PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1989 TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Legiun Veteran Republik Indonesia merupakan organinsasi yang berpotensi efektif untuk ikut serta menyukseskan pembangunan nasional dalam rangka mengisi kemerdekaan; b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan untuk meningkatkan semangat pengabdian, dipandang perlu mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran Republik Indonesia yang dihasilkan dalam Kongres ke VI Legiun Veteran Republik Indonesia di Surabaya; Menginat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-undang nomor 7 Tahun 1967 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2826); MEMUTUSKAN : Dengan mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1984 beserta lampirannya; Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA. Pasal 1
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 2 - Mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran Republik Indonesia hasil Kongres ke VI Legiun Veteran Republik Indonesia, sebagaimana terlampir dalam Keputusan Presiden ini. Pasal 2 Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Pebruari 1989 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 3 - ANGGARAN DASAR LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA MUKADIMAH "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA" Bahwa Veteran Republik Indonesia adalah golongan masyarakat dan merupakan salah satu potensi golongan karya yang berjiwa Pancasila dan telah berjuang dalam kesatuan bersenjata resmi atau kelaskaran, yang diakui oleh Pemerintah, untuk mempertahankan serta membela Negara Proklamasi 17 Agustus 1945. Bahwa perjuangan tersebut harus dilanjutkan untuk mengisi kemerdekaan dengan melaksanakan pembangunan nasional sebagai perwujudan dari penghayatan dan pengamalan Pancasila serta menangkal segala paham atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila. Bahwa pembangunan nasional sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan nasional seperti termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 harus dilaksanakan bersama-sama antara pemerintah dan seluruh rakyat, khususnya Veteran Republik Indonesia, dengan menggalang persatuan serta kesatuan nasional. Bahwa Veteran Republik semangat pengabdiannya yang berlandaskan Doktrin Hankamnas dan Doktrin Perjuangan ABRI "CATUR DARMA EKA KARYA", akan mampu melaksanakan peranan sebagai pewaris nilai-nilai 1945, unsur pelaksana pembangunan nasional, maupun sebagai cadangan nasional dalam rangka sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta. Indonesia dengan Bahwa berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong oleh kesadaran akan tanggung jawab dalam mengisi kemerdekaan, maka Veteran Republik Indonesia dengan tulus ikhlas berikrar untuk melanjutkan perjuangan bangsanya dengan menghimpun diri dalam organisasi Legiun Veteran Republik Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menuntun Veteran Republik Indonesia dalam
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 4 - melaksanakan Anggaran Dasar Legiun Veteran Republik Indonesia yang tersusun sebagai berikut: BAB I NAMA, KEDUDUKAN, WAKTU, DAN KEDAULATAN Pasal 1 Organisasi ini bernama " LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA " (disingkat LVRI) dan berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia. Pasal 2 (1). Organisasi ini didirikan dan disahkan oleh Kongres Nasional Pejuang Kemerdekaan seluruh Indonesia yang diadakan pada tanggal 22 Desember 1956 sampai dengan 2 Januari 1957 di Jakarta untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. (2). Organisasi ini diresmikan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 1957 tentang Legiun Veteran Republik Indonesia dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1967 tentang Veteran Republik Indonesia serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pasal 2 a Kedaulatan organisasi ada di tangan seluruh anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Kongres Legiun Veteran Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Kongres. BAB II ASAS, TUJUAN, SIFAT, DAN USAHA Pasal 3
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 5 - Legiun Veteran Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Pasal 4 Legiun Veteran Republik Indonesia bertujuan : a. Membina potensi nasional Veteran Republik Indonesia dalam rangka ketahanan nasional serta perjuangan bangsa demi kelestarian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. b. Memperjuangkan perbaikan sosial ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya serta Veteran Republik Indonesia pada khususnya demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. c. Ikut memelihara persahabatan antar bangsa demi terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pasal 5 (1) Legiun Veteran Republik Indonesia adalah Organisasi yang merupakan satu-satunya wadah dan sarana perjuangan Veteran Republik Indonesia sebagai unsur/komponen Keluarga Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan persamaan kehendak, bidang kegiatan, profesi, dan fungsinya untuk berperanserta dalam : kemasyarakatan a. Pewarisan Nilai-nilai 1945. b. Pembangunan Nasional dan c. Pertahanan Keamanan Nasional (Cadangan Nasional). (3) Legiun Veteran Republik Indonesia tidak ada ikatan organik dengan organinsasi kekuatan sosial politik maupun organisasi kemasyarakatan lainnya tanpa mengurangi arti pentingnya pembinaan persatuan dan kesatuan nasional.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 6 - Pasal 6 Legiun Veteran Republik Indonesia berusaha mencapai tujuan dengan jalan : a. Menghayati, mengamalkan, dan mengamankan Pancasila untuk menjaga kelestarian serta pewarisannya kepada generasi penerus, sehingga mampu menangkal semua paham/ajaran yang bertentangan dengan Pancasila. b. Memperjuangkan terlaksananya undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang mengatur pembinaan dan pengawasan terhadap Veteran Republik Indonesia dalam rangka berpartisipasi sosial serta kerja sama dengan pemerintah. c. Memberikan bimbingan dan perlindungan terhadap usaha-usaha Veteran Republik Indonesia di segala bidang dengan mengikut-sertakan para anggota, sesuai dengan kemampuan dan bakatnya, dalam proyek pembangunan, koperasi, maupun swasta di samping merehabilitasi dan meningkatkan kemampuan kerja Cacad Veteran untuk mendapatkan atau menciptakan pekerjaan yang layak. d. Mengusahakan pendidikan agama, pendidikan umum, dan latihan kejuruan dalam rangka peningkatan kemampuan juang serta pemupukan kepribadian dan rasa tanggung-jawab Veteran Republik Indonesia terhadap bangsa dan negaranya. e. Memelihara hubungan serta kerjasama dengan organisasi Veteran negara lain berdasarkan politik negara Republik Indonesia yang bebas dan aktif. f. Memupuk persatuan dan kesatuan bangsa, jiwa patriot Veteran, ketangkasan/ilmu keprajuritan, serta ketahanan nasional untuk berperanserta dalam sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 7 - BAB III KEANGGOTAAN, KEWAJIBAN, DAN HAK ANGGOTA Pasal 7 (1). Keanggaotaan Legiun Veteran Republik Indonesia bersifat sukarela dan terbuka bagi semua Veteran. (2). Semua Veteran yang telah disahkan memperoleh gelar kehormatan "Veteran Republik Indonesia" sesuai dengan ketentuan pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1967 berhak serta harus merasa wajib menjadi anggota Legiun Veteran Republik Indonesia. (3). Anggota Legiun Republik Indonesia yang kareana sesuatu hal merangkap menjadi anggota organisasi lain akan diatur dengan ketentuan tersendiri. Pasal 8 Setiap anggota berkewajiban : a. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. b. Menjunjung tinggi nama baik dan kode kehormatan Veteran. c. Memegang teguh rahasia militer dan menjunjung tinggi kehormatan Veteran. d. Menaati Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan segala ketentuan serta keputusan Legiun Veteran Republik Indonesia. e. Aktif melaksanakan program kerja Legiun Veteran Republik Indonesia. f. Menghadiri rapat-rapat organisasi. g. Membayar uang pangkal dan iuran.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 8 - Pasal 9 Setiap anggota berhak : a. Mengajukan koreksi atau usul melalui tingkatan organisasi. b. Mendapatkan penghargaan organisasi sesuai dengan pengabdian dan jasanya. c. Melaporkan berbagai masalah Veteran yang dianggap perlu. d. Memilih dan dipilih. e. Membela diri sampai ke Kongres. BAB IV SUSUNAN ORGANISASI DAN KEKUASAAN PIMPINAN Pasal 10 (1) Susunan organisasi Legiun Veteran Republik Indonesia berbentuk peramidal dan vertikal Kecamatan, Kabupaten/Kotamadya/Daerah Tingkat II, Propinsi/Daerah Tingkat I/Daerah Istimewa/Daerah Khusus sampai ke tingkat Pusat. yang berjenjang mulai dari Desa/Kelurahan, (2) Di Desa/Kelurahan dibentuk Pimpinan Anak Ranting Legiun Veteran Republik Indonesia oleh Musyawarah Anak Ranting dan bermarkas di Markas Anak Ranting Legiun Veteran Republik Indonesia. (3) Di Ibukota Kecamatan dibentuk Pimpinan Ranting Legiun Veteran Republik Indonesia oleh Musyawarah Ranting dan bermarkas di Markas Ranting Legiun Veteran Republik Indonesia. (4) Di Ibukota Kabupaten/Kotamadya/Daerah Tingkat II dibentuk Pimpinan Cabang Legiun Veteran Republik Indonesia oleh Musyawarah Cabang dan bermarkas di
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 9 - Markas Cabang Legiun Veteran Republik Indonesia. (5) Di Ibukota Propinsi/Daerah Tingkat I/Daerah Istimewa/Daerah Khusus dibentuk Pimpinan Daerah Legiun Veteran Republik Indonesia oleh Musyawarah Daerah dan bermarkas di Markas Daerah Legiun Veteran Republik Indonesia. (6) Di Ibukota Negara Republik Indonesia dibentuk Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia oleh Kongres dan bermarkas di Markas Besar Legiun Veteran Republik Indonesia. (7) Wilayah pembinaan Legiun Veteran Republik Indonesia disesuaikan dengan jenjang organisasi sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 11 (1). Sesuai dengan perkembangan dapat dibentuk Anak Organisasi sebagai unsur pelaksana yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Pimpinan Legiun Veteran Republik Indonesia sesuai tingkatan masing-masing. (2). Wewenang untuk menetapkan dan mengesahkan Pengurus anak organisasi di sesuaikan dengan tingkatan sebagai berikut : a. Pengurus Anak Organisasi tingkat Pusat oleh Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia atas usul Musyawarah Anak Organisasi tingkat Pusat yang bersangkutan. b. Pengurus Anak Organisasi tingkat Daerah oleh Pimpinan Daerah Legiun Veteran Republik Indonesia atas usul Musyawarah Anak Organisasi tingkat Daerah yang bersangkutan. c. Pengurus Anak Organisasi tingkat Cabang oleh Pimpinan Cabang Legiun Veteran Republik Indonesia atas usul Musyawarah Anak Organisasi tingkat Cabang yang bersangkutan.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 10 - (3) Pada tingkat Ranting Legiun Veteran Republik Indonesia tidak diadakan Anak Organisasi. (4) Susunan pengurus Anak Organisasi disesuaikan dengan kebutuhan Anak Organisasi yang bersangkutan. (5) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Anak Organisasi diatur sendiri oleh anak organisasi yang bersangkutan dengan ketentuan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar/- Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran Republik Indonesia. Pasal 12 (1) Kekuasaan tertinggi Legiun Veteran Republik Indonesia tingkat nasional berada di tangan Kongres. (2) Dewan Peripurna Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia merupakan kekuasaan tertinggi diantara 2 (dua) Kongres terdiri atas sebanyak-banyaknya 100 (seratus) orang yang dipilih oleh Kongres dari unsur yang mewakili Daerah, Anak Organisasi tingkat Pusat dan Tokoh Veteran. Setiap unsur diwakili oleh sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang. (3) Pimpinan atas Pimpinan sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang yang dipilih oleh Kongres.Susunan Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia terdiri atas : Pusat merupakan Harian yang terdiri a. Ketua Umum. b. Beberapa Ketua. c. Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal. d. Bendahara dan Wakil Bendahara.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 11 - e. Beberapa Kepala Bagian. f. Beberapa Pembantu Umum. Pasal 13 (1) Kekuasaan tertinggi Legiun Veteran Republik Indonesia di tingkat Propinsi Daerah tingkat I/Daerah Istimewa/Daerah Khusus berada di tangan Musyawarah Daerah. (2) Dewan Paripurna Daerah merupakan kekuasaan tertinggi diantara 2 (dua) Musyawarah Daerah terdiri atas sebanyak- banyaknya 45 (empat puluh lima) orang yang dipilih oleh Musyawarah Daerah dari unsur yangmewakili Cabang, dan Tokoh Veteran di Daerah. Setiap unsur diwakili oleh sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang wakil. (3) Pimpinan atas sebanyak-banyaknya 17 (tujuh belas) orang yang dipilih oleh Musyawarah Daerah. Susunan Pimpinan Daerah terdiri atas : Daerah merupakan Pimpinan Harian dan terdiri a. Ketua. b. Beberapa Wakil Ketua. c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris. d. Bendahara. e. Beberapa Kepala Bagian. f. Beberapa Pembantu Umum. Pasal 14 (1) Kekuasaan tertinggi Legiun Veteran Republik Indonesia Kabupaten/Kotamadya/Daerah tingkat II berada di tangan Musyawarah Cabang. (2) Dewan Pimpinan Cabang merupakan kekusaan tertinggi diantara 2 (dua) tingkat
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 12 - Musyawarah Cabang terdiri atas sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang yang dipilih oleh Musyawarah Cabang dari unsur yang mewakili Ranting, Anak Organisasi tingkat cabang, dan Tokoh Veteran di wilayah Cabang. Setiap unsur diwakili oleh sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Wakil. (3) Pimpinan Cabang merupakan Pimpinan Harian terdiri atas sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang yang dipilih oleh Musyawarah Cabang. Susunan Pimpinan Cabang terdiri dari : a. Ketua. b. Beberapa Wakil Ketua. c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris. d. Bendahara. e. Beberapa Kepala Bagian. f. Beberapa Pembantu. Pasal 15 Susunan Ranting/Anak Ranting Legiun Veteran Republik Indonesia disesuaikan dengan ruang lingkup wilayah kerja masing-masing berdasarkan situasi dan kondisi Veteran setempat yang akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 16 Anggota Pimpinan Legiun Veteran Republik Indonesia dari tingkat Pusat sampai tingkat terendah yang karena sesuatu hal menduduki Pimpinan Organisasi lain harus mendapat izin dari Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia. Pasal 17 (1) Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia bertugas melaksanakan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 13 - program kerja dan segala keputusan Kongres kepada Kongres. serta bertanggung (2) Pimpinan Anak Organisasi Legiun Veteran Republik Indonesia tingkat Pusat bertugas melaksanakan program kerja dan segala keputusan serta bertanggung jawab kepada Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia, sedangkan Pimpinan Anak Organisasi di tingkat Daerah/Cabang bertanggung jawab kepada Pimpinan Daerah/Cabang Lagiun Veteran Republik Indonesia dan secara teknis pembinaan bertanggung jawab kepada Pimpinan Anak Organisasi setingkat di atasnya. (3) Pimpinan Daerah Legiun Veteran Republik Indonesia bertugas melaksanakan program kerja dan segala keputusan serta bertanggung jawab kepada Musyawarah Daerah. (4) Pimpinan Cabang Legiun Veteran Republik Indonesia bertugas melaksanakan program dan segala keputusan serta bertanggung jawab kepada Musyawarah Cabang. (5) Pimpinan Ranting Legiun Veteran Republik Indonesia bertugas melaksanakan program kerja dan segala keputusan serta bertanggung jawab kepada Musyawarah Ranting. (6) Pimpinan Anak Ranting Legiun Veteran Republik Indonesia bertugas melaksanakan program kerja dan segala keputusan serta bertanggung jawab kepada Pimpinan Ranting. BAB V MUSYAWARAH - MUSYAWARAH Pasal 18 (1) Kongres menyelenggarakan Musyawarah Nasional sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun. jawab
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 14 - (2) Kongres dihadiri oleh : a. Unsur-unsur dari Daerah dan Cabang. b. Seluruh Anggota Dewan Peripurna Pusat. c. Pimpinan Pusat Lagiun Veteran Republik Indonesia. d. Unsur-unsur dari Anak Organisasi Tingkat Pusat. (3) Pimpinan Kongres ditentukan oleh Musyawarah. (4) Acara Kongres ditentukan oleh Musyawarah. (5) Musyawarah Dewan Paripurna diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun. (6) Musyawarah Daerah diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun. (7) Musyawarah Cabang diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun. (8) Musyawarah Anggota Ranting diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun. (9) Dalam keadaan luar biasa Kongres dapat menyelenggarakan Kongres Instimewa, yang tata caranya akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. (10) Utusan-utusan, Pimpinan, dan acara Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang dan Musyawarah Ranting, berpedoman pada putusan Kongres.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 15 - BAB VI KODE KEHORMATAN, LAMBANG, PANJI-PANJI, BENDERA, DAN LAGU Pasal 19 Legiun Veteran Republik Indonesia memiliki Kode Kehormatan, Lambang, Panji-Panji, Bendera, dan Lagu yang diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB VII HARI VETERAN DAN HARI ULANG TAHUN LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA Pasal 20 Hari Veteran dan Hari Ulang Tahun Legiun Veteran Republik Indonesia adalah tanggal 2 Januari. BAB VIII KEUANGAN Pasal 21 Keuangan Legiun Veteran Republik Indonesia diperoleh dari : a. Uang pangkal dan iuran anggota. b. Sumbangan dan bantuan yang tidak mengikat. c. Usaha lain yang sah.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 16 - BAB IX PENUTUP Pasal 22 Perubahan Anggaran Dasar diusulkan oleh Kongres dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia. Pasal 23 Pembubaran Legiun Veteran Republik Indonesia diputuskan dan diatur oleh Kongres dengan menyelenggarakan Musyawarah Istimewa. Pasal 24 Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga atau pedoman Organisasi dan peraturan lainnya. Pasal 25 Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 17 - ANGGARAN RUMAH TANGGA LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA BAB I KEANGGOTAAN Pasal 1 (1) Keanggotaan Legiun Veteran Republik Indonesia terdiri atas Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa, dan Anggota Kehormatan. (2) Yang menjadi Anggota Biasa Lagiun Veteran Republik Indonesia adalah : a. Warga Negara Republik Indonesia yang secara sah telah memperoleh gelar kehormatan Veteran Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1967. b. Warga Negara Republik Indonesia yang nyata-nyata telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar kehormatan Veteran Republik Indonesia, namun secara juridis belum memperoleh pengesahan karena masih dalam proses penyelesaian administrasi. (3) Yang menjadi anggota Luar Biasa Legiun Veteran Republik Indonesia adalah : a. Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) atau Purnawirawan Anggota ABRI yang karena jabatan dan atau kedudukan sosialnya dibutuhkan untuk berperan dalam memimpin Legiun Veteran Republik Indonesia. b. Anggota seperti tersebut huruf a terlebih dahulu harus memenuhi syarat sebagai berikut : i. Yang bersangkutan harus menyatakan kesediaannya. ii. Untuk menduduki Pimpinan Daerah Legiun Veteran Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 18 - harus mendapat persetujuan/izin dari Pimpinan Pusat Legiun Veteran Indonesia, dan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Republik Indonesia. iii. Untuk menduduki jabatan Pimpinan Cabang, Ranting Legiun Veteran Republik Indonesia harus mendapat persetujuan/izin dari Pimpinan Daerah Lagiun Veteran Republik Indonesia dan Panglima Komando Daeah Militer yang bersangkutan. Pasal 2 Anggota Kehormatan Dewan Paripurna Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia adalah : a. Presiden Republik Indonesia. b. Wakil Presiden Republik Indonesia. c. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat/Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. d. Ketua Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia. e. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. f. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. g. Menteri Pertahanan Keamanan Republik Indonesia. h. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. i. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Pasal 3 (1) Penetapan Keanggotaan Lagiun Veteran Republik Indonesia dilakukan dengan pemberian Kartu Tanda Anggota.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 19 - (2) Kartu Tanda Anggota diberikan oleh Pimpinan Cabang Legiun Veteran Republik Indonesia dan penyalurannya diatur melalui Pimpinan Ranting Lagiun Veteran Republik Indonesia, kecuali untuk anggota kehormatan yang akan diatur oleh Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia. (3) Bentuk, Isi, dan pengadaan Kartu Tanda Anggota ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia. (4) Setiap Markas Cabang Legiun Veteran Republik Indonesia wajib memelihara Daftar Anggota secara teratur menurut kelompok Ranting dan wilayah kerjanya. Pasal 4 Disamping semua kewajiban yang telah ditetapkan menurut Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1967, maka setiap anggota Legiun Veteran Republik Indonesia berkewajiban : a. Membayar uang pangkal dan iuran. b. Mentaati semua keputusan dan ketentuan organisasi. c. Menjunjung tinggi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga. d. Melaksanakan kegiatan guna mencapai tujuan organisasi. Pasal 5 (1) Setiap Anggota berhak : a. Berbicara dan mempunyai hak suara menurut tingkatan organisasi. b. Mengajukan koreksi atau usul melalui tingkat organisasi. c. Mendapatkan penghargaan organisasi berdasarkan jasa-jasanya. d. Melaporkan berbagai masalah Legiun Veteran Republik Indonesia yang dianggap perlu. e. Menghadiri rapat-rapat menurut tingkat organisasi.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 20 - f. Memilih dan dipilih. g. Membela diri sampai ke tingkat Kongres. (2) Anggota Lagiun Veteran Republik Indonesia mempunyai hak meminta bantuan kepada Legiun Veteran Republik Indonesia dalam rangka pembinaan organisasi dan melaksanakan haknya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1967 serta ketentuan lainnya yang berlaku. Pasal 6 (1) Anggota diberhentikan karena : a. Kehilangan haknya sebagai Veteran Republik Indonesia menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1967. b. Meninggal dunia. c. Atas permintaan sendiri secara tertulis kepada Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia melalui saluran bertingkat. d. Merangkap jabatan atau keanggotaan organisasi lain tanpa seizin Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia. e. Mengingkari Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga. f. Terlibat dalam tindakan subversi, baik langsung ataupun tidak langsung, yang membahayakan keselamatan Negara dan Bangsa. (2) Pemberhentian anggota ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia atas usul Pimpinan Cabang yang bersangkutan, dan cara pelaksanaannya diatur oleh Pimpinan Daerah. (3) Sambil menunggu keputusan pemberhentian oleh Pimpinan Pusat, Pimpinan Cabang Lagiun Veteran Republik Indonesia dapat melakukan pemberhentian sementara dengan cara menarik kembali Kartu Tanda Anggota beserta kelengkapan lainnya.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 21 - Pasal 7 (1) Tindakan disiplin dilakukan terhadap anggota apabila : a. Melalaikan kewajiban sebagai anggota. b. Melanggar disiplin organisasi. c. Melanggar Keputusan dan Peraturan Organisasi. d. Merugikan nama baik organisasi dan martabat Veteran. (2) Tindakan disiplin dilakukan dengan bijaksana dan bersifat mendidik dengan maksud memberi kesempatan kepada anggota yang bersangkutan untuk memperbaiki diri. Tindakan disiplin dinyatakan dalam bentuk : a. Pemberian tegoran atau peringatan secara lisan atau tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali. b. Pemberhentian sementara (schorsing). (3) Tegoran atau peringatan kepada Anggota Biasa dilakukan oleh Pimpinan Cabang, tegoran atau peringatan untuk anggota Pimpinan Ranting dilakukan oleh Pimpinan Cabang, untuk anggota Pimpinan Cabang dan Dewan Paripurna Cabang oleh Pimpinan Daerah, untuk Pimpinan Daerah dan Dewan Paripurna Daerah oleh Pimpinan Pusat, sedangkan untuk anggota Pimpinan Pusat oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat atau Keputusan Rapat Pimpinan Pusat. (4) Sesudah tegoran dan peringatan diberikan sampai 3 (tiga kali, tetapi anggota yang bersangkutan tidak menunjukkan tanda-tanda dan bukti perbaikannya, maka tindakan disiplin ditingkatkan menjadi pemberhentian sementara (schorsing). (5) Pemberhentian sementara (schorsing) untuk Anggota Biasa, anggota Pimpinan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 22 - Ranting, anggota Pimpinan Cabang, dan Dewan Paripurna Cabang dilakukan oleh Pimpinan Daerah. Pemberhentian sementara untuk angota Pimpinan Daerah dan anggota Dewan Paripurna Daerah dilakukan oleh Pimpinan Pusat. Pemberhentian sementara (schorsing) untuk anggota Pimpinan Pusat dilakukan dengan Keputusan Rapat Pimpinan Pusat. Pemberhentian sementara (schorsing) untuk anggota Dewan Paripurna Pusat dilakukan dengan Keputusan Dewan Paripurna Pusat. Pasal 8 Seorang anggota yang menerima tindakan disiplin berupa pemberhentian sementara (schorsing) dapat mengajukan pembelaan kepada Pimpinan yang menetapkan pemberhentian sementara (schorsing). Apabila anggota tersebut tidak puas mengenai putusan terhadap pembelaan yang diajukan, maka dapat mengajukan pembelaannya sekali lagi kepada Pimpinan Legiun Veteran Republik Indonesia, pembelaan terakhir kepada Kongres. BAB II ORGANISASI, DAN KEKUASAAN PIMPINAN Pasal 9 (1) Pembentukan Anak Ranting, Ranting, Cabang, dan Daerah Legiun Veteran Republik Indonesia didasarkan atas kenyataan jumlah anggota yang bertempat tinggal di wilayah yang bersangkutan. (2) Untuk satu wilayah Desa/Kelurahan yang terdapat sedikit-dikitnya 15 (lima belas) orang Veteran dapat didirikan Anak Ranting Legiun Veteran Republik Indonesia yang dipimpin oleh Pimpinan Anak Ranting. Wilayah Desa/Kelurahan yang jumlah Veteran kurang dari 15 (lima belas) orang dapat bergabung dengan Desa/Kelurahan lainnya yang terdekat.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 23 - (3) Untuk satu wilayah Kecamatan yang terdapat sedikit-dikitnya 30 (tiga puluh) orang Veteran didirikan Ranting Legiun Veteran Republik Indonesia yang dipimpin oleh Pimpinan Ranting dan bermarkas di Markas Ranting Legiun Veteran Republik Indonesia. Wilayah Kecamatan yang jumlah Veterannya kurang dari 30 (tiga puluh) orang dapat bergabung dengan Kecamatan yang terdekat. (4) Untuk satu daerah Kabupaten/Kotamadya/Daerah tingkat II yang memiliki 2 (dua) Ranting atau lebih didirikan Cabang Legiun Veteran Republik Indonesia yang dipimpin oleh Pimpinan Cabang dan bermarkas di Markas Cabang Legiun Veteran Republik Indonesia. (5) Untuk satu daerah Propinsi/Daerah tingkat I/Daerah Istimewa/Daerah Khusus yang memiliki 2 (dua) Cabang atau lebih didirikan Daerah Legiun Veteran Republik Indonesia yang dipimpin oleh Pimpinan Daerah dan bermarkas di Markas Daerah Legiun Veteran Republik Indonesia. (6) Untuk tingkat Pusat didirikan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia yang dipimpin oleh Pimpinan Pusat dan bermarkas di Markas Besar Legiun Veteran Republik Indonesia. (7) Ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (2), (3), (4), dan (5) harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 10 (1) Sebagai unsur pelaksana kebijaksanaan Legiun Veteran Republik Indonesia dibentuk Anak Organisasi Legiun Veteran Republik Indonesia. (2) Anak Organisasi tersebut ialah : a. Korps cacad Veteran Republik Indonesia. b. Korps Sarjana Veteran Republik Indonesia.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 24 - c. Korps Karyawan Veteran Republik Indonesia. d. Korps Wanita Veteran Republik Indonesia. e. Dewan Ekonomi Veteran Republik Indonesia. f. Koperasi Veteran Republik Indonesia. g. Yayasan Gedung Veteran Republik Indonesia. h. Yayasan Karya Dharma. (3) Anak Organisasi wajib mentaati segala keputusan dan ketentuan Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia. (4) Pelanggaran terhadap keputusan tersebut ayat (3) dapat dikenakan tegoran, tindakan administratif, pembekuan dan /atau dalam keadaan sangat terpaksa dapat dibubarkan. Khusus yang menyangkut Koperasi Veteran Republik Indonesia, Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia mengadakan konsulidasi dengan Departemen Koperasi. (5) Apabila dipandang perlu Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia dapat membentuk Anak Organisasi baru lainnya. (6) Pimpinan wajib Veteran mempertanggungjawabkan tindakan tersebut ayat (4) dan (5) kepada Dewan Paripurna Pusat dan Kongres. Pusat Legium Republik Indonesia Pasal 11 (1) Kongres sebagai pemegang kekuasaan tertinggi mempunyai wewenang : a. Membentuk dan/atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. b. Menetapkan kebijaksanaan umum organisasi.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 25 - c. Menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia. d. Memilih para Anggota Dewan Paripurna Pusat dan Pimpinan Pusat Legium Veteran Republik Indonesia. (2) Dewan Peripurna Pusat Lagiun Veteran Republik Indonesia yang merupakan kekuasaan tertinggi diantara dua Musyawarah Nasional Kongres mempunyai wewenang sebagai berikut : a. Menetapkan kebijaksanaan pokok dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan umum yang digariskan oleh Kongres. b. Memberikan pengarahan dan mengawasi Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya. (3) Pimpinan Pusat Lagiun Veteran Republik Indonesia yang merupakan pimpinan kolektif mempunyai wewenang dan tugas sebagai berikut : a. Memimpin organisasi sehari-hari dalam rangka melaksanakan kebijaksanaan pokok Dewan Paripurna Pusat dan kebijaksanaan umum Kongres. b. Membagi tugas antara para anggoa Pimpinan, sehingga Ketua Umum melaksanakan Pimpinan Umum, sedangkan para Ketua melaksanakan koordinasi bidangnya masing-masing. c. Menetapkan Program Kerja dan Anggaran Tahunan. d. Mengesahkan Susunan Dewan Paripurna Daerah dan Pimpinan Daerah Legiun Veteran Republik Indonesia sesuai dengan keputusan Musyawarah Daerah yang bersangkutan. e. Mengajukan laporan pertanggungjawaban kepada Kongres pada masa akhir masa pengabdiannya.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 26 - f. Anggota Pimpinan Pusat adalah anggota Dewan Paripurna Pusat Lagiun Veteran Republik Indonesia. (4) Anggota Pimpinan Pusat dan anggota Dewan Paripurna Pusat Lagiun Veteran Republik Indonesia ditetapkan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia sesuai dengan putusan Kongres. Pasal 12 (1) Musyawarah Daerah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi tingkat daerah mempunyai wewenang sebagai berikut : a. Menetapkan kebijaksanaan umum daerah yang tidak bertentangan dengan kebijaksanaan Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia. b. Menilai laporan pertangungjawaban Pimpinan Daerah Legiun Veteran Republik Indonesia. c. Memilih para anggota Dewan Paripurna Daerah dan Pimpinan Daerah Legiun Veteran Republik Indonesia. (2) Dewan Paripurna Daerah yang merupakan kekuasaan tertinggi diantara dua Musyawarah Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut: a. Menetapkan kebijaksanaan pokok daerah dalam rangka pelaksanaan keputusan Musyawarah Daerah. b. Memberikan pengarahan dan mengawasi Pimpinan Daerah Legiun Veteran Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya. (3) Pimpinan Daerah Legiun Veteran Republik Indonesia yang merupakan Pimpinan kolektif mempunyai wewenang dan tugas sebagai berikut :
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 27 - a. Memimpin organisasi sehari-hari dalam rangka melaksanakan kebijaksanaan pokok Dewan Paripurna Daerah, kebijaksanaan Umum Musyawarah Daerah, dan Program Kerja Pimpinan Pusat Lagiun Veteran Republik Indonesia. b. Membagi tugas antara para anggota Pimpinan, sehingga Ketua malaksanakan Pimpinan Umum, sedangkan para Wakil Ketua melaksanakan koordinasi sesuai dengan bagiannya masing-masing. c. Mengesahkan susunan Dewan Paripurna Cabang dan Pimpinan Cabang Legiun Veteran Republik Indonesia sesuai dengan keputusan Musyawarah Cabang yang bersangkutan. d. Mengajukan laporan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Daeah pada akhir masa pengabdiannya. (4) Anggota Pimpinan Daerah adalah Anggota Dewan Paripurna Daerah Legiun Veteran Republik Indonesia. Pasal 13 (1) Musyawarah Cabang sebagai pemegang kekuasaan tertinggi tingkat Cabang mempunyai wewenang sebagai berikut : a. Menetapkan kebijaksanaan umum cabang yang tidak bertentangan dengan Program Kerja Pimpinan Daerah Legiun Veteran Republik Indonesia. b. Menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Cabang Legiun Veteran Republik Indonesia. c. Mimilih para anggota Dewan Paripurna Cabang dan Pimpinan Cabang Legiun Veteran Republik Indonesia. (2) Dewan Paripurna Cabang yang merupakan kekuasaan tertinggi diantara dua Musyawarah Cabang mempunyai wewenang sebagai berikut :
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 28 - a. Menetapkan kebijaksanaan pokok dalam rangka pelaksanaan keputusan Musyawarah Cabang. b. Memberikan pengarahan dan mengawasi Pimpinan Cabang Legiun Veteran Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya. (3) Pimpinan Cabang Legiun Veteran Republik Indonesia yang merupakan pimpinan kolektif mempunyai wewenang dan tugas sebagai berikut : a. Memimpin organisasi sehari-hari dalam rangka melaksanakan kebijaksanaan pokok Dewan Paripurna Cabang, kebijaksanaan umum Musyawarah Cabang dan Program Kerja Pimpinan Daearah Legiun Veteran Republik Indonesia. b. Membagi tugas antara para anggota pimpinan, sehingga Ketua melaksanakan pimpinan umum sedangkan para Wakil Ketua melaksanakan koordinasi sesuai bagiannya masing- masing. c. Mengesahkan susunan Pimpinan Ranting Legiun Veteran Republik Indonesia sesuai dengan keputusan Musyawarah Ranting. d. Mengajukan laporan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Cabang pada akhir masa pengabdiannya. (4) Anggota pimpinan Cabang adalah anggota Dewan Paripurna Cabang Legiun Veteran Republik Indonesia. Pasal 14 (1) Musyawarah Ranting sebagai pemegang kekuasan tertinggi tingkat Ranting mempunyai wewenang sebagai berikut : a. Menetapkan Program Kerja berdasarkan Program Kerja Cabang. b. Menilai laporan pertangungjawaban Pimpinan Ranting.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 29 - c. Memilih Pimpinan Ranting. (2) Pimpinan Ranting merupakan pimpinan organisasi sehari-hari dan tugas sebagai berikut : a. Memimpin organisasi sehari-hari dalam rangka melaksanakan Program Kerja Musyawarah Ranting. b. Membagi tugas antara para anggota pimpinan, sehingga Ketua melaksanakan tugas pimpinan umum, sedangkan anggota Pengurus lainnya melaksanakan tugas sesuai dengan bidang/bagian masing-masing. c. Mengesahkan susunan Pimpinan Anak Ranting Legiun Veteran Republik Indonesia sesuai dengan keputusan Musyawarah Anak Ranting yang bersangkutan. d. Mengajukan laporan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Ranting pada akhir masa pengabdiannya. (3) Pimpinan Ranting berjumlah sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang dengan susunan terdiri dari : a. Ketua dan Wakil Ketua. b. Sekretaris. c. Bendahara. d. Kepala-kepala Bagian. (4) Pimpinan Ranting ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Cabang Legiun Veteran Republik Indonesia.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 30 - Pasal 15 (1) Musyawarah Anak Ranting merupakan kekuasaan tertinggi tingkat Anak Ranting dan mempunyai wewenang sebagai berikut: a. Menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Anak Ranting. b. Menetapkan Program Kerja berdasarkan Program Kerja Ranting. c. Memilih Pimpinan Anak Ranting. (2) Pimpinan Anak Ranting merupakan pimpinan organisasi sehari-hari mempunyai wewenang dan tugas sebagai berikut : a. Memimpin organisasi sehari-hari dalam rangka melaksanakan keputusan musyawarah Anak Ranting. b. Membagi tugas antara para anggota Pimpinan, sehingga Ketua melaksanakan tugas pimpinan umum, sedangkan anggota Pimpinan lainnya melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing. c. Mengajukan laporan pertangungjawaban kepada Musyawarah Anak Ranting pada akhir masa pengabdian. (3) Pimpinan Anak Ranting berjumlah sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, dengan susunan terdiri dari : a. Ketua dan Wakil Ketua. b. Sekretaris. c. Bendahara. d. Pembantu Umum.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 31 - BAB III MUSYAWARAH DAN RAPAT Pasal 16 Tingkatan Musyawarah dan Rapat terdiri dari : a. Musyawarah dan Rapat tingkat Nasional : 1. Kongres menyelenggarakan Musyawarah Nasional sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun. 2. Dewan Paripurna Pusat menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun. 3. Pimpinan Pusat menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan. b. Musyawarah dan rapat tingkat daerah : 1. Musyawarah Daerah menyelenggarakan Musyawarah sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun. 2. Dewan Paripurna Daerah menyelenggarakan Rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun. 3. Pimpinan Daerah menyelenggarakan Rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan. c. Musyawarah dan rapat tingkat Cabang : 1. Musyawarah Cabang menyelenggarakan musyawarah sekurang-kurangnya sekali dalam 5(lima) tahun.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 32 - 2. Dewan Paripurna Cabang menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun. 3. Pimpinan Cabang menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan. d. Musyawarah dan Rapat Tingkat Ranting : 1. Musyawarah Ranting menyelenggarakan musyawarah sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun. 2. Pimpinan Ranting menyelenggarakan rapat sekurang- kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan. e. Guna membahas dan menyelesaikan persoalan yang bersifat khusus dan atau mendesak Kongres dapat menyelenggarakan Musyawarah Istimewa atas usul paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pimpinan Daerah. Pasal 17 (1) Kongres dipimpin oleh Presidium yang dipilih oleh Musyawarah Nasional. Selama Presidium belum terpilih, maka Musyawarah untuk sementara waktu dipimpin oleh Pimpinan Pusat, yang disebut Pimpinan Sementara dengan tugas memilih Presidium. Musyawarah dihadiri oleh : a. Utusan Daerah dan Cabang yang ditetapkan oleh Musyawarah Daerah. b. Seluruh anggota Dewan Paripurna Pusat termasuk pula seluruh anggota Pimpinan Pusat. c. Utusan Anak Organisasi tingkat Pusat. d. Peninjau.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 33 - (2) Musyawarah Daerah dipimpin oleh Pimpinan Musyawarah Daerah. Selama Pimpinan Musyawarah Daerah belum terpilih, maka Musyawarah untuk Pimpinan sementara waktu dipimpin oleh Pimpinan Daerah, Sementara, dengan tugas memilih Pimpinan Musyawarah Daerah. yang disebut Musyawarah dihadiri oleh : a. Utusan Cabang dan Ranting yang ditetapkan oleh Musyawarah Cabang. b. Para anggota Dewan Paripurna termasuk pula Pimpinan Daerah. c. Utusan anak Organisasi tingkat Daerah. d. Peninjau. (3) Musyawarah Cabang dipimpin oleh Pimpinan Musyawarah Cabang yang dipilih oleh Musyawarah. Selama Pimpinan Musyawarah Cabang belum terpilih, maka Musyawarah untuk sementara waktu dipimpin oleh Pimpinan Cabang, yang disebut Pimpinan Sementara, dengan tugas memilih Pimpinan Musyawarah Cabang. Musyawarah dihadiri oleh : a. Utusan Ranting dengan perhitungan setiap 15 (lima belas) anggota diwakili oleh seorang utusan. b. Seluruh anggota Dewan Paripurna Cabang termasuk pula seluruh anggota Pimpinan Cabang. c. Utusan Anak Organisasi tingkat Cabang. d. Peninjau.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 34 - (4) Musyawarah anggota Ranting dipimpin oleh Pimpinan Musyawarah Anggota Rnating yang dipimpin oleh Musyawarah. Selama Pimpinan Musyawarah anggota Ranting terpilih, maka Musyawarah untuk sementara waktu dipimpin oleh Pimpinan Ranting, yang disebut Pimpinan Sementara, dengan tugas memilih Pimpinan Musyawarah Anggota. Musyawarah dihadiri oleh : a. Seluruh anggota Ranting. b. Seluruh anggota Pimpinan Ranting. c. Seluruh anggota Pimpinan Anak Ranting. d. Peninjau. (5) Ketentuan seperti tersebut ayat (1) sampai (4) pasal ini berlaku pula bagi rapat Dewan Paripurna Pusat, Dewan Paripurna Daerah, dan Dewan Paripurna Cabang dengan pengecualian, bahwa rapat tersebut hanya dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Paripurna yang bersangkutan. Pasal 18 (1) Anggota peserta Musyawarah dan Rapat memiliki hak bicara dan hak suara di dalam Musyawarah dan Rapat yang bersangkutan. (2) Peninjau dalam Musyawarah dan Rapat hanya memiliki hak bicara setelah mendapat izin dari Pimpinan Sidang. Pasal 19 (1) Setiap Musyawarah atau Rapat baru sah dan dapat mengambil putusan apabila dihadiri oleh lebih dari separoh dari jumlah peserta.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 35 - (2) Apabila Musyawarah atau Rapat dengan cara yang ditetapkan tidak mencapai kuorum, maka rapat ditunda paling lama 6 (enam) jam. Apabila Musyawarah atau Rapat yang berikutnya dengan pemberian undangan baru untuk acara yang sama masih tetap belum mencapai kuorum, maka rapat adalah sah serta dapat mengambil putusan. Pasal 20 (1) Segala putusan diusahakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. (2) Apabila ketentuan tersebut ayat (1) tidak terlaksana, maka putusan diambil berdasarkan suara terbanyak dengan mengadakan pemungutan dan perhitungan suara secara langsung dari peserta. Pengambilan putusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari separoh jumlah anggota yang hadir dan memenuhi kuorum. (3) Pemungutan suara tentang orang atau masalah yang dianggap penting dilakukan secara rahasia atau tertulis. Pasal 2 Hal-hal yang belum diatur dalam Musyawarah dan Rapat akan ditetapkan didalam tata tertib Musyawarah dan Rapat yang bersangkutan. BAB IV KODE KEHORMATAN, LAMBANG, PANJI-PANJI, BENDERA, DAN LAGU Pasal 22 Kode kehormatan Veteran Republik Indonesia adalah "PANCA MARGA" yang berbunyi sebagai berikut :
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 36 - a. Kami Veteran Republik Indonesia adalah warga Negara Republik Indonesia yang senantiasa siap sedia menjadi Penegak dan Pembela Negara Prolkamasi 17 Agustus 1945 yang berlandaskan Pancasila. b. Kami Veteran Republik Indonesia adalah Patriot serta pencinta Tanah Air, Bangsa, dan bahasa Indonesia sesuai dengan Sumpah Pemuda. c. Kami Veteran Republik Indonesia memiliki sifat-sifat Kesatria, jujur, dan menepati janji. d. Kami Veteran Republik Indonesia memiliki disiplin yang hidup, taat kepada organisasi, Undang-Undang Negara dan selalu memegang teguh rahasia Negara. e. Kami Veteran Republik Indonesia adalah manusia teladan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam melakukan semua tanggung jawab dan kewajiban. Pasal 23 Lambang Legiun Veteran Republik Indonesia adalah " KARYA DHARMA " yang isi dan bentuknya disusun sebagai berikut : a. Bintang bersudut 5 (lima), warna kuning emas, dilingkari oleh setangkai padi berjumlah 22 (dua puluh dua) biji di sebelah kiri dan setangkai bunga kapas berdaun 12 (dua belas) buah di sebelah kanan. b. Pada tangkai bawah dari gambar padi dan kapas berdaun terdapat pita berwarna coklat yang mengikat kedua tangkai tersebut. c. Di dalam pita coklat tersebut terdapat tulisan yang berbunyi "KARYA DHARMA" yang seluruhnya ditulis dengan huruf cetak berwarna kuning emas.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 37 - Pasal 24 (1) Panji-Panji Legiun Veteran Republik Indonesia mempunyai bentuk serta ukuran menurut ketentuan sebagai berikut : a. Bentuk persegi panjang dengan ukuran lebar 78 Cm, panjang 117 Cm dengan warna kuning emas. b. Di tengah-tengah terletak bintang bersudut lima warna kuning emas dengan garis tengah berukuran 42 Cm, dilingkari oleh biji padi sebanyak 22 (dua puluh dua) dan bunga kapas berdaun sebanyak 12 (dua belas) buah. c. Pada tangkai bawah dari gambar padi dan kapas berdaun terdapat pita coklat yang mengikat kedua tangkai tersebut berukuran lebar 8 Cm. d. Di dalam pita coklat tersebut terdapat tulisan yang berbunyi " KARYA DHARMA " seluruhnya ditulis dengan huruf cetak berwarna kuning emas tebal 2 Cm, tinggi 4 Cm. e. Di tepi diberi kuncir-kuncir (jumbai) yang mengelilingi seluruh tepi panji dengan panjang 6 Cm dan berwarna kuning emas. f. Panji-Panji diikat pada sebuah tongkat yang berukuran panjang 250 Cm, garis tengah 4 Cm, dan ujungnya diberi bintang bersudut lima dari logam dengan garis tengah 15 Cm di tengah-tengah tebal 5 Cm, pada kelima ujung bintang bintang berbentuk tajam dan berwarna kuning emas. (2) Arti Panji-Panji : a. Warna dasar kuning emas mengandung arti persatuan, kebesaran keluhuran, dan kejayaan. b. Bintang emas bersudut lima, mengandung makna cita-cita luhur dan keadilan. c. Karya Dharma mengandung arti perjuangan yang terus-menerus, jujur, dan kebaktian yang iklas.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 38 - d. Setangkai padi dan setangkai kapas berdaun yang diikat dengan pita coklat, mengandung makna kesungguhan untuk mencapai kemakmuran, dan kesejahteraan yang merata. e. Dua puluh dua biji padi dan dua belas bunga kapas berdaun adalah angka-angka dimulainya Kongres ke I Legiun Veteran Republik Indonesia yaitu tanggal 22 Desember 1956. Pasal 25 Bentuk bendera Legiun Veteran Republik Indonesia, warna, dan isinya sama dengan panji-panji Legiun Veteran Republik Indonesia, tanpa kuncir-kuncir (jumbai) dengan ukuran perbandingan 2 X 3. Pasal 26 Lencana Veteran adalah lambang Veteran yang terbuat dari bahan logam berwarna emas serta berukuran garis tengah 17 mm. Pasal 27 Lagu Legiun Veteran Republik Indonesia ialah Mars Veteran Republik Indonesia yang susunan kata-kata dan iramanya akan ditetapkan secara tersendiri. Pasal 28 Pakaian seragam Veteran Republik Indonesia di tetapkan dengan keputusan Menteri Pertahanan Keamanan atas usul Kongres. Pasal 29 (1) a. Setiap anggota Legiun Veteran Republik Indonesia wajib mengerti hafal Pancamarga. dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 39 - b. Setiap anggota Legium Veteran Republik Indonesia di dalam kehidupannya wajib mengindahkan isi dan jiwa Pancamarga. c. Pancamarga diucapkan dalam acara/upacara khusus Veteran. (2) a. Pengawalan dan pengamanan Panji-Panji Lagiun Veteran di Pusat dipertanggung jawabkan kepada Pimpinan Pusat, jika sedang berada di Daerah kepada Pimpinan Daerah, di Cabang kepada Pimpinan Cabang, sedangkan di Ranting kepada Pimpinan Ranting. b. Panji-Panji hanya dikeluarkan atas putusan Pimpinan Pusat untuk keperluan Upacara Resmi dan atau peristiwa khusus. c. Pada waktu Panji-Panji keluar setiap Veteran wajib hormat menurut ketentuan yang berlaku. d. Panji-Panji Legiun Veteran Republik Indonesia memberi hormat kepada : Sang Saka Merah Putih. - Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. - Kepala Negara Republik Indonesia. (3) Pemakaian Lencana Veteran Republik Indonesia akan diatur dengan ketetapan Pimpinan Pusat. (4) Lagu Veteran Republik Indonesia dapat dinyanyikan secara tunggal dan atau secara bersama-sama pada waktu upacara, berbaris, dan lain-lain. Pasal 30 Hari Veteran dan Hari Ulang Tahun Legiun Veteran Republik Indonesia adalah tanggal 2 Januari.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 40 - BAB V PERBENDAHARAAN DAN KEUANGAN Pasal 31 (1) Pada dasarnya seluruh pembiayaan untuk keperluan organisasi Legiun Veteran Republik Indonesia dipikul oleh seluruh anggota dengan cara membayar uang pangkal dan uang iuran yang jumlah dan tata cara pengumpulannya ditetapkan oleh Pimpinan Pusat dalam ketentuan khusus. (2) Uang pangkal dan iuran dipergunakan bagi pemeliharaan organisasi dengan pembagian sebagai berikut : a. Untuk Ranting - 50 % (lima puluh persen) b. Untuk Cabang - 20 % (dua puluh persen) c. Untuk Daerah - 15.% (lima belas persen) d. Untuk Pusat - 15.% (lima belas persen). (3) Penguasa Veteran yang mendapatkan fasilitas melalui jasa dan atau legalitas Legiun Veteran Republik Indonesia dan oleh karenanya berhasil mendapat keuntungan, harus memberikan sumbangan kepada Lagiun Veteran Republik Indonesia sekurang- kurangnya 5 % (lima persen) dari keuntungan transaksinya itu sesuai jiwa Pancamarga. (4) Sumbangan dan usaha lainnya yang sah, tidak mengikat, dan tidak merugikan Bangsa dan Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk membantu mewujudkan asas dan tujuan Legiun Veteran Republik Indonesia dapat diterima. (5) Penggunaan subsidi dari Pemerintah diatur pemanfaatannya oleh Pimpinan Pusat dengan memperhatikan kepentingan Daerah. (6) Pengaturan administrasi/Perbendaharaan Keuangan dan material harus
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 41 - didasarkan pada prinsip pengelolaan terbuka. BAB VI HUBUNGAN DENGAN ABRI, DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Pasal 32 Guna menjamin kemanunggalan Veteran dengan ABRI dalam rangka sistem HANKAMNAS, Pimpinan Pusat menetapkan pedoman hubungan dan rencana kerja bersama-sama dengan Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Pasal 33 Legiun Veteran Republik Indonesia menjalin hubungan denga organisasi kemasyarakatan sebagai wahana untuk memelihara hubungan timbal balik dalam rangka membina persatuan dan kesatuan. BAB VII LAIN -LAIN Pasal 34 Penggunaan nama atau sebutan Veteran Republik Indonesia menurut pengertian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1967 untuk apapun oleh suatu organisasi, badan usaha atau perorangan hanya dibenarkan atas putusan Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia. Pasal 35 (1) Pengisian lowongan antar waktu bagi anggota Pimpinan Pusat dan anggota Dewan Paripurna Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia diputuskan dalam Rapat Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia. (2) Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia dapat mengeluarkan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 42 - keputusan sementara tentang penggantian antar waktu yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada Rapat Dewan Paripurna Pusat kemudian diajukan usul pengesahan kepada Presiden Republik Indonesia. (3) Pengisian lowongan antar waktu anggota Dewan Paripurnav Daerah dan Pimpinan Daerah Legiun Veteran Republik Indonesia dilakukan oleh Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia atas usul dari Pimpinan Daerah Legiun Veteran Republik Indonesia. (4) Pengisian lowongan antar waktu anggota Dewan Paripurna Cabang dan Pimpinan Cabang Legiun Veteran Republik Indonesia dilakukan oleh Pimpinan Daerah Legiun Veteran Republik Indonesia atas usul Pimpinan Cabang Legiun Veteran Republik Indonesia. (5) Pengisian lowongan antar waktu anggota Pimpinan Ranting dilakukan oleh Pimpinan Cabang Legiun Veteran Republik Indonesia atas usul Pimpinan Ranting Legiun Veteran Republik Indonesia. (6) Pengisian lowongan antar waktu anggota Pimpinan Anak Ranting Legiun Veteran Republik Indonesia dilakukan oleh Pimpinan Ranting atas usul Pimpinan Anak Ranting. (7) Pengisian lowongan antar waktu anggota Pimpinan Anak Organisasi Legiun Veteran Republik Indonesia tingkat Pusat dilakukan oleh Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia, sedangkan Pimpinan Anak Organisasi tingkat Daerah/Cabang disesuaikan dengan tingkatan organisasi masing-masing atas usul Pimpinan Anak Organisasi yang bersangkutan. Pasal 36 Serah terima kepungurusan dilakukan dalam acara khusus setelah terpilihnya dan disahkannya Pimpinan Legiun Veteran Republik Indonesia sesuai dengan tingkatan masing-masing.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 43 - Pasal 37 Apabila terjadi pembubaran organisasi dengan Keputusan Kongres maka Pimpinan Pusat menetapkan suatu Panitia yang khusus bertugas melaksanakan inventarisasi yang hasilnya diserahkan kepada serta perhitungan kekayaan organisasi Lembaga/Badan yang ditunjuk oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BAB VIII PENUTUP Pasal 38 (1) Hal-hal yang belum diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Pusat. (2) Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.