Jurnal Dedikasi Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas Volume 3 No 1, April 2024 Volume 3 No. 1, April 2024 JUDAKUM (Jurnal Dedikasi Hukum) Prodi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas PEMBAGIAN HARTA BERSAMA TERKAIT HAK ASUH ANAK SETELAH PERCERAIAN Fitri Dwi Nurmaliza Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Dharma Andalas Jl. Sawahan No. 103, Simpang Haru, Kec Padang Timur, Kota Padang, Sumatera barat, 25000 Abstract Happiness and harmony in a household requires struggle to maintain the integrity of the household until death. However, it cannot be denied that in running a household there are definitely various problems that can shake the household of husband and wife. However, husband and wife must be able to unite them by remembering the purpose of their marriage. If a husband and wife cannot maintain harmony and unity between each other, problems will arise that will result in divorce and what the decision on the division of assets and child custody in the divorce will be. Keywords: Division of property, Child custody, Divorce Intisari Kebahagiaan dan keharmonisan suatu rumah tangga diperlukan adanya perjuangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga hingga ajal menjemput. Namun tidak dipungkiri bahwa didalam menjalankan rumah tangga pasti terdapat berbagai permasalahan yang dapat menggoyahkan rumah tangga dari suami dan istri. Namun demikian pasangan suami istri harus dapat mempersatukannya dengan mengingat kembali dari tujuan perkawinannya dilakukan. Apabila suami dan istri tidak dapat menjaga keharmonisan dan persatuan antara satu sama lain maka akan timbul permasalahan yang mengakibatkan perceraian dan bangaimana putusan pembagian harta dan hak asuh anak dalam peceraian itu nantinya. Kata Kunci : Pembagian Harta, Hak Asuh Anak, Perceraian E- ISSN: 2961-9327 37
Jurnal Dedikasi Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas Volume 3 No 1, April 2024 A. PENDAHULUAN Perkawinan merupakan suatu hal yang dinantikan dalam kehidupan manusia, Perkawinan adalah suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa, (Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan). Dari pengertian perkawinan tersebut di atas dapat dilihat bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa. Dalam islam tujuan perkawinan selain untuk memenuhi kebutuhan rohani, kebutuhan hidup, dan jasmani, juga sekaligus membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidup di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercapai ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan kententraman keluarga serta masyarakat.1 Setiap pasangan suami dan istri menginginkan kebahagiaan dalam menjalankan rumah tangganya secara lahir dan batin. Kebahagiaan dan keharmonisan suatu rumah tangga diperlukan adanya perjuangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga hingga ajal menjemput. Namun tidak dipungkiri bahwa didalam menjalankan rumah tangga pasti terdapat berbagai permasalahan yang dapat menggoyahkan rumah tangga dari suami dan istri. Namun demikian pasangan suami istri harus dapat mempersatukannya dengan mengingat kembali dari tujuan perkawinannya dilakukan. Apabila suami dan istri tidak dapat menjaga keharmonisan dan persatuan antara satu sama lain maka akan timbul permasalahan yang mengakibatkan perceraianBanyak yang bisa mewujudkan keinginan untuk menjadi keluarga yang utuh sampai tua, namun banyak juga yang harus berpisah karena disebabkan oleh putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 38 dapat putus dikarenakan tiga hal, yaitu : 1. Kematian; 2. Perceraian; 3. Atas Keputusan Pengadilan.2 Akibat Hukum Perceraian (menurut Undang-Undang Perkawinan) Perceraian mempunyai akibat hukum yang luas. Seperti dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 41 dinyatakan bahwa akbiat hukum yang terjadi karena Perceraian yaitu : a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anakanaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan yang memberi keputusan. 1 Mulyadi, Hukum Perkawinan di Indonesia (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008).hlm.31 2 Lili Rasjidi, Hukum Perkawinan, hlm. 202. E- ISSN: 2961-9327 38
Jurnal Dedikasi Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas Volume 3 No 1, April 2024 b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan, dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Oleh karena itu dampak atau akibat dari putusnya hubungan perkawinan karena perceraian, telah jelas diatur dalam undang-undang perkawinan. Akibat putusnya Perkawinan karena Perceraian diatur dalam pasal 156 Inpres Nomor 1 tahun 1991. Ada dua akibat putusnya Perkawinan karena Perceraian yaitu: 1. Terhadap anak-anaknya, 2. Terhadap harta bersama (harta yang diperoleh selama dalam perkawinan).3 B. PEMBAHASAN 1. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perceraian Terhadap Pembagian Harta Bersama Kehidupan berumah tangga tidak bisa dijamin akan berjalan harmonis dan bahagia selamanya, karena apabila salah satu pihak kurang memahami hak dan kewajiban masing- masing sebagai suami istri maka hal ini sangat berpotensi mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran yang dapat berujung pada sebuah perceraian. Perkawinan yang putus karena perceraian, akan menimbulkan akibat hukum terhadap para pihak baik istri maupun suami dalam suatu rumah tangga. Salah satu akibat hukum yang timbul karena terjadi perceraian khususnya di negara Indonesia adalah tentang masalah pembagian harta bersama.4 Harta bersama umumnya dibagi sama rata di antara suami dan istri. Pembagian harta bersama seharusnya dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara mana yang merupakan hak suami dan istri tentang harta bersama.5 Dengan demikian, menurut Hilman Hadikusuma, bahwa akibat suatu perceraian terhadap harta bersama bagi setiap orang berbeda- beda, tergantung dari hukum apa dan mana yang akan digunakan para pihak untuk mengatur harta bersama.6 Dilihat dari pembagian harta bersama dan cara pembagiannya, maka ketika terjadi perceraian pembagian hartanya dikembalikan kepada hukumnya masing-masing. Apabila suami istri beragama Islam pembagiannya secara hukum Islam yang diatur dalam 3 Andi Aco Agus Hariyani, Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Studi Pada Kantor Pengadilan Agama Kota Makassar), Mahasiswa Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar 4 Daniel Alfaruqi. 2019. Pembagian Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Implementasinya Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perspektif Keadilan Jender. (Tesis) Program Magister Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universias Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Halaman 26. 5Suteki dan Galang Taufani. 2018. Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik), Depok: PT RajaGrafindo Persada, hlm 264. 6 Suteki dan Galang Taufani,Op.Cit., hlm 277. E- ISSN: 2961-9327 39
Jurnal Dedikasi Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas Volume 3 No 1, April 2024 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, apabila suami istri non-Islam, maka pembagiannya menganut hukum perdata atau hukum adat. a. Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut KUH Perdata KUH Perdata menggariskan bahwa sejak suatu perkawinan terjadi maka saat itulah terjadi pencampuran harta suami dan istri, kecuali diperjanjikan lain oleh mereka melalui perjanjian perkawinan. Harta bersama mencakup perolehan bersama suami dan istri. Harta bersama juga mencakup keuntungan-keuntungan yang timbul sebagai akibat dari pemanfaatan barang-barang bergerak dan barangbarang tidak bergerak milik suami istri yang sudah ada maupun yang akan ada. Lebih lanjut, KUH Perdata menetapkan bahwa harta bersama juga meliputi : 1. Beban-beban (utang). Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 121 KUH Perdata. Dengan demikian harta bersama mencakup aktiva dan passive yang muncul akibat pengusahaan bersama suami dan istri; dan 2. Semua penghasilan dan pendapatan, begitu pula semua keuntungankeuntungan dari kerugian-kerugian yang diperoleh selama perkawinan, juga menjadi keuntungan dan kerugian harta bersama itu. Pasal 126 KUH Perdata menegaskan bahwa harta bersama bubar demi hukum karena hal-hal berikut: 1. Karena kematian; 2. Karena perkawinan atas izin hakim setelah suami atau istri tidak ada; 3. Karena perceraian; 4. Karena pisah meja dan ranjang; dan 5. Karena pemisahan harta. Bubarnya harta bersama merupakan keadaan di mana pencampuran harta tidak dapat terjadi atau berlanjut lagi karena adanya hal-hal tersebut di atas. Keadaan ini tidak mengurangi status harta-harta yang dulu telah bercampur menjadi harta bersama sebagai harta bersama mereka berdua dan setelah adanya satu di antara keadaan-keadaan tersebut di atas, maka masing-masing berhak atas bagian harta sejumlah separuh sebagian. Pasal 128 ayat (1) KUH Perdata menyatakan : "setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka di bagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan pihak mana asal barang-barang itu." Pasal ini menegaskan bahwa antara suami dan istri (yang berpisah, bercerai) masing-masing berhak separuh bagian atas harta bersama. Klausul "tanpa mempersoalkan dari pihak mana asal-asal barang itu." Menunjukkan bahwa KUH Perdata menempatkan istri dan suami memiliki andil yang sama terhadap adanya harta benda dalam perkawinan mereka. Artinya pula, bahwa peran istri dalam mengurus rumah tangga setara dengan peran suami dalam mencari nafkah untuk keluarga. E- ISSN: 2961-9327 40
Jurnal Dedikasi Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas Volume 3 No 1, April 2024 b. Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara tegas mengatur bagian masing-masing suami dan istri terhadap harta bersama. Jika terjadi perceraian, harta bersama dibagi atau diatur menurut hukumnya masingmasaing. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta Bersama diatur menurut hukumnya masing-masing." Dalam penjelasan Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan hukum nya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Ini menunjukkan bahwa dalam hal pembagian harta bersama, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberi ruang pengaturan lebih lanjut bagi hukum agama dan hukum adat yang berlaku dan dijalankan oleh masing-masing duda dan janda. c. Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menganut prinsip kesetaraan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Dalam konteks harta bersama, masing-masing suami dan istri berkontribusi sesuai dengan perannya di mana secara umum suami mencari nafkah sementara istri mengurus kepentingan rumah tangga. Atas dasar distribusi hak dan kewajiban yang setara inilah Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bagian Masing-masing mantan suami dan mantan istri (setelah terjadinya perceraian) atas harta bersama juga berimbang, yaitu separuh bagian berbanding separuh bagian. Terhadap harta bersama ini, ada dua norma umum yang berlaku yaitu sebagai berikut: 1) Jika salah seorang pasangan meninggal dunia (cerai mati) maka pasangan yang hidup lebih lama berhak separuh bagian atas harta yang ditinggalkan (harta bersama). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 96 KHI. Ketentuan ini merupakan acuan dalam pembagian harta warisan di mana peewaris meninggalkan suami atau istri. Separuh bagian dari harta yang ditinggalkan harus terlebih dahulu dikeluarkan (diberikan) untuk suami atau istri yang ditinggalkan karena itu merupakan bagian harta bersamanya. Adapun separuh bagian lainnya merupakan tirkah atau harta waris dari pewaris setelah dikeluarkan semua beban dan/atau utang-utang pewaris; dan 2) Jika terjadi cerai hidup, maka masing-masing duda dan janda berhak atas separuh bagian dari harta bersama, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Ketentuan ini ditegaskan dalam pasal 97 KHI. Maksud "separuh bagian" dalam pasal tersebut adalah pembagian ½ dan ½ secara natura (dibagi sebagaimana adanya) atau pembagian ½ dan ½ bagian dari hasil penjualan harta bersama tersebut (jika harta Bersama tidak dapat dibagi secara natura).7 7 Haliza Nandita Lubis, Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berdasarkan Nilai Keadilan (Studi Putusan Nomor 334/Pdt.G/2017/PTA.Sby), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan E- ISSN: 2961-9327 41
Jurnal Dedikasi Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas Volume 3 No 1, April 2024 2. Pengaturan hukum terkait hak asuh anak pasca perceraian orang tua ditinjau dari sudut hukum perdata di Indonesia Pembentukan pernikahan disebabkan oleh preferensi timbal balik antara pria dan wanita. Perkawinan selanjutnya berdampak baik pada individu maupun keluarga dan masyarakat, khususnya status sosial lingkungan. Perkawinan adalah seperangkat adat istiadat dengan aturan-aturan suci yang mempersatukan manusia dengan tujuan yang sama, yaitu membentuk keluarga dan mempunyai keturunan. Putusnya suatu perkawinan karena berakhirnuya hubungan pernikahan baik oleh pengadilan maupun oleh hukum adat, mempengaruhi anak-anak yang dilahirkan. Anak yand dilahirkan merupakan tanggungjawab penuh kedua orangtua. Hak dan kewajiban setiap badan hukum harus dilindungi oleh penerapan hukum sedemikian rupa sehingga dalam keadaan tertentu hukum hanya memenuhi langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki, mengoreksi, dan menghukum pihak yang dirugikan tanpa melanggar atau mengecewakan hak dan tuntutan pihakpihak tersebut. yang lain tidak memiliki masalah di masa lalu . Masalah berakhirnya rumah tangga karena perceraian adalah mereka berdua baik ayah serta ibu tetap mempertahankan anak yang dilahirkan, khususnya tentang hak asuh. Memiliki hak asuh ibu, tetapi ayah tetap bertanggung jawab atas pengasuhan atau pendidikan anak kandungnya putusnya perkawinan karena perceraian mempunyai implikasi hukum yang sangat besar terhadap anak Berisi hal terjadi berakhirnya hubungan normalnya ibu maupun ayah tetap diwajibkan oleh undang-undang untuk merawat anaknya sampai dia dewasa karena tanggung jawab moral kedua orangtuanya. Hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian tunduk pada UU Perkawinan dan undang-undang lainnya. Perkawinan adalah bagian dari hukum perdata, yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan antara orang dengan orang. Dengan adanya perkawinan maka akan timbul keluarga, yaitu suami, isteri, dan harta kekayaan mereka.8 Dalam hukum perdata diatur perihal tentang hubungan-hubungan kekeluargaan yaitu dapat berupa hubungan yang berupa harta kekayaan suami dan isteri, hubungan perwalian yaitu hubungan anak dengan orang tuanya. Mulai dari penentuan syarat- syarat pernikahan hingga tata cara perceraian atau pemutusan pernikahan. Landasan hukum perceraian ditinjau dari beberapa segi, yaitu perceraian menurut KUH Perdata dan 8 Sommaliagustina, D. (2020). Implementasi Terhadap Status Hukum, Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Uji Materil Undang-Undang Perkawinan. Jurnal Perspektif Hukum, 1(1), 16-27. hlm.19 E- ISSN: 2961-9327 42
Jurnal Dedikasi Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas Volume 3 No 1, April 2024 KUHPerdata. Menurut KUHPerdata pasal 199 KUH Perdata mencantumkan empat cara untuk mengakhiri perkawinan, berikut ini: 1. Dengan kematian; 2. Karena keadaan yang meringankan; 3. karena pemisahan tempat tidur dan meja; 4. Karena perceraian.9 Tentunya jika merujuk pada keadaan ini merupakan akibat yang menyebabkan terjadinya perceraian, di dalam KUHPerdata memang tidak dijelaskan secara explisit mengenai hak asuh anak tersebut tetapi jika kita mengartikan lebih dalam sebenarnya yang di inginkan KUHPerdata kita adalah anak-anak yang dihasilkan oleh perkawinan yang sah dan pada akhirnya harus di pisahkan oleh perceraian tetap memiliki kedudukan yang sama dan hak serta kewajibannya harus terus di penuhi olehkedua orang tuanya baik itu ayah dan ibunya. Tetapi mengenai Hak asuh anak ada pengecualian di dalam pasal 299 Hukum Perdata harus digunakan untuk mengidentifikasi wali anak di bawah umur. Berdasarkan ketentuan pasal 230 KUHPerdata, Hakim dapat menentukan besarnya uang yang harus dibayar oleh kedua belah pihak untuk menghidupi anak yang belum dewasa, jika pihak yang ditunjuk sebagai pengganti tidak mampu membiayai perawatan dan bimbingan kepada anak tersebut. Wali anak diputus oleh pengadilan, sesuai pasal 229 KUH Perdata.Hal-hal diataslah yang menjadi dasar Pengaturan mengani Hak asuh anak diatur oleh Hukum Perdata Indonesia dalam hal ini Penulis menganggap bahwa Penerapan hak asuh anak yang dipertegas di dalam KUHPerdata kita yang masih sangat abu-abu tidak menjelaskan secara spesifik bagaimanakah Hak asuh anak itu harus didapat sepenuhnya oleh anak tersebut, apalagi anak merukan suatu subjek hukum yang patut dilindungi baik itu dia belum dewasa ataupun sudah dewasa.10 . C. PENUTUP Kehidupan berumah tangga tidak bisa dijamin akan berjalan harmonis dan bahagia selamanya, karena apabila salah satu pihak kurang memahami hak dan kewajiban masing- masing sebagai suami istri maka hal ini sangat berpotensi mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran yang dapat berujung pada sebuah perceraian. Salah satu akibat hukum yang timbul karena terjadi perceraian khususnya di negara Indonesia adalah tentang masalah pembagian harta Bersama dan pengaturan tentang hak asuh anak. Harta bersama umumnya 9 Ibid 10 Gusti Bagus Krisna Putra Pratama dan Gusti Ayu Arya Prima Dewi, Hak Asuh Anak Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Udayana E- ISSN: 2961-9327 43
Jurnal Dedikasi Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas Volume 3 No 1, April 2024 dibagi sama rata di antara suami dan istri. Pembagian harta bersama seharusnya dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara mana yang merupakan hak suami dan istri tentang harta Bersama. Begitupula dengan penentuan hak asuh, anak-anak yang dihasilkan oleh perkawinan yang sah dan pada akhirnya harus di pisahkan oleh perceraian tetap memiliki kedudukan yang sama dan hak serta kewajibannya harus terus di penuhi oleh kedua orang tuanya baik itu ayah dan ibunya. Tetapi banyaknya putusan menyatakan bahwa dalam penentuan pemberian hak asuh anak dalam perceraian haruslah mengutamakan ibu kandung. Terlebih lagi untuk hak asuh anak yang masih di bawah umur atau 12 tahun kebawah. Hal ini ditetapkan dengan melihat kepentingan anak yang membutuhkan sosok ibu. D. BIBLIOGRAFI Agus, A. A. (2018). Hak Asuh Anak Pasca Perceraian. Jurnal Supremasi ISSN, 1412, 517X. Alfaruqi, D. (2019). Pembagian harta bersama menurut kompilasi hukum Islam dan implementasinya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan perspektif keadilan jender (Master's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta). Gusti Bagus Krisna Putra Pratama dan Gusti Ayu Arya Prima Dewi, Hak Asuh Anak Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Udayana Haliza Nandita Lubis, Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berdasarkan Nilai Keadilan (Studi Putusan Nomor 334/Pdt.G/2017/PTA.Sby), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Mulyadi. (2008). Hukum Perkawinan di Indonesia (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Sommaliagustina, D. (2020). Implementasi Terhadap Status Hukum, Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Uji Materil Undang-Undang Perkawinan. Jurnal Perspektif Hukum, 1(1), 16-27. Suteki dan Galang Taufani. (2018). Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik), Depok: PT RajaGrafindo Persada, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan E- ISSN: 2961-9327 44