ANALISIS HUKUM PIDANA ADAT NIAS DALAM MENYELESAIKAN KASUS PENCURIAN (Studi di Desa Tuindrao Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan) Oleh: Hepy Krisman Laia 1) Muhammad Yasid 2) Solistis Dachi 3) Universitas Darma Agung, Medan 1, 2, 3) Email: 1) 2) 3) ABSTRAK Lahirnya hukum adat dan sanksi-sanksi adat tidak terlepas dari akibat adanya suatu pelanggaran atau kejahatan yang menurut hukum adat dipandang sebagai kejahatan yang dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga bagi pelaku dan pelanggar tersebut dikenai sanksi adat yang merupakan suatu balasan atau pelajaran bagi si pelaku kejahatan supaya tidak mengulanginya lag. Hukum Adat diberlakukan oleh Belanda kepada Golongan Bumi Putera dengan asumsi bahwa hukum adat adalah telah sesuai dengan suasana kebatinan masyarakat Indonesia pada masa itu, salah satu bagian dari hukum adat adalah hukum pidana adat. Hukum pidana adat dewasa ini masih hidup dikalangan masyarakat, meskipun telah berlaku KUHPidana sebagai hukum Positif. dapat merusak rasa nyaman, tenteram dan rasa damai Kata Kunci : Hukum Pidana Adat Nias, Kasus Pencurian. 1. PENDAHULUAN Pada dasarnya Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara hukum, dengan landasan pandangan hidup berdasarkan pancasila sebagai falsafah Negara. Pancasila merupakan setelah ideologi bangsa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Negara Indonesia merupakan yang berbentuk Republik yang berdasarkan UUD Dasar Tahun 1945 sebaagi dasar hukum Negara Republik Indonesia. terdiri dari Negara Indonesia yang bermacam ragam dan macam corak dan Indonesia, sebuah Negara bangsa, bermacam macam sehingga membuat bangsa Indonesia memiliki ragam bahasa, budaya, ras dan adat istiadat. Dengan bermacam ragam bahasa, budaya dan adat istiadat dalam masyarakat maka bermacam ragam pula kaidah kaidah, dan norma norma yang hidup dan tumbuh serta berkembang dalam setiap masyarakatnya. Di setiap masyarakat dalam wilayah Indonesia, memiliki hukum adatnya sendiri masing masing yang berbeda antara satu sama lain dan dalam setiap hukum adatnya juga dikenal sanksi sanksi adat yang berlaku bagi setiap orang yang melakukan kejahatan suku yang terdapat JURNAL RETENRUM, Volume.1 No. 02 Tahun 2020 (Agustus); 92-100 92
atau melanggar kaidah-kaidah dan norma norma yang bertentangan dengan kepentingan umum. Namun pada kenyataannya, jauh sebelum Negara Indonesia merdeka dan sebelum Kitab Undang Undang Hukum Pidana KUHP, itu ada dan berlaku di Indonesia, sebagai sebuah aturan yang mengatur tentang ancaman hukuman penjara bagi si pelaku kejahatan jauh telah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat adat Nias aturan-aturan, kaidah-kaidah dan norma-norma hukum adat yang mengatur bagaimana tata cara berkehidupan serta sanksi-sanksi hukum adat bagi masyarakat Nias yang melanggar dan bagi yang melakukan dan kejahatan ganjaran atau memberinya pelajaran bagi si pelaku kejahatan tersebut. hukuman sebagai untuk membalas adat dan sanksi-sanksi adat tidak terlepas dari akibat adanya suatu pelanggaran atau kejahatan yang menurut hukum Adat dipandang sebagai kejahatan dan dapat merusak rasa nyaman, tenteram dan rasa damai dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga bagi pelaku dan pelanggar tersebut sesuai dengan sanksi adat merupakan suatu balasan atau pelajaran bagi sipelaku kejahatan supaya tidak mengulanginya lagi, bahkan menurut hukum adat tidak hanya berguna bagi sipelaku saja tetapi juga berlaku bagi setiap orang supaya tidak melakukan kejahatan. Lahirnya hukum latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka terdapat permasalahan adalah sebagai berikut: Berdasarkan uraian 2. Apakah yang menjadi kendala yang dihadapi Penatua Adat dalam menegakkan Hukum Pidana Adat Nias khusunya berkaitan dengan Pencurian Tindrao Kecamatan Amandraya, Kabupaten Nias Selatan? Desa di 2. TINJAUAN PUSTAKA Istilah hukum pidana adat adalah terjemahan dari istilah belanda "adat delicten recht" atau "adat pidana adat" biasanya hanya memakai kata "salah" untuk menunjukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat. Ter Haar BZN berasumsi bahwa yang dianggap suatu pelanggaran (delict) ialah setiap gangguan segi satu (eenzijding) terhadap keseimbangan dan setiap penubrukan dari segi satu pada barang-barang kehidupan materiil dan immateriil orang seorang atau dari orang-orang banyak yang merupakan suatu kesatuan (gerombolan). Tindakan itu menimbulkan suatu sedemikian reaksi yang sifatnya dan besar kecilnya (adat ditetapkan oleh hukum adat mana reactie), karena reaksi harus keseimbangan dan dipulihkan kembali (kebanyakan dengan jalan pembayaran pelanggaran berupa barang-barang atau uang). dapat Jadi menurut pendapat Ter Haar tindak bahwa untuk dapat disebut pidana adat, perbuatan itu harus mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan masyarakat. Kegoncangan itu tidak hanya terdapat apabila peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar, terjadi apabila norma-norma kesusilaan, keagamaan, dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar. 1. Bagaimana Hukum Pidana dalam menyelesaikan Kasus Pencurian di Kecamatan Desa Nias Amandraya, Selatan? Kabupaten Tindrao penerapan Nias Adat Van Vollenhoven menyebutkan delik adat sebagai perbuatan yang tidak perbolehkan. Hilman Hadikusuma menyebutkan hukum pidana adat adalah hukum yang hidup (living law) dan akan 93 ANALISIS HUKUM PIDANA ADAT NIAS DALAM MENYELESAIKAN KASUS PENCURIAN (Studi di Desa Tuindrao Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan) Hepy Krisman Laia 1) Muhammad Yasid 2) Solistis Dachi 3)
terus hidup selama ada manusia budaya, ia tidak akan dapat dihapus dengan perundang-undangan. Andaikata juga undang-undang yang diadakan menghapuskannya, akan percuma juga. Malahan, hukum pidana perundag- sumber undangan akan kehilangan kekayaannya karena hukum pidana adat itu lebih erat hubungannya dengan antropologi dan sosiologi dari pada perundang-undangan. Apabila pendapat- pendapat para sarjana tersebut diatas, kiranya dapat ditarik kesimpulan, bahwa pada dasarnya suatu adat delik itu merupakan suatu tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan dalam kepatutan hidup yang sehingga menyebabkan masyarakat, terganggunya serta keseimbangan itu, maka terjadi reaksi- reaksi adat. Dan reaks-reaksi adat ini merupakan yang bermaksud mengembalikan ketentraman magis yang diganggu dan meniadakan atau menetralisasikan suatu keadaan sosial yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran adat. diikuti ketentraman tindakan-tindakan Jadi yang dimaksud dengan pidana adat itu adalah semua perbuatan atau kejadian yang bertentangan dengan kepatutan, kerukunan, ketertiban, rasa keadilan, keamanan dan kesadaran hukum masyarakat bersangkutan, baik hal itu akibat perbuatan seseorang maupun perbuatan penguasa adat itu sendiri. pada umumnya diselesaikan menurut Hukum setelah adanya Nasional dilakukan perbuatan pidana yang telah diatur secara jelas di dalam Undang-Undang yang Pidana Nasional Hukum ditentukan oleh Pemerintah. Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hasil bentukan hukum eropa yang diterapkan di Indonesia. Pelaksanaan Penyelesaian perkara penyelesaian JURNAL RETENRUM, Volume.1 No. 02 Tahun 2020 (Agustus); 92-100 pidana beberapa juga mengikuti prosedur-prosedur hukum yang ada sesuai dengan asas legalitas indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Berpandangan pada tujuan dari hukum dan mempunyai pidana kekuatan untuk mengikat seluruh warga negara. tersebut peranan hukuma Adat dalam penyelesaian perkara adat, penatua adat yang berperan sebagai mediator pengambil keputusan mengoptimalkan keputusan untuk kepentingan bersama dan tidak memihak, sehingga dapat diterima oleh pihak yang bersengketa. Berbeda dengan Segala keputusan dari penatua adat sangat dihargai dan dihormati oleh anggota masyarakat sehingga tetap terjaga hak dan kewajiban para pihak yang bersengketa, pengambil keputusan dilakukan secara musyawarah dan tidak memihak. Menurut Soepomo, hukum adat berkembang terus menerus sepanjang waktu seperti hidup itu sendiri. van Vollenhoven mengatakan bahwa hukum terus, adat berkembang dan maju keputusankeputusan adat melahirkan hukum adat. Perkembangan hukum adat selalu sejalan dengan perkembangan Secara masyarakat sosiologis, bahwa hukum adat sebagai volkgeeist atau geestesstructuur selalu kebutuhan masyarakat. mengikuti Hukum adat sebagai suatu sistem hukum memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan sengketa. Hukum adat memiliki karakter yang khas dan unik bila dibandingkan dengan sistem hukum lain. Hukum adat lahir dan tumbuh dari masyarakat, sehingga keberadaannya bersenyawa dan tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat. Hukum adat tersusun dan terbangun atas nilai, kaidah dan norma yang disepakati dan diyakini kebenarannya oleh komunitas pendukungnya. 94
masyarakat adat. Hukum adat memiliki relevansi kuat dengan karakter, nilai dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat adat. Dengan demikian hukum adat merupakan wujud yuris fenomenologis dari masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat adalah kerangka tempat hukum adat bekerja, sehingga pengaruh terhadap bagian-bagian yang lain, dan terhadap tentu berlakunya hukum adat. Penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat didasarkan pada pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. akan banyak juga berpengaruh masyarakat banyak yang diselesaikan dengan cara penyelesaian pemberian sanksi adat, yang seharusnya perkara tersebut menurut peraturan perundang- undangan ke peradilan untuk diproses secara hukum sesuai dengan apa yang telah diatur di dalam kitab undang undang hukum pidana. harus dilimpahkan 4. HASIL dan PEMBAHASAN A. Penerapan Hukum Adat Nias dalam Menyelesaikan Kasus Pencurian 3. METODE PELAKSANAAN Metode pelaksanaan 3. METODE PELAKSANAAN Metode pelaksanaan 3. METODE PELAKSANAAN Metode pelaksanaan yang digunakan ini adalah penelitian yuridis normatif dan empiris. Penelitian juga disebut istilah pendekatan/penelitian dengan doktrinal atau dikenal pula penelitian hukum normatif. Tahap penelitian studi normatif melalui yuridis terhadap kepustakaan (penelaalahan literatur). pendekatan Digunakan penelitian yuridis normatif dan empiris untuk menjawab semua permasalahan yang telah diangkat maka penelitian ini juga dilakukan pendekatan/penelitian empiris, dengan menelliti keberlakuan itu dari aspek kenyataan. hukum Pendekatan dengan dikenal penelitian hukum yang empirik atau penelitian hukum sosiologis. Hal ini diperlukan dengan pertimbangan bahwa efektif tidaknya berlaku suatu aturan hukum oleh perubahan berbagai pemikiran masyarakat. ini ini sangat faktor dipengaruhi seperti Sejak berlakunya KUHPidana (straf wetbook), maka tidak berwenang Pengadilan Negeri mengadili delik-delik Adat, yang tidak juga merupakan delik menurut ketentuan KUHP. Dalam mengadili perbuatan yang dapat dipidana menurut KHUP dan juga merupakan delik adat, pengadilan Negeri tidak berwenang adat, memerintahkan kecuali sebagai syarat istimewa pada hukuman tersebut. mulai upaya-upaya Hukum perdamaian Desa yang diakui oleh Pemerintah Hindia Belanda, dengan ordonansi tanggal 9 Maret 1935 No. 102 dan yang dipertahankan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan UUD No. 1 Tahun 1951, adalah wewenang memeriksa segala perkara yang menurut hukum adat masuk itu. Jadi hakim kompetensi hakim perdamaian Desa diberbagai daerah Kepulauan Indonesia dapat memeriksa delik adat yang tidak juga bersifat menurut KUHP. Penelitian ini dilakukan dalam wilayah masyarakat hukum adat, Desa Tuindrao Amandraya Kecamatan Kabupaten Nias Selatan. Di pilihnya wilayah Desa Tuindrao dengan alasan tingkat penyelesaian kasus bahwa terjadi dalam tindak pidana yang Dalam penyelesaian setiap aksus yang terjadi di Desa Tuindrao, para penatua adat sangat berperan dalam setiap menyelesaikannya sengketa/konflik terjadi dimasyarakat akan diserahkan kepada para penatua adat untuk diadili dana diberi keputusan. Di Desa Tuindrao sehingga yang 95 ANALISIS HUKUM PIDANA ADAT NIAS DALAM MENYELESAIKAN KASUS PENCURIAN (Studi di Desa Tuindrao Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan) Hepy Krisman Laia 1) Muhammad Yasid 2) Solistis Dachi 3)
jabatan penatua adat terdiri dari tiga tingkatan antara lain : a. Balugu adalah sebagai kepala adat yang memutuskan segala perkara satu masyarakat kampung, meskipun sistem amsih menggunakan musyawarah. adat dalam b. Tuha adalah pelaksana dari keputusan yang diambil oleh dalam musyawarah Balugu (eksekutor) c. Salawa (Kepala Desa) adalah kepala Pemerintah secara formal dalam satu Desa mempunyai wewenang agar keputusan yang diambil sah secara formal. Ketiga juga dianggap jabatan ini tingkatan merupakan unsur SATUA MBANUA (Tokoh Adat). Segala keputusan dari sangat dihargai dan penatua adat dihormati oleh anggota masyarakat sehingga dan kewajiban para pihak yang bersengketa, pengambilan dilakukan secara musyawarah dan tidak memihak. Peradilan adat adalah peradilan rakyat ditingkat kampung yang menyelesaikan setip perselisihan secra damai dan untuk merukunkan kekeluargaan kembali para pihak yang saling bertentangan. Di dalam menyelesaikan setiap perkara perlu dilakukan dengan musyawarah selalu digunakan dalam setiap penyelesaian sengketa. terjaga tetap hak keputusan dan mufakat Dalam penyelesaian delik adat di Desa Tuindrao maka para pelaku dengan Balugu akan (Hakim Adat). Balugu harus berpegang pada tiga asas pokok antara lain adalah : 1. Asas Kerukunan adalah suatu asas yang isinya berhubungan erat dengan pandangan orang menghadapi hidup bersama dalam lingkungan dengan sesamanya untuk mencapai suasana hidup bersama berhadapan dan sikap JURNAL RETENRUM, Volume.1 No. 02 Tahun 2020 (Agustus); 92-100 yang aman, tentram, dan sejahtera. 2. Asas kepatutan merupakan asas yang menekankan perhatian kepada cara tentang menemukan bagaimana kualitas suatu perkara dan status para pihak dapat diselamatkan sebaik-baiknya. Inti sasaran utama dari asas ini adalah menghindari para pihak jatuh kedalam rasa malu. jawaban Asas keselarasan adalah asas yang berkaitan dengan cara bagaimana melihat suatu persoalan itu secara bijaksana, sehingga pemecahan yang diberikan dapat diterima oleh para pihak dan masyarakat sebagai suatu yang melegakan perasaan, sasaran utama dari asas ini adalah supaya para pihak dan masyarakat dapat menerima dan merasa puas yang diberikan. terhadap pemecahan Studi Kasus Pencurian di Desa Tuindrao. Pada tahun 2009 terjadi kasus pencurian di Desa Tuindrao yang dilakukan oleh Ucok Ndruru (nama samaran), ucok ndruru mencuri getah karet warga secara berulang-ulang, namun perbuatannya selama ini tidak diketahui oleh warga setempat sehingga warga tidak percaya kalau yang mencuri getah karet mereka selama ini adalah ucok ndruru, dan bukan hanya getah tetapi buah karet saja yang dicuri cokelat juga dan ini yang membuat diambilnya. Hal warga marah kepada ucok ndruru yang telah mencuri getah karet mereka. kelapa warga Ketika warga mengetahui bahwa pelaku pencuri getah karet adalah ucok ndruru, kemudian warga melaporkannya di kantor "SALAWA" (Kantor Desa) mempertanggungjawabkan untuk perbuatannya. pelaku pencurian getah karet digiring/dibawa dikantor Desa, kepala desa beserta para (Balugu) memanggil penatua adat semua warga desa untuk menyelesaikan Selanjutnya 96
kasus ucok ndruru ini karena telah melanggar pidana adat desa. setelah pelaku dibawa di kantor desa maka kepala desa beserta para penatua adat/ Balugu memanggil semua warga desa untuk menyelesaikan kasus Ucok Ndruru yang telah melanggar hukum adat desa. Perbuatan pelaku ini merugikan semua warga. Kemudian pengakuaanya pelaku pencurian, perbuatan tersebut dilakukan karena dilatar belakangi faktor ekonomi keluarganya yang selalu kekurangan sehingga terpaksa pelaku demi melakukan perbuatan hidup memenuhi telah keluarganya, berkeluarga dengan mempunyai 3 (tiga) orang anak. Selain itu juga pelaku terpaksa melakukan perbuatan ini untuk meluansi utang-utangya kepada warga. Berdasarkan ini kebutuhan apalagi pelaku Perbuatan tersebut diakui oleh pelaku dihadapan para warga dan penatua adat jika perbuatan tersebut telah kali. Sebenarnya pelaku tidak mempunyai niat untuk mencuri karena pelaku sadar dihukum kalau mencuri berdasarkan peraturan desa, perbuatan ini terpaksa pelaku lakukan karena tidak adanya pekerjaan tetap, apalagi pelaku memiliki utang sehingga ia terpaksa mencuri. dilakukan berulang pasti adat para mendengar pengakuan pelaku maka penatua adat mengadakan musyawarah desa untuk menyelesaikan kasus ini, agar tidak menimbulkan amarah dari warga. Penatua adat mengumpulkan para perangkat desa dan tokoh adat membicarakan pemecahan masalah ini. melaksanakan Penatua penyelesaian secara musyawarah denga disaksikan oleh Satua Mbanua dan Kepala Desa dihadapkan para korban dan anggota masyarakat dan pelaku (keluarga pelaku). Dalam penyelesaian Setelah penatua adat ini balugu menentukan hukumannya yang diberikan kepada pelaku sesuai dengan perbuatannta. Penatua adat sebagai Balugu dalam penyelesaian ini harus betuul- betul mengambil keputusan yang baik tidak dan menimbulkan amarah dari korban dan juga para warga. Dalam hal ini penatua adat mengambil tanpa berpihak kepada pihak yang satu, sehingga keputusan yang diambil oleh balugu dapat bersifat adil sehingga diterima oleh masyarakat. seadil-adilnya agar keputusan Selanjutnya balugu menjatuhkan hukuman kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya yang disepakati oleh pelaku (keluarga) dan pihak korban (anggota masyarakat) denga ganti rugi sebesar Rp. 3.5 juta, 1 (satu) karung beras, 2 (dua) ekor Babi dan uang Rp. 500 ribu untuk biaya administrasi. Kemudian pelaku memberi makan seluruh bentuk permohonan maaf dan juga sebagai bukti sudah diselesaikan dan tidak dilanjutkan lagi kepada pihak yang berwajib. warga sebagai bahwa kasus ini Dengan dipenuhinya hukuman yang diberikan Balugu maka keluarga pelaku terlepas dari ancaman warga, adapun bentuk hukuman di desa jika anggota masyarakat Tuindrao melakukan pelanggaran pidana adat akan diusir oleh warga karena telah merusak nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku didesa tersebut. B. Kendala Yang Dihadapi Penatua Adat Dalam Menegakkan Hukum Pidana Adat Nias Khusunya Berakitan Dengan Pencurian Di Kecamatan Desa Amandraya, Kabupaten Nias Selatan. Tuindrao Dalam beberapa kasus yang terjadi di Desa Tuindrao, khususnya kasus perncurian ada yang seutuhnya 97 ANALISIS HUKUM PIDANA ADAT NIAS DALAM MENYELESAIKAN KASUS PENCURIAN (Studi di Desa Tuindrao Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan) Hepy Krisman Laia 1) Muhammad Yasid 2) Solistis Dachi 3)
selesai dengan keputusan Penatua Adat (satua banua), namun ada juga yang melanjutkannya di pengadilan karena merasa keputusan dari Penatua Adat tidak mempunyai kekuatan hukum. juga diselesaikan secara hukum nasional karena alasan bahwa keluarga korban ataupun merasa malu apabila diselesaikan secara adat akan membawa aib bagi keluarga yang berpekara karena akan diketahui oleh masyarakat di Desa tersebut. Beberapa kasus lain Dengan demikian sulit bagi tersusun Penatua dan Balugu yang dalam unsur "satua banua" untuk menyelesaikan perkara secara adat dan semakin surut pula wewenang terhadap perkara yang mengakibatkan pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat adat. dalam masyarakat Kendala lainnya juga berkaitan dengan hukuman adat yang terkadang sangat mahal dan terkesan sangat menyiksa para pelaku, membayar hukuman yang berat atau keluarganya yang menjadi korban dari balas dendam pihak yang merasa dirugikan. Menurut masyarakat setempat bahwa keberadaan lembaga adat di Desa Tuindrao terutama bagi generasi muda baik yang bertempat tinggal didaerah Nias bagian tinggal yang selatan maupun yang tinggal diperantauan dalam kaitannya dengan sosialisasi dan rasa memiliki lembaga harus terhadap dipertahankan dikembangkan. dan Kemudian untuk mengetahui faktor- faktor penghambat masyarakat adat Nias mempertahankan lembaga adat sebagai penyelesaian perkara yang terjadi dilingkungan masyarakat ini adalah sebgai berikut : 1. Bahwa setelah indonesia merdeka pada tahun 1945, maka secar teratur telah teratur perangkat hukum yang mengatur kehidupan masyarakat telah ditentukan oleh pemerintah, tersebut yang menjadi JURNAL RETENRUM, Volume.1 No. 02 Tahun 2020 (Agustus); 92-100 oleh sebab itu berlakunya hukum adat semakin terdesak dan malah sebagian tidak dapat dipergunakan lagi, misalnya kalau dulu pelaku pembunuhan dapat ditebus oleh bangsawan dengan tebusan 24 pond emas dan selanjutnya diajdikan budak seumur hidup, namun pada saat tidak diperbolehkan tetap harus lagi melalui proses peradilan yang sah dengan ganjaran hukuman penjara dan tidak ada istilah tebusan. ini hukum tersebut 2. Bahwa adanya sebagaian pendapat lembaga ini dalm pelaksanaannya terlalu kelompok kepada dengan berbagai masyarakat mengatakan adat terlalu memihak bangsawan keistimewaan-keistimewaan tertentu. Misalnya dalam perbuatan suatu melakukan melawan hukum, maka untuk upaya lepas dari jerat hukum adat kepada keistimewaan memberi kaum bangsawan untuk melakukan penebusan melalui ganti rugi, karena pada saat itu hanya mereka melakukan yang penebusan. subjektif dan mampu 3. Bahwa terutama kepada kaum muda sudah banyak sekali yang tidak tahu dan tidak peduli tentang substansi dari lembaga adat, karena diperantauan serba praktis tanpa terikat dengan aturan adat istiadat. segalanya 4. Para orang tua kurang memberi pemahaman kepada anak-anaknya betapa pentingnya nilai-nilai yanga da didalam lembaga adat tersebut, padahal tidak semua aturan-aturan bersifat (gohi-gohi) Negatif. Akan tetapi, para Penatua mengalami dalam menegakkan hukum adat, dikarenakan yang banyaknya sarjana-sarjana kesulitan tersebut 98
mengerti sehingga sebagian kasus-kasus yang diselesaikan secara hukum Nasioanal dipengadilan yang menimbulkan efek jera sedangkan hukum adat tidak menimbulkan efek jera sehingga kedepan para pelaku kejahatan dengan mudah melakukan kembali perbuatannya. akan hukum, seseorang menjalani hukuman secara hukum nasional atau ia dapat kembali dipenjara maka kemasyarakat, tetapi ketika seorang menjalani hukuman secara adat maka akan membawa yang berkepanjangan terhadap masa depan sipelaku dan keluarganya. Ketika dampak Dalam hal ini, kendala yang dihadapi oleh para penatua adat dewasa ini di Tuindrao berasal dari beberapa Faktor yaitu: 1. Faktor pembatasan wewenang penatua adat setelah munculnya Undang-Undang Tentang Pemerintah Desa adanya 2. Faktor ketidakpercayaan masyarakat diakibatkan oelh pendidikan penatua adat (Hakim Adat). 3. Faktor ketidakpastian hukum adat karena tidak tertulis tidak berkekuatan hukum tetap Faktor sanksi hukum adat yang sangat menyiksa pelaku secara materiil. Tidak seperti hukum nasional yang memberikan hukuman badan. dipatuhi oleh semua warga. Dalam hal ini Balugu menjadi ujung tombak dalam menegakkan keadilan dari perspektif hukum pidana adat dengan berpedoman pada nilai-nilai dan norma-norma hidup dimasyarakat. Keputusan hakim adat tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun karena balugu/hakim adat memutuskan perkara berdasarkan Gohi-gohi Mbanua (Peraturan Adat setempat). yang sebuah 2. Kendala yang dihadapi Penatua Adat dalam Menegakkan Hukum Pidana khusunya berkaitan Adat Nias dengan Pencurian bahwa keberadaan hukum adat yang tertulis menimbulkan ketidakpastian bagi sebagian orang yang berpekara, mereka menganggap hukum positif yang pada KUHP mempunyai otoritas yang sangat kuat dan dapat menjamin hak mereka kedepannya. Selain itu juga, faktor juga kepercayaan dipengaruhi karena hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan tidak mempunyai efek jerah atau hukuman badan hanya hukuman berupa ganti rugi kepada korban. Hal ini yang menjadi kendala yang dihadapi penatua adat ditambah disetiap desa banyak para sarjana- sarjana yang sudah mengerti penting hukum positif dalam menyelesaikan setiap perkara. masyarakat tidak berpatokan 5. SIMPULAN 1. Bahwa Penerapan Hukum Pidana Adat Nias Dalam menyelesaikan Kasus Pencurian di Desa Tindrao Kecamatan Amandraya, Kabupaten Nias Selatan diselesaikan di hadapan Balugu adat. Balugu/hakim berpegang pada tiga asas pokok antara lain asas kerukunan, asas kepatuhan dan asas keselarasan. adat/balugu hakim Keputusan 6. DAFTAR PUSTAKA Muhammad, Bushar, Asas-Asas Hukum Adat, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2006 Soemitro, Ronny H, Penelitian Hukum, Jakarta, Ghalia, 1982 Salman Soemadiningrat, H.R.Otje, Rekonseptualisasi Hukum Adat PT. Kontemporer, Bandung, 99 ANALISIS HUKUM PIDANA ADAT NIAS DALAM MENYELESAIKAN KASUS PENCURIAN (Studi di Desa Tuindrao Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan) Hepy Krisman Laia 1) Muhammad Yasid 2) Solistis Dachi 3)
Alumni, 2011 Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Pers, 2006 Soerjono, _______________, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 1981 Subjek Hukum, _______________, Sosiologi Pengantar, Suatu Jakarta, Yayasan Universitas Indonesia, 1969 _______________, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1990. Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Bandung, Alumni, 1982. R. Van Dijk, Pengantar Hukum Adat Indonesia, diterjemahkan oleh A. Penerbit Soehardi, Bandung, Sumur Bandung, 1982. Mulyadi, Lilik, Hukum Pidana Adat Kajian Asas, Teori, Norma, Praktik, dan Prosedur, Bandung, PT. Alumni, 2015. Soepomo, R, Bab-Bab Tentang Hukum JURNAL RETENRUM, Volume.1 No. 02 Tahun 2020 (Agustus); 92-100 Adat, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2007 Hadikusuma, Hilman H, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, CV Mandar Maju, Bandung, 1992. Setiady, Tolib, Intisari Hukum Adat Indonesia Kajian Kepustakaan, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2015. dalam Rasjidi, Lili, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 1993. PO Dachi, Solistis, Lembaga Afore Pada Masyarakat Nias Bagian Selatan, Medan, Pustaka Bangsa Press, 2011 Koesnoe, Moh, Adat Dewasa Hukum Surabaya, Erlangga, 1974. Catatan Terhadap Ini, Wignjodipoero, Soerojo, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Jakarta, PT Toko Gunung Agung, 1983. Kitab Undng-Undang Hukum Pidana (KUHP). 100