SWANTARA NO. 05 TAHUN II/JUNI 2013 2
Catatan Redaksi Pengusaha dan Wawasan Kebangsaan Pelindung Budi Susilo Soepandji Pembina Dede Rusamsi Pengarah Chandra Manan Mangan Penasehat Syahrul Ansory Herry Haryanto Santoso Kontributor Ahli Dadan Umar Daihani, Timotius Harsono Rosita S. Noor, Miyasto, Leonardi Pemimpin Redaksi Sahat Aritonang Redaktur Pelaksana E. Estu Prabowo Editor Trias Noverdi Staf redaksi Megawarni Simamora, GT. Situmorang, B. Iman Aryanto, Endah Heliana, Koordinator Fotografer M. Isdar Fotografer Ariyanto, Suryadi, Syafrizal Grafis PT. Yellow Multi Media Pemimpin Administrasi Sumurung Staf Administrasi Linda Purnamasari, Gatot Sirkulasi Supriyono Alamat Redaksi Gedung Lemhannas RI Jl. Medan Merdeka Selatan No.10 Jakarta Telp. (021) 3832108, 3832105 Fax (021)-34551926 Email : Website : Dicetak oleh : PT. Yellow Multi Media Isi diluar tanggung jawab percetakan Pembaca yang budiman, tentunya saat ini kesepuluh anggota perhimpunan negara-negara Asia Tenggara (The Association of Southeast Asian Nations-ASEAN) sedang mempersiapkan diri menyambut ASEAN Community yang akan berlaku pada tahun 2015. Kita ketahui, terdapat tiga pilar kerja sama dalam ASEAN Community: ASEAN Political-Security Community, ASEAN Economic Community dan ASEAN Socio-Cultural Community. Di tengah geliat komunitas negara-negara anggota untuk mewujudkan kawasan ASEAN yang memiliki stabilitas politik-keamanan, maju dalam kehidupan ekonomi dan sosial budaya tersebut, seluruh komponen bangsa Indonesia seyogianya terlebih dahulu merasa terpanggil untuk senantiasa berupaya memantapkan ketahanan nasional kita. Pada edisi kelima ini, Swantara mengangkat hal yang berkaitan dengan pengusaha dan wawasan kebangsaan dalam Laporan Utama. Pengusaha dan wawasan kebangsaan, selain bersentuhan langsung dengan ketahanan nasional kita, juga akan berdampak positif bagi semakin bertumbuh kembangnya inspirasi rasa kekitaan ("we" feeling) pada lingkup regional. Disadari, dimensi yang berkaitan dengan pengusaha dan wawasan kebangsaan tersebut begitu luas, sehingga perlu dirangkum dari berbagai kalangan. Untuk itu, Redaksi menyarikan berbagai gagasan bernas dari hasil wawancara dengan usahawan, ekonom-politisi, pemuda, birokrat maupun negarawan. Aneka rubrik lainnya yang telah menjadi kelengkapan Wasantara tetap menjadi perhatian Redaksi untuk memastikannya tetap dapat menghampiri pembaca yang budiman. Rubrik Opini, Harapan Peserta, Hot Issue akan tetap hadir bersama rubrik Seputar Kita, Profil, Suara Alumni, Sosok dan serambi Monas. Kami berharap, seluruh sajian dalam edisi ini dapat memenuhi kebutuhan para pembaca setia Wasantara. Akhir kalam, kami ucapkan terima kasih atas respons dan dukungan dari semua pihak yang telah memungkinkan Swantara terus bertumbuh dengan baik. Selamat membaca. Salam, Swantara menerima artikel dan opini dari luar Lemhannas RI dan akan dimuat apabila sesuai dengan kebijakan redaksi Pemimpin Redaksi 3
Surat Pembaca Lemhannas RI Peringati HUT Dengan Pergelaran Wayang Kulit Ulang tahun Lemhannas RI ke-48 tahun 2013 ini dikemas dengan sangat istimewa, karena kita disuguhi tontonan wayang kulit. Menarik untuk disimak, justru di tengah hingar bingar kehidupan metropolitan, Lemhannas RI justru menampilkan wayang. Melalui pergelaran wayang, penonton dan kita selaku kawula Lemhannas RI diharapkan dapat menangkap pesan terhadap perilaku yang ditampilkan. Saya sangat senang dengan tontonan wayang kulit, terutama ketika munculnya peran punakawan, sejak goro-goro, para punakawan mempunyai penampilan yang membawa pesan masing-masing. Pertemuan para satria dengan Semar, Gareng, Petruk dan Bagong, bukan hanya sebagai penunjuk jalan, tetapi juga membawa kebijaksanaan rakyat karena para punakawan tersebut adalah gambaran rakyat. Peran para punakawan bukan saja sebagai penunjuk jalan melainkan juga sebagai kawan seperjalanan. Mereka mengantar seorang satria yang mempunyai tugas perutusan khusus. Tugas perutusan itu bukan pekerjaan pengantar, tetapi harus dikatakan bahwa pengantar akhirnya juga menemui macam- macam hambatan yang harus dilewati bersama dengan satria yang berjuang untuk tugas khusus tersebut. Mereka bukan hanya sekadar kawan berkelakar, tetapi mereka bisa bersama-sama ajur-ajer bisa sungguh masuk sampai menyatu. Di samping sebagai pengantar, mereka juga mencerminkan keteguhan rakyat jelata dalam hidup sederhana. Kebijaksanaan hidup yang diperoleh dari perjuangan sepanjang hari tercermin dalam pola hidup mereka sebagai pengantar perjuangan tersebut. Peran mereka bukan sekadar badut yang tampil untuk bergurau, tetapi mereka tampil dengan sindiran, banyolan; bukan sebagai tontonan belaka, melaikan sebagai ungkapan kebijaksanaan rakyat yang harus menghadapi tantangan kehidupan yang sering kali sungguh genting. Kita para kawula Lemhannas RI, baik kalau juga bisa menampilkan diri sebagai punakawan. Bukan hanya sebagai penunjuk jalan para satria calon pemimpin bangsa yang tengah belajar, tetapi bersama-sama ajur-ajer bisa sungguh masuk sampai menyatu dengan mereka, seperjalanan dengan mereka, sehingga mereka benar-benar akan menjadi satria bangsa yang diharapkan (Letkol Caj Drs. Mujianto, M.Sc.). Kebutuhan Dasar Penunjang Pendidikan Lemhannas RI, yang telah berdiri 48 tahun, kini memiliki tugas pokok dan fungsi yang menantang. Pertama, sebagai tempat penempaan para calon pimpinan tingkat nasional. kedua sebagai pusat kajian dan penelitian strategis, serta menjadi lembaga yang memantapkan nilai-nilai kebangsaan pada seluruh komponen bangsa. Tugas yang hebat (super) ini tentu perlu ditunjang dengan infrastruktur dan pendukung lainnya. Seluruh alat peraga, penunjang pendidikan, pendukung pemantapan, gedung dan lain-lain telah secara bertahap dibangun dan dilengkapi. Namun ada beberapa kebutuhan dasar penunjang pendidikan yang kiranya dapat membantu lebih efektif dan efisiennya ketiga Tupoksi Lemhannas RI tersebut (Pendidikan, Pengkajian dan Pemantapan). Seiring dengan pembangunan infrastruktur yang ada, beberapa poin saran di sini kiranya dapat memudahkan peserta baik asing maupun peserta domestik untuk lebih nyaman berada di lingkungan Lemhannas RI. 1. Belum tersedianya business center (layanan internet, fax, telepon, pulsa, fotocopy, penyewaan komputer) yang bisa disejajarkan dengan kebutuhan para peserta Lemhannas RI, karena fotocopy, pulsa, dan koperasi dll., yang sekarang ada dan tersedia, melayani terikat waktu hanya jam kantor saja (07.00-15.00 WIB). Koperasi lebih baik dilengkapi dengan kursi transit (seperti seven eleven menyediakan bangku-bangku di depan tokonya, untuk pelanggan yang akan makan minum di tempat atau sekadar duduk sejenak). 2. Perpustakaan adalah jantungnya pusat pendidikan dan pengetahuan. Lemhannas RI telah memiliki koleksi buku beragam dan terbarukan. Dengan bertambahnya peserta asing, tentu kebutuhan akan buku-buku berbahasa asing akan bertambah. Selain itu, suasana membaca dan bekerja di perpustakaan Lemhannas RI masih perlu diperhatikan lebih lanjut. Karena display, desain, tata letak dan tata cahaya perpustakaan akan sangat memengaruhi peserta yang akan menikmati perpustakaan. 3. Setiap kampus, tentu memiliki sport and recreation center (pusat olahraga dan rekreasi). Lemhannas RI telah dilengkapi dengan gym dan lapangan olahraga yang memadai. Permasalahannya, tidak semua peserta dapat menikmati pusat olahraga dan rekreasi tersebut. Padatnya jadwal pendidikan dan pemantapan maupun kajian di Lemhannas, ditambah dengan kesibukan peserta, membuat PUSGASI (Pusat Olahraga dan Rekreasi) sepi peminat. Rekreasi dan olahraga tentu membantu peserta yang jauh dari keluarga untuk bisa sejenak dialihkan perhatiannya. (Romeyn Perdana, Pemroses Administrasi Dir Konsisnas Debid Taplai Kbs Lemhannas RI) 4
Daftar Isi Sejarah 6 Dunia Usaha Indonesia dari Masa ke Masa Laporan Utama 11 Pengusaha dan Wawasan Kebangsaan 17 Menyemai Wawasan Kebangsaan di Ranah Pengusaha 20 UMKM sebagai Fondasi Ekonomi Bangsa 23 Berbuatlah, Jangan Hanya Berwacana 26 Pelaku Ekonomi Menjalankan Tugas Masing- masing, agar Kesejahteraan Rakyat Terwujud 28 Dari Geopolitik Menuju Geoekonomi 31 Untuk Menjadi Bangsa yang Besar Harus Dimulai dari Hal-hal Kecil 35 Pemuda Tionghoa Tidak Melihat Diri Mereka dalam Buku Sejarah 38 Program Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan Membuka Wawasan Para Pengusaha 40 Membangkitkan Ekonomi "Biru" Indonesia 42 Transportasi Laut Indonesia Harus Diperhatikan 44 Pancasila adalah Roh Kehidupan Berbangsa Opini 45 Pengusaha dan Wawasan Kebangsaan 49 Ekonomi dan Wawasan Kebangsaan 17 Harapan Peserta 51 Pengusaha Ikut Membangun Bangsa dan Negara 52 Pengusaha yang Profesional dan Berjiwa Kenegarawanan 53 Pengusaha Berjiwa Kenegarawanan, Mungkinkah? 55 Membentuk Pengusaha Nasional yang Berjiwa Negarawan dengan Karakter Pancasila Hot Issue 57 Gagal Bertemu Korsel, Korut Ingin Bertemu AS 58 Harga BBM Naik, BLSM Segera "Turun" Seputar Kita 59 Membangun Indonesia Masa Depan yang Berbasis IPTEK 20 23 Profil 63 Marsekal Madya TNI Dede Rusamsi, SE. Fighter Pilot yang Mendarat di Dua "Pesantren" 67 Sensuswati, "Ikon" Juru Bayar Lemhannas RI Suara Alumni 69 Ekonomi Kita Tidak Terpengaruh 70 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berwawasan Kebangsaan 71 Gerakan Radikal di Indonesia 72 Implementasi Wawasan Kebangsaan Organisasi Non-Pemerintah di Indonesia Sosok 75 Pardjono, Penjaga Pintu Air Manggarai Serambi Monas 77 Pemimpin yang Beretika 58 63 5
Sejarah Dunia Usaha Indonesia dari Masa ke Masa Masa Kerajaan Nusantara Indonesia terletak di posisi geo- grafis antara benua Asia dan Eropa serta samudra Hindia dan Pasifik, sebuah posisi yang strategis dalam jalur pelayaran dagang antar benua. Posisi semacam ini sangat menguntung- kan Indonesia karena dapat terlibat dalam percaturan perdagangan internasional. Kebudayaan Indonesia pada zaman kuno mempunyai fungsi strategis dalam jalur perdagangan antara dua pusat perdagangan kuno, yaitu India dan Cina. Salah satu jalan sutra, yaitu jalur sutra laut, ialah dari Tiongkok dan Indonesia, melalui selat Malaka ke India. Dari sini ada yang ke teluk Persia, melalui Suriah ke laut Tengah, ada yang ke laut Merah melalui Mesir dan sampai juga ke laut Tengah (Van Leur). Perdagangan laut antara India, Tiongkok dan Indonesia dimulai pada abad pertama sesudah Masehi, demikian juga hubungan Indonesia dengan daerah-daerah di Barat (Kekaisaran Romawi). Perdagangan di masa kerajaan- kerajaan tradisional disebut oleh Van Leur mempunyai sifat kapitalisme politik, di mana pengaruh raja-raja dalam perdagangan itu sangat besar. Misalnya di masa Sriwijaya, saat perdagangan internasional dari Asia Timur ke Asia Barat dan Eropa, men- capai zaman keemasannya. Raja-raja dan para bangsawan mendapatkan kekayaannya dari berbagai upeti dan pajak. Tak ada proteksi terhadap jenis produk tertentu, karena mereka justru diuntungkan oleh banyaknya kapal yang singgah. Saat zaman Kerajaan Kutai pada abad ke - 5 Masehi, telah memiliki kegiatan tanda-tanda adanya perdagangan kala itu selain pertanian. Dilihat dari letak geografisnya yang jalur perdagangan berada pada antara Cina dan India, membuat kerajaan Kutai menjadi tempat yang menarik untuk disinggahi para pedagang. Memang kehidupan ekonomi di Kerajaan Kutai, tidak di- ketahui secara pasti, kecuali disebut- kan dalam satu prasasti bahwa Raja Mulawarman telah mengadakan upacara korban emas dan meng- hadiahkan sebanyak 20.000 ekor sapi untuk golongan Brahmana. Tidak diketahui secara pasti asal emas dan sapi tersebut diperoleh. Apabila emas dan sapi tersebut didatangkan dari tempat lain, maka bisa disimpul- kan bahwa kerajaan Kutai memang telah melakukan kegiatan dagang. Berbeda dengan Kutai, Kerajaan Sriwijaya saat itu melakukan perluasan 6
Sejarah wilayah untuk menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka dan Selat Sunda. Dua selat ini merupakan jalur pelayaran dan perdagangan yang penting karena merupakan pintu gerbang pelayaran antara India dan Cina. Setiap kapal dari Asia Barat dan Asia Selatan yang akan berlayar ke Asia Timur pasti melewati Selat Malaka. Sriwijaya merupakan pusat barang perdagangan penting, seperti barang rempah-rempah dari Maluku, emas dan kayu cendana. Pusat perda- gangan pada saat itu adalah Kanton (Kwantung) dan Kambalik (Peking). Keberhasilan Sriwijaya di abad ke-7 tersebut menjadikannya sebagai penguasa tunggal jalur aktivitas perdagangan dunia yang melalui Asia Tenggara. Berdasarkan sumber sejarah, di abad ke-8 Masehi pada jaman Mataram Kuno telah ada pelabuhan penting di Nusantara, seperti Ujung Galuh yang terletak di muara Sungai Brantas, Jawa Timur. Menurut Prasasti Kamalagyan, Pelabuhan Ujung Galuh selalu ramai dikunjungi perahu dagang dari pulau lain. Dalam perkembangan selanjut- nya, pelabuhan Ujung Galuh banyak disinggahi perahu dari kerajaan lain di luar Nusantara. Sumber-sumber berita Cina mengungkapkan keadaan masyarakat Mataram dari abad ke-7 sampai ke-10. Kegiatan perdagangan baik di dalam maupun luar negeri berlangsung ramai. Hal ini terbukti dari ditemukannya barang-barang keramik dari Vietnam dan Cina. Masih pada abad 8 ini, banyak pedagang dari Jambudwipa, Kamboja, Campa, Yawana, Cina, Siam, Goda, Karnatas (Mysore di India) datang ke kerajaan Majapahit (pada Nagara- kertagama: pupuh LXXXIII/3). Ramainya perdagangan di Majapahit terbukti dari banyaknya pedagang asing yang ada di sana. Menurut Ma Huan dalam bukunya Ying-yai Sheng Lain, disebutkan bahwa di Majapahit banyak bermukim orang-orang Cina dari Canton, Chang Chou, Ch'uan, dan Fukien. Bahkan di Gresik terdapat kurang lebih 1.000 keluarga Cina asal Canton, dan di antaranya termasuk bangsa asing dari Jambudwipa (India), Kamboja, Campa (Laos), Yawana, Goda, dan Kana- taka. Dalam ini, Tuban hal m e r u p a k a n p e l a b u h a n ekspor hasil bumi yang berasal dari Jawa atau pulau lainnya. Barang dagangan yang diekspor meliputi lada, garam, rempah-rempah, mutiara, kulit pe- nyu, gula, pisang, kayu cendana, kelapa kapas, sutera, belerang, perak, emas, dan budak belian. Beras juga diekspor dari Tuban untuk Indonesia bagian timur. Di daerah ini beras ditukar dengan rempah-rempah yang selanjutnya dikirim ke Cina. Pelabuhan yang tidak kalah penting- nya adalah Gresik yang mengekspor berasnya sampai ke Malaka. Aktivitas perdagangan pada masyarakat Jawa Kuno dapat dibedakan kedalam dua kategori: lokal yang ber- langsung di tingkat desa, dan regional yang mencakup wilayah luas atau jarak jauh. Pusat perhatian dari kajian perdagangan lokal adalah kegiatan pasar yang biasanya berlangsung mengikuti pola hari pasaran dengan siklus lima hari sepekan dan biasanya menyangkut barang-barang kebutuhan sehari-hari. Kesimpulan umum me- ngenai pola perdagangan ini me- negaskan bahwa sistem perdagangan lokal tidak mengalami perubahan yang berarti sejak dikenalnya sistem perdagangan ini hingga pertengahan abad ke-20. Masa Kolonial (Penjajahan Belanda dan Jepang) Bangsa Belanda pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 1596. Mereka mendarat di Banten di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Pada tahun 1602 Belanda membentuk kongsi dagang yang bernama VOC (Vereenigde Oastindische Compagnie), artinya persekutuan dagang Hindia Timur. Untuk menjalankan VOC pemerintah Belanda mengangkat Pieter Both sebagai Gubernur Jenderal VOC yang pertama. Dengan telah ter- libatnya pemerintah Belanda di wilayah Indonesia berarti Belanda menjajah Indonesia. Tujuan utama VOC ialah mem- terhadap pertahankan monopoli perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Hal ini dilakukan melalui penggunaan dan ancaman kekerasan terhadap penduduk di kepulauan- kepulauan penghasil rempah-rempah, juga terhadap orang-orang non- Belanda yang mencoba berdagang dengan para penduduk tersebut. Contohnya, ketika penduduk Ke- pulauan Banda terus menjual biji pala kepada pedagang Inggris, pasukan Belanda membunuh atau men- deportasi hampir seluruh populasi dan kemudian mempopulasikan pulau- pulau tersebut dengan pembantu- pembantu atau budak-budak yang bekerja di perkebunan pala. Pada jaman kolonial Belanda ini, Indonesia diwarnai oleh ekonomi 7
Sejarah menempati prioritas utama. Impor dan ekspor macet, sehingga terjadi kelangkaan tekstil yang sebelumnya didapat dengan jalan impor. suatu strategi yang melahirkan dual- isme dalam kegiatan ekonomi, yaitu dualisme antara sektor ekspor dan sektor tradisonal. Sektor ekspor di- wakili dengan kehadiran perkebunan- perkebunan di daerah pedesaan, (Suroso, 1994). Pendirian perkebunan di daerah pedesaan semata-mata lokasi yang karena pertimbangan menguntungkan (tanah subur, iklim cocok) dan bukan untuk menciptakan lapangan kerja baru untuk meningkat- kan kesejahteraan rakyat. Monopoli perdagangan yang di- lakukan oleh Belanda semakin mem- persulit kehidupan rakyat Indonesia setelah dikeluarkan dua peraturan, yaitu : (1) Rakyat menjual rempah- rempah hanya kepada VOC. (2) Jenis tanaman dan tempat menanam rempah- rempah ditentukan oleh VOC. Dengan Kedudukan Belanda yang semakin kuat setelah merebut Jayakarta dan diubah menjadi Batavia serta dijadi- kan sebagai pusat kegiatan VOC dan pusat pemerintahan Belanda. Ber- mula dari kota inilah Belanda mulai memperluas daerah jajahannya ke seluruh wilayah Indonesia. Sesudah tahun 1850, kaum liberal memperoleh kemenangan politik di negeri Belanda. Mereka juga ingin menerapkan asas-asas liberalisme di tanah jajahan. Dalam hal ini kaum liberal berpendapat: (1) pemerintah semestinya tidak ikut campur tangan dalam masalah ekonomi, (2) tugas ekonomi haruslah diserahkan kepada orang-orang swasta, dan (3) agar kaum swasta dapat menjalankan tugasnya, maka harus diberi kebebasan berusaha. Sesuai dengan tuntutan kaum liberal, maka pemerintah kolonial segera memberikan peluang kepada usaha dan modal swasta untuk me- nanamkan modal mereka dalam ber- bagai usaha di Indonesia, terutama perkebunan-perkebunan di Jawa dan di luar Jawa. Selama periode tahun 1870 -1900 Indonesia terbuka bagi modal swasta Barat, karena itu masa ini sering disebut Zaman Liberal. Se- lama masa ini kaum swasta Barat, membuka perkebunan-perkebunan seperti kopi, teh, gula dan kina yang cukup besar di Jawa dan Sumatra Timur. Pembukaan perkebunan besar itu dapat dilakukan dengan adanya Undang-Undang Agraria 1870. Meski jauh lebih singkat dibanding masa kolonial belanda melakukan invasinya (penjajahan) ke Indonesia, pemerintah militer Jepang sempat menera pk an su atu k ebi jak an pengerahan sumber daya ekonomi mendukung gerak maju pasukan Jepang dalam perang Pasifik. Hal ini mengakibatkan terjadinya perombakan besar-besaran dalam struktur ekonomi masyarakat. Kesejahteraan rakyat merosot tajam dan terjadi bencana kekurangan pangan, karena produksi bahan makanan untuk memasok pasukan militer dan produksi minyak jarak untuk pelumas pesawat tempur Terlepas dari masa penjajahan yang menimbulkan berbagai gejolak pada rakyat Indonesia, tidak sedikit rakyat yang merasakan kepedihan akibat penjajahan. Namun demikian, hal tersebut bukan merupakan kendala untuk tetap memajukan pribumi dengan berbagai inovasi dalam melakukan berbagai kegiatan usaha. Banyak tokoh dan gerakan yang muncul dalam bidang usaha rakyat, baik bersifat pribadi maupun organisasi, di antaranya: 1. Koperasi, Di masa penjajahan Belanda, gerakan koperasi pertama di inisatif seorang tokoh R. A. Wiriaatmadja pada tahun 1886. Wiriaatmadja, yang merupakan seorang patih Purwokerto (Banyumas) ini ber- jasa menolong para pegawai, pedagang kecil dan petani dari hisapan lintah darat melalui koperasi. Dengan bantuan Asisten Residen Purwokerto, E. Sieberg, mendirikan Hulp-enSpaar Bank. Cita-cita Wiriaatmadja ini, men- dapat dukungan dari Wolf van Westerrode, pengganti Sieberg. Mereka mendirikan koperasi kredit sistem Raiffeisen. Gerakan koperasi semakin meluas bersamaan dengan munculnya pergerakan nasional menentang penjajahan. 2. Sarekat Dagang Islam, didirikan oleh Haji Samanhudi pada 16 Oktober 1905 di Surakarta. Tujuan- nya adalah mengumpulkan para pedagang pribumi muslim untuk menandingi para pedagang Cina yang pada saat itu memiliki hak lebih luas dan status lebih tinggi dibanding pengusaha pribumi. Di sisi lain, Kolonial Belanda yang berkuasa pada saat itu selalu membuat kebijakan-kebijakan yang merugikan pedagang pribumi muslim. Kondisi yang serba sulit ini tidak membuat para pedagang pribumi muslim menjadi lemah. Sebaliknya, Indonesia lahir dari 8
Sejarah malah menumbuhkan kesadaran bahwa mereka harus mengumpul- kan kekuatan demi tegaknya ke- adilan di bumi pertiwi. Organisasi ini mendapat simpati dari rakyat Indonesia karna sifatnya yang selalu berpihak kepada pribumi. Sarekat Dagang Islam memang bergerak di bidang perdagangan, khususnya batik, di kota Solo. Namun demikian, pergerakan dalam jejaring pasar batik ini lain sebagai memiliki dimensi alat perjuangan. Sarekat Dagang Islam juga menjalin kerja sama dengan wirausahawan Cina atau Tiongkok, Kong Sing yang ber- tujuan agar pemasaran batik memiliki cakupan internasional. Sarekat ternyata mampu menjadi entitas bagi gerakan pembaruan sistem organisasi Islam. Dalam perjalanannya, Sarekat Dagang Islam berubah nama menjadi Sarekat Islam pada tahun 1912 dan diketuai oleh Haji Omar Said (HOS) Tjokroaminoto. Sejak saat itu lingkup perjuangannya tidak hanya bidang perdagangan saja tapi sudah merambah ke panggung politik, bidang akademik dan yang lainnya. 3. Nitisemito Rokok Kretek" Asal Kudus, Perjalanan seorang buta huruf yang sukses di zamannya kala itu, Nitisemito memulainya dengan kegagalan demi kegagalan. Nitisemito yang lahir pada 1863 dengan nama Roesdi ini, sempat menjadi pe- ngusaha konveksi pada usia 17 tahun. Usaha itu gagal, dan kemudian beralih usaha lain men- jadi penjual minyak kelapa, ber- jualan kerbau, hingga menjadi kusir dokar. Pada saat menjadi kusir dokar tersebut, Nitisemito juga sambil berjualan tembakau. Di sinilah awal Nitisemito merambah dunia usaha pembuatan rokok kretek. Dia menikahi seorang penjual rokok kretek, Nasilah, yang sebelumnya menjadi pem- buat rokok kretek. Bersama "Radja istrinya itulah, dia mengembang- kan usaha rokok kretek tersebut, yang kemudian menjadi industri yang sangat besar, hingga mem- punyai 10 ribu karyawan. Bisnis rokok dimulai oleh Nitisemito pada 1906 dan pada 1908 usah- anya resmi terdaftar dengan merek "Tjap Bal Tiga". Bisa dikatakan langkah Nitisemito itu menjadi tonggak tumbuhnya industri rokok kretek di Indonesia. 4. HM Sulchan, HM Sulchan adalah pengusaha Jawa Tengah yang lahir pada tahun 1910 sebagai anak nelayan miskin di desa Angin-angin, Wedung, Demak. HM Sulchan adalah Pemilik PT Cejamp, NV HMS dan Co, CV Kapok dan Hotel Sky Garden Gombel. HM. Sulchan juga mengembang- kan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) dan amal usaha yang dikelolanya. Sejak kecil Sulchan muda telah mulai belajar bisnis. Awalnya Sulchan berjualan air bersih dengan menggunakan perahu di kampungnya, berdagang kacang goreng di sekolah, hingga akhirnya menjadi kacung di pabrik beras milik orang Jepang bernama Tuan Domon. HM. Sul- chan terus meniti karier sampai berhasil menjadi pengusaha sukses. Masa Orde Lama (Pasca Kemerdekaan 1945-1968) Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan sangat tidak stabil, antara lain disebabkan oleh : Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak ter- kendali. Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang ber- edar mempengaruhi kenaikan tingkat harga. Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri RI. Kas negara kosong serta terjadi eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan- kesulitan ekonomi, antara lain : 1. Program Pinjaman Nasional di- laksanakan oleh menteri keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan BP-KNIP, dilakukan pada bulan Juli 1946. 2. Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India, me- ngadakan kontak perdagangan langsung dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia. 3. Konferensi Ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk mem- peroleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah- masalah ekonomi yang mendesak, yaitu : masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, ser ta status dan perkebunan- administrasi perkebunan. 4. Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947 Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948, mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang- bidang produktif. 5. Kasimo Plan yang intinya mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa pe- tunjuk pelaksanaan yang praktis. Dengan swasembada pangan, diharapkan perekonomian akan membaik. Masa Orde Baru (1968-1998) Pada awal orde baru, stabilisasi ekonomi dan stabilisasi politik menjadi prioritas utama. Program pemerintah berorientasi pada usaha pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Setelah melihat pengalaman masa lalu, di mana dalam sistem ekonomi liberal ternyata pengusaha pribumi kalah b e r s a i n g d e n g a n p e n g u s a h a 9
Sejarah nonpribumi dan sistem etatisme tidak memperbaiki keadaan, maka dipilihlah sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi Pancasila. Kebijakan ekonomi masa ini diarahkan pada pembangunan di segala bidang, dilakukan dengan pelaksanaan pola umum pembangunan jangka panjang (25-30 tahun) secara periodik lima tahunan yang disebut Pelita (Pembangunan lima tahun). Kebijakan pembangunan sangat dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran ekonomi kelompok ekonom yang dipimpin oleh Prof. Widjojo Nitisastro yang bekerja dengan tim penasehat asing (Amerika dan Badan Internasional atau Transnasional Corporation). Dengan kondisi yang demikian, Indonesia telah masuk dalam pusaran kekuatan ekonomi kapitalis dan ikut "bermain" dalam ekonomi "kapitalis yang monopolistik". harga minyak telah mendorong pemerintah mengambil beberapa langkah penting antara lain penerapan fasilitas ekspor baru, melakukan devaluasi rupiah tahun 1986 serta re - formasi perdagangan lainnya. (dalam: Kerjasama Perdagangan Internasional, hal 253-255). Menurut Azwir Daini Tara (2002) pada masa ini, semua kebijakan pem- bangunan ditentukan oleh pusat (sentralisasi). Akibatnya, terjadi ketidakadilan atau penumpukan akses permodalan dan sumber daya pada sekelompok orang tertentu (konglomerat). Dalam situasi seperti ini, pengusaha disibukkan dengan aktivitas usahanya dan terpisahkan dari aspek kehidupan lainnya seperti sosial, politik dan kemasyarakatan. Pemisahan ini secara tidak langsung mengeluarkan para pengusaha dari komitmen awal mereka dalam mensejahterakan rakyat luas beralih pada pemupukan keuntungan pribadi semata. Habibie dan Abdurrahman Wahid meski hanya dengan waktu singkat (1998-2001) peran pengusaha dalam struktur kenegaraan mulai terasa. Dalam situasi menuju ke arah per- baikan ini, para pengusaha mulai menyadari bahwa fundamental ekonomi kuat yang selalu diklaim oleh pemerintahan orde baru ternyata hanya slogan kosong belaka. Kebijakan ekonomi yang centralized yang dianut selama ini sangat rawan dengan aroma KKN. Karenanya, demokratisasi ekonomi adalah jawabannya. Pada masa ini, ter- dapat banyak pengusaha yang ter- libat langsung dengan politik praktis. Seperti di Golkar: Fadel Muhammad, Setya Novanto dan Enggartiasto Lukito, di PDIP ada Taufiq Kiemas dan Arifin Panigoro dan masih banyak lagi. Pada tahun 1970, perdagangan luar negeri Indonesia hanya me- ngandalkan ekspor minyak dan gas yang menjadi sumber kekayaan alam. Perdagangan luar negeri Indonesia diuntungkan oleh kenaikan harga minyak dunia karena krisis minyak tahun 1973 akibat embargo minyak oleh Arab kepada negara-negara yang mendukung Israel pada perang Yom Kipur. Resesi tahun 1985 dan jatuhnya Masa Reformasi (1998-sekarang) Berakhirnya tampuk kekuasaan orde baru menginspirasikan tuntutan freedom and equality (kebebasan dan persamaan) bagi seluruh komponen anak bangsa dalam menyerukan demokrasi. Di era kepemimpinan 10
Laporan Utama Pengusaha dan Wawasan Kebangsaan Ada dua hal esensial yang patut selalu diperhatikan, dijaga dan dikembangkan para pengusaha di negeri ini, yaitu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai nasionalisme. Kedua sisi ini niscaya bermuara pada proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional: mewujudkan masyarakat Indonesia adil, makmur dan sejahtera yang kita idamkan sejak proklamasi kemerdekaan hampir tujuh dekade silam. Derasnya arus globalisasi pada semua aspek termasuk bidang per- ekonomian dan perdagangan saat ini, tak dapat dipungkiri turut memberi andil pada kian "memudarnya" batas- batas teritori antarnegara. Fakta membuktikan, pesatnya dukungan internet, teknologi informasi serta kemudahan trasportasi telah semakin mempermudah arus modal, barang dan jasa semakin mudah menjangkau pasar dan konsumen di berbagai belahan dunia. Arus globalisasi yang dipengaruhi teknologi tersebut telah menghubungkan negara-negara seluruh dunia dalam suatu inter- koneksi dan menghasilkan suatu kekuatan pasar dunia. Itulah sebabnya, globalisasi ekonomi kini yang telah menjadi "tren modern" pengusaha-pengusaha dan perusahaan-perusahaan Indonesia, secara tidak langsung telah meng- evolusi mereka-mereka yang dapat bertahan atau tidak dalam arus globalisasi tersebut. Tidak sedikit pengusaha yang gulung tikar, tetapi disisi lain banyak pula pengusaha yang bertahan bahkan melihat globalisasi sebagai sebuah peluang. kalangan melihat globalisasi ekonomi saat ini cenderung berkiblat ke mazhab liberal-kapitalisme. Globalisasi ekonomi sendiri memiliki dinamika hubungan yang kompleks dan saling mempengaruhi dan saling ketergantungan dunia usaha dan pengusaha yang erat dengan per- ekonomian nasional. Maka patut disadari, jika tidak disikapi secara baik, globalisasi dapat menjadi sebuah potensi ancaman terhadap kedaulatan ekonomi bangsa. Banyak Pengusaha Indonesia sesungguhnya menyadari makna dari globalisasi 11
Laporan Utama ekonomi yang terjadi saat ini. Pengaruh yang masuk ke dunia per- ekonomian nasional lebih didominasi paham kapitalis modern. Salah satu indikatornya tampak ketika orang kebanyakan berkata "yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin". Pengaruh dari globalisasi ekonomi ini ak an membuat pengusaha Indonesia yang sewajarnya mengejar keuntungan akan terpengaruh dalam kondisi tersebut bahkan dapat men- jadikan pengusaha berpikir, bersikap dan bertindak layaknya seorang kapitalis tulen, yang notabene tidak sesuai dengan sistem perekonomian negara kita, yakni ekonomi Pancasila. Sejak beberapa dekade silam, bangsa ini begitu mengagumi ekonomi Pancasila sebagai sistem yang patut dijunjung tinggi, sebab pahamnya mengutamakan kerakyatan demi kepentingan nasional. Dalam menjalankan usaha bisnisnya, seorang pengusaha memang harus untuk meraup keuntungan sebanyak- banyaknya, agar perusahaannya tetap survive dan selalu dalam kondisi yang baik. Kondisi baik ini dijabarkan sebagai kondisi pengusaha yang dapat meraup keuntungannya, juga memiliki kondisi hubungan kerja yang baik terhadap tenaga kerja, lingkungan, negara (dalam hal ini peraturan dan perundang-undangan) yang mendukung pembangunan nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kita sendiripun sama-sama mengeta- hui bahwa seringkali isu-isu sensitif dikaitkan antara hubungan pengusa- ha dengan tenaga kerja, pengusaha dengan lingkungan dan pengusaha dengan negara. berlaku. Dengan globalisasi ekonomi yang kini terus menerjang, pengusaha harus mampu menghadapinya sebagai peluang untuk membesarkan dan memajukan usahanya. Yang menjadi pertanyaan, apakah d a l a m m e n g h a d a p i globalisasi ekonomi yang cenderung bersifat kapitalis, pengusaha Indonesia mampu tetap berpegang teguh pada sistem ekonomi Pancasila yang memper- tahankan nilai-nilai kebangsaan atau malah terhanyut dalam kekuatan liberal yang cenderung kapitalis tersebut? Krisis Ekonomi 1998 dan 2008 Masih segar dalam ingatan kita ketika akan masuk milenium ke-3 lalu, tepatnya pada tahun 1998, Indonesia menghadapi krisis ekonomi dengan keterpurukan perekonomian yang sangat buruk. Bagaimana tidak, total utang luar negeri semakin membengkak akibat terpuruknya nilai mata uang Rupiah terhadap mata uang asing. Selain itu, kerapuhan fundamen- tal ekonomi dengan cepat merambah ke semua sektor. Tak ayal, banyak pengusaha dan perusahaannya, puluhan bahkan ratusan, mulai dari skala kecil hingga konglomerat, bertumbangan. Banyak Pengusaha yang bergerak di sektor konstruksi, manufaktur dan perbankan limbung. Kondisi ini mengakibatkan gelombang besar pemutusan hubungan kerja (PHK). Pengangguran melonjak ke level yang belum pernah terjadi sejak akhir 1960-an, yakni sekitar 20 juta orang atau 20 persen lebih dari angkatan kerja. mengakibatkan jatuhnya nilai rupiah. Aliran dana asing pun yang tadinya akan digunakan untuk pembangunan ekonomi dan untuk menjalankan perusahaan-perusahaan hilang begitu saja, banyak perusahaan menjadi tidak berdaya dan bahkan sampai gulung tikar, yang pada akhirnya, negaralah yang harus menanggung hutang perbankan dan perusahaan swasta. Pada sisi lain, kecilnya nilai ekspor Indonesia proporsi ekspor terhadap PDB (Product Domestic Bruto) cukup menjadi penyelamat dalam meng- hadapi krisis finansial pada tahun 2008 lalu. Di kawasan Asia, Indonesia merupakan negara yang mengalami dampak negatif paling ringan dari krisis tersebut dibandingkan negara- negara lainnya. Beberapa kalangan melihat terselamatkannya ekonomi Indonesia dari krisis global itu adalah berk at minimnya nilai ekspor terhadap PDB. Memang perekonomian Indonesia yang saat itu lebih didominasi oleh pengusaha yang bergerak di sektor mikro, menjadikan dampak krisis global tidak separah saat krisis di tahun 1998. Oleh karena sektor mikro yang tak terlalu tersentuh dengan dampak krisis tersebut, sehingga para ekonom memiliki satu pandangan yang sama dimana penguatan sektor mikrolah yang menjadi pilihan utama untuk memulihkan dan memperkuat fondasi perekonomian Indonesia dan terbukti lebih tahan terhadap goncangan krisis perekonomian global dan dapat menyerap tenaga kerja agar tingkat pengangguran semakin berkurang. Pada sisi lain tidak sedikit pula pengusaha yang meraup keuntungan dengan meninggalkan berbagai masalah terkait upah tenaga kerja, tunjangan keselamatan kerja, degradasi kualitas lingkungan hidup dan per- aturan perundang-undangan yang Begitu pula pada saat krisis ekonomi pada tahun 2008 yang di- alami Amerika Serikat yang dampak- nya meluas ke Eropa bahkan sampai ke Asia termasuk Indonesia, meski dampaknya tak separah tahun 1998. Tetapi kondisi saat itu tetap membuat investor asing beramai-ramai menarik Indonesia sehingga dananya dari Dengan adanya kasus tersebut, para ekonom dan pengusaha Indonesia sudah seharusnya mengambil hikmah dari krisis 1998 dan 2008 agar jika krisis-krisis yang sama terulang di tahun-tahun ke depan, Indonesia sudah memiliki fondasi yang kuat serta antisipasi yang matang untuk menghadapinya. 12
Laporan Utama Sumber : ANTARA FOTO/Joko Sulistyo/ed/pd/13 K i t a b e r s y u k u r, d i t e n g a h tantangan yang tidak kecil, kesadaran pengusaha Indonesia baik di bidang usaha negara, usaha koperasi dan usaha swasta masih tampak nyata di permukaan. Sesungguhnya, dunia usaha nasional yang tangguh dan berwawasan kebangsaan merupakan tulang punggung perekonomian nasional yang sehat dan dinamis dalam mewujudkan pemerataan, keadilan dan kesejahteraan rakyat, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Pula, dunia usaha adalah salah satu aspek penting dalam upaya meningkatkan ketahanan nasional dalam percaturan per- ekonomian regional dan global. Merambahnya Franchise Sabri Saiman, seorang pengusaha kelahiran Madura mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap merambahnya sistem liberal dalam perekonomian Indonesia saat ini. Menurutnya, setelah tahun 1998, Indonesia sangat perekonomian bebas dan tidak berpihak kepada pengusaha lokal dan kecil. "Muncul- nya supermarket dan franchise yang ada di pasaran sangat menyakitkan", lanjutnya. Pada 2012 terdapat 350 waralaba asing di Indonesia dan pada Maret 2013 sudah mencapai angka 400. Tingkat pertumbuhan waralaba asing mencapai 6 - 7 persen per tahun dan itu melampaui pertumbuhan waralaba lokal yang hanya mencapai 3 persen. "Minimarket kian menjamur di mana- mana, bahkan hingga daerah terkecil di pedesaan. Tidak ada perlindungan terhadap pasar tradisional dan pengusaha kecil di daerah. Tentunya itu mematikan mata pencaharian masyarakat kecil," lanjutnya. "Sistem ekonomi liberal tidak cocok, karena melanggar UUD NRI Tahun 1945, sistem yang berlaku saat ini tidak mencerminkan perlindungan terhadap pelaku ekonomi kecil," tutur Sabri. Menurutnya, saat ini pemerintah perlu mengembalikan sistem perekonomian kepada sistem kerakyatan. "Apa yang perlu dicontoh oleh pemerintah dan pengusaha saat ini adalah bagaimana para pendiri bangsa mendirikan ekonomi dengan tujuan untuk menyejahterakan masyarakat, yang sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia", kata Sabri yang juga merupakan seorang politisi sendiri perlu dibangun roh tata ekonomi usaha b e r s a m a y a n g m e m b e r i k a n kesempatan kepada seluruh rakyat untuk berpartisipasi sebagai pelaku ekonomi. "Pemerintah harus menata ekonomi Indonesia kembali, dengan mengembangkan sektor ekonomi pada basis dan kebutuhan masyarakat, seperti pengembangan ekonomi pada sektor logistik dan pangan d a l a m n e g e r i d a n t e n t u n y a pembangunan transportasi antarpulau yang memadai", lanjutnya. Menurut Sabri UMKM, Fondasi Perekonomian Indonesia Memang harus diakui bahwa UMKM merupakan potensi yang sangat strategis dan kontribusinya yang begitu cukup berperan dalam per- ekonomian nasional. Selain memiliki jumlah yang besar, UMKM juga menyebar hingga ke pelosok pedesaan. Dengan berbagai spesifikasinya, terutama modalnya yang kecil sampai tidak terlalu besar, UMKM dapat 13
Laporan Utama menghasilkan produk dalam waktu yang lama dan terlalau manajemennya yang relatif sederhana serta jumlahnya yang banyak dan tersebar di wilayah nusantara. Hal ini menyebabkan UMKM memiliki daya tahan yang cukup baik terhadap berbagai gejolak ekonomi. UMKM juga terbukti dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak dibanding usaha besar. Artinya, dengan penyerapan tenaga kerja yang cukup banyak UMKM dapat membantu kesejahteraan perekonomian Indonesia. tidak Untuk memberdayakan UMKM diperlukan peranan pemerintah, lembaga - lembaga keuangan dan pelaku usaha. Di sini peranan pemerintah adalah memutuskan kebijakan - kebijakan yang memberi- kan iklim kondusif bagi dunia usaha. Pada sisi lain, lembaga keuangan berposisi sebagai perantara keuangan untuk mengoptimalkan pemberdayaan UMKM. Sementara itu, para pelaku usaha memiliki peranan pokok bagi perkembangan UMKM karena pelaku usaha memiliki potensi yang kuat dalam pertumbuhan UMKM Yugi, salah seorang Pengurus Kadin mengatakan, pemerintah dan swasta memiliki peran yang besar. Ia mengharapkan adanya perlakuan yang sama terhadap seluruh sektor UMKM, seperti apa yang pernah di- lakukan pemerintah pada tahun 70-an hingga 80-an bagi petani sawit, dengan kemudahan pemberian modal berupa pupuk ataupun bibit plasma. Bantuan bagi petani sawit tersebut, telah membawa Indonesia sebagai negara pengekspor terbesar kelapa sawit di dunia hingga saat ini. Bantuan berupa uang tunai sebisa mungkin harus dihindari, agar peng- gunaannya tidak untuk membeli kebutuhan konsumtif. Namun, sebagian besar sektor UMKM, masih menyisakan per- masalahan seperti kurangnya akses permodalan dan terbatasnya pembiayaan, kualitas sumber daya manusia yang menjadi pelaku usaha. Permasalahan juga masih lainnya membe lit, baik menyangk ut infrastruktur sarana dan prasarana, akses informasi, akses pasar maupun implikasi dari pemberlakuan otonomi daerah. Sebagai Wakil Ketua Kadin bidang Perikanan dan Kelautan, Yugi juga menyoroti besarnya potensi daerah di Indonesia Timur pada sektor industri perikanan serta kelautan, yang harus dikembangkan oleh pemerintah dan pengusaha Indonesia. "Jangan sampai kita mengalami potential lost atas kelautan Indonesia," harapnya. Kadin bersama pemerintah telah melakukan kerja sama dalam mendukung "Ekonomi Biru" dalam pengembangan kapasitas per- ekonomian, baik dalam sektor pangan, perikanan, maupun industri kelautan. Indonesia memiliki kualitas hasil perikanan yang sangat baik dan memiliki potensi yang besar dalam perekonomian. "Ikan yang ada di Indonesia telah diakui sebagai kualitas ikan terbaik di dunia, termasuk oleh negara Jepang sendiri sebagai konsumen ikan terbesar," kata Yugi lagi. Ia optimis, bahwa potensi ikan di Indonesia ke depannya akan semakin berkembang dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang bergantung di sektor kelautan. Sejak tahun 2012, Kadin telah menjadi penjamin bagi kelompok usaha atau koperasi perikanan untuk mengakses kredit usaha rakyat. Selama ini, usaha mikro, kecil, dan menengah sektor perikanan kesulitan mengakses kredit perbankan. Sejak tahun 2012, Kadin menjadi penjamin Kredit Usaha Rakyat bagi kelompok usaha perikanan di Sulawesi Selatan dan Bali. Pakar Ekonomi, Faisal Basri, menyebutkan salah satu upaya yang dapat dilakukan agar perekonomian bisa tumbuh dan sejajar dengan negara lain, adalah memperkokoh landasan dan meningkatkan daya tahan dan daya saing produk yang dihasilkan oleh perusahaan melalui produk yang dihasilkan bermutu tinggi. "Diperlukan kemandirian f i n a n s i a l y a n g m e m b e r i k a n kesempatan lebih luas untuk mengolah kekayaan alam guna menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi dan hal ini dapat mempercepat kemakmuran rakyat yang lebih merata" paparnya. Hal tersebut dipertegas oleh CEO Bimasena Ir. Michael Sumarijanto, MBA yang mengatakan kita harus menjadi tuan di negeri sendiri, keluar dari penjajahan bangsa lain, namun tidak mengabaikan tanggung jawab global sebagai masyarakat dunia. Dalam hal ini, kepentingan nasional adalah utama dan diutamakan. Setiap usaha pembangunan nasional harus menempatkan posisi rakyat dan kepentingan rakyat sebagai faktor utama, sejak dari titik awal pemikiran, titik tolak, proses dan sekaligus sampai tujuan akhirnya. Kepentingan Nasional Sebuah pembangunan nasional harus dilakukan melalui suatu perencanaan pembangunan dengan menetapkan strategi dasar yang mencakup tujuan pembangunan nasional dan penentuan prioritas pembangunan. Masa depan Indonesia harus didesain dan ditata dengan strategi pembangunan yang telah digariskan sesuai dengan amanat peraturan dan perundangan yang berlaku. Pembangunan nasional di- laksanakan secara berencana, m e nye l u r u h , t e r p a d u , t e r a r a h , ber tahap, dan berlanjut untuk memicu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju. Pembangunan nasional di- laksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama dalam pembangunan nasional. 14
Laporan Utama Dalam proses pembangunan nasional, kata Michael, paling tidak ada lima komponen bangsa yang memiliki peran sangat dominan dan strategis; pemerintah, swasta (dunia usaha), masyarakat, profesional, dan intelektual. Untuk mendorong partisipasi dan peran swasta maupun masyarakat dalam pembangunan nasional, maka membangun kemitraan strategis antara pemerintah, swasta dan masyarakat dengan dukungan kaum profesional dan intelektual, merupakan langkah bijak dan cerdas yang harus diwujudkan bersama. Sedangkan Andrew Susanto, seorang pengusaha yang tengah mengikuti Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke-50 di Lemhannas RI kembali menegaskan, pengusaha memegang peranan penting sebagai salah satu pelaku utama dalam ekonomi pembangunan negara. Memang, faktanya saat ini pengusaha dapat dikatakan sebagai salah satu komponen/pilar penting dalam pembangunan nasional. Tak hanya itu, pengusaha juga dianggap sebagai salah satu pilar demokrasi yang saat ini juga tengah berkembang. Oleh karena itu, pengusaha dalam menjalankan dunia usaha tetap harus mengutamakan kepentingan nasional. Kepentingan nasional yang harus dilandasi oleh semangat dan rasa kebangsaan yang kuat. Tak hanya itu, pengusaha harus dapat memahami kebangsaan dan mengaplikasikannya dalam menjalankan usaha. Andrew yang merupakan Wakil Sekretaris Jenderal Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, tak menyangkal jika dalam berbisnis, hal mencari keuntungan adalah suatu keharusan agar perusahaan tidak kolaps atau gulung tikar. Namun konsepsi wawasan kebangsaan penting untuk ditanamkan di dalam diri setiap pengusaha agar usaha itu dapat yang mereka jalankan lebih diarahkan untuk kepentingan masyarakat luas. Menurut penilaian- nya, jika diskalakan dari 0 hingga 10, pengusaha-pengusaha di Indonesia secara keseluruhan dari Sabang sampai Merauke, secara rata-rata berada pada angka 6 untuk wawasan kebangsaannya. Tetapi bagi Sony Subrata, sosok pria yang juga keturunan Tiong Hoa mengatakan, wawasan kebangsaan itu seharusnya sudah menjadi bagian penting dari setiap usaha dan perusahaan di Indonesia. "Kalau pengusaha berbisnis hanya untuk i t u m e n g a n u l i r k e u n t u n g a n , kemampuan pengusaha itu sendiri untuk berbisnis semaksimal yang ia mampu. Jadi ia mereduksi dirinya sendiri kalau ia tidak menggunakan wawas an kebangsaan dal am berbisnis", ungkapnya bernada filosofis. Seperti Sony, Andrew pun merasa miris ketika melihat di lapangan Sumber : ANTARA FOTO/Darwin Fatir/ed/pd/13 15
Laporan Utama banyaknya pengusaha yang ter- kesan beranggapan bahwa usaha mereka itu lebih penting daripada upaya untuk memajukan bangsa. Padahal menurutnya, dasar kebangsaan Pancasila yang kita miliki sangat bagus. Pengusaha Indonesia harus ber- beda dengan pengusaha asing. D e n g a n b e k a l p e m a h a m a n yang tepat atas nilai-nilai dari sila Pancasila, mereka akan menyadari bahwa di samping berusaha mendapatkan keuntungan, akan timbul kesadaran, aktivitas usaha yang dilakukan bisa bermanfaat untuk kepentingan membangun bangsa. Menurut keyakinan Andrew, jikalau dua hal tersebut bisa disinergikan, ia merasa tidak akan lama kita akan maju. Sebagai wadah dan wahana pembinaan, komunikasi, informasi, representasi, konsultasi, fasilitasi dan advokasi pengusaha Indonesia, Kadin telah menjalin kerja sama dengan Le mhannas RI dalam bidang pe mantapa n nilai-nilai kebangsaan untuk para pengusaha. Menurut Direktur Eksekutif KADIN Rahardjo Jamtomo, kerja sama ini merupakan wujud dari kesadaran bersama tentang pentingnya menyebarkan paham dan nilai-nilai kebangsaan di kalangan para pengusaha. "Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sedianya mem- b u k a p e n d i d i k a n w a w a s a n kebangsaan bagi pengusaha. Intinya kita ingin mengajak pengusaha untuk mengkaji dimensi-dimensi lain dari kehidupan berbangsa selain sekadar mencari keuntungan," ucap Gubernur Lemhannas RI Budi Susilo Soepandji. Ia juga menambahk an, upaya penyemaian nilai-nilai kebangsaan di kalangan pengusaha tersebut tidak terlepas dari tugas yang di- emban oleh Lemhannas RI. Dalam beberapa tahun belakangan ini, Lemhannas RI memang telah menjalin komunikasi dengan para Pengusaha Nasional, Kadin, dan HIPMI untuk menggali gagasan dan menghimpun berbagai masukan. Melalui pertemuan dan berbagai diskusi tersebut Lemhannas RI ber- sama para pengusaha nasional men- capai kesepakatan untuk melakukan kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi para Pengusaha Nasional dimana kesepakatan tersebut dicapai atas dasar cita-cita dan kepentingan nasional. "Perlu ada suatu diskusi mencari titik temu k alangan elite dari pengusaha ini dengan pihak Lemhannas RI. Dalam perjalanannya para pengusaha membuka diri, Lemhannas RI juga membuka diri. Mereka setuju sekali supaya diadakan suatu penataran atau pendidikan tentang nilai-nilai kebangsaan bagi pengusaha," jelas Budi Susilo Soepandji. Menurutnya, para pengusaha ini harus diberi koridor. Mereka harus tenang dalam menjalankan bisnis, tetapi mereka juga harus tahu hal yang boleh dan yang tidak boleh, khususnya dalam koridor negara kebangsaan dan koridor kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dari sisi pengusaha, penilaian Andrew Susanto yang juga anggota Kadin, mengatakan program pemantapan nilai-nilai kebangsaan untuk pengusaha yang diadakan Lemhannas RI tersebut menurutnya sudah baik, kendati efektivitasnya belum dapat diketahui secara pasti. Tapi yang jelas, adalah lebih baik bagi kita melakukan sesuatu daripada tidak melakukan sama sekali. Dengan terbangunnya nilai-nilai kebangsaan pada diri pelaku usaha, baik pada level rendah, menengah, maupun atas diharapkan dalam melakukan aktivitas usahanya tidak hanya sekadar mencari keuntungan semata. Semua pihak harus tetap berpegang pada semangat, rasa dan paham kebangsaan demi kepentingan bersama yang lebih luas, yakni kepentingan nasional. Ada tiga hal penting terkait dengan paham kebangsaan yang harus di- pahami dan diaktualisasikan oleh setiap anak bangsa, yaitu rasa ke- bangsaan, paham kebangsaan dan semangat kebangsaan. Tiga hal inilah yang menjadi sumber perekat per- satuan dan kesatuan yang paling besar karena rasa kebangsaan lahir dan tumbuh dari sejarah dan budaya bangsa. Jika rasa kebangsaan sudah dimiliki dalam diri seseorang, maka selanjutnya yang tumbuh adalah paham kebangsaan. Menurut Budi Susilo Soepandji, dalam menjalankan kegiatan usaha di Indonesia, para pengusaha hendaknya tidak hanya melihat dari perspektif ekonomi da lam ar ti mencar i keuntungan, tetapi ada perspektif lain yang harus dilihat, yakni perspektif sosial budaya, perspektif politik, perspektif ideologi, dan perspektif menjaga pertahanan dan keamanan. "Jadi perspektif Lemhannas RI mengenai pengusaha yang ideal seperti apa, adalah pengusaha yang secara ekonomi untungnya besar namun tidak meninggalkan ideologi, politik, Hankam, dan Sosial Budaya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ideologi, Politik, Sosial Budaya, Hankam, yang di-generate dengan kekuatan ekonomi", katanya menjelaskan. Sony Subrata menjelaskan kembali, pengusaha dan wawasan kebangsaan itu bukanlah sesuatu yang utopia, melainkan sesuatu yang nyata, yang bisa dilaksanakan dan bisa dibuktikan dan pada akhirnya mampu membuat suatu perusahaan menjadi lebih eksis dalam berbisnis. Menurut orang nomor satu di Lemhannas RI, Budi Susilo Soepandji, Indonesia memang harus mewujudkan cita-cita menjadi negara kaya, maju dan modern, tetapi tetap dengan berkepribadian bangsa ciri-ciri Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila. Dalam konteks itulah para pengusaha Indonesia perlu memiliki perspektif kebangsaan. 16
Laporan Utama Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A. Menyemai Wawasan Kebangsaan Di Ranah Pengusaha D inamika dan demokrasi di Tanah Air seluas- membuka luasnya kepada masyarakat untuk berperan dalam pembangunan. Kondisi ini memungkinkan berkembangnya kreativitas, prakarsa, dan daya cipta masyarakat yang mendo ro ng m eluasnya partisipas i dar i seluruh m a s y a r a k a t t e r m a s u k di dunia usaha. Ruang kebebasan pun terkuak membuat peran para pengusaha dan dunia usaha swasta kian signifikan sebagai lokomotif pembangunan ekonomi Negara Kesatuan Republik Indonesia. globalisasi arti luas untuk kesejahteraan rakyat dan untuk pertahanan keamanan," kata Gubernur yang dikenal ramah ini kepada Swantara, Rabu (12/6). fenomena itu merupakan hal wajar seperti dinamika dari sebagai wujud berbangsa dan bernegara, sejauh politisi dan pejabat yang muncul karena peran mereka di dunia usaha itu bekerja dengan baik, amanah, dan senantiasa berada dalam koridor wawasan kebangsaan. Bagi Budi Susilo, ruang itu, peranan politik dunia usaha swasta juga terus meningkat. Kalau dulu banyak politisi dan pejabat pemerintah yang Sejalan dengan sentralnya para Kian d a l a m p e n g u s a h a ekonomi me nent ukan itu, di satu sisi Negara me mang me rupakan konsekuensi yang tidak bisa dihindari, bahkan bisa jadi berkah bagi pertumbuhan ekonomi, tetapi di sisi lain menyimpan kekhawatiran akan kemungkinan adanya kendala kont rol atas kebe ba san usaha yang diberikan, yang bisa saja mengganggu kihidupan berbangsa. pasar lebar, Menuru t Gu bernur Lembaga K etahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI), Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A., berbeda dengan dulu ketika negara hadir secara dominan di setiap kehidupan masyarakat, iklim demokrasi ekonomi saat ini menempatkan pengusaha di posisi yang sangat sentral, p e r a n n y a terutama p e m b i a y a a n d a l a m kehidupan bernegara. "Filosofinya pengusaha itu ka n kerja sesedikit mu ng kin da n mencari seban yak keuntunga n mungkin...ha..ha..ha. Bagi pengusaha kalau tadinya untung tujuh persen terus sekarang lima rugi, persen, padahal kan masih untung.. ha..ha...ha," kata Budi Susilo sambil tergelak. untung itu masih "Ekonomi Indonesia ini hidup dan berkembang karena ada pengusaha- pengusaha. Nah, pengusaha- pengusaha ini membayar pajak. Pajaknya dipakai untuk gaji pegawai negeri, belanja pendidikan, untuk memperbaiki infrastruktur, dan dalam ikut menentukan maju mundurnya suatu sekarang semakin banyak pengusaha yang mengendalikan bahkan semakin banyak pengusaha yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), bahkan menteri. perusahaan, Menurut peraih gelar doktor dari Ecole Centrale de Paris, Perancis, dengan predikat tres honorable ini, seharusnya sebagai mahluk sosial dan sebagai Warga Negara Indonesia, politisi, 17
Laporan Utama para pengusaha tidak selayaknya melulu memikirkan keuntungan, tetapi juga harus memikirkan hal- hal lain menyangkut kepentingan masyarakat dan bangsa. ini "Nah, karena pengusaha menghasilkan dana dengan apa yang ada di Indonesia, di bumi pertiwi Indonesia, dan di dalam koridor kebijakan nasional serta dalam teritorial dan pengamanan Indonesia yang berdasarkan Pancasila, maka tahu bahwa para mereka perlu pengusaha tidak bisa hanya ini sekedar mengeruk kekayaan alam Indonesia tanpa ada batas. Harus tahu juga bahwa pajak mereka dipergunakan untuk kemaslahatan orang banyak. Mereka juga harus tahu ada batas-batas kebangsaan itu apa pilarnya, apa yg boleh apa yg tidak boleh," katanya. Memang, pemerintah, DPR, dan para pemangku hukum telah membuat regulasi untuk mengatur dunia usaha, namun tetap harus ada kontrol dari dalam diri si pengusaha berupa kesadaran berbangsa. Atas dasar itu, Lemhannas pun terpanggil mengkaji hal yang sebaiknya kalangan bisnis dilakukan oleh Indonesia di tengah berbagai godaan dan guncangan yang kini tampak sebagai fenomena global itu. "Lembaga Ketahanan Nasional Republik sedianya Indonesia membuka pendidikan wawasan kebangsaan bagi pengusaha. Intinya kita ingin mengajak pengusaha untuk mengkaji dimensi-dimensi lain dari kehidupan berbangsa selain sekedar mencari keuntungan," katanya. Budi Susilo berpendapat, upaya penyemaian nilai-nilai kebangsaan di kalangan pengusaha tersebut tidak terlepas dari tugas yang diemban oleh Lemhannas RI. "Harus dipahami dulu fungsi Lemhannas RI yang empat itu karena itu lah landasannya." Empat fungsi Lemhannas RI itu adalah Pertama, menyelenggarakan pendidikan penyiapan kader dan tingkat pemantapan nasional yang berpikir integratif dan profesional, memiliki watak, moral dan etika kebangsaan, berwawasan nusantara serta memiliki cakrawala 18 pimpinan pandang yang universal. Kedua, menyelenggarakan pengkajian yang bersifat konsepsional dan strategis mengenai berbagai permasalahan nasional, regional, dan internasional yang diperlukan oleh Presiden, guna menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, menyelenggarakan pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, Republik nilai-nilai Pancasila serta nilai-nilai kebhinnekatunggalikaan. Keempat, membina dan mengembangkan kerjasama dengan hubungan berbagai instansi terkait di dalam dan luar negeri. itu, titik beratnya pemantatapan kebangsaan pada pengusaha. Lemhannas RI sebagai pengemban tugas pemantapan nilai-nilai kebangsaan merasa terpanggil untuk menyemaikan kesadaran berbangsa di kalangan pengusaha," kata pria kelahiran Yogyakarta, 27 oktober 1954 ini. "Pada fungsi ketiga Dengan jernih dan runtut, Budi Susilo menguraikan bahwa materi yang akan diberikan pada pendidikan wawasan kebangsaan bagi para pengusaha tersebut meliputi situasi politik global, kepemimpinan, wawasan nusantara, dan ketahanan nasional. dengan materi yang diberikan ke kepala daerah. sejumlah Meski demikian materi tambahan bagi pengusaha. Pengusaha perlu diberi tambahan materi strategi bisnis di tataran global. tidak Arahnya agar nasionalisme tergerus. Makanya sejarah dan cita- cita bangsa diajarkan," kata mantan Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia ini. "Itu sama ada Menurut Budi Susilo, para pengusaha ini harus diberi koridor. Mereka harus tenang dalam menjalankan bisnis, tetapi mereka juga harus tahu hal yang boleh dan yang tidak boleh, khususnya dalam koridor Negara Kebangsaan dan koridor kesejahteraan masyarakat Indonesia. jadi kalau pengusaha hanya cari untung saja maka bisa saya keruk itu kekayaan alam indonesia, saya habiskan tanpa melihat lingkungan, saya keruk masa bodoh dengan buruh yang miskin kena polusi atau masa bodoh dengan pendidikan mereka. Itu sudah enggak boleh lagi. Atau saya pengusaha yang berkaitan dengan pabrik di rumah, enggak boleh mengeksploitasi buruhnya sampai melebihi kapasitas yg ditentukan undang-undang," tutur dosen teladan tingkat nasional pada 1994 ini. "Contoh saya Sebelum menyelenggarakan pendidikan wawasan kebangsaan bagi para pengusaha, Lemhannas RI telah melakukan kajian-kajian agar pendidikan kebangsaan ini berlangsung produktif dan tepat sasaran. Salah satu langkah terkait dengan kajian tersebut, Lemhannas menjalin komunikasi dengan para Pengusaha Nasional, KADIN, dan HIPMI untuk menggali masukan- masukan. Pada saat pertemuan tersebut Lemhannas RI dan para pengusaha nasional mencapai kesepakatan untuk melakukan kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi para Pengusaha Nasional. Kesepakatan tersebut dicapai atas dasar cita-cita dan kepentingan nasional. "Perlu ada suatu diskusi mencari titik temu elit dari pengusaha ini dengan orang-orang Lemhannas. Dalam perjalanannya para pengusaha juga membuka diri, Lemhannas membuka diri. Mereka setuju sekali supaya diadakan suatu penataran atau pendidikan tentang nilai-nilai kebangsaan bagi pengusaha," jelas Budi Susilo. Dari sisi pengusaha pun bukan terkait dengan tanpa ini. Keluhan masalah kebangsaan tersebut antara lain para pengusaha itu merasa masih ada kecurigaan terhadap pengusaha etnis tertentu, sehingga kalau terjadi kasus, etnis tertentu itu kerap dikalahkan atau dirugikan, baik secara fisik maupun non fisik. keluhan "Sebelum revolusi mereka kena permasalahan, waktu revolusi juga
Laporan Utama kena. Selesai revolusi juga kena. Ada suatu huru hara yang berdampak psikologis dan non psikologis atau fisik. Mereka juga minta agar diberi kesempatan menyampaikan uneg- uneg. Wah bagus sekali. Minimal penataran itu ada dua sisi positif. Sisi pengusaha itu sendiri jadi tahu yang boleh dan gak boleh. Di sisi pengambil kebijakan atau pemerintah, bisa tahu apa harapan para pengusaha." "Penentu kebijakan juga tahu kalau pengusaha melempem, pajaknya turun, mereka juga akan mati juga karena ada dalam kapal yang sama ini. Dari sini diharapkan ada sinergi antara pengusaha dan penguasa yang membuat kebijakan. Ini bisa menguntungkan seluruh bangsa Indonesia dalam memajukan kesejahteraan umum dan kecerdasan bangsa," kata Budi Susilo. me- ngatakan, kerjasama atau sinergi itu sangat penting sebagai upaya dunia usaha dan Lemhannas RI meng- antisipasi permasalahan ekonomi nasional, mengembangkan wawasan bisnis, serta melakukan pengkajian strategis dalam mengembangkan potensi pertumbuhan ekonomi agar lebih baik. Selanjutnya Budi Susilo Menurut peraih Tanda kehormatan Negara Bintang Yudha Dharma Naraya ini, respon dari pengusaha sangat positif terhadap pendidikan wawasan kebangsaan tersebut. "Pengusaha- pengusaha yang ikut di dalam kajian a t a u p e n d i d i k a n y a n g e l i t d i Lemhannas RI itu sangat responsif. Mereka aktif sekali. Malah kalau bisa mereka mengharapkan diperbesar. Malah mereka ngomong sama saya 'pak jangan hanya pengusaha, politisi juga pak'." Melihat respon positif tersebut, kemudian dirancang pelatihan khusus pengusaha selama dua minggu. "Malah ditawar bagaimana kalau enggak usah dua minggu, empat hari aja deh. Itu sudah diujicoba tahun lalu selama tiga sampai empat hari. Mereka memberi respon sangat positif. Mereka mengharapkan dilanjutkan tahun ini," kata Budi Susilo. bagi para Selama di Lemhannas RI, para mendapat pengusaha yang kegiatan ceramah mendorong jiwa kebangsaan dan nasionalisme, karena dalam perspektif Lemhannas RI seorang pengusaha Indonesia selayaknya bukan hanya mencari keuntungan sebesar- besarnya tetapi harus memiliki nilai- nilai kebangsaan yang disemaikan melalui kegiatan usahanya. tersebut serta itu "Kalau pure pengusaha, kerja sedikit mungkin untung sebanyak p e r s p e k t i f m u n g k i n . K a l a u Lemhannas RI, tapi tidak lengkap. Apa yg dikerjakan pengusaha harus dalam semangat untuk memajukan seluruh komponen bangsa ini," kata Budi Susilo. itu boleh Menurut pria penggemar musik ini, dalam menjalankan kegiatan usaha di Indonesia, para pengusaha hendaknya tidak hanya melihat dari perspektif ekonomi dalam arti mencari keuntungan, tetapi ada perspektif lain yang harus dilihat, yakni perspektif sosial budaya, perspektif politik, perspektif ideologi, dan perspektif menjaga pertahanan dan keamanan. "Jadi perspektif Lemhannas RI mengenai pengusaha yang ideal seperti apa, adalah pengusaha yang secara ekonomi untungnya besar namun tidak meninggalkan ideologi, politik, Hankam, dan Sosial Budaya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ideologi, Politik, Sosial Budaya, Hankam, yg di-generate dengan kekuatan ekonomi," katanya. Menurut Budi Susilo, di dunia usaha tidak sedikit pengusaha yang memiliki wawasan kebangsaan dan berjiwa negarawan. "Saya enggak boleh menyebut nama. Tapi kita bisa melihat pengusaha-pengusaha yang juga bayar pajaknya bagus. Lihat pengusaha yang paham kebhinekaan, artinya tidak membedakan orang Indonesia yang terdiri dari berbagai suku. Kalau pengusaha yang hanya etnis membolehkan masuk tertentu, secara ekonomi mungkin bagus, tapi menurut Lemhannas itu tidak sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan." Indonesia tentunya itu Filosofinya pengusaha itu kan kerja sesedikit mungkin dan mencari keuntungan sebanyak mungkin... ha..ha..ha. Para pengusaha dan penguasa juga harus belajar dari sejarah bahwa dalam menjalankan pembangunan di Indonesia, perspektif ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi sebagai indikator, tidak bisa menjadi satu-satunya pertimbangan. "Bangsa ini masih perlu pemersatu didalam menjalankan kehidupan bernegara ini. Ada contoh-contoh lah. Tahun 60-an ada kejadian rasialis. Pada 98 ada kerusuhan. Waktu itu, apa sebelumnya dari perspektif ekonomi Indonesia enggak baik? Ekonomi kita bagus toh. Wong Indonesia ketika itu masuk kategori macan Asia," kata Budi Susilo mengingatkan. satu Indonesia di Lemhannas RI memang harus mewujudkan cita- cita menjadi Negara kaya, maju dan modern, tetapi tetap dengan ciri- ciri berkepribadian bangsa Indonesia yang berpondamen pada Pancasila. Dalam konteks itulah para pengusaha Indonesia perlu memiliki perspektif kebangsaan. Apakah pengusaha Indonesia cukup puas hanya mencari untung dengan berniaga atau mengeksploitasi sumber daya alam? Atau mereka ingin berkiprah lebih luas dengan membangun Negara Indonesia yang adil, makmur, dan bermartabat? Di sinilah kiranya arti penting prakarsa Lemhannas RI mengajak para pengusaha untuk memahami wawasan kebangsaan sebagai koridor dalam menjalani hidup dan menjalankan usaha di Bumi Pertiwi Indonesia. Menurut orang nomor ini, 19
Laporan Utama Jusuf Kalla Ketua Umum PMI Periode 2009 - 2014 UMKM sebagai Fondasi Ekonomi Bangsa Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla, atau biasa dikenal dengan sebutan JK, meru- pakan salah satu tokoh nasional yang dikenal sukses baik di dunia usaha maupun politik. Pria berdarah Makassar ini terlebih dulu sukses mengukir karier di dunia usaha sebelum akhirnya terjun ke dunia politik tanah air. Ia pernah menjabat sebagai menteri pada era pemerintahan Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri, dan menjadi ketua umum Partai Golongan Karya periode 2004 - 2009. Mencalon- kan diri sebagai wakil presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono pada Pemilihan Umum Presiden 2004, ia pun akhirnya menjadi Wakil Presiden RI yang ke-10 periode 2004 - 2009 mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Berikut ini merupakan hasil wawancara Majalah Swantara dengan pria kelahiran 71 tahun silam ini yang sekarang aktif sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) periode 2009 - 2014 dan juga Ketua Umum Pengurus Pusat Dewan Masjid Indonesia periode 2012 - 2017, pada Jumat (31/5/2013) di Kantor Pusat PMI di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Globalisasi perdagangan sudah tidak bisa lagi dihindarkan. Secara umum, bagaimana kesiapan pelaku usaha/pengusaha Indonesia dalam menghadapinya? Globalisasi itu kan sudah lama. Globalisasi itu karena keterbukaan, sistem karena teknologi, karena transportasi berubah sedemikian rupa, dan sistem media yang sangat terbuka hingga akhirnya batas-batas negara tidak jelas lagi. Ya, tentu pengusaha yang ingin berusaha luas harus mempunyai secara harus tertentu, standar-standar bersaing dengan [produk/jasa, Red] dalam negeri maupun luar negeri. Jadi globalisasi itu meningkatkan daya saing. yang Tiga hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan daya saing adalah, pertama, kualitas, kedua harga, kecepatan. Kecepatan di sini artinya kecepatan kita dalam berproduksi dan dalam delivery. Misal, kalau pesan barang dari China dalam sebulan bisa datang. Kalau kita pesan dari India 20 dan ketiga mungkin tiga bulan baru datang. sangat penting. Jadi kecepatan Pemerintah turut mendukung melalui kebijakan infrastuktur. Jadi untuk masalah kesiapan , yang siap ya siap, yang tidak siap ya tidak siap. Tidak semua orang berdagang secara internasional, kan? Yang mau impor, ekspor, investasi, ya tentu harus ada standar-standar yang dipenuhi. Jadi pengusaha yang pasarnya domestik, cukup domestik. Tapi memang tetap dipengaruhi oleh pedagang internasional. bagaimana khusus, kesiapan dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sendiri? itu kan Secara lingkungannya kecil. Jadi selalu siap saja. Siap sesuai dengan lingkungannya. Kalau dia pengusaha mebel untuk kebutuhan kecil, untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Kalau dia pengusaha makanan untuk lingkungan sekitarnya, ya tergantung lingkungan sekitarnya itu. Harus siap. Tidak siap bagaimana mau dagang? UMKM otomatis hanya perhatian yang cukup besar, namun masih ada bahwa mereka kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk lebih memberdayakan UMKM? UMKM memiliki keluhan Itu kan dilihat dulu alasannya apa? Pengusaha kecil itu pertama dikasih diberikan fasilitas kredit, diberikan kesempatan dalam pengerjaan proyek-proyek. Sebenarnya ada sejak kesempatan-kesempatan seperti ini. Dari pemerintah kita sebenarnya ada cukup upaya. Kita ada kementerian untuk urusan ini. Tidak banyak negara yang punya kementerian semacam ini (Kementerian Koperasi dan UKM, red). Negara ini kan kemampuannya terbatas. Walaupun upaya itu ada, tapi kemampuannya terbatas. kesempatan, dulu Bagaimana kontribusi pengusaha UMKM dalam peningkatan per- tumbuhan perekonomian nasional? Pengusaha kecil jauh lebih besar (jumlahnya, Red] dari pengusaha
Laporan Utama menengah. Pengusaha kecil kan semuanya yang di sekitar kita ini, yang dagang-dagang. Yang jaga warung, yang bikin usaha kecil, yang di toko-toko kecil, yang di pasar. Itu kan semuanya usaha kecil yang bagus, yang mampu, yang harus dikembangkan. Kalau sudah berkembang, usaha kecil bisa menjadi usaha menengah dan usaha besar. Jadi usaha kecil dan menengah itu merupakan fondasi ekonomi bangsa dengan peranan yang besar. sistem kerja outsourcing (kontrak) yang saat ini banyak dikeluhkan oleh para pekerja, bagaimana sebenarnya Bapak memandang masalah ini? Mengenai fenomena Sistem pekerjaan outsourcing itu sebenarnya adalah pekerjaan spesialis. Katakanlah ada perusahaan yang butuh tukang las untuk proyek, maka mereka meng-hire banyak tukang las, tapi hanya untuk pekerjaan itu. sebenarnya pekerjaan outsourcing itu pekerjaan-pekerjaan Jadi yang spesialis dan tidak dalam jangka panjang. Kalau jangka panjang, yang bersangkutan harus menjadi pegawai tetap. Kalau jangka pendek kan butuhnya hanya sebentar. 2014, banyak pengusaha yang terjun ke dunia politik. Apakah femonena ini merupakan sesuatu yang positif dalam dunia perkembangan perpolitikan di tanah air? Menghadapi Pemilu Fenomena tersebut disebabkan yang Undang-Undang oleh menyatakan bahwa PNS, TNI dan Polisi tidak boleh ikut partai politik. Akibatnya yang bisa ditarik oleh partai politik itu tentu orang-orang swasta, yang bukan PNS. Nah, dalam rangka demokrasi sekarang ini, biaya politik itu mahal, katakanlah kampanye langsung dan sebagainya. Akibatnya, yang masuk itu hanya orang-orang swasta yang mampu (secara finansial, Red), dan jatuhnya ya ke para pengusaha itu, sebagiannya. Tentu ini sebenarnya merugikan dunia usaha karena mengurangi orang- orang "baik" di bidang usaha, akibat masuk politik. Makanya dalam banyak kesempatan saya katakan, mudah- mudahan pengusaha jangan terlalu cepat masuk [terjun ke dunia politik, Red]. Jadi, lebih baik mereka fokus ke dunia usaha dulu. Bagaimana agar pengusaha, dalam mencari laba yang sebesar- besarnya, berlandaskan pada wawasan kebangsaan dalam seluruh kegiatan usahanya? tetap Yang penting perusahaan itu berkembang, bertumbuh dengan baik dan Jadi sebenarnya laba itu urusan kedua. Usaha tidak mungkin bertumbuh tanpa untung kan? Tentu kita harapkan itu memiliki wawasan kebangsaan. Yang dimaksudkan wawasan kebangsaan untuk pengusaha itu adalah, yang pertama, dia bayar pajak dengan benar; kedua, dia mempekerjakan meningkatkan orang; 21 semakin besar. semua pengusaha ketiga,
Laporan Utama produktivitasnya dan daya saingnya [produk/jasa, dibanding dengan Red] negara lain. Dan kemudian dia menyumbang kepada bangsa. Kalau menyumbang kepada bangsa, ya itulah wawasan kebangsaan. Tidak perlu dia berpidato kiri kanan. Yang penting dia membayar pajak, mempekerjakan banyak orang dan menyumbang untuk pendapatan negara. yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan para pengusaha. Itulah Bagaimana dikotomi antara pengusaha pribumi dan nonpribumi, apakah ini merupakan sesuatu yang kita membahayakan sebagai bangsa? integritas Justru berbahaya kalau terlalu timpang. Walaupun kita secara resmi tidak menganggap adanya dikotomi pribumi dan non pribumi, semuanya dianggap bangsa Indonesia. Tetapi kenyataannya juga perlu ada upaya mendorong usaha-usaha kecil agar berkembang, apalagi yang pribumi. Sehingga mereka lebih cepat tumbuh dan terciptalah keseimbangan dalam sistem sosial ekonomi di masyarakat. Kalau tidak, maka bisa timbul masalah. Dalam menjalankan usaha, ter- kadang timbul persoalan lingkungan hidup yang membahayakan keselamatan dan kesehatan masyarakat sekitar tempat usaha. Bagaimana tanggapan Bapak ter- hadap hal ini? Sekarang ada. pengaturannya Lingkungan hidup sudah perusahaannya. kan Pertama, dari segi pengelolaan. Kalau pengelolaannya sumber daya di hutan, dia harus selamatkan hutannya. Kalau di pertambangan, harus keseimbangannya, jangan merusak hutan. Kalau di industri maka dijaga agar limbah- limbah industri dikelola dengan baik agar tidak membahayakan penduduk sekitar. Itu ada aturan-aturannya bagi pengusaha untuk lingkungan hidup. Mesti ada AMDAL-nya. Harus diterapkan secara tegas. tergantung dijaga Sebagai tokoh nasional yang dikenal sukses dalam dunia usaha sekaligus politik, ada kiat dan strategi yang bisa disampaikan untuk para pengusaha Indonesia? (tertawa). Semuanya itu tergantung niat dan tujuan. Tujuan kita berusaha tadi saya katakan, bagaimana sudah dengan perusahaan mempekerjakan orang, bagaimana melaksanakan kewajiban itu sosial, sejahtera dengan usaha kita. Tapi itu semua baru bisa diwujudkan kalau perusahaan itu untung dan efisien. Itu yang pertama untuk dunia usaha. Ya, bekerja keras tumbuh banyak bagaimana rakyat Kemudian kalau yang politik, itu juga ditujukan untuk membangun bangsa. hanya untuk kekuasaan, tentu tidak bisa. Tergantung niat dulu. Tujuan dulu yang mesti dirumuskan untuk diri kita sendiri, bahwa usaha kita ditujukan untuk kemajuan bangsa. (TN) Kalau niatnya 22
Laporan Utama Teddy Rachmat Pemilik Triputra Group Berbuatlah, Jangan Hanya Berwacana T eddy Rachmat, pemilik Triputra Lebih ia mencontohkan nasionalisme yang diusung Chavez di Venezuela, ternyata itu berakibat pada melambungnya inflasi di negara tersebut, atau pun nasionalisme yang diterapkan di Korea Utara yang berujung pada kemerosotan ekonomi. Di Venezuela, semuanya dinasionalisasikan, tapi malah berakibat pada ambruknya ekonomi. Kuba juga begitu", paparnya. memilih "Atau di seperti nasionalisme Singapura? Itu dulu yang mesti kita tetapkan", ujarnya. "Kita juga lihat koperasi yang disebut sebagai soko guru perekonomian nasional, ternyata di sini banyak yang kurang berhasil. Sementara di Selandia Baru koperasi berhasil", tandasnya. ditempatkan pada peringkat ke- 10 orang terkaya se-Indonesia oleh majalah Forbes, tidak merasa puas jika nasionalisme dan wawasan kebangsaan hanya berhenti pada tataran wacana saja. lanjut Group yang merupakan payung dari beberapa perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, logistik, manufaktur, agrobisnis, jasa, dan keuangan, menyatakan bahwa ia sangat mendukung program pemantapan nilai-nilai kebangsaan untuk para pengusaha yang diselenggarakan Lemhannas RI, yang bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin). "Apa sebenarnya wawasan kebangsaan dan nasionalisme itu? kita "Dilihat dari gagasannya, program tersebut baik sekali. Efektif atau tidaknya nanti bisa dilihat dari ada tidaknya perubahan perilaku dari para pengusahanya" katanya. Tapi ia mengakui bahwa perubahan perilaku itu sendiri tidak bisa dilihat dalam waktu seminggu dua minggu. "Yang terpenting jalani saja dulu. Sedikit banyak pasti ada gunanya", tambah Teddy memulai pembicaraan saat diwawancarai Majalah Swantara di kantornya di Menara Kuningan, Jakarta, Selasa (4/6/2013). Pengusaha yang juga aktif di Asosiasi Pengusaha Indo- nesia (Apindo) ini mengaku kalau pemikirannya kerap berbeda dari pandangan mainstream. Tapi ia tidak ragu- ragu untuk mengungkapkan apa yang menurutnya benar, dan untuk hal yang benar. Kadin, dikenal juga sebagai peletak dasar-dasar di Astra. Pada tahun 2002 ia meninggalkan posisi puncak di Astra sebagai president International director Astra dan mendirikan kerajaan bisnisnya sendiri di bawah bendera Triputra Group yang kini omzetnya puluhan triliun Rupiah. Teddy ingin arahnya seperti Singapura, dengan open economy-nya. tentu harus ada sektor-sektor yang harus dilindungi untuk kepentingan itu pro- nasional. Basically, saya free trade. Karena free trade dalam history-nya itu terbukti meng-create wealth. Sebagai perusahaan kita harus paling kompetitif dan efisien. 23 sih "Kalau saya kita itu Tapi Konsep seseorang bisa saja berbeda lain. Cantik bagi dengan orang seorang beda dengan cantik bagi orang lain. Kita harus spesifik. Kalau perlu para ilmuwan berkumpul untuk menjabarkan ini", ungkapnya. Terkait dengan nasionalisme dan wawasan kebangsaan, pengusaha sukses, yang pada tahun 2013 ini
Laporan Utama Hasilnya nanti bisa dibagi dengan mereka yang ketinggalan, atau gagal berkompetisi", ujarnya. Dalam pandangannya pasar bebas adalah yang terbaik karena sudah terbukti oleh waktu. Namun begitu, negara tetap harus bertindak sebagai regulator. "Jangan sampai yang kecil diinjak sampai habis- habisan", tambahnya. "Kenapa pemerintah tidak membuat hal yang sama? Kenapa Pasar Jaya tidak bikin option. Kalau di Korea itu, harga- harga disebarluaskan ke seluruh Korea. tidak ada petani yang dirugikan. Jadi petani selalu dapat the best price. Itu namanya petani", keberpihakan ungkapnya. Jadi kepada Indonesia sudah menandatangani perjanjian APEC dan berbagai macam perjanjian lainnya terkait perdagangan bebas, maka Indonesia tidak boleh setengah- setengah terjun berkompetisi di era ini. "Kita globalisasi perdagangan harus membuka diri, dan itu tidak ada turning back. Yang harus kita lakukan sekarang adalah kita harus lebih bekerja keras agar bisa mengalahkan pihak asing", tuturnya. Menurutnya karena G l o b a l i s a s i p e r d a g a n g a n tentunya akan berdampak pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Pemerintah, menurutnya, sebenarnya sudah berbuat banyak membantu pengusaha UMKM melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan semacamnya, tapi diakuinya memang banyak yang harus dibenahi lagi terkait keberpihakan kepada pengusaha UMKM tersebut. "Sebagai contoh, untuk bunga bank, justru UMKM yang dikenakan bunga lebih besar untuk pinjaman modal, yaitu 20%. Sementara perusahaan besar hanya dikenakan bunga 9%. Ini kan tidak benar. Keberpihakan itu harus ada, tapi kepada yang miskin dan tidak berdaya", cetusnya. terkait dengan keberpihakan, ia menceritakan pengalamannya ketika berada di Korea Selatan. Lebih lanjut "Jadi, di pasar bebas, memang nanti market yang menentukan mana UMKM yang survive dan yang tidak. Tapi tetap harus ada perhatian khusus dari pemerintah", sambungnya. Teddy yang memulai kariernya pada di 1969 kemudian m e n g e n a n g pengalamannya ketika pertama terjun di kali dunia bisnis. Ia dihadapkan pada kenyataan di bahwa yang boleh mengajukan pinjaman ke bank adalah pengusaha pribumi. Sekarang, menurutnya, UU di Indonesia itu jauh lebih baik, bahkan dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia sekalipun. "Di Malaysia ada perbedaan antara pengusaha perlakuan bumiputera (pribumi, Red) dan non- bumiputera Red). Setelah 25 tahun hal ini menimbulkan masalah besar", ujar Teddy. Astra lapangan (non-pribumi, Terkait dengan affirmative action (kebijakan khusus) di dunia usaha yang didasarkan atas race itu (suku) bukan sesuatu yang sustainable (bertahan lama, Red). "Semestinya dalam berusaha kita tidak berpihak berdasarkan race, melainkan kepada yang lemah dan miskin", ungkapnya. tertentu, menurutnya suku apa saja, dan bisa di mana saja, misalnya, di Aceh, di Papua, dan sebagainya. "Itu filosofi yang saya anut. Jangan melihat pada agama atau suku. Yang dilihat, apakah itu mesti diberdayakan seseorang atau tidak", sambungnya lebih lanjut. juga memiliki pemikiran sendiri tentang amanat Pasal 33 UUD 1945 di mana pada ayat tiga dinyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya rakyat. Menurutnya, interpretasi dari ayat tersebut bisa bermacam-macam tergantung konteksnya. Ia kemakmuran "Saya baru pulang dari Korea dan melihat Pasar Jaya-nya Korea di lahan seluas 55 hektar. Sayuran yang dipotong (dipanen, Red) di pagi harinya, itu sudah dilelang di sore hari. Malam-malam sudah sampai restoran. Jadi Fresh dan tidak ada tengkulak-tengkulak", ceritanya. Indonesia "Sekali bangsa memulai melakukan 'affirmative action' berdasarkan race atau lainnya, maka bagaimana menyudahinya?", tanyanya. Jadi sebenarnya, menurut Teddy, keberpihakan itu bisa kepada "Apa perlu pemerintah yang megang? Atau pemerintah hanya mengatur saja?" ungkapnya dengan nada tanya. Baginya kalau dilihat dari konsep profesionalisme, maka semestinya kekayaan alam itu dikelola oleh pemain di dunia usaha yang paling baik dan efisien 24
Laporan Utama sehingga dalam pengelolaannya sumber kekayaan alam itu bisa berdaya saing, dan memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Tapi ia menggarisbawahi bahwa hak mengaturnya (regulasi) harus sepenuhnya di tangan pemerintah. Sementara pemain utamanya adalah dunia usaha atau swasta. Ia memberikan contoh perusahaan air di AS dipegang oleh swasta, bukan pemerintah, namun ternyata pengelolaan air di sana lebih efisien daripada di Indonesia. tetap berada bagaimana "Salah kalau kita berpikir bahwa kita harus dilindungi terus. Tidak ada ruginya kerja sama dengan pihak asing. Kita perlu modalnya, kita perlu ilmunya. Yang penting mereka meng-create value dan teknologi di Indonesia. Untuk itu harus dipilah- pilah mana sektor-sektor yang orang asing boleh full", ujarnya. siap bersaing yang terpatri di dirinyalah tidak pernah yang membuatnya Jiwa kemandirian dan menyetujui program mobil nasional. "Pengusaha itu harus siap berkompetisi, terlepas apa pun latar belakangnya. Boleh-boleh saja membuat mobil, tapi jangan minta perlindungan", tuturnya. Baginya hal itu sama saja dengan membohongi diri sendiri. "Kalau kita ingin selalu diproteksi, kapan kita akan maju? Proteksi, subsidi boleh, tapi jangan berlebihan", ujar pengusaha yang tergabung dalam Komite Ekonomi Nasional (KEN) ini. Ditekankan bahwa untuk bisa maju dan berkembang dalam dunia bisnis, segala sesuatu itu harus dilakukan dengan dasar yang logis dan rasional, jadi tidak hanya menuruti kata hati. Karena kalau sudah menuruti kata hati, maka keputusan yang diambil bisa menjadi sangat emosional. Untuk itu, ia menyarankan agar pengusaha tidak mengeluh melainkan segera bangkit mengejar ketertinggalan di tengah persaingan yang semakin keras. olehnya Indonesia "Kita tidak bisa maksa orang beli barang kita, kalau kualitasnya rendah; melainkan kita harus kerja lebih keras. Jangan cengeng", katanya. Korea dulu tidak punya apa-apa, tapi sekarang Ph.D per kapitanya paling banyak di dunia, dan semua itu masuk ke sains. Coba di Indonesia, Ph.D nya kebanyakan masuk ke sosial. Siapa yang bikin pabrik? Siapa yang bikin software?", tanyanya. "Jadi kita tidak boleh hanya cuma berkeluh- kesah dan berwacana. Kita harus berbuat", pungkasnya. Di akhir wawancara, pengagum Lee Kuan Yew ini berbagi filosofi dan empat prinsip yang dianut dan dijalankan di perusahaan- perusahaanya, yaitu satu, bersikap ethical (integritas, kejujuran), dua, hidup itu harus excellent (berbuat dengan sebaiknya dan sebisanya), tiga, berbagi bila ada kelebihan, dan empat, bersikap rendah hati. [TN] [Foto: ANTARA/Basrul Haq/ss/pd/13] 25
Laporan Utama Faisal Basri Pengamat Ekonomi Pelaku Ekonomi Menjalankan Tugas Masing-Masing, Agar Kesejahteraan Rakyat Terwujud P engamat Faisal bahwa sistem Indonesia, di perekonomian para stakeholder seharusnya tugasnya masing- menjalankan masing dengan mengikuti peraturan perundangan dan aturan hukum yang berlaku. "Pemerintah, pebisnis dan tugas rakyat menjalankan masing-masing yang telah digariskan oleh perundangan dan mengikuti aturan hukum yang berlaku," ujar Faisal di Jakarta. Ekonomi Basri mengatakan dalam pengelolaan kebijakan dan pengawas, menurut pria yang pernah mengenyam pendidikan Strata 2 di Universitas Venderbilt Amerika Serikat ini, d a l a m rod a perekonomian harus m e n j a l a n k a n kelola tata pemerintahan yang bersih d a l a m b i d a n g e k o n o m i . " B e g i t u juga dengan p e r u s a h a a n dalam mengelola bisnisnya harus anti suap, anti sogok menyogok, anti monopoli, taat dalam tidak membayar pajak, mengemplang pajak, juga mensejahterakan p e k e r j a n y a . p a r a juga Hal yang sama dilakukan oleh rakyatnya yang taat membayar pajak, dan menjaga m emelihara dan Selaku pemangku p e m e r i n t a h me nja lankan fasilitas umum yang dibangun oleh pemerintah," jelas Faisal. Agar perekonomian kita bisa tumbuh dan sejajar dengan negara lain, salah Faisal menyebutkan satu upaya yang dapat dilakukan landasan adalah memperkokoh dan meningkatkan daya tahan serta daya saing produk yang di ha silkan perusa haan melalui prod uk berm utu tinggi . "Juga diperlukan kemandirian finansial yang memberikan kesempatan lebih luas untuk mengolah kekayaan alam guna menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi dan hal ini dapat mempercepat kemakmuran rakyat yang lebih merata," tambahnya. m e n g e n a i ketenagakerjaan, pria berdarah Batak ini mengungkapkan, bahwa data ketenagakerjaan pada Agustus 2012 menunjukkan bahwa penduduk yang bekerja berjumlah 110,8 juta orang dan penganggur 7,2 juta orang atau 6,14 persen dari angkatan kerja yang berjumlah 118 juta orang. "Seseorang dikategorikan bekerja atau tidak menganggur jika paling sedikit bekerja selama satu jam dalam seminggu. Pekerja tak penuh, yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu, berjumlah 34,3 juta orang atau 31 persen dari penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja," terangnya. B e r b i c a r a Pria yang pernah menjabat Perbanas ini sebagai Ketua STIE mengatakan jika dilihat dari status pekerjaan utama, 60,1 persen dari keseluruhan orang yang bekerja pekerja informal, masuk kategori yakni kategori berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di non-pertanian, dan pekerja 26
Laporan Utama keluarga/tak dibayar. Dan selebihnya buruh/karyawan (36,4 persen) dan berusaha dibantu buruh tetap (3,5 persen). penyerap pertanian tenaga kerja terbesar, yakni sekitar 40 persen. Sayangnya, hampir semua pekerja di sektor pertanian adalah pekerja informal. Penyerap tenaga kerja terbesar kedua adalah sektor perdagangan, yaitu sekitar seperempat dari keseluruhan orang yang bekerja, namun tak sampai separuh yang berstatus sebagai pekerja formal," ungkap pria yang pernah mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur DKI di Pilgub DKI 2012 dari jalur independen. "Sektor Ia juga mengatakan sektor penyerap tenaga terbesar kerja adalah jasa keuangan dan publik. "Kedua sektor ini praktis tak mengalami masalah dengan upah minimum. Industri manufaktur berada di urutan selanju tnya denga n penyerapan pekerja formal sekitar 70 persen atau sekitar 10 juta pekerja," terangnya. formal penurunan porsi industri padat karya sebagai akibat tekanan kenaikan tingkat upah. yang bersifat mudah hengkang (footloose) dengan leluasa berpindah ke lokasi yang tingkat upahnya lebih rendah. Di tenaga kerja tak terdidik relatif melimpah karena lebih dari dua pertiga pekerja kita masih berpendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) ke bawah. Ada juga yang merelokasi pabriknya ke negara-negara dengan upah buruh lebih murah seperti Laos, Kamboja, Bangladesh, dan Pakistan," jelasnya. "Industri padat karya lokasi-lokasi alternatif, juga mengakibatkan perusahaan tak akan menambah para pekerjanya jika upah yang harus dibayarkan lebih besar dari nilai tambahan output yang dihasilkan. pekerja yang tertampung di sektor formal, industri manufaktur utamanya di ini menghasilkan karena lebih produktivitas yang tinggi, menyerap banyak tenaga kerja formal, dan selanjutnya mendorong sektor-sektor lain tumbuh lebih cepat dan berkualitas. Sejalan dengan membaiknya tingkat pendidikan rata- rata penduduk, kesejahteraan buruh akan lebih terjamin dan transformasi akan perekonomian lebih mulus," ungkapnya. juga Faisal yang anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ini mengatakan bahwa fo- rum tripartit harus bisa merumuskan formula baru yang bersifat jangka p a n j a n g d e n g a n m e l a k u k a n sejumlah perbaikan untuk ke- sejahteraan para pekerja dan pengusaha agar mereka menjalankan tugas, bekerja dengan baik dan menghasilkan produk bermutu dan memiliki daya saing. "Otomatis, banyak sektor Di sisi lain, kata Faisal persoalan pekerja lainnya penentuan adalah upah minimum yang terjadi di bidang industri manufaktur. "Sementara, konsentrasi industri manufaktur sendiri berada di Jawa Barat dan Banten. Provinsi Banten menduduki peringkat pengangguran paling pertama tinggi (10,13 persen), sedangkan Jawa Barat di peringkat ketiga (9,08 persen). Posisi kedua ditempati DKI Jakarta (9,87 persen). Hal ini berarti, tingkat pengangguran di ketiga provinsi ini rata-rata satu setengah kali tingkat pengangguran nasional," lanjutnya lagi. ini juga memaparkan alasan tingginya tingkat pengangguran di industri manufaktur, seperti terjadinya Pria kelahiran Bandung inilah yang kemudian menurutnya mengakibatkan daya serap tenaga kerja industri manufaktur kita cenderung turun. "Pada periode 1990-1999 saja, terlihat setiap peningkatan 1 persen nilai tambah industri manufaktur akan menghasilkan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,7 persen. Sedangkan untuk periode 2000-2009 anjlok menjadi hanya 0,3 persen," sambung Faisal. Hal Selain itu, menurut pria yang juga dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini hal tersebut " K e n a i k a n u p a h r e g i o n a l h a n y a l a h salah satu instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. p e m e r i n t a h J i k a mampu mengupayakan stabilitas harga pangan, transportasi publik yang murah, aman, dan nyaman, serta fasilitas perumahan yang terjangkau, niscaya kesejahteraan buruh akan meningkat jauh lebih cepat. jangankan angka pengangguran yang bisa kita turunkan serendah-rendahnya, tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri pun bakal berbondong- bondong kembali pulang ke Tanah Air tercinta," tandas pria yang pernah meraih penghargaan FEUI Award ini. Jika demikian, 27
Laporan Utama Rahardjo Jamtomo Direktur Ekekutif KADIN "Dari Geopolitik Menuju Geoekonomi" B erangkat kesadaran dari bersama tentang pentingnya dan menyebarkan nilai-nilai kebangsaan di kalangan para pengusaha, Lembaga Ketahanan Indonesia Republik Nasional (Lemhannas RI) dan Kamar Dagang Indonesia (Kadin), pada tahun 2012, telah menjalin kerja sama dalam bidang pemantapan nilai-nilai kebangsaan untuk para pengusaha melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU). paham di PBB New York ini. "Kita harapkan dengan penyelenggaraan kegiatan ini, para pengusaha kita akan tetap berpegang pada nilai-nilai atau paham-paham kebangsaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya", lanjutnya. Dijelaskan olehnya bahwa dalam itu para peserta akan program diberikan pemahaman tentang nilai- nilai kebangsaan, pilar kebangsaan, ketahanan wawasan nusantara, sebagainya, dan nasional dan selanjutnya akan diadakan tukar (brainstorming) mengenai pikiran aktualisasi dari nilai-nilai tersebut di dunia usaha. Dengan demikian, selain berfungsi sebagai kegiatan pelatihan Sebagai tindak lanjut dari pe- tersebut, nandatanganan MoU Kadin, satu-satunya lembaga pengayom dunia usaha yang didirikan berdasarkan Undang- Undang (UU), bersama Lemhannas RI, akan menyelenggarakan program pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang untuk akan dimulai pada bulan Juni hingga September tahun ini, dan direncanakan akan terdiri dari lima angkatan. Demikian diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Kadin Rahardjo Jamtomo saat diwawancarai Majalah Swantara di ruang kerja- nya di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (29/5/2013). Menurut sebagai para pengusaha Rahardjo, program tersebut tidak hanya dibatasi untuk pengusaha yang tergabung di dalam Kadin saja, tapi juga pengusaha yang di luar Kadin. "Namun pada tahap pertama akan difokuskan pada anggota-anggota Kadin dulu", lanjutnya. sedang sekarang menggodok detailnya", ujar mantan diplomat pernah bertugas sebagai duta besar RI untuk negara Swiss, Inggris dan Jerman serta perwakilan Indonesia "Kita karier yang 28
Laporan Utama dan edukasi, program itu juga akan menjadi ajang dialog dan bertukar pikiran (brainstorming) antara sesama pengusaha guna membangkitkan rasa kebangsaan mereka untuk kemudian diaktualisasikan. "Aktualisasi nilai-nilai kebangsaan itu akan dimulai dengan brainstroming. Jadi bukan dalam bentuk kuliah saja. Pada akhirnya itu akan menjadi aktualisasi dari suatu nilai," ucap alumni KRA XXI (1988) Lemhannas RI ini. terbangunnya nilai- nilai kebangsaan pada diri pelaku ekonomi, maka diharapkan dalam melakukan aktivitas ekonomi mencari profit, mereka akan selalu berpegang pada rasa kesetiakawanan, solidaritas tenggang-menenggang demi dan kepentingan bersama yang lebih luas, yakni kepentingan nasional. Dengan nyatanya, praktik diharapkan akan muncul kesadaran dan inisiatif dari mereka, yaitu bagaimana cara agar pengusaha kuat dapat membantu pengusaha lemah atau UKM", jelas Rahardjo. sangat yang "Dalam antusias tentang semangat berbicara ini mengaku bahwa kebangsaan jiwa nasionalisme yang terpatri kuat dalam dirinya turut ditempa oleh pengalaman berdinas selama 40 tahun sebagai diplomat karier dengan berbagai penugasan di luar negeri. "Dalam bertugas, kepentingan nasional harus selalu dikedepankan di atas segalanya. Oleh karena itu ajaran-ajaran dan konsep-konsep nasionalisme sangat kuat mendarah daging dalam diri saya", tandasnya. Pria Baginya ada tiga hal penting terkait dengan paham kebangsaan yang dan diaktualisasikan oleh setiap anak bangsa, yaitu rasa kebangsaan, paham kebangsaan dan semangat kebangsaan. harus dipahami itu sangat penting k are na nasi onalis me, wa was an dan sebagainya itu bers umber kan dari rasa kebangsaan", ujarnya. Rasa kebangsaan itu, menurutnya, merupakan perekat persatuan dan kesatuan yang paling besar karena "Rasa kebangsaan ke bangs aan rasa kebangsaan lahir dan tumbuh dari sejarah dan budaya bangsa. Jika rasa kebangsaan sudah dimiliki dalam diri seseorang, maka selanjutnya yang tumbuh adalah paham kebangsaan. Di era globalisasi ini, salah satu persoalan yang akan kita hadapi adalah daya kompetisi. "Menurut laporan World Economic Forum, daya kompetisi kita itu masih sangat rendah. Padahal kita mau memasuki ASEAN Economic Community (AEC) pada tahun 2015, di mana barang- barang dan jasa dari luar itu akan masuk ke sini. Kalau daya saing tidak kuat, bagaimana kita kita menghadapi tersebut", ucapnya dengan nada prihatin. tantangan Untuk itulah, rasa kebangsaan itu, sambungnya, sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing. "Kalau rasa kebangsaan kita tidak ada, maka kita akan ditelan oleh nilai-nilai globalisme yang sangat materialistis", tandasnya. Menurutnya, dalam patriotisme baru, wujud kecintaan terhadap bangsa akan tercerminkan dalam sejajar keinginan untuk dengan bangsa lain, dan untuk maju seperti bangsa lain. "Tanpa adanya rasa kebangsaan tersebut, bangsa Indonesia akan ikut gelombang saja, seperti gelombang kapitalisme, justru menikmatinya", ujarnya khawatir. atau malah Jika rasa kebangsaan itu tumbuh dari diri masing-masing individu, maka paham kebangsaan adalah rasa kebangsaan dalam konstelasi luas atau masyarakat yang bangsa. itu adalah suatu paham yang dinamis. Sifatnya tidak statis dan konservatif, melainkan selalu disesuaikan dengan situasi dan kondisi", tuturnya. lebih "Paham kebangsaan Aktualisasi paham kebangsaan itu, katanya lebih lanjut, tidak bisa hanya didasarkan atau bertumpu pada situasi dan kondisi nasional saja, tapi juga harus memperhitungkan situasi dan kondisi regional maupun internasional. "Di era globalisasi dewasa ini, tidak mungkin kita membatasi atau menutup diri. Dalam globalisasi akan muncul interdependensi, yaitu saling ketergantungan antara satu negara dengan negara lain", katanya. Dengan banyaknya pengaruh luar yang masuk, ia mengingatkan agar bangsa Indonesia lebih waspada dalam menghadapi segala macam bentuk ancaman, hambatan tantangan, dan gangguan yang akan muncul menyertai. "Paham kebangsaan itu nantinya akan berkulminasi menjadi apa yang disebut dengan wawasan nusantara", sambungnya pula. Jika paham kebangsaan sudah dimiliki dalam diri seseorang, lanjut Rahardjo, maka akan muncullah apa yang dinamakan semangat kebangsaan. "Jadi, karena semangat kebangsaan ini didasari oleh rasa dan paham kebangsaaan. Maka hasilnya akan hebat sekali, karena akan terpancar dalam tingkah laku dan perilaku individu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara", tuturnya penuh semangat. Lebih jauh Rahardjo memaparkan bahwa paham nasionalisme itu memiliki tiga tingkatan. Pertama, nasionalisme emosional. yang Nasionalisme pada tingkatan pertama ini didasarkan atas rasa solidaritas, percaya diri, kesetiakawanan dan lain sebagainya. Kedua, nasionalisme yang berkembang untuk mencari identitas bangsa, terbentuklah nation-state; dan ketiga, nasionalisme modern, yaitu nasionalisme terbuka di mana yang dilihat adalah nilai-nilai atau aspek-aspek yang berkembang regional dan global. di tingkatan perkembangan "Ketiga tidak bisa nasionalisme diabaikan", cetusnya. sehingga tingkat tersebut Dengan nasionalisme modern, menurutnya, akan tumbuh perasaan mandiri di diri pengusaha untuk siap bersaing dalam tataran perekonomian regional dan internasional. "Kita harus selalu menyesuaikan diri dan memperkuat diri kita. Itulah nasionalisme yang tadi", tuturnya. "Untuk itu, para pengusaha harus bisa meningkatkan daya saingnya. Kalau mereka bergerak jangan hanya di bidang sekadar menghasilkan barang- barang industri. Tapi juga harus bisa menghasilkan barang industri yang siap bersaing dengan barang-barang 29 terbuka industri,
Laporan Utama luar. Konstelasi globalisasi ini sudah tidak bisa kita hindari", jelasnya mengingatkan. Paham nasionalisme baru, lanjut Rahardjo, nantinya akan terefleksikan dengan kecintaan terhadap produk dalam negeri. Untuk ia mengharapkan dan mengimbau agar para pengusaha Indonesia terus meningkatkan kualitas produknya sesuai dengan standar internasional, sehingga akan lebih mudah bagi anak bangsa untuk mencintai produk dalam negeri. itulah Jika dilihat dari sisi kebijakan (policy), Rahardjo, menurut sebenarnya ada peraturan yang mewajibkan kita untuk menggunakan produk dalam negeri sebagai bagian dari optimalisasi pemanfaatan produk dalam negeri. Tapi dalam tataran pelaksanaannya, masih banyak yang perlu ditingkatkan, tukasnya. Sumber daya alam kita sangat melimpah, sambungnya, dan untuk itu harus ditumbuhkan semangat tambah untuk menciptakan nilai di "Nah, menciptakan nilai tambah ini adalah semangat nasionalisme. Jangan kita hanya bersemangat menjual pasir dan batubara saja, tapi juga harus ada semangat untuk mengolah. Sehingga kita yang memiliki (Red: sumber daya alam), dan kita pula yang menikmatinya. kalangan pengusaha. Lebih lanjut dipaparkan olehnya bahwa di era globalisasi ini telah terjadi pergeseran dari geopolitik menuju geoekonomi. Kalau dalam konsep geopolitik, negara yang mempunyai pengaruh besar adalah negara yang bisa menghasilkan persenjataan militer dan sebagainya, maka dalam geoekonomi, pasarlah lebih berpengaruh penting yang dibandingkan daya tembak, di mana ketertarikan negara-negara lebih tertuju pada perkembangan program teknologi, finansial, dan kekuatan ekonomi dibandingkan pada peperangan. "Sehingga dalam wacana geoekonomi, negara yang memiliki pengaruh besar adalah negara dengan pembangunan yang berkualitas, salah satunya berarti negara tersebut bisa menghasilkan 30 barang-barang yang bisa bersaing dengan barang-barang dari negara lain, melalui produksi barang murah namun berkualitas tinggi", ujarnya. Terkait dengan geoekonomi, lebih lanjut dijelaskan olehnya bahwa masa depan perekonomian suatu bangsa dewasa ini tergantung pada dua faktor utama, yaitu sumber daya manusia (SDM) dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). "Kita harus kuasai IPTEK kalau kita mau betul-betul bersaing dalam konteks globalisasi sekarang ini. Begitu pula dengan SDM, kualitas pendidikan kita harus karena pendidikan ditingkatkan, merupakan inovasi dan sumber sumber teknologi", terangnya. Saat ini kondisi pendidikan Indonesia, sebagaimana disampaikannya, masih cukup memprihatinkan. "Belum ada Indonesia yang perguruan tinggi masuk 200 universitas top dunia. Kita jauh ketinggalan dengan negara tetangga kita seperti Singapura dan Australia", katanya miris. Rahardjo juga menyoroti fakta di semakin lapangan mengenai besarnya dominasi asing dalam bidang perekonomian di tanah air, misalnya pada sektor minyak dan gas serta perbankan. "Kita butuh nasionalisme baru untuk mengatasinya. Kita harus merebut itu semua melalui kompetisi dengan peningkatan serta pengelolaan", ujarnya. kemampuan Dilihat dari jenis badan usaha, di Indonesia terdapat Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dan koperasi. Khusus untuk BUMN, ia mengharapkan agar jangan terlalu terpaku pada upaya mencari keuntungan (profit-oriented). "BUMN kan dimodali oleh negara, oleh rakyat. Jadi mereka juga harus memperhatikan sosialnya", ujarnya mengingatkan. fungsi Sebagai cerminan dari semangat dan nilai gotong-royong, koperasi, menurutnya, harus bertumpu pada nilai-nilai kebangsaan. Tapi kenyataan di lapangan justru sebaliknya karena dana koperasi tak jarang dikorupsi oleh para pengurusnya sendiri. semua permasalahan yang dihadapi bangsa Menurut Rahardjo, ini pada dasarnya membutuhkan semangat untuk menyelesaikannya. "Jadi tidak bisa diselesaikan sendiri saja. Seluruh komponen bangsa secara bersama- sama, baik pengusaha, politisi, pemuda dan komponen masyarakat lainnya, harus bisa bersinergi dalam pembangunan ekonomi", paparnya. "Secara normatif, dalam MP3EI (Red: Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia), proyeknya sudah ada, namun keberhasilan pelaksanaannya tergantung dari para pelakunya, di antaranya pihak swasta sebagai pelaku segala terobosan barunya, dan pemerintah sebagai pihak yang menciptakan regulasi dan iklim usaha", ungkapnya. tidak bagus, "Kalau juga akan sulit maka swasta melakukan aktivitas bisnisnya. Untuk itu keduanya harus menjadi mitra dan merupakan satu kesatuan", ujarnya. "Jika hal tersebut bisa dilaksanakan dengan baik, maka Indonesia In corp orate d ak an ter wujud ", tambahnya. kebangsaan usaha dengan iklimnya Incorp orated merupakan sebuah gagasan tentang multi-sinergi antara sektor pemerintah dan perusahaan, baik BUMN maupun BUMS dalam mengelola d an mewujudkan suatu pembangunan ekonomi secara terintegrasi. Menurut Rahardjo, Incorporated tersebut merupakan perwujudan dari nasionalisme pada tataran yang lebih besar. In don esia Indonesia Terakhir, Rahardjo mengingatkan bahwa dalam menghadapi sistem ekonomi pasar bebas dibutuhkan adanya peningkatan ketahanan, baik ketahanan diri pribadi, masyarakat maupun negara. Sebagaimana yang dulu pernah disampaikan oleh founding father Soekarno, Indonesia tidak boleh bergantung dengan bangsa lain, melainkan harus menjadi bangsa yang berdaulat secara politik, berdikari ekonomi, dan berkepribadian secara sosial budaya. (TN) secara
Laporan Utama D ilihat dari prinsip ekonomi yang diusung Bapak Ekonomi Liberal - Kapitalis Klasik Adam Smith, pengusaha memang wajib mencari keuntungan yang sebesar- besarnya dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, jika tidak ingin usahanya merugi, atau lebih parah lagi, gulung tikar. Namun begitu, ada sisi-sisi lain dalam berbisnis yang patut diperhatikan terkait dengan wawasan kebangsaan dan nilai- nilai nasionalisme yang harus selalu dijaga dan dikembangkan oleh setiap pengusaha agar semangat tidak dan meredup dan kemudian padam dari sanubari para pengusaha. Keseimbangan antara kedua hal ini pada akhirnya dapat bermuara pada pencapaian tujuan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. nilai-nilai tersebut "Mencari keuntungan itu wajib bagi perusahaan. Yang menjadi persoalannya adalah bagaimana keuntungan yang telah diraih perusahaan itu dimanfaatkan? Apakah diri pengusahanya atau keluarganya saja, atau untuk bangsanya, dalam ini masyarakat sekitarnya? hal Ucap President Director PT. Brata Nusa Pratama Sony Subrata dengan nada bertanya ketika dimintai pendapat oleh Majalah Swantara tentang persoalan pengusaha dan wawasan kebangsaan di kantornya di Jl. Jend. Gatot Jakarta, Kamis Subroto, (23/5). kemudian semata untuk Sony Subrata Direktur Utama dan PT. Brata Nusa Pratama "Untuk Menjadi Bangsa yang Besar Harus Dimulai dari Hal-hal Kecil" " M e n c i p t a k a n l a p a n g a n p e k e r j a a n a d a l a h s a l a h s a t u kebanggaan bagi banyak pengusaha. Untuk apa k ita m enjadi k aya- raya tetapi tidak dapat membagi kebahagiaan itu de ng an orang- orang disekitar kita", lanjutnya. 31
Laporan Utama Bagi Sony, wawasan kebangsaan itu sudah menjadi bagian penting dari setiap usaha dan perusahaan di "Kalau pengusaha berbisnis hanya untuk keuntungan, itu kemampuan pengusaha itu sendiri untuk berbisnis semaksimal yang ia mampu. Jadi ia mereduksi dirinya sendiri kalau tidak menggunakan wawasan ia kebangsaan berbisnis", dalam ungkapnya bernada filosofis. Indonesia. menganulir "Jadi menurut saya penting sekali bagi kita untuk memberikan wawasan kebangsaan itu dari segala aspek, baik dari aspek filosofi perusahaan, seterusnya", karyawan dan sambungnya. lain Ia kemudian memaparkan bagaimana karyawan (SDM) dan keuangan merupakan dua aspek utama dalam suatu perusahaan. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa keuntungan perusahaan nantinya kedua bisa disalurkan melalui aspek ini. Misalnya saja, dari aspek keuangan, keuntungan yang sudah diperoleh perusahaan, lanjut Sony, bisa dikembalikan untuk kepentingan bangsa ini lewat jalur pendidikan, misalnya melalui penyelenggaraan seminar dan penerbitan buku sebagaimana yang sudah dilakukan oleh PT. Brata Nusa Pratama yang dipimpinnya. Sedangkan melalui aspek SDM atau karyawan, Sony tidak hanya menginginkan karyawannya bekerja dari pagi sampai malam untuk mencari keuntungan sebagaimana perusahaan kebanyakan, tapi ia juga mencoba mengajak karyawannya untuk memiliki rasa kebangsaan dan mampu menunjukkan kecintaan mereka pada bangsa ini. Hal itu ia contohkan dari dirinya sendiri, selaku pimpinan perusahaan dengan hampir 50 orang karyawan. ini mesti dimulai dari pemimpinnya. Kalau pemimpinnya tidak cinta dengan bangsa Indonesia, karyawan yang dipimpinnya juga akan masa bodoh", kata Sony yang juga merupakan Direktur Utama di "Hal PoliticaWave, sebuah lembaga riset media sosial ini. Terkait keteladanan seorang pemimpin di sebagai ada diakuinya perusahaannya, banyak sudah yang ditunjukkannya kepada karyawan. Misalnya saja, karena perusahaannya banyak sekali menggunakan produk teknologi mutakhir, maka mau tidak mau berhadapan dengan istilah- istilah teknologi berbahasa Inggris yang masih belum ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Untuk itu, ia kemudian mencoba bagaimana agar istilah-istilah teknologi tersebut bisa dicarikan padanannya dalam bahasa Indonesia. Sebuah contoh yang sederhana memang, tapi rasa nasionalisme itu memang harus dimulai dan dipupuk dari hal-hal kecil yang oleh orang lain mungkin dianggap sepele, akunya. dengan contoh lain dalam bentuk internal message, katanya. Karena pola dan ritme pekerjaan di kantor, karyawannya sering kali lebih banyak berkomunikasi satu sama lain melalui komputernya masing-masing, dan ada ketentuan yang ia terapkan dalam hal melakukan komunikasi internal tersebut. "Karyawan diimbau untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, bukan bahasa becandaan yang alay-alay itu. Itu tidak bisa dipakai di sini", katanya sambil tersenyum. Diharapkan dengan begitu karyawannya akan belajar dan terbiasa untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contoh dari Mengenai terhadap kebijakan karyawannya jalankan di perusahaan, yang ia karyawan diakuinya loyal atau bahkan yang sebagai atasan menyusahkannya dengan berbagai tindakan mereka yang jawab. tidak bertanggung Tetapi ia tidak pernah jera untuk bisa merekrut orang-orang yang baik untuk bekerja di perusahaannya, untuk mencari nafkah bersama-sama dan mengukir masa depan untuk anak dan cucu bersama-sama. respons ada saja tidak yang senang bisa berbuat banyak bagi saja untuk karyawannya, bukan keluarganya Sebagai referensi, saya berbisnis sudah 23 tahun dan karyawan saya banyak yang masih bersama saya sejak awal. Dulu mereka masih perjaka, sekarang sudah memiliki putra-putri yang masuk universitas", katanya sambil tersenyum bangga. Menurutnya, "Banyak pengusaha sendiri. kebahagiaan sebagai pengusaha bukan hanya sakedar mendapat keuntungan bisnis, tetapi juga menjadi bagian dari membangun keluarga para karyawan yang loyal, yang jujur dan yang pekerja keras. selalu menjadi salah satu permasalahan yang sering dihadapi di perusahaan ini terkait Indonesia. Produktivitas erat dengan keterampilan dari setiap karyawan dalam menjalankan tugasnya dengan baik, kemampuan karyawan menggunakan teknologi terkini untuk meningkatkan efisiensi kerja disiplin kerja karyawan sehari-hari. Sony sebagai mengungkapkan bahwa seorang pengusaha, ia sudah dan harus memperhitungkan faktor produktivitas yang relatif rendah ini. Produktivitas memang sampai dengan juga harus terus memberikan kepada karyawan untuk mengikuti berbagai pelatihan, mempertemukan mereka dengan berbagai teknologi baru dan membuat sistem kerja yang mendorong mereka untuk bekerja dengan disiplin", katanya menjelaskan. "Sebagai pengusaha, kalau karyawan bermasalah karena kurang produktif, tidak perlu mengeluh. Kita dituntut untuk selalu kreatif mencari jalan inspirasi dan keluar, memberikan menjadi contoh kepada seluruh karyawan", katanya bijak. "Tetapi kita dorongan Dalam berbisnis, diakuinya, banyak kliennya yang mengajak untuk bersikap dan berlaku tidak jujur. kecilnya, dalam penyelenggaraan kuis ada klien yang meminta agar pemenangnya kita- "Contoh 32
Laporan Utama kita saja, yang penting orang-orang tertarik dengan kuisnya, sedangkan pemenangnya nanti fiktif saja, begitu permintaan klien saya", ungkapnya. Ia serta-merta menolak keras cara tidak sesuai dengan nilai-nilai integritas yang ia pegang. Ia pun kemudian berinisiatif menyediakan hadiah bagi para pemenang kuis dengan menyisihkan uang yang dibayarkan oleh klien sebagai pembayaran atas service yang diberikan perusahaannya. Apa yang dilakukannya itu serta-merta membuat kliennya terheran-heran terhenyak. Alhasil, dan sekaligus pada akhirnya mereka tersadar dan berbalik menghormati prinsip kejujuran yang dipegang teguh oleh Sony. tersebut yang ia mengatakan bahwa sebelum kita berbicara tentang menjadi bangsa yang besar, maka kita harus bisa memulai dari hal-hal kecil di sekitar kita. Lebih lanjut ini yang saya tanamkan ke seluruh karyawan saya, tim saya. Kita mencoba melakukan yang terbaik bukan hanya di mata klien, tapi juga kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki nilai-nilai kehidupan yang luhur untuk menjadi sebuah bangsa yang besar", katanya penuh harapan. Pada saat "Prinsip-prinsip ia mencoba mem- pertahankan dengan berbisnis mengedepankan etika dan profesio- nalisme yang dilandaskan pada wawasan kebangsaan, ia memiliki keyakinan yang kuat dengan prinsipnya, sama sekali tidak ada kekhawatiran akan kehilangan klien. "Justru kalau ada kemungkinan itu adalah itu, bagi kami seperti Bagaimana sebuah tantangan. lain kami berusaha agar orang dapat memahami idealisme dan prinsip yang kami anut", ujarnya bersemangat. yang tadinya mempertanyakan sikap kami malah sebaliknya berintrospeksi dan "Klien-klien menyadari bahwa cara mereka dalam berbisnis memang sudah keluar dari rel yang semestinya", tambahnya. "Kalau usaha hanya untuk usaha, bisnis hanya untuk bisnis, maka kita hanya menjadi economic animal, di mana letak kemanusiaan kita", cetusnya. "Berbisnis dengan segala cara, mau menghalalkan bagaimana nasib anak cucu kita kelak"? nada bertanya. "Itu akan memberi contoh yang sangat tidak baik bagi mereka", sambungnya. ujarnya dengan "Jadi, karakteristik ulet, rajin, kerja keras, tidak mudah berputus asa merupakan bagian dari proses kami. Di luar itu juga ada yang namanya integritas terkait dengan kejujuran atau wawasan kebangsaan dan nilai-nilai semacam itu", ungkap pria lulusan University of New South Wales di Australia pada tahun 1985 - 1987 ini. yang Dengan demikian ia menegaskan bahwa pengusaha dan wawasan [Foto: 33
Laporan Utama itu bukanlah sesuatu kebangsaan yang utopia, melainkan sesuatu yang riil, yang bisa dilaksanakan dan bisa dibuktikan, yang pada akhirnya sebenarnya bisa membuat suatu perusahaan menjadi lebih eksis dalam berbisnis. Dalam kekinian konteks sebagaimana yang ia amati, wawasan kebangsaan semakin lama semakin terasa gaungnya, khususnya sejak semakin tegasnya hukum ditegakkan Implikasinya para di pengusaha semakin berhati-hati dalam bertindak, dalam memilih proyek atau pun dalam menanggapi tawaran-tawaran kerja sama dari pihak lain. Ia juga menyoroti peran Komisi Korupsi Pemberantasan (KPK) yang menurutnya sudah ikut berfungsi sebagai pendorong bagi para pengusaha untuk kembali memikirkan bangsanya, dan untuk menyadari bahwa bukan hanya proyek yang mereka hadapi. Proses ini terjadi secara perlahan namun pasti. Indonesia. banyak yang berkeluh-kesah pengusaha kepadanya, "Bagaimana mungkin kita tidak ikut korupsi? Kalau tidak izin tidak bisa membayar orang, diterbitkan", sambil menceritakan kembali pengalaman tersebut. Diakuinya dulu ungkapnya Pria keturunan Tionghoa ini menganggap semua pengalaman pahit yang pernah terjadi dalam lembar sejarah perjalanan sejarah bangsa Indonesia merupakan proses pendewasaan kita dalam berbangsa dan di antaranya perlakuan diskrimatif yang dialami suku Tionghoa pada masa lalu. Ia pun kemudian menceritakan pengalamannya terjadi kerusuhan di Jakarta pada tahun 1998 yang kemudian berbuntut dengan terjadinya pelarian modal besar- besaran ke luar negeri oleh beberapa pengusaha Tionghoa keturunan serta hengkangnya para pengusaha keturunan Tionghoa dari Indonesia. bernegara, termasuk ketika saya ditawarkan juga untuk berangkat ke Singapura saat tragedi itu terjadi, berangkat ramai-ramai dengan pesawat charter dengan yang lainnya. Saya bilang nggaklah, di sini tempat kita lahir dan hidup, kalau ada apa-apa kita mau matinya di sini", ceritanya sambil mengenang peristiwa tragis yang menyedihkan dalam lembar kelam sejarah perjalanan bangsa itu. "Waktu itu "Bagi mereka yang sudah tidak percaya dan yakin dengan negeri ini, bisa saja mereka tergoda menyimpan dana mereka di luar, saya sih tidak. Saya tetap percaya dengan negeri ini, investasi saya tetap di sini", ujarnya mantap. pe- ngusaha Tionghoa yang sekarang ini sudah lebih berbaur jika dibanding- kan dengan situasi pada tahun 1980- an. Sehingga dikotomi pengusaha pribumi dan nonpribumi atau pe- ngusaha Tionghoa itu sudah tidak seperti dulu lagi. "Sekarang Dalam pengamatannya, semua pengusaha sudah banyak menjalin kemitraan tanpa memandang latar etnis, ras dan semacamnya", tuturnya. pula pola dengan Begitu karyawan maupun perekrutan sistem pembayaran gaji karyawan di perusahaannya, yang mayoritasnya adalah dari suku non-Tionghoa, itu semua tidak didasarkan atas agama, suku atau pun ras, melainkan pada kemampuan kompetensi atau masing-masing karyawannya. Sony memiliki penilaian positif mengenai sistem kompetisi bisnis yang ada di Indonesia. Dengan membandingkannya dengan kondisi di negara tetangga, Malaysia. "Di Malaysia, pengusaha pribumi di sana, yang dikenal dengan istilah pengusaha bumiputera, mendapat fasilitas atau insentif dari pemerintah, dan bahkan diberi kesempatan untuk tertentu menempati posisi-posisi berdasarkan hukum. Namun yang terjadi adalah pengusaha pribumi tersebut menjadi tidak kompetitif, karena dimanja oleh hukumnya. Itu tidak bagus", ungkapnya. Tetapi sekarang sedikit demi sedikit, pertanyaan semakin berkurang diterimanya. Pengusaha semakin sadar bahwa mereka masih bisa berbisnis dengan jujur, dengan memikirkan kepentingan bangsa, kepentingan masa depan seluruh anak bangsa. itu lingkup kehidupan profesionalnya, Sony juga mencoba menanamkan kecintaan terhadap bangsa dalam lingkup kehidupan keluarganya, misalnya dengan mengajak anak-anaknya menyantap makanan tradisional khas Indonesia, seperti gado-gado ketika makan di luar, alih-alih makanan cepat saji (fast food). Diharapkan dengan begitu anak-anaknya tidak akan mudah kehilangan identitas dan akarnya di tengah derasnya arus globalisasi saat ini. 34 Tidak hanya dalam Tapi Sony menggarisbawahi satu hal bahwa orang-orang Tionghoa yang sangat kaya tersebut yang ketika itu menaruh modalnya di luar negeri, bukan berarti mereka tidak memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, melainkan lebih dikarenakan oleh hukum ekonomi. ada peluang bisnis yang menarik di Singapura, di Malaysia, di Cina, atau di mana pun terdapat suatu kawasan yang akan dibangun, mereka bisa mendapatkan keuntungan berlipat ganda dengan berinvestasi di sana. Jadi sebenarnya, isunya bukan lagi tentang wawasan kebangsaan, melainkan lebih kepada pertimbangan ekonomi. Sehingga jika mereka untung, keuntungan itu akan kembali lagi ke dalam negeri", tandasnya. "Ketika praktis "Kalau kita bisa memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan atau klien, maka itulah yang akan membuat kita berhasil, apa pun latar belakang kita", tambahnya menasihati. Bisnis Sony yang bergerak dalam pemantauan aktivitas di media sosial memang mengharuskannya u n t u k m e m i l i k i k e m a m p u a n memprediksi masa depan di tengah terpaan arus globalisasi yang telah mempercepat terjadinya perubahan. Namun begitu, dengan semua penyesuaian dan strategi jitu yang harus selalu dikembangkan agar tidak tertinggal dalam persaingan, ada nilai-nilai wawasan kebangsaan dan nasionalisme yang harus senantiasa kita jaga agar selalu tetap bersemayam dalam sanubari setiap insan Indonesia.[TN]
Laporan Utama Andrew A. Susanto Ketua IPTI (Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia) "Pemuda Tionghoa Tidak Melihat Diri Mereka dalam Buku Sejarah" yang merupakan peserta PPRA 50 Lemhannas RI ini. Namun tidak menyangkal bahwa dalam berbisnis, mencari keuntungan adalah suatu keharusan agar perusahaan tidak kolaps atau gulung konsepsi tikar, namun wawasan kebangsaan penting untuk ditanamkan di dalam diri setiap pengusaha agar usaha yang mereka jalankan itu dapat lebih diarahkan untuk kepentingan masyarakat luas. ia D unia usaha dan wawasan kebangsaan meski terlihat bertolak belakang satu sama tersebut lain, namun kedua hal sebenarnya bisa diselaraskan agar dapat seiring sejalan pada diri seorang pengusaha. Demikian pandangan Pemuda Ketua Umum Tionghoa Indonesia (IPTI) Andrew Susanto ketika ditemui Majalah Swantara di sela-sela kegiatannya mengikuti Pendidikan Program Reguler Angkatan 50 (PPRA 50) pada Senin, 6 Mei 2013, di Gd. Panca Gatra Lemhannas RI. Ikatan Mengenai wawasan kebangsaan para pengusaha untuk membangun bangsa ia memiliki penilaian sendiri. "Kalau diskalakan dari 0 hingga 10, menurutnya pengusaha- secara pengusaha di keseluruhan dari Sabang sampai Merauke, secara rata-rata berada pada angka 6 untuk wawasan kebangsaannya", ujarnya. ini, Indonesia Lebih lanjut dikatakannya bahwa dunia usaha yang identik dengan prinsip mencari keuntungan sebesar- besarnya agar dapat bersaing dalam kompetisi di dunia bisnis yang semakin keras dan ketat di era globalisasi ini ternyata juga telah menyebabkan semakin lunturnya pemahaman maupun pengamalan dari nilai-nilai wawasan kebangsaan di kalangan para pengusaha. itu memegang peranan penting sebagai salah satu pelaku utama dalam e k o n o m i p e m b a n g u n a n negara. jika mereka tidak memiliki wawasan kebangsaan, maka di p i k i r a n n y a h a n y a u n t u n g s e m a t a " , demikian ungkap Andrew Susanto "Pengusaha Jadi Terkadang ia merasa miris ketika lapangan banyaknya melihat di p e n g u s a h a t e r k e s a n beranggapan bahwa usaha mereka itu lebih penting daripada upaya untuk memajukan bangsa. Padahal dasar kebangsaan Pancasila yang kita miliki sangat bagus, paparnya. itu Seorang pengusaha harusnya berbeda dengan pengusaha lain. Dengan bekal pemahaman yang tepat atas nilai-nilai dari sila Pancasila, mereka akan menyadari bahwa di samping berusaha mendapatkan keuntungan, akan timbul kesadaran bahwa aktivitas usaha yang mereka lakukan juga bisa bermanfaat itu kepentingan membangun untuk bangsa. y a n g Indonesia "Kalau dua hal tersebut bisa kita sinergikan, saya rasa tidak akan lama kita akan maju", ucapnya yakin. Masalah penanaman wawasan kebangsaan idealnya dimulai dari unit terkecil dalam masyarakat yaitu, keluarga. Tetapi dalam hal tanggung jawab, menurut Andrew Susanto, negaralah yang memiliki tanggung jawab utama untuk menangani hal tersebut. ini adalah eksekutif. Tugasnya kan ngemong s e b e n a r n y a . N e g a r a h a r u s dapat membuat sebuah konsep "Negara dalam hal 35
Laporan Utama penanaman wawasan kebangsaan kepada pengusaha sehingga mereka bisa tanggung jawab sebagai warga negara. Bahwa Indonesia adalah bumi tempat saya lahir, tempat saya hidup, tempat saya mencari makan, sehingga harus saya kembangkan sedemikian rupa agar nanti tetap dapat dinikmati anak cucu saya", katanya. tersadarkan akan Kesadaran dan pemahaman pengusaha atas empat konsensus (Pancasila, UUD 1945, nasional Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI) menurutnya masih perlu ditingkatkan lagi. sebagian pengusaha itu pelarian modal (capital flight) mungkin sah-sah saja, tapi kalau dilihat dari sudut pandang wawasan kebangsaan dan wawasan nusantara, bagi saya itu penyimpangan. Nah, masalah yang harus kita pecahkan bersama adalah bagaimana caranya membangun kesadaran di tengah- itu", tengah kalangan pengusaha ungkap pria yang menjadi peserta angkatan pertama untuk program pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi pengusaha yang diadakan Lemhannas RI tahun 2012. "Bagi Program pemantapan nilai-nilai kebangsaan untuk pengusaha yang diadakan Lemhannas RI tersebut menurutnya sudah baik, kendati efektivitasnya belum dapat diketahui secara pasti. Tapi yang jelas adalah bahwa lebih baik bagi kita melakukan sesuatu daripada tidak melakukan sama sekali, katanya optimis. tanggapan pengusaha terhadap program semacam pemantapan nilai-nilai kebangsaan itu cukup positif. Satu hal yang digarisbawahi olehnya adalah bahwa program tersebut lebih banyak diikuti oleh pengusaha yang level menengah, padahal sebenarnya yang diundang adalah pengusaha- pengusaha yang levelnya lebih atas. Menurutnya, Menurutnya semakin tinggi level pengusaha yang diundang maka akan semakin baik. Karena bagaimanapun juga, mereka akan memiliki peran, fungsi dan pengaruh yang juga lebih besar. Sebagai contoh, suatu kali ia mencoba untuk menggugah rasa kebanggaan dan rasa memiliki dari anak muda Tionghoa terhadap trad isi onal merek a, pak aian khususnya, dalam acara pernikahan. juga merupakan Wakil Pria yang Paguyuban Sekretaris Indonesia Sosial Marga Tionghoa (PSMTI) menilai bahwa keengganan untuk memakai pakaian tradisional tersebut anggapan dikarenakan bahwa pakaian tradisional itu kuno. Oleh karena itu, dengan menggelar fashion show di Hotel Mulia yang dihadiri para sosialita dan desainer papan ia menampilkan rancangan modern pakaian adat tradisional suku Tionghoa. Hasilnya sekarang sudah dapat dilihat dengan banyaknya anak-anak muda yang nyaman mengenakan kebaya nyonya di pusat-pusat perbelanjaan. Jenderal atas, Dengan contoh tersebut, ia ingin menegaskan bahwa suatu perubahan lebih mudah dimulai dan itu dilaksanakan dengan strategi yang tepat, dari atas ke bawah (top-down), bukan bawah ke atas (bottom-up). Dalam sebagai juga telah IPTI, Ketua Umum melakukan sejumlah upaya untuk menanamkan wawasan kebangsaan kepada anggota misalnya dengan dikeluarkannya Surat Keputusan yang menyatakan bahwa lagu Kebangsaan Indonesia Raya wajib dinyanyikan sambil berdiri dalam setiap rapat ikatan pemuda Ia berharap Tionghoa para anggota di organisasi yang itu sadar betul akan dipimpinnya pentingnya kebangsaan Indonesia Raya. kapasitasnya ia IPTI, Indonesia. lagu kemudian menyampaikan cukup pengalamannya tentang nilai-nilai menggugah seorang kebangsaan bersama anggota IPTI. "Waktu saya lagi berdua di mobil dengan salah satu anggota, dan tanpa sengaja lagu Indonesia Raya di HP saya kepencet. Anggota tersebut spontan bilang. Koh, matikan koh tidak sedang berada dalam posisi yang baik untuk menyanyikan kebangsaan", lagu ceritanya. Ia yang lagunya, kita "Jadi sudah ada kesadaran bahwa lagu tersebut ada nilainya, sehingga tidak bisa dinyanyikan sembarangan. Kesadaran semacam ini penting sekali buat bangsa kita saat ini", ungkapnya. Selanjutnya disampaikan olehnya bahwa kalau dilihat dalam kilas balik sejarah, ketika W.R. Soepratman dan para pemuda memainkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya untuk pertama kalinya pada tahun 1928, itu cuma bisa dimainkan dengan biola, tidak bisa dinyanyikan, tapi semuanya berdiri menitikkan air mata. Itu nilainya sangat besar sekali. Pemuda-pemuda sekarang banyak yang sudah tidak sadar lagi. Ini bahaya menurut saya", katanya memperingatkan. kita IPTI Selaku dan Wakil Jenderal PSMTI banyak upaya yang sudah dilakukannya untuk membina dan memantapkan nilai-nilai nasionalisme dan kebangsaan Indonesia di tengah- tengah pemuda Tionghoa, sehingga bersama-sama seluruh elemen bangsa lainnya membangun negeri ini. Pengalaman pahit yang diskriminatif di masa lalu pada saat pemerintahan Orde Baru sedikit banyak telah berdampak terhadap pemahaman pengamalan dan nilai-nilai wawasan kebangsaan di kalangan pemuda Tionghoa. Selain itu, menurutnya, pemuda-pemuda Tionghoa tidak melihat diri mereka dalam buku sejarah. Ketua UMUM Sekretaris dengan "Sebenarnya kalau kita cari di Internet, banyak juga peran serta suku Tionghoa dalam memperjuangkan berdirinya Republik ini. Jika dirunut sejarahnya ke belakang, mereka sudah berabad-abad lalu berdiam di Nusantara. Itu juga yang selalu disampaikan Gubernur Lemhannas RI. Tapi itu kan tidak pernah tercatat dalam buku sejarah. Jadi pemuda Tionghoa tumbuh tanpa menyadari bahwa mereka bagian dari bangsa ini. Saya pun baru menemukan itu ketika menjadi mahasiswa", ujarnya. itu saya kaget sekali, oh berarti saya bagian yang tidak terpisahkan dari negara ini. Mau orang bilang apa pun juga, ini tanah air saya. "Ketika 36
Laporan Utama [Foto: Dok.IPTI] Ini kebangsaan saya jelas. Jadi waktu pertama kali kita mendirikan Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia, misinya cuma satu: membantu pemerintah untuk memberikan pemahaman, kesadaran, dan penjiwaan terhadap implementasi nilai-nilai kebangsaan di dalam diri pemuda-pemuda Tionghoa. Jadi mereka kita sadarkan. Selama sok anti-anti Indonesia, kita sadarkan", ungkapnya tegas. ini yang pemuda-pemudi Tionghoa harus belajar dari sejarah ini, bahwa kakek nenek bangsa mereka sudah memberikan juga segala sesuatunya sejak Republik ini didirikan. Dengan demikian, mereka adalah bagian dari bangsa ini yang tidak terpisahkan, punya tanggung jawab dan juga hak sebagai warga negara. Menurutnya "Nah, kalau kemudian mereka bilang, itu kan bagian dari politik saja. Maka saya katakan, zaman kan berubah. Mau sampai kapan kita bicara tentang diskriminasi? Saya kemarin bicara di kelas (Red. Kelas PPRA 50), sekarang sudah tidak zamannya lagi bicara tentang diskriminasi. Tetapi sekarang zaman- nya untuk bicara tentang pengabdian dan kontribusi", ucapnya yakin. dikotomi dengan pengusaha pribumi dan nonpribumi, menurutnya itu merupakan sesuatu yang berbahaya sekali buat integrasi bangsa ini, karena dulu ketika founding fathers mendirikan bangsa ini, konsep kebangsaan yang dipakai bukan itu. "Jadi Terkait itu dimunculkan, maka itu sesuatu yang membahayakan. mungkin ada pihak- pihak dengan kepentingan tertentu yang ingin memelihara dikotomi tersebut. Nah kita sebagai orang yang sadar betul sebagai warga negara, sebagai anak bangsa, harus mencoba mengeliminasinya", katanya mantap. Terkait imbauan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar kalangan buruh, pengusaha dan negara duduk bersama untuk membicarakan tentang Upah Minimum Provinsi (UMP), ia memandang hal itu sebagai masalah pelik yang membutuhkan kehatian-hatian semua pihak untuk menyelesaikannya. Sebagaimana disadari tidak semua perusahaan target-target mampu memenuhi tertentu. Untuk itu, Kementerian Tenaga Kerja mesti hati-hati sekali dalam membuat aturan-aturan. kalau dikotomi Karena kalau tidak, nanti yang rugi juga para buruh. "Kalau biaya produksi perusahaan juga kemudian tinggi, perusahaan tersebut kolaps, maka kita punya masalah baru," ucapnya. terlalu Untuk memecahkan persoalan kesadaran tersebut dari semua pihak yang terlibat, menurutnya, pertama diperlukan kesadaran pengusahanya bahwa mungkin mereka harus mengorbankan sebagian profitnya, survive. agar Kemudian yang harus diperhatikan perusahaan adalah kesejahteraan buruh. Karena buruh yang happy perusahaannya ikut happy. Kedua, harus ada kesadaran dari buruh berkomunikasi secara aktif dan sehat tanpa ada kepentingan-kepentingan lain dengan pengusahanya, ungkapnya. diperlukan dari usahanya tetap juga untuk Di sinilah peran negara sangat dibutuhkan untuk menjembatani komunikasi kalangan antara pengusaha dan buruh dan menjamin bahwa semua prosesnya bersih dari kepentingan-kepentingan tertentu.[T/S] 37
Laporan Utama Aminuddin Nurdin Corporate Secretary PT. Kirana Megatara Program Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan Membuka Wawasan Para Pengusaha Pengusaha Indonesia yang ideal adalah pengusaha yang di samping mencari laba, juga berbagi dengan pengusaha-pengusaha kecil dan tempatnya masyarakat sekitar di berusaha. Dengan mengikuti program pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang diselenggarakan Lemhannas RI, pengusaha diharapkan lebih me- ngenal konsep-konsep wawasan kebangsaan untuk kemudian di- implementasikan dalam kegiatan usaha masing-masing. "Kalau karakter pengusaha sudah seperti yang diinginkan Lemhannas, maka tugas pemerintah tidak akan begitu berat dalam menyejahterakan masyarakat", demikian ungkap Aminu ddin N urdi n, Corporate Secretary PT. Kirana Megatara ketika diwawancarai Majalah Swantara pada Selasa (4/6/2013) di Menara Kadin, Jakarta. Merasakan sendiri manfaat mengikuti program pemantapan nilai-nilai kebangsaan di Lemhannas RI, Aminuddin pun mengimbau agar pengusaha-pengusaha lain ikut terpanggil untuk mengikuti program kerja sama Lemhannas RI dan KADIN tersebut. "Diharapkan wawasan mereka akan terbuka bahwa dalam hidup ini kita tidak sendiri, kita hidup berbangsa dan bernegara", ujar pria asal Bukittingi yang pernah berkarier di ASTRA selama 36 tahun, sebelum akhirnya pensiun dan diajak bergabung di PT. Kirana Megatara, yang kepemilikan sahamnya sebagian besar dimiliki oleh Triputra Group. perusahaan tempatnya bekerja, Aminuddin menyampaikan bahwa melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan tidak memberikan bantuan dalam bentuk materi, melainkan lebih ditujukan pada pemberdayaan masyarakat sekitar, di samping melalui pembangunan infrastruktur dan pendirian yayasan. Di 38
Laporan Utama pemberdayaan petani merupakan hal yang penting untuk dilakukan agar para petani Indonesia bisa lebih produktif da n e f i s i e n d a l a m u s a h a n y a . Ia mencontohkan bagaimana produktivitas petani di Thailand ton per hektar, mencapai 1,5 sementara di Indonesia masih 750 kg/hektar. "Padahal kondisi tanah kita mungkin lebih subur", ucapnya. Menurutnya "Jadi kalau kita bergerak di usaha karet, kita bikin kelompok- kelompok tani karet", katanya. Saat ini, menurutnya, sudah terbentuk sekitar 3000 - 4000 kelompok tani binaan. "Petani-petani tersebut kita didik bagaimana menghasilkan karet yang bersih dan berkualitas. Kita sukses, datangkan petani-petani kita ajak keliling untuk memberikan tambahan wawasan kepada petani setempat. Jadi state of mind-nya kita coba supaya berubah", ujarnya mantap. "Kita bikin bibit yang baik supaya petani meningkat produktivitas dan bibit itu kita berikan kepada para petani. Dengan demikian kita tidak hanya mengambil, tapi juga lanjut. memberi", ucapnya "Jadi saya pikir ketahanan nasional itu kita menyejahterakan masyarakat secara umum, adil, dan merata", tuturnya. "Kalau program CSR perusahaan diterapkan secara baik, dengan bekerja sama dengan aparat-aparat terkait, saya rasa sudah damai kita", tandasnya. Lebih lebih adalah bagaimana ia memaparkan bahwa di lingkungan perusahaanya, itu betul- nilai-nilai kebangsaan betul diterapkan. "Misalnya saja, di tempat kami tidak ada penerimaan karyawan berdasarkan suku, agama lanjut dan kepercayaan, melainkan betul -betul dari kesanggupan, keahlian dan kompetensinya", jelasnya. "Kita itu punya istilah winning team dan winning system. Segala sesuatu itu akan berjalan dengan baik kalau sistemnya diterapkan dengan bagus", ucapnya lebih lanjut. Dalam pandangan Aminuddin, nilai-nilai program kebangsaan Lemhannas RI tidak hanya penting diikuti oleh para pengusaha, melainkan juga oleh para penyelenggara negara lainnya. Sehingga diharapkan dalam diri para penyelenggara negara tersebut tumbuh suatu kesadaran untuk selalu mengutamakan kepentingan yang lebih luas dalam mengambil suatu kebijakan, yaitu untuk kepentingan bangsa dan negara. [TN] pemantapan [Foto: 39
Laporan Utama "Indonesia Timur dan industri perikanan serta kelautan adalah potensi luar biasa yang harus dikembangkan oleh pemerintah dan pengusaha Indonesia, jangan sampai kita mengalami potential lost atas kelautan Indonesia," tutur Yugi Prayanto, Wakil Ketua dan Umum Industri (Kadin) Bidang Perikanan dan Kelautan saat ditemui oleh redaksi Majalah Swantara di Wisma Sudirman. Indonesia saat ini masih menempati posisi kelima sebagai negara penghasil perikanan. Kamar Dagang F o o d Agricultural Organization (FAO) tahun 2012 menunjukkan bahwa produksi ikan dunia dari kegiatan Indonesia penangkapan di umum maupun di perairan cenderung stagnan dalam lima tahun terakhir, yaitu dari 90 juta ton pada tahun 2006 menjadi 90.4 juta ton pada tahun 2011. Di samping itu, Product Domestic Bruto (PDB) perikanan memiliki k o n t r i b u s i t e r b e s a r k e d u a setelah tanaman pangan, yakni sekitar 22 persen terhadap PDB Nasional. seperti "Di perairan Indonesia timur potensi bagian perikanan dan kelautan belum dimanfaatkan secara optimal. Ke depannya industri perikanan yang selama ini dipandang sebelah mata, akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat," Yugi menambahkan. D a l a m l a p o r a n laut Yugi Prayanto KADIN Membangkitkan Ekonomi "Biru" Indonesia 40
Laporan Utama Kamar bersama Dagang Indonesia bekerja sama dalam mendukung "Ekonomi Biru" dalam pengembangan kapasitas perekonomian, baik dalam sektor pangan, perikanan, maupun industri kelautan. "Ikan yang ada di Indonesia telah diakui sebagai kualitas ikan terbaik di dunia, termasuk oleh negara Jepang sendiri sebagai konsumen ikan terbesar," kata Yugi. Ia optimis, bahwa potensi ikan di Indonesia ke depannya akan semakin berkembang dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang bergantung di sektor kelautan. Pemerintah laut adalah harta untuk semua, yang menyatukan Indonesia dari ujung barat ke timur. Dengan besarnya potensi tersebut, masing-masing pengusaha perlu menyadari untuk mengembangkan kesejahteraan bagi semua masyarakat," kata Yugi. Kadin Indonesia menjadi mitra strategis dalam membangun perekonomian nasional. "Strategi pembangunan ke depan terkait erat dengan program Kadin. Di depan setumpuk pekerjaan dan harapan kecil hingga besar pengusaha menanti. Pemerintah dan Kadin harus membangun kemitraan strategis. dalam memberikan bantuan modal dan pendidikan untuk peningkatan SDM nelayan Indonesia," kata Yugi. ia melihat masih infrastruktur kurang memadainya dalam "Ketersediaan ini. sektor infrastruktur masih kurang memadai. Sebagai pengusaha di daerah, tentunya yang dipikirkan adalah bagaimana mengembangkan modal dan mendapatkan keuntungan. Usaha tentunya harus diiringi dengan dukungan fasilitas infrastruktur, diantaranya dan pelabuhan dan galangan kapal, sentra produksi, tempat pendinginan, listrik, pengadaan air bersih, serta bahan bakar," tutur Yugi. Selain itu, tersebut Presiden RI dalam Konferensi Pembangunan Berkelanjutan PBB di Brasil pada Juni 2012, menawarkan gagasan akan perunya dikembangkan blue economy dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Terkait hal itu, sektor kelautan pemerintahan bersama KADIN turut mendukung terciptanya pengolahan kelautan Indonesia, Indonesia terutama bagian timur. Konsep Ekonomi Biru pertama kali dikenalkan oleh Gunter Pauli pada tahun 2010. Ekonomi biru merupakan sebuah model ekonomi baru untuk mendorong pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dengan kerangka berpikir seperti cara kerja ekosistem. Gauli mengungkapkan tujuan akhir dari ekonomi biru, yang akan menggeser masyarakat dari kelimpahan kelangkaan menuju dengan apa yang dimiliki, termasuk di antaranya efisiensi sumber daya ekonomi alam. Pengembangan luas biru bukanlah tanpa alasan, laut Indonesia sebesar 5.8 juta km2 dengan garis panjang 95.181 km atau terpanjang kedua di dunia setelah Kanada, dengan potensi sumber daya yang besar, terutama sumberdaya perikanan laut, baik dari diversitas kuantitas. Diperkirakan maupun potensi ekonomi Indonesia sekitar 1.2 triliun dollar AS per tahun, atau dapat dikatakan setara dengan 10 kali APBN negara pada 2012. laut Yugi, pengembangan ekonomi kelautan harus didasarkan dengan pemahaman yang utuh atas dasar kebangsaan. "Kami mengerti bahwa yang ingin dicari pengusaha, baik besar maupun kecil, adalah keuntungan. Namun, Masih me nur ut "Pengusaha-pengusaha itu profit- oriented, tapi dengan mengikuti program ini, mereka tidak mencari untung saja. Misi kita di Kadin adalah pemberdayaan pengusaha nasional dan pengusaha daerah", kata Yugi. "Dengan wawasan kebangsaan yang diberikan di Lemhannas RI, dihara pkan ki ta akan lebih mencintai tanah air dan wawasan kebangsaan kita akan semakin meningkat. Filosofinya adalah kecintaan terhadap tanah air untuk menjaga aset-aset bangsa dan menjaga peluang-peluang usaha", sambungnya sambil menambahkan bahwa program pemantapan nilai- nilai kebangsaan Lemhannas RI perlu disampaikan kepada para pengusaha lainnya. Sebagaimana yang disampaikannya, penataran di Lemhannas RI membuat bargaining pengusaha lebih tinggi. "Nah, untuk menjadi bangsa yang besar harus dimulai dari kita diri sendiri", ucapnya. Ia optimis para pengusaha akan sangat antusias bila diundang Lemhannas RI. Ketersediaan Infrastruktur dan Rendahnya SDM Dengan sederet potensi besar kelautan dan perikanan di masa depan, Indonesia masih menghadapi banyak permasalahan dan tantangan, di antaranya adalah terbatasnya akses permodalan serta kurangnya sarana dan prasarana. "Masalah umum yang terjadi di daerah adalah kurangnya modal bagi pengusaha kecil. Namun kami mengatasinya dengan menggandeng beberapa pihak swasta, perbankan, dan asing Hal lain yang perlu dilakukan menurut Yugi adalah peningkatan kapasitas nelayan dan kemudahan pemberian modal bagi nelayan kecil di daerah. Salah satu yang telah dibangun oleh Kadin yakni pembangunan Diklat Perikanan di Maluku. Menurut Yugi, adanya nelayan terampil dan infrastruktur yang mendukung di berbagai daerah perikanan Indonesia akan mendatangkan investasi dari berbagai pihak untuk meningkatkan pertumbuhan di daerah perikanan tersebut. yang Mulai tahun 2012, KADIN telah menjadi penjamin bagi kelompok usaha atau koperasi perikanan untuk mengakses kredit usaha rakyat. Selama ini, usaha mikro, kecil, dan menengah sektor perikanan kesulitan mengakses kredit perbankan. Sejak tahun 2012, Kadin menjadi penjamin Kredit Usaha Rakyat bagi kelompok usaha perikanan di Sulawesi Selatan dan Bali. "Pemerintah dan swasta memiliki peran yang sangat besar, harapan saya sama seperti apa yang pernah dilakukan pemerintah pada tahun 70 sampai 80-an bagi petani sawit, dengan kemudahan pemberian modal berupa pupuk ataupun bibit plasma. Bantuan bagi petani sawit tersebut, telah membawa Indonesia sebagai negara pengekspor terbesar kelapa sawit di dunia hingga saat tunai ini. Bantuan berupa uang sebisa mungkin harus dihindari, untuk menghindari penggunaan uang untuk membeli kebutuhan konsumtif," kata Yugi. 41
Laporan Utama Sabri Saiman Pengusaha Transportasi Transportasi Laut Indonesia Harus Diperhatikan negara kelautan, pulau satu dengan pulau lain punya potensi besar untuk ekonomi peningkatan bangsa, tapi sayang sekali perhatian kita selama ini hanya membangun jembatan yang menghubungkan antar pulau saja, proyek dengan anggaran besar, belum perhitungan kondisi vulkanik Indonesia yang labil," tutur Sabri Saiman, pengusaha transportasi yang saat ini menjadi "Indonesia adalah kapasitas Ketua Markas Palang Merah Indonesia Kota Jakarta Utara saat ditemui redaksi. Kemampuan daya angkut armada laut nasional untuk muatan dalam negeri baru mencapai 54,5 persen. Kendati menjadi negara maritim luar biasa, yang memiliki potensi kondisi transportasi laut Indonesia justru masih terpuruk di kawasan Asia Tenggara. Pasalnya, potensi yang dimiliki di dalam negeri belum dimanfaatkan optimal. Penilaian transportasi laut Indonesia di kawasan Asia Tenggara masih terjadi karena ini terpuruk, hal berdasar data transportasi laut dunia yang dimiliki Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), sepanjang 2012, posisi Indonesia berada di peringkat ke-59 negara-negara lain. "Saya optimis, bila pemerintah mau membangun di daerah, terutama daerah Indonesia Timur, akan banyak pengusaha domestik yang berkembang, saya dan pengusaha domestik pun mau mengembangkan " kata Sabri Saiman. Kemampuan daya angkut armada laut nasional untuk muatan dalam negeri baru yang mencapai 54,5 persen, dari jumlah tersebut, hanya 4 persen digunakan untuk eskpor, sedangkan selebihnya dikuasasi kapal asing. Biaya transportasi di Indonesia masing tergolong tinggi, hal tersebut disebabkan oleh UU terkait kapal pelayaran cenderung menyerahkan kepada mekanisme pasar. Untuk itu, perusahaan pelayaran memilih trayek sendiri dan ukuran kapal sendiri yang membengkaknya menyebabkan biaya "Indonesia adalah negara maritim, dengan cara Indonesia satu, pandang bahwa disatukan oleh lautan, saya pikir itu adalah cara pandang yang benar dalam mengembangkan potensi yakni pengusaha di mengembangkan transportasi laut sebagai penghubung antar pulau di Indonesia," kata Sabri. secara dibanding fasilitas transportasi. Indonesia Dalam studi yang dilakukan oleh Institute, terkait McKinsey Global : tulisan The Archipelago Economy Unleashing Potential Indonesia's menyebutkan bahwa sektor perikanan 42
Laporan Utama merupakan salah satu sektor utama yang akan menghantarkan Indonesia sebagai negara dengan ekonomi maju pada 2030. Saat ini, untuk sektor perikanan (tidak termasuk kelautan), Indonesia memiliki ukuran ekonomi cukup besar. Data BPS di tahun 2012 menunjukkan besarnya aktivitas ekonomi sektor perikanan mencapai Rp. 255,3 triliun. Kembali ke Ekonomi Kerakyatan Sabri Saiman kecewa terhadap merambahnya sistem liberal dalam saat perekonomian ini. Menurutnya, tahun 1998, Indonesia sangat bebas dan tidak berpihak kepada pengusaha lokal dan kecil. "Munculnya dan franchise yang ada di pasaran sangat menyakitkan," kata Sabri. Pada 2012, jumlah waralaba asing di Indonesia sebanyak 350 waralaba, dan pada Maret 2013 sudah mencapai 400 Tingkat pertumbuhan waralaba. Indonesia setelah perekonomian supermarket waralaba asing mencapai 6 - 7 persen per tahun, dan itu melampaui pertumbuhan lokal yang hanya mencapai 3 persen. "Minimarket yang kian menjamur hingga dimana-mana, daerah terkecil di pedesaan, tidak ada perlindungan terhadap pasar tradisional dan pengusaha kecil di daerah tentunya itu mematikan mata pencaharian masyarakat kecil," Sabri melanjutkan. waralaba bahkan "Sistem ekonomi liberal tidak karena melanggar UUD cocok, 1945, sistem yang berlaku saat ini tidak mencerminkan perlindungan terhadap pelaku ekonomi kecil," ini tutur Sabri. Menurutnya, saat pemerintah perlu mengembalikan sistem perekonomian kepada sistem kerakyatan. "Apa yang perlu dicontoh oleh pemerintah dan pengusaha saat ini adalah bagaimana para pendiri bangsa mendirikan ekonomi dengan tujuan untuk menyejahterakan masyarakat, yang sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia," kata Sabri. Untuk itu, menurutnya perlu d i b a n g u n r o h t a t a e k o n o m i usaha bersama yang memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat untuk berpartisipasi sebagai pelaku ekonomi. "Pemerintah harus menata ekonomi Indonesia kembali, sektor dengan mengembangkan ekonomi pada basis dan kebutuhan masyarakat, seperti pengembangan ekonomi pada sektor logistik dan pangan dalam negeri, dan tentunya pembangunan transportasi antar pulau yang memadai," Sabri melanjutkan. Menurutnya, pemilikan Indonesia harus aset ekonomi di didistribusikan kepada warga negara secara adil. Dalam pemilikan aset eknomi yang tidak adil dan merata, maka kesenjangan akan terjadi di mana-mana. "Pemerintah harus mengambil alih semua yang telah dikuasai asing," kata Sabri. 43
Laporan Utama Ir. Michael Sumarijanto, MBA Pancasila Adalah Roh Kehidupan Berbangsa CEO Bimasena JAKARTA Ir. Michael Sumarijanto, MBA mengatakan Pancasila adalah roh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam tata kelola perekonomian dan pembangunan G o o d G o v e r n a n c e n a s i o n a l . tidak akan dapat terwujud tanpa mengacu pada Doktrin Kebangsaan dan Doktrin yang menjadi ciri khas Indonesia sebagai landasan Kemerdekaaan Indonesia, sebagaimana yang termaktub dalam Pancasila Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yakni melindungi Indonesia dan segenap bangsa seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan berdasarkan dunia ketertiban kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. dan termasuk dalam pemerintahan rujukan "Hal itu merupakan komitmen negara nasional dan menjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, tata kelola perekonomian. Doktrin Kebangsaan dan Doktrin Kerakyatan harus memberi warna bagi setiap kebijakan nasional dan produk- produk perundangan-undangan dengan senantiasa mengutamakan kepentingan nasional dan rakyatnya," ujar Michael kepada Majalah Swantara di Jakarta. Kerakyatan Doktrin Kebangsaan, tambah juga mengacu kepada Michael, Ika-an yang ke-Bhinneka Tunggal memuliakan dan multikulturalisme yang harus disatukan oleh rasa bersama dalam idiom nation state berikut nasionalisme yang terkandung di dalamnya. pluralisme "Kita harus menjadi tuan di negeri sendiri, keluar dari penjajahan bangsa tidak mengabaikan lain, namun sebagai tanggung masyarakat dunia. Dalam hal ini, kepentingan nasional adalah utama dan diutamakan", terangnya. jawab global Sedangkan Doktrin Kerakyatan s e n d i r i d e n g a n b e r k a i t a n pengutamaan Daulat Rakyat, dan kepentingan rakyat adalah primus atau utama, bahwa pemerintahan negara dijalankan atas kehendak dan kepentingan rakyat. inilah yang kemudian dikenal dengan istilah Daulat Rakyat atau Tahta Untuk Rakyat, seperti yang pernah diutarakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX," jelasnya. "Dan Dengan demikian kata Michael setiap usaha pembangunan nasional harus menempatkan posisi rakyat dan kepentingan rakyat sebagai faktor utama, sejak dari titik awal pemikiran, titik tolak, proses dan sekaligus sampai tujuan akhirnya. "Doktrin Kerakyatan berbeda dengan doktrin demokrasi Barat yang menganut liberalisme dan individualisme. Dan demokrasi I n d o n e s i a b i d a n g perekonomian lebih mengutamakan rasa kebersamaan dan kekeluargaan leluhur nenek sebagai warisan moyang yang menjadi ciri khas bangsa. Dan dikenal dengan istilah gotong royong, di mana hak individu tetap dihormati tetapi dibatasi oleh kolektivisme yang hidup di pangkuan d a l a m masyarakat," Secara garis besar, lanjut Michael, berdasar Pancasila, proses pembangunan nasional adalah proses humanisasi, bukan dehumanisasi. tambahnya. sendiri "Dalam kehidupan ekonomi nasional Doktrin Kebangsaan dan Doktrin Kerakyatan tercermin dalam Pasal 33 UUD 1945. Artinya Pasal 33 UUD 1945 m enjad i b enten g nasionalisme ekonomi dan benteng pengutamaan kepentingan kehidupan seluruh rakyat Indonesia," jelasnya. Pasal 33 UUD 1945, kata Michael, menolak paham fundalisme pasar, dan menurut Pasal 33 UUD 1945, pembangunan nasional tidak seharusnya diserahkan pada kehendak pasar dan selera pasar. "Pembangunan nasional harus dilakukan melalui suatu perencanaan nasional seperti Repelita. Masa depan Indonesia harus didesain dan ditata, strategi pembangunan harus dengan tandas digariskan sesuai dengan amanat konstitusi," katanya. Di sisi lain, dalam doktrin demokrasi ekonomi Indonesia, tambah Michael, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau kepemilikan anggota-anggota masyarakat. "Demokrasi ekonomi Indonesia menghendaki bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, sebagai pokok-pokok kehidupan dan kemakmuran rakyat dikuasai oleh negara, agar terjamin, dapat digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sistem ekonomi juga harus berdimensi Indonesia nasionalisme. Kita tidak antiasing, investasi asing kita terima, tetapi tidak untuk mendominasi ekonomi nasi onal ataupun menggusur ekonomi rakyat," tegasnya. untuk 44
Opini Drs. Ngadiran Sekretaris Jenderal DPP APPSI Pengusaha dan Wawasan Kebangsaan dasarnya pada perekonomian Indonesia menganut asas kekeluargaan yang disusun secara sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945. Sedangkan soko guru perekonomian bangsa terdiri dari BUMN, Swasta dan Koperasi. Bahwa demokrasi Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) sebagai organisasi profesi Pedagang Pasar Tradisional yang beranggotakan para pedagang/ enterpreneur akhir- akhir ini, semenjak krisis ekonomi (1997/1998) era pasar bebas, menghadapi berbagai tantangan dan gempuran para peritel asing dan lokal yang diberikan kebebasan membuka sampai pelosok desa/ gerainya kampung yang akhirnya menggurita sehingga merayapi/menggerogoti warung-warung kecil permukiman sampai ke pedagang pasar tradisional telah ya ng s ecara bertahap menjadikan jumlah rakyat miskin bertambah walau pelan tetapi pasti. sejati pada para pewarung kecil permukiman dan pedagang pasar tradisional secara bertahap semakin mengecil dan kekuatan untuk bersaing semakin berdasarkan melemah, fakta lapangan disadari atau tidak yang menyebabkan hal tersebut adalah karena merebaknya gerai mini market yang sudah memasuki pelosok kampung/desa dan ironisnya diizinkan membuka gerainya 24 jam nonstop. Semestinya Mini market diizinkan membuka gerainya hanya pada lokasi tertentu dan lokasi jalan Protokol tertentu pula yang diizinkan membuka gerainya 24 jam, misalnya di perumahan cluster atau kompleks eksklusif tertentu, di jalur pariwisata/ Jumlah pendapatan bahwa hotel atau di lingkungan rumah sakit. Sehingga tidak di semua jalur lingkungan dan/atau komunitas pewarung kecil diizinkan membuka gerai. perekonomian Pembangunan di Indonesia selepas dari masa penjajahan sudah lebih 68 tahun merdeka tetapi masih terus menjadi masalah fenomenal. Kemiskinan melanda di semua pelosok negeri bahkan para pengemis selalu ada di persimpangan kota, kesenjangan strata ekonomi sangat dirasakan sepanjang sejarah Indonesia. jalan dan ketidakadilan atau mazhab Aliran semula yang ekonomi dianut oleh pendiri bangsa Indonesia yaitu demokrasi ekonomi berpaham ekonomi kerakyatan. Akan tetapi ini berkembang terus yang mungkin dikarenakan desakan dunia luar atau karena ketergantungan. Negara s e d a n g b e r k e m b a n g p u n h a r u s m e n g i k u t i d e s a k a n yang arus era globalisasi ekonomi yang sehingga menimbulkan seolah sudah berpaham ekonomi liberalisme. tekanan Tingkat peradaban dan keadaban sebuah bangsa bisa diukur dari kemampuan negara itu memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya. Adapun yang menjadi kebutuhan dasar warga di antaranya adalah pangan, papan, sandang, pendidikan dan kesehatan. kita perhatikan dan cermati apakah kebutuhan dasar sebagaimana tersebut di atas sudah bisa terpenuhi bagi seluruh lapisan rakyat Indonesia sampai dengan saat ini? jauh, Sepertinya masih yang sudah ada adalah dengan orang-orang y a n g sangat luar biasa kalau d i h i t u n g Marilah k e k a y a a n tetapi 45
Opini jumlahnya masih sangat kecil bahkan mungkin belum ada 10 persen. Negara akan tergolong beradab bilamana kebutuhan dasar tadi tidak lagi menjadi persoalan. Tidak ada lagi warga yang mati karena kelaparan atau mati karena kedinginan lantaran tidak memiliki pakaian atau mati karena tidak bisa berobat lantaran tidak punya biaya, dan anak-anak tidak bisa bersekolah lantaran tidak punya biaya pendidikan sehingga menjadi pengemis di jalanan. Masalah kemiskinan sesungguhnya adalah bukti gagalnya pembangunan, negara telah salah memandang dan mengurus kemiskinan (negara salah urus). Kemiskinan telah membuat j u t a a n a n a k - a n a k t i d a k b i s a mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya akses pelayanan pu blik, k urangnya lapangan pekerjaan, masih kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus urbanisasi ke kota dikarenakan pembangunan di desa-desa untuk menyerap/ pemerataan tenaga kerja tidak diutamakan. sudah menetapkan di dalam UUD 1945, bahwa fakir-miskin dan anak-anak terlantar menjadi tanggungan pemerintah. Pendidikan dan lapangan kerja kewajiban pemerintah untuk mengatasi atau menyediakannya. Pemerintah Indonesia juga menjadi Kemiskinan memang masalah berat yang berbiaya mahal bila tidak segera ditangani dengan baik, karena bisa menjadi penyebab tingginya tingkat kriminalitas, suburnya laku menyimpang dalam tingkah masyarakat, berpotensi menyebabkan keresahan sosial yang pada akhirnya dapat mengguncang kestabilan pemerintahan suatu negara. d a m p a k d a n problematika kemiskinan adalah lahan subur bagi segala permasalahan di masyarakat. Oleh karena itu pengentasan kemiskinan dan/atau apa pun sebutannya yang bertujuan untuk mengurangi atau mengikis jumlah orang-orang miskin agar tidak terjadi kesenjangan sosial dan 46 B e r b a g a i pendapatan antar kelas di masyarakat harus menjadi prioritas dalam agenda pembangunan yang dilaksanakan pemerintah sebagai penyelenggara negara. realitas bahwa mengelola dan bisnis adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Kalau politik adalah matahari, maka bisnis adalah bumi. Kalau bumi terlalu dekat dengan matahari, maka akan terlalu panas. Sebaliknya kalau terlalu jauh akan terlalu dingin. Maka dari itu keduanya tidak bisa dipisahkan dan oleh karena itu pembaharuan politik dan sistem kenegaraan haruslah dibarengi sistem dengan pembaharuan ekonomi untuk melahirkan efisiensi, kemandirian dan berkelanjutan. Apa pun yang kita Kita harus menerima politik lakukan untuk membangun perekonomian seyogianya berpedoman pada hal efisiensi. Dengan efisiensi kita akan mempunyai daya saing serta nilai tambah yang besar dan bermanfaat. Mengingat perkembangan global, perlu yang kompatibel dengan mengutamakan sektor yang menjadi unggulan serta memberikan nilai bangsa tambah yang besar bagi masyarakat. Hapuskan birokrasi hambatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan tidak transparan, karena sistem yang tidak transparan dan kroniisme bisa menjadi pintu korupsi. Kemandirian ekonomi hanya bisa dicapai kebijakan program jangka pendek, menengah sampai program jangka panjang yang jelas dan konsisten, sehingga pelaku usaha dapat berpartisipasi secara aktif, terbuka, kompetitif, dan tidak di rugikan yang merupakan prasyarat dalam percaturan global. dipikirkan sistem apabila ada terjadi adanya pembedaan etnis, golongan dan agama yang bisa diidentifikasi melalui perbedaan kelas ekonomi, karena hal ini bisa mengakibatkan kecemburuan sosial yang sarat akan berbagai kekisruhan dan kekerasan terhadap suatu kelompok. Di sanalah pentingnya kesetaraan, agar ke lagi penguasa depan kecil menggunakan Tidak boleh tidak ada sejumlah warga bangsa dari etnis tertentu (misal etnis Tionghoa) sebagai alat dalam mengakumulasikan kapital bagi penguasa negeri ini. Sehingga warga etnis yang lain dalam jumlah yang sangat besar hanya kebagian getahnya, di mana pada saat tertentu mereka inilah yang menjadi sasaran amuk massa, janganlah mereka yang menikmati fasilitas dari negara berkat 'perkoncoan' dengan pejabat. kesetaraan, jaminan maka 'plesetan' bahwa di lingkungan etnis Tionghoa hanya ada dua shio, yaitu kambing (hitam) dan/atau sapi (perahan) bisa diakhiri. Semua kelompok dan lapisan masyarakat haruslah mendapat perlakuan adil, dan kesempatan yang sama dari negara. Kemandirian jelas akan dapat mengurangi ketergantungan luar, yang pada terhadap pihak akhirnya menghapuskan bisa ketergantungan tersebut serta bisa berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah di jajaran bangsa-bangsa di dunia. Dengan Dengan kemandirian ekonomi, kita bebas membuat pilihan yang sesuai dengan kepentingan nasional. kelanjutan Kesinambungan (sustainability) adalah penting karena akan menjamin kelangsungan jangka panjang. Tidak ada gunanya kita memperoleh hasil besar dengan alam mengeksploitasi secara karena tidak bijaksana, akhirnya akan membawa kerusakan lingkungan beban hidup bagi generasi mendatang. Prinsip tersebut harusnya ditunjukkan dalam paradigma ekonomi jaringan (network economy paradigm) yang merupakan keharusan di era globalisasi ini. atau kekayaan dan perekonomian nasional kita masih melanjutkan model kolonial? Sudahkah bangsa kita menyusun dekolonialisasi sebuah konsep perekonomian? Kita harus jujur mengakuinya kalau selama ini kita lalai merumuskan aturan main untuk mewujudkan hal tersebut. Founding fathers kita dengan gamblang mengamanatkan tentang kerakyatan dan juga keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Betulkah model rakyat Bukankah perekonomian
Opini pengelolaan perekonomian nasional harus ditempuh dengan cara negara membagi-bagikan sumber daya alam baik tambang, hutan, perkebunan dan lainnya dalam bentuk HPH, konsesi, ataupun istilah lain kepada korporat-korporat yang dimiliki oleh pihak-pihak yang terkoneksi dengan penguasa? Haruskah dalam pengelolaan sumber daya alam ini, rakyat hanya diporsikan sebagai penonton, dan hukum pun mengatur bahwa hak rakyat atas kekayaan alam tersebut hanya bisa diperoleh secara tidak langsung melalui pembayaran pajak atau retribusi atau pun program- program "community development" semata. Bukankah model yang demikian ini adalah ini adalah model kolonial yang memang kapitalistik? jujur mengakui Kita bahwa model perekonomian pola komunisme sangat kental mewarnai perekonomian kita selama ini. Lihat saja negara melalui BUMN-BUMN juga harus kemudian menguasai bisnis dan sumber daya alam. tersebut saja model ditempuh, namun mestinya hanya dalam periode darurat saja atau dibatasi pada sektor yang belum profitable. Sudah barang tentu dalam model ini praktik korupsi sangatlah subur. Belumlah ada bukti di dunia ini bahwa model bisnis negara tidak melahirkan korupsi. Boleh Model ekonomi yang memihak rakyat haruslah dikembangkan dalam bentuk yang baru, bukan model lama yaitu dengan Koperasi sebagaimana yang kita kenal ini. Perekonomian kita ke selama depan haruslah disesuaikan dengan tuntutan perekonomian lokal dan global, sehingga terjadi sinkronisasi dengan tata perekonomian dunia. tidak Ke depan kekayaan alam boleh dibagi-bagi kepada siapa pun. Tegasnya semua sumber daya alam untuk waktu ke depan tidak boleh dikaveling-kaveling dan kemudian diatasnamakan pada individu dan/ atau badan hukum yang mana merugikan investor. Kita tidak boleh menzalimi mereka, namun hak rakyat atas kekayaan alam pun haruslah dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu rakyat, dalam sebuah model bisnis yang menjamin rakyat secara langsung ikut merasakan manfaat atas karunia Tuhan Yang Maha Esa tersebut. Ke depan kita perlu berdamai dengan siapa pun, agar pengurasan kekayaan alam di luar kepentingan rakyat bisa dihentikan dengan win-win solution. Untuk itu yang terlebih dahulu harus dipahami adalah bahwa rakyat selaku pemilik kedaulatan memang tidak dan belum pernah memberikan mandat kepada siapa pun, termasuk kepada negara, untuk membagi-bagikan pengusahaan penguasaan dan sumber daya alam kepada siapa pun seperti yang terjadi selama ini. 47
Opini Rakyatlah yang harus menikmati secara langsung atas kekayaan alam karunia Tuhan Yang Kuasa. Untuk itu ke depan model BUMN haruslah BUMR dengan model diganti (Badan Usaha Milik Rakyat). Badan ini tidak hanya merajut kekuatan ekonomi rakyat dengan pengusaha penjaminan besar juga bagi pengusaha kecil, dan menjembatani kekuatan ekonomi rakyat dengan financial global namun tetap sebagai lembaga nonprofit. Caranya, pemegang saham sebuah bisnis jasa umpamanya, haruslah menempatkan rakyat yang notabene adalah konsumen sebagai sehingga "pemegang keuntungan yang diperoleh secara langsung dapat dinikmati konsumen dalam bentuk rendahnya tarif atau harga yang harus dibayarnya. dalam hal antara saham", enak di satu pihak karena ia mendapat fasilitas berupa penguasaan dan/atau pengusahaan tambang atau hutan, namun tidak enak bagi pihak lain, yaitu investor yang harus membiayai pembangunan infrastruktur sosial dengan sejumlah risiko kerugian. Maka kewajiban kitalah sebagai generasi penerus untuk merumuskan bagaimana demokrasi model ekonomi yang akan kita gunakan ke depan, sehingga pengaturan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi untuk ke dalam betul-betul diorientasikan untuk kepentingan tanpa segenap terkecuali, keluar rakyat bagaimana tersebut bisa dijalin dengan financial global serta fasilitas lainnya yang lahir akibat globalisasi rakyat Indonesia sementara kepentingan Nasionalisme yang kita bangun dan kembangkan adalah nasionalisme yang bertumpu pada visi dan misi berbangsa dan bernegara yang kuat dan ma- pan sehingga mili- tansi bangsa untuk mempertahankan keberadaan repub- lik (NKRI) mampu mewujudkan kes- ejahteraan yang adil dan beradab. Sedang model BUMR dalam alam, pengelolaan pemerintah terintegrasi secara membuat lembaga yang menangani urusan dalam kekuasaan negara, utamanya tentang perizinan dan kepastian hukum dunia usaha. Bila diperlukan, untuk setiap tingkat pemerintahan dilengkapi dengan sebuah badan Authority Development. Sedangkan mengelola untuk kepentingan publik pada masing- masing tingkatan perlu dibentuk badan Development Corporation. kekayaan Bisa saja bangsa ini membentuk "Indonesia Incorporated" baik untuk tingkat pusat maupun daerah ditempuh sebagaimana Malaysia, Thailand dan juga banyak negara inilah lainnya. Lembaga yang menjembatani kepentingan publik, karena di sana disusun Master Plan, Corporate Plan dan juga Business Plan. Dengan demikian tidak terjadi hal yang ironis, di satu sisi hutan dan tambang dibagi ke pihak-pihak tertentu saja. Dengan memanfaatkan pasar modal mereka bisa mendapatkan dana besar dengan mudahnya. Sementara ketika Pemda hendak membangun pasar-pasar dan bahkan rumah sakit, begitu susah-payah mencari investor. Bukankah hal yang demikian sangat menggelikan banyak pihak, karena 48 yang Eksistensi dan Nasionalisme Bangsa Nasionalisme yang kita bangun dan kembangkan adalah nasionalisme yang bertumpu pada visi dan misi berbangsa dan bernegara yang kuat dan mapan sehingga militansi bangsa untuk mempertahankan keberadaan republik (NKRI) mampu mewujudkan kesejahteraan yang adil dan beradab. Jayalah Indonesia, jayalah bangsaku Indonesia di bumi yang kaya-raya dengan penuh keberkahan dari Tuhan. peradaban sejarah manusia, pendekatan non-demokratis tak pernah mendatangkan untung malah buntung. Sejumlah bangsa menjadi negara gagal bahkan bangsa kita sendiri nyata-nyata telah membuktikan bahwa penggunaan cara-cara di luar aturan demokrasi niscaya dibarengi jatuhnya korban anak bangsa sendiri yang dampak ikutannya melahirkan adalah dendam kesumat dan sakit hati yang terwariskan dari generasi ke generasi. Sangat disayangkan ini dendam-dendam yang ada itu secara sadar dibiarkan, dan seolah berharap akan sirna dengan sendirinya karena waktu. Dalam selama Tapi kalau mau jujur, pendekatan pembangunan yang saat itu dipilih memunculkan "trickle-down effect", sehingga diperlukan konglomerasi Sangat yang ditangani (moral disayangkan, hazard) dikedepankan, maka yang terjadi adalah praktik kapitalisme tanpa nurani yang pada akhirnya akan merugikan bangsa sendiri. Tanda- tanda zaman sudah nampak mulai jelas, terutama dalam produk perundang-undangan sebagaimana kalau kita telaah dan cermati dengan saksama untuk perubahan/amandemen UUD 1945 yang mana dalam Pasal 33, disadari atau tidak, keberadaan koperasi yang semula menjadi salah satu dari 3 (tiga) pilar ekonomi bangsa sudah disamarkan atau disemukan. Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang merupakan pengganti dari UU No. 25 Tahun 1992, bahwa bagi kalangan pelaku/praktisi koperasi yang selama ini masih mengagungkan demokrasi ekonomi dengan paham ekonomi kerakyatan maka dengan UU Nomor 17 Tahun 2012 tersebut sangat dirasakan bahwa paham ekonomi lebih kental dan neo-liberalisme diperkuat. Inilah fakta yang harus dilakoni. sendiri. faktor moral kurang
Opini meramalkan bahwa di masa depan akan terjadi pergeseran kekuatan ekonomi di dunia. Kekuatan ekonomi saat ini yang berporos di negara- negara Amerika Serikat, Eropa Barat dan Jepang akan bergeser menjadi berporos di Amerika Serikat, Cina dan India. Driving forces dari pergeseran faktor-faktor ini disebabkan oleh kepemilikan sumber daya alam, jumlah penduduk kelas menengah, jumlah penduduk yang berusia tua, dan pragmatisme ekonomi. Negara-negara Eropa Barat dan Jepang tergeser posisinya oleh Cina dan India terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk tua sehingga produksi dan konsumsi menjadi sulit untuk ditingkatkan lagi. Di pihak lain, Cina dan India terutama memiliki keunggulan di jumlah penduduk kelas menengah ditambah dengan pragmatisme ekonomi yang mereka tempuh saat ini. Artinya, konsumsi menjadi pendorong yang kuat dari pertumbuhan sangat ekonomi, dan konsumsi ini didorong oleh pragmatisme ekonomi. Dr. Panutan S. Sulendrakusuma Tenaga Profesional Bidang Ekonomi Lemhannas RI Ekonomi dan Wawasan Kebangsaan dalam Perilaku manusia termasuk kehidupan ekonominya, masyarakat dapat diramalkan dengan prinsip utilitarian. Menurut prinsip utilitarian, manusia a k a n b e r p e r i l a k u s e m a k s i m a l m u n g k i n u n t u k m e m u a s k a n kebutuhan hidupnya. Fenomena ini terekam dalam kehidupan sehari- hari sebagai perilaku masyarakat y a n g k o n s u m t i f . P r o d u s e n menyadari perilaku konsumtif ini dan mengeksploitasi sebesar-besarnya kebutuhan konsumen. Terkadang, kebutuhan konsumen dimanipulasi dari aspek psikologisnya sehingga konsumsi yang terjadi adalah bukan karena didorong oleh kebutuhan rasional dari konsumen tersebut. Indonesia, Konsumsi, saat ini, lebih condong ke arah hasil dari manipulasi tanda oleh produsen. Sebagai contoh, maraknya bisnis pelangsing tubuh yang menawarkan program-program penurunan berat badan dengan iklan yang menampilkan artis bertubuh langsing. Produsen mempengaruhi konsumen dengan menanamkan yang keyakinan bahwa wanita cantik dan ideal adalah wanita yang bertubuh kurus atau langsing. Akibatnya, produk pelangsing tubuh menjadi sangat laku untuk dijual. Produsen, melalui iklan kreatif yang diciptakannya, mempengaruhi konsumen agar mempunyai persepsi dan berperilaku sesuai dengan kepentingan produsen. kekuatan p e n d o r o n g y a n g s i g n i f i k a n dari perubahan geopolitik dan futurolog geoekonomi. Seorang Konsumsi menjadi Pertumbuhan konsumsi yang ini tinggi ekonomi memicu pertumbuhan Indonesia. penduduk Jumlah Indonesia yang besar sekaligus menjadikannya sebagai konsumen barang konsumsi yang besar. Data BPS tahun 2011 menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga merupakan pendorong utama ekonomi Indonesia (57,8% Indonesia), diikuti oleh investasi (24,6%), net export (10,6%), dan pengeluaran pemerintah (7%). Tidak heran, peringkat sepuluh besar perusahaan Indonesia yang masuk terbaik di jajaran "Top 200 best Companies in Asia" tahun 2011 menurut majalah Far Eastern Economic Review adalah perusahaan-perusahaan yang terkait dengan konsumsi tangga tersebut, yaitu Astra, Unilever, BCA, Indofood, Bank Mandiri, Indosat, Telkom, HM Sampoerna, BRI, dan Holcim Indonesia. inilah yang juga saat terhadap PDB rumah Namun masalahnya adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia ternyata tidak dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia. 49
Opini data BPS 2012 menunjukkan bahwa penduduk kelompok golongan pendapatan (20% dari teratas populasi) menikmati 48,42% dari PDB, kelompok penduduk golongan pendapatan menengah (40% dari populasi) menikmati 34,37% dari PDB, serta kelompok penduduk golongan (40% dari terendah pendapatan populasi) menikmati 16,85% dari PDB. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan cita-cita pada saat Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan. Ir. Soekarno, dalam pidato tanggal 1 Juni 1945 di depan B a d a n U s a h a P e n y e l i d i k Persiapan Kemerdekaan Indonesia, mengemukakan pandangan tentang dasar-dasar negara Indonesia yang akan didirikan dan menyatakan bahwa dasar pertama dari Indonesia Ir. adalah Kebangsaan Soekarno memulainya dengan menjelaskan apa yang dimaksud dengan bangsa. Bangsa adalah kesatuan antara manusia dan tempatnya. Pandangan ini berbeda dengan Ernest Renan dan Otto Bauer. Menurut Ernest Renan, syarat bangsa Indonesia. adalah le desir d'etre ensemble, yaitu kehendak akan bersatu. Otto Bauer menyatakan bahwa Eine Nation ist eine aus Schiksalsgemeinschaft erwachsene Charaktergemeinschaft, bangsa adalah satu persatuan perangai yang timbul karena persatua n na sib. Menurut Ir. Soekarno, pandangan Ernest Renan dan Otto Bauer tidak lengkap, hanya mempertimbangkan unsur orangnya, kehendak yang sama dari orang- orang untuk bersatu. Pandangan ini tidak mempertimbangkan aspek tempat dimana geopolitik yaitu orang-orang yang ingin bersatu tersebut bertempat tinggal. oleh perkembangan ilmu geopolitik, perumusan dasar negara yang pertama (Kebangsaan Indonesia) dari Ir. Soekarno juga dipengaruhi oleh Dr. Sun Yat Sen. Buku yang ditulisnya, yaitu "San Min Chu I" atau "The Three People's Principles", berisikan tiga prinsip: mintsu (nationalism), min chuan (democracy), dan min cheng (socialism). Selain itu, pengaruh tulisan Dr. Sun Yat Sen tercermin juga dalam Selain dipengaruhi usulan dasar negara ketiga (mufakat atau demokrasi) dan dasar negara keempat sosial). (kesejahteraan Kebangsaan Indonesia mengandung Indonesia didirikan makna bahwa bukan buat satu golongan, tetapi suatu negara "semua buat semua" dan mengupayakan kesejahteraan sebaik-baiknya, bersama dengan yang bisa dicapai apabila Indonesia adalah negara demokratis. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi tidak Indonesia hendaknya di mengikuti prinsip utilitarian yang mengakibatkan persaingan bebas dalam kegiatan ekonomi. Persaingan bebas hanya akan meningkatkan kesejahteraan golongan-golongan tertentu saja sebagaimana terekam dalam beberapa indikator ekonomi negara kita. Kegiatan ekonomi Indonesia harus didasarkan kepada dasar yang maknanya bisa kita telusuri, antara lain, dari sejarah, perdebatan para cita-cita founding mengapa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini didirikan. negara Pancasila fathers, dan 50
Harapan Peserta Djagal Wiseso Marseno Peserta PPRA XLIX Lemhannas RI. Pengusaha Ikut Membangun Bangsa dan Negara Dalam sejarah di beberapa Negara, pengusaha ikut memainkan peranan penting dalam ikut membangun bangsa dan negaranya. Mereka berkontribusi menyumbangkan pemikiran maupun materi dalam proses transformasi potensi menjadi aset, lalu aset menjadi kapital. Indonesia memiliki potensi secara geografis, demografis, dan sumber kekayaan alam. Secara geografis terletak di posisi strategis dunia untuk jalur perdagangan, dan terletak di daerah tropis yang menerima cahaya matahari sepanjang tahun yang memungkinkan sumber hayati untuk tumbuh. Secara demografis, jumlah penduduk yang besar sangat diperlukan dalam mengolah sumber kekayaan alam. Dilain pihak, sumber kekayaan alam yang melimpah berupa bahan hayati, tambang batu bara, emas, minyak, dan lain sebagainya perlu diolah untuk mensejahterakan rakyat. [Foto: Dok. Lemhannas RI] Proses transformasi dari potensi (lahan yang luas, negara kepulauan, matahari, tanah subur, penduduk) menjadi aset (produk pertanian, perikanan, pertambangan, tenaga terdidik) dan kemudian ketika diperdagangkan akan mengalami transformasi menjadi capital (uang), semuanya berlangsung melalui proses berpikir dan aksi nyata seorang pelaku yang sering disebut sebagai pengusaha. Setiap tahap proses transformasi ini membawa dampak ikutan yang banyak (multiplying effect) seperti penyerapan tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendidikan, dan meningkatkan pembangunan nasional yang akhirnya bermuara pada ketahanan nasional yang tangguh. Dalam proses transformasi potensi menjadi asset lalu menjadi kapital, diperlukan pengusaha yang memiliki ketangguhan, keuletan, professional, dan sekaligus jiwa kenegarawanan. Hal ini disebabkan karena pengusaha harus mampu bertahan secara tangguh, ulet, dan professional, ketika menghadapi banyak persoalan besar dalam berinteraksi dengan mitra bisnisnya. Disisi lain, seorang pengusaha juga harus memiliki jiwa kenegarawanan yang menjadi salah satu dasar perilakunya sebagai pengusaha. Jiwa kenegarawanan adalah suatu karakter yang mencerminkan kekhususan pemikiran dan aksi nyata dari seseorang yang dipersembahkan sepenuhnya bagi kepentingan negara dan kemanusiaan. Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa para pengusaha berkarakter negarawan sudah pernah lahir ketika jaman perjuangan melawan kolonial Belanda dengan mendirikan Sarekat Dagang Islam pada tahun 1905 di Surakarta. Kemudian pada tahun 1912 berganti nama menjadi Sarekat Islam dan diketuai oleh Haji Oemar Said Tjokroaminoto. Mereka berpikir dan bertindak tidak hanya sebagai pengusaha yang sekedar mencari keuntungan, tetapi juga berpikir dan bertindak untuk bidang yang luas seperti politik dan akademis yang bermuara pada perjuangan hak-hak pribumi melawan kolonialisme. Mereka adalah para pengusaha yang memiliki jiwa nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang mendalam sehingga tidak mudah terbawa arus kolonialisme. Dalam konteks kekinian di era global, diharapkan para pengusaha Indonesia tidak larut tergerus globalisasi dengan mengorbankan nasionalisme hanya demi keuntungan individu, keluarga, dan kelompoknya saja. Persoalannya adalah bagaimana memunculkan pengusaha yang tangguh, ulet, profesional dan sekaligus memiliki jiwa nasionalisme, wawasan kebangsaan, dan jiwa kenegarawanan. Untuk melahirkan pengusaha berkarakter kebangsaan seperti tersebut di atas, diperlukan (1) sistem pendidikan karakter yang dapat melahirkan sumberdaya manusia unggul dan berkarakter kebangsaan; (2) sistem manajemen nasional yang efektif dan efisien; (3) penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel (good governance); (4) penegakan hukum; dan (5) strong leadership dan statemanship. Negara harus memiliki kepemimpinan yang kuat dalam menjalankan good governance dan bekerja dalam sebuah sistem manajemen nasional yang efektif dan efisien. Untuk itu, negara juga harus menegakkan hukum secara berkeadilan agar semua anak bangsa taat azas dalam hidup bermasyarakat, bernegara dan berbangsa. Akhirnya negara harus melahirkan sumberdaya manusia yang unggul dan berkarakter baik dan berwawasan kebangsaan melalui sistem pendidikan karakter. 51
Harapan Peserta Ida Bagus Purwalaksana Peserta PPRA XLIX Lemhannas RI Pengusaha yang Profesional dan Berjiwa Kenegarawanan jiwa Pengusaha yang profesional dan pengusaha yang memiliki kenegarawanan.Pengusaha yang tangguh adalah pengusaha yang tidak mudah dikalahkan, tabah, ulet dan tahan menghadapi rintangan dan cobaan. Pengusaha yang profesional adalah pengusaha yang mengerti akan tanggung jawab tugasnya dan kemana tugas itu akan dituju atau profit oriented (mengutamakan keuntungan). Sedang pengusaha yang memiliki jiwa kenegarawanan adalah pengusaha yang memiliki wawasan kebangsaan, yang mengutamakan nasionalisme, bangsa dan negaranya dari pada pribadi dan kelompoknya. Bila kita melihat secara paradok ada ketidak mungkinan dari kalimat tersebut bagaimana seorang pengusaha yang sesuai profesional hidupnya mencari keuntungan dan margin perusahaannya untuk berbuat bagi negaranya dan menghilangkan kepentingan profesionalisme sebagai pedagang. Bila kalimat pengusaha yang tangguh dan negarawan yang tangguh mungkin tidak sulit untuk menemukan dan memberikan contoh personnya. Sehingga jika ketiga kalimat ini dijadikan satu menjadi seorang pengusaha yang tangguh, profesional dan mempunyai jiwa kenegarawanan akan menjadi sulit dan akan mengurangi salah satu elemen yaitu : "Mengurangi profesional untuk mencapai jiwa kenegarawanannya atau mengurangi jiwa kenegarawanannya untuk menjadi pengusaha yang profesional". Dengan mengurangi (bukan menghilangkan) salah satu elemen diharapkan terjadi seorang pengusaha yang tangguh, profesional dan berjiwa kenegarawanan. Salah satu solusi juga dengan mengarahkan jiwa kebangsaan pengusaha yang profesional untuk lebih mencintai bangsa dan negaranya melebihi cintanya kepada kelompok dan golongannya. Bila kita mencari contoh pengusaha yang tangguh, profesional dan mempunyai jiwa kenegarawanan maka akan sulit tetapi bukan suatu yang mustahil (saya sengaja mencari contoh pengusaha asing untuk menghindari politisasi) : Henry Ford seorang pengusaha dari Amerika Serikat (1936-1943) yang menemukan cara membuat mobil menjadi murah (menggunakan sistim ban berjalan) sehingga orang biasa dapat membeli mobil. Henry Ford mendirikan Ford Foundation dan menyumbangkan sebagian besar keuntungannya untuk pendidikan, rumah sakit, perpustakaan dan kebudayaan. Pembiayaan bagi pendidikan bagi usia muda dengan membuat progaram TV "Sesame street. Yayasan Ford juga memberikan bantuan kepada Grameen Bank yang mendapat hadiah Nobel tahun 2006 dalam pembiayaan mikro bagi orang miskin di Bangladesh. Sedangkan kendala dalam membentuk pengusaha yang tangguh, profesional dan mempunyai jiwa kenegarawanan adalah rasa egois yang mementingkan materi dan kekuasaan sehingga melupakan negara dan bangsa dimana dia hidup. Era Globalisasi adalah suatu era yang tidak bisa kita hindari sebagai manusia yang hidup dalam tatanan sosial dan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi didunia. Era Globalisasi mempunyai pengaruh positif dan pengaruh negatif didalam kehidupan manusia juga bagi kehidupan seorang pengusaha. Pengaruh negatif globalisasi adalah: a. Pola hidup konsumtif karena masyarakat mudah tertarik untuk mengonsumsi barang dengan banyak pilihan yang ada. b. Sikap Individualistik karena dimudahkan dengan teknologi maju membuat mereka merasa tidak lagi membutuhkan orang lain dalam beraktivitasnya. c. Budaya negatif yang mulai menggeser budaya asli adalah anak tidak lagi hormat kepada orang tua, kehidupan bebas remaja, dan lain-lain. d. Kesenjangan Sosial didalam masyarakat antara yang mampu dan kurang mampu. Melalui Lemhannas RI juga dapat dikenalkan bagaimana mengetahui kondisi indonesia melalui pelajaran Wawasan Nusantara, Ideologi Pancasila, Kewasapadaan Nasional sehingga dapat timbulkan cinta Tanah air. Saya berpendapat bahwa pengusaha yang ingin terhindar dari dampak negatif globalisasi dan masih mencintai Indonesia maka mengikuti pendidikan di Lemhannas RI sangat cocok. 52
Harapan Peserta Agus Subroto Peserta PPRA XLIX Lemhannas RI Pengusaha Berjiwa Kenegarawanan, Mungkinkah ? Berdasarkan catatan dari Kajian Ekonomi Regional Triwulan IV Tahun 2012 yang diterbitkan Bank Indonesia, digambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi yang berkisar pada angka 6%. Pertumbuhan ekonomi demikian ini terwujud karena ditopang pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah di Indonesia yang cukup tinggi, di tengah perlambatan ekonomi global yang masih berlanjut. Pertumbuhan ekonomi untuk kawasan Pulau Jawa dan Jakarta masih cukup kuat, masing-masing di kisaran 6,6% dan 6,4%, fenomene ini sejalan dengan masih kuatnya permintaan domestik. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Kawasan Timur Indonesia (KTI) sebesar 5,4%, pertumbuhan ekonomi Sumatera masih sekitar 5,7%. Pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut utamanya bersumber dari peningkatan kinerja produksi sektor pertanian, utamanya perkebunan kelapa sawit, tanaman bahan makanan dan pertambangan. Masih berdasarkan catatan Bank Indonesia tersebut, bahwa terjaga kuatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia selain ditopang oleh sektor usaha non formal, ternyata pula karena ditopang oleh pertumbuhan kredit perbankan yang cukup tinggi di seluruh kawasan. Peningkatan kredit tersebut karena didorong oleh kredit konsumsi, yang secara sektoral, utamanya pada sektor perdagangan dan industri. Sementara itu, inflasi di berbagai daerah selama 2012 silam tercatat terjaga pada level cukup rendah, sehingga mendukung tercapainya sasaran inflasi nasional (4,5 + 1%). Secara umum, Kajian Ekonomi Regional Bank Indonesia melaporkan bahwa prospek pertumbuhan ekonomi daerah, dan pada gilirannya secara nasional pada 2013 membaik, hal ini terjadi karena permintaan domestik dan perbaikan kinerja ekspor manufaktur seiring dengan pemulihan ekonomi global. Gambaran tersebut menunjukkan betapa pelaku usaha mempunyai peluang yang sangat besar untuk mengembangkan usahanya, karena tingginya tingkat konsumsi rumah tangga atau swasta di Indonesia, seiring dengan potensi demand dari jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 240 juta jiwa. Fenomena demikian ini sepatutnyalah harus dilihat oleh para pengusaha sebagai momentum untuk meningkatkan ekonomi domestik. Tentu saja, hal ini bukan pekerjaan mudah, kalau saja tidak didukung tampilnya pengusaha yang tangguh dan profesional. Dikatakan bahwa momentum demikian ini harus ditangkap secara bijak oleh pengusaha yang tangguh dan profesional, karena ia telah memahami pasar, di samping terbukanya peluang untuk memperluas usaha, tentu saja ia telah siap pula dengan berbagai risiko atas jenis usahanya tersebut. Berangkat dari pemahaman tersebut, maka yang paling utama diperlukan suatu keberanian seorang pengusaha untuk membuat dan membangun industri bermerek lokal, dalam arti merek lokal yang kompetetif. Hal ini dimaksudkan agar pemenuhan pasar konsumsi atas lebih dari 240 juta jiwa itu, suatu potensi yang sangat besar, tidak hanya diisi oleh pemain global. Sebab kalau hal terakhir ini yang terjadi, bangsa Indonesia, termasuk dalam pengertian ini para pengusahanya, hanya berperan sebatas sebagai penonton saja. 53
Harapan Peserta Untuk dapat mengembangkan suatu perusahaan menjadi yang terdepan, pengusaha harus senantiasa melakukan strategi bisnis dengan berbagai upayanya. Salah satu upaya dimaksud adalah dengan mengembangkan manajemen perusahaan, melalui riset untuk menemukan inovasi. Dari pola pikir inovatif inilah akan tercipta terobosan-terobosan baru dalam perusahaan, yang tentu saja memenuhi selera pasar. Dengan riset akan ditemukan pembaruan produknya, merek yang diberi roh, yaitu kepercayaan akan kualitas. Artinya, riset dan inovasi pada dasarnya merupakan upaya untuk memacu pada kemampuan melanjutkan pengembangan produk berkualitas dan pelayanan yang lebih baik, dalam rangka menjaga kestabilan pemenuhan kepuasan konsumen terhadap hasil produksinya. Namun demikian aspek produksi yang baik, tidak akan ada artinya jika tidak didukung oleh aspek konsumsi yang sepadan. Artinya, jika pengusaha-pengusaha lokal telah mampu memproduksi merek dagang yang kompetetif, maka sepatutnya didukung pula sikap nasionalisme konsumen untuk menggunakan merek Indonesia. Ini sangat penting, untuk tumbuh berkembangnya industri lokal. Bukan untuk menamkan sikap atau gerakan anti produksi asing. Dari gambaran tersebut diharapkan terbangun sosok pengusaha yang tangguh dan profesional. Betapa tidak mudah, dan memerlukan rentang waktu yang panjang untuk mewujudkannya. Pertanyaannya sekarang, dapatkah bangsa ini berharap hadirnya sosok pengusaha yang bukan saja tangguh dan profesional, namun lebih dari itu ia memiliki jiwa negarawan? Harapan tersebut sepertinya menggantungkan asap saja. Bagaimana mungkin, pengusaha yang orientasinya mencari keuntungan, yang notabene adalah untuk kepentingan diri pribadi dan perusahaannya, masih mungkinkah diharapkan berjiwa negarawan? Hal yang bertentangan antara satu dengan lainnya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut memang tidak mudah, kata orang, seperti mencari jarum di tengah tumpukan jerami saja, namun setidaknya masih tersisa harapan, jika dipenuhi parameter dasar sebagai berikut ini. Katakan saja, terdapat dua tipologi pengusaha. Tipologi pertama, pengusaha yang bersangkutan menyadari sepenuhnya, ditanamkan dalam hati sanubarinya bahwa kiprahnya dalam dunia usaha adalah merupakan aktualisasi dan perjuangan idealisme. Tipologi yang kedua, pengusaha yang mempunyai pandangan bahwa dunia usaha merupakan kebutuhan pragmatis, semata-mata untuk kepentingan diri pribadi dan perusahaannya. Kegiatan usaha mereka maknai sebagai penyaluran kebutuhan ekonomi semata. Karena itu, orientasinya semata-mata profit oriented. Dari gambaran dua tipologi tersebut, maka tipologi pertamalah yang memenuhi harapan untuk hadirnya sosok pengusaha yang berjiwa negarawan. Itu saja tidak cukup. Kapasitas pengusaha untuk dikatakan berjiwa kenegarawanan harus pula didukung beberapa hal. Pertama, kerangka berpikir pengusaha harus borderless. Artinya, pola berpikir visionernya melampaui batas-batas ideologis, kepentingan profit, politik, ideologi, etnis, ras, teologis. Para pengusaha tersebut tidak akan terjebak pada kepentingan pragmatis faksional. Ruang lingkup pemikirannya dibatasi secara tegas, bahwa kesemua (usaha)nya ditujukan semata-mata menjaga keutuhan NKRI. Alur pikir dan gerakannya telah diikat secara kuat untuk kepentingan menjaga republik ini. Kedua, sumbangan dan peran pengusaha tersebut sangat kuat dengan ketokohan personalnya. Ketokohan pengusaha tersebut dikenal masyarakat luas sebagai pribadi yang altruist, yang lebih mengedepankan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingannya sendiri. Orang yang senantiasa bersedia mengorbankan kepentingan pribadinya, demi kebaikan orang lain. Ia memiliki motivasi untuk memberikan bantuan kepada orang lain, dan berbuat kebajikan tanpa pamrih. Negarawan yang altruistik, senantiasa mendasarkan kiprahnya dalam bingkai kepentingan republik, yang tentu saja melewati kepentingan faksional. Inilah kekuatan moral kenegarawanan. Moral kenegarawanan demikian, tentu saja tidak dapat diwujudkan secara instan. Ia harus dibangun sejak dini, dengan cara menanamkan jiwa nasionalisme dan wawasan kebangsaan, dan hal tersebut secara terus menerus, berkesinambungan dipupuk semaikan, agar tertaman kuat dalam kalbunya. Jika jiwa nasionalisme dan wawasan kebangsaan telah tertanam kuat dan pada gilirannya menjelma menjadi sikap kenegarawanan, pengusaha, atau siapapun ia, tidak akan tergoyah sedikitpun arus negatif globalisasi. Mungkinkah bangsa dan negara ini masih boleh berharap untuk memiliki pengusaha yang berjiwa kenegarawanan ? Bertanyalah pada hati kecil kita masing-masing, dan waktulah yang dapat menjawabnya. 54
Harapan Peserta Justarina Sinta MN Peserta PPRA XLIX Lemhannas RI. Membentuk Pengusaha Nasional yang Berjiwa Negarawan dengan Karakter Pancasila Indonesia setelah krisis ekonomi 1998 menunjukkan pertumbuhan yang baik, dimana dalam kurun waktu tersebut Indonesia selalu mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif setiap tahunnya. Menurut data Pertumbuhan Domestik Bruto yang diambil dari BPS, sampai dengan tahun 2012, Indonesia memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi sekitar 5% per tahun sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2012. Hal ini membuat Indonesia menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar ke-16 di dunia. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia ini diiringi pula dengan pertumbuhan bisnis perusahaan-perusahaan di Indonesia, serta munculnya pengusaha-pengusaha baru di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama beberapa tahun terakhir ini sebagian besar digerakkan oleh pertumbuhan konsumsi masyarakat dalam negeri yang cukup tinggi, serta diiringi dengan peningkatan nilai investasi dari perusahaan- perusahaan di dalam negeri. Dalam usahanya menggerakan ekonomi Indonesia, para pengusaha telah berhasil membuka banyak lapangan usaha baru. Peningkatan investasi oleh para pengusaha akan lebih meningkat lagi jika diiringi dengan dukungan iklim investasi yang baik di Indonesia. Pada tahun 2012, peringkat Indonesia dalam Global Competitiveness Index mengalami penurunan peringkat. Indonesia berada pada peringkat ke-50 dari 144 negara atau mengalami penurunan dari peringkat ke-46 di tahun sebelumnya. Penyebab utama dari penurunan dalam peringkat ini terutama disebabkan karena birokrasi Indonesia yang belum efisien, masalah infrastruktur dan korupsi. Iklim investasi yang lebih kondusif harus terus dikembangkan, diiringi dengan pengembangan pribadi para pengusaha Indonesia yang tangguh dan profesional dalam menjalankan bisnis, agar dapat menciptakan pembangunan ekonomi Indonesia yang yang berkelanjutan. Pengusaha sebagai figur pengelola perusahaan, dituntut bukan saja untuk mampu menjalankan bisnisnya dengan baik, tetapi harus juga mampu menunjukkan citra positif mengenai kepribadian dan kepemimpinannya. Bangsa Indonesia selama ini telah menghasilkan banyak pengusaha yang tangguh, ulet dan sukses, yang mampu melalui berbagai krisis yang pernah terjadi di Indonesia, namun pencapaian ini harus juga diiringi dengan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial yang ada di masyarakat, khususnya di berbagai daerah di Indonesia. Peningkatan ekonomi Indonesia yang relatif tinggi, tidak serta merta membuat masyarakat Indonesia menjadi bangsa yang makmur dan sejahtera, karena hal ini bisa dilihat dari kesenjangan sosial yang masih cukup tinggi diantara masyarakat Indonesia saat ini. Dalam mendukung pembangunan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan, pengusaha dituntut untuk memiliki kepemimpinan yang tidak hanya berfokus kepada mencari kekayaan dan kesejahteraan pribadi maupun perusahaannya yang sebesar-besarnya, tetapi pengusaha Indonesia juga dituntut untuk memiliki etika moral dan akuntabilitas dalam mengelola dan menjalankan perusahaannya. Pengusaha harus memiliki jiwa nasionalisme, jujur, taat hukum dan taat azas, bekerja dengan hati dan memiliki karakter yang negarawan, serta semangat Pancasila. Pancasila yang merupakan 55
Harapan Peserta nilai-nilai luhur Bangsa Indonesia yang di dalamnya tercantum mengenai Keimanan dan Ketakwaan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi dan Keadilan. Penerapan nilai-nilai Pancasila ini akan menciptakan pengusaha berwatak dan berkarakter yang bersikap jujur, adil, memiliki integritas, nasionalisme serta membela kepentingan masyarakat. Pengamalan nilai-nilai Pancasila ini bukanlah hal yang mudah, tetapi memerlukan proses sehingga nilai-nilai Pancasila dapat menjadi karakter dan watak pengusaha Indonesia. Pengenalan dan pemahaman akan Pancasila harus dimulai dari lingkungan terkecil yaitu pribadi, keluarga dan sekolah, kemudian dunia kerja dan masyarakat. Pengamalan nilai-nilai Pancasila sejak dini akan membentuk watak dan karakter pribadi manusia Indonesia khususnya yang kelak akan menjadi calon pemimpin bangsa, termasuk di dalamnya para pengusaha sebagai pimpinan perusahaan. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam dunia usaha tidaklah mudah, karena begitu banyaknya tantangan yang dihadapi oleh para pengusaha, antara lain: keinginan untuk segera sukses, meraup keuntungan setinggi-tingginya, sehingga sering menggunakan jalan pintas, memanfaatkan penegakan hukum dalam dunia usaha yang masih relative lemah, belum menjalankan taat azas dan tata kelola yang baik (good corporate governance), serta menjalankan praktek- praktek KKN. Hal ini tidak sesuai dengan karakter pengusaha yang profesional dan memiliki jiwa negarawan. Pengusaha nasional harus memiliki watak dan keyakinan bahwa dalam menjalankan bisnisnya harus juga memperhatikan kepentingan masyarakat sekitar dan pro-rakyat, kepentingan orang banyak serta pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Pengusaha nasional tidak hanya mengejar segi keuntungan semata, tetapi harus mampu membentuk pola bisnis yang bekerjasama melibatkan masyarakat sekitar, baik dalam bentuk pola kemitraan, membangun koperasi, serta melakukan program CSR (Corporate Social Responsibility) yang konstruktif. Dengan pola kemitraan ini pengusaha juga memikirkan kesejahteraan masyarakat dengan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, tetapi tidak hanya dengan memberikan sumbangan. Dengan pola kerjasama berbentuk kemitraan, pengusaha juga menunjukkan tanggung jawab sosial dalam membangun masyarakat di daerah atau masyarakat sekitar, serta meningkatkan kesejahteraan di daerah usahanya atau kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat sekitar. Dalam menghadapi tantangan diatas, selain pengusaha nasional yang bekerja dengan hati dan memiliki karakter kenegarawanan, pengusaha juga diharapkan memiliki integritas, tangguh, profesional, memiliki etika moral dan akuntabilitas. Sebagai pemimpin perusahaan, pengusaha diharapkan memahami dan bersedia untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam menjalankan usahanya. Pengusaha yang tangguh dan kokoh harus mampu mengimplementasikan empatpilar, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Tantangan untuk pengusaha juga datang dari luar sebagai efek dari globalisasi. Globalisasi seperti mata uang dua sisi yang dapat membawa peluang, sekaligus menjadi tantangan bagi para pengusaha. Perkembangan globalisasi ini telah menghilangkan batas-batas Negara yang akan membuat banyaknya nilai-nilai asing yang masuk yang berdampak pada meningkatnya hubungan saling ketergantungan sekaligus mempertajam persaingan usaha, sehingga daya saing produk menjadi tinggi, life cycle product semakin pendek dan inovasi yang sangat cepat. Nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika harus menjadi modal dasar dalam menjawab tantangan dan perkembangan zaman. Pengusaha harus mampu memadukan pemahaman akan nilai-nilai Pancasila dengan perkembangan global yang terjadi dengan mengambil hal-hal positif dari pengaruh globalisasi agar tetap dapat bersaing di pasar dalam dan luar negeri. Pengusaha nasional dengan karakter Pancasila diyakini akan mampu memberikan nilai positif bagi perkembangan bisnis dan menciptakan dunia usaha yang harmonis. Hal ini diyakini akan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan rakyat dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang diikuti dengan menurunnya kesenjangan sosial diharapkan akan dapat meningkatkan ketahanan nasional. Dengan demikian, dimasa mendatang para Pengusaha Indonesia diharapkan dapat lebih bersaing dan mampu membawa perekonomian Indonesia menjadi salah satu negara yang diperhitungkan dalam perekonomian dunia. 56
Hot Issue Gagal Bertemu Korsel, Korut Ingin Bertemu AS Sumber foto: Awal Juni 2013, Korea Utara (Korut) mengumumkan, mereka siap membuka kembali jalur komunikasinya dengan Korea Selatan (Korsel) dan Palang Merah. Mereka pun siap mengundang pejabat di Korsel untuk melakukan pembicaraan terkait dengan menormalisasi proyek-proyek antara negaranya dengan Korsel, termasuk di antaranya adalah normalisasi operasi industri Kaesong. Korsel pun dikabarkan merespons baik tawaran dialog Korut. "Kami sangat menghargai fakta bahwa Korsel merespons positif proposal yang kami buat tentang dialog antar- pejabat," demikian pernyataan dari pejabat Korut, seperti dikutip KCNA, Jumat (7/6/2013). itu sudah menghentikan dialog sejak Februari 2011. Namun saat ini, Pyongyang justru mengundang Korsel berdialog di Kota Kaesong yang menjadi wilayah perbatasan kedua negara itu. Kota tersebut juga menjadi rumah dari 123 perusahaan Korsel yang mempekerjakan 53 ribu buruh murah dari Korut. Rencananya pertemuan bersejarah dilangsungkan di wilayah Panmunjom yang netral. Tindakan (Korut) itu sesuai dengan pola diplomasi mereka. Korut selalu berusaha meredakan ketegangan yang mereka timbulkan sendiri," ujar pengamat Korea asal Amerika Serikat (AS), Stephen Haggard, seperti dikutip AFP, Minggu (9/6/2013). Seperti diketahui, dua negara Korea Korut mengirimkan Direktur Komite Reunifikasi Damai Korut Kang Ji-Young. Namun rencana itu berubah. Korut menilai, pengutusan wakil menteri dalam dialog sama halnya dengan penghinaan karena wakil menteri bukanlah pejabat tinggi. Meski demikian, Pyongyang belum mengeluarkan pernyataan atas pembatalan dialog itu. Sementara dari pihak Korut mengklaim, pembatalan itu disebabkan karena niat jahat Korsel terhadap proses rekonsiliasi. "Masalah ini (pembatalan dialog) disebabkan karena masalah yang tidak sederhana, seperti halnya masalah penunjukkan kepala delegasi. Ada niat jahat di balik ini semua yang akhirnya menggagalkan dialog ini," ujar Komite Reunifikasi Damai Korut, seperti dikutip KCNA, Kamis (13/6/2013). Korsel sendiri telah sempat meminta Korut mengirimkan penasihat Kim Jong-Un, Kim Yang-Gon, dalam dialog itu. Namun Pyongyang berpendapat, pengutusan Kim terlalu berlebihan, karena Kim adalah pejabat yang senior. Sementara itu, Korsel mengutus Wakil Menteri Unifikasi Kim Nam-Shik untuk mewakili delegasi Korsel yang ingin berdialog dengan Korut. Korut pun marah besar, mereka menilai, pengutusan wakil menteri dalam dialog sama halnya dengan penghinaan karena wamen bukanlah pejabat tinggi. Menjelang sehari sebelum pertemuan tersebut, Korut dikabarkan menolak pemimpin delegasi yang diajukan Korsel. "Korut mempermasalahkan pemimpin delegasi kami. Mereka secara sepihak membatalkan pertemuan," ujar juru bicara Kementerian Unifikasi Korsel, Kim Hyung-Seok, seperti dikutip AFP, Rabu (12/6/2013). Pembatalan yang dilakukan Korut disayangkan oleh Korsel. Padahal, Korut lah yang mengajak Korsel melakukan pertemuan. Jika berhasil berjalan, pertemuan tersebut akan menjadi peristiwa bersejarah. Kedua negara Korea tidak pernah melakukan pertemuan tingkat tinggi sejak enam tahun lalu. "Kejadian ini menunjukkan kedua negara masih tidak saling percaya," terang pengamat Korea, Yang Moo-Jin. Menurut Korsel, Korut menentang penunjukan Wakil Menteri Unifikasi Korsel Kim Nam-Shik, sebagai kepala delegasi. Pada awalnya, Korsel berniat mengirim menteri itu unifikasinya untuk memimpin delegasi, sementara Pemerintah Korut akhirnya mengusulkan perundingan nuklir dan keamanan tingkat tinggi dengan Amerika Serikat (AS) setelah pertemuan yang direncanakan dengan saingannya, Korsel, gagal. Dilansir dari AP, Minggu (16/6/2013), Komisi Pertahanan Nasional mengatakan bahwa perundingan harus dilakukan untuk meredakan ketegangan dan mencapai perdamaian dan keamanan di Semenanjung Korea. Amerika Serikat (AS) menyambut ajakan pertemuan dari Korut. Pertemuan itu rencananya akan membahas kondisi keamanan di Semenanjung Korea dan kawasan Asia. AS berharap ajakan itu merupakan niat sungguh-sungguh dari Korut. Negeri Paman Sam itu khawatir ajakan tersebut ternyata janji manis belaka. "Kami akan menilai Korut dari tindakan mereka, bukan dari kata-kata manis yang mereka keluarkan," ujar Kepala Staf Gedung Putih Denis McDonough, seperti dikutip AFP, Senin (17/6/2013). 57
Hot Issue Sumber foto : bbm1.jpg , Harga BBM Naik, BLSM Segera "Turun" Jelang pengumuman kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi 21 Juni lalu, diperkirakan semua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang beroperasi di seluruh kota Indonesia akan mengalami antrian padat kendaraan bermotor. Penumpukan kendaraan bermotor roda dua dan roda empat ini, telah diantisipasi pengamanannya dengan menurunkan seluruh petugas keamanan SPBU sendiri dengan dibantu dari kepolisian setempat yang menurunkan anggotanya berkisar 4 hingga 8 polisi untuk mengatur antrian serta kelancaran arus lalu lintas untuk menghindari kemacetan. Salah satu warga yang mengantri, Giyarto warga asal Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Dia ketakutan BBM akan habis saat harga sudah dinaikan. Akhirnya dia pun ikut mengantre. Giyarto mengaku keberatan dengan kenaikan harga BBM. Pasalnya kenaikan harga BBM akan memicu kenaikan harga kebutuhan yang lain terutama harga sembako. "Selain itu tarif angkutan juga akan naik sehingga menambah beban masyarakat bawah. Tapi mau diapakan lagi? Lah yang punya kuasa pemerintah, kita sebagi rakyat kecil,biar sudah menolak, tapi apalah gunanya," paparnya. Seperti diketahui, harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi resmi naik dengan harga baru Rp 6.500 per liter untuk premium dan Rp 5.500 per liter untuk solar yang berlaku Sabtu 22 Juni 2013 pukul 00.00 dini hari. Sebagai kompensaasi dari kenaikan harga BBM tersebut, pemerintah telah mengalokasikan anggaran bagi masyarakat akibat terkena dampak kenaikan harga BBM mencapai Rp29,4 triliun. "Dalam APBN-Perubahan 2013, telah ditetapkan program-program kompensasi terhadap masyarakat miskin dan rentan dengan alokasi dana Rp29,4 triliun," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas Armida S. Alisjahbana dalam jumpa pers kenaikan harga BBM bersubsidi di Jakarta, Jumat malam (21/6) lalu. Armida menyatakan pemerintah telah membuat rincian atas alokasi dana kompensasi itu. Sementara itu rincian alokasi dana kompensasi itu terdiri atas program Bantuan Siswa Miskin (BSM) sebesar Rp 7,5 triliun, tambahan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) Rp 0,7 triliun, alokasi tambahan untuk program raskin Rp 4,3 triliun, alokasi untuk Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) Rp9,7 triliun serta alokasi Program Infrastruktur Dasar sebesar Rp 7,25 triliun. itu menjelaskan program Raskin, PKH, dan BSM merupakan bagian dari Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S). Untuk program khusus, pemerintah menyiapkan dua program yakni BLSM dan Program Infrastruktur Dasar yang bersifat sementara. Sementara itu kebijakan BLSM, kata dia, bertujuan untuk mempertahankan daya beli rumah tangga miskin dan rentan pada masa gejolak harga setelah kenaikan harga BBM yang diperkirakan akan berlangsung selama empat hingga lima bulan. Kepala Bappenas Pengamat ekonomi, Faisal Basri, mengatakan bahwa efek menjelang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi membuat harga-harga pangan maupun bahan baku sudah naik. "Dua hingga tiga bulan sebelum kenaikan harga BBM, harga-harga sudah naik akibat mereka punya ekspektasi BBM naik. Pengusaha-pengusaha sudah mulai membeli bahan baku kemudian menjual harganya naik, kata 'akan' saja membuat harga-harga sudah naik," ungkap Faisal di Jakarta, Sabtu (22/6). (Menko Perekonomian) Hatta Rajasa mengatakan bahwa tingkat penyelewengan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sangat kecil terjadi. Pasalnya, BLSM itu ditujukan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. "Saya kira tidak karena masyarakat yg menerima itu memang masyarakat yang membutuhkan untuk kehidupan sehari hari jadi penyelewengan kecil," katanya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta menjelaskan, sistem yang terdapat pada BLSM sudah menggunakan sistem yang baik dan tertib. Berbeda dengan sistem yang pada tahun 2008 dan 2009 yang hanya menggunakan kupon. Menurut Hatta, BLSM saat ini tidak bisa diberikan ke sembarang orang, karena sudah terdaftar. Ia menyakini bahwa dengan sistem yang baik dan terstruktur saat ini, penyimpangan terhadap BLSM sangat kecil terjadi. "Jadi kecil sekali terjadi penyimpangan," tegasnya. 58
Seputar Kita Membangun Indonesia Masa Depan yang Berbasis IPTEK Adalah mustahil bagi bangsa Indonesia untuk bisa maju dan bersaing dengan bangsa lain di era globalisasi ini jika faktor fundamental dalam persaingan, yakni ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), tidak dikuasai dengan baik. Seperti realitas yang ada di depan mata, negara-negara yang perekonomiannya maju rata-rata me- miliki tingkat penguasaan ilmu pe- ngetahuan dan teknologi yang tinggi. Sementara di sisi lain, bangsa Indonesia yang dianugerahi kekayaan alam yang melimpah-ruah, baik dari hasil laut, hutan, maupun dari dalam perut bumi, jauh tertinggal dibandingkan negara lain yang kekayaan alamnya justru terbatas atau sama sekali tidak ada. faktor utama pe- nyebab ketertinggalan bangsa kita adalah rendahnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu Berdasarkan laporan The Global Competitiveness Report 2012-2013 yang dikeluarkan World Economic Forum, daya saing Indonesia untuk tahun 2012-2013 turun dari peringkat 46 ke peringkat 50 dari 144 negara. Sedangkan menurut penelitian global World Competitiveness Rankings 2013 yang dilakukan Institute for Management Development (IMD), dalam hal daya saing Indonesia ter- 59
SeputarKita catat berada pada peringkat ke-39 dari 60 negara. Satu hal yang dapat diamati dari kedua hasil penelitian tersebut adalah bahwa daya saing Indonesia masih berada di bawah negara-negara tetangganya, seperti Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Thailand. Hal ini tentu saja harus segera mendapat perhatian serius dari semua pihak mengingat pada tahun 2015 akan diberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN. ini, Berangkat dari pemikiran Seminar Nasional dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Lemhannas RI ke- 48 dan HUT Ikatan Alumni Lemhannas RI (IKAL) ke-35 yang diselenggarakan di Lemhannas RI pada Rabu (8/5/2013) mengusung tema "Paradigma Baru Pembangunan Nasional: Membangun Indonesia Masa Depan Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi". Dalam sambutannya Gubernur Lemhannas RI Budi Susilo Soepandji tentang bonus menyinggung demografi yang diperoleh Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini. "Hal ini harus dimanfaatkan melalui Iptek yang tepat, pendidikan konsisten dan berkelanjutan, serta melalui penguatan peran dan komitmen seluruh pemangku kepentingan secara sinergis, dengan berlandaskan semangat kebangsaan", demikian disampaikan oleh Budi Susilo Soepandji. Seminar nasional tersebut dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Boediono dan dihadiri para pakar bidang politik, ekonomi dan sosial budaya. Bertindak sebagai pemapar/ narasumber, yaitu Bambang Kesowo, J. Kristiadi, Yuddy Chrisnandi, Irjen Pol. Suhardi Alius, Fadjroel Falaakh, Andi Wijayanto. Sementara yang bertindak sebagai penanggap di- antaranya adalah Ikrar Nusa Bhakti dan Siti Zuhro. Dalam sambutannya, Wakil Presiden Boediono antara lain menyoroti tentang pentingnya menciptakan sinergi antara sektor teknologi dan sektor ekonomi sehingga diharapkan itu bisa men- jadi motor penggerak kemajuan dan pembangunan bangsa dalam jangka panjang. Boediono juga tak lupa meng- garis bawahi peran penting yang dimainkan oleh institusi-institusi politik dalam sistem sosial politik di tanah air. "Perbaikan kualitas proses politik dan institusi-institusi politik akan menjadi landasan bagi perbaikan kualitas proses dan institusi-institusi yang lain", ungkap Boediono dalam sambutannya. Seusai pemukulan gong peresmian pembukaan seminar oleh wakil presiden, Bambang Kesowo mem- berikan presentasi yang menjadi pengantar untuk diskusi yang dibagi dalam tiga kelompok diskusi, yaitu kelompok polhukam, kelompok ekonomi dan kelompok sosbud. Ketiga kelompok diskusi tersebut dilaksanakan secara terpisah namun simultan. Dalam paparannya, Bambang Kesowo menjelaskan tentang urgensi menciptakan rezim iptek yang kokoh sebagai basis pembangunan dengan instrumen kebijakan yang agresif namun terukur. "Instrumen kebijakan tersebut harus bisa mendorong kegiatan teknologi dan inovasi, juga mendorong pemanfaatan hasil penelitian yang dilakukan", ujarnya. Untuk itu kebijakan riset, pendidikan dan pemberian insentif itu harus dipadukan, ungkap Bambang seraya menambahkan bahwa semua itu membutuhkan perhatian dan kerja sama dari segala pihak. Dalam kelompok diskusi polhukam antara lain dibahas cara bagaimana mengejawantahkan politik anggaran untuk mengarusutamakan iptek. Ada beberapa permasalahan politik makro yang harus ditangani, seperti hubungan sipil - militer yang regulasinya perlu ditingkatkan, pluralisme dan pendidikan karakter serta regulasi yang mengganggu konsistensi kepastian hukum. Sementara itu berdasarkan hasil diskusi kelompok bidang ekonomi disimpulkan antara lain bahwa struktur perekonomian nasional yang baru ke depannya perlu disesuaikan dengan tahapan pembangunan yang selaras dengan tuntutan geoekonomi, yaitu berbasis nilai tambah, efisiensi dan inovasi, dengan manfaat seluas- luasnya bagi masyarakat. Sedangkan kelompok diskusi sosial budaya menyampaikan rumusan yang di antaranya menyatakan bahwa strategi pendidikan berwawasan kebudayaan perlu dibangun sejak u s i a d i n i , s e r t a p e r l u n y a d i - selenggarakan pendidikan karakter yang lebih mengarah pada pendidikan informal guna menghasilkan manusia Indonesia yang jujur, berintegritas, rasional, mandiri, kreatif. Sebagaimana yang disampaikan Gubernur Lemhannas RI dalam sambutannya, nasional yang diselenggarakan dalam rangka HUT ke-48 Lemhannas RI dan HUT ke-35 IKAL ini diharapkan mampu menghasilkan konsepsi strategis pemberdayaan iptek untuk me- ngantar bangsa Indonesia menuju kemandirian pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka keberhasilan pembangunan nasional. seminar Acara seminar ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua MPR RI, Menteri Riset dan Teknologi RI, Ketua IKAL Lemhannas RI, para peserta PPRA 49 dan 50 Lemhannas RI, dan para pejabat Lemhannas RI serta para undangan lainnya. 60
Intermezzo Orang Yang Sering Tidur Larut Malam dan Bangun Siang Lebih Sukses Selalu Optimistis Ternyata Memperpanjang Umur Mungkin bagi sebagian orang, tidur larut malam akan mengakibatkan gangguan terhadap kesehatan tubuh manusia, hal tersebut memang benar. Akan tetapi tahukah anda, jika orang yang sering tidur larut malam dan suka bangun siang ternyata lebih sukses dibandingkan dengan orang yang tidur lebih awal dan bangun lebih pagi? Sikap optimistis ternyata dapat membuat orang dapat panjang umur dibandingkan dengan orang yang mudah menyerah. Orang yang memiliki optimisme dalam tujuan hidupnya ternyata jauh lebih sehat dibandingkan orang yang mudah putus asa dalam menjalankan tujuan hidup. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Para peneliti dari University of Madrid menemukan fakta terhadap 1000 remaja yang suka terjaga sampai larut malam ini lebih unggul dibanding yang tidur lebih awal terutama dalam aspek kecerdasan, penalaran, pemikiran konseptual dan analitis. Dalam penelitian ini, juga meneliti tentang bangun pagi dan siang. Dalam hasil penelitian menguak fakta jika orang yang suka bangun pagi memiliki nilai lebih baik dalam pendidikan, sementara orang yang suka bangun siang lebih unggul dalam kesuksesan karir. Jim Horne, profesor psikofisiologi di Loughborough University seperti dilansir Medical Daily bulan maret lalu, berpendapat bahwa orang yang bangun siang cenderung menjadi orang yang lebih kreatif, ekstrovert, penyair, seniman dan penemu. Sedangkan yang bangun pagi lebih banyak berpikir deduktif seperti yang sering dilakukan pegawai negeri dan akuntan. Menurut Menurut psikolog klinis Eric Kim orang yang optimistis jauh lebih sehat dan memiiliki kualitas hidup yang jauh lebih baik, hal inilah yang dapat membuat orang memiliki umur yang lebih panjang. Hal ini terungkap atas penelitian yang dipimpin oleh psikolog klinis Eric Kim di University of Michigan, dengan sampel sejumlah 7000 orang, dalam penelitian itu ditemukan bahwa 70% orang-orang yang memiliki arah hidup memiliki peluang kecil untuk terkena stroke. Menurut Eric Kim seperti yang dilansir dari dailymail, mempertahankan tujuan dalam hidup tidak hanya meningkatkan kualitas hidup, namun dapat meningkatkan kesehatan fisik dan meningkatkan umur panjang. Orang-orang yang terlibat sebagai obyek dalam penelitian ini adalah pria dan wanita yang sudah berusia 50 tahun keatas yang sudah di pilih selama 4-5 tahun, mereka juga di suruh mengisi beberapa tes psikologis. "Untuk membandingkan kedua tipe orang ini, Horne menegaskan ada 2 perbedaan yang mencolok. Orang yang tidur lebih larut malam dan bangun siang cenderung lebih sosial dan lebih berorientasi pada manusia. Sedangkan orang yang bangun pagi cenderung lebih mengutamakan berpikir logis," jelasnya lagi. (bia) Hasilnya, mereka yang memiliki arah hidup, makin rendah risiko terkena stroke dibanding mereka yang tidak memiliki arah hidup. Selain itu pikiran yang postif juga bisa menghambat perkembangan hormon stres yang juga bisa membuat kita terkena stroke. (bia) 61
Intermezzo Hari Ayah Pada tanggal 22 Desember setiap tahunnya kita selalu memperingati Hari Ibu sebagai wujud penghormatan dan pengorbanan seorang ibu terhadap anak-anak mereka. Akan tetapi, pernahkah mendengar tentang Hari Ayah? dari pekerjaan - pekerjaan seperti: memasak, mengurus rumah, dan pekerjaan rumah lainnya yang kerap menjadi tanggung jawab mereka. Namun pada kenyataannya justru tidak seperti itu. Hari Ayah diperingati pada minggu ketiga di bulan Juni setiap tahunnya yang memang tak selayaknya Hari ibu karena sampai saat ini Hari Ayah hanya diperingati di beberapa negara saja. Tak heran jika ada sebagian orang yang menganggap bahwa Hari Ayah tidaklah ada karena memang tak tercantum di kalendar. Sama seperti halnya Hari Ibu, Hari Ayah juga diperingati untuk menghargai jasa laki - laki / kepala keluarga yang telah bekerja, membanting tulang serta perlindungan dan tanggung jawabnya terhadap keluarga, baik istri dan anak. Pada negara - negara yang memperingatinya, Hari Ayah ditetapkan sebagai tanggal merah atau hari libur nasional. Tercatat ada 38 negara hingga tahun 2013 ini yang memperingati Hari Ayah. Menurut pakar peneliti fenomena Hari Ayah dari Universitas Massachusetts, Nicole Gilbert Cote, ada sedikit keunikan pada negara-negara yang memperingati Hari Ayah dimana pada umumnya seorang Ayah (atau kepala keluarga) lebih bisa menikmati kebebasan, ketenangan dan kedamaian pada Hari Ayah dibandingkan seorang Ibu ketika memperingati Hari ibu! Mengapa demikian? Dr. Nicole mengungkapkan salah satu alasannya adalah pada Hari Ibu, para wanita rumah tangga umumnya berharap agar pada hari tersebut mereka dapat 'merdeka' 62 tidak sependapat dengan pendapat Dr. Nicole tersebut karena dari hasil penelitian menggunakan 350 kepala keluarga, mereka mengungkapkan bahwa peran seorang laki-laki dan wanita untuk kebutuhan dalam rumah sudah hampir sama. Dengan kata lain, pekerjaan - pekerjaan seperti menyapu, mencuci piring, merawat bayi dan sebagainya, bukanlah suatu pekerjaan yang 'melulu' dilakukan oleh kaum Ibu. Meski demikian, banyak pria yang juga Sebagai negara yang tidak memperingati Hari Ayah, bukan berarti tidak bisa mengungkapkan rasa terima kasih dan penghargaan anda terhadap seorang Ayah. Di Eropa dan negara - negara yang memperingatinya, ketika hari peringatan sudah dekat, umumnya memberikan secara simbolis berupa kartu ucapan yang banyak dijual di toko-toko buku, supermarket. Oleh karena sulitnya kartu tersebut ditemui di negara kita, setidaknya tetap dapat mengupayakan sesuatu untuk seorang Ayah. Percayalah bahwa Ayah anda akan merasa bahagia dan terkejut karena hal tersebut, karena (mungkin) mereka sendiripun bahkan tidak mengetahui sedikitpun tentang adanya hari yang membuat seorang pria terutama Ayah merasa spesial. (bia)
Profil Berbincang dengan Marsekal Madya TNI Dede Rusamsi, serasa memasuki sebuah halaman rumah yang rindang dan alami. Ada berbagai pohon yang tumbuh: pohon pengetahuan nan lebat, pohon pengalaman nan matang, pohon budi pekerti nan elok, pohon kesalehan nan damai, hingga pohon patriotisme dan wawasan kebangsaan nan gagah. Semuanya tumbuh secara alami dalam kebersahajaan diri Dede, dan senantiasa meneduhkan serta membuat betah lawan bicaranya. Ya, sosok Wakil Gubernur Lemhannas RI ini memang sangat ramah dan hangat, tak heran jika obrolan terasa begitu cair, santai, meski tetap bernas. "Dari dulu dalam menjalani hidup ini saya itu sederhana saja. Prinsip saya bagaimana saya bermanfaat untuk orang lain," kata Dede yang dilantik menjadi Wakil Gubernur Lemhannas RI pada 4 Februari 2013 ini. Marsekal Madya TNI Dede Rusamsi, SE. Fighter Pilot yang Mendarat di Dua "Pesantren" 63
Profil ini memang dikenal humble dan santun. Kata "terimakasih" selalu ia ucapkan seraya tersenyum sebelum mulai menjawab pertanyaan, memperlihatkan respek yang tulus kepada lawan bicaranya. Padahal, di pundaknya bertengger tiga bintang emas yang menandakan dia bukan sosok sembarangan di lingkungannya. Belum lagi sederet tanda jasa yang pernah diraihnya. Inohong Sunda Sikap Marsdya Dede jauh dari kaku dan formil. Senyum dan tutur katanya yang lembut mengaburkan bahwa ia seorang Perwira Tinggi dan Fighter Pilot ulung. Hanya postur ramping badannya yang masih berisi di paruh baya usianya yang menunjukkan bahwa ia secara fisik memang terjaga dan terlatih dalam disiplin bertahun-tahun. "Waktu itu memang lucu. Ibu saya tidak tahu bahwa saya menjadi tentara. Ketika itu paman saya berkunjung ke rumah dan nanya ke ibu, 'Si Dede jadi masuk tentara?' Lucunya, Ibu saya membantahnya. Beliau bilang 'Siapa yang masuk tentara? Si Dede mah kuliah di Akabri.' Rupanya ibu saya tidak tahu kalau masuk Akabri itu jadi tentara...ha.. ha..ha..," kata Dede sambil terkekeh. Setelah diterima menjadi Calon Prajurit Taruna Akademi Angkatan Udara (AAU) dan dilantik sebagai Letnan Dua pada tahun 1981, Dede kemudian mengikuti pendidikan Sekbang A-27 dan diwisuda (Wing Day) sebagai penerbang pada tahun 1981. Selanjutnya karir Dede di Kesatuan Angkatan Udara berlangsung relatif mulus dan cemerlang. Menurut Dede, kalau di Angkatan Udara, ia lebih banyak menangani masalah-masalah bersifat teknis, sedangkan di Lemhannas RI ia dituntut untuk memikirkan masalah-masalah yang strategis. yang "Di Angkatan udara lebih bersifat teknislah. Menangani kesiapan tempur, kesiapan pesawat, personil, lalu bagaimana memformulasikan. Tapi, kalau di sini (Lemhannas RI) kan kita memikirkan hal-hal yang bicara masalah strategis. wawasan kebangsaan, kita bicara bagaimana penguatan-penguatan kondisi sosial, bagaimana bicara masalah kajian yang sifatnya semua nasional. Itu yang sangat berbeda sekali sehingga itu tadi seperti pindah rel gitu," tutur lulusan terbaik Sekolah Penerbang angkatan XXVII ini. Kita "Saya memang senang olahraga. Kalau dulu saya suka badminton. Orang Tasikmalaya kan rata-rata suka badminton. Apalagi lapangan badminton ada di sebelah rumah. Kalau sekarang sih sudah enggak pernah. kuat, perut udah agak buncit," kata pria kelahiran Tasikmalaya, Jawa Barat, 19 Desember 1957 ini. Untuk menjaga kebugarannya, sekarang lebih memilih golf. "Ya sekarang saya memilih olahraga yang ringan- ringan saja. Saya sekarang milih golf, walaupun itu juga sebenarnya tadinya ikut-ikutan saja," kata pemilik handicap 12 ini. Sudah enggak Dede Nyaris tidak memiliki latar militer di keluarga, Dede memilih menjadi prajurit Angkatan Udara murni atas keinginannya sendiri. "Di keluarga saya hampir tidak ada yang menjadi tentara. Kalaupun ada itu saudara jauh, jauh sekali, mungkin satu buyut kali." Dede remaja mendaftarkan diri ke Akademi Angkatan Bersenjata Republik (AKABRI) atau kini dikenal dengan AAU benar- benar atas inisiatif dan keinginannya sendiri. Bahkan hingga ia diterima sebagai Calon Taruna AKABRI, ibunya belum menyadari kalau puteranya itu akan menjadi seorang tentara. Indonesia jabatan di silih antaranya Skuadron Komandan Udara 14 Pangkalan Udara (Lanud) Iswahjudi, Asisten Athan RI Udara di Washington DC, Amerika Serikat, Korspri Panglima TNI, dan Komandan Lanud Iswahjudi. Selain itu, lulusan ini juga sempat Lemhannas 2008 dipercaya sebagai Kaskoopsau II, Wadan Kodikau, Perwira Tinggi Staf Ahli TK III Bidang Ekkudag Panglima TNI dan Pangkoopsau I. Sebelum ditunjuk sebagai Wagub Lemhannas RI, Dede adalah Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Berbagai tugas dan berganti diembannya, Pindah Rel Marsekal Madya TNI Dede Rusamsi memulai tugasnya sebagai Wakil Gubenur Lemhannas RI pada awal Februari menggantikan Letnan Jenderal TNI Moeldoko. Dede sendiri menganalogikan tugasnya sebagai Wakil Gubernur Lemhannas RI ini dengan pindah rel. "Tugas di Lemhannas RI ini memang jauh berbeda. Pokoknya beda sekali, walaupun sebenarnya saya pernah kursus di Lemhannas RI. Betul-betul seperti pindah rel. Saya menganalogikannya pindah rel," kata penerbang lulusan Advance Combat Ttraining Course F-5 tahun 1984 ini. Dede menyadari bahwa Wakil Gubernur Lemhannas RI bukanlah jabatan yang ringan. Ia tidak cukup sekedar mampu dan cakap dalam juga bidang manajerial, dituntut mampu menjadi motor penggerak dalam membangun budaya kerja, menumbuhkan rasa bangga kepada seluruh personel serta mampu mensinergikan seluruh potensi yang dimiliki agar optimalisasi kinerja Lemhannas RI sesuai dengan yang diharapkan. tetapi "Ini bagi saya tantangan, dan saya akan menjalaninya dengan penuh semangat, karena saya memang di mana-mana selalu bersemangat," kata Dede. selalu bersemangat, penuh percaya diri, dan suka tantangan itu tidak terlepas dari tempaan yang diterimanya di Angkatan Udara, terutama ketika ia menjalani tugas sebagai pilot pesawat tempur. Sikap Dede yang "Saya kira banyak bekal berharga dari pengalaman tugas di Angkatan Kebetulan saya juga dari Udara. penerbang selalu berpatokan bahwa jiwa penerbang tertanam sekali dan tempur Semangatnya itu yang selalu saya bawa," kata lulusan Kursus Intelejen Strategis tahun 1999 ini. tempur. Saya itu 64
Profil setiap tugasnya, Dede mengungkapkan tiga hal yang senantiasa menjadi prinsip hidupnya. "Ada tiga hal yang saya pegang selama ini. Pertama, saya adalah prajurit. Saya adalah Tentara Nasional Indonesia dari Angkatan Udara. Jadi saya selalu berupaya tentara, bagaimana jiwa-jiwa prajurit itu kita laksanakan. Apa pun perintah, kita laksanakan. Itu konsepnya. "Yang kedua saya ini penerbang tempur. Saya fighter pilot dimana saya selalu giat, selalu gigih. Penerbang tempur itu never give up, tak mengenal menyerah. Kemudian yang ketiga, saya adalah seorang Muslim. Sebagai seorang Muslim tentunya kita berupaya menaati semua kaidah Islam dan juga aturan- aturan dari pemerintah," kata Dede. Dalam menjalankan tugas-tugas Dengan prinsip hidup yang dipegangnya itu, Dede akan berupaya memberikan tenaga dan pikiran yang ia punyai untuk mendukung visi dan misi Lemhanas RI di bawah nahkoda Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA . "Sebagai Wagub, saya terutama s a y a b e r u p a y a b a g a i m a n a mendukung apa yg diharapkan Gubernur. Itu yang saya perhatikan pertama-tama. Seperti program Lemhannas RI menuju world class institusion. Jadi saya juga sama. Ini tantangan bagi kita yang mengawaki bagaimana kita bisa menuju ke sana.," katanya. Dede mengaku bangga bisa bergabung membangun Lemhannas RI, karena sampai saat ini Lemhannas RI lembaga masih dianggap sebagai i n d e p e n d e n d e n g a n y a n g kajian-kajian komprehensif yang integralistik. "Pokoknya masih sangat kredibel di kalangan nasional, jadi keinginan saya, bagaimana kita bisa ikut selalu memberikan yang terbaik di dalam setiap penugasan." Walaupun demikian, Dede masih melihat banyak hal yang harus dibenahi di Lemhannas RI, salah satunya adalah Sumber Daya Manusia (SDM). "Kita harus mengakui, SDM masih harus ditingkatkan. Saya tidak meragukan dengan apa yang sudah ada. Apalagi dengan berbagai macam pendidikan yang sudah tinggi sekali. Namun, saya kira tetap kita masih kekurangan. Kebetulan Pak Gubernur itu kan sangat visioner, dan beliau bekerja sangat cepat. Ini saya kira harus didukung oleh perangkatnya. Kalau saya analogikan dengan pesawat, jangan sampai kokpit didepan maju tapi sayapnya ketinggalan. Ini butuh SDM. Kalau seperti masalah yang konstruksi, saya kira, semua dalam proses," kata penerima Satya Lencana Dharma Dirgantara ini. lain-lain Membangun Pesantren Sebagai abdi Negara, Dede sang fighter pilot kini tidak mengangkasa lagi dan Negara memanggilnya untuk landing di Lemhannas RI, tempat nilai-nilai luhur seperti wawasan kebangsaan disemaikan dan dimantapkan melalui kajian- kajian dan pendidikan. Sementara itu, sebagai pribadi Dede juga memilih landing di dunia pendidikan, yakni di sebuah pesantren di kota kelahirannya, Tasikmalaya. Dengan demikian, bisa dikatan hari-hari lulusan sekolah instruktur penerbang F-16 tahun 1991 ini didedikasikan untuk dua "pesantren". Satu "pesantren" elit untuk kader pemimpin bangsa bernama Lemhannas RI, dan satu lagi sebuah pesantren untuk kaum Muslimin di pelosok Tasikmalaya bernama Al-Qosimiyyah. di Tasikmalaya, Dede mengatakan bahwa kiprahnya di lembaga Islam yang pendidikan agama Kam pung Elos, letak ny a Kecamatan Rajapolah itu sudah dirintisnya sejak ia masih berpangkat kapten sekitar tahun 1988. Mengenai pesantren di "Saya dari kapten mencoba bangun pesantren di Tasikmalaya. Bisa dikatakan merintis lah. Kebetulan buyut saya punya tanah wakaf yang itu sudah ada luas. Santri waktu tapi tempatnya sangat sederhana. Alhamdulillah sudah modern menurut ukuran saya dan sekarang punya sembilan kelas," kata Dede menerawang. Lantas dengan panjang lebar Dede bercerita bahwa awalnya ia terlibat dalam pembangunan pesantren hanya spontanitas. Saat itu nuraninya terpanggil melihat kondisi tempat tinggal santri yang sangat memprihatinkan. "Begini awalnya. Saya waktu lebaran datang ke tempat kakek. Ada berapa orang di tempat kakek lagi nangkeup tuur (termenung) dan terlihat sedih banget. Saya lihat ini bukan saudara saya. Saya Tanya sama kakek, 'ki ini siapa?' koq lebaran di sini koq enggak pada pulang," kata Dede berkisah. Setelah mendapat kerterangan bahwa mereka itu para santri yang tidak bisa pulang karena sudah tidak mempunyai orang tua, hati Kapten Dede tersentuh. Apalagi setelah ia melihat tempat tinggal para santri itu sangat memprihatinkan. "Mereka santri-santri di belakang rumah kakek, di rumah gedeg masih pake bilik. Pokoknya memprihatinkan. Saya lalu bilang sama kakek, nanti kalau ada waktu dan kalau ada rejeki saya mau ikut membangun pesantren yang layak. " Dari situlah petualangan Dede membangun pesantren dimulai. Prosesnya sangat panjang karena prajurit berpangkat sebagai kapten ketika itu, Dede hanya bisa menyisihkan rupiah sedikit demi sedikit. "Kalau saya ke sana, punya sisihkan. uang berapapun Mungkin hanya seratus atau lima ratus ribu. Saya cicil membeli bahan. Pasang dulu pondasi. Lama sekali baru pondasi, karena memang saya tidak ada uang. Sesudah itu beli bata, lama lagi baru bisa beli genteng. Begitu seterusnya. Pokoknya lama sekali, tapi akhirnya jadi satu kelas. Berikutnya mulai lagi. Pondasi lagi di sampingnya ditempelkan. Lama-lama tiga kelas terbentuk. " Setelah tiga kelas terbentuk, Dede lalu merintis pembangunan Mesjid dan kobong tempat tinggal para santri, serta pondokan buat Ustad. "Tapi ketika membangun mesjid ada bantuan saya 65
Profil dari Arab. Kalau sekarang sudah ada tambahan terbaru enam kelas karena saya sudah dapat sumbangan dari mana-mana. Tapi, kalau tiga kelas awal sama kobongnya serta rumah Ustad itu rasanya dana dari saya sendiri, ada mungkin sedikit bantuan dari orang tua." Kini pesantren yang pembangunan- nya dirintis Dede akhir tahun 80-an itu sudah nampak modern. Dede baru bisa meresmikan keberadaan pesantren tersebut pada akhir Juni 2013 dengan menandatangani marmer prasasti peresmian. Sebuah proses yang lama memang, tapi justru di sinilah terlihat pembuktian sosok Dede sebagai penerbang pesawat tempur ulung yang benar- benar never give up. "Saya dari dulu tidak mau pasang marmer (peresmian) sebetulnya. Saya enggak mau menonjolkan nama saya di situ. Tapi dengan pesantren makin besar dan kebetulan juga akan membuka kelas tingkat SMP, tiba-tiba mereka bilang mau bikin peresmian. Ya sudah lah kalo begitu. Padahal saya enggak pernah minta. Dari awal merintis pesantren saya menekankan ini betul-betul urusan akherat," kata suami dari Rina Indriati ini. Dengan memiliki sembilan kelas, Pesantren Al-Qosimiyyah akan 66 membuka kelas untuk tingkat SMP pada tahun ajaran 2013/2014. "Beruntung sekarang kita tidak pengajar kesulitan untuk tenaga karena sejak ada sertifikasi, guru- guru butuh jam ngajar untuk kredit poin. Tidak dibayar juga mereka mau. Bahkan mereka mengatakan bersedia ikut membantu me-manage," kata Dede. Untuk membuka kelas tingkat SMP, sebenarnya minimal harus punya 12 kelas. Namun, pertimbangan dana membuat Dede kembali memilih pembangunan setahap demi setahap, meskipun sebenarnya dengan posisinya sekarang Dede tidak akan sulit untuk meminta bantuan dana dari koleganya. " K a l a u s a y a m a u m i n t a , sebenarnya bisa. Tapi saya enggak mau terbebani seolah-olah karena saya Wagub Lemhannas RI terus memanfaatkan mereka. Saya hanya bisa cerita. Kalau mereka merespon ya syukur, tapi saya tidak minta bantuan," tutur ayah dari seorang putera dan seorang puteri ini. Ba gi Dede, pa ng ka t dan jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan dan bukan untuk dimanfaatkan sebagai kendaraan kepentingan pribadi. "Dengan kedudukan saya sebagai Wagub, banyak sekali yang harus dijaga. Ini masalah kredibilitas, moral dan etika. Jangan sampailah (aji saya mangpang mengpeung mumpung) . Jadi saya dapatnya juga gak enak," kata pemilik logat Sunda yang masih kental ini. Meskipun dengan perjuangan panjang, Dede akhirnya bisa mewujudkan sebuah pesantren modern. Tapi, Dede tetap merasa bukan seorang yang religius. "Saya merasa bukan orang yang religius. Saya juga hanya ngaji di rumah saja. Saya enggak sampai mesantren Tapi saya berupaya untuk menyesuaikan dan memenuhi kaidah-kaidah agama". i t u , m e n y i k a p i kiprahnya di pesantren yang mengelola pendidikan agama dengan di Lemhannas RI yang fokus pada nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme, Dede tidak melihat adanya suatu kendala. "Seharusnya tidak berbenturan karena agama apapun tidak bertentangan dengan tujuan-tujuan nasional atau dengan tata cara yang kita jalankan dalam bernegara." Karena itulah, sang fighter Pilot Dede Rusamsi akan senantiasa bersemangat landing untuk berkarya di dua "pesantren", baik di Lemhannas RI maupun di Al-Qosimiyyah. S e m e n t a r a
Profil Ditempatkan di bagian juru bayar membuat ia dikenal hampir semua anggota Lemhannas RI. Hal ini karena pekerjaan yang ia geluti berkaitan pelayanan dengan langsung penggajian yang menjadi kebutuhan pokok bagi setiap pegawai. "Kalau kita buat kesalahan, orang nomor dua di sini sampai pegawai baru berhak marah sama kita," kata Sensuswati. Untuk itu, dibutuhkan kesabaran ekstra untuk mampu melayani segala timbul macam pertanyaan yang terkait tugas pokoknya. "Kerja di sini mesti sabar, mengurus orang kan susah, apalagi ini menyangkut urusan dapur, pasti akan banyak emosi. Karakter anggota berbeda-beda, ada yang lembut, ada yang tidak mau tahu, kadang-kadang ada yang tidak mau tahu administrasi, pokoknya gajian, padahal semua ada aturannya sendiri-sendiri," katanya. Sensuswati, "Ikon" Juru Bayar Lemhannas RI kesabaran dan sejatinya merupakan lokomotif penggerak semangat dalam bekerja dan bukan sebaliknya kejenuhan justru sering menghinggapi yang rutinitas Semangat juga dicerminkan oleh tersebut Sensuswati, juru bayar Lembaga Ketahanan Nasional RI (Lemhannas RI). Bahwa dalam bekerja dibutuhkan sabar, tekun dan pasrah. Kata-kata itulah yang selalu menjadi penyemangat baginya selama hampir tujuh belas tahun pengabdian bekerja di unit yang sama secara terus-menerus, yang membuat Sensuswati dikenal sebagai "ikon" juru bayar Lemhannas RI. bekerja pada tahun 1983 sebagai tenaga Ketekunan pekerjaan. pemverifikasi sikap honorer di Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Departemen Pertahanan Keamanan (Dephankam). Setelah itu ia diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 1986. Di akhir 1990 ia berpindah ke unit lain yaitu ke bagian Pemegang Kas (Pekas). Dikarenakan ia menikah dengan rekan kerja satu unit, sementara saat itu ada peraturan yang tidak memperbolehkan, maka di tahun 1996 ia kemudian berpindah lagi ke unit kerja juru bayar Lemhannas RI yang saat itu masih berada di bawah Dephankam. "Alasan saya memilih Lemhannas RI karena masih berada di lingkup Jalan Merdeka. Selain itu ingin suasana baru, tantangan baru dan mencari banyak teman," pungkasnya. Sensuswati mulai Semua bidang pekerjaan yang terkait dengan tugas dan fungsi juru bayar memiliki mekanisme khusus. Di Lemhannas RI, untuk pengurusan gaji dan tunjangan terbilang unik, karena harus berhubungan langsung dengan dua Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) 1 dan 4. Untuk TNI/Polri, pengurusan gaji masih numpang rawat di Pekas Kementerian Pertahanan (Kemhan), ini juga terkait dengan Perlengkapan Perorangan Lapangan (Kaporlap) bagi TNI/Polri. Untuk penggajian PNS, juru bayar tinggal melakukan koordinasi langsung dengan KPPN. Akan tetapi untuk tunjangan jabatan baik TNI/Polri dan PNS, Lemhannas RI yang mengatur sendirilah mekanismenya. Sistem kerja di bagian juru bayar sudah dirancang sedemikian rupa sehingga pekerjaan bisa selesai sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. "Di KPPN itu ada ranking-nya buat tiap lembaga, diurut berdasarkan kecepatan dan ketepatan dalam menyerahkan data. Malu lho kita kalau telat, rasanya seperti nggak bisa kerja. Laporannya kan sampai ke pimpinan. Saya kan sudah tua, sudah mau pensiun," katanya dengan tegas. Beban kerja yang berat bukan 67
Profil merupakan halangan bagi para personel juru bayar. Mereka biasa mengerjakan sesuatu secara cepat dan terjadwal. Pun jika ada keterlambatan atau masalah yang tidak diinginkan, akan segera dikonsultasikan kepada atasan, sehingga semua bisa berjalan lebih baik. Hubungan dengan pihak Bank juga harus diperhatikan, jangan sampai melewati jadwal yang telah disepakati bersama, yaitu tanggal 24 setiap bulannya. Mulai tahun 2013, juru bayar melakukan inisiatif untuk semua penghasilan memasukkan dan tunjangan pegawai langsung melalui bank. Hal ini bertujuan untuk mencegah berbagai bentuk masalah yang sering timbul apabila diambil secara manual/langsung di juru bayar, misalnya seperti kehilangan. Untuk pengurusan penggajian personel baru di Lemhannas RI, juru bayar melakukan mutasi dan melakukan pengecekan data-data Selanjutnya personel dilakukan daftar penghasilan serta setiap perubahan seperti kenaikan pangkat, perubahan status keluarga, perubahan status pegawai, kenaikan gaji berkala, tersebut. pemutakhiran masa kerja dan lain-lain. Perubahan terkadang berjalan sangat cepat, banyak dan terus-menerus. Sensuswati merasakan betul tempat dinamika perubahan di kerja dari waktu ke waktu, terutama Ia adaptasi informasi. teknologi meyakini bahwa sistem kerja itu selalu berubah secara dinamis, untuk itu ia harus selalu siap menghadapi kemajuan teknologi tersebut dengan terus meng-update kemampuan serta terus bekerja secara teliti. Bagian juru bayar tetap melakukan usaha back up data dengan bentuk dokumen tercetak sebagai antisipasi apabila ada kendala atau kerusakan pada sistem komputer yang mereka gunakan. "Kita semua ada pembukuannya, setiap bulan, selalu, kalau lagi rusak, karena pernah semua komputer di sini kena virus, tapi untungnya kita punya data tertulis", kata wanita kelahiran tahun 1962 ini. Dokumen tercetak akan terus berkembang secara fisik, akan tetapi mereka akan melakukan penyusutan dokumen keuangan yang berusia 15 tahun sesuai dengan ketentuan undang- undang penyusutan dokumen/arsip yang berlaku. satu-satunya wanita dalam unit kerja juru bayar, membuat Mak (panggilan akrab, red) berpikir untuk bisa menjadi rekan kerja yang lain. terbaik bagi anggota yang Lingkungan kerja dibuat senyaman mungkin, suasana kerja menjadi lebih cair dan semarak. Ia biasa memosisikan dirinya sebagai ibu sekaligus teman bagi rekan kerja yang lain. Hal ini bertujuan agar tercipta kondisi kerja yang menyenangkan di antara mereka. "Sebagai yang tertua dan satu-satunya wanita di sini, saya berusaha memberikan contoh yang baik, kadang lewat nasihat atau tukar Sensuswati pungkas pendapat", dengan logat Betawi yang cukup kental. Menjadi supaya Wanita yang semasa muda gemar bermain tenis meja ini senantiasa menaruh harapan kepada para pimpinan Lemhannas RI agar bisa memberikan perhatian yang lebih besar kepada juru bayar. Beban kerja yang tinggi dengan risiko tinggi membutuhkan perhatian yang juga besar. Menurutnya, bentuk perhatian itu banyak jika dijabarkan, kata wanita ini menutup pembicaraan. 68
Suara Alumni berbangsa dan bernegara sebagaimana diamanatkan pembukaan UUD 1945. Melalui para pengusaha, yakni sekelompok rakyat yang mampu mengkapitalisasi modal, baik modal usaha maupun modal sumber daya manusia, diharapkan mesin ekonomi Indonesia tetap terus tumbuh. Bila terus tumbuh, maka kelas menengah akan terus bertambah. Dengan bertambahnya kelas menengah maka sesungguhnya cita- cita Indonesia yang aman, makmur, dan sejahtera bukanlah sekedar angan-angan, namun suatu keniscayaan. Dr. Rajab Ritonga, M.Si Alumnus PPSA XVIII Lemhannas RI Masalahnya adalah, mencetak pengusaha bukanlah perkara mudah. Meski sekolah-sekolah bisnis (baca: fakultas ekonomi dan bisnis) bertebaran di berbagai universitas, tetapi minat kalangan muda Indonesia untuk menjadi pengusaha tidak segairah anak muda di Jepang, Cina, Korea, dan Singapura. Sebagian besar anak muda Indonesia masih memilih karyawan/pegawai negeri, atau profesional di perusahaan asing. Ekonomi Kita Tidak Terpengaruh Pada sisi lain, pengusaha Indonesia, umumnya juga masih berusaha di dalam negeri, bahkan masih bersifat lokal kedaerahan. Hanya sedikit perusahaan besar yang mampu beroperasi lintas provinsi dan berskala nasional (kecuali perusahaan negara/BUMN). Pengusaha yang melebarkan ekspansinya hingga ke luar negeri, rasanyapun masih langka. Justru pengusaha asing yang merajalela di dalam negeri kita, memanfaatkan murahnya pasar tenaga kerja dan besarnya pangsa pasar konsumsi. Dalam delapan tahun terakhir ini, ekonomi Indonesia selalu tumbuh di atas enam persen. Ketika krisis ekonomi melanda Eropa dan Amerika Serikat, ekonomi kita tidak terpengaruh. Selain ekonomi yang tumbuh, suasana politik dan keamanan juga relatif stabil, meskipun di sana sini ada persoalan di bidang penegakan hukum, dan belum berakhirnya kasus-kasus korupsi. Namun secara umum kodisi kehidupan rakyat dan negara Indonesia baik- baik saja. Itu sebabnya, kita tidak asing dengan perusahaan Jepang, Korea, Cina, Taiwan, Amerika Serikat, Prancis, Inggris dll yang beroperasi di Indonesia. Kita juga tidak asing mengkonsumsi segala produk negara-negara tersebut mulai dari produk makanan, industri, hingga budaya (film dan lagu). Sebaliknya perusahaan kita tidak mampu beroperasi di negeri-negeri yang disebutkan tadi. Padahal ekspansi perusahaan keluar dari negerinya, sesungguhnya juga mengandung nilai nasionalisme sebab perusahaan itu menjunjung nama negaranya. Pemahaman terhadap wawasan kebangsaan akan mendorong para pengusaha untuk menjalankan bisnisnya sesuai dengan karakteristik, adat, dan kebiasaan di tempat usaha itu berada, sehingga tidak melukai keindonesiaan yang ada. P e r t u m b u h a n e k o n o m i dan stabilnya kehidupan politik tentu saja merupakan buah dari kerja keras seluruh komponen masyarakat baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Di luar tiga fungsi tersebut, sesungguhnya ada satu kolompok masyarakat yang perannya tidak dapat diabaikan begitu saja, sebab merekalah pelaku nyata di lapangan yang membuat itu tumbah. Kelompok tersebut adalah para pengusaha yang bergerak di berbagai bidang usaha yang menimbulkan multiplier effect. Indonesia pengusaha juga dituntut memiliki wawasan sebagai kebangsaan, boleh pebisnis mereka tidak sendiri hanya memikirkan diri dengan mencari k euntun gan Pengusaha seb esar- besar ny a. tugas sebagai juga memanggul ikut komponen bangsa untuk Para ekonomi sebab Para pengusaha ini, baik katagori pengusaha kecil, menengah, dan besar adalah pahlawan penggerak ekonomi Indonesia. Mereka memberi kontribusi besar bagi tercapainya kesejahteraan (dalam bentuknya seperti sekarang ini), dan memberi manfaat dalam bentuk kesejahteran dan keamanan, yang merupakan tujuan memajukan Indonesia melalui bidang usahanya. Dengan memiliki dan memahami wawasan kebangsaan para pengusaha diharapkan membangun u s a h a b i s n i s n y a d e n g a n d i l a n d a s i s e m a n g a t 69
Suara Alumni keindonesiaan sehingga negara Indonesia yang rakyatnya majemuk dengan aneka ragam suku, bahasa, agama, adat istiadat tetap kokoh berdaulat. tengah situasi global seperti ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap menunjukkan trend pertumbuhan yang positif. Pemahaman terhadap wawasan kebangsaan akan mendorong para pengusaha untuk menjalankan bisnisnya sesuai dengan karakteristik, adat, dan kebiasaan di tempat usaha itu berada, sehingga tidak melukai ke-Indonesiaan yang ada. Justru sebaliknya kontribusi pengusaha itu dalam berbisnis menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat di lingkungannya. Terakhir, ekspansi bisnis ke luar wilayah Indonesia bila mampu dilakukan pengusaha Indonesia juga perlu dipikirkan, sebab hal itu merupakan implementasi dari wawasan kebangsaan dalam arti luas, sebab perusahaan- perusahaan Indonesia menghadirkan wajah Indonesia di luar sana, sebagaimana kita mengakrabi produk-produk asing yang dipasarkan di dalam negeri sampai kita seolah- olah merasa perusahaan asing itu menjadi bagian hidup kita. Pada tahun 2012, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 6,2 persen jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan dunia yang rata-rata sebesar 2,9% pada triwulan IV Tahun 2012 (Bank Indonesia: 2013). Sekalipun terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, sangat penting pula untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi seharusnya dapat berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia harus dapat dirasakan oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Pemerataan pendapatan menjadi agenda yang sangat penting untuk peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia. Data telah memperlihatkan adanya kecenderungan peningkatan angka koefisien gini dimana indikator ini memperlihatkan ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat. Semakin tinggi angka koefisien, maka semakin timpang pula pendapatan antara kelompok kaya dan kelompok miskin dalam masyarakat. Data pada tahun 2012 memperlihatkan angka koefisien gini di Indonesia mencapai 0,41, terburuk dalam hampir 40 (empat puluh) tahun terakhir. Jika ini terus terjadi, maka potensi ancaman instabilitas kehidupan sosial masyarakat akan semakin besar pula. Kekhawatiran yang sangat beralasan dari sejumlah ahli tentang potensi adanya masyarakat yang terbelah (divided society) antara si kaya dan si miskin. M. Yunus Razak PPRA XLVIII, Wakil Ketua Umum PP.GP.Ansor Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berwawasan Kebangsaan Turbulensi perkembangan perekonomian dunia akhir- akhir ini, yang dipicu oleh krisis sektor keuangan di Amerika Serikat dan Eropa Tahun 2008, telah menjadi potensi ancaman krisis yang sangat besar. Sejumlah negara mengalami pelambatan pertumbuhan ekonomi serta dampak ikutan terjadinya penurunan permintaan produk ekspor dari negara mitra dagang, termasuk Indonesia. Di Kita turut berbangga hati karena ekonomi Indonesia masih tetap bisa tumbuh secara konsisten di sisi lain kita juga perlu mengkhawatirkan perkembangan ketimpangan pendapatan antar masyarakat ini. Kedua fakta ini sebenarnya memberikan pertanyaan mendasar tentang konsep pembangunan ekonomi Indonesia itu sendiri. Kata-kata pembangunan memiliki makna yang lebih luas ketimbang sekedar pertumbuhan ekonomi belaka. Menurut Ekonom Pembangunan, Todaro, pembangunan ekonomi merupakan proses yang multidimensi, bukan hanya pertumbuhan ekonomi belaka. Todaro (2006) memberi makna pembangunan sebagai proses multidimensi yang mencakup perubahan perubahan penting dalam struktur sosial, sikap-sikap rakyat dan lembaga-lembaga tradisional dan juga tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan (inequity) dan pemberantasan kemiskinan absolut. ekonomi Indonesia dirumuskan? Pertanyaan ini tentu menjadi pekerjaan rumah yang sangat besar. Di tengah situasi perekonomian dunia yang semakin transparan dan hampir tanpa batas, pilihan-pilihan kebijakan cerdas yang Bagaimana konsep pembangunan 70
Suara Alumni diambil oleh Pemerintah Indonesia harus didasarkan pula pada kepentingan nasional. Konsep dan paradigma pembangunan ekonomi inilah yang menjadi nafas dalam pengambilan setiap kebijakan publik. Konsep pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia harus lah berwawasan kebangsaan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkualitas didasari oleh konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang konstitusional ini tentunya sejalan dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia terutama ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum. Keberpihakan kepada kesejahteraan rakyat ini sejalan dengan pola pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan (growth with equity). dapat sejalan pula dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Peningkatan kesejahteraan yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan mampu memberikan lapangan kerja yang layak bagi kemanusiaan. Cita-cita konstitusi UUD NRI 1945 ini lah yang akan menjadi pedoman dan paradigma proses pengambilan kebijakan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi ini dapat menjamin dengan wawasan kebangsaaan tercapainya potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia sejalan dengan adanya pemerataan pendapatan antar masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah meletakkan sejumlah pondasi paradigma ekonomi berwawasan kebangsaan ala Indonesia. Prinsip pemerataan pendapatan antar masyarakat tercermin pula dari keinginan kuat pengembangan ekonomi yang disusun dari usaha bersama rakyat berasaskan kekeluargaan. Penekanan ini kemudian diperkuat pula dengan adanya implementasi demokrasi ekonomi dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Paradigma juga menunjukkan satu urgensi yang lain yaitu pembangunan karakter bangsa (nation character building). ini Proses pemerataan pembangunan ini tentunya sejalan pula dengan peningkatan daya beli masyarakat. Saat ini, Indonesia memiliki jumlah penduduk lebih dari 240 juta jiwa dengan tingkat daya beli masih relatif rendah. Potensi kelas menengah Indonesia ini jika terus dikembangkan tentu akan meningkatkan daya beli yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi itu sendiri. McKinsey (2012) misalnya mencatat bahwa Indonesia saat ini memiliki 45 juta orang masyarakat konsumen dan lembaga konsultan ternama ini memperkirakan bahwa di tahun 2030, masyarakat konsumen ini akan terus meningkat menjadi 135 juta orang. Estimasi peningkatan jumlah kelas menengah ini tentunya hanya dapat tercapai jika terjadinya pemerataan pendapatan antar masyarakat. Indonesia sebagai negara yang kaya sumber daya alam juga harus dapat secara arif mempergunakannya seoptimal mungkin bagi kepentingan bangsa. Cabang- cabang produksi yang penting bagi masyarakat serta bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dapat dikelola sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Sikap ekonomi konstitusional seperti ini memperlihatkan suatu wawasan pembangunan ekonomi yang berpihak pada kepentingan nasional. Potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan akan semakin terbuka luas. Konsultan ekonomi dan bisnis (2012) memberikan estimasi bahwa Indonesia pada tahun 2030 mampu menjadi negara terbesar ketujuh ekonominya di dunia. Adanya potensi perkembangan ekonomi ini seharusnya ternama McKinsey Dr. Hj. Amany Lubis, MA Alumni PPSA XVIII 2012 Gerakan Radikal di Indonesia Wawasan kebangsaan bagi generasi muda dapat diperkuat dengan cinta tanah air. Cinta tanah air bukan hanya dengan penguatan pemahaman dan penerapan keempat pilar bangsa, tetapi juga adanya rasa memiliki setiap jengkal tanah di ibu pertiwi ini dan membelanya dengan segenap jiwa-raga. Semua elemen bangsa harus meluangkan waktu untuk membahas berbagai persoalan kebangsaan, seperti makna Pancasila, sejarah Undang-Undang Dasar NRI 1945, kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, konsep Bhinneka Tunggal Ika, negara demokrasi, toleransi, kesetaraan gender, hak-hak asasi manusia, dan berbagai persoalan bangsa lainnya. Di dunia pendidikan, jelas terlihat di tengah generasi muda adanya paradoks dan sikap ambigu menyaksikan 71
Suara Alumni keadaan sosial-politik-ekonomi di negeri ini. Mulai dari miskin-kaya, adil-dzalim, setara-diskriminasi, toleran- intoleran, marwah-korup, moderat-radikal, sehingga muncullah reaksi yang berbeda dari seluruh lapisan masyarakat. Muncul pulalah radikalisme yang disebabkan nafsu berkuasa, ketidakadilan, atau diskriminasi yang dialami sekelompok orang. Sikap radikal dapat menjadi berbahaya, jika tidak disertai kesadaran kebersamaan dan persatuan. Terdapat banyak radikalisme lain, seperti radikalisme demokrasi, radikalisme budaya, etnik, dan sebagainya. Bahkan di masa sekarang, radikalisme teknologi dapat mengancam kemanusiaan secara umum. Sebuah komunitas yang memiliki watak "radikal" di dalam memperjuangkan kepentingan kelompok, komunitas, dan agamanya seringkali menggunakan cara- cara yang frontal dan intimidatif, mengandung pemaksaan serta tidak jarang yang mempergunakan kekerasan. Dari sini, gerakan yang mengusung hal yang baik maupun yang tidak baik, ketika menggunakan unsur pemaksaan serta kekerasan, maka akan masuk dalam kategori kelompok yang berhaluan radikal. bangsa, sekaligus sebagai wasilah atau metode mempersempit gerak munculnya radikalisme di tanah air. Dari sini jelas terlihat bahwa komunikasi politik belum berjalan seperti yang diharapkan. Konflik yang terjadi di berbagai tempat telah menuntut adanya perubahan kebijakan di semua ruang kehidupan. Dari segi integritas nasional, masyarakat terpinggirkan dan tidak tersalurkan aspirasinya perlu diperhatikan agar tidak menuntut hak mereka dengan cara yang radikal. Sebagai warga negara mereka berhak di dalam mendapatkan pelayanan layak, seperti pemenuhan kebutuhan primer pelayanan pendidikan, kesehatan, bekerja, dan pembinaan spiritual. Untuk itu, perlu ada kerja sama yang kokoh antara pelaku pemerintahan di berbagai bidang serta masyarakat madani dan kalangan agama terkait. Radikalisme sebagai sebuah gerakan memang tidak muncul dari ruang hampa. Ada beberapa sebab yang mempengaruhi, di antaranya, i) faktor sosial politik, ii) emosi keagamaan, iii) kultural, iv) ideologi, v) kebijakan yang timpang. Kini dibutuhkan kedewasaan yang dicontohkan oleh tokoh dan pemimpin yang memiliki nilai sosial, budaya, dan politik bercirikan khas kebangsaan Indonesia. Paradigma dan karakter yang ingin dibentuk adalah kebangkitan semangat (ghirah) dan kesadaran kolektif (ijma'/konsensus) dengan menjadikan seluruh dunia sebagai rumah kita melalui cinta kasih yang lebih besar dari pada ketakutan. Untuk itu, diperlukan iklim pendidikan kondusif dan dinamis bagi keIndonesiaan. Di masa kini, upaya mengatasi permasalahan radikalisme oleh pemerintah, misalnya di Kepolisian RI, Kementerian Dalam Negeri RI, dan Kementerian Agama RI, memiliki banyak instrumen/aparatur institusi yang berperan amat strategis dalam rangka meminimalisir arus radikalisme. Di antara institusi tersebut adalah Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) yang memiliki sejarah panjang dalam percaturan pemikiran keagamaan di Indonesia. Wawasan kebangsaan dan NKRI yang sudah menjadi pilihan final dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tetap membutuhkan legitimasi keagamaan melaui kajian- kajian yang disumbangkan baik oleh Pusat Litbang Kehidupan Keagamaan maupun oleh sivitas akademika PTAI. Untuk itu, diseminasi kurikulum pendidikan Islam yang berwawasan multikultural, pemahaman keagamaan dalam konteks keindonesiaan, tafsir yang berwawasan Nusantara serta aspek lain yang terkait, bisa menjadi wilayah kontribusi PTAI dalam mengelola keragaman Rudiarto Sumarwono ALUMI PPRA XLVIII Implementasi Wawasan Kebangsaan Organisasi Non-Pemerintah Di Indonesia Organisasi Non-Pemerintah (Ornop) Organisasi Non-Pemerintah (Ornop atau ONP) berasal dari terminology non-governmental organization (NGO) adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Terminologi Ornop/NGO sendiri mulai 72
Suara Alumni dikenal luas pada tahun 1945 ketika Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) memberikan status sebagai observer kepada beberapa NGO untuk dapat berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan di PBB. Secara garis besar Ornop dapat di lihat dengan ciri sebagai berikut ini bukan bagian : Organisasi dari pemerintah, birokrasi ataupun Negara; dalam melakukan kegiatan tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan kegiatan dilakukan untuk kepentingan masyarakat umum, tidak hanya untuk kepentingan paraanggota seperti yang di lakukan koperasi ataupun organisasi profesi. (nirlaba); dan Rasa kebangsaan bukan monopoli suatu bangsa, tetapi ia merupakan perekat yang mempersatukan dan memberi dasar keberadaan (raison d'entre) bangsa-bangsa di dunia. Dengan demikian rasa kebangsaan bukanlah sesuatu yang unik yang hanya ada dalam diri bangsa kita karena hal yang sama juga dialami bangsa-bangsa lain. Paham kebangsaan berkembang dari waktu ke waktu, dan lingkungan masyarakat dengan berbeda dalam satu lingkungan lainnya. Dalam sejarah bangsa-bangsa terlihat betapa banyak paham yang melandaskan diri pada kebangsaan atas dasar ideologi atau atas dasar geografi atau paham geopolitik, seperti yang dikemukakan Bung Karno pada pidato 1 Juni 1945: Sedangkan berdasarkan kegiatannya, Ornop dapat di kategorikan sbb : Organisasi donor, adalah organisasi non pemerintah yang memberikan dukungan biaya bagi kegiatan ornop lain termasuk memberikan bantuan teknis (technical assistance) kepada lemba ga-lembag a p emeri ntah; Organisas i mitra p emeri ntah, adalah organisasi non pemerintah yang melakukan kegiatan dengan bermitra dengan pemerintah dalam menjalankan kegiatannya; Organisasi profesional, adalah organisasi non- pemerintah yang melakukan kegiatan berdasarkan kemampuan profesional tertentu seperti ornop pendidikan, ornop bantuan hukum, ornop jurnalisme, ornop kesehatan, ornop pengembangan ekonomi dll; dan Organisasi oposisi, adalah organisasi non-pemerintah yang melakukan kegiatan dengan memilih untuk menjadi penyeimbang dari kebijakan pemerintah. Ornop ini bertindak melakukan kritik dan pengawasan terhadap keberlangsungan kegiatan pemerintah. "Seorang anak kecil pun, jikalau ia melihat peta dunia, ia dapat menunjukkan bahwa Indonesia merupakan kepulauan satu kesatuan. Pada peta itu dapat ditunjukkan satu kesatuan gerombolan pulau-pulau diantara dua lautan yang besar; Lautan Pasifik dan Lautan Hindia, dan di antara dua benua, yaitu Benua Asia dan benua Autralia. Seorang anak kecil dapat mengatakan, bahwa pulau- pulau Jawa, Sumatera, Borneo, Selebes, Halmahera, kepulauan Sunda Kecil, Maluku, dan lain-lain pulau kecil di antaranya, adalah satu kesatuan." Wawasan kebangsaan merupakan jiwa, cita-cita, atau falsafah hidup yang tidak lahir dengan sendirinya. Ia sesungguhnya merupakan hasil konstruksi dari realitas sosial dan politik (socially and politically constructed). Wawasan kebangsaan merupakan jiwa, cita-cita, atau falsafah hidup yang tidak lahir dengan sendirinya. Ia sesungguhnya merupakan hasil konstruksi dari realitas sosial dan politik (socially and politically constructed). Mengadopsi pemikiran Talcott Parsons wawasan mengenai Teori Sistem, kebangsaan dipandang dapat sebagai suatu falsafah hidup yang berada pada sub-sistem budaya Dalam tataran ini wawasan kebangsaan dipandang sebagai 'way of life' atau merupakan kerangka/peta pengetahuan yang mendorong terwujudnya tingkah laku dan digunakan sebagai acuan bagi seseorang untuk menghadapi dan menginterpretasi lingkungannya. Jelaslah, bahwa wawasan kebangsaan tumbuh sesuai pengalaman yang dialami oleh seseorang, dan pengalaman merupakan akumulasi dari proses tataran sistem lainnya, yakni sub- sistem sosial, sub-sistem ekonomi, dan sub-sistem politik. tataran Wawasan Kebangsaan Wawasan kebangsaan adalah pikiran-pikiran yang bersifat nasional dimana suatu Bangsa memiliki cita-cita kehidupan dan tujuan nasional yang jelas. Berdasarkan rasa dan paham kebangsaan itu, timbul semangat kebangsaan atau semangat patriotisme. Wawasan kebangsaan suatu bangsa untuk mengandung pula mewujudkan jati diri, serta mengembangkan perilaku sebagai bangsa yang meyakini nilai-nilai budayanya, yang lahir dan tumbuh sebagai penjelmaan kepribadiannya. tuntutan Hubungan timbal balik antara sub-sistem tersebut diatas oleh Parsons disebut sebagai cybernetic relationship. 73
Suara Alumni Kiprah Beberapa Ornop Indonesia Sebagian Ornop-ornop di Indonesia telah mampu mendesain dan melaksanakan berbagai program strategis yang hasilnya kerap dipakai sebagai salah satu indikator pencapaian pembangunan nasional. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, misalnya, telah meluncurkan Index. Sebuah Indonesian Governance penelitian komprehensif di 33 provinsi untuk mengukur tata kelola pemerintahan di tingkat provinsi. Yang diukur melalui empat arena yaitu birokrasi, pemerintah, masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi dengan 6 (enam) indikator dari governance-nya itu Partisipasi, Transparansi, Akuntabilitas, Keadilan, Efektivitas dan Efisiensi. Untuk melihat metodologi penelitian serta peringkat setiap pemprov secara lengkap dan menyeluruh, silakan untuk meng-klik Indonesia (TII) sebagai bagian dari the Global Alliance Aginst Corruption setiap tahun merilis Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dikeluarkan oleh Transparency International (TI) yang berpusat di Berlin, Jerman. IPK adalah sebuah indeks pengukuran tingkat korupsi global. indeks agregat yang dihasilkan dari IPK merupakan penggabungan beberapa indeks yang dihasilkan berbagai lembaga. Indeks ini mengukur tingkat persepsi korupsi sektor publik, yaitu korupsi yang dilakukan oleh pejabat Negara dan politisi namun tidak mengukur korupsi yang terjadi disektor Swasta. Peringkat IPK ini dianggap penting bahkan Pemerintah Indonesia sendiri mengukur salah satu keberhasilan Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi dengan selalu mendasarkan pada peringkat IPK ini. IPK juga dipergunakan oleh berbagai kementerian dan lembaga dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahun. Padat ahun 2012, Indonesia mendapat nilai 32 dan berada di peringkat 118 dari 176 negara yang disurvei. Bila tertarik untuk melihat metodologi, laporan penelitian dan hasil lengkap IPK di seluruh dunia silahkan untuk mengunjungi Transparansi Internasional Disisi yang lain, Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB) berada berada pada peringkat ke-74 pada survei yang dilakukan oleh The Global Journal, mengungguli dua NGO internasional ternama seperti World Vision yang berada pada peringkat ke-78 dari United Kingdom dan Green peace yang berada pada peringkat ke-89. Adapun BRAC Bangladesh, menempati peringkat ke-1 dan Akilah Institute For Women (Rwanda) menempati peringkat ke- 100. Seleksi dilakukan berdasarkan kriteria dampak, inovasi, dan keberlanjutan dari kegiatan yang dilakukan. Sampai dengan tahun 2012, program-program YCAB telah memberikan dampak kepada lebih dari dua juta orang di Indonesia. YCAB Foundation juga memiliki kantor perwakilan internasional di New York, Amerika Serikat dan terdaftar sebagai organisasi non-profit yang memiliki fasilitas pengurangan pajak. Daftar lengkap 100 NGO teratas dapat disimak melalui Penutup Dengan mencermati secara kritis terhadap kondisi, kiprah dan konteks dari Ornop di Indonesia dengan menggunakan pisau analis dari pola pikir kebangsaan yang dikemukakan oleh Talcott Parsons maka dapat Penulis sampaikan tiga konklusi berikut ini: Pertama, dalam membangun negara Indonesia yang besar ini, dengan memperhatikan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah maka Ornop sebagai salah satu dari elemen masyarakat sipil (civil society) mengemban tanggung jawab yang sangat strategis dalam pembangunan Bangsa Indonesia. Kedua, dalam hubungan timbal balik antar sub-sistem (cybernetic relationship) dalam wawasan kebangsaan sebagai mana diuraikan oleh Parsons diatas maka Ornop di Indonesia memiliki peran krusial dalam 2 (dua) arena penting yaitu civic education dan pemberdayaan ekonomi. Peran strategis ini bila dilaksanakan dengan baik akan dapat menyelaraskan keseimbangan hak dan kewajiban WN serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Kedua hal ini secara simultan akan menghasilkan soliditas dibidang ketahanan sosial dan integrasi sosial dimana ultimate goal- nya adalah menguatnya wawasan kebangsaan kita. im plem entas inya dalam mengaktualisasikan wawasan kebangsaan mereka, meskipun cukup banyak ornop yang telah mampu membuktikan dirinya sebagai katalisator dan champion dalam berbagai program-program pembangunan baik ditataran lokal, nasional bahkan internasional sebagai mana diuraikan diatas. Namun demikian, sejatinya, masih jauh lebih banyak lagi ornop-ornop yang dengan segala keterbatasan yang mereka miliki memerlukan dukungan, komitmen serta keterlibatan dari kita semua, sesama Anak Bangsa. Ke tiga, seba gai Oleh karenanya, bersama-sama dengan mereka, bahu membahu, mari kita melaksanakan berbagai program pembangunan di seluruh pelosok negeri tercinta ini, mulai dari Sabang hingga Merauke dan dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote guna mencapai tujuan nasional kita dalam berbangsa dan bernegara. Lets help them to help us. 74
Sosok di sisa sampah itu, padahal ini kali, bukan tempat sampah, ditambah penggunaan lahan di hulu sebagai perumahan," kata Pardjono sambil berkelakar. Musim hujan adalah saat Bapak empat anak itu bekerja keras bersama teman-temannya, siaga hingga satu minggu lamanya di kantor ukuran 5x3 meter adalah hal biasa. Pada tengah malam, ia bergantian tugas untuk memantau pergerakan air yang tak kenal waktu. Pada waktu Siaga 1 misalnya, ia kerap pulang kerumahnya hingga pukul 04:00 WIB, untuk mengawasi ketinggian menara air di Manggarai. "Kalau siaga satu saya tidak pulang. Kalau sudah siaga empat, baru saya pulang lebih awal," ujarnya sambil tertawa. Pardjono, Penjaga Pintu Air Manggarai "Untuk membuka atau menutup pintu air ini, semua sudah ada standar prosedurnya, kami harus berkoordinasi dengan petugas di pintu lain Depok atau Kanal Banjir Barat juga arahan dari atasan. Posisi air saat malam lah yang akan menentukan, apakah akan membuka menara air atau tidak," kata Pardjono. Apa ia pernah merasa canggung dan takut dengan pekerjaannya? Dengan yakin ia menjawab tidak. Namanya satu kata saja, Pardjono. Pria berumur 54 tahun itu sudah mendekati hari-hari pensiunnya, sebagai penjaga Pintu Air Manggarai. Perawakannya besar dan tinggi. dan dari gurat-gurat di tangan dan tubuhnya bicara soal fasihnya ia soal membuka dan menutup pintu air manggarai. Meski hanya lulusan SMA, ia fasih juga menghadapi wartawan, kemampuan yang tak dimiliki banyak orang. "Banyak yang salah mengira, bahwa Pak Pardjono adalah atasan atau penanggung jawab di Pintu Air Manggarai ini, padahal kami semua adalah satu tim, Penjaga Pintu Manggarai," kata Dion, salah satu petugas pintu air. Penjaga Pintu Istana Hati penduduk Jakarta berdegup kencang tiap dengar berita soal air di musim penghujan. Penduduk Jakarta khawatir kalau-kalau rumah mereka kebanjiran seperti tahun sebelumnya. Datanglah sekali-kali ke Pintu Air Manggarai, dengan temukan sofa, mudah bisa kita kasur dan perlengkapan rumah tangga yang dibuang seenaknya. Harimau meninggalkan belang, gajah meninggalkan gading, dan manusia meninggalkan begitu mungkin istilah yang bisa dipakai untuk menggunungnya barang bekas pakai yang dibuang begitu saja di Pintu Air Manggarai, bayangkan setiap hari ada 40 ton sampah. sampah, "Saya rasa penduduk Jakarta ini memang tidak kapok kebanjiran, sudah tahu kebanjiran, mereka masih buang sampah di sungai, kita bisa menemukan sofa dan bermacam barang perlengkapan rumah tangga "Bagian terberat dari pekerjaan ini adalah menghadapi masyarakat yang meminta pintu air dibuka atau ditutup," kata Pardjono sembari menghela nafas. "Mereka datang dengan marah, mengeluh, kadang menangis, meminta pintu air ini untuk segera dibuka, karena rumah mereka lama terendam banjir. Saya harus bagaimana? Sementara perintah dari atas belum ada. Taruhannya, Istana Merdeka akan kebanjiran kalau salah prosedur," Pardjono menceritakan. Namanya pula selalu disebut- sebut dalam berita media terkait status air di Pintu Manggarai, bukan karena tak ada yang bisa menjawab, tapi karena ia dan rekan-rekan merasa bertanggung jawab atas profesi yang dipercayakan negara kepada mereka. Ketika keadaan sudah siaga, 75
Sosok Pardjono meminta warga untuk bersiaga tengah malam. Peringatan ini berlaku bagi warga yang terletak di bantaran Kali Ciliwung, terutama bagi warga-warga yang diprediksi akan mengungsi seperti yang terjadi di Kampung Melayu, Jakarta Timur dan Bukit Duri, Jakarta Selatan. saja menghadapi masyarakat, maupun wartawan yang lakukan adalah datang bisa kami menenangkan mereka, kami juga mesti mengerti bagaimana keadaan mereka, terpancing," tidak boleh Pardjono menuturkan. "Sabar Pardjono Soal memang "Saya pernah bicara di depan anggota Dewan Pertimbangan Presiden, untuk bicara soal keadaan air di Jakarta, khususnya Manggarai. Grogoi sekali waktu itu," tutur Pardjono sambil tertawa. Kala itu, ia berpikir siapalah dirinya bila dihadapkan dengan pimpinan tinggi yang ada di ruangan itu. kehandalan, tidak diragukan. Dari jam kerja lebih dan tanggung jawabnya dalam mengendalikan dan menjawab pertanyaan masyarakat tak ada soal air di Manggarai, tambahan untuk dibawa pulang. "Tak ada uang lembur, kalau toh ada uang tambahan, kami belikan kopi dan makanan kecil untuk begadang," Pardjono menambahkan. "Atas semua yang sudah saya dapatkan, saya ucapkan Alhamdulillah saja," tutur Pardjono. Mendekati hari pensiunnya, Pardjono merasa bersyukur, bukan atas penghargaan tinggi atas jasanya menjaga warga Jakarta dari banjir, atau jabatan tinggi, tapi atas peran sederhana yang dipercayakan kepadanya selama ini. 76
Serambi Monas Syafran Sofyan , SH, SpN, MHum Tenaga Profesional Bidang Hukum dan HAM Lemhannas RI Pemimpin yang Beretika K ita sepakat bahwa Monas (Monumen nasional) berada di titik sentral Ibu Kota Negara kita, yakni DKI Jakarta, yang merupakan kota impian bagi kalangan umat di Indonesia, tidak peduli apakah ia politisi, birokrat, TNI/Polri, pelajar, mahasiswa, sampai orang-orang yang tidak ada pekerjaan, masyarakat luas sebagian besar ingin mengadu nasib di Jakarta. Berapa banyak setiap tahun penduduk Jakarta bertambah, khususnya setelah lebaran idul fitri, yang dikenal dengan mudik lebaran, begitupun pada waktu siang hari, penduduk Jakarta hampir dua kali pada waktu malam hari, banyak penduduk sekitar Jakarta/ Jabodetabek, yang mengadu nasib di ibu kota, mega- politan yang tidak pernah mati siang dan malam, termasuk hiruk pikuknya, kemacetan, banjir, demo, sebagian numplek di Jakarta, khususnya Monas dan sekitarnya. Apa sih, daya tarik Monas? Pertama, Monas merupakan kebanggaan warga Jakarta, juga Indonesia, walaupun penduduk Jakarta sendiri banyak yang belum pernah naik ke Monas. Di sana pula terdapat museum perjuangan yang penuh nilai-nilai sejarah, kata Bung Karno Jasmerah, jangan sekali-kali kita melupakan sejarah, karena di dalam sejarah penuh nilai-nilai perjuangan, yang akan menumbuhkan rasa patriotisme, dan nasionalisme, yang harus diwariskan kepada generasi muda, yang mana akhir-akhir ini, sudah agak langka di Indonesia. Kedua, dekat dengan Istana Negara, istilah orang ring satu, maka itu, Monas dan sekitarnya tidak pernah sepi, khususnya para mahasiswa, buruh, masyarakat, yang mau menumpahkan unek- uneknya, maupun protes terhadap nasib mereka, kebijakan pemerintah, dan juga banyak yang menuntut keadilan, penegakan hukum dan lain sebagainya. Sehingga tidak jarang daerah tersebut selalu ramai dan macet dipenuhi oleh para pendemo. Dan yang akhir-akhir ini, Monas mulai ramai lagi, bahkan macet sekali, dengan diuji coba kembali diadakan Jakarta fair, dalam rangka memperingati hari ulang tahun Jakarta, yang sudah lama tidak diperingati di monas (terakhir tahun 1986 diadakan di Monas). Untuk menyikapi itu semua, kita perlu pemimpin yang peduli terhadap nasib rakyat, yang mempunyai visi, misi yang jelas, jujur dan amanah, dan mempunyai etika politik yang baik. Etika Politik Sepak terjang para politisi di negeri ini membuat banyak orang muak. Politik identik dengan kekotoran, penuh tipu muslihat, dan tidak manusiawi. Saling menyikut dan menjegal merupakan hal biasa, bahkan kepada teman sendiri, sesama Partai Politik. Korupsi merajalela, hingga ke batas yang membuat banyak orang tak lagi percaya bahwa masih ada kejujuran di dunia politik. Ini sejalan dengan ungkapan Lord Acton bahwa "power tends to corrupt", yang memberi gambaran bagaimana kekuasaan itu cenderung diselewengkan, disalahgunakan, serta dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan golongan tertentu. telah Untuk itulah seharusnya dalam berpolitik kita harus menggunakan etika. Etika dan politik seharusnya berjalan seiring, karena keduanya menjadi penentu kebahagiaan hidup umat manusia. Immanuel Kant menegaskan bahwa meskipun harus cerdik seperti ular, seorang politisi juga harus tulus seperti merpati. Pada akhirnya merpati yang akan menang, karena dia tidak pernah bisa beristirahat sedetik pun disebabkan matanya yang selalu awas terhadap kehadiran ular. Menghadapi tahun politik saat ini, dimana kesibukan elit partai politik, semakin sibuk, sampai-sampai melupakan pekerjaan utamanya yakni menjalankan roda pem eri ntahan; baga imana para wakil r akyat di 77
Serambi Monas DP R ribut sendiri, saling hujat, seolah-olah hanya partai, kelompoknya yang benar, dan hal tersebut menjadi tontonan setiap hari. Begitupun, kalau kita menyaksikan di televisi, setiap hari pejabat penyelenggara Negara di panggil di KPK, Gedung Bundar Kejaksaan Agung, maupun di pengadilan, silih berganti. Sebaliknya, sang pemimpin malah sering melakukan jumpa pers mendadak untuk kasus-kasus yang menerpa dirinya, keluarganya, dan partainya. lolos diverifikasi KPU, ada 10 partai politik, dan disetujui 2 partai politik lagi, sehingga menjadi 12 parpol yang ikut pesta demokrasi secara nasional yang menambah dan semakin menggeliat, maraknya dunia politik semakin ramai, baik dalam persiapan caleg legislatif, di tingkat pusat, maupun daerah, dan juga persiapan pilkada, masing-masing berjuang untuk memenangkan perlombaan dan merebut hati rakyat, dengan mendapat simpati rakyat sebesar-besarnya. Di sinilah etika politik memainkan peranannya. Politisi yang beretika akan mampu memilah, mana urusan yang seharusnya menjadi prioritas, mana yang tidak. Etika ini perlu ditegaskan dan diatur dalam bentuk undang- undang. Kedepan agar Undang-Undang kepartaian atau pejabat pemerintah sudah selayaknya ditinjau ulang. Jika etika politik tidak diatur secara formal, semua politisi akan beretika semaunya sendiri. Akibatnya, kita melihat hari ini bahwa partai politik yang semestinya bisa menjadi pilar demokrasi, justru menjadi bagian dari kekuatan negara, kekuatan pasar, dan ajang perebutan kekuasaan. Tahun 2013 ini, katanya tahun politik, karena sebentar lagi kita akan memasuki Pesta demokrasi pada tahun 2014, memang di Indonesia pesta demokrasi lima tahun sekali yang bersekala nasional, dimana partai politik yang telah 78 Kalau Partai politik seperti itu, saya kira kita semua sependapat tidak ada masalah, tapi bagi kalangan birokrat, apakah ia bupati, walikota, gubernur, menteri, sampai ke pejabat tinggi Negara lainnya, agar tetaplah fokus pada pekerjaannya, seperti himbauan Presiden RI, Bapak SBY, beberapa waktu yang lalu. Tapi kenyataannya, sangatlah sulit untuk dihindari, hal seperti itu, ditambah larangan yang tegas, apalagi sanksi, lagi tidak ada terhadap penyelenggara Negara yang mbalelo, ikut kampanye Pilkada, atau lebih banyak konsentrasi di partai, dari pada memikirkan rakyat, melalui program-program yang baik, bermanfaat. Ingat, harga-harga kebutuhan pokok saat ini sudah merangkak naik, daging sapi, bahkan bawang merah, diikuti harga kebutuhan pokok lainnya,
Serambi Monas belum lagi harga BBM juga ikut naik, yang tentunya akan diikuti kenaikan kebutuhan pokok kembali, walaupun nantinya rakyat miskin diberi BLSM, akan tetapi dalam pelaksanaannya perlu juga diawasi, agar tidak menjadi ajang kampanye/pencitraan, atau salah sasaran. hendak kedepan sistem politik kita agar dapat di review kembali, karena dengan sistem yang transaksional saat ini, mustahil para pemimpin, 100% bekerja untuk kesejahteraan rakyat?Hampir tersangkut masalah hukum, bahkan sebagian telah terpidana. Kenapa demikian? Ada banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut, antara lain: separoh Kepala Daerah kita adalah Negara kesatuan, bukan Negara kerajaan, mestinya baik di daerah, maupun pusat, haruslah di hilangkan adanya kesan raja-raja kecil, dan siapapun yang bersalah harus di hukum sesuai peraturan dan perundang- undangan yang berlaku, tanpa tebang pilih, dan hukum tidak seperti pisau, yang hanya tajam kebawah, tapi tumpul keatas. Pemimpin itu adalah pelayan masyarakat, bukan malah minta dilayani oleh masyarakat, dan fungsi pemimpin bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti yang telah tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945, yakni mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dan sejahtera. 1. Sistem politik kita saat ini, dengan biaya yang sangat besar (transaksional), diluar kemampuan sang calon, dan ini akan memicu, terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme di daerah. 2. Sistem hukum kita sendiri, yang belum efektif, dan berjalan dengan baik. Menurut teori Friedman, ada tiga hal dalam penegakan hukum yang efektif, dan harus bersinergi, adalah substansi hukum, struktur/aparatur hukum, dan budaya hukum, haruslah bersinergi, dan aparatur hukum hendaklah mandiri, tidak dicampur aduk dengan lembaga politik, apalagi mendapat pengaruh/ tekanan politik, atau kekuasaan. 3. Mayarakat kita pada umumnya, tingkat ekonomi, dan pendidikannya yang masih rendah, jadi belum mampu mandiri, dan mengakses para calon pemimpin dengan baik, serta pendidikan politik, yang mestinya kewajiban utama partai politik, tidak jalan. 4. Perlu pengaturan, peran media/pers yang independen, transparan, dan berkeadilan. Pers, di era demokrasi ini perannya, sangat besar, dapat membuat seseorang yang tidak/kurang baik menjadi baik, atau sebaliknya, dan sangat mendukung sekali dalam menginformasikan terhadap semua hal, baik itu yang baik, atau yang buruk. Namun khusus buat media politik, kedepan agar perlu diatur dengan jelas, tegas, dan berkeadilan, agar adanya keseimbangan terhadap semua pemimpin. Untuk itulah kita sangat berharap kedepan, agar diperoleh pemimpin yang negarawan, beretika, dan bekerja hanya untuk kepentingan bangsa dan Negara, untuk itulah mutlak diperlukan pendidikan politik kepada masyarakat, agar betul-betul dapat memilih pemimpin yang baik, bukan sebaliknya. Penutup Sepanjang Nilai-nilai kebangsaan dapat menjadi pegangan, dan kita pedomani, serta laksanakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya dalam Era Demokrasi yang sangat terbuka dan kompleks ini, termasuk kondisi saat ini dengan segala permasalahannya, Insya Allah, semua dapat kita lewati dengan baik, dan masyarakat kita akan menjadi aman dan tentram. Mudah-mudahan tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi kalangan Generasi Muda, para pemuda, yang merupakan generasi penerus bangsa, juga kepada para guru, dosen,pendidik, Partai Politik, dan Tenaga Ahli, Profesional di Lemhannas RI, yang merupakan ujung tombak dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, juga para Pengusaha, Pejabat Negara, pemimpin di negeri ini, juga sebagai warga Negara haruslah tetap mengacu kepada konsensus dasar bangsa, yakni memiliki kesetiaan terhadap bangsa dan Negara, yang meliputi kesetiaan terhadap ideologi Negara, kesetiaan terhadap konstitusi, kesetiaan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kesetiaan terhadap kebijakan pemerintah, serta selalu memegang teguh etika profesionalisme dan selalu menggali nilai-nilai yang tumbuh dan hidup di masyarakat, agar dalam pencapaian maksud tersebut dapat optimal. Oleh sebab itu, maka setiap warga Negara harus dan wajib untuk memiliki prilaku positif dalam dalam memilih pemimpin agar didapatkan seorang pemimpin yang mempunyai etika politik yang baik, dengan tidak menghalalkan segalah cara, agar betul-betul dapat terpilih pemimpin yang amanah, jujur dan berintegritas. Untuk itulah didalam mencerdaskan kehidupan bangsa, kita semua hendaklah memiliki wawasan kebangsaan, dan berjiwa nasionalisme, demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera. Di dalam Konstitusi kita sudah dijelaskan, bahwa Negara kita adalah Negara hukum (Pasal 1 ayat 3 UUD NRI Th 1945), bukan Negara politik/kekuasaan. Dan Negara 79
Resensi Buku Darwin Silalahi : What on Earth am I Here for? Menjadi Pemimpin yang Membuat Perbedaan Inspirasi dapat ditemui di manapun, What on Earth am I Here for? Merupakan sub judul sebuah buku yang ditulis oleh Rick Waren dengan judul lengkap The Purpose Driven Life: What on Earth am I Here for? Buku ini secara tak sengaja ditemui oleh Darwin Silalahi di toko buku The Coop di lingkungan Harvard Business ini menginspirasinya School. Buku bahwa tanpa tujuan, hidup bagaikan gerakan tanpa makna, aktivitas tanpa maksud yang jelas dan kejadian- kejadian tanpa latar belakang. Rick Waren seperti membukakan pikiran-pikiran Darwin Silalahi bahwa titik awal untuk menindaklanjuti pencerahan ia dapatkan yang saat menjadi peserta Advanced Management Program di Harvard Business School dari Profesor John Kotter (akademisi kelas dunia dengan fokus studi tentang leadership dan change management) adalah dengan mempertanyakan atau memperjelas kepada dirinya sendiri seperti apa tujuan dalam hidup, dalam pekerjaan, dalam kepemimpinan. dari perjalanan hidup seorang anak kampung asli Balige Sumatera Utara, Darwin bersyukur bahwa ia diberkahi job title (pekerjaan dan karir) yang bagus. lulus pendidikan sarjana Setelah fisika di Universitas Indonesia pada tahun 1985, ia mendapat predikat lulus tercepat, meraih angka terbaik seangkatan serta diterima bekerja Berangkat pada British Petroleum (BP) Indonesia. berprofesi sebagai geophysicist di BP Indonesia, ia merasakan kegelisahan yang didorong oleh keinginan untuk menjadi bagian dari agenda yang lebih besar serta berdampak luas. Bekerja sebagai geophysicist atau explorationist di perusahaan minyak internasional memang memberikan banyak daya tarik, terutama dari sisi penghasilan, tetapi ia merasa dampak pekerjaan atau kontribusi ke masyarakat luas cenderung terbatas dan sempit. Sembilan tahun Paruh pertama tahun 1990, gerak laju pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat didominasi berbagai inisiatif yang dilakukan oleh perusahaan nasional. Darwin merasa resah karena tidak menjadi bagian dari gerakan ini. Ia memutuskan mengundurkan diri dari BP Indonesia dan bergabung nasional perusahaan dengan Dharmala Group lalu kemudian ke Bakrie & Brothers dengan alasan yang sama. Selanjutnya Darwin kemudian memutuskan bergabung untuk dengan Kementerian Negara BUMN. tidak serta- merta semua pilihan yang kita ambil berjalan mulus atau abadi tetapi akan selalu ada unpredictable surprise atau tantangan yang kita tidak harapkan sebelumnya. Tidak ada yang abadi kecuali perubahan sendiri. Pilihan tidak kalah efektifnya adalah mengimplementasikan perubahan dari bawah ke atas dalam suatu organisasi. Hal ini membawa Darwin berpikir untuk mengimplementasikan perubahan melalui para change ready CEOs BUMN dan perusahaan swasta nasional Pertimbangan tersebut membawa dirinya untuk mundur dari Kementerian BUMN dan bergabung dengan Booz Allen Hamilton, salah satu perusahaan konsultan manajemen strategik ternama dunia. Menurut Darwin, itu lainnya. Di usia 40 tahun, saat menjabat sebagai CEO Booz Allen Hamilton Indonesia, Ia telah berpikir tentang bagaimana membuat perbedaan- perbedaan dalam hidup, keluarga serta kariernya. Ia juga semakin ingin meyakinkan dirinya untuk menjadi bagian dari solusi berbagai persoalan dunia dan masyarakat. Untuk itu, ia menyempatkan diri berpartisipasi pada berbagai kegiatan seperti di Steering Committe Visi Indonesia 2030. Sejak 2007 hingga saat ini, Darwin bekerja sebagai Country Chairman Shell Companies in Indonesia dan Presiden Direktur PT Shell Indonesia. Saat ini, Darwin juga aktif sebagai anggota Board of Governor British International School, anggota Dewan Pembina Yayasan UKI, anggota Board of Management British Chamber of Commerce in Indonesia, Ketua ILUNI FMIPA UI, dll. Hal ini sesuai semangat Darwin yaitu dengan kepemimpinan yang membuat perbedaan. Bahwa kita tidak harus kehilangan atau mengorbankan purpose dan passion kita untuk mempertahankan atau amanah dalam suatu bidang pekerjaan. life story ini menyajikan atau narasi hidup yang amat menarik dari Darwin Silalahi. Berisi berbagai pendapat pribadi penulis juga beragam teori yang terkait kepemimpinan dengan serta perjalanan hidup. Buku ini mampu menginspirasi kita untuk hidup dengan tujuan tertinggi dan membuat perbedaan dalam setiap yang kita kerjakan. jabatan Buku karier, Resensi Buku Judul : Life Story not Job Title : Setiap Orang Bisa Menjadi Pemimpin dan Membuat Perbedaan dalam Hidup dan Karier Penulis Penerbit : Darwin Silalahi : Kepustakaan Populer Gramedia Tahun Terbit : 2012 Tebal : xviii, 219 hlm 80
Gallery Menteri Koperasi Syarief Hasan Membuka Seminar Peringatan Hari R. A. Kartini dengan Materi "Peran Pontesial Perempuan Indonesia dalam Perempuan Kebangkitan Peradaban Indonesia" yang diawali dengan pemukulan gong dan disaksikan oleh Menteri Pemberdayaan Peranan Wanita Linda Amalia Sari Gumelar dan Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A., pada acara yang bertempat di Gd. Dwiwarna Purwa Lemhannas RI, Senin (22/4). Dialog Kebangsaan Memperingati 101 Tahun Sri Sultan Hamengku Bowono IX dan Peluncuran Buku Hamengku Bowono IX dengan Judul "Inspiring Prophetic Leader" dengan narasumber Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A., Sri Sultan Hamengku Bowono X, Parni Hadi dan Dr. Yudi Latief bertempat di Gd. Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta, Kamis. (18/4). Talkshow TVRI Makassar dengan narasumber Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A., dan Ketua Koalisi Kependudukan DR. Sonny Harry Alumni PPSA XVII Lemhannas RI dengan Tema "Kependudukan dan Ketahanan Nasional" bertempat di Studio TVRI Makassar, Jumat (26/4). Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A., menandatangani MoU Lemhannas RI dengan Universitas Mulawarman di Ruang Tamu Pimpinan, Rabu (3/4). Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Dede Rusamsi, SE., menyambut kedatangan rombongan delegasi CDSS yang terdiri dari 18 orang saat melakukan kunjungan ke Lemhannas RI yang dipimpin oleh Principal CDSS Mr. Ian Errington, AM, CSC. pada Selasa, 4 Juni 2013 di Ruang Tamu Pimpinan Lemhannas RI. Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A., Tukar menukar Cenderamata dengan Mayor Jenderal Craig Orme Tamu Australia bertempat di Ruang Tamu Pimpinan Lemhannas RI, Rabu (3/4). 81
Gallery Talkshow LPP TVRI Dalam Rangka HUT Ke-48 Lemhannas RI Tahun 2013 dengan Narasumber Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A., Ketua Umum Ikal Agum Gumelar dan PPRA L Lemhannas RI Prof. Indratmo dengan Tema "Kiprah Enam Windu Lemhannas RI Membangun Karakter Bangsa" bertempat di Gd. Auditorium Lemhannas RI, Selasa (14/5). Wakil Presiden RI Prof. Dr. H. Boediono M. Ec Membuka Seminar Nasional dalam rangka HUT Ke-48 Lemhannas RI dengan Tema "Paradigma Baru Pembangunan Nasional : Membangun Indonesia Masa Depan Berbasis Ilmu Pengetahuan Teknologi" yang di awali dengan pemukulan Gong disaksikan Oleh Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A., dan Ketua Umum IKAL Agum Gumelar bertempat di Gd. Auditorium Lemhannas RI, Rabu (8/5). Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A., berbincang- bincang dengan Gubernur DKI, Ir. Joko Widodo Seusai berkunjung ke Kantor Gubernur DKI, Kamis (2/5). Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A., menabur bunga di Makam Letjen TNI (Anumerta) R. Wiluyo Puspojudo Mantan Gubernur Lemhannas Ke-1 didampingi Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Dede Rusamsi, SE dan Sekretaris Utama Lemhannas RI Drs. Chandra Manan Mangan, M. Sc, seusai upacara ziarah dalam rangka HUT Ke -48 Lemhannas RI bertempat di Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta, Kamis (16/5). Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A., menyerahkan penghargaan Masa Bakti kerja selama 24 Tahun kepada Letkol Inf. M. Isdar S.Sos, Msi perwakilan dari Organik Lemhannas RI dalam rangka HUT Ke-48 Lemhannas RI bertempat di Gd. Auditorium Lemhannas RI, Rabu (8/5). 82
Gallery Foto bersama Tim Bola Voli Putri TNI dan PNS dalam rangka HUT Ke-48 Lemhannas RI bertempat di lapangan tengah Lemhannas RI, Rabu (24/4). Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A., melepas peserta gerak jalan santai Keluarga Besar Lemhannas dan Peserta PPRA XLIX, PPRA L dalam rangka HUT Ke-48 Lemhannas RI bertempat di Lapangan Parkir Utara Lemhannas RI, Jumat (17/5). Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A., melepas peserta gowes sepeda santai dalam rangka Gebyar Anniversary Enam Windu (48 Tahun) Lemhannas RI 20 Mei 1965 - 20 Mei 2013 bertempat di Jl. Medan Merdeka Selatan depan Gd. Lemhannas RI, Minggu (19/5). Karo Humas Lemhannas RI Brigjen TNI Sahat Aritonang mengikuti acara Gowes Sepeda dalam rangka Gebyar Anniversary Enam Windu (48 Tahun) Lemhannas RI 20 Mei 1965 - 20 Mei 2013 bertempat di Jl. Medan Merdeka Selatan depan Gd. Lemhannas RI, Minggu (19/5) Foto bersama Tim Futsal Settama I VS Taplai dalam rangka HUT Ke-48 Lemhannas RI bertempat di Lapangan Tengah Lemhannas RI, Jumat (3/5). Sestama Lemhannas RI beserta ibu mengikuti acara Gowes Sepeda dalam rangka Gebyar Anniversary Enam Windu (48 Tahun) Lemhannas RI 20 Mei 1965 - 20 Mei 2013 bertempat di Jl. Medan Merdeka Selatan depan Gd. Lemhannas RI, Minggu (19/5) 83
Agenda Kegiatan Penting Deputi Pendidikan Lemhannas RI Juli - September 2013 Rencana Kerja Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan PPRA XLIX Juli 2013: 1. 7 - 10 Juli Pengenalan Budaya Lokal 2. 22 - 26 Juli Pelaksanaan SSDN. Agustus 2013: 1. 16 Agustus Pelaksanaan Program Pilihan 2. 20 - 23 Agustus Pelaksanaan Olah Sismenas (OS) 3. 27 - 30 Agustus Saji Taskap. September 2013: 1. 4 September Seminar 2. 10 September Malam Pengantar Tugas 3. 12 September Penutupan Pendidikan. Bulan Juni 2013: 1. Rapat Kordinasi Kinerja Debid Taplai Kebangsaan 2. Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Bagi Kalangan Parpol Angkatan I dan II 3. Dialog Kebangsaan Pimpinan Lemhannas RI di JATENG 4. Dialog Kebangsaan dengan Mahasiswa di Udayana Bali 5. TOT bagi Guru SD di SURABAYA 6. Evaluasi Dampak Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan. Bulan Juli 2013: 1. Rapat Kordinasi Kinerja Debid Taplai Kebangsaan 2. Dialog Kebangsaan Pimpinan Lemhannas RI di JATIM 3. Dialog Kebangsaan dengan Mahasiswa di UNAIR Surabaya 4. Dialog Kebangsaan dengan Mahasiswa di UNPAD Bandung 5. TOT bagi Guru SMP Palangkaraya 6. TOT bagi Dosen Se Indonesia 7. TOT bagi Dosen Se Jakarta. Kegiatan penting Ditjian Politik Debijian Strat Bulan Juli - November 2013 PPRA L Juli 2013: 1. 3 Juli Rakor SSLN 2. 4 juli Penjelasan SSLN 3. 15-19 Juli Laporan SSLN. Bulan Juli 2013: 1. Tanggal 11 Juli 2013 Round Table Disscussion / RTD Kajian berlanjut 2. Tanggal 16 - 17 Juli 2013 Round Table Disscussion / RTD Kajian Aktual 2 Agustus 2013: 1. 14 Agustus Kuliah Umum RI 2 2. 25 - 28 Agustus Pengenalan Budaya Lokal 3. Tanggal 29 Juli 2013 Rapat Pengakhiran Kajian Berlanjut. Bulan Agustus 2013: 1. Tanggal 13 Agustus 2013 Rapat Pengakhiran Kajian Aktual 2 2. Tanggal 25 Agustus 2013 Rapat Perencanaan Aktual 3. September 2013: 1. 16 - 20 September Pelaksanaan SSDN 2. 25 - 26 September Laporan SSDN. Bulan September 2013: 1. Tanggal 11 September 2013 Focus Group Disscussion /FGD Kajian Aktual PPSA XIX Juli 2013: 1. 8 Juli Direktif Badan Konsultan Seminar 2. 15 - 23 Juli Tutorial 3. 19 - 21 Juli Outbound. 2. Tanggal 18 September 2013 Rapat Pelaksanaan Aktual 3. Keterangan: 1. Tema Kajian Berlanjut: "Penguatan Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Guna Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan Dalam Rangka Ketahanan Nasional" Agustus 2013: 1. 14 Agustus Kuliah Umum RI 2 2. 22 Agustus Malam Perkenalan 3. 23 Agustus Rakor SSLN. 2. "Penguatan Etika Politik Guna Peningkatan Partisipasi Publik dan Proses Demokrasi dalam Rangka Ketahanan Nasional" Tema Kajian Aktual 2: September 2013: 1. 2 - 6 September Pelaksanaan SSLN 2. 9 September Laporan SSLN 3. 19 September Rakor SSDN 4. 30 September - 4 Oktober Pelaksanaan SSDN. 3. Tema Kajian Aktual 3: "Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Melalui Reformasi Konstitusi dan Pemilu dalam Rangka Kesetaraan Gender" 84
SWANTARA NO. 05 TAHUN II/JUNI 2013 86