Bhirawa Law Journal Volume 2, issue 1, May 2021 ISSN ONLINE; 2775-2070, ISSN CETAK; 2775-4464 Journal homepage: TANGGUNGJAWAB YURIDIS PT. TOKOPEDIA ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI DAN PRIvASI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ONLINE Alfrida Syilfia, Hendra Djaja, I. Gusti Ngurah Adyana, Moh. Fahrial Amrullah Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang; Jl. Terusan Raya Dieng Nomor 62-64; Kota Malang; 651467; Jawa Timur; Indonesia Abstrak Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan berkembang dengan pesat menyebabkan setiap orang dapat mudah melakukan berbagai transaksi secara online dengan menggunakan media elektronik tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Dengan adanya kemajuan tersebut justru menimbulkan masalah baru dalam sistem elektronik yang menyebabkan adanya kebocoran data pribadi dan privasi konsumen yang dialami oleh pelaku usaha yaitu PT. Tokopedia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini fokus pada meneliti bahan-bahan kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan dan sumber lain yang relevan. Penelitian ini meneliti bagaimana hubungan hukum antara konsumen dan PT.Tokopedia serta bagaimana tanggung jawab pelaku usaha yang dimana PT. Tokopedia apabila terjadi kebocoran data pribadi dan privasi konsumen. Hasil dari penelitian ini yaitu untuk memberikan pemahaman tentang data pribadi dan privasi konsumen tentang apa seharusnya yang dilindungi dan apa upaya yang akan dilakukan apabila terjadi kebocoran data pribadi dan privasi pada konsumen dan bagaimana sanksi dan tanggungjawab yang diterima pelaku usaha apabila terjadi kebocoran data dan privasi konsumen. Kata kunci: Fintech, Syarat sah perjanjian, Penyelesaian sengketa Abstract The development of information technology which is increasingly advanced and developing rapidly has caused everyone to easily carry out various online transactions using electronic media without any limitations in space and time. With this progress, it creates new problems in electronic systems that cause leakage of personal data and consumer privacy. Such as experienced by business company, PT. Toko Pedia. This approach focuses on examining literature materials such as statutory regulations and other relevant sources. This study examines how the legal relationship between consumers and PT. Toko Pedia as well as how the responsibilities of PT. Toko Pedia if there is a leak of personal data and consumer privacy. This study uses a normative juridical approach. The results of this study are to provide an understanding of perotecting personal data and consumer privacy, the efforts if there is a leak of personal data and consumer privacy, the penalty and responsibilities that business company accept of leaking the consumer privacy and personal data. Keywords: Fintech, Legal terms of agreement, Dispute resolution Koresponden Penulis; Moh. Fahrial Amrullah Email; fahrial.amrullah@unmer.ac.id 21
Bhirawa Law Journal Volume 2, Issue 1, May 2021 1. Latar Belakang Dalam perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan berkembang dengan pesat menyebabkan setiap orang dapat mudah melakukan berbagai transaksi secara online dengan menggunakan media elektronik tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Pembeli dapat melakukan transaksi dengan menggunakan media elektronik secara konvensional tanpa perlu bertemu secara langsung antara penjual dan pembeli. Pembelian dan penjualan melalui situs-situs internet yang dilakukan dengan menggunakan elektronik yang terhubung dengan jaringan internet dapat disebut juga dengan e- commerce (Miru, 2004). online, berbelanja menimbulkan masalah baru dalam bidang hukum, terkhusus dalam Hukum Perlindungan Konsumen. Dan masalah yang sangat perlu diperhatikan dari belanja online ini adalah mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen yang melakukan belanja secara online dikarenakan mudahnnya para pelaku usaha atau e-commerce untuk memperoleh data pribadi para konsumennya (Celina, 2008). Salah satu kasusnya yaitu kebocoran Data oleh PT. Tokopedia yang dimana 91 juta data konsumen mengalami kebocoraan sehingga Komunitas Konsumen Indonesia menggugat PT. Toko Pedia dan Menteri Komunikasi dan Informatika. Peretasan ini terjadi pada 20 Maret 2020 dan data yang diretas dari konsumen ini antara lain yaitu user id, email, nama lengkap, alamat, nomor ponsel, tanggal lahir, jenis kelamin, dan password yang masih tersandi, dan pada tanggal 21 Maret 2020 oleh hacker yang bernama whysodank berasal dari Israel berhasil menjual 91 juta data pengguna seharga USD 5000 atau setara dengan 75.000.000 Rupiah yang dijual pada empire market atau pasar gelap di dark web. Maraknya secara Namun pada hari senin 4 Mei 2020 Menteri Komunikasi dan Informatika telah menyampaikan bahwa akun pelanggan, password, dan data keuangan masih berhasil diamankan. Dan salah satu cara para pelaku usaha online dapat memperoleh data pribadi konsumennya adalah pada saat transaksi karena sebelum transaksi dimulai konsumen diwajibkan untuk mengisi form online yang berisikan data pribadi konsumen. Dan tentunya hal tersebut wajib dilakukan oleh konsumen agar kegiatan transaksi jual beli dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dalam Undang- undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (sebelumnya Undang- undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transksi Elektronik) data pribadi secara khusus, tetapi masih dimuat secara implisit atau masih belum secara jelas pada Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 yang dimana ini mengatur pemahaman Undang-undang mengenai perlindungan terhadap suatu data atau informasi yang bersifat umum ataupun bersifat pribadi (Eli, 2015). Perlindungan data pribadi dalam sebuah sistem elektronik dalam Undang- undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu meliputi perlindungan dari pengguna tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, dan perlindungan dari akses dan interferensi illegal (Shidarta, 2000). Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, penelitian merumuskan masalah sebagai berikut; Pertama, Bagaimana timbulnya hubungan hukum para pihak dalam transaksi online? Kedua, Bagaimana bentuk pertanggung jawaban PT. Tokopedia atas kebocoran data pribadi dan privasi konsumen? 2. Metode Metodologi penelitian dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif-Empiris. Menurut Abdulkadir Muhamad, Penelitian Hukum Normatif-Empiris adalah penelitian yang objeknya termasuk undang-undang (secara abstrak) dan implementasinya pada situasi | 22 |
Tanggungjawab Yuridis PT. Tokopedia atas Kebocoran Data Pribadi dan Privasi Konsumen Dalam Transaksi Online Aliriaa Syilfia, Henara Djaja, II Gust iAurah Aayana, MohI Fahrial Amrullah konkret (dalam konkret). Jenis penelitian ini adalah deskriptif dan menggunakan pendekatan undang- undang. Penelitian ini mencoba untuk memeriksa situasi konkret menggunakan peraturan yang ada (norma positif) (Marzuki, 2016). 3. Pembahasan 3.1. Hubungan Hukum para pihak dalam Transaksi Online (rechtsbetrekkingen) adalah terjadinya hubungan antara dua atau lebih subjek hukum yang dimana hubungan tersebut memiliki keterikatan antara individu dengan individu, individu dengan masyarakat, atau masyarakat dengan masyarakat yang lain (Hamzah, 2005). Yang dimana dalam hubungan ini adanya suatu hak (bevoegdheid) dan kewajiban (plicht) antara pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Hubungan ini terlihat pada hak dan kewajiban kepada subyek hukum untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak itu, dan terlaksananya kewenangan hak dan kewajiban tersebut dijamin oleh Hukum dimana dalam tiap hubungan hukum terdapat pihak yang berwenang/berhak meminta prestasi yang disebut dengan prestatie subject dan pihak yang wajib melakukan prestasi disebut plicht subject (Salim, 2008). Hubungan Hukum Sebagaimana unsur diatas dan dikaitkan terjadi pada pada kasus kebocoran yang pengguna Tokopedia dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang dimana akan lahir tanggung jawab terhadap pelaku usaha tersebut, dalam hal ini pelaku usaha harus dapat bertanggungjawab dengan adanya peristiwa kebocoran data pribadi dan privasi konsumen tersebut. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penyelenggaran Perdagangan Melalui Sistem Elektronik unsur-unsur terjadinya kebocoran data pribadi konsumen pengguna Toko Pedia adalah sebagai berikut: Pertama; adanya perbuatan, dalam kasus ini perbuatan yang terjadi adalah terjadi kebocoran data pribadi dan privasi konsumen. Kedua; perbuatan tersebut melanggar hukum, karena adanya norma yang dilanggar oleh pelaku usaha atau platform markertplace, Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomoro 80 Tahun 1999 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik telah menyebutkan bahwa pelaku usaha wajib menyimpan data pribadi atau kelaziman praktik bisnis yang berkembang yang dimana pihak yang menyimpan data pribadi tersebut harus memiliki sistem pengamanan yang baik dan patut agar mencegah terjadinya kebocoran data atau mencegah setiap pemrosesan atau pemanfaatan data pribadi. Ketiga; adanya kesalahan dari pelaku usaha yang diamana kurangnya prinsip kehati- hatian dalam proses penyimpanan data pribadi konsumen adanya kebocoran data pribadi dan privasi konsumen. sehingga menyebabkan Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 3 telah menekankan adanya prinsip kehati- hatian dan juga memberikan tanggung jawab kepada setiap Penyelenggara Sistem Elektronik baik korporasi maupun pemerintah untuk menerapkan akuntabilitas sistem elektronik, yakni harus aman, dan bertanggung jawab. Keempat; adanya kerugian bagi konsumen, yang dimana kerugian tersebut dapat dilihat dari data-data pribadi konsumen diperjual belikan bukan atas persetujuannya sehingga memungkinkan adanya upaya kejahatan seperti penipuan, Sim Swap (pengambilan sim card melalui nomor telephone untuk mengeksploitasi saldo), atau upaya modus kejahatan lainnya. Kelima; adanya hubungan kausal dari antara perbuatan dan kerugian, jika dilihat dari latar belakang terjadinya kebocoran data pribadi dan privasi konsumen pengguna Tokopedia yang tidak menunaikan kewajibannya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku sehingga mengakibatkan kerugian pada konsumen. | 23 |
Bhirawa Law Journal Volume 2, Issue 1, May 2021 terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melanggar hukum sebagaimana disebutkan di atas maka lahirlah sebuah tanggung jawab bagi penyedia platform marketplace yaitu Tokopedia. Berdasarkan 3.2. Tanggung jawab atas kebocoran data pribadi dan privasi konsumen dilihat dari kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan. Ukuran rasa tanggung jawab dapat diukur dari seberapa mampunya pelaku usaha dan atau konsumen menjalankan kewajibannya. Artinya, sikap tanggung jawab dapat timbul dan dilihat manakala pelaku usaha dan atau konsumen dengan kemauan yang penuh atau berintegritas menjalankan tugas atau kewajibannya. Pada dasarnya manusia adalah mahluk sejatinya membutuhkan dan sosial, yang dibutuhkan oleh mahluk lain, baik manusia itu sendiri, hewan, maupun tumbuhan. Mengingat sifat manusia yang saling membutuhkan maka manusia tidak bisa lepas dari yang namanya tanggung jawab. Tanggung jawab dapat diartikan sebagai respon kesadaran manusia akan segala perbuatan yang dilakukannya, segala tindak- tanduknya, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga dapat berarti perwujudan akan konsekuensi setelah perbuatan yang dilakukannya oleh manusia tersebut. Hal ini kemudian merambah pada tanggung jawab manusia sebagai mahluk sosial atas dasar manusia yang saling membutuhkan dan pemenuhan atas hidup masing-masing. Setiap manusia punya ranah dan wilayah masing-masing, dimana dan kenapa dia harus bertanggung jawab. Manusia harus bertanggung jawab atas apa yang disebabkan olehnya, baik secara sengaja maupun tidak, karena pada akhirnya manusia adalah mahluk yang bertanggung jawab (Suharman, 2000). Disebut demikian karena manusia itu sendiri, selain disebut mahluk individual, manusia juga disebut mahluk sosial (Rahardjo, 2010). Di dalam dunia ekonomi, baik para pelaku usaha maupun konsumen mempunyai ranah tanggung jawab masing-masing. Sebagai manusia (pelaku usaha dan konsumen) tentu harus memikul tanggung jawab atas perbuatan yang mereka timbulkan, baik yang ditimbulkan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Tanggung jawab pelaku usaha dan konsumen kurang lebih dapat Batasan tanggungjawab dalam transaksi e- transaksi online sebaiknya commerce atau dipikirkan mengenai pembatasan tanggungjawab dari para pihak. Pembatasan tanggung jawab para pihak ini sangat penting agar menimbulkan kejelasan bagi para pihak akan batasan-batasan dari tanggung jawab masing- masing pihak, baik pelaku usaha maupun konsumen. Pembatasan tanggungjawab tersebut dapat pula menentukan batas ganti kerugian yang harus dibayar oleh para pihak yang satu kepada yang lain apabila terjadi sengketa. Dengan demikian, para pihak sudah sejak dini mengetahui berapa besar kemungkinan masing-masing pihak yang harus menanggung kewajiban pembayaran ganti rugi apabila pihaknya cedera janji dan melakukan hal-hal yang semestinya tidak harus dilakukan. Dalam Pasal 45 undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa : Pertama; setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antar konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Kedua; Penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan pilihan suka rela para pihak yang bersengketa. Ketiga; Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan jawab pidana sebagaimana diatur tanggung dalam Undang-undang. Keempat; Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut diluar pengadilan | 24 |
Tanggungjawab Yuridis PT. Tokopedia atas Kebocoran Data Pribadi dan Privasi Konsumen Dalam Transaksi Online Aliriaa Syilfia, Henara Djaja, II Gust iAurah Aayana, MohI Fahrial Amrullah dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak yang bersengketa. Tanggung Jawab Pelaku Usaha pasal 19 Undang-undang Konsumen Perlindungan yaitu: Pertama; Pelaku usaha bertanggung atas jawab memberikan kerugian kerusakan,pencemaran, konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/ atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Kedua; Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai degan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ganti dan/atau rugi Bila dikaitkan dengan kebocoran data yang terjadi pada aplikasi e-commerce Tokopedia yang dimana hal yang terjadi kebocoran antara lain user id, email, nama lengkap, alamat, nomor ponsel, tanggal lahir, jenis kelamin, dan password yang masih tersandi terlihat jelas bahwa adanya kewajiban yang tidak dipenuhi oleh pelaku usaha untuk menjaga data pribadi dan privasi konsumen sehinga menimbulkan kerugian yang dialami oleh konsumen, contoh kerugianya adalah privasinya terganggu, nomor ponsel dan alamatnya dapat disalahgunakan sehingga menimbulkan kerugian baru juga terhadap orang lain. Klausul tentang data pribadi tidak boleh disebarkan dan harus dijaga juga terdapat pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Data Pribadi Pasal 1 ayat 1 yaitu data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya. Oleh karena itu jelas Data Pribadi yang terhubung pada aplikasi Tokopedia seharusnya dijaga serta dilindungi kerahasiannya. Karena adanya kelalaian dari Tokopedia tidak memperbarui sistem keamanannya maka terjadilah kebcooran data yang dapat diakses oleh oranglain yang menyebabkan adanya kebocoran data konsumen. Kemudian klarifikasi yang dijelaskan oleh CO- Founder & Vice Chairman Tokopedia yaitu Leontinus Alpha Edison menjelaskan bahwa belum adanya tanggung jawab untuk ganti rugi yang akan diberikan pada konsumen sehingga Komunitas Konsumen Indonesia menggugat Tokopedia ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Belum ada putusan secara final terkait kasus ini dan masih dalam tahap persidangan. Proses peradilan terakhir berdasarkan dari web SIPP eksepsi dari Tokopedia diterima atau dikabulkan yang membuat Tokopedia menang sehingga KKI mengajukan banding dan masih dalam tahap tersebut. Isi dari eksepsi tersebut yaitu Tokopedia meminta Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyatakan bahwa pengadilan tersebu tidak berwenang untuk mengadili kasus ini karena ada 2 masalah yaitu kompetensi relatif yang dimana kasus ini diajukan kemana contoh Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Pengadilan Milter atau Pengadilan Tata Usaha Negara. Kemudian kompetensi Absolut yang dimana wilayah terjadinya kasus tersebut telah sesuai atau tidak diajukan di pengadilan yang bersangkutan. Oleh karena itu terkait kasus ini belum ada pemerikasaan perkara. Pasal 26 Undang- undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (perubahan atas Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) telah menyatakan bahwa setiap orang dapat melakukan gugatan terhadap perolehan data pribadi tanpa persetujuannya. Maka berdasarkan peraturan tersebut konsumen dapat menggugat ganti kerugian pada korporasi dan/atau instansi pemerintah akibat kejadian tersebut. jawab yang harus diberikan berdasarkan peraturan perundang- undangan diatas setidaknya ada kewajiban administratif dari Kementrian/Lembaga yang memiliki kewenangan yang terkait perlindungan data pribadi yaitu Kementrian Komuniskasi dan Informasi, Kementrian Perdagangan serta Badan Tanggung | 25 |
Bhirawa Law Journal Volume 2, Issue 1, May 2021 Perlindungan Konsumen, karena tentunya pemilik data pribadi adalah pengguna sistem sebagai konsumen. Mereka mempunyai kewenangan, tugas pokok dan fungsi sesuai sektornya masing- masing pembinaan, pengawasan, pencegahan, dan penindaklanjutan akan hal tersebut. untuk melakukan Korporasi menurut Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaran Sistem dan Transaksi Elektronik seharusnya juga diberikan sanksi administratif oleh Kementrian Komunikasi dan Informasi, dan juga dapat diadukan oleh Badan Perlindungan Konsumen kepada Menteri Perdagangan untuk dimasukkan sebagai blacklist sesuai dengan mekanisme Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 yang tertuang pada pasal 80 ayat (2) tentang Sanksi Administratif sebagimana dimaksud melanggar pada pasal 58 ayat (2) dan Pasal 59 ayat (1) tentang Perlindungan Data Pribadi yaitu dapat berupa : Peringatan Tertulis, Dimasukkan dalam daftar prioritas pengawasan, Dimasukkan dalam daftar hitam, Pemblokiran sementara layanan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dalam negeri/atau Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik luar negeri oleh instansi terkait yang berwenang hingga Pencabutan izin usaha. Undang- undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (sebelumnya Undang- undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transksi Elektronik) yaitu dalam Pasal 30 ayat (3) yaitu setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan, dan dilanjutkan dengan setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). terbatasnya peraturan secara khusus mengenai data pribadi dan privasi dan mengingat pentingnya data pribadi, Pemerintah dan DPR perlu mengesahkan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (UUPDP) sebagai upaya melindungidanmencegah terjadinya penyalahgunaan data pribadi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Dengan demikian, karena 4. Simpulan Karena tidak mengindahkan hak konsumen atas keamanan dan kenyamanan selanjutnya Kementrian Komunikasi dan Informasi juga dapat melakukan blocking terhadap sistem korporasi tersebut guna mencegah terjadinya hal yang serupa kepada pengguna yang lain. jawab yang harus dilakukan Tokopedia yaitu meningkatkan dan memperbarui sistem keamanan secara berkala sehingga tidak terjadi kebocoran ulang yang konsumen. mengakibatkan Berkaitan dengan ganti kerugian pada data pribadi dan privasi konsumen belum diatur secara jelas dan menimbulkan adanya kekosongan hukum maka ganti kerugian yang diberikan pada konsumen mengacu pada ganti rugi yang diberikan pada Selain itu tanggung kerugian pada telah dijabarkan pada pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan berdasarkan permasalahan, sebagai berikut: Pertama; Hubungan hukum sejatinya terjadi karena adanya hubungan antara dua orang atau lebih subyek hukum yang dimana dalam hubungan ini adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing- masing pihak. Adapun salah satu hubungan hukum menurut Undang-undang Hukum Perdata yaitu jual beli. Jual beli adalah suatu perjanjian dengan pihak yang saling mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Yang dimana terjadinya hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha dalam market place Tokopedia yaitu karena adanya jual beli didalamnya. Adapun hubungan Berdasarkan dari uraian yang | 26 |
Tanggungjawab Yuridis PT. Tokopedia atas Kebocoran Data Pribadi dan Privasi Konsumen Dalam Transaksi Online Aliriaa Syilfia, Henara Djaja, II Gust iAurah Aayana, MohI Fahrial Amrullah hukum selanjutnya antara Pelaku usaha dan konsumen adalah karena adanya perbuatan yang dijalankan. Daftar Pustaka Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, 2010 Kedua; Berdasarkan adanya perbuatan bentuk yang melanggar pertanggung jawaban PT. Tokopedia atas kebocoran Data Pribadi dan Privasi Konsumen yaitu dengan meningkatkan sistem keamanan secara berkala sehingga tidak terjadi kebocoran data, selanjutnya. Selain itu juga sesuai dengan Pasal 19 Undang-undang Perlindungan Konsumen Tokopedia bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen dengan memberikan ganti rugi administratif bagi konsumen. Selain itu menurut Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Tokopedia juga menerima sanksi administratif yaitu peringatan tertulis, dimasukkan dalam daftar pengawasan, dimasukkan dalam daftar hitam, pemblokiran sementara layanan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik dalam negeri/atau penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik luar negeri oleh instansi terkait yang berwenang dan atau pencabutan izin usaha. hukum terjadi Ahmadi Miru dan Suratman Yodo, Hukum Jakarta, PT Raja Perlindungan Konsumen, Grafindo Persada, 2004 Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia, Indonesia, 2005 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. Sinar Grafitika, Jakarta, 2008 Eli Waruia, Hukum Perlindungan Konsumen, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2015 (Himpunan Makalah 1961- 1995), Mandar Maju, Bandung, 2000 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016. Salim H.S, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2008 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT Grasindo, Jakarta, 2000 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum,PT. Citra Aditya Bakti, 1991 Soeroso,Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kedelapan , Sinar Grafika, 2006. Sokeidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan, Reinika Cipta, Jakarta, 2010 | 27 |