MEMbANGuN budAyA ANti GrAtifikAsi MENGENAL GRATIFIKASI
Hai Grato, jelasin dong apa itu gratifikasi? Gratifikasi adalah semua pemberian yang diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara (Pn/PN). Oleh karena itu gratifikasi memiliki arti yang netral, sehingga tidak semua gratifikasi merupakan hal yang dilarang atau sesuatu yang salah. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma- cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Penjelasan Pasal 12B UU No. 20/2001 tentang Perubahan atas UU No.31/1999. Grato, bagaimana sikap pegawai negeri atau penyelenggara negara jika menerima gratifikasi? Tindakan yang harus dilakukan pegawai negeri dan penyelenggara negara adalah MENOLAK PEMBERIAN tersebut. Jika pada kondisi tertentu pegawai negeri dan penyelenggara negara tidak dapat menolaknya, misalnya gratifikasi disampaikan melalui perantara istri/suami/ anak, identitas pemberi tidak diketahui, atau demi menjaga hubungan baik dengan pemberi, maka pegawai negeri dan penyelenggara negara wajib MELAPORKAN penerimaan gratifikasi tersebut kepada KPK dalam waktu maksimal 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan. Penolakan terhadap gratifikasi akan membangun kebiasaan dan budaya anti gratifikasi.
Halo Grato, saya pegawai honorer di kantor kabupaten, bukan pegawai negeri sipil. Apakah saya juga harus tunduk dengan ketentuan gratifikasi? Kebanyakan orang awam beranggapan bahwa yang dimaksud Pegawai Negeri hanyalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), namun Undang-Undang mengatur lebih luas bahwa Pegawai Negeri meliputi : 1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau yang saat ini disebut Aparatur Sipil Negara (ASN); 1 2. Pejabat publik (pemangku jabatan/ambtenaar); 2 3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah; 3 4. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang 4 menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau 5. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang 5 mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Mengingat Anda adalah pegawai honorer yang mendapat gaji atau upah dari keuangan daerah maka Anda dapat dikategorikan sebagai pegawai negeri. Sehingga Anda wajib melaporkan penerimaan gratifikasi kepada KPK.
Saya sudah melaporkan penerimaan gratifikasi berupa kain tenun dari rekanan. Jika telah ditetapkan menjadi milik negara, apakah saya dapat menggantinya dengan uang? Tentu saja bisa. Barang gratifikasi yang telah ditetapkan menjadi milik negara dapat dimiliki oleh Pelapor dengan cara menggantinya dengan uang senilai barang tersebut. Grato, saya terima laptop dari vendor yang dikirimkan ke rumah. Saya sudah melaporkannya ke KPK, tetapi laptopnya masih saya simpan. Bagaimana dong solusinya? Pada saat melaporkan penerimaan gratifikasi, Anda wajib mengisi formulir pelaporan gratifikasi dengan lengkap. Namun, barang gratifikasi yang diterima tidak harus diserahkan pada saat menyampaikan laporan ke KPK. Jika telah ditetapkan menjadi milik negara, Anda akan menerima Surat Keputusan Penetapan Status Kepemilikan Gratifikasi. Kewajiban penyerahan uang atau barang gratifikasi adalah 7 hari kerja sejak tanggal SK, biaya pengiriman dapat diganti oleh KPK.
Grato, apakah ada batasan nilai gratifikasi yang boleh diterima? Seringkali ada persinggungan antara gratifikasi dengan aspek budaya, adat istiadat, agama dan hubungan baik sehari-hari yang sama sekali tidak berhubungan dengan jabatan. Sehingga dalam batasan nilai tertentu, dan dalam kondisi khusus terdapat batasan nilai wajar gratifikasi yang dapat diterima sehingga tidak wajib dilaporkan kepada KPK. Simak 4 bentuk gratifikasi tambahan yang tidak wajib dilaporkan di bawah ini: 1. Hadiah (tanda kasih) dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual 1 dalam penyelenggaraan pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai per pemberi dalam setiap acara paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). 2. Pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh 2 penerima, bapak/ibu/ mertua, suami/istri, atau anak penerima gratifikasi paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); 3. Pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi 3 jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang yang paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama; 4. Pemberian sesama rekan kerja tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk 4 setara uang (cek, bilyet giro, saham, deposito, voucher, pulsa, dan lain-lain) paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian maksimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama. Batasan nilai tersebut tidak berlaku untuk kondisi selain 4 bentuk gratifikasi di atas. Misalnya jika Anda menerima pemberian dengan jumlah diatas Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang pada saat penyelenggaraan pesta perkawinan, maka yang wajib dilaporkan ke KPK adalah hanya penerimaan di atas Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut.
Grato, Apakah semua penerimaan gratifikasi oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara wajib dilaporkan? Tentu saja tidak. Penerimaan yang tidak ada hubungan sama sekali dengan jabatan atau pekerjaan tentu diluar maksud gratifikasi yang diatur di Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ataupun Undang Undang KPK. Berikut adalah bentuk-bentuk gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan: 1. Pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, 1 suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar,sepupu dan keponakan, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan; Hidangan atau sajian yang berlaku umum; 2 3. Prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya 3 sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi tidak terkait kedinasan; 4. Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau 4 kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum; 5. Manfaat bagi seluruh peserta koperasi pegawai berdasarkan 5 keanggotaan koperasi pegawai negeri yang berlaku umum; 6. Seminar kit yang berbentuk seperangkat modul dan alat tulis serta 6 sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku umum; 7. Penerimaan hadiah atau tunjangan baik berupa uang atau barang yang ada 7 kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 8. Kompensasi atas profesi diluar kedinasan, yang tidak terkait dengan 8 tugas pokok dan fungsi dari pejabat/pegawai, tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak melanggar aturan internal instansi pegawai. Jika pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima gratifikasi yang termasuk pada 8 jenis di atas, maka silahkan diterima dan tidak wajib dilaporkan pada KPK.
sOLusi MEMAHAMi GRATIFIKASI Kenali lebih jauh tentang Gratifikasi dengan mengunduh aplikasi GRATis* atau mengakses e-learning Gratifikasi di PC, Laptop atau Gadget Anda. Gratifikasi, Informasi dan Sosialisasi
Direktorat Gratifikasi KPK Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi Jakarta Selatan 12950 Telp. (021) 2557 8440 / 8448, 0855 8845 678 Dapat di download di : Keyword : GRATis,KPK,Gratifikasi Pelaporan online