Yth. Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik di tempat SALINAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 /SEOJK.04/2021 TENTANG BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5911) dan dalam rangka penerapan keuangan berkelanjutan bagi emiten dan perusahaan publik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6103) khususnya terkait dengan kewajiban penyusunan laporan keberlanjutan, perlu untuk mengganti ketentuan mengenai bentuk dan isi laporan tahunan emiten atau perusahaan publik dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut: I. KETENTUAN UMUM 1. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: a. Laporan Tahunan adalah laporan pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris dalam melakukan pengurusan dan pengawasan terhadap emiten atau perusahaan publik dalam kurun waktu 1 (satu) tahun buku kepada rapat umum pemegang saham yang disusun berdasarkan ketentuan dalam
2 - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Laporan Tahunan emiten atau perusahaan publik. b. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum. c. Perusahaan Publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. d. Perusahaan Terbuka adalah Emiten yang telah melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik. e. Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup suatu lembaga jasa keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan. f. Direksi: 1) bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan 2) bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang melaksanakan pengurusan badan hukum tersebut sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan mengenai badan hukum tersebut. g. Dewan Komisaris: 1) bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan 2) bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang melakukan pengawasan badan hukum tersebut
II. 3 - sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan mengenai badan hukum tersebut. h. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS: 1) bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan 2) bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada organ yang melaksanakan fungsi pengurusan dan fungsi pengawasan, dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar yang mengatur badan hukum tersebut. 2. Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik merupakan sumber informasi penting bagi investor atau pemegang saham sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi dan sarana pengawasan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik. 3. Seiring dengan perkembangan pasar modal dan meningkatnya kebutuhan investor atau pemegang saham atas keterbukaan informasi, Direksi dan Dewan Komisaris dituntut untuk menyajikan informasi yang berkualitas, akurat, dan akuntabel melalui Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. 4. Laporan Tahunan yang disusun secara teratur dan informatif dapat memberikan kemudahan bagi investor atau pemegang saham dan pemangku kepentingan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan. 5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan pedoman bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang wajib diterapkan dalam menyusun Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan. BENTUK LAPORAN TAHUNAN 1. Laporan Tahunan disajikan dalam bentuk dokumen cetak dan dokumen elektronik.
III. 4 - 2. Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk dokumen cetak, dicetak pada kertas yang berwarna terang, berkualitas baik, berukuran A4, dijilid, dan dapat diperbanyak dengan kualitas yang baik. 3. Laporan Tahunan dapat menyajikan informasi berupa gambar, grafik, tabel, dan/atau diagram dengan mencantumkan judul dan/atau keterangan yang jelas, sehingga mudah dibaca dan dipahami. 4. Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk dokumen elektronik merupakan Laporan Tahunan yang dikonversi dalam portable document format (PDF). ISI LAPORAN TAHUNAN 1. Laporan Tahunan paling sedikit memuat: a. ikhtisar data keuangan penting; b. informasi saham (jika ada); c. laporan Direksi; d. laporan Dewan Komisaris; e. profil Emiten atau Perusahaan Publik; f. analisis dan pembahasan manajemen; g. tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik; h. tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik; i. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan j. surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan. 2. Uraian Isi Laporan Tahunan a. Ikhtisar Data Keuangan Penting Ikhtisar data keuangan penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun, paling sedikit memuat: 1) pendapatan/penjualan; 2) laba bruto; 3) laba (rugi);
b. 5 - 4) jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali; 5) total laba (rugi) komprehensif; 6) jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali; 7) laba (rugi) per saham; 8) jumlah aset; 9) jumlah liabilitas; 10) jumlah ekuitas; 11) rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset; 12) rasio laba (rugi) terhadap ekuitas; 13) rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/penjualan; 14) rasio lancar; 15) rasio liabilitas terhadap ekuitas; 16) rasio liabilitas terhadap jumlah aset; dan 17) informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Emiten atau Perusahaan Publik dan industrinya. Informasi Saham Informasi saham bagi Perusahaan Terbuka paling sedikit memuat: 1) saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit memuat: a) jumlah saham yang beredar; b) kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; c) harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; dan d) volume perdagangan pada bursa efek tempat saham dicatatkan. Informasi dalam huruf b), huruf c) dan huruf d) hanya diungkapkan jika sahamnya tercatat di bursa efek; 2) dalam hal terjadi aksi korporasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada saham, seperti pemecahan jenis
c. 6 - saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, perubahan nilai nominal saham, penerbitan efek konversi, serta penambahan dan pengurangan modal, informasi saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai: a) tanggal pelaksanaan aksi korporasi; b) rasio pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, jumlah efek konversi yang diterbitkan, dan perubahan nilai nominal saham; c) jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi; d) jumlah efek konversi yang dilaksanakan (jika ada); dan e) harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi; 3) dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau pembatalan pencatatan saham (delisting) dalam tahun buku, dijelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau pembatalan pencatatan saham (delisting) tersebut; dan 4) dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (suspension) sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan/atau proses pembatalan pencatatan saham (delisting) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, dijelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau pembatalan pencatatan saham (delisting) tersebut. Laporan Direksi Laporan Direksi paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: 1) kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a) strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik;
7 - b) peranan Direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik; c) proses yang dilakukan Direksi untuk memastikan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik; d) perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan Emiten atau Perusahaan Publik; dan e) kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik; 2) gambaran tentang prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik; dan 3) penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik. d. Laporan Dewan Komisaris Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: 1) penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk pengawasan Dewan Komisaris dalam perumusan dan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik yang dilakukan oleh Direksi; 2) pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi; dan 3) pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik. e. Profil Emiten atau Perusahaan Publik Profil Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat informasi: 1) nama Emiten atau Perusahaan Publik termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada tahun buku; 2) akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi: a) alamat; b) nomor telepon; c) alamat surat elektronik; dan
8 - d) alamat situs web; 3) riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik; 4) visi dan misi Emiten atau Perusahaan Publik serta budaya perusahaan (corporate culture) atau nilai-nilai perusahaan; 5) kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan; 6) wilayah operasional Emiten atau Perusahaan Publik; wilayah operasional merupakan wilayah atau daerah pelaksanaan kegiatan operasional atau jangkauan dari kegiatan operasional perusahaan. 7) struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi termasuk komite di bawah Direksi (jika ada) dan komite di bawah Dewan Komisaris, disertai dengan nama dan jabatan; 8) daftar keanggotaan asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan; 9) profil Direksi, paling sedikit memuat: a) nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab; b) foto terbaru; c) usia; d) kewarganegaraan; e) riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi; f) riwayat jabatan, meliputi informasi: (1) dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; (2) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki
9 - rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan (3) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; g) hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut; dan h) perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; 10) profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: a) nama dan jabatan; b) foto terbaru; c) usia; d) kewarganegaraan; e) riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi; f) riwayat jabatan, meliputi informasi: (1) dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris; (2) dasar hukum pengangkatan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan komisaris independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; (3) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan
10 - (4) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; g) hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi; Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut; h) pernyataan independensi komisaris independen dalam hal komisaris independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode; dan i) perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; 11) dalam hal terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan, susunan yang dicantumkan dalam Laporan Tahunan adalah susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terakhir dan sebelumnya; 12) jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan, dan status ketenagakerjaan (tetap/kontrak) dalam tahun buku; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. 13) nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada awal dan akhir tahun buku, yang terdiri dari informasi mengenai: a) pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik; b) anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh
11 - anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan c) kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik; Informasi di atas dapat disajikan dalam bentuk tabel. 14) persentase kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada awal dan akhir tahun buku, termasuk informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan kepemilikan tidak langsung anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. 15) jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi: a) kepemilikan institusi lokal; b) kepemilikan institusi asing; c) kepemilikan individu lokal; dan d) kepemilikan individu asing; 16) informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan; 17) nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas (jika ada), beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama; Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut.
f. 12 - 18) kronologis pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama bursa efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan, termasuk pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, pelaksanaan efek konversi, pelaksanaan penambahan dan pengurangan modal (jika ada); 19) informasi pencatatan efek lainnya selain efek sebagaimana dimaksud pada angka 18), yang belum jatuh tempo pada tahun buku paling sedikit memuat nama efek, tahun penerbitan, tingkat suku bunga/imbal hasil, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat efek (jika ada); 20) informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) beserta jaringan/asosiasi/aliansinya meliputi: a) nama dan alamat; b) periode penugasan; c) informasi jasa audit dan/atau non audit yang diberikan; d) biaya jasa (fee) audit dan/atau non audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku; dan e) dalam hal AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya, yang ditunjuk tidak memberikan jasa non audit, maka diungkapkan mengenai informasi tersebut; dan Pengungkapan informasi penggunaan jasa AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya dapat disajikan dalam bentuk tabel. 21) nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal selain AP dan KAP. Analisis dan Pembahasan Manajemen Analisis dan pembahasan manajemen memuat analisis dan pembahasan mengenai laporan keuangan dan informasi
13 - penting lainnya dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam tahun buku, yaitu paling sedikit memuat: 1) tinjauan operasi per segmen usaha sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai: a) produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya; b) pendapatan/penjualan; dan c) profitabilitas; 2) kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai: a) aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; b) liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas; c) ekuitas; d) pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif; dan e) arus kas; 3) kemampuan membayar utang atau kewajiban dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan; 4) tingkat kolektibilitas piutang Emiten atau Perusahaan Publik dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan; 5) struktur modal (capital structure) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure) tersebut disertai dasar penentuan kebijakan dimaksud; 6) bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan paling sedikit memuat: a) tujuan dari ikatan tersebut; b) sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut; c) mata uang yang menjadi denominasi; dan
14 - d) langkah yang direncanakan Emiten atau Perusahaan Publik untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait; 7) bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan dalam tahun buku terakhir, paling sedikit memuat: a) jenis investasi barang modal; b) tujuan investasi barang modal; dan c) nilai investasi barang modal yang dikeluarkan; 8) informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan (jika ada); 9) prospek usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya; 10) perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai: a) pendapatan/penjualan; b) laba (rugi); c) struktur modal (capital structure); atau d) hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik; 11) target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai: a) pendapatan/penjualan; b) laba (rugi); c) struktur modal (capital structure); d) kebijakan dividen; atau e) hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik; 12) aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar; 13) uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit:
15 - a) kebijakan dividen, antara lain memuat informasi persentase jumlah dividen yang dibagikan terhadap laba bersih; b) tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas; c) jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas); dan d) jumlah dividen per tahun yang dibayar; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak membagikan dividen dalam 2 (dua) tahun terakhir, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. 14) realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, dengan ketentuan: a) dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku; dan b) dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut; 15) informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi material, transaksi afiliasi, dan transaksi benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku, paling sedikit memuat: a) tanggal, nilai, dan objek transaksi; b) nama pihak yang melakukan transaksi; c) sifat hubungan afiliasi (jika ada); d) penjelasan mengenai kewajaran transaksi; e) pemenuhan ketentuan terkait; dan f) dalam hal terdapat hubungan afiliasi, selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud
16 - dalam huruf a) sampai dengan huruf e), Emiten atau Perusahaan Publik juga mengungkapkan informasi: (1) pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (arms- length principle); dan (2) peran Dewan Komisaris dan komite audit dalam melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (arms- length principle); g) untuk transaksi afiliasi atau transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, ditambahkan penjelasan bahwa transaksi afiliasi atau transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan; Dalam hal transaksi afiliasi atau transaksi material dimaksud telah diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan, ditambahkan informasi mengenai rujukan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan tersebut. h) untuk pengungkapan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui pemegang saham independen, ditambahkan informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS yang
17 - menyetujui transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan tersebut; i) dalam hal tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; 16) perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada); dan 17) perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada). g. Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: 1) RUPS, paling sedikit memuat: a) Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku meliputi: (1) keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang direalisasikan pada tahun buku; dan (2) keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang belum direalisasikan beserta alasan belum direalisasikan; b) dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menggunakan pihak independen dalam pelaksanaan RUPS untuk melakukan perhitungan suara, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; 2) Direksi, paling sedikit memuat: a) tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; Informasi mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi diuraikan dan dapat disajikan dalam bentuk tabel. b) pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (charter) Direksi;
18 - c) kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; Informasi tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel. d) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi: (1) kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada); dan (2) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi dalam tahun buku (jika ada); e) penilaian Direksi terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi pada tahun buku paling sedikit memuat: 1) prosedur penilaian kinerja; dan 2) kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan f) dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. 3) Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: a) tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; b) pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (charter) Dewan Komisaris; c) kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS;
19 - Informasi tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel. d) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris: (1) kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris, termasuk program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat (jika ada); dan (2) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku (jika ada); e) penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris serta masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: (1) prosedur pelaksanaan penilaian kinerja; (2) kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan (3) pihak yang melakukan penilaian; dan f) penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun buku meliputi: (1) prosedur penilaian kinerja; dan (2) kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; 4) Nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: a) prosedur nominasi, meliputi uraian singkat mengenai kebijakan dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan b) prosedur dan pelaksanaan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain: (1) prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris;
20 - (2) struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris seperti, gaji, tunjangan, tantiem/bonus dan lainnya; dan (3) besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. 5) Dewan pengawas syariah, bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar, paling sedikit memuat: a) nama; b) dasar hukum pengangkatan dewan pengawas syariah; c) periode penugasan dewan pengawas syariah; d) tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah; dan e) frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal terhadap Emiten atau Perusahaan Publik; 6) Komite audit, paling sedikit memuat: a) nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; b) usia; c) kewarganegaraan; d) riwayat pendidikan; e) riwayat jabatan, meliputi informasi: (1) dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; (2) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan (3) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; f) periode dan masa jabatan anggota komite audit; g) pernyataan independensi komite audit;
21 - h) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); i) kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite audit dan tingkat kehadiran anggota komite audit dalam rapat tersebut; dan j) pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (charter) komite audit; 7) komite atau fungsi nominasi dan remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a) nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; b) usia; c) kewarganegaraan; d) riwayat pendidikan; e) riwayat jabatan, meliputi informasi: (1) dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; (2) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan (3) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; f) periode dan masa jabatan anggota komite; g) pernyataan independensi komite; h) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); i) uraian tugas dan tanggung jawab; j) pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter); k) kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut; l) uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku; dan m) dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, Emiten atau Perusahaan Publik cukup mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud
22 - dalam huruf i) sampai dengan huruf l) dan mengungkapkan: (1) alasan tidak dibentuknya komite; dan (2) pihak yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi; 8) komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi (jika ada) dan/atau komite yang mendukung fungsi dan tugas Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: a) nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; b) usia; c) kewarganegaraan; d) riwayat pendidikan; e) riwayat jabatan, meliputi informasi: (1) dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; (2) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan (3) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; f) periode dan masa jabatan anggota komite; g) pernyataan independensi komite; h) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan i) uraian tugas dan tanggung jawab; j) pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) komite; k) kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut; dan l) uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku; 9) Sekretaris perusahaan, paling sedikit memuat: a) nama; b) domisili;
23 - c) riwayat jabatan, meliputi: (1) dasar hukum penunjukan sebagai sekretaris perusahaan; dan (2) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; d) riwayat pendidikan; e) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; dan f) uraian singkat pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku; 10) Unit audit internal, paling sedikit memuat: a) nama kepala unit audit internal; b) riwayat jabatan, meliputi: (1) dasar hukum penunjukan sebagai kepala unit audit internal; dan (2) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; c) kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada); d) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; e) struktur dan kedudukan unit audit internal; f) uraian tugas dan tanggung jawab; g) pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) unit audit internal; dan h) uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku termasuk kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit; 11) uraian mengenai sistem pengendalian internal (internal control) yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a) pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya;
24 - b) tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal; dan c) pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan sistem pengendalian internal; 12) sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a) gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; b) jenis risiko dan cara pengelolaannya; c) tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; dan d) pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau komite audit atas kecukupan sistem manajemen risiko; 13) perkara hukum yang berdampak material yang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, entitas anak, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris (jika ada), paling sedikit memuat: a) pokok perkara/gugatan; b) status penyelesaian perkara/gugatan; dan c) pengaruhnya terhadap kondisi Emiten atau Perusahaan Publik; 14) informasi tentang sanksi administratif/sanksi yang dikenakan kepada Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, oleh Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya pada tahun buku (jika ada); 15) informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik meliputi: a) pokok-pokok kode etik; b) bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya; dan c) pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten atau Perusahaan Publik; 16) uraian singkat mengenai kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada
25 - manajemen dan/atau karyawan yang dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (management stock ownership program/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (employee stock ownership program/ESOP); Dalam hal pemberian kompensasi berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (management stock ownership program/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (employee stock ownership program/ESOP), informasi yang diungkapkan paling sedikit memuat: a) jumlah saham dan/atau opsi; b) jangka waktu pelaksanaan; c) persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan d) harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan; 17) uraian singkat mengenai kebijakan pengungkapan informasi mengenai: a) kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka; dan b) pelaksanaan atas kebijakan dimaksud; 18) uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) di Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a) cara penyampaian laporan pelanggaran; b) perlindungan bagi pelapor; c) penanganan pengaduan; d) pihak yang mengelola pengaduan; dan e) hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit: (1) jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dalam tahun buku; dan (2) tindak lanjut pengaduan;
26 - Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system), maka diungkapkan mengenai hal tersebut. 19) uraian mengenai kebijakan anti korupsi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a) program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (kickbacks), fraud, suap dan/atau gratifikasi dalam Emiten atau Perusahaan Publik; dan b) pelatihan/sosialisasi anti korupsi kepada karyawan Emiten atau Perusahaan Publik; Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki kebijakan anti korupsi, maka dijelaskan alasan tidak dimilikinya kebijakan dimaksud. 20) penerapan atas pedoman tata kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik, meliputi: a) pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan; dan/atau b) penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif pelaksanaannya (jika ada). Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. h. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik 1) Informasi yang diungkapkan dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a) penjelasan strategi keberlanjutan; b) ikhtisar aspek keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup); c) profil singkat Emiten atau Perusahaan Publik;
27 - d) penjelasan Direksi; e) tata kelola keberlanjutan; f) kinerja keberlanjutan; g) verifikasi tertulis dari pihak independen, jika ada; h) lembar umpan balik (feedback) untuk pembaca, jika ada; dan i) tanggapan Emiten atau Perusahaan Publik terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya; 2) Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 1), harus disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; 3) informasi Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) pada angka 1) dapat: a) diungkapkan pada bagian lain yang relevan di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan, seperti penjelasan Direksi terkait Laporan Keberlanjutan diungkapkan dalam bagian terkait Laporan Direksi; dan/atau b) merujuk pada bagian lain di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan tetap mengacu pada Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, seperti profil Emiten atau Perusahaan Publik; 4) Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) sebagaimana dimaksud pada angka 1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan namun dapat disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan; 5) Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, informasi yang
i. j. 28 - diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan dimaksud harus: a) memuat seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1); dan b) disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; 6) Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, maka dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan memuat informasi bahwa informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan telah diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan yang disajikan secara terpisah dari Laporan Tahunan; dan 7) Penyampaian Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) yang disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan. Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit Laporan keuangan tahunan yang dimuat dalam Laporan Tahunan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Laporan keuangan tahunan dimaksud memuat pernyataan mengenai pertanggungjawaban atas laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tanggung jawab Direksi atas laporan keuangan atau peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai laporan berkala perusahaan efek dalam hal Emiten merupakan perusahaan efek. Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan
29 - disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. IV. PENUTUP 1. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku setelah berakhirnya batas waktu penyampaian Laporan Tahunan 2020. 2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku untuk penyusunan Laporan Tahunan 2021 yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2022. 3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Juni 2021 KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PASAR MODAL OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd HOESEN Salinan ini sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum ttd Mufli Asmawidjaja
LAMPIRAN I SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 /SEOJK.04/2021 TENTANG BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK
SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN (periode)... PT ... Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT ... tahun ... telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan perusahaan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. ... , ... . (tempat dan tanggal) Anggota Direksi, (jabatan) Anggota Dewan Komisaris, ... (nama dan tanda tangan) .... .... .. (nama dan tanda tangan) Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Juni 2021 KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PASAR MODAL OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd Salinan ini sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum HOESEN ttd Mufli Asmawidjaja
LAMPIRAN II SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 /SEOJK.04/2021 TENTANG BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK
PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN LAPORAN KEBERLANJUTAN (SUSTAINABILITY REPORT) BAGI EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK PENDAHULUAN Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Emiten dan Perusahaan Publik Keuangan Berkelanjutan adalah dukungan menyeluruh dari sektor jasa keuangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial. Dalam arti luas Keuangan Berkelanjutan bagi Emiten dan Perusahaan Publik dapat dimaknai sebagai kegiatan berkelanjutan (sustainable operation), yaitu kegiatan operasi perusahaan yang dijalankan dengan memperhatikan aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial. Fungsi suatu perusahaan bukan hanya mencetak laba tetapi juga dituntut menjaga kelestarian lingkungan hidup dan menunjukkan kepedulian pada isu-isu sosial. Implementasi kegiatan Keuangan Berkelanjutan, setiap akhir tahun akan tercermin dalam Laporan Keberlanjutan Emiten dan Perusahaan Publik. Makna dan Manfaat Laporan Keberlanjutan Laporan Keberlanjutan merupakan laporan kepada masyarakat tentang kinerja keberlanjutan yang terdiri dari tiga aspek yaitu ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial. Laporan Keberlanjutan dianggap pula sebagai akuntabilitas dan transparansi Emiten dan Perusahaan Publik atas dampak operasinya terhadap ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan (sustainable development), Laporan Keberlanjutan dipandang sebagai media yang menyajikan informasi terkait kontribusi Emiten dan Perusahaan Publik terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (Sustainable Development Goals/SDGs). Melalui Laporan Keberlanjutan diharapkan akan diperoleh berbagai manfaat baik internal maupun eksternal. Manfaat internal antara lain: mempertajam visi dan strategi dalam aspek keberlanjutan;
2 - memperkuat sistem manajemen terkait manajemen keberlanjutan; meningkatkan kualitas transparansi atas upaya perusahaan dalam menjalankan aspek keberlanjutan; mempermudah dalam melakukan analisis kelemahan dan kekuatan perusahaan; dan meningkatkan motivasi pekerja yang peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Adapun manfaat eksternal yang diperoleh melalui Laporan Keberlanjutan antara lain berupa: meningkatkan citra dan reputasi perusahaan serta kepercayaan publik; memudahkan akses mendapatkan dana/investor; meningkatkan hubungan dengan pemangku kepentingan; dan meningkatkan daya saing. Prinsip Keuangan Berkelanjutan Untuk menghasilkan penerapan Keuangan Berkelanjutan yang efektif, Emiten dan Perusahaan Publik didorong untuk menggunakan 8 (delapan) prinsip di bawah ini sebagai panduan. 1. Prinsip Investasi Bertanggung Jawab Investasi bertanggung jawab (responsible investment) adalah pendekatan investasi yang mempertimbangkan faktor ekonomi, lingkungan hidup, sosial, dan tata kelola dalam keputusan investasi yang bertujuan agar dapat mengelola risiko secara lebih baik. Contoh penerapan prinsip ini antara lain: a. investasi dalam bidang usaha energi baru dan terbarukan; b. investasi pada usaha terkait inovasi efisiensi energi; dan c. investasi pada usaha yang bertujuan untuk melestarikan lingkungan hidup dan investasi untuk masyarakat (community investment) yang bertujuan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat marginal. 2. Prinsip Strategi dan Praktik Bisnis Berkelanjutan Emiten dan Perusahaan Publik harus menetapkan dan menerapkan strategi dan praktik bisnis berkelanjutan pada setiap pengambilan
3 - keputusan dengan menekankan pencapaian tujuan jangka panjang dan penetapan strategi jangka pendek yang merupakan bagian dari upaya pencapaian tujuan jangka panjang. Strategi dan praktik bisnis dimaksud meliputi visi, misi, struktur organisasi, rencana strategis, standar prosedur operasional, program kerja sampai pada penetapan faktor risiko dalam manajemen risiko. Penerapan strategi bisnis tersebut ditujukan untuk meminimalkan dampak negatif dan mengintegrasikan aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial. 3. Prinsip Pengelolaan Risiko Sosial dan Lingkungan Hidup Emiten dan Perusahaan Publik harus memiliki prinsip kehati-hatian dalam mengukur risiko sosial dan lingkungan hidup dari aktivitas operasi perusahaan. Risiko sosial dan lingkungan hidup mencakup dampak sosial dan lingkungan hidup yang bersifat negatif dari kegiatan operasi perusahaan. 4. Prinsip Tata Kelola Emiten dan Perusahaan Publik harus menerapkan tata kelola keberlanjutan dengan memperhatikan aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip yaitu transparansi, akuntabel, bertanggung jawab, independen, profesional, setara dan wajar. 5. Prinsip Komunikasi yang Informatif Emiten dan Perusahaan Publik harus menyiapkan dan menyediakan laporan yang informatif mencakup strategi, tata kelola, kinerja dan prospek perusahaan. Laporan harus mudah dipahami, dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan melalui media komunikasi yang efektif dan dapat dijangkau oleh seluruh pemangku kepentingan. Dalam kaitan ini, pelaporan yang wajib disusun oleh Emiten dan Perusahaan Publik adalah Laporan Keberlanjutan sebagaimana dijelaskan dalam Pedoman Teknis ini. 6. Prinsip Inklusif Emiten dan Perusahaan Publik harus berupaya untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan produk dan/atau jasa sehingga dapat diakses oleh konsumennya. 7. Prinsip Pengembangan Sektor Unggulan Prioritas Dalam menyusun program keberlanjutan, Emiten dan Perusahaan
4 - Publik harus mempertimbangkan sektor-sektor unggulan prioritas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP). Hal ini dilakukan untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (Sustainable Development Goals/SDGs), termasuk penanganan perubahan iklim. 8. Prinsip Koordinasi dan Kolaborasi Dalam rangka menyelaraskan strategi/kebijakan, peluang bisnis, dan inovasi produk dengan kepentingan nasional, Emiten dan Perusahaan Publik aktif dalam forum/kegiatan/kerjasama terkait bisnis berkelanjutan, baik dalam tingkat regional, nasional, maupun lokal. Alokasi Dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) untuk Mendukung Penerapan Keuangan Berkelanjutan Emiten dan Perusahaan Publik dapat mengalokasikan sebagian dana TJSL untuk mendukung kegiatan penerapan Keuangan Berkelanjutan. Alokasi dana TJSL tersebut dapat digunakan untuk mendukung kegiatan penerapan Keuangan Berkelanjutan, antara lain: a. pembangunan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar daerah operasi perusahaan; dan b. penyelenggaraan pelatihan untuk usaha kecil dan menengah (UKM) terkait bisnis berkelanjutan. Laporan penggunaan dana TJSL tersebut dituangkan dalam Laporan Keberlanjutan. Penyesuaian-penyesuaian (Alignment) Dalam mengimplementasikan Keuangan Berkelanjutan, Emiten dan Perusahaan Publik dituntut untuk melakukan pengembangan kapasitas internal dan penyesuaian organisasi sehingga sasaran bisnis berkelanjutan dapat diwujudkan, yaitu terciptanya pertumbuhan ekonomi berkelanjutan serta berjalannya kegiatan operasi perusahaan yang peduli terhadap aspek lingkungan dan aspek sosial. Dalam pengembangan perusahaan, hal utama yang dilakukan adalah
5 - menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang memahami dan mampu menerapkan praktik keberlanjutan. Pengembangan SDM juga diarahkan untuk mendorong adanya inovasi/pengembangan berbagai produk dan/atau jasa berkelanjutan. Dalam rangka penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, Emiten dan Perusahaan Publik secara bertahap dan sesuai kondisi keuangan, struktur, dan kompleksitas masing-masing perusahaan didorong untuk melakukan penyesuaian organisasi, manajemen risiko, tata kelola, dan/atau standar prosedur operasional (SPO) sebagai respon terhadap tuntutan/kebutuhan pasar, dan mendukung kebijakan pemerintah terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (Sustainable Development Goals/SDGs) dan perubahan iklim. Penyesuaian organisasi dengan prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan dilakukan antara lain terhadap visi, misi, rencana strategis, struktur organisasi, serta tugas pokok dan fungsi keberlanjutan. Proses penyesuaian dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas perusahaan. Penyesuaian struktur organisasi dapat dilakukan dengan menambah fungsi keberlanjutan pada unit yang sudah ada atau membentuk unit khusus yang menjalankan program-program keberlanjutan yang mengkoordinasikan mulai dari perencanaan sampai pada pemantauan dan evaluasi atas berbagai kebijakan, program dan praktik keberlanjutan yang tersebar di berbagai unit kerja lainnya. I. KETENTUAN UMUM 1. Pedoman teknis Laporan Keberlanjutan ini dimaksudkan sebagai panduan bagi Emiten dan Perusahaan Publik dalam menyusun Laporan Keberlanjutan yang merupakan pelaksanaan atas POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. 2. Laporan Keberlanjutan memuat kebijakan-kebijakan, program- program dan capaiannya baik dalam bentuk kuantitatif maupun kualitatif terkait aspek ekonomi, lingkungan hidup,
6 - dan sosial. 3. Emiten dan Perusahaan Publik yang merupakan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dapat menggunakan pedoman teknis ini sepanjang tidak bertentangan dengan pedoman teknis penerapan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik yang berlaku bagi LJK. 4. Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan. Laporan Keberlanjutan dapat disajikan menjadi satu kesatuan dengan Laporan Tahunan atau disajikan secara terpisah dari Laporan Tahunan. 5. Pengungkapan informasi sebagaimana dimaksud dalam pedoman teknis ini merupakan persyaratan minimum. Dalam hal diperlukan, informasi yang diungkapkan dapat diperluas sesuai kebutuhan, termasuk dengan mengacu pada standar internasional. II. BENTUK LAPORAN KEBERLANJUTAN 1. Laporan Keberlanjutan disajikan dalam bentuk dokumen cetak dan dokumen elektronik. 2. Laporan Keberlanjutan yang disajikan dalam bentuk dokumen elektronik merupakan Laporan Keberlanjutan yang dikonversi dalam format portable document format (PDF) dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem pelaporan elektronik (SPE) sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyampaian laporan melalui SPE Emiten atau Perusahaan Publik. 3. Laporan Keberlanjutan yang disajikan sebagai bagian dari Laporan Tahunan disajikan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing yang paling sedikit menggunakan bahasa Inggris. 4. Laporan Keberlanjutan dapat menyajikan informasi berupa gambar, grafik, tabel, dan/atau diagram dengan mencantumkan judul dan/atau keterangan yang jelas, sehingga mudah dibaca dan dipahami.
7 - III. ISI LAPORAN KEBERLANJUTAN Laporan Keberlanjutan paling sedikit harus memuat informasi sebagai berikut: A. Strategi Keberlanjutan A.1. Penjelasan Strategi Keberlanjutan B. Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan B.1. Aspek Ekonomi, paling sedikit memuat: a. Kuantitas produksi atau jasa yang dijual; b. Pendapatan atau penjualan; c. Laba atau rugi bersih; d. Produk ramah lingkungan; dan e. Pelibatan pihak lokal yang berkaitan dengan proses bisnis Keuangan Berkelanjutan. B.2. Aspek Lingkungan Hidup, paling sedikit memuat: a. Penggunaan energi; b. Pengurangan emisi yang dihasilkan; c. Pengurangan limbah dan efluen; dan d. Pelestarian keanekaragaman hayati. B.3. Aspek Sosial C. Profil Perusahaan C.1. Visi, Misi, dan Nilai Keberlanjutan C.2. Alamat Perusahaan C.3. Skala Usaha, paling sedikit memuat: a. total aset atau kapitalisasi aset dan total kewajiban; b. jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, pendidikan, dan status ketenagakerjaan; c. nama pemegang saham dan persentase kepemilikan saham; dan d. wilayah operasional. C.4. Produk, Layanan, dan Kegiatan Usaha yang Dijalankan C.5. Keanggotaan pada Asosiasi C.6. Perubahan Emiten dan Perusahaan Publik yang Bersifat Signifikan
8 - D. Penjelasan Direksi D.1. Penjelasan Direksi a. Kebijakan untuk merespon tantangan dalam pemenuhan strategi keberlanjutan b. Penerapan Keuangan Berkelanjutan c. Strategi pencapaian target E. Tata Kelola Keberlanjutan E.1. Penanggung Jawab Penerapan Keuangan Berkelanjutan E.2. Pengembangan Kompetensi Terkait Keuangan Berkelanjutan E.3. Penilaian Risiko Atas Penerapan Keuangan Berkelanjutan E.4. Hubungan Dengan Pemangku Kepentingan E.5. Permasalahan Terhadap Penerapan Keuangan Berkelanjutan F. Kinerja Keberlanjutan F.1. Kegiatan Membangun Budaya Keberlanjutan Kinerja Ekonomi F.2. Perbandingan Target dan Kinerja Produksi, Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi, Pendapatan dan Laba Rugi F.3. Perbandingan Target dan Kinerja Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi pada Instrumen Keuangan atau Proyek yang Sejalan dengan Keuangan Berkelanjutan Kinerja Lingkungan Hidup Aspek Umum F.4. Biaya Lingkungan Hidup Aspek Material F.5. Penggunaan Material yang Ramah Lingkungan
9 - Aspek Energi F.6. Jumlah dan Intensitas Energi yang Digunakan F.7. Upaya dan Pencapaian Efisiensi Energi dan Penggunaan Energi Terbarukan Aspek Air F.8. Penggunaan Air Aspek Keanekaragaman Hayati F.9. Dampak dari Wilayah Operasional yang Dekat atau Berada di Daerah Konservasi atau Memiliki Keanekaragaman Hayati F.10. Usaha Konservasi Keanekaragaman Hayati Aspek Emisi F.11. Jumlah dan Intensitas Emisi yang Dihasilkan Berdasarkan Jenisnya F.12. Upaya dan Pencapaian Pengurangan Emisi yang Dilakukan Aspek Limbah Dan Efluen F.13. Jumlah Limbah dan Efluen yang Dihasilkan Berdasarkan Jenis F.14. Mekanisme Pengelolaan Limbah dan Efluen F.15. Tumpahan yang Terjadi (jika ada) Aspek Pengaduan Terkait Lingkungan Hidup F.16. Jumlah dan Materi Pengaduan Lingkungan Hidup yang Diterima dan Diselesaikan. Kinerja Sosial F.17. Komitmen untuk Memberikan Layanan atas Produk dan/atau Jasa yang Setara kepada Konsumen
10 - Aspek Ketenagakerjaan F.18. Kesetaraan Kesempatan Bekerja F.19. Tenaga Kerja Anak dan Tenaga Kerja Paksa F.20. Upah Minimum Regional F.21. Lingkungan Bekerja yang Layak dan Aman F.22. Pelatihan dan Pengembangan Kemampuan Pegawai Aspek Masyarakat F.23. Dampak Operasi Terhadap Masyarakat Sekitar F.24. Pengaduan Masyarakat F.25. Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) Tanggung Jawab Pengembangan Produk/Jasa Berkelanjutan F.26 Inovasi dan Pengembangan Produk/Jasa Keuangan Berkelanjutan F.27. Produk/Jasa yang Sudah Dievaluasi Keamanannya bagi Pelanggan F.28. Dampak Produk/Jasa F.29. Jumlah Produk yang Ditarik Kembali F.30. Survei Kepuasan Pelanggan Terhadap Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan G. Lain-lain: G.1. Verifikasi Tertulis dari Pihak Independen (jika ada) G.2. Lembar Umpan Balik G.3. Tanggapan Terhadap Umpan Balik Laporan Keberlanjutan Tahun Sebelumnya G.4. Daftar Pengungkapan Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.
11 - IV. URAIAN ISI LAPORAN KEBERLANJUTAN Bagian ini memuat penjelasan yang lebih rinci atas isi Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada angka III tersebut di atas. Sepanjang memungkinkan, penjelasan diberikan dengan menunjukkan contoh-contoh penerapannya. A. Strategi Keberlanjutan A.1. Penjelasan Strategi Keberlanjutan Bagian ini memuat uraian mengenai implementasi atas visi dan misi dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan secara komprehensif yang mencakup target waktu baik jangka panjang maupun jangka pendek, pengelolaan risiko, dan hasil yang ingin dicapai. Contoh:
Perusahaan melaksanakan pembangunan berkelanjutan dengan berorientasi pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (Sustainable Development Goals/SDGs).
Perusahaan menciptakan dan berbagi nilai-nilai dengan pemangku kepentingan dan terus berupaya meminimalkan dampak lingkungan. Berbagai kebijakan strategis terkait keberlanjutan dirancang sesuai dengan kebutuhan dan dievaluasi efektifitasnya secara berkala untuk penyempurnaan sesuai dengan kondisi dan lingkungan bisnis.
Sosialisasi budaya keberlanjutan di kalangan karyawan dilakukan secara estafet dari pimpinan tertinggi sampai karyawan terendah melalui training internal, briefing, menampilkan modul- modul keberlanjutan dalam portal keberlanjutan di website perusahaan sebagai bagian dari self learning program yang wajib dilakukan oleh karyawan. Dalam waktu 3 (tiga) tahun, ditargetkan seluruh karyawan sudah memahami dan mampu menerapkan praktik keberlanjutan.
12 -
Perusahaan juga melakukan pelatihan untuk mitra bisnis dan pemasok tertentu terkait keberlanjutan sebagai bagian dari strategi perusahaan melibatkan mereka menjadi mitra bisnis/pemasok berkelanjutan (sustainable supplier). Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, ditargetkan seluruh supplier telah mengikuti pelatihan. B. Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan Bagian ini memuat ikhtisar/ringkasan kinerja keberlanjutan pada aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Dalam hal Emiten dan Perusahaan Publik beroperasi kurang dari 3 (tiga) tahun dan data belum tersedia, maka ikhtisar kinerja aspek keberlanjutan disajikan sebagaimana data yang tersedia. Pengungkapan ikhtisar kinerja aspek keberlanjutan dapat disampaikan dalam bentuk narasi, ilustrasi, atau tabel. B.1. Aspek Ekonomi, memuat informasi paling sedikit: a. Kuantitas produksi atau jasa yang dijual; b. Pendapatan atau penjualan; c. Laba atau rugi bersih; d. Produk ramah lingkungan, seperti kendaraan listrik, dan energi listrik yang dihasilkan dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), barang/jasa dengan eko-label atau sertifikasi ramah lingkungan. Pada bagian ini Emiten dan Perusahaan Publik juga dapat mengungkapkan portofolio atau pembiayaan berdasarkan kategori kegiatan Keuangan Berkelanjutan seperti sebagaimana telah diatur dalam POJK Nomor 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond). e. Pelibatan pihak lokal yang berkaitan dengan proses bisnis Keuangan Berkelanjutan. Pelibatan pihak lokal dapat meliputi jumlah pemasok lokal
13 - dan/atau jumlah tenaga kerja lokal di wilayah perusahaan beroperasi. Contoh: Uraian/Tahun 2021 2020 2019 Produksi (ton) xx xx xx Pendapatan/Penjualan xx xx xx (IDR) Laba/Rugi bersih (IDR) xx xx xx Jumlah produk ramah xx xx xx lingkungan Jumlah pemasok lokal xx xx xx B.2. Aspek Lingkungan Hidup, paling sedikit memuat informasi mengenai: a. Penggunaan energi, antara lain listrik dan air; b. Pengurangan emisi yang dihasilkan; c. Pengurangan limbah dan efluen; dan d. Pelestarian keanekaragaman hayati. Pengungkapan informasi sebagaimana dimaksud pada butir a berlaku bagi semua Emiten dan Perusahaan Publik. Sementara untuk Emiten dan Perusahaan Publik yang proses bisnisnya berkaitan langsung dengan lingkungan hidup, selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud pada butir a, juga mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud pada butir b sampai dengan butir d. Pada bagian ini dimuat ikhtisar/rangkuman kinerja keberlanjutan dalam bidang lingkungan hidup yang diuraikan pada pengungkapan F.4 s/d F.16 dalam laporan ini (jika ada).
14 - Contoh: Capaian Kinerja Lingkungan Hidup Satuan 2021 2020 2019 Energi Listrik xx xx xx Energi Air xx xx xx Pengurangan xx xx xx Emisi Pengurangan xx xx xx Limbah Pelestarian xx xx xx keanekaragaman hayati B.3. Aspek Sosial, memuat uraian mengenai dampak positif dan negatif dari penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan (termasuk dampak terhadap orang, daerah, dan dana) dan upaya meminimalisir dampak negatif. Contoh: Perusahaan terus mengembangkan program kemasyarakatan seperti bidang-bidang: pendidikan, kesehatan, pengembangan ekonomi lokal, budaya, dan lingkungan. Tahun 20XX penggunaan dana untuk program kemasyarakatan di daerah XX sebesar RpXX yang ditujukan kepada XX pihak, meningkat XX% dibandingkan tahun sebelumnya. Dampak positif program-program tersebut diantaranya adalah peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat sekitar, peningkatan kesejahteraan, dan perbaikan tingkat kesehatan masyarakat. Dampak negatif operasi perusahaan berupa limbah dan emisi. Perusahaan telah meminimalisir dengan melakukan pengelolaan limbah, pengelolaan air, dan pengelolaan emisi dengan optimal. Selama periode
15 - pelaporan, tidak terdapat pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup. C. Profil Perusahaan Menyajikan gambaran umum mengenai karakteristik Emiten dan Perusahaan Publik, paling sedikit: C.1. Visi, Misi, dan Nilai Keberlanjutan Bagian ini memuat pernyataan (statement) tentang visi dan misi serta nilai-nilai (values) yang terkait dengan keberlanjutan. Contoh: Visi Meningkatkan ketahanan ekonomi dengan menciptakan nilai berkelanjutan bagi pemangku kepentingan. Bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup dan peduli pada masyarakat. Misi Menyediakan produk dan jasa melalui Keuangan Berkelanjutan. Nilai-nilai (values) Menerapkan prinsip 3Ps (Profit, Planet dan People) sebagai pertimbangan dalam pengambilan setiap keputusan perusahaan. C.2. Alamat Perusahaan Bagian ini memuat nama, alamat, nomor telepon, alamat surat elektronik (e-mail), dan situs web, serta kantor cabang dan/atau kantor perwakilan Emiten dan Perusahaan Publik. C.3. Skala Usaha Bagian ini memuat informasi paling sedikit memuat: a. total aset atau kapitalisasi aset, dan total kewajiban (dalam jutaan rupiah atau mata uang lain yang
16 - memenuhi kriteria mata uang fungsional Emiten dan Perusahaan Publik); b. jumlah karyawan yang dibagi menurut jenis kelamin, jabatan, usia, pendidikan, dan status ketenagakerjaan (tetap/kontrak); c. nama pemegang saham dan persentase kepemilikan saham Emiten dan Perusahaan Publik; dan d. wilayah operasional; Informasi wilayah operasional mencakup anak perusahaan Emiten dan Perusahaan Publik. Contoh: Sebuah perusahaan pertambangan batubara berkantor pusat di Jakarta, mempunyai tambang batubara di beberapa wilayah di Kalimantan. Lokasi- lokasi tambang batubara di Kalimantan tersebut, disebut wilayah operasional. Pengungkapan skala usaha dapat disajikan dalam bentuk uraian dan/atau gambar/grafik/tabel. C.4. Produk, Layanan, dan Kegiatan Usaha yang Dijalankan Bagian ini memuat penjelasan singkat mengenai produk, layanan dan kegiatan usaha yang dijalankan. C.5. Keanggotaan pada Asosiasi Bagian ini memuat informasi daftar keanggotaan Emiten dan Perusahaan Publik dalam asosiasi industri atau yang lainnya baik skala nasional maupun internasional yang mendukung Keuangan Berkelanjutan. Informasi ini menunjukkan bahwa Emiten aktif mengikuti perkembangan isu terkini dan berperan dalam memberikan saran dan masukan yang berguna. Contoh 1: Perusahaan menjadi anggota dalam beberapa organisasi yaitu: a. Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia
17 - b. Indonesia Global Compact Nation (ICGN) Members c. United Nations Environment Programme Finance Initiative (Unep-FI) d. Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) Contoh 2: Perusahaan menjadi anggota Asosiasi Kontraktor Indonesia sejak tahun XX. Sebagai anggota, perusahaan mengikuti pertemuan rutin yang diadakan oleh asosiasi setiap tiga bulan sekali. Contoh 3: Perusahaan berkomitmen menjadi perusahaan investasi yang memperhatikan faktor ESG dalam bisnis. Sejak tahun XX Perusahaan berkomitmen menjadi signatories Principle for Responsible Investment (PRI). C.6. Perubahan Emiten dan Perusahaan Publik yang Bersifat Signifikan Bagian ini memuat informasi mengenai perubahan Emiten dan Perusahaan Publik yang bersifat signifikan seperti adanya merger/penggabungan perusahaan, penutupan kantor cabang/pabrik/unit usaha, pembukaan kantor cabang/pabrik baru atau unit usaha baru. Contoh 1: Pada tahun 2020, perusahaan menutup cabang XX di XX dengan alasan efisiensi. Namun, di lain pihak, perusahaan juga membuka cabang XX untuk memaksimalkan kegiatan operasionalnya. Contoh 2: Perusahaan membuat divisi baru untuk melakukan tugas pengembangan produk baru yang lebih ramah lingkungan. Divisi ini bernama XX dan berada langsung di bawah direktur XX yang bertanggung jawab
18 - melaporkan inovasi pengembangan produk ramah lingkungan kepada direktur utama. D. Penjelasan Direksi D.1. Penjelasan Direksi. Bagian Penjelasan Direksi memuat: a. Kebijakan untuk merespon tantangan dalam pemenuhan strategi keberlanjutan memuat penjelasan paling sedikit memuat: 1. Nilai keberlanjutan yang dimiliki oleh Emiten dan Perusahaan Publik, memuat penjelasan singkat mengenai nilai keberlanjutan yang dianut Emiten dan Perusahaan Publik dan cara nilai-nilai keberlanjutan dikembangkan dan disetujui. Contoh: Selama kurun waktu 10 tahun lebih, perusahaan telah tumbuh lebih dari XX%. Pertumbuhan tersebut didukung oleh nilai- nilai keberlanjutan perusahaan yaitu memberikan manfaat dengan melakukan yang terbaik, menghormati orang lain, profesional, dan berintegritas. Budaya korporasi perusahaan dibangun berdasarkan nilai-nilai tersebut. Berdasarkan nilai dan budaya perusahaan, perusahaan selalu menjalankan kode etik yang menjadi pedoman insan perusahaan dalam berinteraksi dengan pemangku kepentingan. Untuk memastikan bahwa perusahaan menjalankan bisnisnya sesuai dengan nilai, budaya, dan kode etik, perusahaan secara berkesinambungan melakukan internalisasi dalam beragam kegiatan.
19 - 2. Respon Emiten dan Perusahaan Publik terhadap isu-isu yang terkait Keuangan Berkelanjutan, memuat penjelasan singkat mengenai isu-isu atau potensi dari isu-isu keberlanjutan yang dihadapi oleh Emiten dan Perusahaan Publik terkait dengan keberlanjutan dan langkah yang dilakukan Emiten dan Perusahaan Publik dalam merespon dampak keberlanjutan. Contoh: Dalam menjalankan bisnisnya di berbagai lokasi, perusahaan menghadapi potensi permasalahan sosial di suatu daerah. Potensi permasalahan tersebut telah kami antisipasi melalui pelaksanaan berbagai program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, program kemitraan, termasuk pembangunan infrastruktur, berbasis hasil studi pemetaan sosial (social mapping) di masing-masing area anak perusahaan dan unit bisnis. 3. Komitmen pimpinan dalam menerapkan Keuangan Berkelanjutan, memuat penjelasan singkat mengenai komitmen Emiten dan Perusahaan Publik terhadap isu-isu keberlanjutan. Contoh: Dalam menjalankan komitmen terhadap keberlanjutan, perusahaan fokus pada kegiatan tanggung jawab sosial yang disesuaikan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (Sustainable Development Goals/SDGs) dan mendukung program Pemerintah di bidang sosial dan lingkungan hidup. SDGs terdiri dari 17 tujuan untuk
20 - mencapai pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030, dan perusahaan berkomitmen untuk ikut serta terlibat dalam pencapaiannya. Perusahaan saat ini berkontribusi pada 12 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (SDGs) di mana aktivitas, bisnis, produk, dan jasa perusahaan dapat dikorelasikan dengan dukungan dan kontribusi perusahaan pada SDGs tersebut. 4. Pencapaian kinerja, memuat penjelasan singkat mengenai capaian kinerja keberlanjutan Emiten dan Perusahaan Publik. Contoh: Dengan tantangan yang ada, sepanjang tahun 20XX kinerja perusahaan cukup baik. Di bidang ekonomi perusahaan mencatat peningkatan laba bersih perusahaan lebih dari XX% dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan di bidang lingkungan, tahun ini perusahaan memperoleh meraih dua peringkat hijau dan tiga peringkat biru dalam Penghargaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Sedangkan di bidang sosial, tahun ini perusahaan berhasil melakukan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dan mendukung pemerintah dalam menciptakan desa mandiri. Untuk meningkatkan kinerja keberlanjutan tersebut, perusahaan telah menetapkan program keberlanjutan yang menjelaskan roadmap program secara jangka pendek, menengah, dan panjang. 5. Tantangan dalam menerapkan Keuangan Berkelanjutan, memuat penjelasan singkat
21 - mengenai tantangan yang dihadapi oleh Emiten dan Perusahaan Publik dalam menerapkan Keuangan Berkelanjutan untuk mencapai target berikutnya baik target jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Contoh: Implementasi kebijakan pemerintah di bidang pertambangan menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan. Untuk dapat meningkatkan kinerja dari posisi saat ini, perusahaan telah mencanangkan beberapa proyek jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Secara jangka pendek perusahaan menerapkan program cost efficiency, sedangkan untuk jangka menengah dan panjang perusahaan masih dalam tahap menyelesaikan empat proyek pembangunan pabrik pengolahan batubara sehingga lebih meningkatkan nilai tambah komoditas tambang perusahaan. b. Penerapan Keuangan Berkelanjutan, memuat penjelasan paling sedikit: 1. Pencapaian kinerja penerapan keberlanjutan (ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial) dibandingkan dengan target, memuat penjelasan singkat mengenai capaian kinerja keberlanjutan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Contoh: Selama tahun 20XX, perusahaan telah berupaya untuk memberikan yang terbaik untuk mewujudkan target-target yang telah ditetapkan. Target dan pencapaian perusahaan selama tahun 20XX adalah sebagai berikut:
22 - Bidang ekonomi: 1) Perusahaan memproduksi produk X secara total sebesar 7500 unit, lebih tinggi 40% dibandingkan pencapaian produksi tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan tahun lalu, secara umum kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan menggunakan rasio-rasio keuangan mengalami peningkatan. 2) Dalam bidang pemasaran, perusahaan telah meningkatkan market share yang mengalami peningkatan sebesar 5% dari periode sebelumnya. Selain itu target peningkatan skor kepuasan pelanggan juga tercapai pada tahun ini, dimana skor kepuasan pelanggan perusahaan tahun ini mencapai skor 87. Bidang lingkungan: 1) Melebihi target yang ditetapkan, pada tahun ini perusahaan dapat melakukan efisiensi daya listrik sebesar 5 MW. Efisiensi listrik tersebut menghemat belanja listrik hingga Rp120 miliar per tahun. 2) Pengoperasian pabrik baru perusahaan juga telah mengurangi emisi 30 ribu ton CO2-eq per tahun. Bidang Sosial: 1) Pada tahun 20XX perusahaan telah berhasil memberikan pelatihan pemberdayaan masyarakat kepada lebih dari 2100 orang sekitar wilayah operasi perusahaan. Jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya.
23 - 2) Program Desa Binaan yang dikembangkan tahun ini telah berjalan secara bertahap. Hingga periode ini telah dilakukan pembinaan pada sebanyak 125 desa. Jumlah tersebut lebih rendah dari target. Hal ini disebabkan karena sulitnya menjangkau desa-desa yang berada di pedalaman. 2. Prestasi dan tantangan termasuk peristiwa penting selama periode pelaporan, memuat penjelasan singkat mengenai prestasi yang diperoleh dan/atau peristiwa penting yang dialami Emiten dan Perusahaan Publik yang berkaitan dengan keberlanjutan. Contoh: Tahun 20XX perusahaan berhasil menorehkan beberapa prestasi, diantaranya adalah Sustainability Report Award, Perusahaan Bereputasi, dan Indonesian SDGs Award. Selain itu pada tahun ini, perusahaan telah melakukan ekspansi dengan mengakuisisi PT XYZ untuk mendukung hilirisasi bisnis perusahaan. c. Strategi pencapaian target, memuat informasi paling sedikit memuat: 1. Informasi pengelolaan risiko atas penerapan Keuangan Berkelanjutan terkait aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial yang berpotensi mempengaruhi keberlanjutan Emiten dan Perusahaan Publik, memuat penjelasan singkat mengenai kebijakan manajemen risiko keberlanjutan Emiten dan Perusahaan Publik yang memuat risiko yang dihadapi dan bagaimana mitigasi atas risiko- risiko tersebut.
24 - Contoh: Untuk mencapai target keberlanjutan, perusahaan menyadari pentingnya pengelolaan risiko baik risiko keuangan dan ekonomi, risiko lingkungan, maupun risiko sosial. Perusahaan secara periodik melakukan proses identifikasi, analisis, mitigasi, evaluasi, monitoring dan komunikasi terhadap risiko operasional bisnis pertambangan yang berpotensi menghalangi pencapaian target perusahaan. Selain itu, perusahaan juga memberikan perhatian terhadap risiko operasional pada sektor sosial dan lingkungan yang dapat mengancam keberlanjutan bisnis serta reputasi perusahaan. 2. Pemanfaatan peluang dan prospek usaha, memuat penjelasan singkat mengenai peluang dan prospek usaha yang dimiliki oleh Emiten dan Perusahaan Publik dan cara Emiten dan Perusahaan Publik menciptakan peluang serta mengambil peluang dan prospek yang ada. Contoh: Revolusi Industri 4.0 yang semakin mengemuka membuka berbagai peluang dan prospek bisnis yang menjanjikan bagi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan akan memperkuat bisnis yang telah ditekuni, mempercepat penguasaan teknologi, dan mengembangkan produk dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan dengan berbasis pada teknologi. Selain itu, pertambahan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi nasional menjadi peluang untuk mengembangkan lini bisnis baru. Perusahaan telah mengembangkan metode penjualan berbasis digital.
25 - 3. Penjelasan situasi eksternal ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial yang berpotensi mempengaruhi keberlanjutan Emiten dan Perusahaan Publik, memuat penjelasan singkat mengenai situasi faktor-faktor eksternal dan dampaknya terhadap keberlanjutan Emiten dan Perusahaan Publik. Contoh: Dengan mempertimbangkan faktor eksternal yang terjadi, seperti fluktuasi harga komoditas, perubahan nilai tukar, penurunan daya beli masyarakat, peningkatan biaya energi, dan lain- lain, perusahaan telah melakukan berbagai strategi untuk mengatasi dampak negatif atas faktor eksternal tersebut. Dari segi pengembangan bisnis, perusahaan telah melakukan beberapa kebijakan diversifikasi portofolio produk. Selain itu, strategi jangka panjang yang tertuang dalam sustainability roadmap diharapkan dapat mengubah faktor eksternal tersebut menjadi peluang bagi perusahaan. E. Tata Kelola Keberlanjutan Tata Kelola keberlanjutan memuat informasi terkait komitmen perusahaan dalam menjalankan tata kelola keberlanjutan dengan memperhatikan aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial, termasuk namun tidak terbatas pada: E.1. Penanggung Jawab Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagian ini memuat informasi mengenai tugas anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan Keuangan Berkelanjutan. Contoh:
26 -
Penanggungjawab penerapan keberlanjutan dirangkap oleh direktur yang membawahi sumber daya manusia, yang bertanggung jawab dalam menentukan kebijakan keberlanjutan, mengkoordinir praktik keberlanjutan yang dilaksanakan oleh divisi terkait dan mengelola lalu lintas data dan informasi terkait keberlanjutan. Dalammelaksanakan tugasnya direktur yang membawahi sumber daya manusia dibantu oleh kepala divisi keberlanjutan yang bertanggungjawab pada direktur yang membawahi sumber daya manusia.
Untuk kordinasi lintas sektoral, perusahaan membentuk komite keberlanjutan yang berada dibawah Direksi. Komite ini dipimpin oleh direktur operasi. Anggota komite ini terdiri dari kepala divisi corporate social responsibility (CSR), kepala divisi keberlanjutan pengembangan sumber daya manusia, kepala divisi kesehatan dan keselamatan kerja, kepala divisi lingkungan hidup, dan sekretaris perusahaan. Komite keberlanjutan melakukan rapat rutin minimal 1 (bulan) sekali untuk memantau dan mengevaluasi program keberlanjutan. E.2. Pengembangan Kompetensi Terkait Keuangan Berkelanjutan Bagian ini memuat informasi mengenai pengembangan kompetensi di bidang keberlanjutan bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan keberlanjutan. Contoh:
Karyawan atau pegawai di bagian teknik tambang mengikuti pelatihan terkait pengelolaan
27 - lingkungan di pertambangan mengenai sustainability pasca tambang.
Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris telah mengikuti pelatihan pengembangan kompetensi di bidang keberlanjutan melalui in- house training.
Pada tahun 20XX telah dilaksanakan pelatihan penyusunan Laporan Keberlanjutan yang diikuti oleh semua pegawai unit keberlanjutan. E.3. Penilaian Risiko atas Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagian ini memuat informasi mengenai: a. Penjelasan mengenai prosedur dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko atas penerapan usaha keberlanjutan terkait aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial; dan b. Penjelasan peran anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam mengelola, melakukan telaah berkala, dan meninjau efektivitas proses manajemen risiko yang dijalankan oleh Emiten dan Perusahaan Publik. Contoh 1: Perusahaan mempunyai kebijakan anti korupsi dan anti gratifikasi sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Kebijakan ini tertuang dalam XX yang telah ditandatangani oleh direktur utama pada tanggal XX. Kebijakan telah diturunkan menjadi prosedur pelaksana dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko atas tindak korupsi yang mungkin terjadi. Bagian dari prosedur pelaksanaan ini adalah: 1. Setiap bulan, auditor internal melakukan telaah atas semua transaksi yang dilakukan dengan mitra
28 - kerja. Hasil dari telaah ini menjadi dasar untuk evaluasi dan pengelolaan hubungan kerja antara perusahaan dengan semua mitra kerjanya sesuai dengan kontrak kerja. 2. Hasil dari pelaksanaan dan target anti korupsi dilaporkan oleh direktur kepatuhan kepada direktur utama sebagai salah satu bentuk tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakannya. Contoh 2: Perusahaan menyadari bahwa pada proses operasional perusahaan tidak terlepas dari risiko ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial. Di masing-masing kantor perusahaan baik pusat maupun cabang mengidentifikasi dan mengelola dampak risiko terkait ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial yang ada. Pelaksanaan manajemen risiko dilakukan sesuai kerangka Enterprise Risk Management yang dilakukan melalui departemen khusus manajemen risiko yang memiliki fungsi utama dalam penerapan, pengembangan, dan asesmen sistem manajemen risiko secara terintegrasi yang berada di bawah direktur manajemen risiko. Penanggung jawab fungsi manajemen risiko di tiap level telah memiliki sertifikasi manajemen risiko yaitu Certified Risk Management Officer (CRMO) dan Certified Risk Management Professional (CRMP). Dengan kerangka ini informasi risiko akan diserahkan kepada Direksi dan Komisaris untuk menjadi dasar pengambilan keputusan. E.4. Hubungan dengan Pemangku Kepentingan Bagian ini memuat informasi mengenai identifikasi pemangku kepentingan yang dilakukan oleh Emiten dan Perusahaan Publik serta cara Emiten dan Perusahaan Publik dalam menanggapi ekspektasi dari pemangku kepentingan. Informasi hubungan dengan pemangku kepentingan meliputi:
29 - a. Keterlibatan pemangku kepentingan berdasarkan hasil penilaian (assessment) manajemen, Rapat Umum Pemegang Saham, surat keputusan atau lainnya; b. Pendekatan yang digunakan Emiten dan Perusahaan Publik dalam melibatkan pemangku kepentingan dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan, antara lain dalam bentuk dialog, survei, dan seminar. Contoh 1:
Identifikasi pemangku kepentingan telah dilakukan melalui metode survei yang diadakan pada bulan Maret 20XX. Hasil identifikasi menghasilkan bahwa XX adalah kelompok pemangku kepentingan. Kelompok pemangku kepentingan XX ditetapkan sebagai pemangku kepentingan utama melalui surat keputusan presiden direktur nomor XX. Perusahaan mempunyai forum komunikasi multi- pemangku kepentingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi program terkait praktik keberlanjutan agar dapat memberikan dampak positif bagi pemangku kepentingan. Contoh 2:
Perusahaan mengidentifikasi pemangku kepentingan sebagai pihak yang terlibat dan memiliki kepentingan terhadap organisasi serta dapat mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi seperti karyawan, investor/pemegang saham, regulator, mitra bisnis, komunitas/asosiasi, konsumen/pelanggan, masyarakat, dan lain-lain. Identifikasi pemangku kepentingan tersebut telah dibahas dan mendapat persetujuan manajemen. Adapun pendekatan yang digunakan perusahaan dalam melibatkan pemangku kepentingan, sebagai berikut:
30 - Pemangku Metode Pendekatan Kepentingan Karyawan Townhall meeting, forum peningkatan kinerja, pelatihan/pendidikan, outbond karyawan. Investor/Pemegang Rapat Umum Pemegang Saham Saham Regulator Laporan kepatuhan sesuai ketentuan regulator Mitra bisnis (contoh Kontrak dan perjanjian kerja pemasok) Komunitas/asosiasi Pertemuan dan diskusi dengan komunitas/asosiasi Konsumen/Pelanggan Survei Kepuasan Pelanggan Masyarakat Pelibatan tenaga kerja, kunjungan/komunikasi dengan masyarakat dan pelaksanaan program corporate social responsibility (CSR). E.5. Permasalahan Terhadap Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagian ini memuat informasi ringkas mengenai permasalahan atau tantangan dari penerapan Keuangan Berkelanjutan. Permasalahan atau tantangan dapat mencakup permasalahan operasional dari internal perusahaan dan/atau permasalahan dari eksternal perusahaan (kondisi eksternal). Informasi strategi untuk mengatasi tantangan dan masalah juga perlu disampaikan sehingga para pemangku kepentingan mengetahui langkah Emiten dan Perusahaan Publik untuk meminimalkan/memitigasi risiko atas adanya tantangan tersebut.
31 - Contoh 1: Salah satu permasalahan yang dihadapi perusahaan dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan adalah kesadaran karyawan dalam menerapkan Keuangan Berkelanjutan. Oleh karena itu, fokus utama perusahaan dalam 2 (dua) tahun yang akan datang adalah internalisasi konsep dan praktik Keuangan Berkelanjutan melalui penyebarluasan pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya penerapan Keuangan Berkelanjutan kepada seluruh karyawan perusahaan. Untuk itu, perusahaan secara aktif mengikutsertakan karyawan dalam berbagai pelatihan terkait Keuangan Berkelanjutan. Contoh 2: Saat ini kami sedang mengembangkan produk ramah lingkungan dan diharapkan pada tahun 20XX, produk ini dapat beredar di masyarakat. Namun demikian, kesadaran masyarakat menggunakan produk ramah lingkungan masih rendah karena dianggap harganya yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk biasa. Kondisi ini menjadi tantangan sendiri bagi kami untuk terus melaksanakan edukasi. F. Kinerja Keberlanjutan Memuat informasi umum tentang komitmen Emiten dan Perusahaan Publik dalam membangun budaya keberlanjutan, kinerja keberlanjutan dalam bidang ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial. Pengungkapan kinerja keberlanjutan dapat disampaikan dalam bentuk uraian dan/atau gambar/grafik/tabel. F.1. Kegiatan Membangun Budaya Keberlanjutan Bagian ini memuat informasi mengenai kegiatan membangun budaya keberlanjutan di internal Emiten dan Perusahaan Publik.
Contoh:
Budaya korporasi PT XYZ yang dibangun berdasarkan nilai-nilai keberlanjutan ABC, mulai diperkenalkan sejak rekrutmen dan secara terus menerus diinternalisasikan dalam beragam kegiatan perusahaan. Pada tahun 20XX, kegiatan internalisasi budaya mencakup pelatihan bagi para instruktur yang memegang jabatan dalam bidang keberlanjutan.
PT XYZ terus membangun budaya keberlanjutan dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam bidang keberlanjutan dan menginternalisasikannya di kalangan karyawan melalui penerbitan leaflet, briefing oleh atasan, atau acara temu muka antara manajemen dengan karyawan.
Perusahaan berkomitmen untuk menciptakan kinerja kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dengan tercapainya zero fatality accident.
Perusahaan berkomitmen agar 100% kemasan plastik yang digunakan terbuat dari bahan yang dapat didaur ulang pada tahun 2025. Kinerja Ekonomi Uraian mengenai kinerja ekonomi dalam 3 (tiga) tahun terakhir meliputi: F.2. Perbandingan Target dan Kinerja Produksi, Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi, Pendapatan dan Laba Rugi.
33 - Contoh: Tahun Perbandingan Perbandingan Perbandingan Target dan Target dan Target dan Realisasi Realisasi Realisasi Produksi (Ton) Pendapatan Laba/Rugi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 2019 xx xx xx xx xx xx 2018 xx xx xx xx xx xx 2017 xx xx xx xx xx xx F.3. Perbandingan Target dan Kinerja Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi pada Instrumen Keuangan atau Proyek yang Sejalan dengan Keuangan Berkelanjutan. Contoh 1: Perbandingan Target dan Realisasi Investasi Pada Proyek Berwawasan Lingkungan (Rp Juta) Target Realisasi 2019 xx xx 2018 xx xx 2017 xx xx Contoh 2: Perbandingan Target dan Realisasi Pembiayaan kepada Konsumen yang Membeli Kendaraan Ramah Lingkungan (Rp Juta) Target Realisasi 2019 xx xx 2018 xx xx 2017 xx xx Dalam hal Emiten dan Perusahaan Publik beroperasi kurang dari 3 (tiga) tahun dan data belum tersedia, maka kinerja Ekonomi disajikan sebagaimana data yang tersedia.
34 - Kinerja Lingkungan Hidup Keberlanjutan dalam bidang lingkungan hidup terdiri dari dua bagian, yaitu bagian pertama mengenai lingkungan hidup secara umum dan bagian kedua mengenai lingkungan hidup bagi Emiten dan Perusahaan Publik yang proses bisnisnya berkaitan langsung dengan lingkungan hidup. Pengungkapan informasi mengenai lingkungan hidup secara umum sebagaimana dimaksud pada angka III Nomor F.4. s/d F.8 berlaku bagi semua Emiten dan Perusahaan Publik, sedangkan untuk Emiten dan Perusahaan Publik yang proses bisnisnya berkaitan langsung dengan lingkungan hidup, seperti perusahaan pertambangan, perkebunan dan sektor lainnya selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud angka III nomor F.4. s/d F.8, mengungkapkan juga informasi sebagaimana dimaksud pada angka III nomor F.9. s/d F.16. Aspek Umum F.4. Biaya Lingkungan Hidup Setiap kegiatan operasi Emiten dan Perusahaan Publik dapat berdampak buruk terhadap lingkungan dan masyarakat apabila tidak dilakukan pencegahan sedini mungkin dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk memitigasi dampak lingkungan akibat operasi perusahaan. Upaya dan tindakan pencegahan atau pemulihan kerusakan lingkungan tercermin dari biaya yang dikeluarkan untuk lingkungan hidup (biaya lingkungan hidup). Contoh: Pada tahun 2020, biaya lingkungan hidup yang dikeluarkan perusahaan adalah sebesar Rp XX atau naik XX% dibandingkan tahun sebelumnya. Biaya tersebut meliputi reklamasi lahan, biaya pengelolaan limbah B3, serta pemeliharaan dan penanaman beberapa jenis tanaman.
35 - Aspek Material F.5. Penggunaan Material yang Ramah Lingkungan Bagian ini memuat informasi mengenai penggunaan bahan material yang bersifat ramah lingkungan dalam membuat dan mengemas produk dan jasa. Penggunaan material yang ramah lingkungan dapat berupa penggunaan jenis material daur ulang. Contoh: Penggunaan bahan pewarna yang alami oleh perusahaan tekstil Penggunaan pupuk kompos/organik Penggunaan kertas atau alat tulis berbahan daur ulang sebagai alat tulis kantor (ATK) Penggunaan plastik ekolabel sebagai pembungkus Aspek Energi F.6. Jumlah dan Intensitas Energi yang Digunakan Jumlah energi ditunjukan melalui pengungkapan jumlah jenis energi yang paling banyak digunakan seperti bahan bakar minyak (BBM), batubara, gas bumi dan listrik. Dalam laporan ini, Emiten dan Perusahaan Publik diharapkan mengungkapkan metodologi dan standar yang digunakan dalam menghitung pemakaian energi dan mengkonversi jumlah energi ke dalam satuan joule atau kelipatannya. Selanjutnya, intensitas pemakaian energi merupakan ukuran jumlah energi yang digunakan dibandingkan dengan output perusahaan. Misalnya satuan pengukur output perusahaan adalah ton, maka satuan intensitas energi yang digunakan joule per ton. Contoh: Pemakaian Energi Satuan 2019 2018 2017 BBM Liter xx xx xx
36 - Gigajoules xx xx Listrik Kwh xx xx Gigajoules xx xx Total Gigajoules xx xx Jumlah Ton xx xx Produksi Intensitas Gigajoules/Ton xx xx Pemakaian Energi/ton Catatan 1). Pemakaian BBM dari liter dikonversi ke Gjoules dengan menggunakan The Greenhouse Gas Protocol Initiative, 2004. 2). Pemakaian listrik dari kwh dikonversi ke Gjoules dengan menggunakan The Greenhouse Gas Protocol Initiative, 2004. F.7. Upaya dan Pencapaian Efisiensi Energi dan Penggunaan Energi Terbarukan Bagian ini memuat informasi mengenai langkah-langkah yang sudah dilakukan dan efisiensi energi yang telah dicapai oleh Emiten dan Perusahaan Publik dibandingkan tahun sebelumnya termasuk penggunaan energi terbarukan. Dalam hal terjadi kenaikan penggunaan energi dibandingkan tahun sebelumnya Emiten dan Perusahaan Publik mengungkapkan alasan peningkatan energi dan upaya yang dilakukan Emiten dan Perusahaan Publik untuk efisiensi energi. Contoh:
Upaya efisiensi energi dilakukan melalui penggantian mesin-mesin dengan teknologi baru yang hemat energi dan melakukan pemeliharaan (maintenance) secara berkala dengan tertib.
Kami telah memasang pembangkit tenaga listrik dari matahari (PTLM) pada bangunan pabrik kami di Cibitung sejak tahun 2018. Kami merencanakan dalam 5 tahun kedepan seluruh pabrik kami di xx xx xx xx xx xx
37 - Indonesia menggunakan PLTM, sehingga dapat menekan emisi GRK sebesar 60 % pada tahun 2025.
Perusahaan telah menginisiasi program hemat energi yang diimplementasikan pada kegiatan operasi jaringan telekomunikasi, data center, dan kantor-kantor. Perusahaan menggunakan energi listrik, sedangkan untuk pengoperasian bahan bakar generator dan menara komunikasi yang tidak dijangkau dengan listrik dan keperluan transportasi, perusahaan menggunakan bahan bakar minyak. Perusahaan berupaya mereduksi pemakaian listrik, melalui program 'Smart Electricity' yang dilakukan melalui otomatisasi dan sentralisasi pengaturan penerangan dan pendinginan ruangan pada seluruh gedung. Dengan sistem ini, Perusahaan berhasil mereduksi hingga ±10% pemakaian listrik dan dapat menghemat belanja listrik hingga Rp 120 milyar per tahun. Aspek Air F.8. Penggunaan Air Bagian ini memuat informasi mengenai jumlah dan sumber air yang digunakan termasuk upaya efisiensi dan/atau pengelolaan air. Contoh: Dalam proses produksi, kami menggunakan air untuk pencucian hasil produksi. Kami memperoleh air dari permukaan (sungai) dan dari bawah tanah (sumur bor). Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, pemakaian air adalah, sebagai berikut: Pemakaian Air (M3) 2019 2018 2017 Air xx xx xx Permukaan
38 - Air Bawah xx xx xx Tanah Aspek Keanekaragaman Hayati F.9. Dampak dari Wilayah Operasional yang Dekat atau Berada di Daerah Konservasi atau Memiliki Keanekaragaman Hayati Bagian ini memuat informasi mengenai wilayah operasi Emiten dan Perusahaan Publik yang menghasilkan dampak, baik dampak positif maupun negatif terhadap lingkungan hidup sekitar terutama upaya peningkatan daya dukung ekosistem. Contoh Dampak Positif: Kami melakukan penanaman XX pohon di sekitar lokasi pabrik dengan tanaman endemik dan pohon buah dengan memberdayakan masyarakat. Hasil panen dari tanaman itu diserahkan kepada masyarakat. Contoh Dampak Negatif: Pada tahun 2019, perusahaan membuka satu kawasan tambang baru di daerah yang cukup terpencil, yakni XX. Pembukaan area ini dilakukan sesuai dengan wilayah dan ijin kerja yang didapatkan sejak XX. Pembukaan kawasan tambang akan berdampak negatif pada bentang alam di sekitarnya, termasuk ekosistem yang ada. Menyadari hal ini, maka perusahaan memastikan memenuhi semua persyaratan lingkungan, termasuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), serta Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). F.10. Usaha Konservasi Keanekaragaman Hayati Bagian ini memuat informasi mengenai usaha konservasi keanekaragaman hayati yang paling sedikit memuat:
39 - a. dampak dari wilayah operasional yang dekat atau berada di daerah konservasi atau memiliki keanekaragaman hayati; dan b. usaha konservasi keanekaragaman hayati yang dilakukan, mencakup perlindungan spesies flora atau fauna. Contoh:
Ekosistem sekitar area bekas tambang secara umum terganggu akibat dampak dari operasional perusahaan tambang. Oleh karena itu, perusahaan melakukan revegetasi/reklamasi di area bekas tambang yang terganggu tersebut. Namun, perusahaan tidak hanya melakukan restorasi di area bekas tambang, tetapi juga di luar area operasional sebagai bentuk komitmen pelaksanaan praktik penambangan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Restorasi yang dilakukan tersebut adalah dengan menanam XX ribu pohon di area seluas XX hektar.
Perusahaan mempunyai komitmen tinggi untuk selalu melakukan berbagai upaya pelestarian keanekaragaman hayati terutama bagi habitat ekosistem dan flora-fauna yang berada di sekitar area operasional. Sejumlah area operasi perusahaan berada di dalam atau berdekatan dengan kawasan dengan status dilindungi. Dalam melakukan operasinya, perusahaan selalu memastikan kepatuhan atas peraturan yang berlaku. Salah satu strategi yang dilakukan perusahaan untuk melindungi keanekaragaman hayati adalah dengan bekerjasama dengan pusat penelitian XX untuk melakukan konservasi keanekaragaman hayati sejalan dengan rencana pascatambang, yakni dengan mengubah area eks
40 - tambang menjadi bagian dari tempat wisata eco- tourism.
Pembukaan area pabrik baru XX di wilayah XX dipastikan sudah sesuai dengan hasil kajian analisis dampak lingkungan dan tidak mengganggu keberadaan ekosistem. Hingga akhir 2019, tidak ada pabrik perusahaan yang didirikan di daerah konservasi atau daerah terlindung. Namun demikian, perusahaan tetap mendukung adanya konservasi dan pelestarian keanekaragaman hayati, yakni dengan melakukan pelestarian orang utan (pongo pygmaeus). Orang utan merupakan satwa liar yang dilindungi dan memiliki fungsi penting dalam ekosistem hutan, terutama sebagai spesies payung. Kegiatan ini dilakukan bersama dengan XX. Di samping itu, pelestarian terumbu karang juga dilakukan di daerah XX, bekerja sama dengan XX. Aspek Emisi F.11. Jumlah dan Intensitas Emisi yang Dihasilkan Berdasarkan Jenisnya Bagian ini memuat informasi mengenai jumlah dan intensitas emisi yang dihasilkan dari operasi perusahaan misalnya emisi gas rumah kaca (GRK). Emisi GRK tersebut berasal dari 3 sumber, yaitu: 1) pemakaian bahan bakar disebut scope 1, 2) pemakaian listrik disebut scope 2, dan 3) perjalanan dinas menggunakan pesawat terbang, disebut scope 3. Diharapkan Emiten dan Perusahaan Publik dapat menyajikan metodologi dan standar yang digunakan dalam menghitung Emisi GRK yang dihasilkan dari proses bisnisnya.
41 - Contoh: Emisi GRK (Ton Co2-eq) Sumber Emisi GRK 2019 2018 2017 Scope 1 (BBM) xx xx xx Scope 2 (Listrik) xx xx xx Scope 3 (Perjalanan xx xx xx Dinas) Total xx xx xx Jumlah Produksi xx xx xx Intensitas Emisi xx xx xx GRK/ton Catatan 1) Perhitungan Emisi GRK atas pemakaian BBM (Pertamax) menggunakan referensi pedoman teknis penghitungan baseline emisi GRK sektor berbasis energi, Bappenas, 2014. 2) Perhitungan Emisi GRK dari pemakaian kwh listrik dilakukan berdasarkan ketentuan dari Dirjen Kelistrikan Kementerian ESDM, 2017 3) Perhitungan Emisi GRK dari perjalanan dinas dilakukan sesuai dengan standar ICAO (International Civil Aviation Organization) F.12. Upaya dan Pencapaian Pengurangan Emisi yang Dilakukan Bagian ini memuat informasi mengenai langkah-langkah yang sudah dilakukan dan penurunan emisi yang telah dicapai dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam hal terjadi kenaikan emisi dibandingkan tahun sebelumnya Emiten dan Perusahaan Publik mengungkapkan alasan peningkatan emisi dan upaya yang dilakukan Emiten dan Perusahaan Publik untuk mengurangi emisi.
42 - Contoh 1: Emisi gas rumah kaca (GRK) ditimbulkan terutama dari aktivitas penambangan serta kegiatan transportasi yang dilakukan perusahaan. Perusahaan menyadari bahwa dampak dari kegiatan operasional pertambangan adalah menghasilkan emisi CO2, emisi Bahan Perusak Ozon (BPO), dan emisi lainnya yang berdampak negatif efek rumah kaca dan kerusakan lapizan ozon. Terkait dengan hal tersebut, perusahaan telah memiliki kebijakan penurunan emisi GRK. Berbagai upaya telah dilakukan perusahaan, seperti menerapkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan untuk mendukung program pengendalian emisi GRK. Dibandingkan dengan tahun yang lalu, intensitas emisi GRK tahun ini berhasil turun 7% yaitu dari 9,93 ton Co2- eq tahun lalu menjadi 9,33 ton Co2-eq tahun ini. Contoh 2: Untuk mengurangi emisi dan meningkatkan efisiensi bahan bakar, perusahaan melakukan pemeliharaan seluruh kendaraan operasional. Pemeliharaan dan pengujian emisi gas buang dilakukan secara berkala dan perusahaan meremajakan kendaraan yang sudah tidak layak pakai. Secara bertahap, perusahaan meningkatkan jumlah kendaraan operasional yang hemat bahan bakar dengan volume silinder yang relatif lebih rendah. Saat ini terdapat XX kendaraan operasional hemat bahan bakar, dari total kendaraan sebanyak XX. Contoh 3: Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, perusahaan telah menanam 8,14 juta pohon yang berkontribusi pada peningkatan penyerapan XX karbon di atmosfer. Pohon ini dipelihara dan saat ini tingkat efektifitas penyerapan karbon mencapai XX%.
43 - Aspek Limbah dan Efluen F.13. Jumlah Limbah dan Efluen yang Dihasilkan Berdasarkan Jenis Bagian ini memuat informasi mengenai jumlah dan jenis limbah yang dihasilkan dari operasi perusahaan. Contoh: Limbah dalam industri semen merupakan sumber daya yang dapat dimanfaatkan kembali dalam kegiatan produksi. Perusahaan melakukan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) maupun non-B3. Dalam melakukan kegiatan pemanfaatan limbah B3, perusahaan mendapatkan izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yaitu terkait pemanfaatan oli bekas dan bag filter bekas sebagai bahan bakar alternatif. Sedangkan untuk limbah B3 padat yang tidak dapat dimanfaatkan kembali (seperti aki bekas, botol kimia) diserahkan kepada pihak ketiga yang mempunyai izin dari KLHK. Contoh dalam bentuk Tabel Limbah Padat Pengungkapan Kuantitas Total limbah padat yang dihasilkan Penggunaan Kembali Daur ulang Pengolahan menjadi kompos Pembakaran masa Tempat pembuangan akhir Limbah Berbahaya Pengungkapan Kuantitas Total berat limbah berbahaya yang dihasilkan Total berat limbah berbahaya yang diangkut Unit Kg Kg Kg Kg Kg Kg Unit Kg Kg
44 - Efluen Pengungkapan Kuantitas Unit Total volume air yang dibuang M3 Persentase air yang didaur ulang % F.14. Mekanisme Pengelolaan Limbah dan Efluen Bagian ini memuat informasi mengenai pengelolaan limbah yang dilakukan oleh Emiten dan Perusahaan Publik, sejauh mana Emiten dan Perusahaan Publik telah mengelola keseimbangan antara pilihan pembuangan dan dampaknya terhadap lingkungan. Misalnya, tempat pemrosesan akhir (TPA) dan daur ulang menciptakan jenis dampak lingkungan. Sepanjang memungkinkan limbah dapat didaur ulang untuk meminimalkan dampak ekologis. Contoh: Limbah dalam industri semen merupakan sumber daya yang dapat dimanfaatkan kembali dalam kegiatan produksi. Perusahaan melakukan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) maupun non-B3. Dalam melakukan kegiatan pemanfaatan limbah B3, Perusahaan mendapatkan izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yaitu terkait pemanfaatan oli bekas dan bag filter bekas sebagai bahan bakar alternatif. Sedangkan untuk limbah B3 padat yang tidak dapat dimanfaatkan kembali (seperti aki bekas, botol kimia) diserahkan kepada pihak ketiga yang mempunyai izin dari KLHK untuk jenis limbah B3 tersebut. F.15. Tumpahan yang Terjadi (jika ada) Bagian ini memuat informasi mengenai tumpahan bahan kimia, minyak, dan bahan bakar, di antara zat-zat lainnya yang dapat berpotensi memengaruhi tanah, air,
45 - udara, keragaman hayati, dan kesehatan manusia. Jika dalam operasi bisnis Emiten dan Perusahaan Publik menghasilkan tumpahan, diharapkan Emiten dan Perusahaan Publik menginformasikan lokasi tumpahan, volume tumpahan, jenis dan dampak tumpahan yang signifikan. Contoh: Selama tahun 2019, terjadi tumpahan atau kebocoran limbah B3 sebesar XX di beberapa wilayah operasional perusahaan yaitu di daerah XX, dan XX. Kebocoran limbah B3 berupa XX. Aspek Pengaduan Terkait Lingkungan Hidup F.16. Jumlah dan Materi Pengaduan Lingkungan Hidup yang Diterima dan Diselesaikan Bagian ini memuat informasi mengenai jumlah dan materi pengaduan yang diterima dan diselesaikan Emiten dan Perusahaan Publik. Contoh: Selama periode pelaporan tidak terdapat pengaduan masyarakat terkait lingkungan hidup. Kinerja Sosial Uraian mengenai kinerja sosial dalam 3 (tiga) tahun terakhir meliputi: F.17. Komitmen untuk Memberikan Layanan atas Produk dan/atau Jasa yang Setara kepada Konsumen Bagian ini memuat informasi mengenai komitmen Emiten dan Perusahaan Publik dalam menyediakan layanan atas produk dan/atau jasa yang setara kepada konsumen serta menjelaskan bagaimana produk yang dihasilkan ditujukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan konsumen.
46 - Contoh: Perusahaan telah mengembangkan produk dengan mengembangkan kebutuhan dari berbagai segmen konsumen. Untuk menjamin kualitas dan mutu produk yang ditawarkan, perusahaan selalu menerima saran dan masukan untuk peningkatan mutu serta memperhatikan dan menanggapi dengan baik keluhan pelanggan sesuai dengan pedoman layanan. Selain itu, untuk menjamin keakuratan informasi, produk yang ditawarkan oleh perusahaan selalu disertai informasi yang akurat tentang komposisi bahan baku produk dan cara pemakaiannya. Aspek Ketenagakerjaan F.18. Kesetaraan Kesempatan Bekerja Bagian ini memuat informasi mengenai kebijakan Emiten dan Perusahaan Publik untuk memastikan adanya kesetaraan kesempatan bekerja antar jenis kelamin, golongan, suku dan ras. Misalnya dalam promosi karyawan, Emiten dan Perusahaan Publik memperlakukan sama dan setara semua karyawan untuk memperoleh promosi. Ketentuan ini diatur dalam peraturan kepegawaian atau dalam perjanjian kerja bersama (PKB). Contoh: Perusahaan menjamin proses rekruitmen terhadap seluruh karyawan dari semua jenjang telah dilakukan secara transparan dan adil dan didasarkan pada kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Prinsip kesetaraan kesempatan bekerja selalu menjadi dasar perusahaan dalam memilih insan terbaik untuk menjadi bagian dari karyawan perusahaan. Dalam proses rekruitmen tersebut, perusahaan selalu memastikan tidak adanya diskriminasi dalam setiap lingkungan kerja perusahaan.
47 - F.19. Tenaga Kerja Anak dan Tenaga Kerja Paksa Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang tenaga kerja, perusahaan dilarang mempekerjakan anak dan tenaga kerja paksa. Bagian ini memuat informasi mengenai ada atau tidaknya pekerja anak dan pekerja paksa pada Emiten dan Perusahaan Publik. Emiten dan Perusahaan Publik dapat menjelaskan upaya yang dilakukan untuk memastikan tidak ada penggunaan tenaga kerja anak dan tenaga kerja paksa. Contoh: Sesuai dengan peraturan tenaga kerja, perusahaan berkomitmen untuk tidak mempekerjakan pegawai dibawah umur dan tenaga kerja paksa. F.20. Upah Minimum Regional Bagian ini memuat informasi mengenai kepatuhan Emiten dan Perusahaan Publik terhadap upah minimum regional (UMR), yakni informasi mengenai persentase remunerasi pegawai tetap di tingkat terendah terhadap UMR. Contoh: Perusahaan memberikan imbalan atas jasa karyawan sesuai dengan upah minimum regional (UMR) Provinsi. Imbalan atas jasa karyawan tetap golongan terendah sebesar Rp XX, lebih tinggi XX% dari upah minimum provinsi yang ditetapkan oleh Pemerintah.
48 - Ilustrasi Tabel: No. Unit Provinsi/ Upah Imbal Jasa Persentase Usaha Daerah Minimum Karyawan Provinsi Tingkat Terendah 1. PT DKI xx xx xx XYZ Jakarta 2. Unit Jawa xx xx xx Usaha Timur X 3. Unit Sulawesi xx xx xx Usaha Selatan Y F.21. Lingkungan Bekerja yang Layak dan Aman Bagian ini memuat informasi mengenai jaminan kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan bekerja yang aman dan layak yang diberikan kepada semua pekerja, meliputi pemberian jaminan kesehatan pekerja, penyediaan fasilitas kerja yang aman, bersih dan nyaman seperti toilet, ruang makan, ketersediaan ruang menyusui, penitipan anak, alat deteksi asap dan fasilitas pemadam kebakaran, tempat ibadah, tempat parkir, dan lain sebagainya. Contoh: Perusahaan selalu berkomitmen untuk menyediakan tempat kerja dan fasilitas yang aman dan nyaman bagi karyawan dan mitra kerja agar karyawan dapat bekerja dengan baik, selalu menjaga keselamatan dan terhindar dari kejadian berbahaya. Untuk itu, perusahaan terus berkomitmen untuk menjalankan program kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dengan target kenyamanan kerja dan keselamatan kerja melalui target zero accident.
49 - F.22. Pelatihan dan Pengembangan Kemampuan Pegawai Bagian ini memuat informasi mengenai kegiatan pelatihan dan pengembangan kemampuan pegawai yang telah dilakukan Emiten dan Perusahaan Publik selama periode pelaporan dalam rangka mendukung penerapan Keuangan Berkelanjutan. Pada bagian ini Emiten dan Perusahaan Publik dapat mengungkapkan rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan, program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan, dan presentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karir. Dalam mengungkapkan rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan Emiten dan Perusahaan Publik dapat mengungkapkan rata-rata jam pelatihan karyawan per jenis kelamin dan per kategori karyawan. Contoh: Selama tahun 20XX, perusahaan telah menjalankan program peningkatan kompetensi berupa sertifikasi, seminar, lokakarya, dan pelatihan kepada pekerja. Realisasi dana pengembangan SDM yang dikeluarkan untuk tahun berjalan mencapai Rp XX miliar. Pada tahun ini tercatat partisipasi karyawan yang mengikuti pelatihan dan pengembangan kemampuan adalah sebanyak XX karyawan dengan rata-rata jam pelatihan adalah 16 jam per karyawan. Ilustrasi Tabel: Uraian Jumlah Jam Rata-rata Jam Pekerja yang Pelatihan Pelatihan Memperoleh Setiap Pekerja Pelatihan Keseluruhan xx xx xx
50 - Berdasarkan xx xx xx Jenis Kelamin Laki-laki xx xx xx Perempuan xx xx xx Berdasarkan xx xx xx kategori jabatan karyawan Eksekutif xx xx xx Manajer xx xx xx Asisten xx xx xx manajer Staf xx xx xx Aspek Masyarakat F.23. Dampak Operasi Terhadap Masyarakat Sekitar Bagian ini memuat informasi mengenai dampak kegiatan operasi Emiten dan Perusahaan Publik terhadap masyarakat baik dampak positif maupun negatif. Informasi yang diungkapkan dapat mencakup:
Informasi kegiatan atau wilayah operasional yang menghasilkan dampak positif dan dampak negatif terhadap masyarakat sekitar termasuk literasi dan inklusi keuangan.
Program-program dan operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal yang sudah diimplementasikan, penilaian dampak, dan/atau program pengembangan. Contoh: Perusahaan memiliki program-program keberlanjutan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan bagi masyarakat setempat. Perusahaan memiliki program strategis dalam bidang pendidikan, kesehatan,
51 - pengembangan ekonomi lokal, budaya, dan lingkungan. Dampak positif yang dirasakan dari program-program tersebut diantaranya adalah peningkatan kapasitas dan kualitas SDM masyarakat sekitar, peningkatan kesejahteraan melalui kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat, dan perbaikan tingkat kesehatan masyarakat. Dalam menjalankan operasinya, khususnya pada daerah operasi di Sulawesi Utara, perusahaan telah melakukan upaya-upaya maksimal untuk meminimalisasi dampak negatif operasi perusahaan seperti pengelolaan limbah, pengelolaan air, dan pengelolaan emisi dengan optimal. Hingga tahun berjalan tidak terdapat potensi pelanggaran ketentuan terhadap lingkungan yang dihadapi perusahaan. F.24. Pengaduan Masyarakat Bagian ini memuat informasi mengenai sarana yang tersedia bagi para pemangku kepentingan untuk melaporkan atau menyampaikan pengaduan atas hal- hal yang bertentangan dengan etika, integritas, norma- norma dan dugaan pelanggaran peraturan atau tindakan yang mengganggu lingkungan hidup, dan lainnya. Mekanisme pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui mekanisme pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) maupun penyampaian pengaduan melalui email atau telepon hotline. Disamping mengungkapkan mekanisme pengaduan masyarakat, Emiten dan Perusahaan Publik mengungkapkan jumlah pengaduan yang diterima dan ditindaklanjuti. Contoh: Perusahaan telah mengembangkan mekanisme pengaduan bagi masyarakat yang juga mencakup isu sosial dan lingkungan di lingkungan wilayah operasi. Perusahaan telah menjalankan whistleblowing system. Masyarakat dapat melaporkan pengaduannya secara
52 - tertulis melalui email Semua surat pengaduan akan ditindaklanjuti oleh konsultan eksternal independen dengan melakukan verifikasi atas keluhan yang diterima. Perusahaan membuka pusat pengaduan masyarakat melalui atau pesan singkat melalui nomor whatsapp 08XXXXXX. Pengaduan masyarakat yang masuk akan ditindaklanjuti oleh konsultan lingkungan independen. Ilustrasi Tabel: Jumlah Unit Usaha Keluhan Yang Status Diterima PT XYZ (Kantor xx Selesai 100% Pusat) Unit Bisnis X xx Selesai 50% (2 pengaduan), 1 pengaduan dialihkan kepada pihak berwenang, 1 kasus dalam proses Unit Bisnis Y xx Selesai 100% Unit Bisnis Z xx Selesai 100% PT PQR (anak xx Selesai 100% Perusahaan) Total xx F.25. Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) Bagian ini memuat informasi mengenai kegiatan TJSL yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan mendukung bisnis Emiten dan Perusahaan Publik. Kegiatan dimaksud dikaitkan dengan 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (Sustainable Development Goals/SDGs) di Indonesia, dimana Emiten dan Perusahaan Publik melakukan prioritas pada tujuan
No. 1. 2. 3. 53 - yang hendak dicapai sesuai dengan strategi dan jenis kegiatan bisnis. Contoh: Program TJSL dilakukan oleh perusahaan berfokus pada program-program dalam bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan ekonomi lokal, budaya, dan lingkungan. Program tersebut dijalankan untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (Sustainable Development Goals/SDGs) secara spesifik untuk TPB no 1 - Tanpa Kemiskinan, TPB no 3 - Kehidupan Sehat dan Sejahtera, TPB no 4 - Pendidikan Berkualitas, TPB no 5 - Kesetaraan Gender, TPB no 6 - Air Bersih dan Sanitasi Layak, dan TPB no 7 - Energi Bersih dan Terjangkau. Ilustrasi tabel: Tujuan Jenis Kegiatan TJSL Pembangunan Berkelanjutan Penjelasan Capaian Pendirian TPB No 4 - Alokasi Dana Jumlah Sekolah di Pendidikan Rp. XX sekolah yang daerah Unit Berkualitas Periode didanai Operasi XX pelaksanaan: pembangunan bulan XX sd nya sebanyak XX 2 sekolah Pelatihan TPB No. 5 Alokasi Dana Telah kewirausahaan Kesetaraan Rp. XX dilaksanakan Ibu-ibu PKK Gender Periode 3 kali daerah unit pelaksanaan: pelatihan operasi YY bulan XX sd dengan XX keikutsertaan total XX peserta Pemberdayaan TPB No. 1 - Alokasi Dana Pemberian nelayan daerah Tanpa Rp. XX dana untuk unit operasi ZZ Kemiskinan Periode membantu pelaksanaan: kegiatan
54 - bulan XX sd nelayan, XX dengan jumlah nelayan yang dibantu sebanyak 175 orang Tanggung Jawab Pengembangan Produk/Jasa Berkelanjutan F.26. Inovasi dan Pengembangan Produk/Jasa Keuangan Berkelanjutan Bagian ini memuat informasi mengenai inovasi yang telah dilakukan Emiten dan Perusahaan Publik dalam upaya menjalankan proses bisnis secara berkelanjutan. Inovasi keberlanjutan dapat dilakukan dalam proses pengembangan produk, proses produksi, proses marketing, proses distribusi, hingga proses penempatan layanan atas produk dan/atau jasa ke tangan konsumen. Contoh: Selama tahun berjalan perusahaan telah melakukan beberapa inovasi baik terkait pengembangan produk, proses produksi, packaging, proses distribusi, dan inovasi-inovasi dalam program corporate social responsibility (CSR) untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (Sustainable Development Goals/SDGs). Dalam bidang produksi perusahaan telah mengembangkan teknologi dalam memproduksi Produk XX melalui inovasi produk hijau yang telah mampu menekan emisi CO2 hingga 30% per satuan produk. Selain itu dengan bekerja sama dengan 125 pemasok, perusahaan mengembangkan Packaging Innovation dengan pengembangan kemasan untuk mengurangi sampah kemasan. Melalui program ini
55 - perusahaan telah mengurangi XX ton sampah setiap tahun. Pada tahun berjalan, perusahaan juga menjalankan Program Energy Reduction, yang merupakan inovasi yang dijalankan pada lingkungan pabrik dan kantor pusat. Program ini telah dapat menurunkan penggunaan energi sebesar lebih dari 40%. F.27. Produk/Jasa yang Sudah Dievaluasi Keamanannya bagi Pelanggan Bagian ini memuat informasi mengenai jumlah dan persentase produk dan jasa yang sudah dievaluasi keamanannya bagi pelanggan. Informasi ini memastikan bahwa Emiten dan Perusahaan Publik hanya menjual layanan atas produk dan/atau jasa yang sudah teruji keamanan dan kesehatannya melalui penyampaian risiko dan pemilihan mitra kerja, misalnya pemasok dan mitra kerja yang bekerja sama, dan proses produksi yang memastikan higienitas dari produk. Contoh 1: Perusahaan selalu berkomitmen untuk menawarkan produk yang aman dan berkualitas kepada para pelanggannya. Produk yang ditawarkan perusahaan dihasilkan dari pabrikasi yang memiliki standar keselamatan dan kesehatan. Tahapan perizinan, sertifikasi, pabrikasi dan distribusi telah dilakukan untuk memastikan keamanan pelanggan. Telah 100% dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan telah memenuhi standar keamanan dan regulasi yang relevan dan telah melalui pengawasan dan evaluasi yang ketat, sehingga terjamin kualitas dan keamanannya. Contoh 2: Bentuk tanggung jawab utama perusahaan kepada pelanggan adalah memberikan perlindungan dan keamanan produk secara konsisten dan
56 - berkesinambungan. Sebelum menjual produknya, seluruh produk telah diuji keamanannya (100%), melalui tahapan XX, XX, XX. Perusahaan juga selalu memberikan informasi atas semua efek samping dan cara penggunaan produk yang semuanya tertulis dalam kemasan, termasuk kadaluarsa umur produk. F.28. Dampak Produk/Jasa Bagian ini memuat informasi mengenai dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan dan proses distribusi, serta mitigasi yang dilakukan untuk menanggulangi dampak negatif. Informasi ini perlu disampaikan kepada pemangku kepentingan untuk menunjukkan transparansi dan keseimbangan penyampaian informasi, yang tidak hanya pada dampak positif saja, namun juga dampak negatif atau risiko dari setiap layanan atas produk dan/atau jasa. Contoh 1: Perusahaan telah melakukan penilaian pada semua produk yang didistribusikan dan dijual kepada pelanggan. Dalam setiap kemasan produk yang dihasilkan perusahaan telah menginformasikan manfaat dari produk, komposisi bahan baku, dan efek samping yang mungkin timbul. Informasi tersebut telah disampaikan secara transparan kepada pelanggan. Contoh 2: Perusahaan melakukan uji kualitas pada semua produk yang selama ini dijual kepada pelanggan dan memberikan peringatan pada produk yang berisiko tinggi hingga rendah. Produk yang berisiko tinggi, misalnya XX akan mempunyai dampak negatif apabila ditimbun lebih dari tiga bulan. Oleh karenanya umur produk tercantum dengan jelas, beserta dampak negatif apabila dikonsumsi
57 - dalam jangka waktu lama. Cara penyimpanan produk juga tertera dalam kemasan untuk menanggulangi dampak negatif apabila terpapar dengan panas yang tinggi. F.29. Jumlah Produk yang Ditarik Kembali Bagian ini memuat informasi mengenai jumlah produk yang ditarik kembali dan alasannya. Dalam hal terdapat layanan atas produk dan/atau jasa yang ditarik kembali, maka Emiten dan Perusahaan Publik perlu menyampaikan alasan penarikan tersebut. Contoh: Pada tahun 20XX terdapat penarikan produk XX karena terdapat satu komponen yang bermasalah. Jumlah produk yang ditarik adalah sebanyak 167 unit. Atas hal tersebut perusahaan telah melakukan antisipasi dan tindakan yang memadai dan memastikan pelanggan tidak dirugikan. Tidak terdapat keluhan pelanggan dan insiden keamanan yang terjadi atas produk tersebut. F.30. Survei Kepuasan Pelanggan Terhadap Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan Survei merupakan salah satu sarana bagi Emiten dan Perusahaan Publik dalam melakukan komunikasi dan pelibatan pemangku kepentingan. Emiten dan Perusahaan Publik perlu memperoleh masukan dari konsumen sebagai salah satu pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas produk/jasa yang diberikan. Contoh: Kepuasan konsumen dievaluasi melalui survei tingkat kepuasan pelanggan setiap tahun. Tingkat kepuasan pelanggan tersebut dapat dimonitor melalui indeks kepuasan pelanggan (Customer Satisfaction Index atau CSI). Pada tahun 20XX terjadi peningkatan nilai indeks
58 - kepuasan pelanggan dari nilai 89 menjadi 90,6 dari total skor sebesar 100. Nilai ini mencerminkan bahwa pelanggan merasakan tingkat kepuasan yang tinggi atas produk yang dihasilkan oleh perusahaan. G. Lain-lain G.1. Verifikasi Tertulis dari Pihak Independen (jika ada) Bagian ini memuat informasi mengenai ada atau tidaknya verifikasi yang dilakukan oleh penyedia jasa assurance (assurance services provider) atas Laporan Keberlanjutan Emiten dan Perusahaan Publik. Dalam hal laporan telah diverifikasi oleh penyedia jasa assurance, maka Laporan Keberlanjutan memuat informasi mengenai: a. nama penyedia jasa assurance (assurer) dan periode jasa assurance; b. kebijakan Emiten dan Perusahaan Publik dalam memilih dan menentukan penyedia jasa assurance; c. hubungan antara Emiten dan Perusahaan Publik dengan penyedia jasa assurance dimana assurance harus dilakukan oleh pihak independen yang tidak terlibat dalam proses pembuatan laporan, sehingga tidak ada benturan kepentingan dan kualitas proses verifikasi tetap terjaga; dan d. laporan assurance. Contoh 1: Laporan Keberlanjutan ini telah diverifikasi oleh XX, sebuah lembaga independen dan kredibel untuk melakukan verifikasi sesuai dengan standar AA1000 AS. Pihak verifikator tidak terlibat dalam proses penyusunan laporan dan dengan demikian, tidak ada benturan kepentingan. Contoh 2: Proses verifikasi dilakukan pada tanggal XX hingga XX di xx. Proses didahului dengan memeriksa XX dan
59 - seterusnya. Hasil verifikasi adalah pernyataan verifikasi independen dan laporan untuk manajemen berupa input perbaikan untuk Laporan Keberlanjutan selanjutnya. G.2. Lembar Umpan Balik Bagian ini memuat informasi mengenai beberapa pertanyaan untuk dijawab dan dikembalikan oleh pemangku kepentingan kepada Emiten dan Perusahaan Publik dalam rangka mendapatkan masukan konstruktif untuk penyempurnaan Laporan Keberlanjutan tahun yang akan datang. Pertanyaan yang diajukan mencakup antara lain mengenai kelengkapan isi Laporan Keberlanjutan, kualitas data atau informasi yang disajikan dalam Laporan Keberlanjutan, bentuk penyajian Laporan Keberlanjutan, dan kritik serta saran yang membangun dari pembaca atas Laporan Keberlanjutan. Format bentuk Lembar Umpan Balik dapat disesuaikan dengan kebutuhan Emiten dan Perusahaan Publik. G.3. Tanggapan Terhadap Umpan Balik Laporan Keberlanjutan Tahun Sebelumnya Bagian ini memuat informasi mengenai umpan balik yang diterima atas laporan tahun sebelumnya diikuti dengan tindak lanjut yang dilakukan dalam laporan tahun ini. Contoh: Atas Laporan Keberlanjutan tahun yang lalu kami menerima 10 tanggapan dari organisasi yang berbeda, 5 dari perguruan tinggi, 2 dari investor dan 3 dari LSM. Masukan yang kami terima dan sudah kami tindaklanjuti adalah mencakup: Adanya penggunaan terminologi yang tidak konsisten; Dampak negatif operasional perusahaan tidak jelas;
60 - Kepatuhan terhadap peraturan lingkungan hidup tidak jelas; dan Rincian karyawan menurut jenis kelamin tidak ada. G.4. Daftar Pengungkapan Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik Daftar ini diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh pengungkapan (disclosures) yang disyaratkan oleh POJK Nomor 51/POJK.03/2017 telah disajikan dalam laporan dengan menyebutkan halaman pengungkapan informasi keberlanjutan disajikan. Bentuk Daftar Pengungkapan disusun dengan format sebagai berikut: No Indeks Nama Indeks Halaman Strategi Keberlanjutan A.1 Penjelasan Strategi Keberlanjutan Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan B.1 Aspek Ekonomi B.2 Aspek Lingkungan Hidup B.3 Aspek Sosial Profil Perusahaan dst. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Juni 2021 KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PASAR MODAL OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd HOESEN Salinan ini sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum ttd Mufli Asmawidjaja