lawangpinterKPUKotaBogor jdih.kpu.go.id
Buku Pintar PEMILU dan DEMOKRASI TIM PENYUSUN Pengarah : Samsudin, S.Hut., M.Si. (Ketua KPU) Dian Askhabul Yamin, S.P. (Anggota KPU) Dr. Bambang Wahyu (Anggota KPU) Ferry Buchori Muslim, S.Pd. (Anggota KPU) Dede Juhendi, S.E. (Anggota KPU) Deni Sediawan (Sekretaris KPU) Penanggung Jawab : Dra. Niken Andarini (Kasubbag Teknis & Hupmas) Penyusun : Linlin Maria Dion Marendra Editor : Nanang Rachmana, S. Kom. (Kasubbag Program dan Data) Nandang, S.H, M.A (Kasubbag Hukum) Ade Sunarya, ST (Kasubbag KULRT) Design Layout : Fajar Fremeida Sutrisno Teguh Immani Diterbitkan Oleh: Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Jl. Loader No. 7 Baranangsiang Bogor 16143 Tlp./fax : 0251-8362669 jdih.kpu.go.id ii
DAFTAR ISI Tim Penyusun ... ii ... iii Daftar Isi ... iv Kata Pengantar Pendahuluan ... Demokrasi ... Demokrasi di Indonesia ... Pemilu ... Demokrasi dan Pemilu ... Apa Hubungan Pemilu dan Demokrasi ... Definisi Pemilu ... Asas Pemilu ... Penyelenggara Pemilu 1 2 2 7 8 10 12 15 a. KPU ... b. BAWASLU ... c. DKPP ... Syarat Menjadi Pemilih ... Rumah Pintar Pemilu KPU Kota Bogor a. Rumah Pintar Pemilu ... b. Ruang Pameran Informasi Kepemiluan dan Demokrasi .. c. Maket atau Diorama Pemungutan Suara di TPS ... d. Ruang Simulasi Pemberian Suara ... c. Ruang Post Test ... d. Ruang Audio Visual 17 19 19 21 22 25 26 27 28 30 31 jdih.kpu.go.id iii
KATA PENGANTAR Assalamua'laikum Warahmatullah Wabarakatuh. S segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kami kemudahan sehingga dapat menyelesaikan buku pintar Demokrasi dan Pemilu untuk memenuhi kebutuhan pengetahuan masyarakat Kota Bogor khususnya masyarakat milenial. Buku pintar Demokrasi dan Pemilu ini, sebagai bagian dari program "KPU Kota Bogor Mengajar" yang merupakan salah satu kegiatan pendidikan pemilih berkelanjutan pasca Pilkada dan Pemilu. Tujuannya, selain memberikan informasi kepada pemilih mengenai makna demokrasi serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, juga memberikan pengetahuan mengenai kepemiluan. Dengan harapan para siswa mengerti dan memahami hak serta kewajibannya sebagai Warga Negara Indonesia, yang memiliki peran cukup vital dalam proses penyelenggaraan demokrasi di Indonesia khsusunya dalam pelaksanaan pemilu. Sasaran pembaca buku pintar ini adalah anak-anak sekolah tingkat menengah yang merupakan calon pemilih pemula. Sehingga dapat menjadi bekal pengetahuan mereka sebelum diberikan hak untuk memilih. Kami berharap, melalui pembelajaran pra-pemilih ini, nantinya mereka dapat memberikan kontribusi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan di Kota Bogor. Namun selain itu, yang lebih penting inilah yang adalah mengantarkan mereka menjadi pemilih cerdas, karena hal menjadi syarat awal bagi terwujudnya demokrasi substansial. Buku pintar ini, berisi tidak hanya menjelaskan mengenai makna demokrasi dalam kehidupan sehari-hari dan kaitanya dengan pemilu, namun juga mengenalkan Rumah Pintar Pemilu (RPP), yang merupakan konsep pendidikan pemilih yang dilakukan melalui pemanfaatan ruang yang ada sebagai sarana untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan inspirasi tentang pentingnya pemilu dan demokrasi. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim penyusun yang telah bekerja keras sehingga buku pintar ini selesai dengan baik. Usaha penyusunan ini patut diapresiasi khususnya dalam upaya melahirkan para calon pemilih cerdas. Wassalamua'laikum Warahmatullah Wabarakatuh. Ketua KPU Kota Bogor Bogor, September 2020 Samsudin, S.Hut. M.Si jdih.kpu.go.id iv
PENDAHULUAN Di era milenial saat ini, kita dituntut untuk berpikir secara cepat dalam hal apapun tidak terlepas dalam urusan politik. Politik merupakan sarana yang paling memungkinkan untuk menyelenggarakan pemerintahan demokratis yang sesuai dengan regulasi. Kebijakan-kebijakan yang ada dalam suatu negara merupakan produk untuk mempengaruhi atau merubah suatu tatanan kehidupan masyarakat. Misalnya kebijakan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak, menaikkan harga bahan pokok makanan, menaikkan tarif dasar listrik, menaikkan pajak kendaran bermotor, merubah kurikulum pendidikan, dan lain sebagainya. Di sangat penting dalam negara demokrasi, rakyat mempunyai dalam suatu negara, tidak hanya menjadi objek kebijakan, namun menjadi penentu kebijakan. Di Indonesia keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan negara salah satunya melalui pemilihan umum, di mana masyarakat menentukan pilihanya memilih wakil rakyat dan kepala pemerintahan. politik yang digunakan oleh pemerintah peran yang Pendidikan politik dan pendidikan pemilih menjadi salah satu hal yang penting dalam mengukur sukses tidaknya pemilihan umum. Karena dengan kesadaran politik yang tinggi masyarakat dapat memberikan partisipasinya dalam pemilihan umum. Memberikan pendidikan politik dan pemilih menjadi kunci dalam kualitas pemilihan di Indonesia, untuk itu diperlukan pendidikan pemilih kepada seluruh masyarakat sejak dini, sehingga ketika saatnya turut serta pemilih yang baru akan memilih dan dapat menentukan pilihanya dengan bijak. Setiap dilaksanakanya pemilihan umum di Indonesia, angka pemilih pemula (pemilih yang berusia antara 17-20 tahun) atau pemilih yang baru akan memberikan suaranya cukup tinggi. Pada akhirnya, pendidikan pemilih membuat warganegara aktif, bukan saja dalam urusan pemberian suara, juga dalam proses politik yang lebih pendidikan pemilih diharapkan : pertama, menciptakan luas. Karena itu, warganegara yang aktif. Kedua, membangunan warganegara yang kritis. Ketiga, meningkatkan partisipasi pemilih. Kesadaran tentang pentingnya penggunaan hak suara dalam pemilu dilakukan secara intensif dan meluas sehingga partisipasi pemilih dapat meningkat. Keempat, meningkatkan kualitas partisipasi pemilih, angka kecurangan pemilih, konflik pemilih, dan mobilisasi pemilih dapat dikurangi sedemikian rupa melalui pendidikan pemilih yang berkualitas. Kelima, membantu penyelenggara pemilu. Keenam, pendidikan pemilih akan membangun kesadaran kritis warganegara untuk memilih partai politik dengan bersandar pada ukuran akal sehat seperti kinerja partai politik selama duduk di lembaga politik. Ketujuh, pendidikan pemilih akan melahirkan gerakan anti-politik busuk dan anti politikus korup. tetapi jdih.kpu.go.id 1
Pemisahan Mekanisme pergantian kekuasaan secara berkala (pemilu yang berlangsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil) jdih.kpu.go.id 2
Kedaulatan berasal dari bahasa arab yaitu daulah artinya kekuasaan tertinggi. Pengertian kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat membawa konsekuensi bahwa rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kedaulatan rakyat berarti juga pemerintahan mendapatkan mandatnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintahan oleh rakyat mengandung pengertian, pemerintahan yang ada diselenggarakan dan dilakukan oleh rakyat sendiri atau disebut dengan demokrasi. Demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Keterlibatan rakyat membentuk pemerintahan sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dilaksanakan lalui pemilihan umum. Pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat dapat dilakukan melalui demokrasi langsung maupun demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung bercirikan rakyat mengambil bagian secara pribadi dalam tindakan- tindakan dan pemberian suara untuk membahas dan mengesahkan undang- undang. Sedangkan dalam demokrasi perwakilan, rakyat memilih warga lainnya sebagai wakil yang duduk di lembaga perwakilan rakyat untuk membahas dan mengesahkan undang-undang. Prinsip negara kedaulatan rakyat memiliki hubungan yang erat dengan makna demokrasi. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratein. Demos berarti rakyat dan kratein berarti pemerintahan. Secara harfiah demokrasi memiliki pengertian pemerintahan rakyat. Abraham Lincoln mengartikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi dalam negara untuk mengatur yang memiliki pemerintahan, atau kekuasaan ada di tangan rakyat. Hal ini sejalan dengan makna kedaulatan rakyat. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkann warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui Perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. demokrasi, rakyat kekuasaan Makna demokrasi berkaitan erat dengan sistem sosial pendukungnya dan sistem politik atau rezim yang menggunakannya. Disamping mengandung unsur-unsur (common denominator), demokrasi juga mengandung muatan- yang universal muatan kontekstual yang melekat pada sistem sosial dan sistem politik tertentu (cultural relativism). Demokrasi erat kaitannya dengan sistem sosial tertentu tidak hanya sekedar merujuk pada mesin politik (political karena demokrasi machinary), tetapi juga mengandung pandangan hidup (way of living) suatu masyarakat. Pelaksanaan demokrasi sangat dipengaruhi oleh kebijakan publik (public policy) yang banyak ditentukan para pemimpin (elite) organisasi politik dan kelompok kepentingan (interest group) yang tampil secara kompetitif. Bahkan, negara yang paling otoriter sekalipun akan menyatakan dirinya sebagai negara demokrasi. jdih.kpu.go.id 3
Konsep dasar demokrasi berarti rakyat berkuasa (government of rule by the people). Abraham Lincoln (1809-1865), Presiden AS ke-16 (1861-1865), demokrasi: from the people (dari rakyat) - by the people (oleh rakyat), and - for the people (untuk rakyat). Demokrasi diartikan sebagai pemerintahan atau kekuasaan, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat Suatu negara termasuk negara demokrasi apabila memiliki azas atau prinsip-prinsip negara demokrasi yaitu sebagai berikut: a. pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. b. partisipasi rakyat dalam pemerintahan. c. Supremasi hukum. Kemudian azas atau prinsip-prinsip tersebut demokrasi yaitu sebagai berikut: terlihat dalam ciri-ciri negara a. Memiliki b. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat. c. Adanya lembaga yang mengawasi jalanya pemerintahan d. Pemerintahan berdasarkan hukum (konstitusional). lembaga perwakilan rakyat. jdih.kpu.go.id 4
DEMOKRASI DI INDONESIA Dalam sejarah negara Republik Indonesia, perkembangan demokrasi telah mengalami pasang surut. Masalah pokok yang dihadapi bangsa Indonesia adalah : Bagaimana meningkatkan kehidupan ekonomi dan membangun kehidupan sosial dan politik yang demokratis dalam masyarakat yang beraneka ragam pola adat budayanya. • Masalah ini sistem politik dengan kepemimpinan cukup kuat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi serta character sekaligus menghindarkan timbulnya diktator perorangan ataupun militer. Perkembangan Demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam Empat Periode: berkisar pada penyusunan suatu partisipasi building, national dengan rakyat, and 1. Periode 1945 - 1959, masa demokrasi parlementer yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai. Pada masa ini, kelemahan demokrasi parlementer memberi peluang untuk dominasi partai-partai dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi lemah dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan. Periode akibat pergesaran koalisi di DPR. Dilaksanakannya Pemilu untuk pertama kalinya pada tahun 1955, yang dianggap sebagai pemilu paling demokratis lnstabilitas politik, karena terjadinya dalam sejarah politik Indonesia. gerakan separatisme, seperti PRRI, Permesta, DI-TII dan sebagainya. Bagaimana meningkatkan kehidupan ekonomi dan membangun kehidupan sosial dan politik yang demokratis dalam masyarakat yang beraneka ragam pola adat budayanya. • Masalah ini sistem politik dengan kepemimpinan cukup kuat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi serta character sekaligus menghindarkan timbulnya diktator perorangan ataupun militer. Perkembangan Demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam Empat Periode: berkisar pada penyusunan suatu partisipasi building, national dengan rakyat, and 1. Periode 1945 - 1959, masa demokrasi parlementer yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai. Pada masa ini, kelemahan demokrasi parlementer memberi peluang untuk dominasi partai-partai dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi lemah dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan. Periode akibat pergesaran koalisi di DPR. Dilaksanakannya Pemilu untuk pertama kalinya pada tahun 1955, yang dianggap sebagai pemilu paling demokratis lnstabilitas politik, karena terjadinya dalam sejarah politik Indonesia. gerakan separatisme, seperti PRRI, Permesta, DI-TII dan sebagainya. 2. ini ditandai jatuh bangunnya kabinet parlementer, 3. 4. Periode 1959 - 1965, masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Masa ini ditandai politik, dengan partai unsur perkembangan pengaruh komunisme dan peran ABRI sebagai sosial-politik, semakin meluas. juga ditandai dengan upaya pemaksaan paham Nasakom Periode ini (Nasionalisme-Agama-Komunisme) agar semua warga negara masuk dalam salah satu dari ketiga aliran tersebut di atas, yang pada akhirnya menimbulkan segmentasi ke dalam paham aliran-aliran tersebut. dominasi presiden, terbatasnya peranan Periode 1966 - 1998, masa demokrasi Pancasila era Orde Baru yang merupakan yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila dan UUD 1945 dan Tap MPRS/MPR dalam rangka kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa demokrasi terpimpin. Namun dalam perkembangannya peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara lain. Periode ini ditandai juga dengan dilakukannya penyederhanaan partai-partai ke dalam tiga partai politik, yaitu: Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang merupakan fusi dari partai-partai Islam, Golongan Karya (Golkar), yang terdiri dari kelompok fungsional, ABRI, Organisasi massa dan Birokrasi dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), gabungan partai nasionalis dan partai agama non-Islam. demokrasi konstitusional untuk meluruskan jdih.kpu.go.id 5
Pada masa ini, dilaksanakan enam kali Pemilu, dan yang menjadi pemenangnya adalah Golkar (mayoritas tunggal). Pada periode ini pemilu kurang bersifat jujur dan adil karena keterlibatan pemerintah yang terlampau dominan. Periode 1999 - sekarang, masa demokrasi Pancasila era Reformasi dengan berakar pada kekuatan multi partai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antar lembaga negara; antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pada masa ini peran partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Periode hingga saat ini sudah melaksanakan Pemilu secara berkala, mulai tahun1999, 2004, 2009, 2014,2019 dan setersunya. Pemilu tahun 1999 pemilu hanya memilih anggota DPR, DPRD Tkt I dan DPRD Tkt II. Pemilu tahun 2004 dan seterusnya, memilih anggota DPR, DPD, DPRD propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta memilih Presiden dan Wakil Presiden secara lansung oleh Rakyat. Pemilihan Kepala Daerah, Gubernur, Bupati/Walikota secara langsung (Pilkada) yang dimulai tahun 2005. Usaha peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang demokratis berlandaskan masyarakat madani (civil society) masih terus berjalan sampai perkembangan berikutnya. jdih.kpu.go.id 6
jdih.kpu.go.id 7
Demokrasi dan Pemilihan Umum Kita telah mengetahui bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan Demokrasi Pancasila. Demorasi Pancasila memiliki makna demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila sebagai satu kesatuan. Demokrasi yang dijiwai oleh nilai Ketuhan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang sesuai dengan bangsa Indonesia karena bersumber pada tata nilai sosial budaya bangsa yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat sejak dahulu. Azas atau prinsip utama Demokrasi Pancasila, yaitu: pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. Musyawarah berarti pembahasan untuk menyatukan pendapat dalam penyelesaian masalah bersama. Mufakat adalah sesuatu yang telah disetujui sebagai keputusan berdasarkan kebulatan pendapat. Jadi musyawarah mufakat berarti pengambilan suatu keputusan berdasarkan kehendak orang banyak (rakyat), sehingga tercapai kebulatan pendapat. Musyawarah mufakat harus berpangkal tolak pada hal-hal berikut: 1. 2. Musyawarah mufakat bersumberkan inti kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Pengambilan keputusan harus berdasarkan kehendak rakyat melalui hikmat kebijaksanaan. 3. Cara mengemukakan hikmat kebijaksanaan harus berdasarkan akal sehat dan hati nurani luhur serta mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa serta kepentingan rakyat. 4. 5. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan. Keputusan harus dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab. jdih.kpu.go.id 8
jdih.kpu.go.id 9
Apa hubungan Pemilu dengan Demokrasi ? 1. 2. 3. Demokrasi diartikan sebagai pemerintahan atau kekuasaan, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (rakyat yang berdaulat). Dalam Negara Demokrasi semua warga negara berhak berpartisipasi dalam proses politik. Pemilu adalah sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk membentuk pemerintahan perwakilan. 4. 5. Pemilu adalah suatu prosedur dimana warga negara akan memilih dan memberi wewenang kepada yang terpilih untuk menjadi pemimpin dan wakil rakyat. Pemilu adalah kondisi yang diperlukan bagi demokrasi. 6. Pemilu harus mencerminkan kehendak rakyat dan mengintegrasikan warga negara ke dalam proses politik serta melegitimasi dan mengontrol kekuasaan pemerintahan. 7. Kekuasaan cenderung disalahgunakan apabila tidak ada kontrol dari rakyat (Lord Acton : power tends to corrupt absolut power corrupt absolutely). 8. Pemilu adalah salah satu bentuk kontrol terhadap kekuasaan pemerintahan, dimana pergantian kekuasaan pemerintahan dilaksanakan atas kehendak rakyat melalui Pemilu. rakyat jdih.kpu.go.id 10
jdih.kpu.go.id 11
DEFINISI PEMILU MANUEL KAISIEPO bahwa Pemilu telah menjadi tradisi penting hampir-hampir disakralkan dalam berbagai sistem politik di dunia. Lebih lanjut dikatakannya, pemilihan umum penting karena berfungsi memberi legitimasi atas kekuasaan yang ada dan bagi rezim baru, dukungan dan legitimasi inilah yang dicari. Pemilihan umum yang berfungsi mempertahankan status quo bagi rezim yang ingin terus bercokol dan bila pemilihan umum dilaksanakan dalam konteks ini maka legitimasi dan status quo inilah yang dipertaruhkan. Bukan soal demokrasi yang abstrak dan kabur ukuran-ukurannya itu. (Sodikin. Hukum Pemilu, Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan. Bekasi: Gramata Publishing, 2014.) PAIMIN NAPITUPULU. Pemilihan umum berarti rakyat melakukan kegiatan memilih orang atau sekelompok orang menjadi pemimpin rakyat, pemimpin negara atau pemimpin pemerintahan. Hal ini berarti pemerintahan itu dipilih oleh rakyat. Seluruh rakyat mempunyai hak melakukan pemilihan sebagian rakyat untuk menjadi pemimpin jadi melalui pemilihan umum, mereka merupakan proses pemilihan umum. rakyat memunculkan calon pemimpin pemerintahan. Dengan demikian, pemilihan umum adalah sebuah mekanisme politik untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan warga negara dalam proses memilih sebagian rakyat menjadi pemimpin pemerintahan. (Napitupulu, Paimin. Peran dan Pertanggung jawaban DPR. Bandung: Alumni, 2005) UU Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatua Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945, Pemilihan umum merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat dan demokrasi. peranan rakyat dalam mewujudkan kedaulatannya tidak hanya Selain melaksanakan pemilu akan tetapi dengan cara berperan aktif memberikan kritikan objektif kepada pemerintah dan mengawasi masukan, usulan dan jalannya roda pemerintahan. Penyampaian suara itu dapat melalui lembaga perwakilan rakyat, melalui media massa atau dengan cara berunjukrasa sesuai dengan aturan perundang-undangan . Indonesia Tahun itu jdih.kpu.go.id 12
Bagaimana Wujud Kekuasaan Rakyat dalam Negara Demokrasi ?
Dalam negera demokrasi, kekuasaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak dilaksanakan secara langsung tetapi dilaksanakan dengan sistem perwakilan; Dalam sistem perwakilan, pelaksanaan kekuasaan dilaksanakan oleh wakil- wakil rakyat yang duduk dalam lembaga perwakilan rakyat (parlemen); Para wakil rakyat bertindak atas nama rakyat, dan wakil-wakil rakyat itulah yang menentukan corak dan bekerjanya pemerintahan serta tujuan yang hendak dicapai oleh Negara; Agar wakil-wakil rakyat benar-benar dapat bertindak atas nama rakyat maka wakil-wakil rakyat itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat melalui pemilihan umum (general election). Apakah makna Pemilu dalam Negara demokrasi?
Pemilu sebagai arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal warganegara yang memenuhi syarat. Pemilu menjadi mekanisme terpenting bagi keberlangsungan demokrasi rakyat dapat menentukan wakil-wakil mereka dalam perwakilan agar lembaga perwakilan. jdih.kpu.go.id 13
jdih.kpu.go.id 14
ASAS PEMILU Pelaksanaan Pemilu di Indonesia menganut asas Luber yang merupakan singkatan dari Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia. Asas Luber sudah ada sejak zaman Orde Baru. Kemudian di era reformasi berkembang pula asas Jurdil yang merupakan singkatan dari Jujur dan Adil. Adapun yang dimaksud dengan asas Luber dan Jurdil dalam Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD, asas Pemilu meliputi:
Langsung, artinya rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.
Umum, artinya semua WN yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak di pilih dengan tanpa ada diskriminasi (pengecualian).
Bebas, artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun/dengan apapun.
Rahasia, artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan dengan jalan apapun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikan (secret ballot).
Jujur, dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Adil, dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilihan dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. jdih.kpu.go.id 15
jdih.kpu.go.id 16
Penyelenggara Pemilu Penyelenggara Pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan fungsi Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat Berikut dijelaskan lembaga penyelenggara pemilu yaitu: Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan 1. KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Jumlah anggota KPU sebanyak 7 orang; Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat KPU Provinsi, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi. Jumlah Anggota KPU Provinsi sebanyak 5 atau 7 Orang. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Kabupaten/Kota. Jumlah Anggota KPU Kabupaten/Kota berjumlah 5 orang. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis. Masa Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 5 tahun semenjak pengucapan sumpah/janji. Keberadaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah tetap. jdih.kpu.go.id 17
Penyelenggara Ad Hoc, terdiri dari: 1. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain. Jumlah anggota PPK adalah 5 orang. 2. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat desa atau nama lain/kelurahan. Jumlah Anggota PPS adalah 3 orang 3. Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya disingkat PPLN, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri. Jumlah anggota PPLN paling sedikit 3 orang paling banyak 7 orang. 4. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara. Jumlah Anggota KPPS adalah 7 orang. 5. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disingkat KPPSLN, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri. Jumlah anggota KPPSLN paling sedikit 3 orang paling banyak 7 orang. jdih.kpu.go.id 18
2. BAWASLU Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jumlah Anggota Bawaslu RI adalah 5 Orang. Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi, adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi. Jumlah Anggota Bawaslu Provinsi adalah 5 -7 orang. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat Bawaslu Kabupaten/Kota, adalah badan dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota. Jumlah anggota Panwaslu Kabupaten/Kota adalah 5 orang. Bawaslu bersifat tetap. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disingkat Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain. Jumlah Anggota Panwascam 3 orang sifatnya adalah ad hoc. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan. Jumlah PPL adalah 1 orang dan paling banyak 5 orang. Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri. 3. DKPP . Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disingkat DKPP, adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara fungsi dan merupakan penyelenggaraan Pemilu. DKPP bersifat tetap dan berkedudukan di Ibu Kota Negara. DKPP dibentuk paling lama dua bulan sejak Anggota KPU dan Bawaslu mengucapkan sumpah/janji. DKPP terdiri dari 7 orang: unsur KPU, Bawaslu, DPR, dan dari pemerintah. Pemilu satu kesatuan jdih.kpu.go.id 19
jdih.kpu.go.id 2020
Siapa saja yang dapat didata sebagai pemilih?
• WNI yang pada hari pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak pilih. Anggota TNI dan Polri yang berubah status menjadi status sipil atau purnatugas (Dibuktikan dengan SK Pensiun dari pejabat TNI/Polri yang berwenang memberhentikan). Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. jdih.kpu.go.id 21
jdih.kpu.go.id 22
jdih.kpu.go.id 23
jdih.kpu.go.id 24
RUMAH PINTAR PEMILU Rumah Pintar Pemilu KPU Kota Bogor adalah Rumah yang dirancang dan dibangun dalam bentuk lorong yang pada setiap sudut dan sisinya terdapat tentang Pemilu dalam bentuk poster/ serangkaian informasi data/informasi banner yang bersifat statis dan serangkaian layar monitor yang menyajikan data digital yang dinamis serta media untuk melakuan simulasi. Terinspirasi dengan banyaknya tempat di Kota Bogor yang menggunakan kata Lawang: seperti Lawang Saketeng, Lawang Gintung, Lawang Surya Kencana, Lawang Salapan dan sebagainya, maka Rumah Pintar Pemilu KPU Kota Bogor diberi nama Lawang Pinter Pemilu. Kata Lawang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mengandung arti pintasan untuk memasuki sebuah tempat/tujuan, sedangkan kata Pinter adalah kata dalam Bahasa Sunda yang mengandung makna yang sama dengan kata Pintar dalam Bahasa Indonesia. gerbang atau pintu Lawang Pinter Pemilu mengandung makna/ dapat dimaknai : pertama, sebagai pintu/lorong pintar yang menyajikan informasi Pemilu yang mudah diakses (aksesibel) oleh setiap orang; dan kedua, diharapkan setelah melewati Lawang Pinter Pemilu, atau setelah memperoleh informasi berbagai hal tentang Pemilu dan Demokrasi dari pintasan dapat meningkatkan wawasan pengetahuan dan pemahamannya tentang seluk-beluk Pemilu dan Demokrasi, sehingga pada akhirnya dapat membentuk pemilih yang bertanggungjawab, partisipatif, kritis dan cerdas dalam menentukan pilihan- pilihan politiknya. Berdasarkan pemaknaan kata tersebut, maka Lawang Pinter Pemilu, diharapkan pengunjung akan jdih.kpu.go.id 25
Apa Saja Yang ada di Lawang Pintar Pemilu Kota Bogor? a. Ruang Pameran Informasi Kepemiluan dan Demokrasi. Dengan mempertimbangkan keterbatasan ruang, bentuk serta ukuran besaran ruang yang dapat digunakan untuk pembangunan Rumah Pintar Pemilu (RPP) dengan mengoptimalkan ruang yang tersedia untuk menempatkan papan informasi dinding. Papan informasi dinding dirancang agar dapat nenampilkan lebih banyak informasi dan dapat diperbaharui (update), maka Ruang pameran (display) Informasi Pemilu KPU Kota Bogor, yang berukuran kurang lebih 4x10 m², selain dirancang dengan model papan informasi dinding/papan statis, juga ditempatkan jdih.kpu.go.id 26
informasi data digital, yang dapat menampilkan lebih banyak informasi kepemiluan dan demokrasi dalam bentuk data grafis dan audio visual. Papan informasi dinding disusun dan disajikan sesuai bentuk dan format standar Rumah Pintar Pemilu (RPP) yang telah ditetapkan oleh KPU RI, sedangkan data digital disajikan dalam bentuk data grafis dimana masing-masing layar monitornya menyajikan informasi dengan tema yang berbeda. Model penyajian informasi data digital, dirancang sedemikian rupa, yang diantaranya menggunakan layar sentuh (touchscreen), agar lebih informatif dan mudah dioperasikan (user friendly) serta dapat informasi yang disajikan dapat diperbaharui (update) sesuai kebutuhan. b. Maket atau Diorama pemungutan suara di TPS. Visualisasi tiga dimensi miniatur Tempat Pemungutan Suara (TPS), yang mengilustrasikan denah TPS, orang-orang yang terlibat dalam proses pemungutan suara, unsur anggota KPPS, petugas kemanan TPS, Saksi dan visualisasi pemilih disabilitas, unsur masyarakat Pemilih termasuk ditempatkan sesuai posisinya pada denah TPS yang mengilustrasikan/ menceritakan dengan pelaksanaan proses menggunakan bentuk panah sebagai indeks langkah-langkah tahapan pemberian suara di TPS. Maket atau diorama ditempatkan di bagian tengah ruang utama agar dengan posisi melingkar akan lebih banyak pengunjung yang dapat melihat maket atau diorama TPS. pemungutan suara, jdih.kpu.go.id 27
c. Ruang Simulasi Pemberian Suara Ruang simulasi pemberian suara ditempatkan di ruang utama dalam bentuk simulasi pemberian suara manual dan electornic-voting (e-voting). Ruang simulasi pemberian suara hanya digunakan untuk simulasi tata cara pemberian suara saja tidak mencakup proses pemungutan suara yang melibatkan sejumlah orang yang bertugas sebagai KPPS, Keamanan TPS, Saksi dan Pemilih. Untuk simulasi proses pemungutan dan penghitungan suara, karena keterbatasan ruangan, di tempatkan secara terpisah di ruang Aula Kantor KPU Kota Bogor. 1) Ruang Ruang Simulasi Pemberian Suara Manual Dilengkapi dengan perlengkapan pemungutan suara, yaitu : a. Bilik suara; b. Kotak suara; c. Paku alat untuk mencoblos; d. Bantalan alas untuk mencoblos; e. Contoh surat suara; dan f. Tinta untuk menandai pemilih yang sudah melakukan pencoblosan Pada ruang simulasi pemungutan suara, selain perlengkapan pemungutan suara juga ditempatkan papan dinding informasi denah TPS dan layar TV monitor yang menyajikan animasi proses pemungutan suara di TPS. jdih.kpu.go.id 28
2) Ruang Simulasi e-Voting Digunakan untuk memperkenalkan salah satu model pemilihan dengan pemberian suara secara elektronik (e-voting) sebagai bentuk lain dari pemberian suara pemilihan, yang selama ini digunakan untuk memfasilitasi sekolah-sekolah dalam pemilihan Ketua OSIS secara elektronik (e-voting). Ruang simulasi e-voting dilengkapi dengan perlengkapan sebagai berikut : a. Bilik suara e-voting; b. Layar monitor e-voting (touchscreen/layar sentuh) untuk pemberian suara; c. Printer kecil, ditempatkan di bagian sebelah atas layar monitor e-voting untuk Mencetak bukti pilihan pemilih; d. Kotak suara; dan e. Tinta untuk menandai pemilih yang sudah melakukan pencoblosan. Ruang simulasi e-voting ditempatkan di bagian depan ruang utama beerdekatan dengan ruang display informasi layar monitor lainnya yang menyajikan informasi data digital. jdih.kpu.go.id 29
d. Ruang Post-Test Ruang Post-test, digunakan sebagai sarana Uji Pengetahuan Pemilu, yang dirancang sedemikian rupa dengan kategori soal yang diklasifikasikan, ke dalam kategori soal untuk, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA/SMA), dan Umum, dimana masing-masing kategori soal terdiri dari 10 (sepuluh) soal, dengan kriteria penilaian maksimum 100. Ruang Post-test dilengkapi dengan perlengkapan sebagai berikut
Bilik layar monitor yang dilengkapi dengan lubang keluarkertas untuk mencetak (print) skor penilaian; Layar monitor Pengetahuan Pemilu; Printer Laser untuk mencetak hasil Uji Pengetahuan Pemilu. untuk menampilkan soal Uji jdih.kpu.go.id 30
e. Ruang Audio-Visual. Ruang untuk penayangan audio-visual, khusus dirancang dalam bentuk studio mini kedap suara, yang dapat menampilkan berbagai tayangan audio- visual dan menampilkan video/film tenang kepemiluan dan demokrasi, seperti diantaranya, dokumentasi dan sejarah Pemilu, Pemilu di berbagai negara, Iklan Layanan Masyarakat tentang Pemilu, Panduan Pemungutan dan Penghitungan Suara, dokumentasi Pemilu dan kegiatan KPU Kota Bogor, anti korupsi, kepedulian terhadap disabilitas, komedi situasi tentang Pemilu, dan sebagainya. Ruang Audio-Visual, karena keterbatasan ruangan, sehingga hanya menggunakan ruang seluas kurang lebih 3x4 m², dengan dilengkapi: a. pesawat Televisi LED ukuran 50 inch yang ditempel didinding; b. 2 (dua) buah loud speaker; c. Dinding kedap suara d. Lemari penjang yang ditempatkan di bawah layar televisi; e. Dua baris tempat duduk untuk kapasitas kurang lebih 12 orang; dan f. Pendingin ruangan (AC) Ruang audio-visual berdampingan dengan ruang utama sehingga mudah diakses oleh pengunjung setelah mengunjungi display informasi yang ada di ruang utama. jdih.kpu.go.id 31
jdih.kpu.go.id 32
jdih.kpu.go.id 33