BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Islam sebagai agama yang serba lengkap dan didalamnya terdapat berbagai sistem kehidupan seperti ketatanegaraan. Di dalam al-Quran sebagai pedoman umat Islam menjelaskan pokok-pokok sistem sebagai basis spiritual dan moralitas dalam mengatur hidup bermasyarakat dan bernegara. Dengan berpedoman kepada prinsip tersebut dapat dirumuskan sistem politik dan pemerintahan Islam yang diperjelas Nabi melalui sunnah-Nya. Fikih siyasah (siyasah syariah) menurut Abdul Wahab Khallaf adalah pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa Islam yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsip syariat yang umum1. Fikih siyasah mengkhususkan diri pada bidang muamalat dengan spesialisasi segala hal ihwal dan seluk beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan. Obyek fikih siyasah adalam membuat peraturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok- pokok ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pandangan tersebut memberi gambaran bahwa obyek pembahasan fikih secara garis besar adalah : 1) Peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan 1 Abdul Wahab Khallaf, Al siyasah al Syariat, (Al Qahirat : Dar al Anshar, 1997), h. 4-5.
landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan umat. 2) Pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan. 3) Mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara. Pembentukan negara menurut mayoritas umat adalah merupakan suatu keharusan yang didasarkan kepada nash-nash yang jelas2. Adapun tujuan dari pembentukan negara itu adalah untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah yang ada dalam al-Quran maupun ketentuan-ketentuan Rasul yang ada dalam hadits. Berdasarkan hal ini maka tidak ada jalan lain untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita tersebut kecuali dengan adanya ketundukan dan ketaatan seluruh umat kepada kepala negara yang akan melaksanakan hukum atau ketentuan tersebut. Sebab apalah artinya sebuah negara dibentuk, apabila di dalamnya tidak tercipta suatu stabilitas yang mantap, rakyatnya tidak patuh kepada peraturan yang berlaku dan setiap saat terjadi pertentangan dan perselisihan mendasar. Al Mawardi dan Ibnu Khaldun berpendapat bahwa Allah menciptakan segala makhluk menurut aturan dan takdir-Nya. Masing-masing punya tabiat dan kemampuan untuk mempertahankan hidupnya. Artinya Tuhan memberi masing-masing makhluk satu anggota tertentu bagi pertahanan diri mereka dan memperoleh makanan. Kepada manusia Ia berikan kemampuan berfikir dan dua buah tangan. Dengan kemapuan berfikir, tangan manusia dapat menciptakan keahlian-keahlian lain. Kemampuan berfikir dan keterampilan tangan manusia akan menimbulkan perbedaan pengetahuan, keahlian 2 Muhibbin, Hadits-hadits Politik, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), h. 85
dan bakat diantara mereka. Karena itu mereka harus tolong-menolong, dan untuk mewujudkannya memerlukan organisasi kemasyarakatan bagi mereka, yang oleh Ibnu Khaldum disebut "Umran (peradaban). Perbedaan-perbedaan diatas adalah faktor pendorong tolong-menolong dan kerjasama diantara manusia. Seandainya tidak ada perbedaan-perbedaan itu maka masing-masing individu akan mampu berdiri sendiri memenuhi kebutuhannya. Karena itu mereka berkumpul dan bekerjasama, lalu membentuk negara dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka yang amat banyak, dan akal berperan untuk mengatur cara-cara kerjasama dan ikatan-ikatan antara satu dengan lainnya. Kebutuhan manusia tidak hanya berkumpul dan bekerjasama. Mereka juga membutuhkan seorang pemimpin yang memiliki kekuasaan untuk mengatur segala urusan yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Penguasa sebagai pengelola negara yang akan menyelenggarakan segala urusan negara dan rakyat. Tidak mungkin terbentuk suatu negara tanpa ada penguasa sebagai otak penggerak urusan negara dan rakyat. Penguasa bertugas melindungi rakyatnya dari tindakan aniaya yang timbul dari mereka sendiri dan dari luar. Menurut Ibnu Rabi, seorang penguasa seyogyanya orang yang paling utama (afdhal al-nas). Sebab ia akan menjadi contoh dan panutan rakyatnya. Maka sebelum ia melarang atau memerintahkan orang lain berbuat sesuatu, haruslah ia lebih dulu mewujudkan dalam tindakannya. Menurut Al Mawardi, pemimpin berperan mengintegrasikan keinginan-keinginan rakyat yang beragam, membimbing negara, merealisir tujuannya, memelihara agama, melindungi keamanan dan sumber rejeki rakyat. Al Mawardi berpendapat bahwa manusia adalah makhluk sosial. Dalam
hubungan dan pergaulan diantara mereka mungkin terjadi perselisihan, permusuhan dan penganiayaan. Karenanya diperlukan seorang pemimpin yang akan mencegah kemungkinan-kemungkinan itu. Jadi secara logika manusia membutuhkan pemerintahan. Seandainya tidak ada penguasa niscaya masyarakat menjadi kacau balau dan mereka menjadi perusak. Kedua, karena berdasarkan hukum agama, karena eksistensi pemerintahan untuk melaksanakan syariat. Hukum agama menyerahkan segala urusan kepada pemegang kekuasaan dalam urusan agama. Pemerintahan dalam sejarah Islam dikenal dengan sebutan khilafah. Khilafah atau khalifah diturunkan dari kata khalafa, yang berarti seseorang menggantikan orang lain sebagai penggantinya. Seperti Musa berkata saudaranya yaitu Harun : " Gantikan aku dalam memimpin kaumku." Istilah khalifah adalah sebutan untuk masa pemerintahan tertentu, seperti khalifah Abu Bakar, khalifah Umar, dan seterusnya untuk melaksanakan wewenang yang diamanatkan kepada mereka. Dalam konteks ini, kata khalifah bisa mempunyai arti pemerintahan atau institusi pemerintahan. Sebutan gelar yang pararel dengan khalifah dalam sejarah pemerintahan Islam adalah imam. Kata imam diturunkan dari kata amma yang berarti "menjadi ikutan". Kata imam berarti "pemimpin atau contoh yang diikuti". Orang yang menjadi pemimpin harus selalu didepan untuk diteladani sebagai contoh dan ikutan. Kedudukan imam sama dengan khalifah, yaitu pengganti Rasul sebagai pemelihara agama dalam penangggung jawab urusan umat. Khalifah Umar saat menyampaikan pidato penerimaan jabataanya dihadapan kaum muslimin menyatakan bahwa jabatan khalifah adalah tugas yang berat sebagai
amanat dan ujian3. Baiknya urusan negara, menurut Umar terletak pada 3 hal: "menunaikan amanah, bertindak tegas dan menghukum berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah. Tanggung jawab kepala negara atas kesalahan yang dilakukan para pejabat yang diangkatnya". Memerintah itu merupakan ujian bagi penguasa dan ujian bagi rakyat, dan bahwa memerintah itu tidaklah layak kecuali dengan kekerasan tanpa sewenang-wenang dan dengan kelembutan tanpa kelemahan. Antara pemimpin dan yang dipimpin harus terjalin hubungan timbal balik yang seimbang dalam melaksanakan tanggung jawab itu. Setiap urusan harus diurus dan diselesaikan oleh khalifah dengan baik. Khalifah harus memilih orang-orang yang benar dan bisa memegang amanah untuk membantunya. Hukum harus ditegakkan terhadap pelaku tindak kejahatan. Jumhur ulama mutakallimin (kaum teolog) dan fuqaha (para pakar hukum Islam) sepakat bahwa adanya pemerintahan itu wajib. Mengangkat seorang iman dan taat kepadanya adalah wajib dan penting. Karena ia berperan untuk melaksanakan hukum bagi pelanggar hukum mengatur militer dan pajak serta lembaga perkawinan. Golongan sunni berpendirian, pengangkatan seorang imam dalam setiap keadaan dan kondisi menuntut sikap taat masyarakat kepadanya. Allah menyatakan dalam surah an-Nisa ayat 59 : َلَِإ ُهوُّدُرَ ف ٍء ْيَش ِفِ ْمُتْعَزاَنَ ت ْنِإَف ْمُكْنِم ِرْملأا ِلِوُأَو َلوُسَّرلا اوُعيِطَأَو َوَّللا اوُعيِطَأ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ يَأ اَي لايِوْأَت ُنَسْحَأَو ٌرْ يَخ َكِلَذ ِر ِخلآا ِمْوَ يْلاَو ِوَّللاِب َنوُنِمْؤُ ت ْمُتْنُك ْنِإ ِلوُسَّرلاَو ِوَّللا (٥٩) 3 Abbas Muhammad al-Akkad. Kecmerlangan Khalifah Umar bin Khattab. (Jakarta : Bulan Bintang). 1978, h. 152.
Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya.4 Allah mewajibkan kepada umat agar mentaati ulul amri (pemegang kekuasaan), yaitu para pemimpin (al aimmat) yang menjadi penguasa umat. Diriwayatkan oleh Hisyam bin Urwah dari Abi Shaleh dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda: "yang akan memerintah kamu sesudahku adalah para penguasa, penguasa yang baik akan memerintah kamu dengan kebaikan dan penguasa yang jahat akan memerintah kamu dengan kejahatannya, maka dengarkan dan taatilah segala yang sesuai dengan kebenaran. Jika mereka berbuat baik maka itu untuk kamu dan mereka, tapi jika mereka berbuat jahat maka akibatnya untuk kamu dan mereka bertanggung jawab atasnya". Ahmad syafi mengatakan bahwa wajib bagi umat Islam untuk mewujudkan ketaatan kepada pihak yang berkuasa atas mereka, yaitu para pemimpin yang dipercaya memikul tugas ini tidak peduli mereka itu baik ataupun jahat.5 Akan tetapi kalau kita melihat kenyataan, tidak semua pemimpin itu memiliki kriteria ideal yang dengan Islam dan keadilannya menjadikannya sosok pemimpin sempurna dan disukai rakyatnya. Kita juga dihadapkan pada suatu masalah yang campur baur dalam banyak pikiran dan problema para penguasa negeri kaum muslimin zaman ini yang tidak memerintahkan dengan syariat Allah dan menukar hukum-hukum Allah SWT. Mereka itu adalah lawan dari penguasa adil yakni penguasa zalim. 4 Yayasan Penyelenggara Penterjemah/pentafsir al-Quran, al-Quran dan terjemahnya, (Jakarta : Depag RI, 1969), h. 119. 5 Muhibbin, op. cit, h. 84.
Dari kenyataan tersebut disaat rakyat atau sebagian rakyat merasa pemimpinnya adalah pemimpin yang zalim maka muncul pertanyaan apakah rakyat wajib keluar menentangnya atau bersabar terhadap kezalimannya dan tidak keluar dari ketaatan terhadapnya? Sedangkan dalam hal ini para fuqaha siyasah berbeda pendapat. Pendapat pertama bahwa terhadap penguasa zalim maka rakyat muslim harus bersabar dan tetap mentaatinya. Pendapat kedua adalah rakyat wajib keluar menentangnya untuk menghilangkan kezalimannya. Pendapat ketiga mengatakan bahwa harus di bandingkan antara kemashlahatan dan kerugiannya bagi rakyat muslim diantara saat keluar menentang dengan saat sebaliknya yakni bersabar atas kezalimannya. Karena adanya perbedaan inilah maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang masalah ketaatan terhadap pemimpin ini. Karena dengan adanya perbedaan pendapat fuqaha diatas maka implikasinya bagi rakyat muslim akan dan bisa menimbulkan pertentangan diantara rakyat muslim itu sendiri. Ketika kelompok yang satu tidak melakukan apa-apa disaat pemerintahan penguasa yang zalim maka kelompok yang beranggapan bahwa wajib keluar menentangnya bisa menuding bahwa mereka yang bersabar adalah berpartisipasi dalam melestarikan kezaliman. Sedangkan bila ada yang keluar menentangnya maka mereka bisa dianggap teroris yang bisanya hanya mengacau keamanan, baik asumsi itu oleh penguasa muslim itu sendiri maupun atas provokasi dari penguasa negeri kafir. Karena itulah sangat penting untuk mengetahui dasar dan alasan dari berbagai pendapat tersebut agar ketika masing-masing berbuat dari salah satunya maka tidak akan ada pertentangan dan saling menuding di antara rakyat muslim. Juga sangat penting
untuk mengetahui bagaimana sebenarnya al-Quran dan hadits mengatur soal ketaatan terhadap pemimpin ini karena sudah sewajibnyalah ketika terdapat berbagai pendapat tentang satu hal maka umat muslim harus kembali kepada al-Quran dan hadits sebagai sumber pegangan bagi umat muslim, walaupun adanya perbedaan tersebut salah satu sebabnya adalah karena adanya pemahaman yang berbeda atas ayat al-Quran maupun tehadap isi hadits yang bersangkutan. Dari penelitian yang diperoleh, maka hasilnya dituangkan dalam karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul " PRINSIP KETAATAN TERHADAP PEMIMPIN DALAM ISLAM " B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka dapat penulis rumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut. 1. Bagaimana prinsip ketaatan terhadap pemimpin menurut al-Quran dan al-Hadits? 2. Bagaimana prinsip ketaatan terhadap pemimpin menurut pendapat fuqaha? C. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1. Prinsip ketaatan terhadap pemimpin menurut al-Quran dan al-Hadits. 2. Prinsip ketaatan terhadap pemimpin menurut pendapat fuqaha. D. Signifikansi Penelitian
Dari hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai berikut : 1. Bahan informasi ilmiah bagi masyarakat dan mahasiswa khususnya tentang prinsip ketaatan terhadap pemimpin dalam Islam. 2. Bahan informasi ilmiah untuk memperkaya khazanah perpustakaan bagi perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan fakultas syariah pada khususnya. 3. Bahan informasi ilmiah bagi penelitian lain yang berkeinginan mengkaji permasalahan ini dari aspek yang berbeda. E. Definisi Operasional dan Lingkup Pembahasan Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap penelitian ini maka penulis memberikan definisi operasional terhadap judul penelitian yaitu sebagai berikut: 1. Prinsip adalah dasar, asas kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir.6 Prinsip yang dimaksud penulis adalah norma-norma atau nilai-nilai yang dianut terkandung dalam sesuatu, baik itu benda atau suatu hal. 2. Taat berarti patuh menuruti perintah secara ikhlas. Ketaatan berarti sikap taat, kepatuhan.7 Taat yang dimaksud penulis adalah menuruti apa yang diperintahkan atau dibolehkan dan yang dilarang, patuh tidak melawan/menentang, turut berpartisipasi. 6Umi Chulsum dan Windy Novia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Surabaya: Tashiko, 2006), h. 548 7Ibid., h. 638
3. Pemimpin adalah orang yang mengepalai, mengetuai, memandu, membimbing.8 Pemimpin yang dimaksud disini adalah kepala negara atau penguasa pada suatu wilayah pemerintahan yang sah dan diakui: yang berwenang mengambil kebijakan- kebijakan atas rakyatnya. 4. Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ajarannya berdasarkan hadits dan al-Quran.9 Islam yang dimaksud penulis adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yaitu agama Islam yang memiliki aturan hukum tertentu. Maksudnya pedoman hukum yang bersumber dari ajaran al-Quran, al-Hadits dan pendapat para fuqaha. Adapun lingkup pembahasan dari penelitian ini adalah tentang prinsip ketaatan terhadap pemimpin dalam Islam, yakni dalam al-Quran dan al-Hadits, serta menurut pendapat fuqaha. F. Kerangka Teori Adapun kerangka teori yang digunakan sebagai landasan pemikiran di dalam skripsi ini adalah : 1. Ath Thabari mengatakan bahwa ketaatan terhadap pemimpin ada dalam perintah yang membawa kepada kemaslahatan, dan tidak ada ketaatan di dalam perintah yang membawa kepada kemaksiatan.10 2. Ibnu katsier mengatakan bahwa pendapat yang benar adalah bahwa rakyat tetap wajib dalam ketaatan dan haram memecat seorang pemimpin meskipun pemimpin 8Ibid, h. 535 9Ibid, h. 306. 10 Ath Thabari, Jamiul Bayan Fi Ta'wil Quran, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 1992), h. 103.
itu dalam kezaliman dan kepasiqan terhadap rakyatnya, selama tidak memerintahkan kepada kemaksiatan.11 3. Hamka mengatakan bahwa ketaatan terhadap keputusan atau perintah pemimpin merupakan kewajiban dalam agama yakni perintah dari pemimpin yang amanat, adil, dan bermusyawarah dengan rakyatnya.12 4. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadits bahwa rakyat wajib taat kepada pemimpin yang pertama kali dibai"at dan tidak dibenarkan seseorang keluar atau mencabut diri dari ketaatan terhadap pemimpinnya sekalipun zalim.13 5. Al Mawardi berpendapat bahwa seorang kepala negara apabila telah melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap rakyat, maka berarti ia telah menunaikan hak Allah berkenaan dengan hak dan tanggung jawab rakyat, artinya, rakyat mempunyai dua kewajiban terhadap pemimpinnya, yaitu hak ditaati dan dibela selama tidak menyimpang dari garis keimanan..14 6. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa keberadaan kepala negara meskipun zalim adalah lebih baik bagi rakyat daripada hidup tanpa kepala negara, dan rakyat tetap wajib mentaati pemimpinnya meskipun zalim.15 7. Muhammad Abduh berpendapat bahwa di dalam Islam tidak terdapat kekuasaan keagamaann sehingga taat atau tidaknya rakyat terhadap pemimpin hanya berlaku dalam perintah dan kondisi di luar aspek keagamaan.16 11 Ibnu Katsir, Tafsir Quranul Azhim (Riyadh : Dar alam al Kutub, 1997), h. 737. 12 Hamka, Tafsir Al Azhar, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), juz 5, h. 128. 13 Lihat Kitab Shahih Bukhari, Juz 5, h. 20 dan Kitab Shahih Muslim Juz 4, h. 21 (Beirut: Kal Fuqara, 2000). 14 Al Mawardi, al-Ahkam as-Sulthaniyyah (Beirut: Darul Kitab Ilahiyat, 1992), h. 33 15 Ibnu Taimiyah, Siyasah as Syar'iyyah (Beirut: al Maktabah as Salafiyah, 1983), h. 13 16 Muhammad Abduh, Islam wan Nasraniyyah (Beirut: Maktabah Dakwah, 1964), h. 66
F. Kajian Pustaka Setelah penulis meneliti dan menelusuri berbagai judul skripsi ditingkat jurusan serta terhadap bahan-bahan pustaka, maka penulis mendapatkan satu buku yang pembahasannya dan berhubungan dengan masalah ketaatan terhadap pemimpin dalam Islam. Buku ini bejudul "Tipe-tipe Penguasa dan Status Hukumnya Dalam Islam" oleh Umar Abdurrahman yang diterbitkan oleh Pustaka Mantiq, Solo tahun 1995. Didalam buku tersebut memuat berbagai tipe-tipe pemimpin dan bagaimana status hukumnya dalam Islam. Tipe-tipe pemimpin itu adalah pemimpin yang adil, pemimpin yang zalim, pemimpin yang bid"ah, dan pemimpin yang kafir. Dalam pembahasan pemimpin yang zalim memuat ada tiga pendapat Fuqaha tentang bagaimana ketaatan terhadap pemimpin ini. Pendapat yang pertama ialah bahwa tidak ada ketaatan dan wajib keluar menentangnya. Pendapat kedua harus bersabar, dan yang ketiga adalah dibandingkan dulu mana yang lebih maslahat dan mudharat diantara melawan dan bersabar. Namun dalam pembahasan terhadap 3 pendapat tersebut, tidak ada analisis lebih jauh, yakni cukup dengan menyebutkan satu persatu Fuqaha siyasah atau kelompok dalam Islam, beserta pendapatnya dengan mencantumkan hadits yang dijadikan dasar pendapatnya. Terlebih lagi Umar Abdurrahman yang berlatar belakang sebagai seorang yang membentuk Jamaah Islamiyah di Arab Saudi dan pernah dituntut hukuman mati atas kritikannya yang tajam terhadap pemerintah Arab Saudi yang ssssssssssss
dianggapnya melanggar syari"at dan terlalu lemah terhadap pemimpin negara kafir, maka didalam buku ini kelihatan bahwa dia sangat cenderung bersikap menganut pendapat bahwa rakyat wajib keluar mealawan pemerintah yang zalim, sehingga mempengaruhi kesimpulannya terhadap buku ini. Karena itu, buku ini bisa dikatakan sebagai salah satu pijakan penulis dalam menentukan latar belakang masalah. Akan tetapi, dalam skripsi yang diangkat ini, selain analisis lebih jauh terhadap 3 pendapat Fuqaha siyasah, juga memuat bagaimana mufassir dan muhaddits berbicara tentang prinsip ketaatan terhadap pemimpin. H. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library reseach), yaitu dengan mempelajari dan menelaah secara intensif dan komprehensif terhadap bahan literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. 2. Subyek dan Obyek Penelitian a. Subyek Penelitian Subyek penelitian ini adalah sejumlah literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian, yaitu mengenai prinsip ketaatan terhadap pemimpin dalam Islam. b. Obyek Penelitian Adapun yang menjadi obyek penelitian ini adalah mengenai prinsip ketaaatan terhadap pemimpin dalam Islam. 3. Data dan Sumber Data
a. Data Data yang digali dalam penelitian ini adalah data mengenai prinsip ketaatan terhadap pemimpin dalam Islam. b. Sumber Data Sumber data dalam peneltian ini adalah sejumlah literatur yang membahas tentang objek penelitian, yaitu : Sumber data Primer : 1. Al-Quran 2. Kitab Shahih Bukhari oleh Imam Bukhari diterbitkan oleh Kal Fuqara, Beirut tahun 2000. 3. Kitab Shahih Muslim oleh Imam Muslim diterbitkan oleh Kal Fuqara, Beirut tahun 2000. Sumber data sekunder : 1. Kitab Jami"ul bayan fi ta"wil Quran oleh At Thabari diterbitkan oleh Dar Kutub al ilmiyyah, Beirut tahun 1992. 2. Kitab Tafsir Quranul azhim oleh Ibnu Katsir diterbitkan oleh Dar Alam al Kutub, Riyadh tahun 1997. 3. Kitab Tafsir al Azhar oleh Hamka diterbitkan oleh Pustaka Panjimas, Jakarta tahun 1983. 4. Kitab al Ahkam as Sulthaniyyah oleh al Mawardi diterbitkan oleh Darul Kitab Ilmiyyat, Beirut tahun 1992.
5. Kitab Siyasah as Syar"iyyah oleh Ibnu Taimiyah diterbitkan oleh al Maktabah as Salafiyah, Beirut tahun 1983. 6. Kitab Islam wan Nasraniyah oleh Muhammad Abduh diterbitkan oleh Maktabah dakwah, Beirut tahun 1964. 7. Fathul bari Syarah sahih Bukhari oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani diterbitkan oleh Pustaka Azzam, Darul Ma"rifat Tahun 2007. 8. Syarah sahih Muslim oleh an-Nawawi diterbitkan al-Maktabah al- Mishriyah Sumber data tersier 1. Kitab tafsir al-Mishbah oleh Quraish Shihab diterbitkan oleh Lentara Hati, Jakarta Tahun 2002. 2. Kitab asbabul wurud oleh Ibnu Hamzah diterbitkan oleh Kalam Mulia, Jakarta Tahun 2000. 4. Teknik Pengumpulan Data Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yang dilakukan adalah : a. Telaah pustaka, yaitu menghimpun data berupa sejumlah literatur yang diperoleh dari perpustakaan atau tempat lain ke dalam sebuah daftar bahan-bahan pustaka. b. Studi literatur, yaitu mempelajari, menelaah serta mengkajinya secara intensif bahan kepustakaan yang telah terkumpul dengan cara mengambil buku tersebut yang ada hubungannya dengan masalah yang akan menjadi obyek penelitian. 5. Teknik Pengolahan dan Analisis
Teknik pengumpulan data dan analisis data yang dilakukan penulis adalah dengan cara data-data yang penulis kumpulkan selanjutnya dianalisis dengan teknik: 1. Editing, yaitu mempelajari dan mengoreksi data yang telah terkmpul dalam rangka mencari kelengkapan dan kesempurnaan. 2. Klasifikasi, yaitu menyusun dan memilih data dalam bentuk pengelompokan yang telah ditetapkan 3. Analisis kualitatif yaitu dengan mengkaji secara mendalam terhadap data tentang prinsip ketaatan terhadap pemimpin dalam Islam. I. Sistematika Penulisan Untuk memudahkan memahami dan untuk mengetahui urutan pembahasan dalam tulisan penelitian ini, maka sistematika penulisan sebagai berikut : Bab I. Pendahuluan, yang terdiri atas latar belakang masalah, definisi operasional dan lingkup pembahasan, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kerangka teori, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab II. Berisi uraian mengenai kepemimpinan dalam Islam, terdiri dari definisi pemimpin, status pemimpin dalam islam, dan hubungan antara pemimpin dengan rakyat. Bab III. Berisi uraian mengenai prinsip ketaatan terhadap pemimpin dalam Islam yaitu menurut al-Quran, al-Hadits dan pendapat fuqaha. Bab IV. Berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.