Volume 6 / Nomor 1 / Tahun 2018 / Hal. 1 - 125 Etika Otonomi Daerah Dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Fatmawati Peranan Aparatur Pusat Penelitian dan Pengembangan Daya Air (Puslitbang SDA) dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Sistem Informasi Geografis Bidang Sumber Daya Air (SIGSDA) Henri Prianto Sinurat Revitalisasi Pembangunan Pendidikan Melalui Pendekatan Komunikasi Pendidikan Iwan Koswara Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2017 Laksmi Nurita Tanjung, Dyah Mutiarin dan Eko Priyo Purnomo Mekanisme Lembaga Adat Melayu Riau dalam Melestarikan Wisata Budaya di Provinsi Riau M.Zainuddin Implementasi Fungsi Artikulasi dan Agregasi PKS Kota Bandung pada Pemilu 2009 Olih Solihin PRODI ILMU PEMERINTAHAN FISIP UNIKOM p-ISSN : 2337-5299 e-ISSN : 2579-3047
JURNAL AGREGASI Merupakan Jurnal Ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom. Jurnal ini memuat berbagai hasil penelitian, konsep atau gagasan pemikiran yang terkait dengan reformasi pemerintahan. DEWAN REDAKSI Pembina : Dekan FISIP Unikom Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs., MA. Penanggung jawab : Kaprodi Ilmu Pemerintahan Unikom Dr. Dewi Kurniasih, S.IP., M.Si. Ketua : Nia Karniawati, S.IP.,M.Si. Mitra Bestari : Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs.,MA Prof. Dr. H. Utang Suwaryo, Drs., MA. Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.IP., M.Si. Tim Editing : Dr. Poni Sukaesih K, S.IP.,M.Si. Tatik Rohmawati, S.IP.,M.Si. Tatik Fidowaty, S.IP.,M.Si. Rino Adibowo, S.IP.,M.I.POL Sekretariat : Airinawati, A.Md. Alamat Redaksi : Prodi Ilmu Pemerintahan Unikom Jl. Dipati Ukur 112-114 Bandung 40132 Telp. 022.2533676 Fax. 022.2506577 OJS : Web : Email : i |
KATA PENGANTAR Ass. Wr.Wb. Alhamdulillah, Puji dan Syukur Kita Panjatkan kehadirat Illahi Robbi, atas berkah dan rahmatNya, Jurnal Agregasi Volume 6 Nomor 1 Tahun 2018 dapat kami terbitkan. Jurnal ini merupakan karya ilmiah dari Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom dan Kontributor lain di luar lingkungan Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom yang terdiri dari para dosen, pakar maupun praktisi di bidang Pemerintahan. Dalam Jurnal Agregasi Volume 6 Nomor 1 ini terdapat enam tulisan. Tulisan tersebut merupakan karya ilmiah dari Fatmawati dari STISIP Syamsul Ulum Sukabumi, Henri Prianto Sinurat dari PKP2A IV LAN Banda Aceh, Iwan Koswara dari Unpad Bandung, Laksmi Nurita Tanjung, dkk dari UMY, M.Zainuddin dari Universitas Abdurrab Pekanbaru dan Olih Solihin dari Unikom Bandung. Kepada yang telah berkontibusi memberikan tulisan kami haturkan banyak terima kasih. Besar harapan kami, karya ilmiah yang terdapat dalam jurnal ini dapat memberikan banyak manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Wss. Wr. Wb. Bandung, Mei 2018 ii |
e-ISSN: 2579-3047/p-ISSN: 2337-5299/ Vol.6/No.1/Th.2018/Hal.1-125 DAFTAR ISI DEWAN REDAKSI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI Etika Otonomi Daerah Dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Oleh: Fatmawati Peranan Aparatur Pusat Penelitian dan Pengembangan Daya Air (Puslitbang SDA) dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Sistem Informasi Geografis Bidang Sumber Daya Air (SIGSDA) Oleh: Henri Prianto Sinurat Revitalisasi Pembangunan Pendidikan Melalui Pendekatan Komunikasi Pendidikan Oleh: Iwan Koswara Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2017 Oleh: Laksmi Nurita Tanjung, Dyah Mutiarin dan Eko Priyo Purnomo Mekanisme Lembaga Adat Melayu Riau dalam Melestarikan Wisata Budaya di Provinsi Riau. Oleh: M.Zainuddin Implementasi Fungsi Artikulasi dan Agregasi PKS Kota Bandung pada Pemilu 2009. Oleh: Olih Solihin cviii | i ii iii 1 - 11 12 - 35 36 - 59 60 - 91 92 - 107 108 -125
IMPLEMENTASI FUNGSI ARTIKULASI DAN AGREGASI PKS KOTA BANDUNG PADA PEMILU 2009 1 Olih Solihin ABSTRAK Partai Keadilan Sejahreta (PKS) Kota Bandung mempersiapkan segala strategi untuk menghadapi pemilu 2009. Sebagai partai yang memiliki pendukung yang cukup besar di Kota Bandung, partai ini harus mempu mengimplementasikan fungsi komunikasi politik artikulasi dan agregasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil belum mengimplementasikan fungsi artikulasi secara optimal, tapi upaya sudah dilakukan dengan cara membuka ruang bersama, diskusi secara bersama dan aktif oleh sistem politik (pemerintah dan parlemen) bersama segmen-segmen warga masyarakat tentu juga berbasis pada popular space invite. PKS Kota Bandung juga telah mengimplementasikan fungsi agregasi melalui kader yang duduk di parlemen. Kata kunci: Partai Keadilan Sejahtera, Artikulasi, agregasi, komunikasi politik. penelitian menunjukan bahwa PKS Kota Bandung ABSTRACT Prosperous Justice Party (PKS) Bandung prepare all the strategies to face the 2009 elections. As a party that has a large enough supporters in the city of Bandung, this party must mempu implement the political communication function of articulation and aggregation. This research uses qualitative method with case study approach. The result of research shows that PKS Bandung City has not yet implemented the articulation function optimally, but the effort has been done by opening the room together, discussion together and active by political system (government and parliament) together segment of citizen of course also based on popular space invite PKS Bandung City has also implemented aggregation function through cadres who sit in parliament. Keywords: Prosperous Justice Party, Articulation, aggregation, political communication. PENDAHULUAN Komunikasi politik merupakan jalan mengalirnya informasi politik melalui masyarakat dan berbagai struktur yang ada dalam sistem politik (Mas'oed dan Andrew, 1990: 130). Fungsi komunikasi politik adalah struktur politik yang menyerap berbagai aspirasi, pandangan, gagasan yang berkembang dimasyarakat dan menyalurkannya sebagai bahan dalam penentuan kebijakan. Dengan demikian 1 Dosen Prodi Ilmu Komunikasi FISIP Unikom 108 | J u r n a l A g r e g a s i V o l . 6 / N o . 1 / 2 0 1 8
fungsi membawakan arus informasi balik dari masyarakat ke pemerintah dan pemerintah ke masyarakat. Fungsi komunikasi politik itu terutama dijalankan oleh media massa, baik itu media cetak maupun media elektronik. Media massa memiliki peranan yang strategis dalam sistem politik. Kelancaran komunikasi politik melalui saluran yang dipilihnya akan sangat berpengaruh pada kemantapan kehidupan politik dan diperlukan dalam pembinaan sistem politik. Jadi komunikasi politik dalam hal ini pesan politik berlangsung secara timbal balik melalui saluran komunikasi yang efektif. Di mana hal ini oleh Gabriel Almond dilihatnya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem politik atau merupakan bagian integral dari fungsi-fungsi input yang dijalankan oleh setiap sistem politik. Almond mengatakan bahwa: All of the functions performed political system, political socialization and interest aggregation, rule making, rule recruitment, application, and rule adjudication are performed by means of communication interest articulation, Menurut Almond fungsi komunikasi politik yang terdapat secara inhernt dalam sistem politik bukanlah fungsi yang berdiri sendiri. Sehingga efektif tidaknya fungsi ini dalam penyampaian pesan-pesan politik sangat dipengaruhi oleh fungsi-fungsi input lainnya, seperti fungsi artikulasi kepentingan (interest articulation function) dan fungsi agregasi kepentingan (interest aggregation function) yang memang menjadi tanggung jawab infrastruktur politik, dalam hal ini partai politik. Pengaruh itulah yang membuat arus komunikasi politik berlangsung secara timbal balik (two way traffic communication), yaitu mengalir (a) dari bawah ke atas, yaitu dari masyarakat ke penguasa politik, dan (b) dari atas ke bawah, yaitu dari penguasa politik ke masyarakat (public). Partai Keadilan sejahtera (PKS) Kota Bandung sebagai partai yang mendapatkan dukungan besar di Kota Bandung sudah barangtentu memiliki tanggungjawab besar pula untuk melaksanakan fungsi komunikasi artikulasi dan agregasi politik. Kemampuan menjalankan fungsi artikulasi dan agregasi dengan baik menjadi suatu modal sebuah partai politik untuk tetap mendapat dukungan publik. Dalam menghadapi pemilu 2009, DPD PKS Kota Bandung sudah menetapkan strategi komunikasi politik yang tepat untuk meningkatkan citra 109 | J u r n a l A g r e g a s i V o l . 6 / N o . 1 / 2 0 1 8
partai dakwah ini. PKS akan melakukan impentarisasi keberhasilan-keberhasilan menjalankan fungsi artikulasi dan agregasi. Dalam sistem politik demokratis, pesan politik atau aspirasi politik masyarakat berupa tuntutan (demanding) dan dukungan (supporting) selalu diarahkan kepada pemerintah, dan akan disalurkan oleh infrastruktur politik, seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bersama kelompok kepentingan, media dan aktor-aktor lainnya melalui fungsi-fungsi input terutama fungsi komunikasi politik, fungsi artikulasi kepentingan, dan fungsi agregasi kepentingan. Fungsi artikulasi kepentingan adalah proses penyampaian aspirasi politik masyarakat kepada lembaga pemerintah untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan atau kebijakan. Begitu pula sebaliknya, informasi atau pesan politik dari pemerintah berupa kebijakan (policy) atau keputusan (decision) diharapkan sampai kepada masyarakat melalui perantara infrastruktur politik. Namun khususnya fungsi artikulasi kepentingan juga sangat tergantung pada fungsi komunikasi politik. Berdasarkan latarbelakang di atas peneliti membuat rumusan masalah Bagaimana implementasi fungsi komunikasi agregasi dan artikulasi PKS Kota Bandung pada Pemilu 2009? Makasud dan Tujuan Untuk mengetahui implementasi fungsi agregasi dan fungsi artikulasi PKS Kota Bandung pada Pemilu 2009? Kegunaan Penelitian Teoritis Penelitian ini diharapkan; Pertama, dapat memberi sumbangan teoritik bagi pertumbuhan dan perkembangan ilmu komunikasi, khususnya komunikasi politik. Kedua, dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya yang menggeluti bidang kajian komunikasi politik. Praktis Penelitian ini diharapkan; Pertama, dapat memperluas wawasan intelektual peneliti terutama terhadap obyek studi kajian komunikasi politik. Kedua, dapat 110 | J u r n a l A g r e g a s i V o l . 6 / N o . 1 / 2 0 1 8
memberikan sumbangan pemikiran/saran berupa rekomendasi kepada pihak terkait khususnya kepada pengurus PKS Kota Bandung dalam pengambilan kebijakan. KAJIAN PUSATAKA Konsep Dasar Komunikasi Politik Mendefinisikan komunikasi politik memang tidak cukup hanya dengan menggabungkan dua definisi, "komunikasi" dan "politik". Ia memiliki konsep tersendiri meskipun secara sederhana merupakan gabungan dari dua konsep tersebut. Komunikasi politik secara keseluruhan tidak bisa dipahami tanpa menghubungkan dengan dimensi politik dengan segala aspek dan problematikanya. Kesulitan dalam mendefinisikan komunikasi politik terutama dipengaruhi oleh keragaman sudut pandang terhadap kompleksitas realitas sehari-hari. Kalaupun komunikasi dipahami secara sederhana sebagai "proses penyampaian pesan", tetap saja akan muncul pertanyaan , apakah dengan demikian komunikasi politik berarti "proses penyampaian pesan-pesan politis'. Lalu apa yang disebut pesan-pesan politis itu? Berkenaan dengan hal ini, sebelum memahami konsep dasar komunikasi politik, perlu terlebih dahulu ditelusuri pengertian politik paling tidak dalam konteks yang menjadi masalah dalam penelitian ini. Politics, dalam bahasa Inggris, adalah sinonim dari kata politik atau ilmu politik dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Yunani pun mengenal beberapa istilah yang terkait dengan kata politik, seperti politicos (menyangkut warga negara), polites (seorang warga negara), polis (kota atau negara), dan politeia (kewargaan). Pengertian leksikal seperti ini mendorong lahirnya penafsiran politik sebagai tindakan-tindakan, termasuk tindakan komunikasi, relasi sosial dalam konteks bernegara atau dalam urusan publik. Penafsiran seperti ini sejalan dengan konsepsi seorang antropolog seperti Smith yang menyatakan bahwa politik adalah serangkaian tindakan yang mengarahkan dan menata urusan-urusan publik (Naroll dan Cohen), 1970: 486). Selain terdapat fungsi administratif pemerintahan, dalam sistem politik juga terjadi penggunaan kekuasaan (power) dan perebutan sumber-sumber kekuasaan. Smith sendiri memahami kekuasaan sebagai pengaruh atas pembuatan keputusan- keputusan dan kebijakan-kebijakan yang berlangsung secara 111 | J u r n a l A g r e g a s i V o l . 6 / N o . 1 / 2 0 1 8
terus menerus. Konsep lain yang berkaitan dengan politik adalah otoritas (authority), yaitu kekuasaan (formal) yang terlegitimasi. Pandangan Dye (1988: 1), politics didefinisikan sebagai "the management of conflict." Definisi ini didasarkan pada satu anggapan bahwa sala satu tujuan pokok pemerintahan adalah untuk mengatur konflik. Jadi pemerintahan sendiri pada dasarnya diperlukan untuk memberikan jaminan kehidupan yang tentram bagi masyarakatnya, terhindar dari kemungkinan terjadinya konflik di antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Seperti dikatakan Dye, "the management of conflict is one of the basic purposes of government." Untuk dapat mengatur konflik tentu tidak bisa menghindari pentingnya kekuasaan dan otoritas formal seperti dinyatakan dalam pengertian sebelumnya. Penguasa yang tidak memiliki kekuasaan tidak akan pernah mampu mengatasi masalah-masalah yang sewaktu-waktu muncul dalam masyarakat. Konsekuensinya, ia dengan sendirinya akan kehilangan legitimasi dan dianggap tidak berfungsi. Bahkan pada tingkat tertentu, terutama jika tetap bertahan berkuasa, penguasa seperti itu memiliki potensi otoriter, dan berakibat pada situasi semakin melemahnya kedaulatan rakyat. Dalam keadaan seperti ini, komunikasi politik akan semakin kehilangan fungsi yang sesungguhnya. Proses politik seperti itu, terlihat kemudian posisi penting komunikasi politik terutama sebagai jembatan untuk menyampaikan pesan-pesan yang dapat memfungsikan kekuasaan. Proses ini berlangsung di semua tingkat masyarakat dan setiap tempat yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi di antara individu-individu dengan kelompok-kelompoknya; bahkan di antara anggota masyarakat dengan para penguasanya. Sebab dalam kehidupan bernegara, setiap individu memerlukan informasi terutama mengenai kegiatan masing-masing pihak menurut fungsinya. Pemerintah membutuhkan informasi tentang kegiatan rakyatnya; dan sebaliknya, rakyat juga harus mengetahui apa yang dikerjakan oleh pemerintahnya. Itulah sebabnya, kata Nasution (1990: 18), sistem politik demokrasi selalu mensyaratkan adanya kebebasan pers (freedom of the press) dan kebebasan berbicara (freedom of the speech). Dan semua fungsi-fungsi ini secara timbal balik dimainkan oleh komunikasi politik. 112 | J u r n a l A g r e g a s i V o l . 6 / N o . 1 / 2 0 1 8
Komunikasi politik menurut Alwi Dahlan (1998:57) adalah bidang atau disiplin yang menelaah perilaku atau kegiatan komunikasi yang bersifat politik, mempunyai akibat politik, atau pengaruh terhadap perilaku politik. Harsono Suwardi kemudian membagi pengertian komunikasi politik dalam dua arti, yaitu (1) arti sempit dan (2) arti luas. Dalam arti sempit komunikasi politik diartikan sebagai setiap bentuk penyampaian pesan, baik dalam bentuk lambang-lambang, maupun dalam bentuk kata-kata tertulis atau terucapkan, ataupun dalam bentuk isyarat yang dapat mempengaruhi kedudukan seseorang yang ada dalam puncak suatu struktur kekuasaan tertentu. Pendapat Dan Nimmo (1987) , Harsono Suwardi kemudian menjelaskan komunikasi politik dalam arti sempit sebagai suatu komunikasi dapat dikategorikan mempunyai nilai atau bobot politik, apabila komunikasi yang dimaksud mempunyai konsekuensi-konsekuensi atau akibat politik (faktual atau potensial) yang mengatur tingkah laku manusia di bawah kondisi pertentangan (konflik). Sedangkan dalam arti luas komunikasi politik diartikan sebagai setiap jenis penyampaian pesan, khususnya yang bermuatan informasi politik dari suatu sumber ke sejumlah penerima pesan. Misalnya pidato presiden. Bagi Harsono Suwardi mengkaji komunikasi politik pada hakekatnya juga mengkaji tiga macam media komunikasi politik, yaitu (1) media interpersonal, (2) media organisasi, dan (3) media massa. Media komunikasi politik yang pertama (interpersonal) sama dengan retorika, sedang yang kedua (organisasi) sama dengan propoganda, adapun media yang ketiga (media massa) sama dengan periklanan. Dalam komunikasi interpersonal, komunikasi politik akan menekankan pada peran opinion leadership. Misalnya diskusi dalam kampanye politik yang umumnya bersifat interpersonal/pribadi dengan mengandung aspek-aspek homophily, self-disclosure, dan coorientation. Sedangkan dalam komunikasi massa studi komunikasi politik lebih banyak melihat pada implikasi politik dari digunakannya media komunikasi massa. Komunikasi massa adalah suatu proses melalui mana komunikator-komunikator menggunakan media untuk menyebarluaskan pesan-pesan secara luas dan terus- menerus menciptakan makna-makna serta diharapkan dapat mempengaruhi khalayak besar dan beragam dengan melalui berbagai cara (McQuail, 1985). Itulah sebabnya mengapa studi media massa dalam 113 | J u r n a l A g r e g a s i V o l . 6 / N o . 1 / 2 0 1 8
komunikasi politik lebih banyak berkisar pada dua hal, yaitu (1) peran media massa dalam kampanye politik dan (2) hubungan antara pemerintah dengan media pemberitaan. Kedua faktor tersebut pada hakekatnya menyangkut informasi politik. (William Stepenson 1967, Dalam Nasution) mengartikan informasi sebagai supply, penyimpanan, pengaruh balik dari fakta. Informasi adalah sejumlah pilihan alternatif yang tersedia bagi seseorang untuk memprediksi hasil akhir (outcome). Sehingga makin banyak informasi yang dimiliki oleh publik, makin banyak pilihan bagi publik untuk bersikap dalam sebuah situasi. Dengan kata lain informasi politik adalah sejumlah ketidak pastian politik dalam suatu situasi atau sesuatu yang tidak jelas, sehingga dalam situasi politik yang sudah sangat jelas maka tidak ada lagi informasi yang dibutuhkan. Di sinilah pentingnya formula komunikasi Harold Laswell -who says what to whom in which cannel and whith what effect dihubungkan dengan formula politik Harold Laswell -politics: who gets what, when, how; masalah siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana. Alasan itulah kemudian Gabriel Almond melihat komunikasi politik sebagai bagian integral dari sistem politik, karena berhubungan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi input system politik. Almond mengatakan bahwa All of the functions performed in the political system-political socialization and recruitment, interest articulation, interest aggregation, rule making, rule application, and rule adjudication are performed by means of communication. Fungsi ini sangat dipengaruhi oleh fungsi input lainnya, seperti fungsi artikulasi Artikulasi Kepentingan Politik Artikulasi Kepentingan merupakan proses penampungan berbagai kebutuhan, tuntutan dan kepentingan melalui wakil-wakil kelompok yang masuk dalam lembaga legislatif, agar kepentingan, tuntutan dan kebutuhan kelompoknya dapat terwakili dan terlindungi dalam kebijaksanaan pemerintah. Pemerintah dalam mengeluarkan suatu keputusan dapat bersifat menolong masyarakat. Karena itu warga negara atau setidak- tidaknya wakil dari suatu kelompok harus berjuang untuk mengangkat kepentingan dan tuntutan kelompoknya, agar dapat dimasukkan ke dalam agenda kebijaksanaan negara. Wakil kelompok yang mungkin gagal 114 | J u r n a l A g r e g a s i V o l . 6 / N o . 1 / 2 0 1 8
dalam melindungi kepentingan kelompoknya akan dianggap menggabungkan kepentingan kelompok, dengan demikian keputusan atau kebijaksanaan tersebut dianggap merugikan kepentingan kelompoknya. Bentuk artikulasi yang paling lazim di semua sistem politik adalah pengajuan permohonan secara individual kepada para anggota dewan (legislatif), atau kepada Kepala Daerah, Kepala Desa, dan seterusnya. Kelompok kepentingan yang ada untuk lebih mengefektifkan tuntutan dan kepentingan kelompoknya, mengelompokkan kepentingan, kebutuhan dan tuntutan kemudian menyeleksi sampai di mana hal tersebut bersentuhan dengan kelompok yang diwakilinya. Fungsi artikulasi kepentingan ini biasanya dilakukan oleh struktur yang disebut dengan Interest Group atau kelompok kepentingan. Contohnya: Di Inggris, Partai Konservatif harus bersaing dengan Partai Buruh dan Liberal dalam memperoleh dukungan dari berbagai kelompok kepentingan di negaranya. Dalam usaha memenangkan persaingan partai konservatif mengundang kelompok- kelompok ekonomi, regional,atau lokal untuk menyatakan keinginan mereka dan untuk ikut mempengaruhi kebijaksanaan Partai Konservatif melalui kegiatan- kegiatan perkumpulan masyarakat dan konferensi tahunan partai dan dalam komite-komite Partai Konservatif yang ada dalam parlemen. Partai Konservatif bisa melakukan tawar-menawar dengan kelompok-kelompok kepentingan itu tetapi tidak bisa menguasainya. Seperti disebut diatas bahwa artikulasi kepentingan itu dilakukan oleh interest group. Interest group pada awalnya menampung kepentingan-kepentingan yang diajukan masyarakat. Kemudian kelompok-kelompok kepentingan itu membuat rumusan untuk kepentingan-kepentingan tersebut. Kemudian disampaikan kepada badan-badan politik maupun pemerintah yang berwenang untuk membuat sebuah kebijaksanaan, dan diharapkan akan memperoleh tanggapan yang mungkin sekali dapat berwujud sebuah kebijaksanaan yang memungkinkan terpenuhinya kepentingan-kepentingan masyarakat tadi. Gaya yang penting lainnya dari artikulasi kepentingan adalah tingkat kekhususan dari kepentingan-kepentingan atau tuntutan-tuntutan masyarakat. Didalam suatu masyarakat atau Negara kadang tuntutan-tuntutan dikemukakan tanpa memberikan keterangan yang jelas tentang apa yang dia kemukakan. 115 | J u r n a l A g r e g a s i V o l . 6 / N o . 1 / 2 0 1 8
Masyarakat kadang-kadang menunjukan rasa ketidakpuasan, tetapi meraka tidak menunjukan cara-cara bagaimana perbaikannya. Kepentingan-kepentingan atau tuntutan-tuntutan masyarakat juga dapat di partikulasikan atau dinyatakan secara umum maupun secara khusus. Sebagai contoh, kepentingan atau tuntutan masyarakat yang dinyatakan secara umum adalah tuntutan kepada orang-orang kaya untuk dikenakan pajak yang tinggi. Jadi kepentingan atau tuntutan yang di partikulasikan atau dinyatakan secara umum ini menunjukan kepada tuntutan orang banyak atau sekelompok besar warga masyarakat. Sedangkan contoh mengenai kepentingan atau tuntutan yang dinyatakan secara khusus adalah tuntutan seseorang tertentu atau suatu keluarga tertentu untuk diberikan pengecualian yang menyangkut masalah pengaturan imigrasi. Jadi ini dapatlah dinyatakan menunjukan kepada kepentingan atau tuntutan perseorangan atau kelompok kecil tertentu saja. Selain tingkat kekhususan gaya daripada artikulasi kepentingan ini juga dapat dibedakan menurut sifat dari kepentingan-kepentingan atau tuntutan-tuntutan. Agregasi Kepentingan Politik Agregasi kepentingan adalah cara bagaimana tuntutan-tuntutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok yang berbeda, digabungkan menjadi alternatif- alternatif kebijaksanaan pemerintah. Agregasi kepentingan dijalankan dalam "sistem politik yang tidak memperbolehkan persaingan partai secara terbuka, fungsi organisasi itu terjadi di tingkat atas, mampu dalam birokrasi dan berbagai jabatan militer sesuai kebutuhan dari rakyat dan konsumen". Dalam masyarakat demokratis, Partai menawarkan program politik dan menyampaikan usul-usul pada badan legislatif, dan calon-calon yang diajukan untuk jabatan-jabatan pemerintahan mengadakan tawar-menawar (bargaining) pemenuhan kepentingan mereka kalau kelompok kepentingan tersebut mendukung calon yang diajukan. Agregasi kepentingan dalam sistem politik di Indonesia berlangsung dalam diskusi lembaga legislatif. DPR berupaya merumuskan tuntutan dan kepentingan- kepentingan yang diwakilinya. Semua tuntutan dan kepentingan seharusnya tercakup dalam usulan kebijaksanaan untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Undang-Undang. Namum penetapan kebijaksanna (UU) bukanlah hak semata-mata 116 | J u r n a l A g r e g a s i V o l . 6 / N o . 1 / 2 0 1 8
pihak legislatif. DPR bersama Presiden memiliki hak untuk mengesahkan Undang-Undang. Kedudukan DPR dan Presiden dalam fungsi agregasi kepentingan adalah sama, sebab kedua lembaga ini berhak untuk menolak Rancangan Undang-Undang (RUU). Tentu saja akan terjadi persaingan ketat untuk mengangkat gagasan dan memenuhi tuntutan-tuntutan kelompoknya, akan tetapi dengan adanya prinsip musyawarah dan mufakat, sangat banyak membantu persaingan antara wakil partai dalam agregasi kepentingan. Alternatif kebijaksanaan pada hakekatnya merupakan rumusan-rumusan kebijaksanaan umum, dimana kepentingan-kepentingan atau tuntutan-tuntutan yang pernah diartikulasikan diakomodasikan, lalu dikombimasikan dan selanjutnya dikompromikan. Fungsi agregasi kepentingan ini dapat tumpang tindih dengan fungsi artukulasi kepentingan. Berbagai macam struktur yang menjalankan fungsi agregasi kepentingan, biasanya menjalankan pula fungsi artikulasi kepentingan. Pada umumnya struktur yang menjalankan fungsi agregasi kepentingan adalah birokrasi dan partai politik. Walaupun tidak tertutup kemungkinan bagi individu-individu yang mempunyai pengaruh yang besar di dalam masyarakat untuk menjalankan fungsi agregasi kepentingan. Setelah kita mengetahui struktur yang menjalankan agregasi kepentingan yang pada umumnya di setiap negara dijalankan oleh birokrasi dan partai politik maka perlu kita mengetahui gaya dari agregasi kepentingan. Secara umum dapat dinyatakan bahwa terdapat gaya didalam agregasi kepentingan yang masing-masing mempunyai perbedaan satu dengan yang lainnya. Ketiga macam gaya itu adalah: Pragmatic bargaining, Absolute value oriented Tradisionalistic. Yang dimaksud pragmatic bargaining adalah berbagai macam kepentingan maupun tuntutan yang datang dari masyarakat sering di kombinasikan sehingga sampai menjadi beberapa macam alternatif kebijaksanaan. Sedangkan yang dimaksud Absolute value oriented adalah kebalikan dari pragmatic bargaining. Didalam Absolute value oriented para agregator dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan agregasi kepentingan dengan menggunakan penyelesaian secara logis. Secara singkat dapat dinyatakan bahwa gaya ini dalam 117 | J u r n a l A g r e g a s i V o l . 6 / N o . 1 / 2 0 1 8
mengagregasikan kepentingan berdasarkan cara yang logis dan teoritis.Gaya yang terakhir adalah gaya Tradisionalistic. Gaya ini pada umumnya mengandalkan diri pada pola-pola masa lalu dalam mengusulkan alternatif-alternatif kebijaksanaan untuk masa yang akan datang. Jadi untuk menentukan alternatif kebijaksanaan yang akan diambil didasarkan pada pola-pola yang ada dimasyarakat masa lalu. Agregasi yang dijalankan pada gaya ini adalah merupakan cara yang khas yang mana energi sebagian besar anggota masyarakat dijalankan dengan pola-pola sosial ekonomi yang tradisional. Dalam masyarakat-masyarakat demokratis, partai sebagai penyalur aspirasi masyarakat dalam merumuskan program politik dan menyampaikan usulan pada badan legislatif, dan calon-calon yang diajukan oleh partai untuk menduduki jabatan-jabatan pemerintahan mengadakan tawar-menawar dengan kelompok kepentingan, untuk mengetahui apakah kelompok kepentingan itu mendukung calon tersebut. Sebagai contoh: Partai Konservatif (Partai yang kuno, otoriter di Inggris) dalam menjalankan fungsi agregatif berdasar sitem pasar. Para pemimpin partai menawarkan RUU apabila mereka sedang berkuasa, atau mengusulkan alternatif kebijaksanaan bila sedang menjadi partai oposisi. Dalam kedua keadaan itu partai harus aktif dalam proses tawar-menawar dengan kelompok kepentingan, memberikan tawaran yang menarik guna mencari dukungan dunia usahawan maupun perburuhan, dunia industri, maupun dukungan dari berbagai wilayah dan sebagainya. Tetapi sekali lagi harus diperhatikan bahwa partai ini harus bersaing dengan Partai Buruh maupun Partai Liberal. Dengan demikian nampak bahwa alternatif-alternatif kebijaksanaan itu dirumuskan secara terbuka dan menjadi isu yang diperdebatkan di parlemen, media komunikasi, dan secara informal antar personal saja. Kerangka Pemikiran Dalam analisis studi kasus, kesibukan utama peneliti adalah mencari dan menggali informasi tentang PKS Kota Bandung. Karena itu proses pengamatan dan wawancara merupakan inti pekerjaan penelitian ini. Metode studi kasus, di samping uraiannya akan lebih lengkap dan menyeluruh, juga memiliki limitasi wilayah penelitian, sehingga memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data. Apalagi studi kasus bisa menyangkut 118 | J u r n a l A g r e g a s i V o l . 6 / N o . 1 / 2 0 1 8
individu, kelompok, organisasi, gerakan dan peristiwa. Data yang terkumpul lebih detail, bervariasi dan luas jangkauannya. Pada dasarnya studi kasus adalah uraian dan penjelasan yang komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu peristiwa, atau suatu situasi sosial (Neumann, 2000: 32). Di samping itu melalui studi kasus, situasi sosial tertentu akan memperoleh penjelasan yang sangat rinci (Neumann, 2000: 505). Dengan demikian melalui studi kasus ini peneliti bisa semaksimal mungkin mempelajari kasus PKS sehingga dapat memberikan gambaran yang lengkap dan mendalam mengenai subyek yang diteliti. Adapun kerangka kerja penelitian Fungsi Komunikasi Politik artikulasi dan agregasi PKS Kota Bandung sebagai berikut: Realitas di Balik Kasus Keberhasilan Kegagalan PKS Fungsi Komunikasi Politik Artikulasi Kepentingan Agregasi Kepemtingan Pemilu 2009 Sumber: Peneliti 2009 METODELOGI Penelitian kualitatif dirancang sesuai dengan asumsi paradigma kualitatif. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia, berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah. Sebaliknya penelitian kuantitatif yang sesuai dengan paradigma kuantitatif, merupakan sebuah penyelidikan tentang masalah sosial atau masalah manusia yang berdasarkan pada 119 | J u r n a l A g r e g a s i V o l . 6 / N o . 1 / 2 0 1 8
pengujian sebuah teori yang terdiri dari variabel-variabel, diukur dengan angka dan dianalisis dengan prosedur statistik untuk menentukan apakah generalisasi prediktif teori itu benar (Creswell. 2002: 1) Kajian penelitian ini adalah implementasi fungsi komunikasi politik PKS. Paradigma penelitiannya adalah kritis, dengan pendekatan Studi Kasus (Causal Study) yang mengacu pada perspektif Lincoln dan Guba. Robert K. Yin (1994) studi kasus adalah salah satu metode penelitian ilmu ilmu sosial. Penelitian studi kasus adalah salah satu metode yang unggul untuk membawa kita untuk memahami masalah yang komplek dan dapat menambah kekuatan untuk apa yang sudah diketahui melalui penelitian sebelumnya (Doole, 2005) HASIL DAN PEMBAHASAN Implementasi Fungsi Artikulasi PKS Kota Bandung Artikulasi merupakan proses politik yang mendasar dalam demokrasi. Demokrasi menganjurkan bahwa artikulasi merupakan jembatan antara warga dengan sistem politik atau pembuat kebijakan, dan artikulasi yang terlembaga dengan baik memelihara sistem demokrasi yang stabil, merawat legitimasi kebijakan, membangun kompetensi warga, menciptakan kepercayaan warga kepada sistem politik serta memperkuat kedaulatan rakyat. Artikulasi selalu berbicara tentang bagaimana proses atau mekanisme yang bisa dijalankan baik oleh warga maupun oleh PKS Kota Bandung, Parlemen dan pemerintah. Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Ketua DPD PKS Kota Bandung Haru Suandharu (Wawancara tanggal 23 April 2009). Dia menyatakan bahawa artikulasi yang dijalankan PKS belum optimal. meskipun demikian, sejauh ini kami selalu membuka ruang selebar-lebarnya kepada masyarakat untuk aktif dalam menyalurkan aspirasinya. Semua aspirasi yang masuk itulah yang menjadi bahan untuk disampaikan kepada kader PKS yang duduk di DPRD Kota Bandung. Ketua Majelis Pertimbangan Daerah /MPD PKS Kota Bandung Oded M. Danial (wawancara tangga; 29 April 2009) menyebutkan Sejauh ini ada tiga jalan pendekatan yang ditempuh PKS Kota Bandung dalam proses artikulasi, terutama jika dilihat dari sisi aktor atau elit yang memainkan peran dominan. Pertama, artikulasi kepentingan yang dilakukan secara aktif oleh warga masyarakat, atau sering disebut dengan "ruang rakyat" (popular space). Kedua, artikulasi yang dilakukan secara aktif oleh sistem politik (Parlemen maupun pemerintah) dengan cara mengundang, membuka atau mendatangi warga. Ketiga, proses artikulasi yang dilakukan secara bersama dan aktif oleh sistem politik (pemerintah dan Parlemen) 120 | J u r n a l A g r e g a s i V o l . 6 / N o . 1 / 2 0 1 8
bersama segmen-segmen warga masyarakat, atau disebut dengan "ruang musyawarah" (deliberative space). Menganalisa mengenai proses atau mekanisme yang bisa dijalankan oleh PKS Kota Bandung khususnya dari aspek artikulasi sebagaimana terungkap pernyataan Ketua MPD, ternyata PKS Kota Bandung dalam menjalankan fungsi artikulasi secara aktif dilakukan terutama membangun hubungan yang erat antar warga masyarakat secara terorganisir sehingga masyarakat mempunyai kesadaran kritis dan mempunyai kapasitas untuk berkompetisi terhadap masalah-masalah publik atau yang disebut dengan "ruang rakyat". Proses artikulasi yang dilakukan secara bersama dan aktif oleh sistem politik (pemerintah dan Parlemen) bersama segmen-segmen warga masyarakat tentu juga berbasis pada kuatnya popular space dan invited space. Baik pengambil keputusan maupun unsur warga masyarakat melakukan dialektika atau dialog secara bersama, terbuka, dan kritis mengidentifikasi persoalan, mencari solusi pemecahan masalah, dan mengambil kesepakatan bersama, yang semua itu dijadikan sebagai basis pengambilan kebijakan oleh pemerintah. Proses ini bisa sangat kondusif untuk membangun mutual trust, kebersamaan, kemitraan, dan penyelesaian masalah yang tepat dan efektif. Implementasi Fungsi Agregasi PKS Kota Bandung Agregrasi merupakan proses yang dilakukan oleh PKS Kota Bandung melalui kader yang duduk di parlemen dalam mengidentifikasi, mengumpulkan, seleksi dan merumuskan kepentingan yang telah diartikulasikan (disalurkan) untuk menjadi bahan perumusan kebijakan. Sistem politik demokrasi yang sekarang ini dijalankan Indonesia, banyak mensyaratkan hal-hal mendasar yang sebelumnya terabaikan. Salah satunya adalah persyaratan dalam proses pembuatan kebijakan publik (policy making process). Jika dalam sistem politik tertutup dan otoriter (baca: rejim Orde Baru) proses pembuatan kebijakan publik lebih beorientasi kepada kepentingan negara (state oriented), maka dalam sistem politik terbuka dan demokratis ini proses kebijakannya lebih diorientasikan untuk kepentingan masyarakat (society oriented). 121 | J u r n a l A g r e g a s i V o l . 6 / N o . 1 / 2 0 1 8
Kebijakan yang lebih berorientasi kepada kepentingan masyarakat ini akan tercapai melalui parlemen dalam menjalankan peran representasi, artikulasi dan agregasi kepentingan rakyat. Peran-peran parlemen seperti inilah yang dikenal dalam sistem demokrasi liberal. Parlemen ini pun tidak berdiri bebas dalam membawa kepentingan konstituennya karena harus melewati proses politik dengan para aktor dari lembaga lain seperti pemerintah (eksekutif), ormas dan lembaga bisnis. Ketua DPD PKS Kota Bandung Haru Suandharu (wawancara tanggal 23 April 2009): Dia mengatakan bawah kebijakan yang dikeluarkan fraksi PKS DPRD Kota Bandung merupakan hasil musyawarah seluruh anggota fraksi PKS, dan pimpinan DPD. Selain itu, kebijakan juga mempertimbangkan juga masukan- masukan dari kader PKS khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sekalipun banyak pengurus partai yang tidak duduk di dewan, tapi selalu dilibatkan dalam setiap merumuskan kebijakan yang akan dikeluarkan fraksi PKS DPR Kota Bandung. Oded Danial (Ketua Majelis Pertimbangan Daerah dan Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bandung), menyatakan, bahwa setiap akan mengeluarkan kebijakan, kami kader PKS selalu berkaca pada program partai. Namun harus diakui, sebuah kebijakan lahir harus mengkaomodir beragam kepentingan aktor-aktor yang ada. Dalam proses politik suatu kebijakan, masing-masing aktor dan lembaga tersebut berdiri dengan beragam kepentinganya. Beragam kepentingan inilah yang intensif mengisi ruang formulasi kebijakan, sampai akhirnya ada kesepakatan untuk mengambil suatu keputusan. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa proses kebijakan publik itu berlangsung dalam ruang yang dipenuhi oleh beragam kepentingan, baik dari para aktor pemerintah, parlemen, masyarakat sipil atau pun para pelaku ekonomi. Peran parlemen dalam menghasilkan suatu kebijakan sebagaimana hasil wawancara di atas bahwa peran dan fungsi parlemen dalam rangka menghasilkan kebijakan publik senantiasa berprinsip atas azas kebersamaan yang memberikan manfaat untuk publik. Namun dari sisi lain, ketika parlemen berpegang pada dasar ajaran Trias Politica-nya Montesquieu, maka secara tegas akan memisahkan antara peran parlemen (pembuat kebijakan), eksekutif (pelaksana kebijakan), dan 122 | J u r n a l A g r e g a s i V o l . 6 / N o . 1 / 2 0 1 8
yudikatif (penilai kebijakan). Dalam kerangka pikir seperti ini berarti produk kebijakan seperti peraturan daerah (perda) seharusnya dibuat dan ditetapkan oleh parlemen. Tetapi apa yang dipraktikkan sejauh ini tidaklah murni menjalankan teori politik model Trias Politica. Sebagai bentuk kebijakan tertinggi di daerah, Perda kabupaten/kota yang sering berinisiatif membuat draft kebijakannya justru pihak eksekutif. Sedangkan pihak legislatif lebih sering berperan sebagai pembahas usulan maupun memberikan persetujuannya. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa penyusunan agenda kebijakan daerah berangkat dari kepentingan pemerintah daerah bukan berdasarkan kepentingan rakyat melalui parlemen. Situasi seperti ini bisa berdampak pada rendahnya kualitas dan legitimasi kebijakan daerah. Tidak nyambung antara masalah yang menimpa rakyat dengan solusi kebijakan yang dipilih pemerintah dan Parlemen. Selain masalah tentang lemahnya inisiatif parlemen dalam penyusunan agenda kebijakan, yang penting untuk diperhatikan adalah tiadanya bekal yang memadai bagi para anggota parlemen dalam melangsungkan debat argumentasi kebijakan dengan pihak eksekutif. Dalam debat argumentasi pembuatan kebijakan daerah, pihak eksekutif selalu siap dengan dokumen data, analisis dan alternatif kebijakannya. Sementara itu para anggota parlemen seringkali menghadapinya tanpa data yang memadai. Ibarat sebuah pertarungan, pihak eksekutif yang berbekal senjata komplit dan canggih ini bertarung dengan para anggota parlemen yang hanya bermodal tangan kosong. Pertarungan tidak seimbang ini harus diakhiri, dengan cara membekali para anggota parlemen dengan "senjata" yang jauh lebih komplit, akurat, dan memiliki daya jelajah menembus persoalan nyata bagi konstituennya. Kebutuhan akan "senjata" bagi anggota Parlemen inilah yang menjadi pokok bahasan dalam modul ini. Bukan hanya sekedar untuk kepentingan bertahan dalam debat argumentasi kebijakan, namun dipersiapkan pula untuk memformulasikan kepentingan konstituennya dalam rangka penyusunan agenda kebijakan. KESIMPULAN PKS Kota Bandung menjalankan fungsi Artikulasi secara bersama dan aktif oleh sistem politik (pemerintah dan parlemen) bersama segmen-segmen warga 123 | J u r n a l A g r e g a s i V o l . 6 / N o . 1 / 2 0 1 8
masyarakat tentu juga berbasis pada popular space invited. Baik pengambilan maupun unsur masyarakat melakukan dialektika atau dialog bersama, terbuka, dan krisis mengidentifikasi persoalan mencari solusi pemecahan masalah, dan mengambil kesepakatan bersama, yang semua itu dijadikan sebagai basis pengambilan kebijakan oleh pemerintah. Selain itu, kader PKS yang duduk di DPRD Kota Bandung selalu melihat dan menganalisis ketika adanya konflik secara bersama- sama untuk mengelola aspirasi yang konfliktual sebagai titik awal untuk mengambil keputusan. PKS Kota Bandung mengimplementasikan fungsi agregasi melalui kadernya yang duduk di DPRD Kota Bandung. Kebijakan yang dikeluarkan anggota DPRD senantiasa berperinsip atas azas kebersamaan yang memberikan manfaat untuk. Fungsi agregasi ini melalui lima tahap yang terdiri atas: penyusunan agenda (agenda setting), formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. SARAN PKS Kota Bandung harus beruapaya mengoptimalkan pengimplementasian fungsi agregasi dan artiklulasi kepentingan ini sebab akan menjadi harga tawar partai kepada publik Kota Bandung. Pengurus PKS Kota Bandung juga harus bersikap terbuka atas saran dan kritik dari luar partai. DAFTAR PUSTAKA 1. Almond, Gabriel A dan Sidney Verba. 1965. The Civic Culture. Little Brand Co. 2. Cresswell, John W. 2002. Research Design: Desain Penelitian. Jakarta: KIK Press. 3. Cohen, Bernard. 1963. The Press and Foreign Policy. Princeton: Princeton University Press. 4. Dahlan, M. Alwi. 1998. Memahami Komunikasi Nasional Abad 21. Jakarta: Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan P4 Pusat 5. Dye, Thomas R. 1978. Understanding Public Policy, Prentice Hall. N.J: Englewood Cliffs. 124 | J u r n a l A g r e g a s i V o l . 6 / N o . 1 / 2 0 1 8
6. Mas'oed, Mochtar dan MacAndrews, Colin. 1981. Perbandingan Sistem Politik. Yogyakarta; Gadjah Mada University Press. 7. McQuail, Dennis & Windahl, Sven. 1982. Communication Models. London & New York: Longman. 8. Nasution, S. 1988. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung; Tarsito. 9. Neumann, W. Lawrence. 2000. Social Research Methods-Qualitative and Quantitative Approaches (Fourth Edition). Pearson Education Company. 10. Nimmo, Dan. 1987. Political Communication and Public Opinion in America. California: Goodyear Publishing Company.. 11. Yin, Robert K. 1994. Case Study Research (Second Edition). London: Sage Publication. 12. Suandharu, Haru. 2009. Wawancara Penelitian Tesis di Kantor DPRD Kota Bandung Jalan Aceh. 13. Danial, Oded, Wawancara Penelitian Tesis, 2009, di Kantor DPRD Kota Bandung, Jalan Aceh. 125 | J u r n a l A g r e g a s i V o l . 6 / N o . 1 / 2 0 1 8