BAB III PEMELIHARAAN ORANG TUA OLEH ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG A. Kewajiban Anak Setelah Dewasa untuk Memelihara Orang Tuanya Hubungan hukum antara orang tua dan anak akan timbul ketika anak tersebut lahir akibat dari suatu perkawinan sah kedua orang tuanya1." Ikatan perkawinan akan menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak yang disebut juga sebagai hubungan alimentasi yang merupakan hubungan timbal balik antara orang tua dan anak untuk saling menafkahi atau memberikan penghidupan2." Dalam KUHPerdata, ketentuan yang memuat mengenai hubungan alimentasi "pada Pasal 323 KUHPerdata menegaskan bahwa kewajiban-kewajiban yang timbul dan ketentuan- ketentuan dua pasal yang lalu mengenai hubungan alimentasi berlaku timbal balik. Artinya kewajiban dalam memelihara dan menafkahi dalam keluarga tidak hanya dimiliki oleh orang tua terhadap anak saja, tetapi juga dimiliki oleh anak terhadap orang tua." Sifat timbal balik tersebut selaras dengan dimuatnya hak dan kewajiban anak dan orang tua dalam ketentuan alimentasi "dalam Pasal 298 KUHPerdata yang menegaskan bahwa anak memiliki kewajiban untuk senantiasa bersikap mengargai orang tua dan orang tua memiliki kewajiban dalam mendidik dan memelihara anak-anak mereka selagi anak tersebut berada dibawah umur. " 1 Isnaeni, Hukum Perkawinan Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2016), Hlm. 125. 2 Soetojo Prawirohamidjojo, Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia, (Surabaya: Airlangga University Press, 1986), Hlm. 183. 1
Perkawinan dalam perspektif KUHPerdata hanya memandang perkawinan dalam hubungan keperdataannya saja, sehingga segala sesuatunya dapat dinilai secara materil. Maka dari itu begitu juga mengenai kewajiban alimentasi anak kepada orang tua dalam KUHPerdata wujud pemenuhan kewajiban alimentasi anak kepada orang tua yang ditekankan dalam KUHPerdata adalah wujud pemeliharaan yang berbentuk materiil memiliki kaitan denga biaya atau penafkahan3. Sementara itu dalam perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan dilaksanakan karena adanya ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita. Sehingga kewajiban alimentasi anak kepada orang tua tidak hanya mengarah kepada biaya atau penafkahan saja, tetapi juga mengenai pentingnya menghormati orang tua. Ketentuan alimentasi dalam KUHPerdata, pada "Pasal 321 KUHPerdata menekankan setiap anak wajib memberi nafkah orang tua dan keluarga sedarahnya dalam garis lurus keatas bila mereka ini berada dalam keadaan miskin." Sedangkan pada Pasal 46 Ayat (2) UU Perkawinan hak alimentasi orang tua adalah dipelihara oleh anak sesuai dengan kemampuannya apabila orang tua memerlukan bantuannya4. Ketentuan kedua pasal tersebut seyogianya dapat dipahami bahwa anak memiliki kewajiban alimentasi terhadap orang tuanya. Ketentuan Pasal 321 3 Rahdinal Fathanah dan Rachmi Sulistyaruini, "Tanggung Jawab Anak Dalam Memelihara Orang Tua Terkait Ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Volume 5, Nomor 2, Halaman 226-232: 4 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat Hukum Agama, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), Hlm. 131. 2
KUHPerdata tidak menekankan batas usia berapakah anak wajib melaksanakan kewajiban alimentasi kepada orang tuanya. "Berbeda dengan Pasal 46 Ayat (2) UU Perkawinan ditegaskan bahwa anak melaksanakan kewajiban alimentasi kepada orang tuanya saat anak tersebut telah dewasa dan dilakukan sesuai dengan kemampuan anak." Selain itu pada "Pasal 321 KUHPerdata juga menegaskan bahwa kewajiban alimentasi anak diberikan kepada orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas yang berada dalam keadaan miskin," sementara ketentuan alimentasi pada "Pasal 46 Ayat (2) UU Perkawinan menekankan bentuk alimentasi anak dilakukan ketika anak telah dewasa sesuai dengan kemampuan anak kepada orang tua yang berada dalam keadaan miskin atau tidak mampu. Mengacu pada kedua pasal tersebut dapat dipahami bahwa kewajiban alimentasi anak akan timbul ketika orang tua berada dalam keadaan tidak mampu. Keadaan orang tua tidak mampu yang dimaksud merujuk kepada kondisi orang tua yang berada dalam keadaan miskin atau pada kondisi ketidakmampuan lain yang menghambat orang tua untuk dapat hidup secara mandiri5." Kewajiban alimentasi anak terhadap orang tua ini tidak hanya menjadi kewajiban yang dimiliki oleh anak dalam keluarga saja, namun jika mengacu pada Pasal 328 KUHPerdata berlaku bagi anak di luar kawin yang diakui menurut undang-undang. KUHPerdata memberikan penegasan bahwasannya menantu laki-laki dan menantu perempuan juga memiliki 5 Ibid, Hlm. 132. 3
kewajiban alimentasi terhadap mertua mereka. Ketentuan tersebut dijelaskan dalam "Pasal 322 KUHPerdata yang menjabarkan bahwa baik menantu laki- laki maupun menantu perempuan memiliki kewajiban yang sama yaitu untuk memberi nafkah kepada mertua mereka, di mana kewajiban ini akan berakhir apabila ibu mertua melangsungkan perkawinan kedua atau apabila meninggal dunianya suami atau istri yang melahirkan hubungan keluarga semenda, anak anak serta perkawinan dengan isteri atau suaminya tersebut." Sehingga kewajiban alimentasi tidak hanya dimiliki oleh anak dalam keluarga saja tetapi juga dimiliki oleh menantu dan anak diluar kawin. Kondisi orang tua yang tidak mampu lumrahnya dialami orang tua ketika mereka telah memasuki usia lanjut. Akibat adanya faktor usia, orang tua lanjut usia cenderung mengalami kondisi kesehatan yang menurun dan memerlukan perhatian khusus dalam merawat dan memeliharanya. Sehingga atas kondisi tersebut dalam menunjang kehidupannya orang membutuhkan keberadaan orang lain seperti anak-anak dan keluarga mereka di sekelilingnya. Sehingga anak cenderung merasa kewalahan dalam merawat orang tua. Ketidaksederhanaan dalam merawat orang tua menjadikan Panti Sosial sebagai pilihan alternatif terakhir yang kerap dipilih oleh anak untuk menitipkan orang tua ketika anak tidak bisa lagi mengurus orang tua di rumah. Menitipkan orang tua di Panti Sosial dapat menjadi suatu pilihan yang baik untuk dilakukan apabila jika berada di rumah keberadaan orang tua lebih tidak terurus. Tetapi di sisi lain menitipkan orang tua di Panti Sosial juga 4 tua
cenderung dapat membuat anak melepaskan tanggung jawab alimentasinya untuk merawat orang tua. Anak dapat kerap merasa bahwaketika orang tua telah dititipkan di Panti Sosial, maka segala bentuk pemeliharaan danperawatan orang tua telah menjadi tanggung jawab penuh pihak Panti Sosial sepenuhnya. Kesenjangan pelaksanaan kewajiban alimentasi anak terjadi ketika pelaksanaan alimentasi tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya seperti yang telah diatur" dalam Pasal 321 KUHPerdata dan Pasal 46 UU Perkawinan. Dimana orang tua tidak mendapatkan hak alimentasi untuk dipelihara dengan layak sebagaimana mestinya oleh anak-anak dalam keluarganya. " Penelantaran kewajiban alimentasi anak terhadap orang tua di Panti Sosial dapat terjadi karena adanya faktor hubungan komunikasi antara orang tua dan anak yang terhambat. Hal tersebut menjadi sumber permasalahan utama yang dapat dapat menyebabkan kerenggangan hubungan kekeluargaan antara anak dan orang tua dan menyebabkan hak alimentasi orang tua di Panti Sosial tidak terpenuhi. "Pihak panti maupun penghuni sering mengalami kesulitan dalam melakukan hubungan komunikasi dengan pihak keluarga. Setelah orang tua dititipkan di Panti Sosial, pihak keluarga cenderung tidak pernah lagi ikut terlibat dalam pengawasan dan pemenuhan kewajiban alimentasi kepada orang tuanya. Meskipun anak-anak orang tua lanjut usia tersebut memiliki latar belakang yang mampu secara finansial untuk menafkahi orang tuanya, anak cenderung sulit dihubungi dan sulit 5
6 untuk berkunjung untuk melaksanakan kewajiban alimentasi kepada orang tuanya6. Kerenggangan hubungan komunikasi antara orang tua dan anak terjadi ketika anak dihadapkan dengan kesibukan kehidupannya masing-masing sementara orang tua di Panti Sosial memiliki kondisi kesehatan yang perlu diperhatikan. Belum lagi hal tersebut dapat terjadi karena pada zaman modern ini hubungan komunikasi telah tergantikan menggunakan teknologi seperti telepon genggam pintar dan internet. Sehingga hal tersebut membuat hubungan komunikasi yang terjalin antara orang tua dan anak tidak lagi bersifat eksklusif dan personal. Mayoritas lanjut usia di Panti Sosial memiliki kondisi kesehatan yang perlu diperhatikan. Keterbatasan kesehatan tersebut membuat mereka tidak dapat hidup secara produktif karena mereka tidak memiliki sumber mata pencaharian untuk dapat menghidupi kebutuhan sehari-harinya. Atas adanya kondisi ketidakmampuan tersebut, seharusnya anak perlu melaksanakan kewajiban alimentasi terhadap orang tuanya di Panti Sosial. "Hubungan darah orang tua dan anak adalah sesuatu yang tidak dapat terputus sehingga kewajiban alimentasi anak tidak akan terhenti dan tetap harus dilaksanakan baik demi kepentingan anak maupun demi kepentingan orang tua terlepas dari keberdaan dan kondisi orang tua7. 6 Veronica Komalawati, Sridewi Anggraeni dan Alma Ardelia Ma'arif, "Kewajiban Alimentasi Anak Kepada Orang Tua yang Berada Di Panti Sosial Merupakan Hubungan Hukum Akibat Perkawinan Dan Hubungan Darah, Jurnal Sains Sosio Humaniora, Volume 5 Nomor 2 Desember 2021, P-ISSN: 2580-1244, E-ISSN: 2580-2305 LPPM Universitas Jambi. Hlm. 1316" 7 Hilman, Ibid, Hlm, 132.
Meskipun orang tua sudah ditempatkan di Panti Sosial, sepatutnya anak tidak mengabaikan kewajiban alimentasi terhadap orang tua begitu saja dan tidak menyerahkan segala bentuk tanggung jawab pemeliharaan sepenuhnya kepada pihak Panti Sosial. Menempatkan orang tua di Panti Sosial menyebabkan adanya peralihan hak dan kewajiban antara pihak keluarga dan pihak panti sosial dalam memelihara orang tua. Dengan adanya peralihan hak dan kewajiban dalam memelihara orang tua tersebut menyebabkan adanya ketegasan mengenai hak dan kewajiban yang perlu dipenuhi oleh pihak keluarga maupun oleh pihak Panti Sosial. Lumrahnya kewajiban pihak Panti Sosial terhadap penghuni hanya mencakup perawatan dan pembinaan orang tua di Panti Sosial. Sehingga kewajiban lain seperti mengobati kondisi kesehatan orang tua secara menyeluruh sebetulnya bukan merupakan tanggung jawab pihak panti sepenuhnya. Dengan begitu, pihak Panti Sosial masih memerlukan keterlibatan pihak keluarga dalam pemeliharaan orang tua di Panti Sosial. Dalam "Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan bahwa: " (1) "Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. (2) "Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya." Sayangnya, pasal ini tidak menjelaskan lebih lanjut seperti antara lain tentang sejauh mana ukuran kedewasaan anak, bagaimana bentuk pemeliharaan orang 7
tua yang wajib dilakukan anak, dan apa sanksi atau akibat hukum jika melanggarnya. 1. Dewasa Menurut Hukum Dewasa "menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek - "KUH Perdata) adalah mereka yang telah mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan sudah kawin sebelumnya. Jadi, anak yang telah mencapai 21 tahun dan sudah kawin sebelumnya dikatakan dewasa dan wajib memelihara orang tuanya sebagaimana diatur dalam Pasal 46 UU Perkawinan. Sedangkan dewasa menurut UU Perkawinan adalah jika anak telah mencapai mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan perkawinan." 2. Biaya Pemeliharaan Biaya pemeliharaan yang dikenal dalam UU Perkawinan adalah biaya pemeliharaan orang tua kepada anaknya, bukan sebaliknya. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Jadi, pada dasarnya tidak ada dasar hukum yang secara jelas mewajibkan anak yang telah dewasa untuk menanggung biaya pemeliharaan orang tuanya. Yang ada adalah pemeliharaan itu menurut kemampuannya, bila orang tua memerlukan bantuannya. Penjelasan lebih lanjut soal kewajiban ayah menanggung biaya pemeliharaan anaknya. 8
9 Kewajiban anak di dalam hukum perdata berkaitan erat sekali dengan hubungan timbal balik antara orang tua dengan anak maupun sebaliknya antara anak dengan orang tuanya. Hak Alimentasi dalam istilah hukum sederhana kerap dikaitkan dengan penafkahan. Akan tetapi hak alimentasi bukan merupakan sekedar penafkahan anak terhadap orang tua namun juga meliputi pemeliharaan dan pemberian bantuan kepada orang tua apabila orang tua memerlukan bantuan.8 Hak alimentasi menurut pengertiannya, bila merujuk pada "Pasal 321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa anak memiliki kewajiban menafkahi keluarga sedarah dalam gari ke atas jika yang bersangkutan dalam keaadaan miskin." Bila merujuk ketentuan pada Pasal 321, bahwa setiap anak memiliki wujud tanggung jawab dalam memelihara orang tua dalam hal, memberikan pemenuhan kehidupan kepada orang tua mereka masing-masing maupun keluarga sedarah dalam garis keatas dalam bentuk pemberian nafkah, bila mereka dalam keadaan yang tidak mampu untuk mencari nafkah sendiri." Mengingat" anak adalah satu-satunya orang terdekat yang dapat memberikan bantuan kepada mereka, sebagai bentuk timbal balik terhadap orang tua. Kewajiban anak dalam memelihara orang tua, berlaku sebagaimana kewajiban orang tua 8 N. Nurhardanti, Hak Alimentasi Bagi Orang Tua Lanjut Usia Terlantar. Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya Malang, 2015, Hlm. 1-16.
dalam memelihara dan mengasihi anak-anaknya semasa kecil sampai dewasa.9 Kewajiban "yang demikian itu berlaku timbal balik. Maka jelaslah bahwa orang tua berkewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya dan anak-anaknya juga berkewajiban memberi nafkah kepada kedua orang tuanya.10 Sesungguhnya pemberian nafkah kepada orang tua merupakan hal pokok yang berarti wajib atas anak sebagai wujud tanggung jawab mereka dalam memelihara orang tua.11 Karena pemberian nafkah kepada orang tua itu bukanlah berarti menunggu sampai orang tua tersebut miskin (tidak mampu). Walaupun seorang anak itu miskin (tidak mampu) bukan berarti mereka terlepas dari pelaksanaan tanggung jawab dalam memberi nafkah kepada kedua orang tuanya. Hal tersebut sesuai dengan pengaturan pada" KUHPer Pasal 326 yang menjelaskan apabila anak tidak mampu secara ekonomi untuk memberi nafkah kepada kedua orang tuanya, maka anak diwajibkan untuk menempatkan pihak yang membutuhkan nafkah dalam hal ini orang tua ke dalam ruang lingkup keluarga anak tersebut dan memberikan barang seperlunya sesuai dengan kemampuan anak." Inti dari pasal 326 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai wujud tanggung jawab anak 9 "Kharomen, A. I. Kedudukan Anak Dan Relasinya Dengan Orang Tua Perspektif Alquran (Perspektif Tafsir Tematik). Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan", 7 2019). 10 Ernawati. Kewajiban Anak Memberi Nafkah Kepada Orang Tua Menurut Hukum Islam. Jurnal Ilmu Hukum, Forum Ilmiah, XII (1), 4-10.), 2015. 11 "Yasmine, C. Pelaksanaan Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Studi Kasus (Pstw) Khusnul Khotimah Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Tresna Werdha Pekanbaru Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, IV(1), 2017." 10
dalam memelihara orang tua (alimentasi), adalah bahwa setiap anak tidak akan pernah bisa melepaskan tanggung jawabnya sebagai pemangku kewajiban terkait hubungan timbal balik antara anak dengan orang tuanya. B. Sanksi Bagi Anak Yang Tidak Melakukan Pemelihara Timbal Balik Terhadap Orang Tuanya Hubungan hukum yang timbul dalam perkawinan tidak hanya menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri saja, tetapi juga mencakup timbulnya hak dan kewajiban alimentasi dalam hubungan keluarga antara orang tua dan anak. Sehingga pemenuhan hak dan kewajiban tersebut tidak hanya berpusat pada pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, tetapi juga memperhatikan pemenuhan hak dan kewajiban alimentasi antara orang tua dan anak12. Kewajiban alimentasi orang tua kepada anak menurut Pasal 45 UU Perkawinan ialah untuk memelihara dan mendidik anak mereka sebaik- baiknya. Kewajiban yang dimiliki orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban tersebut akan berlaku walaupun perkawinan antara kedua orang tua terputus. Orang tua memelihara anak sejak kecil dengan merawatnya dengan kasih sayang dan pengorbanan untuk membesarkan anaknya hingga anak dapat hidup secara mandiri ketika Ia menginjak usia dewasa. "Adanya sifat timbal balik dari hubungan alimentasi, hak orang tua juga perlu diperhatikan oleh anak- 12 Subekti, Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat, (Jakarta: Gitama Jaya, 2005), Hlm. 41. 11
12 anaknya. Hak anak adalah kewajiban bagi orang tua, begitu pula sebaliknya bahwa kewajiban anak merupakan hak orang tua yang perlu dipenuhi13." Adanya penekanan kewajiban alimentasi yang dilakukan dengan adanya penekanan bila mereka (orang tua) memerlukan bantuannya dalam Pasal 46 UU Perkawinan dinilai dapat melemahkan kewajiban anak untuk memelihara orang tua serta dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai adat istiadat bangsa Indonesia14." Kata "memelihara menurut KBBI bermakna menjaga dan merawat baik-baik. Ketegasan Pasal 46 UU Perkawinan memaknai bahwa tindakan memelihara yang dilakukan oleh anak bergantung kepada kemampuan anak. Sementara itu menurut perspektif KUHPerdata itu sendiri menekankan wujud tanggung jawab anak kepada orang tua adalah dalam wujud pemeliharaan yang berbentuk materiil15." Hubungan kekeluargaan antara anak dan orang tua adalah suatu hubungan yang tidak dapat terputus karena didasari oleh adanya ikatan darah, sehingga hubungan alimentasi antara anak dengan orang tua tidak dapat berakhir dengan cara apapun. Seyogianya, terlepas dari kemampuan anak dan kondisi kemampuan orang tua, kewajiban alimentasi anak terhadap orang tua masih merupakan tanggung jawab anak untuk dilaksanakan. Hubungan keperdataan bukan hanya timbul bagi kepentingan si anak namun juga berbanding terbalik akan menimbulkan hak bagi kedua orang tuanya untuk mendapatkan pemeliharaan dari anaknya yang sudah 13 Ibid, Hlm. 41. 14 Hilman, Ibid, Hlm. 132. 15 Rahdinal, Op.cit, 227.
dewasa hal ini sebagai bentuk timbal balik yang bersifat mutlak berarti seorang anak yang mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan dari orang tuanya sampai dengan si anak menginjak dewasa maka ia mempunyai kewajiban untuk mengurus orang tuanya. Kewajiban pemeliharaan yang akan ditanggung oleh si anak adalah sampai orang tuanya meninggal baik biaya hidup dan perawatan perawatan pada saat sakit selama orang tua hidup. "Permasalahan muncul ketika anak menyerahkan orang tua ke Panti Sosial dengan tujuan untuk melepaskan dan membebaskan diri dari kewajiban untuk memelihara orang tua. Tidak terlaksananya kewajiban alimentasi oleh anak terhadap orang tuanya yang ditempatkan di Panti Sosial termasuk kedalam suatu Peristiwa Hukum yang dapat menggerakan peraturan hukum tertentu sebagai bentuk akibat hukum yang timbul atas terjadinya Peristiwa Hukum tersebut16. " UU Perkawinan tidak mengatur mengenai akibat hukum yang akan timbul ketika anak melalaikan kewajiban alimentasi kepada orang tuanya. Tetapi dalam "KUHPerdata akibat hukum tersebut ditegaskan pada Pasal 326 KUHPerdata yang menjelaskan bahwasannya Pengadilan Negeri dapat memeriksa duduk perkara dan memerintahkan orang yang memiliki kewajiban untuk memberi nafkah agar orang yang menerima nafkah tersebut dipelihara dan disediakan kebutuhan di rumahnya setelah si pemberi nafkah dapat membuktikan ketidakmampuannya untuk memberi 16 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya, 2014), Hlm. 3. 13
nafkah. Tanggung jawab hukum antara orang tua dan anak akan lahir sebagai hasil dari adanya hubungan hukum yang bersifat timbal balik antara orang tua dan anak17". Pelaksanaan kewajiban alimentasi selain tidak bergantung pada kondisi kemampuan anak dalam menafkahi juga tidak bergantung pada kondisi ketidakmampuan orang tua. Pasal 326 KUHPerdata dapat dipahami bahwa kewajiban alimentasi anak terhadap orang tua tidak akan terlepas dari tanggung jawab anak. Meskipun anak memiliki kondisi ekonomi yang tidak memadai untuk memberi nafkah orang tua atau meskipun orang tua berada dalam keadaan mampu dan tidak memerlukan bantuan anak, anak masih memiliki kewajiban untuk memelihara dan merawat keberadaan orang tua sesuai dengan kemampuannya. Dengan begitu, hubungan alimentasi antara orang tua dan anak semakin terlihat sebagai hubungan yang tidak dapat terputus. Selain merujuk pada UU Perkawinan, kewajiban anak yang telah dewasa untuk memelihara orang tuanya juga terdapat "dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang mengatakan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya," padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. 17 Rahdinal, Op.cit, Hlm 227. 14
"Lingkup rumah tangga ini meliputi: a. "suami, istri, dan anak; b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau" c. "orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut." Jika orang tua tersebut tinggal dengan si anak, maka orang tua tersebut termasuk dalam lingkup rumah tangga. Karena menurut hukum anak yang telah dewasa diwajibkan untuk memelihara orang tuanya, maka dia dilarang menelantarkan orang tuanya. Sanksi bagi orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT berdasarkan Pasal 49 huruf a UU PKDRT adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Adapun arti Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atauperampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. 15