NASIONALISME dan PRIMORDIALISME Pergumulan Menjadi Indonesia di Tengah Pluralitas Bangsa Oleh: Pdt. Hans Lura1) 1)(Program Studi Teologi, UKI Toraja) Abstrak Semua orang Indonesia melekat di dalam dirinya dua identitas, yaitu: identitas primordial dan identitas nasional. Identitas primordial adalah jiti diri yang pertama-tama melekat pada diri setiap manusia Indonesia, yaitu jati diri ke-suku-annya: Jawa, Ambon, Manado, Sumatra, Daya, Toraja dsb, jati diri suku-bangsa Cina, Arab, Melayu dsb. Kita lahir dalam kondisi jati diri yang demikian. Jati diri primordial juga menyangkut "agama impor", yaitu Kristen, Islam, Budha, Hindu, Konghucu dsb. Identitas nasonal, yaitu jati diri yang berhubungan dengan keputusan sadar kita untuk menjadi bangsa Indonesia. Kesepakatan dan keputusan secara sadar untuk menyatukan identitas primordial menlahirkan identitas baru yaitu identitas nasional. Identitas primordial itu sangat pluralis, identitas nasional itu monopluralis. Itulah keunikan menjadi bangsa Indonesia. Konsekuensinya di level interaksi sosial, politik dan ekonomi seringkali menimbulkan ketegangan atau turbulensi yang kuat. Karena itu masalah ini perlu dikelolah agar tidak berujung kepada konflik disintegrasi bangsa. Tetapi diharapkan pluralisme ini harus dilihat sebagai potensi dan peluang yang harus dikelolah dalam frame dialog yang kontruktif dan produktif. Tujuan dari penelitian ini yaitu mendialogkan potensi yang ada dalam identitas primordial dan identitas nasional menjadi energi produktif membangun wawasan pluralisme bangsa Indonesia. Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif library research. Metode ini menekankan kepada kemampuan mendeskripsikan fenomena yang ada, kemudian menganalisanya berdasarkan pandangan para ahli. Hasil penelitian ini yaitu tercapainya konsensus idiologi bersama sebagai bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Pancasila yang membuat relasi harmoni antara identitas primordial dan identitas nasional. Ini merupakan general will dari seluruh elemen anak bangsa. Idiologi pancasila harus dibela karena lahir dari konsensus sakral para founding fathers and mothers bangsa dikukuhkan dengan pengorbanan darah (jiwa-raga) para founding fathers and mothers, serta melalui legitimasi persidangan lembaga-lembaga negara yang dihadiri oleh representasi agama, etnis, pulau, suku-bangsa, golongan dll yang ada di Indonesia. Keyword: identitas, nasinalisme, primordialisme, Indonesia dan pluralism. I. Catatan Pengantar Dialektika antara pemikiran primordial dan nasional di Indonesia, bukanlah hal yang baru. Pergumulan ini muncul ketika digagas Proklamasi Kemerdekaan, lalu dibicarakanlah bentuk negara Indonesia. Pertarungan kepentingan kedua maindstream tersebut menorehkan 1 Hans Lura, Universitas Kristen Indonesia Toraja Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811 Tana Toraja, Indonesia. Email: Page 1 of 12
tinta sejarah yang cukup kelam, mulai sejak masa akan dibentuknya RI, masa Proklamasi, masa pergolakan revolusi sampai sekarang pertarungan itu belumlah tuntas. Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan menjadi Indonesia itu belum final. Bahkan akhir-akhir ini, dibanyak persoalan yang mendera bangsa Indonesia, bukan saja isu primordialisme dalam tataran etnis, budaya, ideology dll, tetapi juga melebar ke persoalan agama. Bahkan mungkin isu terbesar sekarang ini yang mendera bangsa Indonesia adalah isu agama, ketimbang isu yang lain. II. Indonesia Sebagai Fenomena Baru Ketika Negara Indonesia di Proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, maka ini merupakan fenomena baru yang belum pernah ada preseden sebelumnya, masyarakat Indonesia adalah "masyarakat baru."2 Sebelum proklamasi yang ada hanyalah pulau-pulau yang dihuni oleh suku-suku dalam sistim kerajaan lokal, tetapi dijajah oleh Belanda. Misalnya kerajaan Sriwijaya, Mataram, Gowa, Tidore, Majapahit, Demak, orang Arab, Cina dsb. Sebelum proklamasi kemerdekaan, mereka itu bukalah Indonesia, karena itulah Indonesia harus dipahami secara baru. Semua kelompok entitas ini berjuang bersama melawan penjajah lalu bersepakat bersama memproklamasikan berdirinya negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Para founding fathers and mothers telah meletakkan dasar berdirinya negara Indonesia yang plural dan dapat dikatakan sebagai bentuk negara yang modern. Salah satu hakikat ber-Indonesia yang berbeda dengan keadaan pra-Indonesia, yaitu: terjaminnya kedudukan dan hak seseorang secara sama di depan hukum Indonesia. Salah satu cara untuk memahami realitas Indonesia yang demikian adalah dengan menyadari adanya dua identitas manusia Indonesia, yaitu: identitas primordial dan identitas nasional. Identitas primordial adalah jiti diri yang pertama-tama melekat pada diri setiap manusia Indonesia, yaitu jati diri ke-suku-annya: Jawa, Ambon, Manado, Sumatra, Daya, Toraja dsb, jati diri suku-bangsa Cina, Arab, Melayu dsb. Kita lahir dalam kondisi jati diri yang demikian. Jati diri primordial juga menyangkut "agama impor", yaitu Kristen, Islam, Budha, Hindu, Konghucu dsb. Tetapi kita juga beridentitas nasonal, yaitu jati diri yang berhubungan dengan keputusan sadar kita untuk menjadi bangsa Indonesia. Dari manusia Ambon, Jawa, Daya, Batak, Toraja, Cina, Arab dan dari yang beragama Islam, Budha, 2 John A. Titaley, RELIGIOSITAS DI ALINEA TIGA: Pluralisme, Nasionalisme dan Transformasi Agama-agama, (Salatiga: Satya Wacana University Press, 2013), 146 Page 2 of 12
Kristen, Hindu, Konghucu dsbnya itu memetapkan dengan sadar untuk menjadi manusia Indonesia. Jadi dalam diri setiap orang Indonesia terkandung dua identitas tersebut. Sejarah Indonesia merupakan proses dari bersatunya SARA (suku, agama, ras dan golongan) menjadi satu bangsa. Ada semacam proses konvergensi, entah disengaja atau tidak disengaja, demikian dikatakan oleh Th Sumartana: Perlu disadari bahwa SARA merupakan cikal bakal Indonesia, bukan hanya lebih tua dari umur Indonesia akan tetapi bisa dikatakan sebagai nenek moyang yang melahirkan bangsa Indonesia. Sifat-sifat asasi dari kemajemukan SARA diturunkan menjadi sifat- sifat asasi dari bangsa Indonesia. Karakteristik kemajemukan itu merupakan sesuatu yang genetik sifatnya. Kepelbagaian adalah ciri Indonesia yang tidak bisa ditolak dan dipungkiri. Menolak atau memungkiri SARA berarti menolak nenek moyang atau ibu kita sendiri, dan itu berarti pula menolak dan membenci diri kita sendiri.3 Kita hidup dalam dua identitas tersebut, identitas nasional tidak akan ada tanpa identitas primordial. Hidup tidak akan realistik jika hanya menekankan salah satu identitas saja, karena itu dialog kedua identitas itu dalam diri manusia Indonesia merupakan upaya check and balancing. Dalam frame berpikir seperti itulah, maka peran pemerintah menjadi sangat menentukan sekali, sebab domain pemerintahlah prakarsa rekayasa pembangunan berada. Namun rakyat juga harus berpartisipasi dalam mengontrol kerja pemerintah agar tetap dalam koridor ke-Indonesia-an yang adil, setara dan beradab untuk semua anak bangsa. Jadi dalam konsep ke-Indonesia-an itu, terbentang harapan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan setara yang dijamin oleh general will dalam idiologi Pancasila. Kalau Indonesia bisa menjadi demikian, itu hanya dimungkinkan karena Tuhan saja, seperti yang dikatakan oleh Leimena, Rumambi, Probowinoto, Simatupang, Muhamad Roem dsb. Kalau sampai sekarang nilai-nilai dan harapan itu belum terlaksana, itu bukan karena nilai-nilai itu tidak realistik, justru di sinilah gereja dan seluruh rakyat Indonesia terpanggil untuk mewujudkan harapan tersebut.4 Tentulah dengan spirit nasionalisme yang kuat untuk mempertahankan NKRI, dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagai sumber norma hidup bernegara. III. Realitas Indonesia Yang Utuh Realitas ke-Indonesia-an yang utuh adalah realitas primordial dan realitas nasional. Ada orang Toraja, Batak, Jawa, Sumba, Ambon, Aceh, Manado, Cina, Arab dsb, hal ini tidak dapat dipungkiri, karena memang sudah dilahirkan dalam kondisi yang demkian. Akan tetapi kalau hanya melihat diri ini sebagai yang demikian saja, maka hal itu tidak seluruhnya benar. 3 Th. Sumartana, Pluralisme Agama ditengah Krisis Orde Baru, Makalah yang disampaikan dalam Lokakarya (Ujung Pandang: Interfidei, April 1999), 1-2 4 John A. Titaley, PGI dan LDKG: Menuju GKYE ..., 12 Page 3 of 12
Hal itu hanya merupakan realitas primordial saja. Melihat Indonesia itu hanya pada level realitas primordial saja adalah salah. Sebab realitas primordial saja menunjuk kepada situasi pra- Indonesia, ketika suku-suku masih memiliki independensinya masing-masing. Sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tetapi ketika Indonesia didirikan sebagai satu negara, maka realitas suku-suku itu hanyalah merupakan salah satu bagian saja dari ralitas Indonesia itu. Bagian yang lainya adalah realitas nasional. Selama ini realitas nasional kurang diberi perhatian oleh gereja. Padahal dalam kehidupan kekinian bangsa Indonesia, justru direalitas nasional inilah sangat kuat pengaruhnya terhadap diri rakyat Indonesia (warga gereja). Pndidikan, politik, ekonomi, hukum, demokrasi, undang-undang, informasi publik (media), pemerataan pembangunan, keseimbangan pusat dan daerah dsb, adalah wujud dari realitas nasional itu. Karenanya, salah satu cara untuk membela realitas primordial itu, adalah dengan jalan turut merumuskan pula realitas nasional itu. Jika hal itu tidak dilakukan, maka kedudukan dan peran realitas primordial lama kelamaan akan menjadi lemah, bahkan bisa hilang sama sekali. Karena itulah, gereja-gereja di Indonesia harus mampu menempatkan dirinya secara realistik dalam realitas total Indonesia. Realitas yang utuh yaitu realitas primordial dan realitas nasional. Jika gereja hanya melayani realitas primordial saja, berarti gereja belum dapat menyapa Indonesia itu secara utuh. Akibatnya, permasalahan yang timbul pada berbagai level, di mana saja di republik ini pasti gereja sulit melakukan pendampingan dan advokasi. IV. Beragama di Indonesia: Religiositas Baru Mempersatukan masyarakat yang pluralistik seperti Indonesia menjadi satu bangsa yang besar, bukanlah merupakan sesuatu yang mudah. Apalagi, mental suku-suku kerajaan tersebut mengalami kerusakan akibat sistim penjajahan Belanda dan Jepang. Atribut kemajemukan itu mengalami hentakan luar biasa, akibatnya sangat rentan terhadap dominasi dari siapapun. Kenyataan inilah yang mempersulit untuk membicarakan persatuan. Soekarno sebagai orang yang sudah mengalami transformasi pemikiran luar biasa di zamannya, berhasil mempersatukan suku-suku bangsa (SARA) tersebut menjadi satu bangsa yang besar, namanya Indonesia dengan perekat idiologi Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusionalnya. Soekarno adalah orang yang sudah mengilhami paradigma Page 4 of 12
pluralism dan multiculturalism. Walaupun pencerahan tentang pemikiran seperti itu dapat dikatakan belum ada (mungkin saja ada tetapi masih langkah) pada zaman itu. Pancasila dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, selama ini sudah dipahami sebagai sila yang menjamin masing-masing umat beragama untuk menjalankan agamanya secara leluasa. Dalam bahasa Soekarno di sidang BPUPKI itu: "Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada "egoisme agama". Dan hendaknya negara Indonesia satu negara yang ber-Tuhan!"5 Persoalannya, sampai di mana pemahaman seperti itu menginternalisasi pikiran dan hati rakyat Indonesia? Lalu mewujudkan diri dalam aktualisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita mengetahui bahwa pemahaman seperti ini tidak menyebabkan berhentinya peristiwa pembakaran gereja-gereja, sulitnya mengurus ijin mendirikan rumah ibadah bagi umat tertentu, sementara bagi umat yang lain dapat dengan bebas mendirikan rumah ibadah walau hanya digunakan oleh sekelompok kecil orang saja. Persoalan batasan berpindah agama, Media dengan siaran agama yang berlebih-lebihan dengan cara yang tidak menghormati kebebasan beragama umat lainnya. Salah satu persoalan yang menonjol yaitu berkembangnya paham religiositas yang eksklusif: perasaan kuat menganggap kebenaran agama dan keyakinannya adalah mutlak, lalu menganggap yang lain (diluar amaganya) itu tidak benar bahkan sesat. Demikian pula memahami pluralisme agama sebagai sekedar pengakuan akan keberadaan,sikap ini hanya akan menciptakan status quo. Tetapi kalau mengembangkan sikap yang inklusif- trasformatorik ini sangat membantu dalam mengaktualisasi ke-Indonesia-an yang sejati. Karena menganggap dalam umat dan agama yang lainpun ada kebenaran, dalam semua agama (termasuk agama sendiri) ada kelebihan dan kelemahannya, namun dengan rendah hati selau siap berinteraksi, berdialog dan menerima perbedaan masing-masing tanpa saling memaksakan. Untuk menolog kita mencapai hal seperti itu, maka pemahaman terhadap sila pertama dari Pancasila tidak bisa dilakukan di luar kerangka Pancasila itu sendiri. Untuk ituah Pancasila harus dilihat dalam seluruh keberadaannya dengan pembukaan UUD 1945, cara ini menghindarkan kita jatuh dalam sikap eksklusif. 5 Saafroedin Bahar, Ananda B. Kusuma, Nanie Hudawati (ed), Risalah Sidang BadanPenyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) - Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI): 28 Mei 1945 - 22 Agustus 1945. Kata pengantar oleh Taufik Abdullah, (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998),51 Page 5 of 12
Pertama, dalam mukadimah UUD 1945, Pancasila terdapat dalam alinea ke-4, dengan demikian rumusan Ketuhanan Yang Maha Esa harus pula sebagai bagian dari seluruh teks pembukaan. Dalam kaitan dengan itu, maka pernyataan yang berhubungan dengan Ketuhanan ini dijumpai pula dalam alinea ke-3, dengan rumusan :Atas berkat rakhmat Tuhan Yang Maha Kuaasa ..."6 Tuhan yang Maha Kuasa, yang Ketuhanannya itu Maha Esa adalah Tuhan yang disebut oleh bangsa Indonesia dalam pembukaan UUD 1945 itu. Kalau Tuhan ini depahami sebagai Tuhan yang diakui, disembah serta diyakini oleh bangsa Indonesia yang beragam agamanya itu, sebagai bagian dari pernyataan bangsa Indonesia yaitu Tuhan bangsa Indonesia, maka di dalam konsep Tuhan yang demikian itu, yang menyejarah dalam kehidupan bangsa Indonesia terletak dasar religiositas bangsa Indonesia. Kalau religiositas ini dipahami dalam perspektif sejarah bangsa Indonesia, sebagaimana yang ditunjukkan para pendiri bangsa, maka religiositas ini adalah religiositas yang inklusif - transformatorik.7 Kedua, jika memahami konsep keadilan dalam Pancasila, mestinya makna keadilan itu implisit terkandung dalam semua sila, bukan hanya untuk sila ke-2 dan ke-5 saja. Jadi konsep keadilan dalam sila Ketuhanna Yang Maha Esa, yaitu adanya pengakuan, penghargaan dan pemberlakuan serta perlindungan yang adil kepada semua agama yang ada di Indonesia, baik agama yang sedikit umatnya ataupun agama yang banyak umatnya. Para founding fathers and mothers telah menunjukkan sikap keterbukaan yang sangat membanggakan bangsa ini. Dalam konteks pluralisme bangsa Indonesia, para pendiri bangsa telah meunjukkan suatu religiositas yang memungkinkan bangsa ini telah lahir dengan landasan yang sangat kokoh. Religiositas itu adalah religiositas inklusif - transformatorik. Inklusif karena ia tidak meniadakan umat agama yang lain, akan tetapi mau menerima keberadaan umat agama yang lain dalam kerangka kehidupan berkebangsaan Indonesia. Konsep ke-Indonesa-an yang seperti inilah, yang membuat Indonesia dicatat dalam sepanjang sejarah umat manusia menghadirkan agama Islam, Kristen dan Hindu dalam suasana berdampingan dan kebersamaan yang membagi (shared). Yang notabene ke-3 agama tersebut sebelumnya terbiasa hidup sendiri-sendiri dalam suasana yang mendapat perlakuan yang istimewa (Islam di Arab, Kristen di Barat dan Hindu di India). 6 Harus dicatat bahwa kata Alah telah diganti dengan kata Tuhan berdasarkan usul Iketut Pudja Oka dari Bali yang beragama Hindu dan sudah disetujui oleh PPKI. Ibid, 420. 7 Catatan bahan kuliah, mata kulia Indonesia menurut Indonesia, 2012 dari John A. Titaley dan Flip P.B. Litaay Page 6 of 12
V. Otonomi Khusus di Aceh: Masih Utuhkan NKRI Dengan Pancasilanya.? Kasus otonomi kusus (OTSUS) di Aceh dengan pemberlakuan mutlak Syariat Islam dalam kehidupan pemerintahan, kemasyarakatan dan dalam segala bidang, menunjukkan kemenangan mutlak maindstream primordialisme atas maindstream nasionalisme. Bahkan kasus otonomi kusus di Aceh mepertegas adanya "Negara dalam Negara". Sebab di Aceh, Pancasila bukalah menjadi satu-satunya idiologi, dan UUD 1945 bukanlah satu-satunya landasan konstitusional. Di Aceh ada hukum syariat Islam, lalu ada juga Partai Politik lokal, ini meberi isyarat yang kuat bahwa ada peluang Aceh berdiri menjadi satu negara, jika suatu saat Partai Lokal menang dalam pemilu sampai 75 %, lalu mendapatkan pengakuan dari dunia Internasional. Dalam frame berpikir seperti itu, maka sesungguhnya yang terjadi di Aceh itu merupakan kondisi fatalisme bagi konsep Negara Kesatuan Republik Indonesis (NKRI), karena ini memberi sinyal kuat bagi bubarnya negara Indonesia. Fenomena ini menunjukkan bahwa perjalanan potret ke-Indonesia-an mengalami semacam gejala devergensi dan bukannya mengalami proses konvergensi. Gerakan seperti itu sesungguhnya sangat berlawanan dengan semangat keinginan para founding fathers and mothers yang telah meletakkan dasar berdirinya negara Indonesia yang plural dan dapat dikatakan sebagai model negara yang modern. Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945, memang belum mempunyai pengalaman hidup bersama dalam kesetaraan kemanusiaan satu terhadap yang lainnya. Akibatnya tarik menarik antara realitas primordial dan realitas nasional bagi bangsa Indonesia masih merupakan sesuatu yang sulit dihindari. Mental bangsa terjajah dan keterbelakangan, membuat realitas primordial ini menjadi sangat peka terhadap segala macam bentuk dominasi. Dalam konteks inilah mengatur hidup bersama itu bukanlah hal yang mudah. Sampai saat ini, polemik tentang bentuk negara kesatuan atau federasi, rasanya belum hilang sama sekali. Bahkan model pemerintahan otonomi daerah dan otonomi khusus dibeberapa daerah sekarang ini dapat dikatakan sebagai model"new federasi." Ada daerah di Indonesia yang memberlakukan hukum syariat Islam dan partai politik lokal, seperti di Aceh, ironisnya justru restu itu datang dari pemimpin negara Indonesia sendiri. Sesungguhnya kenyataan ini merupakan pengingkaran terhadap Pancasila dan gugatan mutlak terhadap eksistensi Pancasila sebagai satu-satunya idiologi bangsa dan UUD 1945 sebagai satu- satunya landasan konstitusional kehidupan berbangsa. Page 7 of 12
Di era reformasi, bangsa Indonesia selalu diancam oleh bahaya aksi makar dan disintegrasi bangsa, konflik yang terjadi di beberapa daerah bernuansa SARA, adanya gugatan terhadap idiologi Pancasila dengan munculnya hukum syariat Islam di beberapa daerah, semakin maraknya korupsi dan negara dililit hutang, persoalan lingkungan, perlawanan separatis di beberapa daerah yang ingin merdeka lepas dari NKRI, dsb. Ini terjadi karena daerah-daerah sudah lelah "taat" melayani pemerintah pusat selama ini, tidak terdistribusinya pembangunan secara adil dan merata. VI. Gereja-Gereja di Indonesia: "Anggur Baru Dalam Kirbat Yang Lama" Indonesia merupakan negara pluralis, karena itu ia kaya dengan keragaman budaya, agama, ras, etnik dsb. Keragaman itu sudah terayam dengan rapi dalam kehidupan masyarakat sebelum negara Indonesia ada. Keragaman itu telah menjadi nilai-nilai kearifan lokal (local wisdom) yang menjadi penyangga berdirinya bangunan bangsa Indonesia. Pluralitas itu sendiri adalah ibu yang melahirkan negara Indonesia. Dalam fakta sosial seperti inilah gereja hidup bersaksi dan melayani. Karena itu, gereja harus mampu mengembangkan konsep eklesiologi yang mumpuni untuk menjawab pergumulan gereja hidup dalam konteks seperti Indonesia. Dapat dikatakan bahwa struktur gereja yang ada selama ini, tidaklah memadai lagi untuk dipertimbangkan sebgai satu-satunya konsep untuk menjawab pergumulan gereja di Indonesia, sebab doktrin eklesiologi itu terlalu "kebarat-baratan." Pertanyaan penting yang perlu digumuli oleh gereja-gereja di Indonesia, ialah: apakah gereja-gereja di Indonesia mempunyai landasan pemahaman teologis tentang Indonesia? Kalau pertanyaan mendasar seperti ini belum diajukan, maka sangat meragukan keberhasilan gereja melakukan perannya dalam level nasional menyikapi berbagai isu yang menyandera bangsa ndonesia. Gereja-gereja di Indonesia tidak dapat berbuat maksimal bagi Indonesia jika gereja tidak memiliki landasan teologis yang jelas tentang Indonesia. Kalau pertanyaan seperti ini tidak pernah dan tidak dirasa perlu untuk diajukan, hal itu terjadi karena gereja menganggap biasa (taken for granted) kenyataan Indonesia ini sebagai sesuatu yang sudah ada begitu saja (given). Cara pandang seperti ini membuat gereja secara tidak sadar terperangkap dalam peneriamaan kenyataan sosial secara tidak kritis. Akibatnya menerima begitu saja apa yang terjadi dalam kehidupan sosial sebagai kenyataan memang harus demikian terjadi. Karena itulah , kehadiran dan signifkansi kedudukan gereja sebagai mitra kerja Allah tidak nyata dalam kehidupan sosial Indonesia. Jangan heran ketika gereja Page 8 of 12
hanya berputar pada pemahaman diri sendiri, dan kaget ketika konteks sosial beruba sangat cepat sekali, dan mendapatlkan diri gereja tidak siap untuk hidup dalam konteks seperti itu. Gereja-gereja di Indonesia dapat belajar dari pengalaman sejarah bangsa Indonesia. Di masing-masing daerah ada kenyataan primordial, tetapi ada kekuatan nasional yang mengikat seluruh kepentingan daerah-daerah (primordial) tersebut. Hal itu mesti menjadikan pengalaman referensi bagi gereja-gereja memperkuat konsolidasi sosial gereja-gereja di Indonesia secara nasional. Selama ini gereja-gereja di Indonesia, hanya mampu menojolkan identitas primordialnya ketimbang identitas nasionalnya. Dari beberapa sinode yang ada di Indonesia, dari perspektif nama gereja saja mempertegas bahwa gereja-gereja di Indonesia sangat primordialisme, misalnya: Gereja Toraja, GMIT, GMIM, GPM, GPLB, GKI Irga, HKBP, GKJ dsb. Gereja-gereja merasa lebih aman dengan identitas primordialnya dan mengabaikan mengisi perannya pada level identitas nasional. Jika gereja terus melanjutkan sikap seperti itu, maka dalam perspektif ke-Indonesia-an, gereja di Indonesia tidaklah lengkap, baru menjadi sebagian dan belum menjadi seluruhnya, utuh. Gereja harus menyadari bahwa dirinya adalah bagian integral dari bangsa Indonesia, bahkan tokoh-tokoh gereja pun banyak yang turut berjuang dan berperan sebagai founding fathers and mothers bangsa. Oleh sebab itulah ketika Indonesia di proklamasikan, maka kedudukan gereja dalam situasi seperti itu juga harus dipahami dalam perspektif baru. Gereja-gereja di Indonesia perlu membangun spirit nasionalisme yang kuat untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan Pancasila sebagai landasan idiologinya dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusionalnya. Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, lahirnya Pancasila dan UUD 1945, merupakan kenyataan politik yang luar biasa, sebab mesti diyakini bahwa dalam proses tersebut Tuhan berkarya. Karena itu, mestinya gereja-gereja di Indonesia melihatnya sebagai kenyataan teologis. Kenyatan pilitik bangsa Indonesia itu pun telogis, karena disitupun Allah berkarya. John Titalei mengatakan: "kalau Gus Dur mengatakan bahwa NKRI itu final, Pancasila dan UUD 1945 itu sangat Qur'ani, maka saya mengatakan juga NKRI itu final, Pancasila dan UUD 1945 itu sangat Injili."8 Menjadi sangat elok ketika gereja-gereja di Indonesia secara lembaga mampu tampil di pentas nasional menjadi "kekuatan komunitas teladan", misalnya dengan membentuk struktur Gereja Kristen Yang Esa di Indonesia (GKYE). Jika hal itu mampu diwujudkan, maka gereja telah melakukan dua hal yaitu, pertama: merupakan cara gereja mengungkapkan 8 John A. Titaley , Catatan bahan kuliah Indonesia menurut Indonesia, 2012 Page 9 of 12
rasa syukurnya kepada TUHAN atas anugerah-Nya turut campur tangan dalam perjuangan founding fathers and mothers bangsa Indonesia, sehingga Indonesia menjadi sebuah model negara modern. Kedua: merupakan cara gereja menunjukkan komitmen nasionalisme kebangsaannya menghargai perjuangan founding fathers and mothers bangsa. Gereja-gereja mesti menyadari bahwa masalah yang dihadapi di daerah, sudah tidak bisa diselesaikan sekedar pada level daerah saja. Kadang-kadang, bahkan mungkin sering masalah itu justru bersumber dari pussat (level nasional). Jadi kalau kita tidak mempunyai struktur bergereja yang mencakup pula struktur level nasional, kita tidak bisa menyelesaikan maslah itu. Inilah yang dimaksut gereja tidak realistik. Tetapi ketika gereja-gereja di Indonesia membangun struktur GKYE di Indonesia, ini menjadi momentum dibangunnya gereja yang kontekstual. Di sinilah kita berbicara tentang gerakan oikumene sebagai bagian dari kontekstualisasi gereja. Jika ini dilakukan, maka gereja-gereja di Indonesia bukan lagi: "Anggur baru dalam kirbat yang lama, melainkan anggur baru dalam kirbat yang baru". VII. Catatan Penutup Dalam konteks berbangsa dan bernegara, semua anak bangsa apapun latar belakangnya harus taat dan setia kepada konsensus idiologi bersama, yaitu Pancasila. Ini merupakan general will dari seluruh elemen anak bangsa. Idiologi pancasila harus dibela karena lahir dari konsensus sakral para founding fathers and mothers bangsa dikukuhkan dengan pengorbanan darah (jiwa-raga) para founding fathers and mothers, serta melalui legitimasi persidangan lembaga-lembaga negara yang dihadiri oleh representasi agama, etnis, pulau, suku-bangsa, golongan dll yang ada di Indonesia. Sebagai bahan permenungan: apakah gunanya membuat Indonesia ini suatu Negara Isalam (masyarakat Islam) atau suatu negara/masyarakat Kristen? Tuhan sudah memiliki banyak sekali Negara Islam dan negara Kristen, bahkan imperium Kristen dan Imperium Islam. Apa yang sudah dia dapati dari kenyataan-kenyataan itu? Perdamaian? Malah peperangan, bahkan pembunuhan manusia atas nama Tuhan sebagaimana yang dikembangkan oleh para pengikut agama-agama tersebut. Menyuburkan diskriminasi dan ketidakadilan manusia jauh lebih kejam dari pada negara-negara yang bukan maindstream agama. Hal ini terjadi karena di dalam diri hampir semua agama terkanduk bibit-bibit diskriminasi yang sangat berbahaya. Bibit-bibit diskriminasi itu justru terdapat dalam konsep kudus. Karena ada yang kudus, maka yang di luar kudus itu menjadi tidak kudus. Yang kudus Page 10 of 12
itu berhak atas hal-ha tertentu, diperlakukan istimewa dan sangat eksklusif, sementara yang tidak kudus tidak mendapat perlakuan demikian. Akibatnya, terjadi diskriminasi. Apakah ini yang akan dicapai dengan menjadi Indonesia? Hal ini sungguh amat jauh dan sama sekali tidak pernah terlintas dalam pemikiran para founding fathers and mothers bangsa. Karena itulah gereja-gereja di Indonesia terpanggil untuk melanjutkan perjuangan para founding fathers and mothers bangsa dengan melawan segala bentuk diskriminasi anak bangsa, lalu memiliki rasa keadilan yang tinggi memperjuangkan kesetaraan kemanusiaan di Indonesia. Page 11 of 12
DAFTAR PUSTAKA Bahar,Saafroedin., Ananda B. Kusuma, Nanie Hudawati (ed), (1998), Risalah Sidang BadanPenyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) - Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI): 28 Mei 1945 - 22 Agustus 1945. Kata pengantar oleh Taufik Abdullah, (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia) Catatan bahan kuliah, mata kuliah Indonesia menurut Indonesia, 2012 dari John A. Titaley dan Flip P.B. Litaay Darmaputera, Eka (ed), (1998), Konteks Berteologi di Indonesia: Buku Penghormatan Untuk HUT ke-70 Prof. Dr. P.D. Latuihamallo, (Jakarta: BPK Gunung Mulia) Litaay, Flip P.B., (2007), Pemikiran Sosial Yohanis Leimena tentang Dwi-Kewarganegaraan di Indonesia. (Salatiga: Program Pascasarjana Sosiologi Agama UKSW) Sumartana, Th. (1999), Pluralisme Agama ditengah Krisis Orde Baru, Makalah yang disampaikan dalam Lokakarya (Ujung Pandang: Interfidei, April 1999) Titaley, John A., (2013), RELIGIOSITAS DI ALINEA TIGA: Pluralisme, Nasionalisme dan Transformasi Agama-agama, (Salatiga: Satya Wacana University Press) Page 12 of 12