NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. JUDUL RAPERDA Penyelenggaraan Perparkiran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Izin Usaha Konstruksi (IUJK) Jasa Retribusi Pelayanan Jasa Tera/Tera Ulang Penyelenggaraan Tera/ Tera Ulang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum PROGRAM LEGISLASI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 POKOK MATERI KETERANGAN substansi Mengubah materi pada Perda Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Dengan menggolongkan kawasan parkir dari 2 kawasan kawasan 3 menjadi dengan menambahkan kawasan wisata Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Menjawab permasalahan perparkiran di Kawasan Wisata Mengakomodir jenis-jenis retribusi Retribusi Pelayanan Pasar dari Pengganti Perda Nomor 4 yang Tahun 2001 mengatur tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Kota Yogyakarta Tindaklanjut pelimpahan kewenangan dari Daerah Istimewa Yogyakarta ke Pemerintah Kota Yogyakarta berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Tindaklanjut pelimpahan kewenangan dari Daerah Istimewa Yogyakarta ke Kota Pemerintah Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Memfasilitasi permohonan izin Konstruksi Menjadi hukum penarikan Retribusi Tera/ Tera Ulang dasar dalam Menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan Tera/Tera Ulang Menambah jenis- jenis Retribusi yang baru dari penjualan Produksi Usaha Daerah Memberi dasar hukum penarikan Retribusi dan menambah jenis Retribusi pada kawasan Wisata OPD Dinas Perhubungan PUPKP, BPKAD, Dinas Kebakaran, Dinas Lingkungan Hidup PUPKP, Dalbang Perindag, P3ADK Perindag, P3ADK Dinas Pertanian dan Pangan Dinas Perhubungan
8 Retribusi Khusus Parkir Tempat 9. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 10. Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 11. Perubahan Peraturan Kota Daerah Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak dan Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 12. Pengelolaan Barang Milik Daerah 13. Pemberian dan Kemudahan Penanaman Modal Insentif Pemberian Perda Perubahan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Pasal Tindaklanjut 110 Undang-Undang Nomor Tahun 28 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Mencabut Perda Nomor 4 Tahun 2007 secara menyeluruh dan Perda Nomor 6 Tahun 2016 Merubah substansi materi dari Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi Bangunan dan dan Perdesaan Perkotaan Mencabut Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan menindaklanjuti Permendagri Nomor 2016 19 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Menindaklanjuti PP. Tahun 45 Nomor 2008 dan Permendagri Nomor 2011 64 Pedoman tentang Pelaksanaan Pemberian Tahun Tahun Insentif Menyesuaikan substansi materi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran dasar Memberi hukum dalam penarikan retribusi kebakaran pemeriksaan pemadam Jenis kebakaran ini Retribusi merupakan jenis retribusi baru yang sebelumnya belum pernah diatur Menyesuaikan hasil evaluasi pelaksanaan Perda Tahun Nomor 4 2007 dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Pada Daerah Menyesuaikan hasil evaluasi pelaksanaan dengan tarif menurunkan PBB., pajak NJOP Penerapan PBB sesuai dengan harga pasar Menyesuaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 2016 Pedoman tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah alat Akrual Pemerintah Tahun Peraturan ini berisi mengenai kemudahan dalam mendukung iklim investasi Dinas Perhubungan Dinas Kebakaran BPKAD BPKAD BPKAD Dinas Perijinan dan Penanaman Modal, BPKAD
14. Rencana Pembangunan Jangka Daerah Yogyakarta 2017-2021 Menengah Kota Tahun 15. Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 16. Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol 17. Sistem Online Pajak Daerah (e-tax) 18. Pendapatan Lain-Lain PAD yang sah 19. Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Sarana Izin dan Kesehatan Kesehatan Tenaga 20. Penataan Transportasi Lokal 21. Bantuan Hukum Bagi Tidak Masyarakat Mampu 22. Kemitraan Ekonomi (UMKM Koperasi) Kerakyatan dan berserta Pengembangannya dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah Mengubah Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016 Pemberian Mengubah Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Menindaklanjuti Perpres Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Substansi materinya mengenai berisi dalam kemudahan pelayanan kepada wajib pajak Amanat Pasal 286 Undang-Undang Tahun Nomor yang 2014 menyebutkan bahwa pendapatan lain-lain PAD yang sah harus dengan ditetapkan Perda Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 2009 Kesehatan Undang-Undang Nomor Tahun 36 2014 tentang Tenaga Kesehatan 23 36 Tahun tentang dan Menyesuaikan dengan Kepala terpilih visi misi Daerah Menyesuaikan materi substansi yang ada dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 Perda Mengganti Tahun 7 Nomor Izin 1953 tentang Penjualan dan Pemungutan Pajak Izin Menjual Atas Minuman Keras Dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta materi Substansi mengenai berisi pelaksanaan sistim online pajak dari Rekomendasi evaluasi Pemda DIY dan BPK Sebagai dalam Penyelenggaraan Perizinan kesehatan Pedoman bidang Inisiatif DPRD Inisiatif DPRD Inisiatif DPRD BAPPEDA Dinas Kependuduk an Pencatatan Sipil dan Satpol PP, Perindag, BPKAD P3ADK Dinkes
23. Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum 24. Ketahanan Keluarga 25. Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi 26. Penyelenggaraan Perpustakaan Kota Yogyakarta 27. Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pasar Perayaan (PMPS) Malam Sekaten 28. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tahun 2016 29. Perubahan Tahun 2017 30. APBD APBD Anggaran 28. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tahun 2016 29. Perubahan Tahun 2017 30. APBD APBD Anggaran APBD Anggaran Tahun Anggaran 2018 Inisiatif DPRD Inisiatif DPRD Inisiatif DPRD Inisiatif DPRD