Intermestic: Journal of International Studies e-ISSN.2503-443X Volume 7, No. 1, November 2022 (365-389) doi:10.24198/intermestic.v7n1.17 ASIA PASIFIK MEMANAS, ANCAMANKAH BAGI ASEAN DAN INDONESIA? Armaidy Armawi1*, Erlan Wijatmoko2 1Fakultas Filsafat; Universitas Gadjah Mada; Indonesia 2Prodi Ilmu Tannas; Universitas Gadjah Mada; Indonesia *email: armaidy@ugm.ac.id Abstract This study analyze the dynamics of security strategy in the Asia Pacific, ASEAN countries and Indonesia. There is a competition which illustrates Cohen's theory four pillars of power that influences the transformation of the geopolitical architecture of defense and security between the US and China. This study used descriptive and synthesis methods, which meant a combination of systematic thinking patterns and a problem description. Through this research, it can be concluded that, first, there is a transformation of the geopolitical architecture of defense and security in the Asia Pacific region. Second, the dispute between China with Vietnam, Philippines, Malaysia and Brunei Darussalam in the South China Sea has potential for natural resources and global economic interests. Third, the dispute in the South China Sea has led to a potential security escalation in Indonesia's maritime area. For this reason, Indonesia should enhance its Naval Power to build Indonesia's maritime security. Keywords: Asia Pacific; defense; geopolitics; maritime security Abstrak Kajian ini bertujuan menganalisis dinamika lingkungan strategi keamanan di Asia Pasifik dan dampaknya terhadap negara-negara ASEAN serta Indonesia. Sebuah persaingan kekuatan yang ada di kawasan ini menggambarkan teori empat pilar kekuatan milik Bernard S. Cohen yang mempengaruhi transformasi arsitektur geopolitik pertahanan dan keamanan antara AS dan Cina. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan sintesa yang berarti perpaduan antara pola berpikir sistematis dan deskripsi dari beberapa permasalahan. Melalui penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa, pertama, terjadi transformasi arsitektur geopolitik pertahanan dan keamanan kawasan Asia Pasifik. Kedua, setidaknya Cina dan 4 negara ASEAN yaitu Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei Darussalam terlibat dalam sengketa di wilayah Laut Cina Selatan yang memiliki potensi sumber daya alam serta berkaitan dengan kepentingan ekonomi global. Ketiga, sengketa yang terjadi di Laut Cina Selatan mendorong terjadinya potensi eskalasi keamanan di kawasan maritim Indonesia. Untuk itu, kekuatan Angkatan Laut Indonesia seharusnya dapat dioptimalkan demi membangun keamanan maritim Indonesia. Kata Kunci: Asia Pasifik; geopolitik; keamanan maritim; pertahanan Pendahuluan 365
ASIA PASIFIK MEMANAS, ANCAMANKAH BAGI ASEAN DAN INDONESIA? A. Armawi, Erlan Wijatmoko Asia Pasifik merupakan suatu kawasan sosiogeografi dengan wilayah yang terbentang luas dari Asia Timur ke Asia Tenggara, serta kawasan Oceania, Amerika Utara, dan Amerika Selatan yang dikenal sebagai Pacific Basin (Ceruk Pasifik). Kawasan ini terkenal dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat hingga mendorong lahirnya Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) sebagai wadah kerja sama ekonomi kawasan tersebut (Borthwick, 1992). McDougall (1997) kemudian lebih merincikan komposisi kawasan Asia Pasifik yang terdiri atas kawasan Asia Timur, Rusia (berbatasan dengan Samudera Pasifik), Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru, Papua Nugini (termasuk negara Pasifik Selatan), Amerika Serikat, dan Kanada. Gambar 1 - Peta Wilayah Asia Pasifik Sumber: McDougall, 1997. Lokasinya yang strategis dan kekayaan potensi maritimnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan bagi kawasan tersebut. Hal ini diperkuat dengan adanya jalur perdagangan strategis dan padat dengan memanfaatkan konektivitas jalur maritim kawasan (Toccheto, Tancredi, Araújo, & Noronha, 2014). Jalur yang dikenal dengan Sea Lines of Communication (SLOCs) tersebut berperan penting dalam proses perdagangan dunia dalam rangka pemenuhan kebutuhan ekonomi beberapa negara baik di kawasan maupun negara-negara di luar kawasan Asia Pasifik. Investasi luar negeri, 366 | Departemen Hubungan Internasional FISIP UNPAD
Intermestic: Journal of International Studies Volume 7, No. 1, November 2022 (365-389) doi:10.24198/intermestic.v7n1.17 perdagangan manufaktur, dan aktivitas bisnis lainya saat ini telah mengarah pada pangsa pasar di Asia Pasifik. Namun, dibalik keuntungan posisi geostrategis kawasan Asia Pasifik, ancaman dampak negatif pun muncul. Hal tersebut terlihat dengan semakin meluasnya jangkauan interaksi yang ada berimplikasi pada hadirnya ancaman konflik sebagai akibat dari gesekan kepentingan dalam interaksi tersebut (Lai, 2013). Salah satu isu yang terus bergulir terkait persoalan interaksi tersebut yaitu adanya sengketa teritorial. Sengketa yang terjadi di Laut Cina Selatan dan melibatkan negara- negara di kawasan Asia Pasifik serta menyita perhatian sekaligus keterlibatan dari negara-negara di luar kawasan Asia Pasifik (Kaplan, 2015). Konflik tersebut telah berkembang dan menimbulkan instabilitas keamanan yang mengerucut pada persaingan dua negara besar Cina dan AS (Scott, 2020). Namun, dari dinamika konflik di Laut Cina Selatan, persaingan antara Cina dan AS ini lebih menyita perhatian kawasan regional dan bahkan berkembang ke ranah global. Hal tersebut terjadi karena hingga saat ini untuk menjaga kepentingannya di Asia Pasifik, selain ekonomi, Beijing telah mampu membangun militernya guna mengimbangi kekuatan AS (balance of power) (Auslin, 2020). Gambar 2 memperlihatkan sepuluh negara pantai mengelilingi Asia Pasifik meliputi Cina, Taiwan, Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei Darussalam, dan Filipina. Negara-negara tersebut memiliki kepentingan dalam menggunakan jalur perdagangan atau Sea Lanes of Trade (SLOT) dari Laut Cina Selatan (LCS) (Khurana, 2017). Lebih dari 60.000 kapal setiap tahunnya melintasi laut tersebut termasuk kapal tanker pengangkut minyak bumi (Kaplan, 2015). Selain itu, negara-negara yang berada di LCS memiliki berbagai sumber daya alam berlimpah dan dibutuhkan dalam perdagangan dunia seperti minyak bumi, gas, dan mineral hidrokarbon lainnya (US Energy Information Administration, 2013). Hal inilah yang menjadi bahan bakar konflik yang melibatkan beberapa negara di dunia. Sebagai salah satu negara adidaya, Cina memiliki kepentingan dengan LCS yang dinilai dapat menjadi ancaman bagi negara-negara lainnya (Thrall, 2013). Kuatnya pengaruh Cina mampu mengubah persepsi geopolitik dan geostrategis dari negara-negara yang terlibat konflik tersebut. | 367 e-ISSN. 2503-0892
ASIA PASIFIK MEMANAS, ANCAMANKAH BAGI ASEAN DAN INDONESIA? A. Armawi, Erlan Wijatmoko Gambar 2. Jalur Perdagangan Asia Pasifik Sumber: Khurana, 2017. Perubahan geopolitik global salah satunya dipengaruhi oleh besar dan luasnya suatu negara (Bealey & Johnson, 1999). Faktor geopolitik ini akan membedakan antara suatu negara dengan negara lain sekaligus membawa keuntungan bagi negara yang memiliki kepentingan dan tujuan tertentu terhadap LCS. Besarnya Cina membawa negara tersebut semakin kuat dalam posisinya di LCS. Hal ini mendorong negara- negara lain bereaksi terhadap makin kuatnya Cina di kawasan. Filipina memperkuat afiliasi militernya dengan militer AS melalui kerja sama Visiting Forces Agreement (VFA) sebagai bentuk legitimasi AS beroperasi di wilayah negara tersebut (Saputra, 2021). Vietnam memiliki kepentingan dalam membangun dan memodernisasi militernya serta melakukan latihan bersama dengan India (Mitra, 2016). Upaya tersebut dilakukan guna mengimbangi semakin maju dan kuatnya militer Cina yang dapat memunculkan kekhawatiran negara lain terhadap dominasi Cina. Selain kekuatan militer, kemajuan perekonomian Cina telah membawa pengaruh yang cukup signifikan di kawasan Asia Pasifik. Hal ini tergambar dengan adanya pergeseran Center of Gravity (CoG) ekonomi global dari Eropa ke Asia Pasifik (Krishnamohan, 2017). Pengaruh Cina ini tentunya akan membawa kesejahteraan, pembangunan, dan stabilitas di Asia Pasifik. Cina ternyata juga memiliki hubungan yang strategis dengan Asia Pasifik dari segi keamanan (security) dan stabilitas (stability). Cina dan negara-negara Asia Pasifik dapat dikatakan memiliki ikatan saling 368 | Departemen Hubungan Internasional FISIP UNPAD
Intermestic: Journal of International Studies Volume 7, No. 1, November 2022 (365-389) doi:10.24198/intermestic.v7n1.17 ketergantungan (dependency), sehingga memiliki responsibility yang besar guna memperluas kontribusinya dalam rangka promosi perdamaian dan kemakmuran yang ada di kawasan Asia Pasifik (Xiaotian, 2010). Oleh karena itu, Pemerintah Cina berjanji untuk mewujudkan tujuan tersebut melalui berbagai solusi. Adanya konflik kawasan ini tidak lepas dari adanya pengaruh four pillars of power yang memengaruhi adanya kekuatan dan kekuasaan dari suatu negara. "A nation's claim to power rests on four pillars; (1) overwhelming military strength and the willingness to use it; (2) surplus economic energy to enable it to provide aid and invest in other states; (3) ideological leadership that serves as a model for other nations; and (4) a cohesive systems of governance" (Cohen, 2015). Kekuatan militer dari suatu negara masih menjadi kekuatan utama disusul kekuatan ekonominya guna menggambarkan kekuatan geopolitik suatu negara. Kondisi saat ini dihadapkan pada four pillars of power mendeteksi adanya perubahan geopolitik dunia terjadi secara drastis. Perubahan terlihat pada kekuasaan AS yang semula sebagai kekuatan monosentrik1 berubah ke arah polisentrik setelah kehadiran Cina dalam pergulatan geopolitik ini. Tulisan ini mencoba membahas pilar kekuasaan yang memengaruhi pergeseran geopolitik global di kawasan Asia Pasifik dan berimplikasi kepada kondisi negara lain. Hal ini karena kondisi tersebut akan mengubah geopolitical architecture2 yang akan menimbulkan ancaman kepada negara-negara di kawasan termasuk Indonesia. Hal tentang pengaruh pergeseran geopolitik global di kawasan Asia Pasifik ditinjau dari kondisi geografis negara-negara tersebut dihadapkan pada hadirnya ancaman yang dikaji lebih detail merupakan hal yang membedakannya tulisan ini dengan tulisan akademis lainnya. Locus kajian terfokus pada kawasan Asia Pasifik secara regional dan diperdalam pada ancaman di kawasan Asia Tenggara khususnya Indonesia. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka sebuah tantangan yang masif dari kekuatan-kekuatan besar dan penuh dengan kepentingan masing-masing 1 Menurut Kim (2020), monosentrik adalah kondisi otoritas atau kekuasaan yang berpusat pada satu titik otoritas saja. Otoritas tunggal tersebut dapat dengan mudah diidentifikasi pada intinya. Polisentrik adalah kondisi otoritas atau kekuasaan yang terbagi dari berbagai kelompok atau kluster. Otoritasnya terdesentralisasi dalam suatu jaringan dan berbentuk modular dalam suatu komunitas. Tidak ditemukan kekuatan otoritas tunggal yang memengaruhinya. 2 Menurut Dodds (2007), Geopolitical Architecture adalah cara pandang suatu negara/non-government organization (NGO) mengakses, mengelola, mengatur persimpangan wilayah dan arus pergerakan dengan menetapkan batas antar dalam atau luar, domestik atau internasional, serta warga negaranya atau warga asing. | 369 e-ISSN. 2503-0892
ASIA PASIFIK MEMANAS, ANCAMANKAH BAGI ASEAN DAN INDONESIA? A. Armawi, Erlan Wijatmoko negara telah memengaruhi dinamika keamanan di Asia Pasifik. Jika tetap dibiarkan maka mampu menyebabkan terjadi persinggungan kepentingan dan melahirkan sebuah kompetisi yang jauh lebih dominan dari pada kerja sama. Hal ini berpotensi menghadirkan instabilitas keamanan di kawasan tersebut. Kedekatan geografis Laut Cina Selatan pun berdampak pula pada stabilitas keamanan di Indonesia. Oleh karena itu, peneliti mengkaji permasalahan tentang bagaimana dinamika dan dampak keamanan di kawasan Asia Pasifik terhadap negara-negara ASEAN? Problematika ini menjadi semakin penting untuk dikaji guna mendapatkan solusi yang tepat dan lebih objektif dengan kondisi keamanan kawasan Asia Pasifik. Indonesia pun tidak dapat lepas dari persoalan tersebut apabila ketegangan hubungan dalam dinamika keamanan di kawasan Asia Pasifik terjadi. Dinamika keamanan ini perlu dianalisis lebih dalam sebagai dasar dalam menentukan langkah-langkah strategis keamanan negara. Tujuan kajian ini tentunya untuk memberikan gambaran tentang dinamika dan dampak keamanan terhadap pergulatan geopolitik global yang terjadi di kawasan Asia Pasifik khususnya bagi negara-negara ASEAN. Adanya dampak ini dan dikaji lebih dalam maka harapannya akan membantu dalam proses penentuan kebijakan luar negeri negara-negara tersebut pada umumnya dan Indonesia pada khususnya, sehingga negara lebih siap menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Metode Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan (literature review) yang membahas mengenai aspek geopolitik, geostrategi, dan dinamika keamanan yang berada di kawasan Asia Pasifik dihadapkan pada ancaman bagi ASEAN dan Indonesia. Penelitian ini dilakukan melalui langkah-langkah, inventarisasi data berupa pengumpulan data kepustakaan berupa buku-buku yang berhubungan dengan fokus kajian. Kemudian dilakukan pengklasifikasian data dan penyusunan penelitian. Sumber data kajian ini menggunakan sumber referensi berupa jurnal, artikel, dan dokumen laporan yang berkaitan langsung dengan penelitian ini. Metode analisis digunakan melalui sebuah pemilahan atau penguraian dari berbagai pengertian yang ada pada objek yang ditelaah. Selanjutnya, membahas hal-hal yang secara konsepsional maupun kritis dari pengertian yang digunakan. Berangkat dari berbagai pengertian tersebut kemudian dilakukan sintesis untuk memperoleh suatu bentuk kerangka berpikir 370 | Departemen Hubungan Internasional FISIP UNPAD
Intermestic: Journal of International Studies Volume 7, No. 1, November 2022 (365-389) doi:10.24198/intermestic.v7n1.17 atau pengertian yang sistematis, sehingga memperoleh pengertian yang benar-benar baru dari objek yang diteliti (Bakker, 1986; Wee & Banister, 2016) Perbandingan Anggaran dan Kekuatan Pertahanan AS dan Cina Seperti yang dijelaskan di atas, berbagai kekuatan besar dunia seperti Cina, Rusia, Jepang, dan Amerika Serikat telah bertemu di kawasan Asia Pasifik. Cina sendiri dapat dikatakan sebagai new emerging super power di kawasan tersebut (Fishman, 2005). Hal ini mengkhawatirkan karena kawasan Asia Pasifik diposisikan sebagai suatu "hub" yang dapat diartikan sebagai medan interaksi dari negara-negara tersebut maupun dengan negara lain. Kompetisi ini akan mengganggu upaya negara lain di kawasan Asia Pasifik yang telah berusaha untuk menciptakan suatu iklim keamanan yang stabil untuk menjamin terwujudnya kepentingan nasional bersama di kawasan. Ancaman persaingan kekuatan pertahanan negara akan terjadi dengan mudah. Gambar 3 - Perbandingan pengeluaran anggaran pertahanan AS-China (2019-2020) Sumber: International Institute for Strategic Studies (2020), diolah penulis Kennedy dkk (2017), menjelaskan bahwa untuk menjaga stabilitas kawasan, pengeluaran negara untuk militer mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan Gambar 3, penulis mengambil data Defense Spending antara Amerika Serikat dan Cina pada dua tahun (2019-2020) mengalami peningkatan (International Institute for Strategic Studies, 2020). Amerika Serikat mengalami peningkatan sebesar 7,23% dan Cina mengalami peningkatan 6,31%. Namun dari peningkatan tersebut jika dihadapkan pada besaran pembiayaan anggaran militernya, Amerika Serikat memiliki pos pengeluaran anggaran lebih luas dan besar. Karena sebagai negara yang | 371 e-ISSN. 2503-0892
ASIA PASIFIK MEMANAS, ANCAMANKAH BAGI ASEAN DAN INDONESIA? A. Armawi, Erlan Wijatmoko mengembangkan strategi preemptive atau ekstrateritorial (Dodds, 2007), Amerika Serikat terlibat dalam penanganan konflik global, pos pembiayaan anggaran ditujukan pada biaya perang dan operasional pangkalan militer di luar negaranya. Jika dibandingkan dengan Cina, pembiayaan anggaran militernya menguat dibarengi dengan meningkatnya kekuatan ekonomi negara tersebut. Peningkatan anggaran militer tersebut ditujukan pada penguatan militer yang hanya terfokus pada kekuatan dalam negeri. Secara numeral tentu peningkatan anggaran Amerika Serikat lebih besar, namun secara operasional pembagiannya, Cina akan lebih fokus penguatan militernya yang ada di dalam negeri. Kondisi ini yang menyebabkan Cina tidak dapat dianggap remeh oleh negara lain pada kemampuan pertahanan dan keamanannya. Menurut Rachmat (2017), kondisi tersebut telah terjadi perubahan geopolitik dalam interaksi kedua negara yang mempunyai dampak pada stabilitas keamanan yang ada di Asia Pasifik. Perbandingan kekuatan kedua negara tersebut tidak terlepas dari pengaruh persaingan 15 negara lainnya yang juga mengalami peningkatan anggaran militernya pada tahun 2020, ditunjukan pada gambar 4 ini. Gambar 4 - Anggaran Pertahanan 15 Negara teratas 2020 Sumber:.International Institute for Strategic Studies, 2020. Konflik yang terjadi di Asia Pasifik Jika ditinjau sejarah masa lalu terkait dengan sengketa warisan Perang Dunia Kedua, maka masih kita temukan bahwa hal tersebut menjadi penghambat kemajuan keamanan bersama di kawasan Asia Pasifik. Seperti, sejarah kelam Cina dan Korea saat penjajahan 372 | Departemen Hubungan Internasional FISIP UNPAD
Intermestic: Journal of International Studies Volume 7, No. 1, November 2022 (365-389) doi:10.24198/intermestic.v7n1.17 Jepang yang masih membekas pada ingatan mereka. Hal ini, ditandai dengan selalu munculnya berbagai protes kedua negara atas kunjungan para pemimpin Jepang ke kuil Yasukuni pada tahun 2021 (Koestanto, 2021). Kuil ini menjadi simbol penghormatan terhadap para pahlawan perang Jepang yang sebenarnya dapat dikatakan pula sebagai penjahat perang pada saat invasi Jepang. Sengketa kepulauan Senkaku antara negara Jepang dan Cina pada tahun 1990-an yang sampai dengan saat ini juga merupakan suatu perwujudan dari sebuah perselisihan panjang kedua negara (Manyin, 2016). Sementara itu, kondisi diperhangat dengan wilayah semenanjung Korea yang juga masih terbelah menjadi dua bagian entitas politik yang terus berseteru (Son, 2015). Besaran anggaran pertahanan menjadi salah satu aspek yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi (economic growth) maupun stabilitas (stability) moneter dari negara-negara dunia (Rooney, Johnson, & Priebe, 2021). Namun kondisi sebaliknya memengaruhi dinamika kehidupan geopolitik dan keamanan negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Sengketa kepemilikan pulau-pulau, klaim terhadap penguasaan suatu wilayah, konflik perbatasan antarnegara, ancaman disintegrasi bangsa, hingga gerakan separatis dalam negeri merupakan dampak dari kondisi tersebut. Terjadi pula disharmonisasi atau yang memunculkan kecurigaan antarnegara satu dengan yang lainnya dalam hal hubungan antardua atau lebih dari masing-masing negara (Swaine et al., 2015). Konflik antara Indonesia-Malaysia (Djelantik, 2015) ataupun Thailand-Kamboja (Raharjo, 2016) merupakan konflik perbatasan antarnegara. Bahkan terjadi pula sengketa terkait kepemilikan terhadap pulau yang telah melibatkan antara Jepang dan Cina (Manyin, 2016) serta Cina dengan Taiwan yang satu sama lain bersengketa (Goldstein, 2015). Klaim terhadap penguasaan wilayah juga terjadi di wilayah Sabah antara Filipina terhadap Malaysia (Fernandez, 2007) serta LCS yang hingga dewasa ini masih mengganggu stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara (Kaplan, 2015). Pergerakan separatis dengan berbagai perjuangannya untuk kemerdekaan telah berkumandang pula di beberapa wilayah negara Asia Tenggara seperti Papua-Indonesia, Mindanao-Filipina, Patani-Thailand Selatan dengan Thailand, Rohingnya-Myanmar (Miller, 2012). Sengketa lain di Asia Pasifik muncul juga akibat disharmonisasi dan kecurigaan antarnegara tetangga, serta menghinggapi pola pikir (mindset) masyarakat dan pemerintah negara seperti, antara Korea Selatan-Korea Utara, Cina-Jepang, | 373 e-ISSN. 2503-0892
ASIA PASIFIK MEMANAS, ANCAMANKAH BAGI ASEAN DAN INDONESIA? A. Armawi, Erlan Wijatmoko Kamboja-Vietnam, serta Australia-Indonesia (Dziedzic, 2022; Han-bum, 2016; Rose & Sýkora, 2017; Vireak, 2020). Ragam masalah tersebut menjadi persoalan utama negara- negara di dunia dan juga organisasi yang ada dalam satu kawasan. Hal ini menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan baik untuk menyikapi politik domestik maupun hubungan luar negeri dari masing-masing negara. Ancaman Konflik Laut Cina Selatan bagi negara-negara ASEAN Lingkungan strategis dari kawasan Asia Pasifik dipengaruhi pula oleh sengketa yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung. Berbagai sengketa pada dasarnya akan menaikan ketegangan berbagai negara yang terlibat. Sebuah kesempatan bagi negara yang berselisih untuk dapat saling berkomunikasi dan guna mendapatkan solusi atau pemecahan dari berbagai persoalan sengketa yang terjadi. Heinzig (1976) menggambarkan Laut Cina Selatan sebagai kepulauan, salah satunya Kepulauan Spratly. Kepulauan tersebut memiliki batas dengan negara Cina, Taiwan, Vietnam, Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, dan Indonesia. letak geografis Kepulauan Spratly berada pada 4o LU - 11o31' LU dan 109o BT - 117o BT dengan luas + 244.700 km2 yang terdiri dari sekitar 350 pulau di dalamnya dan sebagian besar berupa gugusan karang. Kepulauan ini sesungguhnya jika diamati pada Gambar 4 berbatasan dan bersinggungan langsung dengan negara-negara Asia Tenggara dan Cina. Sebelah barat berbatas dengan Filipina, sebelah Selatan dengan negara Cina dan negara Taiwan, sebelah Tenggara Vietnam, dan sebelah Utara berbatas dengan Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam (Kaplan, 2014). Pada dasarnya Kepulauan Spratly bukan merupakan kepulauan yang layak untuk dihuni, namun adanya sumber daya alam (SDA) dan letak geografisnya sangat strategis. 374 | Departemen Hubungan Internasional FISIP UNPAD
Intermestic: Journal of International Studies Volume 7, No. 1, November 2022 (365-389) doi:10.24198/intermestic.v7n1.17 Gambar 4 Klaim wilayah LCS Sumber: US Energy Information Administration, 2013. Berdasarkan data, di tahun 1968 merupakan tahun penemuan sumber daya alam berupa minyak dan gas bumi pertama di kepulauan tersebut (Snyder, 1996). Potensi kepulauan yang memiliki SDA ini membuat negara-negara sekitarnya bersikeras untuk mengakui wilayah tersebut sebagai wilayah miliknya. Untuk itu, wilayah ini disebut kawasan lintas laut yang sangat strategis, sehingga dapat memberikan dampak terhadap perekonomian negara pemiliknya. Selain SDA berupa minyak bumi dan gas, kawasan ini juga memiliki sumber daya alam (natural resources) berupa sumber biota laut yakni ikan yang cukup besar, sehingga menjadi faktor tambahan yang cukup berpengaruh terhadap adanya sengketa dan konflik (conflict) (Maulaya, 2022). Kondisi ini menarik terjadinya upaya penangkapan ikan di wilayah tersebut yang kemudian menjadi salah satu penyebab konflik yang berakibat terjadinya perbedaan (difference) pemahaman, tujuan dan prinsip dari berbagai negara yang melakukan klaim kepemilikan terhadap kepulauan tersebut. Ada 6 negara hingga saat ini yang terang-terangan menyampaikan klaim kepemilikan terhadap wilayah kepulauan Spratly, negara Cina, Vietnam, Taiwan, | 375 e-ISSN. 2503-0892
ASIA PASIFIK MEMANAS, ANCAMANKAH BAGI ASEAN DAN INDONESIA? A. Armawi, Erlan Wijatmoko Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam (Kaplan, 2014). Empat negara dari enam negara yang berkonflik merupakan negara anggota ASEAN. Negara-negara tersebut mengklaim dan bahkan memberikan nama terhadap pulau-pulau di kepulauan Spratly, sedangkan Brunei Darussalam hanya mengklaim terkait Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) negaranya dari wilayah laut kepulauan tersebut (Reuters, 2016). Upaya penyelesaian konflik dan sengketa pada dasarnya telah lama dilakukan, namun sengketa tersebut hingga sekarang masih terus berlanjut (Buszynski, 2003). Potensi kerawanan konflik bersenjata antarnegara dapat terjadi. Hal ini diperburuk dengan adanya campur tangan negara besar atau adidaya yang sarat dengan kepentingan ekonomi dan kepentingan global lainnya. Stabilitas keamanan di Asia Pasifik sebenarnya dapat diraih melalui berbagai bentuk kerja sama, seperti kerja sama dalam dialog multilateral antarnegara. Keterlibatan negara ASEAN dalam klaim LCS tersebut maka mendorong ASEAN untuk membangun bentuk kerja sama keamanan multilateral dengan negara lain di wilayah Asia Pasifik, yaitu ASEAN Regional Forum (ARF) (Wardhana, 2021). Forum kerja sama multilateral ini bertujuan membangun hubungan secara komprehensif untuk menjaga stabilitas keamanan di Asia Pasifik. Fokus ARF terkait isu-isu tentang keamanan kawasan baik berhubungan dengan keamanan tradisional maupun non- tradisional (ARF, 1993). Peran Cina dalam keanggotaan ARF untuk mendukung dalam pemberian masukan-masukan tentang isu-isu keamanan di kawasan (Foot, 1998). Forum ARF yang beranggotakan lebih dari 26 negara memiliki Concept Paper ARF memokuskan salah satunya pada kerja sama keamanan maritim. Kerja sama keamanan maritim tersebut terdiri dari 6 butir yaitu: (1) kerja sama ini bersifat multilateral tentang sebuah usaha pencegahan terjadinya kecelakaan kapal baik untuk kapal lokal maupun kapal eksternal; (2) Sistem observasi iklim dan permukaan laut; (3) pembentukan ASEAN Relief and Assistance Force dan Unit Keselamatan Maritim (atau Pengintaian) untuk menjaga keselamatan perairan di kawasan; (4) konvensi-konvensi tentang Lingkungan Laut (pembuangan zat-zat beracun dan sumber-sumber polusi kelautan) yang berasal dari daratan; dan (5) pengintaian maritim; dan (6) adanya gagasan penelitian ilmiah bersama tentang kelautan (ARF, Internal Document, 1995). 376 | Departemen Hubungan Internasional FISIP UNPAD
Intermestic: Journal of International Studies Volume 7, No. 1, November 2022 (365-389) doi:10.24198/intermestic.v7n1.17 Ancaman Klaim LCS bagi Indonesia dan Kondisi Kekuatan Pertahanan Indonesia Pada prinsipnya, faktor ekonomi dapat pula menjadi salah satu faktor yang penting dan signifikan untuk mendorong potensi eskalasi keamanan di kawasan maritim Laut Asia Timur, Semenanjung Korea, Laut Cina Selatan di mana merupakan dua wilayah perairan yang menjadi hot spot persengketaan dan berpotensi terjadinya konflik bersenjata (terbuka) (Butler, 2003). Pada kedua wilayah tersebut terdapat negara besar atau adidaya yang turut serta berperan dan memengaruhi eskalasi keamanan wilayahnya, yakni Amerika Serikat, Perancis, Rusia dan India meskipun sebenarnya negara-negara tersebut berada di luar wilayah (Thoker & Singh, 2018; Wright, 2022; Ziegler, 1994). Tetap turut hadir pula dalam persengketaan tersebut kepentingan menjaga keamanan nasional masing-masing. Negara-negara anggota ASEAN yang terbawa arus konflik ini yaitu Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Brunei yang berhadapan dengan negara Cina. Ditinjau dari lokasinya, sengketa ini sangat dekat dengan wilayah Indonesia (Kaplan, 2014). Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015 menjelaskan bahwa sengketa yang ada dapat berpotensi setiap saat menjadi konflik terbuka dan bahkan bersenjata. Ada tiga alasan hal tersebut dapat terjadi yaitu: (1) masing-masing pihak menggelar instrumen militernya untuk memperkuat klaimnya; (2) munculnya negara-negara di luar kawasan sengketa yang dengan sengaja dan memiliki kepentingan untuk melibatkan diri seperti Amerika Serikat, Perancis, dan India; dan (3) tidak tersedia organisasi internasional yang kredibel dan dipercaya untuk membantu proses menyelesaikan berbagai macam permasalahan. Dengan demikian, kondisi sengketa yang ada akan menjadi konflik bersenjata dan memicu peningkatan anggaran belanja pertahanan negara-negara di sekitar kawasan khususnya negara yang terlibat (Kemenhan RI, 2015). Berdasarkan Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Negara Asia Tenggara menghabiskan 34,5 miliar dollar untuk pertahanannya hingga tahun 2019, besaran ini meningkat 4,2% dari tahun 2018 (Wezeman, 2019). Anggaran pertahanan terbesar di Asia Tenggara dipegang oleh Singapura 11,2 miliar dollar, diikuti Indonesia sebesar 7,7 miliar dollar, Thailand 7,3 miliar dollar, Malaysia 3,8 miliar dollar dan Filipina sebesar 3,5 miliar dollar. Hal ini terlihat bahwa mayoritas negara di Kawasan Asia Tenggara meningkatkan pengeluaran nyata pertahanannya, bukan hanya memperkuat kedaulatan negaranya melainkan juga memberikan | 377 e-ISSN. 2503-0892
ASIA PASIFIK MEMANAS, ANCAMANKAH BAGI ASEAN DAN INDONESIA? A. Armawi, Erlan Wijatmoko bargaining position terhadap adanya situasi yang memanas di Kawasan Asia Pasifik terkait klaim wilayah teritorialnya. Grafik 1 - Pertumbuhan Belanja Pertahanan Negara ASEAN Sumber : (Abuza, 2020) Grafik 1 menunjukan adanya intensitas kenaikan anggaran pertahanan bagi negara-negara ASEAN. Jika kita mencoba melihat perkembangan anggaran pertahanan Indonesia (Grafik 2) dalam kurun waktu 6 tahun belakang cukup fluktuatif (Zahara & Rizky, 2020). Anggaran mulai meningkat sejak tahun 2018 dengan trend cukup signifikan. Anggaran pertahanan di TA 2018 sebesar 106,8 triliun rupiah, dan hingga di TA 2020 telah meningkat sebesar 127,35 triliun rupiah. Anggaran Pertahanan Indonesia tahun 2021 telah mencapai angka 137,2 triliun rupiah (Effendi, 2021). Besarnya anggaran tersebut sebagian besar untuk membiayai belanja pegawai namun pembangunan postur TNI juga menjadi perhatian serius negara. Penggunaan anggaran antara lain ditujukan pada kelanjutan pembangunan postur TNI untuk pemenuhan Minimum Essential Force melalui modernisasi Alutsista matra Darat-Laut-Udara, penguatan pertahanan di wilayah-wilayah selat strategis dengan memperkuat Coastal Missile Defense System dan Coastal Surveillance System serta penguatan dan pengembangan industri pertahanan nasional melalui peningkatan promosi kerja sama dan implementasi kebijakan imbal dagang (Biro Humas Setjen Kemenhan, 2021). 378 | Departemen Hubungan Internasional FISIP UNPAD
Intermestic: Journal of International Studies Volume 7, No. 1, November 2022 (365-389) doi:10.24198/intermestic.v7n1.17 Grafik 2 - Kenaikan Anggaran Pertahanan Indonesia 2015-2020 Sumber: Zahara & Rizky, 2020. Ancaman Keamanan Maritim Indonesia Global Firepower (2022b) menjelaskan bahwa Cina masuk ke dalam peringkat 3 dari 140 negara yang masuk dalam data tahunan kekuatan militer global. Dari data tersebut hampir mayoritas indikator penilaian, Cina menduduki indikator Excellent untuk urusan gelar kekuatannya. Besaran anggaran pertahanan Cina masih menduduki peringkat kedua setelah Amerika Serikat. Akan tetapi gelar kekuatan secara menyeluruh berdasarkan Indikator Global Firepower 2021, Rusia masih lebih unggul. Kemudian, secara berurutan besaran anggaran pertahanan tetap diduduki pertama oleh Amerika Serikat yang menggelontorkan anggaran pertahanannya sebesar 770 miliar dolar AS, disusul oleh Cina sebesar 230 miliar dollar AS dan Rusia sebesar 154 miliar dollar AS (masuk peringkat 3 dunia). Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah lautan 3.544.743,9 km2 pun seharusnya mulai memikirkan untuk membangun armada maritim yang kuat guna melindungi wilayahnya (Lisfianti, 2022). Hal ini dikarenakan negara-negara adidaya, khususnya Cina dan AS, sebagian besar anggarannya tercurahkan untuk memajukan kekuatan maritimnya. TNI AL mengalami beberapa peningkatan aset atau kekuatan maritimnya. Hal ini searah dengan visi pemerintah yang ingin mengembalikan kedigdayaan maritim Indonesia. TNI AL saat ini memiliki 7 unit kapal frigate, 24 kapal jenis corvettes, 4 unit kapal selam, 181 unit kapal patroli Patrol Vessel dan 11 unit kapal utama mine | 379 e-ISSN. 2503-0892
ASIA PASIFIK MEMANAS, ANCAMANKAH BAGI ASEAN DAN INDONESIA? A. Armawi, Erlan Wijatmoko warfare (Global Fire Power, 2022a). Dengan luasnya wilayah laut Indonesia maka kebutuhan kapal TNI AL belumlah ideal jika dihadapkan pada pelaksanaan tugasnya. Apabila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN yang lain, seperti Singapura (193 km), Malaysia (4.675 km) dan Thailand (3.219 km) yang memiliki luas wilayah pesisir dan lautnya lebih sempit dibandingkan Indonesia (54.716 km) terdapat beberapa penonjolan (World data, 2022). Singapura dari segi anggaran lebih sedikit dari pertahanan Indonesia yaitu sebesar 2,26 miliar dollar AS. Untuk kekuatan lautnya Indonesia masih jauh lebih unggul, hal ini dikarenakan fokus gelar kekuatan Singapura pada kekuatan militer daratnya (Global Fire Power, 2022d). Berbeda dengan Malaysia, Anggaran Pertahanan Indonesia 5,5 miliar dollar AS lebih besar dibandingkan dengan Malaysia. Kekuatan laut Indonesia lebih unggul secara umum (Global Fire Power, 2022c). Terakhir, Thailand dari segi anggaran pertahanan Indonesia masih unggul 6,3 miliar dollar AS. Apabila dibandingkan kekuatan lautnya, maka Indonesia dinilai seimbang dengan Thailand (Global Fire Power, 2022e). Thailand saat ini telah memiliki kapal pengangkut heli. Pengembangan ini mampu menaikkan kemampuan Thailand dalam menjaga lautnya berdasar indikator penilaian Global Firepower 2021. Hal tersebut menunjukan bahwa Indonesia memiliki keunggulan dari segi jumlah unit alutsistanya. Namun jika dihadapkan kembali pada luas wilayah lautnya, kekuatan laut Indonesia saat ini belum dapat menjawab perbandingan daya tempur relatif yang diinginkan. Kondisi ini seharusnya menjadikan perhatian pemerintah Indonesia untuk lebih mengoptimalkan anggaran pertahanannya dalam meningkatkan kekuatan laut atau maritimnya. Tingkat urgensi membangun kekuatan maritim berbanding lurus pada ancaman kejahatan maritim di wilayah perairan Indonesia. Data laporan International Maritime Bureau (IMB) (2019) dijelaskan jumlah kejadian pembajakan dan perompakan kapal di kawasan Asia Tenggara sepanjang tahun 2015 terjadi sekitar 147 kali, sedangkan Afrika 36 kali. Jika dibandingkan dengan kawasan Benua Afrika ternyata masih lebih tinggi Asia Tenggara. Insiden pembajakan dan perampokan di kawasan Asia Tenggara, sering terjadi di wilayah maritim Indonesia. Selama 5 tahun terakhir, mulai dari tahun 2015 ada 108 insiden dan 2019 menjadi 25, artinya telah terjadi penurunan, tetapi hal ini masih dikategorikan tertinggi di antara negara-negara tetangga. Bahkan di Selat 380 | Departemen Hubungan Internasional FISIP UNPAD
Intermestic: Journal of International Studies Volume 7, No. 1, November 2022 (365-389) doi:10.24198/intermestic.v7n1.17 Malaka dalam kurun waktu tersebut terdapat 5 insiden baik yang telah terjadi maupun baru ada indikasi upaya yang dilakukan oleh para pembajak. Di kawasan Laut Cina Selatan, angka pembajakan dan perampokan kapal dalam kurun waktu 10 tahun terakhir melonjak pada tahun 2011 sejumlah 11 insiden, di mana di tahun berikutnya berhasil diturunkan secara signifikan. Kemudian pada tahun 2020 sudah tidak ditemukan lagi. Meskipun intensitas insiden di LCS sekitar wilayah pantai Tioman, Pulau Aur, Natuna, Mangkai hingga Marundung telah menurun, kapal-kapal yang melintas disarankan untuk tetap waspada, terutama saat malam hari. Sejarah masa lalu telah tergambar bahwa kapal-kapal tanker kecil dibajak di lepas pantai Malaysia, Indonesia, Singapura dan kawasan LCS. Tren ini paling ramai pada April 2014 dan atas otoritas setempat baik Malaysia dan Indonesia berhasil menangkap beberapa kejadian. Akan tetapi yang perlu diperhatikan juga yaitu intensitas tertinggi terjadinya pembajakan dan perampokan kapal berada di wilayah Indonesia dalam kurun waktu 2015-2019 (International Maritime Bureau, 2019). Data-data tersebut menggambarkan bahwa wilayah yang paling rawan terjadinya tindak kejahatan di wilayah maritim Indonesia terdapat di selat Malaka yang merupakan jalur strategis perdagangan internasional. Hal ini menjadi salah satu wilayah yang memiliki isu keamanan maritim global di awal abad ini (Germond, 2015). Selanjutnya, Llyod's Association menyatakan pula bahwa Selat Malaka, bersama dengan negara-negara lainnya, seperti Irak dan Somalia sebagai negara yang selama ini memiliki intensitas ancaman bahaya terhadap perang maupun aksi terorisme (Teo, 2007). Persoalan lain dalam konteks kemaritiman regional dan nasional menurut Buku Pertahanan Indonesia (2015) dapat berupa kejahatan lintas negara yang berupa perdagangan gelap narkoba, human trafficking, penyelundupan senjata, dan terorisme. Khusus untuk perdagangan gelap narkoba ini ada hubungannya dengan kelompok terorisme dan separatisme, karena adanya upaya illegal tersebut ditengarai menjadi sumber pendanaan kegiatan teror dan separatis. Otto (2018) mengembangkan kejahatan pembajakan tidak hanya sebagai upaya sadar tindakan kekerasan yang dilakukan untuk tujuan pribadi di laut lepas oleh suatu kapal kepada kapal lain. Pembajakan tidak selinier makna dalam sebuah buku Hukum Internasional yang berlaku. Setelah melakukan penelitian terhadap kejadian pembajakan di Afrika dan Asia Tenggara, tujuan pembajakan tidak lagi hanya | 381 e-ISSN. 2503-0892
ASIA PASIFIK MEMANAS, ANCAMANKAH BAGI ASEAN DAN INDONESIA? A. Armawi, Erlan Wijatmoko kepentingan pribadi, terkadang ada kepentingan politik yang menjadi tujuan pembajakan. Germond (2015) memperkuat aksi pembajakan yang sering terjadi di Selat Malaka mendukung terwujudnya jalur kegiatan illegal lain seperti penyelundupan obat-obatan terlarang, senjata, bahkan manusia dan imigran ilegal. Berbicara mengenai kegiatan ilegal yang terjadi di perairan Indonesia mayoritas lainnya setelah pembajakan adalah perdagangan manusia. Indonesia selalu menjadi tempat yang menggiurkan untuk kejahatan perdagangan manusia setiap tahunnya, baik sebagai negara asal atau transit dalam kejahatan transnasional perdagangan manusia (Dhiba, 2019). Kejahatan ini melibatkan perekrutan, transportasi antardaerah atau bahkan lintas negara, jaringan, penculikan, adanya kekerasan fisik, eksploitasi seksual, dan industri pelacuran (Rudy dalam Nugrahaningsih, Alunaza, & Lutfie (2020)). Bahkan menurut Sjaastad (2007) meskipun kejahatan maritim cukup tinggi terjadi di jalur maritim Indonesia, jalur tersebut masih menjadi primadona bagi negara-negara dunia untuk digunakan dalam perdagangan internasional karena menjadi salah satu jalur pelayaran yang ekonomis dan menguntungkan bagi negara-negara tersebut. Persoalan keamanan maritim menjadi persoalan serius. Selama ini negara-negara yang berada di kawasan ASEAN telah mempunyai program dalam memerangi bentuk kejahatan salah satunya melalui Programme to Implement the ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime (ASEAN, 2017). Pada pelaksanaannya program ini tidak secara khusus menangani permasalahan keamanan maritim di kawasan, tetapi menangani segala bentuk kejahatan lintas negara termasuk. Kejahatan tersebut dapat berupa perdagangan gelap narkoba, penyelundupan senjata, pencucian uang, perdagangan manusia, perompakan laut, persoalan terorisme (terrorism), kejahatan terhadap perbankan internasional, bahkan sampai pada masalah kejahatan cyber (Kemenhan RI, 2015). Selain program tersebut, secara terpisah Singapura, Malaysia, Thailand dan Indonesia juga melakukan kerja sama patroli untuk mengantisipasi persoalan keamanan maritim di kawasan Selat Malaka melalui Malacca Strait Patrols (MSP) (MINDEF Singapore, 2015). Kerja sama tersebut membawa ketiga negara secara bersama-sama melakukan upaya penanggulangan kejahatan dan peningkatan perlindungan wilayah maritim yang terhubung dari keempat negara tersebut. Raymond (2009) menjelaskan juga bahwa fokus lain yang dilakukan Indonesia terarah juga pada penguasaan domain maritim yang bertujuan mengamankan kekayaan 382 | Departemen Hubungan Internasional FISIP UNPAD
Intermestic: Journal of International Studies Volume 7, No. 1, November 2022 (365-389) doi:10.24198/intermestic.v7n1.17 perikanan agar tindakan illegal fishing yang dilakukan nelayan negara lain dapat ditekan dan juga menanggulangi kemungkinan terjadinya bencana alam yang dapat memusnahkan kekayaan lautnya. Hal tersebut menunjukkan keseriusan Indonesia pada bidang ekonomi maritim, khususnya pada upaya mengelola dan menjaga kekayaan sumber daya alam yang dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi nasional. Illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing merupakan hal utama yang perlu dijaga. Kerugian negara cukup besar karena adanya IUU fishing ini. Kerugian sebesar US$2 miliar per tahun ini terjadi akibat eksploitasi ilegal besar-besaran sumber daya alam termasuk di dalamnya upaya penyelundupan kayu ilegal juga turut menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara Indonesia. Tindakan penyelundupan kayu ilegal tersebut membuat kerugian negara Indonesia sebesar US$3 miliar per tahun (Djalal, 2012). Konflik perairan di Asia, pengeluaran anggaran belanja pertahanan nasional, peningkatan kontestasi kekuatan militer di kawasan Asia, kejahatan lintas negara lainnya, kompleksitas tingkat masalah di perairan Indonesia, seperti pembajakan, perampokan, dan IUU fishing memang semakin meningkat. Hal ini menuntut peningkatan kekuatan angkatan laut Indonesia. Peningkatan kekuatan ini bertujuan untuk membangun keamanan maritim Indonesia. Upaya untuk meningkatkan kekuatan angkatan laut Indonesia saat ini sedang dilakukan guna tercapainya kekuatan yang menuju pada kekuatan ideal (essential forces) agar Angkatan laut Indonesia dapat menjadi salah satu kekuatan laut yang cukup diperhitungkan dihadapkan pada luas wilayah laut dan panjangnya pantai. Sehingga diperlukan kerjasama intens untuk modernisasi Alutsista Armada Laut baik melalui skema procurement (pengadaan) maupun pengembangan Industri Pertahanan. Saat ini, TNI AL dalam mengembangkan industri pertahanan bekerjasama dengan pihak BUMN seperti PT. PAL dalam upaya memproduksi kapal tempur guna mendukung terpenuhinya kebutuhan kapal TNI AL. PT. PAL telah menguasai berbagai jenis kapal tempur dan sedang mengembangkan pembuatan kapal patroli cepat 28 m, kapal cepat rudal (KCR) 60 m, Kapal Perusak Kawal Udara (PKR), Kapal Landing Platform Dock, dan kapal selam Nagapasa class guna mendukung kekuatan TNI AL (Winarno, Prianti, Fadli, & Moeljadi, 2022). | 383 e-ISSN. 2503-0892
ASIA PASIFIK MEMANAS, ANCAMANKAH BAGI ASEAN DAN INDONESIA? A. Armawi, Erlan Wijatmoko Simpulan Pertama, awal abad ke-21 telah terjadi transformasi arsitektur geopolitik pertahanan dan keamanan kawasan Asia Pasifik yang disebabkan adanya aksi peningkatan kapabilitas perekonomian dan militerisme dari Cina, sedangkan negara Amerika Serikat mengalami pemangkasan anggaran pertahanan dan keamanannya. Hal ini menjadi perhatian dari semua pihak, terutama dinamika pengembangan kekuatan maritim yang dimiliki oleh Cina serta dapat menjadi ancaman dan pengaruh besar terhadap Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik. Baik Cina maupun Amerika Serikat bertransformasi dalam interaksi sehingga berdampak terhadap stabilitas keamanan Asia Pasifik. Kedua, sengketa perbatasan merupakan permasalahan yang paling kompleks di kawasan Asia Pasifik, contoh paling nyata terjadinya sengketa kepulauan Spratly yang menjadi masalah (problem) bagi negara yang bukan hanya di kawasan ASEAN melainkan juga bagi negara kawasan Asia Timur. Setidaknya Cina dan 4 negara ASEAN yaitu Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei Darussalam terlibat dalam sengketa yang terjadi di Laut Cina Selatan. Kepulauan Spratly memiliki potensi sumber daya alam besar dan posisi geografis yang strategis. Kepulauan Spratly yang diperebutkan ini terletak di Laut Cina Selatan, mempunyai potensi menjadi tempat pertama meletusnya konflik bersenjata di wilayah Asia Tenggara. Masalah (problem) ini sudah berlangsung lama hingga saat ini dan belum dapat diselesaikan. Dalam perebutan wilayah tersebut terdapat campur tangan dari negara-negara adidaya, karena sarat dengan berbagai kepentingan ekonomi politik global. Ketiga, sengketa yang terjadi di Laut Cina Selatan melibatkan juga negara-negara anggota ASEAN, yaitu Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei yang berhadapan dengan negara Cina. Sengketa ini sangat dekat dengan wilayah maritim Indonesia, sehingga mendorong terjadinya potensi eskalasi keamanan di kawasan maritim Indonesia. Oleh karena itu, kekuatan angkatan laut Indonesia seharusnya masih dapat dioptimalkan demi membangun keamanan maritim Indonesia. Dengan demikian, kebijakan LN yang dapat diambil ASEAN mendorong komunitas Internasional yang lebih besar untuk menyelesaikan konflik perbatasan yang ada. Dengan membawa permasalahan konflik perbatasan ini ke forum internasional dapat memberikan efek terhadap terjadinya pergolakan yang ada. Selain itu, Kerja 384 | Departemen Hubungan Internasional FISIP UNPAD
Intermestic: Journal of International Studies Volume 7, No. 1, November 2022 (365-389) doi:10.24198/intermestic.v7n1.17 sama bilateral dan multilateral kawasan dapat digunakan untuk memupuk kerja sama militer antar negara-negara ASEAN. Intensitas latihan bersama mampu memberikan deterrence effect adanya pengaruh kuat negara adidaya yang berada di kawasan. Kemudian bagi Indonesia, sebagai salah satu negara anggota ASEAN, harus dapat menjadi motor penggerak (leader) dalam penyelesaian konflik perbatasan ini di forum internasional. Keberadaan Indonesia mampu memberikan pengaruh signifikan terhadap perkembangan organisasi kawasan ini. Selain itu, dengan kerawanan konflik militer yang bisa timbul setiap saat, maka perlu adanya pertimbangan beberapa hal, antara lain: (1) meningkatkan kekuatan pertahanan negara dengan memperkuat armada militer baik melalui modernisasi alutsista maupun gelar kekuatan yang berimbang di wilayah NKRI; dan (2) mengembangkan kemandirian dalam industri pertahanan dalam negeri, hal ini mengoptimalkan kekuatan militer namun dapat menghemat pengeluaran anggaran pertahanan. Daftar Pustaka Abuza, Z. (2020, May 7). Weapons, Viruses, and the New Defense Reality in Southeast the Rocks website: Asia. Retrieved August 4, 2022, reality-in-southeast-asia/ from War on ARF. (1993). ASEAN Regional Forum. Retrieved August 3, 2022, from Asean Regional Forum Dev website: ARF, Internal Document. (1995). ARF Concept Paper 1995. Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. ASEAN. (2017). ASEAN Plan of Action in Combating Transnational Crime (2016- 2025). Manila, 11th-AMMTC-on-20Sept17-1.pdf Philipine. Retrieved from Auslin, M. R. (2020). Asia's new geopolitics: Essays on reshaping the Indo-Pacific. Stanford California: Hoover Institution Press Publication. Bakker, A. H. (1986). Metode Kualitatif. Yogyakarta: Pasca Sarjana UGM. Bealey, F., & Johnson, A. G. (1999). The Blackwell dictionary of political science. In A User's Guide to it's Terms. Oxford: Malden: Blackwell. Biro Humas Setjen Kemenhan. (2021, January 13). Menhan Sampaikan Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2021, Di antaranya Melanjutkan Penanganan Covid-19. Retrieved August 4, 2022, from Kementerian Pertahanan Republik Indonesia website: 19.html Borthwick, M. (1992). Pacific Century: The Emergence of Modern Pacific Asia. Boulder: Westview Press. | 385 e-ISSN. 2503-0892
ASIA PASIFIK MEMANAS, ANCAMANKAH BAGI ASEAN DAN INDONESIA? A. Armawi, Erlan Wijatmoko Buszynski, L. (2003). ASEAN, the Declaration on Conduct, and the South China Sea. Contemporary Southeast Asia, 25(3), 343-362. Butler, B. D. (2003). Factors of East Asian maritime security. Naval Postgraduate School, Monterey, California. Cohen, S. B. (2015). Geopolitics: The geography of international relations. Maryland: Rowman & Littlefield. Dhiba, H. F. (2019). The Phenomenon of People Smuggling in the Lens of Indonesian Immigration: Efforts for Handling and Collaborating with Institutions in Handling it. 59-71. of Journal Law and Border Protection, 1(1), Djalal, H. (2012). Indonesia's maritime challenges and priorities. In Maritime Challenges and Priorities in Asia. Routledge. Djelantik, S. (2015). Asia-Pasifik: Konflik, Kerja Sama, dan Relasi dan Antarkawasan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Dodds, K. (2007). Geopolitics: A very short introduction. OUP Oxford. Dziedzic, S. (2022, April 5). Indonesians' trust in Australia falls as China seen as main security threat, Lowy report finds. Retrieved August 3, 2022, from ABC News website: Effendi, S. A. (2021). Budget Issue Brief. Politik Dan Keamanan Budget Issue Brief, 01(10), 8. Fernandez, E. S. (2007). Philippine-Malaysia dispute over Sabah: A bibliographic survey. Asia-Pacific Social Science Review, 7(1), 53-64. Fishman, T. C. (2005). China, Inc: How the rise of the next superpower challenges America and the world. New York: Simon and Schuster. Foot, R. (1998). China in the ASEAN Regional Forum: Organizational Processes and 425-440. Domestic Modes of Thought. Asian Survey, 38(5), Germond, B. (2015). The geopolitical dimension of maritime security. Marine Policy, 54, 137-142. Global Fire Power. (2022a). 2022 Indonesia Military Strength. Retrieved August 4, website: Strength 2022, from GFP in Numbers Global Fire Power. (2022b). 2022 Military Strength Ranking. Retrieved August 4, 2022, from Global Fire Power. (2022c). Comparison of Indonesia and Malaysia Military Strengths. in Numbers website: Retrieved August 5, 2022, from GFP Strength Global Fire Power. (2022d). Comparison of Indonesia and Singapore Military Strengths. Retrieved August 5, 2022, from GFP Strength in Numbers website: Global Fire Power. (2022e). Comparison of Indonesia and Thailand Military Strengths. in Numbers website: Retrieved August 5, 2022, from GFP Strength 386 | Departemen Hubungan Internasional FISIP UNPAD
Intermestic: Journal of International Studies Volume 7, No. 1, November 2022 (365-389) doi:10.24198/intermestic.v7n1.17 Goldstein, S. M. (2015). China and Taiwan. Malden, USA: Polity Press. Han-bum, C. (2016). Trust-building Process on the Korean Peninsula Continues. Korea Institute for National Unification, 6. Heinzig, D. (1976). Disputed islands in the South China Sea: Paracels, Spratlys, Pratas, Macclesfield Bank. Wiesbaden: Harrassowitz. International Institute for Strategic studies. (2020). The Military Balance 2020: The Annual Assessment of Global Military Capabilities and Defence Economics. London: Routledge. International Institute for Strategic Studies. (2020). The Military balance 2020: The annual assessment of global military capabilities and defence economics. London: Routledge. International Maritime Bureau. (2019). ICC International Maritime Bureau: Piracy and Armed Robbery Against Ships Annual Report (1 January - December 2019). ICC International Maritime Bureau. Retrieved from ICC International Maritime Bureau website: Kaplan, R. D. (2014). Asia's cauldron: The South China Sea and the end of a stable Pacific (First edition). New York: Random House. Kaplan, R. D. (2015). Asia's cauldron: The South China Sea and the end of a stable Pacific. New York: Random House Trade Paperbacks. Kemenhan RI (Ed.). (2015). Buku putih pertahanan Indonesia 2015 (Cet. 1). Jakarta: Kementerian Pertahanan, Republik Indonesia. Kennedy, P. S. J., Tobing, S. J. L., & Lumbantoruan, R. (2017). The Review of National Defense Budget Policy to the Indonesian Economy. Fundamental Management Journal, 2(2), 1-9. Khurana, G. S. (2017). Indo-Pacific was Always About China? Yes, but Let's not Cross The "Red Line." Retrieved August 1, 2022, from National Maritime Foundation website: lets-not-cross-the-red-line/ Kim, R. E. (2020). Is global governance fragmented, polycentric, or complex? The state of the art of the network approach. International Studies Review, 22(4), 903-931. Koestanto, B. D. (2021, Agustus). Korsel dan China Protes Kunjungan Dua Menteri Jepang ke Kuil Yasukuni. Retrieved August 3, 2022, from Kompas.id website: Krishnamohan, D. T. (2017). Asian-Pacific Region Shift to the Centre of Gravity in the Twenty-First Century. Imperial Journal of Interdisciplinary Research (IJIR), 3(5), 602-613. Lai, D. (2013). Asia-Pacific: A strategic assessment. Carlisle Barracks, PA: Strategic Studies Institute and US Army War College Press. Lisfianti, W. (2022, June 16). Terdiri dari Daratan dan Lautan, Berapa Luas Indonesia? website: Retrieved lautan-berapa-luas-indonesia August 4, 2022, from Manyin, M. E. (2016). The Senkakus (Diaoyu/Diaoyutai) Dispute: US Treaty Obligations. Congressional Research Service Report, 42761. Maulaya, M. (2022, June 24). The truth behind China's fishing ban in the South China Forum website: Sea. Retrieved August 3, 2022, from Policy | 387 e-ISSN. 2503-0892
ASIA PASIFIK MEMANAS, ANCAMANKAH BAGI ASEAN DAN INDONESIA? A. Armawi, Erlan Wijatmoko china-sea/ McDougall, D. (1997). The international politics of the new Asia Pacific. Boulder, Colo: Lynne Rienner Publishers. Miller, M. A. (2012). Autonomy and armed separatism in South and Southeast Asia. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. MINDEF Singapore. (2015). Fact Sheet: The Malacca Straits Patrol. Retrieved August from A Singapore Government Agency Website website: 5, 2022, Mitra, D. (2016). Modi to Visit Vietnam as India's Act East Policy Takes It to South from The Wire website: China Sea. Retrieved August 1, 2022, stretches-south-china-sea Nugrahaningsih, N., Alunaza, H., & Lutfie, R. Z. (2020). The Role of International Organization for Migration in Handling Human Trafficking in Sambas Regency, West Kalimantan Province. Jurnal Hubungan Internasional, 9(1), 68-82. Otto, L. (2018). Defining maritime piracy: The problem with the law. Acta Criminologica : African Journal of Criminology & Victimology, 31(2), 134-148. Rachmat, A. N. (2017). Dinamika Keamanan Kawasan Asia Pasifik dalam Persaingan Kekuatan Maritim China dan Amerika Serikat. Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs, 2(2), 131-153. Raharjo, S. N. I. (2016). Tantangan konflik perbatasan Thailand-Kamboja bagi stabilitas ASEAN. Jurnal Kajian Wilayah, 4(1), 106-122. Raymond, C. Z. (2009). Piracy and Armed Robbery in the Malacca Strait: A Problem Solved? 62(3), 13. Reuters. (2016, February 29). An interactive look at claims on the South China Sea. Retrieved August 3, 2022, from The Straits Times website: Rooney, B., Johnson, G., & Priebe, M. (2021). How Does Defense Spending Affect Economic Growth? Santa Monica: RAND Corporation. Rose, C., & Sýkora, J. (2017). The trust deficit in Sino-Japanese relations. Japan Forum, 29(1), 100-124. Saputra, E. Y. (2021, April 13). Laut Cina Selatan Memanas, Filipina dan Amerika Serikat Latihan Militer Bersama. Retrieved August 3, 2022, from Tempo.co website: Scott, D. (2020). US strategic re-positioning to the "Indo-Pacific": A paradigm shift. In Conflict and Cooperation in the Indo-Pacific (pp. 55-77). London and New York: Routledge Taylor & Francis Group. Sjaastad, A. C. (2007). Southeast Asian SLOCs and security options. In Maritime Security in Southeast Asia. Routledge. Snyder, C. (1996). The Implications of Hydrocarbon Development on the South China Sea. International Journal, 52(1), 142. Son, S. A. (2015). Unity, division and ideational security on the Korean Peninsula: Challenges to overcoming the Korean conflict. North Korean Review, 11(2), 45- 62. 388 | Departemen Hubungan Internasional FISIP UNPAD
Intermestic: Journal of International Studies Volume 7, No. 1, November 2022 (365-389) doi:10.24198/intermestic.v7n1.17 Swaine, M. D., Eberstadt, N., Fravel, M. T., Herberg, M., Keidel, A., Revere, E. J., ... Wong, A. (2015). Conflict and Cooperation in the Asia-Pacific Region: A Strategic Net Assessment. Washington DC: Carnegie Endowment for International Peace. Teo, Y. Y. (2007). Target Malacca Straits: Maritime Terrorism in Southeast Asia. 541-561. Studies in Conflict & Terrorism, 30(6), Thoker, P. A., & Singh, B. (2018). India In Asia-Pacific Power Dynamics. World Affairs: The Journal of International Issues, 22(3), 13. Thrall, L. (2013). The Relationship Between Natural Resources and Tensions in China's Maritime Periphery. Santa Monica: RAND Corporation. Toccheto, J. S., Tancredi, L., Araújo, R. Z., & Noronha, R. S. (2014). Maritime connectivity in the Asia Pacific region. UFRGSMUN/UFRGS Model United Nations, 2, 13-80. US Energy Information Administration. (2013). South China Sea. Washington DC. Vireak, S. (2020, October 7). Cambodia-Vietnam relations: Trust deficit - Khmer from Khmer Times website: Times. Retrieved August 3, 2022, deficit/ Wardhana, R. S. (2021). The South China Sea Conflict and Security Cooperation in ASEAN Waters. Indonesian Journal of Peace and Security Studies (IJPSS), 3(1), 23-33. Wee, B. V., & Banister, D. (2016). How to Write a Literature Review Paper? Transport Reviews, 36(2), 278-288. Wezeman, S. T. (2019). Arms Flows to South East Asia (p. 61). Sweden: Stockholm International Peace Research Institute. Winarno, U., Prianti, D., Fadli, M., & Moeljadi, M. (2022). Review Optimalisasi Penggunaan Produk Industri Strategis Nasional untuk Mendukung Kesiapan 100-106. Alutsista TNI AL. Rekayasa, 15(1), World data. (2022). The world in numbers. Retrieved August 5, 2022, from Worlddata.info website: Wright, A. (2022, July 9). US and NATO escalate tensions with Asia-Pacific war games [QuincInst.org]. Retrieved August 4, 2022, from Responsible Statecraft website: asia-pacific-war-games/ Xiaotian, M. (2010). New Dimensions of Security. Second Plenary Session at The 9th IISS Asian Security Summit. Singapore: The Shangri-La Dialogue. Zahara, E. L., & Rizky, A. (2020). Anggaran Pertahanan Indonesia: Pemenuhan Minimum Essential Force (Analisis Ringkas Cepat No. No. 04/arc.PKA/IV/2020; p. 6). Jakarta: Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. Ziegler, C. E. (1994). Russia in the Asia-Pacific: A Major Power or Minor Participant? Asian Survey, 34(6), 529-543. | 389 e-ISSN. 2503-0892