MR. SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA (1911 - 1989) Sang Penyelamat Eksistensi Negara Proklamasi Republik Indonesia MAKALAH Disampaikan dalam Seminar Nasional "Pengusulan Mr. Sjafruddin Prawiranegara sebagai Pahlawan Nasional" Diselenggarakan oleh Pusat Kebudayaan Sunda Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran Bekerja Sama dengan Badan Pembina Pahlawan Daerah (BPPD) Propinsi Jawa Barat dan Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Cabang Jawa Barat pada Hari Selasa, 16 Juni 2009 di Gedung Rektorat Universitas Padjadjaran Bandung oleh Mumuh Muhsin Z. PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS PADJADJARAN JATINANGOR 2009
MR. SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA (1911 - 1989) Sang Penyelamat Eksistensi Negara Proklamasi Republik Indonesia Oleh: Mumuh Muhsin Z.1 Abstrak Sjafrudin Prawiranegara adalah satu di antara sedikit manusia Indonesia yang berperan besar bagi negara dan bangsa Indonesia. Peran beliau terutama pada masa-masa setelah Indonesia merdeka, yakni dalam periode perang kemerdekaan. Periode tersebut adalah saat ketika bangsa Indonesia mempertahankan Negara hasil proklamasi dari rongrongan bangsa asing yang ingin menjajah kembali. Peran yang sangat menonjol dari Sjafrudin Prawiranegara adalah ketika beliau bertindak sebagai Ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Berkat keberadaan PDRI yang beliau pimpin, Negara Republik Indonesia tetap berdiri hingga sekarang. Pengantar Yang paling menarik membicarakan Mr. Sjafruddin Prawiranegara dalam konteks pengusulannya sebagai Pahlawan Nasional adalah peran beliau dalam pembentukan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Hal ini, sayangnya (atau bisa juga untungnya), sudah "terang-benderang" dalam historiografi Indonesia. Mengenai Mr. Sjafruddin Prawiranegara sendiri biografinya hampir tuntas diungkap oleh Ajip Rosidi dalam buku berjudul Sjafruddin Prawiranegara; Lebih Takut kepada Allah swt (Jakarta: Inti Idayu Press, 1986) dan buku yang memuat tulisan sejumlah tokoh berkait dengan ulang tahunnya yang ke-75 berjudul Sjafruddin Prawiranegara; 75 Tahun dalam Pandangan Tokoh-tokoh (Jakarta: Panitia Buku 75 Th. Sjafruddin Prawiranegara, 1986). Mengenai PDRI sendiri sudah banyak ditulis, antara lain oleh Arsip Nasional RI (1989) berjudul 1 Staf pengajar Jurusan Sejarah Fak. Sastra Universitas Padjadjaran dan Ketua Umum Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Cabang Jawa Barat. 2
PDRI dalam Khasanah Kearsipan, Amrin Imran et al. (2003), dan Mestika Zed (1997). Namun demikian, sekedar memberi penegasan kembali atas peran Mr. Sjafruddin Prawiranegara bagi bangsa dan negara ini sejumlah pertanyaan akan diajukan: 1. Apa arti penting PDRI bagi Negara Republik Indonesia? 2. Mengapa Mr Sjafruddin Prawiranegara mengambil inisiatif mendirikan PDRI, padahal surat kawat yang dikirimkan Presiden Sukarno tanggal 19 Desember 1948 yang berisi penugasan Mr. Sjafruddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintahan Republik Indonesia Darurat di Sumatra tidak pernah diterimanya? 3. Mengapa yang jadi Ketua (baca Presiden) PDRI adalah Mr. Sjafruddin Prawiranegara? Arti Penting PDRI Dengan didudukinya Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia oleh Belanda melalui Agresi Militer II, dan ditawannya Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Hatta juga sejumlah menteri hampir membuat Negara Republik Indonesia tidak mempunyai pemerintahan. Inilah yang diinginkan dan menjadi tujuan Belanda, yaitu memperlihatkan ke dunia luar bahwa Republik Indonesia telah hancur lebur dengan didudukinya ibu kota Negara dan pemimpin negaranya ditawan (Rasjid, 1986: 49). Dengan fait accompli penahanan Sukarno-Hatta dan beberapa pemimpin politik di Bangka juga didudukinya ibu kota negara, Belanda mengira akan sanggup meyakinkan dunia luar bahwa "tidak ada lagi suatu pemerintahan Republik Indonesia yang perlu dihadapinya" (Kahin, 1986: 61). Terbentuknya PDRI di Bukittinggi yang diketuai oleh Mr. Sjafruddin Prawiranegara telah menyelamatkan keberlangsungan eksistensi Negara Proklamasi Republik Indonesia. PDRI bukan saja membantu menopang modal semangat juang, tetapi juga membuat Belanda lebih sulit lagi menghindari 3
tanggapan-tanggapan terhadap tindakan-tindakan yang hendak diajukan oleh PBB. PDRI telah menunjang posisi perundingan dari Republik Indonesia. Posisinya yang tegas telah memperkuat tangan Mohammad Roem sewaktu berunding dengan van Royen pada bulan April dan Mei 1949. PDRI pun telah menanggapi sikap kelompok oposisi dari beberapa partai politik serta tanggapan- tanggapan para pemimpin militer terhadap perundingan itu. Pembentukan PDRI Ingin mengulangi pertanyaan di atas, "mengapa Mr. Sjafruddin Prawiranegara mengambil inisiatif mendirikan PDRI, padahal surat kawat yang dikirimkan Presiden Sukarno tanggal 19 Desember 1948 yang berisi penugasan Mr. Sjafruddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintahan Republik Indonesia Darurat di Sumatra tidak pernah diterimanya? Menanggapi situasi yang kian gawat akibat dari Agresi Militer II yang serangannya dimulai sejak pukul 05.30 pada tanggal 19 Desember 1948, Wakil Presiden yang merangkap juga sebagai Perdana Menteri Mohammad Hatta pada pukul sepuluh pagi mengadakan rapat kabinet yang dihadiri oleh Presiden Sukarno dan sejumlah menteri. Satu di antara tiga keputusan rapat itu adalah "Presiden dan Wakil Presiden mengirimkan kawat kepada Mr. Sjafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran, di Bukittinggi bahwa dia diangkat sementara untuk membentuk Pemerintah Darurat, membentuk kabinet, dan menganbil-alih Pemerintah Pusat" (Rosidi, 1986: 109). itu. Yang pertama ditujukan kepada Mr. Sjafruddin Prawiranegara2, yang kedua ditujukan kepada Sesungguhnya ada dua kawat yang dikirimkan 2 Bunyi kawat pertama sebagai berikut: "Kami Presiden Republik Indonesia memberitahukan bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 1948 jam 6.00 pagi, Belanda telah mulai serangannya atas Ibukota Yogyakarta. Jika dalam keadaan pemerintah tidak dapat menjalankan lagi, kami menguasakan kepada Mr. Sjafruddin Prawiranegara, Menteri kewajibannya kemakmuran Republik Indonesia, untuk membentuk Pemerintahan Republik Indonesia Darurat di Sumatra." Yogyakarta, 19 Desember 1948 " Presiden (Sukarno) 4
Mr. A.A. Maramis, Dr. Sudarsono dan L.N. Palar di New Delhi3. Akan tetapi yang jadi persoalan adalah di antara sasaran yang didahulukan diserang tentara Belanda yang menyerbu Yogyakarta itu adalah memusnahkan stasiun radio dan kantor telekomunikasi. Akibatnya adalah telegram itu tidak pernah sampai ke alamat yang dituju, dan Presiden Sukarno atau pun Menteri Penerangan M. Natsir tidak mendapat kesempatan untuk memberi penjelasan kepada rakyat (Rosidi, 1986: 110). Dalam kebuntuan komunikasi dan koordinasi pada satu sisi dan kegawatan situasi pada sisi lain, sesungguhnya banyak hal bisa terjadi. Banyak pihak secara spontan bisa mendirikan pemerintahan darurat dengan mengatasnamakan demi menyelamatkan Negara Proklamasi Republik Indonesia; bisa Sjafruddin, A.A. Maramis, bisa para petinggi militer, atau yang lainnya. Akan tetapi dalam kenyataannya tidak terjadi demikian; Mr. Sjafruddin Prawiranegaralah yang mengambil inisiatif, dan pihak-pihak lain mengakui serta menaatinya. Ini adalah firasat tajam Mr. Sjafruddin Prawiranegara. Terbentuklah Pemerintah Darurat Rebublik Indonesia pada hari Rabu pukul 04.30 pagi tanggal 22 Desember 1948. Mengapa Sjafruddin? Di Bukittinggi saat itu terdapat sejumlah tokoh. Selain Mr. Sjafruddin Prawiranegara ada juga tokoh senior Teuku Muhammad Hasan (Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatra), Mohammad Rasjid (Ketua Pertahanan Daerah), Sutan Muhammad Rasjid (Residen Sumatra Tengah), Lukman Hakim (Komisaris Wakil Presiden (Mohammad Hatta) 3 Bunyi kawat kedua yang ditujukan kepada Mr. A.A. Maramis di New Delhi adalah sebagai berikut: "Kami Presiden Republik Indonesia memberitahukan bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 1948 jam 6.00 pagi Belanda telah mulai serangannya atas Ibukota Yogyakarta. Jika ikhtiar Mr. Sjafruddin Prawiranegara membentuk Pemerintahan Darurat di Sumatra tidak berhasil, kepada Saudara dikuasakan untuk membentuk Exile Government Republik Indonesia di New Delhi. Harap dalam hal ini berhubungan dengan Mr. Sjafruddun Prawiiranegara di Sumatra. Jika hubungan tidak mungkin, harap diambil tindakan-tindakan seperlunya". Yogyakarta, 19 Desember 1948 Wakil Presiden (Mohammad Hatta) Menteri Luar Negeri (H. Agoes Salim) 5
Negara Urusan Keuangan), Indracahya (Koordinator Perhubungan untuk Sumatra), Mananti Sitompul (Kepala Jawatan Pekerjaan Umum Sumatra), dan sebagainya. Mr. Sjafruddin sendiri tidak berambisi untuk untuk menjadi Ketua PDRI mengingat usianya yang masih muda 37 tahun dan pengalaman jabatannya baru sebagai menteri; sedangkan di situ ada Teuku Mohammad Hasan yang usianya jauh lebih tua dan jabatannya cukup tinggi yaitu sebagai Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatra. Beliaulah yang lebih layak untuk mengetuai PDRI. Atas kesepakatan bersama, dan dengan berbagai pertimbangan, akhirnya Mr. Sjafruddin Prawiranegara disepakati menjadi Ketua PDRI. Yang menarik perhatian adalah mengapa yang digunakan istilah "ketua", bukan "presiden" PDRI; padahal tanggung jawabnya adalah sebagai presiden dan merangkap sebagai perdana menteri. Pada sisi lain, istilah ketua tidak dikenal dalam UUD Republik Indonesia. Ajip Rosidi (1986: 114) mengutip wawancara Surat Kabar Pelita dengan Mr. Sjafruddin Prawiranegara mengenai hal itu. Ada dua alasan mengapa tidak digunakan istilah "presiden". Pertama, Mr. Sjafruddin Prawiranegara tidak mengetahui adanya mandat dari Presiden Sukarno, kedua didorong oleh keprihatinan dan kerendahan hati. Namun demikian, meskipun yang digunakan istilah Ketua PDRI, akan tetapi secara de jure Mr. Sjafruddin Prawiranegara sebenarnya adalah Presiden Republik Indonesia dengan segala kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh UUD 1945 dan diperkuat oleh mandat Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta yang pada waktu itu tidak dapat bertindak sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Simpulan Selain sebagai Ketua PDRI, masih banyak jasa Mr. Sjafruddin Prawiranegara terhadap bangsa dan Negara ini. Beliaulah yang mengusulkan agar Negara Republik Indonesia memiliki uang sendiri, ORI (Oeang Republik Indonesia) menggantikan uang Javasche Bank, uang Pemerintah Hindia Belanda, dan uang Jepang. Usulan Mr. Sjafruddin ini baru terealisasi pada tanggal 29 6
Oktober 1946. Empat tahun kemudian (1950), untuk mengatasi berbagai masalah keuangan negara seperti inflasi, defisit anggaran belanja, dan beredarnya bermacam-macam uang, maka Mr. Sjafruddin pun mengeluarkan kebijakan yang spektakuler yang dikenal dengan istilah "gunting Sjafruddin". Mr. Sjafruddin Prawiranegara pun mengabdikan dirinya untuk bangsa dan negara melalui karirnya di pemerintahan. Berkai-kali beliau jadi Menteri Keuangan, Menteri Kemakmuran, Gubernur Bank Indonesia, dan sebagainya. Dalam suatu kesempatan, Profesor Taufik Abdullah pernah menyatakan bahwa apa yang disebut pahlawan sebenarnya tidak ada dalam sejarah, karena pahlawan tidak muncul dalam peristiwa sejarah atau pun dalam tindakan seseorang dalam suatu peristiwa sejarah. Pahlawan merupakan soal penilaian atau pun pengakuan pada waktu kemudian dari orang lain terhadap tindakan yang dilakukan seseorang. Selanjtnya, penilaian atau pun pengakuan itu dikukuhkan oleh negara. Memang gelar pahlawan nasional diberikan oleh pemerintah, sehingga aspek politis dari pemberian itu bisa lebih menonjol. Karena aspek politisnya menonjol, maka pengusulan lewat jalur dan lobby politik juga efektif dan sering dilakukan orang. Jika pahlawan nasional diartikan sebagai gelar yang diberikan pemerintah Indonesia kepada seseorang yang semasa hidupnya melakukan tindak kepahlawanan dan berjasa sangat luar biasa bagi kepentingan bangsa dan negara, maka Mr. Sjafruddin Prawiranegara layak diusulkan menjadi pahlawan nasional. 7
DAFTAR SUMBER Arsip Nasional RI. 1989. PDRI dalam Khasanah Kearsipan. Jakarta. Imran, Amrin et al. 2003. PDRI dalam Perang Kemerdekaan. Jakarta: Perhimpunan Kekerabatan Nusantara. Kahin, George McTurnan. 1986. "Beberapa Peristiwa dalam Karir Sjafruddin Prawiranegara", dalam Sjafruddin Prawiranegara; 75 Tahun dalam Pandangan Tokoh-tokoh. Jakarta: Inti Idayu Press, hlm. 59 - 65. Rasjid, Sutan Mohammad. 1986. "Latar Belakang Berdirinya Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI)", dalam Sjafruddin Prawiranegara; 75 Tahun dalam Pandangan Tokoh-tokoh. Jakarta: Inti Idayu Press, hlm. 48 - 58. Rosidi, Ajip. 1986. Sjafruddin Prawiranegara. Jakarta: Inti Idayu Press. ------- ed. 1986. Sjafruddin Prawiranegara; 75 Tahun dalam Pandangan Tokoh-tokoh. Jakarta: Inti Idayu Press. Zed, Mestika. 1997. Pemerintah Darurat Republik Indonesia; sebuah Mata rantai Sejarah yang Terlupakan. Jakarta: Grafiti. 8