BAB III PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN A Katagori Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan 1. Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Pasal 363 KUHPidana. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian dikualifikasikan diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHPidana. Pencurian dalam keadaan memberatkan dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus, yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.57 Tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan ataupun yang didalam doktrin juga sering disebut gequalificeerde distal atau pencurian dengan kualifikasi oleh 57 Bambang, Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia. 2005, hlm.37 39
pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 363 KUHPidana yang rumusan aslinya sebagai berikut :58 a. Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun: Ke-1 pecurian ternak ; ke-2 pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang ; ke-3 pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ; ke-4 pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ; dan ke-5 pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan membongkar, merusak, memanjat, atau memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan (seragam) palsu. b. Jika pencuri yang dirumuskan dalam angka 3 itu disertai dengan salah satu keadaan seperti yang dimaksudkan dalam 58 Ibid., hlm. 38 40
angka 4 dan angka 5, dijatuhkan pidana penjara selama- lamanya sembilan tahun.59 2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan. a. Unsur-unsur pencurian Pasal 362 KUHPidana, b. Unsur-unsur yang memberatkan, dalam Pasal 363 KUHPidana yang meliputi : 1). Pencurian ternak (Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana) Dalam Pasal 353 ayat (1) ke-1 KUHPidana unsur yang memberatkan adalah unsur ternak. Penafsiran terhadap pengertian ternak ini telah diberikan oleh undang-undang, yaitu Pasal 101 KUHPidana. Dengan demikian untuk melihat pengertian ternak digunakan penafsiran secara autentik, yaitu penafsiran yang diberikan oleh undang-undang itu sendiri.60 Berdasarkan ketentuan Pasal 101 KUHPidana, ternak diartikan sebagai hewan pemamah biak dan babi. Hewan memamah biak misalnya kerbau, sapi, kambing dan sebagainya. Sedangkan hewan berkuku satu antara lain kuda, keledai dan sebagainya.Melihat isi Pasal 101 KUHPidana ini telah memperluas berlakunya Pasal 363 ayat (1) ke-1 tidak meliputi pluimvee seperti ayam, bebek dan sebagainya hewan yang justru biasanya diternak. 59 Ibid. 60 Bemmelen, J.M Van, Hukum Pidana I Hukum Pidana Materiil Bagian Umum, Op. Cit., hlm. 72 41
Unsur ternak ini menjadi unsur yang memberatkan tindak pidana pencurian, oleh karena bagi masyarakat (Indonesia) ternak merupakan harta kekayaan yang penting.61 2). Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang (Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHPidana). Penafsiran terhadap unsur ini kiranya tidak terlalu sulit oleh karena apa yang dimaksud dalam pengertian kebakaran dan sebagainya sudah sedemikian jelasnya. alasan untuk memperberat ancaman pidana atau pencurian ini adalah oleh karena peristiwaperistiwa tersebut menimbulkan kekacauan didalam masyarakat yang akan mempermudah orang untuk melakukan pencurian,sedangkan semestinya orang harus memberikan pertolongan kepada korban.62 Berlakunya Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHPidana tidak perlu,bahwa barang yang dicuri itu adalah barang- 61 Ibid., hlm. 73 62 Chazawi, Adami, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Op. Cit., hlm. 82 42
barang disekitarnya yang karena adanya bencana tidak terjaga oleh pemiliknya.63 Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa antara terjadinya bencana tersebut dengan pencurian yang terjadi harus ada hubungannya,artinya pencuri itu benar- benar mempergunakan kesempatan adanya bencana tersebut untuk mencuri. Tidak amsuk dalam rumusan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHPidana, apabila seseorang mencuri dalam sebuah rumah disuatu tempat dan secara kebetulan dibagian lain tempat itu, misalnya sedang terjadi bencana yang tidak diketahui oleh pelaku. 3). Pencurian diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak (Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana).64 Apabila diperinci dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, selain unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHPidana meliputi unsurunsur : a) Unsur malam Undang-undang telah memberikan batasan- batasannya secara definitif sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 98 KUHPidana. Dengan demikian, 63 Hamzah, Andi. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi, Op. Cit., hlm. 78 64 Ibid., hlm. 79 43
penafsiran secara autentik berdasarkan Pasal 98 KUHPidana yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Pengertian yang diberikan oleh Pasal 98 KUHPidana tersebut bersifat sangat fleksibel, karena tidak menyebut secara definitive jam berapa. Pengertian malam dalam Pasal 98 KUHPidana mengikuti tempat dimana tindak pidana tersebut terjadi. b) Unsur dalam sebuah rumah Istilah rumah ataupun tempat kediaman diartikan sebagai setiap bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman.Jadi didalamnya termasuk gubuk-gubuk yang terbuat dari kardus yang banyak dihuni oleh gelandangan,yang termasuk juga dalam pengertian rumah adalah gerbong kereta api, perahu atau setiap bangunan yang diperuntukkan untuk tampat kediaman. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa istilah rumah mengandung arti di setiap tempat yang diperuntukkan sebagai kediaman. c) Unsur pekarangan tertutup yang ada rumahnya Agar dapat dituntut dengan ketentuan ini, maka pencurian yang dilakukannya haruslah dalam suatu pekarangan tertutup yang ada rumahnya. 44
Dengan demikian, apabila orang melakukan pencurian dalam sebuah rumah pekarangan tertutup, tetapi diatas pekarangan ini tidak ada rumahnya, maka orang tersebut tidak dapat dituntut menurut ketentuan pasal ini. Pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda dimana dapat secaran jelas membedakan tanah itu dengan tanah disekelilingnya. Pekarangan tertutup juga dapat diartikan sebagai pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekaranganpekarangan lain yang terdapat disekitarnya.65 4). Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu. Istilah yang sering digunakan oleh para pakar hukum berkaitan dengan pencurian yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana adalah pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau secara bersama- sama.Pengertian bersama-sama menunjuk pada suatu kerjasama dimana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersama-sama. Hal ini sesuai dengan pengertian yang 65 Lamintang, P.A.F. dan Samosir, C. Djisman, Delik-delik Khusus Kejahatan Yang Dituju Terhadap Hak Milik Dan Lain-lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik, Op. Cit. hlm. 58 45
66 Ibid., hlm. 59 diberikan oleh yurisprudensi. Dengan demikian baru dapat dikatakan ada pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama apabila dua orang atau lebih bertindak sebagai turut serta melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHPidana.66 Sekalipun demikian, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana tidak mengisyaratkan adanya kerja sama antara pelaku sebelumnya. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sudah dianggap terjadi apabila sejak saat melakukan pencurian terdapat kerjasama. Jadi tidak perlu adanya persetujuan dari pelaku. Beberapa unsur yang masih memerlukan penjelasan berkaitan dengan penerapan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana adalah : a) Unsur membongkar Pengertian membongkar tidak diberikan oleh undangundang, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan membongkar harus dilihat berdasarkan doktrin hukum pidana. Membongkar adalah setiap perbuatan dengan kekerasan yangmenyebabkan putusnya kesatuan suatu barang atau kesatuan buatan dari suatu barang. 46
b) Unsur merusak Menurut Kartanegara (Lamintang, 2009: 49) memeberikan pengertian yang sama dengan pengertian membongkar, yaitu sebagai pengrusakan terhadap suatu benda. Hanya saja dalam istilah membongkar, kerusakan yang ditimbulkan relative lebih besar dibanding merusak.67 Pencurian dengan pengrusakan itu merupakan suatu kejahatan. Dengan merusakkan penutup dari sebuah rumah, dimulailah pelaksanaan dari kejahatan tersebut. Dalam hal sepeti itu terdapat percobaan untuk melakukan suatu pencurian dengan pengrusakan. c) Unsur memanjat Sekalipun pengertian memanjat agak sulit dirumuskan dalam kata-kata, namun pengertiannya cukup jelas. Memanjat merupakan istilah yang secara umum diketahui oleh masyarakat.Istilah memanjat dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana pengertiannya sama dengan pengertian memanjat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya memanjat pohon, tebing dan sebagainya. 67 Prodjodikoro, Wirjono, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Op. Cit., hlm. 91 47
68 Ibid., hlm. 92 Pengertian memanjat dalam Pasal 99 KUHPidana adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lain, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman.68 Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 99 KUHPidana, yang dimaksud dengan memanjat berarti : (1) Memasuki rumah tidak melalui pintu masuk, tetapi melalui lubang terdekat pada dinding rumah yang kebetulan rusak atau kebetulan sedang diperbaiki, atau lubang yang tidak dipergunakan untuk memasuki rumah. (2) Memasuki rumah dengan membuat galian lubang didalam tanah secara popular, atau yang biasa disebut dengan istilah menggangsir, (3) Memasuki rumah dengan memasuki saluran air atau parit yang mengelilingi rumah itu sebagai penutup. Memanjat juga terwujud dalam setiap perbuatan menaiki sesuatu bagian dari rumah, seperti menaiki jendela terbuka, naik keatas 48
69 Ibid., hlm. 93 70 Ibid. genteng, naik keatas tembok rumah bahkan menggaet barang dari luar dengan menggunakan kayu.69 d) Unsur anak kunci palsu Pengertian anak kunci palsu dirumuskan dalam ketentuan Pasal 100 KUHPidana, yang menyatakan bahwa dengan anak kunci palsu termasuk segala alat perkakas yang tidak diperuntukkan untuk membuka kunci. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 100 KUHPidana,pengertian kunci palsu meliputi benda- benda seperti kawat, paku, obeng dan lainnya yang digunakan untuk membuka selot kunci. e) Unsur pakaian jabatan (seragam) palsu Seragam palsu adalah seragam yang dipakai oleh orang yang tidak berhak untuk memakainya. Misalnya, apabila ada orang yang sebenarnya bukan anggota polisi,tetapi menggunakan seragam polisi dengan maksud agar dapat diperkenankan masuk rumah.70 49
B. Pemidanaan Pada Tindak Pidana Pencurian Menurut Sianturi secara geris besar pemberian wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada hakim terhadap dakwaan yang diberikan meliputi: 1. Putusan hakim (pemidanaan, pembebasan dan pelepasan); 2. Penindakan; 3. Pemberian kebijakan. 71 Selain dakwaan yang diberikan juga meliputi unsur-unsur yang ada pada pasal-pasal KUHP, hakim juga harus memiliki pemenuhan pada pasal 183, 184 KUHAP dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman,. Menurut keputusan seminar hukum nasional ke-1 tahun 1983, yang dimaksud dengan hukum acara pidana adalah norma hukum yang berwujud wewenang yang diberikan kepada negera untuk bertindak apabila ada persangkaan bahwa hukum pidana dilanggar. Atas dasar hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa fungsi hukum acara pidana mempunyai tiga tugas pokok, yaitu: 1. Mencari dan mendapat kebenaran material. 2. Memberikan suatu putusan hakim. 3. Melaksanakan putusan hakim.72 71 S.R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan penerapannya, Jakarta, Penerbit Alumni AHAEM-PETEHAEM, 2006, hlm. 251 72 Ibid. 50
Tekanan dalam tiga tugas pokok tersebut harus diletakkan pada fungsi mencari kebenaran material sebab kebenaran yang harus menjadi dasar dari pada keputusan hakim pidana. Menurut KUHP yang berlaku sekarang, peristiwa pidana dibedakan menjadi dua jenis yaitu "misdrijf" (kejahatan) dan "overtrading" (pelanggaran). KUHP tidak memberikan syarat-syarat untuk membedakan kejahatan dan pelanggaran. KUHP hanya menentukan semua ketentuan yang dimuat dalam buku II adalah kejahatan sedang semua yang terdapat dalam buku III adalah pelanggaran. Kejahatan pada umumnya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pada pelanggaran, selain itu terdapat beberapa ketentuan yang termuat dalam buku I yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran. 73 Pencurian pada umumnya merupakan tindakan yang pada KUHP terdapat pada buku II (kejahatan), namun pencurian juga dapat dikatergorikan pada delik materil apabila pencurian tersebut disertai pembunuhan, penganiayaan atau halhal yang menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang- undang. Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana, dan kata pidana itu sendiri berarti hal "dipidanakan", yang oleh instansi 73 Waluyo, Bambang, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta : Sinar Grafika.Internet, 2008, mhlm. 153 51
yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang terdakwa sebagai hal yang tidak enak dirasakannya. Pengadilan merupakan instansi yang menjatuhkan hukuman, harus dapat melihat dan mendengar, dengan jeli dan peka dalam menjalankan persidangan.74 Maka hakim selain menggunakan keyakinannya, juga diharuskan melalui beberapa proses pembuktian dengan mengumpulkan fakta-fakta yang ada, dengan cara sebagai berikut: 1. Pembuktian Berdasarkan pasal 183 KUHAP menerangkan bahwa: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang terbukti melakukannya. 75 Ketentuan ini untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Maka Hakim dalam hukum acara pidana berkewajiban menetapkan: a. Perbuatan-perbuatan manakah yang dapat dianggap terbukti menurut pemeriksaan pengadilan. b. Apa yang telah membuktikan bahwa terdakwa bersalah atas perbuatanperbuatan yang didakwakan. 74 Ibid., hlm. 154 75 Satochid Kertanegara, Hukum Pidana Bagian Satu, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa. 2004, Op. Cit., hlm. 64 52
c. Tindak pidana apakah yang telah dilakukan sehubungan dengan perbuatanperbuatan itu. d. Hukuman apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa.76 Oleh karena itu dalam persidangan dan menetapkan keputusan mencari kebenaran sejati dan keadilan berdasarkan hukum dan undang-undang. Maka hakim untuk memberikan keputusan pada pelaku harus menerapkan pembuktian. Sehubungan dengan ini acara pembuktian adalah dalam mencari kebenaran materiil, kebenaran sejati. Mencari kebenaran sejati sangatlah luas, karena dalam KUHAP terdapat empat tahap dalam mencari kebenaran materiil yaitu melalui: a. Penyidikan b. Penuntutan c. Pemeriksaan dalam persidangan d. Pelaksanaan, penghambatan dan pengawasan. Dengan demikian acara pembuktian hanyalah salah satu fase dari hukum acara pidana secara keseluruhan yang dalam hal untuk penjatuhan pidana dengan pemberatan pembuktian ini sangat berperan sebagai pertimbangan untuk menentukan lamanya pidana. Bukti tersebut akan menjadi terang tindak pidana yang didakwakan dan menambah keyakinan hakim bahwa terdakwa 76 Ibid., hlm. 65 53
benar-benar bersalah dan sebagai pelaku serta untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. 77 2. Jenis-Jenis Alat Bukti Di dalam KUHAP telah mengatur tentang jenis-jenis alat- alat bukti yang di atur pada pasal 184 KUHAP yaitu: a. Keterangan saksi b. Keterangan ahli c. Surat d. Petunjuk e. Keterangan terdakwa 78 Alat bukti ialah apa yang merupakan alat bukti yang mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas peristiwa, sehingga dapat dilihat masing-masing yaitu: ad. 1. Keterangan Saksi. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang merupakan alat bukti yang penting. Maka dari itu dapatlah dikatakan bahwa kesaksian yaitu: Suatu keterangan dengan lisan di muka hakim dengan sumpah tentang hal-hal mengenai kejadian tertentu yang didengar, dilihat dan dialami sendiri. Jadi keterangan saksi dapat diberikan secara lisan ataupun secara tertulis sedangkan untuk keterangan saksi yang tertulis harus dibacakan di 77 Ibid. 78 Prodjodikoro, Wirjono, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia, Op. Cit., hlm. 103 54
79 Ibid., hlm. 104 muka hakim dan sesudahnya surat diserahkan kepada hakim, untuk keterangan yang diucapkan di muka polisi bukanlah kesaksian, lain halnya apabila keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan pendahuluan dengan sumpah terlebih dahulu, dan dicantumkan dalam berita acara yang dibacakan di muka hakim oleh karena meninggal dunia atau tidak datang.79 Hal-hal yang diuraikan diatur dalam pasal 185 KUHAP, dimaksudkan agar hakim harus memperhatikan diberikan secara bebas, jujur dan obyektif. Dari data alat-alat bukti yang dimaksud dalam KUHAP dan unsur-unsur pada pasal-pasal KUHP yang didakwakan, akan didengar atau menjadikan saksi utama ialah saksi korban. Saksi korban adalah orang yang dirugikan akibat terjadinya kejahatan atau pelanggaran. Oleh karena itu wajar jika ia didengar yang utama atau saksi lain didengar sebagai saksi yang utama atau saksi yang pertamapertama. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan saksi lain didengar keterangannya terlebih dahulu, jika pada sidang yang telah ditetapkan saksi korban tidak hadir, sesuai memberikan keterangannya terlebih dahulu, jika pada sidang yang telah ditetapkan 55
saksi korban tidak hadir, sesuai dengan asas pemeriksaan cepat. Sebelum saksi memberi keterangannya ia wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agama atau keyakinan masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenar- benarnya.80 ad. 2. Keterangan Ahli. Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal diperlakukan untuk memuat tentang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli sudah dapat diberikan pada waktu pemeriksaan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu menerima jabatan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan disidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah mengucapkan sumpah atau janji di depan hakim. 80 Bambang, Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Op. Cit., hlm. 173 56
Keterangan ahli pada masa sekarang sangat diperlukan dalam sidang perkara pidana, hal ini dikarenakan semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dimungkinkannya adanya tindak pidana tertentu maka di dalam pembuktiannya harus dilakukan oleh orang yang ahli. Misalnya ahli racun, ahli kimia dan lain-lain. 81 ad. 3. Surat. Surat menurut Prof. Mr. A. Pitlo adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti, yang menterjemahkan sesuatu isi pemikiran. Tidak termasuk surat adalah foto dan peta, sebab benda ini tidak memuat tanda bacaan. Jadi menurutnya barang bukti surat adalah yang didalamnya membawa tanda tangan bacaan yang meneterjemahkan isi pikiran. Dengan demikian yang menjadi alat bukti dapat dibagi menjadi empat yaitu: a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan tentang keterangan itu. 81 Ibid., hlm. 174 57
b. Surat yang dibuat peraturan undang-undang atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan. c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan. d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Maka surat sebagai alat bukti adalah apa yang telah ditentukan diatas, sedangkan diluar itu bukan merupakan alat bukti dalam kategori surat sebagai alat bukti. 82 ad. 4. Petunjuk. Petunjuk adalah suatu perbuatan atau hal yang karena persesuaiannya baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tidak tanduk sendiri menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana. Adapun petunjuk tersebut dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Pemberian nilai atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan 82 Bassar, M. Sudradjat, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana, Op. Cit., hlm. 163 58
oleh hakim dengan penuh bijaksana, setelah hakim mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecerdasan, kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. ad. 5. Keterangan Terdakwa. Pasal 189 KUHAP menyatakan yang dinamakan keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Sehingga, yang merupakan bukti yang sah adalah keterangan terdakwa yang diucapkan dalam sidang pengadilan. Jadi untuk sahnya alat bukti yang berupa keterangan terdakwa hanya yang diberikan pada sidang di pengadilan. Sedangkan yang diberikan ataupun pada pemeriksaan pendahuluan hanya untuk membantu menerangkan alat bukti disidang pengadilan dan digunakan terhadap sendiri.83 83 Ibid., hlm. 164 59