PRODU: Prokurasi Edukasi-Jurnal Manajemen Pendidikan Islam [P-ISSN: 2721-270X]*****Volume 1, Nomor 1, Special Issue, Desember 2019***** [E-ISSN: 2721-3439] ANALISIS KEBIJAKAN PROGRAM WAJIB BELAJAR 12 TAHUN DI PROVINSI LAMPUNG 1Bashori, 2Septi Gia Aprima 1,2Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Email: 1bashori2@uinib.ac.id, Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk memberikan paradigma baru terhadap masyarakat khususnya masyarakat provinsi Lampung agar peduli terhadap pendidikan anak. Dengan adanya peraturan daerah provinsi Lampung nomor 18 tahun 2014 tentang program wajib belajar 12 Tahun disinyalir menjadi salah satu cara untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pendidikan wajib 12 tahun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Fokus penelitian berdasarkan analisis kebijakan Peraturan daerah provinsi Lampung nomor 18 tahun 2014 di kawasan Lampung. Sumber data yang digunakan dalam bentuk data primer. Sedangkan dalam teknik pengumpulan data dari hasil wawancara yang dilakukan penulis. Dalam penelitian ini, dihasilkan bahwa penerapan peraturan daerah provinsi Lampung nomor 18 tahun 2014 tentang program wajib belajar 12 tahun adalah minat dan bakat serta semangat untuk terus belajar dan mengasah potensi yang ada pada diri anak menjadi pemicu terwujudnya program wajib belajar. Dengan demikian program wajib belajar 12 tahun ini dapat terlaksana secara baik dan relevan. Kata Kunci: Analisis, Kebijakan, Wajib Belajar 12 Tahun PENDAHULUAN Dalam pembukaan UUD 1945 telah dinyatakan secara tegas bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu cara untuk dapat mencapai tujuan tersebut yaitu dengan pendidikan. Dimana pendidikan adalah hak asasi setiap warga negara, yang sangat berperan penting bagi kesuksesan dan kesinambungan pembangunan suatu bangsa. Adapun penjabaran lebih lanjut mengenai pendidikan tersebut yaitu tercantum pada UUD 1945 pasal 31, ayat 1 yang berbunyi "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan", ayat 2 yang berbunyi "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya." Kewajiban menuntut ilmu telah diterangkan dalam al-Quran dan Hadits. Belajar merupakan sebuah kewajiban bagi setiap manusia, karena dengan belajar manusia bisa meningkatkan kemampuan dirinya. Dengan belajar, manusia juga dapat mengetahui hal-hal yang sebelumnya tidak ia ketahui. Selanjutnya, kita khususnya sebagai umat muslim haruslah lebih memperhatikan lagi dalam hal belajar, karena di dalam agama Islam sudah dijelaskan keutamaan bagi para penuntut ilmu. Pendidikan salah satu komponen terpenting dalam meningkatkan kualitas hidup manusia (Bashori, 2019), dalam Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyampaikan kinerja pendidikan yaitu gabungan angka partisipasi kasar (APK) jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi digunakan sebagai variabel dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bersama-sama dengan variabel kesehatan dan ekonomi (Abdul Latif, 2006). Septi | Analisis Kebijakan Perwali..... 18
PRODU: Prokurasi Edukasi-Jurnal Manajemen Pendidikan Islam [P-ISSN: 2721-270X]*****Volume 1, Nomor 1, Special Issue, Desember 2019***** [E-ISSN: 2721-3439] Dalam pengertian lain, Soyomukti (2015) mengatakan bahwa pendidikan adalah hidup. Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Pendidikan adalah segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu". Menurut Azyumardi Azra (2010) pendidikan lebih dari sekedar pengajaran. Pendidikan adalah suatu proses dimana suatu bangsa atau negara membina dan mengembangkan kesadaran diri diantara individu-individu (Bashori, Prasetyo, & Susanto, 2020). Sehubungan dengan hal itu maka Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan Perda Provinsi Lampung Nomor 18 tahun 2014 tentang Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun. Pasal 1 ayat (8) yang berbunyi "Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh penduduk yang berdomisili di Provinsi yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan masyarakat. Pasal 2 yang berbunyi "Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dengan tujuan meningkatkan perluasan dan pemerataan memperoleh pendidikan minimal sampai ke jenjang pendidikan menengah bagi penduduk yang berdomisili di Provinsi Lampung. Keberhasilan program wajib belajar 12 (dua belas) tabun tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah saja tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat, dengan demikian diharapkan masyarakat juga ikut berperan serta dalam pelaksanaan program wajib belajar baik sebagai peserta didik, orang tua/wali peserta didik, maupun badan/Iembaga swasta asingjdalam negeri, oraganisasi kemasyarakatan, dan/ atau orang pribadi. Tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat tersebut salah satunya adalah dengan memberikan bantuan beasiswa. Disamping beasiswa, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin tersedianya biaya operasional pendidikan untuk setiap satuan pendidikan mencngah penyelenggara program wajib belajar 12 (dua belas) tahun. Dengan adanya pemberian bantuan beasiswa dan biaya operasional tersebut diharapkan dapat mengurangi angka putus sekolah peserta didik utama dikarenakan alasan ekonomi. Penelitian ini penting dilakukan, agar seluruh lapisan masyarakat paham harus memberikan pendidikan seperti apa kepada anak anak sebagai generasi penerus bangsa. Melalui program wajib belajar 12 tahun ini hendaknya generasi kedepannya akan menjadi lebih gemilang serta berkurangnya populasi anak yang terlantar akibat tidak ada biaya sekolah. Dari latar belakang yang uraikan di atas, maka penulis ingin mengalisis lebih lanjut mengenai program wajib belajar 12 tahun ini karena belajar adalah hal penting yang harus dilakukan oleh anak-anak minimal berusia 7 tahun sampai 18 tahun, mengingat zaman semakin canggih dan teknologi semakin berkembang jadi sangat perlu dilakukannya program wajib belajar ini. Septi | Analisis Kebijakan Perwali..... 19
PRODU: Prokurasi Edukasi-Jurnal Manajemen Pendidikan Islam [P-ISSN: 2721-270X]*****Volume 1, Nomor 1, Special Issue, Desember 2019***** [E-ISSN: 2721-3439] KAJIAN TEORI Pengertian Kebijakan Menurut Weihrich dan Koontz dikutip dari Amin priatna (Amin Priatna, 2008) bahwa kebijakan adalah alat membersihkan hati atau harapan yang mendorong, inisiatif tetatp dalam keterbatasan. Kebebasan tergantung pada kebijakan dan sebaliknya akan mereflesikan posisi dan kekuasaan dalam organisasi. Kebijakan juga adalah rencana, kebijakan itu sebagai peryataan atau pemahaman atau pengertian yang mengarahkan pikiran dalam membuat keputusan. Tidak semua kebijakan merupakan pernyataan, tetapi sering diimplikasikan dari tindakan menejer. Kebijakan bisa berasal dari seorang pelaku atau sekelompok pelaku yang memuat serangkaian program, aktivitas, dan tindakan dengan tujuan tertentu. Kebijakan ini diikuti dan dilaksanakan oleh para pelaku (stakeholders) dalam rangkamemecahkan suatu permasalahan tertentu (Haerul, Akib,& Hamdan, 2016); (Bashori, 2016). Kebijakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagaimana dikutip dalam buku Administrasi Pendidikan Kontemporer karya Syaiful Sagala diartikan sebagai kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan, rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dasar dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak oleh pemerintah, organisasi dan sebagainya sebagai pernyataan cita-cita, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam mencapai sasaran (Syaiful Sagala, 2008); (Bashori, 2017). Dengan demikian kebijakan sangat berperan penting dalam suatu lembaga atau pun pelaksanaan guna untuk mengambil kelputusan untuk jangka waktu yang lama. Monahan dan Hengst seperti yang dikutip oleh Syafaruddin (Heinz Weihrich and Haroid Koontz, 1993) bahawa kebijakan (policy) secara etimologi diturunkan dalam bahasa Yunani, yaitu "Polis" yang artinya kota (city). Pendapat ini menjelaskan kebijakan mengacu kepada cara-cara dari semua bagian pemerintahan mengarahkan untuk mengelola kegiatan mereka. Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah atau lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya (Prasetyo, Bashori, & Novi Nur Lailisna, 2020). Sesuai dengan beberapa defenisi diatas maka penulis merumuskan bahwa kebijakan adalah petunjuk dan batasan secara umum yang menjadi arah dari tindakan yang dilakukan dan aturan yang harus diikuti oleh para pelaku dan pelaksana kebijakan. Wajib Belajar 12 Tahun Wajib belajar adalah kewajiban anak usia tujuh strip 12 tahun untuk memperoleh pendidikan dasar (dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa) (Kamus Besar Bahasa Indonesia : 2007). Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Septi | Analisis Kebijakan Perwali..... 20
PRODU: Prokurasi Edukasi-Jurnal Manajemen Pendidikan Islam [P-ISSN: 2721-270X]*****Volume 1, Nomor 1, Special Issue, Desember 2019***** [E-ISSN: 2721-3439] nasional berbunyi "Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah". Dalam Perda Provinsi Lampung No 18 tahun 2014 termuat dalam pasal 1 ayat (7) berbunyi "Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Penduduk yang berdomisili di Provinsi Lampung atas tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat." Berdasarkan penjelasan wajib belajar menurut undang undang diatas maka penulis menyimpulkan bahwa wajib belajar adalah suatu program dimana harus dilaksanakan oleh warga indonesia yang tanggung jawabnya diberikan kepada pemerintah dengan demikian setiap warga wajib melaksanakannya yang tujuannya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian lanjut dalam pasal 1 ayat (8) yang berbunyi "Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh penduduk yang berdomisili di Provinsi yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan masyarakat." Menurut Soedijarto (Soedijarto, 2008) pengertian wajib belajar sebagai terjemahan dari "compulsary education" merujuk pada suatu kebijakan yang mengharuskan warga negara dalam usia sekolah untuk mengikuti pendidikan sekolah sampai pada jenjang tertentu, dan pemerintah memberikan dukungan sepenuhnya agar peserta wajib belajar dapat mengikuti pendidikan. Belajar merupakan perubahan perilaku yang disebabkan oleh pengalaman sehingga terdapat perubahan tingkah laku pada dirinya. Belajar merupakan sebuah proses yang kompleks yang terjadi pada semua orang dan berlangsung seumur hidup, sejak masih bayi (bahkan dalam kandungan) hingga liang lahat (Evelin Siregar dkk, 2010 ). Sedangkan menurut Sumiati dkk secara umum belajar dapat diartikan sebagai proses perubahan perilaku, akibat interaksi individu dengan lingkungannya (Sumiati dkk, 2009); (Vadhillah & Bashori, 2020). Kemudian menurut Dimyati dan Mudjiono belajar merupakan suatu proses internal yang kompleks, yang terlibat dalam proses internal tersebut adalah yang meliputi unsur afektif, dalam matra afektif berkaitan dengan sikap, nilai-nilai, interes, apresiasi, dan penyesuaian perasaan sosial (Hasbullah, 2015) Menurut Sumiati dkk secara umum belajar dapat diartikan sebagai proses perubahan perilaku, akibat interaksi individu dengan lingkungannya. (Sumiati dkk, 2009). Kemudian menurut Dimyati dan Mudjiono belajar merupakan suatu proses internal yang kompleks, yang terlibat dalam proses internal tersebut adalah yang meliputi unsur afektif, dalam matra afektif berkaitan dengan sikap, nilai-nilai, interes, apresiasi, dan penyesuaian perasaan sosial (Dimyati dan Mudjiono, 2006) Dari beberapa penjelasan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa belajar adalah suatu kegiatan yang didalamnya terdapat beberapa pengajaran yang dapat merubah perilaku seseorang menjadi lebih baik. Allah menerangkan anjuran untuk menuntut ilmu di dalam al-Quran Q.S. al-Mujadalah ayat 11: Septi | Analisis Kebijakan Perwali..... 21
PRODU: Prokurasi Edukasi-Jurnal Manajemen Pendidikan Islam [P-ISSN: 2721-270X]*****Volume 1, Nomor 1, Special Issue, Desember 2019***** [E-ISSN: 2721-3439]
Artinya: "Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." Kutipan ayat tersebut menerangkan bahwa betapa Allah akan mengangkat derajat mereka yang menuntut ilmu beberapa kali lebih tinggi daripada yang tidak menuntut ilmu. Isyarat ini menandakan bahwa dengan ilmu lah manusia bisa menjadi lebih mulia, tidak dengan hartanya apalagi nasabnya. Jadi tujuan diadakannya program wajib belajar 12 tahun ini tidak hanya untuk sekedar sekolah 12 tahun saja tetapi juga untuk ketika seseorang mempunyai ilmu maka ia diharapkan juga memiliki perilaku yang baik dan budi pekerti luhur, tidak hanya itu disaat sedang proses pembelajaran maka disana ada poin dimana kita menuntut ilmu yang kemudiaan Allah SWT mengangkat derajat orang yang menuntut ilmu. METODOLOGI Studi ini mengguakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (Islamiyah, dkk., 2019). Fokus penelitian adalah menganalisis kebijakan peraturan daerah provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2014 tentang wajib belajar 12 tahun di wilayah Lampung. Sumber data yang digunakan yaitu studi pustaka dan dalam bentuk data primer. Sedangkan dalam teknik pengumpulan data dari wawancara yang dilakukan penulis. Analisis penelitian yang digunakan yaitu analisis data penelitian model Miles dan Huberman yang terdiri dari Reduksi data (penyajian data) dan kesimpulan (Fatimah, 2018). HASIL DAN PEMBAHASAN Program Wajib Belajar Belajar Program wajib belajar merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan, setiap warga negara wa jib memperoleh pendidikan dasar dan pemerintah wajib menyediakan dananya. Hal ini diperkuat dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang pada pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan Septi | Analisis Kebijakan Perwali..... 22
PRODU: Prokurasi Edukasi-Jurnal Manajemen Pendidikan Islam [P-ISSN: 2721-270X]*****Volume 1, Nomor 1, Special Issue, Desember 2019***** [E-ISSN: 2721-3439] lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Selanjutnya pada pasal 17 ayat 2 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan dasar adalah berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. Selain amanat Undang-undang, pada dasarnya program wajib belajar merupakan tuntutan perubahan karena didasari konsep "pendidikan dasar untuk semua"(universal basic education), yang pada hakekatnya berarti penyediaan akses yang sama untuk semua anak (Daliyo, 1998). Dengan penyediaan akses yang sama bagi semua anak, maka setiap anak akan memperoleh peningkatan kemampuan bersaing dalam iklim gobal, sebab peningkatan mutu SDM pada tingkat penguasaan pendidikan dasar merupakan persyaratan minimum bagi setiap warga negara Indonesia untuk mengenal peralatan elektronik, prinsip kerja mesin-mesin produksi dan pertanian, alat-alat rumah tangga yang diperlukan untuk membangun kehidupan modern dengan menggunakan teknologi dasar. Dengan demikian, program wajib belajar bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara dan anggota umat manusia serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah. Hal ini sejalan dengan komitmen Negaranegara PBB untuk Education for All (EFA) di Jomtien tahun 1991 dan Dakar tahun 2000 berisikan enam tujuan utama, yaitu: (1) memperluas pendidikan untuk anak usia dini, (2) menuntaskan wajib belajar untuk semua pada tahun 2015, (3) mengembangkan proses pembelajaran/keahlian untuk orang muda dan dewasa, (4) meningkatnya 50% orang dewasa yang melek huruf pada tahun 2015, khususnya perempuan, (5) menghapuskan kesenjangan gender, dan (6) meningkatkan mutu pendidikan (Muchtar, 2004). Komitmen ini tentunya juga mengikat Indonesia sebagai negara anggota PBB. Program wajib belajar sembilan tahun di Indonesia di mulai pencanangannya pada tahun 1994 dan ditargetkan penuntasannya pada tahun 2008 (Harian Kompas, 29 November 2005). Ada lima alasan bagi pemerintah untuk memulai program wajib belajar sembilan tahun: (1) lebih dari 80 persen angkatan ker ja hanya berpendidikan SD atau kurang, atau SMP tidak tamat; (2) program wajib belajar sembilan tahun akan meningkatkan kualitas SDM dan dapat memberi nilai tambah pada pertumbuhan ekonomi; (3) semakin tinggi pendidikan akan semakin besar partisipasi dan kontribusinya di sektor-sektor yang produktif; (4) dengan peningkatan program wajib belajar dari enam ke sembilan tahun, akan meningkatkan kematangan dan ketrampilan siswa; (5) peningkatan wajib belajar menjadi sembilan tahun akan meningkatkan umur kerja minimum dari 10 ke 15 tahun (Daliyo, 1998). Jadi suksesnya pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun akan meningkatkan produktivitas kerja manusia Indonesia secara keseluruhan. Septi | Analisis Kebijakan Perwali..... 23
PRODU: Prokurasi Edukasi-Jurnal Manajemen Pendidikan Islam [P-ISSN: 2721-270X]*****Volume 1, Nomor 1, Special Issue, Desember 2019***** [E-ISSN: 2721-3439] Implementasi Wajib Belajar 12 Tahun di Lampung Implementasi kebijakan adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang bertujuan melaksanakan keputusan pemerintah atau keputusan legislasi negara yang telah dibuat atau dirumuskan sebelumnya (Rawita, 2010). Program wajib belajar 12 tahun di Lampung sudah diimplementasikan. Wajib belajar 12 tahun di Lampung mengacu pada Peraturan Daerah Tentang Sistem Pendidikan Daerah bahwa warga masyarakat yang berusia 7-18 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan menengah sampai tamat (Lampung, 2014). (Tachjan, 2006) menjelaskan bahwa ada enam unsur yang mutlak harus ada dalam implementasi sebuah kebijakan yaitu: Pertama adalah unsur pelaksana. Pelaksanaan kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut. Implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun di Lampung adalah tanggung jawab Dinas Kota Lampung dan satuan pendidikan. Dalam pelaksanaan wajib belajar 12 tahun di Lampung. Dinas Pendidikan bertanggungjawab dalam mengontrol sekolah-sekolah yang ada di Lampung dan menyediakan anggaran bagi satuan pendidikan dan memfasilitasi satuan pendidikan berupa sarana dan prasarana, tenaga pendidik bagi sekolah yang membutuhkan. Dinas pendidikan Provinsi Lampung melakukan pengawasan kepada satuan pendidikan sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Pengawasan pada satuan Pendidikan Lampung terbagi menjadi dua yaitu pengawas binanaan dan pengawas mata pelajaran. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang menyatakan bahwa Dinas Pendidikan melakukan pangawasan kepada sekolah-sekolah seperti mengawasi perangkatsekolah misalnya sarana dan prasarana,tenaga pendidik dan lain-lain. Sedangkan pengawas mata pelajaran yaitu mengawasiguru mata pelajaran dan perangkat-perangkat pembelajaran seperti RPP dan lain-lain. Keduayaitu adanya program yangdilaksanakan. Kebijakan publik tidakmempunyai arti penting tanpa adanyatindakan nyata yang dilakukan denganberbagai program atau kegiatan. Salahsatu program yang dilakukan dalampelaksanaan wajib belajar 12 tahun adalah membebaskan biaya pendaftaran dan SPPserta pungutan-pungutan lainnya. Hal inisesuai dengan hasil wawancara dengan responden yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan wajib belajar 12 tahun di Lampung yaitu membebaskanbiaya pendidikan berupa uang pendaftarandan uang komite. Ketiga adalah kelompok sasaran.Kelompok sasaran yaitu sekelompok orangatau organisasi yang akan menerima barang atau jasa yang akan dipengaruhi perilakunyaoleh kebijakan. Sasaran wajib belajar 12 tahun adalah masyarakat yang usia 7-18 tahun yang ada di Kabupaten Kolaka. Adapun anak yang usianya sudah melewatibatas usia sekolah maka disarankan untuk mengikuti Septi | Analisis Kebijakan Perwali..... 24
PRODU: Prokurasi Edukasi-Jurnal Manajemen Pendidikan Islam [P-ISSN: 2721-270X]*****Volume 1, Nomor 1, Special Issue, Desember 2019***** [E-ISSN: 2721-3439] program paket yaitu Paket A, B dan C yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan. Sesuai dengan hasil wawancara mengengai wajib belajar 12 tahun bahwa program tersebut mendapat respon positif dari masyarakat Lampung di tandai dengan meningkatnya angka partisipasi kasar selama peraturan diterapkan. Kendala Yang Dihadapi Pada Implementasi Wajib Belajar 12 tahun di Lampung Pelaksanaan program wajib belajar12 tahun di Lampung adalah jumlah guru masih belum smencukupi terutama pada daerah terpencil, sehingga dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan wajib belajar. Hal tersebut sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sunarno, 2013) tentang studi implementasi kebijakan pendidikan sekolah gratis program wajib belajar 9 Tahunyang menunjukkan bahwa masih terdapat masalah dalam implementasi wajib belajar 9 tahun antara lain kurangnya sosialisasi, sarana dan prasarana yangkurang memadai, kurangnya pemerataan guru dan peningkatan kualitas guru dan pendanaan yang masih kurang. Selain sumberdaya manusia, diperlukan dana dalam melaksanakan program wajib belajar yang bersumber dari APBN dan APBD. Pelaksanaan wajib belajar 12 tahun masih terdapat kendala yang dihadapi misalnya minimnya anggaran pendidikan. Hal ini sesuai dengan pendapat Nanang fattah (Arif Rohman, Dardiri, & Setya Raharja, 2014) bahwa kurangnya kualitas pendidikan di Indonesai disebabkan oleh kurangnya anggaran pendidikan. Keterbatasan dana akan berpengaruh terhadap pelayanan pendidikan seperti masih kurangnya sarana dan parasarana bagi sekolah. Hal lain yang menjadi kendala dalam wajib belajar ini adalah sistem zonasi. Dengan adanya sistem zonasi maka sekolah wajib menerima peserta didik di wilayah sekolah, akan tetapi di Lampung belum sepenuhnya menerapkan kebijakan tersebut karena jumlah sekolah masih belum merata. Hal ini sesuai dengan pernyataan responden bahwa sistem zonasi belum diterapkan secara total karena keterbatasan daya tampung sekolah yang ada sehingga peserta didik boleh mendaftar di luar wilayah zonasi. Selanjutnya yaitu kondisi sosial, status sosial orang tua dan pendidikan orang tua sangat mempengaruhi terhadap pendidikan anaknya. Sehingga ada beberapa anak yang putus sekolah disebabkan dengan kondisi sosial atau lingkungan yang dapat mempengaruhi. KESIMPULAN Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan wajib belajar 12 tahun sudah hampir mencapai keberhasilan secara maksimal karena ada 95% masyarakat Lampung yang berhasil mencapai pendidikan selama 12 tahun. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya sekolah sekolah yang dibangun di kota ataupun pedalaman Provisi Lampung mulai dari SD, SMP, SMA. Dan semangat masyarakat untuk berpartisipasi Septi | Analisis Kebijakan Perwali..... 25
PRODU: Prokurasi Edukasi-Jurnal Manajemen Pendidikan Islam [P-ISSN: 2721-270X]*****Volume 1, Nomor 1, Special Issue, Desember 2019***** [E-ISSN: 2721-3439] menyekolahkan anaknya di bangku sekolah. Implementasi kebijakan wajib belajar 12 (dua belas) tahun di Lampung adalah tanggung jawab dinas pendidikan dan satuan pendidikan. Adapun program yang dilakukan untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar 12 tahun di Lampung adalah membebaskan biaya pendidikan berupa biaya pendaftaran dan SPP, mendirikan SMP terbuka, SMP atap dan program paket A, B dan C. Sasaran dari kebijakan wajib belajar 12 tahun adalah masyarakat yang berusia 7-18 tahun dan adapun anak yang usianya melebihi usia batas sekolah maka disarankan untuk mengikuti pendidikan paket A, B dan C. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa peran lingkungan keluarga dan masyarakat sangat penting, terutama pada program wajib belajar 12 tahun. Selain itu, perlunya dukunga dari keluarga menjadi keberhasilan dalam mengsukseskan program wajib belajaran 12 tahun ini. Septi | Analisis Kebijakan Perwali..... 26
PRODU: Prokurasi Edukasi-Jurnal Manajemen Pendidikan Islam [P-ISSN: 2721-270X]*****Volume 1, Nomor 1, Special Issue, Desember 2019***** [E-ISSN: 2721-3439] DAFTAR PUSTAKA Usman, & Nasir. (n.d.). Implementasi Manajemen Stratejik Dalam Pemberdayaan Sekolah Manajemen Kejuruan Arif Rohman, Dardiri, A., & Setya Raharja. (2014). Kebijakan Politk Anggaran Pendidikan Kota Yogyakarta. Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan, 7(2). Bashori, B. (2016). Manajemen Perubahan Kurikulum Ktsp 2006 Ke-Kurikulum 2013 Di Sma Negeri 1 Kediri. Jurnal LPPM, 4(2), 94-106. Bashori, B. (2017). Modernisasi Lembaga Pendidikan Pesantren Perspektif Azyumardi Azra. Nadwa: Pendidikan Islam, 11(2), 269-296. Bashori, B. (2019). Kepemimpinan Transformasional Kyai Pada Lembaga Pendidikan Islam. Al- Tanzim : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 3(2), 73-84. tanzim.v3i2.535 Bashori, B., Prasetyo, M. A. M., & Susanto, E. (2020). Change Management Transfromation In Islamic Education Of Indonesia. Social Work and Education, 7(1), 84-99. Prasetyo, M. A. M., Bashori, B., & Novi Nur Lailisna. (2020). Strategy of Boarding School ( Pesantren ) Education in Dealing With the Covid-19 Pandemic. Kholifa: Journal of Islamic Education, 4(2), 142-160. Bagi, T., Yang, A., Di, B., Kopi, W., Tridharma, P., Kebomas, K., Winarsih, E. (n.d.). Implementasi Hak Pendidikan Anak Dikaitkan Dengan Wajib Belajar Wajar) 9 Tahun Bagi Anak Yang Bekerja Di Warung Kopi Pujasera Tridharma Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik. Berlian, N., Peneliti, V., Pada Puslitjaknov, M., & Kemdiknas, B. (n.d.). Faktor-faktor yang Terkait dengan Rendahnya Pencapaian Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Handayani, T. (2012). Menyongsong Kebijakan Pendidikan Menengah Universal: Pembelajaran Dari Jurnal Kependudukan Indonesia, 7(1), 39-56. Implementasi Wajar Dikdas 9 Tahun. Kabupaten Kolaka. (2014). Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sistem Pendidikan Daerah. Kabupaten Kolaka: Kabupaten Kolaka. Kusuma, W., Suhartono, D., & Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, P. (2013). Implementasi Kebijakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Pada Pondok Pesantren Salafiyah Di Kabupaten Kubu Raya Implementation Of Compulsory Study Program For 9 Years Basic Education Policy At Pesantren Salafiyah In Kubu Raya District. Kusuma Wardani Welly. (2015). Implementasi Program wajib Belajar 12 Tahun Di Provinsi DKI Jakarta (Studi Kota Administrasi Jakarta Timur). Journal Of Politic and Govemment Studies, 4(2), 371-388 Montolalu, A. A. (2015). Peran Pemerintah dalam Mewujudkan Pendidikan Wajib Belajar di Kecamatan Matuari Kota Bitung. Musyaddad. (2013). Problematika Pendidikan Di Indonesia. Problematika Pendidikan Di Indonesia Nada Nazopah. (2012). Penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun di Kota Mataram, NTB Universitas Malang. Nur Millah, F., Ruyadi, Y., & Nurdin, E. S. (2015). Analisis Sosial Budaya yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Jurnal Sosietas, 5(Nomor 1) Prayitno Didi. (2008). Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah (Studi Kasus Pelaksanaan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun Di Distrik Semangga, Kabupaten Merauke). Universitas Diponegoro. Putera, R. E. (2010). Formulasi Kebijakan Anggaran Pendidikan dalam Mewujudkan Peningkatan Pemerataan Pendidikan Era Otonomi Daerah di Kabupaten Solok. Jurnal Demokrasi, 9(Nomor 2), 205-226 Septi | Analisis Kebijakan Perwali..... 27
PRODU: Prokurasi Edukasi-Jurnal Manajemen Pendidikan Islam [P-ISSN: 2721-270X]*****Volume 1, Nomor 1, Special Issue, Desember 2019***** [E-ISSN: 2721-3439] .Ratnawati, D., Suwitri, S., & Rengga, A. (2013). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun di Kabupaten Kudus Rawita, I. S. (2010). Kebijakan Pendidikan Teori, Implementasi dan Monev Yogyakarta: PT. Kurnia Alam Semesta. Republik Indonesia. (2003). Undang-undang Republik Indonesai Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta. Ross, B.H. (2008). The psychology of learning and motivation: Advences in reasearch and theory. and Urbana. Elsevier compulsory.Auburn: Ludwig von Mises Institute. Inc. Rothbard, M. A. N. (1999). Education free Seel, N.M. (2012). Encyclopedia of the sciences of learning. New York: Springer. Sugihartono, Fathiyah, K. N., Harahap, F., Setiawati, F. A., & Nurhayati, S. R. (2007). Psikologi pendidikan. Yogyakarta: UNY Press. Vassiliou. A. (2011).Grade retention during compulsory education in europe: Regulation and statistics. Brussels: EACEA P9 Eurydice. Worthen, B.R. & Sanders, J.R. (1981). Educational evaluation: Theory & Practise. Belmont California: Wordsworth Publishing Company Inc Sunarno. (2013). Impelemntasi Kebijakan Pendidikan Sekolah Gratis Program wajib Belajar 9 Tahun Universitas Terbuka. Todaro, P, M., & Stephen C. Smith. (2003). Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ke Tiga (Delapan). Jakarta: Erlangga. Ulfatin, N., Mukhadis, A., & Imron, A. (n.d.). Profil Wajib Belajar 9 Tahun Dan Alternatif Penuntasannya. Vadhillah, S., & Bashori, B. (2020). Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Tentang Esensi Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Uin Imam Bonjol Padang. Prosiding Seminar Nasional Universitas Islam Syekh Yusuf, 1(1), 877-883. Zamzuri, M. (2016). Pengaruh Minat Belajar Dan Perhatian Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Siswa Jalur Kms Kelas Xi Smkn 3 Yogyakarta. Pengaruh Minat Belajar 4(nomor 8), 583-590. Septi | Analisis Kebijakan Perwali..... 28