Vol. V, No. 14/II/P3DI/Juli/2013 KRISIS POLITIK DI MESIR DAN POSISI INDONESIA Lisbet*) H U B U N G A N I N T E R N A S I O N A L Abstrak Sebagai salah satu negara besar di Arab, Mesir telah menunjukkan kemajuannya dalam sistem demokrasi yakni dengan menyelenggarakan pemilu secara demokratis. Namun proses demokrasi di Mesir ini masih labil yang ditandai dengan adanya kudeta militer dan jatuhnya Presiden terpilih Muhammad Mursi. Pascapemerintahan Mursi terbentuk pemerintahan sementara yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki kondisi demokrasi di negara ini. Indonesia dianggap pasif karena hanya menyampaikan rasa prihatin dan harapan kondisi Mesir segera membaik. Sikap Indonesia ini sangat disayangkan mengingat ada banyak pelajaran demokrasi yang dapat diperoleh Mesir dari Indonesia. A. Pendahuluan B. Jatuhnya Demokrasi di Mesir Mesir merupakan salah satu negara besar di Arab yang memiliki kemajuan dalam sistem demokrasi. Hal ini ditunjukkan dengan telah dilaksanakannya pemilihan umum yang bebas dan akhirnya memilih presiden secara demokratis. Pada saat kebangkitan negara- negara Arab mendapat sorotan dari negara Barat karena dicurigai akan mengikuti jejak revolusi Iran yang anti-Barat, Mesir malah muncul dengan revolusi sipil yang aman. Kebangkitan Mesir ini lebih mengacu kepada revolusi demokrasi seperti yang terjadi di Eropa Timur dan Eropa Tengah pada 1989. Presiden Muhammad Mursi sebagai Presiden Mesir pertama melalui pemilihan demokratis merupakan bukti kemajuan Mesir dalam proses demokrasi. Kendati demikian, ketidakpastian masih tetap membayangi Revolusi di Mesir. Hal ini dikarenakan militer yang telah berkuasa selama masa Pemerintahan Hosni Mubarak dan menjadi penyelenggaraan pemerintahan transisi tak sepenuhnya menyerahkan kekuasaan kepada Presiden terpilih. Presiden Mursi dan Ikhwanul Muslimin, yang awalnya dipuji oleh negara-negara Barat sebagai penyelamat kapitalisme Mesir, saat ini benar-benar dilucuti dengan adanya revolusi. Terpilihnya ) Peneliti bidang Masalah-masalah Hubungan Internasional pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: lisbet.sihombing@dpr. go.id Info Singkat © 2009, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI ISSN 2088-2351 5 -
saat yang bersamaan dengan terpilihnya Presiden Mursi, Mahkamah Konstitusi yang ditunggangi Dewan Tertinggi juga Angkatan Bersenjata mengeluarkan konstitusi yang membubarkan parlemen. Hal itu, sekaligus memberikan kekuasaan bagi militer untuk mengambil alih kekuasaan legislatif. Presiden baru yang terpilih diwajibkan mengambil sumpah dihadapan SCAF. Tak hanya itu, militer pun diberi otoritas untuk memilih orang-orang yang akan membentuk konstitusi baru. Ribuan aktivis juga masih dipenjara. Demonstrasi-demonstrasi damai ditindas tiap hari sementara serangan sektarian berdasarkan agama pun semakin meningkat. Pada (SCAF) Mesir sementara Kudeta militer terhadap Presiden Mesir Muhammad Mursi pada tanggal 30 Juni 2013 merupakan bukti jatuhnya demokrasi di Mesir. Kejatuhan ini semakin membuktikan bahwa negara-negara Arab yang kini mulai bangkit perubahan menuju pemerintahan yang demokratis justru mengeksplorasi cara-cara kekerasan untuk memenangkan kekuasaan pemerintahan. Selain itu, rakyat Mesir pun akhirnya menyadari bahwa tidak ada perubahan mendasar yang terjadi di masyarakat Mesir, setelah Ikhwanul Muslimin berkuasa lebih dari satu tahun. ekonomi dengan melakukan buruk, sedangkan pada saat yang sama korupsi dan nepotisme pun mulai tumbuh subur di Mesir. Cadangan devisa pada Juni 2013 telah mengalami kemerosotan sebanyak US$1,1 miliar dari bulan Mei 2013 sehingga mencapai US$14,9 miliar. Kondisi ini pun diperparah dengan defisitnya anggaran Mesir. Sejak Januari hingga Mei 2013, Kementerian Keuangan Mesir telah mencatat bahwa defisit di Mesir telah mencapai 113,4 miliar pound Mesir. Dan pada akhir Mei 2013, jumlah defisit ini mengalami peningkatan mencapai 202,9 miliar pound Mesir. Kelaparan dan kemiskinan di Mesir pun melonjak dengan pesat. Bahkan, angka telah mengalami peningkatan dari sembilan persen pada tahun 2010 menjadi 13 persen pada tahun 2013. Situasi semakin pengangguran 6 - C. Pemerintahan Sementara di Mesir sementara di Mesir telah dilantik pada tanggal 16 Juli 2013. Pemerintahan pimpinan Perdana Menteri Hazem El-Beblawi dan 33 anggota kabinetnya mulai melaksanakan tugas secara resmi setelah mengambil sumpah oleh di depan Presiden sementara Adly Mansour. Pemerintahan sementara ini mengemban tugas berat yakni perekonomian kondisi menyelamatkan dalam negeri yang kian memburuk dan mengembalikan sipil. Pemerintahan sementara bertugas mengelola bantuan dari negara-negara Arab senilai US$12 miliar untuk menyelamatkan perekonomian dalam negeri. Bantuan ini diberikan karena bahwa negara-negara Arab keamanan dan stabilitas Mesir merupakan fondasi dari keamanan Arab. Selain itu, mengupayakan agar administrasi lebih bersifat teknokratik agar dapat lebih memikat para investor asing untuk kembali menanamkan modal sebagaimana diusulkan oleh para pengusaha dan ekonom. Pemerintahan pemerintahan berpendapat Di bidang sosial politik pemerintahan sementara kewenangan memiliki menyelenggarakan pemilu dalam jangka waktu enam bulan hingga proses pengembalian pemerintahan kepada pihak sipil. Tugas ini menjadi berat karena sebagian besar anggota adalah kabinet pemerintahan para teknokrat dan kelompok liberal. Tidak terdapat satu pos pun yang diberikan kepada Ikhwanul Muslimin dan Partai Annur. Padahal Pemerintahan sementara dan proses transisi politik di Mesir pascajatuhnya Pemerintahan Presiden Mursi ini tidak akan berlangsung dengan damai jika tidak melibatkan partisipasi dari seluruh kelompok dan partai politik. Partai Ikhwanul Muslimin dan Partai Annur merupakan partai Islam dengan perolehan suara terbanyak dalam pemilu lalu. sementara
D. Sejarah Hubungan Indonesia- Mesir Sebagai negara pertama yang mengakui kemerdekaan tanggal 18 Indonesia pada November 1946 Mesir telah menjadi salah satu sahabat Indonesia dalam kancah diplomatik internasional. Indonesia dan Mesir membuka resmi pada hubungan diplomatik tanggal 10 Juni 1947 melalui penandatanganan Perjanjian Persahabatan (Treaty of Friendship and Cordiality). Perjanjian ini ditandatangani oleh H. Agus Salim dari pihak RI dan Mahmoud Fahmi Nokrasyi, Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri, dari pihak Mesir. Sebagai tindak lanjutnya, pada tanggal 7 Agustus 1947 Agus Salim membuka perwakilan RI di Mesir dan mengangkat H.R. Rasjidi sebagai ketuanya dengan kedudukan Charge d' Affairs (Kuasa Usaha). Hubungan ini kemudian dilanjutkan dengan pembukaan Perwakilan RI di Kairo pada tahun 1949. secara Hubungan kedua negara kian dekat pada saat Presiden Soekarno dan Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser menjadi peletak batu pertama berdirinya Gerakan Non-Blok bersama dengan Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito dan Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru. Hubungan yang baik dan akrab di antara kedua negara pun ditandai dengan intensitas kunjungan pejabat antara kedua negara, kesamaan pandangan dalam berbagai isu internasional dan regional yang menjadi perhatian bersama, dan koordinasi serta saling dukung dalam pencalonan masing-masing di berbagai organisasi dan forum internasional. juga banyak melakukan investasi skala besar di Mesir, seperti investasi yang dilakukan oleh Indorama di sektor tekstil dengan nilai investasi sebesar US$30.72 juta pada 2007, Kedaung Industrial Group berinvestasi sebesar US$100 juta pada tahun 2008 dengan mendirikan sebuah pabrik kaca dengan nama Pyramid Glass di kawasan Borg El-Arab Alexandria, dan investasi di bidang produk makanan dengan berdirinya pabrik Indomie di kawasan Badr City yang telah beroperasi sejak akhir 2009. Di bidang investasi, Indonesia 7 - sosial, dan budaya, hubungan kedua negara bisa dikatakan tengah mencapai puncaknya. Di Al-Azhar Mesir yang merupakan universitas Islam terkemuka di dunia, terdapat tidak kurang dari 3.700 mahasiswa Indonesia yang menempuh berbagai program studi. Para mahasiswa tersebut menjadi duta Indonesia di Mesir karena mereka selain belajar juga menjadi salah satu pilar people to people contact antara Indonesia dan Mesir. Di bidang pendidikan, E. Posisi Indonesia terhadap Proses Demokrasi di Mesir Indonesia menyatakan keprihatinan yang mendalam dan berharap agar situasi di Mesir dapat kembali normal sehingga proses demokrasi dapat berjalan dengan baik, tertib, dan damai sesuai dengan harapan dan keinginan bangsa serta rakyat Mesir. Pemerintah Indonesia pun telah memastikan bahwa tidak terdapat Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban dalam aksi unjuk rasa tersebut sehingga tindakan evakuasi tidak perlu dilakukan. Akan Pemerintah tetapi, ungkapan keprihatinan maupun harapan ini tidaklah cukup. Sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia mempunyai peluang besar untuk dapat berperan aktif dalam kondisi Mesir saat ini. Terutama melihat sejarah hubungan kedua negara yang sudah terjalin baik sejak lama. Indonesia upaya diplomasi aktif guna membangun proses demokrasi dan perdamaian di Mesir. Apalagi mengingat jumlah WNI yang berada di sana pun cukup banyak. seharusnya melakukan telah mempunyai pengalaman proses demokrasi di dalam negeri. Indonesia pun punya pengalaman dalam penyelesaian konflik- konflik di dalam negeri. Oleh karena itu, Indonesia sudah seharusnya dapat membagikan pengalaman-pengalaman ke pemerintahan Mesir. Pengalaman-pengalaman ini nantinya dapat berguna bagi Mesir sebagai Indonesia sendiri dalam menjalankan tersebut
bahan acuan ataupun perbandingan dalam penyelesaian konflik serta dalam pelaksanaan proses demokrasi di dalam negerinya kendati ada perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh kedua negara. F. Penutup Proses demokrasi merupakan saat yang paling rentan dalam perjalanan sebuah pembangunan demokrasi di suatu negara. Hal ini dikarenakan pada proses inilah demokrasi berada pada posisi di antara penguasa lama yang telah kalah dengan penguasa baru yang masih belum stabil. Proses inilah yang sedang dialami oleh Pemerintah Mesir saat ini. secara hukum ini, Pemerintahan Mesir seharusnya bisa belajar dari Indonesia dalam melewati masa demokrasi tahun 1998 lalu. Meskipun ideologi pada proses demokrasi, namun masih dapat diselesaikan melalui dialog. Pemerintahan sementara Mesir harus mampu mengupayakan adanya visi yang sama yakni membangun pemerintahan sipil yang demokratis meskipun terdapat perbedaan pandangan yang cukup tajam dari kelompok liberal, sosialis maupun kelompok Islamis. Untuk itu, DPR-RI perlu mendorong Pemerintah agar meningkatkan peran diplomasinya untuk membantu proses demokrasi di Mesir. Dengan melakukan pendekatan khusus, termasuk people to people contact, Indonesia dapat mengajak semua semua pihak yang berseberangan politik untuk duduk bersama dan melakukan negosiasi demi terciptanya demokrasi di Mesir. Dalam hal terdapat perang 8 - Rujukan: 1. "Dua Kekuatan Utama Masih Terus Berseteru," Kompas, 18 Juli 2013, hal 9. 2. "Kabinet Sementara Mesir Tanpa Ikhwanul Muslimin," Media Indonesia, 18 Juli 2013, hal 2. 3. "Indonesia-Mesir Punya Hubungan Historis," com/news.html?id=294256, diakses 16 Juli 2013. 4. "Memori Historis Indonesia - Mesir: Pengakuan Kedaulatan Republik Indonesia Oleh Dunia Internasional," Juli 2013. 16 5. "Kejatuhan Mursi Ancam "Arab Spring"," Suara Pembaruan, 12 Juli 2013, h. 26-27. 6. "Arab Saudi dan UEA Siap Kucurkan Dana Bantuan," Media Indonesia, 11 Juli 2013, h. 16. 7. "Warga Indonesia Diminta Tak Campuri Urusan Mesir," Koran Tempo, 10 Juli 2013, h. 43.