PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR 106/BAPPEBTI/PER/10/2013 TENTANG KEWAJIBAN PELAPORAN KEUANGAN DAN KETENTUAN MODAL BERSIH DISESUAIKAN BAGI PIALANG BERJANGKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa memperhatikan perkembangan mekanisme penyelenggaraan Perdagangan Berjangka khususnya dalam rangka penyaluran amanat Nasabah ke Bursa Berjangka luar negeri sekaligus meningkatkan integritas keuangan terhadap Pialang Berjangka yang menyalurkan amanat Nasabah ke Bursa Berjangka luar negeri, perlu dilakukan penyesuaian ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban pemenuhan
Mengingat 2 - permodalan Pialang Berjangka yang menyalurkan amanat nasabah ke bursa berjangka luar negeri; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangaka Komoditi tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Bappebti Nomor 106/BAPEBTI/PER/10/2013 tentang Kewajiban Pelaporan Keuangan Dan Ketentuan Modal Bersih Disesuaikan Bagi Pialang Berjangka; : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4916); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548); 4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19); 5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492); 6. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 100/BAPPEBTI/PER/
Menetapkan 3 - 12/2012 tentang Pedoman Akuntansi Pialang Berjangka; 7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 106/BAPPEBTI/PER/10/2013 tentang Kewajiban Pelaporan Keuangan dan Ketentuan Modal Bersih Disesuaikan Bagi Pialang Berjangka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 106/BAPPEBTI/PER/10/2013 tentang Kewajiban Pelaporan Keuangan dan Ketentuan Modal Bersih Disesuaikan Bagi Pialang Berjangka; MEMUTUSKAN: : PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR 106/BAPPEBTI/PER/10/2013 TENTANG KEWAJIBAN PELAPORAN KEUANGAN DAN KETENTUAN MODAL BERSIH DISESUAIKAN BAGI PIALANG BERJANGKA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 106/BAPPEBTI/PER/10/2013 tentang Kewajiban Pelaporan Keuangan dan Ketentuan Modal Bersih Disesuaikan Bagi Pialang Berjangka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 106/BAPPEBTI/PER/10/2013 tentang Kewajiban Pelaporan Keuangan dan Ketentuan Modal Bersih Disesuaikan Bagi Pialang Berjangka diubah sebagai berikut:
4 - 1. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 8 (1) Dengan berlakunya Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini maka ketentuan dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 47/BAPPEBTI/KP/IX/2003 tentang Persyaratan Keuangan Minimum dan Kewajiban Pelaporan Keuangan Pialang Berjangka dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini. (2) Para Pihak wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Badan ini 6 (enam) bulan sejak Peraturan Badan ini ditetapkan. 2. Mengubah Lampiran 2 Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 106/BAPPEBTI/ PER/10/2013 tentang Kewajiban Pelaporan Keuangan dan Ketentuan Modal Bersih Disesuaikan Bagi Pialang Berjangka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 106/BAPPEBTI/PER/10/2013 tentang Kewajiban Pelaporan Keuangan dan Ketentuan Modal Bersih Disesuaikan Bagi Pialang Berjangka sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan ini.
5- Pasal II Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 i .luti 2024 PLT. KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI REPUBLIK INDONESIA, Ttd. KASAN Salinan sesuai dengan aslinya BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI, Kepala Biro Perundang-
6 - LAMPIRAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BAPPEBTI NOMOR 106/BAPPEBTI/PER/10/2013 TENTANG KEWAJIBAN PELAPORAN KEUANGAN DAN KETENTUAN MODAL BERSIH DISESUAIKAN BAGI PIALANG BERJANGKA KETENTUAN MENGENAI MODAL BERSIH DISESUAIKAN, TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN MODAL BERSIH DISESUAIKAN, DAN TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN REKENING TERPISAH I. MODAL BERSIH DISESUAIKAN 1. Modal Bersih Disesuaikan adalah Modal Bersih yang dimiliki oleh Pialang Berjangka dikurangi dengan penyesuaian-penyesuaian terhadap Modal Bersih. 2. Pialang Berjangka wajib mempertahankan Modal Bersih Disesuaikan dengan nilai yang terbesar antara: a. nilai absolut; atau b. nilai persentase tertentu dari jumlah dana Nasabah yang dikelolanya. 3. Nilai absolut Modal Bersih Disesuaikan yang wajib dipertahankan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) huruf a sebagai berikut: a. bagi Pialang Berjangka yang hanya menyalurkan amanat Nasabah untuk transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka dalam negeri wajib mempertahankan paling sedikit nilai absolut Modal Bersih Disesuaikan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); b. bagi Pialang Berjangka yang menyalurkan amanat Nasabah untuk transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka dalam negeri dan yang menyalurkan amanat Nasabah untuk transaksi Kontrak
7 - Berjangka luar negeri wajib mempertahankan paling sedikit nilai absolut Modal Bersih Disesuaikan sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah); c. bagi Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif, wajib mempertahankan paling sedikit nilai absolut Modal Bersih Disesuaikan sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah). Nilai absolut Modal Bersih Disesuaikan yaitu Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) tersebut termasuk melakukan penyaluran amanat Nasabah untuk Kontrak Berjangka dalam negeri dan/atau Kontrak Berjangka luar negeri; 4. Dalam hal Pialang Berjangka mengelola dana Nasabah lebih dari nilai absolut sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) maka Pialang Berjangka wajib mempertahankan Modal Bersih Disesuaikan dengan persentase tertentu dari jumlah dana Nasabah yang dikelolanya sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) huruf b sebagai berikut: a. Pialang Berjangka wajib mempertahankan nilai Modal Bersih Disesuaikan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah dana Nasabah yang dikelolanya tidak termasuk dana Nasabah dalam rangka penyelenggaraan Perdagangan Berjangka untuk penyaluran amanat Nasabah ke bursa berjangka luar negeri; dan b. dalam hal Pialang Berjangka memiliki persetujuan untuk menyalurkan amanat Nasabah ke bursa berjangka luar negeri maka wajib mempertahankan tambahan Modal Bersih Disesuaikan sebesar 3% (tiga perseratus) dari jumlah dana Nasabah yang dikelola dalam rangka penyelenggaraan Perdagangan Berjangka untuk penyaluran amanat Nasabah ke bursa berjangka luar negeri. 5. Apabila Modal Bersih Disesuaikan mencapai nilai peringatan dini yaitu yang terbesar antara 120% (seratus dua puluh perseratus) dari: a. nilai absolut yang disebutkan pada angka 3 (tiga), atau b. nilai persentase tertentu yang disebutkan pada angka 4 (empat), Pialang Berjangka wajib melaporkan perkembangan posisi keuangannya kepada Bursa Berjangka dan Bursa Berjangka wajib melaporkannya kepada Bappebti paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak laporan mengenai perkembangan posisi keuangan Pialang Berjangka tersebut diterima oleh Bursa Berjangka.
8 - 6. Dalam hal Pialang Berjangka mengetahui atau mendapati nilai Modal Bersih Disesuaikan telah mencapai batas sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua), Pialang Berjangka wajib meningkatkan Modal Bersih Disesuaikan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak nilai batas tersebut diketahui oleh Pialang Berjangka dan wajib melaporkan kepada Bappebti paling lambat hari kerja pertama minggu berikutnya setiap minggunya selama 4 (empat) minggu berturut-turut. 7. Apabila Pialang Berjangka tidak dapat memenuhi persyaratan keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam), Bappebti memerintahkan kepada Pialang Berjangka untuk segera melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut: a. mengalihkan semua atau sebagian posisi terbuka dan Margin atau rekening Nasabah yang dikelolanya kepada beberapa Pialang Berjangka lain; b. menghentikan kegiatan usaha Pialang Berjangka, kecuali untuk melikuidasi posisi terbuka; atau c. mengizinkan melaksanakan kegiatan usaha Pialang Berjangka berdasarkan persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh Bappebti. II. TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN MODAL BERSIH DISESUAIKAN 1. Dalam hal Pialang Berjangka memiliki posisi atas Kontrak Berjangka, maka perhitungan Modal Bersih Disesuaikan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. keuntungan yang belum direalisasikan (unrealized profits) harus ditambahkan pada akun piutang terkait dan kerugian yang belum direalisasikan (unrealized losses) harus dikurangkan pada akun yang terkait; dan b. Kontrak Berjangka untuk posisi jual (short) dan posisi beli (long) harus dinilai berdasarkan harga pasarnya. 2. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Modal Bersih (net capital) adalah total Aset Lancar (current assets) yang telah disesuaikan dikurangi total Liabilitas; 3. Aset Lancar adalah semua aset yang dikategorikan sebagai Aset Lancar sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pialang Berjangka dengan penyesuaian sebagaimana tercantum pada angka 4 (empat);
9 - 4. Penyesuaian terhadap Aset Lancar sebagai berikut: a. tidak termasuk seluruh pembayaran dimuka, beban di bayar dimuka, beban yang ditangguhkan, pinjaman dan piutang kecuali: 1) piutang yang berasal dari penjualan persediaan yang berhubungan dengan Perdagangan Berjangka Komoditi yang berumur tidak lebih dari 3 (tiga) bulan sejak terjadinya; 2) piutang bunga, piutang komisi, piutang beban manajemen pada Pengelola Sentra Dana Berjangka yang jatuh temponya kurang dari 30 (tiga puluh) hari, dan khusus untuk dividen terhitung sejak tanggal penetapan; 3) piutang pada Lembaga Kliring Berjangka dan Pialang Berjangka Anggota Kliring Berjangka yang timbul dari transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif lainnya; dan 4) klaim asuransi untuk kegiatan perusahaan Pialang Berjangka yang berumur tidak lebih dari 3 (tiga) bulan setelah diakui. b. tidak termasuk semua piutang yang diragukan penagihan atau realisasinya, kecuali setelah dikurangi penyisihan piutang tidak tertagih atau terealisasi; c. tidak termasuk piutang saldo debit/defisit Nasabah dan Nasabah terafiliasi. 5. Termasuk hal yang dikecualikan dari penyesuaian sebagaimana tercantum pada angka 4 (empat) adalah pinjaman yang diberikan, pembayaran-pembayaran dimuka, piutang-piutang dijamin dan berbagai bentuk piutang lainnya yang mempunyai jaminan, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Pinjaman yang diberikan, pembayaran-pembayaran dimuka, dan piutang yang dijamin dengan Efek yang benar-benar memadai dan layak serta dapat segera dicairkan menjadi uang tunai. Pinjaman yang diberikan, pembayaran-pembayaran dimuka, dan piutang yang dijamin dengan Efek ini hanya dapat ditetapkan sebesar nilai pasar dari jaminan-jaminannya setelah dikurangi sejumlah persentase tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam). Dalam hal nilai pasar yang dimaksud lebih besar dari nilai pinjaman yang diberikan, pembayaran-pembayaran dimuka,
10 - dan piutang yang dijamin, maka nilai yang dapat diperhitungkan adalah maksimal sebesar nilai yang tercantum dalam Laporan Posisi Keuangan; dan b. jaminan tersebut berada di bawah pengendalian Pialang Berjangka yang mendapat kuasa secara sah dari debitur untuk dapat menjual atau mengkonversikan jaminan tersebut menjadi uang tunai. 6. Penyesuaian risiko pasar merupakan penyesuaian terhadap risiko Efek yang dimiliki Pialang Berjangka yang dihitung berdasarkan penyesuaian tertentu dari nilai wajar. Penyesuaian Efek yang dimiliki Pialang Berjangka dan/atau jaminan atas pinjaman yang diberikan, pembayaran-pembayaran dimuka, dan piutang meliputi: a. penyesuaian untuk Sertifikat Bank Indonesia adalah 5% (lima perseratus); b. penyesuaian untuk Surat Berharga Negara yang memiliki sisa jangka waktu jatuh tempo; 1) 0 (nol) sampai dengan 7 (tujuh) tahun adalah 5% (lima perseratus); 2) Lebih dari 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun adalah 7,5% (tujuh koma lima perseratus); dan 3) Lebih dari 15 (lima belas) tahun adalah 10% (sepuluh perseratus). c. penyesuaian untuk obligasi, suku korporasi, atau Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap yang tercatat di Bursa Efek Indonesia yang memiliki: 1) peringkat setara dengan AAA adalah 5% (lima perseratus); 2) peringkat setara dengan AA sampai dengan kurang dari setara dengan AAA adalah 15% (lima belas perseratus); 3) peringkat setara dengan A sampai dengan kurang dari setara dengan AA adalah 25% (dua puluh lima perseratus); 4) peringkat setara dengan BBB- sampai dengan kurang dari setara dengan A adalah 35% (tiga puluh lima perseratus); dan 5) peringkat kurang dari setara dengan BBB- adalah 100% (seratus perseratus). d. penyesuaian untuk Efek bersifat Ekuitas dalam kategori LQ-45 yang di Bursa Efek Indonesia adalah 65% (enam puluh lima perseratus) dan kategori non LQ-45 yang di Bursa Efek Indonesia
11 - adalah 75% (tujuh puluh lima perseratus), serta yang tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia (delisting) atau yang sama sekali tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia adalah 100% (seratus perseratus); e. penyesuaian untuk Efek Beragun Aset Arus Kas Tidak tetap yang tercatat di Bursa Efek Indonesia adalah sebesar 100% (seratus perseratus); f. penyesuaian untuk Efek luar negeri adalah 90% (sembilan puluh perseratus); g. penyesuaian untuk Unit Penyertaan Reksa Dana yang tidak tercatat di Otoritas Jasa Keuangan adalah 100% (seratus perseratus). Dalam hal Unit Penyertaan Reksa Dana tercatat di Otoritas Jasa Keuangan maka portofolio dalam Unit Penyertaan Reksa Dana disesuaikan dengan ketentuan penyesuaian risiko pasar sebagaimana diatur pada angka 6 (enam) ini. 7. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan beban-beban yang dibebankan sebagai pengurang Modal Bersih sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagai berikut: a. persentase penilaian kembali nilai surat berharga sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) huruf a sampai dengan huruf g; b. jumlah dana yang diperlukan untuk menutupi kekurangan margin (under margin) selama rekening Nasabah dan Nasabah terafiliasi yang belum diterima pada saat tanggal pelaporan. 8. Jaminan Pialang Berjangka untuk liabilitas kontijensi. Semua jaminan untuk menutupi liabilitas kontinjensi akan menjadi pengurang modal bersih dalam penghitungan Modal Bersih Disesuaikan. Yang dimaksud dengan liabilitas kontinjensi adalah liabilitas yang menurut ketentuan akuntansi dapat dikategorikan sebagai liabilitas kontinjensi. III. PENYUSUNAN LAPORAN REKENING TERPISAH PIALANG BERJANGKA Laporan ini menjelaskan tentang semua dana milik Nasabah dan Nasabah Terafiliasi yang ditatausahakan oleh Pialang Berjangka. Dana Nasabah yang harus dipisahkan Bagian ini menunjukkan total seluruh dana Nasabah dan Nasabah Terafiliasi yang seharusnya terdapat pada Rekening Terpisah Pialang
12 - Berjangka Anggota Kliring Berjangka, Pialang Berjangka Non Anggota Kliring Berjangka dan Rekening Terpisah Lembaga Kliring Berjangka serta Dana Nasabah yang belum disetorkan ke Rekening Terpisah Pialang Berjangka. 1. Saldo bersih rekening terpisah: a. Kas; Saldo kas pada rekening Nasabah dan Nasabah Terafiliasi. b. Surat Berharga/Efek. Margin berupa Surat Berharga/Efek yang disimpan pada Bank yang mempunyai fungsi kustodi di Bank penyimpan margin yang disetujui oleh Bappebti, yang dinilai sesuai dengan risiko Efek berdasarkan penyesuaian dari nilai wajar. 2. Keuntungan/kerugian dari posisi terbuka; Keuntungan/kerugian yang timbul dari posisi terbuka Nasabah dan Nasabah Terafiliasi. 3. Perdagangan Opsi, terdiri dari: a. Nilai pasar dari kontrak Opsi beli terbuka; b. Nilai pasar dari kontrak Opsi jual terbuka. Pada akun ini dilaporkan pengurangan akun 3a dan 3b. 4. Kekayaan Bersih Nasabah; Penjumlahan akun nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 3 (tiga). 5. Rekening-rekening Defisit; Saldo negatif ekuitas nasabah. Pada akun ini Pialang Berjangka harus melaporkan jumlah defisit masing-masing Nasabah. 6. Jumlah yang Harus Dipisahkan; Penjumlahan akun nomor 4 (empat) dan nomor 5 (lima). Dana Nasabah pada Rekening Terpisah Bagian ini menunjukkan rincian keberadaan/penempatan dana Nasabah dan Nasabah Terafiliasi yang harus dipisahkan sehingga mencerminkan jumlah dana sesungguhnya untuk transaksi kontrak berjangka. 7. Dana pada Rekening Terpisah, terdiri dari: a. Kas dan Setara Kas; Margin berupa kas dan setara kas yang disimpan pada Bank. b. Surat Berharga/Efek. Margin berupa Surat Berharga/Efek yang disimpan pada Bank yang mempunyai fungsi kustodi di Bank penyimpan margin yang
13 - disetujui oleh Bappebti, yang dinilai sesuai dengan risiko Efek berdasarkan penyesuaian dari nilai wajar. 8. Margin pada Lembaga Kliring Berjangka, terdiri dari: a. Kas dan Setara Kas; Margin berupa kas dan setara kas yang berada pada Lembaga Kliring Berjangka untuk transaksi. b. Surat Berharga/Efek. Margin berupa Surat Berharga/Efek yang disimpan pada Bank yang mempunyai fungsi kustodi di Bank penyimpan margin yang disetujui oleh Bappebti, yang dinilai sesuai dengan risiko Efek berdasarkan penyesuaian dari nilai wajar. 9. Nilai bersih penyelesaian transaksi dari/kepada Lembaga Kliring Berjangka; Nilai bersih penyelesaian transaksi dan transaksi yang belum diselesaikan dari Lembaga Kliring Berjangka pada tanggal laporan. Keuntungan menambah aset, sedangkan kerugian mengurangi aset. 10. Dana pada Pialang Berjangka Anggota Kliring: a. Margin; 1) Kas Margin berupa kas dan setara kas yang berada pada Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif Anggota Kliring untuk transaksi. 2) Surat Berharga/Efek Margin berupa Surat Berharga/Efek yang disimpan pada Bank yang mempunyai fungsi kustodi di Bank penyimpan margin yang disetujui oleh Bappebti, yang dinilai sesuai dengan risiko Efek berdasarkan penyesuaian dari nilai wajar. b. Nilai bersih penyelesaian transaksi dari/kepada Lembaga Kliring Berjangka. Nilai bersih penyelesaian transaksi dan transaksi yang belum diselesaikan dari Pialang Berjangka Anggota Kliring pada tanggal laporan. 11. Perdagangan Opsi: a. Nilai terbuka kontrak Opsi jual (short); b. Nilai terbuka kontrak Opsi beli (long). 12. Dana Terpisah yang Belum Disetor ke Bank;
t4- Dana Nasabah berupa kas dan setara kas pada Pialang Berjangka yang belum disetorkan ke Bank, karena fasilitas Bank tutup. 13. Total dana pada rekening terpisah; Penjumlahan akun nomor 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas). 14. Kelebihan (kekurangan) dana pada rekening terpisah. Hasil pengurangan akun nomor 13 (tiga belas) dengan nomor 6 (enam). Apabila terjadi perbedaan/ selisih antara dana Nasabah yang harus dipisahkan dengan dana nasabah pada rekening terpisah, maka perbedaan tersebut harus dijelaskan. Untuk Nasabah Terafi liasi, Pialang Berjangka sekurang-kurangnya wajib mengungkapkan hal-hal : identitas, status hubungan afiliasi, jumlah dana dan lain-lain. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3l Juli 2024 PLT. KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI REPUBLIK INDONESIA, Ttd. KASAN Salinan sesuai dengan aslinya BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI, Kepala Biro Pera Perundang- undangan &o, ?ER04 d SO t