Arjun Gunawan Yusti, Sunnuwati, Sudirman. L Special Edition 2023 DELICTUM: JURNAL HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM Analisis Fiqhi Jinayah terhadap Tindak Pidana Pencurian Handphone Akibat Game Online Higgs Dominos Island (Studi Putusan Nomor. 12/Pid.B/2022/Pn Fiqhi Jinayah's Analysis of Criminal Acts of Handphone Theft Due to Online Games Higgs Dominos Island (Decision Study No. 12/Pid.B/2022/Pn Pre)Pre) Arjun Gunawan Yusti1, Sunnuwati2, Sudirman. L3 IAIN PAREPARE Arjun@iainpare.ac.id Article Abstract Keywords: Pencurian, Hukum Pidana Islam, Game online Analisis fiqhi jinayah terhadap tindak pidana pencurian handphone akibat Game Online Higgs Dominos Island (Studi Putusan Nomor. 12/Pid.b/2022/PN Pre) (dibimbing oleh Saidah dan Andi Marlina). Article History Received: June 19, 2023; Reviewed: June 20, 2023; Accepted: June 21, 2023; Published: June 21, 2023; Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Sanksi Pidana yang diberlakukan terhadap tindak pidana pencurian akibat Game Online dalam (Putusan Perkara Nomor. 12/Pid.b/2022/PN Pre), untuk mengetahui persfektif Fiqhi Jinayah terhadap tindak pidana pencurian akibat Game Online dalam (Putusan Perkara Nomor. 12/Pid.b/2022/PN Pre), dan mengetahui Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian akibat Game Online dalam (Putusan Perkara Nomor. 12/Pid.b/2022/PN Pre). Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Pustaka (library research) atau dapat juga dikatakan sebagai Penelitian Normatif yang bersifat Kualitatif, serta menggunakan Pendekatan Kasus (case approach). Data dalam penelitian ini diperoleh melalui 54 55
Arjun Gunawan Yusti, Sunnuwati, Sudirman. L Special Edition 2023 beberapa sumber yaitu buku, jurnal hukum, artikel hukum serta beberapa sumber kepustakaan lainnya berkaitan dengan pokok permasalahan, serta melalui dokumen arsip pada perkara pidana Nomor. 12/Pid.b/2022/PN Pre Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah 1) Berdasarkan uraian Putusan Nomor 12/Pid.b/2022/PN Pre Majelis Hakim menetapkan terdakwa yang bernama Muhammad Tri Zur Alias Zur Bin Anwar melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP tentang tindak pidana pencurian. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama tiga bulan kepada terdakwa atas pertimbangan perbuatan terdakwa telah mengambil 1 unit handphone, serta beberapa hal yang meringankan keadaan terdakwa. 2) Tindak pidana Pencurian Khususnya Dalam Hukum islam memiliki yang mengharuskan Jarimah Hudud kedudukan diberlakukannya hukuman potong tangan, tetapi karena tidak tercapainya Nisab atau syarat diberlakukannya hukum potong tangan maka diberlakukanlah Ta'zir sebagai pengganti hudud. 3) Berdasarkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana pencurian dalam Putusan Nomor 12/Pid.b/2022/PN Pre yang berdasar pada beberapa bukti meringankan seperti pertama kali melakukan kejahatan, menyesali perbuatannnya serta telah dimaafkan oleh korban, dan beberapa alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa. sebagai Copyright ©2021 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. PENDAHULUAN Negara Indonesia merupakan negara yang dilandasi oleh hukum, maka dari itu segala aktifitasnya diatur dan didasari oleh hukum yang berlaku guna mewujudkan suatu keadilan kepada rakyatnya.1 Untuk mencapai keadilan tersebut masyarakat harus taat kepada norma hukum yang berlaku, tetapi ada saja kesenjangan masyarakat yang tidak sinkron dengan norma 1 Muhammad Muslih, 'Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)', (Legalitas: Jurnal Hukum 4.1, 2017), h. 130-52. ISSN (Print) 0854-6509 - ISSN (Online) 2549-4600
Arjun Gunawan Yusti, Sunnuwati, Sudirman. L Special Edition 2023 aturan tersebut. Segala hal yang bertentangan dengan hukum akan mendapatkan sebuah sanksi pidana sesuai dengan apa yang mereka perbuat untuk mendapatkan sebuah efek jerah. Norma hukum juga bukan hanya sekedar penentuan perbuatan yang tidak boleh dan diancam hukuman pidana tetapi juga kapan orang tersebut dijatuhi sanksi pidana serta bagaimana pelaksanaan pidana terhadap orang tersebut. Melanggar suatu aturan hukum merupakan perbuatan melanggar hukum (tindak pidana) dan dapat diancam sanksi pidana, di dalam masyarakat tindak pidana sudah sangat sering terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat akan hal tersebut, salah satu diantaranya yakni tindak pidana pencurian. Mencuri menurut KBBI "curi" berarti mengambil kepunyaan orang lain tanpa izin atau secara diam-diam2, tindak pidana pencurian ini sudah sangat sering terjadi di indonesia, tetapi selama 5 tahun terakhir jumlah data statistik tindak pidana dari Kepolisian Republik Indonesia kian menurun. Oleh karena itu masih diperlukan kesadaran agar tindak pidana pencurian ini tidak terjadi lagi serta dapat memberikan kesadaran lebih terhadap masyarakat bahwa mencuri itu perbuatan yang melanggar hukum. Dalam Islam segala perbuatan yang melanggar aturan dalam hal ini alqur'an dan sunnah disebut suatu perbuatan yang melanggar hukum, Hukum Islam telah lama berlaku di Indonesia berdasarkan Pasal 29 UUD 1945 Kedudukan Hukum Islam diakui keberadaanya didalam sistem Hukum Indonesia.3 Dalam Islam tindak pidana pencurian ini merupakan suatu tindakan yang zalim karena mengambil harta seseorang dengan cara batil,4 Segala perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan Islam itu dianggap sebagai tindak pidana, tindak pidana dalam Islam disebut jarimah. Ada beberapa jenis jarimah dalam Islam seperti Hukuman Hudud, Hukuman Qishas dan Hukuman Ta'zīr. Tindak pidana pencurian (Sariqah) ini terbagi atas dua yaitu pencurian yang diancam dengan Jarimah Hudud dan pencurian yang diancam dengan jarimah Ta'zīr.5 Pencurian, dalam hukum pidana diatur dalam "Pasal 362-365 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana" dengan ancaman pidana pada Pasal 362 hukuman penjara lima tahun dengan denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus ribu rupiah, lalu "Pasal 363 dengan ancaman pidana hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun lalu 2 Hasan Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 225. 3 Dr. Mardani, Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), h. 6. 4 Ainun sakti Mulya, 'Komparasi Hukum Pencurian Menurut Dalil Islam Dengan Kuhp Yang Ada Di Indonesia', OSF PREPRINTS, 2020, h. 2. (Diakses pada tanggal 21 Agustus 2022) 5 Fuad Thohari, Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam, Hadis Ahkam (Yogyakarta: Deepublish, 2016), h. 58. 56 57
Arjun Gunawan Yusti, Sunnuwati, Sudirman. L Special Edition 2023 berubah jika pencuri yang diterangkan dilakukan oleh dua orang dan merusak atau menghancurkan properti korban di-Hukum penjara selama-lamanya sembilan tahun, berubah lagi jika pencurian dilakukan diluar rumah dan harga barang dari korban terbilang murah maka dihukum dengan delik pencurian ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan dengan denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus ribu rupiah pada Pasal 364, serta berubah jika pencurian didahuli dengan kekerasan atau ancaman dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun 365 ayat (1)."6 Kasus pencurian akibat Game Online terjadi di Kota Parepare, adapun kronologisnya bermula saat terdakwa Tri Zur ini kehabisa chip Domino Highs terdakwa berniat meminjam uang kepada korban Muslimin, sesampainya di Kontrakan korban, terdakwa pun mengetok pintu namun tidak ada yang membuka pintu beberapa menit kemudia terdakwa mencoba mendorong pintu korban dan masuk ke kontrakan tanpa sepengetahuan korban. Pada saat itu Muslimin sedang tertidur pulas sampai- sampai tidak mendengar Tri Zuryang sedang membangunkannya, lantas Tri Zur yang melihat 1 unit handphone merk A5 milik Muslimin dan mengambilnya tanpa sepengetahuan dan izin dari Muslimin dan segera beranjak dari kontrakan tersebut. Tiga hari setelah pengambilan Handphone tersebut, terdakwa Tri Zur lalu menggadaikannya dan menukarnya dengan Chip Domino Highs dengan jumlah chip 12 B jika dirupiahkan sekitar Rp. 785.000 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu). Adapun Putusan Hakim mengenai kasus tersebut dimana Muhammad Tri zur bin Aswar terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dan dengan ini terdakwa Muhammad Tri zur bin Aswar dikenakan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan dengan dibebankan membayar biaya perkara sebanyak Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah). Dengan mengikuti latar belakang ini penulis ingin melakukan penelitian mengenai bagaimana Analisis fiqh Jināyah mengenai tindak pidana pencurian akibat Game Online (kasus nomor 12/Pid.b/2022/PN Pre).7 Sedangkan jika berdasar dalam Hukum Islam kasus yaang terkait dengan penelitian ini dapat dikategorikan kedalam dua jeni jarimah yaitu jarimah Ta'zīr fam jarimah Hudud, hal-hal yang terkait dengan kedua jarimah ini hanya dapat kita lihat berdasar pada subyat yang ada pada jarimah tersebut apakah memenuhi untuk dikenakan jarimah Hudud atau tidak memenuhi sehingga masuk kedalam kelompok jarimah yang dapat di Ta'zīr atau dipertimbangkan oleh pihak yaang memiliki kewenangan baik lembaga legislatif maupun hakim (Waliyul amri). Adapun Fatwa MUI tentang game Higghs Dominos Island ini, khususnya MUI suelsel mengatakan bahwa 6 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Bogor: Poleteia, 1995), h. 249-253. 7"Putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare No. 12/Pid.b/2022/PN Pre," n.d., ml, (Diakses pada tanggal, 23 Agustus 2022) ISSN (Print) 0854-6509 - ISSN (Online) 2549-4600
Arjun Gunawan Yusti, Sunnuwati, Sudirman. L Special Edition 2023 game ini haram karena didalam proses tranksaksinya ada proses perputaran uang yang memenuhi unsur perjudian.8 Adapun penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim, serta bagaima analisis Fiqhi Jinayah dari Tindak pidana pencurian akibat game online (putusan nomor 12/Pid.b/2022/PN Pre) Berdasarkan apa yang telah uraikan di latar belakang masalah diatas dari judul analisis fiqhi jinayah terhadap tindak pidana pencurian handphone akibat game online higgs dominos island (Studi Putusan Nomor. 12/Pid.b/2022/PN Pre) maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: 1. Bagaimana Sanksi Pidana yang diberlakukan terhadap tindak pidana pencurian akibat Game Online dalam Putusan Perkara Nomor. 12/Pid.b/2022/PN Pre? 2. Bagaimana analisis Fiqhi Jinayah terhadap tindak pidana pencurian akibat Game Online dalam Putusan Perkara Nomor. 12/Pid.b/2022/PN Pre? 3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana akibat Game Online dalam Putusan Perkara Nomor. pencurian 12/Pid.b/2022/PN Pre? Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini berdasarkan dari rumusan masalah diatas yaitu sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui Bagaimana Sanksi Pidana yang diberlakukan terhadap tindak pidana pencurian akibat Game Online dalam Putusan Perkara Nomor. 12/Pid.b/2022/PN Pre. 2. Untuk mengetahui bagaimana analisis Fiqhi Jinayah terhadap tindak pidana akibat Game Online dalam Putusan Perkara Nomor. pencurian 12/Pid.b/2022/PN Pre. 3. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian akibat Game Online dalam Putusan Perkara Nomor. 12/Pid.b/2022/PN Pre TEORI PEMIDANAAN Teori pemidanaan ini merupakan tata tertib dalam menjalankan suatu proses pemidanaan dengan baik dan juga pembenaran (Justification) mengapa seseorang dijatuhi pidana,9 adapun beberapa teori mengenai pemidanaan sebagai berikut: 8 Firdaus Muhammad, "Fatwa MUI Sulsel Tentang Higghs Dominos Island," (Muisulsel.or.id, 2022) (Diakses pada tanggal, 13 februari 2022) 9 Fajar Ari Sudewo, "Penologi Dan Teori Pemidanaan" (Pt. Djava Sinar Perkasa, 2022). 58 59
Arjun Gunawan Yusti, Sunnuwati, Sudirman. L Special Edition 2023 A) PENDEKATAN RETRIBUTION (PEMBALASAN) Teori ini berpendapat bahwa mediasi adalah proses penyeimbangan dalam kesalahan tertentu; Namun, ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana karena ada kesalahan mutlak yang dilakukan, yang berarti bahwa mediasi digunakan sebagai alat untuk mengatur pengadilan. Adapun teori retributif ini terbagi atas dua yaitu subjektif, dimana pembalasannya langsung ditujukan kepada kesalahan sipembuat. Sedangakan Objektif, pembalasannya ditujukan kepada perbuatan yang telah dilakukan. Pendekatan B) DETERRENCE (PENCEGAHAN) Teori ini berfokus pada proses penyeimbangan kesalahan tertentu, yang digunakan sebagai alat untuk membantu individu mengatasi kesejahteraan tertentu. Sesuai dengan teori ini, sanksi diterapkan untuk menetapkan tujuan tertentu, yang mengharuskan terjadinya kesalahan dalam lingkup massa/masyarakat. C) PENDEKATAN REHABILITATION Pendekatan ini lebih menitikberatkan kepada bagaimana cara seseorang taat akan hukum. Adapun pemidanaannya dengan cara memberikan sanksi pidana yang tidak terlalu berat atas kesalahannya sehingga dia merasa menyesal atas perbuatannya lalu taat atas hukum yang berlaku. Teori ini juga dikemukakan oleh peredaran positif yang beropini bahwa pemidanaan juga memberikan perawatan sebagai pidana pegganti.10 D) PENDEKATAN INCAPATITATION (INKAPASITASI/PELEMAHAN) Pendekatan ini bisa dikatan suatu upaya untuk menghilangkan kemampuan pelaku tindak pidana dalam melakukan kejahatan terus menerus, adapaun contoh inkapasitasi yang sering digunakan yaitu pemenjaraan, tetapi jika berdasarkan fakta, model teori ini memandang bahwa pemenjaraan tidak dapat mengubah perilaku pelanggar hukum. Tetapi dalam kurun waktu yang ditentukan dia tidak dapat melakukan kejahatan. E) PENDEKATAN RESTORATION Pendekatan ini lebih kepada membayar kerugian yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban dengan kata lain membayar korban atas kejahatan yang telah dilakukan tanpa adanya hukum yang mengatur (damai). Sehingga pada saat 10 Andi Marlina, Hukum Penitensier (Bandung: Refika Aditama, 2011), h. 59. ISSN (Print) 0854-6509 - ISSN (Online) 2549-4600
Arjun Gunawan Yusti, Sunnuwati, Sudirman. L Special Edition 2023 pemidanaannya selesai, tidak ada unsur dendam lagi antara kedua pihak baik korban maupun pelaku.11 F) TEORI HUDUD Hukuman yang telah ditetapkan ulil amri tidaklah boleh bertentangan dengan ketentua-ketentuan syara' dan jika bertentangan maka hukum tersebut bisa dikatakan batal. Hukuman juga harus bersifat pribadi dimana hukuman haruslah diberlakukan kepada orang yang melakukan jarimah (tindak pidana), hukuman juga haruslah bersifat adil merata dan hukuman dapat berlaku untuk siapa saja yang melakukan jarimah (tindak pidana) tanpa adanya deskriminasi. Jika dilakukan pembandingan antara kaitan satu hukum dengan hukum lainnya maka timbul lah beberapa unsur antara lain: a) Hukuman Pokok (Uqubah Ashliyah) seperti hukuman inti dalam suatu kejahatan contohnya dalam pembunuhan maka diberlakukan qishas b) Hukuman Pengganti (Uqubah Badliyah) yaitu hukuman pengganti terhadap hukuman pokok yang kejahatannya masih samar sehingga perlu di Ta'zīr c) Hukuman Tambahan (Uqubah Taba'iyah) yaitu hukuman tambahan hukuman yang diakibatkan hukuman pokok seperti pembunuhan terhadap pewaris yang menyebabkan dia tidak dapat mewarisi harta dari pewaris ini. d) Hukuman pelengkap (Uqubah Taklimiyyah) yaitu hukuman yang melengkapi dari hukuman pokok yang diberikan seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipenggal lehernya. Adapun defenisi mengenai Hudud dimana segala perbuatan melanggar hukum Allah dan sudah ditetapkan juga hukumannya demi kemaslahatan Ummat manusia, dengan kata lain bahwa Ketatapan ini tidak dapat diganggu gugat karena sudah tertera pada Al-qur'an dan Hadis jenis pelanggaran serta sanksinya. Secara tidak langsung juga jarimah Hudud ini menganut asas legalitas dimana yaitu tidak memberikan batas baik yang tertinggi maupun yang terendah terhadap suatu Hukum.12 11 Nafi' Mubarok, "Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah," Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam 18, no. 2 (2015): 296-323. (Diakses pada tanggal, 2 september 2022) 12 Abdi, "Keluwesan Hukum Pidana Islam Dalam Jarimah Hudud (Pendekatan Pada Jarimah Hudud Pencurian, 2019)," h. 376. 60 61
Arjun Gunawan Yusti, Sunnuwati, Sudirman. L Special Edition 2023 G) TEORI TA'ZĪR Ta'zīr adalah bagian dari uqubat (Hukuman) adalah balasan atau hukuman terhadap seseorang yang melakukan kejahatan atau maksiat, Ta'zīr memiliki banyak macam bentuk tetapi semua tergantung kepada pihak yang diberikan kewenangan baik lembaga legislatif ataupun hakim (Waliyul amri).13 Ta'zīr pada umumnya merupakan adalah menghukum atau mengambil tindakan atas unsur jarimah yang aturannya tidak jelas atau tidak sesuai dengan had atau pembayaran kafarat, serta sebagai upaya agar jarimah tidak terjadi lagi. Imam Nawawi mengatakan bahwa Ta'zīr merupakan hukuman yang diberikan oleh hakim yang sesuai dengan pertimbangannya atau dengan kata lain hukuman yang tidak diatur sesuai syara' tetapi melalui pertimbangan ulama (Hakim) yang berkuasa.14 H) TEORI BATAS HUKUMAN DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN (SARIQAH) Pencurian merupakan suatu tindak pidana mengambil barang orang lain secara diam-diam dengan maksud dimiliki secara melawan hukum. Dalam Hukum pidana islam pencurian ini merupakan jarimah hudud dimana sanksi serta larangannya sudah diatur dalam Al-quran. Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa hukum potong tangan diberlakukan terhadap seseorang yang secara diam-diam mengambil harta milik orang lain serta berlaku untuk semua kaum baik laki-laki maupun perempuan tanpa memandang kasta. Para ulama berpendapat hukuman pencurian ini sangat berat maka dari itu beberapa ulama memberi persyaratan nishab dimana banyak hadist yang menjelaskan kadar satu nishab itu 1:4 dinar atau setara dengan 3 dirham, tetapi dalam persyaratan tersebut masih banyak ulama yang berberda pendapat karena pencurian belum tentu yang dicuri berupa emas atau perak bisa saja suatu barang. Salah satu tokoh Islam yaitu Muhammad Syahrur15 memiliki pemikiran tentang batas-batas dalam hukuman ini setelah melalui berbagai penalaran-penalaran yang bersifat rumit. Dalam pemikirannya hukum potong tangan merupakan Hukuman maksimal bagi pelaku jarimah sariqah (Pencurian) dalam fiqhi jinayah yang didalamnya terbagi menjadi dua hukuman yaitu pencurian yang dapat dikenakan Had dan pencurian yang dapat dikenakan ta'zir. 13 Ahmad Syarbaini, "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam," Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan 2, no. 2 (2019): h. 2. 14 H Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2023). 15 Hendri Hermawan Adinugraha, "Reaktualisasi Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Terhadap Teori Hudūd Muhammad Syahrur)," Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam 19, no. 1 (2018): h. 23. ISSN (Print) 0854-6509 - ISSN (Online) 2549-4600
Arjun Gunawan Yusti, Sunnuwati, Sudirman. L Special Edition 2023 I) TEORI PERTIMBANGAN HAKIM Pada hakikatnya Hakim yang telah diberikan suatu perkara tidak dapat menolak perkara tersebut meskipun dengan alasan tidak ada hukum yang mengatur atau terkait dengan perkara itu. Hakim juga dituntut untuk dapat memberikan keadilan kepada semua pencari keadilan. Keadilan tentunya tidak dapat diperoleh hanya dengan berlandaskan teori-teori saja tetapi keadilan aslinya berasal dari hati nurani seorang Hakim yang juga manusia. Hati nurani yang dimaksud dalam hal ini tidak dapat diperoleh oleh manusia biasa saja, tetapi hanya dapat ditemukan oleh seorang Hakim yang sudah terlatih dan terbiasa dalam memutuskan suatu perkara. Oleh karena itu dalam memutus suatu perkara perlulah yang dinamakan pertimbangan Hakim. Ada dua cara yang mendukung dalam proses pertimbangan hakim ini antara lain Teori Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Teori menciptakan Hukum (Rechtsschepping) HASIL DAN PEMBAHASAN 1. SANKSI PIDANA YANG DIBERLAKUKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN PADA PUTUSAN NOMOR 12/PID.B/2022/PN PRE Seperti yang ada pada teori bab 2 dimana salah satu asas hukum yakni "Geen Straff Zonder Schuld" memiliki pengertian yaitu terdapat 2 hal yang dikandung dalam asas ini. Pertama, Jika suatu perbuatan atau pengabaian sesuatu yang diharuskan dan diancam dengan pidana, maka perbuatan atau pengabaian tersebut harus tercantum dalam Undang-undang yang terkait. Kedua, ketentuan tidak pernah berlaku surut, selain terhadap satu pengecualian yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP. Dengan adanya pengertian dari konsep asas ini maka setiap tindak pidana itu diancam dengan gukuman atau sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku sebagai bentuk pertanggung jawabannya.. Adapun ancaman hukuman tentang kejahatan pencurian dalam hukum pidana positif di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta benda dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP tetapi dalam kasus yang dianalisis ini melanggar aturan dari pasal 363 ayat (1) point ke-3 KUHP, berdasarkan rumusan dari Pasal yang diberlakukan terhadap kasus pencurian ini yaitu Pasal 363 Ayat (1) point ke-3 KUHP yang mana memiliki ancaman penahanan yaitu pidana penjara serta pidana denda maka dari itu penulis berpendapat bahwa pemidanaan yang diberikan terhadap korban yakni 3 bulan penjara dan denda baik yang memberatkan maupun meringankan haruslah bersifat mendidik serta memberikan efek jera terhadap pelaku, sedangkan proses pemidanaannya merupakan prosedur pidana yang normal yang sering dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban terdakwa terhadap perlakuannya. Terdakwa, korban serta masyarakat juga harus memelihara kerukunan masyarakat dan turut serta melakukan pembibingan sosial agar tidak terjadi lagi tindak pidana lainnya. 62 63
Arjun Gunawan Yusti, Sunnuwati, Sudirman. L Special Edition 2023 2. PERSPEKFTIF FIQHI JINAYAH TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN PADA PUTUSAN NOMOR 12/PID.B/2022/PN PRE Salah satu penulis yaitu Muhammad Rawwas Qal'ahjy dalam buku Mawsu'ah al-Fiqhiyah al-Muyassarah berpendapat bahwa mencuri adalah seorang mukallaf mengambil sesuatu sampai nisab dari pemiliknya dari tempat simpanan dengan cara sembunyi-sembunyi. Seperti yang telah dijelaskan dari beberapa teori pada bab 3 ada beberapa hal yang harus diperhatikan sehingga perbuatan tersebut dianggap sebagai pencurian, Dalam kitabnya Hukum Pidana Islam Abdul Qadir audah juga menjelaskan mengenai Arkan al-sariqah yakni Pertama, Mengambil secara sembunyi-sembunyi; Kedua, Barang yang dicuri hb arus harta(mal); (1) Harta tersebut harus bisa di pindah (manqul); (2) Harta tersebut harus bernilai atau berharga (mutaqawwim); (3) Harta tersebut harus tersimpan (muhrazan) dalam tempat simpanan, misalnya dalam brankas atau lemari, itupun dalam penjagaan sendiri maupun dijaga orang lain (penjaga khsusus); (4) Harta tersebut harus sampai nisabnya, (bagian inilah inti dalam pembahasan makalah ini); ketiga, Barang yang dicuri harus milik orang lain; keempat, Ada niat tindak kejahatan pidananya. Dalam hukum islam pencurian ini termasuk dalam jarimah had sebagaimana diatur dalam Q.s. Al Maidah ayat 33 dimana hukumannya yaitu Hukum potong tangan oleh karena beberapa pendapat ulama yang menilai itu tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan maka ulama memberikan Nisab dengan kata lain syarat diberlakukannya Hukum potong tersebut maka diberlakukanlah Ta'zīr dimana pemimpin diberikan wewenang dalam menentukan hukuman yang sesuai dengan kadar pencurian yang dilakukan secara teliti dan seksama. Adapun nisabnya atau syarat diberlakukannya hukum potong tangan itu jika nilai dari barang yang dicuri sekitar ¼ dinar atau jika dirupiahkan sekitar 1 gram emas setara dengan kurang lebih Rp 1.000.000,00. tangan, dengan tidak terpenuhinya Nisab Analisis penulis mengenai perspektif hukum islam ini sudah sesuai dengan hukum indonesia yang menjujung tinggi nilai kemanusiaan, dan di Indonesia juga belum diberlakukan yang dinamakan Hukum potong tangan maka dari itu hukuman penjara lah yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian ini. 3. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN PADA PUTUSAN NOMOR 12/PID.B/2022/PN PRE Berdasarkan pada tujuan pemidanaan dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini telah cukup adil dan sepadan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa setelah Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan. tentang Hukum Acara Pidana ISSN (Print) 0854-6509 - ISSN (Online) 2549-4600
Arjun Gunawan Yusti, Sunnuwati, Sudirman. L Special Edition 2023 Setelah menjelaskan sedikit mengenai Dasar-dasar dalam pertimbangan hakim serta melihat dari kasus diatas penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim yang memutuskan bahwa terdakwa dinyatakan bersalah karena telah melakukan tindak pidana, yaitu tindak pidana pencurian, atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Tri zur Alias Zur Bin Anwar tersebut Hakim memutuskan sanksi pidana dalam bentuk pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan. Sehingga dengan demikian, terdakwa tetap ditahan dan membebankan biaya perkara sejumlahn Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Putusan yang disampaikan oleh Majelis Hakim Negeri Kota Parepare mengacu pada aturan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP. Hal tersebut telah dipertimbangkan oleh hakim secara baik dan teliti, al maslahah juga menjadi salah satu pertimbangan hakim yang menyebabkan terdakwa dihukum selama 3 bulan, dimana al maslahah itu sendiri merupakan landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari, dan ditambahkan maslahah tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudaratan. Selama maslahah tersebut mengandung kemanfa'atan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam Alqur'an dan al-Hadits.16 Adapun kemaslahatan yang terkandung didalam pertimbangan hakim ini yaitu terdakwa merupakan sosok kepala keluarga yang harus mengurus keluarganya dan terdakwa baru kali pertama melakukan kejahatan serta terdakwa telah dimaafkan oleh korban yang menyebabkan masyarakat telah memaklumi hal tersebut. Pemidanaan bagi terdakwa haruslah berupa pemberian efek jera yang sifatnya mendidik bagi pelaku, pemidanaan sendiri sebagai tindakan penjatuhan hukuman yang diberikan bagi pelaku tindak pidana yang dibenarkan secara normal karena aspek yang tertuang di dalam pemidanaan yang menanggung konsekuensi positif terhadap terdakwa, korban maupun orang lain yang ada di lingkungan masyarakat, memelihara kerukunan masyarakat dan pengimbangan sosial, tujuan pemidanaan juga bukanlah semata-mata untuk memberikan pembalasan kepada Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya, melainkan juga sebagai upaya preventif dan represif, sehingga penjatuhan pidana harus mengandung nilai edukatif, konstruktif, dan motivatif agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan juga agar penjatuhan pidana tersebut bisa menjadi prevensi bagi masyarakat lainnya, sehingga dengan demikian pemidanaan terhadap diri Terdakwa diharapkan mampu mencerminkan keberadaan legal justice, moral justice, dan social justice didalam penegakan hukum pidana. Dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, juga perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Adapun 16 Hendri Hermawan Adinugraha and Mashudi Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam," Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 4, no. 01 (2018): h. 71. 64 65
Arjun Gunawan Yusti, Sunnuwati, Sudirman. L Special Edition 2023 hal yang memberatkan terdakwa dimana Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, sedangkan perbuatan yang meringankan yaitu Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh korban, dan Terdakwa belum pernah dihukum. Kesimpulan Menurut hasil dari penelitian dan pembahasan mengenai "Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pencurian Handphone Akibat Game Online Higgs Dominos Island (Studi Putusan Nomor. 12/Pid.b/2022/PN Pre) " yang telah dilakukan, maka peneliti bisa mengambil kesimpulan seperti berikut: 1. Berdasarkan uraian Putusan Nomor 12/Pid.b/2022/PN Pre, Majelis Hakim menetapkan terdakwa yang bernama Terdakwa Muhammad Tri Zur Als Zur Bin Anwar melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP tentang Pencurian. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan kepada terdakwa atas pertimbangan perbuatan terdakwa telah mengambil 1 unit handphone milik korban. Namun adanya hal yang meringankan yaitu terdakwa telah menyesali perbuatannya dengan berjanji tidak akan mengulangi tindakannya lagi, terdakwa juga belum pernah dihukum, serta terdakwa telah dimaafkan oleh korban yang menjadi alasan Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana mestinya. 2. Tindak pidana Pencurian Khususnya Dalam Hukum pidana islam memiliki kedudukan sebagai Jarimah Hudud yang mengharuskan diberlakukannya hukuman potong tangan, tetapi karena tidak tercapainya Nisab atau syarat diberlakukannya hukum potong tangan maka diberlakukanlah Ta'zir sebagai pengganti hudud. 3. Berdasarkan pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana pencurian dalam Putusan Nomor 12/Pid.b/2022/PN Pre, Majelis Hakim menetapkan Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP tentang Pencurian. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama tiga bulan terhadap terdakwa dengan berdasar pada beberapa alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa. DAFTAR PUSTAKA Abdi, Fathuddin. "Keluwesan Hukum Pidana Islam Dalam Jarimah Hudud (Pendekatan Pada Jarimah Hudud Pencurian)." In Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan, 14:369-92, 2014. ISSN (Print) 0854-6509 - ISSN (Online) 2549-4600
Arjun Gunawan Yusti, Sunnuwati, Sudirman. L Special Edition 2023 Adinugraha, Hendri Hermawan. "Reaktualisasi Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Terhadap Teori Hudūd Muhammad Syahrur)." Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam 19, no. 1 (2018): 1-26. Adinugraha, Hendri Hermawan, and Mashudi Mashudi. "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam." Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 4, no. 01 (2018): 63-75. Ali, H Zainuddin. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2023. Alwi, Hasan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2002. Ari Sudewo, Fajar. "Penologi Dan Teori Pemidanaan." PT. Djava Sinar Perkasa, 2022. Mardani, Dr. Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018. Marlina, Andi. Hukum Penitensier. Bandung: Refika Aditama, 2011. Mubarok, Nafi'. "Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah." Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam 18, no. 2 (2015): 296-323. Muhammad, Firdaus. "Fatwa MUI Sulsel Tentang Higghs Dominos Island." Muisulsel.or.id, 2022. Mulya, Ainun sakti. "Komparasi Hukum Pencurian Menurut Dalil Islam Dengan Kuhp Yang Ada Di Indonesia." OSF PREPRINTS, 2020. Muslih, Muhammad. "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)." Legalitas: Jurnal Hukum 4, no. 1 (2017): 130-52. "Putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare No. 12/Pid.b/2022/PN Pre," n.d. 303731343231.html. Soesilo, R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bogor: Poleteia, 1995. Syarbaini, Ahmad. "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam." Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan 2, no. 2 (2019). Thohari, Fuad. Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam. Hadis Ahkam. Yogyakarta: Deepublish, 2016. 66 67