Vol. 6, No. 4, June 2024 DOI: Received: 20 Mei 2024, Revised: 27 Mei 2024, Publish: 4 Juni 2024 Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Tanpa Adanya Jaminan Yoliandri Nur Sharky1, Gunawan Djajaputra2 1 Universitas Tarumanagara, Indonesia Email: 2 Universitas Tarumangaara, Indonesia Email: Corresponding Author: Abstract: Default is non-fulfillment of an obligation or obligation carried out by parties who are mutually binding. In the case of a cooperation agreement, it is often one of the parties that does not carry out the achievements as agreed. Default is carried out through several stages, namely a warning or subpoena which if there is no response then it can go to the court stage. In the case raised in the Supreme Court Decision Number 1386K/PDT/2020, that the Abdurrab Foundation committed an act of default in an agreement with PT Karya Metropolitan Utama because the Foundation did not fulfill its achievements and broke a promise. The research method used in this study uses normative juridical methods using secondary data. Then the results of the study stated that the judge's decision in granting part of the plaintiff's lawsuit was in accordance with the law and there was no deviation in deciding a case. Keywords: Default, Decision, Judge's Consideration Abstrak: Wanprestasi merupakan tidak terpenuhinya suatu kewajiban maupun kelalaian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang saling mengikatkan. Dalam hal suatu perjanjian Kerjasama seringkali salah satu pihak yang tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang harus diperjanjikan. Wanprestasi dilakukan melalui beberapa tahap yaitu adanya sebuah peringatan maupun somasi yang apabila tidak ada tanggapan maka dapat ke tahap pengadilan. Dalam kasus yang diangkat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386K/PDT/2020, bahwa Yayasan Abdurrab melakukan perbuatan wanprestasi dalam suatu perjanjian dengan PT Karya Metropolitan Utama karena Yayasan tersebut tidak memenuhi prestasinya dan ingkar janji. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan menggunakan data sekunder. Kemudian hasil penelitian menyatakan bahwa putusan hakim dalam mengabulkan sebagian gugatan penggugat telah sesuai dengan UndangUndang dan tidak ada penyimpangan dalam memutus suatu perkara. Kata Kunci : Wanprestasi, Putusan, Pertimbangan Hakim 9825 | P a g e
Vol. 6, No. 4, June 2024 PENDAHULUAN Dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, manusia harus mentaati peraturan dan norma hukum yang berlaku di masyarakat oleh karena itu pemerintah juga mengupayakan terwujudnya hukum yang berkeadilan dan memberikan kesejahteraan bagi warga negara. Manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari interaksi dengan sesama manusia lainnya dimana dalam berinteraksi terkadang timbul sebuah konflik dengan manusia lainnya. Konflik tersebut dapat terjadi jika ada ketidakcocokan antara satu dengan yang lain, terjadinya pelanggaran atas hak orang lain, dan sebagainya (Pradnyawati, P. dan Laba, I.N, 2018). Hukum perjanjian sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia baik hubungan antara individu dengan individu maupun individu dengan badan hukum yang menimbulkan adanya suatu Kerjasama. Kerjasama merupakan salah satu contoh hubungan hukum atau perbuatan hukum yang menimbulkan dengan pasti suatu hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban biasanya dicatat dalam dokumen atau surat Perjanjian. Dalam Pasal 1338 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata dikatakan: "semua perjanjian yang dibuat menurut hukum adalah sah. Hukum bagi mereka yang membuatnya." Sehingga dalam membuat produk perjanjian yang mengandung asas kebebasan juga tetap saja tidak boleh melanggar syarat syah dalam perjanjian. Yang dimaksud dengan perikatan adalah suatu hubungan hukum yang terjadi antara pihak yang satu maupun pihak yang lain dimana pihak yang satu mempunyai hak untuk menuntut hal dari pihak yang lainnya dan pihak tersebut memiliki kewajiban untuk memenuhi tuntutannya tersebut. Sesuatu yang dapat dituntut yakni hak yang disebut sebagai prestasi. Prestasi berdasarkan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan atau untuk tidak berbuat sesuatu (Subekti, 1979). Suatu perikatan yang telah disepakati kedua belah pihak dan tekah saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian harus dilaksanakan dan tidak boleh diingkari. Yang menjadi konsep atau prinsip dari perjanjian adalah mewujudkan atau melakukan hal yang telah disepakati yang ada dalam perjanjian tersebut. Tidak hanya itu saja, pemenuhan prestasi juga sebagai hal penting dalam melaksanakan suatu perjanjian. Adapun bentuk dari prestasi juga telah diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdata yaitu memberi sesuatu, berbuat/melakukan sesuatu dan tidakberbuat sesuatu, dengan syarat prestasi tersebut harus diperkenankan, harus tertentu atau dapat ditentukan dan harus mungkin dilaksanakan.Jika seseorang telah ditetapkan prestasi sesuai dengan perjanjian itu, kewajiban bagi pihak-pihak untuk melaksanakan atau jika tidak memenuhi atau melaksanakan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku maka disebut wanprestasi. Menurut Wirjono Prodjodikoro, wanprestasi berarti ketiadaan suatu prestasi, dan prestasi dalam suatu hukum perjanjian berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian" (Wirjono Prodjodikoro, 1974). Akibat yang ditimbulkan jika pihak melakukan wanprestasi adalah harus melakukan ganti rugi, hal ini bisa timbul karena pihak yang satu melakukan suatu kelalaian sehingga hal yang diperjanjikan rusak atau hilang. Pihak yang dirugikan bisa menuntut ganti rugi dengan memberi sebuah peringatan terlebih dahulu. Di dalam pasal 1246 KUHPerdata, yang terdiri dari tiga macam, yaitu: biaya, rugi dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran atas pengongkosan yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh kreditur sedangkan bunga adalah segala kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau yang sudah diperhitungkan sebelumnya. Ganti rugi dihitung dalam bentuk uang yang mana hal ini untuk menghindari kesulitan dalam penilaian jika harus diganti dengan cara lain. kemudian yaitu terjadinya pembatalan perjanjian atau perjanjian tersebut batal demi hukum. Dalam kasus yang penulis angkat yaitu dalam putusan Nomor 1386K/PDT/2020, YAYASAN ABDURRAB melakukan perjanjian kerja sama dengan PT. KARYA 9826 | P a g e
Vol. 6, No. 4, June 2024 METROPOLITAN UTAMA guna melakukan pembangunan sebuah Gedung dalam estimasi waktu kerja 240 hari kalender dimana tahap pembangunan tersebut terdapat kendala yang berpengaurh terhadap waktu yang ditentukan karena terjadinya problem seperti curah hujan tinggi sehingga penimbunan terlambat, tidak tersedianya mesin tiang pancang pess. Atas kendala tersebut Pihak PT. KARYA METROPOLITAN UTAMA mengikuti rapat dan mempresentasikan permaslaahan tersebut dan Yayasan juga memberikan peluang untuk mengadakan rapat secara intern untuk membahas pekerjaan tersebut dan Yayasan tersebut melakukan pemutusan kontrak kerja dengan PT tersebut dengan alasan waktu kerja yang terlambat selain itu akan membahas akibat hukum wanprestasi perjanjian kerja tanpa jaminan dan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang tanpa jaminan. METODE Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normative. Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan menelahaah teori-teori, konsep-konsep,asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mencari dan mempelajari buku-buku dan peraturan perundangundangan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) sedangkan bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperi buku, jurnal hukum, artikel hukum dan putusan pengadilan. Kemudian dilakukan analisis dengan metode analisis kualitatif, yaiutu metode analisa dengan melakukan analisis terhadap putusan yang berkaitan dengan rumusan masalah(Suardi, 2017). HASIL DAN PEMBAHASAN Setelah menganalisis permasalahan dan pertimbangan hukum dalam kasus wanprestasi antara PT Karya Metropolitan Utama dengan Yayasan Abdurrab, terdapat beberapa aspek penting yang perlu dibahas lebih lanjut. Pertama-tama, perlu dicermati bahwa Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, pengertian perjanjian sendiri adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dapat ditarik kesimpulan dari formulasi Pasal tersebut bahwa perjanjian yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah jenis perjanjian yang menciptakan kewajiban atau kewajiban hukum (perjanjian yang mengikat atau obligatoir) (Satrio, 2001). Karena itu, penting bagi kedua belah pihak untuk memahami dengan baik isi perjanjian yang dibuat sebelum menandatanganinya. Pada kasus yang dibahas, terjadi wanprestasi karena PT Karya Metropolitan Utama tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang telah dibuat dengan Yayasan Abdurrab. Dalam pengertiannya, wanprestasi adalah ketidakpatuhan pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktu, tidak sesuai, atau tidak dilaksanakan sama sekali. Hal ini terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya yang telah ditetapkan dalam perjanjian atau undang- undang, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Kondisi ini dapat disebabkan oleh ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban atau karena terpaksa tidak melakukan kewajiban tersebut (Riandi, M., Ridwan, N. dan Permana, Y.S, 2022). Dalam hal ini, Yayasan Abdurrab sebagai pihak yang dirugikan memiliki hak untuk menuntut ganti rugi sebagai kompensasi atas kerugian yang dialaminya. Selain itu, dalam kasus ini, penting untuk memahami konsekuensi hukum yang mungkin timbul. Salah satunya adalah bahwa pihak yang melakukan wanprestasi dapat dianggap telah melanggar perjanjian dan berpotensi dituntut oleh pihak lain. Pihak yang 9827 | P a g e
Vol. 6, No. 4, June 2024 dirugikan dapat menuntut ganti rugi sebagai kompensasi atas kerugian yang dialaminya atau bahkan meminta pembatalan perjanjian. Meminta pembatalan perjanjian memiliki konsekuensi hukum yang serius, terutama jika perjanjian tersebut telah berjalan dalam waktu yang lama. Hal ini dapat menyebabkan kerugian finansial dan operasional yang signifikan bagi kedua belah pihak. Pelaku wanprestasi dapat dikenakan sanksi hukum berupa pembayaran ganti rugi sesuai Pasal 1243 KUHP Perdata dan pembatalan perjanjian berdasarkan Pasal 1266 atau Pasal 1338 ayat (2) KUHP Perdata (Sholikah, Z., Santika, I. dan Ulya, R, 2015). Oleh karena itu, sebelum memutuskan untuk meminta pembatalan perjanjian, penting untuk mempertimbangkan segala kemungkinan dan alternatif yang tersedia. Selain itu, aspek penting lain yang perlu diperhatikan dalam kasus ini adalah pentingnya kesepakatan yang jelas dan transparan antara kedua belah pihak dalam perjanjian yang dibuat. Ketika membuat perjanjian, kedua belah pihak harus memahami dengan jelas kewajiban dan hak mereka, sehingga dapat meminimalkan kemungkinan terjadi kesalahpahaman atau perselisihan di masa depan. Perjanjian harus ditulis dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, serta mencakup semua aspek yang diperlukan untuk memastikan bahwa kedua belah pihak memiliki pemahaman yang sama tentang isi perjanjian tersebut. Dalam hal ini, PT Karya Metropolitan Utama seharusnya telah memperhatikan dengan cermat isi perjanjian yang telah dibuat, dan memastikan bahwa mereka dapat memenuhi sebelum semua menandatanganinya. Jika mereka merasa bahwa mereka tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka seharusnya mereka melakukan negosiasi dengan Yayasan Abdurrab untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut Dalam situasi seperti ini, mediasi dapat membantu mengurangi pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri dan mendorong kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah dengan cepat, dibantu oleh mediator. Dalam mediasi, tidak ada pihak yang kalah atau menang, tetapi mencari kesepakatan bersama. PERMA No. 1 Tahun 2016 mengatur bahwa sengketa hutang piutang harus diselesaikan melalui mediasi karena mediasi dapat memberikan rasa keadilan antara kreditur dan debitur sekaligus menghindari perasaan ketidakadilan. Melalui mediasi, kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan tanpa harus melibatkan pengadilan, yang dapat mengakibatkan biaya dan waktu yang lebih besa (Anggun, P.P., Made, M.N.L. dan Dwi, A.D.G, 2021). Dalam kesimpulannya, kasus wanprestasi antara PT Karya Metropolitan Utama dengan Yayasan Abdurrab menggarisbawahi pentingnya kesepakatan yang jelas dan transparan antara kedua belah pihak dalam perjanjian yang dibuat. Ketika membuat perjanjian, kedua belah pihak harus memahami dengan jelas kewajiban dan hak mereka, dan memastikan bahwa mereka dapat memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Dana yang diterima oleh Bank dari masyarakat, apakah itu berbentuk simpanan berupa tabungan, giro atau deposito, pada akhirnya diedarkan kembali oleh Bank, misalnya lewat pasar uang (money market), pendepositoan, investasi dalam bentuk lain dan terutama dalam pemberian kredit. Dalam dunia perbankan istilah agunan lebih sering digunakan daripada istilah jaminan. Agunan merupakan jaminan tambahan yang diperlukan dalam hal pemberian fasilitas kredit. Dalam Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Pebruari 1991 yang mengatur bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitur mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Dengan demikian mengenai kedudukan jaminan dalam pemberian kredit oleh bank. Agar penerapan jaminan dalam pemberian kredit dapat berjalan dengan baik, maka dalam undangundang perbankan secara tegas mengatur tentang jaminan. Dimana aturan hukum tersebut dapat memberikan keamanan bagi para pihak yang terlibat jaminan hingga pentingnya 9828 | P a g e
Vol. 6, No. 4, June 2024 dalam perjanjian kredit, khususnya bagi pihak bank selaku kreditur dan nasabah selaku debitur. Pemberian kredit oleh pihak bank kepada debitur dengan jaminan merupakan persyaratan mutlak harus ada untuk kepastian hukum antara kedua belah pihak dan syarat jaminan ini telah diatur dengan jelas dalam perjanjian kredit. Dewasa ini kredit tanpa jaminan lahir akibat kebutuhan dan permintaan masyarakat akan dana segar bagi perluasan usaha. Tidak semua pelaku usahamemiliki kemampuan dalam permodalan bagi usahanya. Ada golongan pelaku usaha yang hanya sedikit bahkan tidak memiliki modal yang cukup untuk usahanya, padahal usahanya tersebut memiliki prospek yang baik di kemudian hari. Untuk itulah kredit tanpa jaminan lahir untuk menjawab permasalahan bagi dunia usaha kecil di Indonesia. Kredit tanpa jaminan mengandung lebih besar resiko, sehingga dengan demikian berlaku bahwa semua harta kekayaan debitur baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang sudah ada maupun yang akan ada kemudian seluruhnya menjadi jaminan pemenuhan pembayaran hutang. Kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan Asas- asas Perkreditan yang Sehat. Dengan mengingat hal tersebut maka dalam memberikan kreditnya bank wajib melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kewajibannya. Selain itu, bank juga dituntut untuk melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap agunan yang disodorkan oleh debitur, sehingga agunan yang diterima dapat memenuhi persyaratan ketentuan berlaku. Jika terjadi wanprestasi, maka perlu dilakukan analisis yang cermat untuk menentukan langkah-langkah yang harus diambil, termasuk tuntutan ganti rugi, mediasi, atau bahkan pembatalan perjanjian. Dalam setiap kasus, penting untuk mempertimbangkan berbagai faktor dan konsekuensi hukum yang mungkin timbul sebelum membuat keputusan akhir. Bahwa ada 4 (empat) jenis kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur apabila tidak dipenuhinya kewajiban, yaitu: 1. Debitur mempunyai kewajiban untuk membayar kerugian yang ditimbulkan kepada kreditur, yaitu. Pembayaran kompensasi; 2. Pemutusan kontrak atau disebut juga wanprestasi; 3. Pengalihan risiko; 4. Debitur wajib membayar biaya perkara jika perkaranya dibawa ke pengadilan dan terbukti kelalaian debitur. Dengan demikian, kreditur dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri untuk menuntut debitur membayar utangnya sekaligus menerima imbalan berupa bunga dan denda serta memaksanya membayar biaya hukum yang ditimbulkan oleh utang tersebut. ke pengadilan negeri. Tindakan yang dikutip mengacu pada ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata. Debitur menerima surat teguran tertulis atau panggilan untuk membayar utangnya dalam perjanjian pinjam meminjam yang dibuat oleh para pihak 14 Karena kewajiban untuk memenuhi prestasi debitur selalu disertai dengan tanggung jawab pokok yang berarti peminjam. karena debitur menempatkan dirinya dan harta bendanya pada resiko perdata untuk memenuhi prestasi yang diraih oleh para kreditur, sebagaimana tertulis dalam TsK §§ 1131 dan 1132: "Segala harta benda bergerak dan tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang sudah ada. itu menjadi jaminan pembayaran utang kepada kreditor". Dengan demikian, sekalipun perjanjian utang piutang tidak menggunakan jaminan sebagaimana disebutkan di atas, kreditur dapat menuntut pelunasan tagihannya terhadap debitur apabila debitur lalai dalam mengajukan gugatan kelalaian di daerah. pengadilan, membuktikan adanya perjanjian hutang yang terbengkalai, sebagaimana misalnya dijelaskan dalam KUH Perdata 1866: "kesaksian terdiri atas: bukti tertulis, bukti dengan saksi, tuduhan, pengakuan dan sumpah." Dan dijelaskan lebih rinci mengenai alat bukti tertulis dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1867 yang berbunyi: "Bukti tertulis itu disajikan dengan tulisan 9829 | P a g e
Vol. 6, No. 4, June 2024 autentik atau tulisan tangan. Artinya, akad utang dan piutang dapat dijadikan alat bukti tertulis, dan setelah jangka waktu pelaksanaan yang diperjanjikan dalam akad, utang-piutang dan tuntutan-tuntutan jenis kelalaian tertentu yang dapat ditagih bunga dan dendanya menurut ketentuan-ketentuannya, dan tuntutan-tuntutan itu dapat ditagih atas perintah hakim ketua pengadilan negeri dan menuntut harta benda. debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, cara ini merupakan cara yang paling ampuh untuk menyelesaikan debitur terhadap debitur.. KESIMPULAN Dalam putusan di pengadilan negeri, hakim mengabulkan sebagian dari tuntutan pihak penggugat. Kemudian pihak tergugat melakukan banding, yang mana sampai seterusnya, yaitu sampai tingkat kasasi, pihak tergugat kalah melawan pihak penggugat. Dari putusan ini dpaat disimpulkan bahwa sesuai dengan pasal 1238 kitab undang-undang hukum perdata, pihak tergugat telah melakukan wanprestasi. Dalam hal terkabulnya sebagian gugatan, yang mana gugatan penggugat yang mengklaim jaminan dari tidak berhasilnya perjanjian pekerjaan ini, sudah sesuai ketika hakim menolaknya, karena sesuai dengan undangundang, yang mana hak tersebut merupaka hak milik tergugat. Salah satu asas yang sangat mendasar dalam hukum perjanjian adalah asas perlindungan bagi para pihak, terutama pihak yang dirugikan. Upaya mewujudkannya bagi yang dirugikan dapat dilakukan: Pembatalan perjanjian; pembatalan perjanjian disertai dengan tuntutan ganti rugi; pemenuhan perjanjian; pemenuhan perjanjian disertai dengan tuntutan ganti rugi; atau menuntut ganti rugi. Dalam kasus diatas pihak tergugat telah melakukan wanprestasi, yaitu tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan isi perjanjian dan tidak melaksanakan prestasi tersebut. Kemudian, dalam membuat suatu perjanjian, kita harus benar-benar memahami dan mecermati isi dari isi perjanjian tersebut, selain itu sebagai pihak yang memiliki kewajiban melaksankan suatu prestasi, sudah sepantasnya kita melakukanya dengan benar dan sesuai dari isi perjanjian tersebut. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, perjanjian harus dibuat sejelas mungkin. Selain itu pemahaman akan timbulnya perikatan yang mengikat pihak yang melakukan perjanjian, oleh sebab itu para pihak menyadari dengan penuh tanggung jawab bahwa ada hak dan kewajiban yang mesti mereka jalankan. REFERENSI Anggun, P.P., Made, M.N.L. dan Dwi, A.D.G. (2021) "Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi," Preferensi Hukum, 2(1), hal. 182-187. Badriyah, S. M. (2012). Pemuliaan (Breeding) Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Perjanjian Leasing Di Indonesia. Yustisia, 1(2). Perdana, R.M. (2022) "Analisis Yuridis Terhadap Kasusu Wanprestasi Perjanjian Kerjasama ( Studi Kasus Putusan Nomor 192 / Pdt . G / 2019 / PN Skt Pengadilan Negeri Surakarta )," hal. 1-16. Pradnyawati, P. dan Laba, I.N. (2018) "Tinjauan Yuridis Mengenai Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Putusan Verstek," Wicaksana: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan, 2(1), hal. 25-33. Prodjodikoro, W. (1974) Asas-asas Hukum Perdata. Bandung: Sumur. Riandi, M., Ridwan, N. dan Permana, Y.S. (2022) "PERJANJIAN," VI(2), hal. 441-451. Satrio (2001) Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian. Cetakan 2. Bandung: Citra Aditya Bakti. Sholikah, Z., Santika, I. dan Ulya, R. (2015) "Penyelesaian Sengketa Dan Akibat Hukum Wanprestasi Pada Kasus Antara Pt Metro Batavia Dengan Pt Garuda Maintenance Facility (GMF) Aero Asia," Privat Law, hal. 57-63. 9830 | P a g e
Subekti (1979) Hukum Perjanjian. Cetakan 6. Jakarta: Intermasa. Vol. 6, No. 4, June 2024 9831 | P a g e