Human Narratives Vol.2, No.2, Maret 2021, pp. 50-68 p-ISSN: 2798-4575, e-ISSN: 2746-1130 PERMASALAHAN KAMTIBMAS DI KAWASAN INDUSTRI: SEBUAH PEMETAAN DALAM PERSPEKTIF ILMU KEPOLISIAN Yoga Putra Prima Setya PTIK-STIK, Jakarta, Indonesia Abstrak. Tujuan utama dari pemolisian adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat untuk mencapai keteraturan sosial. Kawasan industri, sebagai tempat terkonsentrasinya sumber daya, merupakan arena sosial yang diwarnai perebutan sumber daya sehingga rawan akan berbagai bentuk gangguan kamtibmas. Tulisan ini bertujuan memberikan pemetaan permasalahan kamtibmas yang umum terjadi di kawasan industri. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Wawancara, observasi, dan studi dokumen digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Adapun studi kasus yang dipilih adalah Kawasan Industri Modern Cikande yang terletak Kabupaten Serang, Banten. Hasil analisis menunjukkan adanya gangguan kamtibmas yang dapat dikategorikan menjadi permasalahan terkait lalu lintas, permasalahan sosial, dan permasalahan terkait relasi industrial. Kata kunci: gangguan kamtibmas, kawasan industri, perebutan sumber daya Abstract. The main objective of policing is to maintain public security to achieve social order. The industrial area, as a place where resources are concentrated, is a social arena characterized by the struggle for resources so that it is prone to various forms of public security disturbances. This paper aims to provide a mapping of security problems that commonly occur in industrial areas. The research was conducted using a qualitative approach with a case study method. Interviews, observations, and document studies were used as data collection techniques. The selected case study is Cikande Modern Industrial Estate located in Serang Regency, Banten. The results of the analysis show the existence of public order disturbances that can be categorized into traffic-related problems, social problems, and industry- related problems. Keywords: social disorder, industrial area, struggle for resources Correspondence author: Yoga P. P. Setya, 50
51 Yoga Putra Prima Setya (© 2021) PENDAHULUAN Adanya kawasan industri memberikan keuntungan kepada pemerintah dan investor, serta menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitarnya. Kawasan Industri dibangun oleh pemerintah dengan tujuan memperoleh pendapatan dari sektor pajak. Pembangunan kawasan industri juga diharapkan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan penduduk di sekitar kawasan industri. Dalam perkembangannya, kawasan ini kemudian membentuk entit There are no sources in the current document.as sosial-ekonomi sendiri tulang (Dirdjojuwono), di mana keberadaan sejumlah perusahaan menjadi punggungnya. Yang patut diperhatikan, kawasan industri bukan sekadar arena ekonomi, melainkan juga arena kehidupan sosial di mana beragam agen saling berinteraksi secara intens dengan membawa kepentingan mereka masing-masing (Dahrendorf). Dalam konteks inilah, perkembangan kawasan industri senantiasa diiringi oleh bentuk-bentuk gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Kawasan industri menjadi tempat terkonsentrasinya sumber daya sehingga kerap mengundang perebutan sumber daya, baik antara masyarakat dengan perusahaan, antarsesama perusahaan, atau bahkan antarsesama kelompok masyarakat. Gangguan kamtibmas pun dapat menjadi salah satu manifestasi dari perebutan sumber daya tersebut. Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan pemetaan gangguan kamtibmas yang terjadi di kawasan industri. Perspektif sosiologi akan cenderung mendominasi dalam pemetaan tersebut. Namun tak dapat dimungkiri, penelitian ini sendiri dilakukan dalam tradisi ilmu kepolisian, sehingga permasalahan gangguan kamtibmas yang dibahas erat kaitannya dengan upaya pemolisian (policing) yang di masa modern ini umumnya dilakukan oleh kepolisian, sebagai sebuah institusi negara yang memiliki tugas spesifik di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mencapai keteraturan sosial (Friedmann; Wisler and Onwudiwe). Dalam penelitian ini, Kawasan Industri Modern Cikande yang terletak di Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dijadikan lokasi penelitian sekaligus studi kasus dengan mempertimbangkan beberapa alasan. Pertama, di Kawasan Industri Modern terdapat sejumlah perusahaan yang dapat dikategorikan sebagai industri besar maupun sedang, dan bergerak di beragam industri, seperti tekstil dan sandang, makanan dan minuman, farmasi dan kimia, hingga elektronik dan beberapa industri lainnya. Kemajemukan industri ini mengundang kehadiran beragam agen dengan beragam kepentingan di satu arena sosial yang kompleks. Kedua, secara sosial Kawasan Industri Modern memiliki karakteristik yang terbangun oleh keberadaan masyarakat yang masih tinggal di permukiman yang berada di dalam kawasan tersebut. Ketiga, Kawasan Industri Modern termasuk ke dalam salah satu objek vital nasional, sehingga kondisi kamtibmas di sana senantiasa menjadi perhatian pemerintah. Selain ketiga alasan di atas, data yang ada juga menunjukkan adanya kecenderungan kenaikan jumlah gangguan kamtibmas dari tahun ke tahun di Kawasan Industri Modern. Sebagai gambaran, pada tingkat Polsek Cikande selama tahun 2015 tercatat 168 kasus kejahatan; yang terbanyak adalah pencurian kendaraan This work is licensed under a CC-BY-NC
Permasalahan Kamtibmas di Kawasan Industri: Sebuah Pemetaan dalam Perspektif Ilmu Kepolisian bermotor roda dua (57 kasus), pencurian biasa (42 kasus), penggelapan (26 kasus), pemerasan dan/atau pengancaman (18 kasus), serta pencurian berat (10 kasus). Perlu tersebut hanya dicermati bahwa data mengenai gangguan kamtibmas menggambarkan bentuk-bentuk gangguan yang dapat digolongkan sebagai kriminalitas. Pada kenyataannya, selain tindak kriminalitas, terjadi pula bentuk-bentuk gangguan kamtibmas lain, misalnya unjuk rasa yang dilakukan oleh pekerja atau masyarakat di sekitar kawasan industri, maupun oleh organisasi-organisasi tertentu, seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM). Pada tahun 2015 saja, terjadi sebanyak 89 kali unjuk rasa di Kawasan Industri Modern Cikande, baik yang dilakukan oleh warga masyarakat (45 kali), karyawan (34 kali), maupun pihak lain. Berbagai bentuk unjuk rasa, di samping dapat dilihat sebagai gangguan kamtibmas, kerap juga merepresentasikan adanya konflik industrial (Susetiawan; Sutinah and Wirawan). Pada berbagai unjuk rasa yang digelar oleh karyawan perusahaan, terlihat bahwa akar masalahnya tak dapat dipisahkan dari hubungan konfliktual antara pihak pekerja (karyawan) dengan perusahaan (manajemen). Dalam hal ini, konflik industrial - atau disebut juga perselisihan hubungan industrial - biasanya karena adanya perselisihan kepentingan atau perselisihan pemutusan hubungan kerja. Selain itu, konflik industrial juga dapat terjadi karena perselisihan antarserikat pekerja dalam satu perusahaan. Konflik industrial dapat terjadi sepanjang tahun dengan isu yang sangat bervariasi. Secara umum, isu yang menjadi tuntutan pekerja masih terkait dengan hak-hak primer pekerja, seperti upah, tunjangan hari raya (THR), pekerja kontrak, dan masalah pemutusan hubungan kerja (PHK). Selain unjuk rasa, konflik juga dapat industrial antara perusahaan dengan pekerja termanifestasikan dalam bentuk mogok kerja oleh karyawan perusahaan. Selanjutnya, unjuk rasa di kawasan industri juga dapat berakar dari relasi antara perusahaan dengan warga masyarakat yang bermukim di sekitarnya. Potensi konflik semacam ini semakin meningkat karena kondisi penduduk Kawasan Industri Modern Cikande masih berada dalam kategori perekonomian menengah ke bawah, dengan latar belakang pendidikan rendah, dan memiliki harapan besar untuk mendapatkan pekerjaan di kawasan industri. Unjuk rasa yang dilakukan oleh warga masyarakat kerap kali ditujukan ke pengelola kawasan atau perusahaan di kawasan industri dengan tuntutan agar masyarakat lokal dipekerjakan pada perusahaan- perusahaan di kawasan tersebut. Unjuk rasa yang dilakukan warga masyarakat juga dapat terkait dengan isu perebutan sumber daya lain, salah satunya limbah. Dalam konteks ini, mobilisasi massa melalui unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menekan perusahaan agar menyerahkan penguasaan pengolahan limbah tersebut kepada masyarakat. Berdasarkan gambaran di atas, terdapat cukup alasan untuk menjadikan Kawasan Industri Modern di Cikande, Serang, sebagai studi kasus untuk melihat dan memetakan ragam gangguan kamtibmas yang "lumrah" terjadi di sebuah kawasan industri. Dengan memahami pemetaan ini, diharapkan akan dapat ditarik pemahaman berbasis fakta empiris yang dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan yang tepat guna mencapai keteraturan sosial di kawasan industri. This work is licensed under a CC-BY-NC 52
53 Yoga Putra Prima Setya (© 2021) METODE Pendekatan yang penelitian ini adalah pendekatan kualitatif (Moleong; Neuman). Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus (Yin). Adapun fenomena penelitiannya adalah peristiwa kontemporer yang terjadi pada saat ini pada kawasan industri Cikande, Serang. Pengumpulan data dalam penelitian ini terbagi menjadi beberapa metode yang meliputi pengamatan (observasi), wawancara, dan studi dokumen. Observasi dilaksanakan dengan melihat dan mengamati secara langsung realitas sosial yang ada di kawasan industri sesuai dengan pertanyaan penelitian. Pengamatan terlibat dalam penelitian ini dapat terlaksana relatif tanpa kendala peneliti, sebagai mantan Kapolsek pada lokasi penelitian, telah memiliki hubungan yang baik dengan para informan. Kondisi ini merupakan nilai strategis karena mempermudah terbangunnya rapor. Objek-objek yang diamati dalam kegiatan observasi guna melihat realitas sosial di Kawasan Industri Modern, meliputi lokasi rawan terjadinya gangguan Kamtibmas; proses penyimpangan yang terjadi dalam kawasan industri Cikande, Serang (pungutan liar dan sejenisnya) yang dilakukan oleh preman, aparat penegak hukum, maupun pegawai pemerintah yang lain; proses demo buruh dan penanganannya (mediasi dan pengamanannya); interaksi sosial antara manajemen perusahaan dengan karyawan perusahaan; interaksi sosial antara masyarakat lokal dan pendatang; dan kinerja agen-agen keamanan yang ada serta kegiatan pemolisian yang dilaksanakan oleh Polsek Cikande. Wawancara mendalam secara semi terstruktur dilakukan untuk mendalami topik-topik atau permasalahan-permasalahan tertentu yang terkait dengan fokus penelitian. Pemilihan informan dilakukan berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya (purposive) dan juga dilakukan secara snowball, di mana melalui seorang informan, peneliti dapat melanjutkan wawancara kepada informan lain yang direkomendasikan oleh informan tersebut. Para informan kunci yang diwawancarai dalam penelitian ini antara lain Kapolsek Cikande, Kapolres Serang, Kepala Desa di Cikande, Pengusaha/manajer perusahaan, Kepala serikat pekerja, Kepala keamanan perusahaan, Pelaku pelanggaran/kejahatan, Pejabat pada Kementerian Tenaga Kerja, Pejabat pada Kementerian Industri dan Perdagangan, dan tokoh masyarakat. Selain itu, peneliti juga berkesempatan melakukan wawancara dengan Bupati Serang, sebagai pihak yang dipandang memiliki pemahaman mendalam mengenai kebijakan Kabupaten Serang dalam mengelola kawasan industri. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Studi dokumen dalam penelitian ini dilaksanakan dalam rangka memperoleh data-data resmi yang ada pada berbagai instansi pemerintah (Kepolisian, Pemda, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan), perusahaan, LSM, media massa, maupun serikat pekerja. Studi dokumen perlu dilaksanakan untuk mengecek kebenaran dari data penelitian yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam. Dokumen-dokumen yang dihimpun menginformasikan beberapa aspek terkait masalah penelitian, termasuk data terkait kamtibmas, demo buruh, kegiatan mediasi, pekerja, masyarakat, dan aturan perundang-undangan dan kebijakan. This work is licensed under a CC-BY-NC
Permasalahan Kamtibmas di Kawasan Industri: Sebuah Pemetaan dalam Perspektif Ilmu Kepolisian Penelitian ini dilaksanakan dalam waktu enam bulan yang terhitung dari bulan Januari sampai dengan Juni 2017. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kawasan Industri Modern di Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten. HASIL DAN PEMBAHASAN Masyarakat Kawasan Industri Masyarakat adalah sekelompok individu yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan, sehingga merupakan sebuah satuan kehidupan yang mempunyai kebudayaan sendiri yang berbeda dengan kebudayaan yang dipunyai oleh masyarakat lain (Soekanto). Sebagai satuan kehidupan, sebuah masyarakat biasanya menempati suatu wilayah tertentu. Oleh karena warga masyarakat tersebut hidup dan mengambil manfaat dari berbagai sumber daya yang ada di tempat hidup mereka, maka terdapat semacam keterikatan hubungan antara masyarakat dengan wilayah tempat mereka hidup. Dalam artian ini, kita kemudian dapat mengidentifikasi adanya masyarakat kawasan industri. Masyarakat industri sendiri, termasuk dalam konteks Indonesia, berkembang sebagai bentuk perubahan sosial. Soekanto mengemukakan perubahan sosial "sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat." Dalam perkembangannya, masyarakat yang bekerja pada sektor pertanian umumnya bergeser menjadi masyarakat industri. Kondisi ini disertai dengan berkurangnya lahan pertanian pada daerah tersebut karena menjadi pabrik dan perkantoran, serta banyaknya tenaga kerja yang beralih dari sektor pertanian dan menjadi buruh di sektor industri. Masyarakat industri mendasarkan kehidupannya pada kemampuan mengubah barang baku menjadi barang jadi dengan mesin-mesin industri dan teknologi. Lantas, dalam penelitian ini, siapakah yang dimaksud sebagai masyarakat sekaligus kawasan mengidentifikasi siapa masyarakat kawasan terlebih dahulu dapat diidentifikasi beberapa "kandidat" yang dengan mudah dijumpai dalam kegiatan observasi terhadap kehidupan sosial di kawasan industri. Masyarakat industri dapat meliputi setidaknya tiga kelompok manusia. industri? Untuk menjawab pertanyaan tersebut dan industri, Pertama, kelompok manusia yang bekerja di kawasan industri, termasuk pihak manajemen perusahaan, buruh/pekerja, petugas keamanan, dll. Mereka merupakan orang-orang yang bekerja pada perusahaan-perusahaan yang terdapat di kawasan industri. Dapat berasal dari warga sekitar kawasan industri, namun terutama adalah para pendatang yang kemudian tinggal di sana. Kedua, kelompok manusia yang tinggal atau menempati hunian yang berada di dalam kawasan industri. Mereka merupakan warga yang telah tinggal menetap di kawasan tersebut selama bertahun-tahun, bahkan dapat saja memiliki orang tua yang tinggal di sana sebelum dibangunnya kawasan industri. Sebagian dari kelompok ini juga bekerja pada perusahaan-perusahaan yang ada di kawasan industri. Selain itu, sangat banyak dari mereka yang tidak bekerja secara langsung pada perusahaan, namun turut menikmati peluang ekonomi yang muncul dari keberadaan kawasan This work is licensed under a CC-BY-NC 54
55 Yoga Putra Prima Setya (© 2021) industri. Misalnya, dengan menjadi pemilik rumah kontrakan atau pemilik usaha- usaha lain seperti toko, warung, warung makan, dll. Ketiga, kelompok manusia yang melakukan aktivitas lain selain bekerja pada perusahaan maupun tinggal di dalam kawasan industri. Termasuk dalam kelompok ini misalnya adalah tamu atau orang-orang yang berkunjung ke kawasan industri, dan terutama, investor. Kelompok ini tidak dapat dikategorikan sebagai bagian dari masyarakat kawasan industri, karena mereka tidak terlibat dalam kehidupan sosial sehari-hari di kawasan industri. Kendati demikian, keberadaan, peran, dan kepentingan mereka dapat berpengaruh besar terhadap kondisi kehidupan sosial yang terjadi di kawasan tersebut. Misal, kepentingan investor tentu memengaruhi kebijakan perusahaan dan pada gilirannya akan berdampak pula pada keseluruhan kehidupan sosial di kawasan industri. Ketiga kelompok manusia di atas merupakan agen-agen sosial yang berelasi dan berinteraksi satu sama lain sehingga menciptakan kehidupan sosial yang memiliki karakteristik tertentu di kawasan industri. Selain kelompok-kelompok tersebut, terdapat pula agen lain, khususnya kepolisian dan pihak pemerintah yang diwakili oleh pejabat dari kementerian terkait, seperti Kementerian Perindustrian serta Kementerian Ketenagakerjaan. Permasalahan Kamtibmas Di Kawasan Industri Cikande: Persepsi Beberapa Aktor Kunci Permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang terjadi di kawasan industri tidak dapat secara khusus dan objektif dipetakan sesuai dengan kejadiannya. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya pendataan setiap permasalahan yang terjadi di kawasan industri. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) hingga saat ini tidak melakukan pemetaan atau inventarisasi permasalahan kamtibmas berdasarkan lokasi atau kawasan. Pendataan gangguan kamtibmas hanya didasarkan pada struktur kewilayahan Polri seperti kepolisian tingkat daerah (Polda), resort (Polres), sektor (Polsek), dan pos (Pospol). Dalam konteks ini, data pada suatu Polda terbagi ke dalam sejumlah Polres, pada tingkat Polres terbagi ke dalam sejumlah Polsek, namun pada tingkat Polsek tidak ada pendataan pada kawasan atau desa. Salah satu kelemahannya adalah Bhabinkamtibmas tidak melakukan pendataan secara detail terhadap berbagai kasus tindak kejahatan yang terjadi di wilayahnya. Dengan tidak adanya pendataan pada tingkat desa, maka permasalahan kamtibmas di kawasan industri Cikande juga tidak dapat ditemukan data resminya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan gambaran mengenai permasalahan kamtibmas yang terjadi di kawasan industri Cikande, penulis mengandalkan hasil wawancara terkait persepsi personel Polri pada tingkat Polda, Polres, Polsek, dan Pospol, serta persepsi perangkat desa mengenai permasalahan kamtibmas yang ada. Dengan demikian, informasi mengenai gangguan kamtibmas yang akan disampaikan dalam bagian ini sebenarnya mengungkap persepsi dari tiap-tiap pemangku kepentingan tersebut. Informasi yang mereka sampaikan dapat dipandang mengindikasikan kejadian-kejadian apa saja yang menurut mereka merupakan gangguan kamtibmas, sekaligus dari berbagai kejadian tersebut, mana yang mereka persepsikan sebagai gangguan kamtibmas yang urgen, mana yang tidak. Persepsi ini tentu saja sangat dipengaruhi oleh pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki masing-masing This work is licensed under a CC-BY-NC
Permasalahan Kamtibmas di Kawasan Industri: Sebuah Pemetaan dalam Perspektif Ilmu Kepolisian pemangku kepentingan, serta kepentingan mereka sendiri sebagai agen yang turut berkecimpung dalam arena sosial kawasan industri. Persepsi Permasalahan Kamtibmas pada Tingkat Polda Gangguan kamtibmas di kawasan industri yang dipersepsi oleh berbagai fungsi operasional kepolisian pada tingkat Polda cukup beragam. Ditreskrimum Polda Banten yang bertugas menangani penegakan hukum terhadap kejahatan konvensional mengaku belum pernah melakukan penegakan hukum di Kawasan Industri Cikande. Informan menjelaskan: "Selama saya dinas di Polda Banten belum pernah menangani kasus kejahatan konvensional yang berada di kawasan industri. Kemungkinan kasus yang ada ditangani oleh Polres atau Polsek. Selain itu, tidak ada kebijakan untuk melaporkan secara khusus mengenai tindak kejahatan berdasarkan lokasi, seperti tindak kejahatan yang terjadi di kawasan industri. Pelaporan penanganan tindak kejahatan oleh Polres atau Polsek ke Ditreskrimum Polda Banten berdasarkan kualitas kejahatan, apakah termasuk menonjol atau tidak, bukan karena lokasi (tempat kejadian perkaranya). Namun, sampai hari ini belum ada permasalahan menonjol di kawasan industri Cikande Serang." Sementara itu, Ditreskrimsus Polda Banten mengaku pernah menangani masalah pencemaran lingkungan hidup yang ada di kawasan industri Cikande: "Tindak pidana yang terjadi di kawasan industri khususnya di kawasan industri Cikande Serang adalah kasus pencemaran lingkungan. Penanganan yang pernah saya lakukan adalah mendorong perusahaan untuk melakukan perbaikan agar pencemaran lingkungan tidak terjadi lagi dan mengurangi dampak yang ditimbulkan dari pencemaran tersebut. Jadi kita lebih mengedepankan asas ultimum remidium, yaitu penggunaan sanksi pidana merupakan solusi terakhir setelah sanksi administrasi tidak mampu menanganinya. Dalam konteks ini tentu lebih kerja sama dengan BPLH dikedepankan dalam penanganan kasus pencemaran lingkungan hidup di kawasan industri." (badan pengawas lingkungan hidup) Ditintelkam Polda Banten melihat permasalahan kamtibmas yang ada di kawasan industri Cikande terutama adalah masalah konflik lahan (tanah) antara masyarakat dengan perusahaan, sebagaimana informasi berikut: "Menurut saya salah satu permasalahan yang menonjol pada kawasan industri di daerah Banten adalah masalah konflik tanah. Di mana masyarakat menuntut ganti rugi tanah perusahaan yang diklaim milik warga, padahal perusahaan telah membeli tanah tersebut dari manajemen kawasan industri. Biasanya warga yang mengklaim mengaku sebagai ahli waris di mana ketika terjadi jual beli antara masyarakat dengan manajemen kawasan yang bersangkutan masih kecil (umurnya)." Pendapat yang berbeda disampaikan oleh Ditbinmas Polda Banten terkait dengan permasalahan kamtibmas yang ada di kawasan industri Cikande, yaitu dari sisi CSR, sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut: "Permasalahan gangguan keamanan di kawasan industri menurut saya adalah kebijakan mengenai CSR (Corporate Sosial Responsibility) yang tidak terbuka di terhadap kawasan industri sehingga membuat masyarakat tidak percaya This work is licensed under a CC-BY-NC 56
57 Yoga Putra Prima Setya (© 2021) perusahaan. Implikasinya adalah adanya demo masyarakat terhadap perusahaan yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan kamtibmas pada kawasan industri tersebut." Hasil-hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa masing-masing fungsi kepolisian pada tingkat Polda menyoroti permasalahan yang berbeda-beda sesuai pengalaman dan bidang penugasan masing-masing. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada tingkat Polda penanganan permasalahan kamtibmas diorganisasikan berdasarkan tiap-tiap fungsi sesuai bidang tugasnya. Penanganan permasalahan kamtibmas di kawasan industri tidak didekati secara khusus berdasarkan kesatuan geografis sebagai sebuah "kawasan." Penanganan tersebut juga lebih mengedepankan Polres atau Polsek yang memiliki wilayah yang ada kawasan industri di dalamnya. Persepsi Permasalahan Kamtibmas pada Tingkat Polres juga menyoroti permasalahan kamtibmas yang berbeda-beda di kawasan industri Cikande. Selain itu, Satreskrim Polres Serang mengaku tidak memiliki data yang secara khusus menunjukkan permasalahan kamtibmas di kawasan industri Cikande. Secara umum berbagai kejahatan konvensional memang terdata pada Satreskrim, namun tidak ada pemilahan data berdasarkan "kekhususan pada TKP tindak pidana di lokasi kawasan industri." Pada tingkat Polres masing-masing fungsi kepolisian Adapun Bagops Polres Serang memiliki kategorinya sendiri untuk menjelaskan permasalahan kamtibmas yang ada di kawasan industri: "Permasalahan yang ada di kawasan industri Cikande Serang dapat digolongkan menjadi dua yaitu insidentil dan rutin. Untuk insidentil biasanya berupa demo buruh dan untuk gangguan kamtibmas yang rutin terjadi adalah balapan liar yang dilakukan anak-anak muda di jalanan yang ada di kawasan industri." Satintelkam Polres Serang, berbeda dengan Satreskrim, cenderung menyoroti jenis-jenis permasalahan kamtibmas yang bukan merupakan kejahatan konvensional: "Permasalahan gangguan kamtibmas yang terjadi di kawasan industri khususnya Cikande Serang antara lain: 1) masalah limbah; 2) demo buruh; 3) masalah tenaga kerja; 4) premanisme; dan 5) masalah tanah." Selanjutnya, sesuai dengan fungsinya Satlantas Polres Serang memberikan informasi mengenai permasalahan lalu lintas di kawasan industri Cikande sebagai berikut: "Permasalahan lalu lintas yang ada di kawasan industri adalah kemacetan khususnya pada pagi dan sore hari terkait dengan keberangkatan dan kepulangan pekerja perusahaan. Selain itu juga terdapat peningkatan kerawanan kecelakaan lalu lintas karena adanya balapan liar serta peningkatan jumlah kendaraan pada saat pagi dan sore, terutama kendaraan bermotor." Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai fungsi kepolisian yang ada di Polres Serang di atas, dijumpai bahwa setiap fungsi kepolisian menyoroti permasalahan kamtibmas yang berbeda-beda sesuai tugasnya. Sebagaimana yang dijumpai pada tingkat Polda, kondisi ini juga menunjukkan tidak adanya pemolisian khusus yang mendekati permasalahan kamtibmas di kawasan industri Cikande berdasarkan kesatuan geografis kawasan industri sebagai sebuah arena sosial- This work is licensed under a CC-BY-NC
Permasalahan Kamtibmas di Kawasan Industri: Sebuah Pemetaan dalam Perspektif Ilmu Kepolisian 58 ekonomi. Penanganan tiap-tiap jenis gangguan kamtibmas diserahkan kepada masing- masing fungsi sesuai dengan tugasnya. Persepsi Permasalahan Kamtibmas pada Tingkat Polsek Berbeda dengan informasi yang diberikan pada tingkat Polda dan Polres, masing-masing fungsi kepolisian pada tingkat Polsek cenderung memiliki persepsi yang serupa mengenai permasalahan kamtibmas di kawasan industri Cikande. Wakapolsek Cikande menjelaskan jenis-jenis gangguan kamtibmas tersebut sebagai berikut: "Masalah potensi kerawanan kamtibmas yang ada di kawasan industri menurut yang saya tahu antara lain: 1) demo buruh; 2) curanmor; 3) pecah kaca; 4) konflik tanah; 5) premanisme; 6) asusila; dan 7) miras." Informasi yang hampir sama disampaikan oleh Unit Intelkam sebagai berikut: "Masalah kamtibmas yang ada di kawasan industri Cikande berdasarkan data Intelkam yang kami miliki yaitu 1) masalah limbah; 2) masalah rekrutmen karyawan; 3) masalah hubungan industrial seperti demo; 4) konflik tanah; 5) keributan pada saat pertunjukan hiburan Organ Tunggal; 6) miras; dan 7) balap liar." Adapun Unit Reskrim memberikan informasi yang tidak jauh berbeda mengenai masalah kamtibmas di kawasan industri Cikande, yaitu: "Permasalahan kamtibmas yang terjadi di kawasan industri menurut pendapat saya antara lain yaitu: 1) rekrutmen karyawan kontrak; 2) perebutan limbah; dan 3) masalah pencemaran lingkungan." Unit Lantas memberikan informasi yang lebih detail mengenai permasalahan lalu lintas di kawasan industri: "Masalah lalu lintas yang timbul di kawasan industri adalah kecelakaan dan kemacetan. Kecelakaan lalu lintas yang ditangani oleh Unit lalu lintas yang terjadi karena balap, liar sedangkan kecelakaan lalu lintas di kawasan industri masuknya menjadi kecelakaan kerja. Biasanya kecelakaan lalu lintas yang dikarenakan balap liar tidak dilaporkan karena takut, namun jika melibatkan orang umum akan dilaporkan oleh korban atau keluarganya. Kemacetan lalu lintas di kawasan industri biasanya terjadi pada jam 6-7 WIB dan 15-17 WIB. Kemacetan lain secara insidentil bila ada demo buruh." tingkatan-tingkatan di atasnya, Polsek memiliki pengetahuan yang lebih rinci dan mendalam mengenai gangguan kamtibmas yang terjadi di kawasan industri. Hal ini tidak mengherankan, karena personel Polsek memang secara langsung bertugas di wilayah yang memiliki kawasan industri. Selain itu, lingkup geografis yang lebih terbatas juga memungkinkan keterpaduan yang lebih baik dalam mengaitkan antara jenis-jenis kejahatan dengan konteks ruang-waktu kawasan industri. Dibandingkan dengan Persepsi Permasalahan Kamtibmas pada Tingkat Pospol Di dalam kawasan industri Cikande terdapat pos polisi (Pospol). Gangguan kamtibmas yang terjadi di kawasan industri Cikande sebagaimana dipersepsi oleh personel yang bertugas secara langsung di sana adalah sebagai berikut: This work is licensed under a CC-BY-NC
59 Yoga Putra Prima Setya (© 2021) "Masalah kamtibmas yang banyak terjadi di kawasan industri Cikande setahu saya adalah masalah rekrutmen karyawan, limbah, dan masalah kenakalan remaja, seperti nongkrong dan balap liar pada malam Minggu atau malam hari libur." Bhabinkamtibmas yang bertugas di Desa Nambo Ilir yang berlokasi di sekitar kawasan industri Cikande menjelaskan: "Masalah Kamtibmas di kawasan industri Cikande khususnya di wilayah Desa Nambo Ilir antara lain adalah: 1) Pemuda yang nongkrong; 2) sengketa tanah; 3) demo; 4) Curanmor; 5) preman; 6) balap liar; dan 7) miras." Adapun Bhabinkamtibmas yang bertugas di Desa Barengkok menjelaskan: "Masalah kamtibmas yang sering terjadi di kawasan industri Cikande khususnya Desa Barengkok adalah masalah limbah, rekrutmen karyawan, nongkrong dan balap liar. Sedangkan untuk masalah tanah sudah jarang terjadi." jenis-jenis permasalahan kamtibmas yang dijumpai oleh personel di tingkat Pospol. Namun demikian, pada tingkatan yang paling bawah ini pun permasalahan kamtibmas yang ada di kawasan industri ternyata tidak didatakan secara khusus oleh personel yang bertugas sebagai ujung tombak pemolisian. Hasil-hasil wawancara di atas mengungkapkan Persepsi Permasalahan Kamtibmas Menurut Kades Terkait permasalahan kamtibmas di kawasan industri, Kepala Desa (Kades) Barengkok yang berada di sekitar lokasi menjelaskan: "Permasalahan yang terjadi dalam masyarakat desa terkait dengan adanya pembangunan kawasan industri Cikande antara lain, mengeringnya air tanah karena diambil oleh perusahaan dengan mesin; dan pencemaran lingkungan terutama asap dan debu. Sedangkan masalah secara khusus di dalam kawasan industri adalah masalah limbah, rekrutmen karyawan dan demo buruh." Adapun Kepala Desa Nambo Ilir menjelaskan bahwa permasalahan yang kerap membuat warga masyarakat desa demo adalah permasalahan tenaga kerja dan pencemaran lingkungan: "Masyarakat melakukan demo ke perusahaan biasanya menuntut dua hal, yaitu masalah pencemaran lingkungan dan tenaga kerja. Terkait dengan tenaga kerja termasuk di dalamnya yaitu ketika ada perusahaan baru namun tidak sosialisasi ke masyarakat maka masyarakat akan demo karena telah kehilangan kesempatan untuk bekerja di perusahaan tersebut." Dari hasil wawancara di atas terlihat bahwa permasalahan yang cenderung dipersepsikan sebagai gangguan kamtibmas di kawasan industri oleh aparat desa adalah permasalahan terkait rekrutmen tenaga kerja dan limbah. Diskusi Berdasarkan hasil wawancara mengenai persepsi permasalahan kamtibmas yang ada di kawasan industri Cikande, baik terhadap informan pada tingkat Polda, Polres, Polsek, Pospol, maupun aparat pemerintahan desa, diperoleh perbandingan persepsi di antara para agen sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 1 berikut: This work is licensed under a CC-BY-NC
Permasalahan Kamtibmas di Kawasan Industri: Sebuah Pemetaan dalam Perspektif Ilmu Kepolisian Tabel 1. Perbandingan Persepsi Jenis Permasalahan Kamtibmas di Kawasan Industri (Sumber: Diolah oleh Peneliti) No 1 Pencemaran lingkungan 2 Konflik tanah 3 CSR tidak terbuka 4 Demo buruh 5 Limbah 6 Rekrutmen tenaga kerja 7 Premanisme 8 Kemacetan 9 Kecelakaan lalu lintas 10 Balapan liar 11 Curanmor 12 Pecah kaca 13 Asusila 14 Miras 15 Organ tunggal 16 Pemuda nongkrong Masalah kamtibmas Polda √ √ √ Polres √ √ √ √ √ √ √ √ Polsek √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Pospol √ √ √ √ √ √ √ √ Berbagai gangguan kamtibmas di atas dapat kita golongkan ke dalam beberapa kategori. Pertama, gangguan kamtibmas yang terkait dengan lalu lintas. Termasuk dalam kategori ini adalah [1] kemacetan dan [2] kecelakaan lalu lintas. Kedua, gangguan kamtibmas yang umumnya dipersepsi sebagai "masalah sosial" dan tidak terkait langsung dengan keberadaan industri. Termasuk dalam kategori ini adalah [1] balapan liar, [2] pencurian kendaraan bermotor (curanmor), [3] pengrusakan (pecah kaca), [4] tindak asusila, [5] minum minuman keras (miras), [6] pementasan organ tunggal yang berpotensi memicu keributan, dan [7] pemuda nongkrong. Ketiga, gangguan kamtibmas yang memiliki keterkaitan langsung dengan keberadaan industri. Termasuk dalam kategori ini adalah [1] pencemaran lingkungan, [2] konflik tanah, [3] CSR yang tidak terbuka, [4] demonstrasi buruh, [5] permasalahan limbah industri, [6] rekrutmen tenaga kerja, dan [7] premanisme. Permasalahan Kamtibmas yang Terkait dengan Lalu Lintas lintas meliputi [1] kemacetan dan [2] kecelakaan lalu lintas. Banyaknya jumlah pekerja, khususnya di perusahaan-perusahaan padat karya, yang berangkat dan pulang kerja pada jam-jam tertentu mengakibatkan peningkatan jumlah kendaraan, terutama pada saat pagi dan sore hari. Salah seorang informan mengungkapkan bahwa kemacetan lalu lintas terjadi di jalanan lintas provinsi yang menghubungkan kawasan industri dengan daerah lain, pada saat pekerja berangkat dan pulang kerja. Biasanya jam macet terjadi antara pukul 06.00-07.00 WIB dan 15.00-17.00 WIB, selebihnya lancar. Selain itu, kemacetan juga terjadi karena adanya pasar tumpah pada hari pasaran, yaitu Senin dan Kamis. Permasalahan kamtibmas yang terkait dengan lalu Adapun kecelakaan lalu lintas kerap terjadi di kawasan industri karena adanya kegiatan balap liar oleh anak-anak muda pada hari-hari libur dan karena kecelakaan kerja. Informan juga menjelaskan bahwa kecelakaan akibat balapan liar biasanya This work is licensed under a CC-BY-NC 60 Kades √ √ √ √
61 Yoga Putra Prima Setya (© 2021) jarang dilaporkan, kecuali jika korbannya adalah warga masyarakat yang tertabrak atau mengalami tabrakan dengan pembalap liar. Adapun kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada karyawan biasanya ditangani oleh Reskrim karena termasuk ke dalam ranah kecelakaan kerja. Permasalahan Kamtibmas yang Berupa Masalah Sosial Permasalahan kamtibmas yang umumnya dipersepsi sebagai "masalah sosial" dan tidak terkait langsung dengan keberadaan industri meliputi [1] balapan liar, [2] pencurian kendaraan bermotor (curanmor), [3] pengrusakan (pecah kaca), [4] tindak asusila, [5] minum minuman keras (miras), [6] pementasan organ tunggal yang berpotensi memicu keributan, dan [7] pemuda nongkrong. Kendati demikian, masalah pengrusakan, tindak asusila, dan pementasan organ tunggal hanya dilaporkan oleh satu saja kategori informan, sehingga tidak akan dibahas secara mendetail pada bagian ini. Balap liar kerap dilakukan oleh anak-anak muda pada malam Minggu karena kondisi jalanan di kawasan industri yang sepi dan bagus. Anak-anak muda tersebut biasanya berasal dari luar daerah, bukan pemuda dari desa sekitar kawasan industri. Penanganan terhadap balap liar biasanya dilakukan oleh kepolisian dan tidak jarang melibatkan partisipasi warga sekitar. Terkait permasalahan minuman keras (miras), di kawasan industri Cikande pada dasarnya tidak ada tempat khusus penjualan miras. Peredaran miras berasal dari warung-warung jamu yang ada di sekitar kawasan industri. Para peminum biasanya berasal dari kalangan pemuda di desa sekitar kawasan, pendatang, bahkan karyawan. Peredaran miras dapat menyebabkan gangguan kamtibmas karena para peminumnya berisiko tinggi melakukan pelanggaran hukum. Salah seorang informan menjelaskan bahwa para preman yang tengah mabuk di areal kawasan industri kerap ribut dengan karyawan atau melakukan pemerasan kepada karyawan di tempat yang sepi. Permasalahan selanjutnya adalah banyaknya pemuda yang nongkrong di lokasi kawasan industri. Mereka umumnya berasal dari luar kawasan, dan bukan anak-anak muda dari desa sekitar. Kawasan industri memiliki daya tarik tersendiri bagi anak-anak muda ini karena suasananya yang sepi. Permasalahan muncul ketika mereka mengonsumsi miras sembari nongkrong, atau ketika sepeda motor mereka tinggalkan karena nongkrong di tempat gelap sehingga berisiko menjadi sasaran curanmor. Potensi curanmor ini juga dibenarkan oleh informan lain yang menjelaskan bahwa korban tindak pidana curanmor biasanya adalah anak muda yang nongkrong di kawasan industri dan meninggalkan motornya di pinggir jalan. Selain potensi kerawanan tersebut, anak-anak muda yang nongkrong di kawasan industri - sebagian besar "hanya main atau pacaran" - juga berpotensi menjadi korban begal atau jambret karena lokasi yang sepi. Permasalahan Kamtibmas yang Terkait Langsung dengan Keberadaan Industri Permasalahan kamtibmas yang memiliki keterkaitan langsung dengan keberadaan industri meliputi [1] pencemaran lingkungan, [2] konflik tanah, [3] CSR yang tidak terbuka, [4] demonstrasi buruh, [5] permasalahan limbah industri, [6] rekrutmen tenaga kerja, dan [7] premanisme. Permasalahan CSR yang tidak terbuka hanya dilaporkan oleh satu saja kategori informan, sehingga tidak akan dibahas secara mendetail pada bagian ini. This work is licensed under a CC-BY-NC
Permasalahan Kamtibmas di Kawasan Industri: Sebuah Pemetaan dalam Perspektif Ilmu Kepolisian Permasalahan pertama, pencemaran lingkungan hidup, merupakan salah satu efek negatif berdirinya kawasan industri yang secara langsung membuat warga masyarakat di sekitar perusahaan menjadi korban. Wujud pencemaran yang kerap terjadi misalnya pencemaran udara (asap, gas, atau bau) yang berasal dari proses produksi, serta debu yang terbang karena angin. Selain itu, berdirinya kawasan industri juga menyebabkan berkurangnya air tanah sehingga masyarakat kekurangan air. Meskipun ada perusahaan yang membantu penyediaan air bersih bagi masyarakat, sifatnya hanyalah kompensasi, tidak menyelesaikan akar masalah lingkungan, dan kerap kali belum memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Masalah pencemaran lingkungan hidup kerap menimbulkan aksi demonstrasi oleh masyarakat. Kepolisian dalam menangani pencemaran lingkungan hidup di kawasan industri Cikande lebih mengedepankan asas ultimum remidium, di mana penegakan hukum pidana merupakan alternatif terakhir ketika sanksi administrasi tidak dapat menyelesaikan masalah pencemaran yang terjadi. Masalah kamtibmas selanjutnya berupa konflik tanah, biasanya terjadi karena adanya klaim warga yang merasa belum menjual tanah ke perusahaan. Warga tersebut biasanya kerabat atau anak pemilik tanah sebelumnya. Sejauh ini masalah klaim tanah oleh warga kepada perusahaan atau manajemen kawasan industri tidak pernah dimenangkan warga. Namun demikian, pernah dibentuk tim khusus (disebut sebagai Tim 9) oleh pihak pengelola kawasan industri yang bertugas menyelesaikan masalah tanah tersebut. Keberadaan tim tersebut telah memfasilitasi beberapa warga untuk mendapatkan ganti rugi dari pengelola kawasan industri. Walaupun para warga tersebut tidak memiliki sertifikat sebagai bukti kuat kepemilikan hak atas tanah, ganti rugi tetap diberikan dengan alasan kemanusiaan. Namun, kondisi ini justru berdampak panjang; sampai saat ini masih ada saja warga yang mengklaim tanah karena mengharapkan ganti rugi dari perusahaan. Permasalahan kamtibmas selanjutnya berakar pada perselisihan hubungan termanifestasikan sebagai unjuk rasa atau industrial. Perselisihan demonstrasi buruh. Seorang informan mengungkapkan bahwa perselisihan hubungan industrial kerap terjadi karena adanya perbedaan pendapat atau kepentingan antara pengusaha dan buruh, khususnya dalam soalan-soalan menyangkut hak-hak pekerja, sehingga lingkupnya biasanya dalam satu perusahaan. ini kerap Perselisihan hubungan industrial banyak terjadi pada perusahaan-perusahaan yang mengabaikan aturan normatif. Adapun pada perusahaan-perusahaan yang mengikuti aturan pemerintah dalam memenuhi hak-hak buruh, jarang terjadi perselisihan hubungan industrial. Beberapa faktor internal dan eksternal perusahaan yang kerap menyebabkan demo buruh antara lain persoalan UMR (Upah Minimum Regional), UMK (Upah Minimum Kabupaten), upah harian lepas, PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) secara sepihak oleh perusahaan, dan tuntutan buruh agar pegawai lepas diangkat menjadi pegawai tetap perusahaan. Pada sebagian perusahaan demo buruh juga terjadi karena persoalan bonus akhir tahun - biasanya karyawan menuntut kenaikan bonus akhir tahun atau berdemo karena banyak karyawan yang dipotong bonusnya lantaran tidak memenuhi beban kerja yang telah disepakati. Kendati demikian, keterangan beberapa informan justru menunjukkan bahwa tidak semua demo buruh dapat dikategorikan sebagai perwujudan perselisihan hubungan industrial. Temuan dari hasil wawancara menunjukkan adanya dikotomi antara demo buruh yang merupakan perwujudan perselisihan hubungan industrial This work is licensed under a CC-BY-NC 62
63 Yoga Putra Prima Setya (© 2021) dan yang bukan. Demo buruh dikatakan sebagai perwujudan perselisihan hubungan industrial ketika dilatarbelakangi perbedaan kepentingan antara buruh dengan pengusaha dalam satu perusahaan. Adapun demo buruh yang dilakukan oleh kesatuan atau aliansi berbagai federasi, misalnya untuk menuntut kenaikan UMR atau UMK atau menyikapi kebijakan lain yang dikeluarkan oleh pemerintah, tidak dikategorikan sebagai bentuk perselisihan hubungan industrial. Operasionalisasi perusahaan-perusahaan besar sering kali juga melibatkan perusahaan-perusahaan subkontraktor. Pada perusahaan-perusahaan subkontraktor ini, perselisihan hubungan industrial biasanya terjadi karena adanya perbedaan kebijakan antara perusahaan subkontraktor dengan perusahaan induk, misalnya dalam menetapkan upah dan jam kerja. Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa perselisihan hubungan industrial yang berujung pada terjadinya demo buruh di kawasan industri Cikande kerap dilatarbelakangi oleh kebijakan perusahaan yang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah (aturan normatif yang berlaku) atau kebijakan perusahaan yang dianggap tidak memuaskan oleh karyawan, misalnya karena belum dapat memenuhi hak-hak tenaga kerja sesuai aturan yang berlaku atau perjanjian kerja yang telah dibuat. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial biasanya dilakukan melalui mediasi antara kedua belah pihak, perusahaan dan serikat pekerja. Namun jika penyelesaian secara bipartit tidak membuahkan hasil, mediasi dapat dilakukan dengan melibatkan PNS dari Kementerian Ketenagakerajaan, khususnya Bidang Penyelesaian Perselisihan Industrial (tripartit) (Khakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia; Aspek Hukum Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial). Permasalahan selanjutnya adalah permasalahan pengelolaan limbah industri. Limbah industri merupakan buangan sisa hasil produksi oleh perusahaan. Limbah yang dapat berwujud padat, cair, maupun gas ini membutuhkan pengelolaan secara khusus agar tidak mencemari lingkungan. Di kawasan industri, limbah industri bukan semata-mata bahan buangan, namun menjadi sumber daya yang diperebutkan. Pengelolaan limbah industri dapat mendatangkan keuntungan ekonomi yang tidak sedikit, sehingga menarik berbagai pihak untuk ambil bagian di dalamnya. Secara umum limbah industri berdasarkan nilainya terbagi menjadi dua macam, yaitu limbah ekonomi dan nonekonomi. Limbah ekonomi merupakan limbah yang masih dapat dimanfaatkan, sementara limbah nonekonomi harus dibuang. Namun demikian, pengelolaan keduanya tetap dapat mendatangkan keuntungan. Biasanya perusahaan memberikan kesempatan kepada desa untuk mengelola limbahnya. Pihak kepala desa kemudian menunjuk pengelola yang memiliki izin untuk mengelola limbah dan menerbitkan SPK (Surat Penunjukan Kerja). Untuk limbah nonekonomi, termasuk limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), pihak perusahaan yang nantinya akan membayar kepala desa. Adapun untuk limbah ekonomi, kepala desa akan menerima bayaran (fee) dari pengelola yang telah ia tunjuk dan beri izin sesuai dengan keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan limbah. Besaran bayaran tersebut tergantung kesepakatan antara kepala desa dengan pengelola. Dalam hal ini, "orang-orang lapangan" (preman) berperan membantu pengamanan pengeluaran limbah dari perusahaan atau kawasan industri. Ada kalanya perusahaan tidak membayar pengelolaan limbah nonekonomi karena keuntungan yang didapatkan baik oleh pihak pengelola limbah maupun kepala desa dari pengelolaan limbah ekonomi sudah cukup besar. Permasalahan kerap terjadi ketika This work is licensed under a CC-BY-NC
Permasalahan Kamtibmas di Kawasan Industri: Sebuah Pemetaan dalam Perspektif Ilmu Kepolisian perusahaan menunjuk sendiri pengelola limbahnya, sehingga warga masyarakat yang tidak terima melakukan demo terhadap perusahaan. Prosedur pengelolaan limbah di kawasan industri Cikande menunjukkan betapa kepala desa memiliki kekuasaan dominan, sehingga mendapatkan keuntungan ekonomi yang cukup besar dari kegiatan tersebut. Kepala desa dapat menerbitkan SPK untuk pihak pengelola yang ditunjuknya. SPK tersebut kemudian akan ditunjukkan oleh pengelola kepada perusahaan sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah mendapatkan kewenangan dari kepala desa untuk secara sah mengambil limbah. Gambaran di atas menunjukkan adanya relasi antara kepala desa, pengelola limbah, perusahaan, dan orang lapangan (preman) dalam pengelolaan limbah di kawasan industri. Sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya, limbah industri biasanya dikelola oleh kepala desa yang telah membuat kesepakatan dengan perusahaan dan menunjuk pengelola. Kerja sama antara kepala desa dengan pengelola limbah akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Ada kalanya pula keuntungan dari jual beli limbah dialokasikan sebagai kegiatan CSR perusahaan untuk pembangunan infrastruktur desa. Dalam proses pengelolaan limbah, orang-orang lapangan biasanya menjadi kaki tangan pengelola limbah dan berperan khususnya untuk melakukan pengamanan pada saat mengangkut limbah keluar dari perusahaan dan membantu lobi ke kepala desa untuk mendapatkan SPK. Selain dalam hal penunjukan pengelola, permasalahan juga kerap muncul ketika terjadi pergantian kepala desa. Pemilihan kepala desa yang dilaksanakan setiap enam tahun sekali merupakan sebuah momentum yang berpotensi membawa perubahan pada masing-masing agen dalam struktur pengelolaan limbah industri. Dalam proses pemilihan kepala desa, tidak jarang pengelola limbah memberikan dukungan finansial kepada calon tertentu agar dapat memenangkan pemilihan. Namun setelah menjadi kepala desa terpilih, yang bersangkutan justru menunjuk dan memberikan SPK kepada pengelola lain. Pengelola yang mendapatkan SPK biasanya adalah kerabat kades atau orang yang memiliki kedekatan karena membiayai proses pemilihan kepada desa. Akibatnya, terjadi perebutan pengelolaan limbah karena pengelola limbah sebelumnya yang telah "kehilangan lahan" tidak mau melepas pengelolaannya, sedangkan pengelola yang baru ingin segera melakukan pengelolaan limbah. Ketika terjadi perselisihan, masing-masing pengelola limbah tidak jarang memobilisasi preman terjadi keributan. Penyelesaian perselisihan antarpengelola limbah biasanya dilakukan melalui mediasi. Sebagai hasil dari mediasi tersebut, pengelola yang baru biasanya memberikan kompensasi tertentu kepada pengelola yang lama sesuai kesepakatan kedua belah pihak. sehingga Permasalahan kamtibmas selanjutnya berkaitan dengan rekrutmen karyawan oleh perusahaan di kawasan industri. Rekrutmen tenaga kerja dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu rekrutmen tenaga kerja tetap dan tenaga kerja kontrak. Tenaga kerja tetap adalah tenaga kerja yang tidak memiliki batasan jangka waktu lamanya bekerja. Hubungan kerja antara perusahaan dan tenaga kerja dituangkan dalam "Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu." Perusahaan dapat mensyaratkan masa percobaan maksimal tiga bulan, masa kerja dihitung sejak masa percobaan, dan jika terjadi pemutusan hubungan kerja bukan karena pelanggaran berat atau karyawan mengundurkan diri, maka karyawan tetap mendapatkan uang This work is licensed under a CC-BY-NC 64
65 Yoga Putra Prima Setya (© 2021) pesangon, uang penghargaan masa kerja (bagi karyawan yang bekerja minimal 3 tahun), dan uang penggantian hak sesuai UU yang berlaku. Adapun tenaga kerja kontrak dipekerjakan oleh perusahaan untuk jangka waktu tertentu saja, dengan batas maksimal tiga tahun. Hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan kontrak dituangkan dalam "Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu." Perusahaan tidak dapat mensyaratkan masa percobaan. Status karyawan kontrak hanya dapat diterapkan untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya, pekerjaan yang diperkirakan selesai dalam waktu tidak terlalu lama (paling lama tiga tahun), pekerjaan yang bersifat musiman, atau pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan yang telah disepakati bersama, maka pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lain sebesar gaji karyawan sampai batas waktu berakhirnya perjanjian kerja. Jika setelah habis masa kontrak perusahaan menetapkan yang bersangkutan menjadi karyawan tetap, maka masa kontrak tidak dihitung sebagai masa kerja. Permasalahan kamtibmas terkait rekrutmen tenaga kerja di kawasan industri Cikande biasanya hanya terjadi pada rekrutmen karyawan kontrak. Permasalahan muncul ketika karyawan lama yang telah habis kontraknya diganti dengan karyawan baru tapi bukan berasal dari warga sekitar. Ada kalanya pula karyawan kontrak yang berasal dari desa sekitar perusahaan tidak mau keluar walaupun telah habis masa kontraknya. Perusahaan biasanya beralasan, sumber daya manusia dari warga sekitar masih kurang sehingga perlu diambil pengganti dari luar daerah. Akibatnya, timbul permasalahan antara perusahaan dengan warga masyarakat. Permasalahan lain muncul karena adanya preman yang bertindak sebagai calo dalam proses rekrutmen. Mereka menjadi calo karyawan baik dengan memanfaatkan relasinya dengan kenalan yang merupakan orang dalam perusahaan atau dengan melakukan pemaksaan. Preman yang memiliki kenalan orang dalam akan mengumpulkan calon karyawan. Para calon karyawan biasanya harus memberikan sejumlah uang (sebesar Rp 3-5 juta per orang). Uang tersebut kemudian dibagi antara preman dengan orang dalam sesuai kesepakatan. Dalam beberapa kasus ada pula preman yang memaksa pihak personalia perusahaan (HRD) untuk memberikan jatah calon karyawan kepada mereka. Biasanya masalah seperti ini terjadi pada perusahaan padat karya, khususnya yang memiliki pergantian karyawan (turnover) yang tinggi. Selain itu, permasalahan dalam rekrutmen karyawan ada kalanya bertambah pelik manakala terjadi penipuan di mana calon karyawan yang sudah membayar tidak kunjung dipekerjakan. Kalaupun hendak melapor ke polisi, mereka umumnya tidak memiliki bukti karena pembayaran uang ke preman tidak disertai kwitansi. Sebagian preman cenderung melakukan pemaksaan dalam menitipkan calon karyawan. Mereka biasanya mengancam HRD atau merusak bangunan kantor dengan pelemparan batu. Salah satu informan yang pernah menjadi korban kejadian serupa mengaku bahwa ia telah melapor ke polsek tapi tidak ditindaklanjuti. Bahkan oknum polisi dari polsek sendiri kadang-kadang juga menitipkan calon karyawan. Dalam hal This work is licensed under a CC-BY-NC
Permasalahan Kamtibmas di Kawasan Industri: Sebuah Pemetaan dalam Perspektif Ilmu Kepolisian ini biasanya perusahaan mengalah dan mempekerjakan mereka di bagian yang tidak memerlukan keahlian atau keterampilan khusus (non-skill). Permasalahan selanjutnya dalam rekrutmen karyawan kontrakKeributan tidak jarang terjadi ketika kompetensi calon karyawan tidak sesuai dengan standar, misalnya dalam hal kualifikasi pendidikan, usia, dan keterampilan, namun para preman yang membawa mereka tetap memaksakan agar mereka diterima bekerja. disebabkan oleh adanya paksaan warga desa untuk bekerja di perusahaan. Tidak jarang ada perusahaan yang merekrut karyawan dari luar desa yang ada di sekitar perusahaan karena warga sekitar dipandang tidak memiliki keterampilan atau pendidikan yang sesuai kebutuhan. Akibatnya, warga melakukan aksi demonstrasi ke perusahaan. Ketika permasalahan rekrutmen karyawan berujung pada demo warga, perusahaan biasanya akan melakukan mediasi dengan pihak desa. Tidak jarang perusahaan kemudian mengalah dan menerima karyawan dengan pertimbangan- pertimbangan khusus. Namun bukan hanya dalam perekrutan karyawan, demo oleh warga juga dapat terjadi ketika ada warga desa yang di-PHK oleh perusahaan, kemudian berusaha melakukan mobilisasi massa. Untuk persoalan ini, perusahaan biasanya juga melakukan mediasi dengan tokoh desa untuk mencari solusi. Permasalahan kamtibmas terakhir adalah premanisme. Premanisme terjadi karena sumber daya yang ada di kawasan industri, khususnya sumber daya ekonomi, menjadi daya tarik bagi para preman untuk mendapatkan keuntungan dari berbagai kegiatan. Seorang informan menjelaskan bahwa premanisme merupakan praktik yang sudah terjadi sejak kawasan industri berdiri. Bahkan pada masa awal perencanaan pembangunan kawasan industri, para preman sudah mulai terlibat dalam penjualan tanah warga. Ketika kawasan industri dibangun, mereka ikut menyuplai bahan bangunan atau tanah uruk yang diperlukan. Setelah perusahaan berdiri, mereka menyediakan jasa pengamanan, parkir, pengelolaan limbah, dan calo tenaga kerja. Para preman yang dalam praktik sosial sehari-hari di kawasan industri biasa disebut "orang lapangan," menurut informan lain, mencari keuntungan ekonomi dari berbagai kegiatan yang terdapat di kawasan industri, seperti pengelolaan limbah, rekrutmen karyawan, proyek pembangunan perusahaan, parkir kendaraan khususnya mobil barang, dan jasa pengamanan perusahaan. Para preman ini merupakan pemuda- pemuda yang berasal dari desa di sekitar kawasan industri, sehingga perusahaan yang berlokasi di desa mereka akan diklaim sebagai "wilayah kekuasaannya." Para preman ini tidak terorganisasi, namun umumnya ditakuti atau disegani di desa mereka masing-masing. Masalah premanisme biasanya tidak menjadi perhatian warga atau kepala desa di sekitar kawasan industri karena warga masyarakat tidak menjadi sasaran praktik premanisme. Oleh karena itu, kepala-kepala desa di sekitar kawasan industri akan cenderung menyatakan bahwa masalah premanisme tidak ada. Terlebih mengingat bahwa pada dasarnya masalah kamtibmas menjadi masalah sosial ketika masyarakat memersepsinya secara negatif. Adapun premanisme di kawasan industri Cikande sudah menjadi bagian dari kehidupan warga masyarakat. This work is licensed under a CC-BY-NC 66
67 Yoga Putra Prima Setya (© 2021) SIMPULAN Berdasarkan temuan penelitian yang telah didiskusikan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, bahwa persepsi mengenai permasalahan kamtibmas sangat dipengaruhi oleh peran dan fungsi tiap-tiap aktor dalam mengonstruksi keteraturan di kawasan industri sebagai sebuah arena sosial-ekonomi. Dalam penelitian ini, aktor yang diwawancarai terbatas pada dua kategori, yakni polisi dan aparat pemerintahan desa. Keduanya memiliki persepsi yang berbeda dalam mengidentifikasi saja yang menjadi permasalahan kamtibmas. Bahkan, di kalangan kepolisian sendiri, persepsi itu juga bisa berbeda tergantung pada hierarki di dalam organisasi kepolisian, sejak dari tingkatan Polda, Polres, Polsek, hingga Pospol. Hierarki ini sangat berpengaruh karena menentukan keluasan lingkup tugas tiap-tiap satuan dan juga menentukan kedekatan dari tiap-tiap jenjang struktural tersebut dengan situasi riil di lapangan. fenomena-fenomena apa Kedua, berdasarkan karakteristiknya, gangguan kamtibmas yang terjadi di kawasan lintas, permasalahan sosial yang tidak terkait langsung dengan keberadaan industri, serta permasalahan kamtibmas yang memiliki keterkaitan langsung dengan industri. Kategori permasalahan ketiga ini yang paling menonjol dalam mencirikan masyarakat kawasan industri dari sudut pandang ilmu kepolisian, sehingga memiliki keunikannya jenis-jenis masyarakat lain. Kendati demikian, semua yang membedakan dari permasalahan kamtibmas tersebut tidak ada yang dapat dipisahkan sepenuhnya dari industrialisasi dan keberadaan industri yang terdapat di kawasan industri. Dengan demikian, segala upaya pemolisian dan pemeliharaan keteraturan sosial di kawasan ini harus senantiasa memperhatikan karakteristik dasar dari gangguan yang terjadi tersebut. industri dapat dikategorikan menjadi gangguan terkait lalu DAFTAR PUSTAKA Dahrendorf, Raff. Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri: Sebuah Analisis Kritik. Jakarta: CV Rajawali Press, 1986. Dirdjojuwono, Roestanto W. Kawasan Industri Indonesia: Sebuah Konsep Perencanaan dan Aplikasinya. Bogor: Pustaka Wirausaha Muda, 2004. Friedmann, Robert. Community Policing. Penerj. Kunarto. Jakarta: Cipta Manunggal, 1992. Khakim, Abdul. Aspek Hukum Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015. - . Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003. Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006. Neuman, W. Lawrence. Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. Penerj. Edina T. Sofia. Jakarta: PT Indeks, 2013. Soekanto. Sosiologi: Suatu Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005. This work is licensed under a CC-BY-NC
Permasalahan Kamtibmas di Kawasan Industri: Sebuah Pemetaan dalam Perspektif Ilmu Kepolisian Susetiawan. Konflik Sosial: Kajian Sosiologis Hubungan Buruh, Perusahaan dan Negara di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006. Sutinah dan Wirawan, Penyusunan Program Antisipasi dan Penanganan Konflik Industrial di Propinsi Jawa Timur. Surabaya: Lutfansah Mediatama, 2007. Wisler, Dominique dan Lhekwoaba D. Onwudiwe. Community Policing: International Patterms and Comparative Perspectives. New York: CRC Press Taylor & Francis Group., 2009. Yin, Robert K. Studi Kasus: Desain dan Metode. Jakarta: Rajawali Pers, 2014. This work is licensed under a CC-BY-NC 68