Hak Rakyat Atas Air Bersih Sebagai Derivasi Hak Asasi Manusia Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Fachriza Cakrafaksi Limuris Fakultas Hukum Universitas Indonesia Email: Abstrak Begitu vitalnya peran air terutama air bersih dalam kehidupan manusia membuat akses manusia terhadap air sedemikian pentingnya. Oleh sebab itu, hak atas air bersih menjadi bagian dari hak asasi manusia yang penting dan menjadi jembatan menuju hak-hak asasi manusia lainnya. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia memberikan pedoman mengenai bagaimana Hak Asasi Manusia itu dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara-negara di dunia. Hak atas air sejatinya memuat kebebasan-kebebasan dan kepemilikian hak. Kebebasan yang dimaksud di sini mencakup jaminan atas akses air minum yang aman dan sanitasi, non- diskriminatif, serta jaminan ketiadaan gangguan atas akses pasokan air minum yang tersedia. Sementara itu, kepemilikan hak mencakup hak atas sistem pasokan air dan manajemen yang menyediakan kesamaan kesempatan bagi masyarakat untuk menikmati air, hak untuk mendapatkan akses air minum yang aman dengan jumlah yang memadai sebagai bagian untuk menjaga kehidupan dan kesehatan, akses atas air minum yang aman dan sanitasi dalam tahanan, serta hak untuk turut berpartisipasi dalam perumusan kebijakan di tingkat nasional maupun lokal terkait dengan persoalan air. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yuridis. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Indonesia yang sudah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya sebagai penjabaran lebih lanjut dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia seharusnya mengakui hak atas air yang aman dan bersih sebagai hak asasi manusia. Pencegahan terhadap krisis air bersih adalah hal penting yang harus menjadi prioritas terutama setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Kata kunci: hak atas air, hak rakyat atas air bersih, deklarasi universal hak asasi manusia, krisis air bersih. 515
Abstract Once the vital role of water, especially clean water in human life makes human access to water so important. Therefore, the right to clean water is an important part of human rights and is a bridge to other human rights. The Universal Declaration of Human Rights provides guidance on how human rights are respected, protected and fulfilled by countries in the world. The right to water actually contains freedoms and ownership rights. The freedom referred to here includes guarantees for access to safe drinking water and sanitation, non-discriminatory, as well as guarantees of no interference with access to available drinking water supplies. Meanwhile, ownership rights include rights to water supply systems and management that provide equal opportunities for people to enjoy water, the right to access safe drinking water in sufficient quantities as part of maintaining life and health, access to safe drinking water and sanitation in detention, as well as the right to participate in policy formulation at the national and local levels related to water issues. The research method used in this study is juridical normative. From this research it can be concluded that Indonesia which has ratified the International Covenant on Civil and Political Rights and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights as a further elaboration of the Universal Declaration of Human Rights should recognize the right to safe water and clean as a human right. Prevention of clean water crisis is an important thing that must be a priority, especially after the promulgation of Act Number 17 of 2019 concerning Water Resources. Keywords: the right to water, people's right to clean water, universal declaration of human rights, water crisis. 516
Latar Belakang Pertambahan penduduk telah meningkatkan kebutuhan terhadap sandang, pangan, papan, air bersih dan energi. Hal tersebut mengakibatkan eksploitasi terhadap sumber daya alam semakin tinggi serta cenderung mengabaikan aspek-aspek lingkungan hidup. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan akan berdampak pada penurunan kelestarian sumber daya alam dan fungsi lingkungan.1 Air sebagai bagian dari sumber daya alam merupakan cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Di dalam pasal itu dinyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.2 Aturan ini merupakan landasan hukum bagi pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah dan stakeholder terkait memiliki kewajiban untuk melaksanakan perlindungan dan pengelolaan sumber daya air guna mencapai amanat UUD 1945 tersebut.3 Dalam paham kedaulatan rakyat, maka rakyatlah yang diakui sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara. Rakyat secara kolektif dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad) pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (vergunning), lisensi (licentie) dan konsesi (concessie).4 Peran negara sebagai yang menguasai dalam arti diberi mandat untuk mengelola air sebagaimana perintah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah tetap ada dan tidak dialihkan kepada dunia usaha atau swasta.5 Implementasi tanggung jawab negara dalam pengelolaan sumber daya air berdasarkan peraturan perundang-undangan dilaksanakan oleh pemerintah (pusat) dan daerah dengan peran dan porsi masing-masing. Air bersih sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia untuk mencapai kesejahteraan manusia dan pengembangan sosial ekonomi berkelanjutan. Dalam beberapa dekade mendatang kebutuhan air bersih terus meningkat seiring dengan peningkatan populasi.6 1 Upik Hamidah, "Pengaturan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Bandar Lampung", Jurnal Cita Hukum, 2 3 4 5 6 Vol. 2 No. 2, Desember 2015, hlm. 3. Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3). Sutrisno, "Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", Jurnal Hukum, Vol. 18 No. 3, Juli 2011, hlm 446. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 85/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hlm. 140-141. Ibid., hlm. 111. The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), The United Nation World Water Development Report, (Paris: 2014), hlm. 12. 517
Hampir 3 persen air di bumi kita adalah air tawar, akan tetapi kebanyakan air ini adalah air beku dalam glasier di Antartika dan Artik. Ini bermakna bahwa hanya 0,5 persen air dunia yang disediakan untuk umat manusia dan ekosistem.7 Permintaan air global semakin meningkat dan perubahan iklim mengancam ketersediaan air dunia. Karena itu, menurut Persatuan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disebut PBB) dunia perlu melakukan cara baru yang dapat memenuhi kebutuhan air masyarakat di masa depan. Pada tahun 2010 permintaan pangan dunia akan naik 70% yang menyebabkan kebutuhan air untuk pertanian akan melonjak sebesar 19%. Saat ini sebanyak 70% air tawar sudah digunakan untuk kebutuhan pertanian. Pada tahun 2070 diperkirakan lebih dari 44 Juta penduduk dunia akan terkena dampaknya. Kekurangan air tersebut terutama paling dirasakan oleh masyarakat miskin. Menurut laporan PBB, terdapat lebih dari 1 miliar penduduk yang tidak memiliki akses atas air yang layak dan jumlah tersebut akan terus bertambah terutama di wilayah perkotaan.8 Krisis air adalah dimensi kerusakan ekologis bumi yang paling menyebar, paling sulit, dan paling tidak terlihat.9 Kebutuhan akan air tersebut menjadi tantangan yang menonjol di negara-negara yang sedang berkembang dan mengalami pertumbuhan ekonomi atau di negara-negara besar dengan pertumbuhan penduduk yang padat dengan akses teknologi modern yang rendah.10 Secara alamiah keberadaan air dalam lingkungan sehari-hari tersedia melalui siklus yang sangat sempurna, dimulai dengan lautan yang menguap yang kemudian dicairkan menjadi hujan yang sebagian terserap oleh tanah dan sebagian dialirkan oleh sungai11, sayangnya kelangsungan siklus tersebut rusak oleh faktor alam, atau aktivitas pembangunan yang mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan, seperti sungai- sungai di Jakarta yang mengalami pencemaran berat.12 Persoalan tersebut tidak hanya menjadi isu permasalahan nasional bahkan juga global. Agar terjaganya keberadaan sumber daya air yang berkelanjutan dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana telah dinyatakan dalam UUD 1945 dan Pancasila, maka upaya pelestarian lingkungan hidup yang serasi dengan sungguh-sungguh dan sistematis menjadi keperluan mendesak.13 Pelestarian sumber daya air menjadi tantangan besar yang dihadapi dunia dewasa ini. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber daya Air diharapkan akan menjadi pedoman oleh pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan terkait sumber daya air. Permasalahan di Indonesia terkait swastanisasi air, pengelolaan air, akses masyarakat terhadap air bersih, dan hak asasi manusia atas air merupakan beberapa masalah yang harus diselesaikan dalam babak baru berlakunya 7 8 Tineke Lambooy, "Corporate Social Resposibility: Sustainable Water Use", Journal of Cleaner Production, Vol. 19 No. 8, 852-866, 2011, hlm. 1. Jurnal Kajian Lemhanas RI, Pengelolaan Sumber Daya Air Guna Mendukung Pembangunan Nasional dalam Rangka Ketahanan Nasional, (Jakarta: Lemhanas RI, 2011), hlm. 53. 9 Vandhana Shiva, Water Wars: Privatisasi, Profit, dan Polusi, (Yogyakarta: Insist Press dan WALHI, 2002), hlm. 1. 10 The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), Op. Cit., hlm. 2. 11 12 Munir Fuady, Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 369. 13 Sutrisno, Op. Cit., hlm. 445. Jurnal Kajian Lemhanas RI, Op. Cit., hlm. 52. 518
peraturan sumber daya air di Indonesia. Belajar dari fenomena krisis air yang terjadi di berbagai negara di dunia, maka seharusnya pemerintah Indonesia tidak boleh jatuh di lubang yang sama sehingga hak asasi manusia atas air sebagai hak yang bersifat mendasar bagi seluruh masyarakat dapat terpenuhi. Dengan demikian, berdasarkan latar belakang tersebut maka yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep hak rakyat atas air bersih sebagai salah satu aspek dari Hak Asasi Manusia dalam Universal Declaration of Human Rights. Kemudian dalam pembahasan selanjutnya juga akan membahas bagaimana upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap permasalahan krisis air bersih dalam tujuannya mewujudkan kelestarian sumber daya air terutama dengan telah diundangkannya Undang- Undang Sumber Daya Air yang baru. Pembahasan Konsep Hak Rakyat atas Air Bersih sebagai Salah Satu Aspek Hak Asasi Manusia dalam Universal Declaration of Human Rights Begitu vitalnya peran air dan air bersih dalam kehidupan manusia membuat akses manusia terhadap air dan air bersih sedemikian pentingnya. Oleh sebab itu, hak atas air menjadi bagian dari hak asasi manusia yang penting dan menjadi jembatan menuju hak-hak asasi manusia lainnya. Dalam Komentar Umum Nomor 15 Komite PBB Dewan Ekonomi, Sosial dan Budaya mengenai hak atas air, sebagai penjabaran atas Pasal 11 dan 12 dari Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dinyatakan sebagai berikut:14 1. Air adalah sumber daya alam yang terbatas dan barang publik yang fundamental bagi kehidupan dan kesehatan. Hak Asasi Manusia atas air merupakan hal yang sangat dibutuhkan untuk menjalani hidup sebagai manusia yang bermartabat. Hak atas air adalah prasyarat bagi realisasi dari berbagai Hak Asasi Manusia lainnya. 2. Hak atas air memberikan hak bagi setiap orang untuk mendapatkan air yang cukup/memadai, aman, dapat diterima, dapat diakses secara fisik dan terjangkau untuk keperluan pribadi dan rumah tangga. Air yang aman dengan jumlah yang layak penting untuk menghindari kematian akibat dehidrasi, mengurangi resiko penyakit yang berkaitan dengan air dan untuk keperluan konsumsi, memasak, pribadi dan kebutuhan kebersihan rumah tangga. 14 United Nations Committee on Economic, Social, and Cultural Rights (UNCESCR), The Right to Water (Arts. 11 and 12 of the Covenant), General Comment No. 15, 20 Januari 2003. 519
Hak atas air merupakan dimensi hak yang bersumber dari "hak atas standar kehidupan yang layak" dan "hak atas kesehatan". Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, hak ini ditegaskan dalam Pasal 25 yang berbunyi sebagai berikut:15 "Setiap orang berhak atas standar kehidupan yang layak untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, sandang, papan, dan pelayanan kesehatan, pelayanan sosial yang diperlukan, serta hak atas keamanan pada saat menganggur, sakit, cacat, ditinggalkan oleh pasangannya, usia lanjut, atau keadaan-keadaan lain yang mengakibatkan merosotnya taraf kehidupan yang terjadi diluar kekuasaannya." Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia merupakan deklarasi yang memuat hak-hak asasi manusia. Deklarasi ini merupakan standar umum keberhasilan bagi semua orang dan seluruh bangsa (common standard achievement for all peoples and all nations).16 Deklarasi ini bersifat universal, berlaku sama bagi setiap orang, di setiap waktu, di berbagai belahan dunia. Setiap negara-negara yang menjadi anggota PBB telah berjanji melalui Piagam PBB untuk mencapai kemajuan dalam penghargaan dan penghormatan umum terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan yang asasi. Sebagai standar nilai yang universal, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia memberikan pedoman mengenai bagaimana Hak Asasi Manusia itu dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara-negara di dunia. Hak-hak yang termuat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik17 dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya18. Kedua kovenan ini merupakan perjanjian internasional dimana setiap negara memiliki kesempatan dan didorong untuk mengikatkan dirinya untuk tunduk pada perjanjian tersebut dengan jalan meratifikasinya. Dalam hal ini, India sudah meratifikasi kedua kovenan tersebut. Pasal 11 ayat (1) Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya memberi penjabaran mengenai hak atas standar kehidupan yang layak (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) sebagai berikut:19 "Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang dan perumahan, dan atas perbaikan kondisi hidup terus menerus. Negara Pihak akan mengambil langkah- langkah yang memadai untuk menjamin perwujudan hak ini dengan mengakui arti penting kerjasama internasional yang berdasarkan kesepakatan sukarela." 15 Universal Declaration of Human Rights, G. A. res. 217A (III), U. N. Doc A/810 at 71, (1948), Pasal 25. 16 17 United Nations General Assembly Resolution 2200A (XXI), International Covenant on Civil and Political Rights, 16 Ibid., Preambule Desember 1996. 18 United Nations General Assembly Resolution 2200A (XXI), International Covenant on Economic, Social, and Cultural 19 Rights, 16 Desember 1996. Ibid., Pasal 11 ayat (1). 520
Kemudian dalam Pasal 12 ayat (1) Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya menjabarkan hak atas standar kehidupan yang layak dan hak atas kesehatan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) sebagai berikut:20 "Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental." Untuk memberikan penjelasan dan interpretasi resmi atas ketentuan dalam kovenan- kovenan terkait, maka komite/dewan terkait seperti Dewan Hak Asasi Manusia dan Dewan Ekonomi, Sosial, dan Budaya mengeluarkan Komentar Umum (General Comment) atas tata cara, pedoman atau ketentuan-ketentuan tertentu pada kovenan-kovenan yang dimaksud. Meskipun dianggap sebagai hukum yang tidak mengikat (soft law) karena bukan berupa perjanjian internasional, namun karena ia disusun oleh badan resmi dengan kajian mendalam dan memiliki sifat otoritatif maka ia bisa menjadi pedoman untuk memahami, menafsirkan, dan mengimplementasikan Kovenan Hak Sipil dan Politik maupun Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Menurut Komentar Umum No. 15 tentang Hak Atas Air, kata "termasuk" dalam Pasal 11 ayat (1) Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya daftar hak dalam standar kehidupan yang layak bukanlah daftar yang terbatas:21 "Pasal 11 ayat (1) Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya menetapkan sejumlah hak-hak yang berasal dari, dan dibutuhkan untuk, realisasi hak atas standar kehidupan yang layak "termasuk pangan, sandang dan perumahan yang layak." Penggunaan kata "termasuk" menunjukkan bahwa daftar hak-hak tersebut tidak dimaksudkan menjadi daftar yang terbatas. Hak atas Air jelas termasuk ke dalam kategori jaminan penting untuk menjamin standar kehidupan yang layak, khususnya dikarenakan air merupakan salah satu syarat penting untuk bertahan hidup. Lebih jauh, Committee sebelumnya telah mengakui bahwa air adalah Hak Asasi Manusia yang temasuk ke dalam Pasal 11 ayat (1) (lihat General Comment No 6 (1995)." Selanjutnya Komentar Umum No. 15 juga menjelaskan bahwa hak atas air merupakan hak yang tak dapat dipisahkan dalam kaitannya dengan hak mendapat capaian standar tertinggi atas kesehatan (dan hak atas perumahan dan pangan yang layak) serta menjadi jembatan bagi hak- hak lainnya, sebagai berikut:22 "Hak atas Air merupakan hak yang tak dapat dipisahkan dalam kaitannya dengan hak mendapatkan capaian standar tertinggi atas kesehatan (Pasal 12 ayat 1) dan hak atas 20 21 United Nations Committee on Economic, Social, and Cultural Rights (UNCESCR), General Comments No. 15, Op. Ibid., Pasal 12 ayat (1). 22 Cit., par. 3. Ibid. 521
perumahan yang layak dan pangan yang layak (Pasal 11 ayat 1). Hak tersebut juga mesti dilihat sebagai jembatan bagi hak-hak lainnya yang termuat dalam the International Bill of Human Right, terutama hak hidup dan martabat manusia." Berdasarkan uraian di atas, hak atas air berhubungan erat dengan standar kehidupan yang layak dan kesehatan. Air yang bersih dan aman untuk diminum dan air yang bersih dan aman untuk sanitasi (kebersihan) telah disadari sebagai suatu hal yang fundamental. Komentar Umum telah memberikan pedoman awal mengenai bagaimana hak atas air ini memiliki dasar legitimasi untuk menjadi Hak Asasi Manusia yang melekat pada manusia di satu sisi dan di sisi lain terdapat kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak ini. Selanjutnya, pada tanggal 28 Juli 2010 Majelis Umum PBB menyetujui untuk mengeluarkan Resolusi No. 64/292 yang mengakui bahwa hak atas air minum yang aman dan bersih dan sanitasi merupakan Hak Asasi Manusia, dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut:23 1. Mengakui hak atas air minum yang aman dan bersih dan sanitasi sebagai hak asasi manusia yang sangat penting bagi penikmatan penuh kehidupan dan semua hak asasi manusia; 2. Meminta negara-negara dan organisasi internasional untuk menyediakan sumber-sumber dana, peningkatan kapasitas dan transfer teknologi, melalui bantuan dan kerjasama internasional, khususnya kepada negara berkembang, untuk meningkatkan upaya menyediakan air minum yang aman, bersih, mudah diakses dan terjangkau dan menyediakan sanitasi bagi semua ; dan 3. Menyambut baik keputusan Dewan Hak Asasi Manusia untuk meminta ahli independen tentang kewajiban hak asasi manusia terkait dengan akses terhadap air bersih dan sanitasi menyerahkan laporan tahunan kepada Majelis Umum dan mendorongnya untuk melanjutkan pekerjaannya pada semua aspek dari mandat dan pada konsultasi dengan semua lembaga PBB terkait dana dan program yang akan disertakan dalam laporannya kepada Majelis, tantangan utama terkait dengan realisasi dari hak asasi manusia atas air minum yang aman dan bersih dan sanitasi serta dampaknya pada pencapaian Millenium Development Goals. Hak atas air sejatinya memuat kebebasan-kebebasan dan kepemilikian hak. Kebebasan yang dimaksud di sini mencakup hak untuk mendapatkan jaminan akses atas ketersediaan suplai air yang dibutuhkan untuk terpenuhinya hak atas air dan hak untuk bebas dari gangguan, seperti hak untuk bebas dari pemutusan secara sewenang-wenang atau kontaminasi terhadap pasokan air.24 Selain itu juga mencakup jaminan atas akses air minum yang aman dan sanitasi, 23 United Nations General Assembly, The Human Right to Water and Sanitation: Resolution/Adopted by The General Assembly, 3 Agustus 2010, A/RES/64/292. 24 United Nations Committee on Economic, Social, and Cultural Rights (UNCESCR), General Comments No. 15, Op. Cit., par. 10. 522
non-diskriminatif, serta jaminan ketiadaan gangguan atas akses pasokan air minum yang tersedia, khususnya terhadap sumber air tradisional, dan jaminan agar keamanan seseorang tidak terancam manakala mengakses air atau sanitasi diluar tempat kediamannya.25 Sementara itu, kepemilikan hak mencakup hak atas sistem pasokan air dan manajemen yang menyediakan kesamaan kesempatan bagi masyarakat untuk menikmati hak atas air26, hak untuk mendapatkan akses air minum yang aman dengan jumlah yang memadai sebagai bagian untuk menjaga kehidupan dan kesehatan, akses atas air minum yang aman dan sanitasi dalam tahanan, serta hak untuk turut berpartisipasi dalam perumusan kebijakan di tingkat nasional maupun lokal terkait dengan persoalan air dan sanitasi.27 Lembaran Fakta (Fact Sheet) No. 35 yang dikeluarkan Kantor Komisi Tinggi HAM PBB pada tahun 2010 menguraikan mengenai elemen-elemen penting hak atas air, diantaranya sebagai berikut:28 1. Memadai atau Cukup (Sufficient) Pasokan aiar untuk setiap orang harus cukup dan berkesinambungan untuk menutupi penggunaan pribadi dan domestik, yang terdiri dari air untuk minum, mencuci pakaian, persiapan makanan, dan kebersihan pribadi dan rumah tangga. Hak atas air itu meliputi akses terhadap air untuk mempertahankan hidup dan kesehatan dan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan tidak memberikan hak individu untuk jumlah yang tidak terbatas air. Menurut WHO, antara 50 dan 100 liter air per orang per hari yang diperlukan untuk memastikan bahwa kebutuhan yang paling dasar terpenuhi dan masalah kesehatan beberapa muncul. Akses atas 20-25 liter per orang per hari merupakan akses yang minimum, namun jumlah ini kemudian menimbulkan kekhawatiran terkait kesehatan karena dianggap tidak cukup untuk memenuhi kebersihan dasar dan kebutuhan konsumsi. 2. Aman dan Dapat Diterima (Safe and Acceptable) Air untuk penggunaan pribadi dan domestik harus aman dan dapat diterima. Sesuai dengan Komentar Umum No. 15, air tersebut haruslah bebas dari mikroba dan parasit, zat kimia, dan bahaya radiologi yang dapat mengancam kesehatan seseorang. Air juga harus bebas dari bau, warna dan rasa untuk memastikan bahwa orang tidak akan memakai air tercemar yang mungkin dapat terlihat lebih menarik. Persyaratan ini berlaku untuk semua sumber penyediaan air, termasuk air pipa, tanker, vendor menyediakan air dan sumur yang dilindungi. Tidak adanya sistem sanitasi yang memadai di berbagai belahan dunia telah menyebabkan pencemaran sumber air yang meluas yang diandalkan masyarakat 25 United Nations Officer of the High Commissioner for Human Right, The Right to Water, Fact Sheet No. 35, Agustus 2010, hlm. 7. 26 United Nations Committee on Economic, Social, and Cultural Rights (UNCESCR), General Comments No. 15, Loc. Cit. 27 United Nations Officer of the High Commissioner for Human Right, Fact Sheet No. 35, Op. Cit., hlm. 8. 28 Ibid., hlm. 9-11. 523
untuk bertahan hidup. Dalam Komentar Umum No 15, Komisi HAM PBB menggarisbawahi bahwa memastikan akses terhadap sanitasi yang memadai merupakan salah satu mekanisme utama untuk melindungi kualitas air minum persediaan dan sumber daya. 3. Dapat Diakses Secara Fisik (Physically Accessible) Fasilitas air dan sanitasi harus secara fisik dapat diakses dan dalam jangkauan yang aman bagi semua bagian dari populasi, dengan mempertimbangkan kebutuhan kelompok-kelompok tertentu, termasuk para penyandang cacat, perempuan, anak, dan orang tua. Ketika hak atas air tidak berarti bahwa setiap orang harus memiliki akses terhadap air dan sanitasi di rumah, setidaknya fasilitas tersebut berada cukup dekat, atau pada jarak yang wajar dari setiap rumah. Air dan sanitasi juga harus disediakan di sekolah-sekolah dan rumah sakit, di tempat kerja, di rumah tahanan, serta di pengungsian. Mengingat jumlah air yang diakses setiap hari sangat ditentukan oleh jarak ke sumber air dan waktu pengumpulan, maka jarak yang wajar merupakan suatu hal penting bagi setiap orang untuk dapat mengumpulkan air yang cukup untuk menutupi keperluan domestik pribadi. 4. Terjangkau (Affordable) Layanan air harus dapat terjangkau bagi semua orang. Tidak ada individu atau kelompok boleh dihalangi terhadap air minum yang aman hanya karena mereka tidak mampu membayar. Oleh karena itu, seluruh biaya langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan air dan sanitasi tidak boleh mencegah setiap orang untuk dapat mengakses layanan ini dan tidak boleh menghambat kemampuan mereka untuk menikmati hak asasi manusia lainnya, seperti hak atas pangan, pendidikan, perumahan yang layak atau kesehatan. Persyaratan keterjangkauan ini juga menekankan bahwa biaya pemulihan tidak boleh menjadi penghalang untuk mendapatkan akses air minum yang aman dan sanitasi, terutama oleh masyarakat miskin. Secara keseluruhan, rumah tangga miskin tidak boleh dibebani secara tidak proporsional dengan biaya air dan sanitasi. Upaya Pencegahan oleh Pemerintah Indonesia terhadap Permasalahan Krisis Air Bersih Akibat Pencemaran dalam Mewujudkan Kelestarian Sumber Daya Air Air merupakan kebutuhan yang amat penting bagi kehidupan. Dengan adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang 524
semakin meningkat, sumber daya air perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi guna memenuhi kebutuhan rakyat atas air. Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sendiri telah ditentukan tujuan dari pengaturan sumber daya air, yaitu:29 a. memberikan perlindungan dan menjamin hak rakyat atas air; b. menjamin keberlanjutan ketersediaan air dan sumber air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat; c. menjamin pelestarian fungsi air dan sumber air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan; d. menjamin terciptanya kepastian hukum bagi terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya air mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan; e. menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk masyarakat adat dalam upaya konservasi air dan sumber air; dan f. mengendalikan daya rusak air secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Tantangan masa depan adalah membuat peraturan pemerintah yang ideal dan mendukung tujuan dari pengaturan sumber daya air tersebut dengan semangat pemerataan dan keadilan, bukan semata-mata menuju target pertumbuhan ekonomi30 melainkan juga dengan mempertimbangkan kepentingan kelestarian sumber daya air itu sendiri. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan dan menyusun kembali grand design sistem pengurusn sumber air nasional. Hal ini boleh dilakukan dengan cara seperti membangun pemikiran (mindset) masyarakat dan seluruh stakeholder bahwasanya air bukanlah merupakan sumber alam yang tidak terbatas.31 Sumber daya air perlu dipelihara dan dikelola secara berkesinambungan dan bertanggungjawab demi terciptanya kelestarian dan keberlanjutan. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah kewajiban untuk menyelaraskan fungsi sosial alam sekitar dan ekonomi sumber daya air. Hal tersebut perlu dilakukan dalam rangka menjamin pemenuhan keperluan primer setiap orang. Sehingga untuk seterusnya dapat mengoptimalkan nilai, manfaat, dan ekonomi air dengan tetap memperhatikan usaha melestarikan.32 Supaya terwujudnya fungsi dan manfaat air yang berdaya guna dan berhasil guna, maka diperlukan berbagai upaya peningkatan perlindungan dan pelestarian sumber air secara berkeadilan.33 29 30 Sulastriyono, "Pembangunan Hukum Sumber Daya Air Sungai yang Berbasis Kearifan Lokal: Peluang dan Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Pasal 3. Tantangannya", Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 20 No. 3, Oktober 2008, hlm. 411. 31 Ramziati dan Hasani Mohd. Ali, "Isu Tanggung Jawab Pelestarian Sumber Daya Air Pasca Pembatalan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2004", Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 66, Th. XVII, Agustus 2015, hlm. 377. 32 Direktorat Pengkajian Bidang Sosial dan Budaya (SOSBUD), "Pengelolaan Sumber Daya Air Guna Mendukung Pembangunan Nasional", Jurnal Kajian Lemhanas RI, Edisi 15, Mei 2013. 33 Ahmad Sentosa, Demokratisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam, (Jakarta: Indonesia Center for Environmental Law (ICEL), 1999), hlm. 195. 525
Mencegah terjadinya krisis air bersih adalah hal penting yang tidak dapat dikesampingkan dan harus menjadi prioritas. Beberapa alasan utama pemerintah perlu mencegah dan menangani permasalahan terkait lingkungan hidup terutama kelestarian sumber daya air adalah sebagai berikut:34 1. Kesadaran bahwa Indonesia sudah menghadapi masalah lingkungan yang serius; 2. Keperluan untuk mewariskan kepada generasi mendatang sumber daya alam (dalam hal ini sumber daya air) secara berkesinambungan dalam proses pembangunan berkelanjutan; dan 3. Bersifat idiil, kita ingin membengun manusia Indonesia seutuhnya, tidak hanya maju dari segi materiil, tetapi juga kaya dalam segi spiritual. Kita ingin membangun masyarakat yang pancasilais, yang memuat ciri-ciri keselarasan hubungan antara manusia dengan masyarakat, manusia dengan alam sekitar, dan manusia dengan penciptanya. Masalah krisis air bersih sering dikaitkan dengan pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran terhadap sumber-sumber air. Menurut R. Bintarto, sumber-sumber pencemaran air adalah:35 1. Penggelandang kota (urban dwellers) yang membuang sampah di mana mereka berada; 2. Pembuangan kotoran dari pabrik dan industri; dan 3. Penghuni kota dengan sampah-sampahnya dan kotoran-kotoran hasil cucian, dan lain-lain. Sungai sebagai sumber air merupakan salah satu sumber daya alam yang berfungsi serbaguna bagi kehidupan dan penghidupan makhluk hidup. Air merupakan segalanya bagi kehidupan yang fungsinya tidak dapat digantikan dengan zat atau benda lainnya, namun dapat pula sebaliknya, apabila air tidak dijaga nilainya akan sangat membahayakan dalam kehidupan. Maka sungai sebagaimana dimaksud harus berada pada kondisi dilindungi dan dijaga kelestariannya, ditingkatkan fungsi dan pemanfaatannya, serta dikendalikan daya rusaknya terhadap lingkungan. Air atau sungai dapat menjadi sumber malapetaka bila tidak dijaga, baik dari segi manfaatnya maupun pengamanannya. Misalnya, dengan tercemarnya air oleh zat-zat kimia selain mematikan kehidupan yang ada di sekitarnya juga merusak lingkungan, dan apabila dari segi pengamanan tidak dilakukan pengawasan dapat mengakibatkan banjir, tanah longsor, dan sebagainya.36 34 Emil Salim, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, (Jakarta: Mutiara, 1982), hlm. 23. 35 R. Bintarto, Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 56. 36 P. Joko Subagyo, Hukum Lingkungan: Masalah dan Penanggulangannya, Cetakan Kedua, (Jakarta: Rhineka Cipta, 1999), hlm. 3. 526
Selain pentingnya sungai sebagai salah satu sumber air, air tanah hingga saat ini masih merupakan sumber air minum terbesar bagi penduduk, baik di daerah pedesaan maupun daerah perkotaan. Dalam penyediaannya, air diambil dengan berbagai macam cara. Di Indonesia berbagai cara dilakukan untuk mendapatkan air minum, baik yang berasal dari air tanah, mata air, sungai, maupun sumber lainnya.37 Pencemaran terhadap berbagai sumber air berakibat pada menurunnya kualitas air sehingga air yang pada awalnya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari berubah menjadi sumber penyakit. Masalah timbul akibat tingginya penyakit berbasis lingkungan di Indonesia pada umumnya adalah karena tidak terpenuhinya kebutuhan air bersih, pemanfaatan jamban yang masih rendah, tercemarnya air karena limbah rumah tangga atau limbah industri atau limbah pertanian, dan kondisi lingkungan fisik yang memungkinkan berkembang biaknya bakteri. Kualitas air pada sarana penyediaan air bersih yang tidak memenuhi standar juga merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian oleh pemerintah karena hal tersebut banyak dijumpai di masyarakat.38 Sebelum diundangkannya Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagai undang-undang pokok terkait dengan air, pemerintah mengacu pada ketentuan perundang-undangan tentang sumber daya air yang lama yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Dalam masa berlakunya undang-undang tersebut, pemerintah telah mengeluarkan berbagai produk hukum yang tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan terhadap sumber daya alam terutama air. Peraturan tersebut salah satunya adalah Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 disebutkan bahwa pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya.39 Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air diselenggarakan secara terpadu dengan pendekatan ekosistem.40 Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya masing-masing dalam rangka pengendalian pencemaran pada sumber air memiliki wewenang untuk:41 1. Menetapkan daya tampung beban pencemaran; 2. Melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar; 37 Sudarmadji, "Perubahan Kualitas Air Tanah di Sekitar Sumber Pencemar Akibat Bencana Gempa Bumi", Jurnal Forum Geografi, Vol. 20 No. 2, 2006, hlm. 11. 38 Agnes Fitri Widiyanto, "Polusi Air Tanah Akibat Limbah Industri dan Limbah Rumah Tangga", Jurnal Kesehatan 39 40 41 Masyarakat, Vol. 10 No. 2, November 2015, hlm. 250. Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Pasal 1 angka 11. Ibid., Pasal 2. Ibid., Pasal 20. 527
3. Menetapkan persyaratan air limbah untuk aplikasi pada tanah; 4. Menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air; 5. Memantau kualitas air pada sumber air; dan 6. Memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air. Ketentuan terkait pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah ini sejatinya masih dapat digunakan namun terlebih dulu harus disesuaikan dan diselaraskan dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagai undang-undang sumber daya air yang baru. Sehingga Peraturan Pemerintah baru terkait pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air segera dapat diundangkan dan dapat diterapkan sebagai pendukung dari UU Sumber Daya Air yang telah disahkan pada 17 September 2019 lalu. Hak rakyat atas air sebagai hak yang fundamental bagi masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dalam Pasal 8 dan bahkan telah diurutkan untuk prioritas penggunaannya. Untuk prioritas yang pertama adalah hak rakyat atas air sebagai kebutuhan pokok sehari-hari. Kebutuhan pokok sehari-hari sendiri adalah kebutuhan air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari untuk keperluan sendiri guna mencapai kehidupan yang sehat dan bersih, misalnya untuk keperluan ibadah, minum, masak, mandi, cuci, dan peturasan.42 Diatur juga dalam Pasal 6 UU Sumber Daya Air bahwa untuk kebutuhan pokok minimal sehari-hari adalah sebanyak 60 liter per orang per hari.43 Untuk prioritas yang kedua adalah hak rakyat atas air untuk pertanian rakyat. Pertanian rakyat dalam ketentuan tersebut adalah budi daya pertanian yang meliputi berbagai komoditas, yaitu pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga.44 Dan prioritas yang ketiga adalah hak rakyat atas air untuk kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui sistem penyediaan air minum. Dalam kaitannya untuk mencegah terjadinya krisis air bersih dan menjaga kelestarian sumber daya air, UU Sumber Daya Air mengaturnya dengan pengelolaan sumber daya air. Pengelolaan sumber daya air sendiri adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Sesuai dengan penjelasan mengenai definisi pengelolaan sumber daya air tersebut, maka ada 3 program yang menjadi unsur yang terpadu dalam mencapai tujuannya untuk kelestarian sumber daya air, yaitu: 1. Konservasi Sumber Daya Air Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta 42 43 44 Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf a. Ibid., Penjelasan Pasal 6. Ibid., Penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf b. 528
keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.45 Konservasi sumber daya air dalam pelaksanaannya harus mengacu pada rencana pengelolaan sumber daya air melali kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber air, pengawetan air, pengelolaan kualitas air, dan pengendalian pencemaran air.46 Konservasi sumber daya air dilaksanakan pada mata air, sungai, danau, waduk, rawa, daerah imbuhan air tanah, cekungan air tanah, daerah tangkapan air, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan hutan, dan kawasan pantai.47 2. Pendayagunaan Sumber Daya Air Pendayagunaan sumber daya air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, dan pengembangan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.48 Pendayagunaan sumber daya air ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya air secara berkelanjutan dengan prioritas utama untuk pemenuhan air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat.49 Pendayagunaan sumber daya air meliputi air permukaan pada mata air, sungai, danau, waduk, rawa, air tanah pada cekungan air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.50 3. Pengendalian Daya Rusak Air Pengendalian daya rusak air adalah upaya untuk mencegah, menaggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.51 Pengendalian daya rusak air dilakukan secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.52 UU Sumber Daya Air sebagai peraturan yang mengatur pengelolaan sumber daya air tersebut masih harus dilengkapi dan disempurnakan oleh peraturan pendukung lainnya. Sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk mengundangkan peraturan pemerintah untuk mengatur lebih lanjut terkait pelaksanaan pengelolaan sumber daya air. Semakin cepat pemerintah membuat peraturan pendukung dari UU Sumber Daya Air maka semakin cepat pula upaya pencegahan masalah terkait sumber daya air seperti krisis air dapat dilakukan. Karena masyarakat sebagai subjek hak atas air adalah yang menjadi korban pertama jika masalah terkait sumber daya air itu terjadi. Maka dari itu dibutuhkan political will dari pemerintah jika memang mendukung kelestarian sumber daya air di Indonesia. 45 46 47 48 49 50 51 52 Ibid., Pasal 1 angka 14. Ibid., Pasal 24 ayat (3). Ibid., Pasal 26 ayat (1). Ibid., Pasal 1 angka 15. Ibid., Pasal 28 ayat (1). Ibid., Pasal 29 ayat (1). Ibid., Pasal 1 angka 17. Ibid., Pasal 35 ayat (1). 529
Penutup Kesimpulan 1. Indonesia yang sudah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya sebagai penjabaran lebih lanjut dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia seharusnya mengakui hak atas air yang aman dan bersih sebagai hak asasi manusia yang sangat penting bagi kehidupan. 2. Mencegah terjadinya krisis air bersih adalah hal penting yang tidak dapat dikesampingkan dan harus menjadi prioritas. Masalah krisis air bersih sering dikaitkan dengan pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran terhadap sumber-sumber air. Undang-Undang No. 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air bertujuan untuk menjamin hak rakyat atas air dengan memperhatikan aspek keberlanjutan, keadilan, partisipasi masyarakat, dan pengendalian terhadap sumber daya air. Untuk mencegah terjadinya krisis air bersih dan menjaga kelestarian sumber daya air, UU Sumber Daya Air mengaturnya dengan pengelolaan sumber daya air. Saran 1. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) harus bersikap tegas kepada Pemerintah Indonesia jika terjadi krisis air bersih yang menyengsarakan rakyat Indonesia, karena permasalahan krisis air ini sudah tidak lagi menjadi isu lokal saja namun sudah menjadi isu global. 2. Karena masyarakat sebagai subjek hak atas air adalah yang menjadi korban pertama jika masalah terkait sumber daya air itu terjadi, maka dari itu dibutuhkan political will dari pemerintah untuk mengundangkan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pendukung dari UU Sumber Daya Air jika memang mendukung kelestarian sumber daya air di Indonesia. Karena dengan diundangkannya UU Sumber Daya Air pada 17 September 2019 adalah untuk menghapus dan menggantikan Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, maka seluruh Peraturan Pemerintah terkait pengelolaan sumber daya air juga harus direvisi dan disesuaikan dengan UU Sumber Daya Air yang baru. 530
Daftar Pustaka Buku Bintarto, R. 1984. Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya. Jakarta: Ghalia Indonesia. Fuady, Munir. 1994. Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek. Bandung: Citra Aditya Bakti. Lembaga Pertahanan Nasional Republik Indonesia. 2011. Pengelolaan Sumber daya Air guna Mendukung Pembangunan Nasional dalam Rangka Ketahanan Nasional. Jakarta: Jurnal Kajian Lembaga Pertahanan Nasional Republik Indonesia. Salim, Emil. 1982. Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Jakarta: Mutiara. Sentosa, Ahmad. 1999. Demokratisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam. Jakarta: Indonesia Center for Environmental Law (ICEL). Shiva, Vandhana. 2002. Water Wars: Privatisasi, Profit, dan Polusi. Yogyakarta: Insist Press dan WALHI. Subagyo, P. Joko. 1999. Hukum Lingkungan: Masalah dan Penanggulangannya. Cetakan Kedua. Jakarta: Rhineka Cipta. Upadhyay, Videh. 2011. Water Rights and the New Water Laws in India. India: India Infrastructure Report. Artikel Agnes Fitri Widiyanto. Polusi Air Tanah Akibat Limbah Industri dan Limbah Rumah Tangga. Jurnal Kesehatan Masyarakat. 10(2). November 2015. Direktorat Pengkajian Bidang Sosial dan Budaya (SOSBUD) Lembaga Pertahanan Nasional Republik Indonesia. Pengelolaan Sumber Daya Air Guna Mendunung Pembangunan Nasional. Jurnal Kajian Lembaga Pertahanan Nasional Republik Indonesia. Edisi 15. Mei 2013. Ramzati dan Hasani Mohammad Ali. Isu Tanggung Jawab Pelestarian Sumber Daya Air Pasca Pembatalan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. 66(XVII). Agustus 2015. Sudarmadji. Perubahan Kualitas Air Tanah di Sekitar Sumber Pencemar Akibat Bencana Gempa Bumi. Jurnal Forum Geografi. 20(2). 2006. Sulastriyono. Pembangunan Hukum Sumber Daya Air Sungai yang Berbasis Kearifan Lokal: Peluang dan Tantangannya. Jurnal Mimbar Hukum. 20(3). Oktober 2008. Sutrisno. Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jurnal Hukum. 18(3). Juli 2011. The United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO). The United Nation World War Development. Report. Paris: 2014. Tineke Lambooy. Coorporate Social Responsibility: Sustainable Water Use. Journal of Cleaner Production. 19(8). 2011. Upik Hamidah. Pengaturan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Bandar Lampung. Jurnal Cita Hukum. 2(2). Desember 2015. United Nations Committee on Economic, Social, and Cultural Rights (UNCESCR). The Right to Water. General Comment. 20 Januari 2003. United Nations General Assembly. The Human Right to Water and Sanitation: Resolution/Adopted by the General Assembly. Report. 2010. United Nations Officer of the High Commissioner for Human Right. The Right to Water. Fact Sheet. 2010. Peraturan Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6405). Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Putusan Pengadilan Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 85/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 531
International Covenant on Civil and Political Rights. International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. Universal Declaration of Human Rights 1948. 532