KEADILAN HUKUM DAN PENERAPANNYA DALAM PENGADILAN Yustinus Suhardi Ruman Jurusan Psikologi, Fakultas Humaniora, BINUS University Jln. Kemanggisan Ilir III No. 45, Kemanggisan/Palmerah, Jakarta Barat 11480 ABSTRACT This paper describes the legal justice. There is a view that justice is based on the provisions of law. This means that a fair punishment would be called as fair when the punishment was in accordance with the provisions of law. This view does not question whether the content or provision of the law is fair or not. According to the authors, legal justice is not only dependent on the provision of law, but also the content of the law itself. Justice is fair, not only depend on the provisions of the law, but also on the content of the law. The content of the law must be built on the principles of fair respect for human dignity. It is means that the law is fair, not merely because that law is applied to everyone, but also it is not contrary to human dignity. Keywords: legal justice, the principles of legal justice ABSTRAK Paper ini menjelaskan keadilan hukum. Ada yang berpandangan bahwa keadilan didasarkan pada ketentuan hukum. Artinya suatu hukuman akan disebut adil bila hukuman itu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pandangan ini tidak mempersoalkan apakah isi atau ketentuan hukum itu adil atau tidak. Menurut penulis, keadilan hukum tidak hanya tergantung pada ketentuan hukum, tetapi juga isi dari hukum itu sendiri. Hukum yang adil tidak hanya berdasarkan ketentuan hukum, tetapi juga pada isi dari hukum. Isi dari hukum yang adil harus dibangun diatas prinsip menghormati harkat dan martabat manusia. Ini berarti juga hukum yang adil tidak hanya semata-mata karena hukum itu berlaku untuk semua orang, tetapi hukum yang berlaku untuk semua orang tidak bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Kata kunci: Keadilan hukum, prinsip keadilan hukum Keadilan Hukum ..... (Yustinus Suhardi Ruman) 345
PENDAHULUAN Keadilan telah menjadi perdebatan dan bahkan bila ditelusuri lebih jauh ke belakang, kita akan menjumpai bahwa tema ini telah lama menjadi pemikiran para filsuf Yunai Kuno seperti Artistotes dan Plato. Hal ini menunjukan bahwa keadilan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dan bahkan menjadi dasar bagi lahirnya berbagai insitusi social yang ada dalam masyarakat, termasuk dalam hal ini adalah insitusi hukum. Keadilan dan kepastian hukum merupakan dua terminologi yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Secara terminolgis keadilan dipahami sebagai memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya di satu sisi dan pada sisi yang lain hukum memastikan apa yang menjadi hak setiap orang. Gustav Radbruch (dalam Sudirman, 2007) mengemukakan bahwa ada tiga nilai dasar yang harus terdapat dalam hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hampir sama dengan Radbruch, Antonius Sujata (dalam Sudirman, 2007) juga mengemukakan bahwa penegakan hukum di manapun dan saat kapanpun memiliki cita-cita luhur yakni keadilan, kepastian, ketertiban serta manfaat. Soenarjati Hatono (dalam Sudirman, 2007) juga mengemukakan hal yang sama bahwa tujuan hukum yang terpenting adalah untuk mencapai keadilan di dalam masyarakat. Ini berarti bahwa di satu sisi kaidah-kaidah hukum tidak hanya valid saja tetapi juga harus merupakan kaidah-kaidah yang adil dan pada sisi yang lain penegakan hukum dan pelaksanaan hukum itu tidak boleh dilakukan sedemikian rupa sehingga sama sekali menghilangkan nilai-nilai etika pada umumnya dan menghilangkan matabat kemanusiaan sebagai manusia khususnya. Uraian filsafat mengenai keterkaitan antara keadilan dan hukum juga dapat kita temukan dalam pandangan Jhon Rawls (2006). Rawls mengemukakan bahwa kedaulatan hukum jelas-jelas berkaitan erat dengan keadilan. Menurut Rawls sebuah sistem hukum adalah sebuah urutan aturan public yang memaksa yang ditujukan pada orang-orang rasional dengan tujuan mengatur prilaku mereka dan memberikan kerangka kerja bagi kerja sama social. Ketika aturan-aturan ini adil, mereka menegakkan sebuah dasar bagi harapan-harapan yang sah. Mereka merupakan landasan tempat orang satu sama lain bersandar dan berhak keberatan ketika harapan-harapan mereka tidak terpenuhi. Dalam kaitan dengan hukum ini, Rawls mendefenisikan keadilan sebagai keteraturan, justice as regulatory. Menurut Huijber (1995) dalam sistem hukum yang disebut continental hukum ditanggapi sebagai terjalin dengan prinsip-prinsip keadilan: hukum adalah undang-undang yang adil. Huijbers menunjukan bahwa pengertian tersebut sangat sesuai dengan ajaran filsafat tradisional di mana hukum dipahami sebagai ius atau recht. Hukum dalam konsep ini secara hakiki berkaitan dengan arti hukum sebagai keadilan. Ini berarti bahwa bila suatu hukum yang konkret, yakni undang-undang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka hukum itu tidak bersifat normative lagi, dan sebenarnya tidak dapat disebut hukum lagi. Undang-undang hanya hukum bila adil. METODE Paper ini ditulis berdasarkan semata-mata pada refleksi penulis atas berbagai laporan dan wacana engenai hukum dalam implementasinya dan teori-teori keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Oleh karena itu, maka seluruh argumentasi pada paper ini dibangun dengan menggunakan studi literatur. 346 HUMANIORA Vol.3 No.2 Oktober 2012: 345-353
Uraian-uraian pendahuluan di atas telah jelas menunjukan bahwa tuntutan keadilan memiliki hubungan yang sangat erat dengan penegakan hukum. Bahkan secara lebih tegas dapat dikatakan bahwa hukum tidak memiliki tujuan pada dirinya sendiri. Hukum hanya merupakan instrument untuk mencapai keadilan. Setiap kali hakim memutuskan sebuah perkara, ia selalu memulainya dengan kalimat demi keadilan. Namun yang menjadi persoalan adalah bahwa keputusan hukum di satu sisi selalu bersifat normatif, objektif dan positivistik dan masalah keadilan pada sisi yang lain bersifat subjektif. Masalah subjektifitas keadilan hukum ini telah menjadi perhatian Hans Kelsen. Menurut Kelsen keadilan tidak bisa menjadi dasar dari keputusan hukum, karena keadilan bersifat subjektif sementara hukum harus bersifat objektif. Dalam dilema seperti ini, bagaimanakah kita harus memaknai keadilan dalam konteks hukum? PEMBAHASAN Keadilan Hukum Wacana mengenai keadilan baik secara teoretis maupun dalam penerapannya memiliki multitafsir. Sambil menyadari kenyataan tersebut untuk paper ini, penulis memulainya dengan konsep keadilan yang dikemukakan oleh Jhon Rawls. Rawls memahami keadilan sebagai fairness. Menurut Swift (2001) yang dimaksudkan dengan fairness oleh Rawls adalah the original position dan the veil of ignorance. Berkaitan dengan kedua aspek keadilan tesebut Rawls (2006) mengemukakan bahwa dalam kondisi asali dan ketidakberpengetahuan tidak seorangpun tahu tempatnya, posisi atau status sosialnya dalam masyarakat, tidak ada pula yang tahu kekayaannya, kecerdasasannya, kekuatannya, tidak seorangpun diuntungkan atau dirugikan. Setiap orang dalam kondisi seperti itu memiliki peluang yang sama. Dengan adanya situasi asali ini, relasi semua orang bersifat simetri dan oleh karena itu situasi awal ini adalah fair antara individu sebagai person moral, yakni sebagai mahluk rasional dengan tujuan dan kemampuan mereka mengenali rasa keadilan. Posisi asali ini dapat dikatakan merupakan status quo awal yang pas, sehingga persetujuan fundamental yang dicapai di dalammnya adalah fair. Dalam posisi asli - demikian menurut Rawls (2006) - berbagai pihak adalah setara. Semua orang memiliki hak yang sama dalam prosedur memilih prinsip; setiap orang bisa mengajukan usul, menyampaikan penalaran atas penerimaan mereka. Dasar dari kesetaraan adalah bahwa setiap orang memiliki konsepsi mengenai kebajikan dan memiliki rasa keadilan. Oleh karena itu maka masing- masing orang dianggap memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk memahami dan bertindak di atas prinsip apapun yang digunakan. Salah satu bentuk keadilan sebagai farirness adalah memandang berbagai pihak dalam situasi awal sebagai rasional dan sama-sama netral. Untuk memahami penjelasan Rawls mengenai keadilan sebagai fairness, Swift (2001) mengilustrasikan bahwa "jika saya tidak mengetahui potongan mana dari kue yang saya akan dapat, maka saya lebih suka untuk memotongnya secara fair". Atau sebaliknya kita dapat merumuskan bahwa kalau saya sudah mengetahui potongan mana dari kue itu yang saya akan dapat, maka saya akan memotongnya dengan cara yang menguntungkan saya. Pengetahuan mengenai apa yang menguntungkan saya dalam hal ini membuat pilihan saya menjadi bias dan didasarkan pada kepentingan dan itu berarti pilihan saya menjadi tidak fair bagi orang lain. Swift (2001) selanjutnya menjelaskan bahwa ada dua hal yang tidak diketahui oleh setiap orang yang terlibat dalam sebuah kontrak atau persetujuan. Kedua hal itu adalah: pertama, mereka tidak mengetahui talenta mereka - bakat-bakat alamiah mereka - dan posisi sosial mereka. Mereka Keadilan Hukum ..... (Yustinus Suhardi Ruman) 347
tidak mengetahui cerdas atau bodoh, atau lahir dalam keluarga yang kaya atau miskin. Kedua, mereka tidak mengetahui konsepsi mereka mengenai apa yang baik. Mereka tidak mengetahui apakah mereka percaya pada apa yang membuat hidup bernilai atau apa yang berguna. Penjelasan Rawls (2006) mengenai keadilan, meskipun lebih menunjukan suatu kondisi yang bersifat hipotetik, imperatif etis yang dapat dipetik dalam kaitannya dengan penegakan hukum yang adil, adalah bahwa setiap orang harus diasumsikan sama di depan hukum. Kesamaan di depan hukum harus berangkat dari asumsi hipotetik tersebut. Ini berarti bahwa demi keadilan determinasi factor- faktor yang bersifat komplementer seperti ekonomi, sosial, ras, etnis, jender, politik, dan lain sebagainya harus disangkal. Ketika faktor-faktor determinan tersebut disangkal maka akan nampak bahwa semua manusia sama, sederajat, dan setara. Menurut Hart (2010), prinsip umum keadilan dalam kaitannya dengan hukum menuntut bahwa para individu di hadapan yang lainnya berhak atas kedudukan relatif berupa kesetaraan atau ketidaksetaraan tertentu. Kaidah pokok yang berkaitan dengan prinsip tersebut di atas adalah 'perlakukan hal-hal serupa dengan cara yang serupa'; kendatipun kita perlu menambahkan padanya 'dan perlakukanlah hal-hal yang berbeda dengan cara yang berbeda'. Namun, menurut Hart (2010), kaidah tersebut di atas tidak dengan sendirinya jelas. Sebab situasi manusia manapun akan mirip satu dengan yang lainnya dalam segi tertentu dan berbeda dari yang lainnya dalam segi yang lain. Dalam kondisi itu maka pertanyaannya adalah kemiripan dan perbedaan apa yang dianggap relevan? Untuk mengisi kekosongan ini, Hart (2010) menegaskan bahwa kemiripan dan perbedaan yang relevan diantara individu, yang harus dirujuk oleh orang yang melaksanakan hukum, ditentukan oleh hukum itu sendiri. Hart mencontohkan, "mengatakan bahwa hukum larangan pembunuhan ditetapkan secara adil berarti mengatakan bahwa hukum itu secara tidak berpihak berlaku bagi semua orang dan hanya bagi orang yang serupa dari segi bahwa mereka telah melakukan apa yang dilarang oleh hukum; tidak ada prasangka atau kepentingan yang mempengaruhi sang pelaksana dalam memperlakukan mereka secara setara". Kalaupun ada diskriminasi, diskriminasi itu harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip yang relevan yakni kapasitas seseorang, seperti kapasitas kejiwaan dan akal. Kedaulatan Hukum sebagai Keadilan Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Hart di atas bahwa kesetaraan dan perbedaan harus berdasarkan hukum, Kelsen (2006) menegaskan bahwa keadilan dalam konteks hukum memiliki makna legalitas. Menurut Kelsen suatu peraturan umum adalah adil jika ia benar-benar diterapkan kepada semua kasus yang, menurut isinya, peraturan ini harus diterapkan. Suatu peraturan umum adalah "tidak adil jika ditererapakan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa. legalitas sebagai suatu kualitas yang berhubungan bukan dengan isi dari suatu tatanan hukum positif, melainkan dengan penerapannya. Kelsen dalam hal ini tidak membedakan apakah hukum itu bersifat kapitalistik, komunistik, demokratik, atau otokratik. Dalam konteks penjelasan Kelsen ini, maka tidak ada masalah keadilan dengan otoritariansime Orde Baru yang membatasi kebebasan untuk berkumpul, berpendapat, dan seterusnya kalau pembatasan itu memang ditentukan oleh hukum itu sendiri. Hal yang terpenting bagi Kelsen adalah bahwa penerapan hukum itu berlaku bagi semua orang. Pernyataan bahwa perbuatan seseorang adalah adil atau tidak adil dalam arti berdasarkan hukum atau tidak berdasarkan hukum, berarti bahwa perbuatan tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan suatu norma hukum yang dianggap absah oleh subjek yang menilainya karena norma ini termasuk dalam tatanan hukum posistif. Kelsen memaknai keadilan dalam pengertian Dengan memahami keadilan dalam konteks legal, Kelsen (2006) menegaskan bahwa basis dari keadilan hukum bukan pada individu melainkan pada norma-norma hukum itu sendiri. Kelsen 348 HUMANIORA Vol.3 No.2 Oktober 2012: 345-353
beralasan bahwa standar keadilan pada setiap individu pada kenyataanya berbeda antara satu individu dengan individu yang lainnya, dan perbedaan ini sering tidak dapat didamaikan satu sama lainnya. Sesuatu adalah adil atau tidak adil hanya bagi seorang individu yang mengakui adanya norma keadilan yang sesuai, dan norma ini hanya bagi mereka yang menghendaki apa yang diharuskan oleh norma tersebut. Tidak mungkin untuk menentukan norma keadilan menurut suatu cara yang khas. Pada akhirnya ini adalah suatu pernyataan kepentingan individu yang menyatakan adil atau tidak adilnya suatu institusi sosial. Suatu pendapat yang berbeda dari Kelsen tersebut dapat kita jumpai dalam pandangan para ahli filsafat yang turut mendiskusikan masalah hukum dalam masyarakat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Huijbers (1995): hukum harus dipahami sebagai ius. Berangkat dari sistem kontinental, hukum ditanggapi terjalin dengan prinsip-prinsip keadilan: hukum adalah undang-undang yang adil. Pengertian ini serasi dengan ajaran filsafat tradisional, di mana pengertian hukum yang hakiki berkaitan dengan arti hukum sebagai keadilan. Hukum ialah ius atau recht. Bila suatu hukum yang konkret, yakni undang-undang, bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka hukum itu tidak bersifat normatif lagi, dan sebenarnya tidak dapat disebut hukum lagi. Undang-undang hanya hukum bila adil. Dengan kalimat lain, adil merupakan unsur konstitutif segala pengertian tentang hukum. Alasan yang dikemukakan oleh Huijbers adalah hukum dipandang sebagai bagian tugas etis manusia di dunia ini. Artinya, manusia wajib membentuk suatu hidup bersama yang baik dengan mengaturnya secara adil. Hukum dalam konteks ini merupakan pernyataan keadilan atau justice as regulatory (Rawls, 2006). Hukum yang tidak adil bukanlah hukum. Secara diktomis, kedua deskripsi di atas bertentangan satu dengan yang lainnya. Di satu pihak Kelsen memahami keadilan sebagai konteks hukum dalam prakteknya, sedangkan Huijbers menekankan hukum pertama-tama dari segi isinya. Melihat perkembangan di bidang penghormatan terhadap hak asasi manusia dewasa ini, kita harus menegaskan bahwa keadilan tidak hanya menyangkut pelaksanaan hukum, tetapi juga isi hukum itu sendiri harus mencerminkan nilai-nilai keadilan yang dibangun di atas basis penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hukum itu adil bukan semata-mata karena berlaku untuk semua orang, tetapi juga isi hukum itu mencerminkan keadilan bagi semua orang. Kita harus mengandaikan bahwa pengakuan hak asasi setiap manusia harus menjadi isi dari sebuah hukum. Berangkat dari prinsip ini, penerapan hukum harus ditegakan. Hakim dalam konteks ini tidak hanya menafsirkan sebuah perkara secara legal, tetapi juga apa yang baik bagi kemanusiaan. Prinsip Keadilan Hukum Berkaitan dengan penerapan keadilan hukum dalam proses pengadilan, sekurang-kurangnya ada beberapa prinsip yang dapat kita rumuskan dari pandangan Rawls (2006) dalam penjelasannya mengenai keadilan sebagai fairness. Prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip rasionalitas, konsistensi, publisitas dan praduga tidak bersalah. Prinsip rasionalitas mengajarkan bahwa tindakan-tindakan yang diharuskan dan dilarang oleh aturan hukum adalah jenis tindakan yang diharapkan dapat secara masuk akal dilakukan atau dihindari orang. Sebuah sistem aturan yang dialamatkan para orang-orang yang berakal untuk mengatur perilaku mereka, berurusan dengan apa yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan. Ia tidak boleh membebankan tugas untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Walaupun sangat terkait dengan proses legislasi, prinsip tersebut dapat kita perluas dengan sebuah kriteria untuk sebuah tindakan pidana yang harus dipertanggungjawabkan. Prof. Van Hamel (dalam Remmelink, 2003) mengatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yaitu: (1) memahami arah-tujuan faktual dari tindakan sendiri; (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang; (3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut. Keadilan Hukum ..... (Yustinus Suhardi Ruman) 349
Menurut Remmelink (2003), defenisi tersebut merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari Memorie van Toelichting tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditentukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang, sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakan tersebut. (MvT) yang menyatakan bahwa Remmelink (2003) menambahkan bagaimana hal di atas dirumuskan dalam tradisi Anglo- Saxon-biasanya disebut test yang sejumlah elemennya dapat kita temukan dalam perumusan hal yang sama dari sudut pandang sistem hukum Eropa kontinental. Mengingat kenyataan bahwa elemen- elemen tersebut sudah cukup dikenal, khususnya di kalangan pakar-pakar psikiatri, sejumlah tes tersebut perlu dibahas. Criterium right-wrong, yang ditetapkan dalam aturan McNaghten (diformulasikan oleh Law Lords di Inggris yang harus memutus perkara pada tingkat kasasi pada tahun 1843). Yang menentukan adalah pertanyaan apakah the party was labouring from such a defect of reason, from disease of the mind, as not to know the nature and quality of the act he was doing; or if he did know it, the he did not know he was doing what was wrong. Irresistible impulse test. Pakar-pakar di Amerika menyatakan bahwa merekalah yang pertama kali menerapkan cara pengujian ini. Persoalan pokok dalam hal ini adalah: if the defendant was free to forbear to forbear or to do the act-terkandung di dalamnya apakah ia merupakan a free agent in forming the purpose to kill. Kombinasi dari kedua cara pengujian di atas. Model Code Penal yang dirancang oleh Amerincan Law Institute menetapkan: A person is not responsible for criminal conduct if at the time of such conduct as a result of mental disease of defect he lacks substantial capacity either to appreciate the criminality (wrongfulness) of his conduct or to conform his conduct to the requirements of the law. Yang kita kenal sebagai Durham-rule sekalipun munculnya jauh lebih dahulu, yang menjadi sangat terkenal tatkala pada tahun 1954, Court of Appeals dari (Negara bagian) Columbia (Amerika Serikat) dalam suatu kasus melawan Durham, merumuskan persoalan kemampuan seseorang bertanggung jawab secara pidana sebagai berikut; it is simply that an accused is not criminaly responsible is his unlawfull act was the product of mental disease of mental defect. Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah kemampuan kejiwaan (akal budi). Baik cacat psikis yang merupakan penyakit yang berpengaruh terhadap kemampun orang untuk bebas bertindak maupun cacat dalam kemampuan nalar (intelek) sekarang ini diperhitingkan sebagai factor yang berpengaruh terhadap ketidakmampuan seseorang untuk dimintakan tanggung jawab pidana, perkembangan yang tidak sempurna baik psikis mapun fisik, ketidaksadaran diri dan keadaan mabuk. Di dalam KUHP (dalam Moelyatno, 2005) yang berlaku di Indonesia juga dikemukakan bahwa yang tidak bisa dipidana adalah orang yang tak mampu bertanggung jawab (pasal 44), belum berumur 16 tahun (pasal 45), daya paksa (48), pembelaan terpaksa (49, ayat 1 dan 2), peritah jabatan (51). Prinsip Konsistensi Prinsip ini mengharuskan bahwa kasus yang serupa dapat diperlakukan secara serupa. Menurut Rawls apa yang serupa atau kriteria serupa diberikan oleh aturan-aturan hukum sendiri dan prinsip-prinsip yang digunakan untuk menafsirkannya. Namun keputusan-keputusan-keputusan yang dibuat dalam kasus-kasus tertentu secara signifikan membatasi keleluasaan hakim dan orang-orang 350 HUMANIORA Vol.3 No.2 Oktober 2012: 345-353
lain dalam pemerintahan. Prinsip ini memaksa mereka untuk mengabsahkan perbedaan-perbedaan yang mereka buat antara orang-orang dengan merujuk pada aturan-aturan dan prinsip-prinsip hokum yang relevan. Tuntutan konsistensi berlaku untuk tafsiran terhadap semua aturan dan untuk pembenaran pada semua tingkatan. Publisitas Prinsip ini dibangun di atas asumsi bahwa tidak ada pelanggaran tanpa sebuah hukum (nulla crimen sine lege), dan tuntutan-tuntutan yang diimplikasikannya, juga berasal dari gagasan tentang sebuah system hukum. Prinsip ini menuntut agar hukum diketahui dan disebarluaskan dengan sengaja, makanya ditetapkan dengan jelas, dan bahwa undang-undang dasar bersifat umum baik dalam pernyataannya maupun maksudnya dan tidak digunakan sebagai cara untuk merugikan individu- individu tertentu yang mungkin disebutkan namanya dengan jelas, bahwa setidaknya pelanggaran yang lebih berat diuraikan dengan teliti dan tepat, dan bahwa hukum-hukum pidana tidak boleh berlaku surut yang merugikan mereka yang terkena hukum tersbut. Praduga tidak bersalah Prinsip ini berbunyi jika hukum adalah perintah-perintah yang ditujukan pada orang yang berakal sehat untuk membimbing mereka, pengadilan harus diperhatikan untuk menerapkan dan melaksanakan aturan-aturan ini dengan cara yang tepat. Sebuah usaha yang berhati-hati harus dilakukan untuk menentukan apakah sebuah pelanggaran telah terjadi dan untuk menjatuhkan hukuman yang tepat. Jadi sebuh sistem hukum harus membuat ketentuan untuk mengadakan pengadilan dan dengan pendapat secara teratur; ia harus mengandung aturan-aturan bukti yang menjamin prosedur penyelidikan yang rasional. Ketika ada variasi-variasi dari prosedur-prosedur ini, aturan hukum membutuhkan sebentuk proses yang tepat: yaitu sebuah proses yang sengaja dirancang untuk menjamin kebenaran, dengan cara yang konsisten dengan tujuan lain dari sistem hukum, seperti kapan sebuah pelanggaran telah terjadi dan di bawah keadaan seperti apa. Misalnya para hakim harus bebas dan tidak memihak, dan tidak ada orang yang bisa diadili kasusnya sendiri. Pengadilan harus dilakukan dengan adil dan terbuka, tetapi tidak dirugikan oleh keriuhan publik. Prinsip keadilan alami adalah untuk memastikan agar keteraturan hukum dilaksanakan dengan teratur dan tidak memihak. Pembuat Undang-Undang memiliki maksud yang baik Mereka yang mengundangkan hukuman dan memberi perintah, melakukannya dalam keyakinan yang baik. Para legislator dan hakim, dan pejabat-pejabat yang lain dari sistem itu, harus meyakini bahwa hokum dapat ditaati; dan mereka mengaggap bahwa setiap perintah yang diberikan dapat dilaksanakan. Lebih jauh lagi mereka yang berwenang tidak hanya harus berindak dengan keyakinan yang baik, tetapi kayakinan baik mereka itu harus diakui oleh orang-orang yang terkena pengundangan mereka. Hukum dan perintah diterima sebagai hokum dan perintah hanya jika secara umum diyakini sebagai hukuman dan perintah itu dapat ditaati dan dilaksanakan. Keadilan Hukum di Tangan Para Penegak Hukum Masalah keadilan hukum tidak hanya berkaitan dengan isi hukum dan penerapannya, tetapi juga perilaku para penegak hukum. Komisi Hukum Nasional (2010) mencatat beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum baik pada tingkat penyelidikan dan penyidikan maupun pada tingkat penuntutan. Pada tingkat penyelidikan dan penyidikan, terdapat: (1) pembiaran terhadap dugaan pidana. Biasanya polisi bertugas sebagai backing kejahatan yang terorganisir, misalnya peredaran narkoba, judi, illegal logging, dan lain-lain; (2) menutup atau memproses perkara karena kolusi dengan salah satu pihak; (3) rekayasa barang bukti; (4) intimidasi secara psikis maupun fisik; (5) salah/asal tangkap; Keadilan Hukum ..... (Yustinus Suhardi Ruman) 351
(6) menggunakan kewenangan penahanan untuk memeras korban/keluarga; (7) penyimpangan prosedur penangguhan penahanan. Sekedar sebagai contoh untuk penyimpangan pada point (4) dan (5) pada tahap peyelidikan dan penyidikan dapat kita dalam kasus Roli dan Wandi di Lampung dan kasus yang melibatkan para petinggi PT Maritim Timur Jaya (MTJ). Roli dan Wandi disiksa oleh polisi, dikenai tuduhan membunuh oleh jaksa dan divonis masuk penjara. Penyiksaan, ungkap Roli, sudah ia rasakan sejak hari pertama ditangkap polisi, 10 Juli 2010 di Batu Raja, Sumatera Selatan. Roli mengisahkan, "mulut saya dipukul pakai kunci inggris dan telinga disundut denga rokok." Roni dipaksa untuk mengaku membunuh Sariyun. Karena tidak juga mengaku, Pinggang pinggang Roni dijepit di pintu, lalu diancam akan ditembak kalau terus berteriak, tetapi kalau ngaku akan dikasih hukuman ringan. Karena belum juga mengaku leher Roli diikat pakai tali, lalu ditarik, diseret dari mobil. Sepuluh bula Roni dan Wandi mendekam di penjara, mulai dari berstatus sebagai tersangka hingga terdakwa. Seminggu lebih keduanya sulit dijenguk orang tua mereka. Bahkan tidak seorang pengacarapun diperbolehkan jaksa untuk mendampingi Roli dan Wandi sejak penyidikan hingga pelimpahan perkara di pengadilan. Baru pada saat disidangkan keduanya mendapat pendampingan pengacara dari Bidang Konsultasi da Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung. Shafrudin ketua tim penanganan kasus mengungkapkan bahwa ada konspirasi dari para penegak hukum mulai dari polisi, jaksa, hingga hakim. Mengomentari kasus ini Patra M Zein mantan Ketua YLBHI mengungkapkan bahwa berdasarkan survey LBH Jakarta pada 2005-2008 terdapat 70 % tahanan telah mengalami kekerasan oleh aparat kepolisian (dalam KOMPAS, Mei 2011 dan Majalah Tempo, Juli, 2011). Demikian juga yang dialami oleh Susandhi bin Sukatma alias Aan (30). Pada 14 Desember 2009 ia dipukuli oleh pimpinan MTJ didepan Direktur Reskrim Polda Maluku Kombes Johnny Siahaan. Ia diminta berbohong dalam membuat berita acara pemeriksa untuk David Tjioe bahwa David memiliki sejata api illegal. David adalah seorang direksi PT MTJ. Akibat dari pukulan itu, Aan mengalami bibir pecah, lembam dimata kiri, rahang memar, dada sesak dan batuk darah. 15 Desember, Aan ditetapkan sebagai tersangka kepemilikan pil ekstasi 0,1 gram jenis bubuk. 1 Februari Aan mendaftarkan gugatan praperadilan terhadap Polda Metro Jaya di PN Jakarta selatan. 19 Februari 2010 Satgas Mafia Hukum mengindikasi ada mafia hukum dalam kasus tersebut. 22 Februari 2010 Victor B Laiskodat melapor Aan kepada Polda Metro Jaya dengan tuduhan pencemaran nama baik. 17 Mei 2010 Aan diputus bebas oleh PN Jakarta Selatan. 24 Mei 2010 Polda Metro Jaya SP3 untuk penganiayaan terhadap Aan. 5 November 2010 PT DKI Jakarta memvonis 4 tahun penjara terhadap Aan ditambah denda 800 juta terkait kasus narkoba. Aan mengajukan kasasi. 31 Mei 2011 Aan divonis tak bersalah oleh Mahkamah Agung (dalam KOMPAS, Juni 2011). Pada tingkat penuntutan, terdapat: (1) tidak melimpahkan perkara ke pengadilan negeri; (2) melakukan pemerasan terhadap pejabat, pengusaha atau kontraktor; (3) melepaskan tahanan dengan tujuan mendapatkan imbalan. Selain itu Komisi Nasional Hukum (2010) juga mencatat beberapa penyimpangan lain yang dilakukan oleh jaksa. Penyimpangan-penyimpangan itu antara lain: (1) tawar menawar antara jaksa yang menangani kasus dengan pihak tersangka/keluarga atau pengacaranya dengan tawaran bahwa perkara dapat dihentikan dengan imbalan tertentu. Bila terjadi kesepakatan maka jaksa yang menangani kasus akan menerbitkan P 18 dengan alasan tidak cukup bukti. (2) Surat dakwaan yang direkayasa sekian supaya dakwaan primer tidak terbukti melainkan subsidier atau lebih subsidier dengan imbalan yang memadai. (3) Penuntutan, bisa terjadi tawar menawar berat ringannya tuntutan jaksa dengan imbalan sejumlah uang. Bila terjadi kesepakatan maka tuntutan akan dibuat serendah mungkin. Namun bila tidak terjadi kesepakatan, tuntutan akan dibuat semaksimal mungkin. (4) Penahanan, ada tiga kemungkinan terjadinya penyimpangan yakni (a) tawar menawar apakah terdakwa ditahan atau tidak, (b) penangguhan penahanan dan (c) perubahan status tahanan dari tahanan rutan menjadi tahanan rumah atau tahanan kota; (5) pengembalian barang bukti, barang bukti yang disita oleh kejaksaan sering dikembalikan kepada pemilik dengan imbalan tertentu. (6) Bolak 352 HUMANIORA Vol.3 No.2 Oktober 2012: 345-353
balik perkara, dalam praktek penegakan hukum sering terjadi bolak balik perkara antara polisi dan jaksa. Hal ini terkesan ada permainan dari tersangka dengan pihak kejaksaan untuk menghambat suatu proses penegakan hukum. PENUTUP Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, maka ada beberapa hal yang dapat diambil sebagai simpulan. Apa yang disebut dengan keadilan hukum tidak hanya berkaitan dengan penerapan hukum, tetapi juga isi hukum itu sendiri harus mencerminkan pengakuan bahwa setiap manusia memiliki hak asasi yang sama semata-mata sebagai manusia di depan hukum. Terhadap hal yang sama harus diperlakukan hal yang sama dan terhadap hal yang berbeda harus diperlakukan dengan cara berbeda. Kesamaan ini dibangun di atas prinsip bahwa setiap manusia memiliki kapasitas kejiwaan dan intelektual yang sama. Oleh karena itu pembedaan hanya dapat dibenarkan dalam kaitannya dengan kapabilitas kejiwaan dan akal yang berbeda. Perlu dipertimbangkan bahwa ada orang yang melakukan kejahatan bukan karena pilihannya, namun karena tekanan tertentu baik berupa ancaman fisik, tekanan sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Penyimpangan hukum yang terjadi bukan dibenarkan melainkan penilaian terhadap hukuman yang diberikan harus mempertimbangkan kondisi kejiwaan dan akal para pelaku. Setiap orang harus tahu apa yang boleh dan tidak boleh menurut hukum. Proses pengadilan adalah adil tidak hanya sesuai dengan prosedur hukum tetapi juga mempertimbangkan prinsip-prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia. DAFTAR PUSTAKA Hart, H. L. A. (2010). Konsep hukum. Bandung: Nusamedia. Huijbers, T. (1995). Filsafat hukum. Yogyakarta: Kanisius. Kelsen, H. (2006). Teori umum tentang hukum dan negara. Bandung: Nusamedia. Komisi Hukum Nasional. (2010), Problematika penegakan hukum: Kajian reformasi lembaga penegak hukum. Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI. Komisi Hukum Nasional. (2010). Kebijakan reformasi hukum: Suatu rekomendasi 1 & 2. Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI. Moeljatno. (2005). KUHP. Jakarta: Bumi Aksara. Rawls, J. (2006). Teori keadilan, dasar-dasar filsafat politik untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dalam negara. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Remmelink, J. (2003), Hukum pidana, komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Sudirman, A. (2007). Hati nurani hakim dan putusannya, suatu pendekatan dari perspektif ilmu hukum perilaku (behavioral jurisprudence): Kasus hakim Bismar Siregar. Bandung: Citra Aditya Bakti. Swift, A. (2001). Political philosophy: A beginners' guide for students and political. Cambridge: Polity Press. Keadilan Hukum ..... (Yustinus Suhardi Ruman) 353