PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENCURIAN TERHADAP PENDERITA KLEPTOMANIA 1 Gabriel Rafael Putera Mumu 2 Friend H. Anis 3 Christine S. Tooy 4 ABSTRAK Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami unsur-unsur tindak pidana pencurian dan pengaturannya dan untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban pidana terhadap tindak kejahatan pencurian yang dilakukan oleh penderita kleptomania. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. tindak pidana pencurian, yaitu Unsur-unsur mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan bertujuan untuk dimiliki dengan melanggar hukum. Pengaturan untuk tindak pidana pencurian terdapat dalam Bab XXII mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 Kitab Pidana. 2.Pertanggungjawaban pidana pencurian terhadap penderita kleptomania ditentukan oleh hakim yang akan memutuskan apakah pelaku tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya atau tidak. Putusan hakim tentunya diambil setelah meminta pendapat dari dokter ahli penyakit jiwa (psikiater) mengenai kondisi pelaku apakah memang termasuk penderita kleptomania atau hanya berbohong kejahatannya. tidak dapat dipidana, Penderita kleptomania bukan karena perbuatannya tidak masuk dalam kualifikasi tindak pidana, tetapi disebabkan tidak adanya kemampuan bertanggung jawab dan dalam pertumbuhan, jiwanya terganggu (Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Undang-Undang Hukum untuk menutupi Kata Kunci penderita kleptomania : pertanggungjawaban pidana, PENDAHULUAN A. Latar Belakang tindak pidana karena perbuatan tersebut melanggar hukum dan dapat merugikan orang lain. Faktor- seseorang faktor yang dapat menyebabkan maupun kelompok orang melakukan tindak kejahatan seperti pencurian, antara lain ekonomi, ataupun masalah Pencurian merupakan salah satu keluarga, pengangguran 1 Artikel Skripsi 2 Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101023 3 Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum 4 Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum Jurnal Fakultas Hukum Lex Privatum Vo.13. No.1. Januari 2024 gangguan kondisi kesehatan berupa kleptomania. Kleptomania adalah suatu kondisi mental, dimana orang dengan kondisi tersebut tidak mampu menahan dorongan untuk mengambil suatu benda tanpa izin. Benda yang diambil biasanya tidak dibutuhkan dan nilainya tidak tinggi. Kleptomania merupakan gangguan jiwa cukup jarang ditemukan, tetapi dapat digolongkan sebagai sesuatu yang serius. Kondisi kejiwaan tersebut dapat menyebabkan gangguan emosional yang juga menimbulkan konsekuensi sosial bagi orang-orang di sekitarnya. Kleptomania termasuk gangguan pengendalian impuls yang ditandai dengan adanya kelainan terkait dengan kendali diri secara emosional atau perilaku. gangguan pengendalian impuls mempunyai kesulitan untuk menahan godaan atau dorongan dalam melakukan hal yang berlebihan atau berbahaya bagi dirinya sendiri maupun orang lain.5 berlanjut dan Seseorang dengan Kleptomania umumnya terbentuk di masa remaja, namun ada juga yang muncul setelah dewasa. Para penderita kleptomania sering melakukan aksinya di tempat umum, seperti warung atau toko, namun sebagian ada juga yang mengutil di rumah teman. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang untuk menderita kleptomania, yaitu riwayat keluarga dan jenis kelamin. Kleptomania lebih rentan terjadi pada seseorang dari keluarga yang menderita gangguan kondisi tersebut, pecandu alkohol atau pengguna umumnya narkoba. Penderita lain mengalami seperti gangguan atau kepribadian dan dua dari tiga penderita kleptomania adalah wanita. penyakit mental serta kleptomania gangguan bipolar, mental kecemasan Dokter dalam mendiagnosis kleptomania akan melakukan tanya jawab terkait dorongan yang dirasakan pasien dan bagaimana perasaan pasien sebelum, saat dan setelah mencuri. Dokter juga akan membuat daftar situasi yang dapat memicu dorongan kleptomania. Kesimpulan selanjutnya akan dibuat berdasarkan keterangan yang disampaikan langsung oleh pasien atau melalui kuisioner. Dokter juga akan melakukan pemeriksaan fisik untuk memastikan apakah ada penyakit medis yang mendasari munculnya gejala pada pasien.6 yang berhubungan erat dengan kriminalisasi dan diartikan sebagai proses penetapan perbuatan Tindak pidana adalah masalah 5 RSUD Pariaman, Kleptomania, 2020, post/kleptomania.html Diakses tanggal 20 Oktober 2022, pukul 21.11 WITA. 6 Ibid.
orang dari semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana. Proses penetapan ini merupakan masalah perbuatan- perbuatan yang berada di luar diri seseorang.7 Subjek hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah natuurlijke person atau manusia, sebagaimana terlihat pada tiap-tiap pasal dalam buku dua dan tiga. Kaidah-kaidah hukum pidana sebagian besar diawali dengan kata barang siapa sebagai terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu hij. Subjek hukum lainnya adalah badan hukum yang di samping manusia perseorangan, juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban serta perhubungan hukum terhadap orang atau badan lain.8 perumusan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mencuri adalah suatu perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah.9 Batasan jelas mengenai pencurian dapat dilihat pada Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menegaskan, bahwa:10 Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak- banyaknya Rp. 900,-. dengan hukuman Delik pencurian berdasarkan rumusan pasal tersebut di atas adalah salah satu jenis kejahatan terhadap (kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan). Tindak pidana pencurian berdasarkan Statistik Kriminal pada tahun 2021, dimasukkan ke dalam kejahatan hak atau milik, yang dilakukan dengan maupun tanpa kekerasan. Pencurian tanpa penggunaan kekerasan merupakan jenis kejahatan yang paling banyak terjadi setiap tahunnya. Kejahatan ini banyak didominasi oleh pencurian biasa dan kendaraan bermotor.11 kepentingan individu Berdasarkan ketentuan dalam hukum pidana, maka seorang kleptomania yang mengambil barang milik orang lain dapat dipidana berdasarkan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meskipun menegaskan demikian, hukum pidana juga mengenal apa yang disebut 7 Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, Hukum Pidana, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 57. 8 Wirjono Projodikoro, Asas-Asas Hukum Perdata, Cetakan Pertama, Sumur Bandung, Banfung, 1966, hlm. 84. 9 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2206, hlm. 256. 10 R. Soesilo, KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor, 1988, hlm. 249. 11 Badan Pusat Statistik. Statistik Kriminal 2021, hlm. 25. Jurnal Fakultas Hukum Lex Privatum Vo.13. No.1. Januari 2024 dengan alasan pembenar dan pemaaf. Ilmu hukum pidana mengenalnya sebagai alasan penghapus pidana. Alasan pembenar menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana, sehingga yang dilihat adalah sisi perbuatannya (objektif). Contohnya, tindakan pencabutan nyawa terhadap terpidana mati oleh eksekutor (Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Alasan pemaaf menghapus kesalahan si tindak pidana, sedangkan pelaku dari suatu perbuatannya tetap melawan hukum. Alasan pemaaf dengan demikian dilihat dari sisi orang atau pelakunya (subjektif). Contohnya, pelakunya mengalami gangguan mental atau jiwa, sehingga tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya itu (Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Kleptomania lebih mengarah kepada alasan pemaaf, yang berhubungan dengan keadaan si pelaku. Alasan pemaaf dapat dilihat pada Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi: Tiada dapat dipidana barang siapa mengerjakan suatu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal. dapat perbuatan yang tidak Pertanggungjawaban atau dikenal dengan falsafah hukum, konsep diartikan untuk suatu membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dirugikan. dari Pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata, tetapi menyangkut juga nilai-nilai moral ataupun masyarakat.12 kesusilaan Pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. liability dari segi sebagai kewajiban seseorang telah suatu dalam Mengenai orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung daripada perbuatan tersebut mengandung kesalahan. Hal ini karena asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah tidak dipidana apabila tanpa adanya kesalahan. Artinya, penilaian pertanggungjawaban sikap batin pidana terhadap perbuatannya.13 pelakunya, bukan Contoh kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh penderita kleptomania terjadi di Kabupaten Malang. Pelaku yang diduga mengidap kleptomania telah mencuri uang sebesar 213 juta itu ditujukan kepada 12 Ramli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 65 13 Hasbullah F. Sjawie, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm. 11.
Jurnal Fakultas Hukum Lex Privatum Vo.13. No.1. Januari 2024 rupiah di keagamaan.14 salah satu tempat pendidikan antara lain tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.16 Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechtstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaan (machstaat).15 Banyak faktor yang dapat dikaji untuk menentukan apakah seorang penderita tindakan kleptomania dapat dipidana pencurian tidak. yang Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, hakimlah dalam hal ini yang akan memutuskan dapat atau tidaknya penderita kleptomania tersebut dimintai pertanggungjawabannya. atas dilakukannya atau Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang memenuhi perumusan sesuai dalam ketentuan pidana. Suatu perbuatan agar dapat dinyatakan sebagai tindak pidana, maka harus sesuai dengan perumusan yang diberikan dalam ketentuan undang-undang.17 Beberapa syarat untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana:18 1. Harus ada perbuatan manusia. 2. Perbuatan manusia itu betentangan dengan Hal tersebut tentu saja harus dilakukan dengan meminta pendapat dari dokter yang ahli di bidang tersebut, mengingat kondisi mental atau kejiwaan dapat menentukan, benar-benar mengenai mengidap pertanggungjawaban dapat diminta atau tidak. Hukum pidana pada dasarnya berusaha mencari kebenaran agar keadilan dapat ditegakkan apapun kondisinya. pelaku. Tujuannya pelaku dan agar apakah kleptomania B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana unsur-unsur tindak pidana pencurian dan pengaturannya? 2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pencurian terhadap penderita kleptomania? C. Metode Penelitian Penyusunan dan penulisan ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif. PEMBAHASAN A. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Dan Pengaturannya Istilah tindak pidana digunakan sebagai terjemahan dari istilah strafbaar feit atau delict. Strafbaar feit terdiri dari kata straf, baar dan feit. Secara literlijk dan berturut-turut, berarti pidana, dapat atau boleh, perbuatan. Straf dalam kaitannya dengan istilah strafbaar feit secara utuh, ternyata diterjemahkan juga dengan kata hukum. Hukum lazim diterjemahkan dari kata recht, seolah-olah sama arti dengan straf. Kata baar, terdapat dua istilah yang digunakan, yaitu boleh dan dapat. Kata feit mengunakan empat istilah, hukum. 3. Perbuatan itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana. 4. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. 5. Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat. Secara etimologi, pencurian berasal dari kata curi yang mendapat awalan pe dan akhiran an. Kata curi sendiri berarti mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya sembunyi-sembunyi.19 Menurut Kamus Hukum, pencurian artinya, mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah (sembunyi- sembunyi).20 Tindak pidana pencurian merupakan sebuah perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana umum, karena diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tata cara menangani tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan Pasal 362 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, tindak pidana pencurian dirumuskan barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum. sebagai mengambil Tindak pidana pencurian diatur dalam Bab XXII mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jenis- jenis pencurian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, antara lain: 1. Pencurian Biasa Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 Kitab yang Undang-Undang Hukum Pidana, berbunyi:21 16 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 69. 17 Syamsyah, Tindak Pidana Perpajakan, PT. Alumni, 14 Irham Thoriq, Biasa Mencuri Sejak SMA, Pelaku Diduga 2019, Kleptomania, Idap 1550978392708077259/full Diakses tanggal 11 Februari 2022, pukul 17.21 WITA. Bandung, 2011, hlm. 1. 18 Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, Op. Cit., hlm. 60. 19 Zainal Abidin, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 346-347. 20 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 112-114. 15 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di 21 Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Indonesia, PT. Eresco, Bandung, 1986, hlm. 67. Aksara, Jakarta, 2008, hlm. 128.
Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. 2. Pencurian Dengan Pemberatan Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menegaskan, bahwa:22 (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: a. Pencurian ternak. b. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang. c. Pencurian di waktu malam dalam sebuah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. rumah d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. e. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. atau memanjat, (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir c disertai dengan salah satu hal dalam butir d dan e, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pencurian dalam pasal ini dinamakan pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kualifikasi dan diancam dengan hukuman yang lebih berat. 3. Pencurian Ringan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan, bahwa:23 Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh 22 Ibid, hlm. 128-129. 23 Ibid. Jurnal Fakultas Hukum Lex Privatum Vo.13. No.1. Januari 2024 lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah. 4. Pencurian Disertai Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menegaskan, bahwa:24 (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. tertangkap tangan, (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun: a. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan. b. Jika perbuatan dilakukan oleh dua dengan orang bersekutu. atau lebih c. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. d. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat. (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3. 5. Pencurian Di Lingkungan Keluarga Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menegaskan, bahwa:25 (1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan 24 Ibid, hlm. 129-130. 25 Ibid.
dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana. (2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan. (3) Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu. B. Pertanggungjawaban Pidana Pencurian Terhadap Penderita Kleptomania Syarat yang diperlukan untuk adanya pertanggungjawaban pidana adalah si pembuat harus mampu bertanggung jawab atau dengan kata lain, ada kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat. Berkaitan dengan pengertian dari jawab kemampuan (toerekeningsvatbaarheid), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak merumuskannya, sehingga harus dicari dalam doktrin atau Memorie van Toelichting.26 bertanggung Menurut Memorie van Toelichting, tidak ada kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat, apabila:27 1. Si pembuat tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai atau yang diperintahkan oleh undang-undang. apa dilarang 2. Si pembuat ada dalam suatu keadaan yang tidak dapat sedemikian menginsafi, itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya. Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana apabila ditelaah, maka akan terlihat hal-hal mengenai penentuan bagaimana keadaan si pembuat, yaitu:28 1. Yang dapat dan berwenang menentukan keadaan ia melakukan perbuatan adalah dokter penyakit jiwa yang demikian itu dengan perbuatannya. 2. Yang berwenang menentukan hal ini adalah hakim yang memeriksa perkara tersebut. jiwa si pembuat pada saat 26 H. Suyanto, Op. Cit., hlm. 77. 27 Ibid, hlm. 78. 28 Ibid. 2. Si pembuat ada dalam suatu keadaan yang tidak dapat sedemikian menginsafi, itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya. Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana apabila ditelaah, maka akan terlihat hal-hal mengenai penentuan bagaimana keadaan si pembuat, yaitu:28 1. Yang dapat dan berwenang menentukan keadaan ia melakukan perbuatan adalah dokter penyakit jiwa yang demikian itu dengan perbuatannya. 2. Yang berwenang menentukan hal ini adalah hakim yang memeriksa perkara tersebut. jiwa si pembuat pada saat 26 H. Suyanto, Op. Cit., hlm. 77. 27 Ibid, hlm. 78. 28 Ibid. rupa, sehingga bahwa perbuatannya Jurnal Fakultas Hukum Lex Privatum Vo.13. No.1. Januari 2024 terganggu karena penyakit ada pada mereka yang disebut sebagai psychose atau psikosis. Cacat kemasyarakatan tidak dapat dimasukkan ke dalam pengertian Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Contohnya, keadaan seseorang yang karena kurang pendidikan atau terlantar menjadi liar dan kejam, demikian juga seseorang dengan watak sangat perasa juga mudah tersinggung.29 Keadaan jiwa yang Gangguan psikotik merupakan gangguan jiwa ditandai dengan adanya halusinasi, waham, perilaku katatonik (gangguan perilaku dan gerakan tubuh), perilaku dan pembicaraan kacau yang pada umumnya disertai tilikan (kesadaran dan pemahaman pasien terhadap keadaan sakitnya) buruk. Waham atau delusi adalah kepercayaan salah, berdasarkan simpulan salah tentang kenyataan eksternal dan dipegang teguh, meskipun apa yang diyakini semua orang merupakan tidak terbantahkan.30 bukti-bukti jelas juga Sudarto selanjutnya membedakan antara tidak mampu bertanggung jawab untuk sebagian dan kekurangan kemampuan untuk bertanggung jawab sebagai berikut:31 1. Tidak Mampu Bertanggung Jawab Untuk (Gedeeltelijke Sebagian ontoerekeningsvatbaarheid) Contohnya: a. Kleptomania Penyakit jiwa berupa dorongan yang kuat dan tidak tahan untuk mengambil barang orang tanpa menyadari, bahwa terlarang. Barang yang perbuatannya dijadikan sasaran biasanya tidak ada nilai baginya sama sekali. Penderita penyakit ini dalam keadaan biasa, jiwanya sehat. lain b. Piromania Penyakit jiwa berupa kesukaan untuk melakukan pembakaran tanpa alasan sama sekali. c. Klaustropobia Penyakit jiwa berupa ketakutan untuk berada sempit. Penderitaannya dalam keadaan tersebut contohnya, memecah-belah kaca jendela. senantiasa diuber-uber oleh musuh- di ruang yang dikejar atau (achtervolgingswaan) musuhnya. 29 Ibid. 30 Sylvia D. Elvira dan Gitayanti Hadisukanto, Buku Ajar Psikiatri, Ediki Kedua, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 79. 31 H. Suyanto, Op. Cit., hlm. 78-79.
2. Kekurangan Kemampuan Untuk Bertanggung (Verminderde Jawab toerekeningsvatbaarheid) Terdakwa yang dianggap kurang mampu bertanggung jawab tetap dianggap mampu dan dapat dipidana. Faktor tersebut akan tetapi dipakai untuk memberikan keringanan dalam pemidanaan. Asas yang berhubungan dengan masalah pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld, no punishment without fault, actus non facit reum nisi mens sist rea). Seseorang meskipun telah melakukan perbuatan pidana dan memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam juga apakah dapat delik, perlu dibuktikan dipertanggungjawabkan atas tidak atau perbuatannya tersebut. Artinya, apakah yang bersangkutan mempunyai kesalahan atau tidak. dengan demikian dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, di samping itu harus juga ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela. Selain telah melakukan perbuatan pidana dan memenuhi unsur-unsur delik, juga harus kesalahannya. dibuktikan Pertanggungjawaban inilah yang dalam hukum pidana dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Asas kesalahan di sini oleh karenanya diartikan sebagai tiada pidana tanpa perbuatan tidak patut yang objektif dan dapat dicelakan kepada pelakunya. Kesalahan dengan lain perkataan adalah perilaku tidak patut yang objektif serta dapat dicelakan kepada pelakunya. Kesalahan adalah alasan pemidanaan yang sah menurut kesalahan undang-undang. Asas merupakan asas fundamental dalam hukum pidana.32 Pertanggungjawaban pidana pidana cukup tidak dapat Ketentuan-ketentuan berikut hanya dapat dimengerti melalui asas kesalahan dan merupakan penerapan konkrit, antara lain:33 1. Tidak Mampu Bertanggung Jawab Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi: Barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit-penyakit tidak dipidana. 2. Daya Paksa Psikis Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menegaskan, bahwa barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana. 3. Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas 32 Ibid. 33 Ibid, hlm. 80. Jurnal Fakultas Hukum Lex Privatum Vo.13. No.1. Januari 2024 Pasal 49 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi: Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana. 4. Perintah Jabatan Tanpa Wewenang Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan, bahwa barang untuk siapa melaksanakan perintah jabatan diberikan oleh penguasa berwenang, tidak dipidana Menurut Pompe, terdapat kesalahan apabila terdakwa dilakukan perbuatan verwijtbaar (dapat dicela) dan vermijdbaar (dapat dihindari). Mezger menerangkan, bahwa kesalahan syarat-syarat mendasarkan celaan pribadi terhadap orang yang melakukan perbuatan. Muljatno berpendapat, bahwa kesalahan adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatannya itu. Hal yang harus dipikirkan untuk adanya kesalahan di samping melakukan perbuatan pidana, yaitu adanya keadaan psikis (batin) dan hubungan yang tertentu dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celaan tadi. melakukan perbuatan yang oleh adalah adanya Masalah keadaan batin orang melakukan perbuatan adalah apa yang dalam teori merupakan kemampuan bertanggung jawab. Ini merupakan dasar penting untuk adanya kesalahan, karena bagaimanapun juga, keadaan jiwa terdakwa harus demikian rupa sehingga dapat dikatakan sehat atau normal. Hanya terhadap orang-orang keadaan jiwa normal sajalah dapat diharapkan akan mengatur tingkah lakunya sesuai dengan pola yang telah dianggap baik dalam masyarakat. Hal ini karena apabila keadaan jiwanya normal, maka sudah tentu fungsinya juga normal.34 Sebaliknya, apabila keadaan jiwanya tidak normal, fungsinya juga tidak baik, sehingga ukuran-ukuran yang berlaku dalam masyarakat tidak sesuai baginya. Mereka yang mempunyai tidak ada gunanya untuk kondisi demikian, diadakan pertanggungjawaban, tetapi harus dirawat atau dididik dengan cara yang tepat. Hal mereka yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ini, ada dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mengenai hubungan antara keadaan jiwa dengan perbuatan yang dilakukan dan menimbulkan celaan. Ini berkaitan dengan 34 Ibid.
masalah, apakah perbuatan pidana yang telah dilakukan.35 Selain itu, ada juga yang dinamakan delik culpa, yaitu dilakukan dengan kealpaan dan menurut wujudnya ada dua macam, antara lain:36 1. Delik Culpa Yang Sesungguhnya Delik yang dirumuskan secara material, dimana akibat yang dilarang tidak diinsafi lebih dulu akan terjadi. Pendek kata, tidak sengaja oleh terdakwa, tetapi akibat tersebut mungkin akan timbul karena dia alpa atau lalai untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang seharusnya dilakukan olehnya agar akibat tidak timbul. 2. Delik Culpa Yang Tidak Sesungguhnya Delik formal, dimana sesuatu unsur tidak dimengerti sebagai demikian, tetapi cukuplah kalau tidak diinsafi unsur tersebut disebabkan karena kealpaan atau kelalaian. Sebenarnya, delik culpa yang tidak sesungguhnya ini adalah delik dolus, dimana sesuatu keadaan yang menyertai perbuatan diculpakan. Kesalahan dapat dibagi menjadi kesengajaan (diketahui dan dikehendaki) dan kealpaan (tidak berhati-hati). Kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa) dengan demikian adalah bentuk-bentuk kesalahan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengenal bentuk-bentuk kesalahan yang lain.37 Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan toekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa maupun tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Si pelaku untuk dapat dipidana, diharuskan perbuatan yang dilakukannya itu memenuhi unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Berdasarkan sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakannya apabila melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum dari perbuatannya itu. Menurut jawab, maka sudut kemampuan bertanggung hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Mengenai pertanggungjawaban tindak pidana kleptomania pencurian sebaiknya mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan gangguan tersebut. Kleptomania berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu kleptest berarti pencuri dan mania yang artinya kegilaan. terhadap penderita 35 Ibid, hlm. 81. 36 Ibid. 37 Ibid. Jurnal Fakultas Hukum Lex Privatum Vo.13. No.1. Januari 2024 Kleptomania sendiri termasuk dalam gangguan control impulse atau kendali impuls disorder individu yang dapat menyebabkan melakukan tindakan pencurian kompulsif secara berulang. Penderita gangguan ini akan cenderung aturan maupun hukum, karena melanggar biasanya tidak mampu menahan keinginan untuk mengutil atau mencuri barang yang menarik perhatian mereka.38 Secara sederhana penderita kleptomania mempunyai beberapa ciri yang membedakannya dengan pencurian biasa, yaitu:39 1. Biasanya objek yang dicuri bukan barang berharga atau untuk tujuan ekonomis, dimana ada dorongan meningkat sebelum mencuri dan kepuasan sesaat setelah melakukan pencurian. 2. Tindakannya bukanlah sebagai ekspresi diri berupa balas dendam atau kemarahan, namun alasan sulit untuk dijelaskan. 3. Terkadang akan menimbun barang yang dicuri atau secara diam-diam mengembalikannya. kleptomania penderita tersebut pencurian 4. Individu dengan gangguan ini umumnya akan menghindari pencurian di depan seorang petugas dan biasanya tidak merencanakan sepenuhnya kejahatan memperhitungkan kemungkinan penangkapan. tersebut serta 5. Pencurian dilakukan tanpa bantuan atau kolaborasi dengan orang lain. 6. Kleptomania meskipun mempunyai beberapa ciri yang membedakannya dengan pencurian biasa, namun membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut melalui penanganan ahli agar tidak terjadi kesalahan dalam mendiagnosa gangguan tersebut. Penderita kleptomania biasanya berusaha menahan dan menyadari, bahwa tindakan tersebut salah juga tidak masuk akal. takut ditangkap dan akan sering merasa tertekan atau bersalah tersebut. Jalur neurotransmiter (senyawa kimiawi dalam tubuh yang bertugas untuk menyampaikan pesan antara satu sel saraf (neuron) ke sel saraf target) yang untuk mencuri pencurian keinginan Individu tersebut karena 38 Tiara Awanisa Pamardisiwi, Kleptomania: Pencuri Yang Mencari Sensasi, Fakultas Ilmu Pendidikan Jurusan Psikologi, 2022, mencari-sensasi/ Diakses tanggal 19 Oktober 2022, pukul 12.21 WITA. Semarang, 39 American Psychiatric Association, Diagnostic And Statistical Manual Of Mental Disorder Edition (DSM-V), American Psychiatric Publishing, Washinton, 2013, Diakses tanggal 19 Oktober 2022, pukul 12.26 WITA.
terkait dengan kecanduan perilaku, termasuk sistem serotonin (hormon yang berperan dalam mengatur suasana hati), dopamin (zat kimia di dalam otak yang bisa meningkat kadarnya saat seseorang mengalami sensasi menyenangkan) dan opioid (kelompok obat yang digunakan untuk mengurangi nyeri sedang sampai berat atau sebagai obat bius sebelum operasi) tampaknya juga berperan dalam kleptomania.40 Orang yang mengidap penyakit kleptomania tidak dapat dipidana, bukan karena perbuatannya tidak masuk dalam kualifikasi tindak pidana, tetapi disebabkan tidak adanya kemampuan jawab dan dalam pertumbuhan, bertanggung jiwanya terganggu. Pasal yang berhubungan dengan kemampuan bertanggung jawab adalah Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menerangkan, bahwa orang cacat jiwanya tidak dapat dipidana karena alasan pemaaf, dalam hal ini termasuk penderita kleptomania. Penderita kleptomania dikatakan cacat jiwanya, karena dalam melakukan tindak pidana pencurian tidak menyadari perbuatan yang dilakukannya.41 yang didapat penjelasan tersebut sebagai berikut: 1. Para penderita Kesimpulan berdasarkan biasanya melakukan pengutilan atau pencurian bukan untuk tujuan keuntungan dan lebih memilih barang-barang yang menarik perhatiannya. 2. Kesenangan dan ketegangan yang dirasakan dan diperoleh sesaat atau setelah mencuri merupakan hal yang disukai oleh para penderita kleptomania. kleptomania 3. Penderita kleptomania meskipun hanya mencuri barang-barang tidak berharga, namun tetap harus diperhatikan karena dapat merugikan orang lain. Berdasarkan penjelasan di atas, penderita kleptomania pada dasarnya mempunyai keinginan secara impuls untuk mengambil barang yang bukan miliknya tanpa ada motif ekonomi di baliknya. Hal ini karena barang yang diambil biasanya tinggi. Kleptomania berkaitan erat dengan tindak pidana pencurian. Sebagaimana diketahui, bahwa tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, yang berbunyi: Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana tidak bernilai 40 Tiara Awanisa Pamardisiwi, Op. Cit. 41 Muhammad Windu Yudhistira, Tindakan Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Pengidap Penyakit Kleptomania, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 14-15. Jurnal Fakultas Hukum Lex Privatum Vo.13. No.1. Januari 2024 penjara paling lama lima Tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Pasal tersebut tidak menyebutkan, bahwa maksud dari pencurian adalah untuk memperkaya diri, akan tetapi sekedar untuk memiliki barang yang bukan milikinya. Tujuan selalu untuk pencurian memperkaya diri dapat dilihat juga dari pengertian mengenai barang. Terkait pasal ini, R. Soesilo menjelaskan, bahwa barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang. Pengertian barang masuk juga daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan di tidak perlu kawat mempunyai ekonomis. Mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang- kenangan) tanpa seizinnya masuk pencurian, meskipun tidak ada harganya.42 itu itu, selain tidak atau pipa. Barang harga ini Menurut ketentuan Pasal 362 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, maka seorang penderita kleptomania yang mengambil barang milik orang lain dapat dipidana. Hal yang perlu diingat, bahwa dalam hukum pidana juga ada yang disebut dengan alasan pembenar dan pemaaf. Ilmu hukum pidana mengenalnya sebagai alasan penghapus pidana, antara lain: 1. Alasan Pembenar Alasan yang menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana, dimana dilihat dari sisi perbuatannya (objektif). Contohnya, tindakan pencabutan nyawa yang dilakukan eksekutor penembak mati terhadap terpidana mati (Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). 2. Alasan Pemaaf Alasan yang menghapus kesalahan dari si pelaku sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum. Alasan pemaaf melihat dari sisi orang atau pelakunya (subjektif). Contohnya, lantaran pelakunya kurang waras atau gila, sehingga tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya itu (Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Kleptomania lebih mengarah kepada alasan pemaaf yang berhubungan dengan keadaan si pelaku. Mengenai alasan pemaaf dapat dilihat lebih pada Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, yang berbunyi: Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal. suatu tindak pidana, perbuatan yang tidak 42 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1991.
dihukumnya seseorang berhubung perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, yaitu:43\ Sebab-sebab tidak dapat 1. Kurang Sempurna Akalnya Maksud dari perkataan akal di sini adalah kekuatan, daya dan kecerdasan pikiran. Orang dapat dianggap kurang sempurna akalnya seperti (keterbelakangan imbecile mental), buta, tuli dan bisu sejak lahir. Orang- orang semacam ini sebenarnya tidak sakit, tetapi karena cacat-cacatnya sejak lahir, maka pikirannya tetap sebagai kanak-kanak. idiot, 2. Sakit Berubah Akalnya Masuk dalam pengertian, antara lain sakit gila, histeri (sejenis penyakit saraf terutama pada wanita), epilepsi dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya. Mengenai pasal tersebut Jan Remmelink mengatakan, bahwa harus ada hubungan kausal antara penyakit dan tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Jan Remmelink dengan mengutip pendapat dari seorang psikiater bernama Ramaer yang mengatakan, bahwa apabila hubungan kausal tidak dapat dibuktikan, maka pelaku sakit jiwa itu akan tetap dijatuhi pidana, namun dalam tahapan eksekusinya harus disediakan fasilitas- fasilitas tertentu. Berkaitan hal tersebut, maka untuk mengetahui apakah tindak pidana pencurian penderita oleh yang kleptomania dipertanggungjawabkan kepadanya atau tidak, pertama-tama harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum pidana.44 Jan (kejang) dilakukan seorang mengutip pendapat dari Van Hamel mengatakan, bahwa kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum merupakan suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup kemampuan- kemampuan berikut:45 1. Memahami arah tujuan faktual dari tindakan Remmelink dengan sendiri. 2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang. 3. Adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut. Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari Memorie van Toelichting yang menyatakan, bahwa:46 43 Ibid. 44 Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 212-213. 45 Ibid. 46 Ibid. Jurnal Fakultas Hukum Lex Privatum Vo.13. No.1. Januari 2024 Tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali tersebut dapat diperhitungkan tindak pidana kepada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk tidak melakukan apa yang melakukan atau dilarang atau justru diwajibkan oleh undang- undang, sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu tindakannya akibat memperhitungkan tersebut. dari dapat disimpulkan, untuk penderita menentukan kleptomania tersebut dapat dipidana atas tindakan pencurian yang dilakukannya. Hakimlah dalam hal ini yang akan nantinya memutuskan orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya atau tidak. Putusan yang akan diambil, tentunya dengan meminta pendapat dari dokter ahli penyakit jiwa (psikiater). Contoh kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh penderita kleptomania terjadi di Bandara Intenasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. Kronologis kejadiannya sebagai berikut:47 Seorang pilot berinisial P. S. kedapatan mencuri arloji senilai empat juta lebih di toko dekat terminal keberangkatan bandara lantai dua. Pelaku selanjutnya dibawa ke Persidangan untuk diminta sanksi pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman maksimal lima tahun penjara. Pelaku mengakui tidak sadar akan perbuatannya. Arloji tersebut disadari ada di celana saat memasukkan tangannya ke bagian saku. Pelaku berniat mengembalikan arloji tersebut keesokan harinya karena malu. Pelaku riwayat mengakui kleptomania dan mendapat peringatan dari Pengadilan. Proses hukum tetap berjalan untuk penyelesaian masalah. Berdasarkan uraian di atas faktor ada apakah banyak seorang dan dikenai mempunyai dirinya Setiap orang yang tidak mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya tidak dapat dipidana sebagaimana ketentuan terdapat dalam Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum dalam keputusannya pada proses Pengadilan dapat memerintahkan untuk dimasukkan ke rumah sakit jiwa selama satu tahun sebagai percobaan sesuai ketentuan Pasal 44 Ayat (2) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Mereka yang tergolong seperti kurang mampu bertanggung Pidana. Hakim jawab 47 Aditya Mardiastuti, Sesal Pilot Kleptomania Pencuri Diakses Arloji, tanggal 19 Oktober 2022, pukul 19.08 WITA. 2019,
penderita kleptomania, piromania, klaustropobia, nimpomania dan penderita penyakit perasaan dikejar-kejar oleh musuhnya, tidak dapat dipidana.48 PENUTUP A. Kesimpulan 1. Unsur-unsur tindak pidana pencurian, yaitu mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan bertujuan untuk dimiliki dengan melanggar hukum. Pengaturan untuk tindak pidana pencurian terdapat dalam Bab XXII mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2. Pertanggungjawaban pencurian terhadap penderita kleptomania ditentukan oleh hakim yang akan memutuskan apakah pelaku dimintai pertanggungjawabannya atau tidak. Putusan hakim tentunya diambil setelah meminta jiwa pendapat dari dokter ahli penyakit (psikiater) mengenai kondisi pelaku apakah memang termasuk penderita kleptomania atau hanya menutupi kejahatannya. Penderita kleptomania tidak dapat dipidana, bukan karena perbuatannya tidak masuk dalam kualifikasi tindak pidana, tetapi disebabkan tidak adanya kemampuan bertanggung jawab dan dalam pertumbuhan, jiwanya terganggu (Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). pidana tersebut dapat berbohong untuk B. Saran 1. Tindak pidana pencurian biasa sebaiknya dibedakan dari pencurian yang dilakukan oleh seseorang dengan gangguan kondisi seperti penderita kleptomania melalui ketentuan lebih khusus dan jelas, mengingat dasar hukum masih menggunakan Pasal 44 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Hal ini diperlukan agar hakim mempunyai pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara berkaitan dengan pelaku dengan latar belakang atau mempunyai riwayat gangguan seperti kleptomania dan menghindari kesalahan pemidanaan, karena tidak mudah untuk menentukan apakah seseorang benar-benar mengidap kleptomania (membutuhkan diagnosa dari dokter ahli). itu 2. Pertanggungjawaban pencurian terhadap penderita kleptomania memerlukan pidana 48 Anthoni Y. Oratmangun, Kajian Hukum Terhadap Kemampuan Bertanggung Jawab Menurut Pasal 44 KUHP, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, hlm. 184. Jurnal Fakultas Hukum Lex Privatum Vo.13. No.1. Januari 2024 ketelitian, karena saja berbohong, bahwa dia menderita kleptomania untuk menghindari kejahatannya. Penanganan kasus dengan dugaan pelaku menderita kleptomania memerlukan pendampingan atau pendapat dokter ahli untuk lebih memastikan kondisinya saat di pengadilan. seseorang bisa DAFTAR PUSTAKA Abidin, Zainal, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, 2007. Ariman, Rasyid dan Raghib, Fahmi, Hukum Pidana, Setara Press, Malang, 2016. Atmasasmita, Ramli, Perbandingan Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2000. Badan Pusat Statistik. Statistik Kriminal 2021. Chazawi, Adami, Pelajaran Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002. __________, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Bayumedia Publishing, Malang, 2006. __________, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Rajawali Pers, Jakarta, 2011. Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2006. Drever, James, Kamus Psikologi, Bina Aksara, Jakarta, 1992. Elvira, Sylvia D. dan Hadisukanto, Gitayanti, Buku Ajar Psikiatri, Ediki Kedua, Fakultas Universitas Kedokteran Indonesia, Jakarta, 2013. Hamdan, Alasan Penghapus Pidana, USAID, The Asia Foundation dan Kemitraan, Jakarta, 2015. Lamintang, P. A. F., Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1984. Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, 2008. Oratmangun, Anthoni Y., Kajian Hukum Terhadap Kemampuan Bertanggung Jawab Menurut Pasal 44 KUHP, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado. Poernomo, Bambang, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Semarang, 1981. Prabowo, Bangkit Ary, Gambaran Psikologis Individu Kecenderungan Dengan Kleptomania, 2015. Prasetyo, Teguh, Hukum Pidana Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2016. Projodikoro, Wirjono, Asas-Asas Hukum Perdata, Cetakan Pertama, Sumur Bandung, Banfung, 1966. __________, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, PT. Eresco, Bandung, 1986.
__________, Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Replika Aditama, Bandung, 2008. Rasdian, Muslim, Pedoman Pengelolaan dan Diagnosis Gangguan Jiwa Di Indonesia, Cetakan Ketiga, Bagian Psikiatri Fakultas Kedokteran UI, Jakarta, 2002. Remmelink, Jan, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003. Saleh, Roeslan, Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1983. Sastrawidjaja, Sofjan, Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana, Armico, Bandung, 1995. Sjawie, Hasbullah F., Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi, Prenada Media Group, Jakarta, 2015. Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, Penelitian Tinjauan Hukum Normatif Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001. (Suatu Soesilo, R., KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor, 1988. __________, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1991. (KUHP) Sudarsono, Kamus Konseling, Rineka Cipta, Jakarta, 1996. Sugiono, Dendy, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, PT. Gramedia, Jakarta, 2008. Suyanto, H., Pengantar Hukum Pidana, Deepublish, Yogyakarta, 2018. Syamsyah, Tindak Pidana Perpajakan, PT. Alumni, Bandung, 2011. Yudhistira, Muhammad Windu, Tindakan Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Pengidap Penyakit Kleptomania, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2015. Sumber-Sumber Hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sumber-Sumber Lain American Psychiatric Association, Diagnostic And Statistical Manual Of Mental Disorder Edition (DSM-V), American Psychiatric Publishing, Washinton, 2013, practice/dsm Diakses tanggal 19 Oktober 2022, pukul 12.26 WITA. Jurnal Fakultas Hukum Lex Privatum Vo.13. No.1. Januari 2024 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2022, Hukum, Diakses tanggal 7 Februari 2021, pukul 20.23 WITA. Bakai, Mengenal Gangguan Kleptomania, 2022, nal-gangguan-kleptomania/ Diakses tanggal 20 Oktober 2022, pukul 19.33 WITA. Mardiastuti, Aditya, Sesal Pilot Kleptomania 2019, Pencuri arloji Diakses tanggal 19 Oktober 2022, pukul 19.08 WITA. Arloji, Pamardisiwi, Tiara Awanisa, Kleptomania: Pencuri Yang Mencari Sensasi, Fakultas Jurusan Psikologi, Ilmu Pendidikan Semarang, 2022, pencuri-yang-mencari-sensasi/ Diakses tanggal 19 Oktober 2022, pukul 12.21 WITA. RSUD Pariaman, Kleptomania, 2020, ad-post/kleptomania.html Diakses tanggal 20 Oktober 2022, pukul 21.11 WITA. Thoriq, Irham, Biasa Mencuri Sejak SMA, Pelaku 2019, Diduga Diakses tanggal 11 Februari 2022, pukul 17.21 WITA. Idap Kleptomania,