Yth. Direksi Bank di tempat. SALINAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 39 /SEOJK.03/2016 TENTANG PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI CALON PEMEGANG SAHAM PENGENDALI, CALON ANGGOTA DIREKSI, DAN CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS BANK Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098, selanjutnya disebut dengan POJK Penilaian Kemampuan dan Kepatutan, perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pemegang saham pengendali, calon anggota direksi, dan calon anggota dewan komisaris bank, sebagai berikut: I. UMUM 1. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, selanjutnya disingkat SE OJK, yang dimaksud dengan: a. Bank adalah Bank Umum, Bank Umum Syariah, Bank Perkreditan Rakyat, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; b. Bank Umum yang selanjutnya disebut BUK adalah bank umum yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang dan kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri; c. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, termasuk...
2- termasuk kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri; d. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank perkreditan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998; e. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah bank pembiayaan rakyat syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; f. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; g. Pihak Utama adalah pihak utama sebagaimana dimaksud dalam POJK Penilaian Kemampuan dan Kepatutan. h. Pemegang Saham Pengendali bagi Bank yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan dan/atau kelompok usaha yang: 1) memiliki saham perusahaan atau Bank sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau 2) memiliki saham perusahaan atau Bank kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung. i. Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan, termasuk Bank, dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengendalian terhadap Bank dapat dilakukan dengan cara-cara, antara lain sebagai berikut: 1) memiliki secara sendiri atau bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank; 2) secara...
3- 2) secara langsung menjalankan pengelolaan dan/atau mempengaruhi kebijakan Bank; 3) memiliki hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham yang apabila digunakan akan menyebabkan pihak tersebut memiliki dan/atau mengendalikan secara sendiri atau bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank; 4) melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Bank (acting in concert) dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain, sehingga secara bersama-sama memiliki dan/atau mengendalikan 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank, baik langsung maupun tidak langsung dengan atau tanpa perjanjian tertulis; 5) melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Bank (acting in concert) dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain, sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham, yang apabila hak tersebut dilaksanakan menyebabkan pihak-pihak tersebut memiliki dan/atau mengendalikan secara bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank; 6) mengendalikan satu atau lebih perusahaan lain yang secara keseluruhan memiliki dan/atau mengendalikan secara bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank; 7) mempunyai kewenangan menentukan dan/atau memberhentikan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Bank; 8) secara tidak langsung memengaruhi atau menjalankan pengelolaan dan/atau kebijakan Bank; 9) melakukan Pengendalian terhadap perusahaan induk; dan/atau 10) melakukan Pengendalian terhadap pihak yang melakukan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 9). Dalam...
4- Dalam menghitung jumlah saham yang dimiliki dan/atau dikendalikan secara bersama-sama oleh pihak-pihak yang melakukan Pengendalian terhadap Bank, termasuk: 1) saham Bank yang dimiliki oleh pihak lain yang hak suaranya dapat digunakan atau dikendalikan oleh pengendali Bank; 2) saham Bank yang dimiliki oleh perusahaan yang dikendalikan oleh pengendali Bank; 3) saham Bank yang dimiliki oleh pihak terafiliasi dari pengendali Bank; Yang dimaksud dengan pihak terafiliasi dari pengendali Bank adalah: a) anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau yang setara atau kuasanya, pejabat, atau karyawan perusahaan pengendali Bank; b) pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat atau karyawan perusahaan pengendali Bank, khusus bagi perusahaan yang berbadan hukum koperasi; c) pihak yang memberikan jasa kepada perusahaan pengendali Bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lain yang terbukti dikendalikan oleh pengendali Bank; d) pihak yang mempunyai hubungan keluarga dengan pengendali Bank baik karena perkawinan maupun karena keturunan sampai dengan derajat kedua baik secara horizontal maupun vertikal, termasuk besan; e) pihak yang menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan turut serta memengaruhi pengelolaan perusahaan pengendali Bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga direksi, keluarga komisaris, keluarga pengawas, dan keluarga pengurus. 4) saham Bank yang dimiliki oleh anak perusahaan dari perusahaan yang dikendalikan oleh pengendali Bank; 5) saham Bank yang dimiliki oleh pihak lain untuk (kepentingan) pengendali Bank (saham nominee) berdasarkan...
5- berdasarkan atau tidak berdasarkan suatu perjanjian tertentu; 6) saham Bank yang dimiliki oleh pihak lain yang pemindahtanganannya memerlukan persetujuan dari pengendali Bank; 7) saham Bank lainnya selain saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 6) yang dikendalikan oleh pengendali Bank. j. Rapat Umum Pemegang Saham Bank yang selanjutnya disingkat RUPS: 1) bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah RUPS sebagaimana dimaksudkan dalam undang- undang mengenai perseroan terbatas; 2) bagi Bank berbentuk badan hukum Perusahaan Perseroan Daerah atau Perusahaan Umum Daerah adalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pemerintahan daerah; 3) bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perkoperasian. k. Direksi: 1) bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam undang- undang mengenai perseroan terbatas; 2) bagi Bank berbentuk badan hukum Perusahaan Perseroan Daerah atau Perusahaan Umum Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pemerintahan daerah; 3) bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perkoperasian; 4) bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah pimpinan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yakni pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang; 5) bagi...
6- 5) bagi kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah pemimpin Kantor Perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri. l. Dewan Komisaris: 1) bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam undang- undang mengenai perseroan terbatas; 2) bagi Bank berbentuk badan hukum Perusahaan Perseroan Daerah adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pemerintahan daerah; 3) bagi Bank berbentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pemerintahan daerah; 4) bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perkoperasian. m. Pejabat Eksekutif adalah: 1) pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Bank, antara lain kepala divisi, kepala kantor wilayah, kepala kantor cabang, kepala kantor fungsional yang kedudukannya paling rendah setara dengan kepala kantor cabang, kepala satuan kerja manajemen risiko, kepala satuan kerja kepatuhan, dan kepala satuan kerja audit intern dan/atau pejabat lainnya yang setara untuk BUK dan BUS; 2) pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan/atau operasional Bank, antara lain pemimpin kantor cabang, kepala divisi, kepala bagian, manajer dan/atau pejabat lainnya yang setara untuk BPR dan BPRS. n. Daftar Tidak Lulus yang selanjutnya disingkat DTL adalah daftar yang ditatausahakan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang memuat pihak-pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham, Pemegang Saham Pengendali, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif pada perbankan berdasarkan...
7- berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai uji/penilaian kemampuan dan kepatutan. 2. Penilaian kemampuan dan kepatutan merupakan proses untuk menilai/menguji pemenuhan persyaratan kemampuan dan kepatutan dalam rangka pemberian persetujuan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, terhadap pihak yang akan mengendalikan Bank melalui kepemilikan dan/atau pengelolaan Bank yang meliputi calon PSP, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Bank. Dengan demikian calon PSP, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Bank hanya dapat menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya setelah memperoleh persetujuan dari OJK. II. PIHAK YANG WAJIB MENGIKUTI PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN Penilaian kemampuan dan kepatutan bagi Bank dilakukan oleh OJK terhadap i). calon PSP, ii). calon anggota Direksi, dan iii). calon anggota Dewan Komisaris. 1. Calon PSP meliputi: a. orang dan/atau badan hukum yang melakukan pembelian, menerima hibah, menerima hak waris atau bentuk lain pengalihan hak atas saham Bank sehingga yang bersangkutan memenuhi kriteria PSP; b. pemegang saham Bank yang tidak tergolong sebagai PSP (non PSP) yang melakukan penambahan setoran modal, melakukan pembelian saham Bank, menerima hibah saham Bank, menerima hak waris, atau bentuk lain pengalihan hak atas saham Bank, sehingga mengakibatkan yang bersangkutan memenuhi kriteria PSP; c. non PSP namun menurut OJK dinilai melakukan Pengendalian Bank; d. orang dan/atau badan hukum yang digolongkan sebagai pengendali Bank karena adanya perubahan struktur kelompok usaha Bank; e. orang dan/atau badan hukum yang akan menjadi PSP pada Bank hasil penggabungan (merger); f. orang...
8- f. orang dan/atau badan hukum yang akan menjadi PSP Bank hasil peleburan (konsolidasi); g. orang dan/atau badan hukum yang akan menjadi PSP pada Bank yang akan didirikan. 2. Calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris meliputi: a. orang yang belum pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Bank, yang dicalonkan menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Bank; b. orang yang sedang menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Bank, yang dicalonkan menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada Bank lainnya; c. orang yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Bank, yang dicalonkan menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada Bank yang sama atau pada Bank lainnya; d. anggota Dewan Komisaris Bank yang dicalonkan menjadi anggota Direksi pada Bank yang sama; e. anggota Dewan Komisaris Bank yang dicalonkan menjadi Komisaris Independen pada Bank yang sama; f. anggota Direksi Bank yang dicalonkan menjadi Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan pada Bank yang sama; g. anggota Direksi Bank yang dicalonkan menjadi anggota Dewan Komisaris pada Bank yang sama; h. anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Bank yang dicalonkan ke jabatan yang lebih tinggi pada Bank yang sama, meliputi: 1) anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat menjadi komisaris utama/wakil komisaris utama atau yang setara dengan itu pada Bank yang sama; 2) anggota Direksi yang akan diangkat menjadi direktur utama/wakil direktur utama atau yang setara dengan itu pada Bank yang sama; i. orang yang dicalonkan menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada Bank hasil penggabungan yang berasal dari Bank yang menggabungkan (merger); j. orang...
9- j. orang yang dicalonkan menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada Bank hasil penggabungan yang berasal dari Bank yang menerima penggabungan (surviving bank) termasuk perpanjangan jabatan; k. orang yang dicalonkan menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Bank hasil peleburan yang berasal dari Bank yang melakukan peleburan; l. orang yang dicalonkan menjadi pemimpin kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri; m. orang yang dicalonkan menjadi pimpinan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri; n. orang yang akan menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris BUS atau BPRS hasil perubahan kegiatan usaha yang berasal dari Bank Umum yang melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi BUS atau BPR yang melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi BPRS (konversi). 3. Penilaian kemampuan dan kepatutan tidak dilakukan terhadap perpanjangan jabatan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, kecuali perpanjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf j. 4. Perpanjangan jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilaporkan kepada OJK disertai dengan keputusan RUPS yang menetapkan perpanjangan jabatan dimaksud. III. FAKTOR PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN Faktor yang dinilai dalam penilaian kemampuan dan kepatutan meliputi: 1. Integritas bagi calon PSP, calon anggota Direksi, atau calon anggota Dewan Komisaris. Calon wajib memenuhi persyaratan integritas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 POJK Penilaian Kemampuan dan Kepatutan. a. Terkait dengan persyaratan integritas berupa cakap melakukan perbuatan hukum, pengertian cakap melakukan perbuatan hukum mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. b. Terkait...
10- b. Terkait dengan persyaratan integritas berupa memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, bagi calon yang pernah dilarang untuk menjadi Pihak Utama harus memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama. c. Terkait dengan persyaratan integritas berupa memiliki komitmen terhadap pengembangan LJK yang sehat, calon PSP harus menyampaikan: 1) rencana calon PSP terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat, yang paling sedikit memuat arah dan strategi pengembangan Bank, dan rencana penguatan permodalan Bank untuk jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun. 2) pernyataan tertulis yang berisi komitmen untuk tidak melakukan pengalihan saham Bank yang dimilikinya dalam jangka waktu tertentu. d. Terkait dengan persyaratan integritas berupa tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama antara lain calon tidak tercantum dalam DTL. 2. Reputasi keuangan bagi calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris. Calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan reputasi keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 6 POJK Penilaian Kemampuan dan Kepatutan. 3. Kelayakan keuangan bagi calon PSP Calon PSP wajib memenuhi persyaratan kelayakan keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 7 POJK Penilaian Kemampuan dan Kepatutan. a. Terkait dengan persyaratan kelayakan keuangan berupa memiliki reputasi keuangan maka calon PSP harus memenuhi persyaratan: 1) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan 2) tidak...
11- 2) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan; b. Terkait dengan persyaratan kelayakan keuangan berupa memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan bisnis Bank, yang antara lain berdasarkan: 1) analisis kemampuan keuangan pada saat pengajuan dan proyeksinya untuk jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun yang disusun oleh konsultan independen bagi calon PSP Bank berupa badan hukum; 2) analisis kemampuan keuangan yang dilakukan antara lain melalui analisis dokumen perpajakan bagi calon PSP perorangan. Termasuk dalam kriteria memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan bisnis Bank adalah tidak memiliki hutang jatuh tempo dan bermasalah. Yang dimaksud dengan hutang jatuh tempo dan bermasalah adalah hutang yang telah jatuh tempo dan/atau tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukan restrukturisasi. Dalam pengertian memiliki hutang jatuh tempo dan bermasalah adalah apabila calon PSP: 1) mempunyai hutang jatuh tempo dan bermasalah; dan/atau 2) merupakan pengendali, anggota Direksi (pengurus), atau anggota Dewan Komisaris (pengawas) dari badan hukum yang mempunyai hutang jatuh tempo dan bermasalah; baik dalam industri perbankan maupun di luar industri perbankan. c. Terkait dengan persyaratan kelayakan keuangan berupa memiliki komitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila Bank menghadapi kesulitan keuangan, yang dimaksud dengan upaya-upaya yang diperlukan adalah untuk memberikan bantuan likuiditas kepada Bank, memperkuat permodalan...
12- permodalan Bank, atau mencari investor lain dalam rangka memperkuat likuiditas atau permodalan Bank. 4. Kompetensi bagi calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris. Calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan kompetensi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 8 POJK Penilaian Kemampuan dan Kepatutan, yang mencakup: a. bagi calon anggota Direksi: 1) pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya. Yang dimaksud dengan pengetahuan di bidang perbankan antara lain: a) bagi calon anggota Direksi BUK, pengetahuan tentang peraturan dan operasional BUK termasuk pemahaman mengenai manajemen risiko. b) bagi calon anggota Direksi BUS, pengetahuan tentang peraturan dan operasional perbankan syariah termasuk pemahaman mengenai manajemen risiko. c) bagi calon anggota Direksi BPR, pengetahuan tentang peraturan dan operasional BPR termasuk pemahaman mengenai manajemen risiko. d) bagi calon anggota Direksi BPRS, pengetahuan tentang peraturan dan operasional BPRS termasuk pemahaman mengenai manajemen risiko. e) bagi calon anggota Direksi BUK yang juga bertanggung jawab terhadap UUS, maka pengetahuan di bidang perbankan meliputi pengetahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b). 2) Pengetahuan mengenai tugas dan tanggung jawab entitas utama serta pemahaman mengenai kegiatan bisnis utama dan risiko utama LJK dalam konglomerasi keuangan, bagi calon Direksi yang akan menjabat pada Bank yang ditunjuk sebagai entitas utama; Penunjukan Bank sebagai entitas utama dan pengertian mengenai konglomerasi keuangan mengacu kepada peraturan...
13- peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai penerapan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan. 3) pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; Yang dimaksud pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan antara lain adalah pengalaman dan keahlian di bidang operasional, pemasaran, akuntansi, audit, pendanaan, perkreditan, pasar uang, pasar modal, hukum atau pengalaman dan keahlian di bidang pengawasan lembaga jasa keuangan. Selain itu, persyaratan pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan: a) bagi anggota Direksi BUK harus mempertimbangkan pemenuhan persyaratan bahwa mayoritas (lebih dari 50%) anggota Direksi harus memiliki pengalaman dalam operasional Bank Umum paling singkat 5 (lima) tahun paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif; b) bagi calon anggota Direksi BUS, harus mempertimbangkan: (1) pemenuhan persyaratan bahwa mayoritas (lebih dari 50%) anggota Direksi harus memiliki pengalaman paling singkat 4 (empat) tahun dengan jabatan paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif di industri perbankan dan paling singkat 1 (satu) tahun diantaranya menjabat paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif pada BUS dan/atau UUS. (2) bagi BUS yang didirikan melalui proses perubahan kegiatan usaha (konversi), komposisi Direksi dalam 2 (dua) tahun pertama setelah konversi paling sedikit 1 (satu) calon anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir (1). (3) mayoritas anggota Direksi BUS hasil perubahan kegiatan usaha (konversi) harus memenuhi ketentuan...
14- ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (1) paling lambat 2 (dua) tahun setelah izin perubahan kegiatan usaha diberikan. c) bagi anggota Direksi BPR, harus memiliki pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non perbankan paling singkat 2 (dua) tahun. d) bagi anggota Direksi BPRS, harus mempertimbangkan pemenuhan persyaratan bahwa mayoritas (paling sedikit 50%) anggota Direksi harus memiliki pengalaman operasional paling singkat: (1) 2 (dua) tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan/atau pembiayaan di perbankan syariah; (2) 2 (dua) tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan/atau perkreditan di perbankan konvensional dan memiliki pengetahuan di bidang perbankan syariah; atau (3) 3 (tiga) tahun sebagai direksi atau setingkat dengan direksi di lembaga keuangan mikro syariah. 4) kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat. Yang dimaksud dengan kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis antara lain memiliki kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian, keuangan dan perbankan, menginterpretasikan visi dan misi Bank, serta analisis situasi industri perbankan. Bagi anggota Direksi BPR, kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian termasuk kemampuan untuk menggali potensi perbankan daerah. b. bagi calon anggota Dewan Komisaris: Calon anggota Dewan Komisaris harus memiliki: 1) pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan/atau 2) pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan. Yang...
15- Yang dimaksud dengan pengetahuan di bidang perbankan antara lain: 1) bagi calon anggota Dewan Komisaris BUK, pengetahuan tentang peraturan dan operasional BUK termasuk pemahaman mengenai manajemen risiko. 2) bagi calon anggota Dewan Komisaris BUS, pengetahuan tentang peraturan dan operasional perbankan syariah termasuk pemahaman mengenai manajemen risiko. 3) bagi calon anggota Dewan Komisaris BPR, pengetahuan tentang peraturan dan operasional BPR termasuk pemahaman mengenai manajemen risiko. 4) bagi calon anggota Dewan Komisaris BPRS, pengetahuan tentang peraturan dan operasional BPRS termasuk pemahaman mengenai manajemen risiko. Yang dimaksud pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan antara lain adalah pengalaman di bidang operasional, pemasaran, akuntansi, audit, pendanaan, perkreditan, pasar uang, pasar modal, hukum atau pengalaman di bidang pengawasan lembaga jasa keuangan. Selain itu, bagi calon anggota Dewan Komisaris yang akan menjabat pada Bank yang ditunjuk sebagai entitas utama juga harus memiliki pengetahuan mengenai tugas dan tanggung jawab entitas utama serta pemahaman mengenai kegiatan bisnis utama dan risiko utama LJK dalam konglomerasi keuangan. Penunjukan Bank sebagai entitas utama dan pengertian mengenai konglomerasi keuangan mengacu kepada peraturan OJK mengenai penerapan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan. Selain memenuhi persyaratan integritas, reputasi atau kelayakan keuangan, dan kompetensi tersebut di atas, calon PSP, calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris juga harus memenuhi persyaratan mengenai kepemilikan dan kepengurusan/pengelolaan Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. IV. PERSYARATAN...
16- IV. PERSYARATAN ADMINISTRATIF BAGI CALON PSP 1. Permohonan Bank untuk memperoleh persetujuan atas calon PSP disampaikan oleh PSP/direksi badan hukum (dalam hal permohonan izin pendirian bank) atau oleh anggota Direksi Bank (untuk Bank yang telah memperoleh izin usaha) kepada OJK dilengkapi dengan dokumen persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam POJK Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dan ketentuan lain yang mengatur mengenai persyaratan pemegang saham Bank, yaitu: a. Ketentuan yang mengatur mengenai persyaratan dan tata cara pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri; b. Ketentuan yang mengatur mengenai persyaratan dan tata cara pembelian saham Bank; c. Ketentuan yang mengatur mengenai persyaratan dan tata cara penggabungan (merger), peleburan (konsolidasi), dan pengambilalihan (akuisisi) Bank; d. Ketentuan yang mengatur mengenai kelembagaan Bank; e. Ketentuan yang mengatur mengenai perubahan kegiatan usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah; f. Ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum kepemilikan saham Bank; g. Ketentuan yang mengatur mengenai kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia; dan h. Ketentuan yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dalam penyertaan modal. 2. Rincian dokumen persyaratan administratif dimaksud paling sedikit sebagaimana tercantum dalam: a. Bagian Pertama Lampiran SEOJK ini, bagi calon PSP BUK. b. Bagian Kedua Lampiran SEOJK ini, bagi calon PSP BPR. c. Bagian Ketiga Lampiran SEOJK ini, bagi calon PSP BUS dan BPRS. V. PERSYARATAN ADMINISTRATIF BAGI CALON ANGGOTA DIREKSI DAN CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS 1. Permohonan Bank untuk memperoleh persetujuan atas calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris disampaikan oleh...
17- oleh PSP/direksi badan hukum (dalam hal permohonan izin pendirian bank) atau oleh anggota Direksi Bank (untuk Bank yang telah memperoleh izin usaha) kepada OJK dilengkapi dengan dokumen persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam POJK Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dan ketentuan lain yang mengatur mengenai persyaratan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pimpinan kantor cabang atau pemimpin kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri, yaitu: a. Ketentuan yang mengatur mengenai persyaratan dan tata cara pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri; b. Ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank; c. Ketentuan yang mengatur mengenai kelembagaan Bank; d. Ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan tata kelola bagi Bank; e. Ketentuan yang mengatur mengenai perubahan kegiatan usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah; f. Ketentuan yang mengatur mengenai penerapan tata kelola terintegrasi bagi Bank; g. Ketentuan yang mengatur mengenai sertifikasi manajemen risiko bagi pengurus dan pejabat Bank; dan h. Ketentuan yang mengatur mengenai penggunaan tenaga kerja asing pada perbankan. 2. Rincian dokumen persyaratan administratif dimaksud paling sedikit sebagaimana tercantum dalam: a. Bagian Pertama Lampiran SEOJK ini, bagi calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris BUK, termasuk calon anggota Direksi BUK yang ditugaskan merangkap jabatan sebagai Direktur Unit Usaha Syariah. b. Bagian Kedua Lampiran SEOJK ini, bagi calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris BPR. c. Bagian Ketiga Lampiran SEOJK ini, bagi calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris BUS dan BPRS, termasuk Direksi BUK yang ditetapkan sejak awal akan menjabat sebagai Direktur...
18- Direktur UUS dengan wewenang dan tanggung jawab hanya untuk mengelola kegiatan usaha UUS. VI. DOKUMEN PENDUKUNG ATAS DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF Dalam hal menurut penilaian OJK dianggap perlu, pemegang saham untuk pendirian Bank baru atau anggota Direksi Bank untuk Bank yang telah memperoleh izin usaha harus menyampaikan dokumen pendukung atas dokumen persyaratan administratif yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam angka IV dan angka V. VII. PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF 1. Sebelum Bank menyampaikan dokumen persyaratan administratif kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam permohonan pencalonan, Bank wajib terlebih dahulu menyusun daftar pemenuhan persyaratan (compliance checklist) dokumen persyaratan administratif yang dilakukan oleh: a. satuan kerja kepatuhan; b. Pihak yang melaksanakan fungsi kepatuhan dalam hal Bank belum diwajibkan memiliki satuan kerja kepatuhan; atau c. PSP/direksi badan hukum dalam hal permohonan izin pendirian Bank. 2. Daftar pemenuhan persyaratan (compliance checklist) tersebut di atas disertai penjelasan yang menyatakan bahwa dokumen persyaratan administratif yang disampaikan: a. lengkap dan benar baik jumlah dan formatnya serta substansi dokumen persyaratan administratif yang disampaikan telah sesuai sebagaimana dipersyaratkan dalam SE OJK ini. b. menyatakan bahwa persyaratan administratif berupa "pernyataan" dan "daftar isian" benar telah diisi dan ditandatangani oleh calon yg diajukan. 3. Dalam hal tidak terdapat Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan atau Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak dapat menjalankan tugasnya, maka daftar pemenuhan persyaratan (compliance checklist) ditandatangai oleh pejabat pengganti sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. 4. Dalam...
19- 4. Dalam hal Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan mempunyai benturan kepentingan dengan Bank, maka daftar pemenuhan persyaratan (compliance checklist) ditandatangani oleh anggota Direksi lainnya. 5. Dalam hal Bank belum diwajibkan memiliki Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan maka daftar pemenuhan persyaratan (compliance checklist) ditandatangani oleh anggota Direksi lainnya. 6. Dalam hal proses penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan pada saat permohonan izin pendirian bank maka daftar pemenuhan persyaratan (compliance checklist) ditandatangani oleh pihak yang mengajukan permohonan. 7. Daftar pemenuhan persyaratan (compliance checklist) disampaikan bersamaan dengan penyampaian dokumen persyaratan administratif calon yang diajukan. VIII. TATA CARA PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN 1. Tata cara penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 16 POJK Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dilakukan melalui penilaian administratif. 2. Dalam rangka penilaian administratif terhadap calon PSP, calon PSP melakukan pemaparan/presentasi paling sedikit mengenai: a. rencana calon PSP terhadap pengembangan Bank yang akan dimiliki paling singkat untuk 3 (tiga) tahun sejak dimiliki; dan b. strategi calon PSP dalam hal Bank yang akan dimiliki mengalami kesulitan likuiditas/solvabilitas. 3. Dalam hal calon PSP berupa badan hukum maka: a. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap badan hukum tersebut dilakukan dengan menilai badan hukum yang bersangkutan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris badan hukum yang bersangkutan, dan pihak-pihak yang berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan merupakan pemilik dan pengendali terakhir dari badan hukum tersebut (ultimate shareholders). b. Dalam hal ultimate shareholders adalah pemerintah negara lain, dan hukum di negara yang bersangkutan tidak memperbolehkan ultimate shareholders tersebut memberikan data...
20- data dan dokumen, OJK menetapkan ultimate shareholders lain yang secara langsung dikendalikan oleh pemerintah negara lain tersebut berdasarkan dokumen pendukung yang sah sebagai pengganti ultimate shareholders pemerintah negara tersebut. lain Yang dimaksud dengan dokumen pendukung yang sah antara lain memuat penunjukan badan hukum lain yang dikendalikan pemerintah negara lain sebagai ultimate shareholders untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan serta penegasan bahwa hukum dari negara tersebut melarang pemerintah dimaksud untuk memberikan data dan dokumen. c. Selain pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, OJK dapat menetapkan pihak lain yang berdasarkan penilaian OJK melakukan Pengendalian, untuk menyampaikan dokumen persyaratan administratif. d. Pemaparan/presentasi dapat dilakukan oleh badan hukum tersebut atau badan hukum lain dalam kelompok usahanya atau ultimate shareholders. e. Pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c harus mengikuti pemaparan/presentasi. 4. Bank harus terlebih dahulu melakukan penilaian pemenuhan persyaratan integritas, reputasi keuangan, dan kompetensi terhadap calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris yang akan diajukan. Penilaian paling sedikit mencakup: a. penilaian rekam jejak termasuk sanksi yang pernah diberikan Bank; b. kepemilikan kredit/pembiayaan macet atau kepailitan; c. latar belakang pendidikan baik formal maupun informal; d. prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan tugas; e. kemampuan calon untuk menduduki posisi yang akan dijabat; dan f. rangkap jabatan. Penilaian dilakukan oleh komite nominasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai penerapan tata kelola bagi perbankan. Hasil penilaian dimaksud disampaikan kepada OJK pada saat pengajuan calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris. Dalam...
21- Dalam hal Bank belum diwajibkan memiliki Komite Nominasi maka penilaian dilakukan oleh satuan kerja kepatuhan atau fungsi kepatuhan. Dalam hal pencalonan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dilakukan pada saat permohonan izin pendirian bank maka penilaian dilakukan oleh pihak yang mengajukan permohonan. 5. Dalam rangka penilaian administratif terhadap calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris, OJK melakukan klarifikasi kepada calon yang bersangkutan apabila: a. Calon yang diajukan memiliki data atau informasi negatif yang diperoleh OJK. b. Calon yang diajukan belum mempunyai pengalaman yang relevan pada perbankan Indonesia dengan mempertimbangkan posisi jabatan serta ukuran dan kompleksitas Bank tempat yang bersangkutan akan dicalonkan. 1) Bagi BUK, calon yang diajukan akan dilakukan klarifikasi sebagaimana tercantum dalam tabel berikut: Keterangan : K : Diklarifikasi T : Tidak Diklarifikasi Yang dimaksud pernah menjabat sebagai anggota Direksi BUK tidak termasuk pihak yang pernah menjabat sebagai pemimpin kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri. Yang...
22- Yang dimaksud pernah menjabat sebagai Pejabat Eksekutif BUK dan BUS termasuk Pejabat Eksekutif pada kantor cabang di luar negeri dari BUK dan BUS di Indonesia. 2) Bagi BUS, calon yang diajukan akan dilakukan klarifikasi sebagaimana tercantum dalam tabel berikut: a) Pihak yang mempunyai pengalaman di BUS yang akan menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris di BUS. Keterangan : K : Diklarifikasi T : Tidak Diklarifikasi b) Pihak...
b) Pihak yang mempunyai pengalaman di BUK yang akan menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris di BUS. Keterangan : K : Diklarifikasi T : Tidak Diklarifikasi Yang dimaksud memiliki pengalaman perbankan syariah adalah pengalaman di industri perbankan syariah dengan jabatan paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif. Yang dimaksud pernah menjabat sebagai anggota Direksi perbankan tidak termasuk pihak yang pernah menjabat sebagai pemimpin kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri. Yang...
24- Yang dimaksud pernah menjabat sebagai Pejabat Eksekutif perbankan syariah termasuk Pejabat Eksekutif pada kantor cabang di luar negeri dari BUS. 3) Bagi BPR, calon yang diajukan akan dilakukan klarifikasi sebagaimana tercantum dalam tabel berikut: a) Pihak yang mempunyai pengalaman di BPR/BPRS yang akan menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris di BPR. Keterangan : K : Diklarifikasi T : Tidak Diklarifikasi b) Pihak yang mempunyai pengalaman di BUK/BUS yang akan menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris di BPR. Keterangan : K : Diklarifikasi T : Tidak Diklarifikasi Yang...
25- Yang dimaksud pernah menjabat sebagai Pejabat Eksekutif BUK dan BUS termasuk Pejabat Eksekutif pada kantor cabang di luar negeri dari BUK dan BUS di Indonesia. 4) Bagi BPRS, calon yang diajukan akan dilakukan klarifikasi sebagaimana tercantum dalam tabel berikut: a) Pihak yang mempunyai pengalaman di BPRS yang akan menjabat sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris di BPRS. Keterangan : K : Diklarifikasi T : Tidak Diklarifikasi b) Pihak yang mempunyai pengalaman di BUS yang akan menjabat sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris di BPRS. Keterangan : K : Diklarifikasi T : Tidak Diklarifikasi c) Pihak... k...
c) 26- Pihak yang mempunyai pengalaman di BPR yang akan menjabat sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris di BPRS. Keterangan : K : Diklarifikasi T : Tidak Diklarifikasi d) Pihak...
6. 7. 27- d) Pihak yang mempunyai pengalaman di BUK yang akan menjabat sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris di BPRS. Yang dimaksud memiliki pengalaman syariah adalah pengalaman sebagai pejabat di bidang pendanaan dan/atau pembiayaan di perbankan syariah atau sebagai Direksi atau setingkat Direksi di lembaga keuangan mikro syariah. Keterangan : K : Diklarifikasi T : Tidak Diklarifikasi c. Calon yang diajukan pernah Tidak Disetujui OJK karena tidak memenuhi persyaratan kompetensi dalam penilaian kemampuan dan kepatutan terakhir sebelum pencalonan. Jumlah calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris yang dapat diajukan dalam permohonan paling banyak berjumlah 2 (dua) orang untuk setiap lowongan jabatan dan penetapan calon yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penghentian Penilaian Kemampuan dan Kepatutan a. OJK menghentikan penilaian kemampuan dan kepatutan calon PSP, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris apabila pada saat penilaian dilakukan calon tersebut: 1) sedang menjalani proses hukum; 2) sedang...
28- 2) sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu LJK; dan/atau 3) sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK. b. Yang dimaksud sedang menjalani proses hukum adalah apabila calon PSP, calon anggota Direksi, atau calon anggota Dewan Komisaris telah menyandang status tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana atau sedang menjalani proses peradilan terkait kepailitan. c. Yang dimaksud sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu LJK adalah apabila calon PSP, calon anggota Direksi, atau calon anggota Dewan Komisaris sedang diajukan sebagai calon PSP, calon anggota Direksi, atau calon anggota Dewan Komisaris pada LJK lain. OJK menghentikan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap pencalonan selain pencalonan pertama yang diajukan LJK kepada OJK. d. Yang dimaksud dengan sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK adalah apabila calon PSP, calon anggota Direksi, atau calon anggota Dewan Komisaris sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan, dan/atau kompetensi dalam kapasitas yang bersangkutan sebagai Pihak Utama. OJK menghentikan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap pencalonan yang bersangkutan yang diajukan LJK kepada OJK. e. OJK memberitahukan penghentian penilaian kemampuan dan kepatutan kepada Bank yang mengajukan pencalonan. f. Calon PSP, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris yang dihentikan penilaian kemampuan dan kepatutan, dapat diajukan kembali kepada OJK untuk menjadi calon PSP, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris apabila yang bersangkutan telah selesai menjalani: 1) proses hukum yang dibuktikan dengan adanya: a) Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3); atau b) Putusan...
29- b) Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah; c) Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak ditetapkan pailit; atau 2) proses penilaian kembali terkait permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu LJK namun tidak terbukti memiliki permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan, dan/atau kompetensi. IX. HASIL PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN 1. OJK menetapkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yaitu Disetujui atau Tidak Disetujui. 2. Jangka waktu penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah seluruh dokumen permohonan diterima secara lengkap. 3. Dalam hal proses penilaian kemampuan dan kepatutan calon PSP, calon anggota Direksi, atau calon anggota Dewan Komisaris dilakukan pada saat permohonan izin pendirian, perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah, penggabungan dan/atau peleburan Bank, OJK memberikan penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pemberian izin pendirian, perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah, penggabungan dan/atau peleburan Bank. 4. Calon PSP, calon anggota Direksi, dan/atau calon anggota Dewan Komisaris yang Disetujui OJK dinyatakan memenuhi persyaratan untuk menjadi PSP, anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris pada Bank yang mengajukan pencalonan. 5. RUPS mengangkat calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris yang Disetujui OJK dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai kelembagaan bagi BUK, BUS, BPR, dan BPRS. 6. Persetujuan dari OJK menjadi tidak berlaku apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 5 berakhir, calon anggota... 7. Calon...
30- anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris tidak diangkat oleh RUPS. 7. Calon PSP, calon anggota Direksi, dan/atau calon anggota Dewan Komisaris yang Tidak Disetujui OJK dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi PSP, anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris pada Bank yang mengajukan pencalonan, dengan ketentuan: a. Calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris yang Tidak Disetujui OJK yang berasal dari peralihan jabatan sebagaimana dimaksud pada butir II.2.d sampai dengan butir II.2.h, yang bersangkutan masih dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris pada Bank dimaksud sepanjang belum diberhentikan dari jabatan sebelumnya sesuai dengan anggaran dasar Bank. b. Calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris yang Tidak Disetujui OJK yang berasal dari Pejabat Eksekutif yang sedang menjabat pada Bank, yang bersangkutan masih dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Pejabat Eksekutif pada Bank dimaksud sepanjang belum diberhentikan dari jabatan sebelumnya sesuai dengan anggaran dasar Bank. 8. Calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris yang Tidak Disetujui OJK namun telah mendapat persetujuan dan diangkat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Bank sesuai keputusan RUPS maka Bank wajib menyelenggarakan RUPS untuk membatalkan pengangkatan yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan Tidak Disetujui. 9. Bank wajib melaporkan pembatalan pengangkatan calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah RUPS pembatalan pengangkatan yang bersangkutan. Dalam hal tidak terdapat peraturan yang mengatur mengenai pelaporan pembatalan pengangkatan calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris oleh RUPS, Bank wajib melaporkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah RUPS pembatalan pengangkatan calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris. 10. Calon. ..
31- 10. Calon PSP yang Tidak Disetujui OJK karena tidak memenuhi persyaratan integritas namun telah memiliki saham Bank yang mengajukan pencalonan, maka yang bersangkutan: a. wajib mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya pada bank yang bersangkutan dan tidak melakukan Pengendalian; dan b. tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham yaitu hak untuk menghadiri, mengeluarkan suara, dan hak untuk diperhitungkan dalam kuorum dalam RUPS serta hak menerima dividen yang dibagikan. Pengalihan kepemilikan saham calon PSP yang Tidak Disetujui OJK dimaksud harus dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan Tidak Disetujui. 11. Calon PSP yang Tidak Disetujui OJK karena tidak memenuhi persyaratan kelayakan keuangan namun telah memiliki saham Bank yang mengajukan pencalonan, maka yang bersangkutan: a. wajib mengalihkan sebagian kepemilikan sahamnya pada bank yang bersangkutan sehingga jumlah saham yang dimilikinya kembali ke jumlah saham awal sebelum penambahan saham yang menyebabkan yang bersangkutan menjadi calon PSP dan tidak melakukan Pengendalian; dan b. hanya dapat menjalankan hak selaku pemegang saham yaitu hak untuk menghadiri, mengeluarkan suara, dan hak untuk diperhitungkan dalam kuorum dalam RUPS serta hak menerima dividen yang dibagikan sebesar jumlah saham awal sebelum penambahan saham yang menyebabkan yang bersangkutan menjadi calon PSP. Pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan Tidak Disetujui. Dalam hal calon PSP tidak melakukan pengalihan sebagian kepemilikan saham dalam jangka waktu dimaksud maka yang bersangkutan tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham atas seluruh saham yang dimilikinya pada bank yang bersangkutan sampai dengan yang bersangkutan melakukan pengalihan sebagian kepemilikan saham. 12. Pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada angka 10 dan angka 11 di atas dapat dilakukan melalui hibah maupun melalui penjualan kepada pihak selain pihak yang memiliki hubungan...
32- hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk kepada kelompok usahanya. Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, meliputi: a. Orang tua kandung/tiri/angkat; b. Saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya; c. Anak kandung/tiri/angkat; d. Kakek/nenek kandung/tiri/angkat; e. Cucu kandung/tiri/angkat; f. Saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya; g. Suami/istri; h. Mertua; i. Besan; j. Suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat; k. Kakek/nenek dari suami/istri; l. Suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat; m. Saudara kandung/tiri/angkat dari suami/istri beserta suami atau istrinya. Larangan pengalihan kepemilikan saham kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf m tidak berlaku untuk peralihan yang diakibatkan oleh pewarisan. 13. Bank wajib melaporkan pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada angka 10 dan angka 11 kepada OJK dengan mengacu kepada ketentuan yang mengatur mengenai pelaporan perubahan anggaran dasar terkait perubahan kepemilikan saham pada Bank. X. PENGAJUAN KEMBALI CALON ANGGOTA DIREKSI ATAU CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN TIDAK DISETUJUI 1. Calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan Tidak Disetujui dapat dicalonkan kembali kepada OJK paling cepat 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan Tidak Disetujui dari OJK. 2. Calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris yang Tidak Disetujui karena persyaratan kompetensi dapat dicalonkan kembali sebelum 6 (enam) bulan apabila dicalonkan kembali pada: a. bidang...
33- a. bidang jabatan yang berbeda pada jabatan yang setingkat atau jabatan yang lebih rendah pada Bank yang sama. Contoh 1: Calon Direktur Keuangan pada Bank X yang Tidak Disetujui OJK dapat dicalonkan kembali sebelum 6 (enam) bulan apabila yang bersangkutan dicalonkan kembali menjadi calon Direktur Kredit pada Bank X. Contoh 2: Calon Direktur Utama pada Bank Y yang Tidak Disetujui OJK dapat dicalonkan kembali sebelum 6 (enam) bulan apabila yang bersangkutan dicalonkan kembali menjadi Direktur Keuangan pada Bank Y. b. jabatan di Bank lain yang mempunyai ukuran dan kompleksitas yang lebih rendah. Ukuran dan kompleksitas Bank antara lain dicerminkan dalam klasifikasi Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) atau Bank Perkreditan Rakyat Kegiatan Usaha (BPRKU); Contoh: Calon Direksi pada Bank BPRKU 3 yang Tidak Disetujui OJK dapat dicalonkan kembali sebelum 6 (enam) bulan apabila yang bersangkutan dicalonkan kembali menjadi calon Direksi pada Bank BPRKU 2 atau BPRKU 1. c. jabatan di LJK selain Bank. Contoh: Calon Direksi pada BUS yang Tidak Disetujui OJK dapat dicalonkan kembali sebelum 6 (enam) bulan apabila yang bersangkutan dicalonkan kembali menjadi calon Direksi pada Perusahaan Asuransi. 3. Pengajuan kembali calon sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dan huruf b dapat dilakukan paling cepat 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan Tidak Disetujui. 4. Pengajuan kembali calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan Tidak Disetujui karena persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus disertai dokumen pendukung yang membuktikan bahwa calon yang diajukan kembali telah melakukan peningkatan kompetensi. XI. TATA... XI. TATA...
34- XI. TATA CARA PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI CALON ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS BANK PERANTARA DAN BANK DALAM PENYELAMATAN/PENANGANAN OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) 1. Bank Perantara adalah bank umum yang didirikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk digunakan sebagai sarana resolusi dengan menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank yang ditangani Lembaga Penjamin Simpanan, selanjutnya menjalankan kegiatan usaha perbankan, dan akan dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain. 2. Penilaian kemampuan dan kepatutan bagi Bank Perantara dan Bank dalam penyelamatan/penanganan oleh LPS hanya dilakukan terhadap calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. 3. Penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Bank Perantara dilakukan pada saat pengajuan izin usaha Bank Perantara. 4. Permohonan untuk memperoleh persetujuan OJK atas calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Bank Perantara dan Bank dalam penyelamatan/penanganan oleh LPS diajukan oleh LPS kepada OJK. 5. Faktor yang dinilai dalam penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris Bank Perantara dan Bank dalam penyelamatan/penanganan oleh LPS mengacu kepada Bab II POJK Penilaian Kemampuan dan Kepatutan. 6. Persyaratan dokumen administratif calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris Bank Perantara dan Bank dalam penyelamatan/penanganan oleh LPS yang harus disampaikan mengacu kepada angka V dan angka VI SE OJK ini. 7. Tata cara penilaian kemampuan dan kepatutan calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris Bank Perantara dan Bank dalam penyelamatan/penanganan oleh LPS dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: a. Penilaian administratif awal Penilaian administratif awal dilakukan untuk mengetahui apakah yang bersangkutan: 1) memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan 2) termasuk...
35- 2) termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama; b. Penilaian administratif lanjutan 8. Calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris Bank Perantara dan Bank dalam penyelamatan/penanganan oleh LPS yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penilaian administratif awal sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a di atas maka OJK memberikan persetujuan sementara sehingga yang bersangkutan berwenang menjalankan tindakan, tugas, dan fungsi sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris. 9. Calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris Bank Perantara dan Bank dalam penyelamatan/penanganan oleh LPS yang tidak memenuhi persyaratan dalam penilaian administratif awal sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a di atas maka OJK tidak memberikan persetujuan sementara dengan konsekuensi calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris Bank Perantara dan Bank dalam penyelamatan/penanganan oleh LPS dilarang melakukan tindakan, tugas dan fungsi sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris. 10. LPS dapat menyampaikan kembali calon baru anggota Direksi dan/atau calon baru anggota Dewan Komisaris Bank Perantara dan Bank dalam penyelamatan/penanganan oleh LPS. 11. OJK memberitahukan hasil penilaian administratif awal sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a di atas secara tertulis kepada LPS. 12. Bank Perantara atau Bank dalam penyelamatan/penanganan oleh LPS wajib melengkapi seluruh persyaratan dokumen administratif mengenai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang telah mendapat persetujuan sementara paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan sementara dari OJK dalam rangka penilaian administratif lanjutan. 13. Dalam rangka melakukan "penilaian administratif lanjutan" sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf b: a. bagi Bank Perantara berlaku ketentuan sebagaimana diatur pada butir VIII.1, butir VIII.5, dan butir VIII.6 SE OJK ini. b. bagi...
36- b. bagi Bank dalam penyelamatan/penanganan oleh LPS berlaku ketentuan sebagaimana diatur pada angka VII dan butir VIII.1, butir VIII.4, butir VIII.5, dan butir VIII.6 SE OJK ini. 14. OJK menetapkan hasil akhir penilaian kemampuan dan kepatutan berdasarkan penilaian administrasif lanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf b, menjadi: a. Disetujui; atau b. Tidak Disetujui. 15. Penetapan hasil akhir penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan OJK paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal persetujuan sementara dan diberitahukan kepada LPS dan Bank Perantara atau Bank dalam penyelamatan/penanganan oleh LPS. 16. Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Bank Perantara atau Bank dalam penyelamatan/penanganan oleh LPS yang Disetujui sebagaimana dimaksud pada angka 14 huruf a dapat melanjutkan tindakan, tugas, dan fungsi sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Bank Perantara atau Bank dalam penyelamatan/penanganan oleh LPS. 17. Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Bank Perantara atau Bank dalam penyelamatan/penanganan oleh LPS yang Tidak Disetujui sebagaimana dimaksud pada angka 14 huruf b maka: a. persetujuan sementara yang telah diterbitkan menjadi tidak berlaku; b. anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Bank Perantara atau Bank dalam penyelamatan/penanganan oleh LPS dilarang melakukan tindakan, tugas dan fungsi sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris; dan c. LPS wajib membatalkan pengangkatan yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan; terhitung sejak tanggal ditetapkan Tidak Disetujui. XII. ALAMAT PENYAMPAIAN Surat permohonan berikut dokumen sebagaimana dimaksud pada angka IV, angka V, dan angka VI di atas: 1. Bagi BUK, disampaikan kepada: Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada: a. Departemen...
37- a. Departemen Pengawasan Bank atau Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, bagi Bank Umum yang berkantor Pusat di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta; atau b. Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, bagi Bank Umum yang berkantor pusat di luar wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 2. Bagi BPR, disampaikan kepada: a. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta bagi BPR yang berkantor Pusat di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. Kantor Regional setempat bagi BPR yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Regional di luar wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta; atau c. Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat bagi BPR yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Otoritas Jasa Keuangan di luar wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan tembusan kepada Kantor Regional setempat. 3. Bagi BUS dan BPRS, disampaikan kepada: a. Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, bagi BUS dan BPRS yang berkantor pusat di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, bagi BUS yang berkantor pusat di luar wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan tembusan kepada Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat; atau c. Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, bagi BPRS yang berkantor pusat di luar wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 4. Bagi UUS, disampaikan kepada: a. Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, bagi UUS yang mengajukan calon anggota Direksi BUK yang hanya menjabat sebagai Direktur UUS dengan tembusan kepada Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan; atau b. Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan, bagi UUS yang mengajukan calon anggota Direksi BUK yang merangkap jabatan sebagai Direktur UUS dengan tembusan kepada Departemen Perbankan Syariah; Penyampaian...
38- Penyampaian permohonan dan/atau persyaratan dokumen administratif dapat dilakukan melalui sarana elektronik dalam hal ketentuan yang mengatur mengenai hal tersebut telah diimplementasikan. XIII. LAPORAN RENCANA PERUBAHAN STRUKTUR KELOMPOK USAHA Laporan rencana perubahan struktur kelompok usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 POJK Penilaian Kemampuan dan Kepatutan mencakup seluruh pihak yang terkait dengan Bank dari segi pengendalian sampai dengan ultimate shareholders. Contoh pelaporan rencana perubahan struktur kelompok usaha adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran SEOJK ini. Laporan rencana perubahan struktur kelompok usaha disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat sebagaimana pada angka XII. XIV. KETENTUAN LAIN-LAIN 1. Penjelasan status pemegang saham Bank dalam laporan yang dipublikasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b POJK Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dicantumkan dalam Laporan Publikasi Triwulanan dan Laporan Publikasi Tahunan. 2. Penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon PSP, calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris yang sedang dilakukan pada saat berlakunya ketentuan ini, maka: a. proses penilaian dan hasil penilaian tetap mengacu kepada ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) bagi Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/9/PBI/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) bagi Bank Perkreditan Rakyat serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/6/PBI/2012 tanggal 18 Juni 2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah; dan b. konsekuensi hasil penilaian Kemampuan dan Kepatutan mengacu kepada ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03./2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. 3. Ketentuan...
39- 3. Ketentuan pelaksanaan dari: a. Peraturan Bank Indonesia No 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test); b. Peraturan Bank Indonesia No.14/9/PBI/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Perkreditan Rakyat; dan c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/6/PBI/2012 tanggal 18 Juni 2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah; tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. XV. PENUTUP Ketentuan di dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 September 2016 KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN OTORITAS JASA KEUANGAN, ttd NELSON TAMPUBOLON Salinan sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum ttd Yuliana