Opini Publik tentang Hukuman Mati di Indonesia Bagian II Opini Publik: Tidak Ada Halangan Untuk Penghapusan Carolyn Hoyle dengan bantuan Diana Batchelor
Laporan ini dimungkinkan oleh dana yang diberikan kepada The Death Penalty Project dari Komisi Eropa, Kantor Urusan Luar Negeri, Persemakmuran dan Pembangunan Inggris, Universitas Oxford, dan UK Research and Innovation. Kami sangat berterima kasih kepada Patricia Rinwigati (Human Rights Resource Center, Universitas Indonesia), Ricky Gunawan (mantan Direktur, LBH Masyarakat) dan Dr Claudia Stoicescu atas saran dan wawasan mereka yang tak ternilai selama proses penelitian. Terima kasih khusus juga kepada Profesor Harkristuti Harkrisnowo atas bimbingan dan saran beliau, tanpa mana proyek ini tidak akan mungkin terlaksana. Terakhir, kami secara khusus sangat berterima kasih kepada Profesor Carolyn Hoyle, Universitas Oxford, yang telah kami minta untuk melaksanakan studi yang penting ini. © 2021 Para penulis Seluruh hak cipta dilindungi undang-undang. Tak satu pun bagian dari publikasi ini boleh direproduksi atau ditransmisikan dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun, secara elektronik atau mekanis, termasuk fotokopi, rekaman atau sistem pengambilan informasi apa pun, tanpa izin tertulis dari para penulis. Salinan laporan ini dapat diperoleh dari: The Death Penalty Project 87-91 Newman Street London W1T 3EY dan LBH Masyarakat Tebet Timur Dalam VI E No.3 Jakarta Selatan 12820 Indonesia ISBN: 978-1-9996417-8-8
Ucapan terima kasih penulis The Death Penalty Project menugaskan Universitas Oxford untuk melaksanakan studi ini sebagai bagian dari program penelitian hukuman mati yang lebih luas di Indonesia. Studi ini dilakukan bekerja sama dengan organisasi mitra di Jakarta: LBH Masyarakat dan Universitas Indonesia. Dukungan dan keahlian mereka sangat berharga, mulai dari konsepsi kerja ini hingga desain studi, dan dalam pneyusunan laporan ini. Saya secara khusus mendapat manfaat dari pengetahuan tentang hukum dan pelaksanaan hukuman mati, dan informasi yurisdiksi yang lebih luas, dari Ricky Gunawan, yang ketika studi ini dilangsungkan menjabat sebagai Direktur LBH Masyarakat. Dr Patricia Rinwigati Waagstein dari Fakultas Hukum dan Dr Iqrak Sulhin dari Departemen Kriminologi Universitas Indonesia telah memberikan dukungan dan bantuan sepanjang studi. Dr Claudia Stoicescu memberikan saran, pengetahuan lokal, dan bantuan yang berharga selama kunjungan saya ke Jakarta. Secara khusus, saya menghaturkan terima kasih kepada Profesor Harkristuti Harkrisnowo yang telah memberikan bimbingan dan nasihat bijak sepanjang studi ini. Penelitian ini dilakukan dengan bantuan IPSOS. Ucapan terima kasih khusus kami sampaikan kepada Alok Tiwari dan Abhinav Jain di IPSOS atas jasa mereka yang efisien dan profesional, terutama saat menghadapi tantangan pandemi virus Corona global yang, mau tidak mau, telah memperlambat jalannya proyek. Survei ini memanfaatkan dan berkontribusi pada serangkaian proyek serupa yang sebelumnya pernah ditugaskan oleh The Death Penalty Project dan dilakukan di Trinidad, Malaysia, Zimbabwe dan Kenya oleh mendiang Profesor Roger Hood dan Dr Mai Sato. Keahlian mereka telah membuka jalan bagi metode yang lebih teliti dan canggih untuk mengumpulkan data mengenai pandangan publik tentang topik sensitif ini, sebuah pendekatan yang dapat memberi wawasan yang lebih kaya kepada kita daripada survei yang biasa pemerintah lakukan. Terima kasih kepada Parvais Jabbar dan Saul Lehrfreund, Ko-Direktur Eksekutif The Death Penalty Project, atas komitmen berkelanjutan mereka terhadap keunggulan dalam penelitian dan atas pemahamannya mengenai nilai kolaborasi dengan organisasi non-pemerintah dan lembaga bantuan hukum lain, dengan masyarakat sipil lebih luas, dan dengan akademisi di negara tempat mereka bekerja. Parvais Jabbar memimpin jalannya proyek dengan dukungan berdedikasi dari Annette So, Deputi Direktur The Death Penalty Project. Seperti biasa, energi dan komitmen dari mereka yang ada di The Death Penalty Project telah membantu memastikan bahwa pekerjaan penting ini terlaksana terlepas dari kondisi sulit yang kita hadapi sepanjang 2020. Carolyn Hoyle Oxford, September 2020
Daftar Isi UCAPAN TERIMA KASIH PENULIS... 5 KATA PENGANTAR ... 6 TEMUAN UTAMA ... 8 TUJUAN STUDI ... 11 1.1 Konteks ... 12 1.2 Alasan untuk penelitian opini publik ... 13 1.3 Desain dan metode penelitian ... 14 TEMUAN ... 19 2.1 Dukungan untuk hukuman mati ... 20 2.2 Pengetahuan tentang hukuman mati ... 23 2.3 Alasan mendukung abolisi atau retensi ... 24 2.4 Lingkup dukungan untuk hukuman mati ... 26 2.4.1 Hukuman yang tidak proporsional dan pelaku yang rentan ... 26 2.4.2 Dukungan secara abstrak atau dalam praktik? ... 31 2.5 Kelenturan opini ... 33 2.5.1 Persepsi keadilan dan pandangan tentang hukuman mati ... 35 2.5.2 Pandangan tentang pengurangan kejahatan ... 39 2.5.3 Pengaruh dukungan abolisionis di Indonesia dan dunia ... 45 2.6 Reaksi terhadap abolisi ... 50 KESIMPULAN ... 53 LAMPIRAN 1: Kuesioner survei dalam Bahasa Inggris dan Indonesia ... 57 LAMPIRAN 2: Memprediksi dukungan untuk abolisi ... 75 LAMPIRAN 3: Kejahatan yang Diancam Hukuman Mati di Indonesia ... 79 TENTANG PENULIS ... 83
Kata Pengantar Meski ada kecenderungan yang jelas menuju penghapusan hukuman mati di seluruh dunia selama empat puluh tahun terakhir, untuk negara-negara seperti Indonesia, persepsi mengenai dukungan publik untuk mempertahankan hukuman mati sering disebut sebagai salah satu alasan utama mengapa penghapusan hukuman mati belum terjadi. Masih ada kepercayaan bahwa jika mayoritas warga mendukung hukuman mati, menghapus hukuman mati adalah hal yang riskan karena, antara lain, dapat merusak kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Juga sering dikatakan bahwa penghapusan tidak akan terwujud sebelum didukung oleh konsensus publik. Media sering menyebut bahwa sekitar 75 persen orang Indonesia mendukung hukuman mati, namun tidak jelas kapan angka ini diperoleh atau bagaimana jajak pendapatnya dilakukan. Jajak pendapat seperti ini tidak memberikan informasi rinci atau analisis lebih dalam mengenai alasan di balik pandangan tersebut, dan kita tidak dapat meyakini bahwa angka itu mewakili posisi orang Indonesia saat ini. Meskipun demikian, angka itu terus dikutip oleh pembuat kebijakan dan lainnya sebagai cerminan sesungguhnya dari sentimen publik saat ini. Perdebatan tentang hukuman mati melibatkan hak yang paling mendasar, hak untuk hidup, namun agar perdebatan dapat benar-benar berguna, kita harus menggunakan data kontemporer dan akurat yang telah dianalisis secara ketat untuk menunjukkan bagaimana pandangan orang Indonesia yang sebenarnya tentang hukuman mati saat ini. Saya sangat senang bahwa The Death Penalty Project, UK, dalam kemitraan dengan LSM Indonesia yang dihormati, LBH Masyarakat, dan Sentra Hak Asasi Manusia Universitas Indonesia (Sentra HAM UI), menugaskan Profesor Carolyn Hoyle, seorang sarjana dan kriminolog hukuman mati terkemuka. di Universitas Oxford, untuk menyelenggarakan survei opini publik yang mendalam dan luas - benar-benar yang pertama di Indonesia. Laporan ini berusaha mengidentifikasi alasan utama mengapa ada orang yang ingin mempertahankan hukuman mati, sementara ada yang lain yang berusaha untuk mengakhiri praktik tersebut. Laporan ini juga memberikan analisis tentang persepsi bagaimana hukuman mati dijalankan, kegunaannya sebagai sanksi peradilan pidana, dan alternatif apa yang dapat diterapkan untuk memastikan keadilan dan proses hukum yang semestinya. Laporan ini mengungkapkan bahwa sementara lebih dari dua pertiga (69%) responden mendukung hukuman mati secara abstrak, angka ini menurun secara drastis ketika responden diberikan lebih banyak informasi tentang pelaksanaan hukuman mati dan hukuman alternatif. Laporan ini juga mengidentifikasi adanya defisit pengetahuan dan prioritas rendah di antara masyarakat dalam hal penggunaan hukuman mati dan eksekusi. Hanya 2 persen dari responden menganggap diri mereka 'sangat baik' pengetahuannya tentang hukuman mati, sementara mayoritas dari mereka yang mendukung hukuman mati membenarkan pendiriannya dengan mengklaim efek gentarnya. Namun, responden mengaku lebih memilih pemolisian yang lebih baik, peningkatan pendidikan moral dan perbaikan kondisi kehidupan sebagai langkah yang lebih efektif untuk mengurangi kejahatan. 6
Sebagai seorang sarjana keagamaan, saya secara khusus sangat tertarik mengetahui bahwa pihak yang mendukung hukuman mati dipertahankan akan mendukung penghapusan jika para pemimpin agama dari seluruh Indonesia menyatakan dukungannya bagi penghapusan. Sebagai seorang Muslim, saya sangat yakin bahwa hukuman mati bertentangan dengan esensi Islam, yaitu rahmatan lil alamin. Saya meyakini bahwa tujuan Islam adalah untuk membawa rahmat dan berkah bagi semua makhluk di alam semesta. Saya berpendapat bahwa hukuman mati tidak memiliki pembenaran dalam Islam dan saya juga percaya bahwa semua agama dan kepercayaan datang ke planet kita untuk merayakan kehidupan, dan bukan untuk memuliakan kematian. Saya berharap bahwa temuan dari laporan ini dan studi pendamping 'Meneliti Sikap Terhadap Hukuman Mati di Indonesia-Pembentuk Opini: Keinginan untuk Perubahan', akan membantu untuk menginformasikan dan melibatkan baik para pemimpin maupun masyarakat tentang penggunaan hukuman mati yang terus berlanjut di Indonesia. Temuan laporan tersebut menggarisbawahi keyakinan bahwa semakin banyak warga tahu tentang hukuman mati, akan semakin sedikit yang mendukungnya, dan bahwa opini publik bukanlah penghalang bagi penghapusan. Kita tidak boleh melupakan bahwa Pancasila - ideologi yang mendasari Indonesia - adalah perwujudan cita-cita mendalam yang berpuncak pada berbagai agama dan kepercayaan, termasuk penghormatan terhadap keadilan dan kemanusiaan. Artinya, Indonesia dapat - dan harus - menjadi negara terdepan dalam memerangi hukuman mati karena hukuman mati bertentangan dengan prinsip keadilan dan martabat manusia. Dengan menghapuskan hukuman mati, Indonesia dapat menghormati dan melindungi hak asasi manusia dari segala bentuk pelanggaran, diskriminasi, dan tindakan tidak manusiawi. Saya berharap segala yang terbaik bagi upaya kita yang tak henti-hentinya untuk menghapus hukuman mati. Semoha kita semua diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Profesor Musdah Mulia Mei 2021 7
Opini Publik: Tidak Ada Halangan Untuk Penghapusan Temuan Utama Laporan ini mengkaji sikap warga negara Indonesia terhadap hukuman mati dalam konteks pengetahuan dan pemahaman mereka yang lebih luas tentang peradilan dan hukuman pidana. Dukungan publik untuk hukuman mati diselidiki dengan mempertimbangkan jenis perbuatan dan pelaku yang mereka yakini pantas mendapatkan hukuman tertinggi dan dengan menelisik kelenturan pandangan mereka. Laporan ini adalah laporan pendamping untuk studi kami mengenai Pandangan 'Pembentuk Opini' tentang Hukuman Mati di Indonesia, dan paling baik dibaca bersama laporan tersebut. Bersama-sama, kedua laporan ini menunjukkan bahwa pendapat warga negara Indonesia tentang hukuman mati tidak menjadi penghalang bagi abolisi hukuman mati. Untuk laporan ini kami menggunakan analisis data yang dihasilkan oleh survei sampel probabilitas acak bertingkat dari 1.515 responden di seluruh Indonesia. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data memungkinkan kita membuat kesimpulan tentang keseluruhan populasi. Di bagian ini kami menyajikan ringkasan laporan. Analisis dan pembahasan terperinci tentang hal ini dan temuan lebih lanjut disajikan di Bagian 2. Lebih dari dua pertiga (69%) responden menyatakan dukungan untuk mempertahankan hukuman mati. Sementara 35% responden 'sangat' mendukung hukuman mati, angka ini turun menjadi 25% ketika responden diberi pilihan alternatif seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Dukungan ini didasari oleh kurangnya pemahaman tentang penyelenggaraan hukuman mati di Indonesia. Hanya 2% responden yang memiliki pengetahuan sangat baik dan hanya 4% yang sangat prihatin tentang masalah tersebut. Dari serangkaian pertanyaan tentang hukuman mati, hanya sedikit yang memilih jawaban yang benar dari berbagai pilihan. Lebih dari setengah (54%) dari mereka yang mendukung hukuman mati melakukannya karena mereka percaya hukuman mati dapat mencegah pembunuhan dan tindak pidana narkoba, dan seperempat (26%) percaya bahwa hukuman mati harus dipertahankan karena publik menginginkannya untuk kejahatan berat. Namun, ketika ditanya tindakan mana yang paling mungkin untuk mengurangi kejahatan dengan kekerasan dan tindak pidana narkoba, sebagian besar memilih pemolisian yang lebih efektif, pendidikan moral yang lebih baik bagi kaum muda, intervensi terapeutik bagi para pengguna narkoba, dan tindakan sosial untuk mengurangi kemiskinan. Hanya sedikit yang mengatakan perlu lebih banyak hukuman mati dan eksekusi. 8
Temuan utama Para abolisionis mengajukan berbagai pembenaran, namun sebagian besar (31%) percaya bahwa hukuman mati adalah pelanggaran hak asasi manusia. Tingkat dukungan yang tinggi untuk hukuman mati menurun drastis untuk kejahatan tertentu, di mana lebih dari sepertiga (38%) responden percaya bahwa hukuman mati tidak boleh digunakan untuk perampokan yang tidak mengakibatkan kematian, atau untuk orang-orang 'rentan' tertentu (misalnya, 41% berpikir bahwa hukuman mati tidak boleh digunakan untuk perempuan). Dukungan untuk hukuman mati dalam kasus skenario spesifik (dan realistis) lebih rendah daripada dukungan secara abstrak, dan semakin menurun dengan faktor- faktor meringankan tertentu menjadi hanya 9% untuk perampokan yang mengakibatkan kematian, 8% untuk pembunuhan, dan 14% untuk pengedaran narkoba. Sebagian yang mendukung hukuman mati justru akan mendukung abolisi jika terbukti hukuman mati diterapkan secara tidak adil (47%); bahwa orang yang tidak bersalah terkadang dieksekusi (46%); bahwa hukuman mati tidak lebih baik dalam mencegah kejahatan daripada hukuman penjara jangka panjang (38%); dan jika semua pemuka agama di Indonesia mendukung penghapusan (37%). Selain itu, lebih dari seperempat beralih ke posisi abolisionis setelah mereka mengetahui bahwa lebih dari setengah negara di dunia telah menghapus hukuman mati. Tampaknya, seperti survei serupa lainnya yang pernah kami lakukan di negara lain, banyaknya dukungan untuk hukuman mati secara abstrak tidak didukung dengan pertanyaan sensitif dan terperinci. Jelas bahwa di Indonesia dukungan untuk hukuman mati tidak dipikirkan dengan matang atau cukup saksama sehingga menjadi penghalang bagi abolisi. Pandangan-pandangan ini cukup dapat diubah dan ada banyak faktor dalam penyelenggaraan hukuman mati di Indonesia, sebagaimana di negara lain, yang melemahkan dukungan terhadap hukuman mati. Jika publik menyadari faktor-faktor ini jauh lebih baik, tingkat dukungan secara umum akan menurun secara dramatis. Dengan kata lain, oposisi terhadap abolisi itu rapuh. 9
BAGIAN SATU Tujuan Studi
Opini Publik: Tidak Ada Halangan Untuk Penghapusan 1.1 Konteks Selama beberapa dekade terakhir, gerakan menuju penghapusan dan pembatasan progresif hukuman mati telah berusaha meyakinkan negara-negara di seluruh dunia bahwa meskipun mereka memiliki hak kedaulatan untuk menjalankan hukuman yang dikehendaki, hukuman mati melanggar hak asasi manusia yang diterima secara universal, khususnya untuk perbuatan yang tidak secara luas dianggap sebagai yang paling serius.1 Namun, di banyak negara Asia, wacana hak asasi manusia internasional dan berbagai perjanjian yang ditujukan untuk penghapusan mungkin terbatas keampuhannya dan distigmatisasi sebagai bentuk imperialisme budaya. Pemerintah-pemerintah di kawasan ini menegaskan bahwa peradilan pidana dan kebijakan pidana harus ditentukan oleh keadaan politik, sosial, dan budaya masing-masing yang unik. Sementara di beberapa wilayah di dunia, terutama di Timur Tengah dan Asia Selatan, ancaman terorisme telah memberi pembenaran untuk mempertahankan hukuman mati. Kemudian di Asia Tenggara, para retentionis menemukan rasionalisasi dalam kerugian yang disebabkan oleh perdagangan narkoba. Dengan demikian, selama 2019, setidaknya terjadi 118 eksekusi mati dan 184 vonis mati baru untuk tindak pidana terkait narkoba di kawasan Asia dan Timur Tengah.2 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) Pasal 6(2) mengizinkan 'retensi terbatas' hukuman mati hanya untuk kejahatan 'paling serius'. Sementara Dewan Ekonomi dan Sosial PBB telah mendefinisikan lingkup 'kejahatan paling serius' sebagai tak satu pun perbuatan 'di luar kejahatan yang disengaja dengan konsekuensi mematikan atau konsekuensi sangat berat lainnya', di Asia, konsep ini telah ditafsirkan berbeda sesuai dengan etos nasional, adat istiadat dan kepentingan politik.3 Di Asia Tenggara, perdagangan narkoba dianggap sebagai salah satu perbuatan paling serius. Keputusan Mahkamah Konstitusi Indonesia pada 2007 mengakui bahwa ICCPR, yang diratifikasi Indonesia pada 2005, mengizinkan negara untuk mempertahankan hukuman mati hanya untuk kejahatan 'paling serius', tetapi menemukan bahwa tindak pidana narkoba yang sangat serius dapat memenuhi ambang ini.4 Publik dan pemerintah sama-sama menyadari bahwa Indonesia memiliki apa yang oleh banyak pihak dianggap sebagai 'masalah narkoba'. Ada pasar narkoba yang aktif di seluruh kawasan. Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2020 memberikan bukti bahwa pasar opioid sintetis di Asia Timur dan Tenggara terus berkembang dan semakin beragam, dan penyitaan metamfetamin telah meningkat dari tahun ke tahun selama dekade terakhir, sebuah tren yang tidak ditemukan di wilayah lain di dunia.5 Di Indonesia, jumlah metamfetamina kristal (shabu) yang disita setiap tahun meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir dan penangkapan pun terus meningkat. Walau begitu, harga pasar turun hampir setengahnya selama empat tahun terakhir. Indeks ini menunjukkan bahwa ketersediaan obat ini dan obat lain tetap tinggi. Dan memang, Indonesia terus mencatat jumlah pil ekstasi terbesar yang disita di Asia Tenggara. Meskipun sebagian besar diproduksi di luar negeri di wilayah Mekong hilir, dan setelah masuk melalui perbatasan Indonesia, pihak berwenang Indonesia telah banyak menutup laboratorium 'ekstasi' gelap dalam beberapa tahun terakhir. 1 Hood R. and Hoyle C., The Death Penalty: A Worldwide Perspective (Oxford University Press, 2015) pp.10-47. 2 Ada lebih banyak lagi di Cina dan Vietnam. Tetapi karena hukuman mati adalah rahasia negara di negara-negara tersebut, data yang andal tidak tersedia; lihat Death Sentences and Executions 2019, Amnesty International 2020. 3 Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty, United Nations Economic and Social Council 1984. 4 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Indonesian Constitutional Court Decision) No. 2-3/puu-v/2007, discussed in McRae D., Indonesian Capital Punishment in Comparative Perspective, Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 173(1) 2017, hal.1-22: 7-8. 5 Synthetic Drugs in East and Southeast Asia: Latest Developments and Challenges, United Nations Office on Drugs and Crime 2020. 12
Tujuan Studi Pemerintah dan media terus membuat klaim yang tidak berdasar tentang tingginya jumlah kematian terkait narkoba untuk membenarkan tanggapan peradilan pidana yang punitif atas penggunaan, penjualan, dan perdagangan narkoba, dan wacana 'perang melawan narkoba' terus bergulir. Dan memang, pemerintah memakai 'darurat narkoba' sebagai pembenaran untuk eksekusi yang dilakukan antara 2015 dan 2016.6 Walau dalam beberapa tahun terakhir Indonesia mulai menyediakan tanggapan perawatan terapeutik untuk penggunaan narkoba tingkat rendah (di mana polisi percaya tidak ada upaya untuk menjual narkoba), untuk sebagian besar yang tertangkap dengan obat-obatan terlarang, penuntutan adalah niscaya. Bagi mereka yang ditangkap karena memiliki sejumlah besar obat-obatan terlarang, dan di mana ada bukti pengedaran, pengadilan akan menjatuhkan hukuman mati, seperti halnya untuk pembunuhan, perbuatan terkait terorisme, dan bahkan perampokan yang tidak mengakibatkan kematian. Pemerintah Indonesia sering menggunakan dukungan publik sebagai alasan utama untuk mempertahankan hukuman mati untuk hal-hal yang dianggap sebagai kejahatan berat. Berbagai jajak pendapat, meskipun jarang, mengindikasikan bahwa sekitar 75% mendukung hukuman mati dan jajak pendapat oleh Indo Barometer pada 2015 menemukan bahwa 84% mendukung hukuman mati bagi pengedar narkoba.7 Namun, jajak pendapat tersebut tidak dilakukan dengan menggunakan metodologi yang ketat dan hasilnya tidak andal.8 Hingga saat ini, belum ada studi yang kuat dan rinci tentang dukungan terhadap hukuman mati di kalangan masyarakat di Indonesia. Laporan ini hendak mengisi kekosongan itu. 1.2 Alasan untuk penelitian opini publik Di negara-negara di mana hukuman mati telah dihapus, hal itu terjadi bukan karena mayoritas masyarakat menghendakinya. Di sebagian besar negara, abolisi memang didorong oleh elit politik terlepas dukungan luar biasa dari masyarakat untuk mempertahankan hukuman mati. Namun, ketika dihadapkan pada kritik terhadap hukuman mati, pemerintah retensionis biasanya akan kembali pada argumen bahwa publik tidak siap untuk menghapus hukuman mati, dan bahwa pemimpin politik harus mewakili 'kehendak rakyat'.9 Namun, persoalan mengukur 'kehendak rakyat' ini bukanlah hal yang sederhana. Survei-survei dangkal mungkin memberi kita gambaran tentang pergeseran opini dari waktu ke waktu, juga dapat menunjukkan perbedaan sosio-demografis untuk dukungan, yang kemudian dapat diuji dengan teknik empiris yang lebih canggih. Namun, survei semacam ini tidak begitu membantu dalam mengukur kekuatan opini, pengetahuan tentang topik, atau pandangan publik soal apakah jenis perbuatan atau pelaku tertentu pantas dijatuhi hukuman mati. Jajak pendapat semacam itu tidak dapat menghasilkan respons yang lebih peka untuk aspek-aspek tertentu dari kasus, misalnya di mana ada aspek yang memberatkan atau meringankan, atau aspek hukum, seperti hukuman mati untuk jenis perbuatan atau pelaku tertentu. Selain itu, orang-orang yang termotivasi untuk menghasilkan tanggapan 6 Indonesia: Indonesian Death Row and Problems of Unfair Trial, Asian Human Rights Commission 2018. 7 8 9 Kepuasan publik jelang setengah tahun pemerintahan Jokowi- jk. (Report of national survey fielded 15-25 March), Indo Barometer (2015) cited in McRae D., Indonesian Capital Punishment in Comparative Perspective, Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 173(1) 2017, hal.1-22. 8 Beberapa hasil jajak pendapat dari 2006 dan 2010 dibahas di McRae D., A Key Domino? Indonesia's Death Penalty Politics, Lowy Institute for International Politics 2012. Hood R. and Hoyle C., Towards the Global Elimination of the Death Penalty: a Cruel, Inhuman and Degrading Punishment, in P. Carlin and L. Franca (eds.) Alternative Criminologies (Routledge 2018) bab.24. 13
Opini Publik: Tidak Ada Halangan Untuk Penghapusan tertentu akan merasa mudah untuk memanipulasi data dengan menyusun frasa atau urutan pertanyaan tertentu, atau dengan membatasi kemungkinan jawaban yang dapat diberikan.10 Analisis komparatif Roger Hood tentang penelitian opini publik dari delapan negara menunjukkan bahwa data yang andal tentang opini publik hanya dapat dihasilkan oleh survei yang cermat dan canggih secara metodologis, seperti yang diselenggarakan oleh The Death Penalty Project di Malaysia,11 Trinidad dan Zimbabwe.12 13 Survei yang dilaporkan di sini mengikuti desain survei canggih ini, menghindari perangkap survei yang lebih dangkal, untuk mendorong dan memfasilitasi wacana yang lebih peka dan berpengetahuan tentang retensi dan penggunaan hukuman mati di Indonesia, tidak terkecuali dalam upaya reformasi KUHP yang tengah berlangsung. 1.3 Desain dan metode penelitian Dalam melakukan penelitian di suatu negara, penting untuk mendedikasikan waktu untuk mempelajari hukum, kebiasaan, dan praktik di yurisdiksi tersebut, dan berkomitmen pada pelibatan pemangku kepentingan lokal pada setiap tahap proyek, dari awal hingga diseminasi temuan. Komitmen tersebut menciptakan kondisi untuk memaksimalkan dampak pada pemerintahan dan kebijakan. The Death Penalty Project telah bekerja di kawasan Asia Tenggara selama lebih dari 15 tahun, memberi bantuan hukum kepada orang-orang yang menghadapi eksekusi, bermitra dengan pengacara lokal dalam mengajukan litigasi strategis untuk membatasi lingkup dan penerapan hukuman mati, dan memberikan pelatihan dan bantuan ahli kepada berbagai pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. Selain itu, The Death Penalty Project telah melibatkan pemerintah, anggota parlemen dan masyarakat sipil dalam diskusi tentang reformasi hukuman mati. Kerja Death Penalty Project di Indonesia dimulai pada 2015 dengan serangkaian pertemuan dengan berbagai kementerian, khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan seminar tentang 'Sanksi Pidana Indonesia dari Perspektif Hak Asasi Manusia'. Selama bekerja dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menjadi jelas bahwa perlu ada penelitian yang lebih formal dan independen tentang hukuman mati. Berbagai ide berkembang pesat pada awal 2019 dengan kunjungan ke Jakarta untuk menilai kebutuhan dan kelayakan penelitian tentang hukuman mati. Sebuah studi pelingkupan, dengan serangkaian wawancara dengan ahli peradilan pidana dan hak asasi manusia pada Januari 2019, mengidentifikasi tiga asumsi utama di balik komitmen pemerintah terhadap hukuman mati: 1. bahwa publik sangat mendukung hukuman mati, khususnya untuk tindak pidana narkoba; 2. bahwa hukuman mati merupakan pencegah yang efektif terhadap kejahatan semacam itu; 3. dan bahwa para terpidana mati adalah pelaku 'yang terburuk dari yang terburuk', 'gembong' narkoba, dan bukan orang suruhan. 10 Karya Mai Sato di Jepang memberi bukti kuat tentang hal ini. Lihat Sato M., The Death Penalty in Japan: Will the Public Tolerate Abolition? (Springer VS 2014). 11 Hood R., Is Public Opinion a Justifiable Reason Not to Abolish the Death Penalty? A Comparative Analysis of Surveys in Eight Countries, Berkeley Journal of Criminal Law 2018 23, hal. 218-242; Hood R., The Death Penalty in Malaysia: Public Opinion on the Mandatory Death Penalty for Drug Trafficking, Murder and Firearms Offences, The Death Penalty Project 2013. 12 Hood R. and Seemungal F., Public Opinion on the Mandatory Death Penalty in Trinidad, The Death Penalty Project 2012. 13 Sato M., 12 Years Without an Execution: Is Zimbabwe Ready for Abolition?, The Death Penalty Project 2018. 14
Tujuan Studi Meskipun alasan-alasan di atas muncul sebagai alasan umum untuk mempertahankan hukuman mati, wawancara dan pertemuan kami menengarai pengetahuan yang tidak memadai dan berbagai kesalahpahaman tentang penggunaan dan pelaksanaan hukuman mati, dengan perdebatan yang ditandai agenda populis dan informasi yang salah, terutama tentang 'darurat narkoba'. Kami tidak dapat mengidentifikasi data empiris yang kuat untuk mendukung, atau bahkan untuk menyangkal, asumsi umum mana pun dari yang tersebut di atas. Setelah studi pelingkupan, kami melakukan dua studi kelayakan--satu tentang penelitian opini, dan yang lainnya penelitian tentang efek gentar yang sangat dibutuhkan yang kami rencanakan untuk dilakukan pada waktunya--yang mencakup wawancara dengan pejabat peradilan pidana, akademisi dan perwakilan masyarakat sipil.14 Berdasarkan temuan studi kelayakan pada penelitian opini, dan pertemuan meja bundar dengan mitra kami dan pemangku kepentingan utama di pemerintahan dan sistem peradilan pidana, kami menyimpulkan bahwa penelitian lebih mendalam tentang opini publik - bersama penelitian kualitatif tentang pandangan 'pembentuk opini' - dapat memberikan dampak signifikan pada kebijakan dan praktik di Indonesia. Kami kemudian menjalankan kedua studi tersebut selama 2019-2020. Berbagai pertemuan kami di Indonesia telah memicu dialog tentang penggunaan hukuman mati di Indonesia dan kami berharap bahwa data yang disajikan dalam laporan ini, dan laporan pendamping kami tentang 'Pembentuk Opini' Indonesia, dapat membantu membawa wacana yang berpengetahuan kepada khalayak yang lebih luas. Dalam mengembangkan survei opini publik ini, kami menggunakan temuan studi sebelumnya, yang ditinjau dan, beberapa di antaranya, dirancang oleh Roger Hood,15 untuk merancang instrumen survei yang akan menghasilkan data paling andal. Kami bermaksud untuk melangkah lebih jauh daripada sekadar pertanyaan biner tentang apakah publik mendukung hukuman mati atau tidak, untuk mempertimbangkan signifikansi dari masalah tersebut, memeriksa tingkat pengetahuan publik tentang hukuman mati di Indonesia, untuk menunjukkan apakah dukungan didasarkan pada fakta atau gagasan yang salah paham, dan memahami mengapa orang mendukung retensi atau abolisi. Survei yang gagal untuk menguji pengetahuan dan filosofi yang mendasari opini memberikan penilaian yang menyesatkan tentang tingkat dukungan yang dapat diharapkan dari publik yang berpengetahuan luas. Jadi, jika penelitian menunjukkan bahwa dukungan untuk hukuman mati menurun apabila publik lebih tahu tentang pelaksanaannya, pemerintah yang hendak menghapus hukuman mati dapat membangun landasan untuk itu melalui kampanye informasi publik yang mumpuni. Pertanyaan tentang tipe orang atau jenis perbuatan yang dapat dikecualikan dari hukuman mati memberikan wawasan yang lebih peka tentang dukungan. Selain pertanyaan khusus tentang siapa dan untuk perbuatan apa hukuman mati pantas diberikan, kami mengadopsi metode yang berhasil digunakan dalam survei sebelumnya yang dilakukan oleh The Death Penalty Project: presentasi, dan pertanyaan tentang, skenario tindak pidana. Setiap skenario menjelaskan secara singkat fakta perbuatan dan informasi tentang pelaku untuk menguji dampak dari keadaan yang memberatkan atau meringankan pada dukungan untuk hukuman mati. Kami menggunakan enam skenario kasus untuk memungkinkan kami secara sistematis memvariasikan tiga faktor dan menganalisis pengaruhnya terhadap keputusan 14 Hoyle C., The Feasibility of Conducting Research on Attitudes Towards the Death Penalty in Indonesia: Elite and Public Opinions, The Death Penalty Project 2019; Fagan J., The Feasibility of Systematic Research on the Deterrent Effects of the Death Penalty in Indonesia, The Death Penalty Project 2019. 15 Hood R., Is Public Opinion a Justifiable Reason Not to Abolish the Death Penalty? A Comparative Analysis of Surveys in Eight Countries, Berkeley Journal of Criminal Law 23 2018, hal.218-242. 15
Opini Publik: Tidak Ada Halangan Untuk Penghapusan seseorang tentang kepantasan hukuman mati untuk pelaku tertentu. Ketiga faktor tersebut adalah: penghukuman sebelumnya, motivasi untuk melakukan kejahatan, dan status dalam hierarki perdagangan narkoba. Hal ini memungkinkan kami untuk mengetahui apakah orang lebih memilih hukuman mati dalam kasus nyata untuk orang sungguhan, daripada sekadar sebagai konsep abstrak. Pertanyaan-pertanyaan bertujuan untuk mengukur pengetahuan dan kepedulian tentang penghukuman yang salah atau proses peradilan yang tidak adil untuk lebih memahami jika dukungan untuk hukuman mati bergantung pada keyakinan pada keadilan maupunp ada sempurnanya proses pidana. Kami juga menyelidiki pemahaman tentang alasan bagi hukuman mati dan apakah hukuman yang lebih rendah lainnya dapat mewujudkan tujuan penghukuman tanpa risiko melekat pada hukuman yang tidak dapat dibatalkan. Kami meminta peserta untuk menilai seberapa mereka yakin hukuman mati efektif dalam mencapai tujuan peradilan pidana jika dibandingkan dengan hukuman penjara jangka panjang. Kami mencari pandangan tentang apakah tindakan sosial dan ekonomi lainnya lebih mampu mengurangi kejadian kejahatan yang menarik hukuman mati. Kami menyajikan rangkaian sembilan pernyataan untuk menilai pandangan tentang retensi hukuman mati di Indonesia untuk tindak pidana narkoba dalam hubungannya dengan hukuman di negara tetangga. Ini dilakukan untuk menguji teori 'persaingan yurisdiksi'. Premisnya adalah bahwa negara yang mengadopsi kebijakan yang lebih keras daripada tetangganya dapat mendorong perpindahan aktivitas kriminal ke negara tetangga karena pelaku mungkin hendak menurunkan risiko hukuman (penangkapan) dan kerugian (penjara atau kematian). Karena itu, kami berupaya menilai apakah publik percaya bahwa hukuman mati diperlukan di Indonesia untuk melindungi warganya dari masuknya pelaku yang mencari pasar berisiko lebih rendah untuk memperdagangkan narkoba mereka. Bagian terakhir membahas sikap peserta terhadap penghapusan hukuman mati; khususnya, bagaimana mereka akan bereaksi, dan bagaimana menurut mereka orang lain akan bereaksi terhadap abolisi. Sebagian besar pertanyaan yang kami ajukan kepada publik juga ditanyakan kepada 40 pembentuk opini yang kami wawancarai. Dengan itu, kami dapat memahami dukungan untuk abolisi atau retensi di publik dan kalangan 'elit' serta alasan mereka untuk pandangan tersebut. Kami memiliki data yang kuat tentang pemahaman mereka mengenai keamanan atau keampuhan sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya penyelenggaraan hukuman mati, dan apakah dukungan untuk hukuman mati tetap bertahan ketika mereka diberi informasi tentang penggunaannya terkait pelaku atau perbuatan tertentu, atau kegagalannya untuk mencegah tindak pidana serius. Kami juga mencari informasi dalam kedua studi mengenai faktor-faktor apa saja di luar Indonesia yang dapat memengaruhi pandangan tentang kebijakan pidana. Dengan demikian, kedua studi ini, jika dibaca bersamaan, berpotensi untuk menginformasikan wacana, tetapi juga kebijakan dan praktik. Survei opini publik tentang hukuman mati memang tidak mudah. Ini adalah persoalan sensitif di negara-negara yang mempertahankan hukuman mati, dan opini yang beredar bisa sangat keras dan dipertahankan dengan baik. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan jasa perusahaan riset pasar terkemuka untuk menggunakan instrumen survei dengan hati-hati untuk memastikan kualitas data yang dihasilkan. Survei ini dikelola oleh IPSOS yang menerjemahkan instrumen, merintis survei, memberikan pelatihan lebih lanjut kepada para peneliti setelah studi rintisan, dan kemudian bekerja sama dengan tim peneliti untuk menghasilkan data yang andal untuk dapat menarik kesimpulan tentang keseluruhan populasi. 16
Tujuan Studi Tim IPSOS melakukan wawancara di seluruh Indonesia untuk mendapatkan sampel yang representatif secara nasional. Responden dipilih secara acak di berbagai wilayah dengan pendekatan door-to-door, dan wawancara dilakukan secara langsung menggunakan tablet untuk Computer Aided Personal Interviews (CAPI). Mereka mendapatkan sampel probabilitas acak bertingkat dari 1.515 responden. Angka ini, mengingat sifatnya yang acak dan bertingkat, cukup besar untuk membuat kesimpulan dari data kami tentang pandangan keseluruhan penduduk Indonesia yang berjumlah 267 juta orang (temuan berdasarkan sampel kami menangkap sikap masyarakat dengan galat ±3 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen). Sampel distratifikasi berdasarkan wilayah sesuai hasil sensus penduduk 2010,16 kemudian responden dipilih secara acak di setiap wilayah hingga diperoleh proporsi yang representatif dari setiap gender, kelompok umur, pengelompokan status sosial ekonomi, dan agama. Maka, pada sampel akhir, 50% responden adalah perempuan, usia rata-rata kelompok adalah 35,3 tahun (SD = 11,9), dan 84% adalah Muslim.17 Proporsi sampel akhir di setiap wilayah ditunjukkan pada Tabel 1.18 Tabel 1: Demografika sampel Wilayah k e b a t e d - o b a J a y a r g n u d n a B a t r a k a y g o Y ) l u t n a B + ( n a d e M ) g n a d r e S i l e D + ( r a s s a k a M ) s o r a M + ( h e c A a d n a B ) r a s e B h e c A + ( r a s a p n e D ( i l a B ) g n e l e l u B + l a t o T r Laki-laki e d n e G Perempuan 50% 50% 50% 50% 49% 51% 50% 50% 51% 49% 50% 50% 49% 51% 50% 50% 18-24 27% 21% 20% 23% 27% 28% 18% 24% a i s u k o p m o l e K 25-34 35-44 45-54 29% 22% 14% 29% 24% 16% 25% 24% 21% 29% 23% 16% 28% 22% 15% 29% 21% 14% 28% 27% 16% 29% 23% 15% 55-65 8% 9% 12% 9% 10% 9% 12% 9% i Atas 1 m o n o k e - o i s o s Atas 2 Atas 2 17% 19% 33% 4% 9% 22% 2% 6% 14% 3% 14% 34% 4% 13% 34% 2% 15% 33% 3% 10% 22% 9% 14% 29% s u t a t S Menengah 1 Menengah 2 24% 7% 30% 35% 28% 51% 28% 22% 22% 28% 28% 23% 25% 41% 26% 21% Islam 88% 95% 91% 73% 88% 99% 20% 84% a m a g A Kristen 9% 4% 9% 21% 9% 1% 6% 9% Lainnya 3% 1% 0% 6% 3% 0% 75% 7% 16 Data Sensus Penduduk, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia 2010. 17 Dalam Sensus 2010, 87% penduduk adalah Muslim. 18 71% dari sampel akhir tinggal di perkotaan, 29% di perdesaan. 17
BAGIAN DUA Temuan
Opini Publik: Tidak Ada Halangan Untuk Penghapusan Meski ada alasan metodologis untuk menentukan urutan pertanyaan dalam survei, temuan disajikan dalam bentuk naratif agar pembaca dapat memahami pandangan responden dan faktor-faktor yang memengaruhi pandangan tersebut. Pada setiap bagian, nomor pertanyaan survei yang relevan disajikan dalam tanda kurung agar pembaca dapat melihat pertanyaan asli yang diajukan in situ dalam instrumen survei yang direproduksi pada Lampiran 1. 2.1 Dukungan untuk hukuman mati Dari 1.515 responden yang diwawancarai untuk penelitian ini, 69% 'sedikit' atau 'sangat' mendukung retensi, 18% 'sedikit' atau 'sangat' mendukung abolisi,19 dan 14% mengatakan mereka tidak memiliki preferensi atau tidak tahu. [Q24] (lihat Gambar 1). Gambar 1: Dukungan untuk mempertahankan atau menghapus hukuman mati Pertahankan hukuman mati Hapus hukuman mati 35% "Saya sangat mendukung retensi " 34% "Saya cenderung mendukung retensi" 9% "Saya cenderung mendukung abolisi" 8% "Saya sangat mendukung abolisi" 14% Tidak ada preferensi atau tidak tahu Sekilas, lebih dari dua pertiga penduduk yang mendukung retensi mungkin tampak menjadi penghalang bagi tujuan abolisionis di Indonesia. Namun, hanya lebih dari sepertiga orang Indonesia yang mendukung retensi dengan kuat, dan proporsi yang hampir sama hanya 'cenderung' mendukung retensi, suatu posisi yang lebih tentatif. Lebih lanjut, seperti yang akan kami tunjukkan di seluruh laporan ini, dukungan untuk hukuman mati berkurang ketika responden diberi informasi lebih lanjut, atau ketika mereka diminta untuk mempertimbangkan informasi yang sudah mereka miliki. Misalnya, dukungan untuk penghapusan hukuman mati meningkat ketika kepada responden dijelaskan jenis-jenis hukuman apa saja yang dapat menggantikan hukuman mati. Seperti yang terlihat pada Gambar 2, persentase responden 19 Karena pembulatan ke atas atau ke bawah, penjumlahan persentase dalam beberapa baris atau kolom menjadi 101% atau 99%, bukan 100%.. 20
Temuan yang mendukung penghapusan hukuman mati meningkat dari 18% menjadi 26% ketika ditanyakan pendapatnya tentang penghapusan hukuman mati jika akan diganti dengan 'hukuman seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 25 tahun' [Q25], dan naik lebih jauh menjadi 29% jika diganti dengan 'penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat' [Q26]. Seperti yang ditemukan oleh penelitian di Amerika Serikat, ketika para pendukung hukuman mati diberikan pilihan hukuman alternatif yang menjamin bahwa terpidana diamankan melalui hukuman penjara, baik secara permanen atau untuk waktu yang sangat lama, dukungan mereka menurun karena mereka mencari keselamatan, perlindungan dari pelaku kekerasan, tidak hanya untuk balas dendam. Gambar 2: Hukuman-hukuman alternatif dan menurunnya dukungan bagi retensi hukuman mati Secara umum, apakah menurut Anda hukuman mati harus dipertahankan atau dihapus di Indonesia? 35 34 14 9 8 Apakah hukuman mati perlu dihapus jika diganti dengan hukuman seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 25 tahun? 26 36 12 16 10 Apakah hukuman mati perlu dihapus jika diganti dengan hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat? 25 33 13 18 11 0 20 40 60 80 100 Persentase responden (%) Sangat setuju dengan pengjapusan Agak setuju dengan penghapusan Tidak ada preferensi atau tidak tahu Agak setuju mempertahankan Sangat setuju mempertahankan Kami berusaha untuk mengidentifikasi apakah faktor-faktor tertentu memprediksi dukungan responden untuk penghapusan dengan melakukan analisis regresi logistik biner (lihat Lampiran 2 untuk deskripsi metode dan tabel lengkap hasil). Pemilihan variabel untuk analisis dalam model ini didasarkan pada penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa beberapa variabel demografis berhubungan dengan dukungan terhadap hukuman mati. Secara khusus, di Amerika Serikat, laki-laki secara konsisten lebih tinggi tingkat dukungannya untuk hukuman mati daripada perempuan,20 meskipun gender tidak berkorelasi dengan dukungan 20 Sebagai contoh, Cochran J.K. and Sanders B.A., The Gender Gap in Death Penalty Support: An Exploratory Study, Journal of Criminal Justice 37(6) 2009, hal. 525-533. 21
Opini Publik: Tidak Ada Halangan Untuk Penghapusan terhadap hukuman mati di Bangladesh, Cina, atau Nigeria.21 Dalam penelitian lain, tingkat pengetahuan tentang hukuman mati dan sikap terhadap sistem peradilan ditemukan berhubungan dengan pendapat responden tentang hukuman mati, meskipun datanya masih jauh dari konklusif, karena penelitian menghasilkan temuan yang kontradiktif.22 Di Indonesia, kami menemukan perbedaan kecil hanya pada beberapa ukuran. Misalnya, seperti penelitian di Amerika Serikat, kami menemukan bahwa perempuan lebih bersimpati pada tujuan abolisionis, di mana 19% perempuan Indonesia dalam sampel kami mendukung penghapusan dibandingkan 16% laki-laki. Mereka yang berasal dari kelompok sosial ekonomi yang lebih tinggi hanya sedikit lebih cenderung mendukung penghapusan daripada mereka yang berasal dari kelompok berstatus sosio- ekonomi lebih rendah, tetapi hampir tidak ada perbedaan antara warga perkotaan dan perdesaan, di mana 18% responden di perkotaan mendukung penghapusan dibandingkan 17% di perdesaan. Akan tetapi, analisis seperti yang disajikan dalam Lampiran 2 menunjukkan bahwa perbedaan tersebut terlalu kecil untuk dapat menarik kesimpulan yang jelas tentang tren dalam populasi secara keseluruhan. Satu- satunya pengecualian adalah bahwa daerah responden menjadi prediktor signifikan dari dukungan untuk abolisi. Responden dari sebagian besar daerah menyatakan tingkat dukungan yang sama untuk abolisi (antara 17% dan 22%), tetapi responden dari Yogyakarta dan Bali secara signifikan cenderung tidak mendukung abolisi. Hanya 7% dari responden di Yogyakarta (dan Bantul) dan 8% responden di Bali (Denpasar dan Bululeng) sedikit atau sangat mendukung abolisi. Tidak mudah untuk memahami temuan ini. Meski ada bukti bahwa Yogyakarta (dan Bantul) menjadi lebih konservatif secara sosial, dengan tingkat intoleransi terhadap minoritas agama dan seksual yang meningkat, misalnya, pemerintah di kedua daerah tersebut tidak terlalu konservatif. Bali bahkan lebih sulit lagi untuk ditafsirkan. Meskipun orang Bali mungkin lebih spiritual dan karena itu lebih sedikit kemungkinannya untuk mendukung hukuman mati, wilayah ini merupakan pintu gerbang perjalanan internasional, terutama dari Australia,23 dan oleh karena itu warga setempat mungkin merasa lebih terpapar pada perdagangan narkoba daripada daerah lain. Hal ini dapat memperkuat narasi tentang bahaya pada tatanan masyarakat yang disebabkan oleh narkoba, sehingga mengurangi dukungan untuk abolisi. Perlu dicatat bahwa pada angka 22%, dukungan untuk abolisi di daerah semi-otonom Aceh lebih tinggi daripada rata-rata. Di ujung utara Sumatera, Aceh adalah salah satu wilayah paling religius di Indonesia dan satu-satunya bagian Indonesia yang menerapkan hukum syariah. Hal ini telah menarik kritik atas pelanggaran hak asasi manusia, termasuk cambuk publik untuk perilaku yang di yurisdiksi lain tidak akan dianggap melanggar hukum pidana apa pun, dan rupanya Aceh lebih tinggi dukungan untuk abolisi daripada banyak wilayah lain di Indonesia. 21 Lambert E.G., Jiang S., Elechi O., Khondaker M., Baker D.N. and Wang J., A Preliminary Study of Gender Differences in Death Penalty Views of College Students from Bangladesh, China, Nigeria, And The United States, Journal of Ethnicity in Criminal Justice 12 2014, hal. 44-68. 22 Bohm R.M., Clark L.J. and Aveni A.F., The Influence of Knowledge on Reasons for Death Penalty Opinions: An Experimental Test, Justice Quarterly, Vol.7(1) 2006, hal. 175-188. 23 Sebagai contoh, tahun 2005, sembilan orang Australian - dikenal sebagai the Bali Nine - dijatuhi hukuman atas penyelundupan narkoba. Eksekusi Andrew Chan dan Myuran Sukumaran pada 2015 diberitakan luas di Indonesia. Lihat, Maguire A. and Houghton S., The Bali Nine, Capital Punishment and Australia's Obligation to Seek Abolition, Current Issues in Criminal Justice 28(1) 2018 pp 67-91. 22
2.2 Pengetahuan tentang hukuman mati Hukuman mati jelas merupakan topik yang emosional. Di semua yurisdiksi yang mempertahankan hukuman mati, ini adalah hukuman yang paling berat dan oleh karena itu wacana yang berlangsung memunculkan asosiasi negatif dengan kejahatan paling serius, jenis-jenis perbuatan yang membuat kita terguncang dan terganggu. Hubungan seperti ini menciptakan kondisi normatif untuk 'eskalasi hukuman'; di mana kehendak demokratis diekspresikan sebagai seruan untuk hukuman yang keras.24 Pengetahuan tentang pelaksanaan hukuman mati dan kepedulian tentang bagaimana dan untuk siapa hukuman itu diterapkan, pada prinsipnya, dapat bertentangan dengan dorongan-dorongan punitif. Ini adalah premis dari 'hipotesis Marshall' Amerika.25 Namun seringkali masyarakat tidak mendapatkan informasi yang memadai. Analisis komparatif Roger Hood terhadap penelitian opini publik yang ketat dari delapan negara menunjukkan bahwa dukungan untuk hukuman mati sebagian besar bergantung pada asumsi dan miskonsepsi tentang pelaksanaan hukuman mati.26 Sebagian besar responden survei yang ia kaji mengakui bahwa mereka hanya tahu sedikit tentang penyelenggaraan hukuman mati dan tidak begitu tertarik tentang hal itu; hanya sedikit yang memiliki pengetahuan yang baik. Demikian pula, sebagian besar responden Indonesia tidak memiliki pengetahuan ataupun kepedulian tentang hukuman mati. Ketika ditanya seberapa baik pengetahuan mereka, hanya 2% yang mengatakan bahwa mereka 'sangat baik' pengetahuannya. Lebih dari setengah responden (52%) mengatakan bahwa mereka hanya 'sedikit' dan 22% mengatakan mereka 'cukup baik' pengetahuannya [Q14]. Sebagian besar responden juga mengatakan bahwa mereka tidak terlalu peduli dengan persoalan ini, dengan hanya 4% yang mengatakan bahwa mereka 'sangat' peduli dan 28% mengatakan bahwa mereka 'cukup' peduli [Q15]. Temuan ini sejalan dengan penilaian kami terhadap tingkat pengetahuan mereka tentang hukuman mati di Indonesia, yang diambil dari serangkaian pertanyaan tertarget. Meskipun sebagian besar peserta (85%) mengetahui bahwa metode eksekusi saat ini di Indonesia adalah eksekusi dengan regu tembak [Q19], pengetahuan mereka tentang persoalan yang lebih spesifik masih sedikit. Ketika ditanya tentang jumlah eksekusi mati di Indonesia dalam 10 tahun terakhir, hanya 5% dari responden yang menjawab dengan tepat, yakni antara 21 dan 30 eksekusi [Q16]. Hampir separuh (45%) berpendapat bahwa hanya 1-10 orang yang telah dieksekusi, 5% berasumsi lebih dari 30, dan hampir sepertiga (31%) mengatakan tidak tahu.27 Mengingat betapa tingginya pemberitaan ketiga 'kloter' eksekusi antara 2015 dan 2016, cukup mengejutkan bahwa 2% responden mengira tidak ada yang dieksekusi selama dekade terakhir. Sama halnya, hampir separuh responden (45%) berpendapat bahwa terdapat kurang dari 75 terpidana mati di Indonesia, dan lebih dari sepertiga (37%) mengatakan tidak tahu. Hanya 1% dari responden yang benar mengatakan bahwa saat ini terdapat antara 226 dan 350 orang terpidana mati [Q17]. 24 Bagaric M., Proportionality in Sentencing: The Need to Factor in Community Experience, Not Public Opinion, in Ryberb J. and Roberts J.V., Popular Punishment: On the normative significance of public opinion (Oxford University Press 2014). 25 Mitchell A.D., The Effect of the Marshall Hypothesis on Attitudes Towards the Death Penalty, Race, Gender and Class 13 2006 hal.221-239. 26 China, Trinidad, Malaysia, Singapore, Taiwan, Ghana, Japan and Belarus. Lihat Hood, Is Public Opinion a Justifiable Reason Not to Abolish the Death Penalty? 27 Pewawancara tidak menyebutkan 'tidak tahu' sebagai pilihan jawaban; sebaliknya, responden didorong untuk menebak. Namun, jika responden tetap mengatakan bahwa mereka tidak bisa menebak, maka pewawancara mencatat responsnya sebagai 'tidak tahu'. Temuan 23
Opini Publik: Tidak Ada Halangan Untuk Penghapusan Sangat sedikit dari responden (7%) yang mengetahui bahwa dua pertiga dari terpidana mati dijatuhi hukuman karena perbuatan terkait narkoba [Q18]. Sebagian besar berpendapat bahwa proporsi terpidana mati karena perbuatan terkait narkoba adalah setengah (18%), kurang dari setengah (37%), atau mengatakan tidak tahu (34%). Sebagian besar responden mengidentifikasi dengan benar bahwa perbuatan berikut ini dapat dihukum mati di Indonesia: pembunuhan (75%); tindak pidana terkait terorisme (94%); perampokan yang mengakibatkan kematian (75%); dan perdagangan narkoba (89%). Namun, lebih sedikit responden yang mengetahui bahwa kepemilikan narkoba juga diancam hukuman mati (56%), dan sangat sedikit responden yang mengetahui bahwa perampokan yang tidak mengakibatkan kematian juga dapat dihukum dengan hukuman mati di Indonesia (15%) [Q20A-F]. Sesuai hipotesis Marshall yang dirujuk di atas, kami menyelidiki apakah tingkat pengetahuan responden yang dilaporkan sendiri dan tingkat kepedulian mereka tentang hukuman mati dapat memprediksi dukungan mereka untuk abolisi, dan hasilnya ternyata tidak (lihat Lampiran 2). Demikian pula, responden yang menjawab dengan benar pertanyaan tentang jumlah eksekusi, jumlah terpidana mati, atau metode eksekusi belum tentu lebih cenderung mendukung penghapusan daripada mereka yang menjawab salah. Namun, pengetahuan tentang mana dari enam tindak pidana yang dapat dihukum mati secara signifikan dapat memprediksi dukungan untuk abolisi; khususnya, pengetahuan responden bahwa hukuman mati dapat dijatuhkan untuk terorisme, perdagangan narkoba, dan kepemilikan narkoba [Q20] (lihat Lampiran 3 untuk daftar lengkap semua tindak pidana yang dapat dihukum mati dan peraturan peundang-undangan yang relevan). Responden yang tidak mengetahui bahwa tindak-tindak pidana tersebut dapat dihukum mati lebih cenderung mendukung penghapusan. Dengan kata lain, kaum abolisionis cenderung mengecilkan lingkup penggunaan hukuman mati. Tidak mudah untuk memahami hubungan ini. Kita mungkin mengantisipasi bahwa pengetahuan tentang cakupan hukuman mati yang cukup luas dapat meningkatkan kecenderungan untuk mendukung abolisi, karena beberapa orang akan merasa penggunaan hukuman mati untuk tindak pidana terkait narkoba tidak proporsional. Namun, di negara yang sudah lama mengembangkan dan menyebarkan narasi tentang bahaya besar dan kerusakan berat yang ditimbulkan oleh narkoba, bisa jadi keyakinan mengenai efek gentar dari hukuman mati untuk narkoba menimbulkan animo untuk mendukung hukuman mati, dan data menunjukkan bahwa mereka yang tahu bahwa pelaku tindak pidana narkoba dapat dijatuhi hukuman mati lebih cenderung mendukung retensi. Sekarang kita beralih ke pertanyaan penting, yakni mengapa orang-orang di Indonesia mendukung hukuman mati. 2.3 Alasan mendukung abolisi atau retensi Sesuai hipotesis yang disajikan pada paragraf sebelumnya, ketika para retentionis ditanya tentang dukungan mereka untuk hukuman mati, sebagian besar mengatakan alasan utama mereka adalah untuk mencegah kejahatan lebih lanjut [Q27]. Sekitar sepertiga (36%) mengatakan hukuman mati harus dipertahankan untuk mencegah pembunuhan, dan seperlima (18%) mengatakan hukuman mati harus dipertahankan untuk mencegah perdagangan narkoba. Lebih dari seperempat (26%) mengatakan hukuman mati harus dipertahankan karena 'masyarakat menginginkan hukuman mati untuk kejahatan berat', dan 17% lainnya menjawab bahwa 'akan selalu ada beberapa penjahat yang pantas untuk dieksekusi'. Sangat sedikit orang yang mengatakan ingin mempertahankan hukuman 24
mati untuk kepentingan kerabat korban atau sesuai dengan keyakinan agama mereka (total 3%). Hasil ini ditampilkan secara lengkap pada Gambar 3. Gambar 3: Alasan mendukung dipertahankannya hukuman mati 1% 1% 1% Diperlukan untuk memberi efek gentar terhadap pembunuhan, 36% 17% Karena saya percaya publik menginginkan hukuman mati untuk perbuatan pidana berat, 26% 36% Diperlukan untuk memberi efek gentar terhadap pidana pengedaran narkoba, 18% Akan selalu ada pelaku yang pantas dieksekusi, 17% Keluarga korban perlu diberi kepuasan, 1% 18% Agama saya mendukung hukuman mati, 1% Tidak tahu, 1% 26% Ketika para abolisionis ditanya tentang alasan mereka mendukung abolisi, proporsi terbesar (31%) mengatakan karena hukuman mati adalah pelanggaran hak asasi manusia [Q28]. Alasan lain yang paling sering disebut adalah bahwa orang mungkin dihukum dan dieksekusi secara salah (19%), tidak memberi efek gentar tambahan dibandingkan dengan pemenjaraan (9%), dan keyakinan agama mereka melarang penggunaannya (9%). Hasil ini, dan tanggapan lain yang lebih tidak populer, ditampilkan secara lengkap pada Gambar 4. Temuan 25
Opini Publik: Tidak Ada Halangan Untuk Penghapusan Gambar 4: Alasan mendukung penghapusan hukuman mati Merupakan pelanggaran hak asasi manusia, 31% 6% 4% Orang dapat salah dihukum dan dieksekusi, 19% 7% Tidak ada efek gentar khusus atau tambahan daripada pemenjaraan jangka panjang, 9% 31% Keyakinan agama saya melarang penggunaan hukuman mati, 9% 7% Setiap pelaku layak mendapatkan peluang untuk direhabilitasi, 8% 8% Terdakwa yang miskin begitu terbatas akses pada keadilannya sehingga peradilan yang adil tidak dapat dijamin, 7% Tidak bisa dilaksanakan dalam cara yang tidak sewenang-wenang/adil, 7% 9% 19% Tidak ada gunanya menjatuhkan hukum yang tidak akan dijalankan untuk waktu yang lama, atau tidak sama sekali, 6% 9% Lainnya, 4% Setelah menetapkan bahwa mayoritas orang di Indonesia mendukung hukuman mati, dan alasan mereka mendukungnya, penting untuk mempertimbangkan signifikansi masalah ini serta kelenturan pendapat mereka. Dengan kata lain, seperti halnya kita tahu bahwa pandangan yang diungkapkan di atas tidak dilandasi informasi yang baik, kita juga tidak dapat berasumsi bahwa pandangan tersebut tidak dapat berubah dan didasarkan pada pemahaman rasional tentang perilaku kriminal, sistem peradilan pidana, atau dampak dari berbagai hukuman. Lebih lanjut, kita tidak dapat berasumsi bahwa lebih dari dua pertiga orang Indonesia akan setuju bahwa hukuman mati adalah respons yang tepat untuk semua tindak pidana yang tercakup dalam ketentuan undang-undang tentang hukuman mati atau untuk semua orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Dan memang, seperti yang kami tunjukkan di bawah, data kami menengarai sebaliknya. 2.4 Lingkup dukungan untuk hukuman mati 2.4.1 Hukuman yang tidak proporsional dan pelaku yang rentan 2.4.1.a Pandangan tentang tindak pidana serius Daftar tindak pidana yang dapat dihukum mati di Indonesia sangat luas (lihat Lampiran 3). Seperti yang telah disebut di atas, banyak responden tidak mengetahui bahwa hukuman mati dapat diterapkan dalam kasus kepemilikan narkoba atau perampokan yang tidak mengakibatkan kematian. Ketika ditanya secara khusus tentang apakah hukuman mati harus diterapkan untuk jenis tindak pidana ini, responden memberikan beberapa jawaban yang membingungkan [Q29]. 26
Di satu sisi, terlihat jelas bahwa sebagian dari mereka yang mendukung hukuman mati pada umumnya percaya bahwa hukuman ini tidak boleh digunakan untuk perampokan yang tidak mengakibatkan kematian, karena 38% dari semua responden mengatakan perampokan semacam itu seharusnya 'tidak pernah' boleh diancam dengan hukuman mati, proporsi yang jauh lebih tinggi daripada 18% responden yang mendukung penghapusan hukuman mati. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua 'retentionis' mendukung penuh hukuman mati sebagaimana diberlakukan saat ini di Indonesia. Di sisi lain, hanya 2% dari total sampel yang berpendapat bahwa perbuatan terkait terorisme tidak boleh dihukum mati dan hanya 3% yang berpendapat bahwa perdagangan narkoba tidak boleh dikenakan hukuman mati. Data ini menunjukkan bahwa banyak dari mereka yang mengatakan bahwa mereka mendukung abolisi menganggap bahwa hukuman mati terkadang harus digunakan untuk tindak pidana serius ini. Survei opini publik lainnya tentang hukuman mati juga memberikan hasil yang serupa. Seperti yang dicatat oleh Roger Hood, dalam tinjauannya terhadap survei lain, tanggapan atas pertanyaan 'secara umum' seperti ini menghasilkan proporsi yang lebih rendah responden yang mendukung hukuman mati daripada pertanyaan khusus tentang apa yang di yurisdiksi tersebut dianggap sebagai perbuatan paling serius.28 Satu-satunya cara untuk memahami hal ini adalah dengan mempertimbangkan bahwa penyebutan kejahatan tertentu memicu dalam diri responden suatu bayangan contoh paling serius dari jenis perbuatan tersebut, alih-alih serangkaian perbuatan atau sesuatu yang tidak begitu mengerikan. Namun, data juga dapat menunjukkan bahwa para abolisionis menganggap pertanyaan ini sebagai 'di negara di mana ada orang yang akan dijatuhi hukuman mati, kejahatan yang diancam hukuman mati mana yang menurut Anda paling pantas mendapatkan hukuman mati'. Dengan kata lain, data paling baik dibaca sebagai relatif satu sama lain; sebagai ukuran dari apa yang dianggap semua responden sebagai kejahatan yang paling mengerikan. Dalam hal ini, signifikansi data terdapat pada pemeringkatan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 5, dengan jenis kejahatan yang diurutkan berdasarkan cakupan dukungan terhadap hukuman mati, dari paling banyak hingga paling sedikit. Pada kondisi ekstrem, pemeringkatannya kemungkinan akan bersifat universal; kebanyakan orang di kebanyakan negara yang diminta untuk melakukan pemeringkatan ordinal atas berbagai perbuatan ini akan menempatkan terorisme di urutan teratas dan perampokan yang tidak mengakibatkan kematian di urutan paling bawah. Namun di Indonesia, dan kemungkinan besar di Asia Tenggara, tindak pidana narkoba menciptakan anomali regional. Sungguh luar biasa bahwa 40% responden merasa bahwa kepemilikan narkoba harus selalu dihukum mati. Ini lebih dari tiga kali lebih banyak dibandingkan yang merasa hukuman mati akan pantas untuk perampokan, yang bagaimanapun juga adalah perbuatan kekerasan. Selain itu, lebih dari dua pertiga percaya bahwa perdagangan narkoba harus selalu berakibat hukuman mati, jauh lebih banyak daripada pembunuhan. Data ini dengan jelas menunjukkan betapa seriusnya orang Indonesia memandang tindak pidana narkoba. 28 Hood, Is Public Opinion a Justifiable Reason Not to Abolish the Death Penalty? Temuan 27
Opini Publik: Tidak Ada Halangan Untuk Penghapusan Gambar 5: Dukungan untuk hukuman mati berdasarkan jenis tindak pidana Perbuatan terkait terorisme 77 19 Pengedaran narkoba 68 27 a n a d i P k a d n T s i n e J i Pembunuhan Perampokan yang mengakibatkan kematian 47 46 45 45 Penguasaan narkoba 40 43 4 Perampokan yang tidak mengakibatkan kematian 12 46 4 38 0 20 40 60 80 Persentase responden (%) Tidak boleh Tidak yakin Kadang-kadang Selalu Seperti disebutkan di atas, Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) PBB telah mendefinisikan lingkup 'kejahatan paling serius' sebagai tidak satu pun perbuatan 'di luar kejahatan yang disengaja dengan konsekuensi mematikan atau sangat serius lainnya'.29 Beberapa orang akan menganggap sulit untuk memasukkan perdagangan narkoba di bawah definisi itu, dan kebanyakan dari mereka yang memahami hukum hak asasi manusia internasional akan dengan tegas mengatakan bahwa kepemilikan narkoba dan perampokan sama sekali tidak termasuk dalam definisi ini. 2.4.1.b Pandangan tentang pelaku yang rentan Pengamanan (Safeguards) ECOSOC juga membantu mewujudkan pembatasan progresif hukuman mati dengan mengecualikan orang-orang 'rentan' tertentu: mereka yang berusia di bawah 18 tahun pada saat melakukan perbuatan, perempuan hamil atau ibu dengan anak kecil, orang-orang yang menjadi gila dan, sejak Safeguards ini direvisi pada 1989, orang tua dan mereka yang menderita keterbatasan kemampuan mental. Sedikit negara retentionis yang mengabaikan pembatasan khusus ini dan tanggapan terhadap survei ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia tidak menganggap hukuman mati tepat untuk orang rentan tertentu [Q30]. Sebagian besar responden berpendapat bahwa perempuan hamil tidak boleh dijatuhi hukuman mati (83%), begitu pula orang dengan gangguan jiwa berat (81%), penyandang disabilitas fisik berat (76%), 29 Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty, United Nations Economic and Social Council 1984. 28 2 2 3 3 3 6 3 6 13 100
orang yang berusia di bawah 18 tahun ketika melakukan perbuatan (64%), dan mereka yang lebih tua dari 70 (61%). Tanggapan secara lengkap diilustrasikan pada Gambar 6, dengan jenis orang rentan yang diurutkan berdasarkan cakupan dukungan terhadap hukuman mati, dari yang paling banyak hingga yang paling sedikit. Gambar 6: Dukungan untuk hukuman mati berdasarkan kelompok pelaku Ibu yang baru melahirkan 51 10 40 Semua perempuan 49 10 41 Orang yang terlahir dalam kemiskinan dengan sedikit peluang dalam hidup 43 11 46 g n a r o s i n e J Orang berusia di atas 70 tahun Orang berusia di bawah 18 tahun saat melakukan perbuatan 31 30 6 8 61 64 Orang dengan disabilitas fisik serius 15 10 76 Orang dengan gangguan kejiwaan serius 10 10 81 Perempuan hamil 8 9 83 0 20 40 60 80 Persentase responden (%) Tidak boleh Tidak yakin Boleh Apakah orang-orang ini pantas dijatuhi hukuman mati? Yang menarik adalah tanggapan terhadap kategori orang yang tidak dilindungi oleh hukum internasional: mereka yang lahir dalam kemiskinan dengan kesempatan hidup terbatas. Meskipun pihak yang bertanggung jawab untuk menjatuhkan hukuman di negara-negara yang menerapkan hukuman mati diskresioner, seperti Indonesia, dapat menganggap hal ini sebagai faktor yang meringankan, orang- orang tersebut tidak termasuk dalam kategori yang dilindungi. Namun, hampir separuh (46%) orang Indonesia berpikir bahwa mereka seharusnya tidak dikenakan hukuman mati. Kita mungkin mengingat Temuan 100 29
Opini Publik: Tidak Ada Halangan Untuk Penghapusan hal ini saat membahas pandangan tentang keadilan proses pidana dan alasan penjatuhan hukuman di bawah (lihat bagian 2.5.1a, di bawah). 2.4.1.c Pandangan tentang orang Indonesia yang terancam hukuman mati di luar negeri Ada satu jenis pelaku yang tidak kami sertakan di Q30 saat menilai pandangan tentang orang yang rentan: warga negara asing. Sebaliknya, dua pertanyaan berikut menyelidiki pandangan responden tentang bagaimana seharusnya pemerintah Indonesia memandang warga negara yang dijatuhi hukuman mati di luar negeri. Warga negara asing diberi perlindungan di bawah hukum internasional dengan serangkaian pengaman prosedural yang harus diaktifkan segera setelah seseorang ditangkap dan/atau ditahan di negara asing, termasuk jika mereka ditangkap karena perbuatan yang dapat berakibat hukuman mati.30 Sementara hanya 9% dari responden mengatakan mereka 'sangat prihatin' dengan warga negara asing yang menghadapi hukuman mati di negara lain, mayoritas dari sampel kami 'sedikit' atau 'agak' peduli (63%) [Q31]. Lebih jauh, signifikansi persoalan ini bahkan lebih terlihat dari jawaban atas pertanyaan berikut tentang apakah pemerintah Indonesia harus membantu WNI untuk tidak dihukum mati di negara lain [Q32]. Seperti yang diilustrasikan pada Gambar 7, hampir tiga perempat responden berpendapat bahwa pemerintah seharusnya memberikan bantuan 'cukup banyak' atau 'sangat banyak' kepada WNI yang terancam hukuman mati di luar negeri (71%). Gambar 7: Dukungan bagi intervensi untuk mencegah penerapan hukuman mati bagi WNI di luar negeri 50 ) % 40 ( n e d n o p s e r e s a t n e s r e P 30 20 45 26 10 11 10 0 4 3 Tidak sama sekali Sedikit Agak banyak Cukup banyak Sangat banyak Tidak tahu Menurut Anda, seberapa banyak pemerintah patut memberi pertolongan kepada warga negara Indonesia untuk menghindari hukuman mati di negara lain? 30 Warga negara asing harus menerima perlindungan, termasuk hak atas bantuan konsuler, melalui Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler 1963 (Pasal 36), yang diratifikasi oleh 180 negara. Namun, di beberapa negara, bantuan semacam ini terbatas (lihat Hoyle C., Capital Punishment at the Intersections of Discrimination And Disadvantage: The Plight of Foreign Nationals, in Steiker C. and Steiker J. (eds.), Comparative Capital Punishment (Edward Elgar Publishing 2019). 30
Temuan ini menarik bagi mereka yang mempertimbangkan bagaimana menggalang dukungan lebih lanjut untuk penghapusan hukuman mati di Indonesia, seperti banyak organisasi hak asasi manusia. Di kalangan masyarakat, upaya Indonesia untuk melindungi warganya yang terancam hukuman mati di luar negeri menjadi isu penting pada 2011, ketika seorang pekerja rumah tangga perempuan Indonesia dieksekusi di Arab Saudi dan pemerintah Indonesia dinilai tidak berbuat banyak untuk membantunya. Menanggapi keresahan publik, pemerintah membentuk satuan tugas untuk mengadvokasi orang Indonesia yang menghadapi hukuman mati di negara lain dan mengerahkan kekuatan politiknya di negara lain untuk menghentikan banyak eksekusi, termasuk dengan membayar 'uang darah' (Diyah) untuk membebaskan beberapa orang Indonesia dari jerat hukuman mati di Arab Saudi. Jelas, upaya ini membuat kebijakan luar negeri Indonesia bertentangan dengan kebijakan pidana dalam negeri, dan para abolisionis memanfaatkan hal ini untuk menyatakan bahwa Indonesia tidak dapat mengklaim landasan moral tinggi di dalam negerinya sendiri.31 Mengingat mayoritas masyarakat Indonesia percaya akan pentingnya melindungi warga negara Indonesia di luar negeri, meskipun mereka mendukung hukuman mati di Indonesia, ada kemungkinan bahwa argumen pragmatis tentang konsistensi antara kebijakan dalam dan luar negeri tentang hukuman mati mungkin memiliki kekuatan yang lebih besar daripada argumen hak asasi manusia, atau bukti tidak efektifnya hukuman mati untuk mengurangi kejahatan dan viktimisasi dengan mencegah perbuatan.32 Seperti yang diargumenkan di tempat lain, mendesaknya persoalan melindungi orang Indonesia di luar negeri dapat secara signifikan membantu tujuan abolisionis atas dasar konsistensi.33 2.4.2 Dukungan secara abstrak atau dalam praktik? Untuk mengeksplorasi lebih jauh cakupan dukungan responden untuk hukuman mati, kami mengikuti metodologi yang dikembangkan oleh Roger Hood dalam survei di Malaysia dan Trinidad,34 dan diadopsi oleh Mai Sato dalam survei di Zimbabwe.35 Kami mengajukan enam skenario kepada responden, kemudian meminta mereka untuk memberikan kalimat yang sesuai [P5-10]. Mereka dapat memilih antara hukuman mati, hukuman penjara untuk jangka waktu yang mereka pilih, hukuman penjara dengan kemungkinan pembebasan bersyarat jika pelakunya 'tidak lagi berbahaya', atau hukuman penjara tanpa kemungkinan pembebasan. Sudah diketahui umum bahwa urutan pertanyaan dalam survei dapat memengaruhi respons orang-orang.36 Misalnya, jika responden baru saja menghabiskan waktu setengah jam untuk menjawab pertanyaan tentang hukuman mati, kemungkinan besar mereka akan memikirkan dan berfokus pada hukuman mati.37 Jika mereka kemudian diberikan pertanyaan di mana hukuman mati hanyalah salah satu dari banyak pilihan (seperti dalam pertanyaan skenario-skenario ini), jawaban mereka dapat dipengaruhi oleh fakta bahwa mereka telah berfokus pada hukuman itu. Untuk menghindari efek ini, pertanyaan-pertanyaan skenario ini disajikan di awal survei sebelum pertanyaan tentang hukuman mati. 31 McRae, Indonesian Capital Punishment in Comparative Perspective, hal. 11-12; Hoyle, Capital Punishment at the Intersections of Discrimination and Disadvantage. 32 McRae, Indonesian Capital Punishment in Comparative Perspective, hal. 13-14. 33 ibid hal. 21. 34 Hood, The Death Penalty in Malaysia; Hood and Seemungal, Public Opinion on the Mandatory Death Penalty in Trinidad. 35 Sato, 12 Years Without an Execution. 36 Podsakoff P.M., MacKenzie S.B. and Podsakoff N.P., Sources of Method Bias in Social Science Research and Recommendations on How to Control it, Annual Review of Psychology 63 2012, hal. 539-569. 37 Ini bisa terjadi baik secara sadar atau tidak sadar, dan merupakan efek yang dikenal sebagai 'priming' dalam psikologi. Temuan 31
Opini Publik: Tidak Ada Halangan Untuk Penghapusan Tiga skenario masing-masing disajikan dua kali (menghasilkan total enam), dan informasi latar belakang divariasikan untuk mengeksplorasi pengaruh faktor yang memberatkan atau meringankan; apakah pelaku pernah dihukum sebelumnya atas perampokan, alasan melakukan pembunuhan, dan tingkat kekuasaan dan kendali pelaku dalam perdagangan narkoba. Skenario dengan variabel yang dimanipulasi disajikan secara berurutan, yang biasanya tidak direkomendasikan karena responden kemungkinan akan menebak bahwa ini berarti pewawancara mengharapkan mereka untuk mengubah jawaban. Namun, karena kami tertarik di sini pada jenis informasi yang dapat membuat orang mengubah pandangan mereka, daripada pandangan 'absolut' mereka sendiri, pendekatan ini tetap memberikan wawasan yang penting. Gambar 8 menunjukkan bahwa meskipun hanya 18% dari responden mendukung penghapusan secara abstrak [sebagai tanggapan terhadap Q24, seperti dibahas di atas], lebih banyak lagi yang tidak ingin hukuman mati dijatuhkan dalam kasus-kasus tertentu yang kami sajikan, meskipun dalam semua kasus ini hukuman mati dapat diterapkan di Indonesia. Oleh karena itu, meskipun tidak ada faktor yang meringankan, hanya 40%, 25% dan 50% yang mendukung penerapan hukuman mati, masing-masing, untuk perampokan yang mengakibatkan kematian, pembunuhan, dan perdagangan narkoba. Seperti yang kita bahas di atas, ketika ditanya tentang dukungan untuk hukuman mati untuk perbuatan- perbuatan ini secara umum, proporsi responden yang mengatakan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut harus selalu dihukum mati secara signifikan lebih tinggi (masing-masing 46%, 47% dan 68%; lihat Gambar 5, bagian 2.4.1a, di atas). Ketika faktor meringankan dimasukkan, dukungan untuk hukuman mati turun lebih jauh, seperti dalam survei-survei lain yang ditinjau oleh Roger Hood.38 Jika diberikan faktor-faktor yang meringankan, responden jauh lebih kecil kecenderungannya menginginkan hukuman mati dijatuhkan:39 Jika pelaku belum pernah dihukum sebelumnya, hanya 9% yang berpendapat bahwa hukuman mati harus dijatuhkan; jika pembunuhan dilakukan merespons kekerasan dalam rumah tangga, hanya 8% yang memilih hukuman mati; atau jika pelakunya adalah kurir narkoba miskin yang dieksploitasi dalam perdagangan narkoba, hanya 14% yang menganggap hukuman mati sebagai hukuman yang tepat. Angka-angka ini memberikan bukti kuat bahwa animo masyarakat Indonesia terhadap hukuman mati ketika mempertimbangkan penggambaran realistis kasus pembunuhan, perampokan, dan perdagangan narkoba jauh lebih rendah daripada yang ditengarai dari pertanyaan abstrak yang dangkal. 38 Hood, Is Public Opinion a Justifiable Reason Not to Abolish the Death Penalty? 39 Uji McNemar tentang perbedaan 'dalam subjek' dalam menentukan pilihan menegaskan bahwa menurunnya jumlah orang yang memilih hukuman mati memiliki signifikansi statistik untuk ketiga skenario. (p= .001, dua sisi). 32
Gambar 8: Pandangan responden tentang perbuatan dan faktor meringankan: proporsi responden yang memilih hukuman mati 40% Seorang laki-laki merampok toko setempat dengan pistol dan menembak mati pemiliknya di kepala. Dia melarikan satu juta rupiah. Sebelumnya dia sudah dua kali pernah dipenjara karena perampokan. Dia dijatuhi hukuman. [Q5] Seorang laki-laki merampok toko setempat dengan pistol dan menembak mati pemiliknya di kepala. Dia melarikan satu juta rupiah. Dia belum pernah dihukum sebelumnya. Dia dijatuhi hukuman. [Q6] 24.6% Seorang perempuan yang ingin bersama kekasihnya, memutuskan untuk membunuh suaminya dengan sengaja meracuni makanannya. Dia dijatuhi hukuman. [Q7] Seorang perempuan yang telah dianiaya secara kejam oleh suaminya selama bertahun-tahun memutuskan untuk membunuhnya dengan sengaja meracuni makanannya. Dia dijatuhi hukuman. [Q8] 50.1% Seorang laki-laki ditangkap di bandara dengan 1 kg sabu di dalam kopernya. Polisi yakin dia adalah gembong narkoba yang besar, dan menjadi kaya dari bisnisnya. Dia dijatuhi hukuman. [Q9] Seorang laki-laki ditangkap di bandara dengan 1 kg sabu di dalam kopernya. Dia sangat miskin dan tidak berpendidikan, dan polisi percaya bahwa dia telah dipaksa bekerja untuk pengedar narkoba sejak masih remaja. Dia dijatuhi hukuman. [Q10] 2.5 Kelenturan opini Pembahasan di atas menunjukkan bagaimana dukungan terhadap hukuman mati berkurang ketika responden diberikan informasi tentang perbuatan yang dilakukan serta kerentanan atau keadaan pelaku. Kami juga menemukan bahwa responden tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang hukuman mati. Hal ini menunjukkan bahwa informasi yang lebih baik tentang jenis pelaku dan perbuatan yang diancam hukuman mati, atau bagaimana hukuman mati dijalankan, dapat mengubah opini. Untuk lebih memahami berbagai kemungkinan pengaruh pada dukungan masyarakat terhadap hukuman mati, dengan kata lain, seberapa pandangan responden dapat diubah, serangkaian pertanyaan diajukan kepada mereka yang mengidentifikasi diri sebagai retentionis tentang apakah informasi tentang efektivitas dan keadilan hukuman mati sebagaimana diselenggarakan di Indonesia, dan opini orang lain, dapat mengubah pendirian mereka [Q 33 - 37]. Seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2, proporsi mereka yang tetap 'retentionis' turun secara drastis, dengan banyak di antara mereka yang dapat diyakinkan oleh sejumlah faktor untuk mendukung penghapusan hukuman mati. Tentu saja, seperti pertanyaan skenario yang disajikan di atas, responden mungkin mengubah tanggapan mereka karena merasa mereka diharapkan begitu, bukan karena argumen yang benar-benar mengubah pikiran mereka. Hal ini menimbulkan masalah terkait kemampuan kita untuk menggeneralisasi temuan ini; hanya karena seseorang mengatakan dia mendukung penghapusan sebagai akibat dari pertanyaan 34, misalnya, belum tentu mereka akan mengubah pandangannya jika mereka disajikan dengan informasi yang sama dalam konteks lain, meskipun kami tidak ada alasan untuk menduga mereka tidak Temuan 8.9% 8.1% 14.4% 33
Opini Publik: Tidak Ada Halangan Untuk Penghapusan akan begitu. Terlepas dari kehati-hatian dalam menafsirkan temuan ini, mereka memberikan wawasan dengan cukup jelas tentang bagaimana orang-orang terpengaruh argumen ini, yang memungkinkan kita untuk menyelidiki dua hal yang menarik. Pertama, proporsi populasi pendukung hukuman mati 'garis keras', bahkan dalam menghadapi argumen rasional dan tekanan sosial; dan, kedua, daya 'persuasi' relatif dari setiap argumen. Sehubungan dengan persoalan pertama, 311 orang (30% dari 1.038 retentionis yang diberi pertanyaan ini) menjawab bahwa mereka akan tetap mendukung hukuman mati di kelima pertanyaan 33-37. Untuk menempatkan para responden ini dalam keseluruhan sampel, agar dapat mengetahui berapa proporsi populasi Indonesia yang mereka wakili, kita harus memasukkan ke dalam perhitungan 18% dari total sampel yang abolisionis dan yang tidak diberi pertanyaan-pertanyaan ini. Dalam kumpulan data yang lebih besar, 311 orang ini merupakan 21% dari total sampel. Ini menjelaskan kepada kita bahwa hanya lebih dari seperlima orang yang diwawancarai mengatakan bahwa mereka akan mendukung dipertahankannya hukuman mati terlepas dari informasi yang diberikan kepada mereka dalam lima pertanyaan ini. Dengan kata lain, 727 'retentionis' yang diberi pertanyaan ini mengatakan bahwa mereka akan mendukung abolisi dalam satu situasi atau lebih. Ini adalah 70% dari para retentionis (48% dari total sampel). Data ini menunjukkan bahwa hampir empat perlima (80%) dari keseluruhan sampel bukanlah retentionis yang keras: mereka mendukung penghapusan (18%), tidak yakin (14%), atau akan mempertimbangkan penghapusan setelah diajukan satu atau lebih argumen kepada mereka di pertanyaan 33-37 (48%).40 Sehubungan dengan persoalan kedua, jumlah retentionis yang diyakinkan oleh setiap argumen untuk mendukung penghapusan ditampilkan pada Tabel 2, diurutkan berdasarkan 'daya persuasif '. 40 Sesuai catatan 2, karena pembulatan persentase ke atas atau ke bawah persentase, dukungan gabungan untuk abolisi (17,8%) dibulatkan ke bilangan bulat terdekat; yaitu, 18%. 34
Tabel 2: Sejauh mana argumen untuk penghapusan persuasif bagi para retentionis Akan mendukung penghapusan Tetap memper- tahankan [Q37] Andaikan terbukti bahwa hukuman mati tidak dilaksanakan seacara adil kepada seluruh masyarakat dari seluruh etnis dan daerah di Indonesia, apakah hal ini dapat mengubah dukungan Anda terhadap hukuman mati? 47.4% 47.4% [Q33] Andaikan terbukti bahwa orang yang tidak bersalah terkadang juga sampai dieksekusi mati, apakah Anda akan tetap mendukung untuk mempertahankan hukuman mati? 45.8% 48.7% [Q35] Andaikan terbukti bahwa hukuman mati tidak lebih baik dalam mencegah terjadinya kejahatan dibandingkan hukuman penjara dalam waktu yang lama, apakah hal ini dapat mengubah dukungan Anda terhadap hukuman mati? 38.0% 57.0% [Q36] Andaikan semua pemuka agama di Indonesia mendukung untuk menghapuskan hukuman mati, apakah hal ini dapat mengubah dukungan Anda terhadap hukuman mati? 37.1% 56.1% [Q34] Mempertimbangkan jumlah negara di dunia yang telah benar-benar menghapuskan hukuman mati saat ini meningkat menjadi 105 negara, apakah menurut Anda pemerintah Indonesia juga perlu mengikuti kebijakan negara-negara yang menghapuskan hukuman mati tersebut? 26.6% 66.7% Data menunjukkan dengan jelas bahwa hampir setengah dari retentionis akan dapat diyakinkan untuk mendukung abolisi jika mereka menjadi tahu bahwa hukuman mati diselenggarakan secara tidak adil, dan lebih sedikit lagi yang akan mendukung jika menjadi tahu bahwa ada orang tidak bersalah yang telah dieksekusi. Lebih dari sepertiga akan diyakinkan oleh bukti bahwa hukuman mati tidak lebih efektif dalam memberi efek gentar daripada penjara jangka panjang, atau jika mereka mengetahui bahwa semua pemuka agama di Indonesia mendukung penghapusan. Dan, sekitar seperempat dapat diyakinkan untuk mengubah posisi mereka untuk penghapusan oleh informasi tentang banyaknya negara di seluruh dunia yang sekarang sudah menghapus hukuman mati. Bagian berikut mendalami lebih jauh data yang disajikan pada Tabel 2. Berdasarkan temuan di atas pada Q33 dan Q37, kami mempertimbangkan persepsi keadilan dalam proses pidana dan hubungannya dengan dukungan untuk hukuman mati. Sehubungan dengan Q35 tentang efek gentar, kami kemudian memeriksa pandangan responden tentang pengurangan kejahatan. Berdasarkan data pada Q34 dan Q36, kami mempertimbangkan pengaruh dukungan untuk abolisi dari para pembentuk opini di Indonesia dan dari negara lain. Diskusi ini membantu kita untuk memahami dengan lebih baik informasi apa yang berpotensi mengubah opini tentang hukuman mati. 2.5.1 Persepsi keadilan dan pandangan tentang hukuman mati Responden secara eksplisit mengaitkan dukungan mereka untuk penghapusan hukuman mati dengan potensi penerapan hukuman mati yang tidak adil [P28, P33 dan P37]. Setelah alasan pelanggaran hak asasi manusia (31%), alasan berikutnya yang paling sering disebut untuk mendukung penghapusan adalah bahwa ada kemungkinan orang salah dihukum dan dieksekusi (19%) [Q28]. Lebih lanjut 14% memilih alasan 'keadilan' lain untuk mendukung penghapusan: yaitu 'Terdakwa yang tidak mampu memiliki akses terbatas pada keadilan sehingga peradilan yang adil tidak dapat dijamin' (7%) dan Temuan Tidak tahu 5.2% 5.5% 5.0% 6.8% 6.7% 35
Opini Publik: Tidak Ada Halangan Untuk Penghapusan 'Tidak dapat dilakukan dengan cara yang tidak sewenang-wenang/adil' (7%) [Q28]. Tabel 2 (di atas) menunjukkan bahwa argumen untuk penghapusan yang menurut pada retentionis paling meyakinkan adalah bahwa hukuman mati mungkin tidak diterapkan secara adil di berbagai kelompok etnis dan wilayah di seluruh Indonesia (47% dari retentionis) [Q37], dan orang yang tidak bersalah terkadang dieksekusi (46% dari retentionis) [Q33]. Ketidakadilan dalam penyelenggaraan hukuman mati jelas persuasif bagi masyarakat Indonesia, baik bagi yang memang sudah mendukung abolisi maupun yang dapat diyakinakn untuk mengubah posisi retentionis dengan informasi tentang ketidakadilan (dalam Q33 dan Q37). Bahwa 47% dan 46% retentionis mengatakan mereka akan berubah pikiran jika diyakinkan oleh informasi tentang keadilan dan ketidakbersalahan berarti bahwa dukungan untuk penghapusan di Indonesia meningkat dari 18% menjadi 48% di seluruh sampel ketika mempertimbangkan eksekusi orang yang tidak bersalah dan dari 18% menjadi 50% ketika mempertimbangkan ketidakadilan dalam proses pidana.41 Ini menengarai bahwa baik hak asasi manusia maupun keadilan individu di berbagai komunitas di Indonesia adalah nilai penting. Oleh karena itu, kami ingin mengetahui apakah responden kami menganggap sistem peradilan pidana di Indonesia memang adil dan memasukkan tiga pertanyaan tentang ini [Q11- 13]. Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa responden tidak terlalu percaya bahwa sistem peradilan pidana berjalan adil. Sebagian besar responden, baik yang retentionis maupun abolisionis, menjawab bahwa peradilan hanya 'kadang-kadang' benar-benar adil (41%) atau 'tidak sering' sepenuhnya adil (33%). Hampir sepertiga berpendapat bahwa orang kaya dan orang miskin yang melakukan perbuatan yang sama akan mendapatkan hukuman yang sama, tetapi hampir setengah dari responden (49%) percaya bahwa orang miskin akan menerima hukuman yang lebih berat. Ketika ditanya apakah mereka percaya bahwa mereka secara pribadi akan diperlakukan adil jika dituduh melakukan kejahatan yang tidak mereka lakukan, lebih dari sepertiga (36%) responden mengatakan bahwa mereka akan 'sebagian besar' atau 'sepenuhnya' diperlakukan adil, tetapi selebihnya tidak. Gambar 9 menyajikan temuan ini untuk seluruh sampel secara lebih rinci. 41 Hasil ini sejalan dengan temuan kami di Malaysia (Hood, The Death Penalty di Malaysia) di mana dukungan untuk hukuman mati untuk pembunuhan turun dari 91% menjadi 33% ketika responden diberi tahu bahwa terkadang ada orang yang tidak bersalah dieksekusi mati. 36
Temuan Gambar 9: Persepsi tentang keadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia 50 40 ) % ( n e d n o p s e r 30 e s a t n e s r e P 20 33 41 10 14 8 0 3 Tidak pernah sepenuhnya adil Jarang sepenuhnya adil Kadang sepenuhnya adil Biasanya sepenuhnya adil Selalu sepenuhnya adil Seberapa sering putusan pengadilan Indonesia sudah sepenuhnya adil? 30 ) 25 % ( n e d n o p s e r e s a t n e s r e P 20 15 10 20 28 19 30 5 4 0 Jauh lebih kecil kemungkinannya Agak lebih kecil kemungkinannya Sama saja Agak lebih besar kemungkinannya Jauh lebih besar kemungkinannya Bayangkan seorang miskin dan seorang kaya melakukan perbuatan yang persis sama di Indonesia. Menurut Anda, seberapa mungkin orang miskin menerima hukuman yang lebih berat dibandingkan orang kaya? 37
Opini Publik: Tidak Ada Halangan Untuk Penghapusan 35 30 ) % ( n e d n o p s e r e s a t n e s r e P 25 20 15 10 31 29 20 16 5 5 0 Sama sekali tidak Sedikit Agak percaya Sebagian besar percaya Sepenuhnya percaya Seberapa Anda percaya bahwa Anda akan diperlakukan secara adil oleh sistem peradilan pidana? Bukti kegagalan signifikan dari jaminan proses hukum yang adil dan benar untuk melindungi orang yang rentan dan tidak bersalah telah terbukti memengaruhi opini publik di negara-negara seperti Jepang,42 Amerika,43 dan Singapura.44 Data kami menunjukkan tingkat kepercayaan yang relatif rendah terhadap integritas proses peradilan di Indonesia. Data di bagian sebelumnya menunjukkan bahwa kekhawatiran tentang keadilan dan integritas secara umum kemungkinan dapat meyakinkan beberapa retentionis untuk mendukung abolisi. Mengingat bahwa para abolisionis menyebut ketidakadilan sistem sebagai alasan untuk mendukung penghapusan, dan bahwa hal tersebut juga merupakan argumen yang juga persuasif bagi retentionis, kita dapat memperkirakan bahwa abolisionis akan menganggap sistem peradilan pidana lebih tidak adil daripada retentionis. Faktanya, bagaimanapun, penilaian keadilan tidak berbeda secara signifikan antara responden abolisionis dan responden lainnya (satu-satunya pengecualian adalah bahwa para abolisionis lebih cenderung berpikir bahwa putusan pengadilan adalah adil [Q11]; untuk analisis regresi logistik lengkap lihat Lampiran 2). Sulit untuk menarik kesimpulan dari temuan yang tampak kontradiktif ini. Satu kemungkinan penafsiran adalah bahwa meskipun beberapa orang mungkin mendukung penghapusan karena hukuman mati tidak dapat diterapkan secara adil, dan yang lain mungkin dapat diubah kecenderungannya untuk mendukung retensi hukuman mati dengan bukti penyelenggaraan yang tidak adil, bagi yang lain alasan ini tidak terkait dengan penilaian tentang seberapa adil suatu sistem. Dengan kata lain, tidak masalah bagaimana sistemnya tidak adil menurut mereka, sebaliknya jika menurut mereka sistemnya tidak adil maka beberapa orang akan menganggap ini sebagai alasan yang baik untuk mendukung abolisi (dan yang lainnya tidak). Meskipun demikian, bukti ketidakadilan dan ketidakamanan dalam proses pidana mungkin menjadi salah satu cara untuk meyakinkan beberapa orang menarik dukungan mereka untuk hukuman mati. 42 Lihat Sato, The Death Penalty in Japan. 43 Baumgartner F.R., DeBoef S.L. and Boydstun A.E., The Decline of the Death Penalty and the Discovery of Innocence (Cambridge University Press 2008) 44 Cheong C.W., Ser T.E., Lee J. and Mathi B., Public Opinion on the Death Penalty in Singapore: Survey Findings, National University of Singapore Faculty of Law Working 2018. 38
2.5.2 Pandangan tentang pengurangan kejahatan Seperti yang kita bahas di atas, kebanyakan dari mereka yang mendukung retensi hukuman mati cukup jelas menyatakan bahwa alasan utama mereka adalah karena percaya hukuman ini berkontribusi pada pengurangan kejahatan dengan memberi efek gentar kepada calon pelaku [Q27]. Lebih dari sepertiga (36%) mengatakan hukuman mati harus dipertahankan untuk mencegah pembunuhan, dan sekitar seperlima (18%) mengatakan hukuman ini harus dipertahankan untuk mencegah perdagangan narkoba (lihat Bagian 2.3 dan Gambar 3, di atas). Namun, hanya karena responden menjelaskan dukungan mereka terhadap hukuman mati dari segi pengurangan kejahatan, bukan berarti bahwa hukuman mati memang adalah cara paling efektif untuk mengurangi kejahatan. Survei ini mengajukan tiga pertanyaan untuk memastikan pandangan responden tentang strategi pengurangan kejahatan yang paling efektif sebelum pertanyaan tentang hukuman mati [Q1-3], agar responden tidak dikondisikan untuk fokus pada hukuman mati, tetapi mempertimbangkan semua pilihan sama. Ini adalah pengukuran yang secara metodologis lebih andal mengenai anggapan pentingnya hukuman mati di antara opsi sosial dan peradilan pidana lainnya. Responden ditanya tentang tiga tindakan yang menurut mereka paling mungkin mengurangi kejahatan dengan kekerasan di Indonesia, dan mereka diberi 11 pilihan serta opsi untuk memberikan jawaban mereka sendiri [Q1]. Tiga tindakan yang paling sering dipilih adalah i) Pemolisian yang lebih efektif (54%); ii) Pendidikan moral yang lebih baik bagi kaum muda (48%); dan iii) Mengurangi kemiskinan dan memperbaiki kondisi perumahan (41%).45 Sebaliknya, hanya 6% orang yang menyebutkan hukuman mati yang lebih banyak dan 5% menyebutkan eksekusi lebih banyak. Tindakan lain yang dinyatakan secara spontan termasuk perlunya lebih banyak pekerjaan dan peningkatan ekonomi, yang juga dapat diartikan 'mengurangi kemiskinan'. Beberapa responden juga menyatakan bahwa kejahatan dengan kekerasan akan dapat lebih efektif diatasi jika korupsi berkurang. Hasil ini sangat sejalan dengan studi opini publik lainnya, termasuk di yurisdiksi tetangga, Malaysia dan Singapura,46 serta di Zimbabwe.47 Hasilnya dapat dilihat secara lengkap pada Gambar 10. 45 Dipilih sebagai salah satu dari pilihan pertama, kedua, atau ketiga mereka. 46 Hood, Is Public Opinion a Justifiable Reason Not to Abolish the Death Penalty?, hal. 239-40. 47 Sato, 12 Years Without an Execution; Hoyle C., Time to Abolish the Death Penalty in Zimbabwe: Exploring the Views of its Opinion Leaders, The Death Penalty Project 2020. Temuan 39
Opini Publik: Tidak Ada Halangan Untuk Penghapusan Gambar 10: Pilihan responden untuk mengurangi kejahatan dengan kekerasan Pemolisian yang lebih efektif Pendidikan moral yang lebih baik untuk anak muda Mengurangi kemiskinan, memperbaiki perumahan Meningkatkan intervensi terapeutik (kesehatan) bagi pengguna Meningkatkan pengendalian perdagangan nakoba Hukuman penjara yang lebih panjang Meningkatkan layanan perawatan kejiwaan preventif Meningkatkan pengendalian pemilikan senjata api Meningkatkan layanan pencegahan KDRT Memperbanyak hukuman mati Memperbanyak eksekusi Memperbanyak lapangan kerja Pendidikan agama/moral untuk anak-anak 0% 10% 20% 30% 40% 50% Pilihan pertama Pilihan kedua Pilihan ketiga Tindakan apa yang menurut Anda paling mungkin dapat mengurangi kejahatan dengan kekerasan di Indonesia? Responden juga ditanya tentang tiga tindakan yang menurut mereka paling mungkin dapat mengurangi tindak pidana terkait narkoba di Indonesia [Q2]. Tiga tindakan yang paling sering dipilih adalah i) Pemolisian yang lebih efektif (50%); ii) Pendidikan moral yang lebih baik bagi kaum muda (48%); dan iii) Lebih banyak intervensi terapeutik untuk pengguna narkoba (37%). Sekali lagi, sangat sedikit peserta yang fokus pada hukuman mati sebagai mekanisme untuk mengurangi kejahatan - hanya 9% yang menyebutkan lebih banyak hukuman mati dan 6% menyebutkan lebih banyak eksekusi. Para responden menyarankan beberapa tindakan yang sama untuk menangani tindak pidana terkait narkoba seperti kejahatan dengan kekerasan pada umumnya, serta berbagai metode untuk mengontrol perdagangan narkoba lintas batas, seperti patroli perbatasan, peningkatan keamanan di bandara, dll. Hasil ini ditampilkan dengan lengkap pada Gambar 11. 40 60%
Gambar 11: Pilihan tindakan responden untuk mengurangi tindak pidana terkait narkoba Pemolisian yang lebih efektif Pendidikan moral yang lebih baik bagi anak muda Meningkatkan intervensi terapeutik (kesehatan) bagi pengguna Mengurangi kemiskinan, memperbaiki perumahan Meningkatkan pengendalian perdagangan narkoba Hukuman penjara lebih lama Meningkatkan pengendalian pemilikan senjata Meningkatkan perawatan kejiwaan preventif Meningkatkan pelayanan pencegahan KDRT Memperbanyak hukuman mati Memperbanyak eksekusi Memperbanyak lapangan kerja 0% 10% 20% 30% 40% Pilihan pertama Pilihan kedua Pilihan ketiga Tindakan apa yang menurut Anda paling mungkin dapat mengurangi tindak pidana terkait narkoba di Indonesia? Peserta juga ditanyakan tentang langkah-langkah pengurangan kejahatan paling penting yang saat ini ada di Indonesia untuk mencegah baik kejahatan dengan kekerasan maupun tindak pidana terkait narkoba [Q3]. Serupa dengan temuan kami di atas, hanya 7% responden yang menyebutkan hukuman mati, dengan tindakan peradilan pidana, terapeutik dan sosial lainnya yang dianggap sebagai tindakan pencegahan kejahatan yang jauh lebih efektif (lihat Gambar 12). Temuan 50% 41 60%
a d a g n a y h a k g a l - h a k g n a L Opini Publik: Tidak Ada Halangan Untuk Penghapusan Gambar 12: Pandangan responden tentang tindakan pengurangan kejahatan yang ada di Indonesia Pemolisian yang lebih efektif Pendidikan moral bagi anak muda Mengendalikan peredaran narkoba Intervensi terapeutik bagi pengguna narkoba Mengurangi kemiskinan, memperbaiki perumahan Pengendalian senjata api Layanan perawatan kejiwaan preventif Pengendalian konflik antar pengedar narkoba Hukuman penjara yang lama Adanya hukuman mati Pengendalian perbatasan Tindakan keamanan pribadi Tindakan keamanan lingkungan Mempermalukan pelaku di media sosial Tidak melakukan apa-apa / tidak ada masalah 0% 10% 20% 30% 40% 50% Persentase responden yang menyebut langkah *penjumlahan tidak 100% karena ada tiga pilihan Pilihan pertama Pilihan kedua Pilihan ketiga Tindakan yang ada untuk mencegah kejahatan dengan kekerasan dan tindak pidana terkait narkoba di Indonesia Seperti dalam survei lain yang dilakukan oleh The Death Penalty Project, masyarakat di Indonesia lebih percaya pada pemolisian yang lebih baik, tindakan sosial dan terapeutik untuk mengurangi kejahatan serius daripada hukuman mati. Jika orang tidak melihat hukuman mati begitu penting untuk mencegah kejahatan, lalu mengapa responden menjelaskan dukungan mereka untuk hukuman mati dari segi pencegahan? Untuk mencoba memahami kontradiksi nyata dalam data ini, kami beralih ke pertanyaan tentang apa yang diyakini orang sebagai tujuan penghukuman. 2.5.2a Tujuan penghukuman Responden diminta untuk menentukan alasan terpenting pertama, kedua dan ketiga untuk penghukuman [Q4]. Dua tujuan yang paling sering disebut adalah untuk membuat pelaku bertanggung jawab atas kerugian yang mereka timbulkan (65%),48 dan untuk membuat mereka memperbaiki kerusakan yang mereka timbulkan (52%). Mencegah residivisme adalah fokus dari tujuan penghukuman ketiga, keempat dan kelima yang paling populer: yakni untuk membuat pelaku lebih kecil kemungkinannya 48 Dipilih sebagai salah satu dari pilihan pertama, kedua, atau ketiga mereka. 42 60%
Temuan melakukan ulang perbuatan (52%), untuk merehabilitasi pelaku (33%) dan untuk menjauhkan pelaku dari masyarakat (27%) (dalam hal ini, mengurangi kejahatan dengan melumpuhkan pelakunya). Hasil- hasil ini ditampilkan lengkap pada Gambar 13.49 Gambar 13: Tujuan penghukuman Membuat pelaku bertanggung jawab atas kerusakan Membuat pelaku memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan Memperkecil kemungkinan pelaku mengulangi perbuatan Menjauhkan pelaku dari masyarakat Membuat pelaku menderita atas perbuatannya Membuat jelas bahwa masyarakat menentang perbuatan Memberi contoh untuk membuat yang lain gentar Setting an example in order to deter others Memuaskan korban atau keluarga korban Tidak tahu 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Persentase responden Pilihan pertama Pilihan kedua Pilihan ketiga Pencegahan umum ('memberi contoh untuk mencegah orang lain') adalah salah satu tujuan hukuman yang paling jarang dipilih, yakni hanya 16%. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang apa yang dimaksud responden ketika mengatakan ingin mempertahankan hukuman mati untuk memberi 'efek gentar'? Diasumsikan bahwa efek gentar dalam kasus hukuman mati mestinya mengacu pada pencegahan umum, bukan pencegahan individu, karena seorang individu tidak dapat secara efektif dihalangi untuk melakukan kejahatan lebih lanjut di masyarakat (daripada di penjara) jika dia secara permanen diamankan dalam kondisi yang sangat membatasinya dan kemudian dieksekusi. Namun, tanggapan atas pertanyaan ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden berpikir bahwa pencegahan individu (dengan cara rehabilitasi atau dengan tindakan lain untuk 'membuat pelaku lebih kecil kemungkinannya melakukan kembali perbuatannya') adalah alasan yang jauh lebih penting untuk penghukuman daripada pencegahan umum. Ada kemungkinan bahwa sementara mereka berpikir hukuman dalam kebanyakan kasus harus ditujukan untuk mengubah pelaku individu, baik dengan tindakan restoratif (seperti membuat mereka bertanggung jawab dan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan) dan dengan langkah-langkah pendidikan yang 49 Seberapa penting responden menganggap setiap tujuan penghukuman tidak memprediksi dukungan mereka untuk abolisi (lihat Lampiran 2 untuk model regresi logistik lengkap). 43
Opini Publik: Tidak Ada Halangan Untuk Penghapusan rehabilitatif, mereka melihat hukuman mati sebagai hal yang membutuhkan alasan yang agak berbeda, yakni untuk menggentarkan calon pelaku lainnya. Oleh karena itu, ketika diajukan pertanyaan umum di awal survei [Q4] tentang tujuan penghukuman, sebelum dibuat peka akan masalah hukuman mati, pencegahan dan hukuman mati bukanlah masalah utama yang menjadi fokus mereka. Dengan kata lain, sering kali pencegahan umum bukanlah hal utama yang mereka pikirkan sebagai alasan mengapa harus menghukum penjahat. Tetapi begitu fokus pada mengapa hukuman mati diperlukan, mereka menggunakan alasan pencegahan yang awam diajukan. Ada dukungan tertentu untuk pernyataan ini dalam data yang dikumpulkan sebagai tanggapan atas pertanyaan selanjutnya tentang seberapa efektif hukuman mati dalam mencapai tujuan penghukuman utama (seperti yang tercantum dalam Tabel 3), jika dibandingkan dengan penjara jangka panjang [Q23]. Pertanyaan ini muncul setelah serangkaian pertanyaan tentang hukuman mati, dengan kata lain setelah responden menyadari tentang persoalan ini. Tanggapan mereka diberikan nilai pada skala 0 - 4 di mana '0' berarti hukuman mati sangat tidak efektif, '2' berarti hukuman mati sama efektifnya, dan '4' berarti hukuman mati jauh lebih efektif daripada pemenjaraan jangka panjang. Seperti yang dapat dilihat pada Table 3, rata-rata peserta berpendapat bahwa hukuman mati lebih efektif daripada hukuman penjara jangka panjang dalam semua tindakan. Tabel 3: Pembandingan responden antara hukuman mati dengan pemenjaraan jangka panjang Mean Std. Deviation N50 Memberikan contoh untuk mencegah perbuatan jahat lainnya 3.21 0.9 1,490 Agar pelaku bertanggung jawab atas perbuatan berbahaya yang telah ia lakukan 3.19 1.0 1,489 Memperjelas bahwa masyarakat tidak menyetujui adanya kejahatan 3.14 1.0 1,482 Agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya kembali 3.09 1.0 1,485 Agar pelaku menderita atas tindakan kejahatan yang ia lakukan 3.07 1.0 1,490 Agar pelaku memperbaiki kesalahan yang ia telah lakukan kepada korbannya 2.94 1.0 1,492 Memberikan kepuasan untuk korban ataupun keluarga korban 2.94 1.0 1,484 Menjauhkan pelaku dari masyarakat lainnya 2.84 1.1 1,486 Merehabilitasi pelaku 51 2.80 1.1 1,485 50 Mengecualikan mereka yang mengatakan 'tidak tahu' untuk setiap pertanyaan. 51 Cukup mengejutkan bahwa orang mengira hukuman mati lebih efektif untuk merehabilitasi pelaku daripada hukuman penjara yang lama, mengingat rehabilitasi tidak mungkin dilakukan setelah eksekusi. Namun, kemungkinan besar responden menafsirkan pertanyaan serupa dengan pertanyaan tentang membuat pelaku cenderung tidak melakukan perbuatan; pelumpuhan permanen melalui hukuman mati dan eksekusi pasti membuat pelaku kecil kemungkinannya melakukan tindak pidana kembali. 44
Konsisten dengan temuan bahwa para retentionis ingin mempertahankan hukuman mati terutama untuk mencegah kejahatan, responden percaya bahwa hukuman mati jauh lebih efektif untuk pencegahan daripada pemenjaraan jangka panjang (M = 3,21, SD = 0,9). Hal ini menengarai bahwa masyarakat Indonesia memiliki pandangan yang cukup liberal tentang sistem peradilan pidana dan tindakan kemasyarakatan yang lebih luas untuk mengurangi kejahatan dan kerugian lain, sampai mereka memikirkan tentang hukuman mati. Pada titik itu, pandangan mereka menjadi lebih reaksioner dan mereka menaruh kepercayaan pada hukuman mati untuk menyembuhkan semua penyakit di masyarakat, keyakinan yang tidak ada dalam tanggapan sebelumnya atas pertanyaan tentang langkah- langkah efektif untuk mengurangi kejahatan. Hal yang mengejutkan dari hasil ini adalah bahwa baik para abolisionis maupun retentionis menilai hukuman mati lebih efektif daripada hukuman penjara jangka panjang untuk semua tindakan. Tidak mudah untuk memahami hasil ini. Sementara para abolisionis tidak memberi peringkat hukuman mati setinggi sampel lainnya dalam pencegahan dan reparasi (lihat Lampiran 2), 82% responden mengatakan bahwa hukuman mati lebih efektif daripada hukuman penjara jangka panjang. Data menunjukkan bahwa terlepas dari keberatan pribadi mereka terhadap hukuman mati, para abolisionis menerima argumen para retentionis, termasuk argumen pemerintah, bahwa hukuman mati efektif dalam banyak tujuan penghukuman, mungkin khususnya pencegahan. Jika kita mengingat alasan untuk mendukung abolisi [Q28, dibahas di atas pada bagian 2.3 dan Gambar 4], hanya 9% dari para abolisionis memberikan pembenaran bahwa hukuman mati tidak memberi efek gentar tambahan dibandingkan hukuman penjara. Ini berarti bahwa hanya sedikit responden yang memahami bahwa penelitian tentang hukuman mati belum dapat menunjukkan bahwa hukuman mati lebih efektif daripada hukuman seumur hidup, meskipun belum ada bukti yang andal tentang hukuman mati dan pencegahan untuk tindak pidana narkoba.52 Kita mungkin juga ingat bahwa lebih dari sepertiga retentionis mengatakan bahwa jika mereka dapat diyakinkan bahwa hukuman mati tidak lebih efektif dalam pencegahan daripada penjara jangka panjang, maka mereka akan mendukung abolisi [Q35; lihat bagian 2.5 dan Tabel 2, di atas]. Jelas, para responden (termasuk yang abolisionis) percaya bahwa hukuman mati penting untuk pengurangan kejahatan meskipun ketika ditanya tentang pengurangan kejahatan secara umum, mereka jarang menyebutkannya dan banyak yang jelas-jelas bersedia untuk meninggalkan dukungan mereka terhadap hukuman mati jika diyakinkan bahwa hukuman tersebut tidak efektif untuk mewujudkan tujuan pencegahan. Temuan ini menunjukkan bahwa penelitian di Indonesia yang menjawab pertanyaan penting tentang apakah hukuman mati dapat mencegah tindak pidana berat, terutama tindak pidana narkoba, akan sangat berharga dalam mendidik masyarakat mengenai seberapa jauh anggapan keampuhan hukuman mati dalam mencegah kejahatan. Kami sedang melakukan penelitian awal tentang persoalan ini. Secara lebih luas, temuan-temuan ini menunjukkan bahwa kampanye edukatif yang menantang narasi pencegahan, serta berfokus pada kelemahan proses yang menghasilkan hukuman yang tidak dapat dibatalkan ini, dapat mengurangi dukungan untuk hukuman mati. 52 Fagan J., The Feasibility of Systematic Research on the Deterrent Effects of the Death Penalty in Indonesia, The Death Penalty Project 2019. Temuan 45
Opini Publik: Tidak Ada Halangan Untuk Penghapusan 2.5.3 Pengaruh dukungan abolisionis di Indonesia dan dunia Meskipun mungkin untuk menemukan banyak contoh Muslim Indonesia yang menjelaskan dukungan mereka terhadap hukuman mati dari sudut pandang Islam,53 agama responden bukanlah prediktor yang signifikan bagi dukungan abolisi dalam survei ini. Ada beberapa perbedaan dalam dukungan untuk abolisi di antara kelompok agama dalam sampel kami. Lebih banyak orang Katolik dalam sampel kami mendukung penghapusan (24%) daripada responden Muslim (18%), kemudian lebih banyak responden Muslim yang mendukung penghapusan dibandingkan dengan Protestan (15%) dan Hindu (13%). Namun, kombinasi perbedaan kecil dan jumlah responden yang sedikit di setiap kelompok membuat kami tidak dapat yakin bahwa perbedaan tersebut tidak terjadi secara acak. Walau demikian, agama dapat berperan dalam dukungan terhadap hukuman mati dalam kaitannya dengan pengaruh para pemuka agama yang dihormati di Indonesia. Sebagaimana ditunjukkan Tabel 2 di atas, lebih dari sepertiga responden retentionis (37%) mengatakan bahwa mereka dapat diyakinkan untuk mengubah pandangan mereka jika para pemimpin semua agama di Indonesia mendukung abolisi [Q36].54 Hal ini menengarai bahwa sikap abolisionis yang jelas di antara para pembentuk opini terpandang di Indonesia dapat mengubah opini masyarakat tentang hukuman mati. Kami juga ingin memastikan apakah pandangan orang Indonesia tentang hukuman mati dapat dipengaruhi oleh keputusan untuk menghapus hukuman mati di seluruh dunia atau mempertahankan hukuman mati di yurisdiksi tetangga. 2.5.3.a. Pengaruh dari abolisi di seluruh dunia Orang Indonesia secara signifikan terlalu rendah memperkirakan luasnya abolisi di seluruh dunia. Ketika ditanya berapa banyak negara di dunia yang sudah menghapus hukuman mati, lebih dari sepertiga (38%) responden berpendapat bahwa sekitar seperempat negara telah menghapus hukuman mati, padahal sudah lebih dari separuh negara di dunia telah melakukannya (hanya 10% responden yang menjawab setengah atau lebih) [Q22].55 Perkiraan responden tentang abolisi di seluruh dunia memprediksi dukungan mereka untuk abolisi (untuk analisis regresi logistik lengkap lihat Lampiran 2). Seperti yang ditunjukkan pada in Gambar 14, semakin tinggi perkiraan responden tentang tingkat abolisi di seluruh dunia, semakin besar kemungkinan mereka untuk mendukung abolisi, yang menengarai bahwa gerakan abolisi di seluruh dunia mungkin dapat meyakinkan orang Indonesia untuk mengikutinya. 53 McRae, Indonesian Capital Punishment in Comparative Perspective, hal. 10. 54 Empat puluh persen responden Muslim yang mendukung dipertahankannya hukuman mati mengatakan bahwa mereka akan mengubah pandangan mereka jika pemimpin semua agama di Indonesia mendukung penghapusan, dibanding hanya 23% responden penganut agama Hindu yang mengatakan akan mengubah pandangan mereka. Namun, karena hanya ada 77 responden Hindu, sulit untuk menarik kesimpulan tentang perbedaan ini. 55 Pada akhir 2019, 106 dari 195 negara telah menghapus hukuman mati. 46
Temuan Gambar 14: Dukungan untuk abolisi menurut perkiraan tingkat abolisi di seluruh dunia 100% i s a m i t s e n a g n e d ) a i n u d 80% 60% ( n e d n o p s e r e s a t n e s r e P i s i l o b a t a k g n i t 40% 20% 0% Sangat sedikit Sekitar seperempat Sekitar setengah Lebih dari setengah Hampir semua Dukungan hukuman mati Retensionis Abolisionis Estimasi tingkat abolisi di seluruh dunia Pertanyaan ini [Q22] diajukan sebelum pertanyaan tentang apakah informasi tertentu dapat meyakinkan para retentionis untuk mendukung abolisi [Q33-37]. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, yang paling tidak meyakinkan dari lima argumen yang menggeser beberapa retentionis untuk mendukung abolisi adalah bahwa 105 negara di seluruh dunia telah menghapus hukuman mati (lihat Tabel 2, bagian 2.5, di atas). Walau demikian, 27% retentionis mengatakan bahwa informasi ini membuat mereka berpikir ulang dan mendukung abolisi. Argumen ini paling persuasif bagi para retentionis yang sebelumnya memperkirakan - sebagai jawaban atas Q22 - bahwa sekitar seperempat atau sekitar setengah negara telah menghapus hukuman mati. Para responden ini lebih mudah diyakinkan oleh presentasi fakta baru (fakta baru adalah bahwa lebih dari setengah telah menghapuskan - proporsi yang lebih besar daripada perkiraan kedua kelompok). Fakta-fakta baru ini paling tidak persuasif bagi mereka yang sebelumnya secara serius memperkirakan terlalu kecil atau terlalu besar proporsinya (berpikir bahwa 'sangat sedikit' negara atau 'hampir semuanya' telah menghapus hukuman mati). Para responden ini mungkin memiliki pandangan yang mapan tentang hukuman mati yang tertanam dalam sistem nilai mereka sendiri, dan karena itu tidak dapat dipengaruhi fakta baru. Akibatnya, penyajian informasi baru tentang tingkat abolisi di seluruh dunia tidak meyakinkan bagi mereka. Responden yang sudah mengira bahwa 'lebih dari setengah' negara telah menghapus hukuman mati juga cenderung tidak terpengaruh oleh argumen tersebut karena ini bukan berita baru bagi mereka. Perkiraan efek 'kurva' informasi baru pada tingkat abolisi dunia diilustrasikan pada Gambar 15. 47
Opini Publik: Tidak Ada Halangan Untuk Penghapusan Gambar 15: Daya persuasi tingkat penghapusan di seluruh dunia mengacu pada perkiraan sebelumnya tentang tingkat abolisi di seluruh dunia 80% ) % 60% ( n e d n o p s e r 40% e s a t n e s r e P 20% 0% Sangat sedikit Sekitar seperempat Sekitar setengah Lebih dari setengah Pertahankan Hapus Tidak tahu Estimasi awal responden mengenai berapa banyak negara yang telah menghapus hukuman mati Mengingat 105 negara sudah menghapus hukuman mati, apakah Indonesia perlu mengikuti? 2.5.3.b. Pengaruh yurisdiksi tetangga Sementara responden tertentu dapat diyakinkan untuk pindah ke posisi abolisionis oleh informasi tentang seberapa luas penghapusan hukuman mati sudah dilakukan di seluruh dunia, beberapa di antaranya mengkhawatirkan dampak jika Indonesia menghapus hukuman mati sementara negara tetangga mempertahankannya, mengingat adanya ancaman perdagangan narkoba dari yurisdiksi lain di Asia Tenggara. Responden diberikan sembilan pernyataan tentang hubungan antara perdagangan narkoba dan hukuman mati untuk menguji kekhawatiran mereka tentang peningkatan risiko perdagangan narkoba ke Indonesia dengan menerapkan hukuman yang lebih ringan [Q38]. Secara umum, responden cenderung setuju dengan semua pernyataan (M = 3 pada skala lima poin, dari 0, sangat tidak setuju, sampai 4, sangat setuju), menengarai bahwa mereka menghubungkan pengurangan tindak pidana terkait narkoba dengan adanya hukuman mati. 48
Tabel 4: Kekhawatiran tentang hukuman di yurisdiksi tetangga Rerata SD N Q38A. Pedagang narkotika akan menjual narkotika di negara yang memiliki kemungkinan kecil untuk ditangkap dan dihukum. 2.97 1.28 1,490 Q38B. Pedagang narkotika akan menjual narkotika ke negara yang mana kemungkinan kecil dia mendapatkan hukuman penjara yang lama. 2.81 1.17 1,491 Q38C. Pedagang narkotika akan menjual narkotikanya ke negara yang memiliki kemungkinan kecil hukuman mati. 2.87 1.23 1,476 Q38D. Penggunaan narkotika memiliki tingkat yang lebih rendah di negara yang menetapkan hukuman mati untuk pedagang narkotika. 3.00 1.07 1,486 Q38E. Kematian akibat narkotika lebih rendah di negara yang menetapkan hukuman mati kepada pedagang narkotika. 3.05 1.04 1,482 Q38F. Pedagang narkotika akan memindahkan bisnis mereka ke Indonesia apabila Indonesia mengurangi resiko hukuman mati untuk pedagang narkotika. 2.83 1.26 1,478 Q38G. Kematian akibat narkotika akan meningkat di Indonesia jika mengurangi resiko hukuman mati untuk pedagang narkotika sementara negara tetangga Indonesia mempertahankan hukuman mati. 3.05 1.08 1,473 Q38H. Perdagangan narkotika akan meningkat di Indonesia apabila mengganti hukuman mati dengan penjara seumur hidup untuk pedagang narkotika. 3.02 1.09 1,480 Q38I. Kematian akibat narkotika akan meningkat jika Indonesia mengganti hukuman mati dengan penjara seumur hidup untuk pedagang narkotika. 2.95 1.11 1,495 Distribusi tanggapan serupa untuk setiap pertanyaan, sehingga contoh ditampilkan pada grafik berikut [Q38.H]. Temuan 49
Opini Publik: Tidak Ada Halangan Untuk Penghapusan Gambar 16: Kekhawatiran tentang peningkatan perdagangan narkoba 600 500 400 i s n e u k e r F 300 200 100 0 Sangat tidak setuju Agak tidak setuju Netral Agak setuju Sangat setuju Tidak tahu [tidak baca] Q38H. Seberapa setuju atau tidak setuju dengan pernyataan berikut: Peredaran narkoba akan meningkat jika Indonesia mengganti hukuman mati dengan hukuman penjara seumur hidup untuk pengedar narkoba Data ini mendukung temuan yang disajikan di atas tentang keyakinan responden akan efek gentar hukuman mati untuk tindak pidana narkoba, dan mereka memberikan dukungan untuk teori 'persaingan yurisdiksi'. Seperti yang kita bahas pada bagian 1.3, ini menunjukkan bahwa negara yang menghukum lebih keras daripada negara tetangga dapat mencegah aktivitas kriminal karena pelaku justru menargetkan negara tetangga untuk menurunkan risiko hukuman paling berat. Responden merasa bahwa hukuman mati memberikan perlindungan tertentu bagi negara-negara retentionis dari perdagangan narkoba dengan menggentarkan beberapa pelaku, sehingga hukuman mati mungkin diperlukan di Indonesia untuk melindungi warganya dari masuknya pelaku yang mencari pasar berisiko lebih rendah untuk mengedarkan narkoba mereka.56 2.6 Reaksi terhadap abolisi Seperti dijelaskan di bagian 1.2, di seluruh dunia, di mana penghapusan hukuman mati telah dilakukan, hal itu tidak terjadi karena mayoritas publik menuntutnya, melainkan dipimpin oleh elit politik, terlepas dukungan masyarakat untuk hukuman mati. Selain itu, ketika hukuman mati telah dihapuskan dan tidak lagi dilegitimasi oleh negara, dukungan publik akan pupus dengan berevolusinya ekspektasi tentang bagaimana negara dapat dan sebaiknya menghukum. Dalam hal ini, proses abolisi itu sendiri dengan sendirinya dapat mengubah opini. Mengingat bukti tentang ini dari berbagai negara di seluruh dunia, negara-negara yang condong untuk melakukan abolisi tidak perlu bertanya apakah publik mendukung penghapusan saat ini, melainkan dapat bertanya apakah publik akan secara aktif menolak penghapusan jika hal ini menjadi kebijakan pemerintah. 56 Tidak ada perbedaan antara para abolisionis dan responden lainnya dalam tanggapan mereka atas pertanyaan-pertanyaan ini, kecuali pada masalah apakah para pengedar narkoba akan memilih negara untuk menjual narkoba di mana mereka lebih kecil kemungkinannya untuk ditangkap dan dihukum. Para abolisionis sedikit lebih mungkin untuk setuju dengan pernyataan ini daripada responden lainnya. Signifikansi perbedaan antar kelompok diuji dengan menggunakan analysis of variance (ANOVA). Untuk Q38.A para abolisionis lebih cenderung setuju dengan pernyataannya (M = 3,17, SD = 1,14) daripada responden lainnya (M = 2,92, SD = 1,30), dan perbedaannya, meskipun kecil, secara statistik signifikan, p <0,01. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara para abolisionis dan responden lainnya di Qs B - I. 50
Bagian terakhir ini membahas berbagai kemungkinan reaksi peserta, dan bagaimana menurut mereka orang lain akan berreaksi, jika Indonesia menghapus hukuman mati. Responden disajikan lima kemungkinan reaksi dan diminta untuk menunjukkan seberapa besar kemungkinan mereka akan memiliki reaksi tersebut, dan seberapa besar kemungkinan orang lain akan memiliki reaksi tersebut (pada skala empat poin dari 0 = sangat tidak mungkin sampai 3 = sangat mungkin) [P39 & 40]. Sayangnya, data kami menunjukkan bahwa responden mengalami kelelahan survei pada tahap akhir wawancara ini. Secara khusus, kami menemukan bahwa banyak responden menjawab 'agak mungkin' (2) dengan cara yang agak tidak konsisten.57 Misalnya, proporsi terbesar responden mengatakan mereka akan 'agak mungkin' senang jika hukuman mati dihapuskan, tetapi banyak dari orang-orang yang sama mengatakan bahwa mereka juga akan 'agak mungkin' menandatangani petisi dan berdemonstrasi untuk mengembalikannya. Ini jelas merupakan temuan yang tidak konsisten dan karena kami tidak melihat bukti adanya ketidakkonsistenan dalam pertanyaan lain, kemungkinan beberapa responden sudah merasa lelah atau bosan saat diberikan dua pertanyaan terakhir ini dalam survei. Oleh karena itu, tidak bijaksana untuk sepenuhnya mengandalkan jawaban atas dua pertanyaan ini, meskipun kami menyajikan datanya pada Tabel 5. Terlepas berbagai catatan ini, responden kemungkinan besar akan mengatakan bahwa mereka dan orang lain akan 'menerima [penghapusan] sebagai kebijakan pemerintah, bahkan jika mereka tidak senang tentang hal itu' (reratanya hampir '2' untuk pertanyaan ini, menengarai bahwa mereka dan orang lain akan 'agak mungkin' untuk bereaksi seperti itu). Responden paling kecil kemungkinannya mengatakan bahwa mereka dan orang lain akan 'berhenti melaporkan kejahatan kepada polisi dan main hakim sendiri'. Meskipun sebagian data mungkin tidak dapat diandalkan, data tersebut sejalan dengan temuan survei kami yang lain yang menunjukkan dengan jelas bahwa proporsi orang yang mendukung hukuman mati jauh lebih tinggi daripada proporsi yang menolak perubahan. Misalnya, di Zimbabwe, 80% retentionis mengatakan bahwa mereka akan menerima abolisi jika itu menjadi kebijakan pemerintah.58 57 Ini adalah strategi umum yang dilakukan responden ketika mengalami 'kelebihan beban kognitif ' dari pengambilan survei. Lihat misalnya Krosnick JA, Response Strategies for Coping With the Cognitive Demands of Attitude Measures in Surveys, Applied Cognitive Psychology, 5 (3) 1991, hal. 213-236. Krosnick J. A., Response Strategies for Coping With the Cognitive Demands of Attitude Measures in Surveys, Applied Cognitive Psychology, 5(3) 1991, hal.213-236. 58 Sato, 12 Years Without and Execution. Temuan 51
Opini Publik: Tidak Ada Halangan Untuk Penghapusan Tabel 5: Respondents' assessments of their own reaction to abolition of the death penalty in Indonesia, and the reaction of others Reaksi responden sendiri Reaksi orang lain yang diprediksi [A] Senang 1.77 (0.93) 1.85 (0.86) [B] Menerima sebagai kebijakan pemerintah (bahkan jika tidak menyukainya) 1.89 (0.75) 1.89 (0.75) [C] Menandatangani petisi dan berpartisipasi dalam demonstrasi untuk mengembalikan hukuman mati 1.66 (0.96 1.87 (0.82) [D] Berhenti melaporkan kejahatan kepada polisi (bila menjadi korban kejahatan) 1.26 (1.10) 1.42 (1.07) [E] Tidak lagi bergantung pada sistem peradilan pidana dan main hakim sendiri dengan membunuh, jika salah satu anggota keluarganya terbunuh 1.31 (1.10) 1.51 (1.06) Sementara kita harus memperlakukan tanggapan absolut untuk dua pertanyaan ini dengan hati- hati, akan bermakna untuk membandingkan penilaian responden tentang kemungkinan reaksi mereka sendiri [Q39] dengan penilaian mereka terhadap reaksi orang lain [Q40]. Jika kelelahan responden memengaruhi jawaban mereka, ini akan berlaku sama untuk kedua pertanyaan, dan dengan membandingkan keduanya, kita secara efektif dapat mengontrol efek kelelahan apa pun. Mengingat bahwa setiap responden ditanyakan bagaimana tanggapan mereka serta bagaimana tanggapan orang lain, kami ada cara untuk menguji keakuratan persepsi mereka tentang tanggapan orang lain dengan membandingkan apa yang menurut masing-masing responden akan dilakukan orang lain dengan apa yang semua responden survei lainnya (siapa 'orang lain' itu) katakan mereka akan lakukan. Seperti yang dapat dilihat dari Tabel 5, responden secara akurat memperkirakan seberapa besar kemungkinan 'orang lain' akan menerima abolisi sebagai kebijakan pemerintah [B], dan hanya sedikit yang terlalu tinggi memperkirakan seberapa besar kemungkinan 'orang lain' mengatakan bahwa mereka akan senang [A]. Namun, responden secara signifikan59 terlalu tinggi memperkirakan seberapa besar kemungkinan orang lain akan menandatangani petisi [C], berhenti melaporkan kejahatan ke polisi [D], dan main hakim sendiri [E].60 Data ini menengarai bahwa dukungan untuk hukuman mati dapat dipengaruhi oleh keyakinan bahwa orang lain akan bereaksi negatif terhadap abolisi, membayangkan kemungkinan sikap oposisi orang lain dapat mengganggu pendirian sendiri. Temuan kami menunjukkan bahwa orang terlalu tinggi memperkirakan seberapa negatif reaksi orang lain nantinya dan ini mungkin memengaruhi mereka sendiri untuk mengambil pendekatan yang lebih negatif terhadap pertanyaan terkait abolisi. Jika mereka diberi tahu bahwa kebanyakan orang akan menerima abolisi meskipun mereka tidak menyukainya, mereka mungkin berkurang kecenderungannya mendukung dipertahankannya hukuman mati. 59 Signifikansi statistik diuji menggunakan MANOVA faktorial dalam subjek, p <.001 untuk pertanyaan C, D & E. 60 Secara keseluruhan, responden berpikir bahwa tidak ada pengaruh terhadap kemungkinan mereka sendiri akan bereaksi dengan cara ini (rerata untuk pertanyaan-pertanyaan ini adalah sekitar atau di bawah 1,5 yang merupakan titik tengah pada skala). Namun, responden berpikir bahwa orang lain lebih mungkin untuk bereaksi dengan cara ini daripada diri mereka sendiri (rerata untuk pertanyaan ini mendekati 2, ykani 'agak mungkin'). 52
BAGIAN TIGA Kesimpulan
Opini Publik: Tidak Ada Halangan Untuk Penghapusan Seperti di negara-negara lain di Asia Tenggara, pemerintah Indonesia membenarkan retensi dan penerapan hukuman mati dari segi anggapan tentang kemampuannya untuk mencegah kejahatan serius dan dukungan publik - keduanya bukan tidak saling berhubungan. Pemerintah menegaskan bahwa sebagian besar warga negara Indonesia menuntut hukuman mati bagi kejahatan berat yang paling merusak tatanan masyarakat, khususnya untuk pembunuhan dan perdagangan narkoba. Tentu saja akan ada banyak hal yang diinginkan publik di negara mana pun, entah pajak yang lebih rendah atau kesejahteraan yang lebih baik, tetapi biasanya pemerintah tidak tunduk pada keinginan warganya kecuali sesuai dengan tujuan mereka. Istilah 'popular punitiveness' menggambarkan suatu gagasan di mana politisi menggunakan apa yang mereka yakini sebagai sikap punitif publik yang umum untuk keuntungan mereka sendiri.61 Ini dapat berlaku untuk retensi hukuman mati oleh pemerintah yang ingin menjaga reputasi kepemimpinan yang kuat untuk melindungi warganya dari bahaya yang disebabkan kejahatan serius. Jika pemerintah mempertahankan dan menggunakan hukuman mati untuk pelaku paling serius, bagaimanapun pengertian keseriusan ini ditafsirkan, hal itu akan menghasilkan dukungan berkelanjutan untuk hukuman tersebut. Setiap hukuman mati dan eksekusi yang diberitakan akan mengingatkan publik bahwa mereka rentan terhadap kejahatan berat dan bahwa negara melindungi mereka. Pesan ini melemah ketika negara-negara melakukan penghapusan hukuman mati. Pada waktunya, warga akan kehilangan animo untuk hukuman mati dan mengalihkan dorongan punitif mereka ke hukuman 'paling berat' baru, yakni penjara seumur hidup. Namun sampai hal itu terjadi, fakta bahwa hukuman mati masih tersedia akan terus menghasilkan dukungan publik dan, pada gilirannya, membuat pemerintah terus menggunakan dukungan tersebut sebagai alasan untuk mempertahankan hukuman mati. Apa yang disebut 'normative alignment' (penyesuaian normatif ) berlanjut dalam siklus yang sulit diputus. Satu-satunya cara untuk memutus penyesuaian ini adalah dengan mendorong warga negara, pembentuk opini, dan elit penguasa untuk memikirkan kembali dukungan mereka terhadap hukuman mati, dengan mengekspos berbagai kecacatan atau ketidakkonsistenan dalam asumsi dan keyakinan mereka, atau dengan mendorong mereka untuk mempertanyakan alasan mereka sendiri dan orang lain untuk mempertahankan hukuman mati. Sementara hukuman harus diputuskan berdasarkan prinsip-prinsip hukuman yang jelas dan konsisten, alih-alih selera publik yang awam, legitimasi proses penghukuman dapat dilemahkan jika praktiknya sangat berbeda dari opini publik. Oleh karena itu, sangat penting bahwa kita memiliki data yang akurat tentang bagaimana masyarakat memandang kejahatan, proses peradilan pidana, dan penghukuman. Laporan ini menyediakan data seperti itu. Namun, ada alasan moral yang kuat untuk moderasi hukuman di semua masyarakat, yang elemen kuncinya adalah pembatasan, kesederhanaan, dan martabat.62 Argumen seperti itu dapat dibuat untuk Indonesia dengan data yang andal tentang kekhawatiran orang Indonesia, persepsi mereka tentang keadilan, keamanan prosedur pidana dan hukuman yang sesuai untuk tindak pidana berat, beserta bukti bahwa sebagian besar orang akan menerima kebijakan pidana yang mengecualikan hukuman mati, yang semuanya telah disajikan di atas. 61 Bottoms A.E., The Philosophy and Politics of Punishment and Sentencing, in Clark C. and Morgan R. (eds.), The Politics of Sentencing Reform (Oxford University Press 1995). 62 Loader I., For Penal Moderation: Notes Towards a Public Philosophy of Punishment, Theoretical Criminology 14(3) 2010, hal. 349-367. 54
Kesimpulan Temuan dalam laporan ini menunjukkan bahwa survei dangkal yang dilakukan di masa lalu gagal mengungkap sifat yang kompleks dan bersyarat dari dukungan terhadap hukuman mati. Studi ini menunjukkan bahwa opini publik sebenarnya bukanlah penghalang untuk penghapusan hukuman mati. Dukungan didasarkan pada kesalahpahaman dan misinformasi, dan begitu kenyataan tentang retensi dan penerapan hukuman mati di Indonesia menjadi jelas, dukungan warga negara Indonesia untuk hukuman yang tidak mungkin dibatalkan ini menurun drastis. Di seluruh dunia, penelitian dan litigasi yang ketat telah menunjukkan bahwa hukuman mati tidak dapat diterapkan tanpa kesalahan, diskriminasi, dan bentuk kesewenang-wenangan lainnya, di mana pun yurisdiksinya. Begitu orang tahu bahwa hukuman mati itu bisa keliru, tidak adil dan diskriminatif, banyak yang meninggalkannya. Begitu mulai menimbang kasus-kasus yang realistis dan pelik, animo balas dendam mereka menurun. Begitu tahu negara lain telah meninggalkan hukuman mati, mereka semakin tidak yakin tentang hal itu, dan ketika dihadapkan dengan hukuman alternatif namun masih keras yang melumpuhkan pelaku dan, dengan itu, mencegah kejahatan lebih lanjut, mereka tidak begitu tertarik lagi untuk mempertahankan hukuman mati. Dengan kata lain, pandangan mereka tidaklah tetap; pandangan mereka lentur dan dapat berubah jika dipaparkan pada informasi baru yang dapat meyakinkan mereka untuk mengubah posisi. Laporan ini telah menunjukkan informasi baru apa yang mungkin paling berguna bagi berbagai pihak yang hendak melakukan perubahan. Pemerintah Indonesia dapat menghapus hukuman mati hari ini dan publik akan menerimanya, seperti yang dilakukan masyarakat di semua negara lain yang telah menghapus hukuman mati sebelumnya. Akan ada yang tidak senang, setidaknya untuk sementara waktu. Akan ada yang menulis artikel kritis di surat kabar untuk sementara waktu. Tetapi kemungkinan besar tidak akan ada demonstrasi di jalan- jalan dan orang-orang tidak akan menarik dukungan mereka untuk peradilan pidana. Mereka akan terus melihatnya sebagai sesuatu yang sah dan mematuhi hukum negara. Kemudian, dalam waktu yang tidak terlalu lama, generasi berikutnya akan melihat kembali hukuman mati dengan perspektif keingintahuan seorang sejarawan. 55
LAMPIRAN 1 Kuesioner survei dalam Bahasa Inggris dan Indonesia
Opini Publik: Tidak Ada Halangan Untuk Penghapusan Survei Pandangan Publik terhadap Sistem Peradilan Pidana di Indonesia 2020 Halo, nama saya [sebutkan nama] dari IPSOS, salah satu perusahaan riset pasar di Indonesia. Saat ini saya ingin melakukan survei untuk Universitas Oxford yang berkaitan dengan pandangan masyarakat mengenai sistem peradilan pidana di Indonesia terutama kaitannya dengan hukuman mati, serta ingin mengetahui pengetahuan dan pandangan Anda tentang hukuman yang sesuai untuk pelanggaran serius seperti pembunuhan dan perdagangan gelap narkotika. Perlu diperhatikan bahwa saya tidak mewakili pemerintah ataupun partai politik tertentu. Jika Anda menyetujui untuk mengikuti survei ini, saya ingin Anda menjawab beberapa pertanyaan dan akan memakan waktu kurang lebih 30 menit. Wawancara ini dapat dilakukan di depan pintu rumah Anda ataupun di dalam rumah Anda atau di manapun yang Anda inginkan. Anda tidak perlu setuju dengan pertanyaan yang saya tanyakan; Anda dapat mengajukan pertanyaan sebelum menjawabnya; Anda dapat memilih untuk menjawab beberapa pertanyaan atau bahkan tidak ingin menjawabnya sama sekali; dan Anda dapat menarik jawaban Anda ketika wawancara sedang berlangsung ataupun setelah wawancara selesai tanpa harus memberikan alasan. Kami tidak akan menggunakan jawaban Anda sama sekali. Jawaban Anda akan kami rahasiakan. Seluruh respon dari sekitar 1500 orang yang kami wawancarai akan kami gabungkan dan disamarkan oleh IPSOS untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Kami tidak mungkin memilih Anda berdasarkan apa yang telah Anda katakan dalam publikasi manapun, jadi mohon untuk beritahukan kepada saya apapun yang Anda pikirkan. Beberapa topik yang akan didiskusikan mungkin sensitif, seperti pertanyaan mengenai pandangan politik dan latar belakang etnis Anda. Terkadang, perusahaan kami, IPSOS, melakukan rekaman secara acak dari beberapa wawancara yang kami lakukan untuk mengetahui apakah para peneliti telah melakukan tugasnya dengan baik. Rekaman ini hanya untuk kepentingan verifikasi bahwa saya telah melakukan wawancara kepada Anda. IPSOS tidak akan memberikan rekaman tersebut kepada peneliti di Universitas Oxford atau kepada siapapun. Kami tidak akan merekam bagaimana Anda menjelaskan pendapat Anda. Saya tidak akan memberikan nama ataupun data rinci mengenai Anda kepada tim peneliti di Universitas Oxford. Mereka hanya akan mengetahui berapa jumlah pria atau wanita, umur dan daerah mana yang telah menjawab pertanyaan kami. Selain itu, pihak IPSOS akan menyimpan data rinci Anda selama 2 tahun setelah itu data tersebut akan kami hapus. Penelitian ini telah ditinjau dan disetujui oleh komite etik di Universitas Oxford. Jika Anda memiliki kekhawatiran atau pertanyaan lebih lanjut mengenai penelitian ini, silakan hubungi manajer saya Alok Tiwari Namun jika Anda tidak mendapatkan jawaban ataupun pernyataan yang Anda harapkan dan ingin mengajukan keluhan, silakan hubungi komite etik Universitas Oxforfd melalui email ke ethics@socsci.ox.ac.uk. Saya akan memberikan Anda nomor referensi dari proyek etik dan kontak yang sesuai dengan yang Anda butuhkan. IPSOS bertanggung jawab untuk memastikan keamanan dan menggunakannya secara tepat atas informasi personal yang Anda berikan. Hanya IPSOS yang akan mendapatkan akses atas semua informasi yang telah ada berikan saat ini, namun penerjemah dan Universitas Oxford hanya akan mendapatkan 58
Kuesioner survei dalam Bahasa Inggris dan Indonesia informasi yang disamarkan. IPSOS tidak akan menyimpan informasi mengenai Anda lebih dari yang kami butuhkan. Universitas Oxford akan menyimpan data Anda yang telah disamarkan secara aman dan rahasia serta akan menyimpan data penelitian ini selama 10 tahun setelah publikasi dilakukan. Data statistik akan dipublikasikan dalam bentuk laporan dan artikel akademik. Pihak universitas tidak dapat menggunakan informasi Anda yang telah disamarkan pada penelitian berikutnya ataupun membagi data Anda kepada peneliti lainnya. Apakah Anda akan tetap bersedia mengikuti survei ini? Apakah Anda memberikan kami izin untuk mewawancarai Anda? Apakah Anda dengan senang hati menerima bahwa wawancara ini memiliki kemungkinan untuk direkam oleh IPSOS dengan maksud untuk mengecek bahwa saya telah melakukan tugas saya dengan benar, seperti yang saya katakan sebelumnya, rekaman ini tidak di berikan kepada pihak Universitas Oxford atau siapapun diluar IPSOS? Ya... 1 Tidak... 2 [Menunggu konfirmasi] Jika Anda menerima dan tidak memiliki pertanyaan, mari kita mulai wawancara ini. 59
Opini Publik: Tidak Ada Halangan Untuk Penghapusan Perkenalan Apakah Anda ingin melanjutkan? DATEINTR HARI BULAN TAHUN Tanggal Interview [Interviewer: Catat hari, bulan dan tahun] STRTIME JAM MENIT Waktu wawancara dimulai [Interviewer: Catat jam dan menit, gunakan format 24 jam] Mari kita mulai wawancara dengan beberapa pertanyaan mengenai kejahatan di Indonesia. 1. Menurut pendapat Anda, apa 3 hal yang dapat mengurangi tingkat kejahatan yang disertai dengan kekerasan di Indonesia? [ Jangan bacakan pilihan. Lingkari ranking 3 teratas] Yang paling penting pertama Yang paling penting kedua Yang paling penting ketiga Edukasi moral kepada anak muda untuk tidak melakukan kejahatan / pelanggaran 1 1 1 Perbanyak terapi kesehatan (rehabilitasi) untuk pengguna narkotika 2 2 2 Penegakan hukum oleh polisi yang lebih efektif 3 3 3 Metode pencegahan bagi orang dengan gangguan jiwa 4 4 4 Mengurangi kemiskinan dan memperbaiki perumahan 5 5 5 Peraturan yang lebih baik untuk mengontrol kepemilikan senjata api 6 6 6 Peraturan mengenai perdagangan gelap narkotika yang lebih ketat 7 7 7 Pelayanan yang lebih baik untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga 8 8 8 Masa hukuman penjara yang lebih lama 9 9 9 Perbanyak vonis hukuman mati oleh pengadilan 10 10 10 Perbanyak pelaksanaan eksekusi mati Lainnya 11 11 11 Tidak ada / tidak ada masalah 0 Lainnya (Respon pertama) Sebutkan 95 Lainnya (Respon kedua) Sebutkan 95 Lainnya (Respon ketiga) Sebutkan 95 Tidak ada jawaban lainnya 96 96 Tidak tahu 99 60
Kuesioner survei dalam Bahasa Inggris dan Indonesia 2. Menurut pendapat Anda, apa 3 hal yang dapat mengurangi tingkat kejahatan yang berkaitan dengan peredaran gelap narkotika di Indonesia? [ Jangan bacakan pilihan. Lingkari ranking 3 teratas] Yang paling penting pertama Yang paling penting kedua Yang paling penting ketiga Edukasi moral kepada anak muda untuk tidak melakukan kejahatan / pelanggaran 1 1 1 Perbanyak terapi kesehatan (rehabilitasi) untuk pengguna narkotika 2 2 2 Penegakan hukum oleh polisi yang lebih efektif 3 3 3 Metode pencegahan bagi orang dengan gangguan jiwa 4 4 4 Mengurangi kemiskinan dan memperbaiki perumahan 5 5 5 Peraturan yang lebih baik untuk mengontrol kepemilikan senjata api 6 6 6 Peraturan mengenai perdagangan gelap narkotika yang lebih ketat 7 7 7 Pelayanan yang lebih baik untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga 8 8 8 Better border controls to reduce the trade in drugs 9 9 9 Masa hukuman penjara yang lebih lama 10 10 10 Perbanyak vonis hukuman mati oleh pengadilan 11 11 11 Perbanyak pelaksanaan eksekusi mati Lainnya 12 12 12 Nothing/no problems 0 Lainnya (Respon pertama) Sebutkan 95 Lainnya (Respon kedua) Sebutkan 95 Lainnya (Respon ketiga) Sebutkan 95 Tidak ada jawaban lainnya 96 96 Tidak tahu 99 61
Opini Publik: Tidak Ada Halangan Untuk Penghapusan 3. Menurut pendapat Anda, apa tiga hal yang telah ada yang dapat mencegah kejahatan yang disertai dengan kekerasan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia? Silakan urutkan berdasarkan yang paling penting menurut Anda [ Jangan bacakan pilihan. Lingkari ranking 3 teratas] Yang paling penting pertama Yang paing penting kedua Yang paling penting ketiga Edukasi moral kepada anak muda untuk tidak melakukan kejahatan / pelanggaran 1 1 1 Perbanyak terapi kesehatan (rehabilitasi) untuk pengguna narkotika 2 2 2 Penegakan hukum oleh polisi yang lebih efektif 3 3 3 Metode pencegahan bagi orang dengan gangguan jiwa 4 4 4 Mengurangi kemiskinan dan memperbaiki perumahan 5 5 5 Peraturan yang lebih baik untuk mengontrol kepemilikan senjata api 6 6 6 Peraturan mengenai perdagangan gelap narkotika yang lebih ketat 7 7 7 Mengontrol konflik antara bandar dan pengedar narkotika 8 8 8 Kontrol perbatasan antar negara 9 9 9 Keamanan swasta (organisasi keamanan berbayar) 10 10 10 Komunitas keamanan yang dilakukan secara sukarela 11 11 11 Mempermalukan penjahat di media sosial 12 12 12 Masa tahanan yang lebih lama 13 13 13 Menghadirkan hukuman mati Lainnya 14 14 14 Tidak ada / tidak ada masalah 0 Lainnya (Respon pertama) Sebutkan 95 Lainnya (Respon kedua) Sebutkan 95 Lainnya (Respon ketiga) Sebutkan 95 Tidak ada jawaban lainnya 96 96 Tidak tahu 99 4. Menurut pendapat Anda, ketika hakim memutuskan hukuman yang akan dijatuhkan pada seseorang yang melakukan kejahatan, apa yang seharusnya menjadi tujuan dari hukuman tersebut? Silakan ranking berdasarkan yang paling penting [ Jangan bacakan pilihan. Lingkari ranking 3 teratas] Yang paling penting pertama Yang paling penting kedua Yang paling penting ketiga 4. Menurut pendapat Anda, ketika hakim memutuskan hukuman yang akan dijatuhkan pada seseorang yang melakukan kejahatan, apa yang seharusnya menjadi tujuan dari hukuman tersebut? Silakan ranking berdasarkan yang paling penting [ Jangan bacakan pilihan. Lingkari ranking 3 teratas] Yang paling penting pertama Yang paling penting kedua Yang paling penting ketiga Agar pelaku bertanggung jawab atas perbuatan berbahaya yang telah ia lakukan 1 1 1 Agar pelaku memperbaiki kesalahan yang ia telah lakukan kepada korbannya 2 2 2 Merehabilitasi pelaku 3 3 3 Menjauhkan pelaku dari masyarakat lainnya 4 4 4 Agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya kembali 5 5 5 Agar pelaku menderita atas tindakan kejahatan yang ia lakukan 6 6 6 Memperjelas bahwa masyarakat tidak menyetujui adanya kejahatan 7 7 7 Memberikan contoh untuk mencegah perbuatan jahat lainnya 8 8 8 Memberikan kepuasan untuk korban ataupun keluarga korban Lainnya 9 9 9 Lainnya (Respon pertama) Sebutkan 95 Lainnya (Respon kedua) Sebutkan 95 Lainnya (Respon ketiga) Sebutkan 95 Tidak ada jawaban lainnya 96 96 Tidak tahu 99
Kuesioner survei dalam Bahasa Inggris dan Indonesia Setiap orang memiliki pandangan masing-masing mengenai hukuman yang harus diberikan kepada pelaku kejahatan. Sekarang Anda akan dihadapkan pada beberapa kasus dan kami akan menanyakan pendapat Anda mengenai setiap kasusnya. 5. Seseorang merampok toko dengan menggunakan senjata api dan menembak mati pemilik toko tersebut di kepala. Sebelumnya dia pernah dua kali dipenjara untuk kasus yang sama. Ia dinyatakan bersalah. Menurut Anda, hukuman apa yang pantas untuknya? [Bacakan pilihan. Jika responden menjawab hukuman penjara, tanyakan berapa tahun] Hukuman penjara [Interviewer tanyakan: berapa tahun dan tulis pada kolom yang tersedia] 1 5. Seseorang merampok toko dengan menggunakan senjata api dan menembak mati pemilik toko tersebut di kepala. Sebelumnya dia pernah dua kali dipenjara untuk kasus yang sama. Ia dinyatakan bersalah. Menurut Anda, hukuman apa yang pantas untuknya? [Bacakan pilihan. Jika responden menjawab hukuman penjara, tanyakan berapa tahun] Hukuman penjara [Interviewer tanyakan: berapa tahun dan tulis pada kolom yang tersedia] 1 Hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan dibebaskan ketika sudah tidak membahayakan lagi 2 Hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan untuk dibebaskan 3 Hukuman mati 4 Lainnya (sebutkan 95 99 6. Seseorang merampok toko dengan menggunakan senjata dan menembak mati pemilik toko tersebut di kepala. Dia mengambil uang sebanyak satu juta rupiah. Sebelumnya ia tidak pernah dinyatakan bersalah untuk kasus apapun. Ia dinyatakan bersalah. Menurut Anda, hukuman apa yang pantas untuknya? [Bacakan pilihan. Jika responden menjawab hukuman penajara, tanyakan berapa tahun] Hukuman penjara [Interviewer tanyakan: berapa tahun dan tulis pada kolom yang tersedia] 1 6. Seseorang merampok toko dengan menggunakan senjata dan menembak mati pemilik toko tersebut di kepala. Dia mengambil uang sebanyak satu juta rupiah. Sebelumnya ia tidak pernah dinyatakan bersalah untuk kasus apapun. Ia dinyatakan bersalah. Menurut Anda, hukuman apa yang pantas untuknya? [Bacakan pilihan. Jika responden menjawab hukuman penajara, tanyakan berapa tahun] Hukuman penjara [Interviewer tanyakan: berapa tahun dan tulis pada kolom yang tersedia] 1 Hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan dibebaskan ketika sudah tidak berbahaya lagi 2 Hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan untuk dibebaskan 3 Hukuman mati 4 Lainnya (sebutkan 95 99 7. Seorang wanita yang ingin bersama selingkuhannya memutuskan untuk membunuh suaminya dengan cara meracuni makanannya dengan sengaja. Ia dinyatakan bersalah. Menurut Anda, hukuman apa yang pantas untuknya? [Bacakan pilihan. Jika responden menjawab hukuman penajara, tanyakan berapa tahun] Hukuman penjara [Interviewer tanyakan: berapa tahun dan tulis pada kolom yang tersedia] 1 7. Seorang wanita yang ingin bersama selingkuhannya memutuskan untuk membunuh suaminya dengan cara meracuni makanannya dengan sengaja. Ia dinyatakan bersalah. Menurut Anda, hukuman apa yang pantas untuknya? [Bacakan pilihan. Jika responden menjawab hukuman penajara, tanyakan berapa tahun] Hukuman penjara [Interviewer tanyakan: berapa tahun dan tulis pada kolom yang tersedia] 1 Hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan dibebaskan ketika sudah tidak berbahaya lagi 2 Hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan untuk dibebaskan 3 Hukuman mati 4 Lainnya (sebutkan 95 99 63
Opini Publik: Tidak Ada Halangan Untuk Penghapusan 8. Seorang wanita yang telah menjadi korban kekerasan dari suaminya selama bertahun-tahun memutuskan untuk membunuhnya dengan cara meracuni makanannya dengan sengaja. Ia dinyatakan bersalah. Menurut Anda, hukuman apa yang pantas untuknya? [Bacakan pilihan. Jika responden menjawab hukuman penajara, tanyakan berapa tahun] Hukuman penjara [ Interviewer tanyakan: berapa tahun dan tulis pada kolom yang tersedia] __________ 1 8. Seorang wanita yang telah menjadi korban kekerasan dari suaminya selama bertahun-tahun memutuskan untuk membunuhnya dengan cara meracuni makanannya dengan sengaja. Ia dinyatakan bersalah. Menurut Anda, hukuman apa yang pantas untuknya? [Bacakan pilihan. Jika responden menjawab hukuman penajara, tanyakan berapa tahun] Hukuman penjara [ Interviewer tanyakan: berapa tahun dan tulis pada kolom yang tersedia] __________ 1 Hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan di bebaskan ketika sudah tidak berbahaya lagi Hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan untuk dibebaskan Hukuman mati Lainnya (sebutkan 9. Seorang pria ditangkap di bandara karena membawa 1kg metamfetamin/sabu-sabu di dalam kopernya. Polisi yakin bahwa ia bekerja untuk bandar narkotika berskala besar dan menjadi kaya karena bisnisnya. Ia dinyatakan bersalah. Menurut Anda, hukuman apa yang pantas untuknya? [Bacakan pilihan. Jika responden menjawab hukuman penajara, tanyakan berapa tahun] Hukuman penjara [ Interviewer tanyakan: berapa tahun dan tulis pada kolom yang tersedia] __________ 1 9. Seorang pria ditangkap di bandara karena membawa 1kg metamfetamin/sabu-sabu di dalam kopernya. Polisi yakin bahwa ia bekerja untuk bandar narkotika berskala besar dan menjadi kaya karena bisnisnya. Ia dinyatakan bersalah. Menurut Anda, hukuman apa yang pantas untuknya? [Bacakan pilihan. Jika responden menjawab hukuman penajara, tanyakan berapa tahun] Hukuman penjara [ Interviewer tanyakan: berapa tahun dan tulis pada kolom yang tersedia] __________ 1 Hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan di bebaskan ketika sudah tidak berbahaya lagi Hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan untuk dibebaskan Hukuman mati Lainnya (sebutkan 10. Seorang pria ditangkap di bandara karena membawa 1kg metamfetamin/sabu-sabu di dalam kopernya. Ia sangat miskin dan tidak berpendidikan. Polisi yakin bahwa ia dipaksa untuk bekerja pada salah satu gembong narkotika besar sejak remaja. Ia dinyatakan bersalah. Menurut Anda, hukuman apa yang pantas untuknya? [Bacakan pilihan. Jika responden menjawab hukuman penajara, tanyakan berapa tahun] Hukuman penjara [ Interviewer tanyakan: berapa tahun dan tulis pada kolom yang tersedia] __________ 1 10. Seorang pria ditangkap di bandara karena membawa 1kg metamfetamin/sabu-sabu di dalam kopernya. Ia sangat miskin dan tidak berpendidikan. Polisi yakin bahwa ia dipaksa untuk bekerja pada salah satu gembong narkotika besar sejak remaja. Ia dinyatakan bersalah. Menurut Anda, hukuman apa yang pantas untuknya? [Bacakan pilihan. Jika responden menjawab hukuman penajara, tanyakan berapa tahun] Hukuman penjara [ Interviewer tanyakan: berapa tahun dan tulis pada kolom yang tersedia] __________ 1 Hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan di bebaskan ketika sudah tidak berbahaya lagi Hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan untuk dibebaskan Hukuman mati Lainnya (sebutkan 64 2 3 4 95 99 2 3 4 95 99 2 3 4 95 99
Kuesioner survei dalam Bahasa Inggris dan Indonesia Selanjutnya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Anda mengenai keputusan yang dibuat oleh sistem peradilan pidana. 11. Menurut Anda, seberapa sering keputusan yang diambil oleh pengadilan Indonesia yang sudah sangat adil? [Bacakan pilihan] Tidak pernah adil 0 Sering tidak adil 1 Terkadang adil 2 Lebih sering adil 3 Selalu adil 4 Tidak tahu [ Jangan bacakan] 99 12. Bayangkan orang miskin dan orang kaya melakukan tindak kejahatan yang sama di Indonesia. Menurut pendapat Anda, seberapa besar kemungkinan orang miskin akan mendapatkan hukuman yang lebih keras, jika dibandingkan dengan orang kaya? [Bacakan pilihan] Sangat kecil kemungkinan (artinya: orang kaya yang akan lebih mungkin mendapatkan hukuman yang keras) 0 12. Bayangkan orang miskin dan orang kaya melakukan tindak kejahatan yang sama di Indonesia. Menurut pendapat Anda, seberapa besar kemungkinan orang miskin akan mendapatkan hukuman yang lebih keras, jika dibandingkan dengan orang kaya? [Bacakan pilihan] Sangat kecil kemungkinan (artinya: orang kaya yang akan lebih mungkin mendapatkan hukuman yang keras) 0 Sedikit kurang mungkin (artinya: orang kaya sedikit lebih mungkin menerima hukuman yang keras) 1 Sama saja (artinya: orang kaya dan orang miskin mungkin mendapatkan hukuman yang sama) 2 Agak mungkin (artinya: orang miskin sedikit mungkin mendapatkan hukuman yang lebih keras) 3 Jauh lebih mungkin (artinya: orang miskin lebih mungkin mendapatkan hukuman yang lebih keras) 4 99 13. Jika Anda dituduh melakukan kejahatan yang tidak pernah Anda lakukan, seberapa yakin Anda akan diberikan perlakuan yang adil oleh sistem peradilan pidana? [Bacakan pilihan] Tidak yakin sama sekali 0 Sedikit yakin 1 Agak yakin 2 Hampir yakin 3 Sangat yakin 4 Tidak tahu [ Jangan bacakan] 99 65
Opini Publik: Tidak Ada Halangan Untuk Penghapusan Sekarang mari kita lanjutkan ke pertanyaan yang berkaitan dengan pandangan Anda mengenai hukuman mati di Indonesia. 14. Seberapa tahu Anda tentang hukuman mati di Indonesia? Tidak tahu sama sekali [Tanyakan responden apakah mereka tahu mengenai hukuman mati. Jika mereka tidak tahu, jelaskan kepada mereka: bahwa hukuman mati diberikan oleh pengadilan untuk tindak kejahatan serius ketika ada orang yang dinyatakan bersalah] Sedikit tahu Antara tahu dan tidak tahu Cukup tahu Sangat tahu Tidak tahu [ Jangan bacakan] 15. Seberapa perhatiankah Anda terhadap hukuman mati di Indonesia? Sangat tidak memperhatikan Sedikit memperhatikan Antara perhatian dan tidak perhatian Cukup perhatian Sangat perhatian Tidak tahu [ Jangan bacakan] 16. Dapatkan Anda menyebutkan kepada saya berapa banyak orang yang telah dieksekusi mati di Indonesia dalam 10 tahun (2009-2019) terakhir? Tidak ada 1-10 11-20 21-30 31 dan lebih Tidak tahu [ Jangan bacakan] 17. Dapatkah Anda menyebutkan kepada saya berapa orang yang saat ini menjadi terpidana mati di Indonesia? [ Jelaskan bahwa terpidana mati artinya pelaku yang telah dijatuhi hukuman mati dan sedang menunggu untuk dieksekusi] Tidak ada 1 17. Dapatkah Anda menyebutkan kepada saya berapa orang yang saat ini menjadi terpidana mati di Indonesia? [ Jelaskan bahwa terpidana mati artinya pelaku yang telah dijatuhi hukuman mati dan sedang menunggu untuk dieksekusi] Tidak ada 1 1-75 76-150 151-225 226-350 351 dan lebih Tidak tahu [ Jangan bacakan] 0 1 2 3 4 99 0 1 2 3 4 99 1 2 3 4 5 99 2 3 4 5 6 99
Kuesioner survei dalam Bahasa Inggris dan Indonesia 18. Berapa proporsi orang yang sedang menunggu eksekusi mati yang menurut Anda berhubungan dengan kejahatan peredaran gelap narkotika? Tidak ada 1 Sekitar 1/3 nya 2 Sekitar ½ nya 3 Sekitar 2/3 nya 4 Semuanya 5 Tidak tahu [ Jangan bacakan] 99 19. Dapatkah Anda menyebutkan metode terkini yang dilakukan sebagai metode eksekusi mati di Indonesia? [Bacakan pilihan] Suntik mati 1 Eksekusi dengan sengatan listrik 2 Hukum gantung 3 Rajam 4 Tembak mati 5 Hukum penggal 6 Tidak tahu [ Jangan bacakan] 99 20. Dapatkah Anda menyebutkan dari daftar kejahatan di bawah ini, mana yang dapat dihukum mati di Indonesia? [Bacakan pilihan] No Yes Don't Know [DNR] Pembunuhan 0 1 99 Terorisme 0 1 99 Perampokan yang menyebabkan kematian 0 1 99 Perampokan yang tidak menyebabkan kematian 0 1 99 Perdagangan gelap narkotika 0 1 99 Kepemilikan narkotika 0 1 99 21. Menurut Anda, seberapa seringkah orang tak bersalah yang dijatuhi hukuman mati di Indonesia? [Bacakan pilihan] Tidak ada orang tak bersalah yang dijatuhi hukuman mati 0 Sangat sedikit orang tak bersalah yang dijatuhi hukuman mati 1 Beberapa orang tak bersalah yang dijatuhi hukuman mati 2 Cukup banyak orang tak bersalah yang dijatuhi hukuman mati 3 Sangat banyak orang tak bersalah yang dijatuhi hukuman mati 4 Tidak tahu [ Jangan bacakan] 99 67
Opini Publik: Tidak Ada Halangan Untuk Penghapusan 22. Berapa banyak negara di dunia yang menghapuskan hukuman mati? [Bacakan pilihan] Sangat sedikit Sekitar seperempatnya Sekitar setengahnya Lebih dari setengah Hampir semuanya Tidak tahu [ Jangan bacakan] 23. Jika dibandingkan dengan hukuman penjara jangka panjang, seberapa efektifkah hukuman mati untuk: k a d i t t a g n a S f i t k e f e g n a r u k t i k i d e S f i t k e f e a m a S a y n f i t k e f e f i t k e f e t i k i d e S f i t k e f e t a g n a S ...dibandingkan hukuman penjara jangka panjang Membuat pelaku bertanggung jawab atas dampak buruk yang telah ia perbuat 0 1 2 3 4 Membuat pelaku memperbaiki kesalahan yang telah ia lakukan kepada korban 0 1 2 3 4 Merehabilitasi pelaku 0 1 2 3 4 Menjauhkan pelaku dari masyarakat 0 1 2 3 4 Membuat pelaku tidak mengulangi perbuatannya kembali 0 1 2 3 4 Membuat pelaku menderita atas perbuatan jahatnya 0 1 2 3 4 Memperjelas bahwa masyarakat tidak menyetujui adanya kejahatan 0 1 2 3 4 Mencegah orang lain untuk berbuat kejahatan 0 1 2 3 4 Memberikan kepuasan untuk korban ataupun keluarga korban 0 1 2 3 4 24. Secara keseluruhan, menurut Anda apakah hukuman mati perlu dipertahankan atau dihapuskan di Indonesia? Sangat setuju untuk memper- tahankannya Sedikit mendukung untuk memper- tahankannya Tidak keduanya Sedikit setuju untuk mengha- puskannya Sangat setuju untuk mengha- puskannya Tidak tahu [DNR] 0 1 2 3 4 99 25. Menurut Anda, apakah hukuman mati perlu dihapuskan jika digantikan hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan bebas bersyarat setelah 25 tahun? Sangat setuju untuk memper- tahankannya Sedikit mendukung untuk memper- tahankannya Tidak keduanya Sedikit setuju untuk mengha- puskannya Sangat setuju untuk mengha- puskannya Tidak tahu [DNR] 0 1 2 3 4 99 68 0 1 2 3 4 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 u h a t k a d T i
Kuesioner survei dalam Bahasa Inggris dan Indonesia 26. Menurut Anda, apakah hukuman mati perlu dihapuskan jika digantikan hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat? Sangat setuju untuk memper- tahankannya Sedikit mendukung untuk memper- tahankannya Tidak keduanya Sedikit setuju untuk mengha- puskannya Sangat setuju untuk mengha- puskannya Tidak tahu [DNR] 0 1 2 3 4 99 27. [ Jika menjawab kode 1 atau 2 di Q24 (mempertahankan), tanyakan:] Apa alasan terpenting menurut Anda untuk mempertahankan hukuman mati di Indonesia? [Bacakan pilihan] Dibutuhkan untuk memberikan efek gentar agar orang tidak melakukan pembunuhan 1 Dibutuhkan untuk mencegah orang dari perdagangan gelap narkotika 2 Karena saya yakin masyarakat ingin adanya hukuman mati untuk kejahatan yang serius 3 Akan selalu ada penjahat yang pantas untuk dieksekusi mati 4 Harus memuaskan keluarga korban 5 Keluarga dan lainnya bisa saja mengatasinya sendiri tanpa adanya hukuman mati 6 Agama saya mendukung adanya hukuman mati 7 Lainnya Sebutkan 8 Tidak tahu [ Jangan bacakan] 99 N/A 77 28. [ Jika menjawab kode 3 atau 4 di Q24 (mengahapuskan), tanyakan:] Apa alasan terpenting menurut Anda untuk menghapuskan hukuman mati di Indonesia? [Bacakan pilihan]. Tidak ada gunanya menjatuhkan hukuman yang pada akhirnya mungkin tidak akan dilakukan 1 Tidak ada efek pencegahan yang lebih spesial dibandingkan hukuman penjara seumur hidup 2 Orang bisa saja mendapat salah hukum dan kemudian salah dieksekusi mati 3 Tidak dapat dilakukan sewenang-wenang/cara yang adil 4 Pelaku yang miskin memiliki akses yang terbatas terhadap keadilan yang tidak dapat dijamin oleh pengadilan 5 Semua kejahatan pantas mendapatkan kesempatan untuk direhabilitasi 6 Melanggar hak asasi manusia 7 Warisan penjajah yang sudah ketinggalan jaman 8 Penodaan terhadap reputasi negara 9 Agama saya melarang adanya hukuman mati 10 Lainnya Sebutkan 11 Tidak tahu [ Jangan bacakan] 99 N/A 77 69
Opini Publik: Tidak Ada Halangan Untuk Penghapusan 29. Apakah menurut Anda kejahatan berikut dapat dijatuhi hukuman mati? [Bacakan pilihan] Jangan pernah Terkadang Selalu Tidak Yakin [DNR] Pembunuhan 0 1 2 99 Terorisme 0 1 2 99 Perampokan yang menyebabkan kematian 0 1 2 99 Perampokan yang tidak menyebabkan kematian 0 1 2 99 Perdagangan gelap narkotika 0 1 2 99 Kepemilikan narkotika 0 1 2 99 30. Apakah menurut Anda orang-orang di bawah ini dapat dijatuhi dengan hukuman mati? [Bacakan pilihan] Tidak Ya Tidak Yakin [DNR] [A] Orang yang berumur lebih dari 70 tahun 0 1 2 [B] Orang yang berumur kurang dari 18 tahun ketika melakukan kejahatan 0 1 2 [C] Semua wanita 0 1 2 [D] Semua wanita hamil 0 1 2 [E] Ibu muda 0 1 2 [F] Orang dengan gangguan jiwa 0 1 2 [G] Orang dengan cacat fisik yang serius 0 1 2 [H] Orang miskin yang memiliki pilihan hidup yang terbatas 0 1 2 31. Seberapa perhatian kah Anda terhadap warga negara Indonesia yang menghadapi hukuman mati di negara lain (seperti: Malaysia, Singapore atau Arab Saudi)? [Bacakan pilihan] Sangat tidak memperhatikan Sedikit memperhatikan Antara memperhatikan dan tidak memperhatikan Cukup memperhatikan Sangat memperhatikan Tidak tahu [ Jangan bacakan] 32. Apakah menurut Anda pemerintah Indonesia perlu membantu warga negara Indonesia untuk menghindari hukuman di negara lain? [Bacakan pilihan] Tidak perlu Sedikit perlu Agak perlu Cukup perlu Sangat perlu Tidak tahu [ Jangan bacakan] 70 0 1 2 3 4 99 0 1 2 3 4 99
Kuesioner survei dalam Bahasa Inggris dan Indonesia [Tanyakan 5 pertanyaan berikut kepada responden yang menjawab 1 atau 2 di Q24 (mempertahankan)] 33. [ Jika menjawab kode 1 dan 2 di Q24 (mempertahankan), tanyakan:] Andaikan terbukti bahwa orang yang tidak bersalah terkadang juga sampai dieksekusi mati, apakah Anda akan tetap mendukung untuk mempertahankan hukuman mati? [Bacakan pilihan] Saya masih akan tetap mendukung hukuman mati 1 33. [ Jika menjawab kode 1 dan 2 di Q24 (mempertahankan), tanyakan:] Andaikan terbukti bahwa orang yang tidak bersalah terkadang juga sampai dieksekusi mati, apakah Anda akan tetap mendukung untuk mempertahankan hukuman mati? [Bacakan pilihan] Saya masih akan tetap mendukung hukuman mati 1 Saya akan mendukung untuk menghapuskan hukuman mati 2 99 34. [ Jika menjawab kode 1 dan 2 di Q24 (mempertahankan), tanyakan:] Mempertimbangkan jumlah negara di dunia yang telah benar-benar menghapuskan hukuman mati saat ini meningkat menjadi 105 negara, apakah menurut Anda pemerintah Indonesia juga perlu mengikuti kebijakan negara- negara yang menghapuskan hukuman mati tersebut? [Bacakan pilihan] Saya masih akan tetap mendukung hukuman mati 1 34. [ Jika menjawab kode 1 dan 2 di Q24 (mempertahankan), tanyakan:] Mempertimbangkan jumlah negara di dunia yang telah benar-benar menghapuskan hukuman mati saat ini meningkat menjadi 105 negara, apakah menurut Anda pemerintah Indonesia juga perlu mengikuti kebijakan negara- negara yang menghapuskan hukuman mati tersebut? [Bacakan pilihan] Saya masih akan tetap mendukung hukuman mati 1 Saya akan mendukung untuk menghapuskan hukuman mati 2 99 35. [ Jika menjawab kode 1 dan 2 di Q24 (mempertahankan), tanyakan:] Andaikan terbukti bahwa hukuman mati tidak lebih baik dalam mencegah terjadinya kejahatan dibandingkan hukuman penjara dalam waktu yang lama, apakah hal ini dapat mengubah dukungan Anda terhadap hukuman mati? [Bacakan pilihan] Saya masih akan tetap mendukung hukuman mati 1 35. [ Jika menjawab kode 1 dan 2 di Q24 (mempertahankan), tanyakan:] Andaikan terbukti bahwa hukuman mati tidak lebih baik dalam mencegah terjadinya kejahatan dibandingkan hukuman penjara dalam waktu yang lama, apakah hal ini dapat mengubah dukungan Anda terhadap hukuman mati? [Bacakan pilihan] Saya masih akan tetap mendukung hukuman mati 1 Saya akan mendukung untuk menghapuskan hukuman mati 2 99 36. [ Jika menjawab kode 1 dan 2 di Q24 (mempertahankan), tanyakan:] Andaikan semua pemuka agama di Indonesia mendukung untuk menghapuskan hukuman mati, apakah hal ini dapat mengubah dukungan Anda terhadap hukuman mati? [Bacakan pilihan] Saya masih akan tetap mendukung hukuman mati 1 36. [ Jika menjawab kode 1 dan 2 di Q24 (mempertahankan), tanyakan:] Andaikan semua pemuka agama di Indonesia mendukung untuk menghapuskan hukuman mati, apakah hal ini dapat mengubah dukungan Anda terhadap hukuman mati? [Bacakan pilihan] Saya masih akan tetap mendukung hukuman mati 1 Saya akan mendukung untuk menghapuskan hukuman mati 2 99 71
Opini Publik: Tidak Ada Halangan Untuk Penghapusan 37. [ Jika menjawab kode 1 dan 2 di Q24 (mempertahankan), tanyakan:] Andaikan terbukti bahwa hukuman mati tidak dilaksanakan seacara adil kepada seluruh masyarakat dari seluruh etnis dan daerah di Indonesia, apakah hal ini dapat mengubah dukungan Anda terhadap hukuman mati? [Bacakan pilihan] Saya masih akan tetap mendukung hukuman mati 1 37. [ Jika menjawab kode 1 dan 2 di Q24 (mempertahankan), tanyakan:] Andaikan terbukti bahwa hukuman mati tidak dilaksanakan seacara adil kepada seluruh masyarakat dari seluruh etnis dan daerah di Indonesia, apakah hal ini dapat mengubah dukungan Anda terhadap hukuman mati? [Bacakan pilihan] Saya masih akan tetap mendukung hukuman mati 1 Saya akan mendukung untuk menghapuskan hukuman mati 2 99 38. Seberapa setuju atau tidak setujukah Anda dengan pernyataan berikut? [Tanyakan pada semua] k a d i t t a g n a S u u t e s j k a d i t t i k i d e S u u t e s j u u t e s a r a t n A j u u t e s k a d i t n a d j u u t e s j t i k i d e S u u t e s j t a g n a S u h a t k a d T i ] R N D [ Pedagang narkotika akan menjual narkotika di negara yang memiliki kemungkinan kecil untuk ditangkap dan dihukum. 0 1 2 3 4 99 Pedagang narkotika akan menjual narkotika ke negara yang mana kemungkinan kecil dia mendapatkan hukuman penjara yang lama. 0 1 2 3 4 99 Pedagang narkotika akan menjual narkotikanya ke negara yang memiliki kemungkinan kecil hukuman mati. 0 1 2 3 4 99 Penggunaan narkotika memiliki tingkat yang lebih rendah di negara yang menetapkan hukuman mati untuk pedagang narkotika. 0 1 2 3 4 99 Kematian akibat narkotika lebih rendah di negara yang menetapkan hukuman mati kepada pedagang narkotika 0 1 2 3 4 99 Pedagang narkotika akan memindahkan bisnis mereka ke Indonesia apabila Indonesia mengurangi resiko hukuman mati untuk pedagang narkotika 0 1 2 3 4 99 Kematian akibat narkotika akan meningkat di Indonesia jika mengurangi resiko hukuman mati untuk pedagang narkotika sementara negara tetangga Indonesia mempertahankan hukuman mati. 0 1 2 3 4 99 Perdagangan narkotika akan meningkat di Indonesia apabila mengganti hukuman mati dengan penjara seumur hidup untuk pedagang narkotika. 0 1 2 3 4 99 Kematian akibat narkotika akan meningkat jika Indonesia mengganti hukuman mati dengan penjara seumur hidup untuk pedagang narkotika. 0 1 2 3 4 99 39. Asumsikan bahwa hukuman mati dihapuskan di Indonesia. Bagaimana reaksi ANDA terhadap hal tersebut? [Bacakan pilihan] Sangat tidak mungin Sedikit mungkin Mungin Sangat mungkin Tidak tahu [DNR] [A] Saya akan menerima 0 1 2 3 99 [B] Saya akan menerima karena hal tersebut merupakan peraturan yang ditetapkan pemerintah (sekalipun saya tidak senang dengan keputusan itu) 0 1 2 3 99 [C] Saya akan menandatangani petisi dan berpartisipasi dalam demonstrasi untuk mengembalikan hukuman mati 0 1 2 3 99 [D] Saya akan berhenti melaporkan kejahatan kepada polisi (jika saya menjadi korban kejahatan) 0 1 2 3 99 [E] Jika seseorang di keluarga saya dibunuh, saya tidak akan mengandalkan sistem peradilan pidana dan akan menyelesaikannya dengan membunuh pelaku dengan tangan saya sendiri. 0 1 2 3 99 72
Kuesioner survei dalam Bahasa Inggris dan Indonesia 40. Asumsikan bahwa hukuman mati dihapuskan di Indonesia. Menurut pandangan Anda, bagaimana ORANG LAIN akan berekasi terhadap hal tersebut? [Bacakan pilihan] Sangat tidak mungin Sedikit mungkin Mungin Sangat mungkin Tidak tahu [DNR] [A] Orang-orang akan menyetujuinya 0 1 2 3 99 [B] Orang akan menerimanya karena hal tersebut merupakan peraturan yang ditetapkan pemerintah, walaupun mereka tidak senang dengan keputusan itu 0 1 2 3 99 [C] Orang-orang akan menandatangani petisi dan berpartisipasi dalam demonstrasi untuk mengembalikan hukuman mati 0 1 2 3 99 [D] Korban akan berhenti melaporkan tindakan kejahatan kepada polisi 0 1 2 3 99 [E] Keluarga korban tidak akan mengandalkan sisem peradilan pidana dan akan menyelesaikannya dengan membunuh pelaku dengan tangan mereka sendiri. 0 1 2 3 99 Terakhir, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Anda 41. Apakah pekerjaan utama Anda? Jika [pengangguran, pensiunan atau disabilitas], tanyakan apa pekerjaan terakhir Anda? [ Jangan bacakan pilihan. Pilih kode berdasarkan respon] Tidak pernah punya pekerja 1 Pelajar 2 Ibu rumah tangga 3 4 Pedagang/toko kelontong 5 Pedagan eceran 6 Pekerja tidak terampil (misal: pencuci, buruh, buruh pabrik) 7 Pekerja terampil (misal: pedagang elektronik, mekanik, manisis atau pekerja pabrik terampil) 8 Adminstrasi atau sekretaris 9 Supervisor/Mandor/Manajer Senior 10 Layanan keamanan (polisi, tantara, satpam) 11 Professional menengah (misal: guru, perawat, PNS pangkat menengah) 12 Professional tingkat atas (pegawai bank / keuangan, dokter, pengacara, teknisi, akuntan, professor, PNS senior) 13 Lainnya [Sebutkan] 95 Tidak tahu 99 Tidak ingin menjawab 73
Opini Publik: Tidak Ada Halangan Untuk Penghapusan 42. Apa Pendidikan tertinggi Anda? [ Jangan bacakan pilihan. Pilih kode berdasarkan respon] Tidak sekolah formal Sekolah informal Tidak tamat SD Tamat SD Tidak tamat SMP atau SMA Tamat SMA Diploma Tidak tamat S1 Tamat S1 S2/S3 Tidak tahu Tidak ingin menyebutkan 43. Apa agama Anda? Budha Kristen Katolik Kristen Protestan Konghucu Hindu Islam Lainnya Tidak punya agama Tidak tahu Tidak ingin menjawab 44. Orang mempraktikkan agamanya dengan cara yang berbeda-beda. Selain pernikahan dan pemakaman, bagaimana Anda biasanya terikat dengan praktik keagamanan Anda seperti berdoa, membaca buku religi atau menghadiri pertemuan keagamaan? Apakah Anda melakukannya: [Bacakan pilihan] Tidak pernah 0 44. Orang mempraktikkan agamanya dengan cara yang berbeda-beda. Selain pernikahan dan pemakaman, bagaimana Anda biasanya terikat dengan praktik keagamanan Anda seperti berdoa, membaca buku religi atau menghadiri pertemuan keagamaan? Apakah Anda melakukannya: [Bacakan pilihan] Tidak pernah 0 Beberapa kalo dalam setahun Sebulan sekali Seminggu sekali Sekali sehari Lebih dari sekali sehari Responden tidak memiliki agama [ Jangan bacakan] Tidak tahu [ Jangan bacakan] Ucapkan terima kasih kepada responden. Jika mereka ingin mengetahui lebih jauh mengenai penelitiannya, katakan bahwa survey ini didukung oleh organisasi non-profit bernama "The Death Penalty Project" yang berada di London dan penelitian ini dirancang oleh Professor Carolyn Hoyle di Universitas Oxford, Inggris. 74 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 1 2 3 4 5 6 7 8 99 1 2 3 4 5 77 99
LAMPIRAN 2 Memprediksi dukungan untuk abolisi
Opini Publik: Tidak Ada Halangan Untuk Penghapusan Pengaruh prediktor potensial pada dukungan untuk penghapusan hukuman mati dianalisis dengan menambahkannya ke model regresi logistik biner. Variabel keluaran adalah 'dukungan untuk abolisi' (responden sedikit atau sangat mendukung abolisi), dibandingkan dengan responden lainnya [Q24]. Prediktor signifikan ditampilkan dengan huruf tebal. Beberapa responden dikeluarkan karena mereka menjawab 'Tidak tahu' untuk pertanyaan tertentu, tetapi ukuran sampel tetap 1,232. χ2(50) = 158.0371.58***, -2LL = 998.1301.63, R2(Cox & Snell) = .12, R2(Nagelkerke) = .20. Memprediksi dukungan untuk abolisi dengan regresi logistik biner B S.E. Gender 0.22 0.17 Usia 0.01 0.01 Jabodetabek (ref ) Bandung greater 0.62 0.33 Yogyakarta ( + Bantul) 2.19 0.60 Medan ( + Deli Serdang) 0.31 0.30 Makassar (+ Maros) 0.75 0.45 Banda Aceh ( + Aceh Besar) 0.58 0.42 Bali (Denpasar + Buleleng) 1.49 0.50 Area (Perkotaan/perdesaan) 0.27 0.25 CATAT SES: Upper 1 (ref ) CATAT SES: Upper 2 0.01 0.33 CATAT SES: Middle 1 0.11 0.30 CATAT SES: Middle 2 0.08 0.31 CATAT SES: Lower 1 0.44 0.34 Diberitahu tentang persoalan hukuman mati 0.07 0.10 Peduli tentang persoalan hukuman mati 0.15 0.09 Jumlah orang yang dieksekusi (Benar/Tidak benar) 0.17 0.41 Jumlah orang terpidana mati (Benar/Tidak benar) 0.52 0.72 Proporsi dijatuhi hukuman untuk tindak pidana terkait narkoba (Benar/Tidak benar) 0.27 0.33 Metode eksekusi saat ini (Benar/Tidak benar) 0.33 0.28 Pembunuhan yang diancam hukuman mati (Benar/Tidak benar) 0.06 0.23 Tindak pidana terkait terorisme yang diancam hukuman mati (Benar/Tidak benar) 0.74 0.37 Perampokan yang mengakibatkan kematian yang diancam hukuman mati (Benar/Tidak) 0.43 0.23 Perampokan yang tidak mengakibatkan kematian (Benar/Tidak) 0.44 0.28 Pengedaran narkoba yang diancam hukuman mati (Benar/Tidak benar) 0.64 0.27 Kepemilikan narkoba yang diancam hukuman mati (Benar/Tidak benar) 0.37 0.19 Keadilan putusan yang dibuat peradilan Indonesia [Q11] 0.20 0.11 'Harshness' of sentence for poor versus rich [Q12] 0.09 0.09 Kepercayaan pribadi tentang perlakuan yang adil oleh sistem peradilan pidana [Q13] 0.24 0.09 Frekuensi eksekusi orang tidak bersalah [Q12] 0.18 0.09 Tingkat abolisi dunia: Tidak tahu (ref ) [Q22] Tingkat abolisi dunia: Terlalu rendah 0.53 0.25 Tingkat abolisi dunia: Benar atau terlalu tinggi 0.80 0.27 Seberapa jauh Indonesia harus membantu warga negaranya untuk menghindari hukuman mati di luar negeri [Q32] 0.00 0.01 76 Exp(B) 1.25 1.01 0.54 0.11 0.74 0.47 0.56 0.23 1.31 1.01 1.11 0.92 1.55 0.94 1.16 0.84 0.60 1.31 1.38 1.07 0.48 0.65 0.64 0.53 0.69 1.23 1.09 1.28 1.20 1.70 2.24 1.00
Memprediksi dukungan untuk abolisi Tujuan penghukuman [Q4] B S.E. Exp(B) Membuat pelaku bertanggung jawab atas kerugian yang telah mereka timbulkan 0.08 0.50 1.08 Membuat pelaku memperbaiki kerugian yang mereka timbulkan kepada korban 0.21 0.50 1.23 Merehabilitasi pelaku 0.27 0.50 1.31 Menjauhkan pelaku dari masyarakat 0.17 0.50 1.19 Membuat pelaku lebih kecil kemungkinannya untuk kembali melakukan tindak pidana 0.14 0.50 0.87 Membuat pelaku menderita karena kejahatannya 0.17 0.51 1.19 Memperjelas bahwa masyarakat tidak menerima kejahatan 0.06 0.51 1.07 Memberi contoh untuk mencegah orang lain 0.16 0.51 1.18 Memuaskan korban atau keluarga korban 0.19 0.52 1.21 Keampuhan hukuman mati dibandingkan dengan hukuman penjara jangka panjang [Q23] B S.E. Exp(B) Membuat pelaku bertanggung jawab 0.01 0.10 0.99 Membuat pelaku memperbaiki kerusakan 0.17 0.10 0.84 Merehabilitasi pelaku 0.06 0.09 1.06 Menjauhkan pelaku dari masyarakat 0.18 0.09 1.19 Membuat pelaku lebih kecil kemungkinannya untuk kembali melakukan tindak pidana 0.14 0.10 1.15 Membuat pelaku menderita karena kejahatannya 0.03 0.11 1.03 Memperjelas bahwa masyarakat tidak menerima kejahatan 0.15 0.10 0.86 Mencegah orang lain melakukan kejahatan 0.22 0.11 0.80 Memuaskan korban atau keluarga korban 0.10 0.09 0.90 Konstan 2.20 3.11 0.11 Semua variabel dimasukkan dalam format yang sama seperti data yang dikumpulkan, dengan pengecualian transformasi berikut: Jumlah orang yang dieksekusi Jumlah orang yang terpidana mati Proporsi dijatuhi hukuman untuk tindak pidana terkait narkoba Metode eksekusi saat ini Berubah menjadi variabel biner tergantung pada apakah responsnya benar atau salah. Tingkat penghapusan hukuman mati di seluruh dunia Disusutkan menjadi tiga kategori: 'Tidak tahu'; 'Terlalu rendah'; 'Benar atau terlalu tinggi' Tujuan penghukuman Diubah menjadi skor 'peringkat'. Respons diberi skor '3' jika disebut seb- agai pilihan pertama, '2' jika disebut sebagai pilihan kedua, '1' jika dise- but sebagai pilihan ketiga dan '0' jika tidak disebutkan oleh responden. 77
LAMPIRAN 3 Kejahatan yang Diancam Hukuman Mati di Indonesia
Opini Publik: Tidak Ada Halangan Untuk Penghapusan Peraturan Perundang-undangan Kejahatan yang diancam hukuman mati KUHP Indonesia KUHP Militer Indonesia Kejahatan terhadap keamanan negara. • Kolusi dengan kekuatan asing. • Pengkhianatan dengan musuh semasa perang. • Kejahatan terhadap negara sekutu dan terhadap kepala serta perwakilan negara sekutu. • Pembunuhan berencana. • Pencurian diawali dengan kekerasan atau ancaman yang mengakibatkan cedera serius atau kematian. • Kejahatan yang berkaitan dengan navigasi. • Pemerasan dan ancaman yang mengakibatkan cedera serius atau kematian. • Kejahatan terhadap keamanan nasional pada saat perang. • Pemberontak militer pada saat perang. • Spionase. • Menyerahkan wilayah dengan sengaja pada masa perang. • Melanggar pakta yang dibuat dengan musuh. • Pembangkangan selama masa perang. • Tidak melaporkan konspirasi untuk pemberontak militer. • Menghancurkan properti secara tidak sah dengan penyalahgunaan kekuasaan. • Kekerasan terhadap orang yang gugur atau terluka di masa perang. • Perampokan berkelompok. • Secara melawan hukum mengimpor, memproduksi, mendistribusikan, menerima, memiliki, menyembunyikan, atau mengekspor senjata api dari wilayah Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1959 tentang Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dan Tentang Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak- Pidana yang Membahayakan Pelaksanaan Perlengkapan Sandang-Pangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 21 Tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Ekonomi Kejahatan ekonomi untuk menghalangi program pemerintah terkait dengan: • Pangan dan sandang • Keamanan nasional dan rakyat • Bertindak melawan imperialisme ekonomi dan separatisme Papua Barat. • Kejahatan Ekonomi khususnya yang terkait dengan perlengkapan pangan dan sandang (undang-undang tersebut diundangkan sebagai respon terhadap inflasi yang tinggi pada masa kepresidenan pertama Indonesia). UU No. 31/PNPS/1964 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Tenaga Atom Membuka informasi rahasia tentang tenaga atom. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam KUHP Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan Pembajakan atau kekerasan di dalam pesawat yang mengakibatkan kematian atau kehancuran pesawat. • Merusak pesawat atau menempatkan barang berbahaya yang mengancam keselamatan penerbangan yang mengakibatkan kematian atau kehancuran pesawat. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau membahayakan perekonomian nasional dalam kondisi tertentu seperti bencana alam, huru-hara, atau krisis moneter. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Kejahatan genosida. • Kejahatan terhadap kemanusiaan. • Upaya, pemufakatan untuk melakukan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. • Komandan militer atau orang lain yang bertanggung jawab atas genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan dapat dikenakan hukuman mati. 80
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Kejahatan yang Diancam Hukuman Mati di Indonesia Terorisme yang menyebabkan kerusakan atau kehancuran pada obyek vital dan strategis nasional • Terorisme yang merusak atau menghancurkan lalu lintas penerbangan atau sarana/prasarana terkaitnya. • Secara melawan hukum mengimpor, memproduksi, menerima, memiliki, menyimpan, menyembunyikan, • Menggunakan senjata kimia atau biologi untuk terorisme. • Merencanakan atau membujuk orang lain untuk melakukan aksi terorisme. • Upaya, pemufakatan, atau membantu tindakan terorisme. • Setiap orang di luar Indonesia yang memberikan bantuan atau informasi untuk tindakan teroris. • Bertanggung jawab atas anak-anak yang terlibat dalam memproduksi atau mendistribusikan narkoba. • Produksi, impor, ekspor, atau peredaran narkotika golongan I dan golongan II dalam bentuk tumbuhan • Menjual, membeli, atau memerantarai narkotika golongan I dan golongan II dalam bentuk tumbuhan • Menggunakan narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III terhadap orang lain yang • Memerintahkan, menjanjikan, merekomendasikan, membujuk, anak di bawah umur untuk melakukan melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon atau bentuk bukan tumbuhan melebihi 5 gram. melebihi 1 kilogram atau bentuk bukan tumbuhan melebihi 5 gram. mengakibatkan kematian atau cacat permanen beberapa perbuatan terkait narkotika. atau mendistribusikan senjata api, amunisi, atau bahan peledak untuk terorisme. Mengatur penggunaan, produksi, distribusi, impor, memiliki atau menyimpan obat psikotropika golongan I. 81
Tentang Penulis Tentang Penulis Carolyn Hoyle Profesor Carolyn Hoyle bekerja di Pusat Kriminologi Universitas Oxford sejak 1991, dan menjadi Direkturnya pada 2012-2017. Dia adalah Direktur Death Penalty Research Unit Oxford, dan salah satu penulis studi internasional terkemuka tentang hukuman mati, The Death Penalty: A Worldwide Perspective, yang edisi terakhirnya diterbitkan pada 2015 oleh Oxford University Press. Ia telah menerbitkan penelitian empiris dan teoretis tentang berbagai topik kriminologi serta hukuman mati; kesalahan penghukuman, pemolisian, kekerasan dalam rumah tangga, dan keadilan restoratif. Ia banyak mengajar dan membimbing mahasiswa penelitian tentang topik-topik ini dan topik kriminologi lainnya. Ia telah berkolaborasi dengan The Death Penalty Project pada studi pandangan para pembentuk opini tentang hukuman mati di India, di Bangladesh dan di Zimbabwe dan saat ini tengah melakukan studi serupa di Taiwan. Ia juga bekerja sama dengan The Death Penalty Project dan organisasi nonpemerintah internasional dan nasional terkemuka lainnya dalam penelitian tentang warga asing yang berisiko hukuman mati di Asia dan Timur Tengah. Kontributor Diana Batchelor Diana Batchelor adalah peneliti pasca doktoral di Pusat Kriminologi Universitas Oxford. Diana pernah bekerja di peradilan pidana dan resolusi konflik di Inggris, Afrika Selatan, dan Lebanon. Dia memiliki gelar MA dalam Studi Perdamaian Internasional dari Universitas Notre Dame, AS, MSc dalam Psikologi Forensik dari Universitas Middlesex, Inggris, dan DPhil dalam Kriminologi dari Universitas Oxford, Inggris. Penelitiannya saat ini adalah tentang apa yang terjadi ketika para korban kejahatan diberi kesempatan untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang melakukan perbuatan terhadap mereka. 83
The Death Penalty Project The Death Penalty Project (DPP) adalah organisasi nirlaba tindakan hukum yang berbasis di Inggris, yang bekerja untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia orang-orang yang sedang menghadapi hukuman mati. Organisasi ini memberikan perwakilan hukum gratis untuk terpidana mati di seluruh dunia, dengan fokus pada negara-negara Persemakmuran, untuk menyoroti kegagalan keadilan dan pelanggaran hak asasi manusia. Organisasi ini juga membantu narapidana rentan lainnya, termasuk anak muda, orang-orang yang menderita masalah kesehatan mental dan narapidana yang menjalani hukuman jangka panjang. DPP sudah memrakarsai, mendukung, dan menerbitkan penelitian akademis independen tentang sikap terhadap hukuman mati selama hampir satu dekade. DPP menggunakan data asli dari survei opini publik dan penelitian empiris lainnya untuk berdialog dengan pembuat kebijakan dan politisi, dan menggugat berbagai miskonsepsi umum seputar hukuman mati. Semua publikasi oleh The Death Penalty Project tersedia untuk dilihat dan diunduh di Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) adalah organisasi nonpemerintah nirlaba garis depan yang memberikan layanan hukum gratis kepada masyarakat miskin dan korban pelanggaran hak asasi manusia; melakukan pemberdayaan hukum masyarakat bagi kelompok marginal; dan menjalankan advokasi untuk reformasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia melalui kampanye, litigasi strategis, advokasi kebijakan, penelitian dan analisis. LBHM memfokuskan kerjanya di bidang-bidang berikut: penghapusan hukuman mati, kebijakan narkotika dan obat-obatan, HIV dan hak asasi manusia, kesehatan mental, dan perlindungan hak LGBT. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi Bekerja sama dengan: Afiliasi penulis: Kerja lapangan survei: Design and production: CPL
O p n i i P u b l i k t e n t a n g H u k u m a n M a t i d i I n d o n e s i a B a g i a n I I O p n i i P u b l i k : T d a k A d a H a l a n g a n U n t u k P e n g h a p u s a n i