KATA PENGATAR Rencana Strategis adalah rencana kerja selama lima tahun yang menggambarkan visi, misi, tujuan dan sasaran suatu organisasi beserta pencapaiannya. Setiap organisasi baik formal maupun non formal disadari maupun tidak sudah selayaknya mempunyai suatu dokumen perencanaan menyangkut kinerja organisasinya yang berperan sebagai dasar tuntunan dalam menetapkan kebijakan dan program kerja yang akan dilakukan sehingga apa yang telah dijadikan tujuan bersama dapat tercapai dan terkendali dengan baik. Begitu pula halnya dengan Dinas Lingkungan Hidp Kota Palu yang merupakan bagian dari Oraganisasi Perangkat Daerah (OPD) maka sudah selayaknya pula memiliki Rencana Strategis (RENSTRA) yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu Tahun 2021-2026 yang berdasar dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu Tahun 2021-2026. Rencana Strategis (Renstra) sebagai pedoman dan arahan dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki, guna mendukung Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2021-2026. Demikian Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu Tahun 2021-2026 ini dibuat, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kepala Dinas Lingkungan Kota Palu IRMAYANTI, S.Sos.,M.M Pembina Utama Muda NIP. 19691001 199703 2 010 ii
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ... i KATA PENGANTAR ... ii DAFTAR ISI ... iii DAFTAR TABEL ... v DAFTAR GAMBAR ... vi BAB I PENDAHULUAN ... 1 1.1. Latar Belakang ... 1 1.2. Landasan Hukum ... 3 1.3. Maksud dan Tujuan ... 8 1.4. Sistematika Penulisan ... ... 9 BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALU ... .... 11 2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu ... 11 2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu ... .. 33 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu .. 44 2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu ... 70 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALU ... 72 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu ... 72 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Wali Kota Palu dan Wakil Wali Kota Palu ... 77 3.3 Telaahan Renstra Kementrian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia ... .. 79 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ... . 79 iii
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis ... .... . 81 BAB IV TUJUAN DAN SASARAN ... .... .. 86 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu ... 86 BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ... .. 89 BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN ... .. 92 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG 1 URUSAN ... 112 BAB VIII PENUTUP ... . 116 iv
DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Posisi Pegawai Munurut Jenis Kelamin per 31 Desember 2020... ... Tabel 2.2 Posisi Pegawai Munurut Jenis Jabatan per 31 Desember 2020... ... Tabel 2.3 Posisi Pegawai PNS Munurut Tingkat Pendidikan per 31 Desember 2020... Tabel 2.4 Posisi Pegawai PHL Munurut Tingkat Pendidikan per 31 Desember 2020... ... Tabel 2.5 Posisi Pegawai PNS Munurut Tingkat Golongan per 31 Desember 2020... .. Tabel 2.6 Posisi Pegawai PNS Munurut Keikutsertaannya Dalam Diklat Struktural per 31 Desember 2020... . Tabel 2.7 Data Kondisi Sarana dan Prasarana Kantor Tahun 2020... ... Tabel 2.8 Data Usaha Peninjauan Dan Pengawasan Terhadap Usaha Di Kota Palu... Tabel 2.9 Hasil Pemantauan Kualitas Air Sungai... . Tabel 2.10 Hasil Pematauan Kualitas Air Tanah... . Tabel 2.11 Hasil Pemantauan Kualitas Air Laut... .. Tabel 2.12 Hasil Pemantauan Udara dan Kebisingan... Tabel 2.13 Hasil Pemantauan Udara dengan Metode Passive Sampler... Tabel 2.14 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu... . Tabel 2.15 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Tabel 3.1 Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu... Identifikasi Permasalahan Tugas Dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu... . Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Tabel 5.1 Lingkungan Hidup Kota Palu... tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu... . Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu... . Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Palu Tahun 2016 - 2021... .. Tabel 7.1 v 33 33 34 35 36 36 37 47 49 50 51 53 54 60 63 75 88 89 94 114
Daftar Gambar Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu... . Gambar 2.2 Data Rekomendasi Izin Lingkungan Yang Diterbitkan... . 45 54 Gambar 2.3 Peta Sebaran Tempat Penampungan Sampah... Gambar 2.4 Pelayanan Pengangkutan Sampah... .. 55 Gambar 2.5 Foto Pengelolaan Sampah di TPA... . 56 57 Gambar 2.6 Grafik Pengelolaan Sampah di TPA... . vi 32
BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Perencanaan adalah sebuah proses yang berkelanjutan termasuk diantaranya pengambilan keputusan, penentuan pilihan dari berbagai alternatif pemanfaatan sumber daya dengan memperhatikan keterbatasan dan kendala secara efisien dan efektif untuk mencapai suatu keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun, yang berfungsi sebagai arahan dan pedoman untuk pelaksanaan pembangunan pada periode 5 (lima) tahun kedepan. Renstra PD memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu dan bersifat indikatif. Penyusunan dokumen Renstra ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu tahun 2021-2026 mengacu pada RPJPD, RPJMD, Renstra KLHK dan Renstra DLH Provinsi Sulawesi Tengah melalui beberapa tahapan, yaitu : 1
1. Persiapan penyusunan renstra Dalam pelaksanaan penyusunan renstra harus melakukan persiapan berupa pembentukan tim penyusun, penyusunan agenda kerja tim penyusun dan pengumpulan data yang akan dimuat dalam renstra perangkat daerah. 2. Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Proses selanjutnya setelah melukan persiapan adalah penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah berdasarkan rancangan awal RPJMD. Penyusunan tersebut meliputi analisis gambaran pelayanan, masalah dan isu strategis, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD, perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah, perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD 3. Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Setelah dilakukan verifikasi oleh BAPPEDA, maka proses selanjutnya adalah melakukan rancangan akhir Renstra PD berdasarkan rekomendasi hasil verifikasi. 4. Penetapan Renstra Perangkat Daerah Penetapan adalah proses akhir dari proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Dokumen yang telah ditetapkan akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja PD dan RKPD. Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu merupakan salah satu instansi di Pemerintah Kota Palu, yang berfungsi memberikan 2
pelayanan pada urusan lingkungan hidup diharapkan mampu memberi kontribusi terhadap upaya pencapaian visi Pemerintah Kota Palu Tahun 2021 - 2026 "MEMBANGUN KOTA PALU YANG MANDIRI, AMAN DAN NYAMAN, TANGGUH, SERTA PROFESIONAL DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN KEAGAMAAN", dengan mempunyai 4 (empat) Misi. Misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan hidup Kota Palu adalah termuat dalam misi ke-2 yaitu "Membangun kembali tatanan lingkungan yang aman dan nyaman dengan dukungan infrastruktur yang berketahanan terhadap bencana" dan misi ke-4 "Menciptakan Pemerintahan yang Profesional dan Selalu Hadir Melayani", serta bersinergi dengan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020 - 2024 dan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026. Rencana Strategis (Renstra) ini bersifat dokumen perencanaan jangka menengah dan mempunyai peran yang sangat penting terutama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya, sebagai dasar penilaian kinerja pimpinan Perangkat Daerah (PD) dan menjadi acuan dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 1.2 LANDASAN HUKUM Penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu Tahun 2016 - 2021, dilaksanakan dengan mengacu pada: 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Palu (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555); 3
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 4
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 5
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36); 18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 6
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288); 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 24. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 14); 25. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3); 26. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan 7
Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8); 27. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 2); 28. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026; 29. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup; dan 30. Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu; 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 1.3.1 Maksud a. Sebagai dokumen perencanaan yang dapat memberikan arah dan pedoman kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu dalam rangka menentukan atau merumuskan arah kebijakan sehingga tujuan program kerja jangka menengah yang telah ditetapkan selama kurun waktu Tahun 2016 - 2021 dapat tercapai; b. Sebagai alat monitoring, analisis, dan evaluasi kegiatan baik secara internal maupun ekternal dalam upaya untuk 8
memahami dan menilai kemungkinan implikasi-implikasi kebijakan serta strategi untuk masa yang akan datang; c. Sebagai bahan informasi dan kerangka dasar bagi pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana kinerja tahunan. 1.3.2 Tujuan 1. Secara Substansial Sebagai arah kebijakan Perangkat Daerah dalam pencapaian Visi Misi Pemerintah Kota Palu. 2. Secara Normatif. Menjadi dasar penyusunan Renja tahunan Perangkat Daerah 3. Secara Operasional Menjadi arahan untuk peningkatan kinerja Pemerintah untuk urusan Lingkungan Hidup 4. Secara Faktual. Menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja Perangkat Daerah 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu ini terdiri dari 8 bab dan disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud Dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALU 9
2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu 2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu 2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALU 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Wali Kota Palu dan Wakil Wali Kota Palu 3.3 Telaahan Renstra Kementrian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN BAB VIII PENUTUP 10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALU 2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALU Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya dan keadaan serta mahkluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam, kelangsungan perikehidupan, kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lain, sehingga kualitas lingkungan hidup perlu dijaga dan dikelola dengan bijaksana. Diketahui bersama bahwa pembangunan merupakan suatu proses peralihan menuju perubahan baik secara fisik maupun non fisik dengan tidak terlepas dari potensi sumber daya alam yang kesemuanya bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Disadari atau tidak, didalam usaha pembangunan tersebut akan membawa dampak positif maupun negatif terhadap kesejahteraan masyarakat dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, misalnya untuk dampak negatif yang dimbulkan adalah penurunan daya dukung lahan, penurunan daya tampung lingkungan, dan penurunan produktivitas lingkungan hidup yang pada akhirnya dapat menjadi beban sosial, sehingga perlunya suatu konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan yang mengarah pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 11
Pemerintah Indonesia sejak tahun 1972 sudah mulai memperhatikan pengelolaan lingkungan hidup. Pada tahun tersebut Pemerintah Indonesia menyongsong Konferensi Lingkungan Hidup Sedunia I yang diselenggarakan di Stockholm, Swedia pada bulan Juni 1972. Tetapi pada saat itu Pemerintah Indonesia belum mengenal lembaga khusus yang menangani masalah lingkungan hidup. Melalui suatu proses yang panjang, pertama kali pada tahun 1990 terbentuklah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) didasarkan pada Keppres No.23/1990 yang mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan pengendalian kegiatan-kegiatan pembangunan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup. Saat ini, dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, sebagai perwujudan dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, lingkungan hidup menjadi urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, sehingga hal tersebut membawa pengaruh yang signifikan terhadap fungsi unsur lembaga teknis pengelolaan lingkungan hidup daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dinyatakan bahwa lingkungan hidup merupakan perumpunan urusan yang diwadahi dalam Dinas. Sehingga melalui Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kota Palu dan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, dibentuklah Dinas Lingkungan Hidup yang memiliki tugas dan fungsi. Penyelenggaraan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu antara lain adalah : 12
1. Perumusan kebijakan teknis pada Bidang Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau 2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugas pada Bidang Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau; 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pada Bidang Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau; 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi pada Bidang Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau 1. Kepala Dinas a. Tugas Membantu Wali Kota melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang lingkungan hidup dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. b. Fungsi Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup; Penyelenggaaan pembinaan, pengumpulan pengolahan data, penyusunan rencana dan program bidang lingkungan hidup; Pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas bidang lingkungan hidup; Pengelolaan prizinan dan pelaksanaan pelayanan bidang lingkungan hidup; Penyelenggaraan ketatausahaan dan tata laksana; Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi. 2. Sekretaris dan 13
a. Tugas Mengoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup. b. Fungsi Penyusunan dan pengoordinasian rumusan perencanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup; Penyusunan Laporan Kinerja; Pengelolaan administrasi Kepegawaian; Pengelola urusan tata usaha dan rumah tangga; Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan; Pengelolaan perlengkapan, dan aset; Pengelolaan administrasi keuangan; 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian a. Tugas dan Fungsi Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan umum; Melakukan urusan surat-menyurat; Melaksanakan dokumentasi dan kearsipan; Mengelola urusan rumah tangga, perlengkapan, kebersihan, keamanan, dan ketertiban kantor; Mengelola informasi kepegawaian dan umum; Menyusun dan menyiapan kebutuhan sarana dan prasarana kantor; Menyusun bahan ketatalaksanaan tugas dinas; Mengelola urusan administrasi kepegawaian berkenaan dengan kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai,kartu istri/kartu suami, tabungan dan asuransi pegawai, penghargaan, peningkatan kesejahteraan 14
pegawai,menyiapkan bahan untuk mengikuti pendidikan pelatihan, dan ujian dinas; Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; Melaksanakan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat- rapat dinas; Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasannya. 4. Sub Bagian Keuangan dan Aset a. Tugas dan Fungsi Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset; Melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, pembukuan keuangan, urusan akutansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan; Melaksanakan koordinasi pengelolaan administrasi pertanggungjawaban keuangan; Melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas; Menyusun dan mengkoordinasi pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan; 15
Melaksanaan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; Menyiapkan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan kantor; Melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi perlengkapan kantor; Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Sub Bagian Keuangan dan Aset; Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasannya. 5. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan a. Tugas dan Fungsi Melaksanakan penyusunan program kerja, melaksanakan analisis dan penyiapan rancangan kebijakan teknis bidang perencanaan program, melaksanakan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian, menganalisa data dan informasi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 6. Bidang Tata dan Penataan Lingkungan a. Tugas Membantu Kepala Dinas merumuskan, menyusun, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang Bidang Tata dan Penataan Lingkungan b. Fungsi Merumusan dan penyusunan rencana kegiatan di Bidang Bidang Tata dan Penataan Lingkungan; Pemberian petunjuk teknis dibidang Tata dan Penataann Lingkungan; 16
Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di Bidang Tata dan Penataan Lingkungan; Pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan serta pengembangan di Bidang Bidang Tata dan Penataan Lingkungan; Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Bidang Bidang Tata dan Penataan Lingkungan; Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di Bidang Tata dan Penataan Lingkungan; Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 7. Seksi Inventarisasi Perencanaan dan Kajian Lingkungan a. Tugas dan Fungsi Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana kegiatan Seksi Inventarisasi Perencanaan dan Kajian Lingkungan; Penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis Seksi Inventarisasi Perencanaan dan Kajian Lingkungan; Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan Seksi Inventarisasi Perencanaan dan Kajian Lingkungan; Penyiapan bahan norma dan kebijakan operasional, pengendalian dan pengawasan Inventarisasi Perencanaan dan Kajian Lingkungan; Penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan Inventarisasi Perencanaan dan Kajian Lingkungan; 17
Penyiapan bahan dan pelaksanaan pengendalian Inventarisasi Perencanaan dan Kajian Lingkungan di wilayah daerah; Penyiapan bahan pelaksanaan penindakan perlanggaran Inventarisasi Perencanaan dan Kajian Lingkungan di wilayah daerah sesuai ketentuan yang berlaku; Penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pengawasan pemenuhan persyaratan laik Inventarisasi Perencanaan dan Kajian Lingkungan di wilayah daerah; Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang Inventarisasi Perencanaan dan Kajian Lingkungan; Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang Inventarisasi Perencanaan dan Kajian Lingkungan secara berkala; dan Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya. 8. Seksi Pembinaan dan Pengawasan a. Tugas dan Fungsi Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana kegiatan di Seksi Pembinaan dan Pengawasan; Penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis di Seksi Pembinaan dan Pengawasan; Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di Seksi Pembinaan dan Pengawasan; Penyiapan bahan dan data perencanaan umum pembinaan dan pengawasan; Penyiapan bahan dan analisa kebutuhan Pembinaan dan Pengawasan sesuai kewenangan; Penyiapan bahan dan penyusunan Seksi Pembinaan dan Pengawasan; 18
Penyiapan bahan rekomendasi dan perijinan Pembinaan dan Pengawasan sesuai kewenangan; Penyiapan bahan pengumpulan data pelayanan Pembinaan dan Pengawasan secara berkala; Penyiapan bahan pembinaan dan sosialisasi kebijakan penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan sesuai kewenangan; Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Seksi Pembinaan dan Pengawasan; Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang Seksi Pembinaan dan Pengawasan sesuai kewenangan;dan Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya. 9. Seksi Pengaduan, Pemantuan,dan Penataan Lingkungan a. Tugas penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengaduan, Pemantuan, dan Penataan Lingkungan; penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis Seksi Pengaduan, Pemantuan, dan Penataan Lingkungan; penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan Seksi Pengaduan, Pemantuan, dan Penataan Lingkungan; penyiapan bahan norma dan kebijakan pemenuhan standar kelaikan pengoperasian Pengaduan, Pemantuan,dan Penataan Lingkungan sesuai kewenangan ; penyiapan bahan dan pelaksanaan Pengaduan, Pemantuan, dan Penataan Lingkungan; Penyiapan bahan dan membuat sistim informasi pelaporan Pengaduan, Pemantuan, dan Penataan Lingkungan; 19
penyiapan bahan, dokumen uji dan kebutuhan peralatan Pengaduan, Pemantuan, dan Penataan Lingkungan; penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Seksi Pengaduan, Pemantuan, dan Penataan Lingkungan; penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di Seksi Pengaduan, Pemantuan, dan Penataan Lingkungan secara berkala; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya. 10. Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan, dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan a. Tugas membantu Kepala Dinas merumuskan, menyusun, mengoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan, dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan. b. Fungsi. Perumusan dan penyusunan rencana kegiatan dibidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan, dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan; Pemberian petunjuk teknis dibidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan, dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan; Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan Pengendalian Pencemaran Kerusakan, dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan; 20
Pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan serta pengembangan dibidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan, dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan; Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan, dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan; Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan, dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan; Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;dan menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya 11. Seksi Penanggulangan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan a. Tugas dan Fungsi Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana kegiatan seksi Penanggulangan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan; Penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis dibidang Penanggulangan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan; Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang Penanggulangan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan Penyiapan bahan norma dan kebijakan Penanggulangan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku; Penyiapan bahan dan dokumen teknis Penanggulangan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan; 21
Penyiapan bahan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan sarana dan prasarana Penanggulangan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan; Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembangunan, pengadaan dan pemasangan sarana dan prasarana Penanggulangan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan; Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pembangunan sarana dan prasarana Pemulihan Kualitas Lingkungan;dan Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya. 12. Seksi Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup dan Peran Serta Masyarakat a. Tugas dan Fungsi penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup dan Peran Serta Masyarakat; penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis pengoperasian prasarana Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup dan Peran Serta Masyarakat; penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan Seksi Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup dan Peran Serta Masyarakat; penyiapan bahan norma dan kebijakan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup dan Peran Serta Masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku; penyiapan bahan pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup dan Peran Serta Masyarakat; 22
penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup dan Peran Serta Masyarakat; penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan teknis Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup dan Peran Serta Masyarakat;dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya. 13. Seksi Konservasi Sumber Daya Lingkungan a. Tugas dan Fungsi penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana kegiatan seksi Konservasi Sumber Daya Lingkungan; penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis Konservasi Sumber Daya Lingkungan ; penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan teknis perawatan prasarana perhubungan; penyiapan bahan norma dan kebijakan Konservasi Sumber Daya Lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku; penyiapan bahan dan pelaksanaan pemeliharaan, perawatan dan perbaikan Konservasi Sumber Daya Lingkungan; penyiapan bahan dan data secara berkala pemeliharaan, perawatan, perbaikan Konservasi Sumber Daya Lingkungan; penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengoperasian Konservasi Sumber Daya Lingkungan; penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan teknis perawatan Konservasi Sumber Daya Lingkungan;dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya. 23
14. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun Berbahaya a. Tugas membantu Kepala Dinas merumuskan, menyusun, mengoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun Berbahaya. b. Fungsi Perumusan dan penyusunan rencana kegiatan dibidang Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun Berbahaya Pemberian petunjuk teknis Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun Berbahaya; Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun Berbahaya; Pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan serta pengembangan di Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun Berbahaya; Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun Berbahaya; Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun Berbahaya; Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan 24
Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 15. Seksi Perencanaan dan Pengelolaan Sampah a. Tugas dan Fungsi penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana kegiatan seksi Perencanaan dan Pengelolaan Sampah; penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis Perencanaan dan Pengelolaan Sampah; penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di seksi Perencanaan dan Pengelolaan Sampah; penyiapan bahan norma dan kebijakan pemanduan moda dan teknologi Perencanaan dan Pengelolaan Sampah; penyiapan bahan pelaksanaan pengembangan teknologi Perencanaan dan Pengelolaan Sampah berbasis IT; penyiapan bahan dan regulasi operasionaliasi Perencanaan dan Pengelolaan Sampah di wilayah Daerah; penyiapan bahan dan pembuatan sistem pengendalian, pengawasan dan pelaporan Perencanaan dan Pengelolaan Sampah; penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemanduan moda dan teknologi Perencanaan dan Pengelolaan Sampah; penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan teknis pemanduan moda dan teknologi Perencanaan dan Pengelolaan Sampah;dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya. 16. Seksi Pengangkutan Sampah 25
a. Tugas dan Fungsi penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengangkutan Sampah; penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis Seksi Pengangkutan Sampah; penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di Seksi Pengangkutan Sampah; penyiapan bahan norma dan kebijakan Seksi Pengangkutan Sampah; penyiapan bahan rekomendasi pemenuhan persyaratan teknis penyediaan infastruktur fasilitas kelengkapan Pengangkutan Sampah di wilayah Daerah; penyiapan bahan pelaksanaan analisa dampak lalu lintas pembangunan bangunan Pengangkutan Sampah di sepanjang tepi jalan umum; penyiapan bahan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pembangunan bangunan Pengangkutan Sampah di sepanjang tepi jalan umum; penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan lingkungan Pengangkutan Sampah; penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan teknis lingkungan Pengangkutan Sampah;dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya. 17. Seksi Kemitraan Pengelolaan Sampah, Pembersihan Jalan dan Limbah Bahan Beracun Berbahaya a. Tugas dan Fungsi penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana kegiatan Seksi Kemitraan Pengelolaan Sampah, 26
Pembersihan Jalan dan Limbah Bahan Beracun Berbahaya; penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis Seksi Kemitraan Pengelolaan Sampah, Pembersihan Jalan dan Limbah Bahan Beracun Berbahaya; penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di Seksi Kemitraan Pengelolaan Sampah, Pembersihan Jalan dan Limbah Bahan Beracun Berbahaya; penyiapan bahan pelaksaan pemberiaan ijin pembangunan dan pemasangan fasilitas keselamatan Kemitraan Pengelolaan Sampah, Pembersihan Jalan dan Limbah Bahan Beracun Berbahaya; penyiapan bahan pelaksaan pengendalian dan pengawasan pemasangan faslitas Kemitraan Pengelolaan Sampah, Pembersihan Jalan dan Limbah Bahan Beracun Berbahaya; penyiapan bahan dan data geometric simpang yang berbasis keselamatan Kemitraan Pengelolaan Sampah, Pembersihan Jalan dan Limbah Bahan Beracun Berbahaya; penyiapan bahan dan data daerah rawan Kemitraan Pengelolaan Sampah, Pembersihan Jalan dan Limbah Bahan Beracun Berbahaya; penyiapan bahan dan data informasi Kemitraan Pengelolaan Sampah, Pembersihan Jalan dan Limbah Bahan Beracun Berbahaya secara berkala; penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi unjuk kerja fasilitas Kemitraan Pengelolaan Sampah, Pembersihan Jalan dan Limbah Bahan Beracun Berbahaya; 27
penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kemitraan Pengelolaan Sampah, Pembersihan Jalan dan Limbah Bahan Beracun Berbahaya; penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan teknis Kemitraan Pengelolaan Sampah, Pembersihan Jalan dan Limbah Bahan Beracun Berbahaya; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya. 18. Bidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau a. Tugas membantu Kepala Dinas merumuskan, menyusun, mengoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Bidang Bidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau b. Fungsi perumusan dan penyusunan rencana kegiatan dibidang Bidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. pemberian petunjuk teknis Bidang Bidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau; pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan Bidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau; pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan serta pengembangan di Bidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau; pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau; penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau; 28
pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 19. Seksi Pertamanan a. Tugas dan Fungsi penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana kegiatan seksi Pertamanan; penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis Pertamanan; penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di seksi Pertamanan; penyiapan bahan norma dan kebijakan pemanduan moda dan teknologi Perencanaan dan Pengelolaan Pertamanan; penyiapan bahan pelaksanaan pengembangan teknologi Perencanaan dan Pengelolaan Pertamanan; penyiapan bahan dan regulasi operasionaliasi Perencanaan dan Pengelolaan Pertamanan di wilayah Daerah; penyiapan bahan dan pembuatan sistem pengendalian, pengawasan dan pelaporan Perencanaan dan Pengelolaan Pertamanan; penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemanduan moda dan teknologi Perencanaan dan Pengelolaan Pertamanan; penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan teknis pemanduan moda dan teknologi Perencanaan dan Pengelolaan Pertamanan;dan 29
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya. 20. Seksi Dekorasi Kota a. Tugas dan Fungsi penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana kegiatan Seksi Dekorasi Kota; penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis Seksi Dekorasi Kota; penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di Seksi Dekorasi Kota; penyiapan bahan norma dan kebijakan Seksi Dekorasi Kota; penyiapan bahan rekomendasi pemenuhan persyaratan teknis penyediaan infastruktur fasilitas kelengkapan Dekorasi Kota di wilayah Daerah; penyiapan bahan pelaksanaan analisa dampak Dekorasi Kota di sepanjang tepi jalan umum; penyiapan bahan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pembangunan bangunan Dekorasi Kota di sepanjang tepi jalan umum; penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan lingkungan Dekorasi Kota; penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan teknis lingkungan Dekorasi Kota;dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya. 21. Seksi Pemakaman a. Tugas dan Fungsi penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemakaman Kota; penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis Seksi Pemakaman Kota; 30
penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di Seksi Pemakaman Kota; penyiapan bahan norma dan kebijakan Seksi Pemakaman Kota; penyiapan bahan rekomendasi pemenuhan persyaratan teknis penyediaan infastruktur fasilitas kelengkapan Pemakaman Kota di wilayah Daerah; penyiapan bahan pelaksanaan analisa dampak Pemakaman Kota di sepanjang tepi jalan umum; penyiapan bahan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pembangunan bangunan Pemakaman; penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan lingkungan Pemakaman Kota; penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan teknis lingkungan Pemakaman Kota; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya. Secara umum gambaran struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu seperti termuat pada gambar 2.1 di bawah ini. 31
Gambar 2.1. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALU LAMPIRAN VII NOMOR TANGGAL PERATURAN DAERAH KOTA PALU : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KEPALA DINAS SEKRETARIS DINAS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PROGRAM BIDANG TATA DAN PENATAAN LINGKUNGAN BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN KERUSAKAN & PENGEMBANGAN KAPASITAS LINGKUNGAN BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERACUN BERBAHAYA BIDANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU SEKSI INVESTASI PERENCANAAN DAN KAJIAN LINGKUNGAN SEKSI PENANGGULANGAN DAN PEMULIHAN KUALITAS LINGKUNGAN SEKSI PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN SAMPAH SEKSI PERTAMANAN SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERAN SERTA MASYARAKAT SEKSI PENGANGKUTAN SAMPAH SEKSI DEKORASI KOTA SEKSI PENGADUAN, PEMANTAUAN DAN PENATAAN LINGKUNGAN SEKSI KONSERVASI SUMBER DAYA LINGKUNGAN SEKSI KEMITRAAN PENGELOLAAN SAMPAH, PEMBERSIHAN JALAN DAN LIMBAH BAHAN BERACUN BERBAHAYA SEKSI PEMAKAMAN UPTD WORKSHOP TATA USAHA UPTD WORKSHOP Sumber : Peraturan Walikota Palu Nomor 15 Tahun 2016 32
2.2 SUMBER DAYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALU Adapun gambaran sumber daya manusia pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu berdasarkan jumlah, status kepegawaiannya dan jenis kelamin adalah seperti pada Tabel 1.1 dibawah ini. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu didukung oleh pegawai sebanyak 221 orang, dimana 99 orang bersatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 122 orang bersatus Pegawai Harian Lepas (PHL). Tabel 2.1 Posisi Pegawai Munurut Jenis Kelamin per 31 Desember 2020 Persentase (%) No Uraian Jenis Kelamin Jumlah Pegawai (Org) 1 PNS - Laki-laki - Perempuan Jumlah 76 23 34,38 10,40 2 PHL - Laki-laki - Perempuan Jumlah 56 66 221 25,33 29,86 100,0 Sumber : Subag. Umum dan Kepegawaian DLH Kota Palu, 2020. Pada tabel 2.2 dibawah ini menggambarkan posisi sumber daya manusia pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu berdasarkan jenis jabatan yakni sebagai berikut: Tabel 2.2 Posisi Pegawai Munurut Jenis Jabatan per 31 Desember 2020 Jumlah Pegawai (Org) Uraian Jabatan / Peran Persentase (%) Total (org) No Laki- Laki Perempuan 1 Pejabat Struktural (PNS) 33
2 3 Esselon II - Esselon III - Esselon IV Staf Bagian / Bidang (PNS) Pegawai Harian Lepas (PHL) Jumlah 1 4 10 62 56 1 7 14 66 1 5 17 76 122 0,45 2,26 7,69 34,38 50,67 221 132 Sumber : Subag. Umum dan Kepegawaian DLH Kota Palu, 2020 89 100 Berdasarkan uraian tabel tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa sumber daya manusia pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu yang mempunyai jabatan mulai dari eselon IV, III dan II adalah sebanyak 23 Orang, didukung 76 orang staf PNS dan 122 Orang PHL. Pada Tabel 2.3 dibawah ini menggambarkan posisi sumber daya manusia pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu berdasarkan tingkat pendidikan yakni sebagai berikut: Tabel 2.3 Posisi Pegawai PNS Munurut Tingkat Pendidikan per 31 Desember 2020 No Uraian Pendidikan S2 1 2 S1 / D IV 3 DIII / DII / Jumlah Pegawai (Org) Total (org) Laki- Laki 4 21 3 Perempuan 5 14 0 9 35 3 Persentase (%) 9,09 35,35 3,03 4 5 6 DI SLTA SLTP SD Jumlah 39 6 3 76 4 - - 23 43 6 3 99 43,43 6,06 3,03 100,0 Sumber : Subag. Umum dan Kepegawaian DLH Kota Palu, 2020. Berdasarkan uraian tabel tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa sumber daya manusia pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu yang berpendidikan strata 2 (S2) berjumlah 9 34
orang, strata 1 (S1) berjumlah 35 orang, Diploma I,II, III berjumlah 3 orang, berpendidikan SMA sederajat berjumlah 43 orang, berpendidikan SMP sederajat 6 orang dan berpendidikan SD sebanyak 3 orang. Pada tabel 2.4 dibawah ini menggambarkan posisi sumber daya manusia khususnya Pegawai Harian Lepas (PHL) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu berdasarkan tingkat pendidikan yakni sebagai berikut: Tabel 2.4 Posisi Pegawai PHL Munurut Tingkat Pendidikan per 31 Desember 2020 No Uraian Pendidikan S2 1 S1 / D IV 2 3 DIII / DII / Jumlah Pegawai (Org) Total (org) Laki- Laki - 10 2 Perempuan 1 21 3 1 31 5 Persentase (%) 0,82 25,41 4,10 4 5 6 DI SLTA SLTP SD Jumlah 43 1 - 56 41 - - 66 84 1 - 122 68,85 0,82 - 100,0 Sumber : Subag. Umum dan Kepegawaian DLH Kota Palu, 2020. Berdasarkan uraian tabel tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa sumber daya manusia khususnya Pegawai Harian Lepas (PHL) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu yang berpendidikan strata 2 (S2) 1 orang, strata 1 (S1) berjumlah 31 orang, Diploma I,II, III berjumlah 5 orang, berpendidikan SMA sederajat berjumlah 84 orang, berpendidikan SMP sederajat berjumlah 1 orang dan berpendidikan SD tidak ada. Pada Tabel 2.5 dibawah ini menggambarkan posisi sumber daya manusia pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu berdasarkan status golongan kepegawaian yakni sebagai berikut: 35
Tabel 2.5 Posisi Pegawai PNS Munurut Tingkat Golongan per 31 Desember 2020 No Uraian Golongan 1 Golongan IV 2 Golongan III 3 Golongan II 4 Golongan I Jumlah Jumlah Pegawai (Org) Laki- Laki 8 22 43 3 76 Perempuan 3 18 2 - 23 Total (org) 11 40 45 3 99 Persentase (%) 11,11 40,40 45,45 3.03 100,0 Sumber : Subag. Umum dan Kepegawaian DLH Kota Palu, 2020. Berdasarkan uraian tabel tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa sumber daya manusia pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu yang golongan IV berjumlah 11 orang, golongan III berjumlah 40 orang, golongan II berjumlah 45 orang dan golongan I sebanyak 3 orang. Pada Tabel 2.6 dibawah ini menggambarkan posisi sumber daya manusia pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu berdasarkan status keikutsertaan dalam DIKLAT kepemimpinan yakni: Tabel 2.6 Posisi Pegawai PNS Munurut Keikutsertaannya Dalam Diklat Struktural per 31 Desember 2020 No 1 2 3 Uraian Golongan Telah Mengikuti Diklat PIM II Telah Mengikuti Diklat PIM III Telah Mengikuti Diklat PIM IV Jumlah Pegawai (Org) Laki-Laki 1 Perempuan - 2
9 6 Total (org) 1 2 14 4 Belum Mengikuti Diklat Jumlah 3 15 2 8 5 23 Sumber : Subag. Umum dan Kepegawaian DLH Kota Palu, 2020. Berdasarkan uraian tabel tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa sumber daya manusia pada Dinas Lingkungan 36
Hidup Kota Palu yang telah mengikuti Diklat PIM II berjumlah 1 orang, PIM III berjumlah 2 orang, PIM IV berjumlah 14 orang dan yang belum mengikuti Diklat PIM sebanyak 5 orang. Selanjutnya, guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi, maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan administrasi perkantoran seperti gedung kantor, gedung laboratorium, peralatan komputer, meja kerja dan lain-lain, serta sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasional pemantauan dan pengawasan kualitas lingkungan seperti peralatan laboratorium dan kendaraan operasional lapangan, Armada Pengangkutan sampah, Alat berat (loader, bakhoe loader, dozer), mobil pemangkas pohon dan lain lain. Sarana dan prasarana yang dimiliki sebagian didapatkan pada Tahun 2005 dimana saat itu sarana dan prasarana tersebut merupakan asset dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) Kota Palu, dan pada Tahun 2006 hingga 2008 merupakan asset dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palu, dan hingga saat ini sarana dan prasarana tersebut masih digunakan dan menjadi aset Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu. Secara rinci sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu yang masih dapat digunakan hingga tahun 2020 seperti termuat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.7 Data Kondisi Sarana dan Prasarana Kantor Tahun 2020 NO SARANA DAN PRASARANA KONDISI SARANA DAN PRASARANA KET. Lengkap Cukup Kurang 1 Makam Umum/Kuburan Umum √ 37
2 Tanah Bangunan Laboraturium 3 Tanah Lapangan Penimbun Pembuangan Sampah 4 Buldozer 5 Dump Truck Sampah 6 Bachoe Loader 7 Mesin Alcon 8 Stortating Belt Conveyer 9 Stationary Water Pump/Mesin Pompa Air 10 Hako City Master 1250 Attacment Lawn Mower/Grass Cutter 11 Kendaraan Roda 4 12 Mobil Pic Up Operasional 13 Motor 14 Gerobak Dorong 15 Kontainer Tempat Pembuangan Sampah (Tps) Mobile 16 Mesin Bor 17 Gurinda 18 Mesin Kompresor 19 Mesin Las 20 mesin pemotong besi / mesin las 21 car wash 22 alat tambal ban 23 mesin chainsaw kecil 24 king hardware 25 mesin kompresor 2 hp √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 38
26 tools box 27 penyangga casis 28 kunci momet 29 kunci sok 30 tool bag max power 340 x 180 x 280 mm 31 global positioning system (gps) 32 lux meter 33 belanja modal timbangan 34 mesin chainsaw sedang 35 rak-rak penyimpan 36 filling cabinet 37 band kas 38 lemari etalase 39 papan visuil 40 papan nama instansi 41 papan nama kampung hijau / 42 mesin absensi 43 papan informasi tanda larangan penebangan pohon 44 belanja modal proyektor dan screen proyektor 45 meja kerja/ 46 Kursi 47 meja rapat 48 meja kayu/rotan 49 meja 1 biro 50 mesin potong rumput gendong √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 39
51 kontainer tempat sampah (tong bin weber 660 liter) 52 lemari es 53 ac split 54 pemanas air/hot plat 55 tabung gas 56 Televisi 57 kain gorden + rel gorden / 58 tiang bendera 59 tangga alumunium 60 Dispencer 61 tangki air 1200 liter 62 genset 63 tabung pemadam kebakaran 6 kg 64 topeng (masker) gas 65 kumputer pc 66 Printer 67 Ups 68 meja kerja pejabat eselon iv 69 lemari arsip 70 camera +attachmen 71 Infocus 72 unintemuptible power supply (ups) 73 digital audio taperecorder 74 layar infocus 75 Theodolit √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 40
76 Megaphone 77 handy talk 78 Facsimile 79 Rig 80 Repeater 81 publik address (lapangan) 82 wireless amplifier 83 pompa hidrolik 84 digital soil test kit / 85 alat biopori / 86 drying oven 87 alat destruksi / 88 Microscope 89 Autoclave 90 Blender 91 bod meter 92 Furnace 93 kjeldahi set 94 mercury vapour indikator for continous detekction / 95 perangkat titrasi / 96 u.v lamp/germicidal lamp 97 Destilator 98 Komposter 99 peralatan biogas plant 100 power suply rig 101 Refrigerator √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 41
102 lemari asam 103 cod meter 104 vacum filtratin funil 105 Laptop 106 uv-vis spectrophotometer 107 Anemometer 108 portable heavy metals analyzer / 109 colony counter & automatic taly 110 meja laboratorium keramik / 111 rak tabunga reaksi 112 atomic absorption spectophotometer (aas) 113 biological oxygen demand monitor (bod) 114 magnetic sterrer 115 humadity chamber 116 hirscman lobor garate (buret digital) / 117 survey meter (xbyd) 118 water current meter 119 multiparameter water quality monitoring / 120 up water/water still / 121 portable combuaation analizer (alat uji emisi) / 122 sistem pemantau kualitas udara 123 precition intregating sound level meter 124 waring blander / √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 42
125 aerator / 126 Timbangan 127 Centrifuge 128 bod incubator 129 water bath 130 meja laboratorium / 131 hardisk eksternal 132 bangunan gedung kantor permanen 133 pagar gedung kantor/ 134 kontruksi rumah kompos 135 konstruksi kandang bibit tanaman 136 workshop / bengkel 137 bangunan gedung instalasi permanen /pemasangan instalasi lemari asam 138 bangunan gedung laboratarium permanen 139 ruangan neraca analitik / 140 rumah pengomposan kel. lasoani 141 kantor/rumah jaga tpu lambara 142 tiang bendera 143 pembanguna pintu gerbang tpa 144 pagar gedung kantor 145 fasilitas jalan 146 jalan khusus 147 pembengunan tembok penahan longsor √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 43
148 air / sumber mata air ( pompa) taman stq √ 149 bak penampungan air √ 150 Taman √ 151 jaringan air bersih √ 152 rehab sarana pengolahan air √ limbah 153 toilet mobile √ 154 air tanah dalam kapasitas kecil √ 155 pemasangan instalasi listrik / √ 156 jaringan instalasi √ 157 instalasi listrik / √ 158 jaringan pembawa kapasitas kecil √ 159 jaringan air √ 160 camera indoor √ 161 jaringan telepon √ 162 dokumen ukl-upl lab lingkungan hidup √ 163 tanaman hias √ 164 taman √ Sumber : Subag. Keuangan dan Asset DLH Kota Palu, 2020. 2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALU Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu mulai melaksanakan tugas dan fungsinya sejak awal Tahun 2017. Beberapa diantara tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu adalah berkaitan Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Pemulihan 44
Kualitas Lingkungan Hidup, Koservasi Sumber Daya Alam, Pelaksanaan dan Pengawasan terhadap Usaha/Kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak di Kota Palu melalui Kajian Dokumen AMDAL dan UKL-UPL serta DPLH, Penanganan Pengelolaan Kebersihan Kota, Pengawasan dan pengangkutan sampah, Pengelolaan Sampah di TPA, Penataan Ruang Terbuka Hijau meliputi taman kota, dekorasi kota dan taman pemakaman umum. Berikut adalah beberapa gambaran terkait pelaksanaan kinerja pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu : 1. Pelaksanaan AMDAL, UKL-UPL, DPLH dan SPPL bagi usaha/kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan. Salah satu pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah Pelaksanaan AMDAL, UKL-UPL, DPLH dan SPPL bagi usaha / kegiatan yang menimbulkan dampak bagi lingkungan. Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020, DLH telah menerbitkan sebanyak 237 rekomendasi izin lingkungan. Rekomendasi terbanyak diterbitkan ditahun 2020 dengan jumlah sebanyak 67 rekomendasi. bagi 45
Gambar 2.2 Data Rekomendasi Izin Lingkungan Yang Diterbitkan REKOMENDASI IZIN LINGKUNGAN 80 70 67 60 53 50 48 40 31 38 30 20 10 0 2016 2017 2018 2019 2020 Sumber : Seksi Pembinaan dan Pengawasan DLH Kota Palu, 2020. 2. Pelaksanaan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak bagi lingkungan. Guna memastikan bahwa setiap usaha / kegiatan yang telah dilengkapi dengan dokumen AMDAL dan UKL UPL telah melakukan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengawasan terhadap tingkat ketaatan Pelaku Usaha terhadap pelaksanaan AMDAL dan UKL-UPL tersebut. Berdasarkan data dari Bidang Tata dan Penaatan Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, Diketahui bahawa pada tahun 2020 telah dilakukan pengawasan pelaksanaan UKL-UPL sebanyak 23 (dua puluh tiga) usaha/kegiatan, DPLH sebayak 41 (empat puluh satu) usaha/kegiatan, ANDAL sebanyak 1 (satu) usaha/kegiatan dan DELH sebanyak 2 (dua) usaha/kegiatan. 46
Namun dengan berkembangnya pembangunan di Kota Palu, pengawasan terhadap Izin Lingkungan (AMDAL, UKL- UPL, DPLH, SPPL), belum mampu untuk di lakukan secara keseluruhan apabila melihat dokumen lingkungan yang dimiliki setiap tahunnya. Hal ini yang paling mendasari disebabkan oleh karena kurangnya tenaga kerja dan kurangnya anggaran pelaksanaan pengawasan, sehingga untuk pencapaian terhadap pengawasan masih jauh dari apa yang di harapkan untuk pencapaian pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Tabel 2.8 Data Usaha Peninjauan Dan Pengawasan Terhadap Usaha Di Kota Palu No. Jenis Dokumen 2016 2017 48 5 0 0 SUB TOTAL USAHA/KEGIATAN 53 1 2 3 4 DOKUMEN UKL - UPL DOKUMEN DPLH DOKUMEN AMDAL DOKUMEN DELH 18 12 0 0 30 2018 13 26 0 0 39 2019 2020 18 30 0 0 48 23 41 1 2 67 KET TOTAL USAHA/KEGIATAN Sumber : Seksi Pembinaan dan Pengawasan DLH Kota Palu, 2020. 3. Pelaksanaan tindak lanjut laporan masyarakat Pada Tahun 2020 terdapat 7 (tujuh) kasus aduan masyarakat berkaitan dengan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu dan 2 (dua) kasus aduan yang dilaksanakan dengan pendampingan Kementerian. Aduan masyarakat tersebut, telah ditindaklanjuti melalui peninjauan langsung ke lokasi kegiatan, mengadakan mediasi dan pembinaan kepada pelaku usaha. Kegiatan peninjauan ke lokasi tersebut dilakukan bersama-sama dengan instansi/SKPD terkait. 47
4. Peningkatan kegiatan pemantauan kualitas lingkungan hidup Pemantauan kualitas lingkungan dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui kondisi dan kualitas lingkungan. Hasil pemantauan tersebut menjadi kotrol dan bahan penyusunan kebijakan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan pencemaran. Hasil pemantauan kualitas lingkungan pada tahun 2020 tersaji dalam table di bawah ini. 48
PARAMETER UJI TAHUN 2020 Temperatur Residu Terlarut (TDS) Residu Tersuspensi (TSS) pH BOD COD DO AMONIA NITRAT NITRIT Sianida (CN) Terlarut MPN Eschericia Coli MPN Coliform Total SATUAN °C mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L /100 ml /100 ml sungai kawatuna I II III 27 27 26 267 274 282 116 52 17 6,8 7,0 6,7 4,32 3,93 4,71 40 25 31 7,85 7,78 7,72 <0,05 <0,05 <0,05 0,11 <0,01 0,51 <0,003 <0,003 <0,003 <0,002 <0,002 <0,002 1898 1898 1898 1898 1898 1898 Tabel 2.9 Hasil Pemantauan Kualitas Air Sungai HASIL UJI Sungai palu Sungai pondo I II III I II III FISIKA 28 26 26 26 26 27 135 142 67 25 875 274 126 95 117 234 218 274 KIMIA ANORGANIK 7,0 6,7 6,8 6,8 6,8 6,7 4,43 4,03 4,84 5,10 4,71 5,50 89 64 89 91 77 98 5,38 7,71 5,38 7,84 7,36 7,49 0,29 0,08 0,36 <0,05 <0,05 0,13 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,78 0,15 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 BIOLOGI ( MIKROBIOLOGI ) 1898 1898 139 1898 438 1898 1898 1898 1898 1898 438 1898 Sungai Sombelewara I II III 26 27 25 213 204 246 8 49 12 7,0 6,8 7,0 4,84 4,43 5,24 82 81 122 6,20 6,30 4,58 0,11 0,73 0,23 <0,01 <0,01 <0,01 <0,003 <0,003 <0,003 <0,002 <0,002 <0,002 44 44 438 1898 1898 438 BAKU MUTU AIR MINUM AIR BERSIH deviasi 3 deviasi 3 1000 1000 50 50 6,5-9,0 6,5-9,0 2,00 3,00 10 25 <6 <4 0,50
10,00 10,00 0,06 0,06 0,10 0,10 0 50 0 50 49
PARAMETER UJI TAHUN 2020 Temperatur Residu Terlarut (TDS) Residu Tersuspensi (TSS) pH BOD COD DO AMONIA NITRAT NITRIT Besi (Fe) Terlarut SULFAT MPN Eschericia Coli MPN Coliform Total SATUAN °C mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L /100 ml /100 ml Tabel 2.10 Hasil Pematauan Kualitas Air Tanah HASIL UJI 2109 2110 2111 2147 2148 2149 2179 2180 2181 2246 2247 2284 2285 FISIKA 28 30 29 27 29 29 27 37 29 28 28 27 32 448 26 592 267 267 735 365 375 54 272 404 281 400 267 253 231 149 69 62 3 25 40 188 23 131 133 7,0 4,32 35 7,31 <0,05 1,52 6,7 4,32 39 6,90 <0,05 1,04 7,2 4,71 86 6,15 0,11 <0,01 6,8 4,32 25 7,54 0,13 0,79 6,7 4,71 96 6,49 <0,05 0,83 KIMIA ANORGANIK 6,8 7,0 4,32 5,50 37 270 3,27 4,80 <0,05 0,44 <0,01 0,22 7,1 3,93 33 6,78 0,19 <0,01 6,9 4,32 30 4,10 <0,05 1,41 7,3 4,03 49 8,11 <0,05 <0,01 7,2 4,43 27 7,70 <0,05 <0,01 7,1 4,03 50 7,64 <0,05 0,95 7,0 1,37 52 2,44 1,70 0,20 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,01 <0,01 <0,01 0,03 1,09 0,60 0,01 0,50 BIOLOGI ( MIKROBIOLOGI ) 0 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 1,37 15 4 0 0 29 0 29 4 86 4 39 1898 10 0 95 39 4 29 0 0 58 29 86 4 1898 2286 29 148 73 7,2 1,59 94 5,67 1,43 0,12 1,59 4 4 BAKU MUTU AIR AIR BERSIH MINUM deviasi 3 deviasi 3 1000 1000 50 50 6,5-9,0 2,00 10 <6 0,50 10,00 0,06 1,00 6,5-9,0 3,00 25 <4 - 10,00 0,06 1,00 0 10 0 10 50
A. WISATA BAHARI PARAMETER UJI SATUAN Kekeruhan NTU Residu Tersuspensi (TSS) mg/L AMONIA mg/L BOD mg/L DO mg/L Fosfat (PO4-P) mg/L NITRAT mg/L Minyak dan Lemak mg/L Salinitas 0/00 MPN Coliform Total B. BIOTA LAUT /100 ml PARAMETER UJI SATUAN Tabel 2.11 Hasil Pemantauan Kualitas Air Laut HASIL UJI AMAZING BEACH AND RESORT TAIPA BEACH FISIKA 0,74 1,01 93 1247 KIMIA ANORGANIK < 0.05 1.95 5.24 5.24 7.31 7.41 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 Nihil Nihil 32.4 BIOLOGI ( MIKROBIOLOGI ) 35.78 271 58 HASIL UJI Kawasan Mangrove Mamboro Kawasan Industri Garam Rakyat BAKU MUTU WISATA BAHARI 5 20 Nihil 10 > 5 0,015 0,008 1 Alami 1000 BAKU MUTU BIOTA LAUT 51
Kekeruhan NTU Residu Tersuspensi (TSS) mg/L AMONIA mg/L BOD mg/L DO mg/L Fosfat (PO4-P) mg/L NITRAT mg/L Minyak dan Lemak mg/L Salinitas 0/00 MPN Coliform Total /100 ml C. PELABUHAN PARAMETER UJI SATUAN Kekeruhan NTU Residu Tersuspensi (TSS) mg/L AMONIA mg/L BOD mg/L DO mg/L FISIKA 1.89 790 KIMIA 0.01 4.84 7.59 < 0.01 < 0.01 Nihil 38.65 BIOLOGI 271 HASIL UJI Pelabuhan Pantolan FISIKA 1.06 646 KIMIA 0.06 4.45 7.78 9.33 583 5.29 4.03 7.27 < 0.01 < 0.01 Nihil 52.96 271 BAKU MUTU PELABUHAN
80 0.3
< 5 80 0.3 20 > 5 0,015 0,015 1 33 - 34 1000 52
Fosfat (PO4-P) NITRAT Minyak dan Lemak Salinitas MPN Coliform Total Parameter Sulfur Dioksida (SO2) Carbon Monoksida (CO) Nitrogen Dioksida (NO2) Timbal (Pb) Partikulat (debu) kebisingan mg/L mg/L mg/L 0/00 /100 ml Satuan Baku Mutu µg/Nm³ 900 µg/Nm³ 30000 µg/Nm³ 400 µg/Nm³ 2 µg/Nm³ 230 dB(A) 70 < 0.01
< 0.01
Nihil 5 44.37 BIOLOGI 1898 Alami 1000 Tabel 2.12 Hasil Pemantauan Udara dan Kebisingan PT. Atnur Prima Utama Flyover Pantoloan Pasar Manonda Terminal Tipo 1. Galian C Kel.watusampu 2. kawasan Industri Kel. Pantoloan 3. Pasar kel.Kamonji 4. Terminal Kel.TIPO 64,99 59,44 65,75 68,88 138,56 93,91 151,17 139,71 55,65 42,81 51,53 53,51 0,00 0,00 0,00 0,00 46,67 25,33 45,33 42,67 52,4 - 73,8 52,4 - 73,8 52,4 - 73,8 52,4 - 73,8 PLTD SILAE 5. perumahan Kel. Silae 62,34 130,55 44,95 0,00 45,33 52,4 - 73,8 Bandara Mutiara Sis- Aljufri 6. Bandara Mutiara Kel.Birobuli Utara 67,92 128,26 50,30 0,00 38,67 52,4 - 73,8 TPA 7. TPA kel.Kawatuna 65,17 125,97 47,09 0,00 33,33 52,4 - 73,8 53
TITIK PANTAU Transfortasi Industri Pemukiman Perkantoran Blanko Tabel 2.13 Hasil Pemantauan Udara dengan Metode Passive Sampler. SO₂ (µg /Nm³) NO₂ (µg /Nm³) SO₂ (µg /Nm³) NO₂ (µg /Nm³) SO₂ (µg /Nm³) NO₂ (µg /Nm³) Periode II Periode I Rata - Rata 12,45 11,97 12,65 7,67 12,55 9,82 5,35 4,2 10,5 9,67 7,925 6,935 5 4,91 9,35 9,76 7,175 7,335 7,28 6,1 2,73 3,29 5,005 4,695 <2,57 <0,41 <2,57 <0,41 54
5. Pelaksanaan Pelayanan Pengelolaan Persampahan Setiap harinya ada 39 armada sampah melayani pengangkutan sampah di pemukiman, pasar tradisional (pasar inpres manonda, pasar masomba, pasar bambaru, pasar talise dan pasar bulili), kawasan pertokoan dan titik titik lokasi konteiner/TPS sampah. Tahun 2020 terdapat 217 (dua ratus tujuh belas) unit TPS Mobile dan 27 (dua puluh tujuh) unit bak keonteiner amroll yang tersebar di seluruh Kelurahan se Kota Palu. Gambar 2.3 Peta Sebaran Tempat Penampungan Sampah 55
Gambar 2.4 Pelayanan Pengangkutan Sampah 56
6. Pelaksanaan Pengendalian dan pengelolaan sampah di TPA Pengendalian dan pengelolaan sampah di TPA dilaksanakan dengan sistem sanitary landfill. Saat ini pengelolaan sampah di TPA telah didukung oleh kendaraan dump truk, alat berat berupa wheel loader, exavator dan dozer. Timbulan sampah yang berasal dari sampah rumah tangga, usaha dan fasilitas umum diangkut selanjutnya diproses di TPA. Gambar 2.5 Foto Pengelolaan Sampah di TPA Sumber : Bid. Pengelolaan Sampah & Limbah B3 DLH Kota Palu Berdasarkan data jumlah sampah yang masuk dan terproses di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Kawatuna adalah sebagai berikut: 57
Gambar 2.6 Grafik Pengelolaan Sampah di TPA 1687467 288000 260425 201460 199100 2016 2017 2018 2019 2020 Berdasarkan grafik di atas, pengelolaan sampah di TPA sangat tinggi karena pada tahun 2018 terdapat sampah bencana yang dibuang dan diproses di TPA. 7. Pelaksanaan Ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan kebersihan /persampahan, pertamanan dan pemakaman Pelaksanaan sarana dan prasarana pengelolaan kebersihan/persampahan, pertamanan dan pemakaman meliputi pengadaan armada pengangkutan sampah, bak TPS, Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), sarana pemeliharaan taman, alat pemangkasan pohon dan lahan tempat pemakaman umum. 8. Pelaksanaan Pemeliharaan dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau Pelaksanaan penataan ruang terbuka hijau terdiri dari pemeliharaan taman-taman Kota yang berjumlah 41 taman kota, peningkatan sarana dan prasarana taman taman kota, penebangan dan pemangkasan pohon yang telah lapuk dan berusia tua, penertiban reklame (spanduk, baliho, billboard) yang telah habis 58
masa izin pemasangan, memastikan kebersihan taman-taman kota tetap terjaga dengan baik. 9. Pelayanan Pemakaman Jenazah Pelayanan pemakaman jenazah dilaksanakan dengan penyedian Tempat Pemakaman Umum yang saat ini terdapat di dua lokasi yaitu TPU Poboya dan TPU Lambara. Pada tahun 2018 TPU Poboya dilaksanakan pemakaman massal korban bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi sebanyak 1.029 jenazah. Tahun 2020 dilaksanakan pemakam jenazah korban pandemi covid-19 sebanyak 52 jenazah. Adapun capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam periode Tahun 2016 hingga Tahun 2020 adalah seperti termuat pada Tabel 2.13 di bawah ini. 59
NO [1] 1 2 3 4 Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah [2] Pelaksanaan AMDAL, UKL- UPL, DPLH dan SPPL bagi usaha / kegiatan yang menimbulkan dampak bagi lingkungan Pelaksanaan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak bagi lingkungan Pelaksanaan tindak lanjut laporan masyarakat Peningkatan kegiatan pemantauan kualitas lingkungan hidup Target NSPK [3] Targe t IKK [4] Tabel 2.14 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu Target Indikat or Lainny a Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] 100 Kegiat an 50 Kegiat an 55 Kegiat an 65 Kegiata n 75 Kegiatan 100 Kegiat an 53 Kegiat an 30 Kegiat an 39 Kegiata n 48 Kegiat an 67 Kegiat an 106 % 55% 52% 64% 100 Kegiat an 50 Kegiat an 55 Kegiat an 65 Kegiata n 75 Kegiatan 100 Kegiat an 53 Kegiat an 30 Kegiat an 39 Kegiata n 48 Kegiat an 67 Kegiat an 106 % 55% 52% 64% 10 Lapora n 50 Lapora n 40 Lapora n 30 Lapora n 20 Laporan 10 Lapora n 30 Lapora n 10 Lapora n 2 Lapora n 5 Lapora n 9 Lapora n 60% 25% 7% 25% 48 Lokasi 48 Lokasi 48 Lokasi 48 Lokasi 48 Lokasi 48 Lokasi 4 Lokasi 6 Lokasi 12 Lokasi 24 Lokasi 26 Lokasi 8% 13% 25% 50% 2020 [20] 67% 67% 90% 54% 60
5 6 7 8 9 Pelaksanaan Pelayanan Pengelolaan Persampahan Pelaksanaan Pengendalian dan pengelolaan sampah di TPA Pelaksanaan Ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan kebersihan /persampahan, pertamanan dan pemakaman Pelaksanaan Pemeliharaan dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau Pelayanan Pemakaman Jenazah 219.08 7 m3 199.10 0 m3 42 Unit truk sampa h 3 Unit truk penyir am 1 Unit truk tanah urug 48 Taman 2 TPU 330.50 2 m3 288.00 0 m3 42 Unit truk sampa h 3 Unit truk penyir am 1 Unit truk tanah urug 48 Taman 2 TPU 3802.0 49 m3 260.42 5 m3 40 Unit truk sampa h 3 Unit truk penyira m 1 Unit truk tanah urug 48 Taman 2 TPU 1.687.4 67 m3 1.687.4 67 m3 39 Unit truk sampa h 3 Unit truk penyira m 1 Unit truk tanah urug 48 Taman 2 TPU 213.258, 79 m3 201.460 m3 39 Unit truk sampah 3 Unit truk penyira m 1 Unit truk tanah urug 48 Taman 2 TPU 219.08 7 m3 199.10 0 m3 39 Unit truk sampa h 3 Unit truk penyir am 1 Unit truk tanah urug 48 Taman 2 TPU 288.00 0 m3 288.00 0 m3 42 Unit truk sampa h 3 Unit truk penyir am 1 Unit truk tanah urug 42 Taman 2 TPU 260.42 5 m3 260.42 5 m3 40 Unit truk sampa h 3 Unit truk penyir am 1 Unit truk tanah urug 48 Taman 2 TPU 1.687.4 67 m3 1.687.4 67 m3 39 Unit truk sampa h 3 Unit truk penyira m 1 Unit truk tanah urug 48 Taman 2 TPU 201.46 0 m3 201.46 0 m3 39 Unit truk sampa h 3 Unit truk penyir am 1 Unit truk tanah urug 39 Taman 2 TPU 199.10 0 m3 199.10 0 m3 39 Unit truk sampa h 3 Unit truk penyir am 1 Unit truk tanah urug 40 Taman 2 TPU 87% 100 % 100 % 100 % 100 % 88% 100 % 69% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 94% 91% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 81% 83% 100% 100% 61
Pada Tabel 2.13 di atas menunjukan pencapaian kinerja pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Dalam tabel tersebut menunjukkan rasio capaian kinerja berdasarkan target Renstra Perangkat Daerah. Adapun capaian dan realisasi anggaran belanja Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada table 2.14 di bawah ini. 62
Uraian [1] BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Kominikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tabel 2.15 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu Anggaran pada tahun 2016 - 2020 Realisasi Anggaran pada Tahun 2016 - 2020 Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun 2016 - 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] Rp 18.168.353.83 7 Rp 20.174.278.65 0 Rp 23.700.247.66 5 Rp 20.814.333.37 3 Rp 20.483.993.77 3 Rp 16.482.788.534 Rp 16.241.767.55 3 Rp 20.664.692.06 5 Rp 18.627.576.44 9 Rp 18.585.140.72 8 90,72 80,51 87,19 89,49 90,73 Rp 2.917.205.335 Rp 3.027.167.429 Rp 2.420.860.557 Rp 2.236.406.750 Rp 2.168.128.923 Rp 2.720.763.418 Rp 2.756.811.063 Rp 2.138.230.165 Rp 2.022.857.699 Rp 1.935.433.638 93,27 91,07 88,33 90,45 89,27 Rp 275.334.000 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 262.346.093 Rp - Rp - Rp - Rp - 95,28 0,00 0,00 0,00 0,00 Rp 137.400.000 Rp 505.090.000 Rp 96.900.850 Rp 162.000.000 Rp 131.215.388 Rp 123.541.782 Rp 483.151.830 Rp 75.181.603 Rp 124.423.470 Rp 110.934.804 89,91 95,66 77,59 76,80 84,54 Rp 292.642.500 Rp 435.235.000 Rp 127.100.000 Rp 153.400.000 Rp 151.050.000 Rp 279.609.400,00 0 Rp 339.596.900 Rp 19.697.400 Rp 53.619.400 Rp 23.913.900 95,55 78,03 15,50 34,95 15,83 Rp 960.260.000 Rp 1.051.070.316 Rp 1.467.720.000 Rp 1.321.800.000 Rp 1.357.334.232 Rp 824.713.000 Rp 959.731.225 Rp 1.379.315.512 Rp 1.254.236.342 Rp 1.280.164.218 85,88 91,31 93,98 94,89 94,31 Rp 10.680.800 Rp 15.143.200 Rp 7.353.000 Rp 5.290.600 Rp 5.116.900 Rp 10.680.800 Rp 15.143.200 Rp 7.353.000 Rp 5.290.600 Rp 5.116.900 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 Rata-rata Pertumbuhan Anggara n Realisas i [17] [18] 3,69 3,92 6,73 7,71 25,00 25,00 58,74 65,33 0,73 11,02 10,46 13,27 10,25 10,25 63
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pembangunan gedung kantor Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Rp 104.440.250 Rp 104.505.800 Rp 49.778.340 Rp 55.601.500 Rp 68.032.000 Rp 104.440.250 Rp 104.505.800 Rp 49.778.340 Rp 55.601.500 Rp 68.032.000 100,0 0 Rp 84.825.000 Rp 101.558.500 Rp 61.502.400 Rp 24.941.250 Rp 47.942.600 Rp 78.325.000 Rp 82.822.500 Rp 61.501.400 Rp 24.941.250 Rp 47.875.000 92,34 Rp 21.418.090 Rp 246.472.555 Rp 171.493.467 Rp 103.045.900 Rp 79.949.000 Rp 17.025.000 Rp 233.782.500 Rp 156.810.467 Rp 101.775.900 Rp 75.740.000 79,49 Rp 23.900.000 Rp 14.180.000 Rp 35.800.000 Rp 13.740.000 Rp 5.650.000 Rp 20.350.000 Rp 5.950.000 Rp 3.590.000 Rp 6.480.000 Rp 3.140.000 85,15 Rp 101.482.500 Rp 144.865.000 Rp 44.862.500 Rp 36.987.500 Rp 37.062.500 Rp 100.922.500 Rp 134.315.000 Rp 43.212.500 Rp 36.950.000 Rp 35.812.500 99,45 Rp 904.822.195 Rp 409.047.058 Rp 358.350.000 Rp 359.600.000 Rp 284.776.303 Rp 898.809.593 Rp 397.812.108 Rp 341.789.943 Rp 359.539.237 Rp 284.704.316 99,34 Rp 483.218.100 Rp 3.022.637.000 Rp 3.875.637.400 Rp 960.209.473 Rp 1.023.442.000 Rp 397.247.925 Rp 890.804.725 Rp 3.693.092.000 Rp 784.505.000 Rp 937.858.710 82,21 Rp - Rp 2.749.312.000 Rp 2.996.313.000 Rp - Rp - Rp - Rp 682.226.475 Rp 2.996.313.000 Rp - Rp - 0,00 Rp - Rp - Rp - Rp 300.909.473 Rp 398.000.000 Rp - Rp - Rp - Rp 297.560.000 Rp 394.897.960 0,00 Rp 16.688.700 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 16.688.700 Rp - Rp - Rp - Rp 100,0 0 - 100,0 0 81,55 94,85 41,96 92,72 97,25 29,47 24,81 0,00 0,00 100,0 0 100,0 0 91,44 10,03 96,32 95,38 95,29 100,0 0 0,00 0,00 100,0 0 100,0 0 98,77 47,16 99,90 99,98 81,70 0,00 98,89 0,00 100,0 0 99,86 94,74 55,58 96,63 99,97 91,64 0,00 99,22 0,00 4,56 3,27 239,51 2,18 10,91 21,91 121,28 22,75 8,07 25,00 4,56 3,13 294,89 20,37 13,08 21,36 94,90 59,80 8,18 25,00 64
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Palu Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Rp 393.763.400 Rp 56.700.000 Rp 16.066.000 Rp 34.100.000 Rp 34.100.000 Rp 202.984.000 Rp 154.689.000 Rp 48.295.000 Rp 9.127.064.952 Rp 30.000.000 Rp 257.653.000 Rp 660.684.400 Rp 634.150.000 Rp 618.683.000 Rp 307.793.225 Rp - Rp 193.065.000 Rp 10.000.000 Rp - Rp 56.700.000 Rp 15.672.000 Rp 25.575.000 Rp 15.150.000 Rp 6.759.000 Rp 16.066.000 Rp 251.090.000 Rp - Rp 44.700.000 Rp - Rp 34.100.000 Rp 251.090.000 Rp - Rp 44.700.000 Rp - Rp 34.100.000 Rp 25.900.000 Rp 34.320.000 Rp 35.645.000 Rp 25.887.500 Rp 186.543.400 Rp 25.900.000 Rp 34.320.000 Rp 35.645.000 Rp 25.887.500 Rp 138.248.400 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 48.295.000 Rp 9.893.928.059 Rp 12.488.524.45 0 Rp 13.431.046.05 0 Rp 12.586.411.50 0 Rp 8.230.389.341 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 29.999.400 Rp 192.906.250 Rp 481.054.000 Rp 462.395.000 Rp 536.426.750 78,17 Rp - Rp 190.750.000 Rp 9.400.000 Rp 100,0 0 - Rp 15.672.000 Rp 24.975.000 Rp 15.150.000 Rp 6.534.000 100,0 0 Rp 84.607.460 Rp - Rp 44.700.000 Rp 100,0 0 - Rp 84.607.460 Rp - Rp 44.700.000 Rp 100,0 0 - Rp 25.450.000 Rp 30.600.000 Rp 35.325.000 Rp 25.677.500 91,90 Rp 25.450.000 Rp 30.600.000 Rp 35.325.000 Rp 25.677.500 89,37 Rp - Rp - Rp - 100,0 Rp 0 - Rp 8.792.928.455 Rp 11.109.186.40 0 Rp 12.049.288.85 0 Rp 11.396.493.40 0 90,18 Rp - Rp - Rp - Rp 100,0 0 - 74,87 0,00 100,0 0 33,70 33,70 98,26 98,26 0,00 88,87 0,00 72,81 98,80 97,65 0,00 0,00 89,16 89,16 0,00 88,96 0,00 72,92 94,00 100,0 0 100,0 0 100,0 0 99,10 99,10 0,00 89,71 0,00 86,70 0,00 96,67 0,00 0,00 99,19 99,19 0,00 90,55 0,00 28,85 73,71 8,85 109,08 109,08 19,56 18,57 25,00 8,97 25,00 31,04 73,77 9,83 12,97 12,97 19,50 18,31 25,00 9,06 25,00 65
Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan Kebersihan Jalan dan Lingkungan Perkotaan Pemeliharaan dan Peningkatan Operasional TPA Peningkatan Pengelolaan dan Pengendalian Sampah TPA Pengawasan dan Pengumpulan Sampah Bagian Jalan Perkotaan Peningkatan Pengelolaan dan Pemanfatan Sampah Awal Will. I Peningkatan Pengelolaan dan Pemanfatan Sampah Awal Will. II Pengawasan dan Pengangkutan Sampah Will. I Pengawasan dan Pengangkutan Sampah Will. II Pengawasan dan Pengangkutan Sampah Rp 1.158.504.000 Rp 2.440.760.500 Rp 4.515.832.000 Rp 4.216.608.000 Rp 2.226.980.000 Rp 1.024.080.971 Rp 2.125.258.015 Rp 4.326.443.400 Rp 3.672.264.600 Rp 1.726.523.400 88,40 Rp 1.090.603.750 Rp 1.037.129.500 Rp 1.646.522.700 Rp 1.947.132.000 Rp 1.795.623.000 Rp 1.025.924.750 Rp 980.899.000 Rp 1.525.875.000 Rp 1.712.025.000 Rp 1.708.697.500 94,07 Rp 467.010.000 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 415.170.960 Rp - Rp - Rp - Rp - 88,90 Rp 362.141.192 Rp 397.469.734 Rp 377.920.000 Rp 455.466.300 Rp 484.955.400 Rp 347.366.500 Rp 331.019.500 Rp 318.950.000 Rp 352.925.000 Rp 428.087.500 95,92 Rp 46.793.910 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 33.879.410 Rp - Rp - Rp - Rp - 72,40 Rp 23.850.000 Rp 240.012.000 Rp - Rp - Rp - Rp 23.850.000 Rp 233.624.940 Rp - Rp - Rp 100,0 0 - Rp 23.850.000 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 23.850.000 Rp - Rp - Rp - Rp 100,0 0 - Rp 163.523.900 Rp 5.778.556.325 Rp - Rp - Rp - Rp 115.972.300 Rp 5.122.127.000 Rp - Rp - Rp - 70,92 Rp 5.707.121.800 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 5.146.164.650 Rp - Rp - Rp - Rp - 90,17 Rp - Rp - Rp 5.948.249.750 Rp 6.811.839.750 Rp 8.078.853.100 Rp - Rp - Rp 4.937.918.000 Rp 6.312.074.250 Rp 7.533.185.000 0,00 87,07 94,58 0,00 83,28 0,00 97,34 0,00 88,64 0,00 0,00 95,81 92,67 0,00 84,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,01 87,09 87,93 0,00 77,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,66 77,53 95,16 0,00 88,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,25 35,47 16,08 25,00 7,96 25,00 201,58 25,00 833,44 25,00 8,28 35,75 15,79 25,00 5,90 25,00 194,89 25,00 1054,17 25,00 11,79 66
Peningkatan layanan Pengaduan Sampah Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pengembangan produsi ramah lingkungan Pemeliharaan dan Peningkatan Operasional IPLT Pengawasan dan Operasional Penyedotan Lumpur Tinja Koordinasi penyusunan AMDAL Monitoring, evaluasi dan pelaporan Koordinasi Kota Sehat/Adipura Pemantauan Kualitas Lingkungan Pengkajian Dampak Lingkungan Rp 53.666.400 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 44.130.400 Rp - Rp - Rp - Rp - 82,23 Rp 465.729.500 Rp 329.691.125 Rp 261.183.450 Rp 384.832.800 Rp 378.480.300 Rp 305.599.300 Rp 304.959.500 Rp 194.992.200 Rp 307.855.150 Rp 268.048.400 65,62 Rp - Rp - Rp 149.100.000 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 139.450.000 Rp - Rp - 0,00 Rp 126.164.000 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 111.218.600 Rp - Rp - Rp - Rp - 88,15 Rp 258.349.500 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 119.442.500 Rp - Rp - Rp - Rp - 46,23 Rp - Rp - Rp 30.952.000 Rp 24.828.900 Rp 138.042.800 Rp - Rp - Rp 12.725.000 Rp 5.450.000 Rp 52.980.000 0,00 Rp - Rp - Rp 12.114.700 Rp 21.110.000 Rp 19.355.000 Rp - Rp - Rp 11.507.200 Rp 20.240.000 Rp 19.125.000 0,00 Rp - Rp 244.630.625 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 239.837.000 Rp - Rp - Rp - 0,00 Rp 21.650.000 Rp - Rp 32.716.750 Rp 81.385.000 Rp 64.555.000 Rp 21.650.000 Rp - Rp 31.310.000 Rp 37.210.000 Rp 51.659.650 100,0 0 Rp - Rp - Rp 36.300.000 Rp 257.508.900 Rp 156.527.500 Rp - Rp - Rp - Rp 244.955.150 Rp 144.283.750 0,00 0,00 92,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,04 0,00 0,00 0,00 74,66 93,53 0,00 0,00 41,11 94,99 0,00 95,70 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 21,95 95,88 0,00 45,72 95,12 0,00 70,82 0,00 0,00 0,00 38,38 98,81 0,00 80,02 92,18 25,00 1,07 25,00 25,00 25,00 109,05 16,48 25,00 7,02 142,54 25,00 2,17 25,00 25,00 25,00 203,73 17,60 25,00 10,58 10,27 67
Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Lingkungan Hidup Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup Program Perlindungan dan Konservasi SDA Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem Pengkajian Konservasi Sumber Daya Alam Rp 9.000.000 Rp 44.610.500 Rp - Rp - Rp 14.500.000 Rp - Rp - Rp - Rp 20.566.000 Rp 40.450.000 Rp - Rp - Rp 15.500.000 Rp - Rp - Rp - Rp 1.747.302.000 Rp 444.028.900 Rp 298.463.450 Rp 57.750.000 Rp 34.160.000 Rp 176.002.500 Rp - Rp - Rp 1.713.142.000 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 213.312.000 Rp - Rp - Rp - Rp 85.151.450 Rp 57.750.000 Rp - Rp 268.026.400 Rp - Rp - Rp - Rp 9.000.000 Rp 24.672.500 Rp - Rp - Rp - Rp 14.500.000 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 14.293.200 Rp 40.450.000 Rp - Rp - Rp - Rp 15.495.000 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 1.567.571.600 Rp 440.939.600 Rp 296.680.000 Rp 57.365.000 Rp - Rp 34.158.000 Rp 176.000.000 Rp - Rp - Rp - Rp 1.533.413.600 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 212.160.000 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 84.520.000 Rp 57.365.000 Rp - Rp - Rp 264.939.600 Rp - Rp - Rp 100,0 0 - Rp 100,0 0 - Rp - 69,50 Rp - 99,97 Rp - 89,71 Rp - 99,99 Rp - 89,51 Rp - 0,00 Rp - 0,00 Rp - 0,00 55,31 0,00 100,0 0 0,00 99,30 100,0 0 0,00 0,00 0,00 98,85 0,00 0,00 0,00 0,00 99,40 0,00 0,00 99,46 99,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,33 0,00 0,00 0,00 99,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,92 25,00 0,83 25,00 72,01 78,81 25,00 25,00 33,04 25,00 18,53 25,00 20,75 25,00 71,31 78,81 25,00 25,00 33,03 25,00 68
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan Operasional Laboratorium Program peningkatan pengendalian polusi Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Penataan RTH Pemeliharaan RTH Penataan dan Pemeliharaan TPU Rp 663.584.500 Rp 186.902.000 Rp 426.900.600 Rp 429.795.000 Rp 141.614.050 Rp 652.431.500 Rp 95.551.400 Rp 219.596.100 Rp 424.420.000 Rp 134.413.800 98,32 Rp 250.000.000 Rp 186.902.000 Rp 426.900.600 Rp 429.795.000 Rp 141.614.050 Rp 243.347.000 Rp 95.551.400 Rp 219.596.100 Rp 424.420.000 Rp 134.413.800 97,34 Rp 413.584.500 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 409.084.500 Rp - Rp - Rp - Rp - 98,91 Rp - Rp - Rp - Rp 58.475.000 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 52.630.250 Rp - 0,00 Rp - Rp - Rp - Rp 58.475.000 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 52.630.250 Rp - 0,00 Rp 2.527.165.450 Rp 2.992.934.137 Rp 3.894.357.758 Rp 3.175.473.300 Rp 4.160.029.500 Rp 2.388.142.050 Rp 2.849.715.350 Rp 2.982.315.200 Rp 2.848.629.500 Rp 3.887.215.280 94,50 Rp 1.605.766.800 Rp 2.032.447.587 Rp 1.163.718.500 Rp 2.209.098.000 Rp 2.612.955.000 Rp 1.503.799.100 Rp 1.928.396.600 Rp 1.002.800.000 Rp 2.158.722.500 Rp 2.519.567.780 93,65 Rp 801.187.850 Rp 851.293.550 Rp 2.588.610.000 Rp 865.608.300 Rp 579.606.500 Rp 769.138.600 Rp 818.718.750 Rp 1.798.386.200 Rp 593.738.000 Rp 447.987.500 96,00 Rp 120.210.800 Rp 109.193.000 Rp 142.029.258 Rp 100.767.000 Rp 967.468.000 Rp 115.204.350 Rp 102.600.000 Rp 181.129.000 Rp 96.169.000 Rp 919.660.000 95,84 51,12 51,12 0,00 0,00 0,00 95,21 94,88 96,17 93,96 51,44 51,44 0,00 0,00 0,00 76,58 86,17 69,47 127,5 3 98,75 98,75 0,00 90,00 90,00 89,71 97,72 68,59 95,44 94,92 94,92 0,00 0,00 0,00 93,44 96,43 77,29 95,06 2,45 9,20 25,00 25,00 25,00 15,27 22,99 27,68 212,99 17,35 23,51 25,00 25,00 25,00 13,99 28,06 8,64 218,75 69
Pada Tabel tersebut diatas dapat dilihat program/kegiatan, besaran pagu anggaran, realisasi anggaran, rasio realisasi dan rata-rata pertumbuhan anggaran Dinas Liangkungan Hidup Kota Palu dari tahun 2016 - 2020. 2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALU Beberapa tantangan yang merupakan faktor eksternal maupun faktor internal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, diantaranya adalah : 1. Peningkatan jumlah penduduk yang berbanding lurus dengan peningkatan akan kebutuhan barang dan jasa, yang berimplikasi terhadap meningkatnya tekanan terhadap lingkungan yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; 2. Isu lingkungan hidup belum ditempatkan sebagai peluang pembangunan ekonomi; 3. Kepedulian masyarakat dan dunia usaha terhadap upaya pengelolaan lingkungan hidup masih sangat rendah; 4. Kemampuan manajemen aparatur dan kelembagaan secara lebih profesional, efektif, efisien dan transparan dengan dukungan sumber daya manusia yang memadai guna dapat meningkatkan mutu pelayanan di bidang lingkungan hidup; 5. Sarana dan prasarana kegiatan pengendalian dan pengelolaan sampah di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) sampah belum memadai untuk pelaksanaan pengelolaan sampah dengan system sanitary landfill; 6. Peningkatan pengetahuan masyarakat secara luas dan pelaku usaha/swasta tentang pemilahan, pewadahan, pemanfaatan 70
sampah dan pengurangan sampah dari sumbernya melalui program 3R (reduce, reuse, recycle) terutama dalam masalah pendidikan, pelatihan dan penyuluhan; Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu adalah : 1. Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah; 2. Dokumen-dokumen kebijakan strategis, misalnya RPJMD Kota Palu dan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Palu yang bermuatan pentingnya pengelolaan lingkungan hidup; 3. Jejaring kerjasama dengan stakeholders meliputi Instansi Terkait, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Kelompok Masyarakat dan lainnya; 4. Program-program inovatif yang sedang digalakkan seperti ADIPURA, Adiwiyata dan Program pengelolaan sampah lainnya; 5. Adanya bantuan dan kerjasama dari Pemerintah Pusat dan Lembaga Internasional; 6. Telah berkembangnya kapasitas organisasi masyarakat dan organisasi non pemerintah; 7. Pemanfaaatan sampah sebagai sumber ekonomi dengan melaksanakan sosialisasi dan pelatihan secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga terjadi perubahan pola pikir dan pola sikap masyarakat terhadap sampah khususnya; 71
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALU Status Kota Palu sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Tengah, memiliki daya tarik tersendiri. Salah satunya memicu terjadinya urbanisasi, sehingga mengakibatkan peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari Biro Pusat Statistik yang termuat pada Buku Kota Palu Dalam Angka Tahun 2021, perkembangan jumlah penduduk dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 mengalami peningkatan yang signifikan namun pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 mengalami peurunan , hal tersebut seperti tersaji pada gambar di bawah ini. Gambar 3.1. Grafik Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Palu Tahun 2016 s/d 2020 JUMLAH PENDUDUK 390000 385000 380000 e l t i T s i x A 375000 370000 365000 360000 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah Penduduk 374020 379782 385619 371365 373218 Sumber : Hasil Olahan Kota Palu Dalam Angka 72
Peningkatan jumlah penduduk tersebut selain menimbulkan dampak positif juga dapat berdampak negatif bagi lingkungan. Terjadi upaya pemenuhan kebutuhan penduduk melalui penyediaan beragam fasilitas baik dalam bentuk barang maupun jasa yang selanjutnya menimbulkan terjadinya tekanan terhadap lingkungan. Tekanan tersebut misalnya penurunan daya dukung lahan, bertambahnya timbulan sampah dan limbah cair, menurunnya kualitas udara dan lain sebagainya yang kesemuanya apabila tidak dikendalikan secara bijak akan bermuara pada pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kota Palu. Selanjutnya, di bawah ini hasil identifikasi beberapa permasalahan-permasalahan pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu dalam kurun waktu lima tahun belakangan ini, dan masih mungkin terjadi pada lima tahun akan datang, antara lain adalah : 1. Belum optimalnya pengelolaan sampah secara 3R oleh masyarakat. 2. Masih kurangnya sosialisasi tentang pengelolaan sampah 3. Belum efektifnya penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan 4. Belum adanya regulasi yang mengatur tentang pembatasan timbulan sampah khususnya penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan styrofom. 5. Kurangnya kesadaran masyarakat yang membuang sampah ke sungai, sehingga berdampak pada pencemaran air di sungai dan teluk Palu 6. Masih rendahnya pengetahuan tentang bahaya penggunaan bahan-bahan kimia yang digunakan dalam mengolah hasil tambang 73
7. Pengangkutan sampah belum menjangkau seluruh wilayah perkotaan 8. Belum optimalnya pelayanan pengumpulan sampah dari sumbernya. Selanjutnya gambaran identifikasi permasalahan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu secara spesifik dapat dilihat pada Tabel 3.1 dibawah ini 74
Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Tugas Dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu No. (1) 1 Menurunnya Masalah Pokok -2 Masalah -3 a. Besarnya timbulan sampah Akar Masalah -4 a. Belum optimalnya Kualitas Lingkungan Hidup pengelolaan sampah secara 3R oleh masyarakat. b. Masih kurangnya sosialisasi tentang pengelolaan sampah c. Belum efektifnya penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan d. Belum adanya regulasi yang mengatur tentang pembatasan timbulan sampah khususnya penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan styrofom. b. Menurunnya kualitas Air akibat limbah industri maupun rumah tangga. a. Kurangnya kesadaran masyarakat yang membuang sampah ke sungai, sehingga berdampak pada pencemaran air di sungai dan teluk Palu 75
2 Kurangnya tingkat kepuasan masyarakat. a. Pelayanan masyarakat bidang lingkungan hidup belum memiliki kualitas yang diharapkan. b. Masih rendahnya pengetahuan tentang bahaya penggunaan bahan-bahan kimia yang digunakan dalam mengolah hasil tambang a. Pengangkutan sampah belum menjangkau seluruh wilayah perkotaan b. Belum optimalnya pelayanan pengumpulan sampah dari sumbernya 76
3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu sebagai instansi teknis yang membidangi urusan lingkungan hidup, kebersihan dan ruang terbuka hijau mempunyai tugas dan fungsi untuk mendukung pencapaian Visi, Misi dan Program yang telah ditetapkan oleh Wali Kota Palu melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu tahun 2021 - 2026. Visi yang telah ditetapkan tersebut adalah "Membangun Kota Palu Yang Mandiri, Aman Dan Nyaman, Tangguh, Serta Profesional Dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal Dan Keagamaan", dengan 4 (empat) Misi. Misi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan hidup Kota Palu adalah misi ke- 2 yaitu "Membangun kembali tatanan lingkungan yang aman dan nyaman dengan dukungan infrastruktur yang berketahanan terhadap bencana" Misi kedua memfokuskan pada upaya pemerintah untuk memberikan layanan pembangunan fisik yang dibutuhkan oleh masyaralat melalui penyediaan infrastruktur layanan bagi masyakarat yang berketahanan terhadap bencana, kurangnya ruang terbuka hijau publik dan permasalahan kebersihan kota menjadi isu lingkungan, dan perlu di carikan jalan keluar. Serta misi ke-4 yaitu "Menciptakan Pemerintahan yang Profesional dan Selalu Hadir Melayani". Misi keempat memfokuskan pada pngelolaan pemerintahan akan dilakukan secara profesional dengan menerapkan prinsip good governance yang menyeluruh Berdasarkan hal tersebut, pemerintah Kota Palu melalui Misi kedua berupaya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman melalui penyediaan infrastruktur yang berketahanan terhadap bencana. Dalam usaha perwujudan program pembangunan yang menjadi urusan lingkungan hidup di atas, terdapat beberapa faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Lingkungan Hidup 77
yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Wali Kota Palu yaitu : 1. Faktor Penghambat a. Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur pengelola Lingkungan hidup, Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu belum memadai; b. Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu yang dirasakan perlu penambahan khususnya terkait pengawasan terhadap tingkat penaatan pelaku usaha pada upaya pengelolaan lingkungan hidup, penataan Ruang Terbuka Hijau dan Pelayanan Persampahan; c. Belum adanya Peraturan Daerah tentang Izin Lingkungan, sebagai payung hukum untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan; d. Belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait sehubungan dengan upaya pengelolaan maupun pemanfaatan sumber daya alam; 2. Faktor Pendorong a. Visi dan Misi pemerintah Kota palu yang berorientasi terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Kebersihan Kota dan Penataan Ruang Terbuka Hijau yang berkelanjutan; b. Undang - Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup . c. Undang- Undang Persampahan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan 78
3.3 TELAHAAN RENSTRA KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA Berangkat dari pandangan, harapan dan permasalahan yang ada, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2020-2024, yaitu : 1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim; 2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup; 3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan 4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup. Berdasarkan tujuan pembangunan ini. Sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 adalah : 1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim; 2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan; 3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan; dan 4. Terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang berorientasi daya saing. 3.4 TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS Tujuan penataan ruang daerah adalah untuk mewujudkan ruang daerah yang produktif, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang berbasis pada bidang pendidikan, kesehatan, pariwisata, perdagangan, dan jasa. Oleh karena itu kebijakan 79
penataan ruang di daerah akan diarahkan agar sesuai dengan daya dukung dan daya tampung, berkelanjutan, produktif, mengamankan, dan melestarikan kawasan lindung, mengembangkan struktur ruang yang polisentris atau memiliki banyak pusat pelayanan dan mengembangkan infrastruktur yang ramah lingkungan. Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palu tahun 2021- 2041 memuat pernyataan tujuan penataan ruang wilayah Kota Palu untuk "Mewujudkan ruang Kota Palu sebagai Kota Teluk dan Pusat Kegiatan Nasional yang berbasis pada sektor Industri, Pariwisata, Jasa, Perdagangan, dan Pendidikan, dengan bercirikan kearifan lokal dan tangguh bencana". Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kota Palu meliputi pengembangan struktur ruang, pengembangan pola ruang, dan pengembangan kawasan strategis kota. Konsep pengembangan RTRW ini akan digunakan dalam penentuan isu strategis dalam dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu dengan pendekatan spasial. Diantara kebijakan penataan ruang wilayah Kota Palu yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup kota Palu terdapat pada aspek Struktur Ruang dan Pola Ruang Lindung, berupa: 1. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan infrastruktur perkotaan; Strategi pencapaian kebijakan adalah dengan meningkatkan sistem pengelolaan sampah kota dengan pendekatan reduse, reuse, recycle (3R), serta mencegah buangan sampah kota ke tubuh air sungai dan teluk palu dan Meningkatkan pengelolaan limbah kota (water treatment) secara komunal serta mencegah pencemaran tubuh air sungai dan teluk palu. 2. Pembangunan sistem jaringan evakuasi bencana sebagai upaya mitigasi bencana; Setrategi pencapaiannya adalah dengan menetapkan dan mengembangkan ruang terbuka hijau taman, lapangan olahraga 80
dan ruang terbuka lainnya yang dapat berfungsi sebagai ruang evakuasi bencana. 3. Penetapan dan pelestarian kawasan ruang terbuka hijau (RTH) Kota; Strategi pencapaiannya adalah menetapkan dan mengoptimalkan fungsi Ruang Terbuka Hijau publik sebesar 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan terbangun Kota Palu dan melestarikan ruang terbuka hijau kota untuk fungsi lindung, penciptaan iklim mikro, pereduksi polutan, serta pengendalian pelestarian lingkungan kota. Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Palu 2021-2026 terdapat 5 (lima) isu strategis yaitu: 1. Pencemaran dan kerusakan lingkungan; 2. Kebencanaan dan perubahan iklim perkotaan; 3. Produktivitas dan pertumbuhan ekonomi rendah; 4. Ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat; 5. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan. Dari 5 lima isu strategis yang termuat dalam KLHS, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu sesuai tugas dan fungsinya memiliki keterkaitan pada poin 1 dan 5. 3.5 PENENTUAN ISU ISU STRATEGIS Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat 81
kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Berdasarkan identifikasi permasalahan dan Telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya seperti melihat dari Isu Starategis Nasional bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Isu Strategis Kota Palu berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan RPJMD Kota Palu, maka isu-isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu adalah sebagai berikut: 1. Sampah Pemasalahan atau isu berkaitan dengan sampah ini merupakan isu klasik dari tahun ke tahun di Kota Palu. Masalah sampah sangat terkait dengan populasi penduduk, keadaan sosial ekonomi, kemajuan teknologi serta kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Keberadaan Kota Palu sebagai ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah menjadi salah satu daya tarik bagi penduduk lainnya untuk hijarah dan bermukim di Kota Palu. Peningkatan jumlah penduduk tersebut disertai dengan meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat yang pada akhirnya akan mengakibatkan peningkatan jumlah sampah. Sumber sampah di Kota Palu berasal dari berbagai aktivitas kegiatan penduduk yang terkonsentrasi pada lokasi seperti pemukiman, komersil, fasilitas sosial dan fasilitas umum. Setiap sumber sampah memiliki karakteristik untuk timbulan, komposisi, dan karakteristik sampah yang dihasilkan. Peningkatan jumlah penduduk Kota Palu berbanding lurus dengan peningkatan timbulan sampah. Berdasarkan dokumen Penyusunan Perencanaan Teknis Manajemen Persampahan Kota Palu Tahun 2018-2037 (Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, 2017) diperkirakan sebesar 2,83 liter produksi sampah setiap orang dalam satu hari di Kota Palu atau 0,00283 m3 /hari Jika menggunakan asumsi tersebut, maka dapat diperkirakan 82
timbulan sampah di Kota Palu pada tahun 2020 sekitar 1.053,08 m3 /hari. Persoalan sampah yang tidak terkelolah dengan baik berdampak negatif bagi manusia dan lingkungannya, diantaranya : perkembangbiakan vektor penyakit, resiko penurunan tingkat kesehatan, pencemaran udara, pencemaran air, gangguan estetika, memberi kontribusi terhadap pemanasan global, merusak ekosistem darat dan laut, kemacetan lalulintas pada saat pengangkutan sampah dan menyebabkan timbulnya genangan. 2. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Penanganan Covid- 19. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu pada tahun 2020 kegiatan pemakaman jenazah melalui protocol Kesehatan Covid-19 yang menghasilkan limbah B3 dilaksanakan sebanyak 52 kali pemakaman. Dimana untuk prosesi pemakaman tersebut dilakukan oleh 4 orang yang dilengkapi dengan Alat pelindung Diri (APD) berupa baju hazmat, maker, Halaman 119 DIKPLHD Kota Palu Tahun 2020 sarung tangan, sepatu dan kaca mata. Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu juga tidak memiliki incinerator untuk memusnahkan Limbah B3 tersebut. Tekanan lain juga ditimbulkan dari kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam memilah sampah yang tergolong dalam Limbah B3 seperti masker, sehingga limbah tersebut ikut terangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah. Limbah B3 penanganan Covid-19 dari fasilitas Kesehatan di Kota Palu umumnya telah terkelola, diangkut dan dimusnahkan oleh pihak ketiga. Namun tidak demikian untuk limbah yang dihasilkan dari tempat karantina, tempat isolasi mandiri. Tempat Pemakaman Umum dengan protocol Covid-19, serta dari masyarakat luas sehubungan dengan kebiasaan baru 83
menggunakan masker dan hand sanitizer belum terkelolah dengan baik. Banyak dijumpai masker bekas pakai di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Sampah bercampur dengan sampah domestik lainnya. Limbah ini membutuhkan waktu yang lama untuk dapat terurai dan memberikan dampak terhadap pencemaran lingkungan. 3. Ketersediaan Air Setiap tahunnya penduduk Kota Palu mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 jumlah penduduk Kota Palu sebanyak 372.113 jiwa, sejalan dengan hal tersebut maka terjadi peningkatan kebutuhan air bersih. Jika menggunakan kriteria WHO untuk kebutuhan air total sebesar 1000-2000 m3 /orang/tahun maka dapat dihitung jumlah air bersih yang dibutuhkan total minimal sebesar 372.113.000 m3 /tahun. Hal tersebutlah menjadi faktor pemicu persoalan ketersediaan dan kualitas air di Kota Palu, selain faktor pemicu lainnya seperti kapasitas masyarakat maupun pelaku usaha dan manajemen pengelolaan air. Faktor pemicu di atas memberikan tekanan terhadap ketersediaan air di Kota Palu. Peningkatan jumlah penduduk akan sejalan dengan peningkatan kebutuhan pemukiman dan air bersih. Disisi lain, diketahui proporsi daya dukung indikatif berbasis jasa ekosistem penyediaan air bersih di Kota Palu berdasarkan hasil kajian dan pemetaan daya dukung berbasis jasa ekosistem sekitar 44,43% dari luas total wilayah Kota Palu memiliki daya dukung penyediaan air bersih dari rendah s/d sangat rendah. Kondisi kuantitas dan kualitas air bersih dari PDAM masih kurang, terdapat beberapa daerah masih tidak terlayani (jaringan pipa distribusi) sehingga saat ini memanfaatkan air tanah dalam/dangkal atau mata air. Pengambilan air tanah secara berlebihan akan mengakibatkan penurunan permukaan tanah 84
dan air tanah, sedangkan untuk sumber air di aliran sungai jika debit air tinggi (curah hujan tinggi) mengakibatkan air membawa pasir, lumpur dan material lain dari Hulu. 85
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALU Sebagai penerjemahan Visi dan Misi Pemerintah Kota Palu perlu ditetapkan tujuan dan sasaran yang merupakan strategic goals yang dapat mempedomani dan memberikan fokus pada penilaian dan perumusan strategi, kebijakan dan program dimasa akan datang, maka untuk Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu sebagai berikut : 4.1.1 Tujuan 1 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang aman, nyaman, dan berketahanan bencana Dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan tersebut, didukung sasaran Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup dengan indikator sasaran :
Indeks Kualitas Udara
Indeks Kualitas Air
Indeks Tutupan Lahan 4.1.2 Tujuan 2 Mewujudkan reformasi birokrasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu Dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan tersebut, didukung sasaran Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel dengan indikator sasaran : 86
Nilai Evaluasi SAKIP Indeks Pelayanan Publik. Berdasarkan terjemahan dari Indikator yang termuat dalam RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026, maka ditetapkan target sasaran sebagai berikut : 87
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu Target Kinerja Sasaran Pada NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR Kondisi Tahun Ke TUJUAN/SASARAN Awal 2022 2023 2024 2025 2026 1 Meningkatkan Meningkatnya Indeks Kualitas 89,22 85,78 85,88 85,98 86,08 86,18 kualitas pengelolaan Udara lingkungan hidup lingkungan Indeks Kualitas Air 53,57 65,29 65,39 65,49 65,59 65,69 yang aman, hidup nyaman, dan Indeks Tutupan 60,93 68,36 69,55 70,73 71,92 73,10 berketahanan Lahan bencana 2 Mewujudkan Meningkatnya Nilai Evaluasi SAKIP B B BB A A A reformasi Birokrasi yang birokrasi Dinas Bersih dan Indeks Pelayanan C- C C B- B B Lingkungan Akuntabel Publik Hidup Kota Palu 88
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 5.1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALU Strategi dan arah kebijakan merupakan langkah-langkah yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Kota Palu Tahun 2021 - 2026. Pada tabel di bawah ini digambarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu Tabel 5.1 tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu VISI : Membangun Kota Palu Yang Mandiri, Aman Dan Nyaman, Tangguh, Serta Profesional Dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal Dan Keagamaan MISI II : Membangun kembali tatanan lingkungan yang aman dan nyaman dengan dukungan infrastruktur yang berketahanan terhadap bencana Tujuan Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang aman, nyaman, dan berketahanan bencana Sasaran Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup Strategi Meningkatkan dan menjaga kualitas Lingkungan Hidup Arah Kebijakan - Meningkatkan pemantauan, penegakan aturan tentang pengendalian dan Pemulihan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 89
Meningkatkan kualitas tutupan lahan Meningkatkan pengendalian pencemaran limbah di perumahan dan kawasan permukiman - Optimalisasi pengelolaan ruang terbuka hijau Mengembangan sistem pengelolaan persampahan terpadu Meningkatkan luasan ruang terbuka hijau - Memanfaatkan fasilitas pengolahan sampah berteknologi tepat guna dan ramah lingkungan Membentuk unit pelaksana teknis pengelolaan sampah di kecamatan - Meningkatkan pengelolaan sampah berbasis 3R di tingkat kelurahan dan RT/RW Arah Kebijakan Membentuk unit pelaksana teknis pengelolaan sampah di kecamatan - Meningkatkan pengelolaan sampah berbasis 3R di tingkat kelurahan dan RT/RW Arah Kebijakan MISI IV : Menciptakan pemerintahan yang profesional dan selalu hadir Melayani Tujuan Mewujudkan reformasi birokrasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu Sasaran Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel sistem pemerintahan yang akuntabel dan transparan Menerapkan sistem perencanaan, pemprograman, pendanaan dan pembiayaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi yang terpadu 90
Mengembangkan sistem manajemen pengelolaan keuangan daerah yang tertib administrasi, efektif, efisien, dan rasional 91
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN Arah Kebijakan yang telah ditentukan pada bab sebelumnya akan diwujudkan dalam pelaksanaan program kerja Dinas Lingkungan Kota Palu, Program di maksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistimatis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan di harapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan - permasalahan yang dihadapi. Program kerja yang telah ditentukan pada pelaksanaannya nanti akan menjadi payung atau wadah bagi seluruh kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu. Rencana program yang akan dilaksanakan dalam kurun 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2022 hingga 2026 berjumlah 8 (delapan) program dengan 19 (sembilan belas ) kegiatan, dengan kelompok sasaran program adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, pelaku usaha/kegiatan di Kota Palu, masyarakat Kota Palu, dan kualitas lingkungan hidup di Kota Palu. Program tersebut berdasarkan sifatnya dibagi dalam dua (2) golongan yaitu Program generic dan program teknis. Program generic terdiri dari 1 program, sedangkan program teknis terdiiri dari 7 program, yaitu : 92
Program Generik : (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Program Teknis : (1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup; (2) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; (3) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) (4) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH); (5) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat; (6) Program Pengelolaan Persampahan; dan (7) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati). Secara lengkap rencana program dan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan termuat pada tabel 6.1 di bawah ini. 93
No Tujuan 1 2 1 Mewujud kan reformasi birokrasi Dinas Lingkung an Hidup Kota Palu Sasaran 3 Meningkat nya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu Kode Rek. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Data capaian pada tahun awal perencana an (2021) Tahun 2022 Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Target R p Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 0 . 1 1 . 2 0 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Ko ta Nilai SAKIP Dinas Lingkunga n Hidup B B 7 8 2 . 0 4 8 . 3 4 0 . 1 1 B 5 8 7 . 2 7 3 . 0 1 2 . 1 1 B 3 0 2 . 8 1 4 . 1 2 7 . 0 1 BB 3 9 3 . 7 7 3 . 7 2 6 . 1 1 BB 1 8 8 . 2 9 1 . 1 1 8 . 1 1 Perencanaan, 1 0 . 2 . 1 0 . 1 1 . 2 Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 4 . 9 7 9 . 6 2 9 8 3 . 9 4 2 . 7 2 5 7 8 . 1 2 5 . 7 2 2 9 0 . 8 9 7 . 7 2 8 5 0 . 4 5 0 . 8 2 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Pd Target Rp 18 19 BB 1 8 8 . 2 9 1 . 1 1 8 . 1 1 8 5 0 . 4 5 0 . 8 2 Unit kerja pd penang gung jawab 20 94 Lokasi 21
1 0 . 1 0 . 2 . 1 0 . 1 1 . 2 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 0 . 1 0 . 2 . 1 0 . 1 1 . 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD 3 0 . 1 0 . 2 . 1 0 . 1 1 . 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD Koordinasi dan 6 0 . 1 0 . 2 . 1 0 . 1 1 . 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersediany a Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah Tersediany a Dokumen RKA SKPD Tersediany a Dokumen Perubahan RKA SKPD Tersediany a Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 12 Dokumen 2 1 1 12 0 0 8 . 1 5 9 . 2 0 0 5 . 6 5 4 . 0 1 0 0 5 . 6 5 4 . 0 1 0 0 6 . 4 1 1 . 3 2 1 1 12 3 1 5 . 1 8 9 . 2 5 6 0 . 1 6 5 . 0 1 5 6 0 . 1 6 5 . 0 1 6 4 7 . 5 4 1 . 3 2 1 1 12 5 2 3 . 1 1 0 . 3 5 7 6 . 6 6 6 . 0 1 5 7 6 . 6 6 6 . 0 1 0 0 2 . 7 7 1 . 3 2 1 1 12 8 3 4 . 1 4 0 . 3 1 4 3 . 3 7 7 . 0 1 1 4 3 . 4 7 7 . 0 1 2 7 9 . 8 0 2 . 3 3 1 1 12 3 7 2 . 2 0 1 . 3 7 0 8 . 8 8 8 . 0 1 7 2 8 . 9 8 7 . 0 1 1 5 1 . 3 7 2 . 3 14 6 6 72 3 7 2 . 2 0 1 . 3 7 0 8 . 8 8 8 . 0 1 7 2 8 . 9 8 7 . 0 1 1 5 1 . 3 7 2 . 3 DLH Dinas Lingku ngan Hidup Dinas Lingku ngan Hidup Dinas Lingku ngan Hidup 95 Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu
2 0 . 2 . 1 0 . 1 1 . 2 1 0 . 2 0 . 2 . 1 0 . 1 1 . 2 7 0 . 2 0 . 2 . 1 0 . 1 1 . 2 6 0 . 2 . 1 0 . 1 1 . 2 2 0 . 6 0 . 2 . 1 0 . 1 1 . 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Semes teran SKPD Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersediany a Gaji dan Tunjangan ASN Tersediany a Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/ Semestera n SKPD Tersediany a Peralatan dan Perlengkap an Kantor 100% 1 Dokmen 100% 100% 100% 100% 6 4 5 . 7 4 0 . 8 4 6 . 7 6 4 6 . 3 0 5 . 2 4 6 . 7 0 0 9 . 3 4 5 . 5 8 3 6 . 1 0 0 . 5 2 5 3 3 9 . 7 8 0 . 4 2 100% 100% 100% 0 6 5 . 6 0 8 . 4 5 7 . 7 0 6 2 . 7 0 2 . 9 4 7 . 7 0 0 3 . 9 9 5 . 5 3 0 0 . 7 6 0 . 6 5 5 0 0 2 . 4 4 1 . 0 5 100% 100% 100% 4 8 0 . 6 1 1 . 1 6 2 . 7 1 9 7 . 0 6 4 . 5 5 2 . 7 3 9 2 . 5 5 6 . 5 7 1 9 . 7 0 8 . 7 4 5 8 8 8 . 5 2 8 . 8 3 100% 100% 100% 8 1 0 . 2 1 2 . 7 1 7 . 7 3 7 1 . 0 0 5 . 1 1 7 . 7 5 4 8 . 1 1 7 . 5 3 9 9 . 5 8 2 . 3 5 5 6 4 1 . 4 1 2 . 9 3 100% 100% 100% 5 1 7 . 2 7 3 . 6 5 4 . 7 4 3 6 . 6 4 5 . 0 5 4 . 7 1 8 0 . 6 2 8 . 5 0 1 7 . 1 5 3 . 6 5 5 8 2 4 . 8 9 9 . 9 3 100% 100% 100% 5 1 7 . 2 7 3 . 6 5 4 . 7 4 3 6 . 6 4 5 . 0 5 4 . 7 1 8 0 . 6 2 8 . 5 0 1 7 . 1 5 3 . 6 5 5 8 2 4 . 8 9 9 . 9 3 Dinas Lingku ngan Hidup Dinas Lingku ngan Hidup Dinas Lingku ngan Hidup 96 Kota Palu Kota Palu Kota Palu
4 0 . 6 0 . 2 . 1 0 . 1 1 . 2 5 0 . 6 0 . 2 . 1 0 . 1 1 . 2 6 0 . 6 0 . 2 . 1 0 . 1 1 . 2 8 0 . 6 0 . 2 . 1 0 . 1 1 . 2 9 0 . 6 0 . 2 . 1 0 . 1 1 . 2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-un dangan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersediany a Bahan Logistik Kantor Tersediany a Barang Cetakan dan Pengganda an Tersediany a Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Terpenuhin ya Fasilitasi Kunjungan Tamu Terselengg aranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 6 4 1 . 6 9 6 . 5 8 4 3 4 . 4 2 4 . 7 3 0 0 5 . 7 6 6 . 6 5 2 6 . 0 3 6 . 5 0 0 0 . 5 9 4 . 5 6 3 100% 100% 100% 100% 100% 0 0 1 . 3 5 5 . 6 8 8 7 6 . 8 9 7 . 7 3 5 7 1 . 4 3 7 . 6 0 0 9 . 6 8 6 . 5 0 5 9 . 9 4 1 . 9 6 3 100% 100% 100% 100% 100% 1 3 6 . 8 1 4 . 7 8 4 6 6 . 6 7 1 . 8 3 6 1 5 . 1 0 8 . 6 9 6 7 . 3 4 7 . 5 9 4 4 . 1 4 8 . 0 7 3 100% 100% 100% 100% 100% 7 1 8 . 2 9 2 . 8 8 0 3 4 . 8 5 5 . 8 3 1 3 5 . 9 6 8 . 6 6 0 2 . 1 0 8 . 5 3 6 8 . 9 4 5 . 4 7 3 100% 100% 100% 100% 100% 3 7 6 . 8 5 0 . 9 8 8 9 5 . 9 2 3 . 9 3 1 2 9 . 6 0 0 . 7 0 3 2 . 7 1 9 . 5 0 6 8 . 0 4 0 . 5 7 3 100% 100% 100% 100% 100% 3 7 6 . 8 5 0 . 9 8 8 9 5 . 9 2 3 . 9 3 1 2 9 . 6 0 0 . 7 0 3 2 . 7 1 9 . 5 0 6 8 . 0 4 0 . 5 7 3 Dinas Lingku ngan Hidup Dinas Lingku ngan Hidup Dinas Lingku ngan Hidup Dinas Lingku ngan Hidup Dinas Lingku ngan Hidup 97 Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu
Pengadaan 7 0 . 2 . 1 0 . 1 1 . 2 Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1 0 . 7 0 . 2 . 1 0 . 1 1 . 2 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2 0 . 7 0 . 2 . 1 0 . 1 1 . 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3 0 . 7 0 . 2 . 1 0 . 1 1 . 2 Pengadaan Alat Besar 5 0 . 7 0 . 2 . 1 0 . 1 1 . 2 Pengadaan Mebel Tersediany a Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersediany a Kendaraan Dinas Operasiona l atau Lapangan Tersediany a Alat Besar Tersediany a Prasarana Kantor 100% 100% 100% 100% 0 0 0 . 0 0 5 . 3 100% - 100% 100% - 100% 100% - 100% 100% 0 0 0 . 0 0 5 . 3 100% 0 0 0 . 5 3 5 . 3 100%
0 0 0 . 5 3 5 . 3 100% 0 5 3 . 0 7 5 . 3 100%
0 5 3 . 0 7 5 . 3 100% 7 9 2 . 5 6 8 . 8 1 4 100%
4 4 2 . 9 5 2 . 5 1 4 100% 100%
3 5 0 . 6 0 6 . 3 100% 7 8 0 . 4 9 9 . 1 0 8 100%
4 7 9 . 1 5 3 . 3 4 7 100% 100%
3 1 1 . 2 4 6 . 3 100% 7 8 0 . 4 9 9 . 1 0 8
4 7 9 . 1 5 3 . 3 4 7
3 1 1 . 2 4 6 . 3 Dinas Lingku ngan Hidup Dinas Lingku ngan Hidup Dinas Lingku ngan Hidup Dinas Lingku ngan Hidup 98 Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu
6 0 . 7 0 . 2 . 1 0 . 1 1 . 2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan 8 0 Jasa . 2 Penunjang . 1 0 Urusan . 1 Pemerintahan 1 . 2 Daerah 2 0 . 8 0 . 2 . 1 0 . 1 1 . 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 4 0 . 8 0 . 2 . 1 0 . 1 1 . 2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan 9 Barang Milik 0 . Daerah 2 . 1 Penunjang 0 . Urusan 1 1 Pemerintahan . 2 Daerah Tesedianya Peralatan dan Mesin Penunjang Terlaksana nya Jasa Komunikas i, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksana nya Jasa Pelayanan Umum Kantor 100% 100% 100% 100% - 100% 5 9 6 . 5 5 6 . 7 1 8 . 1 100% 0 0 8 . 0 0 8 . 6 5 1 100% 100% 5 9 8 . 4 5 8 . 0 6 6 . 1 100% 8 0 0 . 6 5 6 . 2 2 0 . 1 100%
8 5 2 . 2 3 8 . 5 3 8 . 1 8 0 8 . 8 6 3 . 8 5 1 100% 0 5 4 . 3 6 4 . 7 7 6 . 1 100% 5 7 5 . 2 8 8 . 2 3 0 . 1 100%
6 7 5 . 0 9 1 . 8 3 8 . 1 6 9 4 . 2 5 9 . 9 5 1 100% 0 8 0 . 8 3 2 . 8 7 6 . 1 100% 1 0 4 . 1 1 2 . 3 4 0 . 1 100%
0 8 4 . 2 7 5 . 6 5 8 . 1 0 2 0 . 2 5 5 . 1 6 1 100% 0 6 4 . 0 2 0 . 5 9 6 . 1 100% 3 1 5 . 3 4 6 . 3 5 0 . 1 0 0 0 . 0 0 0 . 5 5 9 2 9 . 3 0 7 . 3 9 8 . 1 0 6 0 . 3 8 7 . 4 6 1 9 6 8 . 0 2 9 . 8 2 7 . 1 2 8 3 . 6 1 7 . 4 7 0 . 1 100% 100% 100% 0 0 0 . 0 0 0 . 5 5 9 2 9 . 3 0 7 . 3 9 8 . 1 0 6 0 . 3 8 7 . 4 6 1 9 6 8 . 0 2 9 . 8 2 7 . 1 2 8 3 . 6 1 7 . 4 7 0 . 1 Dinas Lingku ngan Hidup Dinas Lingku ngan Hidup Dinas Lingku ngan Hidup 99 Kota Palu Kota Palu Kota Palu
1 0 . 9 0 . 2 . 1 0 . 1 1 . 2 2 0 . 9 0 . 2 . 1 0 . 1 1 . 2 6 0 . 9 0 . 2 . 1 0 . 1 1 . 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersediany a Jasa Pemelihara an, Biaya Pemelihara an, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersediany a Jasa Pemelihara an, Biaya Pemelihara an, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasiona l atau Lapangan Terpelihara nya Peralatan dan Mesin Lainnya 100% 100% 100% 100% 100% 100% 8 7 5 . 7 6 1 . 0 5 6 0 3 4 . 1 9 9 . 4 6 3 0 5 7 . 8 5 8 . 3 100% 100% 100% 0 5 2 . 9 6 6 . 6 5 6 0 0 3 . 1 4 6 . 8 6 3 5 7 3 . 7 9 8 . 3 100% 100% 100% 2 4 9 . 5 3 2 . 3 6 6 3 1 7 . 7 2 3 . 2 7 3 8 4 3 . 6 3 9 . 3 100% 100% 100% 1 0 3 . 8 6 8 . 9 6 6 0 9 9 . 0 5 0 . 6 7 3 1 1 7 . 5 7 9 . 3 100% 100% 100% 7 6 6 . 5 6 2 . 3 8 6 9 0 0 . 2 7 5 . 3 8 3 5 2 2 . 5 5 0 . 4 100% 100% 100% 7 6 6 . 5 6 2 . 3 8 6 9 0 0 . 2 7 5 . 3 8 3 5 2 2 . 5 5 0 . 4 Dinas Lingku ngan Hidup Dinas Lingku ngan Hidup Dinas Lingku ngan Hidup 100 Kota Palu Kota Palu Kota Palu
2 Meningka tkan kualitas lingkung an hidup yang aman, nyaman, dan berketah anan bencana Meningka tnya pengelola an lingkung an hidup Pemeliharaan/ 0 1 . 9 0 . 2 . 1 0 . 1 1 . 2 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Program 2 0 . 1 1 . 2 Perencanaan Lingkungan Hidup 1 0 . 2 . 2 0 . 1 1 . 2 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Ko ta 0 . 1 0 . 2 . 2 0 . 1 1 . 2 1 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Ko ta Terlaksana nya Pemelihara an/Rehabil itasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Cakupan Perencanaa n Lingkunga n Hidup Tersediany a Dokumen RPPLH Kabupaten /Kota 100% 1 Dok 100% 1 0 5 2 . 8 3 6 . 3 0 5 3 . 3 8 8 . 0 7 6 0 5 3 . 3 8 8 . 0 7 6 0 5 3 . 3 8 8 . 0 7 6 100% 100% 0 5 6 . 4 7 6 . 3 2 2 0 . 3 3 3 . 5 7 6 2 2 0 . 3 3 3 . 5 7 6 2 2 0 . 3 3 3 . 5 7 6 100% 100% 8 9 3 . 1 1 7 . 3 9 1 5 . 7 7 8 . 5 4 6 9 1 5 . 7 7 8 . 5 4 6 9 1 5 . 7 7 8 . 5 4 6 100% 100% 1 1 5 . 8 4 7 . 3 0 3 1 . 4 5 4 . 0 0 7 0 3 1 . 4 5 4 . 0 0 7 0 3 1 . 4 5 4 . 0 0 7 100% 100% 1 8 4 . 3 2 8 . 3 6 0 5 . 7 2 5 . 1 1 7 6 0 5 . 7 2 5 . 1 1 5 6 0 5 . 7 2 5 . 1 1 5 100% 100% 1 8 4 . 3 2 8 . 3 6 0 5 . 7 2 5 . 1 1 7 6 0 5 . 7 2 5 . 1 1 5 6 0 5 . 7 2 5 . 1 1 5 Dinas Lingku ngan Hidup Dinas Lingku ngan Hidup 101 Kota Palu Kota Palu
2 0 . 2 . 2 0 . 1 1 . 2 2 0 . 2 0 . 2 . 2 0 . 1 1 . 2 3 0 . 2 0 . 2 . 2 0 . 1 1 . 2 3 0 . 1 1 . 2 Penyelenggara an Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Ko ta Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJM D Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resik o Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Tersediany a Dokumen KLHS RPJPD/RP JMD Tersediany a Dokumen KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulk an Dampak/R esiko Lingkunga n Hidup 1 Dok 100%
100% - 100% 100% - 100% 0 5 4 . 6 5 5 . 2 9 1
100% 2 9 5 . 3 3 8 . 3 9 1
5 9 2 . 9 7 3 . 5 8 1
4 3 8 . 3 4 0 . 1 0 2 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 2 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 2 100% 100%
6 0 1 . 2 2 2 . 4 0 2 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 2 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 2
6 0 1 . 2 2 2 . 4 0 2 Dinas Lingku ngan Hidup Dinas Lingku ngan Hidup 102 Kota Palu Kota Palu
1 0 . 2 . 3 0 . 1 1 . 2 1 0 . 1 0 . 2 . 3 0 . 1 1 . 2 3 0 . 1 0 . 2 . 3 0 . 1 1 . 2 2 0 . 2 . 3 0 . 1 1 . 2 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Ko ta Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Ko ta Penanggulanga n Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Ko ta Terlaksana nya Pencegaha n Pencemara n Lingkunga n Hidup Dilaksanak an terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut terkelolany a Laboratori um Lingkunga n Hidup Kabupaten /Kota 100% 100% 100% 100% 0 6 6 . 5 6 1 . 7 7 0 8 3 . 4 5 6 . 3 5 0 8 2 . 1 1 5 . 3 2 8 9 8 . 5 7 0 . 0 8 100% 6 0 0 . 1 9 4 . 7 7 8 8 1 . 0 0 9 . 5 2 8 1 8 . 0 9 5 . 1 5 0 0 8 . 5 7 0 . 0 8 100% 4 8 2 . 3 7 8 . 7 6 9 8 1 . 9 5 1 . 3 2 5 9 0 . 4 1 7 . 4 4 8 5 5 . 6 7 8 . 0 8 100% 8 0 6 . 0 4 8 . 6 7 4 8 9 . 4 7 7 . 4 2 4 2 6 . 5 6 0 . 2 5 8 5 5 . 6 7 8 . 0 8 100% 3 3 4 . 0 1 7 . 8 7 3 3 7 . 2 4 2 . 5 2 0 0 7 . 7 6 4 . 3 5 1 5 6 . 5 1 5 . 1 8 100% 100% 3 3 4 . 0 1 7 . 8 7 3 3 7 . 2 4 2 . 5 2 0 0 7 . 7 6 4 . 3 5 1 5 6 . 5 1 5 . 1 8 Dinas Lingku ngan Hidup Dinas Lingku ngan Hidup 103 Kota Palu Kota Palu
1 0 . 2 0 . 2 . 3 0 . 1 1 . 2 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat 3 0 . 2 . 3 0 . 1 1 . 2 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Ko ta 1 0 . 3 0 . 2 . 3 0 . 1 1 . 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Program 4 0 . 1 1 . 2 Pengelolaan Keanekaragam an Hayati (Kehati) Tersediany a data dan informasi Peringatan Pencemara n dan/atau Kerusakan Lingkunga n Hidup pada Masyaraka t Terlaksany a Koordinasi dan Sinkronisa si Penghentia n Sumber Pencemara n 100% 100% 100% 100% 8 9 8 . 5 7 0 . 0 8 2 9 8 . 4 1 3 . 5 3 2 9 8 . 4 1 3 . 5 3 0 0 3 . 3 9 3 . 2 8 3 . 3 100% 100% 0 0 8 . 5 7 0 . 0 8 6 8 7 . 6 6 2 . 6 3 6 8 7 . 6 6 2 . 6 3 8 1 2 . 7 2 8 . 4 0 4 . 3 100% 100% 8 5 5 . 6 7 8 . 0 8 3 5 4 . 9 2 6 . 6 3 3 5 4 . 9 2 6 . 6 3 4 7 3 . 1 2 3 . 6 5 2 . 3 100% 100% 8 5 5 . 6 7 8 . 0 8 8 6 6 . 6 2 3 . 3 4 8 6 6 . 6 2 3 . 3 4 4 3 3 . 0 8 4 . 1 3 5 . 3 100% 100% 1 5 6 . 5 1 5 . 1 8 2 2 0 . 6 9 9 . 3 4 2 2 0 . 6 9 9 . 3 4 3 8 9 . 8 0 3 . 7 8 5 . 3 100% 100% 1 5 6 . 5 1 5 . 1 8 2 2 0 . 6 9 9 . 3 4 2 2 0 . 6 9 9 . 3 4 3 8 9 . 8 0 3 . 7 8 5 . 3 Dinas Lingku ngan Hidup Dinas Lingku ngan Hidup 104 Kota Palu Kota Palu
1 0 . 2 . 4 0 . 1 1 . 2 2 0 . 1 0 . 2 . 4 0 . 1 1 . 2 4 0 . 1 0 . 2 . 4 0 . 1 1 . 2 Pengelolaan Keanekaragam an Hayati Kabupaten/Ko ta Pengelolaan Taman Keanekaragam an Hayati di Luar Kawasan Hutan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Terlaksana nya Pengelolaa n Taman Keanekara gaman Hayati di Luar Kawasan Hutan Terlaksana nya Pengelolaa n Ruang Terbuka Hijau (RTH) 100% 100% 100% 100% 0 0 3 . 3 9 3 . 2 8 3 . 3 0 1 5 . 0 0 2 . 3 9 6 0 9 7 . 2 9 1 . 9 8 6 . 2 100% 100% 8 1 2 . 7 2 8 . 4 0 4 . 3 5 2 2 . 3 7 9 . 7 0 7 3 9 9 . 3 5 8 . 6 9 6 . 2 100% 100% 4 7 3 . 1 2 3 . 6 5 2 . 3 5 4 0 . 1 3 7 . 1 1 7 9 2 3 . 0 9 5 . 4 4 5 . 2 100% 100% 4 3 3 . 0 8 4 . 1 3 5 . 3 0 9 2 . 3 8 5 . 8 5 8 4 4 0 . 7 9 8 . 2 7 6 . 2 100% 100% 3 8 9 . 8 0 3 . 7 8 5 . 3 0 9 9 . 3 3 9 . 8 8 8 3 9 9 . 4 7 3 . 8 9 6 . 2 100% 100% 3 8 9 . 8 0 3 . 7 8 5 . 3 0 9 9 . 3 3 9 . 8 8 8 3 9 9 . 4 7 3 . 8 9 6 . 2 Dinas Lingku ngan Hidup Dinas Lingku ngan Hidup 105 Kota Palu Kota Palu
5 0 . 1 1 . 2 1 0 . 2 . 5 0 . 1 1 . 2 1 0 . 1 0 . 2 . 5 0 . 1 1 . 2 Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) Penyimpanan Sementara Limbah B3 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Terlaksana nya Fasilitasi Pemenuha n Komitmen Izin Penyimpan an Sementara Limbah B3 Dilaksanak an melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegras i secara Elektronik 100% 100% 0 0 0 . 2 1 3 . 4 4 0 0 0 . 2 1 3 . 4 4 0 0 0 . 2 1 3 . 4 4 100% 2 0 9 . 5 0 6 . 4 4 2 0 9 . 5 0 6 . 4 4 2 0 9 . 5 0 6 . 4 4 100% 9 5 3 . 0 6 6 . 2 4 9 5 3 . 0 6 6 . 2 4 9 5 3 . 0 6 6 . 2 4 100% 7 5 1 . 5 6 2 . 6 4 7 5 1 . 5 6 2 . 6 4 7 5 1 . 5 6 2 . 6 4 100% 6 5 5 . 6 9 9 . 6 4 6 5 5 . 6 9 9 . 6 4 6 5 5 . 6 9 9 . 6 4 100% 6 5 5 . 6 9 9 . 6 4 6 5 5 . 6 9 9 . 6 4 6 5 5 . 6 9 9 . 6 4 Dinas Lingku ngan Hidup 106 Kota Palu
0 . 2 . 5 0 . 1 1 . 2 2 2 0 . 2 0 . 2 . 5 0 . 1 1 . 2 6 0 . 1 1 . 2 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Ko ta Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Terlaksana nya Koordinasi dan Sinkronisa si Pengelolaa n Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangku tan, Pemanfaat an, Pengolahan , dan/atau Penimbuna n 100%
100% - 100% 5 2 1 . 6 6 0 . 1 6
0 5 1 . 1 7 4 . 1 6
8 0 0 . 0 9 7 . 8 5
0 6 7 . 7 5 7 . 3 6
7 9 6 . 5 6 7 . 4 6
7 9 6 . 5 6 7 . 4 6 Dinas Lingku ngan Hidup 107 Kota Palu
1 0 . 2 . 6 0 . 1 1 . 2 1 0 . 1 0 . 2 . 6 0 . 1 1 . 2 3 0 . 1 0 . 2 . 6 0 . 1 1 . 2 Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Ko ta Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Ko ta Terpenuhin ya Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkunga n dan/atau Izin PPLH Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkunga n Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota yang diawasi 100% 100% 100% 100% 5 2 1 . 6 6 0 . 1 6 5 7 6 . 8 3 6 . 1 4 0 5 4 . 7 2 4 . 9 1 100% 100% 0 5 1 . 1 7 4 . 1 6 8 2 3 . 2 7 0 . 1 4 2 2 8 . 8 9 3 . 0 2 100% 100% 8 0 0 . 0 9 7 . 8 5 9 7 0 . 0 8 5 . 9 3 9 2 9 . 9 0 2 . 9 1 100% 100% 0 6 7 . 7 5 7 . 3 6 9 5 0 . 8 6 2 . 1 4 1 0 7 . 9 8 4 . 2 2 100% 100% 7 9 6 . 5 6 7 . 4 6 9 5 3 . 1 0 6 . 1 4 8 3 3 . 4 6 1 . 3 2 100% 100% 7 9 6 . 5 6 7 . 4 6 9 5 3 . 1 0 6 . 1 4 8 3 3 . 4 6 1 . 3 2 Dinas Lingku ngan Hidup Dinas Lingku ngan Hidup 108 Kota Palu Kota Palu
8 0 . 1 1 . 2 1 0 . 2 . 8 0 . 1 1 . 2 1 0 . 1 0 . 2 . 8 0 . 1 1 . 2 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Penyelenggara an Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakat an Tingkat Daerah Kabupaten/Ko ta Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakat an Meningkat nya Kapasitas dan Kompetens i Sumber Daya Manusia Bidang Lingkunga n Hidup untuk Lembaga Kemasyara katan 100% 100% 0 0 1 . 7 3 4 . 4 2 0 0 1 . 7 3 4 . 4 2 0 0 1 . 7 3 4 . 4 2 100% 0 8 1 . 9 9 5 . 4 2 0 8 1 . 9 9 5 . 4 2 0 8 1 . 9 9 5 . 4 2 100% 6 5 2 . 6 2 5 . 3 2 6 5 2 . 6 2 5 . 3 2 6 5 2 . 6 2 5 . 3 2 100% 3 2 2 . 4 1 5 . 5 2 3 2 2 . 4 1 5 . 5 2 3 2 2 . 4 1 5 . 5 2 100% 4 7 5 . 7 1 9 . 5 2 4 7 5 . 7 1 9 . 5 2 4 7 5 . 7 1 9 . 5 2 100% 4 7 5 . 7 1 9 . 5 2 4 7 5 . 7 1 9 . 5 2 4 7 5 . 7 1 9 . 5 2 Dinas Lingku ngan Hidup 109 Kota Palu
1 1 . 1 1 . 2 Program Pengelolaan Persampahan 1 0 . 2 . 1 1 . 1 1 . 2 Pengelolaan Sampah Penyusunan 1 0 . 1 0 . 2 . 1 1 . 1 1 . 2 Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Ko ta Tersediany a Dokumen dan Laporan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaa n Sampah Kabupaten /Kota 100% 100% 0 0 3 . 9 7 5 . 1 9 0 . 5 1 0 0 3 . 9 7 5 . 1 9 0 . 5 1 0 0 0 . 5 4 8 . 5 3 100% 7 6 0 . 5 7 6 . 1 9 1 . 5 1 7 6 0 . 5 7 6 . 1 9 1 . 5 1 0 8 9 . 0 5 5 . 6 6 100% 4 5 9 . 0 7 0 . 9 2 5 . 4 1 4 5 9 . 0 7 0 . 9 2 5 . 4 1 1 6 9 . 3 8 3 . 7 6 100% 1 7 5 . 6 7 7 . 6 5 7 . 5 1 1 7 5 . 6 7 7 . 6 5 7 . 5 1 0 5 9 . 5 4 2 . 5 7 100% 8 1 1 . 3 7 8 . 5 0 0 . 6 1 8 1 1 . 3 7 8 . 5 0 0 . 6 1 1 8 2 . 1 6 5 . 6 7 100% 8 1 1 . 3 7 8 . 5 0 0 . 6 1 8 1 1 . 3 7 8 . 5 0 0 . 6 1 1 8 2 . 1 6 5 . 6 7 Dinas Lingku ngan Hidup 110 Kota Palu
3 0 . 1 0 . 2 . 1 1 . 1 1 . 2 7 0 . 1 0 . 2 . 1 1 . 1 1 . 2 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SP A Kabupaten/Ko ta Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SP A Kabupaten/Ko ta Terlaksana nya Penangana n Sampah Tersediany a Sarana dan Prasarana Pengelolaa n Persampah an 100% 100% 100% 100% 0 6 7 . 2 6 6 . 9 4 5 . 2 1 0 4 5 . 1 7 0 . 6 0 5 . 2 2 1 9 . 7 6 0 . 1 1 5 . 0 3 100% 100% 7 3 8 . 1 9 9 . 3 9 5 . 2 1 0 5 2 . 2 3 1 . 1 3 5 . 2 6 1 9 . 7 1 7 . 6 0 8 . 0 3 100% 100% 1 2 4 . 3 4 2 . 5 0 9 . 1 1 2 7 5 . 3 4 4 . 6 5 5 . 2 8 6 9 . 3 4 0 . 3 6 4 . 9 2 100% 100% 0 6 0 . 5 5 3 . 1 3 0 . 3 1 1 6 5 . 5 7 1 . 0 5 6 . 2 2 0 4 . 9 6 6 . 2 5 9 . 1 3 100% 100% 8 9 4 . 7 2 6 . 1 8 1 . 3 1 9 3 3 . 4 8 6 . 7 4 7 . 2 1 2 4 . 4 0 8 . 7 5 4 . 2 3 100% 100% 8 9 4 . 7 2 6 . 1 8 1 . 3 1 9 3 3 . 4 8 6 . 7 4 7 . 2 1 2 4 . 4 0 8 . 7 5 4 . 2 3 Dinas Lingku ngan Hidup Dinas Lingku ngan Hidup 111 Kota Palu Kota Palu
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALU Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja OPD selama lima tahun. Indikator merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan suatu kegiatan atau organisasi yang menunjukkan sejauh mana posisi suatu kegiatan atau organisasi tersebut berada dalam mencapai tujuannya. Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD untuk tahun 2021-2026. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu Tahun 2021- 2026 merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah lima tahunan yang memuat indikasi kegiatan yang disusun dengan penyesuaian-penyesuaian terkini sesuai dengan tantangan, kendala, potensi, peraturan perundang-undangan, tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu. 112
Pada akhirnya, diharapkan melalui keberadaan dan fungsi Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu ini, menjadi penunjang penyelenggaran tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu dapat berlangsung secara efektif, efisien dan optimal, sehingga tercapailah suatu kondisi yang dicita- citakan sesuai dengan visi misi Pemerintah Kota Palu yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD seperti tercantum di bawah ini : 113
NO [1] 1 2 3 Tabel 7.1. Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Palu Tahun 2016 - 2021 Indikator [2] Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD TAHUN 2021 [3] Tahun 2022 [4] Target Capaian Setiap Tahun Tahun 2023 [5] Tahun 2024 [6] Tahun 2025 [7] Tahun 2026 [8] Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota. 10 81% 17 15 82% 18,7 17 83% 20,6 18 83% 22,6 19 84% 24,9 20 85% 27,4 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD [9] 20 85% 27,4 114
4 Persentase sampah yang terangkut 5 6 7 8 9 10 Jumlah sampah yang dikelola oleh masyarakat Persentase jumlah sampah yang tertangani Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota 100 775,11 74 72,95% 0 73,92 73,92 100 100 100 100 100 100 786,1 786,1 822,6 872,2 872,2 872,2 73 72 71 70 70 70 71,94% 70,95% 69,92% 68,86% 68,86% 68,86% 0 0 0 0 0 0 74,26 74,6 74,94 75,28 75,62 75,62 74,26 74,6 74,94 75,28 75,62 75,62 115
BAB VII PENUTUP Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu Tahun 2021 - 2026 ini telah disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi Pemerintah Kota Palu Tahun 2021 - 2026 dan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, yang diharapkan sebagai wujud dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran, keserasian, keselarasan dan keterpaduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang makin andal, profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi pihak-pihak yang dilayani (stakeholder) dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Pada akhirnya diharapkan hasil Review Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu Tahun 2021 - 2026 dapat memberikan kontribusi nyata bagi pencapaian Visi Misi Pemerintah Kota Palu Tahun 2021 - 2026 dalam mewujudkan perbaikan fungsi lingkungan hidup, Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Kota Palu. 116