Pengkajian Proses Peradilan Pidana Mati di Indonesia: Situasi Terpidana Mati dan Upaya Penegak Hukum Pasca Reformasi Tim pengkajian ini terdiri dari: 1. Ahmad Baso 2. Yoseph Adi Prasetyo 3. Fauziah Rasad 4. Dian Andi Nur Azis 5. Markos Amra 6. Elfansuri 7. Sasanti Amisani 8. Rika Isvandiary 9. Luhur Kurnianto : Pengarah; : Penanggungjawab; : Ketua; : Wakil Ketua; : Sekretaris; : Anggota; : Anggota; : Anggota; dan : Anggota. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Jakarta, Maret 2012
Daftar Isi Daftar Isi Bab 1 1.1. Pendahuluan Latar Belakang Masalah 1.1.1. 1.1.2. 1.2. 1.3. Hukuman Mati di Tingkat Internasional Pidana Mati di Indonesia Rumusan Masalah Mandat 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.7.1. 1.7.2. 1.8. 1.9. Tujuan Manfaat Ruang Lingkup Metode Pengkajian Pendekatan Metode Pengumpulan Data Sistematika Penulisan Kendala Bab 2 2.1. 2.1.1. 2.1.1.1. Hak atas Hidup 2.1.1.2. Hak atas Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak 2.1.2. 2.1.2.1. Hak atas Hidup 2.1.2.2. Hak atas Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak 2.2. 2.3. Kerangka Konsep Instrumen Hak Asasi Manusia Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional Instrumen Hak Asasi Manusia Nasional Teori Pemidanaan Referensi Pengkajian/ Penelitian Bab 3 Temuan dan Analisis 3.1. Perkembangan Pidana Mati di Indonesia Pasca Reformasi i 1 1 1 4 8 11 12 12 13 15 15 16 18 19 20 20 20 20 25 28 28 57 137 142 146 146 i
3.1.1. 3.1.2. 3.1.2.1. 3.1.2.2. 3.1.2.3. 3.2. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.3. Statistik Pidana Mati 146 Perkembangan Pidana Mati dalam Tiga Periode 152 Periode Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia sampai dengan Disahkannya Amandemen ke-4 UUD 1945 (Tahun 2000-2003) 153 Periode Pasca Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 sampai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik (Tahun 2003-2005) 156 Periode Pasca Ratifikasi Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahhan Ratifikasi Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik (Tahun 2006-2010) 159 Situasi: Deskripsi Peraturan Perundang-undangan yang Tidak Berkesesuaian dengan Hak Asasi Manusia berdasarkan Periodesasi 161 Periode Sebelum Tahun 2000 161 Periode Tahun 2000 - 2002 164 Periode Tahun 2003 - 2005 167 Periode Tahun 2006 - 2010 171 Analisis Hak atas Keadilan pada Tiap Tahapan Hukum Acara: Perbandingan antara Situasi Terpidana ii
dengan Keterangan Aparat Hukum 175 3.3.1. Tahap Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan 175 3.3.1.1. Situasi Terpidana Mati 175 3.3.1.1.1. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan 176 3.3.1.1.2. Tahap Penuntutan 183 3.3.1.2. Keterangan Aparat Penegak Hukum 184 3.3.1.2.1. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan 184 3.3.1.2.2. Tahap Penuntutan 196 3.3.1.3. Analisis Tingkat Penegakkan Hak Hidup dan Hak Mendapatkan Keadilan sesuai pada Situasi yang Dialami Terpidana Mati dengan Keterangan Aparat Penegak Hukum 204 3.3.1.4. 3.3.2. 3.3.3. 3.3.3.1. Grasi 3.3.3.1.1. Grasi dalam Peraturan Perundang-undangan dan Simpulan atas Tahap Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan 253 Pemeriksaan Sidang 255 Grasi dan Eksekusi 267 267 Penerapannya di Indonesia 269 3.3.3.2. Eksekusi 276 3.3.3.2.1. Eksekusi Mati Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia 279 3.3.3.2.2. Beberapa Praktek Eksekusi Mati di Indonesia 3.4. Analisis Perlindungan Hak Hidup dan Hak atas 282 Keadilan menurut Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Protokol Opsional Kedua pada Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang Ditujukan untuk Penghapusan Hukuman Mati pada Proses Hukum Acara Pidana 288 iii
3.4.1. Upaya Penghapusan Hukuman Mati Bab 4 Penutup 4.1. Simpulan 4.2. Rekomendasi Daftar Pustaka 299 302 302 303 306 iv
Bab 1 Pendahuluan 1.1. Latar Belakang Masalah 1.1.1. Hukuman Mati di Tingkat Internasional Pembahasan pidana mati dalam hukum internasional pertama kali muncul dalam Kon ve ns i J e ne wa T ah un 19 49 te n ta ng Pe rb ai k an Ke a da an An ggot a Angka t an Pe r an g ya ng L uka da n Sak i t di M edan Pe r te m pu ra n Dar at pada tahun 1929.1 Dalam konvensi tersebut diatur secara khusus sejumlah prosedur yang harus dipatuhi apabila hendak menghukum mati seorang tawanan perang. Konvensi tersebut juga memuat ketentuan tentang pelarangan diberlakukannya hukuman mati bagi warga sipil di wilayah yang diduduki.2 Kedua ketentuan tersebut masih berlaku hingga hari ini. Hukum humaniter internasional yang mengatur tentang konflik bersenjata tidak berlaku pada masa damai. Namun demikian, perkembangan dalam hukum humaniter menunjukkan bukti bahwa pendekatan hukum internasional secara perlahan bergerak menuju pembatasan dan pada akhrinya penghapusan hukuman mati. Hukum hak asasi manusia (HAM) internasional berawal dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia/ Universal Declaration of Human Rights (DUHAM). DUHAM merupakan dokumen hukum HAM internasional yang diterima oleh organisasi seluruh dunia. Deklarasi ini diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan 1 United Nations, K o n v e n s i J e n e w a T a h u n 1 9 4 9 t e n t a n g P e r b a i k a n K e a d a a n A n g g o t a A n g k a t a n P e r a n g y a n g L u k a d a n S a k i t d i M e d a n P e r t e m p u r a n D a r a t pada Tahun 1929, United Nation, New York: 1949. 2 Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, Kontroversi Hukuman Mati, Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta: 2009, Hal 81. 1
Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember 1948 dan merupakan sebuah pencapaian dari perjuangan atas kemerdekaan dan martabat manusia. Dalam Deklarasi ini hak hidup diatur dalam Pasal 3, yang berbunyi, "Setiap manusia memiliki hak untuk hidup, kemerdekaan dan keamanan pribadi".3 Walau demikian, Deklarasi ini tidak menjelaskan tentang pidana mati itu sendiri dan tidak memihak atau menentang pidana mati. Pada tahap selanjutnya instrumen hukum internasional mengenai pidana mati makin berkembang. Pada tahun 1966, PBB memberikan perlindungan HAM dalam formula hukum yang mengikat. Instrumen yang digunakan adalah Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (KIHSP)4 dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB)5. Pasal 6 Ayat (1) KIHSP menyatakan bahwa, "Setiap mahluk hidup memiliki hak hidup. Hak tersebut harus dilindungi oleh hukum, tidak seorang pun seharusnya kehilangan hidup tersebut".6 Dalam Pasal 6 Ayat (2) pada KIHSP, hak hidup didefinisikan dan diperluas, dengan pembahasan pembatasan penggunaan pidana mati.7 Kovenan tersebut menyatakan bahwa di negara-negara yang belum menghapus pidana mati hanya dapat diberlakukan terhadap kejahatan-kejahatan yang paling serius (the most serious crimes). Isu pidana mati makin menjadi perhatian serius di tingkat internasional. Pada tanggal 3 April 1997, sebuah Resolusi mengenai pidana mati dari Perserikatan 3 United Nations, The Universal Declaration of Human Rights, United Nations, New York: 1948, Ps 3. 4 United Nations, International Covenant on Civil and Politic Rights, New York: 1966. Yang kemudian diundangkan menjadi: Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4558. 5 United Nations, International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rigts, New York: 1966. Yang kemudian diundangkan menjadi: Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557. 6Op.Cit., International Covenant on Civil and Politic Rights, Ps 6 Ay (1). 7 Ibid., Ps 6 Ay (2). 2
Bangsa-Bangsa disetujui oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia (Komnas HAM). Resolusi meminta negara-negara anggota yang belum menghapuskan pidana mati, agar mempertimbangkan penundaan eksekusi dengan sebuah pandangan agar tercapainya penghapusan pidana mati. Lebih jauh, Resolusi tersebut mendesak semua negara yang belum menghapus pidana mati secara progresif untuk membatasi jumlah orang yang mendapatkan hukuman dimana pidana mati mungkin diterapkan. Sejak 1997, sidang tahunan Komisi HAM PBB secara progresif mendesak negara-negara yang masih memberlakukan pidana mati untuk menerapkan sebuah moratorium.8 Saat ini, hukum HAM internasional telah menjadi sumber pedoman bagi mahkamah konstitusi di berbagai negara dalam menafsirkan konstitusi mereka sendiri. Hak-hak yang dinyatakan dalam konstitusi-konstitusi nasional, seperti hak hidup, pelarangan penyiksaan dan berbagai jenis kebebasan yang fundamental lainnya dipandang bersifat universal. Pengaruh konvensi internasional dan protokol yang melengkapinya membuat beberapa negara secara berangsur-angsur menghapuskan draf hukum tentang metode pidana mati9. Dua pertiga negara di dunia telah menghapus pidana mati baik dalam hukum maupun praktek. Berikut adalah 8 Hans Goran Franck, Hukuman Biadab Penghapusan Hukuman Mati, Martinus Nijhoff 2003, Brill Publishers 18 April 2011. dan Academic Publishers, Great Britain: 9 Perjanjian mengenai penghapusan metode hukuman mati antara lain terdapat dalam: United Nations, Protokol Opsional Kedua Konvensi Internasional Hak Sosial dan Politik Bertujuan Menghapus Hukuman Mati, Resolusi Majelis Umum 44/128, United Nations, New York: 1989. Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia, Konvensi Eropa untuk Perlindungan Hak Asasi dan Kebebasan Fundamental Manusia, Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia, Strasbourg: 1950, Protokol 6 dan 13. The Inter-American Specialized Conference on Human Rights, Protokol Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia, The Inter-American Specialized Conference on Human Rights, San Josi, Costa Rica: 22 November 1969. 3
tabel tentang praktek pidana mati di dunia berkaitan dengan jumlah negara yang tidak melaksanakan pidana mati dan masih melaksanakannya: Tabel 1.1: Praktek Pidana Mati Negara-negara di Dunia (30 Desember 2010) Klasifikasi Praktek Pidana Mati Negara yang menghapus pidana mati untuk semua jenis kejahatan (negara- negara yang di dalam hukumnya tidak mencantumkan pidana mati untuk setiap tindak kejahatan) Negara yang menghapus hukuman mati untuk kategori kejahatan pidana (negara-negara yang mencantumkan hukuman mati dalam biasa hukumnya hanya untuk tindak pidana tertentu atau tindak pidana yang dilakukan dalam keadaan tertentu) Negara-negara yang masih menetapkan hukuman mati untuk tindak pidana biasa seperti pembunuhan tapi dapat dianggap sebagai negara yang menghapus praktek hukuman mati bila mereka tidak melakukan eksekusi terhadap seseorang setidaknya selama 10 tahun terakhir and dipercaya memiliki kebijakan atau membangun praktek untuk tidak melakukan eksekusi) Total negara yang melakukan abolisi (penghapusan) terhadap hukuman mati Negara yang masih menerapkan praktek hukuman mati untuk tindak pidana biasa Sumber: Amnesty International, Maret 201110 1.1.2. Pidana Mati di Indonesia Ancaman pidana mati di Indonesia bersumber pada pada Wetboek van Strafrecht yang disahkan sebagai Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 1 Januari 1918.11 Pemberlakuan KUHP tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 10 Amnesty International, Death Sentences and Executions London: 2011, 11 Oktober 2011, Hal 3. 11 Hindia Belanda, Wetboek van Strafrecht (WvS)/ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 1915, Nomor 732, 15 Oktober 1915. Jumlah Negara 96 9 34 139 58 2010, 4
(UUD) 1945 yang menyatakan segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD 194512 dan dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang pemberlakukan Wetboek van Strafrecht menjadi KUHP13. Pada 1964 pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Dalam Undang-Undang itu disebutkan bahwa pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana hukuman mati dilakukan dengan cara ditembak hingga mati. Karena sebelumnya tidak pernah ada pengaturan mengenai bagaimana eksekusi harus dilakukan.14 Pada pasca reformasi 1998, pengadilan di Indonesia masih menjatuhkan pidana mati. Pidana mati diancam pada enam tindak pidana. Hal ini disebabkan masih adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang memuat pidana mati yang sebenarnya merupakan produk pra reformasi namun masih saja berlaku pasca reformasi, yakni: 1. tindak pidana terorisme yang diatur melalui UU 15/ 2003 tentang Penetapan Perpu 1/ 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Jo Perpu 1/ 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Jo UU 16/ 2003 tentang Penetapan Perpu 2/ 2002 tentang Pemberlakuan Perpu 1/ 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002 jo Perpu 2/ 2002 tentang Pemberlakuan Perpu 1/ 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002;15 12 Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 13 Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Lembaran-Negara Tahun 1958 Nomor 127. 14 Indonesia, Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964, yaitu Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 38) yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer. 15 Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) Junto Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 5
2. tindak pidana narkotika yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika16 Junto Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;17 3. tindak pidana psikotropika yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;18 4. tindak pidana pembunuhan berencana yang diatur melalui KUHP;19 5. kejahatan terhadap kemanan negara (makar) yang diatur melalui KUHP;20 6. tindak pidana penyebaran kebencian yang menyebabkan perang yang diatur melalui KUHP;21 7. tindak pidana pengkhianatan yang diatur melalui KUHP;22 8. tindak pidana pencurian yang menyebabkan kematian yang diatur melalui KUHP;23 Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4232) Junto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285) Junto Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4233), Ps 6, 8, 9, 10, 14, 15, dan 16. 16 Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062., Ps 113 Ay (1) dan (2); Ps 114 Ay (1) dan (2); Ps 116 Ay (1) dan (2); Ps 118 Ay (1) dan (2); Ps 119 Ay (1) dan (2); Ps 121 Ay (1) dan (2); Ps 132 Ay (1), (2), dan (3); Ps133 Ay (1); dan Ps 144 Ay (1) dan (2). 17 Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698, Pasal 80 Ay (1) Hrf a, Ay (2) Hrf a, dan Ay (3) Hrf a; Ps 81 Ay (3) Hrf a; Ps 82 Ay (1) Hrf a, Ay (2) Hrf a, dan Ay (3) Hrf a; dan Pasal 83. 18 Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671, Ps 59. 19 Op.Cit., Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Ps.340. 20 Ibid, Ps 104 dan 140. 21 Ibid, Ps 111 Ay (2). 22 Ibid, Ps 124 Ay (3). 6
9. tindak pidana pemerasan yang menyebabkan kematian yang diatur melalui KUHP;24 10. tindak pidana pembajakan yang menyebabkan kematian yang diatur melalui KUHP;25 11. tindak pidana senjata api yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api;26 12. tindak pidana militer yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM);27 13. pelanggaran HAM berat yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;28 14. tindak pidana rahasia penggunaan tenaga atom Undang-Undang Nomor 31/PNPS/1964 tentang Ketentuan Pokok Tenaga Atom;29 15. tindak pidana korupsi yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;30 dan 16. tindak pidana pelibatan anak dalam tindak pidana narkotika dan/ atau psikotropika yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.31 23Ibid, Ps 365 Ay (4). 24 Ibid, Ps 368 Ay (2). 25 Ibid, Ps 444. 26 Indonesia, Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 1951, Ps 1 Ay (1). 27 Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Ps 64, Ps 65, Ps 67, Ps 68, Ps 73 Angka 1 dan Angka 2, Ps 76 Ay (1), Ps 82, Ps 89 Angka 1 dan Angka 2, Ps 109 Angka 1 dan Angka 2, Ps 114 Ay (1), Ps 133 Ay (1) dan Ay (2), Ps 135 Ay (1) Angka 1 dan Angka 2, Ay (2), Ps 137 Ay (1) dan (2), Ps 138 Ay (1) dan (2), dan Ps 142 Ay (2). 28 Indonesia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lemabaran Negara Nomor 4026, Ps 36, Ps 37, Ps 41, Ps 42 Ay (3) 29 Indonesia, Undang-Undang Nomor 31/PNPS/1964 tentang Ketentuan Pokok Tenaga Atom, Ps 23. 30 Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874, Ps 2 Ay (2). 7
Sebagai akibat dari masih diberlakukannya pidana mati dalam instrumen hukum nasional Indonesia, maka eksekusi pidana mati terhadap terpidana terus terjadi hingga kini. Kontroversi mengenai pidana mati di Indonesia juga tidak pernah berhenti hingga saat ini. Pidana mati di Indonesia dianggap tidak melalui proses peradilan yang independen, imparsial, dan bersih. Praktek pidana mati di Indonesia selama ini masih dinilai bias kelas dan diskriminasi. Pidana mati tidak pernah menjangkau pelaku dari kelompok elit yang tindak kejahatannya pada umumnya bisa dikategorikan sebagai kejahatan serius/ luar biasa. Para pelaku pelanggaran HAM berat yang menimbulkan jumlah korban jiwa jauh lebih banyak dan pelaku korupsi merugikan perekonomian bangsa belum pernah divonis mati. 1.2. Rumusan Masalah Bergulirnya reformasi pada 1998 membuat perubahan iklim politik di Indonesia menjadi lebih bersifat demokratis. Dengan semangat ini, Indonesia telah melakukan perubahan atas UUD 1945, termasuk di dalamnya unsur-unsur HAM, dalam hal ini khususnya pada hak atas hidup melalui pasal-pasal sebagai berikut: Pasal 28A Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28I (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.32 31 Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235, Ps 89 Ay (1). 32 Op.Cit., Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Ps 28A dan 28I. 8
Indonesia juga meratifikasi KIHSP pada 2005 yang kemudian disahkan sebagai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik33 Perubahan iklim politik ini tidak mengakhiri kontroversi tentang pidana mati di Indonesia. Sementara itu, beberapa undang-undang yang masih berlaku dan dilahirkan pasca reformasi justru masih mengatur mengenai pidana hukuman mati, seperti UU 15/ 2003 tentang Penetapan Perpu 1/ 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Jo Perpu 1/ 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Jo UU 16/ 2003 tentang Penetapan Perpu 2/ 2002 tentang Pemberlakuan Perpu 1/ 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002 jo Perpu 2/ 2002 tentang Pemberlakuan Perpu 1/ 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 200234, UU 35/ 2009 tentang Narkotika35 Jo UU 22 1997 tentang Narkotika36, UU 5/1997 tentang Psikotropika37, KUHP38, UU 12/ 1951 tentang Senjata Api39, KUHPM40, UU 26/ 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi 33 Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119. Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4558. 34 Op.Cit., Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Junto Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Junto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002 Junto Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002, Ps 6, 8, 9, 10, 14, 15, dan 16. 35 Op.Cit., Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 36 Op.Cit, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. 37 Op.Cit., Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. 38 Op.Cit., Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 39 Op.Cit., Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen" dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948. 40 Op.Cit., Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. 9
Manusia41, UU 31/PNPS/1964 tentang Ketentuan Pokok Tenaga Atom42, UU 31/ 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi43, dan UU 23/ 2002 tentang Perlindungan Anak44. Ketentuan di dalam berbagai undang-undang tersebut secara tegas masih menunjukkan bahwa Indonesia masih memberlakukan pidana mati, walaupun dalam pengaturannya bersifat alternatif antara pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara. Proses peradilan sering kali berujung pada penjatuhan vonis pidana mati dalam kasus pidana narkotika, terorisme, dan pembunuhan berencana. Sementara selama pasca reformasi belum pernah ada penjatuhan vonis pidana mati atas kejahatan terhadap keamanan negara (makar), tindak pidana HAM berat, dan tindak pidana korupsi. Dengan masih adanya ketentuan mengenai pidana mati dalam berbagai undang- undang tersebut, maka Jaksa Penunut Umum (JPU) masih dapat mendakwa dan/ atau menuntut pidana mati kepada tersangka/ terdakwa, yang kemudian ditindaklanjuti dengan hakim yang mempertimbangkan serta dapat menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa. di luar konteks hak hidup yang harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara, maka setiap perkara yang mendakwa dan/ atau menuntut dan/ atau mengadili pidana mati harus dijamin bahwa negara memenuhi serta melindungi hak atas rasa keadilan. Demikian halnya dengan proses hukum pada tahap penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian. Sementara itu, Tim Pemantauan Komnas HAM juga menemukan adanya proses peradilan yang tidak berkeadilan bagi para terpidana mati.45 Oleh karenanya, Tim 41 Op.Cit., Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. 42 Op.Ci.t., Undang-Undang Nomor 31/PNPS/1964 tentang Ketentuan Pokok Tenaga Atom. 43 Op.Cit., Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi. 44 Op.Cit., Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 45 Tim Pemantauan Pemenuhan Hak untuk Hidup bagi Narapidana Hukuman Mati di Wilayah Hukum Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Jawa Tengah yang dibentuk oleh Komnas HAM bertugas mencari dan mengumpulkan data, informasi, dan fakta, baik melalui permintaan keterangan dengan instansi terkait cq. Kanwil Hukum dan HAM di Provinsi Banten, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Bali, dan diberbagai Lembaga Pemasyarakatan yang terdapat terpidana mati, serta mendengarkan keterangan terpidana mati. 10
Pengkajian memutuskan untuk membahas permasalahan proses peradilan pidana mati di Indonesia, yang dikaji berdasarkan sudut pandang terpidana mati serta dan aparat penegak hukum dalam upaya penegakan hukum selama pasca reformasi. 1.3. Mandat Dalam tugasnya Tim Pengkajian "Proses Peradilan Hukuman Mati di Indonesia: Situasi Terpidana Mati dan Upaya Penegakan Hukum Pasca Reformasi" ini memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) UU 39/ 1999 tentang HAM. Pasal tersebut menyatakan, Komnas HAM memiliki kewenangan dan fungsi di bidang pengkajian dan penelitian, sebagai berikut: a. pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan atau ratifikasi; b. pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia; c. penerbitan hasil pengkajian dari penelitian; d. studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia; e. pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia; dan f. kerjasama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga, atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.46 46 Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886, Ps 89. 11
Kegiatan pengkajian ini didasarkan pada Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 016B/SES.SK/II/2011 tentang Pembentukan Tim Pengkajian. Tim pengkajian ini terdiri dari: 1. Ahmad Baso 2. Yoseph Adi Prasetyo 3. Fauziah Rasad 4. Dian Andi Nur Azis 5. Sasanti Amisani 6. Elfansuri 7. Markos Amra 8. Rika Isvandiary 9. Luhur Kurnianto : Pengarah; : Penanggungjawab; : Ketua; : Wakil Ketua; : Sekretaris; : Anggota; : Anggota; : Anggota; dan : Anggota. 1.4. Tujuan Kajian ini memiliki tujuan yaitu: 1. Menganalisis proses peradilan atas pidana mati di Indonesia. 2. Menganalisis proses peradilan atas pidana mati berdasarkan pengalaman terpidana mati dan upaya yang telah dilakukan penegakan hukum dalam menyelenggarakan proses peradilan atas pidana mati. 1.5. Manfaat Manfaat Pengkajian ini adalah untuk menjadi bahan masukan bagi pembuat kebijakan terkait dengan permasalahan pidana mati di Indonesia. 12
1.6. Ruang Lingkup Pengkajian ini mengkaji penerapan pidana mati di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat pada proses hukum yang berjalan di setiap tahapannya, yaitu tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan, dan grasi. Tema ini diambil dengan mempertimbangkan bahwa dengan pengkaji proses hukum di setiap tahap tersebut, dapat diambil satu gambaran utuh tentang penerapan pidana mati mulai dari awal proses hukum hingga akhirnya. Pengkajian ini juga dibatasi pada hal jangka waktu. Penelitian ini mengambil periodisasi penerapan pidana mati dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, dari sejak masa reformasi di tahun 2000 hingga 2010. Alasannya adalah pada kurun waktu tersebut telah terjadi suatu perubahan mendasar pada sistem hukum di Indonesia, yaitu Amandemen atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Didalam Amandemen Konstitusi tersebut terdapat perubahan aturan hukum dasar mengenai hak asasi manusia, yakni pada Pasal 28. Berangkat dari ditetapkannya aturan dasar tentang hak asasi manusia pada Pasal tersebut diharapkan kualitas pemenuhan hak asasi manusia tiap warga negara dapat dipastikan terjaga oleh negara. Dengan demikian penghormatan terhadap hak asasi manusia seharusnya dapat dilakukan secara lebih pasti dan lebih baik lagi. Menyambut Amandemen Pasal 28 Konstitusi tersebut, disahkan pula Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sementara, Undang-Undang tersebut baru efektif pada tahun 2000, setahun setelah diundangkan. Dengan hadirnya Undang-Undang tersebut maka semakin kuatlah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai HAM. Walaupun pidana mati diancam pada enambelas tindak pidana47, namun Pengkajian ini dibatasi hanya pada tindak pidana terorisme, narkotika, dan pembunuhan berencana. Hal ini dikarenakan vonis pidana mati yang dijatuhkan selama jangka waktu yang ditentukan dalam Pengkajian ini, yakni sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2010, hanya pada tiga tindak pidana tersebut. Sebagaimana diketahui bersama bahwa akhir-akhir ini, pada masa reformasi, justru perkara pidana 47 Lihat Laporan Pengkajian ini, Hal 5-8. 13
yang sangat meresahkan masyarakat luas adalah kasus terorisme, pembunuhan berencana dan atau berantai yang disertai mutilasi, dan penyalah-gunaan narkotika. Namun demikian, harus tetap diperhatikan kualitas penghormatan terhadap hak asasi manusia disamping penegakan hukum untuk memberantas ketiga tindak pidana tersebut. Sementara tindak pidana kejahatan terhadap negara (makar), tindak pidana HAM berat, dan korupsi tidak dibahas pada Pengkajian ini. Berangkat dari ruang lingkup tersebut, penelitian ini membatasi wilayah penelitian hanya pada daerah yang memiliki kriteria tertentu yang layak untuk dikunjungi sebagai lokasi pengambilan data. Kriteria yang digunakan adalah daerah yang memiliki intensitas cukup tinggi secara kualitas dan kuantitas sebagai daerah terjadinya tindak pidana (locus delicti) dan daerah yang memiliki nilai yuridiksi terkait tindak pidana tersebut. Hal tersebut berpengaruh pada keterwakilan data dan informasi yang mencukupi dari sekian banyak daerah di Indonesia. Daerah-daerah yang memenuhi kriteria tersebut adalah Jakarta, Tangerang dan Depok. Jakarta terpilih karena menjadi daerah tempat penyelesaian semua kasus terorisme di Indonesia, meskipun lokasi tindak pidana terorisme tidak di Jakarta. Tangerang terpilih karena menjadi daerah yang memiliki intensitas tertinggi dalam hal terjadinya tindak pidana narkotika, juga sebagai daerah dengan catatan tertinggi dalam hal penjatuhan pidana mati terhadap pelakunya. Hal demikian terjadi karena di Tangerang terdapat Bandara Soekarno-Hatta yang merupakan lokasi masuknya narkoba dari luar negeri. Sementar Depok adalah daerah dengan kriteria sebagai daerah yang mewakili terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana dengan vonis pidana dengan kualitas tertinggi, meskipun secara kuantitas terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana dengan vonis pidana mati Depok menempati nomor urut kedua setelah Sumatera Utara. Selain ketiga daerah tersebut, penelitian memilih tiga daerah lainnya yang memiliki nilai yuridiksi tersendiri. Daerah tersebut adalah Nusakambangan, Cirebon dan Bali. Nusakambangan merupakan tempat ditahannya terpidana mati kasus terorisme, Cirebon adalah lokasi penahanan terpidana mati kasus pembunuhan berencana yang terjadi di Depok, sedangkan Bali adalah tempat berlangsungnya 14
sidang pengadilan yang pernah memutus mati terdakwa bom Bali yang terpidananya sudah selesai seluruh proses peradilannya, sampai dengan dieksekusi. 1.7. Metode Pengkajian 1.7.1. Pendekatan Pengkajian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jary and mendefinisikan istilah qualitative research techniques sebagai setiap penelitian dimana ilmuwan sosial mencurahkan kemampuan sebagai pewawancara atau pengamat empatis dalam rangka mengumpulkan data yang unik mengenai permasalahan yang ia investigasi. 48 Dalam pendekatan kualitatif, peneliti membuat gambaran kompleks, meneliti pendapat, laporan terperinci dari pandangan narasumber, dan melakukan studi pada suatu situasi yang alami.49 Gaya penelitian kualitatif berusaha mengkonstruksi realitas dan memahami maknanya. Sehingga, penelitian kualitatif biasanya sangat memperhatikan proses, peristiwa dan otentisitas.50 Penelitian kualitatif lebih mengutamakan penggunaan logika induktif dimana kategorisasi dilahirkan dari perjumpaan peneliti dengan informan di lapangan atau data-data yang ditemukan. Penelitian kualitatif bericirikan informasi yang berupa ikatan konteks yang akan menggiring pada pola-pola atau teori yang akan menjelaskan fenomena social.51 48 David Jary and Julia Jary, Dictionary of Sociology, Glasgow: Harper Collins, 1991, Hal 513. 49 John W Creswell, Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches, California: 1994. Sage Publications, Inc., Hal 15. 50 Gumilar Rusliwa Somantri, Memahami Metode Kualitatif, Makara, Sosial Humaniora, Vol 9, No 2, Depok: Desember 2005, Hal 57-65, 51 Op.Cit., Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches, Hal 4-7. Jary 15
Peneliti kualitatif biasanya terlibat dalam interaksi dengan realitas yang ditelitinya. Keterlibatan dan interaksi peneliti kualitatif dengan realitasyang diamatinya merupakan salah satu ciri mendasar dari metode penelitian ini. Metode kualitatif memperlakukan data sebagai sesuatu yang bermakna secara intrinsik. Dengan demikian, data yang ada dalam penelitian kualitatif bersifat "lunak", tidak sempurna, imaterial, kadangkala kabur dan seorang peneliti kualitatif tidak akan pernah mampu mengungkapkan semuanya secara sempurna. Namun demikian, data yang ada dalam penelitian Kualitatif bersifat empiris, terdiri dari dokumentasi ragam peristiwa, rekaman setiap ucapan, kata dan gestures dari objek kajian, tingkah laku yang spesifik, dokumen-dokumen tertulis, serta berbagai imaji visual yang ada dalam sebuah fenomena sosial.52 1.7.2. Metode Pengumpulan Data Penelitian ini menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data. Metode yang digunakan adalah: 1. Diskusi Kelompok Terfokus (DKT) Diskusi kelompok terfokus merupakan suatu cara pengumpulan data yang umumnya dilakukan dalam penelitian kualitatif dengan tujuan untuk mendapatkan makna dari suatu tema menurut pemahaman suatu kelompok. FGD dilakukan sebanyak satu kali di Jakarta pada Tanggal 27 Januari 2011, dengan melibatkan narasumber yaitu Prof. Jimly Assidiqie53 dan Roichatul Aswidah54. Paparan dari kedua narasumber ini dilanjutkan dengan diskusi kelompok dengan para peserta diskusi yang hadir. Berdasarkan DKT ini maka dapat disimpulkan beberapa masukan: 52 W. Lawrence Neuman, Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches, Needham Heights, MA Allyn & Bacon, 1997, Hal 328. 53 Saat ini Prof. Jimly Assidiqie menjabat sebagai salahsatu Penasihat Komnas HAM. 54 Roichatul Aswidah adalah sebagai mantan Peneliti Komnas HAM yang menyusun laporan pengkajian Komnas HAM dengan judul "Hukuman Mati Ditinjau dari Perspektif HAM". Saat ini Beliau adalah peneliti Center for Democracy and Human Rights Studies (Demos). 16
a. Hukuman mati menjadi salah satu bentuk hukuman yang sejak lama diberlakukan di beberapa negara. Teknis penjatuhan hukum pidana terus berkembang dari masa ke masa. Kesepakatan dalam masyarakat berkaitan dengan hukuman mati juga dapat berkembang, dari kesepakatan yang menyetujui pemberlakuan hukuman mati menjadi kesepakatan yang menghapus hukuman mati. b. Mahkamah Konstitusi, sebagai suatu lembaga yang bertugas untuk menguji materi suatu peraturan atau perundang-undangan terhadap konstitusi. Mahkamah konstitusi telah memutuskan bahwa pidana mati merupakan suatu yang konstitusional. Akan tetapi, dapat menjadi inkonstitusional bila telah mengembangkan tafsir terhadap Pasal 28 (i) UUD 1945 Amandemen Keempat. 2. Wawancara Mendalam Wawancara mendalam merupakan salah satu teknik untuk untuk mendapatkan data primer. Wawancara mendalam merupakan alat untuk mengecek kembali atau membuktikan informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Wawancara mendalam penelitian ini dilakukan terhadap kelompok informan di bawah ini: a. Aparat penegak hukum Kepolisian yaitu: 1) Untuk kasus narkotika: Kepolisian Resor Kota (Polresta) Tangerang dan Kepolisian Resor (Polres) Bandara; 2) Untuk kasus pembunuhan berencana: Polresta Depok; dan 3) Untuk kasus terorisme: Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya, Detasemen Khusus Anti Teror 88 (Densus 88), dan Polda Bali; b. Aparat penegak hukum Kejaksaan terdiri dari: 1) Untuk kasus narkotika: Kejaksaan Negeri (Kejari) Tangerang; 2) Untuk kasus pembunuhan berencana: Kejari Depok; dan 3) Untuk kasus terorisme: Kejari Denpasar, Kejari Jakarta Pusat, Kejari Jakarta Selatan; c. Aparat penegak hukum Hakim yaitu : 17
1) Untuk kasus narkoba: Pengadilan Negeri (PN) Tangerang; 2) Untuk kasus pembunuhan berencana: PN Depok; dan 3) Untuk kasus terorisme: PN Denpasar, PN Jakarta Selatan, PN Jakarta Pusat; dan d. Terpidana mati yang berada di: 1) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I dan II A Tangerang (kasus narkoba); 2) Lapas Kelas I Cirebon (kasus pembunuhan berencana); dan 3) Lapas Kelas I Batu (kasus terorisme). 3. Studi Pustaka Studi pustaka dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang mendukung penelitian ini. 1.8. Sistematika Penulisan Pengkajian ini ditulis dalam empat bab, yakni Bab 1 Pendahuluan, Bab 2 Kerangka Konsep, Bab 3 Temuan dan Analisis, serta Bab 4 Penutup. Bab 1 Pendahuluan terdiri dari sembilan sub bab. Pertama, latar belakang masalah yang berisi mengenai pidana mati di tingkat internasional serta pidana mati di Indonesia dalam sejarahnya dan penerapannya saat ini. Kedua, rumusan masalah yang meliputi situasi terpidana mati dan perspektif/ upaya penegak hukum. Ketiga, mandat. Keempat, tujuan. Kelima, manfaat penelitian. Keenam, ruang lingkup. Ketujuh, metode penelitian yang meliputi pendekatan dan metode pengumpulan data. Kedelapan, sistematika penulisan. Dan kesembilan, kendala. Bab 2 Kerangka Kosep terdiri tiga sub bab. Pertama, instrumen HAM, baik internasional maupun nasional mengenai hak atas hidup serta hak atas peradilan yang bebas dan tidak memihak. Kedua, teori pemidanaan. Dan ketiga, referensi pengkajian/ penelitian. Bab 3 Temuan dan Analisis terdiri dari empat sub bab. Pertama, perkembangan pidana mati di Indonesia pasca reformasi yang meliputi statistik pidana mati serta 18
perkembangan pidana mati dalam tiga periode yakni periode tahun 2000-2002, 2003- 2005, dan 2006-2010. Kedua, deskripsi peraturan perundang-undangan yang tidak berkesesuaian dengan HAM berdasarkan periodesasi. Ketiga, analisis hak atas keadilan pada setiap tahapan hukum acara: perbandingan antara situasi terpidana dengan keterangan aparat penegak hukum yang meliputi tahap penyidikan, penyelidikan dan penuntutan; tahap pemeriksaan sidang; serta tahap eksekusi dan grasi. Dan keempat, analisis perlindungan hak hidup dan hak atas keadilan menurut kovenan internasional hak sipil dan politik beserta intrumen tambahannya, yakni Protokol Opsional Nomor 2 atas Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik pada proses hukum acara pidana. Bab terakhir adalah BAB 4 Penutup yang berisi dua sub bab, yakni simpulan dan rekomendasi. 1.9. Kendala Kendala yang dialami selama proses pengkajian ini berlangsung adalah sebagai berikut: 1. Data mengenai terpidana mati, khususnya dalam hal data jumlah terpidana mati dan keberadaan terpidana mati di Lembaga Pemasyarakatan yang dimiliki Direktorat Jenderal Pemasyarakatan - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang tidak akurat dan tidak lengkap. 2. Data proses peradilan para terpidana mati dan data eksekusi terpidana mati yang dimiliki Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum - Kejaksaan Agung yang tidak lengkap terkait dengan eksekusi terpidana mati. 19
Bab 2 Kerangka Konsep 2.1. Instrumen Hak Asasi Manusia 2.1.1. Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional 2.1.1.1. Hak atas Hidup Pidana mati, meskipun tidak secara tegas dan keras ditentang oleh seluruh negara di dunia, namun wacana penghapusan pidana mati telah disuarakan dalam beberapa intrumen hukum internasional, terutama yang berkaitan dengan penegakan HAM. Penghapusan pidana mati memang berkaitan erat dengan penghormatan terhadap hak atas hidup. Di dalam instrumen hukum internasional pengaturan hak hidup menjadi sangat penting dikarenakan hak hidup adalah dasar dari lahirnya hak- hak asasi manusia yang lainnya. Posisi ini menempatkan hak hidup sebagai salah satu bagian dari hak asasi yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable rights). Hak-hak yang termasuk dalam non-derogable rights adalah hak-hak yang bersifat mendasar dan prinsipil bagi kemanusiaan. Terhadap hak yang dikategorikan sebagai non-derogable rights ini ada yang mengklasifikasikannya sebagai inti dari HAM dan menjadi puncak hirarki dalam hukum internasional. Sehingga tidaklah mengherankan jika terdapat banyak intrumen internasional, baik universal maupun regional yang secara berbicara mengenai hak hidup dan kaitannya dengan penghapusan pidana mati. Hak atas hidup dilindungi dalam berbagai instrumen HAM internasional, diantaranya Universal Declaration of Human Rights 1948 / Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)/ Konvensi Internasional Hak Siipil dan Politik, Second Optional Protocol of ICCPR aiming of The Abolition of Death Penalty, Protocol Number 13 to the 20
Convention for The Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Concerning The Abolition of The Death Penalty in All Circumstances, dan Statute of the International Criminal Court of 1998, yakni sebagai berikut: 1. Universal Declaration of Human Rights 1948/ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Meskipun tidak berbicara secara langsung mengenai pidana mati, namun DUHAM dengan tegas memberikan perlindungan terhadap hak hidup, seperti yang dituangkan dalam Pasal 3, "everyone has the rigtht to life, liberty, and security of person".55 2. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)/ Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik Pasal 6 ICCPR tidak hanya sekedar mengatur mengenai hak hidup, tapi juga dengan tegas menyerukan penghapusan pidana mati, "every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life".56 Pengaturan ini merupakan perlindungan terhadap hak hidup, yang dimuat di dalam Pasal 6 Ayat (1) ICCPR. Tidak hanya berbicara mengenai hak hidup, Pasal 6 Ayat (1) ICCPR juga melarang perampasan hak hidup.57 Ketentuan ini sekaligus menjadi seruan untuk menghapuskan pidana mati. Namun demikian, ICCPR juga masih memberikan peluang kepada negara- negara yang belum menghapuskan pidana mati untuk menerapkan pidana mati hanya pada the most serious crime. Maksudnya, pidana mati hanya boleh dijatuhkan pada kejahatan yang sangat serius, seperti dituangkan dalam Pasal 6 Ayat (2), "In countries which have not abolished the death penalty, sentence of death may be imposed only for the most serious crimes...".58 55 Op.Cit., The Universal Declaration of Human Rights, Ps 3. 56 Op.Cit., International Covenant on Civil and Politic Rights, Ps 6. 57 Ibid, Ps 6 Ay (1). 58 Ibid., Ps 6 Ay (2). 21
3. General Comment Number 6 ICCPR (Komentar Umum Nomor 6 KIHSP) Kehendak untuk menghapus pidana mati juga dapat dilihat dari General Comment Number 6 ICCPR. "The article also refers generally to abolition in term which strongly suggest (paras. 2 (2) and (6)) that abolition is desirable. The committee concludes that all measures of abolition should be considered as progress in the enjoyment of the right to life...."59 General Comment ICCPR memuat bahwa terwujudnya penghapusan pidana mati dan upaya abolisi merupakan kemajuan dalam penghormatan terhadap hak hidup. dengan demikian ICCPR baik secara langsung maupun tidak langsung telah menyuarakan untuk menghapus pidana mati. 4. Second Optional Protocol of ICCPR aiming of The Abolition of Death Penalty Protokol Opsional ini secara tegas menyatakan melarang adanya hukuman mati. Kehendak untuk mengahapus pidana mati secara tegas terdapat dalam konsideran Second Optional Protocol: "The States Parties to the present Protocol, Believing that abolition of death penalty contributes to enhancement of human dignity and progressive development of human rights". "Recalling article 3 of the Universal Declaration of Human Rights adopted on 10 December 1948, and article 6 of the International Convenant of Civil and Political Rigths, adopted on 16 December 1966". "Noting that article 6 of the International Convenant on Civil and Political Rights refers to abolition of the death penalty in terms that strongly suggest that abolition is desirable".60 Pernyataan ini semakin menegaskan seruan penghapusan pidana mati. Dimana para negara peserta menyadari dan menyepakati bahwa menghapus pidana mati terkait erat dengan martabat manusia. Maka, penghapusan pidana mati bukan hanya sekedar penghormatan terhadap hak hidup, tapi juga diyakini mampu memberikan sumbangsih yang besar dalam upaya peningkatan dan penghormatan terhadap martabat manusia. 59 United Nations, General Comments of International Covenant on Civil and Politic Rights, Nbr 6. 60 United Nations, Second Optional Protocol of International Covenantl on Civil and Politic Rights about aiming of The Abolition of Death Penalty. 22
5. Protocol Number 13 to the Convention for The Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Concerning The Abolition of The Death Penalty in All Circumstances Protokol 13 adalah instrumen internasional yang dapat diberlakukan di wilayah Uni Eropa. Penghapusan pidana mati terdapat pada Pasal 1: "The death penalty shall be abolished. No one shall be condemned to such penalty or executed".61 Protokol ini sekaligus menjadi instrumen Internasional dalam regional tertentu (Uni Eropa) yang dengan tegas menghapuskan pidana mati. Hal ini juga menjadi lanjutan dan penyikapan dari Dewan Eropa terhadap ketentuan yang sudah ada di dalam Pasal 3 DUHAM dan Pasal 6 Ayat (1) ICCPR. 6. Statute of the International Criminal Court of 1998 Dalam Pasal 77 Ayat (1) Satute of the International Criminal Court of 1998 memang tidak secara langsung menyatakan menghapuskan pidana mati. Namun di dalam ketentuan ini, pidana mati tidak lagi dijadikan alternatif pemidanaan. Subject to article 110, the court may impose one of the following penalties on a person convicted of a crime referred to in aticle 5 of this Statute: 1. Imprisonment for a specified number of years, which may not exceed a maximum of 30 years; or 2. A term of life imprisonment when justified by the extreme gravity of the crime and the individual circumstances of the convicted person.62 Dengan dinyatakannya pidana penjara seumur hidup sebagai pidana yang paling berat, maka dengan sendirinya pidana mati tidak lagi dianut dan diakui di dalam criminal court. Sedangkan instrument HAM internasional non-treaty mengenai hak hidup diantaranya diatur melalui: 61 United Nations, Protocol Number 13 to the Convention for The Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Concerning The Abolition of The Death Penalty in All Circumstances, Ps 1. 62 United Nations, Satute of the International Criminal Court of 1998, Ps 77 Ay (1). 23
1. United Nations Commission on Human Rights, Human Rights Resolution 2005/59: The Question of the Death Penalty, 20 April 2005, E/CN.4/RES/2005/59 Resolusi ini bermaksud untuk mempertanyakan kembali sehubungan masih dijatuhkannya pidana mati di beberapa negara, tanpa melalui proses hukum yang tidak adil dan tidak sesuai dengan standar internasional. Resolusi ini juga mengutuk penjatuhan pidana mati berdasarkan praktik, kebijakan dan peraturan yang diskriminatif dan meminta kepada negara-negara yang masih menerapkan pidana mati untuk menghentikannya.63 2. Resolusi Dewan Umum PBB tentang moratorium penggunaan pidana mati. Moratorium ini dituangkan dalam beberapa resolusi yaitu: resolusi A/RES/62/149 (18 Desember 2007), resolusi A/RES/63/168 (18 Desember 2008) dan resolusi A/RES/65/206 (21 Desember 2010).64 3. General Comment Number 6 (16) ICCPR yang diadopsi dari pertemuan Human Rights Committee 27 Juli 1982 tentang Hak Hidup.65 General Comment ini menjelaskan mengenai hak hidup, termasuk bagaimana mengurangi angka kematian bayi, meningkatkan harapan hidup dan meminta agar negara-negara meninjau kembali hukum pidana yang berlaku dan membatasi hukuman mati hanya pada "kejahatan yang paling serius". 63 United Nations Commission on Human Rights, Human Rights Resolution 2005/59: The Question of the Death Penalty, 20 April 2005, E/CN.4/RES/2005/59. 64 Dewan Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Resolusi Nomor A/RES/62/149 (18 Desember 2007), Resolusi Nomor A/RES/63/168 (18 Desember 2008), dan Resolusi A/RES/65/206 (21 Desember 2010). 65 Human Rights Committee, General Comment Number 6 (16) International Covenant on Civil and Politic Rights, 27 Juli 1982. 24
2.1.1.2. Hak atas Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak Hak atas peradilan yang bebas dan tidak memihak dilindungi dalam berbagai instrumen HAM internasional, diantaranya DUHAM dan KIHSP. 1. Universal Declaration of Human Rights 1948/ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 7 Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Semua orang berhak untuk mendapatkan perlindungan yang sama terhadap diskriminasi apapun yang melanggar Deklarasi ini dan terhadap segala hasutan untuk melakukan diskriminasi tersebut. Pasal 8 Setiap orang berhak atas penyelesaian yang efektif oleh peradilan nasional yang kompeten, terhadap tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak mendasar yang diberikan padanya oleh konstitusi atau oleh hukum. Pasal 10 Setiap orang berhak, dalam persamaan yang penuh, atas pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh peradilan yang bebas dan tidak memihak, dalam penentuan atas hak dan kewajibannya serta dalam setiap tuduhan pidana terhadapnya. Pasal 11 Ayat (1) Setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana berhak untuk dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya sesuai dengan hukum, dalam pengadilan yang terbuka, di mana ia memperoleh semua jaminan yang dibutuhkan untuk pembelaannya.66 2. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)/ Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik Pasal 14 1. Semua orang mempunyai kedudukan yang setara di depan pengadilan dan badan peradilan. Dalam menentukan tuduhan pidana terhadap dirinya, atau dalam menentukan segala hak dan kewajibannya dalam suatu gugatan, setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang berwenang, mandiri dan tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum. Pers dan masyarakat dapat dilarang mengikuti seluruh atau sebagian sidang dengan alasan moral, ketertiban umum atau keamanan nasional dalam suatu masyarakat yang demokratis, atau 66 Op.Cit., Universal Declaration of Human Rights 1948, Ps 7, Ps 8, Ps 10, dan Ps 11 Ay (1). 25
bilamana perlu, demi kepentingan kehidupan pribadi pihak yang bersangkutan, atau sejauh diperlukan menurut pengadilan dalam keadaan khusus, di mana publikasi justru dianggap akan merugikan kepentingan keadilan itu sendiri; akan tetapi apa pun yang diputuskan dalam suatu perkara pidana atau perdata harus diumumkan, kecuali bilamana kepentingan anak-anak di bawah umur menentukan sebaliknya, atau bilamana persidangan tersebut mengenai perselisihan perkawinan atau perwalian anak-anak. 2. Setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum 3. Dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan, setiap orang berhak atas jaminan minimum berikut, dalam persamaan yang penuh: a. untuk segera diberitahu secara terperinci dalam bahasa yang ia mengerti, tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya; b. untuk mendapat waktu dan fasilitas yang memadai untuk dengan mempersiapkan pengacara yang dipilihnya sendiri; pembelaan dan berkomunikasi c. untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya; d. untuk diadili dengan kehadirannya, dan untuk membela dirinya secara sendiri atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri; untuk diberitahu tentang haknya atas bantuan hukum apabila ia tidak mempunyai pembela, dan untuk mendapatkan bantuan hukum jika kepentingan keadilan menghendaki demikian, dan tanpa pembayaran darinya apabila ia tidak memiliki cukup sarana untuk membayarnya; e. untuk memeriksa, atau meminta diperiksanya, saksi-saksi yang memberatkannya, dan meminta dihadirkannya dan diperiksanya saksi-saksi yang meringankannya, dengan syarat-syarat yang sama seperti saksi-saksi yang memberatkannya; f. untuk mendapatkan bantuan penerjemah secara cuma-cuma apabila ia tidak mengerti atau tidak bisa berbicara dalam bahasa yang digunakan di pengadilan; g. untuk tidak dipaksa agar memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, atau dipaksa mengakui kesalahannya 26
4. Dalam hal anak yang belum dewasa, prosedur yang dipakai harus pemajuan dan kelayakan bagi usia mempertimbangkan rehabilitasinya 5. Setiap orang yang dijatuhi hukuman pidana berhak atas peninjauan kembali terhadap keputusan atau hukumannya oleh pengadilan yang lebih tinggi, sesuai dengan hukum. 6. Apabila seseorang telah dijatuhi hukuman atas tindak pidana dengan keputusan yang bersifat final dan, apabila dalam proses selanjutnya ternyata diputuskan sebaliknya atau diampuni berdasarkan bukti- bukti baru yang secara meyakinkan telah memperlihatkan adanya kesalahan dalam penegakan keadilan, orang yang telah menderita hukuman sebagai akibat putusan tersebut akan diberi kompensasi sesuai dengan hukum, kecuali tidak jika dibuktikan bahwa terungkapnya tidak diketahui sebelumnya, baik seluruhnya maupun sebagian, adalah kesalahannya sendiri. fakta yang 7. Tidak seorangpun dapat diadili atau dihukum kembali untuk tindak pidana di mana ia telah dihukum atau dibebaskan, sesuai dengan hukum dan hukum acara pidana di masing-masing negara. Pasal 15 1. Tidak seorangpun dapat dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana karena melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bukan merupakan tindak pidana berdasarkan hukum nasional maupun internasional pada saat tindakan tersebut dilakukan. Demikian pula tidak dapat dijatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukuman yang berlaku pada saat tindak pidana dilakukan. Apabila setelah dilakukannya tindak pidana ketentuan hukum menentukan hukuman yang lebih ringan maka pelaku harus memperoleh keringanan tersebut 2. Tidak ada sesuatu pun dalam Pasal ini yang dapat merugikan persidangan dan penghukuman terhadap setiap orang atas tindakan yang dilakukan atau yang tidak dilakukan, yang pada saat dilakukannya, adalah suatu tindak pidana sesuai dengan prinsip hukum yang diakui oleh masyarakat internasional Pasal 16 Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum di mana pun ia berada Pasal 17 1. Tidak seorang pun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah pribadi, keluarga, rumah atau 27
korespondensinya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya 2. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan tersebut.67 2.1.2. Instrumen Hak Asasi Manusia Nasional 2.1.2.1. Hak atas Hidup Hak atas hidup setiap Warga Negara Indonesia (WNI) dijamin oleh berbagai instrumen HAM nasional yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun1999 tentang Hak Asasi Manusia. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam UUD 1945 pengakuan mengenai hak hidup sebagai non deragable rights (hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaaan apapun diatur) dalam Pasal 28I Ayat (1): "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun".68 Meskipun UUD 1945 telah mengamanahkan bahwa hak hidup tidak boleh dikurangi, namun sejumlah undang-undang di Indonesia masih memberlakukan pidana mati. Pelaksanakan pidana mati yang bertentangan dengan Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945 memang diakomidir dengan keberadaan Pasal 28J UUD 1945 yang menyatakan: "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil 67 Op.Cit., International Covenant on Civil and Political Rights, Ps 14, Ps 15, Ps 16, dan Ps 17. 68Op.Cit., Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ps 28I Ay (1). 28
sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".69 Dengan demikian banyak pihak yang berkeyakinan bahwa pemberlakuan pidana mati tetap dapat diterapkan di Indonesia dan tidak bertentangan dengan konstitusi selama ditetapkan dan diperbolehkan dalam undang-undang yang berlaku. 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 4 Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak- hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.70 Diantara instrumen HAM nasional yang melindungi hak atas hidup setiap WNI, pada kenyataannya masih ada berbagai undang-undang yang masih menerapkan pidana mati, yakni sebagai berikut: No. 1. Tabel 2.1.: Undang-Undang mengenai Pidana Mati Judul Peraturan Perundang-undangan UU 15/ 2003 tentang Penetapan Perpu 1/ 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Jo Perpu 1/ 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Jo UU 16/ 2003 tentang Penetapan Perpu 2/ 2002 tentang Pemberlakuan Perpu 1/ 2002 tentang Pemberantasan Jenis Tindak Pidana Pasal 1. Pasal 6; 2. Pasal 8; 3. Pasal 9; 4. Pasal 10; 5. Pasal 14; 6. Pasal 15; 7. Pasal 16; Terorisme 69 Ibid., Ps 28J. 70 Op.Cit., Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Ps 4. 29
2. Narkotika Narkotika 3. Psikotropika 4. 5. Pembunuhan berencana Kejahatan terhadap Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002 jo Perpu 2/ 2002 tentang Pemberlakuan Perpu 1/ 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002 UU 35/ 2009 tentang Narkotika UU 22/ 1997 tentang Narkotika UU 5/ 1997 tentang Psikotropika KUHP KUHP 1. Pasal 113 Ayat (1) dan (2); 2. Pasal 114 Ayat (1) dan (2); 3. Pasal 116 Ayat (1) dan (2); 4. Pasal 118 Ayat (1) dan (2); 5. Pasal 119 Ayat (1) dan (2); 6. Pasal 121 Ayat (1) dan (2); 7. Pasal 132 Ayat (1), (2), dan (3); 8. Pasal133 Ayat (1); dan 9. Pasal 144 Ayat (1) dan (2). 1. Pasal 80 Ayat (1) Huruf a, Ayat (2) Huruf a, dan Ayat (3) huruf a; 2. Pasal 81 Ayat (3) Huruf a; 3. Pasal 82 Ayat (1) huruf a, Ayat (2) Huruf a, dan Ayat (3) Huruf a; dan 4. Pasal 83. Pasal 59 Ayat (2). Pasal 340 1. Pasal 104; dan 30
6. 7. 8. 9. 10. kemanan negara (makar) Penyebaran kebencian yang menyebabkan perang Pengkhianatan Pencurian yang menyebabkan kematian Pemerasan yang menyebabkan kematian Pembajakan yang menyebabkan kematian Senjata api 11. 12. Militer 13. Pelanggaran HAM berat 14. Rahasia penggunaan tenaga atom KUHP KUHP KUHP KUHP KUHP UU 12/ 1951 tentang Senjata Api KUHPM UU 26/ 2000 tentang Pengadilan HAM UU 31/PNPS/1964 tentang Ketentuan Pokok Tenaga Atom 2. Pasal 140 Ayat (3) Pasal 111 Ayat (2) Pasal 124 Ayat (3) Pasal 365 Ayat (4) Pasal 368 Ayat (2) Pasal 444 Pasal 1 Ayat (1) 1. Pasal 64 Ayat (1) dan Ayat (2); 2. Pasal 65 Ayat (2) dan Ayat (3); 3. Pasal 67 Ayat (1); 4. Pasal 68; 5. Pasal 73 Angka 1, Angka 2, Angka 3, dan Angka 4; 6. Pasal 76 Ayat (1) dan Ayat (2); 7. Pasal 82; 8. Pasal 89 Angka 1 dan Angka 2; 9. Pasal 109 Angka 1 dan Angka 2; 10. Pasal 133 Ayat (1); 11. Pasal 137 Ayat (1) dan (2); 12. Pasal 138 Ayat (1) dan (2); dan 13. Pasal 142 Ayat (2). 1. Pasal 36; 2. Pasal 37; 3. Pasal 41; dan 4. Pasal 42 Ayat (3) Pasal 23 31
15. Korupsi 16 Pelibatan anak dalam tindak pidana narkotika dan/ atau psikotropika UU 31/ 1999 tentang Pemberantasan Korupsi UU 23/ 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 2 Ayat (2) Pasal 89 Ayat (1) Sumber:"Proses Peradilan Hukuman Mati di Indonesia: Situasi Terpidana Mati dan Upaya Penegakan Hukum Pasca Reformasi". Adapun pasal-pasal yang mengatur mengenai pidana mati atas tindak pidana terorisme dalam UU 15/ 2003 tentang Penetapan Perpu 1/ 2002 Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Jo Perpu 1/ 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Jo UU 16/ 2003 tentang Penetapan Perpu 2/ 2002 tentang Pemberlakuan Perpu 1/ 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002 jo Perpu 2/ 2002 tentang Pemberlakuan Perpu 1/ 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 200271 adalah sebagai berikut: Pasal 6 Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pasal 8 Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang: 71 Op.Cit., Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Junto Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Junto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002 Junto Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002, Ps 6, 8, 9, 10, 14, 15, dan 16. tentang 32
a. menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut; b. menyebabkan hancurnya, tidak dapat dipakainya atau rusaknya bangunan lintas udara, atau gagalnya usaha untuk untuk pengamanan pengamanan bangunan tersebut; lalu c. dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, mengambil, atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru; d. karena kealpaannya menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah atau menyebabkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru; e. dengan sengaja atau melawan hukum, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; f. dengan sengaja dan melawan hukum mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara; g. karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai, atau rusak; h. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, atas penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan kehancuran, kerusakan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang dipertanggungkan terhadap bahaya atau yang dipertanggungkan muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya, ataupun untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan; i. dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan; j. dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan; k. melakukan bersama-sama sebagai kelanjutan permufakatan jahat, dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan luka berat seseorang, sehingga dapat mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara membahayakan penerbangannya, dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang; l. dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan, jika perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut; m. dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas tersebut yang atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara 33
menyebabkan penerbangan; tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan n. dengan sengaja dan melawan hukum menempatkan atau enyebabkan ditempatkannya di dalam pesawat udara dalam dinas, dengan cara apapun, alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara yang membuatnya tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan; o. melakukan secara bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih, sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat, melakukan dengan direncanakan lebih dahulu, dan mengakibatkan luka berat bagi seseorang dari perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf l, huruf m, dan huruf n; p. memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan; q. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan; r. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udara dalam penerbangan. Pasal 9 Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pasal 10 Dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya, sehingga menimbulkan suasana teror, atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, membahayakan terhadap kesehatan, terjadi kekacauan terhadap kehidupan, keamanan, dan hak-hak orang, atau terjadi kerusakan, kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional. Pasal 14 Setiap orang yang merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.72 72 Ibid,.: Pasal 7 Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan 34
Pasal 15 Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidananya.73 Pasal 16 Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.74 korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup. Pasal 11 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10. Pasal 12 Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan: a. tindakan secara melawan hukum menerima, memiliki, menggunakan, menyerahkan, radiologi, atau dapat mengubah, membuang bahan nuklir, mikroorganisme, mengakibatkan kematian atau luka berat atau menimbulkan kerusakan harta benda; b. mencuri atau merampas bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, senjata biologis, senjata kimia, atau komponennya yang mengakibatkan radioaktif radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya; c. penggelapan atau memperoleh secara tidak sah bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya; d. meminta bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya secara paksa atau ancaman kekerasan atau dengan segala bentuk intimidasi; e. mengancam: 1) menggunakan bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya untuk menimbulkan kematian atau luka berat atau kerusakan harta benda; atau 2) melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan tujuan untuk memaksa orang lain, organisasi internasional, atau negara lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. f. mencoba melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c; dan g. ikut serta dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f. 73 Ibid,. 74 Ibid,. 35
Sedangkan pasal-pasal yang mengatur mengenai pidana mati atas tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika75 adalah sebagai berikut: Pasal 113 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling tahun dan pidana denda paling sedikit lama 15 Rp1.000.000.000,00 banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (lima belas) (satu miliar rupiah) dan paling (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Pasal 114 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (satu miliar rupiah) dan paling (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Pasal 116 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda 75 Op.Cit., Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Ps 113 Ay (1) dan (2), Ps 114 Ayat (1) dan (2), Ps 116 Ay (1) dan (2), Ps 118 Ay (1) dan (2), Ps 119 Ay (1) dan (2), Ps 121 Ay (1) dan (2), Ps 132 Ay (1), (2), dan (3), Ps133 Ay (1); dan Ps 144 Ay (1) dan (2). 36
paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Pasal 118 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling sedikit lama 12 Rp800.000.000,00 rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). (dua belas) tahun dan pidana denda paling (delapan ratus juta (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Pasal 119 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). lama 20 (dua puluh) Pasal 121 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II tehadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud 37
pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Pasal 132 (1) Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal- Pasal tersebut.76 76 Ibid. Pasal 111 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Pasal 112 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Pasal 113 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling rupiah) dan paling banyak sedikit Rp1.000.000.000,00 Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (satu miliar (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Pasal 114 38
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda rupiah) dan paling banyak sedikit Rp1.000.000.000,00 paling Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (satu miliar (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara npaling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Pasal 115 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Pasal 116 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Pasal 117 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Pasal 118 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda 39
paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). juta rupiah) dan paling banyak (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Pasal 119 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Pasal 120 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). lama 10 (sepuluh) (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Pasal 121 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II tehadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Pasal 122 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Pasal 123 40
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Pasal 124 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III perantara dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Pasal 125 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) grammaka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Pasal 126 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III tehadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Dalam hal penggunaan Narkotika tehadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Pasal 129 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum: a. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; b. memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; c. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; 41
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi, pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).77 (3) Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun. Pasal 133 (1) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).78 Pasal 144 (1) Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).79 d. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. 77 Ibid. 78 Ibid. 79 Ibid. Pasal 127 Ayat (1) Setiap Penyalah Guna: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Pasal 128 Ayat (1) 42
(2) Ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun. Pasal 153 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan dengan berlakunya Undang-Undang ini maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Namun, Pasal 152 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika pada saat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diundangkan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.80 Diantara Terpidana Mati dalam kasus narkotika dipidana atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Hal ini berlangsung sebelum Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diberlakukan. Pasal-pasal yang mengatur mengenai pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika81 adalah sebagai berikut: Pasal 80 (1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum: a. memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana mati atau Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). 80 Ibid. Ps 152 dan 153. 81 Op.Cit., Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Ps 80 Ay (1) Hrf a, Ay (2) Hrf a, dan Ay (3) Hrf a, Ps 81 Ay (3) Hrf a, Ps 82 Ay (1) Hrf a, Ay (2) Hrf a, dan Ay (3) Hrf a; dan Pasal 83. 43
pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 ( dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam: a. ayat (1) huruf a didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 ( dua milyar rupiah); (3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam: a. ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); Pasal 81 (3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam: (1) ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasai, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);82 Pasal 82 (1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum: a. mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, alat menukar narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak RP. 1.000.000.000,00 (satu miyar rupiah); (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan permufakatan jahat, maka terhadap tindak pidanan sebagaimana dimaksud dalam: 82 Ibid. Pasal 81 (1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum: a. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah); 44
a. ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miyar rupiah); (3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam : a. Ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah). Pasal 83 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 78, 79, 80, 81, dan Pasal 82, diancam dengan pidana yang sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal tersebut. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika turut memuat pidana mati dalam Pasal 5983, yang berbunyi: Pasal 59 (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).84 83 Op.Cit., Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Ps 59 Ayat (2). 84 Ibid. Pasal 59 (1) Barangsiapa: a. menggunakan psikotropika golongan I selain dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ; atau b. memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; atau c. mengedarkan psikotropika golongan I tidak memenuhi ke-tentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3); atau d. mengimpor psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan; atau e. secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I; dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). 45
Di dalam KUHP85 terdapat tujuh tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, yakni: 1. Tindak pidana pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340: "Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana rnati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun".86 2. Kejahatan terhadap kemanan negara (makar) yang diatur dalam Pasal 104 dan 140: Pasal 104: "Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun".87 Pasal 140 Ayat (3): (3) Jika makar terhadap nyawa dilakukan dengan rencana terlebih dahulu mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.88 3. Tindak pidana penyebaran kebencian yang menyebabkan perang yang diatur dalam Pasal 111 Ayat (2): (2) Jika perbuatan permusuhan dilakukan atau terjadi perang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.89 85 Op.Cit.,, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 86 Ibid., Ps 340. 87 Ibid., Ps 104 dan 140. 88 Ibid., Ps 140 Ay (3). Pasal 140: (1) Makar terhadap nyawa atau kemerdekaan raja yang memerintah atau kepala negara sahabat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. (2) Jika makar terhadap nyawa berakibat kematian atau dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua puluh tahun. 89 Ibid., Ps 111 Ay (2). 46
4. Tindak pidana pengkhianatan yang diatur dalam Pasal 124 Ayat (3): (3) Pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun jika si pembuat: 1. memberitahukan musuh, menghancurkan, atau merusak sesuatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki, suatu alat perhubungan, gudang persediaan perang, atau kas perang ataupun Angkatan Laut, Angkatan Darat atau bagian daripadanya, merintangi, menghalangi atau menggagalkan suatu usaha untuk menggenangi air atau karya tentara lainnya yang direncanakan atau diselenggarakan untuk menangkis atau menyerang. atau menyerahkan kepada 2. menyebabkan atau memperlancar pemberontakan atau desersi di kalangan Angkatan Perang.90 timbulnya huru-hara 5. Tindak pidana pencurian yang menyebabkan kematian yang diatur dalam Pasal 365 Ayat (4): (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salahsatu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3.91 Pasal 111: (1) Barangsiapa mengadakan dengan maksud menggerakkannya untuk melakukan perbuatan permusuhan atau perang terhadap negara, memperkuat niat mereka, menjanjikan bantuan atau membantu mempersiapkan mereka untuk melakukan perbuatan permusuhan atau perang terhadap negara, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. hubungan dengan negara asing 90 Ibid., Ps 124 Ay (3). Pasal 124: (1) Barangsiapa dalam masa perang dengan sengaja memberikan bantuan kepada musuh atau merugikan negara terhadap musuh, diancam dengan pidana penjara lima belas tahun. (2) Diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun jika si pembuat: 1. memberitahukan atau menyerahkan kepada musuh peta, rencana, gambar, atau penulisan mengenai bangunan-bangunan tentara; 2. menjadi mata-mata musuh, atau memberi pondokan kepadanya. 91 Ibid.,Ps 365 Ay (4). 47
6. Tindak pidana pemerasan yang menyebabkan kematian yang diatur dalam Pasal 368 Ayat (2). (2) Ketentuan Pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.92 7. Tindak pidana pembajakan yang menyebabkan kematian yang diatur dalam Pasal 444. Jika perbuatan kekerasan yang diterangkan dalam Pasal 438-441 mengakibatkan seseorang di kapal yang diserang atau seseorang yang diserang itu mati, maka nahkoda, komandan atau pemimpin kapal dan mereka yang turut serta melakukan perbuatan kekerasan, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.93 Pasal 365: (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai barang yang dicuri. (2) Diancam dengan pidana penjara peling lama dua belas tahun: 1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan; 2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; 3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu; 4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat. (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. 92 Ibid., Ps 368 Ay (2). Pasal 368: (1) Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain serta melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun penghapusan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. 93 Ibid., Ps 444. 48
Tindak pidana senjata api yang diancam dengan pidana mati diatur dalam UU 12/ 1951 tentang Senjata Api Pasal 1 Ayat (1). "Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan Pasal 438 (1) Diancam karena melakukan pembajakan di laut: 1. dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun; barangsiapa masuk bekerja menjadi nahkoda atau menjalankan pekerjaan itu di sebuah kapal, padahal diketahuinya bahwa kapal itu diperuntukkan atau digunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan kekerasan di lautan bebas terhadap kapal lain atau terhadap orang dan barang diatasnya, tanpa mendapat kuasa untuk itu dan sebuah negara yang berperang atau tanpa masuk angkatan laut suatu Negara yang diakui. 2. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, barangsiapa mengetahui tentang tujuan atau penggunaan kapal itu, masuk bekerja menjadi kelasi kapal tersebut atau dengan sukarela terus menjalankan pekerjaan tersebut setelah hal itu diketahui olehnya, ataupun termasuk anak buah kapal tersebut. (2) Disamakan dengan tidak punya surat kuasa, jika melampaui apa yang dikuasakan, demikian juga jika memegang surat kuasa dan Negara-negara yang berperang satu dengan lainnya. (3) Pasal 89 tidak diterapkan. Pasal 439 (1) Diancam karena melakukan pembajakan di tepi laut dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, barangsaiapa dengan memakai kapal melakukan perbuatan kekerasan terhadap kapal lain atau terhadap orang atau barang di atasnya, di perairan Indonesia (2) Yang dimaksud dengan wilayah laut Indonesia yaitu wilayah "Territoriale zee en maritieme kringen ordonantie, S. 1939 - 442." Pasal 440 Diancam karena melakukan pembajakan di pantai dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, barangsiapa yang di darat maupun di air sekitar pantai atau muara sungai, melakukan perbuatan kekerasan terhadap orang atau barang di situ, setelah lebih dahulu menyeberangi lautan seluruhnya atau sebagiannya untuk tujuan tersebut. Pasal 441 Diancam karena melakukan pembajakan di sungai dengan pidana penjara paling banyak lama lima belas tahun, barangsiapa dengan memakai kapal melakukan perbuatan kekerasan di sungai terhadap kapal lain atau terhadap orang atau barang di atasnya, setelah datang ke tempat dan untuk tujuan tersebut dengan kapal dari tempat lain. 49
peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun".94 Tindak pidana militer yang diancam dengan pidana mati diatur dalam KUHPM95 pada Pasal-pasal sebagai berikut: Pasal 64: (1) Angggota tentara yang dalam keadaan perang dengan sengaja memberikan pertolongan kepada musuh atau merugikan negara untuk keuntungan musuh, dipersalahkan karena penghianatan tentara, dihukum dengan hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun. (2) Dihukum dengan hukuman yang sama, anggota tentara yang dalam keadaan bermufakat jahat untuk melakukan penghianatan tentara. Pasal 65: (2) Pemberontakan tentara yang di lakukan dalam keadaan perang, dihukum dengan hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun. (3) Para biang keladi, para pemimpin dan para pengerak pemberontakan tentara di hukum dengan hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun. Pasal 67 Ayat (1): Sebagai bersalah dalam perbuatan mata-mata dihukum dengan mati, hukuman panjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun: 1. barang siapa dengan sengaja untuk kepentingan musuh, berusaha mencari sesuatu keterangan mengenai kepentingan perang diperahu atau di kapal terbang dari angkatan perang, di garis pos terdepan, dalam suatu pos yang diperkuat, atau diduduki, atau dalam suatu bangunan dari angkatan perang; 2. Barang siapa dalam keadaan perang dengan sembunyi-sembunyi, dalam suatu keadaan palsu, dengan jalan menyamar atau melalui jalan lain selain dari jalan yang biasa dipergunakan, berusaha untuk memasuki salah satu dari tempat-tempat yang disebutkan pada nomor 1, dalam keadaan itu dijumpai ada ditempat tersebut, atau dengan salah satu dari cara-cara atau 94 Op.Cit., Undang-Undang Nomor12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, Ps 1 Ay (1). 95 Op.Cit., Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Ps 64 Ay (1) dan Ay (2), Ps 65 Ay (2) dan Ay (3), Ps 67 Ay (1), Ps 68, Ps 73 Ang 1, Ang 2, Ang 3, dan Ang 4, Ps 76 Ay (1) dan Ay (2), Ps 82, Ps 89 Ang 1 dan Ang 2, Ps 109 Ang 1 dan Ang 2, Ps 133 Ay (1) dan Ay (2), Ps 137 Ay (1) dan (2), Ps 138 Ay (1) dan (2); dan Ps 142 Ay (2). 50
dari salah satu dari ikhtiar-ikhtiar itu berusaha pergi dari tempat tersebut; dan 3. Barang siapa dalam keadaan perang dengan sengaja membuat suatu potret, gambar atau lukisan mengenai suatu hal yang penting bagi ketenteraan . Pasal 68: Barang siapa dalam keadaan perang, dengan sengaja pergi bertentangan dengan janji yang telah diberikan olehnya sewaktu dalam penawaran perang di Indonesia, atau melanggar suatu janji yang telah diberikan atau syarat yang telah diterima olehnya pada waktunya untuk sementara waktu atau untuk selama-lamanya dilepaskan dari penawaran perang di Indonesia, atau yang bermufakat jahat untuk itu, dihukum dengan hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun. Pasal 73 Angka 1, Angka 2, Angka 3, dan Angka 4: Dihukum dengan hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, atau hukuman penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun, anggota tentara yang dalam keadaan perang dengan sengaja: 1. menyerahkan kepada musuh, memindahkan atau menyuruh memindahkan dalam kekuasan musuh suatu tenpat atau pos yang telah di perkuat atau di duduki, atau juga angkatan darat, laut atau udara atau sebagian dari itu yang ada di bawah perintahnya, tanpa melakukan atau menuntut segala sesuatu yang dalam keadaan itu di haruskan oleh kewajiban-kewajibannya sebelumnya atau pada waktu itu; 2. tidak terpaksa atas kehendak sendiri mengosongkan atau meninggalkan tempat, pos, perahu atau kapal, pesawat terbang atau kendaran angkatan perang yang ada di bawah parintahnya; 3. dalam suatu pertempuran dengan musuh mengabaikan kewajibannya untuk, dengan angkatan perang yang ada di bawah perintahnya mendapatkan musuh, menyerang musuh, turut melakukan pertempuran, mengejar musuh atau menahan serangan musuh; 4. tidak terpaksa memindahkan atau menyuruh memindahkan seluruhnya atau hanya sebagian saja dari angkatan perang yang ada di bawah perintahnya ke wilayah yang netral. Pasal 76: (1) Barang siapa yang dalam keadaan perang dengan sengaja menggagalkan suatu gerakan tentara, di hukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua puluh tahun. (2) Tersalah di hukum dengan hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, atau hukuman penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun, apabila ia melakukan kejahatan itu sebagai anggota tentara yang memegang 51
pimpinan atau di serhi tugas untuk mengurus atau mengawasi keperluan- keperluan untuk angkatan darat, laut, atau udara. Pasal 82: Anggota tentara dengan sengaja dan dengan melawan hukum melanggar sesuatu perjanjian dengan musuh semacam itu dihukum dengan hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama- lamanya dua puluh tahun. Pasal 89 Angka 1 dan Angka 2: Dihukum dengan hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun: 1. desersi kepada musuh; 2. desersi dalam keadaan perang baik dari pasukan-pasukan, atau hidup, atau dari perahu, atau kapal, atau pesawat terbang yang diserahi dinas pengamanan maupun dari suatu tempat atau pos yang diserang atau terancam serangan oleh musuh. Pasal 109 Angka 1 dan Angka 2: Dihukum dengan hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama-lamanya duapuluh tahun: 1. Insubordinasi dengan tindakan yang dilakukan dalam keadaan perang. 2. Muiterij yang dilakukan diatas perahu, atau kapal, atau kapal terbang yang berada disuatu tempat dimana tidak diperoleh pertolongan dengan segera. Pasal 133 Ayat (1): (1) Barang siapa yang mengetahui adanya suatu permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan yang dalam kitab undang-undang ini dinyatakan dapat dihukum atau suatu maksud untuk melakukan suatu kejahatan dari kitab undang-undang ini ditujukan terhadap keamanan negara atau yang dapat dijatuhi hukuman mati, desersi dalam keadaan perang, insubordinasi dengan tindakan atau huru hara tentara yang pada suatu saat dimana dilakukannya kejahatan itu masih dapat dicegah, dengan sengaja mengalpakan untuk memberitahukan secara jelas dan tepat pada waktunya, baik kepada pengusaha ataupun kepada orang yang terancam kejahatan itu dan apabila kejahatan itu benar-benar terjadi dihukum dengan hukuman yang sama seperti pembantu. Pasal 137 Ayat (1) dan (2): (1) Dihukum dengan hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, atau hukuman penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun, anggota tentara termasuk dalam angkatan perang yang telah disiapkan untuk perang yang secara berserikat, baik melakukan kekerasan terhadap seorang atau orang-orang ataupun dengan sengaja dan melawan hukum membinasakan, merusak, membuat tidak dapat dipakai, atau menghilangkan suatu barang 52
yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan pada waktu melakukan perbuatan itu ia menyalahgunakan atau mengancam dengan mempergunakan kekuasaan, kesempatan, atau alat yang ada padanya sebagai anggota tentara. (2) Dihukum dengan hukuman yang sama, orang orang yang tunduk pada kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan ketentaraan dan yang berada dalam hubungan dinas dalam angkatan perang yang telah disiapkan untuk perang atau yang dengan seijin penguasa militer menyertai atau mengikutinya, melakukan perbuatan-perbuatan yang sama dan dalam pada itu dipergunakan salah satu atau ancaman dengan mempergunakan kekuasaan kesempatan atau alat yang ada padanya karena hubungan dinas dengan angkatan perang itu. Pasal 138 Ayat (1) dan (2): (1) Barang siapa melakukan kekerasan terhadap seorang yang telah mati, sakit atau mendapat luka luka dalam pertempuran, orang-orang mana termasuk dalam angkatan perang dari salah satu pihak yang sedang berperang, dihukum dengan hukuman mati, hukuman seumur hidup, atau hukuman penjara sementara selama lamanya duapuluh tahun. (2) Diantara mereka yang termasuk dalam angkatan perang dari salahsatu pihak yang sedang berperang, maka untuk berlakunya Pasal ini diperhitungkan semua orang yang bekerja pada angkatan perang, atau dalam hubungan dinas atau yang dengan seijin penguasa tentara menyertai atau mengikutinya. Pasal 142 Ayat (2): (2) Apabila perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara berserikat maka para tersalah dihukum dengan hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup atau hukuman sementara selama-lamanya duapuluh tahun.96 Pelanggaran HAM berat diatur dalam UU 26/ 2000 tentang Pengadilan HAM97: Pasal 36 Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, b, c, d, atau e dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.98 96 Ibid. Pasal 142 (1) Sebagai bersalah karena menjarah rayah dihukum dengan hukuman penjara selama- lamanya dua belas tahun. 97 Op.Cit., Ps 36, Ps 37, Ps 41, Ps 42. 98 Ibid., Ps 36. 53
Pasal 37 Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, b, d, e, atau j dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.99 Pasal 41 Percobaan, permufakatan jahat, atau pembantuan untuk melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau Pasal 9 dipidana dengan pidana yang sama dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40.100 Pasal 8 Kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara: a. membunuh anggota kelompok; b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok; c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya; d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. 99 Ibid., Ps 37. Pasal 9 Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa: a. pembunuhan; b. pemusnahan; c. perbudakan; d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional; f. penyiksaan; g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara; h. penganiayaan tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional; penghilangan orang secara paksa; atau kejahatan apartheid. terhadap suatu kelompok i. j. 100ibid., Ps 41. Pasal 38 Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun. 54
Pasal 42 (1) Komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berada di dalam yurisdiksi Pengadilan HAM, yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando dan pengendaliannya yang efektif, atau di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif dan tindak pidana tersebut merupakan akibat dari tidak dilakukan pengendalian pasukan secara patut, yaitu: a. komandan militer atau seseorang tersebut mengetahui atau atas dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui bahwa pasukan tersebut sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan b. komandan militer atau seseorang tersebut tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. (2) Seorang atasan, baik polisi maupun sipil lainnya, bertanggung jawab secara pidana terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh bawahannya yang berada di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, karena atasan tersebut tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan benar, yakni: a. atasan tersebut mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahan sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan b. atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. ruang (3) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40.101 Tindak pidana rahasia penggunaan tenaga atom diatur pada Pasal 23 UU 31/PNPS/1964 tentang Ketentuan Pokok Tenaga Atom: Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang dimaksud dalam Pasal 22, dihukum dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana Pasal 39 Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun. Pasal 40 Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, h, atau dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun. 101 Ibid., Ps 42. 55
penjara sementara selama-lamanya lima belas tahun dengan tidak dipecat atau dipecat dari hak memangku jabatan tersebut dalam Pasal 35 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.102 Tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) UU 31/ 1999 tentang Pemberantasan Korupsi: Pasal 2 (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 rupiah) dan paling banyak Rp. (dua 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). ratus juta (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.103 102 Op.Cit., Undang-Undang 31/PNPS/1964 tentang Ketentuan Pokok Tenaga Atom, Ps 23. Pasal 22 Undang-Undang 31/PNPS/1964 tentang Ketentuan Pokok Tenaga Atom Petugas pada instalasi atom, Badan Tenaga Atom Nasional dan organisasi-organisasi lain yang menyelenggarakan penggunaan tenaga atom wajib menyimpan keterangan-keterangan tentang rahasia di bidang pekerjaannyamengenai tenaga atom yang diperolehnya berhubung dengan tugas kewajibannya. Pasal 35 KUHP (1) Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah: 1. hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu; 2. hak memasuki Angkatan Bersenjata; 3. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum; 4. hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri; 5. hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri; 6. hak menjalankan mata pencarian tertentu. (2) Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya, jika dalam aturan- aturan khusus di tentukan penguasa lain untuk pemecatan itu. 103 Op.Cit., Undang-Undang Nomor 31/ 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, PS 2 Ay (2). 56
Dan tindak pidana terakhir yang diancam pidana mati adalah pelibatan anak dalam tindak pidana narkotika dan/ atau psikotropika tentang UU 23/ 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 89 Ayat (1): "Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi narkotika dan/atau psikotropika dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)".104 2.1.2.2. Hak atas Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak Hak atas keadilan bagi setiap WNI dijamin oleh berbagai instrumen HAM nasional, yakni UUD 1945, UU 39/ 1999 tentang HAM, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU 15/ 2003 tentang Perpu 1/ 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Jo Perpu 2/ 2002, UU 35/ 2009 tentang Narkotika, dan UU 5/ 1997 tentang Psikotropik. 1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 menjamin hak atas keadilan setiap WNI pada Pasal 28 D Ayat (1) yang menyatakan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".105 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjamin hak atas keadilan setiap WNI dalam Pasal 17 sebagai berikut: Pasal 17 Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui 104 Op.Cit., Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Ps 89 Ay (1). 105 Op.Cit., Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Ps 28D Ay (1). 57
proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.106 3. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah peraturan perundangan-undangan yang biasa digunakan dalam proses peradilan. KUHAP mengatur mulai dari tahap penyelidikan hingga eksekusi dan rehabilitasi. Penjelasan KUHAP metegaskan beberapa asas penting yang menjadi sandaran dalam proses peradilan di Indonesia, antara lain: a. perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan; b. penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang; c. setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/ atau dihadapkan di muka pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap; d. kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan/ atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaliannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikarenakan hukuman administrasi; 106 Op.Cit., Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Ps 17. 58
e. peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan baiya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan; f. setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang seamta-mata diberikan utnuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya; g. kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apaa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu hanya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum; h. pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa; i. sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur undang-undang; dan j. pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Dengan demikian seluruh proses peradilan yang dijalankan mestilah mengacu kepada asas-asas tersebut. Adapun pengaturan proses peradilan di dalam KUHAP107 termaktub dalam Pasal-pasal sebagaimana dalam tabel berikut: 107 Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, Ps 16-49, Ps 69-75, Ps 95-97, dan Ps 137-269. 59
Tabel 2.2.: Proses Peradilan dalam KUHAP Proses Peradilan Penyelidikan dan Penyidikan 1. Penangkapan 2. Penahanan 2. Penggeledahan badan 3. Pemeriksaan dan penyitaan surat 5. Bantuan Hukum 6. Berita Acara Penuntutan Pemeriksaan di Pengadilan Upaya Hukum Rehabilitasi Pasal Pasal 102 - Pasal 144 Pasal 16 - Pasal 19 Pasal 20 - Pasal 31 Pasal 32 - Pasal 37 Pasal 38 - Pasal 49 Pasal 69 - Pasal 74 Pasal 75 Pasal 137 - Pasal 144 Pasal 145 - Pasal 232 Pasal 233 - Pasal 269 Pasal 95 - Pasal 97 Sumber: Data olahan Komnas HAM Pasal 16 (1) Untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan. (2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan. Pasal 17 Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Pasal 18 (1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. identitas (2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dulakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik peinbantu yang terdekat. (3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan. Pasal 19 (1) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari. 60
(2) Terhadap diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah. tersangka pelaku pelanggaran tidak Pasal 20 (1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan. (2) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan. (3) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan. Pasal 21 (1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. (2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan. terhadap tersangka atau (3) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya. (4) Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pembenian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal: a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih; b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang- 26 undang Hukum Pidana, Pasal Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 61 25 dan Pasal
471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47, dan Pasal 48 Undangundang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambähan Lembaran Negara Nomor 3086). Pasal 22 (1) Jenis penahanan dapat berupa: a. penahanan rumah tahanan negara; b. penahanan rumah; c. penahanan kota. (2) Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. (3) Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat terdakwa, dengan kewajiban bagi kediamati tersangka atau terdakwa melapor din pada waktu yang ditentukan. tersangka atau (4) Masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan. (5) Untuk penahanan kota pengurangan tersebut seperlima darijumlah lamanya waktu penahanan sedangkan untuk penahanan rumah sepertiga dari jumlah Iamanya waktu penahanan. Pasal 23 (1) Penyidik atau penuntut umum atau hakim berwenang untuk mengalihkan jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22. (2) Pengalihan jenis penahanan dinyatakan secara tersendiri dengan surat perintah dari penyidik atau penuntut umum atau penetapan hakim yang tembusannya diberikan kepada tersangka atau terdakwa serta keluarganya dan kepada instansi yang benkepentingan. Pasal 24 (1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari. 62
(2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperIukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari. (3) Ketentuan sebagamana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dan tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi. (4) Setelah waktu enam puluh hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dan tahanan demi hukum. Pasal 25 (1) Pemerintah penahanan yang dibenikan oleh penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari. (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang untuk paling lama tiga puluh hari. (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dan tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi. (4) Setelah waktu lima puluh hari tersebut, penuntut umum harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum. Pasal 26 (1) Hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, guna kepentingan pemeriksaan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari. (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan untuk paling lama enam puluh hari. (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi. terdakwa dari 63
(4) Setelah waktu sembilan puluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dan tahanan demi hukum. Pasal 27 (1) Hakim pengadilan tinggi yang mengadii perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, guna kepentingan pemeriksaan banding berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari. (2) Jangka waktu sebagaimatia tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua peiigadilan tinggi yang bersangkutan untuk paling lama enam puluh hari. (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi. terdakwa dan (4) Setelah waktu sembilan puluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dan tahanan demi hukum. Pasal 28 (1) Hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, guna kepentingan pemeriksaan kasasi berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama lima puluh hari. (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung untuk paling lama enam puluh hari. (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi. terdakwa dari (4) Setelah waktu seratus sepuluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dan tahanan demi hukum. Pasal 29 (1) Dikecualikan dan jangka waktu penahanan sebagahnana tersebut pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28, guna tersangka atau kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap 64
terdakwa dapat diperpanjang berdasar alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena: a. tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, atau b. perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih. (2) Perpanjangan tersebut pada ayat (1) diberikan untuk paling lama tiga puluh hari dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi untuk paling lama tiga puluh hari. (3) Perpanjangan penahanan tersebut átas dasar permintaan dan Iaporan pemeriksaan dalam tingkat: a. penyidikan dan penuntutan diberikan oleh ketua pengadilan negeri; b. pemeriksaan di pengadilan negeri diberikan oIeh ketua pengadilan tinggi; c. pemeriksaan banding diberikan oleh Mahkamah Agung; d. pemeriksaan kasasi diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung. (4) Penggunaan kewenangan perpanjangan penahanan oleh pejabat tersebut pada ayat (3) dilakukan secara bertahap dan dengan penuh tanggung jawab. (5) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka atau terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah dipenuhi. (6) Setelah waktu enam puluh hari, walaupun perkara tersebut belum selesai diperiksa atau belum diputus, tersangka atau terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum. (7) Terhadap perpanjangan penahanan tersebut pada ayat (2) tersangka atau terdakwa dapat mengajukan keberatan dalam tingkat: a. penyidikan dan penuntutan kepada ketua pengadilan tinggi; b. pemeriksaan pengadilan negeri dan pemeriksaan banding kepada Ketua Mahkamah Agung. Pasal 30 65
Apabila tenggang waktu penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 atau perpanjangan penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 29 ternyata tidak sah, tersangka atau terdakwa berhak minta ganti kerugian sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96. Pasal 31 (1) Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan orang, berdasarkan syarat yang jaminan uang atau ditentukan. (2) Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Pasal 32 Untuk dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Pasal 33 (1) Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah yang diperlukan. kepentingan penyidikan, penyidik (2) Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah. (3) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya. (4) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir. (5) Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dati turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan. Pasal 34 (1) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat (5) penyidik dapat melakukan penggeledahan: 66
a. pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dari yang ada di atasnya; b. pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada; c. di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya; di tempat penginapan dan tempat umum lainnya (2) Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan seperti dimaksud dalam ayat (1) penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan dengan tindik pidana yang bersangkutan atau yang diduga telab dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. Pasal 35 Kecuali dalam hal tertangkap tangan, penyidik tidak diperkenankan memasuki: a. ruang di mana sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; b. tempat di mana sedang berlangsung ibadah dan atau upacara keagamaan; c. ruang di mana sedang berlangsung sidang pengadilan. Pasal 36 Dalam hal penyidik harus melakukan penggeledahan rumah di luar daerah hukumnya, dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam Pasal 33, maka penggeledahan tersebut harus diketahui oleh ketua pengadilan negeri dan didampingi oleh penyidik dari daerah hukum di mana penggeledahan itu dilakukan. Pasal 37 (1) Pada waktu menangkap tersangka, penyelidik hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawanya serta, apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita. (2) Pada waktu menangkap tersangka atau dalam hal tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibawa kepada penyidik, penyidik berwenang menggeledah pakaian dan atau menggeledah badan tersangka. Pasal 38 67
(1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. (2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. Pasal 39 (5) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah: a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana; b. benda yang telah dipergunakan secara Iangsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. (2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1). Pasal 40 Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti. Pasal 41 Dalam hal tertangkap tangan penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutavnya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan, sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau yang berasal danpadanya dan untuk itu kepada tersangka dan atau kepada pejabat kantor pos dan atau telekomunikasi, telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi 68
pengangkutan yang bersaugkutan, harus diberikan surat penenimaan. Pasal 42 (1) Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan. (2) Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada penyidik jika surat atau tulisan itu berasal dan tersangka atau terdakwa atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukkan baginya atau jikalau benda tersebut merupakah alat untuk melakukan tindak pidana. Pasal 43 Penyitaan surat atau tulisan lain dan mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak rnenyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin khusus ketua pengadilan negeni setempat kecuali undang-undang menentukan lain. Pasal 44 (1) Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara. (2) Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga. Pasal 45 (1) Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut: a. apabila perkara masih ada ditangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya; b. apabila perkara sudah ada ditangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual yang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya. tanda 69
(2) Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti. (3) Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil dan benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (4) Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan. Pasal 46 (1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila: a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi; b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana; c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana. (2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagal barang bukti dalam perkara lain. Pasal 47 (1) Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan teIekomunikasi, jawatan atau pcrusahaan komunikasi atau pengangkutan jika benda tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa, dengan izin khusus yang diberikan untuk itu dari ketua pengadilan negeri. (2) Untuk kepentingan tersebut. penyidik dapat meminta kepada kepala kantor pos dan telekomunikasi, kepala jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan lain untuk menyerahkan kepadanya surat yang dimaksud dan untuk itu harus diberikan surat tanda penerimaan. 70
(3) Hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, dapat dilakukan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan menurut ketentuan yang diatur dalam ayat tersebut. Pasal 48 (1) Apabila sesudah dibuka dan diperiksa, ternyata bahwa surat itu ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa, surat tersebut dilampirkan pada berkas perkara. (2) Apabila sesudab diperiksa ternyata surat itu tidak ada hubungannya dengan perkara tersebut, surat itu ditutup rapi dan segera diserahkan kembali kepada kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan lain setelah dibubuhi cap yang berbunyi "telah dibuka oleh penyidik" dengan dibubuhi tanggal, tanda tangan beserta identitas penyidik. (3) Penyidik dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan isi surat yang dikembalikan itu. Pasal 49 (1) Penyidik membuat berita acara tentang tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 75. (2) Turunan berita acara tersebut oleh penyidik dikirimkan kepada telekomunikasi, kepala jawatan atau kepala kaiitor pos dan perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan. Pasal 69 Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Pasal 70 (4) Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya. (5) Jika tersebut menyalahgunakan haknya dalam pembicaraan dengan tersangka maka sesuai dengan tingkat pemeriksaan, penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan memberi peringatan kepada penasihat hukum. terdapat bukti bahwa penasihat hukum (6) Apabila peringatan tersebut tidak diindahkan, maka hubungan tersebut diawasi oleh pejabat yang tersebut pada ayat (2). (7) Apabila setelah diawasi, haknya masih disalahgunakan, maka hubungan tersebut disaksikan oleh pejabat tersebut pada ayat (2) 71
dan apabila setelah itu tetap dilanggar maka hubungan selanjutnya dilarang. Pasal 71 (1) Penasihat hukum, sesuai dengan tingkat pemeriksaan, dalam berhubungan dengan tersangka diawasi oleh penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan tanpa mendengar isi pembicaraan. (2) Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, pejabat tersebut pada ayat (1) dapat mendengar isi pembicaraan. Pasal 72 Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pernbelaannya. Pasal 73 Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dan tersangka setiap kali dikehendaki olehnya. Pasal 74 Pengurangan kebebasan hubungan antara penasihat hukum dan tersangka sebagaimana tersebut pada Pasal 70 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 71 dilarang, setelah perkara dilimpahkan oleh penuntut umum kepada pengadilan negeri untuk disidangkan, yang tembusan suratnya disampaikan kepada tersangka atau penasihat hukumnya serta pihak lain dalam proses. Pasal 75 (1) Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang: a. pemeriksaan tersangka; b. penangkapan; c. penahanan; d. penggeledahan; e. pemasukan rumah; f. penyitaan benda; g. pemeriksaan surat; h. pemeriksaan saksi; i. pemeriksaan di tempat kejadian; j. pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan; 72
k. pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. (2) Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan. (3) Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2) ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalath tindakan tersebut pada ayat (1). Pasal 102 (2) Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan. (3) Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf b. (4) Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik sedaerah hukum. Pasal 103 (1) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu. (2) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyelidik. Pasal 104 Dalam melaksanakan menunjukkan tanda pengenalnya. Pasal 105 Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyelidik dikoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a. Pasal 106 Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan. Pasal 107 (1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a memberikan petunjuk kepada penyidik tersebut pada tugas penyelidikan, penyelidik wajib 73
Pasal 6 ayat (1) huruf b dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan. (2) Dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana sedang dalam penyidikan oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum, penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b melaporkan hal itu kepada penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a. (3) Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a. Pasal 108 (1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis. (2) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik. (3) Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik. (4) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu. (5) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik. (6) Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyelidik atau penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan. Pasal 109 (1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. (2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan 74
tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. (3) Dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum. Pasal 110 (1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum. (2) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. (3) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum. (4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik. tersebut berakhir Pasal 111 (1) Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap tugas ketertiban, orang yang mempunyai wewenang dalam ketenteraman dan keamanan umum wajib, menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyelidik atau penyidik. (2) Setelah menerima penyerahan tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penyelidik atau penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan. (3) Penyelidik dan penyidik yang telah menerima laporan tersebut segera datang ke tempat kejadian dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan di situ belum selesai. (4) Pelanggar Iarangan tersebut dapat dipaksa tinggal di tempat itu sampai pemeriksaan dimaksud di atas selesai. Pasal 112 (1) Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan 75
saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut. (2) Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya. Pasal 113 Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya. Pasal 114 Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56. Pasal 115 (1) Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan. (2) Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara penasihat hukum dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap tersangka Pasal 116 (1) Saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan. (2) Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan yang satu dengan yang lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya. (3) Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara. (4) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut. Pasal 117 (1) Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun. 76
(2) Dalam hal tersangka memberi keterangan tentang apa yang sebenarnya ia telah lakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya, penyidik mencatat dalam berita acara seteliti-telitinya sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka sendiri. Pasal 118 (1) Keterangan tersangka dan atau saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan oleh yang memberi keterangan itu setelah mereka menyetujui isinya. (2) Dalam hal tersangka dan atau saksi tidak mau membubuhkan tanda tangannya, penyidik mencatat hal itu dalam berita acara dengan menyebut alasannya. Pasal 119 Dalam hal tersangka dan atau saksi yang harus didengar keterangannya berdiam atau bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik yang menjalankan penyidikan, pemeriksaan terhadap tersangka dan atau saksi dapat dibebankan kepada penyidik di tempat kediaman atau tempat tinggal tersangka dan atau saksi tersebut. Pasal 120 (1) Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. (2) AhIi tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka keterangan menurut akan memberi penyidik bahwa pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang rahasia dapat menolak untuk mewajibkan memberikan keterangan yang diminta. ia ia menyimpan Pasal 121 Penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya segera membuat berita acara yang diberi tanggal dan memuat tindak pidana yang dipersangkakan, dengan menyebut waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, nama dan tempat tinggal dari tersangka dan atau saksi, keterangan mereka, catatan mengenai akta dan atau benda serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara. Pasal 122 Dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan itu dijalankan dan harus mulai diperiksa oleh penyidik. Pasal 123 (1) Tersangka, keluarga atau penasihat hukum dapat mengajukan keberatan atas penahanan atau jenis penahanan tersangka kepada penyidik yang melakukan penahanan itu. 77
(2) Untuk itu penyidik dapat mengabulkan permintaan tersebut dengan mempertimbangkan tentang perlu atau tidaknya tersangka itu tetap ditahan atau tetap ada dalam jenis penahanan tertentu. (3) Apabila dalam waktu tersebut belum dikabulkan oleh penyidik, tersangka, keluarga atau penasihat hukum dapat mengajukan hal itu kepada atasan penyidik. tiga hari permintaan (4) Untuk itu atasan penyidik dapat mengabulkan permintaan tersebut dengan mempertimbangkan tentang perlu atau tidaknya tersangka itu tetap ditahan atau tetap ada dalam jenis tahanan tertentu. (5) Penyidik atau atasan penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat tersebut di atas dapat mengabulkan permintaan dengan atau tanpa syarat. Pasal 124 DaIam hal apakah sesuatu penahanan sah atau tidak sah menurut hukum, tersangka, keluarga atau penasihat hukum dapat mengajukan hal itu kepada pengadilan negeri setempat untuk diadakan praperadilan guna memperoleh putusan apakah penahanan atas diri tersangka tersebut sah atau tidak sah menurut undang-undang ini. PasaI 125 Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan rumah terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau keluarganya, selanjutnya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam PasaI 33 dan Pasal 34. Pasal 126 (1) Penyidik membuat berita acara jalannya dari hasil penggeledahan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5). tentang (2) Penyidik membacakan tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi. lebih dahulu berita acara (3) Dalam haI tersangka atau keluarganya tidak mau membubuhkan tandatangannya, hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya Pasal 127 (1) Untuk keamanan dan ketertiban penggeledahan rumah, penyidik tempat yang dapat mengadakan penjagaan atau penutupan bersangkutan. 78
(2) Dalam hal ini penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang tersebut selama dianggap perlu penggeledahan berlangsung. tidak meninggalkan tempat Pasal 128 ia Dalam hal penyidik melakukan penyitaan, menunjukkan tanda pengenalnya kepada orang dari mana benda itu disita. Pasal 129 (1) Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua Iingkungan dengan dua orang saksi. terlebih dahulu (2) Penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang darimana benda itu disita atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun orang atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi. (3) Dalam hal orang dari mana benda itu disita atau keluarganya tidak mau membubuhkan tandatangannya hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya. (4) Turunan dari berita acara itu disampaikan oleh penyidik kepada atasannya, orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dan kepala desa. Pasal 130 (1) Benda sitaan sebelum dibungkus, dicatat berat dan atau jumlah menurut jenis masing-masing, ciri maupun sifat khas, tempat, hari dan tanggal penyitaan, identitas orang dari mana benda itu disita dan lain-lainnya yang kemudian diberi hak dan cap jabatan dan ditandatangani oleh penyidik. (2) Dalam hal benda sitaan tidak mungkin dibungkus, penyidik memberi catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang ditulis di atas label yang ditempelkan dan atau dikaitkan pada benda tersebut. Pasal 131 (1) Dalam hal sesuatu tindak pidana sedemikian rupa sifatnya sehingga ada dugaan kuat dapat diperoleh keterangan dari berbagai surat, buku atau kitab, daftar dan sebagainya, penyidik segera pergi ke tempat yang dipersangkakan untuk menggeledah, memeriksa surat, buku atau kitab, daftar dan sebagainya dan jika perlu menyitanya. 79
(2) Penyitaan tersebut dilaksanakan menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 129 undang-undang ini. Pasal 132 (1) Dalam hal diterima pengaduan bahwa sesuatu surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh penyidik, maka untuk kepentingan penyidikan, oleh penyidik dapat dimintakan keterangan mengenai hal itu dari orang ahli. (2) Dalam hal timbul dugaan kuat bahwa ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat penyimpan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipergunakan sebagai bahan perbandingan. (3) Dalam hal suatu surat yang dipandang perlu untuk pemeriksaan, menjadi bagian serta tidak dapat dipisahkan dari daftar sebagaimana dimaksud dalam pasal 131, penyidik dapat minta supaya daftar itu seluruhnya selama waktu yang ditentukan dalam surat permintaan dikirimkan kepadanya untuk diperiksa, dengan menyerahkan tanda penerimaan. (4) Dalam hal surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menjadi bagian dari suatu daftar, penyimpan membuat salinan sebagai penggantinya sampai surat yang asli diterima kembali yang dibagian bawah dari salinan itu penyimpan mencatat apa sebab salinan itu dibuat. (5) Dalam hal surat atau daftar itu tidak dikirimkan dalam waktu yang ditentukan dalam surat permintaan, tanpa alasan yang sah, penyidik berwenang mengambilnya. (6) Semua pengeluaran untuk penyelesaian hal tersebut dalam pasal ini dibebankan pada dan sebagai biaya perkara. Pasal 133 (1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya. (2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat. 80
(3) Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilak dengan diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat. Pasal 134 (1) Dalam hal sangat diperlukan dimana untuk keperluan pembuktian lagi dihindari, penyidik wajib bedah mayat memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban. tidak mungkin (2) Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut. (3) Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang diberi tahu tidak diketemukan, penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 ayat (3) undang-undang ini. Pasal 135 Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan perlu melakukan penggalian mayat, dilaksanakan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 ayat (2) dan pasal 134 ayat (1) undang- undang ini. Pasal 136 Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Kedua Bab 14 ditanggung oleh negara. Pasal 137 Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Pasal 138 (1) Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dan penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. (2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum. Pasal 139 81
Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan. Pasal 140 (1) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. (2) a. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan. b. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan. c. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim. d. Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka Pasal 141 Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal: a. beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya; b. beberapa tindak pidana yang bersangkut-paut satu dengan yang lain; c. beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan. Pasal 142 Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terdakwa secara terpisah. terhadap masing-masing 82
(1) Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadii perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. (2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: a. nama Iengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka; b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan termpat tindak pidana itu dilakukan. (3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum. (4) Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan. dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri. Pasal 144 (1) Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan untuk menetapkan menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya. hari sidang, baik dengan tujuan (2) Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dirnulai. (3) Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan ia menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik. Pasal 145 (1) Pemberitahuan untuk datang ke sidang pengadilan dilakukan Secara sah, apabila disampaikan dengan surat panggilan kepada terdakwa di alamat tempat tinggalnya tidak diketahui, disampaikan di tempat kediaman terakhir. tempat tinggalnya atau apabila (2) Apabila terdakwa tidak ada di tempat tinggalnya atau ditempat kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui kepala desa yang berdaerah hukum tempat tinggal terdakwa atau tempat kediaman terakhir. 83
(3) Dalam hal terdakwa ada dalam tahanan surat panggilan disampaikan kepadanya melalui pejabat rumah tahanan negara. (4) Penerimaan surat panggilan oleh terdakwa sendiri ataupun oleh orarig lain atau melalui orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan. (5) Apabila tempat tinggal maupun tempat kediaman terakhir tidak dikenal, surat panggilan ditempelkan pada tempat pengumuman di gedung pengadilan yang berwenang mengadili perkaranya. Pasal 146 (1) Penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada terdakwa yang memuat tanggal, hari, serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai. (2) Penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada saksi yang memuat tanggal, hari serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-Iambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai. Pasal 147 Setelah pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, ketua mempelajari apakah perkara itu termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya. Pasal 148 (1) Dalam hal ketua pengadilan negeri berpendapat, bahwa perkara pidana itu tidak termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya, tetapi termasuk wewenang pengadilan negeri lain, ia menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada pengadilan negeri lain yang dianggap berwenang mengadilinya dengan surat penetapan yang memuat alasannya. (2) Surat pelimpahan perkara tersebut diserahkan kembali kepada penuntut umum selanjutnya kejaksaan negeri yang bersangkutan menyampaikannya kepada kejaksaan negeri di tempat pengadilan negeri yang tercantum dalam surat penetapan. (3) Turunan surat penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disarnpaikan kepada terdakwa atau penasihat hukum dan penyidik. Pasal 149 (1) Dalam hal penuntut umum berkeberatan terhadap surat penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, maka: a. Ia mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi yang bersangkutan dalam waktu tujuh hari setelah penetapan tersebut diterima; 84
b. tidak dipenuhinya tenggang waktu tersebut di atas mengakibatkan batalnya perlawanan; c. perlawanan tersebut disampaikan kepada ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 dan hal itu dicatat dalam buku daftar panitera; d. dalam waktu tujuh hari pengadilan negeri wajib meneruskan yang kepada perlawanan bersangkutan. tersebut pengadilan tinggi (2) Pengadilan tinggi dalam waktu paling lama empat belas hari setelah menerima perlawanan tersebut dapat menguatkan atau menolak perlawanan itu dengan surat penetapan. (3) Dalam hal pengadilan tinggi menguatkan perlawanan penuntut umum, maka dengan surat penetapan diperintahkan kepada pengadilan negeri yang bersangkutan untuk menyidangkan perkara tersebut. (4) Jika pengadilan tinggi menguatkan pendapat pengadilan negeri, pengadilan tinggi mengirimkan berkas perkara pidana tersebut kepada pengadilan negeri yang bcrsangkutan. (5) Tembusan surat penetapan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada penuntut umum. Pasal 150 Sengketa tentang wewenang mengadili terjadi: a. jika dua pengadilan atau lebih menyatakan dirinya berwenang mengadili atas perkara yang sama; b. jika dua pengadilan atau lebih menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara yang sama. Pasal 151 (1) Pengadilan tinggi memutus sengketa wewenang mengadili antara dua pengadilan negeri atau lebih yang berkedudukan dalam daerah hukumnya. (2) Mahkamah Agung memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang wewenang mengadili: a. antara pengadilan dari satu lingkungan peradilan dengan pengadilan dari lingkungan peradilan yang lain; b. antara dua pengadilan negeri yang berkedudukan dalam daerah hukum pengadilan tinggi yang berlainan; c. antara dua pengadilan tinggi atau lebih. 85
Pasal 152 (1) Dalam hal pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, ketua pengadilan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang. (2) Hakim dalam menetapkan hari sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan. Pasal 153 (1) Pada hari yang ditentukan menurut Pasal 152 pengadilan bersidang. (2) a. Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi; b. Ia wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal atau diajukan saksi pertanyaan yang mengakibatkan memberikan jawaban secara tidak bebas. terdakwa atau (3) Untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak. (4) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum. (5) Hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur tujuh belas tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang. Pasal 154 (1) Hakim ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan jika ia dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas. (2) Jika dalam pemeriksaan perkara terdakwa yang tidak ditahan tidak hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan, hakim ketua sidang meneliti apakah terdakwa sudah dipanggil secara sah. (3) Jika terdakwa dipanggil secara tidak sah, hakim ketua sidang terdakwa rnenunda persidangan dan memerintahkan supaya dipanggil lagi untuk hadir pada hari sidang berikutnya. (4) Jika terdakwa ternyata telah dipanggil secara sah tetapi tidak datang di sidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan perkara tersebut tidak 86
dapat dilangsungkan dan hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa dipanggil sekali lagi. (5) Jika dalam suatu perkara ada lebih dari seorang terdakwa dan tidak semua terdakwa hadir pada hari sidang, pemeriksaan terhadap terdakwa yang hadir dapat dilangsungkan. (6) Hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya. (7) Panitera mencatat laporan dari penuntut umum tentang pelaksanaan (6) dan sebagaimana dimaksud dalam ayat menyampaikannya kepada hakim ketua sidang. (3) dan ayat Pasal 155 (1) Pada permulaan sidang. hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa tentang nama Iengkap. tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya sertta mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. (2) a. Sesudah itu hakim ketua sidang minta kepada penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan; b. Selanjutnya hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa apakah ia sudah benar-benar mengerti, apabila terdakwa ternyata tidak mengerti, penuntut umum atas permintaan hakim ketua sidang wajib memberi penjelasan yang diperlukan. Pasal 156 (1) Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. (2) Jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih .lanjut, sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan. (3) Dalam hal penuntut umum berkeberatan terhadap keputusan tersebut, maka Ia dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri yang bersangkutan. 87
(4) Dalam hal perlawanan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya diterima oleh pengadilan tinggi, maka dalam waktu empat belas hari, pengadilan tinggi dengan surat penetapannya membatalkan putusan pengadilan negeri dan memerintahkan pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara itu. (5) a. Dalam hal perlawanan diajukan bersama-sama dengan permintaan banding oleh terdakwa atau penasihat hukumnya kepada pengadilan tinggi, maka dalam waktu empat belas hari sejak ia menerima perkara dan membenarkan perlawanan terdakwa, pengadilan tinggi dengan keputusan membátalkan putusan pengadilan negeri yang bersangkutan dan menunjuk pengadilan negeri yang berwenang; b. Pengadilan tinggi menyampaikan salinan keputusan tersebut kepada pengadilan negeri yang berwenang dan kepada pengadilan negeri yang semula mengadili perkara yang bersangkutan dengan disertai berkas perkara untuk diteruskan kepada kejaksaan negeri yang telah melimpahkan perkara itu. (6) Apabila pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) berkedudukan di daerah hukum pengadilan tinggi lain maka kejaksaan negeri mengirimkan perkara tersebut kepada kejaksaan negeri dalam daerah hukum pengadilan negeri yang berwenang di tempat itu. (7) Hakim ketua sidang karena tidak ada perlawanan, setelah mdndengar pendapat penuntut umum dan terdakwa dengan surat penetapan yang memuat alasannya dapat menyatakán pengadilan tidak berwenang. jabatannya walaupun Pasal 157 (1) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari mengadili perkara tertentu apabila ia terikat hubungan keluarga sedarah atau Semenda sampai derajat ketiga, hubungan suami atau isteri meskipun sudah bercerai dengan hakim ketua sidang, salah seorang hakim anggota, penuntut umum atau panitera. (2) Hakim ketua sidang, hakim anggota, penuntut umum atau panitera wajib mengundurkan diri dari menangani perkara apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semeñda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau isteri meskipun sudah bercerai dengan terdakwa atau dengan penasihat hukum. (3) Jika dipenuhi ketentuan ayat (1) dan ayat (2) mereka yang mengundurkan diri harus diganti dan apabila tidak dipenuhi atau 88
tidak diganti sedangkan perkara telah diputus, maka perkara wajib segera diadili ulang dengan susunan yang lain. Pasal 158 Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa. Pasal 159 (1) Hakim ketua sidang selanjutnya meneliti apakah semua saksi yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang. (2) Dalam hal saksi tidák hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan. Pasal 160 (1) a. Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum; b. Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi; c. Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selamã berIangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusán, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut. (2) Hakim ketua sidang menanyakan kepada saksi keterangan tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan, selanjutnya apakah ia kenal terdakwa sebelum terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan serta apakah ia berkeluarga sedarah atau semenda dan sampai derajat keberapa dengan terdakwa, atau apakah ia suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau terikat hubungan kerja dengannya. (3) Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan 89
memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. (4) Jika pengadilan menganggap perlu, seorang saksi atau ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli itu selesai memberi keterangan. Pasal 161 (1) Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (3) dan ayat (4), maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan negara paling lama empat belas hari. (2) Dalam hal tenggang waktu penyanderaan tersebut telah lampau dan saksi atau ahli tetap tidak mau disumpah atau mengucapkan janji, maka keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim. Pasal 162 (1) Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan. (2) Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. Pasal 163 Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acâra pemeriksaan sidang. Pasal 164 (1) Setiap kali seorang saksi selesai memberikan keterangan, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut. (2) Penuntut umum atau penasihat hukum dengan perantaraan hakim ketua sidang diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan terdakwa. 90
(3) Hakim ketua sidang dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum atau penasihat hukum kepada saksi atau terdakwa dengan memberikan alasannya. Pasal 165 (1) Hakim ketua sidang dan hakim anggota dapat minta kepada saksi segala keterangan yang dipandang perlu untuk mendapatkan kebenaran. (2) Penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum dengan sidang diberi kesempatan untuk perantaraan hakim ketua mengajukan pertanyaan kepada saksi. (3) Hakim ketua sidang dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum kepada saksi dengan memberikan alasannya. (4) Hakim dan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan perantaraan hakim ketua sidang, dapat saling menghadapkan saksi untuk menguji kebenaran keterangan mereka masing-masing. Pasal 166 Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak bolèh diajukan baik kepada terdakwa; maupun kepada saksi Pasal 167 (1) Setelah saksi .memberi keterangan, ia tetap hadir di sidang kecuali hakim ketua sidang memberi izin untuk meninggalkannya. (2) Izin itu tidak diberikán jika penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum mengajukan permintaan supaya saksi itu tetap menghadiri sidang. (3) Para saksi selama sidang dilarang saling bercakap-cakap. Pasal 168 Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi: a. keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sarnpai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa. b. saudara dan terdakwa atau yang bérsama-sama sebagal terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dari anak-anak saudara terdakwa sampal derajat ketiga c. suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa. 91
Pasal 169 (1) Dalam hal mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 menghendakinya dan penuntut umum serta tegas menyetujuinya dapat memberi keterangan di bawah sumpah. (2) Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mereka diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah. Pasal 170 (1) Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka. (2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut. Pasal 171 Yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah: a. anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin; b. orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali. Pasal 172 (1) Setelah saksi memberi keterangan maka terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan kepada hakim ketua sidang, agar di antara saksi tersebut yang tidak mereka kehendaki kehadirannya, dikeluarkan dari ruang sidang, supaya saksi lainnya dipanggil masuk oleh hakim ketua sidang untuk didengar keterangannya, baik seorang demi seorang maupun bersama-sama tanpa hádirnya saksi yang dikeluarkan tersebut. (2) Apabila dipandang perlu hakim karena jabatannya dapat minta supaya saksi yang tèlah didengar keterangannya ke luar dari ruang sidang untuk selanjutnya mendengar keterangan saksi yang lain. Pasal 173 Hakim ketua sidang dapat mendengar keterangan saksi mengenai hal tertentu tanpa hadirnya terdakwa, untuk itu Ia minta terdakwa ke luar dari ruang sidang akan tetapi sesudah itu pemeriksaan perkara tidak boleh diteruskan sebelum kepada terdakwa diberitahukan semua hal pada waktu ia tidãk hadir. Pasal 174 (1) Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh -sungguh kepadanya dan supaya memberikan keterangan yang sebenarnya 92
mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu. (2) Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu. (3) Dalam hal yang demikian oleh panitera segera dibuat berita acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan, bahwa keterangan saksi itu adalah palsu dan berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang serta panitera dan segera diserahkan kepada penuntut umum untuk diselesaikan menurut ketentuan undang-undang ini. (4) Jika perlu hakim ketua sidang menangguhkan sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap saksi itu selesai. Pasal 175 Jika terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab, pertanyaan yang diajukan kepadanya, hakim ketua sidang menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan. Pasal 176 (1) Jika tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, hakim ketua sidang menegurnya dan jika teguran itu tidak diindahkan ia memerintahkan supaya terdakwa dikeluarkan dari ruang sidang, kemudian pemeriksaan perkara pada waktu itu dilanjutkan tanpa hadirnya terdakwa. terdakwa bertingkah laku yang (2) Dalam hal terdakwa secara terus menerus bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, hakim ketua sidang mengusahakan upaya sedemikian rupa sehingga putusan tetap dapat dijatuhkan dengan hadirnya terdakwa. Pasal 177 (1) Jika terdakwa atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji semua yang harus akan menterjemahkan dengan benar diterjemahkan. (2) Dalam hal seorang tidak boleh menjadi saksi dalam suatu perkara Ia tidak boleh pula menjadi juru bahasa dalam perkara itu. Pasal 178 (1) Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli serta tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat sebagai penterjemah orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi itu. 93
(2) Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli tetapi dapat menulis, hakim ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan atau teguran kepadanya secara tertulis dan kepada terdakwa atau saksi tersebut diperintahkan untuk menulis jawabannya dan selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan Pasal 179 (1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakirnan atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan. (2) Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa janji akan memberikan mereka mengucapkan sumpah atau keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya. Pasal 180 (1) Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan. (2) Dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasihat hukum terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang. (3) Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2). (4) Penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu. Pasal 181 (1) Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadañya apakah Ia mengenal benda itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 undang-undang ini. (2) Jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh hakim ketua sidang kepada saksi. (3) Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, hakim ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu. 94
Pasal 182 (1) a. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana; b. Selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir. c. Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan. (2) Jika acara tersebut pada ayat (1) telah selesai, hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan memberikan alasannya. (3) Sesudah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang. itu hakim mengadakan musyawarah (4) Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. (5) Dalam musyawarah tersebut, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya. (6) Pada asasnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut a. putusan diambil dengan suara terbanyak; b. jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa. 95
(7) Pelaksanaan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut sifatnya rahasia. (8) Putusan pengadilan negeri dapat dijatuhkan dan diumumkan pada lain yang sebelumnya harus hari diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum. itu juga atau pada hari Pasal 183 Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Pasal 184 (1) Alat bukti yang sah ialah: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa. (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Pasal 185 (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. (4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada .hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. (5) Baik pendapat maupun rekàan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi. 96
(6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain; c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; d. cara hidup dan kesusilaán saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. (7) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain. Pasal 186 Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Pasal 187 Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah: a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu; b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan; c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya; d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Pasal 188 (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. 97
(2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari: a. keterangan saksi; b. surat; c. keterangan terdakwa. (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya. Pasal 189 (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertal dengan alat bukti yang lain. Pasal 190 a. Selama pemeriksaan di sidang, jika terdakwa tidak ditahan, pengadilan dapat memerintahkan dengan surat penetapannya untuk menahan terdakwa apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu. b. Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dapat memerintahkan dengan surat penetapannya untuk membebaskan terdakwaa jika terdapat alasan cukup untuk itu dengan mengingat ketentuan Pasal 30. Pasal 191 (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa dakwa diputus bebas. 98
(2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan képada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah terdakwa perlu ditahan. Pasal 192 (1) Perintah untuk membebaskan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (3) segera dilaksanakan oleh jaksa sesudah putusan diucapkan. (2) Laporan tertulis mengenai pelaksanaan perintah tersebut yang dilampiri surat penglepasan, disampaikan kepada ketua pengadilan yang bersangkutan selambat-lambatnya dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam. Pasal 193 (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. (2) a. Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dasi terdapat alasan cukup untuk itu. b. Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup untuk itu. Pasal 194 (1) Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. (2) Kecuali apabila terdapat alasan yang sah, pengadilan menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai. 99
(3) Perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai sesuatu syarat apapun kecuali dalam hal putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Pasal 195 Semua putusan pengadilan. hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Pasal 196 (1) Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain. (2) Dalam hal terdapat Iebih dari seorang terdakwa dalam satu perkara, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang ada. (3) Segera sesudah putusan pemidanaan diucapkan, bahwa hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya, yaitu: a. hak segera menerima atau. segera menolak putusan; b. hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini; c. hak minta menangguhkan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan; d. hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini, dalam hal Ia menolak putusan; e. hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini. Pasal 197 (1) Surat putusan pemidanaan memuat: a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"; b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa; c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan; d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari 100
pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa; e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan; f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang- undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa; g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal; h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan; i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti; j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana Ietaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu; k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan; l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera; (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan I pasal inii mengakibatkan putusan batal demi hukum. (3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini. Pasal 198 (1) Dalam hal seorang hakim atau penuntut umum berhalangan, maka ketua pengadilan atau pejabat kejaksaan yang berwenang wajib segera menunjuk pengganti pejabat yang berhalangan tersebut. (2) Dalam hal penasihat hukum berhalangan, ia menunjuk penggantinya dan apabila pengganti ternyata tidak ada atau juga berhalangan, maka sidang berjalan terus. Pasal 199 (1) Surat putusan bukan pemidanaan memuat: 101
a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) kecuali huruf e, f dan h; b. pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan; c. perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika Ia ditahan. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi pasal ini. Pasal 200 Surat putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan. Pasal 201 (1) Dalam hal terdapat surat palsu atau dipalsukan, maka panitera melekatkan petikan putusan yang ditandatanganinya pada surat tersebut yang memuat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf j dan surat palsu atau yang dipalsukan tersebut diberi catatan dengan menunjuk pada petikan putusan itu. (2) Tidak akan diberikan.salinan pertama atau salinan dari surat asli palsu atau yang dipalsukan kecuali panitera sudah membubuhi catatan pada catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan salinan petikan putusan. Pasal 202 (1) Panitera membuat berita acara sidang dengan memperhatikan persyaratan yang diperlukan dan memuat segala kejadan di sidang yang berhubungan dengan pemeriksaan itu. (2) Berita acara sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat juga hal yang penting dari keterangan saksi, terdakwa dan ahli kecuali jika hakim ketua sidang menyatakan bahwa untuk ini cukup ditunjuk kepada keterangan dalam berita acara pemeriksaan dengan menyebut perbedaan yang terdapat antara yang satu dengan lainnya. (3) Atas permintaan penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, hakim ketua sidang wajib memerintahkan kepada panitera supaya dibuat catatan secara khusus tentang suatu keadaan atau keterangan. (4) Berita acara sidang ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan panitera kecuali apabila salah seorang dari mereka berhalangan, maka hal itu dinyatakan dalam berita acara tersebut. Pasal 203 (1) Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 102
dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. (2) Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penuntut umum menghadapkan terdakwa beserta saksi, ahli, juru babasa dan barang bukti yang diperlukan. (3) Dalam acara ini berlaku ketentuan dalam Bagian Kesatu, Bagian Kedua dan Bagian Ketiga Bab ini sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan ketentuan di bawah ini: a. 1. penuntut umum dengan segera setelah terdakwa di sidang menjawab segala pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) memberitahukan dengan lisan dari catatannya kepada terdakwa tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan menerangkan waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana itu dilakukan; 2. pemberitahuan ini dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan pengganti surat dakwaan; b. dalam hal hakim memandang perlu pemeriksaan tambahan, supaya diadakan pemeriksaan tambahan dalam waktu paling lama empat belas hari dan bilamana dalam waktu tersebut penuntut umum belum juga dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan, maka hakim memerintahkan perkara itu diajukan ke sidang pengadilan dengan acara biasa; c. guna kepentingan. pembelaan, maka atas permintaan terdakwa dan atau penasihat hukum, hakim dapat menunda pemeriksaan paling lama tujuh hari; d. putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam berita acara sidang; e. hakim memberikan surat yang memuat amar putusan tersebut; f. isi surat tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan pengadilan dalam acara biasa. Pasal 204 Jika dari pemeriksaan di sidang sesuatu perkara yang diperiksa de.ngan acara singkat ternyata sifatnya jelas dan ringan, yang seharusnya diperiksa dengan acara cepat, maka hakim dengan persetujuan terdakwa dapat melanjutkan pemeriksaan tersebut. Pasal 205 103
(1) Yang diperiksa rnenurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini. (2) Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan. (3) Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding. Pasal 206 Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam tujuh hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan. Pasal 207 (1) a. Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggaI, jam dan tempat ia harus menghadap sidang pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik, selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke pengadilan. b. Perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang diterima harus segera disidangkan pada hari sidang itu juga. (2) a. Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya. b. Dalam buku register dimuat nama Iengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa serta apa yang didakwakan kepadanya. Pasal 208 Saksi dalam acara pemeriksaan mengucapkan sumpah atau janji kecuali hakim menganggap perlu. Pasal 209 (1) Putusan dicatat oleh hakim dalam daftar catatan perkara dan seIanjutnya oleh panitera dicatat dalam buku register serta ditandatangani oleh hakim yang bersangkutan dan panitera. tindak pidana ringan tidak 104
(2) Berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik. Pasal 210 Ketentuan dalam Bagian Kesatu, Bagian Kedua dan Bagian Ketiga Bab ini tetap berlaku sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan Paragraf ini. Paragraf 2 Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Pasal 211 Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pada Paragraf ini ialah perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan. Pasal 212 Untuk perkara pelanggaran lalu lintas jalan tidak diperlukan berita acara pemeriksaan, oleh karena itu catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1) huruf a segera diserahkan kepada pengadilan selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya. Pasal 213 Terdakwa dapat menunjuk seorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang. Pasal 214 (1) Jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara dilanjutkan. (2) Dalam hal putusan diucapkan di luar hadirnya terdakwa, surat amar putusan segera disampaikan kepada terpidana. (3) Bukti bahwa surat amar putusan telah disampaikan oleh penyidik kepada terpidana, diserahkan kepada panitera untuk dicatat dalam buku register. (4) Dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa dan putusan itu berupa pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan perlawanan. (5) Dalam waktu tujuh hari sesudah putusan diberitahukan secara sah ia dapat mengajukan perlawanan kepada kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan itu. terdakwa, (6) Dengan perlawanan itu putusan di luar hadirnya terdakwa menjadi gugur. (7) Setelah panitera memberitahukan kepada penyidik tentang perlawanan itu hakim menetapkan hari sidang untuk memeriksa kembali perkara. 105
(8) Jika putusan setelah diajukannya perlawanan tetap berupa pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), terhadap putusan tersebut terdakwa dapat mengajukan banding. Pasal 215 Pengembalian benda sitaan dilakukan tanpa syarat kepada yang paling berhak, segera setelah putusan dijatuhkan telah memenuhi isi amar putusan. Pasal 216 Ketentuan dalam Pasal 210 tetap berlaku sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan Paragraf ini. Pasal 217 (1) Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan dan memelihara tata jika terpidana tertib di persidangan. (2) Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. Pasal 218 (1) Dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. (2) Siapa pun yang di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari hakim ketua sidang, atas perintahnya yang bersangkutan di keluarkan dari ruang sidang. (3) Dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bersifat suatu tindak pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Pasal 219 (1) Siapa pun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang dan siapa yang membawanya wajib menitipkan di tempat yang khusus disediakan untuk itu. (2) Tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan apabila terdapat maka petugas mempersilahkan yang bersangkutan untuk menitipkannya. (3) Apabila yang bersangkutan bermaksud meninggalkan ruang sidang, maka petugas wajib menyerahkan kembali benda titipannya. 106
(4) Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) tidak mengurangi kemungkinan untuk dilakukan penuntutan bila ternyata bahwa penguasaan atas benda tersebut bersifat suatu tindak pidana. Pasal 220 (1) Tiada seorang hakim pun diperkenankan mengadili suatu perkara yang ia sendiri berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung. (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hakim yang bersangkutan, wajib mengundurkan diri baik atas kehendak sendiri maupun atas permintaan penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukumnya. (3) Apabila ada keraguan atau perbedaan pendapat mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pejabat pengadilan yang berwenang yang menetapkannya. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam makna ayat tersebut di atas berlaku juga bagi penuntut umum. Pasal 221 Bila dipandang perlu hakim di sidang atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan terdakwa atau penasihat hukumnya dapat memberi penjelasan tentang hukum yang berlaku. Pasal 222 (1) Siapa pun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada negara. (2) Dalam hal terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan, biaya perkara dibebankan pada negara. Pasal 223 (1) Jika hakim memberi perintah kepada seorang untuk mengucapkan sumpah atau janji di luar sidang, hakim dapat menunda pemeriksaan perkara sampai pada hari sidang yang lain. (2) Dalam hal sumpah atau janji dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hakim menunjuk panitera untuk menghadiri pengucapan sumpah atau janji tersebut dan membuat berita acaranya. Pasal 224 Semua surat putusan pengadilan disimpan dalam arsip pengadilan yang mengadili perkara itu pada tingkat pertama dan tidak boleh dipindahkan kecuali undang-undang nienentukan lain. 107
Pasal 225 (1) Panitera menyelenggarakan buku daftar untuk semua perkara. (2) Dalam buku daftar itu dicatat nama dan identitas terdakwa, tindak pidana yang didakwakan, tanggal penerimaan perkara, tanggal terdakwa mulai ditahan apabila ia ada dalam tahanan, tanggal dan isi putusan secara singkat, tanggal penerimaan permintaan dan putusan banding atau kasasi, tanggal permohonan serta pemberian grasi, amnesti, abolisi atau rehabilitasi, dan lain hal yang erat hubungannya dengan proses perkara. Pasal 226 (1) Petikan surat putusan pengadilan diberikan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya segera setelah putusan diucapkan. (2) Salinan surat putusan pengadilan diberikan kepada penuntut umum dan penyidik, sedangkan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya diberikan atas permintaan. (3) Salinan surat putusan pengadilan hanya boleh diberikan kepada setelah seizin orang pengadilan mempertimbangkan kepentingan dan permintaan tersebut. lain dengan ketua Pasal 227 (1) Semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi atau ahli disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, ditempat tinggal mereka atau di tempat kediaman mereka terakhir. (2) Petugas yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tandatangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil dan apabila yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasannya. (3) Dalam hal orang yang dipanggil tidak terdapat di salah satu termpat sebagaimana dirnaksud dalam ayat (1), surat panggilan disampaikan melalui kepala desa atau pejabat dan jika di luar negeri melalui perwakilan Republik Indonesia di tempat di mana orang yang dipanggil biasa berdiam dan apabila masih belum juga berhasil disampaikan, maka surat panggilan ditempelkan di tempat pengumuman kantor pejabat yang mengeluarkan panggilan tersebut. Pasal 228 108
Jangka atau tenggang waktu menurut undang-undang ini mulai diperhitungkan pada hari berikutnya. Pasal 229 (1) Saksi atau ahli yang teIah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku. (2) Pejabat yang melakukan pemanggilan wajib memberitahukan kepada saksi atau ahli tentang haknya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Pasal 230 (1) Sidang pengadilan dilangsungkan di gedung pengadilan dalam ruang sidang. (2) Dalam ruang sidang, hakim, penuntut umum, penasihat hukum dan panitera mengenakan pakaian sidang dan atribut masing-masing. (3) Ruang sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditata menurut ketentuan sebagai berikut: a. tempat meja dan kursi hakim terletak lebih tinggi dari tempat penuntut umum, terdakwa, penasihat hukum dan pengunjung; b. tempat panitera terletak di belakang sisi kanan tempat hakim ketua sidang; c. tempat penuntut umum terletak di sisi kanan depan tempat hakim; d. tempat terdakwa dan penasihat hukum terletak di sisi kiri depan dari tempat hakim dan tempat terdakwa di sebelah kanan tempat penasihat hukum; e. tempat kursi pemeriksaan terdakwa dan saksi terletak di depan tempat hakim; f. tempat saksi atau ahli yang telah didengar terletak di belakang kursi pemeriksaan; g. tempat pengunjung terletak di belakang tempat saksi yang telah didengar; h. bendera Nasional ditempatkan di sebelah kanan meja hakim dan panji Pengayoman ditempatkan di sebelah kiri meja hakim sedangkan lambang Negara ditempatkan pada dinding bagian atas di belakang meja hakim; i. tempat rohaniwan terletak di sebelah kiri tempat panitera; 109
j. tempat sebagaimana dimaksud huruf a sampai huruf i diberi tanda pengenal; k. tempat petugas keamanan dibagian pintu masuk utama ruang sidang dan ditempat lain yang dianggap perlu. (4) Apabila sidang pengadilan dilangsungkan diluar gedung pengadilan, maka tata tempat sejauh mungkin disesuaikan dengan ketentuan ayat (3) tersebut diatas. (5) Dalam hal ketentuan ayat (3) tidak mungkin dipenuhi maka sekurang-kurangnya bendera nasional harus ada. Pasal 231 (1) Jenis, bentuk dan warna pakaian sidang serta atribut yang berhubungan dengan perangkat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 230 ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah. (2) Pengaturan tertib persidangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 217 ditetapkan dengan keputusan Menteri Kehakiman. lebih lanjut tata Pasal 232 (1) Sebelum sidang dimulai, panitera, penuntut umum, penasihat hukum dan pengunjung yang sudah ada, duduk ditempatnya masing-masing dalam ruang sidang. (2) Pada saat hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang semua yang hadir berdiri untuk menghormat. (3) Selama sidang berlangsung setiap orang yang keluar masuk ruang sidang diwajibkan memberi hormat. Pasal 233 (1) Permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut umum. (2) Hanya permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) boleh diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2). (3) Tentang permintaan itu oleh panitera dibuat sebuah surat keterangan juga oleh pemohon serta yang ditandatangani olehnya dan tembusannya diberikan kepada pemohon yang bersangkutan. 110
(4) Dalam hal pemohon tidak dapat rnenghadap, hal ini harus dicatat oleh panitera dengan disertai alasannya dan catatan harus dilampirkan dalam berkas perkara serta juga ditulis dalam daftar perkara pidana. (5) Dalam hal pengadilan negeri menerima permintaan banding, baik yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa maupun yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekaligus, maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain. Pasal 234 (1) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 ayat (2) telah lewat tanpa diajukan permintaan banding oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menenima putusan. (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka panitera mencatat dan membuat akta mengenai hal itu serta melekatkan akta tersebut pada berkas perkara. Pasal 234 (1) Selama perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi, permintaan banding dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permintaan banding dalam perkara itu tidak boleh diajukan lagi. (2) Apabila perkara telah mulai diperiksa akan tetapi belum diputus sedangkan itu pemohon mencabut permintaan bandingnya, maka pemohon dibebani membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh pengadilan tinggi hingga saat pencabutannya. sementara Pasal 236 (1) Selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari sejak permintaan banding diajukan, panitera mengirimkan salinan putusan pengadilan negeri dan berkas perkara serta surat bukti kepada pengadilan tinggi. (2) Selama tujuh hari sebelum pengiriman berkas perkara kepada pengadilan tinggi, pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di pengadilan negeri. (3) Dalam hal pemohon banding yang dengan jelas menyatakan secara tertulis bahwa ia akan mempelajari berkas tersebut di pengadilan tinggi, maka kepadanya wajib diberi kesempatan untuk itu secepatnya tujuh hari setelah berkas perkara diterima oleh pengadilan tinggi. 111
(4) Kepada setiap pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk sewaktu-waktu meneliti keaslian berkas perkaranya yang sudah ada di pengadilan tinggi. Pasal 237 Selama pengadilan tinggi belum mulai memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik terdakwa atau kuasanya maupun penuntut umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada pengadilan tinggi. Pasal 238 (1) Pemeriksaan dalam tingkat banding dilakukan oleh pengadilan tinggi dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan negeri yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dan penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang pengadilan negeri, beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu dan putusan pengadilan negeri. (2) Wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke pengadilan tinggi sejak saat diajukannya permintaan banding. (3) Dalam waktu tiga hari sejak menerima berkas perkara banding dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi wajib mempelajarinya untuk menetapkan apakah terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannya maupun atas permintaan terdakwa. (4) Jika dipandang perlu pengadilan tinggi mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya. PasaI 239 (1) Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 157 dan Pasal 220 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi pemeriksaan perkara dalam tingkat banding. (2) Hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) berlaku juga antara hakim dan atau panitera tingkat banding, dengan hakim atau panitera tingkat pertama yang telah mengadili perkara yang sama. (3) Jika seorang hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama kemudian tekah menjadi hakim pada pengadilan tinggi, maka hakim tersebut dilarang memeriksa perkara yang sama dalam tingkat banding. Pasal 240 112
(1) Jika pengadilan tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam pénerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka pengadilan tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan pengadilan negeri untuk memperbaiki hal itu atau pengadilan tinggi melakukannya sendiri. (2) Jika perlu pengadilan tinggi dengan keputusan dapat membatalkan penetapan dari pengadilan negeri sebelum putusan pengadilan tinggi dijatuhkan. Pasal 241 (1) Setelah semua hal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas dipertimbangkan dan dilaksanakan, pengadilan tinggi memutuskan, menguatkan atau mengubah atau dalam hal membatalkan putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi mengadakan putusan sendiri. (2) Dalam hal pembatalan tersebut terjadi atas putusan pengadilan negeri karena ia tidak berwenang memeriksa perkara itu, maka berlaku ketentuan tersebut pada Pasal 148. Pasal 242 Jika dalam pemeriksaan tingkat banding terdakwa yang dipidana itu ada dalam tinggi dalam putusannya memerintahkan supaya terdakwa perlu tetap ditahan atau dibebaskan. Pasal 243 (1) Salinan surat putusan pengadilan tinggi beserta berkas perkara dalam waktu tujuh hari setelah putusan tersebut dijatuhkan, dikirim kepada pengadilan negeri yang memutus pada tingkat pertama. tahanan, maka pengadilan (2) Isi surat putusan setelah dicatat dalam buku register segera diberitahukan kepada terdakwa dan penuntut umum oleh panitera pengadilan negeri dan selanjutnya pemberitahuan tersebut dicatat dalam salinan surat putusan pengadilan tinggi. (3) Ketentuan mengenai putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 berlaku juga bagi putusan pengadilan tinggi. (4) Dalam hal terdakwa bertempat tinggal di luar daerah hukum pengadilan negeri tersebut, panitera minta bantuan kepada panitera terdakwa pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya bertempat tinggal untuk memberitahukan isi surat putusan itu kepadanya. (5) Dalam hal terdakwa tidak diketahui tempat tinggalnya atau bertempat tinggal di luar negeri, maka isi surat putusan sebagaimana 113
dimaksud dalam ayat (2) disampaikan melalui kepala desa atau pejabat atau melalui perwakilan Republik Indonesia, di mana terdakwa biasa berdiam dan apabila masih belum juga berhasil disampaikan, terdakwa dipanggil dua kali berturut-turut melalui dua buah surat kabar yang terbit dalam daerah hukum pengadilan negeri itu sendiri atau daerah yang berdekatan dengan daerah itu. Pasal 244 Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Pasal 245 (1) Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa. (2) Permintaan tersebut oleh panitera ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera serta pemohon, dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara. (3) Dalam hal pengadilan negeri menerima permohonan kasasi, baik yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa maupun yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekaligus, maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain. Pasal 246 (1) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (1) telah lewat tanpa diajukan permohonan kasasi oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan. (2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). pemohon terlambat mengajukan permohonan kasasi maka hak untuk itu gugur. (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2), maka panitera mencatat dan membuat akta mengenai hal itu serta melekatkan akta tersebut pada berkas perkara. Pasal 247 (1) Selama perkara permohonan kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permohonan kasasi dalam perkara itu tidak dapat diajukan lagi. 114
(2) Jika pencabutan dilakukan sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung, berkas tersebut tidak jadi dikirimkan. (3) Apabila perkara telah mulai diperiksa akan tetapi belum diputus, sedangkan itu pemohon mencabut permohonan kasasinya, maka pemohon dibebani membayar biaya perkara yang telah saat pencabutannya. sementara dikeluarkan oleh Mahkamah Agung hingga (4) Permohonan kasasi hanya dapat dilakukan satu kali. Pasal 248 (1) Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu empat belas hari sudah setelah mengajukan menyerahkannya kepada panitera yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima. permohonan tersebut, harus (2) Dalam hal pemohon kasasi adalah terdakwa yang kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima permohonan kasasi wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan permohonan tersebut dan untuk itu panitera membuatkan memori kasasinya. (3) Alasan yang tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) undang-undang ini. (4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon terlambat menyerahkan memori kasasi maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur. (5) Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 246 ayat (3) berlaku juga untuk ayat (4) pasal ini. (6) Tembusan memori kasasi yang diajukan oleh salah satu pihak, oleh panitera disampaikan kepada pihak lainnya dan pihak lain itu berhak mengajukan kontra memori kasasi. (7) Dalam tenggang waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1), panitera menyampaikan tembusan kontra memori kasasi kepada pihak yang semula mengajukan memori kasasi. Pasal 249 (1) Dalam hal salah satu pihak berpendapat masih ada sesuatu yang perlu ditambahkan dalam memori kasasi atau kontra memori kasasi, kepadanya diberikati kesempatan untuk mengajukan tambahan itu dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 ayat (1). 115
(2) Tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas diserahkan kepada panitera pengadilan. (3) Selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari setelah tenggang waktu tersebut tersebut dalam ayat (1), permohonan kasasi selengkapnya oleh panitera pengadilan segera disampaikan kepada Mahkamah Agung. Pasal 250 (1) Setelah panitera pengadilan negeri menerima memori dan atau kontra memori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4), Ia wajib segera mengirim berkas perkara kepada Mahkamah Agung. (2) Setelah panitera Mahkamah Agung menerima berkas perkara tersebut ia seketika mencatatnya dalam buku agenda surat, buku register perkara dan pada kartu penunjuk. (3) Buku register perkara tersebut pada ayat (2) wajib dikerjakan, ditutup dan ditandatangani oleh panitera pada setiap hari kerja dan untuk diketahui ditandatangani juga karena jabatannya oleh Ketua Mahkamah Agung. (4) Dalam hal Ketua Mahkamah Agung berhalangan, maka penandatanganan dilakukan oleh WakiI Ketua Mahkamah Agung dan jika keduanya berhalangan maka dengan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung ditunjuk hakim anggota yang tertua dalam jabatan. (5) Selanjutnya panitera Mahkamah Agung mengeluarkan surat bukti penerimaan yang aslinya dikirimkan kepada panitera pengadilan negeri yang bersangkutan, sedangkan kepada para pihak dikirimkan tembusannya. Pasal 251 (1) Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 157 berlaku juga bagi perneriksaan perkara dalam tingkat kasasi. (2) Hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) berlaku juga antara hakim dan atau panitera tingkat kasasi dengan hakim dan atau panitera tingkat banding serta tingkat pertama. yang telah mengadili perkara yang sama. (3) Jika seorang hakim yang mengadili perkara dalam tingkat pertama atau tingkat banding, kemudian telah menjadi hakim atau panitera pada Mahkamah Agung, mereka dilarang bertindak sebagai hakim atau panitera untuk perkara yang sama dalam tingkat kasasi. Pasal 252 116
(1) Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 220 ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi pemeriksaan perkara dalam tingkat kasasi. (2) Apabila ada keraguan atau perbedaan pendapat mengenai hal Sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka dalam tingkat kasasi: a. Ketua Mahkamah Agung karena jabatannya bertindak sebagai pejabat yang berwenang menetapkan; b. dalam hal menyangkut Ketua Mahkamah Agung sendiri, yang berwenang menetapkannya adalah suatu panitia yang terdiri dari tiga orang yang dipilih oleh dan antar hakim anggota yang seorang diantaranya harus hakim anggota yang tertua dalam jabatan. Pasal 253 (1) Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya; b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang; c. apakab benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. (2) Pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu beserta putusan pengadilan tingkat pertama dan atau tingkat terakhir. (3) Jika dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1), Mahkamah Agung dapat mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum, dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya atau Mahkamah Agung dapat pula memerintahkan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk mendengar keterangan mereka, dengan cara pemanggilan yang sama. (4) Wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke Mahkamah Agung sejak diajukannya permohonan kasasi. (5) 117
a. Dalam waktu tiga hari sejak menerima berkas perkara kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Mahkamah Agung Wajib mempelajarinya untuk menetapkan apakah terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannya maupun atas permintaan terdakwa. b. Dalam hal terdakwa tetap ditahan, maka dalam waktu empat belas hari, sejak penetapan penahanan Mahkarnah Agung wajib memeriksa perkara tersebut. Pasal 254 Dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Pasal 246 dan Pasal 247, mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutus menolak atau mengabulkan permohonan kasasi. Pasal 255 (1) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut. (2) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain. (3) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena pengadilan atau hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau hakim lain mengadili perkara tersebut. Pasal 266 Jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255. Pasal 257 Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 226 dan Pasal 243 berlaku juga bagi putusan kasasi Mahkamah Agung, kecuali tenggang waktu tentang pengiriman salinan putusan beserta berkas perkaranya kepada pengadilan yang memutus pada tingkat pertama dalam waktu tujuh hari. Pasal 258 Ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 244 sampal dengan Pasal 257 berlaku bagi acara permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. 118
Pasal 259 (1) Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung. (2) Putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan. Pasal 260 (1) Permohonan kasasi demi kepentingan hukum disampaikan secara tertulis oleh Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung melalui panitera pengadilan yang telah memutus perkara dalam tingkat pertama, disertai risalah yang memuat alasan permintaan itu. (2) Salinan risalah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh panitera segera disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. (3) Ketua pengadilan yang bersangkutan segera meneruskan permintaan itu kepada Mahkamah Agung. Pasal 261 (1) Salinan putusan kasasi demi kepentingan hukum oleh Mahkamah Agung disampaikan kepada Jaksa Agung dan kepada pengadilan yang bersangkutan dengan disertai berkas perkara. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 ayat (2) dan ayat (4) berlaku juga dalam hal ini. Pasal 262 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259, Pasal 260, dan Pasal 261 berlaku bagi acara permohonan kasasi demi kepentingan hukum terhadap putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Pasal 263 (1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. (2) Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar: a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan; 119
b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain; c. apabila putusan itu dengan kekhiIafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. jelas memperlihatkan suatu (3) Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan. itu suatu perbuatan yang didakwakan Pasal 264 (1) Permintaan peninjauan kembali oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) diajukan kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (2) berlaku juga bagi permintaan peninjauan kembali. (3) Permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu. (4) Dalam hal pemohon peninjauan kembali adalah terpidana yang kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima permintaan peninjauan kembali wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan permintaan tersebut dan untuk itu panitera membuatkan surat permintaan peninjauan kembali. (5) Ketua pengadilan segera mengirimkan surat permintaan peninjauan kembali beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung, disertai suatu catatan penjelasan. Pasal 265 (1) Ketua pengadilan setelah menerima permintaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) menunjuk hakim yang tidak memeriksa perkara semula yang dimintakan peninjauan kembali itu untuk memeriksa apakah permintaan peninjauan kembali tersebut memenuhi alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2). (2) Dalam pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1), pemohon dan jaksa ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya. (3) Atas pemeriksaan tersebut dibuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh hakim, jaksa, pemohon dan panitera dan 120
berdasarkan berita acara itu dibuat berita acara pendapat yang ditandatangani oleh hakim dan panitera. (4) Ketua pengadilan segera melanjutkan permintaan peninjauan kembali yang dilampiri berkas perkara semula, berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat kepada Mahkamah Agung yang tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan jaksa. (5) Dalam hal suatu perkara yang dimintakan peninjauan kembali adalah putusan pengadilan banding, maka tembusan surat pengantar tersebut harus dilampiri tembusan berita acara pemeriksaan serta berita acara pendapat dan disampaikan kepada pengadilan banding yang bersangkutan. Pasal 266 (1) Dalam hal permintaan peninjauan kembali tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 263 ayat (2), Mahkamah Agung menyatakan bahwa permintaan peninjauan kembali tidak dapat diterima dengan disertai dasar alasannya. (2) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permintaan peninjauan kembali dapat diterima untuk diperiksa, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung menolak permintaan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya; b. apabila Mahkarnah Agung membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa: 1. putusan bebas; 2. putusan lepas dari segala tuntutan hukum; 3. putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum; 4. putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. (3) Pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula. Pasal 267 121
(1) Salinan putusan Mahkamah Agung tentang peninjauan kembali beserta berkas perkaranya dalam waktu tujuh hari setelah putusan tersebut dijatuhkan, dikirim kepada pengadilan yang melanjutkan permintaan peninjauan kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) berlaku juga bagi putusan Mahkamah Agung mengenai peninjauan kembali. Pasal 268 (1) Permintaan peninjauan kembali atas tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut. suatu putusan (2) Apabila suatu permintaan peninjauan kembali sudah diterima oleh Mahkamah Agung dan sementara itu pemohon meninggal dunia, mengenai diteruskan atau tidaknya peninjauan kembali tersebut diserahkan kepada kehendak ahli warisnya. (3) Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja. Pasal 269 Ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 263 sampai dengan Pasal 268 berlaku bagi acara permintaan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Perundang-undangan Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Junto Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002 Junto Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Proses peradilan yang harus ditempuh oleh para tersangka/ terdakwa/ pada tindak pidana terorisme diatur pada Pasal 25 - 35 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 merupakan Undang-Undang yang menetapkan Perpu 1/ 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang- 122
Undang108. Pasal-pasal mengenai proses peradilan dalam tindak pidana terorisme yang diatur dalam Perpu 1/ 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme: Pasal 25 (1) Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini. (2) Untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan, penyidik diberi wewenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka paling lama 6 (enam) bulan. Pasal 26 (1) Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelijen. (2) Penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri. (3) Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat dilaksanakan secara tertutup dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari. (4) Jika dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan adanya bukti permulaan yang cukup, maka Ketua Pengadilan Negeri segera memerintahkan dilaksanakan penyidikan. Pasal 27 Alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi: a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan c. data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada: 1. tulisan, suara, atau gambar; 2. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; 108 Op.Cit., Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Perundang- undangan Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Junto Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002 Junto Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Ps 25-35. (2) 123
3. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya. Pasal 28 Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) untuk paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam. Pasal 29 (1) Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan kepada bank dan jasa keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan setiap orang yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana terorisme dan/atau tindak pidana yang berkaitan dengan terorisme. lembaga (2) Perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai: a. nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim; b. identitas setiap orang yang telah dilaporkan oleh bank dan tersangka, atau lembaga terdakwa; jasa keuangan kepada penyidik, c. alasan pemblokiran; d. tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan e. tempat harta kekayaan berada. (3) Bank dan lembaga jasa keuangan setelah menerima perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib melaksanakan pemblokiran sesaat setelah surat perintah pemblokiran diterima. (4) Bank dan lembaga jasa keuangan wajib menyerahkan berita acara pelaksanaan pemblokiran kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan pemblokiran. (5) Harta kekayaan yang diblokir harus tetap berada pada bank dan lembaga jasa keuangan yang bersangkutan. (6) Bank dan lembaga jasa keuangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Pasal 30 (1) Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana terorisme, maka penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang untuk meminta keterangan dari bank dan lembaga jasa keuangan mengenai harta kekayaan setiap orang yang diketahui atau patut diduga melakukan tindak pidana terorisme. (2) Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhadap penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku 124
ketentuan Undang-undang yang mengatur tentang rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya. (3) Permintaan keterangan harus diajukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai: a. nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim; b. identitas setiap orang yang diketahui atau patut diduga melakukan tindak pidana terorisme; c. tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan d. tempat harta kekayaan berada. (4) Surat permintaan untuk memperoleh keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditandatangani oleh: a. Kepala Kepolisian Daerah atau pejabat yang setingkat pada tingkat Pusat dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik; b. Kepala Kejaksaan Tinggi dalam hal permintaan diajukan oleh penuntut umum; c. Hakim Ketua Majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan. Pasal 31 (1) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), penyidik berhak: a. membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana terorisme yang sedang diperiksa; b. menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi untuk mempersiapkan, digunakan lain merencanakan, dan melakukan tindak pidana terorisme. (2) Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, hanya dapat dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. yang diduga (3) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik. Pasal 32 (1) Dalam pemeriksaan, saksi memberikan keterangan terhadap apa ang dilihat dan dialami sendiri dengan bebas dan tanpa tekanan. (2) Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi an orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana terorisme ilarang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas plapor. (3) Sebelum pemeriksaan dilakukan, larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberitahukan kepada saksi dan orang lain tersebut. Pasal 33 Saksi, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa beserta keluarganya dalam perkara tindak pidana terorisme wajib diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara. 125
Pasal 34 (1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan berupa : a. perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental; b. kerahasiaan identitas saksi; c. pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di siding pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka. (2) Ketentuan mengenai tata cara perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 35 (1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa. (2) Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat-surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang yang sekarang. (3) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya. (4) Terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan kasasi atas putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (5) Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana terorisme, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan harta kekayaan yang telah disita. (6) Penetapan perampasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak dapat dimohonkan upaya hukum. (7) Setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3). 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dalam UU 35/ 2009 tentang Narkotika, penyidikan tidak hanya dapat dilakukan oleh Kepolisian tapi juga oleh BNN.109 Proses peradilan yang diatur dalam UU 35/ 2009 tentang Narkotika diantaranya adalah sebagai berikut: 109 Op.Cit., Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Ps 74-103. 126
Tabel 2.3.: Proses Peradilan dalam UU 35/ 2009 tentang Narkotika Proses Peradilan Penyidikan Penuntutan Pemeriksaan di Pengadilan Pasal 98 - Pasal 103 Sumber: Data olahan Komnas HAM. Pasal 74 - Pasal 103 Pasal 74 - Pasal 90 Pasal 91 Pasal 74 (1) Perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya. (2) Proses pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika pada tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, dan eksekusi pidana mati, serta proses pemberian grasi, pelaksanaannya harus dipercepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 75 Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang: a. melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; b. memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; c. memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi; d. menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka; e. memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; f. memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; g. menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; h. melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah juridiksi nasional; i. melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup; j. melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan; k. memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika; 127
l. melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya; m. mengambil sidik jari dan memotret tersangka; n. melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman; o. membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; p. melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita; q. melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika; r. meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan s. menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Pasal 76 (1) Pelaksanaan kewenangan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf g dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik. (2) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam. Pasal 77 (5) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf i dilaksanakan setelah terdapat bukti permulaan yang cukup dan dilakukan paling terhitung sejak surat penyadapan diterima penyidik. lama 3 (tiga) bulan (6) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilaksanakan atas izin tertulis dari ketua pengadilan. (7) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama. (8) Tata cara penyadapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 78 (1) Dalam keadaan mendesak dan Penyidik harus melakukan penyadapan, penyadapan dapat dilakukan tanpa izin tertulis dari ketua pengadilan negeri lebih dahulu. (2) Dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam Penyidik wajib meminta izin tertulis kepada ketua pengadilan negeri mengenai penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 79 128
Teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf j dilakukan oleh Penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan. Pasal 80 Penyidik BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, juga berwenang: a. mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, termasuk harta kekayaan yang disita kepada jaksa penuntut umum; b. memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika milik tersangka atau pihak lain yang terkait; c. untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa; d. untuk mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; e. meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri; f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi terkait; g. menghentikan sementara suatu transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang diperiksa; dan h. meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri. transaksi keuangan, Pasal 81 Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini. Pasal 82 (1) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam tentang Hukum Acara Pidana berwenang Undang-Undang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. (2) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika berwenang: a. memeriksa kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; 129
b. memeriksa orang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; bahan d. memeriksa bukti penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; atau barang bukti perkara e. menyita bahan bukti atau barang bukti perkara penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; f. memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; g. meminta bantuan tenaga ahli untuk tugas penyidikan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan h. menangkap orang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Pasal 83 Penyidik dapat melakukan kerja sama untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Pasal 84 Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, penyidik Kepolisian Negara Republik tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya. Pasal 85 Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, penyidik pegawai negeri tertentu berkoordinasi dengan penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana. Pasal 86 (1) Penyidik dapat memperoleh alat bukti selain sebagaimana dimaksud Indonesia memberitahukan secara sipil dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana. (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada: 1. tulisan, suara, dan/atau gambar; 2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau 130
3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya. Pasal 87 (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN yang melakukan penyitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang diduga Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang mengandung Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan, yang sekurang-kurangnya memuat: a. nama, jenis, sifat, dan jumlah; b. keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan; c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan d. tanda tangan dan identitas lengkap penyidik yang melakukan penyitaan. (2) Penyidik (1) wajib dimaksud memberitahukan penyitaan yang dilakukannya kepada kepala kejaksaan negeri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusannya disampaikan kepada ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. sebagaimana pada ayat Pasal 88 (1) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang melakukan penyitaan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib membuat berita acara penyitaan dan menyerahkan barang sitaan tersebut beserta berita acaranya kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada kepala kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2) Penyerahan barang sitaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari jika berkaitan dengan daerah yang sulit terjangkau karena faktor geografis atau transportasi. Pasal 89 (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengamanan barang sitaan yang berada di bawah penguasaannya. b. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyimpanan, pengamanan, dan pengawasan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 90 131
(1) Untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik BNN, dan penyidik pegawai negeri sipil menyisihkan sebagian kecil barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk dijadikan sampel guna pengujian di laboratorium tertentu dan dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan dan pengujian sampel di laboratorium tertentu diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 91 (1) Kepala kejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan. (2) Barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari kepala kejaksaan negeri setempat. (3) Penyidik wajib membuat berita acara pemusnahan dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pemusnahan tersebut dilakukan dan menyerahkan berita acara tersebut kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara tembusan berita acaranya Republik Indonesia setempat dan disampaikan kepada kepala kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. (4) Dalam keadaan tertentu, batas waktu pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama. (5) Pemusnahan barang sitaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf k. (6) Barang sitaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diserahkan kepada Menteri dan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan diserahkan kepada Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak menerima penetapan dari kepala kejaksaan negeri setempat. (7) Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) menyampaikan laporan 132
kepada Menteri mengenai penggunaan barang sitaan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan. Pasal 92 (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN wajib memusnahkan tanaman Narkotika yang ditemukan dalam waktu paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak saat ditemukan, setelah disisihkan sebagian kecil untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan dapat disisihkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan. pengembangan (2) Untuk tanaman Narkotika yang karena jumlahnya dan daerah yang sulit transportasi, pemusnahan dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari. terjangkau karena faktor geografis atau (3) Pemusnahan dan penyisihan tanaman Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembuatan berita acara yang sekurang-kurangnya memuat: a. nama, jenis, sifat, dan jumlah; b. keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan sebagian tahun ditemukan dan dilakukan pemusnahan; c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai tanaman Narkotika; dan d. tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat atau pihak terkait lainnya yang menyaksikan pemusnahan. (4) Sebagian kecil tidak dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh penyidik untuk kepentingan pembuktian. tanaman Narkotika yang (5) Sebagian kecil tidak dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh Menteri dan Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. tanaman Narkotika yang (6) Sebagian kecil tidak dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh BNN untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan. tanaman Narkotika yang Pasal 93 Selain untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal 92 sebagian kecil Narkotika atau tanaman Narkotika yang disita dapat dikirimkan ke negara lain yang diduga sebagai asal tersebut untuk pemeriksaan Narkotika atau tanaman laboratorium guna pengungkapan asal Narkotika atau Narkotika dan jaringan peredarannya berdasarkan perjanjian antarnegara atau berdasarkan asas timbal balik. Pasal 94 tanaman Narkotika 133
Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyerahan dan pemusnahan barang sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dan Pasal 92 diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 95 Proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tidak menunda atau menghalangi penyerahan barang sitaan menurut ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dan Pasal 91. Pasal 96 (1) Apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terbukti bahwa barang sitaan yang telah dimusnahkan menurut ketentuan Pasal 91 diperoleh atau dimiliki secara sah, kepada pemilik barang yang bersangkutan diberikan ganti rugi oleh Pemerintah. (2) Besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pengadilan. Pasal 97 Untuk kepentingan penyidikan atau pemeriksaan di siding pengadilan, tersangka atau terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta kekayaan dan harta benda istri, suami, anak, dan setiap orang atau korporasi yang diketahuinya atau yang diduga mempunyai hubungan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dengan dilakukan tersangka atau terdakwa. Pasal 98 Hakim berwenang meminta terdakwa membuktikan bahwa seluruh harta kekayaan dan harta benda istri, suami, anak, dan setiap orang atau korporasi bukan berasal dari hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan terdakwa. Pasal 99 (1) Di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang dalam pemeriksaan, dilarang menyebutkan nama dan alamat pelapor atau hal yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor. (2) Sebelum sidang dibuka, hakim mengingatkan saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 100 (1) Saksi, pelapor, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang tindak pidana Narkotika dan Prekursor memeriksa perkara Narkotika beserta keluarganya wajib diberi perlindungan oleh negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sesudah proses pemeriksaan perkara. sebelum, selama maupun 134
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perlindungan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 101 (1) Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara. (2) Dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama. (3) Seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan: a. pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan b. upaya rehabilitasi medis dan sosial. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan harta kekayaan atau aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 102 Perampasan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dapat lain berdasarkan perjanjian dilakukan atas permintaan negara antarnegara. Pasal 103 (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat: a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika. (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu (1) huruf a Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini mencabut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang dijadikan 135
dasar pemberlakuan hukuman mati untuk para terpidana tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Perihal mengenai penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika diatur dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 77. 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Proses peradilan pada perkara tindak pidana psikotropika, selain dilaksanakan sesuai dengan KUHAP, juga dilaksanakan sesuai dengan Pasal 55 - 58 UU 5/ 1997 tentng Psikotropika110, yakni sebagai berikut: Pasal 55 Selain yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209), penyidik Polisi Negara Republik Indonesia dapat: a. melakukan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pemb elian terselubung; b. membuka atau memeriksa setiap barang kiriman melalui pos atau alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang menyangkut psikotropika yang sedang dalam penyidikan; c. menyadap alat telekomunikasi elektronika lainnya yang dilakukan oleh orang yang dicurigai atau diduga keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana psikotropika. Jangka waktu penyadapan berlangsung untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari. pembicaraan melalui telepon dan/atau Pasal 56 (1) Selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) untuk melakukan penyidikan tindak pidana seba- gaimana diatur dalam undang-undang ini. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang : a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta kete- rangan tentang tindak pidana di bidang psikotropika; 110 Op.Cit., Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Ps 55-58. 136
b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melaku- kan tindak pidana di bidang psikotropika; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang psikotro- pika; d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang psikotropika; e. melakukan penyimpanan dan pengamanan terhadap barang bukti yang disita dalam perkara tindak pidana di bidang psikotropika; f. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang psikotropika; g. membuka atau memeriksa setiap barang kiriman melalui pos atau alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang menyangkut psikotropika yang sedang dalam penyidikan; h. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang psikotropika; i. menetapkan saat dimulainya dan dihentikannya penyidikan. (3) Hal-hal yang belum diatur dalam kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, terutama mengenai tata cara penyidikan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 57 (1) Di depan pengadilan, saksi dan/atau orang lain dalam perkara psikotropika yang sedang dalam pemeriksaan, dilarang menyebut nama, alamat, atau hal-hal yang memberikan kemungkinan dapat terungkapnya identitas pelapor. (2) Pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan akan dimulai, hakim memberi peringatan terlebih dahulu kepada saksi dan/atau orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana psikotro-pika, untuk tidak menyebut identitas pelapor, sebagaimana di-maksud pada ayat (1). Pasal 58 Perkara psikotropika, termasuk perkara yang lebih didahulukan dari- pada perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna pemeriksaan dan penyelesaian secepatnya. 2.2. Teori Pemidanaan Penjatuhan pidana memiliki berbagai pengertian, menurut Prof. Sudarto dan Prof. Roeslan Saleh, pidana adalah pemberian penderitaan atau nestapa yang sengaja diberikan oleh negara kepada orang yang melakukan perbuatan delik. Sedangkan 137
menurut Black Law Dictionary, pidana atau punishment diartikan sebagai, "any fine, penalty or confinement inflicted upon a person by authority of the law and the judgement and sentence of court, for some crime of offence committed by him, or for his omission of a duty enjoined by law". Berlainan dengan pendapat yang mengartikan pidana sebagai sebuah nestapa atau penderitaan, Hulsman lebih berpendapat bahwa pidana pada hakekatnya menyerukan untuk tertib (tot de orde roepen) karena pidana bertujuan untuk mempengaruhi perilaku dan menyelesaikan konflik.111 Secara teori, ada dua macam teori pidana dan pemidanaan sebagai dasar pembenar dan tujuan pidana. Pertama, adalah teori absolut atau disebut juga teori retributif. Menurut teori ini, pemidanaan dilakukan karena semata-mata seseorang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana (quia peccatum est) dan pemidanaan harus ada sebagai akibat mutlak untuk membalaskan perbuatan jahat seseorang. Dasar pembenar pemidanaannya adalah karena kejahatan merupakan pengingkaran terhadap ketertiban hukum negara yang merupakan wujud dari cita-susila masyarakat. Sedangkan toeri lainya adalah teori relatif atau sering disebut teori utilitarian, inti dari teori ini adalah menolak teori absolut, dimana pemidanaan itu bukan untuk memuaskan keadilan dengan memberi hukuman karena pembalasan merupakan tujuan yang tidak bernilai. Aliran ini lebih berpendapat bahwa pemidanaan memiliki nilai untuk melindungi masyarakat karena bertujuan untuk mengurangi frekuensi kejahatan supaya orang lain jangan melakukan kejahatan (ne paccetur).112 Terdapat beberapa pendapat ahli yang menanggapi kedua teori tersebut (diluar penganut dua teori pidana dan pemidanaan), adalah N. Walker, menurutnya konsep KUHP yang ada di beberapa negara lebih suka menganut teori retributif (tidak murni atau limitatif dan ditributif). Dengan penganutan teori retributif yang limitatif dan retributif, formulasi pemidanaan dalam KUHP bersifat alternatif. Dimana ada pilihan dan pembatasan pidana yaitu batas minimal dan maksimal pemidanaan terhadap jenis 111 Muladi & Barda Nawawi, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni. Bandung: 1992, Hal. 2-9. 112 Ibid, Hal 10-16. 138
pidana tertentu. Tanggapan lain terhadap teori pemidanaan adalah dari Van Bemmelen, menurutnya penjatuhan pidana yang memberikan efek penderitaan harus dibatasi dan lebih diarahkan kepada proses penyesuaian kembali si terpidana pada kehidupan masyarakat. Ia juga berpendapat bahwa pemidanaan tidak boleh melebihi kesalahan terdakwa. Sedaangkan Prof. J. E. Sahetapy berpendapat bahwa pidana harus membebaskan si pelaku dari cara atau jalan yang keliru yang telah ditempuhnya. Maksudnya adalah, efek penderitaan dari pidana harus mampu membebaskan, bukan semata-mata memberikan penderitaan, alam pikiran jahat dan keliru si pelaku untuk kemudian berfungsi sebagai obat dan jalan keluar yang membebaskan dan memberi kemungkinan bertobat (efek penderitaan atas pemidanaan jadi obat agar si pelaku tobat dan terbebas dari perilaku jahat yang sebenarnya dipengaruhi lingkungannya).113 Apabila dilihat dari aliran-alirannya, teori pidana dibagi menjadi dua aliran, yaitu pertama, aliran klasik, dan kedua, aliran modern. Dimana kedua aliran ini berpangkal pada aspek munculnya tindakan manusia dan cara pertanggungjawaban hukum atas tindakannya itu. Pada aliran klasik, secara garis besar menitikberatkan pada aspek kepastian hukum. Dan berpandangan bahwa manusia memiliki kebebasan pilihan dalam bertindak, oleh karena itu ia pantas dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya itu. Selain itu, aliran ini berpedoman pada pandangan pembalasan berimbang, asas legalitas dan asas kesalahan. Jargonnya yang terkenal adalah "let the punishment fit the crime" yang dikemukakan Beccaria sebagai salah satu pemikir aliran ini.114 Sedangkan pada aliran moderen menitikberatkan pada aspek faktor yang melatarbelakangi dari timbulnya suatu tindak pidana. Karena aliran moderen ini memandang bahwa manusia dalam bertindak tidak memiliki kebebasan pilihan karena dipengaruhi lingkungan, sehingga pertanggung-jawaban atas tindakannya itu diarahkan pada sifat berbahayanya dan untuk melindungi masyarakat. 113 Ibid, Hal 20-23. 114 Ibid., Hal 25-39. 139
Oleh Sue Titus Reid, perbandingan antara aliran klasik dan moderen antara lain: Tabel 2.4.: Perbandingan Aliran Klasik dengan Moderen Aliran Klasik 1. Pendefinisian tindak pidana dalam undang-undang asas legalitas untuk kepastian hukum) 2. Biarkan pemidanaan menyesuaikan Aliran Moderen tindak pidana dan menggantinya dengan kejahatan alamiyah 1. Menolak pendefinisian (pengaruh 2. Biarkan pemidanaan menyesuaikan diri pada tindak pidana 3. Doktrin kebebasan berkehendak diri pada tindak pidana 3. Doktrin determinisme (kebalikan dari doktrin kebebasan berkehendak, bahwa dipengaruhi lingkungan) manusia 4. Pidana mati kejahatan dikecualikan) untuk (tertentu beberapa yang 4. Penghapusan pidana mati 5. Metode anekdot; tidak ada penelitian 5. Menggunakan metode induktif empiris dalam penelitian empirisnya 6. Kalimat yang pasti dan (definitif) 6. Kalimat yang pasti dan (definitif) 6. Kalimat yang tidak ditentukan spesifikasi perbuatannya Sumber: Olahan Komnas HAM Pada Tabel diatas dapat diketahui perbedaan yang muncul, yaitu pada titik tolak pandangan terhadap tindakan manusia yang berbuat kejahatan, yang pada akhirnya menentukan cara pemidanaannya sebagai pertanggungjawaban yang pantas dilakukan. Kedua aliran ini secara terpisah sama-sama membicarakan pidana mati sebagai hasil pandangan masing-masing. Demikian terjadi karena dalam pemidanaan terjadi adanya disparitas atas perbuatan pidana dan hukuman pidana yang dikenakan padanya.115 Latar belakang adanya disparitas ini karena adanya beda pandangan mengenai kebolehan seorang hakim melakukan penafsiran terhadap undang-undang dan penerapan sanksinya. Pada aliran klasik, hal tersebut dapat dihindari karena mereka berpendirian bahwa dalam hukum pidana harus ada rumusan pidana secara jelas (definite sentence) dan menggunakan metode anekdotal tanpa penelitian empiris, artinya hakim sebagai instrumen hukum saja dan hanya diijinkan memutus 115 Ibid., Hal.52. Dijelaskan bahwa disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak-tindak pidana yang bersifat berbahaya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenar yang jelas. Hal ini bisa terjadi pada pelaku tindak pidana yang dilakukan bersama. 140
benar dan salah karena jenis dan bentuk pidana dan besaran pidana sudah ditentukan oleh pembuat undang-undang (hakim tidak memiliki judicial discretion). Sedangkan pada aliran moderen diperkenankan adanya judicial discretion oleh hakim dalam memutus pidana. Hal ini karena tolak ukur aliran moderen berpangkal pada pandangan bahwa tindak pidana sifatnya individual dan dalam mencari sebab terjadinya tindak pidana dilakukan pendekatan penelitian empiris terhadap perbuatan pelaku agar dapat mendekati situasi alamiyahnya (natural crime) dan sejauh mana dapat memperbaiki pebuatan pelaku tersebut. Sebagaimana prinsip yang dipengangnya mengenai perilaku manusia, bahwa lingkungan akan selalu mempengaruhi perilaku dan tindakan seseorang. Dilihat dari perbedaan tersebut, terdapat perbedaan sikap mengenai pidana mati diantara dua aliran tersebut. Aliran klasik menilai pidana mati boleh diterapkan hanya pada beberapa tindak pidana tertentu, meski Beccaria sebagai salah satu pemikirnya menolak pidana mati, jadi pemberlakuan pidana mati menurut aliran ini tidak mutlak. Lain halnya dengan aliran moderen, dimana pidana mati tegas-tegas ditolak sebagai konsekuensi terhadap pandangan natural crime yang lebih mengutamakan perbaikan perilaku bagi pelakunya. Namun pendirian tersebut menurut Vernon Fox, salah satu pemikir aliran moderen, adalah tidak mutlak. Fox sendiri justru berpendapat pidana mati masih bisa digunakan bagi yang melakukan tindak pidana dikarenakan mengalami kerusakan psikologi yang bersifat permanen yang menjadikannya tidak layak hidup di masyarakat. Jadi pada aliran mederen pun, pidana mati tidak mutlak ditolak.116 Pada dasarnya dalam hukum pidana harus ada konsistensi dalam menganut aliran dan agar tidak terjadi disparitas hingga kesalahan penjatuhan hukuman hingga pidana mati, harus mendasarkan diri pada reasonable justification. Dimana titik tekannya adalah pada filosofi pemidanaan yang dapat diterima masyarakat sebagai keadilan umum dan tidak sekedar terpaku pada penerapan teks rumusan hukum 116 Ibid., Hal 60-65. 141
pidana (KUHP dan undang-undang lainya) beserta penjatuhan besaran sanksi pidananya.117 2.3. Referensi Pengkajian/ Penelitian Pengkajian yang dilakukan Komnas HAM ini tentu bukanlah pengkajian/ penelitian pertama mengenai pidana mati. Pengkajian/ penelitian tersebut berasal dari dalam dan luar negeri. Setidaknya ada tiga pengkajian/ penelitian internasional mengenai pidana mati yang menjadi referensi Pengkajian ini. Pertama, penelitian dengan judul "Death Sentences and Executions 2010" yang diluncurkan oleh Amnesty International pada bulan Maret 2011. Penelitian tersebut menyimpulkan setidaknya 527 eksekusi terjadi sepanjang tahun 2010, belum termasuk eksekusi yang terjadi di China. Setidaknya ada 2024 putusan mati baru yang diputus di 67 negara selama tahun 2010. Perlindungan kelima dari jaminan keselamatan hak terpidana yang menghadapi hukuman mati menyatakan bahwa hukuman mati hanya dapat dilaksanakan setelah adanya putusan final dari pengadilan yang kompeten dalam proses peradilan yang fair dan memberikan kesempatan serta perlindungan yang seimbang kepada terpidana mati, sesuai dengan Pasal 14 ICCPR. Namun pada kenyataannya, di beberapa negara, pidana mati dijatuhkan dalam proses peradilan yang tidak memenuhi standar internasional.118 Kedua, penelitian yang berjudul "Annual Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights and Reports of The Office of The High Commissioner The Right to Development" yang dilakukan oleh Human Rights Council - United Nations dan dipublikasikan pada bulan Juli 2011. Penelitian ini 117 Oemar Seno Adji, Hukum-Hakim Pidana, Erlangga, Jakarta: 1980, Hal 24. 118 Amnesty International, Death Sentences and Executions 2010, London: Maret 2011. 142
menyimpulkan sampai dengan Juni 2011, ada 140 negara dari 192 negara anggota PBB yang melakukan abolisi pidana mati atau mulai melakukan moratorium. Bagaimanapun juga hanya 73 negara yang meratifikasi Opsional Protokol Kedua KIHSP. Amnesti Internasional melaporkan bahwa sebagian besar negara yang masih menerapkan pidana mati, proses pemidanaan berjalan dengan masih adanya peradilan sesat dan seringkali berdasarkan pengakuan yang menggunakan penyiksaan. Di sebagian besar negara, pidana mati diberlakukan secara tidak proporsional kepada orang-orang miskin, kelompok minoritas dan kelompok agama tertentu. Pada 21 Desember 2010 General Assembly mengadopsi Resolusi 65/ 206, resolusi ketiga mengenai moratorium pidana mati. Dalam resolusi ini general assembly menyerukan kepada negara-negara untuk menghormati internasional terkait dengan keselamatan dan hak-hak warga negara yang berhadapan dengan hukuman mati.119 Kemudian ketiga, penelitian dengan judul "Indonesia's Death Penalty Politic" yang ditulis Dr. Dave Mcrae, seorang peneliti dari Lowy Institute for International Policy pada bulan Maret 2012. Penelitian menyimpulkan dari 937 responden di Indonesia, 68,3 % tidak menyetujui pidana mati (majalah tempo, bulan januari). Penghapusan pidana mati di Indonesia dapat menjadi momentum penting untuk penghapusan pidana mati di kawasan asia tenggara. Indonesia berada di simpang jalan terkait pidana mati. Selama 30 tahun terakhir Indonesia rata-rata melakukan kurang dari dua eksekusi per tahun. Penelitian komparatif yang dilakukan pengamat lain tentang pidana mati menunjukkan bahwa dengan berkaca dari angka eksekusi tersebut Indonesia sebenarnya dapat menghapus pidana mati tanpa menimbulkan beban baru yang berarti. Lebih lanjut penelitian ini juga menganalisis dampak masih diberlakukannya pidana mati di Indonesia terhadap wna. Dimana WNA asal 119 Human Rights Council - United Nations, Annual Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights and reports of the Office of the High Commissioner the Right to Development, Juli 2011 standar 143
Australia juga pernah dijatuhi putusan pidana mati di Indonesia. Hal dikhawatirkan dapat merusak hubungan bilateral kedua negara.120 ini Sedangkan pengkajian/ penelitian dari dalam negeri yang menjadi referensi Pengkajian ini. Pertama kajian literatur dengan judul "Relevansi Hukuman Mati di Indonesia" yang dipublikasikan oleh Imparsial pada bulan Maret 2009. Publikasi ini merupakan hasil kajian literatur yang bermaksud memberikan penekanan terhadap relevansi penerapan hukuman mati bila ditinjau dari aspek hukum nasional dan kaitannya dengan ajaran agama. Melalui publikasi ini, lembaga penerbit hendak mengajukan pandangan terhadap masyarakat mengenai ketidak-sesuaian penerapan hukuman mati di Indonesia. Dengan mengkaji aspek yuridis dan filosofis konstitusi Indonesia, khususnya mengenai sistem penghukuman yang tumbuh dari akar budaya masyarakat yang pluralistis. Selain mengkaji aspek yuridisnya, publikasi ini menyandingkan satu kajian yang bersumber dari ajaran agama yang ada di Indonesia (Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha) mengenai semangat utama dalam menghargai hak asasi manusia. Bahwa semua agama di Indonesia memiliki kesamaan faham dalam menghargai kehidupan, namun berbeda dalam intensi dan cara pengekspresiannya. Melalui kajian perbandingan ini, lembaga penerbit publikasi ini hendak mengarahkan semangat kebersamaan dalam pluralitas untuk menolak hukuman mati karena melihat kebutuhan masyarakat dan yang secara faktual melihat ketidak-efektifan hukuman mati dalam mengurangi kejahatan. Literasi dan sumber- sumber data statistik yang disajikan cukup lengkap, namun terlihat sedikit memihak pada sisi kajian mengenai hukum islam. Dimana literasi yang digunakan hanya bersumber dari pemikir islam yang berhaluan liberal. Jelas ini merupakan upaya pengarahan opini, agar seolah-olah fokus kajian berhasil mengarahkan kesatuan pendapat, yaitu hukuman mati tidak relevan diterapkan di Indonesia.121 120 Dr. Dave Mcrae, Indonesia's Death Penalty Politic, Lowy Institute for International Policy, Maret 2012 121 Imparsial, Relevansi Hukuman Mati di Indonesia, Imparsial, Jakarta: Maret 2009. 144
Kedua, pengkajian berjudul "Dinamika Kontemporer Praktek Hukuman Mati di Indonesia" yang dipublikasikan oleh KontraS pada bulan Maret 2008. Fokus publikasi ini adalah untuk menunjukkan sikap dan pedirian lembaga penerbit mengenai hukuman mati, yaitu menolak dengan tegas. Arah kajian publikasi ini adalah dengan merinci mengenai instrumen-instrumen HAM baik nasional maupun internasional. Penekanan pada publikasi ini adalah mengenai konsistensi penerapan kebijakan hukum mengenai hukuman mati pada sistem pemidanaan di Indonesia. Indonesia sebagai negara yang sudah meratifikasi DUHAM seharusnya pun konsisten dengan memberlakukan semangat retensi dan hingga abolisi terhadap hukuman mati. Namun pada kenyataannya malah justru ada peningkatan penjatuhan hukuman mati pada kurun waktu 1998 hingga 2008, dimana dalam sepuluh tahun tersebut Indonesia sedang me-reformasi pemerintahannya. Akan tetapi frekuensi dalam menerapkan hukuman mati terdapat peningkatan, dan hal ini tidak sejalan dengan semangat yang tengah tumbuh di negara-negara dunia yang sedang gencar- gencarnya menghapuskan hukuman mati atau setidaknya melakukan moratorium dalam pelaksanaan hukuman mati.122 Kemudian ketiga, publikasi yang berjudul "Praktek Pidana Mati di Indonesia" yang diterbitkan oleh KontraS yang terbit setahun lebih awal yaitu tahun 2007. Publikasi ini merupakan laporan dari hasil pemantauan KontraS selama tahun 2006. Didalam publikasi ini tersusun data-data yang cukup lengkap mengenai instrumen HAM dan data mengenai praktek pelaksanaa hukuman mati di Indonesia, namun data tersebut sebagian besar didapat dari situs dan media masa, dan hanya sedikit sekali yang langsung dari lembaga negara yang resmi. Selain data dalam negeri, publikasi ini pun menyajikan perkembangan negara-negara di dunia yang telah menghapuskan hukuman mati dalam sistem hukumnya dan merangkumnya dalam satu pendapat bahwa pada tahun-tahun inilah arus utama dimana hukuman mati harus sudah dihapuskan, dan untuk itu Indonesia harus turut serta.123 122 Kontras, Dinamika Kontemporer Praktek Hukuman Mati di Indonesia, Kontras, Jakarta: Maret 2008. 123 Kontras, Praktek Pidana Mati di Indonesia, Kontras, Jakarta: 2007. 145
Bab 3 Temuan dan Analisis 3.1. Perkembangan Pidana Mati di Indonesia Pasca Reformasi 3.1.1. Statistik Pidana Mati Pidana mati memang masih menjadi diskusi menarik berbagai kalangan, baik akademisi hingga praktisi. Pemberlakuan pidana mati yang dinilai melanggar hak hidup seseorang selalu berhasil membuat kasus-kasus kejahatan yang berakhir dengan jatuhnya pidana mati mendapat sorotan publik. Beberapa kasus menarik dan sempat menjadi perbincangan adalah kasus eksekusi pidana mati tiga terpidana terorisme, yaitu Amrozi, Imam Samudra, dan Ali Gufron pada tahun 2002 dan 2003. Ali Gufron dijerat Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Sedangkan Amrozi dan Imam Samudra dikenakan tuntutan pidana mati sesuai dengan Perpu 1/ 2002 Jo. Perpu 2/ 2002 Jo. UU 15/ 2003 jo KUHP 124. Ketiganya dieksekusi pada tanggal 9 November 2008. Dalam satu dekade terakhir (2000-2010), setidaknya sudah ada delapan putusan pidana mati untuk mereka yang disebut teroris. 124 Wawan H. Purwanto, Kontroversi Seputar Hukuman Mati Amrozi cs, CMB Pres, Jakarta: 2008), hal 87. 146
Grafik 3.1.: Terpidana Mati berdasarkan Tahun Putusan Sumber: Data olahan Komnas HAM berdasarkan data primer Direktorat Jenderal Pemasyarakatan - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia periode 2000-2010. Jumlah ini hanya sebagian kecil dari jumlah terpidana mati selama sepuluh tahun belakangan. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenhukham), hingga tahun 2010, tercatat 116 orang berada di bawah pantauan Ditjen Pas setelah dijatuhi pidana mati. Setelah ditelususri dari 116 orang tersebut, dua orang sudah meninggal dan empat orang melarikan diri. Sehingga saat ini hanya tinggal 111 orang. Dengan demikian data-data yang akan disajikan berikutnya adalah data dari ke-116 orang tersebut. Dari 116 orang yang tercatat dalam data Ditjen Pas tahun 2010, sebanyak 106 orang diputus dalam periode 2000 sampai dengan 2010. Selama sepuluh tahun terakhir jumlah putusan pidana mati tertinggi terjadi pada tahun 2005 dan 2007, yaitu masing-masing enam belas putusan, dan mulai menurun di tahun 2008 sebanyak dua belas putusan. Jumlah putusan pidana mati kembali menurun drastis pada tahun 2009 hingga 2010, masing-masing dua putusan. 147
Grafik 3.2.: Pidana Mati berdasarkan Jenis Tindak Pidana pada Periode Tahun 2000-2010 Sumber: Data olahan Komnas HAM berdasarkan data primer Direktorat Jenderal Pemasyarakatan - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia periode 2000-2010. Sebagian besar terpidana mati menempuh upaya hukum di tingkat selanjutnya, seperti banding, kasasi, peninjauan kembali, hingga grasi. Setidaknya ada satu terpidana mati yang masih dalam proses banding. Sebanyak tiga belas terpidana masih menempuh proses kasasi. Proses peninjauan kembali paling banyak ditempuh oleh terpidana mati. Saat ini ada kurang lebih enam puluh terpidana mati yang berada dalam proses peninjauan kembali. Sedangkan terpidana mati yang berada dalam proses grasi sebanyak lima belas orang. Sementara itu dua orang terpidana mati berada dalam proses peninjauan kembali dan grasi. Sisanya, sebanyak sebelas orang terpidana mati, belum menentukan sikap. 148
Grafik 3.3.: Upaya Hukum Terpidana Mati Sumber: Data olahan Komnas HAM berdasarkan data primer Direktorat Jenderal Pemasyarakatan - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia periode 2000-2010. Mayoritas terpidana mati berjenis kelamin laki-laki. Dari 116 terpidana mati, 111 terpidana mati berjenis kelamin laki-laki. Sisanya, yaitu enam terpidana mati berjenis kelamin perempuan. Grafik 3.4.: Terpidana Mati berdasarkan Gender Sumber: Data olahan Komnas HAM berdasarkan data primer Direktorat Jenderal Pemasyarakatan - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia periode 2000-2010. 149
Dari segi kewarganegaraannya, sebagian besar terpidana mati memang berasal dari Indonesia, namun cukup banyak terpidana mati yang merupakan Warga Negara Asing (WNA). Terpidana mati dengan kewarganegaraan Indonesia berjumlah 79 orang. Selebihnya, yaitu sebanyak 37 orang adalah WNA. Para WNA ini berasal dari Afrika Selatan sebanyak satu orang, tiga orang dari Australia, tiga orang dari Belanda, dua orang dari Brasilia, satu orang dari India, satu orang dari Malawi, dua orang dari Malaysia, satu orang dari Nepal, lima belas orang dari Nigeria, dua orang dari Pakistan, satu orang dari Prancis, empat orang dari Republik Rakyat Cina, satu orang dari Senegal. Dari 37 WNA yang dijatuhi pidana mati, hanya satu orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Selebihnya, yaitu sebanyak 36 orang terpidana melakukan tindak pidana narkotika/ psikotropika. Grafik 3.5.: Kewarganegaraan Terpidana Mati Sumber: Data olahan Komnas HAM berdasarkan data primer Direktorat Jenderal Pemasyarakatan - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia periode 2000-2010. Jika dilihat dari jenis tindak pidana yang dilakukan oleh para terpidana mati, tindak pidana pembunuhan menjadi penyebab terbesar jatuhnya vonis mati. Selanjutnya berturut-turut adalah tindak pidana narkotika, psikotropika, dan terorisme. Setidaknya di Indonesia, kelima tindak pidana tersebut masih menimbulkan jatuhnya putusan pidana mati. Sedangkan untuk tindak pidana lain yang juga diancam dengan pidana mati -seperti korupsi dan genosida- belum pernah 150
menyebabkan para aparat penegak hukum benar-benar memberlakukan pidana mati baik Jaksa maupun Hakim. Grafik 3.6.: Terpidana Mati berdasarkan Jenis Tindak Pidana Sumber: Data olahan Komnas HAM berdasarkan data primer Direktorat Jenderal Pemasyarakatan - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia periode 2000-2010. Sedangkan jika dilihat dari tempat penahanannya, Jawa Tengah menempati urutan pertama. Sebagian besar para terpidana mati memang berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan (Rutan) yang berada di daerah Nusakambangan - Jawa Tengah. Dilanjutkan dengan Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Sebagian besar terpidana mati yang ditahan di Provinsi Banten adalah mereka yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana narkotika dan psikotropika. Berikut adalah rekapitulasi jumlah terpidana hukuman mati berdasarkan tempat penahanannya. 151
Grafik 3.7.: Terpidana Mati berdasarkan Tempat Penahanan Sumber: Data olahan Komnas HAM berdasarkan data primer Direktorat Jenderal Pemasyarakatan - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia periode 2000-2010. 3.1.2. Perkembangan Pidana Mati dalam Tiga Periode Kontroversi mengenai pemberlakuan pidana mati dalam satu dasawarsa, berikut kaitannya dengan perlindungan terhadap hak hidup menjadi sangat menarik. Terutama jika ditelusuri bahwa dalam waktu sepuluh tahun terakhir lahir beberapa peraturan perundang-undangan yang menjunjung tinggi perlindungan terhadap hak hidup. Setidaknya terdapat tiga periode penting sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2010. Ketiga periode tersebut antara lain: 1. Periode tahun 2000-2002, yaitu pasca disahkannya UU 39/ 1999 tentang Hak Asasi Manusia sampai dengan disahkannya Amandemen ke-4 UUD 1945. 2. Periode tahun 2003-2005, yaitu pasca disahkannya Amandemen ke-4 UUD 1945 sampai dengan disahkannya UU 12/ 2005 tentang Ratifikasi Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik. 3. Periode tahun 2006-2010, yaitu pasca disahkannya UU 12/ 2005 tentang Ratifikasi Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Ketiga periode tersebut sebenarnya menandakan semakin kuatnya isu yang mendorong perlindungan terhadap hak hidup. Secara otomatis, perlindungan 152
terhadap hak hidup juga berarti mendukung wacana penghapusan pidana mati. Perlindungan terhadap hak hidup setidaknya tercantum dalam Pasal 4 UU 39/ 1999.125 Hadirnya Pasal 4 UU 39/ 1999 tersebut semakin diperkuat dengan adanya Amandemen ke-2 UUD 1945 pada tahun 2002 dalam Pasal 28I Ayat (1).126 Selanjutnya dukungan untuk perlindungan terhadap hak hidup juga diberikan Pemerintah Indonesia dengan meratifikasi KIHSP melalui UU 12/ 2005. Berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang muncul selama sepuluh tahun terakhir, terlihat penghormatan dan perlindungan terhadap hak hidup. Namun demikian, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam data statistik mengenai putusan pidana hukuman mati tahun 2000-2010, pidana mati masih diberlakukan di Indonesia. Bahkan pada tahun 2005 jumlahnya semakin meningkat. Situasi yang demikian mengisyaratkan bahwa kehadiran peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap hak hidup ternyata tidak berpengaruh signifikan dalam penghapusan ataupun pengurang pidana mati. 3.1.2.1. Periode Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia sampai dengan Disahkannya Undang- Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat (Tahun 2000-2003) Tahun 1999 bisa jadi merupakan salah satu tahun yang bersejarah dalam perjuangan penegakan HAM di Indonesia. Kurang dari satu tahun terjadinya reformasi, lahir UU 39/ 1999 tentang HAM. Undang-Undang ini merupakan salah satu landasan atas penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM di Indonesia. Salahsatu hak asasi yang diatur dalam UU 39/ 1999 adalah hak hidup yang disebutkan dalam Pasal 4: "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak untuk beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui 125 Op.Cit., Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Ps 4. 126 Op.Cit., Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ps 28I Ay (1). 153
sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun".127 Pasal 4 dalam Undang-Undang ini mencakup beberapa hak asasi manusia yang masuk dalam kategori non derogable rights, yaitu hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Dalam Penjelasan Pasal 4 UU 39/ 1999 juga disebutkan bahwa yang dimaksud dengan 'keadaan apapun' termasuk keadaan perang, sengketa bersenjata, dan/ atau keadaan darurat.128 Sedangkan yang dimaksud dengan siapapun adalah negara, pemerintah, dan/ atau anggota masyarakat. Selain dalam Pasal 4, pengakuan hak hidup dalam UU 39/ 1999 tentang HAM juga disebutkan dalam Pasal 9, yang berbunyi: (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf hidupnya (2) Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.129 Meskipun Pasal 4 dan Pasal 9 memberikan penghargaan yang besar terhadap hak hidup, namun kedua Pasal tersebut tidak secara tegas menyerukan penghapusan pidana. Dalam Penjelasan Pasal 9 dinyatakan bahwa hak atas kehidupan juga melekat pada bayi yang belum dilahirkan dan terpidana mati.130 Dalam keadaan yang sangat luar biasa dimana terdapat putusan pengadilan dalam pidana mati, maka pidana mati dalam hal dan atau kondisi tersebut masih dapat diizinkan. Artinya meskipun UU 39/ 1999 memberikan perlindungan terhadap hak hidup seseorang, bahkan untuk terpidana mati, namun pidana mati masih diperbolehkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibatnya, dasar hukum yang memberikan peluang pemberlakuan pidana mati masih digunakan oleh para aparat 127 Op.Cit., Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Ps 4. 128 Ibid., Penjelasan Ps 4. 129 Ibid., Ps 9. 130 Ibid., Penjelasan Ps 9. 154
penegak hukum. Jaksa Penuntut Umum (JPU) masih memberlakukan peraturan perundang-undangan dengan ancaman pidana mati ketika membuat tuntutan. Hal serupa juga dilakukan oleh hakim, majelis hakim masih memutus berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang memberlakukan pidana mati. Grafik 3.8.: Terpidana Mati berdasarkan Jenis Tindak Pidana pada Periode Tahun 2000 - 2002 Sumber: Data olahan Komnas HAM berdasarkan data primer Direktorat Jenderal Pemasyarakatan - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia periode 2000-2010. Pada kenyataannya, lahirnya UU 39/ 1999 tidak berpengaruh positif dengan minimnya putusan pidana mati. Peningkatan justu terjadi disbandingkan tahun-tahun sebelumnya. Setidaknya dari 116 terpidana mati yang berada dalam pengawasan Ditjen PAS, hanya ada lima orang yang diputus hukuman pidana mati. Dua orang diputus pada tahun 1997 dan tiga orang diputus pada tahun 1998. Sedangkan pada tahun 1999 tidak ada putusan hukuman pidana mati. Kondisi sangat berbeda dengan tiga tahun selanjutnya, yaitu dari tahun 2000-2003. Setidaknya dari 116 terpidana hukuman mati, 27 orang diantaranya diputus menjalani pidana hukuman mati dalam rentang waktu tahun 2000-2003. Pada tahun 2000 putusan hukuman mati berjumlah enam orang, pada tahun 2001 meningkat menjadi sembilan orang, dan semakin bertambah pada tahun 2002 dimana putusan pidana hukuman mati menjadi dua belas 155
orang. Sebanyak lima belas orang diputus untuk tindak pidana pembunuhan dan dua belas orang atas tindak pidana Narkotika. 3.1.2.2. Periode Pasca Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 Amandemen Keempat sampai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik (Tahun 2003-2005) Reformasi pada tahun 1998 juga membawa perubahan pada Konstitusi Indonesia. Salah satu amanah Reformasi yang sangat penting dan menarik perhatian masyarakat adalah penegakan HAM. Amanat Reformasi ini tidak hanya menjadi embrio lahirnya UU 39/ 1999, akan tetapi juga ikut mempelopori masuknya pasal- pasal mengenai HAM pada Konstitusi Indonesia. Pada dasarnya perdebatan mengenai muatan HAM dalam Konstitusi Indonesia telah terjadi sejak pertama kali UUD 1945 dirumuskan. Dimana Hatta menginginkan agar materi HAM ada dalam Dasar Negara Indonesia, namun Soekarno berpendapat lain. Sehingga pasal yang berbicara mengenai hak-hak warga negara dapat dikatakan cukup minim. Namun euphoria penegakan HAM di era Reformasi menyebabkan perdebatan puluhan tahun silam kembali diangkat. Hasilnya, beberapa pasal yang mengatur mengenai penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM berhasil disetujui oleh Majelis Permusyawarahan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI). Salahsatu perubahan UUD 1945 adalah munculnya Pasal 28I Ayat (1) yang merupakan pengakuan Konstitusi Indonesia terhadap hak hidup. "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun".131 131 Op.Cit., Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ps 28I Ay (1). 156
Sekali lagi, prinsip non derogable rights untuk hak hidup kembali digaungkan, kali ini oleh UUD 1945 yang merupakan grundnorm Republik Indonesia. Akan tetapi bukan berarti dengan dijunjungnya hak hidup oleh Konstitusi Indonesia maka pemberlakuan pidana mati semankin menurun. Sebaliknya, putusan pidana mati justru mengalami kenaikan. Pada tahun 2003 saja setidaknya ada dua belas putusan pidana mati. Jumlah ini mengalami sedikit penuruan pada tahun 2004. Pada tahun 2004 terdapat tujuh putusan pidana mati. Namun jumlah putusan pidana hukuman mati kembali meningkat pada tahun 2005 yang mencapai angka enam belas putusan pidana mati, dan belum termasuk beberapa putusan mati yang telah dieksekusi. Sehingga, selama kurun waktu 2003-2005 setidaknya terdapat 36 putusan pidana mati. Angka yang cukup tinggi dibandingkan tiga tahun sebelumnya. Kasus nakotika dan psikotropika menjadi penyebab paling dominan jatuhnya putusan pidana mati. Jumlahnya mencapai 25 kasus dari 35 putusan pidana mati. Namun yang menarik, pada tahun 2005 terdapat dua putusan pidana mati untuk tindak pidana terorisme. Sebelumnya, pada tahun 2003 juga terdapat tiga putusan pidana mati yang telah dieksekusi di Nusakambangan. Selain ketiga tindak pidana di atas, tindak pidana pembunuhan juga masih menjadi penyebab jatuhnya putusan pidana mati. Tampaknya keberadaan Pasal 28I Ayat (1) tidak benar-benar dijadikan landasan hakim dalam memutus perkara. Misalnya saja pada pertimbangan hakim yang dimuat dalam salahsatu Putusan milik Terpidana Mati yang menjadi Responden. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim memang menyebutkan mengenai Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945 adalah landasan hukum yang ideal (ius contitutum), sedangkan Undang-Undang lain yang mengatur mengenai pemberlakuan hukuman mati (dalam hal ini KUHP) adalah hukum yang lebih riil dan berlaku saat ini (ius constituentum). Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana hukuman mati masih sangat relevan untuk diberlakukan.132 132 Hasil wawancara mendalam Tim Pengkajian dengan Responden. 157
Grafik 3.9.: Terpidana Mati berdasarkan Jenis Tindak Pidana pada Periode Tahun 2003 - 2005 Sumber: Data olahan Komnas HAM berdasarkan data primer Direktorat Jenderal Pemasyarakatan - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia periode 2000-2010. Dari kondisi tersebut tampaknya terlihat bahwa asas lex superiori derogate lex inferiori - dimana UUD 1945 lebih tinggi dari peraturang perundang-undangan lainnya- tidak mendapat perhatian dari para aparat penegak hukum. Namun jika ditelusuri lebih lanjut, UUD 1945 sendiri memang membuka peluang adanya penyimpangan dari Pasal-Pasal mengenai HAM. Hal ini dapat dilihat dengan keberadaan Pasal 28J Ayat (2) yang berbunyi: "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memnuhi tuntutan adil sesuai dengan pertimbangan moral, nila- nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam satu masyaakat demokratis".133 Dengan demikian, adanya putusan pidana mati yang dianggap melanggar perlindungan terhadap hak hidup masih mungkin dilakukan, selama bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga tidaklah 133 Op.Cit., Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ps 28J Ay (2). tidak 158
mengherankan bahwa hingga tahun 2005, artinya dua tahun setelah berlakunya amandemen Ke-4 UUD 1945 yakni pada tahun 2005, jumlah putusan pidana mati tidak juga menurun. 3.1.2.3. Periode Pasca Ratifikasi Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahhan Ratifikasi Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik (Tahun 2006-2010) Selanjutnya, pada tahun 2005, Pemerintah Indonesia meratifikasi KIHSP ke dalam peraturan perundang-undangan Indonesia melalui UU 12/ 2005. Diratifikasinya KIHSP ini secara otomotis memberikan pekerjaan rumah tersendiri bagi Indonesia untuk mulai menyesuaikan kebijakannya dengan asas-asas yang ada dalam KIHSP. Konvenan Internasinal Hak Sipil dan Politik adalah konvenan internasional yang mengatur hak asasi manusia dalam ranah sipil dan politik. Salahsatu dasar yang dimuat dalam KISHP adalah hak hidup. Pengakuan hak hidup dalam KIHSP dapat ditemukan dalam Pasal 6 yang berbunyi sebagai berikut: (1) Setiap manusia mempunya hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampa hak hidupnya secara sewenang-wenang. (2) Di Negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhdap kejahatan yang paling berat sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut dan tidak bertentangan dengan ketentuan konvenan ini dan Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genocida. Hukuman ini hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan akhir dari pengadilan yang berwenang. (3) Apabila perampasan merupakan kejahatan genosida, disepakati bahwa tidak ada hal-hal dalam Pasal ini yang membenarkan Negara Peserta Konvenan ini utnuk mengurangi dengan cara apapun kewwajiban yang telah dibebankan berdasarkan ketentuan dalam Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida. (4) Siapapun yang dijatuhi hukuman mati mempunyai hak untuk mendapatkan pengampunan atau keringan hukuman. Amnesti, pengampunan ataupun pengurangan hukuman mati dapat diberikan pada semua kasus. 159
(5) Hukuman mati tidak dapat dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan seseorang yang berusia di bawah 18 tahun dan tidak dapat dilaksanakan pada perempuan yang tengah mengandung. (6) Tidak satu pun dalam Pasal ini yang dapat digunakan untuk menunda dan mencegah penghapusan hukuman mati oleh Negara-Negara Pihak Konvenan ini.134 Grafik 3.10.: Terpidana Mati berdasarkan Jenis Tindak Pidana pada Periode Tahun 2006 - 2010 Sumber: Data olahan Komnas HAM Meskipun KIHSP telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia, namun Protokol Tambahan Nomor 2 tentang Penghapusan Pidana Mati belum juga diratifikasi. Padahal Protokol Opsional Kedua ini memuat mengenai penghapusan pidana mati. Akibatnya pidana mati di Indonesia masih juga diberlakukan. Hal ini dapat terlihat dari masih adanya putusan pidana mati pasca diratifikasinya KIHSP pada tahun 2005. Dalam periode tahun 2006-2010 tercatat ada 42 putusan pidana mati. Putusan ini antara lain diputus pada tahun 2006 sebanyak dua belas putusan, tahun 2007 ada enam belas putusan, tahun 2008 ada dua belas putusan, tahun 2009 ada dua putusan, dan tahun 2010 juga ada dua putusan. Putusan pidana mati terbanyak terjadi pada 134 Op.Cit., International Covenant on Civil and Politic Rights, Ps 6. 160
tahun 2007, dimana jumlahnya sama dengan dua tahun sebelumnya (tahun 2005). Selanjutnya putusan pidana mati menurun drastis pada tahun 2009 dan 2010. Yang menarik adalah bahwa pada tahun 2009 dan 2010 tidak terdapat putusan yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika dan psikotropika. Kemungkinan besar ini dikarenakan, kehadiran UU 35/ 2009 tentang Narkotika yang menggantikan Undang- Undang sebelumnya. Lahirnya UU 35/ 2009 ini terbukti dapat mengurangi putusan pidana mati secara signifikan. Sementara untuk tindak pidana pembunuhan, meskipun tetap ada, namun jumlahnya berkurang di banding tahun-tahun sebelumnya. 3.2. Situasi: Deskripsi Peraturan Perundang-undangan yang Tidak Berkesesuaian dengan Hak Asasi Manusia berdasarkan Periodesasi Konstitusi nasional RI, UUD 1945 Amandemen ke-4, mengatur tentang perlindungan atas hak hidup. Sementara itu, di tingkatan peraturan perundang- undangan nasional masih dapat dijumpai penerapan praktik pidana mati. Produk hukum nasional yang masih memberlakukan pidana mati ini menyebabkan penjatuhan pidana mati masih dapat dijumpai di dalam beberapa kasus. 3.2.1. Periode Sebelum Tahun 2000 Peraturan perundang-undangan tentang narkotika di Indonesia merupakan implementasi kewajiban hukum internasional yang lahir dari perjanjian internasional Konvensi Internasional PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika (United Nations Conventions Against Illict Trafic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1998). Pasal 3 Ayat (6) Konvensi tersebut mengatur tentang upaya negara pihak untuk dapat memaksimalkan efektivitas penegakan 161
hukum dalam kaitan dengan tindak pidana narkotika dan psikotropika dengan memperhatikan kebutuhan untuk kejahatan dimaksud.135 Pasal 24 Konvensi ini menyatakan, "A Party may adopt more strict of severe measure than those provided by this convention if, in its opinion, such measure are desirable or necesary for the prevention or suspension of illict traffic" (jika menurut negara peserta konvensi ini, dalam hal ancaman pidana mati dipandang diperlukan untuk mencegah dan memberantas kejahatan-kejahatan tadi, maka langkah-langkah demikian dipandang diperlukan untuk mencegah dan memberantas kejahatan-kejahatan tadi).136 Indonesia mengesahkan Konvensi Internasional ini melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Againstillicit Trafic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa- bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988)137 dan UU 5/ 1997 tentang Psikotropika. 138 Sejak reformasi sampai dengan tahun 2000, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan dua Undang-Undang yang mengatur mengenai narkotika dan psikotropika, yakni UU 22/ 1997 tentang Narkotika dan UU 5/ 1997 tentang Psikotropika. 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika Pengesahan konvensi ini mendorong lahirnya perundang-undangan nasional yang mengatur tentang narkotika. Pemidanaan tentang narkotika diatur dalam UU 22/ 1997 tentang Narkotika. Dalam undang-undang ini dikenal 135 United Nations, United Nations Conventions Against Illict Trafic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, New York: 1998, Ps 3 Ay (6). 136 Ibid., Ps 24. 137 Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Againstillicit Trafic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances 1998 (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1998), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673. 138 Bambang Hariyono, SH, 2009, Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana terhadap pelaku Tindak Pidana narkoba di Indonesia, Semarang : Undip. 162
pemidanaan berupa pidana mati. Pengujian pasal tentang pidana mati dalam UU 22/ 1997 telah dilakukan di Mahkamah Konstitusi (MK). Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mempertahankan pidana mati karena kejahatan narkotika termasuk "kejahatan luar biasa serius terhadap kemanusiaan (extra ordinary) sehingga penegakannya butuh perlakuan khusus, efektif dan maksimal". Salah satu perlakuan khusus itu, menurut MK, antara lain dengan cara menerapkan pidana berat yakni pidana mati. Pasal-pasal yang menjelaskan tentang pidana mati dalam Undang-Undang ini adalah Pasal 80 Ayat (1) Huruf a, Ayat (2) Huruf a, dan Ayat (3) huruf a; Pasal 81 Ayat (3) Huruf a; Pasal 82 Ayat (1) huruf a, Ayat (2) Huruf a, dan Ayat (3) Huruf a; dan Pasal 83.139 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Dalam Undang-Undang ini dikenal pemidanaan mati sebagaimana tercantum dalam Pasal 59 Ayat (2).140 Pada 1998 terjadi gelombang reformasi di Indonesia yang mendorong terjadinya proses demokratisasi politik dan perubahan di bidang hukum. Peraturan perundangan nasional yang bernafaskan demokrasi mulai bermunculan seiring dengan makin kuatnya desakan bagi pemerintah Indonesia untuk meratifikasi beberapa kovenan internasional. Pada 1999, muncul UU 39/ 1999 tentang HAM, kemudian Undang-Undang tersebut menjadi salahsatu pertanda bahwa hak asasi manusia mulai mewarnai kehidupan bernegara di Indonesia. Dalam Pasal 9 Ayat (1) UU 39 tahun 1999 tercantum tentang penghormatan terhadap hak hidup, yang bunyinya, "Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya".141 139 Lihat Tabel 2.1.: Peraturan Perundang-undangan mengenai Pidana Mati. 140 Ibid. 141 Op.Cit.,Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Ps 9 Ay (1). 163
Walaupun telah terjadi proses demokratisasi dan telah ada undang-undang nasional yang mengatur tentang hak asasi manusia khususnya hak hidup, namun bukan berarti hukum nasional yang dibuat sesudah 1999 telah menghapus hukuman mati di dalam pasal-pasalnya. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dibuat pasca reformasi masih mengandung Pasal yang mengatur tentang pemidanaan mati, yakni Pasal 2 Ayat (2), yang berbunyi, "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan".142 3.2.2. Periode Tahun 2000-2002 Setelah UU 39/ 1999 tentang HAM diundangkan, instrumen hukum nasional lain yang berkaitan dengan hak asasi manusia juga muncul. Instrumen hukum nasional berkaitan HAM muncul seiring dengan makin besarnya dorongan bagi Indonesia untuk dapat mengajukan kasus-kasus kejahatan serius (serious crime) yang terjadi. Perangkat hukum yang digunakan sebagai alas hukum untuk mengadili kasus-kasus kejahatan serius di masa lampau belum tersedia, hingga perangkat itu muncul pada tahun 2000. Pada periode tahun 2000 - 2002 ini lahir berbagai undang-undang yang masih memberlakukan pidana mati, yakni UU 15/ 2003 tentang Penetapan Perpu 1/ 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Jo Perpu 1/ 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Jo UU 16/ 2003 tentang Penetapan Perpu 2/ 2002 tentang Pemberlakuan Perpu 1/ 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002 jo Perpu 2/ 2002 tentang Pemberlakuan Perpu 1/ 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002, dan UU 26/ 2000 tentang Pengadilan HAM, UU 23/ 2002 tentang Perlindungan Anak. 142 Op.Cit., Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Ps 2 Ay (2). 164
1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Junto Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dilatarbelakangi oleh serangkaian tragedi bom yang melanda Indonesia. Tragedi tersebut dimulai dari bom Natal pada tahun 2000, bom di kediaman Duta Besar Philipina pada tahun 2001, bom Bali Pertama pada tahun 2002, yang dikemudian hari aksi- aksi terorisme terjadi dalam peristiwa bom Kedutaan Besar Australia pada tahun 2004 dan bom Bali Kedua pada tahun 2005. Peristiwa Bom Bali Pertama yang terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002 pukul 23:15 WITA di Paddy's Café dan Sari Club di Jalan legian mendorong pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam menghadapi tindak pidana terorisme.143 Pemerintah Republik Indonesia memperkuat perangkat hukum dan organisasi yang dapat dijadikan landasan bagi upaya penindakannya. Perangkat hukum yang dikeluarkan adalah Perpu 1/ 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Perpu 2/ 2002 tentang Pemberlakuan Perpu 1/ 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002. Penanganan kasus bom Bali Pertama menggunakan dasar hukum Perpu 1/ 2002. Pasal-pasal pada Perpu 1/ 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 143 Rocky Sistarwanto, Potensi Ideologisasi. Depok, FISIP-UI, Depok: 2010, diakses pada 10 Oktober 2010. 165
Terorisme yang mengatur tentang pidana mati yakni Pasal 6, 8, 9, 10, 14, 15, dan 16.144 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM Pada tahun 2000, perangkat hukum nasional untuk kasus kejahatan serius diundangkan di Indonesia, yakni UU 26/ 2000 tentang Pengadilan HAM. Dalam undang-undang ini terdapat Pasal-pasal yang mengatur tentang pidana mati, yakni pada Pasal 36, 37, dan 41.145 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditetapkan oleh pemerintah setelah Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA)146 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak)147. Baik UU 23/ 2002 tentang Perlindungan Anak maupun KHA merupakan payung hukum dalam setiap upaya perlindungan anak. Undang-Undang tersebut tidak saja mengatur pencegahan dan perlindungan, tetapi mengatur pula sanksi dan denda setiap pelanggaran terhadap anak-anak. Dalam Undang-Undang ini terdapat suatu Pasal, yakni Pasal 89 Ayat (1) yang mengatur tentang pidana mati. Pidana mati tersebut berkaitan dengan tindakan penyalahgunaan narkotika dan/ atau psikotripika.148 144 Lihat Tabel 2.1.: Peraturan Perundang-undangan mengenai Pidana Mati. 145 Ibid. 146 United Nations, Convention on The Rights of Child, New York: 1989. 147 Indonesia, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57. 148 Lihat Tabel 2.1.: Peraturan Perundang-undangan mengenai Pidana Mati. 166
3.2.3. Periode Tahun 2003-2005 Periode ini masih ditandai dengan maraknya tindak terorisme dan upaya pemerintah untuk memperkuat perangkat hukum untuk mengatasi tindak tersebut. Pada periode ini, DPR-RI mengesahkan Perpu 1/ 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU 15/ 2003 tentang Penetapan Perpu 1/ 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Kemudian DPR-RI juga mengesahkan Perpu 2/ 2002 tentang Pemberlakuan Perpu 1/ 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002 menjadi UU 16/ 2003 tentang Penetapan Perpu 2/ 2002 tentang Pemberlakuan Perpu 1/ 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002. Dalam perkembangannya, UU 16/ 2003 tentang Penetapan Perpu 2/ 2002 tentang Pemberlakuan Perpu 1/ 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002 dinyatakan tidak berlaku oleh MK melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013/ PUU-I/ 2003 tanggal 30 Juli 2004. Perpu 1/2002 UU 15/2003 PeristiwaB om Bali Perpu 2/2002 UU 16/2003 Dibatalkan MK Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu 2/ 2002 tentang Pemberlakuan Perpu 1/ 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002 dibatalkan oleh MK dengan alasan bertentangan dengan UUD 1945. Peristiwa Bom Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 dianggap belum dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang dapat dikenai prinsip hukum retroaktif. Tindakan tersebut masih dikategorikan sebagai kejahatan biasa (ordinary 167
crime) yang sangat kejam, tetapi masih dapat ditangkal dengan ketentuan hukum pidana yang ada dan berlaku di Indonesia.149 Pembatalan Undang-Undang tersebut tidak menyebabkan batalnya putusan pengadilan terhadap Terpidana Bom Bali, karena pada saat para pelaku tersebut disidangkan dan kemudian diputuskan bersalah oleh pengadilan, Undang-Undang tersebut masih berlaku. Sementara itu, menurut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, mengingat putusan MK dikeluarkan pada tanggal 23 Juli 2004, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi "Undang-undang yang diuji Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang- undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945"150, segala tindakan hukum sebelum MK menyampaikan putusan uji meteriil Undang-Undang tersebut, maka putusan pengadilan atas Terpidana Bom Bali tetap sah dan berlaku. Oleh karena itu, segala proses hukum kasus Bom Bali, terutama yang sudah berkekuatan hukum, tetap berlaku, walaupun para Terpidana mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.151 Mahkamah Konstitusi berpendapat, pada dasarnya hukum harus berlaku ke depan. Larangan tentang hukum yang berlaku surut (retroaktif) sebenarnya sudah diterapkan dalam sistem peradilan internasional. Indonesia sendiri pun sudah menerapkannya untuk berbagai undang-undang yang baru disahkan setelah amandemen UUD 1945.152 149 Bali Post, UU "Bom Bali" Dibatalkan, 24 Juli Diakses pada 10 Oktober 2011, 150 Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, Ps 58. 151 Op.Cit., UU "Bom Bali" Dibatalkan. 152 Ibid. 2004, 168
Pemberlakuan prinsip retroaktif itu hanya dapat dipakai pada perkara pelanggaran berat HAM. Asas retroaktif adalah asas hukum yang bersifat universal yang hanya dapat diberlakukan terhadap jenis kejahatan, seperti kejahatan genosida (crimes of genocide), kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity), kejahatan perang (war crimes), dan kejahatan agresi (crime of aggression), dengan merujuk pada Statute Roma Tahun 1988153 dan UU 39/ 1999 tentang HAM.154 Sementara untuk kasus kejahatan serupa atas tindak pidana terorisme ini, aparat penegak hukum hanya dapat menggunakan dasar hukum UU 15/ 2003 tentang Penetapan Perpu 1/ 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Sedangkan UU 16/ 2003 tentang Penetapan Perpu 2/ 2002 tentang Pemberlakuan Perpu 1/ 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002 sama sekali tidak dapat dipakai untuk memperkarakan tersangka terorisme. Selain UU 15/ 2003 tentang Penetapan Perpu 1/ 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan UU 16/ 2003 tentang Penetapan Perpu 2/ 2002 tentang Pemberlakuan Perpu 1/ 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002, pada periode tahun 2003 - 2005 ini juga Pemerintah Republik Indonesia meratifikasi KIHSP, yang kemudian diundangkan menjadi UU 12/ 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik ditetapkan dan dinyatakan terbuka untuk ditandatangani, diratifikasi, dan disetujui oleh resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) pada tanggal 16 Desember 1966. Dengan disahkannya KIHSP tersebut, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melaporkan secara berkala kepada Badan-badan Perjanjian (Treaty Bodies) PBB berkaitan dengan pelaksanaan hak sipil dan politik di Indonesia. Peraturan 153 United Nations, Rome Statute of The International Criminal Court, New York: 1998. 154 South East Asia Counter Terrorism, Pembatalan UU Terorisme Bom Bali, 2004, Diakses pada 10 Okotber 2010. 169
perundangan nasional di suatu negara dibuat dengan tidak bertentangan dengan kovenan internasional yang telah disahkan tersebut. Dalam KIHSP ketentuan tentang hak hidup dan hukuman mati diatur pada Pasal 6. Dengan disahkannya Kovenan ini tidak serta merta menghapus kandungan pidana mati pada perangkat hukum nasional Indonesia lainnya. Pasal 6 KIHSP yang menjelaskan hukuman mati adalah sebagai berikut: Pasal 6 (1) Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya.Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang. (2) Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Kovenan dan Konvensi tentang Pencegahan dan Hukum Kejahatan Genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang. (3) Apabila suatu perampasan kehidupan merupakan kejahatan Genosida, harus difahami, bahwa tidak satu pun dalam Pasal ini yang memberikan kewenangan pada Negara yang menjadi Pihak dalam Kovenan ini, untuk mengurangi kewajiban apapun yang telah dibebankan oleh ketentuan dalam Konvensi tentang Pencegahan dan Hukuman bagi Kejahatan Genosida. (4) Setiap orang yang telah dijatuhi hukum mati berhak untuk memohon pengampunan atau penggantian hukuman. Amnesti, pengampunan atau penggantian hukuman mati dapat diberikan dalam semua kasus. (5) Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang di bawah usia delapan belas tahun dan tidak boleh dilaksanakan terhadap perempuan yang tengah mengandung. (6) Tidak ada satu pun dalam Pasal ini yang boleh dipakai untuk menunda atau mencegah penghapusan hukuman mati oleh Negara yang menjadi Pihak dalam Kovenan ini.155 155 Op.Cit., International Covenant on Civil and Politic Rights, Ps 6. 170
3.2.4. Periode Tahun 2006-2010 Pada periode ini hanya ada satu Undang-Undang yang disahkan oleh DPR-RI, yakni UU 35/ 2009 tentang Narkotika. Sedangkan, UU 22/ 1997 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Di samping itu, UU 22/ 1997 juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Namun, dalam kenyataannya tindak pidana narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Peningkatan tindak pidana di masyarakat yang cenderung meningkat digambarkan dalam grafik berikut ini: Grafik 3.10: Kasus Narkotika dan Psikotropika (2003-2008) Sumber: BNN 171
Grafik 3.11: Jumlah Kasus Psikotropika dan Narkotika (2003-2008) Sumber: BNN Peningkatan kasus narkotika tersebut mendorong dikeluarkannya UU 35/ 2009 tentang Narkotika yang memuat sanksi hukum lebih berat daripada UU 22/ 1997 tentang Narkotika sebelumnya. Namun secara substansial, UU 35/ 2009 tentang Narkotika tidak mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan dengan UU 22/1997 tentang Narkotika, kecuali penekanan pada ketentuan kewajiban rehabilitasi, penggunaan pidana yang lebih berat, dan kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang sangat besar. Adapun Pasal-pasal yang memuat mengenai pidana mati dalam UU 35/ 2009 tentang Narkotika adalah Pasal 113 Ayat (1) dan (2); Pasal 114 Ayat (1) dan (2); Pasal 116 Ayat (1) dan (2); Pasal 118 Ayat (1) dan (2); Pasal 119 Ayat (1) dan (2); Pasal 121 Ayat (1) dan (2); Pasal 132 Ayat (1), (2), dan (3); Pasal133 Ayat (1); serta Pasal 144 Ayat (1) dan (2). 156 156 Lihat Tabel 2.1.: Peraturan Perundang-undangan mengenai Pidana Mati. 172
Tabel 3.1.: Perbedaan UU 22/ 1997 tentang Narkotika dengan UU 35/ 2009 tentang Narkotika Undang-Undang 22 Tahun 1997 tentang Narkotika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika Pengertian Narkoba Terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (1) yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Tidak ada (tidak disebutkan) Keputusan Menteri Kesehatan. Tujuan Narkotika Pasal 3: Pasal 4: Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Ada sedikit penambahan yaitu tentang Pemberantasan Prekursor Narkotika dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah guna dan pecandu narkotika. Mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika Memberantas peredaran gelap narkotika. Subjek Hukum Orang dan badan hukum maupun bukan badan hukum baik itu korporasi atau tidak. (Tidak ada perbedaan) Tindak Pidana Narkotika Diatur dalam Bab XII dari pasal 78 sampai dengan pasal Diatur dalam pasal XV dari pasal 111 sampai dengan pasal 146 yang ditambah dengan adanya pidana prekursor narkotika. Jenis Sanksi Dijelaskan dalam Pasal 56 yaitu sanksi administratif, Pasal 78 - 99 yaitu mengenai sanksi denda, hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama dua puluh tahun. Pasal 111 sampai Pasal 147. Dan didalam Pasal 130 ditambahkan selain sanksi penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa sanksi denda dengan pemberatan tiga kali dari pidana denda. korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: 1. pencabutan izin usaha; dan/atau 173
Penyidikan Tim penyidik terdiri dari : 2. pencabutan status badan hukum. Tim penyidik terdiri dari : 1. Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia; dan 2. Penyidik Pejabat Pegawai 1. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; 1. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan 3. Penyidik BNN Tugas dan Wewenang Penyidik Diatur dalam pasal 65 ayat 2 dan pasal 66. Pasal 92 (merupakan penyempurnaan dari UU 22/ 1997 tentang Narkotika). Penuntutan (keduanya tidak mengatur) Dilakukan berdasarkan ketentuan KUHAP namun harus mendahulukan azas penyelesaian kasus pidana khusus. Juga memproses kejahatan yang terberat lebih dahulu kemudian kepada yang lebih ringan lagi. Pemeriksaan di Pengadilan Tindak pidana khusus disidangkan dalam acara persidangan biasa dengan sistem pembuktian terbalik. Tidak ada hal yang membedakan antara UU 22/ 1997 tentang Narkotika dan UU 35/ 2009 tentang Narkotika begitupun dalam penjatuhan sanksi yaitu sanksi pidananya minumun khusus dan kumulatif. Sumber: Diolah dari berbagai sumber. Pada periode ini lahir pula peraturan teknis mengenai pidana mati yakni Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati (Perkapolri 12/2010). Peraturan ini mengatur hal-hal teknis dalam pelaksanaan hukuman mati. Pasal 1 ayat 3 Perkapolri 12 Tahun 2010 meyatakan bahwa, "hukuman mati/ pidana mati adalah salah satu hukuman pokok yang dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". 174
3.3. Analisis Hak atas Keadilan pada Tiap Tahapan Hukum Acara: Perbandingan antara Situasi Terpidana dengan Keterangan Aparat Hukum 3.3.1. Tahap Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan 3.3.1.1. Situasi Terpidana Mati Gambaran situasi penegakan hukum acara pidana pada perkara-perkara tindak pidana yang menerapkan pidana mati, terutama pada perkara tindak pidana terorisme, narkotika, dan pembunuhan berencana sangat beragam, tergantung pada jenis pidana, pelaku tindak pidana, serta dampak yang ditimbulkan. Uraian situasi terpidana mati yang diuraikan dalam bagian ini dikumpulkan dari sebelas terpidana mati yang sedang menunggu eksekusi yang persebarannya terbagi dalam tiga jenis tindak pidana, yaitu lima terpidana mati dalam perkara narkotika, dua diantaranya adalah Warga Negara Asing (WNA), selanjutnya ada empat terpidana mati dalam perkara pembunuhan berencana, dan terakhir dengan dua terpidana mati dalam perkara terorisme. Sedangkan perbandingan jenis kelamin terbagi menjadi delapan terpidana mati berjenis kelamin laki-laki dan tiga orang terpidana mati berjenis kelamin perempuan. Paling sedikit diantara mereka telah menjalani tahanan selama tiga tahun dan yang paling lama adalah sebelas tahun. Informasi yang didapat dari para terpidana mati diharapkan dapat memberi gambaran mengenai kualitas penegakan hak hidup dan hak atas keadilan yang diterima oleh para terpidana mati ketika mereka menjalani proses hukum acara pidana sejak tahap penyelidikan sampai dengan penuntutan. Meskipun para terpidana mati itu pada awal proses tidak mempermasalahkan jalannya proses hukum yang mereka jalani, namun di kemudian hari mereka baru menyadari bahwa terdapat perlakuan aparat hukum yang tidak tepat kepada mereka. Para tepidana mati merasa dirugikan justru ketika sudah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. 175
Padahal aparat penegak hukum berkewajiban memenuhi dan melindungi hak-hak para terpidana mati yang di atarur dalam KUHAP selama proses hukum berjalan. 3.3.1.1.1. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan Situasi yang terjadi pada tahap penyelidikan menuju tahap penyidikan menggambarkan sebagian besar terpidana mati mengakui bahwa mereka tidak memahami hak-hak mereka selama berlangsungnya pemeriksaan untuk menyusun Berita Acara Penyidikan (BAP). Berdasarkan informasi dari para terpidana mati, prosedur yang mereka alami pada saat tertangkap tangan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri/ Kepolisian/ Polisi) adalah sama halnya dengan yang biasanya dilakukan pada pelaku tindak pidana pada umumnya. Mereka menerangkan bahwa masih terjadi kekerasan fisik, lisan, dan psikis kepada beberapa tersangka yang disangka melakukan tindak pidana yang dianggap menimbulkan dampak cukup meresahkan di masyarakat, seperti tindak pidana terorisme dan pembunuhan berencana. Berbeda halnya dengan tersangka dalam perkara narkotika yang tertangkap tangan, pada umumnya mereka menerima perlakuan yang cukup halus dari Kepolisian. Namun pada kedua cara penangkapan tersebut, para terpidana mati mengaku sama sekali tidak diperlihatkan surat perintah penangkapan, bahkan sesaat setelah penangkapan dilakukan, maupun hingga tiba di kantor Kepolisian, penyidik tidak menunjukkan surat yang berisi perintah tangkap atas namanya dengan uraian tindak pidana yang dilakukannya, meskipun ada alasan pembenar dari penyidik yang akan diuraikan selanjutnya. Terdapat perbedaan cara yang diterapkan penyidik dalam penangkapan dan penggalian informasi yang mengarah pada pengakuan tersangka atas tindak pidana yang disangkakan kepadanya. Kepolisian melakukan penangkapan dan penggalian informasi dengan cara yang halus kepada para tersangka narkotika. Hal ini dikarenakan pada kenyataannya para tersangka dalam perkara narkotika sering tertangkap tangan sedang melakukan tengah 176
rangkaian tindak pidana yang ditambah dengan melekatnya barang bukti pada diri pelaku, sehingga penyidik tidak perlu melakukan upaya tertentu untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka. Penyidik pun ketika menangkap dan menggali keterangan dari tersangka memberikan bentuk pelayanan-pelayanan khusus dan istimewa yang mengarah pada pengembangan informasi yang bermanfaat pada pengungkapan adanya jaringan kerja pengedaran narkotika. Misalnya, tersangka dibawa ke pusat perbelanjaan untuk jalan-jalan sambil makan-makan ditempat biasa ia makan atau ke tempat rekreasi lain atau tempat yang biasanya tersangka sering bertemu dengan pelanggan atau pengedar lainnya. Pendekatan yang diterapkan penyidik tersebut dimaksudkan untuk memancing munculnya nama-nama lain yang dapat dijadikan tersangka baru. Lain halnya dengan tersangka tindak pidana terorisme dan pembunuhan berencana yang tidak tertangkap tangan, maka penyidik melakukan tindakan kekerasan yang menurut penyidik hal itu pantas dilakukan. Bahkan hingga di kantor Kepolisian, para tersangka acap kali menerima perlakuan yang sangat tidak manusiawi. Padahal pengakuan bahwa mereka adalah pelaku tindak pidana sudah terucapkan dan permohonan maaf pun sudah pula berkali-kali tersampaikan dari lisan mereka, tetapi penganiayaan dari penyidik masih berlanjut hingga proses pemberkasan dilakukan. Salahsatu terpidana mati menyatakan bahwa Kepolisian melakukan penggalian informasi kepadanya dengan melakukan berbagai cara yang tidak manusawi. Hal ini menunjukkan betapa berlebihannya tindakan yang dilakukan penyidik untuk mencapai satu pengakuan dari tersangka. Dalam rentang waktu penangkapan sampai dengan pada tahap pemberkasan BAP seringkali terjadi "seremonial" yang biasa dilakukan penyidik di luar alur resmi proses hukum acara pidana, sehingga ketika diinterogasi secara resmi di hadapan penyidik dan kuasa hukum pun dihadirkan, tidak ada kata lain selain pengakuan terhadap pertanyaan- pertanyaan yang disampaikan penyidik, walaupun ada sedikit hal yang sebenarnya bukan sesuatu yang sebenarnya terjadi. Temuan terhadap berbagai macam pola penyidikan yang dialami oleh para terpidana mati setidaknya terbagi menjadi dua macam. Biasanya terpidana mati yang 177
sudah menjadi buronan, melibatkan jaringan besar, serta sebagai otak tindak pidana, maka penerapan pola penyidikan yang dilakukan sangat bertentangan dengan kaidah yang ditentukan dalam KUHAP. Penyidik seakan-akan sudah dapat memastikan bahwa tersangka terbukti melakukan tindak pidana. Sebagaimana keterangan para terpidana mati yang kami wawancarai, mereka mengetahui bahwa penyidik sudah mencari informasi tentang keberadaan mereka dan merinci semua rangkaian tindak pidana yang mereka lakukan dengan cara mencari keterangan dari saksi-saksi yang juga termasuk anggota keluarga, sehingga ketika penyidik menemukan mereka sudah menjadi hari penghakiman tersendiri bagi mereka. Operasi penangkapan yang dilakukan untuk menangkap tersangka dengan cara seperti ini sudah dilakukan cukup lama dan melalui tahapan yang panjang, dan pada saat yang bersamaan, disaat penyidik mencari keterangan tentang pelaku, tersangka juga sedang melakukan rangkaian tindak pidana lanjutan atau lainnya yang baru, sehingga memang tersangka pun mengakui bahwa mereka bersalah. Demikian pula pengakuan tersangka di hadapan penyidik ketika pertama kali ditangkap, karena penyidik selalu melancarkan pernyataan-pernyataan yang bertujuan agar tersangka mengakui perbuatannya. Penyidik bukan hanya mengajukan serangkaian pertanyaaan yang memaksa agar tersangka mengaku, namun juga ditambah dengan tindakan kekerasan fisik. Situasi yang lebih menyimpang dari ketentuan pun pernah dialami oleh beberapa terpindana mati, terutama yang melakukan tindak pidana terorisme dan pembunuhan berencana. Pada saat penangkapan, penyidik beserta personil Kepolisian lainnya mengintai secara intensif orang yang berada di dekat tersangka. Misalnya, ada teman tersangka yang sedang bersama di dalam rumah tempat tersangka ditangkap, turut menerima perlakuan kasar dari penyidik, padahal ia tidak ada hubungannya sama sekali dengan tindak pidana yang terjadi, bahkan seringkali sampai harus ikut di bawa ke kantor Polisi. Kemudian terdapat beberapa kondisi yang sebenarnya tidak dilakukan oleh terpidana, namun penyidik memaksa tersangka untuk mengakuinya. Penyidik telah menyiapkan serangkaian pertanyaan yang sekiranya dapat menunjukkan rangkaian perbuatan pidana yang harus diakui tersangka, hal ini untuk kelancaran pemeriksaan yang sebenarnya pada BAP. 178
Memang benar ada pertanyaan yang sesuai dengan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka, namun ada juga pertanyaan yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka, namun tetap saja penyidik mengulang-ulang pertanyaan yang arahnya serupa agar tersangka mengakuinya. Jika tersangka tidak mengakuinya, maka ia menerima kekerasan, dan ketika ditanyakan kembali namun tersangka tidak mengiyakan, maka ia kembali menerima kekerasan fisik. Demikian seterusnya ketika ada pertanyaan lainnya yang disampaikan penyidik kemudian tidak diakui oleh tersangka maka ia dipaksa untuk mengakuinya melalui kekerasan fisik. Pola penyidikan lainnya yang justru halus biasanya dirasakan oleh tersangka yang tertangkap tangan, seperti pada pindak pidana narkotika yang dilakukan oleh WNA. Penerapan pola penyidikan yang dilakukan penyidik sedikit halus dengan berusaha membujuk tersangka mengaku untuk memberikan informasi lainnya terkait pelaku lainnya yang turut terlibat. Menurut keterangan yang kami dapatkan dari terpidana mati WNA, pada umumnya mereka menerima perlakuan yang baik. Satu hal yang disayangkan adalah ketiadaan penerjemah, sehingga mereka hanya mengiyakan semua pertanyaan penyidik lalu menandatangani BAP yang mereka tidak mengerti isinya. Hal ini sangat janggal, meski penyidik menangkap mereka lengkap dengan barang bukti dan unsur-unsur tindak pidana dapat dengan mudah terpenuhi, namun secara lebih mendalam tentang aspek niat dan kesengajaan tidak dapat tergali dengan baik. Hal tersebut merupakan kerugian besar bagi terpidana mati WNA, karena menurut mereka, sekiranya mereka didampingi penerjemah dan dapat menjelaskan semuanya dengan baik, maka setidaknya bukan pidana mati yang mereka dapatkan. Diantara terpidana mati yang kami wawancarai menyatakan bahwa pidana seumur hidup pun akan mereka terima, karena mereka pun sudah mengakui dan mau menerima resiko atas perbuatannya itu. Pada tahap penyelidikan dan penyidikan terdapat prosedur yang isinya mengatur perilaku penyidik dalam menjalankan tugas untuk menangkap pelaku hingga penentuan tersangka menjadi terdakwa ditahap penuntutan. Pada rangkaian tersebut penyidik berperan langsung untuk menangani tersangka, pada saat itu 179
penyidik terikat dengan seperangkat ketentuan yang harus mereka lakukan dalam proses penanganan kasus dengan mengusahakan seminimal mungkin penyidik tidak melanggar hak-hak tersangka yang memang belum sah terbukti bersalah sampai hakim mengetuk vonis bersalah. Serangkaian ketentuan yang bertujuan menghormati dan melindungi hak tersangka dan semua hak yang dianggap perlu telah dianut dalam KUHAP yang harus dijadikan pedoman kerja bagi penyidik. Hal ini sangat penting demi menjaga agar tidak terjadi salah tangkap, akan tetapi hanya demi mengejar kepastian ditemukannya pelaku tindak pidana, dan demi cepatnya proses penyidikan, serta untuk memenuhi kelengkapan berkas untuk P21 seperti yang diminta penuntut umum, penyidik cenderung untuk tidak memenuhi semua ketentuan KUHAP. Terdapat anggapan pada para penyidik bahwa tersangka yang mereka tangkap tidak pantas menerima pelayanan tersebut, atau setidaknya mereka hanya akan menenuhi ketentuan yang diatur oleh KUHAP hanya dalam kadar sekedarnya. Penyidik ketika akan memulai memeriksa tersangka harus terlebih dahulu menanyakan kesiapan tersangka untuk diperiksa dan ketersediaan penasehat hukum. Namun berdasarkan informasi dari para terpidana mati terdapat rasio 1:4 (satu banding empat) yang menyatakan akan adanya pendampingan penerjemah dan/ atau penasihat hukum. Hal ini menunjukan adanya kelalaian pada penyidik untuk menghadirkan penerjemah dan/ atau penasehat hukum bagi tersangka. Bahkan ada terpidana mati yang menyatakan bahwa Kepolisian tidak menginformasikan adanya fasilitas tersebut kepada tersangka yang hendak diperiksa. Ada pula terpidana mati yang diberitahukan mengenai kesempatan mencari sendiri penasehat hukum, namun terpidana mati tersebut menolak untuk didampingi, dan akhirnya penyidik memaksa harus ada penasehat hukum agar proses pemberkasan BAP dapat dimulai. Ada pula terpidana mati yang langsung dibantu oleh penasehat hukum, namun menurut keterangan terpidana mati tersebut, penasehat hukum yang membantunya adalah juga Polisi yang bertugas sebagai penasehat hukum, sehingga menurutnya keberadaan penasehat hukum tersebut tidak memberikan bantuan sama sekali, sekedar formalitas belaka yang dilakukan penyidik. Ada yang dari sejak awal ditangkap dan dilidik sudah disediakan penasehat hukum, namun penasehat hukum tersebut tidak memberi 180
nasehat sedikitpun kepada tersangka, namun justru bersikap seperti membantu penyidik guna mempercepat proses pemberkasan. Kemudian, ada pula penasehat hukum yang dihadirkan, namun terlambat karena mereka dihadirkan pada saat BAP ditanda tangani dan tinggal menuggu penentuan hari sidang. Bagi tersangka WNA terdapat ketentuan tambahan yang harus dilakukan yang sebenarnya sangat penting dalam kelancaran penyidikan, yaitu adanya kehadiran penerjemah untuk membantu menerangkan semua hal yang dituduhkan kepada tersangka, juga membantu menerangkan rincian perbuatan pidana yang dilakukan tersangka guna melengkapi uraian unsur dalam BAP. Sejak awal proses pemberkasan untuk BAP, Penyidik harus menyediakan penerjemah bagi tersangka WNA, disamping penasehat hukum bagi tersangka yang tidak mampu. Kemudian dalam hal keleluasaan untuk berkomunikasi dengan keluarga, pada dasarnya fasilitas untuk berkomunikasi diberikan, namun kualitasnya berbeda-beda. Ada yang baru diberikan kesempatan bertemu dengan keluarga ketika tersangka sudah dalam status terdakwa, artinya tersangka sudah selesai dilakukan proses pemberkasan BAP. Ada juga fasilitas komunikasi yang baru diberikan kepada tersangka ketika pemberkasan BAP sedang berjalan, yakni ketika tersangka ditahan di lingkungan kantor Kepolisian. Pemberian fasilitas komunikasi itu diberikan penyidik secara terbatas dalam hal waktu dan durasi untuk melakukan komunikasi. Terpidana harus menjelaskan perihal kebutuhan mereka agar diberi ijin untuk menjalin komunikasi dengan keluarga. Selain komunikasi dengan keluarga, kebutuhan yang lebih mendesak lainnya adalah komunikasi dengan penasehat hukum. Kebutuhan ini pun menjadi hal yang sulit didapatkan oleh tersangka ketika mereka sedang manjalani proses pemberkasan BAP. Begitu pun dengan penasehat hukum yang mengakui adanya kesulitan untuk mengontrol perkembangan klien mereka yang sedang ditahan. Ada yang hanya boleh bertemu sekali saja antara penasehat hukum dengan klien, dan itu pun sehari sebelum terdakwa dihadirkan ke muka sidang. Situasi ini tentu mengurangi kesempatan bagi 181
tersangka untuk mempersiapkan diri dalam menyusun pembelaan bersama dengan penasehat hukumnya. Dalam rangkaian penyidikan, biasanya penyidik membutuhkan adanya penggeledahan guna mencari barang bukti. Berdasarkan keterangan terpidana mati, penyidik melakukan prosedur pengeledahan dengan baik. Hal ini dilakukan karena penyidik harus berhubungan dengan pihak keluarga, warga sekitar, dan juga kalangan wartawan yang hendak meliput, sehingga prosedur pasti dilakukan secara lengkap. Diluar kepentingan itu, kualitas penaatan terhadap prosedur hukum acara yang telah diatur dalam KUHAP tidak cukup tertib dilaksanakan. Situasi yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah perlakuan penyidik pada tersangka selama dalam masa penahanan selama menunggu proses pemberkasan selesai hingga penetapan P21 oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Selama dalam tahanan tersebut pada umumnya seluruh terpidana mati mengakui tidak ada masalah yang berarti, justru terdapat pemulihan keadaan tersangka yang dilakukan oleh penyidik. Hal ini dilakukan penyidik untuk memperbaiki penampilan tersangka ketika hendak dikunjungi keluarga, wartawan, dan penasehat hukum, agar bekas-bekas kekerasan fisik yang diakibatkan oleh penyidik kepada tersangka menjadi hilang, sehingga tidak memunculkan kecurigaan pihak lain. Bahkan ada pula penyidik yang mengancam tersangka apabila menceritakan hal tersebut pada pihak lainnya, sehingga tersangka hanya dapat memberikan keterangan yang terbatas. Apabila tersangka berani mengungkapkan tentang adanya penyiksaan oleh penyidik, maka ia akan mendapatkan kekerasan fisik kembali. Terpidana mati yang pernah mendapat perlakuan kasar dari penyidik mengakui menerima perlakuan yang baik dari petugas Polisi yang menjaga mereka di sel tahanan polisi selama masa menunggu proses pemberkasan selesai. Fasilitas yang diterima tersangka pada masa ini juga cukup sesuai dengan standar kemanusiaan dan pemenuhan kebutuhan hidup yang layak. Situasi hak asasi tersangka yang tidak dipenuhi, dilindungi, dan dihormati ini kerap dirasakan oleh beberapa terpidana mati yang melakukan tindak pidana 182
terorisme dan pembunuhan berencana. Sedangkan bagi terpidana narkotika cenderung lebih banyak hak asasi yang dipenuhi, dilindungi, dan dihormati. 3.3.1.1.2. Tahap Penuntutan Setelah Kepolisian menyelesaikan penyidikan, serta JPU telah memberikan status P21 yang artinya semua berkas pemeriksaan telah lengkap, maka tersangka siap untuk diajukan ke tahap pemeriksaan sidang pengadilan. Kejaksaan dan Kepolisian berkoordinasi dengan kuasa hukum tersangka guna menyiapkan berkas yang diperlukan dan untuk saling bertukar kelengkapan berkas. Dalam berkas-berkas tersebut hal yang paling penting menurut hukum acara pidana adalah kejelasan informasi mengenai dakwaan JPU kepada terdakwa. Jaksa Penuntut Umum berkewajiban untuk menjelaskan maksud dan rincian dakwaan kepada terdakwa. Penasehat hukum dapat membantu menjelaskan isi dakwaan kepada terdakwa. Pada kesempatan pertukaran berkas ini diharapkan terdakwa memahami dakwaan yang diajukan oleh JPU. Pemahaman atas dakwaan ini penting bagi terdakwa guna mempersiapkan pembelaan di muka sidang pengadilan. Sekiranya ada dakwaan yang tidak sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan ancaman pidanya lebih berat, maka terdakwa dapat membela diri. Berdasarkan keterangan dari sebagian besar terpidana mati yang diwawancarai, mereka sudah cukup memahami garis besar dakwakan JPU. Namun bagi terpidana mati WNA, mereka tidak memahami dakwaan meski surat dakwaan sudah ditunjukkan karena tidak adanya fasilitas penerjemah bagi mereka sejak awal proses hukum. Situasi terpidana mati dalam memahami dakwaan tidak semua baik, artinya tergantung pada tingkat pemenuhan fasilitas penasehat hukum, dan penerjemah bagi WNA dari masing-masing penyidik yang memeriksa mereka. Hal ini menjadi masalah yang terabaikan, karena penyidik hanya sebatas memenuhi kondisi formil, padahal kenyataannya, menurut keterangan terpidana mati yang kami diwawancarai, mereka kurang memahami isi dakwaan, bahkan ada yang hanya ingat angka-angka Pasal yang didakwakan pada dirinya tanpa mengerti isinya. 183
Sebagian besar terpidana mati juga mengakui bahwa mereka pun tidak memahami hak yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan mengenai kesempatan untuk memeriksa kelengkapan berkas dan kebenaran isi berkas tersebut. 3.3.1.2. Keterangan Aparat Penegak Hukum Bagian ini memaparkan keterangan aparat hukum yang terlibat dalam proses hukum acara pidana dalam rangka menemukan kebenaran materil atas suatu tindak pidana, yakni Polisi yang melakukan penyelidikan dan penyidikan, serta JPU yang melakukan penuntutan. Uraian yang akan disajikan merupakan penyeimbang dan sekaligus batu uji atas kebenaran situasi yang talah dipaparkan sebelumnya. Hal ini penting dilakukan agar ditemukan benang merah keterangan dari kedua belah pihak. Secara umum data yang kami terima merupakan kondisi yang seharusnya menunjukkan kebenaran yang ada di lapangan. Akan tetapi data yang kami dapatkan menunjukkan adanya pola keseragaman. Hal ini dikarenakan narasumber yang kami wawancarai merupakan aparat hukum yang bekerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga keterangan yang mereka sampaikan sangat bersesuaian dengan apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun setidaknya terdapat keterangan lain yang tidak selalu normatif, meski sedikit, namun hal tersebut menyiratkan kondisi yang sebenarnya terjadi. Data yang berhasil terkumpul berasal dari institusi penegak hukum Kepolisian dan Kejaksaan yang tersebar dalam tingkat pusat hingga tingkat daerah. Hirarkhi institusi penegak hukum yang kami wawancarai menunjukkan tingkat kewenangan dalam menangani perkara tindak pidana. 3.3.1.2.1. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan Kami mewawancarai sejumlah instansi Kepolisian untuk memahami situasi aparat penegak hukum Kepolisian dalam melaksanakan proses hukum penyelidikan dan penyidikan. Instansi Kepolisian yang dimaksud adalah Detasemen Khusus 88 184
(Densus 88) Markas Besar (Mabes) Polri, Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya, dan Polda Bali untuk menggali proses penyelidikan dan penyidikan dalam perkara terorisme; Direktorat Narkoba Mabes Polri, Polresta Tangerang, dan Kepolisian Resor (Polres) Bandara Soekarno-Hatta dalam perkara narkotika; serta Kepolisian Resor Kota (Polresta) Depok dalam perkara pembunuhan berencana. Khusus perkara narkotika, selain Kepolisian, kami juga mewawancarai Badan Narkotika Nasional (BNN) karena BNN juga memiliki kewenangan sebagai penyelidik dan penyidik perkara narkotika. Secara umum penyidik yang kami wawancarai menyepakati bahwa sikap diskriminasi terhadap tersangka tidak boleh dilakukan. Penyidik harus bekerja semata-mata hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan tanpa harus membeda-bedakan dalam memperlakukan tersangka. Menurut salah satu pejabat Kepolisian di Mabes Polri, jika ada penyidik yang terbukti melakukan diskriminasi terhadap tersangka justru akan merugikan penyidik tersebut, karena akan ada teguran dan sanksi terberatnya adalah pemecatan. Polri menerangkan bahwa institusinya memegang teguh independensi dalam hal melakukan penyidikan dan penerapan ancaman hukuman pada seorang tersangka, padahal masyarakat sering mendesak agar terdakwa dalam kasus-kasus yang dianggap menggemparkan dan mengganggu ketentraman dan perasaan kemanusiaan dihukum seberat-beratnya. Biasanya kasus-kasus seperti itu sering kali diangkat dalam pemberitaan media masa. Polri sering menghadapi tuntutan demikian khususnya yang disebabkan oleh keluarga korban yang senantiasa memantau jalannya proses hukum, maka Polri hanya tetap mendengarkan tuntutan tersebut, namun tidak mempengaruhi proses hukum. Hal ini dikarenakan penyidik terikat dengan norma dan hanya mampu merumuskan kesamaan tindakan pidana yang dilakukan tersangka dengan uraian pasal yang berlaku. Dalam penyusunan BAP, Polri menempatkan prioritas tertinggi pada pasal yang memiliki pidana terberat (seperti pidana mati), kemudian pasal-pasal lainnya yang relevan. Selebihnya penyidik tidak berwenang menentukan hukuman karena hal itu merupakan kewenangan pengadilan untuk memutuskannya. 185
Polri membutuhkan pengeledahan dalam proses penyidikan untuk menambah alat bukti. Tindak penggeledahan yang dilakukan Polri membuka kemungkinan adanya pelanggaran hak tersangka, khususnya hak privasi. Oleh karena itu, meskipun demi kepentingan penyidikan, hukum sendiri memberikan batasan-batasan agar prinsip penghormatan terhadap tersangka tetap terjaga. Kepolisian menerangkan bahwa institusinya memiliki SOP (Standard Operational Procedure) atau Prosedur Tetap (Protap) Kepolisian dalam bentuk Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkapolri) bagi penyidik dalam melakukan tugasnya. Prosedur Tetap tersebut berisi panduan teknis bagi anggota Polri yang melakukan tugas di lapangan, dan salah satunya dalam rangka penyidikan yang membutuhkan penggeledahan. Salahsatu hak tersangka yang harus dihormati dalam pengeledahan adalah penggeledahan fisik harus dilakukan oleh anggota Polri yang sesuai jenis kelaminnya dengan tersangka. Jadi bila diketahui ada tersangka wanita dalam operasi penangkapan atau penggeledahan fisik, maka Polisi Wanita (Polwan) senantiasa dilibatkan. Hal ini khusus untuk membantu tim dalam pemeriksaan terhadap tersangka wanita. Selain penggeledahan, tindakan lainnya yang mungkin diperlukan guna mengembangkan informasi dan alat bukti bagi penyidik adalah penyadapan. Tindakan ini merupakan tindakan yang sangat rentan terhadap pelanggaran privasi tersangka, padahal penghormatan terhadap privasi adalah hak bagi setiap orang. Untuk menjamin hak tersebut maka sangat diperlukan adanya pedoman kerja yang membatasi tindakan menyimpang pada saat penyadapan akan dan sedang dilakukan. Menurut keterangan yang kami dapatkan perihal penyadapan ini, pihak penyidik menerangkan bahwa tidak semua tindak pidana dapat dilakukan tindakan penyadapan. Pedoman teknis penyadapan sendiri sudah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan mengenai telekomunikasi. Kepolisian memerlukan koordinasi berjenjang agar tindakan penyadapan dapat dilakukan. Hal ini dikarenakan alat dan tenaga penyadapan hanya ada pada tingkat Polda dan Mabes Polri, sementara Polres belum memiliki alat dan tenaga penyadapan. Polda adalah pihak pemberi izin pada Polres ketika Polres ingin melakukan penelusuran informasi 186
untuk mengembangkan informasi penyidikan. Tidak semua kasus mudah dan dapat diadakan penyadapan, namun yang secara khusus dapat dimungkinkan adanya penyadapan adalah dalam tindak pidana terorisme dan korupsi. Senada dengan penyadapan dan penggeledahan, penyitaan pun memiliki prosedur yang harus dilalui oleh penyidik. Khusus penyitaan surat elektronik hanya dapat dilakukan pada pelaku yang ancaman pidananya minimal lima tahun. Prosedur tersebut salah satunya adalah dengan harus mengajukan permohonan izin kepada Polda, dan juga melayangkan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk pemberitahuan akan adanya tindakan penyitaan. Polri juga harus bekerja sama dengan provider, karena polri tidak mampu menjangkau rekaman lalu lintas pengiriman surat elektronik tersebut kecuali meminta bantuan pihak provider. Pada rangkaian proses penyelidikan hingga penyidikan berlangsung, Kepolisian membutuhkan tindakan-tindakan yang diperlukan guna memenuhi kecukupan alat bukti. Setidaknya harus ada dua alat bukti, baik saksi maupun barang bukti. Demi kepentingan itulah Kepolisian membutuhkan penggalian informasi ke berbagai pihak selain tersangka. Sehingga penting untuk dicermati apakah ada celah yang memungkinkan adanya pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi pada perilaku penyidik. Sejauh wawancara yang kami lakukan, narasumber Kepolisian hanya menerangkan hal-hal normatif yang seolah-olah memang benar-benar dilakukan oleh penyidik. Menurut narasumber pejabat Mabes Polri, tahapan penyelidikan adalah usaha untuk memastikan seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dengan memenuhi syarat formil dua alat bukti agar dapat ditetapkan sebagai orang yang benar-benar sebagai tersangka, kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan. Pada tahapan ini, penyidik melakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu, apakah tersangka sehat jasmani dan kejiwaannya untuk siap diperiksa oleh penyidik. Bila diperlukan, tim kedokteran Polri ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan tersebut. Kemudian penyidik harus menanyakan apakah tersangka bersedia dimintai keterangan dalam bentuk BAP, karena tersangka dapat saja menolak memberikan keterangan. Tersangka memang memiliki hak untuk tidak bersedia memberikan keterangan. Jika tersangka tidak bersedia memberikan keterangan, penyidik 187
membuat berita acara penolakan yang ditanda tangani oleh tersangka. Pada lain kesempatan, menurut keterangan narasumber pejabat Densus 88, pada tahap penyidikan ada teknik khusus yang mereka lakukan guna menggali informasi yang sebenarnya dari tersangka terorisme, yaitu dengan meminta bantuan tokoh agama untuk melakukan pendekatan kepada tersangka. Pendekatan melalui tokoh agama ini cukup penting karena tersangka teroris menganggap Polisi adalah musuh. Dengan demikian, Polri sudah mengupayakan adanya penerapan pola penyidikan dengan pendekatan kemanusiaan dan personal kepada tersangka. Jika tersangka telah bersedia menyampaikan keterangan, kemudian penyidik melakukan pemeriksaan silang (crosscheck) terhadap keterangan saksi-saksi yang sudah didapatkan sebelumnya, guna mengungkap adanya keterlibatan jaringan dalam tindak pidana yang dilakukannya. Penyidik memfasilitasi apabila tersangka berubah pikiran atas keterangannya dalam BAP, kemudian penyidik mempersilahkan agar dilakukan pemberkasan ulang BAP dengan membuat berita acara pencabutan oleh tersangka (BAP baru mencabut BAP lama). Berdasarkan keterangan yang kami dapatkan dari Polda Bali, mereka mengembangkan suatu metode penyidikan dengan membentuk satuan tugas (satgas) yang terdiri dari para ahli seperti forensik, hukum pidana, dan penjinak bom. Mereka dibentuk berdasarkan kewenangan Mabes Polri dan bekerjasama dengan Polda Metro Jaya untuk bertugas mengungkap modus teroris bom bali. Tim satgas inilah yang bertanggungjawab langsung atas berlangsungnya penyidikan terhadap para pelaku bom bali, mereka memeriksa keterangan tersangka secara terpadu. Menurut keterangan salah satu pejabat Polda Bali terkait proses penyidikan ini, tersangka diperbolehkan berbohong atau mengingkari pertanyaan yang diajukan penyidik. Namun, untuk kepentingan menambah jumlah pelaku yang terlibat dalam tindak pidana tersebut, biasanya dilakukan pembuntutan pelaku berdasarkan petunjuk tersangka yang sudah tertangkap. Bila dalam proses penyidikan tersebut ditemukan kesulitan karena hanya ada bukti-bukti mati, maka akan dilakukan gelar perkara 188
supaya dapat menggambarkan keterkaitan antara satu bukti dengan bukti lainnya secara utuh dalam satu rangkaian (reka ulang) tindak pidana. Metode lainnya yang dapat penyidik dilakukan adalah dengan melakukan "undercover buy" oleh anggota Kepolisian kepada orang yang sudah terdeteksi sebagai pengedar dari hasil penggalian informasi terhadap tersangka yang sudah tertangkap. Metode ini diterapkan untuk mengungkap kasus narkotika, sama halnya dengan metode pembuntutan dalam perkara teroris, yang tujuannya untuk menangkap pelaku lainnya. Keterangan yang hampir sama seperti yang disampaikan pejabat Polda Bali pun disampaikan oleh seorang pejabat Polres Bandara Soekarno-Hatta, bahwa pelaku memiliki hak diam. Hak ini diakui oleh Polisi. Hak diam yang dimaksud yakni tersangka dapat tidak menjawab pertanyaan penyidik, tidak mengakui perbuatan, atau bahkan menolak tuduhan penyidik kepadanya. Apabila merujuk pada ketentuan Pasal 154 KUHAP, apapun pernyataan tersangka bukanlah alat bukti utama157, karena pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan penyidik pada tersangka hanya untuk menguatkan barang bukti lain, agar ditemukan kesesuaian antara barang bukti atau keteranaan dari saksi dengan keterangan/ pengakuan tersangka. Inilah yang disebut sebagai alat bukti, ketika ada satu barang bukti butuh keterangan/ pengakuan dari pelaku pun dengan adanya keterangan satu orang saksi, harus diakui atau disesuaikan dengan kondisi pelaku, apakah terkait dan berkesesuaian, sehingga sempurnalah alat bukti tersebut untuk dapat diajukan pada JPU. Jika tersangka terus mengingkari alat bukti dari penyidik dan hal tersebut disampaikan dalam persidangan, justru akan memperberat pidana menjadi ditambah 1/3 dari pokok pidana yang didakwakan padanya. Pejabat Polres Bandara Soekarno-Hatta menegaskan bahwa anggota Polri di lingkungannya tidak pernah melakukan penggalian informasi pada tersangka dengan kekerasan fisik. Hal ini dikarenakan yang paling penting adalah barang bukti dan 157 Op.Cit., Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Ps 154. 189
saksi, bukan pengakuan tersangka, sehingga penyidik tidak perlu melakukan kekerasan fisik guna meminta keterangan dan pengakuan tersangka. Hal lain yang cukup menarik terkait metode dan teknik yang digunakan penyidik dalam menggali informasi adalah dengan ilmu kejiwaan (psikologi kriminal) dan tes kebohongan, atau penyidik membujuk tersangka untuk bersedia mengungkapkan semua kebenaran yang terjadi dengan kompensasi pengurangan jumlah pidana. Kesediaan tersangka untuk mengungkap kebenaran dipandang sebagai satu bentuk sikap kooperatif pelaku pada penyidik sehingga layak diberikan pengurangan jumlah hukuman. Adanya kekerasan fisik yang mungkin dilakukan penyidik adalah suatu kerugian bagi penyidik itu sendiri, karena dalam lingkungan Polri pendidikan tentang HAM sudah disampaikan dan diperkuat dengan peraturan yang menjadi pedoman bagi penyidik dalam bekerja agar tidak melakukan kekerasan fisik dalam proses penyidikan. Bila hal tersebut terjadi, terdapat sanksi yang dapat diberikan oleh Propam dan atasannya pun diberikan kewenangan untuk menunda atau tidak memberikan kenaikan pangkat kepada penyidik yang melakukan kekerasan fisik saat penyidikan berlangsung. Pejabat Polresta Tangerang menggambarkan proses penyelidikan dan penyidikan kasus narkotika hanya menggambarkan situasi yang umum sesuai dengan norma-norma hukum dalam KUHAP. Hal ini diakibatkan karena sebenarnya kasus narkotika tidak banyak ditangani oleh Polresta Tangerang, adapun hanya kasus-kasus kecil, sedangkan kasus yang besar sering ditangani Polres Bandara Soekarno-Hatta atau langsung diambil alih oleh Polda Metro Jaya meski locus delicti-nya di kota tangerang. Sehingga keterangan Polresta Tangerang pun menunjukkan kekurangan pengalaman yang dimiliki para penyidiknya. Pejabat Polresta Depok mengakui adanya peran penting penyidik dalam menggali informasi, sehingga ketika menyusun tim penyidik disesuaikan dengan tingkat keahlian dan pengalaman masing-masing anggota dengan kasus yang harus dipecahkan. Berdasarkan pengalaman penyidikan yang dialami penyidik Polresta Depok, mereka belum pernah menemui kasus yang rumit, dan selama ini pun para tersangkanya sangat kooperatif dalam proses penyidikan. Seperti halnya kasus besar yang ditangani Polresta Depok adalah pembunuhan yang dilakukan Tersangka FIS, 190
mereka menerangkan bahwa FIS cukup kooperatif, dan karena cakupan tindak pidana FIS luas maka Polda Metro Jaya membantu proses penyidikan sehingga tugas penyidik Polresta Depok menjadi mudah. Saat itu, dalam penyelidikan kasus FIS hanya ditemukan beberapa barang buktinya, belum dapat ditemukan tersangkanya, maka gelar perkara harus dilakukan, sehingga seluruh proses penyelidikan dan penyidikan diambil alih oleh Polda Metro Jaya, sedangkan penyidik dari Polresta Depok hanya membantu teknis pencarian tersangka dan kebetulan tersangka ditemukan di Depok sebagai lokasi yang sudah diindikasikan sebagai lokasi operasi tersangka tindak pidana. Dalam rangka melengkapi bukti dan kelancaran pemeriksaan, biasanya seorang pelaku tindak pidana ketika sudah ditetapkan sebagai tersangka akan ditahan. Masa penahanan ini dalam ketentuan KUHAP telah diatur masa waktunya pada setiap tahapan. Khusus pada tahap penyidikan waktu paling lama seseorang boleh ditahan adalah sembilan puluh hari dan kemudian boleh diperpanjang selama tiga puluh hari. Jadi kurun waktu maksimal masa penahanan oleh penyidik adalah 120 hari. Secara fasilitas ruangan, rata-rata setiap institusi Polri memiliki ruangan penahanan, namun kapasitasnya berbeda-beda. Setiap institusi Polri juga memiliki perbedaan kebijakan penahanan berdasarkan jenis tindak pidana, jenis kelamin, dan usia tersangka. Khusus bagi tersangka teroris diperlakukan agak berbeda dari segi tingkat pengamanannya. Mereka tidak mudah ditemui dan melakukan interaksi dengan tahanan yang lainnya, termasuk kamar tahanannya pun khusus disediakan satu orang sendiri. Alasannya adalah kekhawatiran agar tidak ada penyebaran pengaruh dan ajaran pada tahanan lainnya serta meminimalisir percobaan bunuh diri oleh tersangka. Perbedaan lainnya adalah dalam hal konsumsi setiap harinya, bagi tersangka teroris khusus dipesankan melalui katering. Sedangkan pada tersangka narkotika, menurut keterangan Pejabat Polres Bandara Soekarno-Hatta dan Penyidik Polresta Tangerang, penahanan dilakukan di Polda Metro Jaya atau Direktorat Narkotika Mabes Polri. Hal ini dikerenakan kebijakan khusus bahwa terhadap kasus-kasus besar narkotika harus ditahan di polda 191
atau Direktorat Narkotika Mabes Polri meski tersangka tersebut ditangkap di wilayah kerja Polres. Polres hanya dapat menahan tersangka dalam rangka pemeriksaan maksimal tujuh hari kerja. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh karena besarnya luas lingkup operasi tersangka dalam menjalankan tindak pidana narkotika sehingga yang dapat menjangkau wilayah penyidikan seluas itu hanya kepolisian tingkat polda. Terhadap tersangka wanita, penahanan tidak dilakukan di tahanan Polri terlalu lama, paling lama tiga hari ditahan di ruang tahanan Polri demi kepentingan pemastian status yang bersangkutan sebagai tersangka, lalu setelah itu dibawa ke rutan yang menjadi kewenangan Ditjen PAS Kemenhukham. Selama dalam masa penahanan, tersangka diperlakukan secara baik oleh petugas, contohnya seperti dibimbing untuk olah raga setiap pagi. Program pembinaan mental dan kerohanian merupakan kegiatan utama yang diberikan polisi kepada para tahanan, kegiatan ini dibimbing oleh seorang pemuka agama/ rohaniawan. Selain itu terdapat fasilitas fisik yang disediakan bagi tahanan untuk beraktifitas bebas. Secara administrasi, rutan Polri dikelola oleh jabatan perwira penahanan. Dalam struktur Polri, jabatan tersebut mengepalai Bagian Perawatan Tahanan Rumah Tahanan Kepolisian Resor. Rumah Tahanan Kepolisian juga memiliki fasilitas kesehatan dan dokter forensik. Saat ini rata-rata kemampuan daya tampung rutan polres sangat minim, dan kapasitasnya telah melebihi batas, sehingga sering dilakukan penitipan tahanan kepada rutan dan lapas yang menjadi kewenangan Ditjen PAS-Kemenhukham. Pola pengawasan kepada para tahanan guna menghindari adanya tindakan kekerasan yang dilakukan antar tahanan adalah dengan menyiapkan petugas piket untuk mengontrol keamanan penghuni sel tahanan setiap dua jam sekali. Personel yang tersedia untuk menjaga sel kurang-lebih hanya enam orang. Sebenarnya jumlah ini masih kurang, mengingat banyaknya jumlah tahanan. Rumah tahanan Kepolisian biasanya dilengkapi dengan Closed Circuit Television (CCTV) untuk mempermudah 192
pemantauan. Tersangka teroris biasanya tidak pernah menerima kekerasan dari sesama tahanan karena setiap tersangka teroris menempati satu sel khusus yang dipisahkan dengan tahanan lainnya. Sedangkan tahanan pada umumnya setiap sel diperuntukkan bagi sepuluh hingga dua puluh orang tahanan. Pengawasan struktural dalam institusi Polri dilakukan oleh pejabat perwira pengawas penyidik. Perwira Polisi ini bertugas untuk mengawasi kinerja penyidik agar sesuai pedoman penyidikan. Termasuk juga dalam memperlakukan tersangka saat ditahan demi kepentingan penyidikan, agar penyidik tidak keluar batas dalam memperlakukan tersangka. Letak ruang tahanan sendiri juga dirancang agar mudah diawasi, yaitu dengan menempatkannya di tengah-tengah komplek gedung Polres. Penyikapan dan perlakuan yang menjadi standar Polri kepada para tahanan adalah dengan membebaskan mereka melakukan kegiatan ibadah, menghubungi penasehat hukum dan keluarganya melalui fasilitas yang sudah disediakan, dan bimbingan rohani agar tersangka yang menjalani masa penahanan memiliki ketenangan jiwa dan mau bekerja sama dengan penyidik. Pada serangkaian proses penyidikan, terdapat satu hal terpenting yang harus dilakukan penyidik guna menghormati hak tersangka yang hendak disidiknya, yaitu pendampingan penasehat hukum untuk membantu tersangka menjalani proses hukum yang sudah bersifat pro justisia. Terkait hal terebut, petugas Kepolisian yang kami wawancarai menjawab dengan sangat formal sesuai KUHAP, yakni selalu memberikan tawaran bantuan hukum. Kepolisian menerangkan bahwa walaupun tersangka menolak bantuan hukum, namun penyidik tetap harus menyediakan, serta membuatkan berita acara penolakan tersangka. Penyidik bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk memfasilitasi tersangka yang tidak mampu atau kurang mampu untuk didampingi penasehat hukum. Penyidik memiliki anggaran untuk meminta bantuan hukum mendampingi tersangka, meskipun terbatas. Adanya penasehat hukum wajib diupayakan penyidik demi terpenuhinya syarat formil jalannya proses pemberkasan BAP. 193
Dalam pedoman penyidikan Polri, bila ada penyidik yang tetap menjalankan proses penyidikan tanpa ada pendampingan penasehat maka akan dikenakan sanksi kepadanya, misalnya dimutasikan ke unit lain atau diskors. Hal ini sudah dijamin dalam sistem pengawasan proses penyidikan, karena ada pejabat yang khusus mengawasi jalannya setiap penyidikan dan melaporkan setiap kekuarangan yang muncul dalam proses BAP kepada pimpinan, yaitu seorang Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP). Mekanisme ini dilakukan demi mencari kebenaran materil dalam mengungkap suatu kasus yang disidik. Pada proses tersebut, bila terdapat kekurangan maka akan dilakukan gelar perkara pada setiap tahapan, baik sebelum, pada saat, atau setelah penyidikan dilakukan. Kepolisian memiliki struktur jabatan untuk menjamin berlangsungan sistem pengawasan atas penerapan prosedur penyidikan berdasarkan KUHAP, yakni dengan mengawasi kinerja penyidik. Setiap direktorat Polri ada pejabat Pengawas Penyidik (Wasdik). Jabatan ini baru diadakan sejak tahun 2010. Satuan Wasdik ini dipimpin oleh seorang AKBP, tugas utama seorang Wasdik adalah memastikan semua prosedur penyidikan dijalankan dengan baik. Disamping itu ada juga Divisi Pertanggungjawaban Profesi dan Pengamanan Internal Polri (Propam) yang mengawasi dijaminnya penghormatan terhadap hak-hak tersangka supaya proses penyidikan terhindar dari adanya pelanggaran HAM, seperti kekerasan fisik. Pada jenjang yang lebih tinggi, terdapat jabatan Inspektorat Pengawas Daerah (Itwasda) yang berkedudukan di Polda. Tugas Itwasda adalah mengontrol jalannya penaatan prosedural yang dilakukan penyidik diseluruh Polres yang menjadi wilayah kerja Polda. Selain itu, Itwasda pun memiliki fungsi untuk menampung segala keluhan dan keberatan pihak masyarakat terkait adanya sikap dan perilaku penyidik yang kurang baik atau tidak wajar selama menjalankan tugasnya sebagai penyidik. Berkaitan erat dengan pengawasan yang diterapkan Polri terhadap proses penyidikan yang dilakukan anggotanya, terdapat satu bentuk penghormatan hak tersangka yang tidak boleh dikurangi, yaitu kesempatan atau kemudahan akses yang diberikan penyidik kepada tersangka selama proses pemeriksaan berlangsung untuk melakukan komunikasi dengan penasehat hukumnya secara pribadi dan/ atau pada 194
konsulat bila tersangka seorang WNA. Kepolisian menjelaskan fasilitas-fasilitas bagi tersangka tesebut biasanya disediakan oleh Polres. Apabila tersangka hendak menghubungi pensehat hukumnya, tersangka tidak dapat berkomunikasi langsung, namun melalui bantuan petugas, yakni dengan tersangka meminta kepada petugas agar penasehat hukumnya dipanggil untuk menemuinya di ruangan sel Polres. Begitu pun dengan tersangka WNA, bila ingin berkomunikasi dengan konsulat dan/ atau kedutaan, maka tersangka meminta bantuan petugas untuk menghubungi kedutaan negara tersangka dan meminta agar dihadirkan seorang konsulat ke ruang tahanan Polres untuk bertemu dengan tersangka. Khusus pada kasus terorisme, terhadap tersangka WNA, Densus 88 sesaat ketika menangkap langsung melaporkan kepada kedutaan besar negara asal tersangka. Hal ini perlu dilakukan untuk pengecakan silang masalah kewarganegaraannya, karena dapat saja tersangka teroris tidak hanya didakwa atas tindak pidana terorisme, tetapi juga pelanggaran keimigrasian. Seorang perwira dari Mabes Polri menerangkan bahwa pada dasarnya semua hal yang dibutuhkan tersangka terkait dengan jalannya proses hukum khususnya pada tahap penyidikan ini sudah diatur, Kepolisian hanya menjalankan sesuai kondisi di lapangan. Seperti bila tersangka meminta bertemu atau ingin menghubungi keluarganya, hal tersebut sudah diatur waktunya, dan penyidik pun pasti membantu untuk menghubungi keluarga tersangka dengan menggunakan fasilitas yang dimiliki Polres. Biasanya jam besuk anggota keluarga diberikan setiap hari dengan jumlah jam yang dibatasi. Pembatasan waktu ini tidak mengurangi penghormatan terhadap hak tersangka, di sisi lain Kepolisian juga harus menjaga keamanan tersangka. Permasalahan lainnya yang tak kalah penting adalah faktor pendokumentasian arsip dan data milik tersangka selama menjalani proses penyidikan. Hal ini karena arsip dan data tersangka merupakan bukti dan sumber rujukan yang signifikan. Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut maka dapat ditelusuri kebenaran materil dan seluruh barang bukti untuk digunakan sebagai bahan pembelaan bagi penasehat hukum dan penuntutan bagi jaksa serta pemeriksaan sidang bagi hakim. Oleh karena 195
itu, penting bagi tersangka untuk mampu mengakses dokumen-dokumen tersebut, dan adanya kemudahan akses tersebut adalah hak yang tidak boleh dikurangi. Menurut keterangan yang diberikan narasumber Kepolisian, pada dasarnya dokumen tersebut bersifat rahasia, yang diperbolehkan mengetahui hanya penyidik yang menangani kasus, tersangka dan penasehat hukumnya saja. Sebenarnya untuk keperluan transparansi dan akuntabilitas, pihak kepolisian melakukan pengkualifikasian dokumen yang sifatnya rahasia dan tidak rahasia. Pemberian akses antara tersangka dengan penasehat hukumnya oleh Kepolisian sudah diatur dalam prosedur Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang dilakukan secara dua arah. Isi surat tersebut adalah memberitahukan segala perkembangan proses penyidikan kepada penasehat hukum. Sedangkan untuk menjaga kerahasiaan dokumen, Kepolisian menetapkan standar yang belum terlalu canggih, artinya dokumen softcopy disimpan dengan menggunakan kata kunci oleh penyidik yang bersangkutan, sedangkan dokumen hardcopy disimpan di map di dalam lemari. Tersangka seringkali mengalami kesulitan untuk mengakses isi dokumen kasusnya. Artinya, Kepolisian tidak secara aktif memberitahukan adanya hak dan sarana tersebut, hanya bila penasehat hukum tersangka menanyakan dokumen kasusnya maka Kepolisian baru memberikan dokumen tersebut. Untuk mengakses dokumen kasus, tersangka atau penasehat hukumnya mengajukan surat permohonan kepada penyidik, dan harus dengan alasan untuk kepentingan pembelaan. Jadi tersangka tidak diperbolehkan untuk memohon hanya secara lisan untuk mengakses dokumen kasusnya, karena dokumen tersebut sudah berstatus sebagai dokumen negara yang harus dijaga kerahasiaannya. 3.3.1.2.2. Tahap Penuntutan Untuk menggali informasi mengenai situasi pemikiran JPU yang mendakwa pidana mati dalam kasus yang ditanganinya, Tim Pengkajian mewawancari beberapa instansi Kejaksaan, yakni Tim Satuan Tugas Anti Teror Kejaksaan Agung (Satgas Anti Teror Kejagung), Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat, Kejari Jakarta Selatan, dan Kejari Denpasar dalam perkara terorisme; Kejari Tangerang dalam 196
perkara narkotika; serta Kejari Depok dalam perkara pembunuhan berencana. Kami mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan penghormatan hak para terpidana dalam menjalani proses penuntutan. Kejaksaan menerangkan bahwa tidak ada diskriminasi dalam proses penuntutan, karena Kejakasaan harus mengutamakan fakta hukum dan alat bukti yang ada dan tidak melihat faktor agama, ras/ etnis, suku, jenis kelamin, dan golongan. Biasanya yang mempengaruhi penuntutan adalah kualitas perbuatan dan dampak yang dirasakan keluarga korban atau yang ditimbulkan pada masyarakat. Penggunaan alat bukti dan tata bahasa dalam penuntutan pun harus dijaga dan diperhatikan supaya tidak menyinggung tersangka dan menimbulkan rasa sensitifitas atau sentimentil negatif terhadap golongan tertentu, khususnya dalam kasus terorisme kental dengan nuansa sensitif keagamaan. Kejaksaan hanya bekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kejaksaan menerangkan selalu bersikap tegas dan tidak terpengaruh terhadap tekanan masyarakat terhadap jaksa dalam menghadapi kasus yang besar dan mengusik ketentraman hidup masyarakat agar jaksa menuntut pelaku dengan pidana maksimal. Tuntutan masyarakat yang sebagian besar tersirat dalam pemberitaan media hanyalah subyektifitas belaka, bahkan dari pihak keluarga korban pun jarang ada yang melakukan tuntutan secara khusus kepada Kejaksaan. Kejaksaan bekerja sesuai peraturan perundang-undangan dan melihat fakta hukum yang telah ada dan yang muncul dalam persidangan. Adapun tuntutan yang menentukan pidana maksimal adalah keputusan obyektif Kejaksaan berdasarkan kesesuaian antara perbuatan tersangka dengan unsur-unsur pasal yang disangkakan penyidik. Lagi pula pidana mati hanya dapat didakwakan bila terdapat rumusan pidana mati dalam peraturan perundang-undangan yang mangatur tindak pidana tersebut sebagai pidana maksimalnya. Dalam tubuh institusi Kejaksaan terdapat suatu mekanisme penuntutan yang menganut konsep dasar, "Jaksa adalah satu kesatuan dalam hal penuntutan". Konsep dasar tersebut diaplikasikan dalam mekanisme penuntutan yang dilakukan JPU. 197
Mekanisme tersebut dilakukan secara berjenjang dalam struktur vertikal ke atas sampai pada Jaksa Agung. Khusus dalam kasus dengan dakwaan pidana mati, seorang JPU harus mengajukan permohonan persetujuan pada pimpinannya apakah tuntutan tersebut layak diberlakukan atau tidak. Bila memang keputusan dakwaannya adalah pidana mati, berarti sudah tidak ada lagi hal-hal yang meringankan pada diri tersangka, disertai dengan adanya dampak yang mengancam tatanan sosial masyarakat. Jaksa Penuntut Umum berpendirian bahwa bila kasus yang berat tidak dipidana mati maka dikhawatirkan tidak menimbulkan efek jera bagi calon pelaku lainnya yang hendak melakukan tindak pidana yang sama. Jadi, Kejaksaan dalam melakukan penuntutan sudah berupaya seobyektif mungkin. Upaya ini tercermin dalam mekanisme yang berlaku dan dengan memperhatikan dampak sosial masyarakat. Secara khusus menurut satgas terorisme, selama mereka menangani kasus terorisme dari tahun 2005 hingga sekarang belum pernah menjatuhkan tuntutan pidana mati kepada tersangka terorisme. Adapun terpindana mati yang saat ini menghuni lembaga pemasyarakatan adalah hasil kinerja jaksa penuntut sebelum adanya satgas terorisme yang secara khusus menangani kasus teroris. Kejaksaan menerangkan tanggung jawab Kejaksaan terhadap kemanan tersangka yang ditahan selama proses penuntutan adalah ketika memasuki tahap penuntutan, meski keberadaan tersangka secara fisik di rutan Kepolisian atau dititipkan di rutan atau lapas yang menjadi kewenangan Ditjen PAS - Kemenhukhan. Perintah penahanan dilakukan oleh Kejaksaan, namun dikarenakan tuntutan proses pro justisia, terpidana berada dalam tanggung jawab bersama antara JPU dan penyidik. Kepolisian sebagai aparat hukum yang bertugas menggali informasi tersangka, dan juga memiliki banyak personil dan fasilitas yang cukup, maka penahanan pun menjadi domain Polisi, sedangkan Kejaksaan hanya mengawasi dan bertanggung-jawab atas penentuan tempat penahanan bagi tersangka. Beberapa narasumber yang kami wawancarai, menyampaikan kondisi kemampuan yang secara umum sama pada setiap institusi Kejaksaan untuk menjamin keamanan. Tentu perlu diperjelas bahwa maksud dari pengamanan ini bertujuan untuk menjamin diri 198
tersangka selamat dari penganiayaan dan penyiksaan. Penerapan asas praduga tak bersalah harus teraplikasikan dalam tingkat upaya yang dilakukan Kepolisian dan Kejaksaan dalam hal penghormatan martabatnya (tidak dilecehkan), pemenuhan kebutuhan hidup, keselamatan dari penyiksaan selain dari kepentingan Kepolisian agar tersangka tidak melarikan diri. Bentuk penyikapan terhadap tersangka pun tidak hanya sekedar membuat tersangka tidak dapat melarikan diri, namun lebih mendasar mengenai rasa kemanusiaan yang harus tetap dijunjung tinggi. Kejaksaan sebagai penentu tempat tersangka ditahan biasanya mempercayakan kepada petugas rutan atau lapas untuk menitipkan tahanannya. Tidak hanya sekedar menitipkan, Kejaksaan pun harus menjamin keberadaan tersangka di tempat penahanan tersebut dalam bentuk prosedur penahanan, seperti koordinasi rutin monitoring keadaan tersangka, penetapan standar pelayanan, dan ketika tersangka diantar-jemput untuk kepentingan pemeriksaan pengadilan pun. Mengenai hal ini, narasumber menyampaikan kondisi institusi Kejaksaan yang serba terbatas. Kemampuan kejaksaan memang tidak difokuskan untuk melakukan pengamanan tersangka dalam kepentingan pemeriksaan di pengadilan, lalu kemudian langkah-langkah yang ditempuh adalah bekerja sama dengan kepolisian. Setiap institusi Kejaksaan biasanya memiliki mobil tahanan, namun sering juga meminjam kendaraan Kepolisian untuk mengawal tersangka ketika diantar dan dijemput dari lapas atau rutan menuju kantor kejaksaan atau pengadilan. Kejaksaan menjamin hak tersangka atas kualitas keamanan dan sarana administrasi dalam bentuk berita acara apabila tersangka mengalami tindakan yang menyebabkan dirinya teraniaya, sakit, dan direndahkan martabatnya selama berada di dalam tahanan. Beranjak pada tahap berikutnya dalam proses penuntutan, ketika tersangka akan dihadapkan ke persidangan dan berkas penyidikan dinyatakan lengkap atau berstatus P21, JPU berkewajiban menyampaikan informasi tentang pidana yang didakwakan kepada tersangka. Informasi ini penting agar tersangka dapat memliki cukup waktu untuk mempersiapkan pembelaannya di tahap pemeriksaan sidang pengadilan atas ancaman pidana yang didakwakan kepadanya. Pasal 143 KUHAP Ayat (4) telah mengatur bahwa penyampaian surat dakwaan dari JPU kepada 199
tersangka harus bersamaan dengan penyampaian berkas ke pengadilan, namun pada prakteknya masih ada JPU yang baru menyampaikan pemberitahuan itu pada saat pembacaan surat dakwaan di tengah persidangan. Hal ini merupakan suatu kesalahan prosedur, seharusnya pihak tersangka sudah memegang berkas salinan tentang dakwaan penuntut umum sebelum pembacaan surat dakwaan di persidangan. Sementara ada pula Jaksa yang menjelaskan bahwa isi surat dakwaan sifatnya masih rahasia, sehingga tersangka hanya diberikan ringkasan tentang pasal yang diancamkan dan pidana yang kemungkinan akan diterima tersangka. Kemudian ada pula Jaksa yang memberikan keterangan bahwa salinan surat dakwaan telah diberikan sebelum persidangan dimulai - setidaknya tujuh hari sebelumnya - kepada kuasa hukum tersangka, kemudian ketika persidangan untuk pembacaan surat dakwaan JPU menjelaskan kembali tentang alasan mengenai pertimbangan besaran hukuman yang didakawakan, lalu ditambah lagi dengan permohonan ijin kepada majelis hakim agar majels hakim menanyakan kepada terdakwa apakah sudah mengerti mengenai isi dan penjelasan surat dakwaan yang telah dibacakannya itu. Keterangan terakhir ini nampaknya lebih berkesesuaian dan dinilai cukup memenuhi hak yang seharusnya diperoleh terdakwa. Berbeda halnya dengan Satgas Anti Teror - Kejagung yang menerangkan bahwa antara tersangka/ terdakwa dapat melakukan komunikasi secara informal dengan JPU sebelum persidangan berlangsung, dalam kesempatan tersebut Jaksa memanfaatkan untuk menyampaikan dakwaan dan besarnya pidana serta alasannya secara persuasif kepada terdakwa. Satgas Anti Teror juga menjelaskan bahwa JPU hanya melaksanakan tugas negara, sedangkan dakwaan yang diajukan kepada tersangka itu merupakan perintah pimpinan. Satgas Anti Teror berusaha agar tersangka mau menerima pidana tersebut melalui komunikasi informal tadi. Satgas Anti Teror juga menjelaskan mengenai adanya upaya hukum yang bisa ditempuh oleh terdakwa bila merasa kurang puas atas keadilan yang diberikan pengadilan. Hal ini menunjukan seolah-olah terdapat adanya hubungan JPU sebagai penasehat hukum dengan terdakwa sebagai kliennya, karena sikap simpatik yang diberikannya itu. Demikian beragamnya penerapan proses penuntutan di lapangan oleh para jaksa mengenai cara penyampaian tuntutan dan pidana yang diancamkan kepada tersangka, nampaknya menjadi petunjuk adanya kesenjangan kualitas 200
pemenuhan dan penghormatan terhadap hak yang harus diberikan Jaksa kepada tersangka. Mengenai pertimbangan yang menyebabkan Kejaksaan menjatuhkan dakwaan pidana mati kepada tersangka, para Jaksa yang kami wawancarai memiliki jawaban yang senada, yakni mendakwa sesuai hukum yang berlaku terhadap tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Adapun berbagai alasan Jaksa memutuskan memilih pidana mati sebagai dakwaan bagi tersangka yang mereka tangani dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. tersangka dijatuhi pidana mati dengan menilai akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya bagi masyarakat; 2. menilai kejelasan alat bukti (saksi dan barang bukti lain) yang ada, sehinga menguatkan keyakinan adanya unsur kesengajaan (direncanakan lebih dahulu), serta faktor kejiwaan yang layak dimintai pertanggungjawaban; 3. bobot tindak pidana yang dilihat dari modus operandi tersangka/ terdakwa, yakni kualitas perbuatan pidananya dapat dinilai sadis, mengguncangkan rasa kemanusiaan, berskala besar dan luas; dan 4. faktor lainnya dipengaruhi oleh fakta yang muncul dipengadilan, tingkat kooperatif tersangka selama proses hokum, dan ketiadaan hal-hal yang memperingan bagi diri tersangka. Bila alasan-alasan tersebut terpenuhi pada suatu kasus, maka JPU menentukan tersangka layak dan pantas dijatuhi pidana mati. Selain itu, dalam korps Kejaksaan berlaku sistem rencana penuntutan (rentut) yang melibatkan unsur pimpinan dalam menentukan pidana dalam surat tututan dan dakwaan. Bahkan khusus mengenai kasus yang ancaman pidananya maksimal seperti pidana mati, maka rentut harus dilakukan hingga tingkat Jaksa Agung. Konsekuensi terhadap sistem ini, JPU yang bertugas mengurus kasus tidak dapat banyak menentukan atas pidana yang akan didakwakan, misalnya apabila JPU mengajukan rentut pidana dua puluh tahun 201
penjara, namun ketika diajukan permohonan izin kepada pimpinan dapat berubah menjadi pidana mati. Oleh karena itu JPU sangat terikat sistem yang kuat, yakni dipengaruhi pimpinan diatasnya ketika membuat surat dakwaan, dan JPU sekedar menjadi pelaksana tugas untuk membacakan tuntutan atau dakwaan di ruang sidang. Jaksa Penuntut Umum dalam menangani kasus bertanggung jawab atas nasib tersangka. Tanggung jawab tersebut melekat pada diri JPU karena perintah undang- undang. Disisi lain, peraturan ini merupakan bentuk perlindungan dan untuk menjamin penghormatan hak tersangka yang telah diperintahkan hukum. Salah satu tanggung jawab tersebut adalah mengenai kerahasiaan dokumen terkait kasus yang ia tangani. Keamanan tersangka beserta dokumen-dokmen yang penting selama proses hukum berjalan adalah tangung jawab bagi setiap Jaksa yang menangani kasus. Bahkan hingga tahap eksekusi, semua dokumen tersebut harus dijamin keamanan dan kerahasiaannya. Hal ini merupakan masalah penting yang masuk dalam ruang lingkup hak asasi bagi tersangka/ terdakwa yang harus dihormati oleh aparat penegak hukum. Kualitas pematuhan peraturan ini terlihat pada sarana dan prosedur yang berlaku di lingkungan Kejaksaan dalam memperlakukan tersangka. Secara prosedur, diterapkan mekanisme penugasan terhadap Jaksa yang bertugas khusus menangani berkas, yaitu Jaksa P16. Jaksa tersebut bertugas mengurus berkas-berkas tersangka di setiap tahapan hukum yang berjalan hingga berkekuatan hukum tetap. Jaksa P16 ini bertugas untuk selalu menyampaikan mengenai kebenaran isi berkas pada tersangka agar menghindari adanya kesalahan isi berkas. Berkas itu yang terpenting adalah BAP selama menjalani penyidikan, dan tersangka harus selalu memparaf setiap lembar dokumen sebagai tanda persetujuan dan kebenaran isi berkas tersebut dari pernyataannya sendiri. Begitu pun ketika hendak maju ke tahap pemeriksaan sidang, kembali Jaksa P16 menunjukkan semua dokumen yang ada padanya kepada tersangka agar diperiksa keaslian tanda tangan dan kebenaran isinya. Sedangkan metode penyimpanannya dilakukan dengan cara yang masih sederhana tergantung pada kemampuan penyediaan fasilitas di setiap Kejaksaan. Namun secara umum semua berkas disimpan dalam bentuk kertas yang dibendel dalam satu map dan disimpan di dalam kardus. Kardus tersebut disimpan dalam satu lemari di ruangan 202
Jaksa yang bersangkutan, namun bila sudah berkekuatan hukum tetap, berkas-berkas tersebut dikumpulkan dalam satu ruangan tersendiri. Aspek lain terkait pemenuhan hak-hak terpidana mati ketika menjalani masa penahanan untuk menunggu dilakukannya eksekusi mati adalah hal yang sangat penting untuk diketahui. Mengingat pada bagian ini para terpidana mati akan menjalaninya dalam waktu yang sangat lama, sehingga sangat penting untuk dipastikan bagaimana kualitas penghormatan dan pemenuhan haknya oleh Kejaksaan sebagai penanggung jawab proses jalannya eksekusi mati. Setidaknya beberapa hak tersebut adalah; hak untuk mengajukan permohonan grasi pada presiden, hak untuk bisa bertemu dengan keluarga, hak untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya, dan bahkan hak untuk dilayani pasca-kematiannya (wasiat). Terkait hal tersebut, memang pihak Kejaksaan memiliki kesadaran dan mengakui akan pentingnya hak tersebut agar tertunaikan dan hal tersebut menjadi kewajiban Kejaksaan. Seorang Jaksa harus sabar dan mau melayani kemauan dan permintaan yang disampaikan oleh terpidana mati, namun hanya pada batas-batas yang wajar dan terjangkau kemampuan. Seperti halnya kesempatan bertemu keluarga, Kejaksaan bersedia dan siap untuk dapat menghadirkan anggota keluarga terpidana mati meski jaraknya yang jauh dan menanggung pula biaya perjalanannya. Kejaksaan pun biasanya menghadirkan pemuka agama atau rohaniawan dari daerah setempat, namun selalu dirujuk untuk menghubungi Majelis Ulama Indonesia (MUI) bagi terpidana mati muslim, sedangkan bagi terpidana mati dengan agama lain pun disesuaikan dengan permintaan yang bersangkutan. Termasuk bagi terpidana mati WNA, Kejaksaan pun harus mengubungi Kedutaan Besar (Kedubes) negaranya agar dapat mengirim perwakilannya untuk turut membantu proses jalannya eksekusi dan permintaan terpindana mati. Biasanya hal-hal yang dilakukan adalah terkait dengan penguatan mental terpidana agar siap menghadapi eksekusi mati. Mendengarkan pesan dan permintaan terakhir adalah bagian yang penting dilakukan dan tentang bagaimana cara terpidana mati akan dimakamkan pun menjadi kewajiban bagi kejaksaan untuk dilaksanakan. 203
Terakhir adalah mengenai pengalaman tentang hak rehabilitasi bagi terpidana ketika yang bersangkutan oleh pengadilan dinyatakan bebas atau grasinya dikabulkan presiden. Namun hal tersebut menurut keterangan para narasumber yang kami wawancarai belum pernah terjadi. Mengingat terpidana adalah terpidana mati, menjadi agak sulit bila akhirnya tidak jadi dieksekusi karena hal-hal lain yang menyebabkan mereka bisa bebas, meski pun hal tersebut ada kemungkinannya. Sehingga pengalaman Kejaksaan dalam pemenuhan hak rehabilitasi pada terpidana mati belum perna ada. Apalagi hak rehabilitasi tersebut sifatnya baru dapat dipenuhi bila terpidana mati mau mengajukannya kepada pengadilan. Pada kasus-kasus selain yang diancam dengan pidana mati saja, tidak semua terpidana yang akhirnya dibebaskan mengajukan hak rehabilitasi. Sikap apatis ini disebabkan oleh prosedur gugatan rehabilitasi ke pengadilan, yang padahal putusannya sering dianggap tidak setimpal dengan masa pemidanaan dan kerugian immateril yang dirasakan terpidana. 3.3.1.3. Analisis Tingkat Penegakkan Hak Hidup dan Hak Mendapatkan Keadilan sesuai pada Situasi yang Dialami Terpidana Mati dengan Keterangan Aparat Penegak Hukum Bagian ini mengkaitkan dua keterangan, pertama keterangan yang diperoleh dari terpidana mati tentang situasi mereka pada waktu menjalani proses penyelidikan hingga penuntutan, dan yang kedua keterangan dari Kepolisian dan Kejaksaan tentang cara kerja mereka dalam menjalankan proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap seorang terpindana mati. Kedua keterangan tersebut akan menunjukkan keadaan yang sebenarnya mengenai kualitas penegakkan hak hidup dan hak mendapatkan keadilan selama proses penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan berjalan. Fakta ini akan menjadikan petunjuk bagi kita bersama tentang bagaimana wajah due process of law di Indonesia terhadap penghormatan HAM pada para tersangka yang akhirnya di jatuhi pidana mati. Selain membandingkan keterangan dari kedua pihak, analisis dilakukan dengan mengacu pada asas-asas hukum acara pidana yang seharusnya dijalankan oleh Polisi dan Jaksa. Dimana 204
sejatinya asas-asas tersebut telah bersumberkan pada upaya untuk menghormati HAM bagi setiap orang yang sedang berhadapan dengan hukum. Sebelum masuk pada analisis, perlu sedikit diulas mengenai hak-hak apa saja yang mencerminkan hak untuk mendapatkan keadilan dan hak hidup bagi seorang terpidana dalam menjalani proses hukum. Hak-hak tersebut adalah: 1. persamaan perlakuan dimuka hukum; 2. praduga tidak bersalah; 3. dihormati kehidupan pribadi, tempat tinggal dan korespondensi; 4. diperlakukan manusiawi dan bebas dari penyiksaan; 5. diberitahu atas tuduhan dalam bahasa yang dimengerti; 6. pendampingan hukum; dan 7. hak untuk diam atau hak untuk tidak dipaksa mengakui perbuatannya. Seluruh hak terpidana mati tersebut menjadi kewajiban Kepolisian dan Kejaksaan untuk dipenuhi. Seluruh hak tersebut sejatinya sudah terinstitusionalisasi dalam bentuk perangkat hukum yang menjadi landasan dasar kerja para penegak hukum. Akan tetapi pada prakteknya terkadang hak-hak tersebut berpeluang terlalaikan oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Hal ini dikarenakan rutinitas kerja tiap hari yang menjadikan mereka sedikit mengabaikan hal-hal detail terkait prosedural yang esensinya demi penghormatan hak-hak tersebut. Implementasi dari hak-hak tersebut dapat dirinci satu persatu sebagai berikut: Tabel 3.2.: Implementasi Hak-hak Tersangka yang Diancam Pidana Mati No Hak Implementasi 1 Persamaan perlakuan dimuka hukum Setiap warga negara harus dipanggil secara layak dan patut ketika berhadapan dengan hukum. Penangkapan seorang tersangka harus dengan surat perintah penangkapan. 2 Praduga tidak bersalah Syarat penangkapan seorang tersangka harus dengan adanya bukti permulaan yang cukup, dan ketika dilakukan penyidikan harus disampaikan perihal serta yang pemeriksaan pada bersangkutan 205
3 Dihormati kehidupan pribadi, tempat tinggal dan korespondensi 4 Diperlakukan manusiawi dan bebas dari penyiksaan 5 Diberitahu atas tuduhan yang dalam bahasa dimengerti 6 Pendampingan hukum kesediaannya untuk dimintai keterangan. Ketika memasuki tahap penyidikan lebih lanjut, dibutuhkan tindakan penahanan pada tersangka, maka Kepolisian harus menyampaikan surat kepada keluarga. Penahanan dilakukan dengan tenggat waktu yang jelas dan harus disediakan sarana yang layak, karena tersangka bukan atau belum tentu bersalah menurut hukum. Selain itu bila dibutuhkan adanya upaya paksa untuk mencari beberapa barang milik tersangka sebagai barang bukti melalui penyitaan dan atau penggeledahan rumah, maka Kepolisian harus membawa tersangka dan penggeledahan harus dengan adanya saksi dari Ketua Rukun Tetangga (Ka.RT)/ Ketua Rukun Warga (Ka. RW) dengan menyampaikan surat pemberitahuan sebelumnya. Pada saat Kepolisian ingin menggali informasi (pada tahap penyidikan) harus dengan cara yang patut dan layak dalam ukuran kemanusiaan. Harus diupayakan dengan cara-cara yang tepat untuk mengungkap tanpa kebenaran dan pengakuan dari adanya kekerasan fisik atau verbal, termasuk juga ancaman dan intimidasi secara psikis. tersangka memasuki masa pemeriksaan sidang Ketika pengadilan, jaksa harus menyampaikan secara jelas hukuman yang diancamkan pada tersangka dengan menjelaskan maksud pasal dan alasannya secara jelas tersangka dan dimengerti bagi seorang WNA, penerjemah profesional dan didampingi perwakilan dari kedubes negaranya. tersangka. Bila disiapkan harus Sesaat akan dimulai proses penyidikan untuk kepentingan BAP, Kepolisian harus menyampaikan perihal hak penasehat hukum, apakah tersangka sudah menyiapkan sendiri, atau membutuhkan bantuan untuk mencari penasehat hukum. Tersangka juga harus diberikan kesempatan untuk memilih sendiri penasehat hukum yang akan mendampinginya tersebut merupakan meski penasehat hukum penasehat hukum yang disediakan oleh negara. Bila tersangka menilai penasehat hukum tidak optimal tersangka selama proses membantu pembelaan tersangka diberikan hak untuk hukum, maka 206
mengajukan pergantian penasehat hukum yang lain. 7 Hak untuk diam atau hak untuk tidak dipaksa mengakui perbuatannya Kepolisian tidak boleh mengajukan pertanyaan yang sifatnya mengarahkan tersangka pada satu perbuatan tertentu sehingga Kepolisian dikesankan memaksa tersebut. tersangka untuk mengakui perbuatan Bahkan bila tersangka diam tidak mau menjawab pun Kepolisian hanya cukup membiarkannya, untuk itu berkas administrasi harus selalu dibuat guna mencatat semua perkembangan proses penyidikan. Sumber: Diolah oleh Komnas HAM. Semua hak dan implementasinya berlaku pada semua tahapan hukum, khususnya yang paling mendesak adalah pada saat dilakukan penyelidikan hingga penuntutan. Hal ini karena proses hukum belum masuk tahap pengadilan, dimana ketika seseorang belum mampu terbukti cukup kuat melakukan tindak pidana masih dapat dibebaskan sehingga tidak sampai merusak nama baiknya. Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana yang sejatinya merupakan dasar bagi Polisi dan Jaksa untuk bekerja sudah memberikan pedomannya secara jelas, sehingga dapat digunakan sebagai ukuran untuk menilai tingkat pematuhan para aparat hukum terhadap hak-hak tersangka yang harus dilindungi. Berikut ini analisis berdasarkan perbandingan antara kedua keterangan yang diterima dari pihak terpidana mati dan penegak hukum yang ditinjau dari asas-asas hukum: 1. Diskriminasi terhadap terpidana Diskriminasi mengandung pengertian terdapat perbedaan dalam hal sikap dan perlakuan antara seseorang atau golongan dengan orang lain atau golongan lain. Dalam konteks hukum, diskriminasi bisa dilakukan oleh institusi penegak hukum maupun peraturan perundang-undangan. Diskriminasi yang disebabkan oleh peraturan perundang-undangan sudah tidak ada lagi di Indonesia sejak masa kemerdekaan. Akan tetapi sikap dan perlakuan dari aparat penegak hukum masih dapat dimungkinkan terjadi. Hal ini biasanya terjadi karena satu golongan tertentu yang berurusan dengan hukum tidak mendapatkan pelayanan hukum sesuai dengan yang semestinya 207
bila dibandingkan dengan golongan lain. Menurut keterangan pihak Kepolisian dan Kejaksaan, diskriminasi yang dilakukan oleh anggota kedua institusi penegak hukum tersebut tidak ada. Hal ini dikarenakan di era keterbukaan sekarang ini, bila ada oknum yang sengaja melakukan diskriminasi pasti sudah mudah diketahui oleh masyarakat umum, dan hal seperti itu sangat merugikan institusi. Oleh karena itu, dalam struktur organisasi kedua institusi penegak hukum tersebut sudah saling melengkapi dirinya dengan adanya sistem pengawasan internal. Keterangan serupa pun didapatkan dari masing-masing terpidana mati yang menyatakan bahwa sikap dan perlakuan Polisi dan Jaksa kepada mereka sama dengan yang dialami oleh tersangka lainnya. Kondisi ini bisa dipahami sebagai suatu kesadaran yang sudah berlaku bagi seluruh warga negara agar bersikap profesional sesuai aturan hukum yang berlaku. Demikian pula dengan masyarakat umum, secara tidak langsung telah berperan sebagai pengontrol atas jalannya kinerja mereka. 2. Menjalankan proses hukum secara independen dan imparsial; bebas dari tekanan dan pengaruh pihak manapun Independensi dan imparsial biasanya dilekatkan pada kinerja hakim dalam memutus satu perkara terkait nilai keadilan suatu putusan. Namun konsep independen dan imparsial pun dapat diberlakukan pada aparat hukum lain seperti Kepolisian dan Kejaksaan mengingat mereka pun harus menegakkan keadilan pada porsi tanggung jawab yang mereka emban. Ketika Kepolisian melakukan pengusutan kasus, maka Kepolisian tidak bisa mendalilkan ada atau tidaknya suap dari masyarakat agar mereka mau bekerja menyelesaikan kasus yang dilaporkan oleh masyarakat kepada Kepolisian. Demikian pula ketika JPU melakukan penuntutan atau pendakwaan dengan ancaman hukum yang berat dikarenakan adanya suap dari pihak tertentu atau agar membuat tuntutan yang akhirnya sulit dibuktikan dan mengakibatkan tersangka atau terdakwa terbebaskan dari segala tuntutan oleh pengadilan. Begitu pula dengan penanganan proses hukum oleh Kepolisian dan Kejaksaan 208
yang diduga dipengaruhi oleh desakan dari pihak luar, sehingga proses hukum menjadi lebih cepat dari semestinya, yang akhirnya menyebabkan tidak terwujudnya keadilan tersangka. Hal-hal tersebut mungkin terjadi dilapangan, namun tidak dapat terlihat jelas aktifitasnya. Menurut keterangan narasumber dari Kepolisian dan Kejaksaan, mereka bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menyelesaikan kasus yang ditangani. Hal ini dikarenakan di lingkungan Kepolisian dan Kejaksaan sudah menerapkan sistem kerjanya sendiri dan kedua institusi tersebut terikat norma bersama yaitu KUHAP yang menjadi pedoman kerja dalam menyelesaikan perkara. Oleh karena itu, Kepolisian dan Kejaksaan tidak dapat bekerja dengan menyimpangi peraturan yang ada karena antara Kepolisian dan Kejaksaan satu sama lain saling menjadi pengontrol dalam hal penyelesaian suatu tindak pidana. Disisi lain, ada terpidana mati yang menyangkal bersihnya kinerja Kepolisian dan Kejaksaan yang menangani kasus tindak pidananya. Kesan tersebut ditangkap oleh terpidana mati yang bersangkutan dari pernyataan keluarga korban yang bersumpah akan menyiapkan sejumlah dana guna mengarahkan proses hukum agar terpidana mati yang bersangkutan dihukum mati. Akhirnya ketika vonis dibacakan, terpidana mati tersebut mendapatkan keyakinan tersebut, karena seharusnya menurut terpidana mati yang bersangkutan ia melakukan tindak pidana tersebut bersama-sama dengan terpidana mati lainnya, dan terpidana mati yang bersangkutan bukan pelaku utama yang menghendaki adanya tindak pidana tersebut, sehingga terpidana mati yang bersangkutan menilai setidaknya ia lebih pantas bila dihukum seumur hidup. Akan tetapi pengadilan memutus pidana mati bagi terpidana mati yang bersangkutan. Sangkaan semacam ini memang dapat muncul dari pihak yang terkalahkan. Namun sangkaan semacam ini memang dapat dirasakan bila ada suatu hal yang ganjil terjadi pada jalannya proses hukum yang ada. Misalnya, dalam perkara pembunuhan berencana dengan adanya unjuk rasa yang dikerahkan oleh keluarga korban selama jalannya 209
persidangan. Contoh lainnya adalah dengan adanya pengaruh media massa dan/ atau opini masyarakatyang tidak secara langsung ditujukan kepada satu kasus tertentu, namun terlihat ada pengarahan agar pada perkara-perkara tertentu seperti terorisme dan narkotika. Terkanan yang berasal dari luar proses hukum ini seakan-akan mendesak para aparat penegak hukum untuk memaksimalkan pidana yang akan ditetapkan atas tersangka, apapun peranannya dalam tindak pidana tersebut. Permasalah yang sering dihadapi adalah adanya kesulitan untuk membuktikan adanya kecurangan pihak lain dalam jalannya suatu proses hukum. Apalagi jika yang memberikan pengaruh dalam bentuk yang lebih halus dan sistematis adalah pihak Pemerintah yang menjadi pimpinan institusi Kepolisian dan Kejaksaan. Ungkapan seperti ini dilontarkan dari salah satu terpidana mati yang merasakan adanya pengaruh dari politik hukum Pemerintah terhadap jalannya proses hukum yang sedang berjalan sehingga menghasilkan putusan pidana mati bagi terpidana mati yang bersangkutan. Salah satu terpidana mati tersebut menyebutkan adanya seorang dari pihak Pemerintah bersama seseorang WNA yang datang kepada pihak Kepolisian ketika proses pemberkasan BAP atas terpidana mati yang bersangkutan. Terpidana mati tersebut menilai hal ini merupakan suatu bentuk intervensi pihak di luar Kepolisian dan/ atau Kejaksaan agar para tersangka dipidana maksimal, yakni dengan pidana mati. Menyikapi hal ini, tentunya perlu konfirmasi lebih lanjut dan dilakukan serangkaian pemeriksaan guna menemukan bukti yang menguatkan dugaan tersbut. Hal terpenting untuk menilai apakah proses hukum bersih dari pengaruh dan tekanan pihak luar adalah dengan menilai putusan pengadilan. Dengan menilai posisi kasus, alat bukti, berkas-berkas seperti surat dakwaan dan BAP, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana tersebut, apakah terdapat keganjilan dari setiap instrumen tersebut. Masyarakat pun dapat menilai secara langsung jalannya proses persidangan dan menyaksikan pembuktiannya di ruang sidang. Apakah antara bukti, dakwaan jaksa, dengan putusan hakim satu sama lain terlihat ketidaksesuaian 210
satu sama lainnya. Mengenai dugaan bahwa Kepolisian dan Kejaksaan tidak independen dan tidak imparsial, hal ini sudah menjadi kewenangan Komisi Kepolisian atau Komisi Kejaksaan sebagai pengawas mereka. Lembaga Ombudsman Republik Indonesia (Ombudsman RI) juga dapat menerima pengaduan masyarakat atas kinerja lembaga negara yang tidak sesuai norma yang berlaku, termasuk Kepolisian dan Kejaksaan. Jadi apabila dikaji secara normatif dan dengan mengumpulkan informasi dari hasil wawancara dalam pengkajian ini, masalah independensi dan imparsialitas Kepolisian dan Kejaksaan belum dapat dibuktikan secara jelas, namun adanya pengakuan dari beberapa terpidana memberikan sedikit pertanda awal yang masih harus ditindak lanjuti. 3. Penangkapan Tindakan penangkapan dilakukan Kepolisian ketika sudah dipastikan bahwa seseorang yang akan ditangkap merupakan pelaku tindak pidana melalui petunjuk suatu barang bukti dan keterangan saksi yang mencukupi keyakinan Polisi. Penangkapan diatur dalam Pasal 16 hingga 19 KUHAP.158 Khususnya pada Pasal 17 dan 18 KUHAP diatur mengenai syarat sahnya penangkapan dan tata caranya, yakni "penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup". Isi Pasal tersebut telah membatasi dengan jelas bahwa dasar penangkapan harus dengan alasan pembenar, yaitu adanya bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup dapat berupa keterangan saksi dan adanya satu barang bukti. Selain itu juga harus jelas hubungan antara kedua bukti permulaan yang cukup dengan peristiwa yang terjadi dan benar-benar mengarah pada adanya tanda yang saling berhubungan dengan calon tersangka yang akan ditangkap. Aturan ini merupakan jaminan atas tindakan sewenang- wenang penguasa agar tidak asal tangkap seseorang tanpa alasan. 158 Op.Cit., Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Ps 16-19. 211
Pasal 17 KUHAP merupakan salah satu aturan yang menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Asas praduga tak bersalah merupakan asas yang sangat penting dalam proses hukum terutama pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Kepolisian menerangkan bahwa secara normatif, panduan kerja mereka adalah KUHAP dan peraturan lainnya yang berlaku di lingkungan Polri yang sifatnya berupa petunjuk pelaksanan penangkapan. Peraturan lainnya tersebut juga didasarkan pada KUHAP. Apabila dinilai pada segi prakteknya, para penyidik sebelum memutuskan menangkap seorang pelaku kejahatan, mereka melakukan olah TKP terlebih dahulu atau mendengarkan keterangan saksi yang melaporkan suatu kejadian. Setelah tahap pengumpulan informasi, dan mendapatkan alat bukti yang cukup meyakinkan akan adanya indikasi kuat terhadap satu nama yang dicurigai sebagai pelaku kejahatan, maka penyididik memutuskan untuk menangkap orang yang dimaksud. Tahap sebelum penangkapan biasanya disebut penyelidikan. Tahap penyelidikan masih bersifat trial and error, karena aspek kepastian belum sempurna sampai tersangka benar-benar tertangkap. Biasanya pula, terhadap beberapa perkara seperti terorisme dan narkotika, proses penangkapan dilakukan dengan cara membuntuti sang pelaku. Cara seperti ini mengandung maksud agar tersangka yang sedang dibuntuti baru akan ditangkap ketika ia sedang akan dan akan melakukan satu tindak pidana lainnya, atau setidaknya merupakan rangkaian lanjutan dari tindak pidana utama yang telah ia lakukan sebelumnya. Oleh karena itu, dalam perkara yang dipilih dalam kajian ini yakni terorisme, narkotika, dan pembunuhan berencana terdapat suatu pengelompokan cara penangkapan. Pada perkara terorisme dan pembunuhan berencana, tindak pidana biasanya sudah selesai dilakukan, sehingga penentuan pelaku kejahatan sudah dilakukan melalui pengumpulan bukti-bukti dan keterangan saksi yang menguatkan. Oleh karena itu, pembuntutan dilakukan pada orang yang sudah ditargetkan untuk ditangkap dengan menelusuri tindakan-tindakan lanjutan atas pidana yang telah mereka lakukan. Misalnya pada tindak pidana pembunuhan berencana dalam perkara yang dilakukan oleh salah seorang terpidana mati, polanya adalah dengan mengilangkan barang bukti atau 212
melakukan rangkaian tindakan lain yang merupakan bagian dari tindak pidana utamanya. Mereka mengakui tertangkap karena sedang melakukan satu perbuatan yang masih berkaitan dengan kejahatan sebelumnya, dan informasi tersebut justru datang dari orang-orang yang pernah berkomunikasi atau melihat pelaku melakukan perbuatan lanjutan tersebut. Sedangkan pola penangkapan yang dilakukan pada tindak pidana narkotika, target orang yang akan ditangkap belum diketahui, tanda-tanda yang dijadikan petunjuk hanya berupa informasi lepas dari pihak lain yang kemudian dilakukan pembuntutan ruang gerak pelaku. Polisi juga biasa menggunakan teknik "undercover buy" untuk menangkap pelaku tindak pidana narkotika. Penangkapan cara lainnya biasa dilakukan pada tempat-tempat tertentu yang menjadi jalur pengiriman atau penjualan narkotika yang sudah dikenali melalui kasus-kasus serupa sebelumnya. Tempat-tempat tersebut biasanya adalah bandar undara dan lokasi hiburan malam. Pada tempat-tempat tersebut pelaku ditangkap secara tertangkap tangan dengan barang bukti yang melekat pada pelaku. Cara ini dilakukan dengan tanpa ada target sebelumnya, karena memang pelaku baru diketahui pada saat tertangkap tangan di lokasi. Berdasarkan informasi dari terpidana mati mengenai cara yang dilakukan Polisi ketika menangkap pelaku kejahatan, terpidana mati yang bersangkutan mengaku merasa sudah dibuntuti gerakannya sebelum tertangkap. Mereka ditangkap ketika sedang atau setelah melakukan kegiatan lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana sebelumnya. Misalnya, salah satu terpidana mati dalam perkara narkotika, ia mengaku sedang akan melakukan pengiriman paket narkotika dalam jumlah cukup besar ke beberapa negara. Terpidana mati dalam perkara narkotika lainnya mengaku tertangkap tangan ketika baru masuk Indonesia dari luar negeri untuk mengedarkan paket narkotika yang telah dipesan sebelumnya. Sedangkan terpidana mati dalam perkara terorisme mengaku ditangkap di jalan ketika mereka baru pulang dari satu tempat untuk melakukan koordinasi dengan jaringannya. Terpidana mati dalam perkara pembunuhan ditangkap di kamar kos temannya setelah 213
sebelumnya melakukan kegiatan lanjutan. Keseluruhan peristiwa penangkapan yang dialami para terpidana mati adalah melalui penggerebekan oleh sekelompok Polisi. Ada juga terpidana mati yang ditangkap oleh petugas bea cukai di bandara yang kemudian baru diserahkan pada Polisi. Dengan demikian cara penangkapan tersangka yang disangka melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana mati dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, cara halus, yaitu penangkapan dilakukan karena tersangka tertangkap tangan, sehingga para petugas polisi yang menangkap pun harus hati-hati agar tidak salah tangkap orang. Cara penangkapan seperti ini biasanya dialami oleh para terpidana mati dalam perkara narkotika. Terpidana mati dalam perkara narkotika tersebut ada yang ditangkap di ketika kendaraan yang mereka kendarai/ tumpangi dihentikan oleh Polisi, kemudian mereka digiring ke mobil polisi. Ada pula terpidana mati dalam perkara narkotika lainnya yang digiring ke satu ruangan di bandara untuk diperiksa kesehatannya, baru dari ruangan tersebut diketahui pelaku benar sebagai seorang kurir narkotika. Kedua, cara kasar, yaitu penangkapan yang dilakukan secara terencana dan target penangkapan sudah dipastikan sebagai pelaku tindak pidana. Pada cara penangkapan kedua ini, menurut pengakuan para terpidana mati, mereka ditangkap dengan cara tiba-tiba/ disergap, baik sedang berjalan atau sedang tidur di kamar. Ketika peristiwa penangkapan tersebut, para terpidana mati menerima sejumlah tindakan fisik yang cukup membuat luka pada tubuh mereka, ada yang dipukul punggungnya, ada yang kepalanya dihantamkan ke dinding atau lantai. Hal demikian terjadi karena Polisi melakukannya secara tiba-tiba dan secara spontan pula terpidana mati tersebut melakukan pembelaan diri untuk menghindari perlakuan kasar polisi, sehinggauntuk itu terjadilah suatu kontak fisik antara terpidana dan polisi di lokasi penangkapan. Cara kedua ini dialami oleh terpidana kasus pembunuhan dan terrorisme. Apabila dibandingkan kedua keterangan dari Kepolisian maupun para terpidana mati mengenai cara penangkapan, maka akan terlihat perbedaan 214
keterangan. Tentu saja bagi Polisi cara penangkapan yang mereka lakukan didasarkan pada hal-hal normatif yang sah dan legal. Adapun tindakan fisik dilakukan Polisi terhadap pelaku kejahatan yang ditangkap merupakan suatu keputusan sesaat dan bersifat individual petugas yang sedang melaksanakan penangkapan tersebut. Alasan yang dikemukakan oleh Polisi adalah adanya situasi mendesak sehingga mereka merasa perlu melakukan tindakan fisik untuk melumpuhkan pelaku yang ditangkap. Sedangkan menurut pengakuan terpidana tentu tidak demikian, mereka merasa Polisi tidak perlu melakukan tindakan yang berlebihan seperti itu. Anggapan ini didasari pada kenyataan yang mereka alami bahwa ketika mereka berhadapan dengan Polisi yang banyak dan dalam kondisi tanpa senjata yang telah dipersiapkan untuk menghadapi polisi sebelumnya, maka mereka pun akan menyerah tanpa adanya perlawanan. Hal tersebut menurut mereka suatu hal yang pasti terjadi, karena mereka sendiri tidak mengetahui akan ditangkap di hari itu. Dalam Pasal 14 Ayat (3) KIHSP jelas mengatur hak tersangka untuk tidak mengalami penyiksaan pada saat berstatus tersangka dalam proses penyelidikan, terdakwa dalam status penyidikan dan terpidana dalam proses penuntutan, serta saat menjadi narapidana.159 Penyiksaan yang dimaksud mengandung arti perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani dan rohani dengan tujuan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang yang disiksa atau orang ketiga. Sebagaimana diatur pula dalam KUHAP, Polisi dalam melakukan penangkapan harus menunjukkan surat perintah penangkapan kepada tersangka yang hendak ditangkap. Namun perintah harus dengan surat perintah penangkapan ini justru dilemahkan oleh Pasal lainnya yang membolehkan pengakapan tanpa surat penangkapan, tetapi harus diupayakan ada dasar perintah penangkapan berupa surat dari penyidik polisi sesaat setelah penangkapan dilakukan dan surat tersebut ditujukan kepada 159 Op.Cit., International Covenant on Civil and Politic Rights, Ps 14 Ay (3). 215
keluarga tersangka. Ketentuan tersebut dapat dirujuk pada Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) KUHAP, yang bunyinya sebagai berikut: (1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. identitas (2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik peinbantu yang terdekat. (3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.160 Pasal tersebut menentukan dengan tegas bahwa petugas harus membawa surat tugas dan surat perintah yang ditunjukkan pada tersangka, bila tidak, surat tersebut disampaikan kepada keluarga tersangka. Namun, hampir semua terpidana mati yang diwawancarai memberikan keterangan tidak pernah diperlihatkan surat penangkapan pada saat mereka ditangkap. Keluarga terpidana mati juga tidak pernah ditunjukkan surat perintah yang memberitahukan mengenai perihal penangkapan anggota keluarganya. Keterangan ini didapatkan oleh terpidana mati ketika mereka sudah dapat berkomunikasi dengan keluarganya selama proses hukum. Bahkan keluarga terpidana mati mendapatkan kabar penangkapan setelah menyaksikan tayangan berita di televisi, kemudian keluarga mereka mengkonfirmasi kepada Kepolisian. Praktek prosedur penangkapan seperti ini memang merupakan suatu kesalahan. Hak-hak tersangka yang seharusnya dilindungi dalam proses penangkapan dianggap sebagai formalitas belaka, sehingga tidak penting untuk diperhatikan. Kepolisian menerangkan bahwa hal-hal prosedural seperti ini sudah mereka patuhi, namun tidak persis seperti yang ditentukan. 160 Op.Cit., Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Ps 18 Ay (1), (2), dan (3). 216
Hal ini dikarenakan bagi Kepolisian yang terpenting adalah keberhasilan menangkap tersangka yang dikhawatirkan akan melarikan diri bila tidak segera ditangkap. Oleh karena itu, Kepolisian memilih untuk menunda pengurusan surat-menyurat sesuai prosedur hukum yang berlaku. Setelah tersangka tertangkap, prosedur administrasi menyusul, dan hanya dijadikan lampiran pada perkas-berkas penyidikan sebagai syarat formil sebuah penyidikan. Pelanggaran prosedur penangkapan ini nampaknya merupakan permakluman bagi Kepolisian apabila mereka ditanyakan mengenai pemenuhan hak-hak tersangka sesuai dengan kententuan KUHAP. Padahal prosedur ini sejatinya ingin menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan penghormatan terhadap hak seseorang untuk tidak ditangkap tanpa adanya alasan yang benar. Dengan demikian, dapat dinilai bahwa masih terdapat pelanggaran hak dalam proses penangkapan yang sering dilakukan Kepolisian. Namun, Kepolisian mendalilkan bahwa dalam proses penangkapan selalu dikirimkan tim yang terdiri dari petugas penyelidik dan pengawas penyelidik. Upaya ini dilakukan agar menjamin tidak terjadinya tindakan berlebihan dari petugas penyelidik ketika menangkap pelaku. Tugas pengawas penyelidik sendiri adalah untuk memastikan agar petugas penyelidik tetap bekerja sesuai ukuran kepantasan dalam menangkap pelaku. Mekanisme penangkapan yang diterapkan Kepolisian ini, pada tataran pelaksanaannya masih juga ada penyimpangan. Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu terpidana mati yang ditangkap ketika sedang tidur pada malam hari di kamar kos temannya. Polisi menangkap terpidana mati yang dimaksud bersama-sama dengan temannya yang tidak melakukan tindak pidana. Kejelasan status temannya bukan sebagai pelaku tindak pidana baru diketahui ketika proses interogasi berlangsung di kantor Polisi, setelah ikut mengalami tindakan kekerasan fisik yang dilakukan Polisi baik ketika ditangkap maupun di kantor Polisi sebelum dan pada saat interogasi dilakukan oleh penyidik. 217
Jadi penghormatan hak terpidana mati atas asas praduga tak bersalah oleh Kepolisian masih kurang terpenuhi pada kasus terorisme dan pembunuhan berencana. Hal ini dikarenakan adanya sejumlah informasi dan bukti kuat yang mengarahkan pelaku terhadap tindak pidana yang dilakukannya sangat dekat, maka Polisi bersikap seperti menghadapi seorang yang sudah bersalah dengan melakukan tindakan kekerasan fisik dalam proses penangkapan terpidana mati, padalah proses pengadilan belum mulai dan vonis belum diputuskan Hakim. 4. Adanya penjelasan mengenai hak-hak yang dimiliki tersangka oleh Polisi ketika berurusan dengan hukum Penjelasan mengenai hak-hak yang dimiliki tersangka merupakan hak yang sangat penting bagi setiap tersangka karena belum tentu setiap tersangka memahami hukum dengan baik. Kepolisian bertanggungjawab untuk menyampaikan hak ini kepada setiap tersangka agar tersangka mengerti sikap yang akan diambilnya dan mampu membela kepentingan dirinya dihadapan hukum. Kepolisian menjelaskan bahwa setiap kali hendak diperiksa dalam rangka BAP, petugas penyidik menyampaikan pertanyaan mengenai kesehatan tersangka, apakah tersangka mengerti dan memahami maksud pemeriksaan yang akan dilakukan, apakah tersangka bersedia dimintai keterangan untuk BAP, tentang hak tersangka untuk mengingkari, diam atau tidak mau menjawab pertanyaan penyidik, dan disampaikan pula mengenai hak tersangka untuk didampingi oleh penasehat hukum. Kepolisian nampaknya hanya menyampaikan hal-hal yang normatif saja, yang memang sudah seharusnya dilakukan petugas saat penyidikan akan dimulai. Namun pada prakteknya ada perbedaan, hanya ada satu dari empat terpidana mati yang diwawancarai mengaku pernah ditanyakan hal-hal demikian, sedangkan lainnya tidak pernah merasa ada pertanyaan atau penjelasan mengenai hak-hak yang dimilikinya selama proses pemberkasan untuk BAP. Adanya kelalaian tidak disampaikannya hak-hak tersangka pada saat akan diperiksa merupakan hal yang fatal. Hal ini mungkin disebabkan 218
karena sebenarnya tersangka takut untuk menyangkal semua pertanyaan penyidik, sehingga akhirnya tersangka senantiasa menyetutui tuduhan yang belum tentu dilakukannya. Dalam kondisi demikian tersangka tentu tidak faham cara untuk membela diri bila kepentingannya dirugikan. Pada tahap akhir proses hukum pun akan dihasilkan putusan pidana mati bagi tersangka yang merupakan pidana yang tidak tepat baginya. 5. Penggeledahan Aturan normatif mengenai penggeledahan terdapat pada Pasal 32-37 KUHAP161, yang kurang lebih lingkup pengaturannya seputar tata cara, syarat dan macam-macam jenis penggeledahan yang dibedakan menjadi dua, yaitu penggeledahan rumah dan penggeledahan badan. Pengertian penggeledahan dijelaskan padan Pasal 1 Butir 17 dan 18 KUHAP, yang bunyinya sebagai berikut: 17. Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup Iainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. 18. Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita.162 Pada saat seorang tersangka digeledah, penyidik harus tetap menjaga kehormatan dan privasi tersangka. Karena dalam ketentuan KUHAP yang mengatur mengenai tata cara penggeledahan, yaitu pada Pasal 33 Ayat (1) sampai Ayat (5) KUHAP, yang merupakan pedoman kerja penyidik dalam 161 Op.Cit., Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Ps 32-37. 162 Ibid., Ps 1 Bt 17-18. 219
melakukan penggeledahan rumah.163 Perangkat aturan tersebut mengandung semangat penegakkan hak untuk dihormati kehidupan pribadinya, tempat tinggal dan korespondensi. Sehingga jalan pengimplementasian terhadap hak ini harus dengan membuat prosedur yang jelas dalam penggeledahan, termasuk juga dalam hal penggeledahan fisik. Terkait hal ini, narasumber kepolisian menerangkan dengan tegas bahwa hal tersebut sudah pasti dipatuhi oleh petugas dilapangan. Dalam melakukan penggeledahan fisik selalu dibedakan berdasarkan jenis kelaminnya, hal ini dilakukan agar menghormati tersangka wanita dan menghindari sangkaan pelecehan seksual pada pihak polisi. Oleh karena itu, dalam setiap operasi penggeledahan, seorang polwan selalu diikutsertakan. Menanggapi kebenaran pernyataan ini, para terpidana khususnya yang wanita, mereka pun mengiyakan adanya perlakuan khusus yang selalu didampingi polwan dalam rangkaian penyidikan. Seperti yang disampaikan oleh terpidana mati narkotika, ketika dirinya ditangkap di bandara, lalu dibawa ke Polda Metro untuk diperiksa, selalu didampingi oleh polwan. Termasuk juga ketika penggeledahan di rumahnya dilakukan, polwan selalu membantu. Mengenai penggeledahan ini, prosedur khusus telah ada yang lebih teknis selain KUHAP. Peraturan tersebut merupakan peraturan yang dibuat Kapolri dengan mengacu pada ketentuan KUHAP. Kualitas penaatan terhadap hak untuk dihormati kehidupan pribadi, tempat tinggal dan korespondensi ini terbilang cukup baik bila dilihat pada konsistensi atas peraturan yang ada dan pelaksanaannya di lapangan. 6. Penyadapan Penyadapan merupakan bagian dari proses penyelidikan yang harus mengacu pada penghormatan atas hak untuk dihormati kehidupan pribadi, tempat tinggal dan korespondensi. Karena penyadapan menyangkut hidup pribadi seseorang yang sengaja dilanggar demi kepentingan yang dapat 163 Ibid., Ps 31 Ay (1) - (5). 220
dibenarkan menurut hukum. Ini pun harus diatur secara ketat pelaksanaannya. Menurut Pasal 17 KIHSP, "Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan teIekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan jika benda tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa, dengan izin khusus yang diberikan untuk itu dari ketua pengadilan negeri".164 Sedangkan menurut keterangan dari Kepolisian, kegiatan penyadapan hanya dapat dilakukan pada tindak pidana tertentu, seperti korupsi dan terrorisme. Keperluan penyadapan terhadap komunikasi antara dua orang harus didasarkan pada kepentingan hukum, yaitu demi membantu pengungkapan kasus yang cukup sulit dalam melacak pelaku tindak pidana. Tata cara penyadapan diatur agar terhindar dari penyalahgunaan wewenang oleh penyidik. Penyadapan harus diketahui dan seijin pengadilan. Pengalaman Kepolisian dalam menyadap pelaku kejahatan biasanya terjadi pada saat mengungkap kasus besar. Pihak yang berwenang melakukan penyadapan adalah Kepolisian pada tingkat Polda karena peralatan untuk menyadap hanya dimiliki oleh Polda. Tersangka biasanya tidak menyadari terjadinya penyadapan, karena sifatnya yang sangat halus, demikian halnya dengan para terpidana mati yang kami wawancarai, kecuali pada terpidana mati dalam perkara terorisme mereka merasa pernah disadap pada saat tahap penyelidikan. 7. Penyitaan Penyitaan adalah salah satu upaya paksa yang merupakan bagian yang sangat penting bagi penyidik dalam keberhasilan mengungkap kasus kejahatan. Penyitaan merupakan satu rangkaian dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan. Ketika tim penyidik bergerak melakukan tugas penyidikan, maka dalam rangkaian tersebut terjadi upaya paksa penyitaan berupa barang 164 Op.Cit., International Covenant on Civil and Politic Rights, Ps 17. 221
bukti. Hal ini penting karena barang bukti salah satunya diperoleh dengan cara penyitaan. Penyitaan dilakukan setelah penggeledahan, sehingga memiliki karakteristik yang sama, yaitu harus tetap menjunjung hak untuk dihormati kehidupannya, tempat tinggal, dan korespondensi seorang tersangka. Oleh karena itu pedoman dasarnya pun sama, yaitu harus diatur secara rinci dan terbatas pada benda-benda yang sangat dekat dan terkait erat dalam suatu tindak pidana atau sebagai alat yang digunakan sebagai alat bantu oleh pelaku tindak pidana. Merujuk pada Pasal 39 hingga Pasal 48 KUHAP yang mengatur mengenai penyitaan, dapat disimpulkan bahwa adanya pembagian kriteria dan jenis benda yang boleh disita, juga mengenai tata cara dan syaratnya.165 Penyitaan yang terjadi dalam kasus yang dialami oleh para terpidana mati berupa benda atau alat yang mereka pergunakan untuk melakukan tindak pidana seperti bahan-bahan narkotika. Menurut pengakuan mereka, penyitaan yang mereka alami dilakukan polisi seketika pada saat mereka tertangkap tangan dan bagi yang tidak tertangkap tangan, penyitaan dilakukan setelah mereka diperiksa di kantor polisi, sejalan dengan dilakukannya penggeledahan rumah. Melihat pada kronologis yang dialami dan pernyataan yang disampaikan oleh narasumber polisi, agaknya terdapat kesamaan yang jelas antara ketentuan hukum dan prakteknya. Sehingga dapat dikatakan bahwa kualitas penaatan polisi terhadap hak untuk dihormati kebidupan pribadinya, tempat tinggal dan korespondensi terpidana mati cukup baik. Hal ini terlihat dari singkronnya keterangan antara kedua pihak tersebut. 8. Pendampingan hukum (penasehat hukum dan/ atau penerjemah) Bagi setiap orang yang berurusan dengan hukum, kehadiran seorang penasehat hukum merupakan suatu kebutuhan dasar. Hak ini telah diakui secara universal dan merupakan syarat sahnya suatu proses peradilan. Dalam 165 Op.Cit., Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, P2 39-48. 222
KUHAP, pengaturan mengenai pendampingan hukum diatur pada Pasal 54 yang berbunyi, "Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini".166 Serta dikuatkan menjadi suatu kewajiban bagi Kepolisian karena beratnya pidana yang diancamkan dan karena kondisi tersangka yang kurang mampu, pada Pasal 55 Ayat (1) dan (2) KUHAP.167 Kedua pasal tersebut merupakan jaminan atas hak pendampingan hukum, dan implementasi ini merupakan bentuk penyetaraan kedudukan setiap orang dimuka hukum. Undang-undang telah mengatur mengenai fasilitas bantuan dari negara kepada para tersangka yang tidak mampu untuk mencari kuasa hukumnya sendiri. Ketentuan ini menghendaki adanya tingkat keterdesakkan atas tersangka yang tidak mampu agar segera diadakan seorang penasehat hukum mengingat beratnya ancaman pidana atas tindak pidana yang diduga dilakukannya. Sesuai dengan ketentuan tersebut, ada beberapa narasumber terpidana mati yang tidak mampu menyediakan penasehat hukum sendiri, sehingga penegakkan Pasal ini kepada mereka adalah suatu hal yang sangat penting. Ditambah lagi dengan pidana mati yang diancamkan kepada mereka, maka Polisi harus memberikan bantuan untuk memilihkan penasehat hukum sejak awal proses hukum. Bagi terpidana mati WNA, Kepolisian wajib menyediakan penerjemah sekaligus penasehat hukum. Hal ini dikarenakan untuk memenuhi hak tersangka dan juga demi kepentingan kelancaran pemeriksaan berkas yang dijalankan oleh Kepolisian. Sehingga bila Kepolisian tidak melaksanakannya maka dinilai melanggar hukum, dan dengan demikian putusan akhir kasus adalah batal demi hukum. 166 Op.Cit., Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Ps 54. 167 Ibid., Ps 55 223
Dalam wawancara yang telah dilakukan terhadap para terpidana mati, mereka menerangkan pemenuhan hak tersangka untuk didampingi oleh penasehat hukum. Ternyata jawaban para terpidana cukup beragam. Meskipun pada akhirnya mereka didampingi oleh seorang penasehat hukum, namun hal tersebut dinilai sebagai satu keterlambatan. Hal ini karena tidak semua terpidana mati ketika mereka disidik pertama kali, oleh Kepolisian langsung didampingi oleh penasehat hukum. Ada tersangka yang diancam pidana mati didampingi penasehat hukum baru pada saat berkas BAP sudah selesai dan keesokan harinya akan diajukan ke tahap pemeriksaan sidang di pengadilan. Namun, ada pula tersangka yang menolak bantuan hukum yang sudah ditawarkan padanya. Walaupun tersangka menolak, namun Kepolisian wajib menyediakan penasehat hukum karena tersangka diancam pidana lebih dari lima tahun, bahkan dalam konteks ini adalah pidana mati. Ada pula tersangka WNA yang diancam dengan pidana mati yang tidak didampingi oleh penerjemah sejak awal sampai akhir proses penyidikan. Penerjemah baru disediakan ketika sidang pengadilan berjalan. Penerjemah tersebut juga bukan penerjemah profesional, melainkan seorang terpidana lainnya yang sedang menjadi warga binaan Lapas yang sudah memasuki masa akhir pidana penjaranya, sehingga ia dibolehkan keluar penjara untuk membantu menjadi penerjemah bagi terdakwa WNA yang diancam pidana mati di pengadilan. Pelanggaran semacam ini sungguh sangat berat. Tidak mungkin Kepolisian mampu menyelesaikan dengan baik pemberkasan BAP tersangka WNA yang diancam pidana mati yang tidak dapat berbahasa Indonesia sama sekali maupun berbahasa Inggris dengan baik. Keabsahan isi BAP dipertanyakan, dan begitu pula dengan jalannya proses pengadilan. Kondisi ini menjadi sangat fatal ketika tersangka tersebut pada akhirnya mendapatkan vonis pidana mati. Terpidana mati WNA tersebut pun tidak mengerti ketika dibacakan vonis mati. Terpidana mati WNA tersebut baru mengerti ketika sudah berada di dalam penjara. Proses hukum demikian seharusnya berakibat pada vonis mati yang dinyatakan oleh Pengadilan batal demi hukum. tentu 224
Sementara itu ada terpidana lain yang memang sejak awal sudah didampingi oleh seorang penasehat hukum, namun anehnya penasehat hukum ini tidak banyak membantu karena hanya menandatangani BAP, sangat jarang sekali mendampingi terpidana ketika tersangka yang diancam pidana mati diperiksa Polisi. Bahkan penasehat hokum tersebut juga tidak selalu menghadiri persidangan, sehingga tidak optimal dalam melakukan pembelaan kepada kliennya. Dari berbagai keterangan tersebut terdapat perbedaan keterangan antara para terpidana mati dengan Kepolisian tersebut. Keterangan Kepolisian bersifat normatif. Kepolisian memang memberikan bantuan hukum namun tidak optimal dalam menjamin kualitas bantuan hukum tersebut. Bagi Kepolisian yang paling penting hanyalah memenuhi syarat formil proses hukum, bukan kualitas proses hukum tersebut, padahal tersangka diancam dengan pidana mati. Walaupun Kepolisian memiliki mekanisme internal untuk mengawasi jalannya proses hukum agar sesuai dengan KUHAP, misalnya sanksi bagi penyidik yang tidak menghadirkan penasehat hukum pada waktu proses pemberkasan berlangsung dan mekanisme pengawasan wasdik, namun patut dicermati bahwa apakah peraturan tersebut diterapkan dan juga keberadaan wasdik yang terbilang baru di jajaran kepolisian. Sehingga hal-hal yang terjadi ketika para terpidana mati menjalani proses penyidikan, sekitar sepuluh tahun yang lalu atau lebih, sangat mungkin terjadi karena sistem kerja polisi masih sangat buruk. Analisis ini diperkuat dengan hasil wawancara yang didapatkan oleh Tim Pengkajian dari terpidana mati yang baru beberapa tahun yang lalu mendapatkan vonis, bahwa ia didampingi oleh penasehat hukum sejak awal pemberkasan. Bahkan ia merasa dipaksa untuk menerima bantuan hukum yang ditawarkan oleh penyidik, sementara ia bersikeras tidak mau didampingi oleh seorang penasehat hukum, karena menurut pendapatnya, keberadaan penasehat hukum tidak akan banyak membantu. Namun karena tersangka yang diancam pidana mati wajib didampingi oleh penasehat hukum maka 225
Penyidik akan memaksa tersangka untuk menerima bantuan pendampingan hukum. Namun pada kenyataannya, penasehat hukum yang ditunjuk oleh penyidik untuk mendampingi tersangka yang diancam dengan pidana mati ini tidak bekerja secara optimal membela kliennya. Penasehat hukum tersebut hanya untuk memenuhi syarat formil sahnya proses pemberkasan, yaitu harus adanya tanda tangan penasehat hukum tersangka dalam BAP penyidikan. Dengan demikian upaya Kepolisian dalam menyediakan pendampingan hukum masih bersifat formalitas belaka, belum memperhatikan kualitas pemenuhannya. 9. Penggalian informasi/ keterangan/ pengakuan saat penyidikan Selama proses penyidikan berlangsung, penyidik melakukan segala upaya untuk mengumpulkan informasi dan data demi terpenuhinya pembuktian bahwa pada kasus yang ditanganinya terdapat seorang tersangka, barang bukti dan pemenuhan unsur tindak pidana melalui uraian perbuatan tersangka dalam melakukan tindak pidana tersebut, sehingga tercapailah kelengkapan berkas dan dapat diajukan ke muka sidang pengadilan untuk diputuskan hukuman yang seadil-adilnya bagi semua pihak. Secara umum memang demikianlah tugas penyidik dalam suatu kasus pidana. Batasan kerjanya sudah jelas dan target utama polisi adalah mampu untuk menghukum pelaku tindak pidana dengan hukuman seberat-beratnya sesuai hukum yang berlaku terhadap perbuatan jahat yang telah dilakukan. Namun demikian, dari sisi tersangka, menurut hukum pun masih harus diterapkan satu kaidah yang mendasar yaitu pemberlakuan asas praduga tak bersalah dan seperangkat hak-hak setiap orang yang juga telah dilindungi oleh konstitusi dan instrumen hukum internasional ketika seseorang berhadapan dengan hukum. Hak-hak tersebut harus tetap dijunjung tinggi mengingat tujuan hukum bukanlah membalaskan dendam atas suatu perbuatan jahat seseorang, akan tetapi lebih mendasar dari itu, adalah untuk melindungi 226
masyarakat luas dan memperbaiki perilaku pelaku kejahatan agar dapat kembali hidup secara baik di tengah masyarakat. Pada tahap penyidikan terdapat serangkaian kegiatan penting yang harus dilakukan penyidik dalam rangka membuka seterang-terangnya kasus posisi suatu tindak pidana, sehingga tersangka dapat dimintai pertanggung jawaban pidana dan pengadilan memberikan ganjaran atas kejahatan yang telah ia perbuat. Kegiatan penting itu meliputi penguraian kronologis perbuatan tersangka yang sebenarnya dalam melakukan tindak pidana dengan dilengkapi barang bukti dan dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi. Pada saat penyidikan ini biasanya Polisi menyampaikan sejumlah pertanyaan, mengklarifikasi suatu temuan dan pernyataan atau kesaksian, menemukan hubungan dan kaitan antara barang bukti yang ada dengan pengakuan tersangka. Sehingga begitu banyak pekerjaan penyidik yang harus dilakukannya guna menyusun satu BAP penyidikan yang akan dinilai oleh JPU apakah berkas tersebut lengkap dan layak untuk maju ke tahap pemeriksaan sidang. KUHAP telah mengatur tata cara penyidikan agar tersangka tetap terjaga hak-hak pribadinya. Pada Pasal 114 KUHAP yang berbunyi. "Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56".168 Telah dengan tegas menetapkan bahwa hak pendampingan hukum dalah suatu yang wajib dipenuhi oleh pneyidik, sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Selain hak tersebut, aturan yang harus ditaat penyidik selama pemeriksaan berlangsung adalah dilarangnya penyidik melakukan tindakan pemaksaan kepada tersangka untuk mengakui satu hal yang belum tentu tersangka tersebut melakukannya. Hak 168 Ibid., P2 114. 227
untuk mengingkari dan bahkan diam telah diakui untuk dihormati bagi penyidik. Pasal yang mengatur hak tersebut ada pada Pasal 117 Ayat (1) KUHAP yang berbunyi, "Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun".169 Hal tersebut dikuatkan melalui pengakuan hak oleh KUHAP yang tercantum di dalam Pasal 52 yang bebunyi, "Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim".170 Dengan demikian dapat diartikan bahwa selama proses penyidikan Polisi tidak dapat memberikan paksaan baik dalam bentuk fisik, lisan, atau psikis kepada tersangka agar tersangka mengakui suatu perbuatan tertentu yang disangkakan kepadanya atau mengakui suatu barang tertentu sebagai miliknya. Kebebasan tersangka atas penyataan apapun dan penghormatan terhadap tersangka dengan tidak menganiayanya merupakan bentuk nyata atas asas praduga tak bersalah dan secara tegas telah diatur juga didalam Pasal 14 Ayat (3) KIHSP, yang berbunyi, "Hak setiap orang untuk tidak mengalami penyiksaan pada saat berstatus Tersangka/proses penyelidikan, Terdakwa dalam status penyidikan dan terpidana dalam proses penuntutan serta saat menjadi narapidana, yang dialaminya berupa perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani dan rohani dengan tujuan untuk memperoleh pengakuan atau ketiga".171 keterangan dari orang itu atau orang Seluruh ketentuan hukum tersebut telah memberikan panduan sangat jelas bagi kita tentang bagaima seharusnya seorang penyidk bekerja mengungkap kasus pidana. Selanjutnya perlu dikaji antara kedua pihak keterangan masing- masing, apakah benar hukum tersebut diterapkan di lapangan. Para narasumber dari Kepolisian memberi keterangan yang hampir seragam, yaitu 169 Ibid., Ps 117 Ay (1). 170 Ibid., Ps 52. 171 Op.Cit., International Covenant on Civil and Politic Rights, Ps 14 Ay (3). 228
tentang adanya norma-norma yang harus dipatuhi seorang penyidik. Narasumber kepolisian menjelaskan mengenai teknik-teknik pengungkapan informasi dan cara pengembangannya agar mengarah pada pembuktian adanya unsur kesalahan pada tersangka. Namun informasi yang didapatkan sejauh wawancara dilakukan memang tidak terlalu dalam karena mereka hanya menyampaikan tetnag adanya Protap Penyidikan yang merupakan pelaksanaan KUHAP. Keterangan lebih rinci hanya terkait bagaimana penyidik menggunakan bantuan seorang rohaniwan untuk membujuk pelaku terorisme menceritakan perbuatannya. Hal itu dinyatakan oleh salah satu pejabat Polisi dari Mabes Polri yang menegaskan bahwa teknik penggalian informasi yang dilakukan Polisi tidak selalu menggunakan kekerasan fisik. Namun Kepolisian membenarkan bahwa dalam keadaan tertentu kekerasan masih dilakukan. Bagi Polisi, berbagai cara harus dilakukan demi mengejar kebenaran materil dari tersangka. Kekerasan yang masih dilakukan Polisi kepada para tersangka merupakan fakta yang sulit dielak meskipun berbagai alasan dikemukakan untuk membenarkannya, bahwa pada kenyataannya masih terjadi kekerasan fisik, lisan, dan psikis dalam proses penyidikan dengan menggunakan motif yang rapih. Pembenaran mengenai kekerasan fisik yang dilakukan penyidik terhadap tersangka dialami oleh hampir seluruh terpidana mati yang diwawancarai. Hanya satu terpidana wanita dan satu terpidana mati pria WNA yang tidak megalami kekerasan fisik. Tersangka yang diancam pidana mati pada perkara terorisme mengalami kekerasan fisik, lisan, dan psikis yang paling berat diantara tersangka yang diancam pidana mati dalam perkara lainnya. Dari keterangan yang disampaikan oleh para terpidana mati, setidaknya ada lima macam bentuk kekersan fisik, yakni: 1. tersangka menggunakan helm lalu dipukul dengan balok kayu berkali- kali; 2. tersangka dipukul perut dan punggungnya dengan menggunakan tangan kosong maupun alat pukul hingga pingsan; isinya 229
3. tersangka ditutup kepalanya lalu ditelanjangi (hanya menggunakan celana dalam) sambil diborgol kedua tangan dan kakinya dengan posisi jongkok yang didiamkan selama berjam-jam sambil disiram air; 4. tersangka digantung dengan kaki diikat di atas dan kepala di bawah dengan berkali-kali dicelupkan kepalanya ke bak air hingga kesulitan bernafas; dan 5. tersangka distrum bagian kemaluannya. Kekerasan ini tetap diterima oleh terpidana mati walaupun sedang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan. Seluruh kekerasan ini tidak terjadi pada saat proses penyidikan yang resmi, melainkan sebagai prosesi khusus yang pasti dilakukan Polisi terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana berat seperti pembunuhan dan terorisme. Penyiksaan tersebut biasanya dilakukan dalam kurun waktu satu sampai dua minggu sebelum pemberkasan BAP. Setelah tindak kekerasan tersebut selesai dilakukan, Polisi merehabilitasi kondisi fisik tersangka, sehingga tidak akan menimbulkan kecurigaan adanya bekas penyiksaan. Pada saat pemberkasan BAP dilakukan, kondisi fisik tersangka sudah baik. Pada saat pemberkasan BAP tersangka hanya membenarkan setiap pertanyaan yang diajukan oleh penyidik. Jalannya proses pemberkasan cepat dan hanya sekali saja, sehingga dapat segera diajukan kepada JPU. Adanya kekerasan fisik ini memang dibenarkan oleh salah satu pejabat polisi dan pejabat itu pun menerangkan lebih lanjut bahwa cara-cara seperti itu di tahun-tahun belakangan ini sudah sangat diminimalisir. Dengan adanya satu unit inspektorat pengawasan di tiap direktorat, maka pengguaan kekerasan fisik oleh petugas yang sedang menyidik diharapkan mulai berkurang. Bahkan pejabat polri tersebut menjelaskan tentang adanya sanksi pidana pada petugas penyidik yang melakukan penyiksaan saat menggali indformasi dari tersangka. 230
Jadi simpulan sementara untuk tingkat pematuhan polisi terhadap hak untuk tidak disiksa bagi setiap orang masih baru diupayakan, setelah sebelumnya memang mereka biasa menggunakannya sebagai metode penggalian informasi dan pengakuan tersangka. Kedepannya mekanisme dan sistem yang telah diberlakukan pihak Polri perlu terus diawasi konsistensinya. 10. Penahanan untuk penyidikan Penahanan dalam rangka melengkapi berkas selama pemeriksaan pada tahap penyidikan, kewenangannya, diberikan oleh KUHAP dalam Pasal 20 Ayat (1) Jo Pasal 24 Ayat (1) dan (2) kepada penyidik. Upaya penahanan ini dimaksudkan agar tersangka yang sudah positif ditetapkan tidak melarikan diri atau menghilangkan bukti atau melakukan tindak pidana lagi.172 Selain itu, penahanan dimaksudkan untuk kepentingan proses pemeriksaan saat pemberkasan BAP dilakukan oleh penyidik. Penahanan merupakan upaya pembatasan dan perampasan hak tersangka secara paksa oleh petugas yang dibenarkan hukum, akan tetapi hukum pun memberikan batasan dalam melakukan penahanan. KUHAP sebagai hukum yang menjadi pedoman kerja bagi penyidik, telah memberikan batasan waktu untuk melakukan penahanan. Sehingga tersangka pun masih diakui hak-haknya bila dalam masa penahanan dilakukan dalam rangka proses penyidikan, bila selama jangka waktu penahanan tersebut ternyata penyidik tidak berhasil menemukan adanya unsur kesalahan pada diri tersangka, maka dengan demikian tersangka harus dilepaskan demi hukum.173 Mengenai lamanya masa penahanan di tahap penyidikan ini diatur di dalam Pasal 20 Ayat (1) yaitu selama dua puluh hari, dan bila perlu dapat diperpanjang selama empat puluh hari lagi, sehingga total menjadi enam 172 Op.Cit., Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Ps 21 Ay (1). 173 Ibid., Ps 24 Ay (3). 231
puluh hari.174 Dalam masa penahanan pada tahap penyidikan tersebut, tersangka ditempatkan di rutan Kepolisian atau bila tidak mencukupi dapat dititipkan ke rutan maupun lapas yang menjadi kewenangan Ditjen PAS - Kemenhukham terdekat dari jangkauan wilayah penyidik. Selama tersangka menjalani masa penahanan untuk menjalani proses penyidikan yang lebih mendalam, tersangka dijamin hak-haknya oleh undang-undang, dan penghormatan terhadap hak-hak tersangka dalam tahanan inilah yang menjadi fokus perhatian dalam pengkajian ini. Menurut UU 12/ 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, dalam Pasal 9 Ayat (3) dan Ayat (4), seorang yang dalam masa penahanan karena tuduhan pidana harus diberikan hak untuk segera dihadapkan ke pengadilan agar tidak berlarut-larut dalam jangka waktu yang tidak wajar.175 Oleh karena pada dasarnya penahanan memiliki syarat yang terbatas pada alasan yang dapat dibenarkan, yaitu kekhawatiran untuk melarikan diri, menghilangkan bukti atau melakukan tindak pidana lainnya. Namun bila seorang tersangka dapat memberikan jaminan untuk hadir dalam persidangan, maka dia dapat dibebaskan dari penahanan. Sehingga hak yang melekat pada diri tersangka selama ditahan untuk menjalani proses penyidikan adalah hak untuk mendapatkan kepastian jalannya penyidikan dalam waktu yang wajar atau cukup (tidak berlarut-larut untuk ditahan yang semata-mata demi kepentingan penyidikan) sesuai ketentuan hukum. Didalam kasus-kasus yang menjadi obyek kajian ini, terdapat beberapa keterangan yang menggambarkan mengenai kualitas penghormatan atas hak tersangka tersebut. Keterangan pertama muncul dari pihak terpidana mati, menurut penuturan mereka saat diwawancarai menyampaikan perihal situasi 174 Ibid., Ps 24 Ay (2) dan (4). 175 Op.Cit., Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, Ps 9 Ay (3) dan Ay (4). tentang Pengesahan Kovenan 232
saat penahanan. Situasi yang didapatkan adalah adanya perlakuan yang cukup baik dari petugas yang menjaga mereka saat ditahan. Ketika menjalani tahanan, terpidana mati diperbolehkan menemui keluarga dan kuasa hukumnya atau untuk menghubungi mereka dengan telepon. Fasilitas komunikasi tersebut diberikan melalui izin yang disampaikan oleh terpidana kepada petugas yang menjaga tahanan. Selain itu, selama didalam tahanan, para tersangka diberi kegiatan tambahan berupa aktifitas olah raga dan kesempatan keluar dari sel tahanannya untuk beberapa menit berada di area yang telah disediakan. Terkait hak untuk menunaikan ibadah pun difasilitasi khusus ketika sholat Jum'at, namun hanya dapat dilakukan di koridor di depan sel tahanan, tidak di masjid. Sedangkan yang terkait dengan kejelasan waktu penahanan yang merupakan hak bagi tersangka saat disidik, sebagian besar terpidana mati tidak terlalu rinci menjelaskan hal tersebut, hal itu karena mereka tidak terlalu ingat mengenai lamanya waktu ditahan ketika disidik. Akan tetapi yang pasti mereka rasakan adalah adanya proses yang cukup cepat, ketika mereka ditangkap hingga proses BAP mereka diselesaikan oleh penyidik. Kepolisian menginformasikan bah jangka waktu penahanan sudah sesuai dengan KUHAP. Agar waktu penahanan tidak melebihi batas maka kantor Kepolisian menggunakan papan informasi pemantauan jalannya penyidikan. Seperti halnya keterangan yang didapatkan dari Polres Tangerang, pada ruangan satuan narkotika, terlihat satu papan white board besar yang berisi tentang pemantauan jalannya penyidikan, seperti nama tersangka, nama penyidik, pasal yang diancamkan, dan tanggal mulai serta batas waktu yang dapat digunakan penyidik untuk menahan tersangka. Pihak yang bertanggung jawab mengontrol jalannya penyidikan adalah kepala satuannya yang kemudian dilaporkan kepada Kapolres dan pihak perwira pengawas penyidik yang selalu mengontrol jalannya penyidikan. Dengan demikian, kualitas penghormatan hak bagi tersangka yang diancam pidana mati selama masa penahanan untuk penyidikan telah 233
dilakukan dengan cukup baik oleh Kepolisian. Mereka telah menerapkan prosedur sesuai dengan yang diatur didalam KUHAP mengenai lamanya masa penahanan pada tahap penyidikan. Sehingga hak tersangka untuk dihadapkan kedepan pengadilan secara cepat dan pasti dapat dikatakan sudah terpenuhi dengan adanya penerapan sistem dan prosedur tersebut. 11. Pengawasan terhadap penyidik terkait penyiksaan/ kekerasan fisik terhadap tersangka Aspek pengawasan selalu menjadi bagian terpenting dalam rangka penegakkan aturan hukum. Begitu pula dalam hal pengawasan bagi penyidik yang melaksanakan tugas penyidikan. Dalam struktur organisasi Polri terdapat satu peraturan yang ditetapkan oleh Kapolri untuk mengatur mengenai jalannya penanganan suatu perkara, yakni Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara. Salah satu pasalnya mengatur mengenai adanya jabatan yang bertugas secara internal yang mengawasi penyidik. Jabatan tersebut adalah perwira pengawas penyidik yang diemban oleh seorang atasan penyidik. Tugas jabatan ini adalah untuk mengawasi kerja penyidik dalam menjalankan hukum acara dalam penyidikan sesuai KUHAP dan sesuai perangkat hukum lain yang berlaku di lingkungan polri.176 Sebagian besar terpidana mati yang menjadi narasumber dalam Pengkajian ini menggambarkan situasi mereka yang sangat tidak manusiawi ketika disidik Polisi. Perbuatan kekerasan tersebut dilakukan Polisi bukan pada masa penyidikan yang resmi, yaitu ketika mereka dilakukan pemberkasan BAP, namun sebelumnya mereka telah dipaksa mengaku melalui tindakan-tindakan penyiksaan, sehingga ketika mereka diinterogasi secara formal sesuai KUHAP untuk di-BAP, mereka tinggal mengulangi jawaban yang sudah pernah diajukan sebelumnya dan dengan jawaban yang 176 Kepolisian Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara di Linkungan Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2). 234
arahnya merupakan bukti terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana atas pasal- pasal yang dituduhkan kepadanya. Memang jalannya pemeriksaan saat penyidikan sudah benar dan sesuai hukum yang berlaku. Namun yang bermasalah justru yang terjadi sebelum itu, yang juga merupakan aktifitas penggalian keterangan seperti halnya dalam penyidikan, akan tetapi dilakukan dengan tanpa penyidik yang resmi mencatat semua keterangan yang keluar dari lisan terpidanan mati dalam bentuk BAP. Tindak kekerasan oleh Kepolisian ini bukan hanya terjadi di kantor Kepolisan, namun juga dapat berlangsung di tempat lainnya, seperti hotel. Sebagian besar tersangka yang diancam pidana mati tidak cukup memiliki pengetahuan bahwa tindakan ini bukan merupakan prosedur resmi, sehingga mereka tidak melakukan upaya untuk melindungi diri dari tindakan ini. Padahal pejabat Polri di tingkat Polres dan Polda menyangkal adanya informasi yang menunjukkan terjadinya tindak kekerasan dalam penyidikan, karena tindak kekerasan dalam penyidikan merupakan suatu pelanggaran. Kepolisian mengklaim sudah menetapkan prosedur penyidikan yang baik, misalnya dengan adanya pengawas yang memastikan prosedur penyidikan sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Bila prosedur itu dilanggar, maka penyidiknya akan dikenakan sanksi. Akan tetapi pada kenyataannya tidak demikian, terdapat satu kondisi yang bertolak belakang antara keterangan terpidana mati dengan pejabat Kepolisian mengenai adanya unsur kekerasan saat penyidikan berlangsung. Hal tersebut mengindikasikan Kepolisian belum bersikap terbuka mengenai adanya praktek kekerasan yang dilakukan anggotanya. Keberadaan Perkap 12/ 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara di linkungan Polri ternyata meminimalisir, apalagi menghilangkan sama sekali, terjadinya kekerasan dalam proses penyidikan. Mengenai gambaran suram perilaku para penyidik Kepolisian dalam menangani tindak pidana, terdapat satu kajian yang mengungkap dari sudut tidak tindak 235
pandang perilaku birokrasi di Indonesia, yaitu lozoff dan braswell yang menyatakan bahwa sistem peradilan pidana negara Indonesia ditegakkan dengan kekerasan, sistem ini mengasumsikan diri dengan kekerasan berasal dari kekerasan dan kejahatan oleh kejahatan pada kenyatannya. Pemeriksaan menunjuk pada pelayanan status dan biasanya selalu memihak pada status yang lebih tinggi atau lebih berbobot materinya ketimbang status rendah yang kering bobot materinya.177 Inilah perilaku diskriminatif peradilan Indonesia yang merupakan patologi pada birokratnya. Menurut Marc Glanter pihak-pihak yang memiliki kemampuan lebih akan mendominasi praktek hukum, yang berarti mereka mendapatkan pelayanan keadilan yang lebih baik.178 Pada akhirnya aparat penegak hukum bekerja dalam suasana sosial dan hukum yang akan condong melindungi kepentingan dan kedudukan golongan tertentu yang lebih kuat secara materi dan politik. Praktek diskriminasi memang tidak akan terlihat dipermukaan, bahkan diskriminasi seakan-akan sah secara legal. Terutama pada saat proses interogasi pemberkasan BAP, dimana penyidik yang dipenuhi kepentingan dan dominasi kelas (kekuasaan dan kekuatan) karena aturan digunakan oleh masyarakat yang berbeda-beda tingkat kesejahteraan dan kedudukan sosialnya, maka aturan hukum menjadi tidak jelas dan sulit diterjemahkan untuk mencari kebenaran demi keadilan. Pada posisi demikian pihak yang lemah dan tidak berdaya akan terjerumus pada jurang pidana yang tidak tepat sasaran oleh perilaku birokrat peradilan yang tampil sebagai simbol kekuatan dan hegemoni kekuasaan.179 Menurut Frost dan Wilmot, konflik merupakan "perjuangan" yang diekspresikan antara sekurang-kurangnya dua pihak yang saling bergantung, yang mempersepsikan tujuan yang tidak sepadan, imbalan 177 Anton f. Susanto, Menuju Kejahatan Sempurna: Makna Simbolik Kekerasan dalam Proses Peradilan Pidana, dalam Muladi, ed., Hak Asasi Manusia; Konsep, Hakikat dan Implementasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat. Refika Aditama, Bandung: 2005, hal.112-113. 178 Ibid. 179 Ibid. 236
yang langka, dan gangguan dari pihak lain untk mencapai tujuan mereka. Dalam pandangan ini "perjuangan" menggambarkan perbedaan di antara pihak-pihak yang dinyatakan, dikenali dan dialami. Konflik baru terjadi ketika atau setelah perbedaan tersebut dikomunikasikan. Konflik mungkin dinyatakan dengan cara-cara berbeda, dari gerakan nonverbal yang halus hingga pertengakaran habis-habisan, dan sarkasme yang halus hingga terbuka.180 Pada pemeriksaan oleh Kepolisian, kecaman verbal yang penggunaan kata-kata kotor dan intimidatif terjadi secara eksklusif pada segmen terpilih seperti etnis tertentu, warga kelas rendah, pekerja, dan orang tak berdaya lainnya. Bagi mereka penggunaan kata-kata yang kotor dan menyudutkan itu merupakan bentuk konotasi positif yang bersifat pujian atas perbuatan pelaku, itu semua disengaja demi maksud tertentu yang ingin dicapai selama pemeriksaan, yaitu pengakuan salah tersangka. Menurut Bergen dan Luckmann, peristiwa ini adalah struktur sosial yang bergerak dari "inilah yang kami lakukan" menuju "inilah cara yang sebenarnya". Kekejaman dikonstruksikan dalam cara komunikasi dan bagi mereka yang memiliki label sebagai penyidik menganggap dirinya berkuasa terhadap tersangka yang mengarahkan tindakannya sah dalam rangka menggali informasi. Kesadaran ini diperkuat dan diakui bersama dalam satu kesatuan sesama penyidik, karena ada kekuatan hukum yang memberikan mereka wewenang melakukan segala hal demi penegasan kesalahan tersangka. Akhirnya terjadilah proses penyidikan yang berorientasi pada penyelesaian perkara semata bila dibandingkan dengan mencari kebenaran dan keadilan.181 Menyikapi tindakan Polri yang melampaui batas (unnecessary force), Satjipto Rahardjo mengutip Reiss, menyatakan bahwa, patokan yang dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menilai bahwa kekuasaan dalam bentuk kekerasan telah terjadi digunakan secara tidak pada tempatnya, yaitu: 180 Frost Joyce Rocker & William W. Wilmot, Interpersonal Conflict, Dubuque: Iowa WM, C. Brown. 1978, Hal 9. 181 Ibid. 237
1. apabila seorang polisi menyerang sesorang secara fisik dan kemudian gagal untuk melakukan penahanan, penggunaan kekuasaa yang wajar diikuti oleh penahanan; 2. apabila seorang warga negara yang pada waktu ditahan tidak melakukan perlawanan, baik dengan perbuatan mau;un dengan kata-kata, kekerasan hanya digunakan jika diperlukan untuk melakukan penahanan; 3. apabila seorang polisi, sekalipun pada waktu itu ada perlawanan terhadap usaha penahanan, masih bisa dengan mudah di atasi melalui cara-cara lain; 4. apabila sejumlah polisi ada disitu dan bisa membantu dengan cara menggirin warga negara bersangkutan ke kantor, tempat penahanan atau kamar interogasi; 5. apabila seseorang ditahan itu diborgol dan tidak berusaha untuk lari atau melakukan perlawanan dengan kekerasan; 6. apabila warga negara, melawan, tetapi penggunaan kekerasan masih saja berlangsung, sekalipun orang itu sudah ditundukkan.182 12. Penahanan lanjutan saat penuntutan hingga akan persidangan Pada tahap ini berkas BAP tersangka sudah dilimpahkan ke Kejaksaan untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas. Jika dinilai BAP penyidikan masih kurang lengkap, maka JPU memerintahkan penyidik untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap BAP penyidikan. Hal tersebut untuk menghindari adanya kesalahan pemberkasan dan untuk melengkapi alat bukti lain. Oleh karena itu, penahanan dilakukan lagi, dan pada tahap ini penanggung jawab dan pemberi perintah penahanan (lanjutan) diberikan oleh JPU kepada penyidik. Selama proses pemeriksaan lanjutan ini, terpidana mati masih berada di tahanan semula, hanya mengulang proses pemeriksaan dan dilakukan 182 Sunarto D.M., Alternatif Meminimalisasi Pelanggaran HAM dalam Penegakan Hukum Pidana, dalam Muladi, ed., Hak Aasasi Manusia; Konsep, Hakikat dan Implementasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat. Refika Aditama. Bandung: 2005, Hal 139. 238
pemberkasan BAP ulang. Situasi yang dialami oleh terpidana mati ketika itu sama sekali tidak berbeda. Dan dengan demikian tidak terlalu berbeda pula kualitas penghormatan hak-haknya oleh pihak Kepolisian yang melakukan penahanan. Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, dimana pada tahap penahanan dalam rangka penuntutan ini cukup baik sesuai kadar kelayakan minimal bagi setiap tersangka yang ditahan. Demikian pula berlaku ketika memasuki masa pemeriksaan di sidang pengadilan, tersangka masih harus ditahan demi kelancaran proses persidangan di pengadilan. Kemungkinannya, sesuai kebiasaan yang berlaku, tersangka yang sudah ditetapkan statusnya menjadi terdakwa akan dipindahkan lokasi penahanannya menjadi di Lapas atau Rumah Tahanan Negara (Rutan) yang kapasitasnya lebih besar dari ruang tahanan yang berada di kantor Kepolisian. 13. Kesempatan mengakses dokumen Hak mengakses dokumen merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh setiap orang ketika berurusan dengan hukum. Hak tersebut bermaksud melindungi tersangka agar identitas dan masalah hukumnya terjaga dan agar selalu aman dari pihak lain yang tidak berkepentingan. Selain itu, akses yang harus diberikan kepada tersangka adalah demi tujuan kepentingan pembelaan dirinya. Dokumen tersebut memuat BAP mulai dari penyelidikan hingga penuntutan, dan pihak yang mengeluarkan dokumen tersebut adalah Kepolisian, terutama penyidik. Tersangka dan/ atau penasehat hukumnya berhak memeriksa seluruh dokumen tersangka agar terjamin kebenaran isi dan kerahasiaannya dari pihak lain yang tidak berkepentingan. Namun sayangnya hal tersebut dalam prakteknya seringkali tidak diungkapkan oleh pihak penyidik kepada tersangka. Menurut Komentar Umum Nomor 20 berkaitan dengan Pasal 7 KIHSP menyatakan bahwa, "Waktu dan tempat pemeriksaan harus direkam, bersama dengan nama mereka yang hadir dan informasi tersebut harus dapat digunakan 239
untuk tujuan proses hukum atau tindak lanjut administratif".183 Dengan demikian tersangka harus diberikan kesempatan untuk dapat mengakses berkas yang telah merekam informasi tentang kasus hukum yang dituduhkan kepadanya. Tersangka berkepentingan atas rekaman informasi di dalam BAP, yaitu untuk keperluan pembelaan dirinya. Sebagian besar terpidana mati yang diwawancarai oleh Tim Pengkajian menerangkan bahwa mereka tidak memiliki informasi mengenai hak mengakses BAP. Mereka baru melihat BAP ketika mereka harus menandatangani BAP pada saat berakhirnya proses pemeriksaan. Tersangka itupun belum tentu memahami isi BAP yang ditandatanganinya, padahal mereka dihadapkan dengan ancaman pidana mati. Penasehat hukum tersangka yang diancam pidana mati biasanya baru mengakses berkas BAP diakhir pemeriksaan penyidikan atau sesaat sebelum memasuki tahap pemeriksaan sidang pengadilan. Artinya, pengalaman yang terjadi pada terpidana mati menunjukkan kurang adanya akses yang terbuka luas bagi tersangka dan kuasa hukumnya atas dokumen-dokumen yang merekam perkara hukum mereka. Sementara, keterangan dari Kepolisian sangat sesuai dengan UU 12/ 2005 tentang Pengesahan KIHSP, dimana menurut pernyataan mereka, bahwa akses bagi tersangka akan dokumennya telah diberikan dengan baik. Ketika BAP telah ditandatangani oleh penyidik, tersangka yang diancam pidana mati, dan kuasa hukumnya, maka status dokumen tersebut menjadi berkas miliki negara yang bersifat rahasia. Kondisi demikian nampaknya sedikit disalah tafsirkan dalam tataran prakteknya oleh sebagian penyidik. Penyidik tidak melakukan penerangan secara aktif kepada tersangka akan haknya yang tetap tersedia untuk sewaktu-waktu dapat mengakses dokumen tersebut. Ditambah lagi prosedural yang diterapkan oleh pihak kepolisian terkait akses terhadap 183 United Nations, General Comments of International Covenant on Civil and Politic Rights, Nbr 20. 240
BAP harus dilakukan dengan mekanisme pengajuan permohonan yang diajukan oleh kuasa hukum tersangka kepada penyidik, dan adanya pembatasan terkait alasan yang dibolehkan untuk melihat dokumen-dokumen tersebut, yaitu hanya boleh dalam rangkan untuk menyusun pembelaan di sidang pengadilan. Mencermati praktek yang masih kurang baik itu, dapat dinilai bahwa penghormatan pihak kepolisian terhadap hak untuk mengakses dokumen bagi tersangka atau terdakwa masih kurang terbuka luas dan belum diterapkan secara konsisten sesuai hukum yang berlaku. 14. Kesempatan berhubungan dengan keluarga dan penasehat hukum Hak berhubungan dengan keluarga dan kuasa hukum merupakan hak yang juga harus dihormati dalam proses penyidikan, terlebih lagi ketika tersangka sudah menjalani masa penahanan. Tersangka membutuhkan berkomunikasi dengan keluarga dan penasehat hukumnya, termasuk dalam rangka mencari jalan keluar atas masalah hukum yang sedang dihadapinya. Berdasarkan ketentuan di dalam KUHAP Pasal 57 Ayat (1) yang berbunyi "Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini." dan dikaitkan juga dengan pasal 114 yang berbunyi "Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum..".184 Oleh karena itu, setiap penyidik ketika hendak memulai proses pemeriksaan untuk penyidikan harus menyampaikan mengenai adanya hak tersebut kepada tersangka untuk menghubungi penasehat hukum dan atau keluarga. Nampaknya penerapan ketentuan hukum yang menjamin hak 184 Op.Cit., Kitab Undang-Undang Hukum Acara PIdana, Ps 57 Ay (1). 241
tersangka tersebut kurang dijalankan secara konsekuen oleh para penyidik yang bertugas di lapangan. Situasi tersebut dirasakan oleh setidaknya tiga dari empat terpidana mati yang menjadi narasumber dalam Pengkajian ini. Mereka mengaku tidak pernah diberitahukan mengenai adanya hak untuk menghubungi penasehat hukum dan keluarganya, dan Kepolisian pun tidak menerangkan adanya hak ini. Sebaliknya, pejabat Kepolisian yang menjadi narasumber menyatakan Kepolisian berkewajiban untuk menyediakan fasilitas bantuan hukum dan memberikan kesempatan kepada tersangka untuk menghubungi keluarga. Penyidik harus senantiasa senantiasa membantu tersangka untuk dapat menikmati hak-haknya tersebut. Kepolisian juga mengklaim bahwa saat ini hak berhubungan dengan penasehat hukum dan keluarga tersangka telah dijamin dalam situasi yang lebih baik dari sebelumnya karena adanya protap penyidikan. Kepolisian memang memberikan tersangka hak berhubungan dengan penasehat hukum dan keluarga, namun tidak dengan kualitas yang baik. Pemenuhan atas hak ini bagi Kepolisian baru sebatas formil sesuai dengan KUHAP saja. 15. Jaminan keamanan Meskipun terpidana mati adalah orang yang pada akhirnya divonis bersalah, akan tetapi sebagai warga negara dan manusia, mereka masih memiliki hak dan harus dihormati kehidupan pribadinya ketika menjalani proses hukum, terutama ketika masa pemeriksaan oleh Kepolisian. Hal ini penting untuk dilakukan karena hukum memiliki kepentingan agar masalah hukum yang terjadi harus diselesaikan melalui proses yang seharusnya, hingga menghasilkan keadilan bagi setiap pihak dengan cara tersangka menjalankan pemeriksaan dengan tepat dan akurat. Oleh karena itu, jaminan keamanan harus pula diberikan kepada mereka yang sudah menyandang status tersangka. 242
Jaminan keamanan ini merupakan turunan dari asas praduga tak bersalah yang masih harus dan tetap dijunjung tinggi dalam setiap proses hukum. Sehingga dengan menganggap setiap orang tidak bersalah sebelum hukum menetapkannya bersalah melalui putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, maka pihak tersangka atau terdakwa harus diperlakukan dengan baik, terutama keselamatannya. Bila jaminan keselamatan ini tidak diberikan, maka proses hukum tidak dapat berjalan dengan baik, karena dapat pula terjadi tindakan-tindakan diluar pengetahuan dan kehendak semua pihak seperti misalnya adanya ancaman dari pihak korban atau pihak lain yang tidak suka terhadap tersangka yang mengarah pada penghilangan nyawa tersangka, atau dapat juga terjadi tersangka justru yang membahayakan dirinya sendiri dengan adanya upaya-upaya bunuh diri seperti yang terjadi pada kasus kakak beradik yang tewas gantung diri didalam sel tahanan.185 Kejadian demikian tentu tidak diinginkan dan pada akhirnya akan merusak sistem hukum, oleh karenanya Kepolisian dan Kejaksaan harus memenuhi hak keamanan bagi tersangka dan saksi. Pasal 5 Ayat (1) UU 39/ 1999 tentang HAM mengatur, "Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum", yang artinya harus ada satu mekanisme yang diterapkan dilingkungan Kepolisian dan Kejaksaan terkait upaya menjamin keamanan bagi tersangka.186 Karena pada sisi lain, tidak adanya jaminan keamanan bagi tersangk/ terdakwa dapat diartikan sebagai bentuk tindakan yang mengabaikan kehormatan dan martabat kemanusiaan mereka, yakni dengan membiarkan mereka tidak aman maka memunculkan potensi pada pelanggaran dan pelecehan martabat diri 185 Kapolsek, Diakses pada hari Minggu Tanggal 29 Januari 2012 Pukul 11.00 WIB. Kakak Beradik Bunuh Diri di Sel 186 Op.Cit., Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Ps 5 Ay (1). 243
para tersangka/n terdakwa, sehingga seolah-olah mereka telah dihukum sebelum dijatuhkan vonis pengadilan. Hal tersebut telah disinggung pula dalam Pasal 10 Ayat (1) KIHSP bahwa, "Setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia"187. Melalui ketentuan tersebut, dapat dimengerti maksud dan tujuan dari adanya jaminan keamanan terhadap tersangka dan terdakwa, yaitu tidak hanya untuk menghormati martabat diri tersangka, namun juga bagi kepentingan jalannya proses penegakkan hukum guna tercapai keadilan bagi semua pihak. Keterangan yang disampaikan oleh pihak Kejaksaan mengenai upaya dan mekanisme yang berlaku untuk menjamin keamanan tersangaka atau terdakwa adalah dengan menyiapkan unit mobil pengangkut tahanan dan beberapa ruang tahanan yang dilengkapi dengan personel keamanan kejaksaan, meski diakui secara jumlah personel kemanan yang tersedia di lingkungan kejaksaan kurang mencukupi, biasanya Kejaksaan melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian untuk meminta bantuan personel tenaga keamanan yang akan mengawal tahanan. Hal ini adalah upaya dan mekanisme pengamanan dari Kejaksaan manakala tersangka/ terdakwa sudah berada dalam pertanggungjawaban Kejaksaan, namun pada hakikatnya masalah jaminan keamanan ini menjadi wilayah kerja utama dari pihak Kepolisian. Mengenai penerapan mekanisme keamanan ini, keterangan dari pejabat Polres dan Polda yang didapat adalah dengan menyiapkan fasilitas ruang tahanan yang dilengkapi dengan CCTV dan dijaga juga dengan petugas yang akan mengontrol secara bergiliran. Selain ruang tahanan, keamanan yang diterapkan adalah dengan selalu mengawal tahanan bila mengantar ke kantor Kejaksaan dan Pengadilan, serta menjemput kembali terdakwa ke ruang tahanan. Mekanisme tersebut sekilas sudah tepat secara proseduralnya, 187 Op.Cit., International Covenant on Civil and Politic Rights, Ps 10 Ay (1). 244
namun pada kenyataan di lapangan, masih juga kurang karena ternyata petugas yang mengawal tahanan sangat sedikit. Menurut keterangan kedua instansi tersebut mengenai kualitas keamanan tersangka/ terdakwa sangat disesuaikan dengan kasus yang sedang ditangani, apakah cukup menarik perhatian luas masyarakat atau tidak. Seperti misalnya pengamanan untuk kasus terorisme, para tersangkanya dikawal langsung oleh Densus 88 yang tingkat keamanannya sangat tinggi, namun bila kasus tersebut tidak terlalu serius seperti pada kasus pembunuhan berencana, maka keamanannya disesuaikan dengan kondisi sosial saat itu. Jadi tidak ada standar khusus untuk menetapkan pengamanan tersangka/ terdakwa, Kepolisian cukup melihat tingkat sensitifitas terhadap masyarakat atas perbuatan pidana yang dilakukan tersangka dan terpidana, sehingga akan terlihat besar atau kecilnya perhatian masyarakat atas kasus tersebut. Bila kasus tersebut dinilai cukup menarik perhatian masyarakat, maka keamanan akan ditingkatkan, namun bila perhatian masyarakat kecil, maka tingkat keamanan disesuaikan dengan kondisi lapangan. Dari segi norma, maka apa yang telah diupayakan pihak Kepolisian dan Kejaksaan sudah sesuai, namun pada beberapa kasus belum cukup menjamin keamanan tersangka dan terdakwa. Hal tersebut dapat dinilai demikian karena meski mekanisme dan prosedur pengamanan sudah berjalan, ada saja masalah yang muncul terkait penganiayaan tersangka/ terdakwa ditengah-tengah jalannya proses hukum. 16. Penyampaian tuntutan/ dakwaan pidana secara jelas Bagi pihak tersangka, kejelasan tuntutan JPU atas pidana yang disangkakan kepada dirinya adalah perkara paling penting. Hal ini sangat mempengaruhi pilihan sikap mengenai upaya pembelaan yang akan disusunnya. Dengan mengetahui secara jelas dan lengkap isi tuntutan JPU, maka pihak tersangka melalui penasehat hukumnya akan dapat mempersiapkan pembelaan dengan tepat. Erat kaitannya didalam tahap ini 245
adalah masalah waktu yang dimiliki tersangka dan kuasa hukumnya. Selain masalah kejelasan isi tuntutan, waktu penyampaian tuntutan dari JPU kepada tersangka pun menjadi masalah penting lainnya. Hal ini karena dalam menyusun pembelaan yang baik, dibutuhkan waktu yang cukup untuk mempelajari tuntutan jaksa sebelum menghadapi tahap berikutnya di dalam sidang pengadilan. Menurut ketentuan Pasal 143 Ayat (4) KUHAP, bahwa JPU harus menyerahkan salinan surat dakwaan yang berisi tuntutan hukum kepada tersangka bersamaan dengan diserahkannya surat pelimpahan perkara kepada pengadilan.188 Selain itu diperkuat dengan ketentuan Pasal 143 Ayat (2) Butir b KUHAP, bahwa surat dakwaan harus disusun secara cermat, jelas dan lengkap yang memuat uraian jenis tindak pidana yang didakwakan dan disertai dengan keterangan waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan.189 Bila surat dakwaan dinilai tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka oleh Hakim dapat dinyatakan batal demi hukum. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai surat dakwaan ini sudah cukup jelas, meski singkat namun sudah memenuhi jaminan bagi tersangka akan haknya untuk mengetahui tuntutan JPU kepada dirinya, sehingga dapat dipersiapkan pembelaan yang sesuai di hadapan pengadilan. Selain itu, mengenai kecukupan waktu untuk menyiapkan pembelaan, KUHAP telah mengatur mengenai jangka waktu penyampaian surat panggilan untuk hadir dalam sidang pengadilan, yaitu dalam Pasal 146 Ayat (1).190 Mengenai keharusan adanya kejelasan tuntutan pidana kepada tersangka dan kecukupan waktu untuk menyiapkan pembelaan, selain KUHAP, ada pula undang-undang lainnya yang mengaturnya, yaitu pada Pasal 14 Ayat (3) Butir b KIHSP.191 188 Op.Cit., Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Ps 143 Ay (4). 189 Ibid., Ps 143 Ay (2) Btr b. 190 Ibid., Ps 146 Ay (1). 191 Op.Cit., International Covenant on Civil and Politic Rights, Ps 14 Ay (3) Btr b. 246
Kedua instrumen hukum tersebut sudah cukup jelas dalam mengatur mengenai adanya keharusan menyampaikan tuntutan pidana yang jelas yang menjadi hak bagi tersangka/ terdakwa. Untuk melihat bagaimana tingkat penghormatan hak tersebut, keterangan yang berhasil dikumpulkan dari kedua pihak, baik terpidana mati maupun aparat hukum, masih juga menunjukkan adanya sedikit kesenjangan antara keduanya. Berdasarkan keterangan dari pihak terpidana mati, mereka dahulu ketika menjalani proses penuntutan hanya menerima selembar kertas yang hanya berisi deretan pasal-pasal yang disangkakan kepada dirinya dan dengan adanya besaran ancaman pidana yang akan diterimanya. Situasi tersebut hampir dirasakan oleh setidaknya tiga dari empat narasumber terpidana mati. Ada pula salah satu terpidana mati dari kasus pembunuhan berencana yang mengaku dirinya tidak diberikan fasilitas yang memadai dalam hal menyiapkan pembelaan hukum, juga mengenai waktu yang cukup sebelum menghadapi persidangan. Sedangkan bagi terpidana mati kasus narkotika WNA terkendala dalam memahami bahasa, sehingga ia tidak mengerti isi tuntutan jaksa. Lain halnya dengan keterangan yang diperoleh dari Kepolisian dan Kejaksaan yang sangat bersifat normatif. Dan mereka menyampaikan apa yang seharusnya dilakukan bukan apa senyatanya terjadi di lapangan. Menurut pernyataan yang disampaikan oleh pejabat Kejari, hampir semuanya menyampaikan perihal adanya salinan berkas surat dakwaan yang pasti diberikan oleh setiap JPU kepada penasehat hukum tersangka, namun ada pula salah satu pejabat Kejari yang malah menerangkan bahwa salinan berkas dakwaan baru disampaikan menjelang persidangan, dan bahkan ada pula yang menyatakan bahwa surat dakwaan adalah rahasia, sehingga tidak boleh diberikan sebelum dibacakan di hadapan pengadilan, jadi salinan baru diberikan kepada pihak penasehat hukum terdakwa ketika di ruang sidang pengadilan setelah JPU selesai membacakannya. Berdasarkan keterangan tersebut, ditemukan adanya perbedaan pada aspek penerapan waktu penyampaian salinan berkas surat dakwaan kepada tersangka. Padahal 247
menurut KUHAP sudah jelas bahwa salinan surat dakwaan harus diserahkan kepada tersangka melalui penasehat hukumnya sebelum sidang pengadilan dimulai, agar dapat dimanfaatkan bagi penasehat hukum tersangka untuk membuat pembelaan dalam waktu yang mencukupi. Ketidak-jelasan prosedur yang dipaparkan oleh pejabat kejaksaan yang berbeda ini sangat membingungkan dan telah mengindikasikan akan adanya praktek yang tidak konsisten terhadap penerapan KUHAP di peradilan Indonesia. Padahal serangkaian norma dan prosedur tersebut diciptakan untuk menjamin tegaknya keadilan dan menghormati hak baik dari pihak terdakwa maupun korban serta masyarakat pada umumnya. Dengan demikian, mengenai kualitas penghormatan terhadap hak untuk mengetahui isi tuntutan hukum yang jelas telah terciderai. Terbukti pada adanya kesenjangan keterangan antara pihak terdakwa dan kejaksaan yang saling berlainan, bahkan dengan norma hukumnya sendiri yang seharusnya ditegakkan oleh pihak kejaksaan. 17. Penentuan hukuman dengan dasar alasan yang logis Demi tercapainya keadilan, maka suatu proses hukum harus sesuai dengan sistem hukum yang ada, mulai dari aspek penerapan substansi norma hukumnya, aspek kualitas lembaga hukum, aparat penegak hukumnya, dan serta aspek budaya sadar hukum di masyarakat secara keseluruhannya. Semua aspek tersebut saling bertalian satu sama lain, sehingga ketika salah satu bagiannya tidak optimal bekerja akan mempengaruhi hasil akhir, yaitu tujuan besar dari hukum itu sendiri, yaitu keadilan. Salah satu bagian nyata dari serangkaian sistem hukum tersebut yang dapat dirasakan dampaknya adalah pada kinerja pengadilan, dimana melalui pengadilanlah nasib setiap orang yang berurusan dengan masalah hukum akan ditentukan. Sehingga para pihak akan segera merasakan hasilnya, apakah putusan pengadilan tersebut dapat mencapai keadilan atau sebaliknya, telah terbeli oleh kepentingan sesaat salah satu pihak yang terlibat. 248
Putusan pengadilan merupakan hukum dalam bentuknya yang konkret, melalui putusan tersebut terdeklarasikanlah status seseorang menjadi bersalah atau tidak, sehingga merambah pada konsekuensi yang tidak menyenangkan, yaitu adanya sanksi hukum yang harus dijalani oleh pihak yang terkalahkan. Permasalahan utama yang terjadi didalam sistem hukum di Indonesia adalah jalannya proses hukum tersebut tidak lagi murni, sehingga amat sulit untuk menentukan mana putusan pengadilan yang dapat dinilai adil bagi sebagian besar masyarakat. Jalan dalam menilai apakah baik atau buruk putusan pengadilan dalam menyelesaikan suatu kasus hukum, salah satunya adalah dengan melihat isi putusannya. Dengan melihat pada bagian dasar menimbang (pertimbangan majelis hakim) dalam suatu putusan pengadilan, maka akan terlihat ide dasar dan pertimbangan yang mendasari majelis hakim dalam memilih hukum yang dinilainya sebagai solusi keadilan dalam suatu kasus hukum. Menurut Pasal 17 UU 39/ 1999 tentang HAM, bahwa "Setiap orang tanpa diskiriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan. pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar" merupakan jaminan hukum dari negara atas hak yang melekat pada setiap warga negara untuk mendapatkan putusan hukum yang adil dan objektif dari sistem hukum yang berlaku dan hakim yang jujur.192 Putusan pengadilan yang adil dan benar dapat diterima oleh akal sehat yang logis. Oleh karena itu, setiap putusan pengadilan yang menghasilkan vonis pidana mati harus ditelaah secara mendalam mulai dari alur proses hukum acaranya hingga jalannya acara persidangan, sehingga apakah putusan yang berat tersebut telah dihasilkan dari satu proses yang benar pula menurut hukum yang berlaku. Mengenai putusan pengadilan ini, peninjauan terhadap isi 192 Op.Cit., Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Ps 17. 249
putusan bukan berarti tidak menghormati lembaga peradilan yang berwenang memutus suatu perkara hukum, namun demi menjaga kredibilitas lembaga dan wibawa para hakimnya serta rasa keadilan yang lebih umum lagi. Mengingat beratnya vonis yang dijatuhkan, maka terhadap putusan pidana mati harus dikaji tingkat kesalahan suatu tindak pidana seseorang dan dampak yang ditimbulkannya ditengah masarakat. Tanpa melalui pertimbangan yang benar, maka putusan pidana mati hanya akan menjadi pemuas amarah sebagian masyarakat yang kebetulan pada satu masa tertentu sedang sensitif terhadap suatu tindak pidana tertentu. Jangan pula pertimbangan hakim terlihat tergesa-gesa ingin menghukum terdakwa supaya masalah cepat selesai melalui vonis mati yang diputuskannya itu, padahal potensi munculnya kejahatan bisa kapan saja muncul dengan berbagai macam faktor, dan yang demikian itu tanpa memikirkan besarnya hukumannya. Oleh karena itu, dasar pertimbangan dalam putusan hakim harus dapat diterima akal sehat dan mengikuti ukuran kepantasan atas pilihan macam-macam tingkatan besarnya hukuman di dalam undang-undang yang telah secara khusus mengatur mengenai satu tindak pidana tertentu. Hakim harus mampu menyusun argumentasi dari fakta-fakta yang ada di persidangan untuk dapat menghukum seseorang dengan pidana maksmal, tidak sekedar mengikuti logika BAP penyidik dan uraian delik didalam surat dakwaan JPU. Karena pada kedua instrumen tersebut sifatnya masih parsial dan hanya untuk membantu memudahkan hakim memilih hukuman yang pantas bagi terdakwa. Selebihnya semua fakta yang lengkap itu terdapat dalam jalannya persidangan, dari sana terlihat kronologis suatu tindak pidana terjadi dan ada bukti serta keterangan saksi-saksi. Bila semua fakta kurang mendukung terhadap penjatuhan pidana maksimal, maka hakim tidak selayaknya memilih pidana maksimal hanya karena melihat besarnya tuntutan masyarakat agar terdakwa dipidana mati, atau semata-mata ingin memuaskan hasrat menghukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa. Dengan anggapan 250
bahwa melalui penjatuhan pidana mati dapat menyelesaikan munculnya tindak pidana tertentu itu dikemudian hari. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari para terpidana mati, mereka berpendapat sekiranya hukum acara dijalankan secara konsekuen dan konsisten berdasarkan hukum yang ada, maka peluang mereka untuk hidup masih ada, dalam arti hukuman yang layak mereka dapatkan setidaknya adalah pidana seumur hidup. Ungkapan tersebut muncul karena pada beberapa terpidana mati setelah mendekam dalam sel tahanan di lapas saat setelah vonis mati mereka terima, ada diantara mereka yang tertarik mempelajari lebih dalam mengenai sistem hukum di Indonesia. Mereka teringat akan beberapa tahapan hukum acara yang seharusnya tidak terjadi demikian di masa dahulu, dan ketika didalam pengadilan pun, seandainya saja tim kuasa hukumnya punya kemampuan yang baik untuk membela, maka peluang bagi mereka untuk mendapatkan pidana seumur hidup sangat terbuka. Pendapat tersebut kemudian dikonfirmasi dengan menganalisa putusan pengadilan mulai dari tingkat Pengadilan Negeri (PN) hingga Mahkamah Agung (MA), bahkan upaya Peninjauan Kembali (PK). Setelah melalui kajian yang cukup singkat atas putusan pengadilan tersebut, dapat disimpulkan memang seandainya bila tim kuasa hukum para terpidana mati tersebut cukup ahli melakukan pembelaan maka vonis pidana mati tidak akan mereka terima. Terbukti pula dari beberapa argumentasi hukum dalam dasar pertimbangan hakim, terlihat adanya beberapa celah yang masih dapat dibantah. Bila bukan karena rumusan pidana mati telah ada di dalam undang- undang, maka niscaya para hakim pun tidak akan memilih pidana mati sebagai pilihan vonis hukum di dalam amar putusannya. Pemikiran tersebut pun terlontar dari beberapa hakim dan jaksa yang pernah menangani kasus yang menghasilkan pidana mati. Menurut para penegak hukum tersebut, tidak mudah untuk bertahan pada pilihan idealismenya dalam menangani kasus hukum. Akhirnya mereka pun hanya mampu mengikuti alur dan sistem yang berlaku. Pada dasarnya, menurut para hakim dan jaksa, bila seorang terdakwa 251
sudah tidak ada lagi unsur yang meringankan, dan ketika semua unsur sudah terbukti didalam pemeriksaan sidang, maka tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak menjatuhkan pidana maksimal kepada terdakwa, dan pilihan pidana makasimal tersebut adalah pidana mati, karena undang-undang telah mengatur demikian. Padahal dalam lubuk hati nurani mereka yang terdalam, masih ada juga rasa kasihan dan tidak tega bila melihat kondisi terdakwa, namun juga terikat dengan tanggung jawab profesi untuk tidak melibatkan perasaan dalam memutus perkara, karena disisi lain ada keluarga korban yang juga telah kehilangan nyawa salah satu anggota keluarganya. Maka mau tidak mau hakim harus memutus pidana mati sebagai vonis hukuman bagi terdakwa. Situasi yang mengesampingkan rasa kasihan dan perang argumen pun sering terjadi diantara anggota majelis hakim dalam memutus suatu kasus. Para hakim memiliki kebebasan dan kemandirian yang penuh dalam memutus hukuman, namun di sisi lain, ada pula pertaruhan karir yang ditentukan melalui banyaknya putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan selalu menerapkan isi undang-undang secara konsekuen. Sehingga pada akhirnya, sebagian besar hakim cenderung bermain aman dalam memutus kasus yang mereka tangani. Pertimbangan hukum yang logis dapat terlihat dari kesepadanan atau keseimbangan antara tingkat kejahatan dan dampak yang ditimbulkan terdakwa dengan besarnya jumlah hukuman yang ia terima. Petimbangan logis tersebut harus terlebih dahulu dilepaskan dari rumusan pasal di dalam undang- undang yang telah tekualifikasi menjadi beberapa macam tingkatan kualitas suatu tindak pidana dengan besaran pidana yang diancamkan. Persoalan sesuai atau tidaknya tindakan seorang terdakwa dengan yang ada dalam uraian unsur yang disebutkan di dalam undang-undang disesuaikan dan dipengaruhi oleh teknis hukum acara dan keterbatasan kemampuan JPU dalam mengurai suatu peristiwa yang sudah lampau terjadi. Sehingga layak atau tidaknya seseorang mendapat vonis pidana mati tidak dapat terbatas pada sudah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana seperti yang ada di dalam undang-undang saja. 252
Undang-undang merupakan buah karya akal budi manusia yang memiliki masih mungkin memiliki cela dan sangat disesuaikan dengan rasa dan pemikiran yang mungkin pada suatu masa hal tersebut dinilai layak. Namun undang-undang dapat saja menjadi tidak relevan lagi ketika jaman telah berganti dan muncul faktor-faktor lain yang mempengaruhi pemikiran masyarakat, yang pada akhirnya mampu mengubah anggapan mengenai kelayakan penjatuhan pidana mati kepada seorang terdakwa. Pada posisi inilah hakim harus menghadirkan pemikiran yang jernih mengenai penjatuhan pidana mati terhadap seseorang, mengingat hal tersebut menentukan nasib hidup dan mati manusia. Mengenai hak mendapatkan pidana yang didasari dengan alasan yang logis, secara formal mungkin dapat dinilai sudah sesuai dengan norma undang-undnag yang berlaku, namun lebih dalam dari itu, perihal kebenaran materilnya masih sulit untuk dikatakan sebagai suatu putusan yang adil dan logis. Karena masih saja ada faktor-faktor yang sulit dihindari oleh jaksa dan hakim untuk tidak memutus pidana mati terhadap kasus yang mereka alami, terutama kasus pembunuhan berencana, narkotika dan terorisme. 3.3.1.4. Kesimpulan Sementara pada Tahap Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Para terpidana mati, pada kenyataannya telah menjalani masa penghukuman yang di dalam amar putusan baginya tidak pernah disebutkan. Pasalnya dari jangka waktu yang telah mereka habiskan di penjara dalam rangka menunggu pelaksanaan eksekusi sudah sama dengan hukuman penjara bila dibandingkan dengan rekan-rekan mereka sesama warga binaan lapas. Bagaimana tidak, mereka statusnya adalah titipan Kejaksaan karena mereka berada di lapas bukan dalam rangka menjalani hukuman, akan tetapi ditahan untuk menunggu dieksekusi, karena vonis pidana yang mereka dapatkan adalah pidana mati bukan pidana penjara. Padahal sebagian besar terpidana mati sedikitnya telah berada didalam lapas selama lebih dari lima tahun, 253
dan bahkan ada pula yang sudah menjalani masa penahanan sepuluh tahun hingga hampir dua puluh tahun. Menurut kebiasaan dalam hukum pemidanaan di Indonesia, penjatuhan pidana penjara yang paling maksimal sering dijatuhkan oleh hakim adalah sekitar lima belas hingga duapuluh tahun, begitu juga dengan pidana penjara seumur hidup, karena pada kenyataannya pidana seumur hidup pun bersihnya, setelah terpidana menjalani masa hukumannya, hanya sekitar dua puluh tahun atau paling lama dua puluh lima tahun saja, hal itu karena adanya mekanisme remisi dan asimiliasi yang diterapkan Ditjen PAS - Kemenhukham. Namun berbeda dengan terpidana mati, mereka terancam menjalani dua kali pemidanaan, yang pertama seolah-olah menjalani pidana penjara dan kedua harus ditembak oleh juru tembak sebagai pidana asli yang mereka dapatkan. Memperhatikan hal tersebut, maka bila dikaitkan dengan jalannya proses hukum acara pada tahap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang dialami oleh para terpidana mati dari tahun 2000 hingga 2010, nampaknya hukuman pidana mati bagi mereka merupakan suatu hal yang dilematis di dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Dilematis maksudnya suatu kondisi yang sebenarnya tidak dikehendaki terjadi, namun situasi dan kondisi secara tidak langsung mengarahkan untuk memilih keputusan yang tidak dikehendaki tersebut. Sehingga, meskipun para pelakunya dikemudian hari mengakui hal tersebut masih bisa berubah bila mana terjadi di masa kini, namun hal tersebut akhirnya hanya menjadi permakluman atas berbagai faktor yang mempengaruhi jalannya proses hukum yang berjalan saat itu. Bila ditinjau satu persatu secara berurutan pada tahapan proses hukumnya, penjatuhan pidana mati pada beberapa hal terbilang berlawanan dengan ketentuan KUHAP, meski dalam hal formalitas putusan pengadilannya masih dapat dibenarkan, namun justru secara proses yang melatar-belakanginya memiliki kecacatan hukum karena arahnya yang melanggar beberapa hak yang seharusnya diberikan negara kepada setiap orang yang berurusan dengan masalah hukum. Terampasnya hak-hak yang seharusnya diberikan pada saat menjalankan proses hukum dapat diartikan bahwa hasilnya pun dapat dibatalkan berdasarkan hukum. Tidak diterapkannya proses hukum acara telah mengarahkan pada status mutlak bersalah bagi para terpidana mati sebelum mereka 254
mendapat kepastian vonis dari hakim pengadilan. Kesalahan-kesalahan besar yang mengarahkan seorang tersangka menjadi orang yang seolah-olah bersalah padahal belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum mengikat tersebut muncul pada saat tersangka disidik oleh kepolisian dan pada proses pemberkasan BAP pun sangat dipaksakan untuk menghasilkan pembuktian yang sengaja diarahkan untuk menghukum tersangka tanpa melihat dengan jernih faktor-faktor lainnya yang terjadi. Sehingga aparat penegak hukum terlihat bersikap sangat kaku dan bersudut pandang sangat terbatas dalam menerapkan hukum pidana. Dapat pula dikatakan, bahwa sekiranya jalannya proses hukum acara dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh pihak Kepolisian dan Kejaksaan, maka akan menghasilkan sedikitnya penjatuhan pidana mati bagi para tersangka tindak pidana yang ada ancaman pidana matinya didalam undang-undang yang mengaturnya. Padahal konsep dasar dari penjatuhan pidana adalah "ultimum remedium" atau pemidanaan adalah langkah terakhir dalam upaya untuk menghukum suatu tindakan kejahatan seseorang. Maka dari itu, seharusnya para pihak yang berwenang menegakkan hukum harus memiliki sikap kehati-hatian yang sangat tinggi dalam menjalankan proses hukum acaranya, agar tidak salah menerapkan hukum pidana, apalagi terhadap tindak pidana yang ada ancaman pidana mati di dalam undang-undang yang mengaturnya. 3.3.2. Pemeriksaan Sidang Hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak menjadi kewajiban para penegak hukum baik pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap pemeriksaan di tingkat persidangan. Hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak adalah bagian dari pemenuhan hak asasi manusia. Hak ini dijamin oleh konsitusi kita di dalam Pasal 28 Ayat (1) UUD 1945, yakni "Setiap orang berhak atas 255
pengakuan, perlindungan, jaminan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".193 Hak lain yang juga dijamin adalah hak untuk tidak disiksa dan hak untuk tidak dituntut atas hukum yang berlaku surut. Kedua hak ini diatur dalam Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945.194 Sementara itu, Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945 menjamin tentang hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan yang diskriminatif.195 Sub-sub Bab ini akan membahas tentang temuan-temuan pemenuhan hak atas peradilan yang adil dan memihak. Pertama-tama akan diuraikan panduan atas prinsip-prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak. Dilanjutkan dengan dengan temuan dalam penelitian. Panduan atas peradilan yang adil dan tidak memihak merujuk pada sebuah modul pelatihan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Jaksa, hakim dan pengacara.196 Dalam menentukan tuduhan pidana, atau dalam menentukan segala hak dan kewajibannya dalam suatu gugatan, setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum, oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas, dan tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum. Ketentuan ini dijamin dalam Pasal 14 Ayat (1) KIHSP.197 Hak untuk diadili oleh pengadilan yang independen dan tidak memihak harus diterapkan dalam semua tahap. Pada tataran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Pasal 24 UUD 1945 menjamin bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Kekuasaan 193 Op.Cit., Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Ps 28 Ay (1). 194 Ibid., Ps 28I Ay (1). 195 Ibid., Ps 28I Ay (2). 196 United Nations, Instrumen ini disusun dengan merujuk pada satu dokumen Perserikatan Bangsa-Bangsa berjudul Professional Training Series Number 9/ Add.1 Human Rights in The Administration of Justice: A Manual on Human Rights for Judges, Prosecutors, and Lawyers, Addendum Major Recent Developments (2003-07), New York: 2008. 197 Op Cit., International Covenant on Civil and Politic Rights, Ps 14 Ay (1). 256
kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.198 Pasal 28 UUD 1945 juga memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.199 1. Diskriminiasi Menurut pengakuan narasumber dari kalangan hakim, tidak ada pembedaan pada proses pemeriksaan di pengadilan. Mereka mengaku sudah prinsip hak atas peradilan yang adil dan memihak. Tidak pembedaan baik atas dasar kewarganegaraan, suku, ras, agama, dan gender. Prinsip non-diskriminasi juga berlaku bagi warga negara asing. Warga Negara Asing (WNA) yang tersangkut perkara pidana juga akan diperlakukan sama dengan Warga Negara Asing (WNI). Karena memang hal ini dijamin di dalam KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjamin tidak ada pembedaan antara WNI dan WNA. Perlakuan Hakim kepada para terdakwa pada prinsipnya sama, tidak ada diskriminasi. Namun, dalam perkara-perkara yang menarik harus ada pengamanan yang khusus dan tempat yang mudah dilihat oleh banyak orang 2. Seleksi Majelis Hakim Majelis hakim adalah akan dibentuk menjelang sidang satu kasus. Tidak ada mekanisme khusus penentuan hakim untuk penanganan kasus. Tidak ada kriteria khusus hakim untuk penanganan kasus tertentu, seperti terorisme, narkotika, dan pembunuhan berencana. Penentuan hakim didasarkan pada kapasitas dan karakter hakim yang disesuaikan dengan kasus. Penentuan hakim menjadi kewenangan Ketua 198 Op.Cit., Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Ps 24. 199 Ibid., Ps 28. 257
Pengadilan. Ketua PN harus memahami kemampuan masing-masing hakim. Tidak ada intervensi dari pengadilan yang lebih tinggi. Ketua PN biasanya bekerja sama dengan Wakil Ketua PN. Tidak ada intervensi dari pihak manapun dalam menentukan majelis hakim. Kalaupun ada, tidak akan berpengaruh, walalupun jabatan yang melakukan intervensi lebih tinggi dari Ketua PN. Ketua PN juga tidak dapat mengintervensi putusan Majelis Hakim. Hakim yang dipilih untuk kasus-kasus yang didakwa dengan pidana mati ditentukan berdasarkan kematangan hakim. Penentuan biasanya dilakukan sesuai dengan pengalaman masing-masing. Namun, sebenarnya ada sistem yang mengatur dan mengarahkan supaya membantu Ketua PN dalam memilih hakim sesuai kemampuan dalam menangani kasus. Tidak ada pengaruh dari luar pengadilan berdasarkan pengaruh dari luar pengadilan. Ketua PN memiliki kewenangan menetapkan Majelis Hakim sesuai dengan bobot perkara. Tidak ada prosedur baku dalam penentuan hakim. Ketua selalu melakukan eksaminasi putusan. Ketua Pengadilan mengetahui pengalaman masing-masing hakim. Selain mengetahui tingkat kepandaian, Ketua PN juga mengetahui karakter pribadi. Hakim yang memiliki pengetahuan lebih akan dipilih oleh Ketua PN. Seperti untuk perkara terorisme, tentunya akan majelis hakim terdiri dari hakim yang memiliki pengalaman dan pengetahuan lebih tentang terorisme. Aktualnya, hakim harus bisa menangani perkara apapun, tidak dikualifikasikan berdasarkan perkara-perkara tertentu. Semua hakim dianggap mampu dan tahu. Kapabilitas dan kredibilitas adalah kunci dan pertimbangan pemilihan hakim dalam perkara tertentu. Semua hakim memiliki kesempatan dan harus bisa menangani kasus apapun. Bila ditunjuk tidak ada kesempatan bagi hakim untuk menolak kecuali diatur di dalam undang-undang misalnya karena tidak memiliki kewenangan mengadili. Sertifiikasi hakim menjadi pertimbangan utama dalam penunjukkan majelis hakim. Hanya saja dalam beberapa kasus pengadilan majelis hakim 258
ditentukan oleh Ketua PN berdasarkan senioritas dan kualitas hakim. Sertifikasi hakim hanya untuk kasus tindak pidana korupsi dan niaga. Selain kedua kasus tersebut termasuk kategori pidana umum. Pelatihan hakim dilakukan bilamana terdapat perubahan atau ada undang-undang yang baru. Pelatihan semacam ini adalah program rutin Mahkaham Agung. Hakim mendapatkan pelatihan-pelatihan beberapa kali. Pelatihan tersebut merupakan hasil kerjasama dengan pihak-pihak tertentu. Khusus perkara terorisme, Mahkamah Agung menetapkan bahwa yang menangani adalah PN Jakarta Selatan karena sudah terbiasa menangani kasus-kasus besar. Kerjasama dengan Kepolisian untuk kepentingan pengamanan sudah sangat kondusif. Staf PN Jakarta Selatan juga dianggap memiliki kualifikasi yang baik. Hakim-hakim yang diangkat untuk menangani perkara terorisme bukan hanya berasal dari hakim-hakim yang bertugas di PN Jakarta Selatan, tetapi juga hakim-hakim yang berasal dari berbagai PN di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Hakim-hakim tersebut sudah memiliki sertifikat setelah mengikuti pelatihan penanganan terorisme. Namun, dalam perkara narkotika belum ada pelatihan khusus yang tersertifikasi. Pelatihan hakim seperti ini ada pula untuk perkara tindak pdana korupsi, niaga, perikanan, dan anak. 3. Pertimbangan Putusan Hakim Tingkat pengetahuan dan pengalaman seorang hakim akan sangat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis mati. Tekanan masyarakat adalah hal biasa dalam setiap persidangan. Apalagi dalam kasus besar yang sangat menyentuh rasa kemanusiaan dan keadilan. Masyarakat meletakkan rasa keadilan pada bahu majelis hakim. Desakan dari keluarga korban selama ini yang dialami hakim umumnya untuk kasus pembunuhan. Masyarakat menuntut hakim menjatuhkan hukuman yang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hanya saja dalam beberapa kasus rasa keadilan masyarakat tidak sama dengan rasa keadilan hukum. Dalam kondisi demikian hakim menggali rasa keadilan masyarakat. 259
Hakim juga menggali rasa keadilan atas fakta yang muncul dalam persidangan. Hakim menyerap tuntutan rasa keadilan masyarakat dari media massa massa. Hakim juga mengamati perilaku terdakwa serta mimik dan gaya bahasanya saat menyampaikan keterangan dalam ruang sidang. Pengaruh yang diserap hakim tidak hanya datang dari sosial masyarakat. Pengaruh bisa datang juga dari aspek yuridis, peristiwa yang terjadi dan keluarga korban. Hakim juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang berkembang dimasyarakat. Hakim tetap mendengarkan aspirasi keluarga korban, tuntutan hukuman yang diinginkan. Meski demikian hakim tetap mempertimbangkan kemungkinannya dipenuhi oleh ketentuan-ketentuan hukum. Tidak semua perkara yang didakwa dengan pidana mati mendapat desakan/ tuntutan dari masyarakat. Misalnya, kasus Antasari Azhar tidak ada desakan dari masyarakat meskipun dia diancam dengan hukuman mati. Hakim tetap mandiri, memutus perkara bersarkan hati nurani dan alat- alat bukti. Hakim harus berfikir secara komprehensif dan cermat, hingga menyimpulkan hukuman yang layak bagi Hak terdakwa, bukan kewajiban hakim. Bila terdakwa atau penasehat hukum meminta saksi tersebut diajukan, hakim akan mengizinkan. Penjatuhan putusan hakim tidak dapat dipungkiri akan mempengaruhi kondisi sosial dan kemasyarakatan. Hanya saja tetap saja hakim pengadilan tetap memiliki independensi. Hakim tidak terlalu terganggu dengan adanya dampak putusan. Lagi pula hakim memiliki diskresi. Hakim juga mendapat pengaruh atas pengalaman-pengalaman dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus sebelumnya yang sama. Hakim sangat mempertimbangkan kasus-kasus yang ditangani sebelumnya. Secara formil tidak ada arahan khusus kepada majelis hakim ketika menjatuhkan pidana mati. Tapi memang diakui diantara hakim-hakim ada terdapat semacam kesamaan atau kesepakatan tentang ukuran pemidaannya. Hal ini terjadi karena pada satu kasus dan kasus lainnya sering terjadi disparitas yang menyebabkan perbedaan jumlah hukuman. Padahal jenis 260
tindak pidanya dan pasal yang dikenakan sama. Untuk kasus terorisme memang belum ada yurisprudensi. Hakim harus berpikir keras dalam memutuskan tindak pidana terorisme. Umumnya ada musyawarah diantara majelis hakim sebelum menjatuhkan vonis. Hasilnya bisa bulat. Namun, bisa juga berbeda. Bila ada suara yang berbeda keputusan diambil dengan cara pemungutan suara terbanyak. Jika ada masalah hukum yang tidak dapat diputuskan, maka majelis hakim melapor kepada Ketua PN. Ketua PN akan memberikan pendapatnya namun tidak wajib diambil. Jika diangap belum cukup, maka diadakan pleno hakim yang menghasilkan putusan yang harus dipakai oleh Majelis Hakim dalam putusan perkara. Namun, pleno hakim jarang terjadi. Majelis hakim juga dapat meminta pendapat hakim-hakim yang lain secara informal. Putusan dalam suatu perkara harus diketahui terlebih dahulu sebelum disampaikan di sidang pengadilan. Pidana mati dijatuhkan bila tidak ada satupun pertimbangan yang meringankan. Aspek-aspek yang yang dipertimbanakan hakim dalam menjatuhkan vons mati pada tindak pidana terorisme adalah: a. peran terdakwa, otak kejahatan atau hanya suruhan; b. jumlah dan kondisi korban termasuk kewarganegaraan korban; c. bagaimana cara terdakwa melakukan kejahatan; d. apa motivasi terdakwa melakukan kejahatan; e. tingkat penyesalan pelaku, apakah ada rasa penyesalan; f. pertimbangan efek jera bagi terdakwa; dan g. pertimbangan keamanan masyarakat. Selain berdasarkan pertimbangan hukum, hakim juga mempertimbangkan seberapa besar akibat dari tindak pidana sehingga layak dijatuhi hukuman mati. Besarnya keresahan masyarakat yang muncul akibat tindakan, dampak bagi nyawa dan harta benda, serta sikap mental terdakwa yang sulit dibina akan sangat dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan. 261
Informan yang ditemui mengakui bahwa tidak pernah terjadi campur tangan dari Ketua PN. Ketua PN hanya mengawasi proses agar berjalan secara benar. Ketua PN juga tidak pernah mencampuri jumlah denda. 4. Penerjemah Bahasa yang digunakan di dalam persidangan adalah bahasa Indonesia. Bila terdakwa atau tidak dapat berbahasa Indonesia maka wajib disediakan penerjemah termasuk penerjemah untuk bahasa-bahasa yang ada di daerah. Adalah kewajiban majelis hakim untuk menunjuk juru bahasa. Biaya menghadirkan penerjemah ditanggung oleh anggaran Kejaksaan. Untuk persidangan dimana saksi dan/ atau terdakwa tidak mengerti bahasa, keberadaan penerjemah adalah wajib. Bila tidak persidangan menjadi cacat. Tanpa penerjemah akan terjadi kesalahan di dalam mengadili. Dalam sidang kasasi, adanya penerjemah pada tahap pengadilan tingkat pertama menjadi salah satu penilaian dalam pengambilan keputusan. Penerjemah ditunjuk dan disumpah oleh majelis hakim. Pengalaman selama ini majelis mengalami kesulitan menghadirkan penerjemah untuk bahasa-bahasa yang tidak umum seperti bahasa Iran, Persia, dan Portugal. 5. Sidang Terbuka Pada dasarnya persidangan terbuka untuk umum, menyesuaikan dengan kapasitas ruang sidang. Jika jalannya persidangan dianggap akan meresahkan, maka pengamanan persidangan akan dibantu oleh Polri. Seluruh pihak yang hadir dalam persidangan harus menjaga kewibawaan sidang. Jika pengunjung sidang melebihi kapasitas ruang sidang maka Pengadilan menyediakan menyediakan TV dan audio yang menyiarkan jalannya persidangan di luar ruang sidang. Media massa yang hendak meliput persidangan seharusnya izin kepada Ketua Majelis Hakim. Majelis hakim bertanggungjawab dalam ketertiban persidangan. Hakim ketua sangat berperan dalam mengatur ketertiban persidangan, bahkan dapat mengeluarkan pengunjung sidang yang dianggap tidak tertib. 262
Aparat keamanan ditempatkan pada beberapa sidang yang mengandung resiko, seperti siding kasus terorisme yang jumlahnya biasanya cukup banyak. 6. Pembelaan Terdakwa mendapat kesempatan untuk membela. Tersedia waktu untuk terdakwa untuk menyiapkan. Umumnya majelis memberikan waktu selama seminggu untuk mempersiapkan pembelaan. Sidang tidak akan dimulai bila terdakwa belum menyiapkan pembelaan dan tidak didampingi penasehat hukumnya. Hakim juga selalu mengingatkan agar terdakwa dan korban/ keluarga korban selalu hadir dalam setiap persidangan agar mengetahui secara jelas jalannya persidangan. Berdasarkan KUHAP, setelah JPU membacakan dakwaan, maka Hakim wajib memberikan waktu minimal satu minggu bagi terdakwa dan penasehat hukum untuk mempersiapkan jawaban. Jika waktu satu minggu itu dirasakan kurang maka dapat ditambahkan waktu jika waktu penahanan masih cukup. Umumnya sesuaikan dengan waktu yang diberikan kepada JPU untuk menyiapkan tuntutan, yakni selama satu minggu, atau dapat lebih lama dengan alasan tertentu. Salinan berkas peradilan dapat diakses oleh terdakwa dan penasehat hukum. Namun salinan tersebut tidak dapat difotokopi sendiri oleh terdakwa dan penasehat hukum, melainkan harus melalui petugas panitera pengganti karena kekhawatiran berkas akan hilang (mungkin dicabut oleh terdakwa atau pengacaranya). Biaya salinan berkas berasal dari terdakwa. 7. Hak Diam Diamnya terdakwa adalah hak bagi yang bersangkutan. Akan tetapi diamnya terdakwa selama dipersidangan juga akan berpengaruh pada putusan. Hakim pun selalu mengingatkan akan hak tersebut. Tetapi hakim juga menyampaikan menyampaikan akan konsekuensinya yang justru akan memperberat vonis. Bagi hakim, sikap terdakwa tidak akan mempengaruhi putusan, karena pertimbangan hakim melihat adanya barang bukti. 263
Hakim berusaha memberikan pengertian kepada terdakwa agar terdakwa mau bicara. Kalau terdakwa tetap tidak mau bicara, maka hakim kembali fokus kepada alat bukti, terutama saksi karena menyangkut keyakinan hakim. Kalau terdakwa tidak mau bicara maka akan merugikan terdakwa karena tidak membatah fakta persidangan. Terdakwa berhak untuk tidak menjawab atau bahkan berbohong terhadap pertanyaan yang diajukan oleh hakim. Namun jika terdakwa tidak menggunakan haknya untuk bicara di dalam persidangan maka terdakwa akan merugi karena tidak mempertahankan dirinya. Jika terdakwa berbohong, maka hakim akan menganggap terdakwa berbelit-belit dan akan memperberat pidana. Ketersediaan hak diam ini bahkan pernah dimanfaatkan oleh salah seorang terdakwa WNA dalam perkara narkotika pernah menjahit mulutnya. Walau demikian, persidangan tetap jalan karena persidangan tidak hanya mendengar kesaksian, namun berdasarkan bukti. 8. Saksi yang Dihadirkan dalam Persidangan Untuk persidangan tertentu, saksi dapat diperiksa melalu teleconference. Hal ini bisa dilakukan bilamana saksi merasa takut akan ancaman. Terleconference pernah dilakukan untuk salah satu perkara tindak pidana terorisme. Hakim berusaha menghadirkan saksi-saksi, baik saksi yang memberatkan maupun meringankan. Bukan kuantitas saksi yang dihadirkan dalam persidangan tetapi kualitas kesaksian. Saksi yang memiliki keterangan sama dengan saksi sebelumnya kemungkinan tidak akan dihadirkan di dalam. Menghadirkan sakti adalah hak terdakwa, bukan kewajiban hakim. Bila terdakwa atau kuasa hukum minta saksi tersebut diajukan, hakim memberi ijin. Dalam persidangan kasus narkotika, saksi-saksi yang diperiksa terlebih dahulu adalah saksi-saksi yang tercantum dalam BAP. Sedangkan, pada perkara lainnya yang korbannya nyata, saksi yang diperiksa terlebih dahulu 264
adalah saksi korban. Saksi yang memberatkan adalah saksi di dalam berkas perkara, yang wajib menghadirkan adalah penuntut umum. Yang menghadirkan saksi meringankan adalah terdakwa dan penasehat hukum. Pengadilan memberi fasilitas secara proporsional menurut pandangan pengadilan selama alat bukti sudah tercukupi. Yang menjadi pertimbangan adalah asas keseimbangan isi kesaksian. Pembatasan oleh majelis hakim bisa dilakukan bila keterangan yang akan dihadirkan sama dengan keterangan sebelumnya. Dan, hakim boleh menentukan jumlah dan urut-urutan kesaksian. 9. Kompensasi dan Rehabilitasi Rehabilitasi adalah suatu pernyataan tidak bersalah oleh pengadilan kepada terdakwa yang dicantumkan di dalam putusan, Sedangkan, kompensasi merupakan hak bagi terdakwa, apakah ia akan mengajukannya atau tidak. Petunjuk pelaksanaan KUHAP mengatur pelaksanaan kompensasi dan rehabilitasi bagi terpidana yang diputus bebas. Kompensasi berupa materiil diatur dalam undang-undang. Ini adalah hak dari terdakwa untuk mereka yang diputus bebas. Hanya saja pelaksanaan pemenuhan kompensasi harus didahului dengan pengajuan gugatan ke pengadilan. Dana kompensasi sendiri tidak diberikan dari dana pengadilan. Kompensasi sudah disediakan oleh negara. Jumlahnya tidak begitu banyak, tidak akan mampu mengganti kerugian terdakwa selama menjalani proses hukum. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur tentang wajibnya pencantuman rehabilitasi didalam putusan.200 Terdakwa berhak atas kompensasi dan rehabilitasi melalui amar putusan yang menyatakan memulihkan hak terdakwa. Terdakwa disidangkan namun tidak terbukti, maka ia bebas dan menerima rehabilitasi dan kompensasi. Kompensasi tersebut diajukan oleh terdakwa. 200 Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, 265
10. Pengawasan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Paska penjatuhan putusan, terdapat satu tahap yang juga penting yaitu pematuhan atas vonis baik yang divonis bebas maupun vonis mati. Hal ini untuk mencegah terjadinya praktik penukaran narapidana. Pasal 227 KUHAP menyebutkan: (1) Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan. (2) Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disebut hakim pengawas dan pengamat, ditunjuk oleh ketua petigadilan untuk paling lama dua tahun.201 Hakim mengawasi jalannya eksekusi setelah putusan pengadilan dinyatakan inkracht. Bentuk pengawasannya berupa korespondensi surat antara Pengadilan, Kejaksaan dan lapas terkait kebenaran data terpidana yang ada pada lapas. Pengawasan dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat (wasmat) yang ditugaskan oleh Ketua PN. Hakim wasmat mengawasi apakah pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap sudah dieksekusi atau belum, dan juga mengawasi apakah perilaku terpidana menjadi lebih baik. Pada kenyataannya pengawasan ini dapat tidak efektif karena kesibukan hakim yang tingi dan banyaknya terpidana. Tujuan hakim wasmat adalalah melakukan pengawasan apakah: 1. sudah dilaksanakan putusan/ belum; 2. sudah dibina/ belum; dan 3. memberi saran-saran kepada kepala lapas. Hakim wasmat mewawancarai terpidana untuk mengetahui apakah tujuan pengawasan tercapai. Terpidana juga bisa menyampaikan keluhan kepada hakim wasmat mengenai hal-hal yang bersifat yuridis maupun non yuridis, misalnya masalah sosial dan kejiwaan. 201 Op.Cit., Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Ps 227. 266
Hakim wasmat tidak bisa memaksa Jaksa untuk melakukan eksekusi. Hakim wasmat hanya berkordinasi dengan ketua PN. Ketua PN akan menegur Kejaksaan. Dengan demikian seharusnya ada integrated justice system antara pengadilan, Kejaksaan dan lapas. 11. Banding Pada saat putusan dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim, maka hakim menjelaskan hak-hak terdakwa, bahwa waktu untuk mengajukan upaya hukum selanjutnya hanya selama tujuh hari setelah putusan dibacakan. Hakim mempersilahkan terdakwa dan penasehat hukumnya untuk segera menghubungi kepaniteraan. Sementara untuk upaya hukum kasasi akan dipantau oleh Pengadilan Tinggi (PT). 3.3.3. Grasi dan Eksekusi 3.3.3.1. Grasi Diskusi mengenai grasi dan kaitannya dengan pidana mati akhir-akhir ini menjadi semakin menarik. Mengingat, grasi -sebagai hak prerogatif Presiden- hampir selalu dijadikan kesempatan bagi para terpidana mati untuk menunda atau membatalkan eksekusi pidana mati yang mereka harus hadapi. Memang tidak semua terpidana mati mengajukan permohonan grasi, misalnya saja pada kasus terpidana mati tindak pidana terorisme. Beberapa dari terpidana mati tindak pidana terorisme tidak mau mengajukan permohonan grasi dengan alasan bahwa mengajukan permohonan grasi sama saja dengan mengaku bersalah.202 Dalam doktrin hukum pidana sendiri, grasi memang bukan bagian dari upaya hukum. Oleh karenanya, pemberian grasi oleh Presiden sama sekali tidak menghapus kesalahan yang telah dilakukan oleh terpidana. Dalam kajian hukum pidana sendiri, 202 Hasil wawancara dengan terpidana mati tindak pidana Terorisme Abdul Haris pada tanggal 13 April 2011. 267
pembahasan mengenai grasi dikaitkan dengan doktrin hukum pidana subyektif (ius puniendi). Pidana subyektif dapat diartikan sebagai hak dari penguasa untuk mengancamkan suatu pidana kepada suatu tingkah laku tertentu sebagaimana digariskan dalam hukum pidana obyektif, mengadakan penyidikan, menjatuhkan pidana dan mewajibkan terpidana melaksanakan pidana yang dijatuhkan.203 Lazim dikatakan bahwa grasi (pengampunan) adalah hak prerogatif dari kepala negara. Hak prerogatif artinya hak utama atau hak khusus. Dalam sejarahnya, hak prerogatif dipandang sebagai hadiah atau belas kasihan kepala negara saja. Jadi bukan tindakan hukum. Pada ketika itu, pemberian grasi dapat ditolak oleh terpidana. Lama kelamaan pandangan tersebut berubah, sehingga dewasa ini orang memandang grasi sebagai tindakan hukum dan yang tidak boleh ditolak terpidana.204 Dikarenakan grasi yang diberikan kepala negara dapat menunda dan mengubah pidana yang telah dijatuhkan oleh pengadilan, maka dalam memberikan grasi, kepala negara haruslah memperhatikan peraturan perundang-undangan dan doktrin yang berkaitan dengan penerapan hukum pidana di Indonesia. Grasi dapat diberikan karena beberapa alasan berikut: 1. Seandainya dipandang adanya kekuranganlayakan dalam penerapan hukum. Dalam hal ini pemberian grasi adalah untuk memperbaiki penerapan hukum. 2. Seandainya dipandang bahwa para terpidana mati sangat dibutuhkan negara atau pada mereka terdapat penyesalan yang sangat mendalam. Dalam hal ini pemberian grasi adalah demi kepentingan negara. Sedangkan pemberian pengampunan dapat berupa: 1. pembebasan dari seluruh pidana; 2. pembebasan sebagian dari pidana; dan 203E.Y. Kanter, S.H., dan S.R. Sianturi, S.H., Asas - Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta: 2002, hal. 20. 204 Ibid., hal. 448. 268
3. perubahan dari jenis pidana yang berat kepada yang ringan.205 Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, grasi pada dasarnya pemberian dari Presiden dalam bentuk pengampunan yang berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan putusan hukuman pidana.206 Dengan demikian pemberian grasi bukan merupakan persoalan teknis yuridis dan tidak terkait dengan penilaian terhadap putusan hakim. Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan Presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak prerogatif Presiden untuk memberikan ampunan. Kendati pemberian grasi dapat merubah, meringankan, mengurangi, atau menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan, tidak berarti menghilangkan kesalahan dan bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana. 3.3.3.1.1. Grasi Dalam Peraturan Perundang-undangan dan Penerapannya di Indonesia Peraturan mengenai grasi lahir dari Pasal 14 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: "Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan Makamah Agung".207 Redaksional dalam Pasal 14 Ayat (1) ini adalah hasil dari Perubahan Pertama UUD 1945 pada Oktober 1999. Sebelumnya ketentuan mengenai grasi terdapat dalam Pasal 14 UUD 1945 (sebelum perubahan) dengan kalimat, "Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi". Setelah Perubahan Pertama, diatur ketentuan bahwa dalam memberikan grasi Presiden terlebih dahulu mempertimbangkan rekomendasi dari Makamah Agung. Sebagai tindak lanjut kewenangan atribusi dari Pasal 14 UUD 1945 maka disahkanlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi.208 205 Ibid., hal. 449. 206 Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 108, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4234. 207 Op.Cit., Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Ps 14 Ay (1). 208 Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3. 269
Namun Undang-Undang ini dirasa masih memiliki banyak kekurangan, terutama setelah Amandemen Pertama UUD 1945, maka pada tahun 2002, DPR-RI membentuk peraturan baru mengenai grasi, sehingga lahirlah UU 22/ 2002 tentang Grasi. Undang-Undang ini memuat perubahan mendasar mengenai pemberian grasi dibandingkan dengan UU 3/ 1950 tentang Permohonan Grasi. Dalam peraturan ini, sesuai dengan amanat UUD 1945 Perubahan Pertama, grasi diberikan dengan pertimbangan Makamah Agung. Sehingga paling lambat tiga puluh hari setelah seluruh salinan berkas diterima, Makamah Agung segera mengirimkan pertimbangan tertulisnya kepada Presiden. Dalam Undang-Undang 22/ 2002 tentang Grasi dinyatakan bahwa permohonan grasi dapat dimintakan oleh terpidana. Permohonan grasi juga dapat diajukan oleh keluarga dan kuasa hukum terpidana dengan persetujuan terpidana. Khusus untuk pidana mati, permohonan grasi dapat diajukan keluarga terpidana tanpa meminta persetujuan terpidana terlebih dahulu. Permohonan grasi tersebut diatur dalam Pasal 6 UU 22/ 2002 tentang Grasi.209 Pada dasarnya permohonan grasi hanya dapat diajukan satu kali kecuali dalam hal berikut: 1. terpidana yang pernah ditolak permohonan grasinya dan telah lewat waktu dua tahun dari permohonan grasinya tersebut; atau 2. terpidana yang pernah diberikan grasi dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup dan telah lewat waktu dua tahun sejak tanggal keputusan pemberian grasi diberikan. Pemberian grasi tidak menunda pelaksanaan pidana kecuali dalam kasus pidana mati. Pasal 14 UU 22/ 2002 tentang Grasi mengatur jika permohonana grasi diajukan bersamaan dengan permohonan Peninjauan Kembali (PK), maka permohonan PK diputus terlebih dahulu.210 Meskipun ketentuan mengenai grasi telah banyak mengalami kemajuan setelah hadirnya UU 22/ 2002 tentang Grasi, namun, bukan berarti penerapan grasi di 209 Op.Cit., Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, Ps 6. 210 Ibid., Ps 14. 270
Indonesia tanpa masalah. Khususnya dalam eksekusi terpidana mati, masalah pemberian grasi menjadi persoalan yang cukup serius. Tidak adanya batasan waktu pemberian grasi dan permohonan grasi yang dapat diajukan lebih dari satu kali seringkali justru membuat tidak adanya kepastian hukum. Beberapa terpidana mati bahkan terpaksa dipenjara bertahun-tahun dikarenakan proses grasi yang diajukannya belum selesai sehingga pihak Kejaksaan tidak berani mengeksekusi terpidana mati. Menurut data yang dimiliki Ditjen PAS, masih banyak terpidana mati yang belum dieksekusi menjalani eksekusi dikarenakan telah beberapa kali mengajukan grasi. Bahar Bin Manan contohnya, Bahar diputus menjalani pidana mati pada tahun 1970 dikarenakan tindak pidana pembunuhan. Hingga saat ini Bahar masih berada di Lapas Batu 1 Nusakambangan, dan telah dipenjara selama 41 tahun. Dalam upaya memperingan hukumannya, Bahar telah mengajukan empat kali permohonan grasi. Permasalahan lain yang timbul dari UU 22/ 2002 tentang Grasi adalah adanya kekosongan hukum. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi mengatur bahwa untuk permohonan grasi yang diajukan sebelum lahirnya tahun 2002 harus diselesaikan dalam jangka waktu dua tahun. Namun pada kenyataannya masih banyak permohonan grasi yang diajukan sebelum tahun 2002 namun hingga lewat masa dua tahun belum juga mendapat respon dari Presiden. Sehingga permohonan grasi yang belum diputus menjadi tidak memiliki legitimasi hukum. Sedangkan keputusan memberikan atau menolak grasi bukanlah langkah yang mudah bagi Presiden. Mantan Presiden Megawati Soekanoputri pernah mendapat kecaman dikarenakan mengeluarkan empat Keputusan Presiden yang berisi penolakan grasi atas enam terpidana mati. Para terpidana mati yang tersebut antara lain Suryadi Swabhuana alias Adi Kumis, Sumiasih, Djais Adi Prayitno, Sugeng, Ayodhya Prasad Chubey, dan Jurit Bin Abdullah. Kelima terpidana mati diputus bersalah atas tindak pidana pembunuhan berencana. Sementara Ayodhya Prasad Chaubey diputus bersalah atas tindak pidana narkotika. Dari keenam terpidana mati yang permohonan grasinya ditolak, kasus Sumiasih dan Sugeng cukup mendapat perhatian. Terutama dalam kasus Sugeng yang 271
dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan berencana bersama Sumiasih, ibunya sendiri. Sugeng pertama kali diputus bersalah pada tahun 1989 di Pengadilan Negeri Surabaya. Kasusnya telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht) pada tahun 1996. Sejak pertama kali diputus bersalah hingga saat eksekusi pidana mati, Sugeng telah menjalani pidana penjara lebih dari 20 tahun. Kasus lain yang juga menyita perhatian publik hingga dunia internasional adalah ditolaknya permohonan grasi terpidana mati Ayodhya Prasad Chuabey. Ayodhya adalah warga Negara India, sehingga eksekusi kematian Ayodhya mendapat kecaman keras dari Kedutaan Besar India dan Uni Eropa. Sedangkan pada kasus Jurit Bin Abdullah, setelah permohonan grasinya ditolak Presiden pada tanggal 3 Februari 2003, Jurit segera melakukan proses Peninjauan Kembali (PK) pada tanggal 17 Februari 2003. Selanjutnya PK Jurit ditolak. Namun hingga Oktober 2010, Jurit masih dipenjara di Lapas I Batu Nusakambangan. Selain menolak permohonan grasi dari enam terpidana mati yang telah disebutkan di atas, pada tanggal 9 Juli 2004 Presiden Megawati juga menolak grasi dari Ibu Astini, seorang perempuan yang berusia 50 tahun. Astini diputus bersalah telah melakukan tindak pidana pembunuhan. Penolakan Presiden Megawati terhadap permohonan grasi para Terpidana mati menjadi salah satu isu yang beliau gulirkan pada saat Pemilu 2009.211 "Sebagai Presiden, saya telah melaksanakan hukum yang sangat keras. Saya menolak grasi bagi mereka yang telah dijatuhkan hukuman mati, karena jelas- jelas mengedarkan narkoba yang meracuni generasi muda kita"212 Sementara dokumen resmi mengenai grasi pada Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono masih sulit diperoleh. Sekretaris Negara enggan mengeluarkan data tersebut dikarenakan dalam Keputusan Grasi terdapat tanda tangan Presiden. Namun 211 Sikap Megawati tersebut disampaikan pada saat berpidato dalam pembukaan Perkemahan Pemuda Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI), Munthe, Minahasa Selatan. 212 Imparsial, Menggugat Hukuman Mati Di Indonesia, Imparsial, Jakarta: 2010, Hal 116 272
berdasarkan data yang berhasil dirangkum Tim Imparsial, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono pernah beberapa kali menolak permohonan grasi dari terpidana mati. Diantaranya pada tanggal 10 Maret 2005, Presiden menolak grasi yang diajukan oleh terpidana mati kasus kerusuhan Poso, yaitu Fabianus Tibo, Domingus da Silva, dan Marinus Riwu. Presiden juga menolak grasi kedua mereka pada tanggal 16 Agustus 2006. Sebelumnya pada November 2004, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono menolak permohonan grasi dari terpidana mati Jurit Bin Abdullah. Penolakan permohonan grasi juga pernah diberikan pada Ayub Bulubili pada tanggal 6 Maret 2007. Pada tanggal 22 November 2007, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono juga menolak permohonan grasi dari terpidana mati Ahmad Suradji. Kemudian di bulan Februari 2009, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono kembali menolak permohonan grasi terpidana mati. Kali ini, permohonan grasi diajukan oleh Ibrahim bin Ujang. Beberapa terpidana mati bahkan pernah mengajukan permohonan grasi lebih dari satu kali. Selain dari Fabianus Tibo Cs, yang mengajukan permohonan grasi hingga dua kali kepada Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, Ayub Bulubili juga dua kali mengajukan permohonan grasi. Permohonan grasi pertamanya ditolak oleh Presiden Megawati Soekarno Putri, sedang permohonan grasi kedua juga ditolak oleh Presiden SBY. Salah satu kasus yang paling menarik adalah kisah terpidana mati Jurit bin Abdullah yang sampai tiga kali mengajukan permohonan grasi dan ditolak oleh tiga Presiden yang berbeda. Permohonan grasi pertamanya ditolak oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Pada tahun 2003, Presiden Megawati Soekarno Putri menolak permohonan grasi keduanya. Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono menjadi Presiden ketiga yang menolak permohonan grasi Jurit pada tahun 2004. Ketika Tim Pemantuan Komnas HAM mengunjungi Lapas I Batu Nusakambangan, Jurit belum juga dieksekusi setelah menjalani hukuman kurungan lebih dari dua belas tahun. Kasus lain yang juga menarik terjadi pada Mahar bin Manan.213 Menurut data Ditjen 213 Ibid., Hal 141-166. 273
Pas, Mahar bin Manan telah mengajukan empat kali grasi, dan telah menjalani hukuman kurungan lebih dari empat puluh tahun.214 Meski grasi merupakan salah satu penyebab diubahnya putusan pidana mati, namun tidak semua terpidana mati mau mengajukan grasi, misalnya pada kasus tiga terpidana mati kasus Bom Bali, yaitu, Muchlas, Amrozi, dan Imam Samudra. Ketiga terpidana mati menolak untuk mengajukan grasi kepada Presiden. Menurut mereka, pengajuan grasu merupakan perbuatan dosa. Mereka tidak ingin melakukannya karena akan menyebabkan meraka jatuh pada dosa syirik, yakni mengakui kedaulatan lain selain kedaulatan Allah dalam menciptakan dan menentukan hukum. Di sisi lain, menurut Ali Gufron alias Muchlas, pemerintahan yang ada adalah pemerintahan thaghut (setan) sehingga meminta grasi kepada Presiden adalah perbuatan yang tidak benar dana menyebabkan mereka jatuh pada kehinaan. Terlebih lagi, menurut Muchlas, mengajukan grasi berarti menyetujui praktik hukum yang bertentangan dengan hukum Islam.215 Penolakan mereka untuk mengajukan permohonan grasi didukung oleh pihak keluarga, yang juga memiliki hal untuk mengajukan permohonan grasi. Menanggapi sikap ketiga terpidana mati kasus bom Bali, Jaksa Agung Hendarman Supanji sempat ragu melakukan ekseskusi pidana mati. Hal ini dikarenakan Kejaksaan masih menunggu apabila ketiga terpidana mati tersebut mau menggunakan hak mereka untuk mengajukan permohonan grasi. Mengenai hal ini, Achmad Michdan menceritakan sekelumit mengenai grasi yang diajukan oleh keluarga Amrozi. Pada saat putusan kasasi, keluarga Amrozi sempat dipaksa oleh kejaksaan untuk mengajukan grasi.216 Pihak Kejaksaan bahkan sampai memberikan jangka waktu satu bulan untuk terpidana mati dan kuasa hukumnya jika ingin mengajukan grasi. Himbauan 214 Data Primer Direktorat Jenderal Pemasyarakatan: Terpidana Mati Tahun 2010 215 Wawan H. Purwanto, Kontroversi Seputar Hukuman Mati Amrozi CS, CMB Press, Jakarta: 2008, Hal 147-148 216 Ibid., Hal 115. 274
Kejaksaan ini mendapat kritik dari kuasa hukum Amrozi. Hal ini dikarenakan UU 22/ 2002 tentang Grasi tidak memberikan tenggat waktu pengajuan grasi. Kritik dari kuasa hukum Amrozi ini diamini oleh Jaksa Agung, UU 22/ 2002 tentang Grasi memang tidak mengatur mengenai tenggat waktu pengajian grasi. Namun jika grasi tidak segara diajukan, maka akan berlarut-larut dan menunda eksekusi pidana mati. Sehingga terpidana mati bisa menjalani pidana penjara cukup lama. Padahal jika hal tersebut terjadi, beberapa kalangan menilai telah terjadi dua kali pemidanaan, pidana penjara dan pidana mati. Hal ini tentu tidak dibenarkan dan dapat melanggar HAM. Merespon beberapa permasalahan yang tidak dapat diakomodir dalam UU 22/ 2002 tentang Grasi, maka pada tahun 2010 disahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.217 Beberapa perubahan yang lahir dari Undang-Undang ini diantaranya adalah batas permohonan grasi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi menentukan bahwa grasi hanya dapat diajukan satu kali. Sedangkan tenggat waktu pengajuan grasi juga ditentukan. Permohonan grasi dapat diajukan sejak putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap (in kracht) hingga satu tahun setelahnya. Hal ini dilakukan untuk menjamin adanya kepastian hukum dan mencegah terlalu lamanya penundaan pelaksanaan pidana (khusus untuk pidana mati). Selain itu, untuk mempercepat proses keluarnya keputusan grasi oleh Presiden, maka pertimbangan Makamah Agung yang semula dapat diberikan dalam rentang waktu tiga bulan sejak salinan permohonan grasi diterima, dirubah menjadi tiga puluh hari. Satu terobosan yang juga lahir dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi adalah bahwa Menteri Hukum dan HAM dapat meminta terpidana untuk mengajukan grasi. Hal ini dikarenakan ada kemungkinan bahwa terpidana tidak memiliki keluarga, kuasa hukum dan/ atau tidak memahami proses pengajuan grasi. Selain itu 217 Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150. 275
Undang-Undang ini juga mengatur bahwa permohonan grasi yang diajukan sebelum dan setelah lahirnya UU 22/ 2002 tentang Grasi harus sudah diselesaikan sampai dengan tanggal 22 Oktober 2012. Hadirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi diharapkan dapat memberikan perbaikan dalam proses keputusan grasi dan juga dapat memberikan kepastian hukum, baik untuk para terpidana mati maupun para eksekutor dan aparat penegak hukum. 3.3.3.2. Eksekusi Tahap eksekusi terpidana mati dapat dikatakan sebagai fase yang paling menarik perhatian publik dan memancing perdebatan berbagai kalangan. Sejak dulu, eksekusi hukuman mati telah dilakukan dengan berbagai macam metode. Semua ini dimaksudkan untuk mengurangi rasa sakit dan penderitaan terpidana mati sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Jika dibandingkan puluhan tahun lalu, metode eksekusi terpidana mati memang mengalami perubahan yang lebih baik. Dalam catatan sejarah, setidaknya didapatkan informasi yang menunjukan eksekusi hukuman mati dengan cara yang sangat kejam. Salahsatunya yang pernah terjadi di Indonesia pada masa kolonial. Pidana mati yang diberikan pada Pieter Eberverld bisa dikatakan sebagai hukuman yang sangat kejam. Eberveld dihukum mati dengan cara mengikatkan bagian tubuhnya pada kuda yang ditarik ke empat penjuru mata angin. Sementara kepala Eberverld dipenggal dan dijadikan monument peringatan untuk mereka yang menentang Pemerintahan Kolonial Belanda. Hingga saat ini, tempat eksekusi Eberverld dikenal dengan jalan Pecah Kulit. Eksekusi hukuman mati yang juga tercatat dalam sejarah terjadi di Prancis, saat Marie Antonieta harus menghadapi guillotine dan para algojo. Sementara hukuman gantung sempat diberlakukan di Mesir pada beberapa aktivis yang dinilai sebagai pemberontak pada masa Gamal Abdul Nasser. Sementara di Indonesia, sejak masa orde lama eksekusi terpidana mati dilakukan dengan cara hukum tembak sampai mati. Kebijakan ini mulai berlaku sejak Pemerintah menerbitkan Undang-Undang 276
Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang masih berlaku hingga saat ini.218 Dalam UU ini pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana hukuman mati dengan cara ditembak hingga mati. Sebelumnya tidak pernah ada pengaturan mengenai bagaiman eksekusi harus dilakukan kecuali praktik hukum sampai mati Belanda.219 terhadap kejahatan militer yang juga merupakan peninggalan Dalam sejarah memang terdapat beberapa metode yang digunakan untuk eksekusi hukuman mati. Beberapa Metode tersebut antara lain: 1. hukuman pancung: hukuman dengan cara potong kepala; 2. sengatan listrik: hukuman dengan cara duduk di kursi yang kemudian dialiri listrik bertegangan tinggi; 3. hukuman gantung: hukuman dengan cara digantung di tiang gantungan; 4. suntik mati: hukuman dengan cara disuntik obat yang dapat membunuh; 5. hukuman tembak: hukuman dengan cara menembak jantung seseorang, biasanya pada hukuman ini terpidana harus menutup mata untuk tidak melihat; 6. rajam: hukuman dengan cara dilempari batu hingga mati; Ketika kursi listrik digunakan untuk seseorang, narapidana diberikan arus listrik antara 500 dan 2000 volt per 30 detik, dimana asap biasanya keluar dari kaki dan kepalanya. Setelah itu narapidana diperiksa oleh seorang dokter, dan jika penambahan arus bisa diberikan. Kursi listrik menjadi penghantar arus listik dengan terpidana mati melalui elektroda yang dirancang khusus. Biasanya eksekusi dilakukan oleh tiga orang yang menekan tombol namun hanya satu diantaranya yang terhubung dengan sumber listrik.220 Pada kenyataannya kursi listrik tidak selalu efektif dalam mempercepat kematian. Ketika Alpha Otis Stephens akan dieksekusi di 218 Indonesia, Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 38. 219 Op.Cit., Imparsial, hal 8-9. 220 Op.Cit., Wawan H. Purwanto, Hal 189 277
kursi listrik di Georgia tahun 1984, arus listrik pertama yang berlangsung dua menit, tidak cukup untuk membunuhnya. New York Times melaporkan bahwa Stephens berjuang selama delapan menit untuk mendapatkan udara sebelum arus listrik kedua menghentikannya.221 Metode lain sempat popular dalam perjalanan sejarah adalah dipenggal atau dipancung. Pidana mati dengan cara ini dilakukan degan dua cara, yaitu dilakukan oleh algojo menggunakan kapak. Cara ini dilakukan pada abad ke-16 dan ke-17, terakhir kali digunakan pada tahun 1747 di Inggris. Cara lain adalah dengan menggunakan guillotine yang diajukan oleh Dr. Joseph Guillotine untuk mengurangi penyiksaan. Alat ini terkahir kali digunakan pada tahun 1789 di Prancis dan terakhir digunkan pada tahun 1977 di Negara yang sama. Sedangkan hukuman gantung merupakan cara yang paling umum dan sederhana. Terpidana mati digantung dengan seutas tali hingga meninggal dan lehernya patah.222 Metode eksekusi pidana mati yang dianggap jauh lebih manusiawi adalah suntik mati. Eksekusi menggunakan suntiikan mematikan adalah manusiawi karena satu-satunya rasa sakit yang dirasakan oleh narapidana adalah ketika jarum disuntikan ke tubuhnya. Tapi cara eksekusi ini juga gagal, terutama karena dilaksanakan oleh staf yang kurang berpengalaman. Ketika James Autry dieksekusi pada bulan Maret 1948, dia membutuhkan waktu sepuluh menit sampai mati. Pada saat itu dia sadar, banyak bergerak dan Komplain dengan rasa sakit yang dia rasakan. Ini mungkin saja terjadi karena jarum tersumbat. Metode eksekusi lainnya adalah dengan tembak mati. Terpidana ditembak oleh satu regu tembak khusus hingga mati. Biasanya tidak semua senapan dalam regu tembak diisi dengan peluru tajam. Metode tembak mati inilah yang dilaksanakan di Indonesia. Berbagai macam metode eksekusi mati terus berkembang dengan tujuan utama mengurasi rasa sakit yang diderita terpidana mati. Hal ini dikarenakan, jika proses eksekusi terlalu lama akan menyebabkan penyiksaan terhadap terpidana mati. 221 Op.Cit., Hans Goran Franck, hal. 39 222 Ibid., hal. 188 278
Padahal bebas dari penyiksaan adalah salah satu bagian dari non derogable rights.223 Prinsip dari bebas penyiksaan tentunya berlaku untuk seluruh umat manusia, tidak terkecuali pada terpidana mati. Pidana mati sendiri telah melanggar hak hidup sebagai hak manusia yang paling dasar. Oleh karenanya, proses eksekusi pidana mati pun harus diusahakan tidak membuat terpidana mati merasa tersiksa. Terdapat beberapa kriteria cara pelaksanaan pidana mati yang dipandang sesuai dengan cirri masyarakat beradab. Pertama, harus secepat dan sesederhana mungkin serta bebas dari hal-hal yang meningkatkan ketakutan dan penderitaan terpidana. Kedua, cara tersebut harus secepat mungkin menumbulkan ketidaksadaran terpidana dan secepat munkin pula mengalami kematian. Ketiga, cara tesebut harus dan patut dalam masyarakat yang beradab. Dan keempat, harus dihindari perusakan anggota tubuh.224 3.3.3.2.1. Eksekusi Mati Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa peraturan perundang- undangan mengenai tata cara pidana mati pertama kali lahir setelah terbitnya UU 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Beberapa ketentuan dalam UU ini masih merupakan peninggalan Pemerintah Kolonial Belanda, misalnya mengenai cara eksekusi mati yang dipilih dalam UU ini, yaitu hukum tembak sampai mati. Menurut UU ini tempat eksekusi mati sesuai dengan pengadilan yang menjatuhkan putusan di tingkat pertama, kecuali jika ditentukan lain oleh Menteri yang bersangkutan. Eksekusi mati tidak dilaksanakan di tempat umum, kecuali ada pertimbangan lain dari Presiden.225 Kejaksaan bertanggungjawab atas eksekusi mati yang dijalankan. Sementara eksekutor dari eksekusi mati adalah Kapolda tersebut. Selanjutnya Kapolda membentuk satu regu tembak dari Brigade Mobil (Brimob) yang terdiri dari seorang 223 Non derogable rights adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun 224 Ibid., hal 190. 225 Op.Cit., Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. 279
Bintara, dua belas orang Tamtama yang dipimpin oleh seorang Perwira. Dengan isyarat pedang, dua belas orang regu penembak segera melakukan eksekusi dengan menembak terpidana mati ke arah jantungnya. Jika terpidana mati masih hidup, maka Bintara regu penembak segera melepaskan tembakan akhir di atas telinga terpidana. Kemudian dokter akan memeriksa apakah terpidana telah benar-benar mati. Ketika menjalani eksekusi mati, terpidana boleh menjalaninya dengan berdiri, duduk atau berlutut. Mata terpidana akan ditutup saat eksekusi, kecuali ada permintaan lain dari terpidana. Penasihat hukum diperkenankan hadir dalam proses eksekusi mati, baik karena permintaan dari terpidana maupun atas permintaannya sendiri. Pemberitahuan eksekusi mati disampaikan kepada terpidana mati 3 X 24 jam oleh Jaksa yang bertanggungjawab. Jika terpidana mati memiliki permintaan, dapat disampaikan kepada Jaksa. Jika dibutuhkan, proses eksekusi mati juga dapat disaksikan oleh penasihat rohani. Sedangkan untuk proses penguburan dikembalikan kepada keluarga terpidana. Meski telah cukup lama bertahan, Undang-Undang ini bukan tanpa kontroversi. Pada tahun 2008, Tim Pengacara Amrozi dan kawan-kawan mengajukan judicial review UU 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Wirawan Adnan, Pengacara Amrozi, menganggap bahwa hukum tembak mati tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Menurut Tim Pengacara Muslim (TPM), cara eksekusi yang diatur dalam UU 2/PNPS/1964 merupakan salah satu bentuk penyiksaan terhadap terpidana mati. Karena itu pihaknya pada tanggal 6 Agustus 2008, TPM mendaftarkan judicial review atas UU 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati ke MK. Tim Pengacara Muslim mengajukan dua jenis pengujian sekaligus, yaitu pengujian formil dan pengujian materil. Menurut TPM pembentukan UU 2/ PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati cacat hukum karena Undang-Undang tersebut disahkan oleh Presiden dengan disetuji oleh Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR). Kedudukan DPR-GR dipersoalkan karena dianggap bukan sebagai lembaga perwakilan rakyat sebagaimana dimaksud UUD 1945. Amrozi dan kawan-kawan 280
melalui TPM, tidak hanya mempersoalkan proses pembentukan UU 2/ PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dinilai inskonstitusional, tapi juga mempersoalkan Undang-Undang tersebut yang dinilai secara meteriil bertentangnan dengan UUD 1945. Tim Pengacara Muslim menilai, proses tembak mati sebagi cara pengeksekusian bagi terpidana dalam Undang-Undang itu telah melanggar hak asasi yang ada dalam Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945.226 Tim Pengacara Muslim menilai metode tembak mati dalam Undang-Undang tersebut sangat memungkinkan untuk terjadi penyiksaan bagi terpidana mati. Dalam sidang yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 2008, Pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan HAM, Andi Mattalata sebagai kuasa hukum, mengatakan pidana mati tidak melanggar hak konstitusional mereka untuk tidak disiksa. Karena pidana mati bukan penyiksaan. Menurut Andi Mattalata, sakit itu berbeda dengan penyiksaan. Sementara itu, Andi Mattalata juga menegaskan bahwa UU 2/ PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati tidak melanggar UUD 1945. Karena itulah, Andi Mattalata meminta agar MK menolak permohonan judicial review atas UU 2/ PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Sedangkan menurut, Nasrullah, mantan dosen hukum acara pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, menyatakan sebaiknya pemerintah, dalam hal ini kejaksaan sebagai eksekutor, mengabulkan permintaan tepidana mati untuk dieksekusi dengan cara dipancung. Menurutnya, permintaan Amrozi dan kawan- kawan bukanlah permasalahan hukum acara, melainkan mengenai hak asasi manusia terpidana mati Bom Bali tersebut. Selain itu, menurut Nasrullah, tidak ada yang dirugikan jika eksekusi Amrozi dan kawan-kawan dilakukan dengan cara dipancung. Setelah melalui proses judicial review, MK akhirnya memutuskan bahwa UU 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati tidak bertentangan dengan Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945. Mahkamah Konstitusi menegaskan tidak ada satu cara pun yang menjamin tiadanya rasa sakit dalam pelaksanaan pidana mati. Semua 226 Op.Cit., Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Ps 28I Ay (1). 281
mengandung risiko terjadinya ketidaktepatan yang menimbulkan rasa sakit. Karenanya Undang-Undang ini masih tetap berlaku hingga saat ini. Menanggapi putusan yang dikeluarkan MK, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), menyampaikan pandangannya. Dalam siaran pers yang dipublikasikan pada tanggal 28 Oktober 2008, Elsam berpendapat bahwa Putusan MK yang melihat bahwa pelaksanaan hukuman mati tidak bertentangan dengan Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945 karena menganggap tata cara pelaksanaan hukuman mati berdasarkan UU 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati bukan merupakan tindakan penyiksaan adalah sebuah keputusan yang terjebak positivisme hukum formal, karena hanya melihat unsur yang digugat saja, yaitu penyiksaan. Padahal, Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945 secara tegas dan jelas mengatur mengenai hak-hak dasar warga negara sebagai satu kesatuan yang utuh, di mana dengan tegas dinyatakan bahwa hak untuk hidup merupakan hak dasar yang harus dijamin oleh negara.227 3.3.3.2.2. Beberapa Praktek Eksekusi Mati di Indonesia Sebagai momentum puncak dari proses pemberlakuan pidana, eksekusi mati menjadi hal yang paling menarik untuk diperbincangkan. Sayangnya tempat eksekusi mati seringkali dirahasiakan dari khalayak umum sehingga tidak dapat dikontrol oleh banyak pihak. Jika dibandingkan dengan era Orde Baru, saat ini proses eksekusi mati memang sedikit lebih terbuka. Selain pejabat Pemerintah yang mulai terbuka, peran media massa juga cukup signifikan dalam mengawal informasi terkait eksekusi mati. Meskipun demikian data pasti eksekusi mati tetap sulit diperoleh. Kejaksaan sebagai eksekutor seringkali merasa keberatan jika harus mengungkap data mengenai eksekusi mati secara detail. Beberapa eksekusi terpidana mati bahkan luput dari pantauan berbagai kalangan. 227 Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Formal, Pelaksanaan ), diunduh pada tanggal 22 November 2011. Hukuman Mati: Terjebak Positivisme Hukum 282
Pada tahun 2005, eksekusi mati yang dilakukan terhadap Ibu Astini juga sempat menyita perhatian publik. Ibu Astini mendapat surat pemberitahuan eksekusi kematiannya pada tanggal 6 Oktober 2004. Isi surat pemberitahuan tersebut antara lain adalah tanggal eksekusi kematiannya yang akan dilaksanakan tiga puluh hari sejak surat diterima. Beliau dieksekusi pada tanggal 20 Maret 2005 Pukul 01.15 WIB, di sebuah tempat rahasia di Jawa Timur. Ibu Astini menjalani eksekusi kematiannya dalam posisi duduk dan menghadapi dua belas anggota regu tembak. Enam diantaranya diisi dengan peluru tajam. Sehingga enam peluru tepat mengenai jantung Ibu Astini. Kasus lain yang juga menjadi sorotan di berbagai media adalah eksekusi mati Sumiarsih dan Sugeng setelah menjalani pidana penjara selama hampir dua puluh tahun. Sumiarsih dan Sugeng diputus bersalah atas tindak pidana pembunuhan berencana. Keduanya kemudian dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi pada tanggal 19 Juli 2008 Pukul 00.20 WIB, oleh dua belas personel Brimob Polda Jatim. Penasihat hukum Sumiasih, Sasmita Suteja, menyatakan hanya mendengar satu kali letusan senjata yang suaranya cukup keras dalam eksekusi terhadap terpidana mati Sumiasih dan Sugeng. Tidak diketahui persis apakah hanya satu tembakan itu yang menewaskan keduanya sekaligus, atau senjata lain yang tidak bersuara yang mengenai sasaran. Ia sempat melihat Sumiasih dan Sugeng yang mengenakan baju putih didudukkan pada kursi. Tak lama kemudian regu tembak melakukan ekseskusi. Selain mendengar satu kali suara tembakan yang cukup keras, Sasmita juga mengaku melihat kilatan cahaya tepat mengenai dada Sumiasih dan Sugeng. Sasmita mengaku dijemput petugas kejaksaan dari rumahnya di daerah Manyar, Suarabaya, sekitar pukul 22.00. Sebelumnya, ia memang sudah dijanjikan akan dijemput jika eksekusi akan dilakukan. Dari rumahnya, Sasmita dibawa berputar-putar Surabaya sekitar 30- 45 menit. Meski mata tidak ditutup, Sasmita mengaku tidak mengenali daerah di mana eksekusi dilakukan, karena suasanya sangat gelap. Sebagai kuasa hukum, Sasmita mungkin termasuk orang yang diberi kesempatan menyaksikan langsung eksekusi terpidana mati. Namun, tidak semua kuasa hukum mendapat kesempatan serupa. Meski di dalam UU 2/PNPS/1964 283
tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati dinyatakan bahwa kuasa hukum dapat menghadiri eksekusi terpidana mati, masih ada beberapa kasus eksekusi pidana mati yang tidak dihadiri oleh kuasa hukum, misalnya saja yang terjadi dalam eksekusi terpidana mati kasus Bom Bali yang dijatuhkan pada Amrozi dan kawan-kawan. Eksekusi yang dilakukan pada tanggal 9 November 2008, tidak dapat disaksikan oleh TPM yang merupakan kuasa hukum Amrozi dan kawan-kawan. Menurut Mahendradatta-salah satu kuasa hukum Amrozi dan kawan-kawan- pihaknya tidak diundang dan diperkenankan untuk melihat eksekusi pada terpidana mati kasus Bom Bali. Informasi lebih banyak mereka terima dari pemberitaan media massa. Bahkan beliau mengaku tidak dapat melihat jenazah ketiga klien-nya setelah dieksekusi. Mahendradatta hanya mendengar kabar bahwa dalam proses eksekusi klien-nya, telah dihadirkan tim medis dan pemuka agama yang berasal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Eksekusi Amrozi dan kawan-kawan memang menuai kontroversi baik di dalam maupun luar negeri. Tak heran jika sempat ditunda beberapa kali. Pada saat menjelang eksekusi pun keamanan semakin diperkuat. Pada akhirnya, berdasarkan informasi yang dari pihak yang berwenang, Amrozi dan kawan-kawan meninggal setelah ditembak oleh tiga regu tembak (masing-masing satu regu tembak). Ini jelas berbeda dengan keinginan mereka yang ingin dihukum pancung.228 Meskipun eksekusi mati dilakukan oleh anggota Brimob pilihan, namun tembakan yang diarahkan kepada para terpidana seringkali tidak langsung membuat mati terpidana. Pada kasus Rio Alex Bullo yang dieksekusi pada tanggal 8 Agustus 2008, Rio baru dinyatakan meninggal setelah sepuluh menit dari tembakan mati. Nasib sama juga dialami oleh Tubagus Yusuf Maulana alias Usep yang terjerat pasal pembunuhan berencana. Usep juga diketahui baru meninggal sepuluh menit setelah ditembak mati. Dengan demikian ada jeda yang cukup lama sepuluh menit, bagi para terpidana mati untuk merasakan sakit dalam tubuhnya, sebelumnya akhirnya 228 Hasil wawancara dengan Mahendradatta pada tanggal 17 Maret 2011. 284
dinyatakan meninggal oleh tim medis. Hal ini tentu saja menjadi perdebatan yang cukup krusial dalam kaitannya dengan hak terbebas dari penyiksaan. Pada beberapa kasus, terpidana mati bahkan harus melewati hari-harinya dalam ruang isolasi yang disediakan sebelum dilaksanakan eksekusi. Hal demikian dialami oleh Saelow Prasert dan Namsong Sirilak. Keduanya divonis mati atas tindak pidana narkotika. Prasert dan Sirilak dieksekusi pada tanggal 1 Oktober 2004. Sebelum dieksekusi keduanya mulai diisolasi di Lapas Tanjung Gusta, Medan, sejak tanggal 26 September 2004. Fenomena menanti giliran pidana mati ini seringkali dipahami sebagai tekanan secara psikologi, dimana narapidana yang telah dijatuhi hukuman mati tertekan selama periode antara vonis penjatuhan hukuman sampai saat eksekusi. Selama waktu itu, narapidana menjadi mudah stress, kesedihan mendalam, serta mental dan moralnya tersiksa.229 Biasanya, sebelum dieksekusi, terpidana mati akan diberi kesempatan untuk mengajukan permintaan terakhir. Namun, tidak seluruh permintaan terakhir dari terpidana mati dipenuhi pihak yang berwenang. Salah satu kasus pidana mati yang juga menyita perhatian public adalah hukuman mati yang dijatuhkan pada Tibo dan kawan-kawan atas kerusuhan dan pembunuhan di Poso. Menurut banyak pihak, proses persidangan Tibo dan kawan-kawan tidak berjalan secara adil, sehingga menuai berbagai kecaman. Namun ternyata, tidak hanya kecaman dan perdebatan sengit yang mewarnai eksekusi Tibo dan kawan-kawan. Kekecewaan juga dirasakan oleh pihak keluarga dan pendukung Tibo dan kawan-kawan. Pasalnya permintaan terakhir para terpidana mati kasus kerusuhan dan pembunuhan di kota Poso tidak dapat dipenuhi oleh Pemerintah. Menurut Pastor J. Mangkey MSC yang mendapat informasi dari Roy Jening, sebelum dieksekusi Tibo, Dominggus, dan Marinus melalui penasehat hukum dan penasehat rohani menyampaikan empat permintaan terakhirnya jika harus dieksekusi. Keempat permintaan itu adalah pertama akan menyampaikan pesan terbuka kepada Presiden melalui konfrensi pers, kedua meminta Antonius Sujata, Romo Nobert Bethan, Pst 229 Op. Cit., Hans Goran Franck, hal 40. 285
Jimmy Tumbelaka, dan Roy Jening mendampingi pada saat eksekusi, ketiga meminta agar jenazahnya disemayamkan di Gereja Katolik Santa Maria Palu dan meminta Uskup Manado Mgr Josephus Suwatan untuk memimpin misa arwah, keempat Dominggus Da Silva meminta jenazahnya dimakamkan di Flores Maumere sedangkan Tibo dan Marinus di Beteleme Morowali. Kejari Palu tidak memberi kesempatan jenazah Tibo dan kawan-kawan disemayamkan di Gereja Santa Maria Palu untuk Misa Requiem. Menurut pihak Kejaksaan, setelah dieksekusi, jenazah Tibo dan Marinus langsung diterbangkan ke Morowali, sedangkan jenazah Dominggus dikebumikan di Palu. Tibo dan kawan- kawan telah meminta semua keperluan setelah eksekusi hingga ke pemakaman itu disiapkan oleh pihak keluarga dan orang-orang yang peduli terhadap mereka. Namun pemakaman ketiganya dilakukan secara sepihak. Padahal UU 2/PNPS/1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati memuat bahwa pemakaman terpidana mati diserahkan kepada pihak keluarga. Menyikapi hal ini, Kontras Sulawesi mengecam keras sikap Kepolisian yang langsung memakamkan jasad Dominggus da Silva, setelah eksekusi mati, di daerah Poboya, Palu, dekat Markas Brimob, tanpa memberi tahu pihak keluarga. Tidak lama setelah melakukan eksekusi terhadap ketiga terpidana mati kasus Poso, pihak kepolisian selaku eksekutor langsung memakamkan jasad Dominggus da Silva tanpa memberi tahu pihak keluarga yang sudah menanti di Gereja Santa Maria, Palu. Dengan penguburan sepihak itu, keluarga tidak sempat melihat jasad Dominggus. Dalam amanat terakhirnya Dominggus meminta pihak keluarga memakamkan jazadnya di tempat asalnya, Nusa Tenggara Timur. Polisi pun ingkar janji untuk membawa jazad Fabianus Tibo, Dominggus da Silva, dan Marinus Riwu ke Gereja Santa Maria, rencananya pihak keluarga akan melakukan misa requem. Akhirnya, misa yang dipimpin oleh Pastor Gereja Santa Maria, Melky Toreh, berlangsung selama 45 menit. Foto tiga terpidana mati dipajang di dalam gereja dengan tiga peti mati kosong. Dini harinya pihak kepolisian yang diwakili oleh Victor Batara sepakat memenuhi permintaan keluarga para terpidana agar menghadirkan jasad mereka pada misa pukul 09.00 WITA. Namun ternyata 286
polisi langsung menerbangkan jazad Fabianus Tibo dan Marinus Riwu ke Beteleme dengan pesawat kepolisian pada pukul 06.00 WITA. Tidak ada alasan yang jelas dari pihak Kepolisian kepada keluarga atas pengingkaran janji itu. Melihat berbagai fenomena yang terjadi pada saat eksekusi terpidana mati, dapatlah dikatakan bahwa eksekusi terpidana mati di Indonesia belum benar-benar menjunjung tinggi perspektif HAM. Setidaknya permasalahan yang terjadi dalam eksekusi terpidana mati ini dapat ditinjau dari dua aspek. Pertama dari aspek peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang kedua, dari aspek realita atau praktek yang terjadi di lapangan. Jika meninjau dari aspek peraturan perundang- undangan, maka kita akan berhadapan dengan UU 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Penerapan Hukuman Mati. Dimana peraturan tersebut dibuat ketika masih dalam rezim demokrasi terpimpin di era Soekarno. Pada saat itu, udara demokrasi dan kebebasan belum mewarnai ruang public di Indonesia. Pemerintahan selanjutnya - Pemerintahan Orde Baru- juga tidak melakukan perubahan terhadap peraturan tersebut. Tidak mengherankan, pada masa Orde Baru, iklim demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, lagi-lagi bukan menjadi prioritas Pemerintah. Setelah reformasi 1998, HAM semakin mendapat tempat dalam berbagai peraturan yang berlaku di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari amandemen UUD 1945, lahirnya UU 39/ 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hingga diratifikasinya beberapa konvenan international yang memuat prinsip-prinsip HAM. Namun demikian, peraturan yang digunakan dalam proses eksekusi terpidana mati masih peraturan yang sama, yaitu UU 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Penerapan Hukuman Mati. Padahal peraturan ini sama sekali belum disesuaikan dengan perubahan iklim demokrasi dan prinsip HAM. Sehingga pendapat beberapa pihak yang meminta agar peraturan mengenai eksekusi terpidana ditinjau ulang dan diperbaharui, kiranya dapat dijadikan pertimbangan dan masukan yang berarti bagi para pemangku kebijakan. 287
3.4. Analisis Perlindungan Hak Hidup dan Hak atas Keadilan menurut Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Protokol Opsional Kedua pada Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang Ditujukan untuk Penghapusan Hukuman Mati pada Proses Hukum Acara Pidana Sejak beberapa kurun terakhir, perlindungan terhadap hak hidup telah menjadi salah satu konsentrasi dunia international. Hal ini dapat dilihat dari usaha PBB dalam upaya penghapusan hukuman mati, yang disinyalir dapat melanggar pemenuhan hak hidup. Kedudukan hak hidup sebagai non-deregable rights, menjadikan hak hidup sebagai hak dasar yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Bahkan dikatakan, bahwa hak hidup adalah awal atau dasar dari seluruh hak asasi manusia yang lahir selanjutnya. Pada tahun 1959, pembahasan mengenai hukuman muncul dalam agenda PBB ketika Majelis Umum menyetujui sebuah resolusi meminta Dewan Ekonomi dan Sosial untuk mempelajari pidana mati baik secara hukum dan pelaksanaannya di beberapa negara dan mencoba mengukur efek dari penghapusan pidana tersebut terhadap tingkat kriminalitas. Kajian tersebut selesai pada tahun 1962, dengan hasil laporan 'Hukuman Mati' (Capital Punishment) dipresentasikan oleh Juri Prancis Marc Ancel. Pada tahun 1966, PBB dapat memberikan perlindungan HAM dalam formula hukum yang mengikat.230 Hal tersebut disusun dalam dua rancangan perjanjian Internasional yang sebagian besar berasal dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia: Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik serta Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Dalam Pasal 6 KIHSP, hak hidup didefinisikan dan diperluas, dengan pembahasan pembatasan penggunanaan pidana mati: 1. Setiap orang memiliki hak untuk hidup. Hak tersebut harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorangpun dapat kehilangan hak hidup tersebut. 230 Op.Cit., Hans Goran Franck, hal. 55. 288
2. Pada negara yang masih memperlakukan pidana mati, penerapan hukuman tersebut hanya untuk kejahatan serius berdasarkan hukum yang berlaku pada Komisi Kejahatan dan tidak bertentangan dengan perjanjian dan Konvensi Pencegahan dan Hukuman Kejahatan Genosida. Hukuman ini hanya dapat diputuskan sebagai keputusan akhir oleh pengadilan yang berkompeten. 3. Apabila terjadi kejahatan genosida, diyakini bahwa tidak ada pasal yang mengesahkan adanya negara pihak dalam perjanjian untuk mengurangi kewajiban apapun pada ketentuan Konvensi Pencegahan dan Hukuman Kejahatan Genosida 4. Seseorang yang dijatuhi pidana mati berhak untuk mengajukan permohonan pengganti pidana, pengampunan, pembebasan atau pidana pengganti atas hak mati dapat diputuskan pada tingkatan 5. Pidana mati sebaiknya tidak dibebankan pada kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur 18 tahun dan wanita hamil. 6. Pasal ini tidak mengandung satu point yang dapat digunakan untuk menunda atau mencegah penghapusan pidana mati oleh negara pihak. Perkembangan Negara-negara yang menghapuskan pidana mati sangat pesat sejak disahkannya KIHSP. Pada tahun 1965, menurut laporan Norval Morris kepada PBB tentang status hukuman mati di dunia, saat itu baru terdapat 25 negara abolisionist, yang terdiri dari sebelas negara yang menghapus secara keseluruhan dan empat belas negara yang menghapus pidana mati untuk kejahatan biasa di masa damai, serta di Negara Bagian Australia, New South Wales. Menurut Amnesti Internasional sampai tahun 2007, negara yang telah secara resmi menghapuskan pidana mati untuk semua kejahatan telah mencapai 89 negara. Di samping itu, terapat tiga puluh negara yang walaupun hukum nasionalnya masih terdapat ancaman pidana mati, namun dalam praktinya tidak pernah diterapkan. Sedangkan Indonesia sendiri 289
termasuk negara yang masih menerapkan pidana mati dalam beberapa tindak kejahatan.231 Pada tahun 1984, sebuah langkah penting juga diambil oleh Dewan Ekonomi dan Sosial dengan sejumlah usaha perlindungan ditandatangani oleh majelis umum PBB untuk melindungi hak terpidana mati. Bunyi resolusi tersebut adalah: 1. Bagi Negara yang belum menghapus hukuman mati, hanya akan dijatuhkan bagi kejahatan yang sangat serius, dengan satu pengertian bahwa batasannya tidak lewat dari kejahatan terencana, dengan konsekuensi mematikan atau konsekuensi luar biasa lainnya. 2. Hukuman mati hanya dibebankan pada kejahatan di mana hukuman tersebut telah diatur dalam hukum pada saat kejahatan itu terjadi, dengan satu pengertian bahwa jika sekiranya terdapat keputusan saar kejaharan itu terjadi, maka ketetapan tersebut dibuat secara hukum bagi hukuman yang lebih ringan, sehingga pelaku pelanggaran dapat mendapat keuntungan karenanya. 3. Hukuman mati tidak dapat dijatuhkan pada mereka yang berusia di bawah 18 tahun, wanita hamil atau ibu atau mereka yang menderita gangguan jiwa. 4. Hukuman mati hanya dibebankan pada mereka yang terbukti bersalah berdasarkan fakta dan bukti yang meyakinkan tanpa adanya alternatif penjelasan fakta lainnya. 5. Hukuman mati hanya dapat diajukan sebagai keputusan akhir oleh pengadilan berkompeten setelah proses legal yang telah memungkinkan semua perlindungan untuk memastikan pengadilan yang adil atau setara dengan yang terkandung dalam Pasal 14 dari Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, mencakup hak setiap orang yang dijatuhi hukuman mati atas kejahatan yang dilakukan untuk mendapatkan pendampingan hukum. 6. Terdakwa mati memiliki hak untuk naik banding pada pengadilan yang lebih tinggi dan harus dipastikan bahwa naik banding tersebut harus terlaksana. 231 Op.Cit., Imparsial, hal 77-78. 290
7. Seseorang yang dijatui hukuman mati berhak mengajukan permohonan maaf, pengurangan hukuman; ampun/maaf dan pengurangan hukuman dapat dianugrahkan pada semua kasus hukuman mati. 8. Hukuman mati sebaiknya tidak tertunda pada sidang naik banding atau prosdur lainnya dikarenakan pengajuan permohonan ampun pengurangan hukuman. 9. Keputusan hukuman mati hanya diambil dengan pembebanan penderitaan hukuman. Kemudian, atas saran Republik Federal Jerman, Majelis Umum PBB mengajukan protokol untuk penghapusan hukuman mati pada KIHSP. Sebagai hasilnya Protokol Opsional Kedua pada Konvenan Internasioanl tentang Hak Sipil dan Politik mengajukan 'penghapusan hukuman mati' terbuka untuk ditandatangani pada tanggal 15 Desember 1989. Opsional Protokol Kedua melarang pelaksanaan hukuman tersebut dalam yuridiksi negara anggota. Hingga saat ini, Indonesia belum juga meratifikasi Protokol Opsional Kedua pada Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang Ditujukan untuk Penghapusan Hukuman Mati.232 Pada perkembangannya, KIHSP telah menjadi salah satu peraturan penting dalam dunia internasional. Terutama dalam upaya perlindungan terhadap hak hidup dan penghapusan hukuman mati. Pasal 6 dalam Konvenan ini memang tidak secara langsung melarang pemberlakuan pidana mati. Hal ini dapat dilihat dari masih diperbolehkannya pemberlakuan pidana mati untuk negara-negara yang meratifikasi Konvenan tersebut dengan pembatasan tertentu. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa Pasal 6 KIHSP memang tidak melarang adanya pidana mati, namun memberikan batasan terhadap pemberlakuan pidana mati yang masih dijadikan alternatif pemidanaan di beberapa negara, termasuk Indonesia. Pidana mati memang masih dijadikan sebagai salahsatu bentuk pidana yang dijatuhkan pada terpidana di Indonesia untuk beberapa tindak pidana tertentu. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang cukup banyak melakukan 232 Ibid., hal. 62 atau 291
eksekusi pidana mati, tidak hanya untuk warga negaranya saja, tapi juga untuk WNA. Masih diberlakukannya pidana mati ini dikarenakan dalam peraturan perundang-undangan nasional, pidana mati memang diperbolehkan. Pada akhirnya, para aparat penegak hukum sendirilah yang akan menentukan, akan menggunakan peluang untuk memberlakukan pidana mati atau tidak. Sayangnya, para aparat penegak di Indonesia sendiri memang tidak satu suara dalam menyikapi persoalan pidana mati. Ada yang sepakat dan ada yang tidak. Bagi mereka yang masih menyetujui adanya pidana mati, tentu beranggapan bahwa pidana mati masih dapat memberikan efek jera dan memenuhi rasa keadilan. Perspektif penegak hukum tersebut tentunya ikut mempengaruhi jalan panjang penghapusan pidana mati di Indonesia, termasuk dalam menafsir ketentuan yang ada dalam Pasal 6 KIHSP. Dalam Pasal 6 Ayat (2) dinyatakan bahwa: Pada Negara yang masih memberlakukan hukuman mati, penerapan hukuman tersebut hanya untuk kejahatan serius berdasarkan hukum yang berlaku pada Komisi Kejahatan dan tidak bertentangan dengan perjanjian dan Konvensi Pencegahan dan Hukuman Kejahatan Genosida. Hukuman ini hanya dapat diputuskan sebagai keputusan akhir oleh pengadilan yang berkompeten.233 Batasan pertama yang diberikan oleh KIHSP adalah bahwa penerapan pidana mati hanya dapat diberlakukan pada kejahatan yang paling serius. Frase kejahatan yang paling serius (the most serious crime) memang tidak mudah untuk ditafsirkan. Namun Komite Hak Asasi Manusia PBB menyatakan bahwa 'kejahatan yang paling serius' dapat harus ditafsir secara terbatas (sempit) dan mengakui pemberlakuan pidana mati sebagai langkah yang khusus. Pidana mati tidak dapat diberlakukan untuk tindak kejahatan seperti kejahatan property, kejahatan ekonomi, kejahatan politk atau tindakan perlawanan yang tidak menggunakan kekerasan. Pidana mati haruslah tidak melebihi berencana dengan konsekuensi sangat besar dan mematikan. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan untuk kejahatan non-kekerasan seperti keuangan atau pun praktik keagamaan serta ekspresi keyakinan yang tanpa kekerasan atau pun hubungan seksual antara orang-orang dewasa. Keputusan Komite Hak Asasi 233 Op.Cit., International Convention on Civil and Politics Rigts, Ps 6 Ay (2). 292
Manusia PBB melalui mekanisme pelaporan negara menyatakan bahwa istilah kejahatan yang paling serius dalam Pasal 6 Ayat (2) dibatasi hanya pada pembunuhan terencana atau tindakan terencana yang menyebabkan penderitaan jasmaniah yang memilukan.234 Sementara di Indonesia sendiri, pidana mati masih diberlakukan dalam beberapa jenis tindak pidana termasuk yang berkaitan dengan tindak pidana ekonomi dan obat-obatan terlarang. Diberlakukannya pidana mati dalam tindak pidana ekonomi dapat dilihat dengan adanya ancaman pidana mati untuk para terpidana tindak pidana korupsi. Meskipun pada kenyataannya, hingga saat ini, pidana mati untuk tindak pidana korupsi tidak pernah benar-benar diberlakukan. Sebaliknya, pidana mati menjadi teror yang sangat menakutkan bagi para terpidana yang terjerat tindak pidana narkotika dan psikotropika. Sejak tahun 2000-2010 saja terdapat 57 kasus tindak pidana narkotika dan psikotropika yang dijatuhkan hukuman mati.235 Terkait dengan masih diberlakukannya hukuman mati pada tindak pidana narkotika dan psikotropika memang menjadi polemik tersendiri. Pada tahun 2007, beberapa terpidana mati tindak pidana narkotika didampingi kuasa hukum mereka, Todung Mulya Lubis, telah mengajukan judicial review atas beberapa ketentuan dalam UU 22/ 2007 tentang Narkotika. Undang-Undang ini dianggap bertentangan dengan perlindungan terhadap hak hidup yang dimuat dalam Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945. Namun MK saat itu beranggapan bahwa pemberlakuan pidana mati yang diatur dalam UU 22/ 2007 tentang Narkotika tidak bertentangan dengan UUD 1945. Mengenai hal ini, Jimly Asshidiqie -Ketua MK saat itu- menyatakan bahwa ada perbedaan pendapat dikalangan para Hakim Konstitusi. Sebagian menggolongkan bahwa kejahatan narkotika bukanlah termasuk kejahatan yang paling serius. Sedangkan sebagian hakim lainnya berpendapat bahwa narkotika dapat 234 Lihat Kajian Komnas HAM, Hukuman Mati Dalam Pandangan Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, 2008, Hal 10-11 235 Data Primer Direktorat Jenderal Pemasyarakatan - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2010. 293
dimasukan dalam kejahatan yang paling serius dikarenakan dampaknya yang sangat besar dalam merusak generasi muda di Indonesia. Narkotika dianggap sebagai salah satu 'pembunuh' yang paling berbahaya. Pemikiran ini juga tidak terlepas dari kampanye perang terhadap narkotika yang gencar dipublikasikan pada saat itu. Dengan demikian, perjuangan untuk menghapuskan pidana mati dalam tindak pidana Nakotika dan Psikotropika dapat dikatakan menemukan kegagalan. Akibatnya, hingga saat ini, hukuman mati masih diberlakukan dalam tindak pidana narkotika dan psikotropika.236 Kondisi ini memberikan peluang bagi penegak hukum untuk menerapkan pidana mati. Pada umumnya, JPU akan mendakwa terdakwa dengan ancaman hukuman yang paling berat. Jika tindak pidana yang disangkakan pada terdakwa memiliki ancaman pidana mati, maka JPU terlebih dahulu akan memulai dari pidana yang terberat, termasuk dengan memberikan ancaman pidana mati. Sementara, hakim hanya akan memutus berdasarkan dakwaan yang dibuat oleh jaksa. Sehingga hakim akan terlebih dahulu melakukan pembuktian terhadap dakwaan primer, dimana dalam banyak kasus, terdakwa diancam dengan pidana yang terberat. Jika dakwaan tersebut dapat dibuktikan di Pengadilan, maka hakim pun juga memberikan pidana yang terberat, salah satunya adalah pidana mati. Hal ini dikarenakan, para aparat penegak hukum memang lebih banyak menggunakan KUHP dan tidak terlalu mengindahkan ketentuan telah diratifikasi.237 Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada aparat penegak hukum, internasional, meskipun ketentuan tersebut dapat terlihat bahwa para penegak hukum tidak terlalu memperdulikan KIHSP. Sehingga mereka tidak melihat lagi apakah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tergolong dalam kejahatan yang paling serius. Kemudian, Pasal 6 Ayat (2) Konvenan ini juga memberikan batasan pada frase 'tidak bertentangan dengan ketentuan konvenan...'. Ketentuan ini merupakan 236 Disampaikan oleh Jimly Ash Shiddiqie pada acara Diskusi mengenai Hukuman Mati Di Indonesia yang diselenggarakan oleh Komnas HAM pada tanggal 27 Januari 2011. 237 Hasil wawancara mendalam dengan Hakim di Pengadilan Negeri Denpasar Bali, Posman N. Nainggolan, pada tanggal 21 April 2011. 294
prasyarat lain, serta memasukan adanya pembatasan bagi pemberlakuan pidana mati, yaitu bahwa pidana mati tidak boleh didasarkan pada hukum yang tidak adil. Lebih jauh ketentuan ini harus ditafsir bahwa hukum yang menjatuhkan pidana mati haruslah secara substantive konsisten dengan rule of law yang disuarakan oleh isi konvenan secara keseluruhan. Hal ini termasuk dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 7, 14, 15, dan 26 KIHSP.238 Terkait dengan Pasal 7 KIHSP, terjadi perbedaan pendapat apakah eksekusi pidana mati merupakan bentuk lain dari penyiksaan atau tidak. Mengenai hal ini, seperti telah dijelaskan sebelumnya, MK telah melakukan uji materil UU 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati terhadap UUD 1945. Hasilnya, MK menganggap bahwa tata cara eksekusi hukuman mati yang digunakan dalam Undang-Undang tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa tidak ada satu pun metode eksekusi yang tidak mengalami rasa sakit, sehingga eksekusi pidana mati dengan cara tembak mati seperti yang dianut dalam UU 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati tidak termasuk dalam bentuk penyiksaan. Pada kenyataannya, memang ada beberapa terpidana mati yang baru dinyatakan meninggal beberapa menit setelah ditembak mati. Sehingga ada waktu dimana mereka merasakan sakit dari luka tembakan yang diderita. Komite Hak Asasi Manusia PBB sendiri menegaskan bahwa pidana mati harus dilaksanakan dengan cara yang menyebabkan kemungkinan timbulkan penderitaan fisik dan psikis yang paling ringan. Namun dari dua orang anggota Komite Hak Asasi Manusia PBB yang berbeda pendapat, diketahui bahwa titik pentingnya ada pada niat. Sehingga, metode pidana mati diniatkan bukan untuk menyiksa terpidana mati. Pembatasan selanjutnya yang dimuat dalam Pasal 6 Ayat (2) terletak pada frase 'hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar putusan akhir oleh Pengadilan yang berwenang...'. Oleh karena dilarang melanggar ketentuan lain dari konvenan atau konvensi lain maka frase ini harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 238 Op.Cit., International Covenant on Civil and Politics Rights, Ps 6 Ay (2), 7, 14, 15, dan 26. 295
14, 15, 2 dan 26. Dengan demikian, frasa ini harus dibaca bahwa putusan pidana mati hanya dapat diberlakukan oleh sebuah pengadilan yang adil, berwenang, mandiri, tidak memihak yang diatur berdasarkan hukum dan melalui proses yang tidak diskriminatif, berdasarkan asa praduga tidak bersalah dan adanya jaminan hak para tersangka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Ayat (3) KIHSP yang berbunyi sebagai berikut: (3) Dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan, setiap orang berhak atas jaminan minimum berikut, dalam persamaan yang penuh: h. untuk segera diberitahu secara terperinci dalam bahasa yang ia mengerti, tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya; i. untuk mendapat waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan dan berkomunikasi dengan pengacara yang dipilihnya sendiri; j. untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya; k. untuk diadili dengan kehadirannya, dan untuk membela dirinya secara sendiri atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri; untuk diberitahu tentang haknya atas bantuan hukum apabila ia tidak mempunyai pembela, dan untuk mendapatkan bantuan hukum jika kepentingan keadilan menghendaki demikian, dan tanpa pembayaran darinya apabila ia tidak memiliki cukup sarana untuk membayarnya; l. untuk memeriksa, atau meminta diperiksanya, saksi-saksi yang memberatkannya, dan meminta dihadirkannya dan diperiksanya saksi- saksi yang meringankannya, dengan syarat-syarat yang sama seperti saksi-saksi yang memberatkannya; m. untuk mendapatkan bantuan penerjemah secara cuma-cuma apabila ia tidak mengerti atau tidak bisa berbicara dalam bahasa yang digunakan di pengadilan; n. untuk tidak dipaksa agar memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, atau dipaksa mengakui kesalahannya.239 Sedangkan berdasarkan temuan di lapangan beberapa prinsip dan hak terpidana yang diatur dalam Pasal 14 KIHSP belum dapat terlaksana dengan baik. Sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa terdapat 239 Op.Cit., International Konvention on Civil and Politics Rights, Ps 14 Ay (3). 296
banyak penyimpangan proses peradilan yang adil dan tidak memihak. Penyimpangan tersebut terjadi mulai dari proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pada saat eksekusi hukuman. Beberapa penyimpangan tersebut antara lain: 1. Adanya diskriminasi terhadap terpidana, dimana terpidana tindak pidana pembunuhan berencana dan terorisme mendapat perlakuan yang lebih buruk dari terpidana tindak pidana narkotika dan psikotropika. 2. Dalam beberapa kasus tidak diterapkan asas praduga tidak bersalah. Terpidana telah diposisikan sebagai pelaku tindak kejahatan bahkan sebelum didapatkan alat bukti yang cukup. 3. Tidak semua terpidana yang memiliki kewarganegaraan asing mendapatkan bantuan penerjemah, sehingga mereka tidak memahami proses hukum yang sedang dijalani. 4. Tidak semua terpidana mati mendapatkan bantuan hukum dari pengacara. Kalau pun ada yang mendapatkan, terkadang bantuan hukum baru diberikan pada saat tanda tangan BAP, atau dapat dikatakan setelah proses penyidikan selesai 5. Masih digunakannya metode kekerasan dimana terpidana dipaksa mengaku bersalah untuk kejahatan yang belum tentu mereka lakukan 6. Dalam proses penuntutan masih ditemukan adanya peluang untuk terjadinya suap, dimana penegak hukum dapat mengubah tuntutan sesuai dengan uang yang diberikan oleh keluarga terpidana. 7. Pada umumnya penegak hukum mendakwa terpidana dengan hukuman yang terberat/maksimal sehingga seringkali merugikan terpidana. 8. Pada saat mengajukan proses kasasi, pengacara public yang ditunjuk oleh Negara untuk mendampingi terpidana tidak menjalankan tugasnya dengan baik, seperti tidak membuat memori kasasi sehingga kasasi ditolak dan merugikan hak si terpidana. 9. Ketika proses eksekusi, permintaan terakhir para terpidana mati masih ada yang tidak dipenuhi oleh pejabat yang berwenang, padahal permintaan tersebut masih dalam batasan kewajaran, seperti masalah upacara keagamaan atau permintaan tempat dimakamkan. Kondisi yang demikian tentunya sangat memprihatinkan. Putusan hukuman mati dapat dijatuhkan dalam proses peradilan yang memiliki peluang terjadinya 297
penyimpangan. Padahal hukuman mati akan menghilangkan salah satu hak paling dasar yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun, yaitu hak hidup. Ketika hak hidup seorang manusia dirampas darinya, maka hak tersebut tidak akan dapat dikembalikan lagi. Oleh karena itu, putusan hukuman mati sudah selayaknya dipertimbangkan dengan bijak dan hati-hati. Hal senada juga ditegaskan dalam Resolusi-Resolusi Majelis Umum PBB. Resolusi 2393 (XXIII) 26 November 1968 tentang Hukuman mati yang menyerukan negara-negara PBB untuk menjamin prosedur hukum yang paling hati-hati dan perlindungan yang paling mungkin terhadap tersangka pidana mati. Selain itu kaitan antara Pasal 6 dengan pasal lain dalam KIHSP ditegaskan oleh Resolusi PBB Nomor 35/ 1972 yang disahkan pada 15 Desember 1980 yang juga menjelaskan makna dari prosedur hukum yang paling hati-hati dan menyerukan negara-negara PBB agar menyerukannya: Untuk menghormati standart minimum isi ketentuan Pasal 6, 14 dan 15 Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan apabila perlu mengkaji kembali hukum mereka serta praktik-praktik yang ada sehingga dapat menjamin adnaya prosedur hukum yang paling hati-hati serta kemungkinan yang paling besar adanya perlindungan bagi tersangka hukuman mati.240 Pembatasan lainnya juga terdapat dalam Pasal 6 Ayat (4) dan (5) yang menyatakan bahwa siapapun yang dijatuhi pidana mati berhak mendapatkan pangampunan atau keringanan hukuman, amnesti, pengampunan atau pengurangan pidana mati dapat diberikan dalam semua kasus serta tidak diperbolehkannya pidana mati atas kejahatan yang dilakukan seseorang dibawah usia delapan belas tahun, dan tidak dapat dilaksanakannya pada perempuan yang tengah mengandung. Ditegaskan bahwa kalimat kedua dalam ketentuan Pasal 6 ayat (4) merupakan prasayarat agar hukum nasional menyediakan peraturan atau pun prosedur untuk dimungkinkannya 240 United Nations, United Nations Resolution Number 35/1972, New York: December 15th 1980. 298
amnesti, pengampunan, atau pengurangan hukuman untuk putusan-putusan pengadilan termasuk kasus pidana mati. Di Indonesia pengampuanan yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dapat ditempuh dengan mekanisme permohonan grasi yang diajukan kepada Presiden sebagai Pemimpin Negara. Namun, sebagaimana telah dibahas lebih dulu dalam sebelumnya, ketentuan mengenai grasi juga bukan tanpa masalah. Belum lagi dalam beberapa kurun terakhir, cukup banyak permohonan grasi dari terpidana mati yang ditolak oleh Presiden. Ditolaknya permohonan grasi para terpidana mati ini secara tidak langsung juga ikut menyiratkan arah kebijakan pemimpin negara Republik Indonesia. Presiden sebagai pemimpin negara masih mendukung pemberlakuan hukuman mati di Indonesia. Hampir tidak ada permohonan grasi terpidana mati yang dikabulkan oleh Presiden. 3.4.1. Upaya Penghapusan Hukuman Mati Masih ditemukannya banyak permasalahan dalam proses peradilan pidana mati mulai dari proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan eksekusi, juga sedikitnya peluang untuk memperoleh pengampunan melalui proses grasi menjadikan fenomena deret kematian di Indonesia sulit untuk dihindari. Pidana mati yang dalam KIHSP semestinya dijatuhkan dengan sejumlah pembatasan yang cukup ketat dan sangat hati-hati, menjadi sangat mudah diberikan kepada seseorang yang belum tentu bersalah. Kondisi ini jelas melukai rasa keadilan dan mengancam perlindungan terhadap hak hidup. Dikarenakannya adanya peluang penyelewengan dalam dunia peradilan, adanya muatan hukuman dalam peraturan perundang- undangan di Indonesia semestinya dapat diminimalisir. Meskipun KIHSP tidak secara melarang pidana mati, namun Komite Hak Asasi Manusia PBB menegaskan bahwa semua langkah penghapusan pidana mati harus dianggap sebagai perkembangan dalam penikmatan hak hidup. Namun hingga saat 299
ini Indonesia belum meratifikasi Protokol Opsional Kedua pada Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang Ditujukan untuk Penghapusan Hukuman Mati, yang isinya antara lain: Pasal 1 (1) Tidak seorangpun, yang berada didalam kekuasaan para Negara Peserta Protocol ini, dapat dihukum mati. (2) Setiap Negara Pesertaakan menggunakan semua upaya yang diperlukan untuk menghapus hukuman mati didalam kekuasaannya.241 Dalam Opsional Protokol Kedua dari Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik jelas diserukan adanya larangan pemberlakuan hukuman mati di Negara yang telah meratifikasi dan melakukan aksesi terhadap protocol ini. Selain itu, Opsional Protokol Kedua juga tidak mengindahkan adanya reservasi, kecuali untuk kejahatan pada masa perang dan harus disampaikan pada saat melakukan ratifikasi atau aksesi. Pasal 2 (1) Setiap syarat-syarat tertentu untuk protocol ini diperkenakan, kecuali untuk syarat-syarat tertentu yang diajukan pada waktu pengesahan atau penyertaan untuk melengkapi penerapan hukuman mati diwaktu perang sesuai dengan hukuman yang dijatuhkan untuk kejahatan militer yang paling berat sekali.242 Belum diratifikasinya Opsional Protokol Kedua ini menjadikan hukuman mati masih memiliki peluang besar untuk terus diberlakukan di Indonesia, meskipun tidak melalui proses peradilan yang adil. Selain itu, hingga saat ini, Indonesia juga tidak mengikuti Resolusi Majelis Umum PBB 62/149 yang disahkan pada tanggal 18 241 United Nations, Protokol Opsional Kedua pada Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang Ditujukan untuk Penghapusan Hukuman Mati, New York: 1989, Ps 1. 242 Ibid., Ps 2 Ay (1). 300
Desember 2007. Resolusi ini antara lain mengajak negara-negara yang masih memberlakukan pidana mati untuk: (a) Menghormati standart internasional yang memberikan tindakan pengamanan yang menjamin proteksi hak-hak mereka yang menghadapi hukuman mati, khususnya standart minimum, seperti dikemukakan pada lampiran Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial 1984/50 tertanggal 25 Mei 1984; (b) Memberikan informasi kepada sekretaris jendral sehubungan dengan pemberlakuan hukuman mati dan ketaatan terhadap keamanan yang menjamin adanya proteksi terhadap hak-hak mereka yang menghadapi hukuman mati; (c) Secara progresif melarang pemberlakuan hukuman mati dan mengurangi jumlah pelanggaran yang bisa menjatuhkan hukuman mati; (d) Membuat penangguhan pelakasanaan dengan tujuan untuk menghapuskan hukuman mati.243 Dengan demikian, untuk melindungi hak hidup dan salah satu upaya mengindari jatuhnya hukuman mati oleh peradilan yang sesat, maka Pemerintah Indonesia sebaiknya segara meratifikasi Protokol Opsional Kedua pada Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang Ditujukan untuk Penghapusan Hukuman Mati dan mengikuti saran Majelis Umum PBB untuk melakukan moratorium. Ratifikasi Opsional Protokol Kedua tentang Penghapusan Hukuman Mati dan moratorium memang tidak serta merta membuat pidana mati dihilangkan dari seluruh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Namun setidaknya langkah ini dapat melindungi perampasan hak hidup dari proses peradilan yang sewenang- wenang dan mecederai rasa keadilan. Kemudian, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Komisi Hak Asasi Manusia PBB, bahwa langkah-langkah tersebut juga merupakan perkembangan dalam penikmatan hak hidup. 243 United Nations, United Nations Resolutions Number 62/149, New York: 18 Desember 2007. 301
302
303
304
Bab 4 Penutup 4.1. Simpulan Penelitian ini menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1. Dalam periode tahun 2000 - 2010 masih banyak terdapat peraturan perundang-undangan di tingkat nasional yang memuat ancaman pidana mati sebagai salah satu alternatif pidana di Indonesia. Pasal 28I UU 39/ 1999 tentang HAM dan diratifikasinya KIHSP dalam UU 12/ 2005 tidak berpengaruh signifikan dalam pengurangan maupun penghapusan ancaman pidana mati yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Bahkan dalam rentang waktu sepuluh tahun terakhir, pasal-pasal yang memuat mengenai ancaman pidana mati semakin bertambah. 2. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa indikasi peradilan sesat atas terpidana mati masih marak terjadi di Indonesia. Dengan demikian HAM para terpidana mati belum sepenuhnya terlindungi sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak menurut KIHSP, serta asas-asas pemidaan yang diatur dalam KUHAP. Pelanggaran 305
hak tersebut telah terjadi mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, upaya hukum, grasi, hingga pada tahap eksekusi. 3. Hingga saat ini, Indonesia belum melakukan langkah-langkah yang perlu segera diambil dalam rangka upaya penghapusan hukuman mati. Beberapa langkah yang belum dilakukan tersebut antara lain adalah belum diratifikasinya Prokotol Opsional Kedua dari KIHSP tentang Penghapusan Hukuman Mati. Selain itu, Indonesia juga belum mengambil langkah untuk melakukan moratorium bagi terpidana mati sesuai dengan rekomendasi Resolusi Majelis Umum PBB. 4.2. Rekomendasi Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi: 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meninjau ulang sejumlah peraturan perundang-undangan yang masih memuat ancaman pidana mati dan melakukan harmonisasi dengan Pasal 28I UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya seperti UU 39/ 1999 tentang HAM dan UU 12/ 2005 tentang Ratifikasi KIHSP. Selain itu DPR-RI mendorong pemerintah untuk segera meratifikasi Protokol Opsional Kedua pada KIHSP tentang Penghapusan Hukuman Mati. 2. Presiden Republik Indonesia Presiden segera melakukan upaya-upaya strategis sebagai berikut: 1. Mengkordinasikan instansi-instansi terkait untuk melakukan moratorium pidana mati dengan sangat selektif dalam menentukan 306
alasan-alasan untuk dapat mengancam dan/ atau mendakwa pidana mati, dan kemudian mendorong penghapusan pidana mati di Indonesia; 2. Mengkordinasikan instansi-instansi terkait untuk melaksanakan RAN- HAM sebagai alat ukur dalam setiap kebijakannya. 3. Memerintahkan Kementerian Luar Negeri untuk melakukan ratifikasi terhadap Prokotol Opsional Kedua dari KIHSP tentang Penghapusan Hukuman Mati. 3. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kepala Kepolisian Republik Indonesia harus melaksanakan hal-hal strategis sebagai berikut: 1. Kepala Kepolisian Republik Indonesia melakukan upaya moratorium pidana mati dengan menjadikan norma-norma HAM sebagai syarat yang ketat dalam menentukan ancaman pidana atas tersangka melalui prosedur tetap yang berlaku pada tahap penyelidikan dan penyidikan. 2. Kepolisian harus menjamin hak-hak para tersangka yang diancam pidana mati selama proses penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak berdasarkan KIHSP serta asas-asas pemidanaan yang diatur dalam KUHAP. 4. Jaksa Agung Jaksa Agung melakukan upaya moratorium pidana mati dengan menjadikan norma-norma HAM sebagai syarat yang ketat dalam menentukan dakwaan atas tersangka 5. Ketua Mahkamah Agung Ketua Mahkamah Agung menetapkan kebijakan yang mendorong para hakim untuk melakukan moratorium pidana mati dengan menjadikan norma-norma HAM sebagai syarat yang ketat dalam menentukan putusan atas terdakwa yang diadili. 307
6. Sidang Paripurna Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Sidang Paripurna Komnas HAM harus segera melakukan hal-hal staregis sebagai berikut: 1. memutuskan sikap resmi Komnas HAM untuk menghapuskan pidana mati. 2. melakukan upaya-upaya kampanye untuk mendorong instansi-instansi terkait untuk mendukung pelaksanaan moratorium pidana mati, dan kemudian mendukung penghapusan pidana mati di Indonesia. 308
Daftar Pustaka Instrumen Hukum: Nasional: Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hindia Belanda. Wetboek van Strafrecht (WvS)/ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 1915. Nomor 732. 15 Oktober 1915. Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Lembaran-Negara Tahun 1958 Nomor 127. _____. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 1951. _____. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3. _____. Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964, yaitu Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 38) yang ditetapkan tentang Tata Cara menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer. _____. Undang-Undang Nomor 31/PNPS/1964 tentang Ketentuan Pokok Tenaga Atom. _____. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. _____. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671. _____. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations in Narcotics Drugs and Psychotropic Convention Againstillicit Trafic 309
Substances tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1998). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673. 1998 (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa _____. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698. _____. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874. _____. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886. _____. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 208. Tambahan Lemabaran Negara Nomor 4026. _____. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 108. Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4234. _____. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235. _____. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) Junto Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4232) Junto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285) Junto Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002 Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 310
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4233). _____. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316. _____. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557. _____. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119. Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4558. _____. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062. _____. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 100. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150. _____. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Presiden Republik Indonesia. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57. Kepolisian Republik Indonesia. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara di Linkungan Kepolisian Republik Indonesia. Internasional: United Nations. The Universal Declaration of Human Rights. United Nations. New York: 1948. _____. K onve ns i J en ew a Tah un 1 94 9 te n ta ng Pe r ba ik an K e ad aan A ngg ot a An gk at an P er a ng y a ng Luk a dan Sa k it d i M e dan P er t e mpu r an Da r at pada Tahun 1929. United Nation. New York: 1949. _____. International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rigts, New York: 1966. 311
_____. International Covenant on Civil and Politic Rights. New York: 1966. _____. United Nations Conventions Against Illict Trafic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances. New York: 1998. _____. Protokol Opsional Kedua Konvensi Internasional Hak Sosial dan Politik Bertujuan Menghapus Hukuman Mati. Resolusi Majelis Umum 44/128. United Nations. New York: 1989. _____. Protocol Number 13 to the Convention for The Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Concerning The Abolition of The Death Penalty in All Circumstances. _____. General Comments of International Covenant on Civil and Politic Rights. Number 6 (16). 27 Juli 1982. _____. General Comments of International Covenant on Civil and Politic Rights. Number 20. _____. Rome Statute of The International Criminal Court. New York: 1998. Dewan Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. United Nations Resolution Number 35/1972. New York: December 15th 1980. _____. United Nations Resolutions Number 62/149. New York: 18 Desember 2007.United Nations Commission on Human Rights. Human Rights Resolution 20 April The Question 2005/59: 2005. E/CN.4/RES/2005/59. of the Death Penalty. _____. Resolusi Nomor A/RES/63/168. 18 Desember 2008. _____. Resolusi A/RES/65/206. 21 Desember 2010. Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia. Konvensi Eropa untuk Perlindungan Hak Asasi dan Kebebasan Fundamental Manusia. Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia. Strasbourg: 1950. Protokol 6 dan 13. The Inter-American Specialized Conference on Human Rights. Protokol Konvensi tentang Hak Asasi Manusia. The Inter-American Specialized Amerika Conference on Human Rights. San Josi, Costa Rica: 22 November 1969. Buku: Adji, Oemar Seno. Hukum-Hakim Pidana. Erlangga. Jakarta: 1980. Creswell, John W. Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches. California: 1994. Sage Publications Inc. 312
Franck, Hans Goran. Hukuman Biadab Penghapusan Hukuman Mati. Martinus Nijhoff Publishers dan Brill Academic Publishers. Great Britin: 2003. 18 April 2011. Hariyono, Bambang SH. Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana terhadap pelaku Tindak Pidana narkoba di Indonesia. Universitas Diponegoro. Semarang: 2009. Jary, David, dan Julia Jary. Dictionary of Sociology. Glasgow: Harper Collins. 1991. Kanter, E.Y. S.H., dan S.R. Sianturi, S.H.. Asas - Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Storia Grafika. Jakarta: 2002. 20. Lubis, Todung Mulya, dan Alexander Lay. Kontroversi Hukuman Mati, Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi. PT. Kompas Media Nusantara. Jakarta: 2009. Muladi dan Barda Nawawi. Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. Bandung: 1992. Neuman, W. Lawrence. Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. Needham Heights, MA Allyn, & Bacon. 1997. Purwanto, Wawan H. Kontroversi Seputar Hukuman Mati Amrozi cs. CMB Pres. Jakarta: 2008. Rocker, Frost Joyce & William W. Wilmot. Interpersonal Conflict. Dubuque: Iowa WM, C. Brown. 1978. Sunarto D.M. Alternatif Meminimalisasi Pelanggaran HAM dalam Penegakan Hukum Pidana, dalam Muladi, ed., Hak Aasasi Manusia; Konsep, Hakikat dan Implementasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat. Refika Aditama. Bandung: 2005. Susanto, Anton F. Menuju Kejahatan Sempurna: Makna Simbolik Kekerasan dalam Proses Peradilan Pidana, dalam Muladi, ed., Hak Asasi Manusia; Konsep, Hakikat dan Implementasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat. Refika Aditama. Bandung: 2005. Jurnal: 313
Somantri, Gumilar Rusliwa. Memahami Metode Kualitatif, Makara, Sosial Humaniora. Vol 9. Nomor 2. Depok: Desember 2005. Artikel: Lembaga Studi dan Advokasi Mayarakat (Elsam). Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pelaksanaan Hukuman Mati: Terjebak Positivisme Hukum Formal. ). Diunduh pada tanggal 22 November 2011. Sistarwanto, Rocky. Ideologisasi. Diakses pada 10 Oktober 2010. Potensi FISIP-UI. Depok: South East Asia Counter Terrorism. Pembatalan UU Terorisme Bom Bali. 2004. Diakses pada 10 Okotber 2010. Laporan: Amnesty International. Death Sentences and Executions London: 2011. 11 Oktober 2011. Human Rights Council United Nations. Annual Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights and reports of the Office of the High Commissioner the Right to Development. Juli 2011 Imparsial. Relevansi Hukuman Mati di Indonesia. Imparsial. Jakarta: Maret 2009. _____. Menggugat Hukuman Mati Di Indonesia. Imparsial. Jakarta: 2010. Kontras. Praktek Pidana Mati di Indonesia. Kontras. Jakarta: 2007 _____. Dinamika Kontemporer Praktek Hukuman Mati di Indonesia. Kontras. Jakarta: Maret 2008. Mcrae, Dr. Dave. Indonesia's Death Penalty Politic, Lowy Institute for International Policy. Maret 2012 Tim Pemantauan Pemenuhan Hak untuk Hidup bagi Narapidana Hukuman Mati di Wilayah Hukum Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Jawa Tengah yang dibentuk oleh Komnas HAM bertugas mencari dan mengumpulkan data, informasi, dan fakta, baik melalui permintaan keterangan dengan instansi terkait cq. Kanwil Hukum dan 2010. 2010, 314
HAM di Provinsi Banten, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, terdapat Provinsi Bali, dan diberbagai Lembaga Pemasyarakatan yang terpidana mati, serta mendengarkan keterangan terpidana mati. United Nations. Professional Training Series Number 9/ Add.1 Human Rights in The Administration of Justice: A Manual on Human Rights for Judges, Prosecutors, and Lawyers, Addendum Major Recent Developments (2003-07). New York: 2008. Berita: Bali 2004. Diakses pada 10 Oktober 2011. Dibatalkan. "Bom Bali" Juli 24 Post. UU Detik.Com. Kakak Beradik Bunuh Diri di Sel Kapolsek Sijunjung Ditahan 21 Hari. 1816630/10/kakak- Diakses pada hari Minggu Tanggal 29 Januari 2012 Pukul 11.00 WIB. 315
Daftar Pustaka Instrumen Hukum: Nasional: Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hindia Belanda. Wetboek van Strafrecht (WvS)/ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 1915. Nomor 732. 15 Oktober 1915. Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Lembaran-Negara Tahun 1958 Nomor 127. _____. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 1951. _____. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3. _____. Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964, yaitu Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 38) yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer. _____. Undang-Undang Nomor 31/PNPS/1964 tentang Ketentuan Pokok Tenaga Atom. _____. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. _____. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671. _____. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations in Narcotics Drugs and Psychotropic Convention Againstillicit Trafic Substances tentang 1998 Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1998). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673. (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa _____. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698. _____. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874. i
_____. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886. _____. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 208. Tambahan Lemabaran Negara Nomor 4026. _____. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 108. Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4234. _____. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235. _____. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) Junto Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4232) Junto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285) Junto Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4233). Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 _____. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316. _____. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557. ii
_____. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119. Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4558. _____. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062. _____. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 100. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150. _____. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Presiden Republik Indonesia. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57. Kepolisian Republik Indonesia. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara di Linkungan Kepolisian Republik Indonesia. Internasional: United Nations. The Universal Declaration of Human Rights. United Nations. New York: 1948. _____. K onve ns i J en ew a Tah un 1 94 9 te n ta ng Pe r ba ik an K e ad aan A ngg ot a An gk at an P er a ng y a ng Luk a dan Sa k it d i M e dan P er t e mpu r an Da r at pada Tahun 1929. United Nation. New York: 1949. _____. International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rigts, New York: 1966. _____. International Covenant on Civil and Politic Rights. New York: 1966. _____. United Nations Conventions Against Illict Trafic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances. New York: 1998. _____. Protokol Opsional Kedua Konvensi Internasional Hak Sosial dan Politik Bertujuan Menghapus Hukuman Mati. Resolusi Majelis Umum 44/128. United Nations. New York: 1989. _____. Protocol Number 13 to the Convention for The Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Concerning The Abolition of The Death Penalty in All Circumstances. iii
_____. General Comments of International Covenant on Civil and Politic Rights. Number 6 (16). 27 Juli 1982. _____. General Comments of International Covenant on Civil and Politic Rights. Number 20. _____. Rome Statute of The International Criminal Court. New York: 1998. Dewan Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. United Nations Resolution Number 35/1972. New York: December 15th 1980. _____. United Nations Resolutions Number 62/149. New York: 18 Desember 2007.United Nations Commission on Human Rights. Human Rights Resolution 2005/59: 20 April The Question 2005. E/CN.4/RES/2005/59. of the Death Penalty. _____. Resolusi Nomor A/RES/63/168. 18 Desember 2008. _____. Resolusi A/RES/65/206. 21 Desember 2010. Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia. Konvensi Eropa untuk Perlindungan Hak Asasi dan Kebebasan Fundamental Manusia. Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia. Strasbourg: 1950. Protokol 6 dan 13. The Inter-American Specialized Conference on Human Rights. Protokol Konvensi tentang Hak Asasi Manusia. The Inter-American Specialized Amerika Conference on Human Rights. San Josi, Costa Rica: 22 November 1969. Buku: Adji, Oemar Seno. Hukum-Hakim Pidana. Erlangga. Jakarta: 1980. Creswell, John W. Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches. California: 1994. Sage Publications Inc. Franck, Hans Goran. Hukuman Biadab Penghapusan Hukuman Mati. Martinus Nijhoff Publishers dan Brill Academic Publishers. Great Britin: 2003. 18 April 2011. iv
Hariyono, Bambang SH. Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana terhadap pelaku Tindak Pidana narkoba di Indonesia. Universitas Diponegoro. Semarang: 2009. Jary, David, dan Julia Jary. Dictionary of Sociology. Glasgow: Harper Collins. 1991. Kanter, E.Y. S.H., dan S.R. Sianturi, S.H.. Asas - Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Storia Grafika. Jakarta: 2002. 20. Lubis, Todung Mulya, dan Alexander Lay. Kontroversi Hukuman Mati, Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi. PT. Kompas Media Nusantara. Jakarta: 2009. Muladi dan Barda Nawawi. Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. Bandung: 1992. Neuman, W. Lawrence. Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. Needham Heights, MA Allyn, & Bacon. 1997. Purwanto, Wawan H. Kontroversi Seputar Hukuman Mati Amrozi cs. CMB Pres. Jakarta: 2008. Rocker, Frost Joyce & William W. Wilmot. Interpersonal Conflict. Dubuque: Iowa WM, C. Brown. 1978. Sunarto D.M. Alternatif Meminimalisasi Pelanggaran HAM dalam Penegakan Hukum Pidana, dalam Muladi, ed., Hak Aasasi Manusia; Konsep, Hakikat dan Implementasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat. Refika Aditama. Bandung: 2005. Susanto, Anton F. Menuju Kejahatan Sempurna: Makna Simbolik Kekerasan dalam Proses Peradilan Pidana, dalam Muladi, ed., Hak Asasi Manusia; Konsep, Hakikat dan Implementasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat. Refika Aditama. Bandung: 2005. Jurnal: Somantri, Gumilar Rusliwa. Memahami Metode Kualitatif, Makara, Sosial Humaniora. Vol 9. Nomor 2. Depok: Desember 2005. Artikel: Lembaga Studi dan Advokasi Mayarakat (Elsam). Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pelaksanaan Hukuman Mati: Terjebak Positivisme Hukum Formal. ). Diunduh pada tanggal 22 November 2011. v
Sistarwanto, Rocky. Ideologisasi. Diakses pada 10 Oktober 2010. Potensi FISIP-UI. Depok: South East Asia Counter Terrorism. Pembatalan UU Terorisme Bom Bali. 2004. Diakses pada 10 Okotber 2010. Laporan: Amnesty International. Death Sentences and Executions London: 2011. 11 Oktober 2011. Human Rights Council United Nations. Annual Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights and reports of the Office of the High Commissioner the Right to Development. Juli 2011 Imparsial. Relevansi Hukuman Mati di Indonesia. Imparsial. Jakarta: Maret 2009. _____. Menggugat Hukuman Mati Di Indonesia. Imparsial. Jakarta: 2010. Kontras. Praktek Pidana Mati di Indonesia. Kontras. Jakarta: 2007 _____. Dinamika Kontemporer Praktek Hukuman Mati di Indonesia. Kontras. Jakarta: Maret 2008. Mcrae, Dr. Dave. Indonesia's Death Penalty Politic, Lowy Institute for International Policy. Maret 2012 Tim Pemantauan Pemenuhan Hak untuk Hidup bagi Narapidana Hukuman Mati di Wilayah Hukum Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Jawa Tengah yang dibentuk oleh Komnas HAM bertugas mencari dan mengumpulkan data, informasi, dan fakta, baik melalui permintaan keterangan dengan instansi terkait cq. Kanwil Hukum dan HAM di Provinsi Banten, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Bali, dan diberbagai Lembaga Pemasyarakatan yang terdapat terpidana mati, serta mendengarkan keterangan terpidana mati. United Nations. Professional Training Series Number 9/ Add.1 Human Rights in The Administration of Justice: A Manual on Human Rights for Judges, Prosecutors, and Lawyers, Addendum Major Recent Developments (2003-07). New York: 2008. 2010. 2010, vi
Berita: Bali 2004. Diakses pada 10 Oktober 2011. Dibatalkan. "Bom Bali" Juli 24 Post. UU Detik.Com. Kakak Beradik Bunuh Diri di Sel Kapolsek Sijunjung Ditahan 21 Hari. 1816630/10/kakak- Diakses pada hari Minggu Tanggal 29 Januari 2012 Pukul 11.00 WIB. vii