ILUSTRASI COVER Pemilu menuju perubahan Grafis: INTEGRITO/IS 8 KANAL KPK BELAJAR DARI TOTO SI BEBEK KECIL 20 PUSAT EDUKASI PUSAT EDUKASI ANTIKORUPSI 22 MOZAIK RERESIK SAMPAH VISUAL 26 JEJAK KASUS KORPORASI KORUPSI DAFTAR ISI UTAMA 10 MENUJU CATATAN SEJARAH PEMILIHAN UMUM 2019 TINGGAL HITUNGAN HARI, RAKYAT JADI PENENTU BAK JURI. SEJUMLAH MASALAH BAHKAN POTENSI MASALAH TELAH DIPREDIKSI. POLITIK UANG DAN CALEG BEKAS KORUPTOR MELENGGANG TANPA GENGSI. INI PEMILU TERBESAR DAN MONUMENTAL DALAM PERJALANAN DEMOKRASI. PERLU DIKAWAL AGAR PEMILU TETAP SAKRAL. 28 TATAP MUKA DR. FIRMAN KURNIAWAN 54 AKUKPK TITIK AWAL DI JUANDA TIGA 34 PERINTIS E-SATRIA 57 CAKRAWALA KEJUJURAN DARI NEGERI SAKURA 37 TELADAN MAR'IE MUHAMMAD 60 JEDA IKANG FAWZI 46 KHUSUS TAK HENTI MENYEBARKAN 62 PARENTING MENGAJARKAN TOLERANSI, VIRUS ANTIKORUPSI BELAJAR MENGAKUI PERBEDAAN EDISI 1 TAHUN 2019 | INTEGRITO | 1
WARGA NET @dimas_muhmmd Keren juga admin KPK Tetap semangat yak tangkap para koruptor @eddybroadcaster Congrats...and thanks for US Department of Justice atas apresiasinya..kasus ini memang amat luas dampak nya Kepada yth Pimpinan dan komisioner KPK sehubungan dengan penulisan karya ilmiah perorang (Taskap) kami, mohon bantuan dan masukan tulisan kami sehingga bisa sempurna menjadi referensi serta ilmu yang bermanfaat. Terima kasih, hendri duarga @yeriksal Sukses terus KPK masyarakat selalu mendukung Jawaban : Terima kasih atas email yang disampaikan kepada kami, Mohon untuk menyertakan surat permohonan resmi, dan daftar pertanyaan melalui email ini sebagai prosedur yang harus dilengkapi, Terima kasih. @Hamidah_zulk Selalu bersama KPK untuk berantas korupsi Salam sejahtera, @LesmanaNtb Kami mendukung Indonesia bersih KKN @GnobeC Kepedulian akan pemerintahan yang bersih makin masif..terima kasih kelola negara ini dengan bersih Saya Betty Regina, seorang mahasiswi lulusan Universitas Bina Nusatara jurusan Hubungan Internasional. Bertujuan ingin mengajukan lamaran dengan posisi sebagai staf pendukung di perusahaan bapak/ibu. Mohon perkenanan bapak/ibu di tempat untuk mengkaji resume yang akan saya lampirkan. Saya ucapkan terima kasih, untuk waktu dan kesediaan yang telah bapak /ibu luangkan. @ferdis_tech mantabsss Salam saya, Betty Regina @MasAgus75196937 Mantab KPK Lanjutkan @SalomoSimangun2 mantap pencerahannya. @gerard_fatiha81 Sikat semua pak orang-orang yang ingin memperkaya diri sendiri itu, jangan ada sisa..doa rakyat menyertai KPK Jawaban : Sdr.Betty, Terima kasih atas email yang disampaikan kepada kami. Untuk menjadi pegawai KPK harus melalui proses rekrutmen pegawai, di mana KPK menggunakan konsultan independen (pihak ke-3) sebagai pelaksana melalui program rekrutmen Indonesia Memanggil. Rekrutmen di KPK dari berbagai disiplin ilmu, yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Informasi mengenai hal ini akan diumumkan pada media nasional dan website KPK. Sebagai informasi, KPK tidak setiap tahun melakukan rekrutmen tetapi tergantung dengan kebutuhan organisasi. Silahkan Saudara melamar apabila telah diumumkan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Silahkan menghubungi kembali apabila ada pertanyaan lebih lanjut. Terima kasih, Penanggung Jawab: Pimpinan KPK; Pengarah: Sekretaris Jenderal dan Kepala Biro Humas KPK; Pemimpin Redaksi: Yuyuk Andriati Iskak; Redaktur Pelaksana: Ipi Maryati; Staf Redaksi: Evi Tresnawati, Siti Sharatassyah, Putri Resyakasih. Kontributor: Afriyeni, Budi Prasetyo, Euodia Widya Lestari, Galuh Ayu Puspita, Shantika Embun Diniakbari; Desain & Layout: MM.Setiawan; Grafis & Foto: Iman Santoso, Indra Gunawan; Pengolahan Data: Ashani Saroso, Sicilia Julianty Hutabarat; Fotografer: Dian H Baay, Sheto Risky Prabowo, Siti Sharatassyah; Sirkulasi: Siti Sharatassyah. Alamat Redaksi: Komisi Pemberantasan Korupsi, Jln. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan 12950; Telepon: (021) 2557 8300, Faks (021) 5289 2456; Email: integrito@kpk. go.id; Website: Facebook: Komisi Pemberantasan Korupsi; Twitter: @KPK_RI; Instagram: @official.kpk 2 | INTEGRITO | EDISI 1 TAHUN 2019 2 | INTEGRITO | EDISI 1 TAHUN 2019 TAJUK PETRUK DADI RAJA Alkisah di Negeri Mayapada, ada seorang punakawan yang sudah mengabdi kepada puluhan ndoro (tuan)-nya. Punakawan tersebut bernama Petruk. Setiap kali ndoro- ndoro-nya memutuskan suatu kebijakan, petruk tertawa geli. Lantaran keputusan itu tidak bisa diterima nalar, sewenang-wenang membuat Mayapada kacau. Rakyat sengsara. Meski memiliki kesaktian yang dapat menghancurkan Sri Kresna hingga menjadi debu, Petruk bergeming. Petruk tetap menjadi punakawan, ngabdi kepada ndoro-ndoro-nya. Kali ini ia tidak ingin diam seperti dulu. Baginya, kemuliaan seseorang tidak terletak pada sta- tus sosial. Pengabdian pada bangsa tidak harus menempati posisi tertentu. Hingga suatu hari, Mayapada semakin semrawut. Petruk menjelma menjadi Prabu Kanthong Bolong. Dengan penyamarannya, ia melabrak semua tatanan dan menjungkirbalikkan anggapan umum di Negeri Mayapada, bahwa penguasa boleh bertindak semaunya, bahwa raja punya hak berlaku adil ataupun tidak. Tindakan Petruk membuat raja-raja geram. Lalu para raja bersekutu. Lahir skenario untuk membunuh Prabu Kanthong Bolong alias Petruk. Bukan dirinya yang terbunuh, justru raja-raja yang dihabisi oleh Petruk. Keadaan semakin semrawut, sampai akhirnya Semar Bodronoyo turun tangan. Menegur Petruk, anaknya. "Apa yang sudah kau lakukan, Thole? Apa yang kau inginkan? Apakah kamu merasa hina menjadi kawulo alit? Apakah kamu merasa lebih mulia?" tanya Semar. Petruk berlutut di hadapan Semar, orang tuanya. Petruk tak memban- tah atas teguran tersebut. Namun dalam hati ia berkata, "Ah...hanya Hyang Widi yang perlu tahu apa isi hatiku, selain Dia aku tak peduli" Jauh di lubuk hati yang terdalam, Petruk melakukan ini semua lan- taran tidak tahan dengan ulah para penguasa Mayapada. Yang buat rak- yat sengsara akibat perilaku sewenang-wenangnya. Maka seharusnya penguasa itu menghargai kawula. Penguasa itu harus ber- korban demi kawula, tidak malah ngrayah uripe kawula (menjarah hidup rakyat). Kwasa iku kudu ana lelabuhane (kuasa itu harus mau berkorban). Kuasa itu bah- kan hanyalah sarana buat lelabuhan. Kendati ia masih berkuasa, ia tidak akan di-petung (dianggap) oleh rakyat. Raja itu bukan raja lagi, kalau sudah diting- gal kawula. Siapa yang dapat memangkunya, agar ia bisa menduduki tahta, kalau bukan rakyat? Raja yang tidak dipangku rakyat adalah raja yang kon- catan (ditinggalkan) 'wahyu'. Kisah Petruk Dadi Raja di atas memiliki makna yang bisa kita petik sebagai simbol ketidakbecusan seorang pemimpin atau seorang yang tidak layak menjadi pemimpin akan membuat negara kacau. Menyambut pesta demokrasi Pilpres dan Pileg 2019, KPK men- dorong segenap elemen masyarakat berpartisipasi dan menggunakan hak politiknya. Dengan slogan "Pilih Yang Jujur" KPK mengajak pemilih untuk mengenali rekam jejak calon pemimpinnya. Agar hanya pemim- pin yang terbaik yang terpilih untuk memimpin negara ini. Pilih Yang Jujurl EDISI 1 TAHUN 2019 | INTEGRITO | 3 EDISI 1 TAHUN 2019 | INTEGRITO | 3
R AN A Pagar Manusia - Aksi solidaritas mengelilingi Gedung Merah Putih terhadap pegawai KPK yang diserang saat bertugas, Kamis (07/02). 4 | INTEGRITO | EDISI 1 TAHUN 2019 4 | INTEGRITO | EDISI 1 TAHUN 2019 EDISI 1 TAHUN 2019 | INTEGRITO | 5 EDISI 1 TAHUN 2019 | INTEGRITO | 5 P R S / O T R G E T N I I
R AN A 6 | INTEGRITO | EDISI 1 TAHUN 2019 6 | INTEGRITO | EDISI 1 TAHUN 2019 LIGA TROFEO - KPK, PPATK, dan OJK dalam laga persahabatan sepakbola yang diselenggarakan untuk mempererat koordinasi antarlembaga, Senin (25/02), Senayan Jakarta. EDISI 1 TAHUN 2019 | INTEGRITO | 7 EDISI 1 TAHUN 2019 | INTEGRITO | 7 P R S / O T R G E T N I I
KANAL Belajar dari Toto Si Bebek Kecil oto, si bebek kecil dengan bulu- nya yang keemasan. Ia suka bermain di padang rumput, mengejar kupu-kupu, melom- pat bersama kodok, menang- kap burung-burung kecil, dan mencium kelopak bunga. Ibu Toto selalu menga- wasinya dari jauh, sambil mengumpulkan rumput-rumput untuk makan mereka berdua. T Toto ingin sekali masuk ke hutan ter- larang, karena dari kejauhan terlihat pohon-pohon di sana suka bergerak-gerak, menjadi pe- nasaran. N a m u n , Ibu Toto yang selalu mengawasinya dari jauh, akan memanggil namanya ketika Toto mulai tidak terlihat. Toto Hingga pada satu hari, Toto berhasil lepas dari pandangan ibunya yang sedang sibuk mencari makan di padang rumput. Toto mengendap-endap menuju ke hutan terlarang. Jantungnya berdebar dengan rasa penaran yang semakin kencang. Toto masuk semakin dalam, pohon-pohon ber- goyang, suasana hutan terlarang pun se- makin remang. Tiba-tiba Toto melihat duri-duri tajam di segala sisi mengelilingi Toto. Toto pun ketakutan dan berteriak sekeras-kerasnya. Dia takut terkena tajam- nya duri namun dia tidak bisa berbuat apa- apa. Tiba-tiba muncul dari belakang sepa- sang tangan yang memegang pundak Toto. Totopun terbang, dibawa oleh Paman Bu- rung. Ternyata, si Ibu yang khawatir akan anaknya, meminta Paman Burung untuk menjemput Toto. Toto menyesal karena tidak disiplin dan mendengarkan larangan ibunya. Seharusnya dia tidak pernah ma- suk ke hutan terlarang tersebut. Itulah sepenggal cerita dongeng anak di Kanal Dongeng dari Kanal KPK TV. Yuuk, belajar disiplin dari pengalaman Toto. Ti- dak hanya disiplin, melalui beragam do- ngeng di Kanal Dongeng, anak-anak bisa belajar nilai-nilai antikorupsi lainnya. Ada nilai kejujuran, kepedulian, kemandirian, tanggung jawab, kerja keras, kesederha- naan, keberanian dan keadilan, dari Kanal Dongeng. Kali ini Kanal KPK TV bekerja sama de- ngan Dongeng TV memproduksi dongeng boneka jari sebanyak empat episode. Ba- nyak cerita menarik yang disajikan oleh Kak Rona Mentari dan teman-temannya. Dongeng boneka jari ini juga sangat meng- hibur dan bisa menjadi tontonan menarik bagi anak-anak. Selain itu, dongeng-do- ngeng yang dibawakan juga mengandung banyak nilai-nilai antikorupsi yang perlu ditanamkan kepada anak sejak dinil SAKSIKAN DAN UNDUH VIDEO DONGENG TERSEBUT DI KANAL KPK TV DENGAN ALAMAT 8 | INTEGRITO | EDISI 1 TAHUN 2019 8 | INTEGRITO | EDISI 1 TAHUN 2019 EDISI 1 TAHUN 2019 | INTEGRITO | 9 EDISI 1 TAHUN 2019 | INTEGRITO | 9
UTAMA 10 | INTEGRITO | EDISI 1 TAHUN 2019 10 | INTEGRITO | EDISI 1 TAHUN 2019 U T A M A MENUJU CATATAN SEJARAH PEMILIHAN UMUM 2019 TINGGAL HITUNGAN HARI, RAKYAT JADI PENENTU BAK JURI. SEJUMLAH MASALAH BAHKAN POTENSI MASALAH TELAH DIPREDIKSI. POLITIK UANG DAN CALEG BEKAS KORUPTOR MELENGGANG TANPA GENGSI. INI PEMILU TERBESAR DAN MONUMENTAL DALAM PERJALANAN DEMOKRASI. PERLU DIKAWAL AGAR PEMILU TETAP SAKRAL. Data Komisi Pemberan- tasan Korupsi (KPK) menyebut bahwa da- lam kurun waktu 2004- 2018 tercatat 104 kepala daerah terjerat kasus diantaranya; korupsi 86 bupati/wali kota, 3 wakil bupati/wali kota dan 15 gubernur. Gam- baran ini menandakan bahwa proses politik yang terjadi belum dapat menghasilkan pe- mimpin yang berintegritas. Lalu bagaimana dengan format baru Pemilihan Umum tahun ini? Tepatnya 16 Agustus 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Undang-Un- dang Pemilu yang baru. Terdaftar di lembaran negara sebagai Undang-Undang Nomor 7 Ta- hun 2017, undang-undang ini resmi jadi pa- yung hukum "Pemilu Lima Kotak". Sebutan ini mengacu pada lima jenis surat suara yang harus dicoblos oleh rakyat dalam waktu ber- samaan. Warna kuning untuk DPR RI, merah untuk DPD RI, biru untuk DPRD Provinsi, hi- jau untuk DPRD Kabupaten/Kota, dan warna abu-abu untuk Presiden dan Wakil Presiden. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Ang- graini mengatakan Pemilu 2019 merupakan momen paling bersejarah dan monumental. "Karena rakyat akan memilih caleg dan juga capres dalam satu waktu yang sama. Ini juga fase di mana kita memastikan bahwa perjalanan demokrasi Indonesia justru ma- kin berkontribusi bagi tata kelola pemerin- tahan yang baik," jelasnya dalam peluncuran EDISI 1 TAHUN 2019 | INTEGRITO | 11
UTAMA "Karena rakyat akan memilih caleg dan juga capres dalam satu waktu yang sama." Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) aplikasi pintarmemilih.id di Thamrin, Ja- karta Selatan. Dalam peta korupsi kepala daerah yang dimiliki KPK, mereka yang masuk bui lan- taran meloloskan beragam persoalan yang melibatkan korporasi, seperti perkara peng- adaan barang dan jasa, perkara perizinan, pe- merasan, penyalahgunaan wewenang, penyu- apan hingga tindak pidana pencucian uang. Biaya politik dalam kontestasi sebagai ca- lon kepala daerah yang besar diduga menjadi pangkal korupsi oleh kepala daerah. Biaya yang tidak sedikit tersebut dialokasikan un- tuk mendanai mulai dari mesin politik, tim sukses, kampanye, safari politik, hingga sak- si-saksi di tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sehingga, tak heran jika setelah men- jabat kepala daerah berupaya mengemba- likan modal politiknya dan terlibat dalam praktik korupsi. Hakim Artidjo Alkostar merumuskan definisi korupsi politik yaitu korupsi yang dilakukan pejabat politik dan uang hasil ke- jahatannya dialirkan untuk kegiatan politik. Contoh kasusnya ialah mantan Bupati Karan- ganyar, Jawa Tengah, Rina Iriani Sri Ratnan- ingsih. Dalam putusan majelis yang dilansir website Mahkamah Agung (14/8/2016), ditu- liskan bahwa terdakwa Rina mempergunakan sebagian uang hasil korupsi sebesar Rp2,4 mi- liar untuk kepentingan pribadi, yaitu dibagi- kan kepada pengurus politik pendukung ter- dakwa dalam rangka Pilkada 2008 sehingga perbuatan terdakwa merupakan korupsi po- litik. Praktik politik uang dan mahalnya biaya kampanye membuat pemimpin yang terpilih harus berupaya untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan. Belum lagi persoalan minimnya kader atau calon legislatif yang berkualitas untuk maju ke laga pertarungan Pemilu. Salah satu penyebabnya ialah gagal- nya partai politik melakukan kaderisasi. 12 | INTEGRITO | EDISI 1 TAHUN 2019 12 | INTEGRITO | EDISI 1 TAHUN 2019 Dalam buku Sistem Integritas Partai Po- litik (SIPP) yang telah disusun oleh KPK de- ngan kerja sama kepada Pusat Penelitian Po- litik - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyebut problematika kaderisasi se- bagai persoalan integritas partai politik yang harus segera dibenahi. Empat persoalan lain menyangkut keti- adaan standar etik partai, tantangan demo- krasi internal, sistem rekrutmen partai poli- tik hingga pendanaan partai politik. Pada Selasa, 19 Februari 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan 81 nama calon legislatif yang pernah menjadi terpidana tindak pidana korupsi. Hal ini men- jadi pertanyaan untuk komitmen parpol yang sebelumnya telah bersepakat dengan menan- datangani pakta integritas dalam komitmen pada perayaan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2018 di hadapan pimpinan KPK. Belum terlaksananya sistem transparansi rekrutmen yang baik di tubuh parpol menja- dikan parpol tak punya pilihan kader selain tetap merekrut kader yang sudah pernah menjadi terpidana korupsi lalu mencalonk- annya kembali sebagai pejabat publik, baik menjadi kepala daerah, anggota legislatif di tingkat nasional maupun provinsi dan kabu- paten/kota. Masalah ini bak muara dari ting- ginya biaya politik hingga berujung pada ma- har politik yang tinggi pula. Meski banyak persoalan dalam proses Pe- milu ini, namun rakyat tetap memiliki pilihan untuk menentukan siapa pemimpin yang la- yak maju. Beberapa portal rekam jejak caleg dihadirkan oleh berbagai elemen masyarakat yang peduli pada penyelenggaraan pemilu yang jujur. Sebab, masyarakat berhak tahu seluruh informasi tentang calonnya. Tidak boleh ada yang menutupi rekam jejak para calon atau merahasiakan status hukum yang mereka hadapi. Hadirnya portal-portal ini diharapkan dapat membantu rakyat dalam meyakinkan pilihannya. Situs-situs seperti pintarmemilih.id, rekamjejak.net, id, WikiDPR.org, serta iklancapres.id men- jadi alat informasi bagi rakyat agar rakyat tak asal pilihl UTAMA KITA BISA PILIH YANG JUJUR PILIHAN ADA BUKAN UNTUK DIABAIKAN. PILIHAN ADA UNTUK PERUBAHAN. MENENTUKAN PILIHAN TIDAKLAH SULIT. KARENA PEMIMPIN BERINTEGRITAS BUKAN YANG SUKA BERKELIT. SIAPKAN SUARA KITA, PILIH YANG JUJUR Tahun ini rakyat Indonesia bersiap menghadapi pesta besar, bukan pesta dansa yang penuh kerlap lampu disko, melainkan kerlip pesta demokrasi yang kita nanti- nanti. Ya, kita menantikan sebuah pemerin- tahan yang lebih baik, kita menantikan hasil demokrasi yang lebih baik, dan kita menanti- kan perubahan itu. Perubahan yang bisa men- dobrak kultur korupsi dan mampu berdiri se- bagai bangsa berintegritas. Bagaimana mewujudkan itu semua? Pe- milu 17 April 2019 adalah jawabannya. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budi- man mengatakan agar bangsa Indonesia suk- ses dan menjadi bangsa yang baik maka harus melewati pintu pertama yaitu Pemilu. "Hari itu kita akan menentukan orang-orang ter- baik kita untuk ngurusin bangsa ini, mulai EDISI 1 TAHUN 2019 | INTEGRITO | 13 EDISI 1 TAHUN 2019 | INTEGRITO | 13
UTAMA dari DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi, DPD, DPR RI, sampai presiden dan wakil presidennya," ujarnya saat diskusi "Pilih Yang Jujur" di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jakarta, Jumat (15/3). Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo pun mengimbau kita sebagai masyarakat Indonesia tidak boleh diam dan harus ikut berpartisipasi dalam Pe- milu 2019. "Ini bukan tahun politik tapi tepatnya ta- hun kedaulatan rakyat, di sinilah sebenarnya kedaulatan rakyat kita wujudkan. Jadi sayang sekali kalau sarana itu kita sia-siakan," ujar- nya. Ada sekitar 192 juta pemilih yang berhak untuk mencoblos di Pemilu 2019 nantinya, dan ada lebih dari 7800 calon legislatif (ca- leg) yang ditawarkan pada kontestasi berse- jarah ini. Dari masing-masing daerah pemi- lihan (dapil), pemilih akan diberikan puluhan nama dan foto calon legislatif. Ketua KPK Agus Rahardjo kembali meng- ingatkan untuk mengecek rekam jejak calon legislatif yang berkompetisi, "Jadi ketika Anda ke tempat pemilihan, Anda betul-betul punya keyakinan bahwa Anda memilih orang yang bisa mengubah negara menjadi jauh le- bih baik dalam waktu yang tidak terlalu lama." Di era teknologi informasi yang berkem- bang pesat seperti sekarang ini, tidaklah sulit untuk mengetahui rekam jejak dan siapa se- benarnya calon-calon legislatif yang bertem- 14 | INTEGRITO | EDISI 1 TAHUN 2019 pur di dapil kita. Kita bisa menemukannya di berbagai portal caleg yang tersedia, seperti aplikasi "KPU RI Pemilu 2019" yang dapat di- unduh pada telepon pintar kita, atau melalui situs seperti rekamjejak.net, wikiDPR.org, iklancapres.id, dan pintarme- milih.id. Di sini masyarakat bisa menemukan latar belakang pendidikan, pekerjaan, dan in- formasi seputar apa saja yang sudah pernah dilakukan (bagi caleg petahana) selama men- jabat hingga statusnya terkait rekam jejak ka- sus korupsi. Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina memberikan gambaran mengenai apa yang harus dipertimbangkan masyarakat Indonesia sebagai pemilih. Me- nurutnya, masyarakat harus mengetahui permasalahan yang terjadi di pemerintahan saat ini. Salah satunya persoalan korupsi yang menjerat sejumlah Anggota DPR RI. "Menurut ICW kriteria utama yang di- perlukan untuk menjadi penyelenggara ne- gara lima tahun ke depan ialah yang bisa mengubah wajah legislatif kita yang kemarin, tidak korup. Oleh karena itu publik harus le- bih awas dalam memilih," ujar Almas. Itulah kenapa Pemilu menjadi sangat penting. Semua permasalahan bangsa ini bisa kita perbaiki dengan pintu masuknya dari Pe- milu yang berintegritas. Politik Cerdas Ber- integritas KPK menyasar tiga elemen utama dalam Pemilu 2019, yaitu penyelenggara yang berintegritas, peserta yang berintegritas, dan yang paling penting ialah pemilih yang ber- integritas. Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyasar milenial sebagai pemi- lih yang perlu mendapat perhatian, "Karena milenial merupakan kelompok usia yang sa- ngat besar jumlahnya. Sekitar 80 juta kaum muda berstatus sebagai pemilih. Mereka mengakses teknologi dengan baik dan punya akses-akses informasi. Kami juga melihat milenial punya modalitas dan potensi dalam mewujudkan Pemilu yang betul-betul ber- makna dan Pemilu yang bisa berkontribusi bagi perubahan," terang Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini. Menurut Titi pemilih yang berintegritas ialah ketika seseorang memilih tidak hanya secara sadar bahwa dirinya telah mengguna- kan hak politiknya. Tetapi, juga benar dalam pilihannya. Untuk itu Perludem pun menye- diakan portal yang membeberkan riwayat ca- leg secara gamblang dalam pintarmemilih.id. Namun Titi pun tak menampik jika ada yang bertanya apakah kalau mantan terpidana ti- dak lebih baik daripada dia yang bukan man- tan terpidana. "Saya rasa pemilih itu berhak tahu keselu- ruhan rekam jejak caleg kita. Masalah pilihan lebih baik atau tidak, itu tergantung kepada pilihan personal pemilih dan kemampuan dia mengontrol proses Pemilu itu sendiri. Dan yang tidak boleh adalah menutupi rekam je- jak para calon atau merahasiakan status hu- kum yang mereka hadapi," ujar Titi. Semua yang dilakukan di atas adalah cara-cara untuk mengedukasi rakyat agar tak salah pilih. Titi mengatakan edukasi pemilih menjadi penting karena ada dua hal. Pertama, suara yang masyarakat berikan itu suara yang sah, bisa dihitung. Kedua, suara yang masya- rakat berikan itu dilandaskan pada informasi yang memadai. Sehingga, siapapun yang ter- pilih adalah kandidat yang dipilih berdasar- kan keputusan informasi yang memadai. Yang perlu diingatkan lagi ialah, kita, warga negara Indonesia yang terdaftar se- bagai pemilih akan mendapatkan lima surat suara yang harus dicoblos pada Pemilu 17 Ap- ril 2019, kecuali wilayah DKI Jakarta. Tidak seperti wilayah lain, pemilih di DKI Jakarta hanya akan mendapatkan empat su- rat suara karena DKI Jakarta tidak memiliki kursi DPRD kabupaten/kota. Ketua KPU Arief Budiman mengatakan memang bukan hal yang mudah untuk meny- osialisasikan kepada seluruh peserta Pemilu. UTAMA "Jadi ketika Anda ke tempat pemilihan, Anda betul-betul punya keyakinan bahwa Anda memilih orang yang bisa mengubah negara menjadi jauh lebih baik dalam waktu yang tidak terlalu lama." Agus Rahardjo, Ketua KPK "Paling mudah mengingat pilihan calon pre- siden dan wakil presiden karena hanya dua pasangan calon. Sementara, parpol itu ada 16 dan setiap dapil calonnya itu bisa mencapai 100. Kalau di dapil itu ada 10 kursi, berarti ada 160 caleg," jelas Arief. Ia pun meminta bantuan semua pihak, karena pekerjaan sosialisasi calon harus di- lakukan bersama-sama antara penyelenggara Pemilu dengan partai politik. Partai politik harus melakukan pendidikan politik terha- dap konstituennya. Siapa yang disebut kons- tituen ialah kita semua warga negara yang terdaftar sebagai pemilih, "192 juta orang i- tulah yang nantinya akan diperebutkan oleh parpol," tutup Ariefl Suasana pencoblosan di TPU - Pilkada DKI 2017. EDISI 1 TAHUN 2019 | INTEGRITO | 15
UTAMA PEMILU YANG BERSIH Satria Triawan, Mahasiswa S2 Ambar, Wartawan Pemilu bersih itu tanpa kecurangan, tanpa tekanan untuk memilih, dan tanpa politik uang. Jadi masyarakat bisa memilih pemimpinnya sesuai hati nurani. Komunikasi Menurut saya pemilu bersih itu bagus banget karena pemilu bersih itu mencerminkan budaya kejujuran di dalamnya dengan tidak melakukan kecurangan di dalamnya APA PENDAPATMU TENTANG PEMILU BERSIH? Ida Nurlaila, Ibu Rumah Tangga Pemilu yang bersih adalah Pemilu yang tidak ada unsur intimidasi terhadap pemilih yang merupakan bentuk perwujudan dari demokrasi yang maju. Selvi Anggrainy, Karyawan Swasta. Ini bukan tentang pemimpin yang tanpa cela. Tapi, ini tentang pemimpin yang mau bekerja untuk kemajuan bangsa. Pemimpin yang melaksanakan tugasnya benar untuk rakyat. Fazrinia, Karyawan Swasta Pemimpin yang bersih? Pada saat menjabat beliau tidak memanfaatkan kepemimpinannya untuk kepentingan pribadinya. PEMIMPIN YANG BERSIH YANG SEPERTI APA? Pujo Wibowo, Karyawan swasta Pemimpin yang paham apa yang sebenarnya dipimpin, berintegritas. Cerdas dan mencerdaskan, tidak membodohi. Berwibawa, tahu dosa dan Subekti, Pengemudi ojek online Pemimpin yang bersih, mengayomi masyarakat, jujur, adil, peduli, menghargai dan mendengarkan, enggak sotoy. terpenting paham ilmu agama. 16 | INTEGRITO | EDISI 1 TAHUN 2019 16 | INTEGRITO | EDISI 1 TAHUN 2019 UTAMA Satria Triawan, Mahasiswa S2 Komunikasi Ya, ingat. Menurut saya, saya memilih orang yang kurang tepat dan pada saat ini ia menyalonkan diri kembali, dan saya tidak yakin akan memilihnya kembali Subekti , Pengemudi Ojek Online Siapa ya pemilu terakhir lupa banget...sepertinya tidak perlu disebut wkwk MASIH INGAT NGGAK SIAPA YANG DIPILIH PADA PEMILU TERAKHIR? KALAU INGAT, APA MENURUTMU PILIHANMU TEPAT? PERNAH BERKOMUNIKASI DENGAN 'WAKIL RAKYAT' PILIHANMU? Indra Lesmana, PNS Ingat. Tepat. Di era internet saat ini, sangat memudahkan komunikasi antara masyarakat dengan para wakil rakyat. Semoga semakin banyak wakil rakyat yang aware terhadap Priyanto, PNS Ingat, kita sebagai pemilih harus meriset calon kita sebelum memilih perkembangan iptek BAGAIMANA KAMU MENILAI CALON PILIHANMU? KRITERIA APA YANG HARUS DIMILIKI CALON? Pujo Wibowo, Karyawan Swasta Nafisa , Pelajar, Pemilih Pemula Melihat melalui kepribadiannya, beliau harus tegas, berwibawa, adil dan amanah. Dikenal masyarakat, tujuan jelas dan bukan cuma dongeng kampanye. Calon harus berpendidikan, memiliki track record yang jelas untuk menduduki jabatannya. Ambar, Wartawan Nilainya enggak cuma dari visi misi atau janji saja, karena itu teknis. Siapapun bisa. Saya lebih ngelihat ke rekam jejaknya saja sih, selama ini apa yang sudah diperbuat di lingkungan si calon sebelumnya. EDISI 1 TAHUN 2019 | INTEGRITO | 17 EDISI 1 TAHUN 2019 | INTEGRITO | 17
UTAMA PEMILU ITU MENYENANGKAN KENAPA KITA HARUS MILIH? BAGAIMANA MENJADI PEMILIH YANG BERINTEGRITAS? SEBAGAI ANAK MUDA APA YANG BISA DILAKUKAN DALAM PEMILU? PERTANYAAN- PERTANYAAN TERSEBUT KERAP MUNCUL PADA FORUM-FORUM DISKUSI, BAIK ITU DISKUSI BERSAMA TEMAN ATAU DISKUSI TERBUKA DENGAN PARA PAKAR K omisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menargetkan tiga ele- men pokok dalam menyukses- kan Pemilu, salah satunya ialah pemilih. KPK memandang pe- milih memiliki peran yang signifikan. Pe- milih yang jujur akan memilih pemimpin yang berintegritas. Pemilih yang cerdas akan mencari dan memilah informasi yang benar tentang program dan rekam jejak ca- lon. Wawancara integrito kali ini dengan Di- rektur Eksekutif Perkumpulan untuk Pe- milu dan Demokrasi (Perludem) Titi Ang- graini untuk mengetahui apa yang harus dilakukan seorang pemilih menuju Pemilu. Wawancara dilakukan saat peluncuran ap- likasi "Pintar Memilih" di Auditorium Ke- dasi, Graha Niaga, Thamrin, Jakarta Pusat, pada 16 Februari 2019. Berikut petikan wa- wancara kami: Menurut Anda, apa yang berbeda dari Pemilu dulu dan sekarang? Pemilu ini adalah Pemilu yang paling historikal dan paling monumental karena ini adalah Pemilu ke-12 dalam perjalanan penye- lenggaraan Pemilu di Indonesia. Dan Pemilu ke-5 setelah reformasi. Mengapa kemudian dia bersejarah dan monumental? Karena untuk pertama kalinya pemilih akan memilih Caleg dan juga Capres secara bersamaan. Jadi, lima surat suara sekaligus pada hari, waktu, dan TPS yang sama. Selain itu, penyeleng- garaan Pemilu 2019 merupakan satu fase di mana kita memastikan bahwa perjalanan demokrasi Indonesia justru makin berkontri- busi bagi tata kelola pemerintahan yang baik. Pemilu bebas dan adil baru bisa terpe- nuhi kalau salah satu unsurnya yaitu pemilih, terbebas dari kebohongan informasi yang menyesatkan dan tekanan. Memilih itu bukan hanya soal ritual, tapi juga soal agenda dan motivasi sebagai seorang warga negara. Bahwa memilih itu adalah bagian dari siklus rutin 5 tahunan, di mana kita sebagai warga negara diberi kesempatan untuk me- milih figur-figur terbaik yang akan mengatur hidup kita melalui penyelenggaraan pemerin- tahan dan tata kelola bernegara. Jadi, bisa di- bayangkan kalau pemilih hanya menganggap Pemilu se- kadar ritual datang ke TPS setelah itu sele- sai, maka Pemilu ya hanya sekadar agenda rutin saja. Seberapa penting edukasi pemilih di- lakukan? 18 | INTEGRITO | EDISI 1 TAHUN 2019 Edukasi pemilih itu menjadi penting karena ada dua hal. Satu, suara yang mereka berikan itu suara yang sah, bisa dihitung. Ke- dua, suara yang mereka berikan itu dilandas- kan pada informasi yang memadai. Sehingga siapapun yang mereka pilih adalah kandidat yang dipilih berdasarkan keputusan informasi yang memadai. Itulah mengapa edukasi pe- milih itu penting, untuk membuat demokrasi punya makna. Bahwa pemilih memilih secara sadar? Iya, bahwa dia memilih tidak hanya sadar tapi juga benar. Agar Pemilu tidak dimaknai secara ritual tapi juga agenda yang menye- nangkan, agenda yang membuat mereka nya- man untuk melaluinya. Benar-benar rakyat sedang pesta, begitu? Ya, karena mereka sebagai warga negara diakui hak-haknya bisa bebas mengekspresi- kan pilihannya. Dengan cara tadi bahwa me- reka mendapatkan informasi yang memadai dan tidak terbelenggu oleh informasi bohong, menyesatkan apalagi tekanan intimidasi, poli- tik uang, atau yang sifatnya kekerasan lainnya. Hari ini Perludem luncurkan aplikasi berbasis situs web yaitu pintarmemilih. id dengan sasarannya milenial. Kenapa milenial? Karena milenial merupakan kelompok usia yang sangat besar jumlahnya. Sekitar 80 juta kaum muda berstatus sebagai pemilih. Mereka mengakses teknologi dengan baik dan punya akses-akses informasi. Kami juga melihat milenial punya modalitas dan potensi dalam mewujudkan Pemilu yang betul-betul bermakna dan Pemilu yang bisa berkontribusi bagi perubahan. Dari sejumlah sosialisasi untuk edukasi pemilih, apakah semua itu sudah cukup jadi sumber informasi? Pemilu Indonesia ini adalah Pemilu se- rentak terbesar di dunia, ketersediaan sumber informasi itu memang sudah banyak pihak yang menyediakan, tetapi dengan skala dan besarnya Pemilu indonesia, masih diperlu- kan lebih banyak pihak dan elemen lagi untuk bekerja bersama mengelaborasi Pemilu kita. Misalnya, saat ini kita ada 800 ribu lebih situs online yang menyebarkan kebohongan. Ha- rusnya, jauh lebih banyak situs yang mengin- UTAMA formasikan kebenaran. Kemunculan kanal informasi baru yang menyediakan kebenaran akan semakin baik, sehingga ruang itu tidak tersedia bagi informasi bohong. Tapi juga harus didorong kerja-kerja offline, turun ke masyarakat, berdiskusi langsung ke komunitas-komunitas, sekolah, perguruan tinggi, itu yang sangat diperlukan. Mereka kadang sudah mengakses namun be- lum terdorong. Bagaimana mengenai kandidat yang latar belakangnya bekas terpidana ko- rupsi? Makanya kemudian pintarmemilih.id membuka riwayat hidup dan rekam jejak para calon. Kalau di web KPU itu orang harus download dulu Caleg tersebut mantan napi atau bukan. Tapi kita menyajikan dengan tam- pilan web, jadi mereka bisa langsung mencari. Lalu ada pertanyaan, apakah mantan terpidana tidak lebih baik daripada dia bukan mantan terpidana? Jawabannya ialah intinya pemilih itu berhak tahu keseluruhan rekam jejaknya, masalah pilihan lebih baik atau tidak, itu tergantung kepada kemampuan pemilih dalam mengontrol proses Pemilu itu sendiri. Dan yang tidak boleh adalah menu- tupi rekam jejak para calon atau meraha- siakan status hukum yang mereka hadapi. Terakhir, bagaimana mengenai Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) yang telah disusun KPK bersama partai politik bisa dipatuhi dan direalisasikan oleh parpol? SIPP ini bukan hanya agenda KPK dan parpol, tapi ini adalah agenda seluruh pemilih Indonesia untuk mendapatkan parpol yang demokratis, karena mereka semua yang akan mengakses saluran-saluran kekuasaan yang mengatur hajat hidup orang banyak. SIPP adalah salah satu upaya kita untuk memastikan politik sebagai alat demokrasi betul-betul bekerja dalam kultur demokra- tis. Tetapi tidak cukup hanya mengandalkan itikad baik untuk mau dan bersedia menerap- kan standar-standar integritas yang sudah di- siapkan. Perlu dorongan dan tuntutan publik untuk memastikan bahwa standar integritas partai politik yang dibuat itu diakomodir dalam regulasi dan kebijakan yang mengikat para pembuat Undang-undang. Karena Revisi UU parpol saya rasa tidak cukup mengandalkan kerelaan parpol, tapi juga harus ada intervensi lebih formal dan melembaga l EDISI 1 TAHUN 2019 | INTEGRITO | 19
PUSAT EDUKASI PUSAT EDUKASI ANTIKORUPSI Tahun 2011, Pusat Edukasi Anti- korupsi atau lebih dikenal Anti- Corruption Learning Center (ACLC) masih menjadi bagian dari fungsi Di- rektorat Pendidikan dan Pelayanan Masyara- kat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, seiring kebutuhan pencegahan ko- rupsi yang lebih besar, Pusat Edukasi Anti- korupsi kini berdiri sendiri di bawah Kedepu- tian Pencegahan KPK. Visi pembentukannya adalah menjadi pusat pembelajaran antikorupsi kelas dunia dan menjadi referensi regional untuk pem- bangunan nilai integritas. Awalnya bernama ACLC, Pusat Edukasi Antikorupsi ini dibangun sebagai pusat edu- kasi yang independen dengan bantuan lem- baga donor Jerman (GIZ). Saat itu KPK dan GIZ bersama-sama menentukan bentuk dan strategi serta membangun materi-materi pembelajaran antikorupsi. Tiga program utama Pusat Edukasi Antikorupsi didesain untuk memenuhi ke- butuhan internal maupun eksternal. Pertama, program internal yang fokus pada penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan untuk para Pegawai KPK baik terkait kegiatan-kegiatan penindakan mau- pun pencegahan korupsi. Salah satunya dilakukan dengan menye- lenggarakan pelatihan-pelatihan untuk pega- wai menggunakan standar khusus yang diuji melalui skema sertifikasi kompetensi. Hara- pannya, kualitas kompetensi pegawai KPK dalam bekerja tetap terjaga. Kedua, program eksternal, yakni menye- lenggarakan program pendidikan dan pela- tihan untuk Kementerian, Lembaga, Peme- rintah Daerah, sektor swasta, politik, LSM serta masyarakat umum di dalam dan luar negeri. Sasaran program ini adalah meningkat- kan kompetensi di bidang antikorupsi untuk Kementerian/Lembaga/Pemda, swasta dan publik umum sesuai kebutuhan dan arah ke- bijakan strategis KPK. Termasuk di dalam- nya pengelolaan dan pemanfaatan Penyuluh Antikorupsi (PAK) dan Ahli Pembangun In- tegritas (API). Cakupan program ini meliputi evaluasi alat uji atau asesmen dan evaluasi kuriku- lum/modul/bahan ajar pendidikan dan pela- tihan untuk PAK dan API. Di tahun 2018 ini, total 85 peserta telah disertifikasi. Pelatihan antikorupsi program eksternal juga men- cakup peserta dari luar negeri. Di tahun lalu, telah diselenggarakan kelas internasional. Pesertanya adalah para pejabat dan profesional dari 5 lembaga antikorupsi di kawasan, yaitu: Independent Joint Anti-Cor- 20 | INTEGRITO | EDISI 1 TAHUN 2019 ruption Monitoring and Evaluation Commit- tee (MEC) Afganistan; Bureau Independent (BIANCO) Madagaskar; Anti-Corruption Anti-Corruption Commission (ACC) Bangla- des; Administrative Control Authority (ACA) Mesir; dan Anti-Corruption Commission of the Republic of the Union of Myanmar (ACCM). Terakhir, program ketiga adalah Sertifi- kasi Profesi. Kegiatannya melakukan serti- fikasi kepada penyuluh antikorupsi dan ahli pembangun integritas serta pengembangan sertifikasi di bidang antikorupsi lainnya. Dalam program ini, Pusat Edukasi Anti- korupsi berhasil mendorong pendirian Lem- baga Sertifikasi Profesi (LSP) dengan bekerja sama kepada Badan Nasional Sertifikasi Pro- fesi (BNSP). Hingga saat ini total Penyuluh Antik- korupsi dan Ahli Pembangun Integritas yang telah tersertifikasi berjumlah 256 PAK dan 47 API. Di samping itu juga terdapat 30 orang pelatih internal yang direncanakan akan te- rus bertambah jumlahnya. Terkait fasilitas Pusat Edukasi Anti- korupsi, pada rentang 2016 hingga 2018 telah dilakukan renovasi bertahap untuk 4 lantai di Gedung KPK yang berlokasi di Jl. HR. Rasuna Said. Renovasi dilakukan untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran dan membangun e-learning blueprint. PUSAT EDUKASI "Jadi KPK berharap Pusat Edukasi Antikorupsi dapat memberikan kontribusi dalam upaya pembangunan nilai integritas nasional." Dan, pada 26 November 2018, Gedung KPK lama tersebut resmi difungsikan sebagai lokasi Pusat Edukasi Antikorupsi. Dari 4 lantai yang difungsikan, lantai dasar diperuntukkan sebagai lobi dan pusat bermain anak. Ruang bermain anak berisi sejumlah alat yang mengedukasi anak-anak usia PAUD hingga SD. Masih di lantai 1, terdapat auditorium yang digunakan untuk kelas pendidikan anti- korupsi. Lantai 2, terdapat perpustakaan dan ruang sindikat yang dapat dimanfaatkan se- bagai ruang diskusi kelas-kelas kecil. Lantai 3, digunakan sebagai kantor dan sekretariat LSP. Sedangkan, di lantai 4 terdapat mini teater, ruang komputer dan sejumlah ruang kelas kecil. KPK berharap Pusat Edukasi Antikorupsi dapat memberikan kontribusi dalam upaya pembangunan nilai integritas nasionall EDISI 1 TAHUN 2019 | INTEGRITO | 21
MOZAIK RERESIK SAMPAH VISUAL PASUKAN PEMBERANTAS SAMPAH VISUAL Coba Anda perhatikan dengan saksa- ma pemandangan apa yang Anda lihat saat di perjalanan menuju kantor atau pulang ke rumah. Coba hitung, berapa banyak spanduk dan baliho berisi pesan kampanye politik yang menodai keindahan kota? Semakin hari, sampah visual itu semakin menjamur. Apalagi di tahun politik ini, ba- nyak sekali spanduk kampanye berisi foto de- ngan segala pesan yang merupakan janji-janji calon legislatif, atau calon presiden. Teroris visual yang terus-menerus mempromosikan dirinya lewat spanduk, seakan tidak peduli dengan kemerdekaan visual masyarakat. Me- reka terus bertanding mencuri perhatian pu- blik lewat spanduk yang dipajang tidak sesuai pada tempatnya. Seorang dosen Desain Komunikasi Visual (DKV) Institut Seni Indonesia (ISI) Yogya- karta, Dr. Sumbo Tinarbuko merasa gelisah melihat realita itu. Ia menyayangkan hasil karya dari disiplin ilmu yang ia geluti selama lebih dari 20 tahun, yaitu desain komunikasi visual justru memberikan efek negatif ka- rena hasil akhirnya berujung menjadi sebuah spanduk yang dipajang dipinggir jalan. "Efeknya justru tidak memberikan keber- 22 | INTEGRITO | EDISI 1 TAHUN 2019 22 | INTEGRITO | EDISI 1 TAHUN 2019 MOZAIK manfaatan atas pesan yang diberikan. Yang terjadi malah justru sebaliknya." ujar Sumbo saat dihubungi via telepon oleh Integrito. Padahal, menurutnya hanya 20 persen pesan yang akan sampai kepada publik. 80 persen lainnya justru menjadi sampah visual. Mata kuliah yang dipercayakan kepada- nya sejak tahun 2003 itu, memberikan ins- pirasi Sumbo untuk melakukan sebuah ge- rakan demi kemerdekaan visual masyarakat. Ia membentuk komunitas Reresik Sampah Visual di tahun 2012 bersama mahasiswanya. Ia membangun virus kebaikan dan mengajak masyarakat untuk cinta dan peduli dengan lingkungan lewat media sosial. Komunitas yang berbasis di Yogyakarta ini memiliki misi menjadikan ruang publik tetap milik publik. Ruang publik tidak boleh digunakan untuk kepentingan sebuah merek dagang, calon legislatif, dan calon presiden. "Yang namanya ruang publik kan enggak boleh diprivatisasi oleh merek dagang, caleg, capres, atau parpol. Yang lebih gila lagi, kalau memprivatisasi pohon. Maka kemudian kami memperjuangkan ruang publik harus tetap milik publik," ucap pria kelahiran Jakarta, 4 April 1966 ini. Untuk mengupayakan hal tersebut, le- wat komunitas ini Sumbo melakukan banyak cara, mulai dari sosialisasi melalui media sosial, terjun langsung ke lapangan untuk membersihkan sampah visual, memberikan edukasi kepada masyarakat, hingga mempe- ngaruhi kebijakan pemerintah setempat. buat oleh pemerintah kota Yogyakarta. Meskipun telah diadopsi menjadi per- aturan resmi, teroris visual masih saja me- lancarkan aksinya menyebarkan sampah visual di ruang publik. Gangguan visual itu dapat me- nyebabkan bencana sosial, terutama menyangkut de- ngan lingkungan. Saat kondisi ruang pu- blik sudah penuh sesak dengan sampah visual, dan sudah membuat masyarakat gerah, saat itulah gerakan ini akan mulai beraksi. Pertama-tama, sebagai inisiator Sumbo diberi tanggung jawab un- tuk melakukan riset terlebih dahulu. Daerah mana yang benar-benar sudah menumpuk sampah visualnya. Kemudian, Sumbo akan mengajak rekan-rekannya melakukan aksi di daerah tersebut. Bahkan, tidak jarang Sumbo berkolaborasi dengan pemerintah setempat. "Yang ikut aksi bisa 50 orang, bisa 32 orang. Kalau bareng pemerintah kota, bisa ra- tusan orang" ungkap Sumbo. Sumbo mengungkapkan, dalam tiga jam menyisir jalanan sepanjang 3 kilometer saja, tim dapat mengumpulkan minimal 2 truk sampah visual. Seluruh sampah visual yang mereka kumpulkan, kemudian didaur ulang. Protes yang dibalut dengan kegiatan ber- sih-bersih itu sudah dilakukan sebanyak 42 kali oleh komunitas Reresik Sampah Visual. Kegiatan ini dilakukan tanpa sumbangan dana dari siapapun. Pria dua anak ini menciptakan Lima Sila Sampah Visual sebagai dasar gerakan moral Reresik Sampah Visual. Kelima sila ini berisi kriteria sampah visual yang "sah" untuk di- bersihkan dari ruang publik. "Jadi gerakan ini murni dari anak-anak muda yang mencintai pohon" kata Sumbo. Mereka sangat geram melihat banyak- nya pohon yang sering disalahgunakan oleh "Jadi apa saja yang harus dicabut, di dae- rah mana yang harus dicabut, ya aturannya saya buat dengan se- butan lima sila sam- pah visual" kata Sum- bo. 5 SILA SAMPAH VISUAL 1. Dilarang dipasang di taman kota dan ruang terbuka hijau. 2. Dilarang dipasang di trotoar. Lima sila sampah visual itu bahkan su- dah diadopsi oleh Ko- misi Pemilihan Umum (KPU) tahun sejak 2014 dan mendorong Peraturan lahirnya Daerah (Perda) no.2 tahun 2015 yang di- 3. 4. 5. Dilarang dipasang di dinding dan bangungan heritage Dilarang dipasang di jembatan, tiang telepon, tiang listrik, tiang rambu lalu lin- tas, dan rambu penerangan jalan Dilarang dipasang dan dipakukan di batang pohon EDISI 1 TAHUN 2019 | INTEGRITO | 23
MOZAIK teroris visual yang memasang paku dipohon demi memajang iklan komersial atau politik. terus-terusan dipaku, maka yang terjadi pohon itu akan mati. Ka- rena pohon itu juga sama seperti tubuh ma- nusia" ucap Sumbo. "Kalau pohon Ia kemudian teringat aksi yang ia lakukan enam tahun lalu di Bantul. Saat itu, ia menca- but paku-paku yang ada di satu batang pohon yang cukup besar. Ia menemukan banyak se- kali paku hanya dalam satu pohon. "Ketika kita timbang, satu pohon ada se- kitar 20 kg paku. Bayangin, itu baru satu po- hon" ucap Sumbo bernada geram. Sumbo percaya pohon itu memiliki nya- wa, karena memang pohon adalah mahluk hidup. Satu pengalaman yang paling ia ingat, bahkan membuat bulu kuduknya merinding, saat ia mencabuti paku dari pohon, lalu po- hon itu mengeluarkan getah merah layaknya darah. Adegan itu bahkan terekam dalam video Sampah Visual Documentary. "Saya merinding. Saya membayangkan seperti tubuh saya yang terkena duri saja sa- kit, apalagi kena paku. Saya membayangkan betapa kesakitannya pohon itu," kata Sumbo. Setiap calon legislatif maupun calon pre- siden sebaiknya tidak menggunakan alat per- aga kampanye sebagai sumber utama untuk 24 | INTEGRITO | EDISI 1 TAHUN 2019 menginformasikan tentang dirinya. Karena peran iklan luar ruang itu hanya berfungsi se- bagai pengingat, bukan memperkenalkan. Sebagai pengamat komunikasi publik, Sumbo beranggapan bahwa berkampanye lewat spanduk juga sudah tidak efektif. Hal ini terjadi karena saat ini masyarakat sudah memasuki budaya layar, yaitu budaya televisi dan telepon pintar. "Saat macet, pengguna lalu lintas bukan lagi melihat kanan kiri. Tapi mereka sudah masuk ke budaya layar handphone-nya. Pada titik itu pesan dalam spanduk tidak akan sam- pai" ujar Sumbo. Karena itulah, tingkat efektivitas iklan luar ruang bisa dikatakan "minus", artinya su- dah tidak efektif. Sumbo bahkan menyatakan bahwa kini sudah banyak sekali konstruksi billboard yang kosong karena tidak laku. Dengan pergerakan zaman, seharusnya tim kampanye dan pemilik merek sudah ti- dak menggunakan cara konvensional seperti memasang spanduk, billboard dan lainnya. Mereka bisa saja menggunakan media sosial untuk mempromosikan diri atau mereknya. Selain sudah tidak laku, sampah visual itu juga akan mengganggu kemerdekaan visual masyarakat. Sumbo kerap kali mengedukasi masyarakat bahwa seluruh sampah visual yang termasuk dalam Lima Sila Sampah Visu- al hukumnya "halal" untuk dibasmi. Namun, ia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak sembarangan mengambil alat peraga kampa- nye dari calon legislatif atau calon presiden. "Karena ada pasal yang menyatakan ka- lau ada masyarakat mengambil alat peraga kampanye dari salah satu caleg, dan si caleg itu melaporkan, maka si warga bisa dihukum maksimal 2 tahun penjara" kata Sumbo. Ia selalu mengedukasi masyarakat un- tuk bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau Satpol PP jika ingin memberantas sampah visual yang berisi iklan politik. Sumbo selalu merasa, sebagai seorang dosen dan doktor di bidang tersebut, memang sudah tugasnya memberi edukasi dan mem- beri contoh kepada masyarakat. Kota Makassar, Bali, Surabaya, Semarang dan sepuluh kota lainnya sudah terinspirasi dengan gerakan ini. Ia sangat bersyukur jika gerakan ini telah memberi inspirasi kepada orang lain. "Saya tidak pernah memaksa orang-orang untuk mengikuti saya. ini betul-betul gerakan moral, gerakan kesadaran dari diri sendiri" Ia gembira mengetahui bahwa kegelisah- annya dan apa yang ia pikirkan itu juga dira- sakan oleh teman-teman di kota lain. Ia tidak MOZAIK "Jadi kalau pohon terus-terusan dipaku, maka yang terjadi pohon itu akan mati. Karena pohon itu juga sama seperti tubuh manusia" Sumbo Tinarbuko, Dosen memasang target untuk kelangsungan komu- nitasnya ini. Menurutnya, apa yang selama ini sudah terwujud sudah melampaui apa yang ia harapkan. "Saya merasa dengan kata 'sampah visual' menjadi kata generik yang ada di ruang pu- blik saja, sudah lebih dari yang saya harapkan. Apalagi berhasil mendorong keluarnya perda itu, sudah melampaui apa yang saya harap- kan," ujar Sumbo. Ke depannya, ia berprinsip akan terus memberikan inspirasi dan contoh kepada masyarakat. "Sebagai seorang dosen, doktor, dan bapak. Tugas saya adalah mengedukasi dan mencontohkan untuk masyarakat." tutup Sumbol EDISI 1 TAHUN 2019 | INTEGRITO | 25
JEJAK KASUS 26 | INTEGRITO | EDISI 1 TAHUN 2019 26 | INTEGRITO | EDISI 1 TAHUN 2019 JEJAK KASUS EDISI 1 TAHUN 2019 | INTEGRITO | 27 EDISI 1 TAHUN 2019 | INTEGRITO | 27
TATAP MUKA PEMERHATI BUDAYA & KOMUNIKASI DIGITAL MEDIA, DR. FIRMAN KURNIAWAN S DIGITALISASI POLITIK DEMI GENERASI MILENIAL T ahun politik menjadi tahun yang hangat dengan berbagai isu po- litik. Strategi perebutan suara merambah ke dunia digital. So- sial media menjadi senjata yang dianggap ampuh untuk merebut suara dari pemilih baru: milenial. Digitalisasi politik juga mengarah pada pemberdayaan dan pencerdasan pemilih muda sebagai buah dari keterbukaan informasi. Bagaimana tren milenial mengguna- kan media digital sebagai sumber infor- masi? Di Indonesia, usia 18-24 itu menempati posisi tertinggi untuk pengguna sosial media. Artinya informasi yang dicari oleh milenial tersedia di situ (media digital) atau justru pembentukan pengetahuan milenial ini bera- sal dari saluran-saluran sosial media. Pemerhati budaya dan komunikasi digi- tal Dr. Firman Kurnawan S mengatakan bahwa generasi milenial sudah sangat canggih untuk mencari dan memverifikasi kebenaran in- formasi, sehingga tim kampanye tidak perlu "memoles" para calo- nnya apalagi sampai menyebar- kan hoax. Pengajar Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi FISIP UI itu juga menjelaskan bagaimana kecen- derungan perilaku masyarakat bersosial media dapat mengaki- batkan intoleransi. Beri- kut petikan wa- wancara dengan Integrito di a- khir Februari 2019. Milenial itu hidupnya dinamis. Apa yang disajikan di sosial media, itulah yang dikon- sumsi. Terpengaruhnya milenial terhadap informasi belum tentu dari sosial medianya, tapi dari jejar- ingnya. Ketika teman-temannya ngomongin suatu yang menarik dan merasa ketinggalan, mereka akan mencari di internet. Se- telah itu mereka akan mendapat informasi. Apa sih kelebihan media digital dibanding media kon- vensional? Medium digital ini mempunyai keung- gulan lebih cepat. Jadi dia bisa memberikan informasi real 28 | INTEGRITO | EDISI 1 TAHUN 2019 time. Medium digital mengejar kecepatan dan jumlah (konten) namun tidak ada kedalaman. Itu bedanya dengan medium konvensional yang bisa memberikan penulisnya waktu untuk berpikir lebih panjang sehingga bisa memberikan informasi yang lebih dalam. Seberapa efektif berkampanye politik lewat media digital? Dalam konteks pemilu 2019 ini, sebenar- nya pengulangan dari pemilu 2014. Artinya, para pemilih yang dulu sudah memilih kan- didat satu atau dua, jumlahnya relatif tetap. Sekarang, yang diperebutkan itu pemilih baru, yaitu milenial. Mereka bisa didekati dengan menggunakan sosial media. Memangnya, seberapa besar penga- ruh penyebaran informasi di sosial media itu dapat mempengaruhi pilihan politik milenial? Sebetulnya itu berjenjang. Tidak serta- merta karena terpapar secara berulang dengan kampanye di sosial media akan dapat menentukan pilihan. Biasanya pilihan diten- tukan itu ketika dia melihat jejaringnya. Jadi, logikanya disebut dengan logika jejaring. Bagaimana menyikapi banjir infor- masi yang ada di sosial media? Ada yang namanya literasi digital. Per- tama, masyarakat harus tahu kalau setiap informasi itu punya tendensi atau memiliki maksud. Dibalik tendensi itu juga, informasi bisa disajikan dalam disinformasi yang berarti informasinya kurang lengkap atau ditambah. Ada juga yang sengaja dibelokan yang nama- nya misinformasi. Sebagai digital native, mereka harus tahu perkembangan informasi lewat medium digital itu tidak seluruhnya adalah informasi yang benar. Maka mereka harus berlapis-lapis memastikan apakah yang diterima layak un- tuk disebarkan. TATAP MUKA Apakah benar generasi milenial mu- dah percaya dan sering menyebarkan hoax? Penelitian Dikti ditahun 2016 justru menemukan bahwa generasi tua merupakan penyebar hoax terbesar. Selama ini mereka terbiasa hidup dengan berita yang sudah ada moderasinya. Maksudnya ada sistem pro- duksi, redaktur, dan quality control. Sehingga ketika mereka beralih ke medium digital, informasi yang ia dapat akan sama. Mereka percaya bahwa informasi ini hasil dari mod- erasi. Sehingga sah untuk disebarkan. Disitulah hoax itu menjadi banyak pengi- kut. Masyarakat Indonesia cenderung mencari informasi yang mereka suka, apa dampaknya? Di Amerika juga terjadi hal yang sama. Hal itu dinamakan segregasi sosial. Maksudnya, orang mau hidup berdampingan dengan orang yang paling mirip dengan dirinya. Hal itu membahayakan. Apalagi kalau po- litik pecah belah lewat sosial media dilanjut- kan, apalagi jika dicampur hoax. Tinggal lihat akibatnya saja, jadi intoleran. Bagaimana prosesnya kecenderungan itu bisa membuat masyarakat menjadi intoleran? Jadi, kalo kita tarik panjang sekali. Tek- nologi informasi itu dilengkapi oleh fasili- tas algoritma. Algoritma ini adalah sebuah kelengkapan yang memberikan saran untuk memberikan keputusan. Algoritma akan mengatur dan menayangkan sesuai dengan sejarah pencarian Anda di masa lalu. Di dalam sosial media, seseorang itu secara reflek punya kecenderungan un- tuk mengkonsumsi informasi tertentu dan memproduksi informasi tertentu. Nah, hal itu dicatat oleh salah satu sistem informasi yang bernama digital path. EDISI 1 TAHUN 2019 | INTEGRITO | 29
TATAP MUKA Apa itu digital path? Artinya, yang tidak menjadi apa yang saya suka akan disingkirkan, disortir. Sehingga, ketika kita sangat bergantung dengan media digital, akan semakin ketahuan perilakunya. Kita semakin disarankan dengan kecende- rungan sebelumnya. Termasuk teman yang mirip dengan kita. Dengan mekanisme sortir ini, sesuatu yang berbeda dianggap ancaman, dan harus ditolak. Di situlah letak intoleransi. Padahal manusia itu punya toleransi. Ada intuisi dan insting untuk menilai. Kini, itu semua diganti- 30 | INTEGRITO | EDISI 1 TAHUN 2019 kan dengan mesin yang sangat mekanis. Artinya, itu berbahaya bagi kelang- sungan hidup bermasyarakat? Secara tidak sadar kita meletakan diri pada bahaya itu. Kita terkungkung dengan apa yang kita suka saja. Itu namanya filter bubble. Apa yang dimaksud dengan filter bubble? Kita seperti masuk ke dalam gua. Kemu- dian, kita hanya menganggap apa yang kita lihat sebagai kebenaran. Ada ruang gema. Semua yang masuk ke dalam ruang gema itu hanyalah apa yang sepakat dan sepaham de- ngan kita. Bagaimana tips agar tidak mudah percaya dengan hoax? Hoax itu sedang berkeliaran di sekitar kita, sehingga kita harus waspada terhadap kebenaran informasi. Kemudian kita perlu memperkaya sumber-sumber informasi. Kita harus mempertimbangkan sumber informasi yang kurang disukai, karena kadang di situ ada kebenaran yang perlu kita kritisi dan bisa jadi TATAP MUKA BIODATA Nama Lengkap : Dr. Firman Kurniawan Sujono Lahir : JEMBER, 31 JANUARI 1969 Pendidikan : 2013 : Doktor (S3) Ilmu Filsafat, Fakultas Ilmu Budaya Univesitas Indonesia 2002 : Magister (S2) Kekhususan Manajemen Komunikasi, Program Studi Ilmu Komunikasi Pasca Sarjana Universitas Indonesia 1989 - 1994 : Sarjana (S1) Jurusan Konservasi Sumber Daya Hutan, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor Aktifitas saat ini : DIREKTUR KOMUNIKASI PT. MUTUAGUNG LESTARI PENGAJAR PROGRAM PASCA SARJANA DEPARTEMEN ILMU KOMUNIKASI, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK, UNIVERSITAS INDONESIA Riwayat Pekerjaan: • • • FOUNDER OF LITEROS.ORG DIREKTUR RISET, INDOPOL RESEARCH CENTER, PENDIRI DAN PENGELOLA SERVICECOMM PUBLIKASI DAN KARYA ILMIAH: LEBIH DARI 51 PUBLIKASI ILMIAH DAN POPULER benar. Bagaimana seharusnya strategi tim kampanye di sosial media agar dapat men- jaring suara dari generasi milenial? Kecanggihan milenial untuk memperoleh keaslian informasi sudah semakin canggih. Jadi para tim sukses dan pengelola kampanye harus memastikan bahwa informasi yang mereka sajikan lewat medium digital itu me- mang yang berkualitas. Percuma kalo mereka mencoba memoles kandidat jagoan, toh calon pemilih bisa cek dari berbagi sumber l EDISI 1 TAHUN 2019 | INTEGRITO | 31
HATI - HATI PENIPUAN ATAS NAMA KPK Baru-baru ini KPK kembali meneri- ma pengaduan masyarakat atas upaya penipuan yang dilakukan se- jumlah pihak yang mengaku sebagai perwakilan KPK.. Modus yang digu- nakan : Penggunaan logo KPK oleh Lembaga Swadaya Mas- yarakat (LSM) untuk melakukan penyegelan atas sebidang tanah warga dengan menggunakan pagar dan spanduk berlogo KPK Dugaan pemalsuan surat dan tanda tangan yang mengatasnamakan Pimpinan atau mantan Pimp- inan KPK untuk melakukan pemblokiran rekening KPK mengimbau jika masyarakat menemukan/mengalami hal serupa atau merasa janggal, agar melaporkan dugaan penipuan tersebut kepada aparat Kepolisian setempat atau KPK, melalui saluran: Call Center KPK 198 · E-mail : pengaduan@kpk.go.id · KPK Whistleblower's System (KWS) : · Aplikasi WhatsApp Pengaduan: 0811-959575 · Datang langsung ke Gedung Merah Putih KPK SULUR PENUNTUTAN Setelah dua edisi sebelumnya tahapan penanganan perkara sudah kami ulas, penyelidikan dan penyidikan. Kini tahapan akhir yang dilakukan oleh KPK ialah penuntutan. Tahapan penuntutan adalah tahapan yang keseluruhannya dikerjakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Berikut ilustrasinya: Tahap 2 Penyerahan Berkas P21 dari Penyidik ke JPU Maksimal 14 Hari Kerja Pembuatan Dakwaan oleh JPU Diperiksa dan Diputus Maskimal 90 Hari Kerja Disidangkan oleh 2 Hakim Pengadilan Tipikor 3 Hakim adhoc EDISI 1 TAHUN 2019 | INTEGRITO | 33 EDISI 1 TAHUN 2019 | INTEGRITO | 33
PERINTIS E-SATRIA SEMAKIN DEKAT BANDUNG WUJUDKAN SMART CITY Dua tahun setelah diluncurkan, ap- likasi e-SATRiA (electronic - Self Assessment Tax Reporting Applica- tion) selain meminimalkan potensi kehilangan pendapatan asli daerah Kota Ban- dung, juga terbukti mempermudah segala urusan pembayaran pajak. Wajib pajak jenis self-assessment atau yang membayar sendiri, seperti pajak ho- tel, restoran, tempat hiburan, dan parkir tak perlu lagi mendatangi Kantor Badan Penge- lolaan Pendapatan Daerah (BPPD) untuk membayar kewajibannya. Aplikasi ini juga menutup celah terjadinya pungli dengan di- hapuskannya transaksi tatap muka antara pe- tugas dan wajib pajak. Tak heran jika Kementerian Pendaya- gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Bi- rokrasi (Kemenpan RB) pada Juli lalu me- masukkan e-SATRiA dalam TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018. TOP 99 Ino- vasi Pelayanan Publik 2018 adalah kompe- 34 | INTEGRITO | EDISI 1 TAHUN 2019 tisi inovasi pelayanan publik di lingkungan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah yang melibatkan 16 kemen- terian, 20 lembaga, 18 provinsi, 16 kota, dan 39 kabupaten. Kepala BPPD Kota Bandung Ema Sumar- na dalam acara Bandung Menjawab pada Juli 2018, menjelaskan target pendapatan daerah dari pajak tahun 2018 sebesar Rp2,6 triliun, naik dari tahun 2017 yang Rp2,175 triliun. Perubahan realisasi pendapatan pajak dirasakan sejak berlakunya pembayaran pajak secara online. Jika akhir 2015, lanjut Ema, pendapatan pajak hotel hanya Rp195 miliar, akhir tahun 2017 naik jadi Rp295 mi- liar. Pendapatan pajak restoran dari Rp170 miliar menjadi Rp278 miliar. Pajak hiburan dari Rp59 miliar menjadi Rp85,3 miliar, dan tahun ini target Rp100 miliar. Sedangkan pa- jak parkir dari Rp22 miliar meningkat jadi Rp40,5 miliar. E-SATRiA diluncurkan Wali Kota Ban- dung Ridwan Kamil pada 13 Desember 2016 menyusul ditemukannya banyak pemilik ho- tel dan pemilik restoran yang sengaja meng- gelapkan pajak. Aplikasi daring ini berbasis web di esatria.bppd.bandung.go.id. Melalui inovasi tersebut Ridwan Kamil ingin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, serta bagian dari mewujudkan smart city Kota Bandung. Efek ganda dari tertutupnya celah pungli juga akan mendorong percepatan reformasi birokrasi. Dengan e- SATRiA, wajib pajak hanya perlu teregristrasi terlebih dahulu, melaku- kan login, mengisi form isian dan mengung- gah laporan (daily sales report). Selanjutnya, petugas melakukan verifikasi, dan jika di- setujui nomor bayar langsung muncul pada dashboard wajib pajak. Wajib pajak mendapat nomor bayar untuk dilakukan pembayaran melalui e-payment, teller, atau ATM bank BJB. Setelah melakukan pembayaran, wajib pajak mendapat bukti bayar. Proses ini dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, dalam waktu lebih singkat, serta terhindar dari antrean dan kemacetan. Bandingkan dengan sebelumnya. Wajib pajak harus datang ke Kantor BPPD, meng- ambil nomor antrean, mengisi form pela- poran, menyerahkan laporan (daily sales report), dan mengisi Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah (SPTPD). Tahap selan- jutnya, wajib pajak melakukan pembayaran di PERINTIS kantor pelayanan pajak, baru mendapatkan tanda bukti bayar pajak daerah. Sementara itu kualitas layanan tidak terukur, pelayanan hanya dapat dilakukan pada jam layanan, dan petugas memprosesnya secara manual. E-SATRiA merupakan pengembangan sistem informasi yang ada sejak 2013. Saat itu, BPPD membuat aplikasi bernama Modul Penerimaan Daerah (MPD) generasi pertama dengan tujuan memudahkan setiap pegawai di BPPD melakukan integrasi, sharing, dan koneksi database. Namun aplikasi berbasis web ini belum menyertakan modul untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Waktu untuk pengurusan BPHTB butuh waktu lama karena harus melakukan rekonsi- liasi data dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Fase kedua adalah pendaftaran BPHTB melalui Pelayanan SelesAi HAri iTu jugA (SAHARITA) yang mulai digunakan pada 2015. Fase ketiga adalah pembuatan Sistem Informasi Pelayanan PBB (SIPP) atau PBB Go Public yang diluncurkan pada 31 Mei 2016. E-SATRiA, yang menjadi fase keempat dari komplemen aplikasi MPD. Pola aplikasi ini dapat diterapkan di seluruh kota/kabu- paten yang ada di Indonesia, seperti telah dilakukan terlebih dahulu oleh Kementerian Keuangan melalui KPP Pratama. Dari 313 aplikasi aktif yang dimiliki Pe- merintah Kota Bandung, sudah ada 23 ap- likasi yang telah direplikasi oleh 90 kabu- paten/kota se-Indonesia melalui repository milik Diskominfo Kota Bandung. Aplikasi e- SATRiA pun memiliki peluang untuk direp- likasil EDISI 1 TAHUN 2019 | INTEGRITO | 35
PERINTIS PERGI PAGI PULANG PETANG PENGHASILAN PAS-PASAN YANG PENTING BERKAH 36 | INTEGRITO | EDISI 1 TAHUN 2019 TELADAN MAR'IE MUHAMMAD KETEGUHANNYA DI JALAN LURUS TAHUN 1989, KETIKA ORDE BARU SEDANG GARANG- GARANGNYA, RUMAH BERCAT HIJAU PUPUS DI JALAN CENDANA NOMOR 8, MENTENG, JAKARTA TAK UBAHNYA TEMPAT "ANGKER". DI SANALAH SOEHARTO BERDIAM SEKALIGUS TEMPATNYA MENERIMA TAMU-TAMU (TERMASUK TAMU NEGARA) YANG DATANG DENGAN PENUH TAKZIM. EDISI 1 TAHUN 2019 | INTEGRITO | 37 EDISI 1 TAHUN 2019 | INTEGRITO | 37
TELADAN Di antara para tamu, terse- butlah Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak saat itu, Mar'ie yang datang Muhammad bersama tim, membawa me- teran, dan mengukur sendiri luas rumah Sang Presiden. Direktorat Jen- deral (Ditjen) Pajak Departemen Keuangan RI yang dibawahinya sedang "bersih-bersih", mengumpulkan data akurat pajak bumi dan bangunan (PBB) para wajib pajak, tak terke- cuali data PBB Soeharto. Bersih-bersih ini dilakukan juga di ling- kungan Departemen Keuangan sendiri, di- lanjutkan ke pejabat lain dan para pengusaha. Sebuah langkah besar dan berani di tengah korupsi dan kronisme yang sedang masif. Na- mun demikian, lihat hasilnya. Selama lima tahun Mar'ie menjabat Dirjen Pajak (1988- 1993), Ditjen Pajak berhasil mengumpulkan uang pajak sebesar Rp19 triliun dari target yang hanya Rp9 triliun. Sespri ke Birokrat Kiprah Mar'ie Muhammad (1939-2016) bermula dari dunia pergerakan, saat maha- siswa di Jurusan Akuntansi, Fakultas Eko- nomi, Universitas Indonesia (1959-1967). Pria kelahiran Surabaya, 3 April 1939 itu sa- lah satu koordinator Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) serta aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), sebagai Sekretaris Jen- deral (Sekjen) periode 1964-1966. Saat aktivis menjadi inilah dia 38 | INTEGRITO | EDISI 1 TAHUN 2019 38 | INTEGRITO | EDISI 1 TAHUN 2019 "ditemukan" Menteri Pertahanan Keamanan Jenderal M Jusuf. Jusuf, yang juga dikenal sebagai orang lurus, menawarkan posisi sekretaris pribadi (sespri)-nya. Setelah dua tahun menjadi sespri M. Ju- suf, Mar'ie menapaki karier sebagai birokrat di Departemen Keuangan RI (Depkeu). Dia tercatat pernah bekerja di Ditjen Pengawasan Keuangan Negara Depkeu (1969-1972), di Ditjen Pembinaan BUMN Depkeu (1972- 1988) dengan jabatan terakhir sebagai Direk- tur, dan di Ditjen Pajak Depkeu (1988-1993) sebagai Dirjen. Menteri Keuangan RI Sepak terjangnya di birokrasi menuai apresiasi. Pada 17 Maret 1993, Presiden Soe- harto mengangkat Mar'ie menjadi Menteri Keuangan di Kabinet Pembangunan VI yang dia jabat hingga 1998. Di posisi ini, Mar'ie membuat terobosan dengan menolak dana taktis dan anggaran perjalanan dinas yang dianggap terlalu besar. Pada 1993 dia menolak membiayai program pemerintah untuk membeli 39 kapal perang dari Jerman Timur senilai US$1,1 miliar yang menurutnya terlalu mahal. Akhirnya hanya US$319 juta yang disetujui. Proyek pesawat CN-235 pun tak langsung dia setujui karena saat itu dana tak mencukupi. Upayanya me- lawan korupsi dan meningkatkan efisiensi dengan membenahi sistem birokrasi menjadi alasan publik menjuluki Mar'ie sebagai Mr Clean. Saat krisis moneter tahun 1998, Mar'ie berupaya mengatasi kredit macet dengan empat jurus penyehatan bank. Empat jurus itu adalah meningkatkan kolektibilitas kre- dit yang telah disalurkan, pemberian kredit harus benar-benar berdasarkan kaidah per- bankan yang sehat, setiap kredit yang di- berikan harus benar-benar diawasi penggu- naannya tanpa mencampuri masalah intern penerima kredit, serta menurunkan biaya overhead. Sosok jujur Berkukuh menjadi birokrat yang lurus dan jujur sama saja bersiap hidup sederhana de- ngan kendaraan yang tak pernah mewah. Bisa punya saja syukur. Pernah Mar'ie datang ke kantor Depkeu meng- endarai Volvo tua. Tentu jadi pemandangan mencolok di lapangan parkir, ada Volvo tua di antara mobil-mobil mahal milik pejabat dan pegawai. Karena risih, atau juga malu, pada hari-hari berikutnya para pejabat dan pega- wai mengganti mobil mereka agar tak ada pe- mandangan jomplang lagi di tempat parkir. Masih cerita tentang mobil sederhana, Mar'ie pernah hampir ditolak masuk Istana karena mengendarai mobil Kijang jadul. Dalam tayangan dokumenter milik Kemen- terian Keuangan RI, sang puteri, Rahmasari Muhammad bercerita, saat Mar'ie datang ke Istana untuk menerima Bintang Mahaputera Adipradana dari Presiden Soeharto, mobil Ki- jangnya sempat dilarang masuk oleh petugas jaga. "Karena mobilnya terlalu jelek, mungkin ya," ujar Rahma. Mar'ie sampai harus membuka pintu mo- bil dan menunjukkan wajahnya kepada pe- tugas. "Saya Mar'ie Muhammad. Saya mau terima penghargaan," Rahmasari menirukan ucapan bapaknya. Baru kemudian Mar'ie di- persilakan masuk. Kesederhanaan Marie juga ditularkan pada keluarga. Dia melarang anak-anaknya naik mobil ke kampus atau sekolah. Anak- anaknya pun dia sarankan tidak menjadi pegawai negeri sipil untuk menghindari hal- hal yang tak diinginkan. Selepas jadi Menteri Keuangan, Mar'ie mewakafkan sebagian waktunya di Palang Merah Indonesia (PMI) sebagai ketua umum (1999-2009), menjabat Ketua Oversight Committee (OC) BPPN (2001-2004) , Ketua Komite Kemanusiaan Indonesia, dan Komi- saris Utama PT Bank Syariah Mega Indone- TELADAN sia. Ikhtiar Mar'ie melawan korupsi tak hen- ti. Dia bersama Sudirman Said menginisiasi pembentukan Masyarakat Transparansi In- donesia, organisasi masyarakat sipil yang mendukung percepatan pemberantasan ko- rupsi di Indonesia dengan mendorong penye- lesaian beberapa kasus korupsi. Bersama sejumlah tokoh, seperti Erry Ri- yana Hardjapamekas, Kemal Stamboel, Arief T Surowidjojo, Kuntoro Mangkusubroto, Koesnadi Hardjasumantri, Susilo Bambang Yudhoyono, Sri Mulyani, Juwono Sudarsono, Boediono, dan Malik Fadjar berdiskusi men- cari solusi persoalan korupsi. Akhirnya, di- rumuskan pentingnya lembaga independen penanggulangan korupsi yang sekarang ber- nama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mar'ie Muhammad tutup usia pada Minggu, 11 Desember 2016 dalam usia 77 ta- hun setelah berjuang melawan radang paru- paru. Dia meninggalkan istri, Ayu Resmayati, dan tiga anak, Rifki Muhammad, Rifina Mu- hammad, dan Rahmasari Muhammad. Jen- azahnya dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Sebagai bentuk penghargaan Kemenkeu terhadap sosok teladan tersebut, bertepatan 40 hari kepergian Mar'ie, pada 19 Januari 2017, Menteri Keuangan Sri Mulyani In- drawati menetapkan nama Gedung Utama Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Ke- menterian Keuangan RI sebagai Gedung Mar'ie Muhammadl DIOLAH DARI BERBAGAI SUMBER EDISI 1 TAHUN 2019 | INTEGRITO | 39
KILASKILAS --- KILAS KILAS KPK DUKUNG PT. TRANSJAKARTA BEBAS GRATIFIKASI - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menandatangani Nota Kesepahaman dengan Direktur Utama PT. Transportasi Jakarta Agung Wicaksono di Kantor PT. Transjakarta, Jakarta Timur, Selasa (19/02). KPK mendukung PT. Transjakarta untuk memperbaiki sistem manajemen agar lebih bersih. Lewat nota kesepahaman ini, KPK membantu PT. Transjakarta dengan memberikan sosialisasi mengenai gratifikasi dan LHKPN yang selanjutnya akan diterapkan di PT. Transjakarta. l TINGKATKAN SOLIDITAS LEWAT GOOD MORNING KPK - Lima Pimpinan KPK mengadakan diskusi terbuka dengan seluruh pegawai dalam program Good Morning KPK yang digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (08/02). Sesuai dengan tema "Soliditas Tanpa Getas" kegiatan yang merupakan forum komunikasi itu bertujuan untuk meningkatkan solidaritas di antara seluruh pegawai dengan pimpinan KPKl CPI INDONESIA NAIK 7 PERINGKAT TAHUN 2018 - Indonesia mendapatkan kenaikan skor untuk Corruption Perception Index 2018. Transparency International Indonesia (TI-I) bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ2) meluncurkan CPI 2018 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (29/01). CPI Indonesia tahun 2018 meningkat dari 37 menjadi 38 yang menempatkan Indonesia pada posisi ke-89 di antara 180 negaral DISKUSI KORUPSI ASIK LEWAT MUSIK - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Diskusi Musikal Melawan Korupsi di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jakarta, Jumat (15/02). Diskusi perdana ini turut mengundang Iksan Skuter dan Simponi sebagai bintang tamu. Topik yang diangkat adalah korupsi dari kaca mata musisi. Medium ini digunakan untuk mengajak anak-anak muda aktif berdiskusi mengenai korupsil FBI APRESIASI KERJA KPK - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak sendiri dalam bekerja. Banyak lembaga, baik di dalam negeri maupun dari luar negeri yang membantu dan bersinergi dengan KPK. Salah satunya dengan lembaga investigasi utama dari Amerika Serikat, yaitu Biro Investigasi Federal (FBI). Secara khusus, Selasa 26 Februari 2019 FBI mengunjungi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk menyampaikan apresiasinya atas keberhasilan KPK melakukan investigasi dan penuntutan kasus E-KTP. l BERBAGI PENGALAMAN BERSAMA ICAC HONG KONG - Rombongan Independent Commission Againts Corruption (ICAC) Hong Kong menyambangi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin 25 Februari 2019. Rombongan dipimpin langsung oleh Komisioner Simon Peh dan diterima Ketua KPK Agus Rahardjo bersama 3 Wakil dan beberapa pejabat struktural KPK. Pertemuan membahas sinergi antara KPK dan ICAC dalam pemberantasan korupsil 40 | INTEGRITO | EDISI 1 TAHUN 2019 40 | INTEGRITO | EDISI 1 TAHUN 2019 EDISI 1 TAHUN 2019 | INTEGRITO | 41 EDISI 1 TAHUN 2019 | INTEGRITO | 41
KILAS KILAS BERSAMA MILENIAL LINDUNGI ALAM DARI KORUPSI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertempat di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi menggelar diskusi tentang Melawan Korupsi di sektor Sumber Daya alam, Jumat (25/01). KPK mengundang ratusan anak muda supaya mereka tahu dan bisa terlibat dalam pemberantasan korupsi. Hadir tiga narasumber: Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif, Direktur World Resources Indonesia (WRI) Nirarta Samadhi, dan pendiri Foreign Policy Community of Indonesia Dino Patti Djalall KPK - BPJS KETENAGAKERJAAN TANDA TANGANI NOTA KESEPAHAMAN - KPKKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menandatangani nota kesepahaman, Rabu (6/2) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Penandatanganan nota kesepahaman tersebut bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi dalam pemberantasan korupsi di sektor ketenagakerjaan Indonesia. Kerja sama ini dinilai strategis mengingat besarnya dana yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan yang mencapai Rp 370 triliunl KPK SERAHKAN BARANG RAMPASAN HASIL KORUPSI KE BNN DAN KEJAGUNG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan aset rampasan dari pelaku kejahatan korupsi kepada Kejaksaan Agung dan Badan Narkotika Nasional (BNN) di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jakarta Selatan, Rabu (20/2). Barang rampasan tersebut senilai total Rp 110 miliar berupa aset sebidang tanah dan bangunan yang berada di DKI Jakarta, Bali, dan Sumatera Utara. Ketua KPK, Agus Rahardjo berharap penyerahan aset ini bisa mendukung kinerja Kejaksaan Agung dan BNN dalam penegakan hukuml DUBES BARU AUSTRALIA SAMBANGI KPK - Duta Besar Australia Gary Quinlan bersama rombongan menyambangi Gedung Merah Putih KPK, Senin, 18 Februari 2019. Kedatangannya bertujuan untuk saling tukar informasi dan mengetahui kisah di balik kesuksesan KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia. Gary diterima oleh Ketua KPK Agus Rahardjo, Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan dan Laode Muhammad Syarifl LANGKAH AWAL DAMPINGI SANG GUBERNUR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima kedatangan para Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru dilantik, Rabu (20/2) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Mereka adalah Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak, Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Syamsuar dan Edy Natar Nasution, serta Gubernur Jambi Fachrori Umar. Para Gubernur didampingi oleh Irjen Kementerian Dalam Negeri Tumpak Simanjuntak. Dalam pertemuan, Ketua KPK berpesan kepada setiap Gubernur untuk menerapkan prinsip Island of Integrity di daerahnyal BERHASIL JERAT KORPORASI, KPK TERIMA APRESIASI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima dukungan atas kinerjanya dari Badan Pengurus Pusat Lembaga Keagamaan Kristen Indonesia (BAMAG LKK Indonesia). Apresiasi disampaikan dalam bentuk sebuah piagam penghargaan yang diserahkan langsung kepada pimpinan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (08/02). Penghargaan diberikan atas keberhasilan KPK memidanakan korporasi yang korupsil 42 | INTEGRITO | EDISI 1 TAHUN 2019 42 | INTEGRITO | EDISI 1 TAHUN 2019 EDISI 1 TAHUN 2019 | INTEGRITO | 43 EDISI 1 TAHUN 2019 | INTEGRITO | 43
KILAS KILAS PERAN PUTRI INDONESIA DALAM PENCEGAHAN KORUPSI - Sebanyak 39 finalis Puteri Indonesia bersama pengurus Yayasan Puteri Indonesia (YPI) menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (6/3). Kedatangan para putri dari seluruh provinsi di Indonesia ini untuk belajar mengenai nilai-nilai antikorupsi dan upaya pemberantasan korupsil BERBAGI PENGALAMAN, SINERGI BERANTAS KORUPSI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kedatangan tamu dari lembaga antikorupsi Afganistan, Independent Joint Anti- Corruption Monitoring and Evaluation Committee (MEC). Setelah melakukan pertemuan tertutup dengan Direktur Eksekutif MEC Maiwand Rohani, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan KPK akan melakukan sejumlah hubungan kerja sama dengan MEC Afganistanl PERKUAT TIM PENYIDIKAN, KPK LATIH 22 CALON PENYIDIK - Dua puluh dua orang calon penyidik KPK mengikuti Pelatihan dan Pendidikan Penyidik KPK 2019 di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi. Mereka adalah para penyelidik yang diharapkan kelak akan memperkuat tim penyidikan KPK. Materi yang diberikan antara lain berupa 11 materi mata ajar hukum dan perundangan serta 33 mata ajar investigatif dan capacity buildingl DOKUMEN STRANAS RESMI KE ISTANA - Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK) yang terdiri atas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas, serta Kementerian PAN dan RB hadir di Istana Negara untuk menyerahkan dokumen Aksi Pencegahan Korupsi tahun 2019-2020 kepada Presiden Republik Indonesia, Rabu (13/3). KPK selaku koordinator STRANAS PK memaparkan dokumen STRANAS yang disusun bersama di hadapan Presiden Joko Widodo. Sesuai dengan Perpres 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, ada tiga fokus STRANAS PK; Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara, dan Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasil SINERGI PANTAU ANGGARAN PENDIDIKAN - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menerima Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy di Gedung Merah Putih KPK, Selasa, (8/1). Pertemuan membahas kerja sama antara KPK dan Kemendikbud untuk memperketat pengawasan terhadap anggaran pendidikan pada 2019. "Anggaran pendidikan sangat besar, 20 persen dari APBN kita," kata Agusl 44 | INTEGRITO | EDISI 1 TAHUN 2019 44 | INTEGRITO | EDISI 1 TAHUN 2019 EDISI 1 TAHUN 2019 | INTEGRITO | 45 EDISI 1 TAHUN 2019 | INTEGRITO | 45
KHUSUS TAK HENTI MENYEBARKAN VIRUS ANTIKORUPSI PEREMPUAN-PEREMPUAN INI SUDAH BERJUANG MENYEBARKAN VIRUS KEJUJURAN KE PELOSOK INDONESIA. MEREKA TIDAK AKAN PERNAH BERHENTI MENDORONG PERUBAHAN. GERAKAN INI AKAN TERUS MENJALAR KE SETIAP SISI DI INDONESIA. GERAKAN INI BEGITU PENTING UNTUK MASA DEPAN BANGSA. BAGAI MENANAM BENIH TANAMAN, PADA WAKTUNYA INDONESIA AKAN MERASAKAN HASILNYA, YAITU GENERASI YANG BERINTEGRITAS SEBAGAI PENERUS BANGSA. 46 | INTEGRITO | EDISI 1 TAHUN 2019 46 | INTEGRITO | EDISI 1 TAHUN 2019 Lima tahun lalu, Komisi Pem- berantasan Korupsi (KPK) menemukan sebuah fakta yang memprihatinkan. Ha- nya 4 persen orang tua di In- donesia yang mampu meng- ajarkan kejujuran kepada anak-anaknya. Hal ini diketahui dari sebuah studi yang dibuat KPK di tahun 2012-2013. ini cukup mengkhawatirkan, karena artinya, selama ini rumah menjadi produsen koruptor. Setelah studi tersebut, KPK lantas menyusun sebuah strategi untuk mengatasi hal itu. Program pencegahan ko- rupsi berbasis keluarga dibentuk oleh KPK. Kondisi KPK memilih peran ibu yang merupakan figur sentral dalam keluarga sebagai target. Sejak itu, 22 April 2014 KPK membentuk ge- rakan Saya, Perempuan Antikorupsi (SPAK) untuk mengintervensi seluruh ibu di Indo- nesia. Menurut Wakil Ketua KPK Basaria Pan- jaitan, peran ibu sebagai figur sentral dalam keluarga begitu penting. Karena 80 persen pendidikan di rumah diajarkan oleh ibu. Ini bisa jadi salah satu tonggak perbaikan negeri ini, terutama untuk memerangi korupsi. "Andai semua perempuan melakukan hal yang sama. Ke depannya kita akan mendapat- kan anak-anak yang memiliki kejujuran dan integritas yang baik." ujar Basaria saat dite- mui di ruang kerjanya. Basaria merasa gerakan ini begitu penting untuk masa depan bangsa. Lewat salah satu program pencegahan ini, KPK mengingatkan KHUSUS setiap ibu agar mengajarkan nilai kejujuran kepada anak-anaknya sedini mungkin. Para ibu dengan berbagai aktivitasnya bisa me- nyebarkan pesan-pesan antikorupsi lewat ke- giatannya, dan yang tidak kalah penting dapat mengontrol suami-suami mereka agar meng- hindari perilaku koruptif. "Hasilnya, enggak bisa dirasakan cepat. Kita mengharapkan suatu hari nanti, Indo- nesia akan mendapatkan anak-anak yang me- miliki ntegritas. Itu sebabnya, saya pribadi menginginkan supaya semua perempuan bergerak melakukan hal yang sama." Ucap Basaria. Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi Biro Humas KPK Yuyuk Andriati Iskak me- ngatakan bahwa gerakan SPAK ini memiliki potensi yang besar untuk menyebarkan virus antikorupsi lewat jalur informal. "Dengan cara ini, KPK merasa penyerba- ran virus itu bergulir lebih cepat dibanding- kan cara-cara formal," ujar salah satu koordi- nator SPAK itu. Gerakan ini tumbuh dengan cepat. Di ta- hun pertama, SPAK mampu menjaring 269 agen SPAK dari 7 provinsi. Kini, pertum- buhan pesat gerakan SPAK sudah menjaring hampir 2000 agen di 34 Provinsi di Indone- sia. Perempuan-perempuan itu berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari ibu rumah tangga hingga penegak hukum. Salah satu koordinator SPAK Indonesia, Judhi Kristantini masih tidak percaya bahwa gerakan SPAK ini ternyata bisa menciptakan gelombang volunteerism yang begitu nyata. EDISI 1 TAHUN 2019 | INTEGRITO | 47
KHUSUS "Kita mengharapkan suatu hari nanti, Indonesia akan mendapatkan anak-anak yang memiliki integritas." Basaria Panjaitan, Wakil Ketua KPK "Saya enggak menduga, program ini, ha- nya dengan melalui 3 hari training ternyata bisa menciptakan perubahan yang dahsyat banget," ujar Senior Manager Australia Indo- nesia Partnership for Justice (AIPJ) itu. Gerakan ini sudah menyebarkan virus ke berbagai Kelompok masyarakat di Indonesia, mulai dari anak-anak hingga lansia, bahkan sampai disabilitas. Hingga kini, agen-agen SPAK aktif menyosialisasikan virus anti- korupsi meskipun tidak ada pegawai KPK yang hadir dalam kegiatannya. Memasuki tahun ke-5 ini, SPAK sudah meluncurkan 7 boardgame sebagai alat bantu untuk sosialisasi dengan beragam tema se- perti Arisan, Dana Desa, dan Perkawinan. SPAK juga memiliki permainan khusus un- tuk disabilitas. Gerakan ini telah mengantongi beberapa penghargaan. Salah satunya, penghargaan Anti-Corruption Excellence Award (ACE Award) untuk kategori Anti-Corruption Youth Creativity and Engagement. Peng- hargaan ini diterima oleh koordinator SPAK Yuyuk dan Judhi di PBB, Geneva, Swiss pada 8 Desember 2017. Sebagai salah satu figur SPAK, Basaria bangga melihat perkembangan dan penca- paian gerakan SPAK. Basaria sendiri memi- liki atensi yang sangat besar dengan gerakan ini. Ia berterima kasih kepada se- mua agen yang berpartisipasi dan mendukung gerakan ini. 48 | INTEGRITO | EDISI 1 TAHUN 2019 48 | INTEGRITO | EDISI 1 TAHUN 2019 "Saya merasa bangga dan terharu atas kepedulian agen SPAK terhadap pencegahan korupsi di Indonesia. Banyak sekali agen- agen kita yang sudah mulai bergerak. Ge- rakan perempuan ini bisa menjadi salah satu cara yang efektif dan masif" ujar Basaria. Basaria juga mengungkapkan rasa ha- runya menyaksikan perkembangan gerakan ini sejak pertama kali bersentuhan dengan agen SPAK. Setiap agen dengan semangat dan suka rela membantu KPK menyebarkan virus antikorupsi ke seluruh Indonesia tanpa kom- pensasi apa pun. Momen yang membuatnya semakin tersentuh adalah ketika mengetahui gerakan yang dibuat oleh Bripka Andi Sriulva Baso. Dengan terobosan meja tanpa lacinya, Ulva menunjukkan bahwa setiap orang bisa ber- ubah, termasuk seorang Polisi Wanita yang berada di sebuah instansi dengan nilai keper- cayaan yang rendah di mata masyarakat. Terobosan itu bahkan membuat Ulva diundang ke Bangkok untuk menghadiri In- ternational Anti-Corruption Day UNODC- UNDP Symposium: Celebrating Woman Fighting Corruption in South & Southeast Asia. Di sana, Ulva menceritakan kisah inspi- ratifnya di hadapan puluhan pemerhati isu antikorupsi dan masyarakat umum. Selain Ulva, masih banyak kisah inspirasi lainnya mengenai perubahan yang dihasilkan oleh agen-agen SPAK di seluruh Indonesia. Gerakan ini memang dimulai dari sebuah hal yang sangat sederhana. Tetapi, pendekatan ini cukup untuk membawa perubahan besar dalam diri agen SPAK maupun lingkungan sekitarnya menjadi lebih baik. Harapannya, virus-virus antikorupsi yang disebarkan dapat menghancurkan perilaku koruptif. Se- perti semangat para agen SPAK untuk terus menyebarkan virus antikorupsi, meski per- l a h a n tapi nyata perubahannyal KHUSUS MERAMBAH KE APARAT PENEGAK HUKUM DAN KELOMPOK DIFABEL CIPTAKAN PERUBAHAN, GALANG KEKUATAN "Saya pikir, hari itu akan men- jadi pelatihan yang biasa saja", ucap Bripka Andi Sri Ulva Baso dalam saluran telfon. Gandjar membuat Ulva merasa terpojok. Ia tersadar bahwa apa yang ia lakukan selama ini masuk ke dalam kategori korupsi. Tidak hanya menerima "amplop", ia bahkan berbagi uang haram itu dengan koleganya. Ternyata, pelatihan itu cukup untuk membuat Ulva tidak bisa tidur dan merasa bersalah. Pelatihan yang ia ikuti pada Fe- bruari 2016 itu adalah pelatihan Training of Trainers (ToT) program Saya, Perempuan Antikorupsi, sebuah gerakan pecegahan ko- rupsi yang diinisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Materi pelatihan yang diberikan oleh pa- kar hukum Gandjar Laksamana Bonaprapta hari itu nyatanya berhasil mengetuk hati Ulva. Materi yang diberikan Gandjar meng- ingatkan amanah almarhum Ayahnya. "(Kalau) kamu bisa masuk polisi, yang penting kamu jangan makan uang haram. Ka- lau memang gajimu seratus, ya seratus saja. Kau olah." cerita Ulva menirukan Almarhum Ayahnya. Materi delik korupsi yang diberikan "Polisi macam apa saya ini?" umpat Ulva kepada dirinya sendiri waktu itu. Semua ke- nangan akan Ayahnya, perjalanan karirnya sebagai polisi dan kehidupan yang ia jalani te- rus berputar di benaknya. Malam itu, usai pelatihan Ulva tidak bisa menikmati nyamannya kamar hotel. Ia justru berlari keliling hotel untuk menghilangkan setumpuk pikiran dan rasa bersalahnya. Lima kali putaran bahkan tidak bisa menghilang- kan rasa bersalahnya. "Saya bukan polisi yang mengayomi ma- syarakat, saya polisi yang minta uang dari rakyat. Padahal mereka mungkin lebih susah hidupnya dari saya" pikirnya. Merasa tak tahan lagi, Ulva menghubungi ibunya lewat saluran telfon. "Bu, tolong jual motor dan mobil saya. To- long semua dijual dan nanti uangnya disum- EDISI 1 TAHUN 2019 | INTEGRITO | 49 EDISI 1 TAHUN 2019 | INTEGRITO | 49
KHUSUS bangkan" kenang Ulva saat itu. Ulva memang kesulitan men- jawab pertanyaan ibu yang datang bertubi-tubi. Tapi dengan be- gitu, perasaannya menjadi lega. Ia bertekad untuk menjadi Ulva yang baru, seorang polisi yang jujur dan benar-benar mengayomi masya- rakat. Setelah kembali ke Makassar, Ulva menceritakan ilmu yang ia dapat saat pela- tihan ke atasannya, Wahyudi Rahman. Ia juga mengajak Polwan lain untuk berubah. Ulva bahkan mengusulkan membuat terobosan meja tanpa laci. "Meja berlaci dulu diasosiasikan dengan tempat menyimpan uang pungutan liar" ung- kap Ulva. Terobosan meja tanpa laci ternyata men- curi perhatian. Saat itu, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif bahkan sampai datang untuk melihat dengan mata kepalanya sendiri rupa meja tanpa laci yang ada di Polsek Panakku- kang, Sulawesi Selatan. Kisah inspiratif tersebut juga sempat viral hingga membawa Ulva terbang ke Bangkok untuk menceritakan kisahnya dalam acara International Anti-Corruption Day UNO- DC-UNDP Symposium: Celebrating Woman Fighting Corruption in South & Southeast Asia pada awal Desember 2017 lalu. 50 | INTEGRITO | EDISI 1 TAHUN 2019 Gerakan SPAK menunjukkan perkem- bangan yang pesat. Terbukti semakin banyak perempuan yang mendedikasikan dirinya menjadi agen SPAK. Setelah melebarkan ki- prahnya ke Penegak Hukum seperti Ulva, SPAK juga masuk ke berbagai kementerian dan lembaga pemerintah hingga Kelompok difabel. Salah satu agen SPAK difabel ialah I Made Sudana. Sejak 2015 ia sudah menjadi agen SPAK di Yogyakarta. Meskipun di- fabel, Made tidak pernah patah ikut me- semangat untuk nyebarkan nilai-nilai anti- korupsi. Bersama 12 agen di- fabel lainnya yang tergabung dalam Lembaga Sentra Ad- vokasi Perempuan Difabel dan Anak, ia aktif menyebarkan isu antikorupsi ke penjuru Yogyakarta. Semua ini dilakukannya karena terdorong niat un- tuk mengubah pola pikir masyarakat tentang difabel. "Kita melihat bahwa sebagian orang ma- sih berfikir kalau difabel itu menjadi beban untuk keluarga. Kita mencoba membuka diri untuk menunjukkan kalau difabel itu bisa melakukan sesuatu" ujar Made. Setelah menjalaninya, Made mengaku tumbuh kecintaan pada gerakan ini. Mes- kipun berada di atas kursi roda, Made tidak takut untuk melawan korupsi. Menurutnya, apa yang ia lakukan saat ini bersama SPAK sudah membantu pemerintah untuk membe- rantas korupsi. "Banyak orang pintar yang memanfaat- kan kepintarannya untuk membuat masya- rakat kecil melarat. Sebagai rakyat kecil, kita harus berani melakukan sesuatu untuk mela- wan mereka. Salah satunya lewat SPAK, kita melawan dengan gerakan SPAK" ujar Made. Perjuangan luar biasa juga dilalui Puji Lestari. Seorang agen SPAK asal Gunung Kidul yang memiliki seorang anak difabel dan suami yang harus menjalani hidupnya di atas kursi roda. Setiap hari, ia bangun jam 2 dini hari untuk membuat kue. Saat matahari terbit, ia mulai mengurus anaknya sebelum berangkat bekerja di Pusat Pemberdayaan Disabilitas Mitra Sejahtera Gunung Kidul. Ia tidak pernah mengenal lelah memper- kenalkan nilai-nilai antikorupsi ke penjuru Gunung Kidul. Meskipun ia harus men- daki gunung, melewati lembah hingga mendapat julukan "Ninja Hatori". "Saya harus keliling 12 desa yang sudah memiliki kelompok disabilitas di desanya. Saya harus menempuh 70 km perjalanan menggunakan sepeda motor. Kadang saking terjalnya, motor saja sampai enggak bisa nanjak" cerita Puji saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK. Puji dan rekan-rekan SPAK difabel sering kali menerima penolakan, bahkan dianggap remeh karena difabel. "Sedih rasanya sering diremehkan. Kata- nya difabel bisa apa, sih atau ngomong aja kamu enggak bisa, gimana kamu mau menye- barkan nilai-nilai ini," ujar Puji. Meskipun begitu, ia dan rekan-rekan KHUSUS "Saya yakin, melalui gerakan SPAK ini, bisa membuka hati orang-orang di lingkungan saya." Puji Lestari, Agen SPAK SPAK difabel tidak pernah menyerah. Mereka membuktikan bahwa mereka bisa melakukan itu semua dengan segala keterbatasannya. Puji tidak pernah lelah berjuang meng- ubah lingkungannya karena ia percaya jika lingkungannya berubah, maka tidak akan ada lagi masyarakat yang menganggap remeh go- longan difabel. "Saya yakin kalau lingkungan saya ber- ubah menjadi lebih baik, anak saya yang difabel, suami saya yang difabel dan teman-teman yang difabel ini diper- lakukan sama dengan warga lain. Saya yakin, melalui gerakan SPAK ini, bisa membuka hati orang-orang di lingkungan saya" kata Puji sambil berkaca-kaca. Semua usaha yang dilakukan agen SPAK seperti menanam benih pohon dalam tanah. Butuh waktu yang cukup panjang untuk me- nikmati manisnya buah yang tumbuh dari pohon itu. Segala usaha dan perjuangan ini pasti dapat mengubah Indonesia menjadi le- bih baik. Tugas kita adalah berusaha, terus merawatnya dan jangan menyerah hingga tercipta perubahan. Indonesia yang lebih baik, lebih bersih, dan bebas dari korupsil EDISI 1 TAHUN 2019 | INTEGRITO | 51
KLINIK GRATIFIKASI HUKUMAN GRATIFIKASI Pertanyaan: Mengapa tindakan hukuman gratifikasi lebih berat dari suap ya? Ami, Klaten Jawaban: Karena penerimaan gratifikasi diberi teng- gat waktu 30 hari untuk melaporkan gratifi- kasi kepada KPK terhitung sejak ia menerima pemberian tersebut. Kurun waktu tersebut merupakan kesempatan bagi penerima untuk menimbang dan melaporkan penerimaan grati- fikasinya. Terkadang, gratifikasi diterima tidak secara langsung atau melalui orang lain dan baru sampai ke tangan penerima beberapa saat kemudian. Sehingga, tidak bisa dilaporkan saat itu juga. Penerima dianggap memiliki mensrea atau niat jahat untuk memiliki gratifikasi yang diterimanya. Karena sekecil apapun barang atau uang yang diterimanya tetaplah bukan hak pegawai negeri atau penyelenggara ne- gara yang bersangkutan. Karena itulah sanksi gratifikasi lebih berat dari pada suap. Dengan tuntutan penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun atau pidana seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp200 Juta dan paling banyak 1 milliar rupiahl 52 | INTEGRITO | EDISI 1 TAHUN 2019 Rubrik Konsultasi ini diasuh oleh Direktorat Gratifikasi KPK JAM DARI PEMENANG PROYEK Pertanyaan: Seorang pejabat negara menerima jam dari pi- hak pemenang proyek pemerintah. Lalu peja- bat itu mengembalikannya kepada si pemberi setelah proyek tersebut mulai diselidiki KPK. Apakah pemberian jam itu masuk gratifikasi ? Dudi, Jakarta Jawaban: Penerimaan tersebut termasuk gratifikasi yang dilarang. Dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001, penerima gratifikasi diberi kesempatan untuk melaporkan penerimaan- nya paling lambat 30 hari kerja ke KPK. Bila ternyata dia tidak melaporkan dalam kurun waktu tersebut, maka bisa diduga ada niat jahat dalam dirinya untuk memiliki gratifikasi tersebut. Hal ini juga berlaku ketika penerima mengembalikan gratifikasi kepada pemberi di mana dia terlibat ketika proyek ini mulai dise- lidiki KPKl GRATIFIKASI TIDAK DITERIMA Pertanyaan: Pemberi gratifikasi yang pemberiannya tidak diterima apakah bisa dikenai sanksi ? Bagus, Ciamis Jawaban: Pemberian gratifikasi kepada orang yang bukan penyelenggara negara atau pegawai negeri sipil tidak akan dikenai sanksi atau hukuman pidana. Gratifikasi yang dilarang adalah yang diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dalam UU Tindak Pidana Korupsi nomor 31 tahun 1999 junto nomor 20 tahun 2001, pemberian ini diang- gap suap karena berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajiban penyelenggara negara. Bila gratifikasi tidak diterima secara langsung, bisa jadi dikenai sanksi. Karena sebenarnya itu bisa saja pembe- rian gratifikasi secara terselubungl Rubrik Konsultasi ini diasuh oleh Direktorat LHKPN KPK LHKPN DIWAKILKAN Pertanyaan: Apakah pengisian e-LHKPN bisa diwakilkan? Jika bisa apakah perlu surat kuasa? Vina, Pekalongan Jawaban: Dalam pelaporan LHKPN yang baru yaitu pelaporan secara elektronik wajib lapor harapkan melakukan pengisian secara man- diri. Tapi, jika karena suatu kondisi tertentu, ada pegawai negeri yang tidak bisa melakukan pengisian LHKPN sendiri atau membutuhkan bantuan oran lain, maka pegawai negeri yang telah menerima username dan password tadi bisa memberitahukan username dan password- nya kepada teman yang bisa dipercaya. Dan kemudian mengkuasakan pengisiannya kepada pihak yang dipercaya tersebut untuk membuat LHKPN atas nama wajib lapor tersebut. Surat kuasa tidak harus dilaporkan ter- lebih dahulu seperti dalam sistem pelaporan sebelumnya. KPK tetap mengakui laporan tersebut dan tanggung jawabnya tetap pada wajib lapor masing-masing. Sistem pelaporan e-LHKPN juga memiliki prosedur peng- amanan, yaitu melalui pembuatan token atau pengiriman token ke handphone atau email pribadi masing-masing wajib lapor. Hal ini untuk memastikan wajib lapor/penyelenggara negara/pegawai negeri tersebut mengetahui bahwa pelaporan tersebut telah dikirimkanl BATAS PENYERAHAN DOKUMEN PENDUKUNG E-LHKPN Pertanyaan Kapan batas penyerahan dokumen pendukung e-lhkpn? Ina, Indramayu Jawaban: Perlu diketahui bahwa pelaporan LHKPN secara elektronik tetap membutuhkan doku- KLINIK LHKPN men-dokumen pendukung seperti dokumen kepemilikan rekening, surat kuasa dan lainnya. Bukti kepemilikan rekening dapat langsung diunggah pada pelaporan elektronik. Untuk lampiran surat kuasa karena harus ditanda- tangani basah oleh wajib lapor, maka harus dikirimkan ke KPK. Untuk dokumen yang dikirimkan langsung ke KPK, diberikan waktu 14 hari kerja sejak KPK melakukan verifikasi dan memberitahukan bahwa ada dokumen pendukung yang harus dilengkapi. Jika tidak dilengkapi hingga batas waktu, maka akan dianggap tidak lengkapl LHKPN CAKADA & CALEG Pertanyaan: Calon legislatif atau kepala daerah menyerah- kan LHKPN itu wajib atau cuma himbauan sih? Apakah masyarakat bisa langsung melihat laporannya? Nano, Cirebon Jawaban: Calon kepala daerah diwajibkan untuk me- nyampaikan LHKPN. Hal itu tertuang dalam UU nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Ada juga da- lam peraturan KPU nomor 3 tahun 2017 yaitu bahwa LHKPN merupakan salah satu syarat bagi para calon kepala daerah. Sedangkan, LHKPN bagi calon legislatif memang tidak diwajibkan karena jumlahnya yang sangat banyak. Namun, setelah definitif menjadi anggota legislatif, wajib untuk melaporkan. Selain itu, terkait apakah masyarakat bisa melihat laporan LHKPN calon kepala daerah, maka setelah diumumkan masyarakat dapat mengakses informasinya di situs acch.kpk. go.id. KPK juga bekerja sama dengan KPUD masing-masing daerah yang melaksanakan pilkada, sehingga masyarakat bisa langsung mencermati calon kepala daerah sebelum hari pemilihanl EDISI 1 TAHUN 2019 | INTEGRITO | 53
AKU KPK AKU KPK TITIK AWAL DI VETERAN TIGA Sejak sah menjadi Pimpinan KPK, Taufiequrachman Ruki yang menjabat sebagai ketua dan em- pat wakilnya Erry Riyana Hard- japamekas, Tumpak Hatorangan Panggabean, Amien Sunaryadi dan Sjahruddin Rasul, harus mengem- ban amanah yang sangat besar: memberantas korupsi di Indonesia. Usai dilantik pada 29 Desem- ber 2003, kelima pimpinan me- nyampaikan keinginannya untuk mendapatkan sebuah kantor. Pre- siden Republik Indonesia saat itu, Megawati Soekarnoputri pun me- nyerahkan sebuah gedung kosong yang tidak jauh dari Istana Negara. Dulu, gedung itu digunakan seba- gai kantor Departemen Kelautan dan Perikanan. Gedung yang terletak di Jalan Veteran III, Jakarta Pusat itu bukan diserahkan ke KPK seutuhnya, KPK masih menumpang pada lembaga di bawah kepresidenan, yaitu Sekertariat Negara dan bergabung dengan kantor Dewan Pertimbangan Agung. Di kantor itu, KPK diberikan dua lantai. Lantai satu merupakan lobi yang kadang disulap menjadi ruang konferensi pers. Lantai dua lima merupakan kantor untuk pimpinan dan penyidik. Kantor yang diberikan kepada KPK saat itu sangat jauh dari kata layak. Suasananya mencekam, gelap, dan tidak jarang ditemukan binatang pengerat di sana sini. Jangankan komputer dan telepon, peralatan dapur seperti sendok dan gelas saja tidak ada. Keesokan harinya, istri Erry Riyana meminjamkan peralatan dapur untuk digunakan. Gelas, sendok dan piring seadanya disum- bangkan untuk pimpinan dan be- berapa pegawai saat itu. Dari saku pribadi, Erry Riyana menyerahkan Rp25 Juta untuk seperangkat komputer, membeli mesin telepon. Tidak terkecuali, pimpinan lain membawa sendiri perlengkapan kerja masing- masing. Saat itu, segala sesuatu masih menggunakan uang sendiri, dari makan hingga tiket pesawat ketika pimpinan harus melakukan sosialisasi ke luar kota. fax dan Perjuangan itu terus berlang- sung hingga keadaan kian mem- baik. Kegigihan pimpinan KPK jilid 1 dalam mencari gedung yang layak membuahkan hasil. Tepat 20 Agustus 2007, seluruh pegawai KPK akhirnya ditempatkan di se- buah kantor yang layak di Jalan HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan. Gedung yang dipinjamkan negara itu dulunya merupakan kantor Bank Pasifik. Gedung itu akan selalu menjadi bagian sejarah perjuangan KPK. Semangat juang para pemberantas korupsi meski belum digaji, akan terus tercatat di tembok-tembok gedung Veteran III. Kisah tentang rahasia pintu belakang dan pantry yang menyeramkan akan terekam sebagai kenangan perjalanan para pendiri KPK. Lima Pimpinan jilid 1 dan segelintir staf yang saat itu rela berjuang tanpa pamrihl 54 | INTEGRITO | EDISI 1 TAHUN 2019 EDISI 1 TAHUN 2019 | INTEGRITO | 55
Sudah lapor harta kekayaan tahun ini Lapor sekarang melalui elhkpn.kpk.go.id segera lapor sebelum MARET 31 Informasi lebih lanjut hubungi : Call Center : 198 Email : elhkpn@kpk.go.id Informasi Khusus Pemilu: infopemilu.lhkpn@kpk.go.id M O C T R A P E K A T . CAKRAWALA LOST AND FOUND CENTER KEJUJURAN DARI NEGERI SAKURA Jepang memang dikenal sebagai sa- lah satu negara yang memiliki bu- daya jujur yang sangat kuat. Sejak kecil, anak-anak di Jepang dididik untuk selalu jujur. Para orang tua di Jepang selalu menanamkan nilai kejujuran kepada anak-anak mereka. Bagi mereka, ke- jujuran adalah sebuah hal yang sangat mulia. Sekolah-sekolah di Jepang bahkan me- nyediakan kelas yang mengajarkan etika dan moralitas. Siswa belajar membayangkan perasaan orang-orang yang kehilangan ba- rang atau uang mereka. Sehingga, melihat anak-anak di Jepang membawa koin 10 Yen yang mereka temukan ke kantor polisi atau mengembalikan barang-barang yang terting- gal bukanlah peristiwa yang langka. Wisatawan tidak perlu khawatir jika saat berkunjung ke Jepang, barangnya tertinggal di sebuah tempat. Karena budaya masyarakat Jepang mengajarkan berbuat jujur, masyara- kat akan malu jika mendapati dirinya meng- ambil yang bukan miliknya, atau naik kereta tanpa membayar misalnya. Jangankan melakukan tindakan krimi- nal, berbuat tidak jujur saja sudah membuat EDISI 1 TAHUN 2019 | INTEGRITO | 57 M O C A M O M .
CAKRAWALA warga Jepang malu atas tindakannya. Kare- nanya, tingkat kriminalistas di Jepang dinilai rendah. Di tahun 2018, tingkat kriminalitas di Je- pang menurun. Berdasarkan data dari United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), hanya 0,3 persen dari 100 ribu orang warga Jepang yang melakukan kejahatan. Jumlah ini membuat Jepang menjadi negara dengan tingkat kriminalitas terendah di dunia. Rendahnya tingkat kejahatan di Jepang disebabkan oleh perekonomian yang baik dan kuatnya sistem peradilan di Jepang, ter- masuk hukuman tegas untuk setiap pelaku kejahatan. Di Jepang, setiap warga terbiasa dengan budaya tidak menyentuh barang orang lain yang tertinggal. Biasanya barang tersebut hanya dibiarkan di tempatnya semula atau dipindahkan jika mengganggu jalan. Jika mereka tidak sedang terburu-buru, barang tersebut akan dilaporkan ke Lost and Found Center. Lost and Found Center adalah sebuah tempat layanan masyarakat yang berfungsi untuk mengamankan dan menyimpan ba- rang-barang yang hilang atau yang telah dite- mukan oleh orang lain. Layanan ini dibuat oleh pemerintah Jepang demi kenyamanan 58 | INTEGRITO | EDISI 1 TAHUN 2019 dan rasa aman masyarakat Jepang dan wisa- tawan agar tidak perlu khawatir jika barang- nya tertinggal saat berada di Jepang. Setiap orang yang ketinggalan barang bisa langsung melapor ke Lost and Found Station terdekat dari titik di mana barang tertinggal. Lost and Found Center memiliki 40 titik sta- tion yang tersebar di seluruh penjuru Tokyo. Warga atau wisatawan yang kehilangan ba- rang bisa juga melapor secara online dengan mengisi Lost Property Inquiry Form yang terdapat di website tokyometro.jp. Setelah melapor, pihak Lost and Found Center akan menghubungi pelapor jika sudah menemu- kan barangnya. Barang yang dilaporkan ke Lost and Found Station akan disimpan selama 4 hari hingga barang itu diambil oleh pemiliknya. Jika sudah lewat dari 4 hari tidak ada yang klaim barang tersebut, maka barang itu akan dipindahkan ke Tokyo Metro Lost and Found Center. Selain menampung barang yang dite- mukan warga, setiap harinya petugas juga berkeliling dengan keranjang birunya untuk mengumpulkan barang-barang yang terting- gal di 9 jalur kereta, 179 stasiun, dan 2.728 gerbong kereta. Selain uang dan dompet, Lost and Found Center juga menyimpan beragam macam ba- rang yang tertinggal. Mulai dari kaca mata, jam tangan, gitar, sepatu, bahkan hingga abu kremasi pernah tertinggal dan disimpan di Lost and Found Center. Di tahun 2017, Lost and Found Center menerima 4 juta item barang yang hilang ter- masuk 480.000 pakaian dan 700.000 kartu identitas. Di tahun sebelumnya, Lost and Found Center bahkan pernah menyimpan uang yang hilang hingga 3,67 miliar Yen. Di tahun itu, 550 juta Yen diserahkan kepada penemu uang. Sedangkan, 440 juta Yen ma- suk ke kas negara. Rata-rata ada 1.809 item barang yang tertinggal setiap harinya. Dan, sekitar 30 persen dari barang tersebut berha- sil dikembalikan kepada pemilik. Uniknya, jika dalam 3 bulan tidak ada yang klaim barang tersebut, maka barang ter- sebut berhak menjadi milik penemunya. Hal itu diatur dengan jelas di Lost Property Law. Pada ayat 28 dalam peraturan itu juga di- sebutkan bahwa penemu barang yang hilang, berhak mendapatkan hadiah dari pemilik ba- rang sebesar 5 - 20 persen dari nilai barang tersebut. Jika dalam 5 bulan barang tersebut tidak ada yang mengakui, maka barang tersebut akan menjadi properti pemerintah. Barang- CAKRAWALA barang tersebut akan dijual di sebuah bazar khusus barang- barang yang tidak diklaim di Lost and Found Center. Hasil penjualan itu masuk ke kas negara dan dialokasikan untuk biaya operasional Lost and Found Center. Layanan Lost and Found Center yang di- bangun oleh Jepang ini merupakan bentuk konkrit dari budaya kejujuran masyarakat Jepang. Tingginya angka pelaporan menan- dakan semakin tingginya kepedulian masya- rakat dengan barang orang lain yang terting- gal. Ini juga semakin membuktikan tingkat kejujuran masyarakat Jepang. Setiap orang tua di Jepang menyadari bahwa sangat penting untuk mengajar- kan nilai moral, terutama kejujuran kepada anak-anak mereka. Lingkungan di sekolah pun juga membangun dan mengajarkan nilai- nilai moral kepada siswanya sehingga integ- ritas setiap insan di Jepang dapat terbentuk bahkan dari kecil. Budaya kejujuran ini alangkah baiknya ditiru oleh berbagai negara di penjuru dunia, karena budaya ini akan menjauhkan setiap warga dari perilaku koruptif. Karena sesung- guhnya, kejujuran adalah kunci utama men- cegah korupsi di dunia inil EDISI 1 TAHUN 2019 | INTEGRITO | 59
JEDA Ahmad Zulfikar Fawzi atau yang Ikang populer dengan nama Indonesia Fawzi adalah rocker yang sangat populer di era 80-an. Mampir ke studio kanalKPK beberapa waktu lalu, Integrito sempat mewawancarainya. Ia bercerita banyak seputar karir dan pengala- mannya menghadapi isu-isu korupsi dalam kehidupannya. Ikang mengaku bahwa dirinya bukanlah anak yang baik. Namun karena didi- kan ayah dan ibunya, mau tidak mau Ayah dari seorang host berbakat nan cantik, Chiki Fawzi ini pun belajar untuk mengubah kena- kalannya demi menyenangkan kedua orang tuanya. Dalam sesi tanya IKANG FAWZI MAU KAYA YA BISNIS BUKAN KORUPSI 60 | INTEGRITO | EDISI 1 TAHUN 2019 60 | INTEGRITO | EDISI 1 TAHUN 2019 jawab yang berlangsung selama satu jam tersebut, Ikang menceritakan tentang kehidupan Ayahnya yang membuat pemikirannya berubah. "Mulai dari televisi, dan perabotan lainnya datang ke rumah, lalu Ayah saya dengan mudahnya bilang untuk dikembalikan," cerita Ikang menggam- barkan kondisi masa kecilnya di Jepang pada tahun 1970-an, saat mengikuti sang Ayah dinas penugas- an dari Departemen Luar Negeri. Pemberian yang Ayahnya terima kala itu ada- lah pola-pola umum yang dilakukan masyarakat pada umumnya, "Ya biasa, orang terima kasih na- JEDA manya dia diuntungin kan. Tapi, malah kata Ayah, harga dirinya tidak semurah itu." Ikang menjelaskan bahwa Ayahnya adalah so- sok yang sangat jujur. Ia salut akan penolakan yang dilakukan sang Ayah walau pada saat itu belum ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Akibat peno- lakan barang-barang elektronik mewah tersebut sampai membuat sang Ibu geleng kepala, kenang- nya. "Ibu heran, kapan kayanya kalau dikembalikan," ungkap Ikang sambil tertawa. Namun dari keberanian sang Ayah itu pula, rocker ini belajar bahwa jika ingin menjadi orang yang berhasil dan kaya, bukan karena hasil pem- berian orang lain melainkan dengan berniaga atau berbisnis yang baik. Ikang menyebut musik adalah kegemaran- nya. Sedangkan pekerjaannya adalah menjadi se- orang pebisnis properti. "Berniaga itu kalau tidak memakan hak orang, sesungguhnya itulah yang terbaik. Yang menjadi masalah adalah berniaga dan mengambil hak orang lain (korupsi) dan yang pa- ling parah dibagi-bagiin alias bancakan," ujarnya. Chiki, putri bungsu Ikang yang hadir mene- mani sang Ayah di studio kanalKPK untuk mengisi acara program Bincang Kanal, turut memberikan suara. Ia mengungkapkan bahwa ajaran yang di- dapatkan Ayahnya dari orang tuanya diberlakukan juga kepada dirinya. "Ada hak orang lain dalam penghasilan aku dan Ayah selalu ingatkan apakah aku sudah bayar zakat atau belum," ujar Chiki bangga kepada sang Ayahl EDISI 1 TAHUN 2019 | INTEGRITO | 61
PARENTING PARENTING MENGAJARKAN TOLERANSI, BELAJAR MENGAKUI PERBEDAAN Apa yang paling menantang dalam mengajarkan toleransi pada anak? Mengajarkan tole- ransi berarti membolehkan anak kita berbeda pandangan dengan kita. Dan itu tidak mudah. Siapa anak yang menjadi idola orang tua? Kebanyakan orang tua mengidolakan sosok anak yang patuh, mengikuti per- intah orang tua dan menjauhi larangan orang tua. Anak yang memenuhi harapan dan impian yang berkembang di benak orangtua. Orang tua menyuruh mandi, anak mandi. Orang tua menyuruh makan, anak makan. Orang tua memilih sekolah, anak bersekolah. Orang tua memilih jurusan, anak berkuliah. Orang tua memilih peker- jaan, anak bekerja. Apa pendapat orang tua, itulah penda- pat anak. Apa keputusan orang tua, itulah keputusan anak. Orang tua dan anak men- jadi satu. Meleburnya anak dalam orang tua. Pengajaran anak dimaknai sebagai duplikasi sosok orang tua pada anak. Ka- rena itu penting menjaga anak tetap steril, tidak mengenal pandangan yang berbeda dengan pandangan orang tua. Semua in- formasi dikontrol agar anak mendapat- kan informasi yang "murni". Apa yang dipelajari anak dari peng- alaman pengajaran seperti itu? Setidak- nya ada dua Pelajaran yang didapatkan oleh anak. Pertama, anak tidak perlu ber- pikir, cukup mengikuti otoritas di luar sana. Anak tidak punya pandangan sen- diri. Ia selalu berusaha mencari sumber otoritas yang dapat menjadi pijakan. Dan sering kali, sumber otoritas yang diikuti adalah sumber yang paling keras suara- nya, bukan yang diyakini kebenarannya. Kedua, anak hanya mengenal satu pandangan sepanjang hidupnya. Ibarat pakaian, anak hanya mengenal pakaian seragam yang dipakainya sepanjang waktu. Ketika ada yang berbeda, anak me- lihatnya bukan sebagai pakaian, tapi ha- nya sekedar potongan kain tidak bermak- na yang bisa dibuang kapan saja. Begitu pula ketika anak menjumpai pandangan yang berbeda, dianggap tidak penting, ti- dak perlu didengarkan dan bila perlu di- enyahkan. Mereka yang tidak terbiasa dengan perbedaan akan merasa cemas, merasa terancam dan cenderung bersikap agresif terhadap pihak-pihak yang berbeda pen- dapat. Tidak ada ruang bagi perbedaan. Hitam atau putih. Kekerasan sah diguna- kan untuk menghilangkan mereka yang berbeda pandangan. Pada lingkup yang lebih luas, bagaimana kita hidup di ma- syarakat yang beragam ketika tidak bisa menerima perbedaan pandangan pada lingkup kecil? Pada sisi lain, pengajaran toleransi akan membantu anak menghadapi per- bedaan yang alami ada dalam kehidupan. Pengajaran toleransi berarti menyiapkan anak kita untuk mewujudkan kehidupan bersama yang menerima perbedaan. Pen- gajaran toleransi membantu anak kita menghadapi pendapat yang berbeda, me- nerima pandangan berbeda tanpa harus terpengaruh pada pandangan tersebut. Menjaga pandangan diri, sekaligus meng- akui pandangan lain. Pengajaran toleransi adalah kunci mewujudkan kehidupan yang damai. Pengajaran toleransi bukan tentang mengajarkan konten pelajaran. Pengaja- ran toleransi bukan tentang mengajar- kan keragaman sosial budaya agama. Pen- gajaran toleransi bukan tentang apa, tapi tentang bagaimana kita mengajar anak 62 | INTEGRITO | EDISI 1 TAHUN 2019 dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimaan kita mengajarkan toleransi pada anak le- bih bermakna dibandingkan apa yang kita ajarkan. Lalu bagaimana orang tua bisa menga- jarkan toleransi pada anak? 1. Refleksikan. Sebelum mengajar tole- ransi, kita perlu merefleksikan cara pengajaran pada anak. Apakah kita sudah mendengarkan anak? Apakah kita sudah memberi kesepatan anak berpendapat? Apakah kita sudah memberi kesempatan pada anak un- tuk berbeda pendapat? Apakah kita sudah membantu anak memahami dan mengenali kemauannya? Reflek- sikan semua tindakan kita, tandai mana tindakan yang sudah toleran dan mana yang belum toleran. 2. Belajar toleran. Mengajarkan tole- ransi berarti bersedia belajar men- jadi toleran. Kita dan anak belajar bersama menuju kehidupan bersama yang lebih toleran. Kesediaan mela- kukan perbaikan dan perubahan jadi kunci. Kesabaran mendengarkan pendapat yang lain disertai menahan diri untuk berpendapat akan mem- bantu kita melihat sudut pandang yang lebih luas. 3. Belajar dari keseharian. Ada banyak kesempatan belajar mengajar tole- ransi bersama anak di rumah. Mo- men memilih pakaian atau makan malam semisal. Tanyakan pada anak tentang pilihan beserta alasannya. Komunikasikan keinginan Anda be- serta alasannya. Diskusikan konse- kuensi dari setiap pilihan. Apa pun keputusannya, tetap hargai pilihan anak. 4. Belajar berpendapat. Meski dari gen yang sama, orang tua dan anak mem- PARENTING Oleh : Bukik Setiawan Ketua Kampus Guru Cikal Inisiator Komunitas Guru Belajar punyai pengalaman yang berbeda. Pengalaman yang membentuk sudut pandang masing-masing. Tanyakan pendapat anak tentang benda atau kejadian yang ada di sekitar. Pen- dapat tentang kondisi jalan raya, pakaian yang Anda kenakan, atau buku cerita yang baru dipinjam dari perpustakaan. Posisikan diri sebagai pendengar dan beri kesempatan pada anak untuk lebih banyak berbicara. Tanggapi pendapat anak, komuni- kasikan pendapat Anda atau berta- nya tentang pendapat yang berbeda. Belajar berpendapat akan membantu anak menyadari dirinya sebagai ma- nusia yang berharga dan layak diden- garkan pendapatnya. Hanya anak yang dihargai pendapatnya yang bisa menghargai pendapat orang lain. 5. Menumbuhkan kemauan anak. Ke- sadaran tentang kemauan sendiri akan membantu anak menyadari posisi dan tidak mudah terpengaruh dalam interaksi sosial. Libatkan anak sejauh mungkin dalam pengambilan keputusan yang berkenaan dengan anak. Jangan biarkan anak berkata "terserah" atau "ikut saja". Motivasi anak untuk menyampaikan kemau- annya. Meski tidak semuanya bisa dipenuhi, tapi menyampaikan kem- auannya akan membantu anak un- tuk mempunyai kemauan sekaligus menghargai bahwa orang lain juga mempunyai kemauan yang belum tentu sama. Mengajar toleransi adalah belajar mengakui perbedaan, pun itu perbedaan datang dari anak kita sendiri. Meski tidak mudah, mengajar toleransi akan mencip- takan suasana rumah yang lebih nyaman dan indah. Mari belajar toleransil EDISI 1 TAHUN 2019 | INTEGRITO | 63
Pemilihan Umum tinggal beberapa minggu lagi, rakyat Indonesia akan memilih presidennya dan wakil-wakilnya yang ada di DPR, DPRD, maupun di DPD. Kenali mereka, cari rekam jejak mereka. Saya Agus Rahardjo akan memilih orang yang jujur, profesional dan berintegritas. ANAK BONGKAR PASANG KOSTUM KRISNA Halo anak jujur! Perkenalkan, dia adalah Krisna. Ia adalah anak hebat yang jujur. Yuk kita main bongkar pasang baju Krisna. Caranya : 1. Kamu bisa menggunting halaman ini menggunakan gunting atau cutter. 2. Gunting gambar Krisna sesuai de- ngan garis putus-putus yang ada di sekeliling gambarnya. 3. Gunting baju Krisna sesuai dengan garis putus-putus yang ada diseke- liling gambarnya. 4. Jika semua sudah tergunting, kamu bisa mengganti baju Krisna dengan kostum super heronya. Caranya lipat bagian atas kostum super hero Kris- na, lalu tempelkan di pundak Krisna. Gampang kan ? silahkan mencoba EDISI 1 TAHUN 2019 | INTEGRITO | 65
ANAK KABAR WP CEGAH PELECEHAN SEKSUAL DI KANTOR Mungkin tidak kita membayangkan men- jadi korban pelecehan seksual. Tetapi, potensi itu bisa terjadi pada siapa saja dan di mana saja. Ironisnya, korban mungkin juga tidak menyadari te- lah mengalami pelecehan oleh la- wan jenis. Wakil Ketua KPK Saut Situmor- ang yang hadir sebagai salah satu narasumber. Menurut Saut, jika ditemukan adanya pelecehan di lembaga ini, maka pasti pihaknya akan me- nindaklanjuti dengan sanksi yang berat. "Jika ada laporan, pasti akan "KPK bukan saja sebagai role model dari sisi pemberantasan ko- rupsi dan pegawai yang berinteg- ritas. Namun juga harus menjadi role model untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif bagi pegawainya. Salah satunya, melin- dungi para pekerja khususnya pe- rempuan yang rentan menerima perlakuan asusila," ujarnya. Hal tersebut terungkap dalam kita tindaklanjuti." ujarnya, seminar yang diselenggarakan oleh Wadah Pegawai KPK dengan tema "Lihat, Lawan, Laporkan!" Kamis (14/2), bertempat di Ge- dung Merah Putih KPK. Pasalnya, banyak perempuan masih tidak tahu apa saja yang ter- masuk kategori pelecehan seksual. Pun bagi pihak laki-laki, masih ba- nyak yang belum memahami dan sadar bahwa ketika melontarkan candaan ternyata masuk ke dalam kategori melecehkan. "Seminar ini penting untuk mengedukasi para pegawai, agar mencegah perilaku tersebut," ujar Tiga narasumber lainnya ada- lah Pengampu Komnas Perem- puan Yuniyanti Chuzaifah, Aktivis Anti Pelecehan Seksual Baiq Nuril dan pejuang Hak Asasi Manusia Asfinawati. Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo sebagai penyeleng- gara kegiatan menjelaskan tujuan diadakannya seminar ini adalah untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif bagi para pegawai. Salah satunya, dengan melindungi para pegawai khususnya perem- puan dari perilaku pelecehan seksual. Yudi menambahkan, di media saat ini marak pemberitaan ten- tang korban pelecehan seksual yang tidak bisa mendapat kepas- tian hukum. Ironisnya, korban pelecehan seksual justru disa- lahkan, karena cara berpakaian mereka. "Marak di pemberitaan ter- nyata malah yang dibuat malu adalah korbannya, bukan pelaku- nya. Di sini, di KPK, tidak ada kata ampun jika ada kasus pelecehan seksual," tutup Yudil Anti Pelecehan Seksual di Kantor - Wadah Pegawai KPK menggelar acara Diskusi interaktif yang bertema "Lihat, Lawan, Laporkan pada Kamis (14/2), di Gedung Penunjang Merah Putih KPK, Jakarta. . 66 | INTEGRITO | EDISI 1 TAHUN 2019 66 | INTEGRITO | EDISI 1 TAHUN 2019 EDISI 1 TAHUN 2019 | INTEGRITO | 67 M M / O T R G E T N I I
EKSPRESI HARGA SATU SUARA Oleh: Heru Mugiarso Harga satu suara adalah sepuluh ribu rupiah Aku memerlukan dua ratus ribu suara untuk menahbiskan menjadi wakil rakyat Maka hitunglah berapa duit yang mesti kukeluarkan Itu belum yang lain Cetak baliho, selebaran dan hono- rarium bagi para tim sukses Dari mana mendapatkannya kalau bukan ke sana ke mari berhutang Ini semacam perjudian Jika menang, aku akan melenggang Dan nyaman duduk di kursi parlemen Jika kalah, ya sudah Rasanya ingin masuk ke bumi ditim- bun tanah Sekarang aku adalah yang terhormat anggota dewan Telah dilantik dan disumpah di bawah kitab suci Seperti halnya ritual-ritual lainnya di negeri Yang lebih suka bermain simbolisme Engkau tahu, berapa gajiku Dan engkau tahu berapa upeti sum- bangan ke partaiku Lalu sisanya? Dengan uang sejumlah itu apakah engkau percaya bahwa aku mampu melakukan pencitraan sebagai warga masyarakat kelas atas? Tampil necis, perlente dan gaya hidup yang wah Punya rumah mewah, mobil baru, dan asesorisnya Terus bagaimana nasib hutangku di bank Yang sudah tak sabar menungggu? Maka jangan salahkan aku jika profe- siku kini bertambah lagi Dengan makelar proyek Dan ahli matematika anggaran Persetan mereka bilang itu anggaran siluman Atau anggaran beneran Yang penting terkendali dan (Insya Allah) aman 68 | INTEGRITO | EDISI 1 TAHUN 2019 68 | INTEGRITO | EDISI 1 TAHUN 2019 Jika seperti ini lalu siapakah yang harus disalahkan Ketika seorang anggota dewan se- perti saya Terjerat dalam lingkaran setan? NEGERI KONOTASI Oleh: Sukorejo Situbondo di negeri konotasi ini, saya benar- benar bingung kalau kudengar orang bilang, "aku mendukungmu," itu artinya "berilah aku uang." "selesaikan pembangunan ini de- ngan baik," itu artinya "antarkan jatah saya lewat belakang," "kutemani kau berkendara ," itu ar- tinya "aku bisa mencekikmu kapan saja" "merdeka," itu artinya "boleh melaku- kan apa saja" "ayo semangat bekerja," itu artinya "ayo berkorban untuk saya" "kalian harus makmur," itu artinya "kalian harus siap dijemur" "aku sedang penataran," itu artinya "aku sedang menerkam perempuan simpanan" di negeri konotasi ini aku harus sering menoleh ke belakang agar tak terbentur tembok di depan PEMIMPIN BERBEDAK (Kepada Sang Ratu) Oleh: Ruang Resah Aku masih SD ketika ia terpilih men- jadi pemimpin di propinsi kami ia perempuan pertama yang menja- bat sebagai gubernur di Indonesia ia cantik dan beralis naik kulitnya bersih terawatt Waktu itu, aku terus memandangnya di kalender ruang kelas Bedaknya terlalu tebal; itu kesan pertamaku melihatnya kesan pertama seorang bocah SD pada pemimpin barunya hah... seperti lelucon! Bukan hanya di kelas, di mana pun aku berada semua orang sibuk membahasnya : bercerita penuh harap pada pe- rempuan beralis naik dan berbedak tebal itu bahkan teman-teman di kelas, ba- nyak yang ingin menjadi sepertinya "Bu, aku ingin menjadi gubernur se- perti Sang Ratu," ucap temanku aku hanya diam! Aku sudah SMP ketika tahu adik iparnya mencalonkan diri menjadi walikota Ramai betul obrolan tentang keluar- ganya yang membangun singgasana kekuasaan Sampai-sampai, kujumpai bocah- bocah kecil di sudut jalan berkisah hingga akhirnya semua kursi lesap dilahap anak cucu : dinastinya membengkak tapi borok menjalar di mana-mana ditutupitambali berhektar tanah, hotel berbintang, salon kecantikan dan mobil-mobil mewah yang ber- jejer-menyembunyikan jerit tangis orang-orang kerdil teritorialnya si anu yang busung lapar si anu yang berbulan-bulan makan nasi aking si anu yang putus sekolah si anu yang mati karena tak bisa bayar rumah sakit si anu yang digusur rumahnya si anu yang bunuh diri menjelang lebaran si anu yang anaknya kena tubercu- losis si anu yang mengidap polio si anu yang menderita hernia karena tak pernah absen menjadi kuli si anu yang anaknya mati terbawa arus sungai saat ke sekolah EKSPRESI si anu yang temannya hilang setelah jembatan tak layak pakai akhirnya ambruk dan roboh si anu dan si anu-anu lain dengan beragam kisah pilunya Hingga tiba hari tahun itu aku baru lulus SMA si pemimin berbedak digandeng petugas keamanan ia memakai rompi maling negara alisnya tetap naik dan wajahnya yang selalu berbedak tebal kini terlihat membengkak sama seperti rekening dan harta simpanannya tapi bedanya, bedak tebal itu perla- han menipis oleh tangis yang entah menyesal atau kesal tapi jelas, aku menangkap ketakutan Sang Ratu ia tentu tak ingin masuk bui dan me- ninggalkan keratuan hidupnya; pemimpin berbeda EDISI 1 TAHUN 2019 | INTEGRITO | 69 EDISI 1 TAHUN 2019 | INTEGRITO | 69
KIAT SAYA PILIH SIAPA ? Pemilihan Umum serentak hanya hitungan hari lagi. Apakah kita sudah punya pilihan? Atau sebaliknya? Yuk, jangan bingung! Kenali calon wakil rakyatmu dan jadilah pemilih berintegritas. CEK REKAM JEJAK WAKILMU • pintarmemilih.id Portal Rekam Jejak : • rekamjejak.net pintarmemi- lih.id, rekamjejak.net, • wikiDPR.org wikiDPR.org, iklancapres.id, • iklancapres.id • Pastikan Informasimu Valid dan Hindari Hoax HATI - HATI CALEG HATI-HATI CALEG MANTAN MANTAN TERPIDA- TERPIDANA KORUPSI NA KORUPSI 70 | INTEGRITO | EDISI 1 TAHUN 2019 YAKINI PILIHANMU WAKIL A WAKIL B WAKIL C WAKIL D WAKIL E JANGAN GOLPUT Untuk Pejabat publik dan/atau terkait dengan pengawasan pemilu, jaga netralitas yaa KIAT EDISI 1 TAHUN 2019 | INTEGRITO | 71
GAGAS AJARAN MINIMALISME TAK PERLU DIIMPOR Ada sebuah buku dengan tema unik, terbit di Jepang pada 2011 berjudul: 'The Live Changing Magic of Tidying Up' karya Ma- rie Kondo. Sebuah buku yang membahas seni beres-beres dan metode me- rapikan ala Jepang. Buku itu pada akhirnya bukan sekadar bicara tentang membuang barang dan menatanya, buku itu membuat pengaruh besar pada jutaan orang karena di dalamnya membahas 'konsumerisme', sebuah perilaku yang membawa kita pada sebuah za- man yang menyukai kondisi berkelebihan. Manusia cenderung senang memiliki banyak barang yang sebetulnya tidak kita butuhkan. Pengaruh buku itu kemudian melahirkan buku-buku unik lainnya, seperti buku yang berjudul 'Goodbye Things'. Hidup minimalis ala orang Jepang, karya Fumio Sasaki, terbit pada tahun 2015. Lebih jauh buku ini mem- bahas konsep 'minimalisme'. Salah satu cir- inya mengurangi kepemilikan benda hingga barang-barang yang paling pokok saja yang dipertahankan. orang pun yang lahir ke dunia dengan mem- bawa suatu benda dan bahkan ketika mening- gal. Sebenarnya semua dari kita mengawali dan bahkan mengakhiri hidup sebagai se- orang minimalis. Artinya, nilai diri kita tidak ditentukan oleh seberapa banyak barang yang kita punya, tidak diukur oleh seberapa ba- nyak harta yang bisa kita timbun. Para minimalis mulai menyadari bahwa semua benda yang tidak kita perlukan sebe- tulnya hanya menghabiskan waktu, energi dan kebebasan. Punya lebih banyak barang akan menghabiskan banyak waktu dan energi untuk mengelola dan mempertahankan benda yang sudah kita punya, barang-barang atau harta yang seharusnya memudahkan justru mulai mengendalikan dan merepot- kan kita. Harta benda yang kita kuasai akhir- nya bergantian menguasai kita. Terkadang kita terlambat menyadari, sebetulnya kita sudah punya semua hal yang memang perlu dan kita butuhkan. Namun meski semua kebutuhan sudah terpenuhi kita terus saja bertanya-tanya apa yang kurang? Para pengikut minimalisme mengatakan bahwa kini sudah saatnya mereka berpisah dengan banyak barang yang mereka punyai, memiliki sedikit barang sebetulnya mena- kjubkan. Selama ini mereka salah, mereka mengira semakin banyak barang berarti kita semakin bahagia. Pola pikir yang keliru itu artinya mengharuskan orang untuk mempu- nyai banyak uang dan perlahan kita pun mulai menilai orang berdasarkan jumlah uang yang dimiliki. Yang lebih ironis, kita menjadi se- makin yakin bahwa kita harus menghasilkan banyak uang agar tidak tertinggal gerbong kereta kesuksesan. Itu sebuah lingkaran se- tan yang membuat kita dipenuhi gengsi yang sebetulnya tidak berguna. Kita digiring un- tuk berfokus besar hanya pada penumpukan uang dan aneka hal materi. Para minimalis ini sudah selesai dengan perasaan mencemburui orang lain yang ber- limpah kebendaan. Padahal sesungguhnya nilai hidup sederhana ini tak perlu diimpor dari Jepang atau barat, kesederhanaan ada- lah kearifan lokal kita. Manusia nusantara tahu persis, hal-hal apa saja yang bersifat po- kok bagi dirinya, rela menahan diri atau me- ngurangi jumlah kepemilikan yang berlebih demi memberi ruang bagi hal-hal yang lebih penting dan dibutuhkan. Bukankah hal itu yang sering diajarkan orang tua kita? Mereka sering mengingatkan kita untuk bisa membe- dakan kebutuhan dan keinginan. Itu nasihat baik yang harus tinggal di kepala kita, sebuah ajaran untuk mengenali hal-hal apa saja yang sungguh-sungguh penting bagi kita, memang- kas hal-hal yang tak esensial agar kita sepe- nuhnya menghargai hal-hal yang memang Jika kita renungkan lebih jauh lagi, tak se- 72 | INTEGRITO | EDISI 1 TAHUN 2019 berharga bagi kita. Konsep minimalisme itu bukan lagi barang baru bagi kita. Gelombang minimalisme dalam tahun-tahun belakangan yang menjadi fenomena bukan hanya tak bisa dihindari, kita bahkan sudah terbiasa dengan pola hidup sederhana. Tapi pertanyaan yang menggelayut ada- lah, lantas kenapa tak henti-hentinya insti- tusi KPK menangkapi barisan tamak rakus yang menghalalkan cara-cara maling dalam menimbun harta terus terjadi? Padahal kon- sep minimalisme begitu akrab dengan per- adaban bangsa ini. Konsep itu bukan karena ilham sesaat atau sekadar ingin mengikuti tren gaya hidup baru semata. Konsep kese- derhanaan adalah niat tulus dan kebutuhan moyang kita untuk memaknai ulang ke- hidupan. Nilai keserdehanaan ini nampaknya harus terus dijadikan teladan dalam praktik keseharian kita. Kalau tidak, nilai ini akan terkubur oleh tumpukan konsumerisme yang kian membengkak. Kita perlu mengingatkan lagi bahwa kita harus belajar membebaskan diri dari semua pesan bermuatan materi di sekitar kita. Iklan yang terus menyuapi hasrat untuk memiliki kebendaan, kehidupan seleb- ritas yang mewah di televisi yang membuat iri, barang cantik dan keren yang diposting di etalase Instagram terus saja merayu kita dengan konsep sederhana dan minimalisme. Semua itu perlahan tak lagi relevan, dan kita pun bisa bebas berjalan berkeliling kota dan berselancar di dunia maya dengan perasaan nyaman dan bebas. Karena jika nafsu itu ditu- ruti, kita tak akan merasa puas, saat terjebak dalam siklus kerakusan yang terjadi justru kita menginginkan lebih banyak lagi. Sebelum kita semakin lupa, rasanya perlu mengingat lagi buah pikir Erich Fromm yang merumuskan dua pilihan antara 'To Have' atau 'To Be', dalam bukunya yang berjudul 'To Have or To Be' pada tahun 1976. Fromm katakan: "Kehidupan kita adalah pergulatan, Oleh : Che Cupumanik Musisi kehidupan kita berada di antara 'hasrat me- miliki' atau 'hasrat menjadi'. Pilihan-pilihan itu merupakan sebuah kunci untuk memahami secara sadar, apa yang kita pandang berharga atau apa yang sejatinya kita perjuangkan de- ngan penuh gairah dalam hidup. Modernitas yang disokong kapitalisme tiada henti merayu manusia untuk hidup menumpuk kepemilikan, itulah cara hidup yang berorientasi 'memiliki' (To Have). Dari cara berpikir ini timbullah keyakinanui semu, bahwa 'Aku adalah apa yang aku miliki, aku adalah status sosialku, aku adalah kelimpahan harta yang kumiliki, aku adalah benda-benda yang kumiliki". Orang yang berorientasi 'To Have', iden- titas dan kesadaran diri seseorang terletak pada sesuatu di luar dirinya. Orang seperti ini terasing, terputus dari sumber, tidak ter- hubung dengan diri sendiri. Berbeda dengan cara hidup yang berorientasi 'menjadi' (To Be). Dengan 'menjadi', kita tak lagi men- dasarkan makna dan nilai keberadaan kita pada sesuatu di luar diri kita. Harga diri kita tak ditentukan oleh harta benda yang kita miliki dan kita capai dalam hidup tetapi pada diri dan hidup kita itu sendiri sebagai sebuah proses menjadi. Lantas, selama ini hidup kita cenderung condong ke orientasi yang mana? Artikel ini ajakan untuk mengingat nilai kesederhanaan, juga terapi ku sendiri agar mengingat ajaran minimalisme. Kalau begitu artikel ini sudah harus membatasi diriku sen- diri, tak boleh panjang. Saya tutup artikel ini dengan buah pikir dari Lao Tzu, dia mewa- riskan buah pikir yang boleh jadi akan meng- obati ketamakan kita, mengurangi kerakusan kita: "Puaslah dengan apa yang kau miliki, bergembiralah dengan apa yang ada. Ketika kau menyadari tak ada yang kurang, sebenar- nya seluruh dunia telah menjadi milikmu"l EDISI 1 TAHUN 2019 | INTEGRITO | 73
MAS INI UANG SIAPA? Istri Yang Baik Selalu Bertanya Sebelum Ikut Ditanyai RESENSI ACFFest 2018 (Baskara Ke Wukir) Sutradara : LATIFAH FAUZIYYAH R. Baskara Ke Wukir adalah salah satu judul film yang ada dalam playlist kompilasi film-film ACFFest 2018. Dalam rangka pencegahan korupsi melalui media film, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar Anti-Corruption Film Festival (ACFFest). Film kembali dipilih sebagai salah satu media Durasi : 18:01 MENIT Kota : TEGAL, JAWA TENGAH Kategori : FIKSI dalam pencegahan korupsi karena film dinilai sebagai medium audio visual yang paling efektif untuk menyampaikan pesan antikorupsi. Nilai-nilai antikorupsi lebih mudah dipahami oleh masyara- kat melalui film. Dari 378 proposal dari seluruh Indonesia, terpilih 7 proposal mewakili beberapa cerita yang bertemakan antikorupsi dari Jakarta, Pontianak, Tegal, Ponorogo, dan Yogyakarta. Salah satunya berjudul Basakara ke Wukir. Film ini disutradarai oleh Latifah Fauziyyah dari Tegal dan ia berhasil menggambarkan situasi sulitnya menggelar pemilu serentak di Indonesia karena belum semua desa memiliki akses yang mudah. Dengan setting yang sangat sederhana, perju- angan melewati bukit-bukit, menyeberang sungai dengan tali, warga yang berada di daerah terpencil sering kali tidak mengenal calon pemimpin me- reka. Film tersebut juga menggambarkan warga yang menjadi apatis karena dengan atau tanpa pemilu, kehidupan mereka tidak berubah. Yang korupsi tetaplah korupsi. Film ini bercerita tentang seorang pemuda desa bernama Baskara yang memilih untuk meng- abdikan dirinya menjadi seorang pengantar kotak suara padahal pemuda desa lainnya memilih untuk bekerja di kota besar. Bersama seorang polisi bernama Pak Eko, Baskara mengantarkan kotak suara ke Desa Wukir yang letaknya sangat jauh dan satu-satunya akses menuju ke lokasi harus melalui bukit dan jalanan terjal yang hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki. Sudah berkali-kali pemilu diadakan. Namun, karena akses yang susah, Desa Wukir tidak men- dapat kotak suara. Ada atau tidaknya pemilu, Desa Wukir tetap tidak berkembang. Sekolah jauh, akses jalan tidak ada, membuat warga apatis. Melewati berbagai rintangan dan kejadian, Baskara menjadi ragu akan amanah yang tengah diembannya. Dalam perjalanannya tersebut, Bas- kara dihadapkan oleh suatu pertanyaan besar, me- ngapa harus repot-repot mengantar kotak suara ke desa yang jaraknya sangat jauh dari kediamannya, dan untuk apakah kotak suara tersebut serta me- ngapa banyak orang yang mengincarnyal EDISI 1 TAHUN 2019 | INTEGRITO | 75
RESENSI Penulis : B. HERRY PRIYONO Penerbit : GRAMEDIA PUSTAKA UTAMA Tahun Terbit : 2018 Kolasi : 684 HALAMAN Judul : INDONESIA Apa itu korupsi? Buku ini adalah upaya melibati pertanyaan itu. Dengan melacak jauh ke masa silam, suatu horizon terbentang untuk memahami lintasan perkembangan arti korupsi hingga hari ini. Pengertian korupsi terjahit integral dengan cita-cita tatanan dan tata-kelola yang baik, tidak lekang oleh waktu, dan bukan monopoli tradisi kebudayaan atau peradaban tertentu. Korupsi berkembang menjadi konsep khas yang digulati para filsuf, teo- 76 | INTEGRITO | EDISI 1 TAHUN 2019 Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi log, pujangga, negarawan, aktivis, pembaharu, dan para ilmuwan sosial. Bagaimana dahulu korupsi dipahami? Bagaimana sekarang korupsi men- jadi idiom moral yang integral dalam kehidupan publik? Dengan melibati persoalan itu melalui kisah penuh paradoks dan ironi, buku ini dapat menjadi teman bagi para peneliti, dosen, pendidik, mahasiswa, hakim, pengacara, agamawan, pejabat, pembuat dan pengambil kebijakan, aktivis, po- litisi, profesional dan para peminat lain dari latar belakang beragam. Kegelisahan inilah yang tampak jelas menjadi motif utama B. Herry Priyono dalam buku Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi (Gramedia Pustaka Utama, 2018). Jika benar korupsi diterima sebagai sesuatu yang buruk, kenapa semakin tinggi intensitas wacana, penelitian, dan penin- dakan tak menyurutkan perilaku koruptif? Buku setebal 664 halaman dengan 127 halaman rujukan pustaka dan catatan akhir ini jelas sebuah proyek raksasa yang amat langka, ambisius, sekaligus amat penting. Tak mau terjebak pada diskursus dan polemik kontemporer yang sekadar mem- perdebatkan aspek legal, politis, maupun praktis - yang kerap menyisakan pro-kontra dangkal dan partisan - Herry Priyono menawarkan pendekatan filosofis yang menyuguhi pembaca cakrawala hampir tanpa batas. Buku ini disusun sedemikian runut dan rinci, sebagaimana layaknya pendekatan filsafat yang setia pada keketatan pustaka dan pemikiran. Di balik upaya menyajikan sebuah bahan ba- caan yang setia pada keketatan akademik, rekam jejak keterlibatan Herry Priyono membantu pema- haman pembaca. Apa yang sesungguhnya rumit bisa dengan amat menarik dan nikmat dicecap lantaran setiap kalimat, paragraf, argumen, bahkan kritisisme disajikan dalam kalimat yang gamblang, diksi yang indah, dan jahitan narasi yang mengalir. Bayang-bayang ketebalan buku yang meneror akan sirna ketika kita membaca, bahkan sejak paragraf pertama. Tentu saja ini tak menjadikannya sebuah buku ringan, tapi penulis lihai menjadikan yang berat terasa ringanl Buku Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi dapat dibaca di Perpustakaan KPK dan Film Baskara Ke Wukir dapat ditonton di KanalKPK TV atau Youtube KPK RI