwa hak atas kekayaan intelektual dan/atau hak kepemilikan yang digunakan dalam Perjaniian ini tidak melanggar hak atas kekayaan intelektual milik pihak manapun, masing-masing pihak selanjutnya membebaskan pihak lainnya dari segala tuntutan atau gugatan dari pihak manapun, sehubungan dengan pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual yang terkait dengan Perianiian ini. 5
ff Finansialku r P...on:! Fin,n.P A<ci<r,nt PASAL 7 KEADAAN MEMAKSA (F O RCE MAJ EU RE) [1J Yang dimaksud dengan Force Majeure dalam Perjanjian adalah kejadian-kejadian yang terjadi diluar kemampuan dan kekuasaan Para Pihak yang dibuktikan dengan keterangan resmi dari pemerintah setempat, sehingga mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini antara lain yaitu: a. Gempa bumi, banjir, angin topan, tanah longsor, sambaran petir, epidemi, kebakaran dan bencana alam lainnya. b. Peraturan/kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perj aniian. c. Perang huru-hara, sabotase, embargo, dan pemogokan masal. (2) Dalam hal ter.jadi keadaan Force Majeure sebagaimana dimaksud dalam ayat L Pasal ini sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan Force Majeure tidak akan dianggap melakukan pelanggaran atau kelalaian terhadap Perjanjian apabila pihak tersebut memberitahukan secara tertulis dan harus telah diterima oleh pihak yang Iainnya selambat-lambatnya 3 [tigal hari kalender terhitung se.iak terjadinya keadaan Force Majeure, hal mana diperlukan untuk kepentingan penanganan lebih lanjut dan penyelesaian permasalahan sesuai dengan musyawarah dan kesepakatan Para Pihak. (3) Apabila terjadi Force Majeure, maka Pihak yang terkena Force Majeure wa)ib memberitahukan secara resmi dan tertulis melalui media elektronik kepada Pihak lainnya mengenai penangguhan pelaksanaan pekerjaan, alasan, dan perkiraan lamanya penangguhan disertai bukti terkena Fo rce Majeure selambat lambatnya 7 (tujuh) Hari Kalender terhitung sejak terjadinya Force Majeure dan wajib mendapatkan persetujuan dari Pihak yang tidak terkena Keadaan Memaksa. (41 Seluruh kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya keadaan memaksa bukan merupakan beban atau tanggung.iawab pihak lainnya. PASAL 8 WANPRESTASI (1J Peristiwa-peristiwa sebagaimana diuraikan di bawah ini, secara masing-masing maupun secara bersama-sama, merupakan peristiwa wanprestasi: 1. Salah satu Pihak tidak melaksanakan satu atau lebih kewajiban-kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Perianjian ini; atau 2. Dalam hal satu atau lebih pernyataan, jaminan, keterangan atau dokumen yang diberikan oleh salah satu Pihak sehubungan dengan Perjan.jian ini, ternyata tidak benar dan/ atau tidak sesuai dengan kenyataan dan/atau menimbulkan pengertian yang berbeda; atau 3. lzin usaha atau persetujuan yang diperlukan untuk menjalankan usaha salah satu pihak dicabut, dibatalkan atau tidak diperbolehkan untuk diperpanjang atau diperbarui dan hal tersebut dapat mempengaruhi kemampuan dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini secara sah; atau 4. Terdapat gugatan atau tuntutan dari Pihak lain terhadap dan/atau yang berkaitan dengan salah satu pihah yang menurut salah satu pihak akibat hal- 6 /'
t., t IT Finansialku,," hal tersebut dapat memberikan pengaruh yang bersifat materiil terhadap kemampuan salah satu Pihak tersebut dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjaniian ini. 5. Salah satu Pihak: a. Baik secara sukarela ataupun terpaksa menjadi subyek kepailitan berdasarkan peraturan kepailitan atau insolvensi; atau b. Mengajukan permohonan penundaan pembayaran huGng kepada pengadilan; atau c. Menelantarkan, meninggalkan atau dengan sengaja tidak menjalankan kegiatan usahanya karena alasan apapun. [2J Dalam hal suatu kejadian wanprestasi berdasarkan Perianjian ini terjadi, maka salah satu pihak yang tidak melakukan wanprestasi, dapat memilih apakah tetap meneruskan atau menghentikan Perjanjian ini. Apabila salah satu Pihak yang tidak melakukan wanprestasi memiliki kehendak untuk menghentikan Perjanjian ini, maka Pihakyang tidak melakukan wanprestasi akan memberitahukan kepada pihak yang melakukan wanprestasi paling lambat 30 (tiga puluhJ hari kalender sebelumnya kecuali untuk penghentian karena sebab dalam ayat 1- (satu) huruf d dan e Pasal ini maka kehendak tersebut cukup diberitahukan dalam waktu yang dianggap layak sebelum penghentian yang dikehendakinya. PASAL 9 HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIIIAN (11 Perjanjian ini tunduk pada dan karenanya wa.iib ditafsirkan menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia. (2) Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan antara Para Pihak yang timbul karena pelaksanaan Perjan.jian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat yang akan diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender setelah salah satu pihak menerima pemberitahuan dari pihak yang lainnya mengenai adanya suatu perselisihan. [3J fika tidak tercapainya secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1J pasal ini, maka Para Pihak sepakat untuk semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Indonesia (BANIJ menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan- peraturan prosedur arbiterase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. (4) Dalam hal Para Pihak sedang dalam proses penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat [2] dan/atau ayat (3) Pasal ini maka Para Pihak tetap melaksanakan kewajibannya masing-masing menurut Perjanjian ini, kecuali disepakati lain oleh Para Pihak pada kemudian hari. PASAL 10 PERUBAHAN DAN PENGALIHAN PERJANII,AN [1J Para Pihak sepakat bahwa setiap perubahan, penambahan, pengurangan pasal- pasal baik yang berasal dari Para Pihak maupun Pemerintah Republik Indonesia dalam Perjan.lian ini hanya dapat dilakukan atas persetu.iuan tertulis para pihak dan akan dibuat dalam suatu addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini dan akan mengikat para pihak setelah 7
fl Finansialku '' U'"'""'"'rni' ditandatangani oleh Para Pihak atau perwakilan yang sah dan berhak dari masing-masing Pihak. [2) Dalamhal salah satu Pihak bermaksud untuk membuat perubahan pada ayat (1) pasal ini maka maksud tersebut harus diberitahukan kepada pihak lainnya ielambat-lambatnya 30 [tiga puluh) hari kalender sebelum perubahan tersebut disepakati oleh Para Pihak. (3) PiMk Pertama akan memberitahukan secara tertulis melalui e-mail kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya H-2 [dual pada hari kerja sebelum perubahan atau penambahan atau pengurangan tersebut berlaku secara efektif. Pemberitahuan yang disampaikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua ini juga dianggap memiliki kekuatan hukum yang sama sebagaimana Perjanjian ini' [4) Para Pihak dilarang untuk mengalihkan atau memindahkan hak dan kewaiiban baik sebagian maupun seluruhnya berdasarkan Per.ianjian ini kepada Pihak lain tanpa mendapat persetuiuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Iainnya. PASAL 11 KETENTUAN LAIN (1) Perjanjian ini mencakup seluruh kesepakatan antara Para Pihak secara lisan maupun tertulis sebelum adanya Perjanjian ini dan menggantikan setiap dan seluruh kesepakatan-kesepakatan sebelumnya. (2) Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini berlaku serta mengikat bagi Para Pihakyang menandatangani, pengganti-penggantinya dan mereka yang memperoleh keuntungan daripadanya. Demikianlah, Perjanjian ini disepakati dan dibuat dalam rangkap 2 (duaJ, bermeterai cukup, dan memiliki kekuatan hukum yang sama, ditandatangani secara basah dan/atau secara elektronik oleh Para Pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dilaksanakan dengan penuh itikad baik dan tanggung iawab oleh Para Pihak. P I 1 ma Pihak Kedua Et U..on,to 17AKX358197405 E M.Si Prof. D NIP. 197311162006041001 Koordinator Program Studi S1 en Harris rmawan Direktur PT Solusi Finansialku Indonesia s { l(E8 E 6 etahui, 1:, 4 P t4s Gl(o,ao$' iSa ton NrP. 197207152001 121001 Dekan Fakultas Ekonomi t-tNJ SE. M.Pd l,t ./