PROCEEDING SYMPOSIUM: The Line Between Legal Error and Misconduct of Judges Perbedaan tafsir KY dan MA mengenai garis batas pelanggaran perilaku dengan teknis yudisial merupakan permasalahan terbesar dalam pelaksanaan pengawasan hakim. Ada banyak rekomendasi usulan penjatuhan sanksi yang disampaikan KY kepada MA, yang kemudian tidak ditindaklanjuti oleh MA dengan dalih "pelanggaran itu bukan pelanggaran perilaku melainkan teknis yudisial". Berkaitan dengan persoalan itu, KY mempelajari prinsip-prinsip internasional, doktrin, dan praktek-praktek pengawasan hakim yang dilakukan oleh KY di luar negeri. Selain itu, dalam rangka memperoleh informasi yang diperoleh lebih jelas, KY juga kemudian melaksanakan simposium internasional dengan tema "The Line Between Legal Error and Misconduct of Judges". Terdapat 6 (enam) orang dalam kegiatan simposium ini, yaitu 4 (empat) orang dari negara lain yang merupakan perwakilan dari lembaga sejenis KY, dan 2 (dua) orang dari Indonesia, masing-masaing dari KY dan MA. Berbicara hasil, terdapat tiga poin yang menjadi batas teknis yudisial dan pelanggaran perilaku, yaitu intensional/perilaku buruk (bad faith), pola pelanggaran yang dilakukan oleh hakim (pelanggaran yang dilakukan secara berulang) "pattern", dan kesalahan fatal/egregious legal error. Diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Cetakan Pertama, Agustus 2017 Jl. Kramat Raya 57 Jakarta Pusat Telp: (021) 390 5876, Fax: (021) 390 6189 , PO BOX 2685 Website: ISBN 978-602-74750-4-5 T h e L i n e B e t w e e n L e g a l E r r o r a n d M i s c o n d u c t o f J u d g e s P R O C E E D I N G S Y M P O S I U M : PROCEEDING SYMPOSIUM: The Line Between Legal Error and Misconduct of Judges
PROCEEDING SYMPOSIUM: The Line Between Legal Error and Misconduct of Judges SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
PROCEEDING SYMPOSIUM: The Line Between Legal Error and Misconduct of Judges Penanggung Jawab Danang Wijayanto Redaktur Roejito Tri Purno Utomo Penyunting/Editor Muhamad Ilham Penyusun Ikhsan Azhar Atika Nidyandari Nurasti Parlina Andi Komara Desain Grafis & Sampul Widya Eka Putra Diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Cetakan Pertama, Juli 2017 Hak cipta dilindungi undang-undang Dilarang mengcopy atau memperbanyak sebagian atau keseluruhan isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit ii
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR iii v BAB I PENDAHULUAN Pembukaan Simposium 1 1 Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M. Hum Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Tujuan Narasumber Waktu dan Tempat Pelaksanaan Alur Diskusi 3 4 4 5 BAB II DISKUSI PANEL "THE LINE BETWEEN LEGAL ERROR AND MISCONDUCT OF JUDGES" 7 Sukma Violetta, S.H., LL.M. (Wakil Ketua 7 Komisi Yudisial Republik Indonesia) Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. (Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial) 14 Margaret Beazley AO (Mrs. The Honourable Justice, President of New South Wales Court of Appeal, Official Member of Judicial Commision of New South Wales, Australia) • James D. Gingerich (Director Arkansas Supreme Court Administrative Office) 19 24 Julien Anfruns (Member of The Conseil 28 d'Etat, France) Marla N. Greenstein (Executive Director of Alaska Commission on Judicial Conduct) 32 iii
Tanya Jawab Gelombang I Tanya Jawab Gelombang II Tanya Jawab Gelombang III Kesimpulan Fasilitator BAB III INVITED PLENARY TALK Tanya Jawab Kelompok I Tanya Jawab Kelompok II BAB IV HASIL SIMPOSIUM iv 37 42 47 51 53 53 60 71
Kata Pengantar Dalam penegakan Kode Etik Hakim di Indonesia terdapat dua persoalan besar. Pertama, terdapat dua lembaga yang mempunyai wewenang dalam melakukan pengawasan, yaitu Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA). Kedua adalah adanya perbedaan pada KY dan MA dalam memahami garis batas antara pelanggaran teknis yudisial/kesalahan hukum dengan pelanggaran perilaku hakim (the line between legal error and misconduct of judge's). Adanya beeda tafsir antara KY dan MA mengenai garis batas pelanggaran perilaku (judge's misconduct) dengan teknis yudisial (legal error) merupakan salah satu penyebab tidak maksimalnya implementasi pengawasan KY terhadap hakim. lebih dari 70% putusan KY tentang pengenaan sanksi terhadap hakim tidak ditindaklanjuti MA. Bagaimana tidak, ada banyak rekomendasi usulan penjatuhan sanksi yang disampaikan KY kepada MA, yang kemudian tidak ditindaklanjuti MA dengan alasan pelanggaran itu bukan judge's miscondut melainkan teknis yudisial/kesalahan hukum dan karenanya bukan merupakan kewenangan KY. Jika ditelisik lebih jauh lagi, ada dua bentuk tindakan yang seringkali menjadi perbedaan tafsir antara KY dan MA, yaitu tindakan tidak berdisiplin atau tidak profesional (unprofessional conduct). Salah satu contohnya adalah perbuatan "kelalaian hakim" dalam menyusun pertimbangan yuridis dan substansi putusan hakim. v
Menurut MA, contoh perbuatan hakim seperti yang disebutkan di atas merupakan perbuatan yang masuk kategori pelanggaran teknis yudisial. Jadi terlepas berat atau ringannya pelanggaran dilakukan hakim, sepanjang menyengkut teknis yudisial - baik dalam hukum acara maupun hukum materiil - MA menganggap itu ranah teknis yudisial, yang tidak bisa diawasi oleh KY . Dalam kaitan dengan persoalan itulah, KY-RI mempelajari internasional, doktrin, dan praktek-praktek prinsip-prinsip pengawasan hakim yang dilakukan oleh KY di berbagai negara. Sejalan dengan itu, KY mengadakan Simposium Internasional dengan tema "The Line Between Legal Error and Misconduct of Judges". (terjemahannya: memahami garis batas pelanggaran teknis yudisial dan perilaku hakim). Agar pemaparan matari oleh narasumberdan hasil diskusi dari simposium internasional ini diketahui oleh banyak orang, KY menyusun proceeding dari hasil simposium tersebut. Buku Proceeding of International Symposium "The Line Between Legal Error and Misconduct of Judges" memuat Pidato Pembukaan Ketua Komisi Yudisial RI, pemaparan materi oleh para narasumber dari Komisi Yudisial RI, Mahkamah Agung RI, dan dari KOmisi Yudisial New South Wales (Australia), Arkansas (USA), Prancis, dan Alaska (USA), diskusi panel dan plenary talk¸ hingga kesimpulan dan penutupan. Harapannya dengan adanya buku ini semua pihak yang hadir kala itu, dan pihak-pihak yang belum sempat hadir dapat memperoleh gambaran awal mengenai garis batas pelanggaran perilaku dan teknis yudisial. Demikian buku ini kami susun, semoga bermanfaat bagi Komisi Yudisial RI pada khususnya, dan Mahkamah Agung RI, maupun para pemerhati peradilan, serta masyarakat pada umumnya. Tim Penyusun vi
Aidul Fitriciada Azhari Ketua KY Pendahuluan Pembukaan Simposium Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M. Hum. Ketua Komisi Yudisial RI Wacana mengenai tema yang diangkat dalam simposium ini setidaknya telah muncul sejak sekitar satu dekade terakhir. Terutama sejak adanya istilah "teknis yudisial" atau teknisi yustisial" sebagaimana yang dipakai oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada putusan Nomor 005/PUU-IV/2006. Sekalipun tidak menggunakan terminologi "teknis yudisial" secara spesifik, tetapi Peraturan Bersama MA dan KY tahun 2012 1
tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) menyebutkan bahwa yurisdiksi penegakan KEPPH tidak termasuk kewenangan "untuk menyatakan benar atau salahnya pertimbangan yuridis dan substansi putusan hakim". Artinya, pertimbangan yuridis dan substansi putusan hakim termasuk ke dalam ranah teknis yudisial yang tidak boleh dimasuki dalam penegakan KEPPH. Pertimbangan yuridis dan substansi putusan hakim termasuk ke dalam bagian dari independensi hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus yang hanya dapat dikoreksi melalui upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali. telah ada ketentuan normatif sebagaimana disebutkan dalam penjelasan di atas, pada prakteknya ketentuan tersebut tidak semudah yang dikatakan. Oleh karena itu, garis batas antara pelanggaran perilaku (misconduct) dan teknis yudisial (legal error) merupakan garis tipis yang harus ditarik perbedaannya secara hati-hati agar tidak melanggar batas-batas independensi hakim. Garis tipis tersebut terutama apabila menyangkut adanya dugaan pelanggaran kode etik dalam bentuk tindakan tidak berdisiplin atau tidak profesional (unprofessional conduct). Meskipun Dalam kaitan dengan persoalan itulah, maka pada hari ini kita berkumpul untuk melaksanakan simposium internasional yang mengambil tema "The Line Between Legal Error and Misconduct of Judges". Persoalan tersebut diangkat menjadi tema simposium internasional karena persoalan yang sama juga banyak terjadi di beberapa negara. Merujuk pada riset yang dilakukan oleh Cynthia Gray pada tahun 2004, garis batas antara teknis yudisial dengan pelanggaran perilaku pada beberapa negara, seperti negara Amerika Serikat, umumnya sudah relatif berhasil diselesaikan melalui kesepahaman antara KY dan MA. Alhasil perdebatan yang tersisa hanya pada 2
berat ringannya sanksi yang harus dijatuhkan. Dengan adanya kesepahaman antara KY dan MA seperti di negara Amerika Serikat, maka penegakan kode etik menjadi lebih efektif dan diterima oleh publik maupun hakim itu sendiri. Untuk itulah kami mengundang beberapa narasumber dari luar negeri, yakni Australia dari Negara Bagian New South Wales, Amerika Serikat dari Negara Bagian Arkansas dan Alaska yang keduanya merupakan negara-negara dengan sistem hukum kebiasaan atau common law system, serta negara Perancis yang menganut sistem hukum sipil atau civil law system. Disandingkan dengan pembicara dari KY RI dan MA RI, maka diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif atas masalah teknis yudisial dan pelanggaran perilaku berdasarkan best practice dari berbagai negara. Dengan demikian, kami perlu sampaikan bahwa pada dasarnya simposium internasional ini dilaksanakan bukan untuk menentukan pihak mana yang paling benar antara KY dan MA dalam memahami teknis yudisial atau pelanggaran perilaku, melainkan semata-mata untuk menemukan kejelasan berkenaan dengan masalah tersebut. Harapannya dengan adanya kejelasan tersebut, maka akan diperoleh kesepahaman, serta referensi sama yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan, baik di antara KY dan MA maupun kepercayaan dari publik. Tentu saja kita semua harus menempatkan upaya tersebut dilakukan dalam rangka untuk mewujudkan independensi dan akuntabilitas peradilan. Tujuan Tujuan dilaksanakannya acara simposium ini adalah untuk memotret praktek-praktek pengawasan hakim di negara-negara para narasumber. Harapannya dengan adanya hasil potret tersebut, KY maupun MA dapat memperoleh kejelasan mengenai garis batas antara pelanggaran misconduct dan legal erorr. 3
Narasumber Dalam acara simposium ini, KY mengundang 4 (empat) orang narasumber dari 3 (tiga) negara, yaitu: 1. James D. Gingerich, Director Arkansas Supreme Court Administrative Office (Amerika Serikat); 2. Marla N. Greenstein, Executive Director of Alaska Commission on Judicial Conduct (Amerika Serikat); 3. Julien Anfruns, Member of The Conseil d'Etat (Perancis); 4. Margaret Beazley AO, Mrs. The Honourable Justice, President of NSW Court of Appeal, Official Member of Judicial Commision of New South Wales (Australia). Selain keempat narasumber tersebut, KY juga menghadirkan narasumber lain sebagai pembanding dan memberikan gambaran praktek pengawasan Hakim di Indonesia, yaitu: 1. Sukma Violetta, S.H., LL.M. (Wakil Ketua Komisi Yudisial RI); dan 2. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. (Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial). Waktu dan Tempat Pelaksanaan Simposium ini diselenggarakan pada: 1. Waktu : Kamis, 9 November 2016; 2. Tempat : Auditorium Kantor Komisi Yudisial. 4
Alur Diskusi 1. Kegiatan simposium ini dihadiri oleh peserta yang terdiri dari berbagai macam profesi atau latar belakang, antara lain, hakim, advokat, jaksa, polisi, perwakilan kementerian/ lembaga, akademisi, dan para penggiat pemerhati peradilan. 2. Tema kegiatan ini adalah "The Line Between Legal Error and Misconduct of Judges"; 3. Adapun proses acara dimulai dengan: a. Pembukaan oleh Ketua KY; b. Diskusi panel yang difasilitatori oleh Fritz Edward Siregar, S.H., LL.M., SJD; c. Tanya jawab diskusi panel; d. Invited Plenary Talk. Sesi ini dibuat agar semua peserta bisa mendalami lagi persoalan garis batas antara teknis yudisial dan pelanggaran perilaku. Oleh karena itu, sesi ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu: 1) Kelompok pertama difasilitatori oleh Susi Dwi Hariyanti, S.H., LL.M., Ph.D. (Dosen Hukum Tata Negara Universitas Padjajaran) dengan narasumber adalah Julien Anfruns dan Marla N. Greenstein. 2) Kelompok kedua difasilitatori oleh Andri Gunawan (Peneliti Indonesian Legal Roundtable dengan narasumber adalah Margareth Beazley AO dan James. D. Gingerich. e. Simpulan. 5
Sukma Violetta Wakil Ketua KY Diskusi Panel The Line Between Legal Error and Misconduct of Judges 1. Sukma Violetta (Wakil Ketua Komisi Yudisial RI) KY dan MA merupakan dua lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap hakim di Indonesia. Jika merujuk pada norma yang diatur dalam peraturan perundang- undangan, KY disebut sebagai pengawas eksternal perilaku hakim, sementara MA adalah pengawas internal atas tingkah laku hakim. Dalam rangka melaksanakan wewenang tersebut kedua ini sama-sama berpedoman pada Keputusan lembaga 7
Bersama yang pernah dibuat oleh Ketua MA dan Ketua KY di tahun 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Di dalam Keputusan Bersama ini, baik KY maupun MA berpedoman pada 10 butir untuk melaksanakan pengawasannya. Ke 10 butir itu adalah jujur, adil, berperilaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati dan bersikap profesional. Selain itu, kedua lembaga ini juga bersama-sama memulai pelaksanaan pengawasannya dengan menerima laporan masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran perilaku laporan-laporan hakim, melakukan pemeriksaan atas tersebut, dan membuat putusan. Yang membedakan keduanya adalah putusan KY hanyalah berupa rekomendasi kepada MA, sedangkan putusan MA bersifat final dan dapat menjatuhkan langsung sanksi kepada hakim. Praktek seperti ini menimbulkan banyak masalah. Sebagian besar putusan KY terkait usulan penjatuhan sanksi kepada hakim tidak ditindaklanjuti oleh MA dengan alasan substansi putusan KY menyangkut penilaian terhadap aspek legal error. Intinya, terdapat antara KY dan MA dalam memahami garis batas antara legal error and misconduct of judges. Lebih khusus lagi apabila perilaku hakim yang dpersoalkan terkait dengan kewajiban hakim untuk taat pada norma, serta perilaku disiplin dan profesional (Pasal 12 dan 14 Peraturan Bersama MA-KY tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Perbedaan pandangan MA dan KY ini telah berlangsung bertahun-tahun. Sehingga perlu diupayakan agar terdapat kejelasan mengenai garis batas antara legal error and misconduct of judges. Untuk itu KY melakukan penelitian, termasuk 8
desk comparative study dengan mempelajari prinsip-prinsip internasional, doktrin, dan contoh-contoh praktek di negara lain (best practice) yang berkaitan dengan pengawasan dan independensi hakim. Pada tahap awal KY mempelajari prinsip-prinsip internasional terkait pengawasan hakim. Ada 7 (tujuh) prinsip internasional yang KY temukan dan jadikan rujukan, yaitu: a. Siracusa Principles (Principles on The Independence of The Judiciary); b. Shingvi Declaration (Universal Declaration on Independence of Justice); c. The Universal Charter of The Judge; d. Basic Principles on The Independence of the Judiciary; e. Beijing Statement of Principles on The Independence of The Judiciary; f. Council of Europe (the Independence, Efficiency and Role of Judges); g. Mt. Scopus International Standards of Judicial Independence, merupakan prinsip yang paling terbaru, ditetapkan pada tahun 2008, kemudian diamandemen pada tahun 2011 dan 2012. Ada tiga hal yang bisa dipotret dalam Mt. Scopus International Standards of Judicial Independence, yaitu: a. Pemberhentian Hakim; Dalam ketentuan mengenai standar internasional Mt. 9
Scopus tentang independensi hakim disebutkan bahwa seorang hakim tidak dapat diberhentikan kecuali dengan alasan-alasan tertentu, seperti melakukan tindak pidana, karena kelalaian yang berat atau berulang, adanya tuduhan serius terhadap pelanggaran disiplin, atau adanya ketidakmampuan fisik atau mental yang menunjukkan secara nyata yang menunjukkan bahwa dirinya tidak layak memegang posisi sebagai hakim. b. Standar Perilaku Hakim; Di dalam prinsip ini disebutkan bahwa seluruh tindakan disipliner, skorsing, dan pemberhentian harus berdasarkan standar perilaku hakim yang ditetapkan. Seluruh dasar tindakan disiplin, skorsing, dan pemberhentian hakim harus diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini bisa saja diatur dalam konstitusi, di dalam undang-undang ataupun di dalam peraturan perundang-undangan lainnya. c. Badan Independen; Terkait dengan badan independen, negara harus mempertimbangkan untuk membentuk dengan undang-undang badan yang khusus berkompeten untuk memiliki tugas menegakkan tindakan dan mengenakan sanksi disipliner. Badan ini sifatnya independen. Hal lain yang dipelajari oleh KY untuk "menemukan" garis batas antara legal error and misconduct of judges adalah doktrin. Setelah mempelajari beberapa dokumen internasional, ada 4 (empat) hal penting dari doktrin yang bisa dijadikan perbandingan, yaitu: a. Apakah pelanggaran teknis yudisial/kesalahan penerapan hukum (legal error) sama dengan pelanggaran perilaku (misconduct)?; 10
Maksud dari doktrin ini adalah kesalahan dalam menerapkan hukum belum tentu dikategorikan sebagai pelanggaran perilaku. Akan tetapi, terdapat beberapa kasus dimana kesalahan teknis yudisial dapat dinilai sebagai pelanggaran perilaku. b. Apakah diskresi termasuk pelanggaran perilaku hakim?; Artinya adalah jika hakim tidak dapat menerapkan diskresi dalam putusannya, maka legal error seperti ini bukanlah pengecualian dianggap sebagai pelanggaran perilaku. Putusan seperti ini tidak dapat berlindung dari prinsip independensi peradilan. c. Pola legal error yang dapat dikenakan sanksi; Diantara teknis yudisial dan pelanggaran perilaku, ada juga legal error yang dikategorikan sebagai pelanggaran perilaku hakim. Di dalam doktrin ini ada beberapa perbuatan yang dianggap sebagai misconduct antara lain: terdakwa, menjatuhkan hukuman melebihi ketentuan undang- undang, menyelenggarakan persidangan tanpa dihadiri terdakwa, dll. tidak memberitahukan hak-hak d. Legal error yang bersifat fatal; Contohnya adalah melanggar hak-hak yang sifatnya fundamental atau kesalahan yang sifatnya ekstrim. prinsip-prinsip Selain mencermati internasional dan doktrin-doktrin yang sudah dikembangkan di berbagai negara, juga dipelajari beberapa praktek tindakan disipliner hakim yang bisa memberikan kejelasan "cara" memperlakukan garis batas legal error and misconduct of judges. Dalam hal ini, kami melihat studi yang dilakukan oleh Cynthia Gray terhadap praktek-praktek yang diambil oleh KY di sekitar 50 negara bagian di Amerika. dan memotret 11
Cynthia Gray dalam tersebut menyebutkan risetnya bahwa MA negara-negara bagian Amerika secara umum menyepakati bahwa tujuan tindakan disiplin terhadap hakim adalah bukan untuk menghukum, tetapi justru untuk menjaga integritas sistem peradilan, dan kepercayaan publik, serta memastikan bahwa hakim layak dalam menjalankan fungsinya. Sementara pemberhentian dianggap sebagai tindakan yang paling akhir. Hanya hakim yang dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran perilaku sangat serius atau pelanggaran yang dilakukan secara berulang-ulang oleh satu orang hakim yang diberikan sanksi pemberhentian. Di dalam studi itu juga disebutkan bahwa sejak bulan Januari tahun 1990 sampai dengan bulan Desember tahun 2001 tercatat ada 110 hakim yang telah diberhentikan sebagai hasil dari penegakan disiplin. Dari 110 hakim yang telah diberhentikan tersebut, 69 kasusnya terkait dengan pelanggaran perilaku atau misconduct, melakukan pelanggaran perilaku pada saat melaksanakan tugas dan wewenang sebagai hakim. Kemudian 13 kasus diantaranya terkait dengan misconduct yang sifatnya multiple yang terus menerus berulang. Sementara 28 kasus lainnya berkaitan dengan hakim diberhentikan karena secara khusus melakukan pelanggaran perilaku di luar dinas atau merupakan perilaku personal. Tidak hanya kedua hal di atas yang dijelaskan dalam studi Cynthia Gray tersebut. Hal lain yang kami temukan dalam riset tersebut adalah yang menjadi rujukan adalah Kode Etik Hakim di Amerika merupakan kode etik yang dikembangkan oleh American Bar Association (ABA). Di ABA ini kami menemukan ada banyak pasal, tetapi hanya 2 (dua) pasal yang relevan untuk kita adopsi. Kedua pasal itu adalah: 12
1. angka 1, hakim harus menegakkan dan mendorong independensi, integritas dan imparsialitas pengadilan, dan harus menghindari perilaku yang tidak patut dan kesan ketidakpatutan; 2. angka 2, hakim dalam melaksanakan tugas-tugas di pengadilan haruslah tidak memihak, dengan sepenuh kemampuan dan gigih. Jika berbicara pada tataran praktek, KY di negara-negara bagian Amerika Serikat "menemukan" adanya pelanggaran legal error yang bisa dikategorikan sebagai pelanggaran misconduct. Pelanggaran yang kami maksud adalah: a. Intensional/perilaku buruk (bad faith); Sedari awal hakim memang mempunyai bias atau mengandung unsur SARA. Hakim dalam mengambil keputusan berdasarkan rasa suka atau tidak suka terhadap para pihak. b. Pola pelanggaran yang dilakukan oleh hakim (pattern); Salah seorang hakim melakukan kesalahan yang sama secara berulang-ulang; c. Kesalahan fatal/egregious legal error; Hakim melanggar hak fundamental, misalnya terdakwa tidak cukup dipanggil sehingga terdakwa tidak bisa hadir dan tidak bisa membela dirinya, dilanggar haknya untuk didampingi penasehat hukum; d. Kesalahan prosedur yang sifatnya mendasar. Terakhir, kami perlu sampaikan bahwa peran pengadilan banding dan kasasi akan memberikan pengaruh dalam 13
mengatasi persoalan yang ditimbulkan akibat tidak jelasnya garis batas antara legal error dan misconduct. Hal ini dikarenakan legal error seharusnya dibawa dan diselesaikan melalui upaya hukum, banding dan kasasi dan upaya hukum lainnya. Apabila pengadilan banding dan kasasi tidak cukup memberikan jaminan bahwa legal error ini benar-benar diperbaiki, bisa memberi pengaruh bagi negara tersebut untuk memahami garis batas antara legal error dan misconduct. Kesimpulan Fasilitator Garis batas antara legal error dan misconduct sangat bergantung pada konteks dimana kita berada. Public expectation, public value, dan kesepakatan di antara para pihak bisa memberikan garis jelas terkait dengan batasan tersebut. Pada konteks ini posisi pengadilan banding dan kasasi memberikan pengaruh terhadap legal error dan misconduct tersebut. 2. M. Syarifuddin (Wakil Ketua MA RI Bidang Yudisial) Di dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Wujud dari negara hukum adalah harus ada peradilan yang bebas. Hal ini sebagaimana dimuat dalam Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945, yang bunyinya adalah kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Jika kita memperhatikan sejarah peradilan, kekuasaan kehakiman yang merdeka ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sejak dahulu hingga masa pemerintahan orde baru (sebelum reformasi 1998) peradilan kita tidak bebas ini dikarenakan dalam menentukan pendapatnya. Hal 14
M. Syarifuddin Wakil Ketua MA Bidang Yudisial adanya campur tangan mengenai finansial, organisasi, dan administrasi oleh Departemen Kehakiman. Kejadian ini terus berlangsung tidak hanya dialami oleh lembaga peradilan dan MA, tapi juga hakim-hakimnya. Barulah pada masa reformasi ditahun 1998 kemerdekaan kekuasaan kehakiman benar-benar diakui. Hal ini ditandai dengan keluarnya Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Menyelamatkan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara. Pada Bab II Kondisi Umum huruf c tentang Hukum berbunyi: pembinaan lembaga peradilan oleh eksekutif merupakan peluang bagi penguasa melakukan intervensi ke dalam proses peradilan serta berkembangnya kolusi dan praktek-praktek negatif pada proses peradilan. Setahun setelah TAP MPR tersebut dikeluarkan, Undang- Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman disahkan. Undang-undang inilah yang sepenuhnya menyatakan bahwa kekuasaan 15
kehakiman merdeka, sehingga organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah MA. Sejak undang-undang itu dibuat hingga sekarang, sekitar 17 tahun, kita lihat banyak perubahan yang dialami peradilan. Kita tidak ada lagi melihat pengadilan yang lokasinya di gang-gang, semua sudah satu prototipe berada di jalan-jalan protokol, termasuk rumah-rumah dinas, kesejahteraan hakim, alat transportasi sudah jauh lebih baik. Selain itu, MA sudah sangat terbuka, bahkan telah ada sejuta lebih putusan yang dimuat di direktori putusan. Setiap saat masyarakat bisa membuka itu. Oleh karena itu, jika kita ingin mengembalikan lagi organisasi, administrasi, dan finansial berada di institusi lain, maka itu sama saja dengan mundur ke masa Orde Baru. Selanjutnya berbicara mengenai pengawasan hakim, khususnya kode etik diatur dalam Pasal 81B Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang MA. Bunyi pasal itu adalah Kode Etik & Pedoman Perilaku Hakim harus sudah ditetapkan paling lama 3 bulan sejak undang-undang ini ditetapkan. Sebelum Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim disusun, MA dan KY ketika itu mempelajari Pedoman Perilaku Hakim yang telah dibuat oleh MA dengan SK KMA Nomor 104 Tahun 2006 Nomor 104 A/SK/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006. Selain itu MA dan KY juga melihat kode etik dalam The Bangalore Principles of Judicial Conduct dan mempertimbangkan hasil konsultasi publik KY di delapan kota. Tepat ditahun 2009, beberapa bulan pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang MA disahkan, MA dan KY telah menyepakati Surat Keputusan Bersama MA dan KY Nomor 047/KMA/ SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang berisi 10 prinsip. 16
Seiring berjalannya waktu, ternyata kami melihat bahwa dari 10 prinsip KEPPH tersebut, angka 8 berdisiplin tinggi dan angka 10 bersikap profesional dianggap sebagai teknis yudisial. Atas dasar itu pada tahun 2012 ada yang mengajukan hak uji materiil ke MA. Kemudian MA melalui putusannya menyatakan bahwa angka 8 dan 10 sebagian tidak mempunyai kekuatan hukum mengenai pelaksanaannya, tetapi batang tubuh tetap berlaku. Selanjutnya perlu juga kami sampaikan bahwa dalam Undang-Undang KY Nomor 22 Tahun 2004 jo. Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengatur bahwa KY mempunyai kewenangan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dilakukan pengawasan eksternal oleh KY. Dari ketentuan normatif tersebut, KY mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim tetapi tidak terhadap teknis yudisial. Itu artinya KY tidak bisa menggunakan lagi KEPPH angka 8 berdisiplin tinggi dan angka 10 bersikap disiplin dalam melaksanakan pengawasannya. Tetapi pada prakteknya KY tetap melakukannya. Hal inilah yang menjadi persoalan. Namun sesungguhnya persoalan itu sudah selesai dengan lahirnya Peraturan Bersama MA dan KY Nomor 2/PB/MA/ IX/2012 - Nomor 2/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Hal ini dikarenakan adanya Pasal 15, MA dan KY tidak dapat menyatakan benar atau salahnya pertimbangan yuridis dan substansi putusan hakim. Pasal 15 ini apabila mengenai pertimbangan yuridis dalam putusan hakim bukan hanya KY bahkan MA pun tidak bisa melakukan pengawasan, karena 17
itu mengenai substansi perkara maka disitulah letaknya kebebasan hakim. Sementara itu, dalam Pasal 16 disebutkan bahwa pemeriksaan atas dugaan pelanggaran terhadap Pasal 12 dan Pasal 14 implementasi dari prinsip berdisiplin yang merupakan tinggi dan prinsip bersikap profesional dilakukan oleh MA atau oleh MA bersama KY dalam hal ada usulan dari KY untuk dilakukan pemeriksaan bersama. Kemudian dalam Pasal 17 Ayat (1) diatur mengenai dalam hal KY menerima laporan dugaan pelanggaran kode etik, yang juga merupakan pelanggaran hukum acara, KY dapat mengusulkan kepada MA untuk ditindaklanjuti. Bukan, melakukan pemeriksaan sendiri atas dugaan pelanggaran hukum acara. Juga bukan merekomendasikan untuk dijatuhi hukuman disiplin, apabila melanggar angka 12 dan angka 14 Peraturan Bersama atau angka 8 dan angka 10 Surat Keputusan Bersama tentang KEPPH atau melanggar hukum acara. Sehubungan dengan penjelasan di atas, sebaiknya KY mengusulkan pemerikasaan bersama apabila dalam proses pengawasannya menemukan adanya dugaan pelanggaran KEPPH. Bukan memutus sendiri. Bagi kami pelaksanaan pemeriksaan bersama akan lebih baik daripada diperiksa sendiri. Contoh dugaan pelanggaran KEPPH dalam pemeriksaan setempat hukum acara. Apabila KY melakukan pemeriksaan sendiri perihal ini, secara jelas KY tidak bisa memperoleh banyak informasi. Hal ini dikarenakan KY tidak bisa membuka jurnal atau buku induk keuangan perkara perdata. Tetapi dalam pembuktian kasus tersebut dilakukan bersama, maka KY dapat memperoleh informasi yang mereka mau dengan bantuan MA. Untuk itu kami mohon KY untuk tidak jalan 18
sendiri dalam melakukan pemeriksaan, dan menyampaikan rekomendasi ke MA. Terakhir perlu saya sampaikan bahwa KY dan MA sudah membentuk Tim Penghubung, yang harapannya bisa menjadi jembatan bagi kedua lembaga membahas penyelesaian permasalahan ini secara bersama. Kesimpulan Fasilitator Bahwa berdasarkan persoalan perbedaan pendapat antara MA dan KY mengenai legal error dan misconduct dapat diselesaikan melalui pemeriksaan bersama. Hal ini telah dijelaskan dan diatur dalam Peraturan Bersama MA dan KY. 3. Margaret Beazley AO (Mrs. The Honourable Justice, President of New South Wales Court of Appeal, Official member of Judicial Commision of New South Wales, Australia) Berbicara mengenai kekuasaan kehakiman, New South Wales (NSW) papa prinsipnya memiliki sistem hukum yang berbeda dengan Indonesia. Meski begitu, tujuan antara keduanya adalah sama. Yaitu setiap negara, termasuk NSW, sudah menerima dan mengakui bahwa prinsip kemandirian kehakiman pada dasarnya adalah sama. Selanjutnya berkaitan mengenai kemandirian hakim, yang pertama perlu kami beritahukan adalah MA di NSW berdiri sejak tahun 1925. Sejak berdiri hingga sekarang, MA pernah mendapatkan piagam penghargaan dari Pemerintah Inggris (catatan: NSW dahulu berada dalam jajahan Inggris). Piagam itu diberikan dikarenakan MA NSW dinilai telah memiliki pondasi yang kuat untuk memberikan keadilan dan sistem 19
Margaret Beazley AO yang tidak terputus sejak didirikan dan menyebar ke negara- negara atau daerah-daerah lainnya. Adapun tingkatan peradilannya, terdapat 4 (empat) tingkat pengadilan, yakni MA, pengadilan tingkat banding, pengadilan distrik yang mengadili perkara-perkara serius, dan ada magistrate yang menangani perkara sederhana, seperti perkara lalu lintas, serta perkara wanprestasi yang sifatnya kecil. Sementara itu membahas soal KY NSW, bahwa lembaga ini baru didirikan pada tahun 1986. KY merupakan badan legislatif, yang mandiri, bukan bagian dari eksekutif, maupun yudikatif. Terdapat 2 (dua) fungsi utama yaitu fungsi pengawasan dan pendidikan. Sistem KY NSW dalam melakukan penyelidikan tidak berdasar atas inisiatif sendiri, melainkan berdasar pada pengaduan yang masuk ke KY. Untuk hal ini MA NSW sama sekali tidak boleh ikut campur pada proses penyelesaiannya. 20
Sehubungan dengan fungsi pengawasan KY NSW, semua orang termasuk para pihak, pengacara, maupun masyarakat dapat mengajukan pengaduan terhadap seorang hakim ke KY. Tidak hanya itu, Kepala Yurisdiksi dan pemerintah juga dapat mengajukan pengaduan ke KY. Berkaitan dengan pengaduan, terdapat 3 (tiga) kategori pengaduan yang masuk ke KY NSW, yaitu pertama pengaduan yang tidak benar (akan langsung dikesampingkan), kedua, pengaduan serius, dan ketiga pengaduan tidak serius. Adapun mekanismenya proses penyampaian pengaduannya (statue of dilakukan dengan cara membuat deklarasi declaration). Seseorang yang memasukkan pengaduan harus membuat deklarasi di bawah sumpah dihadapan notaris, bahwa apa yang ia nyatakan dalam pengaduan adalah benar. Pengaduan harus dibuat secara resmi dan KY akan melakukan penyelidikan. Proses penyelidikan atau pemeriksaan pengaduan selain merujuk pada dokumen-dokumen yang diajukan oleh pengadu, juga merujuk pada transkrip-transkrip persidangan. Hasil dari penyelidikan ini, akan diserahkan kepada Kepala Yurisdiksi, dan sanksi yang diberikan kepada hakim yang diadukan berbeda tergantung klasifikasi pelanggarannya. Sanksi dapat berupa teguran, diskors untuk waktu tertentu, dan lain sebagainya. Jika hakim yang diadukan telah terbukti melakukan pelanggaran berat, akan diselenggarakan sidang yang terbuka untuk umum. Dokumen-dokumen yang menyertai pengaduan tersebut dapat diakses oleh publik dan hasilnya akan disampaikan kepada Gubernur. Kemudian Gubernur bersama-sama dengan Divisi Perilaku KY akan menyampaikan kepada Parlemen untuk menentukan apakah hakim tersebut dipecat 21
atau tidak. Namun di NSW sampai dengan saat ini belum pernah terjadi seorang hakim dipecat. Agar proses pengawasan KY berjalan lancar, bagian penerimaan pengaduan bertemu sebulan sekali. Dalam itu anggota KY diberikan bahan-bahan pertemuan mengenai pengaduan yang masuk untuk dibahas. Adapun pembahasannya berkaitan dengan apakah pengaduan gugur atau diperlukan informasi lebih jauh. Apabila diperlukan informasi lebih jauh, informasi akan diperoleh dari hakim. KY juga akan meminta laporan secara tertulis atau melihat bagian-bagian tertentu dari transkripsi, dan mendegarkan rekaman dari persidangan. Kemudian berkaitan dengan putusan, putusan tidak pernah dibuat pada rapat pertemuan pertama. Akan tetapi kami selalu memutuskannya pada pertemuan selanjutnya. Kemudian apabila diputuskan bahwa kasus ini terbukti dan tidak terlalu parah, maka kasusnya diserahkan kepada kepala peradilan yurisdiksi. Tetapi apabila kasusnya terlalu parah dan harus ada persidangan terbuka, maka KY akan memberitahu Divisi Perilaku. Hakim-hakim yang duduk di KY yang akan menentukan apakah persidangannya akan dilakukan secara terbuka atau tidak. Persidangan bisa saja ditentukan secara terbuka karena sudah ada banyak sekali keluhan yang muncul di media mengenai satu hakim. Sehubungan dengan itu, KY membuat kebijakan agar persidangan dilakukan secara terbuka. Adapun alasan-alasan persidangan dapat dilakukan secara tertutup (tidak terbuka untuk umum), antara lain karena kasusnya serius atau berkaitan dengan personal pribadi seorang hakim yang berdampak kepada keluarganya, atau berkaitan dengan persoalan kesehatan yang tidak perlu menjadi urusan publik. 22
Proses penanganan pengaduan dan pemeriksaan pada KY bersifat rahasia, namun KY tidak dapat mencegah apabila pengadu berbicara kepada media ataupun media sosial. Tidak ada proses banding atas hasil dari penanganan KY, baik terbukti maupun tidak terbukti. Akan menjadi tidak produktif apabila proses banding itu ada, karena akan memerlukan waktu yang tidak sedikit. Kemudian berbicara mengenai perbuatan hakim salah menerapkan asas-asas hukum, atau salah menerapkan hukum yang berlaku, juga apabila salah dalam menganalisis fakta hukum yang ada, bukan menjadi ranah pengawasan KY NSW. Apabila ada orang yang merasa dirugikan dapat melakukan upaya hukum banding, atau upaya hukum yang lebih tinggi. Dan jika KY menerima pengaduan mengenai teknis yudisial seperti itu, maka KY akan menolaknya karena bukanlah merupakan pelanggaran perilaku. Tapi, jika jenis pelanggaran seperti di atas terus menerus dilakukan oleh hakim sehingga membentuk pola perilaku, maka itu menjadi kewenangan KY. Selanjutnya jika terkait contoh kasus hakim yang diduga melakukan pelanggaran membuat putusan yang bias, maka upaya yang dapat dilakukan oleh pihak dirugikan bisa dengan dua cara, yaitu melalui banding atau pengaduan ke KY. Proses hukum di NSW memang sedikit berbeda, yaitu bisa melalui proses banding atau dengan pengaduan yang diajukan ke KY. Apabila akan diselesaikan melalui proses pengadilan banding, maka perkara tersebut harus dimohonkan terlebih dahulu. Setelah itu, hakim pengadilan tingkat banding dapat memerintahkan pemeriksaan ulang (memeriksa perkara dari awal), dan berkas banding tersebut dapat diakses oleh 23
publik. Selanjutnya, jika memakai sistem banding tidak akan ada upaya yang dilakukan terhadap hakim yang melakukan kesalahan, karena kesalahan tersebut sudah diperbaiki oleh hakim pengadilan tingkat banding. Sementara jika dilakukan pengaduan ke KY dan terbukti, maka pejabat pengadilan dapat memberikan sanksi dan konseling. Setiap hakim dapat diadukan sehingga dapat menjadi suatu pengingat (self reminder) bahwa mereka dapat diadukan. Kesimpulan Fasilitator KY di NSW lebih banyak bergerak di bidang edukasi sehingga mereka membuat buku, juga memberikan guideline, untuk bisa membantu para hakim dalam memutus. Sementara berkaitan dengan pengawasan, KY NSW sangat jarang menerima pengaduan, kalaupun ada biasanya berkaitan dengan teknis yudisial. 4. James D. Gingerich (Director Arkansas Supreme Court Administrative Office) Perlu kami beritahukan bahwa KY Arkansas pertama kali dibentuk pada tahun 1988. KY terbentuk setelah 150-175 tahun amandemen ke-66. Ketika itu, tepat dittahun 1988, Bill Clinton menjabat sebagai Gubernur Arkansas, dan kemudian coba melihat bahwa telah ada 49 negara bagian yang memiliki KY, namun di Arkansas belum memiliki mekanisme pengajuan pengaduan hakim. Kondisi tersebut membuat hakim Arkansas merasa malu karena menjadi satu-satunya negara bagian yang tidak memiliki mekanisme seperti itu. Oleh karena itu Ketua MA Arkansas mengajukan perubahan konstitusi. Perubahan konsititusi tersebut diawali dengan mengadakan kampanye keliling di negara bagian 24
James D. Gingerich Arkansas untuk membentuk sebuah lembaga seperti KY. Mengingat prakarsa berasal dari pengadilan, maka pendirian dan penyusunan serupa dengan model court yang digunakan oleh semua negara bagian. Selanjutnya berbicara soal tugas, salah tugas KY Arakansas adalah memberikan kuliah materi dalam pelaksanaan pendidikan hakim. Untuk tugas ini, pelaksanaannya berlaku sama dengan pendidikan aparat hukum lainnya seperti pengacara. Adapun teknis pelaksanaannya, tidak dilakukan oleh KY sendiri, tapi membangun kerja sama kantor administrasi MA. Hal ini dikarenakan kantor administrasi MA-lah yang berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan hakim, sementara anggota KY menjadi tenaga pengajar khususnya untuk kode etik dan perilaku. Terkait dengan hubungan antara KY dan peradilan, dalam konstitusi Arkansas ditulis bahwa peradilan tidak bisa mempengaruhi keputusan KY, di sisi lain peradilan malah 25
memiliki kepentingan untuk memastikan KY menjadi bagian dari cabang kekuasaan kehakiman negara bagian. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa filsuf Perancis Montesqieu telah menginspirasi Arkansas dan Indonesia, bahka seluruh negara dengan teori pembagian kekuasaannya. Jika kita perhatikan dengan baik, teori tersebut tentunya tak lepas dari prinsip kemandirian kehakiman. Di negara bagian Arkansas konsep kemandirian kehakiman dipandang dengan dua cara yang berbeda. Pandangan pertama berbicara mengenai kemerdekaan yudisial, yaitu kemampuan hakim untuk membuat keputusan dalam setiap perkara tanpa ada campur tangan dari eksternal atau pemerintah. Hal ini merupakan aspek yang sangat penting untuk para hakim saat membentuk KY karena tidak dipungkiri ada kekhawatiran bahwa KY akan ikut campur dalam kebebasan hakim untuk memutus suatu perkara. Ketika itu KY Arkansas menjamin bahwa hal tersebut tidak akan terjadi. Pandangan kedua yaitu mengenai kemandirian struktural, berkaitan dengan keseimbangan pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Tujuan daripada pembentukan KY sejatinya adalah untuk menjaga atau melindungi kebebasan, kemerdekaan, dan kemandirian kehakiman dalam arti luas. Para hakim di Arkansas percaya bahwa untuk menjamin rasa percaya masyarakat umum terhadap peradilan dibutuhkan satu mekanisme yang mengatur jika ada hakim yang perlu diberikan sanksi disiplin atau bahkan diberhentikan. Atas dasar itu, pembentukan KY di negara bagian Arkansas bukan suatu yang bertentangan dengan kemandirian kehakiman, tetapi justru merupakan upaya untuk menjaga kemandirian kehakiman itu sendiri. Berbicara mengenai sanksi disiplin, KY Arkansas menyadari bahwa ada dua hal yang penting yang berkaitan dengan hal 26
tersebut. Pertama, sistem untuk menegakkan etika hakim yang didukung oleh para hakim. Bentuk dukungan hakim berikan, karena mereka menyadari bahwa sistem penegakkan etika itu penting untuk meningkatkan rasa percaya masyarakat terhadap peradilan. Kedua, penegakan etika yudisial harus sesuai batasan agar tidak berbenturan dengan kebebasan yudikatif seorang hakim. Pada satu sisi harus melindungi kemandirian hakim dan di sisi lain harus juga melindungi hak masyarakat atas pengadilan yang baik. Oleh karena itu, penting untuk memiliki pembeda antara kesalahan hukum (teknis yudisial) dengan pelanggaran perilaku. Sejalan dengan penjelasan di atas, KY Arkansas telah memiliki pembeda antara teknis yudisial dengan pelanggaran perilaku. Untuk pelanggaran perilaku dasarnya adalah peraturan kode etik perilaku. Peraturan ini yang digunakan oleh KY dalam melakukan penyelidikan dan pemeriksaan. Dengan dasar itu para hakim yang diperiksa atas dugaan pelanggaran tersebut telah memahami akan batasan perihal pelanggaran perilaku dan teknis yudisial. Jika merujuk pada contoh seperti melakukan kesalahan dalam melakukan penafsiran, memang tidak bisa dipungkiri bahwa terkadang hakim melakukan kesalahan penafsiran, tetapi hal tersebut tidak serta merta diartikan pelanggaran perilaku jika dilakukan tidak sengaja. Standar yang berlaku adalah kesalahan teknis yudisial berubah menjadi pelanggaran perilaku jika diikuti motif korupsi atau suatu itikad buruk. Di Arkansas persoalan teknis yudisial diselesaikan melalui juga yang secara otomatis proses banding. Hal inilah menjadikan persoalan ini tidak menjadi lingkup tugas KY dan tidak dilaporkan ke KY. Tapi jika pelanggaran teknis yudisial itu dapat dibuktikan bahwa ada hal lain seperti itikad buruk, 27
maka hal tersebut tidak lagi diselesaikan lewat pengadilan banding. Melainkan sehruasnya dilaporkan dan diselesaikan oleh KY. Kesimpulan Fasilitator KY Arkansas merupakan lembaga yang dibentuk untuk menjaga kemandirian kehakiman. Harus dianggap salah jika ada asumsi bahwa KY dalam melakukan pengawasan merupakan bentuk pelanggaran kemandirian kehakiman. 5. Julien Anfruns (Member Of The Conseil d'Etat, France) Konstitusi Perancis menyebutkan bahwa Presiden harus menjamin kemandirian kehakiman. Meski disebutkan seperti itu, perlu kami beritahukan kemandirian kehakiman bukanlah hak istimewa yang hanya disematkan kepada hakim. Tapi seharusnya juga menjamin, menjaga kemerdekaan, dan hak- hak warga negara berdasarkan hukum. Atas dasar itu hakim di Prancis harusnya melaksanakan kemandirian tersebut untuk membantu warga negara. Selain itu, kami juga perlu beritahukan bahwa di Prancis, kemandirian hakim tidak berarti menjadikan hakim menjadi kebal hukum. Hal ini dikarenakan di dalam konstitus juga telah disebutkan pengaturan tanggung jawab hakim akan diatur dalam undang-undang. Adapun undang-undang yang dimaksud telah disahkan pada tahun 1955. Undang-undang dimaksud mengatur sejumlah kewajiban etis dari seorang hakim. Tidak hanya itu, undang-undang itu juga menyebutkan sejumlah kewajiban hakim, yang sebenarnya sama dengan negara lain. 28
Julien Anfruns Kemudian berbicara mengenai KY, keberadaan KY di negara Perancis bukan untuk menghukum hakim. Akan tetapi, untuk menjamin dan mendukung kemandirian kehakiman. Tugas utama KY ini merupakan prinsip pertama yang ditulis dalam konstitusi Perancis. Hakim di Perancis merupakan bagian dari badan peradilan nasional, hakim dianggap pegawai negeri dan digaji oleh pemerintah pusat. Sementara KY sendiri bertugas untuk meningkatkan karir hakim. Keterlibatan KY dimulai dari tahap perekrutan, pelatihan, hingga semua tahapan perkembangan karir hakim. Tidak hanya bertugas mengembangkan karir hakim KY Prancis juga diberikan tugas untuk memberikan sanksi kepada hakim. Penerapan tugas pemberian sanksi kepada hakim bisa dengan mudah dilakukan oleh KY, dikarenakan anggota KY terdiri dari hakim-hakim karir yang memahami kesulitan tugas atau kewajiban hakim. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, KY Prancis terdiri atas beberapa badan. Ada satu badan khusus untuk hakim 29
yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Kasasi dan satu badan yang juga khusus untuk jaksa penuntut umum. KY dipimpin oleh hakim agung dari MA, yang menggambarakan bahwa KY tidak hanya bertugas menjaga kemandirian peradilan, tetapi juga menjaga disiplin dari hakim agar tidak melakukan pelanggaran perilaku. Berkaitan dengan pelanggaran perilaku dan teknis yudisial, di negara Perancis bisa lebih mudah untuk melihat atau menanganinya. Hal ini dikarenakan pelanggaran perilaku yang dilakukan oleh hakim sangat jauh terpisah dari atribusi profesional yang dimiliki oleh hakim. Sehingga lebih mudah untuk menangani masalah pelanggaran perilaku, misalnya terkait kehidupan pribadi seorang hakim. Adapun teknis yudisial, pelanggaran seperti ini akan ditangani oleh pengadilan banding dan MA. Sementara pelanggaran perilaku menjadi domain KY dan dewan kenegaraan. Dengan demikian, tentang pengadilan kasasi pelanggaran perilaku ataupun pelanggaran disiplin dari hakim-hakim. terkait dengan penanganan tidak pernah mengadili Beberapa contoh kasus terkait teknis yudisial maupun pelanggaran perilaku yang terjadi di Perancis antara lain: a. Kasus hakim berulang kali mabuk dalam bertugas, hakim berulang kali bertindak kasar, hakim menunjukkan hubungan yang mencurigakan dengan organisasi kriminal. Kasus-kasus tersebut mudah untuk dikelompokkan sebagai pelanggaran perilaku. b. Hakim melakukan penyuapan atau disuap, hakim melakukan korupsi, akan sangat mudah untuk dikelompokkan untuk diberikan sanksi. 30
c. Hakim wajib untuk tidak bias dalam membuat putusannya atau tidak dipengaruhi dalam membuat putusannya. Hal ini sangat sulit untuk dilihat karena bisa saja bias ini tidak terdokumentasi dengan baik atau tidak terlihat tetapi diadukan di KY. Terkadang perbedaan antara kesalahan perilaku atau putusan hakim dapat dilihat dari perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau tidak. Kalau kesalahan dalam putusan tersebut tidak disengaja, maka kesalahan itu dapat diselesaikan dalam proses banding. Akan tetapi kalau ada pelanggaran perilaku maka akan ditangani oleh KY. Pertimbangan hakim yang kurang, akan dianggap teknis yudisial. Kitab Hukum Acara mewajibkan hakim untuk menjelaskan setiap tuntutan atau dakwaan yang dihadirkan kepada mereka. Kalau pun ada penjelasan yang tidak lengkap atau tidak memadai maka putusan pengadilan dapat dibatalkan di tingkat banding atau MA, lalu akan disidangkan ulang. Namun, bisa dikategorikan juga pelanggaran perilaku juga apabila dilakukan secara sengaja, terlihat itikad dari hakim tidak menjawab persoalan-persoalan tertentu, atau tidak memberikan landasan yang cukup untuk suatu putusan. Kesimpulan Fasilitator KY Perancis dibentuk untuk mendukung kemandirian kehakiman itu sendiri. Di Perancis juga masih terjadi adanya perbedaan tafsir terhhadap perilaku dan teknis yudisial. Hal terpenting dari batas pelanggaran perilaku dan teknis yudisial bukan menentukan batasannya, melainkan menentukan bagaimana agar pelanggaran perilaku itu tidak dilakukan oleh hakim. 31
Marla N. Greenstein 6. Marla N. Greenstein (Executive Director of Alaska Commission on Judicial Conduct) Tahun 1968 KY negara bagian Alaska didirikan berdasarkan sejarahnya amandemen membutuhkan waktu selama 50 tahun untuk mencapai kesepahaman terkait pedoman perilaku hakim, persoalan teknis yudisial, dan pelanggaran perilaku. MA Alaska sadar bahwa mereka akan malu jika ada hakim yang sengaja melakukan pelanggaran hukum acara. Oleh karena itu, MA sangat mendukung tugas KY. konstitusi. Alaska dalam Kegiatan simposium internasional ini menunjukkan kesamaan tujuan KY Indonesia dengan Alaska untuk mendefinisikan batasan antara teknis yudisial dan pelanggaran perilaku. Hal ini dikarenakan batasan itu penting bagi hakim agar tetap berani dan bebas dalam menjalankan tugas tanpa takut kena sanksi. Batasan awal antara teknis yudisial dan pelanggaran perilaku adalah jika pengaduan terkait putusan (walaupun keliru) adalah ranah teknis yudisial, dan apabila menyangkut 32
perilaku dan kehidupan hakim maka hal tersebut termasuk ranah etika. Sebagai contoh, ada beberapa perbuatan yang dapat masuk ke dalam dua kategori (kesalahan teknis yudisial dan pelanggaran perilaku) antara lain: a. hakim tidak mundur dari perkara yang sedang ditangani walaupun berpotensi adanya konflik kepentingan; b. hakim menyalahgunakan untuk menetapkan seseorang yang dianggap menghina pengadilan; kewenangan c. hakim berkomunikasi dengan salah satu pihak berperkara tanpa diketahui pihak yang lain dan tidak tercatat dalam BAP; d. hakim melakukan pelanggaran hukum acara luar biasa, misalnya tidak memastikan kehadiran para pihak dan tidak memeriksa kesesuaian BAP dengan alur sidang; hakim memperlihatkan keberpihakan pada salah satu pihak; e. f. hakim tidak dapat mengontrol jalannya persidangan, contohnya hakim berbicara tidak patut atau para pihak berperilaku yang tidak patut saat sidang. Tetapi ada juga pelanggaran yang hanya dapat dikategorikan sebagai teknis yudisial dan itu bukan kewenangan KY. Contohnya ketika hakim melakukan kesalahan secara tidak sengaja dan kesalahan tersebut tidak mempengaruhi hak fundamental. 33
Contoh lainnya adalah ketika putusan seorang hakim menunjukkan keberpihakan tetapi tidak terbukti atau hanyalah perasaan penerima pengaduan, serta putusan tersebut sebenarnya telah dibuat dengan baik dan didasari itikad baik. Untuk menerima setiap pengaduan yang diterima KY Alaska telah ada metode untuk menentukan apakah laporan tersebut termasuk teknis yudisial atau pelanggaran perilaku, berikut metode yang dimaksud: a. tentukan apakah pengaduan tersebut terkait putusan hakim dalam suatu perkara. Jika iya maka pengaduan tersebut masuk ranah teknis yudisial; b. tentukan apakah pengaduan terkait putusan hakim ini berkaitan dengan konflik kepentingan dan hakim tidak mengundurkan diri dari perkara tersebut. Jika iya maka laporan ini bisa masuk dalam ranah teknis yudisial ataupun pelanggaran perilaku; c. lihat apakah putusan hakim yang dilaporkan mengandung muatan yang tidak menghormati ras, agama dan gender; d. lihat apakah putusan tersebut dapat diperiksa oleh tingkat pengadilan yang lebih tinggi, jika iya maka KY akan menunggu hasil pemeriksaan pengadilan yang lebih tinggi sebelum KY melakukan pemeriksaan atas pengaduan tersebut. Jika pengadilan yang lebih tinggi menemukan ada pelanggaran etika dan juga kesalahan teknis yudisial, maka akan dipelajari lebih lanjut terkait seberapa berat pelanggaran perilakunya. 34
Selain metode di atas, KY Alaska juga memiliki kriteria yang harus dipenuhi agar kesalahan teknis yudisial dapat dikatakan sebagai pelanggaran perilaku yaitu perbuatan haruslah dilakukan berulang kali, sehingga bisa dikatakan membentuk pola. KY juga harus melihat apakah kesalahan hakim dilakukan dengan sengaja atau tidak disengaja, kemudian apakah kesalahan tersebut memang sudah diniatkan. Pelanggaran dianggap membentuk suatu pola jika dilakuan hingga empat kali dalam setahun dan anggota KY biasanya sudah cukup yakin tentang pola tersebut. KY negara bagian Alaska telah membedakan penanganan jika pelanggaran dilakukan oleh hakim baru dan hakim senior. Jika pelanggaran dilakukan oleh hakim dan dilakukan hanya satu kali maka cukup diberikan teguran, ini adalah keringanan mengingat pelakunya adalah hakim yang masih baru. Hal ini merupakan upaya pembinaan hakim baru, hakim senior bisa saja menasihati hakim muda tersebut. Tetapi jika hakim baru tersebut mengulangi perbuatannya maka akan dijatuhi sanksi. Sementara untuk hakim senior idealnya tidak lagi membuat kesalahan, tapi jika hakim senior melakukan lebih tinggi kesalahan akan diterapkan strategi yang (termasuk sanksi yang lebih berat). Untuk lebih menguatkan paparan mana saja yang masuk kategori teknis yudisial ataupun pelanggaran perilaku, maka dijelaskan pula 2 contoh kasus yang ditangani oleh KY Alaska khususnya oleh narasumber. Kasus yang pertama yaitu kasus In re Curda (2002); a. Hakim di daerah terpencil Alaska menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Ketika itu 35
saksi utama adalah korban KDRT itu sendiri yang merupakan pacar dari tersangka. Namun saksi utama memiliki masalah dengan ketergantungan alkhohol yang berat, maka jaksa mengajukan permohonan kepada hakim untuk menahan saksi utama sehari sebelum memberikan kesaksian dan permohonan tersebut dikabulkan oleh hakim. Kenyataannya saksi tersebut berada 3 hari di dalam tahanan dikarenakan adanya penundaan sidang. Atas kejadian ini hakim tersebut dilaporkan ke KY Alaska. Kami kemudian memeriksa pengaduan tersebut dan terbukti ada pelanggaran perilaku disana. Kasus kedua yaitu In re Dooley (2016); b. Hakim Doodley dilaporkan karena telah dua kali berkata kasar dan tidak patut saat di persidangan. Selain juga telah menyinggung berbagai pihak. Berdasarkan hal ini KY memanggil hakim Doodley untuk kemudian dilakukan pemeriksaan. Pada kasus ditahun 2014, sebelumnya hakim Dodley juga pernah diadukan karena dianggap berkata tidak pantas saat memeriksa pemohon yang tidak memiliki pengacara. Lalu ketika melanjutkan kasus KDRT di atas, hakim Doodley ternyata mengulangi perbuatannya yaitu berkata kasar ketika ia mendapati saksi yang berbicara sangat pelan ketika memberikan kesaksian. Atas semua sikap hakim Doodley di persidangan, akhirnya KY memberikan rekomendasi berbentuk teguran kepada hakim Doodley agar tidak mengulangi perkataan kasar, tidak patut dan tidak pantas di persidangan. MA menyetujui rekomendasi tersebut, kemudian hakim Doodley berjanji tidak akan mengulangi sikap seperti itu. itu, perkataan hakim Doodley 36
Ada perbedaan pada kedua kasus di atas, dikasus pertama MA menyatakan bahwa apa yang dilakukan hakim Curda berada dalam ranah teknis yudsial. MA menolak rekomendasi KY dengan alasan kesalahan tersebut merupakan teknis yudisial tetapi kesalahan tersebut tidak disengaja dan bukan merupakan pola yang mengulang, Hakim tersebut dikenai sanksi namun bukan sanksi pelanggaran perilaku. Sementara pelanggaran yang dilakukan oleh hakim Doodley disepakati sebagai pelanggaran perilaku oleh KY dan MA. Sebagai catatan akhir, KY Alaska memiliki kewenangan yang sama dengan KY Indonesia, bahwa KY Alaska hanya berwenang memberi rekomendasi ke MA jika menemukan pelanggaran perilaku. Kesimpulan Fasilitator KY Alaska adalah KY yang berwenang pada pengawasan etik atau misconduct. Garis batas pelanggaran perilaku dengan teknis yudisial dapat dilihat dari apakah perbuatan dilakukan secara pattern atau berulang, dan dilakukan dengan sengaja. Tanya Jawab Gelombang I Pertanyaan 1. Nisa Pertanyaan ditujukan kepada semua pembicara. Apa hal- hal yang paling penting untuk mengetahui perbedaan antara lembaga yang mengawasi hakim dan lembaga yang mengawasi putusan hakim. Apakah titik penentunya? Apakah struktur lembaga anda yang memberikan amanat bahwa anda berhak atau wajib mengawasi perilaku hakim atau karena mandat dari konstitusi. Apakah ada kerjasama 37
dari lembaga peradilan atau ada hal lain, dari pengalaman anda kira-kira seperti apa? 2. Sulardi - Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang a. Pertanyaan untuk Arkansas dan NSW. Di NSW ada beberapa pengaduan yang dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti, sementara di Arkansas ada pengaduan perilaku yang di dalamnya ada motif atau itikad buruk, misal korupsi. Siapakah yang menentukan atau dengan cara proses seperti apa sehingga pengaduan- pengaduan dikategorikan disingkirkan? b. Pengaduan perilaku dikategorikan ada motif itikad tidak baik. Prosesnya seperti apa yang dilakukan di Arkansas dan NSW? 3. Lola - Indonesian Corruption Watch Berkaitan dengan independensi hakim dan akuntabilitas, apakah KY Alaska dapat mengelaborasi lebih jauh, bagaimana mekanisme yang memungkinkan seorang hakim dimintakan untuk akuntabilitas atau pertanggungjawabannya terhadap putusan yang dikeluarkan? Hal ini penting bagi kami karena di Indonesia punya problem banyak hakim yang kemudian berlindung pada asas independensi hakim, namun konten dari putusannya atau motif atau niat buruk yang terdapat didalamnya tidak dapat diidentifikasi. 38
Jawaban Margaret Beazley AO Kalau di NSW sedikit berbeda. Jadi pelanggaran-pelanggaran seperti hakim salah menerapkan asas-asas hukum, atau salah menerapkan hukum yang berlaku, dan juga terjadi ketika ada kesalahan menganalisis fakta hukum yang ada merupakan kategori teknis yudisial. Jadi hukum di NSW, ketika terjadi teknis yudisial maka orang yang dirugikan dapat melakukan upaya hukum, dapat melakukan banding dan seterusnya. Dan bukan dianggap sebagai pelanggaran perilaku. Bisa saja ada hakim yang membuat kesalahan teknis yudisial beberapa kali dalam satu tahun. Di NSW kalau kami menerima pengaduan tentang teknis yudisial, itu akan ditolak di pengaduan KY. Karena membuat kesalahan teknis yudisial itu bukanlah pelanggaran perilaku, atau bukan domain KY. Proses hukum di NSW sedikit berbeda, karena proses di NSW ada dua cabang, yaitu ada proses banding dan ada proses pengaduan yang diajukan perorangan. Jadi, komisioner tidak bisa berinisiatif memeriksa suatu perkara sendiri. Misal, ada artikel di surat kabar tentang perilaku seorang hakim, ketua atau hakim tersebut yang berhak untuk memeriksa tentang yang ditulis diartikel surat kabar tersebut. Sementara kami dari KY tidak bisa menginisiasi atau memulai suatu pemeriksaan. Kami memisahkan sistem yang berlaku di peradilan dengan sistem yang berlaku di KY. Tetapi kalau ada hakim yang terus menerus melakukan pelanggaran-pelanggaran teknis yudisial sehingga menjadi sebuah pola, maka itu adalah pelanggaran perilaku. Dan KY berhak menanganinya. 39
James D. Gingerich Kami akan menjelaskan mengenai struktur KY dan prosesnya. KY kami merupakan bagian dari cabang yudikatif dan itu merupakan awal untuk menunjukkan pemahaman mereka tentang proses KY. Lembaga yudikatif kami menyadari bahwa KY sangat penting keberadannya. Kemudian berkaitan dengan pokok diskusi kita, apabila kami menerima pengaduan yang mengandung teknis yudisial, seperti hakim membuat kesalahan dalam putusannya maka pengaduan tersebut langsung ditolak karena bukan kewenangan kami. Bahkan ada banyak sekali pengaduan di negara bagian kami yang pengaduannya tidak akan ditindaklanjuti oleh KY. Kantor administrasi kami, bahkan punya kewenangan menolak pengaduan yang tidak dapat ditindaklanjuti oleh KY. Tetapi apabila aduan tersebut terkait pelanggaran pedoman perilaku, maka kami memiliki sederet hukuman atau sanksi kepada hakim. Dan kami memberikan hukuman tersebut secara langsung. Namun jika sanksi itu merupakan penangguhan atau skorsing atau pemecatan hakim, maka putusan tersebut harus dilakukan oleh MA. Belum pernah ada sejarah MA memberikan sanksi kepada hakim. Tetapi apabila hal itu terjadi, maka rekomendasi tersebut harus segera dipelajari dan segera membuat putusannya. Marla N. Greenstein Berkaitan dengan akuntabilitas hakim, maka akan sangat erat hubungannya dengan sistem hukum yang berlaku. Hakim dapat dikatakan akuntabel atas perkara-perkara yang mereka tangani. Fungsi-fungsi kehakiman mewajibkan hakim menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang yang berlaku. Dan memastikan hakim menjalankan tugasnya menurut prosedur atau hukum acara yang 40
berlaku. Inilah yang kami maksud sebagai akuntabilitas. Tetapi jika kita bicara tentang akuntabilitas secara luas, misalnya seorang hakim tidak menunjukkan perilaku yang baik maka itu menjadi salah satu wewenang dari KY. itu berkaitan dengan kemandirian hakim, maka Sementara seharusnya hakim tidak dapat berlindung dengan ini jika memang terbukti melakukan pelanggaran perilaku. Terkadang hakim beralasan seperti ini jika melakukan kesalahan "saya melakukan suatu hal karena suatu itikad baik atau saya menggunakan kata-kata kasar tersebut karena hanya kata-kata tersebut yang bisa dimengerti oleh para pihak." Tetapi bagi kami hal tersebut tidak bisa kami terima jika memang mereka terbukti melakukan pelanggaran perilaku. Jadi seharusnya kemandirian kekuasaan kehakiman tidak bisa dijadikan justifikasi atas pelanggaran perilaku yang mereka lakukan. Julien Anfruns Dari perspektif Perancis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi terkait dengan perbedaan teknis yudisial dan pelanggaran perilaku. Di dalam beberapa kasus yang kami miliki sering terjadi adanya laporan yang secara bersamaan berkaitan dengan teknis yudisial dan pelanggaran perilaku. Jika itu terjadi maka kami kemudian memberikan dua hal tersebut sesuai dengan fungsi lembaga, yaitu teknis yudisial ditangani pengadilan dan pelanggaran perilaku ditangani oleh KY. Lalu berkaitan dengan apakah pihak pengadilan atau MA menerima putusan yang dibuat oleh KY perihal pelanggaran perilaku, di Perancis hal ini pasti akan diterima oleh hakim atau pengadilan atau MA. Hal ini dikarenakan kami menyadari bahwa misi utama KY adalah bukan untuk menghukum hakim. Tugas utama dari KY adalah menjamin dan mendukung kemandirian kehakiman dan itu adalah prinsip pertama yang ditulis dalam konstitusi kami. 41
Tanya Jawab Gelombang II Pertanyaan 1. Supriyadi - Pengadilan Negeri Jakarta Utara Di Perancis, KY diketuai oleh seorang hakim agung. Apabila dibandingkan dengan KY di Indonesia tentu sangat berbeda. Hal ini dikarenakan KY Indonesia tidak ada unsur hakim agungnya. Sehubungan dengan itu, menurut saya, KY Indonesia akan sulit membedakan pelanggaran yang bersifat teknis atau etik. Kemudian, tadi pembicara dari NSW mengatakan bahwa sifat pemeriksaan sangat rahasia. Kalau dibandingkan dengan Indonesia, tidak demikian. Saya ingat kasusnya hakim Jakarta Selatan Bapak Sarpin. Belum diperiksa, sementara Ketua KY atau anggota sudah siaran pers. Dan akhirnya berujung pelaporan kepada pihak kepolisian. Pertanyaan untuk NSW, bagaimana cara-cara pemeriksaan yang dilakukan oleh KY terhadap hakim di NSW yang dikatakan sangat rahasia? Dan bagaimana menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap hakim yang dinyatakan bersalah oleh KY? 2. Pan Mohammad Faiz - Peneliti di Mahkamah Konstitusi Pertanyaan untuk Bapak Syarifuddin dan Ibu Sukma; a. Antara legal error dan misconduct ada tengah-tengah, dan ini yang menjadi inti permasalahan. Tetapi saya juga melihat selain dari jenis pelanggaran tetapi juga yang menjadi diskusi adalah darimana pengawasan dimulai? Dalam konteks ini apakah dapat dilakukan terhadap dugaan penemuan atau penelusuran 42
pelanggaran jika kita memeriksa atau mengevaluasi teks putusan? Dari sana apakah bisa terhadap ditemukan bias hakim atau hakim mempunyai konflik kepentingan? Kesepahaman terhadap hal ini akan sangat bermanfaat. Pertanyaan untuk pembicara dari luar; b. Tentu pembicara punya pandangan yang berbeda- tentang apa yang menjadi kontroversi di beda Indonesia. Berdasarkan pengalaman anda apakah KY atau lembaga serupa lainnya bisa memeriksa putusan yang dikeluarkan oleh hakim sebagai bukti permulaan yang bisa mengarah ke penyelidikan yang lebih jauh mengenai dugaan pelanggaran perilaku seorang hakim. Di KY Indonesia, berdasarkan suatu laporan mereka bisa membaca putusan hakim sebagai titik tolak pemeriksaan lebih jauh apakah seorang hakim itu punya itikad buruk untuk mengecualikan alat-alat bukti tertentu atau alat bukti yang disampaikan oleh saksi atau ahli atau adanya pertentangan kepentingan. Karena dalam hal tertentu KY bisa menentukan bahwa ada pelanggaran terjadi tanpa memeriksa putusan. Di sisi lain ketika KY "menyentuh" putusan, itu saja sudah kontroversial. Jadi pandangan anda sangat menarik untuk dibagikan di forum ini. 3. Dani Saimima - Legal Drafter DPD RI Apa dasar hukum pengaturan mengenai Peraturan Bersama antara MA RI dan KY RI Tahun 2012 karena menurut Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 khususnya Pasal 7 dan 8 tidak mengatur mengenai hierarki dan ketentuan mengenai adanya peraturan bersama, yang ada adalah ketentuan berdasarkan pendelegasian kewenangan dan atribusi kewenangan. 43
Menurut saya mungkin ini pangkal pokok permasalahan. teknis eksplisit Karena pengaturan menjelaskan batasan atau wilayah kerja antara MA dan KY. Seharusnya diatur ke dalam lingkup peraturan perundang- undangan lebih tinggi, misal undang-undang. itu tidak secara Jawaban H. M. Syarifuddin Menjawab pertanyaan pertama mengenai bolehkah pengawasan itu dimulai dengan mengkritisi pertimbangan putusan. Saya tetap berpegang pada peraturan normatif yaitu Peraturan Bersama antara KY dan MA. Dalam Pasal 15 disebutkan bahwa pertimbangan dan substansi putusan itu tidak menjadi kewenangan MA dan KY. Oleh karena itu, apabila menyangkut substansi perkaranya sesuai peraturan bersama itu MA dan KY tidak bisa melakukan pengawasan karena hal tersebut merupakan kebebasan, kemandirian hakim dalam memutus perkara. Namun selain itu, KY dan MA bisa melakukan pengawasan. Dalam Pasal 16 Peraturan Bersama KY dan MA disebutkan bahwa pemeriksaan atas dugaan pelanggaran terhadap Pasal 12 dan Pasal 14 yang merupakan implementasi dari prinsip berdisiplin tinggi dan prinsip bersikap profesional dilakukan oleh MA atau oleh MA bersama KY dalam hal ada usulan dari KY untuk dilakukan pemeriksaan bersama. Artinya adalah baik MA dan KY bisa melakukan pengawasan di luar pertimbangan dan substansi putusan. Selain itu, KY dapat mengusulkan pemeriksaan bersama apabila berkaitan dengan aduan Pasal 12 dan 14 (berkaitan angka 8 dan 10 yang diatur dalam KEPPH). Kemudian mengenai keabsahan peraturan bersama. Peraturan bersama itu berbentuk peraturan yang mengikat ke dalam dan 44
keluar. Karena diputuskan bersama maka masing-masing lembaga MA dan KY memberikan nomor di peraturan bersama tersebut. Tetapi karena kehendak bersama maka berbunyilah Peraturan Bersama. Kami tetap memegang teguh peraturan tersebut karena peraturan tersebut merupakan kesepakatan bersama. Berdasar itulah kita bekerja melakukan pengawasan selama ini. Sukma Violetta Saya ingin menyampaikan dan sebagai klarifikasi jika ada yang mengira bahwa KY melakukan pemeriksaan tidak secara confidential, itu tidak terjadi sama sekali. Pada saat ini tidak ada sama sekali dimana KY dalam melakukan pemeriksaan, pihak di luar KY tahu. Selain itu, KY tidak memeriksa putusan hakim yang dilaporkan, karena kami memahami bahwa hal itu bukan kewenangan KY. Jika ada laporan maysrakat, kami membaca putusan hanya untuk memahami lebih jauh masalah yang dilaporkan oleh pelapor. Biasanya dalam satu laporan terdiri dari beberapa pokok laporan, misal ada 3 pokok laporan. Yang pertama pelapor menyatakan bahwa saksi tidak didengar keterangannya oleh hakim. Kedua, amar putusan tidak sejalan dengan pertimbangan hukum, dan yang ketiga, pokok laporannya mengenai dugaan suap oleh para pihak kepada hakim. Terhadap pokok laporan yang terkait teknis yudisial, kami hanya membuat analisis sehingga terlihat dimana letak kasalahan penerapan hukum oleh hakim, tetapi segera diakhiri dengan kalimat bahwa KY tidak berwenang karena merupakan teknis yudisial. KY hanya melanjutkan pemeriksaan terhadap laporan yang terkait dengan pelanggaran perilaku. Secara statistik sebenarnya 75% dari laporan masyarakat juga di- dismiss oleh KY karena menyangkut teknis yudisial. Jadi sebenarnya KY-RI melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh KY dari beberapa negara, seperti yang disampaikan oleh Margaret Beazley 45
dan narasumber yang lain. Yang kami tindaklanjuti adalah berkaitan dengan pelanggaran perilaku. Namun di Indonesia nyatanya banyak banyak misconduct yang berasal dari legal error. Oleh karena itu kami memandang perlu kami melakukan penelitian tentang garis batas pelanggaran teknis yudisial/kesalahan penerapan hukum dan pelanggaran perilaku, serta menyelenggarakan simposium ini untuk mendapatkan kejelasan dan penjelasan dari beberapa narasumber hal tersebut. Juga mempelajari studi yang dilakukan oleh Cynthia Gray di 50 KY di AS. Selanjutnya berkaitan dengan peraturan bersama, dasar hukum dari Peraturan Bersama MA - KY sebenarnya dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2001 hal ini dimungkinkan. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa ada bentuk peraturan lain di luar undang-undang yang dihasilkan oleh lembaga. Kemudian dikaitkan dengan Pasal 100 undang-undang tersebut, disebutkan segala bentuk keputusan yang sifatnya mengatur harus dibaca sebagai peraturan. Oleh karena itu disusun secara bersama dan kemudian MA maupun KY membuat konten yang berkaitan dua lembaga. Itulah yang menjadi landasan kami dalam menyusun peraturan bersama. Margaret Beazley AO Menjawab bagaimana kami melakukan pemeriksaan sembari mempertahankan kerahasiaan pemeriksaan, kami komisoner KY dan bagian penerimaan pengaduan hanya bertemu sebulan sekali. Dalam pertemuan itu anggota KY diberikan bahan-bahan mengenai pengaduan yang masuk untuk dibahas. Adapun pembahasannya berkaitan dengan apakah pengaduan gugur atau diperlukan informasi lebih jauh. Apabila diperlukan informasi lebih jauh, informasi akan diperoleh dari hakim. KY juga akan meminta laporan secara tertulis atau melihat bagian-bagian tertentu dari 46
transkripsi, dan mendengarkan rekaman dari persidangan. Dengan begitu, kami tidak akan bisa membuka perkara itu kepada siapapun, termasuk kepada keluarga kami. Kemudian berkaitan dengan putusan, kami tidak pernah membuat putusan pada hari pertama kami bertemu. Akan tetapi kami selalu memutuskannya pada pertemuan selanjutnya. Kemudian apabila diputuskan bahwa kasus ini terbukti dan tidak terlalu parah, maka kasusnya diserahkan kepada kepala peradilan yurisdiksi. Tetapi apabila kasusnya terlalu parah dan harus ada persidangan terbuka maka KY akan memberitahu Divisi Perilaku. Hakim-hakim yang duduk di KY yang akan menentukan apakah persidangannya akan dilakukan secara terbuka atau tidak. Persidangan bisa saja ditentukan secara terbuka karena sudah ada banyak sekali keluhan yang muncul di media mengenai satu hakim. Sehubungan dengan itu KY NSW membuat kebijakan agar persidangan dilakukan secara terbuka. Adapun alasan-alasan persidangan dapat dilakukan secara tertutup (tidak terbuka untuk umum), adalah sebagai berikut: kasusnya serius atau berkaitan dengan personal pribadi seorang hakim yang berdampak kepada keluarganya, atau berkaitan dengan persoalan kesehatan yang tidak perlu menjadi urusan publik. Tanya Jawab Gelombang III Pertanyaan 1. Tanti - Bappenas Pertanyaan untuk Margaret dari NSW; Dikatakan bahwa kita harus menyepakati kualitas hakim yang seperti apa yang diinginkan. Itu akan mempengaruhi 47
strategi atau kebijakan dari Judicial Commision. Jadi selain complain handeling juga fokus kepada program pendidikan. Program pendidikan seperti apa yang dilakukan oleh Judicial Commision dalam rangka itu juga mempengaruhi tercapai kesepakatan dengan Supreme Court-nya di sana. 2. Rudiansyah - Biro Pengawasan Perilaku Hakim KY RI Kurangnya pertimbangan atau kurangnya analisis terhadap fakta persidangan dalam hal ini keterangan saksi, dapat diterima bahwa itu sebagai independensi atau kemandirian hakim. Bagaimana sengaja menghilangkan alat bukti yaitu keterangan saksi, sehingga tidak dipertimbangkan sama sekali. Apakah hal tersebut dapat disebut legal error? Kalau menurut saya itu sebagai misconduct. Di Indonesia hal itu terjadi, tetapi mungkin di negara para narasumber hal itu sudah tidak terjadi lagi karena semuanya tercatat. apabila hakim dengan Jawaban Margaret Beazley AO KY NSW bukan bagian dari eksekutif, parlemen, legislatif, dan kehakiman. Dia adalah satu badan yang mandiri, dia punya peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan kerjanya dan mereka yang duduk di dalamnya diangkat berdasarkan undang-undang. Pendidikan kehakiman pada dasarnya adalah fungsi kerjasama antara hakim-hakim dengan KY. Ada komite pendidikan yang terdiri atas hakim dan mereka bertemu dengan para pendidik hukum senior dari KY. Setiap tingkatan pengadilan, mereka melakukan konferensi setiap tahun. Selama konferensi dilakukan, 48
di kantor pengadilan itu bekerja sama dengan KY, dan mereka menyampaikan ke KY persoalan hukum apa saja yang perlu menjadi mata ajaran mereka. KY juga akan melihat tren persoalan hukum tertentu di dalam pengadilan tersebut atau persoalan hukum lain yang memberi pengaruh putusan pengadilan. Contohnya, dalam pengadilan pidana seringkali bukti DNA dihadirkan, dan kalau ada sains baru, maka akan ada seorang ahli DNA yang dihadirkan untuk menjelaskan bagaimana putusan itu diambil. Apakah seseorang kemungkinan berapa persen keturunannya dst. Jadi membantu memperdalam pengetahuan pejabat pengadilan, bukan hanya prinsip-prinsip hukum tapi hal lain yang terjadi perkembangan di masyarakat dan ilmu di luar sana yang memberikan dampak pada perkembangan dan putusan hakim. Fungsi pendidikan yang lain adalah mereka punya kajian statistik mengenai pemidanaan. Ada alat yang sangat canggih dan mereka mempertahankan benchbook itu tetap mutakhir, yaitu buku pegangan hakim. Terutama mereka memberikan penjelasan atau bimbingan pada juri, mereka bisa menjelaskan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dengan jelas. Juga anggota parlemen polisi, anggota media, dan para anggota LSM atau organisasi pemerintah. Mereka memperjuangkan hak-hak tertentu misal hak korban. Mereka juga bisa datang selama 2-3 hari, mereka bisa datang ikut program, ikut kuliah, ikut peradilan semu, mereka mempelajari apa yang menjadi pertimbangan hakim ketika memidanakan seseorang. Hal ini penting karena dalam setiap masyarakat ada anggota media wartawan. Mereka membuat pernyataan bombastis mengenai pemidanaan tepat atau tidak. Setelah ikut program ini mereka memahami prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dan setelahnya mereka punya pemahaman lebih mendalam. 49
Julien Anfruns Saya akan menjawab pertanyaan kurangnya pertimbangan hakim. Di Perancis, ini pasti akan dianggap teknis yudisial. Kitab Hukum Acara mewajibkan hakim untuk menjelaskan setiap tuntutan atau dakwaan yang dihadirkan kepada mereka, kalau ada penjelasan yang tidak lengkap atau tidak memadai maka putusan pengadilan dapat dibatalkan di tingkat banding atau MA lalu akan disidangkan ulang. Di Perancis kasus seperti itu banyak sekitar 99%, dan sisanya 1% adalah pelanggaran perilaku. Kalau itu dilakukan secara sengaja, terlihat itikad dari hakim untuk tidak merespon, tidak menjawab persoalan-persoalan tertentu atau tidak memberikan landasan yang cukup untuk suatu putusan, maka itu adalah pelanggaran perilaku. Nah untuk pelanggaran teknis yudisial seperti disebutkan di atas, maka fungsi yang harus berperan adalah fungsi pendidikan. KY Prancis selalu melakukan pelatihan menulis putusan. Hal ini sangat membantu hakim untuk menyusun putusan mereka, dengan cara yang jelas, menjabarkan pertimbangan hukumnya dengan rapih dan jelas, menerapkan hukum sesuai dengan fakta persidangan. Marla N. Greenstein Sama seperti Perancis, di Amerika Serikat kurangnya pertimbangan akan dianggap merupakan persoalan teknis yudisial dan hanya bisa diproses dengan banding. Menjawab pertanyaan kesaksian yang tidak dianggap, bahwa memang kuncinya adalah apakah dilakukan dengan sengaja atau tidak. Kalau bisa menentukan bahwa itu sengaja maka itu adalah pelanggaran perilaku. Tetapi masalahnya, bisakah membuktikan itu sengaja atau tidak, itulah kesulitannya. Tanpa bukti maka ini dianggap persoalan teknis yudisial. 50
Kesimpulan Fasilitator 1. Pengawasan hakim yang otoritatif, kuat, dan tidak melindungi korps sangat diperlukan justru untuk kebaikan hakim sendiri, karena pengawasan seperti itu akan mengembalikan kepercayaan publik kepada dunia peradilan; 2. Pelanggaran terhadap hak dan ketentuan yang bersifat fundamental dan tertulis, seperti pelanggaran terhadap undang-undang atau hukum acara, dapat dipertimbangkan dengan kuat sebagai pelanggaran perilaku, karena sebuah bentuk kealpaan atas pengetahuan dasar yang dipastikan seluruh hakim mengetahuinya merupakan hal yang tidak bisa diterima; 3. Diskresi yang diambil hakim tetap memiliki batasan, pada saat seorang hakim mengambil inisiatif diskresi yang cenderung menyimpang aturan, sementara saat yang sama rata-rata hakim tidak akan melakukan hal tersebut, maka perbuatan hakim yang mengambil resiko diskresi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai pelanggaran perilaku; 4. Tidak semua bentuk legal error/teknis yudisial bisa dipandang sebagai bentuk perbuatan yang murni sebagai hal yang hanya dapat ditempuh upaya hukum terhadapnya. Situasi, motif, unsur kesengajaan, dst tetap harus dipertimbangkan sebagai bagian mencari itikad sebenarnya dari hakim yang memutus, pada seluruh kasus legal error jika dapat dibuktikan unsur itikad buruknya, maka pada level apapun perbuatan tersebut dapat ditarik pada ranah pelanggaran perilaku. 51
Pelaksanaan simposium internasional di auditorium KY, Jakarta Invited Plenary Talk Tanya Jawab Kelompok I Narasumber 1. Marla N. Greenstein (Executive Director of Alaska Commission on Judicial Conduct); 2. Julien Anfruns (Member of The Conseil d'Etat, France); Fasilitator Susi Dwi Hariyanti, S.H., LL.M., Ph.D. - Dosen Hukum Tata Negara Universitas Padjajaran Sesi I oleh Marla N. Greenstein; Pertanyaan 53
1. Apakah hakim di negara bagian Alaska mengeluarkan pernyataan yang tidak pantas cenderung kasar di dalam persidangan dapat dikategorikan pelanggaran perilaku? 2. Apa parameter untuk menentukan suatu pola pelanggaran atau pattern yang dapat dikategorikan pelanggaran tersebut teknis yudisial namun dapat dikatakan pelanggaran perilaku? 3. Kami mempunyai masalah terhadap rekomendasi kami yang ditolak oleh MA, terkait kasus adanya tidak tercantumnya keterangan saksi dengan sebenarnya sehingga pertimbangan dalam putusan tersebut menjadi error. Kami telah mengecek dalam Berita Acara Sidang dan saksi-saksi terkait memang terjadi kesengajaan menghilangkan keterangan saksi. Yang menjadi pertanyaan ialah bagaimana menurut Saudara terhadap kasus tersebut sehingga rekomendasi kami tidak ditolak lagi oleh MA dengan alasan teknis yudisial atau legal error? 4. Di KY kami melakukan pemantauan persidangan secara tertutup dan terbuka, apakah di KY Alaska juga melakukan hal tersebut? 5. KY dengan MA ini masih memiliki perbedaan pandangan terhadap teknis yudisial, saya dalam kesempatan ini ingin membantu kedua lembaga ini untuk memiliki kesepahaman diantara kedua lembaga ini. Apakah Saudara mempunyai saran untuk kami terkait permasalahan ini? 6. Bagaimana sistem pembinaan terhadap hakim di Alaska agar mereka tidak melakukan pelanggaran? 54
Jawaban 1. Jika ada pelanggaran oleh hakim dengan mengeluarkan pernyataan yang tidak pantas dikeluarkan di persidangan, kami melihat apakah pelanggaran tersebut merupakan suatu pola yang disengaja, jika hanya 1 (satu) kali kami akan hanya menegur saja, namun jika sudah berulang-ulang dan ada suatu pola yang disengaja maka kami akan menindak lebih tegas lagi. 2. Paramater untuk menentukan suatu pola pelanggaran dengan parameter kalau itu hanya satu kali saja maka itu belum cukup, namun kalau sudah 4 (empat) kali dalam setahun maka semua anggota KY yang lain sudah cukup yakin kalau itu suatu pola pelanggaran yang dilakukan oleh hakim. 3. Saya tidak begitu paham dengan sistem hukum di negara anda, namun terhadap pertanyaan anda saya akan memberi solusi bagaimana anda dapat mengumpulkan bukti-bukti terkait dan adanya kesengajaan bahwa hakim mengabaikan keterangan saksi. Dalam sistem kami jika kami berhasil membuktikan adanya unsur kesengajaan hakim dalam membuat pelanggaran, MA kami pasti akan setuju walaupun hakim beralasan dengan kemandirian hakim. 4. Kami melakukan perekaman persidangan secara acak saja, untuk memantau persidangan. 5. MA di negara kami akan sangat malu jika memiliki hakim yang sengaja melakukan pelanggaran hukum acara, dengan demikian MA kami sangat men-support keberadaan kami. 6. Bahwa di dalam sistem kami, ada suatu pembinaan untuk hakim yang baru dengan cara hakim senior akan menasehati hakim yang masih baru, dan hakim yang masih baru akan mendengarkan hakim yang senior. 55
Sesi II Julien Anfruns Pertanyaan: 1. Apakah di Perancis ada perbedaan waktu untuk pemanggilan perkara dinilai dari jarak tempat tinggal para pihak? Di PN Jakarta Utara ada jangka waktu kalau para pihak di luar kota diberi waktu untuk pemanggilan para pihak selama dua minggu sedangkan untuk yang di luar negeri bisa dikasih waktu tiga bulan? 2. Apakah di Perancis ada pengawasan terhadap penundaan sidang? Di Indonesia ada pengawasan dari internal yang mengharuskan suatu perkara harus sudah diputus dalam waktu enam bulan, apabila kami mengadili lebih dari enam bulan maka kami akan ditindak oleh atasan. 3. Ada kasus juga seorang hakim tidak mau mengadili kasus yang sama dikarenakan setelah menangani suatu kasus hakim tersebut diancam oleh salah satu pihak, contoh kasusnya hakim menangani kasus cerai. Namun, salah satu pihak tidak menjalani hukuman untuk menafkahi istrinya sehingga istri tersebut meminta uang nafkah kepada hakim dengan alasan perkara suami tidak memberi nafkah dan hal tersebut diakibatkan oleh hakim. Dan pada akhirnya dikarenakan hal tersebut sang hakim tidak pernah ditugaskan sebagai hakim ketua dalam kasus yang sama. Jawaban 1. Pada umumnya tidak ada perbedaan namun ada juga pengecualiannya. Perihal tergantung pada hakimnya untuk menentukan agenda sidang selanjutnya. Setiap persidangan di setiap negara hampir sama, ada fase ini semua 56
persiapan, mendengarkan keterangan dan seterusnya. Jadi pada persidangan diserahkan kepada pihak kapan akan datang ke persidangan tetapi ada juga pengecualian. Di Perancis ada kota Paris metropolis ada juga yang berlokasi jauh dari Perancis seperti di Samudera Atlantik, jadi untuk mereka yang berlokasi jauh dari Paris dan ingin melaporkan ke MA maka akan diberikan waktu yang lebih lama untuk menyiapkan laporannya. Biasanya kami memberi waktu dua bulan dan bisa diperpanjang apabila para pihak memerlukan waktu tambahan. Tetapi apabila melapor ke Pengadilan Negeri, disana tidak ada pengecualian. 2. Tentang penundaan, kami menganggap apabila putusan diambil secara cepat itu tidak bagus karena itu akan merugikan terdakwa atau pemohon maka kami akan memastikan para pihak memiliki waktu yang cukup. Ketika pengadilan mengatakan persidangan akan berakhir, tetapi terkadang ada unsur baru yang diajukan ke pada saat persidangan akan berakhir maka anda dapat membuka kembali persidangannya, lalu memberikan waktu yang lebih untuk perkara tersebut. Jadi kami tidak mempunyai batasan apakah suatu perkara harus diselesaikan dalam tiga bulan atau enam bulan. Tetapi kami punya unsur darurat untuk perkara- perkara yang sangat penting agar segera diputus. Contohnya kasus pemilu, yang hasil pemilunya disengketakan maka hakim harus memutus sesegera mungkin sehingga hakim dapat membatalkan hasil pemilu dan dapat memberikan para kandidat untuk melakukan pemilu yang baru. Dan semua hal tersebut tergantung pada kondisi yang terjadi. 3. Di Eropa dan berbagai negara lain, di Perancis, secara sukarela meratifikasi konvensi HAM. Konvensi ini dilindungi dewan internasional yaitu Dewan HAM dan dalam konvensi ini pada Pasal 6 paragraf 1 disebutkan bahwa negara Eropa harus 57
memiliki pengadilan yang adil dan tanpa penundaan yang tidak masuk akal dan apabila warga Perancis merasa hak mereka dilanggar pada persidangan maka warga Perancis dapat melaporkan kepada Mahkamah HAM Eropa atas dasar pengadilan Perancis terlalu lama memutus suatu perkara. Sesi III Pertanyaan 1. Di Indonesia kadang-kadang banyak pihak yang berperkara sehingga bisa menyebabkan salah satu pihak tidak hadir yang mengakibatkan sidang ditunda. Di Perancis dan Alaska, apakah ada ketentuan tentang penundaan sidang dan apakah bisa melanjutkan sidang tanpa ada hadirnya salah satu pihak? 2. Bagaimana di Alaska dan Perancis bagaimana hakim melakukan selingkuh karena tindakan tersebut dilakukan di kehidupan pribadi bukan di kehidupan profesional hakim? Jawaban 1. Julien Anfruns Di Perancis, kami tidak memiliki ketentuan seperti itu karena pengadilan atau hakim dapat menunda sidang tetapi apabila di persidangan dan sudah dilakukan pemanggilan kepada para pihak. Hakim tidak ada kewenangan untuk menunda sidang tersebut. Jadi hakim dapat melanjutkan persidangan dengan adanya kehadiran para pihak atau tidak. Terkadang ada situasi ada pihak yang tidak dapat hadir di persidangan tetapi pada perkara pidana jarang hal tersebut terjadi. Apabila perkaranya bermasalah dan pemohon dituduh melakukan penghinaan dan dapat juga dihukum maka dapat dilakukan penundaan. Jadi pada intinya saya harus memastikan situasi 58
di setiap perkara sebelum memutus perkara apakah bisa ditunda atau tidak, tetapi pada umumnya hakim tidak perlu menunda sidang. Marla N. Greenstein Sementara di Alaska ada suatu kasus yang kondisinya sama yang dianggap kasus teknis yudisial, yaitu perkara perceraian dimana suami tidak tinggal di Alaska, dan istri memiliki pengacara dan persidangan akan memutuskan apakah suami mempunyai hak untuk mengunjungi anak atau tidak. Kemudian pengacara menyampaikan kepada pengadilan bahwa ia telah mencoba menghubungi si suami namun tidak mendapat balasan sehingga kemudian hakim melanjutkan persidangan tanpa kehadiran si suami. Ternyata si suami mengetahui hal tersebut dan mengatakan bahwa si pengacara menghubungi dia di alamat yang lama jadi dia tidak pernah mendapat pemanggilan sidang. Sehingga atas kasus tersebut kami harus memutus apakah hakim melakukan pelanggaran perilaku atau tidak karena hakim tidak memeriksa lebih lanjut apakah si suami telah dipanggil secara patut atau tidak. Tetapi KY kami memutuskan bahwa pengacara yang salah karena pengacara telah memberikan informasi kepada hakim bahwa surat panggilan sudah diberikan. 2. Julien Anfruns Di Perancis, setiap hakim mempunyai kebebasan dalam kehidupan pribadinya. Di Perancis ketika hakim melakukan langsung dianggap selingkuh, hakim melakukan pelanggaran hukum. Tetapi berbeda apabila hakim tersebut mempunyai pacar dari bawahannya sendiri dan ternyata pacarnya tersebut mempunyai masalah, dan tersebut tidak 59
hakim tersebut yang mengadili permasalahan tersebut. Jadi masalah tersebut bukan masalah selingkuh saja, karena juga berkaitan dengan kehidupan pribadi dan kehidupan profesional. Bagi kami itu adalah pelanggaran perilaku. Selanjutnya, di negara kami, KY selalu melihat dampak dari kasus perselingkuhan. Apabila perselingkuhan tersebut diketahui media massa dan membuat dampak negatif yang sangat besar kepada kehakiman kami, maka kami akan mempertimbangkannya. Marla N. Greenstein Di Alaska, perselingkuhan sebagai pelanggaran perilaku yang perlu kami periksa. Namun kami ada contoh kasus suatu hubungan yang menciptakan konflik lain dimana seorang hakim berselingkuh dengan jaksa penuntut umum pada perkara yang sedang ia tangani. Jadi pelanggarannya bukan di perselingkuhannya tetapi mereka mempunyai hubungan rahasia yang menciptakan konflik pada tugas hakim. tidak dianggap Tanya Jawab Kelompok II Narasumber 1. Margaret Beazley AO (Mrs. The Honourable Justice, President of NSW Court of Appeal, Official Member of Judicial Commision of New South Wales, Australia) 2. James D. Gingerich (Director, Arkansas Supreme Court Administrative Office) 60
Fasilitator Andri Gunawan - Indonesian Legal Rountable (ILR) Sesi I Pertanyaan 1. Poin dari Mrs. Margaret Beazley AO adalah apa yang dimaksud dengan pelanggaran perilaku, yakni misalnya hakim tidak konsisten dalam memutus perkara. Contoh kasus, dalam konteks perkara yang jenisnya sama namun diputus dua hal yang berbeda. Apakah dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran perilaku? Jika ya, sanksinya apa? 2. Pandangan MA terkait eksaminasi putusan adalah putusan tersebut harus berkekuatan hukum tetap dulu, baru bisa dilakukan eksaminasi. Namun, ketika suatu produk putusan itu dapat diakses oleh publik maka sudah menjadi ranah publik, dan siapapun dapat berkomentar atau mengambil peran atas putusan dimaksud. 3. Organisasi KY itu apa? Kalau terjadi kesalahan hakim, mekanismenya kenapa langsung kepada KY? Di sana otoritasnya diberikan kepada negara atau tidak? Diceritakan oleh Australia, anggaran KY sebagian besar disalurkan kepada pendidikan. Untuk siapa sasaran pendidikan itu? Hakim atau publik? Yang terjadi di Indonesia, KY punya anggaran, sementara Mahkamah Agung punya sumber daya manusia, jadi kami ada kerjasama, misalnya pelatihan tentang mediasi atau ekonomi syariah, dan yang menentukan siapa orang- orang peserta pendidikan adalah MA. Kalau pendidikan untuk publik, MA itu lembaga kehakiman. 61
Jawaban 1. James D. Gingerich Saya akan ambil satu pertanyaan yang sedikit lebih mudah untuk saya jawab, tadi pagi sudah ada beberapa penjelasan mengenai program pendidikan di New South Wales, saya akan menjelaskan bagaimana itu dilakukan di Arkansas. Saya ingin menjelaskan bahwa pelatihan baik untuk pengacara, advokat maupun hakim itu wajib mendapatkan pendidikan yang berkelanjutan. Saya sebenarnya tidak bekerja untuk KY di Arkansas, saya bekerja di kantor administrasi dari MA, dan sebagai tanggung jawab saya itu adalah untuk memberikan atau menyelenggarakan pendidikan hukum, jadi saya memang punya pegawai yang melakukan pendidikan hukum. Kami memang memanfaatkan direktur juga anggota dari KY sebagai pengajar. Biasanya mereka mengajar Kode Etik dan Perilaku. Untuk pendanaan pendidikan datang dari MA. MA membiayai pemprograman dan sehingga semua hakim itu bisa hadir dan mereka menfasilitasi hakim-hakim itu untuk memenuhi kewajibannya untuk menempuh pelatihan sejumlah jam tertentu setiap tahun. 2. Margaret Beazley AO Para hakim di Australia menganggap diri mereka sudah pintar, sehingga tidak ada kewajiban untuk menempuh pendidikan profesional. Pendidikan profesi hakim ini sifatnya sukarela. KY mengambil peran untuk ini adalah karena hakim tidak ingin dihakimi. Ketua MA saat itu cerdas dan memahami bahwa agar konsep KY ingin diterima adalah dengan melekatkan peran pendidikan. Jadi, pada saat itu mendirikan KY adalah suatu gagasan yang radikal karena 62
memiliki fungsi sebagai lembaga pengawasan sekaligus menyelenggarakan pendidikan bagi profesi hakim. Sdr. Murali Sagi adalah Wakil Direktur dari KY, ia punya gelar hukum tapi juga seorang sarjana teknik komputer. Sdr. Murali Sagi memiliki gagasan bagus terkait metodologi dan teknologi untuk memajukan profesi hakim. Sdr. Murali Sagi sudah mempelajari bahwa dari jumlah pengaduan yang masuk ke KY berkurang dan pelanggaran perilaku dari hakim berkurang. Sebelumnya, ada beberapa orang oknum hakim yang kasar, suka merundung, dan suka mengejek, namun perilakunya sudah berubah setelah para hakim tersebut diberikan konseling dan pelatihan sehingga akhirnya para hakim tersebut memahami bahwa ia dapat dilaporkan jika berperilaku buruk. Terkait permasalahan inkonsistensi putusan. Ada contoh kasus seorang hakim diberikan sanksi karena telah menjatuhkan hukuman yang tidak konsisten. Hakim tersebut menjatuhkan hukuman pidana ringan kepada seorang terdakwa karena ia merasa si terdakwa tidak layak dijatuhkan hukuman pidana yang berat atau lama. Dari keseluruhan perkara yang pernah ia tangani, sejumlah 21 (dua puluh satu) perkara diajukan upaya hukum banding, dan hakim tingkat banding selalu menjatuhkan putusan yang memperberat hukuman pidana si terdakwa, karena hakim tingkat banding merasa hukuman pidana terhadap terdakwa terlalu ringan. Sebenarnya kasus ini adalah hakim telah menjatuhkan hukuman yang konsisten namun terlalu ringan. Saat itu lembaga KY belum didirikan. Ada contoh kasus lain, sorang hakim diadukan karena di dalam persidangan ia telah memberikan komentar terhadap seorang korban kasus tindak pidana seksual. Hakim tersebut berkomentar yang pada intinya meremehkan kekerasan yang 63
dialami korban. Saat kami memeriksa pengaduan tersebut, ternyata benar komentar-komentar itu diucapkan oleh si hakim, dan kami menemukan fakta bahwa ternyata hakim ini telah beberapa kali diadukan. Ketika seorang hakim berulang kali diadukan, maka kami akan menanggapi serius pengaduan tersebut dan mungkin akan meneruskan pengaduan tersebut kepada Divisi Perilaku, kemudian kepada Gubernur dan Parlemen. Jika seorang hakim terus menerus tidak mau melaksanakan suatu prinsip hukum misalnya, hal tersebut merupakan pelanggaran perilaku. Sesi II Pertanyaan 1. Inkonsistensi yang saya maksud tidak hanya dalam konteks amar putusan yang dijatuhkan, tetapi argumentasinya. Bayangkan argumentasi yang diputarbalikkan. Contoh kasus lain, argumentasi hukum sama, namun putusannya berbeda. Berdasarkan penelitian yang saya lakukan, hal ini dilakukan oleh hakim agung. 2. Saya ingin memastikan penjelasan dari James D Gingerich, apa indikasi untuk membedakan antara misconduct dan legal error, dan bagaimana jika perkaranya tidak dapat diajukan upaya banding di pengadilan yang lebih tinggi jika perkaranya bukan misconduct? Jawaban 1. Margaret Beazley AO Saya rasa itu belum cukup kuat untuk dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran perilaku. Berapa hakim yang duduk 64
di majelis? 3 (tiga) orang hakim. Menurut pendapat saya, ini adalah permasalahan sistem yang ada di MA. Ini adalah permasalahan yurisprudensi, yang kedua adalah preseden. Jika pengadilan menetapkan suatu prinsip, maka harus diikuti oleh pengadilan di bawahnya, namun jika pengadilan mengeluarkan prinsip hukum maka pengadilan di bawahnya harus mengeluarkan prinsip hukum yang sama dalam kasus yang serupa, dan jika tidak dilakukan maka mereka tidak memiliki disiplin. Jabatan saya sekarang adalah Ketua Pengadilan Tinggi. Contoh kasus, pada masa sebelum saya menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi, pernah terjadi di pengadilan banding, atas satu perkara majelis hakim yang terdiri dari 3 (tiga) orang pada menetapkan prinsip A, kemudian majelis hakim yang sama menetapkan prinsip B untuk perkara yang serupa. Bagi saya itu adalah permasalahan yurisprudensi. Dalam perkara serupa, jika ada yang ketiga kalinya, kami akan mencoba memeriksa perkara tersebut dengan majelis hakim yang terdiri dari 5 (lima) orang. Ini mengenai disiplin. Bagi saya, kita harus bersikap profesional, dan untuk menjadi peradilan yang profesional harus memantau peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi. Perlu ada diskusi antara para hakim senior atau MA untuk memantau putusan-putusan terdahulu (yurisprudensi). Atas dasar itu pula, database pemidanaan itu penting kontribusinya. Di pengadilan pidana ada 60 (enam puluh) orang hakim, dan mereka masing-masing akan mendapatkan perkara yang berbeda. Bagaimana hakim yang satu mengetahui apa yang diputus oleh hakim yang lain. KY mengambil semua kasus yang pernah diputus pengadilan dan memakai program tentang pemidanaan, namun hakim tentu saja dilarang untuk mengandalkan statistik semata, namun paling tidak hal ini dapat membantu agar hukuman pidana yang dijatuhkan konsisten. 65
2. James D. Gingerich Jika perkaranya adalah perkara yang dapat dibanding, maka perkara itu harusnya diselesaikan dengan cara banding, tidak dengan dilaporkan ke KY. Saya bisa menyampaikan dua persoalan yang sering diadukan yang berkenaan dengan inkonsistensi, pertama pengadilan banding yang menangani itu punya 12 hakim tetapi mereka memeriksa perkaranya dalam majelis tiga orang. Mereka semuanya bertemu pada saat yang sama, yang membuat ada empat sidang paralel yang berlangsung. Hal ini seringkali terjadi. Buat kami, kasus seperti ini bukan sebuah pelanggaran perilaku. Kemudian berkaitan dengan sejauh mana komisi ini harus mengintervensi, apabila ada proses banding di saat yang sama juga aduan mengenai pelanggaran perilaku ke KY. Praktek di kami biasanya proses bandingnya harus jalan dulu hingga selesai. MA mungkin akan memutus bahwa dalam kasus tersebut ada dugaan pelanggaran perilaku lalu diserahkan ke KY sehingga diperiksa oleh KY. Jadi prakteknya di AS, kami selalu mendorong bandingnya selesai terlebih dahulu baru pemeriksaan dilakukan. Sesi III Pertanyaan 1. Dalam peradilan di Indonesia, relasi advokat dan jaksa tidak sama. Jaksa lebih dekat dengan hakim. Artinya kehormatan hakim terkadang dilewati. Banyak kejadian di Pengadilan Bandung, hakim sedang bersidang, jaksa bisa berbisik kepada panitera, lalu panitera ngobrol pada hakim. Seringkali dalam proses pidana, ketika teman-teman jaksa menyampaikan dakwaan, didengar semuanya. Tetapi ketika advokat 66
menyampaikan pembelaan, hakim cukup mengatakan intinya saja, dalil tidak usah dijelaskan. Bagaimana kondisi peradilan di Amerika dan Australia? Apakah kita berbicara di ujung proses putusan, atau ternyata perilaku di persidangan menjadi hal yang tidak terpisahkan. Kalau di proses banding apakah perilaku hakim secara sosial dekat dengan jaksa mempengaruhi putusan ataukah ada proses yang lain? Apakah di Amerika atau di Australia jaksa juga bisa kontrol ke hakim, kalau mau sidang berbisik ke panitera, karena relasi yang demikian pada akhirnya mempengaruhi putusan? 2. Tugas KY salah satunya adalah menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Ketika posisi hakim sebagai terperiksa dan dinyatakan bersalah akan diberi kesempatan mengajukan pembelaan di dalam Majelis Kehormatan Hakim. Sementara Majelis Kehormatan Hakim itu sifatnya terbuka, dalam putusan akhirnya belum tentu hakim tersebut diberhentikan. Jika dilakukan sidang yang terbuka untuk umum, bagaimana kehormatan hakim untuk mengadili perkara-perkara, dan nanti pasti akan dipertanyakan. Jawaban 1. James D. Gingerich Kami pernah punya kasus di negara bagian kami, laporan bahwa hakim dan itu punya hubungan yang lebih erat. Memang ada kekhawatiran bahwa asosiasi advokat menganggap hal ini menjadi suatu hal yang bisa mempengaruhi putusan. Biasanya ini perihal kalau dilaporkan, akan berkaitan dengan prinsip imparsialitas atau ketidakberpihakan.. jaksa 67
Di negara kami, KY sudah sangat membantu apabila ada hakim yang diserang secara verbal. KY selalu hadir untuk menjelaskan alasan-alasan hakim tidak bisa menjawab/ merespon dan perilaku yang menyerang hakim. Contohnya seorang anggota parlemen/legislator di negara bagian menganggap bahwa seorang hakim membuat putusan-putusan yang buruk berkaitan dengan anak-anak. Perihal ini, parlemen memanggil hakim untuk membuat rapat dengar pendapat umum dan bertanya kepada hakim alasan putusannya seperti itu. Namun yang terjadi, bukan hakim yang datang ke parlemen, melainkan Direktur KY yang justru hadir untuk menjelaskan alasan hakim itu tidak boleh hadir/tidak bisa hadir dan dijelaskanlah konsep dari kemerdekaan kehakiman. Hal ini sangat dihargai oleh hakim di negara kami. 2. Margaret Beazley AO Berkaitan dengan ada "serangan" baik verbal maupun nonverbal terhadap seorang hakim, KY New South Wales tidak akan masuk pada hal itu. Jika ada serangan fisik kepada hakim, maka akan diganggap sebagai penghinaan pengadilan (contempt of court), begitupun serangan verbal kami menganggap demikian. Orang tersebut akan dipenjara. Hakim itu biasanya menunggu sampai perkara penghinaan ini selesai dan orangnya akan dibawa ke sidang pengadilan dan dipenjara. Contoh kasus, ada seseorang yang memiliki website bernama kangaroo court. Orang ini berkomentar yang buruk terhadap 2 (dua) orang hakim. MA dan saya memikirkan bagaimana penanganan menyangkut permasalahan ini, dan biasanya 68
kami akan membiarkannya saja. Jika membawa kasus ini akan sangat banyak menyedot perhatian media. Ada lagi kasus di media sosial, seseorang mem-posting bahwa ada beberapa orang hakim, termasuk hakim agung, yang diduga pedofilia. Kami akan membiarkannya saja. Sekitar 18 (delapan belas) bulan yang lalu, terjadi serangan-serangan verbal terhadap seorang hakim yang sangat keji di media yang dilakukan oleh 2 (dua) orang wartawan. Serangan verbal tersebut menyangkut putusan yang dijatuhkan oleh seorang hakim, media sangat menyoroti hal ini. Kemudian MA menyelenggarakan gelar perkara yang dihadiri oleh politisi hukum, wartawan, serta perwakilan masyakarat, untuk menjelaskan proses pemeriksaan perkara yang terjadi di pengadilan. Kalau ada "serangan" terhadap hakim, maka Kejaksaan Agung yang akan bertindak mewakili hakim tersebut dan menyampaikan bahwa hakim itu tidak boleh dipanggil paksa dan memiliki kekebalan hukum. Tidak boleh hakim digugat atas pekerjaan yang ia lakukan di ruang sidang. 69
Foto bersama usai pelaksanaan simposium internasional di auditorium KY Hasil Simposium 1. Hasil Simposium untuk Masing-Masing Narasumber; Narasumber Hasil Dikusi Sukma Violetta a. Ada tiga hal yang bisa KY potret dari salah satu prinsip internasional yang telah dipelajari (Mt. Scopus International Standards of Judicial Independence), yaitu: 1) Pemberhentian hakim; 2) Standar perilaku hakim; 3) Badan independen. b. Untuk menemukan kejelasan garis batas pelanggaran perilaku dengan teknisi yudisial KY juga mempelajari doktrin. Terdapat empat hal yang KY temukan dalam mempelajari doktrin, yaitu: 1). Legal error = misconduct; 2). Diskresi termasuk pelanggaran perilaku hakim; 3). Pola legal error yang dapat dikenakan sanksi; 4). Legal error yang bersifat fatal. c. Terdapat dua pasal yang diatur dalam American Bar Association (ABA), yang bisa diadopsi di Indonesia dalam melakukan pengawasan hakim, yaitu: 1). angka 1, hakim harus menegakkan dan mendorong independensi, integritas dan imparsialitas pengadilan, dan harus menghindari perilaku yang tidak patut dan kesan ketidakpatutan; 2). angka 2, hakim dalam melaksanakan tugas-tugas di pengadilan haruslah tidak memihak, dengan sepenuh kemampuan dan gigih. d. Berbicara pada tataran praktek, KY di negara-negara bagian Amerika Serikat "menemukan" adanya pelanggaran legal error yang bisa bisa dikategorikan sebagai pelanggaran misconduct, diantaranya: 1). Intensional/perilaku buruk (bad faith); 2). Pola pelanggaran yang dilakukan oleh hakim (pelanggaran yang dilakukan secara berulang) "pattern"; 3). Kesalahan fatal/Egregious Legal Error. 71
H. M. Syarifuddin a. Persoalan perbedaan pendapat mengenai pelanggaran perilaku dan teknis yudisial seharusnya tidak lagi mengemuka; b. Hal ini dikarenakan persoalan itu telah "diselesaikan" dalam beberapa pasal yang terdapat dalam Peraturan Bersama MA dan KY Nomor 2/PB/MA/IX/2012 - Nomor 2/PB/P. KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; c. Adapun pasal-pasal yang kami maksud adalah: 1) Pasal 15; Dalam melakukan pengawasan MA dan KY tidak dapat menyatakan benar atau salahnya pertimbangan yuridis dan substansi putusan hakim; 2) Pasal 16; Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran terhadap Pasal 12 dan Pasal 14 yang merupakan implementasi dari prinsip berdisiplin tinggi dan prinsip bersikap profesional dilakukan oleh MA atau oleh MA bersama KY dalam hal ada usulan dari KY untuk dilakukan pemeriksaan bersama. 3) Pasal 17 ayat (1) Dalam hal KY menerima laporan dugaan pelanggaran kode etik yang juga merupakan pelanggaran hukum acara, KY dapat mengusulkan kepada MA untuk ditindaklanjuti. d. Sebagaimana bunyi pasal-pasal tersebut, MA menyarankan agar KY sebaiknya mengusulkan pemeriksaan bersama apabila dalam proses pengawasannya menemukan adanya dugaan pelanggaran KEPPH yang berkaitan dengan hukum acara. Marla N. Greenstein a. KY Alaska terdiri dari tiga orang hakim aktif, tiga pengacara dan tiga dari masyarakat umum. Sementara jumlah hakim di Alaska berjumlah hanya 75 hakim. Keberadaan KY di Alaska sekarang sudah sangat dihargai oleh hakim, walaupun awalnya sulit. Kepercayaan ini timbul karena para hakim mempercayai kompetensi KY untuk menangani pengaduan. Tugas KY Alaska terdiri dari 3 hal yaitu terkait dengan pendidikan hakim, dapat memberikan opini hukum kepada hakim, memberikan sanksi diseplin. b. Kode Etik adalah pedoman untuk memandu hakim dalam berperilaku menjalankan tugasnya sebagai hakim yaitu memutus, bukan sesuatu yang justru membatasi kemandirian mereka. c. Berikut adalah contoh-contoh yang termasuk dalam legal error dan misconduct: 1) Konflik kepentingan; 2) Berkomunikasi dengan para pihak; 3) Menyalahgunakan hukum acara; 4) Menunjukkan keberpihakan; 5) Berkata kasar di dalam sidang; 6) Gagal mengelola sidang. d. Untuk hal di atas, bisa dilakukan banding ataupun dilaporkan sebagai pelanggaran etik. Tetapi seringkali juga tergoda untuk memeriksa pengaduan legal error, tetapi ini tetaplah legal error yang bisa dibanding. e. Prinsip yang berlaku universal bahwa hakim harus punya kebebasan untuk memutus tanpa takut dihukum juga berlaku di Alaska. Seringkali masyarakat mengadukan hakim hanya untuk menekan hakim dalam memutus. Oleh karena itu Alaska Comission on Judicial Conduct punya daftar centang untuk mengoreksi atau memeriksa pengaduan. Daftar centang ini dibuat berdasarkan contoh kasus-kasus lama. f. Untuk bisa memeriksa pengaduan, dibutuhkan checklist seperti ini 1. Apakah pengaduan tersebut tentang putusan? 2. Apakah pengaduan tersebut melibatkan konflik kepentingan? 3. Apabila pengaduan tentang putusan, apakah terlihat keberpihakan dan lain-lain? 4. Apakah putusan bisa di banding? Tetapi ini bukan hal yang menentukan, tetapi KY akan menunggu hasil banding sebelumnya 5. Kalau termasuk legal error & etik, seberapa berat etiknya? 6. Melihat dulu seberapa berat kesalahannya? 7. Terkait proses banding, dilihat seberapa besar kerugian yang ditimbulkan. g. Di Alaska berlaku jika hakim muda berbuat kesalahan, masih bisa ditoleransi. Jika hakim tersebut sudah senior, maka hakim tersebut tidak boleh salah. h. Mekanisme pengaduan di Alaska adalah pengaduan dicatat (diperhatikan) lalu dilihat bagaimana indikasi pelanggaran perilaku harus berulang kali. Nanti ini yang menunjukan kesalahan hakimnya dan kemudian untuk meminta MA memeriksa tersebut. 72
James D. Gingerich a. Arkansas adalah negara bagian terakhir di AS yang mendirikan KY yaitu pada tahun 1988. Secara organisasi KY di Arkansas merupakan bagian dari MA yang bersifat ex-officio berisikan salah satunya hakim agung. Walaupun begitu KY di Arkansas merupakan lembaga yang independen. b. Konsep kemandirian kehakiman di AS ada 2 yaitu kemandirian dalam mengambil keputusan dalam menangani perkara dan kemandirian yudikatif untuk seluruh sistem peradilan dimana disitu terdapat kewenangan menangani masalah pelanggaran hakim. c. Aturan tentang legal error secara umum sama di hampir seluruh negara bagian di AS namun terdapat sedikit perbedaan di tiap negara bagian. d. Kode Etik Hakim dipandang bukan untuk mengatur hakim dalam memutus sebuah perkara. e. Legal error bukan merupakan kewenangan KY di Arkansas karena peran KY terbatas. f. Banyak pengaduan ke KY di Arkansas yang ditolak karena merupakan tugas pengadilan banding. KY di Arkansas memiliki kewenangan menolak pengaduan apabila bukan merupakan bagian tugas KY. g. Teknis yudisial tidak sama dengan pelanggaran perilaku karena merupakan kewenangan pengadilan banding. h. Pelanggaran yang tidak disengaja bukan merupakan pelanggaran perilaku. i. Hakim tidak boleh menggunakan independensinya untuk melanggar kode etik. j. Tidak semua teknis yudisial merupakan pelanggaran perilaku karena ada standar agar teknis yudisial bisa menjadi pelanggaran perilaku. Standar tersebut merupakan kesepakatan antara MA dengan KY, sehingga dengan ada kesepahaman batasan teknis yudisial tersebut KY menjadi lebih nyaman dalam memeriksa hakim. Julien Anfruns a. Sistem Perancis untuk kode etik hampir sama dengan negara lain, kita bisa mulai dengan definisi kemandirian, kemandirian bukan keistimewaan yang diberikan bukan hanya kepada hakim, kemandirian mengharuskan hakim untuk menegakan hukum tanpa khawatir untuk harus menyenangkan otoritas manapun. b. Bagaimana sistem ini bekerja? Pertama harus ada dasar hukum, dalam konstitusi Perancis, Presiden memiliki kewajiban untuk meneggakan independensi peradilan dibantu ketua MA, namun tidak memberikan imunitas pada hukum. Pada 1998 telah ada statuta hakim, musim panas lalu telah ada aturan tentang etik hakim jadi walau anda sudah bukan hakim namun karena tugas anda sebelumnya masih terikat aturan tersebut. c. Jadi KY adalah sebuah ekstensi dalam peradilan banding yang merupakan kelanjutan banding. Ada 2 kelompok perilaku hakim, perilaku dalam kehidupan pribadi dan kehidupan profesional. d. Misal hakim memiliki perilaku sering mabuk dan mempengaruhi kehidupan profesional maka dapat dimasukan pelanggaran perilaku. Ketika ada kasus yang ditayangkan di media dan ada pernyataan yang merupakan pelanggaran kerahasiaan dan ini merupakan masuk kategori pelanggaran perilaku. e. Ada juga perkara yang lebih sulit terkait keberpihakan, beberapa contoh misal hakim memiliki hubungan dengan salah satu tergugat kemudian hakim terekam menerima uang, maka fakta ini dilihat masyarakat apakah hakim memiliki imparsialitas. f. Ada isu soal legalitas untuk kasus ini cukup rumit karena ada kesalahan penerapan hukum dan pelanggaran hukum acara, kita harus lihat agar kemandirian hakim tidak terlalu terbebani. Dan harus dilihat apakah bisa dibanding karena merupakan wewenang peradilan tingkat banding. 73
Margaret Beazley AO a. Negara bagian New South Wales di Australia adalah satu-satunya negara bagian yang memiliki KY. KY NSW yang didirikan pada tahun 1986 merupakan badan yang mandiri, bukan bagian dari eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, dan mempunyai peraturan perundang-undangan sebagai dasar kerjanya. b. Komposisi anggota KY terdiri dari 3 unsur yaitu hakim, pengacara dan masyarakat. c. Mempunyai 2 fungsi utama yaitu fungsi pengawasan dan pendidikan. d. Pengaduan yang masuk ke KY dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. pengaduan yang tidak benar (akan langsung dikesampingkan), 2. pengaduan serius dan 3. pengaduan tidak serius. e. Sebesar 80% anggaran KY dipergunakan untuk pendidikan hakim f. Salah satu program pendidikan yang dilakukan oleh KY adalah telaah pemidanaan pada kasus-kasus pidana, yang bertujuan membantu dalam hal konsistensi pemidanaan. g. Komite pendidikan bekerjasama dengan KY membahas persoalan hukum yang perlu menjadi mata didik h. Di NSW, ketika ada pihak yang merasa tidak puas dengan hasil persidangan maka ada dua cara yang bisa ditempuh yaitu melalui upaya banding atau pengaduan ke KY. i. KY hanya akan bertindak apabila ada pengaduan, dan MA tidak melibatkan diri dalam proses penyelesaian pengaduan kepada KY. j. Kelebihan dan kekurangan melalui upaya banding atau pengaduan ke KY: Kelebihan banding: Hakim pengadilan tingkat banding dapat memerintahkan pemeriksaan ulang, dan berkas banding tersebut dapat diakses oleh publik Kekurangan banding: 1. hakim pada tingkat banding harus memeriksa perkara dari awal 2. tidak akan ada upaya yang dilakukan terhadap hakim yang melakukan kesalahan, karena kesalahan tersebut sudah diperbaiki oleh hakim pengadilan tingkat banding. Kelebihan pengaduan ke KY: 1. merupakan jalur untuk pengaduan perilaku hakim 2. jika pengaduan terbukti, pejabat pengadilan dapat memberikan sanksi dan konseling 3. setiap hakim dapat diadukan sehingga dapat menjadi suatu pengingat (self reminder) bahwa mereka dapat diadukan 4. membantu memberi bantuan medis apabila hakim yang dilaporkan ternyata sakit Kekurangan pengaduan ke KY: 1. KY tidak melakukan penyidikan atas inisiatif sendiri melainkan berdasarkan adanya pengaduan yang masuk, dan Mahkamah Agung tidak melibatkan diri dalam proses penyelesaian pengaduan kepada KY 2. tidak ada proses banding atas keputusan KY 3. pengaduan dirahasiakan oleh KY, namun pelapor bisa mengatakan ke media mengenai hal tersebut. 2. Catatan Hasil Simposium a. Terdapat 3 (tiga) hal yang bisa kita peroleh dari Mt. Scopus International Standards of Judicial Independence, yang terkait dengan pengawasan: 1) Pemberhentian hakim; 2) Standar perilaku hakim; 74
3) Badan independen. b. Ada tiga poin yang menjadi batas teknis yudisial dan pelanggaran perilaku, yaitu: 1) Intensional/perilaku buruk (bad faith); 2) Pola pelanggaran yang dilakukan oleh hakim (pelanggaran yang dilakukan secara berulang) "pattern"; 3) Kesalahan fatal/egregious legal error. c. Dalam melakukan pengawasan MA dan KY tidak dapat menyatakan benar atau salahnya pertimbangan yuridis dan substansi putusan hakim; d. terhadap Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Pasal 12 dan Pasal 14 yang merupakan implementasi dari prinsip berdisiplin tinggi dan prinsip bersikap profesional dilakukan oleh: 1) MA; atau 2) MA bersama KY dalam hal ada usulan dari KY untuk dilakukan pemeriksaan bersama. e. Peran pengadilan banding dan kasasi sangat penting dalam mengatasi persoalan yang ditimbulkan akibat jelasnya garis batas antara legal error dan tidak misconduct. Hal ini dikarenakan legal error seharusnya dibawa dan diselesaikan melalui upaya hukum, banding dan kasasi dan upaya hukum lainnya. 75