LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 75TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATASPERATURAN BUPATI PATI NOMOR 25 TAHUN 2014 KEBIJAKANAKUNTANSI TENTANG PEMERINTAH DAERAH KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN Kebijakan akuntansi akun menjelaskan hal-hal terkait dengan definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akun-akun yang ada pada lembaran muka Laporan Keuangan. Kebijakan akuntansi yang disusun oleh pemerintah daerah terkait dengan implementasi akuntansi berbasis akrual didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Oleh sebab itu, jika terdapat hal-hal yang belum diatur di dalam kebijakan akuntansi ini, maka Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) akan menjadi rujukan perlakuan akuntansi (accountancy treatment) atas transaksi yang terjadi. Sistematika penyajian dalam kebijakan akuntansi ini dapat diuraikan sebagai berikut : A. Kebijakan Akuntansi Aset; B. Kebijakan Akuntansi Kewajiban; C. Kebijakan Akuntansi Ekuitas; D. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA; E. Kebijakan Akuntansi Belanja; F. Kebijakan Akuntansi Transfer; G. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan; H. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LO; I. Kebijakan Akuntansi Beban; J. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan. Penjelasan mengenai masing-masing kebijakan akuntansi akun adalah sebagai berikut : 1
A. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET 1. UMUM a. Tujuan Tujuan kebijakan akuntansi aset adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aset dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan. b. Ruang Lingkup Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah. c. Definisi Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi aset ini dengan pengertian: 1) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber- sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. 2) Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. 3) Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. 2
4) Aset non lancar adalah aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria aset lancar yang mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan Aset Tidak Berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. 5) Aset non lancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. 2. ASET LANCAR a. KASDAN SETARA KAS 1) Definisi Kas dan Setara Kas a) Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. b) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. c) Kas terdiri dari : (1) Kas di Kas Daerah; (2) Kas di Bendahara Penerimaan; (3) Kas di Bendahara Pengeluaran; (4) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan (5) Kas Lainnya. d) Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. e) Setara kas terdiri dari : (1) Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan; (2) Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan. f) Klasifikasi kas dan setara kas secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS). 3
b. 2) Pengakuan Kas dan Setara Kas a) Secara umum pengakuan aset dilakukan: (1) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. (2) pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. b) Atas dasar point (2) tersebut, dapat dikatakan bahwa kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan. 3) Pengukuran Kas dan Setara Kas Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. 4) Penyajian dan Pengungkapan Kas dan Setara Kas Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan kas dan setara kas, antara lain: a) Rincian dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan; b) Rincian dan nilai kas yang ada dalam rekening kas umum daerah namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan ke pihak yang berkepentingan. INVESTASIJANGKA PENDEK 1) Definisi Investasi Jangka Pendek a) Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 4
b) Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah, serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan. c) Klasifikasi investasi jangka pendek secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS). 2) Pengakuan Investasi Jangka Pendek a) Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa pontensial di masa yang akan datang atas suatu investasi jangka pendek tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. (2) Nilai nominal atau nilai wajar investasi jangka pendekdapat diukur secara memadai (reliable)karena adanya transaksi pembelian atau penempatan dana yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasikan biaya perolehannya/nilai dana yang ditempatkan. b) Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/pengurang investasi jangka pendek apabila terjadipenjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan pemerintah daerah. c) Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan deviden tunai (cash dividend) diakui pada saat diperoleh sebagai pendapatan. 5
3) Pengukuran Investasi Jangka Pendek a) Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya. b) Pengukuran investasi jangka pendek dapat diuraikan sebagai berikut : (1) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga: (a) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. (b) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. (2) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya. 4) Penyajian dan Pengungkapan Investasi Jangka Pendek a) Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar. b) Pengungkapan investasi jangka pendek dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: 6
(1) Kebijakan akuntansi penentuan nilai investasi jangka pendek yang dimiliki pemerintah daerah; (2) Jenis-jenis investasi jangka pendek yang dimiliki oleh pemerintah daerah; (3) Perubahan nilai pasar investasi jangka pendek (jika ada); (4) Penurunan nilai investasi jangka pendek yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut; (5) Perubahan pos investasi yang dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya (jika ada). c. PIUTANG 1) Definisi Piutang a) Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. b) Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. c) Penyisihan piutang bertujuan untuk menyajikan nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan (net realizable value). Untuk mendapatkan nilai bersih piutang tersebut pertama kali dilakukan perhitungan nilai penyisihan piutang. Nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan diperoleh dari piutang dikurangi dengan penyisihan piutang (penyisihan piutang bukan merupakan penghapusan piutang). d) Nilai realisasi bersih (net realizable value)piutang adalah jumlah bersih piutang yang diperkirakan dapat ditagih. 7
e) Nilai penyisihan piutang tidak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan di setiap akhir periode. f) Penghapusbukuan piutang adalah pengurangan piutang dan penyisihan piutang tidak tertagih yang dicatat dalam neraca. g) Penghapustagihan piutang adalah hilangnya hak tagih dan/atau hak menerima tagihan atas dana piutang. h) Umur piutang adalah jangka waktu dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelaporan. i) Kualitas piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan umur piutang dan/atau upaya tagih pemerintah daerah kepada debitur. j) Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya. k) Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS). 2) Pengakuan Piutang a) Piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan diakui pada saat penyusunan laporan keuanganketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat : (1) Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi ; (2) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan serta belum dilunasi. b) Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria: 8
(1) harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan (2) jumlah piutang dapat diukur; c) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan. d) Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah. e) Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer. f) Piutang transfer lainnya diakui apabila: (1) Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima; (2) Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat. g) Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. h) Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. 9
i) Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya. j) Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen lain yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan. 3) Pengukuran Piutang a) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut: (1) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau (2) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau (3) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi. 10
b) Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut: (1) Pemberian pinjaman Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. (2) Penjualan Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya. (3) Kemitraan Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan- ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan. (4) Pemberian fasilitas/jasa Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima. fee 11
c) Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut: (1) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku; (2) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten; (3) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat. d) Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut: (1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan; (2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya. e) Pengukuran berikutnya (Subsequent Measurement)terhadap pengakuan awal piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing- masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan. f) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (write off) dan penghapusbukuan (write down). g) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang. 12
h) Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut: (1) Kualitas Piutang Lancar; (2) Kualitas Piutang Kurang Lancar; (3) Kualitas Piutang Diragukan; (4) Kualitas Piutang Macet. i) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak Daerah dapat dipilah berdasarkan cara pemungutan pajak yang terdiri dari: (1) Pajak Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (self assessment). Wajib Pajak yang memenuhi kewajibannya dengan cara menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). (2) Pajak Ditetapkan oleh KepalaDaerah (official assessment). Wajib Pajak memenuhi kewajibannya setelah besarnya pajak yang terutang terlebih dahulu ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Kepala Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk. j) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak Daerah yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (self assessment) dilakukan dengan ketentuan: (1) Kualitas lancar, dengan kriteria: (a) Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun; dan/atau (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau (c) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau 13
(d) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau (e) Wajib Pajak likuid; dan/atau (f) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding. (2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria: (a) Umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2(dua) tahun; dan/atau (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau (c) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau (d) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau (e) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding. (3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria : (a) Umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau (c) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau (d) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau (e) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas. (4) Kualitas Macet, dengan kriteria: (a) Umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun; dan/atau (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau 14
(c) Wajib Pajak tidak diketahui keberadaannya; dan/atau (d) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau (e) Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure). k) Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (official assessment) dilakukan dengan ketentuan: (1) Kualitas Lancar, dengan kriteria: (a) Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun; dan/atau (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau (c) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau (d) Wajib Pajak likuid; dan/atau (e) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding. (2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria: (a) Umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun; dan/atau (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau (c) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan ; dan/atau (d) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding. (3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria: (a) Umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau 15
l) (c) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau (d) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas. (4) Kualitas Macet, dengan kriteria: (a) Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau (c) Wajib Pajak tidak diketahui keberadaannya; dan/atau (d) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau (e) Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure). Penggolongan Kualitas Piutang Retribusi Daerah dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut : (1) Kualitas Lancar (a) Umur piutang 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau (b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan. (2) Kualitas Kurang Lancar (a) Umur piutang lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau (b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan. (3) Kualitas Diragukan (a) Umur piutang lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan/atau (b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan 16
terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan. (4) Kualitas Macet (a) Umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau (b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara. m) Penggolongan kriteria Kualitas Piutang selain Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dilakukan dengan ketentuan: (1) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan; (2) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan; (3) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan (4) Kualitas macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan, atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara. n) Besaran Penyisihan Piutang Tidak Tertagihpada setiap akhir tahun (periode pelaporan)ditetapkan: (1) Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari piutang yang memiliki kualitas lancar. (2) Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar; 17
(3) Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan (4) Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada). o) Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya. p) Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Pemberhentian Pengakuan a) Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas. b) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu penghapustagihan (write off) dan penghapusbukuan (write down). 18
c) Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan net realizable value-nya. d) Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel. e) Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapustagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakandokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan. f) Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut : (1) Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugianpenghapusbukuan. (a) Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan. (b) Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas. (c) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang takmungkin terealisasi tagihannya. (2) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan (apabila perlu). (3) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (write 19
off). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidakberinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulanberjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut. g) Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik. h) Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara, dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara. Apabila mekanisme penagihan melalui instansi yang menangani pengurusan piutang negara tidak berhasil,berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari instansi yang menangani pengurusan piutang negara, dapat dilakukan penghapustagihan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa kewenangan penghapusan piutang sampai denganRp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) oleh Bupati, sedangkan kewenangan di atas Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) oleh Bupati dengan persetujuan DPRD. i) Kriteria Penghapustagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut: (1) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang 20
lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar. (2) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan. (3) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi takmungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih. (4) Penghapustagihan untukrestrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, reskeduling dan penurunan tarif bunga kredit. (5) Penghapustagihan setelah semua ancangan/usaha dan cara lain gagal atau tidak mungkinditerapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi (anjak piutang), jaminan dilelang. (6) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri(misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukumpajak, melakukan benchmarking kebijakan/peraturan write off di negara lain. (7) Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telahdiputuskan dan diberlakukan, (write down maupun write off) masuk esktrakomptabel dengan beberapa sebab, misalnyakesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicilteratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan haircut 21
mungkin akan dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakomtabel. 4) Pengungkapan Piutang a) Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa: (1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang; (2) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya; (3) Penjelasan atas penyelesaian piutang; (4) Jaminan atau sita jaminan jika ada. b) Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan juga harus diungkapkan. c) Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu. d) Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/PNBP atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang. d. BEBANDIBAYAR DIMUKA 1) Definisi Beban Dibayar Dimuka Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi 22
menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah. 2) Pengakuan Beban Dibayar Dimuka Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban. 3) Pengukuran Beban Dibayar Dimuka Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluaran/dibayarkan. 4) Pengungkapan Beban Dibayar Dimuka Beban dibayar dimuka diungkapkan sebagai akun yang terklasifikasi dalam aset lancar karena akun ini biasanya segera menjadi kewajiban dalam satu periode akuntansi. e. PERSEDIAAN 1) Definisi Persediaan a) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. b) Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa: (1) Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah; (2) Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi; (3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; (4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. c) Klasifikasi persediaan secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS). 23
2) Pengakuan Persediaan a) Persediaan diakui: (1) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. (2) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya berpindah. b) Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik. 3) Pengukuran Persediaan a) Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan metode First In First Out(FIFO) atau Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP) yaitu harga pokok dari barang- barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dikeluarkan pertama kali, sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir. b) Persediaan disajikan sebesar: (1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. (2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis. 24
(3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction). 4) Penyajian dan Pengungkapan Persediaan a) Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar. b) Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan: (1) persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan (2) jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang. f. ASETUNTUK DIKONSOLIDASIKAN 1) Definisi Aset untuk Dikonsolidasikan Aset untuk Dikonsolidasikan adalah aset yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara entitas akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan entitas akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Aset ini akan dieliminasi saat dilakukan konsolidasi antara SKPD dengan PPKD. Aset untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K SKPD. Akun ini digunakan oleh entitas akuntansi PPKD sepanjang mempunyai transaksi dengan seluruh entitas akuntansi SKPD. 25
2) Pengakuan Aset untuk Dikonsolidasikan Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi dengan seluruh entitas akuntansi SKPD. 3) Pengukuran Aset untuk Dikonsolidasikan Pengukuran aset untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi yang terjadi. Aset untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan kewajiban untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi. 4) Pengungkapan Aset untuk Dikonsolidasikan Aset untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi aset lancar. Aset ini disajikan hanya pada entitas akuntansi PPKD. Pada laporan konsolidasi akun ini akan tereliminasi. 3. ASET NON LANCAR Aset non lancar terdiri dari investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. a. INVESTASI JANGKA PANJANG 1) Definisi Investasi Jangka Panjang a) Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. b) Investasi jangka panjang terdiri dari investasi permanen dan investasi non permanen. c) Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. d) Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali, tetapi untuk mendapatkan deviden dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau 26
menjaga hubungan kelembagaan. e) Investasi permanen meliputi : 1) penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara dan 2) investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. f) Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen. g) Investasi non permanen meliputi : 1) investasi jangka panjang kepada entitas lainnya, 2) investasi dalam surat berharga, 3) investasi dalam proyek pembangunan,4) dana bergulir, 5) deposito jangka panjang dan 6) investasi non permanen lainnya. h) Investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki tidak berkelanjutan yang berarti kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. i) Klasifikasi investasi jangka panjang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS). 2) Pengakuan Investasi Jangka Panjang a) Investasi dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintahdaerah; (2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable). 27
b) Hasil Investasi Jangka Panjang dapat berupa: (1) Deviden Tunai; (2) Deviden Saham; dan (3) Bagian Laba. c) Pengakuan untuk hasil investasiuntuk Deviden dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: (1) Hasil investasi berupa deviden tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (Lain-lain PAD yang Sah). (2) Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa deviden tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (dalam jurnal dengan basis kas) dan mengurangi nilai investasi pemerintah (dalam jurnal berbasis akrual). d) Pengakuan hasil investasiuntuk Deviden dalam bentuk saham yang diterima baik dengan metode biaya maupun metode ekuitas akan menambah nilai investasi pemerintah. e) Pengakuan hasil investasi untuk Bagian Laba dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: (1) Hasil investasi yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah berupa bagian laba dari investee yang pencatatannya menggunakan metode biayatidak dilakukan pencatatan. (2) Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba tersebut dicatat sebagai penambahan investasi dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan investasi. 28
3) Pengukuran Investasi Jangka Panjang a) Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. b) Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi nonpermanen yaitu: (1) Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. (2) Yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan. (3) Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga. (4) Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada. 29
(5) Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi. (6) Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value). c) Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut. d) Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (carrying value) tersebut. e) Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu : (1) Metode Biaya; (2) Metode Ekuitas; (3) Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan. f) Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan. g) Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi. 30
h) Metode biaya digunakan jika kepemilikan kurang dari 20%. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. i) Metode ekuitas digunakan jika kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau jika kepemilikan lebih dari 50%. Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. j) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan jika kepemilikan bersifat non permanen. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali. Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (aging schedule). 31
Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut: No Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi Persentase Penyisihan 1 Setelah jatuh tempo periode 1 s.d 2 Tahun 0,5 % 2 Setelah jatuh tempo periode >2 s.d 3 Tahun 10 % 3 Setelah jatuh tempo periode >3 s.d 4 Tahun 50 % 4 Setelah jatuh tempo periode di atas 4 Tahun 100 % Periode jatuh tempo (aging schedule)di atasdikecualikan untuk investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir. 4) Penyajian dan Pengungkapan Investasi Jangka Panjang Investasi Jangka Panjang disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Perlu diungkapkan metode penilaian dan jenis investasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah. PENYISIHAN DANA BERGULIR 1. Definisi a. Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. b. Dana bergulir dengan chanelling agency adalah mekanisme penyaluran dana bergulir melalui entitas (lembaga keuangan bank/LKB, lembaga keuangan bukan bank/LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya), yang ditunjuk dan bertanggungjawab hanya untuk menyalurkan dana bergulir; 32
c. Kualitas dana bergulir adalah hampiran atas ketertagihan dana bergulir yang diukur berdasarkan umur dana bergulir dan/atau upaya tagih pemerintah daerah kepada debitur; d. Nilai realisasi bersih (net realizable value) dana bergulir adalah jumlah bersih dana bergulir yang diperkirakan dapat ditagih. e. Penyisihan dana bergulir yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo investasi non permanen dana bergulir yang masih beredar (outstanding). f. Penyisihan dana bergulir diperhitungkandan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya dana bergulir. g. Penyisihan dana bergulir di Neraca disajikan sebagai unsur pengurang dari dana bergulir yang bersangkutan. 2. Tujuan Penyisihan dana bergulir bertujuan untuk menyajikan nilai bersih dana bergulir yang dapat direalisasikan (net realizable value). Untuk mendapatkan nilai bersih dana bergulir tersebut pertama kali dilakukan perhitungan nilai penyisihan dana bergulir. Nilai danabergulir yang dapat direalisasikan diperoleh dari dana bergulir dikurangi dengan penyisihan dana bergulir. Penyisihan dana bergulir bukan merupakan penghapusan dana bergulir. 3. Tata Cara Penyisihan Dana Bergulir a. Kriteria kualitas dana bergulir Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian Pemerintah Daerah wajib menilai kualitas dana bergulir agar dapat memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan dana bergulir yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan. 33
Penilaian kualitas dana bergulir dilakukan berdasarkan kondisi dana bergulir pada tanggal laporan keuangan dengan langkah-langkah: 1) Penilaian kualitas dana bergulir dilakukan dengan a) jatuh tempo dana bergulir; dan/atau b) upaya penagihan. 2) Menetapkan kualitas dana bergulir dalam 4 (empat) golongan, yaitu: a) kualitas lancar; b) kualitas kurang lancar; c) kualitas diragukan; dan d) kualitas macet. 3) Penggolongan kriteria kualitas dana bergulir dengan chanelling agency terdiri atas: a) Kualitas lancar, dengan kriteria: (1) Umur dana bergulir sampai dengan 1 (satu) tahun; dan/atau (2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo. b) Kualitas kurang lancar, dengan kriteria: (1) Umur dana bergulir lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun; dan/atau (2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan. c) Kualitas diragukan, dengan kriteria: (1) Umur dana bergulir lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau 34
(2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan. d) Kualitas macet, dengan kriteria: (1) Umur dana bergulir lebih dari 5 (lima) tahun; dan/atau (2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau (3) Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya; dan/atau (4) Penerima dana bergulir bangkrut/meninggal dunia; dan/atau (5) Penerima dana bergulir mengalami musibah (force majeure). b. Penentuan Besaran Penyisihan dana bergulir Besaran penyisihan dana bergulir tidak tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan: 1) Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar; 2) Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar; 3) Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan; dan 4) Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet. 35
b. ASETTETAP 1) Definisi Aset Tetap a) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. b) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. c) Nilai tercatat (carrying amount) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan. d) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. e) Masa manfaat adalah : (1) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau (2) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik. f) Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan. g) Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. h) Klasifikasi Aset Tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitasyang terbagi dalam klasifikasi Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan. i) Tanahadalah tanah yang diperoleh dengan maksud 36
untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. j) Peralatan dan Mesinadalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. k) Gedung dan Bangunanadalah seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. l) Jalan, Irigasi, dan Jaringanadalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset ini mempunyai karakteristik sebagai berikut: (1) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan; (2) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya; (3) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan (4) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya. m) Aset Tetap Lainnyaadalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. n) Aset Tetap lainnya termasuk di dalamnya adalah Aset Tetap Renovasi. o) Konstruksi Dalam Pengerjaanadalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan Aset Tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum 37
selesai. p) Klasifikasi aset tetap secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS). 2) Pengakuan Aset Tetap a) Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. b) Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut: (1) Berwujud; (2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; (3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; (4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; (5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan (6) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. c) Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal. d) Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. e) Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. f) Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan 38
kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya. 3) Pengukuran Aset Tetap a) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. b) Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. c) Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi diatas bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan.Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal. d) Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi. e) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang 39
membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. f) Komponen Biaya Perolehan dapat diuraikan sebagai berikut : Jenis Aset Tetap Komponen Biaya Perolehan Tanah Harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Peralatan dan Mesin Harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Gedung dan Bangunan Harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Biaya perolehan gedung dan bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut seperti pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Gedung dan Bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, dan pajak. Gedung dan bangunan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Jalan, Irigasi & Jaringan Biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya- biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Aset Tetap Lainnya Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh 40
Jenis Aset Tetap Komponen Biaya Perolehan aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan. g) Biaya perolehan, di luar harga beli aset, dapat dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan minimal kapitalisasi(capitalization threshold). h) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. i) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian. Penilaian Awal Aset Tetap Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Perolehan Secara Gabungan Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Aset Tetap Digunakan Bersama 41
a) Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah. b) Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian. Aset Perjanjian Kerjasama Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum a) Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos dan fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah. b) Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos atau fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum dalam BAST. Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos atau fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos atau fasum diperoleh. Pertukaran Aset (Exchange of Assets) a) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan. b) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran 42
atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas. c) Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (impairment) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai- bukukan (written down) dan nilai setelah diturun-nilai- bukukan (written down) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama. Aset Donasi a) Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. b) Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah. c) Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk 43
pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran. d) Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional. Pengeluaran Setelah Perolehan (Subsequent Expenditures) a) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap (subsequent expenditures) adalah pengeluaran yang terjadi setelah perolehan awal suatu aset tetap (subsequent expenditures) yang dapat berakibat memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) pada aset yang bersangkutan. b) Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut: (1) Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara: (a) bertambah ekonomis/efisien; dan/atau (b) bertambah umur ekonomis; dan/atau (c) bertambah volume; dan/atau (d) bertambah kapasitas produksi. (2) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan(capitalization thresholds). c) Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang 44
masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/ perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap. Batasan minimal kapitalisasi aset tetap (capitalization thresholds) Batasan minimal kapitalisasi aset tetap (capitalization thresholds) ditetapkan sebagai berikut : No ASET TETAP NILAI KAPITALISASI 1. Tanah Tidak dibatasi 2. Peralatan dan Mesin Rp. 300.000,00 3. Gedung dan Bangunan Tidak dibatasi 4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan - Jalan Tidak dibatasi Irigasi Tidak dibatasi Jaringan Tidak dibatasi 5. Aset Tetap Lainnya Tidak dibatasi 6. Konstruksi Dalam Pengerjaan Tidak dibatasi Penyusutan a) Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode Garis Lurus (straight line method). b) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir periode. c) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap. 45
d) Masa manfaat aset tetap ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini: Kodifikasi Uraian Masa Manfaat (Tahun) 1 3 ASET TETAP 1 3 2 Peralatan dan Mesin 1 3 2 01 Alat-Alat Besar Darat 10 1 3 2 02 Alat-Alat Besar Apung 8 1 3 2 03 Alat-alat Bantu 8 1 3 2 04 Alat Angkutan Darat Bermotor 8 1 3 2 05 Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 2 1 3 2 06 Alat Angkut Apung Bermotor 10 1 3 2 07 Alat Angkut Apung Tak Bermotor 4 1 3 2 08 Alat Angkut Bermotor Udara 20 1 3 2 09 Alat Bengkel Bermesin 10 1 3 2 10 Alat Bengkel Tak Bermesin 5 1 3 2 11 Alat Ukur 5 1 3 2 12 Alat Pengolahan 4 1 3 2 13 Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan 4 1 3 2 14 Alat Kantor 5 1 3 2 15 Alat Rumah Tangga 5 1 3 2 16 Komputer 4 1 3 2 17 Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5 1 3 2 18 Alat Studio 5 1 3 2 19 Alat Komunikasi 5 1 3 2 20 Peralatan Pemancar 10 1 3 2 21 Alat Kedokteran 5 1 3 2 22 Alat Kesehatan 5 1 3 2 23 Unit-Unit Laboratorium 8 1 3 2 24 Alat Peraga/Praktek Sekolah 10 46
Kodifikasi Uraian 1 3 2 25 Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir 1 3 2 26 Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika 1 3 2 27 Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan 1 3 2 28 Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM) 1 3 2 29 Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 1 3 2 30 Peralatan Laboratorium Hidrodinamika 1 3 2 31 Senjata Api 1 3 2 32 Persenjataan Non Senjata Api 1 3 2 33 Amunisi 1 3 2 34 Senjata Sinar 1 3 2 35 Alat Keamanan dan Perlindungan 1 3 3 Gedung dan Bangunan 1 3 3 01 Bangunan Gedung Tempat Kerja 1 3 3 02 Bangunan Gedung Tempat Tinggal 1 3 3 03 Bangunan Menara 1 3 3 04 Bangunan Bersejarah 1 3 3 05 Tugu Peringatan 1 3 3 06 Candi 1 3 3 07 Monumen/Bangunan Bersejarah 1 3 3 08 Tugu Peringatan Lain 1 3 3 09 Tugu Titik Kontrol/Pasti 1 3 3 10 Rambu-Rambu 1 3 3 11 Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara 1 3 4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 1 3 4 01 Jalan 1 3 4 02 Jembatan 1 3 4 03 Bangunan Air Irigasi Masa Manfaat (Tahun) 15 15 10 10 8 15 10 4 4 4 5 50 50 40 50 50 50 50 50 50 50 50 10 50 50 47
Kodifikasi Uraian 1 3 4 04 Bangunan Air Pasang Surut 1 3 4 05 Bangunan Air Rawa 1 3 4 06 Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam 1 3 4 07 Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah 1 3 4 08 Bangunan Air Bersih/Baku 1 3 4 09 Bangunan Air Kotor 1 3 4 10 Bangunan Air 1 3 4 11 Instalasi Air Minum/Air Bersih 1 3 4 12 Instalasi Air Kotor 1 3 4 13 Instalasi Pengolahan Sampah Organik dan Non Organik 1 3 4 14 Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan 1 3 4 15 Instalasi Pembangkit Listrik 1 3 4 16 Instalasi Gardu Listrik 1 3 4 17 Instalasi Pertahanan 1 3 4 18 Instalasi Gas 1 3 4 19 Instalasi Pengaman 1 3 4 20 Jaringan Air Minum 1 3 4 21 Jaringan Listrik 1 3 4 22 Jaringan Telepon 1 3 4 23 Jaringan Gas 1 3 5 Aset Tetap Lainnya 1 3 2 08 Aset Tetap Renovasi Peralatan dan Mesin Renovasi Gedung dan bangunan Renovasi Jaringan, Irigasi dan Jaringan Renovasi Masa Manfaat (Tahun) 50 25 10 30 40 40 40 30 30 10 10 40 40 30 30 20 30 40 20 30 8 50 30 48
d) Asettetap berikut tidak disusutkan, yaitu tanah, aset tetap lainnya (kecuali aset tetap renovasi), dan konstruksi dalam pengerjaan. e) Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Idle dan Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usangdisusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap. f) Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa : (1) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan (2) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan. g) Penambahan masa manfaat aset tetap tidak boleh melebihi masa manfaat perolehan awal atas aset tetap tersebut. h) Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi disajikan pada tabel berikut : URAIAN JENIS Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan) Penambahan Masa Manfaat (Tahun) Peralatan dan Mesin Alat-alat Besar Darat Overhaul >0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% 1 3 5 7 Alat-alat Besar Apung Overhaul >0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% 1 2 4 6 49
URAIAN Alat-alat Bantu Alat Angkutan Darat Bermotor Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Alat Angkut Apung Bermotor Alat Angkut Apung Tak Bermotor Alat Angkut Bermotor Udara Alat Bengkel Bermesin Alat Bengkel Tak Bermesin Alat Ukur JENIS Overhaul Overhaul Overhaul Overhaul Renovasi Overhaul Overhaul Renovasi Overhaul Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan) >0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% Penambahan Masa Manfaat (Tahun) 1 2 4 6 1 2 3 4 0 1 1 1 2 3 4 6 1 1 1 2 3 6 9 12 1 2 3 4 0 0 1 1 1 2 2 3 50
URAIAN Alat Pengolahan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Alat Kantor Alat Rumah Tangga Komputer Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Alat Studio Alat Komunikasi Peralatan Pemancar JENIS Overhaul Overhaul Overhaul Overhaul Overhaul Overhaul Overhaul Overhaul Overhaul Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan) >0% s.d. 20% >21% s.d 40% >51% s.d 75% >75% >0% s.d. 20% >21% s.d 40% >51% s.d 75% >75% >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% Penambahan Masa Manfaat (Tahun) 1 2 5 7 1 2 5 7 0 1 2 3 0 1 2 3 1 1 2 2 0 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 2 3 4 5 51
URAIAN Alat Kedokteran Alat Kesehatan Unit-Unit Laboratorium Alat Peraga/Praktek Sekolah Unit Alat laboratorium Kimia Nuklir Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan Radiation Application & Non Destructive Testing laboratory (BATAM) JENIS Overhaul Overhaul Overhaul Overhaul Overhaul Overhaul Overhaul Overhaul Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan) >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% Penambahan Masa Manfaat (Tahun) 0 1 2 3 0 1 2 3 2 3 4 4 2 4 5 5 3 5 7 8 3 5 7 8 2 4 5 5 2 4 5 5 52
URAIAN Alat laboratorium Lingkungan Hidup Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Senjata Api Persenjataan Non Senjata Api Amunisi Senjata Sinar Alat Keamanan dan Perlindungan Gedung dan Bangunan Bangunan Gedung Tempat Kerja JENIS Overhaul Overhaul Overhaul Renovasi Overhaul Overhaul Overhaul Renovasi Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan) >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% Penambahan Masa Manfaat (Tahun) 1 2 3 4 3 5 7 8 1 2 3 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 1 2 2 5 10 15 50 53
URAIAN Bangunan Gedung Tempat Tinggal Bangunan Menara Bangunan Bersejarah Tugu Peringatan Candi Monumen/Bangunan Bersejarah Tugu Peringatan Lain Tugu Titik Kontrol/Pasti Rambu-Rambu JENIS Renovasi Renovasi Renovasi Renovasi Renovasi Renovasi Renovasi Renovasi Overhaul Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan) >0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% > 65% >0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% > 65% >0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% > 65% >0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% >0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% >0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% >0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% >0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% Penambahan Masa Manfaat (Tahun) 5 10 15 20 5 10 15 20 5 10 15 20 5 10 15 20 5 10 15 20 5 10 15 20 5 10 15 20 5 10 15 20 1 2 3 4 54
URAIAN Rambu-Rambu Lalu lintas Udara Jalan, Irigasi, dan Jaringan Jalan Jembatan Bangunan Air Irigasi Bangunan Air Pasang Surut Bangunan Air Rawa Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Bangunan Air Bersih/Baku JENIS Overhaul Renovasi Renovasi Renovasi Renovasi Renovasi Renovasi Renovasi Renovasi Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan) >0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% >0% s.d. 30% >30% s.d 60% >60% >0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% >0% s.d. 5% >5% s.d 10% >0% s.d 20% >20% >0% s.d. 5% >5% s.d 10% >10% s.d 20% >0% s.d. 5% >5% s.d 10% >0% s.d 20% >20% >0% s.d. 5% >5% s.d 10% >10% s.d 20% >20% >0% s.d. 5% >5% s.d 10% >10% s.d 20% >20% >0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% Penambahan Masa Manfaat (Tahun) 1 2 2 4 2 5 10 5 10 15 20 2 5 10 15 2 5 10 1 3 5 7 1 2 3 7 1 2 3 7 5 10 15 20 55
URAIAN JENIS Bangunan Air Kotor Renovasi Bangunan Air Renovasi Instalasi Air Minum/Air Bersih Renovasi Instalasi Air Kotor Renovasi Instalasi Pengelolahan Sampah Organik dan Non Organik Renovasi Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Renovasi Instalasi Pembangkit Listrik Renovasi Instalasi Gardu Listrik Renovasi Instalasi Pertahanan Renovasi Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan) >0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% >0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% >0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% >0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% > 65% >0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% >0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% >0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% >0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% >0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% Penambahan Masa Manfaat (Tahun) 5 10 15 20 5 10 15 20 2 7 10 13 2 7 10 13 1 3 5 7 1 3 5 7 5 10 15 20 5 10 15 20 1 3 5 7 56
URAIAN Instalasi Gas Instalasi Pengaman Jaringan air Minum Jaringan Listrik Jaringan Telepon Jaringan Gas ASET TETAP RENOVASI Peralatan dan Mesin Renovasi Gedung dan bangunan Renovasi Jaringan, Irigasi dan Jaringan Renovasi JENIS Renovasi Renovasi Overhaul Overhaul Overhaul Overhaul Overhaul Renovasi Renovasi /Overhaul Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan) >0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% >0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% >0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% >0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% >0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% >0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% >75% >0% s.d. 100% >0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% >0% s.d.100% Penambahan Masa Manfaat (Tahun) 5 10 15 20 1 1 3 5 2 7 10 13 5 10 15 20 2 5 10 12 2 7 10 12 5 2 5 10 15 20 5 57
Penilaian Kembali Aset Tetap (Revaluation) a) Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. b) Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah ada Keputusan sesuai ketentuan yang berlaku. 4) Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap a) Aset Tetap disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). b) Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut: (1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount); (2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan : (a) penambahan; (b) pelepasan; (c) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; (d) mutasi aset tetap lainnya. 58
(3) Informasi penyusutan, meliputi: (a) Nilai penyusutan; (b) Metode penyusutan yang digunakan; (c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; (d) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode. c) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengungkapan aset tetap adalah sebagai berikut: (1) Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. (2) Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. (3) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dan memenuhi nilai batasan kapitalisasi harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. (4) Pemerintah daerah tidak harus menyajikan aset bersejarah (heritage assets) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. (5) Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan 59
prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya. (6) Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkandalam Catatan atas Laporan Keuangan. (7) Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Eliminasi aset tetap tersebut didasarkan pada tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung. (8) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya (carrying amount). (9) Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan pabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas. Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan a) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi padaumumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi. 60
b) Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan a) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika: (1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; dan (2) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan (3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan. b) Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. c) Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya. Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan a) Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. b) Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain: (1) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi; (2) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan (3) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan. 61
c) Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi: (1) Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia; (2) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi; (3) Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan; (4) Biaya penyewaaan sarana dan prasarana; (5) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencana. d) Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi: (1) Asuransi; (2) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; (3) Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi. Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi: a) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya; b) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya; c) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan; d) Uang muka kerja yang diberikan; dan e) Retensi. c. DANACADANGAN 1) Definisi Dana Cadangan a) Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk 62
menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. b) Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan akan diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga. c) Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. Apabila terdapat lebih dari satu peruntukan, maka dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. 2) Pengakuan Dana Cadangan Dana Cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari kas ke dana cadangan. 3) Pengukuran Dana Cadangan a) Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan. b) Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan. c) Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. d) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. 4) Penyajian dan Pengungkapan Dana Cadangan a) Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset NonLancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). b) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya, kemudian 63
ditambahkan dalam Dana Cadangan dengan mekanisme pembentukan Dana Cadangan dengan nilai sebesar hasil yang diperoleh dari pengelolaan tersebut. Hal ini juga perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). d. ASET LAINNYA 1) Definisi Aset Lainnya a) Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. b) Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah : (1) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran; (2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah; (3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga; (4) Aset Tidak Berwujud; (5) Aset Lain-lain. c) Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. d) Jenis aset kemitraan dengan pihak ketiga adalah: (1) Aset Kerjasama/Kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan. (2) Bangun Guna Serah - BGS (Build Operate Transfer -BOT), adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, diserahkan 64
kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu kerjasama BGS. (3) Bangun Serah Guna - BSG (Build Transfer Operate -BTO) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pengelola barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati. (4) Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya. e) Masa kerjasama/kemitraan adalah jangka waktu dimana Pemerintah dan mitra kerjasama masih terikat dengan perjanjian kerjasama/kemitraan. f) Aset tidak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. g) Jenis Aset TidakBerwujud adalah : (1) Goodwill; Adalah kelebihan nilai yang diakui oleh suatu entitas akibat adanya pembelian kepentingan/ saham di atas nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan. (2) Hak Paten/Hak Cipta; Adalah hak-hak yang pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual 65
atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas. Di samping itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya. (3) Royalti; Adalah nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain. (4) Software; Software komputer yang masuk dalam kategori Aset Tidak Berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. (5) Lisensi; Adalah izin yang diberikan pemilik Hak Paten atau Hak Cipta kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. (6) Hasil Kajian/Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang; Adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Salah satu hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah Detail Engineering Design (DED). (7) Aset Tidak Berwujud Lainnya; 66
Merupakan jenis Aset Tidak Berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis Aset Tidak Berwujud yang ada. (8) Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan; Terdapat kemungkinan pengembangan suatu Aset Tidak Berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan (intangible asset - work in progress), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tidak Berwujud yang bersangkutan. h) Aset Lain-lain adalah Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). i) Klasifikasi aset lainnya secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS). 2) Pengakuan Aset Lainnya a) Aset lainnyadiakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. b) Tagihan penjualan angsurandiakui saat transaksi penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas serta aset lainnya kepada pegawai terjadi berdasarkan dokumen sumber Memo Penyesuaian (MP). Memo ini dibuat berdasarkan informasi dari Bendahara Pengeluaran atau BUD tentang terjadinya transaksi penjualan 67
rumah, kendaraan dinas dan lain-lain. c) Tuntutan Ganti Rugidiakui bila telah memenuhi kriteria: (1) Telah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM); atau (2) Telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) kepada pihak yang dikenakan Tuntutan Ganti Rugi. d) Kemitraan dengan Pihak Ketiga diakui saat: (1) Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan. (2) Aset Kerjasama/Kemitraan berupa Gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BSG, diakui pada saat pengadaan/pembangunan Gedung dan/atau Sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. (3) Dalam rangka kerja sama pola BSG/BTO, harus diakui adanya Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga, yaitu sebesar nilai aset yang dibangun oleh mitra dan telah diserahkan kepada Pemerintah pada saat proses pembangunan selesai. (4) Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang. (5) Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita acara serah terima barang. 68
(6) Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil kerjasama/ kemitraan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang. (7) Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari "Aset Lainnya" menjadi "Aset Tetap" sesuai jenisnya setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang. e) Aset Tidak Berwujud diakui pada saat: Manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tidak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan f) Pengakuan Aset Lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalan aset lain-lain. 3) Pengukuran Aset Lainnya a) Aset lainnya diukur sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan. b) Pengukuran Tagihan Penjualan Angsurandilakukan berdasarkan nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset bersangkutan yang umurnya lebih dari satu tahun. c) Pengukuran Tuntutan Ganti Rugidilakukan berdasarkan nilai nominal dari Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2K). d) Pengukuran aset berdasarkan Kemitraan dengan Pihak Ketiga dinilai berdasarkan: (1) Aset yang diserahkan oleh Pemerintah untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat 69
perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji. (2) Dana yang ditanamkan Pemerintah dalam Kerjasama/Kemitraan dicatat sebagai penyertaan Kerjasama/Kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban. (3) Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji. e) Aset Tidak Berwujuddiukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tidak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tidak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut. f) Biaya untuk memperoleh Aset Tidak Berwujud dengan pembelian terdiri dari: (1) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat; (2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah: (a) Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan; 70
(b) Biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan; (c) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik. g) Pengukuran Aset Tidak Berwujud yang diperoleh secara internal adalah: (1) Aset Tidak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan. (2) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan Aset Tidak Berwujud di kemudian hari. (3) Aset Tidak Berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi. h) Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan Aset Tidak Berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar. i) Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya. j) Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. k) Proses penghapusan terhadap aset lain - lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang- undangan. 4) Penyajian dan Pengungkapan Aset Lainnya a) Secara umum Aset lainnya disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset NonLancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan 71
Keuangan (CaLK). b) Pengungkapan Tagihan Penjualan Angsuran di Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi Tagihan Penjualan Angsuran menurut debitur. c) Pengungkapan Tuntutan Ganti Rugidi Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi Tuntutan Ganti Rugi menurut nama pegawai. d) Pengungkapan Kemitraan dengan Pihak Ketigadi Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi kemitraan dengan pihak ketiga menurut jenisnya. e) Aset Tak Berwujuddisajikan dalam neraca sebagai bagian dari "Aset Lainnya". Hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan atas Aset Tidak Berwujud antara lain sebagai berikut : (1) Masa manfaat dan metode amortisasi; (2) Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa Aset Tidak Berwujud; (3) Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tidak Berwujud. f) Aset Lain-laindisajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal- hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor- faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan. Amortisasi Aset Lainnya - Aset Tak Berwujud a) Amortisasiadalah pengurangan nilai aset lainnya secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi. 72
b) Aset Lainnya dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tidak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. c) Masa Aset Tak Berwujud ditetapkan sebagaimana tabel di bawah ini : Kodifikasi Uraian Masa Manfaat (Tahun) 1 5 ASET LAINNYA 1 5 3 Aset Tidak Berwujud 1 5 3 01 Goodwill 10 1 5 3 02 Lisensi dan Franchise 10 1 5 3 03 Hak Cipta 25 1 5 3 04 Hak Paten 10 1 5 3 05 Royalty 10 1 5 3 06 Software 4 1 5 3 07 Hasil Kajian/Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang 5 1 5 3 08 Aset Tidak Berwujud Lainnya Sesuai dokumen sumber Pengakuan Amortisasi Aset Lainnya- Aset Tak Berwujud Pengakuan amortisasi aset lainnya dilakukan pada saat akhir tahun saat akan dilakukan penyusunan laporan keuangan atau pada saat aset tersebut akan dipindah tangankan kepemilikannya. Pengukuran Amortisasi Aset Lainnya- Aset Tak Berwujud a) Pengukuran jumlah amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus. b) Masa manfaat amortisasi dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan atau kontrak. 73
Pengungkapan Amortisasi Aset Lainnya- Aset Tak Berwujud Amortisasi aset lainnya diungkapkan dalam neraca dalam akun "Akumulasi Amortisasi" yang akan mengurangi nilai buku dari aset lainnya tersebut. Selain itu amortisasi juga akan diungkapkan dalam Laporan Operasional sebagai "Beban Amortisasi". B. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN 1. UMUM a. Tujuan Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut. b. Ruang Lingkup 1) Kebijakan akuntansi ini diterapkan untuk seluruh entitas pemerintah daerah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan. 2) Kebijakan akuntansi ini mengatur: a) Akuntansi Kewajiban Pemerintah Daerah termasuk kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan dari Utang Dalam Negeri dan Utang Luar Negeri. b) Perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang pemerintah. c. Definisi Kewajiban 1) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. 2) Kewajiban Jangka Pendek adalah suatu kewajiban yang diharapkan dibayar (jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan. 74
3) Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. 2. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK a. UTANGPERHITUNGAN FIHAK KETIGA (PFK) 1) Definisi Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) a) Utang Perhitungan Fihak Ketiga, selanjutnya disebut Utang PFK merupakan utang pemerintah daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum. b) Potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak lain (Kas Negara cq. Pendapatan Pajak, PT. Taspen, PT. Asabri, Bapertarum, dan PT. Askes) sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong. 2) Pengakuan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu seperti gaji dan tunjangan pegawai serta pengadaan barang dan jasa termasuk barang modal atau pada saat terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). 3) Pengukuran Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) namun belum disetorkan kepada yang berkepentingan. 4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Perhitungan Fihak 75
Ketiga (PFK) a) Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek. b) Pada akhir periode pelaporan jika masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan. b. UTANG BUNGA (ACCRUED INTEREST) 1) Definisi Utang Bunga (Accrued Interest) a) Utang Bunga adalah unsur biaya berupa bunga yang harus dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang karena pemerintah mempunyai utang jangka pendek yang antara lain berupa Surat Perbendaharaan Negara, utang jangka panjang yang berupa utang luar negeri, utang obligasi negara, utang jangka panjang sektor perbankan, dan utang jangka panjang lainnya. b) Termasuk dalam kelompok utang bunga adalah utang commitment fee, yaitu utang yang timbul sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditur tetapi belum ditarik oleh debitur. 2) Pengakuan Utang Bunga (Accrued Interest) Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan. 76
3) Pengukuran Utang Bunga (Accrued Interest) Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak. 4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Bunga (Accrued Interest) Utang bunga maupun commitment fee merupakan kewajiban jangka pendek atas pembayaran bunga sampai dengan tanggal pelaporan. Rincian utang bunga maupun commitment fee untuk masing-masing jenis utang diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Utang bunga maupun utang commitment fee diungkapkan dalam CaLK secara terpisah. c. BAGIAN LANCAR UTANG JANGKA PANJANG 1) Definisi Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. 2) Pengakuan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang a) Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali. b) Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentunya telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka pendek (payable on demand). 3) Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 77
Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (duabelas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena payable on demand, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian. 4) Penyajian dan Pengungkapan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Bagian Lancar Utang Jangka Panjang disajikan dineraca sebagai kewajiban jangka pendek. Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang untuk masing-masing utang/pemberi pinjaman diungkapkan di CaLK. d. PENDAPATANDITERIMA DIMUKA 1) Definisi Pendapatan Diterima Dimuka Pendapatan Diterima Dimukaadalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain. 2) Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah daerah. 3) Pengukuran Pendapatan Diterima Dimuka Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca. jenis saat 78
4) Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Diterima Dimuka Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). e. UTANG BEBAN 1) Definisi Utang Beban a) Utang Bebanadalah utang pemerintah daerah yang timbul karena entitas mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. Dalam klasifikasi utang beban ini termasuk di dalamnya adalah utang kepada pihak ketiga (Account Payable). b) Utang Beban ini pada umumnya terjadi karena: (1) Adanya beban yang seharusnya sudah dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. (2) Pihak ketiga memang melaksanakan praktik menyediakan barang atau jasa dimuka dan melakukan penagihan di belakang. Sebagai contoh, penyediaan barang berupa listrik, air PAM, telpon oleh masing-masing perusahaan untuk suatu bulan baru ditagih oleh yang bersangkutan kepada entitas selaku pelanggannya pada bulan atau bulan-bulan berikutnya. (3) Pihak ketiga melakukan kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan, dimana fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan 79
tanggal pelaporan belum dibayar. (4) Pihak ketiga menyediakan barang atau jasa sesuai dengan perjanjian tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar. 2) Pengakuan Utang Beban Utang Beban diakui pada saat : a) Beban secara peraturan perundang-undangan sudah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar. b) Terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau invoice, kepada pemerintah daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah. c) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar. 3) Pengukuran Utang Beban Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca. 4) Penyajian dan pengungkapan Utang Beban Utang Beban disajikan Neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek dan rinciannya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). f. UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA 1) Definisi Utang Jangka Pendek Lainnya Utang Jangka Pendek Lainnyaadalah kewajiban jangka pendek yang tidak dapat diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek seperti pada akun di atas. 2) Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya 80
Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat terdapat/ timbul klaim kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima tetapi belum ada pembayaran/pengakuan sampai dengan tanggal pelaporan. 3) Pengukuran Utang Jangka Pendek Lainnya Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban yang belum dibayar/diakui sampai dengan tanggal neraca. 4) Penyajiandan Pengungkapan Utang Jangka Pendek Lainnya Utang Jangka Pendek Lainnya disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di Neraca. Rinciannya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). g. KEWAJIBANUNTUK DIKONSOLIDASIKAN 1) Definisi Kewajiban untuk Dikonsolidasikan a) Kewajiban untuk dikonsolidasikan adalah kewajiban yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). b) Kewajiban ini tereliminasi saat dilakukan konsolidasi antara PPKD dengan SKPD. Kewajiban untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K PPKD atau Rekening Koran PPKD. Akun ini hanya ada pada unit SKPKD yang dipimpin oleh PPKD. c) Akun ini menurut Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 diakomodasi dalam akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan. d) Akun ini digunakan sebagai akun untuk transaksi timbal balik dengan akun Aset untuk Dikonsolidasikan sesuai dengan metode pencatatan transaksi antar 81
kantor. Sebagai akun timbal balik maka akun ini akan tereliminasi dengan akun Aset untuk dikonsolidasikan pada saat penyusunan laporan keuangan. 2) Pengakuan Kewajiban untuk Dikonsolidasikan Pengakuan kewajiban untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi SKPKD. 3) Pengukuran Kewajiban untuk Dikonsolidasikan a) Pengukuran kewajiban untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi dari transaksi yang terjadi. b) Kewajiban untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan Aset untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi. 4) Pengungkapan Kewajiban untuk Dikonsolidasikan Kewajiban untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi Kewajiban Jangka Pendek. Akun ini disajikan hanya pada SKPD. Pada laporan konsolidasi akun ini tereliminasi. 3. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG a. UTANG DALAM NEGERI 1) Definisi Utang Dalam Negeri a) Utang Dalam Negeri adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan dan diperoleh dari sumber-sumber dalam negeri. b) Yang termasuk dalam utang dalam negeri diantaranya adalah: (1) Utang Dalam Negeri - sektor perbankan; (2) Utang Dalam Negeri - sektor lembaga keuangan non bank; (3) Utang Dalam Negeri - obligasi; (4) Utang pemerintah pusat; 82
(5) Utang pemerintah provinsi; dan (6) Utang pemerintah kabupaten/kota. 2) Pengakuan Utang Dalam Negeri a) Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman, utang dalam negeri diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah/saat terjadi transaksi penjualan obligasi. b) Sehubungan dengan transaksi penjualan utang obligasi, bunga atas utang obligasi diakui sejak saat penerbitan utang obligasi tersebut, atau sejak tanggal pembayaran bunga terakhir, sampai saat terjadinya transaksi. 3) Pengukuran Utang Dalam Negeri a) Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman. b) Dalam perkembangan selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah hutang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan. c) Terkait dengan Utang Obligasi dicatat sebesar nilai nominal, ditambah premium atau dikurangi diskon yang disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal Utang Obligasi tersebut mencerminkan nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo. 83
4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Dalam Negeri Utang Dalam Negeri disajikan sebagai kewajiban jangka panjang. Rincian utang diungkapkan di Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) berdasarkan pemberi pinjaman. b. UTANG LUAR NEGERI Pasal 3 PP Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri menyatakan pemerintah daerah dilarang melakukan perikatan dalam bentuk apapun yang dapat menimbulkan kewajiban untuk melakukan pinjaman luar negeri.Pasal 20 ayat (1) dan (3) dijelaskan bahwa pemerintah daerah dapat menerima sumber dana dari Utang Luar Negeri dengan cara penerusan pinjaman dalam bentuk pinjaman atau hibah. 1) Definisi Utang Luar Negeri a) Utang Luar Negeri atau biasa dikenal dalam istilah pemerintahan sebagai pinjaman luar negeri merupakan salah satu instrumen yang diambil oleh pemerintah daerah dalam upaya menanggulangi defisit anggaran. b) Nilai nominal adalah nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Nilai tercatat (carryingamount) kewajiban adalah nilai buku kewajiban yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi. c) Premium adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban (present value) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (maturity value) karena tingkat bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efektif. d) Diskonto adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban (present value) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (maturity value) dari suatu utang karena 84
tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif. 2) Pengakuan Utang Luar Negeri Sesuai dengan PSAP 9 paragraf 21 disebutkan bahwa kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. 3) Pengukuran Utang Luar Negeri a) Sesuai paragraf 32 PSAP 9, Utang dicatat sebesar nilai nominal. Utang dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal neraca. b) Nilai nominal atas utang mencerminkan nilai utang pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat (carrying amount) utang tersebut. 4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Luar Negeri a) Utang disajikan dalam Neraca sebesar nilai tercatat (carrying amount). b) Nilai tercatat adalah nilai buku utang yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi. c) Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam penjelasan pos- pos Neraca yaitu rincian dari masing-masing jenis utang (apabila rinciannya banyak atau lebih dari satu halaman sebaiknya dibuat lampiran), jatuh tempo, tingkat bunga, amortisasi diskonto/premium, dan selisih kurs utang dalam valuta asing yang terjadi antara kurs transaksi dan kurs tanggal Neraca. 85
c. UTANG JANGKA PANJANG LAINNYA 1) Definisi Utang Jangka Panjang Lainnya a) Utang jangka panjang lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok Utang Dalam dan Utang Luar Negeri, misalnya Utang Kemitraan. b) Utang Kemitraan merupakan utang yang berkaitan dengan adanya kemitraan pemerintah dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun, Serah, Guna (BSG). c) Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah disertai dengan pembayaran kepada investor sekaligus atau secara bagi hasil. d) Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga timbul apabila pembayaran kepada investor dilakukan secara angsuran atau secara bagi hasil pada saat penyerahan aset kemitraan. e) Utang Kemitraan disajikan pada neraca sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan. 2) Pengakuan Utang Jangka Panjang Lainnya a) Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah yang untuk selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara angsuran. b) Pengakuan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya - kemitraan dengan pihak ketiga. 3) Pengukuran Utang Jangka Panjang Lainnya a) Utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan BSG sebesar nilai yang belum dibayar. b) Pengukuran mengenai utang kemitraan dapat dilihat 86
pada kebijakan aset lainnya - kemitraan dengan pihak ketiga. 4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Panjang Lainnya a) Utang kemitraan disajikan dalam Neraca dengan klasifikasi/pos Utang Jangka Panjang. Rincian Utang kemitraan untuk masing-masing perjanjian kerjasama diungkapkan dalam CaLK. b) Pengungkapan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya - kemitraan dengan pihak ketiga. C. KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS 1. UMUM a. Tujuan 1) Tujuan kebijakan akuntansi ekuitas adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas ekuitas dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. 2) Perlakuan akuntansi ekuitas mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya. b. Ruang Lingkup Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi ekuitas yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah. c. Definisi Ekuitas 1) Ekuitas adalahkekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. 2) Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). 3) Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya 87
seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). 4) Akun ekuitas menurut kebijakan ini tidak mengakomodasi Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL (Saldo Anggaran Lebih) sesuai dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. 5) Akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan yang rinciannya terdiri dari R/K PPKD (Rekening Koran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) diakomodasi pada rincian akun Kewajiban untuk Dikonsolidasikan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa akun R/K SKPD (Rekening Koran Satuan Kerja Perangkat Daerah) ada pada klasifikasi Aset untuk Dikonsolidasikan sehingga sebagai lawan dari akun aset adalah akun kewajiban. 6) Dengan tidak diakomodasinya akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL maka Laporan Interim untuk Neraca akan menyajikan nilai ekuitas yang sebenarnya. 2. PENGAKUAN EKUITAS Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban. 3. PENGUKURAN EKUITAS Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban. 4. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN EKUITAS Ekuitas disajikan dalam Neraca dan dijelaskan rinciannya dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). D. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN - LRA 1. UMUM a. Tujuan Menetapkan dasar-dasar penyajian realisasi dan anggaran pendapatan pada entitas pelaporan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. 88
Perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang- undangan. b. Ruang Lingkup 1) Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan-LRA dalam penyusunan laporan realisasi anggaran. 2) Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah. c. Definisi Pendapatan LRA 1) Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. 2) Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 3) Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. 4) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan- LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. 5) Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. 6) Pendapatan LRA terdiri dari: 89
a) Pendapatan Asli Daerah - LRA; b) Pendapatan Transfer - LRA; c) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LRA. d. Pengakuan Pendapatan LRA 1) Sesuai dengan Paragraf 21 PSAP Nomor 02 Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 dan Paragraf 22 PSAP Nomor 02 Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010 maka pengakuan atas pendapatan telah diinterpretasikan dalam Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) 02. Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai salah satu tempat penampungannya. 2) Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat: a) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD. b) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD. c) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD. d) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD. e) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan. e. Pengukuran Pendapatan LRA 1) Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan 90
pengeluaran). 2) Dalam hal besaranpengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatandimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. f. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan LRA 1) Pendapatan - LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 2) Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) terkait dengan pendapatan adalah: a) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran. b) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus. c) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah. d) Informasi lainnya yang dianggap perlu. 2. PENDAPATAN ASLI DAERAH -LRA a. Definisi Pendapatan Asli Daerah -LRA 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu dan mencerminkan 91
kemandirian daerah. 2) Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah). b. Pengakuan Pendapatan Asli Daerah -LRA Pendapatan Asli Daerah - LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan maupun oleh BUD. c. Pengukuran Pendapatan Asli Daerah -LRA Pendapatan Asli Daerah - LRA diukur sesuai dengan jumlah nilai yang diterima dan tercantum dalam Bukti Penerimaan atau Surat tanda Setoran. d. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Asli Daerah - LRA Pendapatan Asli Daerah - LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 3. PENDAPATAN TRANSFER -LRA a. Definisi Pendapatan Transfer -LRA Pendapatan Transfer - LRA atau sering disebut Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. b. Pengakuan Pendapatan Transfer - LRA 92
1) Pengakuan Pendapatan Transfer - LRA adalah pada saat diterimanya Pendapatan Transfer - LRA pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pengakuan ini dapat didasarkan pada dokumen Nota Kredit dari Bank yang ditunjuk sebagai RKUD. 2) Pendapatan Transfer - LRA ini hanya diakui dan dicatat di Bendahara Umum Daerah (BUD) atau dicatat oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). c. Pengukuran Pendapatan Transfer - LRA Pengukuran Pendapatan Transfer - LRA sesuai dengan jumlah nominal alokasi dana yang diterima dalam RKUD. d. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Transfer - LRA Pendapatan Transfer - LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 4. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LRA a. Definisi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah- LRA 1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah - LRA dan Pendapatan Transfer - LRA (dana perimbangan). 2) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari: a) Pendapatan Hibah - LRA; b) Dana Darurat - LRA; c) Pendapatan Lainnya - LRA. b. Pengakuan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA 1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA diakui pada saat diterimanya kas atas pendapatan tersebut pada Rekening Umum Kas Daerah (RKUD). 2) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA diakui oleh PPKD. c. Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA 93
Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA sesuai dengan jumlah nilai kas yang diterima atas pendapatan tersebut pada Rekening Umum Kas Daerah (RKUD). d. Penyajian dan Pengungkapan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). E. KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA 1. UMUM a. Tujuan Kebijakan akuntansi belanja mengatur perlakuan akuntansi atas belanja yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan pemerintah daerah. b. RuangLingkup Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. 2. DEFINISI BELANJA a. Belanjaadalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaranyang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. b. Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). c. Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer. d. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. e. Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik 94
dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. f. Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan. g. Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya commitment fee dan biaya denda. h. Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. i. Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. j. Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. k. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap 95
digunakan. l. Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah. m. Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. n. Belanjadaerah diklasifikasikan menurut: 1) Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengguna Anggaran. 2) Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. o. Klasifikasi Belanja secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS). 3. PENGAKUAN Belanja diakui pada saat: a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD. b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil. c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. 4. PENGUKURAN a. Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. b. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan 96
tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah. 5. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN a. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu: 1) Belanja Operasi; 2) Belanja Modal; 3) Belanja Tak Terduga; dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. b. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. c. Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu. F. KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSFER 1. UMUM a. Tujuan 1) Tujuan kebijakan akuntansi transfer adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang- undangan. 2) Perlakuan akuntansi transfer mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya. 97
b. Ruang Lingkup Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi transfer yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah. 2. DEFINISI a. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. b. Transfer Masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi. c. Transfer Keluar (LRA) adalah pengeluaran dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. d. Pendapatan Transfer (LO) adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entintas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. e. Beban Transfer (LO) adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. f. Transfer diklasifikasikan menurut sumber dan entitas penerimanya, yaitu mengelompokkan transfer berdasarkan sumber transfer untuk pendapatan transfer dan berdasarkan entitas penerima untuk transfer/beban transfer sesuai BAS. g. Klasifikasi transfer secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS). 3. PENGAKUAN Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer a. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan 98
pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah. b. Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat: 1) Timbulnya hak atas pendapatan (earned); atau 2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (realized). c. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabilaterdapat penetapanhak pendapatandaerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Transfer Keluar dan Beban Transfer a. Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar. b. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa. 4. PENGUKURAN Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer a. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah. b. Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah. 99
Transfer Keluar dan Beban Transfer a. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar. b. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku. 5. PENILAIAN Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). a. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat pemerintah daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang pemerintah daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional. Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan. b. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama. 100
6. PENGUNGKAPAN a. Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut : 1) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya. 2) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya. 3) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional. 4) Informasi lainnya yang dianggap perlu. b. Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut : 1) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya. 2) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya. 3) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional. 4) Informasi lainnya yang dianggap perlu. G. KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN 1. UMUM a. Tujuan 1) Tujuan kebijakan akuntansi pembiayaan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas pembiayaan dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. 101
2) Perlakuan akuntansi pembiayaan mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya. b. Ruang Lingkup Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi pembiayaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah. c. Definisi 1) Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. 2) Pembiayaan terdiri dari : a) Penerimaan pembiayaan, dan b) Pengeluaran pembiayaan. 2. PENERIMAAN PEMBIAYAAN a. Definisi Penerimaan Pembiayaan 1) Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain berasal dari SiLPA,penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada fihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. 2) Transaksi Penerimaan Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang berfungsi sebagai PPKD. b. Pengakuan Penerimaan Pembiayaan 102
Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). c. Pengukuran Penerimaan Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). d. Penyajian dan Pengungkapan Penerimaan Pembiayaan Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 3. PENGELUARAN PEMBIAYAAN a. Definisi Pengeluaran Pembiayaan 1) Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, pembentukan dana cadangan, dan pengeluaran investasi non permanen lainnya. 2) Transaksi Pengeluaran Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang berfungsi sebagai PPKD. b. Pengakuan Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). c. Pengukuran Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto. d. Penyajian dan Pengungkapan Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 103
dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN DANA BERGULIR a. Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir. b. Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan. c. Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan. d. Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang. e. Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/badan layanan umum daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui rekening kas umum daerah), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan. 4. SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL) a. Definisi Saldo Anggaran Lebih (SAL) 1) Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. 104
2) Akun ini secara umum bukan merupakan bagian dari akun pembiayaan. 3) Dalam Permendagi Nomor 64 Tahun 2013 akun ini ada dalam kategori Ekuitas SAL. Kebijakan ini memasukkan akun SAL dalam akun pembiayaan namun bukan merupakan bagian dari pembiayaan dengan pertimbangan bahwa akun ini merupakan akun nominal bukan akun riil. Selain itu, akun ini tidak akan mempengaruhi penyajian Laporan Neraca interim. Akun ini akan bernilai 0 (nol) pada akhir tahun atau pada saat tanggal pelaporan. 4) Saldo Anggaran Lebih terdiri dari: a) Surplus/Defisit - LRA; b) Pembiayaan Netto; c) SiLPA/SiKPA (tahun berkenaan); dan d) Perubahan SAL; 5) Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. 6) Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. 7) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan- LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan. 8) Perubahan SAL adalah akun yang digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas yang membebani anggaran dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL. 9) Akun Perubahan SAL ini tidak diakomodasi dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. Dalam Permendagri akun ini diakomodasi sebagai akun Ekuitas SAL dengan rincian Estimasi Perubahan SAL. 105
b. Pengakuan Saldo Anggaran Lebih (SAL) 1) Akun Saldo Anggaran lebih diakui pada saat terjadi transaksi penyusunan laporan keuangan. 2) Akun ini akan menutup akun Pendapatan - LO dan Beban serta menutup akun SiLPA/SiKPA. c. Penyajian dan Pengungkapan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akun yang digunakan untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL. Akun ini tidak akan disajikan lembar muka (face) laporan tersebut. Akun ini akan ditutup pada periode akuntansi. H. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LO 1. UMUM a. Tujuan Menetapkan dasar-dasar penyajian pendapatan dalam Laporan Operasional untuk pemerintah daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimanaditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. b. Ruang Lingkup Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan-LO yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah. 2. PENDAPATAN - LO a. Definisi Pendapatan - LO 1) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. 2) Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan 106
untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah, Pendapatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Masing- masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. 3) Pendapatan - LO terdiri dari: a) Pendapatan Asli Daerah - LO; b) Pendapatan Transfer - LO; c) Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO; d) Pendapatan Non Operasional - LO; dan e) Pos Luar Biasa - LO. b. Pengakuan Pendapatan - LO 1) Pendapatan-LOdiakui pada saat: a) Timbulnya hak atas pendapatan(earned); dan/atau b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (realized). 2) Pada saat timbulnya hak atas pendapatan diartikan bahwa: a) Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan/imbalan; b) Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. 3) Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi diartikan bahwa hak yang telah diterima oleh pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. 107
4) Bila dikaitkan dengan penerimaan kas maka pengakuan Pendapatan-LO dapat dilakukan dengan 3 (tiga) kondisi yaitu: a) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas; b) Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas; dan c) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas. 5) Pendapatan - LO diakui sebelum penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan dan penerimaan kas, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan lebih dulu, maka pendapatan - LO diakui pada saat terbit atau diterimanya dokumen penetapan walaupun kas belum diterima. 6) Pendapatan - LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terdapat perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan dan penerimaan kas/ penetapan hak pendapatan dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas, maka pendapatan - LO diakui pada saat kas diterima. Kebijakan akuntansi terkait pengakuan pendapatan - LO bersamaan dengan penerimaan kas ini dapat juga dilakukan atas transaksi dengan pertimbangan: a) Ketidakpastian jumlah penerimaan yang cukup tinggi Beberapa jenis penerimaan mempunyai tingkat ketidakpastian jumlah pendapatannya cukup tinggi. Oleh sebab itu sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta prinsip pengakuan pendapatan yang seringkali dilakukan secara konservatif, maka atas transaksi yang mempunyai perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan dan penerimaan kas tersebut dapat dilakukan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan secara bersamaan saat diterimanya kas. 108
b) Tidak ada dokumen penetapan Beberapa pendapatan tidak memerlukan dokumen penetapan seperti pajak dan retribusi daerah dengan sistem self assesment atau dokumen penetapan tidak diterima oleh fungsi akuntansi sampai kas diterima, maka atas transaksi tersebut dapat dilakukan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan LO secara bersamaan saat diterimanya kas. Selain pertimbangan di atas, pengakuan pendapatan yang dilakukan bersamaan dengan penerimaan kasdidasarkan atas pertimbangan kepraktisan dan pertimbangan biaya dan manfaat. 7) Pendapatan - LO diakui setelah penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana kas telah diterima terlebih dahulu, namun penetapan pengakuan pendapatan belum terjadi, maka Pendapatan - LO diakui pada saat terjadinya penetapan/pengakuan pendapatan. c. Pengukuran Pendapatan - LO 1) Pendapatan-LO dinilaiberdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban). 2) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. d. Penyajian Dan Pengungkapan Pendapatan - LO Pendapatan - LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari pendapatan - LO dijelaskan dalam Catatan atas 109
laporan Keuangan (CaLK). 3. PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO a. Definisi Pendapatan Asli Daerah - LO 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dikenakan berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. 2) Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. b. Pengakuan Pendapatan Asli Daerah - LO 1) Pendapatan Asli Daerah - LO diakui pada saat telah menjadi hak bagi pemerintah daerah. 2) Jika dihubungkan dengan penerimaan kas pengakuan atas Pendapatan Asli Daerah - LO dilakukan sebagaimana kondisi berikut ini: a) Pendapatan Asli Daerah - LO diakui sebelum penerimaan kas. Kondisi ini terjadi pada saat hak pemerintah daerah sudah terjadi meskipun kas belum diterima. Kondisi ini diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Retribusi maupun terbitnya Bukti Memorial Lainnya. b) Pendapatan Asli Daerah - LO diakui bersamaan penerimaan kas. Kondisi ini terjadi pada beberapa pendapatan asli daerah - LO yang tidak ada dokumen penetapan sehingga dapat diakui bersamaan dengan penerimaan kas. Kondisi ini dapat diakui dengan berdasarkan bukti setoran seperti Bukti Penerimaan Kas, Surat Tanda Setoran, Nota Kredit, serta bukti setoran pendapatan lainnya yang sah. c) Pendapatan Asli Daerah - LO diakui setelah penerimaan kas. Kondisi ini terjadi ketika pendapatan 110
asli daerah - LO belum menjadi hak pada periode akuntansi namun kas sudah diterima. Kondisi ini diakui berdasarkan Nota Kredit, Surat Tanda Setoran, atau Bukti lain yang sah. Bukti Memorial, ataupun dokumen lainnya yang sah. 3) Pengakuan yang dilakukan dengan kondisi bersamaan dengan penerimaan kas memperhatikan perlakuan akuntansi (accounting treatment) pada akhir periode akuntansi atau pada saat penyusunan laporan keuangan agar hak yang disajikan dalam Laporan Keuangan wajar, tidak disajikan kurang (understated) maupun lebih (overstated). c. Pengukuran Pendapatan Asli Daerah - LO Pengukuran Pendapatan Asli Daerah -LO diukur sesuai jumlah hak pemerintah daerah atas pendapatan tersebut yang dilakukanberdasarkan azas bruto dan tidak dikurangi terlebih dahulu dengan biaya-biaya untuk mendapatkannya. d. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Asli Daerah - LO Pendapatan Asli Daerah - LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK). 4. PENDAPATAN TRANSFER - LO a. Definisi Pendapatan Transfer - LO 1) Pendapatan Transfer - LOadalah pendapatan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. 2) Alokasi Pendapatan Transfer - LO untuk pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Tentang Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak - LO, Dana Alokasi Umum - LO, Dana Alokasi Khusus - LO dan Dana Penyesuaian - LO bagi (yang diterbitkan tiap tahun) dan didistribusikan setiap periode berdasarkan Nota Kredit dari Bank. b. Pengakuan Pendapatan Transfer - LO 111
1) Pengakuan Pendapatan Transfer - LO diakui pada saat kas masuk ke Rekening Kas Umum Daerah. 2) Pengakuan Pendapatan Transfer - LO hanya dilakukan di PPKD. c. Pengukuran Pendapatan Transfer - LO Pengukuran Pendapatan Transfer - LO dilakukan berdasarkan jumlah yang diterima di RKUD. d. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Transfer - LO Pendapatan Transfer - LO disajikan dalam LaporanOperasional (LO). Rincian dari Pendapatan Transfer - LO dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK). 5. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LO a. Definisi Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO 1) Lain-lainPendapatanyangSah- LOadalahseluruhpendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah - LO dan Pendapatan Transfer - LO. 2) Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO terdiri dari: a) Pendapatan Hibah - LO; b) Dana Darurat - LO; c) Pendapatan Lainnya - LO. b. Pengakuan Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO 1) Pengakuan Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO adalah pada saat pendapatan ini di terima di RKUD. 2) Pendapatan Hibah - LO diakui pada saat di terima di RKUD. 3) Dana Darurat - LO terkait dengan sifat ketidakpastiannya maka diakui dengan kondisi bersamaan dengan diterimanya Kas di Kas Daerah 4) Pendapatan Lainnya - LO diakui pada saat telah menjadi hak pemerintah daerah berdasarkan dokumen yang sah. c. Pengukuran Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO 1) Pengukuran Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO dilakukan 112
sebesar jumlah nominal yang diterima di RKUD. 2) Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO diukur dengan azas bruto yang artinya tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut. d. Penyajian dan Pengungkapan Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK). 6. PENDAPATAN NON OPERASIONAL - LO a. Definisi Pendapatan Non Operasional - LO 1) Pendapatan Non Operasional - LO adalah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan yang bukan merupakan kegiatan utama pemerintah daerah dan diterima secara tidak rutin tergantung dari timbulnya suatu transaksi. 2) Pendapatan Non Operasional - LO terdiri dari: a) Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO. b) Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO. c) Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO. b. Pengakuan Pendapatan Non Operasional - LO 1) Pengakuan Pendapatan Non Operasional - LO pada saat hak atas pendapatan timbul. 2) Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non lancar) telah diterima. c. Pengukuran Pendapatan Non Operasional - LO Pendapatan Non Operasional - LO diukur dengan azas bruto yang artinya tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut sejumlah nilai nominal hak yang diterima. d. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Non Operasional- 113
LO Pendapatan Non Operasional - LO disajikan dalam LaporanOperasional (LO) setelah pendapatan operasional sebelum pos luar biasa. Rincian dari Pendapatan Non Operasional - LO dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 7. PENDAPATAN LUAR BIASA - LO a. Definisi Pendapatan Luar Biasa - LO Pendapatan luar biasaadalah pendapatan luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. b. Pengakuan Pendapatan Luar Biasa - LO 1) PendapatanLuar Biasa - LO diakui pada saat hak atas pendapatan luar biasa timbul. 2) Adanya ketidakpastian serta kejadian yang terjadi di luar kendali atau pengaruh entitas yang bersangkutan maka pendapatan ini diakui dengan kondisi bersamaan dengan diterimanya kas (basis kas) dan disesuaikan pada akhir periode akuntansi. c. Pengukuran Pendapatan Luar Biasa - LO PendapatanLuar Biasa - LO diukur berdasarkan azas bruto atau tidak dikurangi terlebih dahulu dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut dan diukur berdasarkan jumlah nominal atas pendapatan tersebut. d. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Luar Biasa- LO PendapatanLuar Biasa - LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) setelah pendapatan Non Operasional. Rincian dari Pendapatan Non Operasional - LO dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK). 114
I. KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN 1. UMUM a. Tujuan Kebijakan akuntansi beban mengatur perlakuan akuntansi atas beban yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. b. Ruang Lingkup Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah. 2. BEBAN a. Definisi Beban 1) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. 2) Beban terdiri dari: a) Beban Operasi b) Beban Transfer c) Beban Non Operasional d) Beban Luar Biasa b. Pengakuan Beban 1) Beban dapat diakui pada saat: a) Timbulnya kewajiban; b) Terjadinya konsumsi aset; dan c) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. 2) Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. 3) Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada 115
saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah. 4) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu: a) Beban diakui sebelum pengeluaran kas; b) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan c) Beban diakui setelah pengeluaran kas. 5) Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Contoh dari transaksi ini misalnya ditandatanganinya Berita Acara Penyerahan Barang/diterimanya tagihan dari pihak ketiga dan dokumen transaksi lainnya Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas. 6. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan dalam periode pelaporan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas yaitu pada saat Bendahara Pengeluaran menginputkan bukti pengeluaran dalam mekanisme GU. 116
6) Perlakuan akuntansi terkait pengakuan beban yang bersamaan dengan pengeluaran kas ini dapat juga dilakukan dengan pertimbangan manfaat dan biaya, transaksi ini akan memberikan manfaat yang sama dibanding dengan perlakuan akuntansi (accounting treatment) yang harus dilakukan. 7) Beban diakui setelah pengeluaran kasdilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka perlakuan akuntansi pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya. c. Pengukuran Beban Beban diukur sesuai dengan: 1) harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah. 2) menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya. d. Penyajian dan Pengungkapan Beban Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 3. BEBAN OPERASI a. Definisi Beban Operasi 1) Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban 117
untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. 2) Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain 3) Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pengadaaan aset tetap. 4) Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi. 5) Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya commitment fee dan biaya denda. 6) Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. 7) Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk 118
uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. 8) Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. 9) Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. 10) Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan piutang yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait kolektibilitas piutang. 11) Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas. b. Pengakuan Beban Operasi 1) Beban Pegawai diakui pada saat timbulnya kewajibanatau peralihan hak kepadapegawai. Timbulnya kewajiban atas beban pegawai diakui berdasarkan dokumen yang sah. 2) Beban Pegawai dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan tanggal tagihan. 3) Beban Pegawai dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui pada saat Bendahara Pengeluaran menginputkan bukti pengeluaran. 4) Beban Barang dan Jasa diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai atau jasa yang belum diterima, maka dicatat sebagai pengurang beban. 119
5) Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan. 6) Beban subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul. 7) Beban Hibah diakui pada saat perjanjian hibah atau NPHD disepakati/ditandatangani meskipun masih melalui proses verifikasi. Pada saat hibah telah diterima maka pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian. 8) Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial atau diakui dengan kondisi bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas), mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial. Pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan belanja ini. 9) Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan. 10) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan. 11) Beban lain-lain diakui pada saat kewajiban atas beban tersebut timbul atau terjadi peralihan hak kepada pihak ketiga. c. Pengukuran Beban Operasi Pengukuran Beban Operasi berdasarkan jumlah nominal beban yang timbul. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah. d. Penyajian dan Pengungkapan Beban Operasi Beban Operasi disajikan dalam Laporan Operasional (LO). 120
Rincian dari Beban Operasi dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 4. BEBAN TRANSFER a. Definisi Beban Transfer Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. b. Pengakuan Beban Transfer Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas. c. Pengukuran Beban Transfer Beban Transfer diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagihasilkan. Beban transfer diukur dengan mata uang rupiah. d. Penyajian dan Pengungkapan Beban Transfer Beban Transfer disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Transfer dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 5. BEBAN NON OPERASIONAL a. Definisi Beban Non Operasional Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. b. Pengakuan Beban Non Operasional 1) Pengakuan Beban Non Operasional berdasarkan pada saat timbulnya kewajiban. 2) Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan 121
terjadinya beban ini maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas c. Pengukuran Beban Non Operasional Beban Non Operasional diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagihasilkan. Beban Non Operasional diukur dengan mata uang rupiah. d. Penyajian dan Pengungkapan Beban Non Operasional Beban Non Operasional disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Non Operasional dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 6. BEBAN LUAR BIASA a. DefinisiBeban Luar Biasa Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran,tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah. b. Pengakuan Beban Luar Biasa 1) Pengakuan Beban Luar Biasa adalah pada saat kewajiban atas beban tersebut timbul atau pada saat terjadi peralihan hak kepada pihak ketiga. 2) Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya beban ini maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas. c. Pengukuran Beban Luar Biasa Beban Luar Biasa diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagihasilkan. Beban Luar Biasa diukur dengan mata uang rupiah. d. Penyajian dan Pengungkapan Beban Luar Biasa 1) Beban Luar Biasa disajikan dalam Laporan Operasional (LO). 2) Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah 122
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional. 3) Rincian dari Beban Luar Biasa dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). J. KEBIJAKAN AKUNTANSIKOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, DAN OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN 1. UMUM a. Tujuan Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan. b. Ruang Lingkup 1) Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas menerapkan kebijakan ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan. 2) Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah. c. Definisi 1) Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. 2) Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. 123
3) Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos- pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. 4) Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain. 5) Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, pertambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain. 6) Penyajian Kembali (restatement) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos di dalam neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode pemerintah daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru. 7) Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah. 2. KOREKSI KESALAHAN a. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian. b. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi. c. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis: 1) Kesalahan yang tidak berulang; 2) Kesalahan yang berulang dan sistemik. 124
d. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis: 1) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; 2) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya. e. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. kandicatatpadasaatterjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan yang bersangkutan. f. Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui. g. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. h. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan- LO atau akun beban. i. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan- LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban. 125
j. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih. Contoh koreksi kesalahan belanja : 1) Yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas.Contoh koreksi kesalahan belanja yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain. 2) anaset, yaitubelanjamodalyangdi-mark- menambahakun pendapatan lain-lain-LRA. 3) waitahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo AnggaranLebihdanmengurangi saldo kas. 4) lkanaset, yaitu belanja modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas. k. Koreksi berulangyangterjadipadaperiode- periodesebelumnyadanmenambah sebut akun asetbersangkutan. Contoh koreksi kesalahan untuk perolehanasetselainkas: 126
a. Yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaanasettetapyangdi-mark- kelebihan nilai asset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akunterkait dalam pos aset tetap. b. Yang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan asettetaptahunlalubelum dilaporkan, dikoreksi dengan menambah akun terkaitdalam pos aset tetap dan mengurangi saldo kas. l. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode- periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas. Contoh koreksi kesalahan beban : 1) hunlalu mbahsaldo kas dan menambah pendapatanlain-lain-LO. 2) aitahun ebanlain-lain-LO dan mengurangi saldo kas. m. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih. Contoh koreksi kesalahan Pendapatan-LRA : 1) Yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan 127
akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih. 2) Yangmengurangisaldokasyaitu umum karena kelebihan transfer olehPemerintah Pusat,dikoreksi oleh: a) kunSaldo AnggaranLebihdanmengurangi saldo kas. b) Pemerintah Pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Saldo Anggaran Lebih. n. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas. Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LO: 1) Yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan akun kas dan menambah akun ekuitas. 2) Yangmengurangisaldokasyaitu umum karena kelebihan transfer olehPemerintah Pusatdikoreksi oleh: a) unEkuitas dan mengurangi saldo kas. b) nambah Ekuitas. o. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode- periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih. Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan: 1) Yang menambah saldo kas yaitu Pemerintah Daerah menerima setoran 128
pihak ketiga, dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih. 2) Yang mengurangi saldo kas terkait penerimaan pembiayaan, yaitu okpinjaman tahun lalu dari Pemda A dikoreksi dengan mengurangi saldo kas. Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan: 1) ngsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran ahakun Saldo Anggaran Lebih. 2) gsuran ngisaldo kas dan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih. p. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan. Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban: 1) Yang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban ajiban terkait. 2) suran kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu dikoreksi dengan menambah akun kewajiban terkait dan mengurangi saldo kas. 129
q. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan. Contohnya adalah pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi. r. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan. s. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. 3. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI a. Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode. b. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi. c. Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas. 130
d. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut: 1) adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan 2) adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material. e. Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi. f. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. g. Dalam rangka implementasi pertama kali kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis Kas Menuju Akrual menjadi basis Akrual penuh, dilakukan : 1) Penyajian Kembali (restatement)ataspos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembalipadaawalperiode. 2) Agar perlu dilakukan penyesuaian penyajian LRA tahun sebelumnya sesuai klasifikasi akun pada kebijakan akuntansi yang baru. 4. PERUBAHAN ESTIMASIAKUNTANSI a. tansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah. b. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi ode p erubahanestimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada 131
LO tahun perubahan dan tahun-tahunselanjutnyaselama masa manfaat aset tetaptersebut. c. abila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruhperubahanitu. 5. OPERASIYANG TIDAK DILANJUTKAN a. Apabilasuatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, ataukantorterkaitpada tugaspokok tersebutdihentikan. b. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan, misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan gkinkan,dampak it pada penghentian apabila ada, harus diungkapkan pada Catatan atas LaporanKeuangan. c. Agar n rasi d. olah mnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi lang,penjualan,hibah danlain-lain. e. Bukan merupakan penghentian operasi apabila : 1) Penghentian suatu program,kegiatan, proyek, segmen secara 132
mintaan publik yang dilayani) yang terusmerosot, pergantian kebutuhan lain. 2) Fungsi tersebut tetap ada. 3) selebihnya kewilayah lain. 4) Menutupsuatufasilitasyangber- menjual sarana operasi tanpamengganggu operasi tersebut. 6. PERISTIWA LUAR BIASA a. Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Didalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerahtermasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya. b. Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain. c. Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar. d. Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. 133
Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat. e. Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas. f. Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut: 1) Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas; 2) Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang; 3) Berada di luar kendali atau pengaruh entitas; 4) Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban. g. Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Plt. BUPATI PATI, WAKIL BUPATI ttd. BUDIYONO 134