Menimbang Mengingat SK No 085147 A SALINAN PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2O2I TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG PERDAGANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan; i Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193); 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol4 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512); 4 Undang-Undang Nomor l1 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573l'; MEMUTUSKAN
Menetapkan SK No 083537 A PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA 2- MEMUTUSKAN: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG PERDAGANGAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1 2 3 4 Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang danlatau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Perdagangan Luar Negeri adalah Perdagangan yang mencakup kegiatan Ekspor dan/atau Impor atas Barang dan/atau Perdagangan Jasa yang meiampaui batas wilayah negara. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/Pemerintah/keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan pada masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar- besarnya. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adatah Standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi. 5. Ekspor
SK No 083536 A PRES IDEN REPUtsLIK INDONESIA 3- 5. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Barang dari daerah pabean. 6. Eksportir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Ekspor. 7. Impor adalah kegiatan memasukkan Barang ke dalam daerah pabean. 8. Importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Impor. 9. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 10. Pelaku Usaha Distribusi adalah Pelaku Usaha yang menjalankan kegiatan Distribusi Barang di dalam negeri. 11. Produsen adalah Pelaku Usaha yang memproduksi Barang. 12. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 13. Distributor adalah Pelaku Usaha Distribusi yang bertindak atas namanya sendiri danlatau atas penunjukan dari Produsen atau pemasok atau Importir berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran Barang. 14. Pengemas adalah Pelaku Usaha yang melakukan pengemasan Barang. 15. Pedagang. . .
SK No 083535 A PRESIDEN REPUBUK INDONESIA 4 15. Pedagang Pengumpul adalah Pelaku Usaha yang mempunyai kegiatan usaha melakukan pengumpulan hasil produksi usaha mikro dan usaha kecil untuk diperdagangkan. 16. Agen adalah Pelaku Usaha Distribusi yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunj uknya berdasarkan perj anj ian dengan imbalan Komisi untuk melakukan kegiatan pemasaran Barang tanpa memiliki dan/atau menguasai Barang yang dipasarkan. 17. Grosir/Perkulakan adalah Pelaku Usaha Distribusi yang menjual berbagai macam Barang dalam partai besar dan tidak secara eceran. 18. Pengecer adalah Pelaku Usaha Distribusi yang kegiatan pokoknya memasarkan Barang secara langsung kepada Konsumen. 19. Konsumen adalah setiap orang pemakai Barang darrlatau Jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. 20. Penjual Langsung adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang merupakan anggota mandiri jaringan pemasaran atau penjualan perusahaan. 2I. Perusahaan Penjualan Langsung adalah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan Barang dengan sistem Penjualan Langsung. 22. Penjualan Langsung adalah sistem penjualan Barang tertentu melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh Penjual Langsung yang bekerja atas dasar Komisi dan/atau Bonus berdasarkan hasil penjualan kepada Konsumen di luar lokasi eceran' 23. Penjualan Langsung secara Single Leuel adalah penjualan Barang tertentu yang tidak melalui jaringan pemasaran berjenjang. 24.Penjualan. . .
SK No 083534 A PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 5- 24. Penjualan Langsung secara Multi Leuel adalah penjualan Barang tertentu melalui jaringan pemasaran berjenjang yang dikembangkan oleh Penjual Langsung yang bekerja atas dasar Komisi danlatau Bonus berdasarkan hasil penjualan Barang kepada Konsumen. 25. Hak Distribusi Eksklusif adalah hak untuk mendistribusikan Barang yang dimiliki oleh hanya satu perusahaan dalam wilayah Indonesia yang didapat dari perjanjian secara langsung maupun tidak langsung dengan pemilik hak Distribusi merek dagang atau dari kepemilikan atas merek dagang. 26. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis Barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. 27. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan Perdagangan Barang. 28. Pusat Niaga adalah suatu area terpadu untuk usaha Perdagangan dan komersil lainnya. 29. Komisi atas Penjualan yang selanjutnya disebut Komisi adalah imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada Penjual Langsung yang besarnya dihitung berdasarkan hasil kerja nyata, sesuai volume atau nilai hasil penjualan Barang, baik yang dihasilkan oieh Penjual Langsung secara pribadi maupun yang dihasilkan oleh jaringannya. 3O. Bonus .
SK No 083533 A PRES IDEN REPUtsUK INDONESIA 6- 30. Bonus atas Penjualan yang selanjutnya disebut Bonus adalah tambahan imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada Penjual Langsung, karena berhasil melebihi target penjualan Barang yang ditetapkan perusahaan. 31. Program Pemasaran adalah program perusahaan dalam memasarkan Barang yang akan dilaksanakan dan dikembangkan oleh Penjual Langsung melaiui jaringan pemasaran dengan bentuk Penjualan Langsung secara Single Leuelatau Penjualan Langsung secara Multi Leuel . 32. Skema Piramida adalah kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan Barang tetapi memanfaatkan peluang keikutsertaan Penjual Langsung untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya Penjual Langsung tersebut. 33. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha danf atau kegiatannya. 34. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. 35. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh Konsumen atau Pelaku Usaha. 36. Barang Kebutuhan Pokok adalah Barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat. 37.Barang...
SK No 083532 A PRESIDEN REPUBLIK INDONESTA 7 - 37. Barang Penting adalah Barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional. 38. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh Konsumen atau Pelaku Usaha. 39. Distribusi adalah kegiatan penyaluran Barang secara langsung atau tidak langsung kepada Konsumen. 40. Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. 41. Gudang adalah suatu rLlangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan Barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri. 42. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, danf atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar. 43. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah bukti pendaftaran Gudang yang diberikan kepada pemilik Gudang. 44. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas danlatau kualitas. 45. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran. 46. Alat. . .
SK No 083531 A PRES IDEN REPUBUK INDONESIA 8- 46. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan. 47. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan. 48. Persetujuan Tipe adalah Perizinan Berusaha berupa sertifikat yang menyatakan tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan produksi dalam negeri atau Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan asal Impor telah memperoleh persetujuan berdasarkan penilaian kesesuaian terhadap persyaratan teknis. 49. Reparasi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan adalah suatu kegiatan memperbaiki dan/atau memelihara Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan, dilakukan oleh Reparatir Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan. 50. Reparatir Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan adalah personel atau teknisi yang telah mempunyai kemampuan/keahlian dalam bidang Reparasi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan. 51. Bahan Baku adalah bahan mentah, Barang setengah jadi, atau Barang jadi yang dapat diolah menjadi Barang setengah jadi atau Barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi. 52. Barang Daiam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah Barang yang dimasukkan ke dalam kemasan baik yang tertutup secara penuh maupun sebagian dan untuk mempergunakannya harus membuka kemasan, merusak kemasan, atau segel kemasan, dan yang kuantitasnya ditentukan sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan. 53. Pemerintah. . .
SK No 083530A PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA 9 - 53. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 54. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 55. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan. 56. Petugas Pengawas Perdagangan adalah pegawai negeri sipil pada unit yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan baik di pusat maupun daerah yang ditunjuk untuk melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan Perdagangan. 57. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan yang selanjutnya disebut PPNS-DAG adalah pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baik yang ada di pusat maupun daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol4 tentang Perdagangan. Pasal 2 Lingkup pengaturan penyelenggaraan Perdagangan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi: a. kebijakan dan pengendalian Ekspor dan Impor; b. penggunaan atau kelengkapan label berbahasa Indonesia; c. Distribusi Barang; d. sarana Perdagangan; e. standardisasi; f. pengembangan Ekspor; g.metrologi...
SK No 085137 A PRES IDEN REPUtsLIK INDONESIA 10- g. metrologi legal; dan h. pengawasan kegiatan Perdagangan dan pengawasan terhadap Barang yang ditetapkan sebagai Barang dalam pengawasan. BAB II KEBIJAKAN DAN PENGENDALIAN EKSPOR DAN IMPOR Pasal 3 (1) (2t Kebijakan dan pengendalian di bidang Ekspor dan Impor dilaksanakan oleh Menteri. Pelaksanaan kebdakan dan pengendalian Ekspor dan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dalam bentuk: a. persetujuan EksPor; b. persetujuan ImPor; c. Eksportir terdaftar; d. Importir terdaftar; e. Importir Produsen; t. penentuan tempat pengeluaran dan pemasukan Barang; g. jenis Barang; h. kewenangan; i. j. persyaratan Eksportir dan Importir; tata cara permohonan perizinan Ekspor dan Impor; k. penerbitan perizinan Ekspor dan Impor; 1. verifikasi atau penelusuran teknis; m. kewajiban Eksportir dan Importir; n. larangan bagi Eksportir dan Importir; o. pengawasan; dan p. sanksi. (3) Ketentuan...
SK No 085301 A PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA 11- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan pengendalian di bidang Ekspor dan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 4 (1) Menteri dapat menetapkan pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf I terhadap Barang tertentu. (2) Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan terhadap Barang tertentu dengan kriteria yang disepakati dalam rapat koordinasi di kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Barang tertentu yang dapat dikenakan verifikasi atau penelusuran teknis dan pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis diatur dengan Peraturan Menteri. (4) Jenis Barang tertentu yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diubah berdasarkan keputusan rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian, yang dihadiri menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili yang diberikan kewenangan untuk dan atas nama menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian. pengendalian urusan Pasal 5 (1) Eksportir dalam kegiatan Ekspor wajib memiliki NIB (2) Dalam .
SK No 085138 A PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA t2- (21 Dalam hal Ekspor tidak dilakukan untuk kegiatan usaha, Eksportir tidak memerlukan NIB danfatau Perizinan Berusaha. (3) Terhadap kegiatan Ekspor tertentu, Eksportir wajib memiliki Perizinan Berusaha dari Menteri. (4) Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana (s) (6) (7t (8) dimaksud pada ayat (3) terdiri dari: a. Eksportir terdaftar; danf atau b. persetujuan Ekspor. Penerbitan persetujuan Ekspor oleh Menteri dilaksanakan berdasarkan neraca komoditas. Dalam hal neraca komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum ditetapkan, penerbitan persetujuan Ekspor oleh Menteri akan dilakukan berdasarkan ketentuan dan data yang tersedia. Ketentuan lebih lanjut mengenai neraca komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Presiden. Ketentuan lebih ianjut mengenai: a. Eksportir yang tidak memerlukan NIB dan f atau Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan b. Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 6 (1) Importir dalam kegiatan Impor wajib memiliki NIB yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir (API). (21 NIB yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Angka Pengenal Importir Umum (API-U); dan b. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P). (3) Terhadap...
SK No 083526 A PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA 13- (3) Terhadap kegiatan Impor tertentu, Importir wajib memiliki Perizinan Berusaha dari Menteri. (4) Dalam hal Impor tidak dilakukan untuk kegiatan usaha, Importir tidak memerlukan NIB dan/atau Perizinan Berusaha. (5) Pertzinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari: a. Importir terdaftar; b. Importir Produsen; dan/atau c. persetujuan Impor. (6) Penerbitan persetujuan Impor oleh Menteri dilaksanakan berdasarkan neraca komoditas. (7) Dalam hal neraca komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum ditetapkan, penerbitan persetujuan Impor oleh Menteri akan dilakukan berdasarkan ketentuan dan data yang tersedia. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai neraca komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Presiden. (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai: a. NIB yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana dimaksud pada ayat (1); b. Importir yang tidak memerlukan NIB dan/atau Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4); dan c. Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 7 (1) Pengajuan Perizinan Berusaha dalam rangka pengendalian Ekspor dan Impor dilakukan secara elektronik melalui sistem tunggal yang mengintegrasikan proses penanganan dokumen yang terkait dengan Ekspor dan ImPor. (2) Apabila...
SK No 083525 A PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA t4- (2) Apabila permohonan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap, dilakukan penolakan secara elektronik melalui sistem yang terintegrasi dalam jangka waktu yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Apabila permohonanPerizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lengkap, dilakukan penerbitan Pertzinan Berusaha secara elektronik melalui sistem yang terintegrasi dalam jangka waktu yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Apabila permohonanPerizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lengkap, namun Perizinan Berusaha belum diterbitkan dalam jangka waktu yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan penerbita n P erizinan Be ru saha secara oto mati s melalui sistem yang terintegrasi. (5) Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan sistem yang terintegrasi tidak berfungsi, permohonan Perizirran Berusaha dalam rangka pengendalian Ekspor dan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara manuai kepada Menteri. (6) Ketentuan mengenai permohonan Perizinan Berusaha dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 8 (1) Dalam rangka peningkatan dan pengembangan produk invensi dan inovasi nasional yang diekspor ke luar negeri, Menteri dapat memberikan fasilitas: a. pembiayaan; b. penjaminan; c. asuransi Ekspor; d. pemasaran .
SK No 083524 A PRESIDEN REPUBUK INDONESIA 15- d. pemasaran; dan/atau e. insentif prosedural lainnya. (2) Dalam memberikan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, asosiasi, dan pemangku kepentingan lainnya. (3) Menteri dapat menetapkan produk invensi dan inovasi nasionai yang dapat diekspor ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 9 (1) Setiap Importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru. (21 Dalam hal tertentu, Menteri dapat menetapkan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru berdasarkan: a. peraturanperundang-undangan; b. kewenangan Menteri; dan/atau c. usulan atau pertimbangan teknis dari instansi pemerintah lainnya. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. (4) Jenis Barang yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diubah berdasarkan keputusan rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian, yang dihadiri menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili yang diberikan kewenangan untuk dan atas nama menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian. Pasal 10. . .
SK No 083523 A PRES IDEN REPUELIK INDONESIA 16- Pasal 10 (1) Eksportir dilarang mengekspor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diekspor. (2) Importir dilarang mengimpor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diimpor. (3) Barang yang dilarang untuk diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Barang yang dilarang untuk diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria: a. terkait dengan perlindungan terhadap kesehatan, keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup; b. terkait dengan keamanan nasional, kepentingan nasional, atau kepentingan umum, termasuk sosial, budaya, dan moral masyarakat; danlatau termasuk tumbuhan alam dan satwa liar yang perlu dijaga kelestariannya. c. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Barang yang dilarang untuk diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Barang yang dilarang untuk diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. (5) Jenis Barang yang dilarang untuk diekspor dan Barang yang dilarang untuk diimpor berdasarkan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diubah berdasarkan keputusan rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian, yang dihadiri menteri/kepala lembaga pemerintahan nonkementerian atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili yang diberikan kewenangan untuk dan atas nama menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian' Pasal 11 ...
SK No 083521 A PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA t7- Pasal 1 1 (1) Eksportir dilarang mengekspor Barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan Barang untuk diekspor. (2) Barang yang ekspornya dibatasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria: a. memenuhi standar pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. melindungi keamanan nasional, kepentingan nasional, atau kepentingan umum, termasuk sosial, budaya, dan moral masyarakat; c. melindungi kesehatan, keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup; d. melindungi tumbuhan alam dan satwa liar yang diperbolehkan Ekspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau e. dibutuhkan ketersediaannya di dalam negeri. (3) Eksportir yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. Pasal 12 (1) Importir dilarang mengimpor Barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan Barang untuk diimpor. (21 Barang yang impornya dibatasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria: a. memenuhi standar pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. melindungi keamanan nasional, kepentingan nasional, atau kepentingan umum, termasuk sosial, budaya, dan moral masyarakat; danlatau c.melindungi...
SK No 083520 A PRESIDEN REPUEUK INDONESIA 18- c. melindungi kesehatan, keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Barang yang dibatasi untuk Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (21 dan Barang yang dibatasi untuk Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. (41 Jenis Barang yang dibatasi untuk diekspor dan Barang yang dibatasi untuk diimpor berdasarkan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diubah berdasarkan keputusan rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian, yang dihadiri menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili yang diberikan kewenangan untuk dan atas nama menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian. (5) Importir yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. Pasal i3 (1) Dalam rangka kebutuhan neraca komoditas, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian menyediakan data terkait dengan Ekspor dan Impor serta data lainnya pada sistem informasi yang terintegrasi. {21 Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan menyampaikan data realisasi Ekspor dan Impor kepada Menteri, menteri, danf atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait melalui sistem informasi yang terintegrasi. Pasai 14
SK No 083519 A PRESIDEN REPUBLTK INDONESIA 19- Pasal 14 (1) Pemeriksaan atas pemenuhan Perizinan Berusaha terhadap Impor Barang tertentu dilakukan melalui pengawasan kegiatan Perdagangan setelah melalui kawasan pabean oleh direktorat jenderal yang membidangi perlindungan konsumen dan tertib niaga. (21 Dalam hal diperlukan, pengawasan kegiatan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kawasan pabean bekerja sama dengan direktorat jenderal yang membidangi kepabeanan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. (41 Jenis Barang tertentu berdasarkan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diubah berdasarkan keputusan rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian, yang dihadiri menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili yang diberikan kewenangan untuk dan atas nama menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian. Pasal 15 (1) Dalam rangka penguatan pengawasan implementasi program strategis nasional pencegahan korupsi untuk komoditas yang pengawasannya dilakukan setelah melalui kawasan pabean, Importir wajib mencantumkan Perizinan Berusaha secara lengkap dalam dokumen pemberitahuan pabean. (2) Importir yang tidak mencantumkan Perizinan Berusaha secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. Pasal 16
SK No 083518 A PRES IDEN REPUBUK INDONESIA 20- Pasal 16 (1) Importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) wajib memberitahukan jumlah atau voiume Barang Impor dalam pemberitahuan pabean menggunakan jenis satuan Barang sebagaimana tercantum dalam Perizinan Berusaha di bidang Impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang kepabeanan. (21 Jumlah atau volume Barang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi yang tercantum dalam Perizinan Berusaha di bidang Impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan. Pasal 17 (1) Menteri dapat menetapkan Eksportir dan Importir yang bereputasi baik. (21 Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dapat merekomendasikan Eksportir dan Importir yang bereputasi baik. (3) Eksportir dan Importir yang bereputasi baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kemudahan atas Perizinan Berusaha pada masing- masing kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian. (4) Ketentuan mengenai kriteria Eksportir dan Importir bereputasi baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 18 (1) Ketentuan mengenai pembatasan di bidang Ekspor dan Impor di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dan/atau kawasan ekonomi khusus diberlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (21 Ketentuan pemberlakuan pembatasan di bidang Ekspor dan Impor dikecualikan di tempat penimbunan berikat. (3) Ketentuan .
SK No 085133 A (3) (4) (1) (21 (3) (4) PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA 27- Ketentuan pemberlakuan pembatasan di bidang Ekspor dan Impor dikecualikan atas importasi Barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan Ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan Ekspor Pembebasan. Untuk kepentingan perekonomian nasional, Menteri dapat menetapkan berlakunya ketentuan pembatasan di bidang Ekspor dan Impor di tempat penimbunan berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan kemudahan Impor tujuan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara selektif. Pasal 19 Dalam rangka peningkatan nilai tambah industri guna pendalaman dan penguatan struktur industri dalam negeri, Menteri dapat mengendalikan melalui p"-b"t."an Ekspor dan Impor Barang sebagai Bahan baku dan/atau bahan penolong industri. pembatasan Ekspor dan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi di kementLrian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian. Menteri dapat menetapkan Barang sebagai Rahan Baku dan/atau bahan penolong industri yang dibatasi Ekspor dan Impornya dalam hal telah diputuskan dalam rapat terbatas dan/atau sidang kabinet' Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Menteri kepada menteri- yang -.ry"i.rggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk dilakukan pengawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan. BABIII ...
PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA 22- BAB III PENGGUNAAN ATAU KELENGKAPAN LABEL BERBAHASA INDONESIA Pasal 20 (1) Setiap Pelaku Usaha wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri. (2) Perdagangan di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik serta Perdagangan yang Distribusi barangnya dilakukan secara tidak langsung dan secara langsung Single Leuel atau Multi Leuel. (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. Produsen untuk Barang produksi dalam negeri; b. Importir untuk Barang asal Impor; dan c. Pengemas untuk Barang yang diproduksi dalam negeri atau asal Impor yang dikemas di wilayah Republik Indonesia. (41 Ketentuan lebih lanjut mengenai Barang yang wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. (5) Jenis Barang berdasarkan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (41 dapat diubah berdasarkan keputusan rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian, yang dihadiri menteri/kepala lembaga pemerintahan nonkementerian atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili yang diberikan kewenangan untuk dan atas nama menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian. (6) Pelaku Usaha yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. Pasal2l... SK No 083516 A
SK No 083515 A PRES IDEN REPUtsLIK INDONESIA 23- Pasal 21 (1) Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus menggunakan bahasa Indonesia yang jelas, mudah dibaca, dan mudah dimengerti. (2) Penggunaan bahasa, angka, dan huruf selain Bahasa Indonesia, angka arab, dan huruf latin dapat digunakan jika tidak ada atau tidak dapat diciptakan padanannya. Pasal22 (1) Penggunaan label berbahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan melalui pencantuman label pada Barang dan/atau kemasan. (21 Pencantuman label berbahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. embos atau tercetak; b. ditempei atau melekat secara utuh; atau c. dimasukkan atau disertakan ke dalam Barang dan/atau kemasan. (3) Ukuran besar label berbahasa Indonesia disesuaikan dengan ukuran Barang atau kemasan secara proporsional. Pasal 23 (1) Label berbahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 memuat keterangan mengenai nama Barang, asai Barang, identitas Pelaku Usaha, dan informasi lain sesuai dengan karakteristik Barang. (2) Keterangan mengenai identitas Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. nama dan alamat Produsen untuk Barang produksi dalam negeri; b.nama...
SK No 083514 A PRESIDEN REPUBUK INDONESIA 24- b. nama dan alamat Importir untuk Barang asal Impor; c. nama dan alamat Pengemas, untuk Barang yang diproduksi dalam negeri atau asal Impor yang dikemas di wilayah Republik Indonesia; atau d. nama dan alamat Pedagang Pengumpul jika memperoleh dan memperdagangkan Barang hasil produksi usaha mikro dan usaha kecil. (3) Barang yang terkait dengan keselamatan, keamanan, dan kesehatan Konsumen dan lingkungan hidup harus memuat: a. cara penggunaan; dan b. simbol bahaya dan/atau tanda peringatan yang jelas dan mudah dimengerti. (4) Daiam hal identitas Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memungkinkan dicantumkan secara lengkap pada Barang dan/atau kemasan, identitas dapat disertakan atau dimasukkan pada Barang dan/atau kemasan. Pasal 24 (1) Selain keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Pelaku Usaha wajib mencantumkan keterangan atau penjelasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Untuk Barang yang telah diberlakukan SNI secara wajib, pencantuman label berbahasa Indonesia mengikuti penandaan yang ditetapkan dalam SNI. Pasal 25 (1) Pelaku Usaha dilarang mencantumkan label berbahasa Indonesia yang memuat informasi: a. secara tidak lengkap; dan/atau b. tidak benar dan/atau menyesatkan Konsumen. (2) Pelanggaran...
SK No 083513 A PRESIDEN REPUELTK INDONESIA 25- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. Pasal 26 (1) Produsen, Importir, atau Pengemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, wajib menarik Barang dari peredaran dan dilarang memperdagangkan Barang dimaksud. (2) Penarikan Barang dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas perintah Menteri. (3) Menteri memberikan mandat penarikan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada direktur jenderal yang membidangi perlindungan konsumen dan tertib niaga. (4) Biaya penarikan Barang dari peredaran dibebankan kepada Produsen, Importir, atau Pengemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal2T Barang yang telah ditarik dari peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapat diperdagangkan kembali jika telah memenuhi ketentuan kewajiban pencantuman label berbahasa Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini. Pasal 28 Ketentuan kewajiban pencantuman label berbahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, tidak berlaku untuk: a. Barang curah yang dikemas dan diperdagangkan secara langsung di hadapan Konsumen; atau b. Barang yang diproduksi Pelaku Usaha mikro dan Pelaku Usaha kecil. Pasal 29
SK No 085300 A (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA 26- Pasal 29 Selain Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), Pedagang Pengumpul wajib mencantumkan label berbahasa Indonesia. Pedagang Pengumpul yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 wajib menarik Barang dari peredaran dan dilarang memperdagangkan Barang. Ketentuan mengenai kewajiban menarik Barang dari peredaran dan dilarang memperdagangkan Barang iebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilaksanakan ...r.i dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26. Pasal 30 Pembinaan terhadap pencantuman label berbahasa Indonesia dilakukan oleh Menteri. Menteri mendelegasikan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (i) kepada direktur jenderal yang membidangi periindungan konsumen dan tertib niaga' Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sendiri atau bersama- ="-" dengan kementerian dan/atau lembaga teknis terkait pada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung kepada Pelaku Usaha dan/atau Konsumen dalam bentuk: a. pelayanan dan penyebarluasan informasi; b. edukasi; danlatau c. konsultasi. Pasal31...
SK No 08351 I A PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA 27 - Pasal 31 (1) Pelaku Usaha yang memproduksi atau mengimpor Barang yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Barang yang wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia dan telah mencantumkan label berbahasa Indonesia, tetap mencantumkan label berbahasa Indonesia sesuai dengan karakteristik Barang. (2) Pelaku Usaha yang memproduksi atau mengimpor Barang yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Barang yang wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia dan belum mencantumkan label berbahasa Indonesia, dapat mencantumkan label berbahasa Indonesia sesuai dengan karakteristik Barang. (3) Pencantuman label sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk memberikan informasi yang lebih banyak kepada Konsumen dan sebagai sarana promosi mengenai Barang yang diperdagangkan di pasar dalam negeri. BAB IV DISTRIBUSI BARANG Bagian Kesatu Umum Pasal 32 Distribusi Barang yang diperdagangkan di dalam negeri dapat dilakukan secara tidak langsung atau secara langsung kepada Konsumen. Bagian
SK No 085116 A PRES lDEN REPUBLIK INDONESIA 28- Bagian Kedua Distribusi Barang Secara Tidak Langsung Pasal 33 (1) Distribusi Barang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan oleh Pelaku Usaha Distribusi dengan menggunakan rantai Distribusi yang bersifat umum, yaitu: a. Distributor dan jaringannYa; b. Agen dan jaringannya; atau c. waralaba. (21 Distributor dan jaringannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari: a. Distributor; b. Grosir/Perkulakan;dan c. Pengecer. (3) Agen dan jaringannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari: a. Agen; b. Grosir/Perkulakan;dan c. Pengecer. Pasal 34 Distribusi Barang secara tidak langsung dilakukan oleh Pelaku Usaha Distribusi melalui perikatan yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis. Pasal 35 (1) Produsen di dalam negeri dapat menunjuk Pelaku Usaha Distribusi sebagai Distributor atau Agen untuk mendistribusikan Barang kepada Pengecer. (2) Selain...
SK No 083509 A PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 29- (2) Selain Produsen di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen harus menunjuk Pelaku Usaha Distribusi sebagai Distributor atau Agen untuk mendistribusikan Barang kepada Pengecer. (3) Dalam hal Produsen telah menunjuk Distributor tunggal atau Agen tunggal untuk mendistribusikan Barang di suatu wilayah pemasaran, Produsen tidak dapat menunjuk Distributor atau Agen lainnya untuk mendistribusikan Barang dengan jenis dan merek yang sama. (4) Masa berlaku penunjukan Distributor tunggal paling sedikit selama 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang 1 (satu) kali. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perikatan untuk pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 36 Distributor atau Agen yang mendistribusikan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) wajib memiliki Perizinan Berusaha sebagai Distributor atau Agen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan' Pasal 37 (1) Pengecer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c serta Pasal 35 ayat (1) dan ayat (21, dalam mendistribusikan Barang harus menggunakan sarana penjualan toko dan sarana penjualan lainnya. (2) Sarana penjualan toko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beruPa: a. Toko Swalayan; atau b. toko dengan sistem pelayanan konvensional. (3) Sarana .
SK No 085114 A PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA 30- (3) Sarana penjualan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beruPa: a. sistem elektronik; b. penjualan dengan perangkat mesin elektronik,' atau c. penjualan bergerak. Pasal 38 Distributor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a, wajib memenuhi ketentuan: a. memiliki Perizinan Berusaha sebagai Distributor; b. memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetaP, dan jelas; c. memiliki atau menguasai Gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas; dan d. memiliki perikatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal34 dengan Produsen atau pemasok atau Importir mengenai Barang yang akan didistribusikan. Pasal 39 Agen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a, wajib memenuhi ketentuan: a. memiliki Perizinan Berusaha sebagai Agen; b. memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas; c. memiliki perikatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dengan pihak yang menunjuknya yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak; dan d. menjalankan usaha berdasarkan Komisi yang diperoleh dari pihak yang menunjuknya. Pasal40...
SK No 083507 A PRES IDEN REPUBUK INDONESIA 31 - Pasal 40 Grosir/Perkulakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b wajib memenuhi ketentuan: a. memiliki Perizinan Berusaha sebagai Grosir/ Perkulakan; dan b. memiliki kerja sama dengan Produsen, Distributor atau Importir Barang yang dilandasi dengan perikatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34. Pasal 41 Pengecer sebagaimana dimaksud dalam Pasai 33 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c wajib memenuhi ketentuan: a. memiliki Perizinan Berusaha sebagai Pengecer; dan b. memiliki atau menguasai sarana penjualan, atau tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas. Bagian Ketiga Distribusi Barang secara Langsung Pasal42 (1) Distribusi Barang secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan dengan menggunakan pendistribusian khusus melalui sistem Penjualan Langsung. (2) Sistem Penjualan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. Penjualan Langsung secara Single Leuel; atau b. Penjualan Langsung secara Multi Leuel. (3) Penjualan...
SK No 083506 A PRESTDEN REPUBL|K INDONESIA 32- (3) Penjualan Langsung secara Single Leuel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikembangkan oleh Penjual Langsung yang bekerja atas dasar Komisi dan/atau Bonus berdasarkan hasil penjualan Barang kepada Konsumen. (4) Penjualan Langsung secara Multi Leuel sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b dikembangkan oleh Penjual Langsung yang bekerja atas dasar Komisi danlatau Bonus berdasarkan hasil penjualan Barang kepada Konsumen. Pasal 43 (1) Perusahaan yang melakukan kegiatan Distribusi Barang dengan sistem Penjualan Langsung harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. memiliki Hak Distribusi Eksklusif terhadap Barang yang akan didistribusikan melalui penjualan secara langsung; b. memiliki Program Pemasaran; c. memiliki kode etik; d. melakukan perekrutan Penjual Langsung melalui sistem jaringan; dan e. melakukan penjualan Barang secara langsung kepada Konsumen melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh Penjual Langsung. (21 Program Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan mencantumkan informasi paling sedikit mengenai: a. daftar dan profil Barang yang paling sedikit meliputi gambar, harga jual, dan manfaat; b. jenis Program Pemasaran yang digunakan; c. biaya pendaftaran calon Penjual Langsung; d. isi alat bantu penjualan; e.alur...
SK No 083505 A PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 33- e. alur penjualan Barang dari perusahaan sampai f. dengan kepada Konsumen; jenis, perhitungan, serta jumlah Komisi dan/atau Bonus yang diberikan kepada seluruh Penjual Langsung yang dibuat dalam mata uang rupiah; g. simulasi perhitungan Komisi dan/atau Bonus kepada Penjual Langsung hingga tingkat jaringan tertentu; h. syarat dan ketentuan dalam mendapatkan Komisi i. dan/atau Bonus; dan jadwal pembayaran Komisi dan/atau Bonus. (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan memuat ketentuan paling sedikit: a. persyaratan menjadi Penjual Langsung; b. prosedur pendaftaran Penjual Langsung; c. masa berlaku keanggotaan Penjual Langsung; d. prosedur pendaftaran dalam keanggotaan; e. hak dan kewajiban perusahaan; f. hak dan kewajiban Penjual Langsung; g. program pembinaan bantuan pelatihan dan/atau fasilitas yang diberikan perusahaan Penjual Langsung; h. ganti rugi atas Barang yang tidak sesuai dengan kualitas dan jenis yang diperjanjikan dan prosedurnya; i. j. k. larangan bagi Penjual Langsung; sanksi; dan Pasal 44
SK No 083504 A PRESIDEN REPUBUK INDONESIA 34- Pasal 44 Hak Distribusi Eksklusif sebagaimana dimaksud daiam Pasal 43 ayat (1) huruf a didapat dari perjanjian atau kepemilikan atas merek dagang. Pasal 45 Dalam hal Hak Distribusi Eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 yang didapat melalui perjanjian diputus secara sepihak oleh pemilik merek dagang sebelum masa berlaku perjanjian tersebut berakhir, pemilik merek dagang tidak dapat menunjuk perusahaan baru sebelum tercapai kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan oleh para pihak atau sampai ada putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Pasal 46 Kegiatan usaha Perdagangan dengan sistem Penjualan Langsung diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara perusahaan dan Penjual Langsung dengan memperhatikan kode etik. Pasal47 Dalam melakukan perekrutan Penjual Langsung melalui sistem jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf d, perusahaan wajib memberikan keterangan secara lisan dan tertulis dengan benar kepada calon Penjual Langsung paling sedikit mengenai: a. identitas perusahaan; b. mutu dan spesifikasi Barang; c. kondisi dan jaminan Barang serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaannya; d. Program Pemasaran; dan e. kode etik. Pasal 48
SK No 083503 A PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 35- Pasal 48 Perusahaan yang telah melakukan perekrutan Penjual Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dalarn melakukan kegiatan usaha Penjualan Langsung wajib: a. memberikan alat bantu penjualan kepada setiap Penjual Langsung yang paling sedikit berisikan keterangan mengenai Barang, Program Pemasaran, dan kode etik; b. memastikan kegiatan yang dilakukan oleh Penjual Langsung sesuai dengan Program Pemasaran dan kode etik; c. mencantumkan label pada Barang dan/atau kemasan yang paling sedikit memuat nama perusahaan dan keterangan bahwa Barang dijual dengan sistem Penjualan Langsung; d. menetapkan harga Barang yang dijual dalam mata uang rupiah dan berlaku untuk Penjual Langsung dan Konsumen; e. memberikan Komisi danlatau Bonus berdasarkan hasil kegiatan penjualan Barang yang dilakukan oleh Penjual Langsung dan jaringannya sesuai dengan yang diperjanjikan; f. memberikan tenggang waktu kepada Konsumen untuk mengembalikan Barang dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Barang diterima, apabila ternyata Barang tersebut tidak sesuai dengan yang diperjanjikan; g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian yang ditimbulkan akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan Barang yang diperdagangkan; h. melaksanakan pembinaan dan pelatihan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan para Penjual Langsung, agar bertindak dengan benar, jujur, dan bertanggung jawab; i.memberikan...
SK No 083502 A PRESIDEN REPUBUK INDONESIA 36- 1 J k I memberikan kesempatan yang sama kepada semua Penjual Langsung untuk berprestasi dalam memasarkan Barang; memiliki daftar Penjual Langsung yang menjadi anggota jaringan pemasarannya yang dilengkapi dengan data identitas Penjual Langsung dimaksud; menjual Barang yang telah memiliki izin edar atau telah memenuhi ketentuan Standar mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan memastikan Penjual Langsung tidak menjual Barang melalui saluran disribusi tidak langsung dan/atau onlirue market place. Pasal 49 Jumlah Komisi dan/atau Bonus yang diberikan kepada Penjual Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e paling banyak 6Ooh (enam puluh persen) dari omzet perusahaan. Pasal 50 Pelaku Usaha Distribusi dalam sistem Penjualan Langsung merupakan perusahaan yang memiliki Perrzinan Berusaha sebagai Perusahaan Penjualan Langsung. Pasal 51 Perusahaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha di bidang Penjualan Langsung dilarang melakukan kegiatan: a. menawarkan, mempromosikan, mengiklankan Barang secara tidak benar, berbeda, atau bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya; b. menawarkan Barang dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan, baik fisik maupun psikis terhadap Konsumen; c.menawarkan...
SK No 083501 A PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 37 - c. menawarkan Barang dengan membuat atau mencantumkan klausula baku pada dokumen dan/atau perjanjian yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan Kon sumen ; d. menjual Barang yang tidak mempunyai tanda daftar dari instansi teknis yang berwenang, khususnya bagi Barang yang wajib terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundan g-undangan ; e. menjual Barang yang tidak memenuhi ketentuan Standar mutu Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undan gan ; f. menarik dan/atau mendapatkan keuntungan melalui iuran keanggotaan atau pendaftaran sebagai mitra usaha secara tidak wajar; g. menerima pendaftaran keanggotaan sebagai Penjual Langsung dengan nama yang sama lebih dari 1 (satu) kali; h. membayar Komisi dan/atau Bonus dari hasil iuran keanggotaan atau perekrutan Penjual Langsung; i. memberikan Komisi dan/atau Bonus dari Program Pemasaran ketika perusahaan tidak melakukan penjualan Barang. j. menjual atau memasarkan Barang yang tercantum dalam perizinan berusahanya melalui saluran Distribusi tidak langsung dan/atau online market place; k. menjual langsung kepada Konsumen tanpa melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh Penjual Langsung; 1. melakukan usaha yang terkait dengan penghimpunan dana masyarakat; m. membentuk jaringan pemasaran dengan menggunakan Skema Piramida; n.menjual ...
SK No 083556 A PRES IDEN REPUtsLIK INDONESIA 38- n. menjual danf atau memasarkan Barang yang tidak tercantum dalam Program Pemasaran; danf atau o. menjual Barang dan/atau Jasa yang termasuk produk komoditi berjangka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 52 Menteri melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha Distribusi Barang secara langsung. Pasal 53 (1) (2) (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan melalui penyuluhan, konsultasi, pendidikan, dan pelatihan. Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan berdasarkan laporan tahunan kegiatan usaha perusahaan yang disampaikan oleh perusahaan dan hasil verifikasi ke lokasi perusahaan. Dalam melaksanakan pembinaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait di pusat dan/atau di daerah serta asosiasi di bidang Penjualan Langsung. Pasal 54 Barang yang termasuk produk komoditi berjangka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan d.anf atau Jasa dilarang dipasarkan melalui sistem Penjualan Langsung. Bagian
SK No 083555 A PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 39- Bagian Keempat Larangan Pasal 55 (1) Produsen, Distributor, dan Grosir/Perkulakan dilarang mendistribusikan Barang secara eceran kepada Konsumen. (21 Agen dilarang melakukan pemindahan hak atas fisik Barang yang dimiliki/dikuasai oleh Produsen, pemasok, danf atau Importir yang menunjuknya. (3) Pelaku Distribusi tidak langsung dilarang mendistribusikan Barang yang dipasarkan oleh sistem Penjualan Langsung yang memiliki Hak Distribusi Eksklusif. (41 Importir dilarang mendistribusikan Barang secara langsung kepada Pengecer kecuali bertindak sebagai Distributor. (5) Pengecer dilarang melakukan Impor Barang Bagian Kelima Ketentuan Lain-Lain Pasal 56 Dalam menjual Barang, Produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan. Pasal 57 Produsen dapat memasok atau mendistribusikan Barang yang diperuntukkan sebagai Bahan Baku, bahan penolong, atau Barang modal kepada Produsen lainnya tanpa melalui Distributor dan jaringannya atau Agen dan jaringannya. Pasal58...
SK No 083554A PRES IDEN REPUtsLIK INDONESIA 40- Pasal 58 Produsen dengan skala usaha mikro dan usaha kecil serta Produsen Barang yang mudah basi atau tidak tahan lebih lama dari 7 (tujuh) hari dapat menjual Barang kepada Konsumen tanpa melalui Distributor dan jaringannya atau Agen dan jaringannya. Pasal 59 (1) Ketentuan mengenai Distribusi Barang dalam Peraturan Pemerintah ini dikecualikan untuk: a. pengadaan Barang pemerintah dengan kriteria Barang untuk keadaan tertentu; danlatau b. pemenuhan ketersediaan dan kestabilan harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting berdasarkan persetujuan Menteri. (2) Pengadaan Barang pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan Barang/Jasa pemerintah. BAB V SARANA PERDAGANGAN Bagian Kesatu Gudang Pasal 60 (1) Gudang terdiri dari Gudang tertutup dan Gudang terbuka. (2) Gudang tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan atas: a. Gudang tertutup golongan A, dengan kriteria: 1.luas. . .
SK No 083553 A (3) PRESIDEN REPUBUK INDONESIA 41 - 1. luas 10O m2 (seratus meter persegi) sampai dengan 1.000 m2 (seribu meter persegi); dan/atau 2. kapasitas penyimpanan antara 360 ms (tiga ratus enam puluh meter kubik) sampai dengan 3.600 ms (tiga ribu enam ratus meter kubik). b. Gudang tertutup golongan B, dengan kriteria: 1. luas di atas 1.OO0 m2 (seribu meter persegi) sampai dengan 2.500 m2 (dua ribu lima ratus meter persegi); danf atau 2. kapasitas penyimpanan di atas 3.600 ms (tiga ribu enam ratus meter kubik) sampai dengan 9.000 m" (sembilan ribu meter kubik). c. Gudang tertutup golongan C, dengan kriteria: 1. luas di atas 2.50O m2 (dua ribu lima ratus meter persegi) ; dan/ atau 2. kapasitas penyimpanan di atas 9.000 m3 (sembilan ribu meter kubik). d. Gudang tertutup golongan D, dengan kriteria: 1. Gudang berbentuk silo atau tangki; dan/atau 2. kapasitas penyimpanan paling sedikit 762 mg (tujuh ratus enarn puluh dua meter kubik) atau 4O0 ton (emPat ratus ton). Gudang terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria luas paling sedikit 1.000 m2 (seribu meter persegi). (4) Penggolongan...
SK No 083552 A PRES!DEN REPUBLIK INDONESIA 42- (4) Penggolongan Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diubah dengan Peraturan Menteri berdasarkan keputusan rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian, yang dihadiri menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili yang diberikan kewenangan untuk dan atas nama menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian. Pasal 61 (1) Setiap Menteri pemilik Gudang wajib memiliki TDG dari (21 Untuk memiliki TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik Gudang harus melakukan pendaftaran Gudang. Pasal 62 (1) Kewenangan penerbitan TDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri. (21 Menteri melimpahkan kewenangan penerbitan TDG kepada: a. Gubernur DKI Jakarta untuk Provinsi DKI Jakarta; dan b. bupati/wali kota. Pasal 63 (1) Gubernur DKI Jakarta untuk Provinsi DKI Jakarta dan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) dapat melimpahkan kewenangan penerbitan TDG kepada kepala unit pelayanan terpadu satu pintu. (2)Kepala...
SK No 083551 A PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA 43- (21 Kepala unit pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melakukan penerbitan TDG secara elektronik melalui sistem yang terintegrasi dengan sistem kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan menyerahkan tembusan TDG yang telah diterbitkan kepada Menteri dan kepala dinas yang membidangi Perdagangan. Paragraf 1 Pencatatan Administrasi Gudang Pasal 64 Pengelola Gudang wajib menyelenggarakan pencatatan administrasi Gudang mengenai jenis dan jumlah Barang yang disimpan, yang masuk, dan yang keluar dari Gudang. Pasal 65 (1) Pencatatan administrasi Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 paling sedikit memuat informasi mengenai: a. pemilik Barang; b. NIB pemilik Barang; c. jenis atau kelompok Barang; d. jumlah Barang; e. tanggal masuk Barang; f. g. tanggal keluar Barang; h. tujuan Barang; dan i. asal Barang; sisa Barang yang tersimpan di Gudang (stok). (2) Dalam hal diperlukan, pencatatan administrasi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib tersedia setiap saat dan diperlihatkan kepada Petugas Pengawas Perdagangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan dan/atau dinas provinsi/kabupaten/ kota yang membidangi Perdagangan. (3) Ketentuan .
SK No 083550A PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA 44- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 66 Ketentuan pencatatan administrasi Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dikecualikan terhadap: a. Gudang yang digunakan untuk menyimpan Barang dengan sistem resi gudang; dan b. Gudang yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara bagi Jasa pengiriman Barang. Paragraf 2 Pelaporan Pasal 67 (1) Kepala dinas yang membidangi Perdagangan di: a. Provinsi DKI Jakarta; dan b. kabupaten/kota, wajib melaporkan rekapitulasi perkembangan penerbitan TDG setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Menteri. (2) Kepala dinas yang membidangi Perdagangan di tingkat kabupaten/kota menyampaikan laporan rekapitulasi perkembangan penerbitan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tembusan kepala dinas yang membidangi Perdagangan di tingkat provinsi. (3) Penyampaian laporan rekapitulasi perkembangan penerbitan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik. Pasa168...
SK No 083549 A PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 45- Pasal 68 Pengelola Gudang wajib memberikan data dan informasi mengenai ketersediaan Barang yang ada di Gudang yang dikuasainya, jika diminta oleh Menteri, Gubernur DKI Jakarta untuk Provinsi DKI Jakarta, bupati/wali kota, atau pejabat yang ditunjuk. Pasal 69 Ketentuan mengenai pendaftaran Gudang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dikecualikan terhadap: a. Gudang yang berada pada tempat penimbunan berikat; b. Gudang yang berada pada tempat penimbunan di bawah pengawasan direktorat jenderal yang membidangi kepabeanan; dan c. Gudang yang melekat dengan usaha ritel/eceran yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara Barang dagangan eceran, atau Gudang yang melekat dengan tempat produksi. Paragraf 3 Pembinaan Pasal 70 (1) Dalam rangka pemenuhan ketersediaan Barang, stabilitas harga, dan kelancaran Distribusi Barang, Gubernur DKI Jakarta untuk Provinsi DKI Jakarta dan/atau bupati/wali kota menugaskan kepala dinas yang membidangi Perdagangan untuk melakukan pembinaan terhadap kegiatan pendaftaran Gudang, penyimpanan Barang di Gudang, dan pelaporan' (2) Pelaksanaan .
SK No 083548 A PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 46- (21 Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sendiri oleh dinas Provinsi DKI Jakarta dan dinas kabupatenlkota yang membidangi Perdagangan dan/atau bersama-sama dengan dinas provinsi yang membidangi Perdagangan dan/atau Menteri. (3) Pembinaan terhadap kegiatan pendaftaran Gudang, penyimpanan Barang di Gudang, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pelatihan, konsultasi, danlatau kunjungan lapangan. Bagian Kedua Pasar Rakyat Paragraf 1 Umum Pasal 71 (1) Menteri menata dan/atau membangun Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan/atau koperasi. (2) Toko/kios, los, hamparan/dasaran/jongko, dan/atau tenda yang berada dalam Pasar Ralryat dimiliki/dimanfaatkan oleh pedagang kecil dan menengah, dan/atau koperasi serta UMK-M sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal72 (1) Menteri bekerja sama dengan Pemerintah Daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat. (2) Pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk: a. pembangunan .
SK No 083547 A PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 47 - a. pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat; b. implementasi manajemen pengelolaan Pasar c. Rakyat yang profesional; fasilitasi akses penyediaan Barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing; d. fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang di Pasar Rakyat; dan/atau e. fasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan dan proses transaksi di Pasar Rakyat. Pasal 73 (1) Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud daiam Pasal 72 ayat (2) huruf a mencakup: a. fisik; b. manajemen; c. ekonomi; dan d. sosial. (2) Pembangunan danlatau revitalisasi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan berpedoman pada SNI Pasar Ralryat dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait bangunan yang antara lain meliputi: a. kondisi fisik bangunan berpedoman pada desain standar purwarupa Pasar RakYat; b. zonasi Barang yang diperdagangkan; c. sarana kebersihan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan; d. kemudahan akses transportasi; dan e. sarana.
SK No 083546 A PRESIDEN REPUEUK INDONESIA 48- e. sarana teknologi informasi dan komunikasi. (3) Pembangunan dan/atau revitalisasi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk Pasar Rakyat yang dibangun melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pembangunan dan/atau revitalisasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan berpedoman pada SNI Pasar Rakyat dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. b. pemberdayaan Pelaku Usaha; c. pemantauan Barang terhadap pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan; danf atau d. penerapan standar operasional prosedur pengelolaan dan pelayanan Pasar Rakyat. (5) Pembangunan dan/atau revitalisasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sistem interaksi sosial budaya antarpemangku kepentingan, antara pedagang di Pasar Rakyat dengan Konsumen, dan pembinaan pedagang kaki lima untuk mewujudkan Pasar Rakyatyang kondusif dan nyaman. Pasal 74 (1) Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a dapat dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pembangunan...
SK No 083545 A PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 49- (2\ Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara, diutamakan memenuhi kriteria dan persyaratan paling sedikit: a. telah memiliki embrio Pasar Rakyat; b. berada di lokasi yang strategis dan didukung oleh kemudahan akses transportasi; c. kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk UMK-M, yang ada di daerah setempat; dan d. peran Pasar Rakyat dalam rantai Distribusi. (3) Dalam hal pembangunan Pasar Rakyat yang mengalami bencana dan/atau berada di daerah tertinggal, terluar, terpencil, dan perbatasan dapat dikecualikan dari kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (21. (41 Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah, harus memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta ketentuan lain yang diatur oleh masing-masing daerah. (5) Menteri dan/atau Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan swasta, koperasi, badan usaha milik negara, danlatau badan usaha milik daerah dalam membangun dan/atau merevitalisasi Pasar Rakyat. (6) Dalam hal Menteri dan/atau Pemerintah Daerah bekerja sama dengan swasta, koperasi, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah dalam membangun dan/atau merevitalisasi Pasar Rakyat, kepemilikan Pasar Rakyat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 75
SK No 083544 A PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA 50- Pasal 75 (1) Menteri menghibahkan Pasar Rakyat yang dibangun dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) tahun setelah pembangunan dan/atau revitalisasi selesai dilakukan. (2) Pemeliharaan, pengelolaan, dan pemberdayaan Pasar Rakyat yang telah dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah. (3) Pemerintah Daerah wajib mengasuransikan Pasar Rakyat yang telah dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 76 (1) Implementasi manajemen pengelolaan Pasar Rakyat yang profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b dapat dilakukan bekerja sama dengan swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan/atau koperasi dan/atau menunjuk perangkat daerah. (2) Implementasi manajemen pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan ketentuan SNI Pasar Rakyat. Pasal TT Fasilitasi akses penyediaan Barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf c dapat dilakukan dengan: a. memfasilitasi kemitraan antara pedagang dan Produsen dan/atau Distributor; b. menyediakan informasi tentang sumber pasokan Barang yang memenuhi Standar mutu Barang; dan/atau c.memfasilitasi...
SK No 083543 A PRES tDEN REPUBUK INDONESIA 51 - C memfasilitasi pembentukan asosiasi, forum komunikasi, koperasi, dan/atau forum lain dalam rangka penyediaan Barang. Pasal 78 Fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang di Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (21 huruf d dapat dilakukan dengan: a. memfasilitasi sumber pembiayaan dari pinjaman bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank dengan proses yang mudah dan suku bunga terjangkau; b. memfasilitasi sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perLrndang-undangan; dan f atau c. meningkatkan kerja sama antara pengelola Pasar Rakyat dan pedagang di Pasar Rakyat melalui koperasi dan/atau asosiasi. Paragraf 2 Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pasal 79 (1) Lokasi pendirian Pasar Rakyat harus mengacu pada: a. rencana tata ruang wilayah kabupatenlkota; atau b. rencana detail tata ruang kabupaten/kota. (21 Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota atau rencana detail tata ruang kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lokasi pendirian Pasar Rakyat mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai penataan ruang. (3) Pasar...
SK No 083542 A PRESIDEN REPUBUK INDONESIA _<r_ (3) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berlokasi di setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan di kawasan pelayanan bagian kabupaten/ kota, lokal, atau lingkungan (perumahan) di dalam kabupaten/kota. Pasal 80 Ketentuan mengenai pembangunan danf atau revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) berlaku mutatis mutandis untuk Pasar Rakyat yang ditata, dibangun, dan/atau dikelola oleh s\r,asta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/ atau koperasi. Pasal 81 Menteri, Pemerintah Daerah, dan masyarakat berperan aktif dalam mempromosikan Pasar Rakyat untuk mendorong peningkatan transaksi Perdagangan di Pasar Rakyat. Pasal 82 (1) Dalam hal Pasar Rakyat yang telah ditata, dibangun, dikelola, dan/atau dimiliki oleh Menteri dan/atau Pemerintah Daerah mengalami bencana alam, bencana nonalam, dan/atau bencana sosial, pembangunan kembali Pasar Rakyat dilakukan oleh Menteri danf atau Pemerintah Daerah. (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan prioritas kepada koperasi dan UMK-M yang terdaftar sebagai pedagang di Pasar Rairyat yang mengalami bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh toko/kios, los, hamparanfdasaranf jongko, danf atau tenda dengan harga pemanfaatan yang terjangkau. Pasal83...
SK No 083541 A FRES IDEN REPUtsLIK INDONESIA 53- Pasal 83 (1) Menteri menetapkan pedoman harga pemanfaatan toko/kios, los, hamparan/dasaran/jongko, dan f atau tenda. (2) Pemerintah Daerah menetapkan harga pemanfaatan toko/kios, los, hamparan/dasaran/jongko, dan/atau tenda berdasarkan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 84 Menteri, gubernur, dan/atau bupati/wali sendiri atau bersama-sama melakukan terhadap pengelola Pasar Rakyat. kota secara pembinaan Bagian Ketiga Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Paragraf 1 Umum Pasal 85 (1) Pusat Perbelanjaan dapat berbentuk: a. pertokoan; b. mal; dan c. plaza. (21 Toko Swalayan dapat berbentuk: a. minimarket; b. supermarket; c. department store; d. hypermarket; dan e. Grosir/Perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri. Pasal 86. . .
SK No 083540 A PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 54- Pasal 86 (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan harus memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat, dan UMK-M yang ada di zor:,a atau area atau wilayah setempat. (2) Pengelola Fusat Perbelanjaan dan Pelaku Usaha Toko Swalayan harus menyediakan paling sedikit: a. areal parkir; b. fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bersih, sehat (higienis), aman, dan tertib; dan ruang publik yang nyaman. c. (3) Pelaku Usaha dapat mendirikan minimarket, supermarket, hypermarket, dan Grosir/Perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri yang berdiri sendiri atau terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perrzinan Berusaha danlatau bangunan atau kawasan lain. (4) Dalam hal Toko Swalayan berbentuk department store, pendirian department store oleh Pelaku Usaha yang merupakan: a. penanam modal asing harus dilakukan terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perrzinan Berusaha; atau b. penanam modal dalam negeri dapat dilakukan berdiri sendiri atau terintegrasi dengan Fusat Perbelanjaan yang telah memiliki Pertzinan Berusaha dan/atau bangunan atau kawasan lain. (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi Toko Swalayan jika terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Pertzinan Berusaha, Pusat Niaga, dan/atau bangunan atau kawasan lain. Pasal 87 . .
SK No 083539 A PRESIDEN REPUBUK INDONESIA 55- Pasal 87 Toko Swalayan memiliki batasan luas lantai penjualan dengan ketentuan: a. minimarket, sampai dengan 400 m2 (empat ratus meter persegi); b. supermarket, di atas 4OO m2 (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 rn2 (lima ribu meter persegi); c. department store, paling sedikit 4OO m2 (empat ratus meter persegi); d. hgpermarket, di atas 5.000 m2 (lima ribu meter persegi); dan e. Grosir/Perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri, paling sedikit 2.000 m2 (dua ribu meter persegi) dan untuk Grosir/Perkulakan koperasi yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri paling sedikit 1.000 m2 (seribu meter persegi). Pasal 88 Sistem penjualan dan jenis Barang dagangan yang harus diterapkan dalam Toko Swalayan meliputi: a. minimarket, supermarket, dan hgpermarket menjual secara eceran berbagai jenis Barang konsumsi terutama produk makanan danlatau produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, furnitur, elektronik, dan bentuk produk khusus lainnya; b. department store menjual secara eceran berbagai jenis Barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia Konsumen; dan c. Grosir/Perkulakan .
SK No 083573 A PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA 56- c Grosir/Perkulakan yang berbentuk sistem pelayanan mandiri menjual besar/tidak secara eceran berbagai konsumsi. toko secara jenis dengan partai Barang Paragraf 2 Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pasal 89 (1) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus mengacu pada: a. rencana tata ruang wilayah kabupatenlkota; atau b. rencana detail tata ruang kabupaten/kota. (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota atau rencana detail tata ruang kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penataan ruang. Pasal 90 Ketentuan mengenai lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 tidak berlaku bagi Toko Swalayan jika terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha, Pusat Niaga, dan/atau bangunan atau kawasan lain. Pasal 91 (1) Supermarket, hgpermarket, dan department store wajib memenuhi ketentuan jam operasional. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 92 .
SK No 083572 A PRES IDEN REPUELIK INDONESIA 57- Pasal92 (1) Dalam hal Pusat Perbelanjaan dibangun kembali karena sebab apapun, pengelola Pusat Perbelanjaan wajib memberikan prioritas kepada koperasi dan UMK-M yang terdaftar sebagai pedagang di Pusat Perbelanjaan untuk memiliki atau menyewa lokasi baru dari Pusat Perbelanjaan yang dibangun kembali dengan harga pemanfaatan yang terjangkau. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula dalam hal Pasar Rakyat yang dimiliki oleh Pelaku Usaha dibangun kembali sebagai Fusat Perbelanjaan. Paragraf 3 Kerja Sama Usaha, Kemitraan, dan Kepemilikan Pasal 93 Pelaku Usaha Toko Swalayan yang melakukan kerja sama pasokan Barang wajib mengikutsertakan pelaku UMK-M. Pasal 94 (1) Kerja sama usaha pemasokan Barang antara pemasok dengan Pelaku Usaha Toko Swalayan dibuat dengan perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia. (2) Dalam hal perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat persyaratan Perdagangan, maka harus jelas, wajar, berkeadilan, dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kerja sama usaha pemasokan Barang yang terdapat persyaratan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. (4) Pelaku. . .
SK No 083571 A PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 58- (4) Pelaku Usaha yang membuat persyaratan Perdagangan wajib memenuhi ketentuan mengenai persyaratan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Pasal 95 (1) Dalam pengembangan kerja sama usaha antara pemasok UMK-M dan Pelaku Usaha Toko Swalayan, persyaratan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dilakukan dengan ketentuan Pelaku Usaha Toko Swalayan: a. tidak memungut biaya administrasi pendaftaran Barang dari pemasok UMK-M; dan b. membayar kepada pemasok UMK-M secara tunai, atau dengan alasan teknis tertentu dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima. (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurr-rf b dapat dilakukan secara tidak tunai jika berdasarkan perhitungan biaya risiko dan bunga tidak merugikan pemasok UMK-M. Pasal 96 (1) Dalam menciptakan hubungan kerja sama yang berkeadilan dan saling menguntungkan, Menteri dan Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kepentingan pemasok dan Pelaku Usaha Toko Swalayan dalam merundingkan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2). (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam...
SK No 083570A PRESIDEN REPUtsLIK INDONESIA 59- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (21, lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha berkoordinasi dengan instansi terkait. Pasal 97 (1) Pelaku Usaha Toko Swalayan wajib menyediakan Barang dagangan produk dalam negeri. (2) Dalam hal menggunakan merek Toko Swalayan sendiri, Pelaku Usaha Toko Swalayan wajib: a. bertanggung jawab terhadap Barang dagangannya telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual; dan b. membina pengembangan produk dan merek sendiri bagi Barang dagangan untuk UMK-M. (3) Pengelola Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan danf atau menawarkan: a. ruang usaha dalam rangka kemitraan dengan harga jual atau biaya sewa sesuai kemampuan kepada usaha mikro dan usaha kecil; dan/atau b. ruang promosi dan/atau ruang usaha yang proporsional dan strategis untuk pencitraan dan/atau pemasaran produk dalam negeri dengan merek dalam negeri. Pasa-l 98
SK No 085279 A PRESlDEN REPUBLIK INDONESIA 60- Pasal 98 (1) (2t (3) (4) (s) Toko Swalayan dalam menjual Barang yang menggunakan merek Toko Swalayan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) mengutamakan Barang produksi UMK-M dan Barang yang diproduksi di Indonesia. Toko Swalayan dilarang memaksa Produsen UMK-M yang akan memasarkan produksinya di dalam Toko -S*"I"y". untuk menggunakan merek milik Toko Swalayan pada hasil produksi UMK-M yang telah memiliki merek sendiri. Pelaku Usaha Toko Swalayan yang memasarkan Barang hasil produksi UMK-M dengan merek Toko Swalayan sendiri wajib mencantumkan nama UMK-M yang memproduksi Barang. Pelaku Usaha Toko Swalayan wajib memenuhi ketentuan pembatasan kepemilikan gerai Toko Swalayan. Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan pembatasan kepemilikan gerai Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri. Paragraf 4 Perizinan Pasal 99 (1) Pelaku Usaha yang mengelola Pusat Perbelanjaan dan Pelaku Usaha Toko Swalayan wajib memenuhi Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. (2) Pelaku. . .
SK No 083568 A PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA 67- (21 Pelaku Usaha yang berada di dalam Pasar Rakyat atau Pusat Perbelanjaan wajib memenuhi Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, kecuali Pelaku Usaha dengan skala usaha mikro dan usaha kecil. Paragraf 5 Pembinaan Pasal 100 Menteri dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengembangan dan penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Pasal 101 (1) Menteri dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan pedoman teknis terkait dengan perizinan, jarak dan lokasi pendirian, kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, kemitraan, dan kerja sama usaha. (21 Pengembangan, penataan, dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan harus mengacu pada pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. (4) Pemerintah Daerah dalam menetapkan pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat. PasallO2...
SK No 083567 A PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA 62- Pasal 102 ( 1) Menteri dalam melakukan pembinaan dapat meminta data dan/atau informasi kepada pengelola Pasar Rakyat, pengelola Pusat Perbelanjaan, dan Pelaku Usaha Toko Swalayan secara berkala atau sewaktu- waktu jika diperlukan. (21 Pengelola Pasar Ra}ryat, pengelola Pusat Perbelanjaan, dan Pelaku Usaha Toko Swalayan wajib memberikan data dan f atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan lengkap dan akurat. BAB VI PELAPORAN Pasal 1O3 Setiap Pelaku Usaha Distribusi yang mendistribusikan Barang wajib menyampaikan laporan Distribusi Barang kepada Menteri. Pasal 104 (1) Pelaku Usaha Distribusi yang mendistribusikan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting wajib menyampaikan laporan stok Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting kepada Menteri. (21 .Jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya secara elektronik. Pasal 1O5 (1) Pengelola Pasar Rakyat wajib menyampaikan laporan kepada Menteri terkait: a.omzet...
SK No 083566 A PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA 63- a. omzet tahunan dari seluruh pedagang; b. data harga bulanan Barang Kebutuhan Pokok; c. data nama pedagang berdasarkan alamat di pasar dan komoditi yang dijual; dan d. data Barang kebutuhan pasokan pasar. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik. Pasal 106 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan kegiatan usaha Perdagangan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Pasal 104, dan Pasai 105 diatur dengan Peraturan Menteri. BAB VII STANDARDISASI Pasal 107 (1) Barang yang diperdagangkan di dalam negeri harus memenuhi: a. SNI yang telah diberlakukan secara wajib; atau b. persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib. (2) Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib. (3) Pemberlakuan SNI atau persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri, menteri, atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pemberlakuan. . .
SK No 083565 A PRESIDEN REPUEUK INDONESTA 64- (4) Pemberlakuan SNI atau persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek: a. keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup; b. daya saing Produsen nasional dan persaingan usaha yang sehat; c. kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional; dan/atau d. kesiapan infrastruktur lembaga penilaian kesesuaian. (5) Barang yang telah diberlakukan SNI atau persyaratan teknis secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibubuhi tanda SNI atau tanda kesesuaian atau dilengkapi sertihkat kesesuaian vang diakui oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Barang yang diperdagangkan dan belum diberlakukan SNI secara wajib dapat dibubuhi tanda SNI atau tanda kesesuaian sepanjang telah dibuktikan dengan sertifikat produk penggunaan tanda SNI atau sertifikat kesesuaian. (7) Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang yang teiah diberlakukan SNI atau persyaratan teknis secara wajib, tetapi tidak membubuhi tanda SNI atau tanda kesesuaian atau tidak melengkapi sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi administratif. Pasal 108 (1) Produsen sebelum memperdagangkan atau Importir sebelum melaksanakan Impor Barang yang telah diberlakukan SNI secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal lO7 ayat (1) wajib: a.mendaftarkan...
SK No 083564 A PRESIDEN REPUBUK INDONESIA 65- a. mendaftarkan Barang yang diperdagangkan kepada Menteri; dan b. mencantumkan nomor pendaftaran pada Barang dan/atau kemasannya. (21 Pendaftaran dilakukan sebelum diperdagangkan untuk Barang produksi dalam negeri atau sebelum diimpor untuk Barang luar negeri. (3) Pendaftaran Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap pangan olahan, obat, kosmetik, dan alat kesehatan. (4) Pendaftaran Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Barang yang wajib dilakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. (6) Daftar Barang yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diubah berdasarkan keputusan rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian, yang dihadiri menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili yang diberikan kewenangan untuk dan atas nama menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian. (7) Ketentuan, persyaratan, dan tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan pertzinan berusaha berbasis risiko. Pasal 109
SK No 083563 A PRESIDEN REPUtsUK INDONESIA 66- Pasal 1O9 (1) Produsen atau Importir wajib mendaftarkan Barang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup yang diproduksi dalam negeri atau diimpor, sebelum beredar di pasar. (2) Penetapan jenis Barang yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria SNI atau Standar lain yang diakui yang belum diberlakukan secara wajib. (3) Penetapan jenis Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Barang listrik dan elektronika; dan b. Barang yang mengandung bahan kimia berbahaya. (41 Penetapan jenis Barang listrik dan elektronika sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan berdasarkan bahaya kejut listrik bagi Konsumen. (5) Penetapan jenis Barang yang mengandung bahan kimia berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan berdasarkan kandungan bahan kimia yang berbahaya bagi Konsumen. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Barang yang wajib dilakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. (7) Daftar Barang yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diubah berdasarkan keputusan rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian, yang dihadiri menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili yang diberikan kewenangan untuk dan atas nama menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian. (8) Kewajiban...
SK No 083562 A FRES IDEN REPUBLIK INDONESIA 67 - (8) Kewajiban pendaftaran Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap Barang yang telah diberlakukan SNI secara wajib dan/atau Barang yang telah diatur pendaftarannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (9) Kewenangan pendaftaran Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri. (10) Produsen atau Importir yang tidak memenuhi ketentuan kewajiban pendaftaran Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. (11) Ketentuan, persyaratan, dan tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Pasal 1 10 (1) Penyedia Jasa dilarang memperdagangkan Jasa di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi yang telah diberlakukan secara wajib. (2) Pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri, menteri, atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib sebagaimana dimaksud pada ay at (21 dilakukan dengan mempertimbangkan aspek : a. keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup; b, daya saing Produsen nasional dan persaingan usaha yang sehat; c. kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional; d. kesiapan ,
SK No 083561 A PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 68- d. kesiapan infrastruktur lembaga penilaian kesesuaian; dan/atau e. budaya, adat istiadat, atau tradisi berdasarkan kearifan lokal. (4) Jasa yang telah diberlakukan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (21 wajib dilengkapi dengan sertifikat kesesuaian yang diakui oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Jasa yang diperdagangkan dan memenuhi SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi yang belum diberlakukan secara wajib dapat menggunakan sertifikat kesesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Penyedia Jasa yang memperdagangkan Jasa yang telah diberlakukan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib, tetapi tidak dilengkapi sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif. Pasal 1 1 1 (1) Pemberlakuan SNI atau persyaratan teknis secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dapat dilakukan terhadap Barang dalam rangka: a. menjaga rnutu Barang tujuan Ekspor; b. meningkatkan daya saing dan citra produk Indonesia; danlatau c. mengembangkan pasar Ekspor produk Indonesia. (21 Pelaku Usaha yang akan melaksanakan Ekspor Barang yang wajib memenuhi SNI atau persyaratan teknis secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi Perizinan Berusaha. (3) Ketentuan...
SK No 085268 A (3) (1) (21 (3) (4) (1) PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA 69- Ketentuan persyaratan dan tata cara Perrzinar, Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Pasal 1 12 Tanda SNI atau tanda kesesuaian atau sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (5) dan Pasal 110 ayat (4) diterbitkan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada yang terakreditasi, Menteri, menteri, atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat menunjuk lembaga penilaian kesesuaian yang sudah terakreditasi untuk rLlang lingkup sejenis. Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2\ dilakukan paling lama untuk jangka waktu 2 (dua) tahun. Lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terdaftar di direktorat jenderal yang membidangi perlindungan konsumen dan tertib niaga. BAB VIII PENGEMBANGAN EKSPOR Bagian Kesatu Pembinaan Pelaku EksPor Pasal 1 13 Pemerintah Fusat dapat menetapkan komoditas dan pasar tujuan Ekspor prioritas serta kebijakan Ekspor lainnya. (2) Penetapan
SK No 083559 A PRESIDEN REPUtsUK INDONESIA 70- (21 Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri dengan terlebih dahulu melalui rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian. (3) Komoditas dan pasar tujuan Ekspor prioritas serta kebijakan Ekspor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi rujukan kementerian/lembaga dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan Ekspor. Pasal 1 14 (1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan terhadap Pelaku Usaha dalam rangka pengembangan Ekspor untuk perluasan akses pasar bagi Barang dan Jasa produksi dalam negeri. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian: a. insentif berupa fiskal dan/atau nonfiskal; b. fasilitas; c. d. bimbingan teknis; e. bantuan promosi dan pemasaran; dan f. informasi peluang pasar; pembiayaan, penjaminan, dan asuransi Ekspor. (3) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (21, Pemerintah Pusat dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, asosiasi, dan pemangku kepentingan lain. (41 Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara terstandardisasi dan tersinkronisasi. (5) Menteri menetapkan standar pelaksanaan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (6) Menteri melakukan sinkronisasi kegiatan pembinaan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait. Pasal 1 15
SK No 083558 A PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 7r- Pasal I 15 (1) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) huruf a dapat berupa insentif di bidang perpajakan dan/atau kepabeanan sesuai dengan ketentuan peraturan perLrndang-undangan. (21 Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal l14 ayat (2) huruf a terdiri atas: a. penyederhanaan persyaratan dan prosedur penerbitan perizinan danf atau nonperuzinan di bidang Perdagangan; dan latau b. pendampingan dalam pengurusan pendaftaran kekayaan intelektual, sertifikasi halal, sertifikasi mutu Barang, sertifikasi Jasa, sertifikasi profesi, danf atau sertifikasi lain. (3) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal lI4 ayat (2) huruf b dapat berupa: a. penyediaan ruang pamer produk Ekspor secara fisik dan/atau virtual; b. pemberian kesempatan untuk mengikuti kegiatan di pusat pengembangan desain; c. pemberian akses pemanfaatan pelayanan Pelaku Usaha berupa konsultasi dan pendampingan penyelesaian permasalahan Ekspor; dan/atau d. pemberian fasilitas lain. (4) Pemberian informasi peluang pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.14 ayat (2) huruf c dapat berupa informasi mengenai: a. analisa peluang pasar tujuan Ekspor; b. produk Ekspor; c. data Ekspor, Impor, Eksportir, dan pembeli dari luar negeri; d. promosi dagang di dalam dan luar negeri; danf atau e. kontak dagang dari perwakilan Perdagangan di luar negeri atau perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. (5) Pemberian...
SK No 083557 A PRESIDEN REPUtsLIK INDONESIA 72- (5) Pemberian bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) huruf d dilakukan terhadap Pelaku Usaha untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan pengembangan produk Ekspor. (6) Pemberian bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui: a. sosialisasi/ seminar I adaptasi produk; b. lokakarya; c. d. pendidikan dan pelatihan Ekspor; e. program pendampingan; dan/atau f. temu wicara; kegiatan lain yang terkait dengan pengembangan Ekspor. (7) Pemberian bantuan promosi dan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (21 hurufe dapat berupa: a. mengikutsertakan Pelaku Usaha yang berorientasi Ekspor pada pameran dagang di dalam dan di luar negeri; b. mengikutsertakan Pelaku Usaha yang berorientasi Ekspor pada misi dagang; c. pelaksanaan misi pembelian; d. pertemuan bisnis; dan/atau e. mengikutsertakan Pelaku Usaha yang berorientasi Ekspor pada kegiatan penghargaan di tingkat nasional dan internasional. (8) Pembiayaan, penjaminan, dan asuransi Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal ll4 ayat (2) huruf f dapat dilaksanakan oleh lembaga keuangan yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat. (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal Ll4 ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. Bagian
SK No 083598 A PRES IDEN REPUtsLtK INDONESIA 73- Bagian Kedua Promosi Dagang Pasal 1 16 (1) Untuk memperluas akses pasar bagi Barang dan/atau Jasa produksi dalam negeri, Pemerintah Pusat danf atau Pemerintah Daerah berkewajiban memperkenalkan Barang dan/atau Jasa dengan Qara: a. menyelenggarakan promosi dagang di dalam negeri dan/atau di luar negeri; dan/atau b. berpartisipasi dalam promosi dagang di dalam negeri dan/atau di luar negeri. (2) Promosi dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. pameran dagang; dan b. misi dagang. (3) Pelaksanaan kegiatan promosi dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di luar negeri oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga selain Pemerintah Fusat dan Pemerintah Daerah, dan/atau Pelaku Usaha dilakukan berkoordinasi dengan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri di negara terkait. (4) Penyelenggaraan dan partisipasi dalam pameran dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan secara luar jaringan dan dalam jaringan. Pasal 1 17 (1) Promosi dagang yang berupa pameran dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) huruf a meliputi: a. pameran dagang internasional; b. pameran dagang nasional; atau c. pameran dagang lokal. (21 Pameran dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga selain Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan/atau Pelaku Usaha. (3) Dalam...
SK No 083597 A PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 74- (3) Dalam hal pameran dagang internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan di dalam negeri, selain dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga selain Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan/atau Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggaraan pameran dagang internasional yang diselenggarakan oleh pemerintah luar negeri, perwakilan pemerintah luar negeri, Pelaku Usaha dari luar negeri danlatau lembaga dari luar negeri harus bekerja sama dengan Pelaku Usaha penyelenggara pameran dagang di dalam negeri. (41 Pemerintah Pusat dalam melakukan pameran dagang di luar negeri mengikutsertakan koperasi serta UMK-M. (5) Menteri mengoordinasikan pelaksanaan dan keikutsertaan pameran dagang internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang dilaksanakan di luar negeri oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau lembaga selain Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pasal 1 18 (1) Pameran dagang internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal Il7 ayat (1) huruf a yang diselenggarakan di dalam negeri dengan kriteria meliputi: a. diikuti oleh peserta yang berasal dari luar negeri; b. memamerkan produk berupa Barang dan/atau Jasa yang berasal dari luar negeri; dan/atau c. diikuti oleh Eksportir Indonesia dan bertujuan utama untuk mendatangkan pembeli mancanegara sebagai bentuk promosi Ekspor produk Indonesia. (2) Pameran dagang nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal lI7 ayat (1) huruf b dengan kriteria meliputi: a. diikuti oleh peserta dari dalam negeri; dan b. memamerkan produk berupa Barang danf atau Jasa yang berasal dari beberapa provinsi. (3) Pameran
SK No 083596 A PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 75- (3) Pameran dagang lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal ll7 ayat (1) huruf c dengan kriteria meliputi: a. diikuti oleh peserta dari dalam negeri; dan b. memamerkan produk berupa Barang danf atau Jasa yang berasal dari satu atau beberapa kabupaten/kota. (41 Peserta yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan kriteria: a. warga negara aslng; b. perwakilan negara asing baik yang berdomisili di dalam negeri atau luar negeri; atau c. perusahaan Perdagangan asing atau perwakilan perusahaan Perdagangan asing baik yang berdomisili di dalam negeri atau luar negeri. (5) Produk berupa Barang dan/atau Jasa yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan kriteria meliputi Barang dan/atau Jasa yang berasal dari: a. luar negeri; b. kawasan berikat; c. kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas; atau d. kawasan ekonomi khusus. Pasal 1 19 (1) Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan pameran dagang dan peserta pameran dagang wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (2\ Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan pameran dagang dengan mengikutsertakan peserta danf atau produk yang dipromosikan berasal dari luar negeri diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. (3) Setiap...
SK No 085267 A PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA 76- (3) Setiap Pelaku usaha yang menyelenggarakan pameran dagang dan peserta pameran dagang yang tidak mernenuh i Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif' Pasal 120 (1) (2) (3) Setiap penyelenggara yang menyelenggarakan pr-"tu.., nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan rencana penyelenggaraan dan laporan p.1ak.r.r""tt pameran dagang nasional kepada gubernur melalui perangkat daerah provinsi yang membidangi Perdagangan. Setiap penyelenggara yang menyelenggarakan p.-..u,t d"g^t g lokal sebagaimana dimaksud dalam i'asal ll7 ayat (1) huruf c wajib menyampaikan laporan rencana penyelenggaraan dan laporan p"1"k*^rr"r.tt pameran dagang lokal kepada tupati/wali kota melalui perangkat daerah kabupate n I kota yang membidangi Perdagangan' Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyampaian laporan rencana penyelenggaraan dan i.potat pelaksanaan pameran dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. dagang
Pasal 121 (1) Promosi dagang yang berupa misi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk pertemuan bisnis internasional untuk memperluas peluang peningkatan Ekspor' (2) Misi dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kunjungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, danf atau lembaga lainnya dari Indonesia ke luar negeri dalam rangka melakukan kegiatan bisnis atau meningkatkan hubungan Perdagangan kedua negara' (3) Penyelenggaraan misi dagang dalam rangka kunjungan Pemerintah Fusat sebagaimana dimaksud pada ayat (21diselenggarakan oleh Menteri' (4) Dalam .
PRESIDEN REPUtsUK INDONESIA 77 - (4) Dalam menyelenggarakan misi dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (2l,, Pemerintah Daerah melaporkan rencana dan hasil penyelenggaraan misi dagang kepada Menteri. (5) Menteri dapat memberikan mandat penyelenggaraan misi dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada direktur jenderal yang membidangi pengembangan ekspor nasional. Bagian Ketiga Penyelen ggaraar; Kemudahan, dan Keikutsertaan dalam Promo si Dagang dalam Rangka Kegiatan Pencitraan Indonesia Pasal 122 (1) Promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) dilakukan dalam rangka kegiatan pencitraan Indonesia sebagai upaya membangun gambaran atau citra positif Indonesia terhadap Barang dan/atau Jasa di dalam dan di luar negeri. (2) Promosi dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di dalam danf atau di luar negeri. Pasal 123 (1) Tata cara penyelenggaraan promosi dagang dalam rangka kegiatan pencitraan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 rnemenuhi kriteria sebagai berikut: a. menampilkan simbol/logo citra Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; b. menampilkan tema (tagline) citra Indonesia yang memiliki ciri khas, mengandung filosofi negara, dan mudah diingat; dan/atau c. penayangan danf atau penyebarluasan profil citra Indonesia. (2) Dalam... SK No 083594A
SK No 083593 A PRESIDEN REPUBUK INDONESIA 78- (2) Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat menampilkan sub tema (sub tagline) masing-masing daerah. (3) Tata cara penyelenggaraan promosi dagang dalam rangka kegiatan pencitraan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 124 (1) Penyelenggaraan promosi dagang dalam rangka kegiatan pencitraan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 dilakukan di luar negeri, harus berkoordinasi dengan perwakilan Republik Indonesia di negara terkait. (21 Dalam hal pendanaan penyelenggaraan promosi dagang dalam rangka kegiatan pencitraan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara danf atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, penyelenggaraan promosi dagang dilakukan secara terkoordinasi atau secara bersama-sama. Pasal 125 (1) Dalam pelaksanaan promosi dagang dalam rangka kegiatan pencitraan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Pemerintah Pusat dan f atau Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan kepada Pelaku Usaha dan f atau lembaga selain Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. penerbitan surat dukungan penyelenggaraan kegiatan promosi dagang dalam rangka kegiatan kampanye pencitraan Indonesia; dan/atau b. bantuan sarana dan prasarafla serta informasi. Pasal 126.
PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA 79- Pasal 126 Keikutsertaan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada promosi dagang dalam rangka kegiatan pencitraan Indonesia yang pendanaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja rlegara, anggaran pendapatan dan belanja daerah diprioritaskan diberikan kepada Pelaku Usaha skala usaha kecil dan usaha menengah yang berorientasi pada Ekspor. Pasal 127 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan, kemudahan, dan keikutsertaan pada promosi dagang dalam rangka kegiatan pencitraan indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 sampai dengan Pasal 126 diatur dengan Peraturan Menteri. BAB IX METROLOGI LEGAL Bagian Kesatu persetujuan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Pasal 128 (1) (2t Setiap Alat Ukur, Alat Takar, Aiat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang diproduksi di dalam negeri sebelum beredar di pasar atau yang berasal dari Impor sebelum memasuki wilayah Republik Indonesia wajib memiliki Persetujuan Tipe. Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang wajib memiliki Persetujuan Tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. (3) Daftar... SK No 085294 A
SK No 083591 A PRESIDEN REPUBUK INDONESIA 80- (3) Daftar Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah berdasarkan keputusan rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian, yang dihadiri menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili yang diberikan kewenangan untuk dan atas nama menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian. (4) Ketentuan persyaratan dan tata cara penerbitan Persetujuan Tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Pasal 129 Setiap Pelaku Usaha yang memproduksi di dalam negeri atau mengimpor Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang: a. tidak memiliki Persetujuan Tipe; atau b. tidak sesuai dengan Persetujuan Tipe yang dimiliki, dikenai sanksi administratif. Pasal 130 (1) Persetujuan Tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (i) diperoleh berdasarkan evaluasi tipe yang meliputi: a. pemeriksaan tipe; b. pengujian tipe; dan c. penerbitan sertifikat evaluasi tipe. (2) Petunjuk teknis mengenai Persetujuan Tipe dan evaluasi tipe ditetapkan oleh Menteri. Bagian
PRESIDEN REPUtsLIK INDONESIA 81 - Bagian Kedua Reparasi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Pasal 131 (1) Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Reparasi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan wajib memiliki Perizinan Berusaha berupa tanda daftar usaha Reparasi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan. (21 Pelaku Usaha yang melaksanakan kegiatan usaha Reparasi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib telah didukung oleh Reparatir Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan. (3) Ketentuan persyaratan dan tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelen ggaraan perizinan berusaha berbasis ri siko . Pasal 132 (1) Menteri memiliki kewenangan melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Reparasi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan. (21 Menteri men5rusun norma, standar, prosedur, dan kriteria pembinaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan usaha Reparasi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan. (3) Gubernur DKI Jakarta untuk Provinsi DKI Jakarta atau bupati/wali kota melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Reparasi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan di wilayah kerjanya berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Bagian SK No 083590A
SK No 083589 A PRES IDEN REPUEUK INDONESIA 82- Bagian Ketiga Kuantitas BDKT Pasal 133 (1) Pengaturan tentang BDKT dilakukan untuk memastikan pencantuman pelabelan kuantitas dan kesesuaian kuantitas. (2\ Pengaturan tentang BDKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk BDKT yang kuantitas nominalnya dinyatakan dalam berat, volume, panjang, luas, atau jumlah hitungan, yang merupakan: a. produksi di dalam negeri; b. Impor; dan c. Barang atau komoditas produksi dalam negeri atau asal Impor yang dikemas di wilayah Republik Indonesia. (3) Pengaturan tentang BDKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap Barang yang dijual dalam keadaan terbungkus atau dikemas yang isinya makanan atau minuman yang menurut kenyataannya mudah basi atau tidak tahan lebih dari 7 (tujuh) hari. Pasal 134 Pelaku Usaha yang mengemas atau membungkus Barang, memproduksi, atau mengimpor BDKT untuk diperdagangkan wajib mencantumkan kuantitas pada kemasan dan/ atau label. Pasal 135 (1) Pencantuman kuantitas pada kemasan dan/atau label BDKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 paling sedikit meliputi isi bersih, berat bersih atau neto, jumlah hitungan, berat tuntas, panjang, danf atau luas. (2) Pencantuman. . .
SK No 083588 A PRES IDEN REPUEUK INDONESIA 83- (21 Pencantuman kuantitas pada kemasan dan/atau label BDKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pencantuman satuan ukuran, lambang satuan, atau hitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Selain pencantuman kuantitas, pada kemasan danf atau label BDKT wajib dicantumkan informasi mengenai: a. nama Barang; dan b. nama serta alamat perusahaan. Pasal 136 (1) Informasi yang dicantumkan pada kemasan dan/atau label BDKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 harus menggunakan tulisan yang mudah dibaca, jelas, benar, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. (21 Pencantuman informasi pada kemasan dan/atau label BDKT dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas, tidak mudah luntur atau rusak, serta mudah untuk dilihat dan dibaca. (3) Pencantuman informasi pada kemasan dan f atau label BDKT harus bersifat tetap. Pasal 137 (1) Pelaku Usaha yang mengemas atau membungkus Barang, memproduksi, atau mengimpor BDKT untuk diperdagangkan wajib menjamin kebenaran kuantitas yang tercantum dalam kemasan dan/atau label. (2) Kebenaran terhadap kuantitas BDKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan toleransi sesuai batasan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABX...
SK No 083587 A PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 84- BAB X PELAKSANAAN PENGAWASAN KEGIATAN PERDAGANGAN Bagian Kesatu Ruang Lingkup Pengawasan Kegiatan Perdagangan Pasal 138 Kewenangan pengawasan terhadap kegiatan Perdagangan dilakukan terhadap: a. Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan; b. Perdagangan Barang yang diawasi, dilarang, dan/atau diatur; c. Distribusi Barang; d. Perdagangan Jasa; e. penggunaan atau kelengkapan label berbahasa Indonesia; f. pendaftaran Barang produk dalam negeri dan asai Impor yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup; g. Barang yang diberlakukan SNI dan persyaratan teknis secara wajib yang diperdagangkan; h. Jasa yang diberlakukan SNI, persyaratan teknis, dan kualifikasi secara wajib; i. Perrzinan Berusaha terkait Gudang; j. penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan f atau Barang Penting; k. Perdagangan Melalui Sistem Elektronik; dan l. lembaga penilaian kesesuaian yang melakukan sertifikasi Barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan sesuai SNI, persyaratan teknis, dan kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian
SK No 083586 A PRES tDEN REPUBLIK INDONESIA 85- Bagian Kedua Kewenangan Pengawasan Pasal 139 (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mempunyai wewenang melakukan pengawasan di bidang Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (21 Kewenangan pengawasan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri. (3) Menteri mempunyai wewenang melakukan pengawasan di bidang Perdagangan di tingkat nasional. (4) Kewenangan pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh gubernur. (5) Gubernur mempunyai wewenang melakukan pengawasan di bidang Perdagangan di wilayah kerjanya. (6) Selain gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bupati/wali kota mempunyai wewenang melakukan pengawasan di bidang Perdagangan berupa: a. bahan berbahaya; b. pupuk serta pestisida dalam rangka pelaksanaan pengadaan, penyaluran, dan penggunaan pupuk bersubsidi; c. Gudang; d. minuman beralkohol; dan e. Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di wilayah kerjanya. (7) Pengawasan .
SK No 083585 A PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 86- (71 Pengawasan di bidang Perdagangan yang menjadi kewenangan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak termasuk kewenangan pengawasan tata niaga Impor setelah melalui kawasan pabean. Pasal 140 (1) Menteri mendelegasikan kewenangan pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (3) kepada direktur jenderal yang membidangi perlindungan konsumen dan tertib niaga. (21 Gubernur mendelegasikan kewenangan pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (5) kepada kepala dinas provinsi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan. (3) Bupati/wali kota mendelegasikan kewenangan pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (6) kepada kepala dinas kabupatenlkotayang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan. Pasal 141 Menteri, gubernur, bupati/wali kota dalam melakukan pengawasan dapat berkoordinasi dengan instansi teknis terkait, Pasal 142 (1) Menteri menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan kegiatan Perdagangan. (21 Gubernur dan/atau bupati/wali kota melakukan pengawasan kegiatan Perdagangan berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Menteri. Bagian
SK No 083584A PRES IDEN REPUtsLIK INDONESIA 87 - Bagian Ketiga Pelaksana Pengawasan Pasal 143 Pengawasan kegiatan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 dilaksanakan oleh petugas pengawas yang terdiri dari: a. Petugas Pengawas Perdagangan; dan/atau b. PPNS.DAG. Pasal 144 Menteri mempunyai wewenang menunjuk Petugas Pengawas Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 huruf a di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan, dinas provinsi, dan dinas kabupaten/kota yang membidangi Perdagangan. Pasal 145 (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki Petugas Pengawas Perdagangan dan/atau PPNS-DAG sebagaimana dimaksud dalam Pasal I43, gubernur atau bupati/wali kota dapat mengusulkan pegawai untuk melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan Perdagangan kepada Menteri. (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri melalui direktur jenderal yang membidangi perlindungan konsumen dan tertib niaga sesuai delegasi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) menetapkan pegawai di daerah yang melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan Perdagangan. Bagian
SK No 083583 A PRES IDEN REPUEUK INDONESIA 88- Bagian Keempat Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan Pasal 146 Pelaksanaan pengawasan kegiatan Perdagangan meliputi: a. pengawasan berkala atau rutin; dan b. pengawasan khusus atau insidental. Pasal 147 (1) Pelaksanaan pengawasan kegiatan Perdagangan secara berkala atau rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 huruf a dilakukan berdasarkan objek pengawasan secara terencana dan terjadwal. (21 Pelaksanaan pengawasan kegiatan Perdagangan secara khusus atau insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 huruf b dilakukan sewaktu-waktu. Pasal 148 (1) Pelaksanaan pengawasan kegiatan Perdagangan secara berkala atau rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 huruf a dilakukan berdasarkan klasifikasi risiko yang telah ditetapkan. (21 Pelaksanaan pengawasan kegiatan Perdagangan secara khusus atau insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 huruf b dilakukan berdasarkan: a. pengaduan masyarakat; b. informasi melalui media cetak, media elektronik, c. media lainnya; atau informasi lainnya mengenai isu kegiatan Perdagangan. Pasal 149
PRESIDEN REPUtsLIK INDONESIA 89- Pasal 149 Dalam rangka pelaksanaan pengawasan kegiatan Perdagangan Luar Negeri, direktorat jenderal yang membidangi kepabeanan memberikan data Ekspor dan Impor kepada direktorat jenderal yang membidangi perlindungan konsumen dan tertib niaga, secara waktu nyata melalui sistem teknologi informasi yang terintegrasi. Bagian Kelima Pengawasan Kegiatan Perdagangan Bidang Impor Setelah Melalui Kawasan Pabean Pasal 150 (1) Pelaksanaan pengawasan kegiatan Perdagangan setelah melalui kawasan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, kewajiban pendaftaran Barang sebelum diimpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2), dan kewajiban memiliki Persetujuan Tipe untuk Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang berasal dari Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: a. pemeriksaan kesesuaian data pemberitahuan pabean Impor; b. pemeriksaan khusus terhadap dokumen Impor; dan/atau c. pengawasan kewajiban tata niaga Impor setelah Barang melalui kawasan pabean. (2) Pengawasan kegiatan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143. (3) Menteri menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan kegiatan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal151... SK No 083582 A
SK No 08.3581 A PRESIDEN REPUBLTK INDONESIA 90- Pasal 151 (1) Pemeriksaan kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap data pemberitahuan pabean Impor yang diterima melalui sistem informasi yang terintegrasi terhadap data Perizinan Berusaha di bidang Impor dalam sistem informasi yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan. (2) Data pemberitahuan pabean Impor yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakses melalui sistem informasi yang dikelola kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan. (3) Data pemberitahuan pabean Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (21terdiri atas: a. nomor dan tanggal Perizinan Berusaha di bidang Impor; b. jumlah atau volume Impor Barang; dan/atau c. nomor dan tanggal dokumen verifikasi atau penelusuran teknis. Pasal 152 (1) Pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1) huruf b dapat dilakukan berdasarkan: a. hasil pemeriksaan kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151; atau b. informasi dari instansi pemerintah terkait dan/atau masyarakat. (21 Pemeriksaan khusus berdasarkan hasil pemeriksaan kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dalam hal Importir diduga: a.tidak...
SK No 083580 A PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA 91 - a. tidak memiliki Perizinan Berusaha di bidang Impor; b. Barang yang diimpor melebihi jumlah atau volume yang tercantum dalam Perizinan Berusaha di bidang Impor; dan/atau tidak memiliki dokumen verifikasi atau penelusuran teknis. c. Pasal 153 (1) Selain terhadap Importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (2), pemeriksaan khusus dilakukan terhadap Importir yang telah ditetapkan sebagai Importir dengan klasifikasi risiko tertentu. (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Importir dengan klasifikasi risiko tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 154 (1) Pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 dan Pasal 153, dilaksanakan melalui pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen asli persyaratan Impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal diperlukan, pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta klarifikasi kepada Importir dan memeriksa kesesuaian antara realisasi jumlah atau volume Impor dengan pencatatan masuk Barang asal Impor di domisili Importir dan/atau lokasi lain di mana Barang asal Impor tersimpan. (3) Apabila berdasarkan pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Importir terbukti: a. tidak memenuhi kewajiban kepemilikan Perizinan Berusaha di bidang Impor; b.tidak...
SK No 083579 A PRES IDEN REPUBUK INDONESIA 92- b. tidak memenuhi kewajiban kepemilikan dokumen verifikasi atau penelurusan teknis; dan/atau realisasi jumlah atau volume Barang yang diimpor melebihi jumlah atau volume yang tercantum dalam P erizinan Beru saha, c. dilanjutkan dengan pengawasan kegiatan Perdagangan berdasarkan rLlang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138. Bagian Keenam Tindak Lanjut Pengawasan Pasal 155 (1) Petugas Pengawas Perdagangan membuat laporan hasil pengawasan kepada direktur jenderal yang membidangi perlindungan konsumen dan tertib niaga dan/atau kepala dinas yang membidangi urusan Perdagangan di provinsi dan/atau kabupatenlkota sesuai wilayah kerja Petugas Pengawas Perdagangan. (2) Petugas Pengawas Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal menemukan dugaan pelanggaran kegiatan di bidang Perdagangan dapat merekomendasikan pengenaan sanksi administratif dan/atau tindak lanjut penegakan hukum pidana. Pasal 156 (1) Dalam hal diduga terdapat pelanggaran kegiatan di bidang Perdagangan, PPNS-DAG dapat melakukan pengamanan terhadap Barang hasil pengawasan dan/atau lokasi objek pengawasan atau tempat Barang hasil pengawasan ditemukan. (21 Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemasangan tanda pengaman. (3) Pemutusan tanda pengaman dilakukan oleh PPNS- DAG. (4) Pelaku. . .
SK No 083578 A PRESIDEN REFUBLIK INDONESIA 93- (4) Pelaku Usaha atau pihak lain yang menguasai Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk memindahtangankan, memanfaatkan, atau melakukan tindakan lain yang mengakibatkan perubahan pada jumlah, bentuk, jenis, dan/atau tipe Barang selama dilakukan pengamanan. (5) Pelaku Usaha atau pihak lain yang menguasai Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk membuka, melepas, atau merusak tanda pengaman. (6) Pelaku Usaha atau pihak lain yang menguasai Barang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (41dan ayat (5) dikenai sanksi administratif. Pasal 157 (1) Dalam hal ditemukan bukti awal dugaan terjadi tindak pidana di bidang Perdagangan, Petugas Pengawas Perdagangan danlatau pegawai yang telah ditetapkan melaporkannya kepada PPNS-DAG atau pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2) Dalam hal ditemukan adanya dugaan tindak pidana atau mendapat laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS-DAG melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 158 (1) Pelaku Usaha wajib memberikan data dan informasi yang dibutuhkan oleh Petugas Pengawas Perdagangan, PPNS-DAG danlatau pegawai yang telah ditetapkan. (21 Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. Pasal 159 (1) Petugas Pengawas Perdagangan dan/atau PPNS-DAG dapat melakukan pemanggilan kepada Pelaku Usaha. (2) Apabila...
PRESIDEN REPUtsLIK INDONESIA 94- (2) Apabila Pelaku Usaha setelah pemanggilan kedua tetap tidak hadir, Pelaku Usaha dikenai sanksi administratif. Bagian Ketujuh Tindak Lanjut Pelanggaran Pengawasan Perizinan Berusaha Setelah Melalui Kawasan Pabean Pasal 160 Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155, Importir yang telah memiiiki Perizinan Berusaha dan/atau persyaratan Impor namun melakukan tindakan berupa: a. tidak atau salah mencantumkan data Perizinan Berusaha dan/atau dokumen verifikasi atau penelusuran teknis dalam dokumen pemberitahuan pabean Impor; dan/atau b. mencantumkan satuan jumlah atau volume Impor Barang dalam pemberitahuan pabean Impor yang tidak sesuai dengan satuan jumlah atau volume Impor Barang yang dinyatakan dalam Perizinan Berusaha, dikenai sanksi administratif. Pasal 161 (1) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155, ditemukan Importir yang tidak mencantumkan atau mencantumkan data Perizinan Berusaha danf atau dokumen verifikasi atau penelusuran teknis dalam dokumen pemberitahuan pabean Impor secara tidak benar karena tidak memiliki kelengkapan dokumen Perizinan Berusaha dan/atau persyaratan Impor, dikenai sanksi administratif. (21 Terhadap Barang Impor yang tidak dilengkapi dengan Perizinan Berusaha dan/atau verifikasi atau penelusuran teknis Impor, Menteri dapat menerbitkan perintah kepada Pelaku Usaha berupa: a.pelarangan... SK No 083577 A
SK No 083576 A PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA 95- a. pelarangan mengedarkan untuk sementara waktu; b. penarikan Barang dari Distribusi; danf atau c. pemusnahan Barang. (3) Menteri memberikan mandat kewenangan perintah pelarangan mengedarkan untuk sementara waktu, penarikan Barang dari Distribusi, dan/atau pemusnahan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (21 kepada direktur jenderal yang membidangi perlindungan konsumen dan tertib niaga. Pasal 162 (1) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan ditemukan Importir melakukan importasi Barang yang jumlahnya melebihi volume atau jumlah yang tercantum dalam P erizinan Berusaha, dikenai sanksi administratif. (2) Terhadap Barang Impor yang jumlahnya melebihi volume atau jumlah yang tercantum dalam Perrzinan Berusaha, Menteri dapat menerbitkan perintah kepada Pelaku Usaha berupa: a. pelarangan mengedarkan untuk sementara waktu; b. penarikan Barang dari Distribusi; danf atau c. pemusnahan Barang. (3) Menteri memberikan mandat kewenangan perintah pelarangan mengedarkan untuk sementara waktu, penarikan Barang dari Distribusi, dan/atau pemusnahan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat {21 kepada direktur jenderal yang membidangi perlindungan konsumen dan tertib niaga. Pasal 163 Dalam hal Importir dikenai sanksi administratif, direktur jenderal yang membidangi perlindungan konsumen dan tertib niaga menyampaikan surat permintaan larangan kegiatan importasi yang dilakukan oleh Importir kepada direktur jenderal yang membidangi kepabeanan, dan ditembuskan kepada direktur jenderal yang membidangi perdagangan luar negeri. Bagian . . .
SK No 083575 A PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 96- Bagian Kedelapan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengawasan Pasal 164 Menteri melakukan pembinaan manusia pengawasan kegiatan provinsi, dan kabupaten/ kota. terhadap sumber daya Perdagangan di pusat, Pasal 165 Ketentuan mengenai petunjuk teknis persyaratan, pelatihan Petugas Pengawas Perdagangan, penunjukan pegawai untuk dapat melaksanakan pengawasan, dan pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan Perdagangan diatur dengan Peraturan Menteri. BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 166 (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (3), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 29 ayat (2), Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 51, Pasal 55, Pasal 6l ayat (1), Pasal 64, Pasal 68, Pasal 91 ayat (1), Pasal 92 ayat(L), Pasal 93, Pasal 94 ayat (4), Pasal 97, Pasal 98 ayat (2), Pasal 98 ayat (3), Pasal 98 ayat (4), Pasal 99 ayat (1), Pasal 99 ayat (2), Pasal lO2 ayat (2lr, Pasal 103, Pasal lO4 ayat (1), Pasal 105 ayat (1), Pasal lO7 ayat (2)', Pasal lO7 ayat (7), Pasal 108 ayat (1), Pasal 109 ayat (1), Pasal 1 10 ayat (1), Pasal 1 10 ayat (4),, Pasal 1 1 1 ayat (2ll, Pasal 1 19 ayat ( 1), Pasal L2O ayat (1), Pasal l2O ayat (2), Pasal 128 ayat (1), Pasal 129, Pasal 134, Pasal 137 ayat (1), Pasal 156 ayat (4), Pasal 156 ayat (5), Pasal 158 ayat (1), Pasal 159 ayat (2), Pasal 160, Pasal 161 ayat (l), danlatau Pasal 162 ayat (1), dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. teguran .
SK No 083574 A PRESIDEN REPUtsUK INDONESIA 97 - a. teguran tertulis; b. penarikan Barang dari Distribusi; c. penghentian sementara kegiatan usaha; d. penutupan Gudang; e. denda; dan/atau f. pencabutanPerizinan Berusaha. (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengenaan sanksi administratif kepada pemilik Gudang yang tidak melakukan pendaftaran Gudang. (4) Tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan 2 (dua) mekanisme: a. secara bertahap; danf atau b. secara tidak bertahap. (5) Pengenaan sanksi administratif berupa penarikan Barang dari Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, penutupan Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, danf atau pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (21huruf f dapat dilakukan secara tidak bertahap. Pasal 167 (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal L66 tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana untuk Pelaku Usaha dan/atau kegiatan usaha berisiko tinggi. (2) Pengenaan pertanggungjawaban pidana kepada Pelaku Usaha dan/atau kegiatan usaha berisiko tinggi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 168
SK No 083522A PRESIDEN REPUELIK INDONESIA 98- Pasal 168 (1) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (21 huruf a dikenakan paling banyak 2 (dua) kali masing- masing untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja. (21 Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri melalui direktur jenderal yang membidangi perlindungan konsumen dan tertib niaga. Pasal 169 Sanksi administratif berupa penarikan Barang dari Distribusi dan penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (2) huruf b dan huruf c dikenakan sejak berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis kedua sampai Pelaku Usaha melakukan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan. Pasal 170 (1) Sanksi administratif berupa penutupan Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (2) huruf d dikenakan kepada Pelaku Usaha yang merupakan pemilik, pengelola, atau penyewa Gudang yang melanggar ketentuan kewajiban penyelenggaraan pencatatan administrasi Gudang. (21 Pengenaan sanksi penutupan Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sejak berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis kedua sampai pemilik, pengelola, atau penyewa Gudang melakukan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan. Pasal 171 (1) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (2) huruf e dikenakan setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan pengenaan sanksi penarikan Barang dari Distribusi, penghentian sementara kegiatan usaha atau penutupan Gudang, Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan. (2) Sanksi. . .
SK No 083615 A PRESIDEN REPUBLTK INDONESIA 99 - (2t (3) (41 Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk tiap hari keterlambatan Pelaku Usaha melaksanakan perbaikan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pengenaan sanksi denda Pertama. Dimulainya pengenaan sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dihitung sejak hari pertama setelah habisnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Tata cara penyetoran sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2\ dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan Pajak. Pasal I72 (1) (2t Sanksi administratif berupa pencabutan Pertzinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (21huruf f dikenakan kepada Pelaku Usaha yang telah memiliki Perizinan Berusaha yang tidak melakukan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan setelah selesainya jangka waktu penetapan sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171. Pelaku usaha yang dikenai sanksi pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan Perizinan Berusaha kembali setelah jangka waktu 5 (lima) tahun sejak penetapan pencabut an P erizinan Beru saha. Pasal 173 Sanksi administratif yang telah dikenakan kepada Pelaku Usaha dapat disampaikan kepada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait sebagai pertimbangan pengenaan sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABXII ...
SK No 083614 A FRESIDEN REPUBLIK INDONESTA 100- BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 174 (1) Pemerintah Pusat melakukan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini dengan memperhatikan perkembangan dan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha dalam rangka percepatan cipta kerja. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri yang dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian. Pasal 175 Dalam hal Peraturan Pemerintah ini memberikan pilihan tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan, Menteri dapat melakukan diskresi untuk mengatasi persoalan konkret dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan. BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 176 Seluruh perizinan yang telah dikeluarkan berdasarkan peraturan pelaksanaan dari: a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193); dan b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol4 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512), sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya pertzinan. BABXIV...
SK No 083613 A PRES IDEN REPUELIK INDONESIA 101 - BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 177 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari: a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193); dan b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol4 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512), yang telah ditetapkan sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573). dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. Pasal 178 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku: a. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2Ol9 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemilik Gudang Yang Tidak Melakukan Pendaftaran Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63a6); b. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2018 tentang Penetapan Dan Pendaftaran Barang Terkait Dengan Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, Dan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 131); dan c. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2OO7 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 179 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar. . .
PRESIDEN REPUBLIK tNDONESlA \o2- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari2O2l PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2O2l MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 39 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESTA Perundang-undangan dan nistrasi Hukum,
Silvanna Djaman SK l.lo 087272 A
PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG PERDAGANGAN I UMUM pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Ig4S mengamanatkan bahwa tujuan pembentukan suatu Pemerintah Negara Ind6nesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, menterdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. -Sejalan dengan tujuan tersebut, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar wegara Republit< Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Tiap-tiap warga ,r.f"." blrhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi keiranusiaan", oleh karena itu negara perlu melakukan berbagai upaya atau tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pemenuhan hak atas pekerjaan dan p.rrgfriarp".t y".r[ layat pada prinsipnya merupakan salah -satu aspek p..rIitrg dalam p"rrrU""grnan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Pemerintah Pusat telah metakukan berbagai upaya untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja dalam rangka penurunan jumlah pengangguran dan menampung pekerja baru serta ttt.ndotong pengembangan koperasi dan UMK-M dengan iu3ran untuk meningkatkan perekonomian nasional yang akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja menjadi salah satu upaya Pemerintah Pusat dalam mencapai hal-hal tersebut di atas. Selanjutnya, untuk mengimplementasikan pengaturan dalam Undang- Undang Nbmor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja, perlu disusun peraturan pelaksanaan sebagai instrumen yang menjalankan undang-undang a quo' ialah satunya Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Adapun materi pokok pengaturan dalam Peraturan pemerintah tersebut pada prinsipnya terkait dengan penataan kewenangan, penataan perizinan, dan penataan sanksi. Dalam penataan kewenangan, perizinan di bidang Perdagangan yang semula merupakan kewenangan il4enteri dan Pemerintah Daerah ditata kembali menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Hal ini dilakukan dengan tujuan: a. mengatasi. . . SK No 085292 A
PRESIDEN REPUtsLIK INDONESIA 2- a. mengatasi konflik peraturan perundang-undangan secara cepat, efektif, dan efisien; b. menyeragamkan kebijakan Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah untuk menunjang iklim investasi; c. pengurusan perizinan secara efisien, efektif, dan terpadu; d. mampu memutus rantai birokrasi; e. meningkatkan hubungan koordinasi antarinstansi terkait karena telah diatur dalam kebijakan omnibus regulation yang terpadu; dan f. adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pengambil kebrjakan. Penataan perizinan (mengubah kata "tzir{ menjadi "Perrzinatl Berusaha") mengubah paradigma pengaturan kegiatan usaha di bidang Perdagangan menggunakan pendekatan berbasis risiko (risk based approach). Dalam pendekatan berbasis risiko, setiap kegiatan usaha di bidang Perdagangan akan dilakukan analisis risiko untuk menentukan jenis perizinan dan pengawasan yang dilakukan terhadap kegiatan Perdagangan tersebut. Penataan sanksi dilakukan dengan menata kembali pengenaan sanksi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OI4 tentang Perdagangan. Terhadap pelanggaran administratif akan dikenakan sanksi administratif. Sanksi pidana sifatnya ultimum remedium, hanya dikenakan kepada Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan yang mempunyai risiko tinggi atau membahayakan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup, sementara untuk kegiatan usaha berisiko rendah/sedang dikecualikan dari pengenaan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan' Adapun lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi: 1. kebijakan dan pengendalian Ekspor dan Impor; 2. penggunaan atau kelengkapan label berbahasa Indonesia; 3. Distribusi Barang; 4. sarana Perdagangan; 5. standardisasi; 6. pengembangan Ekspor; 7. metrologi legal; dan 8. pengawasan . SK No 083610 A
PRES tDEN REPUBLIK INDONESIA /)-\)- 8. pengawasan kegiatan Perdagangan dan pengawasan terhadap Barang yang ditetapkan sebagai Barang dalam pengawasan. Beberapa pengaturan baru dalam Peraturan Pemerintah ini antara lain penggunaan neraca komoditas dalam penerbitan persetujuan Ekspor dan persetujuan Impor yang menggantikan rekomendasi dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait yang selama ini dijadikan pertimbangan. Terdapat pula perbaikan Seruice Leuel Agreement fianji layanan) dan fiktif positif yang menyatakan bahwa permohonan Perizinan Berusaha yang telah lengkap, namun Perizinan Berusaha belum diterbitkan dalam jangka waktu yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan penerbitan Perizinan Berusaha secara otomatis melalui sistem yang terintegrasi. Selain itu, bagi Pelaku Usaha yang dikategorikan sebagai Eksportir dan Importir yang bereputasi baik dapat diberikan kemudahan atas Perizinan Berusaha pada masing- masing kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian. Terkait dengan laporan surveyor yang sebelumnya menjadi kewajiban sebagian besar komoditas yang akan diekspor atau diimpor, dengan Peraturan Pemerintah ini laporan surveyor tersebut hanya akan diwajibkan bagi Barang tertentu yang ditetapkan melalui rapat koordinasi di kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian. Adanya sistem yang terintegrasi diharapkan pula akan mempercepat dan mempermudah proses pelayanan dan pengawasan petrzinan yang sebelumnya dilakukan melalui sistem masing-masing kementerian teknis yang tidak saling terintegrasi satu sama lain. Dengan adanya beberapa pengaturan baru dalam Peraturan Pemerintah yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja dalam rangka penyelenggaraan bidang Perdagangan ini, diharapkan akan memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi dunia usaha sehingga dapat meningkatkan investasi. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 SK No 083609 A
PRES IDEN REPUBUK INDONESIA 4- Pasal 3 Ayat (1) Pelaksanaan kebijakan dan pengendalian di bidang Ekspor dan Impor oleh Menteri dilakukan setelah mendengarkan masukan dari Pelaku Usaha. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (21 Eksportir yang tidak memiliki NIB atau Pertzinan Berusaha dapat melakukan Ekspor yang tidak dilakukan untuk kegiatan usaha antara lain: a. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dibuktikan dengan pertimbangan teknis dari instansi terkait; b. Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi teknis terkait; c. Barang Impor yang ditolak oleh pembeli di dalam negeri kemudian diekspor kembali dengan jumlah paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB); d. Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan yang dibuktikan dengan pertimbangan teknis dari instansi terkait; e. Barang pindahan; f.Barang... SK No 083608 A
PRESIDEN REPUBLTK INDONEbIA 5- f. Barang pameran yang dibuktikan dengan undangan pameran; g. Barang pribadi Penumpang; h. Barang awak sarana Pengangkut; i. Barang pelintas batas; dan j. Barang kiriman. Ayat (3) - 'Yang dimaksud dengan "kegiatan Ekspor tertentu" adalah kegiatan Ekspor Barang tertentu dalam rangka pengendalian dan diperlukan Perizinan Berusaha dari Menteri. Ayat (a) Cukup jelas. Ayat (5) Selain neraca komoditas, penerbitan persetujuan Ekspor juga mempertimbangkan persyaratan lain yang tertuang dalam norma, standar, persyaratan, dan kriteria Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Pasal 6 Ayat (1) CukuP jelas. Ayat (2) CukuP jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan "kegiatan Impor tertentu" adalah kegiatan Impor Barang tertentu dalam rangka pengendalian dan ,diperlukan Perizinan Berusaha dari Menteri' Ayat (a) Importir yang tidak memiliki NIB yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir (API) atau Perizinan Berusaha dapat melakukan Impor yang tidak dilakukan untuk kegiatan usaha antara lain: a. Barang . . . SK No 083607 A
SK No 083606 A a b c d e f ob' h J. k I PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA 6- Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dibuktikan dengan keterangan dari keme nterian yang menyelenggarakan urusan peme rintahan di bidang riset; Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam yang dibuktikan dengan sertifikat hibah yang ditandasahkan oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait; Barang yang merupakan obat-obatan dan peralatan kesehatan yang menggunakan anggaran pemerintah yang dibuktikan dengan Surat Perintah Kerja (SPK); Barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan dan pengujian yang diimpor kembali dalam jumlah yang paling banyak sama dengan jumlah pada saat diekspor sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB); Barang Ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB); Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai dari pengguna, kecuali Barang produk kehutanan; Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari instansi teknis terkait; Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia; Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia; Barang pindahan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri; Barang untuk keperluan pameran yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai dari pengguna; Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas; m. Barang . .
PRESIDEN REPUBUK INDONESIA 7 m. Barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali dengan kuantitas paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB); dan n. Barang kiriman bernilai paling tinggi Free on Board (FOB) USD 1.500 (seribu lima ratus dolar Amerika) melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara' Yang dimaksud dengan "penyelenggara pos" adalah suatu badan usaha yang menyelenggarakan pos. Ayat (s) Cukup jelas. Ayat (6) Selain neraca komoditas, penerbitan persetujuan Impor juga mempertimbangkan persyaratan lain yang tertuang dalam norma, standar, persyaratan, dan kriteria Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan. Ayat (7) - Yang dimaksud dengan "data" antara lain informasi dari pelaku industri, asosiasi, dan sebagainya. Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (e) Cukup jelas. Pasal 7 Ayat (1) yang dimaksud dengan "sistem tunggal" adalah sistem Indonesia N ational Single Window. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (a) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal8... SK No 083605 A
PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA 8- Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) - Yang dimaksud dengan "dalam hal tertentu" adalah dalam hal Barang yang dibutuhkan oleh Pelaku Usaha berupa Barang modal bukan baru yang belum dapat dipenuhi dari sumber dalam negeri sehingga perlu diimpor dalam rangka proses produksi industri untuk tujuan pengembangan Ekspor, peningkatan daya saing, efisiensi usaha, investasi dan relokasi industri, pembangunan infrastruktur, dan/atau diekspor kembali. Selain itu, dalam hal terjadi bencana alam dibutuhkan Barang atau peralatan dalam kondisi tidak baru dalam rangka pemulihan dan pembangunan kembali sebagai akibat bencana alam serta Barang bukan baru untuk keperluan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (a) Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas Pasal 1 1 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Ayat (1) - Yang dimaksud dengan "neraca komoditas" adalah data dan informasi yang memuat antara lain situasi konsumsi dan produksi komoditas tertentu untuk kebutuhan penduduk dan keperluan industri dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan dan berlaku secara nasional. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 14 ... SK No 085291 A
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 9 - Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan "kemudahan" dapat berbentuk antara lann auto permit (penerbitan pertzinan secara otomatis) tanpa menghilangkan kewenangan pemeriksaan. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 18 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Tempat penimbunan berikat merupakan kawasan yang ditetapkan dengan tujuan khusus dan diberikan kemudahan diantaranya pengecualian pemberlakuan ketentuan pembatasan di bidang Ekspor dan ImPor. Ketentuan pembatasan di bidang Impor tetap berlaku atas pengeluaran Barang dari tempat penimbunan berikat ke tempat lain dalam daerah pabean, kecuali Barang hasil produksi yang telah mengalami proses pengolahan di dalam kawasan dimaksud danf atau saat pemasukannya sudah dipenuhi ketentuan pembatasannya. Ayat (3) Kemudahan Impor tujuan Ekspor merupakan salah satu kebijakan kemudahan dengan pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas Impor dan pemasukan Barang dan bahan untuk diolah, dirakit atau dipasang yang Barang hasil produksinya untuk tujuan Ekspor. Pengecualian pemberlakuan ketentuan pembatasan Ekspor dan Impor diberikan dalam rangka untuk mendorong peningkatan Ekspor nasional. sK No 083603 A Avat (4) ' '
PRES IDEN REPUBUK INDONESIA 10- Ayat (a) Berdasarkan pertimbangan kepentingan nasional yang mencakup antara lain keamanan, keselamatan, kesehatan, dan/atau lingkungan hidup, Menteri diberikan kewenangan untuk dapat menetapkan berlakunya ketentuan pembatasan Ekspor dan Impor. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 2O Cukup jelas Pasal 2 1 Cukup jelas Pasal22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas. Pasal24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 SK No 083602A
PRESIDEN REPUBUK INDONESIA 11- Pasal 32 Cukup jelas Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas Pasal 37 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan "toko dengan sistem pelayanan konvensional" adalah toko yang tidak menerapkan sistem pelayanan mandiri, seperti misalnya toko kelontong dan warung. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 4 1 Cukup jelas Pasal42 Cukup jelas Pasal 43 . .. SK No 083601 A
Pasal 43 Cukup jelas Pasal 44 Cukup jelas Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Cukup jelas Pasal 47 Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas Pasal 49 Cukup jelas. Pasal 50 Cukup jelas Pasal 51 Cukup jelas Pasal 52 Cukup jelas Pasal 53 Cukup jelas. Pasal 54 Cukup jelas Pasal 55 Cukup jelas Pasal 56 Cukup jelas. SK No 083600A PRESIDEN REFUBLIK INDONESIA t2- Paal 57. . .
PRES IDEN REPUBLTK INDONESIA 13- Pasal 57 Yang dimaksud dengan "Barang" adalah Barang yang tidak berasal dari Impor. Pasal 58 Yang dimaksud dengan "Barang yang mudah basi atau tidak tahan lebih lama dart 7 (tujuh) hari" termasuk namun tidak terbatas pada produk-produk makanan seperti roti, tempe, tahu, dan sebagainya. Pasal 59 Cukup jelas Pasal 6O Cukup jelas Pasal 61 Cukup jelas. Pasal 62 Cukup jelas. Pasal 63 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (21 Yang dimaksud dengan "sistem yang terintegrasi" adalah sistem pelayanan sektor Perdagangan yang dilakukan secara daring. Pasal 64 Cukup jelas Pasal 65 Cukup jelas Pasal 66 Cukup jelas Pasal 67 Cukup jelas Pasal 68 Cukup jelas. Pasal 69 Cukup jelas. SK No 083599 A Pasal70...
Pasal 70 Cukup jelas. Pasal 71 Cukup jelas. Pasal72 Cukup jelas. Pasal 73 Cukup jelas. Pasal T4 Cukup jelas Pasal 75 Cukup jelas Pasal 76 Cukup jelas. Pasal77 Cukup jelas. Pasal 78 Cukup jelas. Pasal 79 Cukup jelas Pasal 80 Cukup jelas Pasal 81 Cukup jelas. Pasal 82 Cukup jelas. Pasal 83 Cukup jelas Pasal 84 Cukup jelas SK No 083630 A PRESIDEN REPUtsLIK INDONESIA t4- Pasal 85
PRESIDEN REPUtsLIK INDONESIA 15- Pasal 85 Cukup jelas Pasal 86 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan "bangunan atau kawasan lain" meliputi fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi publik, apartemen, hotel, rumah sakit, atau perkantoran. Ayat (a) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan "bangunan atau kawasan lain" meliputi fasilitas pendidikan, l,asilitas transportasi publik, apartemen, hotel, rumah sakit, atau perkantoran. Ayat (5) Yang dimaksud dengan "bangunan atau kawasan lain" meliputi fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi publik, apartemen, hotel, rumah sakit, atau perkantoran. Pasal 87 Cukup jelas. Pasal 88 Huruf a Yang dimaksud "produk khusus lainnya" adalah produk-produk dengan kategori spesifik yang dijual oleh minimarket, supermarket, dan hg permarket. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Pasal 89 Cukup jelas Pasal 90 SK No 083629 A
PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA 16- Pasal 90 Yang dimaksud dengan "bangunan atau kawasan lain" meliputi fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi publik, apartemen, hotel, rumah sakit, atau perkantoran. Pasal 91 Cukup jelas. Pasal 92 Cukup jelas Pasal 93 Cukup jelas. Pasal 94 Cukup jelas. Pasal 95 Cukup jelas Pasal 96 Cukup jelas Pasal 97 Cukup jelas. Pasal 98 Cukup jelas Pasal 99 Cukup jelas. Pasal 100 Cukup jelas. Pasal 101 Cukup jelas. Pasal 102 Cukup jelas. Pasal 103 Cukup jelas Pasal 104. . . SK No 083628 A
Pasal 104 Cukup jelas. Pasal 105 Cukup jelas Pasal 1O6 Cukup jelas Pasal 107 Cukup jelas Pasal 108 Cukup jelas Pasal 1O9 Cukup jelas. Pasal 1 10 Cukup jelas Pasal 1 1 1 Cukup jelas Pasal 1 12 Cukup jelas. Pasal 1 13 Cukup jelas Pasal 1 14 Cukup jelas Pasal 1 15 Cukup jelas. Pasal 1 16 Cukup jelas Pasal 1 17 Cukup jelas. Pasal 1 18 Cukup jelas SK No 083627 A PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA 17- Pasal 119. .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 18- Pasal 1 19 Ayat (i) Yang dimaksud dengan "memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat" adalah memenuhi standar penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam pameran dagang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelen ggaraan perizinan berusaha berbasi s risiko. Ayat (21 Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 120 Cukup jelas. Pasal 121 Cukup jelas Pasal 122 Cukup jelas Pasal 123 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan "simbol/logo citra Indonesia" adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf- huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur yang merepresentasikan kualitas Barang danf atau Jasa Indonesia. Huruf b Yang dimaksud dengan "tema (tagline) citra Indonesia" adalah rangkaian kata atau kombinasi antara kata, angka, dan/atau gambar yang digunakan untuk merepresentasikan citra Indonesia. Huruf c Yang dimaksud dengan "profil citra Indonesia" adalah gambaran yang memuat informasi di bidang Perdagangan Barang dan/atau Jasa, pariwisata danlatau penanaman modal yang merepresentasikan Indonesia secara keseluruhan. Ayat(2) ... SK No 083626 A
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 19- Ayat (21 Yang dimaksud dengan "sub tema /sub tagline) masing-masing daerah" adalah dengan menampilkan ciri khas dan nilai filosofis daerah. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 124 Cukup jelas Pasal 125 Cukup jelas. Pasal 126 Cukup jelas. Pasal L27 Cukup jelas. Pasal 128 Cukup jelas Pasal 129 Cukup jelas Pasal 130 Cukup jelas Pasal 131 Cukup jelas Pasal 132 Cukup jelas. Pasal 133 Cukup jelas. Pasal 134 Cukup jelas. Pasal 135 Cukup jelas Pasal 136 Cukup jelas SK No 083625 A Pasal 137 .
Pasal 137 Cukup jelas. Pasal 138 Cukup jelas Pasal 139 Cukup jelas. Pasal 14O Cukup jelas Pasal 141 Cukup jelas. Pasal. 142 Cukup jelas. Pasal 143 Cukup jelas Pasal 144 Cukup jelas. Pasal 145 Cukup jelas Pasal 146 Cukup jelas Pasal 147 Cukup jelas. Pasal 148 Cukup jelas Pasal 149 Cukup jelas. Pasal 150 Cukup jelas Pasal 151 Cukup jelas. SK No 083624 A PRES IDEN REPUBLIK INDONESTA 20- Pasal 152
Pasal 152 Cukup jelas. Pasal 153 Cukup jelas. Pasal 154 Cukup jelas. Pasal 155 Cukup jelas. Pasal 156 Cukup jelas. Pasal 157 Cukup jelas. Pasal 158 Cukup jelas. Pasal 159 Cukup jelas Pasal 160 Cukup jelas Pasal 161 Cukup jelas. Pasal 162 Cukup jelas. Pasal 163 Cukup jelas. Pasal 164 Cukup jelas. Pasal 165 Cukup jelas. Pasal 166 Cukup jelas. SK No 083623 A PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA 2t- Pasal 167
PRES IDEN REPUBLIK lNDONESIA 22- Pasal 167 Cukup jelas Pasal 168 Cukup jelas Pasal 169 Cukup jelas. Pasal 170 Cukup jelas. Pasal 171 Cukup jelas. Pasal 172 Cukup jelas Pasal 173 Cukup jelas. Pasal 174 Cukup jelas Pasal 175 Cukup jelas Pasal 176 Cukup jelas. Pasal 177 Cukup jelas Pasal 178 Cukup jelas. Pasal 179 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 664L SK No 085289 A