UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO Kedudukan Regulasi FIFA Dalam Sistem Peraturan Keolahragaan di Indonesia Oleh: Abdurrahman, Rifqi Ridlo Phahlevy Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Februari, 2024
Pendahuluan Gagasan negara hukum yang tercantum pada pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum merupakan suatu fundamental yang membangun dan mengembangkan perangkat hukum sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, berkembang dengan menata struktur lembaga politik, ekonomi, sosial yang teratur dan dibina atau disesuaikan dengan budaya, kesadaran hukum yang rasional dan memberi perlindungan terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. [1] dalam pembentukan undang-undang harus memperhaikan 3 elementasi yang harus dipenuhi, yaitu terkait dengan sejarah terbentuknya bangsa, perkembangan zaman yang harus disesuaikan dengan lingkungan serta tidak berbenturan dengan adat, dan memiliki tujuan yang sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia. Secara umum proses pembuatan Undang-undang sebagai wujud suatu pembangunan dan pembaruan hukum yang berkelanjutan dimulai dari perencanaan, pengusulan, pembahasan dan pengesahan. Seluruh proses tersebut dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang dalam sistem demokrasi atau disebut dengan lembaga eksekutif dan lembaga legislatif dalam hal ini adalah Presiden serta DPR. Dalam pembentukan hukum yang demokratis, dalam prosesny harus berpihak atas kepentingan rakyat serta tidak memihak kepada suatu lembaga atau golongan. Terkait berbagai permasalahan keolahragaan yang ada di indonesia, pemerintah mengesahkan UU No. 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan mengatur hak-hak olahragawan profesional. Hak-hak olahragawan profesional sebelumnya diatur dalam UU No. 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang telah dicabut. Perubahan Undang-Undang Keolahragaan tersebut berimplikasi terhadap hak-hak olahragawan profesional salah satunya mengenai upah. . Perubahan ini memberikan maanfaat bagi olahragawan profesional, setelah berlakunya UU No. 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan, olahragawan profesional memiliki standar khusus mengenai pengupahan yang sesuai dengan standar cabang olahraga profesional, klub sebagai pemberi kerja wajib memberikan upah sesuai dengan standar yang dibuat oleh cabang olahraga profesional, hal ini wajib diberikan oleh klub karena telah diatur secara jelas dalam ketentuan Pasal 59 ayat 3 UU No. 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan yang mengatur bahwa olahragawan profesional diberikan upah yang layak sesuai dengan standar cabang olahraga profesional, sehingga dengan adanya perubahan tersebut akan memberikan kepastian hukum serta kemanfaatan yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan olahragawan profesional dan peningkatan kualitas hidupnya. [2] Hak berolahraga bagi setiap individu menunjukkan bahwa olahraga merupakan salah satu usaha memperbaiki kualitas hidup manusia, baik menyangkut kesehatan fisik, mental, emosional dan sosial. Olahraga selain sebagai suatu sarana untuk mendapatkan kesehatan juga sebagai suatu profesi untuk menghasilkan pendapatan bagi olahragawan profesional. Ollahragawan profesional yang menjadikan kegiatan olah raga sebagaii profesi, memiliki hak yang salah satunya mendapatkan pendapatan yang layak, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 28D ayat 2 UUD 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja." Olahragawan menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan (selanjutnya disebut Undang-Undang Keolahragaan) diartikan sebagai "Peolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi.", sedangkan pengertian olahragawan profesional terdapat dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Keolahragaan (selanjutnya disebut PP Penyelenggara Keolahragaan) menyatakan bahwa: "Setiap orang yang berolahraga untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga''. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa olahragawan profesional menjadikan kegiatan olahraga sebagai mata pencaharian. [3] Di Indonesia sendiri memiliki induk organisasi sepakbola nasional atau yang sering kita sebut dengan Persatuan Sepakbola Seluruh Indoensia, selanjutnya disebut PSSI. Fungsi dari PSSI sendiri ialah untuk mewadahi serta mengatur berjalanya sistem keolahragaan khususnya dalam olahraga sepakbola agar seluruh elemen yang ada didalamnya termasuk pemain, fasilitas, wasit, klub profesional dapat menjalankan tugasnya dengan baik, yang didalamnya juga terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi dan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap elemen yang tergabung dalam PSSI. Indonesia tergabung dalam organisasi olahraga sepakbola seluruh dunia, yang selanjutnya disebut FIFA melalui PSSi yang ditetapkan pada kongres FIFA di Finlandia pada tanggal 1 November 1952. Seluruh anggota yang ada dalam naungan FIFA wajib patuh terhadap aturan-aturan hukum yang ditetapkan oleh FIFA melalui kesepakatan seluruh anggota FIFA, termnasuk PSSI. Hal ini juga berlaku secarah menyuluruh dan universal bagi setiap anggota FIFA yang melakukan kompetisi pertandingan sepakbola profesional. Dalam peraturan sepakbola terdapat asas lex Ludicia yang memastikan agar setiap pertandingan sepakbola dilaksanakan sesuai aturan, serta asas lex sportiva yang memastikan organisasi sepakbola tidak melenceng dari aturan aturan yang telah ditetapkan. Lex sportiva sendiri dapat diartikan sebagai suatu sistem yang mandiri dan independen bersidat internasional yang dibuat oleh induk organisasi sepakbola seluruh dunia dalam hal ini sendiri yang berwenang adalah FIFA. Dalam bidang sepakbola, banyak terjadi kasus-kasus yang mengakibatkan adanya perselishan antara pemain dengan management klub sepak bola di indonesia. Hal tersebut seringkali terjadi dikarenakan kurangnya pengetahuan dan sosialisasi hukum terhadap para pelaku sepakbola di Indonesia. [4] Dalam berbagai permasalahan sepakbola terdapat salah satu permasalahan klasik yang biasa terjadi di indonesia yakni gaji pemain yang belum terbayarkan atau ada tunggakan gaji pemain. Sebagai contoh adalah kasus Bambang Pamungkas dan Leo Saputra yang melayangkan gugatan perdata atas club Persija jakarta buntut terkait penyelesaian gaji telah lebih dari satu tahun memiliki tunggakan di Pengadilan Negri Jakarta Pusat dengan nomor gugatan : 523/PDT.G/2013/PN.JKT.PST dan PDT.G/2013/PN.JKT.PST. Serta Budi Sudarsono yang menggugat tim Deltras Sidoarjo yang gajinya belum terbayarkan dari tahun 2011 silam. Terdapat dalam aduan perdata di Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor perkara 216/Pdt.G/2022/PN Sda. kasus tersebut menjadi salah satu permaslahan penyelesaian sengketa antara hak pemain dan kewajiban klub seagaimana yang telah sepakati pada awal perjanjian kedua belah pihak. Dengan adanya hak pemain yang belum terpenuhi sebagai mana contoh kasus diatas, maka kewenangan dalam penyelesaian sengketa tersebut apakah melalui pengadilan ataukah menganut pada peraturan induk organisasi sepakbola yang ada di Indoneisa dalam hal ini adalah Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia, selanjutnya disebut PSSI yang tergabung dalam Federation International Footbal Associaton, selanjutnya disebut FIFA. Dalam contoh kasus tersebut, jika pemain sepakbola lebih memilih menyelesaikan melaui jalur pengadilan, maka akan timbul permasalahan apakah putusan pengadilan dapat menjadi putusan final dan apa kewenangan pengadilan negri dalam memutuskan perkara perselisihan antara pemain dengan klub sepakbola mengingat dalam sepakbola profesioanal terdapat asas lex sportiva yang mengatur hukum secara mandiri. Hasil studi penelitihan terdahulu memainkan peran penting dalam penelitian ini. Demikian kajian pertama dari Khairul Amar, S.Pd., M.Or., AIFO dan Dr. Ridwan, SH., MH. yang meneliti tentang Pelaksanaan Prinsip Lex Sportiva dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana pada Sepakbola di Bima NTB. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian hukum terhadap penganiayaan yang terjadi dalam sepakbola di Indoneisa, dikarenakan kasus tersebut terjadi ada nya dua ranah hukum yang sama- sama yang memiliki kompetensi untukhukum positif sebuah negara dan Lex Sportiva sebagai asas hukum keolahragaan. Dalam penelitian ini penulis lebih megedepankan prinsip Lex Specialist derogat legi generalis dikarenakan sanksi pssi sebagai lex sportiva dirasa kurang adil karena adanya unsur kekerasan dalam sepakbola.[5] Kemudian penelitian terdahulu oleh Benitto Emanuelle Bevansara HB, A.A. Sri Utari, dan I Gde Putra Ariana yang meneliti tentang Akibat Hukum Penunggakan Gaji Pemain Sepak Bola Dilihat Dari Hukum Internasional. Tujuan dari penelitian in adalah untuk memahami dan menganalisa akibat hukum dari penungakan gaji pemain sepak bola professional jika dilihat dari hukum internasional dan penyelesaian sengketan atas penunggakan gaji pemain sepak bola prefesional [6] Dilanjutkan penelitian terdahulu oleh Rahman Pananto, Purnwan Dwikora Negara, dan Zulkarnain. Dengan judul Analisis Terhadap Pemotongan Gaji Secara Sepihak Pada Pemain Sepak Bola Dalam Masa Pandemi Covid-19. Tujuan dari penelitian ini yakni,, dampak ini dirasakan dalam hubungan kerja antara pemain dan klub sepak bola Persik Kediri. Covid-19 memaksa kompetisi sepak bola di Indonesia untuk dihentikan yang akhirnya menimbulkan permasalahan tidak terlaksananya pemenuhan hak dan kewajiban antara pemain dan klub sepak bola Persik Kediri sebagaimana yang telah disepakati daloam kontrak kerja. [7] 2
Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah) Sehingga dapat ditarik kesimpulan yakni apakah prinsip Lex Specialist derogat legi generalis lebih dikedepankan dibandingkan dengan prinsip asas lex sportiva dalam penyelesaian masalah di keolahragaan indoneisa dalam bidang sepakbola. Sehingga perbedaan penelitian ini dengan sebelumya ialah berfokus pada kasus perdata atau tunggakan gaji yang dialami oleh pemain sepakbola di indonesia apakah menganut prinsiip yang sama dengan penelitian terdahulu. Rumusan masalahnya ialah apakah dalam permasalahan diatas manakah yang perlu didahulukan atau dianut dalam menyelesaikan suatu perkara sepakbola di Indonesia, serta dimanakah kedudukan peraturan FIFA dalam peraturan keolahragaan di Indonesia. 3
Metode Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini ialah menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mana dalam menemukan jawaban atas penelitian yang digunakan berdasarkan pada bahan-bahan hukum dan literatur yang fokusnya dalam mengkaji hukum berdasarkan pada peraturan- peraturan yang ada serta suatu doktrin hukum yang digunakan. Dengan pendekatan dalam hal perundang-undangan (statuteaapproach). Dengan penafsiran sistematikal Undang-Undang keolahragaan Nomor 11 Tahun 2022 dan Peraturan khusus dalam bidang keolahragaan Sepakbola yang ditetapkan oleh FIFA sebagai induk organisasi sepakbola seluruh dunia. Dalam hal ini penafsiran pada undang-undang serta analisis yang digunakan oleh penulis yakni menggunakan penalaran deduktif.
Hasil • Berdasarkan analisis dalam tulisan ini maka dapat disimpulkan berbagai hal, seperti berikut: Beralaskan eksistensi hukum FIFA pada aturan PSSI bagai komponen dari FIFA, jadi telah semestinya Indonesia mengawasi adanya sistum hukum itu. Maka dari itu bagusnya pada sistim hukum olahraga di negara ini mula i diamanahkan kedaulatan yang kian lebiih oleh organisaai olahaga lokal. Pada lima kedaulatan negara yang berada pada undangudang no 3 tahun 2005. • • • Mengenai sistim ke olahragaan lokal, mengarahkan, memimpin, memajukan, mengerjakan dan memonitoring pe pengurusan ke olahragaan harus nga di ikutkan karakter organiasi olah faga di Indonesa, sebab asalnya merkalah yang mengerjakan pengurusan ke olaragaan di Indonesia scara lantas, juga kelompok memiliki peraturan hukum yanga da hingga ada nya pembicaraan tersebur lalu negara wajib menghargai alur hukum ddalam kelompok itu. Pada penyusunan ini tannpa menunjukkn pemeintah tida k memiliki kekuasaan dalam p enyelenggaraan k elolahragaan sedikitpun, sebab ibarat kedapatan pada sistum hukum lex sportiva ataupun domestic sports law, pelaksana olah taga memerlukan dukungan dar i nefara, hibgga pada kesepadanan celah hukum lokal dengan FIFA kemudian membagikan kedaulatan penerintah, seperti ini: Setiap Olaraga termasuk (sepak bola) telah "meratifikasi" dan tunduk terhadap aturan federasi internasional, dalam hal ini sepak bola tunduk terhadap aturan PSSI yang mengacu kepada statuta/ aturan FIFA sebagai hokum dalam olah raga sepakbola di seluruh dunia. • • • a.) Negara pada pengaturan sepak balo butuh sedianya penyelarasan dengan PSSI berlaku seperti kelompok oahraga seak bola di Indonesia. b.) Sedianya penyelarasa antaara pemeritah dengan organisasi oahraga saat penentuan standar isasi olaraga sendiri sendiri. c.) Pemrintah melaksanakan kolaborasi dengan kelompok oahraga dakam aktualisasi kedaulatan memerintah, memimpin, memajukan, melakukan dan monitoring, yangmana pemerntah juga oganisasi oahraga yaity sama tidak oganisasi okahraga mendunkung pemerintah. d.) campur tangan pemerntah sekedar mengetahui pelaksanaan sepakbola, tidak terkait dalam organisasi plahraga juga permainan olarhraga. 5
Pembahasan Notulis memiliki pandangan apabila posisi PSSI sebagai Lex Sportiva bukan cuma dengan meluaskan bidang acara sepak bola professsional dari ikatan asas positig pada sistim hukum di indonesia. independensi PSSI yang tertera dalam selalu diakuisi sebagai Lex sportiva sebab jabatannya sebagai induk daripada sepakbola professesional di indonesia. Namun, kaidah-k aidah yang ter dapat pada status PSSI sebagai Lex Sportiva tersebut tetap harus ikut alur segala kaidah yang terdapat dalam sistem hukum di indonesia. Tentu Nnya didasari oleh statuts PSSI dimana seba gai rule of the game namun bukan rule of the law seperti dalam Pasal 7 Ayat 1 undang-un dang terbe ntuk peraturan perundang undangan yang berisi macam peraturan perundangan di indonesia juga bukan buatan kaidah dari perolehan oleh Presiden maataupun DPR. Dalam hal ini keputusan Hakim dalam memutuskan perkara diatas merupakan keputusan mutlak, mengingat prinsip kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai pihak yang mengadili suatu perkara, dapat dimaknai bahwa hakim dalam menjalankan amanah UUD 1945 Pasal 24 Ayat 1 Sebagai pelaku penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tidak boleh terikat dangan apapun atau ditekan oleh siapa pun. Hakim bebas dari campur tangan ekstra yudisial baik kekuasaan eksekutif maupun legislatif dan kekuasaan lainnya termasuk lembaga PSSI. 6
Temuan Penting Penelitian Mengenai sistim ke olahragaan lokal, mengarahkan, memimpin, memajukan, mengerjakan dan memonitoring pe pengurusan ke olahragaan harus nga di ikutkan karakter organiasi olah faga di Indonesa, sebab asalnya merkalah yang mengerjakan pengurusan ke olaragaan di Indonesia scara lantas, juga kelompok memiliki peraturan hukum yanga da hingga ada nya pembicaraan tersebur lalu negara wajib menghargai alur hukum ddalam kelompok itu. Pada penyusunan ini tannpa menunjukkn pemeintah tida k memiliki kekuasaan dalam p enyelenggaraan k elolahragaan sedikitpun, sebab ibarat kedapatan pada sistum hukum lex sportiva ataupun domestic sports law, pelaksana olah taga memerlukan dukungan dar i nefara, hibgga pada kesepadanan celah hukum lokal dengan FIFA kemudian membagikan kedaulatan penerintah, seperti ini: a.) Negara pada pengaturan sepak balo butuh sedianya penyelarasan dengan PSSI berlaku seperti kelompok oahraga seak bola di Indonesia. b.) Sedianya penyelarasa antaara pemeritah dengan organisasi oahraga saat penentuan standar isasi olaraga sendiri sendiri. c.) Pemrintah melaksanakan kolaborasi dengan kelompok oahraga dakam aktualisasi kedaulatan memerintah, memimpin, memajukan, melakukan dan monitoring, yangmana pemerntah juga oganisasi oahraga yaity sama tidak oganisasi okahraga mendunkung pemerintah. d.) campur tangan pemerntah sekedar mengetahui pelaksanaan sepakbola, tidak terkait dalam organisasi plahraga juga permainan olarhraga. 7
Manfaat Penelitian Dalam berbagai permasalahan sepakbola terdapat salah satu permasalahan klasik yang biasa terjadi di indonesia yakni gaji pemain yang belum terbayarkan atau ada tunggakan gaji pemain. Sebagai contoh adalah kasus Bambang Pamungkas dan Leo Saputra yang melayangkan gugatan perdata atas club Persija jakarta buntut terkait penyelesaian gaji telah lebih dari satu tahun memiliki tunggakan di Pengadilan Negri Jakarta Pusat dengan nomor gugatan : 523/PDT.G/2013/PN.JKT.PST dan PDT.G/2013/PN.JKT.PST. Serta Budi Sudarsono yang menggugat tim Deltras Sidoarjo yang gajinya belum terbayarkan dari tahun 2011 silam. Terdapat dalam aduan perdata di Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor perkara 216/Pdt.G/2022/PN Sda. kasus tersebut menjadi salah satu permaslahan penyelesaian sengketa antara hak pemain dan kewajiban klub seagaimana yang telah sepakati pada awal perjanjian kedua belah pihak. Dengan adanya hak pemain yang belum terpenuhi sebagai mana contoh kasus diatas, maka kewenangan dalam penyelesaian sengketa tersebut apakah melalui pengadilan ataukah menganut pada peraturan induk organisasi sepakbola yang ada di Indoneisa dalam hal ini adalah Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia, selanjutnya disebut PSSI yang tergabung dalam Federation International Footbal Associaton, selanjutnya disebut FIFA. Dalam contoh kasus tersebut, jika pemain sepakbola lebih memilih menyelesaikan melaui jalur pengadilan, maka akan timbul permasalahan apakah putusan pengadilan dapat menjadi putusan final dan apa kewenangan pengadilan negri dalam memutuskan perkara perselisihan antara pemain dengan klub sepakbola mengingat dalam sepakbola profesioanal terdapat asas lex sportiva yang mengatur hukum secara mandiri. 8
• Referensi [1] Jurnal The Laws, Penguin Classic. Diterjemahkan dan diberi kata pengantar oleh Trevor J, Saunders. [2] Jurnal raad Kertha Vol.5, No. 2 Periode Agustus 2022
-Pebruari 2023. [3] Iksan Abdul Hakim, 2022. [4] Jurnal Pelaksanaan Prinsip Lex Sportiva dalam penyelesaian Kasus Tindak Pidana pada Sepak Bola di Bima NTB, Khairul Amar, S.Pd., M.Or., AIFO dan Dr. Ridwan, SH., MH. [5] Alvi Syharin, Lex Spesialis Dragot Legi Generalis Bahan AjarHukum Pidana, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2003, h.9. [6] Jurnal Benitto Emanuelle Bevansara HB, A.A. Sri Utari dan I Gde Putra Ariana. Akibat Hukum Penunggakan Gaji Pemain Sepakbola Dilihat Dari Hukum Internasional (Studi kasus Sergei Litvinov). [7] Jurnal Rahman Pananto, Purnwan Dwikora Negara, dan Zulkarnain. Analisis Terhadap Pemotongan Gaji Secara Sepihak Pada Pemain Sepak Bola Dalam Masa Pandemi Covid
-19 (Studi kasus pemotongan gaji pemain diklub sepak bola Persik Kediri) Desember 2021. [8] Srie Agustina Palupi, Politik dan Sepakbola, hlm 24 [9] 61 PSSI, 60 Tahun PSSI,hlm 41 [10] Ibid, hlm. 16 [11] Hinca Pandjaitan, op cit, hlm. 343
-344 [12] PSSI, Surat keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Tahun 2009, ps. 1 ayat (5) [13] Republik Indonesia, Undang
-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional, op cit, ps. 36 ayat 1 " Induk organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 membentuk suatu komite olahraga nasional" [14] FIFA, Statuta FIFA edisi 2010 , ps. 1, " FIFA is an association registered in the Commercial Register in aaccordance with art. 60 ff.of the Swiss Civil Code" [15] Hinca Pandjaitan, op cit, hlm. 72 [16] Julius Stahl sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshidiqie, Pokok
-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia (Pasca Reformasi), cet. Ke 2, ( Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2008) hlm. 304 [17] Jimly Asshidiqqie, Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen Dalam Sejarah (Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara), (Jakarta: UI
-Press, 1996) hlm. 3 [18] Hinca Pandjaitan, op cit, hlm. 1 [19] Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Renungan Tentang Filsafat Hukum, (Jakarta: Rajawali, 1982) hlm. 87
-88 [20] Jimly Asshidiqie, Pokok
-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia (Pasca Reformasi), op cit, hlm. 368 [21] Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, op cit, ps. 2 [22] Mark James, (2010), Sports Law, Hampshire: Palgrave Macmilan, hlm. 8. [23] Bivitri Susanti, (2017), Menyoal Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang
-Undangan Di Indonesia, JURNAL JENTERA, Volume 1 Nomor 2, hlm. 130 9