Dampak Sosial Konflik Agraria Muhammad Aryan Firdaus Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar E-mail: Abstract Agrarian conflicts have significant social impacts on the people involved. These impacts include economic losses, environmental damage, social tensions, and human rights violations. This article aims to discuss the social impact of agrarian conflict and the importance of agrarian conflict resolution that is sustainable and just. Settlement of agrarian conflicts requires an inclusive approach and the active role of all parties to find appropriate and sustainable solutions for all parties involved. There is a need for stronger protection of human rights and the environment, as well as increased public awareness and participation in decision-making. Only with fair and inclusive cooperation, as well as increasing public awareness and participation, agrarian conflicts can be resolved in a sustainable manner and have a positive impact on the whole society. Abstrak Konflik agraria memiliki dampak sosial yang signifikan bagi masyarakat yang terlibat. Dampak tersebut meliputi kerugian ekonomi, kerusakan lingkungan, ketegangan sosial, dan pelanggaran hak asasi manusia. Artikel ini bertujuan untuk membahas dampak sosial dari konflik agraria dan pentingnya penyelesaian konflik agraria yang berkelanjutan dan adil. Penyelesaian konflik agraria membutuhkan pendekatan yang inklusif dan peran aktif dari semua pihak untuk mencari solusi yang tepat dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. Diperlukan perlindungan hak asasi manusia dan lingkungan hidup yang lebih kuat, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Hanya dengan kerja sama yang adil dan inklusif, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat, konflik agraria dapat diselesaikan secara berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat. Kata Kunci: Konflik agraria, dampak sosial, petani, keamanan pangan, intervensi.
Pendahuluan Konflik agraria menjadi isu yang semakin mengemuka di Indonesia. Konflik ini terjadi antara pemilik tanah dan pemegang hak guna usaha dengan pihak lain, seperti perusahaan atau masyarakat yang memanfaatkan lahan tersebut. Konflik agraria dapat berkembang menjadi masalah sosial yang kompleks dan berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian tentang dampak sosial dari konflik agraria sangatlah penting untuk dilakukan. Pengelolaan sumber daya alam mineral dan batubara ini, haruslah berorientasi untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyat Indonesia seperti yang diamanhakan dalam Undang Undang Dasar 1945.1 Sehingga Negara memiliki peran penting dalam hal pengelolaan sumber daya alam di seluruh wilayah Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa "bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Yang dimaksud dengan dikuasai di sini adalah bahwa pemerintah mempunyai kekuasaan untuk membuat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan urusan agraria.(Meilia Anggraini, 2022) Penelitian mengenai dampak sosial konflik agraria ini akan memberikan gambaran yang jelas tentang kerugian yang terjadi pada masyarakat dan petani yang terlibat dalam konflik. Selain itu, penelitian ini juga memberikan informasi tentang pentingnya upaya pencegahan dan intervensi yang tepat untuk mengatasi konflik agraria. Dalam penelitian ini, digunakan metode kajian pustaka mendalam untuk memperoleh data. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para ahli, pemerintah, dan masyarakat dalam mengembangkan strategi yang efektif dalam menangani konflik agraria. Dengan memahami dampak sosial dari konflik agraria, diharapkan pihak-pihak terkait dapat bekerja sama untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang damai dan menjamin hak-hak masyarakat, termasuk hak atas pangan dan lingkungan yang sehat. Oleh karena itu, tulisan ini memiliki pentingnya untuk membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang konflik agraria dan dampak sosialnya. Tinjauan Pustaka a. Pengertian Agraria Agraria berasal dari Bahasa Latin "ager" yang bermakna lapangan, pedusunan, wilayah, dan tanah negara. Dengan kata lain mengkaji tentang agraria maka sama halnya membahas hal- hal yang berhubungan dengan tanah atau lahan pertanian atau kepemilikan tanah dalam arti luas. Dalam sejarahnya masalah eksistensi baik menyangkut kepemilikan maupun pemanfaatannya, menuai banyak masalah dan tidak sesederhana seperti membanyangkan konsepnya.(M. Ahmadin, n.d.). Masalah agraria berhubungkait dengan masalah ekonomi, sosial, budaya dan bahkan hukum yang mengiringi dinamika sektor ini. Dengan demikian, lingkup agrarian itu sangat luas menyangkut tanah dan segela sesuatu yang berhubungan dengannya (Ahmadin, 2013). b. Penyebab Munculnya Masalah Agraria Sepanjang sejarah umat manusia, tanah sering menjadi penyebab terjadinya konflik antarindividu maupun golongan yang berbeda persepsi dan kepentingan (R. R. Ahmadin, 2021). Kenyataan ini berlaku sejarah kehidupan masa purba hingga masa modern. Bahkan kehidupan masa mendatang pun dipastikan konflik agraria akan berkisar pada dua problem mendasar yakni perbedaan persepsi dan kepentingan. Kajian ini akan memotret sektor agraria dalam telaah masalah masalah social dan ekonomi sebagai implikasinya (M. Ahmadin, 2022).
Dalam konteks kehidupan dunia modern, tampaknya ada dua hal yang kerapkali menjadi pemicu lahirnya konflik antara penguasa (pemerintah) dengan rakyat dalam hal kepemilikan tanah; (1) perbedaan persepsi mengenai konsep penguasaan dan pemanfaatan tanah. Pemerintah di satu sisi dengan berbagai program pembangunannya beranggapan bahwa bumi (atau tanah), air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, karena itu mereka berhak melakukan perubahan atas setiap tanah untuk kepentingan bersama. Di sisi lain masyarakat terutama yang masih berhaluan konvensional menganggap bahwa tanah merupakan hak milik dan alat produksi, sehingga wajar jika mereka rela mempertaruhkan nyawanya sekalipun demi mempertahankan tanah miliknya tersebut; (2) Kedua, menyangkut perbedaan kepentingan antara penguasa (ekonomi dan politik) dengan rakyat. Penguasa atau pemerintah menganggap bahwa tanah merupakan sarana untuk mencapai tujuan pembangunan. Sebaliknya rakyat (atau petani) memiliki persepsi bahwa tanah adalah segala sesuatu yang diusahakan untuk kehidupan mereka. Hidup dan matinya keluarga mereka sedikit banyak ditentukan oleh tanah tersebut, demikian pula masa depan generasi mereka tergantung pada tanah yang dimilikinya. (A. Ahmadin, 2007) c. Konflik Sosial Konflik agraria dapat dianggap sebagai salah satu jenis konflik sosial yang terjadi karena adanya ketidaksetaraan dan perbedaan kepentingan antara para pihak yang terlibat dalam permasalahan agraria. Konflik sosial sendiri dapat diartikan sebagai situasi di mana terdapat pertentangan antara dua atau lebih kelompok dalam masyarakat yang bersifat struktural dan melibatkan aspek-aspek sosial, ekonomi, dan politik.(Adiansah et al., 2021) d. Teori Sosiologi Konflik Teori ini menjelaskan bahwa konflik sosial adalah suatu hal yang normal terjadi dalam masyarakat dan dapat terjadi karena adanya persaingan dalam distribusi sumber daya yang terbatas, termasuk dalam hal agraria. Dalam konteks konflik agraria, teori sosiologi konflik dapat digunakan untuk menjelaskan bahwa konflik terjadi karena adanya ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya agraria, seperti lahan dan air, serta perbedaan kepentingan antara para pihak yang terlibat. Teori ini juga menekankan pentingnya adanya redistribusi sumber daya agar konflik dapat dihindari atau diminimalisasi.(Ahmad Zuber, 2019) Pembahasan Konflik agraria adalah masalah serius di Indonesia, terutama di daerah pedesaan yang bergantung pada sektor pertanian. Konflik agraria dapat terjadi antara pemilik tanah dengan pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap tanah tersebut, seperti perusahaan pertambangan atau perkebunan. Konflik agraria dapat berdampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat, seperti menurunnya kesejahteraan ekonomi dan terganggunya hubungan sosial antar warga. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dampak sosial dari konflik agraria yang terjadi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik agraria memberikan dampak negatif yang cukup signifikan bagi masyarakat yang terlibat. Beberapa dampak tersebut adalah:
Kerugian ekonomi. Dalam konflik sumberdaya alam dan agraria, jenis pelanggaran yang sering terjadi adalah pelanggaran terhadap hak ekonomi, konflik agraria dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi masyarakat yang terlibat. Hal ini disebabkan oleh terhentinya aktivitas pertanian atau kegiatan ekonomi lainnya yang terkait dengan penggunaan lahan tersebut. Selain itu, konflik juga dapat menghambat investasi dan pengembangan ekonomi di daerah tersebut. Konflik agraria dapat berdampak negatif pada perekonomian, terutama pada sektor pertanian yang menjadi sumber penghidupan bagi sebagian besar masyarakat pedesaan. Konflik agraria dapat mengganggu produksi pertanian, menghambat akses ke pasar, mengurangi investasi, dan memicu migrasi pekerja ke daerah urban. Dalam jangka panjang, konflik agraria juga dapat menghambat pengembangan pertanian dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Para petani atau pemilik lahan yang terlibat dalam konflik sering kali mengalami kerugian finansial akibat pengeluaran yang tidak terduga seperti biaya hukum, keamanan, dan perbaikan infrastruktur. Selain itu, konflik agraria juga dapat mengganggu investasi asing dan pengembangan proyek-proyek pertanian yang berpotensi memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah. Hal ini bisa berdampak pada peluang kerja dan pendapatan masyarakat di sekitar wilayah tersebut. Oleh karena itu, upaya untuk mengurangi konflik agraria dan menciptakan keamanan lahan harus menjadi prioritas untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah pedesaan.(Rachman, 2013) Kerusakan lingkungan. Konflik agraria seringkali berdampak pada kerusakan lingkungan akibat aktivitas yang dilakukan dalam rangka menyelesaikan konflik tersebut. Hal ini bisa terjadi karena adanya aktivitas illegal seperti pembalakan liar, penambangan liar, pembakaran hutan, atau penggunaan bahan kimia yang berlebihan. Selain itu, konflik agraria juga dapat memicu pembangunan infrastruktur seperti jalan, bendungan, atau proyek-proyek lain yang memerlukan pengambilan lahan. Dampak dari kerusakan lingkungan akibat konflik agraria sangat besar, terutama pada lingkungan hidup dan keberlangsungan sumber daya alam di sekitar wilayah tersebut. Kerusakan hutan dan lahan yang terjadi dapat mengurangi jumlah air yang tersedia dan memperburuk kondisi iklim, sehingga dapat mempengaruhi produktivitas pertanian dan ketersediaan pangan di wilayah tersebut. Selain itu, kerusakan lingkungan juga dapat mempengaruhi keberlangsungan kehidupan flora dan fauna di wilayah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk mengurangi konflik agraria dan mencegah kerusakan lingkungan. Upaya-upaya yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan penguatan sistem hukum dan peraturan terkait pengelolaan sumber daya alam, mempromosikan praktik pertanian yang berkelanjutan, dan membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan hidup. Dengan demikian, kita dapat mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dan mengembangkan pertanian yang berkelanjutan. (STPN, 2019) Ketegangan sosial. Konflik agraria dapat memicu ketegangan sosial di antara masyarakat yang terlibat dalam konflik tersebut. Ketegangan sosial bisa muncul karena adanya perbedaan pandangan atau kepentingan, tindakan diskriminatif, kekerasan fisik atau psikologis, atau tindakan pembalasan dendam. Ketegangan sosial yang dihasilkan oleh konflik agraria bisa berdampak negatif pada hubungan sosial antara masyarakat di wilayah tersebut. Menurut Polanyi memperlakukan tanah (alam) sebagai barang dagangan dengan memisahkannya dari ikatan hubungan-hubungan sosial yang melekat padanya, niscaya akan menghasilkan guncangan-guncangan yang menghancurkan sendi-sendi keberlanjutan hidup masyarakat itu, dan kemudian akan ada gerakan tandingan untuk melindungi masyarakat dari kerusakan yang lebih parah.(Rachman, 2013) Hal ini bisa memicu konflik yang lebih besar dan lebih kompleks, yang berpotensi memperparah situasi keamanan dan mengganggu kehidupan sosial masyarakat setempat. Selain itu, konflik agraria juga bisa memicu ketidakstabilan politik di wilayah tersebut. Pemerintah dan aparat keamanan seringkali terlibat dalam penanganan konflik, dan
terkadang memerlukan campur tangan dari pihak yang lebih tinggi. Jika konflik tidak segera diselesaikan, hal ini bisa memicu ketidakstabilan politik dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Oleh karena itu, penyelesaian konflik agraria harus menjadi prioritas utama dalam upaya memperbaiki situasi sosial dan politik di wilayah tersebut. Pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya harus bekerja sama untuk menyelesaikan konflik secara damai dan mengembangkan hubungan sosial yang baik di antara masyarakat setempat. Dengan demikian, kita dapat mencegah terjadinya ketegangan sosial dan memperkuat stabilitas sosial dan politik di wilayah tersebut.. Pelanggaran hak asasi manusia. Konflik agraria seringkali melibatkan masyarakat adat atau petani kecil yang mempertahankan hak-hak atas tanah mereka. Dalam konflik tersebut, pihak-pihak yang berkuasa, seperti korporasi atau pemerintah, dapat melakukan tindakan yang melanggar hak asasi manusia dari masyarakat yang terlibat dalam konflik. Pelanggaran hak asasi manusia dapat mencakup berbagai tindakan, seperti pengusiran paksa, intimidasi, kekerasan fisik atau psikologis, pengancaman, atau pembatasan hak-hak dasar seperti hak atas makanan, air bersih, dan perumahan yang layak. Pelanggaran hak asasi manusia dalam konteks konflik agraria juga bisa mempengaruhi hak atas identitas budaya dan spiritualitas, karena seringkali masyarakat adat memiliki hubungan yang kuat dengan tanah leluhur mereka. Pelanggaran hak asasi manusia dalam konflik agraria seringkali terjadi karena lemahnya regulasi yang memadai, serta kurangnya keadilan dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang terlibat dalam konflik tersebut. Selain itu, kepentingan ekonomi dan politik seringkali diutamakan daripada kepentingan sosial dan hak-hak masyarakat, sehingga pelanggaran hak asasi manusia dapat terjadi tanpa hambatan yang memadai. Oleh karena itu, perlu adanya penegakan hukum dan perlindungan yang kuat bagi hak asasi manusia dalam konteks konflik agraria. Pemerintah dan korporasi harus memastikan bahwa kegiatan ekonomi mereka tidak melanggar hak asasi manusia, dan masyarakat yang terlibat dalam konflik harus diberikan perlindungan hukum dan keadilan. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan sosial, serta untuk memastikan bahwa hak asasi manusia masyarakat tidak terabaikan atau dilanggar.(Rachman, 2013) Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengatasi konflik agraria dan meminimalisasi dampak negatif yang ditimbulkan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan lahan, mengembangkan regulasi yang memperhatikan hak-hak masyarakat, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi yang berkaitan dengan penggunaan lahan. Selain itu, perlu juga adanya upaya untuk mendorong dialog antara para pihak yang terlibat dalam konflik untuk mencari solusi yang dapat menguntungkan semua pihak. Penutup Dari hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa konflik agraria memiliki dampak sosial yang signifikan bagi masyarakat yang terlibat. Dampak tersebut meliputi kerugian ekonomi, kerusakan lingkungan, ketegangan sosial, dan pelanggaran hak asasi manusia. Dampak-dampak tersebut menunjukkan bahwa konflik agraria memiliki dampak yang merugikan bagi seluruh masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Oleh karena itu, penyelesaian konflik agraria harus menjadi perhatian utama bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan terkait. Diperlukan pendekatan yang adil dan inklusif, serta peran aktif dari semua pihak untuk mencari solusi yang tepat dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, perlindungan hak asasi manusia dan lingkungan hidup juga harus ditingkatkan, baik melalui regulasi yang memadai, penguatan lembaga-lembaga penegak hukum, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.
Hal ini penting untuk memastikan bahwa konflik agraria tidak hanya diselesaikan secara singkat, tetapi juga secara berkelanjutan dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dalam rangka mencapai penyelesaian konflik agraria yang berkelanjutan, perlu adanya kerja sama yang kuat antara semua pihak terkait. Hanya dengan kerja sama yang adil dan inklusif, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat, konflik agraria dapat diselesaikan secara berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat. Referensi Adiansah, W., Nulhaqim, S. A., & Basyar, G. G. K. (2021). Resolusi Konflik Berbasis Komunitas Melalui Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Alternatif Resolusi Konflik Agraria. Share : Social Work Journal, 10(2), 163. Ahmad Zuber. (2019). Konflik agraria di Indonesia, 2010-2019. Lokadata, 8(1), 147-158. Ahmadin. (2013). Sejarah Agraria: Sebuah Pengantar. Rayhan Intermedia. Ahmadin, A. (2007). Masalah Agraria di Indonesia Masa Kolonial. ATTORIOLONG" Jurnal Pemikiran Pendidikan Dan Penelitian Kesejarahan", 4(1), Januari-Juni. Ahmadin, M. (n.d.). Sejarah Agraria: Sebuah Pengantar. Ahmadin, M. (2022). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. Jurnal Kajian Sosial Dan Budaya: Tebar Science, 6(1), 104-113. Ahmadin, R. R. (2021). SOCIAL PROTEST OF WOMEN FARMERS REGARDING AGRARIAN CONFLICT. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 24(4), 1-7. Meilia Anggraini, R. (2022). KONFLIK AGRARIA PEMBANGUNAN BENDUNGAN BENER PURWOREJO: PERSPEKTIF YURIDIS NORMATIF. In Jurnal El-Dusturie (Vol. 1, Issue 1). Rachman, N. F. (2013). Rantai Penjelas Konflik-Konflik Agraria. Bhumi, 1-14. STPN, T. P. (2019). Kebijakan, Konflik Dan Kebijakan Agraria Indonesia Awal Abad 2021. compressed.pdf