Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Vol. 1, No.3 Juli 2024 e-ISSN : 3031-9730, p-ISSN : 3031-9714, Hal 83-91 DOI : Pencurian Dalam Presfektif Hukum Pidana Islam Muhammad Afriza Rifandy1, Muhammad Defri2, Syaifullah Syaifullah3, Surya Sukti4 1-4Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Email: 1, 2, 3, 4 Abstract. As the main source of law in Islam, the Qur'an has described various types of criminal offenses and their punishments, which are called Jarimah. This is relevant to the aim of enacting God's laws on this earth for the benefit and happiness of humans themselves. The provisions of sanctions that Allah gives to the perpetrator of the abuse are not intended to take revenge for what he has done, but rather to fulfill the rights of Allah and the rights of the persecuted family as a form of justice, providing a deterrent effect and protecting the public. As amukallaf, humans should obey and submit to the sharia rules that Allah has established in the Qur'an in order to be safe from sanctions both in this world and in the afterlife. The crime of theft is a violation of social norms, both state legal norms and religious norms. Any religion does not justify its followers stealing, because it will be detrimental to the victim and social order (Iqbal, 2021). In the Indonesian Criminal Code, the crime of theft is written in the Criminal Code (KUHP), Volume XXII II, Articles 362-367, Crime of Property, which has various types and sanctions for theft. (Lutfi, Kurniaty, Basri, & Krisnan, 2022). According to crime statistics published by BAPPENAS, the level of property crime or theft in Indonesia increased during 2012-2013, with 25,036 cases in 2012 and 25,593 in 2013. (Aeni, 2021). If we look at other countries, countries that follow the rules of Islamic law, namely Saudi Arabia, the application and provisions of this country's laws are derived from the rules of the Islamic religion, which uses the Koran and Hadith as sources of law. to take the law. According to the Arab Social Defense Organization, Saudi Arabia has much lower rates of property or theft than in Arab countries such as Syria, Sudan, Egypt, Iraq, Lebanon and Kuwait, which do not implement Islamic criminal law. The rate of property crime or theft in these six countries is much higher, namely 650 times higher than Saudi Arabia. (Fitrah, 2021). The problem is that ordinary people do not have a deep understanding of Islamic criminal law. People will only feel that Islamic criminal law fines are sadistic, inhumane and violate human rights. It is believed that any theft must be sanctioned, or the punishment is amputation, although certain conditions must be met in Islamic law for amputation to be punishable. (Muhammad Wahyu, 2018). The Indonesian Criminal Code and Criminal Code have different legal systems and sanctions for perpetrators of theftAbstracts consist of abstracts in English and abstracts in Indonesian. The abstract uses Garamond letters (10 pt) with a word count of 150 to 300 words. Abstracts must be concise, clear and complete. The abstract must contain the research objectives, methods, results (findings) and recommendations. Keywords: Theft, Islamic Criminal Law, Violation of Social Norms Abstrak. Sebagai sumber hukum utama dalam Islam, al-Qur'an telah mendeskripsikan berbagai macam pelanggaran kepidanaan beserta sanksi hukumannya yang disebut Jarimah. Hal ini relevan dengan tujuan disyariatkan hukum-hukum Allah di muka bumi ini untuk kemaslahatan dan kebahagiaan manusia itu sendiri. Ketentuan sanksi yang Allah berikan kepada si pelaku aniaya bukan bermaksud untuk membalas dendam terhadap apa yang telah ia lakukan, melainkan untuk pemenuhan hak Allah dan hak keluarga teraniaya sebagai bentuk keadilan, memberikan efek jera dan perlindungan publik. Sebagai mukallaf hendaknya manusia patuh dan tunduk terhadap aturan syari"ah yang telah Allah tetapkan dalam al-Qur"an agar selamat dari sanksi baik di dunia maupun di akhirat. Tindak pidana pencurian merupakan pelanggaran norma sosial, baik norma hukum negara maupun norma agama. Agama apapun tidak membenarkan pemeluknya untuk mencuri, sebab akan merugikan korban dan tatanan sosial (Iqbal, 2021). Dalam KUHP Indonesia, tindak pidana pencurian tertulis dalam Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP), Jilid XXII II, Pasal 362-367, Tindak Pidana Barang Milik, yang memiliki berbagai jenis dan sanksi bagi pencurian. (Lutfi, Kurniaty, Basri, & Krisnan, 2022). Menurut statistik kejahatan yang diterbitkan oleh BAPPENAS, level kejahatan properti atau pencurian di Indonesia meningkat selama 2012- 2013, dengan 25.036 kasus di tahun 2012 dan 25.593 pada 2013.(Aeni, 2021). Jika kita melihat negara lain, negara yang mengikuti aturan hukum Islam, yaitu Negara Arab Saudi, penerapan dan ketetapan hukum negara ini dinukil dari aturan agama Islam, yang menggunakan Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber hukum. untuk mengambil hukum. Menurut Organisasi Pertahanan Sosial Arab, Arab Saudi memiliki tingkat properti atau pencurian yang jauh lebih rendah daripada di negara-negara Arab seperti Suriah, Sudan, Mesir, Irak, Lebanon dan Kuwait, yang tidak menerapkan hukum pidana Islam. Tingkat kejahatan properti atau pencurian di enam negara ini jauh lebih tinggi, yakni 650 kali lebih tinggi dari Arab Saudi. (Fitrah, 2021). Masalahnya adalah masyarakat awam tidak Received: April 16, 2024; Accepted: Mei 24, 2024; Published: Juli 31, 2024 *Muhammad Afriza Rifandy,
Pencurian Dalam Presfektif Hukum Pidana Islam memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum pidana Islam. Orang hanya akan merasa bahwa denda hukum pidana Islam tu sadis, tidak manusiawi dan melanggar hak asasi manusia. Diyakini bahwa tiap pencurian harus diberi sanksi, atau hukumannya adalah amputasi, meskipun syarat-syarat tertentu harus dipenuhi dalam hukum Islam agar amputasi dapat dihukum. (Muhammad Wahyu, 2018). KUHP dan KUHP Indonesia memiliki sistem hukum dan sanksi yang berbeda bagi pelaku pencurian. Kata Kunci: Pencurian, Hukum Pidana Islam, Pelanggaran Norma Sosial PENDAHULUAN Tindak pidana pencurian merupakan pelanggaran norma social baik norma hukum negara maupun norma agama. Agama apapun tidak membenarkan pemeluknya untuk mencuru sebab akan merugikan korban dan tatanan sosial. Dalam KUHP Indonesia , menerangkan bahwa tindak pidana pencurian tertulis dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jilid XXII II,, Pasal 362-367, Tindak Pidana Barang Milik yang memiliki berbagai jenis dan sanksi bagi pencurian. Menurut statistic kejahatan yang diterbitkan oleh BAPPENAS, level kejahatan property atau pencurian di Indonesia meningkat, pada tahun 2012 tindak pidana pencurian mencapai di angka 25.036 kasus dan dan interpretasi apologis atau kesyubhatan kepemilikan di dalamnya, berdasakan hadis " Anta wa maluka liabika" kamu dan hartamu adalah untuk orang tuamu. dan interpretasi apologis atau kesyubhatan kepemilikan di dalamnya, berdasakan hadis " Anta wa maluka liabika" kamu dan hartamu adalah untuk orang tuamu. tahun 2013 mencapai 25.593 tindak pidana pencurian yang terjadi. Sedangkan tindak pdana pencurian dibedakan atas dua bagian yaitu pencurian ringan dan pencurian berat. Pencurian ringan adalah mengambil harta orang secara sembunyi-sembunyi, dan pencurian berat adalah mengambil harta orang lain secara kekerasan. Dalam islam sendiri tindak pidana pencurian merupakan suatu Tindakan yang dzalim karena mengambil hak milik orang lain dengan cara bathil. Segala perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan islam itu dianggap sebagai tindak pidana, tindak pidana dalamIslam disebut Jarimah. Ada beberapa jenis jarimah dalam Islam seperti Hukuman Hudud, Hukuman Qishas, dan Hukuman Ta'zhir Tindak pidana pencurian (Sariqah) ini terbagi atas dua yaitu pencurian yang diancam dengan Jarimah Hudud dan pencurian yang diancam dengan jarimah Ta'zīr. Pencurian, dalam hukum pidana diatur dalam "Pasal 362-365 Kitab UndangUndang Hukum Pidana" dengan ancaman pidana pada Pasal 362 hukuman penjara lima tahun dengan denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus ribu rupiah, lalu "Pasal 363 dengan ancaman pidana hukuman penjara selamalamanya tujuh tahun lalu Tindak pidana pencurian (Sariqah) ini terbagi atas dua yaitu pencurian yang diancam dengan Jarimah Hudud dan pencurian yang diancam dengan jarimah Ta'zīr. Pencurian, dalam hukum pidana diatur dalam "Pasal 362- 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" dengan ancaman pidana pada Pasal 362 hukuman penjara lima tahun dengan denda sebanyak- banyaknya sembilan ratus ribu rupiah, lalu "Pasal 363 dengan ancaman pidana hukuman 84 DEMOKRASI - VOLUME 1, NO.3, JULI 2024
e-ISSN : 3031-9730, p-ISSN : 3031-9714, Hal 83-91 penjara selamalamanya tujuh tahun lalu berubah jika pencuri yang diterangkan dilakukan oleh dua orang dan merusak atau menghancurkan properti korban di-Hukum penjara selamalamanya sembilan tahun, berubah lagi jika pencurian dilakukan diluar rumah dan harga barang dari korban terbilang murah maka dihukum dengan delik pencurian ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan dengan denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus ribu rupiah pada Pasal 364, serta berubah jika pencurian didahuli dengan kekerasan atau ancaman dihukum penjara selamalamanya sembilan tahun Pasal 365 ayat (1)." METODE Metode yang digunakan dalam penulisan artikelini adalah metode telaah pada buku, e- book, dan jurnal online sebagai referensi. Kemudian dikelola hingga menjadi satu-kesatuan materi yang valid dan menghasilkan komponen pembahasan yang lebih sederhana untuk dipelajari lebih lanjut. Dalam artikel ini jugapenulis menggumpulkan dari beberapa data tulisan terdahulu. HASIL DAN PEMBAHASAN A.Klasifikasi Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam Penegakan hukuman had pencurian memiliki sejumlah syarat dan ketentuan yang harus terpenuhi. Syarat dan ketentuan itu ada yang terkait dengan pelaku pencurian, ada yang terkait dengan harta yang dicuri, ada yang terkait dengan korban pencurian, dan ada yang terkait dengan tempat kejadian perkara. 1. Syarat-syarat bagi pelaku pencurian Seorang pelaku pencurian dijatuhi hukuman potong tangan apabila ia memenuhi syarat-syarat al-ahliyyah (kelayakan dan kepatutan) untuk dijatuhi vonis hukuman potong tangan, yaitu berakal, balig, melkukan pencurian atas kemauan sendiri (tidak dipaksa), dan mengetahui bahwa hukum mencuri adalah haram. 2. Syarat-syarat sesuatu yang dicuri Ada sejumlah syarat yang harus terpenuhi dalam sesuatu yang dicuri. Syarat-syarat tersebut adalah: a. Sesuatu yang dicuri berupa harta yang memiliki nilai (al-mal mutaqawwim) Yang dimaksud dengan memiliki nilai di sini adalah sesuatu yang harus ditanggung untuk diganti oleh orang yang merusakkannya ketika ia melakukan pelanggaran terhadapnya. Berdasarkan hal itu, maka jika ada seseorang mencuri bayi yang berstatus merdeka, ia tidak dijatuhi hukuman potong tangan karena, akan tetapi ia dijatuhkan hukuman ta'zir karena orang merdeka bukanlah harta.109 Begitu juga seandainya ada seseorang mencuri minuman keras, babi atau kulit bangkai, maka
Pencurian Dalam Presfektif Hukum Pidana Islam ia tidak dijatuhi hukuman potong tangan, karena minuman keras dan babi bagi seorang muslim tidak memiliki nilai. b. Harta yang dicuri harus mencapai batas nisab pencurian Para fuqaha berbeda pendapat seputar berapa kadar nishab pencurian. Menurut Ulama Hanafiyah bahwa kadar nishab pencurian adalah satu dinar atau sepuluh dirham, atau sesuatu yang senilai dengan satu dinar atau sepuluh dirham berdasarkan hadis berikut لا عط ق اـمی ف ود ن ةش رع مھارد Tidak ada potong tangan dalam kasus pencurian yang masih di bawah sepuluh dirham. c. Sesuatu yang dicuri tersimpan di tempat penyimpanan (al-hirzu) Sumber dalil pensyaratan yang telah disepakati ini adalah hadis riwayat Amr bin alAsh berikut ini; نع ورمع ن ب بی ع ش نع ھی بأ نع هدج دب ع لل ھا ن ب ورمع ن ب صاع لا :نع لوس ر لل ھا ل ىص لل ھا ھی ل ع و مل س ھ نأ لئ س نع رمث لا قل ع ل ما لاق ف "نم باص أ ھی ف ب نم يذ ةجاح يرغ ذخت م ةن ب خ لا ف ءىش ھی ل ع نمو جرخ ءىش ب ھن م ھی ل ع ف ةمارغ ھی ل ث م ة بوق ع لاو Hadis tersebut jelas menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan hukum potong tangan itu, adalah pencuri mengambil harta dengan cara sembunyi-sembunyi dari tempat yang biasa digunakan untuk menyimpan harta tersebut atau ada orang yang menjaganya dan telah senisab d. Sesuatu yang dicuri berupa benda yang bisa disimpan dalam jangka panjang dan tidak cepat rusak atau busuk. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa apabila barang yang dicuri mencapai nishab namun barang tersebut termasuk barang yang cepat rusak atau busuk, maka tidak ada potong tangan di dalamnya, seperti buah anggur, buah tin, buah kurma, sayir-sayuran, roti dan jenis makanan basah lainnya. Dalil yang dijadikan landasan pendapat ini adalah hadis, Dari Rafi' Ibnu Khodijah Radliyallaahu 'anhu berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: Tidak dipotong orang yang mencuri buah dan mayang kurma. e. Pelaku pencurian tidak memiliki hak milik pada sesuatu yang dicurinya atau dengan kata lain tidak terdapat unsur syubhat terhadap sesuatu yang dicuri. Berdasarkan hal ini, hukum potong tangan tidak dikenakan kepada seseorang yang mencuri sesuatu yang ia pinjamkan, ia gadaikan, atau ia sewakan kepada orang lain, karena sesuatu itu adalah miliknya. Demikian juga tidak dikekan hukuman potong tangan terhadap seseorang yang mencuri harta dari seseorang, namun harta ityu adalah harta milik bersama antara dirinya dengan orang tersebut, karena ia memiliki hak di dalam harta itu. Hukuman potong tangan juga tidak dikenakan terhadap seseorang yang mencuri harta anaknya, cucunya, cicitnya dan terus ke bawah, karena ia memiliki alasan dan 86 DEMOKRASI - VOLUME 1, NO.3, JULI 2024
e-ISSN : 3031-9730, p-ISSN : 3031-9714, Hal 83-91 interpretasi apologis atau kesyubhatan kepemilikan. di dalamnya, berdasakan hadis " Anta wa maluka liabika" kamu dan hartamu adalah untuk orang tuamu. B.Pembuktian Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam Pembuktian pencurian dalam hukum pidana Islam didasarkan pada prinsipprinsip yang terdapat dalam sumber-sumber hukum Islam, terutama Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Beberapa prinsip utama yang digunakan dalam pembuktian pencurian dalam hukum pidana Islam antara lain: a. Kesaksian : Dalam hukum Islam, kesaksian menjadi salah satu bukti yang penting. Untuk membuktikan pencurian, kesaksian dari saksi-saksi yang adil dan dapat dipercaya dapat menjadi salah satu bukti yang digunakan b. Pengakuan (Iqrar): Jika pelaku pencurian mengakui perbuatannya secara sukarela atau dengan cara bersumpah, pengakuan tersebut juga dapat menjadi bukti dalam pembuktian pencurian. c. Bukti Material : Bukti-bukti materiil seperti barang bukti yang dicuri, jejak, atau petunjuk lainnya juga dapat digunakan untuk membuktikan pencurian. d. Kehilangan dan Kehadiran Barang : Maksudnya adalah Jika ada seseorang yang kehilangan barangnya dan barang tersebut ditemukan bersama seseorang yang diduga sebagai pelaku pencurian, hal ini dapat menjadi bukti kecurigaan terhadap pelaku. e. Bukti Hukum : adalah segala macam bukti atau alat yang digunakan dalam proses hukum untuk mendukung argumen atau klaim yang diajukan. Dalam konteks pembuktian pencurian dalam hukum Islam, bukti hukum dapat mencakup berbagai macam elemen, seperti kesaksian, pengakuan, bukti materiil (seperti barang bukti), dan aturan-aturan hukum yang terdapat dalam sumber-sumber hukum Islam (Al-Qur'an dan Hadis). Bukti hukum digunakan untuk menegakkan keadilan dan menentukan kesalahan atau tidaknya seseorang dalam suatu tindak pidana, seperti pencurian. C. Pencurian Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dalam perspektif hukum pidana Islam, pencurian merupakan tindak pidana yang serius dan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak milik seseorang. Hukuman bagi pelaku pencurian dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk nilai barang yang dicuri, cara pencurian dilakukan, dan status sosial pelaku. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai pencurian dalam hukum pidana Islam. Definisi Pencurian: Pencurian dalam hukum Islam didefinisikan sebagai mengambil harta benda orang lain tanpa izin atau tanpa hak yang sah. Hal ini termasuk mencuri barang secara tersembunyi atau dengan kekerasan. Hukuman Hudud: Pencurian termasuk dalam kategori hukum hudud, yaitu hukuman yang ditetapkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an. Hukuman hudud untuk pencurian bisa berupa hukuman potong
Pencurian Dalam Presfektif Hukum Pidana Islam tangan, sesuai dengan ayat Al-Qur'an Surah Al-Maidah [5:38-39]. Allah Berfirman dalam surah Al maidah ayat 38 : Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah swt. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Hal ini sesuai dengan Hadis Rasulullah saw : "Diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah Saw. Bersabda: Allah melaknat pencuri yang mencuri sebutir telur, maka (hukumannya) dipotong tangan; dan yang mencuri tali maka (hukumannya) dipotong tangannya" (HR. Bukhari). Apabila tindak pidana pencurian telah terbukti dan telah lengkap semua unsur-unsur tindak pidana pencurian tersebut, maka tindak pidana pencurian tersebut dapat dikatakan sebagai pencurian yang telah lengkap. syarat dan rukunnya (sariqah al-tammah). Tindak pidana tersebut diancam dengan dua hukuman had yaitu hukuman potong tangan dan hukuman berupa keharusan mengembalikan harta yang dicuri. a. Hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian didasarkan pada Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 38. Seperti dikemukakan Ibn Abdulbar pernah melakukan eksekusi potong tangan terhadap pelaku pencuri. Menurut beberapa fuqaha pelaksanaan hukuman potong yang dilakukan hanya sekali, adapun jika pelaku melakukan pencurian lagi dia dikenakan hukuman ta'zir seperti yang dikemukakan Atha'. Dan Allah Berfirman Dalam Surah Al Maidah Ayt 39 : Maka, siapa yang bertobat setelah melakukan kezaliman dan memperbaiki diri, sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kriteria Pembuktian : Pembuktian pencurian dalam hukum Islam memerlukan bukti yang kuat dan jelas. Salah satu cara pembuktian adalah dengan kesaksian dari saksi-saksi yang adil dan dapat dipercaya, minimal dua orang. Bukti materiil seperti barang bukti juga dapat digunakan. Menurut Imam Malik dan Syafi'i hukuman potong tangan dilakukan pertama dengan memotong tangan kanan, jika melakukan kedua kali dipotong kaki kiri, pencurian ketiga dipotong tangan kiri, pencurian keempat dipotong kaki kanan dan pada pencurian kelima dipenjara hingga taubat. Menurut Imam Abu Hanifah pelaksanaan hukuman potong tangan pada pelaku dikenakan pertama pada tangan kanan, jika melakukan kedua kali dipotong kaki kiri dan jika melakukan ketiga kali dipenjara sampai taubat. (Muslich, Hukum Pidana Islam, 2015, pp. 90-91) Pencuri harus mengembalikan barang atau harta yang dicuri. Jika harta yang dicuri sudah tidak ada pada tangan pelaku atau sudah pindah ketangan orang lain. Maka pelaku harus membayar ganti rugi senilai barang tersebut. Mengenai keharusan mengembalikan harta yang dicuri dan ganti rugi serta sanksi yang dikenakan terhadap pelaku, para fuqaha masih berbeda pendapat. Menurut Imam Syafi'l dan Imam Ahmad bin Hambal, mereka berpendapat bahwa pelaku wajib mengembalikan harta yang dicuri walaupun telah dikenakan sanksi potong tangan. Alasan mereka bahwa tindakan pencurian telah melanggar dua macam hak, yaitu hak Allah berupa keharaman mencuri atau hak umum dan hak hamba 88 DEMOKRASI - VOLUME 1, NO.3, JULI 2024
e-ISSN : 3031-9730, p-ISSN : 3031-9714, Hal 83-91 (hak individu) berupa pengambilan harta. Menurut Imam Abu Hanifah berbeda, beliau berpendapat bahwa pelaku pencurian tidak diharuskan mengembalikan harta yang dicuri apabila dia telah dihukum potong tangan, beliau beralasan dalam surat Al-Maidah ayat 38 tidak menyebutkan keharusan mengembalikan harta yang dicuri dan hanya keharusan hukuman potong tangan. Akan tetapi yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa pelaku disamping telah mendapat hukuman potong tangan juga diharuskan mengembalikan harta yang dicuri atau membayar ganti rugi. Seperti yang telah diketahui bahwa, pelaku suatu tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana yang telah ditentukan dalam Undang-undang, apabila telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana baik unsur umum maupun khusus serta tidak adanya keraguan atau subhat. Seperti tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh seorang anak atau orang yang belum balig. Pelaku pencurian ini tidak dapat dikenakan sanksi pidana atau hukuman had seperti yang telah ditentukan dalam AlQur'an dan hadis. Hal itu dikarenakan dalam unsur-unsur suatu tindak pidana terdapat unsur moral atau rukun adaby yang menyatakan seseorang dapat dikenakan hukuman apabila telah balig, berakal, mempunyai kemampuan berfikir dan memiliki kebebasan berbuat. Seorang anak belum tentu belum balig, belum mempunyai kemampuan berfikir dan belum memiliki kebebasan berbuat. Dan tentu tidak dapat dikenakan hukuman had potong tangan apabila melakukan tindak pidana pencurian atau jarimah sariqah. Apabila seorang anak melakukan tindak pidana pencurian tidaklah memenuhi unsur dan syarat dikenakan hukuman had potong tangan, tetapi walinya dapat dituntut untuk membayar ganti rugi senilai harta yang dicuri dan dapat dikenai hukuman ta'zir sebagai ganti hukuman had potong tangan untuk pengajaran. Ada dua jenis pencurian dalam hukum pidana Islam, satu adalah pencurian yang dapat dihukum oleh Hader dan yang lainnya adalah pencurian yang dapat dihukum oleh Tazir. Pencurian yang diancam dengan hadd adalah pencurian yang harus dipotong tangannya, sedangkan pencurian yang diancam dengan ta'zir adalah pencurian yang haddnya tidak lengkap atau tidak terpenuhi unsur dan syarat pencuriannya. Oleh karena itu, karena belum lengkapnya unsur dan syarat pelaksanaan hadd, maka pencurian bukanlah hukuman hadd melainkan hukuman ta'zir. Pencurian yang hukumannya had ada dua macam, yaitu : a. Pencurian shughra, yaitu pencurian yang hanya wajib dikenai hukuman potong tangan. b. Pencurian kubra, yaitu pencurian harta secara merampas dan menantang, disebut juga hirabah. Pencurian Shughra atau Pencurian Kecil adalah pencurian barang milik orang lain sedangkan Pencurian Kubra atau Pencurian Besar adalah pencurian umum atas barang milik orang lain dengan kekerasan. Dalam hukum pidana Islam, hukuman bagi pencuri adalah potong
Pencurian Dalam Presfektif Hukum Pidana Islam tangan. Hukuman had merupakan salah satu hukuman berdasarkan kejahatan yang dilakukan (jarimah) yang termasuk dalam hukum pidana Islam. Hukuman dalam hukum pidana Islam dapat dibedakan menjadi tiga (tiga) jenis pidana, antara lain : a. Jarimah hudud adalah delik yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nash yaitu hukuman hadd (Hak Allah). Hukuman hadd yang dimaksud tidak memiliki batas minimal dan maksimal serta tidak dapat dicabut oleh seseorang (korban atau walinya) atau atas nama masyarakat Para ulama sepakat bahwa yang termasuk kategori dalam hukuman had b. Jarimah qisas dan diyat adalah hukuman dengan batasan yang telah ditentukan, tidak ada batasan minimal dan maksimal, tetapi menjadi hak individu (korban dan walinya), yang berbeda dengan hak hukuman. Allah sendirian. Ada banyak kemungkinan penerapan hukum qisas diyat, misalnya hukum qisas dapat diubah menjadi diyat, hukuman diyat dikecualikan, dan jika dikecualikan, hukuman dihapuskan. Kategori hukuman qisas diyat termasuk: (a) pembunuhan dengan sengaja (al-qatl al- amd), (b) pembunuhan separuh sengaja (al-qatl sibh al-amd), (c) pembunuhan tanpa sengaja (al- qatl al-khata). (d) Penganiayaan yang disengajakan (al-jarh al-amd), penganiayaan yang tidak adil (al-jarh al-khata'). c. Jarimah ta'zir bermaksud memberi pengajaran, ertinya seorang jarimah diancam azab selain menahan diri dan qisas diyat. Pelaksanaan hukuman ta'zir, baik perbuatan yang menyangkut hak Allah atau hak individu, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa (hakim). KESIMPULAN Tindak pidana pencurian merupakan pelanggaran norma social baik norma hukum negara maupun norma agama. Tindak pidana pencurian dibedakan atas dua bagian yaitu pencurian ringan dan pencurian berat. Pencurian ringan adalah mengambil harta orang secara sembunyi-sembunyi, dan pencurian berat adalah mengambil harta orang lain secara kekerasan. Pencurian (sariqoh) menurut bahasa ialah mengambil sesuatu dengan sembunyi-sembunyi. Adapun menurut istilah: sariqoh (pencurian) adalah mengambil sesuatu (barang) hak milik orang lain secara sembunyi dan dari tempatnya yang pantas. Penegakan hukuman had pencurian memiliki sejumlah syarat dan ketentuan yang harus terpenuhi. Pembuktian pencurian dalam hukum pidana Islam didasarkan pada prinsipprinsip yang terdapat dalam sumber-sumber hukum Islam, terutama Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Beberapa prinsip utama yang digunakan dalam pembuktian pencurian dalam hukum pidana Islam antara lain kesaksian, pengakuan( iqrar), bukti material, kehilangan dan kehadiran barang 90 DEMOKRASI - VOLUME 1, NO.3, JULI 2024
e-ISSN : 3031-9730, p-ISSN : 3031-9714, Hal 83-91 dan bukti hukum. Dalam perspektif hukum pidana Islam, pencurian merupakan tindak pidana yang serius dan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak milik seseorang. Hukuman bagi pelaku pencurian dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk nilai barang yang dicuri, cara pencurian dilakukan, dan status sosial pelaku. Hukuman dalam hukum pidana Islam dapat dibedakan menjadi tiga (tiga) jenis pidana, antara lain Jarimah hudud, Jarimah qisas dan diyat dan Jarimah ta'zir. DAFTAR PUSTAKA Al-Qadir, A. (2011). Audah At-Tasyri' al-Jin'al al Islami (Jilid II). Ali, A. (2002). Pengantar Ilmu Hukum Pidana Islam. Anwar, S. (2018). Pandangan Hukum Pidana Positif dan Pidana Hukum Islam. Br Finem. (2021). Hukum Pidana Islam. Umsu Press. Chaerina, N. (2018). Pandangan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. Darmawan, R., & Wahyudi, A. (2022). Tindak pidana pencurian dalam hukum Islam dan hukum pidana. Jurnal Pendidikan Tambusai. Dona, F. (2022). Penyidikan Tindak Pidana Pencurian. Hanafi, A. (1986). Asas-Asas Hukum Pidana Islam. Bulan Bintang. Marlina, A. (2011). Hukum Penitensier. Refika Aditama. Soesilo, R. (1995). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Poleteia.