SALINAN PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, telah disusun Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal; b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai divestasi saham dan pemberian rekomendasi keimigrasian bagi orang asing yang menjabat direksi atau komisaris sebagai pemegang saham dan rekomendasi keimigrasian bagi orang asing sebagai pemegang saham, perlu pengaturan kembali ketentuan mengenai pedoman dan tata cara perizinan dan fasilitas penanaman modal; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
Mengingat Menetapkan 2 - menetapkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Perubahan atas Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal; : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90); 3. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 210); 4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); 5. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210); 6. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 39). MEMUTUSKAN: : PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 6 TAHUN 2018
3 - TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 934) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan diantara angka 19 dan angka 20 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 19a, dan angka 22 Pasal 1 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. 2. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing yang selanjutnya dalam Peraturan Badan ini dapat disebut sebagai Pelaku Usaha. 3. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan Penanaman Modal di wilayah Negara Republik Indonesia. 4. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan Penanaman Modal di wilayah Negara Republik Indonesia. 5. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal
4 - untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. 6. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri. 7. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BKPM adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab di bidang Penanaman Modal, yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. 8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. 9. PTSP Pusat di BKPM adalah Pelayanan terkait Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah diselenggarakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu di BKPM. 10. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non- kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal, yaitu BKPM. 11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi, Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP
5 - Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu kepala daerah untuk penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi dibidang Penanaman Modal di pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota. 12. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. 13. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disingkat KPBPB adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai. 14. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK, yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 15. Fasilitas Penanaman Modal adalah segala bentuk insentif fiskal dan nonfiskal serta kemudahan pelayanan Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 16. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen. 17. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya
6 - disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. 18. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM untuk dan atas nama menteri atau pimpinan lembaga, setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen. 19. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran. 19a. Divestasi Saham adalah jumlah saham asing yang harus ditawarkan untuk dijual kepada peserta Indonesia. 20. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 21. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE, adalah sistem elektronik pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi antara BKPM dengan kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan, Badan Pengusahaan KPBPB, Administrator KEK, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, dan Instansi Penyelenggara PTSP di Bidang Penanaman Modal.
7 - 22. Dihapus. 23. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. 24. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. 25. Kantor Perwakilan Perusahaan Asing yang selanjutnya disingkat KPPA adalah kantor yang dipimpin perorangan warga negara Indonesia atau warga negara asing yang ditunjuk oleh perusahaan asing atau gabungan perusahaan asing di luar negeri sebagai perwakilannya di Indonesia. 26. Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Keuangan tentang pemberian fasilitas atas impor Mesin/barang modal serta barang dan bahan adalah pemberian fasilitas bea masuk atas impor Mesin/barang/barang modal serta barang dan bahan untuk Penanaman Modal. 27. Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Keuangan tentang pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan pajak pertambahan nilai atas impor barang untuk kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara adalah pemberian fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan pajak pertambahan nilai atas impor barang untuk kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara. 28. Pimpinan Perusahaan adalah direksi yang tercantum dalam anggaran dasar/akta pendirian perusahaan atau perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi badan
8 - hukum Perseroan Terbatas atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk selain badan hukum Perseroan Terbatas. 29. Pembangunan adalah pendirian perusahaan atau pabrik baru untuk menghasilkan barang dan/atau jasa. 30. Pengembangan adalah pengembangan perusahaan atau pabrik yang telah ada meliputi penambahan, modernisasi, rehabilitasi, dan/atau restrukturisasi dari alat-alat produksi termasuk mesin untuk tujuan peningkatan jumlah, jenis, dan/atau kualitas hasil produksi. 31. Mesin adalah setiap mesin, permesinan, alat perlengkapan instalasi pabrik, peralatan atau perkakas, dalam keadaan terpasang maupun terlepas yang digunakan untuk Pembangunan atau Pengembangan industri. 32. Barang dan Bahan adalah semua barang atau bahan, tidak melihat jenis dan komposisinya, yang digunakan sebagai bahan atau komponen untuk menghasilkan barang jadi. 33. Industri Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kegiatan memproduksi dan menyediakan tenaga listrik untuk kepentingan umum oleh setiap badan usaha yang melakukan usaha dibidang penyediaan tenaga listrik, tidak termasuk transmisi, distribusi, dan usaha penunjang tenaga listrik. 34. Badan Usaha di Bidang Ketenagalistrikan adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia, dan/atau koperasi, yang melakukan usaha di bidang ketenagalistrikan, yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 35. Pemindahtanganan adalah pemindahan hak, alih aset, perubahan penggunaan barang modal atau
9 - Mesin, untuk kegiatan lain di luar kegiatan usaha, diekspor, atau penghapusan dari aset perusahaan. 36. Pemindahtanganan pada Sektor Pertambangan adalah pemindahan hak, alih aset, penjualan, tukar-menukar, hibah, atau penghapusan dari aset perusahaan. 37. Ekspor Kembali adalah pengeluaran barang impor eks-fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan pajak pertambahan nilai untuk kontrak karya atau perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara dari daerah pabean sesuai ketentuan kepabeanan di bidang ekspor. 38. Wajib Pajak adalah badan usaha yang melakukan Penanaman Modal baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. 39. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala. 2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: Pasal 4 (1) Ruang lingkup pengaturan layanan dalam Peraturan Badan ini meliputi layanan Perizinan dan layanan Fasilitas Penanaman Modal serta pengawasan atas pemenuhan komitmen Perizinan Berusaha. (2) Layanan Perizinan dan layanan Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perizinan sebagai berikut: a. sektor energi dan sumber daya mineral, subsektor Ketenagalistrikan, yaitu: 1. izin panas bumi; dan
10 - 2. penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi panas bumi; b. mineral, subsektor minyak dan gas bumi, yaitu: 1. izin pemanfaatan data minyak dan gas bumi; 2. izin survei; 3. Izin Usaha penyimpanan minyak dan gas bumi; 4. Izin Usaha pengolahan minyak dan gas bumi; 5. Izin Usaha pengangkutan minyak dan gas bumi; 6. Izin Usaha niaga umum minyak dan gas bumi; dan 7. izin kantor perwakilan asing subsektor minyak dan gas bumi; c. sektor energi dan sumber daya mineral, subsektor mineral dan batubara, yaitu 1. Izin Usaha pertambangan eksplorasi; 2. pengakhiran Izin Usaha pertambangan karena pengembalian; 3. Izin Usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan dan perpanjangannya; 4. Izin Usaha pertambangan operasi produksi dan perpanjangannya; 5. Izin Usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dan perpanjangannya; 6. izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan; 7. Izin Usaha pertambangan operasi produksi untuk penjualan; dan 8. Izin Usaha jasa pertambangan dan perpanjangannya;
11 - d. Dihapus. e. fasilitas kepabeanan dan perpajakan, yaitu: 1. pemberian fasilitas importasi Mesin, barang modal dan bahan bagi penanaman modal sektor industri dan industri yang menghasilkan jasa; 2. pemberian fasilitas importasi mesin, barang modal sektor ketenagalistrikan; 3. pemberian fasilitas importasi mesin, barang modal untuk kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara; 4. pengusulan fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan (tax holiday); dan 5. pengusulan fasilitas pajak penghasilan badan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu (tax allowance); dan f. bidang Penanaman Modal, yaitu: 1. izin KPPA; 2. izin pembukaan kantor cabang untuk sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dengan ketentuan Izin Usaha diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM; 3. rekomendasi pemberian visa tinggal terbatas sebagai pemegang saham; 4. rekomendasi alih status izin tinggal kunjungan menjadi izin tinggal terbatas; dan 5. rekomendasi alih status izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap. (3) Perizinan Penanaman Modal selain perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui sistem OSS sesuai dengan
12 - ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai perizinan berusaha terintergrasi secara elektronik. (4) Pengawasan atas pemenuhan komitmen Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengawasan atas pemenuhan komitmen yang disampaikan oleh Pelaku Usaha pada waktu memohon Perizinan Berusaha melalui sistem OSS. 3. Ketentuan Pasal 6 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: Pasal 6 (1) Perusahaan PMA dikualifikasikan sebagai usaha besar, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, wajib melaksanakan ketentuan, persyaratan nilai investasi dan permodalan untuk memperoleh Perizinan Penanaman Modal. (2) Perusahaan dengan kualifikasi usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha berdasarkan laporan keuangan terakhir; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) berdasarkan laporan keuangan terakhir. (3) Perusahaan PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, harus memenuhi ketentuan nilai investasi, yaitu: a. total nilai investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), diluar tanah dan bangunan;
13 - b. nilai modal ditempatkan sama dengan modal disetor, paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); c. persentase kepemilikan saham dihitung berdasarkan nilai nominal saham; dan d. Nilai nominal saham sebagaimana dimaksud dalam huruf c, untuk masing-masing pemegang saham paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). (4) Dihapus. (5) Nilai investasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan/atau ayat (3) harus dipenuhi Perusahaan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung setelah tanggal Perusahaan memperoleh Izin Usaha. (6) Penanam Modal dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain. 4. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 6A (1) Kewajiban Divestasi Saham Perusahaan PMA yang telah ditetapkan pada surat persetujuan dan/atau Izin Usaha sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, tetap mengikat dan harus dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan. (2) Kewajiban Divestasi sesuai dengan sektor usaha bagi perusahaan PMA tetap harus melaksanakan ketentuan divestasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Divestasi Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan kepada warga negara Indonesia atau badan usaha Indonesia yang modal saham seluruhnya dimiliki warga negara Indonesia melalui kepemilikan
14 - langsung sesuai dengan kesepakatan para pihak dan/atau pasar modal dalam negeri. (4) Kepemilikan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi warga negara Indonesia atau badan usaha Indonesia paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) untuk masing-masing pemegang saham. (5) Kepemilikan pada pasar modal dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pasar modal. (6) Kewajiban Divestasi Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan dasar dokumen akta yang menyatakan kesepakatan para pihak terkait pelaksanaan kewajiban Divestasi Saham. (7) Kepemilikan saham peserta Indonesia akibat dari pelaksanaan Divestasi Saham, setelah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dapat dijual kembali kepada perseorangan warga negara Indonesia/ perseorangan warga negara asing/badan usaha Indonesia/badan usaha asing dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan. (8) Kewajiban Divestasi Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dilaksanakan apabila di dalam dokumen akta perusahaan, para pemegang saham menyepakati: a. untuk Perusahaan PMA yang tidak 100% (seratus persen) sahamnya dimiliki oleh asing, pihak Indonesia menyatakan bahwa tidak menghendaki/menuntut kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan Divestasi Saham yang tercantum didalam surat persetujuan dan/atau Izin Usaha; atau b. untuk Perusahaan PMA yang 100% (seratus
15 - persen) sahamnya dimiliki oleh asing, para pemegang saham menyatakan tidak mempunyai komitmen/perjanjian dengan pihak Indonesia manapun untuk menjual saham. (9) Dalam hal kewajiban Divestasi Saham tidak dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), para pemegang saham/perusahaan bertanggung jawab apabila dikemudian hari ada pihak-pihak Indonesia yang menuntut dilaksanakannya kewajiban Divestasi Saham tersebut. (10) Dalam hal perubahan kepemilikan saham untuk pelaksanaan kewajiban Divestasi Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah selesai dilakukan, Perusahaan wajib melakukan perubahan data melalui Sistem OSS. 5. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut: Pasal 48 (1) Rekomendasi pemberian visa tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a merupakan persyaratan untuk memperoleh persetujuan visa tinggal terbatas. (2) Rekomendasi pemberian visa tinggal terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: a. orang asing sebagai pemegang saham yang menjabat sebagai direksi atau komisaris perusahaan; dan b. orang asing sebagai pemegang saham yang tidak menjabat sebagai direksi atau komisaris perusahaan. (3) Orang asing sebagai pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria, yaitu:
16 - a. sebagai pemegang saham dan menjabat sebagai direksi atau komisaris perusahaan dengan ketentuan kepemilikan saham paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) atau yang setara dalam mata uang dollar Amerika Serikat yang tercantum dalam akta; atau b. sebagai pemegang saham dan tidak sebagai direksi atau komisaris perusahaan dengan ketentuan kepemilikan saham paling sedikit Rp1.125.000.000,00 (satu miliar seratus dua puluh lima juta Rupiah) atau yang setara dalam mata uang dollar Amerika Serikat yang tercantum dalam akta. (4) Permohonan rekomendasi pemberian visa tinggal terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara luring ke BKPM, menggunakan formulir permohonan tercantum dalam Lampiran XLIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini, dengan melengkapi persyaratan tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (5) Rekomendasi pemberian visa tinggal terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar. (6) Bentuk rekomendasi pemberian visa tinggal terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. 6. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut: Pasal 49 (1) Rekomendasi alih status izin tinggal kunjungan menjadi izin tinggal terbatas sebagaimana
17 - dimaksud dalam Pasal 47 huruf b merupakan persyaratan untuk memperoleh persetujuan alih status izin tinggal kunjungan menjadi izin tinggal terbatas. (2) Rekomendasi alih status izin tinggal kunjungan menjadi izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: a. orang asing sebagai pemegang saham yang menjabat sebagai direksi atau komisaris perusahaan; dan b. orang asing sebagai pemegang saham yang tidak menjabat sebagai direksi atau komisaris perusahaan. (3) Orang asing sebagai pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria, yaitu: a. sebagai pemegang saham dan menjabat sebagai direksi atau komisaris perusahaan dengan ketentuan kepemilikan saham paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) atau yang setara dalam mata uang dollar Amerika Serikat yang tercantum dalam akta; atau b. sebagai pemegang saham dan tidak sebagai direksi atau komisaris perusahaan dengan ketentuan kepemilikan saham paling sedikit Rp1.125.000.000,00 (satu miliar seratus dua puluh lima juta Rupiah) atau yang setara dalam mata uang dollar Amerika Serikat yang tercantum dalam akta. (4) Permohonan rekomendasi alih status izin tinggal kunjungan menjadi izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara luring ke BKPM, menggunakan formulir permohonan tercantum dalam Lampiran LI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini, dengan melengkapi
18 - persyaratan tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (5) Rekomendasi alih status izin tinggal kunjungan menjadi izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar. (6) Bentuk rekomendasi alih status izin tinggal kunjungan menjadi izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran LII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. 7. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut: Pasal 50 (1) Rekomendasi alih status izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c merupakan persyaratan untuk memperoleh persetujuan alih status izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap. (2) Rekomendasi alih status izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: a. orang asing sebagai pemegang saham yang menjabat sebagai direksi atau komisaris perusahaan; dan b. orang asing sebagai pemegang saham yang tidak menjabat sebagai direksi atau komisaris perusahaan. (3) Orang asing sebagai pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria, yaitu: a. sebagai pemegang saham dan menjabat sebagai direksi atau komisaris perusahaan dengan ketentuan kepemilikan saham paling
19 - sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) atau yang setara dalam mata uang dollar Amerika Serikat yang tercantum dalam akta; atau b. sebagai pemegang saham dan tidak sebagai direksi atau komisaris perusahaan dengan ketentuan kepemilikan saham paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) atau yang setara dalam mata uang dollar Amerika Serikat yang tercantum dalam akta. (4) Permohonan rekomendasi alih status izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara luring ke BKPM, menggunakan formulir permohonan tercantum dalam Lampiran LIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini, dengan melengkapi persyaratan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (5) Rekomendasi alih status izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar. (6) Bentuk rekomendasi alih status izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran LIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. 8. Di antara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 50A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 50A Dalam hal orang asing sebagai pemegang saham, baik sebagai direksi atau komisaris yang tidak memenuhi kriteria kepemilikan saham sebagaimana dimaksud
20 - dalam Pasal 48 ayat (3), Pasal 49 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (3), permohonan izin penggunaan tenaga kerja asing disampaikan terlebih dahulu kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sebagai dasar: a. pemberian persetujuan visa tinggal terbatas; b. pemberian persetujuan alih status izin tinggal kunjungan menjadi izin tinggal terbatas atau perpanjangan izin tinggal terbatas; dan c. pemberian persetujuan alih status izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap atau perpanjangan izin tinggal tetap, oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam hal ini Direktorat Jenderal Imigrasi. 9. Mengubah Lampiran III Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. 10. Mengubah Lampiran XLIX Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. Pasal II Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
21 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juli 2019 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA, Ttd. THOMAS TRIKASIH LEMBONG Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 821
No. 1. 22 - LAMPIRAN I PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL PERSYARATAN PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL Jenis Perizinan dan Persyaratan Fasilitas Izin KPPA 1. Rekaman anggaran dasar (article of association) dalambahasa Inggris atau terjemahannya dalam bahasa Indonesia; 2. Surat penunjukan (Letter of Appointment) diketahui KBRI/Atase Perdagangan setempat/IIPC setempat; 3. Surat Permohonan (Letter of Intent) diketahui KBRI/Atase Perdagangan setempat/IIPC setempat; 4. Surat Pernyataan (Letter of Statement) dari Kepala Kantor Perwakilan yang menyatakan kesediaan untuk tinggal dan hanya bekerja sebagai Kepala Kantor Perwakilan, tanpa melakukan kegiatan bisnis lainnya di Indonesia diketahui KBRI/Atase Perdagangan setempat/IIPC setempat; 5. Surat Keterangan (Letter of Reference) dari KBRI/Atase Perdagangan setempat/IIPC setempat; 6. Bukti diri Kepala Kantor Perwakilan: a. jika WNA: paspor
2. 3. Izin Kantor Cabang Fasilitas Bea Masuk atas Impor Mesin 23 - b. jika WNI: KTP dan NPWP; 7. Pas foto ukuran 4 X 6 cm sebanyak 2 lembar (berwarna); 8. Surat kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan; 9. Dalam hal perpanjangan KPPA, ditambah dengan: a. Izin KPPA yang dimiliki b. Laporan KPPA c. Dokumen pendukung perpanjangan 10. Apabila ada perubahan, ditambah dengan: a. Izin KPPA yang dimiliki b. Laporan KPPA c. Dokumen pendukung perubahan 1. Akta dan SK Perusahaan Induk 2. NPWP Perusahaan Induk 3. Izin Usaha Perusahaan Induk 4. Akta pembukaan kantor cabang dan pengangkatan kepala kantor cabang 5. KTP dan NPWP Kepala Kantor Cabang 6. Surat Pernyataan tentang lokasi usaha Kantor Cabang 7. Dalam hal Perubahan kantor cabang, lampirkan: a. Izin Kantor cabang yang dimiliki b. Laporan Realisasi Kegiatan Kantor Cabang c. Dokumen pendukung perubahan 1. Formulir permohonan fasilitas atas impor mesin ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; 2. Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak
24 - dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; 3. Salinan Akta Pendirian Perusahaan; 4. Salinan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan/Nomor Induk Berusaha (NIB); 5. Salinan Izin Usaha (khusus untuk permohonan dalam rangka 6. Salinan NPWP yang telah divalidasi dan tanda terima pengajuan sebagai Pengusaha Kena Pajak (untuk pembangunan industri) atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak/PPKP; 7. Daftar Mesin yang meliputi antara lain jenis, HS Code, spesifikasi teknis, negara muat, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan; 8. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dilengkapi dengan diagram alir (flow chart) khusus industri pengolahan atau uraian ringkas bidang usaha bagi industri jasa; 9. Kalkulasi kapasitas mesin produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi di dalam Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan atau Izin Usaha (khusus untuk permohonan dalam rangka 10. Denah tata letak mesin pabrik atau gambar teknis gedung/bangunan untuk industri yang menghasilkan jasa;
4. Perubahan Penetapan Fasilitas Bea Masuk atas Impor Mesin 25 - 11. Data teknis atau brosur mesin; 12. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir; dan 13. Izin atau Surat Rekomendasi: a. bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit terpadu dengan industri pengolahannya harus dilengkapi dengan Rekomendasi Teknis Menteri Pertanian cq. Dirjen Perkebunan yang telah dimiliki; b. bagi perusahaan industri karet menjadi sheet, lateks pekat, crumb rubber, harus dilengkapi dengan Rekomendasi Teknis Menteri Pertanian cq. Dirjen Perkebunan yang telah dimiliki; c. bagi perusahaan perkebunan tebu terpadu dengan industri pengolahannya harus dilengkapi dengan Rekomendasi Teknis Menteri Pertanian cq. Dirjen Perkebunan yang telah dimiliki; d. Izin Prinsip khusus perusahaan pertambangan dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan bagi perusahaan jasa pertambangan dilengkapi dengan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dan Kontrak Kerja dengan pemilik IUP; e. IUP sebagaimana dimaksud pada angka 4 harus sudah berstatus clean and clear dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM); dan/atau; f. Kementerian teknis lainnya yang terkait 1. Formulir permohonan perubahan fasilitas atas impor mesin disertai penjelasan alasan perubahan fasilitas impor mesin tersebut, ditandatangani di atas meterai
26 - cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; 2. Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; 3. Daftar Mesin yang meliputi antara lain jenis, HS Code, spesifikasi teknis, negara muat, satuan, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan; 4. Salinan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan/Nomor Induk Berusaha (NIB); 5. Salinan Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor mesin dan/atau perubahannya; 6. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dilengkapi dengan diagram alir (flow chart) khusus industri pengolahan atau uraian ringkas bidang usaha bagi industri jasa; 7. Kalkulasi kapasitas mesin produksi disesuaikan dengan jenis dan kapasitas produksi di dalam Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan jika ada perubahan kapasitas; 8. Denah tata letak mesin pabrik atau gambar teknis gedung/bangunan untuk industri yang menghasilkan jasa; 9. Data teknis (Invoice, Packing List, Bill of
5. 6. Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Bea Masuk atas Impor Mesin Rekomendasi Pemindahtangan dalam Rangka Ekspor Kembali atas Mesin Berfasilitas 27 - Lading (B/L) atau Airways Bill/AWB, kontrak) atau brosur mesin; 10. Izin atau Surat Rekomendasi dari kementerian teknis apabila diperlukan; 11. Rekapitulasi realisasi impor mesin; dan 12. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir. 1. Formulir permohonan perpanjangan jangka waktu fasilitas atas impor mesin disertai penjelasan alasan belum selesainya realisasi impor mesin tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; 2. Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; 3. Salinan Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor mesin dan/atau perubahannya; 4. Salinan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan/Nomor Induk Berusaha (NIB); 5. Rekapitulasi realisasi impor mesin; dan 6. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir. 1. Formulir permohonan rekomendasi pemindahtanganan atas mesin berfasilitas yang sudah diimpor, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan,
7. yang sudah Diimpor Pindah Lokasi atas Mesin Berfasilitas yang sudah Diimpor 28 - sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; 2. Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; 3. Daftar mesin yang meliputi antara lain jenis, spesifikasi teknis, jumlah, satuan unit dan negara tujuan; dan 4. Salinan Keputusan Menteri Keuangan tentangpembebasan bea masuk atas impor mesin yang dimiliki. 5. Surat pernyataan bermaterai yang ditandatanganioleh pimpinan Kontraktor yang menyatakan bahwabarang yang akan dipindahtangankan: a. tidak diagunkan/dijaminkan kepada pihak lain; b. tidak dalam sengketa dengan pihak lain;dan/atau c. masih dalam penguasaan perusahaan. 1. formulir permohonan pindah lokasi atas mesin berfasilitas disertai penjelasan alasan pindah lokasi atas mesin berfasilitas tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; 2. Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM;
8. Fasilitas Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan 29 - 3. Daftar mesin yang meliputi antara lain jenis, spesifikasi teknis, jumlah dan satuan unit yang dirinci per lokasi proyeknya yang mengalami perubahan; dan 4. Salinan Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor mesin yang dimiliki. 1. Formulir permohonan fasilitas atas impor barang dan bahan, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; 2. Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; 3. Salinan Izin Usaha/Izin Perluasan; 4. Salinan NPWP yang telah divalidasi; 5. Daftar Barang dan Bahan yang meliputi antara lain jenis, HS Code, spesifikasi teknis, negara muat, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan; 6. Salinan Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor mesin yang dimiliki; 7. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dilengkapi dengan diagram alir (flow chart) khusus industri pengolahan atau uraian ringkas bidang usaha bagi industri jasa; 8. Kalkulasi kebutuhan barang dan bahan (balance material) untuk produksi yang
9. Perubahan Penetapan Fasilitas Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan 30 - disesuaikan dengan jenis produksi di dalam Izin Usaha/Izin Perluasan; 9. Data teknis atau brosur Barang dan Bahan; 10. Rekomendasi kementerian teknis terkait dan Laporan Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari surveyor independen, khusus untuk permohonan fasilitas impor bahan baku dengan jangka waktu 4 (empat) tahun; 11. Laporan realisasi impor mesin dengan menyampaikan bukti-bukti berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang mencantumkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk atas impor mesin dan telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; 12. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir; 13. Surat Pernyataan bermaterai; dan 14. Bukti pembelian mesin impor di dalam negeri khusus untuk permohonan fasilitas impor bahan baku terhadap pembelian mesin impor di dalam negeri. 1. Formulir permohonan perubahan fasilitas atas impor barang dan bahan disertai penjelasan alasan perubahan fasilitas impor barang dan bahan tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; 2. Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak
31 - dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; 3. Daftar Barang dan Bahan yang meliputi antara lain jenis, HS Code, spesifikasi teknis, negara muat, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan; 4. SalinanKeputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan yang dimiliki; 5. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dilengkapi dengan diagram alir (flow chart) khusus industri pengolahan atau uraian ringkas bidang usaha bagi industri jasa; 6. Kalkulasi kebutuhan barang dan bahan (balance material) untuk produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi di dalam Izin Usaha/Izin Perluasan; 7. Kartu Kendali Barang dan Bahan (jika diperlukan); 8. Data teknis atau brosur Barang dan Bahan; 9. Laporan realisasi impor barang dan bahan dengan menyampaikan bukti-bukti berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang mencantumkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk atas impor Barang dan Bahan dan telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Rekomendasi dari Kementerian Perindustrian Tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri;
10. Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan 11. Fasilitas bea masuk atas impor barang modal 32 - 10. Rekapitulasi realisasi impor barang dan bahan; dan 11. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir. 1. Formulir permohonan perpanjangan jangka waktu fasilitas atas impor barang dan bahan disertai penjelasan alasan belum selesainya realisasi impor barang dan bahan tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; 2. Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; 3. Salinan Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan yang dimiliki; 4. Salinan Izin Usaha/Izin Perluasan; 5. Rekapitulasi realisasi impor barang dan bahan; 6. Kartu Kendali Barang dan Bahan (jika diperlukan); dan 7. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir. 1. Formulir permohonan fasilitas atas impor barang modal, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; 2. Surat kuasa bermaterai cukup untuk
33 - pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; 3. Salinan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan/Nomor Induk Berusaha (NIB); 4. Salinan NPWP yang telah divalidasi; 5. Daftar Barang Modal yang meliputi antara lain jenis, HS Code, spesifikasi teknis, negara muat, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan; 6. Rekomendasi disertai dengan Rencana Impor Barang (RIB) kebutuhan proyek yang telah disetujui dan ditandasahkan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 7. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) yang diberikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau pemerintah provinsi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan; 8. Dalam hal permohonan fasilitas diajukan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf b dan c, permohonan harus dilampiri dengan perjanjian jual beli tenaga listrik (Power Purchase Agreement (PPA)) atau perjanjian sewa guna usaha (Finance Lease Agreement (FLA)) dengan PT PLN (Persero). 9. Dalam hal permohonan fasilitas diajukan
12. Perubahan Penetapan Fasilitas Bea Masuk atas Impor Barang Modal 34 - oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf d, permohonan harus dilampiri dengan perjanjian jual beli tenaga listrik (Power Purchase Agreement (PPA)) dengan pemegang IUPTL yang memiliki wilayah usaha. 10. Kalkulasi kapasitas mesin produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi di dalamPendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan; 11. Data teknis atau brosur mesin; dan 12. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir. 1. Formulir permohonan perubahan fasilitas atas impor barang modal disertai penjelasan alasan perubahan fasilitas impor barang modal tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; 2. Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; 3. Daftar Barang Modal yang meliputi antara lain jenis, HS Code, spesifikasi teknis, negara muat, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan; 4. Salinan Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor
13. Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Bea Masuk atas Impor Barang Modal 14. Rekomendasi 35 - barang modal yang dimiliki; 5. Rencana Impor Barang Perubahan (RIBP) kebutuhan proyek yang telah disetujui dan ditandasahkan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 6. Kalkulasi kapasitas barang modal produksi yang disesuaikan dengan jenis dan kapasitas produksi di dalam Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan/Nomor Induk Berusaha (NIB); 7. Data teknis atau brosur mesin; dan 8. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir. 1. Formulir permohonan perpanjangan jangka waktu fasilitas atas impor barang modal disertai penjelasan alasan belum selesainya realisasi impor barang modal tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; 2. Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; 3. Salinan Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor barang modal yang dimiliki; 4. Laporan realisasi impor; dan 5. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir. 1. Formulir permohonan rekomendasi
Pemindahtanganan dalam Rangka Ekspor Kembali atas Barang Modal Berfasilitas yang sudah Diimpor 15. Fasilitas Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk dan/atau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai 36 - pemindahtanganan atas barang modal berfasilitas yang sudah diimpor, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; 2. Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; 3. Daftar barang modal yang meliputi antara lain jenis, spesifikasi teknis, jumlah, satuan unit dan negara tujuan; dan 4. Salinan Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor barang modal yang dimiliki. 5. Surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh pimpinan Kontraktor yang menyatakan bahwa barang yang akan dipindahtangankan: a. tidak diagunkan/dijaminkan kepada pihak lain; b. tidak dalam sengketa dengan pihak lain; dan/atau c. masih dalam penguasaan perusahaan. 1. Formulir permohonan fasilitas atas impor barang, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; 2. Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan,
16. Perubahan Keputusan Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk dan/atau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang 37 - sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; 3. Salinan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan/Nomor Induk Berusaha (NIB); 4. Salinan NPWP yang telah divalidasi; 5. Daftar Mesin yang meliputi antara lain jenis, HS Code, spesifikasi teknis, negara muat, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan. 6. Surat Rekomendasi Masterlist dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan 7. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir. 1. Formulir permohonan perubahan fasilitas atas impor barang disertai penjelasan alasan perubahan fasilitas impor barang tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; 2. Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; 3. Daftar Mesin yang meliputi antara lain jenis, HS Code, spesifikasi teknis, negara muat, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan; 4. Salinan Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor
17. Perpanjangan Jangka Waktu Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk dan/atau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang 18. Rekomendasi Pemindahtanganan, 38 - barang yang dimiliki; 5. Surat Rekomendasi dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 6. Laporan realisasi impor barang di tahun berjalan; dan 7. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir. 1. Formulir permohonan perpanjangan jangka waktu fasilitas atas impor barang disertai penjelasan alasan belum selesainya realisasi impor barang tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; 2. Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; 3. Salinan Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor barang yang dimiliki; 4. Surat Rekomendasi dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 5. Laporan realisasi impor barang di tahun berjalan; dan 6. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir. 1. Formulir permohonan rekomendasi pemindahtanganan atas barang berfasilitas
Ekspor Kembali, atau Pemusnahan atas Barang Impor yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk dan/atau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang 39 - yang sudah diimpor, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; 2. Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; 3. fotokopi KK dan PKP2B yang mencantumkan ketentuan mengenai pemberianfasilitas kepabeanandan/atau perpajakan; 4. fotokopi Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas barang yang dipindahtangankan beserta Lampiran Keputusan Menteri Keuangan dimaksud yang mencantumkan barang yang akan dipindahtangankan/ekspor kembali/pemusnahan; 5. fotokopi pemberitahuan impor barang yang telah mendapatkan nomor pendaftaran; 6. daftar barang yang akan dipindahtangankan/ekspor kembali/pemusnahan; 7. surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh pimpinan Kontraktor yang menyatakan bahwa barang yang akan dipindahtangankan: a. tidak diagunkan/dijaminkan kepada pihak lain; b. tidak dalam sengketa dengan pihak lain;
19. Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Badan/Tax Allowance 40 - dan/atau c. masih dalam penguasaan perusahaan; 8. surat keterangan dari instansi terkait dan dilampiri dengan bukti-bukti yang mendukung keadaan kahar (force majeure), dalam hal Pemindahtanganan dilakukan karena keadaan kahar (force majeure); 9. Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan atau keringanan bea masukdan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas nama pihak yang menerima Pemindahtanganan, dalam hal dipindahtangankan kepada sesama penerima fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai; dan 10. foto barang yang akan dipindahtangankan/ekspor kembali/pemusnahan. 1. surat Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Badan/Tax Allowance yang ditandatangani di atas materai cukup oleh pengurus Wajib Pajak; 2. surat kuasa bermaterai cukup; 3. rekaman Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan yang diterbitkan oleh BKPM atau DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, atau Nomor Induk Berusaha (NIB); 4. rekaman NPWP Badan yang telah divalidasi; 5. rekaman akta pendirian badan usaha dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan/persetujuan dari Menteri
20. Rekomendasi Pemberian Visa Tinggal Terbatas 41 - Hukum dan HAM atau Pengadilan Negeri; 6. rincian aktiva tetap yang dipisahkan antara aktiva tetap yang dapat memperoleh fasilitas pajak penghasilan dan yang tidak dapat memperoleh fasilitas pajak penghasilan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah yang mengatur fasilitas pajak penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu; 7. penjelasan sumber pembiayaan investasi perusahaan disertai dokumen-dokumen pendukungnya; dan 8. penjelasan tentang pemenuhan persyaratan kualitatif yang diatur dalam Peraturan Menteri Teknis mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah yang mengatur fasilitas pajak penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu. 1. Rekaman Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) Perusahaan 2. Rekaman identitas penanggung jawab/penjamin perusahaan: a. jika direksi/komisaris: 1) WNA: paspor, izin tinggal yang masih berlaku, NPWP, dan KSWP 2) WNI: KTP, NPWP, dan KSWP b. jika Manajer Personalia (harus WNI): KTP, NPWP, KSWP, dan Surat Pengangkatan sebagai Manajer Personalia
21. Rekomendasi Pemberian Alih Status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas 22. Rekomendasi Pemberian Alih Status Izin Tinggal 42 - 3. Rekaman paspor orang asing sebagai pemegang saham yang dimohonkan 4. Surat Kuasa: a. Penandatanganan Permohonan bila permohonan tidak dilakukan oleh penanggung jawab perusahaan b. Pengurusan Permohonan bila pengajuan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh penanggung jawab perusahaan 1. Rekaman Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) Perusahaan 2. Rekaman identitas penanggung jawab/penjamin perusahaan: a. jika direksi/komisaris: 1) WNA: paspor, izin tinggal yang masih berlaku, NPWP, dan KSWP 2) WNI: KTP, NPWP, dan KSWP b. jika Manajer Personalia (harus WNI): KTP, NPWP, KSWP, dan Surat Pengangkatan sebagai Manajer Personalia 3. Rekaman Izin Tinggal Kunjungan dan paspor orang asing sebagai pemegang saham yang alih status Izin Tinggal 4. Surat Kuasa: a. Penandatanganan Permohonan bila permohonan tidak dilakukan oleh penanggung jawab perusahaan b. Pengurusan Permohonan bila pengajuan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh penanggung jawab perusahaan 1. Rekaman Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) Perusahaan 2. Rekaman identitas penanggung
Terbatas Menjadi Izin Tinggal Tetap 23. Pemberian Pelayanan Cepat Perizinan Berusaha 3 (Tiga) Jam terkait Infrastruktur di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral 43 - jawab/penjamin perusahaan: a. jika direksi/komisaris: 1) WNA: paspor, izin tinggal yang masih berlaku, NPWP, dan KSWP 2) WNI: KTP, NPWP, dan KSWP b. jika Manajer Personalia (harus WNI): KTP, NPWP, KSWP, dan Surat Pengangkatan sebagai Manajer Personalia 3. Rekaman KITAS 3 tahun terakhir, NPWP, KSWP, dan paspor orang asing sebagai pemegang saham yang alih status Izin Tinggal 4. Surat Kuasa: a. Penandatanganan Permohonan bila permohonan tidak dilakukan oleh penanggung jawab perusahaan b. Pengurusan Permohonan bila pengajuan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh penanggung jawab 1. Bidang Usaha Hilir Minyak dan Gas a. Persyaratan administratif terdiri atas: 1) profil perusahaan; 2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 3) Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang; 4) Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan yang diterbitkan oleh BKPM atau DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, dan/atau Nomor Induk Berusaha (NIB) 5) Surat Keterangan Domisili
44 - Perusahaan; 6) persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana; 7) surat pernyataan tertulis di atas meterai mengenai: a) kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pengembangan masyarakat setempat; b) kesediaan dilakukan inspeksi di lapangan; c) kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kesanggupan menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menyediakan Cadangan Bahan Bakar Nasional dan pemenuhan Bahan Bakar di dalam negeri khusus untuk permohonan Izin Usaha Sementara Penyimpanan Minyak Bumi/BBM/LPG, Pengolahan Minyak Bumi, dan Niaga Umum Minyak Bumi/BBM b. Persyaratan teknis terdiri atas: 1) untuk Izin Usaha Sementara Penyimpanan Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan/LPG/CNG/LNG, adalah sebagai berikut: a) Studi Kelayakan Pendahuluan (Preliminary Feasibility Study); b) kesepakatan jaminan dukungan
45 - pendanaan atau surat jaminan dukungan pendanaan lainnya; c) rencana jenis, jumlah dan kapasitas, serta lokasi sarana penyimpanan; d) rencana tata pelaksanaan pembangunan fasilitas dan sarana penyimpanan dengan jangka waktu pembangunan paling lama 3 (tiga) tahun; dan e) rencana produk dan standar serta mutu produk yang akan disimpan. f) Khusus untuk penyimpanan LPG dilengkapi dengan: (1) rencana rancang bangun dan spesifikasi teknis fasilitas/sarana penyimpanan LNG termasuk dermaga dan/atau pelabuhan bongkar muat LNG, konfigurasi dari proses regasifikasi dan teknologi serta pipa transmisi dan/atau distribusi gas yang akan digunakan; dan (2) kesepakatan (MoU) jaminan pasokan LNG. 2) untuk Izin Usaha Sementara Pengolahan Minyak Bumi/Gas Bumi/Hasil Olahan adalah sebagai berikut: a) Studi Kelayakan Pendahuluan (Preliminary Feasibility Study); b) kesepakatan (MoU) jaminan dukungan pendanaan atau surat jaminan dukungan pendanaan lainnya;
46 - c) rencana pembangunan fasilitas dan sarana pengolahan termasuk konfigurasi kilang dan teknologi proses yang digunakan dengan jangka waktu pembangunan paling lama 5 (lima) tahun; d) kesepakatan (MoU) jaminan pasokan bahan baku Minyak Bumi/Gas Bumi/Hasil Olahan; e) rencana produksi, standar dan mutu produk, serta pemasaran produksi. f) Khusus untuk pengolahan gas bumi yang menghasilkan produk hasil pengolahan khusus LNG dilengkapi dengan kesepakatan (MoU) jaminan penjualan produk hasil pengolahan khusus LNG 3) untuk Izin Usaha Sementara Niaga Umum Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan adalah sebagai berikut: a) Studi Kelayakan Pendahuluan (Preliminary Feasibility Study); b) Surat Kepemilikan Fasilitas atau Kontrak Perjanjian Sewa Menyewa sarana dan fasilitas Niaga Umum Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan yang dinotarialkan; c) surat keterangan rencana fasilitas niaga yang digunakan pada kegiatan usaha niaga umum Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan; d) rencana pembangunan fasilitas dan sarana niaga dan teknologi yang digunakan dengan jangka waktu pembangunan paling lama
47 - 3 (tiga) tahun; e) kesepakatan (MoU) jaminan dukungan pendanaan; f) kesepakatan (MoU) Jaminan Pasokan Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan yang diniagakan; g) rencana standar dan mutu Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan yang akan diniagakan; h) rencana merek dagang Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan yang akan diniagakan; i) rencana wilayah niaga, konsumen (besar), dan pengecer. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA, Ttd. THOMAS TRIKASIH LEMBONG
48 - LAMPIRAN II PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL BENTUK FORMULIR REKOMENDASI VISA TINGGAL TERBATAS PENANAMAN MODAL Nomor Lampiran Hal Visa Tinggal Terbatas sebagai Pemegang Saham : : - : Formulir Permohonan Rekomendasi Pemberian Rekomendasi Jakarta, Kepada Yang Terhormat Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Jl. ... .. Jakarta Selatan 12940 Permohonan ini diajukan oleh yang bertanda tangan di bawah ini, perkenankan kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Data Perusahaan: a. Nama : PT... . NPWP : ... . Alamat : (alamat kantor dan alamat industri/pabrik) b. Penanggung Jawab Perusahaan/Direksi (sesuai Akte Perubahan Direksi akhir) Nama : ... . Jenis & Nomor Identitas : ... . Alamat : ... .. c. Nomor Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi/Nomor Induk Berusaha : ... d. Nomor Izin Usaha : (bila sudah ada) e. Akte Anggaran Dasar Perseroan : Nomor Akte Pendirian : ... . Nomor Akte Perubahan Direksi akhir : ... . Nomor Akte Perubahan Saham Akhir : ... . 2. Data Identitas Pemegang Saham sebagai berikut : ... . : ... Nama : ... Warga Negara No. Paspor : ... Masa Berlaku Paspor : s.d tanggal ... . : USD. ... Pemegang Saham
49 - Akta Referensi : No... Notaris... Tanggal... SK Menteri Hukum dan Ham No... Izin Prinsip Referensi : No.... Tanggal... . 3. PERNYATAAN Bahwa saya, nama : ..., dalam kapasitas saya sebagai Direktur PT / Kuasa Direksi... dengan ini menyatakan : Bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup, dan saya menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggungjawab secara hukum atas : a. Keaslian seluruh dokumen yang disampaikan, b. Kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya, dan c. Keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan. ... .... ..,... .,20... Meterai Rp. 6.000,- ... Jabatan, cap perusahaan... Nama terang, tanda tangan, KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA, Ttd. THOMAS TRIKASIH LEMBONG