EKSEKUTIF ISSN : 2337 - 5736 Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volome 1 No. 1 Tahun 2018 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi KEPENTINGAN AMERIKA SERIKAT DALAM KONFLIK LAUT CINA SELATAN Melita Angelin Bidara1 Michael Mamentu2 Trilke Tulung3 Abstrak Dalam hubungan internasional, setiap negara melakukan hubungan dengan negara lain tidak terlepas dari kepentingan yang ingin dicapai. Dalam hubungan tersebut dapat menimbulkan sebuah konflik, seperti yang terjadi dalam konflik Laut Cina Selatan. Skripsi ini membahas tentang kepentingan Amerika Serikat dalam konflik Laut Cina Selatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana kepentingan Amerika Serikat dalam konflik Laut Cina Selatan serta peran dan keterlibatan Amerika Serikat sehingga menjadi bagian dalam konflik Laut Cina Selatan. Dalam penulisan, penulis menggunakan data sekunder, yakni data yang diperoleh dari kajian pustaka seperti, buku, jurnal, artikel, media cetak, hasil penelitian, dan internet (website) yang dianggap relevan. Teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah teori kepentingan nasional dan teori konflik internasional. Penulis mengemukakan bahwa kepentingan Amerika Serikat dalam koflik Laut Cina Selatan ini berdasarkan teori Donald E. Nuechterlin terbagi tiga kepentingan. Pertama, kepentingan pertahanan, yaitu mempertahankan akses tanpa hambatan ke perairan ini dan mempertahankan perdamaian regional dan stabilitas di kawasan. Kedua, kepentingan ekonomi khususnya di jalur perdagangan internasional yang sebagian besar melewati kawasan perairan ini. Ketiga, kepentingan tata internasional, yaitu Amerika Serikat berupaya untuk mempertahankan kekuatan hegemon atau dominasi mereka di kawasan Asia Pasifik dan menuntut negara-negara yang terlibat dalam konflik untuk patuh terhadap hukum laut internasional. Kata Kunci: Kepentingan, Amerika Serikat, Laut Cina Selatan. 1 Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik FISPOL-Unsrat 2 Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi 3 Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi
EKSEKUTIF ISSN : 2337 - 5736 Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volome 1 No. 1 Tahun 2018 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi Pendahuluan Laut Cina Selatan memiliki lebih dari 250 pulau, ato, kay, gosong pasir, Sebagian dan besar diantaranya tidak berpenghuni, dan tenggelam saat laut pasang. Laut Cina Selatan terdiri dari 4 kepulauan dan karang, yaitu; Paracel, Spartly, Pratas dan kepulauan Maccaslesfield. Jika konflik, dilihat dari inte Paracel lebih menonjol klaim multirateralnya. Pulau Spratly di klaim oleh negara; Brunei Darusallam, Filipina, Vietnam, Taiwan. Sedangkan Pulau Paracel diklaim oleh negara Taiwan dan Vietnam. Menurut penelitian yang diadakan oleh The Committe for Coordination of Joint Prospecting for Mineral Resources in Asian Offshore Areas, Economic Commision for Asia and the Far East, sejak dasawarsa 1960- an di kawasan ini telah ditemukan mineral potensial terutama minyak dan gas. terumbu. sitas dan Spartly yang Malaysia, Dengan segala keuntungan yang dimiliki oleh wilayah Laut Cina Selatan yang demikian ini, maka kawasan ini berpotensi mengundang konflik. Laut Cina Selatan telah menjadi isu hangat dan perdebatan di dunia internasional. Kawasan ini telah menjadi perebutan oleh negara-negara yang berbatasan langsung atau pun yang memiliki kepentingan di kawasan ini. Awal mula konflik ini dimulai oleh klaim Cina atas kepulauan Spratly dan Paracel pada tahun 1974 dan 1992. Konflik yang ada di kawasan Laut Cina Selatan berkaitan dengan klaim tumpang tindih atas pulau beserta gugus karangnya, yaitu klaim garis batas laut teritorial, landasan kontinen, dan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE). Menurut artikel 122 dari Konvensi Hukum Laut (The Law of the Sea Convetion-1982) menyatakan bahwa Laut Cina Selatan tergolong sebagai laut semi-enclosed yang di kelilingi oleh dua negara atau lebih dan berhubungan dengan lautan atau samudera lain (Hasyim Djalal, Indonesia Quarterly, Vol. XVIII, No.2, 1990). tersebut menunjukan bahwa Laut Cina Selatan dikelilingi oleh lebih dari satu negara dan terjadinya perebutan antara negara satu dengan lainnya. Dari artikel memungkinkan Dalam konflik yang terjadi di Laut Cina Selatan rata-rata negara yang terlibat di dalamnya adalah negara anggota ASEAN kecuali Cina. Dalam upaya untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut cina selatan, para menteri luar negeri di ASEAN mengeluarkan ASEAN Declaration on the yang China ditandatangani di Manila pada tanggal 22 Juli 1992. Dan kemudian pada selanjutnya Cina dan negara anggota ASEAN mengeluarkan Declaration on Conduct of Parties in the South China Sea (DOC) yang ditandatangani di Kamboja pada 4 November 2002. Tujuan dari deklarasi ini adalah antara pembanguna lain; (confidence-building kepercayaan measures), dibidang kerjasama kelautan, mempersiapkan pembahasan dan penentuan suatu Code of Conduct yang formal dan mengikat. South Sea mendorong Selain dari negara yang berbatasan dengan kawasan Laut Cina Selatan juga ekstra kekuatan-kekuatan terdapat kawasan yang memiliki kepentingan terhadap Laut Cina Selatan, seperti Amerika Serikat, Jepang, dan India. Bukan hanya negara-negara yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan, tetapi negara diluar kawasan juga memiliki ketertarikan tersebut untuk ikut campur dalam konflik di kawasan Laut Cina Selatan, termasuk negara adidaya Amerika Serikat. Amerika Serikat merasa memiliki kepentingan dan peran penting dengan yang terjadi di dalam kawasan Laut Cina Selatan. Amerika serikat sangat
EKSEKUTIF ISSN : 2337 - 5736 Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volome 1 No. 1 Tahun 2018 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi ini untuk membutuhkan kawasan dan kepentingan mendukung kekuatan mobilitas pasukan militernya serta dominasi globalnya. juga, Amerika Serikat Selain sama memiliki perdagangan dengan negara-negara di kawasan Laut Cina Selatan. Menurut Amerika Serikat perairan Laut Cina Selatan sangat perlu dijaga kestabilan keamanannya karena merupakan jalur perairan internasional. Keterlibatan Amerika Serikat juga terlihat pada masalah kepemilikan kepulauan Sengketa Spartly. kepemilikan kepulauan Spartly terjadi akibat klaim tumpang tindih beberapa negara terhadap sebagian atau seluruh kepulauan dan gugusan karang di sengketa ini. Di dalam wilayah kepulauan Spratly, Amerika Serikat mengkhawatirkan peran Cina yang sangat mendominasi dalam melakukan klaim dan bahkan melakukan tindakan- tindakan yang provokatif. Klaim yang dilakukan oleh Cina didasarkan oleh bukti dan fakta historis pada wilayah tersebut. nasionalnya, itu keterkaitan yang kerja tinggi adalah mantan perwira Angkatan Laut Amerika harus Serikat, Amerika memperluas dukungan politik dan militernya ke negara-negara Asia Tenggara serta memperkuat barisan McCain untuk menghadapi Cina. menegaskan, Amerika Serikat selama ini menyambut baik hubungan kerja antara Amerika Serikat dan Cina, akan tetapi Amerika Serikat mempertanyakan sikap agresif Cina dalam wilayah sengketa klaim teritorialnya yang tidak bisa dibenarkan. sengketa kepemilikian Spratly, Amerika Serikat berkenginginan turun tangan membantu upaya penyelesaian. Penolakan datang dari Cina karena keterlibatan Amerika menganggap upaya Serikat Menurut McCain, yang Serikat tersebut dan Dengan memanasnya Kepulauan internasionalisasi sengketa, yang artinya adalah upaya untuk menjadikan masalah sengketa kepulauan Spratly sebagai dengan masalah internasional melibatkan negara-negara dari luar kawasan, seperti AS, Jepang, Korea lainnya. Selatan, Australia Keterlibatan Serikat dinyatakan melalui kebijakan-kebijakan luar negerinya yang mempengaruhi upaya sedang ditempuh. Amerika Serikat menunjukan penolakan atas klaim Cina terhadap kawasan sengketa tersebut. Amerika Serikat menyatakan keterlibatan mereka dalam konflik ini dikarenakan negara sekutu dan mitranya meminta bantuan untuk menyakinkan Cina supaya tidak menggunakan kekuatan ekonomi dan militernya untuk mengecam negara tetangga, dan sebaliknya mengambil tindakan sesuai hukum internasional. Amerika Serikat merupakan negara tidak mempunyai yang sebenarnya kepentingan atas perairan Laut Cina Selatan. Amerika Serikat menyatakan mereka ikut campur dalam konflik Laut cina selatan semata- mata hanya demi terjaganya perdamaian antara Cina dan negara-negara tetangga yang bertikai serta upaya kasus klaim wilayah Laut Cina Selatan ini dapat terselesaikan dengan damai dan sesuai hukum internasional. Amerika Serikat ini sebagai negara yang memiliki pengaruh besar terhadap dunia termasuk Asia, tidak bisa menerima begitu saja apabila ada negara yang muncul sebagai pesaingnya dan negara tersebut adalah Cina. dan Amerika penyelesaian yang secara langsung selama tentu Dengan semakin provokatifnya sikap Cina, Amerika Serikat menunjukan kepentingannya terhadap keamanan kawasan Laut cina selatan, seperti pernyataan Menteri Luar Negeri tanggal 19 Amerika Serikat pada September 2013, John Kerry, yang mendorong segera menyepakati Code of Conduct yang agar Cina menunjukan
EKSEKUTIF ISSN : 2337 - 5736 Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volome 1 No. 1 Tahun 2018 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi telah untuk mencegah terjadinya penggunaan kekuatan militer dalam menyelesaikan atau menangani sengketa. disusun Upaya Amerika Serikat tetap ditolak oleh Cina dan menganggap Amerika Serikat terlalu mencampuri urusan sengketa. Tindakan-tindakan Cina yang telah melibatkan kekuatan militer dapat mengancam stabilitas dan perdamaian di kawasan. Sejak tahun 2010, Laut Cina Selatan mulai menjadi perluasan strategi yang akhirnya membawa Cina dan Amerika Serikat ingin memiliki dominasi di perairan. Bagi Amerika Serikat, meningkatnya kekuatan baru Cina yang akan nantinya menjadi ancaman dan melahirkan ketakutan dan ketidakstabilan serta bisa menyulut bagian harus menjadi konflik pengembangan strategi Amerika Serikat di Asia-Pasifik. Karena dengan semakin meningkatnya penyebaran pengaruh sesuatu yang dalam Cina adalah pandangan Amerika Serikat tidak bisa di akomodasi. Bahkan Amerika Serikat terang-terangan menunjukan secara kepentingannya di Laut cina selatan dengan hubungan keamanan dengan sekutu dan para pendukung. meningkatkan Konflik yang terjadi di kawasan Laut Cina Selatan menjadi perhatian utama bagi Amerika Serikat yang dalam strateginya dikenal dengan Asia"s Balancing. Hal ini seperti yang pernah disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton dalam pidatonya, depan Amerika Serikat sangat berhubungan dengan Asia Pasifik dan masa depan kawasan juga akan sangat bergantung kepada peran Amerika Serikat. Dengan demikian Amerika Serikat harus memperkuat kehadirannya di Asia kekuatan Pasifik maritim." (Menlu AS, Hillary Clinton, East West entern honolulu, 14 january the us 2010 dalam bahwa: "Masa terutama dalam rebalancing strategy: impact on the south china sea. National security college, National Australian University). Pada tahun 2010, ada agenda perluasan mengenai kebijakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat mengenai persoalan yang terjadi di kawasan sengketa Laut Cina Selatan, terhadap semakin sebagai antisipasi meningkatnya ketegangan yang terjadi antara negara-negara yang memiliki klaim persengketaan. Kebijakan baru Amerika Serikat ke Laut Cina Selatan adalah pertemuan tahunan Asian Regional Forum pada bulan Juli 2010. Pada saat pertemuan tertutup tersebut yang dihadiri oleh dua belas Serikat negara, Amerika mengekspresikan perhatiannya pada semakin meningkatnya ketegangan di Laut Cina Selatan. Menteri luar negeri Amerika Serikat, Hillary Clinton memberikan pendapatnya mengenai terhadap posisi Amerika persoalan yang terjadi di kawasan sengketa tersebut dan elemen utama dari kebijakan Amerika Serikat yang sebelumnya sudah di canangkan sejak freedom of termasuk tahun 1995, navigation, terhadap penolakan penggunaan ancaman dan kekuatan bagi pihak yang bersengketa serta sikap netral Amerika Serikat dari persaingan dan yang klaim bersengketa. Serikat negara-negara dalam sengketa konflik Laut cina selatan luar semakin negeri, Hillarry Clinton ikut mendukung dalam persetujuan kongres "Law of the Sea akan lain mendukung menantang klaim Cina di daerah sengketa tersebut. Pada Juli 2012, senat Amerika Serikat mengeluarkan resolusi 524 yang salah satunya menyatakan dukungan penuh Amerika Serikat untuk "202 Declaration of Conduct of Parties the South China Sea", yang in Peran Amerika Serikat terlihat saat menteri Convention", yang negara-negara ralf emmers,
EKSEKUTIF ISSN : 2337 - 5736 Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volome 1 No. 1 Tahun 2018 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi menunjukan komitmen Amerika Serikat yang membantu negara-negara asia tenggara untuk indepedent dan kuat dalam konflik Laut Cina Selatan. Mekipun Laut Cina Selatan secara geografis berada jauh dengan Amerika Serikat dan Amerika Serikat tidak memiliki klaim di Laut Cina Selatan, namun Amerika Serikat tetap memiliki kepentingan sengketa tersebut. Laut Cina Selatan menjadi penting bagi Amerika Serikat karena jalur perdagangannya. di wilayah Tinjauan Pustaka internasional, konsep kepentingan nasional digunakan untuk menjelaskan tujuan dari suatu negara melakukan sebuah hubungan Konsep dengan kepentingan nasional sangat penting sebuah perilaku untuk memahami internasional. nasional tercipta karna adanya kebutuhan dari suatu negara. Kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi internal negara, baik dalam bidang ekonomi, militer maupun juga sosial-budaya. didasari oleh ingin diciptakan oleh negara sehingga negara tersebut dapat memberikan dampak dan menjadi untuk pertimbangan mendapatkan pengakuan dari negara lain. Dalam hubungan negara lain. kepentingan Kepentingan "power" yang secara konseptual untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri suatu negara. Hans J. Morgenthau mengemukakan tentang kepentingan nasional, yaitu the concept of national interest, then, contains two elements, one that is logically required and in that sense necessary, and one that is variable and determined by circumtances. Kepentingan nasional dipergunakan Kepentingan nasional atau national interest bisa diartikan "what's good for nation as a whole in international affairs". Yang artinya bahwa national interest dibuat untuk kebaikan suatu negara, dan suatu sikap atau kebijakan yang dianggap bisa menguntungkan suatu negara dalam hubungan dengan negara lain. Keberagaman dari tiap-tiap negara yang ada di seluruh dunia memilki kapasitas yang berbeda, setiap negara melihat kondisi dari keunggulan yang Sehingga dimiliki masing-masing. setiap negara melakukan kerjasama nya suatu kepentingan untuk mencapai nasional dicapai. yang Pelaksanaan kepentingan nasional yang mana dapat berupa kerjasama bilateral maupun multilateral. Frederich S Pearson dan J. Martin Rochester menyatakan bahwa setidaknya terdapat tiga kepentingan utama yang dimiliki suatu negara, yaitu: 1). Tekad kuat mempertahankan untuk negara, keberlangsungan hidup termasuk adalah didalamnya melindungi warga negara dan integritas wilayah; 2). Memajukan kesejahtaraan 3). ekonomi penduduknya, Mempertahankan untuk menentukan diri sendiri (kemerdekaan, kedaulatan, otonomi) mengenai sistem pemerintahan yang akan dianut dan aturan-aturan yang akan diberlakukan dalam negeri. ingin dan hak Disamping kepentingan nasional yang disebutkan diatas terdapat pula kepentingan nasional yang sulit diukur, status dan pretise misalnya. Status dan pretise adalah jenis kepentingan yang ukurannya tidak jelas. Keinginan suatu negara agar dunia mengetahui kemajuan teknologi, militer, sosial, politik, lain-lain masuk dalam budaya, dan kategori ini. Dengan merujuk pada kepentingan nasional, para pemimpin nasional (presiden, perdana menteri, raja) berusaha untuk memaksimalkan keuntungan dalam hubungannya dengan negara lain. Jika diperlukan keuntungan yang akan diraih berada diatas penderitaan negara lain. Biasanya para pemimpin seperti ini negaranya
EKSEKUTIF ISSN : 2337 - 5736 Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volome 1 No. 1 Tahun 2018 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi mendefinisikan kepentingan nasionalnya dari berbagai tantangan dan peluang, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. suatu Menurut Donald E. Nuechterlin terdapat 4 jenis kepentingan nasional, yakni; 1). Kepentingan pertahanan, untuk menyangkut serta melidungi warga negaranya wilayah dan sistem politik dari negara ekonomi, lain, menyangkut meningkatkan perekonomian negara melalui hubungan lain, 3). ekonomi dengan negara Kepentingan internasional, tata menyangkut untuk mewujudkan atau memepertahankan sistem politik dan ekonomi yang menguntungkan bagi negaranya, 4). ideologi, menyangkut Kepentingan kepentingan untuk mempertahankan atau melindungi ideologi negaranya dari ancaman negara lain. kepentingan 2). Kepentingan internasional nasional kepentingan memberikan gambaran bahwa terdapat aspek-aspek yang menjadi identitas suatu negara. Hal tersebut dapat dilihat dari sejauh mana fokus negara dalam memenuhi target pencapaian demi kelangsungan bangsanya. Dari identitas yang diciptakan dapat dirumuskan apa yang menjadi target dalam waktu dekat, bersifat sementara ataupun juga demi kelangsungan jangka panjang. Hal demikian juga seiring dengan seberapa penting identitas tersebut apakah sangat penting maupun sebagai hal yang tidak terlalu penting. Adanya hubungan atau power. segala internasional power sesuatu yang dapat mengembangkan dan memelihara kontrol suatu negara terhadap negara secara individual maupun kolektif. Dalam hal ini hubungan dapat dilakukan dengan teknik paksaan atau melalui kerjasama. Kekuasaan nasional dan kepentingan nasional dianggap sebagai sarana dan sekaligus tujuan tindakan suatu negara dalam dunia internasional. kepentingan Dalam adalah lain baik nasional Dalam perbedaan yakni; kepentingan nasional yang bersifat vital atau esensial dan juga kepentingan nasional yang bersifat non-vital atau sekunder. Kepentingan nasional yang bersifat vital biasanya berkaitan dengan tersebut kelangsungan hidup negara serta nilai-nilai inti (core values) yang luar menjadi negerinya. kepentingan Sedangkan nasional non-vital atau sekunder tidak berhubungan secara langsung dengan eksistensi negara itu namun tetap diperjuangkan melalui kebijakan luar vital menjelaskan seberapa jauh kepentingan tersebut ada dan digunakan, dimana lebih kepada keadaan darurat suatu segera negara diputuskan. dengan kepentingan non-vital yang digunakan lama karena prosesnya berlangsung namun hasilnya dan fungsinya dapat dirasakan lebih baik dikemudian hari dengan jangka waktu yang lama. yang mendasar identitas kebijakan Kepentingan negeri. harus sehingga Berbeda Menurut Anak Agung Banyu Perwita Yani dan kepentingan menjelaskan untuk nasional internasional. perilaku memahami konsep nasional kepentingan merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara. Para penganut menyamakan kepentingan nasional sebagai upaya suatu negara untuk mengejar kekuasaan Yanyan Mochamad konsep sangat penting realis bernegara, konflik dapat dihindari. Interaksi yang beraneka secara ragam ekonomi, politik, dan sosial budaya dalam bernegara pada gilirannya akan mendorong timbulnya berbagai konflik. Permasalahan konflik yang beragam mulai dari konflik ditingkat lokal internasional, sampai ditingkat permasalahan umumnya Dalam kehidupan mungkin tidak kepentingan baik memiliki
EKSEKUTIF ISSN : 2337 - 5736 Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volome 1 No. 1 Tahun 2018 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi konflik yang sama. Kebanyakan konflik timbul karena posisi yang bertentangan dalam berbagai bidang isu. Jika nilai dan posisi yang bertentangan dari kedua belah sebagai fundamental, perilaku para pihak yang ditunjang oleh sikap bermusuhan, tidak percaya dan curiga. Para pihak dalam suatu konflik internasional, biasanya tetapi tidak mutlak adalah pemerintah negara bangsa. Para pihak berusaha untuk mencapai tujuan tertentu, seperti wilayah tambahan atau wilayah yang lebih aman, keamanan, akses menuju pasar, prestise, persekutuan, revolusi dunia, penggulingan pemerintahan yang tidak bersahabat, perubahan dalam prosedur Persetikatan Bangsa-Bangsa, dan banyak hal lain. Dalam usaha untuk mencapai atau mempertahankan tujuan ini, tuntutan atau tindakan mereka akan berjalan dengan berlawanan kepentingan dan tujuan pihak lainnya. Webster dalam Pruitt dan Rubin, mendefinisikan sebagai persepsi mengenai perbedaan atau suatu kepercayaaan, bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak simultan. dapat Menurut Surbakti, sering memiliki makna benturan seperti perbedaan pendapat, persaingan atau pertentangan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, serta antara individu atau kelompok dengan pemerintah. (Ramlan Surbakti 1999:149). pihak dirasakan konflik secara dicapai konflik terdapat enam tipe utama tujuan negara atau sumber konflik berdasarkan studi atas semua konflik yang terjadi dari periode 1919 sampai dengan 1945, adalah sebagai berikut: 1. Konflik wilayah Dalam buku K.J Holsti terbatas, dimana terdapat pandangan yang tidak cocok dengan acuan pada pemilikan suatu bagian khusus wilayah atau pada hak-hak yang dinikmati oleh suatu negara di atau dekat wilayah negara lain. 2. Konflik yang berkaitan terutama dengan komposisi pemerintah. Tipe konflik ini sering mengandung nada ideologis yang kuat, tambahan maksudnya adalah menjatuhkan suatu rezim dan sebagai gantinya mendirikan suatu pemerintahan yang cenderung lebih menguntungkan kepentingan pihak yang melakukan intervensi. 3. Konflik nasional, kehormatan dimana pemerintah mengancam atau untuk membersihkan bertindak pelanggaran telah diduga. tertentu yang 4. Imperialisme regional, dimana suatu pemerintahan berusaha menghancurkan kemerdekaan negara lain, biasanya demi suatu kombinasi tujuan ideologi, keamanan dan perdagangan. 5. Konflik pembebasan, atau perang revolusioner yang dilakukan oleh suatu negara untuk "membebaskan" rakyat negara lain, biasanya karna alasan-alasan etnis atau ideologis. timbul dari suatu pemerintahan untuk mempersatukan suatu negara yang terpecah. Kajian tentang konflik merupakan kajian yang sudah sangat lama dan sangat kaya. Simon Fisher (dkk) sebab-sebab melakukan terjadinya konflik, dua diantaranya adalah (Simon Fisher 2004:7): 1. teori kebutuhan massa, berasumsi bahwa konflik yang berakar sangat dalam disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia, baik fisik, mental, atau sosial yang tidak terpenuhi yang atau mengemuka keamanan, adalah identitas, pengakuan, partisipasi dan otonomi. 6. Konflik yang identifikasi dihalangi. Isu 2. teori identitas, berasumsi bahwa konflik disebabkan karena identitas yang terancam oleh pihak lain.
EKSEKUTIF ISSN : 2337 - 5736 Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volome 1 No. 1 Tahun 2018 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi Unit analisis terjadinya konflik antara masyarakat atau etnis dengan negara dapat dipetakan dalam dua kategori besar yakni; (1) konflik domestik tidak kemudian berimbas dengan proses pemisahan secara politik ataupun teritorial. (2) konflik antara negara dengan masyarakat atau etnis yang berimplikasi proses pemisahan diri dari negara. Kategori yang kedua ini kemudian menjadi diskursus konflik dalam wacana separatisme. Peter Wallensteen dalam Jemadu dengan bukunya berjudul Resolution: Understanding Conflict War, Peace and The Global System menyebutkan tipe konflik tiga internasional yaitu: (1) konflik antar negara (2) konflik internal (internal conflict), dan (3) konflik yang berkaitan (state dengan pembentukan negara formation conflict). yang belaka yang terhadap (interstate conflict), sering digunakan untuk mengurangi ekskalasi konflik adalah dengan melakukan perjanjian yang melibatkan pihak yang agar kelompok ketiga, diajak mau sebelumnya kemudian perundingan ketiga mempertimbangkan bisa sebagai bersama. menyelesaikan masalah mengusulkan William variabel preventif negosiasi melibatkan pihak ketiga dengan mempertimbangkan stakes, attitude, tactic cara menyikapi masalah, dan taktik yang dilakukan) guna mengurangi ekskalasi konflik. Variabel sangat tidak pihak instrumen yang Zartman (masalah, Metode Penelitian Dalam penelitian kali ini penulis penelitian menggunakan metode kualitatif, menurut John W. Cresswell menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan sebuah pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna (meaning) yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial dan kemanusiaan. (Cresswell:2013), teknik analisa data yang akan digunakan penulis adalah Analisis Sekunder (secondary analysis), sekunder digunakan untuk analisis praktik berbagai menggambarkan analisis dengan menggunakan data yang sudah ada, baik data yang dikumpulkan oleh peniliti yang instansi-instansi dikumpulkan pemerintah. Menurut Vogel Hinds (et al), tujuan analisis sekunder adalah untuk menerapkan titik ulasan alternatif review) atau (alternative point of perspektif baru atas data yang telah terkumpul. lain maupun oleh Hasil Penelitian Meningkatnya kekuatan ekonomi, diplomatik, dan militer Cina, kawasan Asia Pasifik menjadi pusat perhatian Amerika Serikat khusunya yang terjadi dalam konflik Laut Cina Selatan. terjadi di Laut Cina Konflik yang Selatan akan semakin berkembang dan Amerika Serikat merasa untuk terus atau akan kehilang aktif dunia. Kekuatan di pengaruhnya Amerika Serikat dan kebijakannya merasa untuk diperlukan mempertahankan kekuatan ekonomi, diplomatik dan militer yang dimiliki negara adidaya tersebut. Sesuai dengan terlibat judul penelitian, penulis akan menjelaskan bagaimana hubungan Amerika Serikat terhadap kawasan Laut Cina Selatan. Seperti diketahui Amerika Serikat secara letak geografis berada jauh dari kawasan Laut Cina Selatan, namun keterlibatan Amerika Serikat terlihat cukup intens dalam kawasan konflik ini. Pada sub- bab ini penulis akan menjelaskan peran dan Keterlibatan Amerika Serikat, Kepentingan Amerika Serikat dan
EKSEKUTIF ISSN : 2337 - 5736 Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volome 1 No. 1 Tahun 2018 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi Kebijakan Amerika Serikat terhadap kawasan konflik Laut Cina Selatan. Filipina dalam merespon ancaman keamanan. terjadi dalam konflik Laut Cina Selatan yang semakin memanas menarik perhatian Amerika Serikat untuk ikut terlibat dalam konflik tersebut untuk mencegah ketegangan menjadi konflik terbuka. Bahkan saat ini Amerika Serikat merupakan salah satu aktor penting dalam konflik di kawasan ini. Keterlibatan Amerika Serikat pada konflik ini dimulai sejak pertengahan tahun 1990-an , Amerika Serikat pertama kali mengartikulasi kebijakannya saat terjadi ketegangan akibat pembangunan yang dilakukan Cina di Mischief Reef pada tahun 1995. Salah satu alasan keterlibatan Amerika Serikat pada konflik ini tidak lepas dari kekhawatiran Amerika Serikat pada kekuatan militer Cina di kawasan konflik ini dan ketergantungan Amerika Serikat di kawasan ini sebagai jalur pelayaran internasional untuk menjalin hubungan dengan benua lain. Menteri Luar Negeri Hillary Clinton saat masih menjabat menyatakan bahwa Amerika Serikat merasa berkepentingan dalam menjamin kebebasan bernavigasi di Laut Cina Selatan. Ketegangan yang Pada tahun 2009, Amerika Serikat mulai lebih memperhatikan kawasan sengketa Laut Cina Selatan yang disebabkan karena dua faktor. Pertama, terhadap perusahaan ancaman Cina minyak Amerika yang beroperasi di laut lepas pantai Vietnam tahun 2008 yang menandai pada pertama kalinya Cina menantang kepentingan komersial dan perusahaan langsung. Amerika Serikat Kedua, pelecehan Cina terhadap kapal USNS impeccable dan kapal angkatan laut Amerika Serikat. Serikat secara lain Amerika Serikat adalah dengan melaksanakan kerja sama dengan Vietnam adalah melakukan hubungan ekonomi dengan penjualan senjata ke Vietnam dan kerja sama militer yang ditandai dengan latihan bersama angkatan laut. Amerika Serikat juga melakukan peningkatan profesionalisme militer Vietnam dengan mengadakan kegiatan peacekeeping, lingkungan, dan kegiatan keamanan tanggap bencana. Bentuk keterlibatan Amerika Serikat menyatakan bahwa peran dan keterlibatannya dalam konflik Laut Cina Selatan hanya dalam upaya untuk menjaga kebebasan navigasi kapal di perairan internasional, menjaga perdamaian dan mengurangi resiko sengketa di kawasan. Upaya Amerika Serikat terebut diikuti dengan berbagai kerja sama militer di wilayah konflik, seperti kerja sama militer antara Amerika Serikat dan Filipina dan kerja dengan Vietnam. Bentuk sama keterlibatan Amerika Serikat dengan Filipina adalah menjadikan Filipina negara sekutunya yang didasari oleh Mutual Defense Treaty tahun 1951. Kedua negara telah banyak melakukan aktivitas militer untuk meningkatkan kesiapan dan kemampuan militer Selain melalui kerja sama militer, keterlibatan Amerika Serikat di wilayah konflik berupa kegiatan eksplorasi sumber daya, misalnya pada tahun 2011 perusahaan ExxonMobil Amerika Serikat melakukan survei pengeboran minyak di blok 119 yang dijalankan oleh perusahaan nasional Vietnam. ini, pendapat penulis bahwa Amerika Serikat ikut terlibat dalam konflik Laut Cina Selatan khusunya dalam melaksanakan kerja sama dengan negara-negara yang ikut untuk terlibat mengimbangi adanya kekuatan Cina dan mencegah berbagai bentuk klaim yang menyimpang dari hukum laut dari internasional. Bentuk keterlibatan Amerika Serikat, antara lain pergeseran pasukan militer ke asia- pasifik, tuntutan terhadap ASEAN, dan Dalam penelitian adalah upaya utama
EKSEKUTIF ISSN : 2337 - 5736 Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volome 1 No. 1 Tahun 2018 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi terhadap Filipina dan kerja tahun 2012 Vietnam. Pada awal departemen pertahanan Amerika Serikat mengeluarkan strategi yang berjudul Sustaining U.S. Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense, dalam dokumen tersebut Amerika Serikat menyatakan bahwa: sama "U.S. economic and security interests are inextricably linked to developments in the arc extending from the Western Pacific and East Asia into the Indian Ocean region and South Asia, creating a mix of and opportunities". evolving challenges Bentuk keterlibatan Amerika Serikat terlihat saat Presiden Barrack juga Obama masih menjabat, menyatakan untuk melakukan pengehentian tindakan reklamasi, pembangunan infrasturktur dan militerisasi di kawasan itu. Alasan Amerika Serikat melaksanakan kerja sama dengan angkatan laut negara- lain yaitu, bahwa Amerika negara Serikat membutuhkan pendekatan untuk tetap menjadi yang terdepan di seluruh dunia dengan meningkatkan kepedulian kebebasan mengenai navigasi. Keterlibatan aktivitas-aktivitas dan Amerika Serikat di kawasan konflik Laut Cina Selatan memperlihatkan keseriusan Amerika Serikat dalam memperbesar kehadirannya di kawasan konflik ini. Secara langsung maupun Serikat langsung Amerika tidak memberikan bagi pengaruh perkembangan sengketa di kawasan ini. Amerika Serikat menentang segala bentuk intevensi yang dilakukan Cina yang mengundang makin meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Amerika ini yang Serikat merasa kawasan berdasarkan UNCLOS bahwa setiap untuk melakukan negara navigasi tidak mengecam perdamaian dan keamanan mengingat klaim Cina yang tidak mempedulikan hukum laut internasional di kawasan Laut Cina Selatan. berhak selama Sebelumnya Amerika Serikat juga berupaya untuk melakukan ratifikasi terhadap UNCLOS. Pada tahun 2012, Menteri Luar Negeri pada masa itu, memberikan untuk memperjuangkan ratifikasi perjanjian tersebut. Clinton menyebutkan bahwa, "Joining the convention would secure our navigation right and our ability to challenge other countries" behaviour on the firmest and most persuasive legal footing, including in critical areas such as the South China Sea and the Arctic. Only as a party to the convention can the United the States navigational freedom enshrined in the level of Convention and exert influence that reflect our status as the world"s foremost marritime power." kesaksian protect the Menurut kesaksian Clinton tersebut, tindakan Amerika Serikat meratifikasi perjanjian UNCLOS akan memberikan keuntungan bagi Amerika Serikat dan kemampuan Amerika menguatkan Serikat untuk mencegah klaim negara lain secara hukum. Proses ratifikasi ini langsung menunjukan Amerika Serikat terhadap konflik Laut Cina Selatan. Untuk meratifikasi perjanjian tersebut Amerika Serikat membutuhkan persetujuan dari dua pertiga senat, Clinton sudah berusaha untuk mendesak senat menyetujui ratifikasi ini tertapi tak satu pun dari mereka yang mampu mengamankan suaranya di senat. Hingga saat ini, baik presiden Trump atau kabinetnya belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait ratifikasi perjanjian UNCLOS. keterlibatan tidak dapat menyelesaikan konflik secara langsung, tetapi Amerika Serikat dapat untuk memfasilitasi, berkontribusi menyeimbangkan, dan mendukung upaya internasional untuk menciptakan solusi yang dapat memilki manfaat jangka panjang untuk semua pihak yang terlibat. Amerika Serikat juga merasa bahwa untuk mencapai kepentingan Meskipun Amerika Serikat
EKSEKUTIF ISSN : 2337 - 5736 Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volome 1 No. 1 Tahun 2018 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi nasionalnya maka diperlukan kekuatan di nasionalnya. kawasan konflik ini didasari oleh kepercayaan diri Amerika Serikat dalam kepemilikan kekuatannya. Keterlibatannya Kesimpulan terlepas dari kepentingan yang ingin dicapai. Amerika Serikat menginginkan Laut Cina Selatan untuk tetap sebagai perairan internasional. Amerika Serikat telah ikut terlibat baik secara politik maupun secara militer dalam konflik ini. Konflik yang terjadi di Laut Cina Selatan adalah konflik klaim yang tumpang tindih antara negara satu dengan negara lainnya yang memiliki kepentingan di dalamnya, baik negara dengan yang kawasan tersebut maupun yang tidak. Konflik ini masih memanas sampai saat ini sejak pertama saat berlangsung yaitu ini sekitar masih menjadi isu internasional yang masih keluar dicari penyelesaiannya berdaulat langsung tahun 1990-an. Konflik jalan Seperti yang sudah dijelaskan, Cina selama beberapa tahun telah berusaha untuk mengambil kontrol atas perairan Laut Cina Selatan. Klaim yang Cina lakukan meliputi hampir sebagian besar wilayah tersebut, Cina menggunakan acuan "nine-dash line" sebagai acuan klaim mereka tersebut. Hal inilah yang memicu yang sebelumnya perairan ini dianggap internasional, yang sebagai perairan artinya tidak ada negara yang bisa mengklaim wilayah tersebut. konflik dimulai Secara geografis Laut Cina Selatan dalam memegang penghubung antara negara Asia dan Eropa, dan secara ekonomi Laut Cina Selatan mengandung banyak sekali kekayaan alam yang belum dihitung secara pasti nilai yang ada didalamnya, hal inilah yang membuat negara-negara berusaha terlibat yang melindung klaim mereka. peran penting konflik seperti Amerika Serikat, yang mana merupakan negara diluar kawasan konflik Laut Cina Selatan merasa memilki andil untuk penyelesaian konflik ini. Keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik ini tidak Untuk negara Dalam menghadapi Cina, Amerika Serikat melakukan kerja sama atau memberikan bantuan kepada negara- negara yang terlibat langsung dalam konflik tersebut. Seperti kerja sama yang dilakukan dengan filipina dan digunakan Vietnam. Strategi Amerika Serikat dikarenakan letak geografisnya yang berada jauh dari kawasan Laut Cina Selatan. Alasan lain Amerika Serikat menggunakan strategi ini untuk tidak terlibat langsung karena dapat menimalkan resiko yang akan diterima Amerika Serikat bila suatu saat terjadi perang terbuka ini Strategi yang dilakukan Amerika negara-negara Serikat sekutunya adalah untuk menunjukan bahwa terus beraktifitas, memantau perkembangan tindakan Cina dalam konflik itu, serta menjaga eksistensinya sebagai negara hegemon di kawasan Asia Pasifik. juga memiliki Amerika kebijakan Freedom of Navigation yaitu kebijakan untuk kebebasan bernavigasi di kawasan perairan tersebut. Yang menurut mantan presiden Barrack Obama bahwa Amerika Serikat bebas berlayar, maupun untuk laut beroperasi internasional memungkinkan. melalui Serikat Amerika Serikat terbang, selama hukum Kebijakan tersebut juga merupakan salah satu kepentingan Amerika Serikat untuk dalam mempertahankan kebebasan bernavigasi di perairan tersebut. Amerika Serikat memiliki untuk mempertahankan akses tanpa hambatan ini, misalnya di ke perairan jalur perdagangan internasional. Amerika Serikat sebagai salah satu negara yang konflik ini, yaitu kepentingan
EKSEKUTIF ISSN : 2337 - 5736 Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volome 1 No. 1 Tahun 2018 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi memiliki ekspor dan impor terbesar di akses sangat membutuhkan dunia ini tersebut merupakan jalur perdagangan. dikarenakan perairan penghubung Selain dari kepentingan itu, Amerika Serikat ingin mempertahankan pengaruhnya di kawasan Asia Pasifik dan statusnya sebagai negara adidaya. Amerika Serikat ingin menunjukan kepada Cina bahwa mereka masih memiliki kekuatan hegemon di Asia ingin menunjukan Pasifik eksistensinya penyelesaian konflik di Laut Cina Selatan juga dan dalam Saran Seperti yang diketahui walaupun Amerika tidak memiliki sengketa di Laut Cina Selatan akan tetapi Amerika Serikat memiliki keterlibatan baik langsung maupun tidak langsung dalam konflik memperjuangkan tersebut kepentingan dan menegakkan hukum internasional. Hal ini juga tidak terlepas dari kepentingan Amerika Serikat di bidang perdagangan internasional. Adapun beberapa saran dari penulis terhadap permasalahan yang diteliti, adalah sebagai berikut: 1. Amerika Serikat perlu menindak lanjuti masalah ratifikasi UNCLOS. ini belum ada Sampai sikap tentang perkembangan Amerika Serikat untuk meratifikasi UNCLOS, menurut penulis dengan maka meratifikasi Amerika Serikat akan mendapatkan hak untuk duduk bersama dan membahas aturan ZEE bahkan bisa memajukan strategi Amerika Serikat untuk melindungi kepentingannya di Laut Cina Selatan. antara negara yang terlibat dan memastikan perdamaian kemananan serta didalam kawasan Laut Cina Selatan guna mencapai kestabilan kawasan Serikat secara untuk nasionalnya sejauh UNCLOS terkait komunikasi 2. Mengadakan tanpa menimbulkan ketegangan yang baru. Amerika Serikat juga perlu mengadakan pendekatan bilateral maupun guna menghindari provokasi Cina yang lebih rumit di masa yang akan datang. 3. Amerika mutilateral Serikat untuk memastikan sikap dan kebijakan Cina untuk konflik Laut Cina Selatan, oleh karena itu Amerika Serikat membutuhkan keterlibatan diplomatik yang aktif yang didukung perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang kuat. Sebuah kebijakan yang realistis kekuasaan untuk Amerika Serikat serta mendukung secara aktif kerja sama berbasis aturan sehingga hubungan Amerika Serikat dan Cina dapat menghindari konflik militer. perlu militer mendukung 4. Diadakannya forum komunikasi atau dialog internasional antara negara yang berkonflik di kawasan. Dengan diadakannya kegiatan seperti ini maka setiap negara yang terlibat dapat membahas masalah yang menjadi kecurigaan selama ini di kawasan Laut Cina Selatan dengan berbasis aturan internasional yang ada sehingga setiap negara yang memilki kepentingan dapat mencapai kesepakatan bersama dan tetap ini menjadikan kawasan perairan sebagai perairan internasional tanpa adanya yang klaim menimbulkan ketegangan. konflik DAFTAR PUSTAKA Ahmadi, Sidiq. 2011. Resolusi Konflik di Dunia Islam. Yogyakarta; Graha Ilmu Aleksius, Jemadu. 2008. Politik Global Praktik. dalam dan Yogyakarta; Graha Ilmu Teori Bakry, Umar Suryadi. 2016. Metode Penelitian Hubungan Internasional. Yogyakarta; Pustaka Pelajar
EKSEKUTIF ISSN : 2337 - 5736 Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volome 1 No. 1 Tahun 2018 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi Bond, Larry. 2015. Konflik Laut Cina Selatan. Andy Publisher Coulumbis, Theodore A dan James H. Walfe. to International Relations: Power and Justice. London; Pretince-Hall 1987. Introduction Cressweel, John W. 2013. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methodes Approaches. California: SAGE Publication, Inc. Sorensen Djalal, Hasjim. 1995. Indonesia and The Law of The Sea. Jakarta: Centre for Strategic International and Studies. Fisher, Simon. 2001. Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak. Jakarta; The British Council Goh, Evelyn. 2005. Meeting the China Challenge: The U.S in Southeast Asian Strategies. Regional Washington; East-West Center Goldstein, Joshua S dan Jon C. Pevehouse. International 2010. Relations. Longman: New York. Hal.71 Holsti, K.J. 1987. International Politics: A Framework for Analysis, Fourth Edition. Jakarta; Pedoman Ilmu Jaya Jackson, Robert. 2005. Pengantar Studi Internasional. Hubungan Yogyakarta; Pustaka Pelajar Ilmu 1994. Internasional: Disiplin Hubungan dan Metodologi. Jakarta; PT. Pustaka LP3ES Mas"oed, Mochtar. Nasution, Dahlan. 1984. Perang atau Damai dalam Wawasan Politik Internasional. Bandung; Remadja Karya CV Nucterlain, Donald E. 1979. National Interest A New Approach, Orbis. Volume 23. No.1 (Spring). Pearson, Frederick S dan J Marthin International 1998. Rochester. Relation: The Global Condition in the Twenty-First Century. New York: McGraw-Hill Perwita, Anak Agung Banyu dan Yanyan Mochamad Yani. 2006. Pengantar Hubungan Ilmu Internasional. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset Pruit, Dean G dann Rubin Jeffery Z. Sosial. Teori Konflik 2004. Yogyakarta; Pustaka Pelajar Surbakti, Ramlan. 1999. Memahami Ilmu Politik. Jakarta; Gramedia Soekanto, Soejono. 1986. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta; Rajawali Sokolsky, Richard dan Angel Rabasa, C.R. Neu. 2000. The Role of Southeast Asia in U.S. Strategy Toward China. Santa Monica; Rand Usman, Asnani & Rizal Sukma. 1997. Konflik Selatan, Tantangan Bagi ASEAN, Jakarta : Centre for strategic and International Studies (CSIS) Laut Cina Wallensteen, 2002. Understanding Conflict Resolution: War, Peace, and the Global System. London; SAGE Peter. JURNAL/ARTIKEL/WEBSITE RESMI INTERNASIONAL china-sea itorial-claims-maps/ Selatan Website Resmi Kementerian Luar Negeri Indonesia 06/22/04392257//China.Tantang.Viet nam.Perang di-perairan-sengketa pdf Cronin, Patrick M dan Robert D. Kaplan. 2012. Cooperation from Strength: U.S Strategy and The South China Sea. Diakses melalui
EKSEKUTIF ISSN : 2337 - 5736 Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volome 1 No. 1 Tahun 2018 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi romStrength_Cronin_1.pdf Glaser, S Bonnie. 2015. Conflict in the South China Sea. New York: Council on Foreign Relations diakses melalui: h_China_Sea_.pdf Claimants in the South China Sea. melalui: diakses on-the-rocks-china-and-other- Kaplan, Robert D. 2011. South China Sea is the Future of Conflict. Diakses melalui conflict/ Bouchat, Clarence J. The Paracel Island and U.S Interest and Aproaches in the South China Sea. Diakses melalui: s/pub1207.pdf Bouchat, Clanrence J. 2017. U.S Landpower in The South China Sea. diakses melalui: du/pubs/3350.pdf Fravel, M. Taylor. 2014. U.S. Policy Towards the Disputes in the South China Sea Since 1995. Policy Report. S Rajaratman School of International melalui: Diakses Studies. cs.pdf Kuok, Lynn. 2015. Tides of change: Taiwan"s Evolving Position in the South China Sea. Diakses melalui: content/uploads/2016/06/taiwan- south-china-sea-kuok-paper.pdf Leifer, Michael. Stalmate in the South Sea. Diakses melalui: China 012/03/leifer-Michael-Stalemate-in- the-South-China-Sea.pdf Lu, Yeh-Chung. The South China Sea Politics: and Implications for U.S.-China-Taiwan Relations. melalui: Diakses a_and_great_power_politics_yeh- chung_lu_0_0.pdf Great Power Glaser, S Bonnie. 2012. Armed Clash in the South China Sea. New York: Council on Foreign Relations. Diakses melalui: 12/04/CPA_contingencymemo_14.p df Heinzig, Dieter. 1976. Disputed Islands in the South China Sea. Institute of Asian Affairs in Hamburg Joshi, Manoj. 2016. The South China Sea Disputes: Territorial Claims, Geopolitics, and International Law. Diakses melalui: sionalPaper_97.pdf Jr, Chas W Freeman. 2015. Diplomacy on the Rocks: China and Other McDevitt, Michael. 2014. The South China Sea: Assesing U.S Policy and Option For The Future. Diakses melalui: P-2014-U-009109.pdf Ravindran, Madhu Sudan. 2012. for Economic China"s Potential Coercion in the South China Comparative Philippines and Vietnam. Sea Disputes: A the Study of Journal of Current Southeast Asian Affairs. Diakses melalui: nb.info/1032246359/34 Ring, Andrew H. 2012. A US South China Sea Perspective: Just over the Horizon. Harvard University: Weatherhead Center for International
EKSEKUTIF ISSN : 2337 - 5736 Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volome 1 No. 1 Tahun 2018 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi Affairs. melalui: Diakses les/fellows/files/ring.pdf Roach, J Ashley. 2014. Malaysia and Brunei: An Analysis of Their Claims in the South China Sea. Washington; CNA Corporatio. Diakses melalui: P-2014-U-008434.pdf Rourke, Ronald. 2018. Maritime Territorial and Exclusive Economic Zone Involving China: Issues for Congress. Diakses melalui: df Negosiasi Penyelesaian 2018. Maritime Territorial and Exclusive Economic Zone Involving China: Issues for Congress. Diakses melalui: df Negosiasi Penyelesaian (EEZ) Disputes Thayer, Carlyle A. The United States and Chinese Assertiveness in the South China Sea. diakses melalui: r.pdf United States Department of State Bureau of Oceans and International Scientific Environmental Affairs. Limits in the Seas No. 143. China: Maritim Claims in the South China diakses melalui: anization/234936.pdf and Sea Vuving, Alexander L. 2014. Vietnam, The United States, and Japan in the South China Sea. Diakses melalui: doc/pdf?AD=AD1032423 Sengketa Laut China Selatan. Jurnal Komunikasi Massa Vol. 3 No. 2