KEBIJAKAN ASEAN DALAM MERESPON FENOMENA MIGRASI DAN PENCEGAHAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL MELALUI LEMBAGA SEKTORAL ASEAN (ASEAN POLICIES IN RESPONDING TO MIGRATION PHENOMENA AND PREVENTING TRANSNATIONAL CRIME) DOI : Submitted: 04-02-2023 Reviewed: 03-03-2023 Published: 01-04-2023 Ferdyan Samuel Karunia Politeknik Imigrasi Regita Cahyani Rahmat Politeknik Imigrasi Ajeep Akbar Qolby Politeknik Imigrasi Adira Khansa Ayu Herdian Politeknik Imigrasi ABSTRAK Migrasi dan kejahatan fenomena global yang transnasional merupakan mempengaruhi Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kebijakan yang diadopsi oleh ASEAN dalam menghadapi fenomena migrasi dan pencegahan kejahatan transnasional yang merupakan masalah global. Kebijakan ini memiliki dampak yang signifikan terhadap keamanan dan stabilitas di kawasan ASEAN. Melalui evaluasi efektivitas implementasinya, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan-kebijakan ini telah berhasil dalam menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan tersebut. Dengan memperpanjang abstrak ini, penelitian ini akan menyelidiki strategi, kerangka hukum, dan langkah- langkah konkret yang diambil oleh ASEAN untuk mengatasi tantangan migrasi dan kejahatan transnasional. Analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang peran dan dampak kebijakan ASEAN dalam menghadapi masalah ini, serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan kebijakan di masa depan. Kata Kunci : Migrasi, Kejahatan lintas negara, Kebijakan ASEAN, Keamanan dan stabilitas, Efektivitas kebijakan ABSTRACT Migration and transnational crime are global phenomena that affect this study. The aims of this study are to identify and analyze the policies adopted by ASEAN in dealing with the phenomenon of migration and prevention of transnational crime which is a global problem. This policy has a significant impact on security and stability in the ASEAN region. Through evaluating the effectiveness of their implementation, this study also aims to evaluate the extent to which these policies have been successful in JLBP: Journal of Law and Border Protection are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. 71 | JLBP | Vol 5 | No. 1 | 2023
maintaining peace and security in the region. By extending this abstract, this research will investigate the strategy, legal framework, and concrete steps taken by ASEAN to address the challenges of transnational migration and crime. This analysis is expected to provide in-depth insight into the role and impact of ASEAN policies in dealing with this problem, as well as provide recommendations for future policy improvements. Keywords: Migration, Transnational crime, ASEAN policies, Security and stability, Policy effectiveness A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Migrasi adalah perpindahan manusia dari satu negara ke negara lainnya dengan berbagai tujuan seperti mencari pekerjaan, melarikan diri dari konflik atau bencana alam, atau mencari perlindungan. Fenomena migrasi ini memiliki dampak yang signifikan terhadap negara-negara di kawasan ASEAN. Di satu sisi, migrasi dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial, seperti kontribusi tenaga kerja, keragaman budaya, dan transfer remitansi. Namun, di sisi lain, migrasi juga dapat menimbulkan tantangan yang serius, seperti eksploitasi, pelanggaran hak asasi manusia, dan kejahatan transnasional.1 Kejahatan transnasional, seperti perdagangan manusia, perdagangan narkoba, pencucian uang, dan terorisme, melintasi batas-batas negara dan menjadi ancaman serius bagi keamanan dan stabilitas di kawasan ASEAN. Kejahatan ini sering kali melibatkan jaringan lintas negara yang kompleks dan sulit untuk diatasi oleh satu negara secara sendiri. ASEAN adalah organisasi regional yang terdiri dari sepuluh negara anggota yang memiliki kesadaran akan pentingnya kerjasama dalam menangani tantangan ini. ASEAN telah mengadopsi berbagai kebijakan dan mekanisme untuk merespon fenomena migrasi dan pencegahan kejahatan transnasional. Salah satu contoh penting adalah pendirian ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP) pada tahun 2015, yang bertujuan untuk memerangi perdagangan manusia di kawasan ASEAN.2 terhadap keamanan dan stabilitas di kawasan ASEAN. Dalam menghadapi fenomena ini, ASEAN telah mengadopsi sejumlah kebijakan dan kerangka kerja untuk mencegah dan menangani kejahatan transnasional. Tulisan ini akan mengulas kebijakan ASEAN yang relevan, termasuk peran lembaga-lembaga ASEAN dan upaya kolaboratif yang dilakukan oleh negara-negara anggota untuk mencegah kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional merupakan ancaman serius Kebijakan dan Instrumen ASEAN: a. Deklarasi tentang Pencegahan dan Penindakan Terorisme (1977): Dokumen ini menegaskan komitmen ASEAN untuk mencegah dan menangani terorisme dalam semua bentuknya. Menekankan pentingnya 1 Fikri Madani, Tara Putra, and Politeknik Imigrasi, KEBIJAKAN KEIMIGRASIAN DALAM UPAYA PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN PERDAGANGAN MANUSIA (IMMIGRATION POLICY IN EFFORTS TO ERADICATION AND PREVENTION OF HUMAN TRAFFICKING), | JLBP, vol. 2, 2020. 2 Pradipta Nindya Saputra, "Pengembangan Konsep ' Indo - Pasifik ': Sebuah Konstruksi Geopolitik Indonesia Di Kawasan Melalui ASEAN," Sospol: Jurnal Sosial Politik 8090 (2020): 214-224. Asean Policies In Responding | 72
kerjasama regional dalam pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas nasional. b. Kerangka Kerja ASEAN tentang Keamanan Transnasional (2001): Merupakan kerangka kerja yang luas untuk mencegah dan menangani kejahatan transnasional di kawasan ASEAN. Menggarisbawahi pentingnya kerjasama regional dan pertukaran informasi antara negara- negara anggota. c. Protokol untuk Pemberantasan Perdagangan Orang, Khususnya Perempuan dan Anak-anak (2004): Bertujuan untuk mencegah dan memberantas perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak- ini mengharuskan negara-negara anggota untuk anak. Protokol mengadopsi langkah-langkah hukum dan kebijakan untuk melawan perdagangan manusia. B. Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan metode analisis kebijakan yang melibatkan analisis dokumen kebijakan ASEAN terkait migrasi dan pencegahan kejahatan transnasional. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen resmi ASEAN, laporan dan publikasi terkait, serta literatur akademik yang relevan. Analisis kebijakan akan meliputi identifikasi kebijakan, tujuan, strategi, dan langkah-langkah implementasi yang diambil oleh ASEAN dalam merespon fenomena migrasi dan pencegahan kejahatan transnasional. C. Pembahasan 1. ASEANAPOL: ASEAN Chiefs of Police Organization jawab dalam memfasilitasi kerjasama penegakan hukum antara kepolisian negara-negara anggota ASEAN. Mereka bekerja sama dalam membagikan intelijen, melakukan pelatihan bersama, dan mengkoordinasikan tindakan penegakan hukum untuk mencegah kejahatan transnasional. Implementasi kerja ASEANAPOL (The ASEAN Chiefs of Police Organization) melibatkan yang ditujukan untuk mempromosikan kerjasama kepolisian di antara negara-negara anggota ASEAN. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam implementasi kerja ASEANAPOL: Pertemuan dan Konferensi: ASEANAPOL menyelenggarakan pertemuan dan konferensi secara berkala antara para pemimpin kepolisian negara-negara anggota ASEAN. Pertemuan ini menjadi platform untuk berbagi informasi, pengalaman, dan praktik terbaik dalam penanganan kejahatan transnasional. Pertemuan ini juga memungkinkan koordinasi operasional yang lebih baik antara lembaga penegak hukum di seluruh kawasan. Pertukaran Intelijen dan Informasi: ASEANAPOL memfasilitasi pertukaran intelijen dan informasi antara negara-negara anggota. Hal ini dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan, termasuk pertukaran data kriminal, database terpadu, dan saluran komunikasi yang cepat. Pertukaran informasi yang efektif membantu dalam mendeteksi, mencegah, dan menangani kejahatan transnasional secara lebih efisien.3 ASEANAPOL bertanggung serangkaian langkah 3 Shofwan Al Banna Choiruzzad, ASEAN Di Persimpangan Sejarah: Politik Global, Demokrasi & Integrasi Ekonomi (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014). 73 | JLBP | Vol 5 | No. 1 | 2023
dalam mengkoordinasikan program pelatihan dan pengembangan kapasitas untuk personel kepolisian di seluruh kawasan ASEAN. Ini termasuk pelatihan dalam bidang penegakan hukum, investigasi, analisis kejahatan, teknologi forensik, dan lainnya. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan personel kepolisian sehingga mereka dapat secara efektif menangani tantangan kejahatan transnasional yang semakin kompleks. Pelatihan dan Kapasitas: ASEANAPOL berperan Kolaborasi Operasional: ASEANAPOL mendorong kolaborasi operasional di antara lembaga penegak hukum di negara-negara anggota ASEAN. Ini lintas batas, melibatkan kerjasama dalam penyelidikan bersama, operasi penangkapan pelaku kejahatan, dan repatriasi tersangka ke negara asal. Kolaborasi ini membantu meningkatkan efektivitas penegakan hukum di kawasan ASEAN dan memastikan bahwa pelaku kejahatan transnasional tidak dapat mencari perlindungan di negara-negara tetangga.4 Riset dan Pertukaran Informasi Strategis: ASEANAPOL mendukung riset dan pertukaran informasi strategis dalam upaya untuk mengantisipasi dan merespons tren baru dalam kejahatan transnasional. Melalui analisis data dan informasi terbaru, ASEANAPOL dapat membantu negara-negara anggota dalam mengembangkan kebijakan yang lebih efektif dalam menangani ancaman keamanan yang terus berkembang.5 Dengan implementasi kerja ini, ASEANAPOL berupaya untuk memperkuat kerjasama kepolisian di kawasan ASEAN dan meningkatkan kapasitas negara- negara anggota dalam menghadapi tantangan migrasi dan kejahatan transnasional. 2. AMMTC: ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime AMMTC adalah forum tingkat menteri yang bertujuan untuk memfasilitasi dialog dan kerjasama antara negara-negara anggota dalam hal pencegahan dan penanggulangan kejahatan transnasional. AMMTC berfungsi sebagai wadah bagi negara-negara anggota untuk berdiskusi dan mengkoordinasikan kebijakan dan strategi pencegahan kejahatan. AMMTC (ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime) adalah forum tingkat menteri yang bertanggung jawab atas koordinasi kebijakan dan kerja sama dalam mengatasi kejahatan transnasional di kawasan ASEAN. Berikut adalah beberapa contoh kerja AMMTC: Penyusunan Kebijakan dan Kerangka Hukum: AMMTC berperan dalam menyusun kebijakan dan kerangka hukum yang mengatur penanggulangan kejahatan transnasional di kawasan ASEAN. Hal ini mencakup penyusunan perjanjian bilateral dan multilateral, peraturan regional, serta pedoman dan protokol 4 Ramses Amer, "The Association of Southeast Asian Nations' (ASEAN) Conflict Management Approach Revisited: Will the Charter Reinforce ASEAN's Role? Mechanisms for Conflict Management within ASEAN," Aseas 2, no. 2 (2009). 5 Ramses Amer, "The Association of Southeast Asian Nations' (ASEAN) Conflict Management Approach Revisited: Will the Charter Reinforce ASEAN's Role? Mechanisms for Conflict Management within ASEAN," ASEAS 2, no. 2 (2013), Asean Policies In Responding | 74
untuk melawan kejahatan seperti perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, pencucian uang, dan terorisme.6 Koordinasi Operasional: AMMTC memfasilitasi koordinasi operasional antara lembaga penegak hukum negara-negara anggota ASEAN. Ini meliputi pertukaran informasi, intelijen, dan bukti; kerjasama dalam penyelidikan, penggerebekan, dan penangkapan pelaku kejahatan transnasional; serta pemulangan tersangka dan barang bukti ke negara asal. Koordinasi operasional yang efektif membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas tindakan penegakan hukum di seluruh kawasan. Pertemuan Rutin: AMMTC menyelenggarakan pertemuan rutin antara menteri atau pejabat senior yang bertanggung jawab atas penegakan hukum di negara- negara anggota ASEAN. Pertemuan ini memberikan kesempatan untuk berbagi informasi, pengalaman, dan praktik terbaik dalam penanggulangan kejahatan transnasional. Pertemuan ini juga menjadi platform untuk membahas isu-isu strategis, mengidentifikasi tren baru dalam kejahatan, dan merumuskan strategi bersama untuk menghadapi tantangan tersebut. Pelatihan dan Pertukaran Informasi: AMMTC mendukung program pelatihan dan pertukaran informasi antara lembaga penegak hukum di negara-negara anggota ASEAN. Pelatihan ini mencakup pengembangan keterampilan investigasi, analisis kejahatan, manajemen data, penggunaan teknologi forensik, serta penguatan kapasitas dalam mendeteksi dan mencegah kejahatan transnasional. Pertukaran informasi yang intensif juga membantu meningkatkan pemahaman tentang perkembangan kejahatan dan memperkuat kerja sama bersama operasional. Evaluasi dan Monitoring: AMMTC melakukan evaluasi dan monitoring terhadap implementasi kebijakan dan kerja sama dalam penanggulangan kejahatan transnasional di kawasan ASEAN. Melalui pemantauan yang terus-menerus, AMMTC dapat mengidentifikasi hambatan atau tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan di masa depan. Dengan kerja yang dilakukan oleh AMMTC, diharapkan kerja sama dan koordinasi di antara negara-negara anggota ASEAN dalam mengatasi kejahatan transnasional dapat ditingkatkan, sehingga tercipta keamanan dan stabilitas yang lebih baik di kawasan tersebut. Fenomena migrasi dan kejahatan transnasional (Transnational Organized Crime/TOC) merupakan dua isu yang saling terkait dan kompleks. Dalam merespon fenomena tersebut, ASEAN memiliki lembaga-lembaga yang memainkan peran penting dalam mengoordinasikan upaya negara-negara anggota untuk menghadapi tantangan ini. Tulisan ini akan membahas peran beberapa lembaga ASEAN yang relevan dalam mengatasi fenomena migrasi dan TOC di kawasan. 6 Khanisa and Faudzan Farhana, Keamanan Maritim ASEAN Dalam Perspektif Ekonomi Politik Indonesia, 2018. 75 | JLBP | Vol 5 | No. 1 | 2023
3. ASEAN Committee on Migrant Workers (ACMW): ACMW adalah lembaga yang didirikan untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak pekerja migran di kawasan ASEAN. Lembaga ini berperan dalam memperkuat perlindungan hukum, meningkatkan kondisi kerja yang layak, dan memfasilitasi pertukaran informasi terkait migrasi pekerja di antara negara- negara anggota. ACMW juga bekerja sama dengan lembaga dan organisasi terkait dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi pekerja migran di kawasan ASEAN. Berikut ini adalah beberapa contoh kerja yang dilakukan oleh ASEAN Committee on Migrant Workers (ACMW): Penyusunan Pedoman dan Instrumen: ACMW bertanggung jawab dalam penyusunan pedoman dan instrumen yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan tenaga kerja migran di kawasan ASEAN. Ini termasuk penyusunan panduan mengenai standar perlindungan, hak-hak pekerja migran, prosedur perekrutan yang adil, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Pemantauan Implementasi: ACMW melakukan pemantauan terhadap implementasi kebijakan dan instrumen yang telah disepakati dalam konteks perlindungan tenaga kerja migran di negara-negara anggota ASEAN. Hal ini melibatkan pelaporan secara berkala, pertukaran informasi, dan evaluasi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan perlindungan yang telah ditetapkan. Penyelenggaraan Pertemuan dan Dialog: ACMW menyelenggarakan pertemuan dan dialog antara negara-negara anggota ASEAN serta pemangku kepentingan terkait, seperti perwakilan dari pekerja migran, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta. Pertemuan dan dialog ini bertujuan untuk berbagi pengalaman, mengevaluasi kebijakan yang ada, dan membahas isu-isu krusial terkait perlindungan dan pengelolaan tenaga kerja migran di kawasan ASEAN. Advokasi dan Penyuluhan: ACMW melakukan kegiatan advokasi dan penyuluhan mengenai hak-hak dan perlindungan pekerja migran di kawasan ASEAN. Ini meliputi penyediaan informasi yang mudah diakses, kampanye kesadaran publik, dan kegiatan pelatihan untuk pekerja migran, majikan, dan lembaga terkait. Kolaborasi dengan Mitra Eksternal: ACMW menjalin kerja sama dan kolaborasi dengan mitra eksternal seperti organisasi internasional, negara mitra, dan lembaga-lembaga terkait untuk meningkatkan perlindungan dan pengelolaan tenaga kerja migran. Ini termasuk pertukaran informasi, pelatihan bersama, dan program-program kolaboratif untuk memperkuat sistem perlindungan pekerja migran di kawasan ASEAN. ini, ACMW berupaya meningkatkan perlindungan, kesejahteraan, dan pengelolaan tenaga kerja migran di kawasan ASEAN, serta mengadvokasi kebijakan yang berpihak kepada pekerja migran. Dengan melakukan kerja-kerja Asean Policies In Responding | 76
4. ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC): AMMTC adalah forum tingkat menteri yang bertujuan untuk mempromosikan kerjasama dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan transnasional di kawasan ASEAN. Lembaga ini memainkan peran sentral dalam merumuskan kebijakan dan strategi pencegahan kejahatan transnasional, termasuk kejahatan terkait migrasi seperti perdagangan manusia, penyelundupan migran, dan kejahatan lintas batas. AMMTC memfasilitasi dialog dan kerjasama antara negara- negara anggota dalam upaya menghadapi dan menangani TOC. Berikut adalah contoh kasus yang bisa menjadi perhatian dalam ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC): Perdagangan Manusia: AMMTC dapat membahas dan mengkoordinasikan upaya untuk mengatasi perdagangan manusia di kawasan ASEAN. Mereka dapat membahas strategi penegakan hukum, pertukaran informasi intelijen, dan kerjasama operasional untuk melawan jaringan perdagangan manusia yang juga dapat mencakup upaya melibatkan negara-negara ASEAN. Diskusi pencegahan, perlindungan korban, dan penuntutan pelaku perdagangan manusia. Pencucian Uang: AMMTC dapat fokus pada upaya untuk melawan pencucian uang dan pendanaan terorisme di kawasan ASEAN. Mereka dapat membahas kerangka hukum dan kerjasama operasional dalam melacak dan membekukan aset ilegal, pertukaran informasi keuangan, dan pelatihan terkait investigasi pencucian uang. Kolaborasi ini bertujuan untuk mempersempit ruang gerak kegiatan keuangan ilegal yang melintasi batas negara. tantangan penyelundupan narkoba di kawasan ASEAN. Mereka dapat membahas taktik dan strategi untuk memperkuat kerjasama di bidang penegakan hukum, seperti pertukaran intelijen, operasi gabungan, dan peningkatan pengamanan perbatasan. Selain itu, mereka juga dapat berbagi praktik terbaik dalam rehabilitasi dan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Penyelundupan Narkoba: AMMTC dapat mengatasi Kejahatan Siber: AMMTC dapat membahas isu kejahatan siber yang melintasi batas negara di kawasan ASEAN. Mereka dapat membahas kerjasama dalam peningkatan kapasitas keamanan siber, pertukaran informasi dan intelijen tentang ancaman siber, serta koordinasi tanggap darurat terhadap serangan siber yang melibatkan beberapa negara anggota ASEAN. Diskusi ini dapat membantu mengatasi ancaman terhadap infrastruktur kritis dan data pribadi di kawasan. Terorisme: AMMTC dapat membahas upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme di kawasan ASEAN. Mereka dapat mengoordinasikan pertukaran intelijen, investigasi bersama, dan tindakan penegakan hukum terhadap jaringan teroris yang beroperasi di negara-negara ASEAN. Selain itu, mereka juga dapat membahas program deradikalisasi dan rehabilitasi untuk melibatkan masyarakat dalam upaya mencegah radikalisasi dan ekstremisme. 77 | JLBP | Vol 5 | No. 1 | 2023
Kasus-kasus tersebut mewakili berbagai tantangan dalam kejahatan transnasional yang memerlukan kerja sama dan koordinasi di antara negara- negara anggota ASEAN. AMMTC berperan penting dalam membahas masalah- masalah tersebut dan merumuskan strategi bersama untuk mengatasi kejahatan transnasional di kawasan ASEAN. 5. ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR): AICHR adalah lembaga yang bertugas mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di kawasan ASEAN. Dalam konteks migrasi, AICHR berperan dalam memastikan perlindungan hak asasi manusia pekerja migran, termasuk melalui pengembangan dan pemantauan mekanisme yang relevan. Lembaga ini juga berupaya memperkuat kerjasama dengan organisasi dan lembaga regional dan internasional untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia dalam konteks migrasi.7 Berikut ini adalah contoh kasus kerja yang dapat menjadi perhatian dalam ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR): Pemantauan dan Laporan: AICHR dapat melakukan pemantauan terhadap situasi hak asasi manusia di negara-negara anggota ASEAN. Mereka dapat mengumpulkan informasi, menganalisis perkembangan terkait hak asasi manusia, dan menyusun laporan periodik tentang keadaan hak asasi manusia di kawasan ASEAN. Laporan ini dapat memberikan pemahaman mendalam tentang tantangan dan perkembangan terkait hak asasi manusia di setiap negara anggota. Advokasi dan Pelibatan: AICHR dapat melakukan advokasi untuk meningkatkan kesadaran tentang hak asasi manusia di kawasan ASEAN. Mereka dapat mengadakan kampanye, seminar, dan lokakarya untuk mempromosikan pentingnya hak asasi manusia serta mengedukasi masyarakat tentang isu-isu terkait. AICHR juga dapat melibatkan organisasi masyarakat sipil dan lembaga non- pemerintah dalam upaya advokasi mereka. Penyusunan Pedoman dan Standar: AICHR dapat menyusun pedoman dan standar hak asasi manusia yang relevan dengan konteks ASEAN. Ini dapat mencakup pedoman perlindungan hak asasi manusia, panduan bagi penegak hukum, dan standar mengenai hak-hak kelompok yang rentan. Penyusunan pedoman ini bertujuan untuk memperkuat kerangka hukum dan praktik perlindungan hak asasi manusia di negara-negara anggota ASEAN. Dialog dan Konsultasi: AICHR dapat mengadakan dialog dan konsultasi dengan negara-negara anggota ASEAN, organisasi internasional, dan organisasi masyarakat sipil terkait isu-isu hak asasi manusia. Ini memberikan kesempatan bagi AICHR untuk mendengarkan perspektif beragam dan menggali pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu hak asasi manusia di kawasan ASEAN. Dialog ini 7 Ahmat Reza Fahlefi Pattihua, "Efektivitas Asean Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) Dalam Mengatasi HAM Di Asia Tenggara," Jurnal of URECOL (2017): 513-530, Asean Policies In Responding | 78
juga dapat menjadi forum untuk berbagi informasi, pengalaman, dan praktik terbaik dalam perlindungan hak asasi manusia. Kolaborasi dengan Mitra Eksternal: AICHR dapat menjalin kerja sama dengan mitra eksternal seperti organisasi regional dan internasional dalam bidang hak asasi manusia. Mereka dapat berpartisipasi dalam pertemuan dan konferensi internasional, berbagi pengetahuan dan pengalaman, serta berkoordinasi dalam upaya promosi dan perlindungan hak asasi manusia di tingkat global. Melalui kerja-kerja ini, AICHR berperan dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di kawasan ASEAN. Mereka berusaha untuk meningkatkan kesadaran, membangun kapasitas, dan memperkuat kerangka hukum yang berhubungan dengan hak asasi manusia di negara-negara anggota ASEAN Lembaga-lembaga ASEAN seperti ACMW, AMMTC, ASEANAPOL, ACMW, dan AICHR memainkan peran penting dalam mengatasi fenomena migrasi dan kejahatan transnasional di kawasan ASEAN. Melalui kerjasama dan koordinasi di antara negara-negara anggota, lembaga-lembaga ini berkontribusi dalam mengembangkan kebijakan, meningkatkan kapasitas, dan memfasilitasi pertukaran informasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan migrasi ilegal dan kejahatan transnasional. Dengan adanya peran yang kuat dari lembaga- lembaga ini, diharapkan upaya kolektif ASEAN dapat lebih efektif dalam menjaga keamanan, stabilitas, dan perlindungan hak-hak pekerja migran di kawasan.8 Upaya Kolaboratif: a. Pertukaran Informasi: Negara-negara anggota ASEAN berkomitmen untuk meningkatkan pertukaran informasi terkait kejahatan transnasional melalui mekanisme seperti ASEANAPOL dan AMMTC. Pertukaran informasi ini memungkinkan negara-negara anggota untuk mendeteksi, mengidentifikasi, dan menindak kejahatan dengan lebih efektif. b. Peningkatan Kapasitas: ASEAN mendorong negara-negara anggota untuk memperkuat kapasitas nasional mereka dalam menghadapi kejahatan transnasional. Ini mencakup pelatihan penegakan hukum, pertukaran pengalaman, dan bantuan teknis dalam membangun lembaga penegak hukum yang kuat. juga menjalin c. Kerjasama Regional dan internasional dalam upaya kerjasama dengan mitra regional dan pencegahan kejahatan transnasional. ASEAN mengadakan pertemuan tingkat tinggi dan forum-dialog dengan mitra seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan negara-negara di Asia Timur untuk memperkuat kerjasama dalam bidang ini. Internasional: ASEAN 8 I. Jati, "Comparative Study of the Roles of ASEAN and the Organization of Islamic Cooperation in Responding to the Rohingya Crisis," The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies 1, no. 1 (2017). 79 | JLBP | Vol 5 | No. 1 | 2023
D. Penutup Kebijakan ASEAN terhadap pencegahan kejahatan transnasional mencakup sejumlah instrumen dan kerangka kerja yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antara negara-negara anggota. Dalam memerangi kejahatan transnasional, ASEAN telah mendorong pertukaran informasi, peningkatan kapasitas nasional, dan kerjasama regional dan internasional. Namun, tantangan yang dihadapi ASEAN meliputi perbedaan dalam hukum dan peraturan antara negara anggota, serta keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, upaya terus-menerus diperlukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dan memperkuat kerjasama dalam mencegah dan menangani kejahatan transnasional di kawasan ASEAN. Penelitian ini menunjukkan bahwa ASEAN telah mengadopsi sejumlah kebijakan dan kerangka kerja untuk mengatasi fenomena migrasi dan pencegahan kejahatan transnasional. Salah satu kebijakan utama adalah Deklarasi ASEAN tentang Perlindungan dan Promosi Hak-Hak Pekerja Migran yang bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja migran dan mendorong kerjasama di antara negara anggota. Selain itu, ASEAN juga telah menerapkan kerangka kerja yang luas untuk termasuk peningkatan kerjasama antara memerangi kejahatan lembaga penegak hukum, penguatan kapasitas, dan pertukaran informasi. transnasional, Namun, meskipun adanya kebijakan yang signifikan, implementasi kebijakan masih menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa tantangan tersebut termasuk perbedaan dalam hukum dan peraturan antara negara anggota, rendahnya kesadaran dan pemahaman tentang kebijakan yang ada, serta keterbatasan sumber daya dalam penerapan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan koordinasi antara negara anggota, memperkuat kerjasama regional, dan memperkuat kapasitas nasional untuk mempercepat implementasi kebijakan yang ada. Kebijakan ASEAN dalam merespon fenomena migrasi dan pencegahan kejahatan transnasional merupakan langkah yang penting dalam menjaga keamanan dan stabilitas kawasan. Meskipun telah ada adopsi kebijakan yang signifikan, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan. Oleh karena itu, ASEAN perlu terus meningkatkan koordinasi, kerjasama, dan kapasitas untuk memastikan efektivitas kebijakan dan penanganan yang efektif terhadap migrasi dan kejahatan transnasional di kawasan. Beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan adalah: Meningkatkan Koordinasi dan Kerjasama: ASEAN harus memperkuat mekanisme koordinasi dan kerjasama antara negara-negara anggota dalam hal pertukaran informasi, pelatihan, dan penegakan hukum. Hal ini dapat dilakukan melalui penyediaan platform yang efektif untuk berbagi pengalaman, praktik terbaik, dan data terkait migrasi dan kejahatan transnasional.9 Penguatan Kapasitas Nasional: Negara-negara anggota ASEAN perlu meningkatkan kapasitas nasional mereka dalam menghadapi tantangan migrasi dan 9 Budi Hermawan Bangun, "KONTRUKSI MEKANISME ASEAN DALAM PENANGANAN PENGUNGSI ROHINGYA," 2019. Asean Policies In Responding | 80
kejahatan transnasional. Hal ini meliputi peningkatan pelatihan untuk petugas penegak hukum, peningkatan perlindungan dan akses ke layanan bagi migran, serta peningkatan pemahaman tentang peraturan dan kebijakan yang relevan. Kampanye Pendidikan dan Kesadaran: ASEAN harus mengintensifkan kampanye pendidikan dan kesadaran tentang masalah migrasi dan kejahatan transnasional di antara masyarakat dan stakeholder terkait. Ini dapat dilakukan melalui penyuluhan, seminar, dan program pendidikan untuk meningkatkan pemahaman tentang risiko migrasi ilegal dan kejahatan terkait. Internasional: ASEAN perlu meningkatkan kerjasama dengan mitra regional dan internasional dalam upaya pencegahan kejahatan transnasional. Kolaborasi dengan lembaga dan organisasi regional seperti Interpol, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), dan International Organization for Migration (IOM) dapat memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan transnasional. Mendorong Kerjasama Regional dan Evaluasi dan Pemantauan Kebijakan: ASEAN harus secara teratur melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap implementasi kebijakan yang ada untuk mengidentifikasi kelemahan dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Pemantauan yang efektif akan membantu mengukur keberhasilan dan dampak dari kebijakan yang diadopsi. Dengan mengambil langkah-langkah ini, diharapkan ASEAN dapat lebih efektif dalam merespon fenomena migrasi dan pencegahan kejahatan transnasional. Kolaborasi yang kuat antara negara-negara anggota dan mitra regional dan internasional akan menjadi kunci dalam menjaga keamanan dan stabilitas di kawasan ASEAN. DAFTAR PUSTAKA Amer, Ramses. "The Association of Southeast Asian Nations' (ASEAN) Conflict Management Approach Revisited: Will the Charter Reinforce ASEAN's Role? Mechanisms for Conflict Management within ASEAN." Aseas 2, no. 2 (2009). Bangun, Budi Hermawan. "KONTRUKSI MEKANISME ASEAN DALAM PENANGANAN PENGUNGSI ROHINGYA," 2019. Choiruzzad, Shofwan Al Banna. ASEAN Di Persimpangan Sejarah: Politik Global, Demokrasi & Integrasi Ekonomi. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014. Jati, I. "Comparative Study of the Roles of ASEAN and the Organization of Islamic Cooperation in Responding to the Rohingya Crisis." The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies 1, no. 1 (2017). Khanisa, and Faudzan Farhana. Keamanan Maritim ASEAN Dalam Perspektif Ekonomi Politik Indonesia, 2018. Madani, Fikri, Tara Putra, and Politeknik Imigrasi. KEBIJAKAN KEIMIGRASIAN DALAM UPAYA PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN PERDAGANGAN MANUSIA (IMMIGRATION POLICY IN EFFORTS TO ERADICATION AND 81 | JLBP | Vol 5 | No. 1 | 2023
PREVENTION OF HUMAN TRAFFICKING). | JLBP. Vol. 2, 2020. Pattihua, Ahmat Reza Fahlefi. "Efektivitas Asean Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) Dalam Mengatasi HAM Di Asia Tenggara." Jurnal of URECOL 513-530. (2017): Ramses Amer. "The Association of Southeast Asian Nations' (ASEAN) Conflict Management Approach Revisited: Will the Charter Reinforce ASEAN's Role? Mechanisms for Conflict Management within ASEAN." ASEAS 2, no. 2 (2013). Saputra, Pradipta Nindya. "Pengembangan Konsep ' Indo - Pasifik ': Sebuah Konstruksi Geopolitik Indonesia Di Kawasan Melalui ASEAN." Sospol: Jurnal Sosial Politik 8090 (2020): 214-224. Asean Policies In Responding | 82