VOLUME 48, TERBITAN KE-4, 2023 MEWUJUDKAN STABILITAS Sekutu, Mitra Memperkuat Keterlibatan Kepulauan Pasifik Ketahanan Global
IPDF DAFTAR ISI 16 VOLUME 48, TERBITAN KE-4 tajuk utama 8 Membangun Ketahanan Militer Indo-Pasifik beradaptasi dan memperkuat diri dari dampak iklim 12 Melindungi Warga Sipil Selama Konflik Hukum internasional mengamanatkan agar militer meminimalkan kerugian yang dialami nonkombatan saat berperang 16 Mineral Kritis: Perlombaan Sumber Daya Mitra multilateral berupaya mengatasi rantai pasokan berisiko serta menjunjung tinggi standar lingkungan dan sosial 24 Menyatukan Upaya Kekuatan pro-demokrasi Myanmar mencari titik balik menentang pemerintahan militer 30 Cobra Gold 2023 Mempererat tujuan bersama dan kerja sama regional 34 Represi Transnasional Pemolisian terselubung PKT yang sering kali ilegal di luar negeri mengundang kecaman internasional 40 Strategi Teknologi Pertahanan Jepang Negara ini memiliki rencana untuk menguasai dan memasukkan teknologi inovatif 44 Kerangka Kerja untuk Kesuksesan Sekutu dan mitra menjanjikan sumber daya, dukungan untuk Pasifik yang tangguh 50 Lautan Data Konsorsium tingkatkan akses ke teknologi, data untuk menumpas penangkapan ikan ilegal serta, melindungi perekonomian dan ekosistem
60 54 Tekad Terpadu Sekutu dan mitra berkumpul di Australia untuk latihan Talisman Sabre yang belum pernah terjadi sebelumnya 60 Lebih Kuat Bersama-sama Pasukan Operasi Khusus membangun kapasitas mitra dan kekuatan kolektif bagian-bagian 4 Indo-Pasifik Selayang Pandang 5 Kontributor 6 Seluruh Kawasan Berita dari Indo-Pasifik 66 Renungan Ekspedisi ilmiah gabungan menangkap dan memfilmkan ikan pada kedalaman terdalam di lepas pantai Jepang. 67 Kata Terakhir TENTANG GAMBAR SAMPUL: Sebuah helikopter Angkatan Darat Australia mengirimkan pasokan setelah topan menghancurkan Vanuatu pada 2023. DEPARTEMEN PERTAHANAN AUSTRALIA
IPDF 4 INDO-PASIFIK SELAYANG PANDANG Pembaca yang Terhormat, Selamat datang di edisi Indo-Pacific Defense FORUM tentang ketahanan global. Mitra militer dan keamanan Indo-Pasifik membangun ketahanan individu dan kolektif untuk melawan ancaman di seluruh dunia, termasuk ancaman dari rezim otoriter dan pesaing strategis serta tantangan keamanan nontradisional seperti bencana alam dan migrasi massal. Ketahanan mewujud dalam banyak hal. Artikel pembuka edisi ini membahas upaya militer yang berpandangan serupa dalam merintis upaya seluruh pemerintah untuk memperkuat instalasi dari ancaman perubahan iklim dan berbagai potensi bahayanya. Tajuk utama mendalam menelaah alasan pentingnya kerja sama internasional dan model keberlanjutan yang berkembang dalam melancarkan transisi energi hijau global yang sangat mengandalkan produksi mineral kritis. Artikel lainnya membahas kolaborasi militer dan negara sekutu dan mitra dalam memperkuat ketahanan regional dan melindungi negara-negara yang rentan dari dampak iklim, terutama di Negara- Negara Kepulauan Pasifik (PIC). Pada 2023, Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID), misalnya, memberikan 23,05 triliun rupiah (1,5 juta dolar A.S.) kepada Samoa untuk inisiatif yang dipimpin masyarakat demi meningkatkan kemampuannya untuk bertahan dari gangguan terkait bencana. Pemberian tersebut adalah bagian dari Kerangka Kerja Strategis USAID 2022-27 untuk Kepulauan Pasifik, sebuah inisiatif publik-swasta bernilai miliaran dolar untuk memperkuat ketahanan masyarakat, tata kelola pemerintahan yang demokratis, dan pertumbuhan ekonomi di 12 PIC. Latihan global berskala besar memfasilitasi militer di Indo-Pasifik membangun ketahanan dan memamerkan kemitraan yang kuat dan langgeng. Artikel dalam edisi ini juga menyoroti manfaat keamanan dari latihan multilateral seperti Cobra Gold di Thailand dan Talisman Sabre di Australia. Latihan semacam itu memfasilitasi pasukan gabungan dan multinasional untuk mengukuhkan komitmen bersama terhadap stabilitas, perdamaian, dan kemakmuran regional. Latihan tersebut juga meningkatkan interoperabilitas dengan sekutu dan mitra di seluruh Indo-Pasifik. Ketahanan mendorong perlawanan. Dua tahun lebih sejak junta militer merebut kekuasaan di Myanmar, koalisi perlawanan, yang sebagian besar adalah warga sipil, telah menunjukkan kekuatan tekadnya. Purnawirawan Angkatan Darat A.S. Letnan Kolonel Miemie Winn Byrd, profesor di Daniel K. Inouye Asia-Pacific Center for Security Studies, menjelaskan pentingnya ketahanan rakyat dalam mencapai titik balik menentang junta militer. Dia berpendapat bahwa koalisi perlawanan membutuhkan sistem komando terpadu dan dukungan internasional lebih besar untuk benar-benar menguasai kembali negara itu dan mengembalikan demokrasi. Kami berharap artikel-artikel ini mendorong dialog regional tentang nilai ketahanan bagi negara-negara dan militer Indo-Pasifik. Kami menyambut baik komentar Anda. Silakan hubungi kami di untuk menyampaikan pendapat Anda. Salam, Staf FORUM IPD FORUM FORUM FORUM IPD FORUM Ketahanan Global Volume 48, Terbitan ke-4, 2023 KEPEMIMPINAN USINDOPACOM JOHN C. AQUILINO Laksamana, AL A.S. Komandan STEPHEN D. SKLENKA Letnan Jenderal, Pasukan Marinir A.S. Wakil Komandan JEFFREY T. ANDERSON Laksamana Madya, AL A.S. Direktur Operasi H U B U N G I K A M I FORUM IPD FORUM Indo-Pacific Defense FORUM Program Manager, HQ USINDOPACOM Box 64013 Camp H.M. Smith, HI 96861 USA email: Indo-Pacific Defense FORUM adalah sebuah majalah militer professional yang diterbitkan triwulanan oleh komandan Komando Pasukan A.S. di Indo-Pasifik untuk menyediakan forum internasional bagi personel militer di kawasan Indo-Pasifik. Pendapat yang dituangkan dalam majalah ini tidak mewakili kebijakan atau sudut pandang komando ini atau lembaga pemerintah A.S. lainnya. Semua artikel ditulis oleh staf FORUM kecuali jika disebutkan lain. Menteri pertahanan A.S. yakin bahwa penerbitan majalah ini perlu adanya bagi upaya pendekatan pada masyarakat sebagaimana yang dikehendaki oleh Departemen Pertahanan A.S. ISSN 2333-1593 (cetak) ISSN 2333-1607 (online)
IPDF KONTRIBUTOR DR. MIEMIE WINN BYRD, purnawirawan letnan kolonel Angkatan Darat A.S. dan sekarang profesor di Daniel K. Inouye Asia-Pacific Center for Security Studies di Hawaii, memiliki spesialisasi dalam hubungan A.S.-Myanmar, ekonomi Indo-Pasifik, pengembangan organisasi, DR. SHIGENORI MISHIMA adalah wakil komisaris dan kepala pejabat teknologi dari Badan Akuisisi, Teknologi & Logistik (ATLA) untuk Kementerian Pertahanan Jepang. Ia mengawasi penelitian dan pengembangan untuk Pasukan Bela Diri Jepang, kerja sama peralatan dan dan pembelajaran orang dewasa. Karyanya berfokus pada operasi sipil-militer, kolaborasi antarlembaga, dan standar akuntansi keuangan korporat. Ia meraih gelar sarjana ekonomi dan akuntansi dari Claremont McKenna College dan gelar magister administrasi bisnis dari University of Hawaii. Ia memperoleh gelar doktor di bidang kepemimpinan pendidikan dari University of Southern California. Ditampilkan pada Halaman 24 teknologi internasional, serta peningkatan teknologi canggih di antara pemerintah, industri, dan akademisi. Ia sebelumnya menjabat sebagai direktur Departemen Strategi Teknologi dan Divisi Manajemen Proyek ATLA. Ia meraih gelar sarjana dan magister bidang arsitektur angkatan laut dari University of Tokyo, dan gelar doktor bidang hidrodinamika dari Massachusetts Institute of Technology. Ditampilkan pada Halaman 40 Gabung dengan Bahasan Ini KAMI INGIN MENDENGAR DARI ANDA! Indo-Pacific Defense FORUM melayani personel militer dan keamanan di kawasan Indo-Pasifik. Majalah triwulanan produk Komando Pasukan A.S. di Indo-Pasifik ini menyediakan konten berkualitas tinggi dan mendalam mengenai upaya keamanan di seluruh kawasan - mulai kontraterorisme, kerja sama internasional, hingga bencana alam. Indo-Pacific Defense FORUM menawarkan konten online ekstensif, dengan artikel baru yang diterbitkan setiap hari di Pengunjung dapat: n Mengakses konten online eksklusif n Menengok kembali terbitan sebelumnya n Mempelajari cara untuk mengajukan artikel n Meminta berlangganan gratis n Mengirim umpan balik kepada kami KINI TERSEDIA DALAM 11 BAHASA! Bahasa Mandarin (Sederhana dan Tradisional) Bahasa Inggris Bahasa Hindi Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Khmer Bahasa Korea Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Vietnam UNDUH APLIKASI KAMI! Cari "FORUMNEWS" di iTunes atau Google Play Store untuk mengunduh aplikasi gratis kami. Mari bergabung dengan kami di Facebook, X, Instagram, WhatsApp: @IPDEFENSEFORUM dan Line: @330WUYNT IPD FORUM FORUM 5
IPDF 6 SELURUH KAWASAN Filipina Menunjuk 4 Kamp Baru bagi Pasukan A.S. Pemerintah Filipina pada April 2023 mengidentifikasi empat kamp militer baru, termasuk di seberang laut dari Taiwan, untuk penempatan bergilir kelompok pasukan Amerika Serikat tanpa batas waktu. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. mengatakan perluasan kehadiran militer A.S. dari lima lokasi yang sudah ada di bawah Perjanjian Kerja Sama Peningkatan Pertahanan 2014 kedua sekutu lama itu akan meningkatkan pertahanan pesisir negaranya. Lokasi baru tersebut antara lain pangkalan Angkatan Laut Filipina di Santa Ana dan sebuah bandara internasional di Lal-lo, keduanya di provinsi Cagayan utara. Lokasi tersebut memicu kemarahan Beijing karena lokasi- lokasi itu akan menyediakan tempat persiapan bagi pasukan A.S. di dekat Tiongkok selatan dan Taiwan. (Foto: Marinir Filipina dan A.S. melakukan latihan selama latihan bilateral Balikatan di provinsi Cagayan, Filipina pada Maret 2022.) Lokasi baru lainnya ada di provinsi Isabela utara dan sebuah kamp Angkatan Laut di Pulau Balabac di provinsi Palawan barat. Palawan menghadap ke Laut Cina Selatan, sebuah rute perdagangan global yang hampir seluruhnya diklaim secara sewenang-wenang oleh Beijing yang terus mengintimidasi negara-negara kecil penuntut, termasuk Filipina. "Di situlah perdagangan senilai kurang lebih 23,05 kuadriliun rupiah (3 triliun dolar A.S.) melintas. Tanggung jawab kita dalam bersama-sama mengamankan sangat besar," kata Carlito Galvez Jr., yang saat itu menjabat kepala Departemen Pertahanan Nasional Filipina. Empat lokasi baru untuk pasukan A.S. "cocok dan saling menguntungkan" dan akan memudahkan upaya kemanusiaan dan bantuan selama bencana alam dan keadaan darurat lainnya, kata kantor presiden Marcos. Dalam sebuah pernyataan, Departemen Pertahanan A.S. mengatakan lokasi baru tersebut "akan memperkuat interoperabilitas Angkatan Bersenjata A.S. dan Filipina dan memudahkan kami merespons bersama lebih lancar dalam mengatasi berbagai tantangan bersama di kawasan Indo- Pasifik." The Associated Press IPD FORUM FORUM NEGARA-NEGARA MITRA MEMBIDIK PENYEBARAN SPYWARE BERBAHAYA Hampir selusin negara pada Maret 2023 menyerukan kontrol dalam negeri dan internasional yang ketat untuk melawan proliferasi spyware komersial. Pemerintah Australia, Kanada, Kosta Rika, Denmark, Prancis, Selandia Baru, Norwegia, Swedia, Swiss, Britania Raya, dan Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan bersama. Negara-negara tersebut berkomitmen untuk mencegah ekspor teknologi dan peralatan kepada pengguna akhir yang kemungkinan menggunakannya untuk "aktivitas siber berbahaya." Pernyataan tersebut juga mengatakan para mitra akan berbagi informasi tentang proliferasi spyware, termasuk data intelijen agar lebih baik dalam mengidentifikasi alat-alat tersebut. Beberapa hari sebelumnya, Presiden A.S. Joe Biden menandatangani perintah eksekutif yang bertujuan untuk mengekang penggunaan alat mata-mata digital untuk tujuan jahat yang menargetkan personel dan masyarakat sipil A.S. Perintah itu bertujuan untuk menekan industri rahasia dengan menerapkan pembatasan baru pada keputusan pembelian badan pertahanan, penegak hukum, dan intelijen A.S. Pada 2021, iPhone milik sedikitnya sembilan pegawai Departemen Luar Negeri A.S. menjadi sasaran peretas tidak dikenal yang menggunakan spyware yang dikembangkan oleh sebuah perusahaan Israel. Pada akhir Maret 2023, seorang pejabat senior A.S. mengatakan sedikitnya 50 staf pemerintah A.S. yang ditempatkan di 10 negara menjadi korban alat peretasan komersial. Reuters
THE ASSOCIATED PRESS INDIA MENYETUJUI PEMBELIAN PERALATAN MILITER SENILAI 130,6 TRILIUN RUPIAH (8,5 MILIAR DOLAR A.S.) India pada Maret 2023 menyetujui pembelian rudal, helikopter, sepanjang perbatasan Himalaya yang disengketakan dengan RRT, India memodernisasi peralatan militernya yang sebagian besar merupakan peninggalan Uni Soviet. Fokus pada Angkatan Laut India, yang dialokasikan sekira 80% dari akuisisi yang disetujui itu, timbul setelah New Delhi menyatakan kekhawatirannya pada 2022 atas aktivitas Tiongkok di Samudra Hindia. senjata artileri, dan sistem perang elektronik senilai 130,6 triliun rupiah (8,5 miliar dolar A.S.) sebagai upaya memperkuat militernya. Dewan Akuisisi Pertahanan (DAC), badan pemerintah tertinggi untuk persetujuan akuisisi modal untuk militer India, menyetujui pesanan untuk semua matranya, kata Kementerian Pertahanan India dalam sebuah pernyataan. Semua pesanan akan dilakukan dengan perusahaan India, kata kementerian itu, agar selaras dengan seruan pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi untuk memacu produksi pertahanan dalam negeri. (Foto: India mengoperasikan kapal induk buatan dalam negeri pertamanya, INS Vikrant, pada September 2022.) Pembelian yang disetujui itu antara lain adalah 200 rudal BrahMos, 50 helikopter utilitas, dan sistem perang elektronik untuk Angkatan Laut. DAC juga menyetujui produksi mesin kelautan diesel, yang bakal jadi pertama bagi India, dan proposal Angkatan Udara untuk senjata pelumpuh jarak jauh untuk jet tempur Sukhoi-30MKI. Angkatan Darat India mendapat persetujuan untuk membeli 307 unit senapan artileri derek 155 mm/kaliber 52, bersama dengan kendaraan mobilitas tinggi dan kendaraan penarik senjata. Reuters AFP/GETTY IMAGES Diapit oleh sesama negara bersenjata nuklir, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Pakistan, dan dengan adanya ketegangan di Kebijakan Baru Jepang untuk Mewujudkan Pendanaan Pertahanan Luar Negeri Program OSA melarang bantuan digunakan untuk membeli senjata mematikan yang bisa digunakan dalam konflik, sesuai dengan prinsip-prinsip yang mengatur ekspor senjata, kata Kementerian Luar Negeri. Proyek-proyek tersebut diharapkan mencakup sistem radio dan komunikasi satelit untuk pengawasan maritim, dan penerima pertama kemungkinan adalah Bangladesh, Fiji, Malaysia, dan Filipina. Kementerian tersebut berencana mulai melakukan studi kelayakan OSA di negara-negara tersebut, dengan tujuan untuk memperkuat keamanan maritim mereka. (Foto: Kapal Penjaga Pantai Jepang dan Filipina melakukan latihan anti-pembajakan di dekat Manila.) Jepang mempertimbangkan untuk memasok radar kepada Filipina demi membantu negara itu memantau aktivitas Tiongkok di Laut Cina Selatan yang disengketakan, demikian dilaporkan surat kabar Yomiuri pada April 2023. Jepang berencana menawarkan bantuan keuangan kepada berbagai negara untuk membantu mereka meningkatkan pertahanan. Ini menandai sikap tegas pertama Tokyo yang Pada prinsipnya, hanya negara berkembang yang dapat memperoleh bantuan ini karena bantuan ini akan diberikan sebagai hibah, demikian menurut kementerian tersebut. meninggalkan aturan yang melarang penggunaan bantuan internasional untuk tujuan militer. Bantuan Keamanan Luar Negeri Jepang (OSA) akan dikelola terpisah dari program Bantuan Pembangunan Luar Negeri yang selama beberapa dekade telah mendanai pembangunan jalan, bendungan, dan infrastruktur sipil lainnya, kata Ketua Sekretariat Kabinet Hirokazu Matsuno pada April 2023. Keputusan untuk memperluas lingkup bantuan internasional untuk proyek terkait militer menyusul pengumuman Jepang pada Desember 2022 tentang peningkatan besar dalam belanja pertahanan selama lima tahun ke depan seiring upaya Tokyo untuk mengimbangi militer Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang terus membesar. "Dengan meningkatkan kemampuan keamanan dan penangkalan mereka, OSA bertujuan mempererat kerja sama keamanan kami dengan negara-negara tersebut, untuk menciptakan lingkungan keamanan yang diinginkan bagi Jepang," kata Kementerian Luar Negeri dalam sebuah pernyataan. Jepang juga meningkatkan keterlibatan dengan negara-negara berkembang untuk melawan RRT. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida pada Maret 2023 mengumumkan investasi senilai 1,1 kuadriliun rupiah (75 miliar dolar A.S.) di kawasan Indo- Pasifik untuk menjalin hubungan lebih erat dengan Asia Selatan dan Tenggara. Reuters Perubahan itu terjadi ketika Jepang melakukan peningkatan pertahanan terbesarnya sejak Perang Dunia II yang beralih dari pasifisme yang diatur dalam konstitusinya. IPD FORUM IPD FORUM FORUM FORUM 7 7
8 IPD FORUM FORUM membangun KETAHANAN
Militer Indo-Pasifik Beradaptasi dan Memperkuat Diri Dari Dampak Iklim STAF FORUM | FOTO DARI THE ASSOCIATED PRESS arget-target bergerak di Foxtrot Range, sebuah reposisi strategis saat Ewa Beach makin menyerah pada kekuatan yang datang tanpa henti - terjangan dan empasan ombak dan T pasang surut Samudra Pasifik. Pada awal 2023, kru mulai memindahkan lapangan tembak tersebut sekitar 40 meter ke daratan sebagai langkah pertama dalam merelokasi empat lapangan tembak jarak pendek di Fasilitas Pelatihan Menembak Pu'uloa (PRTF), Hawaii, milik Pangkalan Pasukan Marinir Amerika Serikat yang merupakan tempat pasukan mengasah keahlian membidik mereka selama seabad terakhir. Proyek di lokasi seluas 55 hektare di sisi bawah angin pulau Oahu akan melindungi lapangan tembak itu dari erosi pantai serta membatasi risiko amunisi mencemari lautan. "Kami memiliki tanggung jawab melindungi sumber daya alam yang dipercayakan kepada kami untuk dikelola," kata Mayor Jeffry Hart, direktur divisi kepatuhan dan perlindungan lingkungan pangkalan tersebut, dalam rilis berita. "Sebagai pengurus tanah ini, kami harus menjaga dan melindungi sumber daya dengan tetap menjaga efektivitas operasional PRTF agar Marinir, anggota pasukan gabungan, dan aparat penegak hukum tetap terlatih dan siap." Dari pertengahan Pasifik hingga Asia Tenggara dan sekitarnya, militer terlibat dalam upaya seluruh pemerintah untuk mengadaptasi dan memperkuat instalasi dari ancaman perubahan iklim dan segudang tantangannya - naiknya muka air laut, pencairan lapisan es, serta banjir dan badai yang semakin parah. "Efek perubahan iklim dan risiko terkaitnya menimbulkan tantangan keamanan dan memengaruhi strategi, rencana, kemampuan, misi, material, peralatan, kendaraan, sistem senjata, dan bahkan personel pertahanan," tulis Robert Evans Jr., insinyur di Departemen Angkatan Udara A.S. (DAF), dalam esai pada Agustus 2022 untuk Journal of Indo-Pacific Affairs DAF. "Perencanaan misi harus mencakup identifikasi dan penilaian efek perubahan iklim pada misi, memasukkan efek perubahan iklim ke dalam rencana dan prosedur, serta antisipasi dan pengelolaan risiko perubahan iklim ini untuk membangun ketahanan, terutama untuk infrastruktur dan sistem pendukung pangkalan." PEMINDAHAN STRATEGIS Hanya ada sedikit tempat yang pertimbangannya begitu dalam seperti Indonesia, negara dengan 13.500 pulau dan 280 juta penduduk yang baru-baru ini memulai tugas raksasa, yaitu membangun ibu kota baru dari nol. Ibu kota saat ini - megakota Jakarta di pulau Jawa, yang 11,2 juta penduduknya tinggal di ketinggian rata-rata 8 meter - muka tanahnya turun hingga 25 sentimeter setiap tahun akibat pengambilan air tanah yang tidak terkendali dan Laut Jawa yang menerobos tanggul laut. Dalam dua dekade, sepertiga Jakarta akan terendam, demikian perkiraan dari P.B.B. Berada sekitar 1.400 kilometer sebelah timur laut pulau Jawa, ibu kota baru ini menjulang di dataran tinggi hutan provinsi Kalimantan Timur di pulau Kalimantan. Jika sudah tuntas, Nusantara - atau "kepulauan" dalam bahasa Jawa - akan menaungi infrastruktur pertahanan dan keamanan nasional, termasuk pangkalan untuk sekitar 30.000 pasukan dan markas besar Tentara Nasional Indonesia, kata para analis. "Pertimbangan utama dalam membangun fasilitas dan instalasi militer adalah keselamatan dan keamanan personel dan penduduk, serta efektivitas implementasi pekerjaan, fungsi, dan bentuk ancaman," kata Khairul Fahmi, pakar militer di Institute of Security and Strategic Studies Indonesia, kepada FORUM. "Dengan begitu, ketahanan terhadap bencana alam seperti badai, gempa bumi, banjir menjadi sangat penting dalam membangun fasilitas dan instalasi militer." Lokasi Indonesia di sepanjang Cincin Api, yaitu sabuk lempeng seismik yang tidak stabil sepanjang 40.000 kilometer berisi 75% gunung berapi di Bumi dan menimbulkan 90% gempa bumi, makin menegaskan kebutuhan akan infrastruktur yang tangguh. "Kebutuhan untuk meningkatkan instalasi militer saat ini sebagai persiapan menghadapi masalah cuaca, untuk memindahkan lokasi militer yang rentan, dan menilai strategi pembangunan dan pengadaan merupakan dampak langsung dari pola cuaca yang berubah-ubah," kata Fahmi. Pada tahun 2100, kota-kota besar lainnya di Indo- Secara khusus, Evans menulis, ketika banyak negara memusatkan perhatian mereka "ke Tiongkok dan ancaman di Indo-Pasifik, Amerika Serikat dan sekutu serta mitranya harus mengevaluasi efek dan risiko perubahan iklim yang terkait dengan pemilihan pangkalan militer." Indonesia sedang membangun ibu kota baru, Nusantara, di dataran tinggi hutan provinsi Kalimantan Timur di pulau Kalimantan. Pasifik dapat dibanjiri oleh naiknya muka air laut, demikian menurut artikel Maret 2023 dalam jurnal Nature Climate Change. Di antaranya: Bangkok, Thailand; Chennai dan Kolkata, India; Ho Chi Minh City, Vietnam; Manila, Filipina; dan Yangon, Myanmar. Biaya akan meningkat seiring peningkatan air, dengan kerugian global berpotensi mencapai 84,7 kuadriliun rupiah (5,5 triliun dolar A.S.) pada abad ini, demikian dilaporkan Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan. Pada saat yang sama, badai dan banjir yang makin parah menjadikan gedung dan infrastruktur IPD FORUM FORUM 9
10 lainnya "yang dirancang tahan dari peristiwa sekali dalam 100 tahun itu semakin rentan karena kejadian ekstrem itu makin sering terjadi dan lebih intens," demikian dilaporkan The Associated Press pada Maret 2023, yang mengutip penelitian baru dari ilmuwan Badan Antariksa dan Aeronautika Nasional (NASA) A.S. DAMPAK PADA MISI Skenario seperti itu mengancam akan menyebabkan puluhan juta orang mengungsi, yang berpotensi memicu krisis keamanan yang meluas dan semakin membatasi angkatan bersenjata dalam memenuhi kebutuhan bersejarah akan bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana. Itu membuat militer semakin mewaspadai "ancaman besar" perubahan iklim, kata Abbie Tingstad, wakil direktur Pusat Ketahanan Iklim Rand Corp., kepada FORUM. "Saya pikir beberapa pihak memantau khusus dampak pada misi. Ini bisa berupa perubahan dan frekuensi jenis misi yang ada, dan mungkin beberapa misi baru mendatang," kata Tingstad, yang meraih gelar doktor dalam geografi dan merupakan ilmuwan fisik senior di lembaga riset nirlaba yang berlokasi di A.S. tersebut. "Bidang lain yang dipantau militer adalah ... kesiapan dan ketahanan manusia dan infrastruktur." Permukaan air laut di sekitar Jepang makin naik sejak 1980-an, dan pada tahun 2022 kenaikannya merupakan rata-rata tertinggi kedua sejak 1906, menurut Badan Meteorologi Jepang. Dalam hal instalasi militer, pangkalan Jepang dan A.S. di kepulauan Okinawa "termasuk paling rentan, karena perkiraan ilmiah mengungkapkan bahwa permukaan air laut sekitar lokasi tersebut akan naik sekitar 30 sentimeter atau lebih pada akhir 2100, dibandingkan dengan tahun 2000," kata Laksamana Muda (Purn.) Pasukan Bela Diri Maritim Jepang Kazumine Akimoto, peneliti senior di Ocean Policy Research Institute Sasakawa Peace Foundation, kepada surat kabar The Japan Times pada Maret 2023. Strategi Pertahanan Nasional Jepang, yang diperbarui pada akhir 2022, mencatat bahwa perubahan iklim "pasti akan makin berdampak pada operasi [Kementerian Pertahanan/Pasukan Bela Diri] di masa depan, termasuk berbagai rencana, fasilitas, peralatan pertahanan, dan lingkungan keamanan di sekitar Jepang.... Untuk meraih tujuan ini, pada [tahun fiskal] 2027, Jepang akan mempromosikan langkah-langkah untuk membangun markas besar komando bawah tanah, serta merelokasi dan mengkonsolidasikan fasilitas di pangkalan dan kamp utama untuk meningkatkan ketahanan fasilitas masing- masing. Selain itu, Jepang akan mendorong penguatan fasilitas dan infrastruktur dari bencana seperti tsunami, mulai dari pangkalan dan kamp yang diperkirakan akan rusak parah dan penting bagi operasi." Selain itu, militer Jepang mengintensifkan penggunaan energi surya dan sumber energi terbarukan lainnya untuk mengurangi ketergantungan pada rantai pasokan bahan bakar fosil dan jaringan listrik. "Idenya adalah mengadaptasikan fasilitas militer agar tahan terhadap IPD FORUM FORUM kondisi iklim yang makin menantang dan memperkuat kemampuannya untuk cepat bangkit dari gangguan infrastruktur publik," demikian dilaporkan The Japan Times. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Singapura (MINDEF), meluncurkan Pusat Ketahanan dan Kinerja Panas pada awal 2023 untuk mengatasi "tantangan jangka panjang yang ditimbulkan oleh kenaikan suhu lingkungan terhadap pelatihan dan kesiapan operasional." Pusat Ketahanan dan Kinerja Panas, yang merupakan kolaborasi antara Angkatan Bersenjata Singapura, National University of Singapore, dan organisasi penelitian dan pengembangan pertahanan DSO National Laboratories, menggabungkan simulasi iklim, evaluasi kinerja, dan teknologi sains pemulihan untuk mengurangi tekanan panas pada pasukan, yang dapat menyebabkan cedera, menurunkan kinerja, dan mengganggu proses pengambilan keputusan. Para peneliti sedang mempelajari pakaian dan infrastruktur pereda panas, di antara kemajuan lainnya. "Sementara fokus Litbang [penelitian dan pengembangan] ditargetkan dalam konteks militer, hasil dan pendekatan fundamental utama akan dapat diterapkan di luar militer dalam konteks paramiliter dan sipil," demikian menurut rilis berita MINDEF. 'KOMITMEN BERSAMA' Para mitra bekerja sama untuk menopang kawasan ini dari dampak iklim, khususnya di Kepulauan Pasifik, yang warga desanya sudah pindah ke tempat lebih tinggi karena air laut sudah menggenangi komunitas mereka. Di bawah program Peningkatan Keterlibatan Indo-Pasifik yang diumumkan pada 2019, Australia "berupaya mewujudkan infrastruktur dan kemampuan terkait keamanan dengan negara-negara mitra, yang berkontribusi untuk membangun kawasan yang stabil secara ekonomi, aman secara strategis, cakap, dan berdaulat secara politik," kata juru bicara Departemen Pertahanan Australia kepada FORUM. "Ini termasuk bekerja sama dengan mitra Pasifik untuk mendorong ketahanan terhadap perubahan iklim. Semua infrastruktur yang diwujudkan Australia memenuhi standar khusus yang meningkatkan ketahanannya terhadap bencana alam. ... Australia mendukung komitmen bersama untuk membangun ketahanan Pasifik melalui tindakan kolektif. Investasi pada peningkatan infrastruktur keamanan di seluruh Pasifik mendukung mekanisme dan kolaborasi respons negara mitra sebelum dan sesudah bencana untuk mengatasi tantangan iklim." Keamanan kolektif juga menjadi dasar dari inisiatif Filipina-A.S. untuk meningkatkan infrastruktur di sembilan lokasi di Filipina yang akan menampung kelompok bergilir pasukan A.S., termasuk empat lokasi baru yang diumumkan pada awal 2023 di bawah Perjanjian Kerja Sama Peningkatan Pertahanan (EDCA) kedua sekutu lama tersebut. Washington menginvestasikan 1,5 triliun rupiah (100 juta dolar A.S.) untuk perbaikan, yang menurut para pejabat akan mendukung kesiapsiagaan bencana dan kapasitas tanggap
Banjir rob menggenangi permukiman di ibu kota Indonesia, Jakarta, yang muka tanahnya turun hingga 25 sentimeter tiap tahun. bencana Manila, menciptakan lapangan kerja lokal, dan meningkatkan interoperabilitas militer. "Lokasi EDCA baru ini akan memudahkan respons lebih cepat terhadap bencana kemanusiaan dan terkait iklim di Filipina, serta merespons tantangan bersama lainnya," kata Carlito Galvez Jr., yang saat itu bertugas di Departemen Pertahanan Nasional Filipina, dalam pernyataan Februari 2023. Kemitraan regional yang fokus pada adaptasi dan ketahanan iklim sangat kontras dengan kampanye merusak lingkungan Republik Rakyat Tiongkok dalam membangun dan memiliterisasi terumbu karang buatan di perairan Laut Cina Selatan yang disengketakan. Membangun pangkalan militer dengan mengeruk laut di tengah naiknya air laut jelas merupakan tindakan bodoh - sebuah kisah pengingat bagi generasi penerus tentang bahaya kecongkakan. "Sepertinya situasinya akan genting jika melakukan proyek reklamasi lahan di wilayah yang sudah tergenang, dan di masa depan, kemungkinan besar akan semakin tenggelam," kata Tingstad. KEPUTUSAN 'BERDASARKAN INFORMASI IKLIM' Departemen Pertahanan A.S. (DOD) menganggap perubahan iklim sebagai "ancaman keamanan nasional yang kritis," termasuk menimbulkan risiko bagi operasi dan instalasi militer. Naiknya permukaan air laut "dan badai yang makin sering dan intens membuat individu, keluarga, dan seluruh masyarakat dalam bahaya - sembari memaksa kapasitas kolektif kita untuk meresponsnya," kata Menteri Pertahanan A.S. Lloyd Austin pada KTT Pemimpin mengenai Iklim 2021 di Washington, D.C. DOD telah menggunakan analitik data, pemodelan prediktif, dan pemetaan komputer untuk melindungi 5.000 instalasinya di seluruh dunia, yang sepertiganya berada di daerah pesisir yang rentan terhadap gelombang badai yang diperparah oleh naiknya permukaan laut. Alat Penilaian Iklim DOD (DCAT), yang dirancang oleh Korps Zeni Angkatan Darat A.S. dan diresmikan pada 2020, menggunakan data dari angin topan, kebakaran hutan, kekeringan, banjir, dan peristiwa cuaca ekstrem lainnya, serta analisis perubahan permukaan laut, untuk menilai kerentanan instalasi berdasarkan tiga faktor: paparan, sensitivitas, dan kemampuan adaptif. "DCAT memudahkan personel di semua tingkat departemen - dari perencana instalasi hingga pimpinan - untuk memahami paparan setiap lokasi terhadap bahaya terkait iklim menggunakan data historis dan proyeksi iklim masa depan," demikian menurut rilis berita DOD. Di Indo-Pasifik, A.S. telah berkomitmen untuk berbagi DCAT dengan sekutunya termasuk Australia, Jepang, dan Korea Selatan, dan "terus berkolaborasi dengan sekutu dan mitra di Pasifik untuk mempersiapkan kemampuan respons gabungan untuk keadaan darurat terkait iklim," kata Melissa Dalton, asisten menteri pertahanan A.S. untuk pertahanan dalam negeri dan urusan belahan bumi, selama rapat dengar pendapat kongres A.S. pada pertengahan 2021, yang mengidentifikasi prioritas. DOD "menanamkan budaya pengambilan keputusan berdasarkan informasi iklim dan memasukkan perubahan iklim ke dalam penilaian ancaman, anggaran, dan pengambilan keputusan operasional ... [dan] mengurus orang-orang kami, termasuk anggota Angkatan Bersenjata dan warga sipil yang melayani bersama mereka, dengan menopang ketahanan instalasi kami dan bangunan tempat orang- orang bekerja dan tinggal." o Koresponden FORUM Gusty Da Costa, Jacob Doyle dan Maria T. Reyes memberikan kontribusi pada laporan ini IPD FORUM FORUM 11
12 IPD FORUM FORUM MELINDUNGI WARGA SIPIL SELAMA KONFLIK STAF FORUM HUKUM INTERNASIONAL MENGAMANATKAN AGAR MILITER MEMINIMALKAN KERUGIAN YANG DIALAMI NONKOMBATAN SAAT BERPERANG
Sengketa wilayah, ambisi politik, dan persaingan sumber daya sering memicu atau memperparah konflik bersenjata. Perang yang timbul, apa pun sebabnya, memunculkan konsekuensi yang pelik. Di antaranya: kehancuran jangka pendek dan panjang, dan kematian warga sipil yang setara hampir 90% dari korban perang, demikian menurut laporan Dewan Keamanan P.B.B. 2022. bahwa objek serangan adalah objek militer dan bukan warga sipil atau objek sipil dan memberikan 'peringatan sebelumnya yang efektif' akan adanya serangan ketika keadaan memungkinkan," demikian laporan LSM tersebut pada Februari 2023. "Pihak penyerang tidak terbebas dari kewajiban untuk mempertimbangkan risiko bagi warga sipil hanya karena menganggap pihak yang diseranglah yang bertanggung jawab untuk menemukan target militer yang sah di dalam atau dekat daerah berpenduduk." Salah satu potret paling suram dari korban konflik pada penduduk biasa adalah perang Rusia melawan Ukraina, ketika warga biasa terbunuh "di rumah mereka padahal hanya berusaha memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti mengambil air dan membeli makanan," kata Komisaris Tinggi P.B.B. untuk Hak Asasi Manusia Volker Türk dalam rilis berita. "Belia hingga lansia semuanya terdampak. Para siswa harus terhenti atau terganggu pendidikannya karena serangan pada fasilitas pendidikan, sementara lansia dan penyandang disabilitas menghadapi tantangan berat, dalam beberapa kasus, tidak mampu mencapai tempat perlindungan dari bom atau harus tinggal lama di ruang bawah tanah dalam kondisi yang mengganggu kesehatan mereka," kata Türk pada Februari 2023. "Saat pelanggaran hak asasi manusia dan hukum internasional terus berlanjut setiap hari, semakin sulit menemukan jalan menembus segunung penderitaan dan kehancuran, menuju perdamaian." Perang telah menyebar ke seluruh dunia, menyebabkan lonjakan biaya pangan dan bahan bakar dan kesengsaraan bertambah parah, terutama di kalangan yang paling rentan. "Jumlah korban warga sipil tak tertahankan," kata Türk. 'TEMPUH SEMUA TINDAKAN PENCEGAHAN YANG LAYAK' Hukum Konflik Bersenjata, juga disebut Hukum Humaniter Internasional, tidak melarang pertempuran di daerah berpenduduk, tetapi keberadaan warga sipil meningkatkan kewajiban pihak yang bertikai untuk membatasi kerugian warga sipil, demikian menurut Human Rights Watch, sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional yang bermarkas di New York City. Hukum tersebut mewajibkan militer "mengambil semua tindakan pencegahan yang layak" untuk menghindari atau meminimalkan kerusakan pada objek sipil atau hilangnya nyawa warga sipil. "Tindakan pencegahan ini termasuk melakukan segala upaya yang memungkinkan untuk memverifikasi Komite Palang Merah Internasional (ICRC), yang bermarkas di Jenewa, Swiss, menerbitkan buku panduan berjudul "Meningkatkan Perlindungan bagi Warga Sipil dalam Konflik Bersenjata dan Situasi Kekerasan Lainnya" yang berbagi informasi dan kiat-kiat tentang melindungi orang yang tidak bersalah. Panduan ini fokus pada orang-orang yang dirampas kebebasannya selama konflik bersenjata atau situasi kekerasan lainnya, warga sipil yang tidak ikut dalam konflik bersenjata atau situasi kekerasan, dan mereka yang terpapar risiko, seperti perempuan dan anak-anak, lansia dan pengungsi yang mengungsi dari rumah mereka. "Warga sipil tidak hanya semakin langsung terjebak dalam kekerasan, tetapi kontrol atas penduduk sipil sering menjadi satu hal yang terancam dalam konflik," demikian menurut buku panduan ICRC itu. "Perkembangan situasi seperti itu bisa diakibatkan oleh meningkatnya ketegangan antar komunitas, etnis dan agama, runtuhnya struktur negara, perjuangan menguasai sumber daya alam, ketersediaan senjata yang meluas, meningkatnya tindakan teror dan proliferasi konflik bersenjata asimetris. Saat ini, kurangnya perlindungan dalam krisis yang memengaruhi warga sipil yang terjebak konflik bersenjata dan situasi kekerasan lainnya disebabkan, bukan oleh kerangka kerja yang tidak memadai, tetapi karena kepatuhan yang buruk." ICRC merekomendasikan agar negara-negara menyusun setidaknya rencana perlindungan parsial selama konflik, yang mencantumkan: • Mempresentasikan, menjelaskan, mempromosikan, dan mendiskusikan pelaksanaan kegiatan perlindungan dengan otoritas terkait. Memastikan bahwa penegak hukum memahami perannya dan bersedia memastikan hukum dihormati. Mengembangkan jaringan kontak yang andal antar otoritas dan dengan pemangku kepentingan yang berpengaruh, terutama di masyarakat sipil, yang dapat menyediakan sumber daya selama krisis. Memilih wilayah, periode waktu, dan petugas yang Searah jarum jam dari kiri atas: Seorang Tentara A.S. berpatroli di desa perbatasan Panmunjom di Paju, Korea Selatan, pada 4 Oktober 2022, hari yang sama ketika Korea Utara menembakkan rudal balistik jarak menengah melintasi Jepang untuk kali pertama dalam lima tahun. THE ASSOCIATED PRESS Petugas medis Angkatan Darat A.S. menerbangkan Prajurit yang terluka selama Perang Korea pada 1951. PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA/ANGKATAN UDARA A.S. Polisi mengevakuasi warga sebuah kota di Ukraina pada April 2023. AFP/GETTY IMAGES Seorang pria memeriksa peralatan bertahan hidup untuk dibagikan kepada warga Kyiv, Ukraina, yang mengalami pemadaman listrik dalam serangan Rusia. THE ASSOCIATED PRESS IPD FORUM FORUM 13
14 Warga mengungsi selama latihan kebakaran di Seoul, Korea Selatan. Latihan itu adalah bagian dari latihan pertahanan sipil nasional. THE ASSOCIATED PRESS disahkan untuk memberikan layanan atau bantuan. • Melaksanakan kegiatan pelengkap yang memfasilitasi perlindungan warga sipil, seperti program bantuan dan kegiatan komunikasi. Menetapkan dan membina kegiatan perlindungan di lapangan, termasuk presentasi kepada warga sipil. "Saat melaksanakan kegiatan perlindungannya, setiap organisasi harus proaktif mengupayakan komplementaritas berbasis lapangan dan berorientasi tindakan dengan pelaku aksi kemanusiaan lainnya untuk memastikan respons paling komprehensif dan peluang terbesar untuk menghasilkan perbedaan pada hidup orang-orang yang dalam bahaya," kata buku panduan ICRC itu. ANCAMAN BAGI UMAT MANUSIA Salah satu pelanggar terbesar di Indo-Pasifik adalah Korea Utara, yang terus mengembangkan program senjata nuklirnya dan meluncurkan rudal yang bertentangan dengan sanksi P.B.B. Risiko penggunaan senjata nuklir "tumbuh dalam kecepatan yang mengkhawatirkan," demikian kesaksian Laurent Gisel, kepala Unit Persenjataan dan Sikap Permusuhan ICRC, di Majelis Umum P.B.B. pada Oktober 2022. "Senjata nuklir adalah salah satu ancaman terbesar bagi kemanusiaan," kata Gisel. "Penggunaannya akan menimbulkan kerusakan permanen bagi generasi mendatang dan mengancam kelangsungan hidup umat manusia." Ada lebih dari 13.000 senjata nuklir di seluruh dunia, Gisel bersaksi, dan jumlah itu diperkirakan akan bertambah, seperti halnya risiko penggunaan senjata tersebut. "Risiko ini semakin dipicu oleh modernisasi persenjataan nuklir, termasuk pengembangan senjata nuklir yang lebih kecil yang konon lebih mudah digunakan, dan perkembangan teknologi yang dapat menyebabkan senjata nuklir dan sistem komando dan kontrolnya rentan terhadap kesalahan manusia atau mesin dan serangan siber," Gisel bersaksi. "Perkembangan ini tetap terjadi meskipun banyak bukti tentang efek senjata nuklir yang mengerikan, jangka panjang, dan permanen pada kesehatan, lingkungan, iklim, dan ketahanan pangan IPD FORUM FORUM - meskipun respons manusia belum memadai terhadap kasus penggunaan senjata nuklir, dan meski ada risiko eskalasi yang timbul dari penggunaan apa pun." Meningkatnya ketegangan di Semenanjung Korea karena ancaman rudal Pyongyang mendorong Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol pada Agustus 2022 untuk memerintahkan pembaruan rencana operasional militer negaranya (OPLAN), yang menguraikan rencana kontingensi berdasarkan berbagai skenario masa perang. "Kami perlu segera menyiapkan langkah-langkah untuk menjamin nyawa dan harta benda rakyat kami, termasuk memperbarui rencana operasional terhadap ancaman nuklir dan rudal Korea Utara yang makin nyata," kata Yoon, demikian menurut Reuters. Rencana yang ada saat ini tidak mempertimbangkan kemajuan besar Korea Utara dalam mengembangkan senjata pemusnah massal. "Ini adalah hal benar untuk dilakukan," kata seorang pejabat senior pertahanan Amerika Serikat, demikian menurut Voice of America. "Lingkungan strategis telah berubah selama beberapa tahun terakhir dan sudah tepat dan perlu bagi kami memiliki [rencana operasional] yang diperbarui dan menjaganya tetap selaras dengan lingkungan strategis," kata pejabat itu. Kemampuan Korea Selatan juga telah meningkat, dan OPLAN harus memperhitungkan hal itu, demikian ditambahkan pihak berwenang. OPLAN memadukan gabungan postur pertahanan Pasukan Korea Selatan dan Pasukan A.S. di Korea. Rencana yang diperbarui akan memiliki tiga fase: mencegat invasi Korea Utara di sepanjang Zona Demiliterisasi (DMZ), memasang kontra pertahanan untuk mencegah pasukan melintasi DMZ, dan pasukan gabungan Korea Selatan-A.S. melintasi DMZ dalam serangan balik, demikian menurut majalah The Diplomat. "Tujuan utama kami adalah perdamaian dan bukan konflik, dan untuk mencapai tujuan itu, negara kami bekerja sama untuk menangkal konflik berskala besar, memperkuat kemampuan gabungan kami, dan mempertahankan tatanan internasional berbasis aturan yang membuat kita semua aman," kata Menteri Pertahanan A.S. Lloyd Austin
" TUJUAN UTAMA KAMI ADALAH PERDAMAIAN DAN BUKAN KONFLIK, DAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN ITU, NEGARA KAMI BEKERJA SAMA UNTUK MENANGKAL KONFLIK BERSKALA BESAR, MEMPERKUAT KEMAMPUAN GABUNGAN KAMI, DAN MEMPERTAHANKAN TATANAN INTERNASIONAL BERBASIS ATURAN YANG MEMBUAT KITA SEMUA AMAN." − MENTERI PERTAHANAN A.S. LLOYD AUSTIN pada Januari 2023 setelah pertemuan dengan Menteri Pertahanan Korea Selatan Lee Jong-Sup. "Komitmen kami untuk membela Korea Selatan tetap kuat. Amerika Serikat tetap kukuh dalam komitmen penangkalan yang meluas, dan itu mencakup berbagai kemampuan pertahanan A.S., termasuk kemampuan pertahanan konvensional, nuklir, dan rudal kami." personel militer mulai dikerahkan dan tiba dari A.S. dan kemungkinan Jepang. Berkumpulnya pasukan di sepanjang DMZ makin bertambah. Kedutaan besar dan organisasi internasional yang bermarkas di Seoul mengimbau untuk tidak pergi ke Korea Selatan. Yang harus dilakukan: Kedutaan besar setempat mengimbau warganya agar meninggalkan Korea Selatan secara sukarela dan dapat memberikan bantuan keuangan untuk melakukannya. Bepergian dengan perlengkapan keselamatan, yang harus diperiksa tiap enam bulan sekali untuk memastikan kesiapan. BAGAIMANA MEMPERSIAPKAN WARGA SIPIL: PELAJARAN DARI KOREA SELATAN Pemerintah Korea Selatan rutin melakukan latihan evakuasi dan kedaruratan dan telah mengeluarkan rencana kontingensi ke kedutaan-kedutaan besar untuk dibagikan kepada warga negara asing yang dapat terdampak. Pedoman tersebut memberikan petunjuk berdasarkan empat level peringatan: LEVEL 4: EVAKUASI WAJIB Indikator: Konflik militer berskala besar sudah dekat. Kedutaan besar mempersiapkan warganya untuk evakuasi massal keluar dari Korea Selatan. Korea Selatan mengumumkan keadaan darurat nasional. Entitas sipil menghentikan operasinya. Setiap lelaki Korea Selatan yang terdaftar untuk wajib militer dipanggil untuk bertugas. Yang harus dilakukan: Pergi menuju titik evakuasi yang ditentukan, kemungkinan lokasi yang lebih ke selatan, menjauhi DMZ. Setiap orang harus membawa perlengkapan bertahan hidup. LEVEL 1: KEWASPADAAN TINGGI Indikator: Provokasi terus-menerus seperti uji coba rudal dan nuklir serta retorika yang menghasut. Ini adalah peringatan default di Korea Selatan. Yang harus dilakukan: Tetap tenang namun waspada. Berhati-hati dan pantau pengumuman dari kedutaan besar dan pemerintah Korea Selatan. MEMBANGUN KETAHANAN Konflik bersenjata menghadirkan tantangan yang sedikit berbeda, namun tidak siap melindungi warga sipil bukanlah salah satunya. Sumber-sumber daya seperti ICRC dan P.B.B., dan contoh-contoh seperti Korea Selatan menjadi titik awal untuk mulai menyusun rencana. "Terkadang sulit menemukan skenario di mana aturan perang menyelamatkan jiwa," demikian menurut ICRC. "Kita tidak menemukan kisah pilot yang memutuskan tidak jadi menjatuhkan bom setelah menilai bahwa terlalu banyak orang yang akan terluka. Kita tidak melihat tayangan petugas kesehatan melintasi garis depan dalam konflik untuk memberikan perawatan kesehatan yang penting." LEVEL 2: PEMBATASAN PERGERAKAN Indikator: Berkumpulnya pasukan Korea Utara dan Korea Selatan di sepanjang perbatasan. Kedutaan besar dan organisasi internasional yang bermarkas di Seoul mengeluarkan imbauan dan peringatan yang membatasi perjalanan ke lokasi tertentu. Kementerian Keselamatan dan Keamanan Publik rutin mengeluarkan imbauan tentang keselamatan warga sipil. Mungkin ada pertemuan militer lebih sering di tempat yang terisolasi, kemungkinan besar di sepanjang DMZ. Yang harus dilakukan: Kurangi pergerakan dan hindari tempat-tempat yang berpotensi konflik. Patuhi instruksi dari polisi atau pasukan pertahanan sipil. Bersiap menghadapi kemungkinan evakuasi ke tempat penampungan setempat. Siapkan perlengkapan bertahan hidup berisi barang-barang kebutuhan pokok untuk bertahan selama 72 jam. Meski ada pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional, ada juga rencana operasional yang melindungi warga sipil dan kombatan yang menghormati aturan perang dan memegang teguh kewajibannya untuk tidak melukai warga sipil. LEVEL 3: PEMULANGAN SUKARELA Indikator: Peningkatan pertemuan antara pasukan Korea Utara dan Korea Selatan di sepanjang perbatasan. Pemerintah Korea Selatan mengeluarkan perintah evakuasi untuk daerah perbatasan. Makin banyak "Tak ragu lagi bahwa ada teror, kesakitan, dan kepiluan dalam konflik," demikian menurut ICRC. "Namun, juga ada ketahanan, pembangunan kembali, dan pemulihan. Orang-orang yang terdampak oleh konflik, seperti konflik itu sendiri, sangat beragam." o IPD FORUM FORUM 15
Mineral Kritis: PERLOMBAAN SUMBER DAYA Mitra Multilateral Berupaya Mengatasi Rantai Pasokan Berisiko Serta Menjunjung Tinggi Standar Lingkungan dan Sosial ILUSTRASI FORUM
Presiden Indonesia Joko Widodo, kanan, membantu mengisi daya mobil listrik pada Maret 2022 saat peluncuran stasiun pengisian kendaraan listrik umum pertama negara itu. AFP/GETTY IMAGES STAF FORUM Menyokong transisi energi hijau global - salah satu upaya mengatasi efek destabilisasi perubahan iklim pada pemerintah, militer, dan warga masyarakat - membutuhkan peningkatan besar dalam produksi mineral kritis di dunia. Memenuhi ledakan permintaan sambil mengurangi dampak pada Bumi dan penghuninya akan membutuhkan kerja sama internasional dan model keberlanjutan yang terus berkembang. Kerusakan lingkungan di sekitar penambangan dan pengolahan mineral didokumentasikan dengan baik, terutama di Republik Rakyat Tiongkok (RRT), di mana monopoli (near-monopoly) pasokan mineral kritis dunia didorong oleh faktor ekonomi dan juga keberadaan mineral (mineral endowment). Kekhawatiran atas perlakuan tidak adil terhadap masyarakat adat dan negara- negara berkembang melingkupi RRT dan proyek-proyek lain di seluruh dunia. Rantai pasokan yang terkonsentrasi di kawasan terbatas bisa menyulitkan akses ke mineral tersebut. Yang terburuk adalah bahan vital ini bisa - dan telah - dijadikan senjata melawan negara yang bergantung pada impor. Kemitraan multilateral yang dijalin di seluruh dunia ingin mendiversifikasi rantai pasokan dan mengatasi dampak lingkungan dan sosial dari produksi mineral kritis. Misalnya, Kemitraan Keamanan Mineral (Minerals Unsur tanah jarang adalah komponen penting dari turbin angin seperti yang ada di Gujarat, India. THE ASSOCIATED PRESS Security Partnership - MSP), yang beranggotakan Australia, Kanada, Uni Eropa, Finlandia, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Norwegia, Korea Selatan, Swedia, Britania Raya, dan Amerika Serikat, yang dibentuk pada 2022 untuk mendukung pengadaan mineral berkelanjutan dan penambangan yang beretika. Mineral Transformatif Mineral kritis adalah mineral yang dipandang esensial oleh pemerintah, militer, dan industri bagi teknologi, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Mineral ini adalah komponen utama ponsel pintar, komputer, kabel serat optik, dan peralatan medis dan pertahanan, di samping teknologi rendah emisi. Mineral kritis mencakup unsur- unsur yang sudah dikenal seperti kobalt, grafit, dan litium, yang kegunaannya mulai dari baterai kendaraan listrik (EV) hingga aliase untuk mesin jet. Unsur tanah jarang (REE) yang lebih samar, seperti lantanum yang digunakan dalam kacamata penglihatan malam dan baterai mobil hibrida atau samarium yang digunakan dalam teknologi IPD FORUM FORUM 17
Unsur Tanah Langkadan Beberapa Penggunaan Umum Mineral/Unsurdan Contoh Penggunaan Akhir Mineral yang Dianggap Kritis untuk Transisi Energi Bersih Kobalt dan Nikel Baterai isi ulang, aliase tahan panas Grafit Baterai, sel bahan bakar Disprosium Magnet permanen, perangkat penyimpanan data, laser Lantanum Baterai isi ulang, kaca mata penglihatan malam Litium Baterai isi ulang kendaraan, komputer, dan ponsel cerdas Neodimium Magnet permanen, laser medis dan industri Praseodimium Magnet permanen, baterai, aliase untuk pesawat terbang Samarium Magnet permanen, komponen reaktor nuklir, pengobatan kanker Sumber: Badan Energi Internasional, U.S. Geological Survey, Angkatan Darat A.S. Magnet kuat yang dibuat dari unsur tanah jarang sangat vital bagi berbagai teknologi termasuk komunikasi satelit. AFP/GETTY IMAGES ILUSTRASI FORUM IPD FORUM FORUM 18
laser dan senjata berpemandu presisi, juga termasuk penting. Gerakan serentak seluruh dunia menuju energi yang lebih bersih dapat meningkatkan permintaan akan mineral tertentu sebesar hampir 500% dalam waktu kurang dari tiga dekade, demikian perkiraan Inisiatif Penambangan Cerdas Iklim (Climate Smart Mining Initiative) dari Bank Dunia. Sebagian besar mineral kelas teknologi dimurnikan di RRT, terlepas dari lokasi penambangan bijih mineralnya. RRT begitu menguasai pasar pengolahan mineral utama, memurnikan lebih banyak kobalt, litium, nikel, dan REE di dunia daripada negara lain mana pun, bahkan ketika RRT bukan produsen utama mineral mentahnya. Para analis mengatakan RRT menciptakan opsi termurah dengan menawarkan kepada perusahaannya tanah dan energi murah, di samping peraturan lingkungan yang longgar. Hasilnya: Sebagian besar mineral kelas teknologi dimurnikan di RRT, terlepas dari lokasi penambangan bijih mineralnya. Namun, banyak negara lain memiliki pasokan mineral kritis yang lebih besar. Cadangan kobalt terbesar dunia masing-masing ada di Republik Demokratik Kongo (DRC), Australia, dan Indonesia. Australia dan Indonesia mengklaim cadangan nikel terbesar, diikuti oleh Brasil. Turki memiliki cadangan grafit terbesar, diikuti oleh Brasil dan RRT. Cile, diikuti oleh Australia, memiliki cadangan litium terbesar di dunia dengan RRT di urutan ketiga. RRT memiliki cadangan REE terbesar dunia, meskipun Australia, India, Jepang, A.S., dan negara- negara lain terus meningkatkan kegiatan ekstraksi dan pemurnian. Sebagai kelas bahan logam yang kuat dan ringan, REE sangat penting untuk magnet kuat yang menggerakkan turbin angin, motor kendaraan listrik (EV), komunikasi satelit, sistem panduan rudal, dan banyak teknologi lainnya. Banyak dari unsur-unsur ini, terlepas dari klasifikasinya, "relatif melimpah" di kerak bumi, demikian menurut U.S. Geological Survey, tetapi jarang ditemukan dalam bentuk murni dan harus diproses untuk dipisahkan. REE juga terkait dengan kerusakan lingkungan akibat penambangan dan pemrosesan bahan ini secara sembrono. RRT Begitu Menguasai Pasar Pengolahan Mineral Kritis Pangsa ekstraksi dan pengolahan mineral utama di negara-negara produsen teratas EKSTRAKSI Kobalt Republik Demokratik Kongo Litium Australia Nikel Indonesia Tanah Jarang Tiongkok PENGOLAHAN Kobalt Tiongkok Litium Tiongkok Nikel Tiongkok Tanah Jarang Tiongkok 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% PERSENTASE PANGSA EKSTRAKSI/PENGOLAHAN MINERAL GLOBAL PADA 2019 Negara Argentina Australia Belgia Cile Tiongkok Republik Demokratik Kongo Estonia Finlandia Indonesia Jepang Malaysia Myanmar Filipina Rusia Amerika Serikat Sumber: Badan Energi Internasional, "Peran Mineral Kritis dalam Transisi Energi Bersih" IPD FORUM FORUM 100% 19
20 Seorang pekerja menyekop limbah tambang dari bawah pipa yang mengangkut bijih mineral yang dihancurkan ke bendungan di pinggiran Baotou di kawasan Mongolia Pedalaman, Tiongkok. REUTERS 'Tidak Bisa Membatalkan Kerusakan' Tambang Bayan Obo RRT di kawasan Mongolia Pedalaman adalah tambang REE terbesar dunia dan, karena dekat dengan fasilitas pemrosesan Baotou, jadi yang paling terkenal. Dalam bukunya terbitan 2019, "Rare Earth Frontiers: From Terrestrial Subsoils to Lunar Landscapes," Julie Klinger, asisten profesor geografi di University of Delaware A.S., menjelaskan bentuk kanker yang terkait dengan paparan radioaktif dan kontaminan lain dari ekstraksi dan pemurnian REE di wilayah penambangan terpencil, yang pernah dihuni penggembala Mongolia yang nomaden. Dia juga mengutip kondisi lemah akibat racun dari proses ekstraksi dan pengolahan REE lainnya yang terakumulasi di dalam tanah dan diserap oleh tanaman pangan atau dicerna oleh hewan ternak dan terendap dalam air minum. "Sedih memang, seringkali bisa membedakan penduduk asli dari migran lewat lesi di kulit akibat keracunan arsenik dan tulang yang cacat dan gigi yang membusuk sebagai gejala fluorosis kronis," tulis Klinger. Penambangan menimbulkan debu yang mengandung logam berat dan bahan radioaktif yang berlangsung di lokasi cadangan tanah jarang. Memisahkan unsur ini dari bebatuan melibatkan campuran senyawa kimia beracun. Menurut beberapa perkiraan, pemurnian kurang dari 1 metrik ton REE dapat menyisakan lebih dari 1.800 metrik ton limbah beracun. Di RRT, efek sampingnya adalah tanah beracun dan pasokan air bersih penting yang terancam oleh limbah yang dihasilkan, seperti danau buatan tidak berpelapis (unlined) di Baotou yang dipenuhi sekitar 180 juta metrik ton "bubur radioaktif" 10 kilometer sebelah utara Sungai Kuning, sumber air penting bagi lebih dari 100 juta penduduk. IPD FORUM FORUM Limbah beracun dari pengolahan unsur tanah jarang memenuhi danau buatan di Baotou, kota industri terbesar di kawasan Mongolia Pedalaman, Tiongkok. AFP/GETTY IMAGES Meskipun Klinger mengatakan ada bukti satelit yang menunjukkan RRT telah memulihkan beberapa lahan yang hancur akibat penambangan dan pemrosesan selama beberapa dekade di seluruh Tiongkok, masih sedikit penelitian yang meneliti investasi pada beban kesehatan masyarakat. Banyak bahan kimia yang keluar akibat penambangan tidak bertanggung jawab dapat bertahan di dalam tubuh dan menimbulkan cacat kesehatan lintas generasi, kata Klinger. "Dalam hal penambangan dan terpapar limbah industri, Anda tidak dapat membatalkan kerugian yang terjadi," katanya kepada FORUM. RRT dari dulu menerapkan standar lingkungan yang longgar untuk penambangannya, di dalam dan di luar negeri, kata Sharon Burke, seorang global fellow di Program Perubahan dan Keamanan Lingkungan di Wilson Center yang bermarkas di A.S., dalam webcast Februari 2023 tentang mineral kritis. "Sekarang, jujur saja, seluruh sektor pertambangan tidak memiliki sejarah yang baik di sini," katanya. "Ada sejarah panjang adanya masalah di semua lini. Namun, dalam beberapa tahun terakhir Anda melihat makin banyak perusahaan penambangan berusaha bertindak jauh lebih baik dan mengembangkan lisensi sosial yang lebih baik untuk beroperasi. Dan itu termasuk perilaku lingkungan mereka." Namun, RRT belum "berusaha sekuat tenaga untuk bertindak lebih baik dalam mengupayakan aturan hukum dan kepatuhan regulasi seputar masalah penambangan," katanya. Eksploitasi Luar Negeri Investasi besar penambangan luar negeri RRT juga mendapat sorotan. Di antara contohnya:
Antara 2013 hingga 2020, Pusat Sumber Daya Bisnis & Hak Asasi Manusia (The Business & Human Rights Resource Centre), sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) global, mencatat lebih dari 230 keluhan hak asasi manusia di industri penambangan dan logam milik Tiongkok. Perusahaan penambangan di RRT hanya merepons kurang dari seperempat keluhan yang ada, demikian menurut LSM tersebut. "Perusahaan asal Tiongkok tampak enggan bersikap terbuka dan transparan dengan masyarakat sipil," kata Golda S. Benjamin, direktur program kelompok tersebut, dalam laporannya. Investasi RRT di Indonesia terkadang hanya menyisakan laba kecil bagi penambang setempat yang tidak cukup mengompensasi kerusakan lingkungan akibat proses ekstraksi, demikian dilaporkan Center for International Private Enterprise (CIPE) yang bermarkas di A.S. Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia juga memperingatkan bahwa investor Tiongkok menciptakan skenario yang mana pejabat dapat disuap untuk melonggarkan peraturan lingkungan. Di Indonesia dan tempat lain di Asia Tenggara, CIPE melaporkan, investasi dari RRT dikaitkan dengan korupsi, mendatangkan pekerja ilegal, melemahkan peraturan dan menghindari pajak. Sektor pertambangan Afrika sebagian besar dikendalikan oleh perusahaan asal Tiongkok, yang dikecam karena sewenang-wenang pada pekerja dan praktik yang tidak aman. Di Republik Demokratik Kongo, Presiden Felix Tshisekedi mengkritik kesepakatan mineral-untuk-infrastruktur yang diteken negaranya dengan RRT pada 2008, dengan mengatakan bahwa RRT meraup untung dari mineral Afrika tanpa menyerahkan 95,5 triliun rupiah (6,2 miliar dolar A.S.) yang dijanjikan, demikian dilaporkan kantor berita Bloomberg. "Tidak ada wujudnya, tidak ada dampak positif, menurut saya, bagi penduduk kami," kata Tshisekedi pada Januari 2023. Di seluruh Amerika Latin, perusahaan penambangan asal Tiongkok dituduh mengabaikan kewajiban dasar bagi pekerja dan masyarakat sekitar. Pelanggarannya mulai dari menolak berbagi studi lingkungan yang diperlukan dan kerusakan ekosistem hingga penggusuran ilegal keluarga pribumi, demikian menurut Federasi Internasional Hak Asasi Manusia. Bermitra demi Perubahan Kemitraan Keamanan Mineral telah mengidentifikasi 16 proyek penambangan, daur ulang, dan pemurnian yang perlu didukung, yang mencakup upaya di Asia Timur dan kawasan Pasifik, kata Jose Fernandez, wakil menteri luar negeri A.S. untuk pertumbuhan ekonomi, energi, dan Perjanjian Paris Konferensi iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2015 di Paris menghasilkan kesepakatan internasional yang sekarang didukung oleh 195 negara. Perjanjian tersebut, yang berlaku dalam siklus 5 tahunan aksi iklim yang makin ambisius, bertujuan untuk mengatasi dan membatasi dampak perubahan iklim. Poin-poin utamanya antara lain: Suhu Berusaha membatasi kenaikan suhu global rata-rata abad ini hingga 1,5 derajat Celcius. Mengurangi Emisi Berkomitmen pada rencana nasional yang dipublikasikan secara umum untuk membatasi emisi gas rumah kaca. Bertujuan agar emisi mencapai puncaknya "sesegera mungkin" dan mencapai emisi nol bersih pada 2050. Transparansi Melaporkan kemajuan menuju target pengurangan emisi dan mengizinkan ahli dari luar mengevaluasi keberhasilan. Berbagi Beban Menyediakan sumber daya keuangan untuk membantu negara-negara berkembang mengurangi emisi. Membentuk pendanaan untuk memberikan bantuan keuangan bagi negara-negara yang terdampak cuaca ekstrem akibat perubahan iklim. IPD FORUM FORUM 21
22 lingkungan, kepada saluran berita Politico pada Januari 2023. Proyek ekstraksi dan pemurnian harus mematuhi sejumlah peraturan lingkungan untuk mendapatkan dukungan dari kemitraan ini, katanya. Fernandez menambahkan bahwa perusahaan penambangan terkemuka menganggap pengawasan lingkungan sebagai sebuah kebutuhan. "Mereka tidak akan berinvestasi pada proyek yang menghancurkan hutan hujan yang berharga, yang tidak berkomitmen pada remediasi lokasi tambang atau yang mengharuskan pembayaran uang pelicin kepada pejabat pemerintah," katanya selama konferensi Investasi Penambangan Afrika Indaba 2023, yang diadakan di Cape Town, Afrika Selatan. "Mereka tidak akan melakukannya. Pemegang saham mereka tidak akan mengizinkannya, pelanggan mereka akan menolak mereka dan hukum kita akan menghukum perilaku seperti itu." Khususnya di Australia, Eropa, dan Amerika Utara, kata Klinger, para pemimpin industri tetap bersikeras dalam kepatuhan pada peraturan lingkungan. Dia mengingatkan bahwa aturan tersebut perlu disesuaikan dengan jenis mineral tertentu yang diekstraksi, disimpan, dan diproses. "Ada peluang besar bagi presisi dan kecanggihan saat kita berupaya mengembangkan industri ini secepat mungkin," katanya, seraya menambahkan bahwa dukungan pemerintah yang berkesinambungan dapat membantu memastikan perusahaan penambangan bertindak secara berkelanjutan. "Kita memang menuntut industri ini harus bersih dan ramah lingkungan, tetapi di sisi lain meminta Anda harus bertahan dalam ekonomi yang kejam." Klinger juga menegaskan sekarang waktunya fokus pada daur ulang dalam perlombaan mineral kritis meskipun saat ini baru ada sedikit limbah, seperti baterai EV bekas. "Bagaimana jika, 20 atau 30 tahun dari sekarang, kita masih belum berinvestasi pada infrastrukturnya?" tanya dia. "Kita perlu membangun infrastruktur daur ulang beriringan dengan fasilitas penambangan." Memperluas peluang daur ulang termasuk dalam proyek yang MSP setuju untuk mendukungnya, demikian Cadangan nikel Indonesia termasuk yang terbesar di dunia. Logam ini diekstraksi di tambang-tambang seperti tambang di Sulawesi ini. AFP/GETTY IMAGES IPD FORUM FORUM menurut Fernandez, yang menunjuk sampah elektronik dan limbah lainnya sebagai potensi sumber mineral yang dibutuhkan. Misalnya, pada 2040, 10% mineral untuk baterai EV dapat berasal dari tembaga, litium, nikel, dan kobalt yang didaur ulang. Dengan EV bersiap menguasai setengah pasar global sebelum saat itu, jumlahnya bisa signifikan, kata dia. Rantai Pasokan yang Berisiko RRT menguasai lebih dari setengah produksi grafit dan REE, demikian menurut Badan Energi Internasional (IEA) yang bermarkas di Paris. RRT juga merupakan importir terdepan mineral mentah yang ditambang di tempat lain dan telah banyak berinvestasi pada penambangan asing, seperti kobalt dari Republik Demokratik Kongo, nikel dari Indonesia, dan litium dari Argentina, Australia, Cile, dan negara lainnya. Selain itu, Beijing mendominasi pemrosesan mineral seperti nikel, tembaga, litium, dan kobalt, serta memproduksi atau merakit 75% panel surya dan baterai kendaraan listrik global. (Lihat "RRT Begitu Menguasai Pasar Pengolahan Mineral Kritis," Halaman 19.) "Risiko gangguan rantai pasokan dan harga yang bergejolak diperburuk oleh fakta bahwa rantai pasokan teknologi energi bersih sangat terkonsentrasi," kata IEA dalam World Energy Outlook 2022. Negara-negara yang berkomitmen untuk mengatasi perubahan iklim merespons kerentanan ini dengan mengamankan rantai pasokan. Australia, salah satu pemasok mineral kritis terbesar dunia, sepakat pada awal 2023 untuk memperluas perdagangan mineralnya dengan India dan telah menandatangani kesepakatan mineral kritis dengan Jepang, Korea Selatan dan A.S., demikian dilaporkan kantor berita Reuters. Jepang dan A.S. sepakat pada Maret 2023 untuk mendorong perdagangan mineral, berbagi informasi, dan mendukung pendekatan yang efisien untuk memperoleh bahan mentah. MP Materials, produsen REE yang bermarkas di A.S., juga berkomitmen untuk memasok sebuah produsen magnet asal Jepang dengan bahan-bahan utama, yang akan dimurnikan di Filipina dan Vietnam.
Memamerkan Mineral Investasi RRT pada mineral, terutama REE, dimulai hampir sejak negara itu didirikan pada 1949 dan tujuannya adalah swasembada, kata Klinger. Strategi nasional Beijing pada tanah jarang dan mineral kritis lainnya menguat dalam beberapa dekade terakhir, demikian menurut para analis. Strategi ini meliputi biaya tenaga kerja murah, kesediaan untuk menanggung dampak lingkungan dan subsidi besar dari negara. Pada 2018, Departemen Pertahanan A.S. (DOD) menulis bahwa RRT telah "secara strategis membanjiri pasar global dengan tanah jarang yang disubsidi, mematikan pesaing dan menghalau pendatang baru pasar." Laporan itu juga menunjuk pada sengketa tahun 2010 ketika Beijing memblokir ekspor REE ke Jepang setelah Tokyo menahan seorang kapten kapal pukat asal Tiongkok yang kapalnya menabrak kapal Pasukan Penjaga Pantai Jepang saat mencoba menangkap ikan dekat Kepulauan Senkaku yang dikuasai Jepang di Laut Cina Timur. "Ketika Tiongkok perlu memamerkan kekuatan persuasifnya dengan mengembargo tanah jarang, mereka tidak ragu," demikian dilaporkan DOD. Belum lama, Beijing berulang kali mengancam akan menghentikan ekspor REE ke A.S. Surat kabar People's Daily milik negara di Beijing melaporkan pada 2019 bahwa negara itu dapat memainkan "kartu tanah jarang." Setahun kemudian, RRT merespons kesepakatan pertahanan A.S.-Taiwan dengan memperingatkan bahwa pihaknya dapat menghentikan pasokan REE untuk produsen pertahanan. Pada Juli 2023, RRT mengatakan akan membatasi ekspor internasional dua logam jarang yaitu galium dan germanium, yang digunakan dalam berbagai produk termasuk chip komputer dan panel surya. Dua mineral ini termasuk mineral kritis. Peluang Perbaikan Negara-negara dengan industri penambangan intensif dan komitmen untuk ekstraksi etis, seperti Australia, berada dalam posisi menjadi pemasok pilihan untuk komponen yang akan membangun masa depan energi bersih, kata Penasihat A.S. untuk Urusan Ekonomi Michael Sullivan dalam konferensi mineral baterai pada Maret 2023 di Perth, Australia. "Amerika Serikat tidak dapat mengembangkan, menghasilkan, dan memproduksi semua teknologi untuk memenuhi tujuan iklim global. Kanada, Australia, Eropa, Jepang, Tiongkok, atau negara lainnya juga tidak bisa," kata Sullivan, menurut majalah Mining Weekly. Australia memasok sekitar setengah pasokan litium dunia dan merupakan produsen kobalt terbesar. Negara tersebut adalah produsen besar tanah jarang, tembaga, grafit, dan mineral lain yang sangat penting bagi energi yang lebih bersih. Negara itu juga telah mengadopsi kerangka kerja "Menuju Penambangan Berkelanjutan" untuk membantu perusahaan meningkatkan hubungan dengan Masyarakat Adat dan masyarakat lainnya, serta mengelola dan memajukan pengelolaan lingkungan. Seorang pekerja berjalan melintasi karung konsentrat tanah jarang di tambang Mount Weld, timur laut Perth, Australia. REUTERS Perlindungan bagi komunitas Adat tertentu mencakup persyaratan untuk mendapat persetujuan penambangan. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi Australia merekomendasikan pelibatan masyarakat sepanjang durasi proyek penambangan. Di Australia Barat, kontrak sumber daya harus dipublikasikan, dan banyak negara bagian mewajibkan tambang yang ditutup agar direhabilitasi sampai "aman, stabil, tidak berpolusi, dan lahannya bisa dimanfaatkan kembali secara berkelanjutan." Standar lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) semacam itu melindungi investasi karena konsumen global menuntut transparansi dan pengawasan lingkungan, kata para analis. Mengembangkan aturan hukum yang lebih kuat dan pendekatan penambangan yang menghormati hak- hak Adat, bersama dengan masalah lingkungan dan aspek tata kelola yang adil lainnya, dapat menguntungkan perusahaan yang mengupayakan itu semua, kata Burke, fellow di Wilson Center. "Selalu ada konsekuensi yang harus ditanggung ketika Anda melakukan kesalahan, dan Amerika Serikat berkesempatan untuk memperbaikinya dengan sekutu dan mitra kami. Dan saya pikir itu menjadi manfaat besar bagi kami dalam kompetisi strategis" kata dia dalam webcast "Laporan Mineral Kritis (Report on Critical Minerals)." Fernandez, dari Departemen Luar Negeri A.S., mengatakan bahwa dukungan MSP, yang dapat mencakup jaminan atau pembiayaan dari lembaga kredit ekspor anggota, lembaga pembangunan dan sektor swasta, akan mewajibkan proyek untuk mengadopsi prinsip ESG. "Melalui upaya kami dalam penambangan bertanggung jawab, mitra MSP berusaha beralih dari pembangunan yang tidak berkelanjutan menuju kerangka kerja yang mengutamakan transparansi, kesejahteraan masyarakat, dan perlindungan lingkungan," katanya di Cape Town. Mitra di MSP, katanya, yakin sekali bahwa prinsip etis di industri mineral kritis dapat meningkatkan hasil bagi negara, warganya, dan planet bumi. o IPD FORUM FORUM 23
24 MENYATUKAN UPAYA MENENTANG JUNTA MILITER IPD FORUM FORUM ILUSTRASI FORUM
Kekuatan pro-demokrasi Myanmar mencari titik balik menentang pemerintahan militer MENENTANG LETNAN KOLONEL (PURN.) DR. MIEMIE WINN BYRD/DANIEL K. INOUYE ASIA-PACIFIC CENTER FOR SECURITY STUDIES Dua tahun setelah merebut kekuasaan lewat (RRT) dan kembali dekat dengan Barat. Namun, upaya militer untuk mengamankan kekuatannya dengan menguasai 25% kursi parlemen untuk anggota militer aktif dan membutuhkan 75% Parlemen untuk mengubah Konstitusi tidak berhasil dalam menekan kehendak rakyat. kudeta, militer Myanmar kini di ambang kejatuhan. Pelaku kudeta gagal mengendalikan negara itu sejak mereka mendongkel pemerintahan yang terpilih secara demokratis dan menahan pemimpinnya, Daw Aung San Suu Kyi, dan pejabat tinggi lainnya, pada 1 Februari 2021. Pada 2015, partai politik sipil Myanmar, Liga Demokrasi Nasional (the National League for Democracy - NLD), pimpinan Daw Aung San Suu Kyi, menang pemilihan umum dan berkuasa. NLD meraup kemenangan besar lagi dalam pemilu 2020. Namun, militer yang dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing, menuduh adanya kecurangan dan merebut kekuasaan lewat kudeta. Kudeta tersebut dianggap tidak sah oleh masyarakat internasional dan warga setempat serta memicu protes dan pembangkangan sipil dari warga yang menuntut pemulihan demokrasi. Junta militer membalasnya dengan represi, menggunakan amunisi asli, gas air mata, dan meriam air untuk membubarkan massa. Junta militer lantas menyatakan dirinya sebagai Dewan Administrasi negara, dan aparat keamanan mulai menangkapi, menyiksa, dan membunuh demonstran dan keluarga mereka, yang mengubah gerakan damai rakyat menjadi perlawanan bersenjata. Kudeta tersebut awalnya dihadapi dengan unjuk rasa damai dan pembangkangan sipil yang meluas. Namun, tindakan represif tanpa henti dari junta militer mengubah unjuk rasa tanpa kekerasan menjadi perlawanan bersenjata. Opresi militer di seluruh negara itu telah menimbulkan krisis kemanusiaan, ketidakstabilan, dan tantangan keamanan hingga melewati perbatasan negara Myanmar. Koalisi perlawanan, yang dipimpin oleh Pemerintah Kesatuan Nasional (National Unity Government - NUG), telah menggerakkan lebih dari 90% penduduk, termasuk banyak perempuan, mendirikan Kekuatan Pertahanan Rakyat (People's Defense Force- PDF) dan secara taktis bekerja sama dengan organisasi etnis revolusioner (ethnic revolutionary organizations - ERO) tempaan perang. Semua upaya ini menunjukkan betapa ketahanan penduduk telah menyulut pergerakan yang memberi tekanan besar pada junta militer. Dibebani dengan korupsi endemik, kroniisme, dan kecongkakan mereka sendiri, militer telah kehilangan efektivitas tempur dan profesionalismenya. Mereka telah berubah menjadi sindikat kejahatan bersenjata. Karena itu, mereka bahkan tidak mampu bertempur melawan koalisi longgar kekuatan eklektik: warga sipil yang tidak terlatih, personel PDF yang terorganisasi dan terbekali, dan ERO yang berpengalaman. Junta militer mengandalkan serangan udara terhadap desa dan kampung dalam menghentikan dukungan warga untuk NUG, PDF, dan ERO. Krisis diperparah ketika serangan pada warga sipil memaksa mereka kabur ke negara-negara tetangga, dan serangan udara dan pembakaran desa meningkatkan gelombang pengungsi. Per Maret 2023, lebih dari 1,6 juta orang terpaksa mengungsi sejak kudeta militer, dan hampir 18 juta membutuhkan bantuan pangan, air bersih, dan perawatan medis, demikian menurut P.B.B. Junta militer mematikan jaringan internet dan memblokir akses, sehingga menyulitkan lembaga bantuan menjangkau mereka yang membutuhkan. Krisis kemanusiaan di Myanmar semakin parah, dan, masyarakat internasional mengecam tindakan junta militer dan menuntut pemulihan demokrasi. Saat junta militer runtuh karena ketidakcakapannya sendiri, koalisi perlawanan harus memiliki sistem komando terpadu dan dukungan nyata dari masyarakat internasional untuk mengonsolidasikan kesuksesannya dan mencapai titik balik menentang militer. Junta Militer Di Ambang Kejatuhan Meskipun didukung RRT dan Rusia, kekuatan junta militer terus kalah di medan tempur melawan kekuatan koalisi perlawanan. Cengkeraman militer semakin melemah di Sagaing dan Magway, dua kawasan yang sebagian besar administratornya dari junta militer telah didongkel oleh PDF. Junta militer juga kehilangan kawasan perbatasan dari ERO setempat. Pada pertengahan April 2023, junta militer cuma mengendalikan kurang dari separuh negara itu, atau sekira 72 dari 330 kota praja, demikian menurut pakar independen. Sejarah Ketidakstabilan Myanmar, yang juga dikenal sebagai Burma, memiliki sejarah panjang ketidakstabilan politik, terutama di bawah pemerintahan diktator militer yang brutal sejak 1962 hingga 2011. Militer, yang mengklaim sebagai penjaga stabilitas negara itu, menekan kelompok etnis minoritas, mendorong timbulnya pemberontakan berlatar belakang etnis paling lama di dunia. Pada 2011, junta militer mengupayakan transisi menuju pemerintahan sipil agar tidak terlalu bergantung pada Republik Rakyat Tiongkok Pasukan junta militer mengalami banyak kekalahan hebat di banyak pertempuran. Di saat yang sama, militer IPD FORUM FORUM 25
26 Para demonstran memegang potret pemimpin terguling Myanmar Daw Aung San Suu Kyi selama unjuk rasa menentang junta militer pada Maret 2021. THE ASSOCIATED PRESS IPD FORUM FORUM sudah tidak mampu lagi merekrut dan melatih pasukannya, "sehingga terpaksa mencabut polisi dari fungsi utamanya di seluruh negara itu dan mengirim perwira polisi ke medan tempur," demikian laporan U.S. Institute of Peace (USIP) pada Juli 2022. Setelah kudeta, Akademi Pengabdian Pertahanan Myanmar, untuk pertama kalinya dalam sejarah 67 tahunnya, tidak mampu memenuhi kelas angkatan baru, demikian laporan surat kabar The New York Times pada November 2021. Sebagian besar personel takut dan malu mengakui secara terbuka afiliasi militer mereka. Menurut mantan kombatan yang membelot, 70% tentara sudah tidak mau lagi untuk bertempur. Para pembelot mengatakan mereka merasa harus keluar dari militer setelah diperintah untuk menembak warga sipil. Namun, banyak personel tidak bisa keluar karena junta militer telah memasukkan keluarga militer ke kamp penahanan dan membatasi pergerakan mereka, menjadikan mereka tersandera. Salah satu pembelot, seorang pilot angkatan udara, mengatakan penjaga bersenjata mengepung rumah pilot saat si pilot memasuki kokpit dan mereka baru pergi setelah dia menuntaskan aksi pengeboman. Banyak anggota keluarga militer dipaksa untuk mengabdi dalam konflik dan mengamankan markas tanpa dibayar. Pembelotan dan desersi telah memicu krisis daya juang di kalangan para perwira. Seorang komandan batalion yang membelot pada pertengahan 2022 mengatakan unitnya hanya tersisa 150 personel dari pasukan lengkap sebanyak 800 tentara. Banyak komandan mencaplok gaji tentara yang membelot atau terbunuh dalam pertempuran, sehingga pimpinan junta militer tidak memahami seberapa besar kekuatan personel yang sebenarnya. Lebih dari 10.000 aparat keamanan, termasuk 3.000 anggota militer dan 7.000 polisi telah membelot, demikian menurut Australian National University. Kekalahan di medan tempur akibat daya juang lemah dan kekurangan logistik tidaklah mengejutkan. Junta militer sangat mengandalkan kekuatan udara untuk menekan penduduk dan pelaku kudeta terus salah menilai kegigihan rakyat menentang pemerintahan militer. Pengabaian junta militer terhadap kesejahteraan rakyat juga merembet ke cara mereka memperlakukan pasukan sendiri. Pimpinan militer terus terisolasi dan hanya fokus menyelamatkan diri dan kepentingan pribadi. Mereka percaya negara hanya bisa dikendalikan lewat penderitaan kemanusiaan massal. Dengan pola pikir seperti itu - dan menangkal kekuatan perlawanan menggunakan kekuatan besar - maka menggunakan taktik yang lebih strategis dan non-bersenjata mungkin menjadi satu-satunya cara memaksa junta militer untuk berunding. Bergerak Menuju Persatuan Saat militer tercerai-berai karena salah kelola dan korupsi, koalisi perlawanan harus bekerja sama untuk mengonsolidasikan dan mempertahankan momentumnya. Meskipun organisasi etnis bersenjata (ethnic armed organization - EAO), sayap bersenjata dari ERO, telah bekerja sama dengan NUG dalam melatih, mendukung, dan membekali PDF
sejak kudeta, kesatuan komando yang lebih koheren dibutuhkan untuk menyatukan upaya dari semua kelompok. EAO begitu menonjol dalam lanskap politik Myanmar selama beberapa dekade, yang berjuang demi otonomi dan kendali lebih besar atas wilayah mereka dalam menanggapi opresi dan diskriminasi pemerintah militer pusat terhadap etnis minoritas, yang berjumlah 30% dari jumlah penduduk. Hampir dua lusin EAO mewakili berbagai kelompok etnis, masing-masing dengan wilayah, sejarah, dan keluhan tersendiri. Demi mewujudkan kesatuan komando, ERO membutuhkan jaminan demokrasi federal di mana mereka memiliki otonomi dan kesetaraan di dalam sistem politik. Kepercayaan yang diperlukan untuk melancarkan kesatuan tersebut sulit diraih karena adanya kesalahpahaman sejak lama dan ingkar janji dari etnis mayoritas Burma, yang sekarang diwakili oleh NLD. Meskipun NUG telah memberikan jaminan lisan, ERO tetap khawatir tentang bagaimana jaminan tersebut akan dibuktikan begitu demokrasi dipulihkan. Pada Maret 2023, Komite Negosiasi dan Konsultatif Politik Federal, sebuah blok berisi tujuh EAO yang kuat, menyatakan bahwa meskipun mereka setuju untuk bekerja sama dengan etnis mayoritas Burma, mereka sendiri yang harus mengupayakan hak-hak mereka dan membentuk demokrasi federal. NUG harus memberi jaminan lebih besar kepada ERO untuk memperkuat koalisi perlawanan. Respons Internasional Masyarakat internasional telah menyerukan pemulihan demokrasi di Myanmar, pembebasan semua tahanan politik, dan embargo senjata global pada negara itu. Pada Desember 2022, 12 dari 15 anggota Dewan Keamanan P.B.B. memilih untuk mengutuk pelanggaran hak asasi manusia oleh militer, tapi India, RRT, dan Rusia memilih abstain. Uni Eropa, Britania Raya, dan Amerika Serikat telah memberlakukan sanksi terhadap junta militer dan para pemimpinnya, termasuk membekukan aset dan mencekal perjalanan. Kongres A.S. mengesahkan Undang-undang Burma pada Desember 2022, yang mengizinkan dukungan teknis non-bersenjata untuk NUG, PDF, EAO, dan para mantan anggota militer Myanmar. Sejak awal kudeta, RRT dan Rusia secara umum mendukung junta militer tapi memberikan dukungan kepada kedua belah pihak, kemungkinan untuk melindungi investasi besar mereka di Myanmar. Di bawah skema infrastrukturnya yaitu Satu Sabuk, Satu Jalan, misalnya, RRT memiliki investasi besar yang berharga pada proyek-proyek pembangunan rel kereta api, jalan raya, saluran pipa minyak dan gas, dan setidaknya satu pelabuhan laut di Kyaukpyu di Samudra Hindia, sebagai bagian dari Koridor Ekonomi Tiongkok-Myanmar. Pembangunan bendungan tenaga air di Sungai Irrawaddy di Negara Bagian Kachin juga tak menentu. Sembilan puluh persen listrik yang dihasilkan oleh bendungan tersebut akan diekspor ke RRT, demikian menurut laporan Oktober 2022 dari USIP. RRT juga semakin dalam mencampuri urusan dalam negeri Myanmar, meskipun Beijing mengklaim mengikuti kebijakan non-intervensi. RRT menjalin hubungan erat dengan militer, tapi juga berupaya merebut simpati kelompok etnis bersenjata. Beijing yang terus memberikan Dewan Keamanan P.B.B. bersidang di New York pada November 2022, sebulan sebelum menyetujui resolusi yang menuntut segera diakhirinya kekerasan di Myanmar dan pembebasan tahanan politik. THE ASSOCIATED PRESS IPD FORUM FORUM 27
28 Pasukan Myanmar menjaga pos pemeriksaan yang mengarah ke Parlemen negara itu di Naypyitaw setelah militer merebut kekuasaan pada Februari 2021. THE ASSOCIATED PRESS IPD FORUM FORUM dukungan ekonomi dan diplomatik untuk Myanmar, dan menolak untuk mengutuk junta militer telah menimbulkan kekhawatiran tentang motifnya dan memicu kritikan meluas. Kendati menyerukan penyelesaian damai terhadap konflik, RRT terus memasok senjata untuk kedua pihak, yang sebagian bertujuan untuk tetap mengendalikan setiap pihak, demikian menurut analis. Namun, sebagian besar senjata dan amunisi mengalir ke junta militer, yang dituduh melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Di saat yang sama, RRT berusaha menghalau negara-negara Barat dalam mengupayakan penyelesaian di Myanmar. Sikap ASEAN Sementara itu, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) harus bertindak lebih jauh dalam menekan militer di Myanmar untuk memulihkan demokrasi. Konsensus Lima Poin dari ASEAN yang disetujui pada April 2021 menyerukan: segera dihentikannya kekerasan; dialog konstruktif di antara semua pihak; penunjukan utusan khusus; penyediaan bantuan kemanusiaan; dan kunjungan utusan khusus ke Myanmar. Pemimpin junta militer Min Aung Hlaing menyetujui penawaran tersebut di bulan itu, namun aksi kekerasan dari militer tetap saja berlanjut. Para kritikus mencatat bahwa konsensus tersebut tidak memiliki mekanisme untuk menuntut pertanggungjawaban junta militer dan itu menjadi cara bagi ASEAN untuk mempertahankan prinsip non-intervensi dalam urusan dalam negeri setiap negara anggotanya. Apalagi, sesama negara anggota ASEAN yang tidak kompak dalam hal mengatasi krisis telah menghambat upaya organisasi itu, karena ada anggota yang mengecam junta militer sementara anggota lain memilih diam. Peran Penting Perempuan Tidak seperti perlawanan menentang militer sebelumnya, sekira 60% anggota pro-demokrasi saat ini adalah perempuan. Batalion 5 dari Angkatan Pertahanan Bangsa Karen (Karenni Nationalities Defense Force - KNDF) adalah EAO pertama yang membentuk kekuatan tempur perempuan setelah kudeta. Sejak itu, banyak EAO dan unit PDF memiliki kombatan perempuan dalam jajaran mereka. Pejuang Perempuan Myaung (Myaung Women Warriors - M2W) dikenal karena serangan ranjau darat mereka melawan pasukan junta militer di Kawasan Sagaing. Meski banyak perempuan terlibat dalam misi pertempuran bersenjata, lebih banyak perempuan daripada pria yang nampaknya berjuang dalam perlawanan non-bersenjata. Para perempuan fokus menggerakkan dan mengorganisir warga setempat untuk mendukung dan menopang perlawanan. Upaya non-bersenjata dari perempuan menularkan ketabahan bagi rakyat dan menopang penolakan junta militer di seluruh negeri yang belum pernah ada sebelumnya. Namun, meskipun mayoritas, perempuan masih kurang terwakili dalam posisi pimpinan dalam NUG, PDF, ERO, EAO, dan organisasi lainnya untuk meningkatkan efektivitas operasional. Peran Pemerintah Persatuan Nasional Secara keseluruhan, oposisi paling menginspirasi terhadap kudeta berasal dari rakyat Myanmar. Duta besar perwakilan tetap negara itu untuk P.B.B., Kyaw Moe Tun, mengambil sikap yang belum pernah terjadi sebelumnya dan bersejarah di Majelis Umum P.B.B. dengan mengecam kudeta dan meminta bantuan internasional untuk memulihkan demokrasi. Dia adalah diplomat Myanmar pertama yang berbicara menentang tindakan militer di panggung global.
Akibat dari kemunculannya itu, NUG tampil sebagai koalisi anggota legislatif NLD, kelompok etnis minoritas, dan pimpinan masyarakat sipil yang kabur dari cengkeraman militer. Deklarasi NUG yang menyatakan sebagai pemerintah sah yang mewakili kehendak rakyat adalah perkembangan penting dalam lanskap politik negara itu, yang menyediakan platform untuk memulihkan demokrasi dan menjadi tantangan signifikan bagi legitimasi militer. Salah satu aspek paling luar biasa dari pembentukan NUG adalah bahwa NUG menyatukan beragam kelompok politik dan etnis yang sering berkonflik. Pembentukan NUG menjanjikan masa depan di mana kerja sama dan kolaborasi dapat membuka jalan bagi masyarakat yang lebih inklusif dan demokratis. Namun, dampak dari NUG terhalang oleh sejumlah tantangan, termasuk kurangnya pengakuan formal dari negara lain. Hal ini membatasi akses NUG ke sumber daya dan dukungan ketika di saat bersamaan tindakan represif dari militer pada kekuatan pro- demokrasi menyulitkan NUG untuk beroperasi secara efektif. Kemampuan NUG untuk memimpin koalisi perlawanan menuju kesuksesan akan tergantung pada mengatasi tantangan tersebut - termasuk rasa saling tidak percaya yang mendalam antara kelompok etnis mayoritas dan minoritas - sembari meraup dukungan internasional yang berarti. Jalan Menuju Kemenangan Koalisi perlawanan pro-demokrasi secara mengejutkan telah berhasil. Namun, mereka perlu beberapa penyesuaian agar keadaan berpihak pada mereka. Mulai saat ini, jalan mereka menuju kemenangan tidak begitu bergantung pada perlawanan bersenjata dan lebih mengandalkan tindakan non-bersenjata, seperti: Menerapkan strategi komunikasi yang koheren untuk mempertahankan dukungan publik, meningkatkan tekanan di seluruh dunia, dan memperluas pembelotan militer. Mengoptimalkan sumber daya manusia dan talenta yang tersedia, termasuk mengerahkan perempuan, memberdayakan Gen Z dan memanfaatkan mantan kombatan. Fokus memahami musuh dengan memprioritaskan operasi intelijen dan pengarahan sistematis atas pembelot. • Memberikan jaminan politik bagi EAO untuk melancarkan kesatuan komando dan upaya. Ketika konflik memasuki tahun ketiga, rakyat Myanmar sudah lelah dengan perang dan menginginkan stabilitas di negara mereka. Namun, lebih dari 90% penduduk percaya bahwa pemerintahan militer tidak akan pernah menghadirkan stabilitas jangka panjang. Karena itu, kekuatan koalisi perlawanan harus bersatu untuk mewujudkan kemajuan signifikan untuk mencapai titik balik. o Ribuan orang berkumpul di Mandalay, Myanmar, pada Februari 2021 untuk memprotes kudeta militer. THE ASSOCIATED PRESS IPD FORUM FORUM 29
30 Marinir Korea Selatan mengikuti latihan serangan amfibi di pangkalan militer di Sattahip, Thailand, selama Cobra Gold 2023. REUTERS IPD FORUM FORUM
COBRA GOLD 2023 Mempererat tujuan bersama dan kerja sama regional GUSTY DA COSTA Lebih dari 500 pasukan terjun payung Thailand dan Amerika Serikat mendarat di ladang rumput tropis tinggi dekat Fort Thanarat di Prachuap Khiri Khan di Thailand barat pada awal Maret 2023. Segera sesudahnya, helikopter MV-22 Osprey dan CH-53E Super Stallion berisi marinir Korea Selatan, Thailand dan A.S. mengamankan landasan terbang agar pasukan lanjutan dapat bermanuver dengan bebas. Pada hari-hari berikutnya, peserta Cobra Gold 2023 menjalani latihan tembak-menembak dengan peluru aktif dan simulasi serangan amfibi serta operasi pertahanan siber dan luar angkasa untuk terlibat dalam semua medan tempur. Pelatihan mencakup proyek teknik sipil, kursus bertahan hidup di hutan, dan berlatih tinju tradisional Thailand, yang dikenal sebagai Muay Thai. Pertahanan Angkatan Bersenjata Thailand, dalam pidato pembukaannya. "Semua ini membantu kita menjaga keamanan regional kita dan siap siaga memberikan bantuan dan bantuan bencana yang diperlukan seperti keberhasilan kita yang telah terbukti di masa lalu." "Melalui Cobra Gold, kita menunjukkan tekad kita untuk bersama- sama menghadapi tantangan masa depan, mempertahankan Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka di mana semua negara bisa sejahtera," kata Laksamana John Aquilino, Komandan Komando Pasukan A.S. di Indo-Pasifik, dalam seremoni tersebut. Cobra Gold 2023 memamerkan operasi tempur dan bantuan kemanusiaan, tetapi berbagi informasi dan teknologi, kesiapsiagaan, dan interoperabilitas yang mulus adalah inti dari latihan ini. "Sangat penting untuk berlatih bersama. Lebih dari 10.000 personel militer dari 27 negara dikerahkan ke Thailand sejak 28 Februari hingga 10 Maret untuk iterasi ke-42 latihan ini, yang disponsori oleh Thailand dan A.S. Latihan ini juga diadakan di provinsi Chanthaburi, Chonburi, Lopburi, Rayong, dan Sa Kaeo. Indonesia, Jepang, Malaysia, Singapura, dan Korea Selatan hadir sebagai peserta penuh dalam latihan militer multilateral tersebut, yang merupakan salah satu latihan militer terbesar dan terlama di dunia. Delegasi dari 20 negara lain ikut sebagai peserta terbatas atau pengamat. Program Cobra Gold yang luas mencerminkan beragam tantangan kontemporer yang dihadapi militer di kawasan ini. "Ruang lingkup operasi militer yang meningkatkan stabilitas regional kami diperluas untuk menangani segala ancaman di semua ranah, termasuk darat, laut, udara, siber, dan ruang angkasa. Selain itu, juga disertakan operasi penjaga perdamaian, keamanan maritim, bantuan kemanusiaan, dan bantuan bencana," kata Jenderal Chalermpol Srisawasdi, Kepala ... Jika ada ketegangan di kawasan ini, kami sudah saling kenal," kata Cherngchai Chomcherngpat, panglima tertinggi Angkatan Laut Thailand, sebagaimana dilaporkan oleh The Defense Post, sebuah publikasi keamanan dan pertahanan. "Meskipun bahasa kita berbeda-beda, kita semua disatukan oleh ikatan yang sama dalam mengupayakan Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka, yang merupakan inti dari Cobra Gold," kata Kapten Pasukan Marinir A.S. Jonathan Coronel, demikian menurut The Defense Post. Lebih dari 8.400 personel A.S. dikerahkan untuk latihan ini, bersama dengan 4.000 personel Thailand, 420 dari Korea Selatan, 146 dari Jepang dan 54 dari Singapura, ditambah jumlah yang bervariasi dari peserta lain - bukti kekuatan kemitraan dan kerja sama regional. Persiapan Pertempuran Di bawah langit biru, kendaraan pendaratan amfibi melintasi lautan menuju pantai terpencil. Senjata dihunus, Marinir Korea Selatan, bersama dengan rekan mereka dari Thailand dan A.S., merangsek IPD FORUM IPD FORUM FORUM FORUM 31 31
32 melintasi pantai saat sebuah helikopter menukik di atas kepala. Pasukan lain turun ke daratan untuk melindungi rekan-rekan mereka yang merangsek. Tim pendaratan berlatih menghalau tembakan musuh dengan tembakan dari kamp markas yang didukung meriam kapal dan dukungan udara jarak dekat. Resimen darat lantas tiba di pantai dan memasuki wilayah musuh sambil mengamankan pantai. Interoperabilitas yang berlangsung mulus dalam latihan ini adalah hasil dari koordinasi dan ketekunan yang cermat dari para perencana, pimpinan, Tentara, Pelaut, Marinir, Penerbang, dan personel lainnya. Bersama dengan komandan darat Marinir, Angkatan Laut Thailand mengirim kapal amfibi terbesarnya, HTMS Angthong, dan kapal utilitas kapal pendarat, Royal Ravi. Korea Selatan mengerahkan jet tempur F-16 dan kendaraan serbu amfibi, sementara A.S. mengirim USS Makin Island, sebuah kapal serbu amfibi kelas Wasp, jet tempur F-35, dan aset militer lainnya. Bekerja Sama untuk Memperkuat Komunitas Saat latihan tempur menampilkan tekad kerja sama di Cobra Gold 2023, kegiatan sipil juga menonjolkan ketabahan dan ketahanan. Tentara dari India dan Indonesia bergabung dengan personel Angkatan Udara Thailand dan Penerbang A.S. dari Pangkalan Gabungan Elmendorf-Richardson, Alaska, untuk membangun gedung multifungsi di Sekolah Ban Khao Talat di provinsi Rayong. Proyek ini menunjukkan fokus latihan pada pengabdian masyarakat dan bantuan kemanusiaan untuk meningkatkan kerja sama regional, demikian menurut Angkatan Udara A.S. di Pasifik. "Tim saya telah bekerja dengan Unit Pengembangan Mobile Thailand 14 dan Angkatan Darat Indonesia," kata Letnan Satu Angkatan Udara A.S. Andrew Morgenstern. Anggota militer dari Singapura dan A.S. membangun gedung serbaguna di Sekolah Ban Mor Mui di Rayong, Thailand, pada Februari 2023. KOPTU ANGELINA SARA/PASUKAN MARINIR A.S. IPD FORUM FORUM "Kami bekerja sama dengan baik sebagai tim dan saling belajar satu sama lain. Secara khusus, saya terkesan dengan efisiensi tentara Thailand dan keahlian tentara Indonesia." Seorang perwira TNI Angkatan Darat menekankan pentingnya latihan seperti Cobra Gold ini. "Latihan bersama ini juga memberi ruang dan kesempatan bagi militer masing-masing untuk berinteraksi, membina persahabatan, dan memberikan pemahaman bersama tentang budaya, adat istiadat dan tradisi, dan karakter setiap negara yang terlibat," kata perwira itu kepada FORUM. "Pemahaman langsung dan mendalam ini dapat secara efektif menangkal miskomunikasi ... dengan memahami karakter setiap negara." Kontribusi Mitra Personel Angkatan Bersenjata Singapura berpartisipasi dalam latihan pertahanan siber dan proyek teknik sipil dengan pasukan Thailand dan A.S. untuk membangun gedung serbaguna di Sekolah Ban Mor Mui, juga di Rayong, demikian menurut Kementerian Pertahanan Singapura. Sementara itu, anggota Pasukan Bela Diri Jepang bergabung dengan anggota militer Thailand dan A.S. dalam latihan evakuasi non-tempur di Bandara Internasional U-Tapao di Rayong. Mereka melakukan penggeledahan, pemeriksaan identitas dan bagasi, dan pengujian zat kimia saat penumpang pengungsi tiba di bandara selama simulasi. "Keterampilan dan kemahiran yang diperlukan untuk operasi gabungan yang kompleks dapat diperoleh selama kegiatan tersebut, yang akan berkontribusi pada peran apa pun yang harus dijalankan Korea," kata purnawirawan Angkatan Darat Korea Selatan Letjen. Chun In-Bum kepada FORUM. "Agar efektif selama krisis internasional, pelatihan sangat penting sehingga Korea menggunakan
setiap kesempatan untuk berlatih dengan organisasi dan militer internasional, serta peluang seperti Cobra Gold." Korea Selatan telah berpartisipasi dalam Cobra Gold sejak 2002, dan menjadi peserta penuh pada 2010. Selain latihan pendaratan amfibi dengan pasukan Thailand dan A.S., anggota militer Korea Selatan turut serta dalam berbagai kegiatan termasuk pelatihan operator khusus di lingkungan hutan. Negara-negara termasuk Kanada, Fiji, Prancis, Mongolia, Nepal, Filipina, dan Britania Raya mengerahkan tim yang lebih kecil untuk latihan staf. Sementara itu, personel Pasukan Pertahanan Australia (ADF) ikut dalam latihan staf dan siber untuk bersiap menghadapi tantangan keamanan regional bersama. "Australia berkomitmen untuk mempererat kemitraan pertahanannya di kawasan Indo-Pasifik," kata juru bicara ADF kepada FORUM. "Latihan pertahanan multilateral, seperti latihan Cobra Gold, membantu Pasukan Pertahanan Australia semakin mengembangkan kerja sama dan memperdalam interoperabilitas antar militer untuk mendukung kawasan Indo-Pasifik yang stabil, makmur, dan tangguh." Menghargai Teknik Pertarungan Kuno Juara seni bela diri Thailand Sombat Banchamek memberikan pelatihan Muay Thay kepada anggota militer A.S. Muay Thai adalah olahraga tarung kuno yang cirinya adalah menggunakan tinju, siku, lutut, dan tulang kering. Sang juara lebih dikenal dengan nama panggungnya Juara seni bela diri Sombat Banchamek, yang dikenal sebagai Buakaw, mengarahkan personel militer A.S. dalam tinju tradisional Thailand selama Cobra Gold 2023. REUTERS Buakaw, yang dalam bahasa Thailand berarti "teratai putih." "Untuk setiap Prajurit A.S. yang datang untuk berlatih di Cobra Gold, mereka juga ingin bertukar dan mempelajari budaya kami mengenai Muay Thai, yang merupakan seni nasional kami," kata Buakaw kepada Reuters. Kopral Angkatan Darat A.S. Adam Castle memuji manfaat pelatihan dan kesempatan langka untuk mempelajari teknik ini dengan salah satu praktisi terbaiknya. "Senang sekali bisa mempelajari beberapa keterampilan yang dapat kami kuasai dan manfaatkan di masa depan," kata Castle. Dampak Langgeng Penguasaan keterampilan, interoperabilitas yang semakin baik, dan pemahaman mengenai sistem dan teknik baru merupakan beberapa manfaat bagi peserta Cobra Gold 2023, demikian menurut Dave Laksono, anggota Komisi I DPR Indonesia, yang mengawasi urusan pertahanan dan luar negeri. Namun, kesempatan untuk membina hubungan dengan rekan-rekan di sekitar kawasan ini akan memiliki dampak yang jauh lebih dalam dan lebih langgeng. "Dengan jaringan yang luas, perwira muda dapat terhubung dengan perwira berpangkat sama dari negara lain," ujarnya. "Hari ini, mereka mungkin hanya komandan batalion atau peleton. Di masa depan, mereka bisa menjadi kepala staf Angkatan Darat di negara masing-masing atau calon pembuat kebijakan." o Gusty Da Costa merupakan kontributor FORUM yang berbasis di Jakarta, Indonesia. IPD FORUM FORUM 33
34 R E P R E S I TRANSNASIONAL PEMOLISIA N TERSELU BU NG PK T YA NG SERIN G K A LI ILEGA L DI LUA R NEGERI M EN GU N DA N G K EC A M A N INTERN A SION A L ILUSTRASI FORUM IPD FORUM
STAF FORUM R epublik Rakyat Tiongkok (RRT) terus dikritik dunia internasional karena melanggar kedaulatan negara-negara di seluruh dunia dengan "kantor layanan polisi di luar negeri," kantor rahasia yang, dalam banyak kasus, didirikan tanpa persetujuan atau sepengetahuan negara-negara tuan rumah yang tidak menaruh curiga. Para pembela hak asasi manusia mengatakan kantor layanan tersebut menjadi markas bagi Partai Komunis Tiongkok (PKT) untuk melacak dan mengancam para pembangkang yang tinggal di luar negeri. Temuan tersebut memicu penyelidikan dari Eropa ke Indo-Pasifik hingga Amerika Utara, yang jika terbukti akan didakwa dengan tuntutan pidana. Safeguard Defenders, sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bermarkas di Spanyol, mengungkapkan sebanyak 102 pos polisi ini berada di 53 negara. Penelitian kelompok hak asasi manusia tersebut menyoroti laporan sumber terbuka Tiongkok yang membanggakan keberadaan pos tersebut di setiap benua kecuali Antartika, dan LSM itu mengatakan fasilitas internasional serupa, yang sering disebut sebagai "pusat layanan" dalam laporan Tiongkok, juga terkait dengan polisi di RRT. Kendati RRT tampaknya menjalin kesepakatan kepolisian dengan segelintir negara, laporan media dari selusin lebih negara menunjukkan bahwa kantor-kantor itu dibuka secara diam-diam dan bahwa aparat hukum dan pejabat pemerintah di negara target yang tidak sadar menganggapnya ilegal. PKT bersikeras bahwa kantor tersebut memberikan layanan administratif kepada warga Tiongkok di luar negeri, seperti perpanjangan SIM, yang sempat terganggu oleh pandemi COVID -19. Namun, laporan dari otoritas PKT dan media negara dan partai menunjukkan bahwa pos tersebut sudah ada sebelum pandemi, dengan "biro keamanan publik" di RRT mulai mendirikan pos luar negeri pada 2016, demikian menurut Safeguard Defenders. Apalagi, pejabat PKT mengatakan bahwa 230.000 warga negara Tiongkok "dibujuk untuk pulang" untuk menghadapi tuduhan penipuan pidana di RRT sejak April 2021 hingga Juli 2022 saja. Untuk memahami kampanye tersebut, kelompok hak asasi manusia ini menganalisis taktik PKT, yaitu bagaimana para peneliti pertama kali Direktur kampanye Safeguard Defenders Laura Harth mengatakan PKT menggunakan intimidasi, penjebakan, dan penculikan untuk memulangkan warga negara Tiongkok. THE ASSOCIATED PRESS menemukan bukti keberadaan pos polisi rahasia, demikian kata Laura Harth, direktur kampanye untuk Safeguard Defenders, kepada komite House of Commons Kanada pada Maret 2023. Kelompok tersebut mengatakan sebagian besar "pemulangan" yang dibanggakan oleh RRT adalah "cara non-tradisional yang seringkali ilegal untuk memaksa seseorang pulang ke Tiongkok yang bertentangan dengan keinginan mereka, seringnya untuk menghadapi hukuman penjara tertentu." Para ahli mengatakan pengadilan Tiongkok memiliki angka vonis lebih dari 99%. Kepolisian luar negeri PKT bermasalah sebagian karena tidak mematuhi standar yang dijunjung secara luas seperti keadilan peradilan. Cara persuasi dari negara otoriter ini mencakup mengancam, mengintimidasi, dan mengusik target di luar negeri dan memenjarakan kerabat mereka di RRT, demikian menurut laporan Safeguard Defenders berjudul "110 Luar Negeri: Pemolisian Transnasional Tiongkok Menggila (110 Overseas: Chinese Transnational Policing Gone Wild)," tentang "pos layanan" polisi Tiongkok di luar negeri, terkadang disebut "110 Luar Negeri" meniru nomor telepon darurat polisi nasional negara itu. Metode yang sama, kata LSM ini, adalah bagian integral dari operasi Fox Hunt dan Sky Net dari PKT yang telah didokumentasikan secara luas, program global untuk menangkap orang-orang yang diklaim sebagai buronan oleh Tiongkok - dan terkenal karena melanggar hukum negara-negara berdaulat dan melanggar hak asasi manusia. Targetnya adalah pejabat publik dan pebisnis yang dituduh melakukan korupsi. "Tetapi sebagian orang ini tidak melakukan yang dituduhkan kepada mereka," kata John Demers, mantan kepala divisi keamanan nasional Departemen Kehakiman Amerika Serikat, kepada organisasi berita ProPublica pada 2021. "Dan kita juga tahu bahwa pemerintah Tiongkok memanfaatkan kampanye anti-korupsi secara meluas di dalam negeri dengan tujuan politik." Fox Hunt telah berkelindan dengan pos polisi ilegal PKT di luar IPD FORUM FORUM 35
36 Negara-Negara dengan Pos PolisiTerkait PKT negeri, demikian ditulis para peneliti.'DIDIK' DAN 'BUJUK' Safeguard Defenders mengungkap laporan tentang sejumlah operasi "bujukan untuk pulang" yang terkait dengan pos polisi Tiongkok:• Satu tersangka pulang ke RRT setelah "dididik" oleh staf di sebuah pos di Madrid, Spanyol, yang bekerja sama secara langsung dengan polisi di Qingtian di provinsi Zhejiang Tiongkok, demikian menurut laporan media Tiongkok.• Para pejabat di sebuah pos di Belgrade, Serbia, yang dijalankan oleh polisi Qingtian mengontak seorang warga negara Tiongkok yang dituduh melakukan pencurian dan memanfaatkan platform media sosial WeChat untuk "membujuk," demikian laporan Stasiun Radio dan Televisi Internet Zhejiang pada 2019.• Kepala pos polisi di Paris yang didirikan oleh otoritas Zhejiang mengatakan kepada media Tiongkok pada 2021 bahwa ia "dipercaya oleh organ keamanan publik dalam negeri untuk membantu membujuk seorang penjahat yang kabur ke Prancis selama bertahun-tahun agar mau pulang ke Tiongkok setelah berkali-kali dikunjungi."• Polisi di provinsi Jiangsu Tiongkok mengatakan pada Juli 2022 bahwa "pos polisi dan koneksi luar negeri" mereka membantu menangkap atau membujuk 80 "tersangka kriminal" yang pulang ke RRT, meskipun laporan tersebut tidak menyebutkan lokasi operasi tersebut berlangsung.Tidak semua aksi mengancam transnasional PKT berkaitan dengan pos-pos polisi ilegalnya. Aparat penegak hukum dan pembela hak asasi manusia telah mendokumentasikan contoh lain dari pemaksaan di luar negeri. Laporan "Pulang Dipaksa (Involuntary Returns)" 2022 dari Safeguard Defenders menguraikan kejadian-kejadian di Australia, Kanada, Asia Tenggara, A.S., dan tempat lain. Kelompok itu mengatakan kepada Canadian Broadcasting Corp. bahwa mereka menemukan tujuh kasus warga yang tinggal di Kanada menjadi sasaran agen PKT. Tujuh orang itu termasuk mantan hakim Tiongkok yang dituduh melakukan korupsi setelah mengkritik sistem pidana RRT. Laporan LSM itu mengatakan polisi di RRT berusaha memaksanya pulang dengan menangkap saudara perempuan dan putranya.Sejak 2020, Departemen Kehakiman A.S. telah mendakwa secara pidana setidaknya 51 warga Tiongkok dan selusin tersangka yang terkait RRT setelah penyelidik menemukan bukti skema pemulangan paksa, pengawasan, pelecehan dan upaya memaksa penduduk Tiongkok di A.S. Para terdakwa termasuk 40 aparat Polisi Nasional RRT, setidaknya satu petugas polisi lainnya, dan seorang pejabat pengadilan di RRT. Di antara para korban adalah warga negara A.S. naturalisasi yang membantu memimpin demonstrasi KANADA Royal Canadian Mounted Police (RCMP) telah menyelidiki laporan aktivitas kriminal yang terkait dengan dugaan pos polisi Tiongkok. RCMP membuat saluran telepon khusus dan mendesak warga Kanada asal Tiongkok untuk melaporkan ancaman yang terkait dengan pemolisian luar negeri. AMERIKA SERIKAT Penyelidikan penegak hukum federal memaksa pos polisi rahasia Tiongkok di New York ditutup. A.S. juga telah mendakwa warga negara Tiongkok dan lainnya atas tuduhan represi transnasional dan memberlakukan pembatasan visa pada pejabat RRT. FBI membuat situs web bagi para korban untuk melaporkan upaya dari pemerintah asing yang menguntit, mengintimidasi, atau menyerang warga di A.S. BRITANIA RAYA Setelah penyelidikan oleh polisi Britania Raya dan peringatan dari pemerintah Britania Raya, kedutaan besar Tiongkok mengatakan pos polisi yang terkait dengan PKT di Britania Raya telah ditutup. IPD FORUM FORUM
RRT membuka pos polisi di negara-negara ini, demikian menurut para pembela hak asasi manusia. Sumber: Safeguard Defenders, "Patrol and Persuade: A follow-up investigation to 110 Overseas (Patroli dan Membujuk: Penyelidikan tindak lanjut terhadap 110 Luar Negeri)" ILUSTRASI FORUM JEPANG Jepang mengonfirmasi pada 2022 bahwa mereka meninjau dugaan pos polisi rahasia Tiongkok di Tokyo. Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Hirokazu Matsuno mengatakan Jepang memberi tahu otoritas Tiongkok "tidaklah dapat diterima jika ada kegiatan yang melanggar kedaulatan Jepang," demikian menurut Reuters. TIONGKOK KOREA SELATAN Petugas kontraintelijen Korea Selatan menyelidiki pos polisi Tiongkok yang dilaporkan pada akhir 2022. REPUBLIK CEKO Seorang pejabat Ceko mengatakan otoritas terkait menyelidiki pusat layanan polisi Tiongkok dan, pada akhir 2022, dua pos di Praha ditutup. SELANDIA BARU Otoritas Selandia Baru pada akhir 2022 melakukan penyelidikan multi-lembaga terhadap dugaan pos polisi Tiongkok. pro-demokrasi 1989 di Beijing, seorang seniman dan warga negara Tiongkok yang mengkritik PKT, dan seorang warga A.S. kelahiran Tiongkok JERMAN Pejabat Jerman meminta RRT menutup dua pos yang dilaporkan terkait dengan aksi mata-mata pada diaspora Tiongkok dan menyebarkan propaganda PKT. Pusat-pusat tersebut tetap beroperasi per Mei 2023. BELANDA Pejabat Belanda mengatakan pos-pos ilegal RRT diperintahkan untuk ditutup pada 2022. yang dituduh melakukan kejahatan keuangan di RRT. Di tempat lain, PKT menculik para target. Undang-undang yang berkaitan dengan operasi anti-korupsi RRT secara eksplisit mengizinkan "tindakan tidak biasa" seperti penculikan dan penjebakan. "Mereka boleh menjerat atau menjebak orang," kata Harth kepada lembaga penyiaran berita CNN. "Jadi, mereka mungkin berusaha membawa seseorang ke suatu negara yang lebih memudahkan untuk ... memulangkan mereka ke Tiongkok karena perlindungan peradilan lemah di negara itu. Tapi mereka bahkan dapat menggunakan penculikan. ... Pihak berwenang Tiongkok secara tegas mengatakan bahwa penculikan adalah cara yang sah untuk menangkap seseorang." IRLANDIA Departemen Luar Negeri Irlandia memerintahkan Pos Luar Negeri Layanan Kepolisian Fuzhou di Dublin pusat ditutup pada akhir 2022. MELUASKAN JANGKAUAN PKT mengakui mereka ingin lebih berkuasa atas aturan keamanan global dan percaya bahwa Kementerian Keamanan Publiknya IPD FORUM FORUM 37
38 harus berperan dalam meraih pengaruh tersebut, demikian dikatakan Center for American Progress, sebuah lembaga kebijakan yang bermarkas di A.S., dalam laporan 2022 tentang "Jangkauan Internasional Polisi Tiongkok yang Meluas (The Expanding International Reach of China's Police)." Mereka mengutip konferensi PKT di mana polisi dan pejabat hukum didorong untuk "memahami karakteristik baru dari internasionalisasi tugas keamanan publik" dan seorang mantan pejabat polisi yang menyerukan "sistem baru tugas kerja sama internasional keamanan publik" untuk mencapai tujuan luar negeri PKT. Beijing memiliki perjanjian kepolisian formal dengan berbagai negara dan berpartisipasi dalam operasi kepolisian di luar RRT. Namun, operasi rahasianya tampaknya bertujuan untuk menghindari hukum dan norma demokrasi karena berusaha menyebarkan rezim "manajemen sosial" RRT. Strategi ini bertentangan dengan kebijakan RRT perihal kedaulatannya sendiri. "RRT begitu lantang menyinggung kedaulatan wilayah," kata Harth kepada CNN,"menyinggung kedaulatan saat, Anda sudah tahu, mengkritisi orang-orang yang membicarakan catatan hak asasi manusia mereka." MENOLAK PKT Sementara itu, RRT telah ditolak oleh negara-negara yang RRT secara terbuka menyampaikan usulan perluasan peran penegakan hukumnya, dengan satu Negara Kepulauan Pasifik (PIC) menimbang kembali pakta pemolisian. Perdana Menteri Fiji Sitiveni Rabuka pada Juni 2023 secara terbuka mempertanyakan logika bekerja sama dengan aparat keamanan RRT. Kepolisian Fiji dan Kementerian Keamanan Publik PKT sepakat pada 2011 IPD FORUM FORUM Sebuah organisasi hak asasi manusia mengatakan mereka menemukan sebuah pos polisi ilegal yang terkait dengan PKT di daerah London ini. Kedutaan besar Tiongkok mengklaim telah menutup semua posnya di Britania Raya. GETTY IMAGES bahwa aparat Fiji akan berlatih di Tiongkok, yang akan mengirim aparat polisinya ke Fiji untuk program tiga hingga enam bulan. PKT juga menunjuk seorang perwira penghubung polisi yang akan bermarkas di Fiji. "Kami tidak perlu lagi melanjutkan," kata Rabuka kepada surat kabar The Fiji Times pada awal 2023. "Sistem demokrasi dan sistem peradilan kami berbeda, jadi kami akan kembali ke sistem yang memiliki sistem serupa dengan kami." Aparat dari negara-negara termasuk Australia dan Selandia Baru akan tinggal di Fiji, katanya. A.S. juga telah berkomitmen untuk memperluas program pelatihan dan pengembangan kapasitas di PIC, kata Kepolisian Fiji pada Februari 2023. Segera setelah menandatangani perjanjian keamanan kontroversial dan rahasia dengan Kepulauan Solomon pada 2022, Beijing gagal membujuk sebagian besar PIC untuk menandatangani kesepakatan regional yang mencakup pemolisian, keamanan, dan kerja sama lainnya. Dua PIC yang menolak proposal Beijing sejak itu berupaya memperluas kesepakatan keamanan dengan Australia. Vanuatu akan bekerja sama dengan Canberra dalam pemolisian, bantuan bencana, pertahanan, dan keamanan siber, demikian diumumkan negara-negara tersebut pada Desember 2022. Usulan pakta Australia-Papua Nugini (PNG) akan membantu membangun kapasitas PNG di berbagai bidang seperti pemolisian, keamanan kesehatan, dan ketahanan hayati, demikian menurut para pejabat. PNG dan A.S. juga mencapai kesepakatan keamanan dan pertahanan pada pertengahan 2023 untuk melindungi ekonomi PNG dari penangkapan ikan ilegal, menyediakan peralatan pelindung, dan menumpas kejahatan transnasional, demikian dilaporkan Reuters.
Peneliti Safeguard Defenders mengatakan pada akhir 2022 bahwa kepolisian Tiongkok mengoperasikan sebuah pos rahasia di Glasgow, Skotlandia. Pos tersebut sejak itu sudah ditutup, demikian kata otoritas Britania Raya. GETTY IMAGES KECAMAN INTERNASIONAL Harth dari Safeguard Defenders mengatakan kepada House of Commons Kanada pada Maret 2023 bahwa represi transnasional PKT harus dikecam secara terbuka oleh negara-negara tempat represi tersebut ditemukan. Organisasinya menyerukan kepada pemerintah untuk menyelidiki kegiatan polisi luar negeri yang terkait dengan PKT, menyiapkan mekanisme pelaporan dan perlindungan bagi masyarakat yang terancam, dan mengoordinasikan berbagi informasi antar negara- negara yang berpikiran sama. Safeguard Defenders juga meminta pemerintah untuk "segera meninjau - dan menangguhkan" perjanjian kerja sama polisi dengan RRT. Otoritas di seluruh dunia telah bertindak: • Royal Canadian Mounted Police mengonfirmasi pada Maret 2023 bahwa mereka menyelidiki lima pos polisi yang dikelola Tiongkok di seluruh negara itu, demikian menurut surat kabar Le Journal de Montreal, dan bahwa warga negara Tiongkok yang tinggal di Kanada telah menjadi korban dari kegiatan yang terkait dengan pusat-pusat tersebut. Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Hirokazu Matsuno mengatakan pada Desember 2022 bahwa negara itu "akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mengklarifikasi situasi ini" setelah muncul tuduhan adanya pos polisi Tiongkok di Tokyo. Matsuno mengatakan, Jepang telah memberi tahu otoritas Tiongkok bahwa setiap kegiatan yang melanggar kedaulatannya dianggap "tidak dapat diterima," demikian menurut kantor berita Reuters. • Otoritas Selandia Baru menyelidiki dugaan pos polisi ilegal Tiongkok. Seorang juru bicara Partai Hijau mengatakan kepada surat kabar New Zealand Herald pada Desember 2022 bahwa warga negara Selandia Baru kelahiran Tiongkok telah memperingatkan bahwa Beijing sedang melakukan pengawasan di pos-pos polisi rahasia. Para pejabat Departemen Kehakiman A.S. mengatakan sebuah pos polisi ilegal Tiongkok beroperasi di Pecinan New York City hingga penyelidikan memaksa kantor itu ditutup pada akhir 2022. THE ASSOCIATED PRESS Polisi dan personel militer di Korea Selatan, serta pejabat kementerian luar negeri, menyelidiki laporan dugaan pos polisi rahasia Tiongkok di Seoul, demikian dilaporkan Kantor Berita Yonhap. Britania Raya "memberi tahu kedutaan besar Tiongkok bahwa setiap fungsi yang terkait dengan 'pos layanan polisi' di Britania Raya tidak dapat diterima dan tidak boleh beroperasi dalam bentuk apa pun," kata Menteri Keamanan Britania Raya Tom Tugendhat dalam pernyataan Juni 2023. Kedutaan besar Tiongkok telah memberi tahu para pejabat bahwa pos-pos tersebut sudah ditutup, demikian menurut Tugendhat. Di A.S., agen FBI menyita materi dari terduga pos polisi Tiongkok di New York City dan pada April 2023 mendakwa dua orang bersekongkol untuk bertindak sebagai agen Beijing yang berkaitan dengan pembukaan dan pengoperasian pos ilegal tersebut. Kantor tersebut ditutup pada akhir 2022 setelah operatornya mengetahui penyelidikan tersebut, demikian menurut Departemen Kehakiman A.S. Selain itu, otoritas di Austria, Cile, Republik Ceko, Jerman, Irlandia, Belanda, Portugal, Spanyol, dan Swedia telah menyelidiki dugaan pos polisi Tiongkok di negara mereka. Harth dari Safeguard Defenders mengatakan bahwa tindakan tersebut adalah langkah pertama yang positif. "Hal pertama tentu menyadarkan otoritas Tiongkok tentang apa yang mereka lakukan. ... Menjelaskan bahwa kami rasa ini adalah klandestin, ini ilegal, ini adalah pelanggaran kurang ajar atas kedaulatan nasional dan hukum internasional," katanya kepada CNN. "Yang kedua adalah, dari koalisi tersebut, kemudian berbagi praktik terbaik, berbagi informasi, berbagi data intelijen. Jadi, negara-negara demokratis perlu benar- benar bekerja sama, penegak hukum bekerja sama dan bersatu dalam hal ini." o IPD FORUM FORUM 39
40 STRATEGI TEKNOLOGI PERTAHANAN JEPANG NEGARA INI MEMILIKI RENCANA UNTUK MENGUASAI DAN MEMASUKKAN TEKNOLOGI INOVATIF DR. SHIGENORI MISHIMA Dr. Shigenori Mishima, wakil komisaris dan kepala pejabat teknologi Lembaga Akuisisi, Teknologi & Logistik Jepang (Acquisition, Technology & Logistics Agency - ATLA), menyampaikan pidato utama ini pada konferensi Sains & Teknologi Operasional Pasifik di Honolulu, Hawaii, pada Maret 2023. Mishima membahas peran ATLA serta strategi keamanan dan pertahanan yang diumumkan oleh Jepang pada Desember 2022. Komentarnya telah diedit agar sesuai dengan format FORUM. IPD FORUM FORUM
organisasi eksternal dari Kementerian Pertahanan Jepang (JMOD). ATLA Organisasi tersebut didirikan pada 2015 dan memiliki sekitar 1.800 karyawan. Misi ATLA secara luas dibagi menjadi empat kategori. Pertama, memastikan keunggulan teknologi dan merespons kebutuhan operasional dengan lancar dan cepat. Kedua, memperoleh peralatan pertahanan secara efisien. Ini adalah fungsi manajemen proyek sepanjang masa, dari studi konsep, penelitian dan pengembangan [Litbang], pengadaan dan keberlanjutan operasional, hingga pembuangan. Ketiga, memperkuat kerja sama peralatan dan teknologi pertahanan. Ini termasuk kerja sama dengan industri, pemerintah, dan akademisi dalam negeri, serta dengan mitra internasional. Dan keempat, mempertahankan dan memperkuat basis produksi dan teknologi pertahanan. Basis produksi dan teknologi pertahanan adalah bagian integral dari kemampuan pertahanan, dan penguatannya sangat penting. ATLA memiliki lima divisi pengembangan sistem, ditambah Divisi Desain Kapal Angkatan Laut. Selain itu, lembaga ini memiliki empat pusat riset untuk sistem darat, udara, angkatan laut dan generasi baru, serta tiga pusat pengujian. Lingkungan keamanan di sekitar Jepang semakin parah dan berubah sangat cepat, dengan negara-negara tetangga memperkuat kemampuan militer mereka. Perubahan status quo secara sepihak dengan paksaan merupakan tantangan signifikan terhadap tatanan internasional yang bebas dan terbuka. Agresi Rusia terhadap Ukraina telah membuktikan hal ini secara nyata. Komunitas internasional menghadapi cobaan pasca-perang [Perang Dunia II] terbesarnya dan memasuki era krisis baru. Sementara itu, kemajuan pesat dalam sains dan teknologi secara mendasar mengubah paradigma keamanan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, Jepang menerbitkan tiga dokumen strategi pada 16 Desember 2022. Dokumen tersebut termasuk revisi pertama Strategi Keamanan Nasional, yang awalnya dirilis pada 2013. Dalam dokumen tingkat atas ini, Program Pengembangan Pertahanan dan Strategi Pertahanan Nasional merinci tujuan dan sarana pertahanan. POIN-POIN UTAMA STRATEGIS Meskipun judulnya baru, dokumen-dokumen tersebut dirumuskan untuk menggantikan Pedoman Program Pertahanan Nasional dan Program Pertahanan Jangka Menengah yang diterbitkan pada 2018. Strategi Keamanan Nasional memaparkan strategi keamanan Jepang selama jangka waktu 10 tahun. Revisinya menandai perubahan paling signifikan dalam kebijakan keamanan Jepang sejak Perang Dunia II. Langkah-langkah masa depan mencakup berdiplomasi berdasarkan visi Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka, yang secara mendasar memperkuat kemampuan pertahanan seperti kapasitas serangan balik dan mendorong kebijakan keamanan ekonomi. Untuk menerapkan penguatan mendasar kemampuan pertahanan dan inisiatif pelengkap, Jepang akan mengambil langkah- langkah yang diperlukan untuk menjadikan anggaran pertahanan Jepang mencapai 2% dari produk domestik bruto saat ini pada tahun fiskal 2027. Strategi Pertahanan Nasional memaparkan tujuan pertahanan selama 10 tahun dan menyajikan metode dan sarana untuk mencapainya. Secara khusus, strategi ini menetapkan kebijakan untuk memperkuat kemampuan pertahanan, termasuk tujuh langkah pertahanan utama, untuk meningkatkan postur pertahanan seluruh negara bersama dengan sekutu dan mitranya. Jepang memimpin pengembangan pesawat tempur siluman Mitsubishi F-X bersama Italia dan Britania Raya sebagai bagian dari Global Combat Air Program. Jet tempur generasi keenam, yang terlihat dalam gambar ini, dijadwalkan akan dikerahkan pada pertengahan tahun 2030-an. KEMENTERIAN PERTAHANAN JEPANG Program Pengembangan Pertahanan menandai tingkat pertahanan yang harus dikuasai Jepang dan merupakan rencana pengembangan jangka menengah hingga panjang untuk mencapai tingkat itu, yang menjelaskan struktur Pasukan Bela Diri Jepang dalam lima hingga 10 tahun. Program ini juga menunjukkan jumlah peralatan penting bagi misi (mission-essential) yang dibutuhkan dan biaya total untuk lima tahun ke depan - sekira 43 triliun yen, atau lebih dari 4,9 kuadriliun rupiah (320 miliar dolar A.S.), yang 1,6 kali lebih besar dari alokasi untuk lima tahun sebelumnya. Dalam Strategi Pertahanan Nasional, ada tiga tujuan pertahanan dan tiga pendekatan untuk mencapainya. Tujuannya adalah: Menciptakan lingkungan keamanan yang tidak menerima perubahan status quo secara sepihak dengan paksaan. Menangkal dan merespons perubahan sepihak dan upaya untuk mengubah status quo dengan paksaan melalui kerja sama dengan sekutu dan negara-negara yang berpikiran sama dan mengendalikan situasi di tahap awal. Jika terjadi invasi terhadap Jepang, mencegat dan mengalahkan serangan sambil mengambil tanggung jawab utama untuk menghadapi invasi dan mencari dukungan dari sekutu. Tiga pendekatan untuk mencapai tujuan pertahanan Jepang adalah: Memperkuat arsitektur pertahanan nasional Jepang. • Memperkuat kemampuan penangkalan dan respons IPD FORUM FORUM 41
42 bersama dari aliansi Jepang-Amerika Serikat. Memperkuat kolaborasi dengan negara-negara yang berpikiran sama dan negara-negara lain yang bekerja sama dengan Jepang dalam menegakkan dan memperkuat tatanan internasional yang bebas dan terbuka. Strategi Pertahanan Nasional mengidentifikasi tujuh bidang sebagai fungsi dan kemampuan yang diperlukan untuk merespons cara-cara baru dalam berperang. Pertama, mengacaukan pasukan penginvasi dalam jarak jauh untuk menangkal invasi dengan kemampuan pertahanan standoff dan pertahanan udara dan rudal terintegrasi. Jika penangkalan gagal, memastikan keuntungan asimetris dan mendapatkan keunggulan di semua ranah dengan kemampuan pertahanan tanpa awak, kemampuan operasi lintas ranah, dan fungsi komando dan kontrol serta intelijen. Terus beroperasi secara cepat dan gigih untuk menghancurkan kemauan lawan untuk menginvasi membutuhkan kemampuan pengerahan mobile dan perlindungan warga sipil, serta keberlanjutan dan ketahanan. Anggaran pertahanan Jepang diperkirakan akan mencapai 6,8 triliun yen atau sekitar 773 triliun rupiah (50 miliar dolar A.S.) pada tahun fiskal 2023, meningkat 26,3% dari tahun fiskal 2022. PRIORITAS PERTAHANAN Industri pertahanan menghadapi tantangan segunung, seperti risiko rantai pasokan, margin keuntungan yang rendah, dan kebocoran keamanan siber. Basis produksi dan teknologi pertahanan tak lain adalah kemampuan pertahanan itu sendiri. Perlu mengambil inisiatif mendalam untuk menjaga dan memperkuat kemampuan ini. ATLA menetapkan tiga arahan untuk mencapai visi idealnya. Yang pertama adalah membangun industri pertahanan yang kuat dan berkelanjutan dengan menopang dan memperkuat daya saing dan teknologi industri, menghidupkan industri pertahanan dan mendorong bisnis pertahanan baru, menarik bisnis yang menguntungkan dan menangani penarikan perusahaan pertahanan. Arahan kedua adalah mengatasi berbagai risiko dengan memastikan rantai pasokan yang tangguh, keamanan industri dan siber, dan manajemen teknologi sensitif. Arahan ketiga adalah memperluas kerja sama dengan negara-negara lain di bidang industri pertahanan. Itu termasuk mempromosikan transfer peralatan yang berkontribusi pada perluasan saluran penjualan dan melancarkan penjualan militer luar negeri. Penting untuk memperkuat basis teknologi pertahanan. Investasi pada Litbang sangat penting untuk mengembangkan kemampuan dan memastikan pengerahannya secepat mungkin. Tujuh area kemampuan pertahanan utama sudah diidentifikasi sebelumnya. Untuk mencapainya, ATLA akan mempercepat Litbang, serta memelihara dan meningkatkan teknologi yang ada. ATLA juga ingin memastikan keunggulan teknologi jangka menengah dan panjang dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi komersial canggih, bekerja sama dengan kementerian dan lembaga dalam negeri yang relevan, dan membentuk lembaga penelitian baru di dalam ATLA. ATLA sekarang mengidentifikasi area teknologi yang difokuskan. Sepanjang prosesnya, ATLA akan berusaha untuk bekerja sama dengan para sekutu dan mitra. Jepang berencana untuk berinvestasi besar-besaran pada peralatan dan teknologi yang penting bagi peperangan. Belanja Litbang dalam lima tahun ke depan diperkirakan sekitar 401,7 triliun rupiah (26 miliar dolar A.S.), atau sekitar 4½ kali pengeluaran lima tahun sebelumnya. Jepang akan intensif belanja untuk teknologi Jepang sedang mengembangkan teknologi railgun dan pada tahun 2016 menguji prototipe yang meluncurkan proyektil berkecepatan 7.193 kilometer per jam. KEMENTERIAN PERTAHANAN JEPANG IPD FORUM FORUM
di area seperti pertahanan standoff, respons terhadap wahana peluncur hipersonik, respons terhadap drone dan serangan gerombolan, aset tak berawak, pesawat tempur generasi baru, dan kemampuan lainnya. Mengenai pertahanan standoff, JMOD ingin mendapatkan kemampuan dalam melawan kapal perang dan pasukan pendarat yang menyerang Jepang, termasuk pulau- pulau terpencilnya, dari lokasi di luar zona ancaman. Wahana peluncur hipersonik sulit dideteksi atau dicegat dengan aset konvensional, sehingga JMOD ingin menguasai teknologi yang mampu merespons wahana semacam itu. JMOD berharap bisa cepat menemukan cara untuk menangkal drone udara dan serangan gerombolan, serta menguasai teknologi seperti wahana bawah laut tak berawak. JMOD akan intensif berinvestasi pada Global Combat Air Program (Program Pertempuran Udara Global), sebuah inisiatif yang diumumkan oleh Italia, Jepang, dan Britania Raya pada awal Desember 2022 untuk mengembangkan dan mengerahkan pesawat tempur generasi baru. Untuk memperkuat kemampuan penangkalan dan respons, JMOD akan mengembangkan program railgun elektromagnetik masa depan dan teknologi lainnya. AKUISISI CEPAT ATLA akan menggunakan tiga metode untuk mengembangkan dan mengerahkan sistem ini dengan cepat. Pertama, akuisisi cepat kemampuan melalui pengerahan unit prototipe setelah Litbang tuntas. Salah satu contoh adalah proyek Hyper Velocity Gliding Projectile (Proyektil Peluncur Kecepatan Hiper). Kedua, prototipe skala operasional diproduksi dan dikerahkan dalam kondisi uji coba. Proyek laser berenergi tinggi adalah contohnya. Ketiga, sebelum proyek Litbang selesai, ATLA akan mengevaluasi dan mengelola risiko. Produksi dimulai beriringan dengan Litbang. Contohnya adalah proyek rudal permukaan-ke-kapal Tipe 12. Juga diperlukan upaya pemeliharaan dan peningkatan teknologi khusus pertahanan konvensional. Dengan sumber daya manusia yang terbatas, ATLA ingin mempertahankan dan meningkatkan basis teknologi di lapangan yang unik dan penting bagi peralatan pertahanan dengan melakukan riset tentang teknologi yang sudah ada yang menjadi dasar yang diperlukan untuk mewujudkan kemampuan canggih secara efisien dan efektif. Untuk memperkuat proses memasukkan teknologi sipil mutakhir, anggaran untuk inisiatif yang relevan akan ditingkatkan secara signifikan pada tahun fiskal 2023. Itu berarti lebih banyak investasi untuk menemukan dan mengembangkan teknologi komersial mutakhir untuk tujuan pertahanan. Senjata hipersonik dan teknologi giroskop dan laser presisi tinggi adalah contoh dari area yang perlu didanai ini. UPAYA PEMERINTAH Pendanaan ATLA untuk penelitian dasar, investasi pada lembaga pemerintah lainnya dan teknologi Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida membahas Strategi Keamanan Nasional pada konferensi pers pada Desember 2022. REUTERS komersial mutakhir yang menjanjikan akan diadopsi dan dimodifikasi sesuai kebutuhan untuk tujuan pertahanan. Investasi ini akan diperluas dan lebih terfokus pada program pengembangan pertahanan berikutnya. Dokumen strategi keamanan dan pertahanan yang baru menekankan pentingnya memanfaatkan semua kekuatan sains dan teknologi Jepang, dan upaya Litbang, untuk memenuhi kebutuhan pertahanan. Ini adalah upaya pemerintah. Alokasi JMOD untuk Litbang hanya 3% hingga 4% dari anggaran sains dan teknologi pemerintah Jepang. ATLA menempuh segala upaya untuk memasukkan teknologi mutakhir dari entitas eksternal termasuk perusahaan rintisan dan akademisi. Badan ini berencana mendirikan lembaga penelitian baru setelah tahun fiskal 2024. Organisasi ini akan fokus pada Litbang menuju perwujudan riset teknologi dan peralatan pertahanan yang inovatif. ATLA akan mengidentifikasi teknologi yang dapat langsung terkait dengan peperangan di masa depan. ATLA akan merancang lembaga ini yang paling sesuai dengan Jepang, sambil mencontoh praktik baik seperti pada, misalnya, DARPA [Lembaga Proyek Riset Lanjutan Pertahanan A.S.] dan DIU [Unit Inovasi Pertahanan A.S.]. JMOD telah menerbitkan tiga dokumen strategis: Strategi Teknologi Pertahanan, Proyeksi Teknologi Jangka Menengah dan Panjang, dan Visi Litbang. JMOD sedang meninjau dokumen-dokumen ini dan berencana menerbitkan dokumen baru yang mengidentifikasi area teknologi utama. Menerbitkan minat JMOD di bidang teknologi tertentu dan Litbang akan membantu meningkatkan prediktabilitas untuk industri dan mendorong kerja sama dengan mitra internasional dan dalam negeri. Dengan begitu, ATLA akan dapat mengidentifikasi area untuk bekerja sama dengan mitra internasional dan mewujudkan kerja sama yang saling menguntungkan. o IPD FORUM FORUM 43
KERANGKA KERJA UNTUK KESUKSESAN SEKUTU DAN MITRA MENJANJIKAN SUMBER DAYA, DUKUNGAN UNTUK PASIFIK YANG TANGGUH Helikopter CH-47 Chinook Angkatan Darat Australia mengirimkan pasokan ke Futuna, Vanuatu, setelah dua topan dahsyat menghantam Negara Kepulauan Pasifik itu pada Maret 2023. DEPARTEMEN PERTAHANAN AUSTRALIA 44 IPD FORUM FORUM
STAF FORUM Ketika topan berturut-turut memporak- porandakan Vanuatu dengan kecepatan 230 kilometer per jam pada awal Maret 2023, menghancurkan rumah dan memutuskan saluran listrik, keluarga Pasifik langsung merespons cepat. Bahkan ketika Negara Kepulauan Pasifik (PIC) berpenduduk 319.000 jiwa itu mulai mendata tugas berat untuk bangkit lagi dari bencana alam yang belum pernah ada ini - dua badai ganas disusul cepat dengan gemuruh dua gempa bumi - bantuan sudah dikirimkan. Pesawat C-17A Globemaster Angkatan Udara Australia (RAAF) menerbangkan tim penilai cepat, huntara, dan perlengkapan pemurnian air sekitar 2.000 kilometer ke Vanuatu, sementara lusinan insinyur, ahli medis, dan anggota militer lainnya dari Pasukan Militer Republik Fiji (RFMF) dikerahkan bersama dengan personel tanggap darurat sipil. Angkatan Bersenjata Prancis mengerahkan aset udara dan angkatan laut untuk mengirimkan tangki penyimpanan air dan pasokan bantuan P.B.B., dan Tentara Prancis membersihkan jalan dari pohon-pohon yang bertumbangan dan melakukan evakuasi medis. Korea Selatan menyetujui bantuan kemanusiaan senilai 3 miliar rupiah (200.000 dolar A.S.). "Pemerintah berharap bantuan ini akan membantu warga Vanuatu yang terdampak topan ini dan segera menjalani kembali aktivitas keseharian dan pulih dari kerusakan," kata Kementerian Luar Negeri Seoul. Gelombang dukungan penyelamat jiwa ke Vanuatu mencerminkan kekuatan baru yang menjadi sarana negara-negara berpikiran sama berinteraksi di Kepulauan Pasifik untuk membangun ketahanan dari tantangan seperti meningkatnya muka air laut, ancaman kesehatan masyarakat, guncangan ekonomi, dan eksploitasi sumber daya. Ini adalah upaya multilateral dengan konsekuensi besar, karena kawasan yang luas ini menghadapi ancaman eksistensial perubahan iklim di tengah pergolakan geopolitik untuk mendapatkan pengaruh dan meningkatnya kekhawatiran atas niat Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Salah satu pemimpin Pasifik bahkan menuduh Beijing melakukan penyuapan, aksi mata-mata, dan perang politik lainnya. Dalam seminggu setelah topan melanda, HMAS Canberra Angkatan Laut Australia dan kontingen 600 pasukan, kapal pendarat, helikopter, fasilitas medis, dan pasokan tiba di ibu kota Vanuatu, Port Vila, bergabung dengan dua pesawat RAAF yang melakukan penilaian dan pengawasan. Pemerintah Australia juga menyetujui tambahan dukungan sebesar 46,3 miliar rupiah (3 juta dolar A.S.), serta keahlian logistik. "Pengumuman dan pengerahan ini bertolak dari kesiapsiagaan bencana dan kegiatan bantuan kemanusiaan Australia yang telah berlangsung lama di Vanuatu dan di seluruh kawasan ini," kata Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong. "Pada saat krisis, keluarga Pasifik dapat mengandalkan Australia untuk bekerja dengan mereka." KETAHANAN MENINGKAT Dua minggu sebelumnya dan 1.000 kilometer di sebelah timur Port Vila, Canberra menunjukkan komitmennya pada kawasan ini saat Wong mengumumkan pendanaan 69,5 miliar rupiah (4,5 juta dolar A.S.) kepada Fiji untuk membangun kembali sembilan sekolah yang rusak akibat topan pada 2020 dan 2021. "Yang paling penting, tidak hanya membangun kembali tetapi membangun kembali sesuai standar lebih tinggi sehingga tahan topan Kategori 5, dan kami juga akan berusaha memastikan bangunannya berkelanjutan, dengan menggunakan energi terbarukan dan sumber daya lokal," kata Wong, demikian menurut surat kabar The Fiji Times. Sebagai mitra bantuan pembangunan bilateral terbesar Fiji, Australia telah memberikan lebih dari 2,5 triliun rupiah (160 juta dolar A.S.) dalam bentuk dukungan anggaran langsung kepada negara kepulauan berpenduduk 950.000 jiwa itu sejak 2020, termasuk untuk "peningkatan Tentara Angkatan Darat Australia dan personel Pasukan Mobile Vanuatu mengoordinasikan pembersihan di ibu kota Port Vila. DEPARTEMEN PERTAHANAN AUSTRALIA IPD FORUM FORUM 45
46 46 Anggota kru kapal cutter Pasukan Penjaga Pantai A.S. Oliver Henry mengirimkan pasokan ke Atol Woleai, Mikronesia, sebagai bagian dari Operasi Rematau pada Februari 2023. KOPRAL DUA BREANDAN MULDOWNEY/PASUKAN PENJAGA PANTAI A.S. ketahanan iklim dan sosial," demikian menurut Komisi Tinggi Australia. Proyek kolaborasi semacam itu bergerak cepat di kawasan dengan 30.000 atol dan kepulauan ini bak noktah di hamparan samudera yang menempati 15% permukaan bumi dan membentuk Cincin Api, yang pergeseran lempeng tektoniknya menyebabkan 12 juta penduduknya kerap mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi. Sementara itu, perubahan iklim meningkatkan tingkat keparahan dan kekerapan topan dan banjir, yang merugikan kawasan Pasifik Selatan sekitar 7,7 triliun rupiah (500 juta dolar A.S.) per tahun. Di antara banyak inisiatif yang diumumkan pada awal 2023: Selandia Baru menyediakan dana 69,5 miliar rupiah (4,5 juta dolar A.S.) untuk Fiji di samping janji sebelumnya sebesar 139 miliar rupiah (9 juta dolar A.S.) untuk inisiatif iklim, demikian dilaporkan The Fiji Times. "Saya ingin mengakui bahwa sebagian besar pembicaraan kami terkait dengan dampak perubahan iklim pada komunitas kami adalah area yang dapat kami pastikan para mitra bekerja bersama Fiji, bekerja bersama Selandia Baru, untuk memastikan kami dapat mengatasi tantangan signifikan yang kami alami," kata Menteri Luar Negeri Selandia Baru Nanaia Mahuta saat konferensi pers dengan Perdana Menteri Fiji Sitiveni Rabuka. Badan Kerja Sama Internasional Korea (KOICA) yang didanai Seoul akan menyediakan hingga 154,4 miliar rupiah (10 juta dolar A.S.) untuk pusat medis baru di Tamavua, sebelah utara ibu kota Fiji, Suva. "Kami ingin menyampaikan rasa terima kasih kami kepada pemerintah dan rakyat Korea melalui KOICA untuk proyek yang sangat tepat waktu ini," kata Rabuka, demikian menurut The Fiji Times. • Di Samoa, Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) memberikan 23,1 miliar rupiah (1,5 juta dolar A.S.) untuk inisiatif yang IPD FORUM IPD FORUM FORUM FORUM dipimpin masyarakat tentang adaptasi perubahan iklim, kesiapsiagaan dan respons risiko bencana, serta sanitasi dan kebersihan, demikian dilaporkan surat kabar Samoa Observer. "Pemerintah A.S. berkomitmen untuk memperkuat kemampuan komunitas yang paling rentan di kawasan Kepulauan Pasifik untuk menjalani kehidupan yang sehat dan aman, bebas dari gangguan akibat bencana," kata Wakil Penasihat Pembangunan USAID Patrick Bowers. Jepang memberikan hibah 14 kendaraan polisi baru kepada Samoa sementara pejabat setempat meresmikan dua sekolah yang ditingkatkan yang sebagian didanai oleh Jerman, demikian dilaporkan Samoa Observer. "Pendidikan memainkan peran penting dalam membekali generasi muda dengan pengetahuan yang mereka butuhkan untuk mengatasi tantangan global yang kita hadapi," kata Beate Grzeski, utusan khusus Jerman untuk kawasan tersebut. • Taiwan menyumbangkan mesin dialisis, unit penyaringan air, dan persediaan lainnya untuk mendirikan pusat dialisis darah di Labasa, timur laut Fiji. Dukungan Taipei selama dua dekade ke Fiji antara lain berupa pengerahan tim yang melakukan lebih dari 8.000 layanan rawat jalan dan operasi bedah. "Taiwan akan terus memberikan bantuan kepada Fiji di sektor perawatan kesehatan, serta di area lain, untuk mempererat persahabatan dan kemitraan kami," kata Joseph Chow, perwakilan dari pulau yang memiliki pemerintahan mandiri ini untuk Fiji, dalam sebuah pernyataan. KEMBALI KE JALUR Fokus yang makin tajam pada penguatan kawasan ini dari guncangan, baik alam maupun buatan manusia, sebagian berhulu dari ketegangan akibat pakta keamanan tahun 2022 antara RRT dan Kepulauan Solomon. Meskipun rinciannya tak diungkap, kesepakatan itu
diyakini mengizinkan kapal perang Tiongkok melakukan pengisian ulang perlengkapan di Kepulauan Solomon dan mengizinkan pasukan keamanan Tiongkok memberikan bantuan penegakan hukum di negara kepulauan itu, yang tidak memiliki militer. Para analis merasa itu bisa menjadi awal dari kehadiran permanen militer Tiongkok, yang disangkal kedua negara itu. "Kami belum lama ini melihat dalam bentuk Kepulauan Solomon beberapa tindakan oleh RRT berpotensi semakin berpengaruh," kata Laksamana John Aquilino, Komandan Komando Pasukan A.S. di Indo-Pasifik, dalam pidato Maret 2023 di International Institute for Strategic Studies di Singapura. "Saya pikir hal itu telah membangunkan banyak dari kita untuk memastikan kita menghabiskan lebih banyak waktu, terlibat, [dan] memberikan bantuan dan dukungan ke Kepulauan Pasifik.... Kita kembali ke jalur, menurut saya, dan kita terus terlibat dalam cara-cara yang bermakna dan membantu bagi negara-negara ini." Itu termasuk Kerangka Strategis 2022-27 USAID untuk Kepulauan Pasifik. Inisiatif publik-swasta bernilai miliaran dolar tersebut berupaya memperkuat ketahanan masyarakat, tata kelola pemerintahan demokratis, dan pertumbuhan ekonomi di 12 PIC, agar "lebih baik dalam merespons dan beradaptasi terhadap dampak iklim dan bencana, pandemi, dan guncangan ekonomi, dengan sistem politik yang kuat yang memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, tata kelola yang baik, hak asasi manusia, dan mendorong kesetaraan dan inklusi bagi semua penduduk Kepulauan Pasifik." Ketika A.S. dan sekutu serta mitranya meningkatkan investasi di Pasifik, Beijing mengurangi bantuan finansialnya. Bantuan bilateral dan pembiayaan pembangunan RRT untuk PIC turun dari 5,1 triliun rupiah (334 juta dolar A.S.) pada 2016 menjadi 1,8 triliun rupiah (188 juta dolar A.S.) pada 2020 - lebih rendah dari kontribusinya pada 2008, demikian dilaporkan The Fiji Times pada Maret 2023. Sementara itu, hampir seperempat utang luar negeri Fiji per 2020, sekitar 2,9 triliun rupiah (190 juta dolar A.S.), adalah utang pada Export-Import Bank of China yang dikelola negara, demikian menurut bank sentral Fiji. Kekhawatiran yang masih ada tentang komitmen Beijing pada kawasan ini melampaui urusan keuangan dan tidak akan reda dengan penunjukan utusan khusus ke Pasifik pada awal 2023. Setahun sebelumnya, 10 PIC menolak proposal ekspansif Tiongkok untuk mempererat hubungan ekonomi dan keamanan. Presiden Mikronesia saat itu David Panuelo memperingatkan bahwa rencana itu akan menarik kawasan ini "sangat dekat ke orbit Beijing," dan ia lantas mendesak anggota parlemen untuk mengalihkan pengakuan diplomatik negara itu dari RRT ke Taiwan, demikian dilaporkan majalah The Diplomat. Panuelo menuduh Beijing menggunakan taktik zona abu- abu seperti penyuapan dan aksi mata-mata untuk meraih dukungan Mikronesia, atau minimal netralitasnya, jika RRT menginvasi Taiwan, yang diklaim sebagai wilayahnya. "Salah satu alasan keberhasilan perang politik Tiongkok di banyak palagan adalah karena kita disuap agar mau terlibat, disuap agar diam," tulis Panuelo dalam suratnya pada Maret 2023. "Biar saya perjelas: Saya mendapatkan ancaman langsung terhadap keselamatan pribadi saya dari pejabat RRT yang bertindak dalam kapasitas resmi." Beijing menepis semua tuduhan. Meskipun RRT mulai menancapkan pengaruhnya di kawasan ini, seperti pakta dengan Kepulauan Solomon, "gambaran utuh menunjukkan upaya Beijing untuk menjadikan Pasifik sebagai danau Tiongkok telah dihentikan dan akan menghadapi perlawanan kuat di masa mendatang," tulis Denny Roy, seorang senior fellow di East-West Center, sebuah lembaga penelitian independen yang bermarkas di Hawaii, dalam artikel Maret 2023 untuk situs web Asia Times. "Sebagian besar penentangan yang dihadapi Beijing di Pasifik dipicu oleh tindakan pemerintah Tiongkok itu sendiri - karakteristik klasik dari jangkauan yang terlalu jauh." IPD FORUM IPD FORUM FORUM FORUM 47 47
48 SIAP MERESPONS Saat Panuelo menyingkap aksi pemaksaan Tiongkok, kapal cutter Pasukan Penjaga Pantai A.S. Oliver Henry baru menyelesaikan pengerahan selama seminggu ke Mikronesia untuk menangkal penangkapan ikan ilegal dan meningkatkan kemitraan dengan masyarakat di atol terpencil. Sebagai bagian dari Operasi Rematau, kru kapal cutter itu mengirimkan lebih dari 2.000 kilogram pasokan yang disumbangkan oleh warga dan dunia usaha di Guam, termasuk makanan, pakaian, peralatan sekolah, mainan, alat tangkap ikan, peralatan perbaikan kapal cepat, dan pompa air. Kunjungan itu bertepatan dengan latihan pencarian dan penyelamatan dari Pasukan Penjaga Pantai A.S. dan pejabat keselamatan publik dan manajemen bencana setempat. "Terus membangun kapasitas mitra FSM [Negara Federasi Mikronesia] kami, terutama dalam pencarian dan penyelamatan, akan tetap menjadi prioritas utama," kata Kapten Nick Simmons, komandan Pasukan Penjaga Pantai A.S. di Mikronesia/Sektor Guam, dalam rilis berita. penting bagi NZDF dan kita perlu berlatih sesering mungkin untuk memberikan kemampuan kritis ini ketika dibutuhkan," kata Kolonel Mel Childs, komandan kelompok tugas bersama yang memimpin latihan ini, dalam rilis berita. "Saya beruntung berlatih dan bekerja sama dengan Pasukan Militer Republik Fiji sepanjang karier saya dan kami senang dengan hubungan erat dengan teman-teman RFMF kami." Perjanjian keamanan di antara para sekutu dan mitra menggambarkan bahwa upaya ini telah berkembang. Pada akhir Mei 2023, Papua Nugini (PNG) dan A.S. menandatangani kesepakatan kerja sama pertahanan yang akan meningkatkan pelatihan dan infrastruktur Pasukan Pertahanan PNG. Ini menyusul perjanjian yang mengizinkan personel PNG untuk naik ke atas kapal Pasukan Penjaga Pantai dan kapal Angkatan Laut A.S. yang berpatroli memantau penyelundupan, penangkapan ikan ilegal, dan kegiatan terlarang lainnya. PNG juga sedang merundingkan perjanjian keamanan Di tempat lain masih di kawasan ini, sekitar 300 personel Pasukan Pertahanan Selandia Baru (NZDF) dikerahkan ke Fiji dengan kapal pengangkut HMNZS Canterbury untuk Operasi Mahi Tahi pada Maret 2023, yang mencakup latihan bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana (HADR), pendaratan amfibi, dan pengiriman buku-buku dan peralatan lainnya ke sekolah. Para Pelaut Fiji juga diberikan pelatihan dalam operasi kapal pendarat dan helikopter di atas kapal HMNZS Canterbury. "Merespons bencana di seluruh Pasifik adalah peran dengan Australia yang "mencerminkan kepentingan keamanan bersama kita yang terus berkembang, yang mengakui bahwa tantangan keamanan nontradisional, seperti perubahan iklim, keamanan siber, dan unsur ekonomi penyelenggaraan negara, mempengaruhi lingkungan strategis kita," kata kedua negara tersebut dalam pernyataan pada Januari 2023. Sebulan sebelumnya, Canberra menandatangani kemitraan keamanan dengan Vanuatu yang mencakup berbagai area dari HADR dan pemolisian hingga ketahanan hayati dan keamanan maritim. Perjanjian tersebut "adalah ekspresi praktis dari Kapal patroli Angkatan Laut Australia HMAS Broome, kiri, dan kapal patroli Angkatan Laut Republik Fiji RFNS Savenaca melakukan operasi naik kapal selama latihan Kakadu di lepas pantai utara Australia pada September 2022. DEPARTEMEN PERTAHANAN AUSTRALIA IPD FORUM FORUM
Mayjen. Mark Goina, kiri, komandan Pasukan Pertahanan Papua Nugini (PNGDF), dan Jenderal Angus Campbell, kepala Pasukan Pertahanan Australia, menandatangani perjanjian pada Maret 2023 untuk pengiriman dua pesawat utilitas baru PAC-750XL ke PNGDF. DEPARTEMEN PERTAHANAN AUSTRALIA pendekatan mengutamakan keluarga dalam perdamaian dan keamanan di kawasan kami," kata Menteri Pertahanan Australia Richard Marles dalam sebuah pernyataan. "Ini mencerminkan komitmen berkelanjutan Australia dan Vanuatu untuk bekerja sama sebagai anggota keluarga Pasifik dalam mengatasi tantangan keamanan bersama." PENGUATAN SOLIDARITAS Tantangan tersebut termasuk jalan panjang Vanuatu bangkit dari amukan dua topan - bencana yang berdampak pada lebih dari 80% populasi di 80 pulau negara itu, dengan kerugian ekonomi melebihi setengah dari produk domestik bruto sebesar 14,9 triliun rupiah (956 juta dolar A.S.). Sekutu dan mitra berencana hadir di sana sampai selesai. Hanya beberapa minggu setelah badai, Departemen Luar Negeri A.S. mengumumkan akan membuka kedutaan besar di Port Vila untuk "memfasilitasi bidang potensi kerja sama bilateral dan bantuan pembangunan, termasuk upaya untuk mengatasi krisis iklim." Pada awal April 2023, Program Pangan Dunia P.B.B. mengawali pengiriman 30 metrik ton ransum makanan dan pasokan medis, termasuk sumbangan dari Fiji, dan pemasangan sistem komunikasi darurat. Bahkan ketika upaya pemulihan mulai berhasil, mitra tetap menjanjikan investasi jangka panjang di kawasan tersebut. Britania Raya mendirikan Fasilitas Kemitraan Pasifik di Suva untuk memberikan hibah bagi masyarakat rentan demi membangun ketahanan dari perubahan iklim, demikian dilaporkan The Fiji Times pada Maret 2023. Di Samoa, Bank Pembangunan Asia membuat komitmen senilai 154,8 miliar rupiah (10 juta dolar A.S.) untuk bantuan bencana alam dan kedaruratan kesehatan, sebagai bagian dari Program Ketahanan Bencana Pasifik yang dimulai pada 2017 dan akan berlangsung hingga tahun 2026. Jepang menjanjikan 572,9 miliar rupiah (37 juta dolar A.S.) selama dua tahun melalui Program Pembangunan P.B.B. (UNDP) untuk membantu empat PIC - PNG, Samoa, Timor-Leste dan Vanuatu - bertransisi menuju energi terbarukan, termasuk tenaga surya dan tenaga air. "Banyak negara Pasifik telah mengembangkan cetak biru untuk memerangi krisis iklim yang terus membesar, padahal tidak turut menimbulkan emisi gas rumah kaca," kata Kanni Wignaraja, direktur biro UNDP untuk Asia dan Pasifik, dalam sebuah pernyataan. Hanya respons yang kompak dan komprehensif terhadap tantangan di kawasan ini yang akan berhasil, kata Rabuka, Perdana Menteri Fiji. "Dengan adanya kepentingan geopolitik yang terus meningkat di kawasan kita, ditambah ancaman nyata akibat perubahan iklim," kata dia," solidaritas dalam keluarga Pasifik kita begitu penting." o IPD FORUM FORUM 49
50 IPD FORUM FORUM LAUTAN
KONSORSIUM TINGKATKAN AKSES KE TEKNOLOGI, DATA UNTUK MENUMPAS PENANGKAPAN IKAN ILEGAL SERTA, MELINDUNGI PEREKONOMIAN DAN EKOSISTEM STAF FORUM | FOTO OLEH INTERNATIONAL MONITORING, CONTROL AND SURVEILLANCE NETWORK Penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diregulasi (Illegal, Unreported and Unregulated - IUU) merupakan momok global: 1 dari 5 ikan yang dijual ditangkap secara ilegal. Indo-Pasifik, dengan 65% lautan dunia dan lebih dari setengah populasinya, marak dengan operasi penangkapan ikan yang merusak perekonomian nasional, mendorong persediaan ikan yang menipis ke arah keruntuhan, merusak ekosistem laut, serta mendorong kerja paksa dan tidak aman. Banyak negara mengandalkan ikan sebagai sumber makanan utama, jadi mempertahankan sumber daya sangat penting. Membantu negara mengumpulkan wawasan waktu nyata dan data latar belakang tentang dugaan penangkapan ikan IUU, dan mendukung tanggapan yang efektif adalah inti dari sebuah kelompok baru organisasi nirlaba internasional dengan keahlian dalam mengidentifikasi pelaku penangkapan ikan ilegal. Inisiatif kolaboratif tersebut, Joint Analytical Cell (JAC), diluncurkan pada Mei 2022 sebagai solusi gratis dan praktis untuk masalah yang berkembang. Pihak berwenang kurang berhasil dalam mengurangi penangkapan ikan IUU di banyak yurisdiksi maritim nasional dan di laut lepas. Sementara itu, penangkapan ikan IUU telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, sebagian karena pembatasan COVID-19 mendorong lebih banyak orang miskin melakukan penangkapan ikan ilegal serta membuat pemantauan dan inspeksi menjadi lebih sulit. Negara-negara dengan kemampuan untuk melakukannya telah mengambil pendekatan penegakan hukum yang terpisah, sering kali dengan sedikit kolaborasi bilateral atau multilateral. intelijen, analisis, dukungan, dan pelatihan perikanan kepada pihak berwenang. Lebih banyak organisasi nirlaba telah mendaftar, yang menambah kedalaman pada upaya ini. JAC menerima pendanaan dari pemerintah dan organisasi filantropi. "Kami meyakini bahwa dampaknya jauh lebih besar apabila dilakukan bersama-sama," kata Tony Long, kepala pejabat eksekutif Global Fishing Watch, dalam sebuah rilis berita. "Dengan menggabungkan keunggulan dan bidang keahlian yang berbeda-beda, serta inisiatif, alat, dan kemitraan yang sudah ada, kami dapat memperkuat dampaknya." Beberapa negara berkembang memiliki kapasitas yang terbatas untuk memantau penangkapan ikan dan menerapkan praktik yang baik di perairan mereka, apalagi di lautan yang jauh. Hal itu mendorong mereka yang ingin mengeksploitasi kekosongan penegakan hukum. Hasilnya bisa sangat parah. "Inti dari masalah penangkapan ikan IUU adalah potensi bagi jutaan orang untuk kehilangan sumber makanan utama karena runtuhnya stok ikan global," demikian menurut laporan Brookings Institution pada Februari 2023. "Karena kehidupan laut tidak mengenal batas dan pelaku penangkapan ikan IUU sangat berpindah-pindah, sering kali mengeksploitasi luasnya lautan dunia, hal ini benar- benar merupakan masalah global." JAC memberikan intelijen kepada pemerintah mitra, kata Mark Young, direktur eksekutif IMCS Network, kepada FORUM. "Mereka yang mencari dukungan JAC dapat melakukannya di bawah satu atap alih-alih terlibat dengan beberapa organisasi untuk mendapatkan layanan dan bingung dengan lanskap di luar sana dari beberapa organisasi yang bekerja di ruang yang sama," ungkapnya. JAC berfungsi sebagai pusat informasi dan forum untuk membangun kapasitas pemantauan, pengendalian, dan pengawasan perikanan. Para mitra membantu berbagai negara menanggulangi penangkapan ikan IUU dengan data, teknologi inovatif, dan pengembangan kemitraan. Didirikan oleh Global Fishing Watch, International Monitoring, Control and Surveillance (IMCS) Network, dan TM-Tracking, JAC memberikan RISIKO RENDAH, NILAI TINGGI Penangkapan ikan adalah ilegal ketika terjadi di zona ekonomi eksklusif (ZEE) suatu negara tanpa izin. Hasil tangkapan yang tercatat lebih kecil dari yang sebenarnya, atau tidak tercatat sama sekali, dianggap tidak dilaporkan. Pemantauan satelit dan radar telah mengurangi, tetapi tidak menghilangkan penangkapan ikan yang tidak diregulasi. Misalnya, penangkapan cumi-cumi di laut lepas IPD FORUM FORUM 51
52 Mitra JAC Lembaga nirlaba pendiri Joint Analytical Cell (JAC) mendukung upaya kolektif dan menyambut baik keahlian pihak lain. Tiga kelompok yang meluncurkan JAC adalah: Global Fishing Watch menganalisis dan menyebarkan informasi tentang aktivitas manusia di laut untuk memajukan pemanfaatan lautan yang adil dan berkelanjutan. "Menjadikan yang tak terlihat dapat terlihat" Global Fishing Watch menggunakan citra satelit, pembelajaran mesin, dan visualisasi data untuk melacak koordinat GPS dari sistem identifikasi otomatis kapal dan sistem pemantauan kapal. International Monitoring, Control and Surveillance (IMCS) Network mendukung "komunikasi, kerja sama, dan koordinasi" di antara anggotanya dan pihak yang bertanggung jawab atas kepatuhan dan penegakan hukum perikanan. IMCS Network juga memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi lembaga penegak hukum perikanan, khususnya di negara berkembang. TM-Tracking (TMT) memberikan intelijen dan analisis kepada otoritas perikanan nasional dan organisasi internasional untuk membantu negara mitra meningkatkan penegakan hukum dan tata kelola perikanan. Organisasi tambahan telah bergabung dengan JAC sebagai mitra: Center for Advanced Defense Studies, atau C4ADS, sebuah institut penelitian yang berbasis di Amerika Serikat, menyediakan analisis berbasis data untuk mengaitkan perahu penangkap ikan dengan perusahaan atau individu yang paling diuntungkan dari hasil tangkapan mereka. "Jika Anda hanya menunjuk kapal di laut, itu hanya setengah-setengah," Sam Naujokas, analis utama C4ADS pada proyek tersebut, mengatakan kepada FORUM. • Allen Institute for Artificial Intelligence meningkatkan dan mengintegrasikan data penangkapan ikan dengan perangkat lunak Skylight berbasis satelit, yang digunakan bersama dengan teknologi seperti Vessel Viewer, yang dikembangkan oleh Global Fishing Watch dan TMT. IPD FORUM FORUM di barat laut samudra Hindia dan barat daya samudra Atlantik beroperasi tanpa rencana pengelolaan dan, akibatnya, kurangnya regulasi yang efektif, kata Young. Penegakan hukum tidak semata-mata untuk mempertahankan populasi ikan. Penangkapan ikan IUU juga dikaitkan dengan kejahatan terorganisir, demikian menurut Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO). Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan Amerika Serikat pada Januari 2023 mengumumkan komitmen yang diperbarui untuk memerangi penangkapan ikan ilegal "karena konvergensi langsungnya dengan kejahatan serius seperti kerja paksa, perdagangan narkoba, pencucian uang, dan perdagangan satwa liar." Negara yang melawan penangkapan ikan IUU juga memperoleh lebih banyak pendapatan dengan memanen sumber daya secara berkelanjutan. Republik Rakyat Tiongkok (RRT), negara terpadat kedua di dunia, mengonsumsi lebih banyak ikan daripada negara lain, demikian menurut Institut Angkatan Laut A.S. pada Februari 2023. RRT juga konsisten menempati peringkat di antara negara berkinerja terburuk dalam Indeks Penangkapan Ikan IUU, yang menilai 152 negara pesisir "berdasarkan kerentanan, praktik, dan tanggapan terhadap praktik penangkapan ikan yang berbahaya." Indeks ini dikembangkan oleh Poseidon Aquatic Resource Management, konsultan perikanan dan akuakultur global; dan Inisiatif Global melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang berbasis di Swiss. Kapal penangkap ikan Tiongkok sering melanggar batas ZEE maritim negara lain. Armada perairan jauh RRT yang terdiri dari 4.600 perahu adalah yang terbesar di dunia dan menjangkau lebih jauh ke laut lepas tiap tahun, demikian menurut laporan Institut Angkatan Laut A.S. Banyak kapal penangkap ikan berbendera Tiongkok dan awaknya merupakan bagian dari milisi maritim yang digambarkan Beijing sebagai "organisasi massa bersenjata yang terdiri dari warga sipil yang mempertahankan pekerjaan rutin mereka," demikian menurut laporan Letnan Kolonel Pasukan Penjaga Pantai A.S. Jennifer Runion pada Februari 2023. Para nelayan memberikan pengawasan dan menerima pelatihan serta pendanaan untuk mendukung tujuan militer Partai Komunis Tiongkok. Penangkapan ikan IUU adalah kegiatan berisiko rendah dan bernilai tinggi sebab hukumannya biasanya denda yang tidak besar, demikian menurut laporan Pacific Forum, sebuah organisasi nirlaba yang berbasis di Hawaii yang berkoordinasi dengan pusat penelitian di seluruh Lingkar Pasifik, pada November 2021. Secara global, beberapa kapal merusak ekosistem laut yang rapuh dengan menyeret jaring di dasar laut. Armada mengangkut tuna, cumi-cumi, dan spesies lainnya, membongkar muatan ilegal mereka di pelabuhan di mana peraturan negara paling longgar. Muatan pindah kapal (transshipment), di mana hasil tangkapan dikirim ke pabrik atau kapal kargo berpendingin yang sering kali jauh di laut, dapat menjadi mata rantai yang lemah dalam meregulasi penangkapan ikan, demikian menurut FAO. Ini dapat digunakan untuk memindahkan ikan tanpa pengawasan efektif yang terjadi di beberapa pelabuhan, yang memungkinkan hasil tangkapan IUU memasuki rantai pasokan. Upaya untuk menghentikan operasi semacam itu, yang juga merusak mata pencarian nelayan yang sah, menghadapi rintangan
Petugas menyita ikan berukuran di bawah standar di sebuah pasar di Suva, Fiji. yang berat. Namun teknologi, termasuk satelit yang semakin efektif, membantu menargetkan dan menangkal pelanggar hukum laut. Misi JAC adalah untuk membantu negara- negara, terutama negara berkembang, memanfaatkan opsi mutakhir untuk mengidentifikasi penangkapan ikan IUU dan para penyumbangnya, dan lebih efektif menggunakan analitik data untuk penegakan hukum. KEAHLIAN GABUNGAN Di Tokyo, pada Mei 2022, para pemimpin Quad, yang mencakup Australia, India, Jepang, dan A.S., berikrar untuk meningkatkan kesadaran ranah maritim (Maritime Domain Awareness - MDA) dengan berbagi informasi dan mengupayakan teknologi untuk melindungi perikanan Indo-Pasifik. Para pendukung mengatakan perjanjian tersebut merupakan model untuk memerangi penangkapan ikan IUU secara kolektif. Australia dan Indonesia pada tahun 2007 menetapkan Rencana Aksi Regional untuk Memajukan Praktik Penangkapan Ikan yang Bertanggung Jawab Termasuk Memerangi Penangkapan Ikan yang Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diregulasi. Kesebelas negara anggotanya memiliki tujuan untuk memperkuat pengelolaan perikanan. Pemerintah Tuvalu menyewa perusahaan Selandia Baru pada tahun 2022 untuk melakukan pengawasan satelit terhadap kapal penangkap ikan yang tidak sah atau tidak melapor di ZEE negara Kepulauan Pasifik tersebut, demikian menurut Seafood Source, sumber daya online untuk para profesional industri makanan laut. Sementara itu, perjanjian shiprider antara A.S. dan 13 Negara Kepulauan Pasifik memberikan wewenang kepada kapal militer A.S. untuk membantu otoritas lokal menegakkan hukum di ZEE maritim mereka. "Saya pikir gagasan hubungan kolaboratif ini akan terus menumbuhkan minat, terutama karena kami melihatnya berkembang dan bertumbuh Seorang petugas Otoritas Sumber Daya Laut Kepulauan Marshall memantau sebuah perahu nelayan di Laguna Majuro pada Maret 2023. menjadi kemitraan publik-swasta yang lebih saling menguntungkan," kata Young. "Keterlibatan kami dengan JAC masih dalam tahap awal," kata Viv Fernandes, manajer senior Kebijakan Kepatuhan Internasional untuk Otoritas Manajemen Perikanan Australia, kepada FORUM. "Namun, kami mendukung inisiatif ini dan terus terlibat dengan mitra internasional untuk berbagi informasi dan analisis yang relevan guna menangani penangkapan ikan IUU secara kooperatif." Pejabat Selandia Baru juga merasa optimis. "Perikanan adalah lingkungan kaya data dengan beberapa aliran informasi yang sekarang tersedia bagi personel penegak hukum perikanan," kata Andrew Wright, pemimpin tim Kepatuhan Perikanan Internasional Selandia Baru, kepada FORUM. "JAC akan membantu negara anggota memanfaatkan informasi ini sebaik-baiknya, sehingga dapat digunakan oleh petugas garis depan." Salah satu atribut JAC adalah bahwa ia bukan entitas komersial. Sebaliknya, organisasi anggota menyediakan akses ke teknologi dan analisis data, terutama ke negara berkembang yang tidak memiliki kapasitas untuk memanfaatkan teknologi yang muncul, dan akses yang lebih besar ke data yang dapat melawan penangkapan ikan IUU. Idealnya, layanan ini akan meningkatkan MDA di seluruh dunia, kata Young. "Joint Analytical Cell yang baru adalah contoh fenomenal bagaimana berbagai kelompok dapat bersatu untuk memanfaatkan teknologi yang ada guna memperkuat kecerdasan perikanan, analisis data, dan pengembangan kapasitas," kata Monica Medina, asisten menteri luar negeri A.S. saat itu untuk lautan dan urusan lingkungan dan ilmiah internasional, dalam Konferensi Kelautan P.B.B. di Lisbon, Portugal, pada akhir Juni 2022. "Yang paling penting, informasi yang kami hasilkan bersama perlu dengan cepat sampai ke tangan pihak yang dapat secara efektif menindaklanjutinya." o IPD FORUM FORUM 53
54 Tekad TERPADU SEKUTU DAN MITRA BERKUMPUL DI AUSTRALIA UNTUK LATIHAN TALISMAN SABRE YANG BELUM PERNAH TERJADI SEBELUMNYA Personel Australia dan A.S. dengan Komponen Medis Medan Bersama Gabungan mengoordinasikan layanan perawatan kesehatan selama latihan Talisman Sabre 2023.DEPARTEMEN PERTAHANAN AUSTRALIA IPD FORUM FORUM
STAF FORUM Tekad engan langkah-langkah terlatih seorang koreografer, Kolonel Angkatan Darat Australia Ben McLennan melintasi Queensland timur laut, berhati- dari apa yang diperlukan untuk beroperasi dan berjuang sebagai koalisi. Ini adalah demonstrasi komitmen kolektif, tekad kolektif, kolaborasi kolektif untuk berlatih bersama, untuk menjadi lebih baik bersama dan, jika diperlukan, untuk bertindak bersama guna memastikan perdamaian dan stabilitas kawasan kita." D hati untuk tidak menghancurkan musuh di belakangnya. Melangkah melintasi peta 8x16 meter yang dihiasi dengan model plastik merah dan biru yang terdiri dari tank, kapal perang, pesawat terbang, dan pasukan, McLennan menguraikan manuver Talisman Sabre yang sedang berlangsung kepada Pembantu Letnan Dua Ken Robertson, penasihat (Senior Enlisted Advisor - SEA) untuk kepala Pasukan Pertahanan Australia (ADF). Saat itu akhir Juli 2023, titik tengah "Olimpiade permainan perang," latihan tonggak yang menarik 34.500 tentara dari lebih dari sepuluh negara ke Australia untuk latihan langsung dan simulasi di seluruh ranah perang. TERPADU Dengan skala dan kompleksitas yang tak tertandingi, iterasi ke-10 dari latihan dua tahunan Australia-Amerika Serikat sebagian besar mencerminkan realitas geopolitik di Indo-Pasifik, di mana peningkatan militer Beijing yang cepat, peluncuran rudal Pyongyang yang mengakibatkan ketidakstabilan, dan serangan Moskow yang tidak beralasan terhadap Ukraina telah memicu ketegangan, sembari menghidupkan kembali fokus untuk memperkuat kemitraan di antara negara-negara yang berpikiran sama. Itu terbukti dalam daftar peserta Talisman Sabre pertama kali - Fiji, Prancis, Jerman, Indonesia, Papua Nugini, dan Tonga - serta dalam status pengamat perdana India, Filipina, Singapura, dan Thailand. "Seperti aktivitas militer lainnya, kita memperlakukan ini sebagai latihan," kata McLennan kepada Robertson, yang condong ke depan di salah satu kursi yang tersusun di sepanjang perimeter zona konflik tiruan. "Kita sedang melatih aspek-aspek utama IPD FORUM FORUM 55
56 Untuk negara berkembang seperti Tonga, latihan dua minggu tersebut adalah kesempatan yang sangat berharga untuk menjadi "bagian dari pengaturan keamanan regional," kata Letnan Kolonel Tau Aholelei, komandan kontingen 40 anggota Negara Kepulauan Pasifik tersebut di Australia, yang mewakili sekitar 7% dari Angkatan Bersenjatanya. "Kita semua memiliki berbagai kepentingan keamanan masing-masing. Pada saat yang sama, kami juga memiliki kepentingan keamanan bersama," kata Aholelei kepada FORUM di Area Pelatihan Lapangan Townsville ADF di Queensland, fasilitas seluas 2.300 kilometer persegi yang tiga kali lebih besar dari Tonga. Sebagai "salah satu peserta terkecil, kami juga ingin menunjukkan kepada para mitra keamanan bahwa kami dapat berkontribusi, dan tidak hanya berkontribusi, tetapi menambah nilai pada operasi, kami menambah nilai pada kemitraan, dan bahwa kami adalah mitra yang andal dan dapat dipercaya dalam hal operasi keamanan." Bergabungnya Tonga dan pasukan lain dalam Talisman Sabre "sangat mulus," kata McLennan, komandan Pusat Pelatihan Tempur ADF dan veteran latihan pertama pada tahun 2005. "Fakta bahwa dalam waktu kurang dari 20 tahun kami telah berkembang dari dua negara menjadi 13 negara, dan kemungkinan berikutnya 17 negara, benar-benar luar biasa," katanya kepada FORUM. "Integrasi ini dilakukan lintas orang, proses, dan platform. Saya pikir orang-orang kami, yang berasal dari negara yang berpikiran sama, berintegrasi dengan cukup baik. Ada kesungguhan di sana, dan ada keinginan nyata untuk bekerja sama, berkolaborasi, membentuk tim bersama ... sehingga jenis kegiatan ini fantastis untuk membantu mengembangkan proses umum yang dapat digunakan untuk orang-orang dari berbagai negara." MENGASAH KETERAMPILAN Di tenda dan trailer, beberapa puluh langkah dari peta McLennan di Townsville Field, para analis militer dan sipil duduk di tepi monitor komputer di bawah layar sibuk dengan umpan video dan rendering digital gerakan pasukan. Misi: mengevaluasi kinerja operasional secara waktu nyata, hingga ke tingkat individual. Apakah tipuan pasukan koalisi di persimpangan sungai menimbulkan gerakan balasan musuh yang diharapkan? Bagaimana data yang diperoleh dapat menginformasikan langkah selanjutnya yang membuat musuh terkejut sembari menyembunyikan target yang sebenarnya? Penilaian yang disesuaikan menggabungkan pelacak GPS, perangkat seluler, dan pelatih tertanam. Bayangkan olahraga profesional, kata McLennan. "Alih-alih menunggu sampai berakhirnya aktivitas untuk memberikan umpan IPD FORUM FORUM balik, kami memberikan umpan balik selama permainan; jadi, ini untuk bukan untuk permainan berikutnya minggu depan," katanya kepada surat kabar Stars and Stripes. "Ini semua tentang belajar dan berkembang melalui umpan balik, melalui jaringan bimbingan kami dengan umpan balik yang disediakan oleh sel fusi ini." Perpaduan analisis teknologi tinggi dan manusia juga terjadi di tempat lain, ketika anggota angkatan bersenjata A.S. menguji Sistem Kesiapan dan Kinerja Kesehatan, yang mencakup perangkat yang terhubung dengan ponsel yang dikenakan di atas jantung untuk memantau tingkat oksigen denyut nadi, detak jantung, dan metrik fisiologis lainnya. Dengan menggunakan algoritma prediktif, teknologi ini dapat memperingatkan petugas medis dan pemimpin regu terhadap tanda-tanda stres panas, yang dapat menyebabkan cedera, menghambat pengambilan keputusan, dan mengurangi kinerja. Profesional kesehatan militer juga bekerja dalam tim multinasional untuk merawat peserta Talisman Sabre di seluruh benua Australia, sambil meningkatkan kesiapan operasional mereka sendiri. "Tujuan kami adalah untuk memiliki interoperabilitas, untuk dapat dikerahkan bersama," Kapten Angkatan Darat Australia Jonathan Polasek, ahli paru dari Batalion Kesehatan ke-3, mengatakan kepada FORUM di Rockhampton Army Reserve Depot, atau "Camp Rocky," sekitar 520 kilometer sebelah utara ibukota Queensland, Brisbane. "Australia dan Amerika telah menjadi mitra jangka panjang dalam [menangani] berbagai masalah di dunia, dan kami mendapati bahwa kami semua berbagi perspektif dan jenis praktik kedokteran dan keperawatan yang serupa, dan kami dapat dengan sangat cepat mengerti cara kami masing-masing beroperasi dan sangat cepat menyesuaikan satu sama lain untuk menyediakan jenis kemampuan itu." "Dapat beradaptasi dan berkolaborasi dan berkomunikasi saja sudah sangat bagus," tambah Kapten Anndrea Boyer, asisten dokter di Kompi Dukungan Medis Area ke-144 Garda Nasional Utah, yang memiliki hampir 50 anggota dalam latihan tersebut. "Kami telah dapat bekerja sama dan menjalankan berbagai skenario trauma, mencoba berbagai peralatan dan pasokan medis, dan benar-benar menjadi mesin yang mulus. ... Kami telah belajar banyak dari satu sama lain." Kolaborasi dan inovasi semacam itu meresapi Talisman Sabre, yang juga mencakup hampir 30 kapal dan kapal selam, dan lebih dari 50 pesawat yang melakukan lebih dari 500 misi. Pencapaiannya antara lain: ADF dan militer A.S. menggunakan Sistem Rudal Taktis Angkatan Darat, yang memiliki jangkauan 300 kilometer, untuk menyerang
target sebagai bagian dari kemampuan serangan multiranah. Pasukan Bela Diri Darat Jepang menggelar tembakan langsung pertama dari rudal permukaan-ke-kapal Tipe 12 dan rudal permukaan-ke-udara Chu-SAM Tipe 3 di Australia. Angkatan Bersenjata Korea Selatan mengerahkan sistem roket multiluncur bertenaga penggerak mandiri K239 Chunmoo dan howitzer bertenaga penggerak mandiri K9 Thunder ke Australia untuk pertama kalinya. Angkatan Darat dan Angkatan Laut A.S. membangun jalur pipa petroleum kapal-ke- pantai sepanjang 3 kilometer di Queensland utara untuk menunjukkan keberlanjutan kekuatan di lokasi terpencil. ADF dan militer A.S. mendirikan dermaga terapung sepanjang 540 meter di Bowen, Queensland. Pesawat multiperan KC-30A Angkatan Udara Australia dan tanker Pegasus KC-46A Angkatan Udara A.S. menyediakan operasi pengisian bahan bakar udara-ke-udara terkoordinasi untuk pertama kalinya. Tujuan latihan diperluas melampaui interoperabilitas di antara beberapa pasukan. "Hal yang kami benar-benar berusaha untuk majukan adalah kemampuan saling menggantikan, yang merupakan semacam langkah berikutnya, [sehingga] salah satu dari kami, terlepas dari bendera yang kami kibarkan, dapat melakukan misi untuk mitra lainnya," Laksamana Muda Angkatan Laut A.S. Chris Stone, komandan Serangan Ekspedisi Kelompok 7, Satuan Tugas 76 dan Armada ke-7 Pasukan Amfibi, mengatakan kepada U.S. Naval Institute News. "Kami benar-benar berusaha untuk maju sampai dapat saling menggantikan, di mana kami memiliki taktik, teknik, prosedur, doktrin, pemahaman, pelatihan, kemahiran yang serupa." MEMPERDALAM IKATAN Di ujung jalur kerikil sepanjang 25 kilometer melalui desa ternak - papan cuci berliku yang merupakan kutukan peredam kejut dan minuman tak bertutup - Letjen. Angkatan Darat Australia Greg Bilton menyaksikan dari atas bukit pasir saat kapal bantalan udara Angkatan Laut A.S. mendaratkan pasukan Jerman, Jepang, dan A.S. di Pantai Langham. Sapuan pasir keemasan memagari Stanage Bay, sekitar 725 kilometer tenggara Townsville di ujung semenanjung yang menjorok ke utara ke Laut Koral seperti jambul kasuari. Di cakrawala yang berkabut oleh awan badai yang melintas cepat, sebuah kapal perang nyaris tidak terlihat dalam siluet saat meluncur ke timur. Deru MV- 22B Ospreys Pasukan Marinir A.S. makin menggelegar ketika tiltrotor membayangi garis pantai. Di Shoalwater Bay di sebelah tenggara, pasukan terjun payung Pasukan terjun payung Angkatan Bersenjata Indonesia melakukan penyusupan taktis di Area Pelatihan Shoalwater Bay selama Talisman Sabre 2023.DEPARTEMEN PERTAHANAN AUSTRALIA IPD FORUM FORUM 57
Marinir Korea Selatan melakukan pendaratan amfibi di Area Pelatihan Shoalwater Bay di Queensland selama Talisman Sabre. DEPARTEMEN PERTAHANAN AUSTRALIA Indonesia dan A.S. melakukan penyusupan taktis dari pesawat C-130, dan Marinir Korea Selatan mengamankan tumpuan pantai lainnya. belajar jauh lebih banyak tentang mereka." Pelajaran diperoleh dan dibagikan di semak-semak dan di barak. "Kami membahas konsep tentang seperti apa masa depan, terutama dalam mengatur militer masing- masing, melihat berbagai bidang di mana kami dapat saling membantu," kata Aholelei, yang duduk bersama Arief di meja lipat dekat tenda mes dan dapur lapangan Townsville Field, di mana aroma domba panggang dan bistik menggoda saat senja pertengahan musim dingin menghampiri. "Ini tentang kemitraan dan membina hubungan tersebut. Merupakan satu hal duduk di ruang konferensi secara formal dan mengatakan hal yang benar, tetapi dalam tatap muka ada hubungan alami dan, dari sana, di situlah kepercayaan dan rasa hormat terbentuk." Latihan serangan amfibi merangkum sifat multinasional Talisman Sabre. "Ada bukti akan hal itu hari ini dengan Jepang," kata Bilton, kepala operasi gabungan ADF, kepada wartawan. "Ada [juga] minat Eropa yang kuat di kawasan ini. Mereka melihat latihan ini sebagai kesempatan bagi militer mereka untuk beroperasi di lingkungan ini." Kolonel Batalion Laut Angkatan Laut Jerman Jonas Linke waktu itu sedang dalam penugasan pertamanya ke Indo-Pasifik dengan lebih dari 200 pasukan lintas udara dan infanteri Jerman yang telah menempuh jarak hingga 15.000 kilometer. Perbedaan budaya terhapus oleh misi bersama dan rasa saling percaya, ungkapnya di sebuah tempat pemberhentian Stanage Bay. "Berpartisipasi dengan Marinir A.S. dan pasukan Jepang telah menjadi kesempatan pelatihan yang hebat. Kami masing-masing berbicara dalam bahasa yang berbeda, tetapi kami semua berbicara dalam bahasa militer yang sama dan membuat semuanya berhasil, mencapai tujuan dan sasaran yang sama." 'TEKAD TERPADU' Air memercik ke permukaan jendela, menggelapkan oker yang melapisi Toyota Land Cruiser putih, saat Kolonel Angkatan Darat A.S. Bryan Martin bermanuver melalui selokan di Townsville Field, penguasaannya atas kendaraan 4x4 itu mengungguli transmisi yang diperdebatkan. Martin, komandan Joint Pacific Multinational Readiness Center (JPMRC) yang berbasis di Hawaii dan wakil direktur latihan Talisman Sabre, sedang mengamati medan perang yang sangat besar, mengonfirmasi posisinya melalui peta dan radio genggam saat dia menganalisis operasi. Meninggalkan Land Cruiser untuk menavigasi medan yang tak kenal ampun dengan berjalan kaki, dia mencatat jarak di antara segelintir kendaraan yang berkamuflase di tengah semak-semak dan pepohonan yang lebat. "Anda tidak ingin berada dalam radius ledakan putaran 155 mm," katanya kepada FORUM. "Ini dispersi yang cukup bagus; masih agak rapat di sini." Letnan Kolonel Angkatan Darat Indonesia Arief Widyanto memimpin serangan dengan lebih dari 30 pasukan terjun payung selama serangan amfibi sebagai bagian dari pengerahan perdana negara Asia Tenggara ini yang terdiri dari lebih dari 100 personel ke Talisman Sabre. "Kami sudah belajar banyak dari awal latihan, bahkan dari perencanaan latihan," kata Arief, komandan Batalion Lintas Udara ke-501, kepada FORUM. "Ini adalah pengalaman yang luar biasa bagi pasukan Indonesia untuk dapat bergabung dalam latihan sebesar ini di luar negara kami. ... Ini membawa banyak manfaat bagi kami, tidak hanya bagi staf yang bekerja berdampingan dengan staf lain sehingga mereka dapat membangun hubungan yang baik, tetapi juga bagi pasukan di lapangan untuk dapat mengetahui kemampuan pasukan sekutu dan untuk Dalam hal pertama lain dari Talisman Sabre, JPMRC dan Pusat Pelatihan Tempur ADF menggabungkan kemampuan untuk operasi masuk paksa bersama 10 hari, di mana pasukan koalisi yang sangat tak sebanding IPD FORUM FORUM 58
Seorang Prajurit Angkatan Darat Australia menggunakan gundukan rayap untuk berlindung selama Talisman Sabre 2023 di Derby, Australia Barat. DEPARTEMEN PERTAHANAN AUSTRALIA melindungi sebuah republik pulau dari musuh yang menyerang. Skenario pertarungan keinginan yang adaptif memungkinkan perencana untuk "menimbulkan kabut dan gesekan stres," kata Martin. "Ini adalah demonstrasi dari negara-negara berpikiran sama yang bersatu, bekerja menuju tujuan militer bersama dan menampilkan apa yang memungkinkan dari aspek memproyeksikan kekuatan dan melakukan kekuatan darat yang menentukan di Pasifik." Dari perencanaan hingga pelaksanaan, latihan ini merupakan simbol kuat dari perluasan kemitraan militer Australia-A.S., yang dimulai lebih dari satu abad lalu hingga parit Front Barat selama Perang Dunia I dan dituangkan dalam perjanjian pertahanan timbal balik yang ditandatangani pada tahun 1951. Hanya beberapa bulan sebelum latihan dimulai, Canberra mengungkapkan Tinjauan Strategis Pertahanan, penilaian komprehensif tentang tantangan keamanan yang dihadapi Australia yang menyerukan agar ADF yang beranggotakan 85.000 orang dapat "menahan musuh yang berisiko lebih jauh dari pantai kita." Rekomendasinya antara lain: mengembangkan kemampuan serangan jarak jauh, seperti Sistem Roket Artileri Mobilitas Tinggi (High Mobility Artillery Rocket System - HIMARS); mengintegrasikan rudal antikapal jarak jauh pada pesawat tempur; meningkatkan perencanaan militer dengan A.S.; dan meningkatkan rotasi pasukan A.S. ke Australia. Ketika Talisman Sabre memasuki minggu kedua, menteri pertahanan dan luar negeri Australia dan A.S. bertemu di Brisbane, sepakat untuk memperdalam kerja sama, termasuk kunjungan kapal selam Angkatan Laut A.S. yang lebih lama dan lebih teratur, dan rotasi alat transportasi air Angkatan Darat A.S. dan patroli maritim Angkatan Laut A.S. dan pesawat pengintai ke Australia. Sekutu juga sepakat untuk mendirikan pusat intelijen gabungan dalam Organisasi Intelijen Pertahanan Australia per tahun 2024 dan bersama-sama memproduksi Letjen. Angkatan Darat Australia Greg Bilton, kepala operasi gabungan, mengamati latihan serangan amfibi multinasional di Stanage Bay, Queensland, selama Talisman Sabre pada Agustus 2023. STAF FORUM sistem roket multiluncur berpemandu di Australia per tahun 2025, sambil mengatakan bahwa mereka akan meningkatkan kolaborasi dengan mitra termasuk India, Indonesia, Jepang, Filipina, dan Korea Selatan untuk meningkatkan keamanan dan stabilitas regional. "Saya tidak pernah dalam pertempuran ketika saya tidak menengok ke kanan atau kiri dan melihat Tentara, Pelaut, Penerbang Australia, serta banyak sekutu dan mitra yang diwakili di sini hari ini," kata Menteri Pertahanan A.S. Lloyd Austin, yang berdinas selama 41 tahun di Angkatan Darat A.S., kepada peserta latihan selama kunjungan ke Barak Lavarack di Townsville bersama Menteri Pertahanan Australia Richard Marles. "Inilah jati diri kita. Kita adalah tentang interoperabilitas. Kita adalah tentang bekerja sama. Kita bertekad mempromosikan visi bersama Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka." Debu berpasir yang beterbangan di Townsville Field oleh trek tank, baling-baling pesawat, dan sepatu bot di tanah masih belum turun saat McLennan, Martin, dan rekan mereka mulai merencanakan Talisman Sabre berikutnya pada tahun 2025. Ini adalah upaya yang hampir berkelanjutan yang mungkin disamakan oleh orang Australia dengan "mengecat Jembatan Pelabuhan Sydney," tetapi yang menjanjikan langkah besar lain ke depan untuk kemitraan multinasional. "Secara keseluruhan, saya pikir ini adalah pencapaian yang luar biasa," kata McLennan, peta medan perang di kakinya merupakan manifestasi dari skala dan ruang lingkup misi bersejarah. "Dan saya pikir ini adalah bukti dari tekad dan komitmen yang sama dan terpadu untuk beroperasi bersama, untuk berlatih bersama dan menjadi lebih baik bersama untuk kemungkinan bertarung bersama. ... Ketika semua orang menarik ke arah yang sama, kesuksesan akan datang dengan sendirinya. Seperti yang kita semua tahu, hubunganlah yang akan membuat kita tetap bersama dalam krisis." o IPD FORUM FORUM 59
60 Lebih Kuat BERSAMA
SAMA IPD FORUM FORUM
Pasukan Operasi Khusus membangun kapasitas mitra dan kekuatan kolektif Kolonel Ranulfo A. Sevilla, kiri, dari Angkatan Bersenjata Filipina, dan Letnan Kolonel A.S. Vincent Enriquez, Komandan Batalion ke-3, Kelompok Pasukan Khusus ke-1 (Lintas Udara), berbicara selama Latihan Balikatan 2023 di Fort Magsaysay, Filipina. KOPRAL DUA SAMUEL KIM/ANGKATAN DARAT A.S. STAF FORUM Kolonel Ranulfo A. Sevilla, wakil komandan Komando Operasi Khusus Angkatan Bersenjata Filipina (AFP) (SOCOM AFP), dan mitranya dari Amerika Serikat, Letnan Kolonel Vincent Enriquez, Komandan Batalion ke-3, Kelompok Pasukan Khusus ke-1 (Lintas Udara), berbicara dengan FORUM selama latihan Balikatan 2023 di Filipina pada bulan April. Sevilla juga menjabat sebagai direktur eksekutif Latihan Pelatihan Lapangan (FTX) Pasukan Operasi Khusus (SOF atau SOFOR) Balikatan 2023 dan sebagai komandan Pasukan Operasi Khusus dalam Latihan Pos Komando (CPX) Balikatan. Dia dan Enriquez membahas peran SOCOM AFP dan Komando Operasi Khusus A.S. di Pasifik dalam meningkatkan kemitraan Filipina-A.S., mengingat bahwa interaksi tatap muka yang langgeng dengan sekutu dan mitra adalah dasar dari hubungan bilateral. Pelaut Filipina yang ditugaskan ke Unit Operasi Khusus Angkatan Laut dan operator Perang Khusus Angkatan Laut A.S. mendekati target mereka selama latihan Balikatan di provinsi Palawan. KOPRAL SATU DANIEL GAITHER/ANGKATAN LAUT A.S. IPD FORUM FORUM 61
62 Tentara Filipina dan A.S. menyiapkan senjata selama latihan Balikatan. REUTERS IPD FORUM FORUM FORUM: Ceritakan tentang peran Anda di Balikatan 2023. Kolonel Sevilla: Saya wakil komandan SOCOM AFP. Untuk Balikatan, saya menjabat sebagai direktur latihan untuk acara SOFOR FTX. Ketika latihan Balikatan direncanakan secara konseptual dua tahun lalu, kami menyadari bahwa SOCOM perlu membuat direktorat latihan untuk mengawasi para pemain SOCOM. Jadi tahun lalu [2022], kami membuat direktorat latihan ini dan sekarang saya menjabat sebagai direktur latihan. Selain sebagai direktur latihan untuk acara SOCOM SOFOR, saya juga menjabat sebagai komandan SOFOR untuk Latihan Pos Komando [CPX], jadi saya mengenakan dua topi untuk acara SOFOR sebagai direktur latihan dan, pada saat yang sama, komandan untuk CPX untuk SOFOR. Akan sangat menantang untuk bergabung dalam perencanaan CPX dan latihan tabletop. Saya juga mengawasi acara yang akan dilakukan rekan saya di sini dalam skenario aktual. Letnan Kolonel Enriquez: Saya menyambut baik pengawasannya! Saya berbasis di Pangkalan Gabungan Lewis-McChord [di negara bagian Washington A.S.], dan saya di sini dalam kapasitas satuan tugas operasi khusus dengan elemen-elemen yang tersebar di Palawan, Luzon Utara, serta di Fort Magsaysay, untuk membantu membangun interoperabilitas kami, kemampuan kami untuk bekerja dengan mitra jangka panjang - AFP SOCOM - serta untuk memastikan bahwa pasukan saya berlatih secara efektif di lapangan. Kami sangat senang dengan kesempatan ini. Sudah terlalu lama sejak kami dapat berlatih pada skala ini, dan penting bagi kami untuk terus berinvestasi dalam kemitraan ini. Kami menunjukkan kepada dunia seberapa kuat kemitraan kami dan seberapa baik kami berjuang bersama.
FORUM: Pernahkah Anda terlibat dalam latihan Balikatan sebelumnya? Kolonel Sevilla: Saya terlibat dalam latihan Balikatan ketika saya masih menjadi kapten. Saya menjadi asisten kepala staf untuk pendidikan dan pelatihan, G8 dari Resimen Pasukan Khusus (Lintas Udara) pada tahun 2000, dan itu adalah partisipasi pertama saya dalam Balikatan. Selain sebagai petugas pelatihan pasukan khusus, saya bergabung dengan tingkat taktis dengan ODA 186 (detasemen operasional alfa atau unit operasional pasukan khusus). Saya bergabung dalam pelatihan taktik unit kecil. Baru tujuh tahun setelah itu, saya kembali berpartisipasi di Balikatan dan pada saat itu, saya bersama Kelompok Operasi Khusus Bersama AFP (AFP JSOG). JSOG, pada saat itu, berada langsung di bawah AFP, bukan SOCOM. Saya adalah perwira intel, dan saya juga diberi tugas untuk berpartisipasi dalam Balikatan pada dua kesempatan. Saya telah melihat evolusi Balikatan, dan saya telah melihat banyak perubahan. Sebelumnya, latihan Balikatan lebih difokuskan pada taktik unit kecil dan pertukaran pelatihan TTP [taktik, teknik, dan prosedur]. Sekarang fokusnya beralih ke konsep operasional dan berkembang ke ruang lingkup yang lebih luas dan perspektif yang lebih luas. Saya sangat senang bahwa ada misi jenis operasi khusus lainnya yang diperkenalkan dalam latihan ini, dan kami sekarang berfokus pada pertahanan teritorial, tidak hanya pada ancaman hibrida, tetapi mempertahankan kedaulatan kami, wilayah kami. Jadi, saya sangat senang akan hal itu. Letnan Kolonel Enriquez: Saya telah berpartisipasi dalam banyak latihan di Filipina, tetapi anehnya, ini adalah pertama kalinya saya berpartisipasi di Balikatan. Hal yang signifikan dari acara tahun ini adalah bahwa skalanya belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah kesempatan unik yang perlu kita manfaatkan untuk berlatih di tingkat yang lebih tinggi, seperti yang dikatakan Kolonel Sevilla, melihat tingkat operasional dan bahkan mungkin strategis. Dalam latihan sebelumnya, pelatihan taktis bermanfaat untuk membangun hubungan. Namun pelatihan itu tidak selalu memberikan kesempatan untuk memastikan kami dapat bekerja sama dalam situasi pertempuran nyata. Kami harus mempertahankan perjuangan dan berkomunikasi satu sama lain untuk mengoordinasikan beberapa operasi. Pada skala yang lebih kecil dalam latihan sebelumnya dengan unit di seluruh negeri, semua orang dapat beroperasi secara mandiri, dan itu masih merupakan pelatihan yang baik. Namun kami tidak dapat mencapai efek gabungan bersama. Ini adalah kesempatan unik karena sekarang kami memiliki begitu banyak mitra yang berbeda di sini dari Filipina dan pihak kami, serta mitra internasional - dengan SOF Australia kami dapat bekerja sama dalam skala besar. Itu benar-benar perbedaan utama untuk tahun ini. FORUM: Hal apa yang signifikan tentang Balikatan 2023? Kolonel Sevilla: Kami memiliki pelatihan dengan Australia, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka berpartisipasi di Balikatan. Saya pikir ini bukan hanya tentang interoperabilitas, tetapi sekarang ini lebih merupakan integrasi sistem juga, dan itu adalah hal yang sangat baik, karena kami tahu pasti bahwa sistem kami jauh di belakang dari yang berasal dari A.S. Kami harus dapat mengintegrasikan sistem mereka ke dalam sistem kami sehingga kami dapat bekerja sama untuk melawan musuh bersama, jika ada. Sistem Roket Artileri Mobilitas Tinggi M142 A.S. menembakkan rudal selama Balikatan 2023 di provinsi Zambales. THE ASSOCIATED PRESS Letnan Kolonel Enriquez: Saya pikir kita tidak dapat mengabaikan latar belakangnya. Ada kekhawatiran mengenai kedaulatan teritorial Filipina. Kami ingin memastikan bahwa kemitraan kami menangkal segala bentuk agresi yang dapat mengancam kedaulatan tersebut. Penting bagi kami untuk menunjukkan bahwa kami dapat bekerja sama, membela diri, dan bahwa kami memiliki mitra yang sangat cakap di Filipina. Latar belakang etnis saya adalah orang Filipina, dan sangatlah menyenangkan untuk kembali dan bekerja dengan budaya dan mitra serta persahabatan yang sudah begitu lama kami miliki. Itu adalah kegembiraan yang nyata bagi saya. Dan begitu juga, dalam perjalanan karier profesional saya, melihat perkembangan hubungan dengan mitra SOF kami dan AFP SOCOM, dan bagaimana perluasan markas dan kemampuan mereka telah berkembang. Yang berawal dari nyaris sebagai elemen mitra seukuran kompi kini telah berkembang menjadi komando prajurit perwira umum dan divisi dan, sepanjang prosesnya, kami di Kelompok Pasukan Khusus ke-1 telah mempertahankan hubungan jangka panjang. Bisa dikatakan, kami telah tumbuh bersama. IPD FORUM FORUM 63
64 Tentara Filipina dan A.S. berpartisipasi dalam pelatihan senjata selama Balikatan 2023. GETTY IMAGES IPD FORUM FORUM Kolonel Sevilla: Yang membuat saya bersemangat tentang Balikatan ini adalah hal yang saya sebutkan pagi ini dalam upacara pembukaan sederhana kami untuk acara SOFOR. Saya mengatakan bahwa pada pertengahan tahun 2021 ketika perencana A.S. datang ke kantor saya dan saya memberi tahu mereka: "Mengapa tidak membuat skenario atau konsep pelatihan yang berbeda untuk Balikatan? Kita tidak boleh hanya berfokus pada taktik unit kecil. Mungkin kita dapat menyertakan perang tidak konvensional (UW) dalam latihan, tetapi dalam skala terbatas. Alih-alih mengikuti tujuh fase UW, kita dapat meloncati beberapa fase karena kita memiliki waktu terbatas dalam latihan ini." Merupakan hal baik bahwa mereka mengadopsi gagasan itu. Pada Balikatan tahun lalu UW dimasukkan ke dalam pelatihan, dan hal itu sangat tepat waktu karena beberapa minggu sebelum dimulainya Balikatan, krisis Ukraina meletus. Skenario yang saya diskusikan dengan perencana A.S. selama kunjungan mereka ke kantor saya hampir sama dengan apa yang sekarang terjadi di Ukraina. Sekarang saya senang karena cara kami akan mempraktikkannya dan melatihnya dan menghasilkan konsep yang akan membantu tidak hanya Tentara kami, tetapi juga komunitas Filipina untuk menjadi tangguh dan resisten jika ada invasi. Jadi Balikatan akan menjadi kasus uji coba dan mungkin pada tahun depan [2024], kami ingin itu berkembang lebih jauh dan tidak hanya berfokus pada UW unilateral, tetapi harus menjadi jenis UW gabungan bersama. Letnan Kolonel Enriquez: Oh, tentu saja! Kehadiran SOF di sini khususnya bersifat terus- menerus. Selalu ada Detasemen Operasional Pasukan Khusus Angkatan Darat di sini bersama mitra SOF lainnya dengan opsi yang muncul untuk ditingkatkan selama beberapa bulan ke depan ke markas batalion. Ini menunjukkan investasi yang lebih besar dalam kemitraan tersebut. Di sisi operasi khusus, kami tidak menggunakan label "pertama yang menanggapi," karena "kami sudah ada di sana." Kami selalu siap melawan agresi bersama para mitra.
FORUM: Bagaimana Anda akan meningkatkan Balikatan dan pelatihan bilateral lainnya? Dan saran apa yang akan Anda berikan kepada direktur dan peserta latihan di masa mendatang? Kolonel Sevilla: Saya adalah pendukung kebijakan manajemen krisis nasional negara kami. Itu adalah bagian dari pekerjaan saya ketika bersama Sekretariat Dewan Keamanan Nasional pemerintah Filipina. Bahkan, saya adalah salah satu penyusun Panduan Manajemen Krisis Nasional dengan Perintah Eksekutif No. 82, s. 2012 yang menyertainya, yang ditandatangani oleh mantan Presiden Benigno Aquino. Kendati demikian, saya selalu mendorong sektor keamanan kami untuk membuat rencana kontingensi bagi ancaman yang akan segera terjadi dan krisis yang berkembang, dan agar rencana kontingensi divalidasi melalui persiapan dan latihan. Orang-orang yang terlibat dalam perencanaan kontingensi juga harus dimasukkan dalam persiapan dan latihan. Itu sebabnya saya mendukung apa yang akan menjadi pelatihan berikutnya yang akan disetujui A.S. dan Filipina dalam waktu dekat untuk menindaklanjuti apa yang telah kami mulai sekarang. Itulah yang telah saya katakan kepada mereka selama konferensi dan pertemuan kami: memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar dari pengalaman dan mencoba mengamati apa yang dilakukan rekan-rekan kami, sehingga begitu kembali ke unit kami, mereka juga dapat membagikannya dengan kami. Saya mungkin berpartisipasi di tingkat yang lebih tinggi, tetapi saya tidak dapat melihat apa yang mereka lakukan di tingkat yang lebih rendah. Setelah pelatihan ini, sebagai direktur latihan untuk SOFOR, pasti akan ada tinjauan setelah tindakan, dan kami akan mengumpulkan hal yang telah kami pelajari, hal yang telah kami amati, dan hal yang telah kami alami, sehingga akan diturunkan ke dua unit kami yang lain yang belum terlibat di sini. Saya sangat menekankan kepada mereka untuk memanfaatkan kesempatan ini dan juga mencoba mempelajari sistem yang kami miliki, bukan hanya teknologi, tetapi juga bagaimana proses dibuat. Letnan Kolonel Enriquez: Saya memberi tahu Prajurit saya, "Bangun tim Anda sekarang dan berinvestasi pada tim Anda karena lain kali Anda berada di medan ini dengan mitra, itu mungkin untuk bertarung." Jadi, gunakan kesempatan ini untuk bersiap-siap. Kami berbicara tentang interoperabilitas; kami berbicara tentang pengembangan kemampuan mereka. Namun, saya memiliki apresiasi yang sangat kuat untuk aspek dan hubungan manusia. Siapa yang saya percayai, dan apakah mereka mempercayai saya? Ini adalah kesempatan untuk membangun hubungan tersebut karena Anda tahu jika terjadi krisis, Anda belum tentu punya waktu untuk membangun kepercayaan, dan Anda harus bekerja sama dan dalam semangat Balikatan, bahu-membahu [Balikatan adalah bahasa Tagalog untuk bahu-membahu]. Kami perlu bertindak tegas bersama dengan cepat karena waktu sangat penting dalam krisis. Jadi, kami berlatih sekarang untuk memiliki kemampuan itu. Dengan membangun kemampuan dan kepercayaan ini sekarang, kami menangkal agresi, karena tidak ada yang ingin macam-macam dengan tim kami. Kami bersama- sama dalam hal ini. Pasukan Filipina mengoperasikan sistem howitzer yang dipasang di truk di Capas di Filipina utara selama Balikatan 2023. THE ASSOCIATED PRESS FORUM: Adakah hal lain yang ingin Anda tekankan tentang Balikatan atau kemitraan Filipina-A.S.? Kolonel Sevilla: Saya hanya ingin menyampaikan penghargaan kami kepada rekan-rekan kami. Kami berharap dapat bekerja sama lagi dengan mereka di masa mendatang dan pada latihan yang bahkan lebih besar dari ini. Kami sangat menghargai itu, terutama karena SOCOM [AFP] masih mengalami berbagai kesulitan sebab kami baru saja merayakan ulang tahun pendiriannya yang kelima. Kami masih membutuhkan banyak pelatihan dan studi tentang bagaimana mereka mengoperasikan SOCOM di A.S. Kami berharap dapat bekerja sama dengan SOCOM A.S. secara langsung, tidak hanya di Komando Pasukan A.S. di Indo-Pasifik Letnan Kolonel Enriquez: Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan AFP SOCOM atas keramahtamahan dan atas kemitraan, persaudaraan, persahabatannya. Semua Prajurit saya selalu sangat bersemangat untuk dapat bekerja di Filipina. Dari tingkat taktis sampai ke tingkat nasional, kami selalu merasa disambut dengan baik. Ini seperti kami adalah teman keluarga yang telah lama hilang, dan ini sungguh kesempatan bagus untuk dapat berlatih dalam skala besar. Saya berharap kita terus membangun tim. Kami memiliki orang Australia di sini yang juga dapat berpartisipasi bersama kami. Mari kita terus menjadikan ini acara terbesar yang kita bisa. o IPD FORUM FORUM 65
IPDF 66 RENUNGAN IKAN TERDALAM YANG PERNAH TERTANGKAP, Direkam di Jepang oleh Ilmuwan REUTERS Ekspedisi ilmiah Australia- Jepang menangkap ikan lebih dari 8 kilometer di bawah permukaan laut untuk pertama kalinya - dan merekamnya bahkan lebih dalam. Profesor Alan Jamieson, kepala ilmuwan ekspedisi, mengatakan pada April 2023 bahwa perangkap menangkap dua ikan siput (snailfish) pada kedalaman 8.022 meter di bawah laut di Palung Jepang di Samudra Pasifik Utara selama perjalanan dua bulan oleh tim dari University of Western Australia (UWA) dan Tokyo University of Marine Science. Ikan siput, dari spesies Pseudoliparis belyaevi, adalah yang pertama ditangkap di bawah 8.000 meter, kata ekspedisi itu. Spesies ini telah tercatat mencapai panjang hampir 11 sentimeter. Kamera jarak jauh yang diturunkan dari kapal penelitian DSSV Pressure Drop oleh ekspedisi bersama, bagian dari studi 10 tahun tentang populasi ikan terdalam di planet ini, juga merekam spesies ikan siput tak dikenal yang berenang pada kedalaman 8.336 meter di Palung Izu-Ogasawara di Jepang selatan. "Palung Jepang adalah tempat yang luar biasa untuk dijelajahi; palung ini sangat kaya akan kehidupan, bahkan sampai ke dasar," kata Jamieson, pendiri Pusat Penelitian Laut Dalam Minderoo-UWA. "Kita memberi tahu orang-orang dari usia yang sangat dini, mulai dari usia 2 atau 3 tahun, bahwa laut dalam adalah tempat menakutkan dan mengerikan yang tidak boleh dikunjungi dan hal itu tumbuh bersama Anda seiring waktu. "Kita tidak menghargai fakta bahwa [laut dalam] pada dasarnya adalah sebagian besar planet Bumi, dan sumber daya harus digunakan untuk memahami ... bagaimana kita memengaruhinya dan bagaimana cara kerjanya." Ilmuwan yang menggunakan kamera jarak jauh di atas kapal penelitian DSSV Pressure Drop merekam spesies ikan siput tak dikenal di Palung Izu-Ogasawara di Jepang selatan. CALADAN OCEANIC INSET: Ekspedisi ilmiah Australia-Jepang merekam dan menangkap ikan siput pada kedalaman lebih dari 8.000 meter di perairan lepas pantai Jepang. VIDEOELEPHANT MELALUI REUTERS IPD FORUM FORUM
IPDF KATA TERAKHIR Lingkungan Pantai Marinir Korea Selatan dan Amerika Serikat berpartisipasi dalam latihan Ssang Yong, yang berarti "naga kembar," di Pohang, Korea Selatan, pada akhir Maret 2023. Pasukan melakukan latihan serangan amfibi berskala besar untuk memperkuat kesiapan tempur dan interoperabilitas pasukan sekutu, yang ikatannya telah bertahan selama lebih dari 70 tahun. GETTY IMAGES
RELEVAN. BERWAWASAN. ONLINE. Indo-Pacific Defense FORUM disediakan secara GRATIS bagi para profesional militer dan keamanan di kawasan Indo-Pasifik. BERLANGGANAN MAJALAH SECARA CUMA-CUMA DAFTAR SEKARANG: surat: IPD FORUM Program Manager HQ USINDOPACOM, Box 64013 Camp H.M. Smith, HI 96861-4013 USA MOHON SERTAKAN: ▶ Nama ▶ Pekerjaan ▶ Jabatan atau pangkat ▶ Alamat surat ▶ Alamat email S A N G R A E K A M L D A 1 1 B A H A S A BERGABUNGLAH DENGAN KAMI SECARA ONLINE DAN DI MEDIA SOSIAL! ISI YANG BARU DITERBITKAN SETIAP HARI! Semua platform mungkin tidak tersedia di setiap lokasi.