BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Fenomena tingkah laku elit politik yang dijelaskan pada awal tulisan ini yakni ketidakmampuan mengelola peluang dan mengelola modal legitimasi untuk pulih dari krisis, gemar menciptakan dan mempertajam konflik, sulitnya kerja sama dan meluapnya kemarahan adalah fenomena yang menunjukkan rendahnya kecerdasan emosional elit politik kita. Untuk membuktikan analisis tersebut bisa dicermati uraian dibawah. Politik bagi sebagian besar masyarakat Lembata seakan sesuatu yang tidak begitu berarti, sementara sebagian kecilnya menganggap bahwa politik adalah sesuatu yang memiliki peran yang cukup signifikan dan bahkan sebagai penentu dalam menentukan nasib kehidupannya dalam sistem kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam memilih pemimpin baik eksekutif (BUPATI) sebagai pengambil kebijakan maupun legislatif (DPRD) sebagai wakil rakyat yang akan memperjuangkan aspirasinya.Begitulah potret kehidupan politik yang ada pada masyarakat Lembata, ketika berlangsungnya momentum pemilihan daerah konflik politik yang bersifat laten seakan menjadi makanan yang disajikan setiap harinya dan bahkan lebih parahnya lagi konflik politik yang bersifat laten tersebut sudah menjadi virus yang merusak tatanan kehidapan masayarakat kedang dalam aspek secara sosio kultural masyarakat kedangadalah masyarakat yang masih memegang teguh nila-nilai budayanya seperti sikap gotong-royong,santun,damai terhadap sesama serta toleransi terhadap kemasyalahatan warga.Fakta sosial menjelaskan 1 1
ada banyak hal kesenjangan politik yang terjadi mulai dari perilaku elit politiknya yang masih menempatkan rakyat sebagai komoditas politiknya untuk meraih kekuasaan sampai ke prilaku politik masyarakat sipilnya yang masih memprihatinkan. Dominasi Kekuasaan, - Mosca dalam karyanya The Rulling Class yang dikutip oleh Sastroatmodjo dalam Perilaku Politik (1995) menyatakan: "Dalam setiap masyarakat, terdapat dua kelas penduduk. Satu kelas yang menguasai dan satu kelas yang dikuasai.Kelas pertama yang jumlahnya selalu lebih kecil, menjalankan semua fungsi politik, memonopoli kekuasaan, dan menikmati keuntungan yang diberikan oleh kekuasaan itu, sedangkan kelas kedua, yang jumlahnya jauh lebih besar, diatur dan dikendalikan oleh kelas pertama". Pandangan ini menekankan, bahwa dalam masyarakat terdapat dua kelas yang menonjol, yaitu kelas yang memerintah dan yang diperintah.Kelas pertama yang menguasai fungsi politik, yakni monopoli kekuasaan sekaligus menguasai hasil-hasilnya. Kelas kedua sebaliknya, mereka yang jumlahnya besar tetapi tidak mempunyai kekuasaan atau fungsi politik, mereka diarahkan dan dikendalikan olehkelas pertama dengan cara- cara tertentu (Sastroatmodjo, 1995). Mengenai kelas atau kelompok yang berkuasa dan dikuasai.Mosca (1939) menjelaskan, seperti yang dikutip dalam Soekanto (1984).Kelas pertama (berkuasa) biasanya terdiri dari orang- orang yang sedikit jumlahnya, menerapkan semua fungsi-fungsi politik, memonopoli kekuasaan dengan menikmati segala keuntungan dari kedudukan sebagai pemegang kekuasaan.Kelas yang kedua (dikuasai), terdiri dari lebih banyak orang, diarahkan dan dikendalikan oleh kelas 2
pertama, dengan cara-cara kurang lebih legal, sewenang-wenang atau dengan kekerasan.Kelas kedua tersebut menyediakan sarana untuk dapat hidup dan bertahan, serta hal- hal lainnya yang sangat penting bagi organisme politik. Tidak seperti kelas ekonomi, kelompok (kelas) status berlandaskan pada ikatan subyektif antara para anggotanya, yang terikat menjadi satu karena gaya hidup yang sama, nilai serta kebiasaan yang sama, dan sering pula oleh perkawinan didalam kelompok itu sendiri, serta oleh perasaan- perasaan akan jarak sosial dari kelompok-kelompok status lainnya. Mereka saling mengenal dan menyebut masing- masing sebagai "orang kita" dan berjuang mempertahankan perasaan superioritas terhadap mereka yang tidak termasuk dalam lingkaran (Johnson, 1986). Selain posisiekonomis dan kehormatan kelompok status, dasar yang lain untuk stratifikasi sosial adalah kekuasaan politik. Bagi Weber kekuasaan adalah kemampuan untuk memaksakan kehendak seseorang meskipun mendapat tantangan dari orang lain. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mengatasi perlawanan dari orang lain dalam mencapai tujuan- tujuan seseorang, khususnya dalam mempengaruhi perilaku. Kekuasaan tersebut digunakan terus- menerus untuk menanamkan suatu kepercayaan akan haknya untuk berbuat demikian, berusaha untuk menegakkan legitimasi kekuasaan sebagai batu loncatan bagi peningkatan posisi ekonomi atau status (Johnson, 1986). Menurut kaum Marxis, kelas penguasa ketika berkuasa tidak mutlak membuat semua keputusan bagi masyarakat sebagai suatu unit yang kompak.Kekuasaan kelas penguasa dilaksanakan melalui seperangkat mekanisme 3
yang secara obyektifsaling berkaitan tetapi tidak harus menyatu secara pribadi. Melalui cara ini, teknik eksploitasi yang ada direproduksi. Kelas penguasa bukanlah suatu subyek kekuasaan yang bersatu. Kekuasaan diwujudkan dalam suatu proses sosial yang obyektif, yang memelihara dan memperluas cara produksi tertentu serta dijamin oleh pemerintah atau negara (Giddens dan Held, ed., 1987). Negara, menurut Offe dan Range, tidak memajukan kepentingan tertentu dan tidak beraliansi dengan kelas tertentu.Sebaliknya, yang dilindungi dan dimajukan oleh negara adalah seperangkat peraturan dan hubungan sosial yang dianggap tercakup dalam kekuasaan kelas kapitalis.Negara tidak membela kepentingan satu kelas tertentu, tetapi kepentingan bersama semua anggota masyarakat kelas kapitalis, yang disebut sebagai alat kekuasaan (Suhelmi, 2001; Johnson, 1986; Giddens dan Held, ed., 1987). Marx membagi fungi negara atas tiga bagian (Patria dan Arief, 2003).Pertama, negara adalah alat untuk menjamin kedudukan kelas atas, yang fungsinya secara politik meredam usaha- usaha kelas bawah untuk membebaskan diri dari penghisapan kelas atas.Sedangkan pandangan moral, filsafat, hukum, agama, estetika, berfungsi untuk memberikan legitimasi pada hubungan kekuasaan itu (Magnis - Suseno, 1992).Kedua, negara merupakan ekspresi politik dari suatu struktur kelas yang melekat dalam produksi.Artinya, sebagai masyarakat yang terdiri dari kelas, negara adalah ekspresi politik dari kelas dominan itu, yang dikenal dengan istilah borjuis.Ketiga, negara dalam masyarakat borjuis merupakan senjata represif dari kaum borjuis, negara adalah aparatur 4
kekerasan dari kelas dominan untuk menjaga pertentangan kelas. Lain halnyaGramsci (Patria dan Arief, 2003), ia menyatakan bahwa kelas social akan memperoleh keunggulan (supremasi) melalui dua cara, yaitu: melalui cara dominasi1 (dominio ) atau paksaan (coercion) dan melalui kepemimpinan intelektual dan moral, yang disebut dengan hegemoni. Hegemoni merupakan konsep dari realitas yang menyebar melalui masyarakat dalam sebuah lembaga dan manifestasi perseorangan, pengaruh dari jiwa ini membentuk moralitas, adat, religi, prinsip- prinsip politik, dan semua relasi sosial, terutama dari intelektual dan hal- hal yang menunjukkan pada moral. Upaya untuk menggiring individu agar menilai dan memandang problematika sosial dalam kerangka yang telah ditentukan, sebuah rantai kemenangan yang didapat melalui mekanisme konsensus dengan mekanisme institusi yang ada di masyarakat.Perlu untuk diingat, bahwa Gramsci (Patria dan Arief, 2003) beranggapan hegemoni bukan hanya kepemimpinan intelektual dan moral saja tanpa diikuti praktek dominasi atau paksaan.Akan tetapi dapat terjadi sebagai kepemimpinan intelektual dan moral sekaligus diiringi dengan praktek dominasi atau paksaan. Dalam upaya memisahkan negara (political society) dan masyarakat sipil (civil society), Gramsci (Patria dan arief, 2003) memulai dengan tiga batas konseptualisasi dalam membicarakan hegemoni.Kesemuanya itu menunjuk pada identifikasi hubungan antar formasi sosial yang membentuk garis dasar konseptualisasi hegemoni. Ketiga batasan tersebut adalah: ekonomi, negara (political society), dan masyarakat sipil (civil society). 5
Ekonomi sebagai konseptualisasi yang pertama, merupakan sebuah batasan yang digunakan untuk mengartikan mode of production yang paling dominan dalam sebuah masyarakat.Cara produksi tersebut terdiri dari teknik produksi dan hubungan social produksi yang ditumbuhkan atas munculnya perbedaan kelas- kelas sosial dalam arti kepemilikan produksi.Kedua, batasan negara, merupakan batas yang berarti tempat munculnya praktek- praktek kekerasan (polisi dan aparat lainnya) dan tempat terjadinya pendirian birokrasi Negara. Batasan ketiga, yaitu masyarakat sipil, batasan yang merujuk pada organisasi lain di luar negara dalam sebuah formasi sosial di luar bagian sistem produksi material dan ekonomi, yang didukung dan dilaksanakan oleh orang atau komponen di luar batasan di atas. Bagi Gramsci (Patria dan Arief, 2003) ketiganya harus memiliki demarkasi yang jelas.Meskipun demikian, ditingkat analisis danempiris sering terjadi beberapa bagian organisasi dan institusi mungkin berada dalam sebuah batas, dua batas, bahkan tiga batas. Dalam pemahaman sempit, negara identik dengan pemerintahan, aparat kediktatoran kelasdengan pemaksaan dan fungsi- fungsi ekonomi.Kelas dominasi melaksanakan aparat negara, dalam pemahaman klasik, seperti pasukan, polisi, adminstrasi, dan birokrasi. Tetapi pemaksaan fungsi ini tidak dapat dipisahkan dari peraturan adaptasi dan edukasi negara, salah satunya berupaya untuk mencapai kelayakan yang memadai antara aparat produksi dan moralitas umum dari massa rakyat (Patria dan Arief, 2003). 6
Berkaitan dengan kekuasaan, Lord Acton (I. Marsana Windhu, 1992) melihat kekuasaan cenderung busuk dan menjadi kekuasaan mutlak. Sedangkan Galtung (Windhu, 1992) menyatakan bahwa kekuasaan dibangun dalam relasi yang tidak seimbang, di mana perbedaan antara otoritas atau wewenang dengan kekuasaan penting: kekuasaan cenderung menaruh kepercayaan pada kekuatan, sedangkan otoritas adalah kekuasaan yang dilegitimasikan, dan sering diartikan sebagai dominasi. Mengenai kekuasaan, Tawney (Soekanto, 1984), berpendapat bahwa: "power may defined as the capacity of an individual, or group of individuals, to modify the conduct of other individuals or groups in the manner in which he desires, and to prevent his conduct being modified in the manner in which he does not". Kekuasaan diartikan sebagai kemampuan individu atau kelompok individu untuk membatasi keinginan kelompok lain, dan mencegah keinginannya dikuasai oleh kelompok lain tersebut. Kekuasaan selalu ambigu, mempesona sekaligus menakutkan (Windhu, 1992). Mempesona kerena berhadapan dengan seorang penguasa (raja, presiden, perdana menteri) yang berkharisma besar, berpenampilan memikat, dan dengan kharismanya itu, ia dapat mengatur dan mengendalikan chaos. Di lain pihak, menakutkan karena kekuasaan cenderung busuk, disalahgunakan untuk menindas rakyat, merampas kebebasan dan kehidupan mereka. Kekuasaan ini sudah mutlak menjadi tujuan pada dirinya sendiri, tidak lagi menjadi sarana untuk mencapai tujuan- tujuan bersama. 7
Dalam kehidupan sehari- hari, bentuk- bentuk kekuasaan tampak dalam pengaruh, kharisma, kepemimpinan atau wewenang, kekuasan merupakan bagian setiap orang, entah sebagai orang tua, guru, buruh, warga negara, tetangga, rakyat, ataupun Presiden. Kekuasaan selalu ada di mana - mana, kekuasaan hadir disaat manusia melakukan interaksi sosial dengan sesama (Windhu, 1992).terpengaruh budaya asing, khususnya Barat yang syarat dengan individualis, hedonis, dan mekanis. Di Indonesia, rakyat sangat berharap akan kualitas para politisi yang mampu membawa misi dan amanah. Kedekatan politisi dengan rakyat bisa memudahkan rakyat untuk menyampaikan aspirasi dan unek-uneknya.Juga sekaligus memudahkan para politisi untuk menggali permasalahan di lapangan dan mengenal kondisi rakyat, terutama yang sedang bermasalah, apakah masalah ekonomi, kesehatan, lingkungan, dan beberapa lainnya. Harapan itutidak semudah yang diucapkan.Boleh jadi para politisi tidak cukup waktu berinteraksi dengan rakyat, atau rakyat tidak peduli terhadap para politisi.Di Negara demokrasi yang benar-benar menerapkan nilai demokrasi, hematnya komunikasi politik antara pemegang otoritas politik dengan rakyat berjalan lancar, karena rupa-rupa kebebasan, seperti kebebasan berekspresi dan kebebasan menuntut hak, terjamin.Berbeda dengan negara yang berbungkus demokrasi, apalagi totaliter/diktator, komunikasi politik hanya berlangsung satu arah dan sangat ditentukan para elite politik.Rakyat tidak dapat berbuat banyak, tidak memiliki kekuatan untuk menyampaikan berbagai harapan dan aspirasinya, kecuali mereka yang berani dengan segala konsekuensinya. Kondisi ini menjadi tantangan berat bagi para pihak, terutama bagi pecinta kebebasan dan pihak yang 8
menginginkan peningkatan kualitas para politisi, baik dari sisi wawasan pengetahuan dan pengenalan medan, dedikasi, dan tanggungjawabnya terhadap rakyat pemilih. Tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kesadaran rakyat akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara terbangun, sehingga yang memikirkan negara dan bangsa tidak saja para elite, tapi juga warga negara pada umumnya. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti merasa tertarik melakukan penelitian dengan judul "Dominasi Kekuasaan Politik terhadap Kearifan Lokal masyarakat lembata Provinsi Nusa Tengara Timur. B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah ; 1. Bagaimanakah bentuk dominasi kekuasaan Politik terhadap kearifan lokal Masyarakat Lembata Provisi Nusa Tenggara timur ? 2. Bagaimanakah Faktor- factor penyebab dominasi kekuasaan politik terhadap kearifan lokal masyarakat Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur ? 3. Bagaimanakah dampak kekuasaan Politik terhadap kearifan lokal Masyarakat Lembata provinsi Nusa Tenggara Timur ? C. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah yang di kemukakan di atas maka tujuan penelitian ini adalah: 9
10 1. Untuk bentukdominasi kekuasaan Politik terhadap kearifan lokal Masyarakat Lembata Provisi Nusa Tenggara timur. 2. Untuk mengetahui Faktor- factor penyebab dominasi kekuasaan politik terhadap kearifan lokal Masyarakat Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur. 3. Untuk mengetahui dominasi kekuasaan politik terhadap kearifan lokal Masyarakat Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur. D. Manfaat Penelitian 1. Manfaat Teoritis a. Hasil penelitian inidiharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu pendidikan dan sosial budaya. b. Diharapkan dapat memperkaya kajian sosial khususnya di bidang sosial kemasyarakatan dalam hal dominasi kekuasaanpolitik terhadap kearifan lokal. c. Dapat memberikan sumbangan untuk mengembangkan teori penelitian pendidikan sosiologi pada umumnya, serta teori dan konsep Pendidikan pada khususnya. 2. Manfaat Praktis a. Bagi masyarakat penelitian ini dapat membantu supaya masyarakat dapat mengetahui dominasi kekuasaan politik terhadap kearifan lokal.
b. Selanjutnya diharapkanpenelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam menganalisis bentuk dominasi kekuasaan politik terhadap kearifan lokal. c. Serta bagi penelitian, penelitian ini dapat membantu menambah cakrawala pemikiran dalam kaitannya dengan dominasi kekuasaan politik terhadap kearifan lokal. E. Definisi Operasional Dari berbagai penjelasan latar belakang diatas maka penulis dapat disimpulkan dan memberikan penjelasan mengenai poin- poin penting yang berkaitan dengan judul tersebut yakni sebagai berikut : 1. Dominasi Kekuasaan Peran kekuasaan merupakan kemampuan untuk memerintah dan memberi keputusan yang baik secara langsung maupun tidak mempengaruhi tindakan- tindakan pihak lainnya. 2. Kekuasaan kekuasaan merupakanperanan yang dapat menentukan nasib berjuta-juta manusia. Oleh karena itu, kekuasaan (power) sangat menarik perhatian para ahli ilmu pengetahuan kemasyarakatan. Adanya wewenang maupun kekuasaan merupakan suatu pengaruh yang nyata atau potensial 3. Politik Politik merupakanseni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional. 4. Kearifan Lokal 11
Kearifan lokal dilihat dari kamus Inggris Indonesia, terdiri dari dua kata yaitu kearifan (wisdom) dan lokal (local). Local berarti setempat dan wisdom sama dengan kebijaksanaan. Dengan kata lain maka lokal wisdom dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan, nilai-nilai-nilai, pandangan-pandangan setempat (lokal) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. 12
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR A. Kajian Pustaka A.1.Pengertian Kekuasaan Berkaitan dengan kekuasaan, Lord Acton (I. Marsana Windhu, 1992) melihat kekuasaan cenderung busuk dan menjadi kekuasaan mutlak. Sedangkan Galtung (Windhu, 1992) menyatakan bahwa kekuasaan dibangun dalam relasi yang tidak seimbang, di mana perbedaan antara otoritas atau wewenang dengan kekuasaan penting: kekuasaan cenderung menaruh kepercayaan pada kekuatan, sedangkan otoritas adalah kekuasaan yang dilegitimasikan, dan sering diartikan sebagai dominasi. Mengenai kekuasaan, Tawney (Soekanto, 1984), berpendapat bahwa: "Power may defined as the capacity of an individual, or group of individuals, to modify the conduct of other individuals or groups in the manner in which he desires, and to prevent his conduct being modified in the manner in which he does not". Kekuasaan diartikan sebagai kemampuan individu atau kelompok individu untuk membatasi keinginan kelompok lain, dan mencegah keinginannya dikuasai oleh kelompok lain tersebut. Kekuasaan selalu ambigu, mempesona sekaligus menakutkan (Windhu, 1992). Mempesona kerena berhadapan dengan seorang penguasa (raja, presiden, perdana menteri) yang berkharisma besar, berpenampilan memikat, dan dengan kharismanya itu, ia dapat mengatur dan mengendalikan chaos. Di lain pihak, 12 13
menakutkan karena kekuasaan cenderung busuk, disalahgunakan untuk menindas rakyat, merampas kebebasan dan kehidupan mereka. Kekuasaan ini sudah mutlak menjadi tujuan pada dirinya sendiri, tidak lagi menjadi sarana untuk mencapai tujuan- tujuan bersama. Dalam kehidupan sehari- hari, bentuk- bentuk kekuasaan tampak dalam pengaruh, kharisma, kepemimpinan atau wewenang, kekuasan merupakan bagian setiap orang, entah sebagai orang tua, guru, buruh, warga negara, tetangga, rakyat, ataupun Presiden. Kekuasaan selalu ada di mana - mana, kekuasaan hadir disaat manusia melakukan interaksi sosial dengan sesama (Windhu, 1992). Dalam kamus umum Bahasa Indonesia, Poerwadarminta (1986), meng artikan kuasa sebagai kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu; kewenangan atas sesuatu atau untuk menentukan sesuatu; kemudian kekuasaan berarti kuasa untuk mengurus atau memerintah; kemampuan; kesanggupan dan kekuatan.Dalam bahasa Inggris, istilah power bersinonim dengan force, energy, strength , yang artinya secara umum adalah kemampuan untuk mengerahkan segala usaha guna mencapai tujuan. Power merupakan istilah yang paling umum dan sering diterjemahkan sebagai kekuasaan atau kekuatan.Dan dalam konteks pembicaraan ini, power diterjemahkan sebagai kekuasaan karena keterkaitannya dengan dunia sosial dan politis. Menurut David (1981), seperti yang dikutip oleh Windhu (1992), Definisi kekuasaan adalah kemampuan atau wewenang untuk menguasai orang lain, memaksa, dan mengendalikan mereka sampai mereka patuh, mencampuri 14
kebebasan dan memaksakan tindakan dengan cara- cara khusus. Sementara Dahrendorf (Wallace dan Wolf, 1986), mendefinisikan kekuasaan sebagai: "the probability that one actor with in a social relationship will be in a position to carry out his own will despite resistance, regard less of the basis on which this probability rests".Kekuasaan yang didapat oleh seseorang atau kelompok yang seharusnya digunakan untuk mencapai tujuan bersama, tetapi kenyataannya kekuasaan tersebut malah digunakan untuk memuaskan tujuan sendiri. Menurut Galtung, Pengertian kekuasaan merupakan konsep yang paling dasar yang mendasari relasi- relasi sosial. Kekuasaan terjadi dalam pola - pola relasi antar manusia atau negara.Relasi kekuasaan yang tidak seimbang, yang eksploitatif dan represif (Windhu, 1992).Konsep yang dipersoalkan oleh Galtung bukanlah segala macam kekuasaan, bukan pula kekuasaan politik dengan otoritasnya, tetapi kekuasaan yang dibangun dalam suatu relasi yang tidak seimbang. Galtung (Windhu 1992), membagi tiga sumber kekuasaan, yaitu; 1. Pertama, kekuasaan yang diperoleh karena pembawaan sejak lahir, se perti seorang raja yang kharismatik. 5. Kedua, kekuasaan yang diperoleh karena memiliki sumber
kemakmuran, seperti kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. 6. Ketiga, kekuasaan yang diperoleh karena kedudukannya dalam suatu struktur, seperti halnya seorang presiden. 15 sumber
Senada dengan Galtung, Soekanto (1984) mengemukakan beberapa hal yang dapat dijadikan sarana untuk menguasai orang atau kelompok lain, yakni 1. Pengendalian terhadap sarana - sarana finansial. 2. Pengendalian terhadap sarana - sarana pemaksaan. 3. Hak istimewa untuk mendapat pengetahuan dan ilmu. 4. Monopoli penguasaan saluran ke lingkungan kekuasaan tertinggi. 5. Kemampuan di bidang niaga. 6. Penguasaan terhadap sarana- sarana produksi dan distribusi. The British Council (2001) mengemukakan beberapa sumber kekuasaan, yakni: 1. Otoritas atau posisi, dapat dimiliki oleh individu atau kelompok berdasarkan perannya, seperti suami. 2. Akses ke sumber daya, kekuasaan yang muncul karena adanya kontrol terhadap pasokan sumber daya (seperti bahan baku). 3. Jaringan kerja, koneksi sosial, mengembangkan kontak pribadi. 4. Kemampuan atau keahlian. 5. Informasi, manipulasi informasi. 6. Kepribadian, merupakan sumber kekuasaan yang dipengaruhi oleh kombinasi beberapa sifat (intelegensi, kepercayaan diri, sikap, dan lain- lain). Sedangkan ciri lain dari kekuasaan adalah menghindari akuntabilitas atau keterbukaan dalam memberikan informasi. The British Council mengutarakan beberapa cara yang sering digunakan untuk menghindari akuntabilitas, menahan informasi, melakukan ancaman tersembunyi, menolak 16 (2001)
untuk mengakui atau memiliki kekuasaan yang mereka miliki, medikit berkomunikasi atau tidak sama sekali. Kemudian Galtung (Windhu, 1992), membagi empat aspek yang sering digunakan kekuasaan untuk melakukan dominasi.Pertama, eksploitasi penguasaan atau penarikan keuntungan secara tidak wajar.Terjadi jika totalitas jumlah biaya dan keuntungan kegiatan dari berbagai kelompok berbeda sehingga beberapa kelompok memperoleh keuntungan lebih banyak dari yang lainnya. Eksploitasi tidak hanya terjadi di bidang ekonomi, tetapi bisa terjadi di bidang politik, militer, dan lain - lain. Sementara Lorwin (Scott, 1981), mendefinisikan eksploitasi sebagai adanya sementara individu, kelompok, atau kelas yang secara tidak adil atau tidak wajar menarik keuntungan dari kerja, atau atas kerugian orang lain. Eksploitasi mempunyai dua ciri utama.Pertama, eksploitasi itu harus dilihat sebagai satu tata- hubungan antara perorangan, kelompok atau lembaga; adanya pihak yang dieksploitasi mengimplikasikan adanya pihak yang mengeksploitasi.Kedua, eksploitasi merupakan distribusi tidak wajar dari usaha dan hasilnya, dan hal ini selanjutnya memerlukan adanya suatu ukuran tentang keadilan distribusi untuk mengukur tata - hubungan yang ada. Wright Widyaningrum, dkk, (2003) menyebutkan, bahwa ciri dari hubungan yang eksploitatif adalah sebagai berikut 1) Kesejahteraan sebuah kelompok masyarakat secara material tergantung pada perampasan material dari kelompok lain. 17
2) Hubungan tersebut melibatkan pula pengucilan atau penutupan (exclusion) akses terhadap sumber daya produktif tertentu secara asimetris terhadap kelompok yang tereksploitasi. 3) Mekanisme yang menghasilkan pengucilan atau penutupan akses terhadap sumber daya produktif tersebut melibatkan pengambilalihan nilai tambah (fruitsof labour) kelompok yang tereksploitasi oleh kelompok yang menguasai sumber daya produksi tersebut. Kedua, penetrasi, dipahami sebagai masuknya pengaruh dari suatu kekuatan yang dominan terhadap kekuatan yang minor.Dalam konteks suatu negara, masuknya pengaruh negara kuat ke dalam negara- negara yang dikuasai. Ketiga, fragmentasi, merupakan suatu cara yang digunakan oleh satu kelompok untuk menguasai kelompok lainnya, satu pemerintah dapat menguasai beberapa negara lainnya dengan cara memecah belah. Keempat, marginalisasi. Untuk membedakannya dengan fragmentasi, Galtung mencontohkan sebagai cara yang ditempuh dengan membentuk perkumpulan di dalam dan di luar. Di satu pihak, keputusan- keputusan penting mengenai seluruh dunia akan diambil oleh perkumpula n di dalam (masyarakat Eropa), dan di lain pihak terdapat sekelompok kecil negara- negara Eropa yang menngikuti kebijakan non- imperialis, namun mereka tergabung dalam struktur yang sifatnya eksploitatif terhadap perkumpulan di luar, yaitu negara - negara yang dikuasai. Sedangkan sumber- sumber kekuatan yang sering digunakan oleh kelas penguasa, Widyaningrum, dkk (2003) mengemukakan sebagai berikut: 18
1) Kekuatan dari kebijakan negara, adanya kebijakan- kebijakan yang memberikan privilege pada sekelompok aktor untuk melakukan monopoli. 2) Kekuatan premanisme, kekuatan politik, terjadinya penyelewengan fungsifungsi institusi yang seharusnya menjaga aturan main dan keamanan dalam masyarakat. 3) Kekuatan informasi dan modal, penguasaan dan penutupan akses terhadap informasi dan modal menjadi salah satu sumber kekuatan pelaku- pelaku eksploitasi. 7. Dominasi kekuasaan Dominasi kekuasaan adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status.Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran.kita selalu menulis kata peran tetapi kadang kita sulit mengartikan dan definisi peran tersebut.peran biasa juga disandingkan dengan fungsi, .Peran dan status tidak dapat dipisahkan.Tidak ada peran tanpa kedudukan atau status, begitu pula tidak ada status tanpa peran.Setiap orang mempunyai bermacam-macam peran yang dijalankan dalam pergaulan hidupnya di masyarakat. Peran menentukan apa yang diperbuat seseorang bagi masyarakat. Peran Kekuasaan (authority) adalah kemampuan untuk memerintah dan memberi keputusan yang baik secara langsung maupun tidak mempengaruhi tindakan-tindakan pihak lainnya. Melihat sifat ilmu sosial yang tidak etis-normatif maka kekuasaan memiliki pengertian yang netral untuk melihat baik dan buruknya perlu dilihat penggunaannya bagi keperluan masyarakat. 19
Kekuasaan mempunyai peranan yang dapat menentukan nasib berjuta-juat manusia. Oleh karena itu, kekuasaan (power) sangat menarik perhatian para ahli ilmu pengetahuan kemasyarakatan. Adanya wewenang maupun kekuasaan merupakan suatu pengaruh yang nyata atau potensial. Mengenai pengaruh tersebut, lazimnya diadakan perbedaan, sebagai berikut: a. Pengaruh bebas yang didasarkan pada komunikasi dan bersifat persuasif. b. Pengaruh tergantung atau tidak bebas menjadi aktif yang terbagi menjadi dua hal, yaitu: 1) Pihak yang berpengaruh membantu pihak yang dipengaruhi untuk mencapai tujuannya. 2) Pihak yang berpengaruh mempunyai pengaruh di dalam kemampuan. Pandangan ini menekankan, bahwa dalam masyarakat terdapat dua kelas yang menonjol, yaitu kelas yang memerintah dan yang diperintah.Kelas pertama yang menguasai fungsi politik, yakni monopoli kekuasaan sekaligus menguasai hasilhasilnya.Kelas kedua sebaliknya, mereka yang jumlahnya besar tetapi tidak mempunyai kekuasaan atau fungsi politik, mereka diarahkan dan dikendalikan oleh kelas pertama dengan cara-cara tertentu (Sastroatmodjo, 1995). Mengenai konflik sosial, para ahli ilmu sosial memiliki pandangan dan penekanan yangberbeda.Setiap konflik yang terjadi antara kelas atau kelompok yang ada di masyarakat memiliki sebab dan akibat yang beragam. Ada yang dikarenakan oleh status, kekuasaan, kekayaan, usia, peran menurut gender, dan keanggotaandalam kelompok sosial tertentu. Hal ini dapat berakibat pada 20
hancurnya suatu tatanan atau struktur sosial, terjadinya kekerasan, penindasan, dan bahkan peperangan. Marx mendefinisikankelas sebagai kelompok individu atau kelompok kesatuan sosial yang pada dasarnya bukan ditentukan semata - mata oleh tempatnya dalam proses produksi. Tetapi dari kedudukan ekonomi dapat juga ditentukan kelas sosialnya.Marx menyatakanbahwa penyebab penguasaan kelas tertentu terhadap kelas lainnya dikarenakan oleh hubungan produksi yang tidak seimbang ( surplus value ) dalam suatu hubungan produksi yang kapitalistik. Ekonomi politik merupakan penekanan khusus yang dibicarakan Marx dalam pertentangan ini. Marx menganggap perbincangan mengenai modal dan kerja, dan antara modal dan tanah perlu dijelaskan secara rinci, yang belum pernah disinggung dalam setiap perbincangan mengenai ekonomi dan politik (Giddens dan Held, ed., 1987). Marx menjelaskan, bahwa semakin miskin keadaan pekerja atau tenaga kerja, semakin banyak kekayaan yang diproduksikannya. Semakin banyak kekayaan yang diproduksikan, semakin besar pula kekuasaan yang terbentuk dan semakin luas pula pengaruh kekuasaan tersebut. Pekerja menjadi komoditi murah. Semakin murah harga komoditi itu semakin banyak barang yang dihasilkannya. Devaluasi dunia manusia semakin membesar, hal mana berhubungan langsung dengan peningkatan nilai benda. Kerja tidak hanya menciptakan benda- benda, tetapi juga menciptakan kerja itu sendiri dan pekerja sebagai komoditi dalam proposisi yang sama dengan produksi barangbarang (Giddens dan Held, ed., 1987). 21
22 Lain halnya dengan Marx, para pengikut Marx (dikenal dengan kaum Marxis), menyatakan bahwa faktor ekonomi jelas mempunyai peranan yang menentukan terhadap cara produksi atau terhadap susunan sosial. Tetapi faktor yang bersifat politis dan idiologis (super struktur) juga mempunyai peranan yang penting. Kelas sosial ditentukan oleh tempatnya dalam kesatuan praktek- praktek sosial dalam arti menurut tempatnya dalam kesatuan pembagian kerja yang mencakup hubungan- hubungan politik dan idiologi. Tempat ini berhubungan dengan determinasi kultural dari kelas, yakni cara yang ditentukan oleh struktur (hubungan produksi, dominasi, politikidiologi) yang berpengaruh terhadap praktek- praktek kelas (Giddens dan Held, ed., 1987). Dalam The Communist Manifesto , Marx (Johnson, 1981) menyatakan: "Sejarah dari semua masyarakat yang ada hingga kini adalah sejarah perjuangan kelas. Orang bebas dan budak, bangsawan dan rakyat biasa, tuan dan hamba, pemimpin perusahaan dan orang luntang- lantang, dalam satu kata, penindas dan yang ditindas, selalu bertentangan satu sama lain, yang berlangsung tak putus - putusnya dalam suatu pertarungan yang kadang- kadang tersembunyi, kadang- kadang terbuka, suatu pertarungan yang setiap kali berakhir, baik dalam suatu rekonstitusi masyarakat pada umumnya secara revolusioner, maupun dalam keruntuhan umumnya dari kelas- kelas yang bercekcok tersebut". Pemilikan ataukontrol terhadap alat produksi merupakan dasar utama bagi kelas- kelas sosial dalam semua tipe masyarakat, dari masyarakat yang dibedakan menurut kelas yang paling awal sampai ke kapitalisme modern. Walaupun
demikian, karakteristik dari kelas yang berbeda- beda dan sifat hubungan sosial diantara kelaskelas tersebut akan berbeda dalam masyarakat yang berbeda dan tahap yang berbeda pula. Kelas penguasa adalah kelas yang mengeksploitasi dalam sistem hubungan produksi yang diajukan (terutama jika ada hubungan- hubungan produksi lain dalam masyarakat itu) melalui totalitas kadar dan bentuk intervensi negara dalam jangka waktu tertentu. Kelas penguasa tidak harus merupakan kelas dominan secara ekonomi dalam arti kelas yang mengeksploitasi menurut cara produksi yang dominan, di mana terdapat berbagai cara produksi, seperti: pertanian, subsistensi, feodalisme, kapitalisme, dan lain sebagainya (Giddens dan Held, ed., 1987). Mengenai kelas atau kelompok yang berkuasa dan dikuasai.Mosca (1939) menjelaskan, seperti yang dikutip dalam Soekanto (1984).Kelas pertama (berkuasa) biasanya terdiri dari orang- orang yang sedikit jumlahnya, menerapkan semua fungsi-fungsi politik, memonopoli kekuasaan dengan menikmati segala keuntungan dari kedudukan sebagai pemegang kekuasaan. Kelas yang kedua (dikuasai), terdiri dari lebihbanyak orang, diarahkan dan dikendalikan oleh kelas pertama, dengan cara- cara kurang lebih legal, sewenang- wenang atau dengan kekerasan. Kelas kedua tersebutmenyediakan sarana untuk dapat hidup dan bertahan, serta hal- hal lainnya yang sangat penting bagi organisme politik. Sementara Weber (Johnson, 1986), mengakui pentingnya stratifikasi ekonomi sebagai dasar yang fundamental untuk kelas, selain prestise dan kekuasan politik. Kelas sosial terdiri dari semua mereka yang memiliki 23
kesempatan hidup yang sama dalam bidang ekonomi. Weber menyatakan bahwa, jika ingin berbicara tentang suatu kelas, tidak mungkin terlepas dari pembicaraan tentang: 1) Sejumlah orang yang sama - sama memilliki suatu komponen tertentu yang merupakan sumber dalam kesempatan hidup mereka, 2) Komponen ini secara eksklusif tercermin dalam kepentingan ekonomi berupa pemilikan benda - benda dan kesempatan- kesempatan untuk memperoleh pendapatan, 3) Hal itu terlihat dalam kondisi- kondisi komoditi atau pasar tenaga kerja. Tidak seperti kelas ekonomi, kelompok (kelas) status berlandaskan pada ikatan subyektif antara para anggotanya, yang terikat menjadi satu karena gaya hidup yang sama, nilai serta kebiasaan yang sama, dan sering pula oleh perkawinan di dalam kelompok itu sendiri, serta oleh perasaan-perasaan akan jarak sosial dari kelompok -kelompok status lainnya. Mereka saling mengenal dan menyebut masing- masing sebagai "orang kita" dan berjuang mempertahankan perasaan superioritas terhadap mereka yang tidak termasuk dalam lingkaran (Johnson, 1986). Selain posisi ekonomis dan kehormatan kelompok status, dasar yang lain untuk stratifikasi sosial adalah kekuasaan politik. Bagi Weber kekuasaan adalah kemampuan untuk memaksakan kehendak seseorang meskipun mendapat tantangan dari orang lain. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mengatasi perlawanandari orang lain dalam mencapai tujuan- tujuan seseorang, khususnya dalam mempengaruhi perilaku. Kekuasaan tersebut digunakan terus- menerus 24
untuk menanamkan suatu kepercayaan akan haknya untuk berbuat demikian, berusaha untukmenegakkan legitimasi kekuasaan sebagai batu loncatan bagi peningkatan posisi ekonomi atau status (Johnson, 1986). Menurut kaum Marxis, kelas penguasa ketika berkuasa tidak mutlak membuat semua keputusan bagi masyarakat sebagai suatu unit yang kompak.Kekuasaan kelas penguasa dilaksanakan melalui seperangkat mekanisme yang secara obyektif saling berkaitan tetapi tidak harus menyatu secara pribadi. Melalui cara ini, teknik eksploitasi yang ada direproduksi. Kelas penguasa bukanlah suatu subyek kekuasaan yang bersatu. Kekuasaan diwujudkan dalam suatu proses sosial yang obyektif, yang memelihara dan memperluas cara produksi tertentu serta dijamin oleh pemerintah atau negara (Giddens dan Held, ed., 1987). Negara, menurut Offe dan Range, tidak memajukan kepentingan tertentu dan tidak beraliansi dengan kelas tertentu. Sebaliknya, yang dilindungi dan dimajukan oleh negara adalah seperangkat peraturan dan hubungan sosial yang dianggap tercakup dalam kekuasaan kelas kapitalis. Negara tidak membela kepentingan satu kelas tertentu, tetapi kepentingan bersama semua anggota masyarakat kelas kapitalis, yang disebut sebagai alat kekuasaan (Suhelmi, 2001; Johnson, 1986; Giddens dan Held, ed., 1987). Marx membagi fungi negara atas tiga bagian (Patria dan Arief, 2003).Pertama, negara adalah alat untuk menjamin kedudukan kelas atas, yang fungsinya secara politik meredam usaha - usaha kelas bawah untuk membebaskan diri dari penghisapan kelas atas. Sedangkan pandangan moral, filsafat, hukum, 25
agama, estetika, berfungsi untuk memberikan legitimasi pada hubungan kekuasaan itu (Magnis - Suseno, 1992).Kedua, negara merupakan ekspresi politik dari suatu struktur kelas yang melekat dalam produksi.Artinya, sebagai masyarakat yang terdiri dari kelas, negara adalah ekspresi politik dari kelas dominan itu, yang dikenal dengan istilah borjuis.Ketiga, negara dalam masyarakat borjuis merupakan senjata represif dari kaum borjuis, negara adalah aparatus kekerasan dari kelas dominan untuk menjaga pertentangan kelas. Lain halnya Gramsci (Patria dan Arief, 2003), ia menyatakan bahwa kelas social akan memperoleh keunggulan (supremasi) melalui dua cara, yaitu: melalui cara dominasi (dominio ) atau paksaan (coercion) dan melalui kepemimpinan intelektual dan moral, yang disebut dengan hegemoni. Hegemoni merupakan konsep dari realitas yang menyebar melalui masyarakat dalam sebuah lembaga dan manifestasi perseorangan, pengaruh dari jiwa ini membentuk moralitas, adat, religi, prinsip- prinsip politik, dan semua relasi sosial, terutama dari intelektual dan hal- hal yang menunjukkan pada moral. Upaya untuk menggiring individu agar menilai dan memandang problematika sosial dalam kerangka yang telah ditentukan, sebuah rantai kemenangan yang didapat melalui mekanisme konsensus dengan mekanisme institusi yang ada di masyarakat. Perlu untuk diingat, bahwa Gramsci (Patria dan Arief, 2003) beranggapan hegemoni bukan hanya kepemimpinan intelektual dan moral saja tanpa diikuti praktek dominasi atau paksaan. Akan tetapi dapat terjadi sebagai kepemimpinan intelektual dan moral sekaligus diiringi dengan praktek dominasi atau paksaan. 26
Dalam upaya memisahkan Negara (political society) dan masyarakat sipil (civil society), Gramsci (Patria dan arief, 2003) memulai dengan tiga batas konseptualisasi dalam membicarakan hegemoni. Kesemuanya itu menunjuk pada identifikasi hubungan antar formasi sosial yang membentuk garis dasar konseptualisasi hegemoni. Ketiga batasan tersebut adalah: ekonomi, negara (political society), dan masyarakat sipil (civil society). Ekonomi sebagai konseptualisasi yang pertama, merupakan sebuah batasan yang digunakan untuk mengartikan mode of production yang paling dominan dalam sebuah masyarakat. Cara produksi tersebut terdiri dari teknik produksi dan hubungan social produksi yang ditumbuhkan atas munculnya perbedaan kelas- kelas sosial dalam arti kepemilikan produksi.Kedua, batasan negara, merupakan batas yang berarti tempat munculnya praktek- praktek kekerasan (polisi dan aparat lainnya) dan tempat terjadinya pendirian birokrasi Negara. Batasan ketiga, yaitu masyarakat sipil, batasan yang merujuk pada organisasi lain di luar negara dalam sebuah formasi sosial di luar bagian sistem produksi material dan ekonomi, yang didukung dan dilaksanakan oleh orang atau komponen di luar batasan di atas. Bagi Gramsci (Patria dan Arief, 2003) ketiganya harus memiliki demarkasi yang jelas. Meskipun demikian, ditingkat analisis danempiris sering terjadi beberapa bagian organisasi dan institusi mungkin berada dalam sebuah batas, dua batas, bahkan tiga batas. 27
Gramsci mengidentifikasikan birokrasi sebagai pelayanan kesejahteraan, dan institusi pendidikan (Patria dan arief, Antonio Gramsci, 2003, Negara dan Hegemoni, Pustaka Pelajar, Yogyakarta). Dalam pemahaman sempit, negara identik dengan pemerintahan, aparat kediktatoran kelas dengan pemaksaan dan fungsi- fungsi ekonomi.Kelas dominasi melaksanakan aparat negara, dalam pemahaman klasik, seperti pasukan, polisi, adminstrasi, dan birokrasi. Tetapi pemaksaan fungsi ini tidak dapat dipisahkan dari peraturan adaptasi dan edukasi negara, salah satunya berupaya untuk mencapai kelayakan yang memadai antara aparat produksi dan moralitas umum dari massa rakyat (Patria dan Arief, 2003). 7. Lembaga Politik Secara awam berarti suatu organisasi,tetapi lembaga bisa juga merupakan suatu kebiasaan atau perilaku yang terpola.Perkawinan adalah lembaga sosial, baik yang diakui oleh negara lewat KUA atau Catatan Sipil di Indonesia maupun yang diakui oleh masyarakat saja tanpa pengakuan negara.Dalam konteks ini suatu organisasi juga adalah suatu perilaku yang terpola dengan memberikan jabatan pada orang-orang tertentu untuk menjalankan fungsi tertentu demi pencapaian tujuan bersama, organisasi bisa formal maupun informal.Lembaga politik adalah perilaku politik yang terpola dalam bidang politik. Pemilihan pejabat, yakni proses penentuan siapa yang akan menduduki jabatan tertentu dan kemudian menjalankan fungsi tertentu (sering sebagai pemimpin dalam suatu bidang/masyarakat tertentu) adalah lembaga demokrasi. Bukan lembaga pemilihan umumnya (atau sekarang KPU-nya) melainkan seluruh 28 sipil,
perilaku yang terpola dalam kita mencari dan menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin ataupun wakil kita untuk duduk di parlemen. Persoalan utamadalam Negara yang tengah melalui proses transisi menuju demokrasi sepertiIndonesia saat ini adalah pelembagaan demokrasi. Yaitu bagaimana menjadikan perilaku pengambilan keputusan untuk dan atas nama orang banyak bisa berjalan sesuai dengan norma-norma demokrasi, umumnya yang harus diatasi adalah mengubah lembaga feodalistik (perilaku yang terpola secara feodal, bahwa ada kedudukan pasti bagi orang-orang berdasarkan kelahiran atau profesi sebagai bangsawan politik dan yang lain sebagai rakyat biasa) menjadi lembaga yang terbuka dan mencerminkan keinginan orang banyak untuk mendapatkan kesejahteraan. Untuk melembagakan demokrasi diperlukan hukum dan perundang- undangan dan perangkat struktural yang akan terus mendorong terpolanya perilaku demokratis sampai bisa menjadi pandangan hidup. Karena diyakini bahwa dengan demikian kesejahteraan yang sesungguhnya baru bisa dicapai, saat tiap individu terlindungi hak-haknya bahkan dibantu oleh negara untuk bisa teraktualisasikan, saat tiap individu berhubungan dengan individu lain sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku. 9. Kearifan Lokal Pengertian Kearifan Lokal dilihat dari kamus Inggris Indonesia, terdiri dari dua kata yaitu kearifan (wisdom) dan lokal (lokal). Local berarti setempat dan wisdom sama dengan kebijaksanaan. Dengan kata lain maka lokal wisdom dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan, nilai-nilai-nilai, pandangan-pandangan 29
30 setempat (lokal) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Pengertian kearifan lokal menurut para ahli ; 1. Haryati Soebadio berpendapat bahwa kearifan lokal adalah suatu identitas/kepribadian budaya bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan mengolah kebudayaan asing sesuai watak dan kemampuan sendiri. 2. Menurut Rahyono (2009:7) kearifan lokal merupakan kecerdasan manusia yang dimiliki oleh kelompok etnis tertentu yang diperoleh melalui pengalaman masyarakat. Artinya, kearifan lokal adalah hasil dari masyarakat tertentu melaluipengalaman mereka dan belum tentu dialami oleh masyarakat yang lain. Nilai-nilai tersebut akan melekat sangat kuat pada masyarakat tertentu dan nilai itu sudah melalui perjalanan waktu yang panjang, sepanjang keberadaan masyarakat tersebut. Definisi kearifan lokal tersebut, paling tidak menyiratkan beberapa konsep, yaitu: 1. Kearifan lokal adalah sebuah pengalaman panjang, yang diendapkan sebagai petunjuk perilaku seseorang; 2. Kearifan lokal tidak lepas dari lingkungan pemiliknya 3. Kearifan lokal itu bersifat dinamis, lentur, terbuka, dan senantiasa menyesuaikan dengan zamannya. Kearifanlokal merupakan suatu bentuk kearifan lingkungan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat disuatu tempat atau daerah.Jadi merujukpada
lokalitas dan komunitas tertentu.Kearifan lokal merupakan tata nilai atau perilaku hidup masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan lingkungantempatnya hidup secara arif. Maka dari itu kearifan lokal tidaklah sama pada tempat dan waktu yang berbeda dansuku yang berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh tantangan alam dan kebutuhan hidupnya berbeda-beda, sehingga pengalamannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memunculkan berbagai sistem pengetahuan baik yang berhubungan dengan lingkungan maupun sosial.Sebagai salah satu bentuk perilaku manusia, kearifan lokal bukanlah suatu hal yang statis melainkan berubah sejalan dengan waktu, tergantung dari tatanan dan ikatan sosial budaya yang ada di masyarakat. Sementara itu Keraf (2002) menegaskan bahwa kearifan lokal adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis.Semua bentuk kearifan lokal ini dihayati, dipraktekkan, diajarkan dan diwariskan dari generasi ke generasi sekaligus membentuk pola perilaku manusia terhadap sesama manusia, alam maupun gaib.Selanjutnya Francis Wahono (2005) menjelaskan bahwa kearifan lokal adalah kepandaian dan strategi-strategi pengelolaan alam semesta dalam menjaga keseimbangan ekologis yang sudah berabad-abad teruji oleh berbagai bencana dan kendala serta keteledoran manusia. Kearifanlokal tidak hanya berhenti pada etika, tetapi sampai pada norma dan tindakan dan tingkah laku, sehingga kearifan lokal dapat menjadi seperti religi yang memedomani manusia dalam bersikap dan bertindak, baik dalam 31
32 konteks kehidupan sehari-hari maupun menentukan peradaban manusia yang lebih jauh. Adanya gaya hidup yang konsumtif dapat mengikis norma-norma kearifan lokal di masyarakat. Untuk menghindari hal tersebut maka norma-norma yang sudah berlaku di suatu masyarakat yang sifatnya turun menurun dan berhubungan erat dengan kelestarian lingkungannya perlu dilestarikan yaitu kearifan lokal. 8. Landasan Teori a. Teori Elit Politik Teori elit politik merupakan teori yang mengungkapkan bahwa elit politiklah yang menentukan dinamika kehidupan politik masyarakat. Sitepu (2005: 164-165) Laswell (dalam Varma, 2007: 504 ) merumuskan elit sebagai kelas yang tediri dari mereka yang berhasil mencapai kedudukan dominasi dalam masyarakat, dalam arti nilai- nilai yang mereka bentuk (ciptakan) mendapatkan penilaian tinggi dalam masyarakat yang bersangkutan, nilai- nilai itu biasaberbentuk kekayaan, kehormatan, pengetahuan, dan lain- lainnya, bagi Laswell, mereka elit yang berhasil menguasai sebagian terbanyak dari nilai- nilai karena kecakapan serta sifat kepribadiannya disebut elit. Dari kedua pendapat tersebut diatas elit merupakan orang- orang yang menduduki posisi memerintah yang memiliki kekuasaan, mereka mencapai kedudukan dominasi dalam masyarakat.yang dapat penilaian tinggi dari masyarakat. Lebih lanjut Pareto dalam Varma ( 2007: 504 ) mengemukakan "bahwa setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai
kualitas- kualitas yang diperlukan bagi kehadiran mereka pada kekuasaan sosial dan politik yang penuh, mereka yang bisa menjangkau pusat kekuasaan adalah selalu merupakan yag terbaik, merekalah yang dikenal sebagai elit" Robert Michaeldalam Modul Teori Politik, UGM, (2005: 23) mengatakan "seseorang/ sekelompok yang memiliki kekuasaan yang lebih besar (superiorita) satu dibandingkan dengan yang lain disebut elit". Laswell Modul Teori Politik, UGM, (2005: 24) menyebutkan "bahwa elit yang paling unggul kedudukannya adalah elit politik; karena dalam lapangan politik keputusan- keputusan disertai dengan sanksi yang paling kuat" Kelompok elite dapat diklasifkasikan ke dalam dua katgori: 1. The governing elites, yaitu orang- orang yang secara langsung maupun tidak langsung menjadi bagian dan mempunyai peranan penting dalam pemerintahan, mereka ini adalah orang- orang karena kedudukannya memiliki kekuasaan dan wewenang untuk mengambil tindakan- tindakan strategis, dipatuhi, dan dihormati oleh masyarakat. 2. The nongoverning elites, yaitu orang- orang yang aktifitasnya berada di luar urusan pemerintahan namun mempunyai pengaruh kuat dalam formulaisasi kebijaksanaan (battomoro 1985:5) Menurut Pareto dalam Modul Teori Politik, UGM, (2005: 23) "membagi elit yang berkuasa menjadi dua; elit yang sedang memerintah ( governing elite), dan elit yang tidak sedang memerintah(non governing elite). Lapisan yang lebih rendah, non elit. 33
Mengacu pada pendapat tersebut di atas mengindikasikan bahwa elit mempunyai dua kelas yaitu yang memerintah dan tidak memerintah, yang memerintah adalah elit yang dekat dengan kekuasaan seperti Gubernur, Walikota, Buapati, Pimpinan Parpol, mereka ini bisa dikatakan juga sebagai elit politik. yang tidakmermerintah merupakan elit yang berada diluar pemerintahan tapi mempunyai pengaruh terhadap perkembangan masyarakat, seperti Elit agama. Elit adat, Elit intelektual. Sedangkan elit lapisan kedua yakni non elit, pada kedua lapisan tersebut yang sangat mempengaruhi terhadap proses perkembagan masyarakat merupakaan elit yang mendekati kekuasaan yakni elit yang memerintah atau bisa dikatakan sebagai elit politIk. Dorso dalam Modul Teori Politik, UGM, (2005: 25) "the rulling class dibagi dua: 1. The political class (yang merupakan technical instrument dari kelas yang memerintah), yang selanjutnya dibagi menjadi the government politic class (the ins) dan the opposition political class (the out) 2. Non political class, bagian dari rulling class namun tidak masuk sebagai instrument teknis kelas yang memerintah. Lebih lanjut Mosca dalam Varma (2007: 203) mengatakan "Selalu muncul dua kelas dalam masyarakat yaitu kelas yang memerintah dan kelas yang diperintah, kelas yang pertama, yang biasanya jumlahnya lebih sedikit, memegang semua fungsi politik, monopoli kekuasaan dan menikmati keuntungankeuntungan yang didapatkannya dari kekuasaan.Sementara kelas yang kedua yang jumlahnya lebih besar diatur dan dikontrol oleh orang pertama." 34
35 Sejalan dengan apa yang dikemukakan Pareto dalam Varma (2005: 200) memusatkan perhatiannyapada elit yang memerintah, yang menurut dia, berkuasa karena bisa menggabungkan kekuasaan dan kelicikan, yang dilihatnya sebagai hal yang sangat penting. Pendapat diatas mengindikasikan bahwa elit merupakan golongan yang mempunyai kekuasaan yang mana dengan kekuasaan yang dimiliki para elit meniscayakan mereka untuk dapat mempengaruhi perkembangan masyarkat. Elit merupakan sekelompok kecil orang berkualitas yang mampu menduduki jabatan tinggi dan dalam lapisan masyarakat yang diperlukan pada kekuasaan sosial politik untuk memerintah. Nurhasim (2005) membagi elit menjadi dua kategori yaitu: 1) Elit politk lokal adalah seseorang yang menduduki jabatan-jabatan politik (kekuasaan) di eksekutif dan legislatif yang dipilih melalui pemilihan umum dan dipilih dalam proses politik yang demokratis ditingkat lokal. Mereka menduduki jabatan politik ditingkat lokal. mereka menduduki jabatan politk tinggi ditingkat lokal yang membuat dan menjalankn kebijakan politik. Elit politiknya seperti Gubernur, Bupati, Walikota, Ketua DPRD, Anggota DPRD dan Pimpinan Partai Politk. 2) Elit non politklocal adalah seseorang yang menduduki jabatan-jabtan strategis dan memliki pengaruh untuk memerintah orang lain dalam lingkup masyarakat. Elit non politik ini seperti: Elit keagamaan, Elit organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, profesi, dan sebagainya.
36 Pembedaan tipe elite dimaksudkan untuk membedakan ruang lingkup dan memberi penjelasan tentang hubungan antara elit politk maupun elit masyarakat dalam proses pemilihan kepala daerah ditingkat lokal. b. Teori Politik Teori ini menitikberatkan perhatian pada tindakan politik individu yang menonjolkan sejauhmana peranan pengetahuan politiksehingga terpengaruh pada perilaku politiknya (Nasiwan, 2010:33).Kaum behavioralis berusaha menjelaskan tingkahlaku manusia dalamkegiatan politik.Teori Sistem Umum dipercaya juga sebagai akar darikemunculan Teori politik , Teori ini mengatakan bahwa motivasi Utama tindakan atau perilaku politik manusia adalah hasrat untukmelipatgandakan kemanfaatan akan sesuatu yangbernilai (Nasiwan2010:34 ).David Easton dalam Nasiwan (2010:37)mengungkapkanmengenai model psikologi, dimana model ini berusaha memahamkantentang tingkah laku yang menekan proses belajar dengan variableseperti : 1. Situasi stimulan yangmembangkitkan tindakan di dalamlingkungan ( menggabungkan diri dengan partai politik, sebagai bentuk upaya memperoleh akses kekuasaan). 2. Timbul semacam dorongan sehingga melakukan sebuah upayaguna memperoleh respon yang memuaskan. 3. Variabel individu semacamketurunan, usia, jenis kelamin,kondisi visiologi yang menentukan cara orang memahami suatu kesempatan yang tersedia (contoh:berupa tindakan politikseperti dukungan saat memilih, bergabung dengan parpol,pressure group atau pergerakan).
Tingkahlaku psikologis menerjemahkan bahwa dalam tingkahlaku politik manusia bersama kepentingan, tujuan dan motivasimengakibatkan proses belajar, pemahaman, kognisi, dan simbolis.Tahap sosialisasi selanjutnya adalah kedewasaan yang tercermindari citra diri, harga diriseseorang sehingga berkepribadian yangpositif sehingga individu dewasa yang menjadi semakin kuat dalamideologinya sehingga cenderung berperilaku melindungi diri denganhanya bergaul bersama orangorang sepaham, sekelompok,sepergerakan, atau bahkan ada pula yang melenceng sama sekali dari ideologi semula. David E. Apterdalam Nasiwan (2010:39)menyatakan beberapa modelmodel sosialisasi, sebagai berikut: 1. Model akumulasi, semakin seorang individu dapat memahamiberbagai pengetahuan dan ilmu tentang apayang dianut(konteks politik), semakin bertambahlah harapan individutersebut terhadap peran politik. 2. Model alih antarpribadi, memproyeksikan kekuasaan yangterdapat pada orang yang dinilai memiliki kesepadanan dalampemaknaan kekuasaan tersebut, walau tidak dapat dikatakansama sedikitpun terlebih sebanding, misal seorang anak memahami kekuasaan seorang presiden yang dilihatnya ditelevisi sebagai kekuasaan yang sepadan dengan keberkuasaanayahnya. 3. Model identifikasi, Pengambilan sikap yang seragam dengan figur penting dan lebih tua. Contoh seoranganak memilikikecenderungan turut memilih dan mendukung partai politikyang menjadi pilihan orang tuanya. 4. Model perkembangan kognitif. Pemahaman konseptual sebagaiproses berfikir anak untuk memperluas cakrawalaberfikir danmeningkatkan tingkat kognisi anak mengenai kepemahamanakan jaringan isuisu dan politik, agar tidak 37
terjadi proses indoktrinasi semata.Berikut ini bagan tingkah laku Greenstein yang dapat denganmudahmembantu memahami bagaimana suatu proses dieksiskannya suatu tingkah laku politik. Seorang ahli sosiologi politik prancis Mauricer duverger menggambarkan politik adalah sebagai ilmu tentang kekuasaan. Menurut mauricerduvPolitik (dari bahasa Yunani: politikos, yang berarti dari, untuk, yang berkaitan dengan warga Negara ), adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yan g antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negar a. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional. Di samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain: 1) politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles) 2) politik adalahhal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan Negara. 3) politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. 4) politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. 38 atau
Dalam konteks memahami politik perlu dipahami beberapa kunci, antara lain:kekuasaan politik, legitimasi, sistem politik, perilaku politik, partisipasi politik, proses politik, dan juga tidak kalah pentingnya untuk mengetahui seluk beluk tentang partai politik. Politik berasal dari bahasa Belanda politiek dan bahasa Inggris politics, yang masing-masing bersumber dari bahasa Yunani politika - yang berhubungan dengan Negara dengan akar katanya polites - warga negara dan polis - negara kota. Secara etimologi kata 'politik' masih berhubungan dengan polis, kebijakan.Kata "politis" berarti hal-hal yang berhubungan dengan politik.Kata "politisi" berarti orang-orang yang menekuni hal politik.Teori politik merupakan kajian mengenai konsep penentuan tujuan politik, bagaimana mencapai tujuan tersebut serta segala konsekuensinya. Bahasan dalam Teori Politik antara lain adalah filsafat politik, konsep tentang sistem politik, negara politikmasyarakat, kedaulatan, kekuasaan, legitimilasi, lembaga, Negara, perubahan sosial, pembangunan politik, sosial, perbandingan politik, dan sebagainya. Terdapat banyak sekali sistem politik yang dikembangkan oleh Negara- negara di dunia antara lain ; anarkisme, authoritarian, demokrasi, diktatorisme, fasisme, federalisme, fundamentalisme, keagamaan, globalisme, imperialisme, kapitalisme, komunisme, liberalisme, marxisme, meritokrasi, monarki, nasionalisme, rasisme, sosialisme, theokrasi, totalisme, oligarki. 39
c. Teori Kekuasaan Secara konseptualkonsep tentang elit seperti telah disinggung oleh para elite theorist sangat dekat dengan kekuasaan.Pendekatan elitis memandang kekuasaan itu melekat pada setiap orang yang disebut elite.Dibelakang teori elit kekuasaan merupakan tujuan utamanya. Mengkaji kekuasaan tanpa didukung oleh dasar konseptual yang memadai, menurut Meehan dalam Varma (2007: 200), mengatakan akan menjadikan teori- teori elit kehilangan artinya. Tujuan politiklah yangmemaksa dan mendorong individu untuk membentuk kelompok-kelompok serta mengaktualisasikan dirinya di dalam kelompok- kelompok tersebut. Seperti dikutip pernyataan varma (2007: 198) "yang mendorong elit politik atau kelompok- kelompok elit untuk memainkan peranan aktif dalam politik adalah karena menurut teorisasi politik (senantiasa) ada dorongasn kemanusiaan yang tidak dapat dihindarkan atau diabaikan untuk meraih kekuasaan". Kekuasaan menurut Laswell dan Kaplan dalam silalahi (1989: 95) mengatakan "suatu bentuk hubungan dimana seseorang atau sekelompok orang dapat menentukan tindakan orang atau kelompok lain, agar sesuai dengan tujuan dari pihak pertama" Lebih spesifik lagi kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi proses pembuatan keputusan kolektif (Putnan dalam Wisnumurti, 1974: 4) Laswell dan Kaplan dengan pendapat berbeda dalam Modul Teori Politik, UGM, (2005:12) merumuskan kekuasaan sebagai kemampuan pelaku untuk 40
mempengaruhi tingkah laku pelaku lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku pelaku terakhir sesuai dengan keinginan pelaku yang mempunyai kekuasaan". B. Penelitian Yang Relevan Perilaku Manusia Penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Alosius Amo pada tahun 2010 dengan judul penelitian yakni "Peran Partai Politik Dalam Demokrasi Dan Pembangunan Daerah Di Kecamatan Omesuri", Hasil dari penelitian ini adalah sejumlah sebagian besar mastarakat berpendapat bahwa politik merupakan hal yang sangat berperan penting dalam membangun demokrasi khususnya di kecamatan omesuri. Hubungan penelitian ini dengan penelitian yang saya ambil keduanya mengkaji tentang politik tetapi memiliki perbedaan dari peran politik dalam demokrasi dan kearifan lokal. Penelitian kedua yang dilakukan oleh Bernadete Boleng pada tahun 2012 tentang " Persepsi Masyarakat Terhadap Polilitik di Kecamatan Buyasuri," hasil penelitian ini adalah sekelompok masyarakat di kecamatam buyasuri bahwa poltik itu merupakan sesuatu yang signifikan dimana politik membawa pengaruh yang positif terhadap masyarakat setempat. Dari penelitian ini bahwa ada hubungan penelitian yang mengkaji tentang pandangan masyarakat atau persepsi masyarakat terhadap politik dalam kearifan lokal tersebut. C. Kerangka Pikir Adabeberapa halpokok yang menjadi landasan berpikir dalam penelitian yang akan dilakukan nantinya. Untuk itu penelitian yang akan dilakukan 41
ini,mengutip beberapa pendapat para ahli yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang nantinya akan dikaji secara mendalam. Dominasi Kekuasaan merupakan setiap masyarakat, terdapat dua kelas penduduk.Satu kelas yang menguasai dan satu kelas yang dikuasai.Kelas pertama yang jumlahnya selalu lebih kecil, menjalankan semua fungsi politik, memonopoli kekuasaan, dan menikmati keuntungan yang diberikan oleh kekuasaan itu, sedangkan kelas kedua, yang jumlahnya jauh lebih besar, diatur dan dikendalikan oleh kelas pertama". Kekuasaan diartikan sebagai kemampuan individu atau kelompok individu untuk membatasi keinginan kelompok lain, dan mencegah keinginannya dikuasaioleh kelompok lain tersebut. Dalam konteks memahami politik perlu dipahami beberapa kunci, antara lain: kekuasaan politik, legitimasi, sistem politik, perilaku politik, part isipasi politik, proses politik, dan juga tidak kalah pentingnya untuk mengetahui seluk beluk tentang partai politik. Sementara itu kearifan lokal merupakan suatu bentuk kearifan lingkungan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat di suatu tempat atau daerah.Jadi merujuk pada lokalitas dan komunitas tertentu.Kearifan lokal merupakan tatanilai atau perilaku hidup masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan lingkungan tempatnya hidup secara arif. Maka dari itu kearifan lokal tidaklah sama pada tempat dan waktu yang berbeda dan suku yang berbeda. 42
Dari penjelasan berkaitan dengan kerangka pikir yakni setiap Daerah mempunyai sala satu kedudukan dalam sistem politik bahwasannya politik itu mempunyai tujuan untuk mendapatkan yang namanya kekuasaan. Disuatu daerah yang mana menjadi tempat penelitian saya adalah. Lembata, Provinsi Nusa Timur diamana daerah yang memiliki akan ada yang namanya kearifan lokal yang terjaga dan sangat dilestarikan, Namun Di daerah tersebut tidak akan hinder yang namanya politik bahkan aturan - aturan atau regulasi serta kebijakan pemerintah harus dijalani, tetapi fakta menjelaskan bahwa kehidupan yang ada pada darah lembata tersebut baik pemerintah maupun Masyarakat masih memliki pola pemikiran serta pemahaman yang berbeda baik melalui politik yang dijalankan oleh pemerintah maupun kearifan lokal yang dipegang teguh oleh para Masyarakat setempat. Dalam kehidupan Masyarakat sebagian besar tidak sepakat atas kebijakan yang di jalankan oleh pemerintah tetapi kebijakan yang dijalan oleh pemerintah itu merupakan aturan yang telah ditetapkan, namun disisi lain masyarakat menganggap bahwa aturan yang dijalankan oleh pemerrinta bisa mangandung titik tolak dari segi kehidupan masyaakat setempat baik berupa kebersamaan, kegotong royongan, solidaritas, serta rasa tanggung jawab dan kepercayaan terjaga dengan baik. Sehingga dapat disipulkan bahwa gambaran kehidupan masyarakat maupun pemerintahan setempat sangat bergelut dalam kebijakan serta regulasi atau - aturan dan kearifan lokal yang sangat dijagai. 43
Bagan Kerangka Pikir Dominasi Kekuasaan Politik Regulasi Politik Kebijakan Pemerintah Masyarakat Kearifan Lokal Gambar 2.1. Bagan Kerangka Pikir Pengaruh positif Pengaruh Negatif 44
45 BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang berjudul Dominasi Kekuasaan Politik Terhadap Kearifan Lokal Masyarakat Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timurini termasuk jenis penelitian lapangan (field resarch)menggunakan beberapa bentuk pengumpulan data seperti transkip wawancara terbuka, deskripsi observasi, serta analisis dokumen.Data tersebut dianalisis dengan tetap mempertahankan keasliaan teks yang memaknainya.Hal ini dilakukan karena tujuan penelitianadalah untuk memahami fenomena dari sudut pandang partisipan, konteks sosial dan institusional. Penelitian ini menggunakan metode penelitiandeskriptif kualitatif yaitu sebuah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkap sebuah fakta empiris secara objektif, ilmiah dengan berlandaskan pada logika keilmuan, prosedur dan didukung oleh metodelogi dan teoritis yang kuat sesuai disiplin keilmuan yang ditekuni(Mukhtar, 2013:29). Pendekatan kualitatif umumnya bersifat induktif.Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat memahami dan mendeskripsikan fenomena-fenomena obyektif yang menjadi tujuan penelitian ini. Alasan digunakan metode kualitatif untuk lebih mudah apabila berhubungan langsung dengan kenyataan yang tidak terkonsep sebelumnya tentang keadaan di lapangan dan data yang diperoleh dapat berkembang seiring dengan proses penelitian berlangsung. 45
B. Lokus Penelitian Penelitian ini akan dilaksanakanpada bulan juli 2017 dan dilaksanakan di Lembata Kecamatan Omesuri, dimana peneliti terjun secara langsung untuk melakukan pengamatan langsung terhadapmasalah dominasi kekuasaan politik terhadap mempengaruhi kearifan lokal. C. Informan Penelitian Dalam penelitian ini, yang menjadi informan penelitian yakni masyarakat Lembata. sebanyak 10 orang. Dimana metode yang digunakan disini adalah purposif sampling dimana cara penerikan informan yang dilakukan memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan peneliti. D. Fokus Penelitian Adapun fokus penelitian adalah berfokus pada Dominasi Kekuasaan Politik terhadap Kearifan Lokal di kabupaten Lembata E. Instrument Penelitian Instrument penelitian sebuah alat bantu untuk memperoleh data dalam penelitian. Instrument penelitian merupakan saah satu unsur penelitian yang sangat penting karena berfungsi sebagai sarana pengumpulan data yang banyak menentukan keberhasilan suatu penelitian. Instrument penelitianadalah peneliti sendiri.Oleh karena itu peneliti sebagai instrument juga harus divalidasi sejauh mana peneliti siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Dalam pengumpulan data instrument penelitian yang disediakan berupa: 46
1. Lembar observasi, yaitu peneliti mengamati langsung di lapangan. 2. Pedoman wawancara, yaitu sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden. 3. Dokumentasi, yaitu mencatat semua data secara langsung dari reverensi yang membahas tentang obyek penelitian. F. Sumber Data Sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini dipilih secara purposive sampling, yaitu memilih orang yang dianggap mempunyai pengetahuan terhadap objek yang diteliti, sehingga mampu membuka jalan untuk meneliti lebih dalam dan lebih jauh tentang dominasi kekuasaan politik dalam mempengaruhi kearifan lokal. Dalam penelitian ini sumber penelitian yang akan digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer yaitu data yang dihimpun langsung oleh peneliti umumnya dari hasil observasi terhadap situasisosial dan atau diperoleh dari subjek (informan) melalui proses wawancara. Data sekunderyaitu data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti, tapi telah berjenjang melalui sumber kedua atau ketiga.Data sekunder dikenal juga sebagai data-data pendukung atau pelengkap data utama yang dapat digunakan oleh peneliti.Jenis data sekunder dapat berupa gambar-gambar, dokumentasi, grafik, tulisan-tulisan tangan, dan berbagai dokumentasi lainnya. G. Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting serta data yang digunakan harus valid. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil data primer, dimana data primer 47
adalah data yang dikumpulkan melalui pengamatan langsung dari tempat penelitian, dan untuk melengkapi data yang dilakukan, yaitu menggunakan wawancara mendalam kepada informan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang erat kaitannya dengan permasalahan yangakan diteliti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: 1. Observasi Observasi adalah pengamatan dan pencatatan langsung secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang diselidiki (Mukhtar, 2013:100).Melalui metode ini peneliti mengadakan pengamatan secara langsung mengamati gejala- gejala atau fenomena yang terjadi dan timbul dari objek penelitian.Metode ini digunakan untuk mengambil data-data yang mudah dipahami dan diamati secara langsung. 2. Wawancara mendalam (interview) Wawancara yaitu teknik memperoleh informasi secara langsung melalui permintaan keterangan - keterangan kepada pihak pertama yang dipandang dapat memberikan keterangan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan.Untuk memperoleh informasi itu biasanya diajukan seperangkat pertanyaan atau pernyataan yang tersusun dalam suatu daftar. 3. Dokumentasi Pengumpulan datamelalui dokumentasi, diperlukan seperangkat alat atau instrumen yang memandu untuk pengambilan data-data dokumen.Ini dilakukan agar dapat menyeleksi dokumen mana yang dipandang dibutuhkan secara langsung dan mana yang tidak diperlukan.Data dokumen dapat berupa foto, 48
gambar, peta, grafik, struktur organisasi, catatan-catatan bersejarah dan sebagainya. 4. Partisipatif Dimana seorang peneliti harus berpartisipasif dalam hal kebersamaan artinya mempunya tujuan agar apa yang diteliti oleh seorang peneliti dapat berjalan dengan baik. H. Teknik Analisis Data Analisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah data tertentu. Sehingga dapat diambil kesimpulan yang konkret tentang persoalan yang diteliti.Penelitian yang akan dilakukan adalah tergolong tipe penelitian deskriptif kualitatif analisis. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif.Analisis dilakukan terhadap data yang dijabarkan dengan metode deskriptif-analitis. Teknik ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara obyektif dan sistematis data yang ada dapat divalidasi keabsahannya. Aktivitas dalam analisis data yaitu: 1. Reduksi data (Data Reduction) Dengan mereduksi data peneliti mencoba menggabungkan, menggolon gkan, mengklasifikasikan memilah - milih atau mengelompokkan data dari penelitian di lapangan. Maka reduksi data dilakukan dengan merangkum hal- hal apa saja yang berhubungan dengan data tentang dominasi kekuasaan politik terhadap kearifan lokalMasyarakat Lembata 2. Penyajian data (data display) 49
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Melalui penyajian data tersebut maka data akan tersusun dalam pola hubungan yang disajikan dalam bentuk bagan, uraian singkat, laporan tulisan yang dijelaskan (yang bersifat naratif). 3. Verification (conclusion drawing) Selanjutnya langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan (verification), yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan dalam uraian singkat tersebut. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti - bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Dikaitkan dengan penelitian ini tentu saja proses verifikasi atau kesimpulan awal dapat dilakukan misalnya kesimpulan mengenai data-data tentang meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap pemberian bantuan sosial. I. Teknik Keabsahan Data Keabsahan data dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi bermakna silang yakni mengadakan pengecekan akan kebenaran data yang akan dikumpulkan dari sumber data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang lain serta pengecekan pada waktu nyang berbeda. a. Triangulasi Sumber Triangulasi Sumber dilakukan dengan cara mengecek pada data sumber lain yang telah diperoleh sebelumnya. 50
b. Tri.angulasi Metode Triangulasi metode bermakna data yang diperoleh dari satu sumber dengan menggunakan metode atau teknik tertentu, diuji keakuratan atau ketid akakuratannya. c. Triangulasi Waktu Triangulasi waktu berkenaan dengan waktu pengambilan data penelitian. 51
BAB IV HISTORI LOKASIPENELITIAN A. Sejarah singat Desa Walangsawa Desa Walangsawa sendiri sebelum resmi terbentuk menjadi Desa Walangsawa awalnya bernama Desa Leuwalang yang di kenal dengan nama kampong Kobang. Sejarah Kobang di awali pada tahun 1950-an dengan datangnya sekelompok orang yang kemudian menetap. Pada masa itu kehidupan mereka masih bergantung pada alam karena pada masa itu keadaan desa masih berupa hutan serta hamparan ilalang sehingga masih banyak binatang buruan dan buah-buahan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Pada pertengahan tahun 1963 gerilyawan dan tentara 710 memasuki wilayah kampong Kobang yang mengakibatkan keamanan tidak dapat di kendalikan sehingga membuat masyarakat menjadi resah. Selain itu sulit untuk menentukan mereka akan berpihak kepada gerilyawan atau tentara 710, masalah lain yang muncul yaitu seringnya terjadi pemerkosaan terhadap perempuan yang dilakukan oleh oknum 710. Untuk menghindarinya salah satu cara yang dilakukan oleh penduduk dengan berpindah-pindah namun dampaknya yaitu sulit memperoleh makan dan laki-laki harus harus menemani setiap aktifitas perempuan guna untuk menghindari pemerkosaan. 52
Sekitar tahun 1969 tentara Yonkarya datang ke kampong Kobang untuk melindungi penduduk disana dan mereka bekerja sama dengan penduduk yang pertama kali datang bermukim untuk membangun sarana dan prasana seperti jalanan dan saluran irigasi serta membuka lahan secara besar-besaran. Kemudian membagi lahan tersebut dengan penduduk asli, para komandan tentara Yonkarya dan keluarganya.hal inilah yang mengakibatkan hak penguasaaan lahan pertanian, sarana dan prasarana lebih banyak di akses dan dikontrol oleh para penduduk asli dan keturunannya.Pada masa tersebut pendatang dari berbagai macam etnis seperti Jeneponto, Bulukumba, dan Toraja juga mulai banyak berdatangan dan menetap kemudian diberikan pemukiman sesuai etnis oleh pemimpin desa.Mereka datang dengan kondisi yang miskin sehingga di desa ini pun mereka hanya bekerja sebagai penggarap lahan. B. Kondisi Geografis Desa Walangsawa merupakan bagian integral dari wilayah Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas wilayah 8,8 km2. Desa Walangsawa merupakan pemekaran dari desa Peusawa pada tahun 1993 setelah menjadi desa persiapan sejak tahun 1989 sampai 1993. Adapun batas wilayah desa Walngsawa adalah sebagai berikut: 1. Utara : Desa Peusawa Kec. Omesuri 2. Timur : Desa Leubatang Kab. Lembata 3. Selatan : Desa Wowon Kec. Omesuri 4. Barat : Desa Aramengi Kec. Buyaq Suri 53
Jarak antara kantor pemerintah desa Walangsawa dengan kantor kabupaten Lembata adalah 70 Km, dan jarak antara kantor pemerintah desa Walangsawa dengan kantor kecamatan Omesuri adalah 10 Km. Jenis tanah desa Walangswa adalah debuan, sedangkan sumber air desa Walangsawa adalah sedang. Iklim yang ada di desaWalangsawa adalah Tropis. C. Jumlah Penduduk Jumlah penduduk Desa Walangsawa adalah sebanyak 3284 jiwa. Jumlah penduduk laki - laki sebanyak 1475 jiwa dan perempuan sebanyak 1697 jiwa. Masyarakat di Desa Walangsawa adayang beragama katolik dan beragama Islam. Mereka termasuksuku Loreq. D. Pemerintahan Baik di kota maupun di desa, lembaga atau institusi itu pasti ada sebagai pelaksanaan administrasi dan sebagainya. Di desa, lembaga ( pemerintahan desa, badan pemusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa) tersebut sebagai penyusunan dan implementasi kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan, pemerintahan, pengembangan kemasyarakat. Di era sentralisasi, otoriterinisme Negara ( state-hegemony ) santer terlihat dan kini mobilisasi rakyat bergeser menuju pola- pola desentralisasi, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Kelembagaan ekonomi terdiri dari kelompok-kelompok masyarakat yang berorientasi profit (keuntungan) dan dibentuk di desa berbasiskan pada pengolaan sektor produksi dan distribusi. Contoh dari kelembagaan ekonomi adalah koperasi, kelompok tani, kelompok pengrajin, perseroan terbatas yang ada di desa.Kelembagaan sosial meliputi pengelompokan sosial yang dibentuk oleh 54
warga dan bersifat sukarela. Contoh dari kelembagaan social adalah karang taruna, arisan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat. 55
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Bentuk Dominasi Kekuasaan Politik Terhadap Kearifan Lokal 1. Program pengembangan Manjemen Sumber Daya Manusia ( SDM ) Manajemen sumber daya manusia merupakan suatuprosesperencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan kegiatan kegiatan pengadaan, pengembangan,pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai berbagai tujuan individu, organisasi dan masyarakat. Pengembangan mengacupada masalah staf dan personel adalah suatu proses pendidikan jangkapanjang menggunakan suatu prosedur sistematis dan organisasi dengan manamanajer belajar pengetahuan konseptual dan teoritis. Namun disisi lain Pendidikan dan pelatihan sama dengan pengembangan yaitu merupakan proses meningkatkan keterampilankerja baik teknis maupun manajerial. Pendidikan berorientasi pada teori, dilakukan dalam kelas, berlangsung lama Latihan berorientasi pada praktek, dilakukan di lapangan, berlangsung singkat. Pengembangan manajemen adalah upaya apasaja untuk memperbaiki kinerja manajerial dengan menanamkan pengetahuan,mengubah sikap, atau meningkatkan keterampilan. dengan demikian upayaini mencakup program in- house seperti kursus, latihan, dan penugasan yang bersifat rotasi, program- 56 56 dan
57 programprofessional seperti American Management Association Semeniars; dan program-program professional seperti program-program MBA eksekutif. Sasaran Paling utama dari programpengembangan tersebut, tentu saja, untuk menaikkan kinerja masa depandari organisasi itu sendiri. Karena alasan ini, proses pengembanganmanajemen umum terdiri dari :menilai kebuutuhan- kebutuhanperusahaan (misalnya untuk mengisi lowongan eksekutif di masa depan,atau membuat perusahaan agar lebih tanggap), (2) menghargai kinerjamanajer, dan selanjutnya (3) mengembangkan diri manajer sendiri. Pernyataan dari responden yaitu, mengenai Bentuk Dominasi Kekuasaan Politik terhadap Kearifan Lokal " Bentuk dominasi kekuasaan politik terhadap kearifan lokal di Desa Walangsawa yaitu Masyarakat memiliki kemampuan untuk mengelola sesuatu karna didasari latihan kursus Sehingga masyarakat dengan sendirinya memperkenalkan jiwa kemampuan berpikir. Baik didalam Masyarakat sendiri maupun Masyarakat luar. ( Antonius Beni ) Sumber daya manusia sebagai pemilik, pengolah, pengelola, dan penggunapengetahuan memerlukan sarana yang menunjang tercapainya informasi yangmendukung dan menambah pengetahuan serta keterampilannya. Oleh karenaitu diperlukan pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi, baikuntuk manajer maupun karyawan.Untuk mengembangkan sumber daya manusia diperlukan metode yang berbedauntuk mengembangkan manajer dan karyawan.Untuk manajer metodepengembangannya menggunakan metode pendidikan yang berupa rotasijabatan, /coaching/, dewan yunior, belajar bertindak, metode studikasus, permainan manajemen, dan seminar
diluar.Sedangkan, untuk parakaryawan menggunakan metode pengembangan pelatihan /on the job,vestibule, demonstration and example, simulation, apprenticheship, dan classrom methods. Tujuan daripengembangan SDM adalah untukmeningkatkan produktivitas, mengurangi kecelakaan kerja, meningkatkankarir dan mengurangi kerusakan selama melakukan kegiatan operasionalorganisasi.Oleh karena itu organisasi harus senantiasa mengembangkan kemampuanSumber Daya Manusiannya agar organisasi dapat meningkatkan efektifitasdan efisiensinya.Sehingga, keunggulan kompetitif organisasi tersebut dapat meningkat guna menghadapi perubahan teknologi dan informasi yangcepat serta mengatasi persaingan-persaingan organisasi yang semakin tinggi. Pernyataan yang sama dari responden, yaitu : Selain masyarakat melakukan kursus.disamping juga masyarakat aktif melakukan perkumpulan atau membentuk organisasi atau Lembaga pemberdayaan perempuan yang berhubungan dengan kearifan lokal misalnya, kerajinan tangan ( Tenun Wela ) ( Ibu. Yuliana ) Pemerintah lamabat laun memperhatikan kesejateaan Masyrakat Walangsawa dari segi Peberdayaan perempuan dengan cara memberikan dukungan agar hasil kerajianan dapat bersaing dengan kerajinan tangan moderen. Teori yang mengacu dalam hal ini yaitu Teori elit politik yang diperkenalkan oleh karl max bahwa elit politiklah yang menentukan dinamika kehidupan politik masyarakat. Dari hasil Wawancara adanya peran pemerintah 58
dalam hal mensejaterakan masyarakat ( kerajinan Tenun Wela ) tidak tertutup kemungkinan terjadi dinamika dalam kehidupan Masyarakat. 2. Pembangunan Jalan Pembangunan jalan merupakan suatu program pemerintah dalam bidang jalur tranportasi dalam hal ini dapat mempermuda masyarakat untuk melakukan aktifitas dalam kehidupan sehari- hari. Progam yang dijalankan pemerintah saat ini belum merata karena sebagian jalan yang masih rusak sehingga memperlambat aktifitas Masyarakat setempat.misalnya.barang yang ingin diantar untuk dijual waktu yang dibutukan sangat lama karena masyarakat berhati- hati dikarenakan jalan yang rusak. ( Bapak Leunardus ) Pembangunan jalan dan infrastruktur jalan sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, bila pembangunan jalan yang ada semakin baik dan cepat maka semakin baik dan cepat pula kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah tersebut, sebaliknya bila pembangunan jalan yang ada kurang baik atau lambat dalam perkembangannya, maka perkembangan masyarakat dan kesejahteraannya pun masih kurang cukup. Hal ini disebabkan semua kegiatan sangat bergantung pada sarana dan prasarana jalan, karena jalan adalah penghubung masyarakat suatu tempat ketempat yang lain. Misalnya untuk pemdistribusian hasil pertanian, akses ke sekolah, akeses menuju rumah sakit atau puskesmas, dan akses ketempat yang di tuju. Teori yang mengacu dalam hal ini yaitu Teori elit politik yang diperkenalkan oleh karl max bahwa elit politiklah yang menentukan dinamika 59
kehidupan politik dalam pembangunan jalan yang dapat mempermudah ruang gerak Masyarakat dalam mengelolah barang hasil karianya . Yang menyebabkan pembangunan jalan lambat dikarenakan bahannya jauh dari pusat kota sehingga membutukanwaktu yang cukup lama. dan lambatnya dana dari pemerintah pusat.( Bapak Hapit S,Sos ) Hal diatas akan terwujud dengan adanya kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan, agar pembangunan berjalan dengan baik serta menimbulkan keuntungan yang besar bagi semua pihak, karena dengan bertambahnya kesejahteraan masyarakatnya Negara akan menjadi lebih makmur, karena dengan keuntungan pembangunan jalan akan menunjang semua sektor. B. Faktor Penyebab Dominasi Kekuasaan Politik Terhadap Kearifan Lokal 1 . Kurangnya sosialisasi oleh pemerintah setempat mengenai politik Didalam kehidupan politik, seperti halnya dalam wilayah kehidupan lain, sosialisasi merupakan suatu kunci bagi perilaku. Bahwa sosialisasi politik merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang, dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi - reaksinya terhadap gejala -gejala politik. Melalui sosialisasi politik, individu-individu diharapkan mau dan mampu berpartisipasi secatraa bertanggung jawab dalam kehidupan politik. Dalam hal ini sosialisasi merupakan suatu proses pedagosis (proses pendidikan), atau suatu proses pembudayaan insane - insan politik. Proses ini melibatkan orang-orang baik dari generasi tua maupun dari generasi muda. 60
61 Hal ini diperkuat dengan hasil Wawancara dengan bapak Alwan Letu salah seorang Masyarakat di Desa Walangsawa. Saya sebagai masyarakat yang dirasakan saat ini bahwa peran pemerintah dalam hal meningkatkan kesejateraan belum maksimal, misalnya pemerintah kurang memperhatikan masyarakat yang kurang mampu yakni dalam hal pendidikan dan Ekonomi Berkaitan dengan maslah diatas dapat disimpulkan bahwa keberadaan pemerintah setempat kurang akan adanya sosialisasi terhadap masyarakat tentang sasaran pendidikan.dan politik secara langsung, jadi tidak mengherankan jika sekolah dapat memberikan pandangan-pandangan kongkret tentang segala hal tentang politik, karena sekolah memberikan pengetahuan kepada generasi muda yang juga sebagai pemilih pemula tentang dunia politik. Sekolah juga dapat membangun kesadaran kepada generasi muda mengenai arti penting hidup bernegara dan cinta terhadap tanah air melalui pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Sebagai bagian dari pendidikan politik bangsa, sekolah tidak lagi dipandang sebelah mata dalam proses sosialisasi politik. Hal diatas sesuai dengan teori elit Politk menurut Deverger adalah elit politik yang dipahami sebagai seorang yang menduduki jabatan - jabatan strategi atau kedudukan yang sangat dihormati masyarakat dan memiliki pengaruh untuk memerintah orang lain atau mensossialisasikan gejala yang dipandang sebelumnya dalam ruang lingkup Masyarakat.
C. Dampak Dominasi Kekuasaan Politik Terhadap Kearifan Lokal 1. Dampak positif Hal yang menjadi dampak positif disini sangatlah jelas dilihat dari segi pola hidup baik. Yakni memiliki tujuan yang jelas dikarenakan pemerintah menjalankan politik atau atau dikatakan kekuasaan bukan hanya mendapatkan kepentingan bersama misalnya pemerintah mengatur masyrakat yang memiliki sifat rasa ketidak tauan menjadi tau dengan membuka tau mendirikan Lembaga Pendidikan agar masyarakat memiliki pengetahuan yang luas serta bisa memikirkan cara mengelolah sumber daya alam yang di miliki. Sehubungan dengan hal diatas pernyataan sama dari responden yaitu Saya berpendapat bahwa kekuasaan politik tidak mengandung makna negatif melainkan positif karena ada pembuktian ,Bupati, ketua DPR telah memberikan pikiran serta bantuan pembanguan yang berkaitan dengan pendidikan dan sosial budaya. tujuan mempengaruhi masyarakat kehidupannya lebih baik. ( Abdullah Oro S..H ) Berdasarkan hasil wawancara yang mendalam diatas bahwa proses pembanguan desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Walangsawa tidak terlepas dari kontribusi langsung dari pemerintah, hal tersebut karena pemerintah masih menganggap mereka sebagai orang yang memiliki pengaruh diwilayah tesebut. Teori yang mengacu dalam hal ini adalah teori kekuasaan, bahwa segala bentuk kegiatan baik dari segi pemerintahan maupaun kemasyarakatan harus berpihak pada pemerintah karena pemerintalah yang membentuk regulasi serta bertanggung jawab dalam menjalankan atauran itu dengan baik 62 agar
Hal yang sama disampaikan oleh responden Saya merasa bahwa politik sangat jelas dilihat dari segi pembengunan misalnya : pertanian, hal ini pemerintah memberikan penyuluhan tentang bagaimana menggarap sawah atau kebun ( Dominikus Deka S.sos ) Hasil wawancara diatas jug dipertegas dengan hasil wawancara dengan aparat desa yaitu Tajudin Tukang, Beliau megatakan bahawa : ...Saya sering mendekati masyarakat lalu mengajak mereka untuk ikut berpartisipasi dalam sosialisasi tentang pembangunan dalam hal kerja sama antara masyarakat dan pemerinta dalam mengelolah lahan persawahan atau kebun dengan baik. Dari hasil wawancara diatas dapat disimplkan bahwa tingkat kerja masyarakat dan pemerintah sangat baik karena selalu di awasi dengan baik dan didasari dengan aturan - aturan yang berlaku, Landasan teori yang digunakan sebagai dasar adalah teori kekuasaan yang dijelaskan Marx bahwa semakin miskin keadaan pekerja atau tenaga kerja, semakin banyak kekayaan yang diproduksikannya.Semakin banyak kekayaan yang diproduksikan, semakin besar pula kekuasaan yang terbentuk dan semakin luas pula pengaruh kekuasaan tersebut.Pekerja menjadi komoditi murah.Semakin murah harga komoditi itu semakin banyak barang yang dihasilkannya.Devaluasi dunia manusia semakin membesar, hal mana berhubungan langsung dengan peningkatan nilai benda. Kerja tidak hanya menciptakan benda- benda, tetapi juga menciptakan kerja itu sendiri dan pekerja sebagai komoditi dalam proposisi yang sama dengan produksi barang barang. 63
2. Dampak Negatif Dampak dominasi kekuasaan politi terhadap kearifan lokal dapat ditinjau dari sudut pandang kekuasaan bahwa Kekuasaan merupakan kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk memengaruhi pikiran atau tingkah laku orang atau kelompok orang lain, sehingga orang yang dipengaruhi itu mau melakukan sesuatu yang sebetulnya orang itu enggan melakukannya.. sehingga suatu kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh yang dimiliki untuk memengaruhi perilaku pihak lain, sehingga pihak lain berperilaku sesuai dengan kehendak pihak yang memengaruhi. Sehinggga timbulyaatau merusaknya tatanan nilai nilai budaya. Pernyataan responden tentang keberadaan nialai - nilai budaya Saya selaku masyarakat sangat menghargai orang- orang yang dituakan seperti tokoh masyarakat, Tokoh adat di kampong ini karena kami menganggap mereka sebagai orang yang bijak.Apa yang dikatakan oleh mereka kami lebih mendengar dan mentaati dari pada apa yang dikatakan oleh orang lain karena mereka memiliki pendekatan emosional dengan kami. Pertanyaaan dari masyarakat diatas diakui dan dipertegas oleh salah satu Tokoh Adat, Bapak Landa Kader. ya memang benar, kedudukan kami sebagai orang yang dituakan di kampung ini sanggat dihargai dan disegan oleh masyarakat Apa yang dikatakan pasti masyarakat dengar,apa yang kami laksanakan pasti masyarakat ikuti. Lihat saja pada kegiatan- kegiatan yang dilakukan di Desa ini masyarakat selalu bertukar pikiran dengan kami orang tua, selain itu dalam musrenbangdes tokoh masyarakat dan tokoh adat memilki pengaruh yang besar dalam menentukan program kerja di Desa. 64
65 Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kearifan lokal yang berada di Desa Walangsawa mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan masyarakat. TualaharLeu adalah sapaan terhadap orang laki- laki yang dituakan danmerupakan gelaran yang diberikan oleh masyarakat yang berada di Desa Walangsawa. Namun, tidak serta merta gelar tersebut diberikan.Hanya mereka yang memiliki penggaruh dan paham betul tentang budaya dan ritual- ritual adat dan bahasa adat.Hal demikian merupakan sebuah nilai dari tradisi masyarakat Desa Walangsawa yang senantiasa hadir di dalam masyarakat dan masih terus terjaga hingga sekarang. Munculnya beberapa kearifan lokal merupakan suatu keniscayaan didalam masyarakat yang multicultural layaknya yang ada di Desa Walangsawa. Kearifan lokal tersebut meliputi tokoh masyarakat, tokoh adat yang senantiasa mengkontribusikan sebuah pemikiran serta Ide- ide cemerlang demi pembangunan. Dan kesejateraan bagi desa Walangsawa.Kearifan lokal ini merupakan tokoh yang berperan penting dalam setiap kegiatan yang ada didesa walangsawa bukan hanya dalam hal politik. Hal diatas sesuai dengan teori Elit non politik lokal menurut deverger adalah elit non lokal yang dipahami sebagai seseorang yang menduduki jabatan- jabatan strategis atau kedudukan yang sangat dihormati masyarakat, memiliki pengaruh untuk memrintah orang lain dalam lingkup masyarakat tempat tinggalnya. Seperti Elit non politik lokal yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu tokoh masyarakat dan tokoh adat.
BAB V1 PENUTUP A. Kesimpulan Bentuk Dominasi Kekuasaan Politik terhadap Kearifan lokal Masyarakat Lembata bahwa ada poin penting yang mana peneliti ingin menjadikan bahan pengetahuan yang berkaitan dengan program pengembangan manajemen Sumber Daya Manusia yaitu yang suda dijalan pemerintah untuk mempengaruhi Masyarakat agar mampu menghandalkan potensi serta talenta yang selama masi dalam ruang lingkup keserhanaan serta terikat dengan nilai- nilai tradisi yang dianutnya, dengan hal ini pemerintah menjalankan program dengan tujuan mendidik serta memberikan peluang kepada masyarakat agar mampu bersaing serta berintegritas diri dalam membangun kesadaran pola pikir sendiri. Pengembangan mengacu pada masalah staf dan personel adalah suatu proses pendidikan jangka panjang menggunakan suatu prosedur sistematis dan organisasi dengan mana manajer belajar pengetahuan konseptual dan teoritis. Namun disisi lain Pendidikan dan pelatihan sama dengan pengembangan yaitu merupakan proses meningkatkan keterampilan kerja baik teknis maupun manajerial. 2. Faktor penyebab Dominasi Kekuasaan Politik terhadap Kearifan Lokal Masyarakat Lembata sangat terlihat jelas dalam kegiatan dengan kuatnya sebuah kekuasaan yang mereka jalankan karena mempunyai kapasitas sebagai 66 66
67 seorang pemerintah dengan mudah mepengaruhi masyarakat serta adanya fakfor - faktor penyebab yakni berikut : a. Faktor Pembangunan Ekonomi Dalam pembangunan Ekonomi memiliki dua faktor yaitu : Faktor Positif dan Negatif. 1. Faktor Positif dalam pembangunan Ekonomi yakni sebagai berikut : Kegiatan perekonomian akan berjalan lebih lancar dan mampu mempercepat proses pertumbuhan ekonomi, Adanya pembangunan ekonomi dimungkinkan terciptanya lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, dengan demikian akan mengurangi pengangguran, Terciptanya lapangan pekerjaan akibat adanya pembangunan ekonomi secara langsung bisa memperbaiki tingkat pendapatan nasional, Melalui pembangunan ekonomi dimungkinkan adanya perubahan struktur perekonomian dari struktur ekonomi agraris menjadi struktur ekonomi industri, sehingga kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh negara akan semakin beragam dan dinamis, Pembangunan ekonomi menuntut peningkatan kualitas SDM sehingga dalam hal ini, dimungkinkan ilmu pengetahuan dan teknologi akan berkembang dengan pesat, dengan demikian, akan makin meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2. Faktor Negatif dalam pembangunan Ekonomi yakni sebagai berikut : Adanya pembangunan ekonomi yang tidak terencana dengan baik mengakibatkan adanya kerusakan lingkungan hidup, Hilangnya habitat alam baik hayati atau hewani.
b. Faktor Pendidikan Melalui sosialisasi politik, individu-individu diharapkan mau dan mampu berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam kehidupan politik. bersosialisasi dalam hal pendidikan karena merupakan suatu proses pedagosis (proses pendidikan), atau suatu proses dimana pembudayaan insan - insan politik. Proses ini melibatkan orang-orang baik dari generasi tua maupun dari generasi muda. 3. Dampak - dampak kekuasaan Politik terhadap kearfan Lokal. a. Dampak Positif Pemerintah menjalankan politik atau dikatakan kekuasaan bukan hanya mendapatkan kepentingan sendiri tetapi kepentingan bersama misalnya pemerintah mengatur masyrakat yang memiliki sifat rasa ketidak tauan menjadi tau dengan membuka atau mendirikan Lembaga Pendidikan agar masyarakat memiliki pengetahuan yang luas serta bisa memikirkan cara mengelolah sumber daya alam yang di miliki. b. Dampak Negatif kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk memengaruhi pikiran atau tingkah laku orang atau kelompok orang lain, sehingga orang yang dipengaruhi itu mau melakukan sesuatu yang sebetulnya orang itu enggan melakukannya.. sehingga suatu kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh yang dimiliki untuk memengaruhi perilaku pihak lain, sehingga pihak lain berperilaku sesuai dengan kehendak pihak yang memengaruhi, Sehinggga merusaknya tatanan nilai nilai budaya. 68
B. Saran Dari hasil penelitian dominasi kekuasaan politik terhadap kearifan lokal Masyarakat lembata provinsi Nusa Tenggara Timur diajukan saran sebagai berikut 1. Bagi Pemerintah hendaknya menabamkan sikap serta Nilai- nilai yang terkait dengan program- Progaram pembentukan dominasi kekuasaan politik. 2. Pentingnya keterlibatan Masyarakat dan pemerintah setempat untuk berpartisipasi dalam mengelolah program pembentukan dominasi kekuasaan politik yang berkait dengan sumber daya daya manusia, pembangunan lainya. 3. Perlu peningkatan kemampuan para Masyarakat dalam mengelolah program manajemen sumber daya manusia, serta pembangunan jalan yang dilakukan pemerintah dalam bidang jalur tranportasi hal ini dapat mempermuda masyarakat untuk melakukan aktifitas dalam kehidupan sehari- hari. 4. Masyarakat Desa Walangsawa perlu memberanikan diri untuk mengutarakan permasalahan yang dihadapi masyarakat Desa dan meminta solusi kepala Desa Walangsawa agar tidak merugikan satu pihak saja. 5. Bagi peneliti selanjutnya agar lebih mendalami tentang dominasi kekuasaan politik terhadap kearifan lokal karena masih banyak aspek lain yang perlu untuk dikaji lebih dalam. 69