IJPA - The Indonesian Journal of Public Administration Volume 5 | Nomor 1 | Juni 2019 PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT SRI HENNY INDARTI Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta sri.henny@uta45jakarta.ac.id Abstract. Globalization has brought color and influence that can be said to be quite meaningful , both from the side of life and from the material and objectives that be come the scope. It is also inseparable from the role of women ,which is always interesting material to be discussed . Trought several approaches , we can see the role of women in Indonesia in shaping differences in behavior , status and authority betwen man and women .This have given other percetions regarding the issue of women"s roles . But the role of women in the development process,both directly and indirectly ,can be said to be tangible evidence of the role itself Gait for women in Indonesia has been open as a result of the struggles carried out by women leaders in fighting for the rights in all aspects of people"s lives. Keywords : role, women, development, people. Abstrak. Globalisasi telah membawa warna dan pengaruh yang bisa dikatakan cukup berarti, baik dari sisi kehidupan maupun dari materi serta sasaran yang menjadi ruang lingkupnya. Tak terlepas juga dari peran perempuan yang juga selalu menjadi sorotan dan materi yang menarik untuk dibahas. Melalui beberapa pendekatan, peran perempuan dapat kita lihat kiprahnya dalam membentuk perbedaan perilaku, laki-laki dan perempuan, telah memberikan persepsi tersendiri mengenai masalah peran perempuan. Namun pada kenyataannya peran perempuan dalam proses pembangunan baik langsung maupun langsung, dapat dikatakan merupakan bukti nyata peran itu sendiri. Kiprah bagi kaum perempuan di Indonesia telah terbuka sebagai buah hasil dari perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh tokoh- tokoh perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya dalam segala aspek kehidupan masyarakat status, dan otoritas antara tidak Kata Kunci masyarakat. : peran, perempuan, pembangunan, 1 Available online at website: Copyright © 2019|IJPA|E-ISSN:2460-0369
IJPA - The Indonesian Journal of Public Administration Volume 5 | Nomor 1 | Juni 2019 PENDAHULUAN Saat ini peran perempuan menjadi materi yang dibicarakan oleh Negara-negara di dunia. Arus globalisasi menjadikan h peran perempuan menjadi topik yang menarik. Kehadiran peran perempuan semakin meminta penambahan kedudukan dan posisi yang memadai baik dalam pemerintahan maupun di masyarakat, sehingga kedudukan kaum perempuan i patut untuk diperhitungkan. Arus globalisasi turut andil dalam mengantarkan perubahan pola pikir dalam diri perempuan itu sendiri maupun pandangan umum mengenai kedudukan dan peran perempuan. Sekalipun ini masih mendapatkan respon yang berbeda-beda dalam menyikapinya. Pada pemikiran ini terlihat bahwa peran perempuan dinegara-negara maju memberikan inspirasi terhadap perempuana di negara negara berkembang khususnya Indonesia. Dalam hal ini Peran perempuan dalam Pembanguna Masyarakat kiranya perlu untuk terus ditingkatkan . Kerangka Konseptual Beberapa Pendekatan Perempuan dalam Pembangunan, dapat dilihat dari beberapa pendekatan (Ratna, 1998 : 158) antara lain : Pertama, Pendekatan Kesejahteraan (Welfare Approach), yaitu Pendekatan ini didasarkan atas tiga asumsi yaitu: (1) perempuan sebagai penerima pasif pembangunan, (2) peran keibuan yang merupakan peranan yang paling penting bagi perempuan dalam masyarakat, dan (3) mengasuh anak yang merupakan peranan perempuan yang paling efektif dalam semua aspek pembangunan ekonomi ekonomi. Pendekatan tersebut seluruhnya dititikberatkan pada peran reproduktif perempuan dan menempatkan perempuan di arena pribadi, sementara laki-laki dipandang sebagai kelompok masyarakat yang aktif dalam arena publik. Oleh karena itu, proyek-proyek untuk kesejahteraan ini menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan fisik keluarga.Namun, kalau dilihat secara normatif kedudukan perempuan dengan pria adalah sejajar, akan tetapi dalam kehidupan nyata seringkali terendah dengan apa yang lazim disebut dengan istilah gender stratification yang menempatkan status perempuan dalam tatanan hirarkis pada posisi subordinal atau tidak persis sejajar dengan posisi kaum pria (Sunyoto Usman, 2004: 114) Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (dalam hal ini perempuan) sehingga berperan secara aktif dalam pembangunan antara lain: (1) Sosialisasi secara berkesinambungan, (2) Membangun kesepakatan pembangunan, (3) Pemberdayaan perempuan antar pemerintah dan swasta, serta masyarakat itu sendiri 2 Available online at website: Copyright © 2019|IJPA|E-ISSN:2460-0369
IJPA - The Indonesian Journal of Public Administration Volume 5 | Nomor 1 | Juni 2019 agar mewujudkan kesetaraan jender di segala bidang, (4) Meningkatkan akses informasi yang dapat diterima oleh kaum perempuan di segala hal, khususnya informasi pembangunan serta melibatkan dalam pengambilan keputusan. (Hayunieta, 2007 : 2) Kedua, Pendekatan Kesamaan (Equity Approach), yaitu pendekatan yang menganggap perempuan sebagai partisipan aktif dalam proses pembangunan yang mempunyai sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kerja produktif dan reproduktif mereka, tetapi sumbangan tersebut seringkali tidak diakui. Dengan mengakui sumbangan ekonomi perempuan, pendekatan ini melawan ketaksejajaran perempuan terhadap lelaki. Program-program yang berdasarkan pendekatan ini langsung diarahkan pada hak-hak yuridis perempuan termasuk hak untuk cerai, hak atas anak, hak milik harta, dan hak untuk mendapatkan kredit dan hak sebagai warga negara. Namun, pada akhirnya konsekuensinya kemudian adalah semakin terbatasnya kesempatan dan akses wanita dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan aktivitas publik (publik sphere). Kalaupun perempuan terlibat dalam publik pada umumnya menempati bidang-bidang yang hanya bersentuhan dengan domestik, Ketiga, Pendekatan Anti Kemiskinan (Anti-poverty Approach) Pendekatan anti kemiskinan ini merupakan bentuk lebih halus dari pendekatan kesamaan karena lembaga-lembaga pembangunan enggan untuk mencampuri ketimpangan hubungan jender. Pendekatan ini lebih menekankan pada upaya menurunkan ketimpangan pendapatan antara perempuan dan pria. Kelompok sasarannya adalah para pekerja yang miskin. Pendekatan ini sejalan dengan strategi pembangunan "pemerataan dengan pertumbuhan" (redistribution with growth) dan strategi "kebutuhan dasar " (basic needs). Pendekatan anti kemiskinan ini untuk perempuan menitikberatkan pada peranan produktif mereka, atas dasar bahwa penghapusan kemiskinan dan peningkatan keseimbangan pertumbuhan ekonomi membutuhkan peningkatan produktivitas perempuan pada rumah tangga yang berpendapat rendah. Pendekatan ini berdasarkan asumsi bahwa asal mula kemiskinan perempuan dan ketimpangannya dengan lelaki diakibatkan oleh kesenjangan peluang untuk memiliki tanah dan modal serta diskriminasi seksual dalam pasar tenaga kerja (Sunyoto Usman, 2004:130). 3 Available online at website: Copyright © 2019|IJPA|E-ISSN:2460-0369
IJPA - The Indonesian Journal of Public Administration Volume 5 | Nomor 1 | Juni 2019 Keempat, Pendekatan efisiensi (Efficiency Approach). Dalam pendekatan ini telah bergeser dari perempuan ke pembangunan dengan asumsi bahwa peningkatan partisipasi ekonomi perempuan dengara dunia ketiga secara otomatis berkaitan dengan peningkatan kesamaan. Dan Secara praktis perubahan- perubahan tersebut menyebabkan meningkatnya kerja perempuan yang tidak diupah dan perempuan sendiri yang menciptkan pekerjaan diluar sektor informal. Dan pada waktu yang bersamaan ideologi tentang perempuan sebagai ibu dan ibu rumah tangga makin diperkuat. Kelima, Pendekatan pemberdayaan (Empowerment Approach ) Pendekatan ini lahir dari ketidakpuasaan terhadap pendekatan-pendekatan sebelumnya. Mereka berasumsi bahwa untuk memperbaiki posisi perempuan dalam pembangunan ada beberapa intervensi yang tidak disertai dengan upaya untuk meningkatkan kekuasaan perempuan dalam melaksanakan negosiasi, tawar menawar dan untuk mengubah sendiri siatuasinya, tidak akan berhasil. Pendekatan ini berpusat pada upaya penghapusan subordinasi perempuan. Pendekatan ini tidak terlalu menyibukkan diri dalam proyek-proyek pembangunan, tetapi menemukan perwujudannya dalam beberapa kegiatan gerakan perempuan di dunia ketiga. PEMBAHASAN Kedudukan dan peranan perempuan di Indonesia telah muncul sejak lama. Begitu banyak tercatat sejumlah tokoh perempuan yang turut memberikan andil dalam aktivitas politik, dengan perjuangan fisik melawan penjajah, serta berbagai bentuk perlawanan yang telah dilakukan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan untuk memperoleh pendidikan, peluang kerja yang setara dengan pria, serta bentuk-bentuk kekerasan pada perempuan (Bakti, 2012:149). Kiprah bagi kaum perempuan di Indonesia telah terbuka sebagai buah hasil dari perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya dalam segala aspek kehidupan masyarakat Perjuangan tersebut telah banyak kemajuannya dengan sudah banyaknya bidang yang digeluti oleh kaum perempuan, seperti di parlemen, kabinet, partai politik, LSM, dan sebagainya. (Primariantari, 1998:41). 4 Available online at website: Copyright © 2019|IJPA|E-ISSN:2460-0369
IJPA - The Indonesian Journal of Public Administration Volume 5 | Nomor 1 | Juni 2019 A.Peran Perempuan dalam masyarakat Posisi, peran dan aktivitas perempuan Indonesia didalam dunia publik semakin meningkat dalam ukurannya sendiri dari waktu ke waktu dalam sejarah Indonesia. Namun jumlah tersebut tidak terwakili dan tercerminkan secara proporsional dan signifikan dalam lembaga-lembaga atau disektor-sektor strategis pengambilan keputusan / kebijakan dan pembuatan hukum formal. Misalnya dalam sejarah pemilihan umum (pemilu), anggapan masyarakat Indonesia terhadap peran perempuan masih sebagai pilihan kedua untuk menduduki posisi) tertentu . Pembuktian atas asumsi tersebut dapat di lihat dari data yang ada dalam sejarah perpolitikan Indonesia sejak di lakukannya pemilu untuk pertama kalinya pada tahun 1995 (Putra, 2012:97). Hal itu terjadi karena masih kuatnya budaya patriarki yang dianut oleh masyarakat yang memandang perempuan mahluk yang lemah sehingga tidak pantas masuk dalam dunia yang keras. Keterwakilan perempuan, terutama di lembaga perwakilan rakyat (DPR/DPRD), bukan tanpa alasan yang mendasar. Ada beberapa hal yang membuat pemenuhan kuota 30% bagi keterwakilan perempuan dianggap sebagai sesuatu yang penting. Beberapa di antaranya adalah tanggung jawab dan kepekaan akan isu-isu kebijakan publik, terutama yang terkait dengan perempuan dan anak, lingkungan sosial, moral yang baik, kemampuan perempuan melakukan pekerjaan multitasking, dan pengelolaan waktu. B.Perempuan dalam Budaya Sosial Negara Indonesia merupakan Negara yang masih kental budaya patriarkinya. Budaya patriarki ini secara turun temurun membentuk perbedaan perilaku, status, dan otoritas antara laki-laki dan perempuan dimasyarakat yang kemudian mejadi hierarki gender (2009:33). Hal tersebut memang benar, seperti yang telah kita lihat bahwa sampai sekarang budaya patriarki masih sangat mengikat masyarakat kita. Budaya patriarki membuat perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan terjadinya pembagian kerja sosial dalam masyarakat. Menurut Durkheim dalam Abbas, pembagian kerja diawali oleh adanya perubahan dalam diri individu melalui proses sosialisasi dan diinternalisasikan orang-orang di lingkungan 5 Available online at website: Copyright © 2019|IJPA|E-ISSN:2460-0369
IJPA - The Indonesian Journal of Public Administration Volume 5 | Nomor 1 | Juni 2019 tempat manusia itu dibesarkan. Internaliasasi sedemikian rupa menurut Djajanegara melahirkan pelabelan atau streotipe bahwa laki-laki adalah sosok yang mendiri, agresif, bersaing, memimpin, berorientasi ke luar, penegasan diri, inovasi, disiplin dan tenang. Sedangkan perempuan adalah sosok yang tergantung, pasif, lembut, non agresif, tidak berdaya saing dan mengandalkan naluri (Abbas, 2006). Hal tersebut berdampak pada kehidupan perempuan yang seringkali digambarkan pada posisi yang lebih rendah dibandingkan kaum laki-laki. Mereka seringkali dianggap sebagai kaum yang lemah, tidak mandiri, bergantung, jenis pelengkap lelaki, yang hanya berperan secara domestik saja. Pandangan semacam itu memperoleh legitimasi yang kuat dalam wujud tatanan struktur sosio-politik yang lebih berpihak pada budaya patriarki. Sebagai akibat, perempuan tidak memperoleh peran untuk mengaktualisasikan dirinya sejajar dengan laki-laki (Maiwan, 2006:31). Negara yang menganut sistem patriarki, laki-laki selalu mendominasi perempuan dan perempuan selalu saja dipandang orang kedua setelah laki-laki. Hal inilah yang membuat terjadinya pembagian kerja terhadap perempuan, karena laki-laki lah yang selalu mengambil keputusan, baik dalam keluarga, maupun di tempat kerja. Dengan budaya patriarki seperti ini telah membuat kesempatan perempuan terbatasi. Hal tersebut dapat kita lihat dalampersaingan untuk memperokleh kedudukan dalam masyarakat di Indonesia saat ini, bahwa telah banyak perempuan-perempuan yang menempati posisi penting sejajar dengan pria namun hasilnya tidak begitu memuaskan. Hal tersebut di dukung juga oleh Khofifa Indar Parawansa dalam tulisannya (Hambatan terhadap Partisipasi Perempuan di Indonesia) bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi pola seleksi antara laki-laki dan perempuan sebagai anggota legislatif. Faktor pertama berhubungan dengan konteks budaya di Indonesia yang masih sangat kental asas patriarkalnya. Faktor kedua, berhubungan dengan proses seleksi dalam partai politik. Ketiga, berhubungan dengan media yang berperan penting dalam membangun opini publik mengenai pentingnya representasi perempuan dalam parlemen. Keempat, tidak adanya jaringan antara organisasi massa, LSM dan partaipartai politik untuk memperjuangkan representasi perempuan. Melihat fenomena sekarang ini bahwa untuk menjadi anggota legislatif perempuan begitu banyak 6 Available online at website: Copyright © 2019|IJPA|E-ISSN:2460-0369
IJPA - The Indonesian Journal of Public Administration Volume 5 | Nomor 1 | Juni 2019 menghadapi rintangan dan tantangan baik dari masyarakat itu sendiri maupun dari partai-partai politik. Pendekatan gender dan pembangunan merupakan upaya untuk menumbuhkan kemitrasejajaran lelaki dan perempuan dalam konteks kehidupan yang Kemitrasejajaran lelaki dan perempuan yang dimaksudkan adalah mencakup kebersamaan dalam berbagai pekerjaan rumah tangga, pengawasan sumberdaya dan kekuasaan, pengambilan kekuasaan keluarga terhadap penggunaan sumberdaya dan hasilnya, kesempatan memperoleh pekerjaan yang dibayar, partisipasi politik, dan berbagai upah yang lebih adil. Hal ini sesuai pula dengan yang diharapkan dengan pendekatan Pemberdayaan/Empowerment Approach diatas. Hanya saja perempuan selalu diposisikan pada peran domestik dan reproduksi yang sangat menghambat kemajuan mereka menggeluti dunia publik dan produksi. Hal tersebut merupakan rekayasa kultur dan tradisi yang menciptakan pelabelan atau streotipe tertentu pada perempuan yang telah mengakar kuat dalam masyarakat. Hingga perempuan susah untuk ikut berpolitik. Hingga akhirnya, ketika pemerintah menetapkan Undang-Undang Pemilu tentang 30% representasi perempuan dalam setiap partai politik, membuat terbukanya peluang bagi perempuan untuk terjun ke dunia politik. Namun kenyataannya tak seperti yang kita bayangkan, bahwa tidak mudah untuk perempuan dalam mengguluti dunia politik karena begitu banyak rintangan dan tantangan yang harus di hadapi perempuan saat menjadi calon anggota legislatif. Persepsi yang melekat pada perempuan adalah peran sebagai wilayah kedua setelah lelaki. Secara jelas memiliki jalur yang judgement, dengan tendensi orang kelas dua yang seharusnya dirumah dan bertabur dengan konsumerisme, hedonisme dalam cengkraman kapitalisme. Anggapan perempuan sebagai mahluk lemah memberikan asupan pemikiran bahwa perempuan tidak sepatutnya bergelut dengan dunia politik yang penuh dengan kekerasan dan dialektika kekuasaan. Perempuan dinilai tidak mampu memimpin dan membuat kebijakan tegas karena patron yang telah membentuk perempuan sebagai mahluk perasaan, artinya perempuan tidak dapat memberikan keputusan ketika menggunakan sisi perasaan dalam menilai sebuah keputusan (Putra, 2015: 179). 7 Available online at website: Copyright © 2019|IJPA|E-ISSN:2460-0369 luas.
IJPA - The Indonesian Journal of Public Administration Volume 5 | Nomor 1 | Juni 2019 Anggapan-anggapan seperti itulah yang membuat perempuan sedikit ikut berperan dalam dunia politik. Namun sebenarnya peran perempuan Indonesia dalam pembangunan nasional adalah suatu hal yang penting dan isu menarik sepanjang masa. Tapi tetap saja kebanyakan perencana pembangunan mengabaikan perempuan yang merupakan setengah dari populasi. Padahal, mereka adalah sumber daya manusia (SDM) paling signifikan dimana kontribusi ekonomi mereka memiliki kesetaraan status sama halnya dengan laki-laki. C.Peran Perempuan dalam Fungsi Publik Faktor lain yang sangat berpengaruh ialah adanya persepsi yang menganggap perempuan hanya tepat menjadi ibu rumah tangga dan tidak cocok untuk berperan aktif dalam fungsi publik di masyarakat, . Hal tersebut serupa yang dikatakan Khofifah Indar Parawansa bahwa dalam negara yang menganut sistem patriarkal, seperti Indonesia, kesempatan perempuan untuk menduduki peran di pemerintahan relatif terbatasi karena persepsi masyarakat mengenai pembagian peran antara laki-laki dan perempuan, yang cenderung bias ke arah membatasi peran perempuan pada urusan rumah tangga. Ketika parlemen Indonesia yang pertama dibentuk, perwakilan perempuan di lembaga itu bukan karena pilihan rakyat, tetapi pilihan dari pemuka-pemuka gerakan perjuangan, khususnya bagi mereka yang dianggap berjasa dalam pergerakan perjuangan mencapai kemerdekaan Indonesia. Demikian seterusnya, sampai pada zaman orde baru, ketika perempuan hanya diberikan status sebagai pendamping suami, organisasi perempuan terbesar waktu itu, yaitu PKK dan Dharma Wanita tidak memberi kontribusi dalam pengambilan keputusan politis, tetapi lebih menjadi alat pelaksanaan program pemerintah yang selalu cenderung "top down". Posisi, peran dan aktivitas perempuan Indonesia didalam dunia publik semakin meningkat dalam ukurannya sendiri dari waktu ke waktu di dalam sejarah Indonesia merdeka. Namun jumlah tersebut tidak terwakili dan tercerminkan secara proporsional dan signifikan dan lembaga-lembaga atau di sektor-sektor strategis pengambilan keputusan / kebijakan dan pembuatan hukum formal. Keterwakilan perempuan yang memadai setidaknya dapat memberikan, melengkapi dan menyeimbangkan visi, misi dan operasionalisasi Indonesia selanjutnya, yang objektif, namun berempati dan 8 Available online at website: Copyright © 2019|IJPA|E-ISSN:2460-0369
IJPA - The Indonesian Journal of Public Administration Volume 5 | Nomor 1 | Juni 2019 berkeadilan gender (tidak mendiskriminasikan salah satu jenis kelamin). Simak jumlah anggota perempuan dari DPR pusat sejak awal kemerdekaan tidak pernah melebihi 13 persen (periode 1987- 1992) , bahkan saat ini hanya sekitar sembilan persen, sedangkan ditingkat daerah hanya sekitar tiga persen. Banyak hal yang terjadi dan terdapat di Indonesia yang memutlakan keterwakilan para perempuannya yang memadai dalam kuantitas dan kualitas di lembaga-lembaga negara dan sektor-sektor publik lainnya untuk menciptakan perubahan-perubahan mendasar dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Peluang-peluang dalam menduduki peran strategis di masyarakat dan pemerintahan telah dibuat agar perempuan turut berpartisipasi namun ketika perempuan telah turut andil berpartisipasi masih banyak juga rintangan dan tantangan yang ditemukan. Ani Soetjipto dalam tulisannya memperlihatkan beberapa ironi dari kebijakan afirmatif yang ada di Indonesia. Pertama, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa perempuan anggota parlemen yang ada saat ini mempunyai modal finansial dan jaringan yang memadai,. Ironi kedua adalah kesenjangan yang "tidak nyambung" bagi publik antara mereka yang berjuang di akar rumput dengan mereka yang berjuang di Parlemen Budaya patriarki dan nilai-nilai sosial di Indonesia menuntut perempuan untuk tidak berpartisipasi di ranah politik maupun pemerintahan, dan politik dianggap sebuah ranah yang prerogatif milik lakilaki. Meskipun konteks sosial-budaya di Indonesia beragam dan perempuan menghadapi berbagai keterbatasan yang berbeda berdasarkan konteks yang berbeda juga, ada beberapa hambatan umum yang dihadapi oleh seluruh perempuan di negeri ini karena peran serta tanggungjawab domestik, status subordinasi dalam hubungan gender dan perilaku sosial yang bersifat patriarkis terhadap partisipasi mereka di ranah publik. Karena adanya ideologi peran gender, perempuan tidak siap untuk menjalankan peran publiknya, dan ketika perempuan, sebagai warga negara yang bersifat privat mengambil peran publik mereka, mereka tetap saja menghadapi tantangan yang sama yang mereka hadapi sebelum mereka masuk ke ranah publik. Perempuan di Indonesia secara umum bukanlah pengambil keputusan di keluarga maupun di tataran masyarakat. Jajak pendapat yang dilakukan oleh UNDP tentang perilaku dan persepsi terhadap partisipasi perempuan secara sosial, ekonomi dan 9 Available online at website: Copyright © 2019|IJPA|E-ISSN:2460-0369
IJPA - The Indonesian Journal of Public Administration Volume 5 | Nomor 1 | Juni 2019 politis mengungkapkan bahwa 77,6 persen responden laki-laki maupun perempuan memandang bahwa laki-laki harus menjadi pengambil keputusan dan pemimpin di kalangan masyarakat, sementara 95 persen responden mengatakan bahwa laki-laki harus menjadi kepala rumah tangga. Sembilan puluh empat (94) persen dari responden merasa bahwa perempuan tidak boleh bekerja tanpa ijin dari suami mereka. Temuan dalam survey itu menunjukkan bahwa bias gender dalam pengetahuan, perilaku dan praktik di tengah-tengah masyarakat terus bercokol secara nasional di kalangan masyarakat indonesia.(UNDP, 2010 : 21) Karena adanya bias sosio-budaya di sub-kultur Indonesia, perempuan tertinggal dalam mengakses kesempatan yang sama terhadap sumber daya produktif, misalnya tanah, kredit, aset materiil, pengembangan keterampilan, dll. Perempuan di Indonesia juga mengalami kekurangan dalam hal modal, karena mereka bukanlah pemimpin- pemimpin di komunitas mereka dan tidak memiliki basis kekuasaan yang mandiri. Hambatan Politis dan Kelembagaan Sistem kepemiluan di Indonesia masih memberikan dukungan terhadap kekuasaan yang dipegang oleh elit politik, meskipun sistem daftar calon terbuka sudah mulai diperkenalkan pada pemilu 2009. Dalam sistem yang baru ini, pemilih bisa memilih partai politik, atau parpol dan calon legislatif, atau calon legislatif dari daftar calon. Peraturan pemilihan umum ini diharapkan dapat mendobrak monopoli pimpinan parpol dalam menentukan siapa yang akan mewakili kepentingan rakyat. Meskipun demikian, sistem baru ini tidak membawa banyak perubahan. Di pemilihan umum yang paling terakhir, hanya 11 orang calon legislatif dari 560 orang anggota legislatif (DPR RI) mencapai ambang batas pemilu; Terdapat diantaranya adalah perempuan Hal ini menunjukkan bahwa Perempuan di Indonesia mulai meminati posisi di Legislatif ini terbukti dengan semakin banyaknya colon legislative yang hampir 30% adalah Permpuan , Pergeseran ini menunjukkan bahwa kesejajaran gender terus meningkat . Praktik yang berlaku di masyarakat luas pada akhirnya berdampak pada cara- cara parpol beroperasi, dan seperti halnya masyarakat di dunia, Indonesia berusaha menanggulangi korupsi, nepotisme dan eksploitasi kekuasaan sosial meskipun diakui bahwa perubahan yang positif sedang berjalan. Bagi perempuan, hal ini seringkali 10 Available online at website: Copyright © 2019|IJPA|E-ISSN:2460-0369
IJPA - The Indonesian Journal of Public Administration Volume 5 | Nomor 1 | Juni 2019 berarti nama mereka tidak akan tercantum sebagai nomor urut awal di daftar calon legislatif dari parpol mereka, dan ketidakmampuan mereka bernegosiasi dalam sistem ini. Partai-partai politik di Indonesia tidak berinvestasi dalam pengembangan kader mereka. Perempuan tidak terpilih untuk menduduki posisi-posisi pengambil keputusan di dalam struktur partai, karenanya mereka tidak memiliki kesempatan belajar keterampilan di bidang politik. Karena marjinalisasi dan pengecualian perempuan dalam struktur partai, mereka tidak mampu mempengaruhi agenda-agenda politik yang diusung oleh partai mereka. Terlebih lagi, partai-partai politik tidak mendukung kampanye pemilu yang dilakukan oleh calon-calon mereka. Kurangnya dukungan dana dari partai politik juga merupakan salah satu tantangan lain yang harus dihadapi oleh perempuan yang ingin masuk ke dalam praktik politik formal. Indonesia sedang berada dalam proses melembagakan demokrasi. Reformasi di bidang kepemiluan, politik, dan kelembagaan telah diprakarsai setelah period pasca Orde Baru demi terciptanya partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat dan dipertimbangkannya suara mereka untuk tata kelola pemerintahan. Kenyataan bahwa perempuan memiliki tingkat melek huruf yang lebih rendah dari laki-laki menempatkan mereka dalam posisi yang paling tidak menguntungkan ketika mereka masuk ke ranah publik. Sebagai tambahannya, budaya kelembagaan, praktik-praktik sumber daya manusia, aturan dan sistem tata kelola masih bersifat sangat maskulin. Lembaga- lembaga dan organisasi sektor publik tidak memiliki kesadaran gender dan kapasitas gender secara teknis. Perempuan tidak terlalu terwakili dalam posisi pembuat keputusan dalam sektor publik, dan tidak ada tindakan afirmatif untuk menangani kesenjangan gender di tataran manajemen senior di sektor publik. KESIMPULAN Rekayasa kultur yang terjadi di masyarakat dan penerapan peraturan perundang- undangan yang masih belum maksimal atau setengah-setengah, masih menjadi kendala sekalipun terlihat masif atas peran perempuan dalam pembangunan. Menjadi faktor pelengkap dalam proses pembangunan menjadi persepsi yang harus dihilangkan 11 Available online at website: Copyright © 2019|IJPA|E-ISSN:2460-0369
IJPA - The Indonesian Journal of Public Administration Volume 5 | Nomor 1 | Juni 2019 menjadi faktor pendukung dalam proses pembangunan, harus dapat terealisasi ketika bicara mengenai peran perempuan. Pendekatan empowerment menjadi keharusan diterapkan dalam memandang dan menjadikan peran perempuan dalam pembangunan lebih maksimal lagi. Karena tampa dipungkiri perempuan telah dapat membuktikan secara nyata bahwa dirinya dapat bisa lebih berperan tidak hanya sebagai ibu rumah tangga tetapi juga sebagai pelaksana pendukung pembangunan bangsa. DAFTAR PUSTAKA Budiarjo, Miriam. 1981. Dasar-dasar Ilmu Politik. PT. Gramedia.Jakarta Fakih, Mansoor. 1991. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Pustaka Belajar. Yogyakarta Ratna. Saptari. 1997. Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial. Pustaka Utama. Jakarta Sunyoto, Usman. 2004. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Soerjono. Soekamto. 2006. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta. Pustaka Utama. Grafiti The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Vol. 1 No. 2, July 2015 12 Available online at website: Copyright © 2019|IJPA|E-ISSN:2460-0369