Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1, No. 2 Januari 2024, Hal. 33-42 DOI: Peran Teknologi Informasi Dalam Pencegahan korupsi (Studi Kasus Implementasi Sistem E-Govemment) Martinus Filemon Gultom*1 Leonardo Simanjuntak2 Ayu Efrita Dewi 3 Heni Widiyani 4 1,2,3,4 Universitas Maritim Raja Ali Haji *e-mail: 1, 2, ayuefritadewi@umrah.ac.id 3, heni@umrah.ac.id4 Abstrak Korupsi merupakan tindakan gelap yang menjadi permasalahan besar di sebagian besar negara di dunia termaksud di Indonesia.Korupsi adalah tindakan memperkaya diri atau kelompok dengan cara melawan hukum. Di Indonesia dalam hal korupsi di atur dalam UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi. Dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi teknologi informasi dapat memberikan peran besar karena,kebanyakan warga negara terlebih khusus di Indonesia sudah memiliki akses menggunaan teknologi informasi seperti gadget.Teknologi informasi dan komunikasi dapat dimanfaatkan seperti penggunaan E- Government dan E-Procurement, Jadi setiap elemen masyarakat dapat membantu pemberantasan korupsi, dengan cara melaporkan setiap tindakan korupsi yang diketahui serta setiap aparatur negara atau istansi swasta melakukan transparansi sehingga sitiap pihak dapat mengontrol kebijakan yang dapat memberikan ruang terjadinya tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualititatif dengan melakukan tinjauan pustaka seperti menganalisis buku, beberapa undang-undang, jurnal, dan internet dalam mengumpulkan data serta membandingkan literatur satu dengan literatur yang lainnya sehingga didapat hasil yang berguna dalam penelitian ini. Kata kunci: Abstract Corruption is an illegal act that has become a major problem in most countries in the world, including Indonesia. Corruption is the act of enriching oneself or a group against the law. In Indonesia, corruption is regulated in Law No.31 of 1999 concerning the eradication of corruption. In terms of preventing criminal acts of corruption, information technology can play a big role because most citizens, especially in Indonesia, already have access to information technology such as gadgets. Information and communication technology can be utilized such as the use of E-Government and E-Procurement, so that every element of society can help eradicate corruption, by reporting every known act of corruption and every state apparatus or private institution is transparent so that each party can control policies that can provide space for criminal acts of corruption. The method used in this research is to use a qualitative method by conducting literature reviews such as analyzing books, several laws, journals, and the internet in collecting data and comparing one literature with other literature so as to obtain useful results in this study. Keywords: Corruption, E-Government, E-Procurement PENDAHULUAN Korupsi, yang didefinisikan sebagai perbuatan memperkaya diri atau kelompok secara tidak sah, diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa korupsi mencakup tindakan melanggar hukum yang bertujuan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri, atau korporasi, serta menyalahgunakan wewenang atau kesempatan yang dimiliki berdasarkan jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian.Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah serius untuk memerangi korupsi dengan membentuk lembaga pemberantas korupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Seiring dengan perkembangan teknologi, terutama di bidang informasi dan komunikasi, terbuka peluang untuk mencegah tindakan korupsi. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi, seperti penggunaan sistem e-Procurement dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta pemanfaatan e- SYARIAH P-ISSN 3026-362X | E-ISSN 3026-3719 33
Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1, No. 2 Januari 2024, Hal. 33-42 DOI: Government untuk memberikan informasi terkait pemerintahan, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi. E-Government, yang dapat didefinisikan sebagai pemanfaatan teknologi informasi berbasis internet oleh lembaga pemerintah, bukan hanya memudahkan pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga meningkatkan interaksi dengan dunia bisnis dan industri. Lebih dari itu, e-Government memberikan akses informasi yang lebih luas, yang dapat mendukung transparansi informasi di seluruh lapisan lembaga pemerintah. Transparansi ini dianggap sebagai salah satu syarat utama untuk mengurangi tingkat korupsi, menjadikan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, dan transparan sebagai indikator rendahnya tingkat korupsi dalam birokrasi.Salah satu elemen utama e-Government adalah aplikasi sistem informasi pemerintah yang dapat memberikan layanan secara online melalui internet. Fasilitas interaksi ini memungkinkan masyarakat untuk berinteraksi dengan penyelenggara layanan publik tanpa harus bertatap muka secara langsung, mengurangi peluang terjadinya tindakan korupsi. Meskipun demikian, penting untuk menyadari bahwa selain penerapan teknologi, sosialisasi kebijakan UU ITE dan meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai pengguna teknologi dan media sosial juga merupakan faktor penting dalam pencegahan korupsi.Penelitian lebih lanjut tentang "Peran Teknologi Informasi Dalam Pencegahan Korupsi" dengan fokus pada implementasi sistem e- Government diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kontribusi teknologi dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia. METODE Dalam melakukan penelitian tentang "Peran Teknologi Informasi Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi", diperlukan pendekatan penelitian yang komprehensif dan multidisiplin. Penelitian ini mencakup aspek hukum, sosiologi, serta memerlukan data kualitatif dan kuantitatif. Berikut adalah langkah-langkah metode penelitian yang dapat digunakan:Studi Literatur: Penelitian ini dimulai dengan studi literatur yang mendalam mengenai Peran teknologi informasi dalam pencegahan tindak pidana korupsi serta literatur tentang penerapan E-Government bersinggungan dengan pencegahan korupsi.Studi literatur ini akan membantu mengidentifikasi kerangka hukum yang berlaku, perkembangan terbaru dalam hal penerapan E-Govvenment dan isu-isu yang berkaitan dengan pencegahan dan penegakan tindak pidana korupsi. HASIL DAN PEMBAHASAN A.TINDAK PIDANA KORUPSI Kejahatan korupsi dianggap sebagai tindak kejahatan yang luar biasa, bukan hanya merugikan perekonomian suatu negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan mengancam hak-hak ekonomi masyarakat. Dalam konteks ini, korupsi dapat diartikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok tertentu dengan memanfaatkan wewenang jabatan, baik di sektor pemerintahan maupun swasta. Tindakan ini merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi, yang secara signifikan merugikan masyarakat dan negara (Satya Darmayani, Vina Dini Pravita et al., 2022). Indonesia, sebagai negara berkembang, menghadapi tantangan serius terkait masalah korupsi. Teori Klitgaard (1988) mengemukakan bahwa korupsi terjadi karena pejabat memiliki kekuasaan mutlak (monopoli), didukung oleh kelonggaran wewenang (discretion) yang besar, dan tingkat akuntabilitas yang rendah (Ika Yuliana, 2016). Pada tahun 2018, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia mengalami peningkatan hingga mencapai peringkat ke-4 di tingkat ASEAN, menggantikan Thailand yang turun ke peringkat ke-6. Sebelumnya, Indonesia berada di bawah Thailand dalam peringkat tersebut. Menurut survei Transparency International, IPK Indonesia pada 2018 meningkat 1 poin menjadi 38 pada skala 0-100, sementara IPK Thailand mengalami penurunan 1 poin menjadi 36. Dengan peningkatan skor IPK, Indonesia naik ke peringkat 89 dari 180 negara, meningkat dari posisi 96 pada tahun sebelumnya. Sementara itu, Thailand turun ke peringkat 99 dari posisi 96 sebelumnya (Wahyuningsih Diah, 2020). SYARIAH P-ISSN 3026-362X | E-ISSN 3026-3719 34
Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1, No. 2 Januari 2024, Hal. 33-42 DOI: Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi memberikan definisi tentang korupsi dalam Pasal 2 ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap individu yang melanggar hukum dengan melakukan perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, baik untuk keuntungan pribadi, orang lain, atau korporasi, dapat dianggap melakukan korupsi. Dampak dari korupsi sangat merugikan, tidak hanya bagi negara, tetapi juga bagi kehidupan sosial masyarakat. Salah satu dampak jangka panjang yang sangat mengkhawatirkan adalah kerusakan pada generasi muda. Penyebaran korupsi di Indonesia membuatnya menjadi sesuatu yang umum di masyarakat, sehingga generasi muda tumbuh dengan kepribadian yang antisosial dan menganggap korupsi sebagai perilaku yang lumrah bahkan sebagai bagian dari budaya. Hal ini berpotensi menciptakan generasi yang tidak jujur dan egois, yang dapat merusak fondasi kemajuan negara. Selain itu, korupsi juga mengancam stabilitas ekonomi negara, karena praktik korupsi yang meluas tidak hanya terjadi di lembaga eksekutif, tetapi juga di lembaga legislatif dan yudikatif. Hampir tidak ada lembaga negara yang terbebas dari praktik korupsi (Bambang Waluyo, 2016). Kejahatan korupsi bukan hanya menjadi ancaman bagi perekonomian negara, tetapi juga menodai integritas dan moralitas masyarakat. Dalam pandangan umum, korupsi bukan hanya sebagai tindakan melanggar hukum, tetapi juga sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan publik dan hak-hak masyarakat. Dengan memahami dampak yang merugikan dari korupsi, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk bersatu dalam upaya pencegahan dan penindakan.Dalam upaya memahami akar permasalahan korupsi, Teori Klitgaard (1988) memberikan perspektif yang mencerahkan. Teori ini menyatakan bahwa korupsi terjadi ketika pejabat memiliki kekuasaan mutlak atau monopoli, didukung oleh kelonggaran wewenang (discretion) yang besar, dan tingkat akuntabilitas yang rendah. Dengan kata lain, korupsi menjadi lebih mungkin terjadi ketika terdapat peluang besar bagi pejabat untuk menyalahgunakan wewenangnya tanpa akuntabilitas yang memadai. Oleh karena itu, untuk memerangi korupsi, perlu adanya perubahan dalam struktur kekuasaan, peningkatan akuntabilitas, dan pengurangan peluang untuk melakukan tindakan korupsi.Indeks Persepsi Korupsi (IPK) menjadi indikator yang penting dalam menilai tingkat korupsi di suatu negara. Peningkatan skor IPK Indonesia pada tahun 2018 menandakan adanya upaya dalam meningkatkan transparansi dan memerangi korupsi. Namun, kenyataanbahwa Indonesia masih berada di peringkat 89 dari 180 negara menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan. Diperlukan langkah-langkah konkret, baik dalam perbaikan regulasi maupun peningkatan kesadaran masyarakat, untuk mencapai kemajuan yang lebih signifikan dalam pemberantasan korupsi. Dari segi hukum, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak tindak pidana korupsi. Pasal 2 ayat (1) dari undang-undang tersebut secara tegas menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar hukum dengan melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, baik untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dapat dianggap melakukan korupsi. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia dalam memberantas korupsi dan menjadikannya sebagai kejahatan serius yang dapat dikenai sanksi hukum yang berat.Dampak jangka panjang korupsi terhadap generasi muda menjadi perhatian serius, karena mereka adalah pilar kemajuan masa depan negara. Korupsi yang menjadi budaya di masyarakat dapat membentuk kepribadian generasi muda dengan nilai-nilai yang menyimpang, seperti tidak jujur dan egois. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap korupsi, khususnya di kalangan generasi muda. Pendidikan anti-korupsi dan kampanye moralitas dapat menjadi sarana efektif untuk membentuk karakter yang jujur dan bertanggung jawab. Kondisi politik, ekonomi, dan budaya memiliki peran signifikan dalam tingkat keberhasilan pemberantasan korupsi. Indonesia mengalami peningkatan skor IPK pada tahun 2018, tetapi tantangan tetap ada. Analisis jalur menunjukkan bahwa kemampuan E-Government dalam memerangi korupsi mengalami penurunan yang signifikan dalam budaya di mana distribusi kekuasaan dianggap tidak merata, dan masyarakat merasa tidak nyaman dengan ketidakpastian dan ambiguitas. Oleh karena itu, selain dari aspek regulasi dan hukum, transformasi budaya dan perubahan paradigma dalam tata kelola pemerintahan juga sangat SYARIAH P-ISSN 3026-362X | E-ISSN 3026-3719 35
Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1, No. 2 Januari 2024, Hal. 33-42 DOI: penting. kejahatan korupsi tidak hanya memberikan dampak ekonomi negatif, tetapi juga mengancam moralitas dan integritas masyarakat. Dengan meningkatnya skor IPK Indonesia, terdapat tanda positif dalam upaya pencegahan korupsi. Namun, tantangan besar masih harus diatasi, terutama terkait dengan perubahan budaya dan paradigma dalam pemerintahan. Peran generasi muda sebagai agen perubahan dan perbaikan sistem kekuasaan serta peningkatan akuntabilitas akan menjadi kunci untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan dalam memberantas korupsi di Indonesia. Ketika korupsi menyusup dalam pelaksanaan proyek-proyek ekonomi negara, harapan pertumbuhan ekonomi melalui proyek-proyek tersebut menjadi sulit dicapai. Praktik korupsi yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, mengancam integritas dan keberlanjutan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi suatu keharusan untuk menjaga kestabilan dan kelangsungan ekonomi negara.Secara keseluruhan, permasalahan korupsi di Indonesia bukan hanya bersifat ekonomi, melainkan juga menyangkut hak sosial dan hak ekonomi masyarakat. Langkah-langkah efektif dan berkelanjutan dalam mencegah dan memberantas korupsi perlu diambil melalui pendekatan hukum, sosial, dan ekonomi. Diperlukan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait untuk menciptakan sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas guna memerangi korupsi serta mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. B. Klasifikasi perbuatan korupsi menurut Undang-Undang korupsi Bentuk-bentuk perbuatan yang tergolong sebagai tindakan korupsi yang terdapat dalam Undang-Undang Pemberantansan Tindak PIdana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah dikategorikan sebagai berikut: 1.Merugikan negara Korupsi dikatakan sebagai perbuatan yang merugikan negara karena korupsi dapat menggangu dan merusak perekonomian negara. Ketika pemerintah akan melakukan pembangunan infrastruktur namu didalamnya ada tindakan korupsi maka akan menganggu perjalanan pembangunan yang sedang dilaksanakan. Oleh sebab itu korupsi dikatakan perbuatan merugikan negara. 2.Gratifikasi Gratifikasi merupakan bagian dari tindak korupsi yang berisi perbuatan memberi dan meneripa gratifikasi tersebut. Gratifikasi adalah tindakan pemberian dalam arti luas seperti pemberian hadiah barang, uang,tiket,penginapan ,serta fasilitas lainnya diluar yang diberikan negara sebagai insentifnya. Aristoteles mengatakan keadilan harus berdasarkan hukum,yaitu seseorang mendapatkan hak atau jatah secara proporsional mengingat akan pendidikan, kedisiplinan ,kemampuan(Nur mauliddar,Mohd Din, 2017) 3.Suap-menyuap Suap-menyuap dapat diartikan sebagai tindakan menjanjikan atau memberikan sesuatu agar seseorang melakukan apa yang diminta. Saat ini tindakan suap-menyuap sudah ada di segala bidang mulai dari pemerintahan,dunia pendidikan,bisnis,dan lainnya. Contoh di dunia pendidikan, bukan hal baru dalam penerimaan mahasiswa/i baru terjadi tindaka suap-menyuap agar dibantu proses penerimaan tersebut masuk ke perguruan tinggi yang diinginkan walaupun tidak terjadi di semua perguruan tinggi. 4.Pengelapan dalam jabatan Penggelapan dalam jabatan adalah tindakan pejabat negara yang memanfatkan jabatan yang dia miliki melakukan pengelapan keuangan,menghancurkan barang bukti untuk keuntungan diri sendiri dengan cara merugikan negara. 5.Pemerasan Pemerasan adalah sebuah perbuatan pejabat atau penyelenggara negara yang memaksa masyarakat untuk memberikan uang atau sesuatu untuk kepentingan/keuntungan SYARIAH P-ISSN 3026-362X | E-ISSN 3026-3719 36
Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1, No. 2 Januari 2024, Hal. 33-42 DOI: pribadi yang meninggalkan kesan paksaan kepada masyarakat. Pasal 368 ayat 1 mengatakan " Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun". 6.Perbuatan curang Perbuatan curang merupakan sebuah tindakan yang sering kali terjadi di kehidupan sehari-hari,seperti kecurangan dalam berbisnis, dalam dunia pendidikan curang dalam ujian ,dan sebagainya. Pada dasarnya perbuatan curang adalah sebuah tindakan melanggar hukum mensabotase sistem atau aturan untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok tertentu. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU 20/2001 "seseorang yang melakukan perbuatan curang diancam pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp350 juta".(Setiadi, 2018) C. Konsep E-Government E-Government, sebagai inovasi yang masih relatif baru di masyarakat, terutama di negara- negara berkembang, sering kali mengalami penafsiran yang keliru. E-Government diartikan sebagai suatu sistem administrasi publik yang memanfaatkan teknologi informasi, khususnya internet, sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan kepada warga negara, lembaga swasta, dan entitas pemerintahan lainnya yang saling berinteraksi. Implementasi E-Government menjadi relevan seiring dengan upaya pemerintah untuk beradaptasi dengan era modern, sekaligus menjawab tantangan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merajalela di lembaga pemerintahan di Indonesia (Karman, Rudi Deswanto, 2021).Permasalahan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang melanda pemerintahan Indonesia muncul akibat adanya monopoli kekuasaan yang berupaya mengendalikan segala potensi yang ada di negara. Dalam menghadapi realitas ini, penerapan E- Government dianggap sebagai langkah strategis untuk membawa perubahan positif. Oleh karena itu, diperlukan kekuasaan atau pengawasan yang signifikan dalam penyelesaian segala hal yang diperlukan untuk menanggulangi tingginya tingkat KKN tersebut. Peningkatan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pemerintahan Indonesia perlu dipantau dengan cermat. Tindakan sepele yang umumnya diterapkan dapat membentuk karakteristik tertentu dalam struktur kenegaraan negara ini. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menjadi kunci dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Ini menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, membangun kepercayaan masyarakat, menangani permasalahan warga negara dengan cepat, serta mengindoktrinasi warga dengan pandangan positif. Selain itu, ini juga bertujuan memastikan dukungan dan kerjasama dari masyarakat (Choi, 2014). di mana korupsi telah menjadi tantangan yang persisten, adopsi E-Government dianggap sebagai solusi yang menjanjikan. Pendekatan inovatif ini memanfaatkan teknologi untuk menyederhanakan proses pemerintahan, menghilangkan hambatan birokratis, dan membina budaya transparansi. Saat pemerintah mengambil langkah ke era digital, hal ini memberikan persiapan yang lebih baik dalam menghadapi isu-isu korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah menghantui tata kelola negara. E-Government bukan hanya sekadar peningkatan teknologi, melainkan representasi dari perubahan mendasar dalam cara pemerintah berinteraksi dengan warganya. Platform digital memungkinkan layanan publik yang lebih cepat dan efisien, memungkinkan warga mengakses layanan pemerintah dengan lebih mudah. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepuasan dan lebih partisipatif dan kepercayaan publik, tetapi terinformasi.Salah satu keuntungan utama E-Government adalah potensinya untuk meminimalkan korupsi. Dengan mendigitalisasi proses dan mengurangi kebutuhan interaksi juga membangun masyarakat yang SYARIAH P-ISSN 3026-362X | E-ISSN 3026-3719 37
Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1, No. 2 Januari 2024, Hal. 33-42 DOI: langsung yang dapat rentan terhadap praktik korupsi, E-Government memperkenalkan lapisan akuntabilitas yang dapat berfungsi sebagai penghalang terhadap perilaku koruptif. Sistem digital yang transparan juga memudahkan pelacakan dan pengungkapan kegiatan korup, menciptakan mekanisme yang lebih kuat untuk melawan korupsi dalam lembaga pemerintahan. implementasi E-Government berkontribusi pada pengurangan kolusi dan nepotisme. Platform digital memungkinkan prosedur yang adil dan standar, mengurangi kemungkinan adanya nepotisme atau pengambilan keputusan yang bias. Sistem online dapat dirancang untuk memastikan kesempatan yang setara dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan, sehingga dapat mengendalikan kolusi dan nepotisme dalam alokasi sumber daya dan peluang.di mana korupsi telah merasuki struktur pemerintahan, pergeseran ke arah E-Government menjadi suatu keharusan. Komitmen pemerintah untuk memanfaatkan teknologi untuk proses administratif mencerminkan tekad untuk keluar dari belenggu korupsi. Dengan mengadopsi solusi digital, Indonesia memiliki peluang untuk mendefinisikan ulang praktik pemerintahan, menanamkan budaya transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, adopsi E-Government bukan hanya sekadar peningkatan teknologi; ini juga merupakan pergeseran mendasar dalam cara pemerintah berinteraksi dengan warganya. Platform digital memfasilitasi penyampaian layanan yang lebih cepat dan efisien, memungkinkan warga mengakses layanan pemerintah dengan lebih mudah. Ini tidak hanya meningkatkan kepuasan dan kepercayaan publik, tetapi juga membangun masyarakat yang lebih partisipatif dan terinformasi.E-Government juga memainkan peran kunci dalam meningkatkan keterlibatan dan partisipasi warga negara. Platform digital memberikan warga kesempatan untuk menyampaikan pendapat, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan berkontribusi dalam diskusi kebijakan. Pendekatan inklusif ini tidak hanya memperkuat struktur demokratis negara, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan pemerintah sejalan dengan kebutuhan dan aspirasi rakyat. Meskipun demikian, implementasi E-Government tidaklah tanpa tantangan. Kesenjangan digital, di mana sebagian segmen masyarakat tidak memiliki akses ke teknologi digital, menjadi hambatan untuk memastikan partisipasi universal. Upaya harus dilakukan untuk menyamakan kesenjangan ini melalui inisiatif pelatihan literasi digital dan peningkatan infrastruktur internet, terutama di daerah-daerah terpencil.Selain itu, kekhawatiran keamanan cyber menjadi sangat penting seiring pemerintahan beralih ke platform digital. Perlindungan informasi yang sensitif dan memastikan ketangguhan infrastruktur digital terhadap ancaman siber memerlukan langkah- langkah keamanan siber yang kokoh. Pemerintah harus berinvestasi dalam protokol keamanan siber dan terus memperbarui mereka untuk tetap selangkah di depan ancaman siber yang terus berkembang. transformatif dalam modernisasi pemerintahan, terutama di negara seperti Indonesia yang dihadapkan pada tantangan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adopsi teknologi digital dalam administrasi publik bukan hanya peningkatan teknologi semata, melainkan langkah strategis dalam menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Dengan mengatasi akar permasalahan korupsi dan memanfaatkan manfaat E-Government, Indonesia memiliki peluang untuk membawa era baru dalam tata kelola negara yang memprioritaskan kebutuhan warganya dan membangun dasar pembangunan berkelanjutan. Sebagai kesimpulan, E-Government merupakan kekuatan Perbedaan konsep E-Government yang dikenal saat ini dengan penerapannya pada masa lalu terletak pada cakupan penggunaan sistem komputer/informasi dalam melayani masyarakat dan stakeholders lainnya. Beberapa aplikasi E-Government yang ditawarkan mencakup: 1. E-Budgeting: Sistem pembuatan atau penyusunan anggaran belanja yang menggunakan sistem teknologi dan informasi berupa Hardware yaitu komputer dengan mengimplementasikan website. 2. E-Project Planning: Sistem Informasi yang melakukan dan membuat sistem pekerjaan menjadi lebih mudah. 3. E-Procurement: Sistem pelaksanaan pelelangan barang yang telah disita oleh pemerintah dalam hal perbuatan yang tidak benar. SYARIAH P-ISSN 3026-362X | E-ISSN 3026-3719 38
Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1, No. 2 Januari 2024, Hal. 33-42 DOI: Penggunaan sistem komputer/internet di lingkungan pemerintahan/publik memberikan manfaat dalam mempercepat pelayanan publik. Meskipun banyak organisasi pemerintah mencatat efisiensi waktu dan biaya yang signifikan, terdapat kendala terkait rantai birokrasi dan otorisasi yang masih relatif panjang. Dalam E-Government, sistem informasi tidak hanya berfungsi sebagai penunjang pelayanan publik, melainkan menjadi pelayan itu sendiri. Namun, implementasi E-Government memerlukan perubahan dalam proses bisnis (Business Process Reengineering) dan struktur organisasi.Transparansi menjadi fokus pemerintah dalam memberikan informasi terbuka dan jujur kepada publik sesuai dengan Undang-Undang No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Di Indonesia, pengelolaan negara atau daerah dituntut untuk transparan guna mencapai tata kelola sumber daya yang baik. E-Government membuka akses langsung kepada warga negara terkait kinerja pemerintah, prosedur pengadilan, dan kasus peradilan. Situs web E-Government dapat menjadi saluran untuk berinteraksi langsung dengan lembaga peradilan dan kepolisian, membantu mengurangi praktik korupsi di lembaga hukum. Selain itu, media independen dan efisien berperan penting dalam menyoroti praktik korupsi pemerintah. Penerapan E-Government menjadi sarana untuk mendukung media dalam menciptakan opini publik yang benar, mengurangi distorsi opini, dan menggugah kesadaran masyarakat. Penerapan E-Government merupakan langkah positif menuju tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Dalam keseluruhan konteks, E-Government menjadi instrumen penting dalam memacu kemajuan pemerintahan dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.Terdapat beberapa peluang dengan deterapkan nya E- Government antara lai sebagai berikut: 1.Dapat menambah efisien, efektifitas, dan mengurangi biaya Dengan memanfaatkan E-Govrnement dapat meningkatkan keefektifan dan efisiensi dalam pelayanan masyarakat dan memberikan layanan yang sama kepada semua pengguna layanan tanpa ada diskriminasi. Semuanya karena dalam penerapan E-Government menggunakan sistem internet dalam pengolahan data, penyimpanan data, trasmisi data sehingga pelayanan publik lebih cepat serta menekan biaya yang dikeluarkan 2.Memberikan peran besar kepada masyarakat. Seluruh lapisan masyarakat mempunyai hak untuk berpendapat dengan demikian dengan menerapkan E-Government masyarakan dapat mempunyai akses untuk menyampaikan keitik serta saran dalam peningkatan mutu pelayanan masyarakat. 3.Meningkatkan tranparansi guna menekan korupsi Dengan diterapkanya sistem E-Government memberikan akses kepada seluruh pihak terkait perjalanan pemerintahan seperti regulasi yang dibuat,segala rapat rapat yang dilakukan pemerintah ,hingga anggaran anggaran yang dikeluarkan dalam segala proyek pemerintah yang bisa di publikasikan didalam website yang dibuat oleh pemerintah.sehingga,masyarakat damat mengotrol segala pergerakan pemerintah menekan peluang oknum aparat pemerintah untuk melakukan korupsi.(Hardjaloka loura, 2014) D. Penerapan E-Government dalam pencegahan korupsi Salah satu contoh penerapan E-Government dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi adalah melalui sistem e-procurement. E-procurement menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari E-Government, menggambarkan suatu proses pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan basis website. Dasar hukum pelaksanaan e-procurement di Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, yang merupakan perubahan keempat dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Perpres tersebut menetapkan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah harus memanfaatkan teknologi informasi. Salah satu tujuan utama E-Government adalah mencegah praktik korupsi dengan membuka saluran komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengembangan kebijakan publik diwujudkan melalui teknologi e-participation SYARIAH P-ISSN 3026-362X | E-ISSN 3026-3719 39
Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1, No. 2 Januari 2024, Hal. 33-42 DOI: dan praktik tata kelola yang baik. Penelitian yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations) menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Indonesia, yang diukur melalui indeks e-participation, masih tergolong rendah dengan peringkat 92 dari 193 negara di dunia. Dari perspektif akademis, penerapan sistem E-Government di banyak negara maju telah membuktikan bahwa inovasi ini dapat meningkatkan mutu layanan publik dan mencapai kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Negara-negara maju, termasuk Amerika Serikat, menganggap implementasi E-Government sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Melihat aspek politik, ekonomi, dan budaya, kemampuan E- Government dalam memerangi korupsi memainkan peran kunci.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi dan politik memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan korupsi. Analisis jalur menunjukkan bahwa kemampuan E-Government dalam menanggulangi korupsi mengalami penurunan yang signifikan dalam budaya di mana distribusi kekuasaan dianggap tidak merata, dan masyarakat merasa tidak nyaman dengan ketidakpastian dan ambiguitas. Salah satu langkah nyata dalam pencegahan korupsi adalah melalui implementasi e- procurement, yang menghadirkan proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang lebih terbuka dan transparan. E-procurement memungkinkan pemerintah untuk melakukan pengadaan secara elektronik, mulai dari pengumuman tender hingga proses evaluasi dan penawaran. Proses ini dapat diakses oleh publik melalui platform online, memberikan transparansi penuh terkait proses pengadaan.Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 menjadi pijakan hukum yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah menggunakan teknologi informasi. Dengan demikian, e- procurement menjadi alat yang efektif dalam memitigasi risiko korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penerapan teknologi informasi dalam proses ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga menciptakan jejak digital yang dapat diawasi oleh berbagai pihak, termasuk masyarakat umum. E-Government, dengan fokus pada e-procurement, juga memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Dengan memberikan akses kepada warga untuk melihat, memantau, dan mengomentari proses pengadaan, pemerintah dapat memperoleh masukan yang lebih luas dan memperhitungkan kepentingan publik. Ini menciptakan saluran komunikasi dua arah yang merupakan salah satu aspek kunci dalam pencegahan korupsi.Namun, kendati upaya pencegahan korupsi melalui e-procurement diakui sebagai langkah positif, tantangan masih terjadi. Salah satu kendala utama adalah tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah, sebagaimana diindikasikan oleh indeks e-participation yang menempatkan Indonesia pada peringkat 92 dari 193 negara. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keberadaan dan manfaat e- procurement menjadi penting agar proses ini dapat benar-benar mengintegrasikan partisipasi publik secara efektif. Dari segi akademis, kajian mengenai pengaruh E-Government terhadap pencegahan korupsi menyoroti pentingnya mempertimbangkan konteks politik, ekonomi, dan budaya suatu negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi E-Government dapat menjadi instrumen yang efektif dalam melawan korupsi, terutama dalam lingkungan yang menekankan distribusi kekuasaan yang merata dan di mana masyarakat merasa nyaman dengan tingkat ketidakpastian yang rendah.Dalam memahami dampak ekonomi dan politik terhadap pencegahan korupsi melalui E-Government, analisis jalur memberikan wawasan yang berharga. Pada budaya di mana distribusi kekuasaan dianggap tidak merata, kemampuan E-Government untuk menanggulangi korupsi mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini menunjukkan perlunya transformasi budaya dan perubahan paradigma dalam tata kelola pemerintahan untuk memaksimalkan efektivitas E-Government sebagai alat pencegahan korupsi.implementasi e- procurement sebagai bagian dari E-Government dapat dianggap sebagai langkah progresif dalam upaya pencegahan korupsi di sektor pengadaan barang/jasa pemerintah. Meskipun demikian, tantangan seperti rendahnya partisipasi masyarakat dan kompleksitas faktor politik dan budaya perlu diatasi. Transformasi budaya dan pemberdayaan masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi adalah kunci untuk memastikan keberhasilan E-Government sebagai SYARIAH P-ISSN 3026-362X | E-ISSN 3026-3719 40
Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1, No. 2 Januari 2024, Hal. 33-42 DOI: instrumen pencegahan korupsi. Oleh karena itu, langkah-langkah berkelanjutan dan sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat diperlukan untuk mengoptimalkan peran E- Government dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efisien. Beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan e-government di Indonesia meliputi: 1. Praktik Korupsi: Munculnya praktik korupsi di tubuh pemerintahan Indonesia disebabkan oleh sifat monopoli pemerintah yang berusaha menguasai semua potensi yang ada di negara ini. 2. Penyalahgunaan Wewenang (Diskresi): Para pejabat pemerintahan dan publik terlibat dalam penyalahgunaan wewenang, terutama dalam pengurusan perizinan, akibat dari prosedur yang panjang dan rumit (Karman, Rudi Deswanto, 2021). Sistem-sistem elektronik ini, termasuk e-budgeting, e-purchasing, e-catalogue, e-audit, pajak online, dan IMB online, memiliki peran penting dalam menutup celah kebocoran keuangan negara dan memberikan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa di berbagai instansi pemerintah.Dalam konteks pencegahan korupsi, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik merupakan bagian dari upaya preventif, selain upaya penindakan (represif). Oleh karena itu, pengembangan dan implementasi E-Government di sektor pengadaan barang/jasa menjadi strategi yang efektif untuk memerangi korupsi dan mencapai tujuan pembangunan nasional di berbagai sektor seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan. KESIMPULAN Berdasarkan data yang disajikan, terdapat beberapa kesimpulan yang sangat penting dan memerlukan perhatian serius dalam rangka pengimplementasian e-government di Indonesia. Proses penerapan sistem e-government di Indonesia terlihat masih berada pada tahap yang belum sepenuhnya matang atau setengah jalan, dan masih jauh dari standar ideal yang diharapkan. Kekurangan dalam penerapan e-government tidak hanya terbatas pada konteks lokal, tetapi juga mencakup aspek global. Meskipun terdapat kemajuan yang signifikan secara kuantitatif, namun dalam segi kualitas masih terdapat kelemahan, terutama terkait dengan kualitas SDM, fasilitas, dan regulasi. Dengan demikian, perlu adanya penyempurnaan konsep dan strategi dari berbagai segi. Regulasi dan standar dalam pembangunan sistem e-government harus dirumuskan secara cermat untuk mencegah pendefinisian dan pemaknaan yang bervariasi dari konsep e-government oleh pemerintah daerah. Dalam hal manajemen, meskipun penerapan sistem e-government oleh pemerintah daerah mengikuti panduan dari Departemen Komunikasi dan Informatika, nyatanya masih banyak yang diabaikan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi ulang secara komprehensif melalui diklat, kursus, atau workshop kepada para pengelola situs website pemerintah. Sosialisasi ulang penerapan e-government tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki masalah di bagian back office atau segi manajerial, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas konten yang disajikan kepada publik agar dapat diakses dan dimanfaatkan secara lebih efektif untuk kepentingan masyarakat.Dari segi teknis, tampaknya pihak pemerintah sebagai penyelenggara sistem e-government belum memiliki blueprint atau masterplan yang jelas dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem tersebut. Meskipun ada rencana, namun sepertinya masih mengadopsi pendekatan teknis telematika saja, sementara aspek lain seperti ekonomi, sosial, dan budaya kurang mendapat perhatian yang memadai. Kondisi semacam ini menjadi alasan mengapa sistem e-government di Indonesia tidak berjalan sesuai dengan standar dan harapan. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya blueprint atau master plan yang komprehensif dalam penerapan dan pengembangan sistem e-government di Indonesia, yang selaras dengan arah pembangunan nasional baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek, mencakup aspek pemerintahan, politik, antropologi, lainnya.Pada dasarnya, penyelenggaraan sistem e-government tidak hanya mengacu pada aspek teknis semata, tetapi juga identik dengan pelaksanaan kebijakan pemerintahan demi kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik secara menyeluruh. Oleh karena itu, pengembangan dan industri, dan aspek-aspek SYARIAH P-ISSN 3026-362X | E-ISSN 3026-3719 41
Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1, No. 2 Januari 2024, Hal. 33-42 DOI: penyempurnaan sistem e-government harus menjadi bagian integral dari upaya pemerintah untuk memajukan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. DAFTAR PUSTAKA Bambang waluyo. (2016). Pemberantasan tindak pidana korupsi ( ani L. dan Marli (ed.); pertama). Sinar Grafika. Hardjaloka loura. (2014). Studi Penerapan E-government Di Indonesia Dan Negara Lainnya Sebagai solusi Pemberantasan korupsi di sektor publik. jurnal rechtsvinding, 3(penerapan e- goverment 18. dalam pencegahan korupsi), Ika Yuliana, D. S. (2016). Pengaruh Penerapan E-Government dan Akuntabilitas terhadap Persepsi Korupsi di Kementerian/Lembaga. Simposium Nasional Akuntansi XIX, e-government, 25. Karman,Rudi Deswanto, S. A. N. (2021). IMPLEMENTASIE-GOVERNMENT PADAPEMERINTAH DAERAH. Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan, 2(e-government), 8. Markus, S. H. (2017). peranan e-government dan media sosial untuk mewujudkan budaya transparansi dan pemberantasan korupsi. Integritas, 3(korupsi), 27. Nur mauliddar,Mohd Din, Y. R. (2017). Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi Terkait Adanya Laporan Penerima Gratifikasi. Kanun jurnal ilmu hukum, 19(korupsi), 15. Saputra Rahmat, & Widiansyah Apriyanti. (2021). Efektifitas Penyelenggaraan Otonomi Daerah Berbasis Elektronik Terhadap Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Dan Kabupaten Bekasi). Cakrawala, 21(korupsi), 12. Satya Darmayani, Vina Dini Pravita, J. A. S. T., Lucky Nugroho, Afifah Zulfa Destiyanti, Heru Prasetyo, R. S. M., Dwi Riyanti & Toba Sastrawan Manik, Margie Gladies Sopacua, H., & Andhika Djalu Sembada, K. R. (2022). Pendidikan Antikorupsi (N. Rismawati (ed.); pertama). WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG. Setiadi, W. (2018). KORUPSI DI INDONESIA (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi. Jurnal Legislasi Indonesia, korupsi, 14. Wahyuningsih Diah, P. P. E. (2020). Studi Komparasi: Penerapan E-Government Di Korea Selatan Dan Indonesia. Jurnal Noken, 5(e-government), 14. SYARIAH P-ISSN 3026-362X | E-ISSN 3026-3719 42