Wijayakusuma Law Review Faculty of Law - Universitas Wijayakusuma Vol. 3 No. 2, Desember 2021 P-ISSN : 2722-9149 E-ISSN : 2722-9157 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (cc-by) Kajian Terhadap Perikatan Alamiah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Bing Waluyo1 1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto, Indonesia. Abstract The source of the engagement as regulated in Article 1233 of the Civil Code, can occur due to two things, namely an engagement born of an agreement and an engagement born of law. Engagements born from laws consist of engagements born from laws only and those born from laws due to human actions which can be distinguished into human actions that are in accordance with the law (rechtmatige) and those that are against the law (onrechtmatige). Engagements born from the law due to human actions in accordance with the law, one of which is contained in Article 1359 of the Civil Code, which consists of two paragraphs, namely paragraph 1 which regulates the right to claim back payments that are not owed, and paragraph 2 regulates if a person legally voluntarily fulfill the obligations of the natural engagement, then the payment is not a payment that is not owed, it can be concluded from the contents of the article, namely that the payment made by the debtor cannot be requested back. Furthermore, regarding how and what is meant by natural engagement, the Civil Code does not explain in detail, on this basis it encourages the author to write a study on natural engagement according to the Civil Code (KUH Perdata). The approach method in this paper is normative juridical, while the specifications in this paper are descriptive analytical. Keywords: Study, Engagement, Natural Engagement, Civil Code. Sumber perikatan yang diatur dalam Pasal 1233 KUH Perdata, dapat terjadi karena dua hal, yaitu perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian dan perikatan yang dilahirkan karena undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang terdiri dari perikatan-perikatan yang lahir dari undang-undang saja dan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia yang dapat dibedakan menjadi perbuatan manusia yang sesuai dengan hukum (rechtmatige) dan yang bersifat melawan hukum (onrechtmatige). Perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia yang sesuai dengan hukum, salah satunya terdapat dalam Pasal 1359 KUH Perdata, yang terdiri dari dua ayat yaitu ayat 1 mengatur hak untuk menuntut kembali pembayaran yang tidak terhutang, dan ayat 2 nya mengatur apabila seseorang secara sukarela memenuhi kewajiban perikatan alamiah, maka pembayaran itu bukan merupakan pembayaran yang tak terhutang, hal ini dapat disimpulkan dari isi pasal tersebut yaitu bahwa pembayaran yang telah dilakukan oleh debitur tidak dapat diminta kembali. Selanjutnya tentang bagaimana dan apa yang dimaksud dengan perikatan alamiah, KUH Perdata tidak menjelaskan secara rinci, atas dasar inilah mendorong penulis untuk menulis kajian terhadap perikatan alamiah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Adapun metode pendekatan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, sedang spesifikasi dalam penulisan ini adalah deskriptif analistis. Kata Kunci : Kajian, Perikatan, Perikatan Alamiah, KUH Perdata Copyright©2019 Wijayakusuma Law Review. All rights reserved. PENDAHULUAN Sebagaimana diketahui, bahwa Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengatur Tentang Perikatan (Van Verbintenissen) sebagai bagian dari KUH Perdata yang terdiri dari IV buku. Akan tetapi didalamnya tidak ada satu pasal pun yang memberikan batasan tentang perikatan, oleh karena itu [52]
Kajian Terhadap Perikatan Alamiah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Bing Waluyo batasan atau pengertian tentang perikatan harus dicari dari literatur atau pendapat ahli hukum. Menurut J Satrio, bahwa perikatan yang dimaksud oleh Buku III KUH Perdata adalah hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan, di mana disatu pihak ada hak dan di lain pihak ada kewajiban.1 Hak yang lahir dari hubungan hukum tersebut, disebut sebagai hak hukum atau biasa disebut dengan hak saja, sedangkan kewajibannya disebut sebagai kewajiban hukum atau disebut kewajiban saja. Adapun yang dimaksud hubungan hukum adalah hubungan antara para pihak yang diatur oleh hukum dan diberi akibat hukum, dengan kata lain hak dan kewajiban para pihak yang muncul dari adanya akibat hubungan itu diatur oleh hukum. Para pihak dapat meminta bantuan hukum ketika terjadi kewajiban yang muncul dari hubungan itu tidak dapat dilaksanakan atau tidak dipenuhi dengan cara sebagaimana mestinya. Hal ini berbeda dengan hak dan kewajiban yang berasal dari norma-norma sosial lainnya walaupun juga ada kewajiban dan unsur sanksi, tetapi wujudnya berbeda dan hukum tidak turut campur dalam pelaksanaannya, oleh karenanya, kewajiban semacam itu bukanlah merupakan kewajiban hukum. Kata "hubungan hukum" dimaksudkan untuk menunjukkan adanya perbedaan antara perikatan sebagaimana yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang dengan hubungan yang timbul dalam lapangan moral dan kebiasaan yang memang juga menimbulkan adanya kewajiban untuk dipenuhi, tetapi tidak dapat dipaksakan pemenuhannya melalui sarana bantuan hukum.2 Dengan kata lain, kita mengenal adanya perikatan perdata yaitu perikatan yang pelaksanaannya dapat dimintakan bantuan hukum, bilamana terjadi kewajiban yang muncul dari hubungan itu tidak dapat dilaksanakan atau tidak dipenuhi dengan cara sebagaimana mestinya, dan perikatan alamiah yaitu perikatan yang pelaksanaannya tidak dapat dimintakan bantuan hukum, karena memang kewajiban yang muncul bukanlah merupakan kewajiban hukum. Berdasarkan Pasal 1233 KUH Perdata, perikatan dapat dilahirkan dari suatu perjanjian atau dari undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang dapat dibagi lagi menjadi perikatan-perikatan yang lahir dari undang-undang saja dan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia yang dapat dibedakan lagi menjadi perbuatan manusia yang sesuai dengan hukum (rechtmatige) dan yang bersifat melawan hukum (onrechtmatige). Untuk perikatan yang lahir dari undang-undang saja, KUH Perdata tidak memberikan uraian lebih rinci, tetapi dari beberapa literatur dapat diketahui bahwa perikatan yang timbul dari undang-undang saja merupakan perikatan-perikatan yang ditimbulkan oleh hubungan kekeluargaan, yaitu yang diatur dalam Buku I KUH Perdata, misalnya hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Untuk perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia yang sesuai dengan hukum antara lain adalah seperti yang diatur dalam Pasal 1359 KUH Perdata yang bunyinya sebagai berikut: (1) Tiap-tiap pembayaran mempersangkakan adanya suatu hutang; apa yang telah dibayarkan dengan tidak diwajibkan, dapat dituntut kembali. (2) Terhadap perikatan-perikatan bebas (perikatan-perikatan alamiah), yang secara sukarela telah dipenuhi, tak dapat dilakukan penuntutan kembali. Melihat kedua ayat tersebut di atas yang berada dalam satu pasal yaitu Pasal 1359 KUH Perdata, maka dapat kita ketahui bahwa ayat 2 merupakan sambungan atau berhubungan dengan ayat 1 nya yang mengatur tentang hak untuk menuntut kembali pembayaran yang tidak terhutang, sedangkan ayat 2 nya mengatur jika seseorang secara sukarela memenuhi kewajiban perikatan alamiahnya, maka pembayaran itu bukan pembayaran yang tak terhutang. Selanjutnya bagaimana dan apa itu perikatan alamiah, undang-undang tidak menjelaskan secara rinci. Berdasakan uraian-uraian tersebut, maka penulis ingin membahas tentang perikatan alamiah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Berdasarkan latar belakang dalam bab pendahuluan tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : "Bagaimana dan Apa yang dimaksud dengan perikatan alamiah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)?" 1 J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang bagian pertama (Bandung: PT Citra Aditya, 2001), halaman 1. 2 Suryati, Hukum Perdata (Yogyakarta: Suluh Media, 2017), halaman 120. [53]
W.L.R. 3 (2): 52-59 METODOLOGI PENELITIAN Metode yang digunakan dalam pembahasan ini adalah metode Yuridis Normatif dengan melalui studi kepustakaan seperti buku-buku literatur dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berkaitan dengan pembahasan ini, khususnya ketentuan mengenai perikatan alamiah menurut KUH Perdata. Spesifikasi dalam pembahasan ini digunakan Deskriptif Analistis, yang menggambarkan fakta-fakta tentang ketentuan mengenai perikatan alamiah. HASIL DAN PEMBAHASAN Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa suatu perikatan dapat dilahirkan atau bersumber pada dua hal, yaitu perjanjian dan undang-undang. Pada perikatan yang lahir dari perjanjian, perikatan ini lahir karena para pihak menghendakinya dan kehendak para pihak tersebut tertuju kepada akibat hukum tertentu, dengan kata lain munculnya perikatan yang bersumber dari perjanjian adalah sebagai akibat hukum dari perjanjian yang mereka tutup. Pada perikatan yang lahir dari undang-undang, lahirnya perikatan tersebut tidak tergantung atau tanpa memperhitungkan kehendak para pihak dalam perikatan yang bersangkutan, tetapi kehendak itu berasal dari si pembuat undang-undang walaupun ada unsur perbuatan manusia, namun perbuatan manusia itu tidak tertuju kepada akibat hukum (perikatan) yang muncul diantara mereka sebagai akibat adanya perbuatan mereka, bahkan pada umumnya mereka sama sekali tidak menghendaki adanya akibat hukum seperti itu.3 Perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia yang sesuai dengan hukum, yang diatur dalam Bab III Buku III KUH Perdata salah satunya adalah Pasal 1359, yang terdiri dari dua ayat yaitu ayat 1 mengatur tentang pembayaran yang tak terhutang (Onverschuldigde Betaling), dan ayat 2 mengatur tentang perikatan alamiah (Natuurlijke Verbintenis), yang selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut: A. Pembayaran Yang Tak Terhutang (Onverschuldigde Betaling) Dalam Pasal 1359 ayat 1 ditentukan bahwa tiap-tiap pembayaran mempersangkakan adanya suatu hutang; apa yang dibayarkan dengan tidak diwajiban, dapat dituntut kembali. Dari bunyi pasal tersebut dapat diketahui unsur-unsur pembayaran yang tak terhutang, sebagai berikut: 1. Mempersangkakan adanya hutang Menurut H.R. (13 April 1917), kata "mempersangkakan adanya hutang" dalam kaitannya dengan pembayaran, diartikan, bahwa kalau terjadi adanya pembayaran, maka dipersangkakan adanya kewajiban pembayaran atau hutang, kecuali dibuktikan yang sebaliknya. Berdasarkan penafsiran tersebut dapat disimpulkan bahwa orang yang menuntut kembali pembayaran yang telah dilakukannya atas dasar dia telah melakukan pembayaran yang tidak terhutang, maka dia wajib membuktikan tidak adanya hutang, oleh karenanya pada pembayaran yang tidak terhutang, kewajiban pembuktian tidak adanya hutang ada pada si pembayar.4 2. Membayar dan tidak diwajibkan Membayar adalah pengertian hukum, oleh karenanya tidak selalu sama dengan penghitungan sejumlah uang. Jika "membayar" hanya diartikan dengan membayar sejumlah uang, maka kita mengartikan membayar dalam arti sempit, oleh karena itu para ahli hukum telah memberikan arti "membayar" secara luas, sehingga meliputi semua pemenuhan kewajiban perikatan (Pasal 1381 KUH Perdata). Pembayaran harus didasarkan pada logika bahwa dia punya hutang, jadi dia membayar hutangnya sendiri. Jika pembayaran dilakukan untuk membayar hutangnya 3 Handri Raharjo, Hukum Perjanjian di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), halaman 75. 4 J. Satrio, Op. Cit, halaman 73. [54]
Kajian Terhadap Perikatan Alamiah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Bing Waluyo orang lain, maka tidak ada pembayaran tak terhutang, karena memang ada hutang, meskipun hutangnya orang lain (Pasal 1382 KUH Perdata). Jika seseorang sejak semula dengan sadar membayar sesuatu yang tidak terhutang, ini namanya hibah. Berbeda dengan pembayaran tak terhutang, si pembayar semula menyangka ada kewajiban untuk itu dan ia membayar hutang yang disangka itu. Adapun kewajiban di sini diartikan sebagai kewajiban perikatan, dan karena wujud prestasi ada 3 macam (memberi sesuatu, untuk berbuat sesuatu dan untuk tidak berbuat sesuatu), maka wujud prestasi pun bisa 3 macam. Kemudian dalam Pasal 1360 KUH Perdata, ditentukan bahwa barang siapa secara khilaf atau dengan mengetahuinya, telah menerima sesuatu yang tak harus dibayarkan kepadanya, diwajibkan mengembalikan barang yang tak harus dibayarkan itu kepada orang dari siapa ia telah menerimanya. Dari ketentuan ini dapat diketahui bahwa pembayaran yang tidak terhutang adalah seseorang yang membayar tanpa adanya hutang, konsekuensi sebagai akibat dari adanya tindakan tersebut adalah seorang yang melakukan pembayaran tanpa adanya hutang, berhak menuntut kembali apa yang telah dibayarkan dan yang menerima tanpa hak, mempunyai kewajiban untuk mengembalikan. Dalam Pasal 1361 KUH Perdata, ditentukan bahwa jika seseorang yang secara khilaf mengira bahwa ia berhutang, membayar suatu hutang, maka ia berhak menuntut kembali dari si kreditur apa yang telah dibayarkannya, namun hak itu akan hilang jika si kreditur sebagai akibat pembayaran tersebut telah memusnahkan surat pengakuan berhutangnya, dengan tidak mengurangi hak orang yang telah membayar itu untuk menuntutnya kembali dari orang yang sungguh-sungguh berhutang. Dalam Pasal 1362 KUH Perdata ditentukan bahwa apabila seseorang dengan itikad buruk telah menerima sesuatu yang tidak harus dibayarkan kepadanya, diwajibkan mengembalikannya dengan bunga dan hasil-hasil, terhitung dari hari pembayaran, dan yang demikian itu tidak mengurangi penggantian biaya, rugi dan bunga, jika barangnya telah mengalami kemerosotan. Jika barangnya telah musnah, walaupun diluar kesalahannya, ia diwajibkan membayar harganya dengan disertai penggantian biaya, rugi, dan bunga, kecuali jika ia dapat membuktikan bahwa barang tersebut akan musnah juga seandainya ia berada pada orang kepada siapa ia seharusnya diberikan. B. Perikatan Alamiah (Natuurlijke Verbintenis) Ketentuan Pasal 1359 ayat 2 KUH Perdata adalah merupakan satu-satuanya ketentuan yang mengatur tentang perikatan alamiah, namun di dalam ketentuan tersebut tidak memberikan pengertian tentang perikatan alamiah, hanya menyebutkan tentang akibatnya saja. Dalam Pasal 1359 ayat 2 KUH Perdata ditentukan bahwa terhadap perikatan-perikatan bebas (perikatan- perikatan alamiah), yang secara sukarela telah dipenuhi, tak dapat dilakukan penuntutan kembali. Dikatakan "secara sukarela", seperti yang terdapat dalam ketentuan tersebut diatas, adalah karena perikatan alamiah tidak bisa dipaksakan secara hukum, oleh karenanya kreditur tidak mempunyai hak (menurut hukum) untuk menuntut pelaksanaan prestasi walaupun dengan bantuan pengadilan, sebaliknya debitur tidak mempunyai kewajiban hukum untuk memenuhi prestasinya, oleh karenanya harta kekayaan debitur tidak dapat menjadi tanggungan atas pemenuhan pembayaran hutang debitur. Dengan demikian perikatan alamiah merupakan suatu perikatan yang tidak dapat dituntut pemenuhan prestasinya melalui bantuan hukum. Disini diakui adanya suatu perikatan, adanya kreditur dan debiturnya, adanya sesuatu yang terhutang (ada kewajiban prestasi), tetapi tidak dapat dituntut pemenuhannya melalui sarana hukum, hal inilah yang merupakan ciri yang disepakati oleh para ahli hukum pada umumnya. Jadi perikatan alamiah [55]
W.L.R. 3 (2): 52-59 adalah perikatan yang oleh undang-undang atau oleh suatu tindakan hukum tidak diberikan daya memaksa atau yang tidak mengandung hak tuntut pemenuhan.5 Menurut M. Yahya Harahap, berdasarkan pada ketentuan Pasal 1359 ayat 2 KUH Perdata dapat disimpulkan "karakter" perikatan alamiah adalah sebagai berikut: 1. Dalam perikatan alamiah "sifat wajib" melaksanakan prestasi/pembayaran tetap melekat pada perjanjian. 2. Sekalipun didalamnya tetap melekat "kewajiban" debitur untuk melakukan pemenuhan prestasi, maka sesuai dengan Pasal 1359 ayat 2, kewajiban debitur tidak dapat dipaksakan (niet afdwingen). 3. Akibat hukum dari kehilangan hak memaksa pemenuhan menyebabkan hak aksi pada perikatan alamiah itu tidak ada. Jika debitur ingkar atas pemenuhan prestasi, kreditur tidak berhak melakukan penuntutan atas keingkaran debitur. 4. Dengan demikian harta kekayaan debitur tidak menjadi tanggungan atas pemenuhan pembayaran hutang. Itulah sebabnya dikatakan bahwa dalam perikatan alamiah; kekayaan debitur tidak mempunyai essensi pertanggungan, baik sebagian maupun seluruhnya guna memenuhi prestasi kepada kreditur.6 Berdasarkan "karakter" perikatan alamiah tersebut di atas, timbul suatu pendapat yang menganggap bahwa pada hakikatnya perikatan alamiah berada diluar perikatan perdata pada umumnya. Hal ini karena pada perikatan perdata pada umumnya, kreditur diberi hak oleh hukum untuk memaksa debitur melakukan pemenuhan prestasinya ketika debitur ingkar janji secara sukarela, sedangkan dalam perikatan alamiah hak tersebut tidak ada pada kreditur, sehingga jika debitur ingkar janji kreditur tidak dapat memaksa dan menuntut pembayaran. Sebaliknya berdasar pada ketentuan Pasal 1359 ayat 2 KUH Perdata, jika debitur melakukan pembayaran atau pemenuhan prestasinya secara sukarela, maka debitur tidak berhak untuk meminta kembali pembayaran itu dari kreditur. Apa yang sudah dibayarkan oleh debitur akan tetap menjadi hak kreditur, karena pembayaran tersebut dianggap sah. Oleh karenanya, pembayaran tersebut tidak termasuk dalam pembayaran yang tak terhutang sebagaimana diatur dalam Pasal 1359 ayat 1 KUH Perdata. Menurut Subekti, perikatan alamiah adalah perikatan yang berada ditengah-tengah antara perikatan moral atau kepatutan dan perikatan hukum, atau dengan kata lain perikatan alamiah adalah suatu perikatan hukum yang tidak sempurna. Suatu perikatan hukum yang sempurna selalu dapat ditagih dan dituntut pelaksanaannya di depan hakim atau pengadilan. Dalam perikatan alamiah terdapat adanya suatu hutang, tetapi hak untuk menuntut pembayarannya tidak ada. Jadi tergantung pada debitur apakah mau memenuhinya atau tidak. Jika debitur membayar hutang itu, seolah-olah ia membawa perikatan alamiah kedalam lingkungan hukum, oleh karenanya ketika perikatan itu dipenuhi, maka perikatan itu menjadi perikatan hukum biasa dan ketika itu pula perikatan itu menjadi hapus karena pembayaran.7 Kemudian pertanyaan yang sering muncul adalah perikatan yang bagaimana yang dapat ini ada dua dikelompokkan menjadi perikatan alamiah?. Untuk menjawab pertanyaan aliran/ajaran, yaitu: 1. Aliran/ajaran yang Sempit 5 6 M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian (Bandung: Alumni, 1986), halaman 20. 7 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: PT Intermasa, 1980), halaman 126. J. Satrio, Op. Cit., halaman 106 dan 124 [56]
Kajian Terhadap Perikatan Alamiah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Bing Waluyo Menurut aliran ini, perikatan alamiah adalah perikatan yang lahir dari suatu peristiwa hukum yang oleh hukum positip diakui sebagai sumber dari perikatan, tetapi yang berdasarkan ketentuan hukum positip, hak tagihnya sejak semula memang tidak ada atau karena munculnya suatu peristiwa dikemudian hari, hak tagihnya menjadi hapus. Jadi terbatas sampai sejauh hukum positip menyebutnya sebagai perikatan yang tidak bisa dituntut pemenuhannya melalui hukum. 2. Aliran/ajaran yang Luas Menurut aliran ini, bukan hanya yang diatur dalam hukum positip saja yang dapat digolongkan kedalam perikatan alamiah, tetapi juga termasuk yang bersumber dari moral, kesopanan dan kepatutan atau kelayakan, dan bahkan juga kewajiban moral dan kesusilaan. Adapun perikatan alamiah menurut aliran/ajaran yang sempit, yang sejak semula hak tagihnya tidak ada terlihat dalam Pasal 1788 KUH Perdata dan Pasal 1766 KUH Perdata, sedangkan yang kemudian hak tagihnya menjadi tidak ada atau dihapus terlihat dalam Pasal 1967 KUH Perdata. Pada Pasal 1788 KUH Perdata ditentukan bahwa undang-undang (KUH Perdata) tidak memberikan suatu tuntutan hukum dalam hal suatu hutang yang terjadi karena perjudian atau pertaruhan. Berdasarkan ketentuan ini, dari sejak semula kreditur tidak dapat memaksa dan menuntut debitur untuk melunasi hutang yang terjadi karena perjudian. Akan tetapi jika debitur melunasi hutang itu secara sukarela, maka debitur tidak mempunyai hak untuk menuntut pengembalian pembayaran tersebut dari kreditur dengan dalih adanya pembayaran yang tak terhutang. Hal ini karena memang debitur mempunyai hutang (schuld), walaupun tidak ada tanggung jawab yuridisnya (haftung). Perlu dikemukakan bahwa perjudian adalah merupakan suatu tindakan yang oleh masyarakat maupun oleh hukum, dianggap sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan moral, dan dikategorikan sebagai suatu tindak pidana seperti yang ditentukan dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya KUH Perdata tidak memberikan hak tagih kepada hutang yang timbul karena perjudian. Apabila kita melihat Pasal 1320 KUH Perdata tentang sahnya suatu perjanjian, maka perjanjian (perikatan) hutang yang terjadi karena perjudian adalah batal demi hukum dan sejak semula dianggap tidak ada karena melanggar syarat suatu sebab/causa yang halal sebagai syarat yang obyektif, yaitu yang merupakan isi dan tujuan sesuatu yang menyebabkan adanya perjanjian yang menimbulkan suatu perikatan. Dengan demikian, menurut hukum (Pasal 1320 KUH Perdata) debitur tidak mempunyai hutang, oleh sebab itulah KUH Perdata tidak memberikan suatu tuntutan hukum terhadap suatu hutang yang terjadi karena perjudian, dan kewajiban debitur terhadap kreditur dalam hal ini hanyalah sebagai suatu kewajiban moral. Oleh karenanya, jika debitur membayar hutang itu kepada kreditur, pada hakikatnya ada pembayaran yang tak terhutang seperti yang diatur dalam Pasal 1359 ayat 1 KUH Perdata yang dapat dituntut kembali, akan tetapi dalam Pasal 1359 ayat 2 KUH Perdata, ditentukan bahwa jika debitur membayar hutang itu secara sukarela, maka debitur tidak dapat meminta pengembalian pembayaran itu dari kreditur. Hal ini karena dengan adanya pembayaran debitur kepada kreditur secara sukarela, maka debitur telah membawa perikatan alamiah itu kedalam lingkungan hukum menjadi perikatan perdata. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Pasal 1359 ayat 2 KUH Perdata adalah sebagai pengecualian dari Pasal 1359 ayat 1 KUH Perdata. Pada Pasal 1766 KUH Perdata ditentukan bahwa siapa yang telah menerima pinjaman dan membayar bunga yang tidak telah diperjanjikan, tidak dapat menuntutnya kembali, maupun menguranginya dari jumlah pokok, kecuali apabila bunga yang dibayar itu melebihi bunga menurut [57]
W.L.R. 3 (2): 52-59 undang-undang; dalam hal mana uang yang telah dibayarkan selebihnya dapat dituntut kembali atau dikurangkan dari jumlah pokok. Pembayaran bunga yang tidak telah diperjanjikan tidak mewajibkan si berhutang untuk membayarnya seterusnya, tetapi bunga yang telah diperjanjikan harus dibayar sampai pada pengembalian atau penitipan uang pokoknya, biarpun pengembalian atau penitipan ini telah dilakukan setelah lewatnya waktu hutangnya dapat ditagih. Dari bunyi pasal tersebut, secara singkat dapat dikemukakan bahwa apabila debitur membayar bunga atas hutangnya yang tidak diperjanjikan, maka debitur tidak dapat menuntut pengembalian pembayaran bunga itu. Atas dasar hal tersebut, Pasal 1766 KUH Perdata adalah merupakan perikatan alamiah, sekalipun KUH Perdata tegas mengatakan demikian. Konsekuensinya adalah pembayaran bunga yang tidak diperjanjikan yang telah dilakukan oleh debitur, bukanlah merupakan pembayaran yang tidak terhutang, sehingga tidak dapat dituntut kembali, walaupun sebenarnya debitur tidak mempunyai hutang bunga. Jadi hal ini merupakan pengecualian terhadap Pasal 1359 ayat 1 KUH Perdata. tidak secara Pada Pasal 1967 KUH Perdata ditentukan bahwa segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk. Berdasarkan bunyi dari ketentuan tersebut, walaupun tidak menyebutkan dan tidak secara tegas mengandung ciri-ciri sebagai perikatan alamiah, tetapi para ahli hukum menganggap bahwa Pasal 1967 KUH Perdata merupakan perikatan alamiah. Isi dari ketentuan tersebut adalah berbicara mengenai hutang yang telah kedaluwarsa yang hak tagihnya sudah tidak ada atau hapus, tetapi jika debitur membayar hutang tersebut secara sukarela, maka tidak dapat dilakukan penuntutan pengembalian pembayaran tersebut berdasarkan pembayaran yang tak terhutang. Sebenarnya jika si debitur tidak melakukan pembayaran atau bersikap diam saja, maka tidak akan terjadi akibat hukum apa-apa terhadap perikatan yang telah kedaluwarsa, karena kreditur sudah tidak lagi mempunyai hak tagihnya. Jadi pada dasarnya debitur masih mempunyai hutang (schuld), tetapi sudah tidak mempunyai tanggung jawab yuridisnya (haftung), kewajiban debitur sekarang bukan lagi merupakan kewajiban hukum, melainkan hanya merupakan kewajiban moral. Jika debitur membayar hutang tersebut dengan sukarela, maka perikatan alamiah ini berubah menjadi perikatan hukum, dan pembayaran itu tidak dapat ditarik kembali oleh debitur (Pasal 1359 ayat 2 KUH Perdata). KESIMPULAN Perikatan alamiah menurut KUH Perdata adalah suatu perikatan yang lahir berdasarkan kekuatan hukum positip atau undang-undang (KUH Perdata) diakui sebagai sumber dari perikatan, tetapi hak tagihnya sejak semula tidak ada (Pasal 1788 KUH Perdata dan Pasal 1766 KUH Perdata), atau yang oleh karena keadaan yang timbul kemudian menjadi tidak ada hak tagihnya atau hak tuntutnya menjadi hapus (Pasal 1967 KUH Perdata). Jika dikaitan dengan aliran/ajaran mengenai perikatan alamiah, maka perikatan-perikatan alamiah menurut KUH Perdata dikelompokkan kedalam aliran/ajaran yang sempit. Ketentuan Pasal 1359 ayat 1 KUH Perdata dengan Pasal 1359 ayat 2 KUH Perdata adalah dua ayat yang saling keterkaitan, oleh karenanya berdasarkan uraian-uraian pada pembahasan dapat disimpulkan bahwa Pasal 1359 ayat 2 KUH Perdata merupakan pengecualian terhadap Pasal 1359 ayat 1 KUH Perdata. [58]
Kajian Terhadap Perikatan Alamiah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Bing Waluyo DAFTAR PUSTAKA Harahap, M. Yahya, 1986, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung: Alumni. Raharjo, Handri, 2009, Hukum Perjanjian di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Yustisia. Satrio, J, 2001, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang bagian pertama , Bandung: PT Citra Aditya. Subekti, 1980, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT Intermasa. Suryati, 2017, Hukum Perdata, Yogyakarta: Suluh Media. [59]