JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA ADAB KONSTITUSI; UPAYA MELURUSKAN KESESATAN PIKIR KONSTITUSI Yogi Prasetyo Dosen FH Universitas Muhammadiyah Ponorogo Abstract The Constitution as the legal basis for formation of legislation in the system of Indonesia. The misuse of the constitution (UUD 1945) by the political interests of goverment caused mislead and made the situation of the nation getting worse. Liberal capitalistic value wrapped in modern positivistic legal system that puts the ratio had diverge from culture constitution. needs to be clarified with the balance of conscience through culture constitution. Culture constitution is a constitutional concept who saw citizen of Indonesia as creatures of God by virtue of intelligence and unseen. So with that constitution is formed, conceived and executed to be qualified and to bring the benefit of the world and the hereafter. Keywords: culture, constitution, apostasy, thought A. Pendahuluan Begitulah negara Indonesia sebagai negara Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UUD hukum dalam menjalankan kehidupan 1945 menyebutkan negara Indonesia adalah negara hukum.1 Artinya bahwa negara yang didasarkan pada hukum. Konstitusi yang dalam hal ini bahwa seluruh penyelenggaraan negara disebut adalah UUD 1945 merupakan Indonesia harus berdasarkan pada hukum. Sebagai negara hukum Indonesia telah hukum pelaksanaan kehidupan negara.2 Sehingga konstitusi tertinggi dalam berusaha membentuk sistem hukum yang menjadi dasar utama dalam pembentukan sesuai dengan perkembangan jaman. Hal setiap peraturan perundang-undangan di itu dapat dilihat sejak reformasi tahun Indonesia. Sebagai dasar hukum tertinggi 1998 negara Indonesia merubah arah negara, maka konstitusi menjadi acuan hukum menjadi lebih demokratis sesuai standart rujukan diterima atau tidaknya dengan tuntutan masyarakat. Yang mana peraturan perundang-undangan di tingkat intinya adalah bahwa hukum dibentuk bawahnya. Akhirnya Mahkamah untuk melindungi kepentingan masyarakat. Konstitusi sebagai lembaga tinggi negara 2 Absori, 2015, Hukum Konstitusi, UMS, 1 UUD 1945 Amandemen ke-empat Solo,. Hlm. 2. 1 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380
JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA yang memiliki tugas pokok adalah penyelenggaraan negara yang benar sesuai mengawal penegakkan konstitusi negara dengan tujuan negara indonesia didirikan, Indonesia dibanjiri oleh berbagai masalah bukan hanya sekedar menampung uji materiil peraturan perundang-undangan kepentingan-kepentingan tertentu. di bawah UUD 1945. Semangat perubahan konstitusi tidak dapat Posisi strategis konstitusi sebagai disalahkan karena dalam penyelenggaraan dasar hukum dan sekaligus dasar kehidupan negara harus mengikuti penyelenggaraan negara Indonesia sejak perkembangan masyarakat. Akan tetapi reformasi menjadi bagian yang sangat realitas menunjukkan hal yang lain, yaitu penting setiap agenda negara dalam semangat perubahan konstitusi melaksanakan kehidupan ketatanegaraan, dilatarbelakangi oleh kepentingan yang baik ditingkat pusat sampai tingkat daerah. diarahkan untuk mendapat keuntungan UUD 1945 sebagai konstitusi merupakan pribadi atau kelompok tertentu. hukum tertinggi di negara Indonesia yang Akibat dari amandemen UUD 1945 tertulis dan menjadi kekuatan legalitas sekarang ini dirasakan adalah bahwa UUD yang secara formil-materiil dapat diterima 1945 sebagai konstitusi negara kurang dan dibuktikan keberadaanya serta mencerminkan nilai-nilai filosofi diterima oleh semua pihak. Pemahaman terhadap posisi strategis konstitusi ini kehidupan masyarakat Indonesia yang adi luhur.3 Masyarakat Indonesia yang sering disalah tafsirkan oleh pihak-pihak berbudaya ketimuran dengan sistem yang memiliki kepentingan tertentu. kehidupan yang menjunjung tinggi harga Pihak-pihak yang memiliki kepentingan diri, rasa sosial, menghormati alam dan untuk mendapatkan keuntungan dari spiritual berkeTuhanan mulai tergeserkan penyelenggaran negara berusaha keras oleh budaya asing modern yang untuk mendesain arah perubahan konstitusi mengutamakan positivistik dan sesuai dengan diinginkan. kepentingan yang kemampuan lahiriah materialism keduniawian.4 Yang mana budaya modern Sejak reformasi, Indonesia telah mengalami empat kali amandemen UUD 1945. Yang mana tentunya amandemen 3 Hajriyanto 2015, Y. Rekontruksi Tradisi Di Nusantara Dalam UUD 1945, Seminar Interdiciplinary Sharing Pasca Sarjana UMS 28 Maret 2015, Solo. Hlm. 1 Thohari, seharusnya dilakukan dalam rangka perbaikan penataan kembali tata aturan 4 Khudzaifiah Dimyati, 2014, Pemikiran Hukum: Kontruksi Epistimologis Berbasis Budaya Hukum Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta. Hlm. 115 2 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380
JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA tersebut tidak mengenal batasan-batasan Nuansa kebebasan dalam jelas dalam pengembangannya, sehingga perubahan konstitusi mengarahkan nuansa liberal lebih mendominasi. Indonesia masuk dalam kehidupan neolib Seperti hilangnya prinsip yang mendasarkan pada kekuatan modal kebijaksanaan dan musyawarah dalam kapitalistik. Kepentingan yang sebenarnya mengambil keputusan, karena diganti untuk mendapatkan keuntungan materialis dengan model suara terbanyak (voting), telah masuk dalam konstitusi negara, sebagaimana penjabaran lebih lanjut dari sehingga konstitusi tidak lagi pasal 22E UUD 1945 tentang Pemilu, mencerminkan jiwa bangsa Indonesia mekanisme perubahan persetujuan sebagai negara yang mewarisi peradaban konstitusi pasal 37 UUD 1945, bahkan tinggi dari para leluhur. Kesesatan pikir juga terjadi pada penetapan hukuman dari dalam konstitusi ini jika dibiarkan terus majelis hakim di pengadilan yang juga menerus akan menghancurkan negara dilakukan dengan cara pengambilan suara Indonesia. Konstitusi hanya digunakan terbanyak dari majelis hakim dan berbagai sebagai alat kepentingan untuk mencapai pengambilan kebijakan lain. Kurang keuntungan tertentu, sehingga makna dari signifikannya peran MPR sebagai Majelis sebuah kontitusi menjadi hilang. Permusyawaratan Rakyat, seperti yang Sudah saatnya kesesatan pikir terdapat dalam BAB II ayat 1 dan 2 UUD konstitusi ini diluruskan kembali, agar 1945 dan DPD yang belum menjadi negara Indonesia dalam lembaga yang benar-benar penyelengaraannya sesuai dengan kiblat memperjuangkan kepentingan dearah bangsa. Perubahan konstitusi tetap akibat ketentuan pasal 22D UUD 1945. dilakukan, tetapi harus ada "adab" nya. Sengketa kewenangan antar lembaga Artinya bahwa konstitusi sebagai hukum negara, seperti; Mahkamah Agung dengan tertinggi di Indonesia, maka untuk Mahkamah Konstitusi terkait urusan merumuskan pembentukannya harus politik dan pemilu, Mahkamah Agung mencerminkan ketingggian kecerdasan dengan Komisi Yudisial terkait lahir dan batin manusia Indonesia agar pengawasan hakim, Polri dengan KPK menghasilkan konstitusi yang dapat yang masing-masing memiliki peran yang memperbaiki ahklak bangsa secara utuh sama dan akibat tumpang-tindih tidak hanya lahir tetapi juga batinnya, kewenagan kelembagaan negara lainnya. sehingga negara Indonesia menjadi negara 3 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380
JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA yang berperadaban mulia. Adab konstitusi 2. Pendekatan Penelitian ini diawali dengan menempatkan Penelitian disertasi ini menggunakan pemikiran manusia Indonesia sebagai pendekatan filosofis. Dasar penggunaan mahluk Tuhan yang utama diberi pendekatan tersebut karena disertasi ini ketinggian kecerdasan lahir dan batin guna akan mengkaji secara mendalam tentang membentuk konstitusi, sehingga dengan pemikiran hukum. kemurnian akal dan hati serta petunjuk dari 3. Bahan Penelitian Allah SWT konstitusi bebas dari nafsu- Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri nafsu jahat yang merusak. dari; (a). Bahan primer yang berupa hasil catatan, kutipan dan pendapat para tokoh, B. Rumusan Masalah pejabat, pengurus organisasi, ilmuan dan Dari uraian di atas, maka dibuat rumusan ahli yang disampaikan secara langsung masalah sebagai berikut: atau terdapat di media cetak dan 1. Bagaimana kesesatan pikir konstitusi di elektronik; (b). Bahan sekunder dari Indonesia? penjelasan lebih lanjut bahan primer. 2. Bagaimana upaya meluruskan kesesatan Bahan hukum tersier yang terdapat di luar pikir konstitusi di Indonesia? bahan primer dan sekunder yang dapat membantu penelitian. C. Metode Penelitian 4. Teknik Pengumpulan Data 1. Paradigma Penelitian Data yang diperoleh dikumpulkan melalui Paradigma merupakan dasar acuan dalam proses identifikasi kesesuaian. Data yang menyikapi permasalahan yang dihadapi. dikumpulkan merupakan data yang Penelitian hukum adalah proses teridentifikasi kesesuaiannya. Dari menemukan hukum guna menjawab permasalahan yang dihadapi.5 Penelitian pengumpulan data tersebut akan diperoleh data yang lebih lengkap untuk menyusun ini berobjek pemikiran hukum, sehingga rumusan penelitian lebih lanjut. paradigma penelitiannya adalah pemikiran 5 . Teknik Analisis Data hukum. Dalam penelitian ini akan digunaka model analisis abduktif, yaitu model gabungan dari deduktif dan induktif.6 Teknik analisis 5 Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana. Hlm 35 6 Khudzaifiah Dimyati, 2014, Pemikiran Hukum: Kontruksi Epistimologis Berbasis Budaya Hukum Indonesia. 4 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380
JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA data dilakukan dengan menelaah data yang terkumpul terkait dengan penelitian 6. Penyususan Penelitian menempuhnya. yang demikian itu adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat Kami dan mereka selalu lalai dari padanya". Setelah dilakukan analisis, maka data Upaya pembentuk konstitusi dalam dirumuskan dalam kategori sesuai dengan membangun kategori dan standart pokok bahasan. Sehingga penelitian dapat mengenai kebenaran rasio melahirkan tersusun dengan baik dan dapat berbagai hasil amandemen konstitusi di dipertanggungjawabkan. Indonesia. Setelah upaya demikian berlangsung terus-menerus ternyata D. Pembahasan masyarakat tidak juga menemukan 1. Kesesatan Pikir Konstitusi kategori dan standart kebenaran secara Melalui rasio manusia mampu benar, jelas dan representatif yang mendapat dan meningkatkan ilmu membawa kemaslahatan umat. Dampak pengetahuan sebagaimana yang telah dari rumusan konstitusi tersebut dilakukannya selama berabad-abad. menjadikan sebagian manusia bersikap Dengan adanya ilmu pengetahuan bijak, sementara sebagian lain bersikap manusia juga memiliki rasa tanggung putusasa dan selebihnya bersikap masa jawab sebagai seorang hambanya yang bodoh dengan hanya memusatkan kepada harus selalu mengingat dan mengabdi pada segi praktis dan kemanfaatannya semata. Sang Pencipta, namun sayangnya rasa Perkembangan pemahaman tanggung jawab manusia ini belum konstitusi yang cenderung bersifat ilmiah dikembangkan secara maksimal. Seperti teknologis dan fungsional menempatkan yang tertulis dalam Q.S. al- A'raf: 146: kebenaran rasional sebagai pedoman "Aku akan memalingkan orang- orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang tanda-tanda dari kekuasaan-Ku. Mereka jika melihat tiap-tiap ayat Ku, mereka tidak jika beriman kepadanya. Dan mereka melihat yang petunjuk, kepada membawa mereka tidak mau menempuhnya, tetapi jika mereka melihat jalan terus kesesatan, benar jalan dalam kehidupan bernegara. Sementara di luar kebenaran tersebut dipandang tidak berarti dan kurang bermakna. Dalam kondisi seperti ini menjadi tidak utuh akibat bias terhadap apa yang disebut ilmiah rasional pada konstitusi. Kebenaran konstitusi di luar itu diabaikan sementara mereka dalam praktiknya manusia tidak mungkin Yogyakarta. Genta Publishing. Hlm 15 bisa mengabaikan atau bahkan 5 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380
JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA meninggalkan yang non ilmiah. Karena metodologi. Ilmu pengetahuan yang tidak ketika manusia mengkaji tentang Tuhan, maka manusia akan masuk ke dalam ilmu mengandung suatu etik adalah contradictio interminis.7 yang non ilmiah. Rasio yang syarat dengan Wekskopf seorang ahli nuklir kepentingan digunakan sebagai landasan memperingatkan bahwa ilmu pengetahuan berfikir oleh para pembentuk konstitusi di modern yang sangat rasional telah berhasil Indonesia dijadikan kesadaran tertinggi mempertajam pengetahuan kita mengenai dalam membimbing manusia memilih peristiwa-peristiwa tertentu. Tetapi justru alternatif jalan kehidupan bernegara. Itulah ilmu pengetahuan modern tersebut kesesatan nyata dan menelan banyak cenderung membuat pengetahuan kita korban. Sebenarnya bahwa kesadaran mengenai yang lain semakin gelap. rasional hanyalah alat, manifestasi Sehingga kita harus bergerak meraba-raba kemampuan komputasi, yang justru kalau dalam kegelapan dunia yang modern. Ilmu dibiarkan menguasai kesadaran manusiawi pengetahuan modern sama sekali tidak akan membawa seseorang berfikir secara memperjelas makna pengalaman- foto cofis dan komputeris. Rasio saja tidak pengalaman manusiawi yang justru akan mampu menyentuh hakekat makna merupakan dasar dari eksistensi manusia kebenaran hidup bernegara, sehingga rasio di alam ini. Hediki Yukawa menghimbau cenderung membawa fikiran manusia pada agar manusia modern kembali ke permukaan pengalaman yang paling pemahaman batiniah dan mengurangi dangkal, pengalaman praktis tanpa pemikiran digital yang menghambat menghiraukan landasan kebenaran di kreativitas. Tidak heran pula Einstein kedalam pengalaman batiniah ke-Tuhanan. mengatakan bahwa lokus sumber Kebenaran konstitusi yang kreativitas adalah titik pusat grafitasi didominasi rasional merupakan hasil kesadaran emosional batiniah yang pengolahan pikiran objektif dari suatu menurut orang Islam disebut qalbu. prosedur yang diatur secara cermat dan Wekskopf, Yukawa dan Einstin melihat menolak hal-hal irasional yang bersumber bahwa rasio bukan lokus sumber dari Tuhan, sehingga kebenaran hukum ini intelegensi utama manusia. Dalam hal ini tidak terkait dengan etika dan moral Dawam Raharjo mengatakan bahwa dalam ilmu pengetahuan terkandung etik 7 Dawam Raharjo, 1990, Intelektual, Intelegensia dan Prilaku Politik Bangsa, Mizan, Bandung. Hlm. 37 6 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380
JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA sebagai unsur terpenting dari kehidupan manusia itu sendiri.8 Pembentuk konstitusi pemikiran sesat yang direstui oleh akal belaka. menyangka bahwa kebenaran rasional Rasio manusia sebagai anugrah konstitusi merupakan pedoman seperti Tuhan yang menempatkan manusia kompas yang dapat menunjukkan arah sebagai mahluk ciptaan Tuhan yang paling negara ini. Padahal tidaklah seperti itu, cerdas. Dengan kecerdasan rasio manusia rasio tidak bisa dijadikan satu-satunya membentuk konstitusi. Empirisme yang pedoman hidup, karena harus diimbangi berasal dari praktek kehidupan sosial dengan pedoman batiniah yang syarat menjadi material bahan kajian konstitusi dengan nilai-nilai ketuhanan. yang di dapat dari penangkapan Akal mungkin tidak bisa mengerti pancaindera dan kemudian diproses oleh mengapa bersiasat memainkan konstitusi rasio manusia. Jika seperti itu maka untuk kepentingan tertentu itu dosa, jika konstitusi pada dasarnya cerminan dari pembentukan konstitusi dilakukan dengan realitas hukum yang telah terjadi dan ada prosedur yang ada dan disepakati bersama, di masyarakat. Sehingga konstitusi maka akal bisa saja membenarkan terkesan mengikuti realitas kehidupan pemahaman kesesatan pikir konstitusi manusia, bukan sebagai aturan yang seperti itu. seharusnya ada sebelum realitas kehidupan Dengan proses dominasi rasional itu terjadi. itulah akal bisa menipu manusia, karena Dampak yang sering terjadi dari akal manusia bisa membenarkan ketertinggalan tersebut adalah pemahaman yang salah asal dapat ketidakmampuan konstitusi dalam diterimanya. Pernahkan kita mendengar memberikan jaminan kehidupan bernegara pembentuk konstitusi yang menyalahkan yang berperadaban, karena terombang- perbuatannya sendiri, karena konstitusi ambing oleh berbagai kepentingan duniawi yang dihasilkan syarat dengan kepentingan manusia. politik kekuasaan belaka? atau adakah Konstitusi yang diadopsi dari unsur seorang politikus yang merasa bersalah asing yang tidak jelas hanya atas keterpurukan negeri ini? Itulah mengutamakan kebenaran rasional yang bersifat luar dan dangkal. Hal itu dapat kita lihat dari prosedur hukum yang digunakan 8 Ade Saptomo, 2014, Budaya Hukum, FHUP Press, Jakarta. Hlm. 15-26 terkesan sangat teratur dan baik, padahal 7 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380
JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA hakekat yang terdapat didalamya hanya dalam berpikir. Tidak semua hal-hal yang unsur kepentingan yang mudah untuk ada di dunia ini dapat diselesaikan dengan diputar balikkan. Seperti contoh di dalam kemampuan berpikir rasio manusia. UUD 1945 hasil amandemen ke-empat Banyak hal-hal yang hanya dapat di yang syarat dengan muatan kepentingan selesaikan dengan melalui suasana batiniah liberal kapitalism. Kandungan kebebasan manusia yang mendapatkan petunjuk dari dalam sistem hidup berorganisai yang Tuhan. Keterbatasan rasio manusia sering terbuka dan cenderung bernilai riil, menimbulkan celah kelemahan konstitusi. sehingga menolak sesuatu yang tidak Sehingga konstitusi dipahami berdasarkan nyata. Hal seperti tersebut yang jika tidak logika rasio atas dasar tendensi kita sadari akan memberikan pemahaman kepentingan manusia yang belum tentu pemikiran yang menyesatkan dalam sesuai dengan jalan yang diridhoi Tuhan. kehidupan bernegara. Kekuatan rasio yang selama ini Rasio manusia dalam memahami menjadi jargon utama pengembangan ilmu konstitusi tentunya dengan menggunakan pengetahuan modern termasuk ilmu ukuran-ukuran yang dapat diterima oleh hukum modern telah mendominasi rasio itu sendiri. Sehingga konstitusi yang pemahaman pemikiran konstitusi di berkembang selama ini sebagai hasil Indonesia. Konstitusi di Indonesia proses dialektika terus-menerus dari olah dikembangkan dengan hasil-hasil pikir manusia. Pertanyaannya adalah pemikiran rasio manusia. Sehingga sampai kapan manusia akan menemukan keterbatasan yang dihasilkan oleh rasio pemahaman yang pas dan terdapat standart juga berdampak terhadap keterbatasan ukuran atau batasan yang jelas mengenai konstitusi itu sendiri. Rasio yang pemahaman konstitusi. Sehingga mendominasi konstitusi lebih pada hal-hal dialektika yang tidak menemukan titik yang rasional, empiris dan nyata, temu tentang pemahaman konstitusi ini sedangkan kehidupan yang tidak nyata tidak menimbulkan pemahaman yang atau irasional yang tidak tampak di dunia multi tafsir dan cenderung menyesatkan. empirism tidak menjadi bahan kajian, Rasio manusia pada dasarnya padahal realitas empiris yang ditangkap memiliki kemampuan untuk beripikir pancaindera dan diolah oleh rasio manusia tentang hal-hal yang sifatmya empirism, adalah cerminan dari kehidupan abstrak tetapi rasio manusia memiliki keterbatasan yang tidak dapat terlihat dan sebagai 8 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380
JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA pengendali utama. Bandingkan dengan rasio. Dampak dari hal ini maka konstitusi perumusan konstitusi masa kemerdekaan yang ada selama ini hanya menata atau yang diliputi oleh semangat suasana mengatur kehidupan duniawi manusia dan kebatinan dan spirit energi utama dari mengenyampingkan peran konstitusi manusia sebagai mahluk sosial dan juga dalam menata atau mengatur kehidupan sebagai mahluk Tuhan. akherat. Amatlah berbahaya jika Rasio manusia yang terbatas jika pemahaman konstitusi yang ada hanya terus menerus berpikir dan tidak diimbangi mendasarkan pada rasio dan kehidupan dengan batiniah maka akan menghasilkan duniawi belaka dengan pemahaman konstitusi yang hanya benar mengenyampingkan kebenaran batiniah secara rasio, tetapi dirasakan salah dalam dan kehidupan akherat manusia. Manusia hati manusia. Sehingga ketidaksesuaian akan mengalami kesesatan dalam antara lahiriah dan batiniah menimbulkan menjalani kehidupan jika antara kesesatan pikir konstitusi, yaitu konstitusi yang kering akan hakekat kehidupan kehiduapan dunia dan kehidupan akherat tidak berjalan seiring.9 manusia yang sebenarnya sebagai mahluk Sehingga konstitusi yang Tuhan yang tidak hanya baik di dunia mendasarkan rasio belaka rentan dengan tetapi juga baik di akherat. Karena kesesatan pikir. Telah dituliskan dalam manusia sebagai insan kamil di dunia ini kitab-kitab Tuhan bahwa rasio manusia yang mendapatkan anugerah rasio dan hati harus digunakan untuk beribadah nurani lebih dari mahluk ciptaan Tuhan kepadanya dengan mengakui dan yang lainnya seharusnya digunakan untuk menggunakan ilmu pengetahuan mutlak hidup bernegara dengan baik. Apa yang kebenarannya yang bersumber dari Tuhan diwujudkan dalam praktek tidak sesuai Yang Maha Esa melalui ajaran-ajaran dengan apa yang sebenarnya ada di dalam agama. Rasio bersifat relatif karena hati masing-maing mausia Indonesia. keterbatasannya. Nuansa kesesatan pikir Konstitusi yang cenderung konstitusi di Indonesia terasa dari mengutamakan kebenaran duniawi belaka pemahaman konstitusi yang hanya dan mengesampingkan kehidupan akherat. menggaarap kehiduapan keduniawian Karena kebenaran rasio hanya mampu belaka dan mengenyampingkan kehidupan menangkap realitas yang ada di dunia, sedangkan kehidupan akherat diluar kajian 9 Happy Susanto, 2011, Kritisisme Sejarah Teologi Barat, Jurnal Tsaqofah Gontor Ponorogo, No.2, Vol.7. Oktober, Ponorogo. Hlm. 250. 9 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380
JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA akherat manusia. Tujuan konstitusi yang Kebenaran konstitusi adalah suatu terbatas pada kebaikan duniawi berdampak yang multi demensi dengan berbagai terhadap tidak diperhitungkannya manifestasinya. Karena itulah berkembang kehidupan akherat oleh manusia, sehingga berbagai pemahaman dimana tiap konstitusi dibentuk hanya untuk mengatur pemahaman tersebut akan mendekati kepentingan manusia di dunia belaka dan hanya terhadap wajah kebenaran. Dibalik mengenyampingkan kepentingan akherat. wajah kebenaran itulah terdapat inti Pemahaman tersebut di atas seperti hakekat kebenaran yang bersifat mutlak paradigma sekuler yang memisahkan dan bersifat non empiris (ghaib), itulah kehidupan dunia dan akherat. Padahal yang tersirat dari semua suratan wajah negara Indonesia merupakan negara kebenaran. Karenanya jelas bahwa berketuhanan dengan umat muslim kebenaran konstitusi yang dihasilkan terbesarnya. Sehingga tidak benar jika melalui rasional bukanlah satu-satunya paradigma sekuler terhadap pemahaman sumber kebenaran. Kita harus mencari dan konstitusi. Konstitusi yang menadasarkan menerima cara yang bisa melengkapi serta kebenaran pada rasio belaka telah bisa memberikan bimbingan yang utuh memisahkan manusia dengan kehidupan pada hakekat kebenaran konstitusi. yang abadinya di akherat. Sehingga Kebenaran bukanlah monopoli konstitusi berusaha memutus hubungan perseorangan ataupun kelompok. Cara lain manusia dengan Tuhana Yang Maha Esa itu haruslah bersumber hanya dari sang sebagai sang penciptanya. Ketika terjadi pemilik kebenaran sejati, dan tidak hanya pemutusan pemikiran tersebut, maka rasio menggunakan pendekatan rasionalitas, tapi yang menjalankan arah tujuan manusia juga dengan hati batiniah. mengalami kesesatan dalam berpikir, 2. Adab Konstitusi Sebagai Upaya karena berpikir yang tidak dilandasi oleh Meluruskan Kesesatan Pikir Konstitusi jalan yang diridhoi Tuhan berarti berpikir Ilmu pengetahuan hukum modern dengan menyesatkan.10 pengaruh setan yang yang cenderung positivistik harus diperiksa dengan teliti, yang mencakup ontologi, epistimologi dan aksiologinya yang disertai dampaknya terhadap tata 10 Anis Ibrahim, 2006, Hukum Progresif: Hukum Indonesia, Solusi Atas Keterpurukan Jurnal Hukum Progresif PDIH UNDIP, No.1, Vol.2. April 2006, Semarang Hlm. 48. kehidupan pengetahuan bernegara ini. hukum modern Ilmu yang 10 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380
JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA positivistik-rasional selama ini menjadi yang menawarkan kehidupan hedonis, jargon oleh negara-negara maju di dunia mulai mengalami degradasi nilai di serakah, korup, bebas dan mengutamakan keduniawian.12 Oleh karena itu maka dalamnya. Sehingga tata kehidupan yang penting artinya untuk memiliki diciptakan oleh ilmu pengetahuan hukum keseimbangan antara kecerdasan lahiriah modern tersebut menjadikan manusia dan batiniah, agar manusia tidak hanya kering dan hidup seperti robot-robot yang cerdas secara rasio tetapi juga cerdas bekerja tanpa ada perasaan yang terdapat hatinurani. dalam suasana batiniah manusia itu Dengan rasio manusia mampu sendiri. Termasuk konstitusi negara yang menjadi makhluk dengan predikat sebaik- dibentuk hasil amandemen selama ini telah baik makhluk, namun dengan rasio pula diarahkan oleh ilmu pengetahuan hukum manusia terjerumus di tempat terendah modern sehingga konstitusi kehilangan diantara makhluk lainnya. Oleh sebab itu makna mencerminkan jiwa bangsa Indonesia.11 hakekat yang sebenarnya rasio harus mampu dimanifestasikan dalam batin ilahiyah. Hal ini didasarkan pada Sebagai bangsa yang memiliki ikrar primordial (primordial covenant) peradaban sendiri terasa asing dan terisolir yang telah dilakukan manusia kepada di negeri sendiri. Karena yang sebenarnya Tuhannya. Ikrar ini membangun keharusan terjadi adalah kita membohongi hati nurani bagi manusia untuk mengemban tanggung yang tidak menginginkan keterpurukan jawab atas kesediaannya menjadi khalifah tersistematis dari penyelenggaraan negara di bumi. Sebagaimana disebutkan dalam ini semakin kuat. Q.S. al A'raf: 172: Perkembangan ilmu pengetahuan termasuk hukum tidak serta merta meningkatkan martabat manusia, ketika krisis akhlak masih menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat. Manusia tumbuh dan berkembang di lingkungan yang serba menghawatirkan, laksana hidup di "kampung monster" sebuah kampung "Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah kesaksian SWT (seraya terhadap berfirman): "Bukankah aku ini Tuhanmu" mereka menjawab: "Betul engkau Tuhan kami, Kami menjadi saksi". Kami lakukan yang demikian itu agar dihari kiamat kamu mengatakan: "Sesungguhnya Kami (Bani Adam) mengambil jiwa mereka tidak 11 Aidul Fitriciada Azhari, 2014, Rekontruksi Tradisi Bernegara Dalam UUD 1945, Genta Publising, Yogyakarta. Hlm. 53 12 Hepi Andi Bastoni, 2008, "Muhammad Natsir Sang Maestro Dakwah", Jakarta, Mujtama Press. Hlm. 54 11 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380
JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Tuhan". konstitusi negara yang telah didominasi oleh kepentingan tertentu dengan sifatnya Konstitusi negara yang positivistik- yang positivistik-rasional. Kesesatan rasional hanya dipahami secara parsial berpikir tersebut sedini mungkin untuk dalam kontek ruanglingkup yang terbatas diluruskan dan dikembalikan pada jalan pada sifat empirism menjadikan konstitusi yang benar. Dalam tataran idealisme, kekeringan akan nilai-nilai kehidupan yang gagasan adab konstitusi untuk membentuk berperadaban. Memang tidak salah konstitusi yang menempatkan manusia konstitusi mendasarkan pada kebenaran Indonesia sebagai mahluk cipataan Tuhan rasio, tetapi juga harus diimbangi dengan yang dibekali ketinggian kecerdasan lahir kebenaran batiniah yang terdapat dalam dan batin untuk melaksanakan kebaikan di hatinurani manusia sebagai anugerah dari dunia yang berakibat pada kebaikan di Tuhan yang senantiasa memberikan akherat. Sehingga dengan menempatkan pemahaman yang kebenarannya mutlak manusia Indonesia pada tempat yang dan tidak perlu diragukan lagi. Manusia yang sempurna adalah manusia yang seharusnya akan terhindar dari kesesatan pikir konstitusi.14 mampu memiliki kecerdasan lahir dan Sumber utama ilmu pengetahuan batin seimbang, sehingga dalam termasuk hukum menurut adab hukum mengambil pemahaman akan didasari oleh pada hakekatnya berasal dari Tuhan. nilai-nilai kebenaran yang rasional dan Manusia sebagai mahluk ciptaanya harus juga sesuai dengan hatinurani. Sebagaimana diriwayatkan dalam Hadist selalu berdasar pada nilai-nilai kebenaran jalan Tuhan.15 yang sesuai dengan Riwayat Bukhari Muslim bahwa umat Sehingga dalam pembentukan konstitusi Islam adalah umat wasatha atau tengahan sebagai negara yang berketuhanan harus yang artinya keseimbangan rasional dan irasionalnya.13 mencerminkan ketaatan manusia Indonesia kepada Tuhan, apalagi negara Indonesia Adanya gagasan adab konstitusi sebagai negara dengan umat Islam bertujuan untuk memberikan ruang gerak terbesar. Dengan ketaatan kepada Tuhan, bagi pemikir bangsa agar dapat keluar dari jeratan pemahaman yang sempit terhadap 14Abuddin Nata, 2013, "Revitalisasi Pendidikan Karakter Untuk Mencetak Generasi Unggul", Jurnal Didaktika Religia Pasca Sarjana STAIN Kediri, No.1, Vol.1. hlm. 115 13 Al-Hadist Riwayat Bukhari Muslim. 2014. Terjemah oleh Alu Bassam Abdullah bin Abdurrahman, Jakarta, Pustaka As Sunnah. Hlm. ... 15 Saiful Muzani, 1995, "Terjemah dari Islam dan Filsafat Sains: Syed Muhammad Naquib al-Attas", Bandung, Mizan. Hlm. 34 12 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380
JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA maka manusia senantiasa menjaga dirinya kehidupan harus sesuai dengan jalan yang agar tidak melakukan tindakan-tindakan telah ditentukan oleh Tuhan. Jalan Tuhan yang dapat merusak kehidupan negara. yang berasal dari ilmu spiritual tersebut Seperti yang pernah dikemukakan akan diperoleh jika manusia memiliki oleh Thomas Aquinas, bahwa ada dua kecerdasan batiniah dalam hatinuraninya. macam ilmu pengetahuan yang berjalan Al-Ghazali memandang bahwa bersama-sama, yaitu ilmu pengetahuan manusia memperoleh pengetahuan melalui alamiah yang berpangkal pada akal dua cara. Pertama, melalui belajar dengan manusia (rasio) dan ilmu pengetahuan menggunakan rasionya. Kedua, melalui iman yang berpangkal pada wahyu Ilahi belajar yang bersifat Rabbani atau belajar (batiniah). Pendapat yang dikemukakan Ladunni, dimana terungkap pengetahuan oleh Thomas Aquinas tersebut juga hati secara langsung melalui ilham dan mempengaruhi perkembangan ilmu hukum wahyu dari Tuhan. Pengetahuan yang ketika itu. Sehingga ilmu hukum bersifat Rabbaniyah atau pengetahuan menurutnya harus berdasarkan rasio dan Ladunniyah adalah tingkatan tertinggi batiniah dari wahyu Tuhan, agar ilmu pengetahuan. Pengetahuan ini hukum yang dipahami tidak melenceng membutuhkan ibadah, kezuhudan dari rah tujuan yang sebenarnya, yaitu Mujahadah (mendekatkan diri kepada tujuan kebaikan dunia dan kebaikan di Allah) dan olah batin (Riyadhah an-Nafs) akherat. atas akhlak yang mulia. Sepertinya al- Pendapat yang sama juga Ghazali mengaitkan antara keluhuran dan dikemukakan oleh Imam Ghazali, kesempurnaan jiwa manusia dengan menurutnya tingkat kecerdasan manusia keluhurannya dalam memperoleh ilmu. menjadi tiga tingkatan, yaitu kecerdasan Oleh karena itu, semakin meningkat dan Indrawi, rasional dan agamawi (spritual). luhur jiwa manusia melalui kontrakanya Dengan tingkat kecerdasan tersebut dengan Allah, maka semakin berkembang manusia memiliki keseimbangan yang pengetahuannya. Pengetahuan yang dapat membimbing dan mengarahkan diperoleh manusia melalui rasio sifatnya kejalan yang benar, sehingga manusia terbatas, Sedangkan pengetahuan terhindar dari kesesatan berpikir belaka. Rabbaniyah adalah satu-satunya Perlu kiranya kita sebagai manusia yang pengetahuan yang mengaitkan manusia ber Ketuhanan setiap kegiatan dan aktifitas dengan Allah. Pengetahuan inilah yang 13 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380
JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA dapat membuat manusia memperoleh atau yang lainnya belum bisa dikatakan kejelasan dan pemahaman sejati. Manusia tidak akan memperoleh pengetahuan sebagai ilmu yang sebenarnya jika belum ada "adab" di dalamnya.17 Dengan Rabbaniyah tanpa melalui pembersihan demikian adab di sini berhubungan erat batin dari sifat-sifat jahat. dengan ilmu pengetahuan termasuk ilmu Pentingnya kecerdasan lahir dan hukum, karena adab menjadi prasyarat batin dalam pembentukan konstitusi di dalam ilmu pengetahuan. Termasuk dalam Indonesia harus dijadikan konsep gagasan konstitusi yang menjadi bagian dari ilmu ideal, agar konstitusi yang selama ini hukum harus ada adab di dalamnya agar terkesan positivistik-rasional dapat manusia pembentuk konstitusi diintegrasikan dalam sebuah kesatuan yang mendapatkan pemahaman yang komperehensif sehingga antara jiwa-raga, komperehensif. lahir-batin dan dunia-akherat dapat Adab konstitusi merupakan ilmu dicapai. Dengan pencapaian tersebut berkonstitusi, sehingga adab konstitusi konstitusi akan mendapat kekuatan yang memiliki makna yang mendalam dari tidak hanya secara empiris ilmiah belaka, tujuan konstitusi itu sendiri. Karena ilmu tetapi juga kekuatan sempurna yang pengetahuan yang diciptakan oleh rasio berasal dari Tuhan. Oleh karena itu adab manusia menjadi lengkap ketika ada nilai- hukum konstitusi sebagai gagasan ideal nilai keadaban di dalamnya, yaitu pembentukan konstitusi menjadi penting ketinggian kecerdasan lahir dan batin untuk diperhatikan. Karena adab hukum manusia. konstitusi sebagai bagian dari ilmu Adab menurut Syed M. Naquib al- pengetahuan yang hakekatnya adalah Attas merupakan suatu upaya untuk pencapaian ketinggian kecerdasan lahir- batin manusia Indonesia.16 mendisiplinkan diri manusia yang memiliki ilmu pengetahuan, yang meliputi Seperti yang dikemukakan oleh disiplin jiwa dan raga. Disiplin ini Syed M. Naquib al-Attas yang dikutib oleh menunjuk kepada pengakuan atas tempat, Karsidjo Djojosuwarno mengatakan bahwa kedudukan dan kondisi dalam hidup yang ilmu sains, kemanusiaan, alam, terapan benar dan seharusnya serta ketika berpartisipasi aktif suka rela dalam 16 Sudjito, 2014, Pancasila Sebagai Dasar Filsafat Dan Paradigma Ilmu Hukum, Kuliah Umum Pasca Sarjana UMS 29 November 2014, Solo. Hlm.1 17 Karsidjo Djojosuwarno, 1981, Terjemah dari Islam and Secularism: Syed Muhammad Naquib al-Attas, Bandung, Pustaka. Hlm. 148 14 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380
JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA menjalankan peranan seseorang sesuai mendasarkan pada rasional lahiriah juga dengan pengakuan itu. mendasarkan pada hatinurani batiniahnya. Menurut Syed M. Naquib al-Attas Dari sini kita dapat membandingkan yang dikutib oleh Haidar Baqir bagaimana kondisi di Indonesia yang mengatakan bahwa seseorang yang justru bertolakbelakang. Yaitu banyak memiliki adab ilmu pengetahuan akan pejabat yang memiliki tingkat pendidikan mampu mencegah dirinya dari berbuat tinggi dengan pengetahuan ilmu kesalahan-kesalahan, menggunakan karena kecerdasan dengan yang hukumnya melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum itu sendiri.19 dimilikinya seseorang akan memikirkan Menurut Wan Mohd Nor Wan terlebih dahulu sebelum melakukan Daud yang dikutib dari Syed M. Naquib sesuatu perbuatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.18 Ia akan menyadari dan al-Attas pengertian disiplin di sini, tidak hanya dipahami secara terbatas dengan mengakui bahwa segala sesuatu di alam ini menunjukkan kepada tindakan telah ditata secara sempurna oleh Tuhan menghukum tetapi yang lebih penting sesuai dengan tingkatannya. Dengan demikian secara otomatis seseorang akan ditujukan kepada aspek intelektual, moral dan spiritual.20 Keterkaitan intelektualitas mampu menempatkan dirinya pada posisi yang didasari oleh rasional didukung oleh yang tepat pada situasi dan kondisi yang suasana batiniah yang diwujudkan dalam bagaimanapun hingga tercerminlah kondisi sikap moral dan spiritual manusia. keadilan. Manusia seperti inilah yang Sehingga ilmu pengetahuan yang diprediksikan sebagai manusia yang adil, dimilikinya digunakan sesuai dengan adab yaitu manusia yang menjalankan adab yang seharusnya. ilmu pengetahuan pada dirinya sehingga Karena itu tidaklah tepat jika mewujudkan dan menghasilkan manusia dikatakan suatu ilmu hanya dapat diraih yang baik. dari metode empiris dan rasional. Sehingga manusia yang memiliki ilmu hukum seharusnya lebih mengetahui akan bagaimana menjaga dirinya dari penggunaan ilmu hukum yang selain 19 Yogi Prasetyo, 2015, Membangun Masyarakat Hukum Yang Beradab Melalui Pendidikan Integral Berbasis Agama, Jurnal FAI Universitas Muhammadiyah Muaddib Ponorogo, No.1, Vol.5 Januari-Juni, Ponorogo. Hlm. 216. 18 Haidar Baqir, 1984, Terjemah dari The Concept of Education in Islam: Syed Muhammad Naquib al-Attas, Pustaka, Bandung. Hlm. 56. 20 Wan Mohd Nor Wan Daud, 2005, Membangun peradaban Islam dari Dewesternisasi Kepada Jurnal Islamia, Khairul Bayan, Jakarta. Hlm. 81 Islamisasi Ilmu Pengetahuan, 15 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380
JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA Pengetahuan tentang Allah, akhirat, puasa dasar untuk mengatur negara dengan dan lain-lain juga dapat dikatakan sebagai seluk-beluk kehidupan masyarakatnya "ilmu" sebab didapatkan dari sumber- disamakan dengan ilmu sains yang sumber terpercaya (khabar shadiq), sifatnya pasti. Ilmu hukum modern meskipun hal itu di luar jangkauan ditandai dengan karakter positivistik- rasional. Wan Mohd Nor Wan Daud, rasionalnya yang menganggap ilmu hukum dalam makalahnya yang berjudul Konsep merupakan ilmu yang empiris rasional. Ilmu dalam Tinjauan Islam, menjelaskan, Sehingga ilmu hukum modern bahwa dalam Tradisi Islam, ilmu mengenyampingkan suasana batiniah pengetahuan tiba melalui berbagai saluran, sebagai inti dari hakekat manusia. yaitu pancaindera (al-hawass al-khamsah), Adab dalam kamus besar bahasa akal fikiran sehat (al-'aql al-salim), berita Indonesia berarti ketinggian kecerdasan yang benar (al-khabar al-sadiq), dan lahir-batin. Adab juga dapat diartikan intuisi (ilham). sebagai kebaikan budi pekerti manusia. Demikian paparan Wan Mohd Nor Sehingga adab sebagi nilai-nilai yang tentang sumber ilmu dalam Islam, yang memberikan derajat tertinggi kepada tidak membatasi hanya dari sumber panca indera (empiris) dan akal (rasional).21 manusia menjadi pengembangan penting dalam ilmu pengetahuan Pandangan Islam tentang sumber ilmu khususnya ilmu hukum. Agar dengan adab yang bisa disebut sebagai metode ilmiah konstitusi menjadi ilmu pengetahuan yang ini berbeda dengan penjelasan pada mampu menempatkan manusia pada sebagian buku Filsafat Ilmu dan Metode derajat yang tinggi dibandingkan dengan Penelitian sekular yang membatasi mahluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Adab kategori "ilmiah" hanya pada hal-hal yang konstitusi lebih mengkaji pada hakekat rasional dan empiris. konstitusi itu sendiri bagi manusia sebagai Yang menjadi masalah dalam mahluk ciptaan Tuhan. Sehingga adab pembentukan konstitusi sekarang ini konstitusi menjadi ilmunya berkonstitusi, adalah ketiadaan kecerdasan lahir-batin di artinya adab konstitusi akan menjadi inti dalamya. Sehingga konstitusi sebagai dari konstitusi itu sendiri. Segala pemikiran dan pemahaman tentang 21 Wan Mohd Nor Wan Daud, 2012, "Konsep Ta'dib Syed Muhammad Naquib al- Attas", Jurnal Ta'dibuna, Program Doktor Pendidikan Islam UIKA Bogor, No.2, Vol.I. konstitusi belum lengkap mencapai pada adab konstitusi. jika belum 16 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380
JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA Berangkat dari adab konstitusi kebenaran dengan kebaikan dan kesalahan tersebut maka pembentukan konstitusi di dengan keburukan. Sehingga pertentangan Indonesia hendaknya didasarkan pada yang selama ini menjadi dialektika unsur yang membentuk manusia, yaitu unsur lahir dan batin.22 Karena unsur lahir berkepanjangan dari ilmu hukum dapat diselesaikan.23 dan batin menjadi faktor utama dalam Adab konstitusi juga terkait dengan memahami ilmu hukum, agar lahiriah kwalitas manusia Indonesia, bahwa manusia yang hanya mampu menangkap konstitusi akan membawa kebaikan pada realitas empiris dilengkapi dengan batiniah tingkatan tertinggi jika konstitusi manusia yang mampu menangkap hal-hal Indonesia terdapat adab di dalamnya. yang abstrak tidak nyata yang hanya Manusia Indonesia yang memiliki adab mampu dirasakan oleh hatinurani sebagai hukum konstitusi sudah seharusnya dapat anugerah dari Tuhan. Rasio manusia yang mengarahkan hidupnya untuk melakukan hanya mengenal benar atau salah harus kebenaran-kebenaran agar mendapat dilengkapi juga dengan pemahaman yang kebaikan dan tidak melakukan kesalahan- mengenalkan baik atau buruk. Karena kesalahan agar tidak menadapat benar menurut rasio manusia belum tentu keburukan. Sehingga ilmu pengetahuan baik dan sebaliknya, salah menurut rasio yang dimiliki seseorang mampu belum tentu buruk. Adab konstitusi dapat dikatakan memberikan dampak kebijaksanaan terhadap kehidupannya.24 Yang artinya gagasan yang melampaui cara berpikir semakin tinggi ilmu pengetahuan filsafat. Maksudnya adalah bahwa adab seseorang maka semakin dekat pula konstitusi tidak membiarkan kebenaran kehidupannya dengan Tuhan. konstitusi menempati posisi relatif. Adab Bahkan pemikiran tentang adab ini konstitusi berusaha untuk memberikan juga termuat dengan jelas dalam Q.S. Ali pemahaman yang komperehensif 'Imron: 190-191: menyeluruh dan jelas serta tidak memberikan pemahaman yang multi tafsir. Karena adab konstitusi akan menyatukan 22 Lampung Kusmidat dan Sumaryati, 2011, Persepsi Guru PKn Tentang Epistimologi Jurnal Citizenship PPKn FKIP Pancasila, Universitas Ahmad Dahlan, No.1, Vol 1. Juli, Yogyakarta Hal. 68-69 23 Maya Indah, 2008, Kelemahan Hukum Modern, Suatu Diseminasi Hukum Tradional Dalam Citra Hukum Indonesia, Jurnal Masalah- Masalah Hukum Fakultas Hukum UNDIP, No.37, Vol.103, Semarang. Hlm. 164. 24Andries Florris Flavius, 2014, Identitas Jamaah Ahmadiah Indonesia Dalam Konteks Multikultur, Jurnal Humaniora UGM, No.2, Vol.26. Juni, Yogyakarta. Hlm. 124 17 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380
JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA "Sesungguhnya dalam penciptaan silih langit dan bumi, siang bergantinya malam dan terdapat tanda-tanda bagi orang- orang yang berakal, (yaitu) orang- orang yang mengingat Allah SWT sambil berdiri atau duduk atau dalam dan mereka tentang memikirkan penciptaan langit dan bumi (seraya kami, berkata): Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." dan keadan berbaring "Ya Tuhan masyarakat yang mempunyai intelektualitas tinggi dan spiritualitas yang tangguh. Hal ini kiranya menjadikan manusia tergugah untuk bisa hidup seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat sebagaimana doa yang selalu kita panjatkan setiap hari: "Ya Tuhan kami berikanlah kepada kami kebahagiaan di dunia dan akhirat dan jagalah kami dari siksa neraka".26 Proses ilmu pengetahuan berangkat Makna ayat Al Qur'an diatas dari kesadaran uluhiyyat, yakni adalah untuk menegaskan tentang perlunya pengetahuan yang mengacu pada wahyu suatu integrasi antara lahir dan batin. Tuhan (al-Qur'an) ataupun ilham/intuisi, Orang yang berhasil secara lahir dan batin kemudian menuju ke indera, selanjutnya adalah orang-orang yang memiliki tingkat menuju ke akal, dan berakhir kepada kecerdasan intelektual dan spiritual yang kesadaran uluhiyyat kembali, yakni berasal tinggi secara seimbang, sehingga tercipta dari Tuhan dan kembali pada Tuhan, yang suatu kekuatan sumber daya manusia yang pada gilirannya akan melahirkan mampu memadukan unsur lahiriah dan pengetahuan yang syarat akan nilai moral, batiniah secara komprehensif yang pada etika dan ahklak yang baik manusia akhirnya akan terbentuk suatu pondasi masyarakat yang kokoh dalam menghadapi sebagai manusia utama ciptaan Tuhan (Danusiri, 1996: 63-66).27 tantangan zaman (Ary Ginanjar Agustian, 2001: 12).25 E. Penutup Dari uraian pembahasan di atas, Ketika manusia mampu maka dapat diambil simpulan sebagai mengintegrasikan antara lahir dan batin, berikut: maka niscaya maksud dari penciptaan alam semesta seutuhnya. Akan ini dapat tercipta dinikmati tatanan 26 Yogi Prasetyo, 2015, Adab Hukum; Paradigma Penyelamatan Ilmu Hukum", Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Epistimologi Ilmu Hukum oleh Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia, 11 April 2015 di UMS, Solo. Hlm. 68 25 Ary Ginanjar Agustian, 2001, Rahasia Sukses Mambangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual (ESQ), Arga, Jakarta. Hlm. 12 27 Danusiri, 1996, Epistemologi Dalam Tasawuf Iqbal, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Hlm. 63-66 18 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380
JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA 1. Indonesia mengalami kesesatan pikir konstitusi, hal itu dapat dilihat dari arah konstitusi pasca amandemen ke-empat Ary Ginanjar Agustian, 2001, Rahasia Sukses Mambangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual (ESQ), Arga, Jakarta. UUD 1945 lebih pada bersifat positivistik dan liberal kapitalism. Sehingga konstitusi Indonesia kehilangan makna hakekat yang mencerminkan peradaban jiwa bangsa Indonesia. Danusiri, 1996, Epistemologi Dalam Tasawuf Iqbal, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Dawam Raharjo, Intelektual, 1990, Intelegensia dan Prilaku Politik Bangsa, Mizan, Bandung. Hepi Andi Bastoni, 2008, Muhammad Natsir Sang Maestro Dakwah, Mujtama Press, Jakarta. 2. Adab konstitusi sebagai upaya meluruskan kiblat kesesatan pikir konstitusi. Dengan adab hukum konstitusi berarti menempatkan manusia Indonesia sebagai mahluk ciptaan Tuhan yang diberi ketinggian kecerdasan lahir dan batin, sehingga Saiful Muzani, 1995, Islam dan Filsafat Sains: Syed Muhammad Naquib al- Attas (Terjemah), Mizan, Bandung. Karsidjo Djojosuwarno, 1981, Islam and Syed Muhammad (Terjemah), Secularism: Naquib al-Attas Pustaka, Bandung. Haidar Baqir, 1984, The Concept of Syed in al-Attas Education Muhammad (Terjemah), Bandung, Pustaka Islam: Naquib dengan kemampuan yang utuh dan utama manusia tersebut, maka konstittusi yang dibentuk menjadi Aidul 2014, Rekontruksi Tradisi Bernegara Dalam UUD 1945, Genta Publising, Yogyakarta. Fitriciada Azhari, berkualitas bagi kemaslahatan manusia di dunia dan akherat. Khudzaifiah Dimyati, 2014, Pemikiran Hukum: Kontruksi Epistimologis Berbasis Hukum Budaya Indonesia, Yogyakarta, Genta Publishing Daftar Pustaka Kitab Al-Hadist Riwayat Bukhari Muslim. 2014. oleh Alu Bassam Terjemah Abdullah Abdurrahman, bin Pustaka As Sunnah, Jakarta. Al-Quran. 2009. Terjemah oleh Asy- Syifa', Sinar Baru Algensindo, Bandung Buku: Absori, 2015, Hukum Konstitusi, UMS Press, Solo. Ade Saptomo, 2014, Budaya Hukum, FHUP Press, Jakarta. Jurnal Wan Mohd Nor Wan Daud, 2005, Membangun peradaban Islam dari Dewesternisasi Kepada Islamisasi Ilmu Pengetahuan, Jurnal Islamia Khairul Bayan, Jakarta. Wan Mohd Nor Wan Daud, 2012, Konsep Ta'dib Syed Muhammad Naquib al- Attas, Jurnal Ta'dibuna, Program Doktor Pendidikan Islam UIKA No.2, Vol.I, Bogor. 2013, Abuddin Nata, "Revitalisasi Untuk Pendidikan Mencetak Generasi Unggul", Karakter 19 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380
JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA Jurnal Didaktika Religia Pasca Sarjana STAIN Kediri, No.1, Vol.1 Andries Florris Flavius, 2014, Identitas Jamaah Indonesia Ahmadiah Dalam Konteks Multikultur, Jurnal Humaniora UGM, No.2, Vol.26. Juni, Yogyakarta. Sharing Pasca Sarjana UMS 28 Maret 2015, Solo. Sudjito, 2014, Pancasila Sebagai Dasar Filsafat Dan Paradigma Ilmu Hukum, Kuliah Umum Pasca Sarjana UMS 29 November 2014, Solo. Anis Ibrahim, 2006, Hukum Progresif: Solusi Atas Keterpurukan Hukum Indonesia, Jurnal Hukum Progresif PDIH UNDIP, No.1, Vol.2. April, Semarang. Happy Susanto, 2011, Kritisisme Sejarah Teologi Barat, Jurnal Tsaqofah ISID Gontor, No.2, Vol.7. Oktober, Ponorogo. Lampung Kusmidat dan Sumaryati, 2011, Persepsi Guru PKn Tentang Epistimologi Pancasila, Jurnal Citizenship PPKn FKIP Universitas Ahmad Dahlan, No.1, Vol 1. Juli, Yogyakarta. Maya Indah, 2008, "Kelemahan Hukum Modern, Suatu Diseminasi Hukum Tradional Dalam Citra Hukum Indonesia", Jurnal Masalah- Masalah Hukum Fakultas Hukum UNDIP Semarang, No.37, Vol.103 2015, Membangun Prasetyo, Masyarakat Hukum Yang Beradab Melalui Integral Pendidikan Berbasis Agama, Jurnal Muaddib FAI Universitas Muhammadiyah Ponorogo, No.1, Vol.5 Januari- Juni, Ponorogo. Yogi Yogi Prasetyo, 2015, Adab Hukum; Paradigma Penyelamatan Ilmu Seminar Hukum, Nasional Pengembangan Epistimologi Ilmu Hukum oleh Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia, 11 April 2015 UMS, Solo. Prosiding Hasil Seminar Hajriyanto Y. Thohari, 2015, Rekontruksi Tradisi Di Nusantara Dalam UUD Interdiciplinary 1945, Seminar 20 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380