JAS (Jurnal Akuntansi Syariah) Juni 2019, Vol.3, No.1: 66-77 AKUNTANSI DALAM PANDANGAN ISLAM Zakaria Batubara Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis Email: zakariabatubara@yahoo.co.id ABSTRACT Tulisan ini membincangkan akuntansi (Al-Muhasabah) dalam pandangan Islam yang terdiri dari pendahuluan, akuntansi dalam sejarah Islam, akuntansi dalam Islam, permasalahan yang dihadapi dalam penerapan akuntansi Islam dan kesimpulan. Fenomena kegagalan akuntansi konvensional dalam memenuhi tuntunan masyarakat akan informasi keuangan yang benar, jujur dan adil, intelektual muslim akan perlunya meningkatkan kesadaran dikalangan pengetahuan akuntansi yang Islami yang berdasarkan pada prinsip kebenaran, keadilan, dan transparansi sangat mendesak untuk dilakukan. Ternyata Islam melalui Alquran telah menggariskan bahwa konsep akuntansi yang harus diikuti oleh para pelaku transaksi dan pembuat laporan keuangan adalah menekankan pada konsep pertanggungjawaban atau accountability, sebagaimana ditegaskan dalam surat al-Baqarah ayat 282. Standar akuntansi tersebut menjadi kunci sukses bank Islam dalam melayani masyarakat disekitarnya, sehingga, seperti lazimnya, harus dapat menyajikan informasi yang cukup, dapat dipercaya dan relavan bagi para penggunanya, namun tetap dalam konteks syariah Islam. Kata Kunci: Akuntansi, Al-Muhasabah, Islam. PENDAHULUAN Wacana sistem ekonomi Islam itu di awali dengan konsep ekonomi dan bisnis nonribawi. Sebenarnya sistem ekonomi Islam itu mencakup semua aspek ekonomi sebagaimana telah dirumuskan secara komprehensif dikatakan oleh (Chapra 1981) dalam bukunya, The Future of Economics. Namun dewasa ini terkesan bahwa ekonomi Islam itu identik dengan konsep tentang sistem keuangan dan perbankan. Sistem ekonomi Islam ini tentu tidak sendiri dia harus ditopang oleh perangkat lain yang mendukungnya agar bisa mencapai tujuan idealnya. Salah satu alat penopang itu adalah sistem informasi, alat ukur, alat pertanggungjawaban (accountability) yang sudah dikenal selama ini sebagai Akuntansi atau "Hasabah". Akuntansi Islam muncul sejalan dengan munculnya sistem ekonomi, perdagangan, perbankan Islami. Sistem kapitalis yang dibangun dengan konsep dan filosofi yang berbeda dengan Islam dan melahirkan akuntansi kapitalis. Jika konsep akuntansi kapitalis ini diterapkan pada lembaga atau transaksi yang berbeda secara filosofis dan konsepsional dengan konsep dan filosofi Islam maka akan muncul inkonsistensi nilai yang akhirnya akan menimbulkan inkonsistensi persepsi dan prilaku. Oleh karenanya maka muncullah pemikiran akuntansi Islam. Munculnya akuntansi Islam ini didorong oleh berbagai hal seperti (Harahap 1997, 10): ISSN 2549-3086 eISSN 2657-1676 66
JAS (Jurnal Akuntansi Syariah) Juni 2019, Vol.3, No.1: 66-77 1. Meningkatnya religiousity (keagamaan) masyarakat. 2. Meningkatnya tuntunan kepada etika dan tanggung jawab sosial yang selama ini tampak diabaikan oleh akuntansi konvensional. 3. Semakin tuntunan lambannya akuntansi konvensional mengantisipasi masyarakat khususnya mengenai penekanan pada keadilan, kebenaran, dan kejujuran. 4. Kebangkitan umat Islam khususnya kaum kekurangan yang terdapat dalam kapitalisme Barat. 4. Kebangkitan umat Islam khususnya kaum kekurangan yang terdapat dalam kapitalisme Barat. 5. Perkembangan atau anatomi disiplin akuntansi itu sendiri. 6. Kebutuhan akan sistem akuntansi dalam lembaga bisnis syariah seperti bank, asuransi, pasar modal, trading, dan lain-lain. 7. Kebutuhan yang semakin besar pada norma perhitungan zakat dengan menggunakan norma akuntansi yang sudah mapan sebagai dasar perhitungan. 8. Kebutuhan akan pencatatan, pertanggungjawaban, dan pengawasan harta umat misalnya dalam Baitul Maal atau kekayaan milik umat Islam atau organisasinya. AKUNTANSI DALAM SEJARAH ISLAM Menurut Iwan Triwiyono seperti yang dikutip oleh (Harahap 1997, 144) menjelaskan bahwa temuan mengenai pencatatan dengan sistem buku berpasangan yang merupakan bangunan dasar akuntansi modern tidak terlepas dari berkembangnya ilmu aritmatika, yaitu yang dikembangkan dari persamaan Al Jabar (sebuah ilmu hasil ijtihad pemikir muslim ternama yaitu Al Jabar), aritmatika dan temuan angka nol oleh Al Khawarizmi (logaritma) pada abad ke 9 M. Ia menulis tentang Al Jabr Wa"l Mughabalah atau yang lebih dikenal dengan Aljabar atau Algebra, yang telah menjadi dasar kesamaan akuntansi. Dari sisi budaya, Bangsa Arab waktu itu pun sudah memiliki administrasi yang cukup maju, praktik pembukuan telah menggunakan buku besar umum, jurnal umum, buku kas, laporan periodik dan penutupan buku. Sejarah membuktikan beberapa sistem pencatatan perdagangan sebenarnya telah berkembang di Madinah Al Munawarah pada tahun 622 M atau bertepatan dengan tahun 1 Hijriyah. Petugas yang melakukan pencatatan dan pemeriksaan serta menjaga pencatatan disebut Diwan (yang mengalami morfologi bahsa menjadi Dewan) Dewan ini telah ada pada masa Khalifah Umar Ibnu Khattab pada tahun 634 M dengan Baitul Maalnya. Istilah awal dalam pembukuan saat itu dikenal dengan Jaridah atau berkembang menjadi istilah di dalam bahasa Inggris Journal yang secara harfiah berarti berita. Pada tahun 750 M di zaman pemerintahan Abbasiyah jurnal ini dikembangkan lebih sempurna menjadi 12 jurnal khusus di antaranya adalah: Al Jaridah Annafakat (Jurnal Pengeluaran atau Expenditure Journal), Jaridah Al Mal (Jurnal Penerimaan Dana atau Baitul Mall), Jaridah Al Musadarin (Jurnal Dana Sitaan dari harta petinggi Negara), Al Awraj yang mencatat akun-akun khusus atau buku jurnal pembantu, misalnya buku jurnal khusus piutang. Buku harian yang saat ini dikenal dengan Daily Book atau Daftar Al Yawmiyah. Daftar Al Yawmiyah ini digunakan oleh Dewan dalam setiap pencatatan transaksi dengan pihak ketiga. Selain itu juga terdapat Ash Shad atau voucher. Selain berbagai jurnal juga dikenal berbagai laporan atau report yang ISSN 2549-3086 eISSN 2657-1676 67
JAS (Jurnal Akuntansi Syariah) Juni 2019, Vol.3, No.1: 66-77 dikenal dengan Al Khitmah yang bersifat bulanan, ada pula yang tahunan. (Adnan 1997) Perkembangan akuntansi tidak berhenti pada zaman khalifah, tetapi juga dikembangkan oleh filsuf Islam antara lain Imam Syafi"I (768 - 820 M) dengan menjelaskan fungsi akuntansi sebagai Review Book atau Auditing. Menurut Imam Syafi"I, seorang auditor harus memiliki kualifikasi tertentu yaitu orang yang hafidz Alquran (sebagai value judgement), intelektual, dapat dipercaya, bijaksana, dan kualitas manusia yang baik lainnya. (Harahap 197, 147) Akuntansi Islam jauh lebih luas dari hanya perhitungan angka, informasi keuangan atau pertanggungjawaban. Dia menyangkut semua penegakan hukum sehingga tidak ada pelanggaran hukum baik hukum sipil atau hukum yang berkaitan dengan hukum ibadah. Kalau ini yang kita anggap sebagai domainnya akuntansi maka lebih "compatible" dengan sistem akuntansi Ilahiyah dan akuntansi amal yang kita kenal dalam Alquran. Atau lebih dekat dengan "Auditor" dalam bahasa akuntansi kontemporer. (Harahap 197, 152) Kesimpulan dari berbagai fakta sejarah ini sudah cukup kuat untuk menyatakan akuntansi sudah dikenal pada masa kejayaan Islam artinya peradaban tidak memiliki akuntansi. Permasalahannya adalah Islam pemalsuan sejarah yang dilakukan beberapa oknum di Barat dan ketidakmampuan ummat muslin untuk menggali khazanah ilmu pengetahuan dan teknologinya sendiri. tidak mungkin AKUNTANSI (AL-MUHASABAH) DALAM ISLAM Islam adalah kata bahasa Arab yang terambil dari kata salima yang berarti selamat, damai, tunduk, pasrah dan berserah diri. Objek penyerahan diri ini adalah Pencipta seluruh alam semesta, yakni Allah Swt. Dengan demikian, Islam berarti penyerahan diri kepada Allah Swt., sebagaimana tercantum dalam Alquran surat Ali Imran (3) ayat 19: اَج اَن ِدإعَب غَب ُم َي لٱ ُم هَء اۢ ُ إ إ إ ْ إ َّ َّ َ ٓ َ َ إ ُ َ إ ُ َّ لَت لَّٱ ف َسَ َ ل إسِ خٱ اَنَو ُُۗمَٰ للَّٱ َدنِع َنيِ أ َنيِ تو لۡٱ ِ تِك لٱ او كَي نَنَو ُۗ ِبا َسِ لۡٱ ُعيِ ِب إر للَّٱ ِتَٰ يأَٔٔ ف ِ نِإ ف Artinya: "Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah adalah Islam..." لَِّإ َبَٰ ۢنِن لِع إ َ ُ َّ إ َّ َ َّ للَّٱ َّ ّلٱ نِإ إمُهَنإيَة Ajaran Islam itu tidak hanya terbatas pada masalah hubungan pribadi antara seorang individu dengan penciptanya (hablum minallah), namun juga mencakup masalah hubungan antar sesama manusia (hablum minannas), bahkan juga hubungan antara manusia dengan makhluk lainnya termasuk dengan alam dan lingkungannya. Jadi, Islam adalah suatu cara hidup (way of life) yang membimbing seluruh aspek kehidupan manusia. Menurut ajaran Islam, syariat itu berasal dari Allah. Sebab itu maka sumber syariat, sumber hukum dan sumber undang-undang datang dari Allah sendiri, yang disampaikan kepada manusia dengan perantaraan rasul dan termaktub di dalam kitab-kitab suci (Syalthut 1995, 68). Karena itu, syariat yang berlaku di zaman Nabi Nuh AS., berbeda dengan syariat Nabi Ibrahim AS., Isa AS., dan Nabi Muhammad SAW. Sebabnya ialah setiap umat tentu menghadapi situasi dan kondisi yang khas dan unik, sesuai dengan keadaan mereka sendiri, hal ihwal pikirannya serta perkembangan keruhaniannya (Sabiq 2001, 18). Jadi penerapan syariat itu mengikuti evolusi peradaban manusia. ISSN 2549-3086 eISSN 2657-1676 68
JAS (Jurnal Akuntansi Syariah) Juni 2019, Vol.3, No.1: 66-77 Menurut (Rahardjo 1996, 3), "pelaksanaan agama tersebut, secara disengaja atau tidak, membentuk dan mempengaruhi perkembangan Islam sebagai masyarakat, kebudayaan dan peradaban". Dengan latar belakang di atas, para ulama telah merumuskan suatu kaidah dasar dalam syariat, yang disebut dengan dua hukum asal, yakni hukum asal ibadat dan hukum asal muamalat. Hukum asal ibadat menyatakan bahwa segala sesuatunya dilarang dikerjakan, kecuali yang ada petunjuknya dalam Alquran atau Sunnah. Di lain pihak, hukum asal muamalat menyatakan bahwa segala sesuatunya dibolehkan, kecuali ada larangan dalam Alquran atau Sunnah. Jadi sebenarnya terdapat lapangan yang luas sekali dalam bidang muamalah. Yang perlu dilakukan hanyalah mengidentifikasi hal-hal yang dilarang (haram), kemudian menghindarinya. Selain yang haram-haram tersebut, kita boleh melakukan apa saja, menambah, menciptakan, mengembangkan, dan lain-lain, harus ada kreativitas dalam bidang muamalah. Kreativitas inilah yang akan terus- menerus mengakomodasi perubahan-perubahan dalam berbagai bidang yang terjadi di masyarakat (Karim 2004, 9). Jadi, bidang politik, sosial, ekonomi, termasuk di dalamnya adalah instrumen-instrumen bidang tersebut, seperti: manajemen, akuntansi, dan lainnya, merupakan bagian dalam muamalah yang bersumber pada syariat Islam. Dalam menghadapi masalah muamalah kontemporer yang harus dilakukan hanyalah mengidentifikasi prinsip-prinsip dan filosofi dasar ajaran Islam dalam bidang akuntansi, dan kemudian mengidentifikasi semua hal yang dilarang. Setelah kedua hal ini dilakukan, maka kita dapat melakukan inovasi dan kreativitas (ijtihad) seluas-luasnya untuk memecahkan segala persoalan muamalah kontemporer, termasuk persoalan akuntansi. Namun, sebelum "proses ijtihad" dalam persoalan akuntansi ini kita lakukan, kita sebaiknya meneliti terlebih dahulu apakah persoalan akuntansi ini benar-benar merupakan suatu persoalan yang baru bagi umat Islam atau bukan. Apakah konsep "akuntansi" merupakan konsep yang asing dalam sejarah perekonomian umat Islam? Pertanyaan ini amat penting untuk dijawab karena akan menentukan langkah kita selanjutnya. Bila konsep akuntansi adalah konsep yang baru bagi umat Islam, maka kita harus memulai langkah ijtihad kita dari nol. Namun, bila konsep akuntansi bukan konsep yang baru, artinya umat Islam sudah mengenal bahkan mempraktikkan prinsip-prinsip akuntansi dalam kehidupan perekonomiannya, maka proses ijtihad yang harus kita lakukan tentunya akan menjadi lebih mudah. Gambar 1 "Proses Ijtihad" Apakah Akuntansi Islam Merupakan Konsep yang Baru? Ya Mulai dari nol Apakah Akuntansi Islam merupakan Konsep yang baru? Tidak Lebih mudah ISSN 2549-3086 eISSN 2657-1676 69
JAS (Jurnal Akuntansi Syariah) Juni 2019, Vol.3, No.1: 66-77 Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa syariah Islam memberikan perhatian besar terhadap masalah hisab. Hisab adalah salah satu proses perhitungan amal selama hidup manusia di dunia oleh Allah. Oleh karena itu, setiap manusia dalam hidupnya harus selalu dalam keadaan amanah, jujur dan komitmen tinggi terhadap janji yang telah diucapkan kepada Allah. Hal demikian ini merupakan bagian dari prilaku manusia yang Islami. Sehubungan dengan ini, (Mahdi 1997) mengatakan bahwa: "Perilaku yang Islami, adalah perilaku yang pelakunya, selalu merasakan adanya pengawasan oleh Allah baik dalam keadaan tersembunyi maupun terlihat orang dan selalu melakukan muhasabah (menghitung-hitung atau mengevaluasi) diri, terhadap kaum muslimin maupun terhadap yang lain, merupakan jalan dakwah kepada Islam yang terbaik". Berkaitan dengan kata muhasabah di atas, menurut ("Atiya 2002, 56) dinyatakan, bahwa kata Arab yang berarti akuntansi adalah muhasabah (hisab). Kata ini muncul 48 kali dalam Alquran. Sementara Muhammad Khir yang dikutip oleh Harahap disebutkan bahwa istilah hisab ditemukan 109 kali dalam Alquran (Harahap 1997, 56). Akar kata muhasabah adalah h.s.b. (ﺏ, ﺱ, ﺡ) dengan bentuk verbalnya hasaba dan bentuk lainnya yahsaba yang berarti menghitung (to compute) atau mengukur (to measure). Lebih jauh perubahan kata hisab menjadi muhasabah adalah sebagai berikut Al-Muhasabah berasal dari perubahan kata "Al-hisab", yaitu perhitungan. Dari segi bahasa, munculnya kata Al-muhasabah terjadi karena adanya perubahan isim, yaitu hisab/hisaban atau hasaba sebagai isim masdar termasuk fiil madli, kemudian yuhasibu sebagai isim masdar mim termasuk dalam fiil mudhari". Penggunaan kata hisab akan mengalami perubahan sesuai dengan konteks dan bentuk kalimat. Sehingga hisab akan berubah menjadi hasaba, jika kalimat yang dibentuk berarti "selesaikan tanggung jawab" atau "agar netral". Kemudian akan berubah menjadi tahasaba yang berarti "menjaga" atau "mencoba mendapatkan". Juga dapat berubah menjadi ihtisaba yang berarti "mengharapkan pahala di akhirat dengan diterimanya kitab seseorang dari Tuhan", juga berarti "menjadikannya perhatian" atau "mempertanggung-jawabkannya". (Harahap 1997, 276-278) Istilah lain yang memiliki makna sama dengan kata muhasaba adalah Al- hisba, namun kata Al-hisbah menunjuk pada penerapan atau operasi suatu lembaga. Sehubungan dengan itu, (Taymiyah 1982, 2; Muhammad 2002, 56) menyebutkan, bahwa "Al-Hisbah adalah lembaga publik yang telah ada pada masyarakat Islam sejak awal periode Islam sampai masa pendudukan Barat". Personil yang mengelola lembaga Hisba disebut muhtasib. Kegiatan lembaga ini mencakup tugas yang luas, yaitu mulai dari hal-hal yang bersifat ekonomi sampai pada yang bersifat etika. Berkaitan dengan seorang muhtasib, secara sistematis (Taymiyah 1982, 2; Muhammad 2002, 57) menguraikan tugas seorang muhtasib, adalah sebagai berikut: 1. Memastikan masyarakat mendapat hak atas timbangan dari ukuran yang benar. 2. Untuk mencek kecurangan bisnis. Dilarang menyembunyikan kerusakan dan menyebutkan informasi yang salah tentang barang yang dijual. 3. Mengaudit kontarak-kontrak yang tidak benar, seperti kontrak tentang riba, judi atau aktivitas yang dilarang Allah dan Rasul-Nya. ISSN 2549-3086 eISSN 2657-1676 70
JAS (Jurnal Akuntansi Syariah) Juni 2019, Vol.3, No.1: 66-77 4. Menjaga terlaksananya pasar bebas, juga dianggap melawan hukum, membeli barang dagangan harga murah dari pedagang karena ketidaktahuannya situasi harga di pasar. 5. Mencegah penimbunan barang kebutuhan masyarakat. Dia berwenang memaksa seseorang menjual barang kebutuhan masyarakat seperti roti, dalam harga wajar jika sangat dibutuhkan. Uraian di atas, menunjukkan bahwa kata hisab atau muhasaba dan pelaku muhasab atau muhtasib adalah kata dan fungsi yang berkaitan dengan upaya untuk menghitung, mengukur atau mengendalikan seluruh aktivitas manusia selama hidup di dunia untuk dapat dipertanggungjawabkan di akhirat. Selanjutnya (Taymiyah 1982, 2; Muhammad 2002, 57) menyebutkan, bahwa kewajiban muhtasib menjadi tiga katagori : 1. Berhubungan dengan Allah 2. Berhubungan dengan sosial 3. Berhubungan dengan keduanya. Fungsi pertama berkaitan dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, seperti pelaksanaan shalat wajib, pelaksanaan shalat jum"at, dan pemeliharaan masjid. Kemudian fungsi kedua adalah berkaitan dengan masalah sosial dan perilaku di pasar seperti: kebenaran dalam timbangan dan ukuran serta kejujuran dalam bisnis. Fungsi ketiga adalah berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut administrasi kota seperti menjaga kebersihan jalan, lampu malam, bangunan yang dapat mengganggu masyarakat. BEBERAPA PEMIKIRAN TEORI DAN KONSEP AKUNTANSI ISLAM (Gambling dan Karim 1986) yang dikutip oleh (Harahap 1997) menarik hipotesis bahwa Islam memiliki syariah yang dipatuhi semua ummatnya maka wajarlah jika masyarakatnya memiliki lembaga keuangan dan akuntansinya yang sesuai dengan landasan agama. Mereka merumuskan model antara lain "Colonial Model", yang menyebutkan bahwa jika masyarakatnya Islam maka seharusnya pemerintahnya pun menerapkan syariat Islam dan teori akuntansinya pun harus bersifat teori akuntansi Islami. Mereka juga menekankan bahwa sesuai sifatnya maka mestinya harus memiliki akuntansi karena pentingnya penekanan pada aspek sosial dan perlunya penerapan sistem zakat dan baitul mal dalam Islam. (Harahap 1992) mengemukakan bahwa akuntansi Islam itu pasti ada menggunakan metode perbandingan antara konsep syariat Islam yang relevan dengan akuntansi dan ciri akuntansi kontemporer (dalam nuansa komprehensif) itu sendiri. Sehingga ia menyimpulkan bahwa nilai-nilai Islam ada dalam akuntansi, dan akuntansi ada dalam struktur hukum, muamalat dan sejarah Islam. Menurutnya keduanya mengacu pada kebenaran kendatipun kadar kualitas dan dimensi serta bobot pertanggung jawabannya bisa berbeda. Dan juga penekanan pada aspek tanggung jawab dan aspek pengambilan keputusan berbeda. Islam mengayomi semua Stakeholder sedangkan akuntansi kapitalis memenuhi kepentingan pemilik modal dan idiologi kapitalis sekuler. (Hamid et. al., 208) yang dikutip (Harahap 1992) mengemukakan dua hal: 1. Islam sebagai agama yang memiliki aturan-aturan khusus dalam sistem ekonomi keuangan (misalnya, free interest banking system) dan pasti ISSN 2549-3086 eISSN 2657-1676 71
JAS (Jurnal Akuntansi Syariah) Juni 2019, Vol.3, No.1: 66-77 memerlukan teori akuntansi yang khusus pula yang dapat mengakomodasi ketentuan syariah itu. 2. Kalau dalam berbagai studi disimpulkan bahwa aspek budaya yang bersifat lokal (national boundaries) sangat banyak mempengaruhi perkembangan akuntansi, maka Islam sebagai agama yang melampaui batas negara tidak boleh diabaikan. Islam dapat mendorong Internasionalisasi dan harmonisasi akuntansi. (Hayashi 1989) dalam Harahap mengatakan bahwa dalam akuntansi Islam ada "meta rule" yang berasal di luar konsep akuntansi yang harus dipatuhinya yaitu hukum syariah yang berasal dari Tuhan yang bukan ciptaan manusia. Menurut beliau akuntansi Islam sesuai dengan kecenderungan manusia yaitu hanief, yang menuntut agar perusahaan juga memilki etika dan tanggung jawab sosial. Dalam tulisannya Hayashi menjelaskan bahwa konsep akuntansi Islam sudah ada dalam sejarah Islam yang sangat berbeda dengan konsep akuntansi konvensional. Dia menunjukkan bahwa istilah "muhtasib" sebagai seseorang yang diberikan kekuasaan besar dalam masyarakat untuk memastikan sebagai "muhasabah". Bahkan beliau menjelaskan bahwa dalam konsep Islam ada akan pertanggungjawaban mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan Tuhan. di akhirat, di mana setiap orang Muhammad Akram Khan yang dikutip oleh (Harahap 1992) merumuskan sifat akuntansi Islam sebagai berikut: 1. Penentuan Laba Rugi yang tepat. 2. Mempromosikan dan menilai efisiensi kepemimpinan. 3. Ketaatan kepada hukum syariah. 4. Keterikatan pada keadilan. 5. Melaporkan dengan baik. 6. Perubahan dalam praktik akuntansi. (Hameed) mengemukakan dari pandangan makro tujuan akuntansi syariah adalah: 1. Merupakan dasar dalam perhitungan zakat. 2. Memberikan dasar dalam pembagian keuntungan, distribusi kesejahtraan dan pengungkapan terhadap kejadian dan nilai-nilai. 3. Untuk menyakinkan bahwa usaha yang dilakukan perusahaan bersifat Islami dan hasil (laba) yang diperoleh tidak merugikan masyarakat. (Triwiyono 1997, 34) menyebutkan bahwa tujuan akuntansi syariah adalah terciptanya peradaban dengan wawasan humanis, transendental, dan teleologikal. Adapun ciri akuntansi syariah menurut beliau adalah: 1. Menggunakan nilai-nilai etika sebagai dasar penggunaan akuntansi. 2. Memberikan arah pada menstimulasi timbulnya prilaku etis. 3. Bersikap adil terhadap semua pihak. 4. Menyeimbangkan sifat egoistic dengan altruistic. 5. Mempunyai kepedulian terhadap lingkungan. Menurut penulis pengembangan akuntansi Islam, nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan keadilan harus diaktualisasikan dalam praktik akuntansi. Secara garis besar, bagaimana nilai-nilai kebenaran membentuk akuntansi syariah dapat diterangkan: 1. Akuntan muslim harus meyakini bahwa Islam sebagai way of life (Q.S. 3: 85). ISSN 2549-3086 eISSN 2657-1676 72
JAS (Jurnal Akuntansi Syariah) Juni 2019, Vol.3, No.1: 66-77 2. Akuntan harus memiliki karakter yang baik, jujur, adil, dan dapat dipercaya (Q.S. An-Nisa : 135). 3. Akuntan bertanggung jawab melaporkan semua transaksi yang terjadi (muamalah) dengan benar, jujur serta teliti, sesuai dengan syariah Islam (Q.S. Al-Baqarah : 7-8). 4. Dalam penilaian kekayaan (aset), dapat digunakan harga pasar atau harga pokok. Keakuratan penilaiannya harus dipersaksikan pihak yang kompeten dan independen (AI-Baqarah : 282). 5. Standar akuntansi yang diterima umum dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan syariah Islam. 6. Transaksi yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah, harus dihindari, sebab setiap aktivitas usaha harus dinilai halal-haramnya. Faktor ekonomi bukan alasan tunggal untuk menentukan berlangsungnya kegiatan usaha. Baydoun dan Willet mengungkapkan perbedaan karakteristik Akuntansi Konvensional dengan Akuntansi Syariah, dapat kita lihat pada tabel di bawah ini: Tabel 1 Perbedaan Karateristik Akuntansi Konvensional dengan Akuntansi Syariah Karakteristik Sistem Akuntansi Konvensional Sistem Akuntansi Syariah Sistem Akuntansi Ekonomi yang Rasionalism Ketauhidan (Unity of God) Prinsip Sekuler lndividualis Memaksimalkan Keuntungan Survival of the fittest Ditekankan pada proses (mechine mechanism) Berdassarkan pada hukum perdagangan masyarakat kapitalis modern dari pada etika Syariah Kepentingan Ummat Keuntungan yang Wajar Persamaan Rahmatan lil 'alamin Berdasarkan pada etika yang bersumber pada hukum Alquran dan Hadis. Kriteria Penyajian informasi yang sangat terbatas. lnformasi yang ditujukan atau bertanggung jawab kepada pemilik. Full disclosure untuk memenuhi kebutuhan informasi keuangan yang sesuai dengan syariah dan memenuhi kebutuhan Islamic Finance Report User. Pertanggung jawaban kepada umat/masyarakat luas (khususnya dalam memanfaatkan sumber daya). Sumber: (Baydoun dan Willet 2000, 82), Islamic Corporate Report. Dalam (Harahap 2001, 216) ISSN 2549-3086 eISSN 2657-1676 73
JAS (Jurnal Akuntansi Syariah) Juni 2019, Vol.3, No.1: 66-77 laporan keuangan pada bank syariah bertanggung jawab kepada Allah YME, stakeholders, dan lingkungan sosial berlandaskan kepada aspek transparansi, akuntabilitas dan keadilan. Sistem pencatatan dan pelaporan mengacu kepada Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia 2003 yang telah dipublikasikan oleh IAI dan Biro Perbankan Syariah BI. Akuntansi dan penyajian Pada bank konvensional, akuntansi dan penyajian laporan keuangan berorientasi kepada kepentingan para pemegang saham, dan tidak dikenal konsep pertanggungjawaban sosial dan keadilan. Walaupun demikian, dalam satu dekade terakhir, ada kecenderungan akuntansi konvensional mengarah kepada konsep yang sejalan dengan Islam, seperti berkembangnya konsep akuntansi pertanggungjawaban, akuntansi sosial, akuntansi SDM, dan sebagainya. (Harahap 1997) PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DALAM AKUNTANSI ISLAM PENERAPAN Menurut penulis permasalahan yang dihadapi dalam penerapan akuntansi Islam yakni: 1. Penerapan sistem accrual basis dalam laporan keuangan yang ditetapkan oleh PSAK 101 tahun 2009, Karena akan sulit dilakukan pencatatan untuk pembiayaan mudharabah dan musyarakah mengingat pendapatan yang akan diperoleh tidak dapat dipastikan besarnya. 2. Kurangnya Sumber Daya Insani terhadap pemahaman penerapan konsep- konsep akuntansi Islam itu sendiri. 3. Dalam Laporan Laba Rugi terdapat pembebanan pajak & zakat, sehingga membuat faktor pengurang laba bersih lebih besar. Seharusnya potongan pajak tidak perlu hanya dikenakan pada zakat saja, karena zakat sama dengan pajak dalam sistem Islam. Berdasarkan hasil konsultasi Dewan Syariah Nasiona, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) tidak memasukkan zakat dalam Laporan Laba Rugi, karena menurut DSN pembayaran zakat merupakan kewajiban individu muslim dalam suatu entitas dan bukan merupakan kewajiban entitas. Pandangan ini menurut penulis merupakan suatu yang masih bisa diperdebatkan, mengingat zakat perniagaan merupakan salah satu jenis zakat yang juga disepakati para ulama. Selain itu, Akuntansi syariah tercermin dalam kiasan atau metafora "amanah". Metafora amanah dapat diturunkan menjadi metafora "zakat". Atau dengan kata lain, realitas organisasi akuntansi syariah adalah realitas organisasi yang dimetaforakan dengan zakat. Metafora ini membawa konsekuensi pada organisasi bisnis, yaitu organisasi bisnis yang tidak lagi berorientasi pada laba (profit oriented) atau berorientasi pada pemegang saham (stakeholders oriented), tetapi berorientasi pada zakat (zakat oriented). Dengan orientasi zakat, perusahaan berusaha untuk mencapai "angka" pembayaran zakat yang tinggi. Dengan demikian laba bersih (net income) tidak lagi menjadi ukuran kinerja (performence) perusahaan, tetapi sebaliknya zakat menjadi ukuran kinerja perusahaan. Asumsinya semakin tinggi zakat yang dikeluarkan oleh perusahaan maka semakin besar laba yang didapat perusahaan. ISSN 2549-3086 eISSN 2657-1676 74
JAS (Jurnal Akuntansi Syariah) Juni 2019, Vol.3, No.1: 66-77 Menurut (Karim 2004a) mengatakan UU No 10/1998 dan UU No 23/1999 akad-akad fikih tersebut adalah "prinsip", bukan jenis transaksi atau jenis perjanjian bank syariah. Kedudukannya sebagai "prinsip" dijabarkan dalam SK Dir BI No 32/34/1999, khususnya pasal 28 dan 30 yang menyatakan dengan tegas bahwa akad-akad fikih tersebut adalah "prinsip". Dalam paradigma ini, bank syariah menyediakan uang atau tagihan, bukan menjual atau menyewakan barang. Akad jual beli atau sewa menyewa hanyalah prinsip yang mendasarinya. Dengan demikian transaksi pembiayaan bank syariah tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana yang diatur dalam UU No 18/2000, PP 143 dan 144 tahun 2000. Ironisnya di regulasi lain, akad-akad fikih tersebut dikategorikan sebagai "jenis perjanjian/akad bank syariah", bukan sekadar prinsip. Pernyataan Standar Akuntasi Keuangan Syariah (PSAK) 59/2002 dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) 2003 menyebutnya sebagai "akad" atau "perjanjian". Dalam paradigma ini bank syariah menjual atau menyewakan barang, bukan lagi menyediakan uang atau tagihan. Dengan demikian transaksi murabahah (jual beli), ijarah (sewa) yang dilakukan bank syariah terkena PPN. tidak mudah mengangkat akad-akad fikih yang lazimnya dilakukan di sektor riil ke dalam regulasi sektor perbankan. Diperlukan kecermatan dan ketelitian untuk menjaga konsistensi regulasi yang disusun. Dalam regulasi tata cara pembukuan juga ditemui kegamangan. Klasifikasi piutang dalam PSAK 59 berbeda dengan yang diatur dalam PAPSI, bahkan berbeda pula dengan diatur dalam Pedoman Laporan Bulanan Bank Umum Syariah (LBUS). Bahkan kegamangan dalam cara (sewa dengan membukukan perpindahan hak kepemilikan di akhir masa sewa/IMBT). Gamang? Masih dalam batas kewajaran. Memang transaksi Ijarah Mumtahiya bit Tamlik Misalnya seorang nasabah membutuhkan sebuah gedung perkantoran untuk disewa selama 10 tahun dan pada akhir masa sewa la ingin memiliki gedung tersebut. Secara fikih, tentu bank akan membeli gedung tersebut, menyewakan kepada nasabah, kemudian akhirnya mentransfer kepemilikannya. Secara fikih itulah langkah-langkah yang ditempuh. Nah, PAPSI yang menganut paradigma "jenis perjanjian" mengikuti satu per satu langkah tersebut. Gedung yang dibeli bank dicatat sebagai aktiva IMBT kemudian disusutkan, persis cara membukukan di sektor rill. Bank kemudian akan mencatat pendapatan sewa setiap kali nasabah membayar. Aktiva IMBT tentu tidak dapat menggambarkan kualitas aktiva produktif bank karena selama ia disusutkan kolektibilitasnya akan selalu lancar. Piutang IMBT-lah yang dapat menggambarkannya. Sayangnya PAPSI tidak mengatur adanya piutang IMBT. Gamang memang. Sudah saatnya kita membedakan tataran berpikir fikih dengan tataran berpikir hukum positif. Bukan sebagai wujud sekularisasi hukum, sebaliknya sebagai upaya mewarnai hukum positif dengan nilai-nilai syariah. Memahami sistematika berpikir hukum positif akan memberikan banyak celah untuk memodifikasinya sesuai dengan nilai-nilai syariah. Untuk saat ini paradigma "prinsip" memberikan banyak keleluasaan untuk mewarnai perbankan syariah dengan berbagai akad fikih. Menghidupkan kembali prinsip syariah dalam berbagai transaksi perbankan. Sebaliknya, kecerobohan mengambil begitu saja akad-akad fikih untuk dijadikan hukum positif tanpa ISSN 2549-3086 eISSN 2657-1676 75
JAS (Jurnal Akuntansi Syariah) Juni 2019, Vol.3, No.1: 66-77 mempertimbangkan secara komprehensif seluruh bangunan hukum yang ada, dapat berakibat menghambat perkembangan perbankan syariah itu sendiri. PENUTUP Ajaran Islam itu tidak hanya terbatas pada masalah hubungan pribadi antara seorang individu dengan penciptanya (hablum minallah), namun juga mencakup masalah hubungan antar sesama manusia (hablum minannas), bahkan juga hubungan antara manusia dengan makhluk lainnya termasuk dengan alam dan lingkungannya. Sistem ekonomi Islam ini tentu tidak sendiri dia harus ditopang oleh perangkat lain yang mendukungnya agar bisa mencapai tujuan idealnya. Salah satu alat penopang itu adalah sistem informasi, alat ukur, alat pertanggungjawaban (accountability) yang sudah dikenal selama ini sebagai Akuntansi atau "Hasabah". Sebelum kita mempelajari akuntansi Islam apakah konsep akuntansi Islam merupakan konsep yang asing dalam sejarah perekonomian umat Islam ? pertanyaan ini perlu kita jawab karena akan menentukan dalam perumusan akuntansi Islam ke depan. Apabila itu merupakan hal yang baru bagi umat Islam maka kita harus membuat teori yang baru tentang akuntansi Islam, ini akan memerlukan waktu yang sangat lama untuk membuat teori yang baru. Menurut penulis akuntansi Islam bukan merupakan hal yang baru bagi umat Islam, di mana perkembangan akuntansi modern tidak terlepas dari berkembangnya ilmu aritmatika, yaitu yang dikembangkan dari persamaan Al Jabar (sebuah ilmu hasil ijtihad pemikir muslim ternama yaitu Al Jabar), aritmatika dan temuan angka nol oleh Al Khawarizmi (logaritma) pada abad ke 9 M. Ia menulis tentang Al Jabr Wa"l Mughabalah atau yang lebih dikenal dengan Aljabar atau Algebra, yang telah menjadi dasar kesamaan akuntansi. Dari sisi budaya, Bangsa Arab waktu itu pun sudah memiliki administrasi yang cukup maju, praktek pembukuan telah menggunakan buku besar umum, jurnal umum, buku kas, laporan periodik dan penutupan buku. tentang akuntansi Islam kita perlu mengidentifikasi akuntansi yang ada dan yang tidak sesuai dengan syariat Islam kita buang, dan selain itu kita boleh melakukan penambahan, menciptakan, mengembangkan, dan lain-lain. Ibarat suatu kolam yang di dalamnya ada sampah, maka bagaimana upaya kita untuk membersihkan kolam tersebut sehingga menjadi bersih. Dalam pengembangan ijtihad Jadi tugas kita sebagai umat Islam mengembangkan akuntansi Islam saat ini baik dengan teori maupun praktiknya, ijtihad kita sangat diperlukan dalam pengembangan ilmu akuntansi Islam. DAFTAR PUSTAKA "Atiya, M.K.. 1984. Accounting of the Company and the Bank for the Islamic Organization (Muhasabah Sharikat wa Musarif Al-Mizan Al-Islami). Alexandria: Daral-Jamiat Al-Misilya. Adnan, M. Akhyar. 1997. "The Shariah, Islamic bank and Accounting Concept", Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia. Vol. 1. No.1, Mei 1997. ISSN 2549-3086 eISSN 2657-1676 76
JAS (Jurnal Akuntansi Syariah) Juni 2019, Vol.3, No.1: 66-77 Gambling, TE dan Karim Rifaat AA, "Journal of Business Finance and Accounting", Vol. 13, No.1. Hameed, Shabul. "A Review of Income and Value Measurument Concept in Conventional Accounting Theory and Theory Relevance to Islamic Accounting". Hamid, Shari and Craig, Russel and Clarke, Frank. "Religion: A Confounding Cultural Element in the International Harmonization of Accounting". ABACUS, Vol. 29, No. 2. Harahap, Sofyan. S. 1992. Akuntansi, Pengawasan, Manajemen Dalam Perspektif Islam. Jakarta: FE Trisakti. Harahap, Sofyan Syafri. 1997. Akuntansi Islam. Jakarta: Bumi Aksara. Hayashi, Toshikabu. 1989. "On Islamic Accounting, Its Future Impact on Western Accounting". Working Papers #18, the Institute of Middle Eastern Studies. Japan. Karim, Adiwarman. 2004. Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi Dua. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Karim, Adiwarman. 2004a. "Kegamangan Regulasi Perbankan Syariah". 28 Juni 2004. Mahdi bin Ibrahim bin Muhammad Mubjir. 1997. Amanah dalam Manajemen, Terjemahan Rahmad Abbas. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. Muhammad. 2002. Pengantar Akuntansi Syariah. Jakarta: Selemba Empat. Rahardjo, M. Dawam. 1996. Ensklopedi Al-Qur"an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci. Jakarta: Paramadina. Sabiq, Sayid. 2001. Al-"Aqaaid Al-Islamiyyah, Terj. Indonesia: "Aqidah Islam: Pola Hidup Manusia Beriman", Cet. ke-12. Bandung: CV. Diponegoro. Taymiya, Ibn. 1982. Public Duties in Islam: The Institution of the Hisba. London: Islamic Foundation. Syalthut, Syaikh Mahmud. 1995. Al-Islam, "Aqidah wal Syariah, Cet. 1. Triwiyono, Iwan. 1997. "Trust (Amanah), Management and Accounting Implications". Jurnal Riset Akuntansi Indonesia. Vol.1, No.1. ______. 1992. Akuntansi, Pengawasan, Manajemen Dalam Perspektif Islam. Jakarta: FE Trisakti. ISSN 2549-3086 eISSN 2657-1676 77