BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Kondisi wilayah Papua memiliki geografis yang kompleks dan beragam. Wilayah ini terdiri dari pegunungan tinggi, lembah yang dalam, sungai besar, dan hutan hujan tropis yang lebat. Keadaan geografis yang demikian menyebabkan aksesibilitas yang sulit ke beberapa daerah terpencil di Papua. Keterbatasan ini merupakan salah satu dampak utama dari geografi yang kompleks di wilayah Papua menciptakan hambatan nyata dalam hal pergerakan manusia dan barang antar wilayah. Pegunungan yang curam dan terjal membuat pembangunan infrastruktur jalan yang memiliki nilai yang sangat strategis dalam mendukung perkembangan dan pertumbuhan ekonomi wilayah menjadi sulit (Kuntoro, 2022). Jalan-jalan yang ada mungkin terlalu berliku dan terjal untuk dilalui, dan dalam beberapa kasus, tidak ada jalan sama sekali. Hal ini mengakibatkan terhambatnya mobilitas penduduk serta distribusi barang dan jasa antar wilayah. Lembah-lembah dalam dan sungai besar menambah kompleksitas dalam transportasi. Jembatan yang diperlukan untuk menyeberangi sungai-sungai besar harus dirancang dengan cermat, sementara dalam beberapa kasus, perjalanan dengan perahu atau kano mungkin menjadi satu-satunya cara untuk mencapai daerah tertentu. Hutan hujan tropis yang lebat dapat menghalangi pembangunan jalan atau jalur transportasi. Selain itu, cuaca yang tidak menentu di wilayah ini, dengan hujan deras dan kondisi alam yang dapat berubah-ubah, dapat mengganggu pergerakan dan menjadikannya lebih berisiko. Keterbatasan aksesibilitas ini memiliki dampak yang luas pada berbagai aspek kehidupan di Papua. Masyarakat di daerah terpencil kesulitan mengakses layanan dasar seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan fasilitas umum (Yulianti, 2022). 1 Universitas Pertahanan RI
2 Perdagangan antar wilayah juga terhambat, menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga dapat mempengaruhi komunikasi dan pertukaran budaya antara berbagai kelompok di wilayah tersebut (Hasan, 2018). Kondisi geografis yang kompleks dan beragam di wilayah Papua memberikan peluang bagi kelompok terorisme untuk mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Dengan pegunungan yang tinggi dan terjal, serta hutan hujan tropis yang lebat, para pelaku dapat menggunakan lingkungan ini sebagai tempat persembunyian yang efektif. Keberadaan alam dan medan yang sulit dijangkau membuat tugas pengejaran dan deteksi oleh aparat keamanan menjadi lebih rumit. Selain itu, sulitnya aksesibilitas ke beberapa daerah terpencil membuat operasi militer atau penegakan hukum menjadi lebih menantang. Pegunungan Papua yang curam juga dapat digunakan sebagai posisi strategis untuk melancarkan serangan atau mengorganisir kegiatan kelompok terorisme. Ketinggian dan kemiringan pegunungan bisa dimanfaatkan sebagai posisi pertahanan yang sulit ditembus oleh aparat keamanan (Samad, 2023) . Terlebih lagi, kondisi geografis yang sulit ini membuat pengumpulan intelijen dan informasi menjadi lebih sulit bagi aparat keamanan yang tidak berpengalaman dalam beroperasi di lingkungan semacam itu. Kelompok terorisme merupakan sebuah kelompok yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan bagi provinsi Papua di Indonesia (Mukhtadi, 2021). Kelompok ini memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, yang melibatkan masalah politik, sejarah, ekonomi, dan sosial di wilayah Papua. Pada tahun 1963, setelah perundingan yang dikenal sebagai Perjanjian New York, Belanda menyerahkan administrasi Papua kepada PBB, yang kemudian mengadakan pengawasan sementara. Namun, pada tahun 1969, Indonesia dan PBB mengadakan proses yang disebut "Penentuan Pendapat Rakyat" (Pepera) yang hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Papua ingin Universitas Pertahanan RI
bergabung dengan Indonesia (Novitasari 2020). Proses ini tidak diakui oleh banyak pihak internasional dan oleh sebagian penduduk Papua, yang menganggapnya tidak adil dan dipaksakan. Masalah kemiskinan, ketidaksetaraan sosial, dan kurangnya pembangunan di Provinsi Papua telah lama menjadi faktor krusial yang menyebabkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat Papua. Wilayah ini memiliki tantangan sosial ekonomi yang kompleks, termasuk akses terbatas terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lapangan pekerjaan (Sitorus, 2018). Kondisi ini menciptakan kesenjangan yang signifikan antara Papua dan wilayah lain di Indonesia. Kemiskinan di Papua adalah isu yang serius. Banyak masyarakat di sana masih hidup di bawah garis kemiskinan, dengan akses terbatas terhadap pangan, air bersih, perumahan layak, dan akses ke layanan kesehatan yang memadai. Ketidaksetaraan sosial juga sangat mencolok, dengan sebagian besar manfaat pembangunan ekonomi terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu, sementara sebagian besar penduduk Papua masih menghadapi keterbatasan dalam mendapatkan akses pendidikan dan peluang ekonomi. Sejarah integrasi Papua ke dalam wilayah Indonesia dimulai pada tahun 1963 ketika pemerintah Indonesia dan Belanda menandatangani Perjanjian New York. Perjanjian ini menyerahkan Papua, yang sebelumnya dikenal sebagai Irian Barat, dari administrasi Belanda ke pemerintah Indonesia. Meskipun transisi ini seharusnya menandai akhir konflik, namun kenyataannya, proses integrasi Papua menjadi rumit. Salah satu puncak dari ketegangan ini adalah pelaksanaan Act of Free Choice pada tahun 1969. Meskipun diadakan sebagai bentuk penentuan nasib sendiri, banyak pihak memandangnya sebagai proses yang tidak adil dan terkontrol oleh Indonesia. Ini menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat Papua yang merasa tidak diakui hak-hak politik dan budaya mereka (Yambeyapdi, 2019). Universitas Pertahanan RI 3
Tokoh adat Papua, yang juga merupakan Ondofolo Sentani, Yanto Eluay, mengatakan serangkaian kekejaman yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) atau yang lebih dikenal sebelumnya Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) terhadap guru, tukang ojek, dan anak sekolah di Kabupaten Puncak, melanggar norma adat dan mencoreng wajah adat masyarakat Papua. Yanto Eluay kembali menegaskan, kepada para pelaku kriminal bersenjata, dalam hal ini KKB yang melakukan gangguan keamanan di Kabupaten Puncak untuk segera menghentikan aksinya yang tidak berperikemanusiaan itu karena adat tidak membenarkannya (John Barker, 2019). Menteri Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengkategorikan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua sebagai teroris. Mahfud mengatakan pemerintah telah meminta kepada semua aparat keamanan terkait untuk melakukan tindakan secara cepat, tegas, dan terukur terhadap organisasi-organisasi tersebut. "Pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif dikategorikan sebagai teroris," ujar Mahfud pada konferensi pers daring kamis (29/4/2021). Menurut Mahfud, keputusan tersebut diambil setelah mendengar pernyataan dari Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Badan Intelijen Negara (BIN), Pimpinan Polri, Pimpinan TNI dan tokoh-tokoh Papua. Mahfud menjelaskan penetapan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 tahun 2018. Dalam aturan itu dijelaskan soal pengertian teroris dan juga terorisme. Untuk teroris, dalam aturan tersebut berarti siapapun orang yang merencanakan, menggerakkan, dan mengorganisasikan terorisme. Sedangkan defenisi terorisme yang diatur dalam aturan tersebut ialah setiap perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban secara massal. Dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, Universitas Pertahanan RI 4
5 terhadap lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik dan keamanan. Konflik Papua bukan hanya masalah politik, tetapi juga mencakup dimensi sosial, budaya, dan ekonomi. Pada dasarnya, ketidakpuasan di Papua muncul karena sejumlah faktor, termasuk ketidaksetaraan pembangunan, pelanggaran hak asasi manusia, dan perasaan bahwa identitas dan budaya Papua tidak dihormati dengan baik oleh pemerintah pusat. Ketegangan semakin diperburuk oleh masalah ekonomi, dengan sumber daya alam Papua menjadi fokus utama eksploitasi. Pemusatan keuntungan ekonomi di luar Papua menyebabkan ketidakpuasan ekonomi di kalangan masyarakat Papua, yang merasa bahwa mereka tidak mendapatkan manfaat yang adil dari eksploitasi sumber daya alam mereka sendiri (Ayunita, 2020). Permasalahan ini tidak jarang dimanfaatkan oleh beberapa kelompok gerakan, seperti kelompok terorisme, untuk mendapatkan dukungan. Ketidakpuasan terhadap kesejahteraan ekonomi dan kurangnya pembangunan sering digunakan sebagai dasar argumen untuk tuntutan otonomi lebih besar atau bahkan kemerdekaan penuh bagi Papua (Damanik, 2010). Pemerintah Indonesia menyadari kompleksitas masalah ini dan telah berupaya untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh Papua. Beberapa program pembangunan telah dicanangkan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, termasuk upaya untuk meningkatkan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur dasar. Peningkatan otonomi juga telah dilakukan melalui program khusus seperti Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Irawan, 2022). Kekuatan kelompok terorisme di Papua, dengan anggota yang mayoritas merupakan penduduk asli Papua, hal ini merupakan keuntungan signifikan dari pengetahuan mendasar mereka tentang medan dan kondisi di wilayah tersebut. Faktor ini memberikan kelompok tersebut keunggulan taktis yang berpotensi memengaruhi dinamika konflik. Keterampilan lokal dalam beradaptasi dengan lingkungan yang rumit, Universitas Pertahanan RI
6 seperti pegunungan terjal, hutan lebat, dan sungai yang bervariasi, dapat digunakan untuk merencanakan operasi yang efektif. Kemampuan kelompok tersebut untuk bergerak dengan cermat melalui medan yang sulit dijangkau, menghindari pengejaran, serta memanfaatkan rute-rute yang kurang diketahui, memungkinkan mereka untuk melancarkan serangan atau menyusun rencana yang sulit dideteksi oleh pihak berwenang. Pengetahuan oleh kelompok ini juga memberi mereka kesempatan untuk mengatur basis-basis atau pos-pos yang tersembunyi dengan baik, yang membuat operasi pemerintah lebih sulit dilakukan. Kehadiran militer Indonesia di wilayah Papua serta tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dan penindasan dalam beberapa dekade telah menyebabkan timbulnya ketegangan dan dimanfaatkan oleh berbagai gerakan, termasuk kelompok terorisme, yang ingin mencapai kemerdekaan bagi Papua (Pakpahan, 2021). Isu pelanggaran hak asasi manusia di Provinsi Papua merupakan hal yang terus menjadi sorotan di tingkat nasional dan internasional. Dimana permasalahan ini menjadi salah satu elemen yang dimanfaatkan oleh kelompok terorisme untuk mencari simpati dari masyarakat luas, baik di dalam maupun di luar Papua. Dalam upaya untuk mendapatkan dukungan untuk tujuan politik atau kemerdekaan yang diinginkan, kelompok terorisme sering kali memanfaatkan isu sensitif seperti pelanggaran hak asasi manusia untuk membangkitkan emosi dan perhatian masyarakat (Dewi, 2019). Untuk mengatasi isu hak asasi manusia di Papua, diperlukan upaya transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi antara pemerintah Indonesia, masyarakat Papua, dan organisasi hak asasi manusia. Langkah-langkah yang tepat dalam upaya mengatasi masalah ini dapat menciptakan perubahan yang positif di wilayah tersebut. Dalam menangani tantangan kelompok terorisme di Papua, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) telah mengambil langkah- langkah tegas untuk merespons dan mengatasi situasi yang kompleks ini. Universitas Pertahanan RI
Upaya penanganan dan penanggulangan tersebut telah melibatkan pengerahan pasukan dan strategi yang matang. Wilayah Papua yang meliputi berbagai tipe medan, dari pegunungan hingga hutan lebat, memiliki tantangan tersendiri dalam operasi militer. Aparat keamanan, termasuk TNI-AD, harus menghadapi tantangan fisik dan logistik yang signifikan saat melakukan tugas penegakan hukum dan pemulihan ketertiban. Kelompok terorisme yang beroperasi di wilayah ini sering memanfaatkan keberadaan medan yang sulit dijangkau untuk menyusun taktik mereka. Pengerahan pasukan oleh TNI-AD dalam upaya penanggulangan kelompook terorisme adalah langkah yang diambil dalam rangka menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah tersebut (Aritonang, 2019). Namun, dalam proses ini, penting untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan mengutamakan keselamatan warga sipil. Koordinasi antara aparat keamanan, pemerintah daerah dan pihak- pihak terkait juga menjadi elemen penting dalam meminimalkan dampak negatif. Pengerahan pasukan oleh TNI-AD yang melibatkan beberapa langkah dan peran yang penting melibatkan berbagai kecabangan korps yang dimiliki oleh TNI-AD termasuk Korps Penerbad. Dalam melaksanakan tugas pokoknya peran dan fungsi korps Penerbad dalam mendukung TNI-AD untuk penanganan kelompok terorisme di Papua. Pengerahan alutsista khususnya helikopter oleh Pusat Penerbangan Angkatan Darat, yang digunakan untuk mendukung operasi penindakan di wilayah yang sulit dijangkau, memungkinkan akses cepat dan mobilitas yang tinggi bagi personel TNI-AD dalam melaksanakan tugas mereka. Personel tersebut yang didukung dapat dengan mudah mencapai daerah-daerah terpencil di Papua, yang sering menjadi basis operasi kelompok terorisme, dan mengambil tindakan yang diperlukan. Puspenerbad (Pusat Penerbangan Angkatan Darat) merupakan bagian dari TNI-AD yang bertanggung jawab atas operasi penerbangan dalam Universitas Pertahanan RI 7
mendukung kegiatan militer Angkatan Darat. Dalam mengatasi kelompok terorisme di Papua, Puspenerbad memberikan kontribusi dengan pengerahan alutsista (alat utama sistem persenjataan) yang dimilikinya. Sesuai dengan fungsi teknis militer umum berdasarkan pada petunjuk tenknis taktik terbang Penerbad, Puspenerbad memiliki 5 fungsi yaitu : a. Intelijen Pertempuran. Fungsi ini melibatkan pengintaian udara untuk memperoleh informasi tentang suatu daerah, rute, atau titik tertentu yang akan digunakan dalam perencanaan operasi satuan darat. Pengintaian udara juga bertujuan untuk mencari kedudukan musuh dan kegiatan musuh guna membantu komandan satuan darat dalam menentukan konsep operasi. b. Fungsi Manuver. Fungsi ini berkaitan dengan penggunaan alutsista seperti helikopter serang, helikopter serbu, dan pesawat terbang beserta perlengkapannya secara taktis di lapangan. Tujuannya adalah membantu satuan darat dalam melaksanakan operasi manuver tempur, termasuk manuver khusus, manuver mobil udara, pengintaian udara, dan patroli udara. c. Fungsi Tembakan. Fungsi ini melibatkan penggunaan alutsista seperti helikopter serang dan helikopter serbu dengan persenjataannya secara taktis di lapangan. Alutsista tersebut digunakan untuk menghancurkan objek vital dan perkubuan musuh dalam operasi manuver tempur. Selain itu, fungsi ini juga melibatkan bantuan tembakan Penerbad untuk melindungi diri dalam melaksanakan operasi. d. Fungsi Perlindungan. Fungsi ini berkaitan dengan penggunaan helikopter serang dengan persenjataannya untuk memberikan perlindungan udara Universitas Pertahanan RI 8
terhadap pergerakan taktis satuan darat. Hal ini dilakukan dalam rangka melaksanakan operasi manuver tempur, termasuk kawal mobud (mobility combat) dan kawal pemindahan pasukan. e. Fungsi Dukungan. Fungsi ini melibatkan penggunaan alutsista seperti helikopter serang, helikopter serbu, pesawat terbang, dan PTTA untuk memberikan dukungan penerbangan non-taktis yang diperlukan bagi satuan yang dibantu dalam melaksanakan operasi. Contohnya adalah dukungan angkutan udara, dukungan komando dan pengendalian, SAR Penerbad dan survival awak pesawat udara TNI AD, evakuasi udara korban tempur, kontijensi darurat VIP/VVIP, serta foto udara. Dengan fungsi-fungsi tersebut, Puspenerbad dapat berperan dalam mendukung operasi militer TNI AD dalam mengatasi kelompok terorisme di Papua. Melalui pengintaian udara, manuver, tembakan, perlindungan, dan dukungan, Puspenerbad dapat membantu meningkatkan kemampuan operasional dan keberhasilan misi satuan darat dalam menghadapi kelompok terorisme (Taktik Terbang Penerbad, 2022). Dalam melakukan patroli dan operasi penegakan hukum, keadaan geografis di wilayah Papua menjadi salah satu tantangan dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah tersebut. Dalam menghadapi tantangan kelompok terorisme di Papua, mobilitas pasukan menjadi kunci untuk mengambil tindakan cepat dan efektif. Peningkatan mobilitas memungkinkan aparat keamanan, termasuk TNI-AD khususnya Penerbad dalam mobilitas pasukan, untuk merespons situasi dengan lebih efisien di medan yang beragam dan sulit diakses. Ketersediaan transportasi yang andal, seperti helikopter, memungkinkan pasukan bergerak dengan cepat menuju lokasi yang diperlukan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kemampuan penanggulangan, tetapi juga membantu dalam melindungi warga sipil dan meminimalkan dampak negatif terhadap situasi di wilayah tersebut. Universitas Pertahanan RI 9
10 Dengan adanya penggunaan helikopter yang ada di wilayah Papua, hal ini memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan bagi pasukan darat saat bergerak maju dalam menghadapi Kelompok terorisme, Helikopter dapat memberikan pengawasan udara yang lebih baik, mendeteksi potensi ancaman, dan memberikan dukungan tembakan presisi kepada pasukan di darat. Dengan cara ini, helikopter dapat membantu meminimalkan risiko serangan tak terduga dan ranjau yang mungkin ditemui pasukan darat. Penggunaan helikopter sebagai platform dukungan udara juga memungkinkan pasukan darat untuk lebih adaptif dalam menanggapi perubahan situasi lapangan dan memaksimalkan efisiensi operasi mereka. Penggunaan tembakan dari udara oleh helikopter juga memiliki peran penting dalam mengatasi Kelompok terorisme di Papua. Aksi ini memungkinkan aparat keamanan untuk melawan Kelompok terorisme dari posisi yang lebih aman dan taktis, mengurangi risiko bagi pasukan darat dan meningkatkan efektivitas operasi. Serangan dari udara dapat memberikan tekanan pada Kelompok terorisme, membatasi gerakan mereka, dan memotong jalur pasokan. Puspenerbad memiliki beberapa macam tipe helikopter, terdiri dari helikopter serbu dan helikopter serang. Pada saat ini penempatan atau alokasi alutsista helikopter yang berada di Papua terdiri dari helikopter Bell-412 dan Mi-17 dimana helikopter tersebut digunakan untuk transportasi personel, evakuasi medis, pencarian dan penyelamatan, serta misi dukungan lainnya. Helikopter ini tidak dirancang khusus untuk operasi tempur dan penyerangan. Mereka lebih cenderung digunakan untuk fungsi dukungan dan transportasi daripada serangan langsung. Sedangkan helikopter serang yang ditempatkan di wilayah papua terbatas hanya satu unit Bo-105, hal ini mungkin menimbulkan beberapa tantangan dalam menjaga keamanan dan penegakan hukum di wilayah tersebut. Dengan hanya satu unit BO-105, kapasitas operasional menjadi terbatas dalam hal menjalankan patroli udara, pengintaian, dan respons terhadap ancaman. Kemampuan helikopter serang Universitas Pertahanan RI
11 tersebut untuk beroperasi dalam jangka waktu yang panjang atau meliputi area yang luas mungkin menjadi terbatas. Apalagi dihadapkan dengan permasalahan kondisi helikopter yang mengalami permasalahan kerusakan, hal ini dapat menjadi tantangan serius dalam menjaga keamanan dan penegakan hukum di wilayah Papua. Kesiapan operasional Puspenerbad dapat mengalami keterhambatan ketika helikopter mengalami kerusakan dan perlu diperbaiki, ketersediaan suku cadang atau spare part dalam kebutuhan helikopter untuk menjalankan tugas operasional menjadi terbatas atau bahkan berhenti sama sekali. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan aparat keamanan untuk merespons ancaman atau situasi darurat dengan cepat dan efektif. Efektifitas dan efisiensi mobilitas pasukan serta kemampuan pengawasan dapat terganggu, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi upaya penegakan hukum dan keamanan. Waktu yang diperlukan untuk memperbaiki helikopter juga dapat berdampak pada waktu respons terhadap situasi darurat atau ancaman. Semakin lama helikopter berada dalam kondisi rusak, semakin besar dampaknya terhadap operasi dan situasi keseluruhan. Hal ini akan mempengaruhi moril pasukan dimana saat pasukan itu akan melaksanakan pergantian dengan pasukan yang baru di setiap pos penjagaan menjadi terhambat. Sehingga terhambatnya pergantian pasukan mengakibatkan adanya celah dalam pengawasan dan perlindungan, efektivitas operasional pasukan menjadi terganggu serta akan mempengaruhi motivasi dan moral pasukan menjadi turun. Dalam mengatasi hal ini, diperlukan kerja keras dan kerjasama dari berbagai pihak. Kolaborasi antara pihak berwenang, pemerintah dan masyarakat akan memperkuat sinergi dalam menangani masalah keamanan dan menciptakan perdamaian di wilayah Papua. Dalam menghadapi tantangan tersebut, peran yang dilakukan oleh TNI-AD khususnya korps Penerbad sangat penting guna menciptakan koordinasi dan kerja sama yang efektif dalam penanganan situasi keamanan di Papua. Maka berdasarkan latar Universitas Pertahanan RI
12 belakang tersebut di atas dan berdasarkan kerangka hukum yang mencakup UUD 1945, UU No. 3/2002, UU No. 23/2019, UU No. 34/2004, Perpres No. 8/2021, serta konsep resolusi konflik dan keamanan nasional, peneliti berkeinginan untuk meneliti tentang "PERAN PUSPENERBAD DALAM PENGERAHAN ALUTSISTA HELIKOPTER UNTUK PENANGANAN KELOMPOK TERORISME DI PAPUA GUNA MENDUKUNG KEAMANAN NASIONAL" 1.2 Fokus dan Sub-fokus Fokus dalam penelitian ini dilakukan untuk membatasi penelitian terhadap satu masalah yang diperdalam sesuai dengan judul penelitian sehingga hasilnya lebih dapat dipertanggungjawabkan dan akurat. Dalam penelitian ini berfokus pada kebijakan Puspenerbad dalam pengerahan alutsista helikopter untuk penanganan Kelompok terorisme di Papua guna mendukung kemanan Nasional. Berdasarkan fokus tersebut, terdapat sub- fokus yaitu: a. Pemilihan dan Penggunaan Alutsista Helikopter. Alutsista helikopter dipilih berdasarkan kebutuhan operasional, disesuaikan dengan medan dan kondisi Papua, serta alutsista ini digunakan secara efektif dalam mendukung penanganan kelompok terorisme. b. Pemeliharaan dan dukungan suku cadang. Pemeliharaan meliputi perawatan rutin, perbaikan, dan tindakan pencegahan yang dilakukan secara berkala. Pemeliharaan bertujuan untuk mengidentifikasi masalah potensial sebelum mereka berkembang menjadi masalah yang lebih serius, memperpanjang umur pakai peralatan, dan memastikan bahwa alutsista dapat beroperasi dalam kondisi yang aman dan efisien. Dukungan suku cadang berkaitan dengan upaya untuk memastikan ketersediaan dan aksesibilitas suku cadang yang diperlukan untuk memperbaiki atau mengganti bagian- Universitas Pertahanan RI
13 bagian yang aus atau rusak pada suatu sistem atau peralatan. hal ini melibatkan manajemen inventaris suku cadang, pengadaan suku cadang yang sesuai, penyimpanan yang tepat, serta distribusi suku cadang ke lokasi yang memerlukan. 1.3 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti merumuskan uraian rumusan masalah sebagai berikut : a. Sejauh mana peran Puspenerbad dalam pengerahan alutsista helikopter untuk penanganan Kelompok terorisme di Papua? b. Apa kendala dan hambatan Puspenerbad dalam pengerahan alutsista helikopter untuk penanganan Kelompok terorisme di Papua guna mendukung Kemanan Nasional? c. Bagaimana peran Puspenerbad dalam memaksimalkan pengerahan alutsista helikopter untuk penanganan Kelompok terorisme di Papua guna mendukung Kemanan Nasional? 1.4 Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut : a. Menganalisis peran Puspenerbad dalam pengerahan alutsista helikopter untuk penanganan Kelompok terorisme di Papua. b. Menganalisis kendala dan hambatan Puspenerbad dalam pengerahan alutsista helikopter untuk penanganan Kelompok terorisme di Papua guna mendukung Kemanan Nasional. c. Menganalisis peran Puspenerbad dalam memaksimalkan pengerahan alutsista helikopter untuk penanganan Kelompok terorisme di Papua guna mendukung Kemanan Nasional. Universitas Pertahanan RI
14 1.5 Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yang dijelaskan sebagai berikut : a. Manfaat Akademis. 1) Landasan Teoritis yang Kuat. Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan landasan teoritis yang kuat bagi penelitian-penelitian di masa depan dalam bidang yang terkait. Temuan dan hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi penting dalam memperluas dan mengembangkan pemahaman tentang topik yang diteliti. 2) Kontribusi terhadap Pengembangan Pengetahuan. Penelitian ini dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pengembangan pengetahuan dalam bidang yang diteliti. Temuan yang diperoleh dapat mengisi celah pengetahuan yang ada, menguji hipotesis atau teori yang ada, dan memberikan wawasan baru yang berharga bagi peneliti lain. 3) Inspirasi bagi Penelitian Lanjutan. Temuan yang signifikan dari penelitian ini dapat memberikan inspirasi bagi penelitian- penelitian lanjutan. Melalui penelitian ini, mungkin akan muncul pertanyaan-pertanyaan baru atau area penelitian yang menarik untuk dieksplorasi lebih lanjut, mengarah pada penelitian- penelitian yang lebih mendalam dan komprehensif di masa depan. b. Manfaat Praktis. 1) Memberikan pandangan kepada Puspenerbad mengenai pelaksanaan tugas dalam menggunakan alutsista helikopter untuk menangani kelompok terorisme terkait peran yang telah dilaksanakan dan kendala serta hambatan yang dihadapi. Penelitian ini akan memberikan wawasan tentang strategi taktis Universitas Pertahanan RI
15 yang efektif dalam memanfaatkan helikopter, termasuk pengawasan udara, dukungan tembakan, dan koordinasi dengan pasukan darat. 2) Memberikan masukan bagi jajaran TNI AD untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan Puspenerbad. Informasi yang dihasilkan akan memberikan masukan strategis dalam memperkuat kemampuan Puspenerbad pada pengerahan alutsista helikopter untuk situasi penanganan kelompok terorisme. Masukan ini dapat membantu TNI AD dalam menyusun perencanaan dan pengembangan operasi militer yang lebih efektif dan adaptif, sekaligus memastikan keselamatan pasukan serta keberhasilan pelaksanaan tugas yang diemban. 3) Bermanfaat kepada lembaga. Informasi yang dihasilkan dari penelitian ini dapat memberikan pandangan yang mendalam tentang pengerahan alutsista helikopter dalam penanganan kelompok terorisme. Hal ini dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, merancang rencana tindakan yang lebih baik, serta memperbaiki efisiensi dan efektivitas operasional. Universitas Pertahanan RI