DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT Jl. Raya Tagog Padalarang No. 545 Kecamatan Padalarang PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT, Menimbang : a. bahwa DPRD sebagai lembaga perwakilan unsur dan rakyat daerah daerah, pemerintahan penyelenggaraan mempunyai fungsi, tugas, wewenang, dan hak-hak dalam peraturan perundang-undangan; sebagai sebagaimana diatur b. bahwa dalam menjalankan fungsi, tugas wewenang, dan hak-haknya itu, anggota DPRD harus selalu menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas dirinya dan DPRD sebagai lembaga yang mewakili rakyat; c. bahwa pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b di atas, serta sesuai dengan perintah ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Peraturan Tata Tertib DPRD, maka perlu menyusun Kode Etik DPRD Kabupaten Bandung Barat; berdasarkan Kode Etik DPRD Kabupaten Bandung Barat 1
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) Republik sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Indonesia Nomor 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688); 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); Rakyat, Pembentukan Perwakilan 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Peraturan tentang Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2); 6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat; Kode Etik DPRD Kabupaten Bandung Barat 2
M E M U T U S K A N Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TENTANG KODE ETIK DEWAN DAERAH PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1 Dalam Peraturan DPRD ini yang dimaksud dengan : 1. Kode Etik DPRD Kabupaten Bandung Barat, yang selanjutnya disebut Kode Etik, adalah ketentuan etika yang isinya berupa pedoman berucap dan berperilaku bagi anggota DPRD di dalam melaksanakan fungsi, tugas wewenang, dan hak-hak sebagai wakil rakyat. 2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat. 4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat. 5. Anggota adalah Anggota DPRD yang diresmikan dengan Keputusan Gubernur sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat. 6. Badan Kehormatan adalah Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Bandung Barat yang bertugas mengawasi, meneliti, dan mengkaji perilaku Anggota DPRD, serta melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan dari berbagai pihak tentang dugaan pelanggaran Tata Tertib dan Kode Etik DPRD, yang terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bandung Barat. 7. Pimpinan Fraksi adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Fraksi DPRD Kabupaten Bandung Barat. 8. Mitra Kerja ialah pihak-pihak baik Pemerintah, perseorangan, kelompok, organisasi badan swasta dan lain-lain yang mempunyai hubungan tugas dengan DPRD Kabupaten Bandung Barat. 9. Rapat ialah semua jenis rapat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Bandung Barat. 10. Perjalanan Dinas ialah perjalanan Pimpinan dan/atau Anggota DPRD dalam hubungan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia. Kode Etik DPRD Kabupaten Bandung Barat 3
11. Rahasia ialah rencana, kegiatan, atau tindakan yang telah, sedang, atau akan dilakukan, yang sengaja disembunyikan supaya tidak diketahui oleh orang yang tidak berhak mengetahuinya, karena akan dapat mengakibatkan kerugian besar dan bahaya apabila diberitahukan kepada atau diketahui oleh orang yang tidak berhak. 12. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik anggota DPRD oleh Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bandung Barat, dimana Anggota DPRD yang bersangkutan telah dinyatakan melakukan pelanggaran Kode Etik DPRD, tetapi tidak terbukti namun secara moral nama baiknya telah tercemar akibat tindakan yang disangka dilakukannya. 13. Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan dan dituangkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD atau Keputusan DPRD. 14. Keluarga adalah suami atau istri dan anak. Bagian Kedua Tujuan Pasal 2 Kode Etik DPRD Kabupaten Bandung Barat bertujuan untuk mewujudkan dan menegakan martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD sebagai lembaga yang mewakili rakyat. BAB II SIKAP DAN PERILAKU Pasal 3 Anggota harus mempunyai sikap dan perilaku : a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; c. menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia; d. memiliki integritas tinggi dan jujur; e. menegakkan kebenaran dan keadilan; f. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal - usul, golongan, dan jenis kelamin; g. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota DPRD daripada kegiatan lain diluar tugas dan kewajiban DPRD Kabupaten Bandung Barat; h. mentaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan i. setiap masuk kantor pada hari kerja wajib berpakaian sopan dan rapi dan tidak dibenarkan mengenakan baju kaos oblong dan sandal. Kode Etik DPRD Kabupaten Bandung Barat 4
BAB III TATA KERJA DAN TATA HUBUNGAN Bagian Kesatu Tata Kerja Anggota DPRD Pasal 4 Anggota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Anggota harus memenuhi ketentuan: a. Menunjukkan profesionalisme sebagai Anggota; b. Melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat; c. Berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja; d. Mengikuti seluruh agenda kerja DPRD, kecuali berhalangan atas ijin dari pimpinan fraksi; e. Menghadiri rapat DPRD secara fisik; f. Bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRD; g. Tidak terlambat menghadiri rapat, dan tidak meninggalkan rapat sebelum selesai tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan; h. Memperoleh ijin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan ke luar negeri, baik atas beban APBD maupun pihak lain; i. Melaksanakan perjalanan dinas atas ijin tertulis dan/atau penugasan dari Pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai peraturan perundang-undangan; dan j. Tidak membawa Anggota keluarga dalam perjalanan dinas, kecuali atas alasan tertentu dan seizin Pimpinan DPRD. Bagian Kedua Tata Hubungan Anggota DPRD Pasal 5 (1) Anggota dalam melaksanakan fungsi, tugas, wewenang, dan hak- haknya dapat melakukan hubungan dengan: a. Sesama Anggota; b. Sekretariat DPRD; c. Pemerintah Provinsi; d. Pihak lain, baik lembaga, masyarakat maupun konstituen. (2) Dalam melaksanakan hubungan dengan sesama Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Anggota wajib : a. Memelihara dan menjalin kerjasama yang baik; Kode Etik DPRD Kabupaten Bandung Barat 5
b. Saling mempercayai, menghormati, menghargai, dan membantu satu sama lain; c. Menjaga hubungan yang harmonis dan menghindari persaingan yang tidak sehat; dan d. Memegang teguh etika pergaulan, sesuai dengan norma agama, norma susila dan norma adat yang berlaku. (3) Dalam melaksanakan Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan atas dasar produktifitas, profesional dan proporsional dengan sikap saling menghargai dan menghormati. hubungan dengan (4) Dalam melaksanakan hubungan dengan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Anggota wajib: a. Memposisikan Pemerintah Provinsi sebagai mitra yang sejajar; b. Bersikap adil, kritis, jujur, terbuka, akomodatif, responsif, proaktif, impersonal, proporsional dan professional; dan c. Menghormati dan menghargai Pemerintah Provinsi sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah; (5) Dalam melaksanakan hubungan dengan lembaga lain, konstituen dan masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Anggota wajib mengedepankan hal-hal sebagai berikut : a. Menjalin kerjasama yang harmonis; b. Berkomunikasi secara sehat, santun, terbuka dan produktif; dan c. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan masyarakat. BAB IV ETIKA PENYAMPAIAN PENDAPAT, TANGGAPAN, JAWABAN, INTERUPSI DAN SANGGAHAN Pasal 6 (1) Dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya, Anggota dapat interupsi dan menyampaikan pendapat, sanggahan, baik secara lisan maupun tertulis. tanggapan, jawaban, (2) Dalam menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota wajib memperhatikan tatakrama, etika, moral, sopan santun dan kepatutan sebagai wakil rakyat. (3) Anggota harus dapat mempertanggungjawabkan pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Anggota tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila terdapat pertentangan kepentingan antara materi pendapat, tanggapan, tersebut dengan kepentingan pribadi, keluarga, sanak famili dan kroninya. tidak dibenarkan menyampaikan pendapat, jawaban, interupsi dan sanggahan Kode Etik DPRD Kabupaten Bandung Barat 6
(5) Dalam hal terdapat pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Anggota yang bersangkutan harus menegaskan hal tersebut sebelum rapat dimulai dan tidak memiliki hak suara pada saat pengambilan keputusan. BAB V KEWAJIBAN DAN LARANGAN Bagian Kesatu Kewajiban Anggota DPRD Pasal 7 (1) Anggota wajib: a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila; b. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundangan-undangan; c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan; e. Memperjuangkan kesejahteran rakyat; f. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; g. Menaati Tata Tertib dan Kode Etik DPRD; h. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; i. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala; j. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan k. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. (2) Anggota dalam menggunakan fasilitas perjalanan dinas, wajib menggunakannya hanya untuk kepentingan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya sebagai Anggota. (3) Anggota wajib menjaga citra, wibawa, harkat, martabat dan kehormatan lembaga DPRD. Kode Etik DPRD Kabupaten Bandung Barat 7
Bagian Kedua Larangan Bagi Anggota DPRD Pasal 8 (1) Anggota dilarang merangkap jabatan sebagai : a. Pejabat negara atau pejabat daerah lainnya; b. hakim pada badan peradilan; atau c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD; (2) Anggota dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai Anggota. (3) Anggota dilarang korupsi, kolusi dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi. (4) Anggota dilarang menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya sebagai Anggota. (5) Anggota dilarang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses penyelidikan, penyidikan, dan pengambilan putusan pada lembaga penegak hukum, yang ditujukan untuk kepentingan pribadi atau di luar tugas dan fungsinya sebagai Anggota. (6) Anggota dilarang menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili dan/atau kroninya dengan melakukan usaha atau penanaman modal dalam bidang usaha yang sumber dananya berasal dari APBN dan /atau APBD. (7) Anggota dilarang melanggar sumpah/janji Anggota. (8) Anggota dilarang bersikap, berperilaku dan berucap yang bertentangan dengan norma hukum dan norma agama. (9) Anggota dilarang melakukan hubungan dengan mitra kerjanya dengan maksud meminta imbalan atau hadiah untuk kepentingan pribadi, baik di dalam maupun di luar gedung DPRD. BAB VI ETIKA RAPAT DAN KERAHASIAAN Bagian Kesatu Etika Rapat Pasal 9 (1) Anggota yang berhalangan hadir secara fisik dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e harus mengajukan ijin secara lisan dan/atau menyerahkan surat ijin tertulis sebelum rapat dimulai. Kode Etik DPRD Kabupaten Bandung Barat 8
(2) Pengajuan ijin secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dengan ijin tertulis selambat-lambatnya 2 x 24 Jam sejak pelaksanaan rapat. (3) Ijin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan melalui Fraksi, ditujukan kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan Badan Kehormatan. (4) Anggota yang berhalangan hadir secara fisik dalam rapat dilarang menandatangani daftar hadir rapat. (5) Ketidakhadiran Anggota yang disengaja sebagai sikap politik dalam agenda pengambilan keputusan tertentu dihormati sebagai hak yang tidak dapat disebut sebagai pelanggaran. (6) Ketidakhadiran Anggota, secara disengaja atau menggugurkan hak politik yang bersangkutan. tidak disengaja (7) Anggota dilarang memalsukan tanda tangan kehadiran dalam rapat. (8) Anggota selama mengikuti rapat tidak diperkenankan : a. Menggunakan alat komunikasi atau sejenis yang dapat mengganggu ketertiban jalannya rapat; b. Membaca surat kabar atau bahan bacaan lain yang tidak terkait langsung dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam rapat; c. Memotong pembicaraan Anggota yang sedang menyampaikan interupsi sebagaimana diatur dalam pendapatnya kecuali Peraturan Tata Tertib DPRD; d. Meninggalkan ruangan rapat tanpa alasan sebelum rapat dinyatakan selesai, kecuali setelah mendapat izin dari pimpinan rapat; e. Menggunakan kata-kata, sikap atau tindakan yang kurang sopan sebagai tanda protes; f. Mengenakan pakaian diluar pakaian yang ditentukan pada undangan rapat; dan g. Melakukan tindakan-tindakan lain yang dapat mengganggu jalannya rapat. (9) Anggota yang tidak menghadiri rapat terikat dengan keputusan hasil rapat. (10) Anggota melakukan pelanggaran apabila tidak hadir secara fisik 3 (tiga) kali berturut-turut dalam rapat sejenis dan/atau lalai menyampaikan surat ijin tertulis. Pasal 10 (1) Anggota wajib menjaga keputusan rapat yang dinyatakan tertutup untuk umum. (2) Anggota wajib menjaga keputusan rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum. (3) Anggota yang tidak menghadiri suatu rapat, konsultasi atau pertemuan lainnya tidak boleh menyampaikan hasil rapat, hasil konsultasi dan hasil pertemuan dimaksud dengan mengatasnamakan forum kepada publik. Kode Etik DPRD Kabupaten Bandung Barat 9
Bagian Kedua Kerahasiaan Pasal 11 (1) Anggota tidak diperkenankan menyampaikan hasil rapat yang masih bersifat rahasia untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. (2) Anggota dilarang menyalahgunakan hasil rapat yang masih bersifat rahasia untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. BAB VII SANKSI DAN REHABILITASI Bagian Kesatu Sanksi Dan Mekanisme Penjatuhan Sanksi Pasal 12 (1) Anggota yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan tentang Kode Etik DPRD dapat dijatuhi sanksi berupa: a. Peringatan lisan; b. Peringatan tertulis; c. Pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD; d. Pemberhentian sementara sebagai Anggota; atau e. Pemberhentian sebagai Anggota. (2) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Kehormatan berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi. (3) Berat ringannya sanksi ditentukan berdasarkan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota. Pasal 13 (1) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD atau pemberhentian sementara sebagai Anggota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Anggota yang bersangkutan, Pimpinan Fraksi dan pimpinan partai politik yang bersangkutan. (2) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 14 (1) Anggota yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan. (2) Anggota yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota. Kode Etik DPRD Kabupaten Bandung Barat 10
(3) Anggota yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota. Pasal 15 (1) Badan Kehormatan memberikan sanksi berupa peringatan lisan kepada Anggota yang terbukti melanggar Kode Etik dan/atau Tata Tertib DPRD. (2) Apabila Anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan / atau Tata Tertib DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengulangi lagi perbuatannya, kepada Anggota tersebut diberikan sanksi berupa peringatan tertulis pertama. (3) Apabila Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengulangi lagi perbuatannya, kepada Anggota tersebut diberikan sanksi berupa peringatan tertulis kedua. (4) Apabila Anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), mengulangi lagi perbuatannya, kepada Anggota tersebut diberikan sanksi berupa peringatan tertulis ketiga dan Badan Kehormatan mengumumkan sanksi teguran tertulis ketiga tersebut dalam rapat paripurna. (5) Dalam hal Anggota penerima sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah pimpinan alat kelengkapan DPRD, Anggota tersebut diberhentikan dari pimpinan alat kelengkapan DPRD. (6) Sanksi berupa pemberhentian sebagai Pimpinan Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diproses sesuai ketentuan perundang-undangan. (7) Badan Kehormatan dapat memberikan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota yang terbukti bersalah, tanpa melalui tahapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), apabila kesalahan yang dilakukan Anggota tersebut berakibat merusak citra dan kehormatan lembaga DPRD. (8) Badan Kehormatan memberikan sanksi berupa pemberhentian sementara sebagai Anggota apabila: a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus. (9) Badan Kehormatan memberikan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota yang dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (10) Dalam hal Anggota dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota yang bersangkutan diaktifkan kembali. (11) Anggota yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (12) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) setelah diputuskan oleh Badan Kehormatan, diteruskan oleh Pimpinan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur. Kode Etik DPRD Kabupaten Bandung Barat 11
(13) Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak Anggota ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Pimpinan DPRD tidak meneruskan keputusan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (12), Sekretaris DPRD dapat meneruskan usulan pemberhentian sementara tersebut kepada Gubernur. (14) Gubernur berdasarkan usulan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (13) mengajukan usul pemberhentian sementara tersebut kepada Menteri Dalam Negeri. (15) Menteri Dalam Negeri memberhentikan sementara sebagai Anggota atas usul Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (12) atau ayat (14). (16) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berlaku terhitung mulai tanggal Anggota yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa. Pasal 16 (1) Dalam hal Anggota yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (8) berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai Anggota diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD. (2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang anggota yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara. Pasal 17 (1) Dalam hal Anggota dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (8) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Anggota dengan keputusan Badan Kehormatan. (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. (3) Dalam hal Anggota dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (8) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Anggota yang bersangkutan diaktifkan kembali oleh Badan Kehormatan apabila masa jabatannya belum berakhir. Pasal 18 Sanksi pemberhentian dari jabatan Pimpinan DPRD dan/atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD diberikan terhadap jenis pelanggaran yang : a. mengganggu citra dan kehormatan DPRD dan/atau alat kelengkapan; b. mengganggu kinerja DPRD dan/atau alat kelengkapan; dan/atau c. Mencederai moral yang secara luas diketahui masyarakat dan dapat merusak citra DPRD. Kode Etik DPRD Kabupaten Bandung Barat 12
Pasal 19 (1) Sanksi pemberhentian sebagai Pimpinan DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD yang lainnya yang tidak terkena sanksi kepada pimpinan partai politik Anggota yang diberhentikan. (2) Partai politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan mengusulkan kepada Pimpinan DPRD, salah seorang Anggota yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang diberhentikan. (3) Pengangkatan Pimpinan DPRD dan/atau pimpinan alat kelengkapan DPRD yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 20 Mekanisme tentang penjatuhan sanksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan. Bagian Kedua Rehabilitasi Pasal 21 (1) Anggota yang tidak terbukti melakukan pelanggaran, direhabilitasi oleh Badan Kehormatan. (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dipandang perlu, dapat disampaikan dalam rapat paripurna DPRD dan/atau dipublikasikan melalui media cetak dan/atau elektronik. BAB VIII PIMPINAN DPRD Pasal 22 (1) Pimpinan DPRD wajib melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. (2) Apabila Pimpinan DPRD tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran. BAB IX IJIN KHUSUS Pasal 23 (1) Ijin khusus dapat diberikan kepada Anggota untuk melaksanakan ibadah, keikutsertaan dalam kegiatan politik diluar DPRD, mengikuti acara organisasi serta kegiatan tertentu lainnya. Kode Etik DPRD Kabupaten Bandung Barat 13
(2) Ijin khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pimpinan DPRD atas rekomendasi Pimpinan Fraksi. BAB X PERUBAHAN KODE ETIK Pasal 24 (1) Anggota dapat mengajukan usul perubahan atas Kode Etik. (2) Usul Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 10 orang Anggota yang terdiri atas lebih dari satu Fraksi. (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penjelasan. (4) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD. (5) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Badan Musyawarah untuk dijadwalkan pembahasannya. (6) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan tersebut dalam rapat paripurna. (7) Apabila usul perubahan diterima maka mekanisme selanjutnya diputuskan dalam rapat paripurna tersebut. BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 25 (1) Penegakan dan pengawasan terhadap Kode Etik dilaksanakan oleh Badan Kehormatan sesuai dengan ketentuan dalam Tata Beracara Badan Kehormatan. (2) Tata Beracara Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan DPRD tersendiri. Pasal 26 (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kode Etik ini, akan diatur oleh Badan Kehormatan dan pelaksanaannya ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dan Badan Kehormatan. (2) Penetapan oleh Pimpinan DPRD dan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diagendakan oleh Badan Musyawarah. Kode Etik DPRD Kabupaten Bandung Barat 14
Pasal 27 Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Bandung Barat Pada tanggal 13 Maret 2012 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT Ketua, ttd AA UMBARA SUTISNA Kode Etik DPRD Kabupaten Bandung Barat 15