PEMERINTAH KOTA SALATIGA DINAS BINA MARGA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR Jln A. Yani No. 14 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 321836 Faks. (0298) 321836 Website : E-mail : binamarga@salatigakota.go.id NASKAH AKADEMIK dan RANCANGAN PERATURAN DAERAH tentang IRIGASI TAHUN ANGGARAN 2015
NASKAH AKADEMIK BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Air beserta sumber-sumbernya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai manfaat serba guna dan dibutuhkan manusia sepanjang masa, baik di bidang ekonomi, sosial maupun budaya. Air beserta sumber-sumbernya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya mempunyai fungsi sosial. Karana sifat air yang pada pemanfaatnya dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat maka demi kesejahteraan berdama air dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Hak menguasai oleh Negara memberi wewenang kepada Pemerintah untuk : 1) mengelola serta mengembangkan kemanfaatan air dan atau sumber-sumber air; 2) menyusun, mengesahkan, dan atau memberi izin berdasarkan perencanaan dan perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan; 3) mengatur, mengesahkan dan atau menberi izin peruntukan, penggunaan, penyediaan air, dan atau sumber-sumber air; 4) mengatur, mengesahkan, dan atau memberi izin pengusahaan air, dan atau sumber-sumber air; dan 5) menentukan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum dan hubungan-hubungan hukum antara orang dan atau badan hukum dalam persoalan air dan atau sumber-sumber air. Sedangkan Irigasi sendiri berfungsi untuk mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani yang diwujudkan melalui sistem irigasi
berkelanjutan, yang dilakukan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi bertujuan mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian yang diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel, dan berkeadilan di seluruh daerah irigasi. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air yang didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan yang dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras. Dalam rangka menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan secara partisipatif yang didukung dengan pengaturan secara tegas, wewenang, dan tanggung jawab lembaga pengelolaan irigasi, pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air, penyempurnaan sistem pembiayaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi untuk mewujudkan keberlangsungan sistem irigasi. Oleh sebab itu, irigasi sebagai salah satu komponen pendukung keberhasilan pembangunan pertanian mempunyai peran yang sangat penting. Adanya perubahan tujuan pembangunan pertanian dari meningkatkan produksi untuk swasembada beras menjadi melestarikan ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan petani, meningkatkan kesempatan kerja di perdesaan, dan perbaikan gizi keluarga, serta sejalan dengan semangat demokrasi, desentralisasi, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat perlu menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang adil, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.
Dengan tidak berlakukannya UU No 7 tahun 2004 karena UU Nomer 7 tahun 2004 bertentangan dengan UUD 1945 maka Peraturan Pemerintah tentang Irigasi kembali mengacu pada UU Nomor 11 tahun 1974 Penjelasan Undang-undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan disebutkan, Pengairan adalah suatu bidang pembinaan atas air, sumber-sumber air, termasuk kekayaan alam bukan hewani (pasir, kerikil, batu, dan sebagainya) yang terkandung di dalamnya baik yang alamiah maupun yang telah diusahakan oleh manusia, yang meliputi antara lain: 1. Irigasi, yakni usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian, baik air permukaan maupun air tanah; 2. Pengembangan daerah rawa, yakni pematangan tanah daerah- daerah rawa antara lain untuk pertanian; 3. Pengendalian dan pengaturan banjir serta usaha untuk perbaikan sungai, waduk dan sebagainya; 4. Pengaturan penyediaan air minum, air perkotaan, air industri, dan pencegahan terhadap pencemaran atau pengotoran air dan sebagainya. Sebagaimana Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air, disebutkan bahwa untuk menjamin terselenggaranya tata pengaturan air secara nasional yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besanya bagi kepentingan masyarakat di segala bidang kehidupan dan penghidupan ditetapkan pola untuk perlindungan, pengembangan, dan penggunaan air dan/atau sumber air yang didasarkan atas wilayah sungai, wewenang dan tanggungjawab atas sumber air serta perencanaan perlindungan, pengembangan dan penggunaan air dan/atau sumber air. Tata pengaturan air dan tata pengairan serta pembangunan pengairan disusun atas dasar perencanaan dan perencanaan teknis yang ditujukan untuk kepentingan umum disegala bidang dengan memperhatikan urutan prioritas, antara lain meliputi: 1. Masyarakat a. Air minum;
b. Rumah Tangga; c. d. Peribadatan; e. Usaha perkotaan, misalnya: pencegahan kebakaran, Pertahanan dan Keamanan Nasional; penggelontoran, menyiram tanaman dan lain sebagainya. 2. Pertanian a. Pertanian, pertanian rakyat dan usaha pertanian lainnya; b. Peternakan; c. d. Perikanan. Perkebunan; 3. Industri a. Ketenagaan; b. c. Pertambangan; d. Lalu-lintas air; e. Rekreasi. Industri; Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pembagian urusan Pemerintahan tentang Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan f. sosial. Sedangkan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sub Urusan Sumber Daya Air, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder adalah sebagai berikut: KEWENANGAN KEWENANGAN KEWENANGAN PEMERINTAH PEMERINTAH PEMERINTAH PROVINSI KABUPATEN/KOTA a. Daerah Irigasi yang a. Daerah Irigasi yang a. Daerah Irigasi
luasnya lebih dari luasnya antara yang luasnya 3.000 Ha; 1.000 Ha - 3.000 kurang dari 1.000 b. Daerah Irigasi lintas Ha; dan Ha dalam satu daerah provinsi; c. Daerah Irigasi lintas b. Daerah Irigasi lintas kabupaten/kota. daerah kabupaten/kota. Negara; dan d. Daerah Irigasi strategis nasional. 1. Kewenangan Pemerintah pusat terdiri a. Daerah Irigasi yang luasnya lebih dari 3.000 Ha; b. Daerah Irigasi lintas daerah provinsi; c. Daerah Irigasi lintas Negara; dan d. Daerah Irigasi strategis nasional. 2. Kewenangan Pemerintah Provinsi terdiri a. Daerah Irigasi yang luasnya antara 1.000 Ha - 3.000 Ha; dan b. Daerah Irigasi lintas kabupaten/kota. 3. Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota a. Daerah Irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 Ha dalam satu daerah kabupaten/kota. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pasal 6 dan 7, disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan 5 jenis Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yaitu: Sumber Daya Air Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat, dengan indikator: a. Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari; dan b. Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya;
Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, di Kota Salatiga terdiri atas 19 Daerah Irigasi sesuai kewenangannya dengan luas keselurahan 985 Ha, sebagai berikut: Luas No. Daerah Irigasi (Ha) Wilayah Wewenang 1. DI Andong 38 Kel. Mangunsari Pemerintah Kota Salatiga 2. DI Banyu Putih 42 Kel. Sidorejo Lor Pemerintah Kota Kel. Kecandran Salatiga 3. DI Bonorejo 38 Kel. Blotongan Pemerintah Kota Salatiga 4. DI Cengek 212 Kel. Tingkir Tengah Pemerintah Kota Kel. Tingkir Lor Salatiga 5. DI Kedawung 100 Kel. Salatiga Pemerintah Kota Salatiga 6. DI Plampeyan 10 Kel. Noborejo Pemerintah Kota Salatiga 7. DI Siandran 16 Kel. Kecandran Pemerintah Kota Salatiga 8. DI Sidali 28 Kel. Sidorejo Kidul Pemerintah Kota Salatiga 9. DI Sijamban 24 Kel. Sidorejo Kidul Pemerintah Kota Salatiga 10. DI Siluwing 12 Kel. Sidorejo Kidul Pemerintah Kota Salatiga 11. DI Tambak Boyo 14 Kel. Sidorejo Kidul Pemerintah Kota Salatiga 12. DI Tengah 52 Kel. Kutowinangun Pemerintah Kota Kel. Kauman Kidul Salatiga 13. DI Isep-isep 18 Kel. Tingkir Tengah Pemerintah Kel. Cebongan Provinsi Jawa Tengah 14. DI Aji Getas 28 Kel. Kauman Kidul Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah 15. DI Kedung 156 Kel. Sidorejo Lor Pemerintah Kota Kopyah Kel. Pulutan Salatiga Kel. Blotongan 16. DI Senjoyo 41 Kel. Tingkir Tengah Pemerintah Kel. Tingkir Lor Provinsi Jawa Tengah 17. DI Sinongko 35 Kel. Pulutan Pemerintah Kel. Kecandran Provinsi Jawa Tengah 18. DI Sijambe 48 Kel. Pulutan Pemerintah Kota Salatiga 19. DI Sucen 73 Kel. Kauman Kidul Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Irigasi sebagai salah satu komponen pendukung keberhasilan pembangunan pertanian mempunyai peran yang sangat penting. Tujuan pembangunan pertanian sesuai program Presiden sekarang mewujudkan keswasembadaan pangan disertai peningkatan panedapatan petani, peningkatan kesempatan kerja dan perbaikan gizi keluarga. Keberadaan air untuk menunjang sektor pertanian dengan memanfaatan air dalam jaringan irigasi. Dengan demikian pembangunan saluran irigasi sangat diperlukan untuk menunjang penyediaan pangan, sehingga kediaan air di lahan dapat terpenuhi walaupun lahan tersebut berada jauh dari sumber air permukaan (sungai). Hal tersebut tidak terlepas dari usaha teknik irigasi yaitu memberikan air dengan kondisi tepat mutu, tepat ruang dan tempat waktu dengan cara yang efektif dan ekonomi. Pemerintah bertanggung jawab menyediakan air untuk semua kebutuhan dengan memberikan prioritas utama kepada kebutuhan
pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada di atas semua kebutuhan. Walauapun tidak seluruh sektor pertanian disokong sepenuhnya oleh sistem irigasi, namun keberadaan jaringan irigasi di tengah-tengah masyarakat petani cukup memberikan manfaat. Kontribusi peranan dan sarana irigasi terhadap ketahanan pangan selama ini cukup besar yang bersumber pada daerah irigasi. Penyusunan Raperda tentang Irigasi di latar belakangi beberapa faktor yaitu : (1) sampai saat ini belum adanya payung hukum Peraturan yang mengatur tentang Irigasi di Kota salatiga. (2) masih terjadinya penyerobotan air dari petani pengguna air Irigasi (3) Belum terbentuknya Komisi Irigasi yang mempunyai tugas menetapkan pola dan rancangan tanam (4) belum terbentunya P3A yang pada gilirannya melakukan tugas pengaturan air irigasi (5) belum terbentuknya RP2I sebagai dasar pengelolaan irigasi (6) masih terjadinya pembangunan saluran irigasi yang dilakukan oleh Masyarakat Kelomkpok pengguna air yang tidak sesuai dengan Tata Ruang dan Tata Wilayah. Berdasarakan 6 faktor tersebut diatas, pemerintah kota Salatiga berinisiatif untuk mengusahakan agar proses pemanfaatan air irigasi berjalan dengan baik dan lancar. Sehubungan dengan pemanfaatan dan pemenuhan air merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah oleh karena itu pemerintah Daerah melalui Dinas Bina Marga dan pengelolaan Sumber Daya Air merespon akan kebutuhan masyarakat tersebut agar pemenuhan air dapat terpenuhi dan terjadi dengan baik dengan menyusun Rancangan Perda Tentang Irigasi. Kota Salatiga yang merupakan wilayah perkotaan (urban) didefinisikan sebagai wilayah yang mempungai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukinam perkotaan, pemusatan dan distribusi, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Sesuai data Salatiga dalam angka tahun 2013 jumlah penduduk 192.291 jiwa dengan jumlah 4 Kecamatan dan 23 Kelurahan merupakan suatu daerah yang berada di dalam wilayah Kabupaten Semarang,
Secara geografis terletak antara 007.17" dan 007.17'.23" Lintang Selatan dan Antara 110.27'.56,81" dan 110.32'.4,64" Bujur Timur. Luas wilayah Kota Salatiga tercatat sebesar 5.678,110 hektar atau 56,781 Km2 luas yang ada tersebut terdiri dari luas 798,932 hektar ( 14,07 % ) lahan sawah, 4.680,195 hektar atau ( 82,43 % ) merupakan lahan kering dan 198,983 Hektar ( 3,50 % ) adalah lahan lain. B. IDENTIFIKASI MASALAH Adapun identifikasi masalah dari penyusunan naskah akademis ini adalah : 1. Permasalahan apa yang dihadapi oleh pemerintah Kota salatiga dalam penyelenggaran Perda Irigasi serta bagaimana langkah - langkah yang akan dilakukan mengatasi masalah tersebut. 2. Mengapa diperlukan rancangan Perda tentang Irisgasi di Kota salatiga 3. Apa yang menjadi dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan rancangan perda tentang Irtigasi di Kota salatiga 4. Sasaran apa yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan jangkauan dan arah pengaturan perda tentang irigasi di kota salatiga C. TUJUAN DAN KEGUNAAN KEGIATAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIS Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan Tujuan penyusunan naskah akademis dirumuskan sebagai berikut : a. Merumuskan permasalahan kebutuhan pengaturan yang digunakan untuk penyelenggaraan Peraturan tentang Irigasi di Kota Salatiga hal ini sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat akan kebutuhan air khususnya bagi petani dan pemangku kepentingan di bidang irigasi.
b. Merumuskan Rancangan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan daerah sebagai dasar hukum penyelesaian permasalahan untuk pengelolaaan dan pengaturan irigasi di kota salatiga sehingga diharapkan dapat menjawab kebutuhan akan penenuhan air bagi petani dan masyarakat kota salatuiga. c. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofi, sosiologis, yuridis pembentukan rancangan Perda tentang Irigasi di Kota salatiga d. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup penaturan, jangan dan arah penagturan perda tentang Irigasi di Kota salatiga e. Kegunaan daripada penulisan ini sebagai dokumen resmi yang menyatu dengan konsep Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas bersama antara Pemerintah Kota Salatiga yang dalam hal ini menjadi tanggung jawab Dinas Bina Marga dan PSDA Kota Salatiga dengan Forum Pengguna Air Irigasi. D. METODE PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIS Metode yang digunakan yaitu dalam penyusunan naskah akademis ini adalah yuridis normatif yang dilengkapi data lapangan. Metode yuridis normatif dilakukan melalui study pustaka dengan menelaah data skunder berupa peraturan peraturan perundantg-undangan atau dokumen hukumm lainnya serta hasil penelitian, hasil kajian dan referensi lainnya yang terkait dengan aturan tentang irigasi. sedangkan data dilapangan diperoeh dari hasil wawancara dengan penjaga saluran irigasi serta masyarakat pemangku kepentingan pengguna irigasi. E. SISTEMATIKA Naskah Akademis ini terdiri dari enam bab sebegai berikut BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG B. IDENTIFIKASI MASALAH C. TUJUAN DAN KEGUNAAN KEGIATAN
BAB BAB BAB BAB BAB PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIS D. METODE PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIS E. SISTEMATIKA II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTEK EMPIRIS III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN TERKAIT IV LANDASAN FILOSOFI, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS a. Landasan Filosofis b. Landasan Sosiologis c. Landasan Yuridis V JANGKAUAN ARAH PENAGTURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERDA VI PENUTUP a. Simpulan b. Saran DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAEAH
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS A. KAJIAN TEORITIS Sebagaimana diamanatkaan di dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 tahun 2014 khususnya pada pasal 18 ayat ( 3 ) menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sedangka pada ayat (5) berbunyi Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah dan ayat (6) menyatakan Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Sehubungan dengan amanat undang undang tersebut maka pemerintah kota salatiga mencoba menyusun rancangan peraturan daerah tentang Irigasi. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti yang diamanatkan dalam Undang- Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (2) yang berbunyi " Cabang- cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. " sedangkan ayatnya (3) berbunyi " Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu dilakukan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijakan nasional yang terpadu dan meyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan masa akan datang. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang, dengan semua benda, daya, keadaaan, dan mahluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan
kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup sehingga dalam pengelolaannya harus dilakukan secara bijaksana dan terencana dalam pemanfaatannya. Selain bersifat spesifik, irigasi juga bersifat dinamis karena dipengaruhi oleh perubahan debit air dan karakter sungai setempat. Debit air sungai selalu berubah dipengaruhi curah hujan, kondisi lahan, dan perubahan yang terjadi di alur sungai. Karakter setiap sungai ditentukan oleh kondisi geohidrobiologi wilayah dan sosial budaya masyarakat setempat. Melihat kecenderungan di atas, ruang irigasi perlu dilindungi agar tidak digunakan untuk kepentingan yang tidak menunjang pada sektor pertanian dan perkebunan. Irigasi sebagai tempat mengalirnya Sungai sebagai sumber air, perlu dilindungi agar tidak tercemar. Penyebab pencemaran air sungai yang utama adalah air limbah dan sampah. Kecenderungan perilaku masyarakat memanfaatkan sungai sebagai tempat buangan air limbah dan sampah harus dihentikan. Hal ini mengingat air irigasi yang tercemar akan menimbulkan kerugian dengan pengaruh ikutan yang panjang. Pemberian sempadan yang cukup terhadap sungai dan pencegahan pencemaran irigas merupakan upaya utama untuk perlindungan dan pelestarian fungsi Irigasi. Garis sempadan adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi Irigasi. Garis Sempadan saluran terbagi menjadi 2 (dua) yaitu garis sempadan saluran bertanggul dan tidak bertanggul. Garis Sempadan diukur dari tepi sungai pada waktu ditetapkan pada setiap ruas daerah aliran sungai.
Garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 3 m (tiga meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai. Garis sempadan pada sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditentukan: a) paling sedikit berjarak 10 m (sepuluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 m (tiga meter);\ b) paling sedikit berjarak 15 m (lima belas meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 m (tiga meter) sampai dengan 20 m (dua puluh meter);dan c) paling sedikit berjarak 30 m (tiga puluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 m (dua puluh meter). Kriteria sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan dengan kedalaman kurang dari 3 (tiga) meter adalah 10 (sepuluh) meter. Yang dimaksud dengan "Sungai Besar" adalah sungai yang mempunyai daerah pengaliran seluas 500 Km2 (lima ratus kilometer persegi) atau lebih. Yang dimaksud dengan "Sungai Kecil" adalah sungai yang mempunyai daerah pengaliran seluas kurang dari 500 Km2 (lima ratus) kilometer persegi. Kekurang pahaman manusia terhadap hubungan timbal balik antara air dan lahan ditandai dengan pemanfaatan lahan dataran banjir yang tanpa pengaturan dan antisipasi terhadap resiko banjir, telah mengakibatkan kerugian yang timbul akibat daya rusak air. Secara alami dataran banjir merupakan ruang untuk air sungai pada saat banjir. Perubahan penutup lahan dari penutup alami menjadi atap bangunan dan lapisan kedap air yang tanpa upaya antisipasi telah mengakibatkan semakin berkurangnya infiltrasi (adalah aliran air ke dalam tanah melalui permukaan tanah itu sendiri) air hujan ke
dalam tanah sehingga mengakibatkan membesarnya aliran air di permukaan tanah yang menimbulkan banjir. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi bertujuan mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud dilaksanakan di seluruh daerah irigasi. Kondisi jaringan irigasi yang ada di kota salatiga saat ini belum Memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang irigasi hal ini penting guna memberikan perlindungan bagi komsumen pengguna air irigasi dan farum pengguna air irigasi agar dalam pemakaiannya dapat berjalan dengan baik. Perlu diketahui pula bahwa pengaturan pemanfaatan dan pemeliharaan saluran irigasi belum maksimal, sehingga perlu disusun perda yang mengatur tentang irigasi hal ini berkait erat dengan 6 faktor yang menyebabkannya muncul rancangan perda tentang Irigasi yaitu : 1. sampai saat ini belum adanya payung hukum Peraturan yang mengatur tentang Irigasi di Kota salatiga. 2. masih terjadinya penyerobotan air dari petani pengguna air Irigasi 3. Belum terbentuknya Komisi Irigasi yang mempunyai tugas menetapkan pola dan rancangan tanam. Adapun yang dimaksud dengan Komisi Irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah Kota, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi pada kota. 4. belum terbentunya P3A yang pada gilirannya melakukan tugas pengaturan air irigasi Perkumpulan petani pemakai air P3A Singkat dari Perkumpulan petani pemakai air adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang
dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi. 5. belum terbentuknya IP3A sebagai Induk Perkumpulan Petani pemakai Air IP3A Kepanjangan dari Induk perkumpulan petani pemakai air, adalah kelembagaan sejumlah GP3A yang bersepakat bekerja sama untuk memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi. 6. masih terjadinya pembangunan saluran irigasi yang dilakukan oleh Masyarakat Kelomkpok pengguna air yang tidak sesuai dengan Tata Ruang dan Tata Wilayah. B. KAJIAN PRAKTEK EMPIRIS Kota Salatiga yang merupakan sebagai daerah pertanian tentu saja membutuhkan saluran Irigasi yang sangat baik, hal ini berguna untuk mengairi daerah perkebunan dan pertanian yang ada di sebagai wilayah Kota salatiga. Kota Salatiga yang berada di dalam wilayah Kabupaten semarang mempunyai tanggung jawab dalam rangka memelihara Irigasi yang telah ada baik ada sejak jaman penjajahan belanda maupun Irigasi yang telah dibangun setelah Indionesia merdeka. Pada Praktek dilapangan yang terjadi bahwa banyak Irigasi di wilayah Salatiga sulit untuk di pelihara hal ini disebabkan kurangnya kepedualaian masyarakat terlebi lagi masyarakat yang tidak memanfaatkan saluran air / Irigas sebagai bagian dari kehidupannya, mereka merasa acuh dan tidak peduli dengan kondisi saluran air yang ada meskipun saluran air tersebut berada disekitar pemukiman mereka rasa memiliki belum tertanam dalam jiwa masing-masing individu, tetapi sebaliknya juga terjadi dibeberapa daerah bahwa saluran air yang berada dan meliwati hak atas tanahnya diklim untuk dimiliki secara pribadi dan akan merasa keberatan dan risih bila ada masyarakat lain menggunakan saluran itu tentunya ini bertanganagan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (2) yang berbunyi " Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai
hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. " sedangkan ayatnya (3) berbunyi " Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Disisi lain dalam kehidupan sehari hari akan berbeda yang terjadi di prilaku kehidapan pemangku kepentingan akan air khusunya penggunaan saluran irigasi bahwa terjadi pemotongan saluran air yang berdampak pada mengecilnya saluran air di wilayah yang lebi jauh dari sumbernya. Banyak terjadi laporan kepada pemerintah daerah bahwa saluran air yang biasanya besar dan cukup mengaliri persawahan tiba- tiba mengecil atau justru hilang airnya, yang terjadi bahwa saluran air yang berada di hulu oleh pengguna air justru dipotong dan dibelokkan sehingga saluran air tidak lancar sampai ke bahwa. juga bahwa terjadi pengrusakan atas pintu air sehingga guna penagturan suplai air tidak dapat di laksanakan. Kasus yang terjadi bahwa pintu air tersebut dirusak kemudian alat pemutar guna membuka pintu tersebut di ambil sehingga tugas penjaga palang pintu akan kesulitan dalam pengaturan debit air, yang lebih parah lagi adalah masyarakat berusaha membangun sendiri saluran air dengan cara membelokkan aliran sungai yang masuk ke dalam wilayah pertaniannya tanpa memperhatikan peraturan tentang RTRW hal ini tentu saja akan berdampak pada mengecilnya saluran air pada wilayah dibawahnya. Dari semua hal itu masih ditambah lagi dengan kebiasaan dan prilaku buruk dari masyakat yang selalu mencari kemudahan dalam membuang sampah atau limbah di suangai atau saluran irigasi, kebiasaan ini apabila tidak mendapatkan perhatian yang serius akan membawa dampak yang sangat buruk terhadap sumber - sumber mata air. Perlunya adana usaha memperdayakan masyarakat untuk berprilaku lebih baik dan perlunya ada pemahaman yang cukup dari masyarakat tentang aturan tentang fungsi irigasi. Pada sisi pemangku kepentingan tentang Irigasi dan Komisi Irigasi sangat mengharapkan adanya aturan yang dapat memayungi semua kepentingan dalam rangka penggunaan air pertanian sehingga
ada harapan dari pemangku kepentingan dan masyarajkat pengguna air pertanian yaitu: a. Adanya pembangunan saluran Irigasi yang baik dan terpelihara b. Budaya membuang sampah / limbah di suangai dapat di kurangai dan kedepan di hilangkan c. Warga diperdayakan pengetahuan tentang hukum supaya kalau komplain sudah tahu batas batas peraturannya Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian di selenggarakan secara partisipatif dan pelaksanaannya dilakukan dengan berbasis pada peran serta masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A. Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder. P3A mempunyai hak dan tanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier. Partisipasi masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan berdasarkan prinsip: a) sukarela dengan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat; b) kebutuhan, kemampuan, dan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A di daerah irigasi y ang bersangkutan; dan c) bukan bertujuan untuk mencari k euntungan. Dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder, Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya wajib membuka kesempatan seluas-luasnya, serta mendorong masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A untuk berpartisipasi dalam pekerjaan tertentu sesuai dengan semangat kemitraan dan kemandirian. untuk meningkatkan rasa memiliki, rasa tanggung j awab, serta meningkatkan kemampuan masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dalam rangka mewujudkan efisiensi , efektivitas, dan keberlanjutan sistem irigasi.
Partisipasi masyarakat petani /P3A/GP3A/IP3A dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder berupa pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi. Partisipasi masyarakat petani /P3A/GP3A/IP3A tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material, dan dana. Persoalan yang hendak diselesaikan dengan terbitnya Perda tentang Irigasi adalah : Kebiasaan masyarakat membuang sampah di saluran air / irigasi untuk dapat dihilangkan atau dirubah menjadi keingan masyarakat untuk selalu merawat dan beranggapan pentingnya selalu melesatrikan saluran air / irigasi di lingkungan; tentunya hal ini akan berdapak positif bagi seluruh kehidupan apabila dapat merubah kebiasaan masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kebiasaan dalam memelihara irigasi yang ada di seluruh kota salatiga. Kebutuhan akan irigasi yang baik tentunya selalu di dampakan positif bagi seluruh masyarakat khususnya masyarakat pengguna air baik untuk kegiatan pertanian maupun untuk kegiatan perkebunan Terlindunginya masyarakat pengguna air bagi kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan dan lain sebagianaya, sehingga dengan terbitnya Perda tentang Irigasi diharapkan tidak terjadi penyerobatan air dalam penggunaanya. Terbangunanya dan terpelihara daerah irigasi yang baik di wilayah kota Salatiga, yang pada gilirnya tidak ada kehendak pribadi dari masyarakat untuk berbuat semena mena dalam memperlakukan irigasi di wilayah kota salatiga.
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN TERKAIT Dalam bab ini dilakukan dianalisis peraturan perundang-undangan yang terkait, baik peraturan perundang-undangan yang subtansianya terkait langsung dengan Irigasi maupun peraturan perundang-undangan yang subtansinya tidak terkait langsung dengan subtansi tentang irigasi. Sehubungan dengan itu bagian pertama akan dikemukakan peraturan perundangan yang subtansinya terkait langsung dengan masalah Irigasi dan bagian kedua akan dikemukakan peraturan perundangan yang subtansinya tidak terkait langsung dengan Irigasi. A. PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT LANGSUNG Peraturan Perundang-undangan yang terkait langsung adalah 1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Penagturan Air 4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi 5. Undang undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan Berikut ini diuraikan subtansi dari beberapa peraturan perundang- undangan yang terkait langsung dengan Irigasi : 1). Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 9 Yo pasal 11 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur tentang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, dimana urusan pemerintah tersebut dibagi menjadi urusan pemerintah konkuren wajib yang terdiri dari urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dan urusan pemerintah konkuren pilihan. Pasal 123 ayat (1) huruf c merupakan dasar kewenagan bagi pemerintah daerah dalam hal pengurusan masalahan Pekerjaan Umum dan penataan Ruang yang merupakan urusan konkuren
wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Dengan demikian pemerintah daerah wajib menyelenggarakan guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Demikian juga jika diperhatikan pasal 15 menyebutkan bahwa apa yang menjadi urusan pemerintah pusat, pemerintah daerah propinsi maupun urusan pemerintagh daerah kabupaten / kota yang tercamtum dalam lampiran merupakan hal yang tidak terpisah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Lampiran undang-undang nomor 23 tahun 2014 yang huruf C mengatur tentang kewenangan pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah Kabupaten/ kota yang berkaitan dengan Pekerjaan Umum dan pentaan Ruang. Kewenangan pemeruintah darah kabupaten / Kota Adalah Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. Sehubungan dengan itu dalam pembentukan Peraturan daerah Kota Salatiga tentang Irigasi harus memuat subtansi sebagaimana dalam lampiran tersebut diatas sebagaimana dicamtum dalam lampiran undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Dengan demikian maka peraturan tentang Irigasi yang akan dibuat oleh pemerintah harus memperhatikan Perda Kota salatiga Nomor 4 tahun 2011 tentang RTRW Kota salatiga Tahun 2010 - 2030 2). Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan Air beserta sumber - sumbernya termasuk kekayaan alam yang terkadung di dalamnya adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mermpunyai manfaat ser guna dan dibutuhkan manusia sepanjang masa baik di bidang ekonomi sosial amaupun budaya, bahwa pemanfaatnya harus diabdikan kepada kepentingan dan kesejahteraan rakyat yang sekaligus menciptakan pertumbuhan keadilan sosial dan kemampuan untuk berdiri atas kekuatan sendiri menuju masyarakat adil dan makmur. Sesuai dengan pasal 3 ayat (a,b,c,d dan e ) bahwa wewenang pemerintah dapat dilimpahkan kepada instansi-instansi pemerintah
baik pusat maupun daerah danatau badan-badan hukum tertentu yang syarat dan caranya diatur dengan peraturan pemerintah. Guna terlaksananya dan terwujudkan perda tentang Irigasi dimaksud perlu adanya aturan pemerintah mengenai pengairan pada tingkat yang lebih tinggi 3). Undang undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan undangan merupakan norma hukum yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melaluui prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. 4). Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi Bahwa dengan terbitnya Peraturan pemerintah nomor 77 tahun 2001 tentang irigasi akan lebih menguatkan pelaksanaannya khusunya dibidang Irigasi peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-udang nomor 11 tahun 1974, hal ini tercermin dari Tujuan dan fungsi pembangunan saluran Irigasi Irigasi yaitu dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani. Irigasi berfungsi mempertahankan dan meningkatkan produktivitas lahan untuk mencapai hasil pertanian yang optimal tanpa mengabaikan kepentingan lainnya. 5). Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air Bahwa demi ketercukupan air permukaan yang difaatakan oleh petani dan pemangku kepentingan lainnya dipadang perlu adanya pengaturan air baik air permukaan ataupun air bawah tanah, disamping hal tersebut juga perlu adanya landasan kebijakan untuk mengatur lebih lanjut tata cara pembinaan dalam kegiatan pengairan menurut bidang masing masing sessuai dengan fungsi perannya. Rencana perlindungan pengembangan dan penggunaan air dan/atau sumber air pada tiap wilayah sungai disusun secara terpadu dan menyeluruh. Hirarki peraturan perundang-udangan yang berlaku di Indonesia sesuai denga pasal 7 Undang-undangan Nomor 12 tahun 2011 adalah sebagai berikut : a. Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b. Ketetapan MPR c. Undang-undang/ Peraturan pemerintah Penggati UU d. Permen e. Perpres f. Perda Prop g. Perda Kota Sedangkan kekuatan Hukum dari pada produk peraturan perundang-undangann diatas sesuai dengan jenjang hirarki . jika dilihat dari hirarkinya Peraturan Perundang-undangan maka Perda menempati posisi yang paling akhir dan mempunyai sifat bahwa perda yang dibuat oleh Daerah baik itu daerah pada tingkat Propinsi ataupun pada tingkat daerah kabupaten Kota tidak oleh bertentangan dengan peraturan yang lebih atas. Demikian juga dalam membentuk Peratuyran daerah tentang Irigasi harus mengacu pada undang-undang Nomor 1 tahun 2011 B. PERUNDANG-UNDANGAN YANG TIDAK TERKAIT LANGSUNG 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 3. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Berikut ini diuraikan subtansi dari beberapa peraturan perundang- undangan yang tidak terkait langsung dengan Irigasi : a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal ini memberikan kewenangan pada Negara untuk mengatur hal-hal yang berhubungan dengan sungai (air dan bumi). Pengaturan ini melahirkan konsep Hak Menguasai Negara, namun hak menguasai dalam hal ini bukanlah berapa hak keperdataan atau hak milik namun berupa hak dari Negara untuk mengelola dan mengatur
pemanfaatan siar dan bumi untuk digunakan bagi kemakmuran rakyat. b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam pengertian umum angka 3 Undang-Undang dimaksud adalah sebagai berikut : Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaa tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Sebagaimana di aamanatklan di dalam peraturan peruundang-undang tersebut memerlukan pembinaan dan pengembangan lingkungan hidup yang didasarkan pada keadaan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, akan meningkatkan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan subsistem, yang berarti juga meningkatkan ketahanan subsistem itu sendiri. Dalam pada itu, pembinaan dan pengembangan subsistem yang satu akan mempengaruhi subsistem yang lain, yang pada akhirnya akan mempengaruhi ketahanan ekosistem secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya. Untuk itu, diperlukan suatu kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah. c). Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan Ruang
Ijin Lokasi juga diatuir dalam Pasal 114 ayat (2) undantg-udang nomor 1 tahu 2011 yakni bahwa perlaihan atau pelesan hak atas tanah yang dimaksud dalam pasal 106 undnag undang nomor 1 tahun 2011 dapat dilakukan setelah badahn hukum memperoleh ijin lokasi. Ijin lokasi sebagai inin pemanfaatan ruang diatur dalam pasal 26 ayat (3) undang undang Nomor 26 tahun 2007 yaitu rencana tata raung wilayah kabupaten/ kota menjadi dasar penerbitan ijin lokasin pembangunan, Fungsi ijin lokasi adalah untuk mengendalikan aktifitas masyarakat oleh pemrintah. Ijin lokasi akan terbit bila peruntukan tanahnya sesuaui dan berdasarkan pada perturan zonazi yang teklah ditetapkan kabupaten / kota.
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS A. Landasan Filosofis Landasan Filosofi sangat diperlukan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan karena landasan filosofi memberikan kontribusi agar pembentukan peraturan perundang undangan memiliki mataeri muatan tentang nilai nilai dasar dalam memecahkan masalah kehidupan sehingga dapat ditangani secara rasional dan serta bertanggung jawab. Dengan demikian landasan filosofi mengandung norma-norma hukum yang ideal oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Peraturan perundang-udangan dapat digambarkan sebagai cermin sebagai cita-cita kolektif suatu masyarakat tentang nilai nilai luhur dan filosofi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat sehari hari melalui pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam kenyataan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) menjelaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Hal ini dikandung maksudkan pemanfaatan kekayaan bumi dan isinya harus di arahkan pada kesejahteraan dan kemakmuran bagi hajad hidup bermasyarakat dan bernegara, sehingga tidak dipungkiri pemanfaatan, pengendalian dan pemeliharaan harus sesuai dengan daya manfaat. Pengertian sungai menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan. Hampir disetiap daerah di Indonesia memiliki sungai, artinya sungai membutuhkan pengelolaan khusus karena jika tidak sungai akan menjadi bencana di suatu tempat. Negara sampai lingkungan pemerintah yang kecil pun memiliki kewajiban atas pelestarian
sungai, kerana sungai merupakan sumber daya yang dimiliki Negara dan digunakan untuk kesejahteraan manusia. Namun tanggung jawab atas pelestraian sungai tidak dapat dibebankan sepenuhnya oleh Negara, sehingga untuk tanggung jawab atas sungai itu sendiri dapat dilaksanakan oleh tiap-tiap pemerintah daerah sampai dengan pemerintah Kabupaten / Kota setempat yang secara langsung sebagai pengguna dan pemanfaat sungai dalam kesehariannya. Pelestarian dan pemanfaatan sumber daya sungai yang bertumpu pada masyarakat memberikan hak dan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk ikut berperan. Sejalan dengan hal itu pemerintah melakukan penelitian dan pengembangan yang meliputi berbagai aspek yang terkait antara lain pengelolaan, pembangunan, pembungan limbah industri, penggalian sumber daya sungai, kearifan local serta peraturan perundnag-undangan yang mendukung. Pada prinsipnya Peraturan Daerah ini dibentuk pula dalam bingkai Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Sungai sebagaimana dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut: a. Asas transparan, yaitu penyelenggaraan Pengelolaan air sungai dalam rangka menuju pelestarian sumber daya sungai harus dilaksanakan secara tranparan dengan melibatkan Stkaekholder tanpa mengurai hak guna pakai oleh masyarakat yang menjadi konsumen atas sungai itu sendiri. b. Asas keseimbangan, yaitu pemanfaatan sumber daya sungai diimbangi dengan pelestarian sumber daya sungai. c. Asas berwawasan lingkungan, yaitu segala macam cara untuk mengambil sumber daya sungai harus ramah lingkungan dan tidak merusak lingkungan sungai. d. Asas keadilan, yaitu pemanfaatan sumber daya sungai dapat dilakukan oleh semua orang kecuali sesuatu hal karena hukum yang mengatur. e. Asas efektif dan efisien, yaitu tanpa mengurai hak hak pengguna air sungai / irigasi pemanfaatan sumber daya sungai agar selalu berasas efektif dan efisien agar sungai yang
dimanfaatkan dapat digunakan terus menerus sampai dengan anak cucu dikemudian hari. B. Landasan Sosiologis Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan respon dari legislator atas tuntutan kebutuhan masyarakat akan norma hukum yang sesuai dengan realitas masyarakat, oleh karena itu pembentukan peraturan perundang undangan senantiasa mempertimbangkan aspek empiris sehingga gagasan normatif yang dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakt. Sesuai data Salatiga Dalam Angka tahun 2013 Kota Salatiga merupakan salah satu Kota yang terdiri dari 4 Kecamatan dan 23 Kelurahan dengan rincian luas wilayah No Nama Kecamatan Nama Kelurahan Luas wilayah 1 Kecamatan 1,852.690 Argomulyo c) Noborejo d) Ledok e) Tegal Rejo f) Kumpulrejo g) Randuacir h) Cebongan 332.200 187.330 188.430 629.030 377.600 138.100 2 Kecamatan 1.054.850 Tingkir 1. Kutowinangun 2. Gendongan 3. Sidorejo Kidul 4. Kalibening 5. Tingkir Lor 6. Tingkir Tengah 293.750 68.900 277.500 99.599 177.300 137.801
3 Kecamatan Sidomukti 1. Kecandran 2. Dukuh 3. Mangunsari 4. Kalicacing 4 Kecamatan Sidorejo 1. Blotongan 2. Sidorejo Lor 3. Salatiga 4. Bugel 5. Kauman Kidul 6. Pulutan Luas sawah menurut jenis pengairan/ irigasi per Kelurahan No Kelurahan Irigasi Setenga Sederha tehnis h Tehnis na 1 Argomulyo 3.830 0,000 8,977 1. Noborejo 2. Ledok 3. Tegal Rejo 4. Kumpulrejo 5. Randuacir 6. Cebongan 0.000 3,830 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,977 0,000 0,000 0,000 0,000 2 Tingkir 186,63 56,406 0,000 5 1. Kutowinang 45,625 0,000 0,000 un 0,000 0,000 0,000 2. Gendongan 3. Sidorejo Kidul 4. Kalibening 0,000 57,038 72,712 11,260 26,561 0,000 0,000 29,845 0,000 0,000 0,000 0,000 1.145.850 399.200 377.150 290.770 78.730 1.624.720 423.800 272.600 202.000 294.37- 295.850 237.100 Tadah Hujan Jumlah 3.131 15,938 1,891 1,891 0,000 12,807 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,240 1,240 38,933 281,973 0,000 45,625 0,000 0,000 35,653 62,.213 0,000 57,038 3,280 75.992 0,000 41,105
5. Tingkir Lor 6. Tingkir Tengah 3 Sidomukti 22,828 17,360 0,000 5,138 45,326 1. Kecandran 2. Dukuh 3. Mangunsari 4. Kalicacing 0,000 0,000 22,828 0,000 17,360 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,750 3,388 0,000 0,000 19,110 3,388 22,828 0,000 4 Sidorejo 60,965 63,503 52,201 99,731 276,400 1. Blotongan 0,000 0,000 5,710 37,289 42,999 2. Sidorejo Lor 0,000 20322 0,000 0,000 20,322 3. Salatiga 18,760 0,000 0,000 0,000 18,760 4. Bugel 0,000 11,281 0,000 0,000 11,281 5. Kauman 42,205 4,900 2,782 0,000 49,887 Kidul 0,000 27,000 43,709 62,442 133,151 6. Pulutan Kota Salatiga memiliki sungai yang cukup potensi untuk dikelola menjadi sumber daya alam yang cukup menjanjikan guna peningkatan pertanian di wilayah Kota salatiga adapun sungai yang ada di Kota salatiga yang pengelolaan menjadi bagian dengan kabupten Semarang adalah : Sungai Senjoyo, Sungai Sucen, Sungai Sinongko, Sungai Aji Getas, Sungai Isep-Isep sedangkan Sungai yang menjadi kewenangan Kota Salatiga adalah : Sungai Tengah, Sungai Kadipiro, Sungai emampir, Sungai Sijeruk, Sungai Greseng, Sungai Andong, Sungai Banyu Putih, Sungai Bonorejo, Sungai Plampean Sungai Siandran, Sungai Sidali, Sungai Siluwing, Sungai Jamban, Sungai Tambak Boyo. Selama pemanfaatan sumber daya sungai saat ini belum ada peraturan yang dijadikan landasan dalam mengambil sumber daya sungai, maka siapa pun yang mengambil kekayaan sungai yang berlebihan tidak pernah dikenai sanksi. Sungai yang ada di wilayah
kota Salatiga ini dimanfaatkan oleh warga Kota Salatiga dan sekitarnya, hal ini dapat di lihat dari pemanfaatan sungai untuk mengaliri sawah yang berada di sepanjang sungai dapat menambah menghasilan yang lebih baik. C. Landasan Yuridis Pembahasan mengenai landasan yuridis menjadi penting mengingat pembentukan suatu kaidah hukum harus dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berwenang dan secara subtansial tidak bertentangan dengan kaiedah hukum yang lebih diatasnya atau lebih tinggi, hal ini penting agar ada hubungan yang tidak bertentangan dengan yang lainnya. Kajian Yuridis mengenai Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Sungai di Kota salatiga tidak dapat lepas dari aspek yang berkaitan dengan pembentukan Peraturan Daerah sebagai instrumen yuridis yang mengikat dan berlaku umum yang menjadi dasar pengaturan. Berdasarkan analisis mengenai peraturan perundang-undangan yang relevan sebagaimana pada bab II, maka Pembentukan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Irigasi mempunyai landasan yuridis sebagai berikut: a) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan b) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah c) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air d) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi e) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi f) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2015 tentang Rencana dan Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan
g) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi h) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi i) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi j) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23/PRT/M/2015 tentang Pengelolaan Aset Irigasi k) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan Pengelolaan Sistem Irigasi l) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang m) Peraturan Daerah Kota Salatiga 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga 2010-2030 dan
BAB V JANGKAUAN ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERDA A. JANGKAUAN PENGATURAN Pengaturan tentang Rancangan Peraturan daerah tentang Irigasi di Kota salatiga dengan mempertimbangkan beberapa hal yakni : Pertama Pemerintah Kota Salatiga mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk mengatur penyelenggaran dan pemenuhan akan kebutuhan air bagi pengguna air khusunya air pertanian dan perkebunan, pada sisi yang lain masih belum tertatanya aliran sungai di kota salatiga sehingga menimbulkan penyerobotan air dan penggunaan air yang tidak seimbang antara penguna air di daerah hulu dan pengguna air di daerah hilir hal ini tentu saja akan membawa dampak yang tidak baik bagi petani pengguna air dan bagi pemerintah daerah yang mempunyai kurang baik. Pembangunan saluran Irigasi yang di lakukan oleh pihak swasta tentunya kan membawa dampak yang kurang maksimal bagi petani oleh karena itu pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sangat didambakan oleh masyarakat Pemangku kepentingan pengguna air Irigasi. Kedua dengan perkembangan masyarakat di kota salatiga dipandang perlu adanya kajian yang lebih mendalam tentang Irigasi, dalam kenyataannya pemanfaatan saluran Irigasi tidak hanya digunakan untuk Pertanian dan perkebunan saja tetapi fungsi Irigasi ini sekarang lebih berkembang di gunakan untuk Air minum; Rumah Tangga; Pertahanan dan Keamanan Nasional; Peribadatan; Usaha perkotaan, Ketenagaan; Industri; Pertambangan; Lalu-lintas air; Rekreasi; pencegahan kebakaran; penggelontoran; menyiram tanaman dan lain sebagainya, dengan lebih kompleknya pemanfaatan irigasi di kota salatiga sangat diperlukan aturan hukum yang dapat memanyungi kegiatan irigasi di Kota Salatiga.
B. ARAH KEBIJAKAN 1. Kebijakan penyelenggara irigasi Kehidupan bermasyarakat dan bernegara pada lapisan masyarajkat paling bawah juga menjadi perhatian yang sepenuhnya oleh permitah selaku penyelenggara pemerintahan, masyarakat sudah selayaknya mendapatkan pemenuhan kebututahan universal, sebagai penyelenggara pemerintahan sudah selayaknya memberikan fasilitas dalam rangka penyedian air baitu itu air bersih ataupun aliran air pertanian dan perkebunan. Permasalahan air perkebunan di wilayah perkotaan menjadikan problem tersendiri bagi pemangku kepentingan, sebab disadari atuapun tidak sering terjadi gejolak antar warga pengguna air perairan dalam pengelolaannya. Dalam hal ini diperlukan kebijakan dari pemerintah selaku penanggung jawab penyelenggaran ketersediaan irigasi. Kebijakan pada dasarnya adalah merupakan ketentuan- ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program / kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan. Sehingga Kebijakan adalah arah / tindakan yang ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Pengairan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam hal ini adalah : 1. Dalam melaksanakan Misi : '' Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana di bidang pengairan '' dengan kebijakan adalah : Mengoptimalkan pengelolaan dan pelestarian sumber air yang ada melalui pendataan, perencanaan dan pelestarian secara terprogram dan berkesinambungan. Meningkatkan pembangunan dan melengkapi sarana dan prasarana Jaringan Irigasi yang ada. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber air secara berkala. Mengoptimalkan Rehabilitasi dan pemeliharaan daerah tangkapan sungai dan danau.
2. Mendorong pemberdayaan masyarakat pengguna air dan pemakai aset pemerintah. Mengoptimalkan partisipasi dan peran serta masyarakat melalui lembaga HIPPA Pembinaan masyarakat pemakai air melalui pemberdayaan lembaga HIPPA 3. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia bidang pengairan. Meningkatkan ketrampilan personil dalam pelaksanaan operasi dan pemeliharaan irigasi melalui pembinaan dan pelatihan. 4. Meningkatkan kerja sama pelaksanaan operasi pemeliharaan dan pelestarian aset. Mengoptimalkan operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi dalam Exploitasi air irigasi ke daerah irigasi Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara Dinas dan masyarakat melalui pemberdayaan lembaga HIPPA dalam pemeliharaan dan pelestarian asset-aset irigasi yang ada. Mengoptimalkan pengelolaan dan pelestarian sumber air yang ada melalui pendataan perencanaan dan pelestarian yang terprogram secara matang dan berkesinambungan. 5. Meningkatkan pengaturan dan pengawasan terhadap pemanfaatan air dan aset pemerintah. Meningkatkan pengaturan dan pengawasan terhadap pemanfaatan Sumber daya air dan asset-aset pemerintah. Meningkatkan pengaturan dan pengawasan terhadap pemanfaatan air irgasi Peningkatan koordinasi dan kerjasama dalam pengelolaan sumber daya air yang bersifat lintas kab/ kota atau sektoral. 2. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah Penyelenggaan daerah irigasi merupakan tanggung jawab Pemerintah daerah dalam hal ini Pemkot Salatiga mempunyai kewenangan penuh dalam rangka mengatur penyediaan air memalui
Irigasi yang ada dan yang telah dibangun, sebab pengadaan daerah irigasi ini merupakan urusan pemerintah yang konkuren wajib yang terkait dengan pelayanan dasar. Pemerintah Daerah Kota salatiga wajib melakukan tindakan dalam rangka penagturan daerah aliran air Irigasi yang terdapat di wilayah Kota salatiga dengan sebaik- baiknya guna memenuhi kebutuhan air bagi pengguna air. Dengan demikian diharapkan pelaku - pelaku pemangku kepentingan pengguna air dapat terpenuhi khusunya pada bidang pertanian dan kerkebunan. 3. Peran serta masyarakat Dalam rangka penyedian pemeliharaan dan pengawasan daerah irigasi di pandang perlu untuk selalu melibatkan peran serta masyarakat khusnya masyarakat yang bersentuhan langsung dengan penggunaan air guna kegiatan pertanian, perkebunan dan perternakan, sesuai dengan Permen PU Nomor 38 tahun 2011, pemberdayaan aliran sungai diharapkan dapat melibatkan masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut : a. Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya melakukan pemberdayaan masyarakat secara terencana dan sistematis dalam pengelolaan sungai. b. Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud: 1. sosialisasi; 2. konsultasi publik; dan 3. partisipasi masyarakat. c. Sosialisasi, konsultasi publik, dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dilakukan dalam kegiatan konservasi sungai, pengembangan sungai, dan pengendalian daya rusak air sungai. d. Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya harus menyediakan pusat informasi. Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud ditujukan untuk
menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap masalah yang terkait dengan perlindungan sungai, pencegahan pencemaran air sungai, serta pengurangan resiko kerentanan banjir. Kegiatan sosialisasi dilakukan melalui pengenalan lingkungan sungai, kunjungan lapangan, identifikasi masalah, pendampingan, dan pelatihan. Kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud ditujukan untuk memperoleh masukan dalam rangka meningkatkan efektifitas kegiatan pengelolaan sungai. Kegiatan konsultasi publik dilakukan melalui survei pendapat umum, diskusi, dengar pendapat, dan lokakarya mengenai pengelolaan sungai. Kegiatan partisipasi masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sungai. Kegiatan partisipasi masyarakat dilakukan melalui pembentukan kelompok kerja dan kerja sama pengelolaan sungai. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sungai diatur dengan peraturan Menteri. Walikota membentuk Komisi Irigasi Kota yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Perkumpulan Petani Pemakai Air, dan pengguna jaringan irigasi lainnya dengan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan. Susunan organisasi, tata kerja, dan keanggotaan komisi irigasi ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Pembiayaan operasional Komisi Irigasi Kota menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. a) Komisi Irigasi antar Kabupaten dapat dibentuk oleh para Walikota yang bersangkutan. b) Keanggotaan komisi irigasi beranggotakan wakil Pemerintah yang terkait, wakil komisi irigasi Kabupaten yang terkait, wakil P3A, dan wakil kelompok pengguna jaringan irigasi di suatu daerah irigasi lintas Kabupaten dengan prisip keanggotaan proporsional dan keterwakilan. c) Komisi irigasi antar Kabupaten membantu Walikota terkait dengan tugas :
(1) Merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi ; (2) Merumuskan rencana tahunan penyediaan air irigasi ; (3) Merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya ; dan (4) Merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi pada daerah irigasi lintas Kabupaten/ Kota. Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, meliputi: (1) menetapkan kebijakan Pemerintah Kota dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berdasarkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi Nasional dan Provinsi dengan memperhatikan kepentingan Daerah; (2) melaksanakan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu Daerah; (3) melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu Daerah yang luasnya kurang dari 1.000 ha; (4) memberi izin penggunaan dan pengusahaan air tanah di wilayah Daerah yang bersangkutan untuk keperluan irigasi; (5) menjaga efektifitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang utuh dalam satu Daerah; (6) memfasilitasi penyelesaian sengketa antar daerah irigasi yang berada dalam satu Daerah yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi; (7) memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian; (8) membentuk komisi irigasi Kota; (9) melaksanakan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air; dan
(10) memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam satu Daerah. (11) Untuk menyelenggarakan wewenang dan tanggung jawab, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, dan perkumpulan petani pemakai air dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, berdasarkan kesepakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak dan tanggung jawab masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi: (1) melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier; (2) menjaga efektifitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya; (3) memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi tersier berdasarkan pendekatan partisipatif. Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah meliputi : (1) melaksanakan peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi yang dibangun; (2) menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan peningkatan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun; dan (3) menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun. Pemerintah Daerah dan atau perkumpulan petani pemakai air dapat saling bekerja sama dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder atas dasar kesepakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air/gabungan perkumpulan petani pemakai air/induk perkumpulan petani pemakai air melalui penguatan, peningkatan kemampuan, dan peran serta aktif perkumpulan petani pemakai air/gabungan perkumpulan petani pemakai air/induk perkumpulan petani pemakai air. Pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air/gabungan perkumpulan petani pemakai air/induk perkumpulan petani pemakai air dilakukan secara berkenlanjutan sesuai dengan tingkat perkembangan dinamika masyarakat dan mengacu pada proses pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terkoordinasi oleh instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah. Pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air/gabungan perkumpulan petani pemakai air/induk perkumpulan petani pemakai air diatur dengan Peraturan Walikota. C. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN Materi muatan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Irigasi di Kota Salatiga berisi aturan atau norma, baik berupa norma kewenangan maupun norma perilaku. Norma kewenangan merupakan aturan yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kota Salatiga untuk melakukan pelayanan pemanfaatan Irigasi, memberikan izin pengambilan air Irigasi, dan pengawasan terhadapan pemanfaatan Irigasi. Sedangkan norma perilaku merupakan peraturan yang berisi perintah, larangan, dispensasi dan izin dalam pemafaatan Irigasi. Sistematika muatan materi Peraturan Daerah tentang Irigasi Kota Salatiga adalah sebagai berikut: BAB I : Ketentuan Umum BAB II : Prinsip, maksud, Tujuan dan Fungsi BAB III : Kelembagaan Pengelolaan Irigasi BAB IV : Wewenang dan tanggung Jawab BAB V : Pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif
BAB I BAB II BAB VI : Pemberdayaan BAB VII : Pembinaan dan Pengawasan BAB VIII: Hak dan Larangan BAB IX : Perizinan BAB X : Ketentuan Peralihan BAB XI : Ketentuan Penutup KETENTUAN UMUM Berisi batasan atau pengertian dan singkatan dari beberapa istilah sebagai berikut : Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kepala Daerah, Pemerintah Daerah, Dinas atau Satuan Kerja Perangkat Irigasi, Daerah Kota Salatiga yang membidangi Masyarakat petani, Perkumpulan petani, Air, Air permukaan, Air tanah, Sumber air Irigasi, Sistem irigasi Daerah, Irigasi Jaringan irigasi, Jaringan irigasi primer, Jaringan irigasi sekunder, Jaringan irigasi tersier, Pengembangan jaringan irigasi, Pembangunan jaringan irigasi, Peningkatan jaringan irigasi, Pengelolaan jaringan irigasi, Operasi jaringan irigasi, Pemeliharaan jaringan irigasi, Rehabilitasi jaringan irigasi, Pengelolaan aset irigasi, Pengamanan jaringan irigasi, Rehabilitasi jaringan irigasi, Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif yang selanjutnya disebut PPSIP, Gabungan petani pemakai air yang selanjutnya disebut GP3A, Induk perkumpulan petani pemakai air yang selanjutnya disebut IP3A, Penanggung jawab kegiatan, irigasi, Komisi PRINSIP, MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI Prinsip keberlanjutan, keterpaduan, partisipatif, berwawasan hidup, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Maksud : Penyelenggaraan sistem mengatur pengembangan dan pengelolaan irigasi. Tujuan : Pengembangan dan pengelolaan irigasi bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi guna mendukung pemanfaatan air irigasi dan jaringan irigasi dalam bidang pertanian dan kepentingan lainnya. Fungsi : Irigasi berfungsi mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani. : sistem irigasi dilaksanakan berdasarkan prinsip lingkungan irigasi dimaksudkan untuk KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI
BAB III BAB IV Instansi Pemerintah Daerah Bidang Irigasi, Pemerintah Daerah wajib membentuk instansi teknis yang membidangi irigasi, Kelembagaan Pengelolaan Irigasi, Perkumpulan Petani Pemakai Air, Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan perkumpulan petani pemakai air, gabungan perkumpulan petani pemakai air, dan induk perkumpulan petani pemakai air, Susunan organisasi, tata kerja, dan keanggotaan perkumpulan petani pemakai air, gabungan perkumpulan petani pemakai air, dan induk perkumpulan petani pemakai ditetapkan dengan Keputusan Walikota., Pemerintah Daerah memberikan bantuan kepada perkumpulan petani pemakai air, gabungan perkumpulan petani pemakai air, dan induk perkumpulan petani pemakai air dalam melaksanakan pemberdayaan, Komisi Irigasi, Komisi irigasi antar Kabupaten membantu Walikota terkait dengan tugas : Merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan irigasi, Merumuskan rencana tahunan penyediaan air irigasi, Merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya dan Merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi pada daerah irigasi lintas Kabupaten/ Kota. , Susunan organisasi, tata kerja, dan keanggotaan komisi irigasi, Susunan organisasi, tata kerja, dan keanggotaan komisi irigasi antar Kabupaten fungsi WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB Wewenang dan jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan menetapkan kebijakan Pemerintah Kota, melaksanakan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder, melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu Daerah, memberi izin penggunaan dan pengusahaan air tanah, menjaga efektifitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder, memfasilitasi penyelesaian sengketa antar daerah irigasi yang berada dalam satu Daerah, memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, membentuk komisi irigasi Kota, melaksanakan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air, memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam satu Daerah, Untuk menyelenggarakan wewenang dan tanggung jawabnya Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, Hak dan tanggung jawab masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi: melaksanakan pengembangan dan pengelolaan tanggung jaringan irigasi, meliputi:
BAB V BAB VI sistem irigasi tersier, menjaga efektifitas, efisiensi, memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi tersier berdasarkan pendekatan partisipatif, Wewenang dan : melaksanakan tanggung peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi yang dibangun; menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan peningkatan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun; dan menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun, wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, jawab Pemerintah Daerah meliputi PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PARTISIPATIF Partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diwujudkan mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material, dan dana, Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan scara perseorangan atau melalui perkumpulan petani pemakai air/gabungan perkumpulan petani pemakai air/induk perkumpulan petani pemakai air di wilayah kerjanya didasarkan atas kemauan dan kemampuan masyarakat petani serta semangat masyarakat kemitraan petani/perkumpulan petani pemakai air/ gabungan perkumpulan petani pemakai air/induk perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota, Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dan kemandirian, Partisipasi PEMBERDAYAAN Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air/gabungan Pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air/gabungan perkumpulan petani pemakai air/induk perkumpulan petani pemakai air dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan tingkat perkembangan dinamika masyarakat dan mengacu pada proses pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terkoordinasi oleh instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air/gabungan perkumpulan petani pemakai air/induk perkumpulan petani pemakai air
BAB VII BAB VIII BAB IX PENGELOLAAN AIR IRIGASI Hak Guna Air Irigasi, Pengembang pembangunan sistem irigasi baru atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada, Hak guna pakai air irigasi diberikan kepada masyarakat petani melalui untuk perkumpulan petani pemakai air dan bagi pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi yang sudah ada diperoleh tanpa izin, Hak guna pakai air diberikan pada, setiap daerah irigasi di pintu pengambilan pada bangunan utama, Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan dalam bentuk keputusan Walikota Hak guna pakai air untuk irigasi bagi pertanian diberikan kepada masyarakat petani melalui perkumpulan petani pemakai air, Hak guna pakai air irigasi diberikan pada suatu sistem irigasi sesuai dengan luas daerah irigasi yang dimanfaatkan,Hak guna pakai air untuk irigasi dievaluasi setiap 5 (lima) tahun Hasil evaluasi digunakan Walikota sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak guna pakai air untuk irigasi, Hak guna usaha air, Persetujuan atas permohonan diberikan secara selektif dengan tetap mengutamakan penggunaan air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari hari dan irigasi pertanian rakyat, Besarnya tarif retribusi atas pemberian izin diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri, Penyediaan Air irigasi ditujukan untuk mendukung produktivitas lahan, Penyediaan air irigasi direncanakan berdasarkan pada prakiraan ketersediaan air pada sumbernya dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tata tanam, Dalam penyediaan air irigasi Pemerintah Daerah mengupayakan : optimalisasi pemanfaatan air irigasi dan keandalan ketersediaan ai irigasi , Penyusunan rencana tata tanam, Penyediaan air irigasi disusun dalam rencana tahunan penyediaan air irigasi pada setiap daerah irigasi, . Rancangan rencana tahunan disusun oleh dinas Kota berdasarkan usulan P3A yang didasarkan pada rancangan rencana tata tanam, Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi dibahas dan disepakati dalam komisi irigasi Kota, disampaikan oleh komisi irigasi Kota dalam rapat dewan sumber daya air yang bersangkutan guna mendapatkan alokasi air untuk irigasi, Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi Irigasi, Drainase, ditetapkan oleh Walikota, Pengaturan Air Penggunaan Air untuk Irigasi Langsung dari Sumber Air Irigasi Penyediaan air PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI Pembangunan Jaringan Irigasi, Peningkatan Jaringan Irigasi PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI
BAB X BAB XI BAB XII Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh Menteri, P3A tidak mampu melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah menetapkan waktu pengeringan dan bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan setelah berkonsultasi dengan perkumpulan petani pemakai air (P3A), Pengeringan dilaksanakan untuk keperluan pemeriksaan atau pemeliharaan jaringan irigasi, Waktu pengeringan untuk kegiatan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi harus dijadwalkan dalam rencana tata tanam, pengamanan jaringan irigasi yang bertujuan untuk mencegah kerusakan jaringan irigasi, Pengamanan jaringan irigasi dilakukan oleh instansi pemerintah, perkumpulan petani pemakai air, dan pihak lain sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, Rehabilitasi jaringan irigasi berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan irigasi, Pengawasan rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder oleh Pemerintah Daerah, PENGELOLAAN ASET IRIGASI Inventarisasi Aset Irigasi, Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi, Irigasi, Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan Pengelolaan Aset Pengelolaan Aset Irigasi, Pemutakhiran Aset Irigasi PEMBIAYAAN Pembiayaan Pengembangan Jaringan Irigasi, Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Keterpaduan Pembiayaan pengelolaan Jaringan Irigasi KOORDINASI PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, Koordinasi pengelolaan sistem irigasi dilakukan melalui dan antar komisi irigasi Tingkat Kota, komisi irigasi antar kabupaten dan/atau forum koordinasi daerah irigasi, komisi irigasi dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan guna menghadiri sidang- informasi yang diperlukan., sidang komisi untuk memperoleh Hubungan kerja kerja bersifat konsultatif dan koordinatif, Koordinasi pengelolaan sistem irigasi Tingkat Kelurahan dilaksanakan melalui irigasi Tingkat Kota komisi melakukan koordinasi Tingkat Kelurahan dan komisi irigasi antar kabupaten, Koordinasi pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi irigasi Tingkat Kelurahan. Komisi
BAB XIII BAB XIV BAB XV lintas kabupaten dan daerah irigasi, baik yang sudah ditugaskan maupun yang belum ditugaskan oleh pemerintah provinsi kepada Tingkat Kota masing-masing dapat dilaksanakan melalui komisi irigasi antar kabupaten. KLASIFIKASI DAERAH IRIGASI wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah luas Daerah irigasi lebih besar dari 20 ha (dua puluh hektar) dan kurang dari 1000 ha (seribu hektar), Kelurahan berwenang dan bertanggung jawab dengan luas kurang 20 ha (dua puluh hektar) Kerusakan berat irigasi di wilayah kecamatan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk meberikan bantuan tehnis maupun pembiayaan, Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Keputusan Walikota. FUNGSI, KEBERLANJUTAN IRIGASI DAN ALIH FUNGSI LAHAN BERIRIGASI Fungsi guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi, Keberlanjutan Irigasi ditentukan dengan Keandalan air irigasi, Keandalan prasarana irigasi, Meningkatnya pendapatan masyarakat petani dari usaha tani, dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh Menteri. Alih Fungsi Lahan Beririgasi tidak dapat dilakukan kecuali perubahan rencana tata ruang wilayah, bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan irigasi, Pemerintah Daerah mengupayakan penggantian lahan beririgasi beserta jaringannya yang diakibatkan oleh perubahan rencana tata ruang wilayah, Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan penataan ulang sistem irigasi dalam hal: sebagian jaringan irigasi beralih fungsi ; atau sebagian lahan beririgasi beralih fungsi., Badan usaha, badan sosial, atau instansi yang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan alih fungsi lahan beririgasi yang melanggar rencana tata ruang wilayah wajib mengganti lahan beririgasi beserta jaringannya. Irigasi mendukung produktivitas usaha tani GARIS SEMPADAN JARINGAN IRIGASI Dalam rangika pengamanan jaringan irigasi beserta bangunannya ditetapkan garis sempadan jaringan irigasi untuk bangunan dan untuk pagar, Setiap badan usaha ataupun perorangan yang akan mendirikan bangunan baik untuk tempat tinggal ataupun usaha dan
BAB XVI BAB XII tanahnya berbatasan dengan Jaringan Irigasi wajib mendapatkan persetujuan garis sempadan dari Walikota, Garis Sempadan Jaringan Irigasi untuk bangunan diukur sebagai berikut: 4 m (empat meter) untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan lebih dari 4 m3(empat meter kubik) per detik, 3 m (tiga meter) untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan lebih dari 1 m3 (satu meter kubik) per detik sampai 4 m3(empat meter kubik) per detik, 2 m irigasi dan pembuangan dengan (dua meter) untuk saluran kemampuan sampai dengan 1 m3 (satu meter kubik) per detik, Garis Sempadan Jaringan Irigasi untuk pagar diukur dari batas luar tepi atas saluran atau kaki tanggul sebelah luar atau bangunan irigasi yang ada dengan jarak sebagai berikut : 3 m (tiga meter) untuk saluran irigasi dan pembuangan, 2 m (dua meter) untuk saluran irigasi dan pembuangan, 1 m (satu meter) untuk saluran irigasi dan pembuangan. LARANGAN-LARANGAN Pemanfaatan saluran air yang tidak memperhatiak Tata Ruang tata Wilayah tidak diperkenankan, Tanpa izin Walikota dilarang : Mengadakan perubahan dan atau pembongkaran bangunan irigasi yang berfungsi untuk mengalirkan, membuang, menahan atau mengumpulkan air, Mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunanbangunan yang terdapat didalam, ditepi, ditanggul maupun melintasi saluran irigasi, Dilarang mengambil bahan-bahan galian berupa pasir, kerikil, batu atau bahan-bahan lain yang sejenis dari jaringan irigasi dengan alat-alat mekanis dan atau dalam jumlah besar kecuali mendapat izin Walikota terlebih dahulu, untuk menhindari hal hal yang tidak dinginkan seperti kerusakan bangunan sarana dan prasana jaringan Irigasi, dilarang menggembalakan, menambatkan, menempatkan ternak atau hewan sejenisnya, baik didalam maupun diluar bangunan dengan jarak yang diperkirakan ternak dapat masuk kedalamnya, menjaga kelestarian jaringan irigasi dan bangunan : Membuat galian atau selokan-selokan pelengkapnya dilarang sepanjang saluran dan bangunan-bangunannya yang mengakibatkan terjadinya kebocoran, Merusak dan atau mencabut rumput atau tanaman, Menghalangi atau merintangi tanaman, Menanam kelancaran aliran air irigasi, Menghalangi atau merintangi kelancaran aliran air irigasi P E N G A W A S A N pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat yang meliputi : pemantauan dan evaluasi, pelaporan, pemberian rekomendasi, penertiban.
BAB XVIII SANKSI ADMINISTRASI Setiap pemegang izin yang melanggar dikenakan sanksi administrasi berupa Peringatan tertulis; Penghentian sementara seluruh kegiatan; Pencabutan izin; BAB XIX KETENTUAN PIDANA Pelanggaran terhadap Peraturan daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/ atau denda paling tinggi Rp. Dalam hal pelanggaran 50.000.000,-(lima puluh dilakukan oleh suatu badan usaha maka ancaman pidananya dikenakan terhadap pengurus, Selain sanksi pidana pelanggar dapat dikenakan sanksi pidana juta rupiah), BAB XX P E N Y I D I K A N Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, Wewenang penyidik adalah : menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang irigasi, meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang, pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana irigasi, meminta keterangan dan barang bukti dari orang, pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana irigasi, memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang irigasi, melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, meminta bantuan tenaga ahli, menyuruh berhenti, memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang irigasi, menghentikan penyidikan, melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN irigasi Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini, Izin yang berkaitan dengan pengembangan dan sebelum yang pengelolaan diundangkannya peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir. sistem irigasi telah diterbitkan BAB XXII KETENTUAN PENUTUP
C. Ketentuan Peralihan Ketentuan peralihan merupakan ketentuan yang memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk: a. Menghindari terjadinya kekosongan hukum b. Menjamin kepastian hukum c. Memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan d. Mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara
BAB VI PENUTUP A. Simpulan Luasnya lingkup muatan materi yang akan diatur dalam peraturan ini yang meliputi plestarian, pemeliharaan, pengawasan pemberian izin pemanfaatan irigasi. Pemerintah Kota salatiga dapat mengatur segala hal tentang irigasi memalui Peraturan Daerah. Pelaksana pelestarian Irigasi di Pemerintah daerah dalam hal ini adalah dinas terkait dengan segala unsur yang ada didalamnya yang meluputi warga masyarakat penerima manfaat atas irigasi tersebut. Sedangkan untuk pemanfaatan sumber daya irigasi dapat di ambil oleh seluruh warga masyarakat Kota salatiga atas izin dinas terkait dengan Forum Pengguna air irigasi. Untuk perizinan sendiri diselenggarakan oleh emerintah Daerah. Sedangkan pengawasan terhadap pelaksanaan segala hal yang berhubungan dengan pelestarian dan pemanfaatan irigasi oleh Pemerintah dengan Masyarakat. B. Saran Berikut ini diberikan sejumlah saran berkanaan dengan Penyusunan Rancangan Perarturan Daerah tentang Irigasi sebagai berikut : 1. Dalam rangka prses pembentukan rancangan peraturan daerah ini jawab melibatkan masyarkat ( stake Holder ) agar materi muatamn atau subtansinya dapat mewadahai kebutuhan dari setiap kwepentingan masyarakat pemangku kepentingan agar Irigasi. 2. Perlu adanya kehendak atau itikat politi yang kuat dari pemerintah daerah terkait terwujudnya perda tentang Irigasi. 3. Mengingat kompleknya permasalahan Air yang ada di kota salatiga maka dipandang perlu adanya Peraturan Daerah tentang Irigas yang dapat mengatur tentang Irigasi dengan berbagai permasalahannya.
4. Dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah tentabng Irigasi ini diperlukan adanya beberapa Peraturan Walikota dalam rangka mendukung kegiatan tentang Irigasi ini dari SKPD yang diberi tugas dan wewenang.
DAFTAR PUSTAKA a) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan b) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah c) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air d) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi e) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi f) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2015 tentang Rencana dan Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan g) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi h) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi i) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi j) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2015 tentang Iuran Eksploitasi dan Pemeliharaan Bangunan Pengairan k) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23/PRT/M/2015 tentang Pengelolaan Aset Irigasi l) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi m) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
n) Peraturan Daerah Kota Salatiga 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga2010-2030