Menimbang Mengingat BUPATI GUNUNG MAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GUNUNG MAS, : a. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan otonomi daerah dan pencapaian kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara dengan serta Republik memperhatikan potensi Kabupaten Gunung Mas; Indonesia Tahun 1945 b. bahwa dalam rangka meningkatkan kemandirian dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Gunung Mas serta menyesuaikan dengan hasil pemetaan potensi, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian materi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan 94 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat yang menyebutkan untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Menetapkan 3 - 11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628); tentang Bangunan Gedung 12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1781 Nomor 2020); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 313, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 313.a); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS dan BUPATI GUNUNG MAS MEMUTUSKAN: : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.
4 - BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Republik Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Bupati adalah Bupati Gunung Mas. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Kabupaten Gunung Mas sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Gunung Mas. 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara , atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan investasi bentuk badan kolektif dan bentuk usaha tetap. lainnya termasuk kontrak 9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. 10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. imbalan secara
5 - 11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak. 12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 13. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan. 14. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman. 15. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi. 16. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan. 17. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. 18. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan. 19. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undangundang di bidang pertanahan dan Bangunan. 20. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu. 21. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir. 22. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran. 23. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran. 24. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan yang oleh didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik. pembangkit tenaga listrik suatu
6 - 25. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya. 26. Jasa atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor. Parkir adalah jasa penyediaan 27. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati. 28. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu. memperkenalkan, 29. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame. 30. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. 31. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. 32. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara. 33. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan. 34. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga fuchliap haga, collocalia collocalta, yaitu collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi. 35. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. 36. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu. 37. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 38. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7 - 39. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 40. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. apabila Wajib kalender, kecuali 41. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya. 42. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu. 43. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah. 44. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan Daerah. 45. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang. 46. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 47. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak. 48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
8 - 49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan. 50. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak. 51. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 52. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 53. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan atau Surat Keputusan Keberatan. Pembetulan, peraturan dalam 54. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. 55. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 56. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai surat kelengkapan pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD. pengisian 57. Penagihan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. adalah serangkaian tindakan surat paksa, 58. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
9 - 59. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 60. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi. 61. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak. 62. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan dan penyanderaan. penyitaan Paksa, Surat 63. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 64. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usahadan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orangpribadi atau Badan. 65. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikanoleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orangpribadi atau Badan. 66. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karenapada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 67. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang yang dimaksudkan untuk pribadi atau Badan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam,barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu gunamelindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarianlingkungan. 68. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan. 69. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu. 70. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10 - 71. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya. 72. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat, pusat kesehatan masyarakat keliling, pusat kesehatan masyarakat pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran. 73. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang fleksibilitas dalam pola pengelolaan mempunyai keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. 74. Retribusi Pelayanan Kebersihan, yang selanjutnya jasa retribusi adalah pembayaran atas disebut Pelayanan Kebersihan. 75. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan manusia yang meliputi bahan organik dan anorganik logam atau non logam dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis. 76. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan pelayanan jalan umum yang ditentukan oleh parkir di tepi Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 77. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. 78. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pembayaran atas jasa pelayanan pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang. penyediaan fasilitas 79. Pelayanan Pasar adalah fasilitas tradisional/sederhana yang berupa pelataran, los yang dikelola Pemerintah Daerah yang khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara / Daerah dan pihak swasta. 80. Pelataran adalah pelataran dilingkungan pasar yang dapat dimanfaatkan untuk berjualan dalam waktu tertentu setiap hari. 81. Los adalah bangunan tetap dilingkungan pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan.
11 - 82. Kios adalah bangunan tetap dalam bentuk petak berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan. 83. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 84. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. 85. Ternak adalah Hewan Peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. 86. Pelelangan adalah penjualan di hadapan umum dengan cara penawaran bertingkat. 87. Tempat Pelelangan yang selanjutnya disebut retribusi adalah tempat yang disediakan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pelelangan. 88. Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan Adalah Pelayanan Tempat Parkir Yang Disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 89. Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak adalah adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 90. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi. dan fungsi pelaksanaan kegiatan pemerintahan 91. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan untuk dengan menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lintas kapal, penumpang dan/atau barang, lalu keselamatan tempat keamanan perpindahan intradan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan Daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah. pelabuhan berlayar, dan 92. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan jasa Kepelabuhanan, termasuk lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. fasilitas
12 - 93. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, Dan Olahraga adalah pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 94. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi atas penjualan produksi usaha Pemerintah Daerah. 95. Aset Daerah adalah Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang meliputi tanah, rumah dinas, gedung untuk pesta atau resepsi, fasilitas perlengkapan gedung, kendaraan alat-alat berat, kendaraan angkutan dan pemakaian laboratorium. 96. Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu Tugas Dan Fungsi Organisasi Penyelenggaraan Perangkat Daerah Dan/Atau Optimalisasi Aset Daerah Dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Dan/Atau Optimalisasi Aset Daerah Dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 97. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah. 98. Gedung adalah keseluruan bangunan termasuk halaman yang disediakan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah. 99. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang yang dimaksudkan untuk pribadi atau Badan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 100. Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. fasilitas 101. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, selanjutnya disebut Retribusi PBG adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemberian Persetujuan PBG. 102. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung;
13 - 103. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan. 104. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung. 105. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. tempat 106. Bangunan Gedung Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat BGCB adalah Bangunan Gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai bangunan cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan tentang cagar budaya. 107. Bangunan Gedung Fungsi Khusus yang selanjutnya disingkat BGFK adalah Bangunan Gedung yang karena dan fungsinya mempunyai keamanan tinggi untuk kepentingan nasional atau yang karena penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi. kerahasiaan tingkat 108. Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat BGN adalah Bangunan Gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau perolehan lainnya yang sah. 109. Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat RTB adalah dokumen yang berisi hasil identilikasi kondisi terbangun Bangunan Gedung dan lingkungannya, metodologi pembongkaran, mitigasi risiko pembongkaran, gambar rencana teknis Pembongkaran, dan jadwal pelaksanaan pembongkaran. 110. Pemohon adalah Pemilik Bangunan Gedung atau yang diberi kuasa untuk mengajukan permohonan penerbitan PBG, SLF, RTB dan/atau SBKBG. 111. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung fungsi Bangunan Gedung. terselenggaranya pemenuhan 112. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat Retribusi Penggunaan TKA adalah dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing.
14 - 113. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. 114. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 115. Tenaga Kerja Pendamping TKA adalah tenaga kerja Indonesia yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja TKA dan dipersiapkan yang dipekerjakan dalam rangka alih teknologi dan alih keahlian. pendamping sebagai TKA 116. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu. disingkat RPTKA adalah 117. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk. 118. Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah. 119. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. 120. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 121. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 122. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan kelebihan retribusi pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besardaripada terutang atau seharusnya tidak terutang. yang menentukan retribusi yang jumlah 123. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 124. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang profesional dilaksanakan berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka objektif secara dan
15 - ketentuan melaksanakan undangan retribusi daerah. peraturan perundang- 125. Penyidikan tindak pidana di bidang pajak daerah dan retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. oleh Penyidik untuk mencari Pasal 2 (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk terhadap pelaksanaan Pajak memberikan pedoman Daerah dan Retribusi Daerah. (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah: a. agar terwujudnya keseimbangan antara obyek dan tarif dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan b. agar terwujudnya peningkatan pendapatan asli daerah yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat; dan Pasal 3 Ruang meliputi: lingkup materi muatan Peraturan Daerah ini, a. pajak daerah; b. retribusi daerah; c. d. e. sanksi administrasi; f. ketentuan penyidikan; g. ketentuan pidana; h. ketentuan lain-lain; dan i. ketentuan peralihan. tata cara pemungutan pajak dan retribusi; insentif pemungutan pajak dan retribusi; BAB II PAJAK DAERAH Bagian Kesatu Jenis Pajak Daerah Pasal 4 (1) Pajak Daerah terdiri atas 9 (sembilan) jenis, yaitu: a. PBB-P2; b. BPHTB; c. PBJT atas; 1. makanan dan/atau minuman; 2. tenaga listrik; 3. jasa perhotelan; 4. jasa parkir; dan
16 - 5. jasa kesenian dan hiburan; d. Pajak Reklame; e. PAT; f. Pajak MBLB; g. Pajak Sarang Burung Walet; h. Opsen PKB; dan i. Opsen BBNKB. (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kontribusi wajib dari orang pribadi atau badan kepada Daerah yang dipungut berdasarkan: a. penetapan Bupati; atau b. penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak. (3) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas: a. PBB-P2; b. Pajak Reklame; c. PAT; d. Opsen PKB; dan e. Opsen BBNKB. (4) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas: a. BPHTB; b. PBJT atas; 1. makanan dan/atau minuman; 2. tenaga listrik; 3. jasa perhotelan; 4. jasa parkir; dan 5. jasa kesenian dan hiburan; c. Pajak MBLB; dan d. Pajak Sarang Burung Walet; (5) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang. (6) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah surat pemberitahuan pajak daerah. (7) Dokumen daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturaan perundang-undangan. surat pemberitahuan pajak
17 - Pasal 5 (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah. (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati. (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender. (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Kedua Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Paragraf 1 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Pasal 6 (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
18 - Paragraf 2 Objek Pajak Pasal 7 (1) Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk reklamasi atau permukaan Bumi hasil kegiatan pengurukan. (3) Pengecualian dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud (1) adalah kepemilikan, penguasaan, pada ayat dan/atau pemanfaatan atas: a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah Pusat, kantor kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah; Pemerintahan Daerah, dan b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata- mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata (kuburan), digunakan untuk peninggalan purbakala, atau yang sejenis; tempat makam d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; taman nasional, e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Negara; dengan Peraturan Menteri g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (mass rapid transit), lintas raya terpadu (light rail transit), atau yang sejenis; h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Pusat.
19 - Paragraf 3 Dasar Pengenaan Pajak Pasal 8 (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP. (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2. (3) NJOP sebesar pajak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. tidak kena ditetapkan (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak. (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan sesuai dengan setiap perkembangan wilayahnya. tahun (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2. (8) Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (9) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (8) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan: a. kenaikan NJOP hasil penilaian; b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten. (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dalam Peraturan Bupati. Paragraf 4 Tarif Pajak Pasal 9 (1) Tarif PBB-P2 dengan untuk NJOP (Satu Milyar Rupiah) ditetapkan sampai 1.000.000.000,00 sebesar 0,1% (nol koma satu persen) setiap tahun. (2) Tarif PBB-P2 untuk NJOP diatas 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) setiap tahun.
20 - (3) Tarif PBB-P2 berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,09% (nol koma nol sembilan persen) setiap tahun. Paragraf 5 Cara Perhitungan Pajak Pasal 10 Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Paragraf 6 Saat Terutang Pajak Pasal 11 (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender. (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan. (3) Saat penentuan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang yaitu menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari. Paragraf 7 Wilayah Pemungutan Pajak Pasal 12 (1) Tempat PBB-P2 yang terutang yaitu di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2. (2) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada: a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan tekniknya perairan terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut. darat yang konstruksi Bagian Ketiga Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Paragraf 1 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Pasal 13 (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
21 - (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Paragraf 2 Objek Pajak Pasal 14 (1) Objek BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pemindahan hak karena: 1. jual beli; 2. tukar-menukar; 3. hibah; 4. hibah wasiat; 5. waris; 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain; 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; 8. penunjukan pembeli dalam lelang; 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 10. penggabungan usaha; 11. peleburan usaha; 12. pemekaran usaha; atau 13. hadiah. b. pemberian hak baru karena: 1. kelanjutan pelepasan hak; atau 2. di luar pelepasan hak. (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. hak milik; b. hak guna usaha; c. hak guna Bangunan; d. hak pakai; e. hak milik atas satuan rumah susun; dan f. hak pengelolaan. (4) Pengecualian dari objek BPHTB yaitu Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan: a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
22 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum; c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang keuangan Negara; d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama; f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf; g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati. (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Paragraf 3 Dasar Pengenaan Pajak Pasal 15 (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi. (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: a. harga transaksi untuk jual beli; b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
23 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang. (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yaitu NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan. (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan Hak Pertama Wajib Pajak setiap tahun terjadinya perolehan di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB. (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Paragraf 4 Tarif Pajak Pasal 16 Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen). Paragraf 5 Cara Perhitungan Pajak Pasal 17 Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16. Paragraf 6 Saat Terutang Pajak Pasal 18 (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan: a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli; b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, untuk
24 - pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah; c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris; d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim; e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak; f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang. (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli. perjanjian pengikatan jual Paragraf 7 Wilayah Pemungutan Pajak Pasal 19 BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada. Bagian Keempat Pajak Barang dan Jasa Tertentu Paragraf 1 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Pasal 20 (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen Barang dan Jasa Tertentu. (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu. Paragraf 2 Objek Pajak Pasal 21 Objek PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c adalah penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi: a. Makanan dan/atau Minuman; b. Tenaga Listrik;
25 - c. Jasa Perhotelan; d. Jasa Parkir; dan e. Jasa Kesenian dan Hiburan. Paragraf 3 Rincian Objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu Pasal 22 (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh: a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum; b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan: 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan; 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana penyimpanan proses dilakukan; dan pembuatan dan 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya. (2) Pengecualian dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman: a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) per bulan; b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman; c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan jasa usaha utamanya menyediakan pelayanan menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara. Pasal 23 (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b merupakan penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir. (2) Pengecualian dari objek konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
26 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada oleh tempat yang dan kedutaan, digunakan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik; konsulat, c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait. Pasal 24 (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan ruang fasilitas penunjangnya, rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan, seperti: serta penyewaan a. hotel; b. hostel; c. vila; d. pondok wisata; e. motel; f. g. wisma pariwisata; h. pesanggrahan; i. rumah losmen; cottage; tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan k. glamping. j. (2) Pengecualian dari objek Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; a. c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan; d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel. Pasal 25 (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, meliputi: a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat Parkir; dan/atau b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet) (2) Pengecualian dari objek jasa penyediaan tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
27 - b. jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh yang hanya digunakan untuk perkantoran karyawannya sendiri; dan c. jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik. Pasal 26 (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e, meliputi: a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu; b. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; c. kontes kecantikan; d. kontes binaraga; e. pameran; f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap; g. pacuan kuda dan perlombaan Kendaraan Bermotor; h. permainan ketangkasan; i. olahraga permainan dengan menggunakan dan peralatan tempat/ruang dan/atau perlengkaphn untuk olahraga dan kebugaran; j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang; k. panti pijat dan pijat refleksi; dan l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa. (2) Pengecualian dari objek Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk: a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran. Paragraf 4 Dasar Pengenaan Pajak Pasal 27 (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi: a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
28 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik; c. jumlah penyedia Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan; pembayaran kepada d. jumlah atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan pembayaran kepada penyedia e. jumlah oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan. pembayaran yang diterima (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut. (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan. (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan. Paragraf 5 Tarif Pajak Pasal 28 (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan 40 % (empat puluh persen). (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk: a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi, dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen). (4) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk: a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri (5) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dihitung berdasarkan: Jasa
29 - a. tetap ditambah jumlah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan untuk pascabayar; dan tagihan biaya/beban dalam rekening listrik, b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar. (6) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dihitung berdasarkan: a. kapasitas tersedia; b. tingkat penggunaan listrik; c. d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah jangka waktu pemakaian listrik; dan yang bersangkutan. (7) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan Paragraf 6 Cara Perhitungan Pajak Pasal 29 Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Paragraf 7 Saat Terutang Pajak Pasal 30 Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat: a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman; b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik; c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan; d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
30 - Paragraf 8 Wilayah Pemungutan Pajak Pasal 31 PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu dilakukan. Bagian Kelima Pajak Reklame Paragraf 1 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Pasal 32 (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame. (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame. Paragraf 2 Objek Pajak Pasal 33 (1) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam semua Pasal 4 penyelenggaraan Reklame. ayat (1) huruf d, adalah (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Reklame b. Reklame kain; c. Reklame melekat/stiker; d. Reklame selebaran; e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan dengan tujuan komersil; f. Reklame udara; g. Reklame apung; h. Reklame film/slide; dan i. Reklame peragaan. (3) Pengecualian dari objek Pajak Reklame yaitu: a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya; b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya; c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada Bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut; d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
31 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan f. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan Pendidikan Tinggi. Paragraf 3 Dasar Pengenaan Pajak Pasal 34 (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame. (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame. (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa (1), Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame. digunakan, lokasi (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diketahui dan/atau dianggap tidak sewa Reklame ditetapkan dengan wajar, nilai menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Perhitungan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Bupati. sewa Reklame Paragraf 4 Tarif Pajak Pasal 35 Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen). Paragraf 5 Cara Perhitungan Pajak Pasal 36 Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35. Paragraf 6 Saat Terutang Pajak Pasal 37 Saat terjadinya penyelenggaraan Reklame terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat
32 - Paragraf 7 Wilayah Pemungutan Pajak Pasal 38 (1) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan. (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar. Bagian Keenam Pajak Air Tanah Paragraf 1 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Pasal 39 (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. (2) Wajib PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. Paragraf 2 Objek Pajak Pasal 40 (1) Objek PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. (2) Pengecualian dari objek PAT adalah pengambilan untuk: a. keperluan dasar rumah tangga; b. pengairan pertanian rakyat; c. perikanan rakyat; d. peternakan rakyat; dan e. keperluan keagamaan. Paragraf 3 Dasar Pengenaan Pajak Pasal 41 (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah. (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah. (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
33 - (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut: a. jenis sumber air; b. lokasi sumber air; c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; d. volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan; e. kualitas air; dan f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air. (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Daerah kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan Peraturan Perundang- Undangan. Paragraf 4 Tarif Pajak Pasal 42 Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen). Paragraf 5 Cara Perhitungan Pajak Pasal 43 Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42. Paragraf 6 Saat Terutang Pajak Pasal 44 Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. Paragraf 7 Wilayah Pemungutan Pajak Pasal 45 PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
34 - Bagian Ketujuh Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Paragraf 1 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Pasal 46 (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB. (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB. Paragraf 2 Objek Pajak Pasal 47 (1) Objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi: a. asbes; b. batu tulis; c. batu setengah permata; d. batu kapur; e. batu apung; f. batu permata; g. bentonit; h. dolomit; i. feldspar; j. garam batu (halite); k. grafit; l. granit/andesit; m. gips; n. kalsit; o. kaolin; p. leusit; q. magnesit; r. mika; s. marmer; t. nitrat; u. obsidian; v. oker; w. pasir dan kerikil; x. pasir kuarsa; y. perlit; z. fosfat;
35 - aa. talk; bb. tanah serap (fullers earth); cc. tanah diatom; dd. tanah liat; ee. tawas (alum); ff. tras; gg. yarosit; hh. zeolit; ii. basal; jj. trakhit; kk. belerang; ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan mm.MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengecualian dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB: a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/ dipindahtangankan; dan b. untuk tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah. keperluan pemancangan Paragraf 3 Dasar Pengenaan Pajak Pasal 48 (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB. (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan perkalian volume atau tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB. (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah. (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.
36 - Paragraf 4 Tarif Pajak Pasal 49 Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) Paragraf 5 Cara Perhitungan Pajak Pasal 50 Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49. dasar pengenaan Paragraf 6 Saat Terutang Pajak Pasal 51 Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang. Paragraf 7 Wilayah Pemungutan Pajak Pasal 52 Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB. Bagian Kedelapan Pajak Sarang Burung Walet Paragraf 1 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Pasal 53 (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet. (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet. Paragraf 2 Objek Pajak Pasal 54 (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
37 - (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak. Paragraf 3 Dasar Pengenaan Pajak Pasal 55 (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet. (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet. Paragraf 4 Tarif Pajak Pasal 56 Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 4% (empat persen). Paragraf 5 Cara Perhitungan Pajak Pasal 57 Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56. Paragraf 6 Saat Terutang Pajak Pasal 58 Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet Paragraf 7 Wilayah Pemungutan Pajak Pasal 59 Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di dan/atau wilayah pengusahaan sarang Burung Walet. Daerah tempat pengambilan
38 - Bagian Kesembilan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Paragraf 1 Wajib Pajak Pasal 60 Wajib Pajak untuk Opsen PKB merupakan Wajib Pajak atas jenis Pajak PKB. Pasal 61 Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB. Pasal 62 Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h dikenakan atas Pajak terutang dari PKB. Paragraf 2 Dasar Pengenaan Pajak Pasal 63 Dasar pengenaan Opsen PKB merupakan PKB terutang. Paragraf 3 Tarif Pajak Pasal 64 Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran PKB terutang. Paragraf 4 Cara Perhitungan Pajak Pasal 65 Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64. Paragraf 5 Saat Terutang Pajak Pasal 66 Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB. Paragraf 6 Wilayah Pemungutan Pajak Pasal 67 Wilayah Pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.
39 - Bagian Kesepuluh Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Paragraf 1 Wajib Pajak Pasal 68 Wajib Pajak untuk Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak atas jenis Pajak BBNKB Pasal 69 Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB. Pasal 70 Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i dikenakan atas Pajak terutang dari Pajak BBNKB. Paragraf 2 Dasar Pengenaan Pajak Pasal 71 Dasar pengenaan Opsen BBNKB merupakan Pajak BBNKB terutang. Paragraf 3 Tarif Pajak Pasal 72 Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak Pajak BBNKB terutang. Paragraf 4 Cara Perhitungan Pajak Pasal 73 Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72. Paragraf 5 Saat Terutang Pajak Pasal 74 Saat terutangnya BBNKB. terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat
40 - Paragraf 6 Wilayah Pemungutan Pajak Pasal 75 terutang Wilayah Pemungutan Opsen BBNKB yang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar. BAB III RETRIBUSI DAERAH Bagian Kesatu Jenis Retribusi Pasal 76 Retribusi Daerah terdiri atas 3 (tiga) jenis, yaitu: a. retribusi jasa umum; b. retribusi jasa usaha; dan c. retribusi perizinan tertentu. Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum Paragraf 1 Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi Pasal 77 (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum. (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang- undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum Paragraf 2 Objek Retribusi Pasal 78 (1) (2) (3) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi: a. pelayanan kesehatan; b. pelayanan kebersihan; c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan d. pelayanan pasar. Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD. sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian (2)
41 - objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan: a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi; (6) b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan. (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, BUMD, dan pihak swasta. Paragraf 3 Rincian Pelayanan Pasal 79 Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di pusat Kesehatan Masyarakat, pusat Kesehatan Masyarakat keliling, pusat Kesehatan Masyarakat pembantu, balai pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi. Pasal 80 (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi: a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara; b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah; pembuangan sementara ke c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah. d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri. (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya
42 - Pasal 81 Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 82 Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Paragraf 4 Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pasal 83 (1) (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah yang Daerah bersangkutan. Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan atau BPJS bagi Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan. untuk menyelenggarakan jasa penjamin BPJS Kesehatan Pasal 84 Tingkat penggunaan Jasa atas pelayanan kesehatan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jenis pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan. Pasal 85 Tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair. Pasal 86 Tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir. Pasal 87 jasa pelayanan pasar diukur Tingkat penggunaan berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.
43 - Paragraf 5 Tarif Retribusi Pasal 88 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya jasa yang bersangkutan, kemampuan penyediaan masyarakat, efektivitas aspek pengendalian atas pelayanan tersebut. keadilan, dan (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai BLUD. (4) Pasal 89 Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi. Pasal 90 (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum. Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. (2) (3) (4) Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha Paragraf 1 Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi Pasal 91 (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha. (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.
44 - Pasal 92 Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi: a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, lainnya dalam dan hasil hutan termasuk lingkungan tempat pelelangan; fasilitas c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila; e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; f. pelayanan jasa kepelabuhanan; g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidakmengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf 2 Objek Retribusi Pasal 93 (1) Penyediaan atau Pelayanan dalam Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b, disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD. (3) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan: a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi; b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi (5) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan. (1)
45 - (6) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Paragraf 3 Rincian Pelayanan Pasal 94 Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas, pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta lainnya yang disediakan atau tempat kegiatan usaha diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Pasal 95 (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan. Pasal 96 Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pasal 97 Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang dikelola dimiliki, oleh Pemerintah Daerah. disediakan, dan/atau Pasal 98 Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, pelayanan pengangkutan daging hewan dan/atau daging unggas dari Rumah Pemotongan Hewan maupun Rumah Pemotongan Unggas ke pasar-pasar atau tempat penjualan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
46 - Pasal 99 jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud Pelayanan dalam Pasal f merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 92 huruf Pasal 100 (1) Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf g merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (2) Dikecualikan dari objek Retribusi dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut: a. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, Dan Olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD, dan pihak swasta; dan sebagaimana b. kegiatan lain yang direkomendasikan oleh Bupati atau instansi terkait. c. pelayanan terhadap kegiatan bagi siswa sekolah dari tingkat sekolah dasar sampai dengan sekolah lanjutan tingkat atas, dengan melampirkan surat pengantar dari instansi terkait; dan e. mahasiswa untuk kepentingan penelitian dan sosial, yang dibuktikan dengan surat pengantar dari pihak Perguruan Tinggi. Pasal 101 Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf h merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pasal 121 Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf i merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah. Pasal 103 tidak mengganggu Pemanfaatan aset Daerah yang penyelenggaraan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan dengan menganut prinsip komersil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. tugas dan
47 - Paragraf 4 Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pasal 104 Tingkat penggunaan jasa atas Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya. Pasal 105 jasa atas penyediaan Tempat Tingkat penggunaan Pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan. Pasal 106 Tingkat penggunaan jasa atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan. Pasal 107 Tingkat penggunaan jasa atas Penyediaan Tempat Penginapan/ Pesanggarahan/Vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila frekuensi pelayanan, dan/atau Pasal 108 Tingkat penggunaan atas Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, jasa dan/atau rumah pemotongan hewan ternak. jasa jangka waktu pemakaian fasilitas Pasal 109 Tingkat penggunaan jasa atas Pelayanan Kepelabuhanan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis pelayanan, dan/atau volume penggunaan pelayanan. Pasal 110 Tingkat penggunaan jasa atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga. Pasal 111 Tingkat penggunaan jasa atas Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan menggunakan Kendaraan di Air diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air.
48 - Pasal 112 Tingkat penggunaan jasa atas Penjualan Produksi Usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah. Pasal 113 Tingkat penggunaan jasa atas Pemanfaatan Aset Daerah jenis diukur berdasarkan pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah. jenis pemanfaatan aset, Paragraf 5 Tarif Retribusi Pasal 114 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditetapkan untuk memperoleh keuntungan yang layak. (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 115 Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi. Pasal 116 (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa: a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun; b. kerja sama pemanfaatan; c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau d. kerja sama penyediaan infrastruktur, tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. (4) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah. (5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
49 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi; b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. (6) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah. peraturan perundang-undangan (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha. (9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu Paragraf 1 Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi Pasal 117 (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu. (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu. atau badan Paragraf 2 Objek Retribusi Pasal 118 (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c meliputi: a. persetujuan bangunan gedung; dan b. penggunaan tenaga kerja asing. (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
50 - Paragraf 3 Rincian Pelayanan Penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung Pasal 119 Penyelenggaraan pelayanan PBG yang dipungut retriibusi, dilakukan melalui 2 (dua) proses, yaitu: a. perencanaan; dan b. penerbitan. Pasal 120 (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a, dilakukan melalui proses pendaftaran permohonan oleh pemohon PBG melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung. (2) Berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim penilai teknis atau tim profesi ahli sesuai pembagian wewenang masing-masing, melakukan pemeriksaan pemenuhan standar teknis berdasarkan pemeriksaan terhadap: a. dokumen rencana arsitektur; b. dokumen rencana struktur; c. mekanikal; d. elektrikal; dan e. perpipaan. (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menunjukan standar teknis telah terpenuhi, ditindaklanjuti dengan menerbitkan rekomendasi Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis sebagai syarat memperoleh PBG dengan dilengkapi perhitungan teknis retribusi. Pasal 121 Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf b, dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu: a. penetapan nilai retribusi; b. pembayaran retribusi; dan c. penerbitan. Pasal 122 (1) Penetapan nilai retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf a, dilakukan oleh dinas yang membidangi bangunan gedung berdasarkan indeks terintegrasi (fungsi dan klasifikasi bangunan gedung) dan harga satuan retribusi yang dihitung berdasarkan aplikasi perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi. (2) Dalam hal Pemerintah Daerah telah menetapkan Harga Standar Bangunan Gedung Negara, dapat langsung menggunakannya sebagai nilai Standar Harga Satuan Tertinggi.
51 - Pasal 123 (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf b, dilakukan oleh Pemohon setelah penetapan nilai retribusi daerah. (2) Bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan oleh pemohon PBG sebagai syarat penerbitan PBG. Pasal 124 (1) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf c, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan setelah menerima bukti pembayaran retribusi. (2) Dokumen PBG dimaksud pada ayat (1), meliputi dokumen PBG dan lampiran dokumen PBG. (3) Dalam hal penyelenggaraan BGFK, pemeriksaan terhadap dokumen rencana teknis dilakukan oleh tm profesi ahli pusat dengan melibatkan kementerian atau lembaga terkait dan Pemerintah Daerah sebagai lokasi pembangunan BGFK. Pasal 125 Ketentuan penyelenggaraan lanjut mengenai pelayanan PBG diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. lebih Pasal 126 (1) Pelayanan PBG meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF. (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan: a. Pembangunan baru; b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF; c. PBG perubahan untuk: 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung; 2. perubahan lapis Bangunan Gedung; 3. perubahan luas Bangunan Gedung; 4. perubahan tampak Bangunan Gedung; 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan; 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat; 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
52 - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan. (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah Pusat dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan. Pasal 127 (1) Subjek Retribusi PBG adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh PBG dan SLF. (2) Subjek Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi yang diwajibkan untuk termasuk melakukan pembayaran Retribusi PBG, pemungut atau pemotong Retribusi PBG. Paragraf 4 Rincian Pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pasal 128 Penyelenggaraan pelayanan penggunaan TKA perpanjangan dilakukan melalui 2 (dua) proses, yaitu: a. permohonan perpanjangan; dan b. penerbitan. Pasal 129 (1) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf a, diajukan oleh Pemberi Kerja TKA secara luring atau daring kepada Bupati atau Pejabat yang membidangi ketenagakerjaan setelah adanya penunjukan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu berakhir. (3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan dengan memuat paling sedikit: a. identitas Pemberi Kerja TKA; b. alasan perpanjangan Pengesahan RPTKA; c. jabatan atau kedudukan TKA dalam struktur organisasi perusahaan; d. jumlah TKA; e. jangka waktu penggunaan TKA; f. lokasi kerja TKA; g. identitas Tenaga Kerja Pendamping TKA; dan h. realisasi penyerapan tenaga kerja Indonesia. (4) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan dengan melampirkan dokumen paling sedikit:
53 - a. surat permohonan perpanjangan RPTKA; b. Pengesahan RPTKA yang masih berlaku; c. perjanjian kerja atau perjanjian lain; d. paspor TKA yang masih berlaku; e. kepesertaan program jaminan sosial; f. nomor pokok wajib pajak TKA dan Pemberi Kerja TKA; dan g. laporan realisasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA. Pasal 130 Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 dinyatakan lengkap dan benar, ditindaklanjuti dengan penerbitan Pengesahan RPTKA Perpanjangan paling lama 14 (empat belas) hari kerja. Pasal 131 Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 dinyatakan tidak lengkap dan belum benar, maka ditindaklanjuti dengan penyampaian pemberitahuan kepada Pemberi Kerja TKA paling lama 14 (empat belas) hari kerja. Pasal 132 (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing merupakan pelayanan pengesahan RPTKA perpanjangan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing. (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah Pusat, instansi Pemerintah Daerah, perwakilan negara asing, badan lembaga keagamaan dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan. internasional, lembaga sosial, (3) Jabatan tertentu di Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan jabatan yang telah ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan sesuai pemerintahan di bidang ketenagakerjaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 133 (1) Subjek Retribusi Penggunaan TKA adalah Pemberi Kerja TKA yang memperoleh Pengesahan RPTKA Perpanjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Penggunaan TKA
54 - Paragraf 4 Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pasal 134 (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi. (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas terutang tingkat jasa atas penyediaan pelayanan PBG pelayanan PBG, besaran Retribusi yang dihitung antara penggunaan dengan harga satuan Retribusi PBG. berdasarkan perkalian (3) Harga satuan retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) untuk Bangunan Gedung; atau b. Harga satuan retribusi Prasarana Bangunan (HSBGN) untuk Prasarana Bangunan Gedung Gedung. (4) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan (2) diukur formula yang mencerminkan biaya sebagaimana dimaksud pada berdasarkan penyelenggaraan penyediaan layanan. ayat (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas formula untuk: a. Bangunan Gedung; dan b. Prasarana Bangunan Gedung. (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas: a. Luas Total Lantai; b. Indeksi Lokalitas; b. Indeks Terintegrasi; dan c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun. (7) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas: a. Volume; b. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan Indeks Bangunan Gedung Terbangun. c. Paragraf 5 Tarif Retribusi Pasal 135 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya sebagian penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. atau (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pe mberian izin tersebut. (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf a, biaya penyelenggaraan layanan
55 - mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan mengenai Bangunan Gedung. (4) Pelayanan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf b, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing. pengesahan RPTKA Pasal 136 (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang. (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan. (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu. (6) Peninjauan besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan indeks dalam tabel Harga satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSBGN) atau Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dan Indeks Lokalitas. tarif Retribusi terhadap besaran harga atau (7) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana (5) khusus pelayanan PTKA dimaksud pada ayat berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada urusan kementerian pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. jenis dan tarif atas yang menyelenggarakan (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pasal 137 (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk: a. Bangunan Gedung Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It)
56 - dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus: LLt x (Ilo x SHST) x It x Ibg b. Prasarana Bangunan Gedung Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus: V x I x Ibg x HSpbg (2) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (If) dikalikan indeks dihitung berdasarkan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus: fungsi If x ∑ (bp x Ip) x Fm Pasal 138 (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi. (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu atas pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan. BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI Bagian Kesatu Pendaftaran dan Pendataan Pajak Pasal 139 (1) Wajib Pajak untuk PBB-P2, Pajak Reklame, PAT, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati, wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan: a. Surat pendaftaran objek Pajak untuk Pajak Reklame, PAT, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB; dan b. SPOP untuk PBB-P2. (2) Wajib Pajak untuk BPHTB, PBJT, Pajak MBLB, dan Pajak Sarang Burung Walet yang dipungut berdasarkan penghitungan Pajak wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. sendiri oleh Wajib
57 - (3) Berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan 1 (satu) NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk. (4) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak. jenis penomoran (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk induk orang pribadi dihubungkan dengan nomor kependudukan. (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha. (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus BUMN atau BUMD. (8) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah. secara Pasal 140 (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah. (2) Khusus untuk PBB-P2, pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah Daerah untuk PBB- P2. Pasal 141 (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak. (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak (1) dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. jangka waktu 3
58 - (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui. (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak: secara jabatan atau a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali. Pasal 142 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan Pajak diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Kedua Penilaian PBB-P2 Pasal 143 (1) NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati. (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek PBB-P2 tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. (3) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. (4) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode: a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis; b. nilai perolehan baru; atau c. nilai jual pengganti. (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan berdasarkan proses penilaian. Bagian Ketiga Penetapan Besaran Pajak Dan Retribusi Terutang Pasal 144 (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1) huruf a dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD atau
59 - dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah. (3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. (4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak. (5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif. (6) Penetapan Opsen PKB terutang dalam SKPD dihitung untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor. (7) Untuk PKB, Opsen PKB, dan PAB yang karena keadaan kahar (force majeure) sehingga kepemilikan dan/atau penguasaannya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan pengembalian pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui. Pasal 145 (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1) huruf b dengan menggunakan SPPT. (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal: a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan/atau b. berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak. Bagian Keempat Pembayaran dan Penyetoran Pasal 146 (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan. (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD. (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana (2) dilakukan melalui sistem dimaksud pada ayat pembayaran berbasis elektronik.
60 - (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai. (5) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak PBB-P2, Pajak Reklame, PAT, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati, paling lama: a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1); dan b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1). (6) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak BPHTB, PBJT, Pajak MBLB, dan Pajak Sarang Burung Walet yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib (sepuluh) hari kerja setelah lama 10 Pajak paling berakhirnya Masa Pajak. (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD. (8) Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak jual beli atas Tanah dan/atau Bangunan dari berdasarkan nilai perolehan objek pajak. (9) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan: a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud. (10) Pembayaran atau penyetoran BPHTB paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli. Pasal 147 (1) Pejabat pembuat akta tanah/notaris wajib: a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lambat pada tanggal 10 kepada Bupati paling (sepuluh) bulan berikutnya.
61 - (2) Dalam hal Pejabat pembuat akta tanah/notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa: a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib: a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling (4) (5) lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 148 (1) (2) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat atau melakukan pendaftaran Hak pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB. Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. atas Tanah Pasal 149 Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB. Bagian Kelima Penelitian SSPD BPHTB Pasal 150 (1) Penelitian SSPD BPHTB meliputi: a. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOPD yang tercantum: 1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan 2. pada basis data PBB-P2; b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;
62 - c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bangunan per meter persegi pada basis data PBB-P2; d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek pajak, NJOP, NJOP tidak kena pajak, tarif, pengenaan atas objek pajak tertentu, BPHTB terutang atau yang harus dibayar; e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri; dan f. kesesuaian kriteria objek pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah. (2) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat. (3) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati. (4) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. (5) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk Penelitian di tempat. (6) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut. Bagian Keenam Pemungutan Retribusi Pasal 151 (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut. (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke Rekening Kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
63 - (4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan. (5) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD. (6) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan Surat Teguran. (7) Tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Bagian Ketujuh Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga Pasal 152 (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi. (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan. (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi. (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto. (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana (1) dilakukan melalui belanja dimaksud pada ayat anggaran pendapatan dan belanja daerah. lanjut mengenai (6) Ketentuan cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. lebih tata Bagian Kedelapan Pembukuan Pasal 153 (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan: a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun
64 - dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. (3) (1) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat ketentuan dilakukan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan. dengan berpedoman pada (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang. (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan. Bagian Kesembilan Pelaporan Paragraf 1 Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD Pasal 154 (1) Wajib Pajak untuk BPHTB, PBJT, Pajak MBLB, dan Pajak Sarang Burung Walet yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak, wajib mengisi SPTPD. (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Pajak BPHTB, PBJT, Pajak MBLB, dan Pajak Sarang Burung Walet terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak. (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang per jenis Pajak dalam satu Masa Pajak. (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati setelah berakhirnya Masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak. (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD. (6) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah disampaikan setelah dilakukannya dianggap pembayaran. Pasal 155 (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) dilakukan setiap Masa Pajak.
65 - (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD. (3) Berdasarkan Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak. (4) Ketentuan Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk BPHTB. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1), penentuan Masa Pajak untuk setiap jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 156 (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD. administratif berupa denda (3) Sanksi administratif berupa dengan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (force majeure). administratif berupa denda (5) Kriteria keadaan keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu: a. bencana alam; b. kebakaran; c. kerusuhan massal atau huru-hara; d. wabah penyakit; dan/ atau e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati. Pasal 157 (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan dilakukan Pemeriksaan. tertulis sepanjang belum (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
66 - (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga. (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar. Paragraf 2 Penelitian SPTPD Pasal 158 (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1). (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD; b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya. (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD. (4) STPD (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Bupati dapat melakukan atau Pemeriksaan. Pejabat yang ditunjuk
67 - Bagian Kesepuluh Pemeriksaan Pajak Dan Retribusi Pasal 159 (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai Pajak dan Retribusi. (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal: a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak; b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko. (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk: a. pemberian NPWPD secara jabatan; b. penghapusan NPWPD; c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak; d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak. (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak dan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati. Pasal 160 (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159, kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi: a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak dan objek Retribusi yang terutang; b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau c. memberikan keterangan yang diperlukan. (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159, hak Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang diperiksa paling sedikit:
68 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa; b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan. (3) Dalam hal Wajib Pajak dan Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak dan Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan. Bagian Kesebelas Surat Ketetapan Pajak Pasal 161 (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN untuk jenis Pajak BPHTB, PBJT, Pajak MBLB, dan Pajak Sarang Burung Walet yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak. (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan: a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159; b. penghitungan secara jabatan karena: 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau 2. Wajib kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) atau Pasal 160 ayat (1). Pajak tidak memenuhi (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT. (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
69 - Pasal 162 Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB. Pasal 163 (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa: a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak PBJT; atau b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a. (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT. (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. Paragraf 2 Surat Tagihan Pajak Pasal 164 (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD. (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan
70 - penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dalam hal: a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak tempo atau pembayaran; kurang dibayar setelah jatuh b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dalam hal: a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar; b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak; c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. Bagian Kedua Belas Penagihan Pajak Pasal 165 (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan,
71 - Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak. (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan. (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud jatuh tempo pada ayat pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai perpajakan. (1) tidak dilunasi setelah Pasal 166 (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (3) Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan. (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan b. menerbitkan: 1. Surat Teguran; 2. surat perintah Penagihan Seketika sekaligus; 3. Surat Paksa; 4. surat perintah melaksanakan penyitaan; 5. surat perintah penyanderaan; 6. surat pencabutan sita; 7. pengumuman lelang; 8. surat penentuan harga limit; 9. pembatalan lelang; dan 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak. (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 167 (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran. (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak. (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa. dan
72 - (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran. (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran. (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak. (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 jam (dua jam) sejak Surat Paksa kali dua puluh empat disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan. (8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada (7), Pejabat (2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita. dilunasi setelah dilaksanakan ayat (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak pengumuman lelang. (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 terhitung sejak dilakukan penyitaan. (empat belas hari) (11) Hasil terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar. lelang dipergunakan Pasal 168 Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila: a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu; b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia; c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan usahanya, menggabungkan membubarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya; badan atau memekarkan usahanya, d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
73 - e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan. Pasal 169 (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan itikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan. (2) Pencegahan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak. dan/atau penyanderaan (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. dan/atau penyanderaan Pasal 170 Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan diatur dalam Peraturan Bupati. Bagian Ketiga Belas Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak untuk Kegiatan yang Telah Ditentukan Pasal 171 (1) Hasil Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum. penyediaan (3) Kegiatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum. penerangan jalan (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi: a. penanaman pohon; b. pembuatan lubang atau sumur resapan; c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan d. pengelolaan limbah.
74 - Bagian Keempat Belas Kedaluwarsa Paragraf 1 Kedaluwarsa Penagihan Pajak Dan Retribusi Pasal 172 (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah. (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT, jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT. (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2): a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung. (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa. Penagihan dihitung sejak (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. (6) Pengakuan Utang Pajak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak. secara tidak (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, tanggal kedaluwarsa pengakuan. Penagihan dihitung sejak Pasal 173 (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi. (2) Kedaluwarsa Retribusi dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika: Penagihan sebagaimana a. diterbitkan Surat Teguran; atau b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
75 - (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran. (4) Pengakuan langsung Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah. utang secara (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi. Bagian Kelima Belas Penghapusan Piutang Pajak Dan Retribusi Pasal 174 (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak. (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan Penagihan Jurusita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (3). Pajak untuk melakukan (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati. (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan: a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (3) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1); dan b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah. (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Bupati. Pasal 175 (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
76 - Bagian Keenam Belas Keberatan dan Banding Paragraf 1 Keberatan Pajak Pasal 176 (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga. (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas. tertulis dalam bahasa (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. (4) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. bencana alam; b. kebakaran; c. kerusuhan massal atau huru-hara; d. wabah penyakit; dan/atau e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati. (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak. (6) Keberatan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan. yang tidak memenuhi (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan. lainnya, atau (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan. (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak.
77 - Pasal 177 (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (1). (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan. (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (7). (4) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa: a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak; b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak; c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak. (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian keberatan diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 178 (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan. (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
78 - Paragraf 2 Keberatan Retribusi Pasal 179 (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas. (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. (4) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. bencana alam; b. kebakaran; c. kerusuhan massal atau huru-hara; d. wabah penyakit; dan/atau e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati. (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi. Pasal 180 (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu (enam) bulan sejak tanggal surat paling keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi dengan menerbitkan surat keputusan keberatan. lama 6 (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan. (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang. (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya. Pasal 181 (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. kelebihan pembayaran
79 - (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati. Paragraf 3 Banding Pasal 182 (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan. (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas. (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding. (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 183 (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian Pajak kelebihan atau dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. seluruhnya, pembayaran (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding. (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (3) tidak dikenakan. (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Bagian Ketujuh Belas Gugatan Pajak Pasal 184 Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap: a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
80 - b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak; c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 176 ayat (1) dan Pasal 177; dan d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak. Pasal 185 Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedelapan Belas Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajak, Pokok Retribusi dan/atau Sanksinya Paragraf 1 Insentif Fiskal Pajak Dan Retribusi Bagi Pelaku Usaha Pasal 186 (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya. (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya. (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan: a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi; b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak; lain c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro; d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional. (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
81 - (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor meliputi: a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir; b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi; c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian lapangan kerja di daerah yang daerah dan bersangkutan; dan/atau d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati. (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam jangka menengah daerah. rencana pembangunan (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf percepatan penyelesaian proyek strategis nasional. e dilakukan dalam rangka Pasal 187 (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD. (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 188 (1) Dalam hal pemberian fiskal merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (1). insentif (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (3) dan ayat (5).
82 - Paragraf 2 Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Pasal 189 (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi. (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi. (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru- hara, dan/atau kerusuhan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati. Paragraf 3 Kemudahan Perpajakan Daerah Pasal 190 (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan daerah kepada Wajib Pajak, berupa: a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang. (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya. (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati. (4) Pemberian penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya. fasilitas angsuran atau
83 - (5) Pemberian penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati. angsuran fasilitas atau (4) dapat diberikan Bupati (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir. (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa: a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak; b. menyetujui angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau sebagian jumlah c. menolak permohonan Wajib Pajak. (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan. (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran pokok Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. (10) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi: a. bencana alam; b. kebakaran; c. kerusuhan massal atau huru-hara; d. wabah penyakit; dan/atau e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati. (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan daerah diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Kesembilan Belas Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan Pasal 191 (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
84 - (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan. (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan Penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak. (4) Dalam rangka Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan. (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima. (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa: a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangkan, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan ketetapan Pajak c. menolak permohonan Wajib Pajak. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan sebagaimana ketetapan atau dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati. pembatalan Pajak Bagian Kedua Puluh Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Atau Retribusi Pasal 192 (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan. (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu (enam) bulan sejak diterimanya paling permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan. lama 6 (1)
85 - (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak atau Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (5) Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mempunyai Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya. Pajak atau Retribusi (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB. sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Kedua Puluh Satu Opsen Paragraf 1 Pemungutan Pasal 193 (1) Opsen dikenakan atas pokok Pajak terutang dari: a. PKB; dan b. BBNKB. (2) Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat pemilik Kendaraan Bermotor di wilayah Daerah. (3) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 66% (enam puluh enam persen) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 71. (4) Pemungutan Opsen yang dikenakan atas pokok Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB dan BBNKB.
86 - Paragraf 2 Penetapan, Pembayaran, dan Penyetoran Opsen PKB dan Opsen BBNKB Pasal 194 (1) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB terutang didasarkan pada penetapan Gubernur dan dicantumkan di dalam SKPD. (2) Wajib Pajak Opsen PKB dan Opsen BBNKB membayar Pajak terutang menggunakan SSPD berdasarkan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa dokumen penetapan dan pembayaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor. (4) Pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke kas Daerah dilakukan bersamaan dengan pembayaran PKB dan BBNKB ke kas Daerah Provinsi. (5) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, gubernur melakukan Penagihan. (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk penagihan sanksi administratif atas Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB. (7) Dalam hal Gubernur telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bagian Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB disetorkan ke kas Daerah paling lama 3 (tiga) hari kerja. Paragraf 3 Penghitungan, Pembayaran, dan Pelaporan Opsen Pajak MBLB Pasal 195 (1) Penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB dengan dilakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak MBLB. terutang bersamaan (2) Pembayaran Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas Daerah provinsi dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB ke kas Daerah kabupaten dalam SSPD Pajak MBLB. (3) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, Bupati melakukan Penagihan. (4) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk Penagihan sanksi administratif atas Opsen Pajak MBLB.
87 - (5) Dalam hal Bupati telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyetorkan bagian Opsen Pajak MBLB ke kas Daerah provinsi paling lama 3 (tiga) hari kerja. (6) Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam SPTPD Pajak MBLB. Paragraf 4 Pengembalian Kelebihan Pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB Pasal 196 (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran PKB yang disebabkan oleh keadaan (7), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat dan/atau kelebihan pembayaran BBNKB kepada Gubernur, pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan/atau termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB. BBNKB (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, gubernur menerbitkan SKPDLB PKB dan/atau SKPDLB BBNKB dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 192. (3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati pada hari penerbitan atau paling (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan. lambat 3 (4) Berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur mengembalikan kelebihan pembayaran PKB dan Opsen PKB, atau BBNKB dan Opsen BBNKB kepada Wajib Pajak paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB. Paragraf 5 Pengembalian Kelebihan Pembayaran Opsen Pajak MBLB Pasal 197 (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada Bupati, pengembalian kelebihan termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB. pembayaran Pajak MBLB (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Bupati menerbitkan SKPDLB Pajak MBLB dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 192. (3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan. (4) Gubernur menerbitkan SKPDLB Opsen Pajak MBLB berdasarkan SKPDLB Pajak MBLB, pada hari penerbitan atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima.
88 - (5) Berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), gubernur dan Bupati mengembalikan kelebihan pembayaran Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB kepada Wajib Pajak paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB. Paragraf 6 Sinergi Pemungutan Opsen Pasal 198 (1) Dalam rangka optimalisasi penerimaan: a. Opsen PKB; dan b. Opsen BBNKB, Pemerintah Daerah bersinergi dengan Pemerintah Daerah Provinsi. (2) Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, Pemerintah Daerah Kabupaten bersinergi dengan Pemerintah Daerah provinsi. (3) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam Pemungutan Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Pajak MBLB atau bentuk sinergi lainnya. Pasal 199 Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemungutan Opsen Pajak MBLB dan bentuk sinergi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada Pemungutan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, diatur dalam Peraturan Bupati. Bagian Kedua Puluh Dua Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Pemanfaatan Data Paragraf 1 Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Pasal 200 (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dengan: a. Pemerintah; b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau c. pihak ketiga. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat meliputi: a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (1)
89 - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan; d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan; e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan; f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. (3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/atau huruf g. dan/atau Pemerintah Daerah (4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, sampai dengan huruf g. Pasal 201 (1) Pemerintah Daerah dapat: a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (1); dan b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (1). (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak. (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Bupati bersama mitra kerja sama. (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud (3) paling sedikit mengatur ketentuan pada ayat mengenai: a. subjek kerja sama; b. maksud dan tujuan; c. ruang lingkup; d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat; e. jangka waktu perjanjian;
90 - f. sumber pembiayaan; g. penyelesaian perselisihan; h. sanksi; i. korespondensi; dan j. perubahan. Paragraf 2 Penghimpunan Data dan/atau Informasi Elektronik dalam Pemungutan Pajak Pasal 202 (1) Dalam Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan. rangka optimalisasi Pemungutan (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha.. Bagian Kedua Puluh Tiga Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Secara Internal Pasal 203 Optimalisasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan melalui: a. penyesuaian tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang melakukan pemugutan b. peningkatan koordinasi dengan sesama Perangkat Daerah; dan c. pembentukan Tim Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Bagian Kedua Puluh Empat Kerahasiaan Data Wajib Pajak Pasal 204 (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah. (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
91 - (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah: a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah. (4) Untuk berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk. kepentingan Daerah, Bupati (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga (2), untuk ahli sebagaimana dimaksud pada ayat memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya. (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta. BAB V INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI Pasal 205 (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 206 (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga
92 - sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau atau kurang bayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan 24 menggunakan STRD. (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran. (3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus terhadap pelanggaran administrasi berkenaan PBG dapat diberikan sanksi dalam bentuk: a. peringatan tertulis; b. pembatasan kegiatan pembangunan; c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan; d. penghentian sementara atau tetap Pemanfaatan Bangunan Gedung; e. pembekuan PBG; f. pencabutan PBG; g. pembekuan SLF Bangunan Gedung; h. pencabutan SLF Bangunan Gedung; dan/atau i. perintah Pembongkaran Bangunan Gedung. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati. BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 207 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan tentang mengenai orang pribadi atau Badan pada
93 - kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Pajak dan Retribusi; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi; tenaga ahli dalam g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Pajak dan Retribusi h; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. tindakan (4) Penyidik (1) memberitahukan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. sebagaimana dimaksud pada ayat dimulainya penyidikan BAB VIII KETENTUAN PIDANA Pasal 208 (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
94 - Pasal 209 Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir. Pasal 210 Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2), Pasal 91 ayat (2), dan/atau Pasal 117 ayat (2), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 211 Pejabat atau larangan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan tenaga ahli yang melanggar Pasal 212 Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208, Pasal 210, dan Pasal 211 merupakan pendapatan negara. BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 213 (1) Masyarakat berpenghasilan rendah dapat diberikan keringanan terhadap tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan juga kepada wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan kriteria dan ukuran tertentu. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keringanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati. BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 214 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.
95 - Pasal 215 Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 205, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi. BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 216 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, khusus ketentuan mengenai Pajak MBLB dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018 Nomor 260, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 260.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 Nomor 289, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 289.a), masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 4 Januari 2025. Pasal 217 Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025. Pasal 218 Pada saat Peraturan Daerah mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini. ini berlaku, dinyatakan masih Pasal 219 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: a. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018 Nomor 260, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 260.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 Nomor 289, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 289.a);
96 - b. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018 Nomor 261, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 261.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang (Lembaran Daerah Kabupaten Retribusi Daerah Gunung Mas Tahun 2021 Nomor 290, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 290.a); dan c. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 Nomor 299, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 299.a); Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 220 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku: a. Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati mengenai pengelolaan BLUD dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi paling lama sampai dengan tanggal 4 Januari 2024; b. Ketentuan mengenai pemanfaatan aset daerah berupa pemanfaatan barang milik daerah dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi paling lama sampai dengan tanggal 4 Januari 2024; dan Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian. c. Pasal 221 (1) Peraturan Bupati berkenaan pelaksanaan Pelayanan pada Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan peraturan Tertentu Retribusi pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, disusun oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi. Perizinan sebagai (2) Peraturan Bupati berkenaan pelaksanaan pengaturan lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini, disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan daerah bersama-sama dengan Perangkat Daerah terkait sesuai tugas pokok dan fungsi. Pasal 222 Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
97 - Pasal 223 Peraturan Daerah diundangkan. ini mulai berlaku pada tanggal orang mengetahuinya, memerintahkan Agar pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas. setiap Ditetapkan di Kuala Kurun pada tanggal 4 Januari 2024 BUPATI GUNUNG MAS, TTD JAYA SAMAYA MONONG Diundangkan di Kuala Kurun pada tanggal 4 Januari 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS, TTD RICHARD LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2024 NOMOR 321 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGGAH : 01,01/2024
98 - PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH I. UMUM Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka seluruh jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam 1 (satu) Peraturan Daerah. Peraturan Daerah ini yang kemudian akan menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pungutan guna mendorong peningkatan pendapatan asli daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Sekaligus juga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha dalam berkontribusi bagi pembangunan daerah berdasarkan keseimbangan antara obyek dan tarif dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Materi dalam Peraturan Daerah ini mengatur 9 (sembilan) Jenis Pajak Daerah yang terdiri dari PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, serta pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan Provinsi dan Kabupaten, yaitu Opsen PKB dan Opsen BBNKB. Sedangkan khusus berkenaan Retribusi Daerah, klasifikasinya meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu yang disusun berdasarkan hasil pemetaan potensi yang terdapat di Kabupaten Gunung Mas. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Ayat (1) 1. Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada: a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB; b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.
99 - 2. Yang dimaksud dengan "syarat subjektif" adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 3. Yang dimaksud dengan "syarat objektif" adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Cukup jelas. 2. Yang dimaksud dengan "syarat subjektif" adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 3. Yang dimaksud dengan "syarat objektif" adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (9) Huruf a Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang
100 - sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap. Huruf b Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2- nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial. Huruf c Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten, maka Kabupaten dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut: 1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB- P2 sebesar 60%; 2. NJOP Rp X juta - Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%; 3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%. Ayat (10) Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas.
101 - Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "bentuk lain" dari voucer antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (gift card), termasuk yang dalam bentuk elektronik. Ayat (3) Yang dimaksud dengan "tidak terdapat pembayaran" termasuk voucer atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 28 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Huruf a
102 - Penghitungan nilai jual tenaga listrik untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan tenaga listrik. Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual tenaga listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas.
Pasal 43 Cukup jelas.
Pasal 44 Cukup jelas.
Pasal 45 Cukup jelas.
Pasal 46 Cukup jelas.
Pasal 47 Cukup jelas.
Pasal 48 Cukup jelas.
Pasal 49 Cukup jelas.
Pasal 50 Cukup jelas.
Pasal 51 Cukup jelas.
Pasal 52 Cukup jelas.
Pasal 53 Cukup jelas.
Pasal 54 Cukup jelas.
Pasal 55 Cukup jelas.
Pasal 56 Cukup jelas.
Pasal 57 Cukup jelas.
Pasal 58 Cukup jelas.
Pasal 59 Cukup jelas.
Pasal 60 Cukup jelas.
Pasal 61 Cukup jelas.
103 -
Pasal 59 Cukup jelas. Pasal 60 Cukup jelas. Pasal 61 Cukup jelas. Pasal 62 Cukup jelas. Pasal 63 Cukup Jelas Pasal 64 Cukup jelas. Pasal 65 Cukup jelas. Pasal 66 Cukup jelas. Pasal 67 Cukup jelas. Pasal 68 Cukup jelas. Pasal 69 Cukup jelas. Pasal 70 Cukup jelas. Pasal 71 Cukup jelas. Pasal 72 Cukup jelas. Pasal 73 Cukup jelas. Pasal 74 Cukup jelas. Pasal 75 Cukup jelas. Pasal 76 Cukup jelas. Pasal 77 104 -
105 - Cukup jelas. Pasal 78 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda. Contoh: Pada tahun 2025, RSUD X pada Kabupaten Y menyediakan pelayanan kesehatan berupa pelayanan penyakit mulut dan pelayanan konservasi gigi. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut: Perda PDRD: 1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan 1. 1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi Pada tahun 2027, RSUD X pada Kabupaten Y memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan farmasi dan pelayanan bedah yang merupakan bagian dari pelayanan konservasi gigi. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan Y menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Peraturan Bupati sebagai berikut: Peraturan Bupati: 1.objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten 1.1 rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut 1.2 rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi 1.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan farmasi 1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan bedah Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Pasal 79 Cukup jelas. Pasal 80 Cukup jelas. Pasal 81 Cukup jelas.
106 - Pasal 82 Cukup jelas. Pasal 83 Cukup jelas. Pasal 84 Cukup jelas. Pasal 85 Cukup jelas. Pasal 86 Cukup jelas. Pasal 87 Cukup jelas. Pasal 88 Cukup jelas. Pasal 89 Cukup jelas. Pasal 90 Cukup jelas. Pasal 91 Cukup jelas. Pasal 92 Cukup jelas. Pasal 93 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda. Contoh: Pada tahun 2025, Rumah Pemotongan Hewan Ternak ABC pada Kabupaten Y menyediakan pelayanan pemotongan hewan ternak berupa pelayanan pemotongan sapi dan pelayanan pemotongan kambing. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut: Perda PDRD:
107 - 1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing Pada tahun 2027, Rumah Pemotongan Hewan Ternak ABC pada Kabupaten memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan pengemasan dan pelayanan ruang pendingin yang merupakan bagian dari pelayanan pemotongan kambing. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Peraturan Bupati sebagai berikut: Peraturan Bupati: 1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak 1.1 rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi 1.2 rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing 1.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan pengemasan 1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan ruang pendingin Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 94 Cukup jelas. Pasal 95 Cukup jelas. Pasal 96 Yang dimaksud dengan "tempat khusus parkir di luar badan jalan" adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan. Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah: tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi, dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah. Pasal 97 Cukup jelas. Pasal 98 Cukup jelas. Pasal 99 Cukup jelas. Pasal 100 Cukup jelas. Pasal 101 Cukup jelas. Pasal 102 Cukup jelas.
Pasal 103 Cukup jelas.
Pasal 104 Cukup jelas.
Pasal 105 Cukup jelas.
Pasal 106 Cukup jelas.
Pasal 107 Cukup jelas.
Pasal 108 Cukup jelas.
Pasal 109 Cukup jelas.
Pasal 110 Cukup jelas.
Pasal 111 Cukup jelas.
Pasal 112 Cukup jelas.
Pasal 113 Cukup jelas.
Pasal 114 Cukup jelas.
Pasal 115 Cukup jelas.
Pasal 116 Cukup jelas.
Pasal 117 Cukup jelas.
Pasal 118 Cukup jelas.
Pasal 119 Cukup jelas.
Pasal 120 Cukup jelas.
108 -
Pasal 121 Cukup jelas.
Pasal 122 Cukup jelas.
Pasal 123 Cukup jelas.
Pasal 124 Cukup jelas.
Pasal 125 Cukup jelas.
Pasal 126 Cukup jelas.
Pasal 127 Cukup jelas.
Pasal 128 Cukup jelas.
Pasal 129 Cukup jelas.
Pasal 130 Cukup jelas.
Pasal 131 Cukup jelas.
Pasal 132 Cukup jelas.
Pasal 133 Cukup jelas.
Pasal 134 Cukup jelas.
Pasal 135 Cukup jelas.
Pasal 136 Cukup jelas.
Pasal 137 Cukup jelas.
Pasal 138 Cukup jelas.
Pasal 139 Cukup jelas.
109 -
110 - Pasal 140 . Cukup jelas. Pasal 141 Cukup jelas. Pasal 142 Cukup jelas. Pasal 143 Cukup jelas. Pasal 144 Cukup jelas. Pasal 145 Cukup jelas. Pasal 146 Cukup jelas. Pasal 147 Cukup jelas. Pasal 148 Cukup jelas. Pasal 149 Cukup jelas. Pasal 150 Cukup jelas. Pasal 151 Cukup jelas. Pasal 152 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan "pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi" adalah pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga menggunakan sumber daya yang lebih efisien dari aspek waktu, tenaga, dan biaya, dibandingkan apabila dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Daerah, serta dapat mencapai realisasi penerimaan yang optimal. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6)
111 - Cukup jelas. Pasal 153 Cukup jelas. Pasal 154 Cukup jelas. Pasal 155 Cukup jelas. Pasal 156 Cukup jelas. Pasal 157 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan daluwarsa penetapan adalah jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1). Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 158 Cukup jelas. Pasal 159 Cukup jelas. Pasal 160 Cukup jelas. Pasal 161 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan "penghitungan secara jabatan" adalah penghitungan besaran Pajak terutang berdasarkan data dan/atau informasi yang ada pada Pemerintah Daerah. Contoh: Dalam hal Wajib Pajak tidak melaporkan SPTPD, tidak menyelenggarakan pembukuan, atau tidak kooperatif dalam
112 - mengungkapkan data, keterangan, dan/atau informasi saat pemeriksaan, maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menghitung dan menetapkan Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data, keterangan, dan/atau informasi yang ada pada Pemerintah Daerah, yang dapat diperoleh dari hasil penelitian, pendataan, konfirmasi pihak ketiga, uji petik lapangan, maupun cara lainnya untuk memperoleh data, keterangan, dan/atau informasi Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 162 Cukup jelas. Pasal 163 Cukup jelas. Pasal 164 Cukup jelas. Pasal 165 Cukup jelas. Pasal 166 Cukup jelas. Pasal 167 Cukup jelas. Pasal 168 Cukup jelas. Pasal 169 Cukup jelas. Pasal 170 Cukup jelas. Pasal 171 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerja sama antara Pemerintah dan badan usaha.
113 - Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 172 Cukup jelas. Pasal 173 Cukup jelas. Pasal 174 Cukup jelas. Pasal 175 Cukup jelas Pasal 176 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e lain berdasarkan Yang dimaksud dengan pertimbangan Bupati" merupakan keadaan di luar kemampuan Wajib Pajak berdasarkan penilaian objektif Kepala Daerah yang menyebabkan Wajib Pajak tidak dapat memenuhi batas waktu pengajuan keberatan, contohnya adalah Wajib Pajak berada di remote area atau adanya akuisisi Wajib Pajak oleh pihak lain yang menyebabkan terkendala mengajukan keberatan dan Wajib Pajak melengkapi dokumen pendukung pengajuan keberatan. "keadaan Ayat (5) Ketentuan ini mengatur bahwa persyaratan pengajuan keberatan bagi Wajib Pajak adalah harus melunasi terlebih dahulu sejumlah kewajiban perpajakannya yang telah disetujui Wajib Pajak. tersebut harus dilakukan sebelum Wajib Pajak Pelunasan mengajukan keberatan. Contoh:
114 - Pada 2025, Wajib Pajak X melaporkan Pajak terutang sebesar Rp10.000.000,00. Kemudian, Pemerintah Daerah Y melaksanakan Pemeriksaan atas Pajak terutang yang dilaporkan oleh Wajib Pajak X. Atas hasil Pemeriksaan tersebut, Pemerintah Daerah Y menerbitkan SKPDKB dengan jumlah Pajak yang masih harus dibayar Wajib Pajak X senilai Rpl.500.000.000,00. Dalam pembahasan akhir hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak X menyetujui Pajak yang masih harus dibayar senilai Rp500.000.000,00. Wajib Pajak X dapat mengajukan keberatan apabila telah melunasi sebagian SKPDKB yang telah disetqiui dalam pembahasan akhir Pemeriksaan tersebut senilai Rp500.000.000,00. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (9) Cukup jelas. Pasal 177 Cukup jelas. Pasal 178 Cukup jelas. Pasal 179 Cukup jelas. Pasal 180 Cukup jelas. Pasal 181 Cukup jelas. Pasal 182 Cukup jelas. Pasal 183 Cukup jelas. Pasal 184 Cukup jelas. Pasal 185 Cukup jelas Pasal 186 Cukup jelas. Pasal 187 Cukup jelas. Pasal 188
115 - Cukup jelas. Pasal 189 Cukup jelas. Pasal 190 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Contoh: Pada masa puncak penyebaran wabah penyakit di suatu daerah pada bulan Juni 2025, batas waktu pembayaran dan pelaporan Pajak Reklame masa Pajak Juni 2025 yang seharusnya jatuh tempo tanggal 10 Juli 2025 untuk pembayaran dan tanggal 15 Juli tanggal 10 2025 untuk pelaporan, diperpanjang menjadi September 2025 untuk pembayaran dan tanggal 15 September 2025 untuk pelaporan bagi seluruh Wajib Pajak Reklame di Daerah tersebut. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (9) Contoh: Wajib Pajak memiliki Pajak terutang sebesar Rpf 00.000.000,00. untuk masa Pajak April 2O25 yang disetujui oleh Kepala Daerah pada tanggal 5 Mei 2025 untuk diangsur selama 4 (empat) bulan mulai tanggal 1 Juni 2O25 dengan pembayaran pro-rata pokok Pajak setiap bulan. Maka pembayaran angsuran Pajak adalah sebagai berikut: a. pembayaran angsuran pertama tanggal l Juni 2025 = Rp 25.000.000,00 Sanksi Administratif: Rp600.000,00 (Rp 100.000.000,00 x 0,6%) b. pembayaran angsuran kedua tanggal I Juli 2025 = Rp 25.000.000,00 Sanksi Administratil Rp450. 000,00 (Rp 75.000.000,00 x 0,6%) c. pembayaran angsuran ketiga tanggal 1 Agustus 2025 = Rp 25.000.000,00 Sanksi Administratif: Rp300.000,00
116 - (Rp 50.000.000,00 x 0,6%) d. pembayaran angsuran terakhir tanggal 1 September 2025= Rp 25.000.000,00 Sanksi Administratif: Rp150.000,00 (Rp 25.000.000,00 x 0,6%) Ayat (10) Cukup jelas. Ayat (11) Cukup jelas. Pasal 191 Cukup jelas. Pasal 192 Cukup jelas. Pasal 193 Cukup jelas Pasal 194 Cukup jelas. Pasal 195 Cukup jelas. Pasal 196 Cukup jelas. Pasal 197 Cukup jelas. Pasal 198 Cukup jelas. Pasal 199 Cukup jelas Pasal 200 Cukup jelas Pasal 201 Cukup jelas. Pasal 202 Cukup jelas Pasal 203 Cukup jelas. Pasal 204 Cukup jelas Pasal 205 Cukup jelas.
117 - Pasal 206 Cukup jelas Pasal 207 Cukup jelas. Pasal 208 Cukup jelas Pasal 209 Cukup jelas. Pasal 210 Cukup jelas Pasal 211 Cukup jelas. Pasal 212 Cukup jelas Pasal 213 Cukup jelas. Pasal 214 Cukup jelas Pasal 215 Cukup jelas. Pasal 216 Cukup jelas Pasal 217 Cukup jelas. Pasal 218 Cukup jelas Pasal 219 Cukup jelas. Pasal 220 Cukup jelas Pasal 221 Cukup jelas. Pasal 222 Cukup jelas Pasal 223 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2024 NOMOR 321.a
1 - LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM A. PELAYANAN KESEHATAN 1. PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA NO JENIS PELAYANAN SATUAN TARIF (Rp) JASA PELAYANAN 40% (Rp) JASA SARANA 60% (Rp) 1 2 3 3 4 5 1. Tarif Rawat Jalan a. Rawat Jalan (Poliklinik) Kunjungan 15.000 6.000 9.000 b. Unit Gawat Darurat Kunjungan 20.000 8.000 12.000 2. Pelayanan KIA a. Persalinan Normal Kasus 1.000.000 400.000 600.000 b. Persalinan dengan penyulit Kasus 1.500.000 600.000 900.000 c. Kuretase Kasus 750.000 300.000 450.000
NO JENIS PELAYANAN 1 2 d. Pemasangan Inplant KB e. Pelepasan Inplant KB f. Pemasangan/Pelepasan IUD KB g. Injeksi KB h. Tindakan kedaruratan kebidanan i. Pemeriksaan IVA j. Pemeriksaan kandungan dengan Dopple k. Konseling ASI l. Antenatal Care (ANC) oleh bidan m. Postnatal Care (PNC) 3. Tindakan Gawat Darurat a. Perawatan Luka SATUAN 3 orang orang orang orang Kasus orang orang Kunjungan Kunjungan Kunjungan 2 - TARIF (Rp) 3 100.000 150.000 150.000 25.000 750.000 45.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 JASA PELAYANAN 40% (Rp) 4 40.000 60.000 60.000 10.000 300.000 18.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 JASA SARANA 60% (Rp) 5 60.000 90.000 90.000 15.000 450.000 27.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000
NO 1 JENIS PELAYANAN 2 b. Debridement Luka dengan hecting jahitan 1-5 dengan hecting jahitan 6-10 dengan hecting jahitan 11-15 dengan hecting jahitan16-20 dengan hecting jahitan >20 c. Lepas jahitan 1-5 jahitan 6-10 jahitan >10 jahitan d. Insisi Abses e. Insisi Lipoma 3 - SATUAN 3 per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan TARIF (Rp) 3 80.000 100.000 150.000 180.000 200.000 20.000 25.000 30.000 60.000 100.000 JASA PELAYANAN 40% (Rp) 4 32.000 40.000 60.000 72.000 80.000 8.000 10.000 12.000 24.000 40.000 JASA SARANA 60% (Rp) 5 48.000 60.000 90.000 108.000 120.000 12.000 15.000 18.000 36.000 60.000
NO 1 JENIS PELAYANAN 2 f. Pemasangan kateter g. Pemasangan sonde/NGT perkali h. Pemasangan bidai/spalk i. Eksterpasi korpus allenum dengan anastesi local j. Pemberian oksigen (Liter x Menit x Tarif) k. Vena sectie l. Tindakan injeksi m. Spoeling Kateter Clothing n. Spoeling infus, perkali o. Lepas lnfus/Pasang Infus/Sonde p. Raksi 4 - SATUAN 3 per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan TARIF (Rp) 3 50.000 50.000 50.000 60.000 500 100.000 15.000 15.000 10.000 15.000 80.000 JASA PELAYANAN 40% (Rp) 4 20.000 20.000 20.000 24.000 200 40.000 6.000 6.000 4.000 6.000 32.000 JASA SARANA 60% (Rp) 5 30.000 30.000 30.000 36.000 300 60.000 9.000 9.000 6.000 9.000 48.000
NO JENIS PELAYANAN 1 2 q. Incisi abscess r. Incisi Hordeulom s. Ektraksi per kuku t. Ektraksi carpus alineum Telinga dan hidung 4. Tindakan Medik Ringan a. Tindik Daun Telinga b. Sunat/Sirkumsisi pria Sugery c. Minor Sugery 1. Kecil 2. Sedang 3. Besar d. Pemasangan Nebulizer 5 - SATUAN 3 per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan Orang Orang Kasus Kasus Kasus Orang TARIF (Rp) 3 35.000 45.000 30.000 30.000 20.000 350.000 100.000 150.000 250.000 50.000 JASA PELAYANAN 40% (Rp) 4 14.000 18.000 12.000 12.000 8.000 140.000
40.000 60.000 100.000 20.000 JASA SARANA 60% (Rp) 5 21.000 27.000 18.000 18.000 12.000 210.000
60.000 90.000 150.000 30.000
NO JENIS PELAYANAN 1 2 5. Tindakan Poliklinik Gigi a. Pencabutan Gigi a.1. Gigi Sulung a.2. Gigi Sulung dengan suntik a.3. Gigi Permanent a.3.1. Normal a.3.2. Gigi M3 a.3.3. Gigi M3 dengan komplikasi a.3.4. Odontektomi b. Penambalan Gigi b.1. Tambalan sementara b.2. Tambalan sementara perawatan endo 6 - SATUAN 3 per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan TARIF (Rp) 3 20.000 25.000 40.000 50.000 50.000 170.000 20.000 25.000 JASA PELAYANAN 40% (Rp) 4 8.000 10.000 16.000 20.000 20.000 68.000 8.000 10.000 JASA SARANA 60% (Rp) 5 12.000 15.000 24.000 30.000 30.000 102.000 12.000 15.000
NO 1 JENIS PELAYANAN 2 b.3. Pulpcupping b.4. Pengisian perawatan endo b.5. Tambal algam simplek/sederhana b.6. Tambal algam komplek b.7. Tambal silikat b.8. Tambalan composite ( tambal sinar) c. Scaling/Rahang d. Root planning e. Alveolektomi f. Apeksreseksi g. Splinting h.Wiring 7 - SATUAN 3 per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan TARIF (Rp) 3 40.000 45.000 60.000 70.000 33.000 60.000 40.000 45.000 85.000 85.000 120.000 170.000 JASA PELAYANAN 40% (Rp) 4 16.000 18.000 24.000 28.000 13.200 24.000 16.000 18.000 34.000 34.000 48.000 68.000 JASA SARANA 60% (Rp) 5 24.000 27.000 36.000 42.000 19.800 36.000 24.000 27.000 51.000 51.000 72.000 102.000
NO 1 JENIS PELAYANAN 2 i. Frenektomi j. Uperculektomy k. Full Denture k.1. biasa k.2. penyulit l. Obturator+feedingflat m.Reparasi patah sederhana n. Reparasi patah komplek o. Rebrase sederhana p. Rebrase komplek Crown&bridge p.1. Akrilik J.C/Metal p.2. Porselen J.C 8 - SATUAN 3 per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan TARIF (Rp) 3 85.000 70.000 600.000 700.000 350.000 120.000 230.000 120.000 350.000 600.000 JASA PELAYANAN 40% (Rp) 4 34.000 28.000
240.000 280.000 140.000 48.000 92.000 48.000
140.000 240.000 JASA SARANA 60% (Rp) 5 51.000 42.000
360.000 420.000 210.000 72.000 138.000 72.000
210.000 360.000
NO JENIS PELAYANAN 1 2 6. Rawat Inap a.Rawat Inap (Per Hari) a.1. Bangsal a.2.Rawat bayi baru lahir normal (Rawat Gabung) a.3.Rawat Bayi baru lahir dengan inkubator b.Visite (Perhari) c.Tindakan Keperawatan Rawat Inap per hari 7. Jasa Teknis a. Non Racikan (per resep) b. Racikan pulves dan pulveres (per resep) c. Racikan emulsi/sirup/semi padat (per resep) SATUAN 3 Per /Hari Per /Hari Per /Hari Per /Hari Per /Hari per/Resep per/Resep per/Resep 9 - TARIF (Rp) 3 100.000 30.000 120.000 30.000 30.000 500 1.000 1.000 JASA PELAYANAN 40% (Rp) 4 40.000 12.000 48.000 12.000 12.000 200 400 400 JASA SARANA 60% (Rp) 5 60.000 18.000 72.000 18.000 18.000 300 600 600
NO JENIS PELAYANAN 1 2 d. Konsultasi 8. Pemeriksaan Kesehatan a. Pemeriksaan Kesehatan untuk Penerbitan Surat Keterangan Sehat b. Visum et repertum pasien c. Visum et repertum mayat (Pemeriksaan Luar Jenazah) d. Pemeriksaan Kesehatan untuk Penerbitan Keterangan kematian e. Pemeriksaan Kesehatan untuk Penerbitan Keterangan kelahiran f. Pemeriksaan Kesehatan untuk Penerbitan Keterangan tidak buta warna g. Pemeriksaan EKG SATUAN 3 Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang 10 - TARIF (Rp) 3 25.000 35.000 350.000 500.000 25.000 25.000 20.000 50.000 JASA PELAYANAN 40% (Rp) 4 10.000 14.000 140.000 200.000 10.000 10.000 8.000 20.000 JASA SARANA 60% (Rp) 5 15.000 21.000 210.000 300.000 15.000 15.000 12.000 30.000
NO JENIS PELAYANAN 1 2 h. Pemeriksaan USG i. Pemeriksaan tekanan bola mata dengan tenometri j. Pemeriksaan Kesehatan untuk Penerbitan Keterangan Hamil/Tidak Hamil 9. Tindakan Laboratorum Sederhana a. Gula Darah b. LED (Laju Endapan Darah) c. HBManual ( Haemoglobin) d. Eritrosit e. Retikulosit f. Hematokrit g. Leeukosit 11 - SATUAN 3 Orang Orang Orang per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan TARIF (Rp) 3 60.000 20.000 35.000 25.000 25.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 JASA PELAYANAN 40% (Rp) 4 24.000 8.000 14.000 10.000 10.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 JASA SARANA 60% (Rp) 5 36.000 12.000 21.000 15.000 15.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000
NO 1 JENIS PELAYANAN 2 h. Diffcount/Hapusan Darah) i. Trombosit j. Golongan Darah k. Urine l. Golongan Darah m. Protein Urine n. Reduksin Urine o. Urobilin Urine p. Bilirubin Urine q. Sedime Urine r. Tinja s. Bleeding Time 12 - SATUAN 3 per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan TARIF (Rp) 3 25.000 25.000 25.000 30.000 25.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 50.000 25.000 JASA PELAYANAN 40% (Rp) 4 10.000 10.000 10.000 12.000 10.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 20.000 10.000 JASA SARANA 60% (Rp) 5 15.000 15.000 15.000 18.000 15.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 30.000 15.000
NO 1 JENIS PELAYANAN 2 t. Bleeding Time u. Glukosa Urine v. Malaria 1. RDT 2. Mikroskospik w. Sputum BTA (1x) 1. Fiksasi 2. Mikroskospik x. Covid-19 .1. RDT y. Tes kehamilan 13 - SATUAN 3 per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan TARIF (Rp) 3 25.000 25.000 25.000 30.000 25.000 30.000 150.000 25.000 JASA PELAYANAN 40% (Rp) 4 10.000 10.000
10.000 12.000
10.000 12.000
60.000 10.000 JASA SARANA 60% (Rp) 5 15.000 15.000
15.000 18.000
15.000 18.000
90.000 15.000
NO JENIS PELAYANAN 1 2 10. Tindakan Laboratorum Sedang a. Total Protein b. Albumin c. Total Bilirubin d. Ureum e. Kreatinin f. Urid Acid g. Widal Test dan Palno Test h. Pemeriksaan Kolesterol i. Pemeriksaan Total Protein j. Pemeriksaan SGOT k. Pemeriksaan SGPT 14 - SATUAN 3 per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan TARIF (Rp) 3 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 40.000 30.000 30.000 30.000 30.000 JASA PELAYANAN 40% (Rp) 4 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 16.000 12.000 12.000 12.000 12.000 JASA SARANA 60% (Rp) 5 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 24.000 18.000 18.000 18.000 18.000
NO JENIS PELAYANAN 1 2 Hb. S. Ag MCV, MCH, MCHC Tarif Jasa Pendamping Rujukan a. Perawat/Bidan/Nakes Lainnya b. Dokter c. Supir Luar Kota 11. Pengurusan Jenazah a. Pemandian Jenazah b. Pengawetan Jenazah 15 - SATUAN 3 per / Tindakan per / Tindakan Per /Orang Per /Orang Per /Orang kasus kasus TARIF (Rp) 3 70.000 105.000 500.000 750.000 200.000 300.000 700.000 JASA PELAYANAN 40% (Rp) 4 28.000 42.000 500.000 750.000 200.000 120.000 280.000 JASA SARANA 60% (Rp) 5 42.000 63.000
180.000 420.000
NO 12. JENIS PELAYANAN Pemakaian Mobil Ambulance/ Mobil Puskesmas Keliling untuk Pelayanan Rujukan a. Tarif dalam Kota b. Sepang- Kuala kurun (PP) c. Kampuri - Kuala kurun (PP) d. Tewah- Kuala Kurun (PP) e. Tumbang Miri - Kuala Kurun (PP) f. Tumbang Napoi- Kuala Kurun (PP) g. Tumbang Marikoi - Kuala Kurun (PP) h. Tumbang Mahuroi- Kuala Kurun (PP) i. Tumbang Rahuyan - Kuala Kurun (PP) j. Tumbang Lapan -Kualan Kurun ( PP ) k. Jakatan Raya - Kuala Kurun (PP) l. Rabambang - Kuala Kurun (PP) 16 - SATUAN Kendaraan Darat Kendaraan Darat Kendaraan Darat Kendaraan Darat Kendaraan Darat Kendaraan Darat/sungai Kendaraan Darat Kendaraan Darat/sungai Kendaraan Darat Kendaraan Darat Kendaraan Darat Kendaraan Darat TARIF (RP) 75.000 300.000 240.000 240.000 600.000 3.000.000 800.000 3.000.000 600.000 450.000 750.000 900.000 SARANA 30.000 120.000 96.000 96.000 240.000 1.200.000 320.000 1.200.000 240.000 180.000 300.000 360.000 BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) 45.000 180.000 144.000 144.000 360.000 1.800.000 480.000 1.800.000 360.000 270.000 450.000 540.000
17 - m. Tumbang Talaken - Kuala Kurun (PP) Kendaraan Darat n. Tehang- Kuala Kurun (PP) Kendaraan Darat o. Tumbang Masukih- Kuala Kurun (PP) Kendaraan Darat/sungai p. Kuala Kurun - Palangka Raya (PP) Kendaraan Darat q. Sepang - Palangka Raya (PP) Kendaraan Darat r. Kampuri - Palangka Raya (PP) Kendaraan Darat s. Tumbang Talaken - Palangka Raya (PP) Kendaraan Darat t. Tehang - Palangka Raya (PP) Kendaraan Darat u. Rabambang - Palangka Raya (PP) Kendaraan Darat v. Jakatan Raya - Palangka Raya (PP) Kendaraan Darat w. Tumbang Rahuyan - Palangka Raya (PP) Kendaraan Darat 1.050.000 1.650.000 3.500.000 600.000 450.000 600.000 720.000 1.320.000 870.000 1.020.000 1.170.000 420.000 660.000 1.400.000 240.000 180.000 240.000 288.000 528.000 348.000 408.000 468.000 630.000 990.000 2.100.000 360.000 270.000 360.000 432.000 792.000 522.000 612.000 702.000
18 - 2. PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT PRATAMA TUMBANG TALAKEN NO JENIS PELAYANAN SATUAN TARIF (Rp) 1 2 3 3 1. Layanan Rawat Jalan a. Rawat Jalan Poliklinik Kunjungan 15.000 b. Rawat Jalan Poliklinik Spesialis Kunjungan 30.000 c. Unit Gawat Darurat Kunjungan 40.000 2. Layanan Pengobatan Gigi a. Cabut satu gigi satu kali kunjungan 1. Gigi sulung per / Tindakan 25.000 2. Gigi sulung dg suntik (anestesi lokal) per / Tindakan 30.000 3. Gigi tetap per / Tindakan 40.000 4. Gigi tetap dengan komplikasi per / Tindakan 60.000 JASA PELAYANAN 40% (Rp) 4 6.000 12.000 16.000
10.000 12.000 16.000 24.000 JASA SARANA 60% (Rp) 5 9.000 18.000 24.000
15.000 18.000 24.000 36.000
NO 1 JENIS PELAYANAN 2 16.62 Gigi M3 19.63 Gigi M3 dengan komplikasi 19.64 Odontektomi b. Penambalan satu gigi satu kali kunjungan 1. Tambal Sementara 2. Tambal sementara perawatan endo 3. Pulp Cupping 4. Pengisian perawatan endo 5. Tambal amalgam simplek/sederhana 6. Tambal amalgam komplek 7. Tambal silikat 19 - SATUAN 3 per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan TARIF (Rp) 3 100.000 130.000 170.000 30.000 35.000 50.000 50.000 60.000 70.000 33.000 JASA PELAYANAN 40% (Rp) 4 40.000 52.000 68.000
12.000 14.000 20.000 20.000 24.000 28.000 13.200
JASA SARANA 60% (Rp) 5 60.000 78.000 102.000 18.000 21.000 30.000 30.000 36.000 42.000 19.800
NO 1 JENIS PELAYANAN 2 8. Tambal composite (tambal sinar) c. Scaling/Rahang d. Root planning e. Alveolektomi f. Apeks reseksi g. Splinting h. Wiring i. Frenektomi j. Uperculektomy k. Full denture 1. Full denture biasa 2. Full denture dengan penyulit 20 - SATUAN 3 per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan TARIF (Rp) 3 70.000 50.000 50.000 85.000 85.000 120.000 170.000 85.000 80.000 600.000 700.000 JASA PELAYANAN 40% (Rp) 4 28.000 20.000 20.000 34.000 34.000 48.000 68.000 34.000 32.000
240.000 280.000 JASA SARANA 60% (Rp) 5 42.000 30.000 30.000 51.000 51.000 72.000 102.000 51.000 48.000
360.000 420.000
NO JENIS PELAYANAN 1 2 l. Obturator + Feeding plat m. Reparasi patah sederhana n. Reparasi patah komplek o. Rebrase sederhana p. Rebrase komplek q. Crown & Bridge 1. Akrilik J.C/Metal 2. Porselen J.C r. Orthodontie 1. Pemasangan removable RA+RB 2. Aktivir removable/rahang 3. Pemasangan Fix Rahang Atas + Rahang Bawah (RA +RB) 21 - SATUAN 3 per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan TARIF (Rp) JASA PELAYANAN 40% (Rp) 3 4 350.000 140.000 120.000 48.000 230.000 92.000 120.000 48.000 260.000 104.000
350.000 140.000 600.000 240.000
500.000 200.000 70.000 28.000 4.000.000 1.600.000 JASA SARANA 60% (Rp) 5 210.000 72.000 138.000 72.000 156.000
210.000 360.000
300.000 42.000 2.400.000
NO JENIS PELAYANAN 1 2 4. Akitivir Fix/rahang 3. Layanan Pemeriksaan Elektromedik a. EKG b. USG c. DOPPLER d. Fetal Monitoring e. Spirometer f. Slide Lamp g. Pemakaian Vital monitoring di ICU (ekg monitor, oksimeter), per hari sebesar 4. Layanan Konsultasi Gizi Konsultasi Gizi dan pemeriksaan 22 - SATUAN TARIF (Rp) 3 3 per / Tindakan 100.000 Kasus 75.000 Kasus 65.000 Kasus 20.000 Kasus 70.000 Kasus 60.000 Kasus 50.000 Kasus 85.000 Orang 25.000 JASA PELAYANAN 40% (Rp) 4 40.000 30.000 26.000 8.000 28.000 24.000 20.000 34.000 10.000 JASA SARANA 60% (Rp) 5 60.000 45.000 39.000 12.000 42.000 36.000 30.000 51.000 15.000
NO JENIS PELAYANAN 1 2 5. Layanan Visite Ahli Gizi 6. Layanan Pemeriksaan Kesehatan a. Pemeriksaan KesehtPenerbitan Surat Keterangan Sehat untuk keperluan melanjutkan sekolah umum & PNS b. Penerbitan Surat Keterangan Sehat untuk Melamar pekerjaan c. Penerbitan Surat Keterangan Sehat untuk Mendapatkan surat ijin mengemudi (SIM) d. Mendapatkan Asuransi e. Mendapatkan pinjaman 7. Pelayanan Rawat Inap per Hari semua Kelas SATUAN 3 Kunjungan Orang Orang Orang Orang Orang per/ Hari 23 - TARIF (Rp) 3 20.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 100.000 JASA PELAYANAN 40% (Rp) 4 8.000
14.000 14.000 14.000 14.000 14.000
40.000
JASA SARANA 60% (Rp) 5 12.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000
60.000
NO JENIS PELAYANAN 1 2 8. Penggunaan Kamar Bedah semua Kelas 9. Jasa Konsultasi Medis dan Visite di RS Talaken per Hari Bagi Pasien Rawat Inap a. ICU/NCU b. semua Kelas c. Tarif Konsultasi Spesialis d. Tarif Konsultasi Dokter Umum, Dokter Gigi e. Tarif Konsultasi Dokter Umum di Unit Gawat Darurat f. Tarif Konsultasi Dokter Spesialis di Unit Gawat Darurat SATUAN 3 per/ Hari Orang Orang Orang Orang Orang Orang 24 - TARIF (Rp) 3 180.000 95.000 25.000 35.000 25.000 20.000 50.000 JASA PELAYANAN 40% (Rp) 4
72.000
38.000 10.000 21.000 15.000 12.000 30.000
JASA SARANA 60% (Rp)
108.000 57.000 15.000 14.000 10.000 8.000 20.000
NO JENIS PELAYANAN 1 2 10. Tindakan Persalinan, Bedah dan non Bedah a. Persalinan Dengan Normal Dokter /Bidan b. Persalinan Dengan Normal Dokter Spesialis c. Persalinan Dengan Dengan Patologi Pervaginam Dokter /Bidan d. Persalinan Dengan Patologi Pervaginam Dokter Spesialis e. Kuretase f. Manual Placenta g. Kompresi bimanual ekternal h. Kompresi bimanual internal i. Induksi persalinan SATUAN 3 Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang 25 - TARIF (Rp) 3 1.000.000 1.500.000 2.000.000 3.000.000 1.000.000 600.000 200.000 300.000 500.000 JASA PELAYANAN 40% (Rp) 4
600.000 900.000 1.200.000 1.800.000 600.000 360.000 120.000 180.000 300.000 JASA SARANA 60% (Rp) 5
400.000 600.000 800.000 1.200.000 400.000 240.000 80.000 120.000 200.000
NO JENIS PELAYANAN 1 2 11. Tindakan Bedah ditetapkan sebagai berikut Bedah Kecil ( Cito) a. Bedah sedang ( Cito) b. Bedah Besar ( Cito) c. Bedah khusus d. Bedah Canggih e. Bedah Kecil f. Bedah sedang g. Bedah Besar ( Cito) h. Anastesi Bedah Keci i. Anastesi Bedah Besar j. Anastesi Bedah Sedang 26 - SATUAN 3 per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan TARIF (Rp) 3 845.000 3.406.000 5.109.000 5.890.000 9.820.000 650.000 2.620.000 3.930.000 195.000 786.000 1.179.000 JASA PELAYANAN 40% (Rp) 4 338.000 1.362.400 2.043.600 2.356.000 3.928.000 260.000 1.048.000 1.572.000 78.000 314.400 471.600 JASA SARANA 60% (Rp) 5 507.000 2.043.600 3.065.400 3.534.000 5.892.000 390.000 1.572.000 2.358.000 117.000 471.600 707.400
NO JENIS PELAYANAN 1 2 k. Anastesi Bedah Khusus l. Anastesi Bedah Canggih 12. Tindakan Keperawatan di Ruang Rawat Inap, Rawat Jalan dan Unit Gawat Darurat Medis a. Suntikan, perkali b. Spoeling infus, perkali c. Lepas infus d. Lepas sonde e. Pemberian makanan per sonde f. Cukur lokasi operasi g. Off kateter h. Pemberian O2 (Liter x Menit x Tarif) 27 - SATUAN 3 per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan TARIF (Rp) 3 1.767.000 2.946.000 15.000 10.000 15.000 15.000 15.000 20.000 25.000 500 JASA PELAYANAN 40% (Rp) 4 706.800 1.178.400
9.000 6.000 9.000 9.000 9.000 12.000 15.000 200 JASA SARANA 60% (Rp) 5 1.060.200 1.767.600
6.000 4.000 6.000 6.000 6.000 8.000 10.000 300
NO JENIS PELAYANAN 1 2 i. Infus, perkali j. Spoeling kateter kandung kemih k. Zit bath l. Ganti balutan luka sederhana m. Ganti balutan luka kompleks n. Transfusi, perkali o. Suction, perhari p. Laminaristik q. Pitosin drip r. Lavemen, perkali s. Pemasangan sonde hidung/NGT, perkali 28 - SATUAN 3 per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan TARIF (Rp) 3 30.000 15.000 15.000 15.000 30.000 15.000 30.000 30.000 30.000 30.000 50.000 JASA PELAYANAN 40% (Rp) 4 18.000 9.000 9.000 9.000 18.000 9.000 18.000 18.000 18.000 18.000 30.000 JASA SARANA 60% (Rp) 5 12.000 6.000 6.000 6.000 12.000 6.000 12.000 12.000 12.000 12.000 20.000
NO JENIS PELAYANAN 1 2 13. Tindakan Medis di Ruang Rawat Inap, Rawat Jalan dan Darurat Medis a. Menjahit luka dengan jahitan 1-2 b. Menjahit luka dengan jahitan 3-5 c. Menjahit luka dengan jahitan 6-10 d. Menjahit luka dengan jahitan 11- 20 e. Menjahit luka dengan jahitan >30 f. Perawatan luka sederhana tanpa jahitan g. Perawatan luka kompleks tanpa jahitan h. Anel (spoeling dacryolist) i. Antroskopi 29 - SATUAN 3 per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan TARIF (Rp) 3 31.000 46.000 62.000 93.000 193.000 15.000 31.000 31.000 15.000 JASA PELAYANAN 40% (Rp) 4
18.600 27.600 37.200 55.800 115.800 9.000 18.600 18.600 9.000 JASA SARANA 60% (Rp) 5
12.400 18.400 24.800 37.200 77.200 6.000 12.400 12.400 6.000
NO JENIS PELAYANAN 1 2 j. Aplikasi asam trikloroasetat k. Aplikasi tinctural podophylin 25% l. Audiogram m. Bedah aesthetik n. Bilas cerumen/cerumen ekstraksi o. Bilas lambung p. Bilas sinus q. Biopsi r. Biopsi adneksa s. Biopsi organ dalam t. Buka gips u. Cauter hidung 30 - SATUAN 3 per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan TARIF (Rp) 3 7.800 7.800 31.000 93.000 31.000 93.000 31.000 15.000 31.000 93.000 93.000 112.000 JASA PELAYANAN 40% (Rp) 4 4.680 4.680 18.600 55.800 18.600 55.800 18.600 9.000 18.600 55.800 55.800 67.200 JASA SARANA 60% (Rp) 5 3.120 3.120 12.400 37.200 12.400 37.200 12.400 6.000 12.400 37.200 37.200 44.800
NO 1 JENIS PELAYANAN 2 v. CD mata w. Chemical peeling x. Cryosurgery y. Dermabrasi z. Dialisis peritoneal aa. Drainage abses hati bb. Ekstirpasi cc. Ekstirpasi mucocele dd. Ekstirpasi pterigium ee. Ekstirpasi unbleparon ff. Ekstraksi batu uretra gg. Ekstraksi korpus alienum tanpa penyulit 31 - SATUAN 3 per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan TARIF (Rp) 3 31.000 112.000 93.000 93.000 93.000 218.000 93.000 93.000 93.000 31.000 31.000 31.000 JASA PELAYANAN 40% (Rp) 4 18.600 67.200 55.800 55.800 55.800 130.800 55.800 55.800 55.800 18.600 18.600 18.600 JASA SARANA 60% (Rp) 5 12.400 44.800 37.200 37.200 37.200 87.200 37.200 37.200 37.200 12.400 12.400 12.400
NO JENIS PELAYANAN 1 2 hh. Ekstraksi komedo milia ii. Ekstraksi korpus alienum dengan penyulit jj. Ekstropion kk. Elektro surgery ll. Enukleasi moluscum kontangiosum mm. Epistaksis packing interior(tampon hidung) nn. Epistaksis packing posterior (tampon Belloquen) oo. Galvano caustik pp. Incisi abses qq. Incisi abses ekstra oral 32 - SATUAN 3 per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan TARIF (Rp) 3 7.800 93.000 31.000 31.000 31.000 31.000 93.000 31.000 93.000 31.000 JASA PELAYANAN 40% (Rp) 4 4.680 55.800 18.600 18.600 18.600 18.600 55.800 18.600 55.800 18.600 JASA SARANA 60% (Rp) 5 3.120 37.200 12.400 12.400 12.400 12.400 37.200 12.400 37.200 12.400
NO 1 JENIS PELAYANAN 2 rr. Incisi abses intra oral ss. Incisi hordeolum tt. Injeksi kenacort untuk keloid uu. Irigasi /Spoeling mata vv. Kalazion ww. Kalorites xx. Kask spoeling yy. Kateterisasi kandung kemih, perkali zz. Kateterisasi umbilikus aaa. Kir THT bbb. Kista atherom ccc. Kolonoskopi 33 - SATUAN 3 per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan TARIF (Rp) 3 93.000 31.000 31.000 15.000 31.000 15.000 93.000 15.000 15.000 15.000 218.000 218.000 JASA PELAYANAN 40% (Rp) 4 55.800 18.600 18.600 9.000 18.600 9.000 55.800 9.000 9.000 9.000 130.800 130.800 JASA SARANA 60% (Rp) 5 37.200 12.400 12.400 6.000 12.400 6.000 37.200 6.000 6.000 6.000 87.200 87.200
NO JENIS PELAYANAN 1 2 ddd. Panendoskopi eee. Paracentesis fff. Pemasangan CVP ggg. Pemasangan gips 2 sendi hhh. Pemasangan gips panggul tulang belakang iii. Pemasangan maagslang/NGT jjj. Pemasangan spalk kkk. Perawatan luka bakar <5% lll. Perawatan luka bakar >10% mmm. Perawatan luka bakar 5-10% nnn. Perawatan luka gigitan binatang 34 - SATUAN 3 per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan TARIF (Rp) 3 218.000 93.000 187.000 187.000 187.000 50.000 50.000 15.000 46.000 31.000 15.000 JASA PELAYANAN 40% (Rp) 4 130.800 55.800 112.200 112.200 112.200 30.000 30.000 9.000 27.600 18.600 9.000 JASA SARANA 60% (Rp) 5 87.200 37.200 74.800 74.800 74.800 20.000 20.000 6.000 18.400 12.400 6.000
NO 1 JENIS PELAYANAN 2 ooo. Polip ekstraksi ppp. Probing ductus naso lacrimalis qqq. Pungsi ascites rrr. Pungsi kandung kemih sss. Pungsi lumbal ttt. Pungsi pleura uuu. Rectosigmoideskopi vvv. Reparasi daun telinga Reposisi dislokasi sendi xxx. Reposisi patah tulang tertutup tanpa gips yyy. Reposisi/flap zzz. Resusitasi dengan ET 35 - SATUAN 3 per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan TARIF (Rp) 3 46.000 31.000 93.000 93.000 93.000 93.000 218.000 46.000 93.000 93.000 112.000 187.000 JASA PELAYANAN 40% (Rp) 4 27.600 18.600 55.800 55.800 55.800 55.800 130.800 27.600 55.800 55.800 67.200 112.200 JASA SARANA 60% (Rp) 5 18.400 12.400 37.200 37.200 37.200 37.200 87.200 18.400 37.200 37.200 44.800 74.800
NO 1 JENIS PELAYANAN 2 aaaa. Resusitasi tanpa ET bbbb. Scleroteraphy cccc. Sirkumsisi dddd. Stenometri eeee. Suntikan ffff. Suntikan intra sinus cavernosa gggg. Syringe pump, perkali hhhh. Terapi aerosol iiii. Terapi cytostatik jjjj. Terapi dialisis peritoneal tiap 1 siklus kkkk. Terapi onkologi llll. Tes aceewhile untuk kondiloma akuminata 36 - SATUAN 3 per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan TARIF (Rp) 3 93.000 31.000 218.000 7.800 7.800 15.000 31.000 31.000 62.000 93.000 62.000 7.800 JASA PELAYANAN 40% (Rp) 4 55.800 18.600 130.800 4.680 4.680 9.000 18.600 18.600 37.200 55.800 37.200 4.680 JASA SARANA 60% (Rp) 5 37.200 12.400 87.200 3.120 3.120 6.000 12.400 12.400 24.800 37.200 24.800 3.120
NO JENIS PELAYANAN 1 2 mmmm. Tes lepromin nnnn. Tindik oooo. Traksi kulit pppp. Treadmill qqqq. Tympanogram rrrr. Vena seksi ssss. WSD 14. Layanan Rehabilitasi Medik a. TENS b. Mikro/short Wave Diathermi c. US d. Infra red/ Ultra violet 37 - SATUAN 3 per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan orang orang orang orang TARIF (Rp) 3 7.800 20.000 112.000 112.000 31.000 62.000 112.000 35.000 35.000 35.000 35.000 JASA PELAYANAN 40% (Rp) 4 4.680 12.000 67.200 67.200 18.600 37.200 67.200
14.000 14.000 14.000 14.000
JASA SARANA 60% (Rp) 5 3.120 8.000 44.800 44.800 12.400 24.800 44.800 21.000 21.000 21.000 21.000
NO 1 15. JENIS PELAYANAN 2 e. Traksi f. Nebulizer g. Terapi Manipulasi h. Exercise Therapy Ringan i. Exercise Therapy Sedang j. Exercise Therapy Berat Layanan Pemeriksaan Laboratorium HEMATOLOGY a. Hemoglobin (Sahli) b. Eritrosit c. Haematokrit (PCV) Diff. Count Clotting Time d. Bleeding Time 38 - SATUAN 3 orang orang orang orang orang orang per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan TARIF (Rp) 3 100.000 35.000 35.000 35.000 35.000 60.000 30.000 30.000 30.000 30.000 JASA PELAYANAN 40% (Rp) 4 40.000 14.000 14.000 14.000 14.000 24.000 12.000 12.000 12.000 12.000 JASA SARANA 60% (Rp) 5 60.000 21.000 21.000 21.000 21.000 36.000 18.000 18.000 18.000 18.000
NO JENIS PELAYANAN 1 2 e. Leukosit f. Trombosit g. LED h. Diff. Count i. Clotting j. Golongan Darah k. Malaria Mikroskop l. HB (Drabkins) m. RDT Malaria n. Hapusan Darah Tepi Hapusan Sumsum Tulang 39 - SATUAN 3 per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan TARIF (Rp) 3 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 40.000 40.000 JASA PELAYANAN 40% (Rp) 4 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 16.000 16.000 JASA SARANA 60% (Rp) 5 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 24.000 24.000
NO 1 JENIS PELAYANAN 2 URINE a. Berat Jenis b. Glukosa c. Bilirubin d. Protein e. Reduksi f. Leukosit g. Eritrosit h. Keton i. Urobilinogen j. Combur 3 Tes k. Sedimen Urine 40 - SATUAN 3 per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan TARIF (Rp) 3 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 25.000 25.000 JASA PELAYANAN 40% (Rp) 4
12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 10.000 10.000 JASA SARANA 60% (Rp) 5
18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 15.000 15.000
NO JENIS PELAYANAN 1 2 l. Kehamilan/PP TES m. Protein Esbach n. Combur 10 Tes o. Methamphetamin strip p. Cocain strip q. Benzodiazepin strip r. Morphin strip KIMIA KLINIK a. Glukosa Sewaktu Reagen/Strip b. Glukosa Puasa c. Glukosa 2 Jam PP d. Bilirubin Total 41 - SATUAN 3 per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan TARIF (Rp) 3 25.000 30.000 30.000 45.000 45.000 45.000 45.000 25.000 25.000 25.000 25.000 JASA PELAYANAN 40% (Rp) 4 10.000 12.000 12.000 18.000 18.000 18.000 18.000
10.000 10.000 10.000 10.000 JASA SARANA 60% (Rp) 5 15.000 18.000 18.000 27.000 27.000 27.000 27.000
15.000 15.000 15.000 15.000
NO JENIS PELAYANAN 1 2 e. Bilirubin Direct f. Ureum g. Creatinin h. SGOT i. SGPT j. Total Protein k. Albumin l. Gama GT m. Cholesterol Total n. LDH o. Cholesterol HDL p. Cholesterol LDL 42 - SATUAN 3 per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan TARIF (Rp) 3 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 30.000 30.000 30.000 30.000 JASA PELAYANAN 40% (Rp) 4 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 12.000 12.000 12.000 12.000 JASA SARANA 60% (Rp) 5 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 18.000 18.000 18.000 18.000
NO 1 JENIS PELAYANAN 2 q. Asam Urat r. Alkali Fosfatase (ALP) s. Analisa Gas Darah t. Trigliserida TINJA a. Mikroskopis/Rutin b. Darah Samar c. BENZIDIN TES d. PEMERIKSAAN SISA ABSORPSI e. MAKANAN (LEMAK KARBOHIDRAT) SEROLOGI-IMUNOLOGI a. WIDAL 43 - SATUAN 3 per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan TARIF (Rp) 3 30.000 30.000 130.000 30.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 JASA PELAYANAN 40% (Rp) 4 12.000 12.000 52.000 12.000
14.000 14.000 14.000 14.000 14.000
14.000 JASA SARANA 60% (Rp) 5 18.000 18.000 78.000 18.000
21.000 21.000 21.000 21.000 21.000
21.000
NO 1 JENIS PELAYANAN 2 b. RPR c. EVEN TES d. TPHA e. HbsAg f. ANTI HbsAg g. DENGUE PAN BIO(IgG IgM) h. PEMERIKSAAN HORMON HIV BAKTERIOLOGI/PARASITOLOGI a. BTA 1X b. DIPHTERI c. GO/SEKRET URETHRA/VAGINA d. MIKROFILARIA 44 - SATUAN 3 per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan TARIF (Rp) 3 35.000 35.000 50.000 50.000 50.000 100.000 100.000 25.000 25.000 25.000 30.000 JASA PELAYANAN 40% (Rp) 4 14.000 14.000 20.000 20.000 20.000 40.000 40.000
10.000 10.000 10.000 12.000 JASA SARANA 60% (Rp) 5 21.000 21.000 30.000 30.000 30.000 60.000 60.000
15.000 15.000 15.000 18.000
NO 1 JENIS PELAYANAN 2 e. GALL CULTURE TRANSUDAT/EKSUDAT a. BERAT JENIS b. JUMLAH SEL c. HITUNG JENIS d. RIVALTA LIQUOR a. BERAT JENIS b. JUMLAH SEL c. HITUNG JENIS d. RIVALTA 45 - SATUAN 3 per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan TARIF (Rp) 3 30.000 12.000 12.000 12.000 12.000 25.000 25.000 25.000 25.000 JASA PELAYANAN 40% (Rp) 4 12.000
4.800 4.800 4.800 4.800
10.000 10.000 10.000 10.000 JASA SARANA 60% (Rp) 5 18.000
7.200 7.200 7.200 7.200
15.000 15.000 15.000 15.000
NO JENIS PELAYANAN 1 2 ANALISA SPERMA a. JUMLAH b. JUMLAH c. MORFOLOGI HEMATOLOGY ANALYZER a. Pemeriksaan sitologi Pap's smear b. Pemeriksaan sitologi cairan dan histologi c. pemeriksaan vrieskope/potong beku 16. Layanan Unit Transfusi Darah a. Kantong Darah b. Pemeriksaan/Skrinning: anti HIV, anti HbsAg, anti HCV, RPR 46 - SATUAN 3 per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan Orang Orang TARIF (Rp) 3 30.000 30.000 30.000 50.000 250.000 250.000 350.000 235.000 235.000 JASA PELAYANAN 40% (Rp) 4
12.000 12.000 12.000 20.000 100.000 100.000 140.000 141.000 141.000 JASA SARANA 60% (Rp) 5
18.000 18.000 18.000 30.000 150.000 150.000 210.000 94.000 94.000
NO 1 JENIS PELAYANAN 2 c. Pengolahan data: 1. Golongan darah+Rh 2. Cross match Pemeriksaan Radiologi a. Foto gigi (3x4) b. Foto thorax c. Foto kepala d. Foto sinus paranasal e. Foto vertebra cervical f. BNO/pelvis g. Foto vertebra lumbosacral h. Ekstremitas atas/bawah 47 - SATUAN 3 Orang Orang per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan TARIF (Rp) 3 235.000 235.000 35.000 49.000 42.000 35.000 49.000 70.000 70.000 49.000 JASA PELAYANAN 40% (Rp) 4
141.000 141.000 21.000 29.400 25.200 21.000 29.400 42.000 42.000 29.400 JASA SARANA 60% (Rp) 5
94.000 94.000 14.000 19.600 16.800 14.000 19.600 28.000 28.000 19.600
NO JENIS PELAYANAN 1 2 i. Abdomen 3 posisi j. Foto Colon in Loop(film+kontras) k. Appendicografi (film+kontras) l. Cystografi (film+kontras) m. cranium ap n. cranium ap+lat o. sinus paranasal (spn) 3 posisi p. waters q. basis cranii r. os nasal s. mastoid r+l t. mandibula 1 sisi 48 - SATUAN 3 per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan TARIF (Rp) 3 126.000 352.000 525.000 525.000 120.000 185.000 250.000 120.000 120.000 120.000 185.000 120.000 JASA PELAYANAN 40% (Rp) 4 75.600 211.200 315.000 315.000 72.000 111.000 150.000 72.000 72.000 72.000 111.000 72.000 JASA SARANA 60% (Rp) 5 50.400 140.800 210.000 210.000 48.000 74.000 100.000 48.000 48.000 48.000 74.000 48.000
NO 1 JENIS PELAYANAN 2 u. mandibula 2 sisi v. temporomandibular joint 1 sisi (open+close mouth) w. temporomandibular joint 2 sisi (open+close mouth) 4 posisi x. orbita y. cervical ap z. cervical ap+lat aa. cervical ap+lat, oblique d/s bb. thoracal ap cc. thoracal ap+lat dd. thoracal ap+lat, oblique d/s ee. thoracolumbal ap+lat 49 - SATUAN 3 per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan TARIF (Rp) 3 185.000 185.000 300.000 120.000 120.000 185.000 300.000 120.000 185.000 300.000 185.000 JASA PELAYANAN 40% (Rp) 4 111.000 111.000 180.000 72.000 72.000 111.000 180.000 72.000 111.000 180.000 111.000 JASA SARANA 60% (Rp) 5 74.000 74.000 120.000 48.000 48.000 74.000 120.000 48.000 74.000 120.000 74.000
NO JENIS PELAYANAN 1 2 ff. lumbosakral ap gg. lumbosakral ap+lat hh. lumbosakral ap+lat , oblique d/s ii. lumbal dinamik (fleksi + ekstensi) jj. scoliosis program 4 posisi kk. long spine ll. bone survey mm. abdomen / bno nn. abdomen 2 posisi oo. abdomen 3 posisi pp. knee chest qq. Babygram 50 - SATUAN 3 per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan TARIF (Rp) 3 120.000 185.000 300.000 185.000 300.000 650.000 975.000 120.000 185.000 300.000 185.000 120.000 JASA PELAYANAN 40% (Rp) 4 72.000 111.000 180.000 111.000 180.000 390.000 585.000 72.000 111.000 180.000 111.000 72.000 JASA SARANA 60% (Rp) 5 48.000 74.000 120.000 74.000 120.000 260.000 390.000 48.000 74.000 120.000 74.000 48.000
NO 1 JENIS PELAYANAN 2 rr. Pelvis ap ss. Usg tt. Ct scan uu. Ct angiografi vv. Panoramic ww. Cephalometri xx. Panoramic + cephalometri yy. Mammografi zz. Bmd (bone mineral density) aaa. Dacriografi bbb. Sialografi ccc. Oesofagus 51 - SATUAN 3 per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan TARIF (Rp) 3 156.000 260.000 975.000 2.600.000 195.000 195.000 325.000 195.000 195.000 650.000 650.000 520.000 JASA PELAYANAN 40% (Rp) 4 93.600 156.000 585.000 1.560.000 117.000 117.000 195.000 117.000 117.000 390.000 390.000 312.000 JASA SARANA 60% (Rp) 5 62.400 104.000 390.000 1.040.000 78.000 78.000 130.000 78.000 78.000 260.000 260.000 208.000
NO JENIS PELAYANAN 1 2 ddd. Barium follow through eee. Omd fff. Colon in loop ggg. Lopografi hhh. Apendicogram iii. Bno-ivp jjj. Uretrografi kkk. Uretrocystografi lll. Cystografi mmm. Bvucg nnn. Apg / rpg ooo. Cholangiografi 52 - SATUAN 3 per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan per / Tindakan TARIF (Rp) 3 520.000 520.000 650.000 520.000 520.000 1.040.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 JASA PELAYANAN 40% (Rp) 4 312.000 312.000 390.000 312.000 312.000 624.000 390.000 390.000 390.000 390.000 390.000 390.000 JASA SARANA 60% (Rp) 5 208.000 208.000 260.000 208.000 208.000 416.000 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000
NO JENIS PELAYANAN 1 2 ppp. Hsg qqq. Fistulografi 17. Jasa Pendamping Rujukan a. Perawat/bidan /nakes lainnya Pendamping Pasien Rujukan b. Dokter Pendamping Pasien Rujukan c. Supir 18. Penggunaan Kamar Jenazah Penggunaan Kamar Jenazah Per Hari 19. Pengurusan Jenazah a. Pengurusan Jenazah (Pemandian) b. Pengawetan Jenazah 53 - SATUAN 3 per / Tindakan per / Tindakan kasus kasus kasus Per/ Hari kasus kasus TARIF (Rp) 3 650.000 390.000 500.000 850.000 250.000 500.000 200.000 500.000 JASA PELAYANAN 40% (Rp) 4 390.000 234.000
500.000 850.000 250.000
300.000
120.000 300.000
JASA SARANA 60% (Rp)
5 260.000 156.000
200.000
80.000 200.000
NO JENIS PELAYANAN 1 2 20. Visum Et Repertum a. Visum et repertum Pasien b. Visum et repertum mayat (Pemeriksaan Luar Jenazah) 21. Pelayanan Farmasi Jasa Interpretasi Resep (per lembar Resep ) Jasa Teknik Kefarmasian (non cito) A. Individual Prescription 1. Obat non racikan (per R/ resep) 2. Obat Racikan a. Racikan Pulves atau pulveres ( per bungkus ) b. Racikan Kapsul (per kapsul) c. Racikan Emulsi ( per R/ resep) 54 - SATUAN 3 kasus kasus per/ Resep per/ Resep per / Bungkus (per kapsul) per/ Resep TARIF (Rp) 3 450.000 750.000 1.500 500 500 1.000 1.000 JASA PELAYANAN 40% (Rp) 4
270.000 450.000 900
300
300 600 600 JASA SARANA 60% (Rp) 5
180.000 300.000 600
200
200 400
400
NO JENIS PELAYANAN 1 2 d. Racikan Sirup ( per R/ resep) e. Racikan sediaan semi padat ( per R/ resep) Jasa penanganan obat berbahaya & sitostatika ( per R/ resep) Jasa Farmasi Klinik a. Konseling Rawat Jalan b. Konsultasi Rawat Inap 22. Pemakaian Gas Medik Pemakaian Oksigen (Liter x Menit x Tarif) per Liter Penanganan Gas Medis per Pasien / Tabung SATUAN 3 per/ Resep per/ Resep per/ Resep orang orang per Liter per Pasien / Tabung 55 - TARIF (Rp) 3 1.000 1.000 25.000 15.000 15.000 500 5.000 JASA PELAYANAN 40% (Rp) 4 600 600 15.000
9.000 9.000
300 3.000 JASA SARANA 60% (Rp) 5 400 400 10.000
6.000 6.000
200 2.000
NO 24. 56 - JENIS PELAYANAN SATUAN Penggunaan Ambulan Untuk Pelayanan Rujukan a. Tarif dalam kota Kendaraan Darat b. Tumbang Talaken - Kuala Kurun (PP) Kendaraan Darat c. Tumbang Talaken - Palangka Raya (PP) Kendaraan Darat TARIF (RP) 75.000 1.050.000 720.000 SARANA 30.000 420.000 288.000 BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) 45.000 630.000 432.000
79 - 3. PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN A. TARIF PELAYANAN INSTALASI RAWAT JALAN NO JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN TARIF SATUAN 1 KONSULTASI DAN PEMERIKSAAN Rp75.000 PER/PELAYANAN DOKTER SPESIALIS 2 KONSULTASI PEMERIKSAAN DOKTER Rp50.000 PER/PELAYANAN UMUM/GIGI A.1 TARIF PELAYANAN KESEHATAN KLINIK ANAK NO JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN TARIF SATUAN IMUNISASI DASAR 1 PERAWATAN TALI PUSAT 2 PASANG TINDIK TELINGA 3 4 TERAPI NEBULIZER 5 CHEST PHYSIOTHERAPY ANTROPOMETRI 6 PASANG NGT 7 PASANG KATETER 8 9 PERAWATAN LUKA 10 GANTI BALUTAN KECIL 11 PEMBERIAN OBAT PER REKTAL/SUPOSITORIA 12 SCRINING PERKEMBANGAN RP20.000 PER/TINDAKAN RP20.000 PER/TINDAKAN RP25.000 PER/TINDAKAN RP40.000 PER/TINDAKAN RP74.000 PER/TINDAKAN RP15.000 PER/TINDAKAN RP45.000 PER/TINDAKAN RP40.000 PER/TINDAKAN RP30.000 PER/TINDAKAN RP20.000 PER/TINDAKAN RP20.000 PER/TINDAKAN RP35.000 PER/TINDAKAN (DENVER,CAT/LAMPS DAN SEJENISNYA) 13 TEST TUBERKULLIN/ MANTOUX TEST RP25.000 PER/TINDAKAN A.2 TARIF PELAYANAN KESEHATAN KLINIK KEBIDANAN, KANDUNGAN DAN KB NO JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN TARIF SATUAN 1 BIOPSI SERVIK (PENGAMBILAN Rp100.000 PER/TINDAKAN SEDIAAN) 2 CAUTER ALBOLTYL/PERAWATAN Rp30.000 PER/TINDAKAN EROSI INSISI ABSES BARTOLINE JASA SUNTIK KB JASA SUNTIK VAKSINASI/ IMUNISASI LEPAS TAMPON VAGINA LEPAS PESSARIUM PEMERIKSAAN DOPPLER DJJ PAP SMEAR (PENGAMBILAN SAMPLE) 3 4 5 6 7 8 9 10 PASANG TINDIK TELINGA BAYI 11 PASANG LAMINARIA 12 PASANG PESSARIUM 13 PASANG TAMPON VAGINA 14 PEMASANGAN IMPLAN (BIDAN) 15 PEMASANGAN IMPLAN (DOKTER Rp150.000 PER/TINDAKAN Rp20.000 PER/TINDAKAN Rp20.000 PER/TINDAKAN Rp20.000 PER/TINDAKAN Rp30.000 PER/TINDAKAN Rp25.000 PER/TINDAKAN Rp50.000 PER/TINDAKAN Rp25.000 PER/TINDAKAN Rp50.000 PER/TINDAKAN Rp50.000 PER/TINDAKAN Rp20.000 PER/TINDAKAN Rp65.000 PER/TINDAKAN Rp80.000 PER/TINDAKAN SPESIALIS)
80 - NO JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN TARIF SATUAN 16 PEMASANGAN IUD (BIDAN) 17 PEMASANGAN IUD (DOKTER Rp75.000 PER/TINDAKAN Rp150.000 PER/TINDAKAN SPESIALIS) 18 PELEPASAN IMPLAN (BIDAN) 19 PELEPASAN IMPLAN (DOKTER Rp135.000 PER/TINDAKAN Rp150.000 PER/TINDAKAN SPESIALIS) 20 PELEPASAN IUD (BIDAN) 21 PELEPASAN IUD (DOKTER SPESIALIS) 22 PELEPASAN IUD (DOKTER SPESIALIS) + Rp135.000 PER/TINDAKAN Rp150.000 PER/TINDAKAN Rp180.000 PER/TINDAKAN PENYULIT 23 PEMERIKSAAN IVA 24 PEMERIKSAAN PAYUDARA UNTUK Rp50.000 PER/TINDAKAN Rp35.000 PER/TINDAKAN DETEKSI KANKER 25 PENGAMBILAN SAMPLE SWAB VAGINA 26 PERIKSA DALAM (VT) 27 USG 2D 28 USG 3D 29 USG 4D 30 USG TRANSVAGINAL Rp50.000 PER/TINDAKAN Rp25.000 PER/TINDAKAN Rp150.000 PER/TINDAKAN Rp200.000 PER/TINDAKAN Rp350.000 PER/TINDAKAN Rp170.000 PER/TINDAKAN A.3 TARIF PELAYANAN KESEHATAN KLINIK PENYAKIT DALAM NO JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN TARIF SATUAN 1 2 EKG 3 4 5 INJEKSI INTRA ARTIKULER / FASCIA INJEKSI INTRA ARTIKULER SENDI FUNGSI ASPIRASI SENDI LUTUT ANTROPOMETRI Rp150.000 PER/TINDAKAN Rp75.000 PER/TINDAKAN Rp100.000 PER/TINDAKAN Rp124.000 PER/TINDAKAN Rp25.000 PER/TINDAKAN A.4 TARIF PELAYANAN KESEHATAN KLINIK BEDAH NO JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN TARIF SATUAN 1 MENJAHIT LUKA < 10 JAHITAN 2 MENJAHIT LUKA 10 - 20 JAHITAN 3 MENJAHIT LUKA >20 JAHITAN + 6000 PER JAHITAN 4 LEPAS JAHITAN 1-5 5 LEPAS JAHITAN 6-10 6 LEPAS JAHITAN > 10 7 BUKA HECTING MUKOSA 8 PASANG SPALK 9 PELEPASAN KATETER URINE 10 PEMASANGAN KATETER URINE 11 PEMBERIAN INJEKSI (IM, IV, SC) 12 PEMBERIAN INJEKSI INDRATIKULAR 13 PUNGSI ASPIRASI LUTUT 14 PEMERIKSAAN ANTROPOMETRI RP70.000 PER/TINDAKAN RP100.000 PER/TINDAKAN PER/TINDAKAN 100+6000 PER JAHITAN RP25.000 PER/TINDAKAN RP50.000 PER/TINDAKAN RP75.000 PER/TINDAKAN RP80.000 PER/TINDAKAN RP55.000 PER/TINDAKAN RP35.000 PER/TINDAKAN RP50.000 PER/TINDAKAN RP10.000 PER/TINDAKAN RP150.000 PER/TINDAKAN RP125.000 PER/TINDAKAN RP15.000 PER/TINDAKAN
81 - NO JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN 15 PERAWATAN LUKA 16 PEMASANGAN TAMPON 17 PELEPASAN TAMPON 18 EKSTRAKSI BENDA ASING 19 EKSISI 20 INSISI 21 INSISI ABSES PREAURIKULER 22 PERAWATAN LUKA BAKAR <20% 23 PERAWATAN LUKA BAKAR 20-40% 24 PERAWATAN LUKA DECUBITUS 25 PERAWATAN LUKA GANGREN STADIUM 0-2 26 PERAWATAN LUKA GANGREN STADIUM 3-4 27 PERAWATAN LUKA GANGREN STADIUM > 4 INJ KELOID 28 29 ANGKAT JAHITAN 1-5 CM 30 ANGKAT JAHITAN 6-10 CM 31 ANGKAT JAHITAN 11-20 CM 32 RECTAL TOUCHE 33 LEPAS DRAIN 34 GANTI BALUTAN <10 CM 35 GANTI BALUTAN >10 CM 36 CROSS INSISI 37 NEKROTOMI DEBRIDEMEN BESAR 38 NEKROTOMI DEBRIDEMEN SEDANG 39 NEKROTOMI DEBRIDEMEN KECIL 40 PASANG TAMPON 41 LEPAS TAMPON 42 LEPAS TAMPON 43 KATETERISASI URTERA DENGAN MANDRIN 44 PELEPASAN SPALK 45 PASANG RANSEL VERBAN 46 REPOSISI MANUAL HEMOROID 47 BUKA FIKSASI 48 LEPAS GIPS 49 PASANG COLLAR BRACE (FIKSASI LEHER) 50 KATETERISASI URETRA DENGAN PENYULIT 51 REPOSISI FRAKTUR SEDERHANA DENGAN SPALK 52 BIOPSI EKSTIRPASI <2 CM 53 EKSTIRPASI KISTA ATEROMA 54 EKSTIRPASI LIPOMA 55 EKSTIRPASI GANGLION <2 CM 56 INSISI DRAINASE ABSES 57 PASANG GIPS TARIF SATUAN RP30.000 PER/TINDAKAN RP20.000 PER/TINDAKAN RP20.000 PER/TINDAKAN RP50.000 PER/TINDAKAN RP75.000 PER/TINDAKAN RP75.000 PER/TINDAKAN RP85.000 PER/TINDAKAN RP50.000 PER/TINDAKAN RP75.000 PER/TINDAKAN RP65.000 PER/TINDAKAN PER/TINDAKAN RP50.000 RP65.000 PER/TINDAKAN RP75.000 PER/TINDAKAN RP40.000 PER/TINDAKAN RP20.000 PER/TINDAKAN RP30.000 PER/TINDAKAN RP40.000 PER/TINDAKAN RP25.000 PER/TINDAKAN RP25.000 PER/TINDAKAN RP20.000 PER/TINDAKAN RP30.000 PER/TINDAKAN RP30.000 PER/TINDAKAN RP350.000 PER/TINDAKAN RP250.000 PER/TINDAKAN RP100.000 PER/TINDAKAN RP20.000 PER/TINDAKAN RP20.000 PER/TINDAKAN RP30.000 PER/TINDAKAN PER/TINDAKAN RP55.000 RP25.000 PER/TINDAKAN RP30.000 PER/TINDAKAN RP25.000 PER/TINDAKAN RP15.000 PER/TINDAKAN RP150.000 PER/TINDAKAN PER/TINDAKAN RP30.000 RP55.000 PER/TINDAKAN RP120.000 PER/TINDAKAN RP75.000 PER/TINDAKAN RP300.000 PER/TINDAKAN RP300.000 PER/TINDAKAN RP250.000 PER/TINDAKAN RP100.000 PER/TINDAKAN RP200.000 PER/TINDAKAN
82 - NO JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN 58 ROZER PLASTY 59 60 ANTROPOMETRI 61 SIRKUMSISI MANUAL 62 SIRKUMSISI CAUTER INJEKSI INTRA ARTIKULER SENDI A.5 TARIF PELAYANAN KESEHATAN KLINIK JIWA I. NO JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN 1 2 3 4 PEMERIKSAAN MELALUI TES BAKAT MINAT PEMERIKSAAN MELALUI TES KEPRIBADIAN PEMERIKSAAN MELALUI TES INTELEGENSI PEMERIKSAAN MELALUI TES SIKAP KERJA 5 MMPI 2/TES TERTULIS 6 KONSULTASI/WAWANCARA HASIL PEMERIKSAAN KLINIS EVALUASI KAPASITAS MENTAL (SURAT SEHAT JIWA) 7 VISUM AT REPERTUM PSIKIATRI PSIKOTERAPI INDIVIDUAL 8 PSIKOTERAPI PSIKODINAMIK 9 10 PSIKOTERAPI COGNITIF DAN BEHAVIOUR THERAPY, MOTIVATIONAL ENHANCEMENT THERAPY, EMATIONAL FOCUSED THERAPY 11 TERAPI PERILAKU/MODIFIKASI PERILAKU/LATIHAN RELAKSASI/MODIFIKASI PERILAKU/TERAPI DESENSITIASI 12 PSIKOTERAPI SUPORTIF/PSIKOEDUKASI INTERVENSI KRISIS 13 14 HIPNOTERAPI 15 KLINIK SPESIALIS PSIKIATRI 16 TES BENDER GESTALT/ MMSE/ ASSESSMENT 9 DOMAIN HECKER 17 PSYCHIATRIC MENTAL STATUS : WAWANCARA DAN PEMERIKSAAN KLINIS PSIKIATRI/ EVALUASI KAPASITAS MENTAL (SURAT SEHAT JIWA TANPA KAJIAN) 18 VISITE RUTIN (KONTROL RUTIN POLI) 19 INJEKSI TRANSQUILIZER/ PSIKOTROPIKA, IM-IV PER HARI/ PASIEN (PASIEN GADUH GELISAH + TARIF SATUAN RP50.000 PER/TINDAKAN RP150.000 PER/TINDAKAN RP15.000 PER/TINDAKAN RP250.000 PER/TINDAKAN RP350.000 PER/TINDAKAN TARIF SATUAN RP45.000 PER/TINDAKAN RP45.000 PER/TINDAKAN RP45.000 PER/TINDAKAN RP45.000 PER/TINDAKAN RP150.000 PER/TINDAKAN RP100.000 PER/TINDAKAN RP300.000 PER/TINDAKAN RP75.000 PER/TINDAKAN RP100.000 PER/TINDAKAN RP100.000 PER/TINDAKAN RP50.000 PER/TINDAKAN RP75.000 PER/TINDAKAN RP100.000 PER/TINDAKAN RP200.000 PER/TINDAKAN RP20.000 PER/TINDAKAN RP20.000 PER/TINDAKAN RP100.000 PER/TINDAKAN MENGIKUTI TARIF KONTROL POLI DAN VISITE RP20.000 PER/TINDAKAN PER/TINDAKAN
83 - NO JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN TARIF SATUAN OBSERVASI ESO) 20 PSIKOTERAPI PSIKOANALISIS 21 PSIKOTERAPI VERBAL EKSPLORATIF RP100.000 PER/TINDAKAN RP100.000 PER/TINDAKAN (PSIKODINAMIKA) A.6 TARIF PELAYANAN KESEHATAN KLINIK PARU NO JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN TARIF SATUAN 1 2 SPIROMETRI 3 4 5 NEBULIZER 6 BRONKOSKOPI 7 PUNKSI PLEURA/PROVE PUNTION PULSE OXYMETRI PASANG OKSIGEN/MENIT THORACOSINTESIS RP150.000 PER/TINDAKAN RP150.000 PER/TINDAKAN RP20.000 PER/TINDAKAN RP1.000 PER/TINDAKAN RP40.000 PER/TINDAKAN RP1.500.000 PER/TINDAKAN RP300.000 PER/TINDAKAN A.7 TARIF PELAYANAN KESEHATAN KLINIK SARAF (NEUROLOGI) S JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN TARIF SATUAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 PEMERIKSAN NEUROLOGI DASAR FUNDUSKOPY TEST MENELAN PEMERIKSAAN EEG PEMERIKSAAN EMNG PEMERIKSAAN PSG INJEKSI BOTOX PEMERIKSAAN MMSE PEMERIKSAAN MOCA-INA TINDAKAN PUNKSI LUMBAL RP35.000 PER/TINDAKAN RP70.000 PER/TINDAKAN RP35.000 PER/TINDAKAN RP40.000 PER/TINDAKAN RP100.000 PER/TINDAKAN RP350.000 PER/TINDAKAN RP700.000 PER/TINDAKAN RP75.000 PER/TINDAKAN RP75.000 PER/TINDAKAN RP100.000 PER/TINDAKAN A.8 TARIF PELAYANAN KESEHATAN KLINIK GIGI ANAK NO JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN TARIF SATUAN 1 DHE (DENTAL HEALTH EDUCATION), RP150.000 PER/TINDAKAN KONTROL PLAK, PROFILAKSIS/RAHANG 2 KONTROL / POLES / INSERSI 3 PREPARASI, PENAMBALAN : KOMPOSIT RP125.000 PER/TINDAKAN RP250.000 PER/TINDAKAN KECIL 4 PREVENTIVE RESIN RESTORATIVE (PRR) 5 PREPARASI, PENAMBALAN : KOMPOSIT RP300.000 PER/TINDAKAN RP400.000 PER/TINDAKAN BESAR 6 PREPARASI, PENAMBALAN : GLASS RP150.000 PER/TINDAKAN IONOMER KECIL 7 PREPARASI, PENAMBALAN : GLASS RP200.000 PER/TINDAKAN IONOMER BESAR 8 FISSURE SEALANT 9 STRIP CROWN 10 STAINLESS STEEL CROWN 11 SPACE MAINTAINER FIXED/ RP200.000 PER/TINDAKAN RP400.000 PER/TINDAKAN RP500.000 PER/TINDAKAN RP550.000 PER/TINDAKAN
84 - NO JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN REMOVABLE 12 SPACE REGAINER 13 PULP CAPPING 14 PULPOTOMI DENGAN PASTA DEVITALISASI/NON VITAL 15 PULPOTOMI VITAL 16 PENGISIAN/ OBTURASI DAN SEMEN BASE 17 EKSTIRPASI REAMING FILLING/SALURAN AKAR 18 PREPARASI ACCESS CAVITY/BUKA KAVUM 19 APLIKASI OBAT STERILISASI CHKM/TKF/CRES (MEDIKASI + TAMBAL SEMENTARA 20 APLIKASI OBAT STERILISASI CA(OH)2 (MEDIKASI + TAMBAL SEMENTARA) INSISI ABSES DRAINASE 21 22 APEKSIFIKASI ANAK 23 PULPEKTOMI GIGI PERMANEN/APEKSOGENESIS ANAK 24 PENCETAKAN DENGAN ALGINAT / RAHANG 25 PENCETAKAN DENGAN ALGINAT PARTIAL 26 PENCETAKAN GIGITAN DENGAN LILIN 27 PENYEMENAN DENGAN SEMEN RESIN/ GIGI ATAU JEMBATAN/UNIT 28 PENYEMENAN DENGAN ZINC FOSFAT// GIGI ATAU JEMBATAN/UNIT 29 PENYEMENAN DENGAN GIC/ GIGI ATAU JEMBATAN/UNIT 30 APLIKASI FLOUR GEL APF 31 PENCABUTAN GIGI SUSU (ANASTESI TOPIKAL) 32 PENCABUTAN GIGI SUSU (ANASTESI INJEKSI) 33 PENCABUTAN GIGI TETAP 34 BUKA JAHITAN / KONTROL PASCA BEDAH/ REGIO 35 PENJAHITAN LUKA/ REGIO 36 FIKSASI GIGI AVULSI 37 EKSTIRPASI MUCOCELE SIMPEL 38 WINDOW EKSPOSURE 39 FRENEKTOMI (PEDO) 40 PEMBERSIHAN KARANG GIGI / RAHANG - KASUS RINGAN-SEDANG 41 PEMBERSIHAN KARANG GIGI / RAHANG - KASUS BERAT 42 PERAWATAN DRY SOKET 43 PERAWATAN ROOT PLANNING 44 PERAWATAN POCKET DAN ABSES GINGIVA 45 SPLINTING KOMPOSIT DAN WIRE / REGIO 46 PERAWATAN ORTODONTI LEPASAN TARIF SATUAN RP550.000 PER/TINDAKAN RP200.000 PER/TINDAKAN RP150.000 PER/TINDAKAN RP300.000 PER/TINDAKAN RP200.000 PER/TINDAKAN RP200.000 PER/TINDAKAN RP200.000 PER/TINDAKAN RP170.000 PER/TINDAKAN RP150.000 PER/TINDAKAN RP150.000 PER/TINDAKAN RP400.000 PER/TINDAKAN RP250.000 PER/TINDAKAN RP120.000 PER/TINDAKAN RP75.000 PER/TINDAKAN RP50.000 PER/TINDAKAN RP500.000 PER/TINDAKAN RP150.000 PER/TINDAKAN RP300.000 PER/TINDAKAN RP200.000 PER/TINDAKAN RP125.000 PER/TINDAKAN RP150.000 PER/TINDAKAN RP300.000 PER/TINDAKAN RP100.000 PER/TINDAKAN RP275.000 PER/TINDAKAN RP500.000 PER/TINDAKAN RP400.000 PER/TINDAKAN RP1.000.000 PER/TINDAKAN RP450.000 PER/TINDAKAN RP200.000 PER/TINDAKAN RP285.000 PER/TINDAKAN RP150.000 PER/TINDAKAN RP200.000 PER/TINDAKAN RP165.000 PER/TINDAKAN RP600.000 PER/TINDAKAN RP1.239.000 PER/TINDAKAN
85 - NO JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN TANPA SKRUP/ RAHANG (PEDO) 47 PERAWATAN ORTODONTI LEPASAN DENGAN SKRUP/ RAHANG (PEDO) 48 ALAT ORTODONTI LEPASAN TWIN BLOCK (PEDO) 49 ALAT ORTODONTI LEPASAN QUAD HELIX (PEDO) 50 ALAT ORTODONTI MYOFUNCTIONAL MYOBRACE/ STAGES (PEDO) 51 ALAT ORTODONTI MYOFUNCTIONAL ORAL SCREEN 52 ALAT ORTODONTI CEKAT (PEDO) 53 KONTROL/AKTIVIR ALAT ORTODONTI LEPASAN (PEDO) 54 KONTROL/AKTIVIR ALAT ORTODONTI CEKAT (PEDO) 55 PEMASANGAN MINI SCREW(PEDO) 56 PERGANTIAN BRAKET YANG LEPAS/ UNIT (PEDO) 57 PERGANTIAN BAND YANG LEPAS/UNIT 58 SEPARATOR DAN BAND 1 GIGI 59 HAWLEY RETAINER RA & RB (PEDO) 60 INCLINE BITE PLANE A.9 TARIF PELAYANAN KESEHATAN KLINIK UMUM NO JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN 1 ASUHAN KEPERAWATAN PASIEN MINIMAL CARE 2 ASUHAN KEPERAWATAN PASIEN PARTIAL CARE 3 ASUHAN KEPERAWATAN PASIEN TOTAL CARE 4 ANGKAT JAHITAN LUKA < 10 JAHITAN 5 ANGKAT JAHITAN LUKA > 10 JAHITAN 6 CTG (CARDIOTOKOGRAFI) 7 EKG 8 MENJAHIT LUKA < 10 JAHITAN 9 MENJAHIT LUKA 10 - 20 JAHITAN 10 MENJAHIT LUKA > 20 + 6000 PER JAHITAN 11 NEBULIZER (PERTINDAKAN) 12 PASANG SPALK 13 PELEPASAN SPALK 14 PELEPASAN TAMPON 15 PELEPASAN KATETER URINE 16 PEMASANGAN KATETER URINE 17 PEMASANGAN TAMPON 18 PEMBERIAN INJEKSI (IM, IV, SC) 19 PEMBERIAN INJEKSI INDRATIKULAR TARIF SATUAN RP1.412.000 PER/TINDAKAN RP3.000.000 PER/TINDAKAN RP2.225.000 PER/TINDAKAN RP2.000.000 PER/TINDAKAN RP1.250.000 PER/TINDAKAN RP7.500.000 PER/TINDAKAN RP150.000 PER/TINDAKAN RP190.000 PER/TINDAKAN RP1.200.000 PER/TINDAKAN RP150.000 PER/TINDAKAN RP300.000 PER/TINDAKAN RP300.000 PER/TINDAKAN RP1.800.000 PER/TINDAKAN RP300.000 PER/TINDAKAN TARIF SATUAN Rp25.000 PER/PELAYANAN Rp30.000 PER/PELAYANAN Rp35.000 PER/PELAYANAN Rp70.000 PER/TINDAKAN Rp100.000 PER/TINDAKAN Rp75.000 PER/TINDAKAN Rp75.000 PER/TINDAKAN Rp70.000 PER/TINDAKAN Rp100.000 PER/TINDAKAN PER/TINDAKAN 100+6000 PER JAHITAN Rp40.000 PER/TINDAKAN Rp55.000 PER/TINDAKAN Rp25.000 PER/TINDAKAN Rp20.000 PER/TINDAKAN Rp35.000 PER/TINDAKAN Rp50.000 PER/TINDAKAN Rp20.000 PER/TINDAKAN Rp10.000 PER/TINDAKAN Rp150.000 PER/TINDAKAN
86 - NO JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN 20 PUNGSI ASPIRASI LUTUT 21 PEMBERIAN OKSIGEN / MENIT 22 PEMERIKSAAN ANTROPOMETRI 23 PEMERIKSAAN DENGAN KERTAS LAKMUS 24 PERAWATAN LUKA 25 PERAWATAN TALI PUSAT 26 PEMERIKSAAN KESEHATAN UNTUK PENERBITAN SURAT KETERANGAN SEHAT/SAKIT/SURAT HAMIL & TIDAK HAMIL/SURAT CUTI BERSALIN/SURAT KONTROL/SURAT TIDAK LAYAK & TUNDA VAKSIN/SURAT BEBAS NARKOBA /SURAT KEMATIAN/ DAN SURAT SEJENISNYA 27 PENGISIAN FORMULIR/KLAIM ASURANSI 28 VULVA HYGINE 29 TAMPON TELINGA IRIGASI CERUMEN 30 31 IRIGASI HIDUNG 32 GANTI TAMPON HIDUNG 33 ANGKAT TAMPON HIDUNG ANTERIOR 34 PASANG TAMPON HIDUNG POSTERIOR (TAMPON BELLOCK) IRIGASI SINUS 35 36 CUCI KANUL TRAKEOSTOMI 37 ANGKAT TAMPON HIDUNG POSTERIOR 38 EKSTRAKSI BENDA ASING MULUT 39 GARPUTALA 40 PENGAMBILAN CORPUS ALIENUM 41 TEST FUNGSI PENGHIDU 42 TEST FUNGSI NERVOUS 7 (TUJUH) 43 TEST VESTIBULAR KLINIS 44 CANALITH REPOSITIONAL THERAPY (TEST VERTIGO) 45 EKSTRAKSI CORPAL KORNEA 46 EPILASI 47 FUNDUSCOPY 48 INCISI HORDEOLUM / KALAZION / EKTROPION 49 SLIT LAMP EXAMINATION 50 TES BUTA WARNA 51 TONOMETRI 52 VISUS 53 RAWAT LUKA MATA /BEBAT MATA 54 55 OFTALMOSCOPI IRIGASI MATA TARIF SATUAN Rp125.000 PER/TINDAKAN Rp1.000 PER/TINDAKAN Rp15.000 PER/TINDAKAN Rp7.000 PER/TINDAKAN Rp30.000 PER/TINDAKAN Rp20.000 PER/TINDAKAN Rp25.000 PER/TINDAKAN Rp25.000 PER/TINDAKAN Rp15.000 PER/TINDAKAN Rp20.000 PER/TINDAKAN Rp50.000 PER/TINDAKAN Rp50.000 PER/TINDAKAN Rp20.000 PER/TINDAKAN Rp35.000 PER/TINDAKAN Rp100.000 PER/TINDAKAN Rp100.000 PER/TINDAKAN Rp100.000 PER/TINDAKAN Rp50.000 PER/TINDAKAN Rp50.000 PER/TINDAKAN Rp20.000 PER/TINDAKAN Rp50.000 PER/TINDAKAN Rp25.000 PER/TINDAKAN Rp25.000 PER/TINDAKAN Rp25.000 PER/TINDAKAN Rp25.000 PER/TINDAKAN Rp50.000 PER/TINDAKAN Rp25.000 PER/TINDAKAN Rp70.000 PER/TINDAKAN Rp50.000 PER/TINDAKAN Rp25.000 PER/TINDAKAN Rp15.000 PER/TINDAKAN Rp40.000 PER/TINDAKAN Rp15.000 PER/TINDAKAN Rp20.000 PER/TINDAKAN Rp15.000 PER/TINDAKAN Rp25.000 PER/TINDAKAN
87 - A.10 TARIF PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT NO JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN TARIF SATUAN 1 GIGI TETAP TANPA PENYULIT 2 GIGI TETAP DENGAN PENYULIT/FRAKTUR MAHKOTA DAN AKAR DENGAN OPEN FLAP Rp110.000 Rp165.000 PER/TINDAKAN PER/TINDAKAN 3 MOLAR TIGA ATAS ODONTEKTOMI RINGAN(KLAS I POSISI A) ODONTEKTOMI BERAT (KLAS I POSISI B, KLAS II POSISI B) 6 SUTURING 3-6 JAHITAN 7 HECTING UP 8 RESTORASI SEMENTARA 4 5 9 10 11 12 RESTORASI KOMPOSIT LIGH CURING KECIL RESTORASI KOMPOSIT LIGH CURING SEDANG RESTORASI KOMPOSIT LIGH CURING BESAR RESTORASI KOMPOSIT LIGH CURING BESAR PASKAH PULPEKTOMI MOLAR Rp165.000 Rp330.000 Rp330.000 Rp49.500 Rp55.000 Rp55.000 Rp110.000 Rp165.000 Rp220.000 Rp220.000 PER/TINDAKAN PER/TINDAKAN PER/TINDAKAN PER/TINDAKAN PER/TINDAKAN PER/TINDAKAN PER/TINDAKAN PER/TINDAKAN PER/TINDAKAN PER/TINDAKAN 13 RESTORASI FUJI IX 14 15 PULPEKTOMI /1X VISIT SALURAN AKAR TUNGGAL PULPEKTOMI /1X VISIT SALURAN AKAR GANDA Rp71.500 Rp110.000 Rp165.000 PER/TINDAKAN PER/TINDAKAN PER/TINDAKAN 17 FIKSASI DENGAN WIRE 3-6 GIGI 18 FIKSASI DENGAN ARCH BAR 3-6 GIGI 19 FIKSASI DENGAN ARCH BAR 3-6 GIGI 20 ALVEOLEKTOMI 1-4 GIGI 21 EKSISI KISTA 22 OPERKULEKTOMI 23 REPLANTASI (TANAM ULANG GIGI YG LEPAS) Rp330.000 Rp495.000 Rp495.000 Rp275.000 Rp275.000 Rp275.000 Rp495.000 PER/TINDAKAN PER/TINDAKAN PER/TINDAKAN PER/TINDAKAN PER/TINDAKAN PER/TINDAKAN PER/TINDAKAN 24 REPOSISI MANDIBULA 25 FRENEKTOMI 26 RETRAKSI KANINUS SKELLING/ROOT PLANNING/RAHANG ATAS DAN RAHANG BAWAH 30 GIGI TIRUAN LEPASAN AKRILIK 28 31 32 1 . BASIS AKRILIK DENGAN SATU GIGI 2. PENAMBAHAN GIGI BERIKUTNYA/SATU GIGI GIGI TIRUAN LEPASAN BASIS VALPALST/LUCITONE 1 . BASIS VALPALST/LUCITONE DENGAN SATU GIGI 2. PENAMBAHAN GIGI BERIKUTNYA/SATU GIGI GIGI TIRUAN LEPASAN BASIS METAL FRAME 1 . BASIS METAL FRAME DENGAN SATU GIGI 2. PENAMBAHAN GIGI Rp550.000 Rp275.000 Rp330.000 Rp440.000 PER/TINDAKAN PER/TINDAKAN PER/TINDAKAN PER/TINDAKAN Rp385.000 Rp220.000 PER/TINDAKAN PER/TINDAKAN PER/TINDAKAN PER/TINDAKAN Rp1.045.000 PER/TINDAKAN Rp220.000 PER/TINDAKAN PER/TINDAKAN Rp1.375.000 PER/TINDAKAN Rp220.000 PER/TINDAKAN
88 - NO JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN TARIF SATUAN 33 BERIKUTNYA/SATU GIGI GIGI TIRUAN CEKAT/MAHKOTA/JEMBATAN PER/TINDAKAN 34 1. BAKING LOGAM FACING PORCLAIN 2. FULL PORCLAIN 3. MAHKOTA SEMENTARA 34 REPARASI PROTHESA LEPASAN Rp1.045.000 PER/TINDAKAN Rp1.815.000 PER/TINDAKAN PER/TINDAKAN Rp110.000 PER/TINDAKAN Rp220.000 A.11 TARIF PELAYANAN KESEHATAN KLINIK REHABILITASI NARKOBA (BINAR) NO JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN TARIF SATUAN 1 KONSELING 2 ASSESMENT PSIKOTERAPI 3 PENGAMBILAN SAMPEL URINE 4 PEMASANGAN ALAT RESTRAIN 5 Rp35.000 Rp35.000 Rp35.000 Rp10.000 Rp25.000 PER/PELAYANAN PER/PELAYANAN PER/PELAYANAN PER/PELAYANAN PER/TINDAKAN A.12 TARIF PELAYANAN KESEHATAN VOLUNTARY COUNSELING AND TESTING (VCT) NO JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN TARIF SATUAN 1 KONSULTASI DAN PEMERIKSAAN Rp75.000 PER/PELAYANAN DOKTER SPESIALIS 2 KONSULTASI PEMERIKSAAN DOKTER Rp50.000 PER/PELAYANAN UMUM/GIGI A.13 TARIF PELAYANAN KESEHATAN KLINIK REHABILITASI MEDIK NO JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN TOTAL TARIF SATUAN 1 2 MIKRO/SHORT WAVE DIATHERMI 3 US 4 5 6 7 8 NEBULIZER 9 10 EXERCISE THERAPY RINGAN 11 EXERCISE THERAPY SEDANG 12 EXERCISE THERAPY BERAT 13 BED MASSAGE 14 MANUAL THERAPY TENS INFRA RED/ULTRA VIOLET TRAKSI TRAKSI POSTUR TRAKSI LUMBAL TERAPI MANIPULASI Rp30.000 PER/TINDAKAN Rp30.000 PER/TINDAKAN Rp30.000 PER/TINDAKAN Rp25.000 PER/TINDAKAN Rp45.000 PER/TINDAKAN Rp50.000 PER/TINDAKAN Rp60.000 PER/TINDAKAN Rp30.000 PER/TINDAKAN Rp40.000 PER/TINDAKAN Rp30.000 PER/TINDAKAN Rp40.000 PER/TINDAKAN Rp50.000 PER/TINDAKAN Rp50.000 PER/TINDAKAN Rp60.000 PER/TINDAKAN
89 - A.14 TARIF PELAYANAN KESEHATAN KLINIK GIZI NO JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN TOTAL TARIF SATUAN 1 KONSULTASI DAN PEMERIKSAAN Rp75.000 PER/PELAYANAN DOKTER SPESIALIS 2 KONSULTASI PEMERIKSAAN DOKTER Rp50.000 PER/PELAYANAN UMUM/GIGI B. TARIF AKOMODASI KAMAR NO TARIF KAMAR TARIF SATUAN 1 KELAS I 2 KELAS II 3 KELAS III 4 KELAS VIP 5 6 RUANG PERINATAL 7 RUANG JENAZAH 8 RUANG TRANSIT 10 RUANG BERSALIN/VK 11 RUANG OPERASI ICU/PICU/NICU/ISOLASI Rp 200.000 Rp 135.000 Rp 115.000 Rp 350.000 Rp 450.000 Rp 135.000 Rp 125.000 Rp 50.000 Rp 115.000 Rp 200.000 PER/HARI PER/HARI PER/HARI PER/HARI PER/HARI PER/HARI PER/HARI PER/HARI PER/HARI PER/HARI C. TARIF PELAYANAN KESEHATAN INSTALASI C.1 TARIF PELAYANAN KESEHATAN INSTALASI GAWAT DARURAT NO JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN TARIF SATUAN ASUHAN KEPERAWATAN PASIEN MINIMAL CARE ASUHAN KEPERAWATAN PASIEN PARTIAL CARE ASUHAN KEPERAWATAN PASIEN TOTAL CARE AMBIL BATU URETRA ANTERIOR SUPERFICIAL DENGAN ANASTESI LOCAL 5 AMPUTASI DAN REPAIR STUMP 6 MENJAHIT LUKA < 10 JAHITAN 7 MENJAHIT LUKA 10 - 20 JAHITAN 1 2 3 4 8 MENJAHIT LUKA >20 JAHITAN + 6000 PER JAHITAN LEPAS JAHITAN 1-5 9 LEPAS JAHITAN 6-10 10 LEPAS JAHITAN > 10 11 JAHIT HECTING MUKOSA 12 PELEPASAN KATETER URINE 13 14 PEMASANGAN KATETER URINE 15 ASPIRASI PUNGSI SENDI LUTUT 16 BUKA FIKSASI Rp25.000 PER/PELAYANAN Rp30.000 PER/PELAYANAN Rp35.000 PER/PELAYANAN Rp150.000 PER/TINDAKAN Rp200.000 PER/TINDAKAN Rp84.000 PER/TINDAKAN Rp120.000 PER/TINDAKAN PER/TINDAKAN 120+600 0 PER JAHITAN Rp30.000 PER/TINDAKAN Rp60.000 PER/TINDAKAN Rp90.000 PER/TINDAKAN Rp96.000 PER/TINDAKAN Rp42.000 PER/TINDAKAN Rp60.000 PER/TINDAKAN Rp150.000 PER/TINDAKAN Rp18.000 PER/TINDAKAN Rp175.000 PER/TINDAKAN 17 DC SHOCK/KARDIVERSI/DEFIBRILATOR
90 - NO JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN 18 EKSISI 19 EKG 20 EKSTRAKSI/EVAKUASI BENDA ASING 21 NEBULIZER 22 EKSTRAKSI KUKU 23 24 HUKNAH/LAVEMENT 25 26 27 28 PUNGSI ASPIRASI PLEURA INSISI INSISI CALUS/CAVUS BESAR INSISI ABSES PREAURIKULER INTUBASI INTUBASI ENDOTRACHEAL TUBE DENGAN TEKNIK KHUSUS 29 30 EKSTUBASI 31 32 IRIGASI MULUT/MATA/ HIDUNG/TELINGA/RECTAL KATERISASI URETHRA DENGAN PENYULIT 33 KUMBAH LAMBUNG 34 35 36 37 LEPAS GIPS LUKA BAKAR > 50% PEMERIKSAAN DOKTER UMUM PEMERIKSAAN DOKTER SPESIALIS KONSULTASI BY PHONE KE DOKTER SPESIALIS KONSULTASI DAN PEMERIKSAAN DOKTER SPESIALIS ON SIDE 40 OBSERVASI PASIEN >12 JAM 41 OBSERVASI PASIEN <5 JAM 42 OBSERVASI PASIEN 6-12 JAM 43 44 45 46 47 38 39 PEMBERIAN INJEKSI (IM, IV, SC) PEMBERIAN INJEKSI INDRATIKULAR PEMERIKSAAN ANTROPOMETRI PASANG SPALK PELEPASAN SPALK REPOSISI FRAKTUR SEDERHANA DENGAN SPALK PASANG COLLAR BRACE PASANG GIPS PASANG GOEDEL/ OPA PASANG KANULA PERIFER DENGAN PENYULIT PASANG SKINTRAKSI KULIT PASANG SYRINGE PUMP/PERKALI PASANG INFUS DENGAN PENYULIT PASANG INFUS PASANG INFUS PUMP/PERKALI PASANG OKSIGEN/MENIT PEMASANGAN NGT PELEPASAN NGT PEMASANGAN TAMPON 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 TARIF SATUAN Rp90.000 PER/TINDAKAN Rp75.000 PER/TINDAKAN Rp50.000 PER/TINDAKAN Rp40.000 PER/TINDAKAN Rp170.000 PER/TINDAKAN Rp150.000 PER/TINDAKAN Rp50.000 PER/TINDAKAN Rp90.000 PER/TINDAKAN Rp150.000 PER/TINDAKAN Rp105.000 PER/TINDAKAN Rp150.000 PER/TINDAKAN Rp250.000 PER/TINDAKAN Rp80.000 PER/TINDAKAN Rp75.000 PER/TINDAKAN Rp66.000 PER/TINDAKAN Rp50.000 PER/TINDAKAN Rp150.000 PER/TINDAKAN Rp420.000 PER/TINDAKAN Rp60.000 PER/TINDAKAN Rp90.000 PER/TINDAKAN Rp50.000 PER/TINDAKAN Rp150.000 PER/TINDAKAN Rp150.000 PER/TINDAKAN Rp50.000 PER/TINDAKAN Rp100.000 PER/TINDAKAN Rp12.000 PER/TINDAKAN Rp180.000 PER/TINDAKAN Rp18.000 PER/TINDAKAN Rp66.000 PER/TINDAKAN Rp33.000 PER/TINDAKAN Rp120.000 PER/TINDAKAN Rp36.000 PER/TINDAKAN Rp240.000 PER/TINDAKAN Rp30.000 PER/TINDAKAN Rp77.000 PER/TINDAKAN Rp150.000 PER/TINDAKAN Rp23.500 PER/TINDAKAN Rp60.000 PER/TINDAKAN Rp40.000 PER/TINDAKAN Rp23.000 PER/TINDAKAN Rp1.000 PER/TINDAKAN Rp54.000 PER/TINDAKAN Rp25.000 PER/TINDAKAN Rp24.000 PER/TINDAKAN
91 - NO JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN 62 PELEPASAN TAMPON PEMASANGAN BELLAQUE TAMPON/TAMPON PASTERIOR PEMASANGAN TAMPON PEMASANGAN TAMPON TELINGA PEMASANGAN TAMPON ANTERIOR PEMASANGAN WSD PEMBERIAN TERAPI SECARA INTRA VAGINAL PEMBERIAN TERAPI SECARA REKTAL PENGAMBILAN SAMPEL DARAH/KULTUR YANG DILAKUKAN OLEH PETUGAS IGD/RUANGAN PERAWATAN PERAWATAN LUKA PERAWATAN LUKA BAKAR <20% PERAWATAN LUKA BAKAR 20-40% PERAWATAN LUKA DECUBITUS PERAWATAN LUKA GANGREN STADIUM 0-2 PERAWATAN LUKA GANGREN STADIUM 3-4 PERAWATAN LUKA GANGREN STADIUM > 4 PEMASANGAN INFUS INTRAOSEUS PUNKSI ASPIRASI SENDI LUTUT PUNKSI PLEURA PUNKSI SUPRA PUBIC PEMBERIAN OBAT/MAKAN PER SONDE PEMBERIAN OBAT PER VAGINAL/PER REKTAL PERAWATAN COLOSTOMY 84 PASANG ELASTIS BANDAGE 85 86 PASANG RANSEL VERBAN 87 REPOSISI LUKSASI MANDIBULA REPOSISI LUKSASI MANDIBULA DENGAN PENYULIT 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 88 89 RESUSITASI 90 RESUSITASI DAN MENGGUNAKAN ALAT 91 RESUSITASI KARDIOPULMUNER 92 GANTI BALUTAN <10 CM 93 GANTI BALUTAN >10 CM 94 NEKROTOMI DEBRIDEMEN KECIL 95 NEKROTOMI DEBRIDEMEN SEDANG 96 NEKROTOMI DEBRIDEMEN BESAR 97 CROSS INSISI 98 99 RESTRAIN 100 RECTAL TOUCHE 101 VAGINAL TOUCHE 102 RUMPLE LEED 103 GANTI FLABOT INFUS/PERKALI SPOELING INFUS/PERKALI TARIF SATUAN Rp24.000 PER/TINDAKAN Rp120.000 PER/TINDAKAN Rp24.000 PER/TINDAKAN Rp24.000 PER/TINDAKAN Rp24.000 PER/TINDAKAN Rp235.000 PER/TINDAKAN Rp24.000 PER/TINDAKAN Rp24.000 PER/TINDAKAN Rp15.000 PER/TINDAKAN Rp36.000 PER/TINDAKAN Rp60.000 PER/TINDAKAN Rp90.000 PER/TINDAKAN Rp78.000 PER/TINDAKAN Rp60.000 PER/TINDAKAN Rp78.000 PER/TINDAKAN Rp90.000 PER/TINDAKAN Rp120.000 PER/TINDAKAN Rp150.000 PER/TINDAKAN Rp180.000 PER/TINDAKAN Rp150.000 PER/TINDAKAN Rp10.000 PER/TINDAKAN Rp24.000 PER/TINDAKAN Rp25.000 PER/TINDAKAN Rp36.000 PER/TINDAKAN Rp36.000 PER/TINDAKAN Rp140.000 PER/TINDAKAN Rp150.000 PER/TINDAKAN Rp100.000 PER/TINDAKAN Rp200.000 PER/TINDAKAN Rp250.000 PER/TINDAKAN Rp24.000 PER/TINDAKAN Rp36.000 PER/TINDAKAN Rp120.000 PER/TINDAKAN Rp300.000 PER/TINDAKAN Rp420.000 PER/TINDAKAN Rp36.000 PER/TINDAKAN Rp7.500 PER/TINDAKAN Rp35.000 PER/TINDAKAN Rp30.000 PER/TINDAKAN Rp30.000 PER/TINDAKAN Rp15.000 PER/TINDAKAN Rp5.000 PER/TINDAKAN
92 - NO JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN 104 105 SUCTION 1-5 KALI 106 SUCTION 6-10 KALI 107 UMBILICAL KATETER 108 VENA SECTIE 109 VERUKA VULGARIS BESAR 110 NEKROTOMI DEBRIDEMEN BESAR 111 NEKROTOMI DEBRIDEMEN SEDANG 112 NEKROTOMI DEBRIDEMEN KECIL 113 LEPAS DRAIN 114 ANTROPOMETRI 115 SIRKUMSISI MANUAL 116 SIRKUMSISI CAUTER 117 ROZER PLASTY 118 REPOSISI MANUAL HEMOROID 119 BIOPSI EKSTIRPASI <2 CM 120 EKSTIRPASI KISTA ATEROMA 121 EKSTIRPASI LIPOMA 122 EKSTIRPASI GANGLION <2 CM 123 INSISI DRAINASE ABSES 124 PEMBERIAN NUTRISI SECARA ORAL 125 PERSIAPAN PENGOSONGAN COLON 126 MERAWAT SELANG DRAIN 127 EKG 128 PASANG NCPAP 129 130 PEMASANGAN PATIENT MONITOR/KALI 131 PEMASANGAN TERAPI SINAR/HARI 132 KANGGORO MOTHER CARE 133 PERAWATAN BAYI DI BOX/HARI 134 135 TINDAKAN NEO-PUFF 136 KONSELING LAKTASI 137 TINDAKAN PEMBERIAN TERAPI 138 PERAWATAN BAYI PORTEMI 139 PASANG OGT 140 PERAWATAN LUKA DECUBITUS 141 PELEPASAN HD CATH 142 PEMASANGAN HD CATH / CVC INJEKSI INTRA ARTIKULER SENDI INKUBATOR INFANT WARMER/HARI 143 PEMASANGAN DILATATIONAL TRACHEOTOMY PDT PERCUTANEUS 144 VENTILATOR INITIAL SETING VENTILATOR 145 146 MONITORING HEMODINAMIK/HARI 147 PCA / ANALGESIA/HARI PATIENTS CONTROL 148 USG 149 ECHOCARDIOGRAPHI 150 MONITORING TERAPI PROPOFOL/HARI TARIF SATUAN Rp180.000 PER/TINDAKAN Rp32.000 PER/TINDAKAN Rp45.000 PER/TINDAKAN Rp60.000 PER/TINDAKAN Rp175.000 PER/TINDAKAN Rp150.000 PER/TINDAKAN Rp420.000 PER/TINDAKAN Rp300.000 PER/TINDAKAN Rp120.000 PER/TINDAKAN Rp30.000 PER/TINDAKAN Rp18.000 PER/TINDAKAN Rp300.000 PER/TINDAKAN Rp420.000 PER/TINDAKAN Rp60.000 PER/TINDAKAN Rp30.000 PER/TINDAKAN Rp90.000 PER/TINDAKAN Rp360.000 PER/TINDAKAN Rp360.000 PER/TINDAKAN Rp300.000 PER/TINDAKAN Rp200.000 PER/TINDAKAN Rp20.000 PER/TINDAKAN Rp20.000 PER/TINDAKAN Rp15.000 PER/TINDAKAN Rp75.000 PER/TINDAKAN Rp100.000 PER/TINDAKAN Rp60.000 PER/TINDAKAN Rp20.000 PER/TINDAKAN Rp106.000 PER/TINDAKAN Rp15.000 PER/TINDAKAN Rp45.000 PER/TINDAKAN Rp60.000 PER/TINDAKAN Rp60.000 PER/TINDAKAN Rp19.500 PER/TINDAKAN Rp7.000 PER/TINDAKAN Rp12.000 PER/TINDAKAN Rp25.000 PER/TINDAKAN Rp78.000 PER/TINDAKAN Rp410.000 PER/TINDAKAN Rp2.650.000 PER/TINDAKAN Rp1.500.000 PER/TINDAKAN Rp1.500.000 PER/TINDAKAN Rp500.000 PER/TINDAKAN Rp75.000 PER/TINDAKAN Rp75.000 PER/TINDAKAN Rp150.000 PER/TINDAKAN Rp250.000 PER/TINDAKAN Rp20.000 PER/TINDAKAN
93 - NO JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN TARIF SATUAN 151 MONITORING TERAPI DENGAN OBAT EMERGENCY/HARI Rp20.000 PER/TINDAKAN 152 MONITORING TERAPI INSULIN/HARI 153 MONITORING EMERGENCY/HARI TERAPI HIPERTENSI Rp20.000 PER/TINDAKAN Rp20.000 PER/TINDAKAN 154 MONITORING TERAPI SHOCK/HARI 155 MONITORING TERAPI KONVULSI/HARI 156 MONITORING SYRINGE/INFUS PUMP GOL I/HARI TERAPI OBAT Rp20.000 PER/TINDAKAN Rp20.000 PER/TINDAKAN Rp25.000 PER/TINDAKAN 157 ASPIRASI PNEUMOTHORAKS 158 BLADDER TRAINING 159 BREAST CARE 160 BRONCHIAL TOILET/HARI 161 DETOKSIKASI LAMBUNG/KULIT 162 LEPAS CVC 163 DRESSING CATETER 164 PUNGSI RETENSI URINE 165 PERAWATAN HD CATH 166 NEKROTOMI/HARI 167 NON INVASIVE VENTILATOR / HARI Rp100.000 PER/TINDAKAN Rp20.000 PER/TINDAKAN Rp20.000 PER/TINDAKAN Rp25.000 PER/TINDAKAN Rp75.000 PER/TINDAKAN Rp250.000 PER/TINDAKAN Rp15.000 PER/TINDAKAN Rp150.000 PER/TINDAKAN Rp50.000 PER/TINDAKAN Rp37.500 PER/TINDAKAN Rp600.000 PER/TINDAKAN PER/TINDAKAN 168 169 KONSULTASI BY PHONE KE DOKTER SPESIALIS KONSULTASI DAN PEMERIKSAAN DOKTER SPESIALIS ON SIDE Rp50.000 Rp150.000 PER/TINDAKAN 170 VULVA HYGIENE 171 EKSTUBASI 172 WEANING VENTILATOR 173 PICC 174 PERAWATAN WSD/HARI 175 PEMASANGAN KASUR ANTI DECUBITUS/HARI Rp18.000 PER/TINDAKAN Rp80.000 PER/TINDAKAN Rp250.000 PER/TINDAKAN Rp550.000 PER/TINDAKAN Rp37.500 PER/TINDAKAN Rp15.000 PER/TINDAKAN 176 PEMASANGAN ARTERI LINE 177 PEMASANGAN EPIDURAL 178 PEMBERIAN OBAT HIGH ALERT Rp150.000 PER/TINDAKAN Rp400.000 PER/TINDAKAN Rp90.000 PER/TINDAKAN C.2 TARIF PELAYANAN KESEHATAN TARIF PELAYANAN MEDIK ICU/ PICU/ NICU/ ISOLASI NO JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN TOTAL TARIF SATUAN 1 ASUHAN KEPERAWATAN PASIEN MINIMAL CARE Rp25.000 PER/PELAYANAN 2 ASUHAN KEPERAWATAN PASIEN PARTIAL CARE Rp30.000 PER/PELAYANAN 3 ASUHAN KEPERAWATAN PASIEN TOTAL CARE Rp35.000 PER/PELAYANAN 4 AMBIL BATU URETRA ANTERIOR SUPERFICIAL DENGAN ANASTESI LOCAL Rp150.000 PER/TINDAKAN 5 AMPUTASI DAN REPAIR STUMP 6 MENJAHIT LUKA < 10 JAHITAN 7 MENJAHIT LUKA 10 - 20 JAHITAN Rp200.000 PER/TINDAKAN Rp84.000 PER/TINDAKAN Rp120.000 PER/TINDAKAN
94 - NO JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN TOTAL TARIF SATUAN 8 MENJAHIT LUKA >20 JAHITAN + 6000 PER JAHITAN 9 LEPAS JAHITAN 1-5 10 LEPAS JAHITAN 6-10 11 LEPAS JAHITAN > 10 12 JAHIT HECTING MUKOSA 13 PELEPASAN KATETER URINE 14 PEMASANGAN KATETER URINE 15 ASPIRASI PUNGSI SENDI LUTUT 16 BUKA FIKSASI 17 DC 120.000+6.00 0 PER JAHITAN Rp30.000 PER/TINDAKAN Rp60.000 PER/TINDAKAN Rp90.000 PER/TINDAKAN Rp96.000 PER/TINDAKAN Rp42.000 PER/TINDAKAN Rp60.000 PER/TINDAKAN Rp150.000 PER/TINDAKAN Rp18.000 PER/TINDAKAN PER/TINDAKAN PER/TINDAKAN SHOCK/KARDIVERSI/DEFIBRILATOR Rp175.000 18 EKSISI 19 EKG 20 EKSTRAKSI/EVAKUASI BENDA ASING 21 NEBULIZER 22 EKSTRAKSI KUKU 23 PUNGSI ASPIRASI PLEURA 24 HUKNAH/LAVEMENT 25 26 27 28 29 INSISI INSISI CALUS/CAVUS BESAR INSISI ABSES PREAURIKULER INTUBASI INTUBASI ENDOTRACHEAL TUBE DENGAN TEKNIK KHUSUS Rp90.000 PER/TINDAKAN Rp75.000 PER/TINDAKAN Rp50.000 PER/TINDAKAN Rp40.000 PER/TINDAKAN Rp170.000 PER/TINDAKAN Rp150.000 PER/TINDAKAN Rp50.000 PER/TINDAKAN Rp90.000 PER/TINDAKAN Rp150.000 PER/TINDAKAN Rp105.000 PER/TINDAKAN Rp150.000 PER/TINDAKAN Rp250.000 PER/TINDAKAN 30 EKSTUBASI 31 IRIGASI MULUT/MATA/ HIDUNG/TELINGA/RECTAL 32 KATERISASI URETHRA DENGAN PENYULIT Rp80.000 PER/TINDAKAN PER/TINDAKAN Rp75.000 Rp66.000 PER/TINDAKAN 33 KUMBAH LAMBUNG 34 LEPAS GIPS 35 LUKA BAKAR > 50% 36 PEMERIKSAAN DOKTER UMUM 37 PEMERIKSAAN DOKTER SPESIALIS 38 KONSULTASI BY PHONE KE DOKTER Rp50.000 PER/TINDAKAN Rp150.000 PER/TINDAKAN Rp420.000 PER/TINDAKAN Rp60.000 PER/PELAYANAN Rp90.000 PER/PELAYANAN PER/PELAYANAN SPESIALIS Rp50.000 39 KONSULTASI DAN PEMERIKSAAN DOKTER SPESIALIS ON SIDE 40 OBSERVASI PASIEN >12 JAM 41 OBSERVASI PASIEN <5 JAM 42 OBSERVASI PASIEN 6-12 JAM 43 PEMBERIAN INJEKSI (IM, IV, SC) 44 PEMBERIAN INJEKSI INDRATIKULAR 45 PEMERIKSAAN ANTROPOMETRI 46 PASANG SPALK 47 PELEPASAN SPALK 48 REPOSISI FRAKTUR SEDERHANA Rp150.000 PER/PELAYANAN Rp150.000 PER/TINDAKAN Rp50.000 PER/TINDAKAN Rp100.000 PER/TINDAKAN Rp12.000 PER/TINDAKAN Rp180.000 PER/TINDAKAN Rp18.000 PER/TINDAKAN Rp66.000 PER/TINDAKAN Rp33.000 PER/TINDAKAN Rp120.000 PER/TINDAKAN
95 - NO JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN TOTAL TARIF SATUAN DENGAN SPALK 49 PASANG COLLAR BRACE 50 PASANG GIPS 51 PASANG GOEDEL/ OPA 52 PASANG KANULA PERIFER DENGAN Rp36.000 PER/TINDAKAN Rp240.000 PER/TINDAKAN Rp30.000 PER/TINDAKAN PER/TINDAKAN PENYULIT Rp77.000 53 PASANG SKINTRAKSI KULIT 54 PASANG SYRINGE PUMP/PERKALI 55 PASANG INFUS DENGAN PENYULIT 56 PASANG INFUS 57 PASANG INFUS PUMP/PERKALI 58 PASANG OKSIGEN/MENIT 59 PEMASANGAN NGT 60 PELEPASAN NGT 61 PEMASANGAN TAMPON 62 PELEPASAN TAMPON 63 PEMASANGAN BELLAQUE Rp150.000 PER/TINDAKAN Rp23.500 PER/TINDAKAN Rp60.000 PER/TINDAKAN Rp40.000 PER/TINDAKAN Rp23.000 PER/TINDAKAN Rp1.000 PER/TINDAKAN Rp54.000 PER/TINDAKAN Rp25.000 PER/TINDAKAN Rp24.000 PER/TINDAKAN Rp24.000 PER/TINDAKAN Rp120.000 PER/TINDAKAN TAMPON/TAMPON PASTERIOR 64 PEMASANGAN TAMPON 65 PEMASANGAN TAMPON TELINGA 66 PEMASANGAN TAMPON ANTERIOR 67 PEMASANGAN WSD 68 PEMBERIAN TERAPI SECARA INTRA Rp24.000 PER/TINDAKAN Rp24.000 PER/TINDAKAN Rp24.000 PER/TINDAKAN Rp235.000 PER/TINDAKAN Rp24.000 PER/TINDAKAN VAGINAL 69 PEMBERIAN TERAPI SECARA REKTAL 70 PENGAMBILAN SAMPEL Rp24.000 PER/TINDAKAN Rp15.000 PER/TINDAKAN DARAH/KULTUR YANG DILAKUKAN OLEH PETUGAS IGD/RUANGAN PERAWATAN 71 PERAWATAN LUKA 72 PERAWATAN LUKA BAKAR <20% 73 PERAWATAN LUKA BAKAR 20-40% 74 PERAWATAN LUKA DECUBITUS 75 PERAWATAN LUKA GANGREN STADIUM Rp36.000 PER/TINDAKAN Rp60.000 PER/TINDAKAN Rp90.000 PER/TINDAKAN Rp78.000 PER/TINDAKAN Rp60.000 PER/TINDAKAN 0-2 76 PERAWATAN LUKA GANGREN STADIUM Rp78.000 PER/TINDAKAN 3-4 77 PERAWATAN LUKA GANGREN STADIUM Rp90.000 PER/TINDAKAN > 4 78 PEMASANGAN INFUS INTRAOSEUS 79 PUNKSI ASPIRASI SENDI LUTUT 80 PUNKSI PLEURA 81 PUNKSI SUPRA PUBIC 82 PEMBERIAN OBAT/MAKAN PER SONDE 83 PEMBERIAN OBAT PER VAGINAL/PER Rp120.000 PER/TINDAKAN Rp150.000 PER/TINDAKAN Rp180.000 PER/TINDAKAN Rp150.000 PER/TINDAKAN Rp10.000 PER/TINDAKAN Rp24.000 PER/TINDAKAN REKTAL 84 PERAWATAN COLOSTOMY 85 PASANG ELASTIS BANDAGE 86 PASANG RANSEL VERBAN 87 REPOSISI LUKSASI MANDIBULA Rp25.000 PER/TINDAKAN Rp36.000 PER/TINDAKAN Rp36.000 PER/TINDAKAN Rp140.000 PER/TINDAKAN
96 - NO JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN TOTAL TARIF SATUAN 88 REPOSISI LUKSASI MANDIBULA Rp150.000 PER/TINDAKAN DENGAN PENYULIT 89 RESUSITASI 90 RESUSITASI DAN MENGGUNAKAN ALAT 91 RESUSITASI KARDIOPULMUNER 92 GANTI BALUTAN <10 CM 93 GANTI BALUTAN >10 CM 94 NEKROTOMI DEBRIDEMEN KECIL 95 NEKROTOMI DEBRIDEMEN SEDANG 96 NEKROTOMI DEBRIDEMEN BESAR 97 CROSS INSISI 98 SPOELING INFUS/PERKALI 99 RESTRAIN 100 RECTAL TOUCHE 101 VAGINAL TOUCHE 102 RUMPLE LEED 103 GANTI FLABOT INFUS/PERKALI 104 INJEKSI INTRA ARTIKULER SENDI 105 SUCTION 1-5 KALI 106 SUCTION 6-10 KALI 107 UMBILICAL KATETER 108 VENA SECTIE 109 VERUKA VULGARIS BESAR 110 NEKROTOMI DEBRIDEMEN BESAR 111 NEKROTOMI DEBRIDEMEN SEDANG 112 NEKROTOMI DEBRIDEMEN KECIL 113 LEPAS DRAIN 114 ANTROPOMETRI 115 SIRKUMSISI MANUAL 116 SIRKUMSISI CAUTER 117 ROZER PLASTY 118 REPOSISI MANUAL HEMOROID 119 BIOPSI EKSTIRPASI <2 CM 120 EKSTIRPASI KISTA ATEROMA 121 EKSTIRPASI LIPOMA 122 EKSTIRPASI GANGLION <2 CM 123 INSISI DRAINASE ABSES 124 PEMBERIAN NUTRISI SECARA ORAL 125 PERSIAPAN PENGOSONGAN COLON 126 MERAWAT SELANG DREIN 127 EKG 128 PASANG NCPAP 129 INKUBATOR 130 PEMASANGAN PATIENT MONITOR/KALI 131 PEMASANGAN TERAPI SINAR/HARI 132 KANGGORO MOTHER CARE 133 PERAWATAN BAYI DI BOX/HARI Rp100.000 PER/TINDAKAN Rp200.000 PER/TINDAKAN Rp250.000 PER/TINDAKAN Rp24.000 PER/TINDAKAN Rp36.000 PER/TINDAKAN Rp120.000 PER/TINDAKAN Rp300.000 PER/TINDAKAN Rp420.000 PER/TINDAKAN Rp36.000 PER/TINDAKAN Rp7.500 PER/TINDAKAN Rp35.000 PER/TINDAKAN Rp30.000 PER/TINDAKAN Rp30.000 PER/TINDAKAN Rp15.000 PER/TINDAKAN Rp5.000 PER/TINDAKAN Rp180.000 PER/TINDAKAN Rp32.000 PER/TINDAKAN Rp45.000 PER/TINDAKAN Rp60.000 PER/TINDAKAN Rp175.000 PER/TINDAKAN Rp150.000 PER/TINDAKAN Rp420.000 PER/TINDAKAN Rp300.000 PER/TINDAKAN Rp120.000 PER/TINDAKAN Rp30.000 PER/TINDAKAN Rp18.000 PER/TINDAKAN Rp300.000 PER/TINDAKAN Rp420.000 PER/TINDAKAN Rp60.000 PER/TINDAKAN Rp30.000 PER/TINDAKAN Rp90.000 PER/TINDAKAN Rp360.000 PER/TINDAKAN Rp360.000 PER/TINDAKAN Rp300.000 PER/TINDAKAN Rp200.000 PER/TINDAKAN Rp20.000 PER/TINDAKAN Rp20.000 PER/TINDAKAN Rp15.000 PER/TINDAKAN Rp75.000 PER/TINDAKAN Rp100.000 PER/TINDAKAN Rp60.000 PER/TINDAKAN Rp20.000 PER/TINDAKAN Rp106.000 PER/TINDAKAN Rp15.000 PER/TINDAKAN Rp45.000 PER/TINDAKAN
97 - NO JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN TOTAL TARIF SATUAN 134 INFANT WARMER/HARI 135 TINDAKAN NEO-PUFF 136 KONSELING LAKTASI 137 TINDAKAN PEMBERIAN TERAPI 138 PERAWATAN BAYI PORTEMI 139 PASANG OGT 140 PERAWATAN LUKA DECUBITUS 141 PELEPASAN HD CATH 142 PEMASANGAN HD CATH / CVC 143 PEMASANGAN Rp60.000 PER/TINDAKAN Rp60.000 PER/TINDAKAN Rp19.500 PER/TINDAKAN Rp7.000 PER/TINDAKAN Rp12.000 PER/TINDAKAN Rp25.000 PER/TINDAKAN Rp78.000 PER/TINDAKAN Rp410.000 PER/TINDAKAN Rp2.650.000 PER/TINDAKAN Rp1.500.000 PER/TINDAKAN PDT PERCUTANEUS DILATATIONAL TRACHEOTOMY 144 VENTILATOR 145 INITIAL SETING VENTILATOR 146 MONITORING HEMODINAMIK/HARI 147 PCA / ANALGESIA/HARI PATIENTS CONTROL Rp1.500.000 PER/TINDAKAN Rp500.000 PER/TINDAKAN Rp75.000 PER/TINDAKAN Rp75.000 PER/TINDAKAN 148 USG 149 ECHOCARDIOGRAPHI 150 MONITORING TERAPI PROPOFOL/HARI 151 MONITORING TERAPI DENGAN OBAT Rp150.000 PER/TINDAKAN Rp0 PER/TINDAKAN Rp20.000 PER/TINDAKAN Rp20.000 PER/TINDAKAN EMERGENCY/HARI 152 MONITORING TERAPI INSULIN/HARI 153 MONITORING TERAPI HIPERTENSI Rp20.000 PER/TINDAKAN Rp20.000 PER/TINDAKAN EMERGENCY/HARI 154 MONITORING TERAPI SHOCK/HARI 155 MONITORING TERAPI KONVULSI/HARI 156 MONITORING TERAPI OBAT Rp20.000 PER/TINDAKAN Rp20.000 PER/TINDAKAN Rp25.000 PER/TINDAKAN SYRINGE/INFUS PUMP GOL I/HARI 157 ASPIRASI PNEUMOTHORAKS 158 BLADDER TRAINING 159 BREAST CARE 160 BRONCHIAL TOILET/HARI 161 DETOKSIKASI LAMBUNG/KULIT 162 LEPAS CVC 163 DRESSING CATETER 164 PUNGSI RETENSI URINE 165 PERAWATAN HD CATH 166 NEKROTOMI/HARI 167 NON INVASIVE VENTILATOR 168 KONSULTASI BY PHONE KE DOKTER Rp100.000 PER/TINDAKAN Rp0 PER/TINDAKAN Rp0 PER/TINDAKAN Rp0 PER/TINDAKAN Rp75.000 PER/TINDAKAN Rp0 PER/TINDAKAN Rp0 PER/TINDAKAN Rp150.000 PER/TINDAKAN Rp0 PER/TINDAKAN Rp0 PER/TINDAKAN Rp0 PER/TINDAKAN PER/PELAYANAN SPESIALIS Rp50.000 169 KONSULTASI DAN PEMERIKSAAN DOKTER SPESIALIS ON SIDE Rp150.000 PER/PELAYANAN 170 VULVA HYGIENE 171 EKSTUBASI 172 WEANING VENTILATOR 173 PICC 174 PERAWATAN WSD/HARI Rp18.000 PER/TINDAKAN Rp80.000 PER/TINDAKAN Rp250.000 PER/TINDAKAN Rp0 PER/TINDAKAN Rp0 PER/TINDAKAN
98 - NO JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN TOTAL TARIF SATUAN 175 PEMASANGAN KASUR ANTI Rp0 PER/TINDAKAN DECUBITUS/HARI 176 PEMASANGAN ARTERI LINE 177 PEMASANGAN EPIDURAL 178 PEMBERIAN OBAT HIGH ALERT Rp0 PER/TINDAKAN Rp400.000 PER/TINDAKAN Rp90.000 PER/TINDAKAN C.3 TARIF PELAYANAN KESEHATAN INSTALASI BEDAH SENTRAL NO JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN TARIF SATUAN 1 OPERASI KECIL 2 OPERASI SEDANG 3 OPERASI BESAR 4 OPERASI KHUSUS Rp2.100.000 PER/TINDAKAN Rp4.900.000 PER/TINDAKAN Rp6.900.000 PER/TINDAKAN Rp12.001.000 PER/TINDAKAN C.4 TARIF PELAYANAN MEDIK PENDAMPING SC NO JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN TARIF SATUAN 1 PENDAMPING SC (DOKTER SPESIALIS ANAK) Rp324.000 PER/TINDAKAN 2 PENDAMPING SC (DOKTER UMUM) 3 PENDAMPING SC (PERAWAT/BIDAN) Rp165.000 Rp60.000 PER/TINDAKAN PER/TINDAKAN C.5 TARIF PELAYANAN INSTALASI LABORATORIUM DAN UTDRS NO JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN TARIF SATUAN 1 DARAH RUTIN (5 PARAMETER: RBC, Rp70.000 PER/PELAYANAN HB, HCT, WBC, PLT) 2 DARAH LENGKAP (7 PARAMETER: Rp90.000 PER/PELAYANAN DARAH RUTIN+DIFFCOUNT+LED) 3 GOLONGAN DARAH (ABO) 4 RHESUS 5 RETIKULOSIT 6 SEL LE 7 HAPUSAN DARAH TEPI (MDT) 8 MASA PERDARAHAN (BT) 9 MASA PEMBEKUAN (CT) 10 PLASMA PROTROMBIN TIME (PPT) 11 ACTIVATED PARTIAL TROMBIN TIME Rp25.000 PER/PELAYANAN Rp12.500 PER/PELAYANAN Rp70.000 PER/PELAYANAN Rp150.000 PER/PELAYANAN Rp150.000 PER/PELAYANAN Rp20.000 PER/PELAYANAN Rp20.000 PER/PELAYANAN Rp200.000 PER/PELAYANAN PER/PELAYANAN (APTT) INR 12 13 FIBRINOGEN 14 D-DIMER 15 URINE RUTIN (KIMIA+SEDIMEN) 16 TES HCG 17 PROTEIN ESBACH 18 PROTEIN BENCE JONES 19 TES NAPZA 5 - 7 PARAMETER 20 GLUKOSA DARAH Rp150.000 Rp150.000 PER/PELAYANAN Rp570.000 PER/PELAYANAN Rp670.000 PER/PELAYANAN Rp50.000 PER/PELAYANAN Rp30.000 PER/PELAYANAN Rp40.000 PER/PELAYANAN Rp40.000 PER/PELAYANAN Rp300.000 PER/PELAYANAN Rp35.000 PER/PELAYANAN
99 - NO JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN 21 HBA1C 22 UREUM (BUN) 23 CREATININ 24 ASAM URAT 25 SGOT 26 SGPT 27 KOLESTEROL TOTAL 28 HDL 29 LDL 30 TRIGLISERIDA 31 BILIRUBIN TOTAL 32 BILIRUBIN DIREK 33 BILIRUBIN INDIREK 34 ALBUMIN 35 GLOBULIN 36 PROTEIN TOTAL 37 GAMMA GT 38 ALKALI PHOSPATASE (ALP) 39 LAKTAT DEHIDROGENASE (LDH) 40 EGFR 41 KREATININ CLEARANCE 42 CRP 43 PROCALCITONIN 44 KETON DARAH 45 CKMB 46 TROPONIN I 47 ANALISIS CAIRAN TUBUH (PLEURA, ASCITES, LCS, SYNOVIAL) 48 SERUM IRON (SI) 49 TIBC 50 FERRITIN 51 ANALISA SEMEN 52 ELEKTROLIT RUTIN 3 PARAMETER (NA, K, CL) 53 CALSIUM (CA) 54 TES AGD/BGA 55 FESES RUTIN 56 DARAH SAMAR (FOBT) 57 WIDAL (SLIDE) 58 SALMONELLA IGG/IGM 59 SALMONELLA IGM (TUBEX-TF) 60 DENGUE IGG/IGM 61 DENGUE NS1 62 MALARIA MIKROSKOPIS 63 MALARIA RAPID PF/PV (RDT) 64 M.TB PENGECATAN BTA (3 X) 65 M.TB ANTIBODI IGG (RDT) 66 FILARIA MIKROSKOPIS 67 PENGECATAN GRAM 68 JAMUR MIKROSKOPIS (KOH) 69 SWAB VAGINA (BAKTERIAL VAGINOSIS) 70 M. LEPRAE BTA 71 ANTI TP/SYPHILIS TARIF SATUAN Rp180.000 PER/PELAYANAN Rp30.000 PER/PELAYANAN Rp35.000 PER/PELAYANAN Rp50.000 PER/PELAYANAN Rp35.000 PER/PELAYANAN Rp35.000 PER/PELAYANAN Rp42.000 PER/PELAYANAN Rp50.000 PER/PELAYANAN Rp85.000 PER/PELAYANAN Rp52.000 PER/PELAYANAN Rp45.000 PER/PELAYANAN Rp45.000 PER/PELAYANAN Rp45.000 PER/PELAYANAN Rp60.000 PER/PELAYANAN Rp80.000 PER/PELAYANAN Rp80.000 PER/PELAYANAN Rp170.000 PER/PELAYANAN Rp110.000 PER/PELAYANAN Rp170.000 PER/PELAYANAN Rp60.000 PER/PELAYANAN Rp90.000 PER/PELAYANAN Rp120.000 PER/PELAYANAN Rp400.000 PER/PELAYANAN Rp300.000 PER/PELAYANAN Rp250.000 PER/PELAYANAN Rp330.000 PER/PELAYANAN PER/PELAYANAN Rp240.000 Rp240.000 PER/PELAYANAN Rp120.000 PER/PELAYANAN Rp270.000 PER/PELAYANAN Rp150.000 PER/PELAYANAN PER/PELAYANAN Rp200.000 Rp200.000 PER/PELAYANAN Rp340.000 PER/PELAYANAN Rp40.000 PER/PELAYANAN Rp120.000 PER/PELAYANAN Rp45.000 PER/PELAYANAN Rp160.000 PER/PELAYANAN Rp200.000 PER/PELAYANAN Rp160.000 PER/PELAYANAN Rp250.000 PER/PELAYANAN Rp35.000 PER/PELAYANAN Rp135.000 PER/PELAYANAN Rp90.000 PER/PELAYANAN Rp140.000 PER/PELAYANAN Rp45.000 PER/PELAYANAN Rp30.000 PER/PELAYANAN Rp40.000 PER/PELAYANAN PER/PELAYANAN Rp90.000 Rp75.000 PER/PELAYANAN Rp80.000 PER/PELAYANAN
100 - NO JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN 72 LEPTOSPIRA ANTIBODI 73 ANTI HIV 74 LIMFOSIT CD4 75 HBSAG 76 HBSAG (KUANTITATIF) 77 ANTI HBS 78 ANTI HBC 79 ANTI HBE 80 ANTI HCV 81 T3 82 FT3 83 T4 84 FT4 85 TSH 86 ANA TES (KUALITATIF) 87 TOXOPLASMA IGG 88 TOXOPLASMA IGM 89 TOXOPLASMA IGG AVIDITY 90 RUBELLA IGG 91 RUBELLA IGM 92 CMV IGG 93 CMV IGM 94 CMV IGG AVIDITY 95 REUMATOID FAKTOR 96 RAPID ANTIBODI ANTI SARS COV-2 97 RAPID ANTIGEN SARS COV-2 98 PCR SARS COV-2 99 TCM GENXPERT SARS COV-2 (POCT PCR) 100 TCM GENXPERT TB 101 KONSULTASI HASIL PEMERIKSAAN (BONE MARROW SLIDE ASPIRATION) BMA 102 SAMPLING DARAH VENA/ARTERI 103 KONSULTASI SPPK 104 PACKING SAMPEL RUJUKAN 105 PUNGSI BONE MARROW ASPIRATION 106 PELAYANAN KANTONG DARAH WB 107 PELAYANAN KANTONG DARAH PRC 108 PELAYANAN KANTONG DARAH TC 109 PELAYANAN KANTONG DARAH FFP 110 SKRINING (HIV, HBSAG, ANTI HCV, ANTI TP) 111 GOLONGAN DARAH + RH 112 CROSS MATCH/UJI SILANG SERASI 113 COOMBS TEST DIRECT - INDIRECT 114 PLEBOTOMI TERAPI 115 GOLONGAN DARAH INDIREK TARIF SATUAN Rp120.000 PER/PELAYANAN Rp95.000 PER/PELAYANAN Rp400.000 PER/PELAYANAN Rp60.000 PER/PELAYANAN Rp400.000 PER/PELAYANAN Rp155.000 PER/PELAYANAN Rp350.000 PER/PELAYANAN Rp180.000 PER/PELAYANAN Rp80.000 PER/PELAYANAN Rp225.000 PER/PELAYANAN Rp300.000 PER/PELAYANAN Rp225.000 PER/PELAYANAN Rp250.000 PER/PELAYANAN Rp200.000 PER/PELAYANAN Rp400.000 PER/PELAYANAN Rp310.000 PER/PELAYANAN Rp310.000 PER/PELAYANAN Rp500.000 PER/PELAYANAN Rp340.000 PER/PELAYANAN Rp420.000 PER/PELAYANAN Rp320.000 PER/PELAYANAN Rp440.000 PER/PELAYANAN Rp500.000 PER/PELAYANAN Rp235.000 PER/PELAYANAN Rp150.000 PER/PELAYANAN Rp100.000 PER/PELAYANAN Rp300.000 PER/PELAYANAN PER/PELAYANAN Rp300.000 Rp300.000 PER/PELAYANAN PER/PELAYANAN Rp300.000 Rp10.000 PER/PELAYANAN Rp80.000 PER/PELAYANAN Rp50.000 PER/PELAYANAN Rp1.200.000 PER/PELAYANAN Rp540.000 PER/PELAYANAN Rp540.000 PER/PELAYANAN Rp570.000 PER/PELAYANAN Rp490.000 PER/PELAYANAN PER/PELAYANAN Rp320.000 Rp37.500 PER/PELAYANAN Rp182.500 PER/PELAYANAN Rp182.500 PER/PELAYANAN Rp490.000 PER/PELAYANAN Rp112.500 PER/PELAYANAN
101 - C.6 TARIF PELAYANAN KESEHATAN INSTALASI RADIOLOGI NO JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN TARIF SATUAN 1 2 3 4 5 CRANIUM AP 6 CRANIUM AP+LAT 7 8 WATERS 9 BASIS CRANII 10 OS NASAL 11 MASTOID R+L 12 MANDIBULA 1 SISI 13 MANDIBULA 2 SISI 14 TEMPOROMANDIBULAR JOINT 1 SISI THORAX AP/PA THORAX AP+LAT THORAX RLD /LLD THORAX TOP LORDOTIK SINUS PARANASAL (SPN) 3 POSISI Rp120.000 PER/PELAYANAN Rp185.000 PER/PELAYANAN Rp120.000 PER/PELAYANAN Rp120.000 PER/PELAYANAN Rp120.000 PER/PELAYANAN Rp185.000 PER/PELAYANAN Rp250.000 PER/PELAYANAN Rp120.000 PER/PELAYANAN Rp120.000 PER/PELAYANAN Rp120.000 PER/PELAYANAN Rp185.000 PER/PELAYANAN Rp120.000 PER/PELAYANAN Rp185.000 PER/PELAYANAN Rp185.000 PER/PELAYANAN (OPEN+CLOSE MOUTH) 15 TEMPOROMANDIBULAR JOINT 2 SISI (OPEN+CLOSE MOUTH) 4 POSISI Rp300.000 PER/PELAYANAN 16 ORBITA 17 CERVICAL AP 18 CERVICAL AP+LAT 19 CERVICAL AP+LAT, OBLIQUE D/S 20 THORACAL AP 21 THORACAL AP+LAT 22 THORACAL AP+LAT, OBLIQUE D/S 23 THORACOLUMBAL AP+LAT 24 LUMBOSAKRAL AP 25 LUMBOSAKRAL AP+LAT 26 LUMBOSAKRAL AP+LAT , OBLIQUE Rp120.000 PER/PELAYANAN Rp120.000 PER/PELAYANAN Rp185.000 PER/PELAYANAN Rp300.000 PER/PELAYANAN Rp120.000 PER/PELAYANAN Rp185.000 PER/PELAYANAN Rp300.000 PER/PELAYANAN Rp185.000 PER/PELAYANAN Rp120.000 PER/PELAYANAN Rp185.000 PER/PELAYANAN Rp300.000 PER/PELAYANAN D/S 27 LUMBAL DINAMIK (FLEKSI + Rp185.000 PER/PELAYANAN EKSTENSI) 28 SCOLIOSIS PROGRAM 4 POSISI 29 LONG SPINE 30 BONE SURVEY 31 ABDOMEN / BNO 32 ABDOMEN 2 POSISI 33 ABDOMEN 3 POSISI 34 KNEE CHEST 35 BABYGRAM 36 PELVIS AP 37 SACRAL DAN COCYGEAL AP+LAT 38 PELVIS AP + INLET +OUTLET 39 FROGLEG 40 SHOULDER AP 1 SISI (1 POSISI) 41 SHOULDER AP 2 SISI (2 POSISI) 42 SHOULDER EXO + ENDOROTASI 1 Rp300.000 PER/PELAYANAN Rp650.000 PER/PELAYANAN Rp975.000 PER/PELAYANAN Rp120.000 PER/PELAYANAN Rp185.000 PER/PELAYANAN Rp300.000 PER/PELAYANAN Rp185.000 PER/PELAYANAN Rp120.000 PER/PELAYANAN Rp156.000 PER/PELAYANAN Rp240.500 PER/PELAYANAN Rp390.000 PER/PELAYANAN Rp156.000 PER/PELAYANAN Rp156.000 PER/PELAYANAN Rp240.500 PER/PELAYANAN Rp240.500 PER/PELAYANAN SISI (2 POSISI) 43 SHOULDER EXO + ENDOROTASI 2 Rp390.000 PER/PELAYANAN SISI (4 POSISI) 44 SCAPULA AP 1 SISI (1 POSISI) 45 SCAPULA AP 2 SISI (2 POSISI) 46 CLAVICULA AP 1 SISI (1 POSISI) Rp156.000 PER/PELAYANAN Rp240.500 PER/PELAYANAN Rp156.000 PER/PELAYANAN
102 - NO JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN 47 CLAVICULA AP 2 SISI (2 POSISI) 48 HUMERUS AP 1 SISI (1 POSISI) 49 HUMERUS AP+LAT 1 SISI (2 POSISI) 50 HUMERUS 2 SISI (4 POSISI) 51 ANTEBRACHI AP 1 SISI (1 POSISI) 52 ANTEBRACHI AP+LAT 1 SISI (2 POSISI) 53 ANTEBRACHI 2 SISI (4 POSISI) 54 WRIST JOINT AP 1 SISI (1 POSISI) 55 WRIST JOINT AP+LAT 1 SISI (2 POSISI) 56 WRIST JOINT 2 SISI (4 POSISI) 57 MANUS AP 1 SISI (1 POSISI) 58 MANUS AP+LAT 1 SISI (2 POSISI) 59 MANUS 2 SISI (4 POSISI) 60 BONE AGE 61 HIP JOINT AP 1 SISI (1 POSISI) 62 HIP JOINT AP+LAT 1 SISI (2 POSISI) 63 HIP JOINT 2 SISI (4 POSISI) 64 FEMUR AP 1 SISI (1 POSISI) 65 FEMUR AP+LAT 1 SISI (2 POSISI) 66 FEMUR 2 SISI (4 POSISI) 67 GENU AP 1 SISI (1 POSISI) 68 GENU AP+LAT 1 SISI (2 POSISI) 69 GENU 2 SISI (4 POSISI) 70 SKYLINE VIEW 1 SISI (1 POSISI) 71 SKYLINE VIEW R + L 1 SISI (2 POSISI) 72 SKYLINE VIEW 2 SISI (4 POSISI) 73 CRURIS AP 1 SISI (1 POSISI) 74 CRURIS AP+LAT 1 SISI (2 POSISI) 75 CRURIS 2 SISI (4 POSISI) 76 ANKLE JOINT AP 1 SISI (1 POSISI) 77 ANKLE JOINT AP+LAT 1 SISI (2 POSISI) 78 ANKLE JOINT 2 SISI (4 POSISI) 79 MORTIS VIEW 1 SISI (1 POSISI) 80 MORTIS VIEW R + L 1 SISI (2 POSISI) 81 MORTIS VIEW 2 SISI (4 POSISI) 82 CALCANEUS AP 1 SISI (1 POSISI) 83 CALCANEUS AP+LAT 1 SISI (2 POSISI) 84 CALCANEUS 2 SISI (4 POSISI) 85 PEDIS AP 1 SISI (1 POSISI) 86 PEDIS AP + OBLIQUE 1 SISI (2 POSISI) 87 PEDIS 2 SISI (4 POSISI) 88 PANORAMIC 89 CEPHALOMETRI 90 PANORAMIC + CEPHALOMETRI 91 MAMMOGRAFI 92 BMD (BONE MINERAL DENSITY) 93 DACRIOGRAFI 94 SIALOGRAFI 95 OESOFAGUS 96 BARIUM FOLLOW THROUGH 97 OMD 98 COLON IN LOOP 99 LOPOGRAFI TARIF SATUAN Rp240.500 PER/PELAYANAN Rp156.000 PER/PELAYANAN Rp240.500 PER/PELAYANAN Rp390.000 PER/PELAYANAN Rp156.000 PER/PELAYANAN Rp240.500 PER/PELAYANAN Rp390.000 PER/PELAYANAN Rp156.000 PER/PELAYANAN Rp240.500 PER/PELAYANAN Rp390.000 PER/PELAYANAN Rp156.000 PER/PELAYANAN Rp240.500 PER/PELAYANAN Rp390.000 PER/PELAYANAN Rp240.500 PER/PELAYANAN Rp156.000 PER/PELAYANAN Rp240.500 PER/PELAYANAN Rp390.000 PER/PELAYANAN Rp156.000 PER/PELAYANAN Rp240.500 PER/PELAYANAN Rp390.000 PER/PELAYANAN Rp156.000 PER/PELAYANAN Rp240.500 PER/PELAYANAN Rp390.000 PER/PELAYANAN Rp156.000 PER/PELAYANAN Rp240.500 PER/PELAYANAN Rp390.000 PER/PELAYANAN Rp156.000 PER/PELAYANAN Rp240.500 PER/PELAYANAN Rp390.000 PER/PELAYANAN Rp156.000 PER/PELAYANAN Rp240.500 PER/PELAYANAN Rp390.000 PER/PELAYANAN Rp156.000 PER/PELAYANAN Rp240.500 PER/PELAYANAN Rp390.000 PER/PELAYANAN Rp156.000 PER/PELAYANAN Rp240.500 PER/PELAYANAN Rp390.000 PER/PELAYANAN Rp156.000 PER/PELAYANAN Rp240.500 PER/PELAYANAN Rp390.000 PER/PELAYANAN Rp195.000 PER/PELAYANAN Rp195.000 PER/PELAYANAN Rp325.000 PER/PELAYANAN Rp195.000 PER/PELAYANAN Rp195.000 PER/PELAYANAN Rp650.000 PER/PELAYANAN Rp650.000 PER/PELAYANAN Rp520.000 PER/PELAYANAN Rp520.000 PER/PELAYANAN Rp520.000 PER/PELAYANAN Rp650.000 PER/PELAYANAN Rp520.000 PER/PELAYANAN
103 - NO JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN TARIF SATUAN 100 APENDICOGRAM 101 BNO-IVP 102 URETROGRAFI 103 URETROCYSTOGRAFI 104 CYSTOGRAFI 105 BVUCG 106 APG / RPG 107 CHOLANGIOGRAFI 108 HSG 109 FISTULOGRAFI 110 PENCETAKAN TAMBAHAN FILM PER Rp520.000 PER/PELAYANAN Rp1.040.000 PER/PELAYANAN Rp650.000 PER/PELAYANAN Rp650.000 PER/PELAYANAN Rp650.000 PER/PELAYANAN Rp650.000 PER/PELAYANAN Rp650.000 PER/PELAYANAN Rp650.000 PER/PELAYANAN Rp650.000 PER/PELAYANAN Rp390.000 PER/PELAYANAN Rp65.000 PER/PELAYANAN LEMBAR 111 EXPERTISE DOKTER DARI RS LUAR Rp65.000 PER/PELAYANAN PER ITEM KONVENTIONAL 112 EXPERTISE DOKTER DARI RS LUAR Rp130.000 PER/PELAYANAN PER ITEM CT SCAN 113 EXPERTISE DOKTER DARI RS LUAR Rp195.000 PER/PELAYANAN PER ITEM MRI 114 USG KEPALA NEONATUS 115 USG MATA 116 USG THYROID / LEHER 117 USG ABDOMEN 118 USG INGUINAL 119 USG TESTIS 120 USG EKSTREMITAS ATAS/BAWAH Rp260.000 PER/PELAYANAN Rp260.000 PER/PELAYANAN Rp260.000 PER/PELAYANAN Rp260.000 PER/PELAYANAN Rp260.000 PER/PELAYANAN Rp260.000 PER/PELAYANAN Rp390.000 PER/PELAYANAN DOPPLER 1 SISI 121 USG THORAX MARKER 122 USG SOFT TISSUE 123 USG MSK (SHOULDER, ELBOW, Rp260.000 PER/PELAYANAN Rp260.000 PER/PELAYANAN Rp390.000 PER/PELAYANAN WRIST, KNEE, HIP, ANKLE) 124 USG GUIDING / MARKER 125 CT SCAN KEPALA POLOS 126 CT SCAN KEPALA DENGAN KONTRAS 127 CT SCAN NASOFARING POLOS 128 CT SCAN NASOFARING DENGAN Rp260.000 PER/PELAYANAN Rp975.000 PER/PELAYANAN Rp1.625.000 PER/PELAYANAN Rp975.000 PER/PELAYANAN Rp1.625.000 PER/PELAYANAN KONTRAS 129 CT SCAN LARING POLOS 130 CT SCAN LARING DENGAN KONTRAS 131 CT SCAN THYROID POLOS THYROID SCAN 132 CT DENGAN Rp975.000 PER/PELAYANAN Rp1.625.000 PER/PELAYANAN Rp975.000 PER/PELAYANAN Rp1.625.000 PER/PELAYANAN KONTRAS 133 CT SCAN LEHER POLOS 134 CT SCAN LEHER DENGAN KONTRAS 135 CT SCAN EKSTREMITAS Rp975.000 PER/PELAYANAN Rp1.625.000 PER/PELAYANAN Rp975.000 PER/PELAYANAN SUPERIOR/INFERIOR POLOS 136 CT SCAN SUPERIOR/INFERIOR KONTRAS EKSTREMITAS DENGAN Rp1.625.000 PER/PELAYANAN 137 CT SCAN THORAX POLOS Rp975.000 PER/PELAYANAN 138 CT SCAN THORAX DENGAN KONTRAS Rp1.625.000 PER/PELAYANAN Rp650.000 PER/PELAYANAN 139 CT SCAN THORAX GUIDING Rp975.000 PER/PELAYANAN 140 CT SCAN ABDOMEN POLOS Rp1.625.000 PER/PELAYANAN 141 CT SCAN ABDOMEN DENGAN KONTRAS
104 - NO JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN TARIF SATUAN 142 CT SCAN ABDOMEN DENGAN Rp1.950.000 PER/PELAYANAN KONTRAS MULTIPHASE 143 CT SCAN UROGRAPHY / STONOGRAM Rp975.000 PER/PELAYANAN POLOS 144 CT SCAN UROGRAPHY / STONOGRAM Rp1.625.000 PER/PELAYANAN DENGAN KONTRAS 145 CT SCAN PELVIS POLOS 146 CT SCAN PELVIS DENGAN KONTRAS 147 CT SCAN VERTEBRAE CERVICAL Rp975.000 PER/PELAYANAN Rp1.625.000 PER/PELAYANAN Rp975.000 PER/PELAYANAN POLOS 148 CT SCAN VERTEBRAE CERVICAL Rp1.625.000 PER/PELAYANAN DENGAN KONTRAS 149 CT SCAN VERTEBRAE THORACAL Rp975.000 PER/PELAYANAN POLOS 150 CT SCAN VERTEBRAE THORACAL Rp1.625.000 PER/PELAYANAN DENGAN KONTRAS 151 CT SCAN VERTEBRAE LUMBAL Rp975.000 PER/PELAYANAN POLOS 152 CT SCAN VERTEBRAE DENGAN KONTRAS LUMBAL Rp1.625.000 PER/PELAYANAN 153 CT ANGIOGRAFI BRAIN 154 CT ANGIOGRAFI LEHER/CAROTIS ANGIOGRAFI 155 CT EKSTREMITAS Rp2.600.000 PER/PELAYANAN Rp2.600.000 PER/PELAYANAN Rp2.600.000 PER/PELAYANAN ATAS/BAWAH 156 CT ANGIOGRAFI THORAX 157 CT ANGIOGRAFI ABDOMEN 158 CT SCAN ANGIOGRAFI CORONARY + CALCIUM SCORE (CT CARDIAC) Rp2.600.000 PER/PELAYANAN Rp2.600.000 PER/PELAYANAN Rp3.250.000 PER/PELAYANAN 159 MRI BRAIN POLOS Rp1.170.000 PER/PELAYANAN 160 MRI BRAIN DENGAN KONTRAS + MRA Rp2.080.000 PER/PELAYANAN Rp1.170.000 PER/PELAYANAN 161 MRI CERVICAL POLOS Rp2.080.000 PER/PELAYANAN 162 MRI CERVICAL DENGAN KONTRAS Rp1.170.000 PER/PELAYANAN 163 MRI THORACAL POLOS Rp2.080.000 PER/PELAYANAN 164 MRI THORACAL DENGAN KONTRAS Rp1.170.000 PER/PELAYANAN 165 MRI LUMBOSAKRAL POLOS Rp2.080.000 PER/PELAYANAN 166 MRI LUMBOSAKRAL DENGAN KONTRAS 167 MRI MUSCULOSKELETAL POLOS 168 MRI MUSCULOSKELETAL DENGAN Rp1.170.000 PER/PELAYANAN Rp2.080.000 PER/PELAYANAN KONTRAS 169 MRI ABDOMEN POLOS 170 MRI ABDOMEN DENGAN KONTRAS + Rp1.170.000 PER/PELAYANAN Rp2.080.000 PER/PELAYANAN MRCP 171 MRI PELVIS POLOS 172 MRI PELVIS DENGAN KONTRAS 173 MRI MAMMAE POLOS 174 MRI MAMMAE DENGAN KONTRAS Rp1.170.000 PER/PELAYANAN Rp2.080.000 PER/PELAYANAN Rp1.170.000 PER/PELAYANAN Rp2.080.000 PER/PELAYANAN
105 - C.7 TARIF PELAYANAN KESEHATAN FARMASI NO JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN TARIF SATUAN TARIF PELAYANAN FARMASI INTERPRESTASI RESEP 1 2 JASA KEFARMASIAN (NON CITO) 3 OBAT NON RACIKAN/ITEM Rp3.000 PER/PELAYANAN Rp1.000 PER/PELAYANAN Rp1.000 PER/PELAYANAN OBAT RACIKAN 1 RACIKAN PULVARES/ BUNGKUS 2 RACIKAN KAPSUL/KAPSUL 3 RACIKAN EMULSI/ EMULSI 4 RACIKAN SIRUP/SIRUP 5 6 RACIKAN SEDIAAN DISPENSING SEDIAAN INJEKSI Unit Dose Dispensing Ruang Rawat Inap SEDIAAN SEMI PADAT/ OBAT INTRAVENA/ Rp1.000 PER/PELAYANAN Rp1.500 PER/PELAYANAN Rp5.000 PER/PELAYANAN Rp5.000 PER/PELAYANAN Rp5.000 PER/PELAYANAN Rp10.000 PER/PELAYANAN 1 OBAT NON RACIKAN/ITEM 2 RACIKAN PULVARES/ BUNGKUS 3 RACIKAN KAPSUL/KAPSUL 4 RACIKAN EMULSI/ EMULSI 5 RACIKAN SIRUP/SIRUP 6 7 RACIKAN SEDIAAN DISPENSING SEDIAAN INJEKSI UNIT DOSE DISPENSING IGD/ ICU/PICU/NICU SEDIAAN SEMI PADAT/ OBAT INTRAVENA/ Rp1.000 PER/PELAYANAN Rp1.000 PER/PELAYANAN Rp1.500 PER/PELAYANAN Rp5.000 PER/PELAYANAN Rp5.000 PER/PELAYANAN PER/PELAYANAN Rp5.000 PER/PELAYANAN Rp10.000 Rp1.200 PER/PELAYANAN Rp1.200 PER/PELAYANAN Rp1.800 PER/PELAYANAN Rp6.000 PER/PELAYANAN Rp6.000 PER/PELAYANAN PER/PELAYANAN 1 OBAT NON RACIKAN/ITEM 2 RACIKAN PULVARES/ BUNGKUS 3 RACIKAN KAPSUL/KAPSUL 4 RACIKAN EMULSI/ EMULSI 5 RACIKAN SIRUP/SIRUP SEMI RACIKAN SEDIAAN DISPENSING SEDIAAN INJEKSI Rp12.000 JASA KEFARMASIAN CITO DIKENAKAN TAMBAHAN BIAYA 2 (DUA) KALI BIAYA JASA KEFARMASIAN NON CITO PADAT/ SEDIAAN 6 Rp6.000 OBAT INTRAVENA/ PER/PELAYANAN 7 1 PENANGANAN OBAT BERBAHAYA, NARKOTIK PSIKOTROPIKA DAN SITOSTASTIKA/ OBAT JASA FARMASI KLINIK 1 KONSELING RAWAT JALAN 2 VISITE RAWAT INAP FARMASI KLINIK VISITE RAWAT INAP FARMASI KLINIK ICU/PICU/NICU 3 Rp25.000 PER/PELAYANAN Rp35.000 PER/PELAYANAN Rp45.000 PER/PELAYANAN Rp50.000 PER/PELAYANAN
106 - C.8 TARIF PELAYANAN KESEHATAN INSTALASI PERSALINAN (VK/PONEK) NO JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN TOTAL TARIF SATUAN 1 PARTUS NORMAL (PRIMI) OLEH BIDAN Rp1.548.000 PER/TINDAKAN DAN DOKTER UMUM 2 PARTUS NORMAL (MULTI) OLEH BIDAN Rp1.230.000 PER/TINDAKAN DAN DOKTER UMUM 3 PARTUS NORMAL DENGAN PENYULIT Rp2.322.000 PER/TINDAKAN OLEH DOKTER SPESIALIS (VE,SUNGSANG,GAMELY) 4 ASISTENSI BAYI 5 HECTING PERENIUM GRADE I 6 HECTING PERENIUM GRADE II 7 HECTING PERENIUM GRADE III 8 HECTING PERENIUM GRADE IV 9 HECTING PORTIO 10 PASANG BOLUS /TAMPON 11 MANUAL PLACENTA TANPA ANASTESI 12 PASANG BALON CHATETER 13 PERAWATAN TALI PUSAT 14 PASANG SPECULUM (INSPEKULO) 15 PEMASANGAN LAMINARIA 16 PASANG CTG 17 PEMERIKSAAN DJJ 18 USG OBSTETRI DAN GYNECOLOGI 19 USG TRANS VAGINAL 20 RESUSITASI NEONATUS 21 PEMASANGAN OGT BAYI 22 PELEPASAN OGT BAYI 23 PEMERIKSAAN LAKMUS 24 PENANGGULAN NYERI PERSALINAN Rp134.000 PER/TINDAKAN Rp268.000 PER/TINDAKAN Rp299.000 PER/TINDAKAN Rp340.000 PER/TINDAKAN Rp568.000 PER/TINDAKAN Rp537.000 PER/TINDAKAN Rp119.000 PER/TINDAKAN Rp259.000 PER/TINDAKAN Rp200.000 PER/TINDAKAN Rp72.000 PER/TINDAKAN Rp107.000 PER/TINDAKAN Rp168.000 PER/TINDAKAN Rp219.000 PER/TINDAKAN Rp107.000 PER/TINDAKAN Rp237.000 PER/TINDAKAN Rp237.000 PER/TINDAKAN Rp353.000 PER/TINDAKAN Rp42.000 PER/TINDAKAN Rp20.000 PER/TINDAKAN Rp10.000 PER/TINDAKAN Rp20.000 PER/TINDAKAN C.9 TARIF PELAYANAN KESEHATAN INSTALASI GIZI NO JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN TARIF SATUAN 1 2 KONSULTASI GIZI (RAWAT INAP BIASA) PER PERAWATAN KONSULTASI (ICU/PICU/NICU/ISOLASI) PERAWATAN GIZI PER RP35.000 PER/PELAYANAN RP45.000 PER/PELAYANAN C.10 TARIF PELAYANAN/PENGGUNAAN ALAT ELEKTROMEDIK /MAINTENANCE ELEKTROMEDIK (LUAR GEDUNG RUMAH SAKIT) NO JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN TARIF SATUAN 1 2 3 4 5 PENGGUNAAN BED SIDE MONITOR PENGGUNAAN BLUE LIGHT PENGGUNAAN CPAP PENGGUNAAN CTG PENGGUNAAN INFANT WARMER Rp150.000 Rp100.000 Rp150.000 Rp250.000 Rp500.000 PER/HARI PER/HARI PER/HARI PER/HARI PER/HARI
107 - 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 PENGGUNAAN INFUSION PUMP PENGGUNAAN SYRINGE PUMP PENGGUNAAN KASUR DIKUBITUS PENGGUNAAN EKG PENGGUNAAN NEBULIZER PENGGUNAAN TENSI METER DIGITAL PENGGUNAAN BABY INKUBATOR PENGGUNAAN DEFIBRILATOR PENGGUNAAN FETAL DOPPLER PENGGUNAAN OXSIMETRI PENGGUNAAN VENTILATOR PENGGUNAAN INFRARED LAMP PENGGUNAAN USG PENGGUNAAN O2 CONSENTRATOR PENGGUNAAN ALAT GDS PENGGUNAAN SUCTION PUMP Rp200.000 Rp200.000 Rp30.000 Rp400.000 Rp100.000 Rp75.000 Rp400.000 Rp300.000 Rp20.000 Rp25.000 Rp200.000 Rp150.000 Rp1.000.000 Rp40.000 Rp50.000 Rp100.000 PER/HARI PER/HARI PER/HARI PER/HARI PER/HARI PER/HARI PER/HARI PER/HARI PER/HARI PER/HARI PER/HARI PER/HARI PER/HARI PER/HARI PER/HARI PER/HARI C.11 TARIF INSTALASI PEMULASARAN JENAZAH NO JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN TOTAL TARIF SATUAN 1 PERAWATAN JENAZAH (MEMANDIKAN Rp250.000 PER/PELAYANAN DAN MENGKAFANI JENAZAH) 2 PENGAWETAN JENAZAH 3 VISUM KECELAKAAN LALU LINTAS 4 VISUM KEKERASAN FISIK 5 VISUM KEKERASAN SEKSUAL 6 VISUM JENAZAH (PL) 7 OTOPSI JENAZAH (VISUM - PD) 8 PENYIMPANAN MAYAT SEMENTARA (FREEZER) Rp550.000 PER/PELAYANAN Rp185.000 PER/PELAYANAN Rp150.000 PER/PELAYANAN Rp169.000 PER/PELAYANAN Rp200.000 PER/PELAYANAN Rp2.600.000 PER/PELAYANAN Rp200.000 PER/PELAYANAN C.12 TARIF PELAYANAN AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH NO TUJUAN JALAN JARAK TEMPUH (KM) RINCIAN 75.000+ (BBMxKm) Siang AMBULANCE (Siang) SATUAN BESARAN TARIF AMBULANCE UNTUK PELAYANAN RUJUKAN DAN NON RUJUKAN (SIANG) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kuala Kurun - Tewah Kuala Kurun - Sarerangan Kuala Kurun - Tumbang Pajangei Kuala Kurun - Tumbang Lambaing Kuala Kurun - Teluk Lawah Kuala Kurun - Kasintu Kuala Kurun - Tumbang Beren Kuala Kurun - Upun Batu Kuala Kurun - Batu Nyiwuh 18,2 КМ 8,7 КМ 14,2 КМ 23,3 КМ 26,4 КМ 27,9 КМ 28,9 КМ 32,1 КМ 34,9 КМ 75.000+ (10000xKm) 75.000+ (10000xKm) 75.000+ (10000xKm) 75.000+ (10000xKm) 75.000+ (10000xKm) 75.000+ (10000xKm) 75.000+ (10000xKm) 75.000+ (10000xKm) 75.000+ (10000xKm) 75.000+ Rp257.000 Rp162.000 Rp217.000 Rp233.000 Rp264.000 Rp354.000 Rp364.000 Rp396.000 Rp424.000 Per/Pasien Per/Pasien Per/Pasien Per/Pasien Per/Pasien Per/Pasien Per/Pasien Per/Pasien Per/Pasien 10 Kuala Kurun - Tumbang Habaon 41,5 КМ Rp490.000 Per/Pasien
11 Kuala Kurun - Tanjung Untung 12 Kuala Kurun - Sei Riang 13 Kuala Kurun - Tumbang Pasangon 14 Kuala Kurun - Teluk Kanduri 15 Kuala Kurun - Tumbang Miri 16 Kuala Kurun - Batu Tangkui 17 Kuala Kurun - Hamputung 18 Kuala Kurun - Tumbang Marikoi 19 Kuala Kurun - Dandang 20 Kuala Kurun - Tajungan 21 Kuala Kurun - Penda Rangas 22 Kuala Kurun - Tumbang Sian 23 Kuala Kurun - Tumbang Lapan 24 Kuala Kurun - Tewang Pajangan 25 Kuala Kurun - Tumbang Miwan 26 Kuala Kurun - Tumbang Hakau 27 Kuala Kurun - Pilang Munduk 28 Kuala Kurun - Tumbang Empas 29 Kuala Kurun - Tuyun 30 Kuala Kurun - Tanjung Karitak 31 Kuala Kurun - Sepang Simin 32 Kuala Kurun - Tumbang Rahuyan 33 Kuala Kurun - Petak Bahandang 34 Kuala Kurun - Teluk Nyatu 35 Kuala Kurun - Penda Linda 36 Kuala Kurun - Hurung Bunut 37 Kuala Kurun - Dahian Tambuk 38 Kuala Kurun - Tumbang Danau 39 Kuala Kurun - Kampuri 40 Kuala Kurun - Sei Hanyo 41 Kuala Kurun (Dalam Kota) 42 Kuala Kurun - Pangkalan Bun 43 Kuala Kurun - Sampit 44 Kuala Kurun - Kuala Kapuas 45 Kuala Kurun - Buntok 108 - 42,9 КМ 49,5 КМ 49,7 КМ 54,9 КМ 56,2 КМ 64,6 КМ 70,4 КМ 75,8 КМ 61,0 КМ 77,6 КМ 66,3 КМ 72,1 КМ 74,8 КМ 15,0 КМ 16,0 КМ 23,7 КМ 28,2 КМ 45,9 КМ 50,9 КМ 55,9 КМ 59,4 КМ 28,0 КМ 10,5 КМ 11,2 КМ 18,6 КМ 21,1 КМ 31,1 КМ 33,1 КМ 38,3 КМ 32,5 КМ 629,0 КМ 407,0 КМ 322,0 КМ 297,0 КМ (10000xKm) 75.000+ (10000xKm) 75.000+ (10000xKm) 75.000+ (10000xKm) 75.000+ (10000xKm) 75.000+ (10000xKm) 75.000+ (10000xKm) 75.000+ (10000xKm) 75.000+ (10000xKm) 75.000+ (10000xKm) 75.000+ (10000xKm) 75.000+ (10000xKm) 75.000+ (10000xKm) 75.000+ (10000xKm) 75.000+ (10000xKm) 75.000+ (10000xKm) 75.000+ (10000xKm) 75.000+ (10000xKm) 75.000+ (10000xKm) 75.000+ (10000xKm) 75.000+ (10000xKm) 75.000+ (10000xKm) 75.000+ (10000xKm) 75.000+ (10000xKm) 75.000+ (10000xKm) 75.000+ (10000xKm) 75.000+ (10000xKm) 75.000+ (10000xKm) 75.000+ (10000xKm) 75.000+ (10000xKm) 75.000+ (10000xKm) 75.000+ (10000xKm) 75.000+ (10000xKm) 75.000+ (10000xKm) 75.000+ (10000xKm) 75.000+ (10000xKm) Rp504.000 Rp570.000 Rp572.000 Rp624.000 Rp637.000 Rp721.000 Rp779.000 Rp833.000 Rp685.000 Rp851.000 Rp738.000 Rp796.000 Rp823.000 Rp225.000 Rp235.000 Rp312.000 Rp357.000 Rp534.000 Rp584.000 Rp634.000 Rp669.000 Rp355.000 Rp180.000 Rp187.000 Rp261.000 Rp286.000 Rp386.000 Rp406.000 Rp458.000 Rp399.500 Rp75.000 Rp6.365.000 Rp4.145.000 Rp3.295.000 Rp3.045.000 Per/Pasien Per/Pasien Per/Pasien Per/Pasien Per/Pasien Per/Pasien Per/Pasien Per/Pasien Per/Pasien Per/Pasien Per/Pasien Per/Pasien Per/Pasien Per/Pasien Per/Pasien Per/Pasien Per/Pasien Per/Pasien Per/Pasien Per/Pasien Per/Pasien Per/Pasien Per/Pasien Per/Pasien Per/Pasien Per/Pasien Per/Pasien Per/Pasien Per/Pasien Per/Pasien Per/Pasien Per/Pasien Per/Pasien Per/Pasien Per/Pasien
109 - 46 Kuala Kurun - Muara Teweh 47 Kuala Kurun - Sukamara 48 Kuala Kurun - Nanga Bulik 49 Kuala Kurun - Kuala Pembuang 50 Kuala Kurun - Kasongan 51 Kuala Kurun - Pulang Pisau 52 Kuala Kurun - Tamiang Layang 53 Kuala Kurun - Puruk Cahu 440,0 КМ 866,0 КМ 736,0 КМ 637,0 КМ 268,0 КМ 278,0 КМ 284,0 КМ 525,0 КМ 75.000+ (10000xKm) 75.000+ (10000xKm) 75.000+ (10000xKm) 75.000+ (10000xKm) 75.000+ (10000xKm) 75.000+ (10000xKm) 75.000+ (10000xKm) 75.000+ (10000xKm) 75.000+ (10000xKm) Rp4.475.000 Rp8.735.000 Rp7.435.000 Rp6.445.000 Rp2.755.000 Rp2.855.000 Rp2.915.000 Rp5.325.000 54 Kuala Kurun - Palangkaraya 166,0 КМ Rp1.735.000 NO TUJUAN JALAN JARAK TEMPUH (KM) RINCIAN 75.000+ (BBMXKM) +10% AMBULANCE (MALAM) BESARAN TARIF AMBULANCE UNTUK PELAYANAN RUJUKAN DAN NON RUJUKAN (MALAM) 1 Kuala Kurun - Tewah 2 Kuala Kurun - Sarerangan 3 Kuala Kurun - Tumbang Pajangei 4 Kuala Kurun - Tumbang Lambaing 5 Kuala Kurun - Teluk Lawah 6 Kuala Kurun - Kasintu 7 Kuala Kurun - Tumbang Beren 8 Kuala Kurun - Upun Batu 9 Kuala Kurun - Batu Nyiwuh 10 Kuala Kurun - Tumbang Habaon 11 Kuala Kurun - Tanjung Untung 12 Kuala Kurun - Sei Riang 13 Kuala Kurun - Tumbang Pasangon 14 Kuala Kurun - Teluk Kanduri 15 Kuala Kurun - Tumbang Miri 16 Kuala Kurun - Batu Tangkui 17 Kuala Kurun - Hamputung 18 Kuala Kurun - Tumbang Marikoi 19 Kuala Kurun - Dandang 20 Kuala Kurun - Tajungan 21 Kuala Kurun - Penda Rangas 22 Kuala Kurun - Tumbang Sian 18,2 КМ 8,7 КМ 14,2 КМ 23,3 КМ 26,4 КМ 27,9 КМ 28,9 КМ 32,1 КМ 34,9 КМ 41,5 КМ 42,9 КМ 49,5 КМ 49,7 КМ 54,9 КМ 56,2 КМ 64,6 КМ 70,4 КМ 75,8 КМ 61,0 КМ 77,6 КМ 66,3 КМ 72,1 КМ 75.000+ (10000xKm)+10% 75.000+ (10000xKm)+10% 75.000+ (10000xKm)+10% 75.000+ (10000xKm)+10% 75.000+ (10000xKm)+10% 75.000+ (10000xKm)+10% 75.000+ (10000xKm)+10% 75.000+ (10000xKm)+10% 75.000+ (10000xKm)+10% 75.000+ (10000xKm)+10% 75.000+ (10000xKm)+10% 75.000+ (10000xKm)+10% 75.000+ (10000xKm)+10% 75.000+ (10000xKm)+10% 75.000+ (10000xKm)+10% 75.000+ (10000xKm)+10% 75.000+ (10000xKm)+10% 75.000+ (10000xKm)+10% 75.000+ (10000xKm)+10% 75.000+ (10000xKm)+10% 75.000+ (10000xKm)+10% 75.000+ (10000xKm)+10% 75.000+ (10000xKm)+10% 75.000+ (10000xKm)+10% Rp282.700 Rp178.200 Rp238.700 Rp256.300 Rp290.400 Rp389.400 Rp400.400 Rp435.600 Rp466.400 Rp539.000 Rp554.400 Rp627.000 Rp629.200 Rp686.400 Rp700.700 Rp793.100 Rp856.900 Rp916.300 Rp753.500 Rp936.100 Rp811.800 Rp875.600 23 Kuala Kurun - Tumbang Lapan 74,8 КМ Rp905.300 24 Kuala Kurun - Tewang Pajangan 15,0 КМ Rp247.500 Per/Pasien Per/Pasien Per/Pasien Per/Pasien Per/Pasien Per/Pasien Per/Pasien Per/Pasien Per/Pasien SATUAN Per/Pasien Per/Pasien Per/Pasien Per/Pasien Per/Pasien Per/Pasien Per/Pasien Per/Pasien Per/Pasien Per/Pasien Per/Pasien Per/Pasien Per/Pasien Per/Pasien Per/Pasien Per/Pasien Per/Pasien Per/Pasien Per/Pasien Per/Pasien Per/Pasien Per/Pasien Per/Pasien Per/Pasien
110 - 25 Kuala Kurun - Tumbang Miwan 26 Kuala Kurun - Tumbang Hakau 27 Kuala Kurun - Pilang Munduk 28 Kuala Kurun - Tumbang Empas 29 Kuala Kurun - Tuyun 30 Kuala Kurun - Tanjung Karitak 31 Kuala Kurun - Sepang Simin 32 Kuala Kurun - Tumbang Rahuyan 33 Kuala Kurun - Petak Bahandang 34 Kuala Kurun - Teluk Nyatu 35 Kuala Kurun - Penda Linda 36 Kuala Kurun - Hurung Bunut 37 Kuala Kurun - Dahian Tambuk 38 Kuala Kurun - Tumbang Danau 39 Kuala Kurun - Kampuri 40 Kuala Kurun - Sei Hanyo 41 Kuala Kurun (Dalam Kota) 42 Kuala Kurun - Pangkalan Bun 43 Kuala Kurun - Sampit 44 Kuala Kurun - Kuala Kapuas 45 Kuala Kurun - Buntok 46 Kuala Kurun - Muara Teweh 47 Kuala Kurun - Sukamara 48 Kuala Kurun - Nanga Bulik 49 Kuala Kurun - Kuala Pembuang 50 Kuala Kurun - Kasongan 16,0 КМ 23,7 КМ 28,2 КМ 45,9 КМ 50,9 КМ 55,9 КМ 59,4 КМ 28,0 КМ 10,5 КМ 11,2 КМ 18,6 КМ 21,1 КМ 31,1 КМ 33,1 КМ 38,3 КМ 32,5 КМ 629,0 КМ 407,0 КМ 322,0 КМ 297,0 КМ 440,0 КМ 866,0 КМ 736,0 КМ 637,0 КМ 268,0 КМ 75.000+ (10000xKm)+10% 75.000+ (10000xKm)+10% 75.000+ (10000xKm)+10% 75.000+ (10000xKm)+10% 75.000+ (10000xKm)+10% 75.000+ (10000xKm)+10% 75.000+ (10000xKm)+10% 75.000+ (10000xKm)+10% 75.000+ (10000xKm)+10% 75.000+ (10000xKm)+10% 75.000+ (10000xKm)+10% 75.000+ (10000xKm)+10% 75.000+ (10000xKm)+10% 75.000+ (10000xKm)+10% 75.000+ (10000xKm)+10% 75.000+ (10000xKm)+10% 75.000+ (10000xKm)+10% 75.000+ (10000xKm)+10% 75.000+ (10000xKm)+10% 75.000+ (10000xKm)+10% 75.000+ (10000xKm)+10% 75.000+ (10000xKm)+10% 75.000+ (10000xKm)+10% 75.000+ (10000xKm)+10% 75.000+ (10000xKm)+10% 75.000+ (10000xKm)+10% 75.000+ (10000xKm)+10% 75.000+ (10000xKm)+10% 75.000+ (10000xKm)+10% 51 Kuala Kurun - Pulang Pisau 278,0 КМ 52 Kuala Kurun - Tamiang Layang 284,0 КМ 53 Kuala Kurun - Puruk Cahu 525,0 КМ 54 Kuala Kurun - Palangkaraya 166,0 КМ 75.000+ (10000xKm)+10% NO TUJUAN JALAN JARAK TEMPUH (KM) JARAK TEMPUH (KM) BESARAN TARIF AMBULANCE UNTUK JENAZAH 1 2 3 4 5 Kuala Kurun - Tewah Kuala Kurun - Sarerangan Kuala Kurun - Tumbang Pajangei Kuala Kurun - Tumbang Lambaing Kuala Kurun - Teluk Lawah 18,2 КМ 8,7 КМ 14,2 КМ 23,3 КМ 26,4 КМ Rp258.500 Per/Pasien Rp343.200 Per/Pasien Rp392.700 Per/Pasien Rp587.400 Per/Pasien Rp642.400 Per/Pasien Rp697.400 Per/Pasien Rp735.900 Per/Pasien Rp390.500 Per/Pasien Rp198.000 Per/Pasien Rp205.700 Per/Pasien Rp287.100 Per/Pasien Rp314.600 Per/Pasien Rp424.600 Per/Pasien Rp446.600 Per/Pasien Rp503.800 Per/Pasien Rp439.450 Per/Pasien Rp82.500 Per/Pasien Rp7.001.500 Per/Pasien Rp4.559.500 Per/Pasien Rp3.624.500 Per/Pasien Rp3.349.500 Per/Pasien Rp4.922.500 Per/Pasien Rp9.608.500 Per/Pasien Rp8.178.500 Per/Pasien Rp7.089.500 Per/Pasien Rp3.030.500 Per/Pasien Rp3.140.500 Per/Pasien Rp3.206.500 Per/Pasien Rp5.857.500 Per/Pasien Rp1.908.500 Per/Pasien AMBULANCE JENAZAH SATUAN Rp262.000 Per/Pasien Rp167.000 Per/Pasien Rp222.000 Per/Pasien Rp313.000 Per/Pasien Rp344.000 Per/Pasien
111 - Kuala Kurun - Kasintu 6 Kuala Kurun - Tumbang Beren 7 Kuala Kurun - Upun Batu 8 9 Kuala Kurun - Batu Nyiwuh 10 Kuala Kurun - Tumbang Habaon 11 Kuala Kurun - Tanjung Untung 12 Kuala Kurun - Sei Riang 13 Kuala Kurun - Tumbang Pasangon 14 Kuala Kurun - Teluk Kanduri 15 Kuala Kurun - Tumbang Miri 16 Kuala Kurun - Batu Tangkui 17 Kuala Kurun - Hamputung 18 Kuala Kurun - Tumbang Marikoi 19 Kuala Kurun - Dandang 20 Kuala Kurun - Tajungan 21 Kuala Kurun - Penda Rangas 22 Kuala Kurun - Tumbang Sian 23 Kuala Kurun - Tumbang Lapan 24 Kuala Kurun - Tewang Pajangan 25 Kuala Kurun - Tumbang Miwan 26 Kuala Kurun - Tumbang Hakau 27 Kuala Kurun - Pilang Munduk 28 Kuala Kurun - Tumbang Empas 29 Kuala Kurun - Tuyun 30 Kuala Kurun - Tanjung Karitak 31 Kuala Kurun - Sepang Simin 32 Kuala Kurun - Tumbang Rahuyan 33 Kuala Kurun - Petak Bahandang 34 Kuala Kurun - Teluk Nyatu 35 Kuala Kurun - Penda Linda 36 Kuala Kurun - Hurung Bunut 37 Kuala Kurun - Dahian Tambuk 38 Kuala Kurun - Tumbang Danau 39 Kuala Kurun - Kampuri 40 Kuala Kurun - Sei Hanyo 41 Kuala Kurun (Dalam Kota) 42 Kuala Kurun - Pangkalan Bun 43 Kuala Kurun - Sampit 44 Kuala Kurun - Kuala Kapuas 45 Kuala Kurun - Buntok 46 Kuala Kurun - Muara Teweh 47 Kuala Kurun - Sukamara 48 Kuala Kurun - Nanga Bulik 49 Kuala Kurun - Kuala Pembuang 50 Kuala Kurun - Kasongan 51 Kuala Kurun - Pulang Pisau 52 Kuala Kurun - Tamiang Layang 53 Kuala Kurun - Puruk Cahu 54 Kuala Kurun - Palangkaraya NO JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN PENDAMPING RUJUKAN 1 2 3 DOKTER PENDAMPING RUJUKAN PERAWAT/BIDAN PENDAMPING RUJUKAN PENGEMUDI AMBULANCE/ MOBIL JENAZAH 27,9 КМ 28,9 КМ 32,1 КМ 34,9 КМ 41,5 КМ 42,9 КМ 49,5 КМ 49,7 КМ 54,9 КМ 56,2 КМ 64,6 КМ 70,4 КМ 75,8 КМ 61,0 КМ 77,6 КМ 66,3 КМ 72,1 КМ 74,8 КМ 15,0 КМ 16,0 КМ 23,7 КМ 28,2 КМ 45,9 КМ 50,9 КМ 55,9 КМ 59,4 КМ 28,0 КМ 10,5 КМ 11,2 КМ 18,6 КМ 21,1 КМ 31,1 КМ 33,1 КМ 38,3 КМ 32,5 КМ 629,0 КМ 407,0 КМ 322,0 КМ 297,0 КМ 440,0 КМ 866,0 КМ 736,0 КМ 637,0 КМ 268,0 КМ 278,0 КМ 284,0 КМ 525,0 КМ 166,0 КМ Rp359.000 Per/Pasien Rp369.000 Per/Pasien Rp401.000 Per/Pasien Rp429.000 Per/Pasien Rp495.000 Per/Pasien Rp509.000 Per/Pasien Rp575.000 Per/Pasien Rp577.000 Per/Pasien Rp629.000 Per/Pasien Rp642.000 Per/Pasien Rp726.000 Per/Pasien Rp784.000 Per/Pasien Rp838.000 Per/Pasien Rp690.000 Per/Pasien Rp856.000 Per/Pasien Rp743.000 Per/Pasien Rp801.000 Per/Pasien Rp828.000 Per/Pasien Rp230.000 Per/Pasien Rp240.000 Per/Pasien Rp317.000 Per/Pasien Rp362.000 Per/Pasien Rp539.000 Per/Pasien Rp589.000 Per/Pasien Rp639.000 Per/Pasien Rp674.000 Per/Pasien Rp360.000 Per/Pasien Rp185.000 Per/Pasien Rp192.000 Per/Pasien Rp266.000 Per/Pasien Rp291.000 Per/Pasien Rp391.000 Per/Pasien Rp411.000 Per/Pasien Rp463.000 Per/Pasien Rp404.500 Per/Pasien Rp80.000 Per/Pasien Rp6.370.000 Per/Pasien Rp4.150.000 Per/Pasien Rp3.300.000 Per/Pasien Rp3.050.000 Per/Pasien Rp4.480.000 Per/Pasien Rp8.740.000 Per/Pasien Rp8.740.000 Per/Pasien Rp6.450.000 Per/Pasien Rp2.760.000 Per/Pasien Rp2.860.000 Per/Pasien Rp2.920.000 Per/Pasien Rp5.330.000 Per/Pasien Rp1.740.000 Per/Pasien TOTAL TARIF SATUAN Rp850.000 Per/Pasien Rp500.000 Per/Pasien Rp250.000 Per/Pasien
112 - D. TARIF PELAYANAN KESEHATAN RUANG RAWAT INAP (KELAS I, II, III, VIP DAN PERINATOLOGI) NO JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN TARIF SATUAN 1 ASUHAN KEPERAWATAN PASIEN Rp15.000 PER/PELAYANAN MINIMAL CARE 2 ASUHAN KEPERAWATAN PASIEN Rp20.000 PER/PELAYANAN PARTIAL CARE 3 ASUHAN KEPERAWATAN PASIEN Rp25.000 PER/PELAYANAN TOTAL CARE 4 AMBIL BATU URETRA ANTERIOR SUPERFICIAL DENGAN ANASTESI LOCAL Rp120.000 PER/TINDAKAN 5 AMPUTASI DAN REPAIR STUMP 6 MENJAHIT LUKA < 10 JAHITAN 7 MENJAHIT LUKA 10 - 20 JAHITAN 8 MENJAHIT LUKA >20 JAHITAN + 6000 PER JAHITAN 9 10 LEPAS JAHITAN 6-10 11 LEPAS JAHITAN > 10 12 JAHIT HECTING MUKOSA 13 PELEPASAN KATETER URINE 14 PEMASANGAN KATETER URINE 15 ASPIRASI PUNGSI SENDI LUTUT 16 BUKA FIKSASI 17 DC LEPAS JAHITAN 1-5 Rp150.000 PER/TINDAKAN Rp70.000 PER/TINDAKAN Rp100.000 PER/TINDAKAN PER/TINDAKAN 100.000 + 6.000 PER JAHITAN Rp25.000 PER/TINDAKAN Rp50.000 PER/TINDAKAN Rp75.000 PER/TINDAKAN Rp80.000 PER/TINDAKAN Rp35.000 PER/TINDAKAN Rp50.000 PER/TINDAKAN Rp125.000 PER/TINDAKAN Rp25.000 PER/TINDAKAN Rp140.000 PER/TINDAKAN SHOCK/KARDIVERSI/DEFIBRILATOR 18 EKSISI 19 EKG 20 EKSTRAKSI/EVAKUASI BENDA ASING 21 NEBULIZER 22 EKSTRAKSI KUKU 23 PUNGSI ASPIRASI PLEURA 24 HUKNAH/LAVEMENT 25 26 27 28 29 INSISI INSISI CALUS/CAVUS BESAR INSISI ABSES PREAURIKULER INTUBASI INTUBASI ENDOTRACHEAL TUBE DENGAN TEKNIK KHUSUS Rp75.000 PER/TINDAKAN Rp75.000 PER/TINDAKAN Rp50.000 PER/TINDAKAN Rp40.000 PER/TINDAKAN Rp150.000 PER/TINDAKAN Rp150.000 PER/TINDAKAN Rp50.000 PER/TINDAKAN Rp75.000 PER/TINDAKAN Rp120.000 PER/TINDAKAN Rp85.000 PER/TINDAKAN Rp150.000 PER/TINDAKAN Rp250.000 PER/TINDAKAN 30 EKSTUBASI 31 IRIGASI MULUT/MATA/ HIDUNG/TELINGA/RECTAL 32 KATERISASI URETHRA DENGAN Rp80.000 PER/TINDAKAN Rp60.000 PER/TINDAKAN Rp60.000 PER/TINDAKAN PENYULIT 33 KUMBAH LAMBUNG 34 LEPAS GIPS 35 LUKA BAKAR > 50% 36 PEMERIKSAAN DOKTER UMUM 37 PEMERIKSAAN DOKTER SPESIALIS 38 KONSULTASI BY PHONE KE DOKTER Rp40.000 PER/TINDAKAN Rp120.000 PER/TINDAKAN Rp350.000 PER/TINDAKAN Rp48.000 PER/PELAYANAN Rp72.000 PER/PELAYANAN Rp50.000 PER/PELAYANAN
113 - NO JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN SPESIALIS 39 KONSULTASI DAN PEMERIKSAAN DOKTER SPESIALIS ON SITE 40 OBSERVASI PASIEN >12 JAM 41 OBSERVASI PASIEN <5 JAM 42 OBSERVASI PASIEN 6-12 JAM 43 PEMBERIAN INJEKSI (IM, IV, SC) 44 PEMBERIAN INJEKSI INDRATIKULAR 45 PEMERIKSAAN ANTROPOMETRI 46 PASANG SPALK 47 PELEPASAN SPALK 48 REPOSISI FRAKTUR SEDERHANA DENGAN SPALK 49 PASANG COLLAR BRACE 50 PASANG GIPS 51 PASANG GOEDEL/ OPA 52 PASANG KANULA PERIFER DENGAN PENYULIT 53 PASANG SKINTRAKSI KULIT 54 PASANG SYRINGE PUMP/PERKALI 55 PASANG INFUS DENGAN PENYULIT 56 PASANG INFUS 57 PASANG INFUS PUMP/PERKALI 58 PASANG OKSIGEN/MENIT 59 PEMASANGAN NGT 60 PELEPASAN NGT 61 PEMASANGAN TAMPON 62 PELEPASAN TAMPON 63 PEMASANGAN BELLAQUE TAMPON/TAMPON POSTERIOR 65 PEMASANGAN TAMPON TELINGA 66 PEMASANGAN TAMPON ANTERIOR 67 PEMASANGAN WSD 68 PEMBERIAN TERAPI SECARA INTRA VAGINAL 69 PEMBERIAN TERAPI SECARA REKTAL 70 PENGAMBILAN SAMPEL DARAH/KULTUR YANG DILAKUKAN OLEH PETUGAS IGD/RUANGAN PERAWATAN 71 PERAWATAN LUKA 72 PERAWATAN LUKA BAKAR <20% 73 PERAWATAN LUKA BAKAR 20-40% 74 PERAWATAN LUKA DECUBITUS 75 PERAWATAN LUKA GANGREN STADIUM 0-2 76 PERAWATAN LUKA GANGREN STADIUM 3-4 77 PERAWATAN LUKA GANGREN STADIUM > 4 78 PEMASANGAN INFUS INTRAOSEUS 79 PUNKSI ASPIRASI SENDI LUTUT TARIF SATUAN Rp40.000 PER/PELAYANAN Rp120.000 PER/TINDAKAN Rp40.000 PER/TINDAKAN Rp80.000 PER/TINDAKAN Rp10.000 PER/TINDAKAN Rp150.000 PER/TINDAKAN Rp15.000 PER/TINDAKAN Rp55.000 PER/TINDAKAN Rp30.000 PER/TINDAKAN Rp100.000 PER/TINDAKAN Rp30.000 PER/TINDAKAN Rp200.000 PER/TINDAKAN Rp25.000 PER/TINDAKAN Rp65.000 PER/TINDAKAN Rp150.000 PER/TINDAKAN Rp20.000 PER/TINDAKAN Rp60.000 PER/TINDAKAN Rp40.000 PER/TINDAKAN Rp20.000 PER/TINDAKAN Rp1.000 PER/TINDAKAN Rp45.000 PER/TINDAKAN Rp20.000 PER/TINDAKAN Rp20.000 PER/TINDAKAN Rp20.000 PER/TINDAKAN Rp100.000 PER/TINDAKAN Rp20.000 PER/TINDAKAN Rp20.000 PER/TINDAKAN Rp200.000 PER/TINDAKAN Rp20.000 PER/TINDAKAN Rp20.000 PER/TINDAKAN Rp15.000 PER/TINDAKAN Rp30.000 PER/TINDAKAN Rp50.000 PER/TINDAKAN Rp75.000 PER/TINDAKAN Rp65.000 PER/TINDAKAN Rp50.000 PER/TINDAKAN Rp65.000 PER/TINDAKAN Rp75.000 PER/TINDAKAN Rp120.000 PER/TINDAKAN Rp125.000 PER/TINDAKAN
114 - NO JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN 80 PUNKSI PLEURA 81 PUNKSI SUPRA PUBIC 82 PEMBERIAN OBAT/MAKAN PER SONDE 83 PEMBERIAN OBAT PER VAGINAL/PER REKTAL 84 PERAWATAN COLOSTOMY 85 PASANG ELASTIS BANDAGE 86 PASANG RANSEL VERBAN 87 REPOSISI LUKSASI MANDIBULA 88 REPOSISI LUKSASI MANDIBULA DENGAN PENYULIT 89 RESUSITASI 90 RESUSITASI DAN MENGGUNAKAN ALAT 91 RESUSITASI KARDIOPULMUNER 92 GANTI BALUTAN <10 CM 93 GANTI BALUTAN >10 CM 94 NEKROTOMI DEBRIDEMEN KECIL 95 NEKROTOMI DEBRIDEMEN SEDANG 96 NEKROTOMI DEBRIDEMEN BESAR 97 CROSS INSISI 98 SPOELING INFUS/PERKALI 99 RESTRAIN 100 RECTAL TOUCHE 101 VAGINAL TOUCHE 102 RUMPLE LEED 103 GANTI FLABOT INFUS/PERKALI 104 105 SUCTION 1-5 KALI 106 SUCTION 6-10 KALI 107 UMBILICAL KATETER 108 VENA SECTIE 109 VERUKA VULGARIS BESAR 110 NEKROTOMI DEBRIDEMEN BESAR 111 NEKROTOMI DEBRIDEMEN SEDANG 112 NEKROTOMI DEBRIDEMEN KECIL 113 LEPAS DRAIN 114 ANTROPOMETRI 115 SIRKUMSISI MANUAL 116 SIRKUMSISI CAUTER 117 ROZER PLASTY 118 REPOSISI MANUAL HEMOROID 119 BIOPSI EKSTIRPASI <2 CM 120 EKSTIRPASI KISTA ATEROMA 121 EKSTIRPASI LIPOMA 122 EKSTIRPASI GANGLION <2 CM INSISI DRAINASE ABSES 123 124 PEMBERIAN NUTRISI SECARA ORAL 125 PERSIAPAN PENGOSONGAN COLON INJEKSI INTRA ARTIKULER SENDI TARIF SATUAN Rp150.000 PER/TINDAKAN Rp120.000 PER/TINDAKAN Rp8.000 PER/TINDAKAN Rp20.000 PER/TINDAKAN Rp20.000 PER/TINDAKAN Rp30.000 PER/TINDAKAN Rp30.000 PER/TINDAKAN Rp100.000 PER/TINDAKAN Rp120.000 PER/TINDAKAN Rp80.000 PER/TINDAKAN Rp160.000 PER/TINDAKAN Rp200.000 PER/TINDAKAN Rp20.000 PER/TINDAKAN Rp30.000 PER/TINDAKAN Rp100.000 PER/TINDAKAN Rp250.000 PER/TINDAKAN Rp350.000 PER/TINDAKAN Rp30.000 PER/TINDAKAN Rp7.500 PER/TINDAKAN Rp30.000 PER/TINDAKAN Rp25.000 PER/TINDAKAN Rp25.000 PER/TINDAKAN Rp12.000 PER/TINDAKAN Rp5.000 PER/TINDAKAN Rp150.000 PER/TINDAKAN Rp26.000 PER/TINDAKAN Rp36.000 PER/TINDAKAN Rp50.000 PER/TINDAKAN Rp140.000 PER/TINDAKAN Rp120.000 PER/TINDAKAN Rp350.000 PER/TINDAKAN Rp250.000 PER/TINDAKAN Rp100.000 PER/TINDAKAN Rp25.000 PER/TINDAKAN Rp15.000 PER/TINDAKAN Rp250.000 PER/TINDAKAN Rp350.000 PER/TINDAKAN Rp50.000 PER/TINDAKAN Rp25.000 PER/TINDAKAN Rp75.000 PER/TINDAKAN Rp300.000 PER/TINDAKAN Rp300.000 PER/TINDAKAN Rp250.000 PER/TINDAKAN Rp100.000 PER/TINDAKAN Rp16.000 PER/TINDAKAN Rp16.000 PER/TINDAKAN
115 - NO JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN 126 MERAWAT SELANG DREIN 128 PASANG NCPAP 129 130 PEMASANGAN PATIENT INKUBATOR MONITOR/KALI 131 PEMASANGAN TERAPI SINAR/HARI 132 KANGGORO MOTHER CARE 133 PERAWATAN BAYI DI BOX/HARI 134 135 TINDAKAN NEO-PUFF 136 KONSELING LAKTASI 138 PERAWATAN BAYI HIPORTEMI 139 PASANG OGT 140 PERAWATAN LUKA DECUBITUS 141 PELEPASAN HD CATH 142 PEMASANGAN HD CATH / CVC 143 PEMASANGAN PDT PERCUTANEUS INFANT WARMER/HARI DILATATIONAL TRACHEOTOMY 144 MONITORING HEMODINAMIK/HARI 145 PCA / PATIENTS CONTROL ANALGESIA/HARI 146 USG 147 ECHOCARDIOGRAPHI 149 MONITORING TERAPI DENGAN OBAT EMERGENCY/HARI 150 MONITORING TERAPI INSULIN/HARI 151 MONITORING TERAPI HIPERTENSI EMERGENCY/HARI 152 MONITORING TERAPI SHOCK/HARI 153 MONITORING TERAPI KONVULSI/HARI 154 MONITORING TERAPI OBAT SYRINGE/INFUS PUMP GOL I/HARI 155 ASPIRASI PNEUMOTHORAKS 156 BLADDER TRAINING 157 BREAST CARE 158 BRONCHIAL TOILET/HARI 159 DETOKSIKASI LAMBUNG/KULIT 160 LEPAS CVC 161 DRESSING CATETER 162 PUNGSI RETENSI URINE 163 PERAWATAN HD CATH 164 NEKROTOMI/HARI 165 NON INVASIVE VENTILATOR 168 VULVA HYGIENE 169 WEANING VENTILATOR 170 PICC 171 PERAWATAN WSD/HARI 172 PEMASANGAN KASUR ANTI DECUBITUS/HARI 173 PEMASANGAN ARTERI LINE TARIF SATUAN Rp12.000 PER/TINDAKAN Rp100.000 PER/TINDAKAN Rp60.000 PER/TINDAKAN Rp20.000 PER/TINDAKAN Rp106.000 PER/TINDAKAN Rp12.000 PER/TINDAKAN Rp36.000 PER/TINDAKAN Rp50.000 PER/TINDAKAN Rp50.000 PER/TINDAKAN Rp16.000 PER/TINDAKAN Rp10.000 PER/TINDAKAN Rp20.000 PER/TINDAKAN Rp65.000 PER/TINDAKAN Rp330.000 PER/TINDAKAN Rp2.120.000 PER/TINDAKAN Rp1.200.000 PER/TINDAKAN Rp75.000 PER/TINDAKAN Rp75.000 PER/TINDAKAN Rp150.000 PER/TINDAKAN Rp250.000 PER/TINDAKAN Rp16.000 PER/TINDAKAN Rp16.000 PER/TINDAKAN Rp16.000 PER/TINDAKAN Rp16.000 PER/TINDAKAN Rp16.000 PER/TINDAKAN Rp20.000 PER/TINDAKAN Rp100.000 PER/TINDAKAN Rp16.000 PER/TINDAKAN Rp16.000 PER/TINDAKAN Rp16.000 PER/TINDAKAN Rp75.000 PER/TINDAKAN Rp200.000 PER/TINDAKAN Rp12.000 PER/TINDAKAN Rp150.000 PER/TINDAKAN Rp150.000 PER/TINDAKAN Rp37.500 PER/TINDAKAN Rp600.000 PER/TINDAKAN Rp15.000 PER/TINDAKAN Rp250.000 PER/TINDAKAN Rp440.000 PER/TINDAKAN Rp30.000 PER/TINDAKAN Rp15.000 PER/TINDAKAN Rp120.000 PER/TINDAKAN
116 - NO JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN TARIF SATUAN 174 PEMASANGAN EPIDURAL 175 PEMBERIAN OBAT HIGH ALERT Rp320.000 PER/TINDAKAN Rp72.000 PER/TINDAKAN E. TARIF PELAYANAN RAWAT INAP KHUSUS REHABILITASI NARKOBA NO JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN TOTAL TARIF SATUAN 1 PELAYANAN RAWAT INAP 2 VISITE DOKTER SPESIALIS 3 KONSELING 4 ASSESMENT 5 PEMERIKSAAN TTV PERHARI 6 ASKEP MINIMAL CARE 7 NARKOBA TEST 7 PARAMETER 8 ASUHAN GIZI Rp100.000 PER/PELAYANAN Rp50.000 PER/PELAYANAN Rp50.000 PER/PELAYANAN Rp50.000 PER/PELAYANAN Rp10.000 PER/PELAYANAN Rp15.000 PER/PELAYANAN Rp200.000 PER/PELAYANAN Rp18.000 PER/PELAYANAN F. TARIF PELAYANAN MEDICAL CHECKUP NO JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN TARIF SATUAN 1 2 3 4 5 KONSULTASI DAN PEMERIKSAAN DOKTER PENYAKIT SPESIALIS DALAM KONSULTASI DAN PEMERIKSAAN DOKTER SPESIALIS KESEHATAN JIWA KONSULTASI PEMERIKSAAN DOKTER UMUM/GIGI KONSULTASI PEMERIKSAAN DOKTER GIGI PEMERIKSAAN LABORATORIUM -DARAH RUTIN + GOLDA -URIN RUTIN -TES KEHAMILAN -KIMIA KLINIK -SEROLOGI - NAPZA PEMERIKSAAN RADIOLOGI Rp75.000 PER/PELAYANAN Rp75.000 PER/PELAYANAN Rp50.000 PER/PELAYANAN Rp50.000 PER/PELAYANAN PER/PELAYANAN Rp127.500 PER/PELAYANAN Rp50.000 PER/PELAYANAN Rp30.000 PER/PELAYANAN Rp170.000 PER/PELAYANAN Rp60.000 Rp300.000 PER/PELAYANAN Rp120.000 PER/PELAYANAN B. PELAYANAN KEBERSIHAN 1. PENGAMBILAN ATAU PENGUMPULAN SAMPAH NO OBYEK PELAYANAN TARIF (Rp) 1 2 3 1 Rumah Tangga, Rumah Kost dan Barak a. Rumah Kost dan Barak 7.000,-/bulan b. Rumah Tangga 5.000,- /bulan 2 Pasar Tradisional, Los, Kios, PKL (Pedagang kaki Lima), dan Foto Copy 1.000,- /hari 3 Pertokoan
117 - NO OBYEK PELAYANAN 1 2 a. Ruko b. Toko 4 Swalayan a. Mini Market b. Super Market c. Hyper Market 5 Departemen Store, Mall, Plaza 6 Rumah Makan Besar / Restaurant 7 Rumah makan kecil / Warung Makan / Kedai 8 Rantangan Makanan / Catering 9 Fasilitas Kesehatan a. Rumah Sakit Swasta Tipe A b. Rumah Sakit Swasta Tipe B c. Rumah Sakit Swasta Tipe C d. Klinik swasta / konsultasi kesehatan e. Balai pengobatan f. Apotik g. Optik h. Toko Obat 10 Salon, penjahit dan laundry 11 Arena tempat olah raga dan arena swasta milik swasta 12 a. Hotel berbintang V b. Hotel berbintang IV c. Hotel berbintang III d. Hotel berbintang I dan II e. Hotel tidak berbintang, hotel melati/losmen, wisma dan penginapan 13 Rental PS (Play station), Game Net, Rental Sound System / Alat musik, Studio Musik, rental mobil atau motor / sepeda 14 Bengkel Mobil a. Bengkel Mobil Kecil b. Bengkel mobil sedang c. Bengkel mobil besar 15 Bengkel Motor a. Bengkel motor kecil b. Bengkel motor sedang c. Bengkel motor besar 16 Bengkel Sepeda 17 Bengkel las a. Bengkel las Kecil b. Bengkel Las Sedang TARIF (Rp) 3 50.000,- /bulan 40.000,- /bulan 50.000,- /bulan 150.000,- /bulan 200.000,- /bulan 200.000,- /bulan 100.000,- /bulan 50.000,- /bulan 75.000,- /bulan 400.000,- /bulan 300.000,- /bulan 200.000,- /bulan 150.000,- /bulan 100.000,- /bulan 100.000,- /bulan 75.000,- /bulan 50.000,- /bulan 35.000,- /bulan 100.000,-/bulan 500.000,- /bulan 400.000,- /bulan 250.000,- /bulan 150.000,-/bulan 100.000,- /bulan 25.000,- /bulan 50.000,-/bulan 100.000,-/bulan 200.000,-/bulan 20.000,-/bulan 40.000,-/bulan 60.000,-/bulan 5. 000,-/bulan 50.000,-/bulan 100.000,-/bulan
118 - NO OBYEK PELAYANAN TARIF (Rp) 1 2 3 c. Bengkel Las Besar 200.000,-/bulan 18 Bangunan / Pabrik Industri /Usaha mengolah bahan mentah atau setengah mentah atau setengah jadi menjadi produk atau barang a. Industri kecil 100.000,-/bulan b. Industri Sedang 150.000,-/bulan c. Industri Besar 200.000,-/bulan 19 Showroom / dealer / tempat jual beli kendaraan bermotor a. Showroom / dealer kecil 100.000,-/bulan b. Showroom / dealer sedang 150.000,-/bulan c. Showroom / dealer besar 200.000,-/bulan 20 a. Tempat hiburan karaoke, diskotik hotel, café bangunan permanen b. Bioskop 250.000,-/bulan c. Gedung serba guna d. Rumah hiburan 21 Kantor perusahaan/badan usaha milik swasta 80.000,-/bulan 22 Kantor pemerintah, bank dan BUMN/BUMD 100.000,-/bulan 23 Penyelengggara keramaian a. Pasar malam b. Bazar 250.000/hari 100.000/hari c. Hiburan 250.000/hari d. Pameran 250.000/hari 24 Penggunaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) oleh orang Pribadi atau Badan Usaha 2.500.000/bulan 2. PENYEDOTAN KAKUS DAN PEMBUANGAN SERTA PENGOLAHAN LIMBAH NO OBJEK PELAYANAN TARIF (Rp) 1 2 3 1. Tempat Usaha, Komersial dan Bisnis 250.000,-/m3 2. Rumah Tangga 150.000,-/m3 3. Perkantoran Pemerintah 100.000,-/m3 4. Asrama/Kos-kosan Kopel 100.000,-/m3 5. Tempat Pelayanan Sosial 75.000,-/m3 6. Bagi Badan/Swasta Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Penyedotan Kakus Yang Menggunakan Pembuangan ke IPLT Milik Pemerintah Daerah 75.000,-/m3 Biaya transportasi tambahan dihitung berdasarkan jarak dari IPLT menuju zona masing-masing daerah, sebagai berikut: 1. Zona 1 Kota Kuala Kurun 50.000,- 2. Zona 2 Kecamatan Tewah 100.000,- 3. Zona 3 Kecamatan Rungan Hulu 250.000,-
119 - 4. Zona 4 Kecamatan Mihing Raya 200.000,- 5. Zona 5 Kecamatan Sepang 400.000,- 3. TARIF PELAYANAN PENANGANAN LIMBAH OLEH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN NO JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN 1 LIMBAH MEDIS PADAT PER KILOGRAM (KG) 2 LIMBAH MEDIS CAIR PER KUBIK (M3) 3 LIMBAH MEDIS CAIR PER/ LITER TOTAL TARIF Rp65.000 Rp65.000 Rp37.500 SATUAN KILOGRAM METER KUBIK PER/LITER C. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM N0 JENIS KENDARAAN TARIF (Rp) 1 2 3 1. Sepeda 2. Becak 3. Dokar 4. Sepeda Motor, Sepeda Motor Gandengan dan Sejenisnya 5. Mobil Sedan, Mini Bus Penumpang, Pick Up dan Sejenisnya 1.000,- 1.000,- 1.000,- 2.000,- 4.000,- 6. Mobil Bus Sedang, Truk Sedang 7. Gerobak Rombong 8. Mobil Bus Besar, Truk Besar 5.000,- 5.000,- 10.000,- D. PELAYANAN PASAR NO OBJEK LAYANAN TARIF (Rp) SATUAN 1 2 4 5 1 Ibu Kota Kabupaten : a. Toko/ kios 1. Lantai 1 2. Lantai 2 b. Los/lapak/shelter c. Selasar /bak d. Hamparan/rombongan e. Pemakaian tempat promosi di lingkungan pasar 2 Kecamatan : a.Toko, Kios b. Los/lapak/shelter c. Selasar /bak d. Hamparan/rombongan e. Pemakaian tempat promosi di lingkungan pasar 37.500 30.000 25.000 500 1000 25.000 25.000 15.000 500 1.000 10.000 M2. / bulan M2. / bulan M2. / bulan M2 / hari Per hari M2 / hari M2. / bulan M2. / bulan M2 / hari Per hari M2 / hari 3. Pasar yang menggunakan fasilitas umum lainnya lokasi tertentu :
a. Pedagang Dadakan b. Pedagang Dadakan di Pameran 4. Pasar Tenda: a. 16 M2 (4x4) b. 48 M2 (6x8) 120 - 5.000 10.000 Per hari Per hari 500 600 M2 / hari M2 / hari BUPATI GUNUNG MAS, TTD JAYA SAMAYA MONONG
121 - LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA A. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA KETERANGAN/ NO. OBJEK LAYANAN TARIF SATUAN 1. Shelter Taman Kota Rp. 450.000 Per bulan/ Los 2. Kios Karuhei Tatau Rp. 450.000 Per bulan/ Kios 3. Bangunan Tempat Usaha berupa Kantin 1. Tipe A (Permanen) Rp. 50.000 Per bulan 2. Tipe B (Semi Permanen) Rp. 25.000 Per bulan 3. Tipe C (Sederhana) Rp. 15.000 Per bulan 4. Pelataran Rp. 2.000 Per Hari B. PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN NO. PENGGUNAAN FASILITAS / JASA TARIF 1 2 3 1. Ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya 5% dari Nilai Transaksi 2. Jasa Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 3% dari ketetapan hasil lelang (minimal hasil lelang 25 Kg) C. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN 1. LOKASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN N0 PELAYANAN/JENIS KENDARAAN TARIF SATUAN 1 1. Parkir tidak menginap 2 3 4 a. Sepeda Motor, Sepeda Motor Gandengan / dan Sejenisnya Rp. 2.000 per Kendaraan/ kali b. Mobil, Sedan, Pick Up, Rp. 5.000 per Kendaraan/ kali Minubus penumpang, dan sejenisnya c. Bus / Truck dan sejenisnya Rp. 10.000 per Kendaraan/ kali
122 - 2. Parkir menginap (lebih dari 1 hari) a. Sepeda Motor, Sepeda Motor Gandengan / dan Sejenisnya Rp. 15.000 b. Mobil, Sedan, Pick Up, Rp. 20.000 Minubus penumpang, dan sejenisnya c. Bus / Truck dan sejenisnya Rp. 25.000 2. LOKASI TEMPAT WISATA BATU MAHASUR N0 PELAYANAN/JENIS KENDARAAN TARIF 1 1. Parkir tidak menginap d. Sepeda Motor 2 3 Rp. 3.000 e. Mobil / Pick Up dan sejenisnya Rp. 5.000 f. Bus / Truck dan sejenisnya Rp. 10.000 2. Parkir dengan menginap (lebih dari 1 hari) d. Sepeda Motor e. Mobil / Pick Up dan sejenisnya Rp. 10.000 Rp. 15.000 f. Bus / Truck dan sejenisnya Rp. 5.000 3. LOKASI TEMPAT WISATA TAHURA LAPAK JARU N0 PELAYANAN/JENIS KENDARAAN TARIF 1 1. Parkir tidak menginap a. Sepeda Motor 2 3 Rp. 2.000 b. Mobil / Pick Up / Jeep / Mini Rp. 4.000 Bus dan sejenisnya c. Bus / Truck / Alat dan Rp. 5.000 sejenisnya 2. Parkir dengan menginap (lebih dari 1 hari) a. Sepeda Motor b. Mobil / Pick Up dan sejenisnya Rp. 10.000 Rp. 15.000 c. Bus / Truck dan sejenisnya Rp. 5.000 4. LOKASI AREA DERMAGA N0 JENIS KENDARAAN TARIF 1 1. Sepeda 2. Becak 3. Dokar 4. Sepeda Motor, Sepeda Motor 2 3 Rp. 1.000 Rp. 1.000 Rp. 1.000 Rp. 2.000 Gandengan dan sejenisnya 5. Mobil Sedan, Mini Bus Penumpang, Pick Up dan sejenisnya Rp. 4.000 per Kendaraan / Hari per Kendaraan / Hari per Kendaraan / Hari SATUAN 4 per Kendaraan/ kali per Kendaraan/ kali per Kendaraan/ kali per Kendaraan / Hari per Kendaraan / Hari per Kendaraan / Hari SATUAN 5 per Kendaraan/ kali per Kendaraan/ kali per Kendaraan/ kali per Kendaraan / Hari per Kendaraan / Hari per Kendaraan / Hari SATUAN 4 per Kendaraan/ kali per Kendaraan/ kali per Kendaraan/ kali per Kendaraan/ kali per Kendaraan/ kali
123 - 6. Gerobak Rombong 7. Mobil Bus Sedang, Truck Sedang 8. Mobil Bus Besar, Truck Besar Rp. 5.000 Rp. 5.000 Rp. 10.000 per Kendaraan/ kali per Kendaraan/ kali per Kendaraan/ kali 5. LOKASI LAINNYA N0 JENIS KENDARAAN TARIF 1 1. Sepeda Motor, Sepeda Motor Gandengan dan 2 3 Rp. 2.000/per Kendaraan sejenisnya 2. Mobil Sedan, Mini Bus Penumpang, Pick Up dan sejenisnya 3. Gerobak Rombong 4. Mobil Bus Sedang, Truck Sedang 5. Mobil Bus Besar, Truck Besar 2. Mobil Sedan, Mini Bus Penumpang, Pick Up dan sejenisnya 3. Gerobak Rombong 4. Mobil Bus Sedang, Truck Sedang 5. Mobil Bus Besar, Truck Besar Rp. 5.000 /per Kendaraan Rp. 5.000 /per Kendaraan Rp. 10.000/ per Kendaraan D. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/ VILA NO JENIS FASILITAS/ BENTUK PELAYANAN WAKTU HARI BIASA TARIF (Rp) HARI LIBUR 1 2 3 4 5 1. Cottage Menginap 1 x 24 jam 150.000,-/unit 200.000,-/unit Pagi Hari 250.000,- Malam Hari 300.000,- 2. Aula 250.000,- Sehari Semalam 500.000,- Lebih dari 3 (Tiga) Hari 300.000,- 3. Panggung Terbuka 200.000,- 300.000,- Standar 1 x 24 jam 150.000,- 250.000,- 4. Kamar Bungalow/VIP 1 x 24 jam 250.000,- 500.000,- E. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK NO. 1 JENIS PELAYANAN 2 JENIS HEWAN POTONG 3 TARIF (Rp) 4 1. Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong a. Sapi, Kerbau, dan Kuda b. Kambing, Domba dan Babi. c. Ayam. 10.000,-/ekor 8.000,-/ekor 25,-/ekor 2. Pemakaian Kandang a. Sapi, Kerbau, dan Kuda b. Kambing, Domba dan Babi. c. Ayam. 10.000,-/ekor 3.000,-/ekor 25,-/ekor 3. Pemakaian Fasilitas Pemotongan a. Sapi, Kerbau, dan Kuda b. Kambing, Domba dan Babi. c. Ayam. 10.000,-/ekor 5.000,-/ekor 25,-/ekor
124 - 4. Penanganan Limbah a. Sapi, Kerbau, dan Kuda b. Kambing, Domba dan Babi. c. Ayam. 7.000,-/ekor 1.000,-/ekor 25,-/ekor 5. Pemeriksaan Daging/Karkas a. Sapi, Kerbau, dan Kuda b. Kambing, Domba dan Babi. c. Ayam. 1.500,-/ekor 500,-/ekor 25,-/ekor 6. Pemeriksaan Daging/Non -Karkas a. Sapi, Kerbau, dan Kuda b. Kambing, Domba dan Babi. c. Ayam. 1.500,-/ekor 500,-/ekor 25,-/ekor F. PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN NO. 1 PENGGUNAAN FASILITAS / JASA 2 TARIF (Rp) 3 1. Sewa Tanah & Bangunan di Area Darmaga 10.000,-/per M²/per Bulan G. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA 1. LOKASI TAHURA LAPAK JARU NO JENIS LAYANAN TARIF (Rp) KETERANGAN 1 2 4 5 A. Tiket Masuk Kawasan Tahura 1. Wisatawan Mancanegara 50.000 Per Orang/hari 2. Wisatawan Nusantara a. Hari Biasa Anak-Anak 3.000 Per Orang/hari Dewasa 5.000 Per Orang/hari b. Hari Libur Anak-Anak 5.000 Per Orang/hari Dewasa 10.000 Per Orang/hari B. Penggunaan Jasa dan Wahana Penunjang Objek Wisata 1. Panggung Banama Bawin Kameloh 1. Panggung Banama Bawin Kameloh 100.000 2. Pendopo Tahura 50.000 Per Kegiatan/hari 3. Rumah Pohon 100.000 15.000 Per Hari/24 jam Per Jam 4. Homestay Tahura 200.000 Per Hari/24 jam
5. Aula Tahura Lapak Jaru 6. Lapak Kios Tahura 7. Gazebo besar 8. Genset Tahura 9. Penggunaan Kawasan Tahura untuk Penelitian Flora dan Fauna 10. Penggunaan Kawasan Tahura Untuk Foto Prewedding 11. Penggunaan Kawasan Tahura untuk Pembuatan Video Komersil 11. Penggunaan Kawasan Tahura untuk Pembuatan Video Komersil 12. Wahana Motor ATV 13. Perahu Bebek 14. Tenda Kemah Tahura 15. Tapak Kemah/ Camping Ground 16. Outbond 17. Flying Fox 18. Kolam renang 19. Velbed 20. Hammock 21. Jasa Guide Tracking Forest 22. Sepeda Gantung / Bike Zipline 22. Sepeda Gantung / Bike Zipline 3. LOKASI BATU MAHASUR NO JENIS LAYANAN 1 2 A. Tiket Masuk Kawasan 1. Wisatawan Mancanegara 2. Wisatawan Nusantara a. Hari Biasa Anak-anak Dewasa b. Hari Libur Anak-anak Dewasa 125 - 500.000 100.000 5.000 100.000 (diluar Bahan Bakar Minyak) 100.000 100.000 500.000 30.000 20.000 10.000 10.000 25.000 10.000 5.000 10.000 5.000 100.000 5.000 TARIF (Rp) 4 50.000,- 3.000,- 5.000,- 5.000,- 10.000,- Per Kegiatan/hari Per Bulan Per Jam Per Hari/24 jam Per Kegiatan Per Kegiatan Per Unit/ 20 Menit Per Unit/ 30 Menit Per Tenda/Hari Per Tenda/Hari Per Orang Per Orang Per Orang Per Malam Per Jam Per Guide/ Hari KETERANGAN 5 Per Orang/hari
126 - B. Penggunaan Jasa dan Wahana Penunjang Objek Wisata 1. Sewa Gazebo a. Besar 10.000,- Per Jam/Gazebo b. Kecil 5.000,- Per Jam/Gazebo 2. Sewa Both/Stan/Lapak Jualan 2. Sewa Both/Stan/Lapak Jualan Per Bulan 3. Perahu Bebek 20.000,- Per 30 menit/Unit 4. Tapak Ground 10.000,- Per Lapak/Malam 5. Flying Fox 10.000,- Per orang/kali 6. Pembuatan Video Komersil 500.000,- Per Kegiatan 7. Sewa Panggung Besar 500.000,- Per Hari 8. Paket Sound system 1.000.000,- Per Hari 9. Tarif paket Sound system tersebut termasuk jasa sarana 60% dan jasa pelayanan 40% 4. LOKASI OLAH RAGA NO JENIS TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA TARIF (Rp) KETERANGAN 1 2 3 4 1. Sarana Olah Raga Stadion Olahraga a. Kegiatan Komersial; 1. Siang Hari 2. Malam Hari 1.000.000,- 1.500.000,- per Hari per Hari b. Kegiatan Non Komersial 1. Siang Hari 2. Malam Hari c. Bangunan Penunjang Lainnya 500.000,- 750.000,- 10.000,- per Event Kegiatan per Event Kegiatan per M² 2. Lapangan Tenis a. Pertandingan 1. Siang Hari 2. Malam Hari b. Kegiatan Lainnya a. Siang Hari b. Malam Hari c. Club Tenis Gunung mas 350.000,- 500.000,- 300.000,- 400.000,- 750.000,- per Event Kegiatan per Event Kegiatan Per Hari Per Hari Perbulan 3. Pemakaian Sirkuit a. Club Gunung Mas 1. Pemakaian 1 (satu) Hari 2. Pemakaian 2 (dua) Hari 3. Pemakaian >2 (dua) Hari 500.000,- 750.000,- 1.000.000,- Per Event Kegiatan Per Event Kegiatan Per Event Kegiatan b. Club Luar Gunung Mas 1. Pemakaian 1 (satu) Hari 2. Pemakaian 2 (dua) Hari 3. Pemakaian >2 (dua) Hari 750.000,- 1.250.000,- 1.500.000,- Per Event Kegiatan Per Event Kegiatan Per Event Kegiatan
127 - NO JENIS TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA TARIF (Rp) KETERANGAN 1 2 3 4 4. Lapangan Olah Raga 1. Lapangan Basket Isen Mulang a. Kegiatan Komersial 1. Siang Hari 2. Malam Hari 250.000,- 350.000,- Per Hari Per Hari b. Kegiatan Non Komersial 1. Siang Hari 2. Malam Hari c. Club Basket Gunung Mas 350.000,- 500.000,- 750.000,- Per Event Kegiatan Per Event Kegiatan Per Bulan 2. Lapangan Sepak Bola Isen Mulang a. Kegiatan Komersial 1. Siang Hari 2. Malam Hari b. Kegiatan Non Komersial 500.000,- 750.000,- Per Hari Per Hari 1. Siang Hari 2. Malam Hari c. Club/SSB Sepak Bola Gunung Mas 350.000,- 500.000,- 750.000,- Per Event Kegiatan Per Event Kegiatan Per Bulan Kegiatan 5. Lapangan Mini Soccer Waktu Penggunaan a. 06.00 WIB - 11.00 WIB b. 11.00 WIB - 14.00 WIB c. 14.00 WIB - 16.00 WIB d. 16.00 WIB - 18.00 WIB e. 18.00 WIB - 22.00 WIB f. 22.00 WIB - 23.00 WIB 300.000,- 250.000,- 300.000,- 400.000,- 500.000,- 450.000,- Per Jam Per Jam Per Jam Per Jam Per Jam Per Jam H. PELAYANAN PENYEBERANGAN ORANG ATAU BARANG DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN DI AIR No Objek Layanan dan Lokasi penyeberangan 1. Ferry Dalam Kota 2. Ferry penyeberangan Luar Kota Jenis Muatan Orang Sepeda Motor dan Penumpang Gerobak / Sepeda dan sejenisnya beserta Penumpang Kendaraan Roda 4 dan Penumpang Kendaraan Roda penumpang dan/atau barang Orang Sepeda Motor dan Penumpang Gerobak / Sepeda dan sejenisnya beserta Penumpang Kendaraan Roda 4 dan Penumpang Kendaraan Roda penumpang dan/atau barang 6 beserta 6 beserta Tarif Rp. 100 Rp. 1.000 Rp. 1.000 Rp. 1.500 Rp. 2.500 Rp. 100 Rp. 1.000 Rp. 1.000 Rp. 1.500 Rp. 2.500
128 - I. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH 1. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA BENIH IKAN DAN IKAN AFKIR NO OBJEK LAYANAN TARIF (Rp) 1 2 3 A. BENIH IKAN 1 Ikan Mas (Cyprinus carpio) Ukuran 1 - 3 Cm 500,- Ukuran 3 - 5 Cm 700,- Ukuran 5 - 8 Cm 900,- 2 Ikan Patin (Pangasius Sp) Ukuran 1 - 3 Cm 450,- Ukuran 3 - 5 Cm 750,- Ukuran 5 - 8 Cm 1.000,- Ukuran 8 - 12 Cm 1.500,- 3 Ikan Nila (Oerochromis nilotica) Ukuran 1 - 3 Cm 350,- Ukuran 3 - 5 Cm 600,- Ukuran 5 - 8 Cm 800,- 4 Ikan Lele Dumbo (Clarias gariepinius) Ukuran 1 - 3 Cm 500,- Ukuran 3 - 5 Cm 600,- Ukuran 5 - 8 Cm 800,- Ukuran 8 - 12 Cm 1.500,- 5 Ikan Gurami (Osphronemus gouramy) Ukuran 1 - 2 Cm 1.000,- Ukuran 3 - 4 Cm 2.000,- Ukuran 5 - 6 Cm 2.500,- Ukuran 7 - 9 Cm 3.200,- 6 Ikan Papuyu (Anabas testudineus) Ukuran 1 - 3 Cm 550,- Ukuran 3 - 5 Cm 850,- Ukuran 5 - 7 Cm 1.100,- B. IKAN AFKIR 1 Induk Ikan Mas (Cyprinus carpio) 48.000,- 2 Induk Ikan Patin (Pangasius Sp) 26.000,- 3 Induk Ikan Nila (Oerochromis nilotica) 48.000,- 4 Induk Ikan Lele Dumbo (Clarias gariepinius) 30.000,- 5 Induk Ikan Gurami (Osphronemus gouramy) 72.000,- 6 Ikan Papuyu (Anabas testudineus) 78.000,-
129 - 2. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PERTANIAN NO JENIS BENIH KLASIFIKASI TARIF 1 2 3 4 1 Padi a. Benih Sebar 13.000,-/Kg b. Benih Pokok 15.000,-/Kg c. Benih Dasar 14.000,-/Kg 2 Kedelai a. Benih Sebar 18.000,-/Kg b. Benih Pokok 24.000,-/Kg c. Benih Dasar 20.000,-/Kg 3 Kacang Tanah a. Benih Sebar 14.000,-/Kg b. Benih Pokok 18.000,-/Kg c. Benih Dasar 16.000,-/Kg 4 Jagung a. Benih Sebar 35.000,-/Kg b. Benih Pokok 50.000,-/Kg c. Benih Dasar 45.000,-/Kg 5 Bawang Merah BR 65.000,-/Kg Apabila masa berlaku label benih telah habis maka benih dijual sebagai konsumsi a. Padi digiling menjadi beras 15.000,-/Kg b. Kedelai 18.000,-/Kg c. Kacang Tanah 18.000,-/Kg d. Jagung 6.000,-/Kg e. Bawang Merah 35.000,-/Kg J. PEMANFAATAN ASET DAERAH 1. PEMANFAATAN KENDARAAN BERMOTOR (BUS) NO. LOKASI BESAR TARIF SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 1 Dalam Kota Kuala Kurun a. Jasa Sopir b. Jasa Kernet c. Pendapatan Asli Daerah d. Biaya BBM a. Rp. 100.000,- Per hari b. Rp. 50.000,- Per hari c. Rp. 300.000,- Per 3 hari d. ditanggung Peminjam dan Menyesuaikan Harga BBM. Penggunaan Bus melebihi dari 3 (tiga) hari akan dikenakan charge untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.100.000,- per hari. 2 Ke Kecamatan di Wilayah Kabupaten Gunung Mas a. Jasa Sopir a. Menyesuaikan dengan Perbup Perjadin
130 - NO. LOKASI BESAR TARIF SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 b. Pendapatan Asli Daerah b. Rp. 400.000,- Per 3 hari c. Biaya BBM c. Ditanggung Peminjam dan Menyesesuaikan Harga BBM. 3 Ke Ibukota Kabupaten di Wilayah Kalimantan Tengah a. Jasa Sopir a. Menyesuaikan dengan Perbup Perjadin b. Rp. 500.000,- b. Pendapatan Asli Daerah /3 hari c. Ditanggung c. Biaya BBM Peminjam dan Menyesesuaikan Harga BBM. 4 Keluar Wilayah Kalimantan Tengah a. Jasa Sopir a. Menyesuaikan dengan Perbup Perjadin b. Pendapatan Asli Daerah b. Rp. 600.000,-/3 hari c. Biaya BBM c. Ditanggung Peminjam dan Menyesesuaikan Harga BBM. 2. PEMANFAATAN KENDARAAN BERMOTOR (BUS) UNTUK TRANSPORTASI DI LUAR JENIS PEMANFAATAN TARIF (Rp.) Mobil Bus a. Tempat Duduk 12 Buah Luar Daerah 500.000,-/ Kegiatan *Dalam Daerah 300.000,-/ Kegiatan b. Tempat Duduk 13 s.d 25 Buah c. Tempat Duduk > 26 buah d. Pembuatan (cetak) atau ganti (rusak) 3. PENGGUNAAN TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH NO. OBJEK LAYANAN DAN LOKASI TARIF KETERANGAN/ SATUAN 1. 2. Tanah di (Dalam batas Kota) a. Tanah Usaha b. Tanah c. Bangunan d. Tanah dan Bangunan Tanah di (Dalam batas Kota) Ibukota Kabupaten Ibukota Kacamatan Rp. 5.000 Rp. 3.000 Rp. 3.000 Rp. 100.000 M²/Bulan M²/Bulan M²/Bulan M²/Bulan
131 - Tanah Usaha Tanah Bangunan Tanah dan Bangunan Rp. 2.000 Rp. 1.000 Rp. 1.000 Rp. 25.000 M²/Bulan M²/Bulan M²/Bulan M²/Bulan 4. PENGGUNAAN RUKO DAN BANGUNAN UNTUK ATM NO OBJEK LAYANAN TARIF (Rp) SATUAN` 1 2 4 5 1 Ruko Eks. Dekranasda menjadi Ruko Jln. Sangkurun a. Ruko 1 Pintu a. 2 Ruko 1 Pintu 2 Bangunan ATM center di Pasar Baru (Blok Pasar Baru) 3. Rumah Toko(Ruko) 10.000.000 20.000.000 8.000.000 5.625.000 11.750.000 22.500.000 Per Ruko / per Tahun Per Ruko / per Tahun Per Mesin ATM/ per Tahun Per Ruko / per 3 Bulan Per Ruko / per 6 Bulan Per Ruko / per Tahun 5. PEMANFAATAN PENGGUNAAN ALAT BERAT NO 1 JENIS PENERIMAAN/ OBJEK LAYANAN 2 TARIF (Rp) 3 SATUAN 4 1 Traktor Roda 4 Singkal 200.000,- per hari/ 7 jam 2 Traktor roda 4 Rotary 200.000,- per hari/ 7 jam 3 Traktor roda 4 Imlemen Alat Bedeng 200.000,- per hari/ 7 jam 4 Traktor Roda 4 Imlemen Dozzer 200.000,- per hari/ 7 jam 5 Hand Traktor Roda 2 Bajak Singkal 100.000,- per hari/ 7 jam 6 Hand Traktor Roda 2 Bajak Rotary 100.000,- per hari/ 7 jam 7 Traktor Roda 4 Imlemen Alat Tanam Jagung Mekanis 200.000,- per hari/ 7 jam 8 Alat Tanam Jagung Manual 100.000,- Per hari 9 Cultivator 50.000,- per hari/ 7 jam 10 Alat Pemipil Jagung 650,- Per Kg 11 Alat Penggiling Padi (RMU) 650,- Per Kg GKG 12 Alat Pengolahan Pupuk Organik ( APPO) 500,- Per Kg 13 Alat Penepung atau Pencacah Jagung 650,- Per Kg 14 Alat Perontok Padi (Power Thresher) 650,- Per Kg 15 Exavator a. Umum 3.000.000,- per hari/ 7 jam b. Petani 2.000.000,- per hari/ 7 jam 16 Tronton a. Umum 100.000,- Per Kilometer b. Petani 75.000,- Per Kilometer
132 - NO 1 JENIS KENDARAAN/ MERK TYPE 2 JANGKA WAKTU PEMAKAIAN 3 TARIF 4 LOKASI PEMAKAIAN 5 1 Three Wheel Roller 6 - 8 Ton 5 HK x 7 Jam 35 Jam x Kecamatan Kahayan Hulu Utara Kecamatan Tewah Kecamatan Mihing Raya Kecamatan Damang Batu Kecamatan Miri Manasa Kecamatan Sepang Kecamatan Rungan Kecamatan Rungan Hulu Kecamatan Rungan Barat Kecamatan Manuhing Kecamatan Manuhing Raya Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Kurun 99.305,60,- = Rp. 3.475.696,- Dibulatkan menjadi Rp. 3.475.700,- 2 Three Wheel Roller 6 - 8 Ton 1 HK x 7 Jam 7 Jam x Rp. 99.305,60 = Dalam Kota Kuala Kurun Rp. 695.139,20,- Dibulatkan menjadi Rp. 695.200,- a. Perubahan jenis kendaraan/merk type Three Roller 3 - 5 Ton menjadi kapasitas 6 - 8 Ton berdasarkan berat kendaraan dengan spesifikasi teknis mesin gilas statis roda 3 Three Wheel Roller Barata Indonesia. b. Jarak angkut alat berat Three Wheel Roller yang membutuhkan waktu untuk mobilisasi dan demobilisasi alat tetap dapat diterima untuk jangka waktu pemakaian sewa 5 HK x 7 jam, ditinjau dari jauh dekatnya lokasi pekerjaan yaitu di 11 Kecamatan dan beberapa desa di wilayah Kecamatan Kurun c. Jarak angkut alat berat Three Wheel Roller yang membutuhkan waktu untuk mobilisasi dan demobilisasi alat tetap dapat diterima untuk jangka waktu pemakaian sewa 5 HK x 7 jam, ditinjau dari jauh dekatnya lokasi pekerjaan yaitu di 11 Kecamatan dan beberapa desa di wilayah Kecamatan Kurun.
133 - 6. PEMANFAATAN GEDUNG PERTEMUAN/AULA NO OBJEK LAYANAN TARIF (Rp) SATUAN 1 2 3 4 1 Kegiatan Formal (Lembaga Sosial, Kemasyarakatan, Keagamaan dan Pemerintah) a. GPU Damang Batu b. GPU Tampung Penyang c. Kursi d. Sarung Kursi 750.000,- 500.000,- 1.000,- 1.000,- Hari/Kegiatan Hari/Kegiatan buah/Hari/Kegiatan buah/Hari/Kegiatan 2 Kegiatan Non Formal (Perorangan, Lembaga Keuangan, Perusahaan dan BUMN/BUMD) a. GPU Damang Batu b. GPU Tampung Penyang c. Kursi d. Sarung Kursi 1.700.000,- 1.100.000,- 1.500,- 1.500,- Hari/Kegiatan Hari/Kegiatan buah /Hari/Kegiatan buah /Hari/Kegiatan 7. PEMANFAATAN AULA KANTOR a) AULA BAPPEDALITBANG NO OBYEK TARIF (Rp) KETERANGAN 1 2 3 4 1. Ruang Aula Bappedalitbang 700.000,- 2. Sewa layar Monitor + LCD Proyektor 300.000,- Hari/Kegiatan 3. Penggunaan Untuk Komersil/Oleh Pihak Swasta 1.000.000,- b) AULA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA NO OBYEK TARIF (Rp) KETERANGAN 1 2 3 4 1. Aula/Sanggar Kantor 2. Sewa Soundsystem 250000,- 200.000,- Hari/Kegiatan 8. PEMANFAATAN AULA KANTOR KECAMATAN NO OBYEK TARIF (Rp) 1 2 3 1. Aula Kecamatan 300.000,-/Hari 9. TARIF PELAYANAN PENYEWAAN SARANA DAN PRASARANA NON KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN NO JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN TOTAL TARIF SATUAN 1 PENGGUNAAN TEMPAT MESIN ATM 2 PENGGUNAAN AULA DIKLAT Rp15.000.000 Rp500.000 PER TAHUN PER/HARI
134 - 3 PENGGUNAAN LCD PROTEKTOR 4 PENGGUNAAN KURSI PER PCS 5 LAUNDRY NON INFEKSIUS Rp150.000 Rp5.000 PER/KALI PEMAKAIAN PER BUAH Rp15.000 PER/KILOGRAM 9. PEMANFAATAN UNTUK BANGUNAN RUMAH TINGGAL OBYEK LAYANAN TARIF (Rp) SATUAN 2 3 4 Rumah Dinas Negara / Perumahan Pegawai a. Permanen Rp. 210.000 Per Bulan b. Semi Permanen Rp. 75.000 Per Bulan c. Sederhana 1. Beton Rp. 30.000 Per Bulan 2. Beton Kayu Rp. 20.000 Per Bulan 3. Kayu Rp. 25.000 Per Bulan TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PEMANFAATAN DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH A. Tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah ditetapkan dengan ketentuan: 1. besaran tarif sewa barang milik daerah dihitung berdasarkan formula tarif sewa yang merupakan perkalian antara tarif pokok sewa dan faktor penyesuai sewa; 2. besaran penerimaan daerah yang harus disetorkan selama jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) yang merupakan hasil Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah (KSP BMD) dalam rangka penyediaan infrastruktur terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. besaran pendapatan daerah yang merupakan hasil Bangunan Guna Serah (BGS)/ Bangunan Serah Guna (BSG) berupa kontribusi tahunan dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 4. besaran pendapatan daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian atas kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (clawback) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. B. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang miliki daerah diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah. BUPATI GUNUNG MAS, TTD JAYA SAMAYA MONONG
135 - LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU A. PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG 1. Struktur dan besaran ditetapkan sebagai berikut: 1. Struktur dan besaran ditetapkan sebagai berikut: a) Bangunan Gedung Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus: LLt x (Ilo x SHST) x It x Ibg b) Prasarana Bangunan Gedung Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan Retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus: V x I x Ibg x HSpbg c) Indeks (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus: terintegrasi dihitung berdasarkan indeks fungsi If x ∑ (bp x Ip) x Fm Keterangan: LLt : Luas Total Lantai SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi Ilo : Indeks Lokalitas It : Indeks Terintegrasi Ibg : Indeks BG Terbangun LLi : Luas Lantai ke-i LBi : Luas Basemen ke-i If : Indeks Fungsi bp : Bobot Parameter Ip : Indeks Parameter Fm : Faktor kepemilikan
136 - d) Indeks Lokalitas (Ilo) 2. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) SHST yang dipakai dalam perhitungan Retribusi, merupakan SHST Bangunan Gedung Negara Sederhana yang ditetapkan sebesar Rp. 6.300.000/m2 3. Ilo ditetapkan sebesar 0,5 %. 4. Tabel Indeks Terintegrasi (It) Fungsi Indeks Fungsi (If) Klasifikasi Bobot Parameter (bp) Parameter Indeks Parameter (Ip) 1 2 3 4 5 6 Usaha 0,7 Kompleksitas 0,3 a. Sederhana b. Tidak Sederhana 1 2 Usaha (UMKM-Prototipe) Hunian a. < 100 m² dan < 2 lantai b. > 100 m² dan > 2 lantai Keagamaan Fungsi Khusus Sosial Budaya Ganda/Campuran a. Luas < 500 m² dan < 2 0,5 0, 15 0,17 0 1 0,3 0,6 Permanensi Ketinggian 0,2 0,5 a. Non Permanen b. Permanen *)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai Faktor Kepemilikan (Fm) a. Negara 0 b. Perorangan/badan Usaha 1 1 2 *)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai lantai b. Luas > 500 m² dan > 2 0,8 lantai 5. Tabel Koefisien Jumlah Lantai JUMLAH LANTAI KOEFISIEN JUMLAH LANTAI JUMLAH LANTAI KOEFISIEN JUMLAH LANTAI 1 2 3 4 Basemen 3 Lapis + (n) 1,393 + 0,1 (n) 31 1,686 Basemen 3 Lapis 1,393 32 1,695 Basemen 2 Lapis 1,299 33 1,704 Basemen 1 Lapis 1,197 34 1,713 1 1 35 1,722 2 1,090 36 1,730 3 1,120 37 1,738 4 1,135 38 1,746 5 1,162 39 1,754 6 1,197 40 1,761
137 - JUMLAH LANTAI KOEFISIEN JUMLAH LANTAI JUMLAH LANTAI KOEFISIEN JUMLAH LANTAI 1 2 3 4 7 1,236 41 1,768 8 1,265 42 1,775 9 1,299 43 1,782 10 1,333 44 1,789 11 1,364 45 1,795 12 1,393 46 1,801 13 1,420 47 1,807 14 1,445 48 1,813 15 1,468 49 1,818 16 1,489 50 1,823 17 1,508 51 1,828 18 1,525 52 1,833 19 1,541 53 1,837 20 1,556 54 1,841 21 1,570 55 1,845 22 1,584 56 1,849 23 1,597 57 1,853 24 1,610 58 1,856 25 1,622 59 1,859 26 1,634 60 1,862 27 1,645 60 + (n) 1,862 + 0,003 (n) 28 1,656 29 1,666 30 1,676 Keterangan: a. Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis. b. Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai. c. Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung. d. Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya. e. Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya. Koefisien Ketinggian BG: (Σ (LLi x KL)) + Σ (LBi x KB)) (Σ LLi + Σ LBl) Keterangan: LLi : Luas Lantai ke-i
138 - KL : Koefisien jumlah lantai LBi : Luas Basemen ke-i KBi : Koefisien Jumlah lapis 6. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) JENIS PEMBANGUNAN INDEKS BG TERBANGUN 1 2 Bangunan Gedung Baru 1 Rehabilitasi/Renovasi BG: a. Sedang 0,45 x 50% = 0,225 b. Berat 0,65 x 50% = 0,325 Pelestarian/Pemugaran a. Pratama 0,65 x 50% = 0,325 b. Madya 0,45 x 50% = 0,225 c. Utama 0,30 x 50% = 0,150 7. Contoh Perhitungan Retribusi Perizinan Tertentu atas Layanan PBG FUNGSI 1 INDEKS FUNGSI 2 bp x ip 3 KLASIFIKASI DAN PARAMETER 4 Rumah Tinggal 0,15 0,3 x 1 = 0,3 0,20 x 2,00 = 0,40 0,50 x 1,00 = 0,50 ∑ (bp x Ip) 1,2 Kompleksitas Permanensi Ketinggian Kepemilikan : : : : Sederhana Permanen 1 Lantai Perorangan Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (lt) : 0,15 x 1,2 x 1 + 0,18 Simulasi Perhitungan Untuk rumah tinggal dengan fungsi hunian di Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas Data Bangunan Fungsi : Hunian Luas Bangunan (Llt) : 36 m2 Ketinggian : 1 Lantai Lokasi : Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas Kepemilikan : Pribadi SHST BG Sederhana : Rp. 5.170.000,- Indeks Lokalitas : 0,5% Cara Perhitungan Nilai : Luas Total Lantai (LLt) x (Indeks Lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (lt) x Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) : 36 x (0,5% x Rp. 5.170.000,-) x 0,18 x 1 : Rp. 167.508,-
139 -
140 - 8. Tabel Indeks Prasarana Bangunan Gedung NO. JENIS PRASARANA BANGUNAN HSpbg 1 2 3 5 1. Konstruksi pembatas/ penahan/pengaman Pagar Tanggul/retaining wall Rp. 7.500,- /M¹ Rp. 5.000,- /M¹ Turap Batas Kavling Persil Rp. 5.000,- /M¹ 2. Konstruksi Penanda Masuk 2. Konstruksi Penanda Masuk Gerbang Rp. 20.000,- /M² Rp. 20.000,- /M² 3. Konstruksi Perkerasan Jalan Lapangan Upacara Rp. 5.000,- /M² Rp. 2.500,- /M² Lapangan Olah Raga Terbuka Rp. 2.500,- /M² 4. Konstruksi Rp. 10.000,- /M² Perkerasan Aspal Beton 5. Konstruks Rp. 5.000,- /M² PEMBANGUNAN BARU 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung 0,65 x 50% 0,65 x 50% 0,65 x 50% 0,65 x 50% 0,65 x 50% 0,65 x 50% 0,65 x 50% 0,65 x 50% 0,65 x 50% 0,65 x 50% Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung 0,45 x 50% 0,45 x 50% 0,45 x 50% 0,45 x 50% 0,45 x 50% 0,45 x 50% 0,45 x 50% 0,45 x 50% 0,45 x 50% 0,45 x 50%
NO. JENIS PRASARANA 1 2 Perkerasan Grassblock 6. Konstruksi Perhubung 7. Konstruksi Penghubung (Jembatan Antar Gedung) 8. Konstruksi Penghubung (Jembatan Penyeberangan) 9. Konstruksi Penghubung (Jembatan Bawah Tanah/Underpass) BANGUNAN 3 Jembatan Box Culvert 141 - HSpbg 5 Rp. 10.000,- /M² Rp. 25.000,- /M² Rp. 10.000,- /M² Rp. 25.000,- /M² Rp. 50.000,- /M² PEMBANGUNAN BARU 6 1 1 1 1 1 Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung 0,65 x 50% 0,65 x 50% 0,65 x 50% 0,65 x 50% 0,65 x 50% Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung 0,45 x 50% 0,45 x 50% 0,45 x 50% 0,45 x 50% 0,45 x 50%
NO. JENIS PRASARANA BANGUNAN 1 2 3 10 . Konstruksi Kolam/ Reservoir Bawah Tanah Kolam Renang Kolam Pengolahan Air Reservoir bawah tanah 11 . Konstruksi Septic Tank, Sumur Resapan 12 . Konstruksi Menara Menara Reservoir Cerobong 13 . Konstruksi Menara Air 14 . Konstruksi Monumen Tugu Patung 142 - HSpbg 5 Rp. 50.000,- /M² Rp. 50.000,- /M² Rp. 25.000,- /M² Rp. 100.000,- / Per 5 M² Rp. 100.000,- /Per 5 M² Rp. 100.000,- /Per 5 M² Rp. 2.000.000,- /Unit Rp. 1.000.000,- /Unit PEMBANGUNAN BARU 6 1 1 1 1 1 1 1 1 Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung 0,65 x 50% 0,65 x 50% 0,65 x 50% 0,65 x 50% 0,65 x 50% 0,65 x 50% 0,65 x 50% 0,65 x 50% Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung 0,45 x 50% 0,45 x 50% 0,45 x 50% 0,45 x 50% 0,45 x 50% 0,45 x 50% 0,45 x 50% 0,45 x 50%
NO. JENIS PRASARANA 1 2 15 . Konstruksi Instalasi/ Gardu Listrik BANGUNAN 3 Di dalam Persil Di luar Persil Instalasi Listrik Instalasi Telepon/Komunikasi 143 - HSpbg 5 Rp. 500.000,- /Unit Rp. 1.000.000,- /Unit Rp. 1.500.000,- /Unit) (luas maksimum 10 m2. apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp.500.000,-/m2) Rp. 1.500.000,- /Unit) (luas maksimum 10 m2. apabila ada PEMBANGUNAN BARU 6 1 1 1 1 Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung 0,65 x 50% 0,65 x 50% 0,65 x 50% 0,65 x 50% Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung 0,45 x 50% 0,45 x 50% 0,45 x 50% 0,45 x 50%
NO. JENIS PRASARANA 1 2 16 . Konstruksi Reklame/Papan BANGUNAN 3 Instalasi Pengolahan Billboard Papan Iklan 144 - HSpbg 5 penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp.500.000,-/m2) Rp. 1.500.000,- /Unit) (luas maksimum 10 m2. apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp.500.000,-/m2) Rp. 1.000.000,- /Unit PEMBANGUNAN BARU 6 1 1 Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung 0,65 x 50% 0,65 x 50% Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung 0,45 x 50% 0,45 x 50%
NO. JENIS PRASARANA 1 2 Nama 17 . Pondasi Mesin (Diluar Bangunan) 18 . Konstruksi Menara Televisi 19 . Konstruksi Antena Radio 1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki: *Berlaku Kelipatan BANGUNAN 3 Papan Nama (Berdiri sendiri atau berupa tembok pagar) Ketinggian 25-50 m Ketinggian 51-75 m 145 - HSpbg 5 Rp. 1.000.000,- /Unit Rp. 1.000.000,- /Unit Mesin Rp. 5.000.000,- /Unit Tinggi Maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatan Rp. 5.000.000,-/ Unit Rp. 10.000.000,-/ Unit PEMBANGUNAN BARU 6 1 1 1 1 1 1 Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung 0,65 x 50% 0,65 x 50% 0,65 x 50% 0,65 x 50% 0,65 x 50% 0,65 x 50% Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung 0,45 x 50% 0,45 x 50% 0,45 x 50% 0,45 x 50% 0,45 x 50% 0,45 x 50%
NO. JENIS PRASARANA 1 2 Rp. 250.000 setiap penambahan ketinggian setinggi 25 m) 2) Sistem Guy Wire (Bentang Kawat) *Berlaku Kelipatan Rp. 100.000 setiap penambahan ketinggian setinggi 100 m) BANGUNAN 3 Ketinggian 76-100 m Ketinggian 101-125 m Ketinggian 126-150 m Ketinggian di atas 150 m Ketinggian 0-50 m Ketinggian 51-75 m Ketinggian 76-100 m Ketinggian di atas 100 m 146 - HSpbg 5 Rp. 15.000.000,-/ Unit Rp. 20.000.000,-/ Unit Rp. 25.000.000,-/ Unit Rp. 35.000.000,-/ Unit Rp. 3.000.000,-/ Unit Rp. 6.000.000,-/ Unit Rp. 10.000.000,-/ Unit Rp. 15.000.000,-/ Unit PEMBANGUNAN BARU 6 1 1 1 1 1 1 1 1 Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung 0,65 x 50% 0,65 x 50% 0,65 x 50% 0,65 x 50% 0,65 x 50% 0,65 x 50% 0,65 x 50% 0,65 x 50% Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung 0,45 x 50% 0,45 x 50% 0,45 x 50% 0,45 x 50% 0,45 x 50% 0,45 x 50% 0,45 x 50% 0,45 x 50%
NO. JENIS PRASARANA 1 2 20 . Konstruksi antena (tower telekomunikasi) * Berlaku Kelipatan Rp. 1.000.000 setiap penambahan ketinggian setinggi 25 m) 21 Tangki Tanam Bahan 147 - BANGUNAN HSpbg 3 5 Menara Bersama a. Ketinggian kurang dari 25 m Rp. 10.000.000,- /Unit b. Ketinggian 25-50 m Rp. 20.000.000,- /Unit c. Ketinggian di atas 50 m Rp. 30.000.000,- /Unit Menara Mandiri a. Ketinggian kurang dari 25 m Rp. 10.000.000,- /Unit b. Ketinggian 25-50 m Rp. 20.000.000,- /Unit c. Ketinggian di atas 50 m Rp. 30.000.000,- /Unit Rp. 1.500.000,-/ PEMBANGUNAN BARU 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung 0,65 x 50% 0,65 x 50% 0,65 x 50% 0,65 x 50% 0,65 x 50% 0,65 x 50% 0,65 x 50% 0,65 x 50% 0,65 x 50% Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung 0,45 x 50% 0,45 x 50% 0,45 x 50% 0,45 x 50% 0,45 x 50% 0,45 x 50% 0,45 x 50% 0,45 x 50% 0,45 x 50%
148 - NO. JENIS PRASARANA BANGUNAN HSpbg 1 2 3 5 . Bakar Unit 22 . Pekerjaan Drainase dalam persil 1) Saluran Rp. 2.500,-/ M¹ 2) Kolam Tampung Rp. 100.000,- /M² 23 . Konstruksi Penyimpanan Silo Rp. 100.000,-/M³ Contoh Perhitungan a. Pagar Rumah b. Panjang 48m c. Bangunan Baru d. Lokasi di Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas Data Prasarana Panjang Lokasi Kepemilikan : 48 m : Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas : Pribadi PEMBANGUNAN BARU 6 1 1 1 Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung 0,65 x 50% 0,65 x 50% 0,65 x 50% Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung 0,45 x 50% 0,45 x 50% 0,45 x 50%
Harga Satuan Retribusi Prasarana Indeks Prasarana (Baru) Indeks BG terbangun (Ibg) Cara perhitungan 149 - : Rp. 2.500/m : 1 : 1 : Volume (V) x HSpbg x Indeks Prasarana (I) x Indeks BG Terbangun (Ibg) : 48 x 2.500 x 1 x 1 : Rp.120.000.
B. NO 1 1. 150 PELAYANAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING TENAGA KERJA TARIF (USD) ORANG/ BULAN / JABATAN KETERANGAN 2 3 4 Tenaga Kerja Asing 100,- Retribusi dengan dibayarkan Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat Penerbitan SKRD BUPATI GUNUNG MAS, TTD JAYA SAMAYA MONONG