Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 21. No.1, Juni 2016 ISSN 2442-3424 Kinerja Organisasi Publik dalam Memberikan Pelayanan Kepada Publik Sri Maryuni1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Abstrak Kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak Penilaian kinerja organisasi publik tidak cukup hanya dilakukan dengan menggunakan ukuran-ukuran atau indikator-indikator yang melekat pada organisasi itu seperti efisiensi dan efektifitas, tetapi harus dilihat juga dari indikator- indikator yang melekat pada pengguna jasa, seperti kepuasan pengguna jasa, akuntabilitas dan responsivitas. Penilaian kinerja dari pengguna jasa menjadi sangat penting, karena organisasi publik seringkali memiliki kewenangan monopolis sehingga para pengguna jasa tidak memiliki alternatif sumber pelayanan. Dalam pelayanan oleh organisasi publik penggunaan pelayanan oleh publik sering tidak ada hubungannya sama sekali dengan kepuasannya terhadap pelayanan. melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika. Dengan mengetahui kinerja akan dapat mengetahui tingkat pencapaian tujuan pelaksanaan suatu kegiatan /program /kebijakan dalam merwujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Ada 2 kategori pelayanan publik yang harus diberikan pemerintah, yaitu pelayanan kebutuhan dasar dan pelayanan umum. Yang termasuk dalam pelayanan kebutuhan dasar meliputi pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dasar dan pelayanan bahan kebutuhan pokok masyarakat. Sedangkan yang termasuk dalam pelayanan umum adalah pelayanan administrasi, pelayanan barang dan pelayanan jasa. Dalam memberikan pelayanan - pelayanan tersebut, aparatur pemerintah atau yang juga disebut birokrasi publik harus dapat memberikan layanan publik yang profesional, efektif, efisien, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsive dan adaptif. Kata Kunci : Kinerja, Pelayanan, Publik Pendahuluan Kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok sesuai dengan orang dalam organisasi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika. Dengan mengetahui kinerja akan dapat mengetahui tujuan /program pelaksanaan /kebijakan dalam merwujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. tingkat suatu pencapaian kegiatan Pengukuran kinerja terhadap organisasi publik merupakan suatu isu yang banyak diperbincangkan pada beberapa tahun terakhir ini. Hal ini disebabkan citra organisasi publik di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia dalam melayani kepentingan umum/masyarakat lebih dinilai buruk jika dibandingkan dengan organisasi swasta. Sehingga tidak mengherankan apabila organisasi swasta seringkali dijadikan sebagai alternatif untuk menyelesaikan berbagai persoalan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. khususnya pilihan kebijakan Masalah pengukuran kinerja organisasi publik berkaitan erat dengan akuntabilitas dan institusi yang bersangkutan. kinerja dari Sedangkan akuntabilitas untuk melihat diperlukan standart kinerja (performance) yang harus disepakati lebih dulu mengenai informasi 1 Doktor Kebijakan Publik pada FISIP Untan Pontianak 1- FISIP Universitas Tanjungpura ©2016, Jurnal Proyeksi Sri Maryuni, 1-13
kinerja organisasi dan standar pelaporan informasi tadi. Penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya. Untuk organisasi publik, informasi mengenai kinerja akan sangat berguna untuk menilai sejauh mana pelayanan yang diberikan oleh organisasi itu memenuhi harapan dan memuaskan pengguna jasa. Dengan melakukan penilaian terhadap kinerja maka upaya untuk memperbaiki kinerja bisa dilakukan secara lebih terarah dan sistematis. Informasi mengenai kinerja juga dapat digunakan untuk menciptakan tekanan bagi para pejabat penyelenggara pelayanan untuk melakukan dalam organisasi. perubahan-perubahan Penilaian kinerja organisasi publik tidak cukup hanya dilakukan dengan menggunakan ukuran-ukuran atau indikator-indikator yang melekat pada organisasi itu seperti efisiensi dan efektifitas, juga dari tetapi harus dilihat pada indikator-indikator pengguna jasa, seperti kepuasan pengguna jasa, akuntabilitas dan responsivitas. Penilaian kinerja dari pengguna jasa menjadi sangat penting, karena organisasi publik seringkali memiliki kewenangan monopolis sehingga para pengguna jasa tidak memiliki alternatif sumber pelayanan. Dalam pelayanan oleh organisasi publik penggunaan pelayanan oleh publik sering tidak ada hubungannya sama sekali terhadap pelayanan. yang melekat dengan kepuasannya lain dalam menilai kinerja organisasi publik muncul karena tujuan dan misi organisasi publik seringkali bukan hanya sangat bersifat tetapi multidimensional. Kenyataan bahwa organisasi publik memiliki stakeholders yang banyak dan memiliki kepentingan yang sering berbenturan satu dengan yang lainnya membuat oragnisasi publik mengalami kesulitan untuk merumuskan misi yang jelas. Akibatnya, ukuran kinerja organisasi publik dimata para stakeholders juga berbeda-beda. Kesulitan kabur, juga Ada berbagai perspektif dalam melihat kinerja organisasi publik yang memperlihatkan indikator-indikator yang dipergunakan untuk menyusun kinerja organisasi publik. Secara FISIP Universitas Tanjungpura 2- Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 21. No.1, Juni 2016 ISSN 2442-3424 garis besar, indikator yang dipergunakan untuk melihat kinerja organisasi publik dapat dikelompokkan menjadi pendekatan. Pendekatan pertama melihat kinerja organisasi publik dari perspektif pemberi layanan dan pendekatan kedua melihat kinerja organisasi publik dari perspektif pengguna jasa. Pembagian pendekatan atau perspektif dalam melihat kinerja organisasi publik harus dipahami sebagai suatu sudut pandang yang saling berinteraksi satu dengan yang lain. Hal tersebut disebabkan dalam melihat persoalan kinerja organisasi publik terdapat berbagai faktor yang mempengaruhinya secara timbal balik, terutama pengaruh interaksi lingkungan yang dapat mempengaruhi cara pandang birokrasi terhadap publik, demikian pula sebaliknya. 2 Berdasarkan uraian diatas tentang beberapa hal yang berkaitan dengan kinerja organisasi publik, maka masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah: "Bagaimana kinerja dalam di organisasi memberikan pelayanan kepada publik" Untuk itu ada beberapa hal yang akan dibahas dalam tulisan ini, antara lain : 1) Pengukuran kinerja organisasi publik. 2) Penilaian kinerja pelayanan publik. 3) Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja publik Indonesia organisasi publik Pembahasan Pembahasan tentang kinerja organisasi publik selalu berkaitan dengan konsep pelayanan publik, karena inti dari organisasi publik adalah pelayanan kepada publik atau masyarakat. Sebelum membahas penilaian kinerja pelayanan publik, terlebih dulu perlu menjelaskan tentang berbagai pengukuran atau indikator kinerja organisasi publik dan berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi publik itu sendiri. A. Pengukuran Kinerja Organisasi Publik Bagi setiap organisasi, penilaian terhadap kinerja adalah merupakan suatu kegiatan yang sangat penting tersebut dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu. Ada beberapa pendapat yang mendefinisikan Penilaian ©2016, Jurnal Proyeksi Sri Maryuni, 1-13
tentang kinerja organisasi publik. Jackson dan Morgan (1978) mengemukakan bahwa kinerja pada umumnya menunjukkan tingkat tujuan yang telah ditentukan sebelumnya yang hendak dicapai. Rue and Byar (1981) menyebutkan bahwa kinerja (performance) didefinisikan sebagai tingkat pencapaian hasil atau "the atau kinerja degree of accomplishment" merupakan tujuan organisasi secara berkesinambungan. Selain itu Bernadin dan Russel sebagaimana dikutip rinci memberikan batasan (1991) mengenai kinerja yakni dampak yang dihasilkan dari fungsi suatu pekerjaan atau kegiatan selama satu periode waktu tertentu. tingkat pencapaian lebih Cakupan dan cara mengukur indikator kinerja sangat menentukan apakah suatu organisasi publik dapat dikatakan berhasil atau tidak ( Keban, 1995). Lebih lanjut Keban menjelaskan bahwa ketepatan pengukuran seperti cara atau metode pengumpulan data untuk mengukur sangat menentukan penilaian akhir kinerja. kinerja juga Pengukuran kinerja mempunyai makna ganda yaitu pengukuran kinerja sendiri dan evaluasi kinerja, dimana untuk melaksanakan kedua hal terlebih dahulu harus ditentukan tujuan dari suatu program secara jelas. Pengukuran kinerja merupakan jembatan dengan strategis antara akuntabilitas, suatu pemerintah daerah dapat dikatakan berhasil jika terdapat bukti-bukti atau indikator - indikator atau ukuran - ukuran capaian yang mengarah pada pencapaian misi. Teknik dan metode yang digunakan kinerja kegiatan, yang pertama - tama dilakukan adalah dengan melihat sejauh mana adanya kesesuaian antara program dan kegiatannya. Program dan kegiatan merupakan program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam perencanaan strategis Pemerintah Daerah yang bersangkutan. tersebut perencanaan sehingga dalam menganalisis Donald dan Lawton ( dalam Keban, 1995 ) mengatakan bahwa penilaian kinerja organisasi dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu dan penilaian tersebut juga dapat dijadikan input bagi perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi. Sementara itu, Bernadin (1998) FISIP Universitas Tanjungpura 3- Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 21. No.1, Juni 2016 ISSN 2442-3424 mengatakan bahwa sistem penilaian kinerja harus disusun dan diimplementasikan dengan suatu 1) prosedur formal standar ; yang 2) berbasis pada analisis jabatan ; dan 3) hasilnya didokumentasikan dengan baik ; dengan 4) dan penilai kompetensi dapat dipertanggungjawabkan. yang memiliki kapasitas yang telah berkembang dengan pesat, tetapi penggunaan, penilaian kinerja dalam organisasi publik belum berkembang sebagaimana yang telah terjadi dalam sektor swasta. Berdasarkan data empiris menunjukkan bahwa penilaian terhadap kinerja di organisasi publik belum merupakan tradisi yang populer (Keban,1995) dan bahkan terdapat banyak perbedaan pendapat mengenai kriteria kinerja pelayanan publik (Dwiyanto,1995). Perbedaan pendapat tersebut menurut Dwiyanto (1995) disebabkan tujuan dan misi organisasi publik seringkali bukan hanya sangat kabur akan tetapi juga bersifat multi dimensional. Meskipun penilaian kinerja akan Banyak pendapat mengenai pengukuran kinerja, menurut LAN (1999) pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan metode Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Metode ini menggunakan indikator kinerja sebagai dasar penetapan capaian kinerja. Untuk pengukuran kinerja digunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK). Penetapan Indikator didasarkan pada masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcame), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Lenvine (1990) dalam Dwiyanto, 1995 mengusulkan adanya tiga konsep yang dapat kinerja dipergunakan organisasi publik, yaitu : responsiveveness, responsibility dan accountability. Yang dimaksud responsiveness atau responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, menyusun prioritas kebutuhan dan mengembangkannya ke dalam program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Semakin banyak kebutuhan dan keinginan masyarakat yang diprogramkan dan dijalankan oleh organisasi publik maka kinerja organisasi baik. dinilai publik untuk mengukur tersebut semakin ©2016, Jurnal Proyeksi Sri Maryuni, 1-13
tanggap Responsivitas mengukur organisasi publik terhadap harapan, keinginan dan aspirasi serta tuntutan warga pengguna layanan. Responsibilitas menjelaskan apakah publik pelaksanaan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijaksanaan organisasi baik yang implisit maupun eksplisit. Semakin jelas organisasi publik itu dilaksanakan sesuai dengan prinsip- prinsip administrasi dan peraturan serta kebijaksanaan organisasi, maka kinerjanya dinilai semakin baik. Sedangkan akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk kepada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut, karena dipilih oleh rakyat, maka dengan sendirinya akan selalu mempresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, kinerja organisasi publik dinilai baik apabila seluruhnya atau setidaknya sebagian besar kegiatannya didasarkan pada upaya-upaya untuk memenuhi harapan dan keinginan rakyat. Semakin banyak tindak lanjut aspirasi organisasi masyarakat, maka kinerja organisasi publik tersebut dinilai semakin baik. Akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan penyelenggaraan proses seberapa kepentingan pelayanan stakeholders yang berkembang dalam masyarakat. Nilai dan norma pelayanan yang berkembang dalam masyarakat tersebut, diantaranya meliputi transparansi pelayanan, prinsip keadilan, jaminan penegakan hukum, hak asazi manusia dan orientasi pelayanan yang dikembangkan terhadap masyarakat pengguna jasa. daya organisasi kegiatan harapan atas dan besar dengan norma-norma sesuai dan Akuntablitas penyelenggaraan pelayanan publik dalam penulisan ini dilihat melalui indikator-indikator kinerja, yang meliputi : 1) Acuan pelayanan yang dipergunakan aparat birokrasi dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik. tersebut mencerminkan prinsip orientasi pelayanan yang birokrasi terhadap masyarakat pengguna jasa. Indikator dikembangkam oleh 2) Tindakan yang dilakukan oleh aparat terdapat masyarakat birokrasi apabila FISIP Universitas Tanjungpura 4- Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 21. No.1, Juni 2016 ISSN 2442-3424 jasa yang pengguna persyaratan yang telah ditentukan. tidak memenuhi 3) Dalam menjalankan tugas pelayanan, seberapa jauh kepentingan pengguna jasa memperoleh prioritas dari aparat birokrasi. Mengukur kinerja organisasi publik dapat dilakukan kegiatan dengan melakukan evaluasi. Dengan kata lain evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya. Evaluasi kinerja merupakan interpretasi keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja. Pengukuran kinerja merupakan metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan telah ditetapkan. Pengukuran kinerja digunakan atau untuk penilaian kegagalan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi organisasi publik. analisis dan tujuan yang atas keberhasilan Untuk melakukan pengukuran kinerja diperlukan indikator kinerja, yang bersifat akan kuantitatif menggambarkan tingkat pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur untuk digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan maupun tahap setelah kegiatan selesai dan bermanfaat. Dengan demikian indikator kinerja tidak hanya dari aspek inputs dan outputs, tetapi juga outcomes, benefits dan impacts dari kegiatan organisasi publik (Joko Widodo, 2001). dan kualitatif yang Indikator inputs (masukan) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran (outputs). Indikator ini dapat berupa dana, informasi, kebijakan/peraturan perundang-undangan dan indikator outputs sebagainya. Sedangkan adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator outcomes adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya jangka waktu keluaran kegiatan pada sumber daya manusia, ©2016, Jurnal Proyeksi Sri Maryuni, 1-13
menengah (efek langsung). Indikator benefits (manfaat) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Sedangkan indikator impacts adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah digunakan. Untuk itu ada beberapa model yang ditawarkan oleh Johson dan Lewin (1991 : 189), antara lain model tujuan (goal model), model siatem (system model), model system keputusan ( decision system model), model manajemen ilmiah (scientific management model). tujuan menekankan bahwa organisasi yang efektif adalah organisasi yang mengorganisir serangkaian tujuan, menentukan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut dan mengalokasikan sumber daya untuk kegiatan-kegiatan dalam kerangka mencapai tujuan. Dengan demikian efektifitas produk yang dilihat tidak tujuan yang memfokuskan pada didefinisikan dalam struktur pembuatan keputusan atau sebagai serangkaian ukuran diskrit tentang efek atau hasil dari kegiatan organisasi tertentu. Model sebagai suatu Efektititas model tujuan menekankan pada analisa beaya program yang dikaitkan dengan hasil program. Sedangkan dalam model system digunakan untuk menyamakan kinerja dengan efektifitas dan memfokuskan pada pengukuran pencapaian tujuan. Model sistem tidak menggunakan efektifitas, tetapi efisiensi. Organisasi yang efisien adalan organisasi yang memberikan insentif yang diperlukan untuk mencapai perilaku produktif. lebih menekankan pada ukuran input dan output program dan membuat keputusan alokasi sumber dana diantara beberapa alternatif yang tersedia. Kendatipun demikian konsep efisien dan efektifitas dalam model ini belum nampak, sehingga harus mengumpulkan sejumlah data tentang input program dan output program dengan cara menggambarkan keberhasilan dan kegagalan program dengan membandingkan antara input dan output. Model sistem keputusan FISIP Universitas Tanjungpura 5- Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 21. No.1, Juni 2016 ISSN 2442-3424 B. Penilaian Kinerja Pelayanan Publik Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan oleh Penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, aparatur pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik telah dari pemerintah karena masyarakat memberikan bentuk dananya pembayaran pajak, retribusi dan berbagai pungutan lainnya. yang dilaksanakan dalam dalam Ada 2 kategori pelayanan publik yang harus diberikan pemerintah, yaitu pelayanan kebutuhan dasar dan pelayanan umum. Yang termasuk dalam pelayanan kebutuhan dasar meliputi pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dasar dan pelayanan bahan kebutuhan pokok masyarakat. Sedangkan yang termasuk dalam pelayanan umum adalah pelayanan administrasi, pelayanan barang dan pelayanan jasa. pelayanan - pelayanan tersebut, aparatur pemerintah atau yang juga disebut birokrasi publik harus layanan publik yang dapat memberikan profesional, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsive dan adaptif. Dalam memberikan efektif, efisien, Pelayanan publik yang professional adalah pelayanan publik yang ditandai dengan adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan (aparatur pemerintah). Efektif lebih mengutamakan pada pencapaian apa yang menjadi tujuan dan sasaran. Sederhana mengandung arti prosedur atau tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh pelayanan. yang meminta masyarakat kepastian) dan (kejelasan Transparan mengandung arti adanya kejelasan dan kepastian mengenai : (a) prosedur/tata cara pelayanan, (b) persyaratan pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administrative, (c) unit kerja atau pejabat yang berwenang dan tepat, ©2016, Jurnal Proyeksi Sri Maryuni, 1-13
dalam memberikan bertanggung pelayanan, (d) rincian beaya/ tarif pelayanan dan tata cara pembayarannya, (e) jadwal waktu pelayanan. penyelesaian Keterbukaan cara arti mengandung persyaratan, satuan kerja/pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, rincian waktu/tarif serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Efisiensi mengandung arti : (a) persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran tetap memperhatikan pelayanan dengan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan yang berkaitan. (b) dicegah adanya pengulangan persyaratan. pemenuhan artinya pelaksanaan Ketepatan waktu pelayanan masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Responsif lebih mengarah pada daya tanggap dan cepat menanggapi apa yang menjadi masalah, kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang dilayani. Adaptif adalah cepat menyesuaikan terhadap apa yang menjadi tuntutan, keinginan dan aspirasi masyarakat yang dilayani. jawab prosedur/tata layanan publik, menurut Keputusan Menpan Nomor 81 tahun 1993 harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut : 1) Hak dan kewajiban bagi pemberi maupun penerima layanan umum harus jelas dan diketahui secara pasti oleh masing-masing pihak; Dalam memberikan 2) Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar, berdasarkan ketentuan yang peraturan berlaku dengan tetap berpegang pada efisiensi dan efektifitas; perundang-undangan 3) Mutu proses dan hasil pelayanan umum harus diupayakan agar memberi keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum dipertanggung dapat jawabkan; yang 4) Apabila yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah pelayanan umum FISIP Universitas Tanjungpura 6- Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 21. No.1, Juni 2016 ISSN 2442-3424 instansi terpaksa harus mahal, maka pemerintah bersangkutan berkewajiban memberi peluang kepada masyarakat ikut sesuai peraturan menyelenggarakannya perundang-undangan yang berlaku. Pelayanan publik yang demikian dapat disebut sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang dan masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. yang untuk Lovelock (dalam Joko Widodo, 2001) mengemukakan adanya 5 prinsip yang harus diperhatikan bagi pelayan publik, agar kualitas layanan dapat dicapai dengan baik, yaitu : 1) Tangible (terjamah), seperti kemampuan fisik, peralatan personil dan komunikasi material. . 2) Realiable kemampuan (handal), membentuk pelayanan yang dijanjikan dengan tepat dan memiliki keajegan. 3) Responsiveness (pertanggungjawaban), yaitu rasa tanggung jawab terhadap mutu pelayanan. 4) Assurance (jaminan), pengetahuan, perilaku dan kemampuan pegawai. (empati), 5) Empathy yaitu perhatian perorangan pada pelanggan. Disamping itu, pihak pelayan publik layanan publik dalam setidaknya harus : 1) Mengetahui kebutuhan yang dilayani 2) Menerapkan persyaratan manajemen untuk memberikan mendukung penampilan (kinerja) 3) Memantau dan mengukur kinerja. Sebagai perwujudan dari apa yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh pelayan publik, agar kualitas layanan menjadi baik, maka dalam memberikan layanan publik seharusnya : 1) Mudah dalam pengurusan bagi yang berkepentingan (prosedurnya sederhana) 2) Mendapat pelayanan yang wajar 3) Mendapat pelayanan yang sama tanpa pilih kasih 4) Mendapat perlakuan jujur dan terus terang (transparan) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik (menurut Miftah Thoha : 1998), organisasi ©2016, Jurnal Proyeksi Sri Maryuni, 1-13
publik harus mengubah posisi dan peran (revitalisasi) layanan publik. Dari yang suka mengatur dan memerintah berubah menjadi suka melayani, dari yang suka menggunakan pendekatan kekuasaan berubah menjadi suka menolong menuju kearah yang fleksibel kolaburatis dan dialogis, dan dari cara-cara yang sloganis menuju realistik pragmatis. Dengan revitalisasi birokrasi publik, maka pelayanan publik yang lebih baik dan profesional dapat segera diwujudkan. Dengan semakin berkualitasnya sumber daya manusia dan diikuti dengan tersedianya sumber daya berupa peralatan dan sumber pembiayaan, maka jawab dalam memberikan layanan publik dapat dilaksanakan dengan baik. Masyarakat akan dapat menikmati kualitas pelayanan yang diberikan oleh birokrasi publik. Pelayanan masyarakat dapat dikatakan baik (profesionalisme), apabila masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan dengan prosedur yang tidak panjang, beaya murah, waktu cepat dan masyarakat ada keluhan. Kondisi merasakan apabila semacam organisasi publik diberikan kewenangan yang lebih besar dalam memberikan layanan publik dan didukung oleh sumber daya manusia yang mumpuni baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sumber daya peralatan dan sumber daya keuangan yang memadai. Penyelenggaraan pelayanan umum, menurut LAN (1998) dapat dilakukan dengan berbagai macam pola, antara lain: 1) Pola pelayanan fungsional, yaitu pola pelayanan umum yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya. dalam memberikan yang cara-cara kerja tanggung tugas dan tidak ini dapat diwujukan 2) Pola pelayanan satu pintu, yaitu pola pelayanan umum yang diberikan secara tunggal oleh suatuC instansi pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari instansi pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan. 3) Pola pelayanan satu atap, yaitu pola pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada satu tempat oleh beberapa instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangannya masing-masing. FISIP Universitas Tanjungpura 7- Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 21. No.1, Juni 2016 ISSN 2442-3424 4) Pola pelayanan secara terpusat, yaitu pola pelayanan umum yang dilakukan oleh satu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang yang bersangkutan. pelayanan umum C. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi publik. Ada beberapa pandangan tentang faktor- faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi publik , yang dipengaruhi oleh ruang dan waktu , dapat ditemui dari berbagai kepustakaan yang berusaha menggambarkan kinerja organisasi terlepas dari publik. Suatu organisasi, bagaimana bentuknya organisasi tersebut, tujuan yang akan dicapai, selalu apapun telah mengharapkan sasaran/ ditetapkan akan dapat tercapai semaksimal mungkin. Untuk mencapai target tersebut, banyak faktor yang mempengaruhinya. Higgin (1985) dalam Salusu target yang (1996) menyatakan bahwa ada 2 kondisi yang mempengaruhi kinerja organisasi, yaitu kapabilitas organisasi, adalah konsep yang dipakai untuk menunjuk pada kondisi lingkungan internal yang terdiri atas dua faktor stratejik, yaitu kekuatan dan kelemahan. Kekuatan adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat yang memungkinkan memeliki keuntungan dalam mencapai sasarannya. Sedangkan kelemahan adalah situasi dan ketidakmampuan internal yang mengakibatkan dapat organisasi mencapai sasarannya. Kedua faktor ini saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Faktor yang perlu diperhatikan dalam melihat kemampuan internal organisasi antara lain : struktur organisasi, sumber daya baik dana maupun tenaga, lokasi, fasilitas yang dimiliki, integritas seluruh karyawan dan integritas kepemimpinan. Kondisi yang kedua adalah lingkungan eksternal, yang terdiri atas 2 faktor stratejik, yaitu peluang dan ancaman atau tantangan. Peluang sebagai situasi dan faktor- faktor eksternal yang membantu organisasi mencapai atau bahkan bisa melampaui pencapaian sasarannya . Sedangkan ancaman positif, organisasi stratejik tidak ©2016, Jurnal Proyeksi Sri Maryuni, 1-13
yang adalah menyebabkan organisasi tidak dapat mencapai sasarannya. Dalam mengamati lingkungan eksternal, ada beberapa sektor yang peka secara stratejik, artinya bisa menciptakan peluang atau sebaliknya ancaman. merupakan Perkembangan teknologi misalnya, peraturan perundang-undangan, atau situasi keuangan, dapat saja memberi keuntungan atau kerugian bagi organisasi. faktor-faktor eksternal Sementara itu Steers (1980) menyatakan yang menyokong bahwa keberhasilan akhir suatu organisasi dapat ditemukan dalam 4 kelompok umum. Keempat kelompok umum tersebut adalah : 1) Karakteristik organisasi terdiri dari struktur Yang dan struktur adalah dimaksudkan dengan tetap sifatnya hubungan yang relative seperti organisasi, sehubungan dengan susunan sumber daya manusia. Struktur adalah cara unik suatu oganisasi menyusun orang-orangnya untuk menciptakan sebuah organisasi. Dengan demikian pengertian struktur meliputi faktor-faktor seperti luasnya desentralisasi pengendalian, spesialisasi pekerjaan, cakupan perumusasn interaksi antar pribadi, dan seterusnya. Keputusan mengenai cara bagaimana orang-orang akan dikelompokkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Dilain pihak, yang dimaksud dengan teknologi adalah mekanisme suatu organisasi untuk mengubah masukan mentah menjadi keluaran jadi. Teknologi dapat memiliki berbagai bentuk, termasuk variasi-variasi dalam proses mekanis yang digunakan dalam produksi, variasi dalam bahan yang digunakan dan variasi dalam pengetahuan teknis yang dipakai dalam menunjang kegiatan menuju sasaran. 2) Karakteristik lingkungan, mencakup 2 aspek yaitu pertama adalah lingkungan ekstern, yaitu semua kekuatan yang timbul diluar dan mempengaruhi keputusan serta tindakan di dalam organisasi (contoh : kondisi ekonomi pasar, peraturan pemerintah). Yang kedua adalah lingkungan intern, yang dikenal sebagai iklim organisasi meliputi macam- faktor-faktor teknologi organisasi. dalam dijumpai jumlah batas-batas organisasi FISIP Universitas Tanjungpura 8- Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 21. No.1, Juni 2016 ISSN 2442-3424 macam atribut lingkungan kerja (contoh : pekerja sentries, orientasi pada prestasi) yang ditunjukkan mempunyai hubungan dengan segi-segi tertentu dari efektifitas, khususnya atribut- atribut yang diukur pada tingkat individual (contoh : sikap kerja, prestasi). sebelumnya telah 3) Karakteristik pekerja. Perhatian harus diberikan kepada perbedaan individual antara para pekerja dalam hubungannya dengan efektifitas. Pekerja yang berlainan mempunyai pandangan, tujuan, kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda. Variasi sering menyebabkan perilaku orang berbeda satu sama lain, walaupun mereka ditempatkan di satu lingkungan kerja yang sama. Lagi pula perbedaan-perbedaan individual ini dapat langsung mempunyai pengaruh yang terhadap dua proses yang penting, yang dapat terhadap efektifitas. Yaitu rasa keterikatan terhadap organisasi atau jangkauan identifikasi para pekerja dengan atasannya dan prestasi kerja individual, tanpa rasa keterikatan dan prestasi, efektifitas adalah mustahil. berpengaruh nyata sifat manusia ini 4) Kebijakan praktek manajemen, peranan manajemen prestasi organisasi meliputi variasi gaya, kebijakan dapat dan memperhatikan atau merintangi pencapaian tujuan. Peran manajer memainkan peran sentral dalam keberhasilan suatu organisasi melalui perencanaan, koordinasi dan memperlancar kegiatan yang ditujukan kearah sasaran. Kewajiban mereka untuk struktur organisasi menjamin bahwa konsisten dan menguntungkan untuk teknologi dan lingkungan yang ada. dan dalam praktek kepemimpinan Sementara Joedono (1974) menemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sebuah organisasi antara lain : 1) Faktor kualitas sumber daya manusia 2) Struktur organisasi 3) Teknologi 4) Pimpinan dan masyarakat 5) Bentuk kepemimpinan Menurut Bryson (1999) factor yang mempengaruhi kinerja organisasi bukan itu ©2016, Jurnal Proyeksi Sri Maryuni, 1-13
semata bersifat internal seperti input dan proses manajemen, tetapi juga lingkungan ekesternal. Walaupun faktor lingkungan eksternal ini seringkali berada di luar jangkauan intervensi mengingat namun organisasi, keterpengaruhannya yang cukup signifikan terhadap kinerja organisasi, maka kiranya faktor lingkungan eksternal tetap harus menjadi perhatian dalam upaya peningkatan kinerja suatu organisasi. Lebih lanjut Bryson menyatakan bahwa perkembangan lingkungan tergantung pada internal dan spesifikasi permasalahan yang dihadapinya, apakah permasalahan itu pada aspek input atau aspek proses manajemennya, yang kemudian pada sisi mana dari aspek tersebut yang paling diprioritaskan untuk dibenahi, baru kemudian dapat ditentukan upaya-upaya relevan yang dapat dilakukan guna meningkatkan kinerja organisasi tersebut. eksternal Untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi , aspek-aspek yang berpengaruh yang secara berpengaruh terhadap kinerja adalah sebagai berikut : 1) Aspek teoritis 1999) (Bryson, input (sumber daya /resource) meliputi: pengawasan sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, informasi, budaya organisasi. : proses peng organisasian, proses pelaksanaan proses penganggaran, proses pengawasan, proses evaluasi dan sebagainya. Setiap aspek tersebut diatas mempunyai potensi yang sama untuk muncul sebagai faktor kinerja yang mempengaruhi dominan organisasi, baik berpengaruh dalam arti negatif (menjadikan lemahnya kinerja), maupun yang positif (meningkatkan kinerja). Disamping faktor internal tersebut, perlu juga diperhatikan aspek-aspek lingkungan eksternal yang secara langsung maupun tidak ikut mempengaruhi perubahan-perubahan kinerjanya, kondisi politik, ekonomi, sosial budaya dan teknologi, terkait dengan penyediaan input, misalnya wajib pajak dan para pembuat kebijakan dan sebagainya. 2) Aspek proses manajemen, meliputi perencanaan, proses seperti juga pihak-pihak yang Dengan mengacu pada berbagai teori yang penulis dijelaskan diatas, akhirnya FISIP Universitas Tanjungpura 9- Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 21. No.1, Juni 2016 ISSN 2442-3424 faktor-faktor yang berkesimpulan bahwa sangat berpengaruh terhadap kinerja organisasi adalah : 1) Struktur organisasi Struktur organisasi merupakan salah satu factor yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi publik, sebagaimana pendapat Gogin (1990), Higgins (1985), Steers (1980) dan Joedono (1974) menyatakan bahwa struktur organisasi merupakan unsur yang sangat penting karena struktur organisasi akan menjelaskan bagaimana kedudukan, tugas, dan fungsi dialokasikan di dalam organisasi. Hal ini mempunyai dampak yang signifikan terhadap cara orang melaksanakan tugasnya (bekerja) dalam organisasi. Struktur organisasi adalah sistem formal dari aturan dan tugas serta hubungan otoritas yang mengawasi bagaimana anggota organisasi bekerjasama dan menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Perhatian sebuah organisasi terhadap bentuk struktur organisasi dapat membantu organisasi untuk mempersatukan, meningkatkan kemampuan organisasi untuk mengatur dan mengendalikan keanekaragaman, menghasilkan barang dan jasa, efektivitas organisasi, mengintegrasikan dan memotivasi fungsi dan fungsi anggotanya, dan membawa organisasi ke arah yang lebih baik.
Jones (1991) mengemukakan bahwa ada tiga pendekatan terhadap struktur organisasi. Pertama, pendekatan manajemen untuk merespon tantangan yang dihadapi, dimana struktur organisasi dibagi menjadi struktur mekanistik dan struktur organik. Struktur mekanistik mengurangi peranan jawab anggota organisasi. tanggung dan Otoritas yang sentralistis dibentuk dari atas ke bawah secara hierarkis. Sub ordinasi diawasi secara tertutup dan arus informasi secara vertikal. Dalam sebuah struktur mekanistik, peranan ditetapkan secara jelas. Sedangkan struktur organik lebih dimana fleksibel organisasi mempunyai inisiatif untuk merubah dan beradaptasi secara cepat ke dalam kondisi yang berubah. pengambilan keputusan anggota memberikan organisasi kesempatan untuk budaya yang dapat Struktur ©2016, Jurnal Proyeksi Sri Maryuni, 1-13
mengandalkan antisipasi dan mempunyai stabilitas dan menghindarkan pengelompakan. Kedua, pendekatan efektivitas pengambilan keputusan dan komunikasi. Struktur organisasi terdiri dari struktur organisasi yang pipih dan runcing. Struktur organisasi memiliki sedikit hierarki yang banyak. Rantai komando yang panjang mengakibatkan komunikasi antar pimpinan dan bawahan akan memakan waktu yang lama. Pengambilan keputusan menjadi lambat yang akan berakibat pada kelambanan dalam merespon keinginan pelanggan dan pesaing. Berlawanan dengan struktur organisasi yang pipih para manajer lebih memiliki otoritas dan dapat lebih menciptakan motivasi dalam peranan yang seimbang. Ketiga, pendekatan spesialisasi dan koordinasi, yang terdiri dari struktur organisasi fungsional, divisional, dan matriks. Tujuan dibentuknya suatu organisasi dengan struktur fungsional atau divisional adalah agar dapat dengan mudah mendayagunakan keterampilan dan sumber dayanya. Sebagai spesialisasi struktur dapat meningkatkan keterampilan dan memperbaiki tugas dan kemampuan daya saing organisasi. Struktur adalah penggabungan antara jalur vertikal sebagai jalur pertanggungjawaban horizontal pertanggungjawaban sebagai produksi. Organisasi dengan struktur matriks dikembangkan karena berbagai macam fungsi organisasi dan spesialisasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Struktur organisasi matriks sangat pipih, dengan hierarki yang minimal dan fungsi serta otoritas yang terdesentralisasi. lebih organisasi fungsional organisasi matriks fungsional dan Keban (1995) menyatakan bahwa isu terpenting bagi seorang administrator publik adalah bagaimana menentukan desain struktur organisasi yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi publik tertentu. Struktur organisasi adalah kerangka yang menunjukkan batas- batas suatu organisasi formal dan dalam hal apa organisasi tersebut beroperasi. Lebih lanjut Keban menjelaskan bahwa struktut organiasi sangat menentukan dinamika organisasi. Secara teoritis, suatu bentuk struktur organisasi sangat ditentukan oleh berbagai macam faktor FISIP Universitas Tanjungpura 10- Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 21. No.1, Juni 2016 ISSN 2442-3424 sebagaimana menurut teori kontingesi, yaitu ukuran organisasi, perbedaan dalam unit-unit organisasi, tujuan organisasi itu sendiri, karakteristik tugas-tugas yang ada dalam organisasi, karakteristik tenaga kerja, dan pendekatan serta gaya manajemen yang dianut. stabilitas lingkungan, Sesuai pendapat diatas, Siagian (1995) menyatakan bahwa kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan dilaksanakan dalam konteks organisasional. Artinya, organisasi merupakan wahana dan wadah berbagai kegiatan dilaksanakan. Ada 2 segi yang biasanya mendapat sorotan dalam membahas organisasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan suatu kebijaksanaan dan strategi, yaitu struktur dan proses. Struktur adalah hubungan formal antara peranan dan tugas yang harus dimainkan dan dilaksanakan, pendelegasian wewenang, arus informasi baik secara vertikal maupun horizontal, kesatuan arah, kesatuan komandi, deliniasi tugas dan tanggung jawab yang jelas. lanjut Siagian menjelaskan bahwa Lebih struktur organisasi yang tidak sesuai dengan tuntutan operasional dapat menjadi penghalang terhadap implementasi yang lancar. Dengan demikian gabungan antara struktur yang tepat dan proses yang terintegrasi merupakan salah satu jaminan lancarnya implementasi. Sementara itu Gogin (dalam Effendi : 2002) menyatakan bahwa struktur organisasi yang 'hierarchically integrated' akan lebih memungkinkan implementasi berhasil, karena komunikasi akan lebih berjalan lancar dan kedekatan unit-unit organisasi dan personel. Implementasi oleh intraorganisasi akan lebih interorganisasi. Jumlah berhasil dibanding organisasi yang terlibat akan menentukan keberhasilan implementasi. Lebih lanjut Gogin menjelaskan bahwa yang menyangkut struktur organisasi adalah : - kebijakan yang secara teknis tidak memerlukan adaptasi dan perubahan, struktur yang sederhana lebih cocok dipilih. Untuk kebijakan yang memerlukan adaptasi,struktur yang kompleks akan lebih cocok. - perlunya lembaga (agen) tunggal pelaksana implementasi. Agen tunggal akan mendukung integrasi hierarki akan tetapi mengurangi fleksibilitas. ©2016, Jurnal Proyeksi Sri Maryuni, 1-13
penyertaan LSM atau swasta. Propinsi atau kabupaten sering tidak mungkin melaksanakan kebijakan sendiri, mereka pada membutuhkan LSM dan bahkan swasta dalam implementasi kebijakan tertentu. - kewenangan koordinasi ( integrasi). perlunya lead agency yang memiliki peran untuk melakukan Organisasi pemerintah harus semakin diarahkan menuju kelembagaan yang semakin mampu, fleksibel, dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Kebijakan organisasi pemerintah diarahkan pada reformasi kelembagaan menuju organisasi masa depan yang bercirikan : 1) Visi dan misi organisasi jelas. Dengan visi dan misi yang jelas akan dapat disusun organisasi yang benar-benar sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan terutama mampu menyeimbangkan kemampuan sumber daya organisasi dengan kebutuhan nyata masyarakat. flat antara 2) Organisasi atau datar. Dengan organisasi yang berbentuk flat atau datar berarti struktur organisasi tidak perlu terdiri atau hirarki, tingkatan dari banyak organisasi cukup memiliki satu layer dibawah pucuk pimpinan. Dengan bentuk organisasi seperti ini maka proses dalam organisasi akan dapat dilakukan dengan cepat karena dengan penghematan layer dalam struktur organisasi maka waktu yan kurang diperlukan akan tereduksi. 3) Organisasi ramping atau tidak banyak pembidangan. Dengan organisasi yang berbentuk jumlah secara horisontal dapat pembidangan ditekan seminimal mungkin sesuai dengan beban dan sifat tugasnya. ramping maka 4) Organisasi jejaring (network organization). Dalam era globalisasi harus ditumbuhkan organisasi jejaring, karena organisasi seperti ini akan mampu melakukan aktifitas organisasi secara cepat dan efisien. 5) Strategi organisasi pembelajar (learning organization). Dalam suasana perubahan yang cepat diperlukan organisasi yang mampu mentransformasikan dirinya untuk menjawab dan kesempatan yang timbul akibat perubahan tantangan-tantangan FISIP Universitas Tanjungpura 11- Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 21. No.1, Juni 2016 ISSN 2442-3424 tersebut. Organisasi yang cepat belajar akan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi. 6) Organisasi banyak diisi jabatan-jabatan professional. Hal ini terkait dengan bentuk organisasi yang flat dengan layer struktur yang minimal. Yang bekerja berdasarkan kompetisi professional di bidangnya. 7) Organisasi bervariasi. Organisasi terbuka untuk memiliki struktur yang berbeda antara satu lembaga dengan lembaga yang lain sesuai dengan kondisi dan prioritas misi masing-masing lembaga. Untuk itu pendekatan uniformitas yang kaku tidak penataan dalam digunakan tepat kelembagaan (Numberi, 2000). 2) Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia merupakan merupakan salah satu sumber yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi publik. Manusia adalah aktor utama setiap organisasi dimana dan apapun bentuknya. Setiap individu yang masuk dalam organisasi membawa karakterisiknya seperti kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan, kebutuhan dan pengalaman, komponen karakteristik ini kemudian membentuk perilaku pegawai (Thoha, 2001). Organisasi hanya merupakan tujuan dan satu wadah untuk mencapai manusialah yang akan membawa organisasi tersebut mencapai tujuannya. Simamora (1995) menyatakan bahwa keberadaan sumber daya manusia sangat penting sebagai unsur filosofis. Unsur filosofis tersebut adalah sebagai berikut: a) Karyawan dipandang sebagai investasi jika dikembangkan dan dikelola secara efektif akan memberikan imbalan bagi organisasi dalam bentuk produktifitas yang lebih besar. b) Manajer membuat berbagai kebijakan, program dan praktek yang memuaskan baik bagi kebutuhan ekonomi maupun kepuasan pribadi karyawan. c) Manajer menciptakan lingkungan kerja yang didalamnya para karyawan didorong untuk mengembangan dan menggunakan keahlian serta kemampuannya semaksimal mungkin. ©2016, Jurnal Proyeksi Sri Maryuni, 1-13
d) Program dan praktek personalia diciptakan agar antara kebutuhan karyawan dengan kebutuhan organisasi. selalu Setiap organisasi tujuannya dengan berusaha mencapai menggunakan manusia secara efektif dan efisien. terdapat keseimbangan 3) Finansial Finansial merupakan salah satu sumber daya yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi publik. Soerjadi (1993) mengartikan finansial sebagai beaya atau cost dan anggaran atau budget. Beaya merupakan sejumlah uang yang disediakan dan dipergunakan secara langsung unuk mencapai tujuan kegiatan di dalam suatu proses kelembagaan. Adanya finansial dalam suatu organisasi, selain faktor sumber daya manusia dan sarana fisik lainnya, dukungan anggaran memegang peranan penting dalam kegiatan organisasi. Tujuan yang telah dirumuskan dengan strategi dan program sebaik apapun harus diikuti dengan dukungan anggaran yang memadai. Finansial adalah jumlah dan tingkat anggaran yang ketersediaan dana dialokasikan untuk pengelolaan lingkungan hidup. Aspek finansial meliputi anggaran rutin dan pembangunan dari instansi pemerintah, karena aspek finansial dapat dianalogikan sebagai aliran darah dalam tubuh manusia, maka aspek finansial merupakan aspek penting yang dapat yang diperhatikan mempengaruhi kinerja suatu organiasi. atau perlu sangat berpengaruh terhadap kinerja organisasi publik yang saling berkaitan antara satu faktor dengan faktor yang lain. Struktur organisasi, sumber daya manusia dan finansial saling berkaitan dan sangat terhadap organisasi publik dalam mencapai tujuannya. Ketiga faktor tersebut penting pengaruhnya Kesimpulan Berdasarkan uraian pendahuluan dan pembahasan tentang kinerja organisasi publik , maka pada bagian ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan pengukuran kinerja organisasi publik, penilaian FISIP Universitas Tanjungpura 12- Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 21. No.1, Juni 2016 ISSN 2442-3424 kinerja pelayanan publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi publik tersebut Adapun beberapa kesimpulan adalah sebagai berikut : 1) Kinerja organisasi publik adalah hasil kerja oleh dapat sekelompok orang dalam organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung rangka mencapai jawabnya dalam tujuan organisasi, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika. ganda, yang dicapai 2) Pengukuran kinerja organisasi publik mempunyai makna yaitu pengukuran kinerja itu sendiri dan evaluasi kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu dapat dijadikan input bagi perbaikan dan penngkatan kinerja organisasi. Untuk melakukan kinerja diperlukan indikator kinerja yang bersifat kualitatif dan kuantitatif yang tingkat pencapaian menggambarkan tujuan telah ditetapkan. sasaran yang pengukuran atau 3) Penilaian kinerja pelayanan publik dapat dinilai dari pemberian pelayanan oleh birokrasi publik secara fungsional, efektif, efisien, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif. 4) Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi publik terdiri dari faktor yang berkaitan dengan kondisi (kapabilitas lingkungan internal lingkungan organisasi) dan kondisi eksternal. Referensi Dwiyanto, Agus, 2002, Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, Yogjakarta. ---------------------, 2005, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, Gajah Mada University Press, Yogjakarta. ©2016, Jurnal Proyeksi Sri Maryuni, 1-13
---------------------, 2006, Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Pusat dan Studi Kependudukan Kebijakan, UGM, Yogjakarta. Keban, T, Yeremias, 2004, Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik , Gava Media, Yogjakarta. Notoatmodjo, Sukidjo, 1998, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Rineka Cipta, Jakarta. Mahmudi, 2005, Manajemen Kinerja Sektor Publik, Unit penerbit dan Percetakan AMP YKPN, Yogjakarta Moenir, 2000, Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta Numberi, Freddy, 2000, Organisasi Dan Bahan Administrasi Seminar FISIP UGM, Yogjakarta. Widodo, Joko, 2001, Good Governance, Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi. Insan Cendikia, Surabaya. Pemerintah, ----------------, 2006, Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja,Bayumedia Publishing, Malang. FISIP Universitas Tanjungpura 13- Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 21. No.1, Juni 2016 ISSN 2442-3424 ©2016, Jurnal Proyeksi Sri Maryuni, 1-13