V o lu m e 1 2 N o m o r 2 N o v e m b e r 2 0 2 2 H a la m a n 9 7 -1 8 6 Volume 12 p-ISSN 0853-1676 | e-ISSN 2797-1252 November 2022 Halaman 97-186 Nomor 2 Penerapan Cognate Bill dalam Undang-Undang Sektor Sumber Daya Alam sebagai Aktualisasi Penataan Ruang yang Berkelanjutan Jerimia Saputra, Diah Sri Nurwiyanti, Sindy Riani Putri Nurhasanah Tren Penelitian tentang Perubahan Penggunaan Lahan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Indonesia Dewi Gafuraningtyas Perspektif Pemangku Kepentingan terhadap Penggunaan Lahan Sawah: Studi Kasus di Jawa dan Luar Jawa AsmadiAsmadi Adnan Analisis Determinan Efisiensi Penggunaan Lahan di Kawasan Indonesia Bagian Barat: Pendekatan Slack Base Model Moh Najikhul Fajri, Nurul Istifadah, Backtiar Putra Pratama Sertipikasi Hak Atas Tanah melalui Peningkatan Produk K3 Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap S.M. Prihatin Analisis Fungsi Perolehan Tanah oleh Bank Tanah Ditinjau dari Hak Menguasai Negara Siswoyo, Imran Siswoyo, Imran Analisis Tagar #WadasMelawan di Media Sosial Twitter Menggunakan Social Network Analysis (SNA) Joko Ade Nursiyono, Ima Sartika Dewi DITERBITKAN OLEH: PUSAT PENGEMBANGAN DAN STANDARISASI KEBIJAKAN AGRARIA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Vol. 12No. 2November 2022 JURNALPERTANAHANp-ISSN 0853-1676 e-ISSN 2797-1252 Penanggung Jawab (Chief Editor) Utami Dewi Indriyati, S.Psi. Redaktur Septina Marryanti Prihatin, S.Si., M.Si. Wina Dwi Febrina, S.P., M.Si. Mitra Bebestari (Reviewer) Prof. Dr. Ir. Budi Mulyanto, M.Sc. Praktisi Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan Prof. Dr. Endriatmo Soetarto, M.A. Pakar Atropologi, Ilmu Sosial dan Politik, Sosiologi Pedesaan Dr. Surya Tjandra, S.H., LL.M. Pakar Hukum Dr. Ir. Irawan Sumarto, M.Sc., Ph.D. Pakar Geodesi/Geomatika Trias Aditya K.M., ST., M.Sc., Ph.D. Pakar Sistem Kadastral, Administrasi Pertanahan, dan Geoinformatika Dr. sc. agr. Iwan Rudiarto, S.T., M.Sc. Pakar Manajemen Lahan, Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Pedesaan Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S. Pakar Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan Alhilal Furqan, B.Sc., M.Sc., Ph.D. Pakar Perencanaan Wilayah dan Kota Dr. Sri Winarsi, S.H., M.H. Pakar Hukum Agraria Dr. Rikardo Simarmata, S.H. Pakar Hukum Agraria M. Nazir Salim, S.S., M.A. Pakar Reforma Agraria, PPTKH, Perhutanan Sosial, Konflik, dan Isu-Isu Akuisisi Lahan Nanang Haryono, S.IP., M.Si. Pakar Kebijakan Publik, Pelayanan Publik, Manajemen Publik, Kelembagaan Mohamad Shohibuddin, M.Si. Pakar Sosiologi Agraria/Pertanahan Budi Setiawan, S.E., M.Si. Pakar Ilmu Manajemen Penyunting Pelaksana (Editor) Arditya Wicaksono, S.IP., M.Si. Sukmo Pinuji, S.T., M.Sc. Romi Nugroho, S.Si. Dwi Suprastyo, S.P., M.Si. Novita Dian Lestari, S.T., M.T. Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Jl. Akses Tol Cimanggis, Cikeas Udik, Bogor Telp./Fax. (021) 8674719, e-mail : jurnalpertanahan@atrbpn.go.id
Vol. 12No. 2November 2022 JURNALPERTANAHANp-ISSN 0853-1676 e-ISSN 2797-1252 Desain Grafis & Fotografer (Graphic Designer & Photographer) Naufal Muzhaffar Fauzan Bella Nofianti Sekretariat Ambar Nur Hadi, S.T., M.P.P., M.Eng. Jauhari Thonthowi, S.Si. Tri Siwi Kurniasari, S.AP. Dwianti Manar Yazida Nandia Meitayusni Nabila Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Jl. Akses Tol Cimanggis, Cikeas Udik, Bogor Telp./Fax. (021) 8674719, e-mail : jurnalpertanahan@atrbpn.go.id
Vol. 12No. 2November 2022 JURNALPERTANAHANp-ISSN 0853-1676 e-ISSN 2797-1252 DAFTAR ISI Pengantar Redaksi 1. Penerapan Cognate Bill dalam Undang-Undang Sektor Sumber Daya Alam sebagai Aktualisasi Penataan Ruang yang Berkelanjutan ... 97 - 106 Jerimia Saputra, Diah Sri Nurwiyanti, Sindy Riani Putri Nurhasanah 2. Tren Penelitian tentang Perubahan Penggunaan Lahan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Indonesia ... 107 - 122 Dewi Gafuraningtyas 3. Perspektif Pemangku Kepentingan terhadap Penggunaan Lahan Sawah: Studi Kasus di Jawa dan Luar Jawa ... 123 - 142 Asmadi Adnan 4. Analisis Determinan Efisiensi Penggunaan Lahan di Kawasan Indonesia Bagian Barat: Pendekatan Slack Base Model ... 143 - 153 Moh Najikhul Fajri, Nurul Istifadah, Backtiar Putra Pratama 5. Sertipikasi Hak Atas Tanah melalui Peningkatan Produk K3 Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ... 154 - 163 S.M. Prihatin 6. Analisis Fungsi Perolehan Tanah oleh Bank Tanah Ditinjau dari Hak Menguasai Negara ... 164 - 177 Siswoyo, Imran 7. Analisis Tagar #WadasMelawan di Media Sosial Twitter Menggunakan Social Network Analysis (SNA) ... 178 - 186 Joko Ade Nursiyono, Ima Sartika Dewi
PENGANTAR REDAKSI Pembaca yang budiman, Jurnal Pertanahan Volume 12 Nomor 1 Tahun 2022 telah terbit, tentunya dengan tetap mengangkat isu utama seputar agraria, tata ruang dan pertanahan. Terima kasih banyak kami ucapkan atas berbagai tulisan menarik yang telah dikirimkan pada redaksi. Berikut adalah 7 artikel yang kami terbitkan pada edisi kali ini. Artikel pertama berjudul Penerapan Cognate Bill dalam Undang-Undang Sektor Sumber Daya Alam sebagai Aktualisasi Penataan Ruang yang Berkelanjutan, merupakan karya dari Jerimia Saputra, Diah Sri Nurwiyanti, dan Sindy Riani Putri Nurhasanah. Melalui pendekatan hukum doktrinal dan bertumpu pada data sekunder dengan teknik analisis kualitatif, artikel ini mengelaborasi urgensi penerapan cognate bill dalam undang-undang sektor sumber daya alam dan penerapan cognate bill undang-undang sektor sumber daya alam sebagai aktualisasi penataan ruang yang berkelanjutan. Seiring dengan dinamika pembangunan yang ditandai pertumbuhan ekonomi dan demografi di Indonesia, setiap tahunnya alih fungsi lahan pertanian menjadi nonpertanian semakin meningkat. Berdasarkan hal tersebut, Dewi Gafuraningtyas menulis sebuah artikel berjudul Tren Penelitian tentang Perubahan Penggunaan Lahan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk mengalisis tren penelitian mengenai perubahan penggunaan lahan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dengan menggunakan metode PRISMA Framework dan analisa bibliometric. Masih seputar isu perubahan penggunaan lahan, artikel berjudul Perspektif Pemangku Kepentingan terhadap Indikator Perubahan Penggunaan Lahan Sawah: Studi Kasus di Jawa dan Luar Jawa karya Asmadi Adnan menarik untuk dibaca. Pada karyanya, penulis menelaah/menganalisis perspektif berbagai indikator penyebab yang mendorong dan mencegah perubahan penggunaan lahan sawah (PPLS) yang terjadi di Jawa dan luar Jawa, serta kebijakan strategis untuk mengamankan luas lahan baku sawah (LLBS). Artikel ini merupakan studi komparasi (comparative study) antara wilayah Jawa dan luar Jawa dilandasi metode gabungan kualitatif dan kuantitatif (mixed methods) serta case studies and field research menggunakan metode kombinasi desain concurrent triangulation mengenai perspektif terhadap berbagai indikator pendorong, pencegah dan kebijakan strategis PPLS. Berkaitan dengan efisiensi penggunaan lahan, tentunya artikel berjudul Analisis Determinan Efisiensi Penggunaan Lahan di Kawasan Indonesia Bagian Barat: Pendekatan Slack Base Model karya Moh. Najikhul Fajri, Nurul Istifadah, Backtiar Putra Pratama menarik untuk dibaca. Artikel ini menjelaskan variabel wilayah yang berpengaruh terhadap efisiensi penggunaan lahan di kawasan Indonesia bagian barat. Analisis dilakukan dengan menggunakan data sekunder melalui Datastream BPS mencakup seluruh provinsi di Pulau Sumatera dan Jawa serta 2 provinsi di Kalimantan selama tahun 2015-2019 dan menggunakan teknik analisis efisiensi slack based model dan regresi panel dinamis: generalized method of moments. Beralih pada isu kepastian hukum hak atas tanah, S.M. Prihatin menulis sebuah artikel berjudul Sertipikasi Hak Atas Tanah melalui Peningkatan Produk K3 Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Peningkatan produk K3 menjadi sertipikat hak atas tanah (produk K1) dalam kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) merupakan suatu upaya yang potensial untuk ditindaklanjuti dalam rangka meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah. Melalui pendekatan kualitatif dengan studi kasus di Kabupaten Karangasem, artikel ini menganalisis kendala yang dihadapi dan upaya yang perlu dilakukan dalam sertipikasi hak atas tanah melalui peningkatan produk K3 PTSL. Artikel berikutnya berjudul Analisis Fungsi Perolehan Tanah oleh Bank Tanah Ditinjau dari Hak Menguasai Negara karya Siswoyo dan Imran. Lahirnya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang melahirkan Bank Tanah dengan fungsi perolehan tanah banyak mengalami kritikan di kalangan masyarakat dan pemerhati agraria dikarenakan dianggap bertentangan dengan hak menguasai negara terhadap bumi, air, dan kekayaan di dalamnya pada Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Melalui karyanya penulis mencoba menguraikan konsep hak menguasai dari negara sesuai dengan Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945 serta mengetahui fungsi perolehan tanah oleh Bank Tanah ditinjau dari hak menguasai dari negara secara konseptual dan perundang- undangan.
Analisis Tagar #Wadasmelawan di Media Sosial Twitter Menggunakan Social Network Analysis (SNA) karya Joko Ade Nursiyono, dan Ima Sartika Dewi merupakan artikel penutup pada Jurnal Pertanahan edisi kali ini. Dilatarbelakangi dengan bentuk penolakan netizen terhadap pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas melalui tagar #WadasMelawan yang tersebar luas di jejaring Twitter, penulis mencoba mengidentifikasi aktor-aktor utama dalam penyebarluasan tagar #WadasMelawan dengan menggunakan social network analysis (SNA). Indikator yang digunakan untuk mengetahui aktor yang paling berpengaruh yaitu degree centrality, closeness centrality, betweenness centrality, eigenvector centrality, dan follower rank. Demikian artikel-artikel menarik yang kami sajikan pada Jurnal Pertanahan Volume 12 Nomor 2 Tahun 2022. Harapan kami semoga Jurnal Pertanahan ini dapat menjadi sumber informasi, bahan masukan dan rekomendasi bagi para pembaca dan khususnya bagi para pengambilan kebijakan di bidang agraria, tata ruang dan pertanahan. Terima Kasih dan Selamat Membaca, Salam Redaksi
Penerapan Cognate Bill dalam Undang-Undang Sektor Sumber Daya Alam sebagai Aktualisasi Penataan Ruang yang Berkelanjutan Jerimia Saputra, Diah Sri Nurwiyati, Sindy Riani Putri Nurhasanah Received: October 15, 2022 | Reviewed: November 3, 2022 | Accepted: November 29, 2022 PENERAPAN COGNATE BILL DALAM UNDANG-UNDANG SEKTOR SUMBER DAYA ALAM SEBAGAI AKTUALISASI PENATAAN RUANG YANG BERKELANJUTAN IMPLEMENTATION OF THE COGNATE BILL IN THE NATURAL RESOURCES SECTOR LAW AS THE ACTUALIZATION OF SUSTAINABLE SPATIAL PLANNING Jerimia Saputra1, Diah Sri Nurwiyanti2, Sindy Riani Putri Nurhasanah3 1Pemerintah Kabupaten Banyumas, Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia 2Kementerian ATR/BPN, Bogor, Jawa Barat, Indonesia 3Drawy & Droit Law Office, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia Koresponden email: ABSTRAK Tata kelola sumber daya alam yang sarat akan ego sektoralisme telah berimplikasi kepada pemanfaatan ruang yang tumpang tindih dan banyaknya fenomena bencana ekologis, sehingga bertentangan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Penerbitan one map policy maupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja belum dapat menjamin terwujudnya konsep keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya alam. Tujuan dari penelitian ini adalah mengelaborasi (1) bagaimana urgensi penerapan cognate bill dalam undang-undang sektor sumber daya alam sebagai aktualisasi penataan ruang yang berkelanjutan? dan (2) bagaimana penerapan cognate bill undang-undang sektor sumber daya alam sebagai aktualisasi penataan ruang yang berkelanjutan? Untuk menjawab persoalan tersebut, penulis melakukan penelitian hukum doktrinal dan bertumpu pada data sekunder dengan teknik analisis kualitatif. Adapun hasil penelitian yang diperoleh mengemukakan bahwa (1) urgensi penerapan cognate bill dalam undang-undang sektor sumber daya alam kaitannya dengan aktualisasi penataan ruang yang berkelanjutan adalah karena sistem tata kelola sumber daya alam yang mengedepankan ego sektoralisme, kehadiran UU Cipta Kerja, dan one map policy yang belum dapat menjamin terwujudnya konsep keterpaduan dalam sektor sumber daya alam dan (2) penerapan cognate bill dalam undang-undang sektor sumber daya alam sebagai aktualisasi penataan ruang yang berkelanjutan dapat dilakukan melalui pengajuan revisi undang-undang sektor sumber daya alam secara bersamaan dalam satu paket namun tetap dalam rancangan undang-undang yang terpisah yang dapat dioptimalisasi dengan pembentukan kementerian koordinator yang menaungi secara khusus sektor-sektor sumber daya alam. Kata kunci : cognate bill, penataan ruang, sumber daya alam. ABSTRACT The natural resources governance which is full of ego-sectoral had implications for the overlapping use of space and the many phenomena of ecological disasters, thus contradicting the goals of sustainable development. The issuance of the one map policy and Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation had not been able to guarantee the realization of the concept of integration in natural resource governance. The aim of this research is to elaborate; (1) What is the urgency of implementing allied laws in the natural resource law sector as the actualization of sustainable spatial planning? and (2) How is the application of laws related to the natural resource sector as an actualization of sustainable spatial planning? To answer 97
JURNAL PERTANAHANNovember 202297 - 106Vol. 12 No. 2 those problems, the authors carried out doctrinal legal research and relied on secondary data using qualitative analysis techniques. The research results obtained suggest that (1) the urgency of implementing the Cognate bill in natural resource sector laws in relation to the actualization of sustainable spatial planning is due to the natural resource management system which precipitates egosectoralism, the presence of the Job Creation Law, and One Map Policies that have not been able to guarantee the realization of the concept of integration in the natural resources sector; (2) The implementation of the cognate bill in natural resource sector laws as the actualization of sustainable spatial planning laws can be conducted through the filling of revisions to natural resource sector laws simultaneously in one package but still in the respective bills separately which can be optimized by establishing a coordinator ministry that specifically oversees the natural resource sectors. Keywords : cognate bill, spatial planning, natural resources. I. PENDAHULUAN dijawab dan diselesaikan secara normatif melalui prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang- Dewasa ini, perencanaan penataan ruang telah undang terkait sebagaimana diamanatkan oleh diposisikan sebagai salah satu elemen penting dalam Ketetapan Majelis Permusyawatan Rakyat Nomor menentukan berhasil tidaknya proses pembangunan IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan suatu wilayah, terutama dalam rangka pembangunan Pengelolaan Sumber Daya Alam (TAP MPR IX/2001) berkelanjutan (Janpatar & Sarjono, 2022). Ironisnya, (KPPOD, 2020). Terlebih lagi, substansi UU Cipta baik dalam skala nasional maupun wilayah, Kerja secara nyata berpotensi meningkatkan alih secara faktual permasalahan tumpang-tindih izin fungsi kawasan hutan dalam proses perencanaan pemanfaatan ruang telah menjelma menjadi salah ruang demi mengakselerasi investasi di Indonesia satu isu diskursif dalam beberapa tahun belakangan (Hariandja, 2020). Padahal, Direktorat Jenderal ini. Menurut Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Tata Ruang menegaskan bahwa Undang-undang Daerah (KPPOD), polemik ini semakin kompleks Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang seiring hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun (UU Penataan Ruang) telah mengamanatkan jika 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang penyusunan tata ruang harus memperhatikan daya sejak awal memang digagas sebagai katalisator dukung dan daya tampung lingkungan hidup guna investasi Indonesia. Regulasi dalam UU Cipta menjamin kelestarian dan kelangsungan manusia Kerja dengan metode omnibus law tersebut justru dan generasi mendatang (Direktorat Jenderal Tata kian memperuncing tumpang-tindihnya regulasi Ruang, 2011). terkait pemanfaatan ruang (KPPOD, 2020). Terlebih lagi, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah menyatakan bahwa UU a quo inkonstitusional secara bersyarat akibat cacat formil yang mana salah satunya adalah ketiadaan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation). Apabila ditarik secara historik pada 1 Februari 2016 Presiden Joko Widodo sebenarnya telah menerbitkan one map policy melalui Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 yang terakhir kali diubah oleh Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun Sebagaimana ratio legis pengundangannya, 2021 (Perpres one map policy). Kemudian, pasca UU Cipta Kerja omnibus law pada hakikatnya diundangkannya UU Cipta Kerja, kebijakan a quo merupakan upaya harmonisasi yang diharapkan diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 43 menjadi solusi atas fenomena tumpang-tindihnya Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian regulasi, terutama dalam konteks UU di sektor SDA. Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Namun ironisnya, regulasi dalam UU Cipta Kerja Atas Tanah (PP 43/2021) sebagai instrumen untuk mengamanatkan bahwa ketika terdapat tumpang- mengatasi konflik pemanfaatan lahan selama ini. tindih aturan terkait tata ruang, izin, ataupun hak Akan tetapi, satu diskursus yang luput adalah atas tanah dan bangunan, maka akan diselesaikan bagaimana cita-cita keterpaduan tersebut dapat melalui peraturan pemerintah. Padahal, idealnya dicapai secara optimal di tengah struktur tata kelola semua potensi persoalan yang bersumber dari sumber daya alam yang sarat akan ego sentralisme. fenomena tumpang-tindih tersebut harus dapat Apalagi dalam konteks penataan ruang yang 98
Penerapan Cognate Bill dalam Undang-Undang Sektor Sumber Daya Alam sebagai Aktualisasi Penataan Ruang yang Berkelanjutan Jerimia Saputra, Diah Sri Nurwiyati, Sindy Riani Putri Nurhasanah multisektoral, sistem yang harmonis dan kolaboratif diambil. Kemudian, dilanjutkan dengan kehadiran merupakan prasyarat mutlak untuk mencapai tujuan fenomena tumpang-tindih dan ego sektoral pada penataan ruang itu sendiri (Silviana, 2019). tata kelola sumber daya alam di Indonesia yang Lemahnya koordinasi antarkementerian/ memicu urgensi penerapan cognate bill dalam lembaga dan kuatnya kontestasi kepentingan- harmonisasi undang-undang sektor sumber daya kepentingan sektoral dalam sektor pengelolaan alam sebagai aktualisasi penataan ruang yang SDA di Indonesia dikuatkan oleh data dari Auriga berkelanjutan. Selanjutnya, akan dibahas mengenai Nusantara yang mengungkapkan bahwa ada 77,3 penerapan cognate bill dalam harmonisasi undang- juta hektar lahan atau sebesar 40,6% lahan yang undang sektor sumber daya alam disertai dengan izinnya terindikasi mengalami tumpang-tindih. pembentukan kementerian koordinator yang secara Lebih lanjut, Forest Watch Indonesia (FWI) tahun khusus membidangi sektor sumber daya alam 2017 memunculkan data statistik yang diperoleh sebagai solusi atas fenomena yang problematik dari 8 provinsi dalam kurun waktu 2013-2016, di tersebut. Terakhir adalah penutup, berisi simpulan mana di atas lahan tersebut terdapat tumpang- berdasarkan pada hasil penelitian. tindih antara hak pengusahaan hutan (HPH), hutan tanaman industri (HTI), perkebunan kelapa sawit, II. RUMUSAN MASALAH dan pertambangan pada 8,9 juta hektar areal lahan. Beranjak dari latar belakang di atas, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai bahwa permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian koordinasi atau kolaborasi kementerian/lembaga ini adalah sebagai berikut. belum optimal dalam mencegah pelanggaran tata 1. Bagaimana urgensi penerapan cognate bill ruang ini (Silviana, 2019). dalam harmonisasi undang-undang sektor Secara empirik sebagaimana telah sumber daya alam sebagai aktualisasi penataan diuraikan di atas, perencanaan dan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan? ruang menyangkut multisektor, multilembaga, 2. Bagaimana penerapan cognate bill dalam multikewenangan. Akan tetapi, kerangka hukum harmonisasi undang-undang sektor sumber positif existing secara sistematis membiarkan daya alam sebagai aktualisasi penataan ruang masing-masing UU sektoral terkait tidak saling yang berkelanjutan? mengatur dan mempertahankan ego sektoralnya. Padahal telah ditegaskan bahwa kunci untuk III. METODE PENELITIAN dapat menyelesaikan tumpang-tindih pemanfaatan ruang tidak lain adalah keselarasan dan kolaborasi antarkementerian/lembaga baik dalam penerbitan izin maupun penegakan hukumnya. Sejalan dengan Studi ini dilakukan dengan metode penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal itu sendiri merupakan ilmu hukum yang dirumuskan hal tersebut, maka keberadaan sistem hukum yang integratif dalam setiap perencanaan tata ruang akan sangat menentukan berhasil tidaknya kebijakan penataan ruang itu sendiri. Dengan demikian, upaya penanggulangan melalui harmonisasi UU sektoral yang inovatif dan tetap menjamin eksistensi partisipasi masyarakat perlu diupayakan sedemikian rupa demi memastikan bahwa ruang wilayah dapat tertata dengan baik serta difungsikan sesuai dengan peruntukan. Sehingga, aktualisasi amanat UU Penataan Ruang dan pembangunan berkelanjutan dapat terwujud. dan dikonseptualisasikan berdasarkan doktrin- doktrin yang diikuti oleh pembuat konsep dan/atau pengembang (Irianto & Shidarta, 2017). Sebagai ikhtiar dalam menjawab pemasalahan, penelitian ini bertumpu pada data sekunder berupa peraturan perundang-undangan meliputi UUD NRI Tahun 1945, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang- undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan sebagaimana telah diubah terakhir kalinya oleh Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022, Undang- Penulisan ilmiah ini dimulai dengan undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pendahuluan sebagai pengantar yang menjelaskan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang motif serta landasan berpikir tentang topik yang 99
JURNAL PERTANAHANNovember 202297 - 106Vol. 12 No. 2 Penyelenggaraan Penataan Ruang¸ Peraturan melalui Standing Order 2011, the House mengadopsi Presiden Nomor 71 Tahun 2019 tentang Kementerian beberapa perubahan proses legislasi, salah satunya Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan adalah konsep cognate bill (Juwana et al., 2020). Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Salah satu contoh penerapan metode cognate Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan bill di New Zealand adalah pengaturan mengenai literatur mencakup jurnal, ringkasan kebijakan, artikel the conduct of the financial markets dan treaty ilmiah, maupun penelitian serta penelusuran internet/ settlements. Di samping New Zealand, pada tanggal digital. 24 Februari 2016, pemerintah negara bagian Selain itu, permasalahan pada penelitian ini Queensland juga memerintahkan Komite untuk akan diselesaikan dengan menggunakan tiga jenis mempertimbangkan RUU tentang private members metode, yaitu metode pendekatan perundang- menggunakan metode cognate bill dengan laporan undangan untuk mengkaji ratio legis peraturan yang jatuh tempo pada 23 Mei 2016 (Legal Affairs perundang-undangan yang mengatur mengenai and Community Safety Committee, 2016). sektor sumber daya alam dan penataan ruang, Secara etimologis, cognate bill adalah dua pendekatan konseptual untuk mengelaborasi asas- atau lebih bill atau rancangan undang-undang asas dalam tata kelola sumber daya alam dan yang saling berkaitan dari segi subjeknya yang penataan ruang, serta pendekatan sejarah guna kemudian diajukan ke parlemen sebagai satu paket melacak perkembangan dan perubahan peraturan untuk dibahas secara bersamaan, namun tetap yang terkait dengan sumber daya alam dan penataan dalam rancangan yang terpisah. Apabila metode ruang dari waktu ke waktu. omnibus dapat mempercepat proses legislasi, maka IV. HASIL DAN PEMBAHASAN pengelompokkan beberapa rancangan bill menjadi cognate bill juga memiliki efek yang serupa dengan A. Urgensi Penerapan Cognate bill dalam Harmonisasi Undang- Undang Sektor Sumber Daya Alam sebagai Aktualisasi Penataan Ruang yang Berkelanjutan omnibus. Akan tetapi, metode penyusunan undang- undang dengan cognate bill akan lebih transparan karena setiap rancangan akan tetap dibahas satu- persatu. Lebih lanjut bahwa metode cognate bills ini memungkinkan parlemen memiliki helicopter view untuk melihat keterkaitan antara undang-undang satu dengan lainnya, sehingga dapat berfungsi Secara historik, negara-negara yang menganut sebagai sarana harmonisasi (Juwana et al., 2020). sistem common law/anglo saxon seperti Inggris, Australia, New Zealand, Amerika Serikat, Kanada, Filipina, dan lain sebagainya banyak menerapkan konsep omnibus law karena dianggap lebih efektif dari segi waktu (Aedi et al., 2020). Merujuk kamus hukum Merriam-Webster, istilah omnibus bersumber dari omnibus bill yang bermakna undang- undang yang mencakup berbagai topik atau isu, sehingga dapat merevisi beberapa aturan sekaligus (Sodikin, 2020). Namun, penerapan konsep omnibus bill di beberapa negara common law tersebut, terutama di New Zealand secara empirik telah terlalu berlebihan. Salah satu contohnya seperti finance bill (pengaturan tentang budget) tahun 1991. Undang- undang tersebut mengubah 25 undang-undang yang berbeda dengan tidak ada satupun pengaturan yang berkaitan dengan budget. Oleh karena itu, untuk mencegah penyalahgunaan proses legislasi tersebut, law Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) telah menegaskan kedudukan SDA sebagai sektor ekonomi penting dalam menunjang pembangunan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1845 (UUD NRI 1945) menyatakan bahwa, "Bumi, air dan kekayaaan alam di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat". Sistem tata kelola SDA di Indonesia ini tidak lepas dari pengaturan soal ekonomi nasional yang diselenggarakan dengan prinsip kebersamaan, efesiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional (Muhajir et al., 2019). Signifikannya posisi sektor SDA bagi Indonesia ini 100
Penerapan Cognate Bill dalam Undang-Undang Sektor Sumber Daya Alam sebagai Aktualisasi Penataan Ruang yang Berkelanjutan Jerimia Saputra, Diah Sri Nurwiyanti, Sindy Riani Putri Nurhasanah setidaknya direfleksikan melalui data Kementerian Selatan. Pada kasus tersebut ditemukan suatu Keuangan tahun 2021 yang menunjukkan realisasi lahan yang telah memiliki izin lokasi untuk hak guna penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari usaha (HGU) perkebunan namun diberikan juga izin sumber daya alam (SDA) sebesar Rp149,49 triliun. usaha pertambangan (IUP) (Utami, 2018). Polemik Nilai ini jauh melampaui 143,59% dari nominal yang ini juga dikuatkan oleh data Kementerian Agraria ditargetkan dalam anggaran pendapatan dan belanja dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ negara (APBN) sebesar Rp104,1 triliun (Kusnandar, BPN) yang menunjukkan bahwa terdapat 3.900 2022). indikasi pelanggaran tata ruang yang tersebar Pada sektor SDA, setidaknya terdapat 17 121 kota/kabupaten (Maulana, 2017). Masifnya undang-undang terkait, namun secara historik pelanggaran dalam pemanfaatan ruang ini pada tata kelola sektor SDA yang berlaku saat ini telah akhirnya berdampak pada keberlangsungan masa melahirkan pemasalahan fundamental berupa depan manusia dan suatu wilayah. Terbukti, data regulasi yang secara substansi saling menciptakan dari Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian dinding sektoral yang kuat (Muhajir et al., 2019). Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Semua sektor SDA yang terbagi dalam peraturan (ATR/BPN) mengkonfirmasi bahwa banjir yang perundangannya masing-masing dibangun dengan terjadi di Kabupaten Takalar, Kota Makassar, dan paradigma penyelenggaraan urusan masing-masing Kabupaten Gowa pada Januari 2019 lalu disebabkan sektor yang berjalan sendiri-sendiri. Pada akhirnya, oleh adanya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang ideologi sektoralisme yang mengakar tersebut (Qodriyatun, 2020). Begitu pula dengan banjir di menimbulkan konflik perencanaan dan pemanfaatan Bengkulu, merujuk pada rencana tata ruang wilayah ruang di berbagai daerah (ATR/BPN, 2015). (RTRW) Provinsi Bengkulu, Gubernur Bengkulu dan Di samping permasalahan substantif, pemanfaatan ruang yang tumpang-tindih ini disebabkan pula oleh konflik birokrasi. Birokrasi yang konfliktual ini dapat terlihat dari pengelompokan kementerian sektor SDA yang terbagi dalam beberapa Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengemukakan bahwa bencana ekologis tersebut merupakan ekses dari perubahan fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya (ATR/BPN, 2015). kementerian koordinator yang berbeda. Pasal 4 Status quo pemanfaatan ruang yang Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang problematik ini tentu kontraproduktif dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian konsideran UU Penataan Ruang yang menyatakan (Kemenko Bidang Perekonomian), menyatakan bahwa perkembangan situasi dan kondisi nasional bahwa Kementerian Pertanian dan Kementerian dan internasional menuntut penegakan prinsip Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, kepastian (ATR/BPN) berada di bawah koordinasi Kemenko hukum, dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan Bidang Perekonomian. Sementara itu, merujuk penataan ruang yang baik. Sebagai bagian dari pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor elemen dalam penataan ruang, UU Penataan Ruang 71 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator menginstruksikan penyelenggaraan pemanfaatan Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko ruang harus dilakukan secara komprehensif, holistik, Marvest), Kementerian Energi dan Sumber Daya terkoordinasi, terpadu, efektif, dan efisien dengan Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup memperhatikan berbagai faktor salah satunya dan Kehutanan (KLHK), dan Kementerian Kelautan kelestarian lingkungan hidup. Ironisnya, sebagai dan Perikanan berada di bawah koordinasi Kemenko anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Marvest. Akibatnya, tata kelola SDA yang idealnya Indonesia telah berkomitmen untuk mengampanyekan terintegrasi menjadi karut-marut akibat kebijakan pentingnya pembangunan berkelanjutan dan ikut birokrasi yang kontradiktif tersebut. mengagendakan sustainable development goals Fenomena overlapping izin pemanfaatan ruang di Indonesia akibat salah kelola di atas tercermin dalam kasus overlapping izin usaha pertambangan dengan hak guna usaha perkebunan di Kalimantan (SGDs) dalam agenda pembangunannya. Tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs) terdiri dari 17 objektif SDGs, yang di antaranya adalah meningkatkan 101
JURNAL PERTANAHANNovember 202297 - 106Vol. 12 No. 2 kesejahteraan ekonomi masyarakat, menjaga terjadi ketidaksesuaian antara pola ruang rencana kualitas lingkungan hidup, pembangunan yang tata ruang dan kawasan hutan, izin dan/atau hak inklusif dan terlaksana suatu pengelolaan yang atas tanah, penyelesaian ketidaksesuaian tersebut mampu meningkatkan kualitas kehidupan (Dwiastuti diatur dalam Peraturan Pemerintah." Alih-alih et al., 2022). Penataan ruang merupakan instrumen menggunakan peraturan pemerintah, seyogyanya yang efektif dan penting dalam pembangunan potensi persoalan overlapping pemanfaatan lahan berkelanjutan dengan mensinkronkan aspek tersebut dapat diatur secara sistematis dalam sosial, lingkungan, dan ekonomi sebagai elemen undang-undang yang terkait (Farisa, 2020). Sejalan yang inheren dalam konsep pembangunan yang dengan skeptisisme tersebut, Pusat Studi Hukum berkelanjutan (Yorisca, 2020). & Kebijakan Indonesia (PSHK) juga menyatakan Sebenarnya pada 1 Februari 2016, pemerintah bahwa UU Cipta Kerja yang disebut sebagai bagian Indonesia telah berkomitmen untuk mengatasi dari solusi masalah investasi justru berpotensi penataan ruang yang bepolemik melalui penerbitan membawa lebih banyak masalah (Putra, 2020). Perpres one map policy yang terakhir kali dubah Lebih lanjut, PSHK justru merekomendasikan oleh Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021. agar kebijakan terkait SDA harus dibenahi Akan tetapi, Menteri Pendayagunaan Aparatur secara holistik melalui harmonisasi regulasi Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN- yang komprehensif yang dapat mendukung RB), Almarhum Tjahjo Kumolo, menyatakan bahwa penegakkan hukum, mendorong reformasi capaian one map policy masih rendah yang berkisar birokrasi, serta memperkuat pengawasan sehingga pada 68,57%. Kendala dan tantangan tersebut dapat menyelesaikan permasalahan tumpang- disebabkan antara lain karena izin yang diterbitkan tindih pemanfaatan lahan yang konfliktual saat sebelum 2013 banyak yang tidak terdokumentasi ini. Pentingnya koordinasi dan kolaborasi antar dengan baik dan tingkat kepatuhan yang rendah dari kementerian atau lembaga dalam diskursus ini perusahaan atau pemegang izin dalam pengumpulan kembali ditegaskan oleh KPK yang menyatakan data yang diperlukan, sekalipun portal pelaporan bahwa protokol atau mekanisme kolaborasi online (daring) telah tersedia. antarlembaga guna mendukung penegakan hukum Pasca berlakunya UU Cipta Kerja, aturan hukum yang lebih efektif merupakan anasir terpenting mengenai kebijakan satu peta itu kembali diperkuat dalam pemanfaatan ruang selaras dengan amanat dengan PP 43/2021. Sejatinya, PP a quo dipandang TAP MPR IX/2001 (Putra, 2020). Belum lagi, dapat memberikan landasan hukum yang lebih kuat substansi UU Cipta Kerja secara nyata berpotensi dalam penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan meningkatkan alih fungsi kawasan hutan dalam ruang baik rencana tata ruang wilayah (RTRW), proses perencanaan ruang demi mengakselerasi kawasan hutan, maupun izin dan/hak atas tanah investasi di Indonesia. Sementara itu, UU Penataan yang terjadi di Indonesia. Namun secara teknis, Ruang telah menegaskan bahwa penyusunan tata program ini memang cukup mendapatkan tantangan ruang harus memperhatikan daya dukung dan karena terkendala koordinasi antarkementerian atau daya tampung lingkungan hidup guna menjamin lembaga yang buruk, sehingga pencocokan data kelestarian dan kelangsungan manusia dan generasi peta antarkementerian dan lembaga terkait susah mendatang. diwujudkan (Astuti, 2021). Kehadiran UU Cipta Kerja omnibus law pada akhir tahun 2020 sebagai inisiatif pemerintah memang digadang-gadang menjadi solusi atas fenomena tumpang-tindihnya regulasi, terutama B. Penerapan Cognate bill dalam Harmonisasi Undang-Undang Sektor Sumber Daya Alam sebagai Aktualisasi Penataan Ruang yang Berkelanjutan dalam konteks UU di sektor SDA. Akan tetapi secara paradoksal, ketentuan Pasal 17 Ayat (2) poin 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas Pasal 6 ayat (8) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menegaskan bahwa, "Dalam hal Peraturan perundang-undangan adalah bagian yang integral dari sistem hukum nasional yang sangat berperan dalam pembangunan hukum nasional guna mewujudkan sistem hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Firdaus 102
Penerapan Cognate Bill dalam Undang-Undang Sektor Sumber Daya Alam sebagai Aktualisasi Penataan Ruang yang Berkelanjutan Jerimia Saputra, Diah Sri Nurwiyanti, Sindy Riani Putri Nurhasanah & Michael, 2019). Namun, status quo sistem regulasi MK melalui Putusan Nomor Konstitusi Nomor 91/ Indonesia baik dari segi kuantitas maupun kualitas PUU-XVIII/2020 telah menyatakan bahwa UU a saat ini cukup memprihatinkan. Obesitas peraturan quo inkonstitusional secara bersyarat akibat cacat berpotensi membawa pengaruh negatif terhadap formil, yang mana salah satunya adalah ketiadaan kualitas regulasi dan mengarah kepada fenomena partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful ketidakharmonisan, tumpang-tindih, dan konflik participation). Penyalahgunaan metode omnibus law antarregulasi (Setiadi, 2019). tersebut sejatinya juga terjadi pada negara-negara Kondisi disharmonis antarundang-undang yang yang menganut sistem common law, terutama New multitafsir dapat disebabkan oleh kuatnya pengaruh Zealand. Melalui finnace bill tahun 1991, parlemen politik pada proses pembentukan perundang- New Zealand telah mengubah 25 undang-undang undangan. Proses legislasi tersebut terkadang yang berbeda dengan tidak ada satupun pengaturan tidak mempertimbangkan teori, prinsip, dan asas yang berkaitan dengan budget. Oleh karena itu, hukum, namun tak jarang unsur kepentingan tertentu melalui Standing Order 2011, the House mengadopsi yang lebih mengedepan. Padahal, seharusnya beberapa perubahan proses legislasi, salah satunya pembentukan hukum berlangsung secara mandiri adalah konsep cognate bill (Juwana et al., 2020). Di dan terlepas dari pengaruh politik. Kondisi tersebut samping New Zealand, pada tanggal 24 Februari berimplikasi pada interpretasi yang berbeda pada 2016, pemerintah negara bagian Queensland juga stakeholder terkait terhadap suatu peraturan memerintahkan komite untuk mempertimbangkan perundang-undangan dan masyarakat. Penafsiran RUU tentang private members menggunakan yang variatif ini tentu akan menimbulkan sulitnya metode cognate bill (Legal Affairs and Community penerapan undang-undang dan inkonsistensi dalam Safety Committee, 2016). penegakan hukum (Firdaus & Michael, 2019). Cognate bill merupakan metode harmonisasi Sinkronisasi atau harmonisasi peraturan undang-undang dengan metode pengajuan revisi perundang-undangan dapat tempuh dalam dua dua atau lebih bill atau rancangan undang-undang langkah perumusan, yaitu (i) harmonisasi kebijakan (RUU) yang saling berkaitan dari segi subjek kepada formulasi (sistem pengaturan) dan (ii) harmonisasi parlemen sebagai satu paket untuk dibahas secara materi (subtansi). Hal pertama menunjuk pada bersamaan, namun dalam RUU yang masing- langkah perumusan harmonisasi sistem hukum, masingnya terpisah (Parliament of New South Wales, dan hal kedua merujuk pada langkah perumusan 2011). Di New Zealand sendiri, eksistensi cognate bill harmonisasi norma-norma (materi hukum). Akan merupakan opsi alternatif dari metode omnibus law tetapi, dapat juga dikatakan harmonisasi peraturan yang secara empirik terbukti mempunyai kelemahan perundang-undangan dirumuskan dalam dua yang sulit dihindari seperti multi and diverse subject langkah yaitu penyesuaian sistem hukum nasional yang cenderung tidak aspiratif, rentan penyelundupan menjadi sistem hukum yang bersifat global dan pasal-pasal atau praktik riders, dan keterbatasan harmonis sebagai hukum positif (harmony of law) untuk mengakomodir kepentingan masyarakat luas dan penyesuaian norma-norma hukum tertentu (Juwana et al., 2020). menjadi satu kesatuan norma yang bersifat global Secara teknis, metode cognate bill ini setidaknya (Firdaus & Michael, 2019). memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan Pada 2 November 2020, pemerintah metode omnibus law maupun metode konvensional Indonesia secara resmi menerbitkan UU Cipta dalam Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Kerja omnibus law sebagai undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, di "sapu jagad" yang merevisi sebanyak 81 undang- antaranya sebagai berikut. undang (Avisena, 2020). Sebagaimana asal mula 1. Metode cognate bill dapat menjadi solusi sejarah penerapannya, penggunaan metode alternatif penegasian ego sektoral dalam tata omnibus law ditempuh pemerintah Indonesia kelola pengelolaan sumber daya alam yang guna mengatasi obesitas peraturan dan tumpang- efisien, efektif, dan lebih transparan. Metode tindih undang-undang sebanyak 43.933 regulasi ini memiliki efek yang mirip dengan omnibus (Setiadi, 2019). Akan tetapi, dalam perjalanannya, yaitu mempercepat proses legislasi karena 103
JURNAL PERTANAHANNovember 202297 - 106Vol. 12 No. 2 diajukan dalam satu paket bersamaan, namun menyusun kebijakan yang dapat menghasilkan secara bersamaan metode ini lebih transparan pedoman dalam pelaksanaan integrasi pola karena setiap RUU akan tetap dibahas satu- pengelolaan sumber daya alam dalam rencana tata persatu (Geiringer et al., 2011). Melalui metode ruang wilayah. Secara praktis, sejumlah negara juga cognate bill, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mendesain kementerian yang terintegrasi untuk dapat memiliki helicopter review untuk melihat untuk mengatasi persoalan sektoralisme dalam keterkaitan antara undang-undang yang satu bidang agraria. Pemerintahan Filipina mempunyai dengan yang lainnya, sehingga pembahasannya Departemen Lingkungan dan Sumber Daya Alam berfungsi sebagai harmonisasi. Setali tiga (Departemen of Environment and Natural Resources/ uang, penggunaan metode ini secara efektif DENR) yang membawahi enam biro. Sementara itu, dapat menegasikan sectoral paradigm yang Thailand dan Vietnam juga membentuk (Ministry of selama ini menjadi polemik dalam tata kelola Natural Resource and Environment/MNRE) (Arizona, SDA, sekaligus sebagai sarana harmonisasi 2014). UU sektor sumber daya alam yang solutif karena efisien dari segi waktu dan biaya serta V. KESIMPULAN lebih transparan karena setiap RUU akan tetap Merujuk pada pembahasan di atas, maka dapat dibahas satu-persatu. disimpulkan sebagai berikut. 2. Metode cognate bill ini tidak akan mengubah 1. Urgensi penerapan cognate bill dalam struktur undang-undang yang direvisi. undang-undang sektor sumber daya alam Sebagaimana telah diketahui, proses legislasi dalam kaitannya dengan aktualisasi penataan menggunakan metode omnibus law akan ruang yang berkelanjutan tidak lain adalah merevisi beberapa pasal dari banyak aturan karena sistem tata kelola sumber daya alam dalam satu dokumen undang-undang. Dengan yang mengedepankan egosektoralisme dan perkataan lain, metode omnibus law melakukan kehadiran UU Cipta Kerja serta one map harmonisasi dengan hanya menarik benang policy yang belum dapat menjamin terjalinnya merah dari beberapa undang-undang dengan koordinasi dan kolaborasi antarkementerian menciptakan undang-undang baru. Metode ini dan lembaga terkait dalam sektor sumber daya tentu akan merubah struktur masing-masing UU alam. yang pada akhirnya melahirkan ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum. Berbeda halnya dengan konsep omnibus, penggunaan metode cognate bill tidak akan melahirkan undang-undang baru yang kemudian dapat mengubah struktur beberapa undang-undang yang direvisi. Cognate bill hanya melakukan sinkronisasi/harmonisasi pada beberapa UU yang bersifat interrelated untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian pada masing-masing UU, sehingga dapat menjadi suatu sistem yang harmonis dan tidak tumpang-tindih. 2. Penerapan cognate bill dalam undang-undang sektor sumber daya alam sebagai aktualisasi penataan ruang yang berkelanjutan dapat dilakukan dengan mengajukan revisi undang- undang sektor sumber daya alam secara bersamaan dalam satu paket namun tetap dalam rancangan undang-undang yang terpisah. Adapun agar penerapan dapat menjamin terjalinnya koordinasi dan kolaborasi antarkementerian dan lembaga terkait, maka penerapannya perlu dibarengi dengan pembentukan kementerian koordinator yang Guna menyempurnakan operasionalisasi menaungi secara khusus sektor-sektor sumber penerapan cognate bill dalam rangka membangun daya alam. tata kelola SDA berkelanjutan, maka kiranya pemerintah Indonesia perlu membentuk kementerian koordinator SDA sehingga dapat lebih mudah untuk 104
Penerapan Cognate Bill dalam Undang-Undang Sektor Sumber Daya Alam sebagai Aktualisasi Penataan Ruang yang Berkelanjutan Jerimia Saputra, Diah Sri Nurwiyanti, Sindy Riani Putri Nurhasanah DAFTAR PUSTAKA Irianto, S., & Shidarta. (2017). Metode Peneliti Hukum:Konstelasi dan Refleksi,. Yayasan Aedi, A. U., Lazuardi, S., & Putri, D. C. (2020). No Pustaka Obor. Title. Junal Ilmiah Ilmu Hukum, 14(1), 4. Janpatar, S., & Sarjono, A. G. A. (2022). Urgensi Arizona, Y. (2014). Saatnya Kita Punya Kementerian Regulasi Penataan Ruang dalam Rangka Koordinator Bidang Sumber Daya Alam Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan dan Lingkungan Hidup. In Epistema di Indonesia. Nommensen Journal of Legal Insitute. Opinion, 3(1), 59. Astuti, I. (2021). "MenPAN-RB: Implementasi Juwana, S., Ggg, A., Jji, A., & Yikj, A. (2020). "Sistem Kebijakan Satu Peta Belum Maksimal." dan Praktik Omnibus Law di Berbagai ATRBPN. (2015). "Rencana Tata Ruang: Tumpang- Negara dan Analisis RUU Cipta Kerja Tindih Kebijakan Picu Konflik di Daerah." dari Perspektif Good Legislation Making." Indonesia Ocean Justice Initiative, 21. Direktorat Jenderal Tata Ruang. (2011). "Daya Dukung Lingkungan Menjadi Faktor KPPOD. (2020). "KPPOD: RUU Cipta Kerja Penting Penataan Ruang." Memperumit Tumpang-tindih Regulasi Lahan." Dwiastuti, I., Raharyo, A., Farid, M., & Baskoro, R. (2022). "Komitmen Indonesia Dalam Kusnandar, V. B. (2022). "Realisasi PNBP Sumber Implementasi SDGS Nomor 5 Untuk Daya Alam Melesat 143% dari Target." Menjamin Keamanan Manusia Khususnya Legal Affairs and Community Safety Committee. Perempuan (2015-2021)". Verity - UPH (2016). Report No. 28 on the Fire Journal of International Relations Faculty and Emergency Services (Smoke of Social and Political Science, 14(27), 5. Alarms) Amendment Bill 2015 and Fire Farisa, F. C. (2020). "KPPOD: RUU Cipta Kerja and Emergency Services (Domestic Memperumit Tumpang-tindih Regulasi Smoke Alarms) Amendment Bill 2016 Lahan." QUEENSLAND GOVERNMENT RESPONSE (p. 20). Firdaus, & Michael, D. (2019). Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor Attachments/Response.pdf 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan M. Ilham Ramadhan Avisena. (2020). 81 UU Diubah Peraturan Lembaga Pemerintah Non dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kementerian atau Rancangan Peraturan Kerja. Dari Lembaga Non Struktural oleh Perancang Peraturan Pe. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 9(3), 324. Maulana, R. (2017). "Areal Tumpang-tindih Izin 77,3 Geiringer, C., Hhh, F., Nn, H., & Jjj, G. (2011). What's Juta Hektar." the Hurry?: Urgency in the New Zealand Muhajir, M., Manurung, M. S. W. S. T., & Ferdinand, Legislative Process 1986-2010. Victoria J. (2019). "Harmonisasi Regulasi dan University Press. Perbaikan Tata Kelola Sumber Daya Alam Hariandja, R. (2020). "Mengapa Lingkungan Hidup di Indonesia". Jurnal Antikorupsi Integritas, Terancam dengan Ada Omnibus Law?" 5(2). 105
JURNAL PERTANAHANNovember 202297 - 106Vol. 12 No. 2 Parliament of New South Wales. (2011). Legislative Silviana, A. (2019). "Kebijakan Satu Peta (One Process Explained. parliament.nsw. map policy) Mencegah Konflik di Bidang g o v. a u / l a / p r o c e d u r a l p u b l i c a t i o n s / Administrasi Pertanahan." Administrative P a g e s / F a c t s h e e t - 6 - - - M a k i n g - Law & Governance Journal, 2(2), 196. Laws.aspx#:~:text=In a bicameral Parliament%2C such Sodikin. (2020). Paradigma Undang-Undang dengan Konsep Omnibus Law berkaitan dengan Putra, A. (2020). "Kertas Advokasi Kebijakan atas Norma Hukum yang Berlaku di Indonesia. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jurnal Rechtvinding, 9(1), 147. Bidang Sumber Alam." Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, 19. Utami, R. A. (2018). "Tumpang-tindih antara Izin Usaha Pertambangan dengan Hak Guna Qodriyatun, S. N. (2020). "Bencana Banjir: Usaha Perkebunan." Justitia Jurnal Pengawasan dan Pengendalian Hukum, 2(2), 321. Pemanfaatan Ruang Berdasarkan UU Penataan Ruang dan RUU Cipta Kerja." Yorisca, Y. (2020). "Pembangunan Hukum Yang Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial, Berkelanjutan: Langkah Penjaminan 11(1), 30. Hukum Dalam Mencapai Pembangunan Nasional yang Berkelanjutan,." Jurnal Setiadi, W. (2019). Simplifikasi Peraturan Legislasi Indonesia, 17(1), 101. Perundang-Undangan dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha. Jurnal Rechtvinding, 7(3), 334. 106
Tren Penelitian tentang Perubahan Penggunaan Lahan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Indonesia Dewi Gafuraningtyas Received: October 13, 2022 | Reviewed: November 3, 2022 | Accepted: November 29, 2022 TREN PENELITIAN TENTANG PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN DAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA RESEARCH TRENDS OF LAND USE CHANGES AND SUSTAINABLE FOOD AGRICULTURAL LAND IN INDONESIA Dewi Gafuraningtyas1,2 1Magister Departemen Geografi FMIPA Universitas Indonesia, Depok, Indonesia 2Kantor Pertanahan Kota Ternate, Ternate, Indonesia Koresponden email: ABSTRAK Seiring dengan dinamika pembangunan yang ditandai pertumbuhan ekonomi dan demografi di Indonesia, setiap tahunnya alih fungsi lahan pertanian menjadi nonpertanian semakin meningkat. Kondisi ini tentunya mengancam ketahanan pangan di Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah berupaya menekan konversi lahan pertanian dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau disingkat PLP2B. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tren penelitian mengenai perubahan penggunaan lahan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Metode yang digunakan adalah PRISMA framework untuk menentukan jumlah artikel yang akan dianalisis. Analisis artikel yang sudah ditetapkan dilakukan dengan menggunakan analisis bibliometric yang diolah melalui Rstudio. Hasilnya menunjukan bahwa dalam kajian perubahan penggunaan lahan pada dasarnya terbagi menjadi dua klaster. Pada klaster pertama kajian lebih menekankan pada penggunaan lahan dan faktor pengaruhnya (aktivitas manusia, deforestasi, populasi/antropogeni, pembangunan berkelanjutan) serta metode yang sering digunakan dalam kajian yakni penginderaan jauh. Sedangkan pada klaster kedua, kajiannya terkait dengan lingkungan yakni vegetasi, pertanian, ekosistem, konservasi, dan manusia. Kajian mengenai LP2B pun secara garis besar terbagi menjadi dua yakni pemodelan peta indikasi LP2B pada wilayah yang belum memiliki penetapan LP2B dan evaluasi terhadap implementasi LP2B pada wilayah yang sudah menetapkan luasannya. Kata kunci : spatio temporal, LP2B, bibliometric, PRISMA. ABSTRACT Along with the dynamics of development marked by economic and demographic growth in Indonesia, every year the conversion of agricultural land to non-agricultural land is increasing. This condition certainly threatens food security in Indonesia. Therefore, the government is trying to suppress the conversion of agricultural land by issuing Law Number 41 of 2009 concerning the Protection of Sustainable Food Agricultural Land or abbreviated as PLP2B. This article aims to analyze research trends regarding land use change and sustainable food agriculture (LP2B). The method used is the PRISMA Framework to determine the number of articles to be analyzed. The analysis of the articles that have been determined is carried out using bibliometric analysis which is processed through Rstudio. The results show that the study of land use change is basically divided into two klasters. In the first klaster, the study places more emphasis on land use and its influencing factors (human activities, deforestation, population/anthropogeny, sustainable development) as well as the method often used in the study, namely remote sensing. While in the second klaster, the studies are related to the environment, namely vegetation, agriculture, ecosystems, conservation, and humans. The study of LP2B is broadly divided into two, namely modeling of LP2B indication maps in areas that do not yet have LP2B determinations and evaluation of LP2B implementation in areas that have determined their area. Keywords : spatio temporal, PRISMA, bibliometric, LP2B. 107
JURNAL PERTANAHANNovember 2022107-122Vol. 12 No. 2 I. PENDAHULUAN daerah pedesaan dan sebagai langkah identifikasi area yang diperuntukkan bagi pertanian (Prayitno Perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi et al., 2021). Namun, pelaksanaannya hingga saat nonpertanian adalah topik yang banyak dibahas ini masih mengalami berbagai kendala di berbagai sejak lama. Alih fungsi lahan pertanian menjadi daerah. Sebagai contoh, di Jawa Barat maupun nonpertanian secara masif pada akhirnya dapat Jawa, Balitbang Pertanian memberikan pernyataan menimbulkan dampak negatif utamanya terkait alih fungsi lahan sulit dikendalikan, demikian dengan penyediaan pangan bagi masyarakat karena Bappenas yang menyimpulkan bahwa LP2B belum berpengaruh terhadap produksi pangan, lingkungan terencana dengan matang (Irawati, 2020). fisik, dan kesejahteraan masyarakat petani (Iqbal et al., 2020). Indonesia dikenal sebagai negara agraris dengan kekayaan alam yang melimpah dan posisi geografis yang strategis yang berarti bahwa sektor pertanian adalah sektor yang paling berpengaruh terhadap perekonomiannya (Firdaus et al., 2021). Akan tetapi, seiring dengan dinamika pembangunan yang ditandai pertumbuhan ekonomi dan demografi di Indonesia, pada tahun 1980-an terjadi fenomena konversi lahan yang masif dari pertanian menjadi nonpertanian di Pulau Jawa (Ashari, 2003). Berdasarkan data tutupan lahan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021, luas lahan sawah di Pulau Jawa di tahun 2020 sebesar 3.565.000 hektar atau sebesar 26,77% dari luas lahan di Pulau Jawa. Kondisi ini berbeda dengan luasan sawah pada tahun 2008 yang sebesar 3.687.000 hektar atau 27,55% dari luas lahan di Pulau Jawa. Apabila dibandingkan dengan data terakhir yang dikeluarkan oleh KLHK (tahun 2020), maka terjadi penurunan luas lahan sawah di Pulau Berdasarkan deskripsi di atas, alih fungsi lahan pertanian menjadi salah satu topik yang cukup populer dibahas di kalangan para peneliti hingga saat ini. Apabila merujuk pada database Scopus, terdapat 1.003 dokumen yang terkait dengan perubahan penggunaan lahan, pertanian, dan penginderaan jauh dalam rentang waktu 1985-2022. Sedangkan untuk topik yang hampir sama terkait perubahan penggunaan lahan dan penginderaan jauh namun pada sisi pertumbuhan kota, terdapat sebanyak 472 dokumen di database Scopus dalam rentang waktu 1981-2022. Berbagai metode pun dilakukan dalam menganalisis perubahan lahan serta langkah mempertahankan lahan pertanian. Untuk itu, studi ini bertujuan untuk menganalisis tren perkembangan penelitian mengenai perubahan penggunaan lahan beserta metode yang banyak digunakan dalam analisisnya dan menganalisis tren perkembangan penelitian mengenai kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) di Indonesia. Jawa sebesar 0.78% atau seluas 122.000 hektar. II. METODE Sektor pertanian di Indonesia apabila dilihat dari PDRB tahun 2019-2020 merupakan salah satu sektor Tinjauan sistematis (systematic review) bertujuan penyokong perekonomian Indonesia. Berdasarkan untuk mensintesis penelitian dan temuan data BPS (2021), sektor pertanian, kehutanan, dan sebelumnya. Tinjauan sistematis berdasarkan perikanan memberikan kontribusi sebesar 13,70 % definisi Cochrane Collaboration adalah tinjauan dari terhadap perekonomian Indonesia pada tahun 2020. pertanyaan yang dirumuskan dengan jelas yang Apabila konversi lahan tidak ditekan dengan serius menggunakan metode sistematis dan eksplisit untuk oleh pemerintah dengan penegakan hukum yang mengidentifikasi, memilih, dan menilai secara kritis keras maka sektor pertanian menjadi 'tidak berdaya' penelitian yang relevan, dan untuk mengumpulkan apabila dibandingkan dengan sektor industri. dan menganalisis data dari penelitian yang termasuk Dalam upaya menekan alih fungsi lahan pertanian dalam tinjauan (Moher et al., 2009). Tinjauan khususnya untuk tanaman pangan, pemerintah telah sistematis mencakup lima (5) langkah penting yang menerbitkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 harus diikuti diantaranya; merumuskan pertanyaan tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan penelitian dan ruang lingkupnya, mengumpulkan Berkelanjutan atau disingkat PLP2B. Kebijakan data dan menentukan sumber, menyaring data dan LP2B berfungsi sebagai perlindungan lahan yang mendapatkan data yang relevan, serta langkah terkait erat dengan penataan ruang terutama terakhir adalah merangkum (Armstrong et al., 2011; Aslam & Rana, 2022). Dalam studi ini, 225 publikasi 108
Tren Penelitian tentang Perubahan Penggunaan Lahan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Indonesia Dewi Gafuraningtyas dari database Scopus dan Google Scholar dilakukan jumlah artikel mengenai LP2B yang didapatkan pada oleh penulis mengikuti langkah-langkah tinjauan jurnal internasional melalui database Scopus. sistematis. Ruang lingkup tinjauan sistematis ini Tabel 1 Query yang Digunakan dalam Pencarian Data adalah perubahan penggunaan lahan pertanian dengan memperhatikan kebijakan mengenai lahan Database Keywords pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) di Indonesia. A. PRISMA Framework PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyse) sebelumnya dikenal sebagai QUOROM (QUality of Reporting of Meta- analyses), terminologinya telah berubah karena adanya kebutuhan untuk mencakup tinjauan sistematis dan meta-analisis. Meta-analis mengacu pada penggunaan teknik statistik dalam tinjauan sistematis untuk mengintegrasikan hasil studi yang Scopus 1 temporal" TITLE-ABS-KEY("spatio "agricultural" "land use change") AND PUBYEAR > 2017 AND PUBYEAR < 2023 AND (LIMIT-TO (DOCTYPE,"ar") OR LIMIT-TO (DOCTYPE,"cp")) AND (LIMIT-TO (LANGUAGE,"English")) AND (SUBJAREA,"ENER") OR ( EXCLUDE (SUBJAREA,"ENGI") OR EXCLUDE (SUBJAREA,"MEDI") OR EXCLUDE (SUBJAREA,"BIOC") OR EXCLUDE (SUBJAREA,"COMP") OR EXCLUDE (SUBJAREA,"ECON") OR EXCLUDE (SUBJAREA,"PHYS") OR EXCLUDE ) OR (SUBJAREA,"CHEM EXCLUDE (SUBJAREA,"MULT") OR EXCLUDE (SUBJAREA,"BUSI") OR EXCLUDE (SUBJAREA,"CENG") OR EXCLUDE (SUBJAREA,"IMMU") OR EXCLUDE (SUBJAREA,"MATE") OR EXCLUDE (SUBJAREA,"MATH") OR EXCLUDE EXCLUDE (SUBJAREA,"NEUR")) disertakan. Kerangka kerja PRISMA terdiri dari diagram alir dengan empat fase; peninjau harus Scopus 2 "LP2B" terlebih dahulu mencari literatur dan mencatat hasilnya dalam catatan (records), setelah catatan Google Scholar "Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian", "LP2B" (records) ini disaring dan kriteria kelayakan Sumber: Hasil olahan penulis, 2022 diterapkan, sejumlah kecil artikel akan tetap ada sebagai studi yang disertakan untuk analisis terperinci (Moher et al., 2009). Dalam studi ini, dua database, Scopus dan Google Scholar digunakan untuk mencari artikel yang relevan menggunakan beberapa kata kunci: spatio temporal, agricultural, land use change, LP2B, perubahan penggunaan lahan pertanian, untuk mengkaji mengenai perubahan penggunaan lahan pertanian dan kaitannya dengan kebijakan LP2B. Untuk mencari artikel yang relevan dengan topik, pencarian berdasarkan kata kunci ini Sumber: Hasil olahan penulis, 2022 kemudian dikembangkan sesuai dengan basis data yang sudah dipilih (Tabel 1) dengan beberapa Gambar 1 Kerangka Kerja PRISMA dalam Penentuan Artikel untuk Studi kriteria yang ditentukan (Tabel 2). Pencarian pada Tabel 2 Kriteria yang Digunakan dalam Pencarian Data database Scopus dilakukan sebanyak dua kali untuk melakukan artikel dengan dua tema yang berbeda Kriteria yang digunakan Kriteria yang dikeluarkan yakni pada database Scopus 1 (S1) dikhususkan untuk pencarian artikel terkait dengan perubahan penggunaan lahan, sedangkan pada Scopus 2 1 Jurnal internasional (topik dan tema) dan jurnal nasional (tema dan lokasi) Artikel yang diterbitkan dibawah 2018 (khusus untuk Perubahan Penggunaan Lahan) tahun (S2) dikhususkan untuk pencarian artikel terkait dengan LP2B yang sudah diterbitkan dalam jurnal internasional. Sedangkan pada pencarian dengan menggunakan Google Scholar dilakukan untuk 2 Tipe dokumen: artikel dan makalah konferensi Subjek area yang tidak topik relevan dan chemical engineering, immunology and microbiology, dan lainnya dengan tema: mendapatkan artikel tambahan terkait LP2B yang 3 Artikel dalam Inggris dan Indonesia diterbitkan pada jurnal nasional karena keterbatasan Sumber: Hasil olahan penulis, 2022 109
JURNAL PERTANAHANNovember 2022107-122Vol. 12 No. 2 Pemilihan artikel yang akan digunakan sehingga tidak terjadi pengulangan penelitian disesuaikan dengan kriteria yang sudah ditetapkan dengan metode ataupun lokasi yang sama (Tabel 2). Jurnal yang digunakan adalah jurnal sehingga hadir suatu keterbaruan. Selain itu, internasional dan nasional yang tidak dibatasi dengan analisis bibliometric dapat dilakukan dengan peringkat indeks jurnal. Pencarian pada untuk melihat produktivitas author, lembaga basis data dilakukan pada bulan September tahun bahkan suatu negara. Salah satu analisis yang 2022 dengan artikel dalam bahasa Inggris dan dihasilkan dari analisis bibliometric menggu- bahasa Indonesia. Jenis dokumen yang digunakan nakan Rsudio adalah trend topics (tren topik). adalah artikel dan makalah konferensi. Kajian Tren topik berfungsi untuk menunjukan tema literatur untuk metode perubahan penggunaan lahan yang sedang banyak dibahas oleh para peneliti terbatas pada penelitian yang diterbitkan pada tahun pada rentang waktu tertentu. Tren topik peneli- 2018-2022 untuk mengetahui metode yang banyak tian yang didapatkan dari analisis artikel yang digunakan dalam analisis perubahan penggunaan direview (hasil Scopus 1) mengenai peruba- lahan dalam periode lima tahun terakhir, sedangkan han penggunaan lahan pertanian dalam kurun untuk artikel mengenai LP2B tidak dibatasi dengan 5 (lima) tahun terakhir (Gambar 2) menunjuk- waktu karena masih terbatasnya jumlah penelitian. kan bahwa pada tahun 2018-2019 penelitian Setelah mencari literatur melalui query yang telah didominasi mengenai produksi pertanian dan ditentukan, didapatkan 225 artikel dan kemudian lingkungan (kualitas air, polusi sungai, peruba- disaring dengan membaca judul dan abstrak yang han iklim, proteksi lingkungan). Dalam rentang menyeleksi 142 artikel dan tersisa sebanyak 83 waktu tersebut, penelitian yang muncul lebih artikel. Artikel yang tersisa ini kemudian diakses banyak mengkaji mengenai kondisi yang terjadi untuk kelayakan teks lengkap dan total 36 artikel pada lingkungan dan perubahannya. Pada ta- ditentukan sebagai studi literatur. 36 artikel hun 2020, tren berubah dengan meningkatnya dikeluarkan dari kajian literatur dengan alasan kajian mengenai analisis spatio-temporal (di- sebagai berikut: (1) tidak sesuai dengan tema yang tunjukkan dengan lingkaran biru yang semakin telah ditentukan, (2) tidak mengkaji lahan pertanian, besar dari rentang waktu sebelumnya). Analisis (3) tidak menggunakan penginderaan jauh dalam spatio-temporal mengkaji perubahan peng- mengkaji perubahan penggunaan lahan. gunaan lahan dengan adanya pemantauan B. Analisis Data penggunaan lahan pada rentang waktu yang berbeda-beda sehingga didapatkan suatu Artikel yang telah ditentukan untuk studi ini kemudian lokasi yang mengalami perubahan. Selanjutnya dianalisis menggunakan analisis bibliometric pada periode tahun 2021-2022, muncul keter- melalui RStudio. Beberapa analisis yang digunakan baruan topik yakni adanya pembahasan me- diantaranya: Words, Network Approach, Factorial ngenai agricultural robots dimana penggunaan Analysis. Analisis deskriptif dilakukan dengan teknologi kini semakin banyak digunakan dalam membuat tabel dengan uraian yang ditampilkan berbagai bidang ilmu salah satunya dalam bi- meliputi: penulis (tahun), tujuan, metode, variabel, dang pertanian. Teknologi otomatisasi di bidang dan lokasi. pertanian dikembangkan untuk mempermudah dan meningkatkan produksi pertanian karena III. HASIL DAN PEMBAHASAN pertanian konvensional tidak cukup untuk me- A. Perubahan Penggunaan Lahan menuhi ketersediaan pangan. Selain itu, pada rentang waktu tersebut, pertumbuhan kota dan 1. Tren Penelitian Perubahan Penggunaan Lahan perencanaan penggunaan lahan menjadi topik Analisis bibliometric berfungsi untuk yang banyak dikaji oleh peneliti karena de- melihat tren dan pola perkembangan ilmu ngan pertumbuhan kota yang semakin masif pengetahuan pada suatu disiplin ilmu atau maka dibutuhkan perencanaan yang matang tema tertentu. Informasi tren inilah yang pada tiap penggunaan lahan di suatu wilayah nantinya dapat digunakan sebagai untuk mempertahankan lahan pertanian. Dari landasan untuk melakukan penelitian berikutnya analisis tren topik, pada kurun waktu 5 tahun 110
Tren Penelitian tentang Perubahan Penggunaan Lahan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Indonesia Dewi Gafuraningtyas dapat dianalisis adanya perubahan topik yang sementara maupun tetap. Degradasi lahan awalnya penelitian banyak mengkaji mengenai dalam definisi lain disebut sebagai lahan tidak perubahan yang terjadi pada lingkungan men- produktif atau lahan kritis yang sering dibiarkan jadi penggunaan teknologi terbaru dalam kajian terlantar, tidak digarap serta umumnya menjadi pertanian seperti penggunaan robot pertanian lahan tandus. Dengan meningkatnya alih fungsi dan perencanaan ke depan yang matang dalam lahan maka manajemen lingkungan diperlukan penggunaan lahan. sebagai upaya pengembalian kesuburan tanah serta perencanaan penggunaan lahan yang lebih memperhatikan lingkungan. Sumber: Hasil olahan penulis, 2022 Sumber: Hasil olahan penulis, 2022 Gambar 2 Trend Topics Gambar 3 Thematic Evolution Untuk memperkuat analisis tren, digunakan analisis thematic evolution (evolusi tema- tik) pada artikel yang sama (hasil Scopus 1). Evolusi tematik digunakan untuk mengetahui perubahan tema berdasarkan jumlah kemu- nculan kata kunci pada dua periode waktu, tingkat kuantitas jumlah penelitian ditunjukan pada bar (batang) berwarna yang berada di sebelah tema, semakin panjang bar maka artinya penelitian terkait tema tersebut lebih banyak. Evolusi tematik penelitian (Gambar 3) menunjukkan terdapat pergeseran tema Sumber: Hasil olahan penulis, 2022 antara tahun 2018-2020 dan 2021-2022. Tahun Gambar 4 Factorial Analysis 2018-2020 tema didominasi oleh perubahan Berdasarkan factorial analysis dengan me- penggunaan lahan, pertanian, kehutanan, dan tode MCA (Gambar 4), dalam kajian peruba- proteksi lingkungan. Pada tahun 2021-2022 be- han penggunaan lahan pada dasarnya terbagi berapa tema pada periode sebelumnya tetap menjadi dua klaster. Pada klaster merah kajian mendominasi seperti perubahan penggunaan lebih menekankan pada penggunaan lahan lahan, lahan pertanian, dan ada penambahan dan faktor pengaruhnya (aktivitas manusia, terkait tema-tema tersebut seperti degradasi deforestasi, populasi/antropogeni, pembangu- lahan, tanah, serta keterkaitan dengan lingku- nan berkelanjutan) serta metode yang sering ngan (karbon dioksida) walaupun kuantitasnya digunakan dalam kajian yakni menggunakan tidak sebesar tema yang mendominasi. Tema teknologi penginderaan jauh. Faktor pengaruh kajian degradasi lahan menjadi salah satu yang perubahan penggunaan lahan yang paling mendominasi pada periode 2021-2022 sebagai besar adalah aktivitas antropogenik atau akibat meningkatnya penurunan produktivitas akibat dari meningkatnya aktivitas manusia. lahan di berbagai wilayah, baik yang sifatnya Meningkatnya jumlah populasi manusia 111
JURNAL PERTANAHANNovember 2022107-122Vol. 12 No. 2 meningkatkan jumlah permukiman pertumbuhan perkotaan sehingga mengaki- dan Tabel 3 Metode perubahan LULC yang digunakan dalam analisis batkan munculnya deforestasi untuk kebutu- han lahan permukiman. Kondisi ini kemudian dianalisis dengan menggunakan GIS yang meru- pakan sebuah sistem informasi berbasis komput- er yang didesain untuk mengelola dan menyajik- No 1 Peneliti dan tahun (Alphan et al., 2022) Dataset SPOT panchromatic, Landsat TM, and Sentinel Metode Object- based image classification (OBIA) untuk pemetaan land cover an data atau informasi geografis. Penginderaan jauh (remote sensing) menjadi alat peman- tauan perubahan penggunaan lahan karena Perubahan tren dinilai menggunakan perbedaan nilai indeks dari periode waktu penelitian menjadi untuk mengkaji spasial temporal di suatu wilayah. Sedangkan pada klaster biru, 2 (Liang et al., 2022) GlobeLand30's The grid-based GIS, land-use transfer mix kajian penelitiannya terkait dengan lingkun- gan yakni vegetasi, pertanian, ekosistem, kon- servasi, dan manusia. Perubahan penggunaan 3 (LIANG et al., 2022) Landsat 7, Landsat 8 Support Vector Machine (SVM) classification and visualization lahan utamanya dari pertanian menjadi nonper- tanian dapat mempengaruhi perubahan pada lingkungan seperti meningkatnya pencemaran 4 (Lidzhegu & Kabanda, 2022) Landsat 8 collection 2 level 1, Landsat 5 TM collection 2 level 1 Supervised Object-Based Classification and a Maximum Likelihood Algorithm tanah, air, dan udara. Selain itu, lahan pertanian yang menjadi lebih sempit karena alih fungsi menyebabkan berkurangnya produktivitas pangan dan dapat mengancam ketahanan pan- Deteksi perubahan antara set data raster menggunakan fitur Change Detection Toolkit di ArcGIS Pro 2.7. gan. 2. Metode Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Dari aspek metodologi, teknologi penginderaan jauh umumnya diadopsi oleh para peneliti un- 5 (Sanare et al., 2022) Landsat 8 collection 2 level 1, Landsat 5 TM collection 2 level 1 Maximum Likelihood Classification (MLC) dan verifikasi di lapangan tuk menganalisis lahan pertanian, perubahan LULC, perubahan ketinggian air, dan peruba- han lahan basah (Xiao et al., 2022). Penginder- aan jauh dapat menjadi alat yang efisien untuk 6 (Xiao et al., 2022) Landsat 3 MSS, Landsat 5 TM, Landsat 8 OLI Support Vector Machine (SVM) Akurasi menggunakan stratified random sampling memetakan dan mengelola SDA dan pertanian LULC transition matrix regional, serta untuk memberikan informasi bagi perencanaan tata ruang dan pengelolaan peng- gunaan lahan. Penginderaan menjadi sangat penting dalam pemantauan penggunaan lahan utamanya dalam memantau perubahan area 7 (Xiang et al., 2022) Data lingkungan (DEM, temperatur, presipitasi, penggunaan lahan, sungai, dll) dan data socio- ekonomi Gray forecasting model and GeoSoS-FLUS hijau menjadi terbangun seperti di Thulamela, Afrika Selatan, terjadi penurunan besar dalam lahan pertanian dan peningkatan area terban- 8 (Dhanaraj & Angadi, 2022) Landsat 1 MSS, Landsat 5 TM, Landsat 7 ETM+, Landsat 8 OLI TIRS Maximum likelihood classifier gun dalam kurun waktu 2005-2020 (Lidzhegu & Kabanda, 2022). Penggunaan penginderaan 9 (Ziaul Hoque et al., 2022) Landsat 4-5 TM, Landsat 8 OLI- TIRS Maximum likelihood algorithm jauh dirinci pada Tabel 3 berdasarkan dokumen artikel yang sudah ditetapkan. Groundtruth dan secondary source observations (penilaian akurasi) 10 (Ge et al., 2022) Landsat TM/OLI ASTER GDEMV2 (data topografi) Random forest algorithm 112
Tren Penelitian tentang Perubahan Penggunaan Lahan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Indonesia Dewi Gafuraningtyas No 11 12 Peneliti dan tahun (da Conceição de Sousa et al., 2021) (Liaqat et al., 2021) Dataset Landsat satellite images Landsat 7 ETM+ and Landsat 8 Metode Pixel-by-pixel cross-tabulation (ArcGis) Concordance analysis (Rstudio) Maximum likelihood algorithm No 21 Peneliti dan tahun (Moges & Bhat, 2018) Dataset Landsat 1 MSS, Landsat 5 TM, Landsat 7 ETM+, Landsat 8 OLI Metode Unsupervised (ISODATA klastering algorithm) Supervised (Maximum likelihood algorithm) Accuracy assessment Post-classification change detection 13 (Zhu et al., 2021) Landsat MSS/TM/ ETM, Landsat 8 Visual interpretation (berdasarkan the land resource classification system of Chinese Academy of Sciences) Transition matrix 22 23 (Kumar Shukla et al., 2018) (Acheampong et al., 2018) Landsat 7 ETM+ Landsat TM, Landsat ETM+, Landsat OLI-8 Maximum likelihood classifier Supervised maximum likelihood algorithm Post-classification change detection (pixel-by-pixel basis) 14 (Nasar-U- minallah et al., 2021) Landsat MSS, TM, ETM+, OLI/TIR Maximum likelihood algorithm Sumber: Hasil olahan penulis, 2022 Post-classification approach (mendeteksi perubahan penggunaan lahan) Dari hasil rincian literatur yang ditunjukkan pada Tabel 3 mengungkapkan bahwa studi menggunakan citra seri Landsat multi-temporal populer dalam klasifikasi LULC karena datanya 15 (Langat et al., 2021) Stratified random sampling (penilaian akurasi) Landsat ETM, OLI Maximum likelihood algorithm tersedia secara gratis dan periode waktu yang lebih lama. Untuk melakukan klasifikasi penggunaan lahan, ada beberapa metode yang Post-classification change detection analysis dapat digunakan. Dari Tabel 3 dapat dilihat bahwa maximum likelihood algorithms adalah 16 (Alijani et al., 2020) Landsat 7 TM, Landsat 8 Maximum likelihood algorithms metode yang paling banyak digunakan. Metode lain diantaranya ensemble of spectral indices, Post-classification random forest, OBIA, visual interpretation. Stratified random sampling (penilaian akurasi) Algoritma Random forest (RF) dianggap memiliki akurasi yang lebih baik daripada 17 (Sarti et al., 2020) Landsat-5 TM, Landsat-7 ETM+, Landsat-8 OLI Pixel-by-pixel analysis metode klasifikasi lainnya (Nitze et al., 2015; Badreldin et al., 2019). Random forest adalah 18 (Mathan& Krishnaveni, 2020) Landsat 5 (TM), Landsat 8 (OLI/ TIRS) Ensemble of spectral indices (NDVI, MNDWI, NDBI, NDBal) untuk klasifikasi LULC algoritma machine learning yang didasarkan sekelompok pohon keputusan yang dihasilkan dari sampel referensi pelatihan agregat yang di- Confusion matrix (Uji akurasi) bootstrap/dikantongi (Liaw dan Wiener, 2018; Badreldin et al., 2019). 19 (Badreldin et al., 2019) MOD13Q1, MOD11A2, Landsat 5 TM, Landsat-7 ETM Boolean operation (accurate extraction) Random forest classifier Penilaian akurasi menjadi bagian integral dari klasifikasi penggunaan lahan dan tutupan lahan karena keakuratan klasifikasi penggu- naan lahan sangat tergantung pada kualitas 20 (Okotto-Okotto et al., 2018) Landsat TM, ETM Maximum likelihood classifier data, teknik pemrosesan dan klasifikasinya (Usman et al., 2015; Liaqat et al., 2021). Penilaian akurasi diperlukan karena peta LULC yang dihasilkan dari teknik klasifikasi dan metode akuisisi citra satelit biasanya mengan- dung beberapa jenis kesalahan (Moges & Bhat, 2018). Penilaian akurasi mengukur korelasi 113
JURNAL PERTANAHANNovember 2022107-122Vol. 12 No. 2 antara klasifikasi gambar satelit dan sampel ref- yang menggunakan spatial metrics diantaranya erensi tanah (ground reference samples) untuk Alphan et al., 2022; LIANG et al., 2022; Xiao et menunjukkan keseluruhan akurasi antara klasi- al., 2022 dan Zhu et al., 2021. fikasi yang diproses dan data groundtruthing Deteksi perubahan (change detection) (Pullanikkatil et al., 2016; Acheampong et al., banyak digunakan untuk mendeteksi peruba- 2018). Metode sampling yang banyak diguna- han lingkungan dan memantau penggunaan kan untuk pengambilan sampel data dalam tes lahan/tutupan lahan dengan menganalisis citra akurasi adalah stratified random sampling. penginderaan jauh pada waktu yang berbeda. Terdapat beberapa metode lain yang digunakan Dalam beberapa dekade terakhir, banyak teknik dalam menganalisis perubahan LULC. (Xiang deteksi perubahan telah dikembangkan, dan et al., 2022) menggunakan GeoSoS-FLUS un- metode post-classification adalah salah satu tuk mengeksplorasi tren evolusi spatio-temporal metode yang paling umum untuk mendeteksi dan mensimulasikan skenario penggunaan la- perubahan (Alijani et al., 2020) karena dalam han pertanian di masa depan dengan kelebihan banyak penelitian, deteksi perubahan post- penerapan yang luas dan resolusi yang tinggi. classification memberikan akurasi tertinggi Artificial neural networks (ANN) and cellular au- dibandingkan teknik lainnya. Metode ini tidak tomata (CA) digunakan dalam model GeoSoS- hanya memberikan ukuran dan distribusi dari FLUS untuk mensimulasikan skenario peruba- area yang berubah tetapi juga memberikan han penggunaan lahan dengan lima indikator persentase kelas LULC lainnya yang termasuk (kernel density, change important, change area, dalam proses deteksi perubahan (Moges & change rate, dan dynamic) untuk mencermin- Bhat, 2018). (Nasar-U-minallah et al., 2021) kan tren evolusi lahan pertanian di Xiangxi, menggunakan teknik post-classification dengan China. A land use/land cover transition matrix GIS untuk mengintegrasikan data multi-spektral adalah metode untuk menganalisis perubahan dengan data sosio-ekonomi dan demografi transisi di semua kelas LULC antara dua peri- dalam kajian perubahan penggunaan lahan ode (Xiao et al., 2022). Analisis pixel-by-pixel dan dinamika spasial-temporal dari ekspansi dilakukan oleh (da Conceição de Sousa et al., perkotaan di Lahore, Pakistan dengan hasil 2021) yang memungkinkan untuk mengidentifi- yang dianggap baik. kasi area yang lebih rentan atau tidak terhadap Peraturan penggunaan lahan, khususnya perubahan LULC, dan merupakan alat penting zonasi, telah menjadi alat yang populer untuk untuk meningkatkan pengelolaan lingkungan mengendalikan kegiatan pada properti pribadi kawasan pertanian. Analisis ini juga dilakukan (Liang et al., 2022). Jaminan kepemilikan untuk oleh (Sarti et al., 2020) sepanjang rangkaian pertanian subsistem diperlukan untuk menjamin waktu penelitian dan terbukti efektif dalam me- bahwa sumber daya lahan pertanian yang ter- mantau dinamika vegetasi di Pulau Pianosa, batas dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan Italia. untuk kepentingan masyarakat pedesaan (Xiao Spatial metrics digunakan pada beberapa pe- et al., 2022). Keamanan kepemilikan lahan, nelitian yang berfungsi mencerminkan berbagai peningkatan produktivitas pertanian jenis informasi tentang lanskap, seperti kom- melalui dukungan dari inisiatif pemerintah, serta posisi struktural dan karakteristik spasialnya kebijakan pertanahan dan sistem pengelolaan sehingga dapat memberikan status perkem- yang lebih baik dalam menghadapi prioritas bangan lanskap regional di suatu wilayah. yang bersaing, dapat membantu menjaga Perhitungan deret metrik pola spasial lanskap ketahanan pangan, dukungan, dan paling banyak dilakukan dengan FRAGTAS mengangkat masyarakat pedesaan yang agraris (versi 4.2) (LIANG et al., 2022). Spatial metrics (Lidzhegu & Kabanda, 2022). Kebijakan dan biasanya dibagi tiga level yaitu level patch, level peraturan pemerintah merupakan faktor pen- kelas, dan level lanskap, beberapa penelitian ting yang mengarah pada perubahan LULC 114
Tren Penelitian tentang Perubahan Penggunaan Lahan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Indonesia Dewi Gafuraningtyas untuk perbaikan lingkungan (Xiao et al., 2022). pada kajian LP2B, kata kunci yang paling sering Kemajuan teknologi penginderaan jauh muncul adalah penggunaan lahan, sektor pertanian, memberdayakan perencana dan pengambil ketersediaan pangan, kebijakan pembangunan, kebijakan dalam memantau perubahan peng- ekonomi, perkembangan pertanian, dan Indonesia. gunaan lahan dan mengambil tindakan penega- Terdapat kata kunci "Indonesia" karena kebijakan kan terhadap perkembangan yang tidak sesuai LP2B dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dengan kebijakan. melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Di sisi lain, perencana harus menyadari bahwa sebagai upaya pertumbuhan sektor pertanian dan implementasi peraturan dan kontrol yang kaku mempertahankan lahan pertanian agar tidak hilang bukanlah satu-satunya solusi yang bisa dilaku- atau beralih fungsi. kan dalam mencegah perubahan penggunaan lahan yang masif (Liang et al., 2022). Perlu pemantauan secara berkala dari implementasi peraturan yang sudah ditetapkan dan pendeka- tan kepada masyarakat untuk mencegah ter- jadinya penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan tata ruang. Di Indonesia, salah satu kebijakan dalam menekan perubahan peng- gunaan lahan pertanian adalah dengan diterbit- kannya UU No. 41/2009 mengenai Lahan Per- tanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). B. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Tren topik (Gambar 5 sebelah kiri) penelitian mengenai lahan pertanian berkelanjutan (LP2B) pada jurnal internasional yang didapatkan dari dokumen database Scopus 2 (S2) menunjukkan bahwa penelitian yang terbit ada pada rentang waktu 2019-2021 dan banyak dilakukan pada 2020, dengan topik terbaru (2021) mengenai ketersediaan pangan di mana LP2B merupakan upaya pemerintah dalam menekan angka perubahan penggunaan lahan dan menjaga ketahanan pangan. Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) selalu menjadi kata kunci Sumber: Hasil olahan penulis, 2022 Gambar 5 Trend Topics (atas) dan Word Cloud (bawah) pada Penelitian Mengenai LP2B yang terkait dengan LP2B berdasarkan garis tren Jaringan keterkaitan antar kata kunci (Gambar antara penelitian tahun 2019-2021 (Gambar 5 bagian 6) pada penelitian LP2B merujuk pada dua kata kunci atas) karena LP2B dalam sustainable development besar yakni pertanian (jaringan merah) dan lahan goals (SDGs) masuk dalam tujuan 2 (dua) yakni pertanian (jaringan biru) yang kaitannya dengan mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan kata kunci lainnya. Pertanian berkorelasi dengan pangan, memperbaiki nutrisi, dan mempromosikan pertumbuhan penduduk, permukiman, dan lahan pertanian yang berkelanjutan. Kebijakan ini juga nonpertanian. Kata kunci lahan pertanian terkait menghubungkan antara masalah ketahanan dengan penggunaan lahan, pemerintah daerah, pangan dengan adanya permasalahan lain seperti pertanian berkelanjutan, hukum, teknologi lingkungan perubahan iklim karena mempertahankan lahan dan lainnya. Dari kata kunci ini mengindikasikan pertanian dapat menjadi salah satu upaya mitigasi bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam penting yang dapat menurunkan emisi karbon. Word menetapkan LP2B akan mempengaruhi kondisi cloud (Gambar 5 bagian bawah) menunjukkan tingkat lahan pertanian di wilayahnya. Penegakan hukum banyaknya suatu kata mengalami pengulangan, dalam pelaksanaannya akan mempengaruhi 115
JURNAL PERTANAHANNovember 2022107-122Vol. 12 No. 2 keberlanjutan pertanian dan ketahanan pangan lokal kota yang sudah menetapkan LP2B dari total 514 bahkan nasional. kabupaten/kota atau sekitar 50% dari keseluruhan Indonesia. Dari beberapa wilayah yang sudah menetapkan LP2B dan luasannya secara spasial, muncul kajian mengenai evaluasi dari implementasi peraturan tersebut. Kajian yang dilakukan dari literatur yang ditentukan dalam studi ini diantaranya mengenai analisis perubahan penggunaan lahan pada LP2B di periode waktu tertentu, respon petani (kebijakan LP2B tidak hanya dilihat dari peran pemerintah tetapi respon petani merupakan salah satu penunjang dalam kelancaran kebijakan LP2B), dan kajian mengenai substansi peraturan terkait LP2B. Metode yang banyak digunakan dalam menganalisis perubahan penggunaan lahan pada Sumber: Hasil olahan penulis, 2022 LP2B adalah overlay pada peta penggunaan lahan Gambar 6 Co-occurrence Network dengan dua waktu yang berbeda dengan berbagai Kajian mengenai LP2B secara garis besar sumber data yang berbeda-beda. (Nafi & Basuki, terbagi menjadi dua yakni pemodelan peta indikasi 2019) menggunakan NDVI untuk mengestimasi hasil LP2B pada wilayah yang belum memiliki penetapan produktivitas tanaman padi karena pemanfaatan LP2B dan evaluasi terhadap implementasi LP2B saluran merah dan saluran infra merah dapat pada wilayah yang sudah menetapkan luasannya. mencerminkan tingkat kerapatan tanaman padi. Pemodelan di Banyuwangi yang dilakukan oleh (F. (Wijayanti et al., 2016) menggunakan peta lahan Firmansyah et al., 2018) menggunakan metode sawah tahun 2010 dan 2012 yang bersumber dari overlay yang didasarkan kriteria teknis penetapan PSP3 dan Dinas Pertanian Kota Sukabumi dan peta LP2B, hasil akhirnya diperoleh luas lahan yang lahan sawah tahun 2015 hasil digitasi melalui Google dapat dijadikan LP2B sebesar 73.955,41 Ha dari Earth. (I. Firmansyah et al., 2019) menggunakan total prediksi LP2B 76.035,78 Ha yang dapat peta penggunaan lahan tahun 2000 dan 2012 yang dijadikan 1.549 lahan pertanian di Banyuwangi. bersumber dari Kementerian Kehutanan dan peta (Lanya et al., 2019) melakukan model pemetaan RBI skala 1:25.000 bersumber dari Badan Informasi rekomendasi LP2B di Bali dengan multi-analytical Geospasial. Sedangkan untuk mengetahui respon research menggunakan citra satelit Quick Bird 2013 petani, metode yang dilakukan pada berbagai dan perangkat lunak QGIS 10.3 serta melakukan penelitian yakni dengan wawancara terhadap survei lapangan untuk menyusun database LP2B sejumlah sampel responden petani yang berada di setiap lokasi, hasilnya seluas 9.642,76 hektar pada kawasan LP2B. direkomendasikan untuk revisi perencanaan ruang Penelitian di Garut oleh (Warlina & Pradana, tahun 2013-2033. (Nafi & Basuki, 2019) menetapkan 2021), menunjukan tidak ada konversi lahan di lahan sawah berkelanjutan berdasarkan berbagai kawasan LP2B dari tahun 2016 hingga 2019 akan analisis secara spasial yakni analisis proyeksi tetapi terjadi perubahan luas areal persawahan penduduk, produktivitas tanaman, kepadatan sekitar 12 hektar menjadi kawasan perumahan jaringan jalan dan irigasi, kesesuaian lahan pertanian, dan sport center. Respon petani di Garut sejumlah serta prediksi penggunaan lahan tahun 2028 yang 39% mengetahui akan adanya LP2B namun hanya kemudian dilakukan analisis lanjutan berupa overlay 14% petani yang mengetahui tentang lokasi lahan antardata untuk mengetahui persebaran dan pola pertanian berkelanjutan di Kabupaten Garut. Pada lahan sawah. tahun 2010 luas sawah di Kota Sukabumi terjadi Berdasarkan data dari konversi lahan sebesar 181,74 hektar pada periode pertanian.go.id/, saat ini terdapat 253 kabupaten/ 2010-2015 (Wijayanti et al., 2016). Kecamatan 116
Tren Penelitian tentang Perubahan Penggunaan Lahan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Indonesia Dewi Gafuraningtyas Cikole merupakan kecamatan dengan perubahan insentif LP2B belum dirasakan dan hal ini senada penggunaan lahan sawah terluas dibandingkan dengan pernyataan Dinas Pertanian dan Ketahanan dengan kecamatan lainnya karena Kecamatan Pangan (DKP3) Kota Sukabumi yang menyatakan Cikole merupakan pusat Kota Sukabumi sehingga bahwa insentif LP2B tidak bisa diberikan karena perkembangan lahan terbangun relatif lebih cepat kendala pendanaan, utamanya saat pandemi maka dibanding dengan kecamatan lainnya. Di Kelurahan dana pemerintah banyak yang dialihkan (Inopianti et Kersanagara, Kota Tasikmalaya, respon petani al., 2021). terhadap kebijakan LP2B berada pada rentang yang Kajian mengenai substansi peraturan terkait positif sebesar 61% yang menunjukan bahwa petani LP2B dilakukan dengan menggunakan data mendukung dan bersedia mengikuti LP2B dengan sekunder untuk melakukan kajian pustaka pada karakteristik pendapatan petani berkategori rendah berbagai peraturan perundangan maupun peraturan (Rp.248.915-8.415.885), status kepemilikan lahan daerah. Studi mengenai implementasi UU 41/2009, sebagai pemilik penggarap, berumur produktif dan di Provinsi Jawa Barat dianggap tidak efektif karena jumlah tanggungan keluarga rendah sebanyak 1-2 kurang didukung oleh Peraturan Daerah tentang orang (Nuraeni et al., 2012). Di Kota Sukabumi, Rancangan Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW) 73% responden menyatakan mengetahui program terutama pada level administrasi pemerintahan LP2B, yang artinya sosialisasi kebijakan LP2B belum kabupaten/kota karena substansi RTRW tidak merata. Selain itu, 80% responden menyatakan konsisten baik dengan butir-butir pokok UU 41/2009 bersedia mengikuti kebijakan LP2B, akan tetapi maupun terhadap Peraturan Pemerintah (PP) dan dengan permintaan khusus jika tanahnya dijadikan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) yang LP2B, diantaranya pemilik lain di sekitar tanahnya mengatur tentang PLP2B (Iqbal et al., 2020). Salah juga tidak akan menjual tanah mereka, tidak semua satu kabupaten di Jawa Barat yang mengalami tanahnya ditetapkan menjadi LP2B, dan mereka kendala dalam implementasi penetapan LP2B berharap pemerintah daerah juga tidak memfasilitasi adalah di Kabupaten Karawang dikarenakan: 1. izin pembangunan perumahan di sekitar areal kurangnya komitmen pemda dan kemampuan dalam persawahan mereka (Inopianti et al., 2021). analisis spasial; 2. koordinasi dan komunikasi yang Terkait insentif yang diberikan kepada petani terjadi di dominasi oleh kepentingan pemerintah yang menguasai LP2B, berdasarkan ketentuan pada dan tidak melibatkan petani; 3. Belum ada standart UU LP2B yakni diberikannya penyediaan infrastruktur operating procedure (SOP) pelaksanaan LP2B pertanian, subsidi sarana produksi pertanian, dan bagi Kementerian Pertanian di pusat sampai Dinas fasilitas sertifikasi tanah. Pada penelitian yang Pertanian untuk mensosialisasikan perencanaan dilakukan (Warlina & Pradana, 2021) di Garut, sampai penetapan LP2B kepada pihak yang tanahnya mayoritas responden mengetahui adanya insentif ditetapkan sebagai LP2B (Wicaksono, 2020). Lahan ini. Insentif pun menjadi salah satu faktor besar pertanian harus dilindungi dari konversi melalui yang mempengaruhi keputusan responden dalam zonasi, bahkan jika pada suatu saat lahan tersebut menjaga atau mengalihkan lahan pertaniannya telah berhenti berfungsi. Saat ini, perlindungan lahan pada penelitian di Kabupaten Pandaan (Prayitno ditentukan berdasarkan kondisi fisiknya. Hal ini relatif et al., 2021). Pemberian insentif kepada pemilik mudah untuk dimanipulasi, sehingga konversi lahan lahan akan mendorong petani untuk melindungi tidak melanggar peraturan yang berlaku. Saat ini dan memperbaiki lahan pertanian mereka. Di Kota peraturan yang ada tidak memiliki sanksi yang jelas, Sukabumi, sebagian besar petani menyatakan bahwa baik sanksi dimensi maupun pidana (Firdaus et al., 2021). 117
JURNAL PERTANAHANNovember 2022107-122Vol. 12 No. 2 Tabel 4 Tinjauan Artikel Mengenai LP2B No 1 Peneliti dan tahun (Firdaus et al., 2021) Lokasi Tujuan Sumatera Utara Menemukan metode pengelolaan lahan yang cocok untuk diterapkan oleh pemerintah Metode Yuridis normatif melalui studi literatur Variabel Peraturan perundang- undangan di bidang pertanian dan tata ruang 2 (F. Firmansyah et al., 2018) Banyuwangi Membuat pemodelan LP2B berdasarkan perubahan penggunaan lahan sebagai masukan dalam penentuan LP2B di Banyuwangi Overlay data raster Analytical Hierarchy Process (AHP) Penggunaan lahan, Peraturan perundangan 3 (Lanya et al., 2019) Badung, Bali Membuat pemodelan peta LP2B Multi-analytical research (Analisis spasial kondisi fisik dan lingkungan dan klasifikasi numerik) Kedudukan lokasi di DAS, irigasi, tata guna lahan, kesesuaian lahan pertanian dengan RTRW relief, curah hujan, tinggi tempat, kesesuaian lahan agroekosistem, produksi padi (ton ha-1), jarak dari pusat kota, dan luas minimum 4 (Warlina & Pradana, 2021) Kabupaten Garut Mengidentifikasi persebaran dan perubahan LP2B dari 2016 hingga 2019 serta mengetahui pemahaman petani terhadap penguasaan LP2B di Kabupaten Garut Overlay peta tata guna lahan dan survei menggunakan kuesioner online dengan formulir Google Penggunaan lahan, Pengetahuan petani (mengenai LP2B) 5 (Prayitno et al., 2021) Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Mengetahui pengaruh insentif terhadap sikap masyarakat terhadap pemeliharaan atau penjualan lahan (perubahan penggunaan lahan dari lahan pertanian ke lahan nonpertanian) Wawancara 500 responden Keputusan untuk mempertahankan tanah 6 (Iqbal et al., 2020) Jawa Barat Menganalisis dan memberikan rekomendasi terhadap konsistensi substansi dan implementasi serta dampak peraturan tentang PL2B di Jawa Barat Analisis deskriptif hasil data primer (diskusi kelompok stakeholder) dan sekunder (pustaka) Substansi UU 41/2009 7 (Wicaksono, 2020) Kabupaten Karawang Mendeskripsikan permasalahan dan kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam penetapan LP2B Analisis deskriptif hasil data primer (stakeholder dan petani) dan sekunder (pustaka) Penggunaan lahan (kondisi fisik wilayah), Bantuan kepada petani, Pencapaian LP2B di Karawang 8 (Wijayanti et al., 2016) Kota Sukabumi Menganalisis konversi lahan sawah menjadi lahan non sawah dan persepsi petani mengenai kesediaan untuk mengikuti PLP2B Overlay lahan sawah (2010, 2012 dan 2015) Luas lahan sawah (2010, 2012 dan 2015), Strategi pengendalian alih fungsi lahan 9. (Nafi & Basuki, 2019) Kabupaten Semarang Merancang model kawasan sawah berkelanjutan Overlay dan reclass data shp Regresi linear Produktivitas tanaman padi, perubahan guna lahan (2011, 2014, dan 2018), infrastruktur dasar jalan dan sungai, kemampuan lahan, prediksi perkembangan ketersediaan lahan sawah 10 (Nuraeni et al., 2012) Cibeureum, Kota Tasikmalaya Mengetahui respon petani terhadap kebijakan LP2B Wawancara 45 orang petani dengan kuesioner (menggunakan skala Likert) Respon kognitif (pengetahuan petani), Respon afektif (sikap dan penilaian) 11 (Naura et al., 2020) Purbaratu, Kota Tasikmalaya Mendeskripsikan karakteristik petani padi dan menganalisis respon petani terhadap kebijakan insentif dan disinsentif Wawancara 206 petani padi dengan teknik sampel proporsionate stratified random sampling (menggunakan skala Likert) Respon petani (pengetahuan, sikap, perilaku nyata) 12 (I. irmansyah et al., 2019) Kabupaten Purwakarta Menganalisis perubahan lahan sawah akibat tekanan dari konversi penggunaan lahan lain dan merumuskan solusi kebijakan pengendalian konversi lahan Spatial dynamics analysis Penggunaan lahan (2000 dan 2012) 13 (Inopianti et al., 2021) Kota Sukabumi Mengkaji implementasi kebijakan LP2B di Kota Sukabumi Metode deskriptif dengan wawancara terhadap petani dan pemerintah, serta meninjau dokumen terkait kebijakan LP2B. Kesiapan lahan yang telah ditetapkan sebagai LP2B, Pelaksanaan program insentif LP2B, Respom petani, Tingkat kesiapan infrastruktur dan sistem informasi Sumber: Hasil olahan penulis, 2022 118
Tren Penelitian tentang Perubahan Penggunaan Lahan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Indonesia Dewi Gafuraningtyas IV. KESIMPULAN Environmental Management, 262. doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.110326 Studi ini mengkaji secara sistematis mengenai perubahan penggunaan lahan dan kebijakan Alphan, H., Karamanli, E., Derse, M. A., & Uslu, C. Pemerintah Indonesia untuk menekan perubahan (2022). Analyzing pattern features of urban/ lahan pertanian menjadi nonpertanian melalui rural residential land use change: The lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) yang case of the southern coast of Turkey. Land telah dilakukan oleh banyak peneliti. Jumlah studi Use Policy, 122. penelitian terkait perubahan penggunaan lahan dan landusepol.2022.106348 LP2B telah meningkat seiring waktu, sebagai dampak dari meningkatnya diskusi tentang perubahan penggunaan lahan dan ketahanan pangan. Metode yang paling banyak digunakan untuk mengetahui perubahan penggunaan lahan yang terjadi pada rentang waktu tertentu adalah dengan menggunakan teknologi penginderaan jauh berbasis metode Aslam, A., & Rana, I. A. (2022). The use of local climate zones in the urban environment: A systematic review of data sources, methods, and themes. Urban Climate, 42(August 2020), 101120. org/10.1016/j.uclim.2022.101120 overlay pada peta penggunaan lahan dengan dua Ashari. (2003). Tinjauan Tentang Alih Fungsi Lahan waktu yang berbeda. Sebelum dilakukan overlay, Sawah ke Non Sawah dan Dampaknya penggunaan lahan diklasifikasi dengan berbagai di Pulau Jawa. Forum Penelitian Agro macam metode dan yang banyak digunakan oleh Ekonomi, Vol. 02 No.21. para peneliti adalah algoritma maximum classifier likelihood. Dari hasil rincian literatur yang sudah Badan Pusat Statistik. (2021). Luas Panen dan dianalisis, studi menggunakan citra seri Landsat Produksi Padi di Indonesia 2020. Jakarta. multi-temporal populer dalam klasifikasi penggunaan lahan karena datanya tersedia secara gratis dan periode waktu yang lebih lama dibandingkan citra lainnya. Sedangkan pada kajian mengenai LP2B secara garis besar terbagi menjadi dua yakni pemodelan peta indikasi LP2B pada wilayah yang belum memiliki penetapan LP2B dan evaluasi terhadap implementasi LP2B pada wilayah yang sudah menetapkan luasannya. Badreldin, N., Abu Hatab, A., & Lagerkvist, C.- J. (2019). Spatiotemporal dynamics of urbanization and cropland in the Nile Delta of Egypt using machine learning and satellite big data: implications for sustainable development. Environmental Monitoring and Assessment, 191(12). da Conceição de Sousa, M., Veloso, G. V, Gomes, L. DAFTAR PUSTAKA C., Fernandes-Filho, E. I., & de Oliveira, T. (2021). Spatio-temporal dynamics of land Acheampong, M., Yu, Q., Enomah, L. D., Anchang, use changes of an intense anthropized J., & Eduful, M. (2018). Land use/cover basin in the Brazilian semi-arid region. change in Ghana's oil city: Assessing the Remote Sensing Applications: Society and impact of neoliberal economic policies and Environment, 24. implications for sustainable development rsase.2021.100646 goal number one - A remote sensing and GIS approach. Land Use Policy, Dhanaraj, K., & Angadi, D. P. (2022). Land use 73, 373-384. land cover mapping and monitoring landusepol.2018.02.019 urban growth using remote sensing and GIS techniques in Mangaluru, India. Alijani, Z., Hosseinali, F., & Biswas, A. (2020). GeoJournal, 87(2), 1133-1159. Spatio-temporal evolution of agricultural org/10.1007/s10708-020-10302-4 land use change drivers: A case study from Chalous region, Iran. Journal of 119
JURNAL PERTANAHANNovember 2022107-122Vol. 12 No. 2 Firdaus, M., Kamello, T., & Saidin, O. K. (2021). Irawati, M. (2020). Agricultural Land Conversion Management of agricultural land to Mechanisms, Internal Migrations, and support sustainable agriculture in North Housing Policy: Case Studies of Industrial Sumatra. IOP Conference Series: Earth Estates in the Northern Cikarang, West and Environmental Science, 782(3), Java Province, Indonesia. IOP Conference 032044. Series: Earth and Environmental 1315/782/3/032044 Science, 556(1), 012001. org/10.1088/1755-1315/556/1/012001 Firmansyah, F., Pratomoatmojo, N. A., Kurniawati, U. F., Susetyo, C., Pamungkas, A., & Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Idajati, H. (2018). Sustainable agricultural (KLHK). (2021). Rekalkulasi Penutupan land use determination modelling in Lahan Indonesia Tahun 2020. Direktorat Banyuwangi. IOP Conference Series: Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Earth and Environmental Science, 202(1), Daya Hutan. Direktorat Jenderal Planologi 012046. Kehutanan dan Tata Lingkungan. 1315/202/1/012046 Kementerian Lingkungan Hidup dan Firmansyah, I., Yusuf, D. N., & Arumasmawati, A. B. Kehutanan. Jakarta. (2019). Spatial Dynamics of Agricultural Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Lands in Regions with High Pressure Land (KLHK). (2008). Rekalkulasi Penutupan Use Change (Case Study of Purwakarta Lahan Indonesia Tahun 2008. Pusat Regency). IOP Conference Series: Earth Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Badan. and Environmental Science, 363(1). Badan Planologi Kehutanan, Departemen doi.org/10.1088/1755-1315/363/1/012010 Kehutanan. Jakarta. Ge, G., Zhang, J., Chen, X., Liu, X., Hao, Y., Yang, Kumar Shukla, A., Shekhar Prasad Ojha, C., Mijic, A., X., & Kwon, S. (2022). Effects of land use Buytaert, W., Pathak, S., Dev Garg, R., & and land cover change on ecosystem Shukla, S. (2018). Population growth, land services in an arid desert-oasis ecotone use and land cover transformations, and along the Yellow River of China. Ecological water quality nexus in the Upper Ganga Engineering, 176. River basin. Hydrology and Earth System ecoleng.2021.106512 Sciences, 22(9), 4745-4770. Inopianti, N., Munibah, K., & Purwanto, M. Y. J. org/10.5194/hess-22-4745-2018 (2021). Implementation of Sustainable Langat, P. K., Kumar, L., Koech, R., & Ghosh, M. K. Food Agricultural Land Protection Policy (2021). Monitoring of land use/land-cover in Sukabumi City, West Java, Indonesia. dynamics using remote sensing: a case International Journal of Business, of Tana River Basin, Kenya. Geocarto Economics, and Social Development, 2(3), International, 36(13), 1470-1488. 107-112. doi.org/10.1080/10106049.2019.1655798 v2i3.161 Lanya, I., Netera Subadiyasa, N., Sardiana, K., Iqbal, M., Muslim, C., Saputra, Y. H., & Nugroho, R. Ratna Adi, G. P., & Gunasih, M. T. (2019). (2020). Analisis Konsistensi Substansi dan Remote sensing and GIS applications Implementasi Serta Dampak Peraturan for sustainable food agricultural land Perundang-Undangan Perlindungan mapping and supporting the preparation Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di of regional spatial plans (case study of Provinsi Jawa Barat. Jurnal Pertanahan, Badung Regency). IOP Conference Series: 6(1), 21-39. Earth and Environmental Science, 284(1), 012001. 1315/284/1/012001 120
Tren Penelitian tentang Perubahan Penggunaan Lahan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Indonesia Dewi Gafuraningtyas Liang, J., Chen, J., Tong, D., & LI, X. (2022). Planning Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D. G., control over rural land transformation in Altman, D., Antes, G., Atkins, D., Barbour, Hong Kong: A remote sensing analysis V., Barrowman, N., Berlin, J. A., Clark, J., of spatio-temporal land use change Clarke, M., Cook, D., D'Amico, R., Deeks, patterns. Land Use Policy, 119. J. J., Devereaux, P. J., Dickersin, K., org/10.1016/j.landusepol.2022.106159 Egger, M., Ernst, E., ... Tugwell, P. (2009). Preferred reporting items for systematic Liang, T., Yang, F., Huang, D., Luo, Y., Wu, Y., & Wen, reviews and meta-analyses: The PRISMA C. (2022). Land-Use Transformation and statement. PLoS Medicine, 6(7). Landscape Ecological Risk Assessment in doi.org/10.1371/journal.pmed.1000097 the Three Gorges Reservoir Region Based on the "Production-Living-Ecological Nafi, A. Y., & Basuki, Y. (2019). Penentuan Space" Perspective. Land, 11(8). Kawasan Sawah Berkelanjutan. Jurnal doi.org/10.3390/land11081234 Pembangunan Wilayah & Kota, 15(3), Liaqat, M. U., Mohamed, M. M., Chowdhury, R., Elmahdy, S. I., Khan, Q., & Ansari, R. (2021). 214-226. v15i3.21570 Impact of land use/land cover changes on Nasar-U-minallah, M., Zia, S., Rahman, A.-U., & groundwater resources in Al Ain region of Riaz, O. (2021). Spatio-temporal analysis the United Arab Emirates using remote of urban expansion and future growth sensing and GIS techniques. Groundwater patterns of lahore, Pakistan. Geography, for Sustainable Development, 14. Environment, Sustainability, 14(3), 41-53. doi.org/10.1016/j.gsd.2021.100587 215 Lidzhegu, Z., & Kabanda, T. (2022). Declining land for subsistence and small-scale Naura, A., Sulistyowati, L., & Karmana, M. H. (2020). farming in South Africa: A case study of Respon Petani Padi Sawah Terhadap Thulamela local municipality. Land Use Kebijakan Insentif dan Disinsentif di Policy, 119. Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Mimbar landusepol.2022.106170 Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Mathan, M., & Krishnaveni, M. (2020). Monitoring spatio-temporal dynamics of urban and Ilmiah Berwawasan Agribisnis, 6(1), 155. peri-urban land transitions using ensemble Nuraeni, S., Noor, T. I., & Sudrajat, D. (2012). of remote sensing spectral indices - a case Respon Petani Terhadap Kebijakan study of Chennai Metropolitan Area, India. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Environmental Monitoring and Assessment, di Kelurahan Kersanagara, Kecamatan 192(1). Cibeureum, Kota Tasikmalaya, Provinsi 019-7986-y Jawa Barat. Ilmiah Mahasiswa Agroinfo Galuh, 4 Nomor 3(30), 848-855. Moges, D. M., & Bhat, H. G. (2018). An insight into land use and land cover changes and their Okotto-Okotto, J., Raburu, P. O., Obiero, K. O., impacts in Rib watershed, north-western Obwoyere, G. O., Mironga, J. M., Okotto, highland Ethiopia. Land Degradation and L. G., & Raburu, E. A. (2018). Spatio- Development, 29(10), 3317-3330. Temporal Impacts of Lake Victoria Water doi.org/10.1002/ldr.3091 Level Recession on the Fringing Nyando Wetland, Kenya. Wetlands, 38(6), 1107- 1119. 0831-y 121
JURNAL PERTANAHANNovember 2022107-122Vol. 12 No. 2 Prayitno, G., Dinanti, D., Sari, N., Hidayana, I. I., Wijayanti, A., Munibah, K., & Putri, E. I. K. & Azizi, F. A. A. (2021). The impact of (2016). Strategi Implementasi untuk incentives on the decision to transfer Mengendalikan Konversi Lahan Sawah di agricultural land functions to non- Kota Sukabumi. Tataloka, 18(4), 240. agricultural uses. IOP Conference Series: doi.org/10.14710/tataloka.18.4.240-248 Earth and Environmental Science, 916(1). Xiang, H., Ma, Y., Zhang, R., Chen, H., & Yang, Q. 1315/916/1/012029 (2022). Spatio-Temporal Evolution and Future Simulation of Agricultural Land Use Sanare, J. E., Valli, D., Leweri, C., Glatzer, G., in Xiangxi, Central China. Land, 11(4). Fishlock, V., & Treydte, A. C. (2022). Challenges Human-Elephant Coexistence in Northern Tanzania. 1-19. Xiao, J., Watanabe, T., Lu, X., Chand, M. B., Umarhadi, D. A., Chen, X., & Avtar, R. Sarti, M., Vaccari, F. P., Calfapietra, C., Brugnoli, (2022). Integrating land use/land cover E., & Scartazza, A. (2020). A statistical change with change in functional zones' approach to detect land cover changes in boundary of the East Dongting Lake mediterranean ecosystems using multi- National Nature Reserve, China. Physics temporal landsat data: The case study of and Chemistry of the Earth, 126. pianosa island, Italy. Forests, 11(3). doi.org/10.1016/j.pce.2021.103041 doi.org/10.3390/f11030334 Zhu, Z., Liu, B., Wang, H., & Hu, M. (2021). Analysis Warlina, L., & Pradana, S. B. R. (2021). Sustainable of the spatiotemporal changes in watershed Agricultural Land Management in Garut landscape pattern and its influencing Regency, West Java Province, Indonesia. factors in rapidly urbanizing areas using Journal of Engineering Research, 9. satellite data. Remote Sensing, 13(6). doi.org/10.36909/jer.ASSEEE.16089 Wicaksono, A. (2020). Implementasi Program Ziaul Hoque, M., Islam, I., Ahmed, M., Shamim Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Hasan, S., & Ahmed Prodhan, F. (2022). (LP2B) Kabupaten Karawang: Studi Kasus Spatio-temporal changes of land use Penetapan Luas Baku Sawah. Jejaring land cover and ecosystem service values Administrasi Publik, 12(1), 89-107. in coastal Bangladesh. Egyptian Journal doi.org/10.20473/jap.v12i1.23315 of Remote Sensing and Space Science, 25(1), 173-180. ejrs.2022.01.008 122
Perspektif Pemangku Kepentingan terhadap Penggunaan Lahan Sawah: Studi Kasus di Jawa dan Luar JawaAsmadi Adnan Received: October 14, 2022 | Reviewed: November 2, 2022 | Accepted: November 29, 2022 PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN TERHADAP INDIKATOR PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN SAWAH: STUDI KASUS DI JAWA DAN LUAR JAWA STAKEHOLDER PERSPECTIVES ON INDICATORS OF CHANGE IN PADDY FIELD USE: CASE STUDIES IN JAVA AND OUTSIDE JAVA Asmadi Adnan Pusat Riset Kebijakan Publik, Badan Riset dan Inovasi Nasional Koresponden email: ABSTRAK Kajian ini bertujuan menelaah/menganalisis perspektif berbagai indikator penyebab yang mendorong dan mencegah perubahan penggunaan lahan sawah (PPLS) yang terjadi di Jawa dan luar Jawa, serta kebijakan strategis untuk mengamankan luas lahan baku sawah (LLBS). Kajian ini merupakan studi komparasi (comparative study) antara wilayah Jawa dan luar Jawa dilandasi metode gabungan kualitatif dan kuantitatif (mixed methods) serta case studies and field research menggunakan metode kombinasi desain concurrent triangulation mengenai perspektif terhadap berbagai indikator pendorong, pencegah, dan kebijakan strategis PPLS. Penelitian berlokasi di 4 provinsi dan 4 kabupaten sampel yang dipilih dengan metode purposive sampling, didukung hasil analisis statistik dan penghitungan nilai skor bobot indikator (NSB-I) sebagai gambaran pengaruhnya menurut perspektif responden. Hasil penghitungan NSB-ID (pendorong) penyebab kerentanan PPLS, terdapat 3 indeks perspektif pendorong utama/tertinggi, yaitu di Jawa: 1) daerah belum mempunyai program pengendalian TR, 2) sawah di wilayah padat penduduk, dan 3) sawah dekat kawasan perdagangan/jasa, sedangkan luar Jawa: 1) sawah dekat jalan raya non-TOL, 2) daerah belum mempunyai program pengendalian TR, dan 3) sawah dekat kawasan permukiman. Hasil hitung NSB-IC (pencegah) pengamanan PPLS, terdapat 3 indeks pencegah utama/tertinggi, yaitu di Jawa: 1) pemanfaatan ruang sejalan RTRW/RDTR/Zonasi, 2) penetapan sawah dalam RRTR/RDTR/Zonasi, dan 3) penetapan sawah dalam LP2B ada peta lokasinya, sedangkan di luar Jawa: 1) penetapan sawah dalam LP2B, 2) penetapan sawah dalam RRTR/RDTR/ Zonasi, dan 3) penetapan sawah dalam LP2B ada peta lokasinya. Hasil NSB-IKS (kebijakan strategis) mempertahankan LLBS, terdapat 2 NSB-IKS utama/tertinggi, yaitu di Jawa: 1) pemetaan lokasi dan LLBS perlu dilakukan menjadi sasaran strategis, dan 2) pencegahan PPLS dan pengamanan LLBS perlu sinkronisasi pembiayaan, sedangkan Luar Jawa: 1) pencegahan PPLS dan pengamanan LLBS perlu sinkronisasi pembiayaan, dan 2) evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTR untuk sawah dan pengamanan LLBS perlu sinkronisasi pembiayaan. Kata kunci : indikator pendorong/pencegah, perubahan penggunaan lahan sawah, kebijakan strategis ABSTRACT This study aims to examine/analyze the perspectives of various causal indicators of the drivers and prevention of changes in paddy land use (PPLS) that occur in Java and Outside Java, as well as strategic policies to secure the area of raw rice fields (LLBS). This study is a comparative study between Java and Outside Java based on mixed methods of qualitative and quantitative (mixed methods) as well as case studies and field research using a combination of concurrent triangulation design methods regarding perspectives on various indicators of driving, preventing and strategic policies of PPLS. The research located in 4 provinces and 4 sample districts, was selected using the purposive sampling method, supported by the results of statistical analysis and calculating the value of the indicator weight score (NSB-I) as an illustration of the effect according 123
JURNAL PERTANAHANNovember 2022123-142Vol. 12 No. 2 to the respondent's perspective. The results of the calculation of the NSB-ID (driver) causing the vulnerability of PPLS, there are 3 indices of the main/highest driving perspective, namely in Java: 1) the area does not have a TR control program, 2) rice fields in densely populated areas, and 3) rice fields near trade areas/services, while Outside Java: 1) rice fields near non- TOL highways, 2) areas that do not have a TR control program, and 3) rice fields near residential areas. The results of the calculation of the NSB-IC (prevention) for PPLS security, there are 3 main/highest prevention indices, namely in Java: 1) space utilization in line with RTRW/RDTR/ Zonation, 2) determination of rice fields in RRTR/RDTR/Zonasi, and 3) determination of rice fields in LP2B there is a location map, while outside Java: 1) determination of rice fields in LP2B, 2) determination of rice fields in RRTR/RDTR/Zonasi, and 3) determination of rice fields in LP2B there is a location map. The results of the NSB-IKS (strategic policy) to maintain LLBS, there are 2 main/highest NSB-IKS, namely in Java: 1) location mapping and LLBS need to be carried out as strategic targets, and 2) PPLS prevention and LLBS security need financing synchronization, while outside Java: 1) prevention of PPLS and securing of LLBS need synchronization of financing, and 2) evaluation of the suitability of space utilization with RTR for rice fields and security of LLBS need synchronization of financing. Keywords : drivers/preventing indicators, change in paddy land use, strategic policy I. PENDAHULUAN kegiatan manusia sekaligus pula menjadi tempat pembatasnya, tanah tidak memberikan kemakmuran, A. Latar Belakang yang dapat memberikan kemakmuran adalah sesuatu Salah satu isu yang terus dihadapi dan berkembang di yang dibangun di atas tanah tersebut. Dengan kata Indonesia saat ini adalah alih fungsi lahan pertanian, lain, nilai ekonomi tanah tersebut sangat dipengaruhi khususnya perubahan/konversi penggunaan lahan oleh berbagai jenis penggunaannya. Barlowe (1972) sawah menjadi nonsawah yang semakin masif mengklasifikasikan penggunaan sumber daya dan sangat sulit dikendalikan, sehingga berpotensi tanah antara lain adalah 1) tanah untuk pemukiman menurunkan produksi padi nasional yang pada (residential lands), 2) tanah untuk perdagangan, akhirnya mengancam kedaulatan/ketahanan jasa dan industri (commercial and industrial sites), pangan/beras Indonesia. Alih fungsi lahan adalah 3) tanah untuk pertanian tanaman pangan/bercocok perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan tanam (croplands), 4) tanah untuk perkebunan lahan dari fungsinya semula menjadi fungsi lain dan penggembalaan (pasture ang grazing lands), yang dapat menimbulkan dampak atau masalah 5) tanah untuk kehutanan (forest land), 6) tanah terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri untuk pertambangan (mineral lands), 7) tanah untuk (Utomo et al.,, 1992). Menurut Nugroho et al.,, rekreasi (recreation lands), 8) tanah cadangan untuk (2012), alih fungsi lahan adalah sebuah mekanisme keperluan tertentu (service area), dan 9) tanah yang mempertemukan permintaan dan penawaran tandus dan padang pasir (barren and waste). terhadap lahan dan menghasilkan kelembagaan Berdasarkan pendapat dan klasifikasi di lahan baru dengan karakteristik sistem produksi yang atas, perubahan penggunaan lahan pertanian berbeda. Dalam tulisan ini penggunaan istilah lahan disebabkan berbagai faktor/variabel. Alih fungsi dan tanah sebagai salah satu sumber daya alam lahan dalam artian perubahan/penyesuaian mempunyai makna dan pengertian yang sama. peruntukan penggunaan, disebabkan oleh faktor- Sumber daya lahan merupakan sumber daya faktor yang secara garis besar meliputi keperluan alam yang sangat penting, karena ketersediaan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin lahan yang terbatas dan relatif tetap, namun pada sisi bertambah jumlahnya dan meningkatnya tuntutan lain permintaan akan tanah terus meningkat sejalan mutu kehidupan yang lebih baik (Setiawan, 2016). dengan pertumbuhan penduduk, peningkatan Secara konseptual terdapat tujuh variabel yang aktivitas pembangunan, peningkatan kesejahteraan mempengaruhi terjadinya alih fungsi lahan, yaitu masyarakat dan sebagainya, sehingga menyebabkan 1) perubahan populasi, 2) populasi fungsi ekonomi tanah menjadi langka dan bernilai ekonomi tinggi. dominan, 3) ukuran kota, 4) nilai rata-rata perumahan, Keadaan ini tidak terlepas dari kenyataannya, Sandy 5) kepadatan penduduk, 6) kemampuan geografis (dalam Raharjo, S, 1999) menyatakan bahwa tanah lahan untuk pertanian, dan 7) pertumbuhan ekonomi muka bumi adalah tempat pelaksanaan semua yang tinggi (Harini et al., 2012). Sebagai akibatnya terjadi persaingan yang ketat dalam pemanfaatan 124
Perspektif Pemangku Kepentingan terhadap Penggunaan Lahan Sawah: Studi Kasus di Jawa dan Luar JawaAsmadi Adnan lahan yang berakibat pada meningkatnya nilai lahan al., (2018), faktor yang mempengaruhi alih fungsi (land rent), maka penggunaan lahan untuk pertanian lahan secara signifikan adalah faktor ekonomi akan selalu dikalahkan dengan cara menggeser dan kebijakan, di mana faktor ekonomi terkait lahan pertanian ke nonpertanian seperti industri dengan luasan lahan berpengaruh signifikan dan perumahan (Nasoetion et al., 1996). Dorongan dengan hubungan yang positif, dan semakin kecil perubahan penggunaan lahan ke pemukiman nilai B/C rasio usahatani padi semakin signifikan disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya lahan mempengaruhi tingkat alih fungsi lahan dengan pemukiman memberi nilai tambah (land rent) yang hubungan yang negatif, sedangkan faktor kebijakan lebih tinggi dibandingkan dengan untuk usaha di terkait kondisi jalan, serta mekanisme perlindungan sektor pertanian (Syaifuddin et al., 2013). lahan pertanian pangan melalui penetapan kebijakan Menurut Winoto (2005), faktor-faktor yang PLP2B harus mempertimbangkan kondisi ekonomi mendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian dan kebijakan di wilayah tersebut. menjadi nonpertanian, antara lain 1) faktor Pencegah perubahan penggunaan lahan sawah kependudukan, yaitu peningkatan dan penyebaran sudah banyak upaya yang dilakukan oleh Pemerintah penduduk di suatu wilayah; 2) faktor ekonomi, Indonesia, di antaranya yang termuat dengan yaitu tingginya land rent yang diperoleh aktivitas diterbitkan/ditetapkan Undang-Undang Nomor 41 sektor nonpertanian dibandingkan dengan sektor Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian pertanian; 3) faktor sosial budaya, di antaranya Pangan Berkelanjutan (LP2B), Peraturan Presiden keberadaan hukum waris yang menyebabkan RI Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian terfragmentasinya tanah pertanian, sehingga tidak Alih Fungsi Lahan Sawah, dan Keputusan Menteri memenuhi batas minimum skala ekonomi usaha ATR/KBPN Nomor 686/2019 tentang Penetapan yang menguntungkan; 4) perilaku myopic, yaitu Luas Lahan Baku Sawah Nasional (LLBS) seluas mencari keuntungan jangka pendek namun kurang 7.463.948 hektar yang tersebar di seluruh wilayah memperhatikan jangka panjang dan kepentingan Indonesia, serta peraturan perundang-undangan nasional secara keseluruhan; dan 5) lemahnya terkait lainnya. Penetapan beberapa kebijakan sistem perundang-undangan dan penegakan hukum ini menunjukkan bahwa persoalan pengendalian dari peraturan yang ada. Di samping itu, Pakpahan lahan sawah dengan mengetahui, mengkaji, dan et al., (1993), berpendapat faktor-faktor yang mendalami berbagai indikator pendorong dan mempengaruhi alih fungsi lahan dibagi menjadi dua, pencegah menjadi sangat penting dan strategis yaitu secara langsung dan tidak langsung, di mana dilakukan untuk membantu pemerintah, pemerintah secara langsung dipengaruhi oleh pertumbuhan daerah, masyarakat, petani, dan stakeholder lain pembangunan meliputi sarana transportasi, sesuai kondisi wilayahnya. pertumbuhan lahan untuk industri, pertumbuhan Dari uraian ringkas di atas, indikator sarana pemukiman, dan sebaran lahan sawah, pendorong merupakan sebuah gambaran yang sedangkan secara tidak langsung dipengaruhi memberikan petunjuk terjadinya kerentanan/ oleh perubahan struktur ekonomi, pertumbuhan kepekaan/kemudahan penyebab timbulnya penduduk, arus urbanisasi, dan konsistensi perubahan penggunaan lahan sawah menjadi implementasi rencana tata ruang. nonsawah. Sedangkan indikator pencegah dan Sedangkan, menurut Dewi et al., (2015), faktor kebijakan strategis adalah berbagai petunjuk pendorong terjadinya alih guna lahan dibedakan atas yang menggambarkan upaya-upaya yang dapat faktor eksternal dan internal: 1) faktor eksternal, di dipergunakan untuk mengurangi laju perubahan antaranya pertumbuhan alami penduduk, migrasi, penggunaan lahan sawah, sehingga luas bakunya hujan, dan harga pasar internasional; dan 2) faktor dapat dipertahankan/diamankan dalam rangka internal merupakan faktor yang sampai pada tingkat menjaga ketahanan/kedaulatan pangan nasional. tertentu dapat ditangani atau dipengaruhi oleh pihak Untuk itu perlu ditelaah perspektif aparat pemerintah tertentu, seperti inovasi teknis, pembangunan jalan di daerah mengenai indikator pendorong dan dan infrastruktur, pemungutan retribusi atau pajak, pencegah perubahan penggunaan lahan sawah ini, subsidi, konservasi tanah dan air, serta pengaturan permasalahan yang ingin dikaji dengan fokus utama penguasaan tanah. Berdasarkan Kusumastuti et pada indikator-indikator apa saja yang menjadi 125
JURNAL PERTANAHANNovember 2022123-142Vol. 12 No. 2 pendorong dan pencegah perubahan penggunaan dan kebijakan strategis yang diperlukan di Jawa dan lahan sawah yang terjadi di wilayah Jawa dan wilayah Luar Jawa. Metode kombinasi desain concurrent luar Jawa, serta bagaimana strategi kebijakan triangulation digunakan peneliti dalam waktu yang pengamanannya. sama, tetapi independen untuk menjawab rumusan B. Tujuan masalah yang sejenis, rumusan masalah yang sejenis dijawab dengan dua metode, rumusan Sejalan dengan fokus permasalahan utama di masalah bisa berangkat dari rumusan masalah atas, tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui, penelitian kuantitatif atau kualitatif (Sugiyono, 2013). menelaah, dan menganalisis perspektif berbagai Oleh karenanya, kajian ini didukung studi kasus dan indikator penyebab yang mendorong dan mencegah penelitian lapangan (case studies and field research) perubahan penggunaan lahan sawah yang terjadi untuk mengetahui, mendalami, dan menelaah di wilayah Jawa dan wilayah luar Jawa, serta berbagai indikator yang dipergunakan. kebijakan strategis yang dapat diupayakan untuk Wilayah kajian ini difokuskan di 4 provinsi mengamankan/mempertahankan luas baku lahan sampel dengan 4 kabupaten sampel, yang terbagi sawah (LLBS). atas 2 provinsi sampel dan 2 kabupaten sampel untuk Kajian ini menggunakan berbagai macam mewakili masing-masing wilayah tersebut. Pemilihan indikator, baik sebagai pendorong, pencegah, maupun lokasi sampel dilakukan dengan purposive sampling kebijakan strategis. Oleh karena itu, untuk mengukur method (metode penentuan sampel secara purposif) seberapa besar pengaruh masing-masing indikator berdasarkan kriteria utamanya bahwa di wilayah tersebut, maka perlu mengetahui dan mengkaji sampel masih tersedia lahan baku sawah (LBS) indeksnya, di mana dalam kajian ini dilakukan melalui secara nyata/existing maupun berdasarkan Kepmen penghitungan nilai skor bobot (NSB) persepsi/ ATR/KBPN No. 686/2019, serta mempertimbangkan pendapat para responden terhadap setiap indikator. indikator penduduk, RTRW/RDTR, aksesibilitas, Hasil kajian ini diharapkan bermanfaat sebagai dan sebagainya. Berdasarkan beberapa kriteria bahan masukan dan pertimbangan bagi stakeholder tersebut, lokasi sampel yang terpilih untuk Jawa yang berkepentingan, khususnya Pemerintah adalah Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Tengah Daerah (Pemda) maupun Pusat yang mempunyai yang meliputi Kabupaten Serang dan Kabupaten tugas dan fungsi melaksanakan kebijakan untuk Demak, sedangkan untuk Luar Jawa adalah Provinsi mengamankan dan mempertahankan luas baku Lampung dan Provinsi NTB meliputi Kabupaten lahan sawah di daerah dan Indonesia. Lampung Tengah dan Kabupaten Lombok Tengah. II. METODE B. Pengumpulan dan Pengolahan Data A. Metode Dasar dan Lokasi 1. Pengumpulan Data dan Informasi Kajian perspektif pemangku kepentingan terhadap Kajian mengenai perspektif indikator indikator pendorong dan pencegah perubahan pendorong dan pencegah PPLS serta kebijakan penggunaan lahan sawah (PPLS) serta kebijakan strategis pengamanan LLBS ini membutuhkan strategis untuk mengamankan/mempertahankan data dan informasi primer dan sekunder. Kedua luas baku lahan sawah (LLBS) ini merupakan studi jenis data tersebut dikumpulkan dengan cara komparasi (comparative study) yang terjadi di Jawa pengisian kuesioner oleh para responden dan Luar Jawa. Metode dasar kajian adalah studi terhadap beberapa pertanyaan, di kebijakan dan pustaka, yang dalam implementasinya antaranya terkait luas wilayah, lahan baku dilandasi metode gabungan kualitatif dan kuantitatif sawah, kependudukan, persepsi penilaian (mixed methods) dengan mengggunakan metode terhadap beberapa indikator pendorong, kombinasi desain concurrent triangulation mengenai pencegahan, dan strategi kebijakan perspektif terhadap berbagai indikator pendorong menghadapi PPLS menjadi nonsawah. penyebab perubahan penggunaan lahan sawah Penilaian persepsi berbagai indikator terhadap menjadi nonsawah serta upaya-upaya pencegahan PPLS dalam kajian ini hanyalah ditinjau dari 126
Perspektif Pemangku Kepentingan terhadap Penggunaan Lahan Sawah: Studi Kasus di Jawa dan Luar JawaAsmadi Adnan perspektif aparat pemerintah sebagai peman- a. Indikator Pendorong gku kepentingan pelaksana di daerah, yaitu Ke- Ada sebanyak 28 indikator pendorong dipergu- menterian ATR/BPN (Kanwil BPN Provinsi dan nakan untuk diobservasi dalam rangka meng- Kantor Pertanahan Kabupaten), dan Pemerin- etahui dan mengkaji perubahan penggunaan tah Daerah Kabupaten (Bappeda, Dinas PUPR, lahan sawah sebagai berikut. dan Dinas Pertanian). Responden kajian yang diperlukan sebagai berikut. 1) D-01 = Penetapan luas lahan baku sawah (LLBS) a. Responden di Kanwil BPN Provinsi, yaitu pejabat/staf pelaksana penataan pertanahan, kawasan tertentu dan pengendalian pertana- han (9 orang). 2) D-02 = Jarak/kedekatan sawah dengan jalan utama non-TOL 3) D-03 = Jarak/kedekatan sawah dengan jalan utama TOL b. Responden di Kantah Kabupaten, yaitu pejabat/staf pelaksana penataan pertanahan, kawasan tertentu dan pengendalian pertana- 4) D-04 = Jarak/kedekatan sawah dengan ka- wasan permukiman han (8 orang). 5) D-05 = Jarak/kedekatan sawah dengan ka- c. Responden di Bappeda Kabupaten, yaitu wasan industri pejabat terkait dengan pertanian tanaman pan- 6) D-06 = Jarak/kedekatan sawah dengan ka- gan/padi sawah dan penataan ruang (1 orang). wasan perdagangan/jasa d. Responden di Dinas PUPR Kabupaten, yaitu 7) D-07 = Letak sawah di wilayah irigasi non- pejabat terkait dengan RTRW, RRTR/RDTR, teknis dan 8) D-08 = Letak sawah di wilayah padat pen- (1 orang). duduk e. Responden di Dinas Pertanian Kabupaten, 9) D-09 = Letak sawah di wilayah berpenduduk yaitu pejabat terkait dengan pertanian tanaman miskin pangan/ padi sawah (1 orang). 10) D-10 = Letak sawah di wilayah pengirim TKI Pengkajian ini menggunakan beberapa indika- 11) D-11 = Sawah yang belum bersertipikat hak tor untuk mengetahui besar-kecilnya perspektif atas tanah para responden mengenai pengaruh dari setiap indikator yang dipergunakan dalam kajian ini terhadap perubahan penggunaan lahan sawah, 12) D-12 = Sawah dengan luas bidang tanah sempit yaitu berdasarkan hasil penghitungan angka in- 13) D-13 = Pemilik sawah yang bukan petani deks nilai persepsi yang diberikan oleh setiap 14) D-14 = Pemilikan sawah dengan budaya responden. Tingkatan nilai persepsi yang dipa- pewarisan kai adalah skala Likert, yaitu (1) tidak setuju, 15) D-15 = Sawah dengan topografi/morfologi (2) kurang setuju, (3) setuju, (4) lebih setuju, dataran dan (5) sangat setuju. Skala Likert diperguna- 16) D-16 = Sawah dengan produktivitas/nilai kan untuk menilai persepsi responden terhadap produksi rendah berbagai indikator pendorong, pencegah, dan kebijakan strategis mengatasi perubahan peng- gunaan lahan sawah menjadi nonsawah. 17) D-17 = Letak sawah di wilayah zona nilai tanah (ZNT) rendah Hasil perhitungan nilai studi kasus ini dipergu- nakan untuk membandingkan kondisi perspektif 18) D-18 = Letak sawah dalam areal pengadaan tanah untuk pembangunan indikator perubahan penggunaan lahan sawah 19) D-19 = Sawah yang pajak tanahnya tinggi antara di wilayah Jawa dan wilayah luar Jawa. 20) D-20 = Sawah dengan kelompok tani kurang Beberapa indikator pendorong, pencegah, dan aktif kebijakan strategis tersebut sebagaimana diper- 21) D-21 = Sawah yang petaninya kurang men- gunakan Adnan et al., (2020), sebagai berikut. dapat sosialisasi/penyuluhan 127
JURNAL PERTANAHANNovember 2022123-142Vol. 12 No. 2 22) D-22 = Sawah yang petaninya menilai pro- tah kepada Pemda yang telah menetapkan fesi petani sudah tidak menarik LP2B 23) D-23 = Sawah di kabupaten/kota yang PAD- 13) C-13 = Pemberian insentif dalam bentuk sa- nya rendah rana produksi (Saprodi) kepada petani 24) D-24 = Sawah di kabupaten/kota yang 14) C-14 = Pemberian insentif melalui sertipikasi PDRB-nya rendah tanah sawah (SHM) kepada petani 25) D-25 = Sawah di kabupaten/kota yang PDRB 15) C-15 = Pemberian insentif dalam bentuk per Kapitanya rendah penghargaan kepada petani 26) D-26 = Sawah di kabupaten/kota yang kon- 16) C-16 = Pemberian insentif dalam bentuk ker- tribusi sektor pangannya rendah pada PDRB inganan pajak PBB kepada petani 27) D-27 = Daerah yang belum mempunyai pro- 17) C-17 = Pemberian insentif dalam bentuk gram pengendalian pertanahan pembelian sawah oleh pemerintah/pemda 28) D-28 = Daerah yang belum mempunyai pro- 18) C-18 = Pengenaan disinsentif dalam ben- gram pengendalian tata ruang tuk pengenaan pajak tanah (land tax) tinggi b. Indikator Pencegah terhadap jual beli/peralihan HAT yang me- Terdapat sebanyak 25 indikator pencegah nyebabkan perubahan penggunaan sawah dipergunakan untuk diobservasi dalam rangka 19) C-19 = Pembangunan penyediaan in- mengetahui dan mengkaji perubahan penggu- frastruktur irigasi naan lahan sawah sebagai berikut. 20) C-20 = Perpres No. 59/2019 sebagai instru- 1) C-01 = Pemanfaatan ruang yang sejalan men hukum dengan RTRW/RDTR/Zonasi 21) C-21 = Kegiatan sosialisasi Perpres No. 2) C-02 = Penetapan sawah dalam rencana 59/2019 rinci/detail tata ruang/zonasi (RRTR/ RDTR/ 22) C-22 = Kepmen ATR/KBPN No. 686/2019 Zonasi) yang menetapkan luas LBS nasional tahun 3) C-03 = Penetapan sawah dalam lahan perta- 2019 dapat menjadi basis data pengendalian nian pangan berkelanjutan (LP2B) 23) C-23 = Kegiatan sosialisasi Kepmen ATR/ 4) C-04 = Penetapan sawah dalam LP2B tanpa KBPN No. 686/2019 ada peta lokasinya 24) C-24 = Tindak lanjut dari Kepmen ATR/ 5) C-05 = Penetapan sawah dalam LP2B yang KBPN No. 686/2019 dengan Keputusan Gu- ada peta lokasinya bernur dsb 6) C-06 = Penerapan pemantauan dan evalua- 25) C-25 = Tindak lanjut dari Kepmen ATR/ si pertanahan yang efektif dan berkelanjutan KBPN No. 686/2019 dengan Keputusan Bu- 7) C-07 = Penerapan pemantauan & evalu- pati/Walikota asi pemanfaatan ruang yang efektif dan c. Indikator Kebijakan Strategis berkelanjutan Ada sebanyak 9 indikator kebijakan strategis 8) C-08 = Penerapan pemberian perizinan dipergunakan untuk diobservasi dalam rangka 9) C-09 = Penerapan sanksi administrasi dalam pengamanan LLBS berdasarkan Keputusan pelanggaran izin prinsip Menteri ATR/KBPN Nomor 686/2019 sebagai 10) C-10 = Penerapan sanksi administrasi dalam pelanggaran izin lokasi berikut. 1) KS-01 = Penyusunan panduan pengenda- lian PPLS menjadi program strategis 11) C-11 = Penerapan sanksi administrasi dalam pelanggaran izin penggunaan pemanfaatan tanah 2) KS-02 = Penyusunan panduan pemetaan luas LBS menjadi kegiatan strategis 12) C-12 = Pemberian insentif oleh Pemerin- 3) KS-03 = Penyusunan panduan evaluasi 128
Perspektif Pemangku Kepentingan terhadap Penggunaan Lahan Sawah: Studi Kasus di Jawa dan Luar JawaAsmadi Adnan pemanfaatan ruang untuk LBS kegiatan Keterangan: strategis NSB : Nilai skor bobot indikator 4) KS-04 = Pemetaan lokasi dan luas LBS TS : Tanggapan/pernyataan tidak setuju menjadi sasaran strategis KS : Tanggapan/pernyataan kurang setuju 5) KS-05 = Evaluasi lokasi dan luas LBS men- S : Tanggapan/pernyataan setuju jadi sasaran strategis LS : Tanggapan/pernyataan lebih setuju 6) KS-06 = Pelaksanaan pengendalian PPLS SS : Tanggapan/pernyataan sangat setuju dan pengamanan luas LBS menjadi indikator n : Jumlah tanggapan/pernyataan responden yang memberikan keberhasilan kinerja (IKK) unit kerja terkait N : Jumlah seluruh responden 7) KS-07 = Pelaksanaan pemantauan/evalu- asi kesesuaian pemanfaatan ruang dengan Keterangan: rencana tata ruang untuk sawah menjadi IKK Kriteria Bobot
Nilai Bobot unit kerja terkait TS (Tidak Setuju) : 1 8) KS-08 = Dalam rangka pengendalian PPLS KS (Kurang Setuju) : 2 dan pengamanan luas LBS perlu sinkro- S (Setuju) : 3 nisasi pembiayaan di Kementerian ATR/BPN LS (Lebih Setuju) : 4 dengann K/L lainnya dan Pemda SS (Sangat Setuju) : 5 9) KS-09 = Dalam rangka evaluasi kesesua- Kriteria Hasil/Nilai Skor Bobot Nilai Skor ian pemanfaatan ruang dengan rencana
tata ruang untuk sawah dan pengamanan Sangat mendorong/mencegah/ strategis : > 4,20 - 5,00 luas LBS perlu sinkronisasi pembiayaan di Lebih mendorong/mencegah/strategis : > 3,40 - 4,20 Kementerian ATR/BPN dengan K/L lainnya dan Pemda Cukup mendorong/mencegah/ strategis : > 2,60 - 3,40 C. Pengolahan dan Analisis Data Kurang mendorong/mencegah/ strategis : > 1,80 - 2,60 Hasil pengumpulan data dan informasi di atas, Sangat sedikit/tidak mendorong/ mencegah/strategis : 1.00 - ≤ 1,80 selanjutnya dikompilasi, ditabulasi, diolah dan hasilnya disajikan dalam bentuk tabel beserta III. HASIL DAN PEMBAHASAN deskripsinya. Metode analisis data yang digunakan Sesuai permasalahan, tujuan utama kajian ini adalah adalah analisis statistik berdasarkan data kualitatif ingin mengetahui, menelaah, dan menganalisis dan kuantitatif terhadap indikator yang berpengaruh perspektif berbagai indikator penyebab yang terjadinya perubahan penggunaan lahan sawah mendorong dan mencegah perubahan penggunaan berdasarkan nilai indeks yang tergambar dalam nilai lahan sawah (PPLS) yang terjadi di wilayah Jawa skor bobot (NSB) persepsi responden. Penghitungan dan luar Jawa, serta beberapa kebijakan strategis NSB sangat penting dilakukan untuk mengetahui/ yang dapat diupayakan untuk mempertahankan/ menentukan pengaruh setiap indikator, yaitu apa mengamankan luas lahan baku sawah (LLBS). saja indikator yang paling tinggi/rendah pengaruhnya Wilayah Jawa diwakili Provinsi Banten dan Provinsi terhadap perubahan penggunaan lahan sawah, Jawa Tengah dengan 2 kabupatennya (Kabupaten baik sebagai pendorong, pencegah, maupun Serang dan Kabupaten Demak), sedangkan wilayah kebijakan strategis mempertahankan/mengamankan luar Jawa diwakili Provinsi Lampung dan Provinsi keberadaan luas lahan baku sawah. Formulasi yang NTB dengan 2 kabupatennya (Kabupaten Lampung digunakan untuk menghitung NSB masing-masing Tengah dan Kabupaten Lombok Tengah). indikator (Adnan et al., 2020), yaitu: Penelaahan besar-kecilnya penilaian perspektif Formulasi Nilai Skor Bobot Indikator (NSB): pengaruh masing-masing indikator tersebut terhadap NSB = perubahan penggunaan lahan sawah didasari pada hasil penghitungan NSB mengenai persepsi/ 129
JURNAL PERTANAHANNovember 2022123-142Vol. 12 No. 2 tanggapan para responden terkait indikator-indikator lokasi sampel Kabupaten Serang mempun- yang dipergunakan di atas. Dari hasil kajian ini yai luas LBS ± 47.574 Ha (± 27,43%). Se- diharapkan dapat dipergunakan dan dimanfaatkan, dangkan di Provinsi Jawa Tengah terdapat serta menjadi bahan masukan dan pertimbangan LLBS ± 979.563 Ha (± 29,86%), di mana bagi berbagai pihak yang mempunyai kepentingan kabupaten yang terluas LBS-nya adalah Ka- dan berminat, khususnya pihak pemerintah yang bupaten Grobogan ± 72.379 Ha (± 35,94%) mempunyai kewenangan untuk mempertahankan/ dan terkecil Kabupaten Banjarnegara ±9.622 mengamankan luas baku lahan sawah di Indonesia Ha (± 9,40%), dan di lokasi sampel Kabu- yang telah ditetapkannya melalui Keputusan Menteri paten Demak mempunyai LLBS ± 52.315 Ha ATR/KBPN Nomor 686/SK-PG.03.03/XII/2019. (±58,12%). A. Kondisi Umum Daerah Kajian 1. Luas Wilayah dan Lahan Baku Sawah di Daerah Kajian Luas wilayah dan luas lahan baku sawah di Berdasarkan data tersebut menunjukkan bah- wa di 33 kabupaten Jawa perbandingan/rasio antara LLBS dengan luas wilayah sebagian besar (± 81,82%) relatif sudah tinggi berada di atas 20,00%, dan hanya ada 3 kabupaten den- provinsi dan kabupaten sampel, baik di wilayah gan rasio LLBS ≤ 15,00%. Artinya, bahwa kare- Jawa maupun wilayah luar Jawa pada tahun na keterbatasan potensi luas lahan nonsawah 2018 secara terperinci dapat dilihat pada Tabel 1. Dari data Tabel 1 tersebut diperoleh gam- baran sebagai berikut. yang sesuai dengan ekosistem usahatani padi sawah di Jawa, sehingga semakin sulit untuk melakukan ekstensifikasi pengembangan usa- a. Wilayah Jawa hatani sawah melalui pembukaan lahan baru, 1) Luas wilayah kedua provinsi sampel di Jawa adalah ± 42.463,61 Km2 atau ± 4.246.361 Ha yang meliputi 33 kabupaten dan 10 dan semakin diperlukan upaya-upaya untuk mempertahankan eksistensi LLBS yang masih ada saat ini menjadi program prioritas serta kota. Provinsi Banten mempunyai luas peningkatan produksi pangan melalui program wilayah ± 966.292 Ha terbagi atas 8 kabu- intensifikasi usahatani sawah. paten/kota, di mana yang terluas wilayahnya a. Wilayah Luar Jawa adalah Kabupaten Lebak ±342.656 Ha dan yang terkecil wilayahnya Kota Tangerang Selatan ± 14.719 Ha, dan sebagai lokasi sampel 1) Luas wilayah kedua provinsi sampel di Luar Jawa adalah ± 53.196,12 Km2 atau ± 5.319.612 Ha yang meliputi 21 terpilih Kabupaten Serang memiliki kabupaten dan 4 kota. Provinsi Lampung luas wilayah ± 173.428 Ha. Sedangkan dengan luas wilayah ± 3.462.380 Ha Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah terdiri dari 15 kabupaten/kota, di mana yang ± 3.280.069 Ha terdiri dari 35 kabupaten/ terluas wilayahnya adalah Kabupaten kota, di mana kabupaten/kota yang terluas Lampung Timur ± 532.503 Ha dan yang adalah Kabupaten Cilacap ± 212.447 Ha dan terkecil Kota Metro ± 6.179 Ha, dan sebagai yang terkecil Kota Magelang ± 1.606 Ha, dan lokasi sampel terpilih Kabupaten Lampung wilayah terpilih sebagai lokasi sampel Kabu- Tengah memiliki luas wilayah ± 380.268 paten Demak dengan luas ± 90.012 Ha. Ha. Sedangkan Provinsi NTB mempunyai 2) Luas LBS di kedua provinsi sampel Jawa luas wilayah ± 1.857.232 Ha terbagi atas 10 adalah ± 1.175.848 Ha atau ±27,69 % dari kabupaten/kota, di mana kabupaten/ kota luas wilayahnya. Provinsi Banten mem- yang terluas adalah Kabupaten Sumbawa punyai LLBS ± 196.285 Ha (± 20,31%), di ± 664.398 Ha dan terkecil Kota Mataram mana kabupaten yang terluas LBS-nya ada- ± 6.130 Ha, dan wilayah terpilih sebagai lah Kabupaten Pandeglang ± 54.768 Ha (± sampel Kabupaten Lombok Tengah dengan 19,94%) dan terkecil LBS-nya Kabupaten luas ±109.503 Ha. Tangerang ± 36.231 Ha (± 35,81%), dan di 130
Perspektif Pemangku Kepentingan terhadap Penggunaan Lahan Sawah: Studi Kasus di Jawa dan Luar JawaAsmadi Adnan 2) Luas LBS di kedua provinsi sampel Luar pangan. Di samping itu, perlu tetap melakukan Jawa adalah ± 684.478 Ha atau baru seki- upaya-upaya program intensifikasi usahatani tar 12,87% dari luas wilayahnya. Provinsi sawah untuk meningkatkan produksi pangan di Lampung mempunyai LLBS ± 406.379 Ha Indonesia. atau hanya ± 11,74% dari luas daratannya, di mana kabupaten yang terluas LBS-nya adalah Kabupaten Lampung Tengah yang Tabel 1 Luas Wilayah (LW) dan Lahan Baku Sawah (LBS) di Provinsi Sampel Jawa dan Luar Jawa Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018 juga sebagai lokasi sampel ± 78.239 Ha (± 20,57%) dan terkecil LBS-nya Kabupaten Pesisir Barat ± 8.778 Ha atau hanya sekitar 3,02 %. Sedangkan di Provinsi NTB terdapat LLBS ± 278.099 Ha atau baru ± 14,97%, di mana kabupaten yang terluas LBS-nya ada- lah Kabupaten Sumbawa ± 61.345 Ha atau hanya sekitar 9,23% dan terkecil Kabupaten Lombok Utara ± 9.654 Ha (± 12,44%), dan di lokasi sampel Kabupaten Lombok Tengah mempunyai LLBS ± 54.517 Ha atau relative sudah tinggi ± 49,79%. Dari data tersebut diperoleh indikasi bahwa di wilayah lokasi sampel luar Jawa dengan 21 kabupaten angka perbandingan/rasio antara LLBS dengan luas wilayah sebagian besar (± 76,19%) relatif masih rendah berada ≤ 20,00% Sumber: Provinsi dalam Angka Masing-Masing, Tahun 2019-2020 dan bahkan ada ± 66,67% kabupaten dengan Ket: *) Lokasi Sampel rasio LLBS ≤15,00%. Kondisi tersebut mempu- 2. Perubahan Luas Lahan Sawah Tahun 2014- nyai makna bahwa potensi ketersediaan luas 2018 di Lokasi Sampel lahan nonsawah di luar Jawa yang sesuai den- gan ekosistem usahatani padi sawah seperti topografi, sumber daya air, curah hujan, iklim, dan sebagainya masih besar peluangnya mem- buka lahan baru melalui program ekstensifikasi pengembangan usahatani sawah sebagai pro- gram prioritas untuk meningkatkan produksi Perubahan LLBS selama kurun waktu tahun 2014 - 2018 di lokasi sampel Jawa dan luar Jawa secara terinci dapat dilihat pada Tabel 2. Berdasarkan data BPS dari masing-masing Provinsi dalam Angka Tahun 2015 - 2019, selama kurun waktu lima tahun tersebut tel- 131
JURNAL PERTANAHANNovember 2022123-142Vol. 12 No. 2 ah terjadi perubahan LLBS di seluruh lokasi bupaten Lamteng bertambah ± 338,00 Ha/ta- sampel, baik penurunan maupun penamba- hun (± 0,44%/tahun). Namun sebaliknya, bila hannya, serta dikomparasi dengan data LLBS dikomparasikan dengan LLBS yang ditetapkan mengacu pada Kepmen ATR/KBPN dalam Kepmen ATR/KBPN No. 686/2019, tern- No. 686/2019, sebagai berikut. yata menunjukkan bahwa hampir seluruh lokasi a. Wilayah Jawa sampel mempunyai LLBS tahun 2019 lebih ke- Di wilayah Jawa, baik provinsi, kabupaten, maupun kecamatan sampel selama periode ta- hun 2014 - 2018, secara hierarki kumulatifnya mengalami penurunan luas LBS, yaitu di ting- cil dibandingkan LLBS tahun 2018 atau terjadi pengurangan luas lahan sawahnya, kecuali di Kabupaten Lampung Tengah lebih luas tahun 2018 daripada LLBS tahun 2019. kat provinsi rata-rata menyusut ± 4.504,15 Ha/ Dari uraian data mengenai perubahan LLBS tahun (± 0,38%/tahun), kabupaten berkurang ± tersebut menunjukkan bahwa untuk menga- 271,20 Ha/tahun (± 0,27%/tahun), dan kecama- mankan LLBS di wilayah Jawa lebih sulit diper- tan menyusut ± 132,28 Ha/tahun (± 1,08%/ tahankan eksistensinya dibandingkan wilayah tahun). Meskipun sebagian besar terjadi pen- luar Jawa, karena di daerah luar Jawa ini masih gurangan, namun masih ada juga yang men- tersedia lahan-lahan pertanian nonsawah cukup galami penambahan LLBS-nya seperti terjadi di luas yang dibuka melalui program ekstensifikasi Kabupaten Demak rata-rata ± 189,25 Ha/tahun pengembangan usahatani sawah pada masa (± 0,37%/tahun), Kecamatan Demak ± 50,75 mendatang. Ha/tahun (± 1,24%/tahun). Lokasi sampel yang terluas penyusutan LLBS- nya adalah Provinsi Jawa Tengah seluas ± Tabel 2 Perubahan di Provinsi/Kabupaten/ Kecamatan Sampel Jawa dan Luar Jawa Tahun 2014 - 2018 (BPS) dan LLBS Menurut Kepmen ATR/KBPN No. 686/2019 LLBS 3.156,50 Ha/tahun (± 0,32%/tahun), Kabupaten Serang berkurang ± 460,45 Ha/tahun (± 0,93%/ tahun), dan Kecamatan Baros ± 106,35 Ha/ta- hun (± 5,64%/tahun). Namun sebaliknya, bila dikomparasikan dengan LLBS yang ditetap- kan dalam Kepmen ATR/KBPN No. 686/2019, ternyata menunjukkan bahwa seluruh lokasi sampel mempunyai LLBS tahun 2019 lebih luas daripada LLBS tahun 2018 atau terjadi penam- bahan luas lahan sawahnya. b. Wilayah Luar Jawa Agak berbeda yang terjadi perubahan di wilayah luar Jawa selama periode tahun 2014 - 2018, yaitu di provinsi dan kabupaten sampel secara umum mengalami penambahan LLBS, yaitu di tingkat provinsi rata-rata ± 11.128,00 Ha/tahun (± 1,74%/tahun) dan kabupaten bertambah ± 393,25 Ha/tahun (± 0,30%/tahun), namun di B. Indikator Perubahan Penggunaan Lahan Sawah kecamatan sampel ada penyusutan ± 95,75 Pengamatan pembandingan kondisi perspektif para Ha/tahun (± 0,62%/tahun), sehingga muncul responden di wilayah Jawa dan luar Jawa mengenai kemungkinan penambahan LLBS tersebut ter- pengaruh besar-kecilnya dari berbagai indikator jadi di kecamatan lain di luar sampel kajian ini. pendorong dan pencegah terhadap perubahan Lokasi sampel yang terluas penambahan LLBS-nya adalah Provinsi Lampung seluas ± 5.660,50 Ha/tahun (± 1,48%/tahun), dan Ka- penggunaan lahan sawah (PPLS) menjadi nonsawah, serta indikator kebijakan strategis untuk mengatasi perubahannya dilakukan berdasarkan penghitungan NSB yang berfungsi sebagai indeks persepsi. 132
Perspektif Pemangku Kepentingan terhadap Penggunaan Lahan Sawah: Studi Kasus di Jawa dan Luar JawaAsmadi Adnan Dari setiap provinsi sampel terdapat 20 responden, indikator sawah yang belum bersertipikat HAT yaitu dari Kementerian ATR/BPN di daerah sebanyak (D-11) (NSB-ID Jawa = 2,08), lalu diikuti indika- 17 responden dan Pemda Kabupaten sebanyak 3 tor sawah di wilayah ZNT rendah (D-17) (NSB- responden, sehingga setiap wilayah yang diwakili ID Jawa = 2,32), sawah di wilayah pengirim TKI 2 provinsi, maka responden di wilayah Jawa dan (D-10) (NSB-ID Jawa = 2,33), sawah di wilayah luar Jawa masing-masing berjumlah 40 responden berpenduduk miskin (D-09) (NSB-ID Jawa = (n=40), dan responden total/gabungan sebanyak 80 2,49), dan indikator sawah di kabupaten/ kota responden (n=80). yang PAD-nya rendah (D-23) (NSB-ID Jawa = 1. Indikator Pendorong Perubahan Penggunaan 2,52). Lahan Sawah b. Wilayah Luar Jawa Sebagaimana telah diungkapkan di atas, bahwa Di wilayah luar Jawa, berdasarkan hasil peng- ada 28 indikator pendorong yang dipergunakan hitungan NSB-ID gabungan luar Jawa (NSB-ID untuk diobservasi dalam rangka mengetahui/ Luar Jawa), bahwa dari 28 indikator pendorong mengkaji penyebab kerentanan/kemudahan tersebut menunjukkan ada 5 indikator bernilai terjadinya PPLS yang akan dinilai menurut tinggi sebagai pendorong kerentanan/kemuda- persepsi/pendapat responden di lokasi sampel. han PPLS menjadi nonsawah menurut persepsi Hasil penghitungan NSB indikator pendorong responden mulai dari tertinggi adalah indikator (NSB-ID) sebagai indeks persepsinya dapat sawah yang dekat dengan jalan utama non- dilihat pada Tabel 3 dan Gambar 1. TOL (D-02) dengan NSB-ID luar Jawa = 4,33, a. Wilayah Jawa kemudian diikuti daerah yang belum mem- Di wilayah Jawa, berdasarkan hasil penghitun- punyai program pengendalian tata ruang gan NSB-ID gabungan di Jawa (NSB-ID Jawa), (D-28) (NSB-ID luar Jawa = 4,29), sawah yang bahwa dari 28 indikator pendorong tersebut dekat dengan kawasan permukiman (D-04) menunjukkan terdapat 5 indikator bernilai tinggi (NSB-ID luar Jawa = 4,06), sawah dalam areal sebagai pendorong kerentanan/kemudahan pengadaan tanah untuk pembangunan (D-18) PPLS menjadi nonsawah menurut persepsi (NSB-ID luar Jawa = 4,04), dan indikator dae- responden mulai dari yang paling tinggi adalah rah yang belum mempunyai program pengen- indikator daerah yang belum mempunyai pro- dalian pertanahan (D-27) (NSB-ID luar Jawa = gram pengendalian tata ruang (D-28) dengan 4,03). Dari kelima NSB-ID luar Jawa yang pal- NSB-ID Jawa sebesar 3,94, lalu diikuti indikator ing tinggi tersebut, ada 2 indikator yang masuk sawah di wilayah padat penduduk (D-08) (NSB- kategori sangat rentan/mudah/kuat mendorong ID Jawa = 3,87), sawah yang dekat dengan ka- PPLS (> 4,20 - 5,00), dan 3 indikator berkate- wasan perdagangan/jasa (D-06) (NSB-ID Jawa gori lebih rentan/mudah/kuat mendorong PPLS = 3,86), sawah yang dekat dengan jalan utama (> 3,40 - 4,20). non-TOL (D-02) (NSB-ID Jawa = 3,81), dan Sementara itu terdapat beberapa indikator pen- daerah yang belum mempunyai program pen- dorong yang tidak/kurang rentan/mudah/kuat gendalian pertanahan (D-27) (NSB-ID Jawa menyebabkan PPLS menjadi nonsawah yang = 3,77). Kelima NSB-ID Jawa yang tertinggi ditunjukan NSB-ID ≤ 2,60. Di wilayah luar Jawa tersebut, seluruh indikatornya masuk kategori ada 5 indikator pendorong yang paling rendah lebih rentan/mudah mendorong PPLS (> 3,40 NSB-ID luar Jawa adalah indikator sawah yang 4,20). dimiliki petani dengan budaya pewarisan (D-14) Sebaliknya terdapat beberapa indikator pen- (NSB-ID luar Jawa = 2,24), dan lalu indikator dorong yang tidak/kurang rentan/mudah sawah di kabupaten/kota yang PAD-nya ren- menyebabkan PPLS menjadi nonsawah yang dah (D-23) (NSB-ID luar Jawa = 2,33), sawah ditunjukan NSB-ID ≤ 2,60. Dalam kajian ini, di di kabupaten/kota yang PDRB-nya rendah (D- wilayah Jawa terdapat 5 indikator pendorong 24) (NSB-ID luar Jawa = 2,35), sawah di ka- yang paling rendah NSB-ID Jawanya adalah bupaten/kota yang PDRB per kapita rendah 133
JURNAL PERTANAHANNovember 2022123-142Vol. 12 No. 2 (D-25) (NSB-ID luar Jawa = 2,35), dan sawah wilayah pengirim TKI (D-10) (NSB-ID Jawa-luar yang belum bersertipikat HAT (D-11) (NSB-ID Jawa =2,45). luar Jawa =2,43). Dari hasil penghitungan NSB-ID di wilayah Jawa c. Gabungan Wilayah Jawa dan Luar Jawa dan luar Jawa tersebut diperoleh gambaran mengenai Berdasarkan hasil penghitungan NSB-ID ga- beberapa indikator pendorong yang perlu mendapat bungan Jawa dan luar Jawa (NSB-ID Jawa- perhatian untuk mengamankan keberadaan LLBS. Luar Jawa), bahwa dari 28 indikator pendorong Berdasarkan 5 NSB-ID tertinggi, terdapat 3 indikator tersebut menunjukkan bahwa NSB-ID Jawa- yang secara umum cenderung muncul terjadi di Luar Jawa terdapat 5 indikator bernilai tinggi Jawa dan luar Jawa, yaitu indikator daerah yang sebagai pendorong kerentanan/kemudahan belum mempunyai program pengendalian tata ruang PPLS menjadi nonsawah menurut persepsi (D-28), sawah yang dekat dengan jalan utama/raya responden (n=80) mulai dari yang paling tinggi non-TOL (D-02), dan daerah yang belum mempunyai adalah indikator daerah yang belum mempu- program pengendalian pertanahan (D-27). nyai program pengendalian tata ruang (D-28) Daerah yang belum mempunyai program dengan NSB-ID Jawa-luar Jawa = 4,12, kemu- pengendalian tata ruang dan program pengendalian dian sawah yang dekat dengan jalan utama/ pertanahan merupakan indikator yang paling raya non-TOL (D-02) (NSB-ID Jawa-luar Jawa mendorong terjadinya PPLS di daerah. Begitu pula = 4,07), daerah yang belum mempunyai pro- dampak kedekatan lokasi sawah dengan jalan utama/ gram pengendalian pertanahan (D-27) (NSB- raya non-TOL di daerah luar Jawa sangat memicu ID Jawa-luar Jawa = 3,90), sawah dalam areal proses PPLS dibandingkan di Jawa. Selain itu, di pengadaan tanah untuk pembangunan (D-18) wilayah Jawa keberadaan sawah di daerah padat (NSB-ID Jawa-luar Jawa = 3,88), dan sawah penduduk dan dekat dengan kawasan perdagangan/ di wilayah padat penduduk (D-08) (NSB-ID jasa lebih rentan/mudah PPLS. Sedangkan di luar Jawa-luar Jawa = 3,88). Dari kelima NSB-ID Jawa menunjukkan bahwa sawah-sawah yang dekat Jawa-luar Jawa yang tertinggi tersebut, seluruh dengan kawasan permukiman dan terletak dalam indikatornya baru masuk kategori lebih rentan/ areal pengadaan tanah untuk pembangunan lebih mudah/kuat mendorong PPLS (> 3,40 - 4,20). memacu proses PPLS menjadi nonsawah. Di samping itu terdapat beberapa indikator pen- dorong yang tidak/kurang rentan/mudah/kuat menyebabkan PPLS menjadi nonsawah yang ditunjukan NSB-ID ≤ 2,60. Di wilayah Jawa dan luar Jawa terdapat 5 indikator pendorong yang paling rendah NSB-ID Jawa-luar Jawa adalah indikator sawah yang belum bersertipikat HAT (D-11) (NSB-ID Jawa-luar Jawa = 2,25), se- lanjutnya sawah yang dimiliki petani dengan budaya pewarisan (D-14) (NSB-ID Jawa-luar Jawa = 2,40), sawah di wilayah ZNT rendah (D- 17) (NSB-ID Jawa-luar Jawa = 2,42), sawah di kabupaten/kota yang PAD-nya rendah (D-23) (NSB-ID Jawa-luar Jawa = 2,43), dan sawah di Gambar 1 NSB-ID PPLS Menurut Responden BPN dan Pemkab di Jawa dan Luar Jawa 134
Perspektif Pemangku Kepentingan terhadap Penggunaan Lahan Sawah: Studi Kasus di Jawa dan Luar JawaAsmadi Adnan Tabel 3 Nilai Skor Bobot Indikator Pendorong (NSB-ID) Perubahan Penggunaan Lahan Sawah (PPLS) Menurut Persepsi Responden BPN (Kanwil BPN Provinsi + Kantah Kabupaten) dan Pemkab (Bappeda, PUPR, Pertanian) di Jawa dan Luar Jawa 2. Indikator Pencegah Perubahan Penggunaan selanjutnya penetapan sawah dalam RRTR/ Lahan Sawah RDTR/ Zonasi (C-02) (NSB-IC Jawa = 4,15), Terdapat 25 indikator pencegah PPLS yang penetapan sawah dalam LP2B yang ada dipergunakan dalam kajian ini untuk di peta lokasinya (C-05) (NSB-IC Jawa = 4,09), observasi mengetahui dan mengkaji ber- penetapan sawah dalam LP2B (C-03) (NSB- bagai indikator pencegah dimaksud sebagai IC Jawa = 3,99), penerapan pemantauan/ upaya mengamankan LLBS menurut persepsi/ evaluasi pemanfaatan ruang yang efektif/ tanggapan responden di lokasi sampel. Hasil berkelanjutan (C-07) (NSB-IC Jawa = 3,98), penghitungan NSB indikator pencegah (NSB- dan penerapan sanksi administrasi dalam IC) sebagai indeks persepsinya dapat dilihat pelanggaran izin prinsip (C-09) (NSB-IC Jawa pada Tabel 4 dan Gambar 2, sebagai berikut. = 3,98). Seluruh NSB-IC Jawa yang tertinggi a. Wilayah Jawa Di wilayah Jawa, berdasarkan hasil tersebut, indikatornya berkategori penting/baik untuk mencegah PPLS (> 3,40 - 4,20). penghitungan NSB-IC gabungan di Jawa (NSB- Sebaliknya terdapat indikator yang tidak/ IC Jawa), bahwa dari 25 indikator pencegah kurang penting untuk mencegah PPLS tersebut menunjukkan ada 6 indikator bernilai menjadi nonsawah yang ditunjukan NSB-IC ≤ tinggi yang dapat mencegah PPLS menjadi 2,60. Di wilayah Jawa hanya terdapat 1 indika- nonsawah menurut persepsi responden mulai tor pencegah yang paling rendah NSB-IC Jawa, dari yang tertinggi, yaitu indikator pemanfaatan yaitu indikator penetapan sawah dalam LP2B ruang yang sejalan dengan RTRW/RDTR/Zo- tanpa ada peta lokasinya (C-04) dengan NSB- nasi (C-01) dengan NSB-IC Jawa = 4,16, dan IC Jawa = 1,99. 135
JURNAL PERTANAHANNovember 2022123-142Vol. 12 No. 2 b. Wilayah Luar Jawa bentuk Saprodi kepada petani (C-13) (NSB-IC Di wilayah luar Jawa, berdasarkan hasil penghi- Jawa-luar Jawa = 4,04). tungan NSB-IC gabungan di luar Jawa (NSB-IC Dari kelima NSB-IC Jawa-luar Jawa yang tert- luar Jawa), bahwa dari 25 indikator pencegah inggi tersebut, ada 4 indikator yang masuk kat- tersebut menunjukkan ada 5 indikator bernilai egori sangat penting/baik mencegah PPLS tinggi yang dapat mencegah PPLS men- (> 4,20 - 5,00), dan 1 indikator berkategori pent- jadi nonsawah menurut persepsi responden ing/baik untuk mencegah PPLS (> 3,40 - 4,20). Di mulai dari yang tertinggi, yaitu penetapan sawah samping itu, ada indikator yang tidak/kurang pent- dalam LP2B (C-03) dengan NSB-IC luar Jawa ing untuk mencegah PPLS menjadi nonsawah = 4,53, dan kemudian penetapan sawah dalam yang ditunjukan NSB-IC ≤ 2,60, di mana wilayah RRTR/RDTR/ Zonasi (C-02) (NSB-IC luar Jawa Jawa dan luar Jawa hanya terdapat 1 indikator = 4,40), penetapan sawah dalam LP2B yang pencegah yang paling rendah NSB-IC Jawa-luar ada peta lokasinya (C-05) (NSB-IC luar Jawa = Jawa, yaitu penetapan sawah dalam LP2B tanpa 4,34), pemanfaatan ruang yang sejalan dengan ada peta lokasinya (C-04) dengan NSB-IC luar RTRW/RDTR/Zonasi (C-01) (NSB-IC luar Jawa Jawa = 1,81. = 4,27), dan pemberian insentif dalam bentuk Berdasarkan hasil penghitungan NSB-IC di Saprodi kepada petani dapat mencegah PPLS wilayah Jawa dan luar Jawa tersebut menunjuk- (C-13) (NSB-IC luar Jawa = 4,14). kan ada beberapa indikator pencegah yang perlu Dari kelima NSB-IC luar Jawa yang tertinggi dibangun/dikembangkan untuk mempertahankan tersebut, ada 4 indikator yang masuk kategori keberadaan LLBS. Dari beberapa indikator den- sangat penting/baik mencegah PPLS (> 4,20 gan NSB-IC paling tinggi tersebut, terdapat 4 5,00), dan terdapat 1 indikator berkategori indikator yang secara umum cenderung muncul penting/baik untuk mencegah PPLS (> 3,40 - terjadi di Jawa dan luar Jawa, yaitu penetapan 4,20). Sementara itu, ada indikator yang tidak/ sawah dalam RRTR/RDTR/ Zonasi (C-02), pen- kurang penting untuk mencegah PPLS menjadi etapan sawah dalam LP2B (C-03), pemanfaatan nonsawah yang ditunjukan NSB-IC ≤ 2,60, di ruang yang sejalan dengan RTRW/RDTR/Zonasi mana wilayah luar Jawa hanya terdapat 1 in- (C-01), dan penetapan sawah dalam LP2B yang dikator pencegah yang paling rendah NSB-IC ada peta lokasinya (C-05). luar Jawa, yaitu penetapan sawah dalam LP2B Namun, di wilayah Jawa yang paling berpengaruh tanpa ada peta lokasinya (C-04) dengan NSB- mencegah PPLS untuk mengamankan LLBS IC luar Jawa = 1,63. adalah pemanfaatan ruang yang sejalan dengan c. Gabungan Wilayah Jawa dan Luar Jawa RTRW/RDTR/Zonasi, penetapan sawah dalam Di wilayah Jawa dan luar Jawa, berdasarkan RRTR/RDTR/Zonasi, penetapan sawah dalam hasil penghitungan NSB-IC gabungan Jawa LP2B yang ada peta lokasinya, dan penetapan dan luar Jawa (NSB-IC Jawa-luar Jawa), sawah dalam LP2B. Hasil penilaian persepsi bahwa dari 25 indikator pencegah tersebut yang hampir sama juga terjadi di wilayah luar menunjukkan terdapat 5 indikator bernilai Jawa, tetapi urutan pentingnya pengaruh indikator tinggi yang dapat mencegah PPLS menjadi pencegah PPLS tersebut berbeda dibandingkan nonsawah menurut persepsi responden (n=80) di wilayah Jawa, yaitu penetapan sawah dalam mulai dari yang tertinggi, yaitu indikator peneta- LP2B, penetapan sawah dalam RRTR/RDTR/ pan sawah dalam RRTR/RDTR/ Zonasi (C-02) Zonasi, penetapan sawah dalam LP2B yang ada dengan NSB-IC Jawa-luar Jawa = 4,28, yang peta lokasinya, dan pemanfaatan ruang yang se- selanjutnya penetapan sawah dalam LP2B jalan dengan RTRW/RDTR/Zonasi. (C-03) (NSB-IC Jawa-luar Jawa = 4,26), pe- Sebaliknya, baik responden di wilayah Jawa mau- manfaatan ruang yang sejalan dengan RTRW/ pun luar Jawa secara bersama-sama maupun RDTR/Zonasi (C-01) (NSB-IC Jawa-luar Jawa terpisah-pisah mempunyai perspektif bahwa pen- = 4,21), penetapan sawah dalam LP2B yang etapan sawah dalam LP2B tanpa ada peta lokas- ada peta lokasinya (C-05) (NSB-IC Jawa-luar inya tidak/kurang efektif untuk mencegah PPLS Jawa = 4,21), dan pemberian insentif dalam menjadi nonsawah. 136
Perspektif Pemangku Kepentingan terhadap Penggunaan Lahan Sawah: Studi Kasus di Jawa dan Luar JawaAsmadi Adnan Tabel 4 Nilai Skor Bobot Indikator Pencegah (NSB-IC) Perubahan Penggunaan Lahan Sawah (PPLS) Menurut Persepsi Responden BPN (Kanwil BPN Provinsi + Kantah Kabupaten) dan Pemkab (Bappeda, PUPR, Pertanian) di Jawa dan Luar Jawa Gambar 2 NSB-IC PPLS Menurut Responden BPN dan Pemkab di Jawa dan Luar Jawa 3. Indikator Kebijakan Strategis Pengamanan Kepmen ATR/KBPN No. 686/2019 ini Luas Lahan Baku Sawah merupakan salah satu penjabaran dari UU No. Pada tanggal 17 Desember 2019, 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Perpres telah menerbitkan Keputusan Menteri ATR/KBPN No. 59/2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Nomor 686/SK-PG.03.03/ XII/2019 tentang Lahan Sawah. Penetapan Luas Lahan Baku Nasional Tahun Dalam upaya menjaga, mempertahankan, 2019, telah menetapkan LLBS seluas 7.463.948 dan mengamankan keberadaan LLBS yang hektar yang tersebar seluruh wilayah Indonesia. sudah ditetapkan di atas diperlukan berbagai 137
JURNAL PERTANAHANNovember 2022123-142Vol. 12 No. 2 kebijakan strategis agar perubahan/ menurut persepsi responden mulai dari yang penggunaan lahan sawah (PPLS) tidak mudah paling tinggi, yaitu indikator dalam rangka terjadi dan/atau minimal tertahan/terkendali. Oleh pencegahan PPLS dan pengamanan LLBS karena itu, dalam kajian ini ada 9 indikator perlu sinkronisasi pembiayaan di Kemente- kebijakan strategis pengamanan LLBS yang rian ATR/BPN dengan K/L lainnya dan Pemda dipergunakan untuk diobservasi mengeta- (KS-08) dengan NSB-IKS Luar Jawa = 4,00, hui dan mengkaji berbagai indikator kebija- dan kemudian indikator dalam rangka evaluasi kan strategis dimaksud sebagai upaya mem- kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTR pertahankan/mengamankan LLBS menurut untuk sawah dan pengamanan LLBS perlu persepsi/pendapat/tanggapan responden sinkronisasi pembiayaan di Kementerian ATR/ di lokasi sampel. Hasil penghitungan NSB BPN dengan K/L lainnya dan Pemda (KS-09) indikator kebijakan strategis (NSB-IKS) sebagai (NSB-IKS luar Jawa = 3,98), pemetaan lokasi indeks persepsinya dapat dilihat pada Tabel 5 dan LLBS perlu dilakukan menjadi sasaran dan Gambar 3, sebagai berikut. strategis (KS-04) (NSB-IKS luar Jawa = 3,96), a. Wilayah Jawa evaluasi lokasi dan LLBS menjadi sasaran Di wilayah Jawa, berdasarkan hasil penghitungan NSB-IKS gabungan di Jawa (NSB- IKS Jawa), bahwa dari 9 indikator kebijakan strategis tersebut menunjukkan ada 5 NSB-IKS strategis (KS-05) (NSB-IKS luar Jawa = 3,84), dan penyusunan panduan pemetaan LLBS perlu dilakukan menjadi kegiatan strategis (KS- 02) (NSB-IKS luar Jawa = 3,78). Jawa bernilai tinggi yang dapat mengamankan c. Gabungan Wilayah Jawa dan Luar Jawa keberadaan LLBS menurut persepsi responden Di wilayah Jawa dan luar Jawa, berdasarkan mulai dari yang paling tinggi, yaitu pemetaan hasil penghitungan NSB-IKS gabungan Jawa lokasi dan LLBS perlu dilakukan menjadi dan luar Jawa (NSB-IKS Jawa-luar Jawa), sasaran strategis unit kerja terkait (KS-04) bahwa dari 9 indikator kebijakan strategis dengan NSB-IKS Jawa = 4,20, dan diikuti tersebut menunjukkan ada 5 NSB-IKS indikator dalam rangka pencegahan PPLS Jawa-luar Jawa bernilai tinggi yang dapat dan pengamanan LLBS perlu sinkronisasi mengamankan keberadaan LLBS menurut pembiayaan di Kementerian ATR/BPN persepsi responden (n=80) mulai dari yang dengan K/L lainnya dan Pemda (KS-08) (NSB- paling tinggi, yaitu pemetaan lokasi dan LLBS IKS Jawa = 4,15), dalam evaluasi kesesuaian perlu dilakukan menjadi sasaran strategis unit pemanfaatan ruang dengan RTR untuk sawah kerja terkait (KS-04) dengan NSB-IKS Jawa- dan pengamanan LLBS perlu sinkronisasi luar Jawa = 4,08, dan lalu dalam rangka pembiayaan di Kementerian ATR/BPN dengan pencegahan PPLS dan pengamanan LLBS K/L lainnya dan Pemda (KS-09) (NSB-IKS Jawa perlu sinkronisasi pembiayaan di Kementerian = 4,07), penyusunan panduan pemetaan LLBS ATR/BPN dengan K/L lainnya dan Pemda (KS- perlu dilakukan menjadi kegiatan strategis 08) (NSB-IKS Jawa-luar Jawa =4,07), dalam (KS-02) (NSB-IKS Jawa = 3,97), dan indikator rangka evaluasi kesesuaian pemanfaatan evaluasi lokasi dan LLBS menjadi sasaran ruang dengan RTR untuk sawah dan penga- strategis (KS-05) (NSB-IKS Jawa = 3,94). manan LLBS perlu sinkronisasi pembiayaan b. Wilayah Luar Jawa di Kementerian ATR/BPN dengan K/L lainnya Di wilayah luar Jawa, berdasarkan hasil dan Pemda (KS-09) (NSB-IKS Jawa-luar Jawa penghitungan NSB-IKS gabungan di luar = 4,03), evaluasi lokasi dan LLBS menjadi Jawa (NSB-IKS luar Jawa), bahwa dari 9 sasaran strategis (KS-05) (NSB-IKS Jawa- indikator kebijakan strategis tersebut menunjuk- luar Jawa = 3,89), dan penyusunan panduan kan ada 5 NSB-IKS luar Jawa bernilai tinggi yang pemetaan LLBS perlu dilakukan menjadi dapat mengamankan keberadaan LLBS kegiatan strategis (KS-02) (NSB-IKS Jawa-luar Jawa = 3,87). 138
Perspektif Pemangku Kepentingan terhadap Penggunaan Lahan Sawah: Studi Kasus di Jawa dan Luar JawaAsmadi Adnan Dari hasil penghitungan NSB-IKS di wilayah strategis tersebut yang perlu dibangun dan Jawa dan luar Jawa tersebut menunjukkan dikembangkan untuk mempertahankan ke- bahwa seluruh indikator dengan NSB-IKS yang beradaan LLBS adalah meningkatkan dan bernilai paling tinggi tersebut secara umum memperkuat sinkronisasi, koordinasi, dan cenderung muncul terjadi bersama-sama di kolaborasi dalam berbagai hal antarkemente- Jawa dan luar Jawa, meskipun urutannya rian/lembaga yang terkait, baik Kementerian berbeda-beda sesuai persoalan yang dihadapi ATR/BPN dan K/L lainnya, serta Pemda Provin- di kedua wilayah sampel. Dalam hal ini yang si, Pemda Kabupaten/Kota, masyarakat mau- paling ditekankan menjadi fokus kebijakan pun stakeholder lainnya. Tabel 5 Nilai Skor Bobot Indikator Kebijakan Strategis (NSB-IKS) Pengamanan Luas Lahan Baku Sawah (LLBS) Menurut Persepsi Responden BPN (Kanwil BPN Provinsi + Kantah Kabupaten) dan Pemkab (Bappeda, PUPR, Pertanian) di Jawa dan Luar Jawa Gambar 3 NSB-IKS PPLS Menurut Responden BPN dan Pemkab di Jawa dan Luar Jawa 139
JURNAL PERTANAHANNovember 2022123-142Vol. 12 No. 2 IV. KESIMPULAN dan d) penetapan sawah dalam LP2B. Sementara itu, di Luar Jawa ada 5 indikator Sejalan dengan tujuan utama kajian ini pada bagian pencegah utama, yaitu a) penetapan sawah depan, maka dari hasil pengolahan dan analisis dalam LP2B, b) penetapan sawah dalam RRTR/ data, serta pembahasannya diperoleh beberapa RDTR/Zonasi, c) penetapan sawah dalam LP2B kesimpulan sebagai berikut. yang ada peta lokasinya, d) pemanfaatan ruang 1. Berdasarkan rasio/perbandingan luas lahan yang sejalan dengan RTRW/RDTR/Zonasi, dan baku sawah (LLBS) dengan luas wilayah serta e) pemberian insentif dalam bentuk Saprodi potensi ketersediaan luas lahan nonsawah, kepada petani dapat mencegah PPLS. di wilayah luar Jawa masih sangat besar 5. Dari 9 indikator kebijakan strategis yang peluangnya membuka lahan baru melalui diobservasi untuk mengetahui/mengkaji upaya- program ekstensifikasi pengembangan upaya mempertahankan LLBS berdasarkan usahatani sawah dibandingkan di Jawa. indeks persepsi NSB-IKS, diketahui bahwa di 2. Selama periode tahun 2014 - 2018, secara lokasi sampel Jawa ada 3 indikator kebijakan umum di lokasi sampel Jawa cenderung terjadi strategis yang utama, yaitu a) pemetaan lokasi/ penyusutan LLBS, namun sebaliknya di Luar LLBS perlu dilakukan menjadi sasaran strategis, Jawa cenderung terjadi penambahan LLBS. b) dalam pencegahan PPLS dan pengamanan 3. Dari 28 indikator pendorong yang diobservasi LLBS perlu sinkronisasi pembiayaan di untuk mengetahui/mengkaji penyebab Kementerian ATR/BPN dengan K/L lainnya kerentanan/kemudahan PPLS berdasarkan dan Pemda, dan c) dalam evaluasi kesesuaian indeks persepsi NSB-ID, diketahui bahwa pemanfaatan ruang dengan RTR untuk sawah di lokasi sampel Jawa terdapat 5 indikator dan pengamanan LLBS perlu sinkronisasi pendorong utama, yaitu a) daerah yang pembiayaan di Kementerian ATR/BPN dengan belum mempunyai program pengendalian K/L lainnya dan Pemda. Sedangkan, di Luar tata ruang, b) sawah yang terletak di wilayah Jawa ada 3 indikator kebijakan strategis yang padat penduduk, c) sawah yang dekat dengan utama, yaitu a) dalam pencegahan PPLS kawasan perdagangan/jasa, d) sawah yang dan pengamanan LLBS perlu sinkronisasi dekat dengan jalan utama/raya non-TOL, dan pembiayaan di Kementerian ATR/BPN dengan e) daerah yang belum mempunyai program K/L lainnya dan Pemda, b) dalam evaluasi pengendalian pertanahan. Sedangkan di Luar kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTR Jawa, ada 5 indikator pendorong utama, yaitu untuk sawah dan pengamanan LLBS perlu a) sawah yang dekat dengan jalan utama/raya sinkronisasi pembiayaan di Kementerian ATR/ non-TOL, b) daerah yang belum mempunyai BPN dengan K/L lainnya dan Pemda, dan c) program pengendalian tata ruang, c) sawah pemetaan lokasi dan LLBS perlu dilakukan yang dekat dengan kawasan permukiman, d) menjadi sasaran strategis. sawah yang terletak dalam areal pengadaan tanah untuk pembangunan, dan e) daerah yang belum mempunyai program pengendalian DAFTAR PUSTAKA pertanahan. Adnan, A., Firyadi, & Ardiwijaya, V. S. (2020). 4. Dari 25 indikator pencegah yang diobservasi Penelitian Pengendalian Pertanahan dan untuk mengetahui/mengkaji pengamanan/ Tata Ruang: Upaya Kebijakan Pencegahan pencegahan PPLS berdasarkan indeks persepsi Alih Fungsi Lahan Sawah. Bogor: NSB-IC, diketahui bahwa di lokasi sampel Puslitbang ATR/BPN Press, Kementerian Jawa ada 5 indikator pencegah utama, yaitu ATR/BPN a) pemanfaatan ruang yang sejalan dengan Barlowe, R. (1972). Land Resources Economic. RTRW/RDTR/Zonasi, b) penetapan sawah Englewood Cliffs: Prentice Hall, Inc. dalam RRTR/RDTR/Zonasi, c) penetapan sawah dalam LP2B yang ada peta lokasinya, 140
Perspektif Pemangku Kepentingan terhadap Penggunaan Lahan Sawah: Studi Kasus di Jawa dan Luar JawaAsmadi Adnan Dewi, I. A. L. & Sarjana, I. M. (2015). Faktor-Faktor Lestari, T. (2009). Dampak Konversi Lahan Pertanian Pendorong Alih Fungsi Lahan Sawah bagi Taraf Hidup Petani. Laporan Skripsi. Menjadi Lahan Non-Pertanian. Jurnal Bogor: Institut Pertanian Bogor Manajemen Agribisnis, Vol. 3, No. 2, Fakultas Pertanian Universitas Udayana, Marzuki, A. (2018). Analisis Tingkat Perkembangan Bali, 163 Wilayah, Konversi Lahan dan Rasio Tanah Terdaftar serta Arahan Pengembangan Harini, R., Yunus, H. S., Kasto, & Hartono, S. Wilayah di Kabupaten Cirebon. Laporan (2012). Agricultural Land Conversion: Tesis. Program Studi Perencanaan Determinants and Impact For Food Wilayah, Sekolah Pascasarjana, Institut Sufficiency in Sleman Regency. Indonesian Pertanian Bogor. Journal of Geography, Vol. 44 No. 2. ac.id/handle/123456789/ 92458 Mustopa, Z., & Santosa, P. B. (2011). Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Haryanto, I. B. R. (2017). Analisis Faktor-Faktor Lahan Pertanian di Kabupaten Demak. yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan E-print Universitas Diponegoro Sawah Seluruh Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 - 2015. E-print Nasoetion L dan Winoto. (1996). Masalah Alih Fungsi Universitas Muhammadiyah Surakarta Lahan Pertanian dan Dampaknya terhadap Hidayat, S. I. (2008). Analisis Konversi Lahan Sawah di Propinsi Jawa Timur. J-SEP, Vol. 2 (No. 3), 48-58, ISSN 2356-2382 Keberlangsungan Swasembada Pangan. Prosiding Lokakarya Persaingan dalam Pemanfaatan Sumberdaya Lahan dan Air:6482. Hasil kerja sama PPSEP dengan Indrianawati, N. D. M. (2019). Dampak Pertumbuhan Ford Foundation Penduduk terhadap Alih Fungsi Lahan Nugroho, I. & Dahuri, R. (2012). Pembangunan Pertanian di Kabupaten Cirebon Tahun Wilayah Perpektif Ekonomi, Sosial dan 2010 - 2016. Jurusan Teknik Geodesi Lingkungan. Jurnal pada LP3ES, Ed. Rev. FTSP
Institut Teknologi Nasional, cet.2, Jakarta, 2012, 168-169 Bandung. Jurnal Online Institut Teknologi Nasional, Reka Geomatika No. 1, Vol. Pakpahan, A. dan Anwar, A. (1993). Faktor-Faktor 2019, 21 - 29, ISSN 2714-7401 Maret yang Mempengaruhi Konversi Lahan 2019, Jurusan Teknik Geodesi Sawah. Laporan Pusat Penelitian Sosial Kusrini, S., & Hardoyo, S. R. (2011). Perubahan Ekonomi Pertanian Bogor. Penggunaan Lahan dan Faktor yang Mempengaruhinya di Kecamatan article/view/5022/4262 Gunungpati Kota Semarang. Majalah Geografi Indonesia Vol. 25 No. 1. Pondaag, C., Pakasi, C. B. D., Kumaat, R. M. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi article/view/13358/9576. Terjadinya Alih Fungsi Lahan Pertanian Kusumastuti, A. C., Kolopaking, L. M., & Barus, B. (2018). Faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan di di Kabupaten Minahasa Tenggara. Agri- SosioEkonomi Unsrat, Vol. 14 (No. 2), 151- 158, ISSN 1907-4298 Kabupaten Pandeglang. Departemen Ilmu Raharjo, S. (1999). Geografi dan Penerapannya Perencanaan Pembangunan Wilayah dan dalam Pembangunan Wilayah, Jurusan Perdesaan, Fakultas Ekonomi Manajemen, Geografi FMIPA-UI, Depok Institut Pertanian Bogor 141
JURNAL PERTANAHANNovember 2022123-142Vol. 12 No. 2 Rahmadani, A. (2019). Analisis Faktor-Faktor Syaifuddin, Hamire, A., & Dahlan. (2013). Hubungan yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Antara Jumlah Penduduk dengan Alih Pertanian di Provinsi Jawa Tengah. Fungsi Lahan di Kecamatan Somba Opu Program Studi Strata 1 pada Jurusan Kabupaten Gowa. Jurnal Agrisistem, Vol. 9 Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, (No. 2), ISSN 2089-0036 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta Utomo, M., Rifai, E., & Thohar, A. (1992). Pembangunan dan Pengendalian Alih Rustan, M. S. (2018). Alih Fungsi Lahan Pertanian Fungsi Lahan. Lampung: Universitas Menjadi Kawasan Pemukiman di Lampung Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar. Jurnal Pendidikan PEPATUDZU Media Pendidikan dan Sosial Winoto (2005). Fakta Alih Fungsi Lahan Sumatera Utara. Medan: Universitas Sumatera Utara Kemasyarakatan, Vol. 14, No. 2, November Peraturan Perundang-Undangan Terkait: 2018 Undang-Undang Nomor 5 Tahun1960 tentang Setiawan, H. P. (2016). Alih Fungsi (Konversi) Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Lahan Pertanian ke Non Pertanian Kasus (UUPA) di Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran Kota Samarinda. Jurnal pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang eJournal Sosiatri-Sosiologi, Volume 4 Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Nomor 2, Universitas Mulawarman, 2016, Pertanian 282 Peraturan Presiden RI Nomor 59 Tahun 2019 tentang Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Manajemen. Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Bandung: Alfabeta Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 686/ SK-PG.03.03/XII/2019 tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2019 142
Analisis Determinan Efisiensi Penggunaan Lahan di Kawasan Indonesia Bagian Barat: Pendekatan Slack Base ModelMoh Najikhul Fajri, Nurul Istifadah, Backtiar Putra Pratama Received: October 16, 2022 | Reviewed: November 4, 2022 | Accepted: November 29, 2022 ANALISIS DETERMINAN EFISIENSI PENGGUNAAN LAHAN DI KAWASAN INDONESIA BAGIAN BARAT: PENDEKATAN SLACK BASE MODEL DETERMINANT ANALYSIS OF LAND USE EFFICIENCY IN WEST INDONESIA REGION: SLACK-BASED MODEL APPROACH Moh Najikhul Fajri1,2,3, Nurul Istifadah1, Backtiar Putra Pratama2 1Departemen Ilmu Ekonomi, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia 2Hore Institute Indonesia, Surabaya, Indonesia 3Bank Indonesia, Jakarta, Indonesia Koresponden email: ABSTRAK Urbanisasi yang semakin tinggi menciptakan berbagai tantangan bagi pemanfaatan tutupan lahan. Atas dasar tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji sejauh mana faktor aglomerasi provinsi terhadap efisiensi penggunaan lahan di kawasan Indonesia Bagian Barat. Penelitian ini menggunakan data sekunder melalui Datastream BPS mencakup seluruh provinsi di Pulau Sumatera dan Jawa serta 2 Provinsi di Kalimantan selama 2015-2019. Penelitian ini menggunakan teknik analisis efisiensi slack based model dan regresi panel dinamis: generalized method of moments. Hasilnya menunjukkan bahwa struktur industri berpengaruh negatif dan ketimpangan berpengaruh positif signifikan terhadap efisiensi penggunaan lahan. Perubahan struktur industri menyebabkan peningkatan penggunaan lahan sehingga berimplikasi pada share input residual. Di sisi lain, daerah yang relatif terbatas dalam pendapatan menyebabkan perpindahan industri sehingga output mengalami peningkatan tanpa adanya residual input. Kata kunci : aglomerasi, efisiensi penggunaan lahan, residual, analisis efisiensi ABSTRACT Increasing urbanization creates various challenges for land cover utilization. On this basis, this study aims to test the extent of provincial agglomeration factors to land use efficiency in the Western Indonesia region. This study used secondary data through BPS data streams covering all provinces on the islands of Sumatra and Java as well as 2 provinces in Kalimantan during 2015-2019. This study used efficiency analysis: slack-based model and dynamic panel regression : generalized method of moments. The results show that industrial structure negatively affects, and inequality has a significant positive effect on land use efficiency. Changes in industrial structure led to increased land use, which has implications for residual input share. On the other hand, areas that are relatively limited in income cause industrial displacement so that output increases in the absence of residual inputs. Keywords : agglomeration, land use efficiency, residual, efficiency analysis. 143143
JURNAL PERTANAHANNovember 2022143- 153Vol. 12 No. 2 I. PENDAHULUAN A. Latar belakang Tingginya laju urbanisasi yang semakin tinggi menciptakan berbagai tantangan bagi pemanfaatan kelestarian dan tutupan lahan. Kemajuan perkotaan yang semakin menjadi alasan di balik perkembangan suatu wilayah hingga saat ini. Hunian yang terbatas menyebabkan munculnya illegal area di perkotaan yang memicu terjadinya slum area. Sementara itu, fokus pembangunan perkotaan yang hanya mengarah pada aspek nonfisik seperti mengejar pertumbuhan ekonomi akan memperparah terciptanya slum tersebut. Di samping itu, aglomerasi yang tidak mengarah pada keteraturan pemukiman justru mengakibatkan pertumbuhan shanty town yang semakin tinggi. Tidak hanya itu, perkembangan urbanisasi yang tidak beraturan juga menyebabkan Sumber: BPS (2020) terjadinya penurunan tutupan lahan hijau sehingga penetrator karbon dioksida semakin menurun dan Gambar 1 Proyeksi Laju Urbanisasi Perkotaan Setiap Provinsi di Indonesia Bagian Barat memaksa kualitas lingkungan semakin buruk. Beberapa penelitian kekinian telah Indonesia Bagian Barat merupakan satu- satunya kawasan yang memiliki kecepatan urbanisasi tinggi. Berdasarkan BPS (2020), bahwa rata-rata laju pertumbuhan untuk kawasan Indonesia Bagian Barat sebesar 58,4% di mana DKI Jakarta dan Kepulauan Riau merupakan provinsi tertinggi. Sementara itu, Berdasarkan Gambar 1, beberapa provinsi misalnya Aceh dan Lampung justru memiliki laju urbanisasi yang relatif rendah. Perbedaan yang mendasar di antara kedua kawasan ini lebih mengarah pada ketersediaan fasilitas publik dan lapangan pekerjaan. Kondisi ini membuat kedua wilayah justru mengalami penurunan tutupan lahan hijau dan memaksa sebagian lahannya untuk dipakai sebagai hunian. Keterbatasan lahan di perkotaan menjadi bagian terpenting dalam rangka menciptakan lingkungan dan ekosistem yang berkelanjutan. Tidak hanya itu, perubahan yang signifikan memaksakan formasi kesediaan lahan harus terkonsentrasi untuk keperluan residensial dan lainnya sehingga kualitas tutupan lahan semakin tidak terkendali. Jika diamati secara keseluruhan tren urbanisasi di setiap mengungkapkan aglomerasi perkotaan turut menciptakan penurunan penggunaan lahan. Misalnya, berapa daerah mulai intens dalam menciptakan keteraturan sosial dan ekonomi guna mendorong efisiensi pembangunan (Huang et al.,, 2017; Liu, 2018). Secara lebih lanjut, Huang et al.,, (2017) menyatakan bahwa pentingnya minimalisasi melalui efisiensi penggunaan lahan di kawasan pusat pengembangan agar emisi karbon dan aglomerasi dapat diatasi secara komprehensif. Selain itu, minimnya lahan terbuka membuat beberapa regulator tingkat pusat juga turut mengaktualisasi lahan dengan baik. Tidak hanya itu, pentingnya mengaktualisasi lahan yang minim di kawasan perkotaan juga menjadi konsentrasi khusus (Liu et al.,, 2018). Terakhir, Liu et al.,, (2017) menambahkan bahwa pertumbuhan urbanisasi yang tidak terkendali juga menciptakan penurunan ketersediaan lahan terbuka di kawasan-kawasan terkonsentrasi. Dengan demikian, urgensinya ketersediaan lahan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan suatu kawasan dalam lingkup perkotaan. provinsi mengalami kenaikan yang cukup masif. Dewasa ini interkoneksi antara pertumbuhan Hal ini disebabkan oleh munculnya pusat dan kutub ekonomi terhadap kapasitas sumber daya di pertumbuhan baru yang kemudian menyebabkan lingkungan menjadi sangat penting (Bai et al.,, arus perpindahan penduduk makin meningkat. 2014). Koneksi antara pertumbuhan ini diharapkan 144144
Analisis Determinan Efisiensi Penggunaan Lahan di Kawasan Indonesia Bagian Barat: Pendekatan Slack Base ModelMoh Najikhul Fajri, Nurul Istifadah, Backtiar Putra Pratama dapat mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang memadai misalnya jalan dan jembatan serta termasuk pada pemanfaatan lahan (Qian, 2015). moderasi pendukung tertentu seperti kesediaan Beberapa negara telah melakukan valuasi terkait hal konektivitas (Balassa & Stoutjesdijk, 1975). ini termasuk Tiongkok (Wang et al.,, 2018). Trade off Integrasi ekonomi regional berkaitan dengan antara pertumbuhan ekonomi dan kapasitas sumber efisiensi skala dan teknis termasuk juga populasi dan daya yang semakin tinggi membuatnya perlu ada jarak antar perkotaan (Matsumoto, 2004). Beberapa ketahanan dan kebijakan dalam rangka menuju daerah zona pengembangan regional menyebabkan pembangunan yang berkelanjutan. Sementara itu, homogenitas antar industrial. Hal ini disebabkan oleh penggunaan lahan yang semakin efisien menjadi daerah pusat pertumbuhan yang kemudian dapat bagian terpenting dalam rangka meningkatkan mengurangi jumlah lahan yang tersedia di kawasan kapasitas pembangunan berlanjutan. Atas dasar tersebut. Beberapa lahan diperuntukkan sebagai tersebut, penelitian ini diarahkan untuk meninjau kawasan industri besar dan sisanya digunakan untuk secara konsisten variabel yang mempengaruhi efisiensi lingkungan pendukung perkotaan seperti pusat penggunaan lahan di kawasan Indonesia perdagangan dan pemerintahan (Guastella et al.,, bagian barat sebagai bagian wilayah yang memiliki 2017). Sementara itu, proses penyesuaian selalu laju urbanisasi tinggi. dilakukan oleh pemerintah dengan alasan memenuhi B. STUDI LITERATUR kaidah tujuan dan tuntutan perkotaan terkait ekspansi regional yang kemudian menciptakan Beberapa wilayah perkotaan, mayoritas interaksi pembagian wilayah administratif sehingga dapat ekonomi mengarah pada pertukaran barang dan jasa memengaruhi penggunaan lahan. Di sisi lain, daerah termasuk input produksi (Vaitsos, 1978). Integrasi yang kurang berkembang di kawasan tertentu dapat ekonomi regional terhadap persaingan kawasan menyebabkan efek perpindahan regional yang semakin kompleks dan berkaitan satu sama lainnya. kemudian memaksa industri dan pusat perkotaan Tidak hanya itu, perkotaan harus menggunakan berpindah secara berangsur-angsur (Luo et al.,, faktor endowment untuk mengembangkan 2014). Hal ini disebabkan oleh biaya yang tersedia lingkungannya. Di sisi lain, persaingan antar regional relatif murah dibandingkan harus bertahan di akan memaksa industri menyebarkan teknologi pada kawasan tersebut dan sebaliknya. Tidak hanya itu, berbagai aspek. Selain itu, akan ada dampak yang wilayah yang memiliki tingkat keunggulan relatif relatif eligible dalam rangka restrukturisasi lahan di rendah dengan mudah dapat mengatur situasi perkotaan. sehingga perpindahan industrial dan pendukungnya Keberagaman sumber daya alam dan dapat dilakukan kapan saja (Li et al.,, 2018). Tidak ketersediaan faktor produksi secara langsung hanya itu, konsolidasi lahan perkotaan yang relatif berimplikasi terhadap pembangunan ekonomi di sempit juga memaksa beberapa konsorsium untuk daerah semakin tidak seimbang. Beberapa literatur memindahkan pusat aktivitasnya ke kawasan sebelumnya menyatakan bahwa pembangunan sekitar yang memiliki kapasitas memadai. Di sisi ekonomi yang tidak seimbang akan menyebabkan lain, pemerintah juga turut berperan dalam proses kontrol penggunaan lahan tidak menemukan perpindahan industrial dengan cara desentralisasi ekuilibriumnya (Basolo, 2003). Selain itu, temuan fiskal sepihak dan kontinu (Cao et al.,, 2018). serupa juga akan menyebabkan terjadinya eksternalitas pada lingkungan sekitar (Lowery, 2001). Kondisi ini kemudian diilhami sebagai sarana dalam mempercepat proses keterkaitan lahan dan lainnya untuk langkah inovasi. Dengan demikian, proses ini perlu melibatkan berbagai hal misalnya pemerintah dan akurasinya dalam mencapai kemajuan regional dan interregional. Beberapa konteks tersebut dapat dibubuhkan melalui infrastruktur perkotaan Pertumbuhan ekonomi dan kebijakan pemerintah merupakan indikator yang sama-sama berperan penting dalam mencapai strategi penggunaan lahan perkotaan yang efisien. Misalnya, Liu et al (2008) menyatakan bahwa fluktuasi penggunaan lahan turut dipengaruhi oleh arah kebijakan ekonomi makro dan regional khususnya di bagian lahan. Di sisi lain, peneliti sebelumnya juga menemukan indikasi bahwa terdapat perubahan transformasi lahan yang 145145
JURNAL PERTANAHANNovember 2022143- 153Vol. 12 No. 2 diakibatkan oleh pertumbuhan populasi dan industri pembangunan hijau dapat dinyatakan sebagai yang kemudian memaksa penggunaan lahan secara berikut. masif di pusat pertumbuhan baru (Sun & Zhao, 2018). Kondisi ini kemudian mendapatkan respon melalui Tan (2017) di mana daerah sabuk hijau perlu dilindungi agar kemudian dapat mencegah perluasan penggunaan lahan yang semakin pesat. Hal ini diperlukan untuk mengedepankan sarana kebijakan yang efektif terkait penggunaan lahan dan menciptakan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, sangat penting untuk menganalisis situasi lahan di area perkotaan termasuk faktor yang memengaruhinya. Ada beberapa penelitian yang Pada proses pengukurannya, efisiensi telah mengkaji secara lebih lanjut pada penggunaan pemanfaatan lahan akan menggunakan rasio input lahan misalnya efisiensi (Martinho, 2017; Xie et al.,, dan output untuk mencapai informasi efisien dari 2018). Selain itu ada pula penelitian yang secara ketiga aspek yaitu ekonomi, sumber daya alam, dan sinergi membahas dampak sosial dan ekonomi lingkungan ekologis. Di mana ketiganya merupakan terhadap efisiensi penggunaan lahan (Krekel et faktor penggerak efisiensi pemanfaatan lahan dari al.,, 2016). Efisiensi penggunaan lahan sangat sisi regional. Sementara itu, produk domestik bruto diperlukan dalam meninjau aspek penggunaan lahan dan kualitas tutupan lahan digunakan sebagai output oleh pihak mana pun termasuk tantangan urbanisasi faktor produksi. Atas dasar tersebut maka kemudian yang berkembang pesat. Sebagian besar penelitian penelitian ini menggunakan beberapa indikator yang terdahulu berfokus pada objek di Tiongkok. Dengan akan dipakai sebagai upaya menentukan efisiensi, demikian, kajian ini sangat relevan apabila diterapkan adapun indikator tersebut adalah sebagaimana pada di Indonesia. Tabel 1. II. METODE A. Pengukuran Efisiensi Tabel 1 Komponen Analisis Efisiensi Komponen Variabel Definisi Variabel Satuan Penggunaan Lahan Perkotaan: Slack Based Model Efisiensi secara umum diukur melalui proses penyesuaian input terhadap output di mana seluruh Input Investasi Tenaga Kerja Pembentukan Modal Tetap Bruto Jumlah angkatan kerja yang bekerja Juta rupiah Orang faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal akan terdistribusi menjadi output tanpa ada residual apapun. Sementara itu, proses penyesuaian model efisiensi penggunaan lahan juga mengikuti Ouput PDRB Tutupan Lahan Produk Domestik Regional Bruto Riil Indeks Kualitas Tutupan Juta rupiah Persen fungsi produksi Cobb et al.,, (1928). Di sisi lain, proses ini menggunakan model slack based model B. Hubungan Aglomerasi Perkotaan bahwa K(k=1,2,...,K) keputusan, penggunaan terhadap Efisiensi Lahan N(n=1,2,..,N) input, sejumlah M(m=1,2,..,M) output yang diharapkan, dan I(i=1,2,..,I) output yang tidak diharapkan (non-desire) pada kabupaten/kota dalam kurun tertentu. Adapun penghitungan efisiensi Model yang menggambarkan pembangunan penelitian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan hubungan antar variabel, 146146
Analisis Determinan Efisiensi Penggunaan Lahan di Kawasan Indonesia Bagian Barat: Pendekatan Slack Base ModelMoh Najikhul Fajri, Nurul Istifadah, Backtiar Putra Pratama adapun hubungan dan pengaruhnya dapat dijelaskan Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa sebagai berikut. Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Data tersebut diperoleh melalui Datastream Badan Pusat Statistik. Variabel yang dipergunakan dalam Di mana EFF merupakan efisiensi tutupan penelitian ini antara lain efisiensi penggunaan lahan, lahan, PDBPercap merupakan produk domestik pendapatan per kapita, struktur Industri, ketimpangan bruto perkapita, IS merupakan struktur industri, daerah, jumlah timbunan sampah. Adapun detail GR merupakan indeks gini rasio, LK merupakan variabel tersebut disajikan dalam Tabel 2. jumlah luas lahan kritis, i merupakan provinsi, dan t merupakan tahun. Tabel 2 Definisi dan Satuan Variabel Teknik estimasi yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antar variabel di atas adalah regresi panel dinamis: generalized method of moment. Variabel Efisiensi Penggunaan Lahan Notasi eff Definisi Tingkat efisiensi teknis penggunaan lahan Satuan Persen Sumber Estimasi penulis Arrelano & Bond (1991) mengestimasi generalized method of moments (GMM) dengan hasil yang paling efisien. Penaksir dari parameter GMM sendiri adalah Pendapatan Perkapita PDBPercap Produk domestik bruto dibagi jumlah penduduk Rupiah BPS δ. Sementara, GMM juga memiliki taksiran estimasi J (δ ̂) untuk meminimumkan nilai dengan cara Struktur Industri SI Logaritma natural PDB Industri Persen BPS sebagai berikut: Ketimpangan GR Indeks Gini Rasio Persentase BPS Selanjutnya, pemodelan W akan dimungkinkan sama dengan W^ sehingga nilai W ̂=Λ ̂^(-1) ; Luas lahan kritis LK Berdasarkan Jumlah luasan lahan kritis tingkat nasional penelitian Hektar BPS sebelumnya . Selanjutnya persamaan estimasi menunjukkan bahwa pendapatan perkapita akan bertransformasi sebagai berikut: berpengaruh negatif terhadap efisiensi penggunaan lahan. Sementara itu, struktur industri juga berpengaruh negatif terhadap efisiensi penggunaan lahan. Ketimpangan berpengaruh negatif terhadap Menggunakan persamaan tersebut, maka efisiensi penggunaan lahan. Jumlah luas lahan hasil estimasi akan menjadi paling efisien dan berpengaruh negatif terhadap efisiensi penggunaan selaras dengan populasinya. Penelitian dan proses lahan (Wang et al.,, 2018; Yu et al.,, 2019). diagnosis ini identik dengan difference-GMM yang mana dalam penerapannya akan meninjau y1it-y1it-1 secara langsung. Kemudian, pengujian validitas III. HASIL DAN PEMBAHASAN berlanjut pada beda kala berbentuk logaritma, A. Statistik Deskriptif penelitian ini dikenalkan oleh Blundell et al (1998) Tabel 3 merupakan hasil statistik deskriptif yang dengan menggunakan system-GMM pada proses dikelompokkan berdasarkan ukuran pemusatan dan analisisnya yaitu memasukkan logaritma beda kala penyebaran meliputi rata-rata, standar deviasi, dan sebagai variabel instrumentalnya. Dengan demikian jangkauan maksimum-minimum. diperoleh system-GMM yang lebih efisien dari pada difference-GMM. Tabel 3 Deskriptif Statistik C. Data dan Variabel Varia- ble Obs Mean Std. Dev. Min Max eff 90 .879 .08 .726 1 Penelitian ini menggunakan data sekunder panel setiap provinsi selama 2015-2019 di Kawasan Indonesia Bagian Barat meliputi Aceh, Sumatera PDB Percap SI GR 90 42386.293 90 1.614e+08 90 .352 32215.369 20302.48 2.191e+08 3108967.3 .038 .27 174812.5 8.841e+08 .44 Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, LK 90 198526.66 9131.668 188630 214150 Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kepulauan Sumber: Hasil estimasi Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, 147147
JURNAL PERTANAHANNovember 2022143- 153Vol. 12 No. 2 Berdasarkan Tabel 3 bahwa nilai efisiensi produktif. Kondisi ini tentu diwaspadai mengingat secara keseluruhan berada pada level tidak efisien daerah selain DKI Jakarta dan Bangka Belitung secara moderat dan rasio gini mendekati nilai masih relevan untuk berbenah dan menunjukkan nol. Sementara itu, semua variabel penjelas tidak tensi terbaiknya sehingga kemungkinan turun atau memiliki potensi outlier sehingga dapat dijelaskan naiknya efisiensi akan terjadi kapan saja. lebih lanjut dengan pendekatan inferensial. Tabel 5 Rata-rata Efisiensi Penggunaan Lahan B. Matriks Korelasi No. Provinsi Rata-rata Effisiensi Berikut Tabel 4 merupakan hasil koefisien korelasi 1 Aceh 0.777616 yang menyatakan hubungan antar variabel penelitian. 2 Babel 1 Koefisien korelasi ini digunakan untuk meninjau 3 Banten 0.915249 atribut antar variabel dan proses deteksi asumsi 4 Bengkulu 0.776743 klasik pada data panel berupa multikolinieritas 5 DIY 0.968394 (Greene, 2000). 6 Jabar 0.933002 7 Jakarta 1 Tabel 4 Korelasi Pairwise 8 Jambi 0.922813 Variables (1) (2) (3) (4) (5) 9 Jateng 0.846236 (1) eff 1.000 10 Jatim 0.859476 (2) PDB Percap 0.371 1.000 11 12 Kalbar Kalteng 0.810221 0.760251 (3) SI 0.176 0.156 1.000 13 Kepri 0.882213 (4) GR 0.289 0.224 0.533 1.000 14 Lampung 0.913507 (5) LK 0.187 0.056 0.068 0.123 1.000 15 Riau 0.878647 Sumber: Hasil estimasi 16 Sumbar 0.82311 17 Sumsel 0.892251 Berdasarkan Tabel 4, bahwa secara 18 Sumut 0.85859 keseluruhan variabel memiliki hubungan yang hampir Sumber: Hasil estimasi mendekati nol, artinya pola hubungan antar variabel memiliki kecenderungan semakin lemah. Sementara Gambar 2 menyajikan perkembangan efisiensi itu, secara keseluruhan apabila ditinjau dari aspek penggunaan lahan secara temporal. Perkembangan asumsi klasik mendapati nilai yang kurang dari 0,9 efisiensi penggunaan lahan menunjukkan bahwa yang artinya seluruh variabel eksplanatori telah hanya DKI Jakarta dan Bangka Belitung memiliki nilai terbebas dari multikolinearitas. Dengan demikian, maksimum. Secara temporal, tidak terjadi perubahan variabel dapat dilanjutkan pada tahap estimasi. efisiensi penggunaan lahan untuk kedua wilayah tersebut. Hal ini disebabkan oleh penggunaan lahan C. Hasil Estimasi yang juga tidak mengalami perubahan. Sementara Berdasarkan Tabel 5, rata-rata efisiensi penggunaan itu, share input yang relatif berimbang dengan output lahan menunjukkan bahwa hanya Kepulauan yang dihasilkan membuat residual bagi kedua daerah Bangka Belitung dan DKI Jakarta yang mengarah tersebut relatif sama. Di sisi lain, perubahan efisiensi pada constan return to scale (Eff=1). Artinya dengan justru terjadi di beberapa tempat misalnya Provinsi melibatkan input tenaga kerja dan pertambahan modal Aceh, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Jawa tetap bruto maka pembangunan memiliki porsi yang Tengah, Jawa Timur, dan Jambi. Hal ini disebabkan sama tanpa memihak pada penurunan penggunaan oleh pembangunan yang cukup masif pada daerah- lahan secara masif. Sementara itu, sebagian besar daerah tersebut. Kondisi itu membuat penggunaan daerah lainnya justru mengarah pada decreasing lahan juga relatif berubah. Jika ditransliterasi secara return to scale (eff<1). Di mana dengan input tenaga langsung maka daerah ini akan relatif berkembang kerja dan pertambahan modal tetap bruto yang dan memang memiliki aktivitas yang cukup padat. cukup tinggi menyebabkan terjadinya perlambatan Namun demikian, penurunan efisiensi mungkin juga pemanfaatan lahan sehingga merusak lahan terjadi bagi daerah yang ditinggalkan oleh pusat 148148
Analisis Determinan Efisiensi Penggunaan Lahan di Kawasan Indonesia Bagian Barat: Pendekatan Slack Base ModelMoh Najikhul Fajri, Nurul Istifadah, Backtiar Putra Pratama perindustrian misalnya seperti Aceh dan Sumatera Tabel 6 menunjukkan bahwa struktur industri Barat. berpengaruh negatif dan ketimpangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap efisiensi pemanfaatan lahan. Sementara itu, pendapatan per kapita dan luas lahan kritis tidak berpengaruh terhadap efisiensi pembangunan hijau. Terakhir, bahwa hanya model (2) yang memiliki kesesuaian dengan kondisi riil di mana nilai peluang Sargan (1958) sama dengan 0.213 artinya telah memenuhi kaidah overidentified dan Arrelano-Bond (2002) tahap 2 besar 0.1739 (yang artinya telah terbebas dari masalah otokorelasi. D. Diskusi Berdasarkan hasil estimasi sebelumnya merujuk Sumber: Hasil estimasi bahwa beberapa daerah zona pengembangan Gambar 2 Hasil Penghitungan Efisiensi Penggunaan Lahan regional menyebabkan homogenitas antar wilayah. Hal ini disebabkan oleh daerah pusat pertumbuhan Berikut ini Tabel 6 merupakan hasil estimasi regresi yang kemudian dapat mengurangi jumlah lahan panel dinamis: generalized method of moment (GMM) yang tersedia di kawasan tersebut. Beberapa lahan yang melibatkan dua tahap yaitu one-step dan two- diperuntukkan sebagai kawasan industri besar dan step system. Adapun hasilnya sebagai berikut. sisanya digunakan untuk lingkungan pendukung Tabel 6 Hasil Estimasi Regresi Panel Dinamis: GMM perkotaan seperti pusat perdagangan dan pemerintahan (Guastella et al.,, 2017). Hasil estimasi (1) (2) menyatakan bahwa struktur industri berimplikasi eff eff negatif terhadap efisiensi penggunaan lahan. L.eff 0.406*** 0.369*** Nilai koefisien terstandar yang dihasilkan adalah (0.128) (0.043) sebesar -1,05 artinya semakin banyak aktivitas lnPDBpercap 0.069 0.039 industrial, maka menyebabkan penurunan efisiensi (0.087) (0.032) penggunaan lahan. Selain itu, proses migrasi antar SI 0.033 0.051** wilayah juga menyebabkan lahan semakin berkurang (0.055) (0.025) dalam hal kapasitas. Kondisi ini akan memperparah GR 1.18* 1.344*** kebergunaan lahan produktif yang telah diterapkan (0.673) (0.169) sebelumnya sehingga kehadiran perubahan struktur LK 0.094 .082 industri tentu akan membawa dampak negatif bagi (0.236) (.145) lingkungan. Sementara itu, indeks kualitas tutupan _cons 1.172 1.601 lahan jika ditinjau berdasarkan provinsinya maka (3.192) (2.194) selayaknya DKI Jakarta dan Bangka Belitung Observations 72 72 memang telah mencapai nilai optimal efisiensi. P(AR(2)
0.1739 P(Sargan)
0.006 0.2134 Pseudo R2
Standard errors are in parentheses *** p<.01, ** p<.05, * p<.1 Sumber: Hasil estimasi penulis 149149
JURNAL PERTANAHANNovember 2022143- 153Vol. 12 No. 2 Berdasarkan Gambar 4, bahwa sebagian besar daerah di Indonesia bagian barat memiliki tutupan lahan yang kurang dari 50% artinya memang semua lahan telah dialihfungsikan ke perniagaan, perdagangan, dan industrial. Tidak hanya itu, Kalimantan juga akan terancam penurunan fungsi lahan jika industri harus diarahkan ke daerah tersebut. Sementara itu, ketimpangan daerah justru berpengaruh positif terhadap efisiensi penggunaan lahan. Kondisi ini sejalan dengan pemikiran di mana Sumber: Olah data BPS, 2020 daerah yang kurang berkembang di kawasan tertentu Gambar 3 Tingkat PDRB Sektor Industri di Indonesia Bagian Barat dapat menyebabkan efek perpindahan regional yang kemudian memaksa industri dan pusat perkotaan Gambar 3 menunjukkan bahwa struktur industri berpindah secara berangsur-angsur (Luo et al.,, tertinggi didaulat oleh Jawa Barat dan Jawa Timur. 2014). Koefisien terstandar yang dihasilkan sebesar Kondisi ini kemudian menyebabkan terjadinya 3,79 artinya semakin daerah memiliki keterbatasan penurunan efisiensi penggunaan lahan. Namun maka kemungkinan untuk semakin efisien dalam demikian, penurunannya ternyata tidak sebanding pemanfaatan lahan juga semakin tinggi. Namun dengan besarnya industri di sana. Hal ini ada demikian, kondisi ini perlu diwaspadai sebab kemungkinan bahwa tata ruang yang fleksibel dan keterbatasan tidak hanya berasal dari kesenjangan terarah sehingga penempatan industri dan pabrik keruangan namun juga berasal dari kesenjangan baru relatif terencana. Di sisi lain, Yogyakarta pendapatan. Daerah yang memiliki keterbatasan dengan kadar industri yang relatif rendah justru pendapatan maka proyeksinya adalah industri akan mengalami penurunan efisiensi yang cukup tajam. berpindah tempat dan memaksa pusat konsentrasi ke Hal ini disebabkan oleh turunnya daerah tutupan kawasan tersebut. Kondisi ini sejalan dengan prinsip vegetasi. Kondisi ini menyebabkan penurunan pada input yang relatif sedikit justru menghasilkan output beberapa penggunaan lahan, yaitu perkebunan yang melimpah melalui industri tersebut. Di sisi lain, dan daerah hijauan non-irigasi, meskipun lainnya keberadaan industri baru juga cukup menjadi bukti meningkat tetapi kenaikannya tidak dapat diproyeksi. bagi daerah yang tertinggal terkait eksistensinya Selain itu, karena rasionalisasi anggaran, tidak ada dalam meningkatkan pendapatan daerah. aktivitas pabrik yang akan dilakukan (DLKH, 2020). Sementara itu, beberapa provinsi lainnya relatif stabil selama 2015-2019. Sumber: BPS (2020) dan hasil estimasi penulis Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2021 Gambar 5 Perbandingan Efisiensi Pemanfaatan Lahan dan Indeks Gini Rasio Daerah Gambar 4 Indeks Kualitas Tutupan Lahan 150150
Analisis Determinan Efisiensi Penggunaan Lahan di Kawasan Indonesia Bagian Barat: Pendekatan Slack Base ModelMoh Najikhul Fajri, Nurul Istifadah, Backtiar Putra Pratama Berdasarkan Gambar 5, jika dibandingkan Atas beberapa analisis tersebut, penelitian ini secara akurat maka daerah yang memiliki tensi mengarahkan pada proses penyesuaian struktur negatif antara ketimpangan daerah dengan efisiensi industri agar perubahannya dilakukan secara berasal dari Provinsi Kepulauan Riau, Sumatera bertahap dengan mempertimbangkan aspek- Barat, Sumatera Selatan, Aceh, Bengkulu, Jawa aspek ke lingkungan termasuk pemanfaatan lahan. Tengah, Jambi, dan Sumatera Utara. Hal ini Penelitian ini merekomendasikan bahwa pemerintah membuktikan bahwa daerah tersebut semestinya melalui kebijakan agraria, tata ruang, dan mengalami kesenjangan dari pendapatan namun pertanahan mempertimbangkan aspek penempatan pembangunan diarahkan untuk memanfaatkan lokasi industri yang diarahkan ke wilayah tertentu. lahan dan tidak bagi pemerataan pendapatan. Melakukan proses sinkronisasi keunggulan Kondisi ini akan terus berlanjut jika tidak ada regulasi komparatif dan potensi wilayah diharapkan khusus untuk menangani hal ini. Sementara itu, pemerintah melakukan pemetaan potensi sektor tingkat keparahan yang paling tinggi diderita oleh unggulan di mana daerah yang memiliki tingkat Kepulauan Riau sebab luasan wilayah yang sempit ketimpangan yang tinggi selayaknya memanfaatkan tidak diimbangi batasan pembangunan yang ada sektor unggulan tanpa harus memindahkan struktur sehingga berimplikasi terhadap penurunan tutupan ekonominya ke arah industri agar ketersediaan lahan lahan. tetap memadai dan dapat berkelanjutan. Pada kondisi ini, strategi dalam mencapai Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan efisiensi lahan selayaknya perlu ditindaklanjuti misalnya data penggunaan lahan provinsi tidak melalui kebijakan agraria dan tata ruang. Penelitian tersedia secara masif. Sebagai gantinya, maka ini sangat bermanfaat untuk menciptakan informasi indeks kualitas tutupan lahan dipergunakan sebagai melalui konsekuensi yang akan terjadi bilamana alat ukur utama. Tidak hanya itu, penetrasi regional indikator struktur industri dan ketimpangan seperti kemiskinan dan indikator lain juga perlu diuji wilayah mengalami perubahan. Struktur industri secara akurat agar menghasilkan proporsi yang yang berubah berpotensi pada penurunan tingkat sama pada modal fisik dan nonfisik. Di sisi lain, aspek efisiensi, sehingga pada kondisi ini perlu dilakukan ekonomi sektoral lainnya seperti struktur pertanian mitigasi melalui pemetaan tata ruang wilayah seperti dan pertambangan juga tidak dipergunakan sebagai menempatkan area khusus agar tidak mengganggu sarana analisis interkoneksi sehingga bias regional tutupan lahan. Sementara itu, potensi ketimpangan sektoral dapat saja terjadi. Atas dasar tersebut, yang menurun juga perlu diperhatikan supaya keterbatasan ini dapat digunakan sebagai sarana proses intervensi dan ketahanan pemanfaatan lahan mengelaborasi penelitian ke depan melalui ekspansi tidak terganggu. Melalui integrasi kebijakan agraria variabel eksplanatori seperti pemanfaatan tutupan menjadi bagian terpenting dalam menyelaraskan lahan hutan dan nonhutan, struktur sektoral, dan sektor unggulan yang tentu dapat mengurangi modal nonfisik lainnya. perubahan ketimpangan wilayah secara sepihak. IV. KESIMPULAN DAFTAR PUSTAKA Hasil estimasi menyatakan bahwa daerah yang Arellano, M. (2002). Sargan's intrumental variables memiliki struktur industri tinggi dapat menciptakan estimation and the generalized method of penurunan ketersediaan lahan. Sementara itu, moments. Journal of Business & Economic ketimpangan pendapatan berpengaruh positif Statistics, 20(4), 450-459. signifikan terhadap ketersediaan lahan. Perubahan Arrelano, M., & Bond, S. (1991). Some tests struktur ekonomi ke arah Industrial memaksa lahan of specification for panel data:monte harus dipakai secara tidak optimal pada daerah carlo evidence and an application to yang memiliki tingkat ketimpangan yang rendah. employment equations. Review of Di sisi lain, pemanfaatan lahan yang terkendali Economic Studies, 58(2), 277-297. menciptakan tingkat efisiensi yang cukup tinggi bagi doi.org/10.2307/2297968 daerah tertentu. 151151
JURNAL PERTANAHANNovember 2022143- 153Vol. 12 No. 2 Badan Pusat Statistik. (2020). Laju Pertumbuhan Huang, Z., He, C., & Zhu, S. (2017). Do China's Pendapatan Domestik Bruto. BPS. economic development zones improve land use efficiency? The effects of selection, Bai, X., Shi, P., & Liu, Y. (2014). Society: Realizing factor accumulation and agglomeration. China's urban dream. Nature, 509(7499), Landscape and Urban Planning, 162, 145- 158-160. 156. Balassa, B., & Stoutjesdijk, A. (1975). Economic integration among developing countries. J. Common Mkt. Stud., 14, 37. KLH. (2021). Statistik Kementerian Lingkungan Hidup 2020. single_post/4697/statistik-2020 Basolo, V. (2003). US regionalism and rationality. Krekel, C., Kolbe, J., & Wüstemann, H. (2016). Urban Studies, 40(3), 447-462. The greener, the happier? The effect of Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and urban land use on residential well-being. moment restrictions in dynamic panel data Ecological Economics, 121, 117-127. models. Journal of Econometrics, 87(1), 115-143. ecolecon.2015.11.005 4076(98)00009-8 Li, Y., Wu, W., & Liu, Y. (2018). Land consolidation BPS. (2020). Persentase Penduduk Daerah for rural sustainability in China: Practical Perkotaan menurut Provinsi, 2010-2035. reflections and policy implications. Land Badan Pusat Statistik. Use Policy, 74, 137-141. bps.go.id/statictable/2014/02/18/1276/ Liu. (2018). Introduction to land use and rural sustainability in China. Land Use Policy, 74, 1-4. Cao, R., Zhang, A., & Wen, L. (2018). Trans- regional compensation mechanism under imbalanced land development: From the local government economic welfare Liu, Li, J., & Yang, Y. (2018). Strategic adjustment of land use policy under the economic transformation. Land Use Policy, 74, 5-14. perspective. Habitat International, 77, 56- Liu, P., & Ravenscroft, N. (2017). Collective action 63. in implementing top-down land policy: The case of Chengdu, China. Land Use Policy, Cobb, C. W., & Douglas, P. H. (1928). A theory of 65, 45-52. production. DLKH. (2020). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2020. files/LAP%20IKLH%202020%20edit%20 13%20April%202021.pdf Liu, Y., Wang, L., & Long, H. (2008). Spatio-temporal analysis of land-use conversion in the eastern coastal China during 1996-2005. Journal of Geographical Sciences, 18(3), 274-282. Greene, W. H. (2000). Econometric Analysis (4th 008-0274-3 ed.). Prentice Hall. Lowery, D. (2001). Metropolitan governance structures Guastella, G., Pareglio, S., & Sckokai, P. (2017). A from a neoprogressive perspective. Swiss spatial econometric analysis of land use Political Science Review, 7(3), 130-136. efficiency in large and small municipalities. Land Use Policy, 63, 288-297. 152152
Analisis Determinan Efisiensi Penggunaan Lahan di Kawasan Indonesia Bagian Barat: Pendekatan Slack Base ModelMoh Najikhul Fajri, Nurul Istifadah, Backtiar Putra Pratama Luo, Z., Wang, X., & Geng, L. (2014). Stages Tan, M. (2017). Uneven growth of urban clusters in and Characteristics of Metropolitan megaregions and its policy implications Administrative Division Adjustment in for new urbanization in China. Land Use China Since 1997. China City Planning Policy, 66, 72-79. Review, 23(3). doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.04.032 Martinho, V. J. P. D. (2017). Efficiency, total factor Vaitsos, C. v. (1978). Crisis in regional economic productivity and returns to scale in a cooperation (integration) among developing sustainable perspective: An analysis in countries: A survey. World Development, the European Union at farm and regional 6(6), 719-769. level. Land Use Policy, 68, 232-245. landusepol.2017.07.040 Wang, J., Lin, Y., Glendinning, A., & Xu, Y. (2018). Land-use changes and land policies evolution in China's urbanization Matsumoto, H. (2004). International urban systems processes. Land Use Policy, 75, 375-387. and air passenger and cargo flows: some calculations. Journal of Air Transport Xie, H., Chen, Q., Lu, F., Wu, Q., & Wang, W. Management, 10(4), 239-247. (2018). Spatial-temporal disparities, saving potential and influential factors of industrial Qian, Z. (2015). Land acquisition compensation in land use efficiency: A case study in urban post-reform China: Evolution, structure and agglomeration in the middle reaches challenges in Hangzhou. Land Use Policy, of the Yangtze River. Land Use Policy, 46, 250-257. 75, 518-529. Sargan, J. D. (1958). The Estimation of Economic org/10.1016/j.landusepol.2018.04.027 Relationships using Instrumental Variables. Yu, J., Zhou, K., & Yang, S. (2019). Land use Econometrica, 26(3), 393-415. efficiency and influencing factors of urban org/10.2307/1907619 agglomerations in China. Land Use Policy, 88, 104143. Sun, Y., & Zhao, S. (2018). Spatiotemporal dynamics LANDUSEPOL.2019.104143 of urban expansion in 13 cities across the Jing-Jin-Ji Urban Agglomeration from 1978 to 2015. Ecological Indicators, 87, 302-313. org/10.1016/j.ecolind.2017.12.038 153153
Sertipikasi Hak Atas Tanah melalui Peningkatan Produk K3 Pendaftaran Tanah Sistematis LengkapS.M. Prihatin Received: October 17, 2022 | Reviewed: November 6, 2022 | Accepted: November 29, 2022 SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH MELALUI PENINGKATAN PRODUK K3 PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP LAND RIGHTS CERTIFICATION THROUGH PRODUCT IMPROVEMENT OF K3 COMPLETE SYSTEMATIC LAND REGISTRATION S.M. Prihatin1 1Badan Riset dan Inovasi Nasional, Cibinong, Indonesia Koresponden email: sept018@brin.go.id ABSTRAK Peningkatan produk K3 menjadi sertipikat hak atas tanah (produk K1) dalam kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) merupakan suatu upaya yang potensial untuk ditindaklanjuti dalam rangka meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah. Penelitian dengan pendekatan kualitatif ini merupakan studi kasus di Kabupaten Karangasem, yang ditujukan untuk menganalisis kendala yang dihadapi dalam sertipikasi hak atas tanah melalui peningkatan produk K3 PTSL. Hasil analytical hierarchy process (AHP) di lokasi penelitian diketahui bahwa dari tujuh tahapan kegiatan PTSL, kendala-kendala pada saat pengumpulan data yuridis (33,7%), penelitian data yuridis (25,0%), dan pengumpulan data fisik (13,5%) menjadi tiga kendala utama dalam peningkatan produk K3 PTSL menjadi sertipikat hak atas tanah (produk K1). Upaya yang bisa dioptimalkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem untuk mempercepat proses peningkatan produk PTSL adalah dengan melakukan stock-opname berkas-berkas K3, dan melakukan koordinasi dengan aparat desa setempat untuk memenuhi kelengkapan data yuridis. Kata kunci : pendaftaran tanah sistematis lengkap, peningkatan produk K3, kepastian hukum ABSTRACT Improving K3 products to land rights certificates (K1 products) in the complete systematic land registration (PTSL) is a potential effort to be followed up in order to increase legal certainty of land rights. This research with a qualitative approach is a case study in Karangasem Regency, which aimed at analyzing the obstacles faced in the certification of land rights through the improvement of PTSL's K3 products. The results of the AHP survey analysis in all research locations revealed that of the seven stages of PTSL activities, the obstacles during juridical data collection (33.7%), juridical data research (25.0%), and physical data collection (13.5% ) are the three main obstacles in upgrading PTSL's K3 products to land rights certificates (K1 products). Efforts that can be optimized by the Land Office of Karangasem Regency to speed up the process of improving PTSL products are by stock-taking K3 files, and coordinating with local village officials to fulfill the completeness of juridical data. Keywords : complete systematic land registration, increase of K3 products, legal certainty I. PENDAHULUAN Setiap tahunnya, pelaksanaan pendaftaran tanah terus disempurnakan agar dapat memberikan Pentingnya pendaftaran tanah/sertipikasi tanah jaminan kepastian dan perlindungan hukum hak atas dalam memberikan kepastian hukum menjadikan tanah yang jauh lebih baik dibandingkan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan sistem pendaftaran tanah pada periode sebelumnya Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencanangkan (Marryanti & Nurrokhman, 2021). Upaya strategis berbagai program percepatan pendaftaran tanah. yang saat ini sedang dilaksanakan dengan target 154
JURNAL PERTANAHANNovember 2022154 - 163Vol. 12 No. 2 penyelesaian pendaftaran tanah pada tahun 2024 4. Kluster 4 (K4), yaitu bidang tanah yang objek adalah penyelenggaraan program pendaftaran dan subjeknya sudah terdaftar dan sudah tanah sistematis lengkap atau PTSL (Mujiburohman, bersertipikat hak atas tanah, sehingga tidak 2018). Program ini merupakan kegiatan pendaftaran menjadi objek PTSL secara langsung namun tanah pertama kali yang dilakukan secara serentak, wajib dilakukan pengintegrasian peta-peta meliputi semua objek tanah yang belum didaftar bidang tanahnya ke dalam peta PTSL. maupun yang sudah terdaftar dalam suatu wilayah Sejak tahun 2019, berdasarkan petunjuk teknis desa/kelurahan atau nama lain yang setingkat PTSL Tahun 2019, produk K3 mulai dibedakan dengan itu (Kementerian ATR/BPN, 2018). Dalam menjadi 3 (tiga) golongan yaitu: K3.1, K3.2, dan K implementasinya, PTSL tidak sekedar menambah 3.3. Adapun penanganan data bidang tanah K3 bidang pendaftaran, melainkan juga memperbaiki berdasarkan golongan, di antaranya sebagai berikut. bidang tanah terdaftar, serta mengurangi dan mencegah sengketa. Dengan adanya pendaftaran tanah, diharapkan permasalahan-permasalahan agraria seperti sengketa pertanahan dapat mengalami penurunan yang signifikan (Fadhlurrohman, 2019; Marryanti & Purbawa, 2018; Handayani & Purnawan, 2018). Hal ini juga dijelaskan dalam Peraturan 1. Kluster 3.1 (K3.1), hanya dilakukan pengumpulan data fisik terhadap: 1) subjek merupakan warga negara asing; 2) BUMN/BUMD/BHMN, badan hukum swasta; 3) subjek tidak diketahui; 4) subjek tidak bersedia mengikuti kegiatan PTSL; dan 5) tanah objek transmigrasi. Menteri ATR/KBPN RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang 2. Kluster 3.2 (K3.2), hanya dilakukan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap menegaskan pengumpulan data fisik terhadap: 1) P3MB, Prk bahwa PTSL bertujuan untuk mewujudkan 5; 2) rumah golongan III yang belum lunas sewa pemberian kepastian dan perlindungan hukum beli; dan 3) objek nasionalisasi. hak atas tanah masyarakat berlandaskan asas 3. Kluster 3.3 (K3.3), hanya dilakukan sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan pengumpulan data fisik dan data yuridis, terbuka serta akuntabel, yang secara berkelanjutan pengumuman dan dilanjutkan dengan kegiatan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran penelitian data yuridis untuk pembuktian hak: masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi tanah ulayat; subjek tidak bersedia membuat dan mencegah adanya konflik pertanahan. surat pernyataan terhutang BPHTB dan/ Menurut Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 6 Tahun 2018 Bab V Bagian Kesatu Pasal 25 ayat (1) tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, produk bidang tanah dari kegiatan PTSL ini berupa. atau PPh; tanah absente; tanah kelebihan maksimum; tanah objek landreform; dan konsolidasi tanah yang tidak dapat diterbitkan sertipikat sesuai dengan ketentuan. 1. Kluster 1 (K1), yaitu bidang tanah yang data fisik dan yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan sertipikat hak atas tanah; Dari keempat kluster produk PTSL, hanya K1 yang produk akhirnya berupa sertipikat hak atas tanah, sedangkan K2 dan K3 hanya sampai pada tahap penerbitan peta bidang tanah, serta K4 2. Kluster 2 (K2), yaitu bidang tanah yang data merupakan bidang tanah yang objek dan subjeknya fisik dan yuridisnya memenuhi syarat untuk sudah bersertipikat namun kondisi spasialnya diterbitkan sertipikat hak atas tanahnya namun belum sesuai dengan kondisi lapangan dan/atau ada perkara di pengadilan; terdapat perubahan data fisik(Artika & Utami, 2020). 3. Kluster 3 (K3), yaitu bidang tanah yang data Berdasarkan hasil identifikasi di lapangan, diketahui fisik dan data yuridisnya tidak dapat dibukukan bahwa banyak produk K2 yang membutuhkan dan diterbitkan sertipikat hak atas tanah, karena penyelesaian perkara di peradilan. Demikian halnya subjek haknya wajib terlebih dahulu memenuhi dengan K3 yang belum bisa diselesaikan karena persyaratan untuk diberikan hak atas tanah ketidakjelasan subjek haknya, dan target bidang K4 pada kegiatan pendaftaran tanah sistematis yang belum jelas objek haknya. Jika produk K2, K3, lengkap atau tidak diketahui keberadaannya; dan K4 telah memenuhi persyaratan data fisik dan 155
Sertipikasi Hak Atas Tanah melalui Peningkatan Produk K3 Pendaftaran Tanah Sistematis LengkapS.M. Prihatin data yuridis yang dibutuhkan, maka ketiga produk mempercepat proses pendaftaran tanah melalui tersebut dapat ditingkatkan menjadi produk K1 atau proses pengukuran dengan keluaran berupa PBT. dapat diterbitkan sertipikat hak atas tanah. Dalam perkembangannya, data dari statistik. PTSL merupakan sebuah terobosan untuk atrbpn.go.id hingga April tahun 2021 menunjukkan menjawab kebutuhan terhadap data spasial lengkap produk K3 semakin bertambah melebihi jumlah berbasis bidang tanah di seluruh Indonesia untuk produk K1. Terlebih lagi, jumlah berkas K3 mendukung beragam aktivitas pertanahan dan tata keseluruhan hingga 22 April 2021 mencapai ruang, sebagai bentuk kontribusi secara nyata dalam 9.549.669 berkas, dan hanya sebesar 2,4% yang pembangunan nasional Indonesia (Tim Peneliti telah berhasil ditindaklanjuti menjadi K1. Oleh Teknik Geodesi UGM, 2020). Selain itu, masyarakat karena itu, pada petunjuk teknis tahun 2020 dan yang telah mendapatkan sertipikat tanah (output 2021, penyusunan prioritas dan prosedur penetapan dari produk K1 PTSL) dapat menjadikannya sebagai lokasi akan lebih dirinci, untuk menyelesaikan proses modal usaha yang bermanfaat bagi peningkatan pendaftaran tanah hingga terbit sertipikat hak atas kesejahteraan hidup. Perubahan pendapatan tanah. Penetapan lokasi tahun 2020 dan 2021 masyarakat yang memanfaatkan sertipikat diprioritaskan pada desa/kelurahan yang mempunyai produk program strategis pertanahan untuk akses potensi K1 dari produk K3 tahun 2017 dan 2018, dan permodalan dan digunakan pada usaha produktif, K3.1 sampai dengan K3.3 tahun 2019 dan 2020, rata rata mengalami kenaikan sebesar 35,20% (nilai sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis PTSL rata ‐ rata 2015 2018) (Puslitbang Kementerian ATR/ pada tahun 2019. BPN, 2018). Disinilah pentingnya produk K1 PTSL ‐ ‐ Dalam rangka mendukung pencapaian berupa sertipikat hak atas tanah bagi masyarakat target pendaftaran tanah yang terintegrasi dan yang membutuhkan modal usaha. menyeluruh, beberapa penelitian dilakukan untuk mengkaji kendala-kendala PTSL yang bersumber pada temuan audit kinerja PTSL. Sebagai contoh, kajian Tim Peneliti Departemen Teknik Geodesi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada tahun 2020 mengidentifikasi adanya 18 masalah dan solusi dalam rangka peningkatan kualitas/perbaikan data bidang tanah K4 dengan kualitas KW 4, 5 dan 6 (Tim Peneliti Teknik Geodesi UGM, 2020). Selanjutnya, penelitian Artika dan Utami mengkonfirmasi bahwa pemetaan bidang tanah melalui survei data pertanahan mampu mempercepat proses identifikasi potensi K4 yang Gambar 1 Output PTSL Tahun 2017 Hingga 2021 secara berkelanjutan dapat mendukung terwujudnya Data dari statistik.atrbpn.go.id (Gambar 1) desa/kelurahan lengkap (Artika & Utami, 2020). menunjukkan bahwa produk K1 sejak tahun 2017 Selain itu, beberapa penelitian observasi juga hingga 2020 semakin menurun jumlahnya, mulai dilakukan untuk mengidentifikasi adanya hambatan dari 80,01% dari jumlah produk PTSL keseluruhan di baik internal maupun eksternal dalam pelaksanaan tahun 2017, sebesar 62,15% di tahun 2018, sebesar PTSL. Adapun hambatan internal pelaksanaan PTSL 53,14% di tahun 2019, dan semakin menurun di meliputi: 1) keterbatasan kualitas dan kuantitas tahun 2020 sebesar 48,36%. Namun demikian, sumber daya manusia, di mana beban pekerjaan jumlah produk K3 semakin bertambah, mulai dari tidak sesuai dengan jumlah dan kapabilitas tenaga 10,55% dari jumlah produk PTSL keseluruhan di kerja baik tenaga administrasi maupun teknis tahun 2017, sebesar 24,63% di tahun 2018, sebesar (Harfianty et al., 2020); 2) keterbatasan anggaran 32,56% di tahun 2019, dan semakin meningkat di dan pembiayaan yang selanjutnya menghambat tahun 2020 sebesar 41,85%. Kondisi ini dikarenakan operasional program PTSL (Khoruddin, 2018), mulai tahun 2018 terjadi peningkatan target jumlah salah satunya adalah kendala dalam pembiayaan peta bidang tanah (PBT) dengan tujuan untuk bea perolehan hak atas tanah dan bangunan 156
JURNAL PERTANAHANNovember 2022154 - 163Vol. 12 No. 2 (BPHTB) dan/atau pajak penghasilan (PPh) atas penelitian, kami mendasarkan pada data rekapitulasi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan bagi masyarakat kurang mampu (Isdiyana, 2019); produk kluster 3 (K3) yang telah ditingkatkan menjadi produk kluster 1 (K1) skala kabupaten/kota dari Pusat 3) keterbatasan alat ukur dan teknologi yang memadai Data dan Informasi Kementerian ATR/BPN RI Tahun guna mendukung program akselerasi pemetaan dan 2017 sampai 2020. Penelitian ini dilakukan secara pendaftaran tanah (Sandra et al., 2020); 4) belum studi kasus di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, adanya koordinasi yang efektif antar lembaga, dikarenakan pada lokasi tersebut merupakan salah khususnya antar instansi kantor pertanahan pusat satu daerah dengan kategori tingkat penyelesaian dengan daerah dalam menyiapkan kelengkapan produk K3 yang tinggi. data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan PTSL Teknik analisis yang digunakan adalah sebagai (Kartiwi & Hasyim, 2019); dan 5) keterbatasan berikut. informasi dasar seperti peta kerja yang lengkap dan valid. Selain hambatan internal, adapun hambatan eksternal meliputi: 1) kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya PTSL (Mohammad et al., 2018), hal ini ditunjukkan 1. Observasi, suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap objek yang akan diteliti. dengan kurangnya antusiasme masyarakat dalam 2. Wawancara (indepth interview), metode penyelenggaraan PTSL (Lestari et al., 2020); pengumpulan informasi dengan cara 2) ketidakjelasan batas bidang tanah yang mengajukan pertanyaan secara langsung mempersulit petugas ukur di lapangan (Harfianty kepada responden, yang selanjutnya et al., 2020); 3) masih adanya tanah dengan status pewawancara mengarahkan responden untuk sengketa atau mengalami konflik pertanahan (Ardani, memberi tanggapan pada suatu permasalahan 2019); dan 4) ketidaklengkapan data yuridis sebagai tertentu, dalam hal ini terkait proses tindak lanjut alas hak pendaftaran tanah dan ketidakjelasan produk K3 menjadi produk K1 beserta kendala- pemegang hak atas tanah (Kamurahan et al., 2018). kendala yang menjadi hambatan. Meskipun beberapa penelitian terkait PTSL telah banyak dilakukan sebelumnya, namun kajian mendalam mengenai sertipikasi hak atas tanah melalui peningkatan produk K3 PTSL, sebagai prioritas pemberian kepastian hak atas tanah 3. Dokumentasi, salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain yang memiliki pemahaman tentang subjek. dalam program PTSL menuju tertib administrasi 4. Survei Kuesioner, suatu metode pengumpulan pertanahan belum dilakukan secara terperinci. Di data dan/atau informasi melalui lembaran samping itu, peningkatan produk K3 menjadi produk formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan K1 atau sertipikat hak atas tanah merupakan suatu untuk responden, sehingga diperoleh jawaban upaya penyelesaian kendala pendaftaran tanah yang dibutuhkan untuk menjawab masalah yang potensial untuk ditindaklanjuti dalam rangka penelitian, dalam hal ini terkait proses meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah. penyelesaian produk K3 untuk ditingkatkan Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam menjadi K1 beserta kendala-kendala yang penelitian ini adalah bagaimana kendala teknis yang menjadi kendala penanganan data. Berkaitan dihadapi dalam sertipikasi hak atas tanah melalui dengan instrumen penelitian, model kuesioner peningkatan produk K3 PTSL? yang akan digunakan adalah kuesioner analytical hierarchy process (AHP) dengan II. METODE target utama responden adalah satgas Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dalam proses mengumpulkan, dan menganalisis datanya, untuk menggambarkan karakteristik kendala yang dihadapi dalam peningkatan produk K3 menjadi produk K1. Dalam hal penentuan lokasi pelaksana PTSL di kantor pertanahan yang dianggap sebagai stakeholder. Selain pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner ini akan dilengkapi dengan skala Saaty sebagai skala jawaban untuk mengukur kendala-kendala itu, 157
Sertipikasi Hak Atas Tanah melalui Peningkatan Produk K3 Pendaftaran Tanah Sistematis LengkapS.M. Prihatin yang paling menjadi kendala dalam proses Saaty penanganan K3 untuk ditingkatkan menjadi K1. Analytical hierarchy process atau yang biasa Intensitas Kepentingan Deskripsi disebut sebagai analisis proses hierarki merupakan 1 Kedua elemen sama pentingnya suatu pendekatan rasionalistik sistematik yang 3 Elemen yang satu sedikit lebih penting dari elemen lainnya memungkinkan peneliti dapat mempertimbangkan suatu permasalahan sebagai keseluruhan yang 5 Elemen yang satu lebih penting dari elemen lainnya kompleks dan mengkaji hubungan dari berbagai komponennya di dalam suatu hierarki. Pada dasarnya, metode analisis ini bertujuan untuk 7 9 Satu elemen jelas lebih mutlak penting dari elemen lainnya Satu elemen mutlak penting daripada elemen lainnya membantu proses pengambilan keputusan atau menetapkan prioritas-prioritas permasalahan yang 2, 4, 6, 8 Nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan yang berdekatan dianalisis dengan mempertimbangkan berbagai aspek baik kualitatif dan kuantitatif (Saaty, 1995). Kebalikan Jika untuk aktifitas i mendapat suatu angka dibanding dengan aktifitas j mempunyai kebalikannya dibanding dengan i. nilai Metode ini juga memiliki 3 (tiga) prinsip utama dalam menyelesaikan suatu permasalahan, di antaranya Sumber: Saaty, T.L., 1995. sebagai berikut. 1. Decomposition, merupakan pemecahan III. HASIL DAN PEMBAHASAN masalah yang utuh menjadi unsur-unsur yang A. Persentase Capaian Sertipikat saling berhubungan dan dikendalikan dalam bentuk hierarki. Hak Atas Tanah terhadap Jumlah Peta Bidang Tanah 2. Comparative judgement, merupakan pemberian Capaian output peta bidang tanah (PBT) merupakan penilaian tentang kepentingan relatif dua elemen jumlah produk kluster 1 (K1), kluster 2 (K2), dan pada suatu tingkat tertentu untuk menentukan kluster 3 (K3) PTSL, di mana produk-produk urutan prioritas dari faktor-faktor yang tersebut telah dilakukan pengumpulan data fisik dianalisis. Selanjutnya hasil analisis ini dapat berupa pengukuran dan pemetaan bidang tanah. disajikan dalam bentuk pairwise comparison Sedangkan, capaian output sertipikat hak atas tanah matrix atau matriks perbandingan berpasangan (SHAT) merupakan jumlah sertipikat yang telah (Walangare et al., 2012). Dalam penyusunan diterbitkan dari produk K1 maupun produk K2 dan pairwise, Saaty (1980) menetapkan adanya K3 yang telah ditingkatkan menjadi K1. Berdasarkan 9 skala kuantitatif yang dikenal dengan skala data dari rekapitulasi singkat PTSL dan divalidasi saaty (1 sampai 9) untuk menilai perbandingan dengan hasil survei lapangan, diketahui bahwa total tingkat kepentingan suatu elemen terhadap capaian PBT Kabupaten Karangasem 2017 s/d elemen lainnya. Tabel 1 menunjukkan indikator penilaian komparatif pada AHP. 2021 mencapai 88.863 bidang (100,5% dari target PBT) dan capaian SHAT mencapai 61.120 sertipikat 3. Logical consistency, merupakan penilaian (112,8% dari target SHAT). konsistensi yang meliputi objek-objek yang serupa dapat dikelompokkan sesuai dengan keseragaman dan relevansi, serta penilain terkait tingkat hubungan antara objek-objek B. Kendala yang Dihadapi dalam Penyelesaian Produk K3 Menjadi Produk K1 yang didasarkan pada kriteria tertentu. Berkaitan dengan kendala teknis yang diindikasi Tabel 1 Indikator Comparative Judgement pada Skala menjadi kendala dalam penyelesaian produk K3, penelitian ini telah mengelompokkan kendala tersebut berdasarkan 7 (tujuh) tahapan kegiatan PTSL. Adapun lapangan kendala-kendala yang diidentifikasi di tersebut didasarkan pada informasi dari satgas pelaksana PTSL yaitu Satgas Fisik, Satgas Yuridis, 158
JURNAL PERTANAHANNovember 2022154 - 163Vol. 12 No. 2 Satgas Administrasi, Kepala Seksi Penegasan berkas mereka adalah produk K3 disebab- Hak dan Pendaftaran Tanah, Kepala Seksi Survei kan adanya produk K3 dalam PTSL belum dan Pemetaan, Kepala Kantor Pertanahan, Kepala diketahui masyarakat secara menyeluruh. Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Selama ini satgas menginformasikan status aparat desa/kelurahan, Puldatan, dan masyarakat kluster 3 (K3) hanya kepada masyarakat yang subjek hak K3. Kendala tindak lanjut produk kluster 3 melakukan pemeriksaan status berkas PTSL (K3) diidentifikasi di beberapa tahapan pelaksanaan ke Kantor Pertanahan, dimana koordinasi dan kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap pemberitahuan status K3 dengan pihak kelu- (PTSL) berikut. rahan kurang optimal. Hal ini menyebabkan 1. Persiapan keresahan di masyarakat akibat informasi tin- Persiapan teknis seperti estimasi bidang, pe- dak lanjut yang tidak jelas. nentuan lokasi target, dan juga persiapan peta Munculnya persepsi di masyarakat kerja yang belum optimal mengakibatkan ken- bahwa setelah pengukuran, langsung terbit dala dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan. sertipikat hak atas tanah (SHAT) disebab- Selain itu, perbedaan pemahaman satgas ter- kan belum optimalnya sosialisasi ke semua hadap implementasi petunjuk teknis (juknis) lapisan masyarakat terkait proses pendaftaran disebabkan oleh perubahan juknis setiap tahun tanah melalui program PTSL, mulai dari per- yang belum dipahami dengan baik oleh pelak- siapan, pengumpulan data, sampai penerbitan sana teknis, di samping itu juknis dianggap be- SHAT. Hal ini mengakibatkan adanya tuntutan lum mengakomodir semua kendala lapangan masyarakat untuk penerbitan SHAT, karena yang mengakibatkan kendala pendaftaran hak tidak mengetahui bahwa berkas mereka belum atas tanah. Kondisi ini mengakibatkan adanya memenuhi syarat dalam pendaftaran hak atas persepsi yang berbeda antar satgas terkait im- tanah. plementasi juknis PTSL. Tidak semua masyarakat tahu Penyiapan SDM yang kurang optimal disebab- kewajiban pembayaran bea perolehan hak atas kan jumlah satgas kurang sesuai dengan be- tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak ban pekerjaan. Selain itu, tidak semua satgas penghasilan (PPh) dan bersedia melunas- memiliki kualifikasi yang memadai untuk pelak- inya disebabkan karena kurang optimalnya sanaan PTSL, khususnya pemahaman mereka sosialisasi satgas tentang pembayaran BPH- dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sesuai TB dan PPh. Kekhawatiran masyarakat akan prosedur PTSL. Hal ini mengakibatkan kinerja adanya konsekuensi biaya masa depan satgas dalam pengumpulan data masih terda- yang akan dibebankan apabila tanah mereka pat kekurangan, ini berakibat produk K3 sulit diterbitkan SHAT. ditindaklanjuti. 3. Pengumpulan Data Fisik 2. Penyuluhan Posisi, bentuk, dan luas bidang tanah yang Tidak semua masyarakat memahami syarat tidak sesuai, serta adanya selisih luas pendaftaran tanah melalui PTSL disebabkan bidang pengukuran dan luas di alas hak adalah sosialisasi langsung ke masyarakat terkait kendala yang sering ditimbulkan pada saat syarat berkas pendaftaran tanah hanya dilaku- pengumpulan data fisik. Beberapa kendala lain kan oleh aparatur desa atau kelurahan/RT/RW, seperti PBT overlap dengan tanah aset dan/ yang mana pemahaman mereka terkait PTSL atau kawasan konservasi disebabkan kerja kurang utuh. Hal ini menyebabkan berkas tidak petugas ukur dan pemetaan belum diintegrasi- lengkap atau tidak sesuai, sehingga produk kan dengan peta dasar dan peta pendukung PTSL sulit ditindaklanjuti dan ditingkatkan men- lainnya; data fisik hanya berdasar penunjuk- jadi produk kluster 1 (K1). kan batas oleh pemohon tanpa adanya validasi Tidak semua masyarakat mengetahui jika status kepemilikan; masih adanya tanah-tanah aset yang belum ditertibkan atau didaftarkan 159
Sertipikasi Hak Atas Tanah melalui Peningkatan Produk K3 Pendaftaran Tanah Sistematis LengkapS.M. Prihatin status haknya ke Kantor Pertanahan, beberapa kasus muncul klaim sepihak kepemilikan tanah Penyelesaian Produk K3 menjadi Produk K1 oleh suatu instansi; serta belum optimalnya 1. Hasil Analytical Hierarchy Process (AHP) fungsi kontrol kualitas data fisik. Penyebab tersebut mengakibatkan bidang tanah berpotensi perkara/sengketa, juga produk K3 tidak bisa ditindaklanjuti oleh karena harus merapikan nomor identifikasi bidang (NIB) atau PBT yang ada. Hasil analisis AHP digunakan untuk menen- tukan prioritas permasalahan dalam penyele- saian produk K3 menjadi produk K1. Dengan mempertimbangkan berbagai kendala-kendala yang ada di lapangan, hierarki permasalahan disusun untuk selanjutnya digunakan dalam PBT overlap dengan bidang tanah terdaftar (K4) penentuan kendala utama sehingga dapat di- disebabkan penunjukkan batas yang salah; pe- berikan solusi untuk masing-masing masalah. nunjuk batas bukan subjek hak atau subjek hak Untuk mempermudah penjelasan prioritas tidak ada; dan belum ada update informasi pada kendala, peneliti melakukan analisis kendala- alas hak (jika terjadi pemecahan atau penam- kendala yang telah dikategorikan berdasarkan bahan bidang). Hal ini menjadikan produk K3 7 (tujuh) tahapan teknis kegiatan PTSL den- tidak handal dan butuh dilakukan pengukuran gan indikasi berkontribusi pada permasalahan ulang agar tidak berpotensi perkara/sengkata produk kluster 3. bidang tanah. Prioritas kendala di Kabupaten Karangasem. 4. Pengumpulan Data Yuridis Berdasarkan hasil analisis survei AHP di Kan- Kendala yang berasal dari pengumpulan data tor Pertanahan Kabupaten Karangasem seperti yuridis adalah karena keberadaan berkas yang yang ditunjukkan pada Tabel 2, diketahui bah- belum lengkap, dimana kelengkapan berkas wa dari tujuh tahapan kegiatan PTSL, kendala- produk K3 sangat bergantung pada partisipasi kendala pada saat pengumpulan data yuridis aktif masyarakat. (33,7%), penelitian data yuridis (25,0%), dan Selain itu kondisi berkas K3 beraneka ragam, pengumpulan data fisik (13,5%) menjadi tiga sehingga membutuhkan penelusuran mengenai kendala utama yang menjadi prioritas dalam berkas tersebut. penyelesaian produk K3 menjadi K1. Selan- 5. Penelitian jutnya kendala penyelesaian juga diidentifikasi Adanya ketidaksesuaian data fisik dan yuridis disebabkan penunjukkan batas bukan subjek hak yang sebenarnya; dan terjadinya peruba- han data fisik di lapangan. Hal ini membutuh- kan penelitian berkas ulang dan pemeriksaan kondisi bidang tanah di lapangan. berdasarkan kendala-kendala yang terjadi pada tahapan pelaporan capaian kerja di dashboard KKP, persiapan atau perencanaan kegiatan PTSL, penerbitan SHAT, dan yang terakhir ada- lah kendala pada saat penyuluhan atau sosial- isasi. 6. Penerbitan Sertipikat Tabel 2 Analisis AHP Prioritas Kendala Penyelesaian K3 Kabupaten Karangasem Terdapat beberapa produk sertipikat yang be- lum dibagikan ke masyarakat disebabkan masih NO KEGIATAN PRIORITAS (%) RANK CR (%) ada berkas yang butuh untuk diverifikasi ulang. 1 Persiapan 7.2 5 0.9 7. Pelaporan pada Aplikasi KKP 2 Penyuluhan (Sosialisasi) 5.7 7 Tidak semua satgas memahami juknis khu- susnya terkait kelengkapan data yuridis dalam 3 Pengumpulan Data Fisik 13.5 3 pelaporan capaian kinerja. Hal ini menyebab- kan laporan capaian kinerja produk PTSL di dashboard belum menggambarkan kondisi se- benarnya di lapangan. 4 5 Pengumpulan Data Yuridis Penelitian Data Yuridis dan Pembuktian Hak 33.7 25.0 1 2 C. Analisis Prioritas Kendala 160
JURNAL PERTANAHANNovember 2022154 - 163Vol. 12 No. 2 NO KEGIATAN PRIORITAS (%) RANK CR (%) pada saat pengumpulan data yuridis (33,7%) dan penelitian data yuridis (25,0%). Untuk itu dibutuhkan 6 7 Penerbitan SHAT Pelaporan KKP 6.7 8.2 6 4 penanganan yang serius terhadap kelengkapan data yuridis ini. Dalam proses identifikasi peningkatan produk K3 yang ditargetkan untuk ditingkatkan menjadi Sumber: Hasil olah data, 2021 produk K1, peneliti mendapatkan informasi yang Pada tahap persiapan, kendala yang menjadi telah dikonfirmasi oleh masing-masing tim pelaksana suatu prioritas kendala dalam penyelesaian K3 PTSL di antaranya satgas fisik, satgas yuridis, adalah pelaksanaan persiapan teknis seperti satgas administrasi, panitia ajudikasi, kepala seksi estimasi bidang, penentuan lokasi target, dan penetapan hak dan pendaftaran, kepala seksi survei juga persiapan peta kerja yang belum optimal dan pemetaan, dan juga kepala Kantor Pertanahan. sebagaimana jumlah bidang tanah yang ditar- Beberapa upaya telah dilakukan oleh Kantor getkan. Kedua, pada tahap penyuluhan, ken- Pertanahan Kabupaten Karangasem untuk dala belum semua masyarakat mengetahui mempercepat proses sertipikasi hak atas tanah dari bahwa berkas pendaftaran tanah mereka ada- produk K3 ini adalah sebagai berikut. lah produk K3 menyebabkkan proses pelengka- pan berkas terhambat. Ketiga, pada tahap pen- gumpulan data fisik, kondisi peta bidang tanah (PBT) yang overlap atau tumpang tindih dengan kawasan konservasi dan juga kondisi PBT yang membutuhkkan pengecekan ulang menjadi kendala yang memperlama proses peningkatan K3 menjadi K1. Keempat, pada tahap pengum- pulan data yuridis, kondisi berkas yang tidak lengkap karena beberapa kondisi menjadikan peningkatan produk K3 menjadi K1 belum me- menuhi syarat untuk sertipikasi. Kelima, pada tahap penelitian berkas, kendala risalah pe- nelitian yang belum lengkap menjadi salah satu hambatan administrasi yang memperlama pros- es penyelesaian produk K3. Keenam, pada ta- hap penerbitan sertipikat, kendala adanya salah cetak SHAT atau mencetak SHAT di persil yang sudah pernah disertipikatkan menjadikan priori- tas penanganan produk K3 terhambat karena satgas harus menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan yang terakhir pada tahap pelapo- ran, diketahui bahwa laporan capaian kinerja produk PTSL di dashboard belum menggam- 1. Melakukan stock-opname dokumen-dokumen. Proses stock-opname produk K3 merupakan pemeriksaan kondisi dari berkas-berkas yang berstatus K3 di tahun 2017, 2018, dan K3.1 di tahun 2019. Berkas-berkas ini dikumpulkan dan dipilah-pilah berdasarkan kelengkapan data, lokasi, dan tahun. Untuk proses penyelesaian produk K3.3 tahun 2019, satgas memberikan peta PBT ke aparat desa dan dusun setempat untuk dimintakan kepada warga kelengkapan data yuridisnya. 2. Melakukan koordinasi dengan aparat desa setempat. Dari pengelompokan data yang telah dilakukan, petugas PTSL akan membuatkan peta untuk produk K3 yang bisa ditingkatkan (untuk K3 2017, 2018 dan K3.1 2019). Peta-peta tersebut kemudian diberikan ke kepala desa untuk dibagikan kepada masyarakat setempat. Apabila setelah dibagikan masyarakat ada yang memohon untuk sertipikatnya dilanjutkan, maka satgas akan meneruskan proses produk K3 menjadi K1 dengan syarat masyarakat tersebut melengkapi berkas-berkas yang berkaitan. barkan kondisi sebenarnya di lapangan. IV. KESIMPULAN D. Optimalisasi Upaya Penyelesaian Produk Kluster 3 (K3) yang Sudah Dilaksanakan Hasil analisis survei AHP di semua lokasi penelitian diketahui bahwa dari tujuh tahapan kegiatan PTSL, kendala-kendala pada saat pengumpulan data Berdasarkan hasil analisis survei AHP di Kantor yuridis (33,7%), penelitian data yuridis (25,0%), dan Pertanahan Kabupaten Karangasem pada bab pengumpulan data fisik (13,5%) menjadi tiga kendala sebelumnya, diketahui bahwa dari tujuh tahapan utama dalam penyelesaian produk K3 menjadi K1. kegiatan PTSL, kendala-kendala tertinggi ada Berdasarkan hasil AHP, secara umum yang perlu 161
Sertipikasi Hak Atas Tanah melalui Peningkatan Produk K3 Pendaftaran Tanah Sistematis LengkapS.M. Prihatin diupayakan adalah pembenahan tata kelola berkas Isdiyana, K. A. (2019). Isdiyana Kusuma Ayu dari produk K3 PTSL, stock opname kondisi produk Problematika Pelaksanaan Pendaftaran K3, serta melakukan koordinasi dengan aparat desa Tanah Melalui Pedaftaran Tanah Sistematis setempat. Lengkap di Kota Batu. Journal Legality, Vol. 27(No. 1), 27-40. DAFTAR PUSTAKA pdf Ardani, M. N. (2019). Tantangan Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Kamurahan, S. V., Polii, B. J. V., & Ngangi, C. R. (2018). Lengkap dalam Rangka Mewujudkan Evaluasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberian Kepastian Hukum. Gema Agraria dan Pendaftaran Tanah Sistematis Keadilan, 6(3), 268-286. Lengkap dalam Pembangunan Wilayah org/10.14710/gk.2019.6659 Desa Kinabuhutan, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara. Agri- Artika, I. G. K., & Utami, W. (2020). Percepatan Sosioekonomi, 14(1), 389. Pembenahan Data Bidang Tanah Kluster org/10.35791/agrsosek.14.1.2018.19608 4 melalui Survei Data Pertanahan. BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan, 6(1), 66- Kartiwi, M., & Hasyim, S. Bin. (2019). Implementasi 79. Kebijakan Pemerintah di Bidang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Fadhlurrohman, M. D. (2019). Pelaksanaan Kabupaten Garut. Jurnal Ilmu Sosial Politik Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Humaniora, 2(2), 43-53. (PTSL) Berdasarkan Peraturan Menteri org/10.36624/jisora.v2i2.45 Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun Kementerian ATR/BPN. (2018). Peraturan Menteri 2017 Di Kabupaten Dompu. Journal of Agraria dan Tata Ruang Nomor 6 Tahun Chemical Information and Modeling, 53(9), 2018. 1689-1699. Khoruddin. (2018). Problem Pendaftaran Tanah Handayani, H., & Purnawan, A. (2018). Sistematis Lengkap (PTSL) dalam Rangka Implementation of Complete Systematic Percepatan Pensertipikatan Hak Atas Land Registration Program (PTSL) Based Tanah di Kabupaten Kepulauan Meranti on Government Regulation No. 24 of Provinsi Riau. 1997 on Land Registration in the Subang Lestari, T., Budhiawan, H., & Nurasa, A. (2020). Desa District. Jurnal Akta, 5(4), 845. Taruba dan "penolakannya" Terhadap org/10.30659/akta.v5i4.3717 Program Pendaftaran Tanah Sistematis Harfianty, M., Guntur, I. G. N., & Wulansari, H. Lengkap. Tunas Agraria, 3(1), 200-217. (2020). Strategi Percepatan Pengumpulan Data Yuridis dalam Pendaftaran Tanah Marryanti, S., & Nurrokhman, A. (2021). Kepastian Sistematis Lengkap di Desa Palbapang Hukum Hak Atas Tanah : Pelajaran dari Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul. Kekalahan Perkara Legal Certainty of Land Tunas Agraria, 3(3). Rights : Lessons From Losing Land Cases org/10.31292/jta.v3i3.122 in Court. 113-126. 162
JURNAL PERTANAHANNovember 2022154 - 163Vol. 12 No. 2 Marryanti, S., & Purbawa, Y. (2018). Optimization Sandra, W. dewi mambrasar, Sudirman, S., & of Factors That Affect The Success of Wahyuni. (2020). PELAKSANAAN Complete Systematic Land Registration. PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan, LENGKAP BERBASIS PARTISIPASI 4(2), 190-207. MASYARAKAT ( PTSL + PM ), KENDALA DAN SOLUSINYA Winda Sandra Dewi Mohammad, A. N., Nayoan, H., & Kaawoan, J. Mambrasar Wahyuni Kementerian Agraria (2018). KEBIJAKAN PENDAFTARAN dan Tata Ruang / Badan Pertanahan TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KOTA Nasional ( Kementerian melalui program MANADO. Eksekutif, 1(1). Pendafta. Jurnal Tunas Agraria, 3(3). Mujiburohman, D. A. (2018). POTENSI PERMASALAHAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP (PTSL) Potential Problems of Complete Systematic Land Registration (PTSL) Dian. BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan, 4(1). Tim Peneliti Teknik Geodesi UGM. (2020). Laporan Akhir Pekerjaan Swakelola Kegiatan Pendaftaran Tanah Menuju Kota Kabupaten Lengkap Kabupaten Bangli dan Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. / Walangare, D., Delima, R., & Restyandito. (2012). Puslitbang Kementerian ATR/BPN. (2018). Dampak Sistem Prediksi Pertandingan Sepak Bola Ekonomi Program Strategis Pertanahan dengan Metode AHP. Informatika, 8(1), (Peningkatan Pendapatan Masyarakat 181-188. Penerima Program Reforma Agraria). Saaty, T. L. (1995). The Anallic Hierarchy Process. McGraw-Hill. 163
Analisis Fungsi Perolehan Tanah oleh Bank Tanah Ditinjau dari Hak Menguasai Negara Siswoyo, Imran Received: September 21, 2022 | Reviewed: November 7, 2022 | Accepted: November 29, 2022 ANALISIS FUNGSI PEROLEHAN TANAH OLEH BANK TANAH DITINJAU DARI HAK MENGUASAI NEGARA ANALYSIS OF LAND ACQUISITION FUNCTION OF BY LAND BANK REVIEW OF STATE CONTROL RIGHTS Siswoyo1, Imran2 1Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Laut, Kab. Banggai Laut, Indonesia 2Kantor Pertanahan Kabupaten Tojo Una-una, Kab. Tojo Una-una, Indonesia Koresponden email : siswoyo.01@atrbpn.go.id ABSTRAK Lahirnya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang melahirkan Bank Tanah dengan fungsi perolehan tanah banyak mengalami kritikan di kalangan masyarakat dan pemerhati agraria dikarenakan dianggap bertentangan dengan hak menguasai negara terhadap bumi, air, dan kekayaan di dalamnya pada Pasal 33 Ayat (3) UUD Tahun 1945. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep hak menguasai dari negara sesuai dengan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 serta mengetahui fungsi perolehan tanah oleh Bank Tanah ditinjau dari hak menguasai dari negara. Penelitian ini adalah penelitian doktrinal yang memanfaatkan bahan hukum primer dan sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, dan sejumlah literatur yang membahas mengenai objek penyelidikan. Pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan dan konseptual. Bahan yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hak menguasai oleh negara pada Pasal 33 Ayat (3) UUD Tahun 1945 adalah konsepsi kedaulatan rakyat sebagai pemilik bumi, air dan kekayaan alam di dalamnya yang kemudian rakyat secara kolektif memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid), tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hadirnya Bank Tanah dengan fungsi perolehan tanah membuat hak menguasai negara terhadap tanah mengalami perkembangan dibanding sebelumnya. Negara dapat melakukan tindakan pengelolaan (beheersdaad) terhadap tanah melalui instrumen badan hukum negara yaitu Bank Tanah. Kata kunci : hak, tanah, bank, negara ABSTRAK The birth of Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation, which gave birth to a Land Bank with the function of acquiring land, has experienced a lot of criticism among the public and agrarian observers because it is considered contrary to the state's right to control the earth, water, and wealth in Article 33 Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The purpose of this study is to determine the concept of state control rights in accordance with Article 33 Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and to find out the function of land acquisition by the Land Bank in terms of state control rights. This research is a doctrinal research that utilizes primary and secondary legal materials in the form of laws and regulations, court decisions, and a number of literatures that discuss the object of investigation. The approach used is statutory and conceptual. The collected materials were analyzed descriptively qualitatively. The right to control by the state in Article 33 Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is the concept of people's sovereignty as the owner of the earth, water and natural resources in which the people collectively give a mandate to the state to make policies (beleid), management actions (bestuursdaad), regulation (regelendaad), management (beheersdaad) and supervision (toezichthoudensdaad) for the purpose of the greatest prosperity of the people. The presence of the Land Bank with the function of land acquisition has made the state's right to control land more developed than before. The state can carry out management actions (beheersdaad) on land through the instrumen of a state legal entity, namely the Land Bank. Keywords : rights, land, bank, state 164
JURNAL PERTANAHANNovember 2022164-177Vol. 12 No. 2 I. PENDAHULUAN Pemerintah berharap Bank Tanah yang dapat memperoleh tanah-tanah yang sebagaimana A. Latar Belakang disebut di atas, dapat menyelesaikan masalah- Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 masalah pertanahan di Indonesia antara lain tentang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan melahirkan babak baru terhadap pengaturan ketimpangan kepemilikan tanah. Akan tetapi, pertanahan. Pada bidang pertanahan berdasarkan pengaturan-pengaturan sebagaimana dimaksud UU Cipta Kerja pemerintah melahirkan lembaga di atas mengalami kritik di kalangan masyarakat yang dinamakan Bank Tanah. Bank Tanah berfungsi dan pemerhati agraria disebabkan dengan fungsi melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, perolehan tanah oleh Bank Tanah akan membuat pengelolaan, pemanfaatan dan pendistribusian negara dalam melaksanakan hak menguasai negara tanah. Pemerintah meyakini, sulitnya tersedia terhadap tanah mengalami penyimpangan. Negara tanah untuk pembangunan terutama di bagian yang dulu dalam menjalankan hak menguasai negara perkotaan masih merupakan masalah yang belum terhadap tanah hanya bersifat mengatur, saat ini terselesaikan hingga saat ini (Flanner L.H, 1997). dengan kehadiran Bank Tanah sebagai subjek yang Kebutuhan tanah untuk membangun infrastruktur dapat memperoleh tanah sebagaimana dimaksud di yang semakin meningkat tidak sejalan dengan atas meyebabkan negara dalam menguasai tanah kemudahan ketersediaan tanah untuk diperoleh, sudah memasuki konsep memiliki yang otomatis hal ini membuat pembangunan untuk kepentingan akan menghidupkan asas domein verklaring yang umum sering terhambat. Realita di lapangan sebelumnya sudah dihapuskan dengan Undang- sering dijumpai adalah pada saat pemerintah ingin Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UU NO. 5 Tahun memulai sesuatu pembangunan infrastruktur, tanah 1960) tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sebagai kebutuhan awal pembangunan sulit untuk sehingga menyebabkan bertentangan dengan hak diperoleh ataupun dapat diperoleh maka pemerintah menguasai negara terhadap bumi, air, dan kekayaan memerlukan biaya yang mahal, sehingga pengadaan alam yang terkandung di dalamnya (hak menguasai tanah untuk pembangunan untuk kepentingan umum negara) sesuai Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 (Thea, sering berjalan lambat dan tertunda (Noor, 2014). 2022). Mengenai fungsi perolehan tanah oleh Bank Terdapat penelitian yang pernah membahas isu Tanah menurut Pasal 6 Peraturan Pemerintah ini yaitu Pemaknaan Hak Menguasai Negara oleh Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2021 (PP 64 Mahkamah Konstitusi/MK (Kajian terhadap Putusan Tahun 2021) tentang Bank Tanah, Bank Tanah dapat MK No. 35/PUU-X/2012; Putusan MK No. 50/ memperoleh tanah dengan dua hal yaitu tanah PUUX/2012; dan Putusan MK No. 3/PUU-VIII/2010) hasil penetapan pemerintah dan tanah dari pihak (Sasmitha et al., 2014). Perbedaan mendasar antara lain. Tanah dari penetapan pemerintah berasal dari penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak tanah bekas hak, kawasan dan tanah terlantar, tanah pembahasan hak menguasai negara pada tulisan pelepasan kawasan hutan, tanah timbul, tanah hasil ini akan berfokus pada pendekatan dan intreprestasi reklamasi, tanah bekas tambang, tanah pulau-pulau hukum apa yang digunakan oleh Mahkmah Konstitusi kecil, tanah yang terkena kebijakan perubahan tata (MK) dalam memutus pengujian undang-undang ruang dan tanah yang tidak ada penguasaan di sumber daya alam terhadap hak menguasai negara. atasnya. Sedangkan perolehan tanah dari pihak lain Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis dapat diperoleh dari pemerintah pusat, pemerintah melihat dengan lahirnya Bank Tanah menyebabkan daerah, badan usaha milik negara, badan usaha terdapat perbedaan penafsiran makna hak milik daerah dengan melalui proses pembelian, menguasai negara menurut Pasal 33 Ayat (3) UUD penerimaan hibah/sumbangan atau sejenis, tukar 1945 pada pemerintah dengan kalangan masyarakat menukar, pelepasan hak, perolehan bentuk lainnya dan pemerhati agraria. Penulis ingin mengkaji, yang sah. apakah benar fungsi perolehan tanah oleh Bank 165
Analisis Fungsi Perolehan Tanah oleh Bank Tanah Ditinjau dari Hak Menguasai Negara Siswoyo, Imran Tanah bertentangan dengan hak menguasai negara. Dari deskripsi tersebut di atas, dengan pendekatan Untuk menjawab hal tersebut penulis mengangkat konseptual, penulis menganalisis konsep dan teori dua permasalahan yaitu bagaimana konsep hak apa saja yang melatarbelakangi peraturan-peraturan menguasai negara sesuai dengan Pasal 33 Ayat (3) maupun putusan-putusan mengenai hak menguasai UUD 1945 dan bagaimana fungsi perolehan tanah negara. Konsep tersebut digunakan sebagai alat pada Bank Tanah ditinjau dari hak menguasai negara untuk menganalisis mengenai bagaimana konsep Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945. hak menguasai negara sesuai dengan Pasal 33 Tujuan penulisan berdasarkan rumusan Ayat (3) UUD 1945 dan bagaimana fungsi perolehan masalah tersebut adalah agar mengetahui konsep tanah oleh Bank Tanah jika ditinjau dari konsep hak hak menguasai dari negara sesuai dengan Pasal menguasai negara. 33 Ayat (3) UUD 1945 serta mengetahui fungsi perolehan tanah dari Bank Tanah ditinjau dari hak III. HASIL DAN PEMBAHASAN menguasai dari negara sesuai dengan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945. II. METODE Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau A. Hak Menguasai Negara Terhadap dan Kekayaan Bumi, Air, Terkandung Alam didalamnya Berdasarkan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yang doktrinal yang memanfaatkan hukum primer dan 1. Hak Menguasai Negara Sebelum Reformasi sekunder yaitu peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, dan sejumlah literatur yang membahas mengenai objek penyelidikan. Pendekatan yang digunakan adalah perundang- undangan dan konseptual. Bahan yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. Sisi historis pembentukan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 diawali dari ide R. Soepomo mengenai negara intregralistik. R. Soepomo menyatakan negara integralistik adalah negara yang mempunyai semangat integralistik yang berdasarkan pada persatuan sehingga dalam Penulis mengumpulkan data berupa peraturan- lingkup ekonomi akan dipakai sistem sosial- peraturan, putusan-putusan pengadilan dan literatur- isme negara atau staats socialism (Limbong, literatur mengenai hak menguasai negara dan 2017). Sumber daya alam yang penting akan Bank Tanah. Selanjutnya dipisahkan berdasarkan diurus oleh negara sendiri. Negara yang akan permasalahan yang akan diselesaikan. Bahan- mengatur mengenai sumber daya alam apa bahan yang telah terklasterkan sesuai masalah yang akan dikuasai oleh pemerintah pusat dan penulis analisis dengan dengan pendekatan pemerintah daerah atau yang akan dilimpahkan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan pada suatu badan hukum privat atau kepada perundang-undangan dilakukan penulis adalah perseorangan. Hal ini tergantung keperluan dengan menelaah peraturan perundang-undangan negara dan kebutuhan rakyat Indonesia. dan putusan-putusan pengadilan yaitu Undang- Termasuk dalam hal sumber daya alam tanah. Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Tanah-tanah yang penting akan dikuasai ne- 1945 khususnya Pasal 33 Ayat (3), Undang-Undang gara untuk diurus oleh negara sendiri (Bakri, Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- 2007). Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2021 tentang Bank Tanah, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, Nomor 002/PUU-I/2003, 036/PUU-X/2012 yang menghasilkan deskripsi hak menguasai negara dari waktu ke waktu. Pasca lahirnya UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), konsep hak menguasai negara diperjelas yaitu sebagai berikut. a. Hak menguasai negara memberikan wewenang negara untuk pertama, mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggu- 166
JURNAL PERTANAHANNovember 2022164-177Vol. 12 No. 2 naan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, tumbuh dengan corak hukum adat tidak diakui dan ruang angkasa tersebut. Kedua, menentu- dan dihilangkan eksistensinya. Pada saat itu, kan dan mengatur hubungan-hubungan hukum tanah negara dibagi menjadi dua yaitu tanah antara orang-orang dengan bumi, air, dan ru- negara bebas, dan tanah negara tidak bebas. ang angkasa. Ketiga menentukan dan menga- Tanah negara bebas adalah tanah-tanah yang tur hubungan-hubungan hukum antara orang- tidak memiliki atau dikuasai oleh perseorangan, orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang kelompok, maupun badan hukum. Sedangkan mengenai bumi, air dan ruang angkasa tanah negara tidak bebas adalah tanah-tanah b. Wewenang yang bersumber pada hak mengua- yang terdapat penguasaan di atasnya oleh sai negara tersebut digunakan untuk menca- perseorangan ataupun kelompok yang mana pai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam penguasaan tersebut hanya berdasarkan hu- arti kebangsaan kesejahteraan, kemerdekaan kum adat. Oleh karena pengaturan tersebut, dalam masyarakat, dan negara hukum Indone- banyak tanah-tanah yang hanya dikuasai ber- sia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. dasarkan hukum adat jatuh kepada pemerintah Atas wewenang tersebut, ada kewajiban yang kolonial karena tidak bisa dibuktikan dengan harus dilaksanakan oleh negara (Manan, 1999). bukti kepemilkan berdasarkan hukum kolonial. Pertama, pemanfaatan bumi dan air oleh nega- Pemerintah kolonial memaknai hak menguasai ra sebagaimana dimaksud poin a wajib untuk negara terhadap tanah adalah merupakan hak meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan tertinggi atas penguasaan-penguasaan atas masyarakat. Kedua, harus tetap melindungi tanah lainnya. Berdasarkan domein verklaring dan menjamin segala hak rakyat yang terda- Pemerintah kolonial menjadikan hukum kolonial pat pada bumi, air dan kekayaan alam tertentu sebagai satu-satunya penentu hak atas tanah yang telah lahir sebelum adanya wewenang di wilayah jajahannya (Sasmitha et al., 2014). negara ataupun sesudah yang benar-benar 2. Hak Menguasai Negara Sesudah Reformasi telah dinikmati secara langsung maupun tidak Pasca reformasi, Indonesia banyak mengalami langsung oleh rakyat. Ketiga, melindungi rakyat perubahan struktur ketatanegaraan, salah satu- dari pengelolaan sumber daya alam yang me- nya adalah dengan melahirkan lembaga nega- nyebabkan hilangnya akses dan hilangnya hak ra yudikatif yaitu Mahkamah Konstitusi. Dalam untuk menikmati sumber daya alam Indonesia. menjalankan kewenangan menguji undang- Melihat hal di atas, pengertian hak menguasai undang terhadap Undang-Undang Dasar/UUD dari negara diartikan sebagai sebuah hubun- 1945, MK membutuhkan penafsiran hukum gan hukum yang bersifat publik semata (Har- untuk dapat menyimpulkan bahwa pengaturan sono, 2013). Wewenang kepada negara yang yang diatur oleh undang-undang bertentan- bersumber dari hukum publik hanyalah bersifat gan dengan UUD 1945. Meskipun UUD 1945 mengatur (regulasi) dan bukan untuk mengua- telah mengalami beberapa kali amandemen, sai tanah seperti halnya kepemilikan dalam Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal kon- hubungan perdata atau pribadi. stitusi masih harus tetap menggali nilai-nilai Khusus pada bidang pertanahan, hak men- konstitusi dalam menguji undang-undang terha- guasai negara terhadap tanah oleh pemerintah dap UUD 1945 (Hapsoro & Ismail, 2020). Tidak kolonial mengenalkan sistem domein verklar- terkecuali hak menguasai negara. MK dalam ing yang mana menyatakan penegasan bukti perjalanannya telah banyak menguji undang- kepemilikan sepihak atas tanah di wilayah undang mengenai sumber daya alam terhadap jajahannya (Partington, 2007). Domein verklar- Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, sehingga telah ing membuat negara dapat mengambil tanah banyak melahirkan berbagai intrepretasi men- yang kenyataannya tidak ada hak kepemilikan genai konsep hak menguasai negara. Putusan- sesuai hukum kolonial di atasnya. Hak-hak putusan tersebut antara lain sebagai berikut. masyarakat hukum adat terhadap tanah yang 167
Analisis Fungsi Perolehan Tanah oleh Bank Tanah Ditinjau dari Hak Menguasai Negara Siswoyo, Imran a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021- Negara c.q Pemerintah dalam rangka menga- 022/PUU-I/2003 wasi dan mengendalikan agar pelaksanaan Pada putusan pengujian UU No. 20 Tahun 2002 penguasaan oleh negara atas cabang produksi tentang Ketenagalistrikan, MK pertama kali yang penting dan/atau yang menguasai hajat memberikan penafsiran mengenai hak mengua- hidup orang banyak dimaksud benar-benar di- sai negara yaitu negara dalam melaksanakan lakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran hak menguasai negara yang diberikan rakyat seluruh rakyat. kepada negara dapat melaksanakan kebijakan Menimbang bahwa dalam kerangka penger- (beleid), pengurusan (bestuursdaad), pengatu- tian yang demikian itu, penguasaan dalam arti ran (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) kepemilikan perdata (privat) yang bersumber dan pengawasan (teozichthoudensdaad). MK dari konsepsi kepemilikan publik berkenaan berpendapat sebagai berikut. dengan cabang-cabang produksi yang penting Kata "dikuasai oleh negara" haruslah diartikan bagi negara dan/atau yang menguasai hajat mencakup makna penguasaan oleh negara hidup orang banyak yang menurut ketentuan dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari Pasal 33 Ayat (2) dikuasai oleh negara, ter- konsepsi kedaulatan rakyat atas segala sumber gantung pada dinamika perkembangan kondisi kekayaan "bumi dan air dan kekayaan alam masing-masing cabang produksi. Yang harus yang terkandung di dalamnya" termasuk pula dikuasai oleh negara adalah cabang-cabang di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh produksi yang dinilai penting bagi negara dan kolektivitas rakyat atau sumber kekayaan di- menguasai hajat hidup orang banyak, yaitu: maksud. Kolektivitas rakyat itu dikonstruksikan (i) cabang produksi yang penting bagi negara oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada dan menguasai hajat hidup orang banyak, (ii) negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) penting bagi negara tetapi tidak menguasai dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), hajat hidup orang banyak, (iii) tidak penting pengaturan (regelendaad), pengelolaan bagi negara tetapi menguasai hajat hidup orang (beheersdaad) dan pengawasan (toe- banyak. Ketiganya harus dikuasai oleh negara zichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar- dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi kemakmuran rakyat. Namun, terpulang ke- pengurusan (besturursdaad) oleh pada pemerintah bersama lembaga perwakilan negara dilakukan oleh pemerintah dengan rakyat untuk menilainya apa dan kapan suatu kewenangannya untuk mengeluarkan dan cabang produksi itu dinilai penting bagi negara mencabut fasilitas perizinan (vergunning), dan/atau yang menguasai hajat hidup orang lisensi (licentie), dan konsesi (concessive). banyak. Cabang produksi yang pada suatu Fungsi pengaturan oleh negara (regelendaad) waktu penting bagi negara dan menguasai dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh hajat hidup orang banyak, pada waktu yang lain Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama den- dapat berubah menjadi tidak penting lagi bagi gan pemerintah, dan regulasi oleh pemerintah negara dan tidak lagi menguasai hajat hidup (eksekutif). Fungsi pengelolaan (beheersdaad) orang banyak. Akan tetapi MK berwenang pula dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham untuk melakukan penilaian dengan mengujinya (share-holding) dan/atau melalui keterlibatan terhadap UUD 1945 jika ternyata terdapat pihak langsung dalam manajemen badan usaha milik yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya negara atau badan hukum milik negara sebagai karena penilaian pembuat undang-undang instrumen kelembagaan melalui nama c.q tersebut. Pemerintah mendayagunakan penguasaanya b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/ atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digu- PUU-I/2003 nakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran Pada putusan pengujian UU Nomor 22 Tahun rakyat. Demikian pula fungsi pengawasan oleh 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, MK kem- negara (toezichthoudensdaad) dilakukan oleh 168
JURNAL PERTANAHANNovember 2022164-177Vol. 12 No. 2 bali menegaskan putusan sebelumnya dengan dalam negara yang menganut paham ekonomi menyatakan bahwa dikuasai oleh negara tidak- liberal. lah bisa hanya dipandang sebagai kewenangan Pengertian dikuasi oleh negara haruslah diarti- untuk mengatur dikarenakan fungsi pengaturan kan mencakup makna penguasaan oleh negara sudah ada dengan sendirinya melekat pada dalam luas yang bersumber dan diturunkan fungi-fungsi negara, sekiranya tidak diatur den- dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia gan Pasal 33 UUD 1945 kewenangan negara atas segala sumber kekayaan bumi, air dan untuk mengatur akan tetap ada. Penguasaan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, oleh negara yang bersumber dari hukum pub- termasuk pula di dalamnya pengertian ke- lik yang lebih tinggi dari konsep kepemilikan pemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas perdata akan tetapi bukan berarti penguasaan sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat negara terhadap sumber daya alam tidak dapat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD dilakukan penguasaan dalam pengertian hu- 1945 memberikan mandat kepada negara untuk kum perdata, tetapi hal ini tercakup pula terha- mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan dap maksud penguasaan negara secara publik pengurusan (besturrsdaad), pengaturan (rege- dan tidak dapat dibagi dan dipisahkan. MK ber- lendaad), pengelolaan (baheersdaad), dan pendapat sebagai berikut. pengawasan (toezichthoundensdaad) untuk Konsepsi penguasaan oleh negara merupakan tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan Fungsi pengurusan (bestururdaad) oleh negara prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam dilakukan oleh pemerintah dengan kewenan- UUD 1945, baik di bidang politik (demokrasi gannya untuk mengeluarkan dan mencabut politik) maupun ekonomi (demokrasi ekonomi). fasilitas perizinan (vergunning), lisensi (licen- Dalam paham kedaulatan rakyat itu, rakyatlah tie), dan konsesi (consessie). Fungsi peng- yang diakui sebagai sumber, pemilik, dan seka- aturan oleh negara (regelendaad) dilakukan ligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam ke- melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersa- hidupan benegara, sesuai dengan doktrin dari ma pemerintah, dan regulasi oleh pemerintah. rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam Fungsi pengelolaan (beherrsdaad) dilakukan pengertian kekuasaan tertinggi tersebut ter- melalui mekanisme pemilikan saham (share- cakup pula pengertian pemilikan publik oleh holding) dan/atau melalui keterlibatan langsung rakyat secara kolektif. Bahwa bumi dan air dalam manajemen badan usaha milik negara dan kekayaan alam yang terkandung di dalam atau badan hukum milik negara sebagai instru- wilayah hukum negara pada hakikatnya adalah men kelembagaan, yang melaluinya Negara, milik publik seluruh rakyat secara kolektif yang c.q. Pemerintah, mendayagunakan pengua- dimandatkan kepada negara untuk mengua- saanya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk sainya guna dipergunakan sebagai sebesar- digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmu- besarnya kemakmuran bersama. Karena itu, ran rakyat. Demikian pula fungsi pengawasan Pasal 33 ayat (3) menentukan bumi dan air dan oleh negara (toezichthoudensdaad) dilakukan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya oleh Negara, c.q. Pemerintah, dalam rangka dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk mengawasi dan mengendalikan agar pelak- sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. sanaan penguasaan oleh negara atas sumber- Dikuasai oleh negara tidak hanya dapat diarti- sumber kekayaan dimaksud benar-benar di- kan hanya sebagai hak untuk mengatur, karena lakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran hal demikian sudah dengan sendirinya mele- seluruh rakyat. kat dengan fungsi-fungsi negara tanpa harus Di dalam pengertian penguasaan itu tercakup disebut secara khusus dalam Undang-Undang pula pengertian kepemilikan perdata seba- Dasar 1945. Sekiranya pun Pasal 33 tidak ter- gai instrumen untuk mempertahankan ting- cantum dalam UUD 1945, kewenangan negara kat penguasaan oleh Negara, c.q. Pemer- untuk mengatur tetap ada pada negara, bahkan intah, dalam pengelolaan cabang-cabang 169
Analisis Fungsi Perolehan Tanah oleh Bank Tanah Ditinjau dari Hak Menguasai Negara Siswoyo, Imran produksi minyak dan gas bumi dimaksud. Dengan gelolaan dan pengawasan ditempatkan dalam demikian, konsepsi kepemilikan privat oleh posisi yang sama. negara atas saham dalam badan- Mahkamah Konsitusi, menghendaki bahwa badan usaha yang menyangkut cabang-cabang penguasaan negara itu harus berdampak pada produksi yang penting bagi negara dan/atau sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. menguasai hajat hidup orang banyak tidak Pengertian dikuasai oleh negara tidak dapat dapat didikotomikan atau dialternatifkan dipisahkan dengan makna untuk sebesar-be- dengan konsepsi pengaturan oleh negara. sarnya kemakmuran rakyat yang menjadi tu- Keduanya bersifat kumulatif dan tercakup juan Pasal 33 UUD 1945. Hal ini memperoleh dalam pengertian penguasaan oleh nega- landasannya yang lebih kuat dari Undang-Un- ra. Oleh sebab itu, negara tidak berwenang dang Dasar 1945 yang dalam Pasal 33 ayat mengatur atau menentukan aturan yang melarang (3) menyatakan, "Bumi dan air dan kekayaan dirinya sendiri untuk memiliki saham dalam alam yang terkandung didalamnya dikuasi oleh suatu badan usaha yang menyangkut negara dan dipergunakan untuk sebesar-be- cabang-cabang produksi yang penting bagi sarnya kemakmuran rakyat." negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak sebagai instrumen atau cara negara mempertahankan penguasaan atas sumber- sumber kekayaan dimaksud untuk tujuan sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang akan menjadi ukuran bagi negara dalam me- nentukan tindakan pengurusan, pengaturan, atau pengelolaan atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Apabila c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 036/ penguasaan negara tidak dikaitkan secara lang- PUU-X/2012 sung dan satu kesatuan dengan sebesar-be- Pada putusan pengujian UU No. 22 Tahun sarnya kemakmuran rakyat maka dapat mem- 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, MK berikan makna konstitusionalnya yang tidak memberikan makna yang lebih dalam tepat. Artinya, negara sangat mungkin melaku- terhadap hak mengusai negara yaitu dikuasai oleh kan penguasaan terhadap sumber daya alam negara tidak dapat dipisahkan dengan tujuan- secara penuh tetapi tidak memberikan manfaat nya yaitu untuk sebesar-besarnya kemakmuran sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di satu rakyat. Terkadang dalam hal tertentu tindakan- sisi negara dapat menunjukan kedaulatan pada tindakan tersebut berada pada posisi yang sumber daya alam, namun di sisi lain rakyat sama akan tetapi untuk sumber daya alam tidak serta merta mendapatkan sebesar-be- tertentu, tindakan tersebut bisa berada pada sarnya kemakmuran atas sumber daya alam. posisi bertingkat, di mana tujuan dari hak Oleh karena itu, menurut Mahkamah Konstitusi, menguasai negara, yaitu untuk sebesar- kriteria konstitusional untuk mengukur makna besarnya kemakmuran rakyat. MK konstitusional dari penguasaan negara justru berpendapat sebagai berikut. terdapat pada frasa untuk sebesar-besarnya Penguasaan negara yang dimaknai sebagai kemakmuran rakyat. rakyat secara kolektif dikonstruksikan oleh Dalam rangka untuk mencapai tujuan sebesar- UUD 1945 memberikan mandat kepada negara besarnya kemakmuran rakyat, kelima peranan untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tin- negara/pemerintah dalam pengertian pengua- dakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan saan negara sebagaimana telah diuraikan di (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), atas, jika tidak dimaknai sebagai suatu kes- dan pengawasan (toezichtoudensdaad) untuk atuan tindakan, harus dimaknai secara bert- tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. ingkat berdasarkan efektifitasnya untuk men- Kelima bentuk penguasaan negara dalam pu- capai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. tusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU- Mahkamah Konstitusi berpendapat, bentuk I/2003 tanggal 21 Desember 2004 yaitu fungsi penguasaan negara peringkat pertama dan kebijakan dan pengurusan, pengaturan, pen- yang paling penting adalah negara melaku- 170
JURNAL PERTANAHANNovember 2022164-177Vol. 12 No. 2 kan pengelolaan secara langsung atas sumber oleh Pemerintah Indonesia sendiri. Syarat- daya alam, dalam hal ini migas. Penguasaan syarat yang ditentukan itu terutama menjamin negara pada peringkat kedua adalah negara kekayaan alam kita, seperti hutan kita dan ke- membuat kebijakan dan pengurusan, dan suburan tanah, harus tetap terpelihara. Bahwa fungsi negara dalam peringkat ketiga adalah dalam pembangunan negara dan masyarakat fungsi pengaturan dan pengawasan. Sepan- bagian pekerja dan kapital nasional makin jang negara memiliki kemampuan baik modal, lama makin besar, bantuan tenaga dan kapital teknologi, dan manajemen dalam mengelola asing sesudah sampai pada satu tingkat makin sumber daya alam maka negara harus memilih lama makin berkurang (Hatta, 2002). Dalam untuk melakukan pengelolaan secara langsung pendapat Muhammad Hatta tersebut tersirat atas sumber daya alam. Dengan pengelolaan bahwa pemberian kesempatan kepada asing secara langsung, dipastikan seluruh hasil karena kondisi negara/pemerintah belum mam- dan keuntungan yang diperoleh akan masuk pu dan hal tersebut bersifat sementara, karena menjadi keuntungan negara yang secara tidak sudah seharusnya negara yang sepenuhnya langsung akan membawa manfaat lebih besar mengelola sumber daya alam. bagi rakyat. Pengelolaan langsung yang di- Melihat sejarah dan beberapa putusan MK maksud di sini, baik dalam bentuk pengelolaan tentang hak menguasai negara maka bisa langsung oleh negara (organ negara) mela- disimpulkan hak menguasai negara adalah lui badan usaha milik negara. Pada sisi sebuah norma yang hidup (dapat berkembang lain, jika negara menyerahkan pengelolaan seiring dengan perkembangan masyarakat dan sumber daya alam untuk dikelola oleh peru- keadaan sumber daya alam itu sendiri) yang sahaan swasta atau badan hukum lain di luar semata-mata hal ini untuk mencapai tujuan negara, keuntungan bagi negara akan ter- sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dahu- bagi sehingga manfaat bagi rakyat juga akan lu, sebelum reformasi hak menguasai negara berkurang. terhadap sumber daya alam diartikan cender- Pengelolaan secara langsung inilah yang men- ung hanya bersifat mengatur. Hal ini dikarena- jadi maksud dari Pasal 33 UUD seperti diung- kan untuk menjauhi sifat hukum kolonialisme kapkan Mohammad Hatta sebagai salah satu yang membuat hukum negara sebagai alat pendiri negara (founding fathers) menyatakan penindasan, dan perebut hak masyarakat untuk tentang pengertian dikuasai oleh negara adalah kepentingan pribadi. Akan tetapi setelah refor- cita-cita yang tertanam dalam Pasal 33 UUD masi, hak menguasai negara cenderung beru- 1945 ialah produksi sumber daya alam skala bah. Negara diberikan kewenangan hak men- besar harus dapat dilaksanakan oleh Pemerin- guasai yang lebih luas terhadap sumber daya tah dengan bantuan kapital pinjaman luar neg- alam dari sebelumnya yaitu mengadakan ke- eri. Apabila strategi ini tidak berhasil, perlu juga bijakan (beleid), pengurusan (besturursdaad), diberi kesempatan kepada pengusaha asing pengaturan (regelndaad), pengelolaan (ba- menanamkan modalnya di Indonesia dengan heersdaad) dan pengawasan (toezichtoudens- syarat yang ditentukan Pemerintah, cara be- daad), kelima fungsi ini dapat dipandang sejajar gitulah dahulu kita memikirkan betapa melak- atau bertingkat tergantung kondisi masyarakat sanakan pembangunan ekonomi dengan dasar dan sumber daya alam itu sendiri, hal ini ber- Pasal 33 UUD 1945, apabila tenaga nasional tujuan semata-mata tercapainya sebesar-sebe- dan kapital nasional tidak mencukupi, bisa den- sarnya kemakmuran rakyat. gan meminjam tenaga asing dan kapital asing Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan hak untuk membantu kelancaran produksi. Apabila menguasai negara menggunakan pendekatan bangsa asing tidak bersedia meminjamkan ka- hukum progresif. Hukum progresif menghenda- pitalnya maka diberikan kesempatan kepada ki hukum agar tidak tertinggal dengan perkem- mereka untuk menanamkan modalnya di tanah bangan zaman dan masyarakat. Hukum harus air kita dengan syarat-syarat yang ditentukan mampu menjawab perubahan zaman sehingga 171
Analisis Fungsi Perolehan Tanah oleh Bank Tanah Ditinjau dari Hak Menguasai Negara Siswoyo, Imran terus dapat melayani masyarakat (Raharjo, hidup (living constitution). Sebagaimana yang 2006). Hukum progresif hadir untuk melaku- dikemukakan oleh David A. Strauss (Strauss, kan penyesuaian hukum terhadap perubahan 2010) bahwa 'a living constitution is an attrib- yang terjadi di dalam masyarakat. Hal ini untuk ute of mature society" dan diperjelas oleh Bagir menutupi kelemahan peraturan perundang-un- Manan dan Susi Dwi Harijanti bahwa living con- dangan yaitu statis dan kaku. Pendekatan hu- stitution adalah konstitusi yang mengakomoda- kum progresif dilakukan pada peraturan perun- si perubahan-perubahan masyarakat modern dang-undangan tersebut dengan intrepretasi melalui penafsiran yang didasarkan pada kead- oleh hakim agar hukum dapat sesuai dengan aan dan tuntutan yang telah berubah (Manan perkembangan zaman dan masyarakat pada & Harijanti, 2015). Akan tetapi penulis melihat saat itu. di balik pendekatan progresif dengan metode Hukum progresif memiliki empat karakteristik penafsiran living constitution yang digunakan yaitu pertama, hukum untuk manusia, bukan MK, bukan berarti MK tidak melihat fakta-fakta manusia untuk hukum. Hukum bukan menjadi kesejarahan (intent) dalam penyusunan norma sentral, melainkan manusia yang menjadi pu- Pasal 33 Ayat (3) UUD Tahun 1945. MK tetap sat dari perputaran hukum. Kedua, hukum tidak melihat hal tersebut, MK berpandangan bahwa terikat pada status quo dalam berhukum. Jika konstitusi yang hidup disebabkan pembuat hukum sudah mengatur maka manusia harus konsitusi membentuk konstitusi dengan tujuan melaksanakannya sesuai aturan tersebut, se- untuk digunakan sebagai norma yang berlaku hingga terkadang tujuan hukum tersebut tidak dengan waktu yang sangat lama, sehingga tercapai. Ketiga, perbedaan cara pandang, konstitusi tersebut kenyataannya adalah bersi- yang mana biasanya hukum melihat dari segi fat fleksibel dan memiliki pandangan yang jauh, akibat dan risiko, pada hukum progresif me- yang dapat ditelusuri dan digunakan untuk saat mandang hukum harus juga memperhitungkan ini (Amsari, 2011). tentang kendala-kendala dalam mencapai tu- juan hukum itu sendiri. Keempat, hukum pro- gresif memberikan perhatian penting terhadap perilaku manusia dan keadaan sekitar yang me- B. Fungsi Tanah dari Bank Tanah Ditinjau Hak Negara Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 Perolehan Menguasai mengaruhinya (Raharjo, 2007). Dengan hal-hal tersebut hukum akan mengatasi ketidakefek- Memperhatikan fungsi perolehan tanah sebagaimana tifan sebuah aturan hukum. Bagaimanapun, disebutkan pada latar belakang tulisan ini, fungsi norma hukum tidak dapat dipisahkan dari nilai- perolehan tanah oleh Bank Tanah ditinjau dari hak nilai yang diaturnya, saat nilai-nilai yang men- menguasai negara akan membuat negara dalam jadi bagian yang diatur telah berubah sede- melaksanakan hak menguasai negara terhadap mikian rupa, maka hukum harus segera untuk tanah mengalami perkembangan. Pada waktu mengadaptasikan diri agar tetap efektif dalam sebelumnya, tidak ada badan hukum negara yang pengaturannya (Ali, 2015). dapat menyimpan tanah-tanah negara tersebut Pendekatan hukum progresif yang digunakan sekaligus mengelolanya. Tanah-tanah tersebut MK dalam menafsirkan hak menguasai negara hanya diberikan pengertian tanah negara akan tetapi menurut penulis adalah merupakan keputusan tanah negara tersebut bebas dikuasai oleh siapapun, yang tepat, melihat objek yang diatur dalam hak dan negara hanya bisa menunggu permohonan hak menguasai negara adalah sumber daya alam terhadap tanah-tanah tersebut. Sehingga dapat yang perubahan kondisi masing-masing sum- disimpulkan negara dalam menguasai tanah hanya ber daya alam akan selalu dinamis, di mana bisa bersifat mengatur (land regulator). Hak menguasai saja salah satu sumber daya alam dahulu tidak negara terhadap tanah yang dilaksanakan oleh dianggap penting, saat ini menjadi penting, be- pemerintah selama ini hanya terfokus pada peran gitu juga sebaliknya. Sehingga dibutuhkan pen- sebagai perumus regulasi tentang tanah. Sedangkan dekatan yang membuat norma konstitusi yang peran pemerintah dalam menjaga ketersediaan 172
JURNAL PERTANAHANNovember 2022164-177Vol. 12 No. 2 tanah tidak dapat ditemui (Arnowo, 2021). Namun, ada perencanaan yang matang oleh beberapa pihak saat ini dengan fungsi perolehan tanah Bank Tanah, (Ganindha, 2016). Kedua, banyaknya penguasaan tanah-tanah tersebut diperoleh untuk dikelola oleh tanah skala besar oleh beberapa pihak juga membuat Bank Tanah untuk menjamin ketersediaan tanah harga tanah menjadi mahal dan cenderung tidak dalam rangka ekonomi keadilan. terkendali terutama tanah di tengah perkotaan. Hal Negara yang dapat memperoleh tanah- tersebut menyebabkan terjadi jarak yang jauh antara tanah negara melalui Bank Tanah bukan berarti kebutuhan terhadap tanah dan ketersediaan tanah ingin menghidupkan kembali semangat hukum oleh negara sehingga membuat akses masyarakat kolonialisme (domein verklaring) pada sistem kelas menengah dan rendah terhadap tanah menjadi hukum pertanahan Indonesia. Kehadiran Bank sulit dikarenakan ketidakmampuan membeli tanah Tanah dengan fungsi perolehan tanah adalah (ATR/BPN, 2020). terjemahan dari tindakan hak menguasai negara Fungsi pengolahan tanah oleh Bank Tanah yang berkembang, semata-mata untuk tercapainya juga tidak bisa dipandang sebagai kepemilikan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat terhadap perdata seperti halnya kepemilikan tanah oleh tanah. Penulis berpendapat fungsi perolehan perseorangan, badan hukum swasta ataupun tanah oleh Bank Tanah adalah konsekuensi logis mengandung semangat hukum kolonialisme untuk terhadap perkembangan konsep hak menguasai merebut hak-hak atas tanah masyarakat Indonesia negara. Perkembangan tindakan negara dalam dengan cara menggunakan instrumen hukum melaksanakan hak menguasai negara terhadap negara. Penulis berpendapat fungsi perolehan tanah tanah melalui fungsi perolehan tanah oleh Bank oleh Bank Tanah dilandaskan pada prinsip pertama Tanah lahir dilatarbelakangi karena pertama, untuk yaitu penguasaan publik oleh negara tidaklah dapat tercapainya target rencana jangka panjang nasional dipisahkan dengan maksud kepemilikan perdata tahun 2005 - 2025 yaitu pembangunan infrastruktur (privat), kedua hal tersebut adalah satu kesatuan untuk mencapai kondisi layanan yang optimal. yang tidak dapat dipisahkan. Penguasaan dalam Melihat indeks daya saing global Indonesia dari arti kepemilikan perdata (privat) oleh negara adalah kategori daya saing infrastruktur, Indonesia berada bersumber dari konsepsi kepemilikan publik. Hal di posisi 72 pada tahun 2014 - 2015 masih jauh di ini dilakukan semata-mata untuk melaksanakan belakang Malaysia yang berada di peringkat 20. mandat rakyat kepada negara yang bersumber Hal ini disebabkan kerana secara nyata negara sulit dari konstitusi untuk mempertahankan tingkat untuk memperoleh tanah dikarenakan terkendala penguasaan negara terhadap sumber daya alam biaya dan semakin sedikit ketersediaan tanah tanah. MK menyatakan bahwa pengelolaan dikarenakan banyaknya penguasaan tanah skala langsung oleh negara terhadap sumber daya alam besar oleh swasta berdasarkan spekulasi (tidak yang menguasai hajat hidup orang banyak, negara dikelola). Hal ini banyak terjadi disebabkan karena tidak boleh membuat aturan yang melarang dirinya pada saat memperoleh tanah banyak yang hanya sendiri untuk memiliki/mengelola sumber daya mementingkan ide untuk mencari keuntungan alam dalam suatu badan usaha yang menyangkut semata-mata dengan memperoleh perbedaan harga sumber daya alam yang penting bagi negara. Kedua, tanah saat dibeli saat ini dari pada di kemudian hari. kekhawatiran pelaksanaan fungsi perolehan tanah Padahal, pihak yang memperoleh tanah tidak benar- oleh Bank Tanah yang akan menyebabkan negara benar siap untuk mengelola tanah yang diperolehnya. akan merampas hak-hak masyarakat Indonesia Hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB) tidak tepat. Perlu ditekankan bahwa tanah-tanah milik badan hukum swasta yang sering melakukan yang akan diperoleh oleh Bank Tanah sebagaimana praktek sebagaimana dimaksud. Oleh hal tersebut pada latar belakang tulisan ini adalah tanah yang dapat disimpulkan bahwa sering kali pemberian sebelum ada fungsi perolehan oleh Bank Tanah hak atas tanah dengan skala luas yang bertujuan memang sudah diakui sebagai tanah negara dan untuk peningkatan ekonomi rakyat Indonesia justru dengan tetap adanya pengakuan terhadap tanah tidak dapat tercapai dikarenakan tanah dianggap yang terdapat penguasaan fisik dengan iktikad baik sumber daya alam yang bisa dispekulasikan tanpa oleh negara melalui peraturan perundang-undangan 173
Analisis Fungsi Perolehan Tanah oleh Bank Tanah Ditinjau dari Hak Menguasai Negara Siswoyo, Imran mempertegas negara akan tetap menghormati negara terhadap tanah dikarenakan kondisi sumber penguasaan turun-temurun masyarakat Indonesia daya alam tanah saat ini. terhadap tanah. Ketakutan-ketakutan tersebut juga Perkembangan hak menguasai negara yang harus dilihat dari perspektif kondisi ketatanegaraan disebabkan adanya fungsi perolehan tanah oleh Indonesia dahulu dan sakarang. Dahulu negara dapat Bank Tanah jika dilihat dari segi landasan hukum dengan mudah mengambil tanah seseorang tanpa masih dalam tindakan-tindakan yang diizinkan proses yang benar selain didukung oleh instrumen oleh konstitusi saat ini. Dahulu, tindakan negara hukum juga didukung struktur ketatanegaraan dalam menjalankan hak menguasai negara yang bersifat oligarki, akan tetapi saat ini dengan terhadap tanah jika dibandingkan dengan tindakan struktur ketatanegaraan yang berprinsip saling yang dizinkan menurut Putusan MK Nomor 001- mengawasi dan dapat diujinya tindakan pemerintah 021-022/PUU-I/2003, hak menguasai negara pada peradilan tata usaha negara, penulis meyakini terhadap tanah tidak secara penuh dilakukan. Hak bahwa kekhawatiran-kekhawatiran tersebut harus menguasai negara terhadap tanah hanya dilakukan dihilangkan dan harus memandang bahwa fungsi melalui empat fungsi yaitu tindakan kebijakan perolehan tanah oleh Bank Tanah berdasarkan (beleid), tindakan pengurusan (besturursdaad), dua hal di atas adalah untuk tercapainya sebesar- pengaturan (regelendaad), dan pengawasan sebesar kemakmuran rakyat terhadap tanah. (toezichtoudensdaad). Tindakan kebijakan (beleid) Melihat hal di atas, tanah sebagai sumber dilakukan oleh Pemerintah dan DPR, tindakan daya alam yang bersifat terbatas dan penting saat pengurusan (besturursdaad) dilakukan oleh ini keadaannya telah berubah dibanding keadaan Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan dahulu. Sangat tidak relevan negara harus tetap Tata Ruang (ATR/BPN) dengan pemberian dan dikunci untuk menggunakan cara-cara dahulu, yaitu pengakuan hak atas tanah, tindakan pengaturan negara menguasai tanah hanya bersifat mengatur (regelendaad) dilakukan Pemerintah dan DPR dikarenakan ketakutan pada masa lalu. Padahal melalui kewenangan legislasi pertanahan, dan hak menguasai negara haruslah dipandang sebagai tindakan pengawasan (toezichtoudensdaad) norma yang hidup yang manyebabkan tindakan melalui ATR/BPN dengan pengendalian terhadap negara dalam melaksanakan hak menguasai negara penguasaan tanah. Sedangkan, fungsi pengelolaan akan terpengaruh dengan kondisi masyarakat dan (beheersdaad) tidak dilakukan secara penuh. Dahulu sumber daya alam pada saat itu. Pada kenyataannya sudah banyak bentuk pengelolaan-pengelolaan saat ini dengan mempertahankan negara hanya melalui hak pengelolaan oleh pemerintah pusat, bersifat mengatur terhadap sumber daya alam tanah pemerintah daerah ataupun badan hukum. Akan justru akan membuat negara tidak dapat bergerak tetapi, bentuk pengelolaan tersebut tidak tepat lincah bahkan kehilangan peran sebagai penerima dapat dimasukan ke dalam tindakan pengelolaan mandat untuk melaksanakan hak menguasai negara yang dimaksud oleh MK. Pengelolaan melalui hak terhadap sumber daya alam tanah untuk tercapainya pengelolaan sebagaimana dimaksud, dilakukan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh hal itu kebanyakan pada tanah yang telah dilakukan proses perkembangan hak menguasai negara terhadap ganti rugi terlebih dahulu sehingga menurut penulis tanah oleh pemerintah melalui fungsi perolehan pemberian hak pengelolaan tersebut lebih mengarah tanah oleh Bank Tanah adalah sebuah hal yang kepada tindakan pengurusan (besturursdaad) bukan sangat penting untuk dilakukan semata-mata agar pengelolaan (baheersdaad). Tindakan negara melakukan penyesuaian tindakan hak menguasai terhadap hak menguasai negara terhadap tanah 174
JURNAL PERTANAHANNovember 2022164-177Vol. 12 No. 2 sebelum adanya fungsi perolehan tanah oleh Bank Tanah dapat dilihat pada Gambar 2. Tanah dapat dilihat pada Gambar 1. Gambar 1 Hak Menguasai Negara Terhadap Tanah Sebelum Lahirnya Bank Tanah Gambar 2 Hak Menguasai Negara Terhadap Tanah Pasca Lahirnya Bank Tanah Bank Tanah dengan fungsi perolehan tanahnya Pasca adanya fungsi perolehan tanah oleh lahir untuk melengkapi tindakan negara dalam Bank Tanah, negara dalam melaksanakan hak melaksanakan hak menguasai negara terhadap menguasai negara terhadap tanah melakukan tanah. Negara akan terjun langsung untuk mengelola tindakan yang sebelumnya tidak dilakukan tanah-tanah negara yang diperoleh melalui Bank secara penuh, yaitu melakukan tindakan Tanah. Hal ini, bukanlah hal baru dalam tindakan pengelolaan (baheersdaad). Tindakan pengelolaan hak menguasai negara yang dipilih oleh pemerintah (baheersdaad) sebagaimana dimaksud putusan dalam menguasai sumber daya alam, contoh sumber MK adalah negara dalam menguasai sumber daya daya alam listrik yang dikelola PT. Perusahaan Listrik alam dilakukan melalui mekanisme pemilikan Negara (PLN), sumber daya alam minyak dan gas saham (share-holding) dan/atau melalui keterlibatan bumi oleh PT. Pertamina. langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai IV. KESIMPULAN instrumen kelembagaan, yang melaluinya Negara, Hak menguasai negara terhadap bumi, air, dan c.q, Pemerintah, mendayagunakan penguasaannya kekayaan alam yang terkandung di dalamnya pada atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan Pasal 33 (3) UUD 1945 adalah konsepsi hukum bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk publik yang bersumber pada kedaulatan rakyat yang sumber daya alam tanah, lahirnya Bank Tanah dianut dalam UUD 1945 dalam paham kedaulatan dengan fungsi perolehan tanah adalah manajemen rakyat itu, rakyat secara kolektif pemilik sumber badan hukum milik negara sebagaimana dimaksud daya alam kemudian memberikan mandat kepada putusan MK di atas yang mempunyai kewenangan negara untuk menguasai sumber daya alam guna khusus (sui generis) untuk mengelola tanah dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mandat diberikan oleh rakyat kepada negara rakyat. Tindakan negara terhadap hak menguasai dalam melaksanakan penguasaan sumber alam negara terhadap tanah berdasarkan putusan MK antara lain mengadakan kebijakan (beleid) dan pasca adanya fungsi perolehan tanah oleh Bank tindakan pengurusan (besturursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (baheersdaad) dan 175
Analisis Fungsi Perolehan Tanah oleh Bank Tanah Ditinjau dari Hak Menguasai Negara Siswoyo, Imran pengawasan (toezichtoudensdaad) untuk sebesar- Ganindha, R. (2016). Urgensi Pembentukan besarnya kemakmuran rakyat. Hak menguasai Kelembagaan Bank Tanah sebagai negara adalah sebuah norma yang hidup. Norma Alternatif Penyediaan Tanah bagi ini berkembang dengan seiring perkembangan Masyarakat untuk Kepentingan Umum. masyarakat dan sumber daya alam yang diaturnya. Arena Hukum, 9, 448 - 449. Norma yang hidup menyebabkan negara dalam melaksanakan hak menguasai negara melalui Hapsoro, F., & Ismail. (2020). Intrepretasi Konstitusi kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan dalam Pengujian Konstitusionalitas untuk (besturursdaad), pengaturan (regelendaad), Mewujudkan The Living Constitution. pengelolaan (baheersdaad) dan pengawasan JALREV, 2. (toezichtoudensdaad) dapat dilakukan secara penuh Harsono, B. (2013). Hukum Agrarian Indonesia : atapun bertingkat hal ini dilakukan semata-mata Sejarah Pembentukan Undang-Undang tercapainya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya Fungsi perolehan tanah Bank Tanah menyebabkan (Ketiga). Penerbit Universita Trisakti. perkembangan terhadap hak menguasai negara terhadap tanah. Dahulu, tidak ada lembaga yang dapat menyimpan tanah dan mengelolanya. Hatta, M. (2002). Bung Hatta Menjawab. PT. Toko Gunung Agung Tbk. Ditinjau dengan hak menguasai negara, fungsi Limbong, B. (2017). Pengadaan Tanah untuk perolehan tanah Bank Tanah menyebabkan negara Pembangunan (Keempat). Raja Grafindo. melaksanakan fungsi pengelolaan (baheersdaad). Fungsi pengelolaan ini membuat negara mengelola Manan, B. (1999). Beberapa Catatan Atas RUU langsung tanah-tanah negara dengan instrumen Tentang Minyak dan Gas Bumi. FH - badan hukum negara yaitu Bank Tanah untuk UNPAD. mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Manan, B., & Harijanti, S. D. (2015). Memahami terhadap tanah. Konsitusi : Makna dan Aktualisasi. Raja Grafindo. DAFTAR PUSTAKA Noor, R. (2014). Manajemen Bank Tanah. Jurnal Ali, A. (2015). Menguak Tabir Hukum (Kedua). Direktorat dan Tata Ruang BAPPENAS, 1, Pranadamedia Group. 7. Amsari, F. (2011). Perubahan UUD 1945 : Perubahan Partington, G. (2007). Thought on Terra Nullius. of Konstitusi Negara Kesatuan Republik The Nineteenth Conference of The Samuel Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Griffith Society, 96. Konstitusi. Raja Gravindo Persada. Raharjo, S. (2006). Membedah Hukum Progresif. Arnowo, H. (2021). Pengelolaan Aset Bank Tanah Penerbit Kompas. Untuk Mewujudkan Ekonomi Berkeadilan. Jurnal Pertanahan, 11, 89 -102. Raharjo, S. (2007). Biarkan Hukum Mengalir. Kompas. Bakri, M. (2007). Hak Menguasai Tanah Oleh Negara : Paradigma Baru untuk Reforma Agraria. Cetakan Pertama. Sasmitha, T., Budiawan, H., & Sukayadi. (2014). Pemaknaan Hak Menguasai Negara Oleh Mahkamah Konstitusi (Kajian terhadap Flanner L.H. (1997). Land Banking In The Control of Putusan MK No. 35/PUU-X/2012; Putusan Urban Development. Preger Publisher. MK No. 50/PUUX/2012; dan Putusan MK No. 3/PUU-VIII/2010). Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 16. 176
JURNAL PERTANAHANNovember 2022164-177Vol. 12 No. 2 Strauss, D. A. (2010). The Living Constitusion. Oxford Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang University Press. Bank Tanah Thea, D.A (2022, Januari 10). KPA : Bank Tanah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/ Berpotensi Legalkan Perampasan Tanah. PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang- Hukum Online. Diakses dari Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan. Kementerian ATR BPN. 2020, 3 November. Talk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/ Show Bank Tanah di Masa Depan (Video). PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang- Youtube. Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang watch?v=ZhsyanivuZ0 Minyak dan Gas Bumi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 036/ Tahun 1945 PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agaria. Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja. 177
Analisis Tagar #WadasMelawan di Media Sosial Twitter Menggunakan Social Network Analysis (SNA)Joko Ade Nursiyono, Ima Sartika Dewi Received: April 28, 2022 | Reviewed: June 6, 2022 | Accepted: November 29, 2022 ANALISIS TAGAR #WADASMELAWAN DI MEDIA SOSIAL TWITTER MENGGUNAKAN SOCIAL NETWORK ANALYSIS (SNA) ANALYSIS OF #WADASMELAWAN HASHTAGS ON TWITTER USING SOCIAL NETWORK ANALYSIS (SNA) Joko Ade Nursiyono1, Ima Sartika Dewi2 1BPS Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Indonesia 2BPS Kabupaten Magetan, Magetan, Indonesia Koresponden email: joko.ade@bps.go.id ABSTRAK Pembebasan tanah Desa Wadas untuk pembangunan Bendungan Bener telah menimbulkan kontroversi antara warga dan pemerintah. Pembangunan Bendungan Bener diharapkan dapat menampung air untuk irigasi lahan pertanian, menyuplai air baku dan energi listrik. Di balik kemanfaatannya, pembangunan Bendungan Bener menimbulkan kerugian besar yang dapat merusak ekosistem. Sebagai bentuk penolakan, netizen membuat tagar #WadasMelawan yang tersebar luas di jejaring Twitter. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi aktor-aktor yang utama dalam penyebarluasan tagar #WadasMelawan dengan menggunakan Social Network Analysis (SNA). Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari Twitter dan diolah dengan menggunakan perangkat lunak Gephi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 1.005 aktor dengan jumlah interaksi sebanyak 1.471 kali. Kedekatan antar aktor bernilai 7, artinya jarak antar aktor cukup dekat dan interaksi antar aktor cukup mudah. Indikator yang digunakan untuk mengetahui aktor yang paling berpengaruh yaitu degree centrality, closeness centrality, betweenness centrality, eigenvector centrality, dan follower rank. Hasilnya, interaksi yang tercipta dalam jaringan tagar #WadasMelawan didominasi oleh akun @oposisicerdas dan @geloraco. Kata kunci : tanah wadas, bendungan bener, twitter, #WadasMelawan, social network analysis ABSTRACT The land acquisition of Wadas Village for the construction of the Bener Dam has attracted controversy. Bener Dam is expected to hold water for irrigation of agricultural land, supplying water for household and electrical energy. Behind its usefulness, the construction of the Bener Dam causes huge losses that can damage the ecosystem. As a form of rejection, netizens created the hashtag #WadasMelawan that is widespread on Twitter. The study aims to identify the main actors in spreading #WadasMelawan hashtags using Social Network Analysis (SNA). The data used in the study was collected from Twitter and processed using Gephi. The results showed that there were 1,005 actors with the number of interactions as many as 1,471 times. The closeness between actors is 7, it means the distance between actors is quite close, and the interaction between actors is quite easy. Indicators used in this study to determine the most influential actors are degree centrality, closeness centrality, betweenness centrality, eigenvector centrality, and follower rank. As a result, the interactions created in the hashtag network #WadasMelawan are dominated by @oposisicerdas and @geloraco accounts. Keywords : wadas land, bener dam, twitter, #WadasMelawan, social network analysis 178
JURNAL PERTANAHANNovember 2022178 - 186Vol. 12 No. 2 I. PENDAHULUAN Pembangunan nasional dapat tercapai dengan mengoptimalkan manfaat sumber daya alam, tak Tanah merupakan lapisan permukaan bumi yang terkecuali tanah. Ketersediaan berbagai fasilitas sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia. umum untuk mewujudkan pembangunan nasional Sebagian besar kehidupan manusia ditopang oleh memerlukan lahan tanah. Namun, tanah negara yang adanya sumber daya alam ini, baik untuk lahan tersedia untuk mewujudkan pembangunan tersebut tempat tinggal, pangan, mata pencaharian maupun semakin terbatas. Upaya untuk memperoleh tanah kebutuhan lainnya. Sebagaimana tanah merupakan yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan sumber daya alam yang vital, maka penguasaan dan melakukan pembebasan hak atas tanah melalui penggunaannya diatur oleh negara yang dituangkan lembaga pengadaan tanah. Pengadaan tanah dalam bentuk undang-undang. Penguasaan sumber merupakan upaya pemerintah untuk memperoleh daya alam oleh negara tidak dapat dipisahkan dengan tanah yang prinsipnya dilakukan dengan cara tujuan negara untuk mewujudkan kemakmuran musyawarah antara pihak yang memerlukan tanah rakyat sebagaimana dituangkan dalam UUD 1945. dan pemegang hak atas tanah yang diperlukan Hak menguasai negara pada hukum tanah untuk kegiatan pembangunan. Permasalahan yang nasional yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 kerap terjadi dalam upaya pembebasan tanah tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang adalah kontroversi yang terjadi antara pemegang dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria hak dengan pemerintah, salah satunya kasus (UUPA, 1960) yang merupakan penjabaran lebih pembebasan tanah di Desa Wadas. lanjut dari Pasal 33 (3) Undang-Undang Dasar Kontroversi ini bermula pada bulan Maret Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi tahun 2018 ketika pemerintah mulai menetapkan "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas, dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan Kabupaten Purworejo. Pembangunan bendungan ini untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." merupakan proyek bendungan tertinggi di Indonesia Pengertian "dikuasai" di sini berarti negara memiliki yang ke depannya diperuntukkan untuk keperluan kekuasaan untuk membuat peraturan-peraturan irigasi serta suplai air baku untuk Kabupaten terkait agraria untuk kepentingan rakyatnya (Republik Purworejo, Kebumen dan Kulonprogo. Selain itu Indonesia, 1945). area sekitar bendungan juga berpotensi untuk lokasi Lebih jauh, ketentuan dalam pasal 18 dalam wisata, area perikanan dan konservasi daerah aliran UUPA menyatakan bahwa bagi pengambilan tanah sungai (Adriansa et al., 2020). Sayangnya, proses hak yaitu untuk kepentingan umum, termasuk konsultasi publik atau musyawarah dalam pengadaan kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan tanah untuk Bendungan Bener ini tidak berjalan bersama seluruh rakyat, hak-hak atas tanah dapat lancar. Warga Desa Wadas menolak pembangunan dicabut dan diberikan ganti kerugian yang layak Bendungan Bener karena dampak lingkungan yang menurut cara yang telah diatur di dalam perundang- diakibatkan oleh pembangunan bendungan tersebut, undangan. Tata cara tersebut diatur dalam Undang- terutama pada kelangsungan hidup, pertanian, Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan perkebunan, hutan dan penambangan material Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan pembangunan. Pelestarian flora dan fauna di daerah Umum bahwa, "Pengadaan tanah adalah kegiatan perbukitan Desa Wadas terancam dengan adanya menyediakan tanah dengan cara memberi ganti pembangunan tersebut. Selain itu, penambangan kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang yang dilakukan untuk menunjang pembangunan berhak," yaitu pihak yang menguasai tanah atau dalam skala besar menyebabkan perpindahan memiliki objek pengadaan tanah. Sementara, ganti penduduk, kehancuran lahan pertanian, dan kerugian adalah penggantian yang layak dan adil keragaman hayati yang hilang (Hidajat, 2021). kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah (Limbong, 2011). 179
Analisis Tagar #Wadasmelawan di Media Sosial Twitter Menggunakan Social Network Analysis (SNA)Joko Ade Nursiyono, Ima Sartika Dewi Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberi kemudahan akses sebagai alat komunikasi mengekstrasi knowledge yang terjadi antar pengguna dalam bentuk media sosial, seperti Twitter. Twitter Twitter dengan munculnya tagar #WadasMelawan. merupakan salah satu media sosial yang paling Dengan melakukan ekstraksi knowledge, alur banyak diakses oleh masyarakat di seluruh dunia. penyebaran sebuah informasi dapat divisualisasikan Aplikasi ini memungkinkan penggunanya untuk sehingga terlihat aktivitas pertukaran informasi, membuat pesan pada laman pribadi dengan tidak siapa pembuat informasi (creator), aktor penyebaran lebih dari 280 karakter. Media sosial ini biasanya informasi (influencers), sekaligus pengaruhnya digunakan untuk mencari topik yang sedang dalam model penyebaran informasi. ramai diperbincangkan. Setiap masyarakat dapat membagikan informasi untuk siapapun dengan II. METODE menggunakan tagar dan terbangun relasi dengan aktor seperti tokoh, platform berita, maupun A. Ruang Lingkup pengguna media sosial lainnya. Penelitian ini menggunakan data Twitter terkait topik Kontroversi pembebasan tanah di Desa Wadas konflik pelepasan lahan Desa Wadas. Data tweets pun turut menyebar luas di Twitter dengan tagar Twitter yang digunakan dalam penelitian ini mengacu #WadasMelawan karena banyaknya kemudahan pada aspek trending topik konflik pelepasan lahan yang dimiliki Twitter. Menurut Sulianta (2016), Desa Wadas sejak tanggal 22 hingga 24 Februari keunggulan yang ditawarkan Twitter yaitu keringkasan 2022 dengan menggunakan paket program Gephi karena keterbatasan dalam satu postingan yang 0.9.2. Adapun package Gephi yang digunakan dalam artinya informasi lebih mudah disebar dan dilihat. penelitian ini adalah Twitter streaming importer dan Selanjutnya, Twitter juga menawarkan kebebasan didapatkan records nodes sebanyak 1.005 dan jalur informasi dan pengguna Twitter dikenal jujur dalam transmisi informasi tweets (edges) sebanyak 1.471. mengunggah informasi. Keunggulan lainnya yaitu Sejumlah records tersebut didapatkan dengan kata Twitter memiliki komunitas yang terbuka, artinya kunci (key word) "#WadasMelawan". Untuk melihat tidak ada batasan antar pengguna Twitter lainnya. adanya keterlibatan peran situs berita terkait konflik Terakhir, Twitter merupakan jaringan sosial yang pelepasan lahan Desa Wadas yang di-tweet, maka mampu membentuk data yang besar. Informasi yang penelitian ini mengabaikan akun pengguna Twitter diberikan Twitter bahkan bisa membuat pola tertentu dengan nomor identitas yang disembunyikan. Nomor dan berkekuatan massa. identitas tersembunyi yang dimaksud adalah akun Social network analysis (SNA) merupakan salah satu tools untuk menganalisis relasi yang terjadi pada Twitter dengan munculnya tagar #WadasMelawan. SNA menggabungkan teori grafik, sosiologi, fisika, dan ilmu komputer untuk menganalisis hubungan yang muncul dari hasil crawling dalam bentuk nomor ID, bukan dalam bentuk nama akun, misalnya akun dengan nama 1485902406101920000. Berbeda dengan akun pengguna Twitter secara umum, misalnya @namaakun. (relasi) dan strukturnya (Tomosoa et al., 2019). Crawling merupakan proses pengumpulan data Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh baik berukuran besar maupun kecil yang berada di Grandjean (2016), identifikasi aktor dalam sebuah dalam web yang dapat disimpan di penyimpanan komunitas digital dapat dilakukan dengan visualisasi lokal dan data diambil sesuai dengan kata kunci grafik mengikuti (to follow) atau diikuti (be followed) yang ditentukan. Tahapan ini menggunakan dan dengan memperhatikan struktur relasi dapat application programming interface (API) yang sudah membantu menentukan clustering pada jaringan dipersiapkan oleh pihak Twitter. API Twitter dapat dengan kesamaan karakteristik. Oleh karena itu, diakses dengan melakukan pengajuan autentifikasi. visualisasi yang dihasilkan pada penyebaran tweet Twitter menggunakan open authentication (OAuth) pada tagar #WadasMelawan sangat penting untuk dan setiap permintaan perlu diajukan oleh pengguna mengelompokkan opini dan berita yang tersebar luas Twitter yang telah resmi terdaftar (Putro & Setiawan, di Twitter. 2022). Dalam pengertian lain, crawling adalah 180
JURNAL PERTANAHANNovember 2022178 - 186Vol. 12 No. 2 aktivitas mendapatkan seluruh informasi yang Data yang telah didapatkan dari crawling berada di dalam seluruh objek (website, akun Twitter kemudian dianalisis secara langsung dengan medsos, dan lain-lain) dengan menggunakan alat SNA untuk melihat struktur network tweets tentang tertentu, contoh: Google menggunakan spider "#WadasMelawan". Dari hasil SNA, beberapa web ketika kita mengetik sebuah kata kunci pada pendekatan konseptual selain menggambarkan search engine. Aktivitas crawling yang populer saat pola yang terbentuk dari jejaring interaksi sosial ini adalah crawling data Twitter (Nursiyono, 2021). antara node dan aktor, SNA juga sering digunakan Tahapan crawling data dari Twitter menggunakan untuk menghitung beberapa nilai sentralitas sebagai Gephi versi 0.9.2 untuk tweets topik dengan kata berikut (Anam et al., 2021). kunci "#WadasMelawan" diringkas pada Gambar 1. Degree Centrality merupakan ukuran keeratan sekelompok node di dalam jaringan (network). Menurut Rukmi et al., (2022), degree centrality adalah jumlah koneksi yang dimiliki oleh sebuah node. Aktor dengan hubungan terbanyak adalah aktor yang paling penting (Rukmi et al., 2021). Dengan kata lain, node dengan nilai degree centrality terbesar merupakan node dan sekaligus aktor yang paling berpengaruh dalam koneksi dalam jaringan. Formula matematis yang digunakan dalam menghitung degree centrality dituliskan berikut. dengan merupakan derajat dari aktor (node) ke-i, dan merupakan total dari aktor (node). Closeness centrality merupakan pengukuran yang menghasilkan nilai seberapa dekat sebuah simpul edge terhadap semua simpul edge lain di dalam jaringan (Hawari & Trianasari, 2021). Koefisien Gambar 1 Tahapan Crawling Twitter dengan Gephi 0.9.2 dari closeness centrality berkisar antara 0 hingga 1. Metode analisis data yang digunakan dalam Semakin mendekati 1, maka dikatakan kedekatan penelitian ini adalah social network analysis (SNA). antar node dalam jaringan semakin kecil (semakin SNA merupakan metode yang menggambarkan rapat). Dengan jarak yang semakin rapat (dekat), maka interaksi hubungan yang selalu terjadi antar individu kecepatan penyebaran informasi antar node tinggi. dengan individu lainnya (Fadlan & Ramdani, 2022). SNA sendiri merupakan tool analisis yang mampu mendeskripsikan jaringan komunikasi dan melihat aktor yang berpengaruh dalam topik tertentu (Utami, dengan merupakan closeness centrality untuk aktor et al., 2021). Mengingat akhir-akhir ini sedang (node) ke-i, merupakan jarak antara aktor (node) ke-i trending konflik pelepasan lahan Desa Wadas yang ke aktor (node) ke-j, dan merupakan total dari aktor mendapat perlawanan keras dari masyarakat Wadas, (node). maka penelitian ini menggunakan kata kunci dengan Betweenness centrality merupakan nilai yang tagar "#WadasMelawan" sebagai indikator kata kunci menunjukkan peran node sebagai mediator dalam perbincangan pro dan kontra pelapasan lahan Desa jaringan. Ukuran ini juga memperlihatkan derajat Wadas. Data primer penelitian ini didapatkan dengan kepentingan sebuah node yang bertindak sebagai teknik crawling Twitter yang secara otomatis terdapat jembatan antarkelompok jaringan (Habibi & Ma'arif, di dalam package Twitter Streaming Importer. 2021). Sama halnya dengan closeness centrality, 181
Analisis Tagar #WadasMelawan di Media Sosial Twitter Menggunakan Social Network Analysis (SNA)Joko Ade Nursiyono, Ima Sartika Dewi betweenness centrality juga memiliki koefisien nilai III. HASIL DAN PEMBAHASAN dengan rentang 0 sampai 1. Semakin mendekati 1, maka sebuah node dikatakan menjadi aktor utama Pada peneltitian ini data diperoleh dari jejaring sosial yang berperan sebagai penghubung antarkelompok Twitter pada tanggal 22 hingga 24 Februari 2022 di dalam jaringan. Meski demikian, umumnya yang meliputi akun, tweet, retweet, mention, reply betweenness centrality diinterpretasikan secara yang menggunakan tagar #WadasMelawan. Akun langsung dari nilai absolutnya untuk kemudahan. dari pembuat status akan menjadi node dan setiap Menurut Nursiyono & Chusnul (2021), sebuah node dikatakan mempunyai peran penting jika tweet, retweet, mention, serta reply akan menjadi relasi dari setiap node. menjadi communication bottleneck. Ukuran ini juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi boundary spanners, yaitu aktor atau node yang berperan sebagai penghubung (bridge) antarkomunitas. Ukuran ini dihitung dengan menjumlahkan semua garis atau edge yang mengandung bottleneck node (Nursiyono & Chusnul, 2021). dengan merupakan between centrality untuk aktor (node) ke-i, merupakan jarak antara aktor (node) ke-i ke aktor (node) ke-j, dan merupakan total dari aktor (node). Eigenvector centrality merupakan pengukuran yang menghasilkan nilai centrality sebuah node tertinggi yang terhubungan dengan node lain yang Sumber: Gephi, 2022 juga memiliki centrality yang tinggi (Kartino & Anam, Gambar 2 Relasi Penyebaran #WadasMelawan 2021). Nilai dari ukuran ini berada dalam rentang 0 Gambar 2 merupakan visualisasi dari relasi hingga 1. Jika sebuah node memiliki nilai eigenvector penyebaran tweet dengan tagar #WadasMelawan centrality mendekati atau sama dengan 1, maka yang terdiri dari tweet, retweet, mention, serta reply. sebuah node tersebut berelasi dengan banyak node Hasil pengolahan didapatkan sebanyak 1.005 nodes (aktor) penting dalam jaringan. atau akun pembuat status. Berdasarkan Gambar 2, terdapat pola-pola penyebaran yang membentuk kelompok-kelompok (clustering) jaringan komunikasi dengan merupakan konstanta normalisasi (skala antar aktor pengguna Twitter. Aktivitas penyebaran vector) dan adalah seberapa banyak suatu node tagar #WadasMelawan merupakan bentuk penolakan memiliki centrality dari sebuah node dengan nilai terhadap pembebasan lahan untuk pembangunan centrality tinggi. Bendungan Bener di Desa Wadas, Kabupaten Follower rank merupakan ukuran yang Purworejo. Akun-akun dengan pengikut terbesar menunjukkan nilai popularitas dari node yang dalam jaringan #WadasMelawan diantaranya berpengaruh pada sebuah jaringan. Node atau aktor @kompascom, @ganjarpranowo, @cnnindonesia, dengan nilai follower rank tertinggi menunjukkan @tribunnews, dan @greenpeaceid. bahwa node tersebut memiliki pengikut yang banyak Luas penyebaran dan tingkat keefektifan pesan dan populer (Purwitasari et al., 2021). yang disampaikan (dalam bentuk tagar) secara digital dapat dilihat dari struktur jaringan. Adapun struktur dengan merupakan jumlah follower sebuah akun dan menunjukkan jumlah node following akun. 182
JURNAL PERTANAHANNovember 2022178 - 186Vol. 12 No. 2 jaringan yang diperoleh dari dataset ditunjukkan sebanyak 8 kelompok jaringan yang membicarakan pada Tabel 1. polemik pengadaan tanah Desa Wadas melalui tagar Tabel 1 Struktur Jaringan Pesan yang Disampaikan #WadasMelawan. Pada penelitian ini diperoleh nilai modularity sebesar 0,92 yang menunjukkan bahwa Properti Jaringan Nilai di dalam jaringan terdapat kelompok lain atau cluster Nodes 1.005 dengan aktor lain yang bersifat dominan di dalamnya. Edges 1.471 Density 0,001 Modularity 0,92 Diameter 7 Average Degree 1,464 Average Path Length 1,923 Cluster Coefficient 0,073 Sumber : Gephi, 2022 Analisis size yang dilakukan pada penelitian ini meliputi properti nodes dan edges. Pada Tabel 1 tampak bahwa data nodes berjumlah 1.005 dan edges sebanyak 1.471. Nodes menggambarkan posisi para aktor di dalam suatu jaringan, dan edges adalah relasinya (Bratawisnu & Alamsyah, 2018). Hal ini berarti terdapat 1.005 aktor (akun) Sumber: Gephi, 2022 dengan relasi para aktor yang membicarakan #WadasMelawan sebanyak 1.471 kali di dalam Gambar 3 Modularity Jaringan Penyebaran #WadasMelawan jaringan #WadasMelawan. Kesimpulan dari data properti atau struktur Struktur jaringan lainnya yang diamati adalah jaringan pada penelitian ini adalah jaringan tagar diameter. Menurut Gruzd dalam Eriyanto (2020), #WadasMelawan berhasil mendorong pengguna diameter adalah jarak terjauh antara satu aktor Twitter untuk menyampaikan opini yang menolak dengan aktor lainnya di dalam suatu jaringan. Jarak pembebasan tanah untuk pembangunan Bendungan yang semakin pendek ditunjukkan dengan nilai Bener di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, dan diameter yang semakin kecil, artinya para aktor secara masif memberitahu pengguna lain untuk semakin mudah untuk saling berkomunikasi. Dalam mengenal topik ini. penelitian ini diameter bernilai 7 yang artinya jarak Dalam jaringan komunikasi, aktor yang dianggap antar aktor dalam jaringan #WadasMelawan dekat utama adalah akun yang memiliki popularitas tertinggi atau mudah dalam berinteraksi. dalam penyebaran berita. Aktor utama berperan Selanjutnya, struktur jaringan yang diamati penting dalam menciptakan kelompok (Tomosoa et yaitu density. Density menampilkan intensitas nodes al., 2019). Untuk mengetahui aktor kunci atau yang jaringan dalam berkomunikasi. Pada jaringan tagar berpengaruh digunakan pengukuran centrality yang #WadasMelawan, density-nya sebesar 0,001 yang meliputi sentralitas tingkatan (degree centrality), berarti tidak terdapat interaksi dalam jaringan. Hal sentralitas kedekatan (closeness centrality), ini juga menunjukkan bahwa interaksi yang tercipta sentralitas keperantaraan (betweenness centrality), sangat sedikit dan tidak merata. sentralitas eigenvector (eigenvector centrality), dan Properti atau struktur selanjutnya adalah peringkat jumlah follower (follower rank). modularity. Menurut Eriyanto (2020), modularity Pada Tabel 2 terlihat tiga aktor dengan degree adalah pengelompokkan aktor (akun Twitter) di dalam centrality tertinggi. Aktor yang paling dominan jaringan. Besaran nilai modularity berpengaruh pada dengan nilai degree centrality sejumlah 36 yaitu @ jelasnya kelompok terbentuk. Berdasarkan Gambar oposisicerdas. Artinya akun tersebut merupakan 3, ukuran modularity terhadap node membentuk akun yang menjadi sumber informasi berputar. Akun 183
Analisis Tagar #WadasMelawan di Media Sosial Twitter Menggunakan Social Network Analysis (SNA)Joko Ade Nursiyono, Ima Sartika Dewi populer lainnya yang memiliki nilai tinggi antara lain yaitu akun @chenglibro, @wadas_melawan, dan @geloraco dan @latarkemban4. @aniesfor2024. Akun-akun tersebut diperkirakan Tabel 2 Aktor Degree Centrality menjadi penghubung juga dengan akun lainnya dalam jaringan #WadasMelawan. Akun @oposisicerdas @geloraco @latarkemban4 Degree Centrality 36 33 25 Selanjutnya, untuk melihat kepopuleran aktor yang menjadi penggerak pembentukan jaringan dan penyebar informasi adalah melalui indikator eigenvector centrality (Bratawisnu & Alamsyah, Sumber: Gephi, 2022 2018). Koefisien dari eigenvector centrality berada Indikator berikutnya untuk mengetahui aktor dalam rentang 0-1. Berdasarkan Tabel 4, diketahui yang berpengaruh adalah closeness centrality atau bahwa akun @geloraco memperoleh nilai eigenvector sentralitas kedekatan. Hasil social network analysis centrality sebesar 1.0. Artinya akun tersebut memiliki pada jaringan tagar #WadasMelawan menunjukkan relasi dengan banyak aktor penting lainnya dalam bahwa akun dengan nilai closeness centrality 1.0 jaringan #WadasMelawan. Akun milik Presiden RI @ adalah akun @andiarief_. Nilai closeness centrality jokowi menjadi akun kedua yang paling populer di yang mendekati 1.0 menunjukkan akun tersebut dalam jaringan #WadasMelawan. memiliki kedekatan dengan akun-akun lainnya yang Tabel 4 Aktor Eigenvector Centrality berada di dalam jaringan. Hal ini mengakibatkan informasi akan cepat menyebar ketika akun tersebut Akun Eigenvector Centrality membuat sebuah tweet. @geloraco 1,0 @jokowi 0,83 Tabel 3 di bawah ini menunjukkan indikator @RakyatPekerja 0,63 betweenness centrality (sentralitas keperantaraan). @oposisicerdas 0,62 Betweenness centrality digunakan untuk mengidentifikasi posisi nodes sebagai perantara Sumber: Gephi, 2022 informasi antara satu aktor dengan aktor lainnya. Untuk indikator follower rank, derajat Aktor dengan perolehan nilai tertinggi memiliki posisi kepopuleran konflik pengadaan tanah dengan tagar penting di dalam jaringan karena berperan sebagai #WadasMelawan didominasi oleh akun media. penghubung antarkelompok dengan jaringan yang Sebagaimana hasil pada Tabel 5, popularitas berbeda serta dapat mengontrol dan memanipulasi tertinggi diduduki oleh akun media @kompascom, informasi sehingga dapat dikatakan sebagai key diikuti oleh akun @cnnindonesia, @tribunnews, @ actor (Tomasoa et al., 2019). oposisicerdas, @greenpeaceid, @ganjarpranowo, Tabel 3 Aktor Betweenness Centrality serta @geloraco. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah follower, maka sebuah akun Akun Betweenness Centrality akan menempati posisi sebagi aktor pemengaruh @cnnindonesia 258 (influencer) paling besar sehingga efek trending @chenglibro 176 topik polemik pengadaan tanah Desa Wadas dapat @wadas_melawan 162 bertahan paling tidak 3 hari (22 - 24 Februari 2022). @aniesfor2024 141 Tabel 5 Follower Rank Aktor Sumber: Gephi, 2022 Akun Follower Rank Berdasarkan Tabel 3, aktor dengan nilai @kompascom 1,0000 betweenness centrality tertinggi yaitu @cnnindonesia @cnnindonesia 0,9999 dengan nilai 258. Akun @cnnindonesia menjadi @tribunnews 0,9996 aktor kunci atau aktor yang paling berpengaruh @oposisicerdas 0,9989 dalam penyebaran informasi dan menjadi @greenpeaceid 0,9987 penghubung. Setiap aktor yang menggunakan tagar @ganjarpranowo 0,9984 #WadasMelawan melewati akun @cnnindonesia @geloraco 0,9927 terlebih dahulu. Selain akun @cnnindonesia, akun Sumber: Gephi, 2022 lain dengan nilai betweenness centrality yang tinggi 184
JURNAL PERTANAHANNovember 2022178 - 186Vol. 12 No. 2 IV. KESIMPULAN DAFTAR PUSTAKA Kontroversi pembebasan tanah Desa Wadas untuk Adriansa, M. Z., Adhim, N., & Silviana, A. (2020). pembangunan Bendungan Bener memunculkan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan jaringan komunikasi di jejaring sosial Twitter. Bendungan Bener di Desa Wadas Bendungan Bener dibangun untuk menampung air Kabupaten Purworejo (Tahap I) (Studi yang digunakan untuk mengairi lahan irigasi sehingga Kasus Hambatan dalam Pengadaan Tanah diharapkan akan meningkatkan jumlah panen. Tidak di Desa Wadas). Diponegoro Law Journal, hanya diharapkan mampu menyuplai air irigasi, tetapi 9(1), 138-154. Retrieved from juga berpotensi menyuplai energi listrik. Namun, di balik kemanfaatannya Bendungan Bener memiliki view/26278. dampak yang besar terhadap kelangsungan hidup seperti rusaknya ekosistem akibat penambangan Bratawisnu, M. K., & Alamsyah, A. (2018). Social material yang digunakan untuk membangun Network Analysis untuk Analisa Interaksi bendungan tersebut. Melalui Twitter, masyarakat User Dimedia Sosial Mengenai Bisnis mengungkapkan penolakan pembebasan lahan E-Commerce (Studi Kasus: Lazada, tanah tersebut melalui tagar #WadasMelawan. Tokopedia Dan Elevenia). Almana: Jurnal Berdasarkan konfigurasi jaringan social Manajemen dan Bisnis, 2(2), 107-115. network analysis (SNA), terdapat sebanyak Eriyanto, E. (2020). Hashtags and Digital Movement 1.005 nodes dan 1.471 edges di dalam jaringan of Opinion Mobilization: A Social Network #WadasMelawan, dengan nilai diameter 7, density Analysis/SNA Study on# BubarkanKPAI sebesar 0,001. Hal ini menunjukkan bahwa jaringan vs# KamiBersamaKPAI Hashtags. Jurnal #WadasMelawan mendorong pengguna untuk Komunikasi Indonesia, 167-178. beropini menentang pembebasan lahan tanah Desa Wadas, dan memberitahu pengguna lain secara Fadlan, S., & Ramdani, D. (2022). Penarapan Social lebih luas. Hasil analisis centrality dengan indikator Network Analysis pada Jaringan GSM degree centrality, closeness centrality, betweenness untuk Analisa Jaringan Kriminal. Jurnal centrality, eigenvector centrality, dan follower rank, Teknologi Informasi, 2(1), 35-37. ditemukan bahwa aktor @oposisicerdas dan @ Grandjean, M. (2016). A social network analysis of geloraco merupakan aktor-aktor utama dan paling Twitter: Mapping the digital humanities berpengaruh, karena pengukuran centrality kedua community. Cogent Arts & Humanities, aktor tersebut mendapatkan nilai yang lebih tinggi 3(1), 1171458. dibandingkan aktor lainnya. Mengingat adanya kelemahan hasil penelitian Habibi, M., Priadana, A., & Ma'arif, M. R. (2021). ini, untuk penelitian berikutnya direkomendasikan Hashtag Analysis of Indonesian COVID-19 penggunaan analisis social network analysis Tweets Using Social Network Analysis. (SNA), khususnya topik pertanahan dengan IJCCS (Indonesian Journal of Computing mempertimbangkan akun media sosial palsu atau and Cybernetics Systems), 15(3), 275-284. fake account karena tingkat penyebaran sebuah Hawari, M. A., & Trianasari, N. (2021). Analisis Tagar topik atau informasi di media sosial diduga juga Pastiadajalan pada Promosi Media Sosial dipengaruhi oleh fake account. Twitter Perusahaan Gojek Menggunakan SNA. eProceedings of Management, 8(5), 4388-4404. 185
Analisis Tagar #WadasMelawan di Media Sosial Twitter Menggunakan Social Network Analysis (SNA)Joko Ade Nursiyono, Ima Sartika Dewi Hidajat, Koerniawan. (2021). Kasus Desa Putro, M. F. A. & Setiawan, E. B. (2022). Analisis Wadas Pembangunan Bendungan Sentimen Terhadap Kebijakan Pemerintah Bener Perspektif SDG's Desa. Jurnal Indonesia dengan Feature Expansion Pemberdayaan Nusantara, 1(1), 1-8. Metode Glove pada Media Sosial Twitter. Diakses dari eProceedings of Engineering, 9(1), 54-66. Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Kartino, A., & Anam, M. K. (2021). Analisis Akun 1945. Diakses dari Twitter Berpengaruh terkait Covid-19 wp-content/uploads/2014/06/UUD-1945. menggunakan Social Network Analysis. pdf. Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem Dan Teknologi Informasi), 5(4), 697-704. Republik Indonesia. (1960). Undang-Undang Pokok Agraria 1960 diakses dari Limbong, Bernhard. Pengadaan pembangunan: regulasi, tanah untuk kompensasi, tahun-1960. penegakan hukum. Margaretha Pustaka, 2011. Rukmi, Alvida Mustika., Zakky, Wildan., & Shahab, M. Lutfhi. (2022). Contact Tracking with Social M. K. Anam, T. P. Lestari, Latifah, M. B. Firdaus, Network Analysis Graph. In: International & S. Fadli. (2021). Analisis Kesiapan Conference on Mathematics, Geometry, Masyarakat pada Penerapan Smart City di Statistics, and Computation (IC-MaGeStiC Sosial Media Menggunakan SNA. J. RESTI 2021). Atlantis Press, 120-124. (Rekayasa Sist. dan Teknol. Informasi), 5, (1), 69-81, doi: resti.v5i1.2742. Sulianta, Feri. (2015). Keajaiban Sosial Media: Fantastis Menumbuhkan Visitor, Circle, Likes, Koneksi, Retweet, dan Follower. Nursiyono, Joko Ade. (2021). Pengantar Data Mining Jakarta: PT Elex Media Komputindo. dengan R Studio. Binjai: Miranda Novelia. Tomasoa, L., Iriani, A., & Sembiring, I. (2019). Nursiyono, J. A., & Chusnul, C. (2021). Analisis Ekstraksi Knowledge tentang Penyebaran# Sentimen Netizen Twitter terhadap Ratnamiliksiapa pada Jejaring Sosial Pemberitaan PPN Sembako dan Jasa (Twitter) menggunakan Social Network Pendidikan dengan Pendekatan Social Analysis (SNA). Jurnal Teknologi Informasi Network Analysis dan Naive Bayes dan Ilmu Komputer, 6(6), 677-686. Classifier. J Statistika: Jurnal Ilmiah Teori Dan Aplikasi Statistika, 14(1), 52-58. Utami, S. R., dkk. (2021). Analisis Jaringan dan Aktor #BatalkanOmnibusLaw di Media Sosial Purwitasari, D., Apriantoni, A., & Raharjo, A. B. Twitter Menggunakan Social Network (2021). Identifikasi Pengaruh Pandemi Analysis (SNA). Journal of Media and Covid-19 terhadap Perilaku Pengguna Communication Science, 4(3), 135-148. Twitter dengan Pendekatan Social Network Analysis. Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer, 8(6), 1309-1318. 186
Vol. 12No. 2November 2022 JURNALPERTANAHANp-ISSN 0853-1676 e-ISSN 2797-1252 SYARAT DAN KETENTUAN PENULISAN NASKAH PADA JURNAL PERTANAHAN 1. Terbuka untuk umum. 2. Bersifat individu atau kelompok. 3. Naskah belum pernah diterbitkan dalam bentuk apapun. 4. Isi naskah sepenuhnya tanggung jawab penulis. 5. Penyunting/Editor melakukan koreksi atas gaya dan format karya tulis dan dapat melakukan perubahan atau penyesuaian terkait tata bahasa tanpa merubah substansi. 6. Semua naskah ditelaah secara double blind review oleh Mitra Bebestari yang ditunjuk menurut bidang kepakarannya. 7. Penulis diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan naskah berdasarkan catatan dari Mitra Bebestari. 8. Chief Editor berhak memutuskan dimuat atau tidaknya suatu naskah ke dalam Jurnal berdasarkan rekomendasi dari Mitra Bebestari. 9. Semua naskah yang dikirim harus memenuhi pedoman penulisan naskah. Naskah dikirimkan melalui alamat web PANDUAN PENULISAN NASKAH PADA JURNAL PERTANAHAN 1. Penulis wajib menggunakan Aplikasi Mendeley dalam penulisan naskah 2. Naskah ditulis menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Naskah ditulis menggunakan Ms. Word, ukuran kertas A4 (210 mm x 297 mm), font Arial, ukuran 10, spasi 1,15. Batas atas, bawah, dan kanan masing-masing 2 cm, dan batas kiri 2,5 cm. 3. Jumlah maksimal tulisan adalah 20 halaman cetak, termasuk lampiran. 2. Naskah ditulis menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Naskah ditulis menggunakan Ms. Word, ukuran kertas A4 (210 mm x 297 mm), font Arial, ukuran 10, spasi 1,15. Batas atas, bawah, dan kanan masing-masing 2 cm, dan batas kiri 2,5 cm. 3. Jumlah maksimal tulisan adalah 20 halaman cetak, termasuk lampiran. Judul, Nama Penulis, Abstrak, dan Kata Kunci a. Judul terdiri dari maksimal 15 kata, ditulis dalam dwi bahasa (bahasa Indonesia dan bahasa Inggris), menggunakan huruf kapital, tebal (bold), posisi di tengah (center). b. Nama Penulis ditulis lengkap tanpa pencantuman gelar. Di bawahnya diikuti alamat penulis (nama asal lembaga/instansi penulis dan alamatnya), serta alamat surat elektronik penulis. Jika Penulis lebih dari satu orang, maka pencantuman satu alamat dianggap cukup mewakili alamat penulis lainnya. c. Abstrak dan Kata Kunci Abstrak dan Kata Kunci ditulis dalam dwi bahasa (bahasa Indonesia dan bahasa Inggris), maksimal memuat 250 kata. Kata kunci terdiri dari 3-5 kata. 5. Sistematika Pembaban, terdiri dari : I. II. METODE; III. HASIL DAN PEMBAHASAN; PENDAHULUAN;
Vol. 12No. 2November 2022 JURNALPERTANAHANp-ISSN 0853-1676 e-ISSN 2797-1252 IV. KESIMPULAN; V. DAFTAR PUSTAKA. 6. Tingkatan level subbab : a. Maksimal terdiri dari 4 (empat) tingkatan subbab; b. Subbab level kesatu ditulis dengan angka romawi, cetak tebal (bold). Contoh : I. PENDAHULUAN c. Subbab level kedua ditulis dengan huruf alphabet kapital, cetak tebal (bold). Contoh : A. Latar Belakang d. Subbab level ketiga ditulis dengan angka yang diikuti dengan tanda kurung tutup. Contoh : 1. ...... e. Subbab level keempat ditulis dengan huruf alphabet kecil, diikuti dengan tanda kurung tutup. Contoh : a. ...... 7. Penyajian instrument pendukung : a. Tabel 1) Judul tabel ditampilkan di bagian atas tabel, rata kiri, font Arial ukuran 12; 2) Tulisan "Tabel" dan "nomor" ditulis cetak tebal (bold), sedangkan judul tabel ditulis normal; 3) Gunakan angka arab (1, 2, 3, dst.) untuk penomoran judul tabel; 4) Tabel ditampilkan rata kiri halaman (left); 5) Isi tabel menggunakan font Arial dan ukuran huruf disesuaikan dengan kebutuhan (ukuran 8-10), dengan jarak spasi 1; 6) Pencantuman sumber atau keterangan diletakkan di bawah tabel, rata kiri (left), menggunakan font Arial ukuran 10. b. Gambar, Grafik, atau Diagram 1) Judul gambar, grafik, atau diagram ditulis di bawah ilustrasi, di tengah (center), font Arial, ukuran 12; 2) Tulisan "Gambar, Grafik, atau Diagram" dan "nomor" ditulis cetak tebal (bold), sedangkan judul Gambar, Grafik, atau Diagram ditulis normal; 3) Gunakan angka arab (1, 2, 3, dst.) untuk penomoran judul gambar, grafik, atau diagram; 4) Gambar, grafik, atau diagram ditampilkan rata kiri halaman (left); 5) Pencantuman sumber atau keterangan diletakkan di bawah gambar, grafik, atau diagram, rata kiri (left), menggunakan font Arial ukuran 10; 6) Gambar, grafik, atau diagram dalam format file .jpg warna hitam putih, kecuali jika warna menentukan arti. 8. Sitasi (kutipan) dan Daftar Pustaka a. Menggunakan American Psichological Assosiation (APA) Style baik pengutipan dalam teks maupun untuk Daftar Pustaka. b. Syarat pada daftar pustaka minimal 20 daftar pustaka di dalam 1 tulisan. c. Diurutkan berdasarkan alphabet, dan diklasifikasikan menurut jenisnya (buku, jurnal, peraturan, media online, dll). d. Wikipedia, personal blog, ataupun sumber data elektronik yang tidak bersifat ilmiah tidak dapat dijadikan referensi. e. Referensi merujuk maksimal 5 (lima) tahun terakhir. 9. Template dapat Dilihat pada Alamat Web jurnalpertanahan.atrbpn.id
Vol. 12No. 2November 2022 JURNALPERTANAHANp-ISSN 0853-1676 e-ISSN 2797-1252 Cara dan contoh penulisan Daftar Pustaka : 1. Buku (satu sampai lima penulis) Forouzan, B.A., & Fegan, S.C. (2007). Data Communications And Networking (4th ed.). NewYork: McGraw-Hill. 2. Buku dengan 6 atau lebih pengarang Yang, K.L. et al.,, (2009). The real customers. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. 3. Buku (tanpa nama pengarang) Merriam Webster's Dictionary (12th ed). (2007). Springfield, MA: Merriam Webster. 4. Buku yang ditulis atas nama lembaga Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. (2009). Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Peneliti. Jakarta: LIPI 5. Buku terjemahan Luria, A. R. (1969). The mind of a mnemonist (L. Solotaroff, Trans.). New York: Avon Books. (Ori- ginal work published 1965) 6. Buku dengan beberapa volume Wilson, J. G., & Fraser, F. (Eds.). (1988-1990). Handbook of wizards (Vols. 1-4). New York: Ple- num Press. 7. Jurnal Tseng, Y.C., Kuo, S.P., Lee, H.W., & Huang, C.F. (2004). Location tracking in a wireless sensor network by mobile agents and its data fusion strategies. The Computer Journal, 47(4), 448-460. Pitanatri, Putu Diah Sastri. (2016). Inovasi dalam kompetisi: Usaha kuliner lokal menciptakan keunggulan kompetitif di ubud. Jurnal Master Pariwisata,3(1), 1- 14. 8. Skripsi/Thesis/Disertasi Caravaggio, Q. T. (1992). Trance and clay therapy. Unpublished master's thesis, Lesley Univer- sity, Cambridge, MA. Arbor, C.F. (1995). Early intervention strategies for adolescents. Unpublished doctoral disserta- tion, University of Massachusetts at Amherst. 9. Prosiding (Salah satu karya, bukan semuanya) Fang, Q., Zhao, F., & Guibas, L. (2003). Lightweight sensing and communication protocols for target enumeration and aggregation. In M. Gerla, A. Ephremides, & M. Srivastava (Eds.), MobiHoc '03 fourth ACM symposium on mobile ad hoc networking and computing (pp. 165-176). New York, NY: ACM Press.
Vol. 12No. 2November 2022 JURNALPERTANAHANp-ISSN 0853-1676 e-ISSN 2797-1252 10. Kamus Shorter Oxford English dictionary (5th ed.).(2002). New York: Oxford University Press. 11. Buku Online (Pengarang, lembaga, dll) Biro Pusat Statistik. (2013). Statistik Indonesia 2010. Jakarta, DKI: Penulis. Diakses dari 12. Jurnal Online Kim, C., Mirusmonov, M., Lee, I. (2010). An empirical examination of factors influencing the intention to use mobile payment. Computers in Human Behavior, 26, 310-322. Doi:10.1016/j. chb.2009.10.013. Dengan URL : Penulis. (Tahun). Judul Artikel. Nama Jurnal. Volume. Halaman. Diakses dari URL. 13. Surat Kabar Online Hakim, C.. (2016, Juni 16). Kode Morse THR. Kompas Online. Diakses dari com 14. Disertasi, Tesis online Young, R.F. (2007). Crossing boundaries in urban ecology(doctoral dissertation). Tersedia dari Proquest Dissertation & Theses Database. (UMI No. 327681). 15. Online Encyclopedia Digital Divide. (2013). Dalam Encyclopedia Britannica. Diakses 6 Mei 2013, dari 16. Rujukan Internet Prince, M., Vigeant, M. & Nottis, M. Inquiry-based activities can help overcome undergraduate engineering students' misconceptions. Diperolehi pada 20 Jan 2010 daripada