Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1, No. 3 April 2024, Hal. 74-79 DOI: Tinjauan Kritis Terhadap Sejarah Pembentukan Konstitusi Indonesia: Tantangan Dan Peluang Bagi Demokrasi Konstitusional Facthur Rahman*1 Irwan Triadi2 1,2Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan "Veteran" Jakarta, Indonesia *e-mail: 2310611074@mahasiswa.upnvj.ac.id1, Abstrak Dalam kajian mengenai konstitusi Indonesia, aspek yang menjadi pembentuk ketatanegaraan adalah bagaimana jalannya sistem demokrasi yang terbangun. Melalui demokrasi, konstitusi dapat berjalan sesuai dengan tujuan pembentukan negara. Hukum tata negara kemudian mengatur mengenai pelaksanaan konstitusi di Indonesia yang pada prosesnya berjalan sesuai dengan kondisi sosial dan politik yang ada di masa itu. Sehingga, konstitusi dalam sistem pemerintahan di Indonesia berjalan beriringan dengan latar belakang pembentukan konstitusi itu sendiri, yang dalam hal ini diambil melalui proses demokrasi yang terjadi di tengah masyarakat. Untuk itulah, analisis dalam penelitian ini akan meninjau mengenai sejarah pembentukan konstitusi di Indonesia, yang dalam hal itu memiliki tantangan dan peluang bagi terlaksananya demokrasi konstitusional. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif yaitu metode penelitian dengan melakukan pendekatan yang berdasarkan pada kajian asas-asas hukum pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pendekatan studi kepustakaan. Hasilnya, diketahui terdapat tantangan dan peluang dalam melaksanakan konstitusi di Indonesia, khususnya pada pelaksanaan demokrasi konstitusional yang menjadi acuan dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan Indonesia sesuai dengan kajian hukum tata negara yang ada. Dengan dibuatnya artikel ini diharapkan khalayak mengetahui bagimana tantangan dan peluang bagi demokrasi konstitusional di Indonesia. Kata kunci: Demokrasi Konstitusional, Tinjauan Hukum, Hukum Tata Negara Abstract In the study of the Indonesian constitution, the aspect that forms state administration is how the democratic system in Indonesia operates. Through democracy, the constitution can run in accordance with the goals of establishing the state. Constitutional law then regulates the implementation of the constitution in Indonesia, the process of which runs in accordance with the social and political conditions that existed at that time. Thus, the constitution in the government system in Indonesia goes hand in hand with the background of the formation of the constitution itself, which in this case was taken through a democratic process that occurred in society. For this reason, the analysis in this research will review the history of the formation of the constitution in Indonesia, which in this case has challenges and opportunities for the implementation of constitutional democracy. The research method used in this research is the normative juridical method. The normative juridical research method is a research method that uses an approach based on the study of legal principles in applicable laws and regulations using a literature study approach. As a result, it is known that there are challenges and opportunities in implementing the constitution in Indonesia, especially in the implementation of constitutional democracy which is a reference in implementing the Indonesian government system in accordance with the study of applicable constitutional law. By writing this article, it is hoped that the public will know the challenges and opportunities for constitutional democracy in Indonesia. Keywords: Constitutional Democracy, Legal Review, Constitutional Law PENDAHULUAN Latar Belakang Sebagaimana diketahui bahwa pelaksanaan hukum tata negara berlandaskan pada keadaan elementer yang mencerminkan keadaan dasar yang menyangkut kebutuhan masyarakat, hukum tata negara kemudian memerankan peran statis dalam pelaksanaan administrasi dan regulasi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Hal tersebut terjadi karena hukum tata negara merupakan gambaran sebuah totalitas hukum nasional, yang mana dapat mencerminkan SYARIAH P-ISSN 3026-362X | E-ISSN 3026-3719 74
Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1, No. 3 April 2024, Hal. 74-79 DOI: bagaimana keadaan pemerintahan melalui sistem hukum yang berlaku. Sistem hukum tata negara kemudian diketahui juga menjadi dasar dalam melaksanakan norma-norma hukum dalam pelaksanaan pemerintahan yang ada. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum tata negara dapat digunakan sebagai acuan dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan berdasarkan sistem hukum yang ada. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu tinjauan mengenai pelaksanaan hukum tata negara adalah tinjauan konstitusional dalam sebuah sistem pemerintahan. Dalam hal itu, untuk mewujudkan negara yang menjunjung tinggi konstitusional, adanya wewenang dan kewajiban yang dimiliki oleh sebuah pemerintahan kemudian diketahui merupakan salah satu cara dalam mewujudkan konstitusional yang berkedudukan sebagai penentu tertinggi dalam sistem hukum yang berlaku.1 Implementasi dari adanya wewenang dan kewajiban tersebut memiliki peran yang besar dalam ketatanegaraan Indonesia karena dapat menjadi solusi praktis mengenai permasalahan ketatanegaraan yang ada. Sehingga, pelaksanaan hukum dan ketatanegaraan dalam hal ini dilangsungkan melalui fungsi dan tujuan dari kewenangan yang berkaitan dengan pemenuhan penyelesaian masalah dalam sistem pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan di Indonesia, konstitusional diatur dan dijalankan melalui supremasi konstitusi yang berakar dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara. Selain itu, penegakan konstitusi dalam rangka memenuhi tujuan hukum ketatanegaraan juga berkaitan dengan pelaksanaan demokrasi dalam kehidupan bernegara. Hal tersebut sesuai dengan pandangan Diyanto (2022), yang mengungkapkan bahwa demokrasi yang terjadi melalui hukum dan sistem demokrasi memiliki keterkaitan dalam membangun konstitusionalitas dan budaya akan kesadaran berkonstitusi.2 Sehingga, di titik ini diketahui bahwa konsep demokrasi yang dilaksanakan melalui rambu hukum akan menghasilkan praktik konstitusional dalam jika dijalankan melalui sebuah pelaksanaan kewenangan dan kekuasaan yang tepat pemerintahan. Lebih lanjut mengenai hal tersebut, dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan, Indonesia dikenal sebagai "negara hukum yang demokratis" (democratische rechtsstaat), sekaligus juga dikenal sebagai negara yang memiliki paham "negara demokrasi yang berdasar atas hukum" (constitutional democracy). Hal tersebut menandakan penggunaan konsepsi bahwa pilar demokrasi Indonesia digunakan sebagai acuan dalam menjalankan sistem hukum yang berlaku, yang juga pengambilan proses demokrasi berdasarkan pada ketentuan hukum. Oleh karena itu, proses demokrasi yang ada di Indonesia diketahui bukan hanya dijadikan sebagai sebuah cara dalam menyelenggarakan pemerintahan, tetapi juga pada penegakan hukum yang memiliki ketetapan konstitusional. Berdasarkan hal tersebut, pada penggunaan demokrasi dalam kajian sistem pemerintahan di Indonesia, jika ditinjau melalui pembentukan sistem pemerintahan di Indonesia, lahirnya demokrasi di Indonesia dilatarbelakangi oleh bagaimana kondisi sosial-politik yang terjadi. Oleh karena itu, demokrasi yang lahir melalui bagaimana keadaan sosial masyarakat Indonesia, dapat mempengaruhi pembentukan konstitusi, yang dalam hal ini dilaksanakan melalui demokrasi itu sendiri. Sehingga, dalam hal ini, perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dilihat melalui prosedur hukum dan sistem konstitusional yang berlaku seperti adanya pembagian kekuasaan daerah dan Pemilihan Umum. Untuk itulah demokrasi konstitusional dianggap sebagai sebuah pembaharuan dari corak sosial-politik pada pembentukan sistem ketatanegaraan. Demokrasi konstitusional yang diartikan sebagai konsep pengambilan keputusan berdasarkan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan dan disalurkan melalui prosedur konstitusional pada ketetapan hukum dan konstitusi, merupakan bentuk pemerintahan demokratis yang digunakan dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Konsep tersebut kemudian memiliki makna bahwa pelaksanaan konstitusi dilaksanakan melalui cita-cita demokrasi. 1 Diniyanto, A. (2022). Penundaan Pemilihan Umum di Negara Hukum: Kajian Demokrasi Konstitusional (General Elections Postponement in Rule of Law: A Study of Constitutional Democracy). Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan, 13(2), 227-245. 2 Pakaya, S., & Dali, A. (2021). Demokrasi Dan Sistem Kepartaian Di Indonesia. At-Tanwir Law Review, 1(1), 74-95. SYARIAH P-ISSN 3026-362X | E-ISSN 3026-3719 75
Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1, No. 3 April 2024, Hal. 74-79 DOI: Dari adanya hal tersebut, tulisan ini kemudian akan mengulas mengenai pelaksanaan sejarah demokrasi konstitusional di Indonesia, yang hingga saat ini digunakan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Pada pelaksanaannya, demokrasi konstitusional dapat mencerminkan sistem pemerintahan berdasarkan hukum ketatanegaraan. Urgensi yang ada dalam analisis penulisan ini diambil melalui implementasi penyelenggaraan demokrasi konstitusional di Indonesia yang digunakan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan di Indonesia. Dengan demikian analisis dalam penulisan ini akan membahas mengenai kajian demokrasi konstitusional yang ada di Indonesia, yang mana dalam penyelenggaraannya berdasarkan pada ketentuan hukum dan kondisi demokratis masyarakat Indonesia. Terdapat keterbaruan analisis dalam penulisan penelitian ini, yaitu pertama, pada aspek objek kajian, penelitian ini menggunakan kajian demokrasi konstitusional di Indonesia yang menjadi salah satu ciri dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Kedua, pelaksanaan demokrasi konstitusional yang ada memiliki tantangan dan peluang karena sejalan dengan bagaimana kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah dalam memenuhi kebutuhan yang ada di masyarakat. Sehingga, rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini yaitu, "bagaimana tantangan dan peluang demokrasi konstitusional Indonesia melalui tinjauan sejarah pembentukan sistem pemerintahan di Indonesia?". Dalam analisisnya, kajian mengenai hukum ketatanegaraan juga digunakan sebagai acuan dalam melihat bagaimana pelaksanaan demokrasi konstitusional yang ada di Indonesia. Dengan demikian penelitian ini akan membahas mengenai kajian demokrasi konstitusional yang ada di Indonesia, yang dalam hal itu, secara garis besarnya dapat diambil melalui sistem hukum tata negara yang ada. Melalui analisis tersebut, kajian penulisan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam kajian penelitian serupa yang akan datang. Dengan ini, maka diketahui kajian mengenai pelaksanaan demokrasi konstitusional yang ada di Indonesia merupakan aspek fundamental dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan walaupun pada prosesnya tergantung pada bagaimana tanggung jawab pelaksanaan kewenangan itu sendiri. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Peluang dalam Melaksanakan Demokrasi Konstitusional di Indonesia? 2. Bagaimana Tantangan dalam Melaksanakan Demokrasi Konstitusional di Indonesia? METODE Kumpulan informasi yang digunakan di dalam mengambil keputusan dapat disebut sebagai data. 3 Dalam penyusunan penelitian mengenai analisis kritis terhadap pelaksanaan demokrasi konstitusional yang ada di Indonesia melalui kajian sejarah pembentukan negara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif yaitu metode penelitian dengan melakukan pendekatan yang berdasarkan pada kajian asas-asas hukum pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pendekatan studi kepustakaan. Penelitian yuridis normatif ini bertujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan melalui studi literatur baik buku buku yang membahas tentang sistem pemerintahan monarki atau artikel dan juga jurnal online yang membahas tentang topik serupa. Dipilihnya jenis metode penelitian ini bertujuan untuk menciptakan gambaran, deskripsi, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggambarkan atau mendeskripsikan realitas sesuai dengan konteksnya dan apa adanya. 4 Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder atau secondary data. 3 Kuncoro Mudrajad PH.d. (2019). Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi Edisi 3. 4 Yusuf A.M. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif & Penelitian Gabungan, Prenada Media. SYARIAH P-ISSN 3026-362X | E-ISSN 3026-3719 76
Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1, No. 3 April 2024, Hal. 74-79 DOI: Metode pengumpulan data yang digunakan pada penyusunan penelitian ini adalah menggunakan literatur, dokumentasi, serta menggunakan metode studi dokumen. Sedangkan metode analisis dalam penelitian ini adalah melalui penggunaan deskriptif analisis yang menggunakan kajian dalam peraturan perundang- undangan pada keterkaitannya dengan teori demokrasi dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang menjadi pokok persoalan yang sedang diteliti. Studi literatur dan studi dokumen tersebut dilakukan dalam penelitian ini untuk mendapatkan data yang akan dianalisis sesuai dengan tujuan penulisan dalam penelitian. Dalam pelaksanaannya, analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis kajian literatur yang relevan dengan bagaimana demokrasi konstitusional di Indonesia sebagai objek kajian tersebut. teknik pengumpulan data dari berbagai HASIL DAN PEMBAHASAN Adanya pelaksanaan demokrasi di Indonesia diketahui berasal dari bagaimana kedaulatan rakyat yang digunakan sebagai penentu dalam pengambilan keputusan. Dalam hal itu, demokrasi memainkan peran penting dalam melaksanakan alokasi kepentingan yang sesuai dengan sistem pemerintahan yang berlaku. Demokrasi kemudian dijadikan sebagai acuan dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan melalui kekuasaan dan kewenangan itu sendiri. Salah satu bukti nyata dalam pelaksanaan demokrasi adalah adanya pemilu yang menjadi cara dalam mencapai kekuasaan dan kewenangan yang ada melalui pemerintahan. Oleh karena itu, adanya sistem demokrasi yang dianut dalam penyelenggaraan pemerintahan kemudian menjadikan demokrasi bukan hanya sebagai landasan praktis dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga menjadi landasan formal dalam melangsungkan pemerintahan. Landasan formil tersebut diketahui diambil melalui penggunaan demokrasi dalam ketentuan hukum, yang mana dalam hukum positif di Indonesia, pelaksanaan penegakan hukum dilangsungkan sesuai dengan pemenuhan Hak Asasi Manusia. Supremasi hukum yang bersifat hukum berkeadilan tersebut, merupakan salah satu ciri dalam demokrasi, yang mana kepentingan masyarakat memainkan peran yang fundamental dalam pelaksanaan sebuah sistem hukum pemerintahan. Sedangkan dalam konteks yang lebih spesifik, hukum tata negara diketahui diambil melalui bagaimana proses pembentukan sistem pemerintahan. Di Indonesia, hukum tata negara didasarkan pada bagaimana ketentuan-ketentuan yang dapat dilaksanakan untuk menjalankan pemerintahan. Sejalan dengan hal tersebut, hukum tata negara kemudian berakar dari pelaksanaan demokrasi yang hadir di Indonesia dalam bentuk demokrasi konstitusional. Hal itu berarti dalam sistem pemerintahan yang sah, Indonesia menganut pembagian ketentuan hukum melalui pelaksanaan demokrasi yang digunakan untuk melangsungkan pemerintahan itu sendiri. Sehingga, konstitusi berjalan beriringan dengan pemenuhan kebutuhan akan kepentingan masyarakat melalui demokrasi. Demokrasi konstitusional juga berupa pelaksanaan demokrasi yang berkaitan dengan ketentuan hukum berdasarkan pemenuhan supremasi hukum. Melalui hal tersebut, kemudian diketahui bahwa terdapat peluang maupun tantangan dalam melaksanakan demokrasi konstitusional yang berjalan sesuai dengan sistem pemerintahan yang berlaku sejak proses pembentukan pemerintahan itu sendiri. Peluang dalam Melaksanakan Demokrasi Konstitusional di Indonesia Demokrasi yang diartikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan melalui orientasi kepentingan masyarakat, mengambil kedaulatan rakyat sebagai salah satu tujuan dalam melaksanakan pemerintahan. Hal tersebut kemudian menjadikan demokrasi sebagai alat yang mengukur bagaimana kualitas berjalannya sebuah pemerintahan. Dalam kajian demokrasi konstitusional, demokrasi yang dijadikan landasan hukum dalam menentukan arus kepentingan hukum yang berlaku, kemudian menjadikan demokrasi konstitusional sebagai cara yang tepat dalam melangsungkan sistem pemerintahan di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan cita-cita pembentukan negara yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 yang memiliki bunyi bahwa Indonesia merupakan negara yang berlandaskan pada hukum. Hal tersebut tentunya menjadi salah satu landasan berdirinya konstitusi di Indonesia. Adanya lembaga penegak hukum seperti Mahkamah Konstitusi, kemudian menjadi bukti hadirnya SYARIAH P-ISSN 3026-362X | E-ISSN 3026-3719 77
Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1, No. 3 April 2024, Hal. 74-79 DOI: pemenuhan penegakan hukum dalam melangsungkan kewenangan dan kekuasaan pemerintah. Mahkamah Konstitusi yang berperan sebagai lembaga penegak hukum, dalam prosesnya juga berjalan melalui kedaulatan rakyat, yang dalam hal itu menerapkan penggunaan prinsip rule of law.5 Penggunaan prinsip rule of law yang mengakui dan menjamin adanya supremasi hukum dalam sebuah sistem pemerintahan, merupakan prinsip penegakan hukum yang saat ini tepat diterapkan di Indonesia karena sejalan dengan pelaksanaan demokrasi konstitusional itu sendiri. Lebih lanjut, adanya penggunaan prinsip rule of law dalam konstitusi dan lembaga konstitusi yang ada di Indonesia, merupakan pergeseran dari adanya penggunaan prinsip democratische rechtsstaat dalam pembentukan pemerintahan Indonesia yang sudah hadir sejak masa awal kemerdekaan. Pada praktiknya, kedua prinsip dalam menjalankan penegakan hukum tersebut memiliki kesamaan tujuan dalam melangsungkan adanya penegakan hukum yang demokratis, akan tetapi melalui adanya keterkaitan jaminan supremasi hukum yang dimiliki oleh mahkamah konstitusi, dapat membawa sistem pemerintahan Indonesia ke dalam kondisi yang paling demokratis, yaitu pemenuhan penegakan hukum berdasarkan tujuan penegakan Hak Asasi Manusia yang mencakup perlindungan dan kesamaan perlakuan di mata hukum sejalan dengan tujuan kesejahteraan sosial yang mengikutinya. Tantangan dalam Melaksanakan Demokrasi Konstitusional di Indonesia Melalui adanya supremasi hukum yang menjadi salah satu ciri dalam melangsungkan konstitusi di Indonesia, dalam prosesnya juga terdapat beberapa hal yang dapat menjadi hambatan dalam melangsungkan konstitusi melalui sistem pemerintahan yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya penggunaan hukum positif yang berjalan melalui orientasi Hak Asasi Manusia dalam penegakan hukum, yang mana perlindungan akan hukum dapat terpecah menjadi pelaksanaan penegakan hukum berdasarkan kepentingan-kepentingan tertentu. 6 Kepentingan-kepentingan tersebut dapat diambil oleh kewenangan yang dimiliki oleh lembaga penegak hukum, yang dalam hal ini merupakan mahkamah konstitusi itu sendiri. Sehingga, dalam hal itu, dapat diketahui bahwa terdapat batas dalam melangsungkan demokrasi konstitusional, yaitu berupa kewenangan yang dimiliki oleh lembaga penegak hukum. Dalam realitanya, hal tersebut terjadi karena kewenangan yang dimiliki melalui sistem pemerintahan yang berlaku, dapat menciptakan batas kabur pada supremasi hukum yang berlaku. Dalam hal itu, jaminan akan penegakan hukum yang sejalan dengan kepentingan masyarakat dapat memiliki batasan oleh adanya kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan. Adanya pembagian kekuasaan dan kewenangan yang dilaksanakan melalui demokrasi juga dapat menjadikan penegakan hukum tersebut sesuai dengan alur dan ketentuan pada masing-masing lembaga pemerintahan. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan dan penegakan hukum tertinggi di Indonesia juga memiliki batas dalam melangsungkan supremasi hukum yang telah diatur melalui undang-undang. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan demokrasi konstitusional di Indonesia yang berawal dari bagaimana pembentukan sistem ketatanegaraan, demokrasi konstitusional tersebut dalam pelaksanaannya memiliki batasan yang berupa kewenangan yang dimiliki oleh lembaga konstitusional yang dalam hal ini merupakan hasil dari penegakan hukum demokrasi di Indonesia itu sendiri. Sehingga, adanya pembagian kewenangan dan kekuasaan dalam konstitusional Indonesia, dapat dikatakan sebagai tantangan tersendiri dalam melaksanakan sistem hukum demokrasi konstitusional di Indonesia yang sejalan dengan tujuan pembentukan negara. KESIMPULAN Dari adanya pembahasan tersebut, diketahui bahwa pelaksanaan konstitusi di Indonesia dilatarbelakangi oleh adanya kondisi sosial dan politik yang ada di Indonesia. Dalam hal ini, pengambilan nilai demokrasi dijadikan sebagai salah satu tujuan dalam menjalankan sistem 5 Thohari, A. A. (2018). Mahkamah Konstitusi dan Pengokohan Demokrasi Konstitusional di Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia, 6(3), 95-108. 6 Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara hukum dan demokrasi pancasila dalam kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM). Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1(1), 128-145. SYARIAH P-ISSN 3026-362X | E-ISSN 3026-3719 78
Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1, No. 3 April 2024, Hal. 74-79 DOI: pemerintahan yang memiliki keterkaitan dengan bagaimana pelaksanaan kewenangan berdasarkan penegakan hukum. Keterkaitan tersebut kemudian mencerminkan rule of law di mana supremasi hukum dijadikan sebagai indikator yang penting dalam melangsungkan demokrasi. Adanya Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu bentuk pelaksanaan konstitusi di Indonesia yang sejalan dengan kewenangan dan kekuasaan pemerintahan yang berlaku. Hal itu kemudian menjadi salah satu tantangan dalam melaksanakan demokrasi konstitusional di Indonesia, yang mana kekuasaan dan kewenangan dapat menjadi penghambat dalam melaksanakan konstitusi yang sejalan dengan pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam supremasi hukum sesuai dengan tujuan yang mengikutinya. DAFTAR PUSTAKA Buku Iskandar Muda, S. H. (2020). Perkembangan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi. CV Kekata Group. Kuncoro Mudrajad PH.d. (2019). Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi Edisi 3. Yusuf A.M. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif & Penelitian Gabungan, Prenada Media. Jurnal Asdhie, B., & Ista, E. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2). Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara hukum dan demokrasi pancasila dalam kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM). Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1(1). Diniyanto, A. (2022). Penundaan Pemilihan Umum di Negara Hukum: Kajian Demokrasi Konstitusional (General Elections Postponement in Rule of Law: A Study of Constitutional Democracy). Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan dan Kesejahteraan, 13(2). Pakaya, S., & Dali, A. (2021). Demokrasi Dan Sistem Kepartaian Di Indonesia. At-Tanwir Law Review, 1(1). Sa'adah, N. (2019). Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi Dan Konstitusi Khususnya dalam Menjalankan Constitutional Review. Administrative Law and Governance Journal, 2(2). Thohari, A. A. (2018). Mahkamah Konstitusi dan Pengokohan Demokrasi Konstitusional di Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia, 6(3). SYARIAH P-ISSN 3026-362X | E-ISSN 3026-3719 79