Tanggung Jawab Dan Kewenangan DALAM PENGADAAN BARANG / JASA PENGADAAN Dalam Percepatan Realisasi Anggaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Tahun 2023 Oleh : Dr. Fahrurrazi, M.Si. Kabupaten Madiun, 01.03.2023
Nama Lahir Alamat Pendidikan Penugasan Tugas lainnya Email HP Weblog : Dr. H. FAHRURRAZI, M.Si. : Pontianak, 21 April 1980 : Puri Cibeureum Permai II, Jln. Flamboyan No. 7 Sukabumi : S-3 Doktor Administrasi Pendidikan : 1. Instruktur / Trainer / Narasumber PBJ 2. Pemberi Keterangan Ahli / Saksi Ahli PBJ 3. Asesor Kompetensi Ahli PBJ 4. Advisor Ahli PBJ 5. Mentor COE Modernisasi Pengadaan 6. Mediator dan Arbiter Pengadaan : 1. Dosen Institut Manajemen Wiyata Indonesia 2. Ketua Umum Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia : : 085624222715 fahrurrazi.id : #PetuahPengadaan #ProcureAsWorship
Pelaku Pengadaan Perpres 12 Tahun 2021 1. PA 2. KPA 3. PPK 4. Pejabat Pengadaan 5. Pokja Pemilihan 6. Agen Pengadaan 7. Penyelenggara Swakelola 8. Penyedia Catatan : PPHP/PjPHP dihapus
PMDN 77 / 2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (Bab 1 Lampiran PMDN 77/2020) Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah 4. BUD 5. Kuasa BUD 6. Pengguna Anggaran 7. Kuasa Pengguna Anggaran 8. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD 9. 10. Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD 11. Bendahara Penerimaan 12. Bendahara Penerimaan Pembantu 13. Bendahara Pengeluaran 14. Bendahara Pengeluaran Pembantu 15. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) 1.
Kolaborasi Kewenangan Pengelola Keuangan dan Pelaku Pengadaan n • Pengguna Anggaran a g n a u e K a o e g n e P Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan l l l Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Pembuat Komitmen
Konsekuensi Kewenangan Tidak tercapainya sebuah target kerja, terjadinya masalah, dan kacaunya sebua tata laksana, sering ditimpakan penanggung jawab kegagalan tersebut adalah pihak pemilik tugas dan kewenangan. Permasalahan besar yang kerap terjadi adalah ketika pemilik tugas dan kewenangan tidak mengetahui tanggungjawab yang diemban.
Pelaku Pengadaan PPK PA KPA PjPHP/ PPHP Pejabat Pengadaan Pokja Pemilihan Agen Pengadaan Penyedia Penyelenggara Swakelola
Para Pihak Dalam Pengadaan Contoh Kewenangan Rumpun Tugas Utama PA / KPA Tindakan Anggaran, Perjanjian, Perencanaan Pengadaan (Penetapan), Pemaketan, Pengangkatan Personil PPK Perencanaan (Penyusunan) dan Persiapan Pengadaan, Spesifikasi Teknis, HPS, Kontrak PPHP / PjPHP Pemeriksaan administrasi setelah pekerjaan selesai Ahli / Teknis / Pendukung Sesuai lingkup penugasan yang diberikan Pokja / PP Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Penyedia Pelaksanaan kontrak, Kualitas, kuantitas, tempat, dan waktu
Contoh Kasus Case 01 Keluhan PPK pada sidang tipikor pengadaan Alkes yang merasa kebutuhan kerjanya dalam pelaksanaan pengendalian kontrak tidak terpenuhi di dalam dokumen anggaran, seperti kebutuhan Tim Teknis, perjalanan dinas, jamuan rapat pembahasan, dan lain-lain tidak tersedia di dalam RKA/DPA. Identifikasi Permasalahan Belum optimalnya kualitas perencanaan anggaran dan pengadaan oleh Pengguna Anggaran dalam mengakomodir kebutuhan pengadaan sampai dengan pelaksanaan kontrak
Contoh Kasus Case 02 Seorang Kepala Dinas yang bertugas sebagai Pengguna Anggaran yang merangkap juga sebagai PPK memiliki kesibukan yang cukup tinggi, sehingga tugas penyusunan spesifikasi teknis dan HPS, serta pengendalian kontrak diserahkan ke PPTK. Ditemukan Spesifikasi Teknis diskriminatif, HPS mark-up, dan pembiaran penyedia menjual paket ke penyedia lain. Identifikasi Permasalahan Belum dipahaminya konsekuensi setiap kewenangan serta terlalu mengandalkan pengalihan kewenangan tanpa pengendalian oleh Pengguna Anggaran
Contoh Kasus Case 03 Keberatan seorang Kuasa Pengguna Anggaran yang bertindakan sebagai PPK atas hasil audit Inspektorat yang merekomendasikan pengenaan sanksi administrasi terhadap KPA karena lalai dalam pengendalian kontrak. KPA yang bertindak sebagai PPK tersebut merasa sudah cukup optimal dalam bekerja, namun banyaknya jumlah paket yang ditangani mengakibatkan tidak semua dapat diawasi langsung. Identifikasi Permasalahan Besarnya beban kerja KPA terlebih ketika merangkap sebagai PPK dan belum optimalnya pembentukan sistem pengendalian kontrak
Contoh Kasus Case 04 Pelaksana konstruksi membuat laporan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi riil. Di laporan dinyatakan 100% padahal realisasi hanya 89%. Laporan ini diperiksa dan disetujui Konsultan Pengawas. PPK dalam proses pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan menyatakan sesuai kontrak dan diterima berdasarkan laporan Identifikasi Permasalahan PPK tidak cukup kuat menyediakan alat bukti telah melakukan pengendalian kontrak untuk memastikan penyedia bekerja sesuai spesifikasi di dalam kontrak.
Contoh Kasus Case 05 Terjadinya kerusakan bangunan yang tidak sesuai umur teknis bangunan. Diketahui adanya "praktik pinjam bendera" perusahan yang mengerjakan pekerjaan. Aparat penegak hukum mengenakan pihak yang bertanggungjawab kepada perusahaan yang Namanya tercantum di dalam kontrak dan kepada pihak pelaksana pekerjaan yang meminjam perusahaan. Identifikasi Permasalahan Belum dipahaminya konsekuensi hukum atas tanggung jawab pada pekerjaan konstruksi
Contoh Kasus Case 06 Adanya 40% Pengadaan sarana dan prasarana TIK di sekolah-sekolah yang tidak dipergunakan karena bukan menjadi kebutuhan sekolah. Pihak Dinas Pendidikan telah melaksanaan pengadaan tanpa didasari identifikasi kebutuhan. Kuasa Pengguna Anggaran yang merangkap sebagai PPK menyatakan penugasan atas pengadaan tersebut berdasarkan Penetapan RKA/DPA oleh Pengguna Anggaran Identifikasi Permasalahan Tidak dilakukannya identifikasi kebutuhgan barang/jasa oleh Pengguna Anggaran dalam penyusunan RKA
Contoh Kasus Case 07 Pengakuan Pejabat Pengadaan sebagai saksi pada sidang Tipikor atas 12 paket pengadaan langsung rehab sekolah yang proses pemilihan penyedia dilakukan oleh Pengguna Anggaran. Pejabat Pengadaan hanya sebatas melakukan formalitas tahapan pengadaan langsung, sementara Pengguna Anggaran telah menetapkan pemaketan yang menghindari tender dan telah penentukan dari awal penyedia yang menangani pengadaan Identifikasi Permasalahan Adanya intervensi kewenangan yang dilakukan oleh Pengguna Anggaran dalam pemilihan penyedia. Pengguna Anggaran tidak memiliki kewenangan dalam pemilihan penyedia, kecuali dalam hal Pengguna Anggaran bertindak sebagai PPK pada penanganan keadaan darurat dan e-purchasing
Contoh Kasus Case 08 Penolakan konsultan pengawas untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang mengalami keterlambatan dan dilakukan pemberian kesempatan oleh PPK selama 50 hari kalender. Konsultan pengawas bertahan atas masa pelaksanaan kontraknya hanya selama 90 Hari Kalender sesuai masa pelaksanaan pekerjaan konstruksi Identifikasi Permasalahan Belum diidentifikasi isu aktual yang dimungkinkan terjadi di setiap pelaksanaan pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan lain, seperti pada kontrak pekerjaan konstruksi yang berkaitan dengan kontrak konsultan pengawasan.
PENGGUNA ANGGARAN Berperan sebagai Pimpinan Organisasi K/L/PD, berwenang atas pengelolaan keuangan, dan menjadi pelaku pengadaan Dalam fungsi manajerial, dapat menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/ Perangkat Daerah. Dapat melakukan fungsi delegasi dan mandat sesuai peraturan yang mengatur Untuk di daerah, memiliki tugas dan kewenangan bertindak sebagai PPK.
PENGGUNA ANGGARAN Pengelola Keuangan Pelaku Pengadaan 1. Menyusun RKA-SKPD; 2. Menyusun DPA-SKPD; 3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan; 1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; 2. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan; 4. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; 6. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah; 7. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; 8. Menandatangani SPM; 9. Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; 10. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya; 3. Menetapkan perencanaan pengadaan; 4. Menetapkan dan mengumumkan RUP; 5. Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa; 6. Menetapkan penunjukan langsung untuk tender/ seleksi ulang gagal; 7. Menetapkan pengenaan sanksi daftar hitam; 8. Menetapkan PPK; 9. Menetapkan Pejabat Pengadaan 10. Menetapkan Penyelenggara Swakelola; 11. Menetapkan tim teknis; 12. Menetapkan tim juri/tim ahli pelaksanaan melalui sayembara/ kontes; 11. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 12. Menetapkan PPTK dan PPK-SKPD; 13. Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan 14. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 13. Menyatakan tender gagal seleksi gagal; dan 14. Menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan: 1) tender/penunjukan langsung/e-purchasing untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas rp100.000.000.000,00; atau seleksi/penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas rp10.000.000.000,00.
KUASA PENGGUNA ANGGARAN Berperan sebagai Kepala Satuan Kerja K/L atau Kepala Unit SKPD, berwenang atas pengelolaan keuangan, dan menjadi pelaku pengadaan Dalam fungsi manajerial, dapat menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi Dapat melakukan fungsi delegasi dan mandat sesuai peraturan yang mengatur Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBN adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/ Lembaga yang bersangkutan. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Untuk di daerah, memiliki tugas dan kewenangan merangkap sebagai PPK.
KUASA PENGGUNA ANGGARAN Pengelola Keuangan Pelaku Pengadaan Pelimpahan sebagian kewenangan PA meliputi: 1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran 1. Melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA. atas beban anggaran belanja; 2. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya; 3. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; 4. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; 5. melaksanakan pemungutan retribusi daerah; 6. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan 2. Menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi. 3. KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan yang terkait dengan: a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan. 7. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Unit SKPD selaku KPA, KPA menandatangani SPM-TU dan SPM-LS.
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Pelaku Pengadaan Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah. 1. menyusun perencanaan pengadaan; 2. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan barang/Jasa 3. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK); 4. menetapkan rancangan kontrak; 5. menetapkan HPS; 6. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia; 1. menyusun perencanaan pengadaan; 2. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan barang/Jasa 3. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK); 4. menetapkan rancangan kontrak; 5. menetapkan HPS; 6. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia; Dalam pengangkatan, harus memenuhi persyarat pengangkatan sebagai PPK 7. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan; 8. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); Dapat diemban oleh PA/KPA dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. mengendalikan Kontrak; 10. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA; 11. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan; 12. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; Hadir dari awal sampai dengan akhir proses pengadaan (sejak perencanaan s.d serah terima) 13. menilai kinerja Penyedia. 14. menetapkan tim pendukung; 15. menetapkan tim atau tenaga ahli; 16. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN Pengelola Keuangan Pelaku Pengadaan 1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD: a. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan c. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan, meliputi : a. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; b. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen Bukan pelaku pengadaan, namun dalam hal tidak ada penetapan PPK pada Pengadaan Barang/,Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, PA/KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK, sepanjang memenuhi persyaratan kompetensi PPK, yaitu : 1. menyusun perencanaan pengadaan; 2. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan barang/Jasa 3. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK); 4. menetapkan rancangan kontrak; 5. menetapkan HPS; 6. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia; 7. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan; 8. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); 9. mengendalikan Kontrak; 10. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA; pelaksanaan kegiatan. 3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa. 11. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan; 12. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan 13. menilai kinerja Penyedia.
PPTK Contoh Dengan Tugas Melaksanakan Tugas PPK Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan melaksanakan tugas Pejabat Pembuat Komiten, dengan tugas : 1. Menyusun perencanaan pengadaan; 2. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; 3. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK); 4. Menetapkan rancangan kontrak; 5. Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); 6. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia; 7. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan; 8. Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); 9. Melaksanakan pengendalian kontrak; 10. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; 11. Melaporkan dan pelaksanaan kegiatan; 12. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan dengan berita acara penyerahan; 13. Menilai kinerja Penyedia. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan juga ditugaskan membantu Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komiten, dengan tugas : 1. Menyiapkan penetapan tim pendukung; 2. Menyiapkan penetapkan tim ahli atau tenaga ahli; 3. Menyiapkan penetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; 4. Menyiapkan pelaksanaan pemeriksaan dan serah terima hasil pekerjaan; 5. Menyiapkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 6. Menyiapkan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa secara swakelola
PPTK Contoh Tanpa Dengan Tugas Melaksanakan Tugas PPK Membantu Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komiten: 1. Menyiapkan penyusunan perencanaan pengadaan; 2. Menyiapkan pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; 3. Menyusun dan menyiapkan penetapan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK); 4. Menyusun dan menyiapkan penetapan rancangan kontrak; 5. Menyusun dan menyiapkan penetapan HPS; 6. Menyusun dan menyiapkan penetapan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia; 7. Menyiapkan pengusulan perubahan jadwal kegiatan; 8. Menyiapkan pelaksanaan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); 9. Menyiapkan kebutuhan pelaksanaan pengendalian kontrak; 10.Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; 11. Menyusun dan menyiapkan pelaporan dan pelaksanaan kegiatan; 12.Menyusun dan menyiapkan dokumen menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan dengan berita acara penyerahan; 13.Menyiapkan dokumen penilai kinerja Penyedia; 14.Menyiapkan penetapan tim pendukung; 15.Menyiapkan penetapkan tim ahli atau tenaga ahli; 16.Menyiapkan penetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; 17.Menyiapkan pelaksanaan pemeriksaan dan serah terima hasil pekerjaan; 18.Menyiapkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 19.Menyiapkan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa secara swakelola
Pokja Pemilihan Dan Pejabat Pengadaan
Tugas dan Fungsi Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/ pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing Tugas lainnya : 1. Mengusulkan Daftar Hitam 2. Pemilihan penyedia Pengadaan yang dikecualikan dengan nilai pagu anggaran s.d Rp200 juta Catatan : Terdapat persinggungan peran Pejabat Pengadaan dengan pihak lain, al : 1. Dengan PPK pada Pengadaan langsung barang/jasa lainnya s.d Rp 50 juta 2. Dengan pihak lain pada pengadaan yang dikecualikan
Tugas dan Fungsi Pokja Pemilihan Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh kepala UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia Tugas : 1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia kecuali E-purchasing dan Pengadaan Langsung 2. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan: Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai PaguAnggaran paling banyak Rp100M; dan Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10 M. Tugas lainnya : 1. Bagian dari tata Kelola fungsi UKPBJ 2. Mengusulkan Daftar Hitam 3. Pemilihan penyedia Pengadaan yang dikecualikan dengan nilai pagu anggaran di atas Rp200 juta
Penyelenggara Swakelola Penyelenggara Swakelola adalah Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola Tim Persiapan Menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya Tim Pelaksana Melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan & penyerapan anggaran Tim Pengawas Mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola.
AGEN PENGADAAN UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan PBJ yang diberi kepercayaan oleh K/L/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan Tugas Agen Pengadaan 1 Dapat Melaksanakan PBJ 2 Mutatis mutandis dengan tugas pokja pemilihan dan/atau PPK Sumber Slide : LKPP
Penyedia 1 2 Pelaksanaan Kontrak Kualitas Barang/Jasa Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak 3 4 Ketepatan Perhitungan Jumlah / Volume Ketepatan Waktu Penyerahan Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan 5 Ketepatan Tempat Penyerahan Pemilihan Penyedia Pelaksanaan Kontrak Serah terima
1 2 3 Tim Teknis Tim Ahli / Tenaga Ahli Tim Pendukung Dukungan SDM Dalam Pelaksanaan Pengadaan Dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihat dapat dibantu oleh Tim Teknis, Tim/Tenaga Ahli, atau Tim Pendukung
PIHAK TERKAIT LAINNYA PengadaanBarang/JasaPemerintah Tim Teknis Tim Teknis dibentuk dari unsur Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah untuk membantu, memberikan masukan, dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan Pengadaan Barang/Jasa. Tim / Tenaga Pendukung Tim Pendukung atau tenaga pendukung dapat berbentuk tim atau perorangan yang dibentuk dalam rangka membantu untuk urusan yang bersifat administratif/ keuangan kepada PA/KPA/PPK/ Pokja Pemilihan dan membantu Pejabat Pengadaan melakukan pemesanan dalam Pengadaan Langsung sampai dengan Rp50.juta Tim/Tenaga Ahli Tim ahli atau tenaga ahli dapat berbentuk tim atau perorangan dalam rangka memberi masukan dan penjelasan/pendampingan/ pengawasan terhadap sebagian atau seluruh pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Note : Penugasan Tim Teknis / Tim Pendukung / Ahli harus jelas, mengingat peraturan hanya mengatur koridor umum penugasannya
Pengelolaan Risiko DALAM PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH
Pengelolaan Risiko Dalam Pengadaan Apakah mungkin kita menghilangkan semua risiko? Tidak mungkin, bila kita ingin tetap melakukan pengadaan. Risiko tidak mungkin sepenuhnya dihindari, dialihkan, atau bahkan dimitigasi, tetapi risiko perlu dikelola agar tetap berada pada batas yang masih bisa diterima. Pengelola pengadaan dapat mengurangi dampak risiko melalui identifikasi, perencanaan dan pengelolaan risiko secara efektif. Sehingga, sangatlah penting melakukan identifikasi dan pengelolaan risiko, untuk memitigasi dampak yang dapat ditimbulkan oleh risiko. Jika Kita tidak mengelola risiko, risiko akan mengelola Kita!
RISIKO PADA PENGADAAN Risiko pada pengadaan: ➢ Dapat terjadi pada setiap tahapan ➢ Terdapat risiko dengan tingkatan tertentu dalam semua pengadaan ➢ Setiap pengadaan memiliki risiko yang berbeda baik secara internal, eksternal, politik, strategis, ataupun operasional ➢ Wujud risiko bisa berbagai macam, antara lain: Kerugian materiil atau finansial; • Kegagalan pengadaan, kegagalan operasi, kesulitan penggunaan • Tanggung jawab hukum ➢ Tidak dapat diabaikan, bahkan harus diperhatikan secara cermat apabila mengharapkan keberhasilan Sehingga ... Pengelola Pengadaan perlu memahami Risiko, terutama pada Pengadaan bersifat Kompleks dan Strategis
SIKAP TERHADAP RISIKO
Pengelolaan Risiko pada Pengadaan Lima Langkah Pengelolaan Risiko? Mengungkap & mendeskripsikan risiko yang dapat mempengaruhi proyek atau pencapaian hasil Melakukan penilaian dan evaluasi tingkat risiko (misalnya, rendah, sedang, atau tinggi) serta menentukan prioritas penanganan risiko Memantau, menelusuri, dan meninjau kembali risiko yang dikelola untuk memastikan tetap berada pada tingkat yang dapat diterima Menentukan penyebab, kemungkinan, dan dampak dari tiap risiko Menyusun rencana penanganan dan mitigasi risiko agar mencapai tingkat yang dapat diterima serta mengimplementasikannya
ContohSOP PengelolaanRisiko
ContohSOP PengelolaanRisiko
ContohPedomanPengelolaanRisiko
Risiko Permasalahan Hukum Dalam Pengadaan Cenderung menjadi risiko yang paling ditakuti di penyelenggaraan Pengadaan di Pemerintah Cukup popular, karena terkait dengan penggunaan keuangan negara dan penyimpangan yang mudah ditelisik Diperlukan pemahaman yang baik atas kewenangan, tertib administrasi, dan membangun kolaborasi efektif
PROCURE AS WORSHIP P E N G U A S A A N K E W E N A N G A N Ikhtiar PENGADAAN P E L I B A T A N P I H A K L A I N T E R T I B A D M I N I S T R A S I
Persiapan dan Pelaksanaan Penyelenggaraan PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH TAHUN 2023
TAHAPAN DAN PROSES KERJA PENGADAAN Terdapat pengaturan atas tahapan dan proses kerja dalam penyelenggaraan pengadaan yang dapat mempengaruhi tata laksana dan capaian antar tahapan
1 Tahapan Umum Dalam Pengadaan Melalui Penyedia 6 Serahterima 5 Pelaksanaan Kontrak Perencanaan Pengadaan 4 Pemilihan Penyedia 3 PersiapanPemilihan Penyedia 2 Persiapan Pengadaan
1 Tahapan Umum Dalam Pengadaan Secara Swakelola Perencanaan Pengadaan 4 Pengawasan, Pengendalian, Dan Pelaporan 3 Pelaksanaan Swakelola 2 Persiapan Swakelola
PROCURE AS WORSHIP Poin Penting Persiapan PENGADAAN TAHUN 2023 Terdapat variabel-variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam penyelenggaraan pengadaan. Diantaranya adalah kemampuan menyiapkan pengadaan dengan baik R E V I U D PA D A N P E R E N C A N A A N P E N G A N G K ATA N P E R S O N E L P E N E TA PA N S P E S I F I K A S I / K A K P E N E TA PA N H P S P E N E TA PA N R A N C A N G A N K O N T R A K
Ruang Lingkup PERSIAPAN PENGADAAN PPK melakukan : 1. Reviu dan penetapan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK). 2. Penetapan detailed engineering design untuk pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi 3. Penyusunan dan penetapan HPS. 4. Penyusunan dan penetapan rancangan kontrak; dan/atau 5. Penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga. Disamping itu, PPK melakukan: 1. identifikasi apakah barang/jasa yang akan diadakan termasuk dalam kategori barang/jasa yang akan diadakan melalui pengadaan langsung, E-purchasing, atau termasuk pengadaan khusus; dan 2. reviu terhadap dokumen perencanaan pengadaan terkait kewajiban untuk menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produk dalam negeri paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. PERSIAPAN PENGADAAN
Persiapan Pengadaan 01 REVIU DPA DAN PERENCANAAN PENGADAAN Merupakan upaya penyelerasan tahapan awal sebelum persiapan pengadaan dilaksanakan. Proses ini untuk memastikan DPA dan Perencanaan Pengadaan representatif untuk dilanjutkan tahapannya
Permasalahan Dalam Proses dan Tahapan Pengadaan 1. Pengadaan tanpa justifikasi identifikasi kebutuhan dan tidak didukung proses perencanaan yang sistematis 2. Tahapan perencanaan pengadaan tidak dilaksanakan Intervensi negatif dalam penganggaran pengadaan 3. 4. Penganggaran pengadaan tanpa perhitungan kebutuhan yang tepat atau kebutuhan biaya pengadaan tidak komprehensif 5. Tindakan pemecahan paket menghindari tender 6. Perhitungan waktu proses pengadaan yang tidak cermat 7. Adanya intervensi vendor sejak perencanaan 8. Risalah pembahasan perencaaan pengadaan tidak terdokumentasikan 9. Pihak yang menyusun dan menetapkan perencanaan pengadaan tidak memahami dan tidak mempelajari dokumen yang ditetapkan 10. Tidak mengumumkan RUP atau pemilihan penyedia dilakukan sebelum pengumuman RUP 11. Belum memperhatikan aspek P3DN dalam perencanaan pengadaan 1 DPA dan Perencanaan Pengadaan Para Pihak : PA / KPA / PPK ❑ Identifikasi Kebutuhan ❑ Penetapan Barang/Jasa ❑ Cara Pengadaan ❑ Jadwal Pengadaan ❑ Penganggaran
Rekomendasi (01) 01 02 03 04 Penelaahan kembali kelayakan DPA Penguasaan substansi DPA Proktif terkait kebutuhan perubahan Laksanakan proses perencanaan pengadaan yang belum dilakukan
Persiapan Pengadaan 02 PENGANGKATAN PERSONEL Pengakatan pelaku pengadaan idealnya tidak dilakukan dalam tahapan persiapan pengadaan, namun sudah menjadi bagian dari perencanaan. Namun dalam praktiknya sering ditetapkan ketika sudah masuk area persiapan pengadaan. Untuk itu diperlukan langkah tertib dan bertanggung jawab dalam pelaksanaannya
Permasalahan Dalam Proses dan Tahapan Pengadaan 1. Tidak memenuhi persyaratan, sementara terdapat beberapa penugasan yang diatur persyaratan 2. Tidak tepat waktu, sementara ada beberapa penugasan dimulai pada periode waktu tertentu 3. Tidak mempersiapkan kebutuhan kerja aparatur, sehingga pemenuhan kerja dilakukan dengan penyimpangan alokasi anggaran Intervensi kewenangan 4. 5. Kelalaian atas pelaksanaan tugas sehubungan kewenangan dan batasan kewenangan kewenangandan batasankewenangan, sertakonsekuensiakibat 2 Pengangkatan Pelaku Pengadaan Para Pihak : PA / KPA ❑ Persyaratan ❑ Waktu ❑ kebutuhan kerja ❑ Batas kewenangan
Rekomendasi (02) 01 02 03 04 Penguasaan atas ranah tugas dan kewenangan Penerbitan penetapan/ penugasan Pembahasan atas penetapan/ penugasan Peningkatan kompetensi masing- masing personel
Persiapan Pengadaan 03 PENETAPAN SPESIFIKASI TEKNIS / KERANGKA ACUAN KERJA Merupakan bagian proses utama dalam tahapan persiapan pengadaan yang menjadi area kewenangan PPK melalui penetapan deskripsi kebutuhan atas karakteristik barang/jasa sesuai pembiayaan yang dialokasikan.
Permasalahan Dalam Proses dan Tahapan Pengadaan 1. Spesifikasi teknis tidak disusun sejak perencanaan 2. Penetapan spesifikasi teknis tanpa justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan 3. Spesifikasi teknis diskriminatif untuk pengadaan yang dilakukan dengan tender/seleksi 4. Spesifikasi teknis sudah melibatkan vendor yang akan melaksanakan, padahal bukan kontrak terintegrasi 5. Spesifikasi teknis menyalin sama persis dengan produk atau merk tertentu, sehingga merugikan pihak lain dalam proses kompetisi tender/seleksi 6. Spesifikasi teknis disusun oleh ahli atau tim teknis, tapi pihak yang menetapkan Spesifikasi teknis tidak memahami dan tidak mempelajari dokumen yang ditetapkan 7. Spesifikasi teknis yang dibuat tidak didasari identifikasi ketersediaan pasar dan pelaku usaha 8. Spesifikasi teknis yang ditetapkan tidak dapat diukur dengan jelas capaiannya 9. Tidak memperhatikan aspek P3DN 3 Penetapan Spesifikasi Teknis / KAK Para Pihak : PPK ❑ Mutu / Kualitas ❑ Jumlah / Kuantitas ❑ Tempat ❑ Cara ❑ Tingkat Layanan
Rekomendasi (03) 01 02 03 04 Lakukan rembug atas barang/jasa yang akan diadakan Penguasaan substansi kebutuhan Pendokumentasian pembahasan Pelibatan Ahli, User, dan/atau Tim Teknis
Persiapan Pengadaan 04 PENETAPAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI Merupakan bagian proses utama dalam tahapan persiapan pengadaan yang menjadi area kewenangan PPK melalui penetapan harga pasar menjelang memilih penyedia berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan
Permasalahan Dalam Proses dan Tahapan Pengadaan 1. HPS disusun oleh ahli atau tim teknis, tapi pihak yang menetapkan HPS tidak memahami dan tidak mempelajari dokumen yang ditetapkan 2. Penetapan HPS tanpa justifikasi teknis perhitungan yang akurat 3. Menambah kalkulasi harga yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, seperti pembiaran diskon, penambahan keuntungan yang seharusnya tidak perlu ditambahkan, penambahan untuk praktik korupsi 4. Sumber informasi HPS tidak dapat dipertanggungjawabkan 5. Penyusunan HPS tidak didokumentasikan 6. Masa berlaku penetapan HPS kadaluarsa 7. Pada pekerjaan konstruksi HPS belum memperhitungkan Biaya K3 8. Pada pengadaan jasa konsultansi konstruksi, HPS belum memperhitungkan Biaya Remunerasi minimal 9. HPS belum memperhatikan harga pasar yang mengacu kepada pemenuhan PDN 4 Penetapan Harga Perkiraan Sendiri Para Pihak : PPK ❑ Harga pasar ❑ Menjelang pemilihan penyedia ❑ Kalkulasi keahlian ❑ Informasi dapat dipertanggungjawabkan
Rekomendasi (04) 01 02 03 04 Dapatkan informasi pasar yang dapat dipertanggungjawabkan Penguasaan substansi spesifikasi teknis Pendokumentasian proses dan bukti pasar Pelibatan Ahli, User, dan/atau Tim Teknis
Persiapan Pengadaan 05 PENETAPAN RANCANGAN KONTRAK Merupakan bagian proses utama dalam tahapan persiapan pengadaan yang menjadi area kewenangan PPK melalui penetapan rancangan perjanjian yang akan dipergunakan dalam kemitraan bersama penyedia
Permasalahan Dalam Proses dan Tahapan Pengadaan 1. Tidak membuat rancangan kontrak atau hanya sekedar menyalin standar yang ada tanpa diisi dan disesuaikan kebutuhan 2. Rancangan kontrak tidak reliabel 3. Lemah mitigasi risiko dalam penyusunan rancangan kontrak 4. Belum menuntukan pilihan pada bagian Rancangan kontrak yang harus dipilih 5. Rancangan kontrak disusun oleh ahli atau tim teknis, tapi pihak yang menetapkan Rancangan kontrak tidak memahami substansi Rancangan kontrak dan tidak mempelajari dokumen yang ditetapkan 6. Rancangan kontrak belum disiapkan dalam pengendalian pelaksanaan P3DN 5 Penetapan Rancangan Kontrak Para Pihak : PPK ❑ Batang Tubuh Surat Perjanjian ❑ SSUK ❑ SSKK
Rekomendasi (05) 01 02 03 04 Pahami spesifikasi teknis dan kebutuhan dalam berkontrak Gunakan standar format terkini pemerintah Petakan isu aktual permasalahan kontrak Susun dan finalisasi kontrak secara verbatim, menyeluruh, dan lengkap
PROCURE AS WORSHIP Poin Penting Pemilihan Penyedia PENGADAAN TAHUN 2023 kemampuan menyiapkan dan melaksanakan pemilihan penyedia dengan baik, merupakan variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam penyelenggaraan pengadaan. P E R S I A PA N P E M I L I H A N P E L A K S A N A A N P E M I L I H A N
Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan 06 PERSIAPAN PEMILIHAN PENYEDIA Merupakan tahapan transisi dari tahapan persiapan pengadaan yang menjadi area kewenangan PPK ke area pemilihan penyedia yang menjadi kewenangan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan. Tahapan ini menjadi penting untuk menyelaraskan perpindahakan tahapan dan kelancaran proses pemilihan penyedia
Permasalahan Dalam Proses dan Tahapan Pengadaan 1. Tidak dilakukannya reviu dokumen persiapan pengadaan sebelum dilakukan proses pemilihan 2. Syarat peserta tender yang diskriminatif atau tidak didasari peraturan 3. Penentapan metode-metode pemilihan yang tanpa justifikasi 4. Penyusunan jadwal yang tidak sesuai kompleksitas pekerjaan dan merugikan pihak tertentu secara diskriminatif 5. Dokumen pemilihan yang tidak reliabel 6. Reviu tidak memperhatikan aspek pemenuhan PDN 6 Persiapan Pemilihan Penyedia Para Pihak : Pokja Pemilihan / PP / Penyedia ❑ E-Purchasing ❑ Pengadaan Langsung ❑ Penunjukan Langsung ❑ Tender Cepat ❑ Tender / Seleksi
Rekomendasi (06) 01 02 03 04 Optimalkan pemahaman Pokja / PP dari proses reviu Tertib pendokumentasian Perkuat justifikasi setiap metode yang dipergunakan Evaluasi terhadap tindaklanjut atas saran dan rekomendasi hasil reviu
Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan 07 PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA Menjadi tahapan yang dinilai krusial, karena dominan penyelenggaraan pengadaan dilakukan dengan menggunakan penyedia, dengan kondisi tidak selalu dapat diperoleh penyedia dengan kinerja (kemampuan dan motivasi) yang baik. Tata cara pemilihan penyedia terkadang tidak berbanding lurus dengan capaian hasil dari pelaksanaan kerja penyedia
Permasalahan Dalam Proses dan Tahapan Pengadaan 1. Pertentangan kepentingan dalam pemilihan penyedia 2. Tata cara Evaluasi penawaran tanpa justifikasi teknis 3. Persekongkolan (Vertikal / Horizontal) 4. Proses tidak terdokumentasikan 5. Pemalsuan dokumen 6. Kendali pihak yang tidak bertanggungjawab dan Intervensi jahat 7. Klarifikasi dan pembuktian yang tidak optimal 8. Pinjam perusahaan 9. Pada pemilihan penyedia tanpa kompetisi, proses pemilihan penyedia dilakukan dengan rekayasa oleh oknum pihak tertentu, seolah-olah tahapan berjalan 10.Meloloskan pihak yang tidak memenuhi syarat, atau sebaliknya 11.Tidak dilakukan evaluasi akhir atas harga untuk pengadaan yang memenuhi kriteria diberlakukannya preferensi harga 7 Pemilihan Penyedia Para Pihak : Pokja Pemilihan / PP / Penyedia ❑ E-Purchasing ❑ Pengadaan Langsung ❑ Penunjukan Langsung ❑ Tender Cepat ❑ Tender / Seleksi
Rekomendasi (07) 01 02 03 04 Konsistensi proses sesuai Dokumen Pemilihan Tertib pendokumentasian Perkuat justifikasi dalam menetapkan hasil pemilihan Tanpa intervensi atas kewenangan proses pemilihan
PROCURE AS WORSHIP Poin Penting Pelaksanaan PENGADAAN TAHUN 2023 Fokus dalam hal ini adalah kemampuan untuk pelaksanaan dan pengendalain kontrak dengan baik sesuai hal-hal yang termuat di dalam kontrak dan peraturan P E L A K S A N A A N K O N T R A K S E R A H T E R I M A H A S I L
Pelaksanaan Kontrak dan Serah terima 08 PELAKSANAAN KONTRAK Penyelenggaraan kontrak dalam pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan rangkaian pemenuhan tujuan pengadaan dan pencapaian atas tujuan organisasi. Dalam pelaksanaannya dapat dipengaruhi banyak variabel permasalahan, sehingga diperlukan strategi pengelolaan
Permasalahan Dalam Proses dan Tahapan Pengadaan 1. Pekerjaan dimulai tanpa kontrak. 2. Adanya pungutan, seperti alasan penjilidan atau biaya lainnya 3. Ketidakjelasan yang menandatangani kontrak 4. Tandatangan kontrak tanpa pertemuan masing-masing pihak 5. Kontrak yang ditandatangani tidak reliabel. 6. Tidak dilakukan klarifikasi Jaminan 7. Membuat substansi baru tanpa perubahan kontrak 8. Pengalihan pekerjaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan 9. Lemahnya pengendalian kontrak 10. Tidak dilakukan pemeriksaan hal-hal yang disampaikan dalam penawaran pada saat kontrak, seperti personel, alat dan metode 11. Konsultan menggunakan tenaga ahli fiktif 12. Tenaga ahli yang dipergunakan di dalam kontrak tidak pernah diperiksa 13. Pihak yang diberikan kewenangan tidak menjalan fungsi pengendalian kontrak 14. Tahapan kontrak tidak dilaksanakan, seperti PCM, MC, dll 15. Pemalsuan laporan data pekerjaan 16. Pengendalian komiten PDN tidak dijalankan 8 Pelaksanaan Kontrak Para Pihak : PPK dan Penyedia ❑ Penandatanganan ❑ Pengendalian ❑ Perubahan ❑ Pemutusan ❑ Penghentian / Berakhir
Rekomendasi (08) 01 02 03 04 Konsistensi proses sesuai Dokumen Kontrak Tertib pendokumentasian Pelibatan pihak-pihak lain dalam fungsi admin dan teknis Optimalisasi pengendalian mutu, penyedia, dan keluaran sesuai kontrak
Pelaksanaan Kontrak dan Serah terima 09 SERAH TERIMA HASIL Merupakan tahapan akhir untuk memastikan hasil pekerjaan sesuai atau tidak dengan kontrak, sehingga menjadi dasar lanjutan dalam proses pembayaran dan pencatatan barang/jasa
Permasalahan Dalam Proses dan Tahapan Pengadaan 1. Tidak optimalnya proses pemeriksaan 2. Rekayasa negatif pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan 3. Hasil pekerjaan tidak sesuai kontrak 4. Penerimaan tanpa evaluasi prestasi kerja 5. Tidak memperhatikan tanggungjawab Penyedia 6. Penilaian hasil pekerjaan atas komitmen PDN tidak dilaksanakan 9 Serah Terima Para Pihak : PPK dan Penyedia ❑ Pemeriksaan Hasil ❑ BAST ❑ Pembayaran ❑ Pemeliharaan
Rekomendasi (09) 01 02 03 04 Konsistensi proses sesuai Dokumen Kontrak Tertib pendokumentasian Pelibatan pihak-pihak lain dalam fungsi admin dan teknis Optimalisasi pemahaman atas kriteria yang diperiksa dan diserahterimakan
78 Penyebab Pelanggaran 01 02 03 04 05 Tugas dan kewenangan yang tidak berjalan Ketidaktahuan atas peraturan Rakus / serakah Intervensi kewenangan untuk menyimpang Persepsi pembiasaan pelanggaran
79 BIG CONCEPT Pastikan setiap kewenangan akan menjadi ibadah
#PetuahPengadaan #ProcureAsWorship TERIMA KASIH Dr. H. Fahrurrazi, M.Si. 085624222715 fahrurrazi.id