URGENSI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA MATERIEL INDONESIA BERDASARKAN NILAI-NILAI KETUHANAN YANG MAHA ESA Sri Endah Wahyuningsih E-mail : Abstract Indonesian criminal law reform material is important because the Criminal Code (WvS) hitherto in force in Indonesia is a Dutch colonial law which includes family/continental legal systems ("Civil Law System") or "the Romano-Germanic family" were influenced by the teachings of that highlight the concept of "individualism, liberalism and individual rights, so it is not in accordance with the values of Pancasila includes precepts Belief in God Almighty. Thus the need for a change in the sense of reviewing (reorientation and reform) Indonesian criminal law, which is still grounded in the principles and foundations of the philosophy of foreign nations toward the criminal justice system is based on the philosophy of Pancasila as the values of national and state that aspired. Keywords: law reform, criminal, material, divinity Abstrak Pembaharuan hukum pidana materiel Indonesia penting karena KUHP (WvS) yang sampai saat ini berlaku di Indonesia merupakan hukum peninggalan zaman kolonial Belanda yang termasuk keluarga/sistem hukum kontinental ("Civil Law System") atau "the Romano-Germanic family" yang dipengaruhi oleh ajaran yang menonjolkan paham "individualism, liberalism and individual rights, sehingga tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila termasuk sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian perlu adanya perubahan dalam arti meninjau kembali (reorientasi dan reformasi) hukum pidana Indonesia yang selama ini masih berpijak pada asas-asas dan dasar- dasar filosofi bangsa asing ke arah tata hukum pidana berdasarkan filosofi Pancasila sebagai nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara yang dicita-citakan. Kata kunci: pembaharuan hukum, pidana, materiil, ketuhanan A. PENDAHULUAN Bangsa dan negara Indonesia adalah suatu bangsa yang lahir "atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa", dan pengakuan ini secara resmi dituangkan dalam dokumen tertinggi Pembukaan UUD 1945, dan Ketuhanan Yang Maha Esa dimasukkan dalam Bab XI tentang Agama Pasal 29 ayat (1) UUD NRI 1945. Pernyataan di atas membawa pengertian dan pengakuan bahwa keberadaan dan asal usul bangsa Indonesia adalah karena campur tangan dan kehendak Allah Yang Maha Kuasa bukan dihasilkan oleh suatu perjanjian masyarakat dari individu-individu yang bebas seperti konsep negara liberal. Bagi bangsa Indonesia ada hubungan yang erat antara negara dan agama yang bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan sila pertama dari Pancasila, dan dengan demikian bangsa Indonesia memiliki perangkat hukum yang luhur sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila dan UUD 1945. Konsekwensi menjadikan Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa berarti bahwa dalam setiap kehidupan berbangsa dan bernegara harus menjadikan Pancasila sebagai dasar yang menjiwai setiap langkah pembangunan termasuk pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia, baik pembangunan substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum. Khusus pembangunan terhadap aspek substansi/materi hukum antara lain adalah kajian terhadap perangkat hukum nasional yang 17
ada. Jika melihat perundang-undangan yang ada sekarang terutama hukum pidana materiel (substantif) yang berlaku di negeri kita, sampai saat ini masih tetap menggunakan Wetboek van Strafrecht (WvS) atau disebut Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan peninggalan pemerintah zaman kolonial Belanda, yang termasuk keluarga/sistem hukum kontinental ("Civil Law System") dan dipengaruhi oleh ajaran yang menonjolkan paham individualisme dan liberalisme.1 Menurut Sudarto,2 di Indonesia pandangan dan konsep nilai berdasarkan Pancasila, sedangkan pandangan tentang hukum pidana erat sekali hubungannya dengan pandangan yang umum tentang hukum, tentang negara dan masyarakat dan tentang kriminalitas (kejahatan). Salah satu hal yang menarik untuk digali dalam rangka mengimplementasikan Pancasila dalam pembaruan hukum pidana materiel Indonesia, adalah kajian terhadap urgensi pembaruan hukum pidana materiel Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Bagi bangsa Indonesia yang dicita-citakan adalah Sistem Hukum Pidana Pancasila maka patut digali nilai-nilai yang terkandung dalam Sila Ketuhanan YME yang dapat diangkat/dijadikan sebagai nilai-nilai hukum nasional yang kemudian ditransformasikan menjadi asas-asas yang terintegrasi dalam sistem hukum pidana Indonesia yang masih dalam proses pembaruan. Sebagai contoh pengertian asas legalitas yang ada dalam KUHP selama ini hanya diartikan dalam pengertian formal saja (hanya mengakui sumber hukum tertulis saja sebagai dasar menetapkan dapat dipidananya suatu perbuatan), apakah benar hukum pidana nasional yang berdasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan YME hanya mengakui asas legalitas dalam pengertian formal seperti yang terdapat dalam KUHP sekarang? Berdasarkan hal di atas maka perlu dilakukan pembaharuan dalam arti meninjau ulang (re- orientasi dan re-evaluasi) terhadap nilai-nilai filosofi yang melatarbelakangi dan melandasi KUHP (WvS) yang tidak sesuai dengan nilai- nilai filosofi bangsa dan diganti dengan hukum pidana materiel yang didasarkan/berorientasi pada nilai-nilai Ketuhanan YME. 1 Menurut Satjipto Raharjo pikiran liberal berpusat pada kemerdekaan individu dengan menata suatu kehidupan bahwa kemerdekaan individu tersebut di jamin keberadaan dan kelanjutan keberadaan tersebut. Nilai liberal, kemerdekaan individu, menjadi paradigma dalam sistem hukum. Hal tersebut di atas memberikan implikasi terhadap pemikiran hukum, antara lain: Pertama, bahwa sistem hukum liberal terutama dirancang un tuk memberikan perlindungan terhadap kemerdekaan individu. Menjadi tugas penting dari sistem hukum untuk menguraikan dan meneguhkan filsafat tersebut ke dalam bangunan hukum. Oleh karena, substansi pengaturan, doktrin, asas dikerahkan untuk mengamankan paradigma nilai liberal tersebut; Kedua, bahwa sistem hukum yang nota bene liberal tersebut, tidak dirancang untuk memikirkan dan memberikan keadilan yang luas kepada masyarakat. Artinya, sistem hukum tidak diadakan untuk memberikan keadilan yang luas kepada masyarakat, melainkan untuk melindungi kemerdekaan individu. Suatu realitas yang tidak dapat dipungkiri bahwa hukum adalah konstruksi manusia, apakah itu konstruksi sosial, politik, atau kultural. Terutama sejak kehadiran hukum modern sekitar abad kesembilan belas, maka hukum yang dibuat sengaja oleh manusia untuk kepentingan-kepentingan tertentu, semakin menonjol. Konstruksi tersebut meliputi pengadaan doktrin, asas, dan sebagainya. Oleh karena itu, hukum menjadi lebih artifisial daripada natural. Hukum merupakan hasil konstruksi dan berubah dari masa ke masa, dari abad ke abad, oleh karena pikiran-pikiran hukum abad kedua puluh berbeda de ngan pemikiran hukum abad ketujuh belas dan seterusnya. Baca Satjipto Rahardjo, Hukum Kita Liberal (Apa Yang Dapat Kita Lakukan) Kompas 3 Januari 2001. Berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan mengenai Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa? B. PEMBAHASAN Urgensi	Pembaharuan	Hukum	Pidana	Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai- Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa Secara harafiah atau etimologis "Pancasila" berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu Panca berarti lima dan sila berarti batu sendi, alas dasar3, sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sila berarti aturan yang melatar belakangi perilaku seseorang atau bangsa, kelakuan atau perbuatan yang menurut adab, dasar, adab, akhlak, moral4, dengan demikian Pancasila dapat juga diartikan lima aturan/dasar yang 3 Bambang Daroeso dan Suyarno, 1989, "Filsafat Pancasila", Yogyakarta, Liberty, hlm.23. 2 Sudarto, 1983,"Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat", Sinar Baru, Bandung, hlm.83. 4 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", Balai Pustaka, Jakarta, hlm.939. 18
melarbelakangi perilaku seseorang atau bangsa. Filsafat Pancasila tergolong filsafat yang religius, artinya bahwa filsafat Pancasila dalam hal kebijaksanaan dan kebenaran mengenal adanya kebenaran mutlak yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa (kebenaran religius) sekaligus mengakui keterbatasan kemampuan manusia, kemampunan berpikirnya. Adapun Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung pengertian dan keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Esa, pencipta alam semesta beserta isinya.5 termasuk Menurut Burhanuddin Salam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung pengertian dan keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Esa, Pencipta alam semesta beserta isinya. Keyakinan ini bukanlah suatu dogma (kepercayaan yang tidak dapat dibuktikan kebenaran nya melalui akal pikiran) melainkan sesuatu kepercayaan yang berakar pada pengetahuan yang benar, yang dapat diuji (dibuktikan) melalui kaidah-kaidah logika. Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi sumber pokok nilai kehidupan bangsa Indonesia, menjiwai dan mendasari serta membimbing perwujudan kemanusiaan yang adil dan beradab, menggalang persatuan Indonesia yang telah mencipta kan Negara Republik Indonesia yang berdaulat penuh, yang bersifat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.6 Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah bahwa negara yang didirikan adalah sebagai pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara bahkan moral negara, moral penyelenggara negara, pemerintahan negara, hukum dan peraturan perundang-undangan negara, kebebasan dan hak asasi warga negara harus dijiwai nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa7. Istiah Ketuhanan menurut Kaelan dan Achmad Zubaidi berasal dari pokok kata Tuhan, yaitu suatu Dzat Yang Maha Kuasa pencipta segala yang ada di alam semesta ini, yang biasa disebut Penyebab Pertama atau Kausa Prima. Sedang istilah Ketuhanan berarti keyakinan dan pengakuan yang diekspresikan dalam bentuk perbuatan terhadap Dzat Yang Maha Kuasa sebagai Pencipta8 Yang Maha Esa berarti yang Maha Tunggal, tiada tersusun, tiada duanya, tunggal dalam dzat-Nya, tunggal dalam sifat- Nya dan tunggal dalam perbuatan-Nya.9 Berdasarkan hal di atas maka yang dimaksud dengan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah: Keyakinan dan pengakuan yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan terhadap suatu dzat Yang Maha Tunggal tiada duanya, yang Sempurna sebagai Penyebab Pertama.10 konsep yakni keyakinan, pengakuan dan perwujudan (pengekspresian) dalam perbuatan, merupakan hal-hal pokok yang harus diperhatikan dalam ajaran ketuhanan. Kare na jika keyakinan yang ada tanpa disertai pengakuan dan perbuatan- perbuatan disebut "ingkar" terhadap keyakinannya. Demikian sebaliknya, jika hanya ada pengakuan saja tidak diikuti keyakinan dan perbuatan-perbuatan disebut "munafik". Maka yang harus diperhatikan ialah keyakinan terhadap adanya Tuhan diikuti dengan pengakuan yang diwujudkan dalam perbuatan- perbuatan. yang disebut dengan istilah "iman". Dengan demikian secara singkat Tiga dasar 5 Kaelan dan Achmad Zubaidi, 2007, "Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi Berdasar SK Dirjrn Dikti No.43/DIKTI/ KEP/2006", Paradigma, Yogyakarta, hlm.22. 6 Burhanuddin Salam, 1987, Filsafat Pancasilaisme", Rineka Cipta, Jakarta, hlm.28-29. 7 Kaelan dan Achmad Zubaidi, Op.Cit, hlm.32. 8 Noor MS.Bakry, 1990,"Orientasi Filsafat Pancasila", Yogyakarta, Liberty, hlm.81-82. Ibid. 9 10 Ibid. 19
dapat dinyatakan, ketuhanan berarti "iman terhadap Tuhan", dalam sila per tama ini diwajibkan mengikuti ajaran agama untuk mengetahui bagaimana maksud iman terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu. Berdasarkan penjelasan di atas maka dalam rangka mewujudkan pembangunan sistem hukum nasional (Sistem Hukum Pancasila) yang berdasarkan nilai- nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, perlu diwujudkan dengan melakukan penggalian nilai-nilai hukum agama (seperti agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha), yang kemudian diintegrasikan dalam asas-asas hukum positif kita, sehingga hukum yang berlaku di Indonesia tidak bertentangan dengan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Pembangunan di bidang substansi/ materi hukum yang sampai sekarang terus dilakukan adalah upaya pembaruan hukum pidana materiel Indonesia (KUHP). Menurut Barda Nawawi Arief upaya pembaharuan itu penting karena KUHP (WvS/Wetboek van Strafrecht) merupakan warisan zaman kolonial yang dinyatakan berlaku sebagai hukum positif di Indonesia berdasarkan UU. No. 1/1946 jo. UU No.73/1958. KUHP (WvS) warisan zaman Hindia Belanda ini berasal dari keluarga/sistem hukum kontinental ("Civil Law System") atau menurut Rene David disebut "the Romano-Germanic family". "Civil Law System" atau "the Romano-Germanic family" ini menurut Rene David dipengaruhi oleh ajaran yang menonjolkan paham "individualism, liberalism and individual rights".11 Esmi Warassih dalam pidato Pengukuhannya sebagai guru besar berpendapat bahwa penerapan suatu sistem hukum yang tidak berasal atau ditumbuhkan dari kandungan masyarakat merupakan masalah, khususnya di negara-negara yang sedang berubah karena terjadi ketidak cocokan antara nilai-nilai yang menjadi pendukung sistem hukum dari negara lain dengan nilai-nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat itu sendiri.12 Penerapan hukum yang telah usang dan ketinggalan jaman juga menjadi salah satu faktor kegagalan penegakan hukum di Indonesia, hal ini telah disinyalir oleh P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir dalam sebuah bukunya mengemukakan: KUHP yang hingga kini dipergunakan oleh para penegak hukum, hampir semuanya merupakan KUHP yang "telah ketinggalan zaman", sehingga di dalam penggunaannya bukan tidak mungkin akan dapat menjadi hambatan di dalam usaha mereka untuk menegakkan hukum dan bukan tidak mungkin pula, bahwa telah penggunaan KUHP yang ketinggalan zaman tersebut akan mengarah kepada penerapan hukum secara salah pula, yang pada akhirnya akan dapat menurunkan wibawa dari para penegak hukum itu sendiri. 13 Berdasarkan hal tersebut di atas maka upaya melakukan pembaharuan KUHP bukan hanya merupakan tuntutan nasional tapi juga merupakan kecenderungan Internasional. Menurut Barda Nawawi Arief14 makna dan hakekat pembaharuan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural atau dari aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum). Ini berarti, makna dan hakekat pembaharuan hukum pidana juga berkaitan erat dengan 12 Esmi Warassih Pujirahayu, 2006, seperti dikutip Erman Suparman dalam, "Menggagas Hukum Progresif Indonesia, Pustaka Pelajar", Semarang, hlm.80. 13 P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, 1983, "Hukum Pidana Indonesia", , Sinar Baru, Bandung, hlm.v. 11 Barda Nawawi Arief (I), 1998, "Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.100. 14 Barda Nawawi Arief (II), 2008, "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)", Kencana Prenada Media Group, Jakarta hlm.25. 20
berbagai aspek itu. Artinya pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaharuan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatar belakanginya itu. Selanjutnya dinyatakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.15 Jadi masalah sentral dari sudut kebijakan hukum pidana sebenarnya terletak pada masalah konsep nilai (pandangan/ideologi) hubungan kekuasaan/hak antara negara dan warga masyarakat. Berdasarkan penjelasan di atas maka upaya melakukan pembaharuan hukum pidana ("penal reform") pada hakikatnya termasuk bidang "penal policy" yang merupakan bagian dan terkait erat dengan "law enforcement policy", "criminal policy", dan "social policy". Ini berarti, pem- baharuan hukum pidana pada hakikatnya: 1) Merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbarui substansi hukum (legal substance) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum. 2) Merupakan bagian dari kebi- jakan rasional) untuk memberantas/menanggulangi keja- hatan dalam rangka perlindungan masyarakat. (upaya reevaluasi") pokok-pokok pemikiran, ide-ide dasar, atau nilai-nilai sosio- filosofik, sosio-politik, dan sosio- kultural yang melandasi kebijakan kriminal dan ke bijakan (penegakan) hukum pidana selama ini. Bukanlah pembaruan ("reformasi") hukum pidana apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP Lama atau WvS). Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan("policy oriented apporach") dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai ("value oriented approach").16 Berdasarkan pendapat di atas dipandang dari sudut pendekatan nilai maka tidak dapat dikatakan melakukan pembaruan jika pokok-pokok pemikiran, ide-ide dasar dan nilai-nilai sosio- filosofi, sosio-politik, dan sosio-kultural yang melandasi KUHP masih sama dengan KUHP lama (WvS), sehingga perlu dilakukan re-orientasi dan re- evaluasi terhadap nilai-nilai filosofi yang melatarbelakangi dan melandasi KUHP (WvS) yang tidak sesuai dengan nilai- nilai filosofi bangsa antara lain nilai-nilai Ketuhanan YME. Dengan demikian perlu adanya perubahan dalam arti meninjau kembali hukum pidana Indonesia yang selama ini masih berpijak pada asas-asas dan dasar-dasar filosofis bangsa asing ke arah tata hukum pidana berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan YME sebagai nilai- nilai kehidupan berbangsa dan bernegara yang dicita-citakan. 3) Merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk mengatasi masalah sosial dan masalah kemanusiaan dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (yaitu "social defence" dan "social welfare''). Upaya pembaharuan itu penting karena menurut sejarahnya KUHP atau nama aslinya Wetboek van Staftrecht atau yang biasa disingkat WvS merupakan sebuah Titah raja tertanggal 15 Oktober 15 Ibid. 4) Merupakan upaya peninjauan dan penilaian kembali ("re-orientasi dan 16 Barda Nawawi Arief (III), 2005, "Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan", Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.3-4. 21
1915 No.33 yang mulai diterapkan di Indonesia pada 1 Januari 1918. Pada awalnya WvS diberlakukan di Indonesia (Jawa dan Madura) berdasar Undang- undang No.1 tahun 1946, dan berdasarkan UU.No.73 tahun 1958 diberlakukan untuk seluruh wilayah Indonesia. Usaha membentuk KUHP Baru untuk menggantikan WvS (KUHP) yang sekarang berlaku telah cukup lama dilakukan. Dimulai dengan adanya rekomendasi Seminar Hukum Nasional I tahun 1963 yang menyerukan agar rancangan kodifikasi hukum pidana nasional selekas mungkn diselesaikan, maka pada tahun 1964 dibicarakan konsep yang pertama. Berturut-turut kemudian ada pula konsep 1968, Konsep 1971/1972, Konsep 1982/1983 yang kemudian menjadi Konsep 1987/1988. Konsep 1987/1988 inipun mengalami pengkajian terus menerus sampai menjadi Konsep 1991/1992, Konsep 2004, Konsep 2005 dan Konsep 2006-2008. Pentingnya melakukan pembaharuan hukum pidana materiel Indonesia yang berorientasi pada falsafah Pancasila menurut Sudarto17 disebabkan karena antara lain adanya alasan sosiologis, bahwa pengaturan dalam hukum pidana merupakan pencerminan dari ideologi politik sesuatu bangsa dimana hukum itu berkembang. Ini berarti bahwa nilai- nilai sosial dan kebudayaan dari bangsa itu mendapat tempat dalam pengaturan di dalam hukum pidana. Ukuran untuk mengkriminalisasikan sesuatu perbuatan tergantung dari nilai-nilai dan pandangan kolektif yang terdapat dalam masyarakat tentang apa yang baik, yang benar, yang bermanfaat atau sebaliknya. Jadi pandangan masyarakat tentang kesusilaan dan agama sangat berpengaruh dalam pembentukan hukum khususnya hukum pidana.18 fakta yang ada memang KUHP sebagai produk warisan peninggalan zaman penjajahan Belanda sampai sekarang masih dijadikan dasar bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pidana di negara kita. Padahal disadari bahwa produk hukum pemerintahan zaman kolonial Belanda tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang mempunyai latar belakang nilai-nlai kehidupan berbeda dengan nilai-nilai yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia. Berdasarkan Menurut Satjipto Raharjo tugas berat dari sarjana hukum adalah menciptakan suatu hukum, suatu usaha besar disebut sebagai sebagai rekayasa sosial oleh hukum in optima forma, karena perekayasaan tersebut dimulai dari nilai-nilai yang merupakan orientasi tertinggi dalam teknik pengaturan hukum, sehingga perekayasaan disini dimulai dari pendayagunaan asas tertinggi (ultimate) dalam masyarakat. Bagi Bangsa Indonesia Pancasila merupakan asas yang tertinggi. Selanjutnya adalah menjabarkan Pancasila ke dalam postulat hukum sebagai langkah sistematis ke arah memasukkan Pancasila ke dalam sistem hukum Indonesia.19 C. PENUTUP 1. KESIMPULAN Nilai yang terkandung dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan pemikiran dasar dalam upaya pembangunan hukum pidana nasional dengan demikian perlu dilakukan penggalian terhadap nilai-nilai hukum agama untuk diintegrasikan dalam baru, khususnya perkembangan Internasional yang sudah disepakati oleh masyarakat beradab, Muladi, Froyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang, Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Ilmu Hukum UNDIP, Semarang, 24 Feb 1990, hlm. 3. 17 Sudarto, Op.Cit. hlm. 66-68. 18 Sedangkan Muladi mengemukakan bahwa kajian yang komprehensif tak kalah pentingnya adalah alasan adaptif, yaitu KUHP nasional di masa-masa mendatang harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan-perkembangan 19 Satjipto Rahardjo,"Pembangunan Kualitas Manusia dan Masyarakat Dalam Ilmu Hukum", dalam Sofien Efendi dkk, 1996, "Membangun Martabat Manusia, Peranan Ilmu-Ilmu sosial Dalam Pembangunan", Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, hlm.176 22
pembangunan sistem hukum nasional, termasuk dalam upaya pembaharuan hukum pidana materiel Indonesia. Pembaharuan hukum pidana nasional penting karena KUHP (WvS) yang sampai saat ini berlaku di Indonesia merupakan hukum peninggalan zaman kolonial Belanda yang termasuk keluarga/sistem hukum kontinental. 2. SARAN Hukum pidana Indonesia yang selama ini masih berpijak pada asas-asas dan dasar-dasar filosofi bangsa asing ke arah tata hukum pidana berdasarkan filosofi Pancasila sebagai nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara yang dicita- citakan, karena pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofis, dan sosio- kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Hal ini berarti pembaharuan KUHP seyogyanya dilatarbelakangi dan bersumber pada nilai-nilai Pancasila. DAFTAR PUSTAKA Buku-Buku Bambang Daroeso dan Suyarno, 1989, "Filsafat Pancasila", Yogyakarta, Liberty. Barda Nawawi Arief (1), 1998, "Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana", PT. Citra Aditya Bakti. --------------- (II), 2008, "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)", Jakarta, Kencana Prenada Media Grup. -------------- (III), 2005, "Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan", Bandung, Citra Aditya Bakti. Burhanuddin Salam, 1987, "Filsafat Pancasilaisme", Jakarta, Rineka Cipta. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", Jakarta, Balai Pustaka. Esmi Warassih Pujirahayu, 2005, "Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis", Semarang, PT Suryandaru Utama. Noer Bakry MS, 1990, "Orientasi Filsafat Pancasila", Yogyakarta, Liberty. Kaelan dan Achmad Zubaidi, 2007, "Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi Berdasar SK Dirjrn Dikti No.43/DIKTI/KEP/2006", Yogyakarta, Paradigma. Muladi, 1990,"Proyeksi Hukum Pidana Materiil Di Masa Datang", Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Ilmu Hukum UNDIP, Semarang, 24 Feb 1990. Satjipto Rahardjo, 2006, Hukum Kita Liberal (Apa Yang Dapat Kita Lakukan) Kompas 3 Januari 2001 Sudarto, 1981, "Hukum dan Hukum Pidana", Alumni, Bandung. Undang-Undang Undang-Undang RI No.17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Kementrian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPENAS. Jakarta. 23