HIBAH BARANG MILIK NEGARA 2017 PERATURAN KEPALA BNPP NO 1, BN 2017/NO 35, 32 HLM. PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN HIBAH BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN ABSTRAK
Untuk menjamin tertib dan akuntabel pelaksanaan Hibah Barang Milik Negara, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan tentang Pedoman Hibah Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Dasar Hukum Peraturan BNPP ini adalah UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004, UU No 43 Tahun 2008; PP No 27 Tahun 2014. Persyaratan Hibah BMN meliputi: a. bukan merupakan barang rahasia negara; b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan c. tidak digunakan fungsi lagi dalam penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintahan Negara untuk hibah kepada lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga kemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang bersifat non komersial dan masyarakat.
tugas dan Hibah dapat dilakukan terhadap BMN berupa: a. tanah dan/atau bangunan; dan/atau b. selain tanah dan/atau bangunan, yang berada pada Pengguna Barang. Hibah BMN oleh Penggelola Barang berupa: a. Tanah dan/atau bangunan. b. Selain Tanah dan/atau bangunan yang memiliki dokumen kepemilikan. c. Selain Tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan diatas Rp100.000.000 per unit/satuan. CATATAN :
Pengelola Barang dapat menyetujui dan permohonan Hibah BMN yang disampaikan oleh Pengguna Barang. Dalam hal, Pengelola Barang menyetujui permohonan Hibah BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang diajukan oleh Pengguna Barang, Pengguna Barang menindaklanjuti sesuai surat persetujuan Pengelola Barang. Dalam hal, Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan Hibah BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang diajukan oleh Pengguna Barang, proses Hibah BMN tidak dapat dilanjutkan Kepala Badan melakukan pembinaan dan pengawasan Hibah BMN di lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Peraturan Kepala BNPP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Januari 2017 dan ditetapkan tanggal 3 Januari 2017; Lampiran: 10 hlm. tidak menyetujui usulan