Hubungan Diplomasi Indonesia dan Malaysia dalam imigrasi dan batas wilayah di ASEAN Fernand Faktur Daeng Maaggazing, Rizki Firmansyah Abstrak Imigran ilegal di Indonesia dan Malaysia dipandang sebagai ancaman terhadap keamanan nasional Indonesia dan malaysia dikarenakan jumlah mereka yang besar dan dampak negatif dari besarnya jumlah mereka tersebut sangat merugikan kedua belah pihak, walaupun di satu sisi imigran ilegal memiliki sisi positif. Penentuan paradigma di dalam regulasi penanganan imigrasi ilegal di kedua negara diperlukan untuk menentukan arah terhadap kebijakan penanganan imigrasi ilegal dua negara tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif yang digunakan untuk menganalisis kebijakan penangann imigrasi ilegal di Indonesia dan Malaysia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan dalam konstruksi kebijakan penanganan imigrasi ilegal di kedua negara. 1. Pendahuluan Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara yang letaknya di asia tenggara. Luas negara Indonesia 1.905.000km2 dan Malaysia 330.803km2, kedua negara ini saling berbatasan langsung baik di pulau borneo dan selat malaka. Indonesia dan Malaysia berbatasan langsung dengan berbagai negara di ASEAN seperti Singapura, Brunei Darussalam, Timor leste dan Papua Nugini. Dalam hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia, migrasi lintas negara di mana mengarah ke perubahan sosial dalam bangsa menjadi isu kontroversial di antara Indonesia dan Malaysia. Migrasi jenis ini bisa dalam bentuk imigrasi legal dan imigrasi ilegal. Namun, masalah muncul ketika warga asing memasuki negara tanpa dokumen yang tepat seperti Visa, paspor. Jenis imigran ini dikenal sebagai "Imigran gelap". Jika dibandingkan dengan negara Indonesia, Malaysia termasuk negara yang menghadapi masalah serius terkait dengan banyaknya imigran ilegal yang masuk ke Malaysia. Malaysia menjadi salah satu negara di Asia Tenggara yang menarik lebih banyak pekerja asing, legal maupun ilegal, dibandingkan dengan negara Indonesia karena factor pertumbuhan ekonomi yang kuat. Tingginya populasi imigran ilegal di kedua negara tersebut menyebabkan adanya dilemma impact yaitu berupa dampak positif dan dampak negatif. Dampak negatif dari adanya imigran ilegal di Indonesia dan Malaysia terdapat dalam bidang industri. Imigran ilegal di kedua negara tersebut mengisi kekosongan pekerjaan di bidang tertentu, dimana pekerjaan di bidang itu membutuhkan pekerja yang berkompeten dan di lain sisi, Sebagian penduduk asli Indonesia dan Malaysia memiliki pendidikan yang kurang sehingga angka pengangguran meningkat. Dampak negatif lainnya dari adanya imigran di Indonesia dan Malaysia ialah ketergantungan yang berlebihan akan pekerja asing, baik legal maupun ilegal, akan menghasilkan deflasi mata uang, menurunnya performa produktivitas, menganggu keseimbangan sosial dan ekonomi, menambah beban fiskal dan moneter negara, meningkat tingkat kejahatan dan kriminalitas, serta meningkatkanya potensi penularan penyakit
berbahaya dari luar. Dampak positif meningkatkan PDB nominal, efisiensi perusahaan dalam mengurangi biaya produksi. 2. Metode Penelitian ini menggunakan teknik analisis isi kuantitatif untuk menganalisis data ataupun menganalisa isi pesan khusus yang terdapat dalam produk-produk legal formal yang akan menjadi objek penelitian. Menurut Neundorf (2002), content analysis atau analisis isi adalah merangkum, pesan dari analisis kuantitatif yang menggunakan metode saintifik dan tidak terbatas pada tipe variabel-variabel yang mungkin diukur atau sesuatu yang dimana pesan itu dibuat atau ditunjukkan. 3. Pembahasan Kekerabatan Indonesia dan Malaysia Dalam perjalanan sejarah Indonesia-Malaysia, kedaulatan mendapatkan sosialisasi yang kuat dan menjadi aspek penting sehingga mengalahkan aspek lain, termasuk kekerabatan dalam pembentukan identitas kedua-dua negara. Dalam tulisan ini kedaulatan diartikan bukan dalam bentuk yang sudah jadi bahwa negara merdeka adalah negara berdaulat mutlak. Kedaulatan di sini difahami sebagai suatu proses sehingga tercipta otoritas dan kekuatan negara masing-masing negara dalam mewujudkan cita- cita nasional mereka. Perjalanan sejarah Indonesia dan Malaysia ditandai dengan persaingan dan perebutan dalam menegakkan kedaulatan, baik wilayah maupun otoritas sebagai negara merdeka. Sebagai negara bekas jajahan, pemerintah di kedua-dua negara harus memperjuangkan kedaulatan, baik ke dalam maupun ke luar.Di dalam negeri, mereka harus mengkonsolidasi diri sehingga otoritas pemerintahan bisa tegak dan persatuan nasional bisa diwujudkan. Mereka harus memastikan bahwa negara benarbenar berdaulat sehingga tidak ada lagi ancaman pemisahan diri atau separatisme. Ke luar negeri, negara-negara ini juga menata hubungan dengan negara lain sehingga keselamatan dan keamanan negara bisa terjamin dari serangan luar. Pengalaman sejarah kedua-dua negara dalam menegakkan kedaulatan negara berbeda. Dalam kaitan dengan pembentukan negara berdaulat, hubungan kekerabatan memang pernah secara signifikan menjadi salah satu faktor strategis yang mempengaruhi hubungan kedua-dua negara. Kekerabatan paling kuat ketika benihbenih nasionalisme muncul di negara-negara ini yaitu ketika mereka melawan penjajah untuk mecapai kemerdekaan. Persaudaran Melayu dicerminkan dengan keinginan untuk membentuk Melayu Raya sebagai negara merdeka yang meliputi pula Indonesia. Demikian juga ada citacita Indonesia Raya di mana Melayu menjadi bagian dari negara merdeka itu.Tetapi dalam perjalanan sejarahnya, citacita itu tidak pernah terwujud. Perjuangan kemerdekaan ala revolusi sosial yang banyak mengorbankan jiwa dan lebih jauh lagi menggusur feodalisme di Indonesia, kurang mendapat simpati dari mayoritas masyarakat di Malaysia. Sejalan dengan ini sebagaimana diungkapkan di atas penyempitan istilah Melayu ini pun
terjadi. Melayu hanya mewakili sebagian suku di Indonesia sedangkan di Malaysia, Melayu didefinisikan secara lebih sempit lagi secara politik. Dengan penyempitan makna Melayu ini, pengaruh keserumpunan Melayu menjadi kurang relevan dalam hubungan kedua-dua negara. Walaupun perlahan mengalami perubahan, Dalam perspektif kedaulatan pula, kedua-dua Negara juga berbeda haluan ketika Malaysia bersimpati kepada kelompok-kelompok luar Jakarta untuk mendapatkan hak yang lebih besar dari pusat di tahun 1955-1960. Hubungan erat antara partai Islam Masyumi Indonesia dengan tokoh-tokoh Islam di Malaysia, telah membuat banyak kalangan di Malaysia bersimpati terhadap pemberontakan daerah-daerah terhadap pusat di tahun 1955-an. Strategi untuk memperkuat otoritas dan kedaulatan juga berbeda dalam menata keamanan kawasan Asia Tenggara. Memang Indonesia dan Malaysia adalah pendukung utama dalam pembentukan ASEAN karena melalui ASEAN kerjasama dan penyelesaian masalah bisa dikembangkan di kawasan. Mereka juga memegang teguh prinsip-prinsipASEAN untuk menghormati kedaulatan masing-masing negara. Namun dalam hal mempersepsikan ancaman terhadap ASEAN, kedua-dua negara mempunyai persepsi yang berbeda. Malaysia bagaimanapun melihat pentingnya kekuatan besar seperti Inggris danAmerika Serikat dalam menjaga kestabilan. Ini dicerminkan dalam Pakta Lima Negara yang ditandatangani Malaysia, Singapura dengan AS, Australia dan New Zealand. Dalam ide ZOPFAN pada awalnya Malaysia menghendaki suatu jaminan dari negara-negara besar ini terhadap zona damai diASEAN. Indonesia sebaliknya melihat bahwa ASEAN harus mandiri dalam menjaga kestabilan kawasan. ASEAN bagi Indonesia harus bebas dari pengaruh asing melalui kekuatan negara-negara anggota sendiri. Konsep wawasan nasional dan wawasan regional menjelaskan pentingnya kekuatan dari kalangan negara per negara untuk mencegah ancaman dan campur tangan Dalam jangka pendek upaya konkrit utama mengatasi hubungan yang rapuh adalah upaya untuk mengurangi konflik-konflik sporadik dalam hubungan antara kedua-dua negara yang dapat merugikan pencapaian visi itu. Sebagaimana dijelaskan di atas, seringkali identitas kedua-dua negara dibentuk melalui pencitraan tentang negara lain yang buruk, terbelakang, pembawa masalah sosial dan moral; sementara negara sendiri adalah maju, murni dan tenteram damai seperti yang dicitrakan di Malaysia lewat pemberitaan terhadap TKI di berbagai media mereka. Sebaliknya di Indonesia juga kini terjadi pencitraan terhadap Malaysia sebagai negara yang tidak tahu diri, tidak bisa berterima kasih, maling dan mau untung sendiri, yang belakangan muncul dalam menyikapi sengketa soal pengambilan lagu daerah dan hasil- hasil karya bangsa Indonesia lainnya oleh Malaysia. Kepentingan politik sesaat di balik pencitraan ini bisa untuk pencapaian cita-cita bersama tadi. Seperti dikatakan Hussain (2007), isu-isu seperti imigran harus diatasi secara serius dan tidak semata untuk kepentingan pilihan raya. Pendekatan Indonesia Dalam Diplomasi Dan Konflik Perbatasan Dengan Malaysia
Definisi umum dari perbatasan negara adalah area hukum sebuah negara yang bertemu dengan wilayah negara lain. Penetapan batas dan wilayah ini dilakukan sesuai dengan peraturan nasional dan hukum internasional. Garis batas adalah garis yang membedakan wilayah kedaulatan dan yurisdiksi antara satu negara dengan negara lain yang berdekatan atau bersisian. Garis batas ini memiliki peran krusial bagi sebuah negara karena berkaitan langsung dengan kedaulatan. Oleh karena itu, isu garis batas sering kali menjadi topik sensitif yang berpotensi menimbulkan konflik antarnegara.Henrikson menekankan bahwa tujuan utama dari diplomasi perbatasan adalah untuk menjaga hubungan harmonis antara negara-negara yang berbagi batas. Menurutnya, tanpa adanya hubungan lintas batas yang efektif dan positif, hubungan diplomatik antarnegara tidak akan terwujud.15 Untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara negara-negara tetangga, stabilitas di wilayah perbatasan adalah kunci. Hal ini dapat dicapai melalui diplomasi 'Good Neighborhood', di mana setiap negara harus secara bersama-sama dan sadar mengelola isu-isu perbatasan. Penting bagi kedua negara untuk memiliki tata kelola yang terstruktur dan perundang-undangan yang spesifik mengatur tentang perbatasan. Selanjutnya, pengelolaan perbatasan harus dilakukan secara bersama-sama oleh negaranegara yang berbatasan untuk menghindari konflik, dengan mengimplementasikan kerja sama bilateral atau multilateral dalam hal lintas batas.Henk Van Houtum menekankan bahwa proses pengelolaan perbatasan tidak berakhir setelah batas wilayah ditentukan. Upaya strategis dan berkelanjutan diperlukan untuk mengatur wilayah perbatasan dan memahami studi perbatasan. Houtum juga menyoroti bahwa pandangan terhadap perbatasan terus berkembang, di mana perbatasan tidak hanya dipandang sebagai pembatas fisik, tetapi juga meliputi aspek politik, ekonomi, dan sosial-budaya. Dalam mengelola batas wilayah negara, berbagai faktor perlu dipertimbangkan, termasuk sumber daya alam, ekonomi, aspek sosial dan budaya, kepercayaan agama masyarakat di wilayah perbatasan, kondisi geografis wilayah tersebut, serta perbedaan pandangan antarnegara mengenai garis batas.Diplomasi pada persoalan perbatasan merupakan sarana soft power yang digunakan sebuah negara untuk mencapai kepentingan strategis melalui sikap positif dan daya tarik. Soft power digunakan untuk menarik perhatian negara tetangga untuk memperkuat kerjasama sosial ekonomi, politik, dan keamanan pada wilayah perbatasan. Pembahasan perbatasan bersifat multidimensi dan tidak hanya membahas tentang migrasi, namun wilayah perbatasan juga memiliki pengaruh pada bidang sosial dan ekonomi.Dalam konteks hubungan internasional, setiap wilayah berdaulat harus menghormati batas-batas wilayah negara lain sebagaimana ditetapkan dalam hukum internasional. Pelanggaran terhadap batas wilayah yang diakui secara internasional dianggap sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan negara lain dan dapat menimbulkan konflik. Oleh karena itu, penghormatan terhadap batas-batas wilayah dan kedaulatan negara lain adalah prinsip fundamental dalam hukum dan praktek internasional, menjaga stabilitas dan perdamaian antarnegara.Kedaulatan perbatasan Indonesia dengan Malaysia memang menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi internal maupun eksternal, yang berasal dari beragam aspek seperti politik, keamanan, sosial-budaya, dan ekonomi. Dari aspek politik, terdapat permasalahan dalam penetapan batas darat wilayah perbatasan antara
Indonesia dan Malaysia, khususnya di Kalimantan, karena kedua negara memiliki perbedaan perspektif tentang batas wilayah kedaulatannya. Dalam aspek keamanan, wilayah perbatasan sering kali menghadapi masalah keamanan seperti illegal logging, illegal fishing, penyelundupan tenaga kerja ilegal, perdagangan manusia, perdagangan senjata api ilegal, penyelundupan narkoba, dan penyelundupan kebutuhan pokok sehari-hari.Meskipun Indonesia dan Malaysia memiliki latar belakang budaya dan sejarah yang serumpun, terdapat perbedaan signifikan dalam pembangunan wilayah perbatasannya. Malaysia telah lama memfokuskan pembangunan di wilayah perbatasannya, menganggap wilayah tersebut sebagai bagian terluar dan terdepan negara yang perlu dibangun dengan baik. Ini mencerminkan pengakuan Malaysia terhadap pentingnya wilayah perbatasan dalam konteks keamanan, politik, dan ekonomi. Sementara itu, Indonesia baru-baru ini mulai memberikan perhatian yang serius terhadap pengembangan wilayah perbatasannya. Kesadaran ini muncul sebagai bagian dari rencana pembangunan nasional yang bertujuan untuk menjamin keutuhan dan kedaulatan wilayah Indonesia. Hal ini sangat penting mengingat wilayah perbatasan memiliki nilai strategis yang besar, tidak hanya dalam konteks keamanan dan politik, tetapi juga dalam membangun dan mempertahankan hubungan sosial budaya serta ekonomi yang kuat dengan negara tetangga. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan fokus dan sumber daya terhadap pembangunan di wilayah perbatasan. Upaya ini dapat mencakup peningkatan infrastruktur, penguatan ekonomi lokal, peningkatan layanan sosial dan pendidikan, serta peningkatan keamanan. Langkah-langkah ini tidak hanya akan mengurangi ketimpangan pembangunan antara wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia, tetapi juga akan memperkuat kedaulatan dan integritas nasional Indonesia.Sejak Indonesia dan Malaysia menjadi negara berdaulat, permasalahan perbatasan, khususnya dalam bidang politik, keamanan, dan sosial ekonomi, telah menjadi isu yang terus menerus dihadapi oleh kedua negara. Mengelola isu perbatasan ini memerlukan kerjasama dan koordinasi antara kedua negara, mengingat sifatnya yang lintas batas dan kompleks. Untuk menangani isu-isu perbatasan ini secara efektif, Indonesia dan Malaysia telah menciptakan sebuah institusi khusus yang berfokus pada perbatasan antara kedua negara, yakni General Border Committee (GBC) Malaysia-Indonesia. GBC didirikan pada Juli tahun 1972 sebagai lembaga bilateral yang bertujuan untuk membahas kerjasama dan koordinasi dalam pengelolaan perbatasan kedua negara. Fokus utama pembahasan dalam GBC adalah isu-isu keamanan dan sosial ekonomi di perbatasan Indonesia dan Malaysia. Kerjasama ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penanganan kejahatan lintas batas, pengaturan perdagangan dan pergerakan orang, hingga pengembangan sosial dan ekonomi di kawasan perbatasan. Melalui GBC, kedua negara berupaya untuk mengatasi tantangan bersama dan memanfaatkan peluang untuk peningkatan keamanan, stabilitas, dan kesejahteraan di wilayah perbatasan. Inisiatif ini menunjukkan pentingnya diplomasi dan kolaborasi internasional dalam mengelola wilayah perbatasan, di mana pendekatan yang terkoordinasi dan saling menguntungkan dapat membantu mencegah konflik dan memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia. GBC mengepalai High Level Committee yang memiliki 4 sub-forum yang membahas isu keamanan dan sosial ekonomi perbatasan,
sub-forum tersebut diantaranya Coordinated Operation Control Committee (COCC), Jawatan Kuasa Latihan bersama (JKLB), Kelompok Kerja/Jawatan Kuasa Kerja Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (KK/JKK SOSEK MALINDO), dan Joint Police Cooperation Committee (JPCC). Pembahasan pada forum COCC Indonesia-Malaysia lebih mengarah ke pembahasan keamanan perbatasan. Pembahasan teknis kerja sama keamanan kedua negara diantaranya adalah evaluasi terhadap kegiatan kerja sama yang sudah dilakukan, pembentukan tim, dan pembahasan kerja sama operasi pengamanan perbatasan serta latihan bersama. Forum JKLB membahas terkait latihan pertahanan dan keamanan di perbatasan kedua negara. Latihan dilakukan antara militer Indonesia dan Malaysia, latihan dilaksanakan dengan 3 tim diantaranya Latihan Darat, Latihan Laut, dan Latihan Udara. Forum KK/JKK SOSEK MALINDO membahas isu sosial dan ekonomi perbatasan Indonesia dan Malaysia seperti perumusan serta persiapan kebijakan dan rencana kerjasama sosial ekonomi perbatasan Indonesia-Malaysia, koordinasi bersama dalam penyelenggaraan pembangunan wilayah perbatasan, serta melakukan evaluasi terhadap kerjasama sosial ekonomi antara Indonesia dan Malaysia.Sedangkan JPCC merupakan forum kerjasama antara kepolisian Indonesia dan kepolisian Malaysia yang berfokus menangani kejahatan yang terjadi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Masalah Buruh Migran Sikap menahan diri juga terlihat pada permasalahan buruh migran yang banyak menimbulkan dampak negatif terhadap buruh migran Indonesia di Malaysia. Sekuritisasi TKI yang diterapkan Malaysia melalui operasi militer yaitu Operasi Nyah I (1991), Operasi Nyah II (1992), Operasi Pintu (1997) dan Undang-undang Keimigrasian (2002), berimplikasi pada deportasi TKI. Disusul juga dengan tewasnya 70 TKI serta tertangkapnya 700 TKI dan 23 TKI yang dicambuk. Konsentrasi pekerja Indonesia yang bekerja tanpa keterampilan atau dengan keterampilan terbatas atau jenis pekerjaan yang dikenal dengan "Pekerjaan 3D" (berbahaya, kotor dan/atau merendahkan martabat) seperti bekerja di perkebunan, pekerja rumah tangga, dan kuli bangunan membuat mereka kurang dihargai di negara-negara lain. Malaysia. Citra buruk tersebut sering melekat pada diri para pekerja migran Indonesia, misalnya pada pernyataan 'Peningkatan Jenayah' yang dilakukan oleh pejabat dan polisi Malaysia sangat mudah dikaitkan dengan kata 'Indon sebagai pelakunya oleh media massa Malaysia. Istilah 'Indon' sendiri, meskipun demikian kelompok PATI, Pekerja Tanpa Ijin, yang kerap menghiasi pemberitaan tentang pekerja Indonesia. Istilah ini bahkan sering diganti dengan 'pendatang haram' (pendatang haram). Dari segi rubrik, PATI sering dimuat di halaman dalam negeri. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa PATI merupakan permasalahan yang kerap mengganggu kehidupan sosial budaya dalam negeri Malaysia. Dari penelitian Zakiah, opini masyarakat Malaysia sebagian besar dibentuk oleh peran media massa yang sering memuat berita kriminal³4. Beberapa media cetak yang mempunyai pengaruh besar di Malaysia seperti Harian Metro, Utusan Malaysia, Berita Harian
dan New Straits Times dan The Star hampir setiap hari memuat berita tentang pekerja migran Indonesia di Malaysia. Malaysia yang menghadapi permasalahan. Deskripsi negatif tentang pekerja Indonesia misalnya terdapat pada judul "25.000 Pekerja Indonesia. Bawa Penyakit Setiap Tahun" (25.000 Pekerja Indonesia Menimbulkan Penyakit Setiap Tahun), "Pekerja Asing Biadab" dan "Orang Indon Mengganas" ( Orang Indonesia Menjadi Jahat). Dampak dari pemberitaan tersebut adalah terciptanya opini negatif masyarakat Malaysia terhadap WNI. yang memuat hak-hak buruh migran dalam hal hari libur, upah minimum dan tata cara pemberian, paspor, tarif pengurangan penempatan buruh migran, dan mekanisme kerja sama. pengelolaan.Di dalam negara, kekuatan terhadap pemerintah cukup besar. Sejumlah birokrat, politisi, dan masyarakat dalam negeri juga menilai pemerintah sangat lemah terhadap Malaysia yang begitu tiran terhadap Indonesia. Presiden dan kabinet dinilai tidak punya nyali menghadapi pelecehan yang dilakukan Malaysia dalam berbagai kesempatan³. Ajakan keluar dari soft diplomacy sempat disampaikan Ketua Komite Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahfudz Siddiq. Pemerintah dinilai terlalu lambat dalam bereaksi dan mengambil keputusan dalam invasi ke wilayah Tanjung Datu dan Camar Bulan di Kalimantan39. Bagi mereka, respons melalui aksi militer dan pemutusan hubungan diplomatik dengan Malaysia menjadi isu rasional bagi negara.