Konsep Fairness John Rawls, Kritik dan Relevansinya John Rawls's Concept of Fairness, Criticism and Relevance Sunaryo Universitas Paramadina Jl. Gatot Subroto, Kav. 97. Mampang, Jakarta Selatan E-mail: sunaryo@paramadina.ac.id Naskah diterima: 17-05-2020 revisi: 22-03-2022 disetujui: 18-03-2022 Abstrak Justice as Fairness Keadilan merupakan hal yang sangat fundamental dalam masyarakat majemuk. fair Pandangan Rawls mengenai keadilan yang dipahami sebagai . mencoba menawarkan bagaimana kita menata masyarakat yang majemuk secara dipahami sebagai kemampuan untuk bersikap dan bertindak yang Konsep dapat diterima dan didukung secara timbal balik. Dalam pandangan Rawls, adanya fair penerimaan dan dukungan secara timbal balik dari para subjek yang bebas dan . setara, tanpa intimidasi dan tekanan adalah tanda bahwa kesepakatan tersebut fair Ia menyebut sikap semacam ini sebagai kewarasan publik ( ). Untuk reasonable , kelompok-kelompok yang ada di dalam membangun masyarakat majemuk yang masyarakat harus mampu bertindak secara waras ( ). Dengan kapasitas ini mereka akan mampu menyepakati prinsip-prinsip keadilan yang akan menjadi basis kesatuan sosial ( ini sangat penting untuk masyarakat majemuk seperti Indonesia. Jika kita gagal menghadirkan keadilan dalam masyarakat majemuk, maka kesatuan kita sebagai sebuah masyarakat Kata Kunci: Fairness; akan berada dalam ancaman serius. fairness reasonableness basis of social unity fairness ) mereka. Konsep mengenai Berkeadilan Keadilan; Kebebasan yang Setara; Kewarasan Publik; Konsensus Abstract Justice is very fundamental in a pluralistic society. Rawls's view of justice, which is understood as fairness, tries to offer how we organize a pluralistic society fairly. This view is crucial to be considered. The concept of fairness is understood as the ability to act that is acceptable and supported reciprocally. In Rawls's view, the existence of mutual acceptance and support from free and equal citizens without intimidation and pressure signifies that the agreement is fair. He called this kind of attitude reasonableness. In a just society, people must be able to act reasonably. With this capacity, they will agree on the principles of justice, which will be the basis of their social unity. The concept of DOI: Jurnal Konstitusi , Volume 19, Nomor 1, Maret 2022
fairness is essential for a pluralistic society like Indonesia. If we fail to bring justice in a pluralistic society, then our unity as a society will be under serious threat. Keywords: Equal Liberty; Fairness; Justice; Reasonableness; Overlapping Consensus A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang basic structure of society Salah satu prinsip yang sangat penting dalam merumuskan kesepakatan fairness konstitusional yang menjadi struktur dasar masyarakat ( ) adalah konsep . Sebegitu pentingnya prinsip ini sehingga ia akan sangat fairness social unity menentukan nasib masyarakat yang dibangun. Jika struktur dasar masyarakat itu tidak ) mereka akan sangat , kesatuan sosial ( didasarkan pada konsep ringkih. Setiap saat kesatuan itu bisa hancur berantakan. Dalam konteks masyarakat majemuk seperti Indonesia, kebutuhan akan prinsip ini menjadi semakin penting. fairness Merujuk pada pengalaman negara-bangsa majemuk yang mengalami kehancuran, kesatuan mereka tidak kuat bertahan karena tidak menghadirkan prinsip di fairness dalam struktur dasar masyarakatnya. Sejauh ini kita masih bersyukur karena struktur fairness dasar masyarakat kita relatif memenuhi prinsip , meski menghadapi tantangan dan ancaman yang tidak kecil. Penegakan prinsip dalam masyarakat Indonesia akan sangat menentukan nasib bangsa ini di masa depan. fairness Salah satu filsuf-pemikir penting yang membahas konsep Justice Rawls, seorang filsuf Amerika kontemporer yang menulis buku berjudul Political Liberalism A Theory of adalah John (1993 [1996]). Selain dua karya itu, kita Justice as Fairness: A Restatement juga bisa melihat pandangannya dalam dua karya penting lain yang ia publikasikan (1971 [1999]) dan The Idea of Public Reason Revisited beberapa tahun sebelum meninggal pada 2002, yakni fairness (2001) dan " " (2000 [1999]). Melalui karya-karya yang penting untuk kita pertimbangkan ini penulis akan menjelaskan konsep basis of social dalam membangun dan memperkokoh struktur dasar masyarakat Indonesia. Dengan unity prinsip ini, kita berharap mampu membangun basis kesatuan sosial ( ) yang kokoh. Namun selain itu, kita juga perlu mempertimbangkan beberapa kritik yang diarahkan kepada gagasan Rawls ini. Penulis akan menunjukkan beberapa kritik dan catatan dari filsuf dan pemikir lain. Selain memerhatikan kritik yang diajukan fairness beberapa pemikir lain, kita juga tetap perlu melihat signifikansi dan relevansi gagasan Rawls ini, khususnya untuk masyarakat beragam seperti Indonesia. Konsep yang ditawarkan Rawls bisa menjadi pemandu ideal agar kita dapat memahami dan merealisasikan keadilan dalam hidup bersama. 2
2. Perumusan Masalah Dalam setiap masyarakat manapun di dunia ini, kita selalu menjumpai adanya keragaman atau kemajemukan dalam segala aspek. Rawls menyebut kelompok- comprehensive doctrines kelompok yang beragam dalam masyarakat sebagai doktrin komprehensif background culture ( ) atau budaya latar ( ). Tidak jarang, antara satu doktrin komprehensif dengan doktrin komprehensif lainnya terjadi perbedaan pendapat yang kadang sulit didamaikan. Dalam menghadapi kenyataan semacam ini, fair formulasi kehidupan bersama seperti apakah yang dapat ditawarkan? Jawabannya fair adalah kehidupan bersama yang fair . Tapi pertanyaannya kemudian, kehidupan seperti apakah yang betul-betul Political Liberalism dan menjamin keadilan bagi semua pihak. A Theory of Justice Pertanyaan ini direfleksikan secara mendalam oleh John Rawls dalam karya-karya Justice as Fairness: A Restatement (1996 [1993]) dan utamanya, yakni (1999 The Idea of Public Reason Revisited The Law of Peoples (2001 justice [1971]), serta beberapa karya lain seperti fairness " (2000). " dan " [2000]), " as fairness " ( Melalui karya-karya itu, ia menawarkan konsep "keadilan sebagai fairness ) sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan di atas. Ia memahami equal liberty sebagai kesepakatan yang bisa diterima dan didukung oleh semua kelompok yang memiliki kebebasan yang setara ( ). Penerimaan dan dukungan itu bukan karena intimidasi atau tekanan dari pihak tertentu. Penerimaan dan dukungan itu juga bukan karena kelompok mayoritas sudah mendapatkan bagian yang dikejar. fair Penerimaan dan dukungan oleh semua pihak itu terjadi karena kesepakatan yang fair ditawarkan memang betul-betul . Untuk bisa mencapai kesepakatan yang dianggap reasonableness , Rawls mensyaratkan beberapa pra-kondisi yang harus dipenuhi sebuah masyarakat. Beberapa di antaranya adalah prinsip rasionalitas, kewarasan publik ( ), fairness kebebasan dan kesetaraan. yang diajukan Rawls ini tidak tanpa masalah. Beberapa gagasannya dianggap tidak realistis dan kurang ramah terhadap keragaman pandangan Namun konsep yang ada di dalam masyarakat. Ia terlalu curiga pada doktrin-doktrin komprehensif yang ada di dalam masyarakat. Doktrin-doktrin ini kerap dianggap sebagai sumber masalah bagi kehidupan publik sehingga diberi batasan yang begitu ketat oleh Rawls jika mereka ingin terlibat dalam kehidupan publik. Padahal isi doktrin komprehensif unreasonable yang ada di dalam masyarakat pada dasarnya tidak selalu bersifat tidak waras ( ). Sebagian dari mereka juga cukup aktif mengembangkan nilai kewarasan publik dan memberikan kontribusi nyata dalam kehidupan bersama. 3
B. PEMBAHASAN 1. Prinsip Fairness dalam Masyarakat Majemuk Tidak ada masyarakat di dunia ini yang tidak beragam. Setiap masyarakat selalu beragam dalam segala aspek, mulai dari aspek sosial, politik, budaya, warna kulit, etnisitas, dan lain-lain. Kemajemukan yang ada dalam masyarakat tidak selalu kompatibel satu sama lain. Ketidakcocokan ini bisa saja terjadi karena ada perbedaan- perbedaan yang tidak terdamaikan atau karena ada prasangka di antara mereka. Hal ini bisa menjadi kendala bagi masyarakat untuk menyatu. Bahkan, untuk beberapa kasus, perbedaan yang tidak terdamaikan itu juga bisa memicu konflik dan perang. Upaya membangun masyarakat majemuk untuk hidup bersama dalam perbedaan fairness bukanlah sesuatu yang mudah. Konteks kemajemukan yang ada dalam masyarakat fairness ini menjadi latar belakang pentingnya pencarian konsep . Konsep seperti apakah yang dapat ditawarkan agar masyarakat yang beragam itu mau hidup fairness bersama meski mereka berbeda satu sama lain? Dalam merumuskan konsep reasonableness , Rawls memperkenalkan satu kapasitas penting yang dengan itu, masyarakat plural tetap bisa hidup bersama. Ia menamai Reasonableness and Fairness kapasitas ini sebagai reasonableness publik. Dalam yang penulis terjemahkan menjadi kewarasan fairness , Christopher McMahon memahami sebagai konsep yang sangat terkait dengan pengertian Political Liberalism Menurutnya, pemahaman mengenai konsep ini banyak merujuk pada pandangan reasonableness . Namun, konsep ini juga bisa ditemukan dalam John Rawls dalam . pandangan Thomas M. Scanlon. Scanlon memahami pada tindakan 1 yang pasti disetujui oleh satu set prinsip yang secara waras tidak dapat kita tolak. Rawls memahami kapasitas kewarasan publik sebagai kemampuan untuk menawarkan gagasan yang dapat diterima secara timbal balik (resiprokal) oleh semua pihak. Penerimaan dan dukungan secara timbal balik merupakan kriteria dasar dalam kewarasan publik. Penerimaan dan dukungan itu terjadi karena isi kesepakatan itu fair fair dianggap paling , bukan karena kalkulasi sosial-politik yang akan diperoleh. Dalam reasonable free pandangan Rawls, rumusan yang paling equal dan didukung oleh para individu yang waras ( adalah rumusan yang bisa saling diterima ), bebas ( ), dan setara ( ). Pandangan Rawls mengenai hal ini banyak dipengaruhi oleh Immanuel Kant (1724-1804), filsuf besar Abad Pencerahan. Dalam merumuskan etika kewajiban atau etika deontologis, Kant memiliki konsep otonomi. Ia memahami otonomi sebagai Reasonableness and Fairness: A historical Theory 1 Christopher McMahon, Press, 2016), 1. , (Cambridge University 4
auto nomos kemampuan untuk membuat hukum dari diri sendiri ( = diri; dan = hukum). Dengan konsep ini ia memahami kewajiban sebagai perintah yang datang dari pribadi yang otonom dan bebas. Pribadi yang rasional dan bebas tidak akan bisa categorical imperative menghindar dari perintah ini. Ia menyebut perintah ini sebagai imperatif kategoris hypothetical imperative ( ), bukan imperatif hipotetis ( ). Perintah hipotetis wajib dilaksanakan sejauh kita ingin meraih dampak yang diinginkan. Keharusan rajin belajar adalah kewajiban yang harus dilakukan jika ingin lulus ujian. Kita menyebut imperatif ini sebagai hipotetis. Sementara imperatif kategoris adalah keharusan yang wajib dilaksanakan karena memang kita tidak bisa menghindar dari kewajiban itu. Kewajiban untuk bertindak jujur adalah contoh imperatif kategoris. Kewajiban bertindak jujur adalah kewajiban tak bersyarat. Kita wajib jujur bukan karena ingin meraih sesuatu di luar itu, tetapi karena bertindak jujur memang wajib bagi semua orang. 2 Pandangan Kant tersebut kemudian diformulasi ulang oleh Rawls menjadi konstruktivisme Kantian. Dengan formulasi ini, ia memahami bahwa prinsip-prinsip the original position keadilan adalah ekspresi dari makhluk rasional yang bebas dan setara. Rumusan mengenai posisi asal ( ) yang akan dijelaskan nanti merupakan fair ruang imajiner bagi makhluk rasional yang bebas dan setara untuk menghasilkan 3 Rawls pernah mengajukan pertanyaan, atas dasar apakah equality satu kesepakatan yang . manusia membenarkan kesetaraan ( )? Dari Kant, ia mendapatkan jawaban bahwa kesetaraan dibenarkan oleh kapasitas kemanusiaan kita. Menurut Gerald Gaus, human alasan mengapa kita harus menerima prinsip kebebasan dan kesetaraan bagi semua dignity manusia karena hal itu sepenuhnya didasarkan pada martabat manusia ( ). Prinsip Kantian ini menjadi kewajiban moral dalam memandang orang lain 4 Political Liberalism sebagai bebas dan setara. Dalam (1996 [1993]), karya yang secara khusus merumuskan syarat-syarat kemungkinan terwujudnya masyarakat majemuk yang berkeadilan, Rawls mengajukan sebuah pertanyaan dasar: "Seberapa mungkin kita dapat membangun masyarakat yang adil dan stabil dengan prinsip kebebasan dan kesetaraan sementara Political Liberalism, warga yang hidup di dalamnya menganut agama, budaya, dan pandangan moral yang berbeda-beda?" Melalui Rawls ingin mempertahankan konsepsi What's the , Diedit dan diterjemahkan oleh Allen Groundwork for the Metaphysics of Morals 2 Immanuel Kant, Right Thing to Do Wood (New Haven: Yale University Press, 2002), 10; 37; 46-47; Michael Sandel, Justice: Rawls ?, (New York : Penguin Books, 2009),49-49; 111-113; 123-124. , (London and New York; Routledge, 2007), 284-285. The Order of Public Reason: A Theory of Freedom and Morality in a Diverse and Bounded 3 Samuel Freeman, World Gerald Gaus, 4 , (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), 21. 5
A Theory of Justice politik liberal yang sudah ia ajukan sejak publikasi . Melalui buku ini ia mencoba menawarkan konsepsi politik keadilan yang memungkinkan masyarakat plural bisa hidup berdampingan secara adil. Dengan demikian, jika ia menyebut political conception of justice liberalisme politik, ia lebih memaksudkannya sebagai konsepsi politik mengenai 5 ). keadilan ( Dalam pertanyaan yang diajukan di atas sebenarnya ada dua hal yang ingin ia social cooperation tegaskan: pertama tentang fakta keragaman dan kedua pencarian tentang tatanan kerja sama sosial ( ) yang bisa menjamin keadilan. Melalui karya political conception of justice itu, Rawls mencoba menawarkan pengelolaan masyarakat majemuk secara adil yang 6 Ia ). reasonableness bisa melahirkan konsepsi politik mengenai keadilan ( meyakini, jika masyarakat memiliki kewarasan publik ( ), meski beragam, mereka akan menerima dan mendukung pandangan yang lahir dari kapasitas ini. fair Menurutnya, penerimaan dan dukungan itu lahir karena konsepsi itu merupakan nilai- political values nilai politik ( ) yang paling . Jika masyarakat memiliki kapasitas ini mereka akan mampu menyepakati konsensus yang akan belangsung secara langgeng. fair Menurut Rawls, kewarasan publik merupakan sebuah keharusan agar hubungan comprehensive doctrines antar-masyarakat yang beragam bisa berlangsung secara . Sebuah masyarakat selalu terdiri dari berbagai doktrin komprehensif ( background culture berbagai budaya dan komunitas yang ada dalam masyarakat sebagai budaya latar ). Ia memahami ( ) atau doktrin komprehensif. Agama, komunitas budaya, etnisitas, pemikiran filsafat tertentu dan bahkan komunitas hobi adalah contoh dari budaya the whole truth latar atau doktrin komprehensif yang ada dalam masyarakat. Di dalam doktrin komprehensif tersebut terdapat nilai-nilai "kebenaran menyeluruh" ( ) public yang bersifat metafisis. Kerap kali, nilai-nilai ini tidak kompatibel satu sama lain. culture Dalam konteks hidup bersama, kita harus memahami konsep budaya publik ( ) yang berbeda dari budaya latar. Di dalam budaya latar, orang boleh meyakini dan bertindak sesuai dengan keyakinan yang ada di dalam komunitasnya, akan tetapi political values dalam budaya publik, orang harus bertindak sesuai dengan nilai-nilai kepublikan atau yang kemudian disebut sebagai nilai-nilai politik ( ). Dalam hubungan antara budaya latar dan budaya publik, Rawls ingin memastikan bahwa pada dasarnya semua orang boleh meyakini iman dan pandangan moral yang ada equal dalam komunitas mereka, sejauh pada saat yang sama, mereka memiliki kemampuan The Order hidup sebagai warga negara yang mengakui kebebasan dasar yang setara ( Political Liberalism 5 of Public Reason John Rawls, , (New York: Columbia University Press, 1996), 3-4; Gaus, Lectures on The History of Political Philosophy 6 , 178. John Rawls, Press, 2007), 7. , (Cambridge, Mass: Harvard University 6
basic liberties Political Liberalism ) bagi semua. Dalam , ia mengatakan bahwa seorang warga beriman harus sepenuh hati menjadi bagian dari masyarakat demokratis yang mendukung konsepsi politik mengenai keadilan dengan nilai-nilai yang pada level 7 Dengan pernyataan ini, tertentu bisa saja tidak sejalan dengan keyakinan imannya. political values bagi Rawls, yang utama dalam hidup bersama sebenarnya adalah nilai-nilai politik ( ), baru kemudian nilai-nilai yang ada dalam doktrin komprehensif. Beragam keyakinan doktrin komprehensif tentu saja boleh dianut oleh para warga sejauh tidak bertentangan dengan nilai-nilai politik. Jika doktrin komprehensif itu unreasonable tidak kompatibel dengan nilai-nilai politik, Rawls akan menganggap doktrin itu sebagai "tidak waras" ( ). Dalam rumusan ini kita melihat kemungkinan adanya tegangan antara doktrin komprehensif dan tuntutan kewarasan publik. Sebagaimana dikatakan di atas, warga yang berasal dari doktrin komprehensif tertentu pada dasarnya memiliki hak untuk meyakini pandangan yang ada dalam komunitasnya. Namun, dalam konteks kehidupan unreasonable bersama, mereka harus hidup berdasarkan prinsip kewarasan publik. Orang yang tidak memiliki kewarasan publik di dalam kehidupan publik akan dianggap fair fair Dalam pandangan Rawls, sikap semacam ini dianggap mengancam kehidupan bersama . yang . Untuk mewujudkan masyarakat beragam yang , ia sangat mengharapkan agar kelompok-kelompok yang ada dalam budaya latar memiliki kapasitas kewarasan publik. Dalam konteks ini, kita bisa melihat prinsip-prinsip budaya publik yang waras fair sebagai "pendidik" bagi berbagai doktrin komprehensif untuk bisa membangun 2. Ide Posisi Asali kehidupan publik yang . fairness the original position , Rawls mengajak kita memahami salah satu ide Dalam mencari konsep fairness ). Melalui state of , dan bagaimana ia bisa dihasilkan. Ide penting dalam teori keadilannya, yakni ide posisi asali ( ide posisi asali ia menunjukkan arti nature posisi asali ini memiliki kesinambungan dengan konsep kondisi alamiah ( ) yang umumnya diajukan oleh para peletak dasar teori kontrak sosial seperti 8 Thomas Hobbes (1588-1679) dan John Locke (1632- Thomas Hobbes dan John Locke. 1704) adalah filsuf Abad Modern yang menjadi peletak dasar teori kontrak sosial. state of nature Dalam merumuskan teori itu mereka memiliki konsep yang disebut kondisi alamiah ( ). Meski menggunakan istilah yang sama mereka berdua memahami 1704) adalah filsuf Abad Modern yang menjadi peletak dasar teori kontrak sosial. state of nature Dalam merumuskan teori itu mereka memiliki konsep yang disebut kondisi alamiah ( ). Meski menggunakan istilah yang sama mereka berdua memahami Political Liberalism, 7 Hobbes, Leviathan John Rawls, Thomas 1974) 189. Lihat juga John Locke, Press, 1970) 287. (New York: Columbia University Press, 1996), xxxviii. Two Treatises of Government , ed. C. B. Macpherson, Hardmondsworth, (Middlesex: Penguin Books, , (Cambridge: Cambridge University 7
bellum omnium contra omnes kondisi alamiah dalam makna yang berbeda. Hobbes memahami kondisi alamiah homo homini ) atau sebagai kondisi perang semua melawan semua ( lupus kondisi di mana manusia menjadi serigala bagi manusia yang lain ( state of war ). Intinya, kondisi alamiah adalah kondisi yang sangat mengerikan ( ) dan tidak diinginkan. Sementara Locke justru memahami kondisi alamiah ini sebagai kondisi yang ideal karena di fase ini manusia memiliki kebebasan dan kesetaraan yang sempurna. Namun karena ada kebutuhan untuk menjamin agar kebebasan dan kesetaraan ini bisa lebih terlindungi, ia kemudian mengajukan ide kontrak sosial untuk membentuk negara. Baginya, fungsi negara adalah untuk menjamin kebebasan 9 state of nature dan kesetaraan manusia. Meski ada kesinambungan dengan konsep kondisi alamiah ( ), Rawls memahami ide posisi asali dalam cara yang lebih abstrak dibanding kondisi alamiah. Menurut Rawls, ide posisi asali harus kita lihat sebagai sesuatu yang bersifat hipotetis dan non-historis. Ia memahami posisi asali sebagai hipotetis karena di fase ini kita bertanya tentang apa yang dapat dan akan disepakati, bukan apa yang telah disepakati. Di sini kita membuat semacam perkiraan, jika kondisi setiap orang berada dalam kondisi posisi asali, kesepakatan macam apakah yang akan mereka lahirkan. Ia juga memahami posisi asali sebagai sesuatu yang bersifat non-historis karena 10 secara historis, realitas fase posisi asali sebenarnya tidak pernah terjadi. fair hanya menjadi perangkat imajiner agar kita bisa membayangkan satu kesepakatan Ide ini yang dianggap paling . fairness Dalam pandangan Rawls, meski ide ini bersifat hipotetis dan non-historis, ide ini sangat penting untuk memahami konsep keadilan sebagai dan bagaimana manusia bisa mencapai itu. Katanya, ide ini akan memodelkan dua hal yang sangat fair mendasar dalam memahami keadilan. Pertama, ide posisi asali memodelkan sesuatu yang kita pahami sebagai kondisi yang , di mana subjek yang bebas dan setara menyepakati satu kesepakatan yang akan mengatur struktur dasar masyarakat. Kedua, ia juga memodelkan sesuatu yang kita anggap sebagai batasan-batasan yang fair dapat diterima semua kelompok. Melalui cara ini, kesepakatan yang lahir dari posisi asali dapat dianggap sebagai kesepakatan yang 11 karena didukung oleh nalar atau pertimbangan terbaik. fair Dalam penilaian Rawls, sebuah posisi dapat disebut jika posisi itu menjamin semua pihak yang terlibat di dalamnya sebagai orang-orang yang bebas dan setara. A Theory of Justice Justice as fairness: A restatement 9 10 11 John Rawls, John Rawls, versity Press, 2001) 16-17. Rawls, Justice as Fairness , 17. , (Cambridge, Mass: Hardvard University Press, 1971) 10. , (Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard Uni- 8
fairness. Prinsip kebebasan dan kesetaraan menjadi pengandaian penting untuk memahami 12 makna Pandangan ini dipengaruhi John Locke dan Jean-Jacques Rousseau yang mengatakan bahwa sebuah konstitusi dapat dikatakan adil sejauh konstitusi 13 fair itu dihasilkan dari para individu yang bebas. Rawls kemudian menambahkan bahwa sebuah kesepakatan dapat dikatakan jika kesepakatan yang dihasilkan 14 tidak diderivasi dari satu otoritas ilahi atau dari satu pandangan moral tertentu. Rawls sangat menekankan hal ini kerena baginya salah satu prasyarat penting untuk membangun keadilan dalam kehidupan publik yang beragam adalah dengan tidak menjadikan salah satu doktrin komprehensif dalam masyarakat sebagai fondasi sosial atau konstitusi. Rawls menegaskan bahwa dalam posisi asali, kita harus melepas semua pengetahuan 15 mengenai posisi sosial dan semua atribut yang kita miliki dalam kehidupan riil. Di fase ini, semua orang yang ada dalam posisi asali tidak mengetahui atribut-atribut yang dapat membuat mereka melakukan pertimbangan-pertimbangan kompromistis veil of ignorance untuk memaksimalkan kepentingan pribadi atau kelompoknya. Dengan kata lain, 16 dalam posisi asali, semua orang berada dalam tirai ketidaktahuan ( ). Mereka tidak mengetahui apakah kesepakatan yang mereka buat akan menguntungkan mereka secara pribadi atau tidak. Menurut Rawls, dalam tirai ketidaktahuan mereka tidak mengetahui posisi sosial, jenis kelamin, agama atau keyakinan yang dianut, dan 17 fair lain-lain. Dalam penilaian Rawls, karena ketidaktahuan akan atribut mereka pasca posisi asali, mereka akan menyepakati keputusan yang dia anggap paling equal liberty semua pihak. Misalnya, kesepakatan bahwa semua warga negara memiliki kebebasan untuk yang setara ( ) apapun latar belakang sosial, agama dan budaya mereka, fair adalah kesepakatan yang secara rasional dan waras pasti diambil oleh individu di fase posisi asali. Ini adalah kesepakatan yang dianggap paling . Kesepakatan semacam ini bisa dicapai jika kita bisa melepas pengetahuan mengenai atribut kita di dunia riil. Adanya pengetahuan tentang status kita di dunia riil akan membuat kita tergoda mengupayakan satu kesepakatan yang akan menguntungkan posisi kita. fair Ide posisi asali ini bisa menjadi perangkat paling baik untuk mengkondisikan semua orang mengajukan usulan atau kesepakatan paling . Dengan perangkat posisi asali ini, setiap orang pada akhirnya akan sampai pada satu konsensus yang The Justice as Fairness, 12 13 14 Rawls, Cambridge Companion to Rawls Samuel Freeman, "Introduction: John Rawls - An Overview" dalam Samuel Freeman (ed.), Justice as Fairness, Justice as Fairness 16. , (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), 3. 15 16 17 Rawls, Rawls, Colin Farrelly, Farrelly, 15. , 15. Introduction to Contemporary Political Theory Contemporary Political Theory, 8. , (London: Sage Publications, 2004), 8. 9
fair fairness di mana semua orang akan saling menerima dan saling mendukung. Konsep keadilan sebagai mengandaikan satu kondisi di mana semua pihak yang terlibat memiliki kebebasan yang sama luasnya dan mereka tidak membuat pilihan yang menguntungkan diri atau kelompoknya karena mereka sendiri tidak mengetahui veil of ignorance secara persis atribut yang akan dimiliki nanti. Ketika merumuskan kesepakatan asali ini mereka sepenuhnya berada dalam tirai ketidaktahuan ( ). Kesepakan yang dihasilkan dengan menggunakan ide posisi asali bukanlah kesepakatan yang mempertimbangkan untung-rugi bagi pribadi atau kelompok, melainkan lebih pada apa yang seharusnya dijadikan aturan yang dapat diterima dan didukung oleh semua 3. Ide Nalar Publik orang yang waras dan rasional serta memiliki kebebasan yang setara. fairness public reason Ide yang juga sangat penting agar kita dapat memahami konsep Rawls fairness ). Jika ide posisi asali menjadi semacam perangkat fairness bisa dibayangkan, maka adalah ide nalar publik ( imejiner untuk menunjukkan bagaimana konsep melalui ide nalar publik kita ditunjukkan bagaimana secara praktis, konsep well-ordered bisa diwujudkan dalam kehidupan real. Menurut Rawls, masyarakat demokratis yang public reason konstitusional dan tertata baik ( ) mengandaikan adanya tradisi nalar publik ( ) yang berfungsi dengan baik. Ide nalar publik sejatinya terkait dengan pemahaman mengenai posisi dasar setiap orang. Sebagai warga negara, status mereka equal ditempatkan seperti apa? Apakah mereka diposisikan secara berkasta (stratifikasi) atau dalam posisi setara ( )? Dalam menguraikan ide nalar publik, Rawls merinci nilai-nilai moral dan politik dasar yang harus dibangun. Nilai-nilai ini bertujuan untuk menata hubungan antara pemerintah dan warganya, serta hubungan antar-warga political relation negara. Singkatnya, ide nalar publik memberikan perhatian pada bagaimana cara kita memahami hubungan politik ( ). Hubungan politik yang sesuai dengan nalar publik mensyaratkan prinsip kesetaraan antar-warga negara tanpa kecuali dan penerimaan relasi timbal-balik antar-mereka. Orang yang menolak prinsip kesetaraan 18 dan kriteria timbal balik sama saja dengan menyangkal ide dasar nalar publik. fair Penggunaan nalar publik menjadi sangat krusial untuk menjamin lahirnya kesepakatan yang . Rawls kemudian menujukkan signifikansi dan relevansi nalar publik dalam lima hal. Pertama, pada topik yang wajib didiskusikan dengan nalar publik. Menurutnya, kita wajib menggunakan nalar publik ketika mendiskusikan hal-hal fair mendasar dalam politik. Terhadap hal-hal mendasar ini, nalar publik harus berfungsi efektif. Jika tidak, kehidupan bersama yang atau masyarakat yang tertata tidak The University of Chicago Law Review 64, no. 3 18 (1997): 765-766. John Rawls, "The Idea of Public Reason Revisited" 10
akan terwujud. Kedua, pada pelaksana nalar publik. Dalam pandangannya, orang yang wajib menerapkan nalar publik adalah para pejabat pemerintah dan calon pejabat reasonable publik. Ketiga, pada isi nalar publik sebagaimana dirumuskan dalam konsepsi politik yang masuk akal ( ) mengenai keadilan. Isi nalar publik ini merupakan hal yang sangat mendasar dalam memandu struktur dasar masyarakat yang adil. Keempat, pada hukum dan aturan yang diproduksi masyarakat. Melalui konsepsi politik mengenai keadilan, kita perlu memandu proses pembuatan hukum. Semua hukum yang diproduksi tidak boleh bertentangan dengan konsepsi politik mengenai keadilan. Dan kelima, pada mekanisme review atau pemeriksaan. Warga negara perlu melakukan pemeriksaan apakah undang-undang dan aturan yang dibuat sudah 19 memenuhi kriteria timbal balik (resiprokal). Menurut Rawls, dalam lima aspek ini, penggunaan nalar publik sangatlah penting. Jika kita melihat aspek kedua dalam uraian di atas, Rawls tidak menyasar warga negara biasa sebagai pihak yang wajib menerapkan nalar publik. Penggunaan nalar publik hanya wajib bagi pihak-pihak yang berada dalam tiga forum politik publik utama. Pertama, para hakim di pengadilan ketika mempertimbangkan keputusan, dan lebih khusus lagi di tingkat pengadilan tinggi. Kedua, para pejabat pemerintah, terutama para pimpinan eksekutif di pemerintahan dan legislator di parlemen. Dan terakhir, para kandidat pejabat publik dan manajer kampanye mereka, khususnya ketika menyampaikan orasi publik, platform partai, dan pernyataan politik. Dari tiga forum diskursus di atas, menurut Rawls forum pertama, yakni forum para hakim 20 adalah yang paling utama dan paling diwajibkan untuk menerapkan nalar publik. fairness Hal ini barangkali dilatari oleh pertimbangan bahwa peran yudisial sangat diharapkan menjadi simbol dari keadilan dan . Dalam memutuskan setiap perkara, para hakim wajib mendasarkan pertimbangannya pada nalar publik. Para warga negara biasa, tentu saja sangat diharapkan menggunakan nalar publik. Namun Rawls sendiri tidak menganggap mereka sebagai pihak yang wajib menggunakan nalar publik. Ia menilai kewajiban itu sebagai sesuatu yang bertentangan dengan 21 prinsip kebebasan berkeyakinan dan beragama. Namun, jika mereka secara sukarela fair menggunakan nalar publik, maka penggunaan ini akan sangat mendukung terciptanya masyarakat yang waras dan . Penggunaan nalar publik juga akan membuat demokrasi semakin kuat. Samuel Freeman menyebut nalar publik sebagai karakteristik masyarakat demokratis di mana semua warga memiliki status kewarganegaraan yang 19 20 21 Rawls, "The Idea of Public Reason," 767. Rawls, "The Idea of Public Reason," 767-768. Rawls, "The Idea of Public Reason," 768-769. 11
setara tanpa diskriminasi dan stratifikasi. 22 duty of civility Dengan penggunaan ini, para warga negara dianggap telah memenuhi tugas kesantunan publiknya ( ). Harapan agar para warga bisa menggunakan nalar publik didasari pada tiga asalan penting. Pertama karena adanya keragaman pandangan moral dan keagamaan. Sebagaimana sudah ditegaskan di awal, tidak ada masyarakat yang tidak beragam. Fitrah masyarakat selalu majemuk dan plural dalam segala aspek. Agar keragaman tidak menjadi ajang penindasan dan dominasi, kita perlu membangun hubungan antar- kelompok dengan prinsip kewarasan publik. Kedua, karena jika kita menjadikan salah fairness satu doktrin komprehensif sebagai fondasi sosial maka kita telah menghancurkan prinsip dalam masyarakat plural. Secara tidak langsung, jika kita melakukan itu, kita tengah melakukan kekerasan terhadap doktrin komprehensif lain. Pengalaman masyarakat Barat di Abad Pertengahan ketika penguasa menjadikan salah satu agama sebagai doktrin negara tentu saja ia akan menjadikan kelompok agama yang accident lain sebagai korban. Dalam pandangan Rawls, praktik inkuisisi di masa itu bukanlah "kecelakaan" ( ). Hal itu terjadi secara sengaja untuk melindungi agama yang menjadi fondasi sosial negara. Berdasarkan pengalaman itu, negara harus independen dari doktrin komprehensif yang ada dalam masyarakat. Ketiga, agar sebuah masyarakat politik memiliki daya tahan, maka harus ada mayoritas substansial yang secara sosial dan politik memiliki kewarasan publik. Kehadiran mereka akan menjamin lahirnya 23 basis justifikasi publik bagi konsepsi politik mengenai keadilan. Secara spesifik, Rawls menjelaskan bahwa sebuah nalar dapat disebut publik jika memenuhi tiga hal: (1) ia disampaikan oleh nalar para warga negara yang bebas dan setara; (2) hal yang dibahas adalah tentang kebaikan publik yang memberikan perhatian pada pertanyaan mengenai keadilan politik yang mendasar, yang pertanyaannya terdiri dari dua macam, tentang masalah konstitusional dan masalah keadilan dasar; (3) watak dan isinya bersifat publik, ia diekspresikan dalam penalaran publik dengan bingkai konsepsi keadilan politik yang masuk akal yang memenuhi kriteria timbal "Jika ada orang masih meyakini bahwa masalah politik dasar harus diputuskan oleh nalar yang mereka anggap terbaik menurut ide kebenaran yang menyeluruh (the whole truth) - kebenaran tersebut bisa berasal dari doktrin komprehensif keagamaan atau dari doktrin komprehensif sekuler - dan tidak diputuskan oleh nalar yang diterima oleh semua warga sebagai warga negara yang bebas dan setara, maka orang tersebut tentu saja tengah menolak ide nalar publik."25 24 balik. Ia kemudian menambahkan: 22 Political Liberalism, Political Liberalism. Freeman, Rawls, 383-384. 23 24 25 Rawls, Rawls, Rawls, "The Idea of Public Reason," 767. Rawls, "The Idea of Public Reason," 771. 213; 37-38. 12
Seorang warga dapat dikatakan telah menerapkan nalar publik jika dia melakukan proses deliberasi dengan panduan konsepsi politik yang paling waras mengenai political values keadilan. Ia memahami konsepsi politik ini sebagai konsepsi yang mengekspresikan nilai-nilai politik ( ) yang didukung oleh semua warga negara yang bebas 26 secular reason Di sini Rawls juga merasa perlu menggarisbawahi bahwa yang disebut dan setara. nalar publik tidak sama dengan nalar sekuler ( ). Ia memahami nalar sekuler sebagai penalaran yang berasal dari doktrin non-religius yang sejatinya juga 27 Political Liberalism bersifat komprehensif. Dengan kata lain, doktrin komprehensif yang selalu disinggung Rawls dalam tidak hanya merujuk pada pandangan-pandangan political values keagamaan, tetapi juga pada pandangan-pandangan sekuler yang tidak terkait dengan agama. Nalar sekuler belum tentu mengandung nilai-nilai politis ( ). Di sini kita bisa melihat pentingnya ide nalar publik dalam masyarakat demokratis dan tertata baik. Secara khusus, nalar publik memang hanya wajib dilaksanakan oleh tiga kelompok utama yang merepresentasikan hakikat publik. Namun, agar demokrasi dan masyarakat yang tertata baik semakin mapan, para warga biasa juga sangat diharapkan mampu mengaplikasikan ide nalar publik ini. Memberikan kewajiban bagi warga negara biasa untuk mengaplikasikan ide nalar publik memang dilematis. Di satu sisi, pewajiban itu bisa berimplikasi pada pelanggaran hak berkeyakinan, karena mereka dipaksa meyakini sesuatu yang mereka tidak inginkan. Di sisi lain, tidak adanya pewajiban juga akan menciptakan risiko membesarnya pandangan yang tidak kompatibel dengan nalar publik di level masyarakat umum. Jika ini dibiarkan, masa depan demokrasi dan masyarakat tertata baik akan berada dalam ancaman serius. Menurut Rawls, satu masyarakat akan mencapai kondisi yang tertata baik jika ditopang oleh dua hal. Pertama, kelompok mayoritas substansial tetap teguh berada dalam jalur kewarasan publik. Meski menganut pandangan yang ada dalam budaya unreasonable latarnya, mereka tetap mampu membangun relasi yang waras dan dipandu oleh konsepsi politik mengenai keadilan. Kedua, kelompok yang tidak waras ( ) harus dipastikan tidak menggerus nilai-nilai keadilan dasar dalam masyarakat. Di sini Rawls menginsafi bahwa dalam setiap masyarakat selalu ada kelompok yang tidak waras dan keberadaan mereka akan mengancam keberlangsungan masyarakat yang 28 tertata baik. Sejauh jumlah mereka tidak membahayakan, nasib masyarakat yang tertata baik masih bisa dipertahankan. Namun jika jumlah mereka semakin membesar dan kelompok yang lebih waras tidak mengambil peran besar dalam kehidupan publik maka nasib masyarakat yang beragam sedang ada dalam ancaman. 26 27 28 Rawls, "The Idea of Public Reason," 773. Rawls, "The Idea of Public Reason," 775-776. Rawls, Political Liberalism, 38-39. 13
Dalam pandangan Rawls, sebuah masyarakat tertata baik yang ditopang oleh basis of social unity keragaman yang waras ternyata belum tentu mampu melahirkan basis kesatuan sosial ( ) dan juga belum memberikan isi nalar publik yang merupakan fundamen politik yang paling dasar. Karena itu, agar hubungan antar- doktrin komprehensif yang waras dapat melahirkan basis kesatuan sosial, kita perlu overlapping consensus mendorong mereka agar bisa sampai pada tahap yang disebut sebagai konsensus 29 . Untuk melahirkan basis kesatuan sosial, Rawls berkeadilan atau reasonable comprehensive doctrines mendorong dua hal. Pertama, ia mendorong lahirnya konsensus dari doktrin-doktrin komprehensif yang waras ( ). Dalam konsensus ini akan disepakati isi konsepsi politik mengenai keadilan yang akan menjadi prinsip- prinsip keadilan. Kedua, dalam demokrasi konstitusional, konsepsi politik mengenai 30 keadilan harus independen dari semua doktrin komporehensif. Untuk mencapai konsensus berkeadilan, Rawls mensyaratkan agar semua pihak melepaskan pertimbangan kalkulatif minoritas atau mayoritas. Konsensus juga bukan produk dari tekanan sosial dan politik, khususnya terhadap kelompok minoritas. Dengan pertimbangan yang didasarkan pada nalar publik kita bisa melepaskan semua kalkulasi fair yang bersifat temporer ini dalam merumuskan isi konsensus. Dengan nalar publik, kita bisa mengajukan kesepakatan paling sehingga bisa diterima dan didukung semua pihak secara setara dan bebas. Dalam hal ini, doktrin komprehensif atau budaya latar tentu saja boleh berpartisipasi sejauh mereka mampu memberikan justifisikasi yang sesuai dengan ide nalar publik. Sebagai manusia, para warga tentu tidak bisa begitu saja melucuti budaya latar mereka secara total. Namun sebagai warga negara, political values menurut Rawls, mereka juga harus memiliki kesetiaan yang tulus terhadap nilai-nilai reasonableness politik ( ) demi terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan. Pentingnya kewarasan publik ( ) dalam setiap kelompok didasari oleh pandangan bahwa konsensus yang hendak dicapai bukan semata kesepakatan yang bersifat sementara saja. Rawls memahami konsensus berkeadilan bukan sekadar konsensus untuk menerima otoritas tertentu atau mematuhi kesepakatan institusional modus vivendi yang didasari pada titik temu di antara berbagai kelompok dan kepentingan. Bagi Rawls, overlapping consensus konsensus semacam itu baru sebatas modus vivendi , bukan konsensus berkeadilan ( ). Ia menilai hanya sebagai kesepakatan yang terjadi di antara dua pihak - atau lebih - di mana masing-masing pihak hanya memerhatikan tujuan dan kepentingannya saja. Dalam proses negosiasi, masing- masing pihak berupaya melindungi tujuan dan kepentingannya hingga sampai pada Political Liberalism, Political Liberalism. 29 30 Rawls, Rawls, 133-134. 144. 14
titik ekuilibrium - yang tentu saja bersifat sementara. Padahal yang dikehendaki Rawls modus dalam konsensus berkeadilan adalah sebuah kesepakatan yang sesuai dengan nilai- vivendi nilai politik ( social unity political values modus vivendi ). Menurutnya, hal yang menjadi pembeda antara dan konsensus berkeadilan adalah bahwa dalam , kesatuan sosial ( 4. Kritik dan Relevansi Konsep Fairness Rawls dalam konsensus berkeadilan, kesatuan sosial dan stabilitas bersifat langgeng. ) hanya ada di permukaan dan stabilitasnya bersifat kontingen, sementara 31 fairness reasonableness Pandangan Rawls mengenai dan kewarasan publik ( ) tidak sepenuhnya disetujui oleh para pemikir dan juga filsuf. Ketidaksetujuan itu tampaknya karena pandangan Rawls justru berimplikasi pada begitu banyak pembatasan sehingga pada level tertentu mengorbankan keragaman yang ada dalam masyarakat itu sendiri. "difference blind" liberalism Misalnya, seorang filsuf dari tradisi komunitarian, Charles Taylor, menilai model liberalisme politik Rawls sebagai . Model liberalisme Rawls Liberalism and the Limits of mengabaikan dan menutup mata pada realitas keragaman masyarakat yang seharusnya Justice diakui. 32 Filsuf komunitarian lain, Michael J. Sandel, dalam (1982) mengkritik konsep subjek otonom Rawls yang dipengaruhi Kant sebagai sesuatu yang absurd. Menurutnya, dengan konsep otonomi, Kant mau mengatakan bahwa individu seakan-akan dapat melepaskan diri dari pengaruh-pengaruh eksternal, 33 seperti pengaruh hukum alam dan lingkungan sosial. Sandel menunjukkan dua kritik mendasar atas pandangan ini. Pertama, konsep otonomi diri bertentangan dengan realitas manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat dipisahkan dari komunitas di mana mereka hidup. Kritik ini banyak dinspirasi oleh pandangan sosiologis yang memahami manusia sebagai makhluk yang selalu 34 dikondisikan oleh lingkungan sosialnya. Karena ketakterpisahan ini, manusia tidak dapat netral dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakatnya. Konsep subjek otonom a priori yang seakan bisa melepaskan diri dari tekanan-tekanan yang datang dari luar dianggap dalam keadilan deontologis sebagai ilusi. Kedua, Sandel juga mengkritik asumsi Kantian. Menurutnya, subjek yang dianggap sudah melepas nilai-nilai yang dianut 35 sebenarnya tidak lebih bebas daripada subjek yang tidak melepas nilai-nilainya. Political Liberalism, 31 32 Baruch A. Brody dan George Sher, Social and Political Rawls, Philosophy: Contemporary Readings, (Philadelphia: Harcourt Brace College Publisher, 1999), 448-449. Charles Taylor, "The Politics of Recognition"ed. 147. Liberalism and The Limits of Justice 33 34 35 Michael J. Sandel, 1982), 9. Sandel, Sandel, Liberalism and the Limits of Justice, Liberalism and the Limits of Justice, 11. 177-178. , (Cambridge: Cambridge University Press, 15
Pelucutan nilai tidak membuat subjek betul-betul otonom atau bebas dari pandangan hidup tertentu. Pribadi itu sebenarnya tetap berdiri di atas satu nilai tertentu. Kritik dari perspektif komunitarian ini tentu saja sangat penting diperhatikan. Klaim netralitas dan otonomi digugat. Namun terhadap kritik semacam ini, kita juga perlu melihatnya lebih detail. Memang benar bahwa setiap pribadi selalu ada dalam lingkungan budaya dan komunitas tertentu, namun itu tidak berarti bahwa individu Reason before Indentity atau pribadi itu dideterminasi oleh nilai-nilai yang ada dalam komunitas. Sebagaimana ditunjukkan Amartya Sen dalam , ia menegaskan bahwa para determining influencing pribadi itu tetap bisa berpikir kritis dan mengambil jarak dari nilai-nilai yang ada dalam komunitas. Di sini ia membedakan istilah " 36 " dan " " dalam relasi individu dan komunitas. Ia mengakui bahwa komunitas dan nilai-nilainya choice memberikan pengaruh, namun tidak dalam arti determinasi. Dengan kata lain, pribadi reason atau individu itu tetap punya kemampuan untuk memilih ( ) dengan kapasitas nalarnya ( ). Dengan kapasitas ini ia bisa menilai sesuatu sebagai hal yang layak dilanjutkan, diganti atau direvisi. Meski melakukan pembelaan terhadap pandangan Rawls yang dikritik kaum komunitarian, Amartya Sen juga tetap memberikan catatan atas pandangan fairness Rawls, khususnya atas konsep imparsialitas. Kapasitas imparsialitas merupakan kapasitas penting dalam keadilan yang dipahami sebagai . Menurut Sen, konsep imparsialitas yang dirumuskan oleh Rawls terlalu terbatas karena dibingkai kewarganegaraan atau teori kontrak sosial. Menurutnya, konsep imparsialitas closed impartiality seharusnya melampaui batas-batas kewargaan dan kontrak sosial. Ia mengkategorikan konsep imparsialitas Rawls sebagai imparsialitas tertutup ( ) karena pertimbangan yang diakomodir hanya mereka yang sudah masuk dalam kategori warga negara. Bagi Sen, jika kita bicara mengenai keadilan, pertimbangan yang diakomodir open impartiality seharusnya melampaui batas-batas kewargaan. Karenanya ia menawarkan model 37 public reasoning imparsialitas terbuka ( ). Dengan impartialitas terbuka, proses The Idea of Justice penalaran publik ( ) harus dibuat lebih luas. Elaborasi kritik Sen ini bisa kita baca dalam buku (2009). . Beyond Political Liberalism Kritik lain yang juga penting untuk dilihat adalah kritik yang diajukan oleh Troy politics of Menurutnya, konsep liberalisme Dostert dalam evasion politik Rawls sebenarnya tengah memapankan model politik penghindaran ( (2006) reasonableness 36 ). Kriteria kewarasan publik ( Reason Before Identity The Idea of Justice ) membuat kelompok yang tidak 37 Amartya Sen, Amartya Sen, 2009), 129-130. , (Oxford: Oxford University Press, 1999), 22-24. , (Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press, 16
unreasonable mengaplikasikan prinsip kewarasan publik dianggap sebagai kelompok tidak waras ( ). Kelompok yang kerap menjadi korban adalah kelompok dengan latar belakang keagamaan. Dostert menilai model semacam ini sebenarnya kurang tepat politics of engagement untuk menyikapi keragaman dalam masyarakat dan juga tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Ia menawarkan model politik perangkulan ( ). Dengan merangkul keragaman secara langsung, alih-alih mengontrol mereka, kita justru akan mendapatkan kesempatan yang lebih baik dalam menegosiasikan ruang publik secara 38 sukses. Dalam pandangannya, politik perangkulan lebih memiliki kemampuan untuk menciptakan tatanan politik yang lebih baik dalam menyikapi keragaman dibanding 39 politik penghindaran yang diajukan Rawls. Pandangan-pandangan yang diajukan Rawls memang mendapat respon yang sangat luas dari para filsuf sosial-politik kontemporer. Ia menjadi filsuf penting yang memantik diskusi filsafat sosial politik di abad 20 dan 21. Ada banyak filsuf yang tidak fairness sepakat, namun juga ada banyak filsuf yang mendukung pandangan-pandangannya. Terkait dengan konsep yang ia ajukan, meski menuai banyak kritik, penulis tetap melihat bahwa konsep ini sangat penting dan relevan, khususnya bagi kita di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, bangsa Indonesia terdiri dari begitu banyak suku bangsa, agama, bahasa, dan aspek-aspek keragaman lainnya. Keragaman ini tentu saja harus dikelola secara adil, karena jika tidak, persatuan bangsa Indonesia akan berada dalam kondisi yang ringkih. Jika salah satu kelompok dalam bangsa Indonesia diperlakukan tidak adil melalui kesepakatan konstitusional atau legislasi fairness yang diskriminatif, maka kesepakatan semacam ini dianggap sebagai kesepakatan fairness yang mengabaikan prinsip . Dalam pandangan Rawls, konsep harus terkandung dalam konsensus fair yang disepakati secara konstitusional dalam negara demokrasi. Satu kesepakatan hanya dianggap jika sesuai dengan nilai-nilai politik yang dipandu oleh kewarasan publik. Baginya, nilai-nilai kewarasan publik adalah sesuatu yang bisa kita ketahui secara internal. Melalui kapasitas kewarasan publik, kita mengetahui keputusan yang sejatinya bisa diterima dan didukung oleh semua pihak (resiprokal), karena dengan kapasitas ini kita tidak diombang-ambingkan oleh kepentingan pribadi atau kelompok. Hal yang diperhatikan dalam pertimbangan yang didasarkan pada kewarasan publik adalah sesuatu yang pantas dijadikan kesepakatan yang bisa diterima secara timbal balik. Beyond Political Liberalism: Toward a Post-Secular Ethics of Public Life, (Notre Dame: 38 39 University of Notre Dame, 2006), Troy Dostert, Beyond Political Liberalism, 3. Dostert, 9. 17
Tentu saja kapasitas yang dijelaskan Rawls ini sangat ideal dan agak kurang berjejak dalam realitas hidup manusia yang historis. Dalam realitas, keputusan dan fairness kesepakatan yang kita ambil kerap kali merupakan produk kompromi dari berbagai kepentingan. Namun meski demikian, kita tetap perlu melihat konsep dan kewarasan publik sebagai panduan dalam membangun hidup bersama. Paling tidak, produk-produk keputusan yang diambil sudah diupayakan secara maksimal mengikuti prinsip fairness. Secara historis kita sendiri sebenarnya memiliki pengalaman yang bisa menjadi teladan kewarasan publik yakni ketika para pendiri bangsa merumuskan dasar negara. Sebagian kelompok menginginkan agar negara ini didasarkan pada Islam dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Sementara sebagian pihak yang lain keberatan dengan rumusan ini. Para pendiri bangsa kemudian berhasil membuat rumusan titik temu yang bisa diterima semua pihak, yakni dalam rumusan Ketuhanan Yang Maha Esa. Peristiwa ini tercatat dalam sejarah bangsa Indonesia ketika sebagian kelompok muslim menginginkan agar negara Indonesia didasarkan pada kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya dalam sidang BPUPK pada Mei hingga juli 1945. Rumusan ini sudah sempat disepakati dalam Piagam Jakarta yang kemudian menjadi Preambule Undang-Undang Dasar. Ketika Bung Karno merepresentasikan hasil kesepakatan ini, Latuharhary, salah satu anggota BPUPK, mengajukan keberatan. Pencantuman kesepakatan semacam ini di dalam hukum dasar dianggap bermasalah dan bisa menjadi benih perpecahan. Pada tanggal 18 Agustus 1945, setelah Bung Karno dan Bung Hatta ditetapkan menjadi presiden dan wakil presiden, keberatan ini kembali disampaikan. Bung Hatta kemudian mencoba meyakinkan kelompok Islam dan mereka berhasil menyepakati perubahan tujuh kata itu menjadi Ketuhanan Yang 40 Maha Esa. Peristiwa ini penulis anggap penting karena rumusan yang dihasilkan itu merefleksikan adanya kapasitas kewarasan publik para pendiri bangsa. Kesepakatan fairnes konstitusional semacam ini bisa menjadi contoh yang sangat relevan dalam realisasi fairness konsep . Hal lain yang juga bisa penulis tunjukkan sebagai realisasi konsep adalah jaminan kesetaraan semua warga negara di muka hukum. Kita tidak mengenal atau mendapati istilah warga negara kelas satu dan warga negara kelas Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Per- siapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Saafruddin Bahar dan Nannie Hudawati (eds.) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945, 40 Lahirnya Undang-Undang Dasar, (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998), 238-241; Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas edisi Revisi, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas RM. A .B. Kusuma, Dan Aktualitas Pancasila Hukum Universitas Indonesia, 2009), 19-24; Yudi Latif, , (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 23-39. 18
dua dalam konstitusi Indonesia. Kelompok mayoritas bukanlah kelas yang lebih tinggi dibanding kelompok minoritas. Jaminan ini bisa kita lihat dalam Pasal 27 Ayat (1) yang menegaskan bahwa "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak 41 fairness ada kecualinya." Penegasan konstitusional ini bisa kita lihat sebagai kesepakatan yang sesuai dengan prinsip . fairness Jaminan konstitusional yang berasal dari prinsip sangat penting untuk fairness menjaga kesatuan masyarakat Indonesia yang beragam. Dalam hal ini kita sangat beruntung memiliki kesepakatan konstitusional yang sesuai dengan konsep dan kewarasan publik. Hal yang masih disayangkan adalah soal implementasi konsensus konstitusional itu. Dominasi sebagian kelompok mayoritas dalam kehidupan publik politik bisa menjadi ancaman bagi sebagian kelompok minoritas. Sebagaimana banyak ditunjukkan oleh para pengamat-peneliti sosial, ada tren menguatnya konservatisme 42 fairness agama di Indonesia. Kecenderungan ini tentu saja mengancam proses implementasi fairness dalam kehidupan publik. Selain tren konservatisme, hal yang juga nilai-nilai mengancam nilai di Indonesia adalah praktik keberpihakan hukum hanya fairness pada mereka yang kuat baik secara politik maupun ekonomi. Praktik ini ini tentu saja menyalahi prinsip yang sebenarnya sudah ditegaskan dalam konstitusi Indonesia. Jika hal ini tetap terjadi, maka nasib kesatuan dan persatuan kita akan berada dalam ancaman serius. C. KESIMPULAN fairness Dalam menjelaskan konsep reasonableness , Rawls memberikan perhatian besar pada pentingnya kapasitas kewarasan publik ( ). Setiap kelompok yang ada dalam masyarakat yang beragam biasanya memiliki pandangan moral yang berbeda. Perbedaan ini kadang atau kerap kali menjadi kendala untuk bersatu. Bahkan dalam beberapa kasus, perbedaan bisa berujung pada konflik. Lantas prinsip seperti apakah yang bisa mempersatukan masyarakat yang beragam ini? Tentu saja jawabannya adalah Mengislamkan Jawa, Sejarah Islamisasi di Jawa dan Penentangnya dari 1930 sampai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 41 42 Indonesia, Sekarang M. C. Ricklefs, 1945. : Serambi, 2013 ); Michael Buehler dan Dani Muhtada. "Democratization and the Diffusion Of Shari'a Law: Comparative Insights from Indone- The Politics of Shari'a Law: Islamist Activists and the State in Democratizing Indonesia , sia." Michael Buehler, , Journal (Cambridge: Cambridge University Press, 2016); Najwa Abdullah dan Mohamed Nawab Mohamed of Religious and Political Practice Osman. "Islamisation in the Indonesian Media Spaces New Sites for a Conservative Push." Asian 4, no. 3 (2018): 214-232, Studies Review 43, no. 3, 2019: 415-433 18.1525894; Jeremy Menchik, "Moderate Muslims and democratic breakdown in Indonesia." , , terj. FX Dono Sunardi dan Satrio Wahono, (Jakarta South East Asia Research 24, no. 2 (2016): 261-282 19
fairness justice as fairness fair prinsip keadilan. Rawls memahami keadilan sebagai ). fair , ia mensyaratkan adanya kewarasan publik. ( Untuk membangun masyarakat yang Dengan menggunakan kapasitas ini, relasi antar-kelompok yang beragam menjadi equal liberty Kapasitas ini membuat kita mengakui dan menerima bahwa semua warga memiliki . kebebasan setara ( ). Dalam pandangannya, adanya kelompok yang tidak mengakui prinsip ini akan menjadi ancaman bagi demokrasi, keadilan, dan kesatuan masyarakat. Pandangan Rawls ini tentu saja sangat penting dan inspiratif bagi masyarakat basic structure majemuk seperti Indonesia. Untuk menjamin kesatuan kita sebagai satu bangsa, of society kesepakatan konstitusional yang menjadi struktur dasar masyarakat ( fairness fairness ) harus mampu menjamin prinsip . Tanpa prinsip , kesatuan kita sebagai satu bangsa akan sangat ringkih. Namun kita juga bisa memberikan catatan pada pembatasan yang terlalu ketat terhadap peran doktrin komprehensif atau agama dalam kehidupan publik. Dalam konteks masyarakat Indonesia, kita memiliki pengalaman panjang tentang kontribusi agama bagi negara dan kehidupan publik. Sikap yang perlu kita dorong bukan pembatasan berlebihan atau apa lagi fairness penghindaran, namun partisipasi yang rasional dan masuk akal. Kita memang harus berhati-hati terhadap kelompok yang selalu merongrong nilai dan kewarasan publik. Sikap itu bisa mengancam demokrasi dan keadilan. Namun, kita melihat mayoritas kelompok agama di Indonesia pada dasarnya mampu bersikap dan berpikir secara rasional dan waras. Kemampuan ini harus terus diperkuat dan diperluas dalam kehidupan berbangsa demi menjaga kesatuan dan kebhinekaan kita. DAFTAR PUSTAKA Buku Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Dan Panitia Persiapan Bahar, Saafruddin. dan Hudawati, Nannie. (ed) Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 28 Mei 1945-22 Agustus 1945, Jakarta: Sekretariat The Politics of Shari'a Law: Islamist Activists and the State in Negara Republik Indonesia, 1998. Democratizing Indonesia Buehler, Michael. Beyond Political Liberalism: Toward a Post-Secular Ethics of Public Life , Cambridge: Cambridge University Press, 2016. Dostert, Troy. , Notre Dame: University of Notre Dame, 2006. 20
Introduction to Contemporary Political Theory Farrelly, Colin. , London: Sage Publications, 2004. The Cambridge Companion to Rawls Freeman, Samuel. "Introduction: John Rawls - An Overview" dalam Freeman, Samuel. (ed.), , Cambridge: Cambridge University Press, The Order of Public Reason: A Theory of Freedom And Morality in a 2003. Diverse and Bounded World Gaus, Gerald. . Leviathan , Cambridge: Cambridge University Press, 2011. Hobbes, Thomas , ed. Macpherson, C. B., Hardmondsworth, Middlesex: Groundwork for the Metaphysics of Morals, Diedit Penguin Books, 1974. Kant, Immanuel. dan diterjemahkan Lahirnya Undang-Undang Dasar, oleh Allen Wood, New Haven: Yale University Press, 2002. Kusuma, RM. A .B. Rasionalitas Dan Aktualitas Pancasila Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Latif, Yudi. Negara Paripurna: Historisitas, edisi Revisi, Jakarta: Badan Penerbit Two Treatises of Government , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011. Locke, John. , Cambridge: Cambridge University Press, 1970. Reasonableness and Fairness: A historical Theory, Mc Mahon, Christopher. University Press, 2016. Review 64, no. 3 (1997): 765-807 Rawls, John. "The Idea of Public Reason Revisited" Cambridge The University of Chicago Law A Theory of Justice . Rawls, John. Justice as Fairness: A Restatement , Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1971. Rawls, John. , Cambridge, MA: The Belknap Press of Lectures on The History of Political Philosophy Harvard University Press, 2001. Rawls, John. , Cambridge, Mass: Harvard Political Liberalism, University Press, 2007. Rawls, John. Mengislamkan Jawa, Sejarah Islamisasi di Jawa dan Penentangnya New York: Columbia University Press, 1996. dari 1930 sampai Sekarang Serambi, 2013 Ricklefs, M. C. , terj. FX Dono Sunardi dan Satrio Wahono , Jakarta : Samuel Freeman, Rawls . Liberalism and The Limits of Justice , London and New York; Routledge, 2007. Sandel, Michael J. Press, 1982. , Cambridge: Cambridge University 21
Justice: What's the right thing to do? Reason Before Identity Sandel, Michael. , New York: Penguin Books, 2009. Sen, Amartya. The Idea of Justice , Oxford: Oxford University Press, 1999. Sen, Amartya. , Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press, 2009. Social and Political Philosophy: Contemporary Readings, Taylor, Charles. "The Politics of Recognition"ed. Baruch A. Brody dan George Sher, Philadelphia: Harcourt Jurnal Brace College Publisher, 1999. Journal of Religious Abdullah, Najwa. dan Osman, Mohamed Nawab Mohamed. "Islamisation in the and Political Practice 4, no. 3 (2018): 214-232, Indonesian Media Spaces New Sites for a Conservative Push." 93.2018.1525894. South East Asia Research 24, no. 2 Buehler, Michael. dan Muhtada, Dani. "Democratization and the Diffusion Of Shari'a (2016): 261-282, Law: Comparative Insights from Indonesia." Asian Studies Review 43, no. 3, (2019): 415-433, Menchik, Jeremy. "Moderate Muslims and democratic breakdown in Indonesia." Peraturan perundang-undangan. Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara 19.1627286. Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Majelis Permusyawaratan Rakyat Sekretariat Jenderal, . 22