E-ISSN: 2622-7045, P-ISSN: 2654-3605 Volume 5, Issue 4, Juni 2023 DOI: Diterima: 04/05/2023, Diperbaiki: 14/06/2023, Diterbitkan: 15/06/2023 PANDANGAN MASYARAKAT TERKAIT EKSEKUSI HUKUMAN MATI PARA NARAPIDANA Ananda Sifia Mulyani1, Ifadah Pratama Hapsari2 1 Universitas Muhammadiyah Gresik, Gesik, Indonesia. Email: 2 Universitas Muhammadiyah Gresik, Gesik, Indonesia. Email: Corresponding Author: Samitha Andimas Putri ABSTRACT Life sentences and death sentences are often associated with shootings and many ordinary people are still confused between death sentences and life sentences. Article 12 of the Criminal Code (KUHP) explains that imprisonment is serving a sentence of up to death in prison for a certain time. The shortest time is 1 (one) day and the longest is 15 (fifteen) consecutive years in criminal prison. Law enforcement in Indonesia adheres to 3 (three) pillars, namely certainty, fairness, and benefits. With government policies, it is hoped that the public will comply with existing laws. Research in this journal belongs to the authors included in normative research and with a normative juridical approach to collecting some data to analyze. It can be concluded that this discussion leads to community problems regarding the existence of the death penalty and recently has also been shaken because of a case that shocked the community however, with this policy the granting and delay in the execution of convicts still gets rights which of course are regulated by human rights (human rights). ) in Article 28 of the 1945 Constitution. Keywords: Society, Death Penalty, Execution ABSTRAK Hukuman seumur hidup maupun hukuman mati kerap kali di kaitkan dengan tembak mati dan banyak dari masyarakat awam yang masih kebingungan antara hukuman mati dengan hukuman seumur hidup. Dijelaskan KUHP dalam Pasal 12 pidana penjara ialah menjalani hukuman hingga mati di dalam penjara selama waktu tertentu. Waktu paling pendek 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut dalam penjara pidana. Penegakan hukum di Indonesia berpegang teguh dengan 3(tiga) pilar yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dengan kebijakan dari pemerintahan diharpkan masyarakat dapat mematuhi hukum yang ada. Penelitian dalam jurnal ini penulis tergolong masuk dalam penelitian normatif dan dengan pendekatan yuridis normatif pengumpulan beberapa data untuk menganalisis. Dapat disimpulkan bahwa pembahasan ini berarah ke problematika masyarakat akan adanya hukuman mati dan baru-baru Page 2375
E-ISSN: 2622-7045, P-ISSN: 2654-3605 Volume 5, Issue 4, Juni 2023 ini juga sempat goncang karena kasus yang mengegerkan masyarakat namun, adanya kebijakan ini pemberian dan penundaan dalam eksekusi narapidana tetap mendapatkan Hak yang tentu saja di atur HAM di Pasal 28 UUD 1945. Kata Kunci: Masyarakat, Pidana Mati, Eksekusi. PENDAHULUAN Anugrah Tuhan sangat berharga bagi seluruh umat manusia ialah hidup objek utama aktivitas manusia melaui alam dan keinginan. Demikian pula seorang tidak dapat memenuhi kewajibannya dan mendapatkan haknya untuk hidup karena manusia adalah makhluk sosial, manusia memiliki hak yang antara lain hak kemerdekaan, hak berekspresi, hak beragama, hak hidup, pendidikan, hak kelayakan hidup, hak atas pekerjaan yang layak, hak kebebasan, hak perlindungan juga lain-lainnya pada dasarnya manusia sejak dalam kandungan hingga meninggal sudah di lindungi dengan Hak Asasi Manusia (HAM) sudah semestinya manusia harus menaati hukum yang berlaku di Indonesia. Lahirnya hukum karena untuk mengatur kemaslahatan dan kehidupan manusia agar dalam masyarakat bisa menjalani kehidupan yang rukun, aman, dan damai. Hukum memiiki peran yang sangat penting bagi poa hidup manusia untuk bermasyarakat dan merupakan suatu pedoman hidup yang berhubungan antar individu dan masyarakat dengan hakiki sesuai kodrat manusia mengingat bahwasannya manusia adalah makhuk sosial yang hidup berdampingan. Terciptanya hidup yang aman, damai serta sejahterah perlunya masyarakat akan keamanan maupun jaminan bahwa dengan adanya hukum yang ada menganyomi masyarakat dari beberapa sekolompok maupun individu yang di anggap sudah meresahkan masyarakat seperti halnya pencurian, perampokan, pembunuhan maupun pelecehan. Hukuman bagi para narapidana di anggap sudah setimpal dengan perbuatan yang telah dia lakukan contohnya Hukuman mati sangat meresahkan masyarakat akhir-akhir ini karena merasahkan warga akan perbuatan maupun tindakkannya. Hukuman mati seakan menjadi opsi untuk para narapidana selain hukuman kurungan. Anacaman hukuman pidana mati ialah dianggap paling berat, banyaknya argumentasi yang menunjukkan bahwasannya terbagi menjadi 2 pihak pro dan kontra adanya kontra karena dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), bertentangan dengan agama yang mayoritas warga Indonesia beragama islam. Namun daam eksistensi hukuman mati tertuang dan di atur dalam Pasal 10 KUHP1 yaitu : a. Pidana Pokok : 1. pidana mati; 2. pidana penjara; 3. pidana kurungan; 4. pidana denda; 5. pidana tutupan. b. Pidana tambahan : 1 Pasal 10 KUHP Page 2376
E-ISSN: 2622-7045, P-ISSN: 2654-3605 Volume 5, Issue 4, Juni 2023 1. pencabutan hak-hak tertentu; 2. perampasan barang-barang tertentu; 3. pengumuman putusan hakim. Sudah jelas adanya pengaturan dala KUHP bahwa hukuman mati masih dikategorikan dalam dari pemidanaan narapidana yang dilihat dari jenis kejahatannya terlebih dahulu pertimbangan saksi-saksi, maupun penyesalan terdakwa. Sejak tahun 2021 ada setidaknya 114 orang yang divonis hukuman mati di Indonesia menurut sumber terhitung sejak bulan Januari hingga Desember 2021 diantaranya 94 vonis mati dijatuhkan kepada narapidana kejahatan Narkotika, 14 kejahatan Pembunuhan dan 6 kejahatan terorisme, namun terorisme dan narkoba ini masuk dalam kejahatan luar biasa.2 2021 100 orang Dalam kurung 1(satu) tahun saja sudah mencapai 114 narapidana yang di mendapatkan hukuman mati di Indonesia. Indonesia sendiri adanya pidana hukuman mati terdapat diluar KUHP seperti Terorisme, Tipikor, dan Pencucian uang. Dengan adanya kebijakan dalam mempertahankan adanya hukuman mati menjadi salah satu pemidanaan yang masih menjadi opsi selain hukuman seumur hidup selain banyaknya tekanan dari masyarakat terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) serta agama. Pembahasan pada penuliasan ini nantinya berarah dengan rumusan masalah terkait bagaimana problematika masyarakat terhadap pidana hukuman mati. serta pro kontra masyarakat terhadapat penerapan hukuman mati. Tujuan dari penulisan ini ialah menjelaskan pandangan masyarakat terhdap hukuman mati yang baru-baru tahuan 2023 ini hangat di perbincangkan di seluruh negeri apalagi kalau bukan kasusnya Ferdy Sambo dan dengan adanya jurnal ini saya harap masyarakat sekitar untuk tetap waspada dan aman. 2 Katadata Media Network 28 maret 2023 Page 2377
E-ISSN: 2622-7045, P-ISSN: 2654-3605 Volume 5, Issue 4, Juni 2023 METODE PENELITIAN Jenis peneitian ini adalah peneitian yuridis normatif yakni penelitian menemukn asas dan opini hukum, singkronisasi dalam peraturan perundang-undangan dan melakukan beberapa penelitian dengan cara mengkaji dan memahami seta mencari berbagai literatur. Pendekatan dengan cara konseptual (conceptual approach) ialah melakuka beberapa kajian dari teori, konsep dan pendapat para ahli yang tentu saja berkaitan dengan permaslahan yang akan di bahas penulis dengan objek yang di teliti. HASIL DAN PEMBAHASAN Problematika Masyarakat Terhadap Pidana Hukuman Mati Demi tercapainya keseimbangan maupun kesejahterahan antara individu satu dengan individu lainnya dan tercapinnya masyarakat guna menegakkan hukum yang tentunya bersumber pada kepastian, keadilan, kemanfaatan masyarakat perlunya penegak hukum yang andil dan adil dalam mengambil keputusan tentunya didasari dengan pemikiran yang logis. Pemidaaan pada tersangka bukanlah semata-mata untuk menyikasa sesorang tetapi pada hakikatnya ialah melindungi hak asasi seseorang dari pelaku buruk untuk penegakan ketertiban masyarakat. Tentu saja Bersumber pada "Ius Puniendi" melalui "Ius Poenale" perwakilan korban untuk menyelesaikkan hukuman akibat dari kejahatan yang telah di timbukan pelaku. Negara wajib memberikan keamanan dan menjaga ketertiban dalam bermasyarakat. Upa langkah terakhir dalam memperbaiki perilaku seseorang dengan menghendaki agar hukum pidana yang di dapat setimpal dalam penerapannya juga harus disertai pembatasan-pembatasan3 Dalam persidangan seorang Hakim bisa memvonis/menjatuhkan hukuman pidana mati beberapa syarat dalam masa percobaan setidaknya selama 10(sepuluh) tahun keringanan hukuman dapat dilihat rasa penyesalan pelaku dan adanya perubahan untuk memperbaiki diri Pasal 100 KUHP. Pasal 100 KUHP baru ini dianggap lebih meringankan para tersangka di lihat dari berbagai aspek : a. Adanya penyesalan dalam diri terpidana dan adanya harapan untuk memperbaiki periliku diri; b. Peranan terpidana daam Tindak Pidana; atau c. Adanya alasan yang dapat membuat ringan hukuman" Namun, jika ada narapidan selama menjalani proses dalam percobaan yang dimaksud di ayat (1) belum adanya perilaku maupun rasa penyesalan dan perbuatan baik/kebajikan layaknya maupun tidak terlihat adanya harapan untuk diperbaiki, dengan jelas hukuman mati bisa terlaksanakan sesuai kehendak jaksa penuntut . Ada beberapa hukuman mati bisa berubah jadi hukuman seumur hidup namun beberapa adanya keputusan Presiden RI setelah dilihat berbagai berbagai pertimbangan dari Mahkamah Agung, jika ada seorang narapidana sedang dalam proses dikatakan masih belum adanya berkekuatan hukum(inkracht) kemudian adanya perubahan suatu 3 Lamintang, dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung : PT.Citra Adya Bakti 1997). Hlm 17 Page 2378
E-ISSN: 2622-7045, P-ISSN: 2654-3605 Volume 5, Issue 4, Juni 2023 peraturan, maka yang akan berlaku aat proses ialah pidana yang lebih ringan dari sebelumnya kepada terdakwa.4 UU Nomor 2/PNPS/2964 hukuman mati dapat eksekusi dengan cara menembak hingga mati dalam hukuman pidana mati juga bersifat khusus dan alernaif juga masuk dalam pidana pokok. Hukuman Pidana mati sendiri tertuang di dalam UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang KUHP yang isinya ialah pidana mati atau hukum mati diancam sebuah bentuk cara terakhir untuk mencegah adanya pelaku pidana yang terluang lagi tentunya untuk meindungi warga negara dari para narapidana yang masyarakat anggap sudah meresahkan merasa erancam jika para narapidana masih berada di sekitar masyarakat. Dalam KUHP kejahatan yang dapat di pidana mati seperti5 : a. Pasal 111 ayat 2 berisi Mengajak negara asing untuk menyerang Indonesia; b. Membunuh kepala negara sahabat dalam Pasal 140 ayat 3 KUHP; c. Makar berencana membunuh kepala negara dalam Pasal 140 KUHP; d. Membunuh berencana masuk dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; e. Memberikan pertolongan kepada musuh pada saat Indonesia dalam keadaan perang dalam pasal 124 ayat 3 KUHP; f. Pencurian disertai kekerasan oleh 2(dua) orang atau ebih mengakibatkan seseorang mengalami luka berat atau mati dalam Pasal 365 ayat 4 KUHP ; g. Pemerasan disertai dengan kekeransan dalam Pasal 368 ayat 2; h. Penipuan dengan adana menyerahkan barang guna kepeningan angkatan perang saat perang dalam Pasal 124 bis; i. Penipuan daam pemberian barang keperuan angkatan saat perang dalam Pasal 127 dan Pasal 129; j. Pembajakan pantai, tepi pantai, laut, sungai mengakibakan matinya seseorang dalam Pasa 444: Dalam pengaturan hukuman mati tidak hanya terdapat di KUHP saja namun ada juga UU Tipikor, UU Psikotropika, UU Terorisme, UU Narkotika dan UU Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM). Jika di dalam hukuman mati ditembak sampai mati meski ada masa percobaan 10(sepuuh) tahun beda halnya dengan hukuman pidana seumur hidup ialah pidana yang dijatuhkan kepaada narapidana dalam satu kasus selama terpidana rmasih hidup, terlepas dari narapidana tersebut meninggal dunia berapapun usia narapidana, namun banyak masyarakat yang salah akan penafsiran hukuman seumur hidup banyak yang mengira jika hukuman seumur hidup berarti pidana penjara sesuai dengan umur terpidana saat hakim menjatuhkan vonis namun kenyatannya pidana seumur hidup ialah penjara hingga tutup usia di dalam sel. 4 bunyinya, Pasal 100 KUHP baru dinilai bisa ringankan hukuman di akses pada tanggal 05 april 2023 5 Pasal 10 KUHP Page 2379
E-ISSN: 2622-7045, P-ISSN: 2654-3605 Volume 5, Issue 4, Juni 2023 Berbedaan hukuman seumur hidup dengan hukuman mati Pasal 12 KUHP6 Pasal 68 UU 1/20237 1. 2. 3. 4. Pidana penjara ialah seumur hidup selama waku tertentu; Pidana penjara selama waku tertentu paing pendek adalah satu hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut; Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijauhkan untuk 20 (dua Puluh) berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih anatara pidana mati, atau penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas 15(lima belas) tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan dalam pasal 52 ; Pidana penjara tidak boleh melebihi 20 (dua Puluh) tahun 1. Pidana penjara dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk waktu tertentu; Pidana penjara untuk waktu tertentu dijatuhkan paling lama 15(lima belas) tahun berturut-turut atau paling singkat 1(satu) hari, kecuali ditentukan minimum khusus; 3. Dalam hal terdapat pilihan antara 2. 4. pidana mati dan penjara seumur hidup atau terdapa pemberatan pidana atas tindak pidana yang dijauhkan untuk waktu 20(dua puluh) tahun berturut-turut; Pidana penjara untuk waktu tertentu tidak boleh dijatuhkan lebih 20 (dua puuh) tahun Banyaknya kebijan peradilan yang berdasarkan keadaan-keadaan obyektif lalu muncul lah berbagai aliran yang awal mula pertimbangkan adanya kebutuhan dan adanya pembinaan individual dari erpidana tindak pidana, beberapa teori muncul dari aliran seperti : a) Teori Absolut/ Pembalasa (Vergeldings Theorien), semata-mata penerapan ini menjatuhkan ketika seseorang melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori Absout ini mengedapankan sanksi dalam penjatuhan hukuman kejahatan yang bersifat mutlak suatu pembalasan korban kepada pelaku dengan tujuan untuk kepuasan tuntutan keadilan. Bertujuan untuk yang praktis misalnya memperbaiki perilaku pelaku teori b) Teori Relatif/Tujuan (Doel Theorien), pemidaan bukan hanya sebagai pembalasan saja namun dengan bertujuan lebih bermanfaat untuk melindungi masyarakat dalam kehidupan yang sejahtera. Di teori ini sanksi di tekankan pada tujuan. Teori ini muncul dengan tujukan kepada pelaku maupun pencegahan baik pencegahan khusus maupun pencegahan umum. Dengan proses pembinaan mental dan sikap. c) Teori Gabungan/modern (Vereningings Theorien), pemidaan dengan teori ini bersifat plura, karena penggabungan antara prinsip relatif dan absolut menjadi kesatuan. Pro Kontra Hukuman Mati Pandangan Masyarakat Di tengah-tengah kontroversi adanya hukuman mati merupakan adanya perseisihan pendapat antar sekelompok golongan maupun masyarakat yang baru timbul di kalangan 6 Pasal 12 KUHP 7 Pasal 68 Undang-Undang ayat 1 Tahun 2023 Page 2380
E-ISSN: 2622-7045, P-ISSN: 2654-3605 Volume 5, Issue 4, Juni 2023 masyarakat luas saat ini. Dalam pandangan masyarakat hukuman mati beberapa tidak setuju karena dianggap tidak manusiawi melanggar norma, aturam dan HAM(Hak Asasi Manusia), hukuman mati dianggap masyarakat tidak efektif karena tidak bisa mengurangi tinggakat kejahatan yang ada dan dianggap belum bisa menciptakan masyakat yang damai dan tentram. Bertentangan dengan kemanusiaan yang berdab Faktor terjadinya adanya tindak pidana yaitu tentu saja berpatokan tidak dari seberapa banyak kejahatan yang sudah terjadi maupun turun dengan adanya hukuman mati, hal ini hak Asasi Manusia tentunya sudah melekat sejak dalam kandungan hingga mati, jika ditarik lagi lantas bagaimana keadilan dan hak para korban jika hukuman yang diberikan kepada pelaku saja masih dianggap kurang maksimal, faktor utama yang menjadi banyaknya kejahatan meski dengan di hukum mati akan tetapi bagaimanakah proses terbentuknya keadilan yang tetap ada dan bisa dirasa oleh para korban kejahatan8 . Pandangan luas masyarakat akan pro/setuju dengan adanya hukuman pidana mati dianggap bahwa pemidanaan tersebut sangat pantas dijatuhkan kepada para pelaku kejahatan yang dikhawatirkan akan terjadi aksi yang berulang. Jika dilihat dari tujuan maksud pada umumnya hukum pidana yaitu untuk pencegahan akan kejahatan dan akan pentinya perlindungan masyarakat maupun keamanan9. Dalam undang-undang HAM Pasal 39 Tahun 1999 berisi adanya pembatasan HAM seseorang dengan adanya hak orang lain demi terbentuknya keamanan dan kenyaman masyarakat, secara tidak langsung setiap individu memiliki hak atas lindungi dan keamanan dari serangan yang dapat menimbulkan kerugian dengan adanya hukuman pidana mati diharapkan rasa aman dan damai terhadap hak asasi setiap orang termasuk para korban. Menurut Asnawi pidana hukuman mati ialah tindakan penghilangan nyawa seseorang secara sengaja disebabkan orang tersebut telah melakukan kejahatan yang merugikan orang lain secara individu maupun sekeompok orang .10 Penghilangan nyawa ini kerap kali para pelaku dengan alasan emosi, dendam dan adakala antar kesalapahaman dan khilaf. Namun, jika adanya kejahatan dikarenakan demi kesalamat seseorang/ individu pribadi merasa akan terancam akan gangguan maka pidana hukuman mati bisa segera dilaksanakan. Seperti contoh kasus yang sedang diteliti oleh para penulis lainnya Anwar mengenai hukuman mati pada narapidana narkotika yang banyak kita ketahui bahwa narkotika akan menghacurkan umat manusi jika masih terus akan adanya bandar narkoba juga termasuk kejahatan luar biasa.11 Penolakan(kontra) menjelaskan bahwasanya pidana mati bertentangan dengan pancasila dan norma yang ada dan sudah berlaku di Indonesia, eksistensis lembaga hukuman mati menuju keranah sebuah ekses yang sangat luar biasa adanya, karena beberapa di Negara sudah menghapus adanya hukuman mati dimana hukuman mati diganti dengan hukum pidana posiif dengan judul "Pro Kontra Hukuman Mati", Klik untuk baca: di akses pada tanggal 20 April 2023 9 Asmarawati, Tina. 2013, Hukuman Mati dan Permasalahannya di Indonesia. Yogyakarta: Deepublish. 10 Anwar Umar, 11 Anwar,U."Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia ( Analisa Kasus Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkoba; Freddy Budiman)", Jurnal Legislasi Indonesia. Hlm 1 dan 3 Page 2381
E-ISSN: 2622-7045, P-ISSN: 2654-3605 Volume 5, Issue 4, Juni 2023 setidaknya ada 88 Negara yang menghiangkan pidana hukuman mati secara keseluruhan dan ada 11 Negara masih memberlakukan hukuman mati secara spesifik hanya ada tindak pidana di waktu peran (war time) dan tercatat setidaknya ada 30 Negara yang masih mempertahankan dalam hukum Nasional. KESIMPULAN Adanya pidana hukuman mati masuk dalam daftar pemindanaan kejahatan tidak biasa ataupun secara global memang masih awam di telinga masyrakat luas namun secara keseluruhan perlu memperhatikan pikiran secara rasional dan asumsi masyarakat seidaknya untuk saat ini dengan adanya hukuman mati setidaknya dapat mengurangi rasa kekhawatiran masyarakat akan ancaman yang menurut masyarakat sangat membahanyakan Meski sebagian masyarakat berpendapat bahwa hukuman mati melawan pedoman yaitu pancasila dan norma yang ada dan berlaku di Indonesia berlakunya HAM juga menjadi alasan Kontra dengan adanya hukuman mati. Hukuman mati dinilai tidak setimpal dengan kejahatan yang sudah dilakukan oleh para narapidana. Apabila hukuman mati di Indonesia di hapuskan maka sudah dapat dipastikan akan munculnya pertanyaan di kemudian hari dimanakah letak keadalian yang sudah semestinya mejadi suatu bentuk kepastian hukum, dan seharusnya hukuman mati tetap harus di pertahankan dan dengan catatan ditunjukkan oleh pelaku akan kejahatan yang sudah ia perbuat ialah kejahatan luar biasa dan serius adanya (Extraordinary crime). DAFTAR PUSTAKA Irwansyah, Penelitian Hukum Metode & Praktik Penulisan Artikel, (Yogyakarta: Mirra Buana Media 2023). Hlm 133-152 Lamintang, dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung : PT.Citra Adya Bakti 1997). Hlm 17 Pasal 10 KUHP Pasal 12 KUHP Pasal 68 Undang-Undang ayat 1 Tahun 2023 Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia Undang-undang Pasal 100 Nomor Tahun 23 tentang KUHP. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 hukuman mai Undang-undang HAM Pasal 28A dan 281 ayat 1 UUD 1945 Undang-undang Nomor 2/PNS.1964 tentang tata cara Pelaksanaan Pidana Mati yang di jatuhkan Oleh pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer Umar Anwar."Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia ( Analisa Kasus Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkoba; Freddy Budiman)", Jurnal Legislasi Indonesia. Slamet Tri Wahyudi. "Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia", Jurnal Hukum dan Peradilan Alwan Hadiyanto "Pro dan Kontra Pidana Mati di Indonesia" Jurnal Dimensi Katadata Media Network 28 maret 2023 Page 2382
E-ISSN: 2622-7045, P-ISSN: 2654-3605 Volume 5, Issue 4, Juni 2023 ferdy-sambo-begini-bunyinya Pasal 100 KUHP baru dinilai bisa ringankan hukuman di akses pada tanggal 05 april 2023 Page 2383