I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pencurian merupakan tindakan mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan cara tidak sah dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Seseorang dikatakan mencuri jika semua unsur-unsur yang diatur dalam pasal tindak pidana pencurian yang sudah tertulis semuanya terpenuhi maka itulah yang dikatakan mecuri yang sebenarnya dengan maksud untuk memiliki barang milik orang lain secara sembunyi-sembunyi. Sebagaimana ketentuan dalam KUHP yang menjrus pada pasal 362 bahwa Barangsiapa menagambil barang milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, maka diancam pidana penjara paling lama lima tahun atau denda Sembilan ratus rupiah, dari ketentuan ini yang terdapat dalam KUHP, merupakan pencurian dalam bentuk pokok, karena semua unsur-unsur dari kejahatan pencurian ini dirumuskan. secara detail dan tegas, baik dari ancaman pidana pokoknya maupun ancaman dari pidana ringannya. (Fuad Hasan,2007:117) Pencurian dalam Pasal 363 ayat (1) angka 4 bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Ketentuan ini tidak mensyaratkan adanya kerjasama antara pelaku sebelumnya. Pencurian oleh dua orang atau lebih sudah dianggap terjadi, apabila sejak saat melakukan pencurian ada kerjasama. Jadi bisa disimpulkan bahwa tidak perlu ada lagi persetujuan dari para pelaku tersebut. Delik Pencurian dalam bentuk pokok sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang dimana terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:
1. Barang siapa; 2. Mengambil; 3. Sesusatu Barang; 4. Yang seluruhnya atau sebagian Kepunyaan orang lain; 5. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan Delik Pencurian, maka orang tersebut haruslah terlebih dahulu terbukti telah memenuhi semua unsur yang ada dalam Delik Pencurian sebagaimana yang terdapat dalam rumusan Pasal 362 KUHP. Pasal 365 KUHP menyebutkan di antaranya: 1. Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 9 tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya: 2. Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun: Ke 1 : Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan Ke 2 : Jika peruatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu Ke 3 : Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Ke 4 : Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat 2
3. Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun 4. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, jika peruatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3. Secara Intens, jenis pidana yang dilakukan oleh ditunjukkan Crime Index yaitu: pencurian dengan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor, penganiayaan berat, serta pidana susila. Jenis pidana tersebut memerlukan evaluasi kebijakan penanggulangan yang selama ini ditempuh. Berbagai upaya penangggulangan telah banyak dilakukan, tetapi hanya menyangkut tindakan kepolisian, bukan pada perbaikan kondisi atau sebab-sebab yang menimbulkan pidana itu sendiri. Jadi kebijakan yang diambil hanya kebijakan yang parsial saja tidak menyentuh kepada akar permasalahan yang menimbulkan pidana. Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh polisi dengan melakukan Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) yang merupakan operasi rutin yang ditingkatkan kuantitas maupun kualitasnya maupun Operasi Khusus Kepolisian Kendali Pusat yang dalam pelaksanaannya dalam rangka penanggulangan pidana yang dilakukan belum mampu menekan atau mengurangi pidana. Berangkat dari pandangan serta pengkualifikasian pidana, maka kebijakan penanggulangan pidana yang dilakukan juga menggunakan cara-cara yang diluar prosedural formal peradilan. Maksudnya adalah terhadap pidana yang dilakukan ini penyelesaian senantiasa mempertimbangkan berbagai aspek, baik ditinjau dari aspek kepastian hukum, kepentingan hukum dan kepentingan pelaku pidana. 3
Berbicara mengenai pencegahan dan penanggulangan pidana (PPK) utamanya bagi kepolisian tentunya bukan hal yang baru bagi praktisi, bahkan sudah merupakan pekerjaan rutin sehari-hari. Contoh kasus yang diangkat penulis adalah tindak pidana yang dilakukan oleh Ruli Firdiansyah bin Firmansyah dan Achyar Syahroni Bin M. Nur Salim (Alm), pada hari Selasa, tanggal 30 Desember 2014 tertangkap tangan oleh Polisi, yaitu telah melakukan pencurian sepeda motor dengan kekerasan di Taman Merdeka Kota Metro. Penyidik Polri, menyangkut aspek tugas atau fungsinya yaitu bersifat represif yustisiil, yang ada di dalam organisasi Polri (Himpunan Juklak dan Juknis, 1991:1). Ketentuan yang mengatur tentang kewenangan penyidik Polisi Negara Republik Indonesia terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut: Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a, karena kewajibannya mempunyai wewenang: a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian. c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka. d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. h. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dalam pemeriksaan perkara. 4
i. Mengadakan penghentian penyidikan. j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Pengertian secara etimologis telah mengalami pergeseran, akan tetapi hanya menyangkut aktivitasnya, yakni: istilah pidana (Delinquency). Dalam perkembangan selanjutnya pengertian subyek/pelakunyapun mengalami pergeseran. Ada beberapa pakar yang ahli dalam "Juvenile Delinquency" memberi definisi agak berbeda dengan definisi yang telah disebutkan di atas. Bimo Walgito (2007), merumuskan arti selengkapnya dari "Juvenile Delinquency" yakni: Tiap perbuatan, jika perbuatan tersebut dilakukan oleh orang dewasa, maka perbuatan itu merupakan suatu pidana, jadi merupakan perbuatan yang melawan hukum. Sedangkan Fuad Hasan (2007:93), merumuskan definisi "Delinquency" adalah perbuatan anti sosial yang dilakukan dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Pelanggaran hak orang lain di dalam masyarakat yang dilakukan oleh menurut Sudarsono antara lain: 1. Delik-delik yang melanggar hak-hak orang lain: bersifat kebendaan seperti: pencurian, pelanggaran, dan penipuan. 2. Delik-delik yang menghilangkan nyawa orang lain seperti: pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. 3. Perbuatan-perbuatan yang berupa delik hukum yang berupa anti social seperti gelandangan, pertengkaran. Dari uraian latar belakang tersebut, maka penulis dapat mengetahui lebih jelas mengenai tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan sebagai 5
pidana terorganisir di Wilayah Polres Metro. Karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul; "Analisis Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Kekerasan (Studi di Wilayah Polres Metro)." B. Permasalahan dan Ruang lingkup 1. Permasalahan Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diambil dua pokok masalah, yaitu: a. Bagaimanakah tindakan Polri dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan? b. Apakah faktor penghambat Polri dalam penyidikan tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan? 2. Ruang Lingkup Mengingat banyaknya perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan dan luasnya wilayah kerja Polri, maka dalam rangka efektifitas dan efisiensi penelitian, maka penulis perlu membatasi ruang lingkup penelitian. Dalam hal ini ruang lingkup substansi ilmu hukum pidana objek dibatasi pada Tindakan Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor dengan Kekerasan, data penelitian pada tahun 2014 s.d. 2015 dan lokasi penelitian di wilayah hukum Polres Metro. C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1. Tujuan Penelitian Berdasarkan perumusan masalah yang akan dibahas, maka tujuan penelitian ditentukan sebagai berikut: 6
a. Untuk mengetahui penyidikan tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan. b. Untuk mengetahui faktor penghambat Polri dalam menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan. 2. Kegunaan Penelitian Sejalan dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan mengandung dua kegunaan sebagai berikut: a. Kegunaan yang bersifat teoritis, sebagai sumbangan pemikiran bagi penegak hukum/Penyidik Polri dalam menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan. b. Kegunaan yang bersifat praktis, sebagai bahan pertimbangan bagi penegak hukum atau Penyidik Polri dalam pertimbangan Penyidik Polri dalam menangani tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan. D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 1. Kerangka Teoritis Kerangka teoritis adalah konsep yang merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan. (Soerjono Soekanto, 2005:125) Menurut Andi Hamzah (2004:118) mendefinisikan arti dari penyelidikan dan penyidikan adalah sebagai berikut: Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan 7
menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan atau ditingkatkan ke tahap penyidikan. penyelidikan adalah tindakan kepolisian dalam menentukan ada tidaknya unsur pidana dari suatu kejadian. Mengapa dibutuhkan penyelidikan? Karena tidak semua kejadian yang dilaporkan mengandung unsur pidana, sebagai contoh "kebakaran", beda dengan "pembakaran". Apabila diselidiki tidak ditemukan tanda-tanda kesengajaan, didukung saksi mengatakan bahwa kelalaian korban sendiri, maka proses tidak akan berlanjut ke tahap Penyidikan. Pasal 1 angka 5 KUHAP, memberikan pengertian terhadap penyelidikan sebagai berikut: "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini". Ruang lingkup penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. Dalam hal penggunaan istilah penyelidikan di dalam praktek lebih sering digunakan istilah reserse. Dimana tugas utamanya adalah menerima laporan dan 8
mengatur serta menyetop orang yang dicurigai untuk diperiksa. Jadi berarti penyelidikan ini tindakan mendahului penyidikan. Kalau dihubungkan dengan teori hukum acara pidana seperti yang dikemukakan oleh Van Bemmelen, maka penyelidikan ini maksudnya ialah tahap pertama dalam tujuh tahap hukum acara pidana, yang berati mencari kebenaran. Namun, penyelidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bidang penyidikan. Menurut M. Yahya Harahap, tindakan penyelidikan lebih dapat disamakan dengan tindakan pengusutan sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sesuatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Sedangkan yang melakukan tugas penyelidikan adalah penyelidik yang di atur dalam Pasal 1 angka 4 KUHAP, yaitu: "Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan." Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) KUHAP, untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik dapat melakukan penangkapan. Namun untuk menjamin hak-hak asasi tersangka, perintah penangkapan tersebut harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Namun untuk menjamin hak- hak asasi tersangka, perintah penangkapan tersebut harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Menurut Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan 9
penyerahan berkas kepada penuntut umum Jadi sebelum melakukan penyidikan, dilakukan lebih dulu penyelidikan oleh pejabat penyelidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Penyidikan, kata dasarnya "sidik", artinya proses mencari tahu, menelusuri, atau menemukan kebenaran tentang hal yang disidik. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (Pasal 1 KUHAP). Penyidikan adalah kegiatan Polisi dalam membuat terang suatu kasus yang terjadi dengan mengumpulkan alat bukti yang sah, baik berupa barang bukti, keterangan saksi, keterangan saksi ahli, surat, dsb Menurut Soerjono Soekanto, kekerasan (violence) diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik secara paksa terhadap orang atau benda. Sedangkan kekerasan sosial adalah kekerasan yang dilakukan terhadap orang dan barang, oleh karena orang dan barang tersebut termasuk dalam kategori sosial tertentu. Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam kehidupan nyata dimasyarakat, kita dapat menjumpai berbagai tindak kekerasan yang dilakukan oleh anggota masyarakat yang satu terhadap anggota masyarakat yang lain. Misalnya pembunuhan, penganiayaan, intimidasi, pemukulan, fitnah, pemerkosaan, dan lain-lain. Dari berbagai bentuk kekerasan itu sebenarnya dapat digolongkan ke dalam dua bentuk, yaitu kekerasan langsung dan 10
kekerasan tidak langsung. Tahukah kamu apakah kekerasan langsung dan kekerasan tidak langsung itu? Mari kita bahas bersama pada uraian berikut ini: a. Kekerasan langsung (direct violent) adalah suatu Bentuk kekerasan yang dilakukan secara langsung terhadap pihakpihak yang ingin dicederai atau dilukai. Bentuk kekerasan ini cenderung ada pada tindakan-tindakan, seperti melukai orang lain dengan sengaja, membunuh orang lain, menganiaya, dan memperkosa. b. Kekerasan tidak langsung (indirect violent) adalah suatu bentuk kekerasan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain melalui sarana. Bentuk kekerasan ini cenderung ada pada tindakan-tindakan, seperti mengekang, meniadakan atau mengurangi hak-hak seseorang, mengintimidasi, memfitnah, dan perbuatan-perbuatan lainnya. Misalnya terror bom yang dilakukan oleh para teroris untuk mengintimidasi pemerintah supaya lebih waspada akan bahaya yang dilakukan oleh pihak asing terhadap negara kita. Sehubungan dengan tindak kekerasan yang telah dilakukan oleh anggota masyarakat yang satu terhadap anggota masyarakat yang lain, pada dasarnya di dalam diri manusia terdapat dua jenis agresi (upaya bertahan), yaitu sebagai berikut. a. Desakan untuk melawan yang telah terprogram secara filogenetik sewaktu kepentingan hayatinya terancam. Hal ini dimaksudkan untuk mempertahankan hidup individu yang bersifat adaptif biologis dan hanya muncul apabila ada niat 11
jahat. Misalnya si A melakukan pencurian karena adanya desakan kebutuhan ekonomi, seperti makan. b. Agresi jahat melawan kekejaman, kekerasan, dan kedestruktifan ini merupakan ciri manusia, di mana agresi tidak terprogram secara filogenetik dan tidak bersifat adaptif biologis, tidak memiliki tujuan, serta muncul begitu saja karena dorongan nafsu belaka. Misalnya aksi kerusuhan yang dilakukan oleh para suporter sepak bola. Kamu telah belajar mengenai konflik dan kekerasan yang terjadi di masyarakat. Ada banyak pendapat yang menjelaskan mengenai definisi kekerasan, yaitu sebagai berikut: Menurut Black (1951) kekerasan adalah pemakaian kekuatan yang tidak adil, dan tidak dapat dibenarkan, yang disertai dengan emosi yang hebat atau kemarahan yang tidak terkendali, tiba-tiba, bertenaga, kasar dan menghina. Menurut Salim dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991) istilah "kekerasan" berasal dari kata "keras" yang berarti kuat, padat dan tidak mudah hancur, sedangkan bila diberi imbuhan "ke" maka akan menjadi kata "kekerasan" yang berarti: (1) perihal/sifat keras, (2) paksaan, dan (3) suatu perbuatan yang menimbulkan kerusakan fisik atau non fisik/psikis pada orang lain. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, maka pendapat Salim-lah yang menurut peneliti paling tepat karena paling lengkap dan merangkup keseluruhan definisi di atas dengan kalimat yang ringkas namun padat, yaitu bahwa kekerasan adalah suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan fisik atau non fisik/psikis pada orang lain. 12
Menurut RA. Sitik Istilah kekerasan berasal dari bahasa Latin violentia, yang berarti keganasan, kebengisan, kedahsyatan, kegarangan, aniaya, dan perkosaan (sebagaimana dikutip Arif Rohman : 2005). Tindak kekerasan, menunjuk pada tindakan yang dapat merugikan orang lain. Misalnya, pembunuhan, penjarahan, pemukulan, dan lain-lain. Walaupun tindakan tersebut menurut masyarakat umum dinilai benar. Pada dasarnya kekerasan diartikan sebagai perilaku dengan sengaja maupun tidak sengaja (verbal maupun nonverbal) yang ditujukan untuk mencederai atau merusak orang lain, baik berupa serangan fisik, mental, sosial, maupun ekonomi yang melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan nilainilai dan norma-norma masyarakat sehingga berdampak trauma psikologis bagi korban. Nah, cobalah temukan minimal lima contoh tindak kekerasan yang ada di sekitarmu! Secara yuridis, apa yang dimaksud dengan kejahatan dengan kekerasan tidak terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hanya saja dalam Bab IX Pasal 89 KUHP dinyatakan bahwa: Membuat orang pingsan atau membuat orang tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Dengan demikian kejahatan kekerasan merupakan kejahatan yang dilakukan dan disertai dengan menggunakan kekuatan fisik yang mengakibatkan korban pingsan atau tidak berdaya. Menurut KUHP pasal 89, kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil atau sekuat mungkin secara tidak sah sehingga orang yang terkena tindakan itu merasakan sakit yang sangat. Kemudian dalam Pasal 285 KUH-Pidana kekerasan dinyatakan sebagai berikut: "Barang siapa dengan kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh diluar 13
perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun" Dalam Pasal 289 KUH-Pidana kekerasan dinyatakan sebagai berikut: "Barang siapa yang dengan "kekerasan" atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.." Berikut akan dijelaskan, beberapa Pasal yang menyangkut tentang kekerasan yaitu sebagai berikut : Dalam Pasal 335 KUH-Pidana dinyatakan sebagai berikut: 1. Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling lama banyak empat ribu lima ratus rupiah a. Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain b. Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis 2. Dalam hal bagaimana dirumuskan dalam butir 2 kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena. 14
Kemudian pengertian kekerasan menurut hukum pidana tertuang juga di dalam Pasal 351 KUH-Pidana, Pasal ini hanya mengatakan bahwa penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah. Jelas dalam Pasal 351 KUHPidana kata "penganiayaan" tidak menunjuk kepada perbuatan tertentu, seperti misalnya kata "mengambil" dari pencurian. Maka dapat dikatakan, inipun nampak ada rumusan secara material tetapi tidak nampak secara jelas apa wujud akibat yang harus disebabkan. Pada dasarnya Rumusan Pasal 351 KUHPidana, Penganiayaan biasa dapat dibedakan menjadi : 1. Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian (ayat 1). 2. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat (ayat 2). 3. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian (ayat 3). 4. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan (ayat 4). Perbedaan penggolongan penganiayaan seperti di atas, pada akibat dari penganiayaan, walaupun pada bentuk ke-4 merupakan perluasan arti dari penganiayaan. Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian dalam hal ini merupakan bentuk pokok, Menurut Adami Chazawi bentuk pokok artinya bahwa pada Pasal 351 KUH-Pidana memuat semua unsur dari tindak pidana Penganiayaan, berbeda dengan bentuk lain seperti Pasal 352 dan 353 KUH-Pidana, hal ini hanya penjabaran dari bentuk pokok tersebut. Sehingga penganiayaan dapat dirumuskan secara yuridis dalam Pasal 351 KUHP adalah: "......Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja 15
yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan sipetindak......" Salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini sering terjadi dan sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat adalah kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHPidana) kejahatan pencurian diatur dalam Buku Ke-2, Bab XXII mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367, sedangkan bentuk pokok dari kejahatan pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHPidana. Pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta benda yang banyak menimbulkan kerugian dan meresahkan masyarakat. Adanya Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum, polisi telah memiliki pedoman kerja. Polisi sesuai dengan tugas pokoknya berkewajiban melakukan proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dikarenakan polisi sebagai ujung tombak penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana. Penyebab tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan berdasarkan teori psikogenis adalah intelegensi pelaku yang rendah dan kemerosotan moral yang dialami pelaku menyebabkan tidak dapat membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, berdasarkan teori sosiologis adalah lingkungan pergaulan yang tidak baik dan pendidikan pelaku yang rendah menjadikan pelaku mengikuti perbuatan teman nya yang melanggar hukum, berdasarkan teori subkultur adalah lingkungan tempat tinggal masyarakat yang berjauhan menyebabkan masyarakat tidak bersosialisasi dengan baik, infrastruktur jalan yang tidak mendukung menjadikan 16
17 lingkungan tempat terjadinya perkara mempermudah pelaku melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan, faktor ketidaksetaraan ekonomi pelaku dengan masyarakat lain, dan faktor kelengahan korban itu sendiri. 2. Konseptual Kerangka konseptual adalah kerangka yang mengambarkan hubungan antara konsep khusus yang merupakan kumpulan dari istilah yang teliti. Batasan pengertian istilah yang digunakan dalam penulisan penelitian adalah : a. Analisis adalah kajian yang dilaksanakan terhadap sebuah masalah guna meneliti faktor yang mempengaruhi di dalam permasalahan tersebut (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Penyusun, 2007 : 20) b. Penyidikan berdasarkan pasal 1 butir 2 KUHAP adalah suatu tindakan dari para aparat penegak hukum (penyidik) dalam mencari dan menemukan, mengumpulkan alat bukti serta mencari tahu siapa pelaku tindak pidana. c. Tindak pidana merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. (Poernomo:2008) d. Pencurian adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. (Susanto:2011) e. Pencurian kendaraan bermotor yaitu suatu tindak pidana mengambil kendaraan bermotor milik orang lain tanpa izin pemilik kendaraan tersebut. (Anwar & Adang:2010) f. Pencurian dengan kekerasan yaitu pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan
maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. (Poernomo:2008) E. Sistematika Penulisan Penulisan penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: I. PENDAHULUAN Pendahuluan merupakan bagian yang memuat latar belakang masalah, kemudian permasalahan dan ruang lingkup, selanjutnya juga memuat tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual sebagai acuan dalam membahas penelitian serta sistematika penulisan. II. TINJAUAN PUSTAKA Tinjauan pustaka merupakan bagian yang menguraikan pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini, yang terdiri dari Tindakan Polri Dalam Menanggulangi Tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan (Studi Di Wilayah Hukum Polres Metro). III. METODE PENELITIAN Metode penelitian merupakan bagian yang menguraikan tentang langkah yang akan ditempuh dalam pendekatan masalah, sumber data, jenis data, cara pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data (yuridis dan empiris). IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Uraian dalam bagian ini terdiri dari tiga sub bagian, yaitu sub bagian yang menguraikan tentang karakteristik responden, sub bagian yang menguraikan 18
tentang tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan (Studi Di Wilayah Polres Metro). V. PENUTUP Merupakan bab penutup dari penulisan penelitian yang berisikan secara singkat hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari penulisan sehubungan dengan masalah yang dibahas serta memuat lampiran-lampiran yang berhubungan dengan penulisan. 19