Volume 13, Number 1, 2022 EKSPEDISI LINTAS LAUT JAWA-SULAWESI OLEH ALRI DIVISI VI PASUKAN SEBERANG TAHUN 1946-1947 Eva Suchi Adi Cahyani Arsiparis Pertama, Arsip Nasional Republik Indonesia eva.cahyani@anri.go.id Abstrak Masa Perang Kemerdekaan tahun 1945-1950 merupakan masa krusial bagi bangsa Indonesia dalam rangka mempertahankan kemerdekaannya. Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) sebagai representasi kekuatan militer matra laut telah menunjukkan eksistensinya di awal perintisan kemerdekaan dengan mengadakan Ekspedisi Lintas Laut ke luar Pulau Jawa. Menggunakan metode sejarah kritis, penelitian ini melalui beberapa tahapan yakni heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ALRI Divisi VI Pasukan Seberang mempunyai peran penting dalam menyebarluaskan berita kemerdekaan dan membentuk kekuatan militer di wilayah Sulawesi Selatan. Ekspedisi terbagi dalam 6 kloter keberangkatan. Perjalanan ekspedisi yang biasanya singgah dari satu pulau ke pulau lain dimanfaatkan oleh pasukan ALRI untuk menyebarkan berita kemerdekaan kepada penduduk setempat. Angkatan Laut Republik Indonesia Divisi VI Pasukan Seberang berhasil melakukan konsolidasi dengan kelaskaran di Sulawesi yakni Pasukan Harimau Indonesia hingga terbentuk kekuatan gabungan menjadi ALRI Daerah III/Barru dan Daerah I/Mandar Majene. Kata Kunci: Ekspedisi, Jawa-Sulawesi, ALRI. Abstract The Indonesian War of Independence in 1945-1950 was a crucial period for Indonesia in order to maintain their independence. The Navy of the Republic of Indonesia or ALRI as it is called as a representation of marine military force demonstrated its pioneering nature in the period of independence by conducting Cross-Sea Expedition out of Java Island. Using the critical history method, this research went through several stages, namely heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The result of this study indicate that ALRI Division VI Troops of Seberang had an important role in spreading the news of independence and forming a military power in South Sulawesi. The Navy of the Republic of Indonesia troops took their time from one island to another announcing news of independence to the local people. The Navy of the Republic of Indonesia Division VI Troops of Seberang successfully joined with the paramilitary troops in Sulawesi namely Pasukan Harimau Indonesia and formed combined forces called ALRI Region III/Barru and Region I/Mandar Majene. Keywords: Expedition, Java-Sulawesi, ALRI. 1
PENDAHULUAN Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 menandai terbebasnya bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan, sekaligus sebagai awal baru bagi bangsa Indonesia untuk membangun kehidupan bernegara yang berdaulat. Adanya dinamika perubahan politik, sosial, ekonomi, dan hankam menjadi hal lazim bagi suatu negara yang baru saja merdeka. Halangan dan rintangan besar yang dihadapi bangsa Indonesia setelah menyatakan kemerdekaannya yaitu pertama-tama harus menghadapi otoritas militer Jepang yang kala itu masih memiliki kekuatan persenjataan tangguh walaupun telah kalah dalam Perang Dunia II. Situasi Indonesia semakin genting ketika kedatangan pihak Sekutu yang diboncengi Netherlands Indies Civil Administration (NICA). Beberapa tugas Sekutu di Indonesia di antaranya yaitu: menerima penyerahan kekuasaan dari tangan Jepang, membebaskan tawanan perang, melucuti sekaligus memulangkan tentara Jepang, serta menjaga keamanan dan ketertiban. Turut sertanya NICA atau Pemerintah Sipil Hindia Belanda menunjukkan adanya indikasi bahwa Pemerintah Belanda masih ingin kembali menegakkan kekuasaannya di tanah air. Kecurigaan tersebut semakin tampak setelah NICA mempersenjatai kembali Koninklijke Nederlands Indische Leger (KNIL) yang telah dibebaskan dari tawanan Jepang (Arta dan Ketut Margi, 2014: 25). Melihat situasi tersebut, kekuatan-kekuatan pertahanan ditegakkan di seluruh pelosok tanah air. Melalui sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 22 Agustus 1945 dibentuklah Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang merupakan wadah perjuangan bangsa dengan tujuan untuk menjaga keamanan umum dalam negeri. Pada tanggal 10 September 1945 terbentuk BKR Laut Pusat di Jakarta. Para anggota BKR Laut merupakan mantan anggota Angkatan Laut Belanda dan Angkatan Laut Hindia-Belanda, Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM), dan para mantan anggota Angkatan Laut Jepang, seperti Kaigun, Heiho, Jawa Unko Kaisya, Akatsuki Butai dan Kaiji Syokyoku (Amin, dkk, 2004: 12). Pada awalnya tugas para pejuang bahari yaitu melakukan pelucutan senjata dan merampas kapal-kapal milik Jepang. Melalui maklumat pemerintah 5 Oktober 2
1945, BKR diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang secara otomatis BKR Laut diubah menjadi TKR Laut. Tentara Keamanan Rakyat mempunyai posisi di samping pemerintah dalam menghadapi musuh dan menjaga keamanan dalam negeri (Nasution, 1977: 122). Pada tanggal 25 Januari 1946 nama TKR Laut diubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) Laut dan pada bulan Februari 1946 TRI Laut diubah menjadi Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) (Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut, 2005: 164). Angkatan Laut Republik Indonesia menyelenggarakan Ekspedisi Lintas Laut ke luar Pulau Jawa dalam upaya mempertahankan NKRI. Tujuan dari ekspedisi tersebut yakni untuk menyebarkan berita proklamasi dan membentuk kekuatan-kekuatan pertahanan khususnya di wilayah Indonesia bagian timur. Ekspedisi Lintas Laut yang dilaksanakan oleh ALRI terbagi dalam beberapa tujuan yaitu Kalimantan, Bali, Maluku, Sulawesi, dan Australia. Ekspedisi Lintas Laut ke Sulawesi diawali dengan terbitnya Surat Perintah Markas Besar ALRI Yogyakarta Nomor 111/R/MBA tanggal 7 November 1946 yang ditandatangani oleh Laksamana Muda Goenadi selaku Wakil Kepala Staf Umum ALRI di Yogyakarta (Tim Redaksi Dinas Penerangan Angkatan Laut, 2013: 40). Aktivitas mengadakan ekspedisi berada di bawah pimpinan ALRI Pasukan Seberang yang terbentuk pada bulan Desember 1945, namun sejak bulan November 1946 pembinaan ALRI untuk ekspedisi ke Sulawesi diambil alih oleh Markas Pertahanan ALRI (MPA). Ekspedisi Lintas Laut Jawa- Sulawesi yang diselenggarakan oleh ALRI Divisi VI Pasukan Seberang terbagi menjadi 6 kloter keberangkatan melalui berbagai pelabuhan yang ada di Jawa Timur, di antaranya Pelabuhan Probolinggo, Tuban, Gresik, Banyuwangi, dan Panarukan. METODE PENELITIAN Metode penelitian sejarah digunakan sebagai pedoman dalam penulisan agar dapat dipertanggungjawabkan. Terdapat beberapa tahapan metode penelitian sejarah kritis, di antaranya yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Heuristik merupakan tahap pertama yang dilakukan untuk 3
mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang relevan dengan tema penelitian. Berdasarkan sifatnya, sumber sejarah dibagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer merupakan sumber yang berasal dari pelaku atau saksi mata dalam suatu peristiwa. Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa arsip dari Inventaris Kementerian Pertahanan yang disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia. Sumber sekunder yaitu sumber yang tidak berasal dari waktu kejadian dapat berupa kesaksian orang lain yang bukan merupakan saksi mata. Adapun sumber sekunder yang digunakan berupa buku dan artikel. Tahap kedua yakni kritik sumber atau verifikasi. Kritik sumber merupakan usaha mengolah dan menyaring sumber-sumber yang telah dikumpulkan. Melalui upaya verifikasi data, peneliti memilih dan memilah data-data mana saja yang relevan dengan penelitian yang akan ditulis untuk kemudian dijadikan sumber penelitian yang valid. Kritik sumber dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern berkaitan dengan autentisitas atau keaslian sumber sejarah. Kritik ini bertujuan untuk menganalisis sumber-sumber yang diperoleh apakah merupakan sumber asli atau hanya sumber turunan. Kritik ekstern juga digunakan untuk meneliti keutuhan sumber-sumber yang telah diperoleh. Hal yang dilakukan dalam kritik ekstern yaitu meneliti sumber-sumber sejarah berdasarkan gaya tulisan, bahasa, warna kertas, bentuk, jenis kertas dokumen atau arsip. Sedangkan kritik intern berkaitan dengan kredibilitas sumber sejarah. Kritik intern juga dapat dilakukan dengan mengadakan penelitian intrinsik terhadap sumber yang didapatkan dengan membandingkan data dari berbagai sumber. Tahap ketiga dalam metode penelitian sejarah yaitu interpretasi. Interpretasi adalah cara penulis menetapkan makna dan keterkaitan atau hubungan antara fakta-fakta yang telah berhasil dihimpun oleh penulis (Notosusanto, 1971: 17). Pada tahap ini seringkali muncul subyektifitas dari seorang penulis. Interpretasi perlu dilakukan dalam analisis sumber data sejarah untuk mengurangi unsur subyektifitas dalam kajian sejarah. Intepretasi terdapat dua macam, yaitu analisis dan sintesis. Analisis berarti menguraikan (Kuntowijoyo, 1995: 78). 4
Melalui sebuah analisis dari data atau sumber-sumber sejarah maka akan didapatkan fakta sejarah. Sintesis berarti menyatukan (Kuntowijoyo, 1995: 103). Setelah ditemukan fakta-fakta sejarah, selanjutnya fakta tersebut dikelompokkan atau disatukan. Seorang peneliti harus mengedepankan obyektifitas dan meminimalisir subyektifitas. Tahap terakhir dalam metode penelitian sejarah yaitu historiografi. Historiografi merupakan cara penulisan, pemaparan, atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan. Dalam tahap ini, hasil dari penelitian dituangkan ke dalam sebuah karya, yang ditulis secara kronologis, logis, dan sistematis dengan menerangkan fakta-fakta sejarah yang diperoleh sehingga akan dihasilkan suatu karya yang ilmiah. Dalam penulisan sejarah, aspek kronologi sangat penting (Kuntowijoyo, 1995: 140). Tulisan yang kronologis akan memudahkan pembaca memahami peristiwa sejarah dengan baik. HASIL DAN PEMBAHASAN A. ALRI Sebagai Simbol Kekuatan Laut Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) memiliki sejarah organisasi yang cukup panjang. Pada permulaan abad ke-20, tepatnya tahun 1916 pemerintah kolonial Belanda mulai membuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk memperoleh pendidikan kelautan, tetapi masih sangat terbatas (Tim Redaksi Dinas Penerangan Angkatan Laut, 2015: 3). Tujuan Belanda membuka sekolah pendidikan kelautan bagi para pemuda Indonesia tidak lain untuk mencetak tenaga kerja di kapal-kapal Belanda. Walaupun ilmu yang didapat perwira sangat terbatas, namun terbukti dapat menciptakan embrio perjuangan-perjuangan berbasis kelautan. Pemuda Pelaut Indonesia kemudian dilibatkan menjadi awak kapal Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM), Gouvernements Marine (GM), dan Koininklijke Marine (KM). Pada masa pendudukan Jepang, bangsa Indonesia sedikit banyak diuntungkan di bidang maritim jika dibandingkan dengan masa penjajahan Belanda. Jepang membentuk Armada Angkatan Laut yang melibatkan rakyat Indonesia dalam kegiatannya. Beberapa instansi yang dibentuk oleh Jepang di 5
antaranya yaitu, Gunseikanbu Kaiji Sokyoku atau Jawatan Pelayaran yang bertugas untuk mengurusi hal-hal berkaitan dengan penghubung laut domestik maupun internasional, Akatsuki Butai atau Armada Angkutan Militer, Sen Pakutai yang bertugas menjalankan patroli pantai, dan Jawa Unko Kaisja yang merupakan perusahaan-perusahaan pelayaran milik pemerintah Jepang. Pemuda pelaut Indonesia banyak terlibat dalam kegiatan maritim yang diselenggarakan oleh Jepang. Tujuan didirikannya sekolah-sekolah tersebut tentunya untuk mencetak pelaut-pelaut yang akan ditugaskan di kapal-kapal niaga pemerintah Jepang. Dengan adanya pemanfaatan rakyat Indonesia sebagai tenaga pelaut baik itu pada masa Belanda ataupun Jepang memberikan keuntungan berupa skill tentang pelayaran serta perkapalan yang tentunya sangat berguna bagi persiapan membentuk kekuatan Angkatan Laut Indonesia di awal kemerdekaan. Terbentuknya organisasi ALRI lahir dari semangat juang para pelaut yang menginginkan kemerdekaan Indonesia. Para pelaut inilah yang memberikan kontribusi dalam menjaga pertahanan dan keamanan di lautan. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, segera dibentuk Badan Keamanan Rakyat sebagai upaya menjaga keamanan negeri sebelum terbentuknya tentara. Cikal bakal terbentuknya ALRI bermula dari pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang merupakan hasil keputusan sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945. Organisasi ini awalnya bukan merupakan organisasi tentara, kebijakan tersebut diambil bertujuan untuk menghindari bentrokan dengan pihak Jepang. Namun demikian, BKR mengambil tindakan yang lebih tegas yakni secara serentak melakukan perebutan senjata dari tentara Jepang dan segera melakukan pertempuran-pertempuran. Pada tanggal 10 September 1945 BKR dipecah menjadi BKR Darat dan BKR Laut. Pembentukan BKR Laut ini adalah untuk membagi bidang tugas yang akan dilaksanakan dalam rangka mengamankan dan mempertahankan setiap jengkal wilayah Republik Indonesia, sesuai dalam laporan BKR yang menjelaskan bahwa ".......Keamanan di pantai dijaga oleh para pelaut dan orang-orang yang bekerja erat dengan kepelautan......" (Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut, 6
2005: 94) Pada tanggal 5 Oktober 1945 pemerintah mengeluarkan maklumat presiden No.2/X yang isinya berkaitan dengan pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Seiring dengan perubahan BKR menjadi TKR, otomatis BKR Laut berubah nama menjadi TKR Laut. Tentara Keamanan Rakyat bagian Laut atau TKR Laut diresmikan pada tanggal 15 November 1945. Organisasi TKR Laut dalam pelaksanaannya dikembangkan menjadi Markas Tertinggi TKR yang berkedudukan di Yogyakarta dengan Laksamana III M. Pardi sebagai Kepala Staff Umum, Divisi I TKR Laut Jawa Barat yang berkedudukan di Cirebon di bawah pimpinan Laksamana III Adam, Divisi II TKR Laut Jawa Tengah yang berkedudukan di Purworejo di bawah pimpinan Laksamana III M. Nazir, dan Divisi III TKR Laut Jawa Timur yang berkedudukan di Surabaya di bawah pimpinan Laksamana III A. R. Aris. Khusus di Jawa Timur, TKR Laut mempunyai perkembangan organisasi yang berbeda. Hal tersebut disebabkan karena peranan Surabaya sebagai pangkalan utama Angkatan Laut pada masa Hindia Belanda dan pada masa pendudukan Jepang (Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, 2000: 09) Terdapat banyak badan-badan perjuangan yang beraspek kelautan di Surabaya, di antaranya yaitu Penataran Angkatan Laut (PAL) di bawah pimpinan Moch. Affandi, BKR Laut di bawah pimpinan A. R. Aris, Marine Keamanan Rakyat (MKR) di bawah pimpinan Atmadji, dan beberapa badan perjuangan lainnya. Badan-badan perjuangan tersebut kemudian dikoordinasikan menjadi satu dengan terbentuknya Markas Tertinggi yang diprakarsai oleh Atmadji. Markas Tertinggi awalnya berkedudukan di Surabaya kemudian berkedudukan di Lawang, Malang. Markas Tertinggi di bawah pimpinan Atmadji dikenal dengan nama Markas Besar Tertinggi (MBT) Lawang. Pada bulan Februari 1946 tentara laut resmi diubah menjadi Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI). Pada awal pertumbuhan dan perkembangan ALRI terdapat dua Markas Besar yakni Markas Besar Umum (MBU) Yogyakarta di bawah Laksamana Muda M. Dualism kepemimpinan kemudian muncul akibat adanya perbedaan pandangan antara kedua markas ALRI. Pardi dan Markas Besar Tertinggi (MBT) Lawang di bawah Laksamana Muda Atmadji (Soeparno dkk, 7
1992: 13). Tempat kedudukan Markas Tertinggi di Lawang, kantor-kantor cabang urusan pelajaran dan perkapalan umumnya di Yogyakarta (ANRI, Kementrian Pertahanan, No.733). Markas Besar Umum (MBU) bertugas mengurus bidang operasi, sedangkan MBT bertugas mengurus hal-hal yang bersangkutan dengan administrasi. Kondisi internal organisasi TKR Laut mengalami hambatan- hambatan terkait dengan adanya perbedaan pendapat antara MBU Yogyakarta dan MBT Lawang. Pelaksanaan perang dalam mempertahankan kemerdekaan tentunya membutuhkan komponen yang penting yakni persenjataan. Angkatan Laut Republik Indonesia menggunakan material seadanya di awal masa kemerdekaan. Material tersebut didapat atau diperoleh dengan menempuh beberapa cara antara lain dengan jalan pengambilalihan/merampas dari Jepang, merampas dari tentara Sekutu/Belanda, melakukan barter dengan luar negeri, memproduksi sendiri dan usaha-usaha lain (Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut, 2005: 365). Sedangkan di bidang pembinaan pendidikan ALRI pada awal kemerdekaan dibuka Sekolah Pelayaran di Serang, Sekolah Telegrafis di Malang, Sekolah Angkatan Laut di Tegal, Latihan Opsir di Kalibakung, dan sekolah-sekolah di daerah lain. Pada awal masa kemerdekaan, anggota BKR Laut melakukan penyisiran di sejumlah tangsi-tangsi militer Jepang guna melucuti senjata (Santosa, 2012: 22). Senjata-senjata hasil rampasan tersebut dijadikan sebagai modal perjuangan. Para pemuda pelaut juga mengambil alih pelabuhan-pelabuhan yang sebelumnya dikuasai oleh Jepang. Pada bulan Oktober 1945 ALRI melancarkan Operasi Laut ke Pulau Nyamukan yang terletak 20 mil dari Surabaya. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mematahkan kekuasaan Kaigun Jepang yang masih bertahan di sana. Peran tentara laut memang sangat dibutuhkan mengingat Indonesia merupakan negara yang berbentuk kepulauan. Proklamasi Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945 tidak secara luas diketahui masyarakat di luar Pulau Jawa, maka BKR Laut bersama-sama pemuda berjuang bertekad menyebarkan berita tersebut melalui sejumlah Ekspedisi Lintas Laut ke luar Pulau Jawa (Tjahroma, dkk, 1993: 21). Daerah tujuan ekspedisi antara lain menuju 8
Kalimantan, Maluku, Sulawesi, Bali, hingga ke Australia. Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) banyak menghadapi berbagai pertempuran- pertempuran laut dalam melaksanakan tugas menjaga keutuhan wilayah NKRI. Pertempuran-pertempuran laut terjadi antara Angkatan Laut Republik Indonesia dan pihak Belanda di antaranya pertempuran laut di Cirebon (5 Januari 1947) dan Sibolga (10 dan 12 Mei 1947). Untuk membatasi gerak tentara Indonesia, Belanda melakukan blokade laut hampir di sepanjang perairan Indonesia. Armada Penyelundup atau Squadron Blokade Runners merupakan tim yang bertugas untuk membawa perlengkapan dan senjata-senjata yang dibutuhkan Indonesia dari Singapura dan Malaysia. Sasaran operasi berpusat di Selat Malaka, di antaranya wilayah Bengkalis, Pekanbaru, Dumai, Aceh, Rengat, Tembilahan, dan Labuhan Bilik. Kegiatan tersebut selanjutnya dikoordinasikan oleh Angkatan Laut berkolaborasi dengan pemerintah daerah Indonesia yang wilayahnya berada di sekitar Selat Malaka. Barter dilakukan untuk mendapatkan persenjataan dan obat-obatan. Bahan-bahan hasil bumi seperti getah karet kemudian ditukar dengan senjata amunisi, suku cadang, dan obat-obatan. Perjuangan yang dilakukan pasukan penembus blokade memberikan dampak besar bagi Indonesia karena mereka menjadi supplier persenjataan para pejuang kemerdekaan. B. Pelaksanaan Ekspedisi Lintas Laut Jawa-Sulawesi Angkatan Laut Republik Indonesia Pasukan Seberang (ALRI-PS) dibentuk atas inisiatif pemuda pemudi asal Sulawesi yang tergabung dalam tentara laut di Jawa, khususnya di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pada bulan Desember 1945 atas persetujuan Markas Tertinggi TKR Laut akhirnya dibentuk ALRI Pasukan Seberang (ALRI-PS). Sesuai dengan keputusan Markas Tertinggi TKR Laut maka pada bulan Desember 1945 berhasil dibentuk susunan organisasi sebagai berikut: (Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut, 2005: 352) (a) Pimpinan/tenaga perencana: Djohan Daeng Mamangun, Wahab Tarru Daeng Mabela, Abdul Rachman Daeng Mabela, Abdullah Daeng Mabela, Sjamsul Arif dan Sutrisno. 9
(b) Tenaga pelaksana tempur: Hasan Ralla, Muh. Djafar, Manggu Daeng Sialla, Muh. Arsjad Temba, A.A. Rivai, P. Abdullah, R. Nasution, M. Amir, Ahmad Lamo, Sadji, H. Hasan, M. Saidie, Ibrahim, Abd. Rahim Derng Shabuddin, J. Kullu, A. Zaeni, Abd. Rachim Daeng Parani, E.S. Kast. A.M, M. Maspi, Djurit, Abd. Haruna, Abd. Azis, Herma, Roni Bokingo, Moh. Abdu Bismilla, Sutedjo, La Ewa, Lemassese dan lain-lain. Adapun latar belakang pembentukan ALRI-PS ini mulanya karena Indonesia Bagian Timur pada zaman Jepang dikuasai oleh Kaigun (Angkatan Laut Jepang) sehingga dipandang perlu untuk menyusun kader-kader Angkatan Laut di Sulawesi, termasuk daerah-daerah lainnya di wilayah Indonesia Timur (Purwono, 1985: 2). Untuk perkembangan selanjutnya dibentuk pasukan tempur TKR Laut 0018/Ekspedisi Seberang dengan pimpinan yang sama, Djohan Daeng Mamangun. Jumlah anggota keseluruhan mencapai 500 orang. Anggota ALRI-PS terdiri dari orang-orang yang sebelumnya telah berpengalaman di kesatuan tentara laut. Pada tanggal 2 Mei 1946 TKR-Laut 0018/Ekspedisi Seberang masuk menjadi bagian dari Markas Tertinggi Angkatan Laut di Lawang (Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut, 2005: 352). Nama ALRI Pasukan Seberang diubah menjadi Penyelidik Seberang, namun sebutannya tetap ALRI-PS. Terdapat suatu Dinas Rahasia dalam organisasi ALRI yang bekerja dalam 2 bagian yakni bagian Counter Intelligence Service dan Political Information Service. Bagian Counter Intelligence Service bertugas untuk mengumpulkan segala sesuatu yang berasal dari musuh, sedangkan bagian Political Information Service bertugas mencegah provokasi yang dapat melemahkan ALRI baik itu berkaitan dengan politik, ekonomi, atau social (ANRI, Kementrian Pertahanan, No. 736). Terdapat suatu Resimen, Batalion, Barisan di dalam bagian Counter Intelligence Service yang disebut Pasukan Rahasia 0118. Pasukan tersebut ditempatkan di tiap-tiap daerah yang sudah dikuasai musuh atau mungkin yang berpotensi dikuasai musuh. Tugas utama mereka untuk melakukan spionase, dan memperbaiki semangat penduduk dalam lingkungan musuh 10
supaya tetap setia kepada Pemerintah Republik Indonesia. Sejak awal kegiatan-kegiatan ALRI memang banyak terpusat di Jawa Timur. Untuk memudahkan hubungan dan urusan serta tugas yang diselenggarakan, ALRI di Jawa Timur berada langsung di bawah Oorlogestaf (ANRI, Kementrian Pertahanan, No. 834). Oorlogestaf merupakan alih Bahasa Belanda yang artinya staf perang. Tugas Oorlogestaf membawahi urusan-urusan berkaitan dengan peperangan. Ekspedisi-ekspedisi ke Sulawesi tidak hanya dilaksanakan oleh ALRI di Jawa Timur saja. Pemuda pemudi Sulawesi di Jawa Tengah yang tergabung dalam ALRI Pangkalan IV Tegal turut membentuk Pasukan Seberang. Tentara persiapan tersebut berkembang menjadi ALRI Pangkalan IV A yang bermarkas di Pekalongan. Kegiatan ekspedisi ke Sulawesi baik yang dilakukan oleh ALRI Pasukan Seberang di Jawa Timur dan Jawa Tengah menunjukkan hasil yang progresif. Ada suatu keinginan dari mereka untuk terus bisa mengirimkan bantuan pasukan ke Sulawesi. Dengan adanya penggabungan unsur-unsur ALRI Seberang akan semakin memperkuat pasukan ekspedisi. Berdasarkan pertimbangan di atas maka untuk menampung usul-usul tersebut MBU Yogyakarta mengeluarkan ketetapan No.36/PNT/OP tanggal 26 November 1946 yang menetapkan: (Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut, 2005: 357) (a) Mempersatukan ALRI Divisi IV Armada dan ekspedisi Sulawesi menjadi satu Badan Markas Pertahanan ALRI VI (MPA VI sebagai satu bagian dari Markas Besar ALRI) (b) Menghapus nama-nama ALRI Divisi VI Armada dan pasukan ekspedisi Sulawesi. (c) Susunan Staf MPA VI sebagai berikut: (1) Komandan: J.H. Tamboto (2) Wakil Komandan: Suaib (3) Anggota Staf merangkap Komandan Pangkalan X A: J.F. Warrouw (4) Anggota Staf merangkap Komandan Pangkalan IV A: W.E. Sumanteri 11
Segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan ekspedisi ke Sulawesi berada di bawah naungan MPA VI. Ekspedisi Lintas Laut Jawa-Sulawesi dilaksanakan di bawah komando ALRI Divisi VI Pasukan Seberang yang bermarkas di Jawa Timur. Terdapat beberapa misi penting terkait Ekspedisi Lintas Laut Jawa-Sulawesi. Pertama, ekspedisi bertujuan untuk mengabarkan berita kemerdekaan yang kala itu tidak segera diketahui rakyat Indonesia yang berada di luar Pulau Jawa termasuk Sulawesi karena terbatasnya akses media telekomunikasi dan informasi. Penyampaian berita kemerdekaan dilakukan melalui jalur laut/pelayaran. Sebagai representasi kekuatan laut Indonesia, ALRI berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan yang berorientasi kelautan. Kedua, ALRI bertugas membentuk kekuatan pertahanan di Sulawesi. Banyaknya pelaut asal Sulawesi yang tergabung dengan ALRI menjadi alasan bahwa akan sangat tepat bila Sulawesi dijadikan pusat pertahanan atau markas pertahanan laut seperti pada masa pendudukan Jepang (Kaigun). Selain itu, pembentukan kekuatan pertahanan di luar Jawa sangat penting untuk melindungi keutuhan wilayah NKRI. Ketiga, banyak tokoh pelaut asal Sulawesi yang tergabung dalam ALRI berkeinginan untuk kembali ke Sulawesi mebantu perjuangan rakyat melawan Belanda. Keadaan Sulawesi mengalami masa kritis ketika Kapten Raymond Westerling melakukan aksi terror dan pembunuhan massal. Angkatan Laut Republik Indonesia Pasukan Seberang (ALRI-PS) bekerjasama dengan kelaskaran-kelaskaran di Sulawesi melakukan perlawanan bersenjata melawan pasukan Raymond Westerling. Total keseluruhan rombongan ekspedisi yang diberangkatkan ALRI Divisi VI Pasukan Seberang terdapat enam kloter. Tim pertama dipimpin oleh Kapten Said yang berangkat pada bulan Juni 1946 dengan tujuan pendaratan Majene. Kemudian disusul oleh tim ekspedisi pimpinan Kapten Jusuf pada bulan Juli 1946 dengan tujuan pendaratan yang sama. Namun kedua ekspedisi tersebut mengalami kegagalan. Banyak pasukan ekspedisi tertangkap Belanda, ada yang ditawan atau lebih kejam lagi dibunuh. Perjalanan melaksanakan ekspedisi membutuhkan persiapan yang matang dan terencana. Pada bulan 20 November 1946 sesuai dengan perencanaan yang telah disusun oleh ALRI-PS, suatu rombongan ekspedisi berangkat dari Pasuruan di 12
bawah pimpinan Letnan Arsyad Temba. Rombongan ekspedisi ketiga ini menyasar daerah Mandar Majene. Rombongan ini berhasil membentuk kekuatan pertahanan dan berkonsolidasi dengan Pasukan Harimau Indonesia. Kegiatan ekspedisi ke Sulawesi di bawah komando MPA VI dimulai pada awal tahun 1947. Rombongan ekspedisi keempat berada di bawah pimpinan Kapten Abdullah Daeng Mabella berangkat melalui pelabuhan Panarukan menuju Parepare. Ekspedisi ke daerah Parepare mendarat di pantai Barru pada tanggal 17 Februari 1947 (Suwarno, 1983/1984: 28-29). Susunan anggota ekspedisi ke Daerah II/Pare-Pare adalah sebagai berikut: (Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut, 2005: 352) Komandan ALRI-PS Daerah II: Kapten Abdullah Daeng Mabella Anggota: Calon Letnan Djurit Wakil Pimpinan Penghubung: Letnan II Abd. Rachman Daeng Mangalle Pimpinan Sabotase: Letnan I Muh. Djafar Wakil Pimpinan Sabotase: Letnan II Ibrahim, Sersan Mayor Abdul Anggota: Rahim, Sersan A. Muh Abduh Pimpinan Propaganda: Sahabuddin Anggota: Sersan R. Sutedjo Wakil Pimpinan Gerilya: Letnan II Hasan, Calon Letnan J. Kullu, Sersan Mayor Herman, Abdul Azis, Ajudan Resmi Bukingo, Kopral Batao Batjodeping, Dimas Seso, dan Prajurit I Mahanuda Wakil Pimpinan Perlengkapan: Sersan Mayor A. Massuar, Haruna Ekspedisi keempat mengalami kegagalan dengan tertangkapnya seluruh anggota ekspedisi. Tim ekspedisi kelima berada di bawah pimpinan Kapten Hasan Ralla. Ekspedisi berangkat dari Pelabuhan Situbondo pada tanggal 28 Januari 1947 dengan tujuan pendaratan Barru. Rombongan ekspedisi yang dipimpin oleh Kapten Hasan Ralla menuju Daerah III/Barru dengan susunan anggota stafnya sebagai berikut: (Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut, 2005: 357) Pimpinan Staf: Kapten Hasan Ralla Anggota Staf: Letnan I P. Abdullah Pimpinan Penyelidik: Letnan I A.A. Rivai, Letnan I R. Nasution 13
Pimpinan Penghubung: Letnan I Manggu Daeng Sialla Wakil Pimpinan Sabotase: Letnan II Ahmad Lamo Anggota Propaganda: Calon Letnan Abdul Rajab, Calon Letnan E. Skastam Pimpinan Gerilya: M. Maapi Anggota Gerilya: M. Zaeni, La Ewa Pimpinan Perlengkapan: Abd. Rahim Daeng Parani Anggota Perlengkapan: A.R Matjong dan Haja Tim Kapten Hasan Ralla berhasil membentuk kekuatan pertahanan dan melakukan konsolidasi dengan Pasukan Harimau Indonesia. Kapten Hasan Ralla merupakan tim yang berangkat dengan persiapan yang matang. Sebelum melaksanakan ekspedisi para anggota dibekali dengan pelatihan yang berpusat di Markas Pertahanan ALRI VI Daerah 3 Seberang di Lawang Malang. Selama dalam latihan ini mereka diberi pelajaran-pelajaran, antara lain: kemiliteran, taktik/strategi, mengenal lapangan dan penggunaan senjata serta kemasyarakatan dan propaganda (Purwono, 1985: 2). Rombongan ini juga cukup banyak membawa bekal persenjataan. Senjata yang dipersiapkan dan dibawa anggota ekspedisi adalah 37 pucuk terdiri dari sebelas pucuk karabijn, sembilan pucuk owengun1, satu pucuk mortir-6 (tekidanto)2 dan beberapa pucuk senjata campuran yang antara lain berupa pistol (revolver) serta senjata tajam (samurai) (Purwono, 1985: 6). Kloter terkahir yang merupakan tim ekspedisi keenam dipimpin oleh Kapten Haryanto, Kapten Andi Amir, dan Letnan Abu Bakar yang berangkat dari pelabuhan Probolinggo pada tanggal 16 Maret 1947 dengan tujuan pendaratan Suppa dan Majene. Pasukan ini gagal sebelum mencapai daerah pendaratan. Seluruh pasukan tertangkap Belanda beserta Kapal Dermawan yang ditumpangi. Dalam pelaksanaan Ekspedisi Lintas Laut, alutsista eks Jepang merupakan 1Owengun merupakan senjata Sub-Machine Guns (SMG) buatan Australia tahun 1939 dengan panjang 806 mm, panjang laras 247 mm, caliber 9 mm, dan daya tembak 700 peluru per menit. Owengun sangat efisien ketika dioperasikan dalam peperangan hutan tropis yang lembab dan berlumpur (Wibowo dkk, 2010: 30). 2Mortir atau Tekidanto merupakan senjata buatan Jepang tahun 1929 dengan bobot 4,7kg, panjang total 610 mm, jarak tembak 120 hingga 670 meter, dan caliber 50 mm. Perawatan dan pengoperasian yang mudah, tahan banting, dan praktis menjadikan mortar ini sangat efektif dalam mendukung peperangan gerilya (Wibowo dkk, 2010: 22- 23). 14
materiil pertama andalan para pejuang bahari di samping beberapa kapal hasil sumbangan masyarakat (Tim Redaksi Subdisjarah Dispenal, 2014: 4). Jenis senjata yang berasal dari persenjataan Jepang terdiri dari senjata ringan dan senjata berat seperti karabijn, pistol, granat, samurai, mitraliur3, panserwagen, berbagai jenis stengun, tank-tank, mortar (tekindanto), water mantel, meriam pantai, dan alat-alat peledak. Pasukan Ekspedisi Lintas Laut Jawa Sulawesi menggunakan jenis-jenis senjata yang dinilai efektif digunakan dalam perang gerilya. Selain itu, jenis senjata-senjata ringan akan lebih aman dibawa saat perjalanan ekspedisi karena tidak akan menimbulkan kecurigaan tentara patroli Belanda. Jika pasukan ekspedisi menggunakan senjata-senjata berat otomatis akan mudah terdeteksi. Kapal yang ditumpangi pasukan pun berukuran kecil, maka dari itu segala perbekalan ataupun persenjataan juga menyesuaikan. Pada akhir tahun 1946 Markas Besar Angkatan Laut mengusulkan kepada Menteri Pertahanan tentang persenjataan yang dibutuhkan ALRI untuk pertahanan Jawa dan Sumatera sebagai minimum vlootplan, pemerintah lebih baik melengkapi ALRI dengan klein materieel seperti di antaranya; kustbatteryeh, torpedo-motorboten, sleepboten, mynenvegers, kanonneerboten, alat persenjataan untuk korps marinir, kapal pengangkut, loodsboten, sleepboten dsb (ANRI, Kementrian Pertahanan, No. 1490). Persenjataan merupakan hal vital bagi sebuah pasukan bersenjata. Beberapa jenis senjata dipilih ALRI dan disesuaikan berdasarkan kebutuhannya. Kapal merupakan satu-satunya sarana transportasi yang memungkinkan untuk digunakan dalam kegiatan Ekspedisi Lintas Laut menuju Sulawesi. Alat transportasi yang digunakan bukanlah kapal induk, kapal perang, cruiser ataupun kapal motor, melainkan kapal-kapal nelayan/dagang yang biasanya berlayar dari Jawa ke Sulawesi ataupun sebaliknya. Pasukan Ekspedisi Lintas Laut yang menggunakan kapal-kapal kecil disebut juga sebagai Armada Semut. Kondisi pesisir Jawa Timur cukup ramai 3Mitraliur merupakan (SMG) yang menggabungkan kemampuan menembak otomatis senapan mesin dengan amunisi pistol yang ditempatkan di kapal-kapal ALRI, dan digunakan saat perang gerilya sebagai persenjataan utama (Wibowo dkk, 2010: 23-28). senjata jenis Sub-machines Gun 15
karena letaknya yang strategis. Pelabuhan-pelabuhan di Jawa Timur biasanya disinggahi kapal-kapal pengangkut logistik menuju Sulawesi. Dari situlah pasukan ALRI mendapatkan kapal-kapal yang berasal dari sumbangan masyarakat. Kapal juga didapat dari penduduk pulau-pulau yang disinggahi atau sebagai tempat transit pasukan ekspedisi. Kapal-kapal yang digunakan sebagai sarana transporasi Ekspedisi Lintas Laut Jawa-Sulawesi di bawah komando ALRI Divisi VI Pasukan Seberang dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 1 Kapal-kapal Ekspedisi Lintas Laut Jawa-Sulawesi oleh ALRI Divisi VI Pasukan Seberang No 1 2 Tim Letnan Arsyad Temba, M. Amier, Abd.Rachman, Abd.Hae, Buraera Kapten Hasan Ralla Transportasi Perahu Lambo Butung * -Perahu Lete-lete "Fatuhul Jannah" * -Perahu Olang Mesa "Bunga Padi" * -Perahu Lete-lete Madura* -Perahu Lotta** -Perahu Pajala** -Perahu Bintang Suasana** -Perahu Lete-lete Kota Candi** -Perahu Layar Kapten Baru *** -Perahu Jenis Sande *** -Perahu Jenis Patorani *** -Perahu Madura *** 3 Ekspedisi Bajak Laut (Kapten Andi Amir, Letnan Abu Bakar, Kapten Haryanto) Perahu Dermawan ** Sumber diolah dari: Hamid. Abd Rahman. 2016. Nasionalisme Dalam Teror di Mandar Tahun 1947. Paramita. 26 (1). ** Dinas Penerangan TNI AL. 2005. Sejarah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (Periode Perang Kemerdekaan 1945-1950). Jakarta: Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut. *** Purwono, F. 1985. Perjalanan Kapten Pahlawan Laut. Jakarta: Dinas Sejarah TNI-AL. Dalam satu kali keberangkatan dapat dilihat bahwa jumlah kapal yang digunakan bisa lebih dari satu. Cara itu dilakukan rombongan ekspedisi agar dapat lolos dari ketatnya pengamanan tentara patroli laut Belanda. Terjangan badai di lautan yang seketika dapat menghempaskan kapal juga menjadi salah satu alasannya. Terkadang kapal-kapal tersebut mengalami kerusakan ketika dalam perjalanan sehingga tim ekspedisi harus mengganti dengan kapal yang baru. 16
C. Hasil Ekspedisi Lintas Laut Jawa-Sulawesi Sistem pertahanan rakyat merupakan sendi-sendi pokok perang gerilya. Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) menggunakan siasat perang gerilya untuk menghadapi kekuatan Belanda di Sulawesi Selatan. Dari enam tim ekspedisi yang diberangkatkan oleh ALRI Divisi VI Pasukan Seberang, hanya dua tim ekspedisi yang berhasil melaksanakan tugasnya, yakni tim Letnan Arsyad Temba, Letnan Amir, dan kawan-kawan serta tim Kapten Hasan Ralla. Kedua tim tersebut mempunyai tugas yang sama yakni untuk menjalin kerjasama dengan Pasukan Harimau Indonesia. Pasukan Harimau Indonesia merupakan salah satu laskar perjuangan yang berbasis di Sulawesi Selatan di bawah pimpinan Muhammad Syah. Tim ekspedisi Letnan Arsyad Temba dan Letnan Amir mampu merintis kekuatan pertahanan ALRI di Sulawesi Selatan dengan membentuk ALRI Daerah III/Barru dan Daerah I/Mandar Majene yang berkolaborasi dengan Pasukan Harimau Indonesia di bawah pimpinan Muhammad Syah. Pembentukan ALRI-PS Daerah 1/Mandar Majene mendapat dukungan dari kelaskaran-kelaskaran yang berkembang di Mandar. Dalam perkembangan ALRI Daerah 1 dan Daerah III dalam masa konsolidasi ini keanggotaan ALRI telah mencapai sekitar 2500 anggota (ANRI, Kementrian Pertahanan, No. 1490). Di daerah Mandar Majene dibentuk ALRI-PS Daerah 1/Mandar Majene dengan susunan anggota staffnya sebagai berikut: (Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut, 2005: 354-355) Kepala staff: Abdul Hae Anggota staff: Abd. Rachman, Saenuddin, dll. Kepala Bagian Sabotase: Muh. Daali, Abd. Waris Kepala Bagian Penyelidik: M. Jahja Kepala Bagian Interdance: Buraera, Adang Kepala Bagian Tata Usaha: Kallaeng, Dursaman, Ambas, Haruna Bababula, Lahabang Laesa Komandan Regu 1: Haris Luaor Anggota: Haris Tinambung, A. Arsyad Komandan Regu II: Tajib 17
Anggota: Kumma, Tjengga, Okking, Sultani Sundagar, Ramaila, Patta Beru. Anggota ALRI-PS Daerah 1/Mandar Majene sebagian besar merupakan pemuda-pemuda yang sebelumnya telah bergabung dengan Gabungan Pemberontak Rakyat Indonesia (GAPRI 5.3.1)4 dan Kelaskaran Rahasia Islam Muda (KRIS Muda).5 Tidak jauh berbeda dengan tim ekspedisi Letnan Arsyad Tumba dan Letnan M. Amier, dkk, tim ekspedisi pimpinan Kapten Hasan Ralla juga cukup berhasil membentuk kekuatan pertahanan di Sulawesi disertai aksi- aksinya melawan Belanda. Selama bulan Maret dan April 1947 penuh diwarnai dengan bentrokan-bentrokan bersenjata antara pasukan gabungan dan pasukan Belanda, baik secara terbuka maupun gerilya (Purwono, 1985: 10). Pada tanggal 24 Maret 1947 Belanda menyerang kedudukan gerilyawan dari tiga jurusan di Toboa (Barru), selesai pertempuran diketahuilah bahwa dari pihak Belanda 5 orang luka ringan dan dari gerilyawan 2 orang luka dan 2 orang tewas (Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut, 2005: 457). Memasuki bulan Mei 1947 kekuatan pertahanan yang dibina ALRI kian melemah dengan penurunan jumlah pasukan ALRI secara signifikan. Sasaran utama Belanda adalah menangkap pemimpin-pemimpin ALRI dengan tujuan jika pemimpinnya tertangkap atau terbunuhnya, maka otomatis anggotanya akan kebingungan mencari petunjuk dan arah perjuangan. Pasukan ALRI kemudian memutuskan untuk lari ke hutan atau pegunungan untuk menyelamatkan diri. Mereka mencoba menyusun kekuatan pertahanan di sana, namun usaha itu tidak lama bertahan karena Kapten Raymond Westerling mengerahkan seluruh pasukannya untuk mengejar para pejuang kemanapun mereka berlindung. Ekspedisi-ekspedisi ke Sulawesi yang dikoordinasi oleh Markas Pertahanan ALRI 4GAPRI 5.3.1. dibentuk bertujuan untuk mengelabuhi NICA bahwa ada kekuatan baru di Mandar sehingga kekuatan tempur NICA menjadi terbagi. GAPRI 5.3.1 mempunyai filosofi yakni: angka 5 artinya berjuang tidak melalaikan sembahyang lima waktu, 3 artinya bersedia memberikan tiga pengorbanan (pikiran, tenaga, dan harta termasuk jiwa), 1 artinya satu tujuan Indonesia tetap merdeka dan berdaulat di bawah ridha Allah SWT (Sanyi, 2015: 32-33). 5KRIS Muda adalah suatu kelaskaran yag berkembang di Balanipa Mandar yang diprakarsai oleh semangat juang kaum muda Islam yang cinta terhadap tanah air. Terdapat komando divisi di kelaskaran ini yang tersebar di luar daerah Mandar (Tahir, 2017: 37-38). 18
Divisi VI Sulawesi berhasil membentuk pasukan Divisi VI Sulawesi Selatan yang berkedudukan di Polongbangkeng, tetapi akibat tekanan-tekanan Belanda maka pasukan tersebut praktis menjadi bercerai-berai dan dapat dihancurkan oleh musuh (Jusuf, 1971: 39). Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan perjuangan ALRI di Sulawesi adalah sebagai berikut. Pertama, Markas Pertahanan ALRI (MPA) sebagai suatu badan yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan ekspedisi ke Sulawesi tidak dapat menghimpun pasukan-pasukan ALRI-PS dalam suatu komando yang tunggal. Anggota MPA yang terdiri dari beberapa kesatuan dari Pangkalan ALRI di Jawa Tengah dan Jawa Timur masih melaksanakan kegiatan sesuai kesatuannya masing-masing. Kedua, adanya dualisme kepemimpinan organisasi antara Markas Besar Umum Yogyakarta (MBU) dan Markas Besar Tertinggi Lawang (MBT) berdampak jangka panjang pada kebijakan-kebijakan yang diterapkan. Hal tersebut secara langsung mempengaruhi kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan ALRI. Ketiga, pasukan ALRI-PS tidak dapat mengatasi aksi-aksi teror yang dilancarkan Kapten Raymond Westerling. Selama kurun waktu Desember 1946 hingga Maret 1947 jumlah rakyat Sulawesi Selatan yang menjadi korban teror Westerling mencapai 40.000 jiwa. Atas beberapa pertimbangan seperti semakin menipisnya persediaan logistik, jumlah pasukan, dan persenjataan maka hal demikian menyebabkan para pejuang memilih untuk kembali ke Jawa. Di Sulawesi Selatan unsur-unsur ALRI terdiri dari pasukan-pasukan ekspedisi ALRI yang sengaja dikirim ke daerah tersebut tetapi pasukan-pasukan ekspedisi tidak berhasil mengadakan unifiksi badan-badan perjuangan yang ada karena usaha tersebut terlebih dahulu di rintis oleh Angkatan Darat ditambah lagi dengan kakuatan Belanda yang lebih agresif terhadap perjuangan-perjuangan bangsa Indonesia (Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut, 2005: 364). Sisa-sisa anggota ALRI yang masih berada di Sulawesi Selatan kemudian bergabung dengan Angkatan Darat di bawah komando Kahar Mudzakkar. Terlepas dari semua itu, Ekspedisi Lintas Laut yang dilaksanakan ALRI merupakan sebuah representasi dari usaha mempertahankan kemerdekaan dan menegakkan kedaulatan Republik Indonesia. Sebagai garda utama penjaga kedaulatan wilayah lautan, ALRI telah 19
membuktikan eksistensi Angkatan Laut Indonesia di awal kemerdekaan bahwa mereka mampu melaksanakan suatu Ekspedisi Lintas Laut walaupun hanya ditunjang peralatan dan perlengkapan yang sederhana. KESIMPULAN Segenap komponen rakyat Indonesia mempunyai peran dan kontribusi masing-masing dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada masa Perang Kemerdekaan. Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) merupakan salah satu unsur angkatan perang yang bergerak di bidang pertahanan kelautan. Keberadaan tentara laut di Indonesia berawal dari pembentukan Badan Keamanan Rakyat Laut (BKR-Laut) pada 10 September 1945, kemudian berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat bagian Laut (TKR-Laut) pada 15 November 1945, hingga bertransformasi menjadi ALRI pada Februari 1946. Pada masa Perang Kemerdekaan ALRI melaksanakan kegiatan Ekspedisi Lintas Laut untuk menyebarkanluaskan berita proklamasi dan membentuk kekuatan pertahanan di luar Pulau Jawa, salah satunya menuju Sulawesi. Wilayah Sulawesi pada awal masa kemerdekaan diduduki oleh Belanda dan Australia. Ekspedisi Lintas Laut Jawa-Sulawesi yang dilaksanakan oleh ALRI Divisi VI Pasukan Seberang pada tahun 1946-1947 dengan enam kloter keberangkatan. Tim ekspedisi pimpinan Kapten Arsyad Temba dan Kapten Hasan Ralla berhasil melakukan konsolidasi dengan kelaskaran di Sulawesi Selatan yakni Pasukan Harimau Indonesia. Konsolidasi antara pasukan ALRI dan kelaskaran di Sulawesi menjadikan kekuatan pihak Republik Indonesia semakin bertambah. Tim ekspedisi Letnan Arsyad Temba dan Letnan Amir mampu merintis kekuatan pertahanan ALRI di Sulawesi Selatan dengan membentuk ALRI Daerah III/Barru dan Daerah I/Mandar Majene yang berkolaborasi dengan Pasukan Harimau Indonesia di bawah pimpinan Muhammad Syah, namun secara keseluruhan pasukan ALRI tidak dapat membentuk kekuatan pertahanan berkesinambungan. Kekuatan pertahanan ALRI tidak dapat berkembang dengan baik karena ketidakmampuan pasukan untuk bertahan dari serangan-serangan tentara Belanda. Pasukan ekspedisi ALRI hanya mampu membentuk kekuatan 20 secara
pertahanan sementara di Sulawesi Selatan. Bukan hal yang mudah untuk membentuk kekuatan pertahanan di luar Jawa yang notabenenya berdasarkan Perjanjian Linggarjati Sulawesi tidak lagi masuk ke dalam wilayah de facto Republik Indonesia. Tim ekspedisi ALRI terakhir yang bertahan di Sulawesi Selatan yakni tim Kapten Hasan Ralla. Kapten Hasan Ralla dan pasukannya memutuskan kembali menuju Jawa pada bulan Mei 1947. Semula kepulangan tim ekspedisi ke Jawa berniat untuk meminta bantuan militer, namun anggota ALRI-PS akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjuangan di Pulau Jawa. Kenyataannya bukan karena sudah tidak ada daya juang lagi, namun melihat realita yang ada akan sangat kecil kemungkinan keberhasilan pasukan ALRI untuk melanjutkan perjuangannya di Sulawesi Selatan. Ketidakseimbangan kekuatan antara pasukan ALRI dengan tentara Belanda menyebabkan pasukan ALRI-PS memilih mundur dan berjuang di Pulau Jawa. DAFTAR PUSTAKA Arsip ANRI, Kementrian Pertahanan, No.733, Berisi tentang kutipan berita RI No.10-11 tanggal 15 April 1946 tentang persetujuan perundingan antara pucuk pimpinan urusan AL dan Kepala Staf umum serta para wakil a.i. pengganti TRI bagian Laut menjadi ALRI. _______, No. 736, Berisi tentang Wakil Kepala Staf Markas Tertinggi ALRI: Laporan tanggal 1 Mei 1946 tentang pembentukan Dinas Rahasia ALRI disertai bagan. _______, No. 834, Berisi tentang pengumuman Panglima Markas Besar Pertempuran Territorial Komando Jatim Jend. Mj. Dr. R. Moestopo No.31/MS/C/47 tanggal 2 September 1947 tentang penambahan pada Markas Besar Pertempuran (MBP) Jatim menjadi Markas Besar Pertempuran Territorial Komando Jatim, dilengkapi dengan struktur organisasi Buku dan Artikel Amin, Budi dkk. 2004. Perjalanan Menuju TNI Angkatan Laut yang Besar, Kuat dan Profesional. Jakarta: Dispenal. Arta, Ketut Sedana. 2014. Ketut Margi, Sejarah Indonesia: Dari Proklamasi sampai Orde Reformasi. Yogyakarta: Graha Ilmu. 21
Budiardjo, Miriam. 1992. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut. 2005. Sejarah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (Periode Perang Kemerdekaan 1945-1950). Jakarta: Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut. Haboddin, Muhtar dan Muh Arjul. 2016. Pengantar Ilmu Politik. Malang: Universitas Brawijaya Press. Hamid, Abd Rahman. 2016. Nasionalisme Dalam Teror Di Mandar Tahun 1947. Paramita. 26 (1). Hermawan, Iwan. 2009. Geografi Sebuah Pengantar. Bandung: Private Publishing. Jusuf, Sudono. 1971. Sedjarah Perkembangan Angkatan Laut. Jakarta: Departemen Pertahanan Keamanan Pusat Sedjarah ABRI. Kuntowijoyo. 1995. Pengantar Ilmu Sejarah. Jakarta: PT Bentang Pustaka. Nasution, Abdul Harris. 1977. Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 2. Bandung: DISJARAH-AD dan Penerbit Angkasa Bandung. Nasution, Abdul Harris. 1977. Abdul Harris Nasution, Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 3, Bandung: DISJARAH-AD dan Penerbit Angkasa Bandung. Notosusanto, Nugroho. 1971. Norma-Norma Dasar Penelitian dan Penulisan Sejarah. Jakarta: Pusat Sejarah ABRI DEPHANKAM. Purwono F. 1985. Perjalanan Kapten Pahlawan Laut. Jakarta: Dinas Sejarah TNI-AL. Pusat Sejarah dan Tradisi TNI. 2000. Sejarah TNI Jilid 1 (1945-1949. Jakarta: Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. Suhardono, Edy. 1994. Teori Peran: Konsep, Derivasi, dan Implikasinya. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Santosa, Iwan dan Wenri Wanhar. 2012. Pasukan-M Menang Tak Dibilang, Gugur Tak Dikenang. Jakarta: Dinas Penerangan Angkatan Laut. Soeparno L. dkk. 1992.Sejarah Singkat TNI Angkatan Laut 1945-1950. Jakarta: Direktorat Perawatan Personil TNI AL Subdirektorat Sejarah. 22
Supriyatno, Makmur. 2014. Tentang Ilmu Pertahanan. Jakarta: Dapur Buku. Sunarso dkk. 2013. Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: UNY Press. Suwarno G. 1983/1984. "Peranan Pasukan Ekspedisi Dalam Mempertahankan Kemerdekaan 17-8-1945 Di Sulawesi Selatan", dalam Seminar Sejarah Perjuangan Rakyat Sulawesi Selatan Menentang Penjajahan Asing, Ujung Pandang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional. Tim Redaksi Dinas Penerangan Angkatan Laut. 2013. Perjuangan Kapal Kapten Pahlawan Laut. Cakrawala. Edisi 413. Tim Redaksi Subdisjarah Dispenal. 2014. Perkembangan Alutsista TNI AL Dari Masa ke Masa. Info Historia. 4 (3). Tim Redaksi Subdisjarah Dispenal. 2015. Pendidikan Kelautan Pada Masa Penjajahan Belanda dan Jepang. Info Historia. 5 (1). Tjahroma, Oom dkk. 1993. Pengawal Samudra. Jakarta: Tentara Nasional Angkatan Laut & Lembaga Kantor Berita Nasional Antara. Wibowo, Aris Priyono dkk. 2010. Sejarah Perkembangan Alutsista TNI AL 1945- 1965. Jakarta: Dinas Penerangan Angkatan Laut. Yani Basuki, Ahmad. 2013. Reformasi TNI: Pola, Profesionalitas, dan Refungsionalisasi Militer dalam Masyarakat. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 23