Edisi 32 | Desember 2017 Pengaruh Globalisasi terhadap Eksistensi Daerah di Kebudayaan Indonesia Donny Ermawan T., M.D.S. Meningkatkan Peran Pemimpin Visioner untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) Brigjen Pol. Firli, M.Si. Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Berbasis Iptek dalam Mewujudkan Ketahanan Nasional Brigjen Pol. Drs. Lotharia Latif, S.H., M.Hum. Ideologi Pancasila merupakan Center of Gravity Mampu Menghadapi Ancaman Ideologi Besar Dunia Mayjen TNI Madsuni, S.E. Mewujudkan Kemandirian Bangsa dapat Memperkokoh Ketahanan Nasional Brigjen Pol Teddy Minahasa Putra, S.H., S.I.K. Grand Strategi Pemerintah untuk Menanggulangi Kejahatan Transnasional Ruslaini, S.E., M.M.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenan-Nya, Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi ke-32 dapat hadir di hadapan para pembaca semua. Pembaca yang budiman, jurnal edisi kali ini merupakan kompilasi esai terbaik para peserta Program Pendidikan Singkat XXI (PPSA XXI) Lemhannas RI. PPSA merupakan program pendidikan bagi calon pemimpin nasional bangsa ini yang diikuti oleh perwakilan-perwakilan terbaik dari seluruh elemen yaitu dari Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), sektor swasta, dan tokoh masyarakat dengan jabatan minimal setingkat eselon I atau setingkat bintang 1. Selama menempuh pendidikan, para peserta ditugasi untuk membuat esai sesuai dengan bidang studi dan tema yang telah ditentukan. Dari 7 esai terbaik yang masuk, redaksi memilih 6 esai untuk disajikan dalam jurnal ini yang bertemakan ideologi, ketahanan nasional, kepemimpinan, dan strategi. Redaksi berharap esai terbaik ini dapat dinikmati oleh pembaca sekalian. Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang besar kepada peserta PPSA XXI dengan esai terbaiknya. Semoga gagasan yang telah dituangkan dalam tulisan di jurnal ini dapat memberi manfaat bagi diskursus tentang ketahanan nasional. Selamat membaca. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jakarta, Desember 2017 PEMIMPIN REDAKSI l PELINDUNG: Agus Widjojo l PEMBINA: Bagus Puruhito l PENGARAH: Arif Wachyunadi l PEMIMPIN REDAKSI: Mindarto l REDAKTUR: Wahyu Widji Pamungkas l PENYUNTING/ EDITOR: Bambang Iman Aryanto - Ni Made Vira Saraswati l DESAIN GRAFIS: Jemari l FOTOGRAFI: Suryadi - Suyono - Magista DIan F l SEKRETARIAT: Linda Purnamasari - Muhammad Isdar - Chayaqadri Hildamona - Mardiana - Gatot l Isi di luar tanggung jawab percetakan PT Media CItra Berdikari 2
Daftar Isi 5 Pengaruh Globalisasi terhadap Eksistensi Daerah di Kebudayaan Indonesia 13 Meningkatkan Peran Pemimpin Visioner untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) 21 Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Berbasis Iptek dalam Mewujudkan Ketahanan Nasional 3
29 Ideologi Pancasila merupakan Center of Gravity Mampu Menghadapi Ancaman Ideologi Besar Dunia 37 Mewujudkan Kemandirian Bangsa dapat Memperkokoh Ketahanan Nasional 47 Grand Strategi Pemerintah untuk Menanggulangi Kejahatan Transnasional 4
Pengaruh Globalisasi terhadap Eksistensi Kebudayaan Daerah di Indonesia Donny Ermawan T., M.D.S. Peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan XXI (PPSA XXI) Lemhannas RI; Kepala Staf Komando Operasi Angkatan Udara II (Koopsau II) ABSTRAK Globalisasi perlu disikapi dengan bijak. Globalisasi bukan menjadi alasan hancurnya nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia yang terkandung di dalam Pancasila. Bahkan sebaliknya, jika di era globalisasi bangsa kita mampu menyelaraskan pengaruh kebudayaan yang datang dari luar dengan tetap mendasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila, maka hal tersebut akan mampu memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Pengaruh globalisasi dan bagaimana cara menyikapinya untuk mempertahankan eksistensi kebudayaan daerah dibahas dalam tulisan ini. Kata Kunci: Globalisasi, Eksistensi, Kebudayaan 5
Foto: PENDAHULUAN sebuah istilah hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan dan antarmanusia di seluruh dunia melalui investasi, perjalanan, perdagangan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi sehingga batas- batas suatu negara menjadi semakin sempit. Dalam banyak hal, globalisasi mempunyai banyak karakteristik yang sama dengan internasionalisasi sehingga kedua istilah ini sering dipertukarkan. Globalisasi merupakan yang memiliki antarbangsa lainnya, kita ketahui memiliki keanekaragaman budaya dengan keunikan serta ciri khas yang berbeda jika dibandingkan dengan budaya dari negara-negara lain. Kebudayaan daerah yang sangat beranekaragam tersebut, seharusnya suatu dapat Bangsa Indonesia seperti dijadikan sebagai kebanggaan sekaligus tantangan untuk dapat kita pertahankan serta kita warisi kepada generasi selanjutnya. Namun seiring dengan semakin derasnya arus budaya asing yang masuk ke Indonesia, mau tidak mau kepribadian tersebut akan terpengaruh, atau mungkin bisa dikatakan "tercemar", oleh corak budaya asing yang lebih mementingkan individualisme, formalitas, kontrak kerja resmi, dan sebagainya.1 Dalam kondisi yang seperti ini Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa memegang peranan pentinguntuk dapat menjadi filter (penyaring) nilai-nilai baru, sehingga mampu mempertahankan eksistensi kebudayaan daerah Indonesia. Pancasila akan menilai sesuatu yang dapat diserap untuk disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai baru yang berkembang nantinya akan 6
tetap berada pada kepribadian bangsa Indonesia. Selain itu untuk mengatasi dampak dari globalisasi, Pancasila juga seharusnya benar-benar dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia sebagai pandangan hidup yang harus tetap menjadi pijakan dalam bersikap. Setiap negara di dunia sangat memerlukan pandangan hidup agar mampu berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas arah serta tujuan yang akan dicapai. PEMBAHASAN Globalisasi sebagai sebuah gejala tersebarnya nilai-nilai dan budaya tertentu keseluruh dunia (sehingga menjadi budaya dunia atau world culture) semenjak lama. Cikal bakal dari persebaran budaya dunia ini dapat ditelusuri penjelajah dari Eropa Barat ke berbagai tempat di ini.2 Namun, perkembangan dunia globalisasi kebudayaan secara intensif terjadi pada awal abad ke-20 dengan berkembangnya teknologi komunikasi. Kontak melalui media menggantikan kontak fisik sebagai sarana utama komunikasi antarbangsa. Perubahan tersebut menjadikan komunikasi antarbangsa lebih mudah dilakukan. Hal inilah yang menyebabkan semakin cepatnya perkembangan globalisasi kebudayaan. telah terlihat perjalanan para sendiri dapat itu didefinisikan sebagai hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Karya (material culture) adalah kemampuan manusia untuk menghasilkan atau berwujud benda yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Rasa adalah semua unsur ekspresi jiwa manusia yang mewujudkan Kebudayaan nilai-nilai dan norma-norma sosial, termasuk di dalamnya agama, ideologi, kebatinan, dan kesenian. Cipta adalah kemampuan mental dan berpikir yang menghasilkan ilmu pengetahuan. Indonesia sebagai negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke memiliki keberagaman suku dan budaya tradisi sebagai ciri khas daerah masing-masing. Tidak hanya itu, Indonesia juga mempunyai keragaman bahasa daerah, adat istiadat, serta agama. Dari situlah Indonesia disebut Nusantara. Negara yang mempunyai beragam budaya sebagai ciri khas daerahmasing-masing namun tetap menjadi bagian dari Indonesia. Namun saat ini dengan masuknya budaya asing ke Indonesia sebagai akibat globalisasi sedikit banyak mengancam eksistensi kebudayaan daerah di Indonesia. Pengaruh tersebut berjalan sangat cepat dan berdampak sangat luas pada sistem budaya masyarakat. Adapun dampak yang ditimbulkan dengan adanya globalisasi budaya ini, dapat berupa dampak positif maupun dampak negatif. derasnya arus Dampak positif dari globalisasi budaya tersebut diantaranya adalah sikap perubahan masyarakat yang irasional menjadi rasional; berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam beraktivitas; dan mendorong untuk berpikir lebih maju dan tingkat kehidupan yang lebih baik. tata nilai dan semula Adapun dampak negatif dari globalisasi budaya diantaranya adalah berkembangnya sifat individualis karena 7
masyarakat merasa dimudahkan dengan teknologi maju membuat mereka merasa tidak lagi membutuhkan orang lain; meningkatnya sifat materialistis karena masyarakat memandang segalanya dari segi materi; meningkatnya sifat konsumerisme yaitu proses konsumsi atau pemakaian barang-barang hasil produksi secara berlebihan atau tidak sepantasnya secara berkelanjutan dan hedonism yaitu pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan sedapat mungkin menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. berdampak budaya bangsa. turunnya ketahanan c. Kurangnya pembelajaran budaya. Pembelajaran tentang budaya, harus ditanamkan sejak dini. Namun sekarang ini banyak yang sudah tidak menganggap penting mempelajari budaya daerah. Padahal melalui pembelajaran budaya, kita dapat mengetahui pentingnya budaya daerah dalam membangun budaya cara bangsa mengadaptasi budaya lokal di tengan perkembangan zaman. serta bagaimana Begitu cepatnya pengaruh budaya asing tersebut menyebabkan terjadinya goncangan budaya (culture shock), yaitu suatu keadaan dimana masyarakat tidak mampu menahan berbagai pengaruh budaya yang datang dari luar sehingga terjadi ketidakseimbangan dalam kehidupan masyarakat yang faktor-faktor bersangkutan. Adapun yang mengancam eksistensi budaya daerah dikarenakan masuknya budaya asing, diantaranya, Jika kita melihat beberapa faktor tersebut yang disertai banyaknya serangan berupa masuknya budaya asing sangat dikhawatirkan dan menjadi ancaman tersendiri bagi eksistensi kebudayaan Indonesia. Apalagi ketika tidak berhasil menjaga Indonesia eksistensi budaya-budaya yang nyaris punah hingga akhirnya kebudayaan tersebut dicuri, dipatenkan ataupun dieksploitasi dalam rangka komersial, bahkan diklaim kepemilikannya oleh oknum-oknum atau korporasi dari negara asing. a. Kurangnya kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat untuk menjaga budaya daerah sekarang ini minim. Masyarakat lebih memilih budaya asing yang lebih praktis dan sesuai dengan perkembangan zaman. Namun pada kenyataannya, dalam kehidupan sehari-hari untuk melakukan upaya-upaya pelestarian budaya tradisi diera globalisasi saat ini memang menemukan banyak kendala. Faktor- faktor penghambat dalam upaya pelestarian budaya daerah, yaitu: b. Minimnya komunikasi budaya. Kemampuan untuk berkomunikasi sangat penting agar tidak terjadi salah pahaman tentang budaya yang dianut. Minimnya komunikasi budaya ini sering menimbulkan perselisihan antarsuku yang akan a. faktor sikap nasionalisme individu untuk lebih mencintai budaya asli Indonesia yang masih rendah. Terkadang pola hidup individualisme menjadi faktor kesadaran penyebab minimnya secara untuk memiliki internal yaitu sesuatu 8
bersama-sama. b. aktor eksternal yaitu kurangnya sosialisasi dan mediasi baik itu dari pihak yang bertanggung jawab tersebut menangani masalah maupun media sarana public relations yang menjembatani informasi kepada masyarakat. Selain itu, peran masyarakat juga cukup penting untuk mengajarkan pada generasi muda agar memiliki keahlian untuk melestarikan budaya yang dimilikinya. Namun, realisasi di lapangan hal tersebut tidak terlaksana sehingga generasi muda tidak peduli dengan eksistensi sebagai budayanya sendiri. Sebagai contoh generasi muda mungkin tidak mengetahui lagu-lagu dan tarian dari daerah mereka sendiri tetapi mereka bisa dengan mudahnya menarikan tarian modern atau balet lagu-laguanak dan menyanyikan sekarang. tantangan era globalisasi yang bisa mengancam eksistensi budaya dan kepribadian bangsa Indonesia seperti sekarang ini harus ditangkal melalui implementasi nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila yang merupakan falsafah Indonesia. Meskipun hidup bangsa Oleh karenanya, 9
"Globalisasi bukan menjadi alasan hancurnya nilai- nilai luhur budaya bangsa Indonesia yang terkandung di dalam Pancasila. Bahkan sebaliknya, jika di era globalisasi bangsa kita mampu menyelaraskan pengaruh kebudayaan yang datang dari luar dengan tetap mendasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila" zaman berkembang dengan sangat cepat, tetapi perlu diingat bahwa bangsa dan negara Indonesia tidak harus kehilangan jati dirinya sebagai bangsa yang memiliki nilai-nilai peradaban, kebudayaan, dan keluhuran budi yang sebenarnya sudah jelas tergambar dari nilai-nilai luhur Pancasila. Jadi, tantangan yang sebenarnya dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam era globalisasi ini adalah menyiapkan secara matang generasi muda penerus bangsa dengan semangat nasionalisme yang tinggi dalam menjaga eksistensi budaya daerahnya. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga eksistensi kebudayaan daerah dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya upaya untuk mempelajari kebudayaan tradisi oleh setiap individu, mengkaji nilai-nilai yang terkandung dalam budaya tradisi, menambah wawasan dengan cara mempelajari budaya dari daerah lain, menanamkan nilai kepada generasi muda agar bangga dengan budaya tradisi nusantara, serta membuat wadah atau lembaga untuk menyalurkan bakat dan kreatifitas generasi muda dalam hal kebudayaan. PENUTUP Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat ditarik suatu simpulan bahwa globalisasi bukan menjadi alasan luhur budaya hancurnya nilai-nilai bangsa Indonesia yang terkandung di dalam Pancasila. Bahkan sebaliknya, jika di era globalisasi bangsa kita pengaruh mampu menyelaraskan kebudayaan yang datang dari luar dengan tetap mendasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila, maka hal tersebut akan mampu memperkuat jati diri bangsa Indonesia di era yang serba moderen ini. Globalisasi bukan semata-mata menelan budaya Barat secara mentah-mentah. Akan tetapi sebaliknya, globalisasi yang berarti hilangnya batas-batas antarnegara dapat dijadikan sebagai ajang promosi budaya luhur yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. 10
_______________________ 1. Idianto Muin, Sosiologi, Jakarta: Erlangga, 2006hlm. 31 tanggal 26 juli 2017 Pk. 21.30 wib 2. Pye, L. W. (1966). Aspects of Political Development. Boston: Little, Brown and Company 3. Selo Soemardjan & Soelaeman Setang kai Bu nga S oen ard i, Sosiologi. Jakarta : Yayasan Tubuh Penerbit Fakultas Ekonomi Kampus Indonesia, 1964. edu/29779753/Pengaruh_ Globalisasi_Terhadap_ Kebudayaan_Indonesia. Diunduh pada tanggal 26 juli 2017 Pk. 21.00 wib DAFTAR PUSTAKA Budiati, Atik Catur, Sosiologi Kontektual, (Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, 2009) Pye, L. W. (1966). Aspects of Political Development. Boston: Little, Brown and Company Muin, Idianto, Sosiologi, (Jakarta: Erlangga, 2006) Mulyadi, Yad, dkk, Panduan Sosiologi, (Jakarta: Yudistira, 2012) Sudjoko, dkk, Pendidikan Lingkungan Hidup, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2008) Selo Soemardjan & Soelaeman Soenardi, Setangkai Bunga Sosiologi. Jakarta: Yayasan Tubuh Penerbit Fakultas Ekonomi Kampus Indonesia, 1964 com/2015/07/07/pancasila- era-globalisasi/. Diunduh pada tanggal 27 juli 2017 Pk. 20.39 wib masyarakat. Diunduh pada 11
Meningkatkan Peran Pemimpin Visioner untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) Brigjen Pol. Firli, M.Si Peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan XXI (PPSA XXI) Lemhannas RI; Kepala Polisi Daerah Nusa Tenggara Barat (Kapolda NTB) ABSTRAK Pemimpin nasional memegang peranan penting dalam pembangunan sebuah negara. Di era yang sangat cepat berubah, kompetitif, dan semakin beragam sekarang ini, pemimpin nasional yang visioner menjadi urgen untuk ditelaah. Dalam tulisan ini dibahas mengenai konsep pimpinan visioner yang sesuai dengan perannya di masyarakat dan bagaimana hubungan pimpinan visioner dengan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mencapai tujuan nasionalnya. Kata Kunci: Peran, Pemimpin, Visioner, Pemerintahan 13
Ilustrasi : PENDAHULUAN Suprastruktur yang lazim disebut unsur "birokrasi" atau "aparatur" mem p unyai kewenangan dal am pengambilan keputusan tingkat atas dalam bentuk kebijakan sesuai bidang dan kewenangan masing-masing. Pemerintah sebagai bagian dari strata suprastruktur telah menjadi objek pembahasan sejak lama. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah terus berkembang sesuai dengan kebutuhan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pada masa sekarang pelayanan pemerintah menjadi sorotan umum, disebabkan masih buruknya kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparat pemerintah maupun praktek kolusi, koruptif dan nepotis yang di birokrasi pemerintahan. Berkaitan dengan kualitas kinerja instansi publik saat ini, dapat dikatakan bahwa kesejahteraan masyarakat selama ini belum mampu diwujudkan dengan maksimal karena terkendala prosedur tata kelola pemerintahan yang kurang transparan dan kurang bersih serta kurang terpercaya.1 Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat seharusnya mencerminkan rasa keadilan bagi semua anggota masyarakat, sebab sudah menjadi tugas pemerintah untuk menciptakan rasa keadilan bagi setiap warganya. Karena itu keadilan hanya dapat terwujud bila ada kepemimpinan pemerintahan yang baik. Era yang sangat cepat berubah saat ini merupakan era yang sangat kompetitif dan tuntutan kebutuhan yang semakin beragam, rinci dan relevan, spesifik menjadi maka kepemimpinan visioner menjadi sangat 14
urgen untuk dibahas kembali, terlebih dalam momentum yang semakin kompleks, karena beberapa pertimbangan berikut. Pertama, visi perlu lebih ditonjolkan untuk menangkal kecenderungan politis dan penyalahgunaan kekuasaan yang selalu berorientasi pada rebutan jabatan, tetapi kerap mengabaikan problem riil rakyat dan bangsa. Kedua, visi yang dimiliki dapat memberikan arah dan menentukan tujuan ke mana negara dan bangsa ini akan dikayuh oleh sang pemimpin. Ketiga, visi dalam banyak hal juga bisa berperan untuk memberikan pijakan dan platform yang kuat bagi pemimpin untuk merumuskan strategi dan perencanaan program. zaman sebagai memiliki visi masa depan, dan mampu menyejahterakan seluruh anggotanya.3 Oleh karena itu, dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan terpercaya dibutuhkan pemimpin visioner yang memahami dan sanggup dan bertekad untuk menghadapi dan mengatasi kompleksitas permasalahan yang dihadapi. Dalam hal ini persoalannya tidak akan berhenti pada kesanggupan dan tekad semata-mata, tetapi kepemimpinan terutama pada pemimpin di tingkat supra struktur (birokrasi) politik pemerintahan harus mampu mengatur, menggerakkan dan mengendalikan sumberdaya negara dalam mengatasi berbagai persoalan sehingga dapat tercapai pemerintahan yang baik (good governance). Menurut Daniel Goleman dalam buku terjemahan Susi Purwoko (2006) mengungkapkan bahwa kepemimpinan visioner merupakan pola kepemimpinan yang berusaha untuk menggerakkan orang-orang kearah impian bersama dengan dampak iklim emosi paling positif dan paling tepat digunakan saat perubahan membutuhkan visi baru atau ketika dibutuhkan arah yang jelas.2 Adapun Burt Nanus (2001) mengemukakan bahwa para pemimpin yang efektif selalu mempunyai rencana, berorientasi pada hasil, senantiasa mengadopsi visi - visi baru yang menantang tetapi bisa dijangkau, mengkomunikasikannya visi - visi tersebut kepada seluruh anggotanya. Visi yang kuat akan menuntun menuju kepemimpinan yang sukses, karena kepemimpinan yang sukses merupakan kunci keberhasilan organisasi. Organisasi yang sukses adalah organisasi yang mampu melahirkan pemimpin - pemimpin dengan komitmen kuat, PEMBAHASAN Peran Pemimpin dalam Tata Kelola Pemerintahan saat ini Kepemimpinan merupakan salah satu fungsi strategis yang dapat mendorong terwujudnya cita-cita, aspirasi, dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat yang timbul karena adanya interaksi antara pemimpin dan yang dipimpin. Saat ini kemampuan pemimpin memegang peran sangat penting dalam mengubah kondisi suatu masyarakat, bangsa, dan negara menjadi lebih maju atau tertinggal dari bangsa lain. ini demikian, peran pemimpin pada semua level pemerintahan masih menyimpan berbagai persoalan. Pucuk pimpinan pada setiap birokrasi baik di pusat maupun di daerah seringkali tidak dapat dijadikan panutan dalam pola pikir, pola sikap, dan pola tindaknya. Namun saat 15
Ego sektoral hampir melekat pada semua birokrasi. Para pemimpin masih menonjolkan lembaganya, mementing- kan golongannya, atau kepentingan ketentraman dan partai daripada kemaslahatan rakyatnya. Bahkan kalangan intelektual dan media massa banyak menyoroti dengan gamblang terhadap berbagai penyimpangan- penyimpangan praktik pemimpin sejak bergulirnya reformasi hingga saat ini. dari manapun datangnya, cenderung dicurigai. Akhirnya, hambatan perubahan juga sering muncul dari keengganan individual yang berasal dari faktor kebiasaan, ketidaksiapan, terusiknya rasa aman, kekhawatiran akan berkurangnya penghasilan dan bertambahnya kerepotan, ketakutan terhadap hal-hal yang belum dikenali, dan persepsi negatif yang berasal dari informasi mengenai kegagalan- kegagalan upaya perubahan.4 Potret kondisi kepemimpinan pada setiap level birokrasi pemerintahan saat ini dapat ditunjukkan dari visi yang dimilikinya. Para pemimpin yang hanya mampu melihat kondisi saat ini sampai dengan tahun depan, dapat disebut sebagai pemimpin memiliki visi yang lemah. Lemahnya visi pemimpin ditunjukkan dengan kebijakan yang tidak konsisten dalam penerapannya serta praktik penyimpangan-penyim- pangan yang terjadi. Selain itu, rendahnya kemampuan manajerial menyebabkan lemahnya proses pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangannya yang tercermin dalam implementasi penyelenggaraan pemerintahan. Kebiasaan berpikir para pimpinan dan segenap karyawan dalam menganalisis situasi dan merespons masalah dapat memerangkap mereka dalam pola- pola pikir konvensional-organisasional (group think). Hal itu akan cenderung menghalangi munculnya pemikiran se gar yan g di pe rlukan untu k perubahan. Dalam keadaan demikian, sudut penglihatan masalah pandang yang berbeda dan pengajuan alternatif solusi yang sama sekali lain, sulit muncul. Gagasan-gagasan baru, dari Akibatnya pelayanan birokrasi pemerintahan tidak berjalan sesuai yang diharapkan sehingga menyebabkan terjadinya tata kelola pemerintahan menjadi tidak efisien dan buruk (bad governance). Seperti yang dikeluhkan oleh masyarakat, kesan pertama dari hampir setiap warga masyarakat yang datang berurusan ke kantor pemerintah adalah bertemunya mereka dengan pegawai berseragam yang kurang ramah, kurang informatif, lambat dalam memberikan pelayanan, kurang professional. Slogan "kalau bisa diperlambat kenapa mesti dipercepat," adalah gambaran pelayanan birokrasi pemerintah yang masih lambat, kurang profesional dan pungutan biaya-biaya lain untuk mempermudah pengurusan atau pelayanan. Kondisi birokrasi ini telah turut menyebabkan ekonomi biaya tinggi. bahwa p r a k t i k - p r a k t i k pemimpin yang tidak sesuai dengan nilai-nilai visioner kepemimpinan yang berlaku secara universal dalam global menghadapi yang sarat dengan perubahan dan ketidakpastian, akan menggiring situasi kondisi bangsa sulit. Ketidakharmonisan hubungan Pe n e r a p a n persaingan ini pada 16
antara pemimpin, maupun dengan masyarakat yang dipimpin, mengakibatkan terhambatnya kinerja pemerintahan. Padahal, permasalahan utama yang harus diatasi para pemimpin adalah bagaimana mengoptimalkan pada pemimpin peran stratanya masing-masing dalam meningkatkan pelayanan yang efisien dan efektif kepada masyarakat serta bersih dari praktek korupsi, sehingga diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). para visioner "Visi bukan sekedar kemampuan seorang pemimpin atau sebuah bangsa untuk melihat secara inderawi dan kasat mata; tetapi substansi dari visi tersebut terletak pada kualitas sikap mental, mutu kecerdasan, dan kearifan yang dimiliki seorang pemimpin" Meningkatkan Peran Pemimpin Visioner Dalam era globalisasi yang telah membawa konsekuensi logis berbagai perubahan dan terhadap roda pemerintahan seperti munculnya perbaikan sistem pelayanan, upah/ gaji, pajak, di tengah berbagai problem sosial kemasyarakatan memerlukan kepemimpinan visioner. Kepemimpinan visionerlah yang akan mampu menjadi penyeimbang dan penyelaras berbagai kepentingan seluruh anggota organisasi (negara dan rakyat) di masa datang. kelola pemerintahan Dalam yang menuntut kuat, dan mampu memetakan arah pembangunan bangsa yang ingin dituju, yaitu mencapai masyarakat yang adil, aman dan sejahtera. tuntutan tata sosok pemimpin Oleh karena itu, visi bukan sekedar kemampuan seorang pemimpin atau sebuah bangsa untuk melihat secara inderawi dan kasat mata; tetapi substansi dari visi tersebut terletak pada kualitas sikap mental, mutu kecerdasan, dan kearifan yang dimiliki seorang pemimpin dalam memahami lingkungan dengan berbagai problem dan kecenderungannya serta tanggap dalam menatap masa depan bangsa. Dengan kata lain, visi bisa dipahami sebagai suatu tilikan (insight) yang ideal dan sekaligus real, bersifat strategis, berkesadaran lingkungan, dan berwawasan ke depan (future oriented), serta berjangka panjang. Seorang pemimpin visioner harus mengetahui peran yang harus dijalankan olehnya sehingga untuk mencapai tujuan organisasi tidak terjadi penumpukan peran. Fungsi kunci bagi seorang pemimpin adalah memantapkan visi dasar (makna, misi, dan sasaran atau agenda) dari organisasi. Pemimpin adalah sebagai seorang pelopor dan pengembara di suatu wilayah (ranah) yang belum pernah terjamah oleh siapapun. Menurut Burt Nanus mengungkapkan ada empat peran yang harus dimainkan visioner dalam oleh pemimpin 17
melaksanakan kepemimpinannya, yaitu: Pertama, peran penentu arah (direction seorang pemimpin menyampaikan visi, mengkomunikasikannya, memotivasi pekerja dan rekan, serta meyakinkan orang bahwa apa yang dilakukan merupakan hal yang benar, dan mendukung partisipasi pada seluruh tingkat dan pada seluruh tahap usaha menuju masa depan. Kedua, agen perubahan (agent of change). para pemimpin yang efektif harus secara terhadap konstan menyesuaikan perubahan lingkungan yang terjadi dan berpikir ke depan tentang perubahan potensial dan yang dapat dirubah. Hal ini menjamin bahwa pemimpin disediakan untuk seluruh situasi atau peristiwa- peristiwa yang dapat mengancam kesuksesan organisasi saat ini, dan yang paling penting masa depan. Ketiga, juru bicara (spokesperson). pemimpin, sebagai juru bicara untuk visi, harus mengkomunikasikan suatu pesan yang mengikat semua orang agar melibatkan diri dan menyentuh visi organisasi secara internal dan secara eksternal. Keempat, pelatih (coach). Pemimpin sebagai pelatih menjaga pekerja untuk memusatkan pada realisasi visi dengan pengarahan, memberi harapan, dan membangun kepercayaan di antara pemain yang penting bagi organisasi dan visinya untuk masa depan. setter), yaitu Mencermati perkembangan era saat ini dengan berbagai permasalahannya, maka perlu meningkatkan peran pemimpin visioner. Para pemimpin lembaga pemerintahan pada setiap menyelenggarakan pemerintahan yang bebas dari KKN untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan terpercaya, misalnya Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, Kementerian Dalam negeri, dan pemerintah daerah menuntaskan reformasi birokrasi yang selama ini penuh dengan celah melakukan KKN, tahunan monitoring dan evaluasi yang dan kompensasi terhadap instansi/lembaga pemerintahan yang bebas dari praktek KKN. disertai penghargaan lembaga pemerintahan menciptakan birokrasi yang dipimpinnya efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan. Aparatur negara harus dapat melayani rakyatnya dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, unit-unit pelayanan teknis maupun tempat-tempat publik mulai dari kantor gubernur sampai ke kantor kelurahan harus ada aparatur siap melayani pemerintahan yang rakyat. akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Para pemimpin di pelayanan Dengan demikian, Hubungan Peran Pemimpin Visioner Dengan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance) Pemerintahan (Governance) menggambarkan pada pola hubungan yang sebaik-baiknya antar elemen yang ada, hubungan antara pemerintah secara vertikal kelembagaan maupun politik, kelembagaan ekonomi dan kelembagaan sosial dalam upaya menciptakan kesepakatan bersama proses menyangkut dalam pemerintahan. tata yang kelola bersih dan terpercaya mensyaratkan Tata kelola horizontal, pengaturan Selanjutnya pemerintahan 18
adanya pemerintahan yang baik (good governance). Secara sederhana, yang bersih dapat pemerintahan dijelaskan sebagai kondisi pemerintahan yang para pelaku yang terlibat di dalamnya menjaga diri dari perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Good proses penyelenggaraan pemerintahan Negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara berbagai sumber daya dalam negara, sektor swasta, dan masyarakat. governance adalah adalah merupakan suatu karakterisitik yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan good governance yang berkaitan dengan control dan pengendalian, yakni pengendalian pemerintahan suatu yang baik agar cara dan penggunaan cara sungguh-sungguh mencapai hasil yang dikehendaki stakeholders. Salah satu karakteristik good governance adalah strategic vision, yaitu Para pemimpin harus mempunyai perspektif good governance dan pengembangan manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan. Prinsip-prinsip di atas s e m b i l a n p o k o k karakteristik Good Governance yaitu:5 Te r d a p a t 1) partisipasi (participation); 2) penerapan hukum (fairness); 3) transparansi (transparency); 4) responsivitas (responsiveness); 5) orientasi (consensus orientation); 6) keadilan (equity); 7) efetivitas (effectivness); 8) akuntabilitas (accountability); Tata kelola pemerintahan yang baik menuntut peran kepemimpinan visioner yang mampu memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengemudikan organisasinya menghadapi derasnya arus globalisasi dan kondisi yang tidak menentu. Para pemimpin pada semua level pemerintahan tidak akan 9) strategi visi (strategic vision). Foto: 19
berhenti pada kesanggupan dan tekad semata-mata, tetapi pemimpin harus mampu mengatur, menggerakkan dan mengendalikan sumberdaya negara dalam mengatasi berbagai persoalan menuju visi pembangunan nasional yang dicita-citakan. Dengan demikian, tanpa pemimpin yang visioner sangat sulit mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). pemerintahan yang baik. Sementara itu, tata kelola pemerintahan yang baik membutuhkan pemimpin yang visioner. Dengan demikian, meningkatkan peran pemimpin visioner akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). _____________________ 1. Lemhannas RI, TOR BS Essai Kepemimpinan, PPSA XXI Tahun 2017. PENUTUP Kepemimpinan visioner merupakan seseorang pemimpin yang berpikir, bersikap dengan berorientasi kepada upaya mewujudkan (jangka keberhasilan masa depan panjang) dan mampu mengantisipasi serta mentransformasikan tuntutan zaman dalam mengarahkan bangsa untuk meraih cita-cita dan mencapai tujuan pemimpin pada setiap lembaga pemerintahan menyelenggarakan pemerintahan yang bebas dari KKN untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan terpercaya. Para pemimpin di lembaga pemerintahan menciptakan Birokrasi yang dipimpinnya efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan. dan bertindak nasional. Para 2. Goleman, dkk., 2006. Kepemimpinan Berdasarkan Kecerdasan Emosi, alih bahasa Susi Purwoko. Jakarta : Gramedia. 3. Burt Nanus, 2001. Kepemimpinan Visioner. Jakarta: Prenhalindo. "Pemimpin Visioner Dalam Perubahan Organisasional," Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Vol. 7, No. 2, Oktober 2007 : 115 - 123. 4. Suprayitno, 5. Hessel Nogi S. Publik, Manajemen Grassindo,2005), hal, 115. Tangkilisan, (Jakarta: DAFTAR PUSTAKA Lemhannas RI, TOR Esai BS Kepemimpinan, PPSA XXI. 2017. Para pemimpin pada semua level pemerintahan tidak akan berhenti pada kesanggupan dan tekad semata- mata, tetapi pemimpin harus mampu mengatur, menggerakkan dan mengendalikan sumber daya negara dalam mengatasi berbagai persoalan menuju visi pembangunan nasional yang dicita-citakan. Dalam mencapai visi pembangunan yang dicita-citakan diperlukan tata kelola nasional Nanus, Burt. 2001. Kepemimpinan Visioner. Jakarta: Prenhalindo. Suprayitno, "Pemimpin Visioner Dalam Perubahan Organisasional", Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Vol. 7, No. 2, Oktober 2007 : 115 - 123. Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. Manajemen Publik. Jakarta: Grassindo. 20
Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Berbasis Iptek dalam Mewujudkan Ketahanan Nasional Brigjen Pol. Drs. Lotharia Latif, S.H., M.Hum Peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan XXI (PPSA XXI) Lemhannas RI; Direktur Polisi Air, Korps Polisi Air dan Udara, Badan Pemelihara Keamanan Polri (Dirpolair Korpolairud Baharkam Polri) ABSTRAK Perkembangan ekonomi kreatif kini tidak dapat dikesampingkan perannya da- lam pembangunan perekonomia nasional. Ekonomi kreatif yang ditopang dengan adanya industri kreatif telah menciptakan peluang-peluang baru dengan adanya berbagai inovasi. Di Indonesia, perkembangan ekonomi kreatif belum termanfaat- kan secara optimal. Dengan menelaah permasalahan pengembangan ekonomi kre- atif di Indonesia, tulisan ini memandang iptek, akses modal, dan peningkatan SDM menjadi kunci dalam pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Kata Kunci: Pengembangan, Ekonomi Kreatif, Iptek, Ketahanan Nasional 21
Foto : beritadaerah.co.id PENDAHULUAN Cita-cita kemandirian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hakikatnya sejak bangsa Indonesia merdeka. Presiden RI Soekarno telah mencetuskan hal tersebut agar Indonesia tidak tergantung terhadap bangsa lain. Presiden RI Soekarno sadar betul, bahwa kekayaan Indonesia sangat melimpah dari Sabang sampai Merauke. Tetapi di sisi lain, beliau juga menyadari keterbatasan sumber daya manusia Indonesia. sudah tertanam Membangun kemandirian bangsa berarti memahami poses kemandirian sebagai suatu usaha membangun bangsa yang mampu menyelesaikan setiap masalah dalam rangka mewujudkan yang berkeadilan, masyarakat sejahtera, bermartabat. dan Kemandirian bangsa berarti bangsa yang percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dengan keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah serta bertumpu pada dan kepribadian bangsa.1 Dalam konteks kebangsaan, bangsa yang mandiri itu artinya bangsa yang mampu berdiri di atas kekuatan sendiri dengan segala sumberdaya yang dimiliki, mampu memecahkan persoalan yang dihadapi dan mampu mengembangkan inovasi dan riset di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang akhirnya memiliki keunggulan dan daya saing. identitas, integritas, yang besar dengan kekayaan sumber daya alam yang sangat berlimpah. Namun kenyataannya, tersebut tidak berbanding lurus dengan keadaan masyarakatnya dimana masyarakat miskin masih tinggi, mencapai 28,01 juta orang (10,86 persen) dari jumlah penduduk, angka pengangguran tercatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), pada 2016 tercatat sebesar 5,81 persen,2 dan kesempatan memperoleh pendidikan belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata Indonesia adalah bangsa kekayaan 22
lain negara belum mampu memenuhi secara utuh yang menjadi hajat hidup masyarakatnya. Seiring dengan berjalannya waktu kebutuhan masayarakat semakin mengalami peningkatan, pertambahan penduduk yang semakin meningkat, kemajuan ilmu teknologi dan infomasi, perubahan taraf hidup yang semakin yang meningkat dan kebudayaan semakin maju sehingga kebutuhan yang bervariasi dan beranekaragam membuat perkembangan ekonomi kreatif di era pembangunan ekonomi modern inovasi-inovasi ini harus membuat sehingga membuat perkembangan ekonomi kreatif semakin meningkat. Namun dalam hal ini perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia kurang bisa dimanfaatkan, keterbatasannya ekonomi informasi dalam penerapan iptek menjadi salah satu kendala di era pembangunan ekonomi modern ini.3 banyak perancang busana berkelas internasional, seniman, arsitek, artis panggung, musisi, hingga produser/ sutradara yang sudah mendunia. Di sisi lain, produk-produk khas Indonesia seperti batik, songket Palembang, patung Bali, keunikan Papua, berbagai kreasi Jawa Barat, sampai kepada mebel Jepara, juga telah diakui di mancanegara. Melihat begitu besarnya terhadap industri kreatif dampak perekonomian, maka tepat langkah pemerintah untuk memberikan perhatian khusus dan memajukan industri Indonesia. Oleh sebab itu diperlukan suatu program pengembangan ekonomi kreatif dan iptek dalam mewujudkan berbasis ketahanan nasional. sudah kreatif PEMBAHASAN Ekonomi kreatif adalah pemanfaatan cadangan sumber daya yang bukan hanya terbarukan, bahkan tak terbatas, yaitu ide, gagasan, bakat atau talenta dan kreativitas. Nilai ekonomi dari suatu produk atau jasa di era kreatif tidak lagi ditentukan oleh bahan baku atau sistem produksi seperti pada era industri, lebih kepada pemanfaatan tetapi kreativitas dan penciptaan inovasi melalui perkembangan teknologi yang semakin maju. Industri tidak dapat lagi bersaing di pasar global dengan hanya mengandalkan harga atau kualitas produk saja, tetapi harus bersaing berbasiskan inovasi, kreativitas dan imajinasi. Indonesia memiliki berbagai potensi seperti memiliki ekonomi kreatif Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk mencapai 254,9 juta jiwa,4 memiliki potensi industri kreatif yang sangat besar. Potensi industri kreatif Indonesia memiliki peluang besar untuk dikembangkan, keanekaragaman budaya, keunikan sumber daya alam, insan-insan kreatif dan pasar domestik yang luas merupakan modal bagi eksistensi industri ini. kreatif merupakan pengembangan konsep berdasarkan modal kreatifitas yang dapat berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Alvin Tofler dalam bukunya Future Shock (1970) mengungkapkan bahwa "peradaban manusia terdiri dari 3 gelombang; gelombang pertama adalah abad pertanian, gelombang kedua adalah abad industri dan gelombang Ekonomi 23
informasi".5 ketiga Pergeseran dari era pertanian ke industrialisasi, disusul dengan era era informasi yang disertai dengan banyaknya penemuan baru di bidang teknologi informasi maupun globalisasi ekonomi, telah membawa peradaban baru bagi manusia. adalah abad mengembangkan ekonomi kreatif, pada umumnya modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh, karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi. Harus diakui awal potensi industri Indonesia sangat besar kreatif di mengingat kekayaaan budayanya yang amat beragam serta kekayaan modal kreativitas yang amat tinggi, namun tertinggal dalam Indonesia masih industri kreatifnya. Hal ini disebabkan oleh lemahnya kemampuan untuk mengintegrasikan potensi dan modal kreativitas yang dimilikinya. Dalam upaya pengembangan ekonomi kreatif sampai sejauh ini masih mengalami permasalahan, diantaranya, Pertama, rendahnya kualitas SDM para pelaku kreatif. Sebagian besar pelaku ekonomi kreatif Sekolah berpendidikan LanjutanTingkat Atas (SLTA) dan Sekolah Dasar (SD). Keterbatasan SDM segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal dan mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya. berpengaruh ekonomi Kedua, terbatasnya modal dan akses kepada sumber dan lembaga keuangan. Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan untuk kemampuan pemasaran • Ketiga, yang usaha Pelaku ekonomi kreatif yang pada umumnya mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah, oleh karena produk yang dihasilkan jumlahnya terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. Berbeda dengan usaha telah mempunyai besar jaringan yang sudah solid serta didukung dengan teknologi yang internasional dapat menjangkau dan promosi yang baik. Terbatasnya akses pasar tersebut, menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik di pasar nasional maupun internasional. terbatas. sangat yang Keempat, akses informasi usaha yang rendah. Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana juga tidak yang mereka miliki cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya. informasi Upaya pengembangan usaha untuk yang mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis industri ekonomi kreatif kepada masih rendah seperti kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mengadakan dan menyebarluaskan ditujukan 24
"Pengembangan industri ekonomi kreatif Indonesia yang kompetitif harusnya dilandasi oleh pengembangan potensi kreatifnya, sehingga mereka terlatih dan terberdayakan untuk menumbuh-kembangkan pengetahuan dan kreativitas" kreatif. Namun, dalam pelaksanaannya undang-undang belum sepenuhnya mampu memberikan dukungan bagi pengembangan ekonomi kreatif. tersebut Menyikapi permasalahan tersebut di atas, sudah saatnya sekarang untuk melangkah maju mengembangkan pilar-pilar Inisiatif pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia telah berhasil mengidentifikasi subsektor yang merupakan bagian dari industri berbasis kreativitas, yaitu: industri kreatif. 1) periklanan; 2) arsitektur; 3) desain; informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, penjaminan, teknologi, desain Keadaan dan mutu. semacam ini akan sangat merugikan perkembangan kreatif di Indonesia, karena mereka akan mengalami ketertinggalan informasi yang sangat dibutuhkan dalam melakukan kegiatan usahanya. ekonomi Sementara itu, dari aspek regulasi, Indonesia memiliki regulasi yang dinilai sesuai dengan aturan-aturan dalam ekonomi kreatif yaitu UU RI No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, UU RI No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman untuk mendorong pengembangan industri perfilman, UU RI No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian untuk mendorong pengembangan kreatif Nasional, UU RI No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta untuk memberikan perlindungan kekayaan intelektual bagi karya kreatif, dan UU RI No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan untuk mendorong perdagangan produk berbasis ekonomi industri 4) pasar barang seni; 5) kerajinan; 6) musik; 7) fesyen; 8) permainan interaktif; 9) video, film, dan fotografi; 10) seni pertunjukan; 11) layanan komputer dan piranti lunak; 12) riset dan pengembangan; 13) penerbitan dan percetakan; 14) televisi dan radio. industri kreatif adalah sumber daya manusia Indonesia. Keunikan industri kreatif yang menjadi hasil hampir seluruh sektor industri yang terdapat dalam industri kreatif adalah peran sentral sumber daya insani dibandingkan faktor-faktor produksi lainnya. Untuk itu, pengembangan industri ekonomi kreatif Indonesia yang kompetitif harusnya dilandasi oleh pengembangan potensi kreatifnya, sehingga mereka Pada intinya pondasi 25
terlatih dan terberdayakan untuk menumbuh-kembangkan pengetahuan dan kreativitas. Pengetahuan dan kreativitas inilah yang menjadi faktor produksi utama di dalam industri ekonomi kreatif. S e l a n j u t n y a d a l a m u p a y a mengembangkan ekonomi kreatif dan berbasis IPTEK dalam mewujudkan ketahanan nasional dapat dilakukan upaya-upaya, sebagai berikut. Pertama, meningkatkan kualitas dan kapasitas kompetensi SDM. Tujuan dari upaya ini adalah penguatan kualitas dan kapasitas sumber daya pembina dan pelaku ekonomi kreatif. Dengan adanya penguatan terhadap kompetensi inti dari pelaku ekonomi kreatif diharapkan tumbuh kemampuan bersaing dari keunggulan proses, kualitas produk atau jasa, dan atau keunggulan biaya yang tercermin pada proses produksi dan distribusi yang efektif, efisien dan ekonomis. Kedua, penyediaan modal dan akses kepada sumber dan lembaga keuangan. Tujuan dari upaya ini adalah peningkatan akses pelaku ekonomi sumber- sumber pembiayaan dalam rangka pengembangan usaha yang dilakukan melalui pengembangan kelembagaan lembaga keuangan dan lembaga dan perbankan pembiayaan lainnya sebagai sistem yang terintegrasi, yang mudah diakses oleh pelaku ekonomi kreatif restrukturisasi serta membantu modal usaha bagi pelaku ekonomi kreatif. layanan serta kreatif ke Ketiga, meningkatkan kemampuan pemasaran kepada pelaku ekonomi kreatif. Tujuan dari upaya ini adalah penguasaan pasar yang merupakan prasyarat untuk meningkatkan daya saing. Untuk itu, pelaku ekonomi kreatif perlu diberikan dukungan untuk mengakses kemudahan informasi usaha, melaksanakan promosi, pengembangan jaringan kerja, pencadangan lokasi usaha bagi pelaku ekonomi kreatif, dan perlindungan dari persaingan yang tidak sehat. Keempat, meningkatkan akses informasi usaha bagi pelaku ekonomi kreatif; Upaya ini bertujuan agar pengembangan informasi usaha yang untuk mempermudah ditujukan pemanfaatan dan informasi bisnis kepada jaringan ini pelaku ekonomi kreatif. Hal dapat dilakukan melalui kebijakan untuk mengadakan pemerintah dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, penjaminan, teknologi, desain dan mutu kepada pelaku ekonomi kreatif. Keadaan semacam ini akan sangat membantu pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia, karena mereka akan mendapatkan informasi yang sangat diperlukan dalam melakukan kegiatan usahanya. bank data KESIMPULAN Industri kreatif merupakan pilar utama dalam pembentukan ekonomi ini kreatif dan ekonomi kreatif sangatlah penting bagi Indonesia karena diyakini ekonomi kreatif akan memberikan dampak positif bagi tatanan kehidupan dan bernegara. 26
Foto: Selain itu, manfaat ekonomi kreatif dinilai mampu mempertegas dan memperkaya identitas nasional Bangsa Indonesia karena bisa memadukan ide, inovasi berbasis teknologi dan budaya yang tumbuh di kalangan masyarakat lokal. Melalui dukungan ekonomi kreatif, bangsa Indonesia memperoleh manfaat, yaitu pertumbuhan ekonomi yang pro-rakyat, pemanfaatan sumber daya alam secara efektif identitas serta penguatan kultural yang justru akan mempertegas dan memperkaya identitas nasional bangsa kita sektor ekonomi kreatif sekaligus memiliki peran signifikan dalam mendorong penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. seni, dan strategis dalam pembangunan ekonomi dan pengembangan bisnis. Oleh karena itu, sangatlah penting pengembangan ekonomi kreatif bagi masa depan bangsa Indonesia design power Indonesia. merupakan suatu program pemerintah yang dapat memacu peningkatan daya saing produk-produk Indonesia di pasar domestik dan pasar Internasional diharapkan _________________ 1. Lemhannas RI., 2017 Modul Bidang Studi Geostrategi dan Ketahanan Nasional, halaman 155 2. id/1229, diakses 2 Agustus 2017 pukul 19.05 WIB Di Indonesia ekonomi kreatif mulai diakui memiliki peran yang sangat 3. Aziz, Fauzan. (2013). Perkembangan Industri dan Ekonomi Kreatif di [Online].Tersedia: Indonesia 27
com/2013/03/12/perkembangan- indonesia/ tentang Perindustrian Undang-Undang RI No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 4. diakses 2 Juli 2017 pukul 20.55 WIB 4. diakses 2 Juli 2017 pukul 20.55 WIB Undang-Undang RI No 7 Tahun 2014 5. Anggraini, Nenny, 2008. "Industri Kreatif", Jurnal ekonomi Desember 2008 . Volume XIII No. 6. 3 hal.144-151 DAFTAR PUSTAKA Anggraini, Nenny, 2008. "Industri Kreatif", Jurnal ekonomi Desember 2008/ Volume XIII No.3 Aziz, Fauzan. (2013). Perkembangan Industri dan Ekonomi Kreatif di Indonesia [Online]. Tersedia: perkembangan-industri-dan- ekonomi-kreatif-di-indonesia/ id/1229, diakses 2 Agustus 2017 pukul 19.05 WIB diakses 2 Juli 2017 pukul 20.55 WIB Lemhannas RI. 2017 Modul Bidang Studi Geostrategi Dan Ketahanan Nasional Term Of Reference (TOR) Pembuatan Esai Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXI Tahun 2017 Lemhannas RI, Bidang Studi Geostrategi dan Ketahanan Nasional Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2014 28
Ideologi Pancasila merupakan Center of Gravity Mampu Menghadapi Ancaman Ideologi Besar Dunia Mayjen TNI Madsuni, S.E. Peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan XXI (PPSA XXI) Lemhannas RI; Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) ABSTRAK Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan kesepakatan politik ke- tika negara Indonesia didirikan hingga sekarang. Di tengah berbagai ideologi besar dunia, perlu untuk ditelaah hakikat keberadaan Pancasila sebagai center of gravi- tiy bagi bangsa Indonesia. Tulisan ini membahas tentang eksistensi Pancasila dan pandangan Pancasila dalam menghadapi/menyikapi ideologi-ideologi besar dunia yang tengah berkembang kini. Kata Kunci: Ideologi, Pancasila, Ancaman 29
Foto : PENDAHULUAN Era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, dan telah mendorong perubahan dalam aspek kehidupan manusia, baik pada tingkat individu, tingkat kelompok, maupun tingkat nasional. Indonesia adalah center of gravity sebagai negara besar yang mempunyai penduduk cukup banyak di dunia. Sebagai negara yang merdeka, ideologi merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus dimiliki oleh bangsa Indonesia. Pentingnya ideologi bagi suatu negara juga terlihat dari itu sendiri. Fungsi fungsi ideologi ialah membentuk identitas atau ciri kelompok atau bangsa. Ideologi memiliki kecenderungan untuk "memisahkan" kita dari mereka. informasi ideologi Ideologi Pancasila adalah center of gravity diantara ideologi besar di dunia. Pancasila yang telah dilahirkan di tengah- tengah ideologi-ideologi demikian itu, merupakan "unified view" mengenai pandangan hidup bangsa Indonesia itu sendiri. Pancasila adalah hasil galian dari bumi sejarah indonesia sendiri, dalam mana telah hidup terpendam lamanya, mutu dan berabad-abad nilai pergaulan hidup yang ber-religi, berperikemanusiaan, bergotong-royong dalam musyawarah dan mufakat, rukun dan bersatu, menuju kearah keadilan sosial.1 Sebagai center of gravity, maka nilai-nilai Pancasila harus dibumikan dan tanah terus dilestarikan di kelahirannya. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila memegang peranan penting bagi kehidupan berbangsa dan 30
bernegara. Pancasila merupakan nilai luhur, karakter, ruh dan ideologi, yang harus terpatri dalam jiwa raga anak Indonesia. PEMBAHASAN Eksistensi Pancasila di Tengah-Tengah Ideologi Dunia Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan kesepakatan politik Indonesia didirikan, ketika negara dan hingga sekarang di era globalisasi, negara Indonesia tetap berpegang teguh kepada pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan center of gravity harus menjadi acuan negara dalam menghadapi tantangan global dunia yang terus berkembang. Di era globalisasi ini peran Pancasila tentulah sangat penting untuk tetap menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia, karena dengan adanya globalisasi batasan batasan diantara negara seakan tak terlihat, sehingga berbagai kebudayaan asing dapat masuk dengan mudah ke masyarakat. Hal tersebut dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi bangsa indonesia, jika kita dapat memfilter dengan baik berbagai hal yang timbul dari dampak globalisasi tentunya globalisasi itu akan menjadi hal karena dapat menambah wawasan dan mempererat hubungan antar bangsa dan negara di dunia. Tapi jika kita tidak dapat memfilter dengan baik sehingga hal- hal negatif dari dampak globalisasi dapat merusak moral bangsa dan Indonesia. eksistensi kebudayaan Dari tersebutlah di butuhkan peranan Pancasila sebagai dasar dan pedoman negara dalam menghadapi tantangan global yang terus meningkat diera globalisasi. yang positif faktor-faktor center of gravity, mengalami tantangan- tantangan dari pihak luar/asing. Hal ini akan menentukan apakah Pancasila mampu bertahan sebagai ideologi atau berakhir seperti dalam perkiraan David P. Apter dalam pemikirannya. Pancasila merupakan hasil galian dari nilai-nilai sejarah bangsa Indonesia sendiri dan berwujud lima butir mutiara kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu religius monotheis, humanis universal, nasionalis patriotis yang berkesatuan dalam keberagaman, demokrasi dalam musyawarah mufakat dan yang berkeadilan sosial. Ideologi Pancasila yang "Nilai-nilai Pancasila harus dibumikan dan terus dilestarikan di tanah kelahirannya. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila memegang peranan penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan nilai luhur, karakter, ruh dan ideologi, yang harus terpatri dalam jiwa raga anak Indonesia." 31
Dengan demikian Pancasila bukanlah imitasi dari ideologi negara lain, baik liberalisme ataupun komunisme, ideologi-ideologi besar yang lain, tetapi mencerminkan nilai amanat penderitaan rakyat dan kejayaan leluhur bangsa. Keampuhan Pancasila sebagai ideologi tergantung pada kesadaran, pemahaman dan pengamalan para pendukungnya. atas kontrak semua orang (individu) dalam masyarakat itu (kontrak sosial). Menurutnya kepentingan harkat dan martabat manusia (individu) dijunjung tinggi, sehingga masyarakat merupakan jumlah para anggotanya saja tanpa tersendiri. Hak dan ikatan nilai kebebasan orang seorang hanya dibatasi oleh hak yang sama dimiliki orang lain bukan oleh kepentingan masyarakat seluruhnya. Pancasila selayaknya tetap bertahan sebagai ideologi terbuka yang tidak bersifat doktriner ketat. Nilai dasarnya tetap dipertahankan, namun nilai praktisnya harus bersifat fleksibel. Ketahanan ideologi Pancasila harus menjadi bagian misi bangsa Indonesia dengan keterbukaannya tersebut. ketahui bersama bahwa ketika pancasila pada waktu kelahirannya dikelilingi oleh berbagai ideologi, yang saling bersimpang siur saling berkonfrontasi dan beraliansi menurut kepentingan nasionalnya dan politik internasionalnya masing-masing. Beberapa tersebut Idelogi-ideologi diantaranya. Telah kita Liberalisme bertitik tolak dari hak asasi yang melekat pada manusia sejak ia lahir dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun termasuk penguasa, terkecuali atas pesetujuan yang bersangkutan. liberalisme mempunyai nilai-nilai dasar (intrinsik), yaitu kebebasan dan kepentingan pribadi yang menuntut kebebasan secara mutlak yaitu individual kebebasan mengejar kebahagiaan hidup di tengah-tengah kekayaan material yang melimpah dan dicapai dengan bebas. Paham liberalisme selalu mengkaitkan aliran pikirannya dengan hak asasi manusia menyebabkan paham tersebut memiliki daya tarik yang kuat di kalangan masyarakat tertentu. Paham 1. Ideologi liberal Ideologi liberal memandang bahwa sejak manusia dilahirkan bebas dan dibekali penciptanya sejumlah hak asasi, yaitu hak hidup, hak kebebasan, hak kesamaan, hak kebahagiaan, maka nilai kebebasan itulah yang utama. Metode berpikir ideologi ini ialah liberalistik y a n g b e r w a t a k i n d i v i d u a l i s t i k . Aliran pikiran perseorangan atau individualistik diajarkan oleh Hoobbes, Locke, Rousseau, Spencer dan Laski.2 ini mengajarkan bahwa negara adalah masyarakat hukum (legal society) yang disusun Aliran pikiran 2. Ideologi komunis Ideologi komunistik mendasarkan diri pada premise bahwa semua materi berkembang mengikuti hukum menempuh dengan kontradiksi, proses dialetik. Ciri konsep dialetik tentang manusia, yaitu bahwa tidak terdapat sifat permanen pada diri manusia, namun ada keteraturan, ialah kontradiksi terhadap lingkungan selalu menghasilkan perkembangan dialetik dari manusia, maka sejarah 32
sumber: mediakobar.blogspot.co.id pun berkembang secara dialetik pula. itu, metode Sehubungan dengan dialetik berpikirnya materialisme dan jika diterapkan pada sejarah dan kehidupan sosial disebut materialisme- historik. Aliran pikiran golongan (das theory) yang diajarkan oleh Karl Marx, Engels, dan Lenin bermula merupakan kritik Karl Marx atas kehidupan sosial ekonomi masyarakat pada awal revolusi industri. (das theory) beranggapan bahwa negara ialah susunan golongan (kelas) untuk menindas golongan (kelas) lain. Kelas ekonomi kuat menindas ekonomi lemah, golongan borjuis menindas golongan proletar (kaum buruh). Oleh karena itu, Marx menganjurkan agar kaum buruh mengadakan revolusi politik untuk merebut kekuasaan negara dari kaum golongan karya kapitalis dan borjuis agar kaum buruh dapat ganti berkuasa dan mengatur negara. Aliran pikiran ini erat hubungannya dengan aliran Aliran pikiran golongan material-dialektis atau materialistik. Aliran pikiran ini sangat menonjolkan adanya kelas/revolusi dan perebutan kekuasaan negara. Pikiran Karl Marx tentang sosial, ekonomi, dengan pikiran Lenin terutama dalam pengorganisasian operasionalisasinya menjadi dan landasaan paham komunis. ini melahirkan paham liberal dan demokrasi poleksos bentuk-bentuk parlementarisme yang bersistem multipartai dan kapitalisme. Ini jelas bertentangan dengan Indonesia yang sebagai masyarakat makhluk sosial, manusia membutuhkan hidup berdampingan dengan orang lain, dalam interaksi itu biasanya terjadi kesepakatan, dan saling menghargai satu sama lain atas dasar tujuan dan kepentingan bersama. Prinsip-prinsip kerakyatan yang menjadi cita-cita utama untuk membangkitkan bangsa Indonesia, ini termaktub pada sila ke 4 yaitu sila kerakyatan. Ideologi 33
Foto: seluruh bangsa dan negara Indonesia serta ideologinya akan Pancasila sebagai tetap bertahan dan tidak goyah meskipun dihantam badai globalisasi dan modernisme. Sebagai generasi penerus, marilah kita menjaga Indonesia dan Pancasila agar saling berdampingan dan tetap utuh hingga anak cucu kita nantinya sebagai penerus kelangsungan negara ini. Pada akhirnya, semoga Pandangan Mengenai Pancasila dan Ideologi-Ideologi Besar Dunia Dalam pidato 1 Juni 1945, yang kini dikenang sebagai hari lahirnya Pancasila, Bung Karno terasa gamblang dalam lima uraiannya mengenai sila yang ia usulkan sebagai dasar negara sekaligus weltanschauung atau pandangan-hidup Indonesia merdeka. "Bagi orang yang berhaluan kiri, tak perlu takut bahwa Pancasila terlalu sebaliknya. ke Pancasila menjadi "jalan tengah" bagi kepungan ideologi besar dunia." Begitulah ujar Bapak Proklamator kita Bung Karno. Kelahiran Pancasila tidak bisa dilepaskan dari konstelasi pada masanya. Ia tidak lahir di ruang hampa, namun seperti dikatakan Bung Karno di tengah kepungan ideologi-ideologi besar dunia.3 Ketika fasisme Italia, Nazi Jerman dan Jepang diambang keruntuhan, dua ideologi besar lainnya sedang berebut pengaruh dan membentuk bloknya masing-masing. Blok Barat dengan demokrasi liberalnya diwakili Amerika Serikat "vis a vis" Blok Timur dengan ideologi komunis dipimpin Uni Sovyet. Persaingan di antara kedua blok ini menyeret dunia ke kancah Perang Dingin (Cold War Era) yang berlangsung cukup lama. Dalam "kawah candradimuka" sejarah inilah Pancasila lahir. Kelahiran Pancasila pidato founding fathers kita di depan sidang diawali dengan kanan, begitupun 34
Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia/BPUPKI). Dalam sidang perdananya pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dibicarakan secara khusus mengenai calon dasar negara Indonesia merdeka nantinya. Terjadi perdebatan yang cukup alot mengenai ideologi apa yang akan dipakai. Kelompok Islam dan kelompok nasionalis "keukeuh" menginginkan ideologi merekalah yang terpilih. Di tengah-tengah sengit itulah, pada 1 Juni 1945 giliran Bung Karno menawarkan konsepsinya.Pidato Bung Karno sendiri merupakan rangkaian dari pidato-pidato sebelumnya yang lain, di disampaikan antaranya Muhammad Yamin dan Supomo. Dalam pidato tanpa teks yang menghabiskan waktu 45 menit itu, Bung Karno menawarkan Pancasila sebagai jalan tengah terhadap tarik-menarik di antara kelompok Islam dan kelompok Nasionalis. Singkat kata, pada proses selanjutnya dibentuk tim kecil untuk menyusun dan menyempurnakan sila-sila kalimat tanpa merubah esensinya, sehingga tercapailah mufakat yang menerima Pancasila sebagai dasar negara kita. perdebatan tokoh-tokoh dan urutan ideologi yang begitu dini dilakukan para founding fathers kita menunjukkan arti pentingnya ideologi bagi sebuah bangsa. Setiap bangsa berdiri di atas suatu ideologi atau yang seringkali disebutnya Weltanchauung. Pembahasan tentang satu "Weltanschauung," yaitu Marxistische, "Historisch- materialistische Weltanschaung". Nippon mendirikan negara dai Nippon di atas satu "Weltanschauung", yaitu yang dinamakan "Tennoo Koodoo Seishin". Saudi Arabia, Ibn Saud, mendirikan negara Arabia di atas satu "Weltanschauung", bahkan diatas satu dasar agama, yaitu Islam." (Bung Karno, 1 Juni 1945). Bagi Bung Karno, Pancasila tidak cukup hanya dijadikan dasar negara kita. Di hadapan Majelis Umum PBB pada 30 September 1960, Bung Karno menyampaikan pidato yang berjudul "To Build The World Anew." Dalam pidatonya mengingatkan ancaman konfrontasi yang diakibatkan polarisasi dunia ke dalam dua blok. Menyadari akan kebhinnekaan bangsa Indonesia, Soekarno mengemukakan konsep dasar Pancasila. didalamnya terkandung semangat "semua buat semua". Pancasila tidak hanya digunakan sebagai ideologi pemersatu (center of gravity) dan perekat kehidupan bangsa, tetapi juga sebagai dasar dan filsafat serta pandangan hidup bangsa. Sesuai dengan Tuntutan Budi Nurani Manusia, nilai-nilai Pancasila mengandung ketuhanan, humanisme, kebangsaan, demokrasi dan keadilan. Hal ini merupakan dasar untuk membangun masyarakat baru Indonesia, yaitu masyarakat sosialis Indonesia. "Hitler mendirikan Jermania di atas "national-sozialistische Weltanschauung". Lenin mendirikan negara Soviet diatas KESIMPULAN Pencasila sebagai dasar filsafat serta ideologi bangsa dan negara Indonesia, bukan terbentuk secara mendadak 35
serta bukan hanya diciptakan oleh seseorang sebagaimana yang terjadi pada ideologi-ideologi lain di dunia, namun terbentuknya Pancasila melalui proses yang cukup panjang dalam sejarah bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia sebagai center of gravity, dari yang ideologi-ideologi besar ada di dunia ini, dengan menyadari dan memahami perbedaan diantara keduanya. Pokok pengamanan Pancasila haruslah dilakukan oleh setiap lapisan masyarakat Indonesia baik dari aparatur negara hingga pada mental kita sendiri. Benteng pengamanan Pancasila terletak pada segala bidang dan yang terutama di bidang mental-ideologis. ______________________ 1. Roeslan Abdulghani, Pancasila Ideologi, Perjalanan (Jakarta, PT Grasindo, 1998) hal 97 Sebuah 2. Roeslan Abdulghani, Pancasila Ideologi, Perjalanan (Jakarta, PT Grasindo, 1998) Sebuah 3. Dr. Baskara T. Wardaya, SJ, Bung Menggugat,(Yogyakarta: Karno Galangpress,2009) hal 194 36
Mewujudkan Kemandirian Bangsa dapat Memperkokoh Ketahanan Nasional Brigjen Pol Teddy Minahasa Putra, S.H., S.I.K. Peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan XXI (PPSA XXI) Lemhannas RI; Perwira Tinggi Staf Sumber Daya Manusia Polri (Pati SSDM Polri Penugasan pada Setwapres sebagai Tim Ahli Wakil Presiden RI) ABSTRAK Kemandirian bangsa dipengaruhi oleh berbagai hal, antara lain adalah kemam- puan bangsa tersebut dalam mengatasi persoalan ketahanan energi, ketahanan pangan, dan ketahanan sumber daya air. Untuk mengeksplorasi permasalahan ini, tulisan ini mencoba membahas persoalan tersebut dalam perspektif ketahanan na- sional untuk mewujudkan kemandirian bangsa. Kata Kunci: Kemandirian, Ketahanan, Nasional 37
Foto: PENDAHULUAN Bangsa yang berdaulat adalah bangsa yang memiliki kemandirian dalam memenuhi kebutuhan nasionalnya dan tidak bergantung kepada negara lain. Bangsa yang mandiri adalah bangsa yang memiliki kemampuan dalam mengelola sumber kekayaan alamnya (SKA) untuk kesejahteraan rakyatnya dan mampu bersaing di kancah global. Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber kekayaan alam (SKA) harus memiliki kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air. Terwujudnya kemandirian bangsa akan berpengaruh terhadap meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan ketahanan nasional. d alam mew uj udkan kemandirian bangsa tersebut, Indonesia masih dihadapkan pada berbagai persoalan ketahanan energi seperti Nam u n besarnya subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), gas elpiji, dan listrik yang jumlahnya mencapai Rp.77,3 triliun, terdiri dari subsidi BBM dan elpiji sebesar Rp. 32,3 triliun dan subsidi listrik sebesar Rp.45 triliun.1 juga masih d i h a d a p k a n p e r s o a l a n kekurangan pasokan listrik nasional, besarnya impor BBM, serta belum optimalnya pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Sedangkan persoalan dalam mewujudkan ketahanan pangan dihadapkan pada persoalan semakin menyusutnya lahan pertanian akibat konversi lahan sawah menjadi kawasan pemukiman, jalan raya, bandara, dan kawasan industri. Berdasarkan analisis citra resolusi tinggi, diperkirakan laju konversi lahan sawah nasional sekitar 96.512 ha pada periode 2000-2015. Dengan laju Ketahanan energi p a d a 38
konversi seperti 2000-2015, maka lahan sawah yang saat ini seluas 8,1 juta ha diprediksi akan menciut menjadi hanya sekitar 5,1 juta ha pada tahun 2045.2 Sementara persoalan yang dihadapi dalam mewujudkan ketahanan sumber daya air antara lain adalah berubahnya fungsi daerah resapan menjadi daerah pemukiman dan industri, terganggunya kawasan penyimpan air (rawa, danau, situ, bendungan / dam), dan alih fungsi kawasan hutan menjadi kawasan budidaya. Kemandirian bangsa juga dipengaruhi oleh dinamika perkembangan lingkungan strategis, seperti fluktuasi kenaikan harga minyak dunia dan komoditas pangan dunia yang berdampak pada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan pangan nasional. Selain itu, ketahanan sumber daya air juga dipengaruhi oleh perubahan iklim yang berdampak terjadinya kemarau panjang di berbagai wilayah Indonesia. i m p l e m e n t a s i k e b i j a k a n d a n pengelolaan harus memiliki SKA landasan visional geostrategi Indonesia dan konsepsi ketahanan nasional. Geostrategi merupakan manifestasi kesadaran ruang (space consciousness) setiap negara yang digunakan sebagai acuan untuk merumuskan cara terbaik untuk mengembangkan kekuatan yang telah dimiliki menjadi kekuatan yang lebih besar sehingga negara memiliki kemampuan yang lebih baik guna menghadapi ancaman yang mungkin timbul, baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri.3 Geostrategi Indonesia merupakan cara Indonesia mengembangkan kekuatannya berdasarkan konstelasi geografis melalui pembangunan nasional untuk mewujudkan cita-cita nasional sesuai yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu kehidupan Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur.4 Kemampuan mengatasi berbagai persoalan ketahanan energi, ketahanan pangan, dan ketahanan sumber daya air dapat mewujudkan kemandirian bangsa yang ditandai dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat serta kondisi stabilnya pada akhirnya akan memperkokoh ketahanan nasional. keamanan, yang PEMBAHASAN d alam mengelola sumber kekayaan alamnya harus didukung oleh kemampuan sumber daya manusa (SDM), teknologi pengolahan, sarana prasarana, dan keuangan (investasi). Oleh karena itu, SDM yang terlibat dalam pembuatan Kem and ir ian b ang sa Indonesia merupakan dasar perumusan ketahanan nasional Indonesia, khususnya terkait dengan konsepsi Ketahanan N asion al. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional keuletan yang dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam identitas, negeri untuk menjamin integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya.5 Geostrategi terintegrasi berisi 39
"Konsepsi ketahanan nasional (konsepsi tannas) merupakan pedoman untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan" U n t u k i t u , b a n g s a I n d o n e s i a mengatur dan menyelenggarakan kehidupannya dalam sistem kehidupan nasional yang mencerminkan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam rangka menjamin eksistensi bangsa dan negara pada masa kini dan pada masa yang akan datang, bangsa Indonesia harus tetap memiliki keuletan dan ketangguhan yang perlu dibina secara konsisten dan berkelanjutan. Kondisi kehidupan nasional yang merupakan pencerminan nasional didasari oleh landasan idiil Pancasila, landasan konstitusional UUD NRI 1945, dan landasan konseptual wawasan nusantara.6 suatu ketahanan tujuan nasional, bangsa Indonesia senantiasa dihadapkan pada berbagai bentuk tantangan, ancaman, hambatan, secara dan gangguan, baik yang Dalam upaya mencapai langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan integritas, identitas, dan hidup kelangsungan negara. Untuk itu, diperlukan keuletan dan ketangguhan yang mengandung k e m a m p u a n m e n g e m b a n g k a n kekuatan nasional dalam aspek dan dimensi kehidupan nasional yang disebut ketahanan nasional. Proses berkelanjutan untuk mewujudkan kondisi tersebut dilakukan berdasarkan pemikiran geostrategi berupa suatu konsepsi yang dirancang dan dirumuskan dengan memperhatikan kondisi bangsa dan konstelasi geografi Indonesia. Konsepsi tersebut dinamakan konsepsi ketahanan nasional. bangsa ketahanan nasional (konsepsi tannas) merupakan pedoman untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan.7 Kesejahteraan dapat digambarkan kemampuan sebagai bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasionalnya demi sebesar-besar kemakmuran yang adil dan merata, rohaniah, dan jasmaniah. Konsepsi Sementara itu, keamanan adalah kemampuan bangsa dalam melindungi nilai-nilai nasionalnya terhadap ancaman dari luar dan dari dalam. Hakikat ketahanan nasional adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional.8 40
Konsepsi ketahanan nasional harus diimplementasikan dalam kehidupan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga proses kehidupan tersebut dapat menghasilkan tingkat kehidupan yang lebih baik yang disebut tingkat kondisi ketahanan sebagai nasional. Sehubungan dengan itu, ketahanan nasional memiliki hubungan timbal balik dengan pembangunan nasional dalam arti tingkat kondisi ketahanan nasional yang tangguh akan men dorong keberhasil an pembangunan nasional, dan sebaliknya pembangunan nasional yang berhasil dapat meningkatkan kondisi ketahanan Implementasi konsepsi nasional. ketahanan nasional dalam pembangunan nasional harus didasarkan pada asas- asas Ketahanan Nasional, yakni asas kesejahteraan dan keamanan, asas komprehensif (menyeluruh integral terpadu), asas mawas ke dalam dan mawas ke luar, dan asas kekeluargaan. selain itu, pembangunan nasional harus didasarkan pada sifat ketahanan nasional yang terbentuk dari nilai- nilai yang terkandung dalam landasan dan asas-asasnya, yaitu mandiri, dinamis, wibawa, serta konsultasi dan kerjasama.9 u p a y a m e w u j u d k a n kemandirian bangsa yang mencakup k e t a h a n a n e n e r g i , k e t a h a n a n pangan, dan ketahanan sumber daya air, Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan yang terkait dengan kebijakan dan implementasi pengelolaan SKA yang belum sesuai amanat pasal 33 UUD NRI 1945 D a l a m Infografis: kominfo.go.id 41
dan konsepsi tannas. Dalam proses pengadaan dan distribusi BBM nasional, impor minyak Indonesia masih dari negara lain padahal Indonesia memiliki cadangan minyak bumi yang dinilai masih cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri hingga 12 tahun ke depan.10 Hal ini terjadi akibat kebijakan energi nasional yang terpaksa harus mengimpor karena terbatasnya kilang-kilang pengolahan BBM nasional. Dampak impor BBM tersebut menyebabkan naiknya harga BBM nasional dan membengkaknya anggaran subsidi yang sempat mencapai Rp.300 triliun pertahun.11 Kasus dibubarkannya Pertamina Energy Trading Limited (Petral) oleh Presiden Jokowi membuktikan bahwa pengadaan BBM oleh Petral dinilai tidak efisien dan terindikasi kasus korupsi.12 sumber daya mineral juga cenderung belum berlandaskan pada konsepsi Tannas, seperti kasus kontrak karya (KK) Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia (FI). 13 Kontrak karya PT. Freeport Indonesia cenderung merugikan Indonesia karena posisi tawar (bargaining power) pemerintah cenderung rendah dan porsi bagi hasil keuntungan Indonesia juga cenderung kecil. Menurut Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies Marwan Batubara, potensi kerugian negara dari kontrak karya pertambangan dengan PT. Freeport diperkirakan mencapai Rp.10.000 triliun. PT. Freeport selama ini hanya membayar royalti sebesar 1 persen. Padahal sesuai aturan, PT. Freeport harus membayar royalti kepada pemerintah sebesar 3 persen. Selain itu, ada dugaan pajak yang Kebijakan pengelolaan Foto: antarafoto 42
dibayarkan kepada pemerintah terlalu kecil dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh perusahaan tambang Amerika itu, kasus kontaminasi/pencemaran minyak (Bioremediasi) di tanah masyarakat Minas, Riau oleh PT. Chevron Indonesia15 juga menunjukkan bahwa pengolahan minyak bumi cenderung mengabaikan kesehatan dan keselamatan masyarakat (AMDAL). itu.14 Selain Selain energi, pengelolaan pangan juga yang masih belum berdampak terhadap meningkatnya kemakmuran rakyat. Bahkan sampai dengan saat ini pemerintah Indonesia masih melakukan impor pangan. Data impor pangan pada bulan Juni 2017 menunjukkan data sebagai berikut: beras sebanyak 36,3 ribu ton atau US$ 15,8 juta, tepung terigu sebesar 1,8 ribu ton setara US$ 545,5 ribu, gula pasir sebesar 3,7 ribu ton setara US$ 2,5 juta, daging jenis lembu sebesar 11,6 ribu ton setara US$ 39,4 juta, jenis lembu sebesar 10,9 ribu ton setara US$ 32,4 juta, garam sebesar 253,8 ribu ton setara US$ 8,1 juta, mentega sebesar 1,3 ribu ton setara US$ 7,8 juta, minyak goreng sebesar 1,9 ribu ton atau US$ 2,4 juta, bawang putih sebesar 90,9 ribu ton setara US$ 109,9 juta, lada sebesar 23,1 ton setara US$ 141 ribu, kentang sebesar 6,9 ribu ton atau US$ 3,0 juta, cabai kering tumbuk sebanyak 2,6 ribu ton atau US$ 3,1 juta, cabai awet sementara sebanyak 83,5 ton setara US$ 120,2 ribu, telur unggas sebesar 610 kg setara US$ 12,4 ribu.16 Berbagai kasus yang terjadi dalam pengelolaan pangan energi nasional di atas menunjukkan belum diterapkannya konsepsi tannas, yakni dan konsepsi kekuatan pengembangan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh dan terpadu berlandaskan Pancasila, UUD NRI 1945, dan wawasan nusantara. Untuk mewujudkan kemandirian bangsa, terutama dalam pembuatan kebijakan pengelolaan sumber kekayaan alam berikut implementasinya dalam pengelolaan energi, pangan, dan air harus berdasarkan pada asas-asas tannas dan memperhatikan konsepsi gatra yang mencakup trigatra (demografi, geografi dan SKA) dan pancagatra (ideologi, politik, budaya dan pertahanan keamanan). Dalam hubungannya dengan gatra demografi, kemandirian bangsa dalam pengelolaan SKA harus memperhatikan hubungannya dengan persebaran penduduk serta pengaruhnya dalam pemerataan distribusi dan manfaatnya. Sedangkan dalam hubungannya dengan gatra geografi, pengelolaan SKA harus memperhatikan letak geografis dan topografi alam, baik produksi maupun distribusinya. ketahanan nasional, ekonomi, sosial jumlah dan d a l a m m e l i h a t hubungannya dengan pancagatra, pengelolaan SKA harus memperhatikan lingkungan strategis pada dinamika aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, baik di tingkat global, regional, maupun (kontemporer). Dengan nasional memperhatikan konsepsi tannas dan dinamika trigatra dan pancagatra, maka diharapkan pengelolaan sumber daya energi, pangan dan air dapat S e m e n t a r a 43
mewujudkan kemandirian bangsa sehingga akan memperkokoh Ketahanan Nasional. mencukupi kebutuhan nasionalnya. Saran Ke t a h a n a n N a s i o n a l d a l a m pengelolaan SKA (energi, pangan, dan air) dapat dikatakan kokoh, apabila dapat menciptakan: Berdasarkan pembahasan di atas, maka saran-saran yang dapat saya berikan adalah 1. Pengelolaan SKA secara berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. 2. Hasil pengelolaan SKA dapat memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat sesuai amanat Pasal 33 UUD NRI 1945. 3 . H a s i l p e n g e l o l a a n S K A d a p a t menjadi sumber devisa negara guna kelanjutan Pembangunan Nasional. PENUTUP Kesimpulan Kemandirian bangsa melalui pengelolaan SKA selama ini cenderung mengabaikan konsepsi Tannas, sehingga menimbulkan ketimpangan dalam distribusi manfaat dan hasil-hasil pembangunan. Konsepsi tannas yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, UUD NRI 1945, serta wawasan nusantara seharusnya dijadikan pedoman dalam merumuskan ketahanan energi, pangan, dan air sehingga mampu mencukupi kebutuhan energi, pangan, dan air nasional dengan harga yang terjangkau serta terdistribusi secara merata ke seluruh wilayah nusantara tanpa adanya disparitas harga antar wilayah. Sebaliknya apabila perumusan kebijakan pengelolaan tidak berlandaskan pada konsepsi Tannas, maka kemandirian bangsa tidak akan terwujud dan Indonesia akan selalu tergantung pada negara lain dalam kebijakan SKA a. Para pelaksana kebijakan di K/L (kementrian/ lembaga) dan Pemda harus mengikuti kursus atau pendidikan tentang kebangsaan sehingga memahami konsepsi Tannas dan Geostrategi Indonesia. pembuat dan b. Kurikulum tentang geostrategi dan ketahanan nasional (tannas) harus diterapkan di seluruh perguruan terbangun generasi tinggi agar muda yang berwawasan kebangsaan sehingga dapat mendorong terwujudnya Ketahanan Nasional yang kokoh. ______________ 1. Berapa Alokasi Subsidi Tahun 2017? Ini Rinciannya. 26 Oktober 2016. read/2016/10/26/194755926/ berapa.alokasi.subsidi.tahun.2017. ini.rinciannya 2. Anny Mulyani, Dwi Kuncoro, Dedi Nursyamsi, dan Fahmuddin Agus. "Analisis Konversi Lahan Sawah: Penggunaan Data Spasial Resolusi Tinggi Memperlihatkan Laju Konversi yang Mengkhawatirkan," dalam Jurnal Tanah dan IklimVol. 40 No. 2, hal. 121-133. Bogor : Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian, 2016. 3. Tim Pokja Geostrategi Indonesia dan Konsepsi Ketahanan Nasional 44
LEMHANNAS. Bidang Studi Inti Geostrategi Indonesia dan Konsepsi Ketahanan Nasional. Jakarta : LEMHANNAS, 2017, hal. 1. 4. Tim Pokja Geopolitik dan Wawasan Nusantara LEMHANNAS. Bahan Ajar Bidang Studi Geopolitik dan Wawasan Nusantara. Jakarta : LEMHANNAS, 2017, hal. 181. 5. Tim Pokja Geostrategi dan Konsepsi Ketahanan Nasional LEMHANNAS,hal. 75. 6. Ibid,hal. 71. 7. Opcit. Hal. 76. 8. Ibid. Hal. 76. 9. Ibid. Hal. 76-80. pada UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan Umum. UU No. 11 Tahun 1967 saat ini sudah dinyatakan tidak berlaku, dan dengan diberlakukannya UU No. 4 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2017 maka seluruh perusahaan tambang harus mengajukan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). 14. The Global Review. "Dampak Negatif Kontrak Karya Freeport Yang Merugikan Negara 10.000 Triliun Per Triwulan", tanggal 16 April 2012. php?lang=id&id=7970&type=6 10. Menurut data Pemerintah, cadangan minyak bumi Indonesia hanya sekitar 3,8 miliar barel, jika produksi konstan 800.000 bph pertahun, maka dalam 12 tahun lagi akan habis. tinggal-38-miliar-barel 15. Ironi Kasus Proyek Bioremediasi Chevron, tanggal 14 Nopember 2014. read/2014/11/17/337/1066427/ chevron 11. Jokowi Sindir Kebijakan Subsidi BBM pada Era SBY. 21 Desember 2016. read/2016/12/21/22090001/ bbm.pada.era.sby 16. Ini Sederet Pangan yang Diimpor RI. Tanggal 3 Agustus 2017. ekonomi-bisnis/d-3584236/ini- sederet-pangan-yang-diimpor-ri?_ DAFTAR PUSTAKA 12. CNN Indonesia. KPK Minta Pertamina Bantu Penyelidikan Kasus Petral. 24 Maret 2016. sional/20160324145820-12-119527/ kpk-minta-pertamina-bantu- penyelidikan-kasus-petral/ 13. Kebijakan kontrak karya atau perjanjian karya yang mengacu CNN Indonesia. KPK Minta Pertamina Bantu Penyelidikan Kasus Petral. 24 Maret al/20160324145820-12-119527/ kpk-minta-pertamina-bantu- penyelidikan-kasus petral/ review. com/content_detail. php?lang=id&id=7970&type=6 45
Kementerian ESDM. Outlook Energi Indonesia 2010-2030. Jakarta, 2010. Merugikan Negara 10.000 Triliun Per Triwulan", tanggal 16 April 2012. Berapa Alokasi Subsidi Tahun 2017? Ini Rinciannya. 26 Oktober 2016. read/2016/10/26/194755926/ berapa. alokasi.subsidi. tahun.2017.ini.rinciannya Tim Pokja Geopolitik dan Wawasan Nusantara LEMHANNAS. Bahan Ajar Bidang Studi Geopolitik dan Wawasan Nusantara. Jakatrta: LEMHANNAS, 2017. Jokowi Sindir Kebijakan Subsidi BBM pada Era SBY. 21 Desember 2016. read/2016/12/21/22090001/ jokowi.sindir. kebijakan.subsidi. bbm.pada.era.sby Mulyani, Anny dkk. "Analisis Konversi Lahan Sawah: Penggunaan Data Spasial Resolusi Tinggi Memperlihatkan Laju Konversi yang Mengkhawatirkan," dalam Jurnal Tanah dan IklimVol. 40 No. 2, hal. 121-133. Bogor : Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian, 2016. Ironi Kasus Proyek Bioremediasi Chevron, tanggal 14 Nopember 2014. read/2014/11/17/337/1066427/ chevron PresidenRI.go.id. Pembubaran Petral menjadi Kunci Reformasi Tata Kelola Migas. 19 Mei 2015. pembubaran-petral-menjadi- html The Global Review. "Dampak Negatif Kontrak Karya Freeport Yang 46
Grand Strategi Pemerintah untuk Menanggulangi Kejahatan Transnasional Ruslaini, S.E., M.M. Peserta Program Pendidikan Regular Angkatan LVI (PPRA LVI) Lemhannas RI; Pembantu Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan, STIE Kasih Bangsa, Jakarta ABSTRAK Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar didunia yang berada di antara dua samudra dan dua benua, memiliki wilayah laut yang luas (2/3 wilayah Indo- nesia). Selain memiliki sumber kekayaan alam yang besar, tidak dapat dipungki- ri bahwa kondisi geografi Indonesia dapat berpotensi ancaman bagi kedaulatan bangsa.Salah satu ancaman tersebut adalah ancaman keamanan dan kejahatan transnasional yang terstruktur dan terorganisir. United Nations Convention on Transnational Organized Crime-UNTOC merupakan salah satu mekanisme guna men- anggulangi kejahatan transnasional yang telah berkembang sesuai dengan kemaju- an teknologi informasi dan masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu bagian dari dunia, menyadari bahwa kejahatan transnasional saat ini ditunjang dengan kecanggihan teknologi alat komunikasi dan informasi, sehingga Indonesia membu- tuhkan strategi dalam mengantisipasi berbagai kondisi yang berpotensi menjadi ancaman melalui badan siber dan sandi negara. Kata Kunci: Strategi, Pemerintahan, Kejahatan, Transnasional Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 32 | desember 2017 47
Foto: PENDAHULUAN Kondisi geografi Indonesia yang sa- ngat strategis sebagai negara kepulauan terbesar didunia dengan 17.504 pulau yang berada di antara dua samudra dan dua benua serta sumber kekayaan alam baik darat, laut dan udara yang melim- pah merupakan modal pembangunan nasional. Akan tetapi kondisi geogra- fis Indonesia dengan kekayaan yang terkandung didalamnya juga memun- culkan potensi ancaman. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang no. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang dimaksud dengan ancaman adalah seti- ap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dini- lai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan kesela- matan segenap bangsa. Bentuk ancam- an dan waktunya dapat terjadi setiap saat secara tidak terduga, oleh karena itu perlunya adanya upaya perlindung- an dari segala ancaman. Ancaman ke- amanan transnasional mengalami pe- ningkatan dari waktu ke waktu. Salah satu mekanisme multilateral dalam me- nanggulangi kejahatan lintas negara, khususnya yang dilakukan oleh trans- -organized crime (TOC) adalah United Nations Convention on Transnational Organized Crime-UNTOC. UNTOC akan menjadi panduan dasar bagi negara- -negara dalam upaya penanggulangan kejahatan lintas negara yang telah ber- kembang menjadi tindak pidana yang terorganisasi. Semua bentuk kejahatan transnasional berkembang sesuai de- ngan dinamika masyarakat internasio- nal. Perkembangan kejahatan semakin lama semakin canggih dan bergerak antar negara yang membahayakan ke- amanan dan pertahanan nasional.1 Kejahatan transnasional semakin tidak 48 Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 32 | desember 2017
terkendali, jika tidak ditempuh lang- kah-langkah strategis dalam mencegah atau meminimalisir ruang gerak pelaku kejahatan transnasional dalam bentuk Grand Strategi pemerintah untuk me- nanggulangi kejahatan transnasional. PEMBAHASAN bagian penting dari kegiatan persiapan, perencanaan, pengarahan atau kontrol terjadi di negara lain; dilakukan di satu negara tetapi melibatkan suatu kelom- pok penjahat terorganisasi yang ter- libat dalam kegiatan kriminal di lebih dari satu negara; atau dilakukan di satu negara namun memiliki akibat utama di negara lain. Konvensi PBB mengenai Kejahatan (United Transnasional Nations Convention on Transnational Organized Crime-UNTOC) yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Kejahatan Transnasional Yang Terorganisasi) menyebutkan se- jumlah kejahatan yang termasuk dalam kategori kejahatan transnasional teror- ganisir yaitu pencucian uang, korupsi, perdagangan gelap tanaman dan satwa liar yang dilindungi, kejahatan terhadap benda seni budaya (cultural property), perdagangan manusia, penyelundupan migran, serta produksi dan perdagangan gelap senjata api. Konvensi juga meng- akui keterkaitan yang erat antara keja- hatan transnasional terorganisir dengan kejahatan radikalisme dan terorisme, meskipun karakteristiknya sangat ber- beda. Walaupun kejahatan perdagang- an gelap narkoba dan cybercrime tidak dirujuk dalam konvensi, kejahatan ini masuk kategori kejahatan transnasio- nal terorganisir. United Nations Nations Convention Transnasional Organized Crime menyatakan bahwa tindak pidana bersifat transnasional adalah jika dilakukan di lebih dari satu negara; dilakukan di satu negara namun Terorganisir Against Kejahatan transnasional di Indonesia yang mengalami peningkatan dari ta- hun ke tahun diantaranya adalah per- dagangan orang, narkoba dan kejahat- an siber. Pemerintah memperkirakan sekitar 1,9 juta dari 4,5 juta warga Indonesia yang bekerja di luar negeri dimana kebanyakan dari mereka adalah perempuan, tidak memiliki dokumen atau telah tinggal melewati batas izin tinggal.2 Situasi ini meningkatkan ke- rentanan mereka terhadap perdagang- an orang (human trafficking). Dari total kasus human trafficking dengan jum- lah korban mencapai 7.193 orang yang terindikasi, ditemukan fakta bahwa sebanyak 92,46% adalah korban yang berasal dari Indonesia. International Organization for Migration (IOM) men- catat korban perdagangan orang dari Indonesia adalah perempuan usia anak sebanyak 950 orang dan perempuan usia dewasa 4.888 orang serta pria usia anak 166 orang dan pria dewasa sebanyak 647 orang.3 Data Kepolisian Negara Republik Indonesia tahun 2011-2013 menunjukkan 509 kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), mayoritas adalah kasus eksploitasi ketenagakerja- an sebanyak 213 kasus; kemudian 205 kasus adalah investigasi-perdagangan- -manusia/eksploitasi seksual; 31 kasus bekerja tidak sesuai dengan perjanji- an; dan 5 kasus bayi yang diperjualbeli- Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 32 | desember 2017 49
kan.4 Data IOM Indonesia menunjukkan bahwa orang-orang dengan tingkat pen- didikan rendah lebih rentan yaitu 57% korban hanya mengenyam pendidikan sampai dengan sekolah dasar atau bah- kan lebih rendah. Perdagangan orang tidak hanya dialami oleh orang yang pergi ke luar negeri. Walaupun sebagi- an besar kasus yang dibantu oleh IOM berfokus pada tenaga kerja yang beker- ja di luar negeri, tetapi 16% dari korban yang mengalami perdagangan orang terjadi di dalam negeri.5 Sedangkan untuk kasus kejahatan transnasional peredaran narkoba, ber- dasarkan penelitian Badan Nasional Narkotika (BNN) dan Puslitkes UI 2014, angka prevalensi penyalah guna nar- koba di Indonesia 4 juta orang dengan rincian 1,6 juta ialah mereka yang men- coba-coba, kemudian 1,4 juta pemakai teratur, dan 943 ialah pecandu. Selain itu, penelitian tersebut mendapatkan temuan bahwa pengguna narkoba dii- dentifikasi sebanyak 20% tidak bekerja, 25% ialah pelajar dan mahasiswa, dan 56% orang yang sudah bekerja (karya- wan, pegawai pemerintah, dan wiras- wasta). Kemudian, yang menjadi perso- alan besar ialah temuan 12.044 orang per tahun meninggal atau 33 orang per hari meregang nyawa yang diakibatkan narkoba. Fakta lainnya dan ini menja- di persoalan besar tersendiri dari hasil penelitian BNN-Puslitkes UI 2014 ialah 75% peredaran narkoba dikendalikan dari dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP). Narapidana yang di penjara, ber- ada dalam pengawasan petugas selama 24 jam, lalu menjadi pengendali utama atas peredaran narkoba sebanyak 75% ialah sesuatu yang sangat memprihatin- kan.6 siber, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipid) Bareskrim memastikan terjadinya pe- ningkatan kejahatan siber di Indonesia. Sesuai data Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri pada 2015 ke- jahatan siber berupa ujaran kebencian mencapai 143 kejadian. Namun, pada tahun 2016 terjadi peningkatan men- jadi 199 ujaran kebencian. Pada 2015 juga terjadi 66 kejadian communica- tion fraud atau penipuan komunika- si, lalu meningkat drastis menjadi 122 kejadian fraud communication pada 2016.7 Peningkatan kejahatan siber di Indonesia ditopang semakin mening- katnya pengguna internet di Indonesia. Pada periode tahun 2006-2009, pe- ningkatan pengguna internet seba- nyak 13 juta orang yaitu dari 20 juta pengguna di th. 2006 menjadi 33 juta pengguna di th. 2009.8 Kemudian survei yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jaringan Indonesia (APJII) mengungkapkan bahwa lebih dari se- tengah penduduk Indonesia kini telah terhubung internet. Survei yang dila- kukan sepanjang 2016 itu menemukan bahwa dari total penduduk Indonesia sebanyak 256,2 juta orang, terdapat 132,7 juta orang yang telah terhubung ke internet.9 Dan hal ini menempat- kan Indonesia pada peringkat ke-5 negara terbesar pengguna internet.10 Peningkatan penggunaan internet te- lah sesuai dengan komitmen pemerin- tah dalam paket kebijakan ekonomi XIV untuk menempatkan Indonesia sebagai negara dengan ekonomi digital terbe- sar di Asia Tenggara pada tahun 2020, mendorong kreasi, inovasi, dan invensi kegiatan ekonomi baru di kalangan ge- nerasi muda dan memberikan kepas- Pada kasus kejahatan Internet 50 Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 32 | desember 2017
tian dan kemudahan berusaha dalam pemanfaatan e-commerce. Pemerintah memang telah mengantisipasi dampak peningkatan pengguna internet yaitu kejahatan siber yang menjadi kasus paling banyak ditangani Ditreskrimsus Polda Metro Jaya sepanjang tahun 2016. Dari 1.627 kasus yang ditangani polisi, 1.207 kasus merupakan kasus cy- ber crime.11 Untuk itu Presiden Jokowi telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2017 tanggal 19 Mei 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Dalam Perpres ini disebutkan bahwa BSSN adalah lemba- ga pemerintah non kementerian yang berada di bawah dan bertanggung ja- wab kepada Presiden melalui mente- ri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penye- lenggaraan pemerintah di bidang poli- tik, hukum, dan keamanan. Akan tetapi BSSN sampai saat ini belum beropera- si sementara kejahatan siber yang te- rus meningkat dari tahun ke tahun dan mengancam kedaulatan, keutuhan dan keselamatan segenap bangsa Indonesia. Security threat report 2013, menem- patkan Indonesia sebagai negara pe- ringkat pertama paling berisiko meng- alami serangan siber.12 Kejahatan transnasional berdampak pada penurunan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang akan memba- hayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan sege- nap bangsa Indonesia. Di sisi lain ling- kungan strategis bergerak secara dina- mis membawa tantangan dan tuntutan yang akan sulit diikuti oleh negara yang tidak mempersiapkan kemandirian dan kedaulatan baik politik, ekonomi ma- upun sosial budaya.13 Perkembangan lingkungan dan konteks strategis yang dinamis senantiasa membawa perubah- an terhadap spektrum ancaman yang kompleks dan berimplikasi terhadap pertahanan negara. Pertahanan negara Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 32 | desember 2017 51
kedepan memerlukan keterpaduan per- tahanan militer dan pertahanan nirmi- liter melalui usaha membangun kekuat- an dan kemampuan pertahanan negara yang kuat dan disegani serta memiliki daya tangkal tinggi. Pertahanan negara disusun dalam suatu sistem pertahanan semesta untuk mencapai tujuan nasio- nal. Pertahanan semesta pada hakikat- nya adalah suatu pertahanan yang me- libatkan seluruh warga negara sesuai peran dan fungsinya. UUD NRI Tahun 1945 pasal 30 UUD NRI Tahun 1945 (hasil amandemen) me- nyebutkan bahwa (1) tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut dalam usaha pertahanan dan keamanan nega- ra, (2) Usaha pertahanan dan keaman- an Negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat se- mesta oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sebagai kekuatan uta- ma dan rakyat sebagai kekuatan pendu- kung. Dan Undang - undang RI nomor 3 tahun 2002 pasal 7, menyatakan bahwa sistem pertahanan negara dalam meng- hadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Dimana pada pasal 8 ayat (1) undang-undang ini, menyatakan bahwa Komponen Cadangan, terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama; ayat (2) Komponen Pendukung, terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buat- an, serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung atau tidak lang- sung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan kom- ponen cadangan. Implementasi UUD NRI tahun 1945 pasal 30 (hasil amandemen) dan UU RI no. 3 tahun 2002 terkait pe- nanggulangan kejahatan transnasional harus di iringi dengan strategi yang se- jalan dengan kepentingan nasional dan berlangsung secara berkelanjutan tan- pa dipengaruhi oleh perubahan pemim- pin. Strategi secara fundamental me- rupakan pilihan cara yang merefleksi- kan kondisi negara di masa depan atau kondisi yang sesuai dengan lingkungan strategis. Strategi merupakan cara ten- tang bagaimana (ways) pemimpin akan menggunakan power (instruments and resources, or means) yang memungkin- kan untuk mengontrol lingkungan dan lokasi geografi untuk mencapai tujuan (objectives/ends) yang mendukung ke- pentingannya.14 Memperhatikan dampak kejahatan transnasional terhadap kelangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka penganggulangan pe- nanganan kejahatan transnasional ti- dak cukup hanya dari aparat penegak hukum yaitu Kepolisian RI, Kejaksaan RI dan Kehakiman yang melakukan penin- dakan kejahatan transnasional sebagai tindak pidana melainkan perlu meli- batkan berbagai institusi pemerintah terkait yaitu badan intelejen nasional (BIN), kementerian pertahanan RI ser- ta TNI dalam rangka mengantisipasi kejahatan transnasional yang bertuju- an sebagai proxiwar dari negara lain. Selain itu, diperlukan pula penanggu- langan yang terstruktur, terencana, terpadu serta komprehensif dan holis- tik melalui pembentukan satuan tugas 52 Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 32 | desember 2017
(satgas) pencegahan, penanganan, dan penindakan kejahatan transnasional. Penanggulangan seluruh jenis kejahat- an transnasional melalui keterlibatan BSSN, BIN, Kemhan, TNI, dan aparat penegak hukum dalam satuan tugas di rumuskan dalam suatu grand strategi penanggulangan kejahatan transna- sional. Keterlibatan seluruh institu- si pemerintah tersebut diatas, untuk mengantisipasi secara dini kejahatan transnasional yang digunakan sebagai alat proxiwar oleh negara lain dengan tujuan untuk menguasai NKRI. PENUTUP Kesimpulan dampak yang sangat luas bagi se- luruh aspek kehidupan masyarakat suatu negara bahkan dapat mengan- cam eksistensi suatu negara terma- suk mengancam kedaulatan, keutuh- an wilayah dan keselamatan segenap bangsa Indonesia. Saran a) Kejahatan transnasional harus di antisipasi sebagai proxiwar dari ne- gara lain untuk melemahkan atau menghancurkan NKRI dengan tuju- an untuk menguasai potensi sumber daya atau kekayaan NKRI dengan melumpuhkan sumber daya manusia Indonesia. a. Kejahatan transnasional telah terja- di di hampir seluruh negara di dunia. Walaupun PBB telah mengeluarkan konvensi internasional yaitu United Nations Convention on Transnational Organized Crime-UNTOC akan tetapi kejahatan transnasional dari tahun ke tahun semakin marak dan modus operandinya semakin canggih dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informatika. Akan tetapi Indonesia belum memiliki grand strategi untuk menanggulangi kejahatan transnasi- onal secara komprehensif, integral dan holistik. b. Kejahatan transnasional yang meli- batkan pelaku, tempat dan dampak lintas negara memerlukan penang- gulangan dari pemerintah negara- -negara tempat kejadian ataupun negara terdampak kejahatan trans- nasional. b) Pemerintah harus segera mengo- perasikan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2017 tanggal 19 Mei 2017 guna menanggulangi kejahatan si- ber yang sangat membahayakan ke- daulatan, keutuhan dan keselamat- an segenap bangsa Indonesia. c) Pemerintah harus membentuk sat- gas pencegahan, penanggulangan, dan penindakan kejahatan transna- sional yang melibatkan berbagai in- stitusi pemerintah dan tokoh masya- rakat termasuk BSSN, BIN, Kemhan, TNI, dan aparat penegak hukum. d) Pemerintah harus meningkatkan kerja sama dengan negara lain baik berupa kerjasama bilateral maupun multilateral dalam melakukan pen- cegahan, penanggulangan, dan pe- nindakan kejahatan transnasional. c. Kejahatan transnasional bukanlah kejahatan kriminal yang berdam- pak sempit, melainkan memberikan ____________ Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 32 | desember 2017 53
12.Materi pokok bidang studi strategis 1. Modul pokok bidang studi lingkung- an strategi, Lemhannas tahun 2017 hal 49 tahun 2017, hal. 31 13. Materi pokok bidang studi strate- gi,Lemhannas RI th. 2017 hal. 22 2. -id/laporan-tahunan-perdagangan- -orang-2016/ , diunduh tanggal 30 Juli 2017 jam 13.30 DAFTAR PUSTAKA 1. UUD NRI 1945 3. lowship/fellowship-untuk-jurna- lis-liputan diunduh tanggal 30 Juli 2017 jam 14.10 4. iptek/2015/08/24/Perdagangan- Orang-di-Indonesia-Masih-Tiga- Besar-Du, diunduh tanggal 30 Juli 2017 jam 14.10 5. -dunia-anti-perdagangan-orang, diunduh tanggal 30 Juli 2017 jam 14.10 koba-dari-penelitian-bnn/ diunduh tanggal 30 Juli 2017 jam 14.10 2. Undang-Undang no. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara 3. Materi pokok bidang studi strate- gi,Lemhannas RI th. 2017 4. Modul pokok bidang studi lingkung- an strategi, Lemhannas tahun 2017 5. -id/laporan-tahunan-perdagangan- -orang-2016/ 6. -liputan 7. iptek/2015/08/24/Perdagangan- Orang-di-Indonesia-Masih-Tiga- Besar-Du read/2017/03/29/92882/Aksi- Kejahatan-Siber-Meningkat diun- duh tanggal 04 Agustus 2017 jam 15.30 8. -dunia-anti-perdagangan-orang koba-dari-penelitian-bnn/ kembangan-internet-di-indone- sia-2006-2015/ 9. cyber-crime-indonesia/ ticles/waspadailah-hantaman- -serangan-cyber-terhadap-indone- sia/ 54 Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 32 | desember 2017
Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 32 | desember 2017 56