BAB III BATASAN UMUR ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN A. Batasan Umur Anak Dalam Peraturan Perundang-undangan Semakin era globalisasi yang maju maka semakin banyak tindak kejahatan yang dilakukan pelaku dan bahkan pelakunya tidak hanya orang dewasa melainkan anak- anak terlibat melakukan tindak pidana. Di Indonesia ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak dan batasan umur anak atau anak di bawah umur. Pengertian anak menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan".1 Pengertian anak menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) adalah "Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pengertian anak menurut Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia adalah "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila 1 Arif Gosita, Op.Cit, hal. 213 37
hal tersebut adalah demi kepentingan". Secara umum yang dikatakan anak adalah yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi yang akan meneruskan dan mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia. Adapun batasan umur anak dapat diajukan ke pengadilan menurut Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang peradilan anak terdapat dalam pasal 4 ayat 1 dan 2:2 1. Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang- kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. 2. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke sidang anak. Dalam hal anak melakukan tindak pidana dan belum mencapai umur 8 (delapan) tahun maka dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, sebagaimana terdapat dalam Undang-undang peradilan anak pasal 5: 1. Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan 2 Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang Peradilan Anak (UU No.3 Tahun 1997), Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hal. 4 38
pemeriksaan oleh anak. 2. Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih dapat dibina oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya. 3. Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan anak tersebut kepada departemen sosial setelah mendengar pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan. Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Mengetahui batasan umur anak-anak, terjadi keberagaman diberbagai negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat dihukum B. Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam pemikiran kebijakan kriminal dan kebijakan penal, harus berpijak kepada adanya keterkaitan yang sangat erat antara landasan filsafat pemidanaan, teori- teori pemidanaan serta aliran-aliran hukum pidana. Hal itu akan menunjukkan adanya benang merah antara penetapan hukum dalam suatu perundang-undangan dengan tujuan pemidanaan. Oleh karena itu, sebagai suatu sistem pola pemidanaan, tidak dapat dipisahkan dari proses penetapan sanksi, penerapan sanksi, dan pelaksanaan sanksi. 39
Apabila dicermati perumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, walaupun diatur dua jenis sanksi pidana yang berupa pidana dan tindakan, namun bentuk sanksi yang ditentukan tidak menunjukkan tujuan pemidanaan yang hendak melindungi kepentingan anak. Perumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang Pengadilan Anak merujuk kepada KUHP sebagai induk perundang-undangan hukum pidana. Bertitik tolak dari tujuan pemidanaan anak yang secara khusus berbeda dengan tujuan pemidanaan orang dewasa, perumusan sanksi dalam perundang-undangan harus berpijak pada pola perumusan tunggal, maupun perumusan alternatif. Sedangkan perumusanan alternatif-kumulatif hanya dipakai sebagai suatu pengecualian dalam hal- hal tertentu saja. Dalam sudut kebijakan kriminal, pola perumusan kumulatif dapat dipandang sebagai upaya penanggulangan kejahatan yang integral karena terkandung makna melakukan upaya perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan akhir dari kebijakan kriminal. Penghukuman terhadap seorang anak harus sesuai dan diterapkan sebagai upaya terakhir untuk jangka waktu yang paling pendek. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus diperlakukan secara manusiawi, serta dihormati martabat kemanusiaannya. Anak yang dirampas kemerdekaannya harus terpisah dengan orang dewasa, kecuali bila dianggap sebagai hal terbaik bagi anak yang bersangkutan 40
C. Faktor-Faktor Penyebab Anak Dapat Melakukan Tindak Pidana Pencurian Banyaknya perdebatan atau pun perbedaan mengenai batas umur anak dalam hukum. Seharusnya anak hanya memikirkan masa depannya dengan megutamakan pendidikannya, namun semakin era globalisasi maka semakin banyak pula orang-orang yang melakukan tindak pidana tanpa terkecuali adalah anak-anak. Harus adanya ekstra lebih perhatian untuk anak dalam hal pendidikan, hal lingkungan yang mulai dianggapnya nyaman bahkan pada hal yang mulai membahayakan dirinya. Kondisi fisik dan mental anak masih sangat rentan dan sering disalahgunankan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Biasanya oknum-oknum yang sangat memanfaatkan kondisi anak yang berada dalam lingkungannya baik secara tidak langsung maupun langsung. Maka perlu dari itulah perlindungan terhadap anak harus sangat di nomor satukan bagi semuanya termasuk keluarga terdekat, bahkan pemerintah juga ikut turun tangan demi masa depan anak. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, yaitu:3 1. Yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindakan pidana. 2. Yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana. 3 Maulana Hasan Wadong, Op.Cit, hal. 57 41 lebih
Banyaknya faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana dan sangat merugikan masa depan anak. Tindak pidana yang sering dilakukan oleh anak adalah pencurian. Pengertian pencurian menurut Pasal 362 KUHP, berbunyi; "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enak puluh rupiah". Di Indonesia mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam kitab undang- undang hukum pidana, yang dibedakan atas 5 (lima) macam pencurian, yaitu: 1. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) 2. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP) 3. Pencurian ringan (Pasal 364) 4. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365) 5. Pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367) Faktor-faktor penyebab anak dapat melakukan tindak pidana pencurian, yaitu: 1. Faktor keluarga 2. Faktor lingkungan sekolah 3. Faktor lingkungan pergaulan 4. Faktor media massa Faktor keluarga merupakan faktor yang paling utama mempengaruhi fisik dan mental. Keluarga yang kurang harmonis membuat anak merasa tidak nyaman dan 42
tertekan dengan keluarganya sehingga dapat membuatnya melakukan tindak pidana. Kurangnya pengawasan keluarga terutama orang tua kepada anaknya membuat cenderungnya anak mencari sesuatu yang menurutnya lebih berpengaruh kepadanya. Dan adapun karena faktor keluarga dalam hal ekonomi yang kurang cukup memadai, sehingga anak merasa kebutuhannya tidak terpenuhi dan mencari jalan praktis dengan melakukan pencurian. Faktor lingkungan sekolah seharusnya sebagai bekal untuk anak dalam hal pendidikan untuk masa depan. Namun terkadang adanya lingkungan sekolah yang kurang sehat, seperti; sarana dan prasarana yang tidak memadai, adanya tindakan yang tidak baik terjadi sesama murid di sekolah (bully). Seharusnya sekolah adalah tempat kedua anak merasa aman dan nyaman namun sekarang tidak. Maka perlunya perlindungan dan pengawasan yang lebih memadai di dalam sekolah untuk meminimalisirkan adanya hal-hal yang buruk yang bisa melibatkan anak didik. Faktor lingkungan pergaulan adalah banyaknya membawa pengaruh terhadap anak baik fisik maupun mental anak tersebut. Pengaruh yang diberikan lingkungan pergaulan dapat berupa hal positif ataupun dapat berupa hal negatif. Maka peran keluarga untuk selalu melindungi dan mengawasi anaknya selama bergaul dengan sekitarnya di lingkungan. Faktor media massa merupakan faktor yang sangat mudah merubah pola pikir dan tingkah laku anak sekarang. Anak sekarang yang tidak pernah bisa lepas dengan media massa dapat membawa pengaruh positif jika dapat memanfaatkan dengan baik dan benar, namun dapat juga membawa pengaruh yang negatif atau buruk jika anak 43
tidak mengerti dan memahami dan hanya mengikuti trend masa sekarang. Perlunya pengawasan terhadap anak dalam melihat tayangan ataupun informasi dalam media massa. Penyebab Anak yang melakukan tindak pidana pencurian adalah faktor keluarga dengan ekonomi yang tidak mencukupi namun keinginan anak yang melebihi kesanggupan keluarga, sehingga anak berada di lingkungan pergaulan yang kurang sehat dan memiliki pola pikir mencari sesuatu dengan cara mudah dan melakukan pencurian. Adapun latar belakang pendidikan yang rendah sehingga anak dapat melakukan tindakan kejahatan. Anak yang melakukan tindakan kejahatan terkadang tidak memahami akibat yang akan diterimanya. Permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum, baik sebagai korban (victim) maupun anak sebagai pelaku (subjek) tindak pidana, merupakan permasalahan yang sering dihadapi oleh hampir semua negara. Peradilan anak adalah suatu bentuk peradilan secara khusus menangani perkara pidana anak yang tergabung dalam suatu sistem, dikenal dengan sistem peradilan pidana anak yang bertujuan untuk menanggulangi anak agar tidak berkonflik dengan hukum dan melindungi anak yang mengalami. Konflik hukum UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menggantikan UU Pengadilan Anak memberikan definisi dari anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang sudah berusia 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dari definisi tersebut terlihat jelas bahwa legislatif telah menyepakati usia delapan tahun adalah usia yang belum cocok 44
untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, karena anak yang berusia delapan tahun masih belum mengerti apa yang dilakukannya. Sedangkan anak yang berusia 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana akan tetap dapat diadili di persidangan anak. Lebih jelas dalam Pasal 20 UU SPPA menyebutkan bahwa: "Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan anak setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 tahun, tetapi belum mencapai umur 21 tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak". Penggolongan usia anak yang dapat diminta pertanggungjawaban menurut UU SPPA dibagi menjadi tiga, yaitu anak di bawah usia 12 tahun, usia antara 12-14 tahun, dan usia antara 14-18 tahun. Anak yang berusia di bawah 12 tahun dan diduga atau melakukan tindak pidana, maka anak tersebut tidak dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum dan anak tersebut dikembalikan kepada orang tua atau walinya. Pasal 21 UU SPPA menyatakan bahwa seorang penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk menyerahkan kembali kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintahan atau Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama enam bulan. Anak yang berusia di antara 12-14 tahun yang melakukan tindak pidana dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Anak dalam rentang kategori ini hanya dapat diberikan tindakan sebagaimana bunyi dalam pasal 69 UU SPPA yaitu anak yang 45
46 belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan. Anak yang sudah berusia 14-18 tahun dianggap telah dapat memberikan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Anak yang masuk dalam kategori ini sudah dapat divonis berupa hukuman penjara. Anak yang melakukan tindak pidana pencurian maka akan menerima sanksi pidana. Namun sanksi yang diterima oleh anak tidaklah sama dengan yang diterima oleh orang dewasa. Mengenai pemidanaan terhadap anak sering mendapatkan perdebatan ataupun perbedaan pendapat mengenai sanksi pidana yang harus diterima oleh anak sebagai pelaku tindak pidana. Maka keputusan yang diambil mengenai sanksi pidana harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pemberian hukuman atau sanksi dan proses hukum yang berlangsung dalam kasus pelanggaran hukum oleh anak memang berbeda dengan kasus pelanggaran hukum oleh orang dewasa, karena dasar pemikiran pemberian hukuman oleh negara adalah bahwa setiap warga negaranya adalah mahkluk yang bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Sementara anak diakui sebagai individu yang belum dapat secara penuh bertanggung jawab atas perbuatannya. Oleh sebab itulah dalam proses hukum dan pemberian hukuman, (sebagai sesuatu yang pada akhirnya hampir tidak dapat dihindarkan dalam kasus pelanggaran hukum), anak harus mendapat perlakuan khusus yang membedakannya dari orang dewasa.
Mengenai peradilan bagi anak diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU 11/2012). Anak yang melakukan tindak pidana disebut dengan Anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.4 Ini berarti anak dalam pertanyaan Anda termasuk dalam kategori anak yang berkonflik dengan hukum. Mengenai penahanan, sebenarnya itu seharusnya menjadi usaha terakhir. Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:5 1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; 2. Dipisahkan dari orang dewasa; 3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; 4. Melakukan kegiatan rekreasional; 5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya; 6. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; 7. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; 4 Pasal 1 angka 3 UU 11/2012 5 Pasal 3 UU 11/2012 47
8. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; 9. Tidak dipublikasikan identitasnya; 10. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak; 11. Memperoleh advokasi sosial; 12. Memperoleh kehidupan pribadi 13. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat; 14. Memperoleh pendidikan; 15. Memperoleh pelayananan kesehatan; dan 16. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakkan hukum secara tegas adalah melalui kekuasaan kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Kewajiban hakim dipertegas kembali bahkan diperluas sebagaimana disebutkan pada Pasal 28 ayat (1 dan 2) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:6 1) Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 6 Bagir Manam, Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam UU No. 4 Tahun 2004, Yogyakarta, FH UII Press, 2007, hal. 240 48
2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat baik dan yang jahat dari terdakwa. 3) Ketentuan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) d KUHAPidana, yaitu; "Pertimbangan hakim disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan-kesalahan terdakwa". Dalam konteks hukum acara pidana menegaskan bahwa aktifitas pemeriksaan tindak pidana yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lainnya haruslah mengutamakan kepentingan anak atau melihat kriteria apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat.7 7 Bagai Manam, Op.Cit, hal. 119 49