BAB II KEBERADAAN TIONGKOK DI KAWASAN ASIA TIMUR DAN SEJARAH STRATEGI ONE BELT ONE ROAD SERTA RESPON NEGARA-NEGARA ASIA TIMUR TERHADAP STRATEGI ONE BELT ONE ROAD Pada akhir 2013, presiden Tiongkok Xi Jinping mengumumkan salah satu Kebijakan luar negeri Tiongkok yang sangat ambisius dan beberapa inisiatif di bidang ekonomi. Xi Jinping menyebut kebijakan ini sebagai Silk Road Economic Belt dan 21st Century Maritime Silk Road atau yang biasa di kenal dengan sebutan One Belt, One Road atau yang disingkat dengan (OBOR) yang kemudian dikenal dengan Belt Road Initiative (BRI). Dalam melaksanakan kebijakan OBOR ini Xi Jinping memiliki visi untuk menghubungkan wilayah perbatasan Tiongkok yang kurang berkembang dengan negara tetangga Tiongkok. OBOR dapat dikatakan sebagai salah satu rencana pembangunan terbesar di dalam sejarah modern (Cai, 2017 : 2) 2.1 Keberadaan Tiongkok di Kawasan Asia Timur Tiongkok secara tradisional memandang negara tetangga di Kawasan Asia Timur sebagai negara paling penting dalam melangsungkan kebijakan luar negeri nya. Negara-negara yang berada di Kawasan Asia Timur adalah negara-negara yang memiliki hubungan anak sungai dengan Tiongkok pada masa Dinasti Qing dan sebelumnya. Hal ini menyebabkan budaya Tiongkok sangat memengaruhi kawasan Asia Timur. Budaya Jepang secara substansial berasal dari Dinasti Tang Tiongkok, begitupun dengan Korea seni dan agama yang berkembang di Korea sangat 24
dipengaruhi oleh seni dan agama Tiongkok. Jepang dan Korea keduanya menggunakan karakter huruf Tiongkok untuk menulis bahasa mereka selama berabad-abad, dan Jepang masih melakukannya hingga saat ini (Bader, 2005). Selain melalui ikatan budaya, terdapat ikatan antar individu di kawasan Asia Timur. Masyarakat Tiongkok telah menyebar keseluruh Asia namun belum secara eksklusif ke dalam dunia bisnis. Masyarakat Tiongkok yang merantau telah membentuk bagian penting dalam struktur ekonomi kawasan Asia Timur. Hubungan modern Tiongkok dengan negara-negara di kawasan Asia Timur baru benar-benar dimulai pada tahun 1978 dengan keputusan Deng Xiaoping di pleno ke-3 untuk memulai proses reformasi dan membuka Tiongkok setelah 30 tahun terisolasi. Sebagai bagian dari pembukaan ini, Tiongkok secara radikal mengubah pendekatannya ke negara-negara di kawasan Asia Timur. Pada era Mao Zedong, revolusi telah mendorong pemerintahan Mao untuk menciptakan dan mendukung partai-partai komunis yang beraggotakan orang-orang Tionghoa yang merantau. Orang Tionghoa ini dipandang dengan kecurigaan dan terkadang menyebabkan kerusuhan dengan penduduk setempat. Deng pada saat itu mengubah semua kebijakan pemerintahan Mao, ia memotong semua dukungan Tiongkok untuk partai-partai komunis di negara-negara kawasan Asia Timur. Deng memperjelas bahwa Tiongkok mengharapkan orang Tionghoa yang merantau untuk loyal pada negara tempat tinggal mereka. Hal tersebut pada akhirnya memberikan kepercayaan kepada pemerintah negara-negara terkait niat Tiongkok dan tentang populasi etnis Tionghoa Tiongkok yang dengan cepat membawa normalisasi terhadap hubungan negara-negara dengan Tiongkok (Bader, 2005). 25
Hubungan luar negeri pertama yang dilakukan oleh Tiongkok adalah dengan Taiwan, setelah hampir 4 dekade tidak memiliki kontak dengan Tiongkok, Taiwan kembali melihat Tiongkok sebagai saluran strategis dalam mengembangkan sektor ekonomi negaranya. pengusaha di Taiwan melihat bahwa adanya peluang besar dalam sektor tekstil, alas kaki, koper dan barang-barang industry ringan padat karya di Tiongkok. Tidak hanya dengan Taiwan, Tiongkok juga mulai di jangkau oleh Jepang. Perdana Menteri Jepang Kaifu yang berkunjung ke Tiongkok pada tahun 1991 menjelaskan bahwa Jepang tidak ingin melihat Tiongkok terisolasi dan Jepang berusaha untuk melayani Tiongkok dan menjembatani hubungan Tiongkok dengan AS pada saat itu. Selain itu,, Tiongkok menjatuhkan penentangannya terhadap Korea Selatan di Perserikatan Bangsa Bangsa pada tahun 1991 dan pada tahun 1992 hubungan Tiongkok dengan Korea Selatan melunak dan pada akhirnya menjalin hubungan diplomatik. Pada saat itu, Tiongkok menggunakan negara tetangganya dikawasan Asia Timur sebagai pelindung nilai terhadap isolasi yang dilakukan oleh barat. Para negara tetangga Tiongkok pada akhirnya memanfaatkan peluang ekonomi di Tiongkok yang mana saluran ini tidak dimanfaatkan oleh negara-negara barat. Hal ini yang menjadi landasan penting dalam hubungan Tiongkok dengan negara-negara tetangganya dikawasan Asia Timur dalam beberapa tahun terakhir yang bersifat ekonomi dan politik (Bader, 2005). Saat ini Tiongkok adalah negara dagang terkemuka dengan perdagangan jarak jauh yang dapat menjangkau sebagian besar kawasan Asia, Afrika, Timur Tengah dan Eropa. Inovasi dalam berbagai bidang industri menyebabkan posisi global Tiongkok 26
menjadi dominan dalam bidang teknologi, navigasi dan pasar. Modernisasi yang terjadi di Tiongkok menyebabkan terjadinya pertumbuhan berkelanjutan Tiongkok di sektor manufakturnya yang juga disebabkan dari hasil investasi publik yang sangat terkonsentrasi, keuntungan tinggi, inovasi teknologi dan pasar domestic yang dilindungi. Strategi ekspor dalam rezim Xi Jinping yang dinamis menyebabkan surplus perdagangan yang sangat besar yang akhirnya menjadikan Tiongkok sebagai salah satu kreditor terbesar di dunia. Untuk mempertahankan industrinya yang dinamis, Tiongkok tentunya membutuhkan pemasukan bahan baku dalam jumlah yang besar yang akan menghasilkan investasi luar negeri dalam skala besar. Peningkatan kekuatan ekonomi Tiongkok di dunia didasarkan pada kapasitas produktif perdagangan dan investasi yang diatur oleh kebijakan tanpa campur yang ketat dalam hubungan internal mitra dagangnya. Ekonomi Tiongkok telah tumbuh sekitar 9% setiap tahunnya dan barang serta layanannya meningkat pesat dalam kualitas dan nilai (Petras, 2012). Berikut adalah grafik peningkatan ekonomi Tiongkok mulai dari tahun 2015 hingga tahun 2018: Grafik 2.1 China Gross National Income (dalam US$) 10 8 6 4 2 0 2015 2016 2017 2018 Sumber : World Bank, 2018, Hal 1. 27
Tidak hanya dalam bidang ekonomi, kemampuan Tiongkok dalam bidang militer juga meningkat cukup signifikan. Dalam beberapa dekade terakhir Tiongkok telah secara signifikan mengintensifkan modernisasi militer dengan menambah jumlah perenjataan dan peralatan militer. Tidak hanya itu, Tiongkok juga mereformasi militer mereka melalui sistem pendidikan dan melakukan operasi angkatan laut militer di Teluk Aden dan juga meningkatkan kontribusinya pada misi penjaga perdamaian. Namun, kekhawatiran negara-negara lainnya telah meningkat sejalan dengan kebangkitan militer Tiongkok, terutama karena peningkatan ini tergolong cepat dan dalam jangka waktu yang cukup singkat. Sejak tahun 2012 Tiongkok telah menjadi negara ekonomi adidaya sehingga mampu untuk menambah kekuatan militer yang dapat berkembang menjadi sangat berbahaya. Negara-negara yang memiliki masalah sengketa wilayah dengan Tiongkok juga menilai kemampuan militer Tiongkok sebagai ancaman serius bagi keamanan nasional mereka. Sebagai hasilnya, saat ini perlombaan senjata telah terjadi dikawasan tersebut. Jepang dan Korea Selatan secara signifikan meningkatkan pengeluaran di aspek pertahanan karena hubungan mereka yang cukup tegang dengan Tiongkok. Saat ini Tiongkok telah menjadi negara dengan pembelajaan anggaran militer terbesar kedua di dunia setelah AS, atau dengan kata lain negara dengan pengeluaran militer tertinggi di Asia Timur, sebagaimana yang terdapat dalam grafik berikut (Vanaga, 2014 : 2 ). 28
Grafik 2.2 Lima Negara dengan Pengeluaran Militer Terbesar di Asia Timur Tahun 2018 300 250 200 150 100 50 0 Tiongkok Jepang Korea Selatan Taiwan Korea Utara Sumber: Duffin, 2019, Hal 1. 2.1.1 Kondisi Geografis Tiongkok Tiongkok terletak di kawasan Asia Timur yang berdampingan dengan Korea Utara. Perbatasan Tiongkok berdampingan dengan beberapa negara dan Laut Cina Timur, Teluk Korea, Laut Kuning dan Laut Cina Selatan. Tiongkok dibagi menjadi tiga wilayah geografis: pegunungan di bagian barat, berbagai gurun dan ceungan di timur laut, lembah dan dataran rendah di timur. Namun, sebagian besar wilayah Tiongkok terdiri dari pegunungan dan dataran tinggi seperti Dataran Tinggi Tibet yang mengarah ke pegunungan Himalaya dan Gunung Everest (Briney, 2019). Tiongkok yang memiliki wilayah yang cukup luas baik dataran maupun lautan menyebabkan wilayah Tiongkok tersebut memiliki jenis kemampuan dan potensi yang berbeda-beda. Dibagian utara, Tiongkok memiliki perbatasan 29
yang panjang dengan Mongolia dan Rusia yang membentang hingga ke wilayah Pasifik. Wilayah Tiongkok bagian Utara ini memiliki penduduk yang sangat jarang dan sulit untuk dilintasi. Selain itu, area luas wilayah utara Tiongkok ini memiliki hubungan transportasi, dan komunikasi dengan wilayah Mongolia dan Rusia. Di sisi Timur Tiongkok merupakan wilayah Pantai Pasifik yang memiliki banyak pelabuhan dan secara historis memiliki perdagangan pantai yang substansial. Tiongkok berbatasan dengan laut dan perairan di arah timur yakni Laut Kuning, Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan yang memiliki garis pantai sepanjang 9000 mil (Sirsikar, 2016). Sebelum abad ke-19 Tiongkok tidak mengalami ancaman angkatan dikarenakan Tiongkok tidak begitu berminat banyak dalam membangun angkatan lautnya. Namun, selama dua abad terakhir, serangan besar yang dilakukan oleh Jepang dan Inggris dan melewati jalur laut Tiongkok menyebabkan Tiongkok kembali sadar akan kepentingan maritimnya. Meski memiliki garis pantai yang panjang, Tiongkok tidak pernah menjadi kekuatan maritim. Tetapi dengan meningkatnya integrasi ekonomi Tiongkok dengan dunia, Tiongkok telah memberikan penekanan lebih besar pada pengembangan wilayah pesisirnya. Terlepas dari hal tersebut, Tiongkok juga perlahan-lahan membangun kemampuannya untuk memberikan pengaruh di luar wilayah pesisirnya (Sirsikar, 2016). 30
2.1.2 Kondisi Ekonomi Tiongkok Tiongkok memiliki sejarah ekonomi yang cukup panjang. Isolasi ekonomi yang dilakukan oleh Tiongkok pada saat pemerintahan Mao Zedong perkembangan ekonomi Tiongkok hanya berada di kawasan domestik saja. Selama pemerintahan Mao, Tiongkok menjadi negara yang terisolasi. Hal ini dikarenakan faktor internal yang terjadi di dalam negeri Tiongkok dan pemerintahan domestic sendiri yang tidak terlalu mementingakan kerjasama dengan dunia luar. Secara internal, Tiongkok juga mengalami kekacauan yang terjadi secara berkala, kelemahan yang sangat menonjol pada saat itu adalah kemiskinan. Mengingat rasio tanah Tiongkok yang cukup subur untuk padat nya populasi Tiongkok, keputusan menutup diri dari dunia luar menjadi boomerang tersendiri bagi Tiongkok dan juga menjadi salah satu alasan mengapa Tiongkok menjadi miskin (Frayer, 2012). Keterbukaan Tiongkok pada dunia internasional dimulai ketika Deng Xiaoping memerintah. Pada masa itu Deng Xioping membuka perdagangan Tiongkok seluas-luasnya dengan dunia dan kerjasama internasional. Dimulai dengan keterbukaan tersebut Tiongkok terus mengembangkan ekonomi negaranya. pada abad ke-21 ini, dibawah kepemimpinan Xi Jinping, Tiongkok telah mengeluarkan berbagai kerjasama ekonomi dengan negara-negara di seluruh dunia, khususnya negara-negara dikawasan Asia Timur. Tidak hanya kerjasama, Tiongkok juga mengembangkan beberapa institusi keuangan seperti Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), New Development Bank (NDB) 31
dan juga Silk Road Fund (SRF) yang bersifat ad hoc. Berdasarkan hal tersebut, saat ini perkembangan ekonomi Tiongkok merupakan perkembangan ekonomi yang tercepat di seluruh dunia (Cau, 2018 : 44-45). 2.2 Sejarah Strategi One Belt One Road Ketika Tiongkok pertama kali membuka diri terhadap dunia internasional selepas masa pemerintahan Presiden Mao Zedong Tiongkok pada masa itu merupakan negara penghasil sutra yang mana pada masa itu sutra merupakan produk utama dalam perdagangan antara Timur dan Barat. Perdagangan Sutra pada masa itu dilakukan melui jalur yang dinamakan dengan "Silk Road" atau Jalur Sutra. Jalur Sutra sendiri merupakan tempat perdagangan produk lain juga, seperti porselen, teh, rempah-rempah, permata dan batu semimulia, produk-produk kaca, logam non- ferro dan logam mulia dan juga senjata. Produk ini tidak hanya mengalir dari Timur ke Barat namun juga ke Eropa. Sistem perdagangan Jalur Sutra juga memiliki jaringan di laut yang menjangkau beberapa benua. Namun, Jalur Sutra laut ini menghadapi kesulitan yang cukup besar. Jalur Sutra pada masa itu tidak pernah permanen selama berabad-abad. Bencana alam dan proses perubahan hubungan politik dan militer kekaisaran dengan cepat mengubah rute yang digunakan oleh para pedagang dan pelayar. Akibatnya, panjang pasti Jalur Sutra tidak dapat diketahui. Jalur Sutra merupakan sejarah yang luar biasa dalam budaya umat manusia. Karena, Jalur Sutra telah menjadi arteri utama dalam sirkulasi produk, budaya, bahasa, seni, ide-ide keagamaan dan filosofis. Informasi serta inovasi antara Asia dan Eropa selama hampir dua ribu tahun hingga abad ke-14 (Sagi & Engelberth, 2018 : 12-13). 32
Kebijakan One Belt One Road (OBOR) merupakan salah satu kebijakan yang diluncurkan oleh Tiongkok pada akhir tahun 2013. Bagi Tiongkok OBOR merupakan renacana untuk membangun kembali jalur ekonomi Tiongkok baik melalui darat maupun melalui laut. Kebijakan OBOR ini dirancang untuk meningkatkan konektivitas dan interaksi ekonomi antar benua Asia, Eropa dan Afrika. Ketikan nantinya kebijakan OBOR ini telah selesai, kedua rute perdagangan akan melintasi daerah yang merupakan rumah bagi hampir dua pertiga populasi dunia dan menghasilkan hampir sepertiga Produk Domestik Bruto dunia. Selain berfokus pada tujuan internasional, kebijakan OBOR juga memiliki fokus domestic yang sigifikan. Tiongkok percaya bahwa membuka jalur perdagangan ke pasar baru melalui kebijakan OBOR akan menopang pertumbuhan ekonomi Tiongkok dalam jangka waktu yang lama di masa yang akan datang. Sementara itu, kebijakan OBOR juga dapat meningkatkan standar hidup sebagian besar penduduk Tiongkok (Ferdinand, 2016 : 950). Strategi OBOR juga memiliki tujuan domestik penting lainnya, salah satu nya adalah untuk mengatasi kesenjangan pertumbuhan ekonomi yang ada di antara berbagai provinsi di Tiongkok. Provinsi-provinsi di Tiongkok bagian Tengah dan Barat yang telah ditinggalkan oleh kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh Tiongkok sejak dibukanya perekonomian Tiongkok secara global pada tahun 1970-an. Mengurangi kesenjangan ekonomi antara provinsi - provinsi di Tiongkok adalah tujuan penting bagi Beijing karena telah dipahami bahwa keuntungan ekonomi yang akan dihasilkan oleh strategi OBOR akan membantu memerangi kesenjangan ekonomi di wilayah tersebut. Dalam hal ini sangat terlihat jelas bahwa kebijakan OBOR merupakan 33
platform kebijakan luar negeri utama Presiden Xi Jinping yang tidak hanya memiliki tujuan terhadap dunia internasional namun juga memiliki tujuan domestik yang signifikan yang dimaksudkan untuk meningkatkan ekonomi negara. strategi OBOR adalah sebuah inisiatif kontemporer yang dirancang untuk memastikan kemakmuran dan pertumbuhan Tiogkok di masa depan, strategi ini sangat bekaitan erat dengan sejarah panjang jalur Sutra Maritim (Robbins, 2017). Dalam gambar 2.2 dibawah ini, terdapat rute Jalur OBOR yang menghubungkan Tiongkok di benua Asia Timur hingga ke Benua Eropa. Jalur OBOR yang berwarna biru menunjukkan rute Silk Road Economic Belt dan Jalur OBOR yang berwarana kuning menunjukkan rute 21st Century Maritime Silk Road. Gambar 2.3 Silk Road Economic Belt and 21st Century Maritime Silk Road Map Sumber : Cai, 2017, Hal 1 34
Rute Sutera Maritim, atau yang biasa disebut sebagai Jalur Sutera Maritim adalah rute perdagangan laut internasional resmi pertama dalam sejarah Tiongkok. Dimulai dari Dinasti Tang hingga kolonialisme Eropa, sutra dan keramik asal tiongkok dijual melintasi rute perdagangan ini. Pada saat itu rute ini berhasil menghubungkan Tiongkok dengan negara-negara Asia Tenggara dan selanjutnya ke India, Timur Tengah dan Eropa (Zhaoming, 2014). Seperti yang dicatat oleh Zhaoming (2014), Jalur Sutera maritim harus dipertimbangkan dengan kepentingan historis yang sama dengan Jalur Sutera darat. Hal ini dikarenakan saluran perdagangan menjadikan Tiongkok sebagai negara maritim terbesar di dunia dan hal tersebut juga memfasilitasi keberhasilan ekonomi beberapa dinasti Tiongkok pada saat itu. Bagi Tiongkok, Jalur Sutra Maritim serta kemakmuran dan status yang dihasilkannya pada era kedinastian merupakan era keemasan sebelum masa imperialisme yang melibatkan kekuatan negara Barat dan Jepang. Berkaca dari masa lalu, saat ini Tiongkok memulai kembali era kemegahan dan keunggulan regional nya dengan membangun kembali Jalur Sutra melalui kebijakan OBOR yang diprakarsainya. Sejarah masa lalu yang cukup signifikan dari rute Jalur Sutra Maritim kuno menyebabkan kebijakan OBOR yang diprakarsai oleh Tiongkok saat ini tidak terlepas dari hal tersebut. Tiongkok berusaha untuk menghidupkan kembali kejayaan maritimnya dan menegaskan kembali dirinya sebagai negara yang menjadi pusat perdagangan global dalam hubungan internasional (Robbins, 2017). Jalur darat dan maritime yang bersejarah antara Tiongkok dan Eropa menjadi rute sasaran utama pada strategi OBOR, namun tidak hanya itu cakupan jalur OBOR 35
juga terus berkembang. Tiongkok juga mengisyaratkan niatnya untuk memperluas jalur OBOR ke Amerika Latin. Melalui lingkup OBOR yang semakin global menggarisbawahi bahwa Tiongkok menggunakan strategi ini sebagai sarana untuk membingkai dan memasarkan kebijakan luar negeri nya secara keseluruhan. Saat ini jalur OBOR juga tidak terbatas pada tujuan ekonomi. Visi kerjasama maritim yang dibangun Tiongkok juga menyoroti salah satu kerjasama lainnya, yakni mengenai masalah keamanan yang menjadi salah satu prioritas kerjasama Tiongkok. Hal ini didasarkan pada investasi Tiongkok yang meningkat dan komunitas ekspatriat Tiongkok yang tumbuh di negara-negara yang rawan risiko. Dikarenakan hal tersebut, Tiongkok merasa perlu untuk mengambil tindakan atas masalah keamanan yang terjadi di sepanjang jalur OBOR. Pada tahun 2015, Tiongkok mulai membuka pangkalan militer luar negerinya di Djibouti, sebuah pusat dari jalur OBOR. Tidak hanya itu, Tiongkok juga mulai mempromosikan kemampuannya berupa teknologi, penegakan hukum dan militernya ke negara-negara yang dicakup oleh jalur OBOR dalam masalah-masalah terkait keamanan seperti navigasi satelit, manajemen bencana dan strategi memerangi kejahatan (merics, 2018). 2.3 Respon Negara-Negara Asia Timur Terhadap Strategi One Belt One Road 2.3.1 Respon Taiwan Sejak diluncurkannya strategi One Belt, One Road (OBOR) oleh Tiongkok dengan cepat membangkitkan perhatian dari semua negara penting di dunia. Tidak mengherankan, setelah Tiongkok mengumumkan strategi OBOR, Taiwan menjadi salah satu negara yang memiliki perhatian lebih terhadap strategi ini, Taiwan segera 36
ingin mengetahui apa dan bagaimana strategi OBOR ini berlangsung. Sebagai sebuah pulau kecil, Taiwan telah lama terjebak dalam kesulitan, hal ini dikarenakan pasar domestik Taiwan yang kurang luas namun, ekonomi negaranya sangat bergantung pada perdagangan. Akibatnya, sangat tidak mungkin bagi Taiwan untuk mengadopsi kebijakan isolasi jika ingin mempertahankan pertumbuhan ekonominya. Di samping itu karena konflik politik antara Tiongkok dan Taiwan, sejak akhir Perang Dingin, Tiongkok telah memanfaatkan kekuatannya di negara-negara lain untuk memengaruhi Taiwan. Kebijakan Tiongkok berhasil menghalangi Taiwan untuk menemukan sekutu dan berpartisipasi dalam beberapa Organisasi Internasional yang penting. Akibatnya, peluang Taiwan sangat terbatas untuk menandatangani perjanjian perdagangan internasional yang cukup penting dengan beberapa mitra dagang (Hsueh, 2016 : 38). Sejak krisis Misil Lintas Selat pada tahun 1995-1996, strategi besar Tiongkok terhadap Taiwan berubah dari menggunakan kekuatan militer menjadi politik bisnis truf, yang mana Tiongkok berencana untuk merebut Taiwan secara bertahap, salah satunya dengan menyusut hubungan ekonomi Taiwan dengan negara lain dan membuat ekonominya semakin bergantung pada Tiongkok. Ketika sebagian besar aspek ekonomi Taiwan telah diserap oleh Tiongkok, Taiwan tidak akan memiliki pilihan lain selain menyerah padanya. Agar skenario terburuk ini tidak menjadi kenyataan Taiwan tentu saja berhadapan dengan pilihan yang sulit. Disatu sisi, Taiwan membutuhkan pasar Tiongkok untuk bertahan hidup, sementara disisi lain jika terlalu sering mengandalkan Tiongkok akan mengurangi otonomi daerah Taiwan. Strategi OBOR telah memicu debat politik yang parah di Taiwan sejak Maret 2015 ketika Presiden 37
Taiwan Ma Yingjeou secara resmi mengumumkan bahwa Taiwan harus berpartisipasi dalam pembentukan AIIB yang bertujuan untuk memberikan pinjaman yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur di negara-negara yang berpartisipasi dalam OBOR (Hsueh, 2016 : 40-41). Taiwan melihat sebuah kepentingan dalam bergabung menjadi negara anggota pendiri AIIB, dikarenakan negara-negara pendiri AIIB dapat menikmati hak istimewa dari bagian pemungutan suara tertimbang, yaitu negara-negara anggota pendiri dapat memiliki lebih banyak suara daripada persentase yang seharusnya dari jumlah total investasi dalam AIIB. Presiden Ma mengusulkan tiga alasan yang menjelaskan mengapa Taiwan harus secara aktif menjadi salah satu negara anggota pendiri. Presiden Ma berpendapat bahwa, pertama, Taiwan dapat memainkan peran yang lebih penting di Asia sebagai negara anggota pendiri; kedua, mayoritas negara yang mendaftar untuk menjadi negara anggota pendiri adalah mitra dagang penting Taiwan di Asia Pasifik dan ketiga, sudah banyak negara yang menggemakan strategi OBOR Tiongkok. Oleh karena hal tersebut, Presiden Ma mengatakan, untuk meningkatkan hubungan Lintas Selat dan hubungan Taiwan dengan negara lain, Taiwan harus secara aktif mencoba untuk berpartisipasi dalam OBOR dan AIIB terlepas dari nama yang digunakan oleh Tiongkok terhadap Taiwan yakni "Republik Cina" atau "Cina Taipei". Merujuk pada respon yang diberikan Taiwan, menurut Ikenbery & Kupchan (1990), yang mengatakan bahwa terdapat kekuatan tidak langsung dalam konsep hegemoni yang menjelaskan bahwa negara hegemon memiliki kemampuan untuk menarik aktor dengan menggunakan ide-ide negara hegemon yang disajikan dan bahkan disatu sisi 38
dapat mengubah ide-ide tersebut menjadi preferensi. Taiwan melalui sikap yang ditunjukkannya dalam merespon OBOR Tiongkok secara tidak langsung telah menjelaskan bahwa Tiongkok telah menggunakan kekuatan tidak langsung untuk mempengaruhi Taiwan. Menurut pandangan orang Taiwan, Tiongkok adalah ancaman terbesar bagi Taiwan di Kawasan Asia Timur, mengingat sejarah Lintas Selat yang rumit dan hubungan Sino-Jepang dan USTaiwan yang rumit. Tidak mengherankan di sebagian besar artikel, penulis Taiwan mengungkapkan keprihatinan dan ketidakpercayaan mereka terhadap ambisi Tiongkok dalam mempromosikan OBOR. Beberapa orang di Taiwan berpendapat bahwa melalui promosi OBOR, Tiongkok ingin membangun struktur kekuatan keuangannya sendiri daripada mengikuti regulasi pada pengaturan keuangan regional yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Jepang. Saat ini, organisasi internasional keuangan terpenting di Asia adalah Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), dan Bank Pembangunan Asia (ADB). Dalam hal organisasi internasional tersebut, Amerika Serikat memiliki hak veto di Bank Dunia dan IMF. Sedangkan untuk ADB, Amerika Serikat bisa memiliki kekuatan veto dengan bantuan Jepang. Karena hal itu, sulit bagi Tiongkok untuk menerapkan pengaruhnya di tempat- tempat ini. Disisi lain, menurut perjanjian AIIB, rasio kepemilikan saham Tiongkok berjumlah 30% dari total investasi internasional dalam AIIB, yang berarti dalam hal ini Tiongkok memiliki kekuatan veto. Dalam AIIB ini, pertama kalinya Tiongkok dapat menikmati kekuatan veto sepihak dalam organisasi keuangan internasional (Hsueh, 2016 : 43-44). 39
Dalam analisis ini dapat dilihat bahwa OBOR sebenarnya merupakan rencana integrasi regional yang dipimpin oleh Tiongkok. Dalam tipologi yang sangat populer, integrasi regional dapat dikategorikan kedalam lima tipe yang luas yakni, wilayah perdagangan bebas, serikat pabean, pasar bersama, serikat ekonomi dan serikat politik melalui tingkat integrasi meningkat dari yang paling awal hingga yang paling akhir. Menurut pengumuman resmi tentang tujuan yang ingin dicapai Tiongkok melalui promosi OBOR, negara itu berencana untuk membangun daerah perdagangan bebas dan akhirnya memfasilitasi kemunculan pasar bersama Euro-Asia. Hal ini sangat jelas menunjukkan bahwa Tiongkok ingin memimpin integrasi regional di Asia yang dapat bersaing dengan Uni Eropa di Eropa, NAFTA di Amerika Utara, ASEAN di Asia Tenggara dan integrasi regional yang dipimpin oleh Amerika Serikat di Asia Pasifik (Hsueh, 2016 : 44). Di Taiwan sendiri, OBOR memberikan kekhawatiran tentang keamanan nasional negaranya jika beragabung dalam OBOR. Dalam beberapa literatur ditemukan bahwa ada hubungan yang signifikan antara integrasi regional dan masalah keamanan dalam hal sanksi ekonomi dan konflik militer. Secara umum, masyarakat Taiwan khawatir mengenai dua hal yang mungkin akan dilakukan Tiongkok dengan OBOR untuk menyakiti Taiwan. Yang pertama adalah, apakah OBOR akan memberi Tiongkok lebih banyak pengaruh untuk menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Taiwan dan apakah Taiwan akan lebih aman jika bergabung dengan OBOR atau tidak bergabung dengan OBOR. Temuan empiris menunjukan bahwa ketika perdagangan bilateral meningkat, perilaku terhadap sanksi ekonomi akan menurun, lalu jika produk 40
domestik bruto pengirim potensial dan sentralitas dalam jaringan meningkat, sanksi perilaku juga akan meningkat. Singkatnya, jika Taiwan ingin mengurangi resiko sanksi yang diberikan oleh Tiongkok, Taiwan harus bergabung dengan OBOR dan meningkatkan perdagangannya dengan Tiongkok dan upaya seperti ini pada saat yang sama juga akan dapat mengurangi sentralitas Tiongkok di dalamnya. 2.3.2 Respon Jepang Inisiatif OBOR Tiongkok mungkin merupakan rencana pembangunan asing paling ambisius dalam sejarah. Proyek tersebut diperkirakan akan mengandung investasi antara $1 Trilium hingga $8 Trilliun. Menurut Pusat Kajian Strategis dan Internasional, OBOR bertujuan untuk membangun infrastruktur di seluruh Asia, Afrika dan Eropa untuk menciptakan kembali rute perdagangan historis baik yang menuju Tiongkok maupun yang berasal dari Tiongkok. Jepang sebagai pusat kekuatan demokrasi di Asia, memiliki keprihatinan tentang strategi Tiongkok, namun Jepang juga melihat peluang baru untuk menemukan sinergi dengan OBOR. pada bulan Mei tahun 2017, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menyuarakan dukungan untuk proyek Tiongkok untuk pertama kalinya, Perdana Menteri Shinzo Abe mengatakan OBOR memiliki potensi untuk menghubungkan Timur dan Barat serta beragam wilayah yang berada diantaranya (Intelligence on Global Japan, 2017). Melihat adanya peluang bagi perusahaan Jepang untuk bekerjasama dalam proyek pengembangan infrastruktur luar negeri serta potensi untuk meningkatkan konektivitas dan integrasi regional, Jepang telah setuju untuk berpartisipasi, namun kerjasama tersebut harus disertai dengan beberapa prasyarat, yakni bahwa infrastruktur 41
harus terbuka untuk semua dan bahwa proyek-proyek tersebut juga harus layak secara ekonomi dan juga melalui strategi ini Tiongkok harus memberikan kontribusi terhadap perdamaian dan kemakmuran (Intelligence on Global Japan, 2017). Sebagian besar kritik seputar OBOR Tiongkok memberikan pernyataan bahwa pinjaman yang diberikan Tiongkok untuk membangun infrastruktur tertuju pada negara-negara yang tidak akan mampu membayar pinjaman tersebut atau lebih dikenal dengan sebutan debt trap atau perangkap hutang. Salah satunya terlihat pada negara Sri Lanka, meskipun studi kelayakan menunjukkan bahwa proyek pelabuhan yang ambisius di Sri Lanka tidak akan berkelanjutan, lembaga dan bisnis Tiongkok berusaha untuk membantu Sri Lanka melaksanakan rencana tersebut. Tetapi pada akhirmya hutang yang diberikan Tiongkok pada Sri Lanka meningkat dan Sri Lanka tidak dapat melakukan pembayaran yang pada akhirnya memberikan Tiongkok kendali atas pelabuhan yang dibangung dalam sewa selama 99 tahun lamanya. Menurut Presiden Badan Kerjasama Internasional Jepang (JICA), Shinichi Kitaoka, konsep yang ditawarkan oleh OBOR tidak begitu jelas, sehingga penting untuk memperhatikan setiap proyek yang berlangsung dan tidak meremehkan pendekatan global yang dilakukan oleh Tiongkok (Intelligence on Global Japan, 2017). Disisi lain, Jepang secara terpisah terus maju dengan rencananya sendiri untuk mengembangkan infrastruktur berkualitas tinggi di seluruh dunia dan berkomitmen untuk meningkatkan ekspor infrastruktur sebagai prioritas utama. Pada tahun 2017, pemerintah Jepang mengumumkan rencana untuk membentuk dana $50 miliar untuk meningkatkan investasi dalam pembangunan infrastruktur di kawasan Indo-Pasifik. 42
Menurut Perdana Menteri Abe, modal ini akan tersedia selama 3 tahun kedepan dan berfungsi untuk membangun infrastruktur yang berkualitas tinggi yang kemudian di definisikan sebagai investasi kerjasama yang dapat meningkatkan lapangan pekerjaan, memperluas peluang pendidikan dan dapat memfasilitasi Foreign Direct Investment (FDI) (Intelligence on Global Japan, 2017). Berdasarkan beberapa hal diatas, terlihat jelas bahwa meski Jepang bisa dikatakan sebagai negara yang paling aktif dalam melawan inisiatif OBOR seperti yang dikatakan oleh Chung (2014) dalam jurnalnya yang berjudul "East Asia Responds to the Rise of China" ia mengatakan bahwa Jepang merupakan salah satu negara yang masuk kedalam kategori Balancers dalam merespon strategi OBOR yang diprakarsai oleh Tiongkok. Jepang juga telah menjadi salah satu kritikus yang paling vocal dalam inisiatif tersebut. Perdana Menteri Shinzo Abe telah berulang kali mengisyaratkan tentang kesediaan Jepang untuk memperluas kerjasama dengan inisiatif OBOR namun tetap ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dukungan yang sangat bersyarat dari Jepang. Jepang selalu mengulang pendapatnya bahwa proyek harus layak secara ekonomi dan hutang-hutang yang diberikan kepada negara-negara yang bermitra harus merupakan hutang yang dapat dilunasi. Dalam buku yang ditulis J Mearsheimer (2010) yang berjudul "International Relations Theory: Dicipine and Diversity" ia mengemukakan bahwa ketika sebuah negara berusaha untuk memastikan tidak ada aktor kuat lainnya yang muncul dan menentang tatanan dunia hal itu merupakan respon terkait adanya negara hegemon. Karena negara hegemon akan saling melihat kekuatan ekonomi dan militer untuk saling 43
bersaing. Jepang yang pada awalnya merespon OBOR Tiongkok dengan berbagai aturan menyimpulkan bahwa sebenarnya Jepang tidak akan bekerjasama dengan OBOR Tiongkok, karena Jepang selalu melihat OBOR Tiongkok akan membawa dampak buruk dan melanggar aturan-aturan yang dipahami oleh Jepang. Disisi lain, pada dasarnya Jepang telah menggunakan sejumlah besar bantuan pembangunan luar negeri atau dikenal dengan Overseas Development Assistance (ODA) untuk memberikan alternative bagi negara-negara berkembang yang mencari proyek infrastruktur berskala besar selama betahun-tahun. Sudah sejak lama Jepang telah menjadi investor terkemuka di beberapa negara di Asia Tenggara dan saat ini Jepang mulai menggunakan ODA nya dengan cara-cara baru, termasuk dengan memberikan kapal patroli angkatan laut yang baru kepada negara-negara anggota perhimpunan PBB di Asia Tenggara. Dalam proyek pelabuhan dan pembangkit listrik Jepang memang telah mengalahkan Tiongkok. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa, usaha Jepang untuk menyaingi Tiongkok dapat terlihat. Dan sejalan dengan teori realisme ofensif yang menjadi acuan penulis sama seperti Tiongkok Jepang juga berusaha untuk meningkatkan kemampuan ekonominya dan menjadi unggul dalam bidang tersebut, karena setiap negara pasti selalu berusaha untuk meningkatkan kekuatan relative mereka, sebagaimana sejarah yang ada, kekuatan relatif Jepang memang terletak dalam bidang ekonomi. Namun, perkembangan ekonomi Tiongkok yang luar biasa dalam beberapa tahun terkahir yang dicapainya melalui strategi OBOR menyebabkan kekuatan ekonomi Jepang terpendam dan belum mampu menyaingi perkembangan ekonomi Tiongkok hingga saat ini. 44
Selanjutnya, Jepang juga telah lebih banyak mengembangkan pitching di Asia Tengah dan pada tahun 2016 Perdana Menteri Abe menjanjikan $30 Miliar untuk dukungan publik dan swasta terhadap proyek-proyek infrastruktur di Afrika. Pada tahun 2018, Perdana Menteri Abe juga meminta kenaikan 10 persen untuk anggaran ODA tahunan Jepang sebesar $6,4 miliar yang khusus diperuntukkan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur di Indo-Pasifik (Quad-Plus Dialogue & M.Smith, 2018 : 4). Dalam beberapa hal, sebenarnya Jepang telah berusaha untuk menyaingi Tiongkok dengan strategi OBOR nya. Jepang yang juga pernah menjadi negara dengan ekonomi terkuat di kawasan Asia Timur pada saat sebelum Perang Dunia II terjadi, menyebabkan Jepang memiliki kekhawatiran sendiri dengan berkembangnya ekonomi Tiongkok. Jepang yang saat ini menjadi negara dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat seharusnya juga bisa menempati posisi Tiongkok di dunia internasional dalam hal ekonomi, namun disaat Tiongkok dengan kemampuan ekonominya yang pesat juga mampu meningkatkan kekuatan militernya, Jepang disisi lain, walaupun memiliki ekonomi yang tergolong stabil dan kuat tidak mampu meningkatan kekuatan militernya karena sejarah masa lalu yang panjang dengan Amerika Serikat. Oleh karena hal tersebut, Jepang memang sudah seharusnya curiga terhadap strategi OBOR yang diprakarsai oleh Tiongkok, karena mungkin saja dengan dua kekuatan yang dimiliki Tiongkok saat ini yakni kemampuan ekonomi dan militer yang baik, Tiongkok dapat menguasai Asia Timur dan menjadi negara hegemon kawasan dan menggeser posisi Jepang yang pernah menjadi penguasa di kawasan Asia Timur. 45
2.3.3 Respon Korea Selatan Pada tahun 2013 ketika Tiongkok mengumumkan strategi OBOR, Korea Selatan dibawah kepemimpinan Presiden Park Geun Hye juga mengumumkan sebuah inisiatif yang diberi nama Eurasia Initiative (EAI). Sama halnya dengan strategi OBOR, strategi EAI ini juga memiliki fokus utama dalam bidang ekonomi untuk memperkuat kohesi regional dan konektivitas dalam skala gobal. Sejalan dengan OBOR, EAI juga berangkat dari keunggulan geografis Korea Selatan. Disatu sisi, ketika Amerika Serikat beralih fokus menuju kawasan Asia, Tiongkok sebaliknya berfokus ke barat. Sementara itu Korea Selatan yang keberadaan dan keamanan nya masih tertanam kuat dalam sistem aliansi Amerika Serikat, berlomba-lomba dengan beberapa negara di kawasan nya untuk mempengaruhi semenanjung Korea. Peluncuruan EAI oleh Presiden Park Geun Hye, dinilai merupakan upaya Korea Selatan untuk menghubungkan wilayah Eropa dengan pilar paling timur Asia yakni ujung selatan semenanjung Korea (Hwang, 2017). Dalam beberapa tujuan nya, EAI jelas menekankan secara fundamental bahwa tujuan politiknya melalui EAI adalah untuk mengubah lanskap geopolitik dan keamanan Asia Timur Laut. EAI secara eksplisit mengakui bahwa hambatan tunggal untuk menciptakan hubungan geografis yang berkelanjutan antara lautan Atlantik dan Pasifik melalui daratan Eropa dan Asia adalah pembagian yang berkelanjutan dari Semenanjung Korea. Dalam hal ini, strategi EAI yang diprakarsai oleh Korea Selatan jelas merupakan strategi penyaing OBOR di kawasan Asia Timur, karena tujuan dari EAI juga berfokus 46
dalam bidang ekonomi namun sangat memperhatikan semenanjung Korea. Adanya EAI tentu merupakan respon Korea Selatan terhadap strategi OBOR. Menurut Dirzauskaite & Cristinel Ilinica (2017) pada jurnal nya yang berjudul Undestanding Hegemony in Internationals Relations Theory menyebutkan bahwa negara akan saling curiga satu sama lain dengan tujuan untuk memastikan mereka sendiri tetap bertahan hidup, hal ini telah terjadi pada Korea Selatan, munculnya EAI merupakan respon atas adanya OBOR Tiongkok dapat disinyalir karena Korea Selatan curiga akan prospek OBOR kedepannya yang tidak memperhatikan Semenanjung Korea. Lalu dalam jurnal yang ditulis Dirzauskaite & Cristinel Ilinica (2017) juga menyebutkan bahwa negara akan berusaha untuk meningkatkan kekuatan relatif mereka yang pada akhirnya akan menimbulkan ketakutan terhadap negara lain, hal inilah yang dilakukan oleh Tiongkok sehingga memunculkan EAI sebagai respon dari Korea Selatan. Pada beberapa aspek strategi OBOR Tiongkok dinilai lebih realistis dibandingkan dengan strategi EAI Korea Selatan yang didasarkan pada upaya menyelaraskan kekuatan nasional dan regional untuk mempengaruhi Korea Utara. sejalan degan hal tersebut, dalam jurnal yang ditulis oleh Chung (2014), menyebutkan bahwa peran Korea Selatan dalam merespon OBOR Tiongkok termasuk dalam kategori Avtive Hedgers yakni diartikan sebagai negara yang aktif dalam merespon OBOR namun belum berusaha untuk menghalangi kerberlangsungan strategi OBOR. 2.3.4 Respon Korea Utara Dalam jurnal yang ditulis oleh Teon (2018) yang berjudul "China Wanrs to Extend One Belt, One Road Initiatve To The Korean Peninsula" 47
menyebuutkan bahwa, rencana Tiongkok untuk memperluas jalur OBOR menuju semenanjung Korea berawal dari pertemuan antara Presiden Korea Selatan yakni Moon Jae-In dan Presiden Korea Utara yakni Kim Jong-un pada September 2018 yang membicarakan mengenai kesepakatan untuk menghentikan semua tindakan permusuhan antar satu sama lain. Korea Selatan dan Korea Utara bersumpah untuk mengajukan tawaran bersama untuk menjadi tuan rumah dalam Olimpiade Musim Panas 2023 dan menciptakan hubungan kereta api dan jalanan utara dan selatan pada tahun berikutnya. Korea Selatan dan Korea Utara juga sepakat untuk menghentikan latihan militer yang beraktifitas di Garis Demarkasi Militer dan menghapus 11 pos jaga di zona demiliterisasi serta memajukan pengembangan kawasan Industri Kaesong dan kawasan wisata Kumgang (Teon, 2018). Tiongkok melihat upaya pemulihan hubungan antara Korea Selatan dan Korea Utara ini sebagai peluang strategis untuk mengerahkan pengaruhnya di semananjung Korea. Sebagaimana yang diyakini oleh teori realisme ofensif yang dikemukakan oleh Mearsheimer (2001) akan ada kemungkinan negara untuk melakukan kerjasama antar satu salam lain dalam situasi tertentu, Tiongkok yang melihat peluang pada situasi ketika terjadi pemulihan hubungan antar Korea Selatan dan Korea Utara berusaha untuk menaruh pengaruhnya di Korea Utara agar jaringan dan mitra kerjasama OBOR Tiongkok semakin luas. Disatu sisi, Korea Utara memang merupakan negara yang termasuk dalam kategori Bandwagoning dalam merespon strategi OBOR Tiongkok. Kategori Bandwagoning mencermikan bahwa Korea Utara tidak menganggap strategi OBOR Tiongkok sebagai sebuah hal yang patut untuk dipermasalahkan, Korea Utara 48
cenderung pasif dalam merespon strategi OBOR Tiongkok, selain karena sifat negara Korea Utara yang tertutup, Korea Utara juga tidak terlalu aktif dalam merespon strategi ini. Proyek yang direncanakan Tiongkok di Korea Utara beranama "General Infrastructure Plan For the Liaoning 'One Belt, One Road' Comprehensive Pilot Zone". Rencana tersebut bertujuan untuk mengembangkan Liaoning yang merupakan bagian dari wilayah Tiongkok menjadi pusat infrastruktur utama yang menghubungkan Rusia, Mongolia, Tiongkok, Korea Utara, Korea Selatan serta Jepang. Rencana ini diluncurkan oleh Tiongkok karena, Tiongkok khawator bahwa pemulihan hubungan antara Korea utara dan Korea Selatan dapat menyebakan semakin hangatnya hubungan Amerika Serikat dengan Korea Utara yang mana akan berdampak pada perluasan pengaruh Amerika Serikat di wilayah tersebut. Rencana ini disatu sisi mungkin akan memperkuat pengaruh jangka panjang Tiongkok dikawasan semenanjung Korea. 49