Doktrin:Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Vol.1, No.3, Juli 2023 e-ISSN: XXXX-XXXX, p-ISSN: 2987-4866, Hal 51-69 DOI : Bagian Mutlak ( Legitime Portie ) Ahli Waris Berbagai Golongan Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam Siti Rahmah STAIN Bengkalis Email: Hamdan Khairul Mubarak STAIN Bengkalis Email: Muhammad Al Mansur STAIN Bengkalis Email: Korespondensi Penulis: Abstract: In the Civil Code concerning civil inheritance law it is classified as one of the aspects of civil law which has the basic meaning contained therein, namely to regulate but there is no element of demand in this matter. Whatever the heir does to his property before he dies is his power, and that is part of the civil law that is regulatory. Inheritance law is the law that controls the locking of inheritance that is freed because the owner has died, and its effect on the person entitled to receive the inheritance. There are two ways to obtain inheritance, namely: based on statutory provisions or ab intestato wettelijk erfrecht, and appointed in a will or testamentair erfrecht). The problem is how to implement the absolute portion (legitime portie) of the heirs of various groups according to civil law laws. This paper uses library research methods in the form of books, scientific journals, magazines, and so on. legitieme fortie (absolute part) is part of the inheritance or inheritance which must be divided among the heirs in a straight line downwards and upwards, and regarding which part the heirs prevent from deciding something either in the form of a grant (gift) or in the form of a testamentary grant (Article 913 KHU civil). Asser Meyyers argues about inheritance law in the Netherlands page 148 explaining that the purpose of legimie portie is to avoid and protect the heir from the desire that arises for the heir to benefit other people. Keywords: Civil KHU, Legitieme Portie Abstrak: Dalam KUH Perdata tentang hukum waris perdata digolongkan sebagai salah satu aspek hukum perdata yang mempunyai makna dasar yang terkandung didalamnya yaitu mengatur tetapi tidak ada unsur tuntutan dalam hal tersebut. Apapun yang dilakukan ahli waris terhadap hartanya sebelum ia wafat adalah kekuasaannya, dan itu Sebagai bagian dari hukum perdata yang bersifat mengatur. Hukum waris adalah hukum yang mengendalikan perpindahan pusaka yang dilepaskan karena pemiliknya sudah meninggal dunia, dan pengaruhnya terhadap orang yang berhak menerima harta peninggalan itu. Terdapat dua cara untuk , memperoleh warisan yakni : berdasarkan ketetapan undang-undang atau ab intestato wettelijk erfrecht, dan ditunjuk dalam surat wasiat atau testamentair erfrecht ). Permasalahannya adalah bagaimana pelaksanaan bagian mutlak ( legitime portie ) ahli waris berbagai golongan menurut hukum perdata dan kompilasi hukum islam. Tulisan ini menggunakan metode penelitian pustaka ( Library Research ) baik berupa buku, jurnal ilmiah, majalah, dan sebagainya. legitieme fortie (bagian mutlak) merupakan bagian dari warisan atau warisan yang harus dibagi di antara para ahli waris dalam garis lurus ke bawah dan ke atas, dan mengenai bagian mana ahli waris mencegah memutuskan sesuatu yang baik berupa hibah ( pemberian ) atau dalam bentuk hibah Received Mei 30, 2023; Revised Juni 15, 2023; Accepted Juli 04, 2023 *Siti Rahmah,
Bagian Mutlak ( Legitime Portie ) Ahli Waris Berbagai Golongan Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam wasiat ( pasal 913 KHU perdata ). Asser Meyyers mengemukakan tentang hukum warisan di Negeri Belanda halaman 148 menejelaskan bahwa tujuan dari legimie portie adalah untuk menghindarkan dan menjaga anak pewaris dari keinginan yang timbul untuk si pewaris menguntungkan orang lain. Kata kunci : KHU perdata, legitieme porti A. Pendahuluan Kedudukan kewarisan bukanlah hal baru dalam sejarah peradaban kehidupan umat manusia. Hukum kewarisan dalam beragam gambarannya nya selalu mendampingi peradaban bangsa manusia dari zaman ke zaman. Hal ini dikarenakan kewarisan berkaitan erat dengan siapa yang mampu mewujudkan sistem hukum kewarisan karena memerlukannya . tidak lain adalah umat manusia itu sendiri, satu - satunya makhluk Allah yang ada dialam semesta yang diberi kedaulatan untuk mengatur dan mengelola bumi beserta isinya dan juga menyejahterakannya. Aktualisasi metode kewarisan benar- benar bervariasi dari generasi satu dengan generasi yang lain, perbedaan metode kewarisan tersebut disebabkan adanya perbedaan keadaan dan kapasitas masyarakat mulai dari sosial, agama, adat istiadat, budaya dan sebagainya.1 Dalam KUH Perdata tentang hukum waris perdata digolongkan sebagai salah satu aspek hukum perdata yang mempunyai makna dasar yang terkandung didalamnya yaitu mengatur tetapi tidak ada unsur tuntutan dalam hal tersebut. Apapun yang dilakukan ahli waris terhadap hartanya sebelum ia wafat adalah kekuasaannya, dan itu Sebagai bagian dari hukum perdata yang bersifat mengatur. Pembagian harta peninggalan berdasarkan burgelijk wetboek ( BW ) memiliki dasar dan asas hukum yang jelas. Proses pemberian harta peninggalan kepada orang yang berhak atas harta tersebut akan memperoleh pendapatan yang lebih memuaskn, jika memahami dan mengenal makna hakiki dari dasar - dasar dan asas - asas dari BW tersebut. Hukum waris menerapkan asas bahwa hanya hak dan kewajiban di bidang hukum harta benda yang dapat diwariskan, Atau hak dan kewajiban yang dapat bernilai dengan uang, sehingga hak dan kewajiban dalam bidang hukum keluarga atau kepribadian, contohnya hak dan kewajiban sebagai istri atau ibu tidak dapat diwasiatkan.2 1 Ibid hal.52 2 Sibarani, Penerapan Legitime Fortie ( Bagian Mutlak ) Dalam Pembagian Waris Menurut Kitab Undang - Undang Hukum Perdata ( Studi Kasus Putusan Nomor 32/ PDT/2013/Pn.Jkt.BAR), Vol.5 2015. Hal. 23. 52 DOKTRIN - VOLUME. 1, NO. 3, JULI 2023
e-ISSN: XXXX-XXXX, p-ISSN: 2987-4866, Hal 51-69 Hukum waris adalah hukum yang mengendalikan perpindahan pusaka yang dilepaskan karena pemiliknya sudah meninggal dunia, dan pengaruhnya terhadap orang yang berhak menerima harta peninggalan itu. Berdasarkan intinya hanya kewajiban - kewajiban dan wewenang dalam lapangan hukum antara seseorang dan benda yang dapat dialihkan kepada yang berhak. Pasal 30 KHU perdata menjelaskan " pewarisan hanya terjadi karena adanya kematian ". Jadi harta ini hanya bisa pepindah tangan atau beralih ketika pemiliknya sudah kehilangan nyawanya.3 Hukum waris perdata, tidak berlangsung bagi segala kategori masyarakat, tetapi hukum waris perdata berlangsung bagi : a. Untuk kalangan Eropa dan sejenis dengan itu ; b. Untuk kalangan Timur asing Tionghoa ; c. Untuk kalangan Timur asing lainnya dan orang - orang pribumi yang menundukkan diri.4 Pada dasarnya ada unsur -unsur yang harus dipehuni dalam hukum waris : pertama adanya pewaris. Seseorang yang telah tiada , baik pria ataupun wanita yang melepaskan beberapa harta pusaka baik berbentuk hak maupun kewajiban yang wajib dilakukan sewaktu ia masih ada. baik melalui tastement ( wasiat ) ataupun tanpa tastement ( wasiat ) demikianlah yang disebut dengan makna pewaris ( menurut Eman Suparman ). Kedua ahli waris, merupakan seseorang yang menggambil alih kedudukan orang yang mewariskan atau orang berhak atas harta peninggalan tersebut. ( Emeliana Krisnawati). Ketiga mempunyai harta pusaka, yang mencakup seluruh kekayan dan segala hak dan kewajiban ahli waris di bidang hukum kewarisan yang beharga setara dengan uang. Hal ini bersasal dari harta warisan dalam kumpulan hukum waris eropa atau berasal hukum perdata yang berasal dari BW ( burgerlijk wetboek ).5 Dasar hukum pewarisan bagi ahli waris untuk mewariskan sejumlah harta warisan menurut sistem hukum waris BW adalah dengan 2 (dua) aturan , yaitu 1. Berdasarkan ketetapan undang-undang atau ab intestato wettelijk erfrecht, yakni ahli waris yang memperoleh bagian hasil dari pusaka peninggalan dengan alasan adanya korelasi keluarga menurut keturunan dengan ahli waris yang diatur oleh undang-undang. 3 Effendi Perangin, Hukum Waris , ( Jakarta : Pt, Raja Grafindo Persada 2014), hal. 2 4 Oemarsalin, Dasar - Dasar Hukum Waris Diindonesia, ( Jakarta : Rineka Cipta . 2015 ), hal. 19. 5 Maman Suparman, Hukum Waris Perdata, ( Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2015), hal. 16-20.
Bagian Mutlak ( Legitime Portie ) Ahli Waris Berbagai Golongan Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam 2. Ditunjuk dalam surat wasiat atau testamentair erfrecht yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian harta peninggalan pewaris, sebab dipilih atau ditentukan dalam surat wasiat yang dilepaskan oleh orang yang meninggalkan harta kekayaannya.6 Dasar hukumnya menetapkan bahwa tetap untuk meneruskan penetapkan hukum atas harta kekayaan orang yang telah wafat sedapat-dapatnya menurut kemauan orang yang meninggal itu. Hukum memiliki prinsip bahwa seseorang bebas menentukan kemauannya mengenai harta kekayaannya setelah ia wafat. Akan tetapi, jika yang bersangkutan tidak menetapkan sendiri ketika masih ada mengenai peristiwa apa yang akan terjadi dengan hartanya, dalam konteks ini hukum akan menetapkan kembali pengaturan harta yang akan diwariskan oleh orang tersebut.7 Menurut Pasal 833 dan Pasal 955 KUH Perdata bahwa seorang ahli waris atau orang yang dipilih untuk mewarisi, demi hukum mendapatkan semua hak dan kewajiban ahli waris, tanpa harus dilakukan oleh ahli waris, bahkan ahli waris tidak mengetahuinya Pasal di atas untuk menangani adanya suatu masa, ketika harta seseorang tidak ada pemiliknya akhirnya berada dalam keadaan vacuum. Pasal-pasal yang menjaga ahli waris dari kemungkinan akibat yang tidak adil antara lain Pasal 1023 KHU perdata. Pada pokoknya pasal tersebut mengemukakan bahwa ahli waris berwenang untuk meminta agar harta warisanny disahkan ke lembaga yang berwenang terlebih dahulu, kemudian setelah melihat keadaan harta peninggalannya barulah ia akan menentukan sikapnya.8 Pewaris sebagai pemilik harta, adalah memiliki hak mutlak untuk menata apapun yang dia inginkan terhadap hartanya. Hal ini merupakan efek dari hukum waris sebagai hukum yang bersifat mengelolah. ahli waris Legitimaris merupakan Ahli waris yang mempunyai hak mutlak atas bagian yang tidak tersedia dari harta peninggalan, Sedangkan bagian yang tidak terdapat dari harta peninggalan yang menjadi hak ahli waris Legitimaris disebut dengan Legitimaris portie. Jadi hak legitime portie ialah hak ahli waris yang sah atas bagian warisan yang tidak ada yang disebut ahli waris legitimaris.9 Hal terpenting dalam pembagian warisan adalah surat wasiat atau tastemen, yang sering di ucapkan dengan kehendak terakhir , merupakan determinasi oleh pewaris tentang apa yang 6 Sabungan sibarani, penerapan legitime fortie ( bagian mutlak ) dalam pembagian waris menurut kitab undang - undang hukum perdata ( studi kasus putusan nomor 32/ PDT/2013/Pn.jkt.BAR), Vol.5 2015. Hal.3. 7 Sembiring Rosnidar, Hukum Keluarga Harta - Harta Benda Dalam Perkawinan, ( Depok :Pt Rajagrafindo Persada, 2019), hal.193. 8 Ibid, hal. 1. 9 Sulih rudito, penerapan legitime fortie bagian mutlak dalam warisan menurut khu perdata, vol. 3, tahun 2015. hal. 2. 54 DOKTRIN - VOLUME. 1, NO. 3, JULI 2023
e-ISSN: XXXX-XXXX, p-ISSN: 2987-4866, Hal 51-69 berlangsung pada kekayaannya sesudah ia wafat.10 Karakter yang paling mendasar pada surat wasiat ialah mempuyai kekuasaan valid setelah penyusun surat wafat dan tidak bisa dicabut balik. Jika pengelolah surat masih hidup Surat ini masih bisa diubah atau dicabut, sedangkan setelah pengelolah surat wasiat wafat surat ini tidak dapat lagi diubah, maupun ditarik kembali oleh pihak manapun.11 Dalam penerapan hukum waris perdata, ahli waris menurut wasiatlah yang didahulukan, tetapi dengan pengistimewaan syarat, isi dan pembagian dalam surat wasiat tidak bertolak belakang dengan undang - undang . Pertimbangan hukum karena wasiat merupakan wasiat akhir dari ahli waris berkenaan dengan harta peninggalannya, Dengan Peraturan Tidak menyebabkan kerugian Bagian Ahli Waris yang tercantum dalam Undang - Undang. Karena Ahli Waris Menurut Undang - Undang Mempunyai Bagian Atau Hak Mutlak ( Legitime Portie ), Yang Tercantum Dalam Pasal 913 KHU Perdata Yang mana bagiannya tidak boleh di ganggu gugat. Berdasarkan hal - hal yang telah dijelaskan diatas, maka masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah B. Permasalahan a. Bagaimana pelaksanaan bagian mutlak ( legitime portie ahli waris berbagai golongan menurut undang - undang hukum perdata ? b. Bagaimana Konsep legitime Portie Menurut Kompilasi Hukum Islam? C. Metode Penelitian Tulisan ini menggunakan metode penelitian pustaka ( Library Research ) baik berupa buku, jurnal ilmiah, majalah, dan sebagainya. D. Pembahasan a. Pelaksaanaan Bagian Mutlak ( Legitime Portie ) Ahli Waris Berbagai Golongan Menurut Undang - Undang Hukum Perdata. Legitieme fortie (bagian mutlak) merupakan bagian dari warisan atau warisan yang harus dibagi di antara para ahli waris dalam garis lurus ke bawah dan ke atas, dan mengenai 10 Sabungan sibarani, penerapan legitime fortie ( bagian mutlak ) dalam pembagian waris menurut kitab undang - undang hukum perdata ( studi kasus putusan nomor 32/ PDT/2013/Pn.jkt.BAR), Vol.5 2015. hal. 4. 11 Sembiring Rosnidar, hukum keluarga harta - harta benda dalam perkawinan, ( Depok :Pt Rajagrafindo Persada, 2019), hal.93
Bagian Mutlak ( Legitime Portie ) Ahli Waris Berbagai Golongan Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam bagian mana ahli waris mencegah memutuskan sesuatu yang baik berupa hibah ( pemberian ) atau dalam bentuk hibah wasiat ( pasal 913 KHU perdata ).12 Sedangkan idris mulyono dalam bukunya mengenai legitieme portie menyebutkan : " bagian tertentu dari warisan yang tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan atau dengan kata lain legitieme portie adalah bagian dari warisan yang patut diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut hukum, untuk bagian mana dari pewaris yang tidak boleh menentukan sesuatu yang baik sebagai pemberian antara yang masih ada ataupun sebagai penerima wasiat ". Menurut prof. Subekti, legitieme portie adalah bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat disingkirkan oleh orang yang meninggalkan harta peninggalan itu. Hak legitieme portie seseorang akan kelihatan apabila ia dalam keaadan yang benar - benar muncul sebagai ahli waris sebagimana yang sudah ditetapkan hukum waris. Mengenai perkara ini yang berwenang atas suatu legitieme portie dinamakan legitimaris. ia bisa memohon penghapusan setiap testament yang tidak mematuhi haknya dan berhak meminta dilakukan pemotongan ( inkorting ) terhadap pemberian warisan , baik berupa erfstelling maupun legaat, atau bersifat shenking yang memotong haknya.13 Asser Meyyers mengemukakan tentang hukum warisan di Negeri Belanda halaman 148 menejelaskan bahwa tujuan dari legimie portie adalah untuk menghindarkan dan menjaga anak pewaris dari keinginan yang timbul untuk si pewaris menguntungkan orang lain.14 Adapun legitieme portie yang tercantum dalam KHU perdata mengikuti sistem Romawi. Hal ini diatur dalam pasal 913 KHU perdata berikut ini : " bagian mutlak atau legitieme portie merupakan bagian harta peninggalan yang wajib diberikan kepada ahli waris menurut garis lurus menurut undang-undang, atas bagian itu almarhum tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai pemberian antara yang masih hidup ataupun telah wafat ". Jadi makna dari pasal 913 KHU perdata diatas ialah : 1. bagian dari suatu warisan yang tidak dapat dipisahkan dengan pemberian sewaktu hidup ataupun pemberian dengan testament disebut dengan bagian mutlak. 12 Aprilianti, Rosida Idrus, Hukum Waris Menurut Undang - Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek , ( Bandar Lampung : Justice Publisher, 2o14 ), hal. 71. 13 Mamam Suparman, Hukum Waris Perdata, ( Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2015 ), hal. 90-9. 14 Oemarsalim, Dasar - Dasar Hukum Waris Di Indonesia, ( Jakarta : Rineka Cipta, 2012 ), hal. 86. 56 DOKTRIN - VOLUME. 1, NO. 3, JULI 2023
e-ISSN: XXXX-XXXX, p-ISSN: 2987-4866, Hal 51-69 2. bagian mutlak harus dibagikan kepada ahli waris dalam garis lurus keatas maupun kebawah. Oleh karena itu, legitieme portie hanya diserahkan kepada ahli waris garis lurus keatas dan kebawah, maka dari tu istri atau suami, saudara - saudara ( paman atau bibi ) tidak mempunyai hak atas legitieme portie. Jadi yang berkuasa atas legitieme portie adalah mereka garis lurus kebawah, mereka dalam garis lurus keatas serta anak zina yang dinyatakan sah.15 Hal - hal yang harus diperhatikan berhubungan dengan bagian mutlak (legitieme portie) 1. Orang yang tidak termasuk legitimaris bisa dikesampingkan dengan wasiat. 2. Bagian mutlak wajib selalu dituntut, jika tidak dituntut tidak terdapat legitieme portie. Apabila ada 3 legitimaris namun yang menuntut hanya 2, maka yang mendapatkan hanya dua itu saja. Yang satunya lagi tidak dapat karena tidak meuntut. 3. Seorang legitimaris mempunyai hak melepaskan / menuntut " bagian mutlak " tanpa serta dengan ahli waris legitimaris lainnya. 4. Penuntutan atas " bagian mutlak " baru bisa dilaksanakan terhadap hibah / hibah wasiat yang berakibat meminimalisir bagian mutlak dalam suatu harta peninggalan sesudah warisan bisa dialihkan. 5. Penuntutan itu bisa dilaksanakan terhadap sesuatu yang diberikan yang sudah dilaksanakan oleh pewaris, baik berbentuk " erfstelling " ( penunjukkan sebagai ahli waris ), terhadap seluruh pemberian yang dilaksanakan oleh si pewaris semasa ia masih ada ( hibah ). 6. Bagian ahli waris yang tidak menuntut itu sebagai bagian ahli waris berdasarkan wasiat itu, karena si pewaris menunjuk seorang ahli waris dengan wasiat untuk semua harta warisannya.16 Undang-undang hanya mempunyai hak menjelaskan bahwa seseorang itu berhak menuntut bagian mutlak ( legitieme portie ), ia harus menjadi ahli waris ab intestato dalam garis lurus ke atas, tanpa memandang apakah ahli waris itu langsung atau tidak. ahli waris sebagai akibat dari penolakan tersebut pada warisan. Ada beberapa syarat yang dapat menuntut suatu bagian mutlak (legitieme portie ), ialah: 1. Orang harus merupakan keturunan sedarah dalam garis lurus, dalam hal ini kedudukan garwa (suami/istri), berbeda dengan anak. Padahal setelah tahun 1923 pasal 852a KHU Perdata menganggap sama garwa (suami/istri) dengan anak, tetapi suami/istri tidak dalam garis lurus 15Maman Suparman, Hukum Waris Perdata, ( Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2015), hal.91. 16 Effendi Perangin, Hukum Waris, ( Jakarta : Rajawali Pers, 2014 ), hal.84.
Bagian Mutlak ( Legitime Portie ) Ahli Waris Berbagai Golongan Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam ke bawah, mereka termasuk dalam garis kesamping. Karena disebablkan istri/suami tidak mempunyai legitieme portie atau disebut non legitimaris. 2. Orang harus menjadi ahli waris ab intestato. Memandang kondisi tersebut tidak semua kerabat sedarah dalam garis lurus memilikinya. Mereka yang memilikinya adalah mereka yang termasuk ahli waris ab intestato. 3. Mereka adalah ahli waris ab intestato, tanpa memperhatikan wasiatnya. Ahli waris yang tidak memiliki bagian mutlak atau legitieme portie, yaitu pertama suami/istri yang paling lama hidup. Kedua, saudara-saudara ahli waris. Mereka tidak berhak ( non legitimaris )karena berada dalam garis kesamping . Digunakan atau tidaknya perhitungan berdasarkan legitieme portie sudah tergantung pada ada atau tidaknya hibah atas tastement (wasiat ) yang dapat dilakukan.17 Dalam hal ini besarnya legitimie portie diatur dalam pasal 914 KHU perdata sebagai berikut : " dalam garis lurus kebawah, apabila si yang mewariskan hanya meninggalkan anak yang sah satu- satunya saja, maka terdirilah bagian mutlak itu atas atas setengah dari haerta peninggalan, yang mana oleh si anak itu dalam pewarisan sedianya harus diperbolehnya. Apabila dua orang anak yang ditinggalkannya, maka bagian mutlak itu adalah masing - masing dua pertiga dari apa yang sedianya harus diwariskan oleh mereka masing - masing dlam pewarisan. Tiga orang atau lebih pun anak yang di tinggalkannya, maka tiga perempatlah bagian mutlak itu dari apa yang sedianya masing - masing mereka harus mewarisnya, dalam pewarisan. Dalam sebutan anak, termasuk juga di dalamnya sekalian keturunannya, dalam derajat keberapapun juga, akan tetapi mereka terakhir ini hanya di hitung sebagai pengganti sia anak yang mereka wakili dalam warisan- warisan si yang mewariskannya ".18 Untuk lebih jelasnya isi pasal 914 KHU perdata dapat di perhatikan dalam paparan berikut ini: 1. Jika hanya ada satu orang anak sah, maka jumlah LP nya = ½ x dari bagian menurut undang- undang. 2. Jika ada dua orang anak sah, maka jumlah LP nya = 2/3 x dari bagian menurut undang- undang. 17 Sulih Rudito, Penerapan Legitieme Portie Dalam Pembagian Warisan Menurut KHU Perdata. Vol 3, Tahun 2015. hal.11-12. 18Ibid, hal. 85 - 86. 58 DOKTRIN - VOLUME. 1, NO. 3, JULI 2023
e-ISSN: XXXX-XXXX, p-ISSN: 2987-4866, Hal 51-69 3. Jika ada tiga orang atau lebih anak sah, maka LP nya = ¾ x dari bagian menurut undang- undang. 4. Jika si anak sebagai ahli waris menurut undang-undang meninggal dunia lebih dahulu, mak hak legitime fortie beralih kepada sekalian anak-anaknya bersama-sama sebagai penggantian. Adapun ketentuan pasal 915 KHU perdata menyebutkan : " dalam garis lurus ketas bagian mutlak itu adalah selamanya setengah dari apa yang menurut undang - undang mejadi bagian tiap - tiap mereka dalam garis itu dalam pewarisan kerana kematian " Gari lurus keatas menurut pasal 915 KHU perdata diatas merupakan orang tua atau nenek, sehingga jumlah legitieme portie ialah satu per dua dari bagiannya sebagai ahli waris menurut undang - undang .19 Sedangkan bagian mutlak anak luar kawin ( diatur dalam pasal 916 ) : " bagian mutlak seorang anak luar kawin yang telah diakui dengan sah merupakan setengah dari bagian yang menurut undang - undang sedianya harus diwarisinya dalam pewarisan karena kematian ".20 Jadi, bagian anak laur kawin yang diakui sah, jumlah legitieme portie-nya ialah satu perdua dari bagiannya sebagai ahli waris menurut undang - undang, bai ada ataupun tidak ada anak sah dari pewaris. Dalam pasal 917 burgerlijk wetboek lebih dipertegas lagi , jika diantara para ahli waris ada yang tidak memiliki anak atau keturunan langsung dan juga tidak mmepunyai anak luar pernikahan yang diakui serta tidak mempunyai orang tua dan leluhurnya keartas, maka si wafat bebas menentukan keinginan terakhirnya atas harta kekayaannya dengan tidak berdasarkan hukum warisan tanpa hibah wasiat.21 Pada dasarnya tidak seluruh ahli waris memperoleh warisan dari pewaris. Orang - orang atau ahli waris yang tidak mempunyai hak atau hilang haknya untuk mendapatkan harta peninggalan dari pewaris karena kelakuannya yang tidak layak ( onvarding ), memperoleh warisan, pasal 838 KHU perdata : 1. Ahli waris karena putusan hakim dihukum karena mencoba membunuh pewaris ( pasal 838 ayat 1 ). 2. Ahli waris karena putusan hakim dihukum karena memfitnah pewaris melakukan kejahatan ( pasal 383 ayat 2 ). 19 Mamam Suparman, Hukum Waris Perdata, ( Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2015 ), hal. 93 20 Effendi Perangin, Hukum Waris, ( Jakarta : Rajawali Pers, 2014 ), hal.89. 21M.Wijaya.S, Tinjauan Hukum Surat Wasiat Menurut Hukum Perdata, Vol 2, Tahun 2014, hal 109.
Bagian Mutlak ( Legitime Portie ) Ahli Waris Berbagai Golongan Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam 3. Orang yang menghalangi orang yang meninggal ( pewaris ) dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya ( pasal 383 ayat 3 ). 4. Orang yang telah menggelapkan memusnahkan, atau memalsukan wasiat orang yang meninggal ( pasal 383 aat 4 ). 5. Menolak untuk menjadi ahli waris ( pasal 1075 KHU perdata ).22 Adapun hal atau perbuatan yang melindungi atas tuntutan tentang legitieme portie tercamtun dalam pasal 912 KHU perdata. Dalam hal ini pada pokok dasarnya tuntutan legitieme portie harus diisi, jika perlu dengan memotong hibah atau legaat. cara perlindungan yang diberikan oleh pasal 921 KHU perdata , ialah dengan menentukan dari jumlah mana besarnya. Legitieme portie ( LP ) harus dihitung, yaitu dengan cara : 1. Menghitung seluruh hibah yang sudah dibagikan oleh pewaris pada saat ia masih hidup, termasuk hubah yang dibagikan kepada salah seorang atau para legitieme portie. 2. Jumlah tersebut ditambah dengan kegiatan pewarisan yang sudah ada. 3. Kemudian dipotong hutang ahli waris 4. Dari jumlah tersebut dihitung besarnya, LP legitieme portie waris yang menuntut ( LP ). 5. Untuk menentukan berapa sebenarnya yang diterima oleh legitimasi ahli waris yang bersangkutan. Besarnya LP tersebut tetap harus dikurangi dengan hibah yang telah diterimanya, meskipun yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban kalimat yang menyatakan "segala sesuatu yang diterimanya dari almarhum" berdasarkan Pasal 921 KHU perdata termasuk apa yang telah diwariskan oleh pewaris. Cara untuk memenuhi legitieme portie dijelaskan dalam pasal 924 KHU perdata. " Segala hal antara yang masih hidup sekali - kali tidak boleh dikurangi, melainkan apabilsa ternyata, bahwa segala barang - barang yang telah diwasiatkan tidak cukup guna menjamin bagian mutlak dalam suatu warisan. Apabila kendati itu masihlah harus dilakukan pengurangan terhadap hibah - hibah antara yang masih hidup, maka pengurangan ini harus dilakukan mulai dengan hibah yang terkemudian, lalu dari yang ini ke hibah yang terkemudian, lalu dari yang ini ke hibah yang lebih tua dan demikian selanjutnya ".23 22Chesya Maranatha Rantung, Hilangnya Hak Seorang Ahli Waris Menurut Kitab Undang - Undang Perdata, Vol 6, Tahun 2018, hal 171. 23 Effendi Perangin, Hukum Waris, ( Jakarta, Rajawali, 2014 ), hal.100. 60 DOKTRIN - VOLUME. 1, NO. 3, JULI 2023
e-ISSN: XXXX-XXXX, p-ISSN: 2987-4866, Hal 51-69 Dengan demikian, sistem untuk memenuhi legitieme portie atau hak mutlak ini, antara lain sebagai berikut : 1. Ditanggung dari sisa warisan setelah dikurangi jumlah pelaksanaan wasiat. 2. Jika pemenuhan hak mutlak belum terpenuhi, maka diambil dari suatu wasiat tanpa memandang kapan wasiat itu dibuat, dan masing-masing wasiat dipotong atau diambil menurut perbandingan besarnya wasiat. 3. Jika wasiat juga tidak dbisa memenuhi hak mutlak, maka diambil dari hibah yang tanggal pemberiannya paling dekat dengan tanggal meninggalnya orang yang meninggalkan warisan. Jika porsi hibah yang sah telah tercapai, maka hibah lain tidak perlu dipotong atau dikurangkan dari hibah yang diberikan pada tanggal yang sama. Ini diambil berdasarkan perbandingan. 4. Legitieme portie hanya diperhitungkan jika ada hibah atau wasiat atau keduanya dan ada tuntutan ahli waris yang mempunyai hak tersebut.24 Perhitungan legitieme portie Pertama Menghitung bagian mutlak golongan 1 Bagian mutlak ahli waris dalam garis lurus ke bawah atau ahli waris golongan 1 (pertama). Ahli waris golongan 1 tidak berhak mendapat bagian mutlak, hanya mereka yang termasuk dalam garis lurus ke bawah saja yang berhak, sehingga suami atau istri tidak berhak mendapat bagian mutlak. Pasal 914 ayat ( 1 ) KHU perdata, menetapkan : " Dalam garis lurus kebawah, apabila si pewaris hanya meninggalkan anak ang satu-satunya, maka " bagian mutlak " anak itu berjumlah 'setengah'dari harta peninggalan yang oleh si anak itu dalam sedianya harus menerimanya ". Contoh : A meninggal dengan meninggalkan satu-satunya anak laki-laki B dalam surat wasiatnya A menunjuk orang lain x sebagai satu-satunya ahli waris. Buatlah pembagian harta peninggalan A !. Jawab : Pembagian : B dilepaskan sebagai ahli waris (onterfd) sehingga B hanya mempunyai hak atas bagian mutlaknya, yaitu ½ dari harta warisan yang seharusnya diterimanya. Jika A tidak menunjuk X 24 Maman Suparman, Hukum Waris Perdata, ( Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2015), hal. 95.
Bagian Mutlak ( Legitime Portie ) Ahli Waris Berbagai Golongan Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam sebagai ahli waris, maka B adalah satu-satunya ahli waris yang akan menerima seluruh harta peninggalan A, dalam hal ini B hanya mempunyai hak atas bagian yang sah darinya, yaitu ½ x seluruh harta warisan, sisanya atau ½ lainnya. bagian menjadi hak x, ditetapkan sebagai ahli waris tunggal. Pembagianya : B menerima LP-nya = ½ bagian X menerima = ½ bagian Jumlah = 2/2 bagian =1 Kedua Bagian Mutlak Ahli Waris "Golongan II" dan "Golongan III", Ahli waris yang termasuk dalam "golongan I" adalah orang tua, saudara-saudara laki-laki dan saudara perempuan, termasuk keturunan dari saudara-saudara tersebut sebagai pengganti. Menurut Pasal 915 KUH Perdata bahwa dalam garis lurus ke atas bagian mutlak itu selalu setengah dari apa yang menurut undang-undang menjadi bagian tiap- tiap keluarga sedarah dalam garis itu dalam pewarisankematian. Orang tua (bapak dan ibu), kakek dan nenek, serta para ke atas berhak atas legitieme portie dari anak, cucu, dan lain-lain keturunan ke bawah, semuanya menurut golongan dalam penampilan sebagai ahli waris. Walaupun saudara termasuk ahli waris golongan l, tetapi undang - undang tidak memberikan hak sebagai ahli waris atas bagian mutlak. Hal ini sama dengan suami maupun istri meskipun termasuk golongan 1, tetapi tidak berhak sebagai ahli waris atas "bagian mutlak". A meninggal dunia meninggalkan bapak B serta tiga saudara laki-laki C, D dan E. Dalam wasiatnya A mengangkat X (orang lain) sebagai satu-satunya ahli waris. Buatlah pembagian harta peninggalan A !. Jawab : Pembagian : Karena X yang diangkat sebagai satu- satunya ahli waris, maka B, C, D, dan E dibebaskan sebagai ahli waris dari A. C, D, dan E tidak berhak menerima bagian dari harta peninggalan A. Namun B berhak menuntut bagian mutlaknya, B dianggap sebagai satu-satunya ahli waris menurut undang-undang karena G, D, dan E dianggap tidak ada (Pasal 916 a). Pasal 916a dapat diterapkan apabila ada tiga syarat, yaitu: a) adanya ahli waris ab intestato (karena kematian), legitimaris (orang yang berhak atas bagian mutlak); 62 DOKTRIN - VOLUME. 1, NO. 3, JULI 2023
e-ISSN: XXXX-XXXX, p-ISSN: 2987-4866, Hal 51-69 b) adanya ahli waris ab intestato bukan legitimaris, c) adanya pihak ketiga (derden). Dalam permasalahan di atas syarat-syarat menurut Pasa l916a terpenuhi,yaitu B termasuk golongan a); CDE termasuk golongan b): X termasuk golongan c). bagian mutlak B, yaitu ½ dari harta peninggalan A. Jadi, pembagiannya: B menerima ½ x ¼ = 1/8 X menerima = 7/8 CDE tidak menerima bagian HPA = 8/8 = l 2) Jawaban Kedua Pertama-tama dilaksanakan wasiat X menerima 100% dan kemudian di- kurangi untuk menutup LP B sebesar 1/8 bagian, sehingga X menerima sisanya 7/8. Cara menutup legitieme portie "bagian mutlak" adalah dengan mengambil darí sisa harta peninggalan setelah dilaksanakan wasiat. Apabila jumlah sisa harta peninggalan setelah belum mencukupi, maka pemberian dengan wasiat dikurangi. Dalam hal ini semua pemberian dengan wasiat dikurangi berSama-sama menurut perimbangan besarmya bagian yang termuat dalam wasiat itu dan tidak memandang Kapan wasiat itu dibuatnya (Pasal 920 KUH Perdata), Apabila pemotongan dari wasiat itu belum mencukupi untuk menutun "bagian mutlak) maka dilakukan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 926 KUH Perdata. Hal ini termuat dalam Pasal 926 KUH Perdata adalah pengurangan atau pemotongan dari hibah pada waktu si pewaris masih hidup dan pemberian hibah dalam perjanjian kawin. Pelaksanaan pengurangan ini dilakukan menurut urutan dari tanggal yang paling dekat dengan tanggal meninggalnyasi pewaris. Untuk menghitung bagian mutlak perlu diperhatikan ketentuan Pasal 921 KUH Perdata berikut ini. Pertama, dilakukan penjumlahan dari semua harta peninggalan pada waktu si pewaris meninggal dunia ditambah dengan jumlah nilai uang atau nilai barang yang telah dihibahkan pada waktu si pewaris masih hidup. Kedua, barang yang telah dihibahkan ditinjau pada saat hibah dilakukan, namun barangnya dinilai menurut harga pada waktu si pewaris meninggal dunia. Walaupun si penerima hibah dibebaskan dari pemasukan barang atau uang yang telah dihibahkan, nanmun tetap dihitung untuk menghitung besarnya bagian mutlak" (legitieme portie). Contoh :
Bagian Mutlak ( Legitime Portie ) Ahli Waris Berbagai Golongan Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam A meninggal dunia pada tanggal I Januari 2005, meninggalkan seorano anak laki-laki B. Harta peninggalan A sebesar Rp l0.000.000,00. Pada waktu A masih hidup, telah memberikan hibah kepada X tanggal 1 Februari 2000 berupa uang sebesar Rp 20.000.000,00 dan kepada Y tanggal 1 Februari 2002 sebesar Rp l0.000.000,00. Para ahli warisAmenuntut haknya. Buatlah pembagian harta peninggalan A! Jawab: Pembagian: Harta peninggalan A Rp l0.000.000,00. Untuk menghitung bagian mutlak" B maka jumlah harta yang telah dihibahkan oleh A kepada X dan Y ikut dihitung. Bagian mutlak B: 1/2 x (10.000.000 + 20.000.000 + 10.000.000) = 1/2 x 40.000.000 20.000.000. Dari harta peninggalan A, B baru menerima Rp10.000.000,00. Jadi masih kurang Rp10.000.000,00. Jumlah sebesar Rp10.000.000,00 dikurangkan dari hibah yang telah diberikan kepada Y, sehingga Y harus membayar kembali kepada B untuk menutup "bagian mutlak" B sebesar Rp10.000.000,00. Dengan pemotongan dari Y "bagian mutlak" B telah terpenuhi, maka hibah yang telah diberikan kepada X tidak usah dipotong atau dikurangi.25 b. Konsep legitime Portie Menurut Kompilasi Hukum Islam Adapun tujuan Hukum waris Islam ialah untuk mengatur bagaimana pembagian harta peninggalan agar bisa bermanfaat dan di manfaatkan kepada ahli waris secara adil menurut ajaran Islam. Di mana tujuan ini memiliki makna yaitu harta peninggalan atau harta pusaka merupakan hak milik dari pewaris yang di peroleh melalui hasil kerja sendiri maupun di dapatkan oleh dirinya sebagai ahli waris secara sah dan dibenarkan oleh agama, dan begitu pula dengan ahli waris diperbolehkan untuk mendapatkan harta peninggalan dengan cara yang sudah di tetapkan dan di ajarkan oleh agama Islam.26 Tujuan ini menunjukkan bahwasannya fungsi hukum Islam ialah sebagai ajaran yang lurus yang mengarahkan manusia untuk menjalankan sesuai dengan apa yang di perintah oleh Allah SWT dan di ajarkan Nabi Muhammad Saw. Fungsi tersebut di antaranya berupa fungsi ibadah, fungsi amar ma'ruf nahi munkar, fungsi zawajir, dan fungsi tanzimwa islah al-ummah. 27 25 Maman Suparman, Hukum Waris Perdata, ( Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2015), hal.96-103. 26 Tamakarin.(1987). Asas-Asas Hukum Waris menurut Tiga Sistim Hukum. Bandung: Pionir, hlm. 84.15 27 Amrullah Ahmad, dkk.(1996). Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 89- 92 64 DOKTRIN - VOLUME. 1, NO. 3, JULI 2023
e-ISSN: XXXX-XXXX, p-ISSN: 2987-4866, Hal 51-69 Wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam ialah pemberian suatu harta benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga di mana pewaris telah meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 171 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Pengertian menurut kompilasi Hukum Islam tersebut mengandung arti bahwa agar ada nya suatu wasiat harus ada pewasiat, meliputi penerima wasiat dan benda yang diwasiatkan. Sedangkan klausul wasiat ialah suatu pemberian yang baru akan berlaku (mempunyai kekuatan hukum tetap) setelah yang memberikan meninggal dunia. Dengan demikian, wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam merupakan pemberian yang digantungkan pada kejadian tertentu, baik pemberian tersebut dengan atau tanpa persetujuan dari yang diberi wasiat.Kompilasi Hukum Islam mengambil dasar hukum wasiat dari Al-Qur"an dan hadits Nabi Muhammad SAW , antara lain:Al-Qur"an QS. al-Baqarah: 180-181:Artinya: "Diwajibkan atas kamu apabila seseorang diantara kamu kedatangan(tanda-tanda)maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiatuntuk ibu dan bapak dan karib kera-batnya secara ma'ruf. Ini adalahkewajiban atas orang-orang yang bertaqwa. Maka barang siapa yangmengubah suatu wasiat itu setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnyados-anya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. SesungguhnyaAllah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. al- Baqarah: 180-181). Ayat di atas menunjukkan bahwasannya apabila seseorang dalam keadaan marâdu al-maut dan mempunyai harta yang berlebih, maka dianjurkan untuk berwasiat terhadap kerabat-kerabatnya yang sangat membutuhkan. Disisi lain bagi pihak yang mendengarkan atau menerima. Wasiat, diharuskan bersikap jujur dan adil. Oleh karena jika orang-orang tersebut dengan sengaja mengubah isi wasiat, maka hal ini akan menghalangi tercapainya maksud baik dari pewasiat dan akan menanggung dosa atas perbuatannya tersebut. Pada dasarnya wasiat di ibaratkan seperti akad, maka dari itu sebaiknya wasiat disaksikan oleh dua orang saksi yang adil dan harus beragama Islam. Akan tetapi jika dalam keadaan terpaksa atau dalam keadaan perjalanan jauh yang tidak memungkinkan adanya saksi yang beragama Islam, maka diperbolehkan mengambil saksi yang berlainan agama. Maksud dari Amir Hamzah dan A. Rachmad Budiono, adanya saksi dalam ayat tersebut di atas diharapkan dalam perkara wasiat mudah diselesaikan jika ada persengketaan di kemudian hari setelah orang yang berwasiat meninggal dunia.Hadis riwayat Bukhari dan Muslim:Artinya: "Dari Sa'ad ibn Abi Waqash Beliau berkata: Saya berkata: YaRasulullah, saya orang yang mempunyai harta yang banyak (kaya) dantidak ada yang mewarisi saya kecuali seorang anak perempuan.Apakah saya sedekahkan dua pertiga harta saya? Beliau menjawab:Jangan. Saya bertanya lagi: Apakah saya sedekahkan separuhnya?Beliau menjawab: Jangan. Saya bertanya lagi: Apakah
Bagian Mutlak ( Legitime Portie ) Ahli Waris Berbagai Golongan Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam sayasedekahkan sepertiganya? Beliau bersabda: Sepertiga. Sepertiga itubanyak. Sesungguhnya kamu tinggalkan ahli warismu dalam keadaankaya lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaanmiskin yang akan meminta-minta kepada orang lain. 28 Pasal 195 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta wasiat kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya. Maksud dari adanya batasan wasiat ini adalah bertujuan untuk melindungi ahli waris yang bersangkutan dan mencegah praktek wasiat yang bisa merugikan mereka. Bagi setiap orang yang akan mewasiatkan sebagian hartanya, sebaiknya mendahulukan kepentingan ahli waris. Sebab meninggalkan ahli waris dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin.Oleh karena itu apabila pewasiat hendak mewasiatkan hartanya lebih dari sepertiga harta warisan dan maksud ini disetujui oleh ahli waris yang lain maka wasiat yang seperti itu sah dilakukan. Hal ini diatur dalam pasal 195 ayat (2) yang menyatakan bahwa wasiat hanya iperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya. Sementara pasal 201 yang menegaskan apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan, sedangkan ahli waris yang lain tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilakukan sampai batas sepertiga saja. Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang besarnya batasan wasiat yang dapat diberikan pada orang yang menerima wasiat Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam sama-sama membatasi besarnya wasiat hanya maksimal 1/3 (sepertiga) dari seluruh harta warisan. Adapun jika melebihi 1/3 harta warisan, maka membutuhkan ijin dari para ahli waris. Hukum Islam mengambil ketentuan ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Sa"ad ibn Abi Waqash yang diucapkan ketika Beliau sakit dan Rasulullah SAW mengunjunginya: Artinya: "Dari Sa'ad ibn Abi Waqash Beliau berkata: Saya berkata: Ya Rasulullah, saya orang yang mempunyai harta yang banyak (kaya) dantidak ada yang mewarisi saya kecuali seorang anak perempuan.Apakah saya sedekahkan dua pertiga harta saya? Beliau menjawab:Jangan. Saya bertanya lagi: Apakah saya sedekahkan separuhnya?Beliau menjawab: Jangan. Saya bertanya lagi: Apakah saya sedekahkan sepertiganya? Beliau bersabda: Sepertiga. Sepertiga itu banyak. Sesungguhnya kamu tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaanmiskin yang akan meminta-minta kepada orang lain."Kompilasi Hukum Islam juga bersandar pada 28 Ibid 66 DOKTRIN - VOLUME. 1, NO. 3, JULI 2023
e-ISSN: XXXX-XXXX, p-ISSN: 2987-4866, Hal 51-69 ketentuan hadits Sa"ad ibn Abi Waqash, yang tertuang dalam pasal 195 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan wasiat hanya diperbolehkan sebanyak banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta wasiat kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya. Maksud dari adanya batasan wasiat ini adalah bertujuan untuk melindungi ahli waris yang bersangkutan dan mencegah praktek wasiat yang bisa merugikan mereka. Bagi setiap orang yang akan mewasiatkan sebagian hartanya, sebaiknya mendahulukan kepentingan ahli waris. Sebab meninggalkan ahli waris dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin. Pasal 201 juga menegaskan apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan, sedangkan ahli waris yang lain tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilakukan sampai batas sepertiga saja. 29 E. Penutup Legitieme fortie (bagian mutlak) merupakan bagian dari warisan atau juga warisan yang harus dibagi di antara para ahli waris dalam garis lurus ke bawah dan ke atas, dan mengenai bagian mana ahli waris tersebut memutuskan sesuatu yang baik berupa hibah ( pemberian ) atau dalam bentuk hibah wasiat ( pasal 913 KHU perdata ). Ada beberapa syarat yang dapat menuntut suatu bagian mutlak ( legitieme portie ), ialah : Orang harus merupakan keturunan sedarah dalam garis lurus, dalam hal ini kedudukan suami istri berbeda dengan anak. Padahal setelah tahun 1923 pasal 852a KHU Perdata menganggap sama suami/istri dengan anak, tetapi suami/istri tidak dalam garis lurus ke bawah, mereka termasuk dalam garis kesamping. Karenakan istri/suami tidak mempunyai legitieme portie atau disebut non legitimaris, dan Orang harus menjadi ahli waris ab intestato. Memandang kondisi tersebut tidak semua kerabat sedarah dalam garis lurus memilikinya. Adapun ahli waris yang tidak memiliki bagian mutlak atau legitieme portie, yaitu pertama suami/istri yang paling lama hidup. Kedua, saudara- saudara ahli waris. Mereka tidak berhak ( non legitimaris )karena berada dalam garis kesamping. Konsep legitime portie menentukan bahwa ahliwaris memiliki bagian mutlak dari peninggalan pewaris yang tidak dapat dikurangi sekalipun melalui surat wasiat pewaris di atur baik dalam kuhperdata ataupun menurut Kompilasi Hukum Islam. Bagian mutlak atas hibah wasiat dalam Kompilsai Hukum Islam ini mempunyai persamaannya dengan KUH Perdata, yang pada intinya memberikan perlindungan kepada ahli waris yang mempunyai hubungan darah, namun dalam konsep yang berbeda menurut KUH Perdata yang berasal dari 29 Tafaqquh- Volume 3, Nomor 2, Desember 2015 108
Bagian Mutlak ( Legitime Portie ) Ahli Waris Berbagai Golongan Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam Belanda lebih di dasarkan pada sifat individualistis , sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan pada Al Quran dan Hadist lebih mendasarkan pada kemaslahatan. Menurut KUH Perdata, pada dasarnya setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengatur mengenai apa yang akan terjadi dengan harta kekayannya setelah meninggal dunia. Seorang pewaris juga mempunyai kebebasan untuk mencabut hak waris dari ahli warisnya. Akan tetapi untuk beberapa ahli waris ab intestato oleh Undang-undang diadakan bagian tertentu yang harus diterima mereka yang bagiannya dilindungi oleh hukum. Ahli waris ini dinamakan legitimaris, sedangkan bagiannya disebut legitime portie. Legitime portie adalah semua bagian dari harta warisan yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut Undang-undang, terhadap bagian mana orang yang meninggal dunia tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pembagian yang masih hidup maupun selaku wasiat. KUH Perdata. Kompilasihukum Islam membatasi pemberian hibah ditentukan tidak melebihi 1/3 dari harta pemberi hibah atas dasar mendahulukan kepentingan ahli waris dan jangan sampai meninggalkan ahli waris dalamk eadaan miskin sedangkan menurut kuhperdata perhitungannnya tergantung dari golongan berapa yang ditinggalkan oleh pewaris. DAFTAR PUSTAKA Nawawi Maimun , 2016, Hukum Kewarisan Islam , Surabaya : Pustaka Radja. Ibid Hal.52. Sibarani. (2015) Penerapan Legitime Fortie ( Bagian Mutlak ) Dalam Pembagian Waris Menurut Kitab Undang - Undang Hukum Perdata ( Studi Kasus Putusan Nomor 32/ Pdt/2013/Pn.Jkt.Bar), Vol.5 hal. 23 Perangin Effendi, 2014, Hukum Waris , Jakarta : Pt, Raja Grafindo Persada Oemarsalin, 2015, Dasar - Dasar Hukum Waris Diindonesia, Jakarta : Rineka Cipta Suparman Maman, 2015, Hukum Waris Perdata, Jakarta Timur : Sinar Grafika ). Sibarani Sabungan , penerapan legitime fortie ( bagian mutlak ) dalam pembagian waris menurut kitab undang - undang hukum perdata ( studi kasus putusan nomor 32/ PDT/2013/Pn.jkt.BAR), Vol.5 2015. hal.3. Rosnidar Sembiring, 2019, Hukum Keluarga Harta - Harta Benda Dalam Perkawinan, Depok:Pt Rajagrafindo Persada. Ibid, hal. 1. Rudito Sulih, 2015, penerapan legitime fortie bagian mutlak dalam warisan menurut khu perdata, vol. 3, hal. 2. Sabungan sibarani, penerapan legitime fortie ( bagian mutlak ) dalam pembagian waris menurut kitab undang - undang hukum perdata ( studi kasus putusan nomor 32/ PDT/2013/Pn.jkt.BAR), Vol.5 2015. hal. 4. 68 DOKTRIN - VOLUME. 1, NO. 3, JULI 2023
e-ISSN: XXXX-XXXX, p-ISSN: 2987-4866, Hal 51-69 Sembiring Rosnidar, hukum keluarga harta - harta benda dalam perkawinan, ( Depok :PT Rajagrafindo Persada, 2019), hal.93 Aprilianti, Rosida Idrus, Hukum Waris Menurut Undang - Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek , ( Bandar Lampung : Justice Publisher, 2o14 ), hal. 71. Ahmad, Amrullah dkk.(1996). Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Gema Insani Press. Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam, (Malang: IKIP, 1994), 66. Tafaqquh- Volume 3, Nomor 2, Desemer 2015 96.