Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS" Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 KEJAHATAN ANAK DIBAWAH UMUR DARI ASPEK SOSIOLOGI HUKUM Mohd. Yusuf D.M., Raja Ferza Fakhlevi, Tengku Apriyanita, Vriandri Bachtiar, Syafruddin Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia ABSTRAK Dalam perkembangan penerapan hukum pidana di Indonesia keberadaan anak yang melakukan kejahatan atau tindak pidana yang biasa dikenal dengan sebutan "anak" ini tetap diproses secara hukum. Di sisi lain penegakan hukum terhadap kejahatan anak menimbulkan masalah karena pelaku kejahatan itu adalah anak yang secara hukum belum cakap hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengertian Anak Di Bawah Umur Secara Hukum, Bagaimana Kejahatan Anak Dibawah Umur Dari Aspek Sosiologi Hukum. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pengertian Anak Di Bawah Umur Secara Hukum bahwa dalam Pasal UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 memberikan batasan usia anak yakni seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Isi Pasal itu menyatakan; "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kejahatan Anak Dibawah Umur Dari Aspek Sosiologi Hukum bahwa berkaitan dengan kejahatan anak dibawah umur ini biasanya terjadi tindak pidana pemerkosaan, pencurian, pembegalan, dan lain sebagainya. Namun, apabila dilihat dari aspek sosiologi hukum, hal ini tentu menjadi moril dan tanggungjawab orang tua untuk mengawasi anaknya. Konteks anak yang berkonflik dengan hukum sangat penting mengkualifikasikan antara pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang dibedakan dengan orang dewasa, hal ini dikarenakan semua perbuatan yang dari orang dewasa merupakan suatu kejahatan, namun bagi anak-anak merupakan delinquency. Delinquency merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan dan norma yang dilakukan oleh anak apabila dilakukan orang dewasa dikualifikasikan sebagai tindak kejahatan. Kata Kunci: Anak, Kejahatan, Sosiologi Hukum Alamat korespondensi: Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia E-mail: 262 Kejahatan Anak Dibawah Umur Dari Aspek Sosiologi Hukum Mohd. Yusuf D.M.
Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS" Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 PENDAHULUAN Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai successor suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita- cita perjuangan bangsa. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.1 Sebelum anak-anak tumbuh dan berkembang menjadi dewasa, maka sebelumnya, terlebih dahulu anak-anak tersebut akan mengalami masa-masa atau dunia anak-anak. Selanjutnya dunia anak-anaklah yang akan membentuk danmempersiapkan bagaimana proses pendewasaan nanti. Oleh karena itu, setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas- luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial dan berakhlak mulia. Upaya perlindungan dan pembinaan terhadap anak perlu dilakukan dengan memberikan tanpa diskriminasi. jaminan terhadap pemenuhan atas hak-haknya serta perlakuan Karena itu kualitas anak tersebut sangat ditentukan oleh proses dan bentuk perlakuan terhadap mereka dimasa kini. Anak Indonesia adalah manusia Indonesia yang dibesarkan dan dikembangkan sebagai manusia seutuhnya, sehingga mempunyai kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang rasional, bermanfaat dan bertanggung jawab. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga Negaranya, termasuk perlindungan terhadap anak yang merupakan hak asasi manusia. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak perlindungan dari tindak pidana dan diskriminasi serta hak sipil atas kebebasan. harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.2 Dalam perkembangan penerapan hukum pidana di Indonesia keberadaan anak yang melakukan kejahatan atau tindak pidana yang biasa dikenal dengan sebutan "anak" ini tetap diproses secara hukum. Di sisi lain penegakan hukum terhadap kejahatan anak menimbulkan masalah karena pelaku kejahatan itu adalah anak yang secara hukum belum cakap hukum. METODE PENELITIAN Penelitian yang akan dilakukan penulis bersifat normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah hukum yang berlaku, dalam hal ini penelitian dilakukan terhadap dalam Kejahatan Anak Dibawah Umur Dari Aspek Sosiologi Hukum. Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.3 Dalam Penelitian hukum normatif menggunakan juga prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan displin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.4 Selanjutnya dijelaskan pula pendekatan penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian adalah a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (Statute Approach) adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang 1 Ruben Achmad, Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang, Jurnal Simbur Cahaya, Nomor 27, 2005, hlm 24. 2 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 3 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan II, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 29 4 Johnny 2001), hlm. 57. Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia, 263 Kejahatan Anak Dibawah Umur Dari Aspek Sosiologi Hukum Mohd. Yusuf D.M.
Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS" Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis undang-undang/peraturan yang terkait dengan permasalahan penelitian, yaitu : 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) adalah pendekatan yang digunakan yang berangkat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. c. Pendekatan Kasus (Case Approach) adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus- kasus yang di telaah merupakan kasus dari putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap terkait dengan permasalahan penelitian.5 Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu : a. Bahan Hukum Primer, yakni bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti b. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer yaitu : 1) Buku mengenai Undang-undang Dasar, pendapat-pendapat yang relevan dengan masalah yang diteliti serta data tertulis yang terkait dengan penelitian. 2) Berbagai makalah, jurnal, surat kabar, majalah, dokumen dan data-data dari internet yang berkaitan dengan penelitian. Bahan Hukum Tertier, yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum Primer dan Sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan berbagai kamus lain yang relevan.Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif hanya digunakan teknik studi documenter/studi kepustakaan, yaitu dengan metode melakukan pengumpulan data-data literature yang terdapat pada kajian kepustakaan yang nantinya akan dikorelasikan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dan juga wawancara secara nonstruktur yang berfungsi sebagai penunjang bukan sebagai alat untuk mendapatkan data primer. Data yang dikumpulkan dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Teknik analisis ini tidak mengunakan angka-angka atau statistik, namun lebih kepada penjelasan dalam bentuk kalimat yang dipaparkan secara lugas. Data yang telah dianalisis dan dideskriptifkan selanjutnya disimpulkan dengan metode induktif, yakni menyimpulkan dari pernyataan yang bersifat khusus ke dalam pernyataan yang bersifat umum. Penarikan kesimpulan menggunakan logika berpikir deduktif, yaitu penalaran (hukum) yang berlaku umum pada kasus individual dan konkrit (persoalan hukum faktual yang konkrit) yang dihadapi. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi (hukum), karena temuan-temuan hukum berupa nilai-nilai, asas-asas, konsep-konsep, dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dikonkritisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna pernyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum yang diajukan sebelumnya. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijembatani oleh teori-teori. 5 Pedoman Penulisan Tesis Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Lancang Kuning Tahun 2019, hlm. 16. 264 Kejahatan Anak Dibawah Umur Dari Aspek Sosiologi Hukum Mohd. Yusuf D.M.
Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS" Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1. Pengertian Anak Di Bawah Umur Secara Hukum Pasal UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 memberikan batasan usia anak yakni seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Isi Pasal itu menyatakan; "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Usia seseorang merupakan salah satu tolak ukur dalam kajian hukum untuk menentukan kualifikasi pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, batasan dalam penelitian ini lebih berorientasi dan menitik beratkan pada batasan usia dalam memberikan pengertian tentang anak. Secara umun, pengertian anak mengalami perkembangan secara variatif. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian anak adalah sebagai manusia yang masih kecil.6 Dalam sumber lain dijelaskan bahwa anak adalah keadaan manusi normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah dipengaruhi lingkungannya. Sementara itu menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa, serta belum kawin.7 Apabila mengacu pada aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan, yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya. Dalam hal fase-fase perkembangan, seorang anak mengalami tiga fase, yaitu: 1. Masa kanak-kanak, terbagi ke dalam: a. Masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur 2 tahun; b. Masa kanak-kanak pertama, yaitu anak umur 2-5 tahun; c. Masa kanak-kanak terakhir, yaitu antara umur 5-12 tahun. 2. Masa remaja, antara umur 13-20 tahun. Masa remaja adalah masa dimana perubahan cepat terjadi dalam segala bidang; pada tubuh dari luar dan dalam; perubahan perasaan, kecerdasan, sikap social, dan kepribadian. 3. Masa dewasa muda, antara umur 21-25 tahun. Pada masa dewasa muda ini pada umumnya masih data dikelompokkan kepada generasi muda. Walaupun dari segi perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul-betul dewasa, pada kondisi ini anak sudah stabil. Namun, dari segi kemantapan agama dan ideology masih dalam proses kemantapan. Sementara itu, Ter Haar mengemukakan bahwa saat seseorang menjadi dewasa adalah saat ia (lelaki atau perempuan) sebagai seorang yang sudah kawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda yang merupakan keluarga yang berdiri sendiri. Selanjutnya, Soedjono Dirjosisworo menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak dibawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia dewasa. Dari pendapat Ter Haar dan Soedjono Dirjosisworo tersebut ternyata, menurut hukum adat Indonesia, tidak terdapat batasan umur yang pasti, sampai umur berapa seseorang masih dianggap sebagai anak atau sampai umur berapakah seseorang dianggap belum dewasa.8 Guna menghilangkan keragu-raguan tersebut, pemerintah Hindia Belanda memuat peraturan yang dimuat dalam Staatblad, No. 54, Tahun 1931, peraturan pemerintah tersebut antara jika lain menjelaskan bahwa untuk menghilangkan keragu- raguan, maka dipergunakan istilah anak di bawah umur terhadap bangsa Indonesia, adalah: (1) mereka yang 6 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1976, hlm. 735 7 Marsaid, Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah), (Palembang: NoerFikri, 2015), hlm. 56. 8 Ibid., hlm 57. 265 Kejahatan Anak Dibawah Umur Dari Aspek Sosiologi Hukum Mohd. Yusuf D.M.
Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS" Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan sebelumnya belum pernah kawin; (2) mereka yang telah kawin sebelum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan kemudian bercerai- berai dan tidak kembali lagi di bawah umur; (3) yang dimaksud dengaan perkawinan bukanlah perkawinan anak-anak. Dengan demikian, barang siapa yang memenuhi persyaratan tersebut diatas, maka disebut anak di bawah umur (minderjarig) atau secara mudah disebut anak-anak.9 Adapun batas usia anak ditinjau dari undang-undang di Indonesia, ialah sebagai berikut: 1. Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 (LN Tahun 1985 No. 2), tentang pemilu; jo. Pasal 13 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 37), tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, orang yang dewasa dalam usia hak pilih adalah seseorang yang mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun; 2. Pasal 6 huruf (q), Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 93), tentang pemilihan Presiden dan wakil Presiden adalah batas usia anak berhak untuk memilih berusia 17(tujuh belas) tahun, hak dipilih sebagai presiden/wakil Presiden berusia sekurang- kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun;10 3. Menurut ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah seseorang yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun telah kawin, dan perkawinan itu dibubarkan sebelum umurnya genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka ia tidak kembali lagi ke kedudukan belum dewasa. Seseorang yang belum dewasa dan tidak berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, keempat, kelima, dan keenam bab sebelum kedewasaan dan perwalian;11 4. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam undang- undang ini tidak langsung mengatur tentang masalah ukuran kapan seseorang digolongkan anak, tetapi secara tersirat tercantum dalam Pasal 6 ayat 2 yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua. Dalam Pasal 7 ayat 1 memuat batas minimum usia untuk dapat kawin, bagi pria ialah 19 tahun, bagi wanita 16 tahun;12 5. Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, memberikan pengertian bahwa anak adalah seseorang yeng belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin; 6. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2002 tentang Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak, ialah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;13 7. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak ialah: anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan; 8. Dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003, tentang Tindak Pidana Terorisme, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;14 9 Ibid., hlm 58. 10 Bunadi Hidayat, Pemidanaan Anak di Bawah Umur, (Bandung: PT. Alumni 2014), hlm 14. 11 Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Rhedbook Publisher, 2008, hlm 82. 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 13 Ahmad Fauzan, Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkamah Konstitusi, kecana, 2009, Jakarta, hlm 96. 14 Ibid., hlm 15. 266 Kejahatan Anak Dibawah Umur Dari Aspek Sosiologi Hukum Mohd. Yusuf D.M.
Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS" Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 9. Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 No. 165), tentang Hak Asasi Manusia, batas usia seseorang dikatakan anak adalah 18 (delapan belas) tahun; 10. Dalam Pasal 45 KUHP, seseorang yang berada di bawah umur atau dikategorikan belum dewasa adalah apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun, tetapi Pasal ini sudah dicabut dengan Pasal 67 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997. Pasal 283 KUHP menentukan batas kedewasaan apabila sudah mencapai 17 (tujuh belas) tahun. Adapun menurut Pasal 287 KUHP, batas usia dewasa bagi seorang wanita adalah 15 (lima belas) tahun; 11. Dalam Pasal 110 ayat (1 dan 2) RUU KUHP baru (2004), ialah anak dibawah 12 (dua belas) tahun, tidak dapat dipidana yang dapat dijatuhi pidana/tindakan adalah mereka yang berusia 12-18 tahun. Di samping batasan usia maksimum anak yang ditentukan oleh undang-undang di atas, usia kedewasaan anak juga dapat ditentukan oleh ketentua hukum dan disiplin ilmu yang lain, seperti: 1. Dalam pandangan hukum Islam, untuk membedakan antara anak dan dewasa tidak didasarkan pada kriteria usia. Dalam ketentuan hukum Islam hanya mengenal perbedaan antara masa anak-anak dan masa baligh. Seseorang yang dikategorikan sudah baligh ditandai dengan adanya perubahan badaniah, baik terhadap pria maupun wanita. Seorang pria yang dikatakan baligh apabila ia sudah mengalami mimpi yang dialami oleh orang dewasa, seorang wanita dikatakan sudah baligh apabila ia telah mengalami haid atau menstruasi 2. Begitu juga dalam pandangan masyarakat adat, ukuran kedewasaan dapat dilihat dengan ciri-ciri: (1) dapat bekerja sendiri (mandiri), (2) cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab, dan (3) dapat mengurus harta kekayaan sendiri; 3. Secara psikologis, kedewasaan anak wanita lebih cepat disbanding dengan anak laki- laki, kedewasaan anak wanita berada di usia 14-15 tahun dan anak laki-laki berada diusia 16-17 tahun. Mengenai ketentuan batas umur seseorang dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana menurut syari'at islam didasarkan atas dua perkara, yaitu kekuatan berpikir dan pilihan (iradah dan ikhtiar). Oleh karena itu kedudukan anak kecil hingga sampai memiliki kedua perkara tersebut. Hasil penyelidikan para fuquaha menyatakan bahwa masa tersebut ada 3 (tiga), yaitu: 1. Masa tidak adanya kemampuan berpikir Masa ini dimulai sejak dilahirkannya dan berakhir pada usia 7 (tujuh) tahun, dengan kesepakatan para fuquaha. Pada masa tersebut seseorang anak dianggap tidak mempunyai kemampuan berpikir dan disebut dengan "anak belum tamyiz" sebenarnya kemampuan berpikir tidak terbatas pada usia tertentu, sebab kemampuan berpikir kadang-kadang bisa timbul sebelum usia 3 (tiga) tahun dan kadang-kadang terlambat, menurut perbedaan orang, lingkungan, keadaan dan mental. 2. Masa kemampuan berpikir lemah Masa ini dimulai sejak usia 7 (tujuh) sampai mencapai kedewasaan (baligh) dan kebanyakan fuquaha membatasinya dengan usia 15 (lima belas) tahun. Imam Abu Hanifah membatasi kedewasaan kepada usia 18 (delapan belas) tahun dan menurut satu riwayat 19 (Sembilan belas) tahun. Pendapat yang terkenal dalam mazhab Maliki sama dengan Abu Hanifah. 3. Masa kemampuan berpikir penuh Masa ini dimulai sejak seseorang anak mencapai usia kecerdikan atau dengan perkataan lain, setelah mencapai usia 15 (lima belas) tahun atau 18 (delapan belas) 267 Kejahatan Anak Dibawah Umur Dari Aspek Sosiologi Hukum Mohd. Yusuf D.M.
Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS" Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 tahun, pada masa ini menurut kalangan fuquaha seseorang dapat dikenakan pertanggung jawab pidana atau jarimah- jarimah yang dapat dibuatnya bagaimanapun juga macamnya.15 2. Kejahatan Anak Dibawah Umur Dari Aspek Sosiologi Hukum Dari sudut sejarah, sosiologi hukum untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh seorang Itali yang bernama Anzilotti pada tahun 1882. Sosiologi hukum pada hakekatnya lahir dari hasil-hasil pemikiran para ahli, baik di bidang filsafat hukum, ilmu maupun sosiologi. Hasil- hasil pemikiran tersebut tidak saja berasal dari individu-individu tetapi mungkin juga berasal dari mazhab-mazhab atau aliran-aliran yang mewakili sekelompok ahli pemikir yang secara garis besar mempunyai pendapat yang berbeda. Sosiologi hukum saat ini sedang berkembang pesat. Ilmu ini diarahkan untuk menjelaskan hukum positif yang berlaku (artinya isi dan bentuknya yang berubah-ubah menurut waktu dan tempat) dengan bantuan faktor-faktor kemasyarakatan.16 Sosiologi Hukum adalah cabang kajian khusus dalam keluarga besar ilmu-ilmu sosial yang disebut Sosiologi. Kalaupun Sosiologi Hukum juga mempelajari hukum sebagai seperangkat kaidah khusus, maka yang dikaji bukanlah kaidah-kaidah itu sendiri melainkan kaidah-kaidah positif dalam fungsinya yang diperlukan untuk menegakkan ketertiban di dalam kehidupan bermasyarakat dengan segala keberhasilan dan kegagalanya.17 Dibalik semua itu, tidak perlu dipertentangkan konsepsi dasar bagaimana Hukum ataupun Sosiologi mendeterminasi setiap pemahaman yang berlaku didalam terminologi masing-masing. Ada kekhawatiran akan muncul segmentasi metodologis yang semakin membuka jarak egosentris kedua disiplin tersebut semakin melebar. ada pemaknaan yang sangat berarti ketika konstruksi pemahaman Sosiologi Hukum dibangun dengan mengakulturasikan hukum pada ranah subtansi sementara Sosiologi berada pada metodologi yang saling terkait. Alhasil, Sosiologi Hukum sebagai suatu disiplin yang mandiri tidak akan terdeterminasi oleh Hukum maupun Sosiologi bahkan termarjinalkan tapi sebaliknya mampu menjadi disiplin yang memiliki integritas dan kerangka pikir yang konstruktif serta metodologi yang semakin baik. Sering yang terjadi pada kajian-kajian yang selalu menafsir secara subjektifitas integritas dari Sosiologi Hukum, sebagaimana dikuti. Ada beberapa faktor sebagai penyebab kurangnya perhatian para Sosiolog terhadap hukum:18 1. Para Sosiolog mengalami kesulitan untuk menyoroti sistem hukum semata-mata sebagai himpunan kaedah-kaedah yang bersifat normatif sebagimana halnya dengan para yuris. Para Sosiolog sulit menempatkan diri dalam normatif karena Sosiologi merupkan suatu disiplin yang kategoris. 2. Pada umumnya para Sosiolog dengan begitu saja menerima pendapat bahwa hukum merupakan himpunan peratuaran-peraturan yang statis. Hal ini tercermin pada pertanyaan-pertanyaan yang biasanya diajukan para ahli hukum; hukum apakah yang mengatur Perpajakan, hukum apakah yang mengatur penanaman modal asing dan lain sebagainya. 15 Andi Oghi Sandewa, Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang Nomor 1708/Pid.B/2011/PN.PLG Tentang Sanksi Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Anak Ditinjau dari Hukum Islam, (Skripsi Universitas Islam Negeri Palembang, 2014), hlm 28. 16 Yesmil Anwar dan Adang, Pengantar Sosiologi Hukum, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 109 17 Wignjosoebroto, Soetandyo.. Hukum: Paradigma, Metode Dan Masalah. Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Perkumpulan Untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat Dan Ekologi (Huma). Jakarta Zaini,2002, hlm 213 18 Mastur, Peranan Dan Manfaat Sosiologi Hukum Bagi Aparat Penegak Hukum, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qisti, Fak. Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang 2013. hlm 67 268 Kejahatan Anak Dibawah Umur Dari Aspek Sosiologi Hukum Mohd. Yusuf D.M.
Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS" Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 3. Sosiolog sering mengalami kesulitan untuk menguasai keseluruhan data tentang hukum yang demikian banyaknya yang pernah dihasilkan oleh beberapa generasi ahli-ahli hukum. 4. Lambatnya perkembangan Sosiologi Hukum adalah kesulitan-kesulitan terjadinya hubungan antara para Sosiolog dengan para ahli hukum karena kedua belah pihak tidak mempergunakan bahasa dan kerangka pemikiran yang sama. Sosiologi Hukum diperlukan dan bukan merupakan penanaman yang baru bagi suatu ilmu pengetahuan yang telah lama ada. Dalam kajian Soejono Soekanto, suatu fakta yang merupakan penghalang besar terhadap hubungan antara Sosiologi dengan Hukum dan pada kahirnya menyebabkan lambatnya perkembangan Sosiologi Hukum adalah kesulitan- kesulitan terjadinya hubungan antara para Sosiolog dengan para ahli hukum, karena kedua belah pihak tidak mempergunakan bahasa dan kerangka pemikiran yang sama. Bahasa yang dimengerti oleh pihak-pihak yang mengadakan hubungan, merupakan suatu persyaratan mutlak bagi terjadinya dan berhasilnya komunikasi antara pihak-pihak tersebut. Hal itu menyebabkan ketidakpastian pada pihak-pihak yang mengadakan hubungan, sehinga sulit untuk mengadakan pendekatan yang interdisipliner. Sulitnya komunkasi antara seorang Sosiolog dengan ahli hukum dipertajam dengan kenyataan, bahwa masing-masing mempunyai pusat perhatian yang berbeda. Sosiologi Hukum sebagai ilmu pengetahuan, maka haruslah berbeda denan pengetahuan ilmu pengetahuan memiliki yang non-ilmiah, untuk konsekuensi yang harus dipenuhi yaitu: itu Sosiologi Hukum sebagai 1. Sosiologi Hukum harus memiliki proses yang merupakan aktivitas penelitian, yang terdiri dari rasional, kognitif, dan teleologis. 2. Sosiologi Hukum harus memiliki aktivitas berupa metode ilmiah paling tidak menyangkut pola-pola, analitis, penggolongan, perbandingan dan survey. 3. Sosiologi Hukum sebagai ilmu harus merupakan produk pengetahuan yang sistematis.19 Untuk lebih mengkonseptualisasikan Sosiologi Hukum, kita perlu mengadopsi beberapa pengertian Sosiologi Hukum dari beberapa ahli terkemuka: 1. Soejono Soekanto Sosiologi Hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. 2. Satjipto Raharjo Sosiologi Hukum (Sociology of Law) adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya. 3. R. Otje Salman Sosiologi Hukum adalah ilmu yan mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis. 4. H.L.A. Hart menurut Hart, suatu konsep hukum mengandung unsur-unsur kekuasaan yang terpusatkan kepada kewajiban tertentu di dalam gejala hukum yang tampak dari kehidupan masyarakat.20 5. C.J.M. Schuyt, mengemukakan bahwa yang menjadi pusat perhatiannya adalah peranan hukum di dalam masyarakat dalam hal pertahanan pembagian kesempatan hidup serta bagaimana peranan nisbi hukum untuk mengubah pembagian yang tidak merata, dan pembagian kesempatan hidup itu sendiri tidak bisa terlepas dari adanya struktur kelas di dalam masyarakat sehingga karenanya muncullah persoalan ketidakadilan dan ketidakmerataan. "Salah satu tugas sosiologi hokum 19 Utsman, Sabian, Dasar-Dasar Sosiologi Hukum, Makna Dialog Antara Hukum Dan Masyarakat. Pustaka Pelajar. Yogyakarta2013.. Hlm 87 20 Ali, Prof. Dr. H. Zainuddin, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika. Jakarta. Anwar, Yesmil. 2008. Pengantar Sosiologi Hukum. Jakarta. Grasindo,2005. Hlm 1 269 Kejahatan Anak Dibawah Umur Dari Aspek Sosiologi Hukum Mohd. Yusuf D.M.
Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS" Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 tidak lain dengan mengungkapkan sebab musabab ketimpangan antara tata tertib masyarakat yang dicita-citakan dengan tata tertib masyarakat dalam kenyataan".21 6. George Gurvitch (1961) seorang professor terkemuka bidang Sosiologi Hukum yang berasal dari Universitas Sorbonne, secara runtut mendefenisikan sebagai berikut: "Sosiologi hokum ialah bagian dari sosiologi umat manusia yang menelaah kenyataan social sepenuhnya dari hokum, mulai dengan pernyataan yang nyata dan dapat diperiksa dari luar, dalam kelakuan kolektif yang efektif. Sosiologi hokum menafsirkan kelakuan danmanifestasi material hukum ini menurut makna batinnya seraya mengilhami, Sosiologi Hukum khususnya bertindak dari pola hukum ke lambang yang ditetapkan sebelumnya, seperti hukum, prosedur dan saksi-saksi yang re-organisasi, sampaipada lambang-lambang hukum semata, seperti peraturan yang mudah menyesuaikan diri dan hukum yang serta merta. dari yang tersebut belakangan ini Sosiologi Hukum betindak kepada nilai-nilai dan gagasan hukum, dan kepada kepercayaan serta lembaga-lembaga kolektif yang bercita-cita akan nilaiini dan memahami gagasan ini dan mewujudkan dirinya dalam fakta -fakta normative yang serta merta sumber kesahan (validity), yakni keabsahan dari kepositifan segala hukum".22 Menurut Achmad Ali, yang mengutip dari Friedman, sosiologi hukum beranjak dari asumsi dasar "The people who make, apply, or use the law are human being. Their behavoir is social behavior. Yet, the study of law has proceeded in relative isolation from other studies in the social sciences". Asumsi dasar tersebut beranggapan bahwa orang yang membuat, yang menerapkan, atau yang menggunakan hukum adalah manusia. Perilaku mereka adalah perilaku sosial. Namun kajian hukum secara relatif telah memisahkan diri dari studi-studi lain di dalam ilmu sosial. Selanjutnya, Achmad Ali mengatakan bahwa dengan menggunakan pandangan-pandangan sosiologi terhadap hukum, kita akan menghilangkan kecenderungan untuk senantiasa mengidentikkan hukum sebagai undang-undang belaka (seperti yang dianut oleh kalangan kaum positivistis atau legalistis). Sosiologi hukum merupakan teori tentang hubungan antara kaidah hukum dan kenyataan kemasyarakatan. Hubungan hukum dapat dipelajari dengan dua cara yaitu : 1. Menjelaskan kaidah hukum dari sudut kenyataan kemasyarakatan; dan 2. Menjelaskan kenyataan kemasyarakat dari sudut kaidah-kaidah hukum.23 Berkaitan dengan batas usia minimal anak yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana (criminal responsibility), Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa, perlu adanya batasan usia bagi anak untuk melindungi hak konstitusional anak terutama hak terhadap perlindungan dan hak untuk berkembang. Mahkamah Konstitusi hanya menyatakan batas usia anak sebagai kriteria pertanggungjawaban pidana terhadap anak, maka dapat dikatakan bahwa status perkawinan bukanlah menjadi penghambat perlindungan hukum bagi anak yang belum berusia 18 tahun. Harmonisasi ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan konsekuensi logis dari diratifikasinya perjanjian internasional yaitu Convention on the Right of the Child (CRC).24 Perlindungan, pelayanan, pemeliharaan dan asuhan merupakan hak setiap anak, termasuk pada anak yang berkonflik dengan hukum. Hak-hak tersebut perlu dipenuhi karena aspek perlindungan hukum terhadap anak lebih ditekankan pada hak-hak anak. 21 Utsman, Sabian, Dasar-Dasar Sosiologi Hukum, Makna Dialog Antara Hukum Dan Masyarakat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2013,Hlm 2 22 Ibid., hlm 1 23 H. Salim, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, Cet. Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 65 24 Hadi Supeno, 2010, Kriminalisasi Anak, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 42 270 Kejahatan Anak Dibawah Umur Dari Aspek Sosiologi Hukum Mohd. Yusuf D.M.
Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS" Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 UU SPPA mengatur mengenai anak yang berhadapan dengan hukum yang terdiri atas anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Pasal 1 ayat (3) UU SPPA menegaskan bahwa "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana". Anak yang berkonflik dengan hukum di Negara Indonesia sangat memprihatinkan. Sembilan dari sepuluh anak yang berkonflik dengan hukum akhirnya menginap di hotel prodeo karena umumnya, anak yang berkonflik dengan hukum tidak mendapat dukungan dari pengacara maupun pemerintah yang dalam hal ini adalah dinas sosial.25 UU SPPA mengatur secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar serta merupakan bentuk perlindungan hukum. Keadilan Restoratif menurut UU SPPA merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menegaskan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi", hal ini menjadikan pengertian anak yang sama pada setiap Instrumen hukum sangatlah penting, akan terdapat ketidakpastian hukum apabila terdapat kasus pidana yang pelakunya merupakan anak usia dibawah 18 tahun dan sudah kawin, sehingga perlindungan hukumnya, sesuai perlindungan yang didapatkan oleh orang dewasa pada umumnya. UU Perlindungan Anak dapat menjadi solusi bagi permasalahan tersebut, karena apabila disesuaikan dengan undang-undang ini, pelaku tindak pidana tersebut masih dikategorikan sebagai anak karena UU Perlindungan Anak hanya menjadikan usia sebagai batasan pengertian anak. Perlindungan hukum terhadap anak yang dibatasi berdasarkan umur, merupakan suatu hak agar menerima proses penegakan hukum berdasarkan usianya Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum, dalam hal ini anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilihat ketentuan Internasional yaitu United Nations Rules for the Protection of Juveniles of Their Liberty (Adopted by General Assembly Resolution 45/113 of 14 December 1990), dalam Rule 11 huruf a ditegaskan bahwa, "A juvenile is every person under the age of 18. The age limit below which it should not be permitted to deprive a child of his or her liberty should be determined by law". Ketentuan tersebut, menegaskan bahwa seorang anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Prinsip pelindungan hukum terhadap Anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Hak anak untuk mendapatkan perlindungan hukum tanpa diskriminasi merupakan hak konstitusional yang harus didapatkan oleh seluruh anak Indonesia, sudah saatnya manajemen pemerintahan 25 Seven Allen, "Kata Pengantar," dalam: Purnianti, et.al. Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia, (Jakarta: Unicef, 2003), hlm. 1 271 Kejahatan Anak Dibawah Umur Dari Aspek Sosiologi Hukum Mohd. Yusuf D.M.
Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS" Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 meninjau ulang prioritas-prioritas kebijakannya untuk memastikan setiap anak Indonesia terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Berkaitan dengan kejahatan anak dibawah umur ini biasanya terjadi tindak pidana pemerkosaan, pencurian, pembegalan, dan lain sebagainya. Namun, apabila dilihat dari aspek sosiologi hukum, hal ini tentu menjadi moril dan tanggungjawab orang tua untuk mengawasi anaknya. Konteks anak yang berkonflik dengan hukum sangat penting mengkualifikasikan antara pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang dibedakan dengan orang dewasa, hal ini dikarenakan semua perbuatan yang dari orang dewasa merupakan suatu kejahatan, namun bagi anak-anak merupakan delinquency.26 Delinquency merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan dan norma yang dilakukan oleh anak apabila dilakukan orang dewasa dikualifikasikan sebagai tindak kejahatan. Penentuan batasan usia anak didasarkan pada pertimbangan dari aspek sosiologis, psikologis dan pedagogis anak KESIMPULAN Pengertian Anak Di Bawah Umur Secara Hukum bahwa dalam Pasal UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 memberikan batasan usia anak yakni seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Isi Pasal itu menyatakan; "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kejahatan Anak Dibawah Umur Dari Aspek Sosiologi Hukum bahwa berkaitan dengan kejahatan anak dibawah umur ini biasanya terjadi tindak pidana pemerkosaan, pencurian, pembegalan, dan lain sebagainya. Namun, apabila dilihat dari aspek sosiologi hukum, hal ini tentu menjadi moril dan tanggungjawab orang tua untuk mengawasi anaknya. Konteks anak yang berkonflik dengan hukum sangat penting mengkualifikasikan antara pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang dibedakan dengan orang dewasa, hal ini dikarenakan semua perbuatan yang dari orang dewasa merupakan suatu kejahatan, namun bagi anak-anak merupakan delinquency. Delinquency merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan dan norma yang dilakukan oleh anak apabila dilakukan orang dewasa dikualifikasikan sebagai tindak kejahatan. Penentuan batasan usia anak didasarkan pada pertimbangan dari aspek sosiologis, psikologis dan pedagogis anak REFERENSI Ahmad Fauzan, Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Kecana, 2009. Ali, Prof. Dr. H. Zainuddin, Sosiologi Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Anwar, Yesmil, Pengantar Sosiologi Hukum, Jakarta: Grasindo, 2005. Andi Oghi Sandewa, Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang Nomor 1708/Pid.B/2011/PN.PLG Tentang Sanksi Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Anak Ditinjau dari Hukum Islam, Skripsi Universitas Islam Negeri Palembang, 2014. Bunadi Hidayat, Pemidanaan Anak di Bawah Umur, Bandung: Alumni, 2014. H. Salim, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, Cet. Pertama, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010. Hadi Supeno, Kriminalisasi Anak, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010. Marsaid, Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah), Palembang: NoerFikri, 2015. 26 Widodo, 2011, Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena dan Penanggulangannya, CV. Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hlm. 5 272 Kejahatan Anak Dibawah Umur Dari Aspek Sosiologi Hukum Mohd. Yusuf D.M.
Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS" Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 Mastur, Peranan Dan Manfaat Sosiologi Hukum Bagi Aparat Penegak Hukum, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qisti, Fak. Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2013. Ruben Achmad, Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang, Jurnal Simbur Cahaya, Nomor 27, 2005. Seven Allen, "Kata Pengantar," dalam: Purnianti, et.al. Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia, Jakarta: Unicef, 2003. Utsman, Sabian, Dasar-Dasar Sosiologi Hukum, Makna Dialog Antara Hukum Dan Masyarakat, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013. W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1976. Widodo, Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena dan Penanggulangannya, Yogyakarta: CV Aswaja Pressindo, 2011. Wignjosoebroto, Soetandyo, Hukum: Paradigma, Metode Dan Masalah. Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Perkumpulan Untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat Dan Ekologi (Huma), Jakarta: Zaini, 2002. Yesmil Anwar dan Adang, Pengantar Sosiologi Hukum, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008. Perundang-Undangan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Rhedbook Publisher Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 273 Kejahatan Anak Dibawah Umur Dari Aspek Sosiologi Hukum Mohd. Yusuf D.M.