SDGS
PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI ii
PROFIL PENULIS Penulis Buku SDGS : 1. Bayu Arie Fianto, SE., MBA., Ph.D. 2. Prof. Muhammad Miftahussurur, dr., M.Kes., Sp.PD-KGEH., Ph.D. 3. Hakim Zulkarnain, S.Kep., Ns., MSN 4. Irfan Wahyudi, S.Sos., M.Comms., PhD. 5. Dr. Unggul Heriqbaldi, SE.,M.Si., M.App.Ec. 6. Prilan Cahyani, S.H., S.AP., M.H 7. Dr. Nurina Fitriani, S.T. 8. Kukuh Yudha Karnanta, S.S, M.A Support Buku SDGS : 1. Savira Rizma Yunita, S.M. 2. Saharani Nurlaila Buamonabot, S.Hum. 3. Nabila Izatul Muslimah, S.EI. 4. Moh. Agung Santoso, S.Hum., M.M. 5. Mirna Safira, A.Md.Li. iii
SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Dengan rahmat- Nya kami dapat menerbitkan Buku SDGs Series UNAIR. Buku ini menjadi perwujudan komitmen Universitas Airlangga terha- dap Agenda Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Develop- ment Goals (SDGs). SDGs telah menjadi panduan global bagi mas- yarakat internasional untuk mencapai dunia yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Empat pilar utama yang diangkat dalam buku ini, yaitu Pembangunan Ekonomi, Pembangunan Sosial, Pembangunan Lingkungan, dan Pembangunan Hukum dan Tata Kelola, mencermink- an keseluruhan spektrum tantangan yang dihadapi oleh dunia saat ini. Buku ini menandai langkah kita menuju kebijakan trans- formasional dalam menghadapi tantangan lingkungan yang sema- kin kompleks. Dengan fokus pada empat pilar utama, buku ini ti- dak hanya menggambarkan keadaan saat ini, tetapi juga memberikan pandangan mendalam tentang potensi transformasi dalam pembangunan ekonomi, sosial, lingkungan, serta tata kelola hukum. Pem- bahasan mengenai pembangunan ekonomi dalam buku ini menyoroti pentingnya mengintegrasikan per- tumbuhan ekonomi dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Ini bukan hanya soal peningkatan angka, me- lainkan bagaimana pertumbuhan tersebut dapat memberikan dampak positif secara sosial dan lingkungan. Dalam konteks ini, buku mengajak kita untuk merefleksikan ulang paradigma pertumbuhan ekonomi. Pembangunan sosial, sebagai salah satu aspek penting, tidak hanya dibahas dalam konteks akses, tetapi juga dalam dimensi kesetaraan, inklusi, dan pemberdayaan masyarakat. Buku ini menggugah kita untuk melihat pembangunan sosial sebagai fondasi bagi kemajuan yang berkelanjutan, melampaui sekadar pen- ingkatan angka-angka kuantitatif. Dalam hal lingkungan, buku ini mengeksplorasi strategi inovatif untuk men- gatasi perubahan iklim dan melindungi ekosistem. Diskusi ini tidak hanya sekadar memberikan solusi, tetapi juga mengajak kita untuk merenung tentang tanggung jawab bersama terhadap bumi dan lingkungan hidup. Pentingnya kebijakan hukum dan tata kelola yang baik juga ditekankan dalam buku ini. Hal ini mem- bawa kita pada pemahaman bahwa kebijakan hukum tidak hanya mengatur, tetapi juga membentuk dasar bagi pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, buku ini memberikan panduan bagi praktisi hu- kum dan pembuat kebijakan untuk menciptakan lingkungan hukum yang mendukung transformasi positif. Dalam kesimpulannya, buku ini bukan sekadar bacaan, melainkan undangan untuk terlibat dalam peruba- han nyata. Universitas Airlangga berharap bahwa buku ini akan menjadi sumber inspirasi dan panduan bagi para pe- mangku kepentingan untuk berkontribusi dalam menciptakan masa depan yang lebih baik, sehat, dan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda semua. Mari bersama-sama mewujudkan visi bersama kita untuk keberlanjutan dan kesejahteraan. iv
Kata Pengantar Alhamdulillahirabbil Alamiin, Segala syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Kami ucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Airlangga yang telah mem- berikan support dalam penulisan buku ini. Semoga buku ini dapat digunakan sebagai sa- rana untuk mempelajari SDGs dan indikator didalamnya bagi semua kalangan, terutaman civitas akademika Universitas Airlangga. Selamat membaca buku seri Sustainable Development Goals (SDGs) tentang Pilar Pembangunan Ekonomi. Buku ini berfokus pada lima tujuan utama: Goal 7 (Energi Bersih dan Terjangkau), Goal 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), Goal 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur), Goal 10 (Pengurangan Ketidaksetaraan), dan Goal 17 (Kemi- traan untuk Mencapai Tujuan). Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif adalah fondasi penting da- lam menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua orang. Dalam konteks ini, lima tujuan SDGs yang menjadi fokus buku ini memainkan peran kunci. Energi bersih dan ter- jangkau (Goal 7) adalah landasan krusial untuk pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (Goal 8) adalah jantung dari setiap ekonomi yang berkembang. Industri, inovasi, dan infrastruktur (Goal 9) adalah motor yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengurangan ketidaksetaraan (Goal 10) adalah prasyarat untuk pembangunan yang adil dan inklusif. Dan terakhir, kemitraan untuk menca- pai tujuan (Goal 17) adalah kunci untuk mencapai semua tujuan SDGs. Buku ini dirancang untuk memberikan pemahaman tentang masing-masing tujuan pada pilar ekonomi, dengan penjelasan rinci tentang definisi, kondisi saat ini (baik di ting- kat global maupun nasional), alasan mengapa kita perlu mempelajari setiap tujuan, dan bagaimana implementasinya. Selain itu, buku ini juga membahas inisiatif strategis untuk masa depan, termasuk pendorong dan hambatan dalam mencapai setiap tujuan, serta ren- cana ke depan. Dengan memahami pentingnya tujuan ini, kita dapat turut serta dalam upaya global untuk menciptakan perubahan yang dapat mengarah pada dunia yang lebih baik dan berkelanjutan. Selamat membaca dan semoga buku ini dapat membantu Anda mempelajari SDGs menginspirasi Anda untuk menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan dan adil. TIM PENULIS v
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ii DAFTAR ISI iii SDG 7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY 1 1. Gambaran Umum SDG 7 - Affordable And Clean Energy 1 1.1 Definisi SDG 7 3 1.2. Kondisi SDG 7 (saat ini di global dan nasional) 4 1.3. Alasan mengapa kita perlu mempelajari SDG 7 7 2. Implementasi SDG 7 8 2.1. Implementasi SDG 7 dari perspektif global 8 2.2. Implementasi SDG 7 dari perspektif domestik 11 3. Inisiatif Strategi SDG 7: Apa yang bisa dilakukan di masa depan? 12 3.1. Pendorong dan hambatan SDG 7 15 3.2. Rencana SDG 7 ke depan 17 4. Kesimpulan 22 SDG 8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH 25 1. Gambaran Umum SDG 8 - Decent Work And Economic Growth 25 1.1 Definisi SDG 8 27 1.2. Kondisi SDG 8 (saat ini di global dan nasional) 29 1.3. Alasan mengapa kita perlu mempelajari SDG 8 31 2. Implementasi SDG 8 33 2.1. Implementasi SDG 8 dari perspektif global 33 2.2. Implementasi SDG 8 dari perspektif domestik 35 3. Inisiatif Strategi SDG 3: Apa yang bisa dilakukan di masa depan? 37 3.1. Pendorong dan hambatan SDG 8 39 3.2. Rencana SDG 8 ke depan 41 4. Kesimpulan 44 SDG 9 INDUSTRY, INNOVATION, AND INFRASTRUCTURE 47 vi
1. Gambaran Umum SDG 9 - Industry, Innovation, And Infrastructure 47 1.1. Definisi SDG 9 49 1.2 Kondisi SDG 9 (saat ini di global dan nasional) 51 1.3. Alasan mengapa kita perlu mempelajari SDG 9 53 2. Implementasi SDG 9 55 2.1. Implementasi SDG 9 dari perspektif global 55 2.2. Implementasi SDG 9 dari perspektif domestik 58 3. Inisiatif Strategi SDG 9: Apa yang bisa dilakukan di masa depan? 59 3.1. Pendorong dan hambatan SDG 9 61 3.2. Rencana SDG 9 ke depan 63 4. Kesimpulan 66 SDG 10 REDUCED INEQUALITIES 69 1. Gambaran Umum SDG 10 - Reduced Inequalities 69 1.1. Definisi SDG 10 70 1.2. Kondisi SDG 10 (saat ini di global dan nasional) 72 1.3. Alasan mengapa kita perlu mempelajari SDG 10 75 2. Implementasi SDG 10 76 2.1. Implementasi SDG 10 dari perspektif global 76 2.2. Implementasi SDG 10 dari perspektif domestik 78 3. Inisiatif Strategi SDG 10: Apa yang bisa dilakukan di masa depan? 80 3.1. Pendorong dan hambatan SDG 10 82 3.2. Rencana SDG 10 ke depan 84 4. Kesimpulan 87 SDG 17 PARTNERSHIP FOR THE GOALS 89 1. Gambaran Umum SDG 17 - Partnership For The Goals 89 1.1. Definisi SDG 17 91 1.2. Kondisi SDG 17 (saat ini di global dan nasional) 93 1.3. Alasan mengapa kita perlu mempelajari SDG 17 95 2. Implementasi SDG 17 97 2.1. Implementasi SDG 17 dari perspektif global 97 vii
2.2. Implementasi SDG 17 dari perspektif domestik 98 3. Inisiatif Strategi SDG 17: Apa yang bisa dilakukan di masa depan? 100 3.1. Pendorong dan hambatan SDG 17 101 3.2. Rencana SDG 17 ke depan 104 4. Kesimpulan 107 5. REFERENSI 108 viii
ix
SDGS
PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI x
SDG 7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY 1. Gambaran Umum SDG 7 - Affordable And Clean Energy Dalam konteks Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), energi bersih dan ter- jangkau merupakan landasan krusial untuk membentuk masa depan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pada intinya, kegiatan ekonomi modern bergantung pada ketersediaan energi yang handal dan terjangkau. Terwujudnya pembangunan ekonomi inklusif ber- dampak pada penurunan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara simultan, fokus pada energi bersih juga menjadi bagian penting dari upaya global untuk mencapai emisi net-zero pada tahun 2060, suatu langkah mendesak untuk menangani perubahan iklim dan pemanasan global. Transisi energi dari sumber berbasis fosil ke energi terbarukan, seperti tenaga surya, air, panas bumi, dan angin, dianggap sebagai prioritas utama. Hal ini menjadi sorotan pada Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali pada tahun 2022. Namun, tantangan tahun 2023 telah menguji ketahanan perencanaan energi global. Krisis energi yang disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk pandemi Covid-19, konflik internasional, dan kenaikan harga en- ergi, telah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi global secara signifikan. Proyeksi Econo- mist Intelligent Unit (EIU) menunjukkan bahwa konsumsi energi global tumbuh lambat pada 1
tahun 2023, di tengah perlambatan ekonomi dan kenaikan harga energi yang signifikan. Negara-negara, baik maju maupun berkembang, telah merasakan dampak dari krisis energi ini. Terutama, negara berpenghasilan rendah terancam secara sosial dan ekonomi oleh kenaikan biaya energi. Dalam situasi ini, strategi perencanaan energi terbarukan men- jadi semakin penting, dengan China sebagai salah satu contoh yang mengambil langkah konkret dengan menggantikan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara dengan energi terbarukan. Dari perspektif sosial, pemahaman yang mendalam terkait pentingnya energi bersih dan terjangkau juga menyoroti dampak positifnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Ak- ses yang lebih baik ke energi bersih berkontribusi pada peningkatan akses air bersih, pen- erangan, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Selain itu, pemahaman yang baik men- genai isu-isu terkait energi dapat membantu masyarakat mengatasi tantangan keamanan energi, serta meningkatkan ketahanan terhadap fluktuasi harga energi global. Melalui pemahaman yang lebih dalam terkait TPB/SDGs yang berkaitan dengan Energi Bersih dan Terjangkau, individu dan komunitas dapat memainkan peran aktif dalam mengambil langkah konkret menuju masa depan yang lebih berkelanjutan dan adil. Dengan memahami pentingnya tujuan ini, masyarakat dapat turut serta dalam upaya global untuk menciptakan perubahan yang dapat mengarah pada dunia yang lebih baik dan berkelanju- tan bagi semua. 2
1.1 Definisi SDG 7 Dalam memahami dan mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-7 (SDG 7), yakni "Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua," terdapat dimensi penting yang perlu dipahami secara komprehensif. Konsep ini meliputi keterjangkauan, keandalan, keberlanjutan, dan modernitas energi. Pertama, keterjangkauan energi berkaitan dengan kemampuan masyarakat untuk memperoleh en- ergi dengan biaya yang sesuai. Hal ini bergantung pada faktor pendapatan dan daya beli masyarakat serta fluktuasi harga energi global. Sementara itu, keandalan energi menun- tut penyediaan energi yang stabil dan konsisten untuk menjaga kelangsungan kegiatan ekonomi masyarakat. Keberlanjutan energi menekankan pentingnya penggunaan energi yang tidak merusak lingkungan dan menghasilkan limbah yang minim, sambil mempertah- ankan dan meningkatkan standar hidup masyarakat. Terakhir, modernitas energi mengacu pada penggunaan teknologi energi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern, seperti listrik, transportasi otomatis, dan teknologi informasi. ENSURING AFFORDABLE, RELIABLE, SUSTAINABLE, AND MODERN ENERGY ACCESS. Untuk mencapai SDG 7, PBB telah menetapkan lima target utama. Pertama, adalah memastikan akses universal terhadap layanan energi yang terjangkau, andal, dan mod- ern pada tahun 2030. Kedua, meningkatkan pangsa energi terbarukan secara signifikan 3
dalam bauran energi global pada tahun 2030. Ketiga, menggandakan tingkat peningkatan efisiensi energi secara global pada tahun 2030. Keempat, memperkuat kerjasama interna- sional dalam memfasilitasi akses terhadap teknologi dan riset energi bersih, serta mem- promosikan investasi di infrastruktur dan teknologi energi bersih. Terakhir, memperluas in- frastruktur energi modern dan berkelanjutan bagi negara-negara berkembang, khususnya negara-negara dengan keterbatasan akses. Dengan demikian, SDG 7 menempatkan penekanan yang kuat pada peningkatan akses terhadap energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua orang, dengan upaya besar terkait pemanfaatan energi terbarukan dan peningkatan efisien- si energi. Dalam konteks ini, pemahaman yang mendalam tentang konsep SDG 7 dan up- aya kolektif untuk mewujudkannya menjadi krusial untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat global. 1.2. Kondisi SDG 7 (saat ini di global dan nasional) Dalam era yang menandai penekanan yang semakin kuat pada keberlanjutan, Sus- tainable Development Goal 7 (SDG 7) muncul sebagai tonggak utama dalam memastikan akses universal terhadap energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern. Na- mun, meskipun terdapat beberapa kemajuan, tantangan yang dihadapi tetaplah besar. Berdasarkan laporan terbaru, pada tahun 2021, sekitar 91% populasi global telah mendapatkan akses ke listrik, namun masih terdapat sekitar 675 juta orang yang tidak 4
memiliki akses, dengan mayoritas berasal dari wilayah Afrika Sub-Sahara. Selain itu, seki- tar 2,3 miliar orang masih belum mendapatkan akses terhadap bahan bakar dan teknologi memasak yang bersih, menggarisbawahi kesenjangan yang perlu segera diselesaikan. Penggunaan energi terbarukan telah menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, namun pencapaian ini masih perlu ditingkatkan lebih lanjut, terutama dalam hal pemana- san terbarukan dan bahan bakar. Sementara itu, tingkat perbaikan intensitas energi primer menunjukkan penurunan pada tahun 2020, menandai tahun terburuk sejak krisis keuangan global, yang menekankan perlunya langkah lebih lanjut dalam meningkatkan efisiensi en- ergi. Untuk mengatasi tantangan ini, PBB telah meluncurkan Peta Jalan Global untuk Aksi SDG 7 dan Jaringan Kompak Energi Global, sebagai langkah konkret untuk menutup kesenjangan akses energi, mendorong transisi ke sistem energi yang ramah lingkungan, serta memobilisasi sumber daya finansial yang memadai. Dalam menyimpulkan kondisi SDG 7 saat ini, terlihat bahwa kendati adanya kema- juan, tantangan signifikan masih menghalangi pencapaian target pada tahun 2030. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar dan kolaboratif, terutama dalam memperluas infrastruktur energi terbarukan, meningkatkan efisiensi energi, serta memperluas akses en- ergi bersih dan modern, terutama di negara-negara berkembang. Dengan demikian, pema- haman yang mendalam dan aksi berkelanjutan adalah kunci untuk mewujudkan visi SDG 7 dalam mendukung pembangunan berkelanjutan global. 5
Sejak pembentukannya pada tahun 2015, Indonesia telah menunjukkan tekad yang kuat untuk mencapai berbagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), termasuk SDG 7 yang berfokus pada pencapaian akses universal terhadap energi bersih dan terjangkau. Dengan adanya komitmen yang kuat terhadap transisi energi bersih, pemerintah Indone- sia telah menetapkan efisiensi energi sebagai fokus utama dalam usaha mencapai target tersebut. Strategi ini menggarisbawahi pentingnya sumber daya energi yang melimpah, murah, dan ramah lingkungan, yang dikenal sebagai "first fuel". Melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Indonesia telah menetapkan target am- bisius untuk meningkatkan kontribusi energi terbarukan dalam campuran energi nasional. Diharapkan bahwa pada tahun 2022, sebanyak 15,7% dari total energi yang digunakan berasal dari sumber energi terbarukan, dan angka ini diharapkan meningkat menjadi 23% pada tahun 2025. Namun, kesuksesan dalam mencapai target ini sangat tergantung pada sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional, provinsi, serta kabupaten/kota. Meskipun terdapat upaya yang signifikan, Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa di antaranya termasuk upaya untuk mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan akses terhadap air bersih dan sanitasi di daerah perdesaan, serta menang- gulangi disparitas capaian target antar provinsi. Untuk mengatasi berbagai permasalahan ini, Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan Rencana Aksi (Renaksi) SDGs. Renaksi ini diharapkan dapat memberikan arahan yang jelas dalam perencanaan, penganggaran program, dan kegiatan 6
yang akan dijalankan untuk mencapai target SDGs. Dalam rangka mencapai berbagai target yang telah ditetapkan, koordinasi yang erat dan langkah konkret yang terukur merupakan kunci utama. Dengan adanya konsistensi dan keseriusan dari berbagai pihak terkait, diharapkan bahwa Indonesia dapat menghadapi berbagai tantangan dan mewujudkan visi SDG 7 dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional. 1.3. Alasan mengapa kita perlu mempelajari SDG 7 Dengan adopsi Sustainable Development Goals (SDGs) oleh sejumlah negara ter- masuk Indonesia, mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat dan akademisi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pencapaian SDG 3. Tujuan ini, yang me- nekankan pentingnya kesehatan yang baik dan kesejahteraan, menggarisbawahi kebutu- han mendesak untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat global. Mahasiswa memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan yang signifikan dalam mewujudkan tujuan SDG 3. Dengan memahami pentingnya tujuan ini, mereka dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendukung program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, melalui pembelajaran dan partisipasi aktif dalam SDG 3, mahasiswa memiliki kesempatan untuk mengasah keterampilan dan kompetensi yang akan berguna dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam upaya mencapai SDG 3. 7
Partisipasi dalam berbagai program dan inisiatif terkait SDG 3 juga merupakan cara bagi mahasiswa untuk secara langsung berkontribusi dalam upaya pencapaian tujuan ini. Misalnya, melalui program magang di Sekretariat Nasional SDGs Indonesia, mahasiswa dapat memperluas wawasan mereka dan memperoleh pengalaman praktis yang sangat berharga dalam mendukung inisiatif pembangunan berkelanjutan. Tidak hanya itu, melalui peran aktif mereka dalam upaya meningkatkan kesejahter- aan masyarakat, mahasiswa dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup mas- yarakat secara keseluruhan. Dengan mengurangi prevalensi penyakit dan meningkatkan kesehatan masyarakat, mereka dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan produktif bagi semua. Dengan demikian, pemahaman dan partisipasi aktif mahasiswa dalam SDG 3 ti- dak hanya memberikan kontribusi penting dalam pencapaian tujuan global yang penting ini, tetapi juga membentuk landasan yang kuat bagi pengembangan diri mereka sendiri. Melalui peran mereka dalam mewujudkan SDG 3, mahasiswa dapat menjadi bagian yang integral dalam mendorong perubahan positif menuju masyarakat yang lebih sehat dan se- jahtera di masa depan. 2. Implementasi SDG 7 2.1. Implementasi SDG 7 dari perspektif global Sektor energi menyumbang sekitar 60 persen emisi gas rumah kaca di dunia (cdp, 8
2023). Baru sekitar 17 persen konsumsi energi di supply oleh energi terbarukan, mengingat proyeksi kebutuhan energi terbarukan di dunia sebanyak 85 persen di tahun 2050. Upaya transisi energi global disepakati oleh negara-negara dunia demi menghindari dampak buruk dari perubahan iklim. Benua Eropa merupakan salah satu wilayah yang paling terdampak Krisis energi dan iklim, hal inilah yang mendorong negara-negara anggota Uni Eropa be- rupaya mencari energi alternatif demi mencukupi kebutuhan energi di Eropa. mengingat sebagian besar negara di Eropa bergantung pada gas alam Rusia. Keterpurukan energi ini, diperparah dengan penghentian pasokan gas dari Rusia ke Eropa imbas dari turut cam- purnya Uni Eropa dalam konflik Rusia-Ukraina (Psaropoulos, 2022). Peperangan Rusia Ukraina menyimpan bahaya laten yang mengancam sosial, politik, ekonomi, dan keterse- diaan energi di dunia, khususnya di Eropa. Sebuah perusahaan energi bernama Solar Power Europe (2022) mencatat lonjakan konsumsi tenaga surya di Uni Eropa naik 50 persen di tahun 2022. Negara - negara Uni Eropa memasang tenaga surya sebanyak 28,1 GW di tahun 2021, kemudian meningkat sebanyak 41,4 GW di tahun 2022, dan pada tahun 2023 dinaikkan lagi menjadi 60 GW. Kenaikan ini tentu menjadi kabar gembira untuk Kemudian disektor listrik, tercatat pada ta- hun 2020 sebesar 70 persen konsumsi listrik di Uni Eropa telah berasal dari sumber energi terbarukan, adapun sebaranya sebagai berikut: (1) Austria 78.2 %, (2) Swedia 74.5 %, (3) Denmark 65.3 %, (4) Portugal 58 %, (5) Latvia 53.4 %, (6) Malta 9.5 %, (7) Hongaria 11.9 %, (8) Siprus 12,0 %, (9) Luksemburg 13.9 %, dan (10) Ceko 14.8% (ec.europa, 2022). 9
Penggunaan energi terbarukan menjadi kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat dunia di masa depan. Sebuah NGO di Inggris bernama Customer Data Platform (CDP) berupaya mengintegrasikan programnya dengan Sustainable Development Goals (SDGs) yang menghasilkan implementasi di bidang Energi terbarukan sebagai berikut : Menginisiasi The Science Based Targets Initiative (SBTi) sebuah lembaga yang bertujuan untuk membantu perusahaan di dunia mempercepat mengurangi separuh emisi sebelum tahun 2030 dan mencapai net-zero sebelum tahun 2050. Lembaga ini membantu menetapkan target dan good practices terbaik di dunia. Membuat Climate Group RE100 yang menyatukan ratusan bisnis besar yang ber- komitmen pada penggunaan 100 persen listrik terbarukan. Lembaga ini beranggotan lebih dari 380 anggota, menyasar lebih dari 175 pasar bisnis berbagai sektor, dan mampu me- menuhi sebanyak 420 TWh permintaan listrik dari sumber terbarukan tiap tahunnya. Jum- lah tersebut setara dengan konsumsi daya pada negara sedang. Mengembangkan Inisiatif Teknologi Iklim untuk dekarbonasi jangka panjang. inisiatif ini berupaya mengembangkan teknologi yang berguna untuk pengurangan emisi di tahun 2030 dengan harapan mampu mencapai 50 persen pengurangan emisi di dunia pada tahun 2050. Menyediakan The Global Climate Action Portal (GCAP) yakni sebuah portal website yang menampilkan capaian-capaian Kota, Perusahaan, Investor, dan stakeholder lain da- lam mengatasi perubahan iklim. 10
Berdasarkan laporan World Energy Outlook 2022 dari International Energy Agency (IEA), kebijakan Net Zero Emission (NZE) belum sepenuhnya diimplementasikan kedalam rencana dan langkah kebijakan khusus sehingga belum signifikannya perubahan pengelu- aran bahan bakar fosil di dunia. 2.2. Implementasi SDG 7 dari perspektif domestik Penyelidikan terhadap rasio elektrifikasi (RE) dalam pembangunan ketenagalistri- kan di Indonesia telah menjadi perhatian utama dalam beberapa tahun terakhir. RE adalah ukuran penting yang mengindikasikan perbandingan antara jumlah rumah tangga yang tel- ah teraliri listrik (baik dari jaringan PLN maupun non-PLN) dengan total rumah tangga di wilayah tersebut. Di antara berbagai provinsi di Indonesia, RE telah mengalami peningka- tan signifikan dari 88,3% pada tahun 2015 menjadi 98,89% pada tahun 2019. Pencapaian RE di beberapa provinsi, terutama di Pulau Sumatera, Jawa, sebagian Sulawesi, Kaliman- tan, Maluku, Maluku Utara, Bali, dan Nusa Tenggara Barat, telah melebihi 95%. Namun, tantangan tetap ada di provinsi-provinsi seperti Nusa Tenggara Timur yang RE-nya masih di bawah 90%. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan sejumlah strategi untuk meningkatkan RE, antara lain melalui ekspansi jaringan PLN, pengembangan jaringan terisolasi dengan me- manfaatkan pembangkit listrik terbarukan, serta penyediaan sistem stand-alone melalui distribusi lampu tenaga surya. Selain itu, partisipasi dari pemerintah daerah, masyarakat, 11
dan sektor swasta juga ditekankan dalam upaya untuk meningkatkan akses listrik, terutama di daerah yang terpencil dan sulit dijangkau. Meskipun capaian RE secara nasional telah mendekati 100%, masih terdapat tan- tangan besar terkait dengan pelayanan listrik yang kualitasnya belum merata di berbagai wilayah, terutama di daerah pedesaan terpencil. Peningkatan ketersediaan listrik terus dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan rumah tangga miskin yang ma- sih berada di daerah terpencil. Berbagai upaya telah dilakukan, termasuk pengembangan jaringan listrik pedesaan, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya, mikrohidro, dan energi panas bumi. Selain itu, Indonesia juga menghadapi tantangan dalam transisi dari energi fosil ke energi baru dan terbarukan (EBT). Dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi fosil, pemerintah tengah mengupayakan pengembangan berbagai energi al- ternatif, seperti biodiesel, bioetanol, dan pengembangan potensi energi panas bumi, tenaga air, dan tenaga angin. Meskipun upaya ini masih menghadapi kendala teknis dan finansial, langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. 3. Inisiatif Strategi SDG 7: Apa yang bisa dilakukan di masa depan? Inisiatif strategis untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terkait dengan Energi Bersih dan Terjangkau memainkan peran sentral dalam perjalanan menuju 12
dunia yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Inisiatif-inisiatif ini melibatkan lang- kah-langkah penting yang harus diambil oleh individu, komunitas, pemerintah, dan sektor swasta untuk mencapai tujuan ini. Berikut adalah beberapa inisiatif strategis yang dapat membantu mewujudkan Energi Bersih dan Terjangkau: Salah satu inisiatif paling krusial adalah meningkatkan investasi dalam sumber en- ergi terbarukan seperti panel surya, tenaga angin, panas bumi, dan hidro. Ini membutuh- kan dukungan finansial dari sektor swasta, pemerintah, dan lembaga internasional. Inisi- atif ini tidak hanya membantu mengurangi emisi karbon, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru dan menciptakan lapangan kerja. Meningkatkan efisiensi energi adalah cara penting untuk mengurangi konsumsi en- ergi yang tidak perlu. Inisiatif ini termasuk dalam merancang dan mengadopsi teknologi yang lebih efisien, baik di rumah tangga, industri, maupun transportasi. Menciptakan akses yang adil dan merata ke energi bersih adalah tujuan penting. Inisiatif ini melibatkan penyediaan akses ke sumber energi bersih kepada komunitas yang sebelumnya tidak memiliki akses yang memadai. Program subsidi atau pembiayaan yang bersifat inklusif dapat membantu mewujudkannya. Meningkatkan infrastruktur energi adalah bagian kunci dari inisiatif ini. Pembangu- nan jaringan listrik yang kuat dan handal, serta infrastruktur terkait seperti penyimpanan energi, adalah langkah kunci untuk mendukung energi bersih. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya energi bersih dan cara 13
menghemat energi adalah inisiatif strategis. Pendidikan dan kampanye publik dapat mem- bantu mengubah perilaku konsumen dan mendorong penggunaan energi yang lebih bijak- sana. Kolaborasi antarnegara dan lembaga internasional adalah penting dalam mencapai tujuan energi bersih dan terjangkau. Inisiatif ini melibatkan negosiasi perjanjian internasion- al untuk mengurangi emisi karbon, berbagi teknologi, dan sumber daya untuk mendukung negara-negara yang lebih rentan. Pengembangan teknologi baru dan inovasi dalam penyimpanan energi, energi ter- barukan, dan efisiensi energi adalah bagian integral dari inisiatif ini. Inisiatif ini memerlukan investasi dalam riset dan pengembangan. Membuat regulasi yang mendukung penggunaan energi bersih dan terjangkau ada- lah inisiatif strategis lainnya. Regulasi yang tepat dapat mendorong investasi dan penggu- naan teknologi ramah lingkungan. Semua inisiatif ini bersama-sama membantu mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terkait dengan Energi Bersih dan Terjangkau. Mereka memerlukan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga internasional. Den- gan langkah-langkah strategis ini, kita dapat mengubah sistem energi global menjadi lebih berkelanjutan, mengurangi dampak perubahan iklim, dan menciptakan masa depan yang lebih baik untuk semua orang. 14
3.1. Pendorong dan hambatan SDG 7 Transisi energi terbarukan terus menarik lebih banyak investasi pada tahun 2021 daripada pembangkit berbahan bakar fosil atau nuklir. Global Status Report (2022) investa- si dalam kapasitas energi terbarukan baru menyumbang 69% dari total investasi untuk kapasitas pembangkit listrik baru. Sejalan dengan itu International Energy Agency (2022) melaporkan Investasi energi global akan meningkat sebesar 8% pada tahun 2022 hingga mencapai USD 2,4 triliun, dengan perkiraan kenaikan berasal dari energi bersih. Selain itu Bjorn Krausser (2014) menjelaskan faktor-faktor yang memungkinkan dapat mendorong transisi ke energi terbarukan di negara-negara berkembang diantaranya : (1) Ketergan- tungan dan ketersediaan bahan bakar fosil; (2) Pembangunan sosial; (3) Pembangunan ekonomi; (4) Perlindungan iklim; (5) Pembangunan ekonomi internasional. Namun energi terbarukan masih menghadapi kendala besar. Seperti yang dilapor- kan Union of Concerned Scientists (2017) beberapa kendala yang dapat menghambat pengembangan energu terbarukan, seperti hambatan yang paling jelas dan dipublikasikan secara luas terhadap energi terbarukan adalah biaya khususnya biaya modal, atau biaya di muka untuk membangun dan memasang ladang tenaga surya dan angin. Seperti kebanya- kan energi terbarukan, tenaga surya dan angin sangat murah untuk dioperasikan, "bahan bakar" mereka gratis, dan perawatannya minimal sehingga sebagian besar biaya berasal dari pembuatan teknologi. Biaya rata-rata pada tahun 2017 untuk memasang sistem tena- 15
ga surya berkisar dari sedikit di atas $2.000 per kilowatt untuk sistem berskala besar hingga hampir $3.700 untuk sistem perumahan. Penempatan adalah kebutuhan untuk menemukan hal-hal seperti turbin angin dan ladang surya di sebidang tanah. Melakukan hal itu membutuhkan negosiasi, kontrak, izin, dan hubungan masyarakat, yang semuanya dapat meningkatkan biaya dan menunda atau menghentikan proyek. Transmisi mengacu pada saluran listrik dan infrastruktur yang diperlukan untuk me- mindahkan listrik dari tempat dihasilkannya ke tempat yang dikonsumsi. Karena angin dan matahari adalah pendatang baru, sebagian besar yang ada saat ini dibangun untuk me- layani bahan bakar fosil dan pembangkit listrik tenaga nuklir yang besar. Selama sebagian besar abad terakhir listrik di Amerika Serikat didominasi oleh ba- han bakar tertentu, termasuk batu bara, nuklir, dan, yang terbaru, gas alam. Utilitas di seluruh negeri telah banyak berinvestasi dalam teknologi ini, yang sangat matang dan dipa- hami dengan baik, dan memiliki kekuatan pasar yang sangat besar. Situasi ini sifat mapan dari teknologi yang ada merupakan penghalang yang tang- guh untuk energi terbarukan. Tenaga surya, angin, dan sumber daya terbarukan lainnya harus bersaing dengan industri yang lebih kaya yang mendapat manfaat dari infrastruktur, keahlian, dan kebijakan yang ada. Ini adalah pasar yang sulit untuk dimasuki. Oil Change International memperkirakan bahwa Amerika Serikat menghabiskan $37,5 miliar untuk subsidi bahan bakar fosil setiap tahun. Melalui subsidi langsung, ker- 16
inganan pajak, dan insentif serta celah lainnya, pembayar pajak AS membantu mendanai penelitian dan pengembangan industri, pertambangan, pengeboran, dan pembangkit listrik. Meskipun subsidi cenderung meningkatkan produksi dalam negeri, subsidi juga telah men- galihkan modal dari kegiatan yang lebih produktif (seperti efisiensi energi) dan membatasi pertumbuhan energi terbarukan. Penentang energi terbarukan senang menyoroti variabilitas matahari dan angin se- bagai cara memperkuat dukungan untuk pembangkit listrik tenaga batu bara, gas, dan nuk- lir, yang dapat lebih mudah beroperasi sesuai permintaan atau menyediakan daya "beban dasar" (terus menerus). Argumen ini digunakan untuk merusak investasi besar dalam en- ergi terbarukan, menghadirkan penghalang retoris untuk tingkat adopsi angin dan matahari yang lebih tinggi. 3.2. Rencana SDG 7 ke depan Rencana SDG ke depan dari PBB Menurut laporan IEA (2021), IEA membuat kebijakan dalam mengatur keterjangkau- an sektor energi dunia, tantangan perubahan iklim, dan energy security secara koheren hingga tahun 2050 yang disebut dengan "Net Zero by 2050 :A Roadmap for the Global Energy Sector". Penggunaan energi baru terbarukan menjadi pusat perhatian khususnya pada negara maju. Kapasitas produksi panel surya dunia semakin meningkat dari Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat hingga ke China. Menurut laporan IEA (2022) Sejak tahun 17
2011 hingga saat ini China telah menginvestasikan dana lebih dari USD 50 miliar dalam pembuatan panel surya baru, selain itu china memiliki harga kompetitif dalam lokasi pem- buatan panel surya. Biaya di Cina 10% lebih rendah daripada di India, 20% lebih rendah daripada Amerika Serikat, dan 35% lebih rendah daripada Eropa. Perbedaan biaya ini dise- babkan oleh beberapa faktor yaitu variasi dalam biaya energi, tenaga kerja, investasi, dan overhead yang terdapat pada negara tersebut. Terlebih lagi, encana masa depan untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelan- jutan terkait dengan Energi Bersih dan Terjangkau di skala internasional harus mencerminkan komitmen global untuk mengatasi perubahan iklim dan memberikan akses yang lebih baik kepa- da sumber energi yang bersih dan terjangkau kepada semua orang. Beberapa komponen uta- ma dari rencana masa depan yang dapat membantu mencapai tujuan ini di tingkat internasional Penting untuk melanjutkan dan memperkuat kesepakatan internasional seperti Perjanjian Paris. Negara-negara di seluruh dunia harus bekerja sama untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mencapai emisi net-zero pada tahun 2060 atau lebih awal. Kesepakatan ini juga harus mencakup komitmen untuk mendukung negara negara berkembang dalam upaya mereka untuk beralih ke energi bersih. Komunitas internasional perlu berkomitmen untuk meningkatkan investasi dalam proyek-proyek energi terbarukan di seluruh dunia. Ini mencakup dukungan finansial untuk proyek-proyek besar seperti pembangkit listrik tenaga surya dan angin, serta pengemban- gan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung energi bersih. 18
Transfer Teknologi dan Pengetahuan: Negara-negara maju harus berbagi teknologi dan pengetahuan terbaru dalam bidang energi bersih dengan negara-negara berkembang. Ini akan membantu negara-negara berkembang untuk mengembangkan sektor energi ter- barukan mereka sendiri dan mengurangi ketergantungan pada sumber energi berbasis fo- sil. Komitmen global untuk meningkatkan efisiensi energi dalam semua sektor, termasuk industri, transportasi, dan bangunan, harus menjadi bagian integral dari rencana masa de- pan. Ini akan membantu mengurangi konsumsi energi yang tidak perlu. Penting untuk memastikan bahwa akses yang merata ke energi bersih diberikan ke- pada semua orang, terutama kepada mereka yang berada di komunitas yang terpinggirkan. Program subsidi dan pembiayaan harus dirancang untuk memastikan bahwa energi bersih terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Pendidikan dan kampanye kesadaran global harus terus ditingkatkan. Masyarakat dunia perlu memahami pentingnya energi bersih, perubahan iklim, dan bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, LSM, dan mas- yarakat sipil akan menjadi kunci. Inisiatif bersama yang melibatkan semua pi- hak ini dapat mempercepat perubahan menuju energi bersih dan terjangkau. Mekanisme pemantauan dan pelaporan global harus ditingkatkan untuk memastikan bah- wa negara-negara mematuhi komitmen mereka terhadap Tujuan Pembangunan Berkelan- jutan terkait energi bersih dan terjangkau. 19
Dengan komitmen dan kerja sama global yang kuat, serta implementasi rencana masa depan yang mencakup komponen-komponen ini, kita dapat berharap melihat kema- juan yang signifikan dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terkait energi bersih dan terjangkau di seluruh dunia. Ini adalah langkah penting menuju masa depan yang lebih berkelanjutan, ramah lingkungan, dan adil bagi semua penduduk dunia. Rencana SDG ke depan dari Seknas SDGs Bappenas Pembangunan berkelanjutan telah menjadi perhatian utama bagi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) serta Menteri Perikanan Indonesia. Salah satu fokus utama dari upaya pembangunan ini adalah pencapaian Sus- tainable Development Goals (SDGs) ke-7, yang menekankan pentingnya akses terhadap energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern bagi semua lapisan masyarakat. Kementerian ini telah mengambil beberapa langkah penting untuk mencapai target ini, termasuk melalui pemantauan dan evaluasi (Monev) program pembangunan utama, ter- masuk SDGs, di berbagai Kementerian dan Lembaga di bawah koordinasinya. Kegiatan Monev ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan pencapaian target serta mengatasi permasalahan yang muncul secara efektif. Pada tahun 2022, Kemenko Marves telah melaksanakan kegiatan Monev SDGs yang melibatkan perwakilan dari tujuh Kementerian dan Lembaga. Masing-masing dari mereka memaparkan capaian SDGs tahun 2021 dan dilanjutkan dengan tanggapan dari 20
pihak evaluator Seknas SDGs Bappenas dan staf ahli Menteri Bidang Ekonomi Maritim. Evaluasi yang dilakukan terhadap capaian indikator sasaran pada setiap goal menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah dalam mencapai SDGs. Kemenko Marves juga telah merilis Buku Capaian SDGs Tahun 2021 yang mencak- up semua upaya dan langkah yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian SDGs. Buku ini merupakan bagian dari One Data Policy yang menjadi dasar untuk kebijakan kelautan Indonesia. Indonesia telah menetapkan fokus utama pada beberapa aspek untuk mencapai SDGs ke-7, termasuk pengembangan infrastruktur dan peningkatan teknologi untuk penye- diaan layanan energi modern dan berkelanjutan. Selain itu, Indonesia juga berkomitmen untuk meningkatkan pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global dan meningkat- kan efisiensi energi secara signifikan. Meskipun terdapat peningkatan instalasi kapasitas energi terbarukan di negara-neg- ara berkembang, data menunjukkan bahwa mereka masih belum berada di jalur yang tepat untuk mencapai SDGs 7 pada tahun 2030. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama inter- nasional untuk memfasilitasi akses pada teknologi energi bersih dan investasi di bidang infrastruktur energi. Hal ini akan memainkan peran penting dalam mendukung pencapaian target SDGs secara global. Melalui upaya-upaya tersebut, Indonesia menunjukkan komit- men yang kuat dalam mengakselerasi pencapaian SDGs 7 dan berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan di tingkat internasional. 21
4. Kesimpulan Pentingnya Energi Bersih dan Terjangkau dalam konteks Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sangatlah signifikan. Selain memberikan akses yang merata kepada sumber energi yang lebih baik bagi semua, energi bersih juga memiliki dampak positif dalam mengu- rangi emisi gas rumah kaca dan mitigasi perubahan iklim. Transisi ke sumber energi bersih juga menciptakan peluang ekonomi baru, mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi harga energi global, serta menyediakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi semua makh- luk hidup di planet ini. Namun, implementasi dari tujuan tersebut juga menghadapi sejum- lah tantangan, termasuk krisis energi, harga energi yang tinggi, dan tantangan teknis terkait transisi energi bersih. Untuk mencapai hal ini, diperlukan kerjasama global, investasi dalam teknologi terbarukan, regulasi yang mendukung, dan kesadaran masyarakat yang lebih baik tentang pentingnya energi bersih. Melalui komitmen dan kerja sama yang kuat, kita dapat mencapai masa depan yang lebih berkelanjutan dan aman bagi semua penduduk dunia. 22
SDGS
PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI 23
SDGS
PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI 24
SDG 8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH 1. Gambaran Umum SDG 8 - Decent Work And Economic Growth SDG 8, atau Sustainable Development Goal 8, merupakan salah satu fokus utama dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa 2030. Tujuan ini berupaya mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, ser- ta memberikan pekerjaan penuh dan layak bagi semua orang. SDG 8 menggabungkan dua tema ekonomi utama yang saling terkait: pertumbuhan ekonomi dan kualitas lapangan pekerjaan. Prinsip mendasar dari tujuan ini adalah pemahaman bahwa peningkatan jumlah individu yang bekerja secara layak dan tenaga kerja yang lebih sehat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan inklusif, yang pada gilirannya memberikan man- faat positif bagi ekonomi, masyarakat, dan bahkan planet. Pencapaian SDG 8 didasarkan pada beberapa target dan indikator khusus. Beber- apa target ini meliputi promosi pertumbuhan ekonomi per kapita, dengan upaya mencapai pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) minimal sebesar 7 persen per tahun di nega- ra-negara yang termasuk dalam kategori paling sedikit berkembang. Selain itu, tujuan ini melibatkan usaha untuk mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi melalui diversifikasi, peningkatan teknologi, dan inovasi, dengan fokus khusus pada sektor yang membutuhkan tenaga kerja intensif. 25
Selain itu, SDG 8 menekankan pentingnya kebijakan yang mendukung aktivitas pro- duktif, penciptaan lapangan kerja yang layak, kewirausahaan, kreativitas, dan inovasi, ser- ta mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses yang lebih baik ke layanan keuangan. Tujuan ini juga mempertimbangkan perlunya meningkatkan efisiensi sumber daya global dalam konsumsi dan produksi secara bertahap hingga tahun 2030, sekaligus berupaya memisahkan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan. SDG 8 juga bertujuan untuk mencapai pekerjaan penuh dan produktif, serta peker- jaan yang layak bagi semua orang, termasuk perempuan, pria, orang muda, dan orang dengan disabilitas, serta menegakkan upah yang sama untuk pekerjaan yang memiliki nilai yang sama. Selain itu, tujuan ini juga berkomitmen untuk secara substansial mengurangi proporsi pemuda yang tidak terlibat dalam pendidikan, pekerjaan, atau pelatihan pada ta- hun 2020. Selain itu, SDG 8 mendorong pengambilan langkah segera dan efektif untuk mem- berantas kerja paksa, perbudakan modern, dan perdagangan manusia, serta mengakhiri bentuk-bentuk terburuk dari pekerjaan anak, termasuk perekrutan dan penggunaan anak tentara, dengan tujuan untuk mengakhiri segala bentuk pekerjaan anak pada tahun 2025. Selain itu, tujuan ini mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan sehat untuk semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya perempuan migran, dan mereka yang beker- ja dalam kondisi ketidakpastian. 26
Dalam upaya mencapai SDG 8, diperlukan reformasi komprehensif dalam sistem keuangan untuk mengatasi masalah utang yang meningkat, ketidakpastian ekonomi, dan ketegangan perdagangan, sambil memperjuangkan upah yang adil dan peluang peker- jaan yang layak, terutama bagi generasi muda. Diharapkan bahwa pencapaian tujuan ini akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan ekonomi yang berkelanju- tan dan inklusif, meningkatkan kesetaraan sosial, serta meningkatkan kesejahteraan mas- yarakat secara keseluruhan. 1.1 Definisi SDG 8 PBB mendefinisikan SDG 8 sebagai tujuan untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan memberikan kesempatan kerja yang produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang. Upaya-upaya dalam pembumian agenda-agenda seperti Ekonomi Hijau, Pariwisata Berkelanjutan, Ketenagakerjaan, Pekerjaan yang Layak untuk Semua, dan Perlindungan Sosial dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Direktur Jenderal International Labour Organisation (ILO), Guy Ryder, pekerjaan layak ha- rus memberikan penghasilan yang memadai, keamanan di tempat kerja, partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan kesempatan pengembangan pribadi dan karir (ILO, 2019). Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan harus menciptakan keuntungan bagi semua orang, tidak meninggalkan siapa pun di belakang, dan tidak mengancam masa depan (The Guardian, 2015). SDG 8 merupakan sebuah upaya global untuk meningkatkan 27
kesejahteraan finansial manusia secara berkelanjutan. 1. Sustained, Inclusive And Sustainable Economic Growt 2. Creating Productive, Inclusive And Decent Job Opportunities 3. Empowerment Of Micro, Small And Medium Enterprises (Msmes) 4. The Role Of The Tourism Sector For The Economy 5. Financial Institution Capacity Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan berkelanjutan merujuk pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang mencakup semua lapisan masyarakat, sambil memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks ini, pertumbuhan ekonomi harus memperhitungkan semua orang tanpa memandang latar belakang mereka, sambil tetap menjaga kelestarian lingkungan. Menciptakan kesempatan kerja yang produktif, inklusif, dan layak berarti mencip- takan pekerjaan yang memberikan upah yang layak, kondisi kerja yang aman dan adil, ser- ta peluang pengembangan pribadi dan karir. Kesempatan kerja tersebut juga harus terse- dia bagi semua orang, tanpa memandang jenis kelamin, usia, atau latar belakang lainnya. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga menjadi fokus da- lam mencapai SDG 8. Hal ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan dan pengemban- gan UMKM, yang memiliki peran penting dalam penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sektor pariwisata juga dikenal memiliki peran penting dalam perekonomian, karena 28
mampu menciptakan lapangan pekerjaan serta mempromosikan budaya dan produk lokal. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata berkelanjutan menjadi penting untuk mencapai tujuan SDG 8. Mengenai kapasitas lembaga keuangan, peran mereka dalam mendorong dan mem- perluas akses ke layanan perbankan, asuransi, dan keuangan bagi semua orang menjadi faktor penting dalam mencapai tujuan SDG 8. Akses ke layanan keuangan tersebut dapat membantu individu dan bisnis tumbuh dan berkembang. Dengan memahami dan menerapkan konsep-konsep utama ini, diharapkan tujuan SDG 8 dapat tercapai dengan sukses, memberikan kontribusi yang signifikan bagi pemba- ngunan ekonomi yang berkelanjutan, kesetaraan sosial, serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. 1.2. Kondisi SDG 8 (saat ini di global dan nasional) Pandemi Covid-19 dianggap sebagai bencana besar yang mempengaruhi seluruh negara di dunia. Namun, pandemi ini juga telah menjadi kendala serius dalam mencapai Tujuan SDG 8 yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua pada tahun 2030. International Labour Organization (2021) melakukan survei global kepada 130 pemimpin serikat pekerja di seluruh dunia mengenai pengaruh Covid-19 terhadap pencapaian Tujuan SDG 8, dan hasilnya mengejutkan karena para in- 29
forman menganggap bahwa pencapaian Tujuan SDG 8 tidak efektif bahkan sebelum pan- demi Covid-19 terjadi. Oleh karena itu, diperlukan strategi pendekatan yang lebih baik un- tuk meningkatkan kesadaran pentingnya Tujuan SDG 8 bagi umat manusia dari berbagai pihak. Salah satu hal yang menghambat pencapaian Tujuan SDG 8 di seluruh dunia se- lain pandemi Covid-19 adalah Konflik Rusia-Ukraina. Konflik tersebut memicu goncangan ekonomi, ancaman keamanan, dan kegagalan dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada tahun 2030 (undp, 2022) Krisis transisi sumber energi di Eropa juga terjadi akibat konflik ini, karena sebelumnya sebagian besar pasokan gas Eropa berasal dari Rusia. Laporan International Monetary Fund tanggal 30 Januari 2023 memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi global akan turun sebesar 2,9 persen pada tahun 2023 dan kemudian naik menjadi 3,1 persen pada tahun 2024. Pada akhir Maret 2020, pandemi Covid-19 menyebabkan penutupan tempat kerja bagi 80 persen populasi dunia(ilo, 2023). Saat ini, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mencapai Tujuan SDG 8. Walaupun angka pengangguran terbuka menurun dari 7,07% pada Agustus 2020 menja- di 6,49% pada November 2021(BPS, 2021) angka tersebut masih di atas target nasional sebesar 5,5-6,3%(Bappenas, 2021). Pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi pertumbu- han ekonomi dan lapangan kerja di Indonesia, yang menyebabkan sekitar 1,9 juta orang kehilangan pekerjaan menurut Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah (Kompas, 2020). Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengatasi tantangan 30
mencapai Tujuan SDG 8 di Indonesia pada tahun 2030. Pemerintah Indonesia telah me- netapkan empat indikator prioritas dalam Tujuan SDG 8 sebagai strategi untuk mengatasi tantangan tersebut, yaitu: (1) Indikator 8.1.1* Laju pertumbuhan PDB riil per kapita, (2) Indikator 8.3.1.(c) Persentase Askes UMKM ke Layanan Keuangan, (3) Indikator 8.5.2* Tingkat Pengangguran Terbuka, dan (4) Indikator 8.9.1.(a) Jumlah Wisatawan Mancaneg- ara(Bappenas, 2020). Keempat indikator tersebut kemudian dijadikan program-program yang mendukung percepatan pencapaian Tujuan SDG 8, seperti percepatan transformasi struktural melalui modernisasi pertanian, reindustrialisasi, dan pemanfaatan sumber per- tumbuhan baru, peningkatan akses layanan keuangan bagi UMKM dan kewirausahaan, peningkatan keahlian tenaga kerja untuk menciptakan SDM berkualitas dan berdaya saing, serta peningkatan daya saing pariwisata Indonesia. 1.3. Alasan mengapa kita perlu mempelajari SDG 8 SDG 8, atau Sustainable Development Goal 8, merupakan target penting dalam up- aya global untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan produk- tif. Tujuan ini, yang berfokus pada "Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi," memiliki dampak yang luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pent- ing bagi para mahasiswa sebagai akademisi dan anggota masyarakat untuk mempelajari SDG 8. Salah satu alasan utama mengapa mahasiswa perlu memahami SDG 8 adalah 31
untuk mendalami konsep pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan pemahaman yang mendalam tentang hal ini, mereka akan mampu mengidentifikasi dan menerapkan strategi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang menguntungkan dan sekaligus ramah lingkungan. Selain itu, kesadaran tentang pentingnya pekerjaan layak menjadi kunci dalam menciptakan peluang kerja yang adil dan aman bagi semua individu, tanpa memandang latar belakang mereka. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga menjadi fokus penting dalam SDG 8. Mahasiswa perlu memahami bagaimana UMKM dapat berkontribusi secara signifikan dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi tingkat kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pemahaman tentang peran sektor pariwisata dalam ekonomi juga penting. Dengan memahami potensi sektor pariwisata dalam mencip- takan lapangan kerja serta mempromosikan budaya dan produk lokal, mahasiswa dapat berkontribusi dalam membangun ekonomi berkelanjutan. Penguasaan konsep-konsep ini juga membantu mahasiswa dalam memahami pent- ingnya peningkatan kapasitas lembaga keuangan. Melalui pemahaman tentang pentingnya akses ke layanan perbankan, asuransi, dan layanan keuangan bagi semua individu, ma- hasiswa dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam memastikan inklusi keuangan yang lebih luas di masyarakat. Dengan memahami SDG 8, mahasiswa akan siap untuk berkontribusi dalam berb- agai profesi yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan, termasuk sebagai pe- 32
neliti, pengambil kebijakan, atau praktisi di berbagai bidang. Melalui pemahaman yang mendalam tentang SDG 8, mahasiswa dapat berperan aktif dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal, nasional, dan global. 2. Implementasi SDG 8 2.1. Implementasi SDG 8 dari perspektif global Program InvestEU, yang didanai oleh Uni Eropa, merupakan inisiatif yang member- ikan dukungan keuangan bagi berbagai proyek guna mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor. Program ini meliputi proyek-proyek infrastruktur, inovasi, dan pembangu- nan berkelanjutan, serta bertujuan untuk memperkuat ekonomi Eropa. Selain itu, kebijakan keterampilan Uni Eropa juga turut berperan penting dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja di Eropa. Melalui berbagai program pelatihan dan pendidikan, Uni Eropa berupaya memastikan bahwa keterampilan yang diperlukan oleh pasar kerja dipromosikan secara tepat. Program Erasmus+ juga merupakan salah satu upaya Uni Eropa untuk mendukung mobilitas pendidikan di seluruh Eropa, sambil memberikan dukungan bagi proyek inovasi dan pengembangan keterampilan. Dengan demikian, program ini memberikan kesempa- tan bagi pelajar dan staf pendidikan untuk memperluas pengetahuan mereka di berbagai bidang. Selanjutnya, kerja sama antara Bank Dunia dan Uni Eropa turut memainkan per- 33
an penting dalam mendukung inklusi keuangan di wilayah Eropa. Program ini melibatkan pemerintah, institusi keuangan, dan sektor swasta untuk memperluas akses ke layanan keuangan bagi kelompok masyarakat yang terpinggirkan. Ini merupakan langkah penting untuk menciptakan kesetaraan akses ke layanan keuangan di antara masyarakat. Tidak hanya itu, beberapa negara Eropa seperti Swedia dan Denmark telah men- gambil langkah-langkah konkret untuk mendorong keuangan berkelanjutan dengan mem- berikan insentif pajak bagi institusi keuangan yang berinvestasi pada sektor hijau dan ra- mah lingkungan. Langkah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan. Selain itu, kebijakan ketenagakerjaan yang ketat dan adanya perlindungan bagi pekerja di tempat kerja juga menjadi fokus utama di Uni Eropa. European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA) telah bekerja sama dengan negara anggota untuk mengembangkan kebijakan dan praktik terbaik dalam mempromosikan keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19, beberapa negara Eropa seper- ti Jerman telah meluncurkan program pelatihan keterampilan khusus bagi pekerja yang terdampak pandemi. Sementara itu, kebijakan kesetaraan gender di tempat kerja, seperti sistem cuti orangtua yang panjang di Swedia, juga turut mendukung partisipasi perempuan di sektor formal dan informal. Di Norwegia, pemerintah telah merancang program pelatihan dan pendidikan yang 34
memperhatikan kebutuhan pasar tenaga kerja. Program ini mencakup pendidikan formal dan informal serta pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan tuntutan pasar kerja yang berkembang. Pemerintah Inggris dan Prancis juga telah meluncurkan berbagai program untuk melindungi hak korban perdagangan manusia dan modern slavery. Sedangkan di Swedia, Norwegia, dan Denmark, upaya untuk mendorong pariwisata berkelanjutan telah menjadi prioritas utama guna membangun ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Selain itu, di Swedia, program "Kompetenslyftet" diluncurkan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja di sektor publik dan swasta. Melalui program ini, Swedia berharap dapat meningkatkan daya saing industri dan mengurangi kesenjangan keterampilan di antara pekerja. Kebijakan yang mendorong partisipasi tenaga kerja yang lebih luas di pasar tenaga kerja juga telah diimplementasikan di berbagai negara Eropa. Dukungan bagi perempuan, imigran, dan kelompok rentan lainnya untuk memasuki dan tetap berada di pasar tenaga kerja turut menjadi fokus penting dalam usaha mewujudkan kesetaraan sosial dan kese- jahteraan di Eropa. 2.2. Implementasi SDG 8 dari perspektif domestik Program "Making Indonesia 4.0" merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan un- tuk meningkatkan produktivitas dan daya saing industri manufaktur di Indonesia. Melalui 35
program ini, pemerintah berupaya untuk memajukan sektor industri dengan mengadopsi teknologi canggih dalam proses produksi. Selain itu, Program Kartu Prakerja, yang dilun- curkan pada tahun 2020, bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan tenaga kerja melalui pelatihan online dan memberikan bantuan biaya untuk mencari peker- jaan atau memulai usaha mandiri. Pemerintah juga telah meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk memberikan akses keuangan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Program ini berhasil meningkatkan akses ke layanan keuangan bagi UMKM dan membantu mening- katkan pertumbuhan ekonomi di daerah. Selain itu, Bank Indonesia turut mempromosikan inklusi keuangan melalui program Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT), yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan transaksi non-tunai dan memperluas akses ke layanan keuangan digital bagi masyarakat. Dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja, pemerintah Indonesia menyediakan berbagai layanan dan peraturan, seperti Program Pusat Informasi K3 dan berbagai un- dang-undang yang mengatur keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja. Pemerin- tah juga berkolaborasi dengan organisasi internasional seperti International Labour Organi- zation (ILO) untuk memperbaiki kondisi kerja di Indonesia. Pemerintah Indonesia memiliki perhatian khusus terhadap pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta pemberdayaan perempuan melalui berbagai program, seperti Kartu Sembako Srikandi dan bantuan modal usaha. Selain itu, kerja sama antara 36
sektor swasta dan pemerintah telah diperkuat dalam upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja dan akses pendidikan vokasional. Program "1000 Startup Digital" dan Kartu Praker- ja menjadi contoh nyata upaya pemerintah dalam mengembangkan keterampilan tenaga kerja. Selain itu, pemerintah Indonesia juga mengadopsi Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk memberikan perlindungan bagi korban perdagangan manusia. Selain itu, lembaga swadaya masyarakat seperti Yayasan Pulih Indonesia juga berperan aktif dalam memberikan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial serta ekonomi bagi para korban. Dalam hal pariwisata, program "10 Bali Baru" dan "Indonesia Care" bertujuan un- tuk mengembangkan destinasi pariwisata berkelanjutan di luar Bali dan meningkatkan kemampuan pelaku pariwisata dalam mempromosikan pariwisata berkelanjutan. Dalam pendidikan, pemerintah meluncurkan program "Indonesia Menulis" untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa, sementara program "Pendidikan Vokasi Berbasis Kompetensi" bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan vokasional di Indonesia. Dengan berb- agai program dan inisiatif ini, pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas tenaga kerja dan memperkuat perekonomian negara. 3. Inisiatif Strategi SDG 3: Apa yang bisa dilakukan di masa depan? Inisiatif Strategi Tujuan SDG 8 adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, 37
sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-8. Tujuan ini adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelan- jutan, membangun infrastruktur yang tahan lama, serta memperkuat kapasitas industri un- tuk menciptakan lapangan kerja dan kesempatan bagi semua orang. Inisiatif ini dapat beru- pa kebijakan dan regulasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, investasi dalam infrastruktur dan teknologi inovatif untuk menciptakan lapangan kerja, serta pelati- han dan pengembangan keterampilan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 8 menyoroti pentingnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pekerjaan yang layak, dan peningkatan kondisi kerja bagi semua. Melalui inisiatif global, seperti yang dipimpin oleh Universitas Gothenburg, lebih dari 70 universitas di seluruh dunia bekerja bersama untuk menghasilkan solusi dan pengetahuan yang mendukung SDG 8. Di Indonesia, pemerintah telah mengintegrasikan SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dengan bantuan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Untuk mencapai SDG 8, beberapa strategi penting perlu diterapkan di masa depan, termasuk meningkatkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas, dan inovasi. Selain itu, diper- lukan langkah-langkah tegas untuk melindungi hak-hak pekerja, memerangi kerja paksa, serta mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja. Penekanan pada perlindungan hak-hak pekerja, penciptaan lapangan kerja yang 38
layak, dan promosi pariwisata berkelanjutan juga menjadi bagian penting dari inisiatif strate- gi SDG 8 di masa depan. Dengan menerapkan strategi ini, diharapkan terciptanya masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi masyarakat secara global. 3.1. Pendorong dan hambatan SDG 8 Dalam rangka mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) nomor 8 yang menargetkan terciptanya pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, beberapa faktor telah teridentifikasi sebagai kunci utama dalam upaya mencapai tujuan ini. Di tingkat global, upaya kolaboratif antara negara-negara di seluruh dunia menjadi pent- ing untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Seiring dengan itu, fokus pada kebijakan pembangunan yang mempromosikan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, inovasi, dan keberlanjutan lingkungan menjadi landasan penting untuk mencapai SDG 8. Di Indonesia, berbagai langkah strategis telah diambil untuk mendorong tercapain- ya SDG 8. Mulai dari peningkatan produktivitas ekonomi melalui diversifikasi dan inovasi teknologi hingga perlindungan hak-hak tenaga kerja dan peningkatan akses ke layanan keuangan bagi masyarakat. Peningkatan kapasitas lembaga keuangan domestik juga men- jadi salah satu upaya penting untuk mendorong inklusi keuangan di Indonesia. Namun demikian, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi dalam upaya mencapai tujuan ini, termasuk disparitas capaian antar provinsi, penurunan angka kemi- skinan, dan peningkatan konsumsi minimum. Oleh karena itu, kerja sama yang erat antara 39
pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi krusial dalam upaya mencapai SDG 8. Meskipun sejumlah upaya telah dilakukan, pencapaian SDG 8 tidak terlepas dari peran aktif dan kolaboratif dari berbagai pihak terkait. Oleh sebab itu, pemahaman menda- lam tentang faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan ini dan kes- adaran akan tantangan yang masih dihadapi menjadi penting dalam mendorong pemba- ngunan yang berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) nomor 8 yang menitikberatkan pada penciptaan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, Indonesia menghadapi sejumlah hambatan yang mempengaruhi kemampuannya dalam mencapai tujuan tersebut. Beberapa faktor kunci telah diidentifikasi sebagai penghalang utama, termasuk kurangnya peluang kerja yang layak, rendahnya investasi, dan rendahnya konsumsi di masyarakat. Selain itu, pertumbuhan penduduk usia kerja yang tinggi menuntut penciptaan lapa- ngan kerja dalam jumlah yang besar, namun kondisi pendapatan yang masih tidak men- cukupi bagi sebagian besar pekerja menjadi tantangan tersendiri. Disparitas capaian antar provinsi yang masih lebar juga menjadi salah satu hambatan dalam mendorong tercapain- ya target SDG 8 di Indonesia. Untuk mengatasi kendala-kendala ini, langkah-langkah strategis telah diambil, an- tara lain dengan mengintegrasikan SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Me- nengah (RPJM) dan memperkuat koordinasi lintas sektor melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Selain itu, peningkatan investasi, penciptaan lapan- 40
gan kerja yang layak, dan peningkatan konsumsi juga menjadi fokus utama dalam upaya mencapai SDG 8 di Indonesia. Namun, sementara berbagai upaya telah dilakukan, masih diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mengatasi tantangan yang kompleks dan mencapai kemajuan yang berkelanjutan. Pemahaman yang mendalam ten- tang faktor-faktor yang memengaruhi kemampuan Indonesia dalam mencapai SDG 8 serta kesadaran akan tantangan yang dihadapi merupakan langkah awal penting dalam men- dorong pembangunan yang berkelanjutan. 3.2. Rencana SDG 8 ke depan Rencana SDG ke depan dari PBB SDG 8 adalah tujuan pembangunan berkelanjutan PBB yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang lay- ak, dan produktivitas yang tinggi. Beberapa rencana tujuan SDG 8 kedepan yang bisa dilakukan meliputi mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanju- tan, meningkatkan lapangan kerja yang layak, meningkatkan produktivitas yang ting- gi, memastikan kesetaraan gender dalam dunia kerja, meningkatkan perlindungan pekerja, serta meningkatkan inklusivitas dan keberlanjutan dalam pengembangan ekonomi. Dengan melakukan rencana tersebut, diharapkan dapat membantu men- capai tujuan SDG 8 dan tujuan pembangunan berkelanjutan secara keseluruhan. 41
Terkait upaya mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, berbagai strategi dan inisiatif penting telah diusulkan untuk meningkatkan kondisi kerja, kesetaraan gender, perlindungan pekerja, dan sektor pariwisata. Dengan fokus pada kolaborasi inter- nasional, peningkatan investasi, dan peningkatan kesadaran akan pentingnya keberlanju- tan lingkungan, berbagai program dan kebijakan telah diimplementasikan untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Strategi utama yang telah diusulkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklu- sif dan berkelanjutan termasuk penguatan kerja sama internasional dan pengembangan akses pasar global bagi negara-negara berkembang. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan peluang bagi negara-negara kecil dan terpinggirkan untuk terlibat secara aktif dalam pere- konomian global. Selain itu, untuk mengurangi dampak negatif pada lingkungan, penggu- naan energi terbarukan dan pengurangan limbah plastik menjadi perhatian utama dalam mendorong investasi yang berkelanjutan. Upaya meningkatkan investasi dalam pendidikan dan pelatihan juga telah dipro- mosikan untuk mempersiapkan tenaga kerja dengan keterampilan yang sesuai dengan ke- butuhan pasar. Selain itu, strategi lainnya termasuk memperkuat perlindungan sosial, mem- perluas akses ke pasar kerja, dan memberikan kesempatan kerja yang adil bagi kelompok rentan seperti pemuda, perempuan, dan pekerja dengan disabilitas. Selain fokus pada tenaga kerja, pentingnya perlindungan terhadap praktik kerja paksa dan perdagangan manusia diakui dan menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan 42
pengawasan dan penegakan hukum di seluruh dunia. Strategi ini meliputi peningkatan pen- didikan dan kesadaran masyarakat serta penguatan sistem perlindungan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dalam rangka mendorong sektor pariwisata yang berkelanjutan, pengembangan kebijakan dan praktik berkelanjutan menjadi perhatian utama, termasuk melalui promosi pariwisata berkelanjutan, pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan, dan pening- katan akses pelatihan dan pendidikan di sektor pariwisata. Terakhir, peningkatan kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta dianggap krusial dalam mengembangkan kebijakan dan program yang mendukung usaha kecil dan menengah serta dalam memperkuat kapa- sitas kelembagaan untuk merancang dan melaksanakan kebijakan berkelanjutan. Dengan penerapan strategi-strategi ini, diharapkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berke- lanjutan dapat tercapai secara efektif. Rencana SDG ke depan dari Seknas SDGs Bappenas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) dan Kementerian Perikanan telah mengambil sejumlah langkah strategis untuk mempercepat pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) nomor 8, yang menfokuskan pada penciptaan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tingkat internasional. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pemantauan dan evaluasi (Monev) terhadap program prioritas pembangunan, termasuk SDGs, yang dilakukan oleh Kemenko 43
Marves. Melalui kegiatan Monev ini, berbagai kementerian dan lembaga di bawah koor- dinasinya memaparkan capaian SDGs mereka, sambil terus menerima umpan balik dari evaluator terkait. Tahun 2023 menandai fokus pada penerapan teknologi informasi dalam proses Mon- ev, yang diharapkan dapat menghasilkan matriks yang lebih relevan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh berbagai kementerian dan lembaga teknis terkait. Pada saat yang sama, Kemenko Marves telah mendorong perhatian pada sektor perikanan, den- gan perhatian khusus pada penurunan jumlah wisatawan, kontribusi terhadap Produk Do- mestik Bruto (PDB), dan indikator tangkapan ikan yang aman secara biologis. Dalam rangka mendukung visi pencapaian SDGs 8, Kemenko Marves dan Kemen- terian Perikanan menunjukkan komitmen mereka untuk menghadapi tantangan ekonomi dan sosial dengan melakukan upaya yang menyeluruh. Melalui kerjasama antar berbagai pihak, mereka berharap dapat memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan yang memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Upaya ini sejalan dengan komitmen global untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di seluruh dunia. 4. Kesimpulan SDG 8 - Decent Work And Economic Growth, yang merupakan salah satu tujuan utama dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa 2030. 44
Dokumen ini menguraikan bahwa SDG 8 bertujuan untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, serta memberikan pekerjaan penuh dan layak bagi semua orang. Mahasiswa perlu memahami SDG 8 untuk menjadi akademisi dan anggota mas- yarakat yang sadar akan konsep-konsep pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam konsep pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Mahasiswa dapat mem- pelajari dampak SDG 8 pada berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk pentingnya pekerjaan layak dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Maha- siswa diharapkan memahami betapa pentingnya akses ke layanan perbankan, asuransi, dan keuangan bagi individu dan bisnis dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Tantangan yang dihadapi dalam mencapai SDG 8 adalah Covid-19 yang memen- garuhi seluruh negara di dunia. Oleh karena itu, diperlukan strategi pendekatan yang lebih baik untuk meningkatkan kesadaran pentingnya Tujuan SDG 8 bagi umat manusia dari berbagai pihak. Dalam upaya mencapai SDG 8, diperlukan reformasi komprehensif dalam sistem keuangan untuk mengatasi masalah utang yang meningkat, ketidakpastian ekonomi, dan ketegangan perdagangan, sambil memperjuangkan upah yang adil dan peluang pekerjaan yang layak, terutama bagi generasi muda. Pemerintah Indonesia telah melakukan berb- agai inisiatif seperti program "10 Bali Baru", "Indonesia Care", "Indonesia Menulis", dan 45
"Pendidikan Vokasi Berbasis Kompetensi" untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan memperkuat perekonomian negara. Kesimpulannya, mahasiswa perlu memahami SDG 8 dan strategi-strate- gi yang diperlukan untuk mencapainya, sehingga dapat berkontribusi dalam mewu- judkan tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal, nasional, dan global. 46
SDG 9 INDUSTRY, INNOVATION, AND INFRASTRUCTURE 1. Gambaran Umum SDG 9 - Industry, Innovation, And Infrastructure Pada era kontemporer ini, kemajuan teknologi telah menjadi pijakan utama bagi kemajuan manusia. Transformasi digital yang pesat telah memunculkan beragam inovasi, mulai dari artificial intelligence, bioteknologi, ilmu material, hingga robotika, yang dijanjikan akan membawa manusia menuju kemajuan dan kesejahteraan yang lebih besar. Namun, sebagai dampak sampingan yang tidak diabaikan, transformasi ini juga menyiratkan poten- si terjadinya ketidaksetaraan yang lebih besar serta peningkatan kekerasan (United Nation, 2022). Misalnya, jejaring sosial media, sementara memperluas kesempatan berkomunikasi dan mengekspresikan diri, juga membawa risiko seperti penyebaran ujaran kebencian dan polarisasi etnis serta politik. Dalam konteks global, pertumbuhan teknologi yang pesat ini belum merata di seluruh penjuru dunia. Sementara beberapa negara telah merasakan manfaatnya secara langsung, negara-negara berkembang masih tertinggal jauh. Untuk mengatasi ketimpan- gan ini, Agenda 2030 yang diinisiasi oleh PBB menegaskan pentingnya Tujuan 9, yang me- nekankan pembangunan infrastruktur yang tangguh, promosi industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta pendorong inovasi. SDG 9 mengakui peran sentral industri, inova- si, dan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan, 47
serta memastikan pembangunan berkelanjutan. Salah satu aspek utama dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / SDG 9 adalah perlunya pengembangan infrastruktur yang kokoh dan berkelanjutan. Ini meliputi sistem transportasi, infrastruktur energi, sistem air dan sanitasi, serta jaringan teknologi dan komunikasi. Selain itu, TPB / SDG 9 juga mendorong perkembangan industri yang inklusif dan berkelanjutan, memastikan peningkatan lapangan kerja dan PDB industri, serta mempromosikan praktik industri yang ramah lingkungan. Dalam rangka mencapai tujuan ini, penting untuk memperhatikan peningkatan investasi dalam riset dan pengembangan, akses teknologi yang lebih luas, dan peningkatan pemahaman untuk mendorong inovasi dan mendukung pengembangan industri dan infrastruktur yang berkelanjutan. Lebih lanjut, TPB / SDG 9 juga menekankan pentingnya memberikan bantuan keuan- gan dan teknis kepada negara-negara berkembang untuk meningkatkan kemampuan in- dustri dan teknologi mereka. Ini melibatkan kerja sama internasional, transfer teknologi, dan inisiatif pembangunan kapasitas untuk mendukung industrialisasi berkelanjutan dan pembangunan infrastruktur di negara-negara tersebut. Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga lainnya, TPB / SDG 9 bertujuan untuk mencip- takan landasan yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, den- gan meminimalkan dampak lingkungan dari industrialisasi dan pembangunan infrastruktur. Dengan fokus yang tegas pada upaya ini, SDG 9 memiliki potensi besar untuk menciptakan standar hidup yang lebih baik bagi masyarakat global. 48
1.1. Definisi SDG 9 Dalam era pembangunan berkelanjutan, SDG 9 atau Tujuan Pembangunan Berke- lanjutan ke-9, didefinisikan sebagai langkah penting untuk membangun fondasi yang kokoh bagi pembangunan infrastruktur, industri, dan inovasi yang berkelanjutan. SDG 9, yang ber- tujuan untuk membangun "infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi," mencerminkan upaya bersama komunitas global untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (United Nation, 2022). 1. Infrastructure For Connectivity 2. Labor Intensive Industry Dalam era pembangunan berkelanjutan, SDG 9 atau Tujuan Pembangunan Berke- lanjutan ke-9, didefinisikan sebagai langkah penting untuk membangun fondasi yang kokoh bagi pembangunan infrastruktur, industri, dan inovasi yang berkelanjutan. SDG 9, yang ber- tujuan untuk membangun "infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi," mencerminkan upaya bersama komunitas global untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (United Nation, 2022). Infrastruktur, sebagai tulang punggung utama perekonomian, memainkan peran yang tidak dapat diabaikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial. Ini me- liputi jaringan transportasi, sistem utilitas, dan infrastruktur digital, yang memungkinkan konektivitas yang efisien dan efektif di antara masyarakat (United Nation, 2022). Melalui 49
pembangunan infrastruktur yang kuat, fokus diberikan pada upaya menciptakan akses yang terjangkau dan adil bagi semua, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif (United Nation, 2022). Selanjutnya, industri berbasis tenaga kerja menjadi pusat perhatian di berbagai neg- ara berkembang, dengan menekankan pentingnya menciptakan peluang kerja yang mem- berdayakan masyarakat dan menyokong pertumbuhan ekonomi (United Nation, 2022). Walaupun demikian, perlindungan tenaga kerja dan pemenuhan standar kerja yang adil merupakan elemen penting dalam pengembangan industri yang inklusif. Tidak kalah penting, inovasi diakui sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Inovasi, baik dalam bentuk ide, produk, maupun layanan baru, me- mainkan peran penting dalam memperbaiki produktivitas, membuka peluang pasar baru, dan menangani tantangan sosial dan lingkungan (United Nation, 2022). Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan investasi dalam penelitian ilmiah dan pengembangan teknologi industri menjadi perhatian utama dalam pencapaian SDG 9 (United Nation, 2022). Melalui implementasi SDG 9, diharapkan bahwa kolaborasi antarnegara dan sektor akan mampu menciptakan landasan yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang kokoh, in- dustri yang inklusif, dan inovasi yang berkelanjutan (United Nation, 2022). Dengan demiki- an, SDG 9 memegang peran krusial dalam mewujudkan visi pembangunan berkelanjutan secara global. 50
1.2 Kondisi SDG 9 (saat ini di global dan nasional) SDG 9, yang ditetapkan untuk membangun infrastruktur yang tangguh, mendorong industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, serta memacu inovasi, merupakan landasan pent- ing bagi kemajuan ekonomi dan sosial global (United Nation, 2022). Dalam kondisi saat ini, beberapa capaian telah terlacak, namun masih terdapat beberapa tantangan yang mem- butuhkan perhatian serius untuk mencapai tujuan tersebut pada tahun 2030 (Our World in Data, 2022). Produksi manufaktur global telah menunjukkan pemulihan yang menggembirakan, namun ketimpangan pemulihan antarnegara masih menjadi masalah serius (Our World in Data, 2022). Sementara akses jaringan 4G telah meningkat secara signifikan, namun ma- sih ada kesenjangan yang signifikan di beberapa negara berkembang, terutama di daerah yang terkurung daratan (Our World in Data, 2022). Peningkatan investasi dalam penelitian dan pengembangan (R&D) menjadi salah satu kunci penting dalam mewujudkan pertumbuhan yang cerdas dan inklusif. Meskipun beberapa kemajuan telah terlihat, Uni Eropa masih jauh dari targetnya untuk intensitas R&D pada tahun 2030 (Eurostat, 2022). Di sisi lain, perhatian terhadap dampak lingkungan juga terus meningkat. Meskipun terjadi penurunan emisi PM2.5 dari sektor manufaktur, namun masih ada peningkatan in- tensitas emisi sektor tersebut dalam lima tahun terakhir, menunjukkan perlunya perhatian 51
lebih serius terhadap masalah lingkungan ini (Eurostat, 2022). Secara keseluruhan, meskipun telah ada beberapa kemajuan yang menjanjikan, namun tantangan seperti ketimpangan antarnegara, ketidakhadiran akses yang merata, dan perlunya perhatian lebih serius terhadap perlindungan lingkungan masih menjadi fokus utama dalam upaya mencapai tujuan SDG 9 pada tahun 2030 (United Nation, 2022). Den- gan fokus yang tepat dan kerjasama yang erat antar negara, harapannya bahwa kemajuan yang lebih besar akan tercapai di masa depan. Dalam konteks Indonesia, Sustainable Development Goal (SDG) 9 menjadi titik fokus utama dalam upaya membangun infrastruk- tur yang kokoh, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta menggal- akkan inovasi (Bappenas, 2023). Sejak penerapannya pada tahun 2015, Indonesia telah menunjukkan beberapa kemajuan penting dalam tiga aspek utama SDG 9. Pertama, investasi yang signifikan telah dialokasikan untuk memperkuat infrastruktur yang mencakup transportasi, utilitas, dan jaringan digital, dengan tujuan untuk mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (Unicef, 2023). Namun, tan- tangan dalam mencapai akses yang merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat, ter- utama di daerah terpencil dan kepulauan, tetap menjadi fokus utama yang perlu diatasi (Unicef, 2023). Kedua, industri berbasis tenaga kerja di Indonesia telah memberikan manfaat nyata dalam menciptakan lapangan kerja dan menyumbang pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (Bappenas, 2023). Namun, penting untuk memperhatikan perlindungan tena- 52
ga kerja dan meningkatkan kualitas pekerjaan, serta mengurangi kesenjangan antara sek- tor formal dan informal (Kemenperin, 2023). Ketiga, perkembangan dalam penelitian dan pengembangan (R&D) serta inovasi telah menjadi faktor penting dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Bappenas, 2023). Meskipun terdapat beberapa kemajuan, tetap diperlukan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga akademis dalam mengembangkan inovasi yang dapat memberikan dampak yang berkelanjutan (Bappenas, 2023). Meskipun pencapaian telah diraih dalam beberapa target SDG 9, masih terdapat tantangan yang memerlukan perhatian lebih lanjut, termasuk perlunya meningkatkan akses ke layanan keuangan bagi industri kecil dan menengah, serta pengembangan teknologi yang ramah lingkungan (Unicef, 2023). Kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat diperlukan untuk mengatasi tantangan yang ada dan mendorong investasi yang inklusif dan berkelanjutan dalam infrastruktur, industrialisasi, dan inovasi di Indonesia (Bappenas, 2023). 1.3. Alasan mengapa kita perlu mempelajari SDG 9 Sustainable Development Goals (SDGs) telah menjadi landasan penting bagi komu- nitas global dalam upaya memajukan tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks ini, SDG 9, yang menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang tangguh, in- dustri yang inklusif, dan inovasi yang berkelanjutan, muncul sebagai katalisator utama bagi 53
pembangunan berkelanjutan di berbagai negara, termasuk Indonesia (Bappenas, 2023). Mahasiswa, sebagai akademisi dan bagian integral dari masyarakat, memiliki peran penting dalam pemahaman dan pengimplementasian SDG 9. Pemahaman yang menda- lam tentang SDG 9 menjadi kunci bagi mahasiswa dalam mencapai peran mereka sebagai agen perubahan yang efektif di masyarakat (Bappenas, 2023). Sebagai akademisi, maha- siswa dapat berkontribusi melalui penelitian dan inovasi untuk menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan dan peluang dalam pembangunan industri dan infrastruktur yang berkelanjutan. Selain itu, sebagai anggota masyarakat, mahasiswa dapat mempraktikkan perilaku berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Pemilihan produk dan layanan dari industri berkelanjutan dan partisipasi dalam inisiatif masyarakat yang mendukung pembangunan infrastruktur yang tangguh adalah contoh konkret yang dapat dilakukan mahasiswa dalam mendukung pencapaian SDG 9 (Unicef, 2023). Berdasarkan inisiatif-inisiatif seperti Indonesian Youth SDGs Summit (IYSDGS) 2023 yang diselenggarakan oleh mahasiswa Ilmu Politik Universitas Bakrie, kehadiran ma- hasiswa sebagai agen perubahan dalam upaya mencapai SDG 9 semakin terlihat nyata (Bappenas, 2023). Melalui forum-forum semacam ini, kesadaran dan partisipasi maha- siswa dalam mendukung SDGs dapat terus ditingkatkan, menciptakan dampak positif yang signifikan dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Bappenas, 2023). Dengan mempelajari dan memahami SDG 9, mahasiswa dapat mengembangkan 54
pemahaman yang lebih luas tentang berbagai tantangan dan peluang yang terkait dengan pembangunan industri dan infrastruktur yang berkelanjutan. Lebih dari itu, pemahaman ini dapat memberikan dasar yang kokoh bagi mahasiswa untuk menemukan cara-cara konkret dalam berkontribusi pada pencapaian SDG 9, memastikan bahwa pembangunan berke- lanjutan dapat diwujudkan dan dinikmati oleh generasi mendatang (Unicef, 2023). Dengan demikian, mahasiswa dapat menjadi agen perubahan yang berpengaruh dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di Indonesia dan di seluruh dunia. 2. Implementasi SDG 9 2.1. Implementasi SDG 9 dari perspektif global Salah satu masalah utama pada TPB/SDG 9 adalah kesenjangan investasi yang signifikan dalam pembangunan infrastruktur dan industri, khususnya di negara berkem- bang. Banyak sekali negara di berbagai dunia telah menunjukkan komitmennya untuk men- dukung TPB/SDG 9. a. Amerika Serikat Amerika Serikat telah menunjukkan komitmen terhadap pengembangan dan inovasi infastruktur yang berkelanjutan khususnya di bidang energi terbarukan, transportasi, dan teknologi informasi. Inisiatif seperti "Green New Deal" dan investasi teknologi bersih juga merupakan dari bentuk implementasi negara terhadap TPB/SDG 9. Amerika Serika telah menjadi pelopor dalam inovasi teknologi dengan penekanan kuat pada sektor-sektor sep- 55
erti teknologi informasi dan bioteknologi. b. India India memang menghadapi tantangan infrastruktur yang signifikan namun tel- ah bekerja secara aktif untuk menjembatani kesenjangan tersebut. India telah memban- gun beberapa proyek pembangunan infrastruktur yang signifikan seperti penmbangunan jalan, kereta api, bandara, dan pelabuhan. Inisiatif untuk membangun "Smart City" dengan meningkatkan jaringan transportasi, mempromosikan konektivitas dan meningkatkan akses ke layanan infrastruktur dasar merupakan bentuk implementasi TPB/SDG 9. Selain pada bidang infrastruktur, India telah membuat kemajuan yang signifikan dalam transformasi dig- ital dan memperluas akses ke layanan teknologi informasi dan komunikasi. Inisiatif digital ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan digital dengan meningkatkan konektivitas internet, memperluas infrastruktur digital, dan mempromosikan literasi digital. c. Jepang Jepang memiliki reputasi yang sangat baik untuk kemajuan dan inovasi teknologi. Mereka telah menjadi pemimpin sektor-sektor seperti robotika, elektronik, dan manufak- tur otomotif. Selain itu, Jepang juga berinvestasi pada kereta api berkecepatan tinggi dan energi terbarukan dimana mendukung infrastruktur berkelanjutan. Selain itu, pengalaman Jepang dalam menghadapi bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami, telah men- dorong infrastrutur yang tangguh. Jepang telah menerapkan Teknik dan teknologi rekaya- sa canggih untuk meningkatkan ketahanan bangunan, jembatan, dan sistem transportasi. 56
Dalam membantu negara-negara lain untuk mempercepat pembagunan infrastruktur dan industrialisasi, Jepang terlibat dalam Partnership for Quality Infrastructure (PQI) dimana Jepang memberikan dukungan finansial, transfer teknologi, memberikan program pening- katan kkapasatias, dan berbagai pengetahuan kepada negara-negara berkambang untuk membangun infrastruktur. Selain itu, Jepang telah memberkan penekanan yang signifikan pada pengemban- gan energi terbarukan, khususnya setelah bencana nuklir Fukushima. Negara ini telah menerapkan kebijakan insentif ntuk mempromosikan matahari, angin, dan sumber energi terbarukan lainnya. Komitmen Jepang terhadap energi terbarukan berkontribusi pada in- dustrialisasi berkelanjutan, akses energi, dan aksi iklim, semuanya selaras dengan TPB/ SDG 9. d. Cina Cina telah memberikan pembangunan infrastruktur yang signifikan dan telah melak- sanakan beberapa proyek besar di bidang transportasi, energi, dan telekomunikasi. Salah satu contohnya yaitu Belt and Road Initiative (BRI) yaitu Cina bekerja sama dengan neg- ara-negara lainnya untuk memfasilitasi pembangunan infrastruktur dan teknologi. Selain itu, Cina telah mengalami industrialisasi dan urbanisasi yang pesat sehingga menghasil- kan banyak lapangan kerja serta pengentasan kemiskinan. Negara ini telah menerapkan kebijakan dan inisiatif untuk mempromosikan industrialisasi inklusif dengan fokus kepada sektor-sektor manufaktor, teknologi informasi, dan industi berteknologi tinggi. 57
2.2. Implementasi SDG 9 dari perspektif domestik Indonesia merupakan salah satu negara yang juga ikut serta pada Agenda 2030 yang dicanangkan oleh United Nation. Beberapa tahun ini, Indonesia telah mengalami per- tumbuhan yang pesat pada TPB/SDG 9. Salah satunya yaitu pertumbuhan inovasi dalam bidang kewirausahaan yaitu dibuktikan dengan munculnya berbagai start-up yang bergerak pada sektor teknologi. Selain itu, Indonesia juga telah mengambil langkah dalam memper- luas sektor energi terbarukan dengan melebarkan penyebaran tenaga surya, angin, dan panas bumi. Hal ini terbukti dari inisiatif seperti Program Energi Terbarukan 35 GW yang telah mempercepat sumber energi terbaruk sehingga mengurangi ketergantungan terha- dap bahan bakar fosil serta mendukung energi berkelanjutan. Berbicara implementasi, tentu saja ada beberapa aspek yang dapat dikelompokkan. Berikut merupakan aspek-aspek kontribusi Indonesia terhadap TPB/SDG 9: a. Industrialisasi Berkelanjutan Indonesia telah mempromosikan praktik industri berkelanjutan melalui kebijakan, peraturan, dan insentif dalam mendorong efisiensi sumber daya, pengelolaan limbah, dan proses produk yang ramah lingkungan. b. Promosi Energi Terbarukan Pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan dan program untuk mempro- mosikan pengembangan dan adopsi untuk sumber energi terbarukan. Hal ini termasuk 58
feed-in tariff, insentif pajak, dan inisiatif pembangunan kapasitas. Indonesia juga meluncur- kan Program Energi Terbarukan 35 GW yang bertujuan untuk meningkatkan prosi energi terbarukan dalam bauran energi negara dan mengurangi emisi gas rumah kaca. c. Konektivitas Digital Upaya Indonesia dalam meningkatkan konektivitas digital dan menjembatani kesen- jangan digital antar daerah dibuktikan dengan perluasan infrastruktur broadband, mening- katkan akses internet, dan mempromosikan literasi digital. Salah satu program pemerintah yang telah berjalan yaitu Proyek Palapa Ring dimana proyek ini bertujuan untuk menye- diakan konektivitas internet yang terjangkau dan mampu menjangkau daerah terpencil. 3. Inisiatif Strategi SDG 9: Apa yang bisa dilakukan di masa depan? Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 9 mengemuka sebagai tonggak pent- ing dalam memandu pembangunan infrastruktur, industrialisasi inklusif, dan inovasi yang berkelanjutan di berbagai belahan dunia. Untuk merealisasikan ambisi SDG 9, sejumlah inisiatif strategis telah dirancang, baik yang telah diterapkan maupun yang sedang da- lam proses implementasi, untuk memastikan terciptanya masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan. Pertama, peningkatan akses dan mutu infrastruktur menjadi titik awal penting dalam mencapai SDG 9. Hal ini mencakup pengembangan infrastruktur yang andal, berkelanju- tan, dan tahan bencana, yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelan- 59
jutan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (UN Women, 2023). Selanjutnya, dukungan untuk industri kecil dan menengah (IKM) menjadi prioritas dalam mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif, termasuk melalui akses yang lebih baik terhadap layanan keuangan dan peningkatan keterlibatan IKM dalam rantai nilai dan pasar (Bappenas, 2023). Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan akademisi juga memainkan peran sentral dalam menggalakkan inovasi dan penelitian ilmiah, serta meningkatkan kemam- puan teknologi di sektor industri (Bappenas, 2023). Pendidikan dan pelatihan terkait SDG 9 menjadi fokus penting, dengan tujuan untuk memperdalam pemahaman dan kesadaran ter- kait tantangan dan peluang di bidang industri, inovasi, dan infrastruktur (UNESCO, 2023). Selain itu, pengembangan industri yang ramah lingkungan dan pembangunan in- frastruktur berkelanjutan ditegaskan sebagai bagian penting dari inisiatif strategis SDG 9. Dengan mendorong adopsi teknologi hijau dan praktik industri yang ramah lingkungan, kita dapat memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak merusak lingkungan, melainkan menghasilkan dampak positif bagi kesejahteraan manusia dan alam sekitar. Dalam konteks teknologi informasi dan komunikasi (TIK), akses universal dan ter- jangkau terhadap TIK menjadi keharusan, terutama di negara-negara yang masih dalam proses pembangunan. Dengan mengoptimalkan TIK, kita dapat meningkatkan konektivitas global dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di seluruh dunia (Bappenas, 2023). Inisiatif strategis SDG 9 ini menjadi peta jalan penting dalam mencapai tujuan pem- 60
bangunan berkelanjutan yang lebih luas. Melalui upaya kolaboratif dari berbagai pihak, kita dapat memastikan bahwa pembangunan infrastruktur yang tangguh, industrialisasi yang inklusif, dan inovasi yang berkelanjutan menjadi pijakan utama dalam mencapai kemajuan global yang berkelanjutan dan merata bagi seluruh masyarakat dunia. 3.1. Pendorong dan hambatan SDG 9 Dalam rangka mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 9 (SDG 9) yang ber- fokus pada pembangunan infrastruktur, industri, dan inovasi, Indonesia perlu memperhati- kan sejumlah faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kemampuan negara dalam merealisasikan tujuan ini. Di sisi internal, kebijakan pemerintah yang terkait dengan pelak- sanaan SDGs, investasi berkelanjutan dalam infrastruktur dan inovasi, serta peningkatan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi menjadi fokus utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Bappenas, 2023). Di sisi lain, faktor eksternal seperti komitmen global dan nasional terhadap SDGs, partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, dan kerjasama internasional juga memainkan peran penting dalam mencapai SDG 9 (Kompas, 2023). Dengan memper- hitungkan berbagai faktor ini, Indonesia dapat merancang strategi yang efektif untuk men- capai tujuan pembangunan berkelanjutan. Hal ini meliputi peningkatan investasi dalam in- frastruktur dan inovasi, peningkatan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, serta kerjasama internasional dalam berbagai bidang (Bappenas, 2023). 61
Perlu dicatat bahwa keterlibatan aktif dari semua pihak terkait, termasuk pe- merintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil, menjadi hal penting dalam memastikan pencapaian SDG 9. Dengan demikian, upaya kolektif dari berbagai pi- hak akan menjadi kunci utama dalam merumuskan dan mengimplementasikan strate- gi yang komprehensif untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Faktor-faktor internal dan eksternal menjadi penghalang utama bagi kemampuan Indonesia dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 9 yang menitikberatkan pada Industri, Inovasi, dan Infrastruktur. Di sisi internal, kendala dalam koordinasi lintas instansi pemerintah, pengalokasian dana yang memadai untuk pembangunan infrastruktur dan inovasi, serta perluasan dan peningkatan kualitas pendidikan menjadi tantangan utama. Pendidikan yang belum merata dan belum optimal memberikan dampak pada kualitas sumber daya manusia di Indonesia, yang berimplikasi pada kemampuan Indonesia dalam mencapai SDG 9. Sementara itu, di sisi eksternal, dukungan dan kolaborasi yang masih perlu diperkuat antara pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional maupun internasional, menjadi kun- ci penting dalam meraih pencapaian SDG 9 (Husada Karya Jaya, 2023). Kerjasama inter- nasional dalam berbagai sektor menjadi hal yang esensial dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan oleh SDGs. Untuk mengatasi faktor-faktor penghambat ini, Indonesia perlu meningkatkan koor- dinasi antar instansi pemerintah, meningkatkan alokasi dana untuk pembangunan infras- 62
truktur dan inovasi, dan memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh. Selain itu, penting bagi Indonesia untuk meningkatkan kerjasama dan kolaborasi antar pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional maupun internasional, guna memperkuat upaya pen- capaian SDG 9. 3.2. Rencana SDG 9 ke depan Rencana SDG ke depan dari PBB Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 9, yang menekankan pada Industri, Inovasi, dan Infrastruktur, menjadi bagian integral dari serangkaian upaya global yang di- galakkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pencapaian SDG 9 di dunia internasional dan khususnya di Indonesia telah menjadi fokus utama PBB, dengan berbagai rencana strate- gis yang telah disusun untuk mewujudkannya. Pertama-tama, PBB memprioritaskan penguatan kemitraan dengan otoritas region- al dan lokal, bersama dengan masyarakat setempat, untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang merata dan berkesinambungan. Dengan melibatkan para pemangku kepentingan dari berbagai latar belakang, PBB berharap dapat menyediakan landasan yang kokoh bagi inovasi yang dapat menghasilkan solusi yang terintegrasi untuk pemban- gunan yang berkelanjutan (Kompas, 2023). Selanjutnya, prinsip "No One Left Behind" diimplementasikan oleh PBB dalam Agen- da 2030 untuk menjamin partisipasi yang adil dan transparan dari berbagai pemangku 63
kepentingan. PBB menekankan bahwa partisipasi efektif dari berbagai pemangku kepent- ingan di semua tingkatan penting untuk mencapai keberhasilan SDGs (Bappenas, 2023). PBB juga menyoroti pentingnya kerja sama erat dengan Pemerintah Indonesia da- lam memastikan bahwa pembangunan berlangsung secara adil dan merata, serta tidak mengabaikan hak-hak generasi mendatang. Selain itu, PBB menekankan perlunya pen- ingkatan fokus pada kelompok masyarakat yang rentan, dengan mengutamakan kemajuan dan perlindungan mereka (UN, 2023). Kemitraan lintas-sektor yang kokoh dan inovatif menjadi fokus penting dalam strate- gi pelaksanaan SDGs yang digalakkan oleh PBB. Hal ini mencakup pengembangan skema pendanaan yang inovatif untuk mendukung berbagai program SDGs. PBB meyakini bah- wa dengan kerjasama yang solid dan terintegrasi dari berbagai pihak, pencapaian SDG 9 dapat dipercepat secara signifikan (Bappenas, 2023). Dengan demikian, implementasi SDGs 9 merupakan sebuah upaya kolaboratif yang membutuhkan peran serta dari berbagai sektor masyarakat. Diperlukan kerja sama yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, serta upaya berkelanjutan untuk mewujudkan visi pembangunan berkelanjutan yang merata dan inklusif di Indonesia (An- tara News, 2023). Rencana SDG ke depan dari Seknas SDGs Bappenas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) ser- 64
ta Menteri Perikanan Indonesia telah memberikan kontribusi penting dalam upaya penca- paian Sustainable Development Goals (SDGs) 9 yang menekankan pada pembangunan infrastruktur yang tangguh, industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, serta pendorong ino- vasi. Kemenko Marves secara aktif terlibat dalam rangkaian kegiatan internasional, ter- masuk partisipasi dalam UN Climate Ambition Summit 2023, di mana mereka membahas isu investasi dan kolaborasi untuk mempercepat transisi energi yang adil dan terjangkau. Mereka juga menggarisbawahi pentingnya dekarbonisasi dan persiapan Indonesia untuk menghadapi transisi menuju ekosistem baterai dan kendaraan listrik yang kompetitif. Da- lam waktu yang sama, Global Blended Finance Alliance (GBFA) menjadi fokus diskusi, yang bertujuan untuk menangani permasalahan pendanaan terkait aksi iklim dan pencapa- ian SDGs 2030 (Marves, 2023). Di sisi lain, Indonesia Sustainability Forum (ISF) 2023 yang diselenggarakan oleh Kemenko Marves juga menghasilkan kemitraan yang signifikan terkait isu-isu keberlan- jutan. Melalui forum ini, mereka menyoroti pentingnya kolaborasi internasional sebagai fondasi utama untuk memastikan pertumbuhan berkelanjutan yang merata. Dalam upaya pencapaian SDGs, mereka menyoroti betapa pentingnya mengatasi hambatan-hambatan seperti keterbatasan akses teknologi dan sumber daya manusia serta tingginya biaya pen- danaan (Marves, 2023). 65
Sementara itu, Menteri Perikanan Indonesia telah berperan aktif dalam pelaksanaan program SDGs yang ditetapkan oleh PBB. Melalui upaya penurunan angka kemiskinan, pemberdayaan ekonomi melalui program Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), reformasi penambangan liar, serta transisi ke energi berkarbon rendah, mereka telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pencapaian SDGs 9. Mereka terus berusaha untuk men- ciptakan perubahan positif dalam bidang perikanan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (Kementerian Perikanan Indonesia, 2023). Dengan kontribusi nyata dari Kemenko Marves dan Menteri Perikanan Indonesia, diharapkan pencapaian SDGs 9 dapat dipercepat di Indonesia dan secara global, member- ikan kontribusi penting untuk pembangunan berkelanjutan yang merata dan inklusif. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah Indonesia dalam mendukung agenda pembangunan yang berkelanjutan dan lingkungan yang lestari bagi generasi mendatang. 4. Kesimpulan SDG 9 atau Sustainable Development Goal 9 yang menekankan pentingnya pemba- ngunan infrastruktur yang tangguh, promosi industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta pendorong inovasi. SDG 9 mengakui peran sentral industri, inovasi, dan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan, serta memastikan pembangunan berkelanjutan. Dokumen ini memberikan gambaran umum kondisi SDG 9 di tataran global dan nasional, serta alasan mengapa penting bagi mahasiswa untuk mem- 66
pelajari SDG 9. Dokumen ini juga membahas implementasi SDG 9 di Indonesia terkait dengan industrialisasi berkelanjutan, peningkatan infrastruktur, pendidikan dan pelatihan terkait SDG 9 serta pendorong dan hambatan dalam mencapai SDG 9. Oleh karena itu, mahasiswa memiliki peran penting dalam pemahaman dan pengimplementasian SDG 9 sebagai agen perubahan yang efektif di masyarakat. 67
SDGS
PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI 68
SDG 10 REDUCED INEQUALITIES 1. Gambaran Umum SDG 10 - Reduced Inequalities SDG 10, juga dikenal sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 10, adalah ba- gian integral dari Agenda 2030 yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Melalui SDG 10, komunitas global bertekad untuk mengurangi ketimpangan yang ada di antara dan di dalam negara. Tujuan ini menegaskan perlunya mengurangi kesenjangan pendapatan serta segala bentuk ketidaksetaraan berdasarkan faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, disabilitas, ras, etnis, agama, serta status ekonomi. Pada konteks SDG 10, penting untuk memahami indeks Gini yang digunakan se- bagai ukuran untuk mengevaluasi ketimpangan distribusi pendapatan di suatu negara. In- deks ini berada pada rentang antara 0 dan 1, di mana nilai 0 mencerminkan kesetaraan sempurna dalam distribusi pendapatan, sementara nilai 1 menunjukkan ketimpangan yang parah di mana hanya segelintir orang memiliki sebagian besar pendapatan. Konsep "Tidak Ada yang Tertinggal" (Leaving No One Behind) merupakan elemen kunci dari SDG 10. Konsep ini menekankan pentingnya memastikan bahwa semua indivi- du, terlepas dari latar belakang mereka, harus mendapatkan manfaat dari perkembangan ekonomi dan peningkatan standar hidup. SDG 10 menekankan perlunya mengatasi penye- bab-penyebab ketimpangan, termasuk akses terhadap sumber daya yang tidak merata dan 69
kebijakan yang mempromosikan pertumbuhan inklusif dan perlindungan sosial. Untuk mencapai target SDG 10, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak baik di dalam maupun di antara negara. Dengan memahami implikasi dari indeks Gini dan menerapkan prinsip "Tidak Ada yang Tertinggal," kita dapat bergerak menuju masyarakat yang lebih inklusif dan adil bagi semua lapisan masyarakat. SDG 10 menegaskan penting- nya memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi harus menguntungkan seluruh masyarakat, tidak hanya segelintir orang atau kelompok tertentu. Dengan demikian, agenda ini mer- upakan tonggak penting dalam memastikan kesejahteraan yang merata bagi seluruh umat manusia. 1.1. Definisi SDG 10 SDG 10, yang juga dikenal sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-10, me- nitikberatkan pada pengurangan ketimpangan baik di dalam maupun antara negara-neg- ara. Di dalam cakupannya, tujuan ini melibatkan peningkatan inklusi sosial, ekonomi, dan politik bagi semua individu, tanpa membedakan usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama, atau status ekonomi. Salah satu fokusnya adalah mencapai dan mempertah- ankan pertumbuhan pendapatan bagi populasi yang termasuk dalam 40% terbawah dari masyarakat dengan tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. Ini diindikasikan dalam pendekatan konseptual ketimpangan yang menggunakan rasio Gini pengeluaran per kapita untuk mengukur distribusi pendapatan atau pengeluaran konsumsi di antara individu atau 70
rumah tangga dalam sebuah ekonomi. Rentang rasio Gini berkisar antara 0 dan 1, yang secara berturut-turut mengindikasikan kesetaraan sempurna dan ketimpangan sempurna. 1. Inequality Based On The Gini Ratio Of Per Capita Expenditure Creating Produc- tive, Inclusive And Decent Job Opportunities 2. The Status (Leaving No One Behind) Tujuan utama dari adanya Agenda 2030 yaitu menciptakan dunia yang adil, setara, toleran, terbuka, dan inklusif secara sosial dimana mampu memenuhi kebutuhan kelompok masyarakat yang paling rentan. Untuk mewujudkan tujuan itu, maka perlu adanya pen- gurangan ketimpangan dari segala aspek. Mengurangi ketidaksetaraan dan memastikan inklusi untuk semua tanpa memandang usia, jenis kelamin, disabilitas, ras, etnis, asal, ag- ama, ekonomi atau status lainnya merupakan inti dari salah satu tujuan Agenda 2030 yaitu no one left behind. Ketimpangan dalam hal ini bukan hanya menutup kesenjangan, na- mun juga mengangkat kelompok terbawah dan menjamin realisasi hak-hak dasar individu. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, konsep "Leave No One Behind" menjadi prin- sip sentral yang mendasari Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 dan SDGs. Prinsip ini menegaskan komitmen bersama negara-negara anggota PBB untuk memerangi kemi- skinan dalam semua bentuknya, mengakhiri diskriminasi dan eksklusi, serta menguran- gi ketimpangan dan kerentanan yang dapat menyebabkan seseorang terpinggirkan dan menghambat potensi individu serta masyarakat secara keseluruhan. Implementasi prinsip ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kondisi individu paling terpinggirkan, melainkan 71
juga menggarisbawahi perlunya perjuangan melawan diskriminasi serta peningkatan kese- taraan dalam dan antara negara, serta penyebab-penyebab mendasarnya. SDG 10 memperlihatkan pentingnya upaya bersama dari berbagai pihak, baik pe- merintah, organisasi, maupun individu, untuk mencapai kesejahteraan yang merata dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan menitikberatkan pada pengurangan ke- timpangan, tujuan ini mencerminkan tekad global untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang setara dan memiliki kesempatan yang sama dalam mengak- ses berbagai sumber daya dan peluang. 1.2. Kondisi SDG 10 (saat ini di global dan nasional) Saat ini, SDG 10, yang menargetkan pengurangan ketidaksetaraan di antara nega- ra-negara dan di dalamnya, menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan dalam perjala- nan pencapaian tujuannya. Kesenjangan pendapatan global terus mengalami peningkatan, di mana 10% orang terkaya memegang 40% dari total pendapatan global, sementara 10% orang paling miskin hanya memperoleh 2 hingga 7 persen dari total pendapatan global. Tantangan semakin diperparah oleh dampak pandemi COVID-19, yang telah memicu pen- ingkatan signifikan dalam ketimpangan pendapatan, tercatat sebagai peningkatan terbesar dalam tiga dekade terakhir. Negara-negara miskin terutama menghadapi keterbatasan da- lam mendapatkan pembiayaan untuk mendukung pendapatan masyarakat miskin dan juga untuk menghadapi dampak pandemi COVID-19 dan AIDS. 72
Laporan Kemajuan SDG pada tahun 2023 yang disusun oleh Sekretaris Jenderal PBB menegaskan bahwa SDG 10 termasuk di antara tujuan yang belum mencapai kinerja optimal, memerlukan tindakan yang lebih efektif dan mendesak untuk mencapai sasarann- ya. Meskipun demikian, ada upaya yang sedang dilakukan untuk mengatasi tantangan ini, seperti dorongan untuk meningkatkan bantuan pembangunan dan aliran keuangan ke neg- ara-negara yang membutuhkan, terutama negara-negara miskin dan negara berkembang di kawasan Afrika dan kepulauan, serta negara terkurung daratan. Upaya lainnya termasuk mengupayakan representasi yang lebih baik bagi negara-negara berkembang dalam pen- gambilan keputusan di lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan global, serta mendirikan lembaga yang lebih kredibel, akuntabel, dan berlegitimasi. Namun, untuk mencapai tujuan SDG 10, diperlukan kolaborasi yang lebih solid dari komunitas internasional, serta langkah-langkah nyata yang mampu mengatasi akar perma- salahan ketidaksetaraan yang ada. Dalam konteks ini, langkah-langkah mendesak perlu diambil untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan visi kesetaraan yang lebih luas dan berkelanjutan. Pada tahun 2015, Indonesia telah berhasil mencapai beberapa target dalam kerang- ka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama dalam hal penurunan tingkat ke- miskinan dan peningkatan mutu pendidikan. Meskipun demikian, ketimpangan pendapatan masih menjadi persoalan yang signifikan di dalam negeri. Data terbaru menunjukkan bah- wa pada Maret 2023, angka ketimpangan pendapatan di Indonesia, yang diukur dengan 73
menggunakan Gini Ratio, mencapai 0,388. Hal ini menggambarkan bahwa kesenjangan pendapatan di Indonesia masih relatif tinggi. Ketidaksetaraan pendapatan di Indonesia tidak hanya terjadi antara daerah perkota- an dan pedesaan, namun juga di antara berbagai provinsi. Pada tahun yang sama, tercatat bahwa ketimpangan pendapatan di kota-kota besar di Indonesia mencapai 0,409, semen- tara di daerah pedesaan, angkanya sekitar 0,313. Beberapa provinsi juga mengalami ting- kat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya. Untuk mengatasi permasalahan ini dan mencapai target SDG 10, pemerintah Indo- nesia telah mengambil sejumlah langkah strategis. Ini termasuk pengembangan strategi pengembangan ekonomi lokal, peningkatan pendapatan, dan penguatan ketahanan mas- yarakat terhadap risiko bencana. Pemerintah juga telah meluncurkan program Kartu Indo- nesia sebagai upaya untuk memastikan akses layanan dasar bagi masyarakat yang kurang mampu. Meskipun telah ada upaya yang dilakukan, namun masih diperlukan langkah-lang- kah lebih konkret dan komprehensif untuk mengatasi ketimpangan pendapatan di Indone- sia. Hal ini mencakup peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan akses layanan keseha- tan, serta upaya penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama yang erat antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sipil juga diperlukan untuk mencapai tujuan SDG 10 dan mengurangi ketimpangan pendapatan se- cara berkelanjutan. 74
1.3. Alasan mengapa kita perlu mempelajari SDG 10 SDG 10, yang bertujuan untuk mengurangi ketidaksetaraan di dalam dan antara negara-negara, merupakan tantangan global yang memerlukan partisipasi aktif dari berb- agai pihak, termasuk mahasiswa sebagai elemen kunci dalam proses pencapaian tujuan ini. Sebagai intelektual muda yang terlibat dalam pendidikan tinggi, mahasiswa memiliki peran krusial dalam memastikan pemenuhan target SDG 10. Mereka tidak hanya berperan sebagai peneliti yang mendorong inovasi melalui penggunaan metode penelitian yang tepat, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang mendorong perubahan positif dalam masyarakat melalui pengembangan sistem informasi pendidikan. Melalui penggabungan konsep mata kuliah dengan indikator SDGs, mereka dapat memainkan peran penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Sebagai partisipan aktif dalam kegiatan yang terkait dengan SDGs, maha- siswa dapat berkontribusi langsung dalam upaya untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Misalnya, mereka dapat berpartisipasi dalam program yang dicanangkan oleh pusat SDGs untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen terhadap implementasi SDGs di Indonesia. Tak hanya itu, sebagai pelaku dalam masyarakat lokal, mahasiswa dapat berper- an dalam menerapkan serta melokalkan implementasi SDGs. Dengan melibatkan diri da- lam kegiatan pengabdian masyarakat, mereka dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak 75
terkait untuk mengidentifikasi permasalahan masyarakat dan mencari solusi bersama. Ini merupakan langkah konkret dalam memastikan bahwa SDG 10 terwujud secara berkelan- jutan di lingkungan sekitar. Oleh karena itu, pemahaman dan pengetahuan mendalam mengenai SDG 10 men- jadi sangat penting bagi mahasiswa, karena hal ini akan memungkinkan mereka untuk mengenali peran mereka secara lebih jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, melalui pendidikan dan kesadaran yang lebih baik, ma- hasiswa dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam mendorong masyarakat menuju pada kesetaraan yang lebih baik di tingkat lokal dan global. 2. Implementasi SDG 10 2.1. Implementasi SDG 10 dari perspektif global Kontribusi beberapa negara terhadap perkembangan Tujuan Pembangunan Berke- lanjutan ke-10 (SDG 10) atau yang dikenal sebagai United Nations 2030 Agenda for Sus- tainable Development, telah menjadi sorotan penting dalam upaya global untuk mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi yang ada. Norwegia, Swedia, dan Finlandia adalah beber- apa contoh negara yang menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengimplementasikan SDG 10, yang memiliki dampak positif dalam mengurangi ketidaksetaraan di masyarakat. Negara pertama yaitu, Norwegia, sebagai salah satu pemimpin global dalam pen- gurangan ketimpangan, telah menerapkan serangkaian kebijakan progresif dan sistem 76
kesejahteraan sosial yang komprehensif. Melalui sistem ini, mereka berhasil menekan ke- senjangan pendapatan dengan memberikan akses perawatan kesehatan, pendidikan gra- tis, kebijakan cuti untuk orang tua, dan tunjangan bagi pengangguran. Dukungan mereka terhadap kesetaraan gender juga tercermin melalui berbagai langkah, seperti peningkatan kuota perempuan di perusahaan dan fleksibilitas cuti kerja bagi kedua orang tua. Negara kedua yaitu Swedia, dengan program kesejahteraan yang terkenal, telah mengadopsi berbagai strategi untuk memastikan kesetaraan sosial. Mereka tidak hanya menyediakan perawatan kesehatan universal dan pendidikan berkualitas tinggi, tetapi juga menerapkan sistem perpajakan progresif untuk mengatasi ketimpangan ekonomi. Pening- katan kesetaraan gender juga menjadi fokus utama mereka, dengan program yang men- dukung partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja dan mendorong pembagian tanggung jawab orang tua. Di sisi lain, negara ketiga yaitu Finlandia telah mengambil langkah besar dalam mempromosikan kesejahteraan sosial dan mengurangi ketimpangan. Mereka menekankan pentingnya pendidikan berkualitas tinggi sebagai upaya utama untuk mengurangi ketimpa- ngan dan memberikan akses yang sama bagi semua individu. Selain itu, melalui kebijakan redistribusi pendapatan dan percobaan inovatif seperti Eksperimen Penghasilan Dasar, mereka berusaha mengatasi ketimpangan ekonomi dan memberikan jaminan penghasilan dasar kepada sebagian individu terpilih. Ketiga negara ini secara konsisten menunjukkan komitmen yang kokoh terhadap 77
peningkatan kesejahteraan sosial dan pengurangan ketimpangan, baik dalam aspek pendi- dikan, ekonomi, maupun gender. Melalui berbagai program inovatif dan kebijakan progresif yang mereka terapkan, Norwegia, Swedia, dan Finlandia telah memberikan contoh bagi negara-negara lain dalam upaya memajukan kesejahteraan masyarakat secara merata. Oleh karena itu, pembelajaran dari pendekatan yang telah diterapkan oleh negara-neg- ara ini dapat menjadi inspirasi bagi upaya pengurangan ketimpangan di seluruh dunia. Komitmen yang ditunjukkan oleh negara-negara ini dalam menerapkan berbagai strategi progresif dan inovatif telah membawa perubahan yang signifikan dalam mengurangi ketim- pangan di masyarakat. Dengan fokus pada pendidikan, kesejahteraan sosial, kesetaraan gender, dan pendekatan ekonomi yang inklusif, negara-negara ini telah menjadi model bagi upaya global dalam mewujudkan SDG 10. Hal ini memberikan pandangan yang inspiratif bagi negara-negara lain yang berupaya untuk mencapai tujuan pembangunan yang berke- lanjutan dan adil. 2.2. Implementasi SDG 10 dari perspektif domestik Partisipasi Indonesia dalam mengurangi ketimpangan di berbagai sektor menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-10 (SDG 10). Dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada, Indonesia telah mengam- bil langkah-langkah nyata untuk mengurangi disparitas sosial dan ekonomi, sekaligus 78
meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Beberapa implementasi yang tel- ah dilakukan oleh Indonesia dalam rangka mencapai SDG 10 dapat dijabarkan sebagai berikut: Pertama, pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program pengentasan kemiskinan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dan meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat miskin. Melalui program Bantuan Tunai Bersyarat pada Pro- gram Keluarga Harapan, pemerintah memberikan bantuan keuangan kepada rumah tang- ga berpenghasilan rendah. Selain itu, pemerintah juga mengutamakan akses masyarakat rentan terhadap layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan. Kedua, upaya perlindungan sosial yang luas juga dilakukan oleh pemerintah Indo- nesia guna mengurangi dampak ketimpangan dan memberikan jaminan keamanan bagi kelompok rentan. Program Bantuan Pangan Non-Tunai, misalnya, memberikan kupon sembako kepada rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai bentuk perlindungan so- sial. Selain itu, pemerintah juga meningkatkan cakupan dan efektivitas program asuransi sosial, termasuk asuransi kesehatan dan skema dana pensiun. Ketiga, pengembangan sektor pendidikan dan keterampilan menjadi fokus penting bagi Indonesia dalam mengurangi ketimpangan. Melalui program-program peningkatan akses pendidikan berkualitas, terutama di daerah terpencil, pemerintah telah berupaya meningkatkan partisipasi sekolah, meningkatkan kualitas guru, dan memberikan pelatihan 79
kejuruan. Tujuannya adalah untuk memberdayakan individu dengan keterampilan yang rel- evan, guna memperbaiki prospek pekerjaan dan mengurangi kesenjangan di masyarakat. Terakhir, pemberdayaan perempuan dan anak perempuan juga menjadi fokus pent- ing dalam upaya mencapai SDG 10. Pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan untuk meningkatkan partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja, mengatasi kekerasan berbasis gender, dan memperluas akses ke pendidikan dan layanan kesehatan bagi per- empuan dan anak perempuan. Sebagai upaya tambahan, berbagai program telah diran- cang untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan di berbagai sektor. Dengan adanya implementasi konkret seperti program pengentasan kemiskinan, perlindungan sosial, pengembangan pendidikan dan keterampilan, serta pemberdayaan perempuan, Indonesia telah menunjukkan komitmennya dalam mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, melalui berbagai inisiatif ini, diharapkan Indonesia dapat terus berkontribusi dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-10 dan mewujudkan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan. 3. Inisiatif Strategi SDG 10: Apa yang bisa dilakukan di masa depan? Ketimpangan ekonomi menjadi salah satu hambatan utama yang perlu diatasi da- lam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-10 (SDG 10). Disparitas dalam distribusi pendapatan dan kekayaan memiliki dampak signifikan terhadap akses yang tidak 80
merata terhadap sumber daya, peluang, dan layanan dasar. Tingginya tingkat ketimpangan ekonomi menghambat upaya pengentasan kemiskinan, mengurangi mobilitas sosial, dan menciptakan kesempatan yang setara bagi semua individu. Selain itu, ketidaksetaraan gender juga menjadi permasalahan yang serius dalam konteks SDG 10. Wanita dan anak perempuan sering mengalami diskriminasi dan mengha- dapi kendala akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi. Adan- ya kekerasan berbasis gender dan ketidaksetaraan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan juga berkontribusi pada ketimpangan gender yang perlu diperhatikan dengan serius. Selanjutnya, kesenjangan regional di dalam suatu negara dapat menimbulkan tan- tangan serius dalam upaya mengurangi ketimpangan. Daerah terpencil dan terpinggirkan seringkali mengalami keterbatasan akses terhadap layanan dasar, infrastruktur, dan kes- empatan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan usaha yang berkelanjutan untuk memasti- kan kesetaraan pembangunan di seluruh wilayah. Selain itu, pengecualian sosial terhadap kelompok-kelompok marginal seperti mas- yarakat adat, etnis minoritas, penyandang disabilitas, dan migran juga berpotensi mening- katkan ketidaksetaraan. Diskriminasi, stigma, dan keterbatasan akses terhadap sumber daya juga dapat memperburuk kondisi kelompok-kelompok tersebut. Tata kelola yang lemah, korupsi, dan kurangnya transparansi juga dapat mengham- bat kemajuan dalam mengurangi ketimpangan. Hal ini membutuhkan perhatian serius da- 81
lam meningkatkan tata kelola yang baik dan memastikan keadilan dan transparansi dalam berbagai sektor. Keterbatasan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas juga menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan dalam konteks mengurangi ketimpan- gan. Infrastruktur yang tidak memadai, pendanaan yang tidak mencukupi, dan ketidakmer- ataan dalam alokasi sumber daya juga dapat memperdalam ketidaksetaraan ekonomi dan sosial. Akhirnya, ketidakseimbangan ekonomi global dan ketidakadilan dalam hubungan perdagangan juga menjadi faktor penting yang memperburuk ketimpangan antar negara. Keterbatasan akses ke pasar global, praktik perdagangan yang tidak adil, dan distribusi manfaat yang tidak merata dari pertumbuhan ekonomi global semuanya dapat menyulitkan upaya untuk mengurangi ketimpangan di tingkat global. 3.1. Pendorong dan hambatan SDG 10 Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-10 (SDG 10) di dunia inter- nasional dan di Indonesia didorong oleh beberapa faktor penting. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan memainkan peran sentral dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dan kemiskinan. Namun, pertumbuhan tersebut harus sejalan dengan peningka- tan kualitas lingkungan hidup dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mencapai sasaran SDG 10. 82
Selain itu, inklusi sosial, ekonomi, dan politik untuk semua individu, tanpa meman- dang latar belakang, juga menjadi kunci dalam mencapai SDG 10. Perlindungan sosial yang diperluas dan kebijakan yang mendukung kesetaraan ekonomi juga menjadi faktor penting dalam menekan kesenjangan. Selain itu, peran serta dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, serta peningkatan jumlah wirausaha juga turut membantu menggerakkan pencapaian SDG 10. Di Indonesia, pelaksanaan berbagai kegiatan yang mencakup peningkatan inklusi sosial, ekonomi, dan politik, adopsi kebijakan yang sesuai, serta peningkatan jumlah wirau- saha dianggap penting untuk mendukung upaya pencapaian SDG 10. Kolaborasi antar pemangku kepentingan dan perhatian terhadap pertumbuhan ekonomi, kualitas lingkun- gan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga menjadi fokus penting dalam strategi pencapaian tujuan tersebut. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, Indonesia dapat mengarahkan up- ayanya untuk memastikan pemerataan pembangunan, perlindungan sosial yang lebih baik, dan inklusi yang lebih luas. Semua langkah ini akan membantu mewujudkan lingkungan yang lebih adil dan merata bagi semua individu di masyarakat, sehingga tujuan SDG 10 dapat tercapai secara lebih efektif. Upaya Indonesia dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-10 (SDG 10) dihadapkan pada sejumlah faktor yang mempengaruhi kemampuan negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta 83
antarprovinsi, telah menyebabkan kesenjangan pendapatan yang signifikan di Indonesia. Selain itu, kualitas pendidikan yang masih perlu ditingkatkan di beberapa daerah tertinggal juga menjadi tantangan serius bagi pencapaian tujuan SDG 10 di Indonesia. Ketersediaan infrastruktur yang belum memadai, kebijakan fiskal yang belum sepenuhnya inklusif, dan keterlibatan yang belum optimal dari berbagai pemangku kepent- ingan juga menjadi faktor penghambat yang perlu diatasi. Untuk menanggulangi hal ini, pemerintah Indonesia telah melakukan langkah-langkah seperti peningkatan alokasi an- ggaran untuk pendidikan, pembangunan infrastruktur di daerah-daerah tertinggal, serta reformasi kebijakan fiskal dan perlindungan sosial. Kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, juga menjadi fokus utama dalam upaya Indonesia untuk mencapai SDG 10. Kolaborasi ini telah terwujud melalui inisiatif Localise SDGs Indonesia, yang bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan kerjasama antar pemangku kepentingan. Dengan perhatian yang lebih intensif pada masalah-masalah ini, Indonesia dapat memper- cepat langkah-langkahnya untuk mewujudkan lingkungan yang lebih adil dan merata bagi seluruh masyarakat. Dengan demikian, negara ini akan semakin mendekati tujuan utama dari SDG 10 di masa depan. 3.2. Rencana SDG 10 ke depan Rencana SDG ke depan dari PBB 84
Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan komitmen global dan nasional yang merangkul 17 tujuan, termasuk SDG 10 yang memfokuskan pada pengurangan kesenjangan. Untuk meraih dan mempercepat pencapaian SDG 10 di skala internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mer- umuskan serangkaian rencana strategis. Pertama, PBB menekankan perlunya pendekatan yang komprehensif dan inklusif, yang melibatkan kerjasama antar negara maju dan berkembang serta berbagai pemangku kepentingan. Hal ini ditujukan untuk memastikan bahwa tidak ada kelompok yang ter- abaikan dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan. Kedua, PBB mengampanyekan pengembangan sumber pendanaan yang lebih luas untuk mendukung pelaksanaan berbagai inisiatif dan program yang bertujuan untuk men- capai SDGs, termasuk melalui dukungan dari sektor swasta. Ketiga, PBB mempromosikan pendekatan "whole-society", yang mengikutsertakan partisipasi semua lapisan masyarakat dari tingkat nasional hingga daerah. Pendekatan ini diharapkan dapat mendorong langkah konkret dalam mewujudkan SDGs. Keempat, PBB mendorong inovasi dan penggunaan teknologi sebagai sarana untuk mempercepat pencapaian SDGs, termasuk melalui pengembangan SDGs Dashboard un- tuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian SDGs dengan lebih efisien. Kelima, pendidikan berkualitas dipandang sebagai kunci penting dalam mengurangi kesenjangan, yang diharapkan dapat menyediakan peluang yang setara bagi semua in- 85
dividu, terlepas dari latar belakang mereka, untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Terakhir, PBB telah menginisiasi revisi Peta Jalan SDGs sebagai panduan dan referensi dalam upaya mempercepat pencapaian SDGs, dengan berkolaborasi bersama berbagai pihak terkait. Dengan rencana-rencana ini, PBB berharap dapat mewujudkan dan mempercepat pencapaian SDG 10 di tingkat internasional, tetapi diperlukan komitmen dan kerja sama yang kuat dari semua pihak di tingkat internasional, nasional, maupun lokal. Rencana SDG ke depan dari Seknas SDGs Bappenas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) dan Menteri Perikanan telah menjalankan serangkaian kegiatan penting untuk mencapai serta mempercepat pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 10 di tingkat internasi- onal. Sejak tahun 2019, Kemenko Marves telah memonitor dan mengevaluasi berbagai program prioritas pembangunan, termasuk SDGs, dari berbagai Kementerian dan Lemba- ga di bawah koordinasinya. Pada tahun 2022, pihaknya menggelar kegiatan Monev SDGs yang dihadiri oleh perwakilan dari 7 K/L. Diskusi ini mencakup presentasi mengenai Ca- paian SDGs tahun 2021 dan dilanjutkan dengan sesi tanggapan dari Evaluator Seknas SDGs Bappenas serta Staff Ahli Menteri Bidang Ekonomi Maritim. Evaluasi dilakukan terh- adap capaian indikator sasaran pada masing-masing goal. Sebagai bukti transparansi dan 86
akuntabilitas, Kemenko Marves juga meluncurkan Buku Capaian SDGs Tahun 2021 yang memuat semua langkah yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian SDGs. Dalam rangka mempercepat pencapaian SDGs 10, Kemenko Marves memperkuat pemanfaatan teknologi informasi melalui e-monev Bappenas, sehingga matriks terbaru yang disampaikan lebih relevan dengan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh K/L teknis. Sementara itu, Menteri Perikanan, sebagai bagian dari upaya pencapaian SDGs, turut berfokus pada SDGs 14 yang mengedepankan pelestarian dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan. SDGs 14 memuat berb- agai target, termasuk tindakan pencegahan dan pengurangan pencemaran laut, pengelo- laan serta perlindungan ekosistem laut dan pesisir, serta pengaturan kegiatan pemanenan dan penangkapan ikan yang bertujuan untuk mencegah eksploitasi berlebihan. Dengan mengoptimalkan berbagai kegiatan dan inisiatif tersebut, Kemenko Marves dan Menteri Perikanan berusaha untuk mencapai serta mempercepat pencapaian SDGs 10 di skala global, menunjukkan komitmen dan kontribusi Indonesia dalam memajukan agenda pembangunan berkelanjutan di tingkat internasional. 4. Kesimpulan SDG 10 "Reduced Inequalities" memberikan gambaran umum mengenai tujuan pembangunan berkelanjutan ke-10 yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan di 87
antara dan di dalam negara. Indonesia telah berhasil mencapai beberapa target dalam kerangka SDG, terutama dalam hal penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan mutu pendidikan, tetapi upaya yang lebih konkret dan komprehensif untuk mengatasi ketimpan- gan pendapatan di Indonesia masih diperlukan. Mahasiswa sebagai agen perubahan sosial dapat berkontribusi langsung dalam upaya untuk mencapai tujuan pembangunan berkelan- jutan dengan melibatkan diri dalam kegiatan pengabdian masyarakat dan memperdalam pemahaman dan pengetahuan mengenai SDG 10. Oleh karena itu, melalui pendidikan dan kesadaran yang lebih baik, mahasiswa dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam mendorong masyarakat menuju pada kesetaraan yang lebih baik di tingkat lokal dan global. 88
SDG 17 PARTNERSHIP FOR THE GOALS 1. Gambaran Umum SDG 17 - Partnership For The Goals SDG 17, yang juga dikenal sebagai "Kemitraan untuk Mencapai Tujuan," adalah salah satu dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang ditetapkan oleh PBB. Tu- juan ini menyoroti pentingnya solidaritas global dan kerjasama antar berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Bagian ini menjelaskan bagaimana berbagai indikator dalam SDG 17, seperti Pendapatan Pajak, Pertumbuhan Ek- spor Non-Minyak dan Gas, Penggunaan Internet, Kerjasama Selatan-Selatan, dan Peran Data dalam Sensus Penduduk 2020, memiliki peran penting dalam mendorong kerjasama global dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Tujuan pertama, yaitu Pendapatan Pajak, menekankan pentingnya meningkat- kan kapasitas negara-negara berkembang dalam pengumpulan pajak dan pendapa- tan lainnya, yang menjadi kunci untuk membiayai pencapaian SDGs. SDG 17 Me- nekankan perlunya memperkuat sumber daya domestik melalui pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya, dengan dukungan dari komunitas internasional. Pajak ti- dak hanya merupakan sumber pendanaan penting bagi pencapaian SDGs, teta- pi juga berperan dalam mempercepat pembangunan inklusif dan berkelanjutan. 89
Pertumbuhan Ekspor Non-Minyak dan Gas bertujuan untuk meningkatkan ekspor dari neg- ara-negara berkembang, khususnya dengan memperhatikan proporsi negara-negara pal- ing terbelakang dalam ekspor global. SDG 17 menekankan pada peningkatan ekspor dari negara-negara berkembang, terutama dengan tujuan meningkatkan peran negara-negara yang paling terbelakang dalam perdagangan global pada tahun 2020. Di sisi lain, Penggunaan Internet berfokus pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana untuk meningkatkan inovasi dan akses ke informasi di neg- ara-negara berkembang. Kerjasama Pembangunan, baik antara Utara-Selatan maupun Selatan-Selatan, memainkan peran krusial dalam mendukung pertukaran sumber daya dan pengetahuan untuk mengatasi tantangan pembangunan yang dihadapi oleh negara-negara tersebut. SDG 17 juga menekankan pentingnya peran data, terutama dalam Sensus Pen- duduk 2020, diakui sebagai aspek yang vital dalam menyediakan informasi berkualitas bagi negara-negara berkembang, terutama yang rentan. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang konsep-konsep ini, diharapkan para mahasiswa S1 dapat berperan aktif dalam mendukung upaya mencapai SDG 17 dan mendorong kolaborasi global yang lebih luas un- tuk pembangunan berkelanjutan. Dengan pemahaman yang mendalam tentang berbagai indikator ini, para mahasiswa S1 diharapkan dapat memahami secara lebih komprehensif bagaimana SDG 17 berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan secara global, serta bagaimana mereka dapat terlibat secara aktif dalam mewujudkan tujuan ini. 90
1.1. Definisi SDG 17 SDG 17, dikenal sebagai "Kemitraan untuk Tujuan," merupakan landasan kunci un- tuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan secara global. Melalui fokusnya pada pen- guatan sarana pelaksanaan dan revolusi kemitraan global, tujuan ini menekankan perlunya komitmen yang kuat terhadap kerjasama internasional. Dalam konteks ini, peran utama SDG 17 adalah mengoordinasikan kebijakan untuk membantu negara-negara berkembang mengelola beban utang mereka, sambil mendorong investasi di negara-negara yang tert- inggal. 1. Tax Revenue 2. Growth Of Non-Oil And Gas Export 3. Internet Use 4. Development Cooperation: The South-South Cooperation 5. The Roles Of Data: The 2020 Population Census Pendekatan "Pendapatan Pajak" yang terkandung dalam SDG 17 menyoroti pentin- gnya mobilisasi sumber daya domestik melalui bantuan internasional bagi negara-negara berkembang, dengan fokus pada peningkatan kemampuan pengumpulan pajak dan sum- ber pendapatan lainnya. Ini adalah faktor krusial dalam pembiayaan pembangunan berke- lanjutan serta pencapaian berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuan lain dari SDG 17 adalah meningkatkan "Pertumbuhan Ekspor Non-Minyak 91
dan Gas" dari negara-negara berkembang, dengan tujuan utama menggandakan bagian ekspor global dari negara-negara paling tertinggal pada tahun 2020. Dalam upaya ini, ter- dapat penekanan pada promosi sistem perdagangan multilateral yang adil dan berlandas- kan aturan di bawah Organisasi Perdagangan Dunia. Sementara itu, "Penggunaan Internet" merupakan aspek penting dalam operasion- alisasi bank teknologi dan mekanisme pengembangan kapasitas ilmu pengetahuan, te- knologi, dan inovasi di negara-negara berkembang. Fokusnya adalah pada peningkatan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi serta transfer teknologi ramah lingkungan ke negara-negara berkembang dengan syarat yang menguntungkan bagi mereka. Lebih lanjut, konsep "Kerjasama Pembangunan: Kerjasama Selatan-Selatan" ada- lah tentang peningkatan dukungan internasional untuk melaksanakan pembangunan berke- lanjutan di negara-negara berkembang melalui kolaborasi antar negara-negara berkem- bang sendiri. Praktik ini melibatkan pertukaran sumber daya, pengetahuan terbaik, dan keterampilan sebagai upaya untuk mengatasi tantangan pembangunan yang dihadapi oleh berbagai negara. Terakhir, pentingnya "Peran Data: Sensus Penduduk 2020" dalam SDG 17 ditekank- an untuk meningkatkan kapasitas pembangunan di negara-negara berkembang, terma- suk yang memiliki keterbatasan seperti negara-negara paling terpinggirkan dan pulau kecil berkembang. Hal ini diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan data yang akurat dan dapat diandalkan, terutama terkait dengan kelompok-kelompok yang paling rentan, untuk 92
mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan secara inklusif. Dengan de- mikian, implementasi SDG 17 diharapkan dapat menjadi tonggak penting dalam mewujud- kan visi pembangunan global yang berkelanjutan dan inklusif. 1.2. Kondisi SDG 17 (saat ini di global dan nasional) Situasi terkini SDG 17 di panggung dunia menunjukkan tantangan yang signifikan dalam mencapai kemitraan untuk tujuan pembangunan berkelanjutan. Meski beberapa ke- majuan telah terjadi dalam bidang bantuan pembangunan, arus remitansi, dan akses te- knologi, implementasi tujuan ini belum sepenuhnya sesuai dengan target yang diinginkan. Menurut Laporan Kemajuan SDG 2023, hanya sekitar 15% target yang dapat dinilai berada di jalur untuk tercapai pada tahun 2030. Sekitar 48% target menunjukkan penyimpangan moderat atau parah dari lintasan yang diinginkan, sementara lebih dari sepertiga target bahkan menunjukkan sedikit atau tidak ada kemajuan. Investasi internasional di sektor-sektor terkait SDG di negara-negara berkembang meningkat, namun bagian total investasi yang menuju negara-negara paling terbelakang menurun. Laporan yang sama juga mengungkapkan bahwa pandemi telah menunda pengembangan rencana statistik baru di seluruh dunia, yang berdampak pada implementa- si penuh tujuan pembangunan berkelanjutan. Situasi ini memerlukan tindakan yang lebih kuat untuk memastikan negara-negara berkembang mendapatkan akses yang memadai terhadap sumber daya yang diperlukan 93
untuk mencapai SDG 17. Ini termasuk peningkatan kerjasama internasional dan koordi- nasi, serta peningkatan pendanaan untuk pembangunan dan data statistik yang handal. Dengan memahami kondisi aktual dan berbagai tantangan yang dihadapi, mahasiswa S1 diharapkan dapat mengenali peran mereka dalam mendorong kemitraan yang lebih kokoh dan berkelanjutan untuk pencapaian tujuan pembangunan global. Saat ini, implementasi SDG 17 di Indonesia menyoroti tantangan yang dihadapi negara dalam mencapai kemitraan untuk pembangunan berkelanjutan. Sejak penandatan- ganan pada tahun 2015, Indonesia telah merumuskan Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk mencapai tujuan-tujuan SDGs. Meskipun demikian, ter- batasnya sumber daya finansial dan teknis menjadi hambatan utama dalam upaya menca- pai tujuan-tujuan tersebut. Kementerian PPN/Bappenas berperan penting sebagai lembaga pengawas dan pengarah implementasi SDGs di Indonesia. Kerjasama dan kemitraan antara berbagai pe- mangku kepentingan, baik di tingkat nasional maupun internasional, menjadi faktor penting dalam meraih tujuan-tujuan SDGs. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, akses teknologi, serta pendanaan menjadi kunci dalam mengatasi kendala yang dihadapi. Meski berbagai langkah telah diambil, pencapaian SDGs di Indonesia masih mem- butuhkan upaya lebih besar. Koordinasi yang efektif antarlembaga dan pihak terkait, bersa- ma dengan perencanaan yang matang dan alokasi sumber daya yang tepat, akan menjadi faktor penentu dalam mewujudkan tujuan SDG 17 dan tujuan pembangunan berkelanjutan 94
secara keseluruhan. Dengan pemahaman yang mendalam tentang kondisi aktual dan tan- tangan yang dihadapi, mahasiswa S1 diharapkan dapat ikut serta dalam memperkuat up- aya kemitraan yang berkelanjutan untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berke- lanjutan di Indonesia. 1.3. Alasan mengapa kita perlu mempelajari SDG 17 Sustainable Development Goals (SDGs) telah menjadi fokus utama perhatian global dan nasional sebagai komitmen untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia. Dari 17 tujuan yang disusun, SDG 17 menekankan pentingnya kemitraan untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut. Bagi mahasiswa, memahami dan mempelajari SDG 17 memiliki kepentingan yang mendalam dan penting untuk peran mereka sebagai akademisi dan anggota masyarakat. Sebagai generasi muda yang berperan penting dalam mewujudkan SDGs, maha- siswa memiliki potensi untuk memulai perubahan yang signifikan. Dengan mempraktikkan gaya hidup yang mendukung pembangunan berkelanjutan, serta memperluas kesadaran akan isu-isu SDGs dan berpartisipasi aktif dalam kampanye yang berkaitan, mahasiswa dapat memainkan peran yang sangat penting dalam mendorong kesadaran dan tindakan terkait dengan SDG 17 dan tujuan lainnya. Selain itu, pentingnya kemitraan dan kerjasama global yang ditekankan oleh SDG 17 memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menjadi agen perubahan. Terlibat dalam 95
berbagai forum, konferensi, dan inisiatif pembangunan berkelanjutan lainnya dapat mem- berikan kesempatan bagi mahasiswa untuk berkontribusi secara aktif dalam mendorong kemitraan global yang saling mendukung. Sebagai seorang akademisi, mahasiswa juga dihadapkan pada tantangan untuk memahami dan menangani isu-isu yang kompleks yang tercakup dalam SDG 17. Dengan mengeksplorasi berbagai aspek ilmiah dan inovasi yang terkait dengan SDG 17, mahasiswa dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang mendalam, serta menyum- bangkan ide dan solusi yang berharga untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. SDG 17 membantu mahasiswa untuk menghadapi dan menangani tantangan global yang kompleks. SDGs mencakup berbagai isu penting seperti kemiskinan, kelaparan, keseha- tan, pendidikan, kesetaraan gender, dan perubahan iklim. Dengan pemahaman yang men- dalam tentang SDGs, mahasiswa dapat berperan aktif dalam menciptakan solusi untuk tantangan ini dan membantu menciptakan dunia yang lebih baik dan berkelanjutan. Esensi SDG 17 perlu dipahami, mahasiswa dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang mereka peroleh di masa depan mereka, baik dalam konteks akademis maupun masyarakat. Melalui upaya yang berkelanjutan dan kolaboratif, mahasiswa dapat memberikan kontribusi yang nyata untuk mewujudkan visi pembangunan berkelanjutan, menciptakan dampak positif, dan memperkuat kemitraan global yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan SDGs. 96
2. Implementasi SDG 17 2.1. Implementasi SDG 17 dari perspektif global Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Devel- opment Goals (SDGs) khususnya pada SDG 17, yang menggarisbawahi revitalisasi kemi- traan global untuk pembangunan berkelanjutan, memerlukan kolaborasi yang solid antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Dalam upaya memenuhi target-target am- bisius SDGs, sejumlah langkah kunci telah diidentifikasi untuk memperkuat implementasi SDG 17 dari perspektif global. SDG 17 memiliki upaya mendesak dalam memperkuat mobilisasi sumber daya do- mestik, yang melibatkan dukungan internasional bagi negara berkembang, untuk mening- katkan kapasitas lokal dalam hal pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya, dianggap menjadi elemen penting. Langkah kedua menekankan pentingnya pelaksanaan penuh komitmen bantuan pembangunan (ODA) dari negara-negara maju, termasuk upaya men- capai target ODA sebesar 0,7 persen dari Pendapatan Nasional Bruto (GNI) bagi negara berkembang dan 0,15 hingga 0,20 persen ODA/GNI bagi negara kurang berkembang. SDG 17 juga menekankan upaya nyata untuk memobilisasi sumber daya keuan- gan tambahan bagi negara berkembang dari berbagai sumber. Dalam kerangka kebijakan, perlu adanya perhatian khusus terhadap keberlanjutan utang jangka panjang bagi negara berkembang, melalui kebijakan-kebijakan yang terkoordinasi yang mengakomodasi bantu- 97
an pembiayaan, keringanan, dan restrukturisasi utang. Dalam hal teknologi, perlu adanya peningkatan dalam pengembangan, transfer, diseminasi, dan penyebaran teknologi yang ramah lingkungan kepada negara berkem- bang, dengan memperhatikan ketentuan konsesi dan preferensi yang disepakati bersama. Aspek kebijakan makroekonomi global juga menjadi perhatian, dengan adanya usaha koor- dinasi kebijakan dan integrasi kebijakan yang dapat meningkatkan stabilitas makroekonomi secara keseluruhan. Peningkatan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan merupakan kunci utama dalam pencapaian SDG 17. Kemitraan tersebut harus dapat memobilisasi dan berb- agi pengetahuan, keahlian, teknologi, dan sumber daya keuangan untuk mendukung pen- capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di semua negara, terutama di negara-negara berkembang. Implementasi SDG 17 dari perspektif global membutuhkan komitmen dan kerja sama yang kuat dari semua pemangku kepentingan. Hanya melalui upaya kolaboratif yang kokoh dan terintegrasi, tujuan-tujuan SDG 17 dan target-target SDGs lainnya dapat terca- pai secara efektif untuk memajukan pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia. 2.2. Implementasi SDG 17 dari perspektif domestik Dalam konteks pelaksanaan SDG 17 di Indonesia, yang menitikberatkan pada pent- ingnya kerjasama dan kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, 98
beberapa inisiatif kunci telah diterapkan untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelan- jutan. Pemerintah Indonesia telah secara aktif bekerja sama dengan sektor swasta, baik dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip SDGs maupun dalam pelaksanaan berbagai pro- gram keberlanjutan. Salah satu contoh yang signifikan adalah kemitraan yang erat antara pemerintah dan sektor swasta. Perusahaan-perusahaan seperti Danone Indonesia telah merangkul prinsip-prinsip SDGs dalam berbagai inisiatif keberlanjutan, yang diharapkan dapat mem- berikan dampak positif bagi masyarakat dan mendukung agenda pembangunan pemerintah Indonesia. Selain itu, adanya pembentukan Tim Koordinasi Nasional SDGs oleh Kemente- rian PPN/Bappenas juga menunjukkan komitmen Indonesia dalam membangun pemaha- man yang seragam mengenai SDGs di kalangan pemangku kepentingan yang berbeda. Indonesia telah menunjukkan komitmen dalam mengintegrasikan SDGs ke dalam perencanaan pembangunan nasional, termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Langkah ini mencerminkan upaya serius dalam menyeimbangkan berbagai sektor dan prioritas pembangunan guna mencapai SDG 17 serta tujuan pembangunan lainnya. Kemitraan internasional juga menjadi fokus penting dalam implementasi SDG 17 di Indonesia. Melalui berbagai kerjasama dengan negara-negara anggota ASEAN, Uni Ero- pa, Jepang, Korea Selatan, dan berbagai organisasi multilateral seperti FAO, UNDP, PBB, serta organisasi lainnya, Indonesia telah aktif dalam mempromosikan pengelolaan hutan 99
lestari dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan mengadopsi pendekatan kolaboratif yang kuat dan berkelanjutan, pemer- intah Indonesia telah berkomitmen untuk memperkuat kerjasama dan kemitraan antara berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Melalui serangkaian program dan inisiatif yang didedikasikan untuk mendukung SDGs, Indonesia bertujuan untuk menciptakan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi masyarakat secara menyeluruh. 3. Inisiatif Strategi SDG 17: Apa yang bisa dilakukan di masa depan? Implementasi SDG 17 telah menyoroti pentingnya kerjasama dan kemitraan antara berbagai sektor dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Untuk mendorong pen- capaian tujuan ini di masa depan, sejumlah inisiatif strategis perlu diperhatikan. Pertama, memperkuat kolaborasi antar-sektor menjadi langkah utama dalam me- mastikan keberhasilan implementasi SDG 17. Kolaborasi ini memungkinkan pertukaran pengetahuan, teknologi, dan sumber daya keuangan yang penting untuk mendukung berb- agai program dan proyek yang terkait dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Kedua, pengembangan program pendidikan dan pelatihan yang khusus dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan individu terkait tantangan SDG 17 menjadi langkah penting selanjutnya. Melalui program ini, individu akan memiliki pengeta- huan dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi masalah kompleks yang terkait 100
dengan kemitraan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, penting untuk meningkatkan kapasitas negara-negara berkembang dalam hal pengumpulan pajak, pengelolaan utang, dan akses ke teknologi dan inovasi. Dukungan teknis dan keuangan dari negara-negara maju dan organisasi internasional akan membantu memastikan bahwa negara-negara berkembang dapat memanfaatkan sumber daya mereka secara efektif. Kerjasama internasional juga harus ditingkatkan, baik dalam bentuk kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan, maupun kerjasama segitiga. Dengan memperkuat ker- jasama ini, pertukaran pengetahuan, teknologi, dan sumber daya keuangan dapat terjadi lebih efisien, yang akan berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan secara global. Terakhir, pengembangan dan implementasi indikator yang dapat mengukur kema- juan dalam mencapai SDG 17 menjadi penting untuk memantau pencapaian dan membuat penilaian berkala. Indikator ini akan memberikan informasi yang berguna untuk mengiden- tifikasi keberhasilan serta kegagalan dalam pencapaian tujuan dan merumuskan strategi yang diperlukan untuk memperbaiki dan meningkatkan upaya tersebut. Dengan menga- dopsi inisiatif strategis ini, komunitas global dapat bekerja bersama untuk mencapai SDG 17 dan membentuk dunia yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi semua. 3.1. Pendorong dan hambatan SDG 17 101
Tercapainya Sustainable Development Goal (SDG) 17 di dunia internasional dan In- donesia didorong oleh beberapa faktor penting. Pertama, komitmen kuat terhadap kerjasa- ma global dan kemitraan internasional menjadi salah satu faktor utama dalam pencapaian tujuan ini. Meskipun bantuan pembangunan resmi dari negara-negara maju meningkat, tantangan krisis kemanusiaan tetap memerlukan sumber daya finansial yang cukup. Kedua, akses pada teknologi dan pengetahuan berperan penting dalam mendorong inovasi dan berbagi ide di berbagai sektor pembangunan. Diperlukan kebijakan terpadu yang dapat membantu negara-negara berkembang mengelola utang mereka dan men- dorong investasi yang berkelanjutan. Selanjutnya, penguatan kerjasama dan solidaritas global menjadi pilar utama dalam mencapai SDG 17. Pendekatan terpadu yang menyeluruh diperlukan untuk memastikan kemajuan dalam semua aspek pembangunan berkelanjutan. Indonesia, sebagai negara yang memiliki komitmen kuat terhadap SDGs, fokus pada tujuh dari 17 tujuan tersebut. Dengan menetapkan peraturan presiden dan pembentukan tim koordinasi nasional, Indonesia telah menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tu- juan pembangunan berkelanjutan. Keberhasilan Indonesia dalam pencapaian tujuan SDGs juga dipengaruhi oleh statusnya sebagai negara maritim, yang memiliki wilayah perairan yang luas dan sumber daya alam yang beragam. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, Indonesia dapat merumuskan strategi dan kebijakan yang efektif untuk mencapai SDG 17. Melalui kerjasama yang kuat antar 102
berbagai sektor dan komunitas internasional, Indonesia dapat terus berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan di masa depan. Pencapaian Sustainable Development Goal (SDG) 17 di Indonesia menghadapi se- jumlah hambatan yang perlu diperhatikan. Pertama, keterbatasan sumber daya baik secara finansial maupun teknis di negara-negara berkembang seperti Indonesia menjadi salah satu isu sentral yang memengaruhi kemampuan dalam mengalokasikan dana untuk men- capai tujuan SDGs. Kedua, kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang SDGs di berbagai lapisan birokrasi dan masyarakat turut menyulitkan sosialisasi dan implementasi tujuan SDGs di Indonesia. Perlu adanya strategi komunikasi yang efektif untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya SDGs di kalangan masyarakat. Selain itu, ketidakmerataan dan angka kemiskinan yang tinggi di beberapa wilayah Indonesia menjadi hambatan utama dalam mencapai SDG 17. Penanganan ketimpangan ini memerlukan strategi yang inklusif dan terkoordinasi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Masalah pendanaan juga menjadi tantangan serius dalam pelaksanaan SDGs di Indonesia. Oleh karena itu, pencarian sumber pendanaan alternatif baik dari dalam negeri maupun luar negeri sangat penting untuk mendukung pencapaian tujuan SDGs secara efektif. Selain itu, kerjasama internasional yang kuat dan efektif turut memainkan peran 103
penting dalam pencapaian SDG 17. Diperlukan peningkatan kerjasama dengan berbagai negara dan organisasi internasional dalam berbagai bidang untuk mendukung pelaksa- naan SDGs. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan institusi juga menjadi ham- batan utama dalam pencapaian SDG 17 di Indonesia. Peningkatan kapasitas ini melibatkan berbagai aspek, termasuk peningkatan keterampilan dalam bidang kebijakan, teknologi, dan manajemen sumber daya. Dengan mengatasi hambatan-hambatan ini, Indonesia dapat memperkuat kemam- puannya dalam mewujudkan SDG 17 dan mendukung pembangunan berkelanjutan secara global. 3.2. Rencana SDG 17 ke depan Rencana SDG ke depan dari PBB SDG 17, yang menyoroti pentingnya kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, telah menjadi fokus utama dalam upaya mencapai tujuan pemba- ngunan berkelanjutan di dunia internasional, termasuk di Indonesia. Implementasi SDG 17 telah melibatkan serangkaian upaya kolaboratif yang beragam, yang didasarkan pada pendekatan yang terintegrasi dan strategis. Di tingkat internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memainkan per- an penting dalam memperkuat kolaborasi antarsektor melalui pendanaan dan dukungan 104
teknis bagi negara-negara berkembang. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa negara-negara ini memiliki sumber daya yang memadai untuk mewujudkan SDG 17. Di sisi lain, di Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas telah membentuk Tim Koordinasi Nasional yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan untuk merumuskan rencana aksi yang mendukung pencapaian SDG 17. PBB dan negara-negara anggotanya telah mengembangkan program pendidikan dan pelatihan khusus untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan individu terkait dengan tujuan SDG 17. Di Indonesia, integrasi SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 telah memperkuat upaya dalam menca- pai tujuan ini melalui peningkatan kapasitas di berbagai sektor pembangunan. Kerjasama internasional telah menjadi pijakan utama dalam implementasi SDG 17 di Indonesia. Negara ini telah menjalin kemitraan dengan berbagai negara dan organisasi internasional untuk mendukung pelaksanaan SDGs, terutama SDG 17. Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, Indonesia berusaha mempromosikan pengelolaan hutan lestari dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan secara keseluruhan. Perlu diakui bahwa ada sejumlah faktor yang dapat menghambat pencapaian SDG 17, baik di tingkat global maupun nasional. Keterbatasan sumber daya, kurangnya kesada- ran dan pemahaman, ketidakmerataan dan kemiskinan, serta tantangan dalam pendanaan dan pengembangan kapasitas menjadi beberapa kendala yang perlu diatasi dalam upaya mewujudkan SDG 17 secara efektif. 105
Faktor-faktor tersebut dengan mengimplementasikan strategi yang sesuai, baik di tingkat internasional maupun nasional, negara-negara dapat memperkuat kemampuan mereka dalam mencapai SDG 17 dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan global. Melalui kolaborasi yang terus-menerus dan upaya bersama, diharapkan tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai dengan lebih efektif dan tepat waktu. Rencana SDG ke depan dari Seknas SDGs Bappenas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) serta Kementerian Perikanan telah menerapkan berbagai inisiatif dan kegiatan guna men- capai dan mempercepat pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 17, yang secara khusus menitikberatkan pada penguatan sarana pelaksanaan dan pemberdayaan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Dibawah koordinasi Menko Luhut B. Pandjaitan, Kemenko Marves telah mengimplementasikan berbagai strategi untuk menca- pai tujuan pembangunan berkelanjutan. Salah satunya adalah melalui rapat kerja yang di- adakan secara berkala dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR RI) dan tujuh Kementerian/Lembaga lainnya di bawah naungan Kemenko Marves. Agenda utamanya adalah mengevaluasi proyek-proyek yang tengah berjalan, termasuk penyelesa- ian enam pembangunan tahun 2023 yang terkait dengan 13 dari 17 SDGs. Selain itu, Kemenko Marves juga berfokus pada pengembangan infrastruktur seperti Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung serta percepatan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). 106
Upaya ini bertujuan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam kerjasama global, khususn- ya melalui pembentukan Global South Cooperation. Melalui kerjasama ini, Indonesia dapat menentukan arah dan tindakan yang sesuai untuk masa depannya sendiri. Di sisi lain, Menteri Perikanan telah mendorong pembentukan platform perikanan nasional yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Melalui platform ini, termasuk pemerintah, pelaku usaha, akademisi, nelayan, dan asosiasi, Menteri Perikanan berupaya mendorong pembentukan kebijakan yang adil dan sejahtera. Badan Perencanaan Pem- bangunan Nasional (Bappenas) diusulkan untuk memainkan peran sentral dalam platform ini, dengan mendirikan direktorat kelautan dan perikanan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dengan langkah-langkah dan inisiatif yang diambil oleh Kemenko Marves dan Ke- menterian Perikanan, kedua lembaga ini telah berkomitmen untuk mencapai dan memper- cepat pencapaian SDGs 17 di tingkat internasional. Melalui kerja sama yang erat antarin- stansi serta koordinasi yang efektif, diharapkan Indonesia dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan berkelanjutan secara global. 4. Kesimpulan SDG 17 yaitu Kemitraan untuk Mencapai Tujuan, yang merupakan salah satu dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang ditetapkan oleh PBB. Tujuan ini menyoroti pentingnya solidaritas global dan kerjasama antar berbagai pemangku kepentingan un- 107
tuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Dokumen ini menjelaskan berbagai indikator dalam SDG 17, seperti Pendapatan Pajak, Pertumbuhan Ekspor Non-Minyak dan Gas, Penggunaan Internet, Kerjasama Selatan-Selatan, dan Peran Data dalam Sensus Pen- duduk 2020, memiliki peran penting dalam mendorong kerjasama global dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Mahasiswa diharapkan dapat memahami secara lebih komprehensif bagaimana SDG 17 berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan secara global, serta bagaimana mereka dapat terlibat secara aktif dalam mewujudkan tujuan ini. Dokumen ini juga member- ikan beberapa rekomendasi tentang bagaimana mahasiswa dapat berperan penting dalam menciptakan solusi untuk menghadapi masalah kompleks yang terkait dengan kemitraan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Melalui upaya yang berkelanjutan dan kolaboratif, mahasiswa dapat memberikan kontribusi yang nyata untuk mewujudkan visi pembangunan berkelanjutan, menciptakan dampak positif, dan memperkuat kemitraan global yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan SDGs. 108
REFERENSI Energy, C. (2016). Affordable and clean energy. 24-25. en Ldcs, A. (2020). SDG 7 : Ensure access to affordable , reliable , sustainable and modern energy for all Key facts Measuring SDG 7 in the Arab region according to the global SDG indicator framework. 96-104. United Nations. (2018). AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY : energy efficient. The Sus- tainable Development Goals Report. ment/energy/ Parra, C., Kirschke, J., & Ali, S. H. (2020). Ensure Access to Affordable, Reliable, Sustain- able and Modern Energy for All. Mining, Materials, and the Sustainable Devel- opment Goals (SDGs), 61-68. America, L., & Caribbean, T. (2016). SDG 7 : Ensure access to affordable , reliable , sus- tainable and modern energy for all in Latin America SDG 7. April 2019. UNSD, WHO, IEA, IRENA, W. B. (2021). the Energy Progress Report 2022. Iea, 1-273. ZEISS Group. (n.d.). ZEISS at a glance - key facts. 8-9. Hakam, D. F., Nugraha, H., Wicaksono, A., Rahadi, R. A., & Kanugrahan, S. P. (2022). Mega conversion from LPG to induction stove to achieve Indonesia's clean energy transition. Energy Strategy Reviews, 41(May), 100856. org/10.1016/j.esr.2022.100856 Isihak, S. R. (2023). Achieving universal electricity access in line with SDG7 using GIS- based Model: An application of OnSSET for rural electrification planning in Nigeria. Energy Strategy Reviews, 45(December 2022), 101021. org/10.1016/j.esr.2022.101021 Pan, X., Shao, T., Zheng, X., Zhang, Y., Ma, X., & Zhang, Q. (2023). Energy and sustainable development nexus: A review. Energy Strategy Reviews, 47(January), 101078. Antunes, M., Teotónio, C., Quintal, C., & Martins, R. (2023). Energy affordability across and within 26 European countries: Insights into the prevalence and depth of prob- 109
lems using microeconomic data. Energy Economics, 127(September). doi.org/10.1016/j.eneco.2023.107044 Araújo, O. de Q. F., Boa Morte, I. B., Borges, C. L. T., Morgado, C. R. V., & de Medeiros, J. L. (2024). Beyond clean and affordable transition pathways: A review of is- sues and strategies to sustainable energy supply. International Journal of Elec- trical Power and Energy Systems, 155(October 2023). ijepes.2023.109544 Murshed, M., Khan, S., & Rahman, A. K. M. A. (2022). Roadmap for achieving energy sus- tainability in Sub-Saharan Africa: The mediating role of energy use efficiency. Energy Reports, 8, 4535-4552. Karimu, A., & Bali Swain, R. (2023). Implication of electricity taxes and levies on sustain- able development goals in the European Union. Energy Policy, 177(November 2021), 113553. McCauley, D., & Pettigrew, K. (2023). Building a just transition in asia-pacific: Four strategies for reducing fossil fuel dependence and investing in clean energy. Energy Poli- cy, 183(December 2022), 113808. Shirazi, M. (2023). Advancing the affordable and clean energy in large energy-consum- ing economies: The role of green transition, complexity-based, and geostrat- egy policies. Journal of Cleaner Production, 422(May), 138566. org/10.1016/j.jclepro.2023.138566 Castor, J., Bacha, K., & Fuso Nerini, F. (2020). SDGs in action: A novel framework for assessing energy projects against the sustainable development goals. Energy Research and Social Science, 68(January), 101556. erss.2020.101556 Martins, F. F., Felgueiras, C., & Caetano, N. S. (2022). Macro modeling of electricity price towards SDG7. Energy Reports, 8, 614-622. egyr.2022.04.055 Babayomi, O. O., Dahoro, D. A., & Zhang, Z. (2022). Affordable clean energy transition in developing countries: Pathways and technologies. IScience, 25(5), 104178. Earth, O. (2019). Envisioning Africa's Accessible, Affordable, and Clean Energy Future: Lily Odarno. One Earth, 1(4), 410-412. 110
Tseng, M. L., Ardaniah, V., Negash, Y. T., & Lin, C. W. (2022). Building a hierarchical sustain- able development transition model in qualitative information approach: Electric utility industry in Indonesia. Cleaner and Responsible Consumption, 5(March), 100060. Raihan, A., Pavel, M. I., Muhtasim, D. A., Farhana, S., Faruk, O., & Paul, A. (2023). The role of renewable energy use, technological innovation, and forest cover toward green development: Evidence from Indonesia. Innovation and Green Develop- ment, 2(1), 100035. U N. (2019). Sustainable Development Goal 8 : Promote sustained , inclusive and sustain- able economic growth , full and productive employment and decent work for all Review of Progress and Prospects An Expert Group Meeting in preparation for HLPF 2019 : Empowering peop. Social Justice Decent Work, para 3, 3. cept_Note_15_Feb_2019.pdf Note, B. (2019). Review of SDG implementation and interrelations among goals Discussion on SDG 8 - Decent work and economic growth Executive summary. July. Venkatesan, M. (n.d.). SDG8 - Sustainable Economic Growth and Decent Work for All Con- cise Guides to the United Nations Sustainable Development Goals. DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH : (2018). Asasi, H. (2005). Tujuan 8 : Mempromosikan keberlajutan pertumbuhan ekonomi yang in- klusif dan berkelanjutan , kesempatan yang produktif dan menyeluruh , serta perkerja layak bagi semua. 11, 1-7. Time to Act for SDG 8. (n.d.). Zhang, H., & Yang, Y. (2023). Is tourism growth able to shrink economic inequalities? A DSGE analysis. Annals of Tourism Research Empirical Insights, 4(1), 100089. Okafor, L., Khalid, U., & Gopalan, S. (2022). COVID-19 economic policy response, resil- ience and tourism recovery. Annals of Tourism Research Empirical Insights, 3(2), 100073. 111
Atsu, F., & Adams, S. (2023). Financial development and innovation: Do institutions and human capital matter? Heliyon, 9(8), e19015. on.2023.e19015 Garcia-Saravia Ortiz-de-Montellano, C., Samani, P., & van der Meer, Y. (2023). How can the circular economy support the advancement of the Sustainable Development Goals (SDGs)? A comprehensive analysis. Sustainable Production and Con- sumption, 40(March), 352-362. Harfeldt-Berg, L., & Harfeldt-Berg, M. (2023). Connecting organizational context to environ- mental sustainability initiatives and industrial symbiosis: Empirical results and case analysis. Sustainable Production and Consumption, 40(May), 210-219. Nawaz, A., & Rahman, M. M. (2023). Renewable energy consumption in Sub-Saharan Afri- ca: The role of human capital, foreign direct investment, financial development, and institutional quality. Energy Reports, 10(October), 3383-3393. org/10.1016/j.egyr.2023.10.025 Gabor, M. R., Panait, M., Bacoş, I. B., Naghi, L. E., & Oltean, F. D. (2023). Circular tourism economy in European union between competitiveness, risk and sustainability. Environmental Technology and Innovation, 32(May). eti.2023.103407 Ahmed, F., Kousar, S., Pervaiz, A., & Shabbir, A. (2022). Do institutional quality and financial development affect sustainable economic growth? Evidence from South Asian countries. Borsa Istanbul Review, 22(1), 189-196. bir.2021.03.005 Maksum, I. R., Sri Rahayu, A. Y., & Kusumawardhani, D. (2020). A social enterprise ap- proach to empowering micro, small and medium enterprises (SMEs) in Indone- sia. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 6(3), 50. Gulyas, O., & Kiss, G. (2023). Impact of cyber-Attacks on the financial institutions. Procedia Computer Science, 219, 84-90. Valencia, M., Bocken, N., Loaiza, C., & De Jaeger, S. (2023). The social contribution of the circular economy. Journal of Cleaner Production, 408(March), 137082. doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.137082 112
Figge, F., Thorpe, A. S., & Gutberlet, M. (2023). Definitions of the circular economy: Cir- cularity matters. Ecological Economics, 208(March), 107823. org/10.1016/j.ecolecon.2023.107823 Bianchi, R. V., McCabe, S., Cisneros-Martínez, J. D., & Andrés Domínguez-Gómez, J. (2023). Contested discourses in social tourism: A relational political economy perspective. Annals of Tourism Research, 102. nals.2023.103640 Wu, L., Wei, Y., Wang, C., McDonald, F., & Han, X. (2022). The importance of institutional and financial resources for export performance associated with technological in- novation. Technological Forecasting and Social Change, 185(November 2021), 122040. Bangura, I., Chakraborty, A., Garcia-Hernandez, A., Kaplan, L., Kuhnt, J., Muhumad, A. A., Steinert, J. I., & Tellez, D. (2022). Ethical failures in global health research: viola- tions of Sustainable Development Goal 8, decent work for all. The Lancet Global Health, 10(5), e619. Rai, S. M., Brown, B. D., & Ruwanpura, K. N. (2019). SDG 8: Decent work and economic growth - A gendered analysis. World Development, 113, 368-380. org/10.1016/j.worlddev.2018.09.006 Africa, S., Asia, C., Asia, S., America, L., Asia, C., America, L., & Africa, S. (2014). Industry, innovation, and infrastructure. 50-55. (2021). Industrial Policy for the Sustainable Development Goals. Industrial Policy for the Sustainable Development Goals, July, 1-8. Faremo, G. (2015). Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable in- dustrialization and foster innovation. UN Chronicle, 51(4), 21-22. org/10.18356/9e86470d-en Franco, I. B., Arduz, F. G., & Buitrago, J. A. (2020). SDG 9 Industry, Innovation, and Infra- structure. 135-151. Fourie, A. N. (2022). SDG 9: Build Resilient Infrastructure, Promote Inclusive and Sustain- able Industrialization and Foster Innovation. The Cambridge Handbook of the Sustainable Development Goals and International Law, April 2019, 231-257. Franco, I. B., Arduz, F. G., & Buitrago, J. A. (2020). SDG 9 Industry, Innovation, and Infra- 113
structure. 135-151. Shepherd, B. (2017). Infrastructure, trade facilitation, and network connectivity in Sub-Sa- haran Africa. Journal of African Trade, 3(1-2), 1. joat.2017.05.001 Poláková, M., Suleimanová, J. H., Madzík, P., Copuš, L., Molnárová, I., & Polednová, J. (2023). Soft skills and their importance in the labour market under the conditions of Industry 5.0. Heliyon, 9(8). Moreno-Navarro, J. G., López-Magán, E., & Auz-Aramillo, L. (2021). The Evolution of Con- nectivity in Sig-T Modeling. The Case of the Spatial Data Infrastructure of An- dalusia. Transportation Research Procedia, 55(2019), 1381-1388. org/10.1016/j.trpro.2021.07.123 Aleksić, B., Grbović, A., Milović, L., Hemer, A., & Aleksić, V. (2019). Jo ur Pr pr oo f. Engi- neering Failure Analysis, 104165. Gilani, S. A. M., & Faccia, A. (2022). Broadband Connectivity, Government Policies, and Open Innovation: The Crucial IT Infrastructure Contribution in Scotland. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 8(1), 1. org/10.3390/joitmc8010001 Mohapatra, S. M. (2022). Export performance: a study of labour and capital intensive man- ufacturing industries in India. Transnational Corporations Review. g/10.1080/19186444.2022.2116898 Ravitharan, R., Labrooy, A., Widyastuti, H., & Chiu, W. K. (2017). Rail Infrastructure in Port City - Surabaya, Indonesia. Procedia Engineering, 188, 486-492. org/10.1016/j.proeng.2017.04.512 Soekiman, A., Pribadi, K. S., Soemardi, B. W., & Wirahadikusumah, R. D. (2011). Fac- tors relating to labor productivity affecting the project schedule performance in Indonesia. Procedia Engineering, 14, 865-873. eng.2011.07.110 Fedorca, A., Popa, M., Jurj, R., Ionescu, G., Ionescu, O., & Fedorca, M. (2020). Assess- ing the regional landscape connectivity for multispecies to coordinate on-the- ground needs for mitigating linear infrastructure impact in Brasov - Prahova 114
region. Journal for Nature Conservation, 58, 125903. jnc.2020.125903 Staccione, A., Candiago, S., & Mysiak, J. (2022). Mapping a Green Infrastructure Network: a framework for spatial connectivity applied in Northern Italy. Environmental Sci- ence and Policy, 131, 57-67. Govindan, K. (2023). How digitalization transforms the traditional circular economy to a smart circular economy for achieving SDGs and net zero. Transportation Re- search Part E: Logistics and Transportation Review, 177(May), 103147. doi.org/10.1016/j.tre.2023.103147 Thomas, H., Gaetan, P., Roberta, R., Hugues, B., Jacques, B., Xavier, P., Jean-Baptiste, N., Manuel, A. M. J., Stefano, B., Cendrine, M., Lucie, L., Johanna, B., & José, B. (2022). European blue and green infrastructure network strategy vs. the common agricultural policy. Insights from an integrated case study (Couesnon, Brittany). Land Use Policy, 120(June). Paemelaere, E. A. D., Mejía, A., Quintero, S., Hallett, M., Li, F., Wilson, A., Barnabas, H., Al- bert, A., Li, R., Baird, L., Pereira, G., & Melville, J. (2023). The road towards wild- life friendlier infrastructure: Mitigation planning through landscape-level priority settings and species connectivity frameworks. Environmental Impact Assess- ment Review, 99(December 2022). Spencer, K. L., Deere, N. J., Aini, M., Avriandy, R., Campbell-Smith, G., Cheyne, S. M., Gaveau, D. L. A., Humle, T., Hutabarat, J., Loken, B., Macdonald, D. W., Marshall, A. J., Morgans, C., Rayadin, Y., Sanchez, K. L., Spehar, S., Suanto, Sugardji- to, J., Wittmer, H. U., ... Struebig, M. J. (2023). Implications of large-scale in- frastructure development for biodiversity in Indonesian Borneo. Science of the Total Environment, 866(December 2022), 161075. totenv.2022.161075 Schmitt, M. (2023). Securing the Digital World: Protecting smart infrastructures and digi- tal industries with Artificial Intelligence (AI)-enabled malware and intrusion de- tection. Journal of Industrial Information Integration, 36(September), 100520. Lee, J. won. (2023). Influence of technological innovation characteristics on the survival pe- riod of SMEs in the service industry: Evidence from Korea. Journal of Innovation and Knowledge, 8(4), 100422. United Nations. (2016). EQUALITY : achieve any part of. 115
York, N. (2023). Requested by the ENVI committee The UN High Level Political Forum on Sustainable Development. 9(June). Guidelines, P., & Goals, D. (2020). Policy Guidelines for Inclusive Sustainable Development Goals FOREWORD & INTRODUCTION Acknowledgements. American, L., America, L., America, C., & America, S. (2017). SDG 10 : Reduce inequality within and among countries in Latin America and the Caribbean 1. April 2019, 8-11. Sdg, A., Division, P., Affairs, S., & Desa, U. N. (n.d.). Sdg indicator 10.7.2. 1-8. HAM, K. (2016). Target Nasional dalam Pengurangan Ketimpangan. 1-9. Hackmann, H. (2018). Science and the Sustainable Development Goals. Proceedings of the International Astronomical Union, 14(A30), 558-559. S1743921319005374 Goals, S. D. (n.d.). Sustainable Development Goals A Guidebook on SDG Labour Market Indicators. Avram, S., & Popova, D. (2022). Do taxes and transfers reduce gender income inequality? Ev- idence from eight European welfare states. Social Science Research, 102(Sep- tember 2020), 102644. Oktaria, V., & Mahendradhata, Y. (2022). The health status of Indonesia's provinces: the double burden of diseases and inequality gap. The Lancet Global Health, 10(11), e1547-e1548. Carrilho, C., & Lunet, N. (2023). Global trends in Kaposi sarcoma incidence and mortality: the need for action to reduce inequalities. The Lancet Global Health, 11(10), e1479. The Lancet Regional Health - Americas. (2021). Leaving no one behind: a call to increase ac- cess to HIV care for marginalised communities in the Americas. The Lancet Re- gional Health - Americas, 4, 100155. Nepal, R., Best, R., & Taylor, M. (2023). Strategies for reducing ethnic inequality in ener- gy outcomes: A Nepalese example. Energy Economics, 126(August), 106910. 116
Edzes, A. J. E., van Dijk, J., & Broersma, L. (2022). Does cross-border commuting between EU-countries reduce inequality? Applied Geography, 139(July 2020), 102639. Úbeda, F., Forcadell, F. J., Aracil, E., & Mendez, A. (2022). How sustainable banking fosters the SDG 10 in weak institutional environments. Journal of Business Research, 146(April), 277-287. Luo, Z., Shen, G., Men, Y., Zhang, W., Meng, W., Zhu, W., Meng, J., Liu, X., Cheng, Q., Jiang, K., Yun, X., Cheng, H., Xue, T., Shen, H., & Tao, S. (2022). Reduced inequality in ambient and household PM2.5 exposure in China. Environment International, 170(June), 107599. Rohde, K. I. M., Van Ourti, T., & Soebhag, A. (2023). Reducing socioeconomic health in- equalities? A questionnaire study of majorization and invariance conditions. Journal of Health Economics, 90(May), 102773. aleco.2023.102773 Palma, K. V. (2012). ECCE Services in Mexico: Reducing Social Inequalities. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46, 1064-1068. spro.2012.05.249 Sá, F. (2022). Do vaccinations reduce inequality in Covid-19 mortality? Evidence from En- gland. Social Science and Medicine, 305(October 2021), 115072. org/10.1016/j.socscimed.2022.115072 Rizal, M. F., & van Doorslaer, E. (2019). Explaining the fall of socioeconomic inequality in childhood stunting in Indonesia. SSM - Population Health, 9, 100469. doi.org/10.1016/j.ssmph.2019.100469 Millward-Hopkins, J., & Oswald, Y. (2023). Reducing global inequality to secure human well- being and climate safety: a modelling study. The Lancet Planetary Health, 7(2), e147-e154. Butcher, S., Acuto, M., & Trundle, A. (2021). Leaving no urban citizens behind: An urban equality framework for deploying the sustainable development goals. One Earth, 4(11), 1548-1556. Stark, O. (2021). Why reducing relative deprivation but not reducing income inequality might bring down COVID-19 infections. Journal of Government and Economics, 4(De- 117
cember), 100028. Glass, L. M., Newig, J., & Ruf, S. (2023). MSPs for the SDGs - Assessing the collaborative governance architecture of multi-stakeholder partnerships for implementing the Sustainable Development Goals. Earth System Governance, 17(May), 100182. Kementerian PPN/Bappenas. (2021). Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Sekretariat Nasi- onal SDGs, v. Icuk Rangga Bawono. (2018). Sustainable Development Goals SDGs Pengantar. Jusman, A. K. (2016). Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA'45 Jakarta Vol. 2 No. 1 (Maret-Agustus 2016). Jurnal Polinter, 2(1), 12-32. Mishra, U. S., & Padhi, B. (2021). Sustaining the sustainable development goals. Economic and Political Weekly, 56(34), 30-31. Goals, S. D., Assembly, G., Nations, U., Goals, G., Development, S., Oecd, A., Sdg, M., Sdg, A., Oecd, T., Sdg, U. N., & Oecd, T. (2017). Making SDG 4 a reality will transform lives around the globe. Education is so central to the achievement of a sustainable, prosperous and equitable planet that failure to achieve this particular SDG puts at risk the achievement of the 17 SDGs as a whole. 27-40. Bappenas. (2019). Roadmap of SDGs Indonesia : A Hihglight. 27-36. OF SDGs INDONESIA_final draft.pdf Bappenas. (2017). Peta Jalan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. Ke- menterian PPN/Bappenas, 35. UN. (2018). The 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals An opportunity for Latin America and the Caribbean Thank you for your interest in this ECLAC publication. S1801140_en.pdf Helwig, N. E., Hong, S., & Hsiao-wecksler, E. T. (n.d.). SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS. United nations, international institute for sustainable development. (2016). UN Sustainable Development Goals; 2030 Agenda for Sustainable Development. Journal for International Institute For Sustainable Development, 1(1), 1-35. 118
SDGs. (2017). Goal 6: Clean Water and Sanitation in The Sustainable Development Goals Report. United Nations, 60. Alisjahbana, A. S., & Murniningtyas, E. (2018). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di In- donesia (Vol. 3, Issue 2). Anonim. (2017). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Kementerian PPN / Bappenas, 12-14. nan-berkelanjutan Котлер, Ф. (2008). No TitleМаркетинг по Котлеру. 282. 119