JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA URGENSI REVISI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1959 SEBAGAI KONTEKSTUALISASI IKLIM DEMOKRASI Ahmad Gelora Mahardika Hukum Tata Negara IAIN Tulungagung Jl. Mayor Sujadi Timur No.46 Tulungagung Email : Abstrak Pasal 12 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa Presiden mempunyai kewenangan untuk menyatakan bahaya, sementara itu syarat-syarat keadaan bahaya ditetapkan dengan undang- undang. Dalam sistem hukum Indonesia, satu-satunya regulasi yang mengatur keadaan bahaya adalah Perpu Nomor 23 Tahun 1959. Perpu tersebut diterbitkan oleh Presiden dalam kondisi yang tidak stabil, yaitu transisi perubahan konstitusi dari UUDS 1950 ke UUD 1945. Hal itulah yang kemudian membuat Perpu tersebut tidak dilakukan pengujian oleh DPR, padahal pengujian Perpu merupakan syarat mutlak yang tercantum pada Pasal 22 UUD 1945. Selain faktor tersebut, Perpu Nomor 23 Tahun 1959 secara materiil juga banyak yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Oleh karena itulah, revisi Perpu Nomor 23 Tahun 1959 mutlak diperlukan, dikarenakan Perpu Nomor 23 Tahun 1959 belum memenuhi syarat sebagai regulasi yang tepat dalam kondisi demokratis seperti saat ini. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif. Kesimpulan dalam artikel ini adalah Perpu Nomor 23 Tahun 1959 perlu segera dilakukan revisi sebagai kontekstualis iklim demokrasi. Kata kunci : Presiden, Perppu, Demokrasi A. Latar Belakang standar-standar kondisi bahaya dalam Pasal 12 Undang-Undang Dasar NRI Undang-Undang. Apabila mengacu pada 1945 menyebutkan bahwa Presiden database regulasi yang terdapat dalam mempunyai kewenangan untuk menyatakan sistem ketatanegaraan Indonesia, satu- keadaan bahaya, sedangkan syarat-syarat satunya peraturan perundang-undangan yang dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan mengatur terkait keadaan bahaya serta dengan undang-undang. Ketentuan dalam mempunyai kekuatan hukum sebagaimana Pasal tersebut merupakan indikasi bahwa undang-undang hanya satu yaitu Peraturan konstitusi pada hakikatnya telah Pemerintah Pengganti Undang-Undang memberikan kewenangan kepada Presiden Nomor 23 Tahun 1959 Tentang Pencabutan sebagai Kepala Negara untuk menetapkan Undang Undang No. 74 Tahun 1957 353 Volume 4 No 2 Oktober 2020 ISSN Cetak: 2579-9983,E-ISSN: 2579-6380 Halaman. 221-373
JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA (Lembaran Negara No. 160 Tahun 1957) dan Menetapkan Keadaan Bahaya. in which one exercise of power is reviewed by another.2 Oleh karena itulah, secara Persoalan yang kemudian muncul formil, proses pembentukan Perpu Nomor adalah, Peraturan Pemerintah Pengganti 23 Tahun 1959 bertentangan dengan Pasal Undang-Undang (Perpu) Nomor 23 Tahun 22 UUD 1945. 1959 di undangkan dalam kondisi yang Selain permasalahan dalam proses berbeda dengan era reformasi (pasca tahun pembentukannya, terdapat pula 1998). Pada tahun 1959, adalah era dimana permasalahan dalam aspek materiil. Hal itu negara dalam kondisi tidak stabil, bahkan di bisa terlihat dengan mengamati sejumlah era tersebut Presiden melakukan tindakan pasal dalam Perpu Nomor 23 Tahun 1959 pembubaran konstituante yang dipilih secara demokratis melalui Pemilihan Umum.1 yang cenderung berpotensi merampas sejumlah hak asasi warga negara, seperti Selain itu, meskipun pemberlakuan Perpu penyitaan, penyadapan hingga penangkapan tersebut didasarkan pada UUD 1945, akan seseorang tanpa melalui proses hukum yang tetapi aroma transisi konstitusi dari UUDS memadai. Oleh karena itulah, manakala 1950 masih terasa. Hal tersebut dibuktikan Presiden Joko Widodo pada tanggal 31 dengan tidak disahkannya Perpu Nomor 23 Maret 2020 menyatakan ada opsi untuk Tahun 1959 menjadi Undang-Undang oleh menerapkan darurat sipil berdasarkan Perpu DPR (legislative review) sebagaimana yang Nomor 23 Tahun 1959 untuk mengatasi tercantum dalam Pasal 22 UUD 1945. Oleh wabah pandemi Corona Virus Disease-19 karena itulah, Perpu Nomor 23 Tahun 1959 yang diterbitkan pada era itu lahir dalam (Covid-19) seketika hal tersebut ditolak oleh sejumlah ahli.3 Padahal manakala mengacu suasana politik yang tidak demokratis serta pada konstitusi, pada dasarnya opsi tersebut tidak adanya mekanisme checks and balances antara kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif, hal itu sejalan dengan pendapat George Crowder yang menyatakan 1 Danang Risdiarto, "Legalitas Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Dan Pengaruhnya Bagi Perkembangan Demokrasi Di Indonesia," Jurnal Legislasi Indonesia 15, no. 1 (2018): 59-68. 2 George Crowder, "Value Pluralism, Constitutionalism, and Democracy: Waldron and Berlin in Debate," Review of Politics 81, no. 1 (2019): 101-27, 3 162012-20-488770/jokowi-darurat-sipil-kami- siapkan-bila-keadaan-abnormal diakses pada tanggal 6 Juni 2020 354 Volume 4 No 2 Oktober 2020 ISSN Cetak: 2579-9983,E-ISSN: 2579-6380 Halaman. 221-373
JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA dimungkinkan, karena kondisi yang terjadi pandemi Covid-19 merupakan kondisi dalam wabah pandemi Covid-19 merupakan normal bukan kondisi bahaya sebagaimana situasi yang tidak normal sehingga dalam yang tercantum dalam konstitusi. Konsep titik tertentu Presiden harus dipaksa untuk tersebut didasarkan pada Putusan melanggar sejumlah ketentuan dalam Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU- undang-undang seperti pengalihan anggaran VII/2009 yang mana Perpu dapat diterbitkan untuk penanganan wabah pandemi Covid- 19, hingga sejumlah pelanggaran Hak Asasi oleh Presiden persyaratan yaitu :4 selama memenuhi tiga Manusia yang ditujukan untuk mencegah 1) Adanya kebutuhan mendesak penyebaran wabah pandemi Covid-19. kebutuhan untuk menyelesaikan Pada akhirnya, opsi untuk masalah hukum dengan cepat menetapkan status bahaya sebagaimana menggunakan Undang-Undang, yang diatur dalam Pasal 12 UUD NRI 1945 2) Undang-Undang yang dibutuhkan tidak diambil oleh Presiden, Presiden tersebut belum ada sehingga terjadi memutuskan untuk menggunakan jalur kekosongan hukum atau Undang- konstitusional yang tercantum pada Pasal 22 Undang sudah ada namun belum Undang-Undang Dasar NRI 1945 untuk memadai, menyelesaikan problematika wabah 3) Kekosongan hukum tersebut tidak pandemi Covid-19, yaitu dengan dapat diatasi dengan cara membuat menetapkan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 UU secara prosedur biasa karena Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan akan memerlukan waktu yang Stabilitas Sistem Keuangan Untuk cukup lama sedangkan keadaan Penanganan Pandemi Corona Virus yang mendesak tersebut perlu Disease-19 (Covid-19) dan/atau Dalam kepastian untuk diselesaikan. Rangka Menghadapi Ancaman Yang Terlihat dalam Putusan MK tersebut, Membahayakan Perekonomian Nasional Perpu merupakan produk hukum yang dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Akan dikeluarkan Presiden dalam kondisi normal tetapi, keputusan Presiden untuk menetapkan Perpu mengisyaratkan bahwa kondisi yang terjadi dalam persoalan wabah 4 Ibnu Sina Chandranegara, "The Review of Government Regulation in Lieu of Law Regarding Constitutional Authority Dispute among the State Institutions," Yudisial 5, no. 1 (2009): 1-16. 355 Volume 4 No 2 Oktober 2020 ISSN Cetak: 2579-9983,E-ISSN: 2579-6380 Halaman. 221-373
JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA bukan dalam kondisi bahaya sebagaimana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- yang diatur dalam Pasal 12 UUD NRI 1945, Undang Nomor 23 Tahun 1959 Sebagai dalam artian Perpu tersebut tetaplah Kontekstualisasi Iklim Demokrasi. dianggap produk hukum normal yang tidak Penelitian hukum ini dilakukan melalui boleh bertentangan dengan konstitusi serta Undang-Undang terkait sepanjang aturan pendekatan peraturan perundang-undangan (statutory approach).5 Pendekatan peraturan tersebut belum atau tidak dibatalkan oleh perundang-undangan dilakukan dengan Perpu. mengkaji peraturan perundang-undangan Dengan kondisi sebagaimana yang terkait dengan tema penelitian. tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa Penelitian hukum normatif ini kewenangan konstitusional Presiden untuk menggunakan jenis data sekunder atau data menetapkan keadaan bahaya sebagaimana yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, tercantum pada Pasal 12 UUD NRI 1945 sehingga metode pengumpulan data tersandera oleh Perpu Nomor 23 Tahun dilaksanakan dengan mencari pustaka yang 1959 yang tidak sejalan dengan iklim relevan, baik melalui perpustakaan maupun demokrasi. Beradasarkan latar belakang pusat data jurnal daring. Pengumpulan data masalah diatas, artikel ini hendak menjawab sekunder yang digunakan dalam penelitian pertanyaan terkait seberapa urgenkah ini difokuskan pada: (a) bahan hukum dilakukan perubahan terhadap Peraturan primer, berupa peraturan perundang- Pemerintah Pengganti Undang-Undang undangan yang terkait dengan tema Nomor 23 Tahun 1959 dalam sistem penelitian; dan (b) bahan hukum sekunder, ketatanegaraan Indonesia sebagai berupa buku referensi dan jurnal yang terkait kontekstualisasi iklim demokrasi ? dengan tema penelitian dan menguraikan lebih lanjut bahan hukum primer dalam B. Metode Penelitian konteks teoretis dan implementasi yang Penelitian dilakukan melalui relevan. penelitian hukum normatif, dengan mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan atau bahan hukum lain yang berkaitan dengan Urgensi Revisi 5 Johni Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm.300. 356 Volume 4 No 2 Oktober 2020 ISSN Cetak: 2579-9983,E-ISSN: 2579-6380 Halaman. 221-373
JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA berdasarkan Putusan MK Nomor 138/PUU- VII/2009 memberikan batasan-batasan C. PEMBAHASAN terkait kondisi kegentingan yang memaksa, Salah satu problematika yaitu: ketatanegaraan Indonesia dalam menghadapi 1) Adanya kebutuhan mendesak persoalan bahaya adalah terbatasnya regulasi kebutuhan untuk menyelesaikan bagi Presiden dalam mengatasi kondisi masalah hukum dengan cepat darurat (emergency). Dalam konstitusi menggunakan Undang-Undang, Indonesia pada hakikatnya terdapat dua 2) Undang-Undang yang dibutuhkan alternatif penyelesaian dalam mengatasi tersebut belum ada sehingga terjadi kondisi darurat, keduanya diatur dalam kekosongan hukum atau Undang- konstitusi yaitu pertama Pasal 12 UUD NRI Undang sudah ada namun belum 1945 yang mengatur tentang keadaan memadai, bahaya yang mengakibatkan timbulnya 3) Kekosongan hukum tersebut tidak keadaan darurat (emergency condition), dapat diatasi dengan cara membuat serta kedua Pasal 22 yang mengatur UU secara prosedur biasa karena kewenangan Presiden untuk menetapkan akan memerlukan waktu yang cukup Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- lama sedangkan keadaan yang Undang sebagai bentuk dari "emergency mendesak tersebut perlu kepastian legislation" kegentingan yang memaksa.6 yang didasarkan pada untuk diselesaikan. Sementara itu, terkait keadaan Berbeda dengan penerbitan Perpu, bahaya sebagaimana yang tercantum dalam yang mana konstitusi tidak memerintahkan Pasal 12 UUD NRI 1945, konstitusi bagi pembuat undang-undang untuk mewajibkan kepada pemerintah untuk menerbitkan batasan-batasan terkait definisi mengatur syarat-syarat dan akibatnya "kegentingan yang memaksa", meskipun kedalam undang-undang. Berdasarkan hal pada akhirnya Mahkamah Konstitusi tersebutlah, meskipun pada hakikatnya UUD NRI 1945 telah memberikan solusi 6 Jimy Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007), 354. konstitusional bagi Presiden manakala Indonesia berada dalam kondisi bahaya, 357 Volume 4 No 2 Oktober 2020 ISSN Cetak: 2579-9983,E-ISSN: 2579-6380 Halaman. 221-373
JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA akan tetapi kewenangan tersebut harus tanggal 16 Desember 1059, yang kala itu dibatasi oleh Undang-Undang. Dalam merupakan masa transisi dari UUDS 1950 konteks sistem ketatanegaraan Indonesia, kembali ke UUD 1945 melalui Dekrit satu-satunya regulasi setingkat Undang- Presiden 5 Juli 1959. Manakala melihat Undang yang mengatur terkait kondisi UUDS 1950, dimana dalam UUDS 1950 bahaya adalah Peraturan Pemerintah tidak terdapat konsep pemisahan kekuasaan Pengganti Undang-Undang Nomor 23 yang kemudian berimplikasi terhadap Tahun 1959 Tentang Pencabutan Undang ketiadaan checks and balances dalam Undang No. 74 Tahun 1957 (Lembaran pengambilan keputusan. Padahal salah satu Negara No. 160 Tahun 1957) dan Kekuasan eksekutif terlihat sangat besar Menetapkan Keadaan Bahaya. dengan sejumlah kewenangan yang diatur Persoalan yang muncul dalam dalam UUDS 1950, yaitu: konteks ini bukanlah adanya kekosongan 1. Pasal 84 yang mengatur relasi hukum (terra incognita), melainkan regulasi Presiden dan DPR yang mengatur terkait dengan keadaan "Presiden berhak membubarkan bahaya tidak lagi kontekstual dalam iklim Dewan Perwakilan Rakjat. demokrasi Indonesia. Hal itu disebabkan Keputusan Presiden jang Perpu Nomor 23 Tahun 1959 diterbitkan menjatakan pembubaran itu, dalam kondisi yang sangat berbeda dengan memerintahkan pula untuk era reformasi, dimana hak sipil dan politik mengadakan pemilihan Dewan yang menjadi nilai-nilai esensial dari demokrasi7, pada era diterbitkannya Perpu Perwakilan Rakjat baru dalam 30 hari." Nomor 23 Tahun 1959, hal tersebut tidak Terlihat dalam ketentuan tersebut, menjadi prioritas utama dalam pembentukan Presiden mempunyai kewenangan undang-undang. mutlak untuk membubarkan DPR, Hal tersebut bisa dilihat dari waktu meskipun DPR tersebut merupakan pembentukan Perpu sendiri yaitu pada produk yang dihasilkan secara 7 Barbara S. Gamble, "Putting Civil Rights to a Popular Vote," American Journal of Political Science 41, 245, no. 1 (1997): demokratis Umum. dalam Pemilihan 358 Volume 4 No 2 Oktober 2020 ISSN Cetak: 2579-9983,E-ISSN: 2579-6380 Halaman. 221-373
JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA 2. Pasal 79 yang mengatur relasi mendesak perlu diatur dengan Presiden dan Mahkamah Agung segera. (3) Mereka dapat dipetjat atau (2) Undang-undang darurat diberhentikan menurut tjara mempunjai kekuasaan dan dan dalam hal jang ditentukan deradjat undang-undang; oleh undang-undang. ketentuan ini tidak mengurangi (4) Mereka dapat diberhentikan jang ditetapkan dalam pasal oleh Presiden atas permintaan jang berikut sendiri. Salah satu perbedaan antara UUD "Mereka" yang dimaksud dalam NRI 1945 dengan UUDS 1950 adalah terkait Pasal 79 ayat (3) dan (4) adalah kewenangan Presiden untuk mengeluarkan Hakim Mahkamah Agung, terlihat peraturan pemerintah pengganti undang- bahwa terdapat celah yang bisa undang/undang-undang darurat (emergency dimanfaatkan oleh Kekuasaan law). Dalam UUDS 1950, Perpu (dahulu eksekutif untuk memberhentikan Undang-Undang darurat) merupakan Presiden, karena kewenangan kewenangan mutlak Presiden dan Perpu membuat undang-undang juga tersebut tidak dapat di lakukan peninjauan terdapat dalam kekuasaan (review) oleh lembaga manapun baik di ekeskutif. rumpun kekuasaan legislatif maupun 3. Pasal 96, kewenangan menetapkan yudikatif, sementara itu dalam UUD NRI undang-undang darurat yang 1945, perpu tersebut wajib untuk dilakukan kedudukannya undang-undang. setara dengan peninjauan kekuasaan legislatif untuk menjadi undang-undang.8 (review) oleh (1) Pemerintah berhak atas kuasa Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga dan tanggung-djawab sendiri mempunyai kewenangan untuk melakukan menetapkan undang-undang pengujian terhadap materi Perpu. Oleh darurat untuk mengatur hal- karena itulah, skema checks and balances hal penjelenggaraan- pemerintahan jang karena keadaan-keadaan jang 8 Ali Marwan HSB, "Judicial Review Dan Legislative Review Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang," Legislasi Indonesia 17, no. 1 (2020): 51-61. 359 Volume 4 No 2 Oktober 2020 ISSN Cetak: 2579-9983,E-ISSN: 2579-6380 Halaman. 221-373
JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA berjalan dalam sistem ketatanegaraan balances selayaknya harus dikaji ulang Indonesia pasca di lakukannya amandemen secara materiil untuk memastikan bahwa UUD NRI 1945. Hal itu sejalan dengan peraturan tersebut masih kontekstual dalam pendapat Keefer yang menyatakan bahwa iklim demokrasi. checks and balances are the institution that Materi Muatan Perpu Nomor 23 Tahun endow opposing interests with this blocking power.9 1959 dan Demokrasi Demokrasi sebagai sistem pada Dalam artian checks and balances hakikatnya tercantum secara implisit dalam berjalan dengan ideal manakala antara satu konstitusi yaitu pada Pasal 1 ayat (2) UUD kekuasaan dengan kekuasaan lain NRI 1945 yang menyatakan bahwa mempunyai kemampuan untuk saling kedaulatan berada di tangan rakyat dan mempengaruhi. Disisi lain, Perpu Nomor 23 dilaksanakan menurut Undang-Undang Tahun 1959 tidak dilakukan pengujian oleh Dasar. Pasal itu pada hakikatnya merupakan DPR (legislative review). Penegasan Perpu penjabaran dari konsep dasar demokrasi tersebut masih berlaku baru dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun yaitu legitimate people, cratos by forms of rule by the the demos.10 Sementara 1961 tentang Penetapan Semua Undang- itu, elemen vital dari demokrasi adalah (1) Undang Darurat dan Semua Peraturan kebebasan untuk membentuk dan menjadi Pemerintah Pengganti Undang-Undang anggota organisasi, (2) kebebasan Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari mengeluarkan pendapat, (3) hak memilih, 1961 Menjadi Undang-Undang. Dalam (4) kesempatan menjadi pejabat pemerintah, artian, Perpu Nomor 23 Tahun 1959 menjadi (5) hak bagi pemimpin politik untuk salah satu regulasi yang telah di omnibus bersaing dalam mencari dukungan, (6) hak law kan dengan Undang-Undang Nomor 1 bagi pemimpin politik untuk bersaing dalam Tahun 1961. Oleh karena itulah, Perpu meraih suara, (7) sumber-sumber informasi Nomor 23 Tahun 1959 sebagai produk yang alternatif, (8) lembaga yang membuat dihasilkan tanpa mekanisme checks and 9 Philip Keefer, "Elections, Special Interests, and Financial Crisis," International Organization 61, no. 3 (2007): 607-41, 10 Cypri Jehan Paju Dale, "Emancipatory Democracy and Political Struggles in Post-Decentralization Eastern Indonesia," Development (Basingstoke) 58, no. 31-41, 1 (2016): 360 Volume 4 No 2 Oktober 2020 ISSN Cetak: 2579-9983,E-ISSN: 2579-6380 Halaman. 221-373
JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA kebijakan pemerintah tergantung kepada 5) Negara berada dalam keadaan perolehan suara dan pengungkapan bahaya atau adanya keadaan- preferensi lainnya. Kedelapan kondisi itu keadaan khusus yang adalah merupakan elemen dasar bagi dikhawatirkan membahayakan berlangsungnya iklim demokrasi yang sehat.11 Oleh karena itulah, untuk melihat negara Dalam kondisi tersebut diatas, artikel apakah suatu peraturan telah memenuhi ini hendak membahas tiga opsi yang dapat aspek-aspek demokratis, maka selayaknya diambil oleh pemerintah dalam mengatasi kedelapan elemen tersebut digunakan salah satu dari lima hal tersebut, yaitu sebagai media analisis untuk melihat apakah darurat sipil, darurat militer, dan keadaan Perpu Nomor 23 Tahun 1959 telah sesuai perang. Oleh karena itulah, artikel ini dengan iklim demokrasi ataukah belum. terlebih dahulu akan melakukan analisis Pada hakikatnya, penggunaan Perpu terkait hak, kewajiban serta wewenang tersebut di dasarkan pada kondisi bahaya Pemerintah dalam tiga kondisi tersebut sebagaimana tercantum pada pasal 1 ayat (1) sebelum menentukan apakah ketiga opsi Perpu Nomor 23 Tahun 1959, yaitu: tersebut telah sesuai ataukah belum dengan 1) Terdapat pemberontakan; prinsip-prinsip demokrasi. 2) Kerusuhan-kerusuhan; dan 3) Bencana alam yang Darurat Sipil dikhawatirkan tidak dapat Terdapat beberapa hal penting diatasi oleh mekanisme yang manakala Pemerintah memutuskan untuk normal; menerapkan darurat sipil salah satunya 4) Perang atau bahaya perang tercantum pada pasal 9 ayat (2) yang mana yang mengancam wilayah bilamana Pemerintah menetapkan darurat Negara Republik Indonesia; sipil untuk sementara waktu, maka Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) untuk sementara tidak 11 Heru Nugroho, "Demokrasi Dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Jurnal Dinamika Pemikiran 1, Sosial-Politik Di Sosiologi Indonesia," 1, no. 1 (2015): berlaku. Pasal 1 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa "Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan 361 Volume 4 No 2 Oktober 2020 ISSN Cetak: 2579-9983,E-ISSN: 2579-6380 Halaman. 221-373
JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA dilakukan, maka terhadap terdakwa umum atau untuk kepentingan diterapkan ketentuan yang paling keamanan daerahnya, yang menguntungkannya." Pasal tersebut menurut perundang-undangan merupakan indikator bahwa Perpu Nomor pusat boleh diatur dengan 23 Tahun 1959 akan menegasikan sejumlah peraturan yang bukan undang-undang yang terkait dengan perundang-undangan pusat. tindakan pidana seseorang. Selain penafian Terlihat dalam hal tersebut diatas, terhadap pasal 1 ayat (2) KUHP, Perpu Presiden mempunyai kewenangan Nomor 23 Tahun 1959 juga memberikan menetapkan segala macam regulasi yang sejumlah kewenangan baru terhadap dianggap perlu untuk kepentingan ketertiban Pemerintah, yaitu : dan keamanan, meskipun regulasi tersebut Pertama, Pada penerapan darurat bertentangan dengan Undang-Undang sipil, pemerintah pusat dan daerah masing- Dasar. masing mempunyai kekuasaan yang tak Sementara itu kewenangan terbatas dalam membuat regulasi yang pemerintah daerah masih sangat terbatas, berisifat mengikat dan memaksa. Hal pada Pasal 11 Perpu Nomor 23 Tahun 1959, tersebut diatur dalam Pasal 10 Perpu Nomor disebutkan bahwa peraturan atau tindakan- 23 Tahun 1959, yang menyatakan bahwa : tindakan yang dikeluarkan oleh pemerintah a) Penguasa darurat sipil pusat daerah tidak boleh bertentangan dengan (Presiden) berhak mengadakan perundang-undangan pusat, sementara itu segala peraturan-peraturan yang berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor dianggap perlu untuk 1 Tahun 1950 yang dimaksud perundang- kepentingan ketertiban umum undangan pusat adalah: dan untuk kepentingan a. Undang-Undang dan Peraturan keamanan. Pemerintah Pengganti Undang- b) Penguasa Darurat Sipil Daerah Undang, (Gubernur, Bupati/Walikota) b. Peraturan Pemerintah, berhak mengadakan peraturan- c. Peraturan Menteri. peraturan yang dianggap perlu Oleh karena itulah, merujuk pada untuk kepentingan ketertiban pasal 10 Perpu Nomor 23 Tahun 1959, maka 362 Volume 4 No 2 Oktober 2020 ISSN Cetak: 2579-9983,E-ISSN: 2579-6380 Halaman. 221-373
JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA segala peraturan yang dikeluarkan oleh juga, lukisan-lukisan, klise-klise dan pemerintah daerah tetap tidak boleh gambar-gambar". bertentangan dengan Undang- Pasal ini secara langsung akan Undang/Perpu, Peraturan Pemerintah dan memberikan kewenangan mutlak bagi Peraturan Menteri. pemerintah baik di tingkat pusat maupun Kedua, berdasarkan pasal 12 Perpu daerah untuk melakukan sejumlah tindakan, Nomor 23 Tahun 1959 disebutkan bahwa di yaitu: daerah yang telah dinyatakan status sebagai a) Melakukan pembatasan/larangan daerah darurat sipil, maka setiap pegawai pertunjukan baik itu pertunjukan negeri wajib memberikan segala keterangan musik, seni, budaya, teater hingga yang diperlukan oleh Penguasa Darurat bentuk pertunjukan-pertunjukan Sipil, kecuali apabila ada alasan yang sah lainnya untuk tidak memberikan keterangan- b) Melakukan pembatasan/larangan keterangan itu. Meksipun pasal ini dibatasi percetakan baik itu koran, tabloid, oleh ayat selanjutnya yang menyatakan majalah atau segala bentuk media bahwa kewajiban memberikan keterangan cetak lainnya. ditiadakan, jika orang yang bersangkutan, c) Melakukan pembatasan/larangan isteri/suaminya atau keluarganya atau penerbitan segala bentuk buku. keluarganya sampai cabang kedua, dapat d) Melakukan pembatasan terkait dituntut karena keterangan itu. pengumuman sebagaimana pamflet Ketiga, manakala darurat sipil ataupun bentuk pengumuman lainnya diterapkan, maka berdasarkan Pasal 13 baik cetak maupun daring. disebutkan bahwa: e) Melakukan pembatasan/larangan "Penguasa Darurat Sipil berhak mengadakan penyampaian di muka umum, baik itu peraturan-peraturan untuk membatasi berbentuk orasi maupun seminar. pertunjukan-pertunjukan, percetakan, f) Melakukan pembatasan/larangan penerbitan, pengumuman, penyampaian, penyimpanan terhadap buku, majalah, penyimpanan, penyebaran, perdagangan dan poster atau segala bentuk apapun. penempelan tulisan-tulisan berupa apapun g) Melakukan pembatasan/larangan penyebaran dokumen, berita ataupun 363 Volume 4 No 2 Oktober 2020 ISSN Cetak: 2579-9983,E-ISSN: 2579-6380 Halaman. 221-373
JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA segala hal baik secara langsung Barang tersebut tentu saja sifatnya subjektif, ataupun melalui media sosial. karena tidak diklasifikasikan dalam Perpu h) Melakukan pembatasan/larangan Nomor 23 Tahun 1959. perdagangan terkait hal-hal yang Keenam, berdasarkan pasal 15 Perpu dilarang oleh pemerintah. Nomor 23 Tahun 1959, penguasa darurat i) Melakukan pembatasan/larangan sipil mempunyai hak untuk mengambil atau penempelan tulisan-tulisan atau menggunakan barang-barang dinas umum. lukisan-lukisan yang dilarang oleh Pada penjelasan disebutkan bahwa ketentuan pemerintah. terkait barang dinas umum merujuk pada Keempat, mengacu pada Pasal 14 pasal 37 yang menyatakan bahwa yang Perpu Nomor 23 Tahun 1959, Presiden dimaksud dengan barang dinas umum maupun Kepala Daerah berhak untuk adalah segala benda yang dimiliki oleh memerintahkan pejabat terkait untuk masyarakat maka Presiden maupun Kepala melakukan penggeledahan di sejumlah Daerah dapat mengambilnya baik secara tempat, meskipun pemilik rumah tidak permanen maupun sementara. menghendaki penggeledahan tersebut, Ketujuh, mengacu pada pasal 17, namun penggeledahan tersebut tetap harus disebutkan bahwa manakala darurat sipil berdasarkan surat perintah. diberlakukan, maka Pemerintah dapat Selain mempunyai kewenangan melakukan penyadapan melalui segala untuk melakukan pengeledahan, pejabat bentuk alat komunikasi baik itu telepon, terkait juga diberikan kewenangan untuk internet, surat ataupun bentuk alat membawa orang-orang yang rumahnya komunikasi lainnya, selain itu segala digeledah untuk dimintai keterangan. aktivitas pers juga dibatasi oleh Pemerintah, Kelima, Berdasarkan Pasal 15, dalam artian manakala media hendak bilamana di daerah tersebut sudah menyiarkan suatu berita harus melaporkan dinyatakan darurat sipil, maka Pemerintah terlebih dahulu kepada Pemerintah. mempunyai hak untuk memeriksa, menyita, Kedelapan, berdasarkan pasal 18 semua barang yang diduga akan digunakan Perpu Nomor 23 Tahun 1959 menyatakan untuk mengganggu keamanan serta bahwa segala aktivitas yang dilakukan di pelarangan penggunaan barang tersebut. ruang publik baik itu demonstrasi, seminar 364 Volume 4 No 2 Oktober 2020 ISSN Cetak: 2579-9983,E-ISSN: 2579-6380 Halaman. 221-373
JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA hingga aktivitas-aktivitas lainnya yang Terkait darurat militer, dalam Perpu mendatangkan massa dalam jumlah besar Nomor 23 Tahun 1959 dibagi menjadi dua harus mendapatkan izin penguasa darurat kondisi yaitu darurat militer tanpa adanya sipil yaitu Presiden dan Kepala Daerah. perang (state of tension) dan darurat militer Selain itu, selama diberlakukannya darurat dalam kondisi perang (state of war). sipil, maka Pemerintah berhak melarang Dalam kondisi darurat militer tanpa penggunaan sejumlah gedung serta tempat adanya perang, terdapat sejumlah hak yang umum lainnya untuk dipergunakan. Akan diberikan oleh Undang-Undang kepada tetapi, pembatasan tersebut tidak berlaku Presiden, yaitu: bagi aktivitas keagamaan seperti pengajian Pertama, berdasarkan Pasal 24 Perpu serta aktivitas yang dilakukan oleh Nomor 23 Tahun 1959, Presiden sebagai pemerintah. penguasa darurat militer mempunyai hak Kesembilan, berdasarkan pasal 19 untuk mengambil kekuasaan yang berkaitan Perpu Nomor 23 Tahun 1959 disebutkan dengan keamanan dan ketertiban umum. bahwa penguasa darurat sipil mempunyai Selain itu setiap orang atau badan harus hak untuk membatasi aktivitas masyarakat tunduk terhadap Presiden kecuali orang di luar. tersebut sudah diberhentikan, dalam artian Kesepuluh, merujuk pada pasal 20 Presiden mempunyai kewenangan mutlak Perpu Nomo 23 Tahun 1959, penguasa untuk memberhentikan setiap pejabat darurat sipil mempunyai hak untuk publik. memeriksa badan setiap orang yang Kedua, melakukan pembatasan, dianggap mencurigakan meskipun tanpa pengaturan atau pelarangan pembuatan, adanya surat perintah. pemakaian serta perdagangan barang-barang Kesebelas, selama diberlakukannya yang mudah meledak, dalam artian Presiden darurat sipil, maka segala alat negara yaitu mempunyai kewenangan melarang pertahanan dan keamanan berada di bawah pemakaian bahan-bahan yang mudah koordinasi langsung penguasa darurat sipil meledak. Ketiga, Presiden mempunyai hak baik ditingkat pusat maupun daerah. untuk menguasai segala media komunikasi Darurat Militer penyiaran baik itu media cetak maupun daring. Keempat, Presiden juga mempunyai 365 Volume 4 No 2 Oktober 2020 ISSN Cetak: 2579-9983,E-ISSN: 2579-6380 Halaman. 221-373
JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA hak untuk melakukan perubahan pada menghancurkan atau mengubah isi dan sejumlah gedung maupun fasilitas publik, membuat supaya tidak dapat dibaca lagi perubahan tersebut terkait perubahan fungsi. sebagaimana awalnya. Kesebelas, melarang Kelima, Melakukan penutupan untuk orang bertempat tinggal dalam suatu daerah sementara waktu sejumlah gedung, rumah atau sebagian suatu daerah yang tertentu makan, toko-toko, pabrik serta segala selama keadaan, darurat militer, serta berhak aktivitas lainnya yang dirasa perlu untuk pula mengeluarkan orang itu dari tempat ditutup selama darurat militer. Keenam, tersebut. Keduabelas, berhak untuk melakukan karantina terhadap wilayah yang melarang orang yang berada dalam daerah telah ditetapkan termasuk daerah darurat tersebut meninggalkan daerah itu, apabila militer. Ketujuh, melarang sejumlah benda orang tersebut dipandangnya sangat diedarkan ataupun diperjualbelikan selama diperlukan, baik untuk keamanan umum ditetapkannya darurat militer, dalam hal ini atau pertahanan maupun untuk kepentingan tidak diatur secara spesifik dalam Perpu. perusahaan-perusahaan yang amat Kedelapan, melakukan pembatasan ataupun diperlukan guna menegakkan ekonomi pelarangan pergerakan lalu lintas baik di Negara. sektor perhubungan darat, laut maupun Ketigabelas, berhak mengeluarkan udara. Kesembilan, melakukan perintah kepada orang-orang yang ada di pembatasan/pelarangan pertunjukan- daerah yang dinyatakan dalam keadaan pertunjukan, pencetakan, penerbitan, darurat militer untuk menjalankan kewajiban pengumumam, penyampaian, penyimpanan, bekerja guna melakukan pekerjaan lainnya penyebaran, perdagangan dan penempelan untuk kepentingan keamanan dan pertahan. tulisan-tulisan berupa apapun juga, lukisan- Keempatbelas, berhak mengadakan lukisan, klise-klise dan gambar-gambar yang militerisasi terhadap suatu dianggap oleh Pemerintah sepatutnya jawatan/perusahaan/perkebunan. dilarang. Kelimabelas, berhak menangkap orang dan Kesepuluh, melakukan penyitaan menahannya selama-lamanya dua puluh serta penahanan surat-surat yang dikirimkan hari. Apabila dalam dua puluh hari oleh Pos ataupun media pengiriman lainnya. pemeriksaan belum dapat selesai dan membuka, melihat, memeriksa, penahanan masih diperlukan, maka atas 366 Volume 4 No 2 Oktober 2020 ISSN Cetak: 2579-9983,E-ISSN: 2579-6380 Halaman. 221-373
JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA persetujuan Presiden orang tersebut dapat perdagangan dan penempelan tulisan-tulisan ditahan terus sampai selama-lamanya lima berupa apapun juga, lukisan-lukisan, klise- puluh hari. klise dan gambar-gambar. Ketiga, menutup Keenambelas, Peraturan-peraturan percetakan. Keempat, memanggil warga dari Pemerintah Daerah Pejabat- pajabat negara sipil yang bertempat tinggal di Daerah dan Instansi-instansi Daerah lain wilayah Negara Republik Indonesia untuk tidak boleh dikeluarkan dan diumumkan, bekerja pada Angkatan Perang Republik jika tidak memperoleh persetujuan lebih Indonesia dan untuk menjaga keamanan atau dahulu dari Penguasa Darurat Militer ikut serta dalam pertahanan, apabila Daerah yang bersangkutan. panggilan tersebut tidak dipenuhi, tanpa alasan yang jelas, maka perbuatan orang Keadaan Perang yang dipanggil itu adalah desersi. Kelima, Darurat militer dengan keadaan Penguasa Perang Daerah berhak perang (state of war) mempunyai sejumlah mengadakan militerisasi terhadap suatu perbedaan dengan darurat militer tanpa jawatan/perusahaan/perkebunan atau keadaan perang (state of tension). Perbedaan sebagian dari padanya itu atau suatu jabatan tersebut bisa terlihat dengan adanya yang ada di daerahnya. sejumlah kewenangan tambahan negara Keenam, Penguasa Perang selama keadaan darurat perang yang diatur berdasarkan petunjuk, berhak menunjuk pada Pasal 37-43 Perpu Nomor 23 Tahun orang yang berpotensi akan mengganggu 1959, yaitu: keamanan, serta membawanya ke suatu Pertama, Penguasa Perang berhak tempat tertentu untuk sementara. Ketujuh, mengambil atau menggunakan barang- Pengusaha Perang berhak, dengan barang apapun untuk kepentingan keamanan menyimpang dari ketentuan-ketentuan atau pertahanan. Dalam pengambilalihan dalam peraturan perundang-undangan pusat. barang tersebut, maka hak milik berpindah kepada negara. Demokrasi dan Keadaan Bahaya Kedua, melarang pertunjukan- Untuk melihat terkait keadaan pertunjukan, pencetakan, penerbitan, bahaya yang diatur dalam konstitusi, pengumuman, penyampaian, penyebaran, sebelumnya penulis akan menggunakan 367 Volume 4 No 2 Oktober 2020 ISSN Cetak: 2579-9983,E-ISSN: 2579-6380 Halaman. 221-373
JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA elemen-elemen demokrasi untuk militer dan keadaan perang sebagaimana menganalisis potensi adanya pelanggaran yang tercantum dalam Perppu Nomor 23 demokrasi terkait darurat sipil, darurat Tahun 1959. Elemen Demokrasi Darurat Sipil Darurat Keadaan Militer Perang Kebebasan untuk membentuk dan Dilanggar Dilanggar Dilanggar menjadi anggota organisasi kebebasan mengeluarkan pendapat Dilanggar Dilanggar Dilanggar hak memilih Tidak Diatur Tidak Diatur Tidak Diatur kesempatan menjadi pejabat pemerintah Tidak Diatur Tidak Diatur Tidak Diatur hak bagi pemimpin politik untuk Tidak Diatur Tidak Diatur Tidak Diatur bersaing dalam mencari dukungan hak bagi pemimpin politik untuk Tidak Diatur Tidak Diatur Tidak Diatur bersaing dalam meraih suara sumber-sumber informasi alternatif Dilanggar Dilanggar Dilanggar lembaga yang membuat kebijakan Tidak Diatur Tidak Diatur Tidak Diatur pemerintah tergantung kepada perolehan suara dan pengungkapan preferensi lainnya Terlihat mengacu pada indikator demokrasi Penerbitan Undang-Undang Baru Terkait diatas, terdapat sejumlah hal yang Keadaan Bahaya sebagai Solusi bertentangan dengan elemen-elemen Mengacu pada Undang-Undang demokrasi yaitu : Dasar Negara Republik Indonesia Tahun a) Kebebasan untuk membentuk dan 1945 (UUD NRI 1945), Indonesia menjadi anggota organisasi b) Kebebasan mengeluarkan pendapat merupakan negara hukum (rechstaat) atau a state governed by the rule of law 12, dalam c) Sumber-sumber informasi alternatif 12 Christian Boulanger, "Constitutionalism in East Central Europe? The Case of Slovakia under 368 Volume 4 No 2 Oktober 2020 ISSN Cetak: 2579-9983,E-ISSN: 2579-6380 Halaman. 221-373
JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA artian seburuk apapun Undang-Undang Mengacu pada pendapat S.E Finer yang ketika peraturan tersebut telah diundangkan, maka pemerintah dan rakyat harus tunduk membedakan keadaan darurat dalam tiga kategori, yaitu:14 pada peraturan tersebut. Oleh karena itulah a) Keadaan darurat karena perang (state setiap peraturan perundang-undangan of war) haruslah dipastikan seminimalisir mungkin b) Keadaan darurat karena ketegangan terdapat kecurangan (fraud).13 potensi melahirkan tindakan (state of tension) termasuk dalam bencana alam atau ketegang sosial Perpu Nomor 23 Tahun 1959 karena konflik menyimpan sejumlah persoalan yang c) Keadaan darurat karena kepentingan berpotensi membahayakan demokrasi internal pemerintahan yang memaksa Indonesia, hal tersebut bisa dilihat dengan (Innere Notstand). Meskipun tidak mengamati sejumlah pasal yang terdapat terdapat keadaan darurat, tetapi ada dalam Perpu tersebut, yaitu: kepentingan internal pemerintahan Elemen Demokrasi Darurat Darurat Keadaan yang mesti dilakukan tetapi instrumen Sipil Militer Perang undang-undang yang ada tidak Kebebasan untuk Pasal 18 Pasal 25
memungkinkan untuk itu. membentuk dan Berdasarkan Venice Commision menjadi anggota sebuah forum Uni Eropa yang terdiri dari organisasi pakar hukum tata negara, "state of tension" Kebebasan Pasal 13 Pasal 26 Pasal 40 covers the conditions that precede a state of mengeluarkan Pasal 17 defence, such as a "situation approaching pendapat civil war or preparation for international Sumber-sumber Pasal 13 Pasal 26 Pasal 40 war". "Internal state of emergency" covers informasi alternatif Pasal 17 natural disasters, grave accidents, threats to the free democratic order in the federation or the Länder, or dangers to public security Meciar", East European Quarterly Vol. 33, No. 1, 1999, hlm. 21-50. 13 Kent Greenfield, "The Unjustified Absence of Federal Fraud Protection in the Labor Market", Yale Law Journal Vol. 107, No. 3, 1997, hlm. 715-788. 14 Jimy Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hlm.356. 369 Volume 4 No 2 Oktober 2020 ISSN Cetak: 2579-9983,E-ISSN: 2579-6380 Halaman. 221-373
JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA or order.15 Bilamana melihat klasifikasi menentukan syarat-syarat dapat yang disampaikan S.E Finer, maka mengacu ditentukannya kondisi bahaya, yaitu: pada Pasal 1 ayat (1) Perpu Nomor 23 1. Pemberontakan Tahun 1959 yang menyatakan persyaratan 2. Kerusuhan akibat bencana alam terjadinya kondisi darurat, yaitu: 3. Perkosaan (agresi) di wilayah NKRI 1) Keamanan atau ketertiban hukum 4. Keadaan bahaya yang mengancam diseluruh wilayah atau disebagian NKRI wilayah Negara Republik Indonesia Apabila mengacu pada definisi state terancam oleh pemberontakan, of tension dan state of war, maka pada kerusuhan-kerusuhan atau akibat angka pertama dan kedua termasuk kategori bencana alam, sehingga state of tension, sementara itu pada angka 3 dikhawatirkan tidak dapat diatasi dan 4 termasuk state of war. oleh alat-alat perlengkapan secara Terkait kondisi ketegangan (state of biasa; tension), Jimly Asshidiqie menyebut kondisi 2) timbul perang atau bahaya perang tersebut terjadi manakala terjadi bencana atau dikhawatirkan perkosaan alam ataupun ketegangan sosial karena wilayah Negara Republik Indonesia dengan cara apapun juga; peristiwa-peristiwa politik, secara sederhana dapat di buat rincian sebagai berikut:16 3) hidup Negara berada dalam keadaan a. Keadaan bencana alam yang bahaya atau dari keadaan- keadaan menimbulkan kepanikan, ketegangan khusus ternyata ada atau sosial, dan yang menyebabkan mesin dikhawatirkan ada gejala- gejala konstitusional pemerintahan tidak yang dapat membahayakan hidup berfungsi sebagaimana seharusnya Negara. b. Keadaan sosial yang rusuh atau Mengacu pada definisi diatas, kerusuhan sosial (social unrest) yang terlihat Perpu Nomor 23 Tahun 1959 telah luas dan menyebabkan mesin konstitusional pemerintahan tidak berjalan sebagaimana mestinya 15 pada tanggal 20 Mei 2020 diakses 16 Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. 370 Volume 4 No 2 Oktober 2020 ISSN Cetak: 2579-9983,E-ISSN: 2579-6380 Halaman. 221-373
JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA Dalam konteks state of tension, 4) Bahwa waktu tindakan itu diambil, selayaknya dalam penanganannya masih DPR terbukti tidak mampu mengadakan mengedepankan asas perlindungan hak asasi sidang. manusia serta pemenuhan nilai-nilai Keempat syarat tersebut adalah demokrasi, hal itu disebabkan permasalahan syarat yang melekat dalam kondisi keadaan yang terjadi dalam kondisi ketegangan bahaya, baik itu dikarenakan ketegangan masih dalam kontrol internal, sementara itu (tension) ataupun perang (war). Akan tetapi, dalam kondisi perang (state of war), manakala melihat Perpu Nomor 23 Tahun menurut Oren Gross beberapa prinsip 1959, hal-hal tersebut tidak diatur sama hukum dapat dikesampingkan, when a sekali. nation is faced with emergencies its legal, Oleh karena itulah, terdapat sejumlah and even constitutional, structure must be ketentuan baru yang selayaknya perlu somewhat relaxed (and perhaps even dicantumkan dalam Undang-Undang tentang suspended in parts). Keadaan Bahaya, antara lain: Selain itu, menurut Van Dullemen, 1) Darurat Sipil selayaknya digunakan keadaan darurat rawan disalahgunakan oleh manakala terjadi kondisi ketegangan penguasa, oleh karena itulah agar keadaan yaitu keadaan bencana alam, bencana darurat tersebut tidak ditafsirkan sewenang- non-alam, atau kerusuhan sosial yang wenang oleh kepala negara maka perlu ditentukan syarat-syarat yang ketat, yaitu:17 menyebabkan mesin pemerintahan tidak konstitusional berjalan 1) Harus nyata bahwa kepentingan negara sebagaimana mestinya. Dalam konteks adalah kepentingan tertinggi (de ini, untuk menghindari terjadinya hoogste belang) pelanggaran terhadap demokrasi, 2) Bahwa tindakan yang diperlukan sejumlah persyaratan harus dipenuhi merupakan jalan terakhir dan tidak terlebih dahulu, yaitu: tersedian alternatif lain a. DPR tidak mampu menjalankan 3) Tindakan tersebut dimaksudkan untuk sidang waktu yang terbatas atau bersifat b. Tidak ada alternatif lainnya sementara c. Bahwa tindakan tersebut tidak bisa 17 Asshiddiqie. diselesaikan dengan Perpu 371 Volume 4 No 2 Oktober 2020 ISSN Cetak: 2579-9983,E-ISSN: 2579-6380 Halaman. 221-373
JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA 2) Darurat Perang selayaknya dapat mengeluarkan pendapat, dan kebebasan diterapkan manakala terjadi peperangan untuk memperoleh sumber-sumber baik keadaan perang didalam negeri informasi alternatif. Berdasarkan hasil yang karena external aggresion, keadaan ditemukan, terdapat setidaknya 5 (lima) perang di luar negeri atau front diluar Pasal yang bertentangan dengan nilai-nilai negeri, keadaan pemberontakan demokrasi. bersenjata/gerakan separatis atau Selain itu, Perpu Nomor 23 keaadan bersenjata karena perebutan Tahun 1959 juga tidak belum kekuasaan. Dalam konteks ini, memberikan batasan terkait kondisi apa sebagaimana pendapat Oren Gross, yang kemudian bisa menjadi persyaratan prinsip-prinsip hukum dapat diterapkannya darurat sipil, darurat dikesampingkan. militer dan keadaan perang. Hal tersebut D. PENUTUP selayaknya harus dicantumkan sebagai Pasal 12 UUD NRI 1945 upaya memberikan kepastian hukum menyatakan bahwa Presiden menyatakan dalam undang-undang. Selain batasan, keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya Undang-Undang tentang keadaan bahaya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang- selayaknya juga memberikan syarat- undang. Akan tetapi, dalam sistem hukum syarat untuk dapat ditentukan keadaan Indonesia, satu-satunya Undang-Undang bahaya, hal ini sebagai upaya untuk yang mengatur keadaan bahaya adalah menghindari terjadinya penyalahgunaan Perpu Nomor 23 Tahun 1959 yang mana wewenang yang dilakukan oleh dibentuk dalam situasi tidak demokratis. Hal penguasa. itu merupakan kewajaran, karena pada era Berdasarkan hal tersebutlah, tersebut konstitusi yang diberlakukan adalah penulis melihat bahwa Pemerintah UUDS 1950 yang sangat berbeda dengan Indonesia perlu untuk segera membuat UUD NRI 1945. Aspek regulasi baru tentang keadaan bahaya ketidakdemokratisan tersebut bisa dilihat untuk memastikan ketersediaan undang- dengan menggunakan indikator elemen undang tentang keadaan bahaya yang demokrasi Kebebasan untuk membentuk dan demokratis. menjadi anggota organisasi, Kebebasan 372 Volume 4 No 2 Oktober 2020 ISSN Cetak: 2579-9983,E-ISSN: 2579-6380 Halaman. 221-373
JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA DAFTAR PUSTAKA Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007. Jimly. Boulanger, Christian. "Constitutionalism in East Central Europe? The Case of Slovakia under Meciar." East European Quarterly 33, no. 1 (1999): 21-50. Chandranegara, Ibnu Sina. "The Review of Government Regulation in Lieu of Law Regarding Constitutional Authority Dispute among the State Institutions." Yudisial 5, no. 1 (2009): 1-16. Crowder, George. "Value Pluralism, Constitutionalism, and Democracy: Waldron and Berlin in Debate." Review of Politics 81, no. 1 (2019): 101-27. 18000943. Dale, Cypri Jehan Paju. "Emancipatory Democracy and Political Struggles in Post-Decentralization Eastern Development Indonesia." (Basingstoke) 58, no. 1 (2016): 31- 41. 4. Gamble, Barbara S. "Putting Civil a Popular Vote." Rights American Journal of Political Science 41, no. 1 (1997): 245. to Absence Fraud Protection in the Labor Market." Yale Law Journal 107, no. 3 (1997): 715-88. of Federal HSB, Ali Marwan. "Judicial Review Dan Legislative Review Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang." Legislasi Indonesia 17, no. 1 (2020): 51-61. Ibrahim, Johni. Teori Dan Metodologi Normatif. Penelitian Hukum Malang: Bayumedia Publishing, 2007. Keefer, Philip. "Elections, Special Interests, and Financial Crisis." International Organization 61, no. 3 607-41. 07070208. (2007): Nugroho, Heru. "Demokrasi Dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Sosial-Politik Dinamika Di Jurnal Pemikiran Indonesia." Sosiologi 1, no. 1 (2015): 1. 3419. Risdiarto, Danang. "Legalitas Dekrit Presiden 1959 Dan Juli Pengaruhnya Bagi Perkembangan Demokrasi Di Indonesia." Jurnal Legislasi Indonesia 15, no. 1 (2018): 59-68. 5 Greenfield, Kent. "The Unjustified 373 Volume 4 No 2 Oktober 2020 ISSN Cetak: 2579-9983,E-ISSN: 2579-6380 Halaman. 221-373