BUPATI SUKABUMI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PEMEKARAN DESA CITANGLAR MENJADI DESA CITANGLAR DAN DESA KADEMANGAN KECAMATAN SURADE DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUKABUMI, Menimbang : a. bahwa usul Pemekaran Desa Citanglar Kecamatan Surade menjadi 2 (dua) Desa, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Citanglar Kecamatan Surade Nomor 05/IV Tahun 2010 tentang Pemekaran Desa Citanglar menjadi Desa Citanglar dan Desa Kademangan Kecamatan Surade, dipandang perlu untuk mendapat perhatian dan ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah; b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan serta berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan atau Penggabungan Desa. Desa Citanglar Kecamatan Surade telah memenuhi persyaratan untuk dimekarkan menjadi 2 (dua) Desa; berdasarkan c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemekaran Desa Citanglar Menjadi Desa Citanglar dan Desa Kademangan Kecamatan Surade; pertimbangan Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Daerah-Daerah tentang Pembentukan Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950 ) sebagaimana telah diubah dengan tentang Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tahun 1950 Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perundang-undangan Pembentukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Peraturan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan (Lembaran Negara Republik Pemerintahan Daerah Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ) ; 8. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan, atau Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 14 Seri E); Penghapusan Pemekaran, 9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1); 10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 Nomor 11); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI dan BUPATI SUKABUMI
3 - MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMEKARAN DESA CITANGLAR MENJADI DESA CITANGLAR DAN DESA KADEMANGAN KECAMATAN SURADE BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Sukabumi. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi. 5. Kecamatan adalah Wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten. 6. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat, yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan Adat Istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 10. Dusun adalah bagian Wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintahan Desa. 11. Pembentukan Desa adalah Pembentukan Desa baru sebagai akibat Pemekaran, Penghapusan atau Penggabungan Desa. 12. Pemekaran Desa adalah Pembentukan Desa baru di dalam Wilayah Desa yang definitif .
4 - 13. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa. 14. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan. 15. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa. 16. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar, batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi, dan lain sebagainya. 17. Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. BAB II TUJUAN PEMEKARAN DESA Pasal 2 Tujuan Pemekaran Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdayaguna dan berhasilguna, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. BAB III PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN DESA BARU Pasal 3 Desa Citanglar Kecamatan Surade dimekarkan menjadi 2 (dua) Desa yang dibatasi oleh jalan Kedusunan Simpangkaret dan Karangtengah. Pasal 4 Sebelum dimekarkan Desa Citanglar memiliki luas Wilayah ± 15.000 Ha, dengan jumlah Penduduk ± 10.277 Jiwa, 3.121 Kepala Keluarga, 6 Dusun, 12 Rukun Warga dan 63 Rukun Tetangga. Pasal 5 Hasil Pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibentuk 2 (dua) Desa, yang masing-masing diberi nama sebagai berikut : a. Desa Citanglar (Desa Induk), dan b. Desa Kademangan (Desa Pemekaran) Pasal 6 Posisi Desa Citanglar di bagian Utara sedangkan Desa Kecamatan Surade di bagian Selatan. Kademangan
5 - Pasal 7 Desa Citanglar memiliki luas Wilayah 9.500 Ha, dengan jumlah penduduk ± 6.490 Jiwa, 1.932 Kepala keluarga, 4 Dusun, 8 Rukun Warga , dan 36 Rukun Tetangga, dengan batas-batas Wilayah sebagai berikut: a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Wanasari dan Desa Sirnasari Kecamatan Surade yang dibatasi oleh Selokan Cirongge dan patok buatan; b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Talagamurni dan Desa Cidahu Kecamatan Cibitung yang dibatasi oleh Sungai Cilalay dan Sungai Cicurug; c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Jagamukti dan Kelurahan Surade Kecamatan Surade yang dibatasi oleh jalan Provinsi; d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kadaleman Kecamatan Surade yang dibatasi oleh Sungai Cigangsa. Pasal 8 luas Wilayah ± 5.500 Ha, dengan jumlah Desa Kademangan memiliki penduduk ± 3.737 Jiwa, 1.189 Kepala keluarga, 2 Dusun, 4 Rukun Warga dan 27 Rukun Tetangga, dengan batas-batas Wilayah sebagai berikut: a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Citanglar Kecamatan Surade yang dibatasi oleh Selokan Cibeurih dan jalan setapak; b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cidahu Kecamatan Cibitung yang dibatasi oleh Sungai Cicurug; c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Jagamukti Kecamatan Surade yang dibatasi oleh jalan Cikaso dan patok buatan ; d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Citanglar Kecamatan Surade yang dibatasi oleh jalan Cikaso dan patok buatan. Pasal 9 Peta Wilayah Desa Citanglar dan Desa Kademangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian dan tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. BAB IV BAGIAN WILAYAH DAN PUSAT PEMERINTAHAN DESA Pasal 10 (1) Wilayah Desa Citanglar terbagi ke dalam 4 (empat) bagian Wilayah yang disebut Dusun, masing-masing diberi nama sebagai berikut : a. Dusun Simpangkaret ; b. Dusun Cimahi ; c. Dusun Pasirgaling; dan d. Dusun Cilalay. (2) Pusat Pemerintahan Desa Citanglar berada di Dusun Simpangkaret.
6 - Pasal 11 (1) Wilayah Desa Kademangan terbagi ke dalam 2 (dua) bagian Wilayah yang disebut Dusun, masing-masing diberi nama sebagai berikut ; a. Dusun Bagasih, dan b. Dusun Karangtengah. (2) Pusat Pemerintahan Desa pemekaran Kademangan berada di Dusun Bagasih. BAB V SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA Pasal 12 Sumber Pendapatan Desa Citanglar dan Desa Kademangan adalah sebagai berikut : a. pendapatan asli Desa; b. bagi hasil pajak Kabupaten; c. bagian dari retribusi Kabupaten; d. Alokasi Dana Desa; e. hasil gotong royong; f. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Desa lainnya; g. hibah; dan h. sumbangan pihak ketiga. Pasal 13 Kekayaan Desa Citanglar sebelum dimekarkan meliputi : a. tanah desa seluas ± 57.965 M2,terdiri dari: 1. tanah kas Desa (bengkok desa) dipergunakan kebun berlokasi di Dusun Simpangkaret seluas : ± 1.215 M2 2. tanah kas Desa (bengkok) darat seluas ± 9.150 M2, dipergunakan : a) bangunan Kantor Desa Citanglar berlokasi di Dusun : ± 3.150 M2; b) SDN Sukaresmi berlokasi di Dusun Cilalay seluas : ± 3.000 M2; c) SDN Citanglar II berlokasi di Dusun Simpangkaret Simpangkaret seluas seluas : ± 3.000 M2; 3. tanah pemakaman seluas ± 31.600 M2 berlokasi di: a) Dusun Cimahi seluas b) Dusun Cilalay seluas c) Dusun Bagasih seluas d) Dusun Karangtengah Kp. Cigablog seluas e) Dusun Karangtengah seluas : ± 4.000 M2; : ± 10.000 M2; : ± 6.000 M2; : ± 8.000 M2; : ± 3.600 M2. 4. lapang sepakbola berlokasi di Dusun Simpangkaret seluas : ± 10.000 M2; 5. pasar Desa berlokasi di Dusun Simpangkaret seluas : ± 6.000 M2. b. bangunan Kantor Desa dan sarana lainnya; c. 3 (tiga) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Honda Win tahun 2003, Honda Revo Tahun 2009 dan Yamaha Zupiter MX tahun 2011 inventaris Pemerintah Daerah.
7 - Pasal 14 Desa Citanglar mendapat bagian kekayaan desa sebagai berikut: a. Tanah kas Desa seluas ± 40.375 M2, terdiri dari : 1. tanah kas Desa (bengkok desa) dipergunakan kebun berlokasi di Dusun Simpangkaret seluas : ± 1.215 M2 2. tanah kas Desa (bengkok) darat seluas ± 9.150 M2, dipergunakan : a) bangunan Kantor Desa Citanglar berlokasi di Dusun : ± 3.150 M2; b) SDN Sukaresmi berlokasi di Dusun Cilalay seluas : ± 3.000 M2; c) SDN Citanglar II berlokasi di Dusun Simpangkaret Simpangkaret seluas Seluas : ± 3.000 M2. b. tanah pemakaman seluas ± 14.000 M2 berlokasi di: 1. Dusun Cimahi seluas 2. Dusun Cilalay seluas : ± 4.000 M2; : ±10.000 M2. c. lapang sepakbola berlokasi di Dusun Simpangkaret seluas : ± 10.000 M2; d. pasar Desa berlokasi di Dusun Simpangkaret seluas : ± 6.000 M2. d. bangunan Kantor Desa dan sarana lainnya; e. 3 (tiga) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Honda Win tahun 2003, Honda Revo Tahun 2009 dan Yamaha Zupiter MX tahun 2011 inventaris Pemerintah Daerah. Pasal 15 Desa Kademangan mendapatkan bagian kekayaan tanah Desa berupa tanah pemakaman yang berlokasi di 3 (tiga) Dusun seluas ±17.600 M2 yaitu: a. Dusun Bagasih seluas : ± 6.000 M2; b. Dusun Karangtengah seluas : ± 3.600 M2; c. Dusun Karangtengah Kp. Cigablog seluas : ± 8.000 M2. BAB VI PEMERINTAHAN DESA Pasal 16 (1) Sebelum peresmian Pemekaran Desa, Kepala Desa Citanglar laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan menyampaikan tugas dan kewajiban kepada BPD Citanglar Kecamatan Surade. (2) Pada saat Peresmian Desa Kademangan, Kepala Desa Citanglar asset-aset Desa yang menjadi Aset Desa Kademangan Citanglar dan menyerahkan secara tertulis, setelah mendapat persetujuan BPD dituangkan dalam Berita Acara.
8 - Pasal 17 Pembentukan BPD dimasing-masing Desa, diproses sesuai dengan ketentuan dan Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa . Pasal 18 Kepala Desa Citanglar sampai dengan berakhir masa Jabatannya. Citanglar tetap melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa Pasal 19 (1) Untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa, di Desa Kademangan BPD Citanglar mengusulkan Penjabat Kepala Desa untuk disahkan dan dilantik oleh Bupati. (2) Untuk mengisi jabatan Kepala Desa yang definitif di Desa Kademangan, BPD yang bersangkutan segera menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi. Ditetapkan di Palabuhanratu pada tanggal 5 April 2012 BUPATI SUKABUMI, TTD SUKMAWIJAYA Diundangkan di Palabuhanratu pada tanggal 5 April 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI, TTD ADJO SARDJONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2012 NOMOR 7
9 - LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI NOMOR : 7 Tahun 2012 TANGGAL : 5 April 2012 TENTANG : PEMEKARAN DESA CITANGLAR MENJADI DESA CITANGLAR DAN DESA KADEMANGAN KECAMATAN SURADE PETA DESA CITANGLAR KECAMATAN SURADE BUPATI SUKABUMI, TTD SUKMAWIJAYA
10 - LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI NOMOR : 7 Tahun 2012 TANGGAL : 5 April 2012 TENTANG : PEMEKARAN DESA CITANGLAR MENJADI DESA CITANGLAR DAN DESA KADEMANGAN KECAMATAN SURADE PETA DESA CITANGLAR KECAMATAN SURADE Sebagai Desa Induk Hasil Pemekaran BUPATI SUKABUMI, TTD SUKMAWIJAYA
11 - LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI NOMOR : 7 Tahun 2012 TANGGAL : 5 April 2012 TENTANG : PEMEKARAN DESA CITANGLAR MENJADI DESA CITANGLAR DAN DESA KADEMANGAN KECAMATAN SURADE PETA DESA KADEMANGAN KECAMATAN SURADE Sebagai Desa Hasil Pemekaran BUPATI SUKABUMI, TTD SUKMAWIJAYA
12 - PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PEMEKARAN DESA CITANGLAR MENJADI DESA CITANGLAR DAN DESA KADALEMAN KECAMATAN SURADE I. U M U M Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 2 sampai dengan Pasal 6 , Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Menjadi Kelurahan dan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan atau Penggabungan Desa, Bahwa Desa Dibentuk atau dipekarkan atas Prakarsa dan Kesepakatan Masyarakat yang diusulkan kepada BPD untuk mendapat persetujuan Kepala Desa dengan menerbitkan Peraturan Desa tentang Pemekaran Desa, adapun Pembentukan/Pemekaran Desa harus memenuhi syarat : a. Jumlah penduduk, yaitu paling sedikit 1500 jiwa atau 300 KK; b. Luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan Berdasarkan Undang-Undang Republik pembinaan masyarakat; c. Wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun; d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat; e. Potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia; f. Batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan peraturan daerah; dan g. Sarana dan Prasarana yaitu tersedianya potensi infratruktur pemerintahan Desa dan perhubungan. Tujuan pemekaran desa untuk meningkakatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejateraan masyarakat yang diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut: 1. Memudahkan rentang kendali pelayanan administratif pemerintahan desa; 2. Memberdayakan masyarakat untuk dapat lebih menggali dan sekaligus mengembangkan potensi alam yang berada di desa setempat; 3. Mengurangi jarak tempuh dari dan ke pusat pemerintahan desa; 4. Memudahkan komunikasi dan koordinasi antara masyarakat dan perangkat desa; 5. Menumbuh kembangkan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat untuk ikut andil dalam pelaksanaan pemerintahan desa;dan 6. Program pemerintah dapat disampaikan dan dilaksanakan dengan mudah kepada masyarakat terpencil.
II. 13 - PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 huruf a yang dimaksud dengan "tanah bengkok" adalah lahan dapat garapan milik desa. diperjualbelikan tanpa persetujuan seluruh warga desa namun boleh disewakan oleh mereka yang diberi hak mengelolanya. yang dimaksud dengan "tanah titisara" adalah merupakan tanah milik desa yang biasanya disewakan dengan ingin mekanisme menggarapnya hasilnya dipergunakan sebagai anggaran rutin perbaikan jembatan,jalan,kantor desa,pasar desa,saluran air dan lain- lain bagi kepentingan desa. Tanah tidak bengkok siapapun yang kepada lelang desa pemeliharaan atau seperti huruf b Cukup jelas. huruf c Cukup jelas. huruf d Cukup jelas.
14 - Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Yang dimaksud dengan "pembentukan BPD masing-masing desa" adalah pimpinan dan Anggota BPD induk yang berhenti dan diberhentikan, karena perubahan wilayah pemekaran Desa. BPD Desa Induk mengadakan musywarah untuk mengusulkan pimpinan dan Anggota BPD atau pengganti antar waktu (PAW) kepada Bupati melalui Camat. Sedangkan pembentukan BPD baru di Desa pemekaran. Camat mengeluarkan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pemilihan BPD,yang melibatkan penjabat Kepala Desa untuk mengadakan pemilihan Pimpinan dan anggota BPD, hasil pemilihan tersebut Panitia mengusulan pengesahan dan pelantikan kepada Bupati melalui Camat. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Hak, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa, kecuali dalam hal mengambil kebijakan yang bersifat strategis, kebijakan yang bersifat strategis diambil alih oleh Camat. Pasal 20 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 5