Meskipun istilah "menolak menyerah" dan "separuh nafas" pada judul laporannya terkesan melankolis, isi laporan menunjukkan bahwa para pimpinan serta pegawai LPSK "menolak menyerah" dan tidak ingin mengenal kata menyerah dalam sebuah pekerjaan dan pengabdian melindungi saksi dan korban. USMAN HAMID, DIREKTUR EKSEKUTIF AMNESTY INTERNATIONAL INDONESIA
LAPORAN TAHUNAN 2020 LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) PENERBIT PENANGGUNG JAWAB Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Edwin Partogi Pasaribu, S.H. ALAMAT Jl. Raya Bogor KM 24 Kav. 47 - 49, Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas Jakarta Timur 13750 Telp : (021) 2968 1560 Whatsapp : 0857 7001 0048 : 148 Hotline : (021) 2968 1551 Fax : lpsk_ri@lpsk.go.id Email : Website Twitter : @infolpsk Facebook : suaralpsk/LPSK PIMPINAN DAN SEKJEN LPSK 1. Drs. Hasto Atmojo Suroyo, M. Krim. 2. Brigjen. Pol. (Purn.) Dr. Achmadi, S.H., M.A.P. (Dr. iur.) Antonius PS. Wibowo, S.H., M.H. 3. 4. Edwin Partogi Pasaribu, S.H. 5. Dr. Livia Istania Iskandar, M.Sc.Psi. 6. Dr. Maneger Nasution, M.H., M.A. 7. 8. Dr. Ir. Noor Sidharta, M.H., MBA Susilaningtias, S.H., M.H. TIM PENULIS Sriyana, S.H., LL.M., DFM Dra. Handari Restu Dewi, M.M Rully Novian, S.H.,M.H. Syahrial Martanto W,S.H. Abdanev Jopa, S.H. Galih Prihanto Jati, S.E. Amalia Mahsunah, S.E. Rianto Wicaksono,S.H. Irfan Maulana,S.IP., M.AP. Achmad Soleh, S.H. Kartini Megawati, S.Pd. Fatimah Nuryani, S.H.,M.H. Novita Prima Dewi, S.IP. Inggit Nursafitri, S.H.,M.H. Lia Gunawan, S.H. TIM KREATIF, FOTO & BAHASA M. Abdul Aziz,S.H. Aulia Aminda D.S.Sos. Jovi Septiyan P, S.ST Indryasari, S.IP. Fakhrur Haqiqi, S.H.,M.I.Kom Siti Sukaesih, A.Md Citra Wulandari,S.E. Farah Shafira, S. Psi. Firdha Ratnasari G, S.K.Pm Sri Juniardhani, S.Psi. Cahya Tutuk IS, S.Psi. Andreas Lucky L, S.Sos, M.Krim. Riani Anggraeni, S.Hum. Kenny Alam Fauzi, S.Kom Tiara, S.Psi. Ergard Putra G, S.T. Rizki Amaliyah, S.H. Tiara Rachmawati, S.Kep Ni'matul Hidajati, S.S Hafidz Alam Islami, S.IP. Egga Ekopuri Prasetyo 2
"Yang dilakukan LPSK menjadi preseden baik dalam penegakan hukum. Hal ini membawa secercah harapan bagi kami bahwa Indonesia melalui LPSK memberikan perlindungan, dukungan dan keberpihakan kepada korban kekerasan seksual. Akhir kata terima kasih kepada LPSK karena sudah menjadi bagian besar dari perjuangan saya." TW, PENYINTAS KEKERASAN SEKSUAL "Apresisasi kepada LPSK karena setelah puluhan tahun akhirnya kami diperhatikan negara, walaupun dengan segala keterbatasannya. Semoga LPSK bisa lebih baik, lebih maju dan amanah membantu para korban, serta sabar karena terkadang penyintas emosinya tidak stabil." FEBBY T, PENYINTAS TERORISME BOM MARRIOT 2005 "Selamat LPSK telah memiliki bagian anggaran mandiri (sebelumnya menjadi satker Kemensetneg) dan mitra penuh Komisi III DPR sehingga posisi LPSK semakin kokoh. Laporan Tahunan LPSK 2020 sudah sangat clear, bahwa apapun kondisinya LPSK berupaya teguh, istiqomah dan berdarah-darah dalam menjalankan tugas. Kami yakin bukan hal yang mudah, karena berinteraksi dengan saksi atau korban sudah merupakan challenge yang besar apalagi untuk memberikan keadilan kepada saksi atau korban. " PRAHESTI PANDANWANGI, S.H., Sp. N, LL.M, BAPPENAS " Banyak upaya dan terobosan yang dilakukan LPSK ini terutama dalam hal restitusi dan kompensasi. Apresiasi yang tinggi." BRIGJEN. POL. DRS. JANNER HUMALA RAMARJAGA PASARIBU, BARESKRIM POLRI "Secara paradigmatik kehadiran LPSK itu merubah sistem peradilan pidana yang semata-mata berorientasi pada pelaku (offender oriented) kemudian dilengkapi dengan orientasi kepada korban. Mestinya dalam keadaan apapun termasuk pandemi Covid-19, pelaksanaan tupoksi LPSK tidak boleh terkurangi. Tupoksi LPSK itu merupakan "non derogable services", jadi sifatnya tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun. Saya membaca laporan ini, LPSK terpaksa memperketat pelayanannya karena adanya kebijakan pemerintah untuk menyisihkan anggarannya untuk penanganan Covid-19." DR. CHAIRUL HUDA, SH., MH., AHLI HUKUM PIDANA "LPSK mengalami kesulitan kalau mau pamer kerja-kerjanya, karena kerja-kerja LPSK dilakukan secara rahasia, di belakang sorotan kamera media. LPSK memiliki peran yang begitu besar untuk memasukan ketentuan baru yang dulu gagal "dimasukan" ke dalam undang-undang, yakni kompensasi tanpa putusan pengadilan, yang berhasil masuk di Undang-Undang Terorisme. Hal lain yang menjadi highlight penting yang tidak banyak diperbicangkan orang, LPSK memberikan catatan "Victim Impact Statement (VIS)" kepada pengadilan untuk mendukung keadilan bagi korban tindak pidana sehingga pelaku dipidana." ERASMUS A.T. NAPITUPULU, S.H., INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM 1
DAFTAR ISI DAFTAR ISI KATA PENGANTAR 2 4 31 DAFTAR ISTILAH VISI DAN MISI ORGANISASI 7 9 III. PERMOHONAN DAN PROGRAM PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN PIMPINAN DAN SEKRETARIS JENDERAL LPSK 10 A. Permohonan Perlindungan Saksi dan Korban 32 11 I. GAMBARAN UMUM LPSK B. 1. Permohonan Perlindungan 33 2. Program Perlindungan Penanganan Tindak Pidana Tertentu 44 48 1. Tindak Pidana 19 II. TANTANGAN, PANDEMI DAN STRATEGI Pelanggaran HAM yang Berat 2. Tindak Pidana Terorisme 3. Tindak Pidana Korupsi 49 54 66 A. Tantangan dan Situasi Pandemi Covid-19 20 4. Tindak Pidana Perdagangan Orang 74 1. Kondisi LPSK Januari - Maret 20 5. Tindak Pidana Kekerasan Seksual 82 2. Kondisi LPSK April - Agustus 22 6. Tindak Pidana Penyiksaan 88 3. Kondisi LPSK September - Desember 24 7. Tindak Pidana Penganiyaan Berat 93 B. 4. Tantangan Lain LPSK Strategi Pelaksanaan Perlindungan di Tengah Pandemi 26 28 8. Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika 9. Tindak Pidana Umum Lainnya 97 100 1. Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan LPSK 28 C. Rehabilitasi 1. Rehabilitasi Psikososial 2. Rehabilitasi Medis 106 107 116 2. Pelaksanaan Program Perlindungan 28 3. Rehabilitasi Psikologis 120 D. Ganti Kerugian 122 1. Restitusi 122 2. Kompensasi 124 2
129 IV. DUKUNGAN PERLINDUNGAN 3. Pemerintah Prahesti Pandanwangi, S.H., Sp. N, LL.M, Bappenas 159 A. Dukungan Regulasi B. Humas, Kerjasama, Penelitian dan Informasi Publik 130 133 Brigjen. Pol. Drs. Janner Humala Ramarjaga Pasaribu, Bareskrim-POLRI 161 4. Akademisi 143 V. SIMPULAN DAN REKOMENDASI Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo,S.H.MA., Guru Besar Universitas Indonesia 162 A. Simpulan 144 Dr. Chairul Huda, SH., MH., Akademisi 164 B Rekomendasi 147 5. Masyarakat Sipil 151 VI. SUPLEMEN A. Peran Serta Masyarakat 152 Erasmus A.T. Napitupulu, S.H. Institute for Criminal Justice Reform Usman Hamid, S.H., M.Phil. Amnesty International Indonesia 167 169 B. Tanggapan Pembaca Kritis Laporan Tahunan 153 C. Galeri Foto 173 1. Penyintas "TW", Penyintas Kekerasan Seksual 153 Febby Firmansyah Isran, Penyintas Terorisme Bom Marriot 2005 154 2. Legislatif H. Arsul Sani, S.H., M.Si, Wakil Ketua MPR RI/ Anggota Komisi III DPR RI 155 Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H., Anggota Komisii III DPR RI 157 3
KATA PENGANTAR Puji serta rasa syukur berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah berhasil merampungkan Laporan Tahunan 2020. Secara garis besar Laporan Tahunan 2020 memuat informasi perjalanan aktivitas dan kinerja LPSK selama kurun waktu 2020. Pada tahun ini, laporan tahunan diberi tajuk "Separuh Napas Perlindungan Saksi dan Korban di Tengah Pandemi: LPSK Menolak Menyerah", tema yang diambil sebagai refleksi dari kondisi yang LPSK alami sepanjang 2020. Peran saksi dan korban untuk mengungkap fakta terjadinya peristiwa tindak pidana sangatlah penting, karena mereka inilah yang mengalami, melihat dan mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana. Karena perannya yang begitu penting untuk menghasilkan salah satu alat bukti yang sah, maka tidak jarang para saksi dan korban mengalami tindakan intimidasi, gangguan, ancaman, teror, bahkan tindakan kekerasan dari pihak yang berseberangan dalam usahanya untuk menggagalkan atau menghalang-halangi agar mereka tidak memberikan kesaksian. Mengawali 2020, di tengah mulai meningkatnya kepercayaan publik, LPSK harus berhadapan dengan kenyataan minimnya dukungan dan perhatian negara kepada para saksi dan korban. Alokasi anggaran untuk 2020 merupakan yang terendah diterima LPSK dalam lima tahun terakhir dengan alokasi hanya sekitar Rp 54 Miliar. Belum berhenti sampai disitu, terjangan badai pandemi Covid-19 berdampak cukup siginifikan bagi kerja-kerja perlindungan LPSK. Selain terkena pemotongan anggaran untuk penanganan Nasional Covid-19, mobilitas kerja LPSK menjadi sangat terbatas dan perlu penyesuaian dengan adaptasi pola yang baru. Kondisi krisis yang dialami, tidak menghentikan semangat dan dedikasi segenap insan LPSK untuk menjalankan kewajibannya dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban tindak pidana. Sepanjang 2020, LPSK menerima permohonan sebanyak 2.107 yang terdiri dari 1.454 permohonan perlindungan dan 653 permohonan konsultasi hukum. Khusus untuk permohonan perlindungan mengalami penurunan jika dibanding dengan tahun 2019 yang mencapai 1898. Pada 2020, jumlah terlindung LPSK yang berstatus sebagai saksi, korban, saksi pelaku, pelapor dan saksi ahli berjumlah 2.785, mengalami penurunan jumlah bila dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 3.365. Seluruh terlindung LPSK telah mendapatkan sebanyak 4.478 program perlindungan seperti bantuan 4
medis, bantuan psikologis, rehabilitasi psikososial, restitusi, kompensasi, perlindungan fisik dan pemenuhan hak prosedural. Kondisi tersebut diatas menggambarkan resiliensi LPSK yang cukup tangguh dalam beradaptasi dan bertahan di tengah situasi yang sulit di masa pandemi Covid-19. Dalam menghadapi rintangan, utamanya perihal keterbatasan anggaran pada semester awal 2020, LPSK mampu melewati dengan berbagai penyesuaian tanpa menghilangkan esensi dalam pemberian program perlindungan di masa pagebluk. Bahkan dalam masa turbulensi situasi, LPSK berhasil mengukir beberapa prestasi dan tonggak sejarah, seperti salah satunya adalah pemenuhan hak kompensasi bagi korban korban terorisme masa lalu. Pada 2020, LPSK telah membayarkan kompensasi kepada 290 korban dengan nilai mencapai Rp 43.259.428.736 (empat puluh tiga miliar dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah). Drs. Hasto Atmojo Suroyo, M.Krim. (KETUA LPSK) Penyusunan laporan ini telah melalui proses yang melibatkan seluruh unsur yang ada di LPSK guna menghasilkan laporan yang komprehensif. Untuk itu, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas dedikasi yang telah diberikan kepada para penyusun laporan ini yang dipimpin oleh Wakil Ketua LPSK Bapak Edwin Partogi Pasaribu yang didukung oleh Bapak Sekretaris Jenderal beserta jajarannya antara lain para pejabat struktural, para tenaga ahli, pejabat fungsional dan para staf. Laporan ini telah dilakukan pertanggungjawaban publik secara terbuka yang diselenggarakan di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat pada 14-15 Januari 2021 dengan diikuti ratusan peserta dari berbagai wilayah di Indonesia yang hadir secara langsung dan dalam jaringan (daring). Dalam pertanggungjawaban publik dimaksud juga telah mendapatkan penghargaan, kritikan dan masukan dari para narasumber yakni Bapak H. Arsul Sani, S.H., M.Si (Wakil Ketua MPR RI/ Anggota Komisi III DPR RI), Bapak Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H (Anggota Komisi III DPR RI), Ibu Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo,S.H.MA (Guru Besar Universitas Indonesia), Bapak Brigjen. Pol. Drs. Janner Humala Ramarjaga Pasaribu (Analis Kebijakan Utama bidang Pidum Bareskrim Polri), Ibu Prahesti Pandanwangi, SH, Sp.N, LLM (Direktur Hukum dan Regulasi, Bappenas), Bapak Dr. Chairul Huda, S.H., M.H. (Pakar Hukum Pidana), Bapak Usman Hamid (Direktur 5
Eksekutif Amnesty International Indonesia), Bapak Erasmus Napitupulu (Direktur Eksekutif Institute of Criminal Justice Reform (ICJR)), Bapak Febby Firmansyah Isran (penyintas peristiwa terorisme) dan Sdri. "TW" (penyintas tindak pidana kekerasan seksual). Untuk itu, LPSK menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada para narasumber yang telah memberikan berbagai kritikan dan masukan yang akan dijadikan sebagai pelecut bagi LPSK dalam melakukan perbaikan dan optimalisasi kinerja LPSK di masa mendatang. Akhirnya, besar harapan kami melalui laporan ini semua pihak mendapatkan informasi yang memadai mengenai perkembangan LPSK. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan kerja sama dalam program perlindungan saksi dan korban tindak pidana. Semoga laporan ini juga bisa menjadi pembuka jalan dan refleksi bagi perbaikan-perbaikan gagasan yang selama ini terus berjalan dan mencari arus kesempurnaan. Jakarta, Januari 2021 Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Drs. Hasto Atmojo Suroyo, M.Krim 6
DAFTAR ISTILAH ISTILAH KETERANGAN ABK Anak Buah Kapal ABT Anggaran Biaya Tambahan APH/APGAKUM Aparat Penegak Hukum BANDING Upaya hukum di tingkat Pengadilan Tinggi BBHS Bantuan Biaya Hidup Sementara BNPT Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BPJS Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPP Biro Penelaahan Permohonan DPO Daftar Pencarian Orang HAM Hak Asasi Manusia HIGHLIGHT PERKARA Perkara yang Menjadi Sorotan K/L Kementerian/Lembaga KDRT Kekerasan Dalam Rumah Tangga KOMPENSASI Pemberian ganti rugi yang diberikan oleh negara, karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya KORBAN LANGSUNG Korban yang langsung mengalami dan merasakan akibat tindak pidana terorisme, misalnya korban meninggal atau luka karena bom KORBAN TIDAK LANGSUNG Korban yang menggantungkan hidupnya kepada korban langsung, misalnya istri yang kehilangan suami yang menjadi korban langsung KPK Komisi Pemberantasan Korupsi KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana LPSK Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LSM Lembaga Swadaya Masyarakat PHB Pelanggaran HAM yang Berat PHP Pemenuhan Hak Prosedural PEMDA Pemerintah Daerah PERLINDUNGAN FISIK Tindakan perlindungan untuk menjamin rasa aman kepada saksi yang mencakup perlindungan keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya POLDA Kepolisian Daerah POLRES Kepolisian Resor POLRI Kepolisian Republik Indonesia POLSEK Kepolisian Sektor PPTPPA Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak 7
ISTILAH KETERANGAN REMISI Pengurangan hukuman yang diberikan kepada orang yang terhukum RESTITUSI Ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti rugi untuk kehilangan/ penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. RPP Rapat Paripurna Pimpinan di LPSK SAKSI KORBAN Seseorang yang menjadi korban tindak pidana yang memberikan keterangannya dalam proses peradilan sebagai saksi SAKSI PELAKU/ JUSTICE COLLABORATOR (JC) Salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan SANTUNAN KEROHIMAN Bantuan yang diberikan kepada keluarga/ahli waris dari korban yang meninggal dunia akibat tindak pidana berupa biaya pengurusan jenazah hingga pemakamannya TIPIKOR Tindak Pidana Korupsi TP Tindak Pidana TPL Tindak Pidana Lainnya TPPO Tindak Pidana Perdagangan Orang TPPU Tindak Pidana Pencucian Uang WILAYAH HUKUM Wilayah terjadinya peristiwa tindak pidana 8
VISI DAN MISI ORGANISASI Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan, LPSK telah menetapkan Visi yang merupakan cita-cita luhur lembaga, dan harus diperjuangkan keberhasilannya oleh seluruh insan LPSK, yaitu: "Terwujudnya Keadilan Melalui Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Selaras Dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Indonesia Maju Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" Visi ini mengandung maksud bahwa LPSK yang diberikan mandat undang- undang untuk memberikan layanan perlindungan saksi dan/atau korban harus mampu mewujudkan suatu kondisi dimana Saksi dan/atau Korban benar-benar merasa aman dan nyaman dan dapat mengungkap kasus tindak pidana yang ia alami atau ia ketahui dalam proses peradilan pidana. Rumusan itu merupakan cerminan semangat LPSK untuk memberikan perlindungan yang terbaik pada saksi dan/atau korban dan benar-benar ingin mewujudkan pemenuhan hak- hak saksi dan/atau korban di setiap proses peradilan pidana. Selanjutnya, untuk menjabarkan visi dalam pelaksanaannya LPSK telah merumuskan 3 (tiga) misi: 1. Meningkatkan perlindungan keamanan dan pemenuhan hak saksi, saksi pelaku, pelapor, dan ahli dalam setiap proses peradilan pidana. 2. Menguatkan penerapan keadilan restoratif dalam mewujudkan pemenuhan hak- hak korban tindak pidana. 3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan LPSK yang modern dan profesional. 9
PIMPINAN DAN SEKRETARIS JENDERAL LPSK Drs. Hasto Atmojo Suroyo, M. Krim. Ketua LPSK Brigjen. Pol. (Purn.) Dr.Achmadi, S.H., M.A.P. Wakil Ketua LPSK (Dr. iur.) Antonius PS. Wibowo, S.H., M.H. Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu, S.H. Wakil Ketua LPSK Dr. Livia Istania Iskandar, M.Sc.Psi. Wakil Ketua LPSK Dr. Maneger Nasution, M.H., M.A. Wakil Ketua LPSK Susilaningtias, S.H., M.H. Wakil Ketua LPSK Dr. Ir. Noor Sidharta, M.H. MBA Sekretaris Jenderal LPSK 10
I GAMBARAN UMUM LPSK 11
LATAR BELAKANG Keberadaan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Saksi dan/atau Korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapatkan ancaman dari pihak tertentu. Dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada Saksi, Korban, Pelapor, ataupun Saksi Pelaku, dan Ahli. Saksi dan/atau Korban dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum. Keberadaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang melahirkan kelembagaan LPSK dimaksudkan untuk menyeimbangkan kembali cita keadilan sejati yang menempatkan Saksi dan/atau Korban sebagai salah satu entitas penting dalam proses penegakan hukum di peradilan pidana Indonesia. Keberadaan LPSK memastikan mandat konstitusional dapat berjalan secara proporsional yakni perwujudan negara hukum dan pengejawantahan negara kesejahteraan yang menjunjung tinggi cita keadilan dan mengakui persamaan di muka hukum serta menjamin hak-hak konstitusional warganya. LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN KETETAPAN MPR No.VIII TAHUN 2001 PENDIRIAN LPSK berdiri pada 8 Agustus 2008 DASAR HUKUM Dibentuk berdasarkan UU No.13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. PERUBAHAN UU No.13/2006 diubah melalui UU 31/2014 Memberkan perlindungan kepada Saksi dan Korban termasuk Pelapor. Ahli dan Saksi Pelaku dalam Proses Peradilan Pidana, dapat diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai (Pasal 8 Ayat (1) UU Perlindungan Saksi dan Korban. Melaksanakan rehabilitasi bagi korban kejahatan dalam bentuk bantuan medis, psikologis, rehabilitasi psikososial, serta memfasilitasi restitusi dan kompensasi. 12
KEDUDUKAN LPSK LPSK MERUPAKAN LEMBAGA MANDIRI YANG BERKEDUDUKAN DI IBUKOTA NEGARA REPUBLIK LPSK BERTANGGUNG JAWAB KEPADA PRESIDEN DAN MEMBUAT LAPORAN SECARA BERKALA TENTANG PELAKSANAAN TUGAS LPSK KEPADA DPR-RI PALING SEDIKIT SATU KALI DALAM SATU TAHUN. INDONESIA KEWENANGAN LPSK 1. Meminta keterangan secara lisan dan/ 6. Mengelola rumah aman; atau tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan pemohon; 2. Menelaah keterangan, surat, dan/atau 7. Memindahkan atau merelokasi dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas pemohon; terlindung ke tempat yang lebih aman; 3. Meminta salinan atau fotokopi surat dan atau dokumen terkait yang diperlukan dari instansi mana pun untuk memeriksa laporan pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; 8. Melakukan pengamanan dan pengawalan; 4. Meminta informasi perkembangan kasus dari penegak hukum; 9. Melakukan pendampingan Saksi dan/ atau Korban dalam proses peradilan. 5. Mengubah identitas terlindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; 10. Melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian restitusu dan kompensasi. 13
Program perlindungan dapat diberikan oleh LPSK terhadap jenis tindak pidana yang extra ordinary dan serious crime, namun UU 31/2014 juga membuka peluang bagi tindak pidana umum lainnya yang menempatkan saksi dan/ atau korban pada posisi yang membahayakan jiwanya. TINDAK PIDANA TERTENTU LPSK TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG KEKERASAN SEKSUAL PEREMPUAN/ ANAK KORUPSI PENYIKSAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA PENGANIAYAAN BERAT PELANGGARAN HAM BERAT PENCUCIAN UANG TERORISME TINDAK PIDANA LAINNYA TERKAIT ANCAMAN JIWA PROGRAM PERLINDUNGAN LPSK SUBYEK PERLINDUNGAN LPSK SAKSI Perlindungan Fisik Pemenuhan Hak Prosedural PELAPOR KORBAN Perlindungan Hukum Dukungan Pembiayaan SUBYEK TERLINDUNG LPSK Bantuan Medis, Rehabilitasi Psikologis dan Rehabilitasi Psikososial Fasilitasi Restitusi dan Kompensasi SAKSI AHLI SAKSI PELAKU 14
MANDAT PERLINDUNGAN & PEMULIHAN DALAM REGULASI 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang- Undang. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 6. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Hak Anak Saksi 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum 9. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomer 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu 10. Peraturan lainnya untuk melaksanakan pemberian perlindungan kepada Saksi dan/atau Korban dalam proses peradilan pidana yang dikeluarkan oleh institusi seperti Kepolisian Republik Indonesia dan Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta peraturan lainnya. Kedudukan LPSK dalam proses peradilan pidana menjadi salah satu unsur penting bagi terpenuhinya hak Saksi dan/atau Korban, peran ini semakin dikuatkan dengan terbitnya sejumlah regulasi/peraturan perundang-undangan yang memposisikan LPSK sebagai bagian dari sistem peradilan pidana itu sendiri. Sejak 2008 sampai dengan 2020, saat ini LPSK memasuki kepemimpinan periode ketiga, Pimpinan LPSK terdiri atas 7 orang Anggota, 1 orang Anggota sebagai ketua dan 6 lainnya wakil ketua LPSK. 15
ORGANISASI LPSK PIMPINAN Keterangan: ___ : Garis komando(bertanggung jawab langsung) : Garis koordinasi (bertanggung jawab secara administrasi) --- SEKRETARIAT JENDRAL DEWAN PENASIHAT BIRO ADMINSITRASI BIRO PENELAAHAN PERMOHONAN BIRO PEMENUHAN HAK SAKSI DAN KORBAN BAGIAN PENGAWASAN PERWAKILAN LPSK DI DAERAH TENAGA AHLI KOMPOSISI PEGAWAI TOTAL 224ORANG PEGAWAI 7 ORANG PIMPINAN LPSK 133 ORANG SUBSTANSI/ PELAYANAN 14,29% PAMWAL 84 ORANG SUPPORTING (ADMINISTRASI) 44,70% NON PNS 41,01% PNS 16
Anggaran LPSK selama 5 tahun terakhir dari tahun 2016 - 2020 fluktuatif namun cenderung mengalami penurunan. Titik terendah penurunan anggaran terjadi pada 2020 yakni hanya mendapatkan pagu awal sebesar Rp.54.588.755.000,- ANGGARAN LPSK 2016-2020 ANGGARAN LPSK ANGGARAN BIAYA TAMBAHAN (ABT) 2018-2020 17
LAPORAN TAHUNAN 2020 LPSK 18
II TANTANGAN, PANDEMI DAN STRATEGI 19
A. TANTANGAN DAN SITUASI PANDEMI COVID-19 Pada 2020 ini dilalui LPSK dengan penuh perjuangan. Sejak Januari LPSK sudah mendapatkan tantangan berat dengan kondisi anggaran yang terbatas, sebesar Rp.54.588.755.000 hanya mampu mendukung pelaksanaan program perlindungan selama 4 (empat) bulan. Belum terselesaikan persoalan anggaran LPSK, April 2020 Presiden RI telah menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional non-alam. Situasi pandemi ini diikuti dengan pemotongan dan pengurangan anggaran K/L tak terkecuali LPSK. Kondisi pandemi memaksa semua orang untuk beradaptasi dengan kondisi tersebut dalam tatanan kenormalan baru (New Normal). Penyebaran Covid-19 yang semakin meluas juga berdampak pada LPSK, tidak sedikit pegawai yang terpapar Covid-19. Anggaran yang terbatas dan situasi pandemi Covid-19 mengharuskan LPSK untuk melakukan banyak perubahan kebijakan baik dalam penyelenggaraan kegiatan maupun pelaksanaan program perlindungan. Pada tahun ini juga LPSK harus memenuhi kewajiban negara terhadap korban tindak pidana terorisme. Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2020 diikuti dengan skema pembayaran kompensasi yang dikeluarkan Menteri Keuangan, membuat LPSK mau tak mau harus melaksanakan mandat yang diemban. Walaupun tertatih LPSK tetap berjuang dan berupaya melaksanakan program perlindungan agar tak berhenti di tengah tantangan yang dihadapi. 1. KONDISI LPSK JANUARI - MARET a. Tantangan LPSK menghadapi 1. KONDISI LPSK JANUARI - MARET a. Tantangan LPSK menghadapi ANGGARAN LPSK 2020 Total Pagu Rp.54.588.755.000 Rp.45.118.345.000 Belanja Operasional Kantor Belanja Gaji Rp.9.440.410.000 Program Perlindungan Berdasarkan data realisasi tahun sebelumnya, rata-rata pengeluaran anggaran untuk kegiatan pelayanan perlindungan dan bantuan dalam kondisi normal adalah sebesar +Rp.2.000.000.000/ bulan, sehingga anggaran yang tersedia hanya mampu memberikan layanan sampai dengan bulan April 2020 (4 bulan) Dukungan Manajemen 20
Situasi ini memaksa LPSK mengambil kebijakan yang berdampak pada pelaksanaan program perlindungan di 2020. Jumlah saksi dan/atau korban (terlindung) yang menjalani program perlindungan pada 1 Januari 2020 sebanyak 3.365 terlindung dengan 4.478 program perlindungan. SKEMA KEBUTUHAN ANGGARAN TERLINDUNG KATEGORI PERLINDUNGAN DKI LUAR DKI KETERANGAN BERAT 1. Rumah Aman BERAT SEDANG 2. 3. 4. Pengawalan & Pengamanan Melekat Pemenuhan Hak Prosedural Bantuan Medis, Psikologis, dan Rehabilitasi Psikososial Rp.181.030.000 Rp.278.020.000 1 (satu) orang Terlindung untuk PROGRAM Giat 6 (enam) bulan. RINGAN 5. Fasilitasi Restitusi dan/atau Kompensasi (4 Staf, 1 Pramubakti, 1 Terlindung) SEDANG 1. Monitoring 2. 3. Pemenuhan Hal Prosedural Bantuan Medis, Psikologis, dan Rehabilitasi Psikososial Rp.17.680.000 Rp.61.620.000 1 (satu) orang Terlindung untuk PROGRAM Giat 6 (enam) bulan. 4. Fasilitasi Restitusi dan/atau Kompensasi (4 Staf, & 1 Terlindung) RINGAN 1. Pemenuhan Hal Prosedural 2. 3. Bantuan Medis, Psikologis, dan Rehabilitasi Psikososial Fasilitasi Restitusi dan/atau Kompensasi (4 Staf, 1 Pramubakti, 1 Terlindung) Rp.12.550.000 Rp.49.840.000 1 (satu) orang Terlindung untuk PROGRAM Giat 6 (enam) bulan. b. Strategi Berbagai tindakan diupayakan untuk dapat memperkuat dan menambah anggaran LPSK, di antaranya melakukan koordinasi dengan kementerian/ lembaga terkait sejak September 2019, termasuk menyampaikan surat permohonan Anggaran Belanja Tambahan(ABT), UPAYA LPSK MEMPERKUAT ANGGARAN 2020 1 Permohonan Audiensi dengan K/L terkait anggaran 2 Permohonan Dukungan Anggaran kepada Presiden 3 Permohonan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) kepada Setneg dan Kemenkeu PROGRAM LAYANAN GAJI & TUNJANGAN KOMPENSASI surat dukungan penambahan anggaran kepada Presiden RI, Komisi III DPR, dan Kepala Kantor Staf Presiden. 21
2. KONDISI LPSK APRIL - AGUSTUS a. Tantangan Senin, 2 Maret 2020 Presiden RI mengkonfirmasi kasus Covid-19 telah masuk ke Indonesia. Penyebaran Covid-19 tidak dapat terbendung. Pada 13 April 2020, Presiden RI telah menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional non alam yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Bencana ini mengubah semua aspek kehidupan, membatasi interaksi antar manusia demi menahan laju penyebaran virus. Semua sektor kemudian mencari caranya sendiri untuk tetap bertahan, yang memberikan dampak terhadap tatanan ekonomi, sosial, budaya, termasuk proses penegakan hukum. Semua instansi pelayanan publik menyesuaikan diri di tengah pembatasan sosial, tidak terkecuali LPSK. Tantangan keterbatasan anggaran yang sudah dialami, kini harus ditambah dengan dampak pandemi. Namun, program perlindungan tetap harus dijalankan, meskipun mobilitas tinggi di tengah pandemi menjadi ancaman tersendiri bagi keselamatan Terlindung maupun petugas LPSK. Pagu Awal Rp.54.588.755.000 Setelah Penghematan Rp.41.287.545.000 Rp.45.118.345.000 Operasional kantor, Dukungan Manajemen & Gaji Rp.32.932.363.000 Operasional kantor, Dukungan Manajemen & Gaji Rp.9.440.410.000 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PEMULIHAN Rp.8.355.182.000 Dari pagu Rp54M, anggaran masih dipotong pemerintah untuk menghadapi pandemi Covid-19 sebesar kurang lebih Rp13M. Pandemi Covid-19 memberikan dampak tidak saja pada mekanisme penanganan permohonan perlindungan dan pelaksanaan program perlindungan, namun juga pengurangan dan pemotongan anggaran LPSK. 22
b. Strategi Berbagai upaya dilakukan oleh LPSK untuk mengatasi keterbatasan anggaran tersebut, antara lain dengan melakukan pengetatan kegiatan dan penghentian beberapa program perlindungan termasuk pengajuan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) sejak Januari 2020. Mempertimbangkan situasi pandemi dan kekuatan Anggaran LPSK yang tersedia pada periode (Januari - Maret) dan (April - Agustus) ini, setidaknya LPSK sudah melakukan penghentian terhadap 1.802 Terlindung. Dalam melaksanakan program perlindungan, LPSK membutuhkan sumber daya anggaran yang mumpuni. Dalam kondisi seperti ini keputusan terhadap permohonan perlindungan yang diajukan saksi dan/atau korban disandarkan pada besaran biaya/anggaran yang dibutuhkan. JUMLAH PENGHENTIAN TERLINDUNG 2020 PHB 946 KEKERASAN SEKSUAL 387 1802 KORUPSI 36 KS ANAK 37 JUMLAH TERORISME 40 TP UMUM LAIN 108 TPPO 204 TPPU 1 PENYIKSAAN 29 KDRT 14 Penghentian perlindungan dilakukan dengan evaluasi yang komprehensif tentang urgensi Terlindung untuk tetap mendapatkan program perlindungan, seperti perkara yang tidak berjalan dalam jangka waktu tertentu, terlindung yang telah selesai memberikan keterangan pada proses persidangan namun perkara belum mendapatkan putusan atau berkekuatan hukum tetap (sebagaimana Pasal 32 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006). LPSK mengambil kebijakan ini sebagai jawaban keberlanjutan program perlindungan yang akan diberikan ke depan terhadap terlindung baru dan terlindung yang masih sangat membutuhkan program perlindungan. 23
Catatan lain, pada Juli 2020, Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2020 (PP 35/2020) terbit, yang secara khusus mengatur tentang pelaksanaan kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme masa lalu. Bukan tanpa alasan LPSK melakukan hal tersebut, namun situasi Anggaran yang terbatas memaksa LPSK secara kelembagaan mempertimbangkan kemampuan untuk melaksanakan keputusannya. LPSK harus bekerja keras mengingat situasi pandemi, banyaknya jumlah korban, dan secara umum terdapat batasan waktu atas pelaksanaannya ini menjadi salah satu konsen utama LPSK pada 2020. 3. KONDISI LPSK SEPTEMBER - DESEMBER Upaya penambahan anggaran LPSK sejak Januari melalui Anggaran Biaya Tambahan (ABT) pada 2020 baru terealisasi pada September. LPSK dapat melaksanakan kewajiban yang tertunda untuk melakukan program pemulihan dan rehabilitasi bagi korban, pembayaran kompensasi korban tindak pidana terorisme yang telah diputus pengadilan dalam perkara terorisme di Poso, penyerangan Polsek Wonokromo, dan penyerangan di Banten. SITUASI ANGGARAN LPSK DAN PANDEMI COVID-19 TOTAL ABT YANG DIDAPAT LPSK SEBESAR: SEPT-2020 ABT Program Perlindungan 17.788.555.000 OKT-2020 ABT Gaji 3.131.588.000 Rp.60.125.373.000 DES-2020 ABT Kompensasi 39.205.000.000 SEPTEMBER - DESEMBER 2020 Dengan penambahan anggaran ABT tersebut, pagu anggaran LPSK pada tahun 2020 menjadi Rp.101.412.918.000,- 24
Penambahan anggaran LPSK ini juga memberikan konsekuensi peningkatan mobilitas kerja yang tinggi agar target realisasi yang baik dapat tercapai. Sebagai dampak, terhitung 46 (empat puluh enam) pegawai LPSK yang terpapar Covid -19 pada saat melaksanakan program perlindungan selama kurun waktu September - 31 Desember 2020, sehingga SDM yang ada tidak seluruhnya dapat melaksanakan tugas secara normal. ANGGARAN LPSK SETELAH ABT DAN REALISASI PER OUTPUT NO OUTPUT JUMLAH (RP) REALISASI 1. Layanan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban 64.378.021.000 98,80% 2. Dukungan Manajemen 1.894.635.000 99,79% 3. Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1.000.000.000 99,34% 4. Layanan Perkantoran 34.140.262.000 99,21% 5. Total 101.412.918.000 98,96% Sisa 17.9M digunakan untuk (penelaahan permohonan, perlindungan fisik, Hukum, PHP, dan pelaksanaan program perlindungan lainnya. PEMBAYARAN KOMPENSASI KORBAN TERORISME PEMBAYARAN LAYANAN MEDIS • PEMBAYARAN LAYANAN PSIKOLOGIS Selain melaksanakan program perlindungan pasca ABT yang diperoleh LPSK, untuk menindaklanjuti terbitnya PP 35/2020, pada Agustus 2020 LPSK membentuk Tim Percepatan Penanganan Korban Terorisme Masa Lalu dengan sasaran 215 korban terorisme masa lalu yang datanya telah dimiliki LPSK, dengan target kerja melakukan penelaahan, penilaian, dan pembayaran kompensasi pada 2020. 25
4. TANTANGAN LAIN LPSK BEBAN KERJA Beban Kerja 44 PEMOHON TIAP STAFF 84 TERLINDUNG TIAP STAFF Status Kepegawaian Kelembagaan/ LPSK Perwakilan Pemahaman Penegak Hukum atas Hak Saksi dan Korban BIRO PP 1454 PEMOHON 33 STAFF BIRO PHSK 2785 TERLINDUNG 33 STAFF Dukungan Pemerintah Pusat dan Daerah untuk Anggaran Khusus Korban 1. Beban Kerja: belum berimbang antara jumlah pegawai dengan permohonan dan pelaksanaan program Perlindungan. 2. Status pegawai: 44,7 % pegawai LPSK masih berstatus Non PNS (PPNPN/Kontrak). 3. Kelembagaan/LPSK perwakilan : Keberadaan LPSK masih tersentralisasi di Jakarta, berdampak pada jangkauan dan kecepatan layanan LPSK di daerah. Pada titik ini adanya urgensi pembentukan LPSK Perwakilan. 4. Pemahaman Penegak Hukum Atas Hak Saksi dan/atau Korban: kerja LPSK tidak dapat dilepaskan dari proses penegakan hukum, perlu pemahaman yang sama di antara aparat penegak hukum (APH) atas hak saksi dan/atau korban guna keberhasilan program perlindungan yang diberikan LPSK. 5. Dukungan pemerintah Pusat dan Daerah Untuk Anggaran Khusus Korban : program rehabilitasi seperti bantuan medis, psikologis, dan khususnya rehabilitasi psikososial tidak dapat dilakukan LPSK sendiri, untuk dapat menjangkau korban kejahatan secara luas perlu dukungan anggaran khusus pemerintah pusat dan daerah bagi pemenuhan hak korban tindak pidana. 26
KOMPOSISI ANGGARAN LPSK 2020 ANGGARAN LPSK 2020 Pagu Awal Pagu setelah ABT Tahun 2020, LPSK mendapat pagu awal sebesar Rp.54.588.755.000,- dan diperjalanannya LPSK mendapat ABT sebesar Rp.46.824.163.000,- sehingga pagu anggaran tahun 2020 menjadi sebesar Rp.101.412.918.000,-. Realisasi atas pagu anggaran LPSK tahun 2020 sebesar Rp.100.358.599.249,- (98,96%). 27
B. STRATEGI PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DI TENGAH PANDEMI 1. PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN LPSK Dalam situasi bencana nasional pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini, LPSK juga memiliki tanggung jawab untuk turut serta melakukan pencegahan penyebaran Covid-19, meskipun kerja perlindungan adalah kerja yang membutuhkan banyak interaksi secara langsung dengan Pemohon maupun Terlindung. PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN LPSK LANGKAH PENCEGAHAN PEMERIKSAAN SAMPLE BERKALA (PCR, RAPID) PENGHENTIAN OPERASIONAL KANTOR (3 KALI) PENYEMPROTAN DISINFEKTAN (6 KALI) JUMLAH SAMPLE 3 SEPTEMBER - DESEMBER 2020 PENERAPAN WFH (SISTEM PENUGASAN BERKALA) JUMLAH PEMERIKSAAN SAMPLE: TOTAL: 1155 TERDIRI DARI: RAPID TEST 550 SAMPLE SWAB - ANTIGEN 143 SAMPLE SWAB - PCR 462 SAMPLE SEPTEMBER sampai dengan DESEMBER 2020 46 PEGAWAI YANG TERINFEKSI DINYATAKAN SEMBUH PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN 2. PELAKSANAAN PROGRAM PERLINDUNGAN LPSK menyadari bahwa pandemi Covid-19 nyata berdampak pada permohonan dan pelaksanaan program perlindungan. Untuk itu, diperlukan langkah cepat untuk menyusun dan menerbitkan protokol kerja yang substansinya mengatur proses kerja perlindungan dan pemulihan dalam masa pandemi. Atas situasi ini LPSK menerbitkan Surat Keputusan Ketua LPSK Nomor Kep-339/1.3.4.PPO/ LPSK/05/2020 tentang Protokol Kerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Masa Tanggap Darurat Covid-19 di Indonesia. Protokol tersebut lahir dilandasi semangat untuk memberikan perlindungan bagi petugas LPSK dan semangat untuk menekan penyebaran Virus Covid-19 dari hulu hingga hilir dan tidak menghalangi proses pemberian perlindungan saksi dan korban yang dilaksanakan oleh LPSK. 28
Terlepas dari semua tantangan yang terjadi di 2020, peristiwa pidana di negeri ini terus terjadi dan tidak berhenti, LPSK harus tetap melaksanakan kerja perlindungan dan pemulihan kepada saksi dan/atau korban. STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PEMULIHAN SAKSI DAN/ATAU KORBAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19 1. Melakukan pembatasan terhadap pemohon yang datang langsung ke kantor serta menerapkan protokol kesehatan yang ketat pada saat menerima permohonan hingga melakukan penutupan layanan bagi pemohon yang datang ke kantor; 2. Permohonan perlindungan diarahkan ke kanal-kanal permohonan lain yang disediakan oleh LPSK (seperti WA 085770010048, surat elektronik bpp@lpsk.go.id, hotline 148, dan surat); 3. Penunjukan pihak ketiga jejaring LPSK untuk membantu dalam tindakan pendalaman dan pengumpulan permohonan perlindungan dan pelaksanaan program perlindungan seperti pendampingan, layanan bantuan medis dan psikologis; 4. Penggunaan video konferensi dalam penelaahan permohonan perlindungan (termasuk penilaian ganti kerugian), dan pemeriksaan saksi dan/atau korban; 5. Melakukan layanan konseling psikologis menggunakan video konferensi; 6. Menerbitkan surat untuk penundaan sementara layanan bantuan medis yang dilaksanakan di rumah sakit rujukan penanganan Covid -19, hal ini bertujuan agar para terlindung LPSK tidak terpapar Covid-19; 7. Menerapkan protokol kesehatan dalam melaksanakan program perlindungan seperti melakukan rapid test dan swab pcr sebelum menempatkan terlindung di rumah aman ataupun pendampingan proses hukum serta dalam penyelenggaraan program psikososial; 8. Pelaksanaan rapat paripurna pimpinan LPSK yang memutuskan permohonan perlindungan termasuk penghentian, perpanjangan dan penambahan layanan menggunakan sarana video konferensi. Secara umum permohonan perlindungan, dan jumlah terlindung pada 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, beberapa faktor utama yang menjadi penyebab di antaranya problem anggaran dan situasi pandemi Covid-19. Penurunan di sini tidak saja terhadap kuantitas namun juga terhadap kualitas penanganan di karenakan situasi pandemi yang melanda Indonesia sejak April 2020. Kualitas yang dimaksud adalah dampak dari penundaan beberapa program perlindungan seperti pembayaran kompensasi dan pengetatan bantuan medis dan psikologis terhadap korban, mengingat sebagian besar mitra LPSK dalam melaksanakan bantuan menjadi rujukan penanganan pasien Covid -19. 29
Penguatan SDM melalui International Webinar Series. PROGRAM LPSK 2020 Pemberian kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme masa lalu. Upaya pengembangan kelembagaan seperti pembentukan LPSK perwakilan. Penguatan program perlindungan melalui kerjasama dengan Department of Home Affairs Australia. Pengembangan ekonomi dan sosial korban melalui layanan rehabilitasi psikososial. Penguatan sistem perlindungan Justice Collaborator melalui penyusunan rancangan Perpres. Tantangan dan hambatan yang dihadapi LPSK pada 2020 ini tidak menyurutkan LPSK untuk terus memperkuat diri secara kelembagaan dan mendorong penguatan program perlindungan saksi dan/atau korban di tingkat nasional dan internasional. Berbagai kegiatan dilaksanakan untuk memberikan energi bagi LPSK di penghujung 2020. Selain itu, pada 2020 ini LPSK mendapatkan beberapa penghargaan dari BPHN Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIH) sebagai terbaik ke V dalam kategori Lembaga Non Struktural. 30
III PERMOHONAN DAN PROGRAM PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 31
A. PERMOHONAN PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN Permohonan Masuk BIRO PENELAAHAN PERMOHONAN Pasal 28 UU 31/2014 Penelaahan, Asessment, Investegasi Permohonan Diputus Mendapat Layanan berdasarkan RPP BIRO PEMENUHAN HAK SAKSI DAN KORBAN Pasal 29, 29A, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 UU 31/ 2014 Pemberian Perlindungan dan Bantuan Kepada Saksi dan/ atau Korban Survei Kepuasan Masyarakat (Saksi dan/ atau Korban) Dalam rangka melaksanakan pemberian perlindungan saksi dan korban di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban secara umum dilakukan dalam dua tahapan aktivitas yakni : Pertama, penerimaan dan penelaahan permohonan perlindungan dilaksanakan oleh Biro Penelahaan Permohonan. Hasil penelaahan tersebut disampaikan kepada Rapat Paripurna Pimpinan LPSK. Kedua, pelaksanaan pemberian perlindungan berdasarakan Keputusan Rapat Paripurna Pimpinan LPSK yang dilaksanakan oleh Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban 32
1. PERMOHONAN PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN Pada tahun 2020 terdapat 2.107 pemohon LPSK yang melakukan konsultasi terkait permohonan perlindungan dan pemohon yang mengajukan permohonan perlindungan. Dengan rincian sejumlah 653 pemohon yang mengajukan konsultasi permohonan perlindungan dan 1.454 pemohon yang mengajukan permohonan perlindungan. 341 PEMOHON JUMLAH PEMOHON YANG MENGAJUKAN KONSULTASI HUKUM TAHUN 2020 653 DATANG LANGSUNG 72 PEMOHON PEMOHON SURAT TEMBUSAN 44 PEMOHON 196 PEMOHON Beberapa faktor yang menghambat capaian jumlah permohonan tahun 2020 antara lain: a. Terbatasnya ruang gerak masyarakat untuk memenuhi syarat formil dari LPSK seperti kewajiban untuk memperoleh surat keterangan dan atau dokumen dari instansi terkait yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang menerangkan status saksi, korban, pelapor, saksi pelaku atau ahli dalam kasus tindak pidana. b. Terbatasnya ruang gerak LPSK untuk melakukan tindakan proaktif perlindungan, disebabkan karena situasi pandemi COVID-19 dan anggaran proaktif yang terbatas. c. Adanya pembatasan pemohon yang melakukan konsultasi dan mengajukan permohonan datang langsung ke kantor LPSK karena situasi pandemi COVID-19. d. Berdasarkan data kepolisian, terdapat empat jenis kejahatan yang melonjak pada situasi pandemi COVID-19 namun bukan menjadi kasus tindak pidana yang menjadi prioritas yang ditangani LPSK, yaitu kejahatan pencurian disertai dengan kekerasan, penggelapan, pencurian kendaraan bermotor, dan perjudian. e. Terjadinya refocussing anggaran untuk penanganan COVID-19 sehingga anggaran untuk program perlindungan Saksi dan/atau Korban menjadi berkurang. f. LPSK mengambil langkah kebijakan dengan melakukan moratorium dan pemberhentian pemberian pelayanan perlindungan dikarenakan anggaran layanan perlindungan telah habis pada bulan April 2020 33
Tahun 2020, khusus untuk permohonan perlindungan mengalami penurunan jika dibanding dengan tahun 2019 yang mencapai 1898. Persentase penurunan jumlah permohonan perlindungan sebesar 23,39% dibandingkan tahun 2019, karena situasi pandemi Covid-19 dan kecenderungan penurunan angka kriminalitas di Indonesia di tahun 2020. JUMLAH PERMOHONAN PERLINDUNGAN TAHUN 2015 - 2020 PERBANDINGAN PERMOHONAN JANUARI-MARET 2019-2020 (Sebelum Pandemi Covid-19) 2019 2020 259 121 131 118 92 76 JANUARI FEBRUARI MARET Di tiga bulan pertama tahun 2020, kondisi sebelum pandemi, permohonan ke LPSK naik bila dibandingkan tahun 2019 di bulan yang sama. 34
PERBANDINGAN PERMOHONAN APRIL-DESEMBER 2019-2020 (Masa Pandemi Covid-19) Sejak pengumuman kasus Covid-19 pertama di Indonesia pada 2 Maret 2020 dan anjuran bekerja dari rumah sejak 16 Maret 2020, angka permohonan menurun. Angka permohonan kembali naik sejak Juni 2020 dan puncaknya pada November 2020 saat LPSK memproses permohonan kompensasi dari 218 orang korban terorisme masa lalu. PERSEBARAN DOMISILI PEMOHON PERLINDUNGAN TAHUN 2020 Jawa Barat dan Jawa Tengah, sebagaimana tahun sebelumnya menjadi dua provinsi yang memiliki jumlah permohonan perlindungan yang paling tinggi dibandingkan provinsi lainnya. 35
5 Provinsi yang Mengalami Peningkatan Jumlah Permohonan BALI LAMPUNG NTT ACEH DKI +37 orang +35 orang +35 orang +26 orang +21 orang Flukutuasi jumlah permohonan tahun ke tahun mengacu dan tergantung dengan perkara tindak pidana yang ada di masing-masing daerah, banyak variabel analisisnya tergantung dari masing-masing sudut pandang yang diambil sebagai pisau analisisnya (sosial, ekonomi, keamanan dan lain-lain) PERBANDINGAN PERMOHONAN 2019-2020 BERDASARKAN TINDAK PIDANA PHB Korupsi Tindak Pidana Lainnya TPPU 431 Terorisme Penganiayaan 66 TPPO KDRT 23 Narkotika Penipuan 23 Penyiksaan Penyerobotan Lahan 22 Pengeroyokan 21 Kekerasan Seksual Kekerasan Seksual Anak Penganiayaan Berat TPL Bukan Tindak Pidana 2020 2019 36
Tindak Pidana Lainnya, khususnya penganiayaan. Penganiayaan Berat. Perdagangan Orang Meningkatnya jumlah permohonan Tindak Pidana Lain khususnya Penganiayaan dan Penganiayaan Berat diiringi oleh banyaknya rumah sakit dan institusi penegak hukum yang merujuk LPSK untuk membantu biaya medis korban tindak pidana yang tidak lagi dapat diklaimkan kepada BPJS menurut Peraturan Presiden No.82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Masa pandemi yang mengguncang kondisi ekonomi sebagian besar masyarakat, membuat tawaran kerja dengan gaji tinggi semakin menggiurkan sehingga menjaring lebih banyak korban perdagangan orang. Bukan Tindak Pidana Menariknya, permohonan yang bukan merupakan tindak pidana menurun jumlahnya di tahun 2020. LPSK optimis masyarakat semakin mengenal tugas dan kewenangan LPSK untuk memberikan perlindungan bagi saksi dan korban dalam proses peradilan pidana. STATUS HUKUM PEMOHON KORBAN SAKSI KELUARGA PELAPOR TIDAK ADA STATUS HUKUM BELUM ADA STATUS HUKUM TERSANGKA TERLAPOR TERDAKWA 58,05% PELAKU PEMOHON TERPIDANA PEMOHON BERSTATUS SEBAGAI KORBAN Berbeda dengan tahun 2019, pada tahun 2020 terdapat permohonan dari tersangka pemohon saksi pelaku dalam perkara korupsi. 37
ASAL PERMOHONAN SAKSI/KORBAN KELUARGA KUASA HUKUM PENDAMPING KEPOLISIAN INSTANSI PEMERINTAH INSTITUSI/ORGANISASI 79,5% KEJAKSAAN KPK PERMOHONAN BERASAL DARI SAKSI/KORBAN SENDIRI, KELUARGA, PENDAMPING ATAU KUASA HUKUM Angka 79,5% menunjukan tingginya kesadaran masyarakat akan haknya sebagai saksi/korban. JUMLAH PEMOHON BERDASARKAN MEDIA PENYAMPAIAN MEDIA PENGAJUAN WHATSAPP 10,04% DATANG LANGSUNG 16,30% PERMOHONAN PERLINDUNGAN MEDIA ELEKTRONIK 17,06% ONLINE 0,07% SURAT 56,53% Berkurangnya pemohon yang datang langsung ke kantor berkorelasi dengan banyaknya jumlah surat permohonan perlindungan yang masuk ke LPSK serta permohonan melalui WhatsApp. Permohonan perlindungan melalui surat masih merupakan media penyampaian paling banyak digunakan pada setiap tahunnya. 38
PERBANDINGAN 2019-2020 PERIODE JANUARI-MARET (Sebelum Pandemi) 60 52 40 45 27 30 2020 20 27 21 2019 0 JANUARI FEBRUARI MARET PERBANDINGAN PERMOHONAN YANG DATANG LANGSUNG 2019-2020 PERBANDINGAN 2019-2020 PERIODE APRIL - DESEMBER (Masa Pandemi) 120 100 98 2020 2019 80 60 49 54 46 40 34 19 36 29 20 0 3 1 12 10 18 8 32 3 14 31 APRIL MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES Diawal 2020 (Januari s/d Maret) jumlah pemohon yang datang langsung ke LPSK masih cukup tinggi bila dibandingkan pada bulan yang sama di 2019. Namun, pada bulan April hingga Desember 2020, karena pandemi Covid-19 terjadi penurunan jumlah pemohon yang datang langung ke kantor LPSK, sebesar 44% jika dibanding Tahun 2019. JUMLAH PERMOHONAN MELALUI WHATSAPP (WA) Penggunaan WhatsApp (WA) sebagai media permohonan yang diluncurkan LPSK pada tahun 2020 menunjukkan efektivitasnya. Terlihat dari jumlah permohonan masuk melalui WA sepanjang tahun 2020 sejumlah 146 permohonan atau 10,04% dari total permohonan masuk. Hal ini tidak terlepas WA telah menjadi platform yang digunakan masyarakat luas. 39
Call Center 148 yang telah eksis sejak tahun 2018 ini pada tahun 2020 mengalami penurunan jumlah kontak masuk dibandingkan tahun 2019. Hal tersebut karena permohonan beralih ke aplikasi Whatsapp. KEGIATAN PRO AKTIF TAHUN 2020 Dasar tindakan pro-aktif 1. Pasal 29 ayat (2) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. PERSENTASE TINDAKAN PRO AKTIF 2. Dari pro aktif terhadap 93 korban/saksi, sebanyak 75 orang melanjutkan tahap permohonan ke perlindungan. 3. Permohonan perlindungan bersifat sukarela. 40
CATATAN KASUS YANG MENJADI PERHATIAN PUBLIK DI TAHUN 2020 FEBRUARI Demonstran Reformasi Dikorupsi mengalami penyiksaan dalam pemeriksaan. Eksploitasi Seksual 20 anak korban di Rawa Bebek, Penjaringan, Jakarta Utara. Eksploitasi Seksual 3 anak di apartemen Kalibata City. Kekerasan Seksual Pejabat Pemda Papua terhadap anak di Jakarta. Selama tahun 2020, LPSK menangani beberapa kasis yang menjadi perhatian publik, sebagian besar berlanjut pada tahap pengajuan permohonan perlindungan. JANUARI Pencabulan remaja laki-laki oleh Ketua KPU Banjarmasin Perkara kekerasan seksual menjadi yang terbanyak dilakukan tindakan pro aktif pada Tahun 2020. Hal ini pemberitaan terkait media massa yang banyak memberitakan kasus kekerasan LPSK dalam seksual. tertentu kasus-kasus memerlukan yang penanganan cepat, mendasarkan info dari media massa segera melakukan tindakan pro aktif. Eksploitasi Seksual 13 anak di apartemen Gading Nias. MEI Kasus 14 ABK Indonesia diperlukan tidak manusiawi di kapal Longxing 629 JUNI Kekerasan Seksual anak di Gereja sejak Desember 2018 - Maret 2020 Kasus Kekerasan Seksual oleh oknum P2TP2A Lampung Timur. JULI Terorisme di Karanganyar Kasus TPPO di kapal Tiongkok, mayat yang meninggal dibuang ke laut Kasus-kasus terkait Skandal Joko Candra SEPTEMBER Penyerangan Polsek Ciracas yang melibatkan oknum TNI. OKTOBER Kasus Penembakan Pendeta Yeremiah Zanambani di Intan Jaya, Papua. DESEMBER Kasus tewasnya 6 Laskar FPI Terorisme di Sigi, Sulawesi Tengah 41
PENELAAHAN PERMOHONAN PERLINDUNGAN Adalah: "serangkaian kegiatan, tindakan yang dilakukan oleh petugas LPSK guna pengumpulan keterangan, informasi, data, dokumen, fakta dan analisa untuk menyimpulkan kelayakan permohonan perlindungan." • Dalam melakukan penelaahan, petugas LPSK dapat melaksanakan investigasi dan/atau asesmen medis dan psikologis. Pelaksanaan investigasi dan asesmen oleh LPSK pada beberapa kesempatan harus dilakukan di daerah terpencil ataupun daerah rawan konflik/kejahatan. INVESTIGASI DI DAERAH YANG SULIT DIJANGKAU Terorisme Desa Lembantongoa, Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah Akses terpencil dan rawan; butuh pengawalan polisi, mengunakan mobil 4x4, jaringan telekomunikasi terbatas. Penembakan, Distrik Hitadipa, Intan Jaya, Papua Akses terbatas, transportasi udara tergantung cuaca, butuh pengawalan, jaringan telekomunikasi terbatas. TPPO Pengantin Pesanan Dusun Pawis Hilir, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat Daerah terpencil 5 jam dari Kota Pontianak, akses ke fasilitas medis terbatas, jaringan komunikasi sulit. Korban Terorisme Masa Lalu, Kutai Timur, Kalimantan Timur Akses melalui Berau dan 200 km perjalanan darat melalui kebun sawit, pasokan listrik terbatas, jaringan internet tidak ada. Terorisme Desa Sangginora, Palu, Provinsi Sulawesi Tenggara Akses jalur longsor, keamanan rawan, butuh pengawalan anggota kepolisian, tidak ada jaringan komunikasi. Dugaan Kriminalisasi Hutan Adat Lamandau Perjalanan darat 12 jam dari Polda Kalimantan Tengah Jangkauan layanan LPSK mencakup wilayah yang sulit dijangkau, hal ini menunjukkan LPSK merespon semua permohonan perlindungan meskipun terdapat kesulitan yang dipengaruhi faktor geografis, situasi dengan ancaman keamanan yang tinggi, dan komunikasi yang terbatas. Penyelenggaraan Rapat Paripurna Pimpinan 42
Rapat Paripurna Pimpinan (RPP) memutuskan setiap permohonan perlindungan yang disampaikan kepada LPSK untuk diberikan keputusan diterima atau ditolak. Frekuensi penyelenggaraan paling sedikit satu kali dalam satu minggu. Masa Pandemi tidak mengurangi secara signifikan frekuensi rapat karena penyelenggaraan dialihkan melalui aplikasi rapat daring. KEPUTUSAN DITERIMA DAN DITOLAK PERMOHONAN PERLINDUNGAN KEPUTUSAN DITERIMA DAN DITOLAK PERMOHONAN PERLINDUNGAN (Januari - Maret 2020) Sebelum Pandemi COVID-19 DITERIMA DITOLAK 125 56 66 59 59 43 JANUARI FEBRUARI MARET KEPUTUSAN DITERIMA DAN DITOLAK PERMOHONAN PERLINDUNGAN (April - Desember 2020) Masa Pandemi COVID-19 404 DITERIMA DITOLAK 189 102 82 36 18 17 31 25 18 36 34 63 19 46 20 31 26 APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER Peningkatan keputusan diterima di bulan November dan Desember sehubungan dengan diterimanya permohonan kompensasi dari 215 korban terorisme masa lalu dan diterimanya Anggaran Belanja Tambahan pada akhir bulan September. 43
KEPUTUSAN PENGHENTIAN DAN PERPANJANGAN PERLINDUNGAN 2020 Pada 2020, LPSK mengambil langkah melakukan penghentian secara selektif dikarenakan alasan keterbatasan anggaran dan Pandemi COVID-19. Puncaknya terjadi di Mei 2020. 2. PROGRAM PERLINDUNGAN Negara melalui LPSK telah hadir sebagai salah satu wujud keseriusan Negara untuk menjalankan mandat baik peraturan perundang-undangan nasional maupun internasional guna memberikan perlindungan dan bantuan kepada para Saksi dan Korban. Berdasarkan hal tersebut, maka setelah melalui proses pembahasan dalam Rapat Paripurna Pimpinan (RPP) permohonan perlindungan yang disampaikan oleh para pemohon, maka terhadap para pemohon yang diterima permohonannya akan berstatus menjadi terlindung LPSK. Dalam rangka pemenuhan hak saksi dan korban, maka akan ditindaklanjuti dengan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon bahwa permohonan mereka telah diterima dan akan menjadi terlindung LPSK. Selanjutnya, akan diminta untuk menandatangani Perjanjian Perlindungan yang berisi antara lain hak dan kewajiban, jangka waktu serta bentuk perlindungan yang telah disetujui oleh LPSK. Guna memudahkan memahami proses Pemenuhan Hak Saksi dan Korban dapat disimak dalam gambar infografis berikut : 44
ALUR PEMENUHAN HAK SAKSI DAN KORBAN Rapat Paripurna Pimpinan Surat Pemberitahuan Ditolak Diterima Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Fisik • Pemenuhan Hak Prosedural Medis • Psikologis • Rehabilitasi Psikososial Restitusi • Kompensasi Perjanjian Perlindungan & Bantuan Pelaksanaan Perlindungan Selain mendasarkan pada putusan RPP, pemenuhan program perlindungan juga dilaksanakan pada terlindung yang telah diputuskan sebelumnya (carry over) sesuai dengan jangka waktu perlindungan yang telah ditentukan. Dengan berbagai hambatan, kendala dan tantangan yang sulit dalam masa Pandemi Covid-19 ini, LPSK pantang menyerah sehingga tetap hadir guna memberikan perlindungan dan layanan kepada para saksi dan korban yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Adapun jumlah terlindung dan jumlah Program Perlindungan LPSK pada 2020 ini dapat digambarkan sebagai berikut: 45
DATA TERLINDUNG DAN PROGRAM LPSK TAHUN 2020 Dari 2.785 terlindung pada 2020 tersebut, sebanyak 2.249 merupakan jumlah terlindung lanjutan (carry over) pada 2019 yang masa perlindungannya masih berlaku. Data terlindung 2020 ini mengalami penurunan dibandingkan dengan jumlah terlindung dan program perlindungan pada 2019. Hal ini terjadi dikarenakan adanya kebijakan dan strategi pengurangan jumlah terlindung sebagai akibat dampak pandemi Covid-19. Adapun gambaran perbandingan data terlindung 2019 dan 2020 sebagai berikut : PERBANDINGAN JUMLAH TERLINDUNG TAHUN 2019 DAN 2020 PERBANDINGAN JUMLAH TERLINDUNG No 1 JENIS PROGRAM Pemenuhan Hak Prosedural TAHUN 2019 1480 2020 1347 2 Perlindungan Fisik 233 147 3 Rehabilitasi Psikologis 535 440 4 Rehabilitasi Psikososial 280 336 5 Bantuan Medis 1750 1375 6 Fasilitasi Restitusi 387 383 7 Fasilitasi Kompensasi 324 450 8 Bantuan Hukum 0 49 9 Biaya Hidup Sementara 0 38 10 Santunan Kerahiman 0 17 TOTAL 4989 4582 46
Peristiwa Tindak Pidana telah terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, berikut sebaran wilayah terlindung LPSK pada 2020 sebagai berikut: SEBARAN WILAYAH TERLINDUNG SEBARAN WILAYAH TERLINDUNG LPSK TAHUN 2020 TOTAL TERLINDUNG 2785 TERLIDUNG Berdasarkan data sebaran wilayah terlindung tersebut, 5 (lima) provinsi dengan jumlah terlindung terbanyak sebagai berikut : 1. Jawa Tengah 2. DKI Jakarta 3. Jawa Barat 4. Sumatera Utara 5. D.I. Yogyakarta : 904 terlindung : 541 terlindung : 272 terlindung : 158 terlindung : 152 terlindung 47
2. PENANGANAN TINDAK PIDANA TERTENTU LPSK sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan adalah untuk memberikan perlindungan dan hak- hak lain kepada saksi dan korban tindak pidana. Dalam menjalankan mandatnya, tidak semua saksi dan/atau korban tindak pidana berhak untuk mendapatkan perlindungan dan hak-hak lain, akan tetapi diberikan batasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adapun tindak pidana tertentu yang menjadi wewenang LPSK untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain sebagaimana disebutkan di dalam penjelasan Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi : "yang dimaksud tindak pidana dalam kasus tertentu antara lain, tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana penyiksaan, tindak pidana narkotika, tindak pidana psikotropika, tindak pidana seksual terhadap anak, tindak pidana penganiyaan berat tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan/atau korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya". Berdasarkan hal tersebut, maka dibawah ini digambarkan capaian kinerja LPSK 2020 berkenaan dengan permohonan perlindungan dan program perlindungan Saksi dan/atau Korban. 48
1. TINDAK PIDANA PELANGGARAN HAM YANG BERAT (PHB) PERMOHONAN PERLINDUNGAN PADA TINDAK PIDANA PHB Pada 2020 terdapat 162 permohonan dari Korban PHB, bila dibandingkan dengan 2019 mengalami penurunan sebesar 49%. Alasan Penghentian Sementara Asesmen Medis: • Pemohon mayoritas berusia lanjut • Pemohon tidak bersedia di asesmen selama masa Pandemi Covid-19 49
TREN PERMOHONAN PERLINDUNGAN TINDAK PIDANA PHB PERBANDINGAN 2019-2020 PERMOHONAN PERLINDUNGAN DARI KORBAN PHB PERIODE JANUARI - MARET (SEBELUM PANDEMI COVID-19) 99 2020 2019 Pada 2020 jumlah permohonan paling tinggi di bulan Maret. Sebelum adanya pandemi terlihat Covid-19, adanya Korban/organisasi keaktifan pendamping korban mengajukan permohonan. 14 7 16 3 7 JANUARI FEBRUARI MARET PERMOHONAN PERLINDUNGAN DARI KORBAN PHB PERIODE APRIL - DESEMBER (MASA PANDEMI COVID-19) sampai April Sepanjang 2020 Desember dengan terdapat penurunan yang signifikan dari pemohon korban PHB. Hal ini tidak terlepas dari situasi Pandemi Covid-19. Bila dibandingkan pada periode yang sama di 2019, maka terlihat perbedaan permohonan yang cukup signifikan. TERLINDUNG PADA TINDAK PIDANA PHB PERISTIWA, JUMLAH TERLINDUNG DAN SEBARAN WILAYAH PELANGGARAN HAM YANG BERAT PERISTIWA PHB DALAM PERLINDUNGAN LPSK TAHUN 2012 - 2020 1. Peristiwa 65/66 2. Peristiwa Tanjung Priok 1984 3. Peristiwa Talang Sari 1989 4. Peristiwa Penculikan Aktivis 97/98 5. Peristiwa Rumah Geudong 1998 6. Peristiwa Simpang KKA 1999 7. Peristiwa Jambu Keupok 2003 TERDAPAT 18 SEBARAN WILAYAH PROVINSI TERLINDUNG PHB SELAMA TAHUN 2012 - 2020 *dalam terlindung 1. Aceh: 81 2. Bali: 1 3. Banten: 27 4. Jawa Tengah: 2214 5. Jawa Timur: 349 6. Lampung: 11 7. Maluku: 19 8. Riau: 2 9. Sulawesi Selatan: 2 10. Sulawesi Tengah: 28 11. Sulawesi Utara: 2 12. Sumatera Selatan: 6 13. Sumatera Utara: 2 14. NTT: 6 15. DIY: 286 16. Sumatera Barat: 537 17. Jawa Barat: 174 18. DKI Jakarta: 43 50
Sejak tahun 2012 s.d 2020 LPSK telah memberikan perlindungan kepada korban dari mulai Peristiwa 65/66, Peristiwa Tanjung Priok tahun 1984, Peristiwa Talangsari tahun 1989, Peristiwa Penculikan Aktivis 97/98, dan 3 di Aceh yang meliputi Peristiwa Rumah Geudong tahun 1998, Peristiwa Simpang KKA tahun 1999 dan Peristiwa Jambu Keupok tahun 2003. Provinsi Jawa Tengah merupakan Provinsi tertinggi untuk jumlah korban pelanggaran HAM yang berat disusul oleh Sumatera Barat di urutan kedua dan Jawa Timur di urutan ketiga. Hal tersebut terjadi karena kepedulian organisasi pendamping korban PHB di ketiga provinsi tersebut yang anggota juga terdiri dari anak/cucu/korban sendiri yang sangat peduli memperjuangkan hak mereka sebagai korban. JENIS PROGRAM PERLINDUNGAN BAGI KORBAN PELANGGARAN HAM BERAT No JENIS PROGRAM Jumlah (2012-2020) 1 Bantuan Medis 3742 2 Rehabilitasi Psikologis 603 3 Rehabilitasi Psikososial 26 TOTAL 4371 Bantuan Medis yang diterima para Korban meliputi biaya perawatan kesehatan (rawat inap dan rawat jalan), kebutuhan obat-obatan, alat bantu medis (alat bantu dengar, kursi roda,dll) dan biaya transportasi selama proses pengobatan; Rehabilitasi Psikologis sendiri mencakup layanan konseling, psikoterapi, serta bentuk- bentuk pemulihan kondisi psikologis lainnya; Rehabilitasi Psikososial dalam hal pemulihan kondisi sosial korban berupa pemenuhan sandang, pangan, papan, dan bantuan memperoleh pekerjaan atau bantuan kelangsungan pendidikan. 51
PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PELANGGARAN HAM YANG BERAT Bantuan Medis: LPSK bekerjasama dengan RSUD dan Swasta di daerah sebaran terlindung. Rehabilitasi Psikologis: LPSK bekerjasama dengan psikolog baik yang berada di Rumah sakit maupun lembaga psikologi. • Santunan sebagai pengganti biaya kerohiman pemakamanan dan lainnya. Rehabilitasi Psikososial: LPSK bekerjasama dengan kementerian dan lembaga negara maupun lembaga- lembaga filantropi. LPSK juga bekerjasama dengan organisasi pendamping korban pelanggaran HAM yang berat dalam melakukan pendampingan medis dan psikologis. KEBIJAKAN PENANGANAN PELANGGARAN HAM YANG BERAT Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 dalam Pasal 6 dan Pasal 7 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; • Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat; • Arahan Presiden dalam peringatan Hari HAM Tahun 2017: "kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan perlindungan, pemenuhan, penghormatan, penegakan dan pemajuan HAM adalah tanggung jawab negara." (sumber Kemenkumham.go.id). Penyelesaian pelanggaran HAM yang berat masa lalu terus dilanjutkan yang hasilnya bisa diterima semua pihak serta bisa diterima dunia Internasional disampaikan dalam Pidato Presiden di Hari HAM tahun 2020 (sumber setkab.go.id) Pembentukan Timsus HAM oleh Jaksa Agung Rabu 31 Desember 2020 terdiri 18 orang Jaksa Anggota dengan dipimpin oleh Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia (sumber 52
Hasil Survei 353 Korban Pelanggaran HAM Yang Berat Periode Maret s.d November 2020 LPSK melakukan survei terhadap 353 korban di 11 Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Tengah untuk mengetahui kondisi, harapan dan keinginan para korban dalam penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM yang mereka alami. Metode pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuisioner yang berisi beberapa pertanyaan kunci seperti: Kondisi Aktual Permasalahan Mendasar, Harapan dan Kepuasan, Harapan Dalam Penyelesaian Peristiwa yang Dialami, Bentuk Penyelesaian Peristiwa, Harapan Korban Kepada Negara, Harapan Korban Dari Negara Apabila Mendapatkan Perlakuan Khusus dan Harapan Atas Program Bantuan Yang telah Diberikan LPSK. PROBLEM KEBUTUHAN MENDASAR KORBAN PHB TERKAIT JANGKA WAKTU PROGRAM BANTUAN MEDIS LPSK Faktor Ekonomi Faktor Lainnya Faktor Sosial Setuju jangka waktu program bantuan medis LPSK Menghendaki seumur hidup Sebanyak 70% korban PHB berada dalam status ekonomi menengah kebawah. Hal itu tidak terlepas dari dampak atas peristiwa yang mereka alami, bahkan sebagian korban bergantung hidup kepada anaknya. Catatan: Terhadap program bantuan medis yang diberikan LPSK dalam kurun waktu maksimal 2 tahun, 95% menyatakan menghendaki bantuan medis itu seumur hidup. Terhadap penyelesaian Kasus PHB masa lalu 50% menghendaki pemulihan korban melalui program rehabilitasi medis, psikologis dan psikososial, sebanyak 35% menghendaki adanya upaya pengungkapan kebenaran, 10% menghendaki permintaan maaf. Sementara hanya 5% yang menghendaki pelaku dipidana. 53
Sebanyak 80% korban pelanggaran HAM yang Berat menginginkan adanya perlakuan khusus dari Negara berupa pemberian kompensasi, mengingat durasi penderitaan yang panjang dan tidak jelasnya proses penyelesaian hukum. Hal ini relevan bila merujuk kepada Undang-Undang 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Terorisme yang memberikan kompensasi di luar putusan pengadilan kepada korban terorisme masa lalu. 2. TINDAK PIDANA TERORISME PERMOHONAN PERLINDUNGAN PADA TINDAK PIDANA TERORISME Selain telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Terorisme, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 kembali ditegaskan mengenai peran perlindungan ini. Ketentuan tersebut terdapat pada: 1. Pasal 34A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018: Perlindungan diberikan kepada pelapor, ahli, dan saksi beserta keluarganya. • Perlindungan dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pelindungan saksi dan korban 2. Pasal 35A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 "Korban merupakan tanggung jawab negara" 54
Pada 2020, terjadi peristiwa terorisme di 15 provinsi dengan domisili korban di 17 provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa terorisme telah terjadi di setengah dari jumlah provinsi di Indonesia dan semakin menegaskan bahwa terorisme memerlukan penanganan yang serius. Domisili terbanyak pemohon terdapat di 4 provinsi yakni, Jawa Barat, Bali, DKI Jakarta, dan Sulawesi Tengah. LPSK menindaklajuti terbitnya PP 35 tahun 2020 dengan menerbitkan SK Ketua LPSK Nomor: KEP-450/I/ Kerja LPSK/07/2020 Korban Percepatan Penanganan Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. tentang Tim Tim penelaahan permohonan perlindungan korban terorisme masa lalu dan melakukan asesmen medis dengan bekerja sama dengan Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia(PDFI). melakukan 55
TREN PERMOHONAN PERLINDUNGAN TINDAK PIDANA TERORISME PERBANDINGAN 2019-2020 lonjakan Pada 2020 terdapat ini terkait di dengan proses penerimaan permohonan dan asemen Tim Kerja Percepatan Penanganan Korban Terorisme Masa Lalu terhadap 218 orang pemohon. November, hal 56
PERMOHONAN PERLINDUNGAN DARI PERISTIWA TERORISME PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018 DI TAHUN 2020 KELUARGA KORBAN 14 ORANG SAKSI 8 ORANG KORBAN 4 ORANG Tercatat di jumlah pemohon pada peristiwa terorisme yang terjadi setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 adalah sebanyak 26 permohon yang terdiri dari 14 orang yang berstatus keluarga korban, 4 orang korban langsung, dan 8 orang berstatus sebagai saksi. Tahun 2020 Dalam perkara terorisme LPSK belum pernah memberikan perlindungan kepada saksi (yang bukan dalam kapasitas sebagai korban). Di tahun-tahun sebelumnya LPSK hanya berfokus pada perlindungan korban pada 2020 terdapat perkembangan yang baik, penegak hukum (penyidik) merekomendasikan 8 orang saksi untuk diberikan perlindungan oleh LPSK. Di tahun 2020 dalam upaya untuk mengoptimalkan pemberian perlindungan saksi pada perkara terorisme, LPSK menyambut baik upaya BNPT dalam memfasilitasi koordinasi antara penyidik dengan LPSK dalam rangka membahas perlindungan saksi dan ahli untuk 9 perkara yang saat ini ditangani Kepolisian RI. KOORDINASI LPSK, BNPT, DENSUS 88 57
UNTUK PERKARA TERORISME SIGI : • Peristiwa terjadi pada 27 November 2020 sekitar pukul 08.00 WITA di Desa Lombantongoa, Kec. Palolo Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah. Para pelaku adalah anggota Mujahidin Indonesia Timur (MIT) jaringan Ali Kalora, para pelaku melakukan pembunuhan terhadap 4 orang warga sipil meninggal dan pembakaran terhadap 7 rumah beserta isinya. 18 Kepala Keluarga terpaksa harus mengungsi. LPSK melakukan langkah proaktif perlindungan keamanan bagi 3 saksi/ keluarga korban dan memberikan santunan kepada ahli waris korban meninggal dunia. 58
TERLINDUNG PADA TINDAK PIDANA TERORISME TOTAL TERLINDUNG TERORISME DILAYANI DI TAHUN 2020 SEBANYAK 494 TERLINDUNG STATUS TERLINDUNG Korban tidak langsung yang mendapat program perlindungan merupakan ahli waris dari korban terorisme yang meninggal dunia. Ini merupakan dampak mematikan serangan teroris yang dapat menewaskan korban. Jumlah terlindung yang mengalami peningkatan di 2020 didominasi oleh korban terorisme masa lalu (mulai dari peristiwa Bom Bali I hingga peristiwa penyerangan di Mako Brimob). Program perlindungan yang didominasi oleh fasilitasi kompensasi dan PHP memberikan LPSK dikarenakan program tersebut kepada korban Bom Sibolga yang berjumlah 157 Terlindung, serta korban terorisme masa lalu. 59
Provinsi Sumatera Utara menempati urutan pertama Terlindung Terorisme terbanyak karena korban Bom Sibolga mencapai 157 orang, dimana mereka banyak yang mengalami kerugian karena rumahnya rusak terkena ledakan bom. Terjadinya serangan terorisme di wilayah pemukiman di karenakan pelaku teror tinggal di pemukiman seperti di Sibolga. Sedangkan di wilayah Sulawesi Tengah, serangan di pemukiman menggunakan senjata tajam (sajam) atau senjata api (senpi) merupakan cara bagi pelaku untuk mengambil harta atau makanan dari warga yang tinggal dekat dengan persembunyian teroris. BENTUK SERANGAN TERORISME Pola serangan terorisme secara umum berimbang antara penggunaan sajam, senjata api dan penggunaan bahan peledak. 60
JUMLAH KORBAN BERDASARKAN LOKASI PERISTIWA Jumlah korban berdasarkan lokasi peristiwa memiliki tingkat kerawanan tertinggi yaitu pada pemukiman warga. Misal di peristiwa Sibolga pelaku tinggal di pemukiman warga, atau peristiwa di Sulawesi Tengah (korban fisik dan harta benda). Berdasarkan lokasi peristiwa dapat diketahui bahwa lokasi peristiwa di pemukiman berdampak pada jumlah korban yang tinggi dibandingkan dengan peristiwa di lokasi tempat peribadatan. Misalnya pada peristiwa Sibolga, jumlah korban 157 terlindung. KORBAN PERISTIWA TERORISME YANG DITANGANI LPSK BERDASARKAN KATEGORI PERISTIWA TERORISME MASA LALU NO NAMA PERISTIWA TEMPAT PERISTIWA TAHUN PERISTIWA JUMLAH KORBAN 1. PENGEBOMAN BALI I BALI 2002 60 2. PENGEBOMAN MCDONALD MAKASAR SULAWESI SELATAN 2002 4 3. PENGEBOMAN JW MARRIOT DKI JAKARTA 2003 27 4. PENGEBOMAN KEDUBES AUSTRALIA DKI JAKARTA 2004 38 5. PENEMBAKAN GEREJA EFFATHA GKST PALU SULAWESI TENGAH 2004 1 6. PENGEBOMAN GEREJA IMANUEL GKST PALU SULAWESI TENGAH 2004 1 7. PENGEBOMAN PASAR MAESA PALU SULAWEI TENGAH 2005 18 8. PENGEBOMAN BALI II BALI 2005 13 9. PENGEBOMAN PASAR TENTENA SULAWESI TENGAH 2005 33 10. PENYERANGAN DENGAN SAJAM POSO SULAWESI TENGAH 2005 4 11. PENEMBAKAN PENDETA PALU SULAWESI TENGAH 2006 1 12. PENEMBAKAN KOMPLEKS PDAM POSO SULAWESI TENGAH 2007 1 61
KORBAN PERISTIWA TERORISME YANG DITANGANI LPSK BERDASARKAN KATEGORI PERISTIWA TERORISME MASA LALU NO NAMA PERISTIWA TEMPAT PERISTIWA TAHUN PERISTIWA JUMLAH KORBAN 13. PENEMBAKAN BANK CIMB NIAGA MEDAN SUMATERA UTARA 2010 3 14. PENEMBAKAN HAMPARAN PERAK SUMATERA UTARA 2010 8 15. PENGEBOMAN MASJID AZ-DZIKRA JAWA BARAT 2011 31 16. PENGEBOMAN GEREJA BETHEL INJIL SEPENUH KEPUNTON SOLO 16. PENGEBOMAN GEREJA BETHEL INJIL SEPENUH KEPUNTON SOLO 2011 7 17. PENYERANGAN DENGAN SAJAM BIMA (POLSEK BOLO) 17. PENYERANGAN DENGAN SAJAM BIMA (POLSEK BOLO) 2011 2 18. PENEMBAKAN BCA PALU 2011 SULAWESI TENGAH 2011 2 19. PENGEBOMAN BUKU UTAN KAYU DKI JAKARTA 2011 1 20. PENEMBAKAN SURAKARTA JAWA TENGAH 2012 1 21. PENGEBOMAN POSO (POS SATLANTAS SMAKER) 21. PENGEBOMAN POSO (POS SATLANTAS SMAKER) SULAWESI TENGAH 2 22. PENEMBAKAN POS PAM OPS KETUPAT CANDI SURAKARTA 22. PENEMBAKAN POS PAM OPS KETUPAT CANDI SURAKARTA JAWA TENGAH 2 23. PENEMBAKAN POS POLISI SERANGAN SURAKARTA 23. PENEMBAKAN POS POLISI SERANGAN SURAKARTA 2012 1 24. PENEMBAKAN POSO (DESA MASANI) SULAWESI TENGAH 2012 1 25. PENEMBAKAN POSO (DESA TAMANDUEL) SULAWESI TENGAH 2012 1 26. PENYERANGAN DENGAN SAJAM (OPERASI SADAR MALEO 2012) 26. PENYERANGAN DENGAN SAJAM (OPERASI SADAR MALEO 2012) 2012 3 27. PENEMBAKAN POSO (OPS SADAR MALEO TAMBRANA) 27. PENEMBAKAN POSO (OPS SADAR MALEO TAMBRANA) SULAWESI TENGAH 3 28. PENEMBAKAN DESA SEPE POSO 2012 SULAWESI TENGAH 2012 1 29. PENEMBAKAN POLISI MAPOLSEK PONDOK AREN 29. PENEMBAKAN POLISI MAPOLSEK PONDOK AREN 2013 2 30. PENEMBAKAN POSO (DESA TAMANJEKA) SULAWESI TENGAH 2014 1 31 PENEMBAKAN POSO (OPS AMAN MALEO I-DESA GAYATRI) SULAWESI TENGAH 2014 2 32 PENGEBOMAN CAFÉ BUKIT SAMPODO PALOPO SULAWESI SELATAN 2014 3 33 PENEMBAKAN GOWA SULAWESI SELATAN 2014 1 34 PENEMBAKAN GUNUNG IMPO POSO 2014 SULAWESI TENGAH 2014 1 35 PENEMBAKAN POSO 2014 SULAWESI TENGAH 2014 1 36 PENEMBAKAN MIT POSO SULAWESI TENGAH 2014 1 37 PENEMBAKAN BIMA NUSA TENGGARA BARAT 2014 1 38 PENYERANGAN DENGAN SAJAM MIT POSO SULAWESI TENGAH 2014 6 39 PENAMBAKAN MIT POSO SULAWESI TENGAH 2015 1 40 PENEMBAKAN POSO 2015 SULAWESI TENGAH 2015 1 62
KORBAN PERISTIWA TERORISME YANG DITANGANI LPSK BERDASARKAN KATEGORI PERISTIWA TERORISME MASA LALU NO NAMA PERISTIWA TEMPAT PERISTIWA TAHUN PERISTIWA JUMLAH KORBAN 42 PENEMBAKAN POSO 2015 DESA GAYATRI SULAWESI TENGAH 2015 1 41 PENYERANGAN DENGAN SAJAM MIT POSO SULAWESI TENGAH 2015 6 42 PENEMBAKAN POSO (OPERASI TINOMBOLA 2016) SULAWESI TENGAH 2016 1 43 PENGBOMAN THAMRIN DKI JAKARTA 2016 25 44 PENYERANGAN DENGAN SAJAM CIKOKOL BANTEN 2016 1 45 PENGEBOMAN GEREJA OIKUMENE SAMARINDA KALIMANTAN TIMUR 2016 13 46 PENGEBOMAN GEREJA SANTO YOSEP MEDAN SUMATERA UTARA 2016 1 47 PENGEBOMAN POLRESTA SURAKARTA JAWA TENGAH 2016 1 48 PENYERANGAN DENGAN SAJAM MIT POSO SULAWESI TENGAH 2017 1 49 PENEMBAKAN BIMA NUSA TENGGARA BARAT 2017 2 50 PENGEBOMAN TERMINAL KAMPUNG MELAYU DKI JAKARTA 2017 6 51 PENYERANGAN DENGAN SAJAM POLDA SUMUT SUMATERA UTARA 2017 10 54 PENEMBAKAN DESA 2017 PARIGI SULAWESI TENGAH 2017 1 PENYERANGAN DENGAN SAJAM MIT POSO SULAWESI TENGAH 2018 2 55 PENGEBOMAN GEREJA GKI DIPONEGORO JAWA TIMUR 2018 1 56 PENGEBOMAN GEREJA PANTEKOSTA PUSAT SURABAYA JAWA TIMUR 2018 6 57 PENGEBOMAN GEREJA SANTA MARIA TAK BERCELA JAWA TIMUR 2018 20 58 PENGEBOMAN POLRESTABES SURABAYA JAWA TIMUR 2018 11 59 PENGEBOMAN POLSEK BONTOALA MAKASSAR SULAWESI SELATAN 2018 1 60 PENYERANGAN DENGAN SAJAM GEREJA ST.LIDWINA DI YOGYAKARTA 2018 11 61 PENYERANGAN DENGAN SAJAM MAKO BRIMOB DEPOK JAWA BARAT 2018 11 62 PENYERANGAN DENGAN SAJAM MAKO POLDA RIAU RIAU 2018 7 63 PENYERANGAN DENGAN SAJAM TANJUNG BALAI SUMUT SUMATERA UTARA 2018 1 64 PENEMBAKAN GEBANGROJO POSO SULAWESI TENGAH 2005 2 65 PENGEBOMAN RANTANG MAKANAN POSO SULAWESI TENGAH 2003 1 TOTAL 434 KORBAN 63
KORBAN PERISTIWA TERORISME YANG DI TANGANI LPSK BERDASARKAN KATEROGI PERISTIWA TERORISME MASA KINI (PASCA UU 5/2018) NO NAMA PERISTIWA TEMPAT PERISTIWA TAHUN PERISTIWA 1 PENEMBAKAN PARIGI MOUTONG (DESA SALABONGA) SULAWESI TENGAH 2018 2 PENEMBAKAN PARIGI MOUTONG (OPERASI TINOMBALA 2018) SULAWASI TENGAH 2018 3 PENEMBAKAN TOL KANCI JAWA BARAT 2018 4 PENYERANGAN DENGAN SAJAM DESA GRINTING BULUKAMBA JAWA TENGAH 2018 5 PENYERANGAN DENGAN SAJAM JL. DIPONOGORO CIREBON JAWA BARAT 2018 6 PENYERANGAN DENGAN SAJAM POLRES LAMONGAN JAWA TIMUR 2018 7 PENYERANGAN DENGAN SAJAM PARIGI MOUTONG (DESA SALABONGA) SULAWESI TENGAH 2018 8 PENYERANGAN DENGAN SAJAM MAPOLDA LAMPUNG, MAKO BRIMOBDA LAMPUNG, GEREJA DI BANDAR LAMPUNG LAMPUNG 2019 9 PENYERANGAN DENGAN SAJAM MAPOLSEK WONOKROMO JAWA TIMUR 2019 10 PENYERANGAN DENGAN SAJAM PANDEGLANG BANTEN 2019 11 PENYERANGAN DENGAN SAJAM PARIGI MOUTONG SULAWESI TENGAH 2019 12 PENYERANGAN DENGAN SAJAM PARIGI MOUTONG(OPERASI TINOMBALA 2019) SULAWESI TENGAH 2019 13 PENGEBOMAN POLRESTABES MEDAN SUMATERA UTARA 2019 14 PENYERANGAN DENGAN SAJAM MIT POSO SULAWESI TENGAH 2020 15 PENGEBOMAN SIBOLGA SUMATERA UTARA 2020 16 PENGEBOMAN RIAU (SUNGAI KAMPAR, PELALAWAN) RIAU 2020 17 PENYERANGAN DENGAN SAJAM DENGAN SAJAM POLSEK DAHA SELATAN KALIMANTAN SELATAN 2020 18 PENYERANGAN DENGAN SAJAM POS PENDAKIAN GUNUNG LAWU, POLRES KARANGANYAR JAWA TENGAH 2020 19 PENYERANGAN DENGAN SAJAM PALU BANK SYARIAH MANDIRI SULAWESI TENGAH 2020 20 TERORISME PENYERANGAN SAJAM SIGI SULAWESI TENGAH 2020 21 TERORISME BATANG JAWA TENGAH 2020 22 23 TERORISME PENYERANGAN DENGAN SAJAM MIT POSO (DESA SANGGINORA) TERORISME FOREIGN TERRORIST FIGHTERS SULAWESI TENGAH DKI JAKARTA 2020 2020 64
Peristiwa terorisme terbanyak di tahun 2018 yaitu 7 peristiwa PERMOHONAN DAN TERLINDUNG BERDASARKAN KATEGORI PROFESI Total korban ditangani LPSK 681 korban. 65
3. TINDAK PIDANA KORUPSI PERMOHONAN PERLINDUNGAN PADA TINDAK PIDANA KORUPSI Data permohonan terkait dengan tindak pidana korupsi di 2020 tercatat menurun sekitar 33% dibandingkan jumlah permohonan perlindungan di 2019. Permohonan berasal dari peristiwa dugaan korupsi yang terjadi di 11 provinsi. Dari sebaran wilayah hukum perkara tergambar permohonan perlindungan perkara korupsi masih terfokus di Wilayah Barat Indonesia. 66
TREN PERMOHONAN PERLINDUNGAN TINDAK PIDANA KORUPSI PERBANDINGAN 2019-2020 grafik Melihat sebelum permohonan dan selama Pandemi Covid-19 2020 terlihat permohonan jumlah pada 2020 lebih rendah dibanding 2019. LANGKAH PRO AKTIF DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI MONITORING PERSIDANGAN pro LPSK melakukan aktif berkoordinasi dengan kepada penegak hukum agar merekomendasikan saki-saksi yang terindikasi intimidasi/ terdapat ancaman. langkah LPSK membangun komunikasi dengan pihak-pihak dinilai memiliki keterangan penting sebagai saksi/saksi pelaku/pelapor. yang 67
Perkara yang menjadi atensi diantaranya Skandal Djoko Tjandra, korupsi Jiwasraya, korupsi ASABRI, dan korupsi Bansos. Dalam perkara korupsi Bansos, dilanjutkan dengan proses permohonan perlindungan. LPSK membentuk tim monitoring persidangan dalam beberapa perkara korupsi yang menjadi perhatian publik, sebagai bahan pengambilan keputusan khususnya pendalaman lanjutan potensi bagi saksi pelaku yang bekerjasama. TERLINDUNG PADA TINDAK PIDANA KORUPSI Terlindung dalam perkara korupsi didominasi oleh seseorang berstatus sebagai Pelapor, karena Pelapor lebih rentan mendapat ancaman ataupun serangan dari pihak pelaku berupa laporan balik. Jumlah saksi pelaku berjumlah 5 Terlindung, dimana 3 Terlindung merupakan carry over dari Tahun 2019. Jumlah Terlindung pada 2020 menurun jika dibandingkan dengan 2019 disebabkan oleh program perlindungan yang dihentikan karena habisnya masa layanan dan Terlindung tidak mengajukan permohonan perpanjangan atau karena proses hukum yang telah selesai. Program perlindungan yang diberikan tergantung dari kebutuhan dari Terlindung- PHP diberikan terhadap Terlindung yang membutuhkan pendampingan, Perlindungan hukum diberikan bagi Terlindung yang dilaporkan balik atas keterangannya, perlindungan fisik diberikan bagi Terlindung karena mendapat ancaman, sedangkan rehabilitasi psikologis diberikan bagi Terlindung yang merasa trauma atas ancaman yang dilakukan oleh pihak lawan. 68
Pengungkapan perkara korupsi di wilayah Jawa Timur terdapat 5 perkara karena terdapat Saksi Pelaku (JC) yang membantu APH mengungkap beberapa perkara korupsi di wilayah Jawa Timur. 69
PERLINDUNGAN DALAM PERKARA KORUPSI TAHUN 2020 NAMA PERKARA APARAT PENEGAK HUKUM 1 Dugaan tindak pidana korupsi pada dinas pendidikan Kabupaten Malang tahun 2010-2013 (Jawa Timur) KPK 2 Dugaan tindak pidana korupsi pada pembahasan APBN-P Pemerintah kota Malang tahun anggaran 2015 dan penganggaran kembali pembangunan jembatan Kedung Kandang (Jawa Timur) KPK 3 Dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Mojokerto tahun 2015 (Jawa Timur) KPK 4 Dugaan tindak pidana korupsi dana hibah (jasmas) APBD ta 2016 Kota Surabaya (Jawa Timur) Kejari Tanjung Perak 5 Dugaan tindak pidana korupsi rehabilitasi sedang/ berat bangunan pasar tahun 2018 Pasar Manggisan, Kabupaten Jember (Jawa Timur) Kejari Jember 6 Dugaan tindak pidana korupsi penjualan/pelepasan aset Pertamina (DKI Jakarta) Bareskrim 7 Dugaan tindak pidana korupsi bantuan pemerintah/ dana hibah Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat (DKI Jakarta). KPK 8 Dugaan tindak pidana korupsi di Bapeten (DKI Jakarta) Bareskrim 9 Dugaan tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara atas divestasi yang dilakukan oleh PT Pertamina (DKI Jakarta) Bareskrim 10 Dugaan tindak pidana korupsi pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada APBN-P 2017 dan APBN-P 2018 Kabupaten Labuhan Batu Utara (Sumatera Utara) Polda Sumut 11 Dugaan korupsi penyimpangan pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPAID) tahun anggaran 2018 di Kabupaten Tapanuli Tengah (Sumatera Utara) tindak pidana Kejati Sumut 12 Dugaan tindak pidana korupsi di Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Serdang Bedagai (Sumatera Utara) Polda Sumut 13 Dugaan tindak pidana korupsi pengembangan perkara suap terhadap anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2015-2019 (Sumatera Utara) KPK 70
PERLINDUNGAN DALAM PERKARA KORUPSI TAHUN 2020 NAMA PERKARA APARAT PENEGAK HUKUM 14 Dugaan tindak pidana korupsi jual beli jabatan dan dugaan pelanggaran proses pengadaan barang dan jasa tahun 2017 dan 2018 di lingkungan IAIN Kudus (Jawa Tengah) Kejati Jateng 15 Dugaan tindak pidana korupsi tukar guling antara Pemerintah Kota Brebes dengan Ciputra (Jawa Tengah) KPK 16 Dugaan tindak pidana korupsi penggunaan Dana Desa (DD) dalam kegiatan pembangunan makadam Jalan Usaha Tani (makadam JUT) tahun 2018 (Jawa Tengah) Polres Pati 17 Perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Direktur Utama Perum Jasa Tirta II untuk mencari keuntungan dalam pengadaan jasa konsultansi di Perum Jasa Tirta II tahun 2017 (Jawa Tengah) KPK 18 Dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana desa Balerante di Cirebon tahun 2018 (Jawa Barat) Polresta Cirebon 19 Dugaan kewenangan dalam proses Kabupaten Gunung Kidul (DIY) tindak pidana korupsi penyalahgunaan lelang JPT Pemerintah Polres Gunung Kidul 20 Kasus dugaan korupsi oleh Kepala Desa Guwa Kidul (DIY) Polda DIY 21 Dugaan tindak pidana korupsi pengajuan APBN-P 2017 untuk pengadaan irigasi di Kabupaten Bulukumba (Sulawesi selatan) Kejati Sulsel 22 Dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran KPU Kabupaten Banjar tahun 2014 (Kalimantan Selatan) Polda Kalsel 23 Dugaan tindak pidana korupsi pungli di SDN Pondok Pucung 02 Tangerang Selatan Polres Tangsel 71
PRAKTIK-PRAKTIK TERBAIK (BEST PRACTICES) PENANGANAN PERKARA KORUPSI 1. E Terlindung mendapat penanganan khusus berupa pemisahan berkas dan penahanan terpisah dari pelaku lainnya. Selain itu proses hukum terhadap Terlindung dilakukan setelah pelaku lainnya disidangkan. Saat ini yang bersangkutan sedang menjalani proses persidangan secara online dari Gedung KPK (dimana seharusnya Terlindung sidang secara online dari Surabaya karena persidangan dilakukan di Pengadilan Tipikor Surabaya). Namun karena pertimbangan keamanan, dimana pelaku lainnya dilakukan penahanan dan menjalani hukuman di wilayah Jawa Timur, maka Terlindung menjalani persidangan dari Jakarta. 2. MF Dalam perkara Dugaan Tipikor Pembangunan Pasar Manggisan terdapat perbedaan cara pandang/persepsi antara LPSK dengan penegak hukum mengenai saksi pelaku. status Terlindung Pihak penyidik dan penuntut umum yaitu Kejaksaan Negeri Jember serta Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memperhatikan rekomendasi LPSK untuk memberikan keringanan penjatuhan pidana, dimana Terlindung dihukum penjara selama 5 (lima) tahun. Namun, dalam proses banding yang diajukan oleh Terdakwa, LPSK juga memberikan rekomendasi kepada Majelis Hakim Banding untuk keringanan hukuman Terlindung. Kemudian Majelis Hakim Banding menerima rekomendasi LPSK sebagai salah satu dasar pertimbangan untuk meringankan hukuman yang bersangkutan menjadi pidana penjara 4 (empat) Tahun. sebagai Jember, 72
Terlindung 2020 merupakan Terlindung yang mendapat layanan lanjutan (carry over) di tahun 2019 Tindak pidana pokok atas kasus TPPU yaitu Korupsi di Kabupaten Klungkung, Provinisi Bali. STATUS HUKUM TERLINDUNG ADALAH SAKSI 73
4. TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) PERMOHONAN PERLINDUNGAN PADA TPPO DATA PERMOHONAN TPPO2015-2020 Permohonan perlindungan perkara TPPO di 2020 tercatat sebagai jumlah yang tertinggi selama LPSK berdiri. Di 2020 perkara TPPO didominasi perkara TPPO ABK dan TPPO dengan korban yang dieksploitasi secara seksual dalam jumlah korban yang banyak di setiap perkara yang diungkap. 74
Pada 2020 pemohon berasal dari 18 provinsi, namun bila merujuk sejak tahun 2015 telah terdapat 25 provinsi asal permohonan. Seringkali ditemui dalam perkara TPPO, korban tidak menyadari telah menjadi korban tindak pidana. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh desakan kebutuhan ekonomi sehingga apa yang terjadi dianggap sebagai kewajaran. Pada 2020 wilayah hukum TPPO ada di 7 provinsi, domisili namun pemohon tersebar di 18 provinsi. Berdasarkan wilayah hukum, DKI Jakarta menunjukan angka tertinggi. Hal ini tidak terlepas dari banyaknya agen pengiriman dan penampungan yang berada di DKI Jakarta. Sementara berdasarkan wilayah domisili, menunjukkan korban banyak berasal dari Jawa Barat, Lampung, DKI Jakarta dan Jawa Tengah. 75
TREN PERMOHONAN PERLINDUNGAN TPPO PERBANDINGAN 2019-2020 Sebelum pandemi masa Covid-19, tren di 2020 awalnya menyerupai tren permohonan di 2019. Namun di Maret terjadi lonjakan sebanyak 53 permohonan yang merupakan tertinggi selama 2020 angka yang disusul pada Agustus sebanyak permohonan. Permohonan perlindungan TPPO di 2020 tercatat sebagai jumlah tertinggi dalam 12 tahun terakhir. 45 76% permohonan berasal dari instansi pemerintah dan kepolisian. Hal ini menunjukan bahwa LPSK telah dikenal baik di kalangan Pemangku Kepentingan. 76
PENELAAHAN PERMOHONAN PERLINDUNGAN KORBAN TPPO, PERKARA ANAK BUAH KAPAL (ABK) DAN EKSPLOITASI SEKSUAL Perkara ABK: • Kapal berbendera Panama: 10 korban. • Kapal berbendera China, Long Xing: 16 korban. Kapal berbendera China, Lu Huang Yuan Yu 117 dan 118: 22 korban. • Kapal berbendera China lainnya: 17 korban. Kapal berbendera China, Lu Huang Yuan Yu 117 dan 118: 22 korban. • Kapal berbendera China lainnya: 17 korban. Perkara Eksploitasi Seksual • Café Khayangan Jakarta Utara: 23 korban. Apartemen Gading Nias, Jakarta Utara: 13 korban. Gang Royal, Jakarta Utara: 33 EVALUASI KORBAN DARI PENAMPUNGAN korban. TERLINDUNG PADA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG Pada 2020, LPSK memberikan program perlindungan kepada orang program total 314 telah mendapatkan 2020 TPPO. 153 Terlindung Terlindung diantaranya perlindungan tahun sejak 2019 sampai dengan 161 Terlindung lainnya diberikan di tahun 2020. 77
PROGRAM PERLINDUNGAN TAHUN 2018, 2019 & 2020 PEMENUHAN HAK PROSEDURAL 300 FASILITASI RESTITUSI 269 269 250 224 200 REHABILITASI PSIKOLOGIS 194 150 PERLINDUNGAN FISIK 100 BANTUAN MEDIS REHABILITASI PSIKOSOSIAL 95 50 PERLINDUNGAN HUKUM 79 BANTUAN BIAYA HIDUP SEMENTARA 0 0 0 0 5 18 20 11 16 9 8 24 24 7 21 28 0 0 15 PHP P. HUKUM P. FISIK B.MEDIS R. PSIKOLOGIS F.RESTITUSI R. PSIKOSOSIAL BANTUAN BIAYA HIDUP 2018 2019 2020 Dalam 3 tahun terakhir Pendampingan, Pengamanan dan Pengawalan Terlindung dalam proses peradilan serta Pengajuan Permohonan Restitusi menjadi program perlindungan yang paling tinggi diberikan kepada Terllindung TPPO. Hal ini juga dipengaruhi oleh tingginya permohonan perlindungan (78%) yang dimohonkan oleh K/L dan semakin dipahami nya hak atas pengajuan Restitusi oleh APH. Bantuan Biaya Hidup Sementara (BBHS) diberikan untuk mengatasi kebutuhan Terlindung akan kebutuhan hidup. Terlindung TPPO Berdasarkan Jenis Kelamin 78
Meningkatnya jumlah terlindung perempuan usia anak, sejalan dengan meningkatnya perkara TPPO prostitusi yang melibatkan perempuan usia anak. Meningkatnya jumlah terlindung pria dewasa, sejalan dengan meningkatnya perkara TPPO berlatar belakang ABK (Anak Buah Kapal). TPPO dengan Tempat Kejadia Perkara (TKP) di laut internasional dan banyaknya agen penyalur yang berdomisili di Jakarta, menjadikan Provinsi DKI Jakarta sebagai provinsi dengan proses hukum tertinggi pada 2020. 79
Banyaknya tempat praktik prostitusi menjadikan Jawa Barat sebagai kota dengan domisili Korban TPPO tertinggi pada 2020, sementara Jawa Timur menjadi provinsi kedua tertinggi karena menjadi tujuan bekerja korban TPPO. HIGHLIGHT PERKARA TPPO I PERKARA TPPO ABK LONG XING 629 PERLINDUNGAN TERHADAP 16 ORANG KORBAN BENTUK PENDERITAAN & EKSPLOITASI: Bekerja selama 30 jam tanpa istirahat; • Makanan basi; • Air minum dari sulingan air laut; • Tidak menerima gaji selama 14 bulan PERAN LPSK Pendampingan sepanjang proses hukum tetap diberikan meskipun masa pandemi; Berhasil memfasilitasi Restitusi secara konsinyasi melalui rekening yang difasilitasi LPSK sebesar Rp. 661.464.876 (untuk lima orang korban). 80
HIGHLIGHT PERKARA TPPO II PERKARA TPPO PROSTITUSI GANG ROYAL, JAKARTA BARAT PERLINDUNGAN TERHADAP 33 ORANG KORBAN BENTUK PENDERITAAN & EKSPLOITASI: Dipaksa bekerja hingga dini hari; Eksploitasi seksual; • Tidak diberi gaji seperti yang dijanjikan PERAN LPSK & MITRA: Pendampingan persidangan melalui sarana teleconference; • Bermitra dengan PSBKW Harapan Mulia untuk menyediakan tempat tinggal sementara bagi terlindung. 81
5. TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PERMOHONAN PERLINDUNGAN PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL Permohonan perlindungan tindak pidana kekerasan seksual di 2020 tercatat berasal dari 16 provinsi, tersebar dari wilayah Indonesia bagian barat, tengah dan timur. Mengingat di sisi lain telah banyak kementerian/lembaga dan regulasi yang dibuat untuk memberikan perhatian kepada kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak ini. PERBANDINGAN PERMOHONAN PERKARA KEKERASAN SEKSUAL TAHUN 2019 - 2020 82
Berdasarkan permohonan yang masuk dapat dilihat bahwa periode Januari hingga Maret 2020 (sebelum Pandemi Covid-19) angka permohonan perlindungan masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan periode yang sama di 2019. Pada April hingga Desember 2020 angka permohonan perlindungan atas perkara ini mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan periode yang sama di 2019. Permohonan atas perkara ini di 2020 bila dibandingkan dengan 2019 mengalami penurunan 31,75%. KATEGORISASI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL Dari data tersebut menunjukkan sebagian besar korban berusia anak, bahkan 9 korban masih berusia balita. Tantangan dalam Penerimaan Permohonan Perkara Kekerasan Seksual: • Kesulitan akses kepada korban karena faktor geografis maupun psikis korban yang membutuhkan pendekatan yang intens. Kecenderungan diri pemohon yang umumnya disebabkan adanya perdamaian dengan pelaku yang memanfaatkan kondisi ekonomi dan intimidasi pelaku. pengunduran VICTIM IMPACT STATEMENT (VIS) DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL JAMBI LPSK mengirimkan VIS, atau pernyataan korban atas dampak kejahatan yang dialaminya pada perkara pencabulan di Jambi, berdasarkan rekomendasi keputusan RPP LPSK. Pelaku AL sebelumnya diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Jambi (No. 591/Pid.Sus/2019/PNJmb. Pada 23 Januari 2020). Jaksa Kejari Jambi mengajukan Kasasi. LPSK selanjutnya memfasilitasi korban untuk menuliskan VIS dan merekam pernyataan para korban (6 anak korban) untuk selanjutnya di sampaikan ke Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung. Dengan surat pengantar LPSK, VIS tersebut disampaikan kepada Majelis Hakim di Mahkamah Agung . Pada 19 November 2020 Majelis hakim memutus terdakwa bersalah dan dihukum dengan 3 tahun penjara denda 100 juta rupiah subsider 3 bulan kurungan (Petikan putusan Mahkamah Agung No. 3080 K/Pid. Sus/2020). Saat ini terpidana telah dieksekusi di Lapas Jambi. 83
TERLINDUNG PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL Jumlah Terlindung pada 2020 mengalami peningkatan dibanding dengan 2019 dikarenakan terdapat 359 orang Terlindung 2019 yang masih mendapatkan perlindungan di 2020. Dari 132 perkara kekerasan yang ditangani seksual 63% selama diantaranya dilakukan oleh orang yang dikenal Korban. Hal tersebut dikarenakan adanya relasi kuasa yang kerap dimanfaatkan oleh terhadap Korban pelaku relasi seperti misalnya orangtua kepada anak atau relasi kuasa antara guru dengan murid. 2020, Kondisi trauma yang dialami oleh korban sebagai dampak dari kekerasan seksual, membuat peran pelapor menjadi sangat penting bagi pengungkapan peristiwa kekerasan seksual tersebut. Tingginya jumlah Terlindung yang berstatus sebagai pelapor disebabkan karena sebagian besar pelapor dalam perkara kekerasan seksual merupakan keluarga Korban. 84
Dari 25 Provinsi wilayah hukum penanganan perkara, terdapat 3 Provinsi dengan jumlah yang tinggi yaitu DKI Jakarta sebanyak 105 orang Terlindung, Sumatera Utara sebanyak 90 orang Terlindung dan Jawa Barat sebanyak 82 orang Terlindung. Dari 128 orang Terlindung berjenis kelamin laki-laki, 18 orang diantaranya menjadi korban dalam perkara pencabulan. terjadi Pencabulan yang laki- terhadap anak tidak diberikan jika laki, secara rehabilitasi psikologis dikhawatirkan akan berdampak pada penyimpangan orientasi seksual dan menjadi pelaku ke kekerasan depannya. seksual Terlindung berusia anak dan dewasa yang tidak signifikan perbedaan jumlahnya dikarenakan dalam perkara kekerasan seksual, sebagian besar perlindungan terhadap anak diberikan yang menjadi korban dan juga orangtuanya yang berstatus sebagai pelapor dalam perkara tersebut. 85
Dari 8 (delapan) program perlindungan yang diberikan, perlindungan berupa pemenuhan hak prosedural dan rehabilitasi psikologis merupakan program perlindungan yang paling banyak diberikan. Hal tersebut dikarenakan pemenuhan hak prosedural diberikan guna memberikan pendampingan maupun informasi perkembangan perkara terhadap para Terlindung dalam setiap tahapan proses hukum yang berjalan. Sedangkan rehabilitasi psikologis diberikan guna membantu pemulihan terhadap trauma yang dialami akibat peristiwa kekerasan seksual yang terjadi. 86
PENDERITAAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL FISIK • Cacat fisik • Luka syaraf dan organ dalam • Tertularnya penyakit menular seksual • Kehamilan dan melahirkan MATERIAL Hilangnya harta benda EKONOMI & SOSIAL PSIKIS Trauma • Dendam • Penyimpangan orientasi seksual Ancaman putus sekolah • Kehilangan pekerjaan • Kehilangan tulang punggung keluarga • Stigma negatif • Diusir dari tempat tinggalnya PRAKTIK TERBAIK (BEST PRACTICE) PENANGANAN PERKARA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK KEKERASAN KORBAN YGJ & BAR Dilakukan berulang dan baru terungkap pada Juni tahun 2020; Pelaku adalah oknum pembimbing kegiatan keagamaan di salah satu tempat ibadah di Depok; Memberikan dampak psikologis berupa rasa trauma, takut dan malu terhadap para korban. PERAN LPSK Advokasi, pendampingan dan terhadap Terlindung; Advokasi, pendampingan dan terhadap Terlindung; Advokasi terhadap Aparat Penegak Hukum mengenai fasilitasi restitusi; HUKUMAN PELAKU Pelaku divonis 15 tahun, denda 200 juta serta diputus sebesar terhadap sebesar terhadap membayar restitusi Rp6.524.000,- dan Rp11.520.639,- sesuai dengan yang LPSK ajukan. korban YJG BAR korban 87
6. TINDAK PIDANA PENYIKSAAN PERMOHONAN PERLINDUNGAN PADA TINDAK PIDANA PENYIKSAAN Permohonan perlindungan pada Perkara 2020 tercatat di 4 provinsi yang menjadi wilayah hukum perkara dengan terlapor 1 anggota TNI dan 7 anggota Polri. LPSK membuat kebijakan untuk menutup kekosongan hukum pidana positif tindak pidana penyiksaan dengan memasukkan tindak pidana penganiayaan, pembunuhan, atau tindakan yang memiliki karakter merendahkan martabat manusia/tidak manusiawi yang diatur dalam berbagai undang-undang yang ada (seperti KUHP) sepanjang sejalan dengan karakter tindak pidana penyiksaan sesuai dengan Konvensi (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998), dikategorikan LPSK sebagai tindak pidana penyiksaan. DEFINISI PENYIKSAAN Definisi penyiksan dalam "Konvensi Anti Penyiksaan "(ratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 1998): "Penyiksaan berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau 88
mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada diskriminasi, apabila rasa sakit dan penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat pemerintah. Hal ini tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang timbul hanya dari, melekat pada atau diakibatkan oleh sanksi hukum yang berlaku." Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: Penyiksaan adalah "setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmasi maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik." TREN PERMOHONAN PERLINDUNGAN TINDAK PIDANA PENYIKSAAN PERBANDINGAN 2019-2020 PERMOHONAN PERIODE JANUARI - MARET (SEBELUM PANDEMI) Di periode Januari-Maret 2020 terjadi peningkatan jumlah permohonan perlindungan penyiksaan bila dibandingkan di periode yang sama di 2019. 89
PERMOHONAN PERIODE APRIL - DESEMBER (MASA PANDEMI) Secara umum permohonan perlindungan penyiksaan di 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 2019 sebesar 54%. 90
TERLINDUNG PADA TINDAK PIDANA PENYIKSAAN Terlindung yang mendapat program perlindungan pada 2020 sebanyak 41 Terlindung, dimana 13 Terlindung merupakan yang diterima di 2020, sedangkan 28 Terlindung carry over dari 2019. Dan jumlah kasus yang termasuk dalam kategori penyiksaan sebanyak 14 kasus. Praktik penyiksaan yang didominasi oknum Polri terjadi dalam proses pengungkapan perkara, dimana motif utamanya adalah mengorek informasi atau memperoleh pengakuan tersangka, meskipun hal tersebut bukan merupakan variabel penting dalam pengungkapan perkara. Pada 2020, LPSK menerima 13 Terlindung dalam 4 kasus penyiksaan. Jumlah ini menurun jika dibandingkan dengan 2019, dimana LPSK menerima 28 Terlindung dalam 10 kasus penyiksaan. 91
Korban kasus penyiksaan yang dilindungi oleh LPSK salah satunya adalah DW. DW merupakan pengusaha yang berkonflik dengan mitra bisnisnya. Dengan kekuatan finansial dan faktor kedekatannya dengan aparat, mitra bisnisnya menggunakan oknum TNI dan Polri untuk memaksa DW mengembalikan dana investasi, dengan cara kekerasan dan pencurian barang miliknya. DW kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian dan Lantamal III, namun ybs juga dilaporkan atas dugaan penipuan, penggelapan, dan pemalsuan akta otentik oleh mitra bisnisnya. Proses hukum atas beberapa pelaporan DW di kepolisian sampai ini belum ada penetapan tersangka, saat namun pihak Lantamal telah menetapkan 1 orang oknum TNI AL berpangkat Kolonel sebagai Tersangka dugaan penganiayaan. Bahkan saat ini DW dan istrinya telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan di Rutan Polda Metro Jaya. Media Tempo sempat memuat peristiwa tersebut di edisi 4 Juli 2020. Penanganan perkara atau yang stagnan sangat dipengaruhi esprite de corps. • Adanya lambat serangan laporan balik terhadap korban atas dugaan pencemaran nama baik atau kasus lain yang berhubungan dengan korban. Kultur kekerasan yang masih melekat pada penegak aparat hukum dan kurangnya pemahaman mengenai HAM merupakan salah faktor penyebab satu masih munculnya praktik penyiksaan. 92
7. TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT PERMOHONAN PERLINDUNGAN PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT Permohonan perlindungan pada Tindak Pidana Penganiyaan Berat tercatat di 2020 11 provinsi yang menjadi wilayah hukum perkara. Seringkali LPSK menerima permohonan penganiayaan berat dilatarbelakangi karena korban tidak dapat mengakses layanan BPJS kesehatan. Sebesar 20,27% (15 dari 74 permohonan) ke LPSK yang terkait dengan layanan BPJS Kesehatan adalah perkara penganiayaan berat. TREN PERMOHONAN PERLINDUNGAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT PERBANDINGAN 2019-2020 PERMOHONAN PERIODE JANUARI - MARET (SEBELUM PANDEMI) Permohonan perlindungan yang terkait dengan kasus penganiayaan berat di 2020 jumlahnya meningkat 65% dari permohonan 2019. tahun 93
70,69% Permohonan perlindungan yang diterima di tahun 2020 diajukan sebelum masa Pandemi Covid-19 (Januari s/d Maret 2020). Dari 58 pemohon, 26 diantaranya berstatus korban. PERMOHONAN PERIODE APRIL - DESEMBER (MASA PANDEMI) PERLINDUNGAN DARURAT MEDIS CONTOH KASUS PENGANIAYAAN BERAT YANG DIALAMI BALITA Seorang anak berusia 4 tahun turut menjadi korban ketika bibi yang sedang menggendongnya ditusuk oleh pacar bibinya. Akibat peristiwa tersebut sang bibi meninggal, sedangkan si anak turut menderita luka berupa luka tusuk di paha kiri tembus ke usus. Kasus ini menjadi menarik karena tim BPP berpacu dengan waktu ketika mendadak si anak kondisinya drop saat masa penelaahan dan membutuhkan tindakan operasi segera. LPSK memberikan perlindungan darurat berupa bantuan medis kepada korban. Penerapan pasal, pihak penegak hukum seringkali tidak menerapkan pasal penganiayaan berat pada saat korban atau keluarganya melapor, sementara kondisi objektif korban seharusnya masuk kategori luka berat. 94
TERLINDUNG PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT LPSK menangani perlindungan terhadap 59 Terlindung dalam tindak pidana penganiayaan berat, dimana 32 Terlindung merupakan carry over dari tahun 2019, sedangkan 27 Terlindung diantaranya mendapat program perlindungan di 2020. Program perlindungan yang diberikan kepada Terlindung berjumlah 110 program. Selain kebutuhan akan program PHP (pendampingan, informasi penanganan perkara, juga memberikan bantuan medis untuk dsb), LPSK pemulihan bagi korban. Sebanyak 26 korban yang mendapat bantuan medis merupakan imbas dari terbitnya Perpres No. 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan, dimana korban tindak pidana tidak lagi ditanggung kesehatannya meskipun mengikuti progam BPJS. Padahal korban menderita luka berat bahkan cacat seumur hidup sehingga membutuhkan biaya besar untuk operasi dan pemulihan. LPSK menangani korban kasus "klitih" di wilayah DIY, dimana pelaku melakukan kekerasan menggunakan senjata tajam tanpa target khusus, sehingga yang menjadi korban bisa siapa saja, mulai dari pejalan kaki sampai pengemudi ojek online. 95
Jumlah Terlindung Terbanyak di Wilayah: : 8 Terlindung Sumatera Utara Sumatera Selatan : 8 Terlindung : 6 Terlindung Jawa Barat 96
8. TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA PERMOHONAN PERLINDUNGAN PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA Kecenderungan minimnya jumlah permohonan perlindungan dalam perkara narkoba cukup konsisten jika ditarik mulai tahun 2015. Faktor yang mempengaruhi minimnya jumlah permohonan, diantaranya disebabkan dalam perkara narkoba umumnya saksi berasal dari kalangan kepolisian yang melakukan penangkapan. 1 orang pemohon 2020 ini status hukumnya terpidana Terkait proses permohonan perlindungan akan terus dilakukan langkah-langah koordinasi dengan dengan Bareskrim hingga jajaran Polda, serta Badan Narkotika Nasional, agar merekomendasikan perlindungan saksi/ saksi pelaku/ pelapor yang dapat dilindungi LPSK sesuai ketentuan. 97
TERLINDUNG PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA Program diberikan yang terhadap 3 Terlindung dalam perkara narkotika merupakan PHP dalam rangka pemenuhan sebagai hak saksi pelaku (JC) diantaranya hak keringanan mendapatkan hukuman, pemisahan dengan tersangka lain, serta pemberian pembebasan remisi bersyarat bagi narapidana. sebagai dan Ketiga merupakan terlindung yang mendapat layanan lanjutan (carry over) sejak tahun 2019 dan di tahun 2020, tidak ada terlindung baru di tindak pidana ini. terlindung 98
Pada tahun 2020, LPSK menangani 3 Terlindung dalam kasus peredaran narkotika di wilayah Kota Palembang. Adapun perlindungan yang diberikan adalah perlindungan sebagai saksi pelaku dimana mereka telah mendapatkan surat keterangan saksi pelaku yang bekerjasama dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan. Saksi pelaku pada perkara Narkotika merupakan hal baru, apalagi keterangan tersebut dikeluarkan oleh penyidik Polda Sumatera Selatan semenjak tahap penyidikan, sehingga atas informasi dan pera dari para terdakwa dapat diungkap jaringan peredaran Narkotika melalui jaringan Batam. Dengan mempertimbang surat rekomendasi dari Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan perihal justice collaborator dan surat rekomendasi dari LPSK tentang penghargaan bagi saksi pelaku yang bekerjasama, Jaksa Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan setelah mendapatkan persetujuan dari Jaksa Agung RI, akhirnya menjadikan kedua surat tersebut sebagai dasar untuk memuntut para terdakwa dengan tuntutan hukuman pidana penjara selama 9 tahun. Pada putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Palembang pun menjadikan kedua surat tersebut sebagai salah satu dasar pertimbangan untuk menjatuhi vonis pidana penjara kepada para terdakwa selama 6 tahun 6 bulan. 99
9. TINDAK PIDANA UMUM LAINNYA PERMOHONAN PERLINDUNGAN TINDAK PIDANA LAIN Tindak pidana lainnya adalah tindak pidana yang tidak secara definitif tidak disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Data permohonan terkait dengan perkara Tindak Pidana Lain tahun 2020 tercatat terjadi di 28 provinsi yang menjadi wilayah hukum perkara, dengan domisili Pemohon di 29 provinsi. Dari segi sebaran wilayah cukup merata baik di wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia. Gambaran sebaran wilayah ini menunjukkan bahwa LPSK telah dikenal semakin banyak masyarakat, yang dibuktikan dengan jumlah permohonan dari 29 provinsi. 100
Kejahatan terhadap tubuh mendominasi jumlah permohonan perlindungan yang masuk dalam kategori tindak pidana lain di 2020, fenomena ini terkait dengan 55 permohonan kejahatan terhadap tubuh yang berkaitan klaim pengobatan yang tidak bisa diproses melalui skema BPJS Kesehatan. Tindak pidana lain merupakan kategori tindak pidana dalam kasus tertentu sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 2014. • Mensyaratkan posisi saksi/korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. Meliputi tindak pidana yang diatur di dalam KUHP maupun di luar KUHP. TREN PERMOHONAN PERLINDUNGAN TINDAK PIDANA LAIN PERBANDINGAN 2019-2020 Permohonan Tindak Pidana Lain Periode Januari - Maret (Sebelum Pandemi) 101
Grafik permohonan perlindungan menunjukkan pandemi Covid-19 tidak berdampak serius dengan berkurangnya jumlah permohonan perlindungan Permohonan Tindak Pidana Lain Periode April - Desember (Sebelum Pandemi) Dalam 2 (dua) tahun terakhir jumlah permohonan tindak pidana lain menempati posisi tertinggi dalam catatan data permohonan perlindungan LPSK. Jumlah permohonan di 2020 tercatat kenaikan 22,4 % dari 2019 Jumlah permohonan terkait dengan tindak pidana lain di bulan Desember melonjak naik dengan adanya perkara yang dijerat dengan Undang-Undang pornografi sebanyak 33 pemohon dan 14 terkait dengan perkara kekerasan fisik. 102
LANGKAH PRO AKTIF PENYERANGAN POLSEK CIRACAS 29 AGUSTUS 2020 Peristiwa yang mendapatkan perhatian dalam kategori tindak pidana lain adalah peristiwa penyerangan Polsek Ciracas dan Sekitarnya. Kejadian tersebut terjadi pada 29 Agustus 2020 setelah sebelumnya oknum TNI mengaku dipukuli sehingga terjadilah tindakan diluar kendali berupa perusakan dan penganiayaan di sepanjang jalan dari Arundina Cibubur hingga Polsek Ciracas. Tindakan Proaktif LPSK pro aktif dengan menurunkan Tim Investigasi untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak dan mengupayakan adanya perlindungan bagi saksi dan korban. kerugian Namun berkenaan dengan materiil dan biaya pengobatan para korban telah di tanggung TNI AD, sehingga para korban tidak memerlukan untuk mengajukan restitusi dan bantuan medis. Beberapa orang yang pernah dimintakan keterangan di polisi militer dan telah mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK pada akhirnya tidak dipanggil sebagai saksi dalam persidangan. TERLINDUNG PADA TINDAK PIDANA UMUM LAINNYA layanan Bantuan Medis Jumlah sebanyak 33 korban berbeda dengan jumlah korban sebanyak 50 orang, karena tidak semua korban mengalami kekerasan terhadap badan. 103
Jumlah terlindung terbanyak di wilayah: 1. Jawa Barat: 28 terlindung 2. Sumatera Utara: 16 terlindung 3. DKI Jakarta: 13 terlindung 104
NO JENIS TINDAK PIDANA 1 2 PENGANIAYAAN KEKERASAN BERSAMA-SAMA TERHADAP ORANG/BARANG DI MUKA UMUM PEMBUNUHAN PEMBAKARAN RUMAH PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK/ MEDIA SOSIAL KEJAHATAN TERHADAP KETERTIBAN UMUM DAN/ATAU TANPA HAK MEMILIKI, MEMBAWA, MENGUASAI SENJATA API KDRT PENCURIAN DENGAN KEKERASAN PENGANCAMAN KELALAIAN YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN LUKA 3 4 5 6 7 8 9 10 11 MEMASUKI PEKARANGAN RUMAH TANPA IZIN 12 MENTRANSMISIKAN INFORMASI ELEKTRONIK BERMUATAN JUMLAH TERLINDUNG 41 TERLINDUNG 19 TERLINDUNG 14 TERLINDUNG 7 TERLINDUNG 6 TERLINDUNG 4 TERLINDUNG 4 TERLINDUNG 3 TERLINDUNG 3 TERLINDUNG 2 TERLINDUNG 2 TERLINDUNG 2 TERLINDUNG PORNOGRAFI 13 MEMBERI KETERANGAN PALSU 14 PENIPUAN DAN PENGGELAPAN 1 TERLINDUNG 1 TERLINDUNG Jumlah kasus terbanyak Tindak Pidana Lainnya yang Ditangani LPSK: 1. Penganiayaan: 41 Terlindung 2. Kekerasan Bersama-sama Terhadap Orang/Barang di Muka Umum: 19 Terlindung 3. Pembunuhan: 14 Terlindung 105
C. REHABILITASI Rehabilitasi adalah upaya pemberian bantuan kepada Saksi dan/atau Korban dengan tujuan mengembalikan kondisi mereka/ mengurangi dampak tindak pidana yang mereka alami. LPSK memberikan rehabilitasi kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam bentuk rehabilitasi psikososial, rehabilitasi medis dan rehabilitasi psikologis. 106
1. REHABILITASI PSIKOSOSIAL PROGRAM REHABILITASI PSIKOSOSIAL Pengertian Rehabilitasi Psikososial berdasarkan Ps.6 UU 31 Tahun 2014 bahwa Rehabilitasi psikososial adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial dan spiritual korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar. Mitra Kerjasama Tahun 2020 Tahun 2019 dan 2020, LPSK bekerjasama dengan Tim Terpadu Penyelesaian Penanganan Pelanggaran HAM yang Berat dalam upaya melakukan pemulihan korban pelanggaran HAM yang berat di wilayah Lampung dan Aceh (Kasus Talang Sari 1989 dan PHB Aceh). Pada tahun 2020, LPSK berupaya meningkatkan akselerasi, kolaborasi dan terobosan dalam upaya pemenuhan hak rehabilitasi psikososial para korban tindak pidana. Penguatan kolaborasi pemenuhan rehabilitasi psikososial tersebut dilakukan dengan Kementerian/Lembaga, BUMN dan organisasi masyarakat sipil, serta Lembaga filantropi. 107
Kolaborasi dengan Kementerian/Lembaga, Pemda, BUMN dan Masyarakat Sipil PROGRAM REHABILITASI PSIKOSOSIAL LPSK a) KERJASAMA TIM TERPADU Modal Usaha sebesar Rp. 50.000.000 untuk 10 Korban PHB Talangsari, Umroh bagi 2 terlindung, 400 paket perlengkapan Pendidikan dan • Bantuan Komunal b) KERJASAMA DENGAN KEMENSOS Paket Sembako untuk 71 Terlindung di wilayah Jabodetabek • Modal Usaha untuk 8 Terlindung PHB Tanjung Priok sebesar Rp. 40.000.000,-. • Bantuan UEP (Usaha Ekonomi Produktif) bagi para korban terorisme • Modal usaha untuk 17 Terlindung Korban Terorisme sebesar Rp 85.000.000,- c) KERJASAMA DENGAN KEMENTERIAN BUMN DAN YAYASAN BUMN 42 anak korban kekerasan seksual @Rp. 2.000.000,- dengan total dana yang diterima sebesar Rp. 84.000.000,- d) KERJASAMA DENGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN, PT PEGADAIAN, YIIM, DOMPET DUAFA, LAZISMU & PEMDA • PT Pegadaian Cab. Galaxy memberikan Modal Usaha Rp.10.000.000. kepada Korban Terorisme 5 sesi Pelatihan Vokasional dari YIIM kepada Korban PHB 65, Korban Terorisme dan Kekerasan Seksual Pelatihan Usaha Pernak-Pernik dari Kemendag diberikan kepada 1 Korban Terorisme bantuan Pendidikan Rp. 500.000 diberikan Dompet Dhuafa kepada 1 korban kekerasan seksual Bantuan pemindahan sekolah dari Pemkot Magelang & Pemkab Demak diberikan u/ 2 korban kekerasan seksual Bantuan kediaman sementara, bantuan pangan dan pekerjaan dari Pemprov Lampung u/ 1 Korban Kekerasan seksual. 1) Kolaborasi dan akselerasi dengan berbagai kementerian, lembaga dan pemda a. Kementerian BUMN melalui program kemanusiaan Yayasan BUMN untuk korban kekerasan seksual dan TPPO, b. Kementerian Sosial melalui kerjasama dengan LPSK telah memberikan bantuan pangan dan bantuan ekonomi produktif bagi korban terorisme dan korban pelanggaran HAM yang berat c. Kementerian pendidikan melalui program Program Indonesia Pintar (PIP) dan bantuan perlengkapan pendidikan, d. Pemerintah Daerah melalui program pemindahan sekolah, e. Polri melalui program diklat kepolisian telah merekomendasikan mengikuti seleksi diklat bagi korban Terorisme dari anggota Polri. 108
2) Tim Terpadu Pada tahun 2019-2020, LPSK bekerjasama dengan Tim Terpadu Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat melakukan upaya pemulihan Korban pelanggaran HAM yang berat di wilayah Lampung, di mana anggota tim terpadu berada di bawah koordinasi Menko Polhukam. a. Pilot project pertama berhasil dilakukan pada korban peristiwa pelanggaran HAM yang berat Talangsari 1989, 10 Korban peristiwa PHB Talangsari dan masyarakat Talangsari telah mendapatkan berbagai bentuk bantuan rehabilitasi psikososial. b. Pilot project kedua sedang dirancang untuk pemulihan korban pelanggaran HAM yang berat di wilayah Aceh antara lain peristiwa Simpang KKA, Jambu Kepok, dan Peristiwa Rumah Gedong. 3) Kolaborasi dengan BUMN dan Lembaga Filantropi a. Kolaborasi dan akselerasi program rehabilitasi psikososial juga dilakukan dengan PT. Pegadaian (Persero) Kanwil VIII Jakarta I pada tahun 2020 melalui berbagai program kemanusiaan antara lain : bantuan modal usaha kedai kopi yang diperuntukan bagi korban terorisme, juga berbagai program lainnya yang telah direalisasikan pada tahun 2019 yaitu berupa bantuan biaya medis, modal usaha maupun pemberian gerobak usaha. b. Bersama dengan lembaga filantropi dan Lembaga Amil Zakat dilakukan antara lain dengan Lazis Muhammadiyah (LAZISMU) dan Dompet Dhuafa Republika. LPSK mengusulkan 7 Proposal masuk dalam pilot project kerjasama antara LAZISMU dengan LPSK. Adapun bantuan rehabilitasi psikosial yang telah direalisasikan antara lain untuk kebutuhan pembiayaan medis dan paket bantuan ketahanan pangan bagi 1 orang korban penganiayaan di Batang, Jawa Tengah. Sementara 6 proposal korban lainya dalam proses asesmen tim LAZISMU untuk melakukan verifikasi dan menentukan besaran dan bentuk bantuan psikososial yang akan diberikan. Selain itu, 1000 kaleng bantuan paket ketahanan pangan sudah diberikan kepada korban yang berada di wilayah DIY dan Jawa Tengah. Selain itu, kolaborasi program psikososial dilakukan dengan Dompet Dhuafa Republika dengan memberikan bantuan pendidikan bagi korban kekerasan seksual dan bantuan gerobak usaha yang telah direalisasikan pada tahun sebelumnya. 109
DATA REKAPITULASI TERLINDUNG PENERIMA MANFAAT BANTUAN REHABILITASI PSIKOSOSIAL TAHUN 2020 No. Tahun Pelaksanaan Jumlah Terlindung/ Penerima Manfaat Psikososial Terlindung Berdasarkan Jenis Tindak Pidana Pangan Modal Usaha Bentuk Bantuan Psikososial Bantuan Pendidikan/ Diklat Pelatihan Usaha / Pekerjaan Biaya Medis/ jaminan Kesehatan Tempat Tinggal Sementara Rekomendasi Instansi Terkait 1. 2020 249 1. Terorisme, 104 terlindung 2. KDRT, 2 terlindung 3. Kekerasan Seksual, 44 terlindung 4. Penganiayaan, 5 terlindung 5. PHB, 85 orang 6. TP Umum Lainnya, 3terlindung 73 30 52 96 3 2 1. Pemda, 4 terlindung 2. Kemensos, 96 terlindung 3. Kemendag, 1 terlindung 4. Kementerian BUMN/ Yayasan BUMN, 42 terlindung 5. LazisMU, 7 terlindung 6. YIIM, 94 terlindung 7. Polri, 3 7. TPPO, 6 terlindung terlindung 8. PT Pegadaian, 1 terlindung 9. Dompet Dhuafa 1 terlindung Jumlah Bantuan 73 30 52 96 3 2 4) Masyarakat Sipil Masyarakat Sipil yang terlibat dalam program rehabilitasi psikososial antara lain adalah Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun (YIIM). YIIM melalui program pelatihan vocational menyelenggarakan serangkaian pelatihan usaha dalam upaya pemberdayaan ekonomi korban, yaitu sebagai berikut: a. Pelatihan Barista yang dilakukan di Jakarta pada tanggal 2-4 September 2020 bagi korban terorisme, pelanggaran HAM yang berat dan penganiayaan. b. Pelatihan pertanian urban yang dilakukan di Yogyakarta pada tanggal 21-23 Oktober 2020 bagi korban dan keluarga korban pelanggaran HAM yang berat. c. Pelatihan make up dan kuliner yang dilakukan di Denpasar 24-28 November 2020 dan juga dilakukan secara daring bagi korban terorisme dan korban kekerasan seksual. d. Pelatihan pangkas rambut dan pelatihan service AC yang dilakukan di Surakarta pada tanggal 2-4 Desember 2020 bagi korban dan keluarga korban pelanggaran HAM yang berat. 5) Penerima Manfaat Adapun para korban sebagai penerima manfaat bantuan rehabilitasi psikososial antara lain sebagai berikut : 1. Bantuan Modal Usaha a. Sebanyak 10 orang Korban PHB Peristiwa Talangsari mendapatkan 110
bantuan ekonomi produktif dari Kemensos @ Rp.5.000.000 melalui kerjasama LPSK dengan Tim Terpadu dengan total dana yang diberikan sebesar Rp.50.000.000,-; b. Bantuan Modal usaha ekonomi produktif untuk 8 orang Korban dugaan pelanggaran HAM yang berat peristiwa Tanjung Priok sebesar @Rp.5.000.000,- dengan total dana Modal Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang diberikan kemensos bekerjasama dengan LPSK sebesar Rp.40.000.000,-. c. Bantuan Modal UEP diberikan kepada para korban terorisme sebagai stimulan pengembangan usaha korban yaitu sebesar @Rp.5.000.000,- dengan Total diterima bantuan modal usaha oleh 17 korban terorisme yaitu sebesar Rp.85.000.000,-. Bantuan ini merupakan kerjasama LPSK dengan Kemensos dan BNPT. d. PT. Pegadaian Cabang Galaxy Kanwil VIII Jakarta I memberikan bantuan rehabilitasi psikososial modal usaha kedai kopi sebesar Rp.10.000.000,- bagi 1 orang korban terorisme. 2. Bantuan Pendidikan a. Kerjasama LPSK dengan Kementerian BUMN dan Yayasan BUMN, merealisasikan bantuan pendidikan kepada 42 anak korban kekerasan seksual @Rp.2.000.000,- dengan total dana yang diterima sebesar Rp.84.000.000,- b. Dinas Pendidikan Pemprov NTT telah merealisasikan permohonan pemindahan sekolah bagi 1 orang anak Korban Kekerasan di sekolah di NTT. Ibtidaiyah Miftahul Huda di Kabupaten Demak telah merealisasikan 1 orang untuk melanjutkan sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda. c. Madrasah d. Dinas Pendidikan Kota Magelang merealisasikan permohonan kelanjutan pendidikan SLB bagi 1 korban kekerasan seksual di Magelang. e. Kerjasama dengan Dompet Dhuafa telah merealisasikan permohonan rehabilitasi psikososial korban kekerasan seksual yang membutuhkan bantuan pendidikan @Rp.500.000,- sebanyak 1 orang. f. Kerjasama dengan Tim terpadu berhasil merealisasikan 400 paket bantuan alat sekolah dari Kemendikbud yang dibagikan kepada anak Korban dan keluarga Korban PHB Peristiwa Talangsari. g. Melalui Kerjasama dengan Polri telah menerima rekomendasi LPSK terkait permintaan dukungan korban agar dapat mengikuti seleksi pendidikan kepolisian. Tercatat sebanyak 3 orang korban terorisme telah lolos mengikuti seleksi mengikuti tes diklat kepolisian. Selain itu 1 orang korban terorisme mendapatkan rekomendasi pemindahan dari Polda Sulteng ke Polda Bali. 111
3. Bantuan Pangan a. Melalui kerjasama dengan Kemensos telah merealisasikan bantuan sosial berupa paket sembako untuk 71 Korban yang berada di wilayah Jabodetabek Senilai Total Rp.21.300.000,- b. Paket bantuan ketahanan pangan diberikan oleh LAZISMU kepada 1 orang korban penganiayaan di Batang, Jawa Tengah. 4. Bantuan Pelatihan Usaha 1) Kerjasama dengan YIIM, merealisasikan sebanyak 95 korban dan/atau keluarga korban menerima program pelatihan pemberdayaan antara lain sebagai berikut: a. Pelatihan barista sebanyak 5 orang terorisme dan (korban penganiayaan) b. Pelatihan pertanian urban sebanyak 38 orang (korban PHB dan keluarga korban PHB) c. Pelatihan makeup/tata rias sebanyak 16 orang (Korban terorisme dan kekerasan seksual) d. Pelatihan kuliner sebanyak 11 orang (korban terorisme dan kekerasan Seksual) e. Pelatihan pangkas rambut dan service AC sebanyak 22 orang (Korban PHB dan Keluarga Korban PHB) 2) Bersama Kementerian Perdagangan, LPSK telah merekomendasikan 1 peserta pelatihan dari Korban Terorisme untuk mengikuti usaha pernak pernik secara daring. 5. Bantuan Pembiayaan Medis/Jaminan Kesehatan a. Bersama dengan Lazismu telah memberikan bantuan rehabilitasi psikososial berupa pembiayaan medis senilai Rp. 22.700.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus ribu Rupiah) untuk 1 orang Korban penganiayaan di Batang. b. Kerjasama dengan Tim Terpadu memberikan kemudahan administrasi BPJS peserta PBI dan bantuan administrasi kependudukan (KTP) bagi 10 korban pelanggaran HAM yang berat Talangsari. 6. Bantuan Tempat Tinggal Sementara Kerjasama LPSK dengan Pemprov Lampung merealisasikan permohonan 1 korban kekerasan seksual dan 1 adik serta ayahnya mendapatkan tempat tinggal sementara di Panti Sosial Lempasing, tempat usaha pembuatan batu bata, dan biaya makan sampai terlindung berusia 20 tahun. 7. Bantuan Bersifat Komunal Melalui kerjasama dengan tim terpadu telah merealisasikan bantuan bersifat komunal kepada para Korban PHB Talangsari dan masyarakat disekitar peristiwa Talangsari tepatnya di Dusun Subing Putra III Kecamatan Talangsari Lampung 112
Timur. Bantuan pemerintah tersebut diberikan dalam bentuk bantuan alat mesin pertanian yang terdiri atas 10 unit pompa air, 8 unit kultifator dan 5 unit traktor tangan / roda dua, bibit pertanian, perbaikan musholah, perbaikan jalan menuju makam, pengadaan 37 tiang listrik, program keserasian sosial sebesar Rp.150 juta, perbaikan Jalan Kapten Sutiman di Desa Raja Basa Lama dan, perbaikan Jalan Lapen menuju Desa Labuhan Ratu VIII, pembangunan 2 sumur bor di Desa Sidorejo, pembangunan Jalan Telford di Desa Bandar Agung, dan sebanyak 2 orang Korban PHB Talangsari mendapatkan bantuan umroh dari Bupati Lampung Timur. 113
DOKUMENTASI PENYERAHAN BANTUAN REHABILITASI PSIKOSOSIAL berupa Kerjasama penyerahan paket perlengkapan pendidikan bagi korban Talangsari dari Kementerian Pendidikan. Tim Terpadu bantuan Kerjasama Tim Terpadu Penyerahan bantuan modal usaha dan perbaikan musholah dari Kemensos dan bantuan umroh dari Pemkab Lampung Timur bagi korban PHB Talangsari. Kerjasama dengan LAZISMU berupa bantuan pembiayaan medis dan paket ketahanan pangan bagi korban di Kabupateng Batang. Kerjasama YIIM melalui pelatihan pangkas rambut dan service AC di Surakarta. Kerjasama dengan PT. Pegadaian berupa penyerahan bantuan paket modal usaha kedai kopi bagi korban Terorisme. Kerjasama dengan LAZISMU penyerahan bantuan ketahanan pangan untuk korban. 114
Kerjasama dengan kemsos Pemberian Bantuan Ekonomi Produktif Untuk Korban PHB Tanjung Priok. Kerjasama dengan Pemprov Lampung terkait rekomendasi pemberian bantuan tempat tinggal sementara, pekerjaan dan bantuan pangan bagi korban kekerasan seksual. Kerjasama dengan Dinas Pendidikan Pemkot Magelang terkait rehabilitasi psikososial kelangsungan pendidikan korban kekerasan seksual. Kerjasama dengan YIIM pemberian pelatihan pertanian urban bagi korban PHB. Kerjasama dengan Kemsos Pemberian Bantuan Ekonomi Produktif Untuk Korban PHB Tanjung Priok. 115
2. REHABILITASI MEDIS Rehabilitasi medis adalah bantuan yang diberikan untuk memulihkan kesehatan fisik korban dan/atau saksi, termasuk melakukan pengurusan dalam hal korban meninggal dunia misalnya pengurusan jenazah hingga pemakaman. Bentuk layanan bantuan yang diberikan LPSK terkait dengan kebutuhan perawatan secara medis oleh dokter atau ahli lainnya, dalam bentuk pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan tindakan-tindakan medis yang sesuai dengan kondisi saksi dan/ atau korban. Dalam kurun waktu tahun 2020 LPSK telah memberikan program rehabilitasi medis bagi korban tindak pidana sebanyak 1.375 terlindung. Program tersebut telah menyerap anggaran sebesar Rp.2,213,385,093,- (dua milyar dua ratus tiga belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah sembilan puluh tiga rupiah). 116
LPSK memberikan bantuan rehabilitasi medis terhadap terlindung yang tidak dicover oleh BPJS dikarenakan adanya Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, bahwa pada Pasal 52 perpres tersebut mengatur korban tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak pidana perdagangan orang tidak dijamin oleh program jaminan BPJS. pada praktiknya BPJS tidak lagi memberikan jaminan kepada semua korban tindak pidana. Pada 2020 LPSK menerima 74 permohonan perlindungan yang diajukan terkait dengan klaim mereka sebagai peserta BPJS Kesehatan yang manfaat jaminan kesehatannya tidak bisa diberikan oleh BPJS Kesehatan dengan alasan mereka adalah korban tindak pidana. LPSK memberikan perlindungan berupa bantuan biaya medis pertolongan pertama maupun pemulihannya, bagi korban yang terkena dampak pemberlakuan perpres No. 82 Tahun 2018. Total biaya yang ditanggung oleh LPSK selama 2020 senilai Rp. 207.868.737 (dua ratus tujuh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) untuk 18 (delapan belas) korban. Selain menyerap anggaran yang cukup besar, program rehabilitasi medis juga telah melibatkan rumah sakit di seluruh wilayah Indonesia sebanyak 59 rumah sakit antara lain tersebar diberbagai wilayah sebagai berikut : 117
3 WILAYAH DENGAN KERJASAMA RUMAH SAKIT TERBANYAK DENGAN LPSK: DKI JAKARTA: 8 RUMAH SAKIT JAWA BARAT: 8 RUMAH SAKIT JAWA TENGAH: 6 RUMAH SAKIT 118
DOKUMENTASI PELAKSANAAN REHABILITASI MEDIS Kerjasama pelayanan medis dengan RSUD Kota Pare-Pare. Pemberian bantuan medis dan fasilitasi alat bantu medis tangan palsu. Pemberian bantuan medis operasi gigi palsu dan rahang. Pemberian bantuan medis korban terorisme yang mengalami luka bakar 80%. Pemeriksaan Korban KDRT di RSCM Jakarta. Pemeriksaan Korban yang mengalami luka bakar 80%. 119
3. REHABILITASI PSIKOLOGIS Rehabilitasi psikologis adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan saksi dan/atau korban. Dalam kurun waktu tahun 2020 LPSK telah memberikan program rehabilitasi psikologis bagi korban tindak pidana sebanyak 440 terlindung. program tersebut telah menyerap anggaran sebesar Rp. 216,429,968 (dua ratus enam belas juta empat ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh delapan rupiah). NOMINAL REHABILITASI PSIKOLOGIS LPSK TAHUN 2020 Rp.216,429,968 (dua ratus enam belas juta empat ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh delapan rupiah). NO TINDAK PIDANA TERLINDUNG PENERIMA MANFAAT 1. Korupsi dan TPPU 2 2. Narkotika 0 3. Penganiyaan Berat 9 4. Tindak Pidana Umum Lainnya 44 5. Penyiksaan 8 6. Terorisme 67 7. Pelanggaran HAM yang Berat 6 8. TPPO 24 9. Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan Perempuan 280 JUMLAH 440 Sebagian besar para korban yang membutuhkan program rehabilitasi psikologis LPSK tersebut, mengalami gangguan stress pasca trauma, mengalami ranah emosional, depresi, tidak percaya diri dan pasrah terhadap keadaan, sering mengalami mimpi buruk, menjadi pendiam, mudah emosi, cemas dan ketakutan secara terus menerus sebagai akibat dari peristiwa pidana yang dialaminya. Dengan kondisi trauma tersebut, para korban sangat membutuhkan dukungan psikolog untuk memulihkan kondisi psikisnya sehingga mampu mengembalikan pada kondisi semula. 120
Selain menyerap anggaran yang cukup besar, program rehabilitasi psikologis LPSK pada tahun 2020 telah melibatkan para psikolog di seluruh wilayah Indonesia sebanyak 31 psikolog. Dalam pelaksanaan program rehabilitasi psikososial, sering kali LPSK mengalami kesulitan untuk menemukan psikolog didaerah terpencil. Selain itu, kurang proaktifnya tenaga psikolog didaerah dalam penanganan awal trauma korban, menjadi tantangan tersediri dalam program rehabilitasi psikososial LPSK selama tahun 2020. DOKUMENTASI PELAKSANAAN REHABILITASI PSIKOLOGIS Kerjasama dengan psikolog di Kota Pare-Pare. Pemberian konseling terhadap korban kekerasan seksual. 121
D. GANTI KERUGIAN 1. RESTITUSI Restitusi adalal ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Apresiasi LPSK Kepada JPU Atas Pembayaran Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksual Anak di Wonosobo Tahun 2020, LPSK memilah perhitungan restitusi dengan 4 jenis tindak pidana, yaitu kekerasan seksual, perdagangan orang, penganiayaan berat, dan tindak pidana umum lainnya (terdiri dari peristiwa pembunuhan, penyiksaan, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak). 122
TANTANGAN PEMENUHAN HAK RESTITUSI DALAM PROSES PERADILAN 1. Penghitungan restitusi tidak masuk ke dalam tuntutan JPU karena: a. JPU beralasan tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut restitusi kepada terdakwa. b. JPU beralasan mengetahui ketidakmampuan terdakwa dalam membayar restitusi kepada korban atau terdakwa bukanlah sebagai pelaku utama tindak pidana. 2. Penghitungan restitusi tidak dikabulkan Hakim karena: a. Hakim tidak mendalami kerugian yang dialami korban. b. Hakim tidak memiliki perspektif Korban. c. Hakim menilai terdakwa tidak memiliki kemampuan membayar restitusi. 3. Proses hukum berhenti atau dihentikan, namun berkas tuntutan restitusi sudah masuk ke penyidik/JPU. CATATAN PENTING A. Terlepas pelaku memiliki kemampuan untuk membayar restitusi atau tidaknya kepada korban, hal tersebut tidak menggugurkan hak korban untuk menuntut restitusi. B. Jika restitusi tidak bisa dibayar oleh pelaku, JPU bisa menuntut pelaku dengan hukuman pidana tambahan berupa subsider kurungan. C. Hukuman tambahan lainnya, bisa direkomendasikan bukan hanya subsider kurungan. Tetapi pelaku juga tidak diberikan hak-hak narapidana lainnya (contoh, pengurangan masa tahanan, dsb). 123
2. KOMPENSASI FASILITASI KOMPENSASI LPSK TAHUN 2020 Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu mengganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya. Kompensasi dapat diberikan kepada korban tindak pidana terorisme dan Pelanggaran HAM yang Berat, sedangkan korban tindak pidana yang lain tidak berhak untuk mendapatkan kompensasi. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 7 UU Nomor 31 Tahun 2014. 124
Kompensasi selain dibayarkan berdasarkan putusan pengadilan tetapi juga buat korban terorisme masa lalu sejak peristiwa Bom Bali 1 2002 yang belum mendapatkan kompensasi berhak mendapatkan kompensasi melalui LPSK (UU 5/2018). 125
POTRET KOMPENSASI TAHUN 2020 Penyerahan Simbolis kepada 215 Korban Terorisme Masa Lalu untuk Presiden RI di Istana Negara, tanggal 16 Desember 2020. Penyerahan Kompensasi kepada 1 Korban Terorisme Brebes di Kediaman Korban, tanggal 17 Desember 2020. Penyerahan Kompensasi kepada 5 Korban Terorisme Wonokromo dan Poso 2 di Kantor Gubernur Bali, tanggal 15 Oktober 2020 Total Kompensasi Rp47.541.016.160 Total Terlindung: 290 Korban Penyerahan Kompensasi kepada 67 Korban Bom Sibolga di Polres Sibolga tanggal 22 Oktober 2020. Kompensasi Penyerahan kepada Bapak Wiranto dan 1 Korban di kediaman Bapak Wiranto, tanggal 10 Desember 2020. REKAPITULASI PEMBAYARAN KOMPENSASI TAHUN 2016 - 2020 126
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat maka LPSK berusaha meningkatkan kualitas pelayanannya. SKM ini akan menghasilkan sebuah indeks kepuasan masyarakat yang dapat dipersepsikan sebagai tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh LPSK tahun anggaran 2020. Survei dilaksanakan selama 6 bulan dengan penyampaian kuesioner secara online dan offline. a. Terdapat peningkatan yang signifikan untuk kecepatan waktu pelayanan permohonan di tahun 2019 diperoleh hasil sebesar 2,31 sedangkan di tahun 2020 diperoleh hasil sebesar 3,01 dari fakta lapangan peningkatan unsur ini sangat dipengaruhi oleh cepatnya putusan diterimanya layanan permohonan perlindungan dan bantuan dari LPSK kepada Terlindung. b. Pada unsur sarana dan prasarana juga mengalami peningkatan yang semula 3,17 meningkat menjadi 3,57. Peningkatan unsur ini, karena mudahnya untuk mendapatkan layanan perlindungan dan bantuan dari LPSK baik secara online maupun offline. 127
LAPORAN TAHUNAN 2020 LPSK 128
IV DUKUNGAN PERLINDUNGAN 129
A. DUKUNGAN REGULASI Tahun 2020 LPSK melakukan penguatan pondasi norma hukum, baik melalui Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, maupun regulasi di internal LPSK sendiri sebagai landasan dalam pelaksanaan layanan perlindungan saksi dan korban. Hal ini tergambar dalam ilustrasi sebagai berikut: Berdasarkan ilustrasi di atas, berkaitan dengan: a. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 LPSK merupakan instansi pengusul yang selanjutnya pembahasan PP tersebut dilakukan sejak Tahun 2019 hingga pada awal tahun 2020 ditetapkan oleh Presiden. b. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020 LPSK terus berkontribusi dalam penyusunannya yang selanjutnya di dalam Perpres ini, mandat LPSK adalah terkait pelaksanaan jaminan keselamatan kepada anak korban dan anak saksi. c. Rancangan Perpres tentang Saksi Pelaku (Justice Collabolator) yang diusulkan oleh LPSK, saat ini telah masuk dalam tahapan pembahasan di tingkat Panitia Antar Kementerian (PAK). Untuk peraturan dan keputusan di lingkungan LPSK, Tahun 2020 dibandingkan Tahun 2019 mengalami kenaikan yang signifikan, hal ini dapat digambarkan dalam ilustrasi sebagai berikut: 130
UNTUK TETAP MENGOPTIMALKAN LAYANAN, TAHUN 2020 LPSK SALAH SATU KEBIJAKANNYA ADALAH "PELAKSANAAN LAYANAN BEKERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA". 131
Pada April 2020, LPSK bergabung dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Nasional. Di November 2020, LPSK mendapat penghargaan Terbaik V untuk kategori Lembaga Non Struktural dari JDIH Nasional. 132
B. HUMAS, KERJA SAMA, PENELITIAN DAN INFORMASI PUBLIK Tahun 2020, model sosialisasi harus mengalami penyesuaian. Tatap muka tidak lagi menjadi pilihan utama karena situasi pandemi Covid-19. Sehingga khususnya pemanfaatan aplikasi pertemuan daring menjadi kebutuhan untuk untuk seminar maupun konferensi pers. teknologi LPSK menyiapkan program "LPSK Bicara" sebagai media sosialisasi terbaru pada tahun 2020 untuk menyapa masyarakat. Media sosialisasi lain yaitu aktif memanfaatkan diskusi daring yang mengundang LPSK sebagai pembicara. Aparat penegak hukum, kementerian/ lembaga, mahasiswa dan masyarakat yang berpotensi menjadi saksi dan korban tindak pidana, tetap menjadi target sosialisasi tugas dan fungsi LPSK. Media sosial resmi LPSK terdiri dari Instagram, Twitter dan Youtube dengan nama akun @infolpsk dan Fanpage Facebook Humas LPSK RI. Seiring berkurangnya frekuensi sosialisasi secara tatap muka, maka sosialisasi daring dengan memanfaatkan teknologi informasi menjadi pilihan utama. 133
Praktis, kegiatan sosialisasi, baik konferensi yang pers maupun program baru digagas tahun 2020, yaitu "LPSK Bicara", memanfaatkan platform media sosial yang dimiliki. Agar informasi tersampaikan kepada masyarakat, konferensi pers rutin dan program "LPSK Bicara" disiarkan langsung melalui akun media sosial LPSK, khususnya Instagram, Youtube dan Facebook. Kondisi ini menuntut LPSK bertransformasi dengan menyiarkan informasi dan publikasi melalui siaran broadcast memanfaatkan platform media sosial. Untuk unggahan di media sosial, seperti Instagram dan setidaknya tercatat tiga konten yang menarik perhatian publik, tergambar dari impresi yang tinggi dari publik. Pertama, unggahan terkait sikap LPSK pada kasus korupsi yang melibatkan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Kedua, unggahan membahas prostitusi anak tentang di Jakarta Utara, dan ketiga, penyerahan kompensasi terorisme masa lalu. Facebook, Dari sosialnya, unggahan maupun Instagram, followers meningkat dibandingkan tahun 2019, dengan 183 unggahan dan 4.569 followers. Sementara Twitter, unggahan tahun 2020 lebih rendah dibandingkan 2019 yang mencapai 330 postingan, namun terjadi kenaikan jumlah followers dari 2019 yang hanya 3.443. sisi pengelolaan media jumlah Facebook, jumlah followers terjadi penurunan dari tahun 2019 yang mencapai 11.701. Namun, postingan tahun 2020 lebih banyak dibandingkan 2019 yang hanya 128. Dan, Youtube, telah diunggah 23 video dengan 93 subscribers hingga akhir 2020, meningkat dibandingkan tahun 2019 dengan 61 subscribers dan 10 video unggahan. 134
Dari berbagai kegiatan peliputan yang dilakukan, kemudian dituangkan dalam siaran pers. Siaran pers tidak hanya berupa hasil peliputan kegiatan, tetapi juga terdiri dari sikap atau kebijakan lembaga yang disampaikan Pimpinan LPSK terhadap suatu kejadian atau isu-isu perlindungan saksi dan korban dan hal-hal terkait lainnya. Sepanjang 2020, Humas LPSK berhasil memproduksi 94 siaran pers dimana siaran pers paling banyak diproduksi pada bulan Januari dan paling sedikit di bulan Maret. tulisan berupa LPSK memanfaatkan siaran pers sebagai sarana untuk merespon peristiwa nasional terkait dengan isu perlindungan saksi dan korban yang viral dimasyarakat serta menarik perhatian publik. Tercatat sejumlah peliputan yang menjadi sorotan media, antara lain permohonan perlindungan yang diajukan pengacara buron kasus korupsi Djoko Tjandra, yaitu Anita Kolopaking. juga menarik Peliputan perhatian media, yakni investigasi LPSK pada kasus penyerangan Mapolsek Ciracas, dimana LPSK menyatakan korban penyerangan berhak atas ganti rugi dari para pelaku. Bahkan untuk kasus ini, Pimpinan LPSK bertemu langsung dengan KASAD untuk menyampaikan adanya hak-hak korban sebagai diatur peraturan perundang-undangan. lain yang Topik lain yang juga mendapatkan porsi pemberitaan besar dari media di ujung tahun 2020, yaitu penyerahan kompensasi korban terorisme masa lalu yang dilakukan secara simbolis oleh Presiden Jokowi. 135
Dari total pemberitaan LPSK di media massa tahun 2020, sebagian diantaranya menyoroti pemenuhan topik hak korban terorisme masa lalu. LPSK juga menggelar kampanye Hening Suara Hening untuk Aktivitas korban memeringati terorisme pada 21 Agustus 2020. 136
Hasil media monitoring 2020 selama menggambarkan jumlah pemberitaan tentang LPSK di media massa mencapai 673. Angka pemberitaan pada 2020 mengalami kenaikan 41% dari jumlah pemberitaan di tahun 2019 yang hanya 476 pemberitaan. Bahkan bila melihat perbandingan pemberitaan dari bulan ke bulan, pemberitaan selalu di lebih jumlahnya dibandingkan tahun 2019. tahun 2020 tinggi 137
Tahun 2020, telah dilakukan kerja sama dengan sejumlah mitra dituangkan dalam nota kesepahaman kerja perjanjian dan sama. Baik dokumen nota kesepahaman maupun perjanjian kerja sama yang ditandatangani pada tahun 2020, jumlahnya lebih rendah dibandingkan tahun 2019. yang Tahun 2020, LPSK melakukan luar negeri, kerja yaitu dengan Kementerian Dalam Negeri Pemerintah Australia tentang program perlindungan dan bantuan bagi saksi dan korban. Kerja sebagai sama dimaksud tindak lanjut pertemuan kedua kepala negara, saat kunjungan kerja Presiden RI Jokowi ke Australia pada 8-10 Februari 2020. sama statement, Dalam kedua pemimpin negara menilai pentingnya melindungi korban dan saksi kejahatan transnasional, seperti perdagangan orang dan terorisme. Baik Presiden RI Jokowi maupun Perdana Menteri Scott Morrison, kala itu menyatakan berkomitmen untuk bekerja sama memperkuat kapasitas domestik dan regional, agar joint Australia 138
lebih efektif lagi membantu para korban dan saksi kejahatan transnasional. Nota Kesepahaman Indonesia (LPSK) dan Australia (Kementerian Dalam Negeri) kemudian ditandatangani Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo dan Menteri Dalam Negeri Australia The Hon Peter Dutton MP secara virtual pada 27 Oktober 2020, disaksikan Menko Polhukam Mahfud MD. Selain itu, LPSK aktif berkolaborasi dengan USDOJ OPDAT dan UNDP dalam menyelenggarakan kegiatan bertema pemenuhan hak saksi dan korban. Kemudian LPSK juga rutin berpartisipasi pada kegiatan Europol, baik seminar maupun pelatihan. LPSK mengeskalasi keterlibatan di Europol dengan mengajukan diri sebagai tuan rumah 22th Europol Network Conference On Witness Protection pada tahun 2021. Harapannya, keterlibatan Indonesia, dalam hal ini LPSK, dapat memberikan penguatan jaringan terhadap perlindungan saksi dan korban di negara lain dan memberikan sorotan yang layak bagi LPSK di mata dunia. Tahun 2020, keterbukaan informasi publik di lingkungan LPSK dianugerahi predikat urutan pertama "Cukup Informatif" kategori Lembaga Non Struktural dari Komisi Informasi Pusat. Predikat ini tentu tidak membuat LPSK berpuas diri. Bahkan, menjadi tantangan bagaimana tahun depan dapat berbuat lebih maksimal dalam menghadirkan keterbukaan informasi bagi masyarakat. Di tahun 2020, PPID LPSK menerima 33 permohonan informasi, yang sebagian besar mahasiswa dari berbagai strata pendidikan untuk keperluan penelitian dan tugas akhir. Informasi terkait perlindungan pada tindak pidana kekerasan seksual dan perdagangan orang, termasuk kewenangan LPSK dalam fasilitasi perhitungan restitusi, menjadi topik yang paling banyak diminati para pemohon informasi. 139
Mengingat adanya di anggaran 2020, penelitian dilakukan oleh tim internal LPSK. 2020, penelitian, satu dilakukan yaitu "Profil Perlindungan LPSK Kepada Terlindung Pada Tahap Penyelidikan", dengan meneliti risalah penghentian perlindungan pada tahap penyelidikan periode Januari 2019-Juni 2020. tidak tahun Tahun 140
Hasil penelitian menunjukkan: LPSK menghentikan 282 perlindungan, 36 diantaranya pada tahap penyelidikan (12,7%) yang jangka waktu perlindungannya sebagai berikut: • 32 perlindungan (88,9%) selama 6 bulan; 4 perlindungan (1,1%) selama 18 bulan. Rincian alasan penghentian: • kurangnya alat bukti (19); • terlindung tidak kooperatif (11); • tidak ada tindak pidana (6); • proses hukum tidak berjalan (3); terduga pelaku DPO (3); • terjadinya kesepakatan damai (2); terduga pelaku ODGJ (2); dan • terlindung tidak mengajukan perpanjangan perlindungan (1). Meskipun dilakukan penghentian, LPSK memberikan kesempatan untuk kembali menjalankan program perlindungan apabila proses hukum mengalami kemajuan. Terdapat 68 program perlindungan dan bantuan yang diberikan, rinciannya: • 51 program perlindungan dan bantuan, dapat dilaksanakan; • 17 program perlindungan dan bantuan, tidak dapat dilaksanakan (antara lain karena terlindung tidak kooperatif). Hasil penelitian bermanfaat sebagai bahan pertimbangan bagi Pimpinan LPSK dalam menerima atau menolak permohonan perlindungan yang proses hukumnya pada tahap penyelidikan. Pertimbangan tersebut dapat melengkapi ketentuan Pasal 28 UU No. 31/2014 tentang syarat perlindungan. 141
PELATIHAN "GANTI KERUGIAN" Salah satu mandat kewenangan LPSK untuk memenuhi hak-hak korban yaitu melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian restitusi dan kompensasi. Penilaian ganti rugi tersebut harus merepresentasikan hak-hak tangible maupun intangible yang hilang akibat korban mengalami suatu tindak pidana. Untuk dapat melakukan penilaian yang berkualitas LPSK melakukan serangkaian kegiatan pelatihan yaitu: 1. Ganti Kerugian Akibat Hilangnya Nyawa Manusia dalam Lintasan Waktu. 2. Perkembangan Ganti Kerugian Akibat Hilangnya Nyawa Manusia dalam Common Law. 3. Ganti Kerugian Akibat Hilangnya Nyawa Manusia dalam Civil Law. 4. Ganti Kerugian Akibat Hilangnya Nyawa Manusia di Indonesia. 5. Perbuatan Melawan Hukum. 6. Ganti Kerugian dalam Wanprestasi 7. Ganti Kerugian dalam Onrechtmatige daad. 8. Valuasi Kerugian Onrechtmatige daad. Pelatihan diperuntukan bagi insan LPSK pada bulan Juni s.d. Juli 2020 melalui pembelajaran jarak jauh menggunakan zoom meeting. Pelatihan yang diikuti oleh 135 insan LPSk tersebut, menghadirkan narasumber ahli hukum perdata, dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Tindak lanjut atas pelatihan ini yaitu dilakukan ujian bagi peserta yang mengikuti seluruh rangkaian pelatihan. 142
V SIMPULAN DAN REKOMENDASI 143
A. SIMPULAN Berdasarkan data, fakta dan informasi sebagaimana diuraikan dalam capaian kinerja LPSK selama 2020, disimpulkan sebagai berikut : 1. Pandemi Covid-19 tidak menyurutkan terjadinya berbagai peristiwa tindak pidana di berbagai wilayah Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan masih didapatinya sebanyak 1.454 permohonan perlindungan. Jumlah terlindung LPSK tahun 2020 yang berstatus sebagai saksi, korban, saksi pelaku, pelapor dan saksi ahli mencapai 2.785 dengan jumlah program perlindungan mencapai 4.478. Hal tersebut menggambarkan resiliensi LPSK yang cukup tangguh dalam beradaptasi dan bertahan di tengah situasi yang sulit di masa pandemi Covid-19. Angka ini tentunya belum menggambarkan kejadian yang sebenarnya, mengingat luasnya wilayah Indonesia dan belum banyak diketahuinya keberadaan LPSK oleh masyarakat serta adanya pembatasan dalam situasi Pandemi Covid-19. 2. Kurangnya dukungan anggaran negara kepada LPSK dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang yang begitu banyak dimandatkan oleh berbagai peraturan perundang-undangan, mengakibatkan LPSK menjadi kurang optimal dalam menjalankan mandatnya. LPSK terpaksa harus menghentikan sebagian perlindungan. Minimnya dukungan negara dapat dilihat LPSK dari tahun ke tahun yang mengalami penurunan anggaran. 3. Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap keberadaan LPSK dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban selama proses peradilan. Hal itu terlihat, salah satunya, dengan kurangnya koordinasi aparat penegak hukum dalam penanganan terhadap pelaku yang bekerjasama (justice collaborator. Terkesan ego sectoral Lembaga masih menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan UU. Di sisi lain, minimnya berbagai kasus kejahatan yang terorganisir (organized crimes) antara lain perkara korupsi dan narkotika yang mengajukan permohonan sebagai pelaku yang bekerjasama (justice collaborator) kepada LPSK. Selain itu, dalam hal pemenuhan hak korban khususnya hak atas restitusi juga belum banyak dipahami oleh para aparat penegak hukum, sehingga berakibat korban tidak mendapatkan haknya. 4. Beberapa ketentuan mengenai hak para saksi dan korban belum adanya peraturan turunannya. Hal ini dapat menjadi hambatan korban untuk mengakses haknya. Misal, soal restitusi, belum adanya peraturan Mahkamah Agung yang mengatur mekanisme pengajuan restitusi terhadap perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap, belum adanya peraturan sita jaminan guna memastikan pembayaran restitusi dan lain sebagainya. Selain itu, masih terdapat ketidakharmonisan antara satu regulasi dengan regulasi lainnya sehingga diperlukan aturan pada tataran teknis 144
(baik PP maupun Perpres) yang menjadi jalan keluar ketidakharmonisan tersebut. 5. Praktik penyiksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka untuk mendapatkan keterangan dari pelaku masih saja terjadi. Bebas dari penyiksaan merupakan salah satu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non derogable rights). Sayangnya, saat ini penyiksaan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai tindak pidana. Sehingga dalam kasus penyiksaan sering kali tidak dapat diproses dan hanya diproses dengan tindak pidana penganiayaan. 6. Kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan telah menimbulkan dampak traumatis yang berkepanjangan bagi korban. Juga umumnya berdampak pada pertumbuhan dan pendidikan bagi korban. Stigma buruk di masyakarat menjadi beban tambahan bagi korban. Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan masih menjadi keprihatinan di masa pandemi Covid-19. Saat ini terdapat sebanyak 533 terlindung di LPSK. 7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang tidak memberikan layanan terhadap korban tindak pidana telah memberikan dampak banyaknya korban maupun rumah sakit yang mengajukan klaim biaya kesehatan kepada LPSK. Hal itu tentunya kurang tepat karena LPSK bukan sebagai lembaga penjamin hak atas kesehatan. Bantuan medis yang diberikan LPSK terbatas mereka yang memenuhi syarat sebagaimana diatur UU. 8. Guna menyiapkan korban kembali ke fungsi sosialnya secara wajar, maka diberikan program rehabilitasi psikososial. Pemenuhan rehabilitasi psikososial tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh LPSK, akan tetapi bekerjasama dengan kementerian/lembaga maupun pihak lainnya. Dalam perkembangannya pemenuhan rehabilitasi psikososial ini masih minim dukungan dan kerjasama dari berbagai kementerian/lembaga dan organisasi maupun individu. Program yang ada pada kementerian/lembaga belum menggambarkan kepedulian terhadap hak korban tindak pidana untuk mendapatkan keadilan sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi masih berkutat pada anggaran yang masih konvensional antara lain untuk masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah. 9. Kondisi sulit di masa pandemi tidak menyurutkan semangat untuk mempublikasikan tugas dan fungsi LPSK serta pelaksanaan layanan perlindungan dan bantuan bagi saksi dan korban tindak pidana. Penerapan strategi komunikasi dengan dukungan anggaran efisien dan efektif menjadi pilihan, seperti dengan aktif menyebarluaskan siaran pers menyikapi kasus-kasus yang menarik publik. Hal itu penting untuk memantapkan posisi LPSK menjadi top of mind melalui pemberitaan yang masif di media massa. 145
10. Dalam konteks fungsi kerja sama, selain memastikan terbangunnya jaringan dengan mitra kerja di dalam negeri, baik kementerian/lembaga maupun pihak swasta yang fokus terhadap program perlindungan saksi dan korban, LPSK senantiasa aktif menjajaki kerja sama internasional, baik dengan negara maupun organisasi internasional. Hal ini dinilai penting untuk mengembangkan jaringan kerja LPSK sembari mempromosikan program perlindungan saksi dan korban yang dimiliki Indonesia dalam di plomasi global di komunitas internasional. 146
B. REKOMENDASI 1. Kelembagaan: a. Perlu adanya perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban: I. Penguatan kelembagaan, dukungan struktur kedeputian (eselon 1) dalam melakukan kerja-kerja strategis perlindungan saksi dan korban; II. Memperjelas pengaturan tentang saksi pelaku bekerjasama/justice collaborator agar kesepahaman dan kolaborasi antara LPSK dan penegak hukum untuk mengungkap kejahatan terorganisir makin terwujud; III. Dan ketentuan lainnya. b. Dukungan penguatan/penambahan SDM LPSK oleh Kementerian PAN dan RB melalui pemberian kuota SDM sesuai dengan analisis beban kerja LPSK, termasuk pengembangan kelembagaan melalui LPSK Perwakilan. c. Perlu kebijakan khusus terkait pegawai Non PNS (PPNPN) di LPSK yang telah berpengalaman dalam pelaksanaan perlindungan saksi dan korban selama ini. Mengingat jumlah Non PNS LPSK saat ini sebesar 44,7% dari jumlah pegawai, dapat dilakukan dengan pengecualian atau dispensasi bagi pegawai Non PNS LPSK dalam pengadaan ASN baik melalui perekrutan PNS maupun PPPK (P3K). 2. Revisi Regulasi Terkait Perlindungan Saksi dan Korban a. Perlu adanya perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, khususnya pada mekanisme pemberian hak narapidana yang dilekatkan pada surat keterangan sebagai saksi pelaku bekerja sama (justice collaborator) agar dapat sejalan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. b. Selain kerja yang mendukung proses peradilan pidana, dalam perkembangannya LPSK tidak saja hanya sebagai supporting namun telah menjadi bagian dari proses peradilan pidana itu sendiri seperti pelaksanaan kompensasi dan restitusi. Untuk mengoptimalkan hal tersebut penting untuk menempatkan kelembagaan LPSK dalam hukum acara pidana di Indonesia. Salah satunya dengan memasukkan LPSK sebagai salah satu bagian pada Rancangan Perubahan/ Revisi KUHAP. c. Perlu adanya kebijakan nasional untuk dapat menyikapi pengecualian korban kejahatan yang tidak lagi mendapatkan jaminan kesehatan dari BPJS, Jaminan kesehatan korban kejahatan yang saat ini tidak lagi dapat dilaksanakan melalui skema jaminan kesehatan nasional perlu mendapatkan perhatian (Pasal 147
52 ayat 1 huruf r Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan). 3. Anggaran: a. LPSK membutuhkan dukungan anggaran yang cukup untuk memberikan perlindungan saksi dan korban sebagai wujud hadirnya Negara. b. Penguatan anggaran LPSK harus disandarkan pada capaian realisasi anggaran, capaian kerja LPSK dan rasio dengan data nasional korban kejahatan (merujuk data BPS). 4. Terkait Kekerasan Seksual Terhadap Anak: a. Pemerintah harus melakukan kampanye di media massa dan jaringan telekomunikasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat guna mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak; b. Pemerintah memberikan pendidikan pengenalan organ tubuh kepada anak di usia dini (TK/SD-SMA) agar anak-anak tahu organ tubuhnya yang boleh/ tidak boleh dilihat atau disentuh orang lain dan cara terhindar dari kekerasan seksual; c. Pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Informatika dan Polri dapat secara aktif melakukan patroli siber dan penindakan terhadap konten pornografi di dunia maya; d. Pemerintah diharapkan dapat mendukung advokasi perlindungan anak dan perempuan yang dilaksanakan LSM, ormas, akademisi, dan membuat jaringan yang operasional. e. Pemerintah daerah harus memberikan perlindungan kepada anak dengan pengalokasian anggaran yang memadai, kualifikasi SDM kompetitif dan pembangunan tempat rehabilitasi korban setidaknya di setiap provinsi dan kabupaten/kota; f. Guna memperkuat efek jera kepada terpidana kekerasan seksual anak, jaksa penuntut umum dan hakim dalam putusan, sebaiknya memberatkan hukuman pelaku dengan tidak memberikan hak-hak narapidana seperti remisi, pembebasan bersyarat dan grasi. Sebagaimana berlaku kepada narapidana terorisme, korupsi dan narkotika; g. Orang tua harus membangun hubungan harmonis dalam keluarga serta mengenalkan organ-organ anak yang tidak boleh dilihat atau disentuh oleh orang lain. Termasuk mendidik anak untuk 'melawan' bila mengalami tindak kekerasan terhadapnya. Orang tua juga harus bijak dalam memberikan telepon pintar kepada anak agar tidak terpapar konten pornografi. 148
5. Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO): a. Pemerintah harus mengoptimalkan lapangan kerja dan menyediakan fasilitas pelatihan keterampilan dan wira usaha di kantong provinsi/kabupaten yang warganya banyak menjadi korban TPPO. terbukanya b. Pemerintah harus melakukan kampanye di media massa dan jaringan telekomunikasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat guna mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang. 6. Pemenuhan Hak Korban Pelanggaran HAM Yang Berat: a. Setiap pelanggaran HAM yang berat menimbulkan hak atas reparasi (pemulihan) bagi korbannya. Salah satu bentuk reparasi yakni permintaan maaf. Pemerintah dapat menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas peristiwa pelanggaran HAM yang berat yang pernah terjadi. Permintaan maaf ini setidaknya merupakan bentuk pengakuan negara sehubungan dengan terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi kepada warga, yang bertentangan dengan kewajiban negara untuk menghormati dan menjamin HAM warganya sebagaimana dijamin dalam konstitusi. Contoh baik telah dilakukan Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 2000 dan Walikota Palu Rusdi Mastura pada 2012. b. Pemerintah dapat membuat memorialisasi. Pembuatan memorialisasi ini sebagai upaya bersama sebagai bangsa untuk mempertahankan ingatan dan peringatan agar tragedi yang sama tidak terulang. c. Pemerintah bersama LPSK memberikan rehabilitasi psikososial kepada korban. Rehabilitasi psikososial berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantuan kelangsungan Pendidikan. Ada baiknya pemerintah memfasilitasi affirmative action kepada para korban pelanggaran HAM yang berat ini untuk mendapatkan kebutuhan mendasar, misal, berupa jaminan kesehatan (BPJS) kelas satu. kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai salah satu keistimewaan hak yang diperoleh para korban pelanggaran HAM yang berat. d. Perlunya pembuatan kebijakan pemenuhan hak kompensasi terhadap korban pelanggaran HAM yang berat masa lalu sebagaimana yang telah diterapkan kepada korban tindak pidana terorisme masa lalu. Mengingat usia para korban yang sudah renta, maka diharapkan adanya percepatan kebijakan dimaksud. 149
7. Pemberatasan Korupsi: a. Polri, KPK dan Kejaksaan Agung harus mendorong bukan pelaku utama untuk bekerjasama dalam status sebagai saksi pelaku/justice collaborator agar dapat memudahkan penindakan terhadap pelaku utama dan mengoptimalkan pengembalian kerugian negara; b. Aparat penegak hukum agar menunjukkan komitmen yang tinggi dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. 8. Penyiksaan: a. TNI/Polri harus secara tegas melakukan penindakan terhadap pelaku penyiksaan, agar komitmen penegakan hukum dan HAM dapat mewujudkan prinsip negara hukum. b. Perlu adanya regulasi yang mengatur penyiksaan sebagai tindak pidana dan mekanisme penyelidikan/penyidikan yang dilaksanakan oleh pihak yang dinilai netral. 9. Restitusi: a. Perlu kesepahaman penyidik, penuntut umum dan hakim agar menerima restitusi sebagai bagian hak korban tindak pidana yang dapat masuk dalam proses peradilan. b. Perlunya segera diwujudkan Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur penetapan restitusi terhadap perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap yang belum mendapatkan restitusi. c. Perlunya dibuat peraturan mengenai sita asset pelaku guna kepastian pembayaran restitusi. d. Agar pelaku memenuhi hak korban atas restitusi, jaksa penuntut umum dan hakim dalam putusan sebaiknya memberatkan hukuman pelaku yang tidak membayar restitusi dengan tidak memberikan hak-hak narapidana seperti remisi, pembebasan bersyarat dan grasi. Sebagaimana berlaku kepada narapidana terorisme, korupsi dan narkotika. 10. Pendidikan dan Pelatihan Aparat Penegak Hukum: Perlu ditingkatkan pengetahuan tentang hak-hak saksi/korban dan pengenalan LPSK kepada polisi, jaksa dan hakim, melalui program pendidikan di kalangan aparat penegak hukum, agar semakin mempertimbangkan posisi saksi/korban tidak hanya sebagai objek pembuktian. 150
VI SUPLEMEN 151
A. PERAN SERTA MASYARAKAT LPSK mencatat dalam tahun 2020, terdapat beberapa pribadi dan organisasi yang secara aktif menunjukkan kepedulian terhadap korban tindak pidana. Mereka berasal dari berbagai kalangan, pemberian baik psikolog, hukum, bantuan pemuka agama, aktivis, tenaga medis, hingga kalangan artis. Kepada LPSK menghaturkan apresiasi dan harapan agar masyarakat terus berperan aktif dan menunjukkan kepeduliannya terhadap saksi dan korban. mereka 152
B. TANGGAPAN PEMBACA KRITIS LAPORAN TAHUNAN 1. PENYINTAS "TW", PENYINTAS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL Saya TW, 22 tahun, korban tindak pidana kekerasan seksual. Saya mengalami peristiwa kekerasan seksual sejak umur belasan tahun. Saya berusaha memperjuangkan keadilan atas nasib yang menimpa saya, tapi merasa buntu. Lalu saya diarahkan ke LPSK untuk mencari bantuan dan pendampingan. Dalam prosesnya saya mendapat pendampingan selama pemeriksaan (BAP), membantu berjalannya proses hukum dan mendapatkan layanan psikologis. Saya merasakan manfaat dari LPSK dan menyampaikan terima kasih. Selama mendapat perlindungan LPSK, momen berkesan saat pendampingan di persidangan. Sehari sebelum menjalani persidangan, saya dikarantina sehari semalam dan dibimbing tentang apa yang harus dipersiapkan. Mulai dari bagaimana proses jalannya persidangan, memahami materi pengacara terdakwa, dan hal-hal yang ditekankan dalam putusan sidang. Pada hari H persidangan, LPSK dengan sigap telah mempersiapkan semua mulai dari mobil, ruang tunggu di pengadilan. Dalam bersaksi, saya ditenangkan karena saya ketakutan menjalani persidangan. Saya merasa terintimidasi jika harus bersaksi dalam satu ruangan yang sama dengan pelaku. Atas upaya JPU dan LPSK yang melakukan komunikasi dengan hakim, diputuskan/dikabulkan selama pemeriksaan TW sebagai saksi, terdakwa diminta keluar dari ruangan. Saya bersaksi selama 4 jam tanpa henti menyampaikan peristiwa yang saya alami dan menjawab pertanyaan yang mengorek-ngorek luka. Pengadilan akhirnya memvonis pelaku 13 tahun penjara, dan denda Rp. 1,5 M. Selanjutnya putusan kasasi meningkatkan hukuman pelaku menjadi 18 tahun dan denda Rp. 2 M. Saya merasa menang dan senang atas hasil putusan itu, namun bukan berarti itu bisa membayar kerugian apa yang saya alami, karena luka ini tidak dapat dinominalkan dan dibawa mati. Yang dilakukan LPSK menjadi preseden baik dalam penegakan hukum. Hal ini membawa secercah harapan bagi kami bahwa Indonesia melalui LPSK memberikan perlindungan, dukungan dan keberpihakan kepada korban kekerasan seksual. Percayalah bahwa korban kekerasan seksual itu terjadi di mana-mana di seluruh lapisan masyarakat. Akhir kata, terima kasih kepada LPSK karena sudah berandil besar dalam perjuangan saya. Harapan saya LPSK terus berjuang agar korban-korban bisa kembali berdaya. 153
FEBBY FIRMANSYAH ISRAN, PENYINTAS PERISTIWA TERORISME Saya sebagai perwakilan penyintas Korban Bom Marriot 2005, mewakili teman-teman penyintas korban terorisme lainnya. Dukungan LPSK dan BNPT sangat berarti bagi korban karena peristiwa terorisme yang kami alami sudah lebih dari 10 tahun. Puji syukur karena akhirnya pemerintah hadir melalui LPSK dan BNPT. Kompensasi telah dinantikan sebagai bentuk terhadap korban Tindak Pidana Terorisme. Pemerintah perlu memperhatikan kami sebagai korban extraordinary crime, seperti di negara-nergara lain yang perhatian pemerintah memperhatikan para penyintasnya. Alhamdulillah, setelah berjuang puluhan tahun, akhirnya yang kita harapkan terpenuhi. Selain kompensasi, ada bantuan medis akibat sakit atau luka, gratis dibiayai oleh LPSK. Bantuan lainnya yaitu bantuan psikososial untuk membantu memberikan pekerjaan. Walaupun tidak semua pekerjaan cocok dengan teman-teman, karena tidak semua memiliki keahlian dalam berwirausaha. Apresisasi kepada LPSK karena setelah puluhan tahun akhirnya kami diperhatikan. Kompensasi yang kami terima, walaupun tidak seberapa, namun itu sebuah apresiasi dari pemerintah terhadap korban yang selama ini mengalami penderitaan, tidak bisa bekerja dan menjalani hidup tidak seperti sebelumnya, dan juga kehidupan karena pandemi. Sempat skeptis, di masa Covid-19 ini, takut kompensasi tidak keluar karena kita tahu pemerintah sedang fokus mengahadapi pandemi. Namun faktanya, akhirnya kompensasi keluar dengan nilai yang sangat cukup untuk mengobati penderitaan yang sudah saya alami. Terima kasih pada pemerintah melalui LPSK dan BNPT atas yang telah kami dapatkan. LPSK juga membantu banyak kasus-kasus lain selain terorisme. Semoga, dengan segala keterbatasan, LPSK tetap amanah dan sabar, karena terkadang penyintas emosinya tidak stabil. Mewakili penyintas, saya juga memohon maaf apabila ada penyintas ada yang kurang baik bicaranya. Semoga LPSK bisa lebih baik, lebih maju, tetap pada koridornya membantu para korban dan penyintas. 154
2. LEGISLATIF H. ARSUL SANI, S.H., M.SI, WAKIL KETUA MPR RI/ ANGGOTA KOMISI III DPR RI Anggaran LPSK dari tahun ke tahun adalah yang paling kecil dibanding 14 Mitra di Komisi III DPR lainnya. Hal ini menjadi kewajiban kami untuk memberikan atensi. Terkait dengan pemotongan anggaran, pada tahun 2020, semua kementerian/lembaga mengalami pemotongan. Jika dibandingkan dengan mitra lain, anggaran LPSK ini bagaikan bumi dan langit. Misalnya POLRI mendapat kucuran anggaran 111 triliun rupiah, Kejaksaan 9.6 triliun rupiah, KPK 1,3 triliun rupiah dan Komnas HAM 102 milyar rupiah. Berkenaan dengan bagaimana mendapatkan atensi anggaran yang lebih baik, dapat belajar dari apa yang dilakukan Sekretaris Mahkamah Agung. Lewat jalur pendekatan berbeda, yaitu mendatangi semua pemangku kepentingan anggaran, diajak bicara satu-satu. Memang proses lama dan kadang harus "menekan" perasaan. Selain itu, hasil yang telah dikerjakan bisa meyakinkan para pemangku anggaran di Komisi III, Bappenas dan Dirjen Anggaran. Strategi penguatan anggaran bisa dilakukan tanpa dengan cara yang melanggar hukum. LPSK bisa mencontoh mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Pak Pujo, yang ulet dan pada akhirnya bisa bertemu dengan Menteri Keuangan langsung untuk menyampaikan hal-hal yang kurang mendapatkan atensi. Supaya perhatian dan pemahaman kami (DPR) lebih besar, LPSK perlu aktif di Komisi III, tidak usah menunggu diundang untuk RDP. Apabila ada masalah yang perlu diangkat atau membutuhkan dukungan politis, boleh mengajukan rapat kerja gabungan dengan mitra lain di Komisi III, misalnya dengan Kepolisian atau Kejaksaan untuk menggelar rapat kerja gabungan. LPSK perlu menggiatkan kembali arti penting support system dalam integrated criminal justice di Indonesia untuk mendapatkan dukungan dan awareness. Dengan demikian, kami di Komisi III juga akan mengetahui mengenai tugas-tugas LPSK. Mitra kerja Komisi III boleh saja bila meminta pengajuan tambahan anggaran berapapun besarannya, tapi butuh juga catatan bahwa di antara pengajuan tersebut harus dicermati prioritas yang benar-benar tambahan anggaran dibutuhkan. Misalnya alokasi anggaran yang dimiliki 79 milyar rupiah, kemudian meminta tambahan anggaran 80 milyar rupiah, maka secara psikologis kami juga bingung bagaimana bisa tambahan anggaran lebih besar daripada alokasi 155
anggaran yang ada. Untuk pengajuan tambahan anggaran, setidaknya maksimal 20% dari alokasi anggaran yang ada dan didasarkan skala prioritas. Sebagai contoh, Komisi Yudisial pernah mengajukan anggaran tambahan 10 milyar rupiah, dengan alokasi anggaran yang ada 109 milyar rupiah, maka secara psikologis itu wajar dan disetujui. Tapi, kalau melebihi alokasi anggaran yang ada malah terkadang dianggap lucu-lucuan. Pada 2021 LPSK semoga mendapat tambahan anggaran APBNP. Strategi ke depan, paling tidak, kita lihat kedaan fiskal pemerintah seperti apa. Paling penting kita jaga dulu yang telah kita miliki saat ini. Selamat untuk pimpinan dan seluruh jajaran LPSK yang telah menunjukkan kinerja yang baik. LPSK mampu memperlihatkan arti pentingnya bagi para pemangku kepentingan, memperlihatkan kehadiran negara bagi korban tindak pidana. Semoga kinerjanya akan lebih baik lagi. 156
ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H. ANGGOTA KOMISII III DPR RI Saya mengapresiasi acara Refleksi Awal Tahun memperlihatkan konsistensi dan keseriusan LPSK dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban. Laporan ini menggambarkan kinerja LPSK yang jujur dan apa adanya. Tidak banyak yang berani seperti LPSK, dan ini bisa dijadikan contoh lembaga kementerian/lembaga lain. Selain itu, Laporan tahun 2020 ini membuktikan keseriusan pimpinan LPSK menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). LPSK membuat jaminan perlindungan saksi dan korban memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana. LPSK membuktikan kematangan: kedewasaan dan profesionalitas dalam bekerja, dengan minimnya anggaran dan pemotongan. ini, yang Acara ini meningkatkan kepercayaan publik atas ketangguhan (resiliensi) LPSK dalam beradaptasi di tengah situasi pandemi. Para Pimpinan tetap semangat dan merah putih di tengah ketidakberpihakan anggaran keuangan negara. Capaian LPSK menggembirakan: pasca terbit PP 35/2020, setelah melalui usaha panjang di tahun 2020, LPSK telah membayarkan kompensasi material bagi 290 Korban Terorisme masa lalu. Hal ini bisa dimasukkan sebagai capaian bukti kehadiran negara. LPSK itu tugasnya ditambah, tapi bensinnya dikurangi. Kalau melakukan keberpihakan, perlu juga memperhatikan keberpihakan anggaran yang proposional. Anggaran yang minim saat ini tidak kemudian ikutan dipotong seperti Kementrian/Lembaga lain yang memiliki anggaran jauh lebih besar. Kami mohon maaf, DPR belum mampu meyakinkan secara utuh mengenai pentingnya keberadaan LPSK dan merupakan bagian dari simbolisasi prinsip negara hukum. Permasalahan yang harus diperhatikan serius oleh LPSK adalah perbandingan antara beban kerja dengan jumlah pegawai yang timpang. Sebanyak 44,7% status pegawai LPSK adalah tenaga kontrak. LPSK perlu mengadakan pertemuan dengan KemenPAN RB dan Komisi III DPR RI untuk membahas mengenai status kepegawaian ini. Kelembagaan LPSK juga diperkuat dengan menjalin kerja sama yang lebih efektif sehingga LPSK dimaknai sebagai lembaga hukum oleh kepolisian dan kejaksaan. Perlu disusun pilot project untuk menciptakan sinergitas dengan kepolisian dan kejaksaan. Permasalahan lainnya yang mendasar adalah dukungan anggaran yang minim, dan perlu terus mendapat dukungan. LPSK bisa bersurat kepada Komisi VIII perihal penganggaran korban dalam skema BPJS. 157
Terkait penanganan pelanggaran HAM, lewat "perjuangan politik afirmatif", pelayanan BPJS bagi korban-- seperti yang disampaikan oleh ICJR yaitu transfund-- sebenarnya LPSK sudah melakukan dengan bekerja sama dengan Dompet Dhuafa. Namun itu perlu terobosan yang lebih jauh, seperti bagaimana pengelolaan aset rampasan yang dimanfaatkan untuk pembiayaan korban. Fasilitasi korban TPPO untuk mengumpulkan bukti-bukti tidak mempunyai petunjuk teknis, sehingga LPSK bisa menginisiasi juknis tersebut. Perihal wacana sita aset untuk pemenuhan bantuan bagi korban, harus dipikirkan regulasinya. Ini bisa dikaitkan dengan rancangan peraturan yang sekarang dibahas. LPSK harus pandai menempatkan diri untuk di posisi yang terlihat penting. LPSK sudah dilengkapi dengan berbagai peraturan, harusnya bisa lebih tampil dan percaya diri. LPSK perlu menginisiasi rapat dengan Komisi III DPR RI, minimal sekali dalam masa sidang. Akhir kata, apresiasi untuk LPSK atas kerja keras, hebat dan cerdasnya. 158
3. PEMERINTAH PRAHESTI PANDANWANGI, S.H., Sp. N, LL.M BAPPENAS telah memiliki bagian anggaran mandiri (sebelumnya menjadi satker Kemensetneg) dan mitra penuh Komisi III DPR sehingga posisi LPSK semakin kokoh. Laporan Tahunan LPSK 2020 sudah sangat clear, bahwa apapun kondisinya LPSK berupaya teguh, istiqomah dan berdarah- darah dalam menjalankan tugas. Kami yakin bukan hal yang mudah, karena berinteraksi dengan saksi atau korban sudah merupakan challenge yang besar apalagi untuk memberikan Selamat LPSK keadilan kepada saksi atau korban. Laporan tahunan ini sudah disajikan dengan baik, tidak melulu narasi tetapi dilengkapi infografis yang sangat menarik. Ini merupakan data yang sama-sama kita bisa olah dan kelola untuk kebijakan-kebijakan pembangunan hukum ke depan. Melihat refleksi arus waktu kemarin tahun 2020, LPSK telah menghadirkan beberapa kunci- kunci keadilan yang diharapkan membuka peta-peta peluang dan tantangan untuk mencari solusi dalam upaya penegakan hukum kita. Dari kondisi yang ada yaitu di tengah pandemi Covid-19 kita belajar bagaimana mengantisipasi perubahan kondisi untuk tetap dapat memberikan layanan kepada masyarakat. Kinerja LPSK bisa dilihat merupakan perwujudan upaya pendekatan keadilan restoratif, keadilan transisional demi mewujudkan akses terhadap keadilan. Peran LPSK menjadi bukti kehadiran negara memperkuat capaian pembangunan hukum dan peningkatan akses keadilan masyarakat. Isu Strategis ke depan terkait perlindungan saksi dan korban yaitu: a. Pemenuhan Perlindungan: 1) Capaian perlindungan LPSK meningkat dibarengi dengan kebutuhan masyarakat tinggi, karenanya upaya pemenuhan perlindungan perlu ditingkatkan. Antisipasi pengelolaan program dan kebutuhan resources. 2) Kebutuhan kolaborasi dukungan berbagai pihak K/L/D/Masyarakat dalam hal pemenuhan rehabilitasi psikososial, medis, kompensasi dan restitusi bagi saksi dan korban. b. LPSK dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP): 1) Peningkatan pemahaman dan kompetensi apgakum dalam hal perlindungan saksi dan korban. 159
2) Peningkatan koordinasi dan sinergi antara LPSK dengan apgakum lainnya dalam hal perlindungan saksi dan korban. 3) Peningkatan pemahaman publik mengenai mekanisme perlindungan saksi dan korban. c. Penguatan Regulasi: 1) Memasukkan isu perlindungan saksi dan korban dalam RUU KUHAP. 2) Penguatan regulasi yang mendukung restitusi bagi korban - pengawalan upaya restitusi (mendorong SPP menggunakan regulasi eksisting dalam penuntutan, dan pelaksanaan restitusi). d. Penguatan Kelembagaan: 1) Penguatan mekanisme perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana. 2) Penguatan jejaring dan pemangku kepentingan lainnya lingkup nasional dan internasional - dukungan terhadap kinerja Lembaga. 3) Penguatan LPSK sebagai lembaga think tank dan sumber referensi informasi pelaksanaan keadilan restoratif, keadilan transisional, A2J, terkait penanganan perlindungan saksi dan korban. Kedepannya LPSK perlu meningkatkan kinerja lembaga. Peningkatan kelembagaan dapat dilakukan secara berkesinambungan antara lain melalui penambahan personil LPSK (sesuai analisa beban pelayanan perlindungan, evaluasi program berkala berbasis dampak pada saksi korban (perbaikan kondisi saksi/korban setelah intervensi LPSK). LPSK perlu penguatan koordinasi internal dan eksternal seperti penguatan peran LPSK dalam mengintegrasikan data layanan internal dan eksternal dengan APH dan pemangku kepentingan lainnya (sistem pelayanan perlindungan LPSK, program SPPT TI), Integrasi pelayanan perlindungan dalam SPP (SPPT-PKKtP, SPPA) dan penguatan peran masyarakat/jejaring dalam menjamin akses keadilan (keterbatasan jangkauan LPSK). Selain itu yang tidak kalah penting yaitu LPSK perlu mengupayakan Keadilan Transisional dalam Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu melalui kerja sama dengan berbagai K/L/D untuk menghadirkan keadilan transisi bagi korban pelanggaran HAM masa lalu. Untuk dapat mencapai peningkatan kinerja lembaga tersebut maka perlu perumusan strategi. Rekomendasi kami yaitu melakukan pemberdataan masyarakat dan APH, penguatan dukungan IT dan SDM, perluasan kerja sama dengan pemangku kepentingan dan menjadikan LPSK sebagai bagian sistem peradilan pidana. 160
BRIGJEN. POL. DRS. JANNER HUMALA RAMARJAGA PASARIBU, ANALIS KEBIJAKAN UTAMA BIDANG PIDUM BARESKRIM POLRI Subdit yang membidangi TPPO telah menjalin kerja sama dengan LPSK dengan sudah cukup baik. Banyak upaya dan terobosan yang dilakukan LPSK terutama dalam hal restitusi dan kompensasi. Selama ini terdapat kendala yang dihadapi penyidik dalam bidang TPPO. Hal ini perlu diketahui LPSK agar dapat memiliki pemahaman bersama untuk dapat menyamakan langkah dalam upaya penyelesaian perkara secara holistik. Kendala tersebut yaitu : a. Proses penghitungan restitusi cukup lama karena penyidik ketika tahap 1 akan dilakukan penghitungan belum selesai namu tersangka ada masa penahanannya. b. Korban tidak bersedia mengajukan perlindungan dan restitusi ke LPSK karena merasa malu. c. Putusnya komunikasi dengan korban sehingga menyulitkan saat persidangan, karena ada interval waktu. Pada tahun 2020, Bareskrim mendata terdapat pengajuan restitusi untuk 7 perkara yaitu Perkara Eksploitasi Seksual, Perkara ABK Longxing I, Perkara ABK Longxing II, Perkara ABK Kapal Zouyu, Perkara PMI Abu Dhabi, Perkara PMI Irak dan Turki dan Perkara Eksploitasi Seksual Karaoke Venesia. Dari pengajuan restitusi tersebut, telah dilakukan penghitungan restitusi oleh LPSK yang mana 5 perkara telah selesai dihitung, 1 perkara masih proses penghitungan dan 1 perkara menolak untuk pengajuan restitusinya. Untuk mendorong kinerja LPSK terutama kerja samanya dengan Bareskrim terutama dalam perkara TPPO, setidaknya terdapat 3 saran dan harapan untuk LPSK yaitu: a. Mengingat masa penahanan tersangka mohon dalam proses penghitungan restitusi dapat dipercepat. b. Pihak LPSK melakukan pendekatan terhadap korban terkait hak mendapatkan restitusi sehingga korban yakin identitasnya tidak tersebar. c. Koordinasi dengan Kemensos terkait RPTC dan RPSW agar para korban dapat stay dirumah perlindungan sampai proses selesai. 161
4. AKADEMISI PROF. DR. HARKRISTUTI HARKRISNOWO,S.H, M.A., GURU BESAR UNIVERSITAS INDONESIA Selamat pada pimpinan dan semua teman di LPSK yang sudah memacu LPSK di tengah pandemi. Pada 1998 saya diminta melakukan penelitian tentang perlindungan saksi dan korban, lalu pada 2006 dijadikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Implementasi UU tersebut terealisasi tahun 2008 dengan berdirinya LPSK. Kemudian dalam perkembangannya, demi memperluas fungsi dan kewenangan LPSK, dilakukan revisi menjadi Undang-Undang 31 Tahun 2014. LPSK menjadi lembaga yang membawa harapan dari berbagai sudut, yaitu: a. LPSK harus mendorong agar proses peradilan pidana dapat berjalan sesuai dengan due process dengan penghormatan pada hak-hak saksi korban. b. LPSK merupakan refleksi tanggungjawab negara pada warganya yang berkontrisbusi pada proses peradilan pidana. c. LPSK memberikan jaminan hukum pada saksi/korban agar dapat memberikan keterangan tanpa ketakutan adanya intimidasi atau retaliasi pelaku. d. Kehadiran LPSK dapat menghindari phenomenon ego sectoral antar lembaga. e. Menjamin adanya koordinasi antarlembaga dalam penanganan korban dan saksi. f. Mendorong partisipasi mitra dan publik dalam proses peradilan pidana. Tantangan dalam merealisasikan harapan perlindungan saksi, LPSK perlu memastikan bahwa saksi memiliki informasi sejumlah peristiwa penting, saksi tidak memiliki motif khusus, saksi memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada pemberian layanan (rehabilitasi medis dan psikososial) pada saksi dan korban, LPSK perlu bekerja sama dengan berbagai mitra. Selain itu, LPSK perlu memastikan pemberian restitusi dan kompensasi dilandasi dasar hukum yang jelas dan lugas. Tahun 2020 adalah tahun di mana semua lembaga dan organisasi mengalami kondisi "Separuh Napas", tahun di mana sejumlah orang kehilangan napas. Anggaran berkurang, permohonan perlindungan berkurang dan orang yang dilindungi juga berkurang. Pengurangan anggaran bukan karena minimnya perhatian negara, akan tetapi karena memang sebagian anggaran negara direalokasikan untuk penangangan pandemi Covid-19, semua lembaga negara mengalami hal yang sama. You're not alone. 162
Berkurangnya permohonan juga linear dengan berkurangnya angka kriminal semasa pandemi. Walaupun begitu, capaian atas pemberian kompensasi kepada korban terorisme masa lalu meningkat. Salah satu capaian LPSK yang patut diacungi jempol. Pada tahun 2021 ini perlu dipahami adanya pergeseran paradigma kerja yang lebih memanfaatkan kerja daring/online. Karenanya perlu merevisi profil anggaran untuk mempersiapkan SDM LPSK yang mampu bekerja secara online dan penerapan less paper, less time, less cash, and less complexity demi pelestarian lingkungan. Beberapa hal yang perlu menjadi fokus yaitu: a. Pelatihan pelayanan daring. b. Peningkatan kewaspadaan dalam pelayanan daring agar tidak diretas. c. Peningkatan monitoring. d. Peningkatan e-governance, Information Communication khususnya Management. e. Peningkatan IT untuk pelayanan (memudahkan klien memperoleh akses untuk menghubungi LPSK, mempercepat informasi klien kepada LPSK, memudahkan penanganan kasus di daerah dan memudahkan kolaborasi dengan mitra LPSK). f. Meningkatkan infrastruktur khususnya bagi memperlancar pelaksanaan tugas secara online jaringan internet untuk g. Meningkatkan keamanan website agar tidak rentan diretas orang, mengingat muatan komunikasi banyak yang berkarakter confidential h. Meningkatkan kerja sama dengan mitra-mitra agar lebih memberikan pelayanan pada klien i. Peningkatan Kerja sama dengan mitra: menguatkan kembali nota kesepahaman yang telah dibuat dengan lembaga-lembaga lain, memastikan kesepakatan dengan mitra mengenai apa yang dapat dilakukan masing-masing pihak agar tidak terjadi sengketa, berbagi informasi (tidak termasuk yang classified) dengan mitra, memastikan dipenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak, reviu terhadap kerja sama yang telah dilaksanakan, dan mendalami kerja sama yang gagal dilakukan dan meneliti respon lembaga-lembaga mitra manakala diajak bekerja sama. 163
DR. CHAIRUL HUDA, S.H., M.H., AKADEMISI Secara paradigmatik kehadiran LPSK itu merubah sistem peradilan pidana yang semata-mata berorientasi pada pelaku (offender oriented) kemudian dilengkapi dengan orientasi kepada korban. Mestinya dalam keadaan apapun termasuk pandemi Covid-19, pelaksanaan tupoksi LPSK tidak boleh terkurangi. Tupoksi LPSK itu merupakan "non derogable services", jadi sifatnya tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun. Saya membaca laporan ini, LPSK terpaksa memperketat pelayanannya karena adanya kebijakan pemerintah untuk menyisihkan anggarannya untuk penanganan Covid-19. Sangat disayangkan jika di masa pandemi Covid-19, karena terkena kebijakan pemerintah "memperketat" anggaran, sehingga terdapat pembatasan layanan LPSK, termasuk program perlindungan kepada yang "terpaksa" harus dihentikan. Pada dasarnya peran LPSK dalam memberikan pelayanan masyarakat, khususnya saksi dan korban tindak pidana, yang dapat berbentuk perlindungan; rehabilitasi sosial, medis dan psikologis; pemberian kompensasi; fasilitasi pemberian restitusi oleh Pelaku; dan lainnya. Perlindungan saksi dan korban yang dilaksanakan LPSK, entry point-nya bisa lewat pengajuan permohonan (2.107 kasus) dan inisiatif LPSK secara proaktif (93 kasus). Sebagai catatan atas permohonan ini yaitu perlu lebih "diseimbangkan" antara program perlindungan yang diberikan karena adanya permohonan (Pasal 29 ayat (1)) dan yang sifatnya proaktif dari LPSK (Pasal 29 ayat (2)). Kehadiran LPSK dalam masyarakat, justru akan lebih tampak jika perlindungan atas inisiatif/proaktif LPSK. Selain itu juga dilihat dari data jumlah permohonan dibandingkan 2019 menurun 23,39% (1898 kasus), dengan asumsi jumlah kejahatan menurun dan akibat Pandemi Covid-19, tetapi justru dampak ekonomi pandemi yang akan semakin memberatkan masyarakat akan meningkatkan angka kejahatan di 2021. Perlindungan terhadap saksi dan korban yang diberikan LPSK terutama dirancang untuk membantu proses penegakan hukum melalui Sistem Peradilan Pidana. Termasuk juga ketika perlindungan atas pertimbangan sendiri LPSK (proaktif), tanpa adanya permohonan. Namun demikian, perlu dicermati ketika "kejahatan" justru terjadi dengan melibatkan oknum-oknum Aparat Penegak Hukum (APH) sendiri. Kemarin Komnas Ham menyampaikan laporan hasil penyelidikannya kepada Presiden RI atas tewasnya 6 orang anggota laskar FPI, dimana 4 diantaranya diduga tewas karena unlawfull killing, yang terjadi Desember 2020. Walaupun 164
telah disinggung oleh LPSK dalam Laporan Tahunan 2020, tetapi belum tergambar tindakan apa yang telah dilakukan terkait hal ini. Termasuk apakah langkah proaktif diberikan terhadap "saksi yang lolos dari maut" km 50 ini. Perlu strategi khusus dari LPSK untuk menyikapi hal-hal serupa, supaya tujuan pembentukan LPSK tercapai, tetapi tidak kemudian timbul gesekan antar institusi yang tidak perlu terjadi. Dalam Laporan Tahunan 2020, selalu menjadi kendala pelaksanaan tupoksi LPSK adalah "domisili" yang tersebar seluruh Indonesia dari para pemohon/ pihak terlindung. Sudah waktunya bagi LPSK, dengan dukungan pemerintah dan DPR serta stakesholder yang lainnya, untuk menyiapkan pembentukan kantor perwakilan, sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (3) UU No. 31/2014. Sekalipun dipahami keuangan negara sedang berat karena Pandemi Covid-19, tetapi 2021 sudah waktunya LPSK menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk membuka kantor perwakilan. Permohonan perlindungan dalam kasus korupsi tahun 2020 tercatat 48 kasus. Tidak tergambar cukup jelas, apakah perlindungan disini terhadap "saksi" atau "pihak lainnya" (pelapor atau ahli) atau justru permohonan datang dari "saksi pelaku" (Justice Collaborator). Perlu dicermati, ketika umumnya pemberian perlindungan kepada JC ini "setelah" kasusnya dilakukan penyelidikan, bahkan ada yang sudah jadi tersangka/terdakwa/terpidana, baru mengajukan JC. Kesannya LPSK menjadi tempat "perlindungan" juga bagi koruptor. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28 ayat (2) huruf a UU No. 31/2014, dimana pemberian perlindungan kepada JC tersebut dilakukan terhadap "tindak pidana yang akan diungkap". Laporan Tahunan LPSK 2020 dalam banyak bagian menyebutkan adanya "perbedaan persepsi" antara LPSK, APH dan Pengadilan dalam memahami JC. Namun demikian, laporan tidak merinci tentang rekomendasi-rekomendasi LPSK terkait JC ini. Terutama tidak menjelaskan secara lebih mendetail rekomendasi LPSK kepada APH, khususnya Penuntut Umum terkait pelaksanaan Pasal 10 ayat (4) UU No. 31/2014. Sebenarnya perlu diperjelas berapa rekomendasi yang tersebut yang diakomodir oleh Penuntut Umum dan berapa yang tidak, untuk mengetahui letak perbedaan persepsi terkait hal ini. Kedepannya LPSK dapat menjadi inisiator adanya penyamaan persepsi antara LPSK, APH, Pengadilan, dan Kemenkumham terkait JC ini sehingga didapat parameter yang sama di antara berbagai instansi tersebut. Sepanjang tahun 2020 hanya ada 1 kasus narkotika diberikan perlindungan terhadap saksi. Tidak terdeskripsikan apakah saksi murni atau saksi pelaku (JC). Sekali lagi perlu dipahami bahwa salah satu alasan kuat mengapa perlindungan terhadap JC diintrodusir dalam undang-undang adalah dalam rangka untuk membantu aparatur SPP mengungkap lebih banyak lagi "organized crime", 165
termasuk diantaranya peredaran gelap narkotika. Bisa dipahami mengapa masalah peredaran narkotika yang kian hari kian sulit dikendalikan, bukan tidak mungkin hal ini disebabkan fokusnya penegakan hukum hanya terhadap "kurir", "pengecer" atau bahkan "pemakai". Padahal jika JC dimaksimalkan oleh APH, dengan memberdayakan kewenangan LPSK, maka para bandar atau "the big fish" dari peredaran narkoba ini bisa lebih dijangkau. Pertanyaan, mengapa bisa begini, LPSK hanya menyimpulkan karena banyak saksi kasus narkoba kalangaan APH sendiri (Polri dan BNN), sehingga tidak memerlukan perlindungan. Kekerasan seksual sebenarnya mempunyai skala yang sangat luas. Pada tahun 2020 terdapat permohonan masuk di LPSK sebesar 245 permohonan. Namun demikian, LPSK belum memasukkan kekerasan seksual dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), sebagaimana dimaksud dalam UU 23/2004, sebagai bagian dari hal ini. KDRT, termasuk kekerasan seksual dikualifikasi tindak pidana lain, dimana tahun 2020 ada 25 permohonan perlindungan. Justru KDRT, utamanya kekerasan seksual dalam lingkup "domestic violance" ini perkara yang pembuktiannya sulit (minimnya saksi atau keengganan korban untuk bersaksi). Perlindungan saksi dan korban oleh LPSK dalam perkara-perkara ini dapat memotivasi saksi dan korban untuk mengungkap dan membuktikan kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. 166
5. MASYARAKAT SIPIL ERASMUS A.T. NAPITUPULU, S.H. INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM LPSK mengalami kesulitan kalau mau pamer kerja-kerjanya, karena kerja-kerja LPSK dilakukan secara rahasia, di belakang sorotan kamera media. LPSK memiliki peran yang begitu besar untuk memasukan ketentuan baru yang dulu gagal "dimasukan" ke dalam undang-undang, yakni kompensasi tanpa putusan pengadilan, yang berhasil masuk di Undang- Undang Terorisme. Hal lain yang menjadi highlight penting yang tidak banyak diperbicangkan orang, LPSK memberikan catatan "Victim Impact Statement (VIS)" kepada pengadilan untuk mendukung keadilan bagi korban tindak pidana sehingga pelaku dipidana. Ada beberapa hal yang menjadi catatan atas peran LPSK dalam sistem peradilan pidana dan upaya untuk mewujudkan keadilan restoratif yaitu: a. LPSK masih belum sepenuhnya berada dalam sistem yang berorientasi pada keseimbangan perlindungan hak korban dan tersangka. Meskipun sudah banyak dukungan regulasi, namun LPSK masih sering dianggap berada di luar sistem utama dalam sistem peradilan pidana, hal ini mengakibatkan posisi korban tidak signifikan. Dalam konteks perlindungan saksi seperti Justice Collaborator dan Whistle Blower, kepatuhan stakeholders lain atas rekomendasi LPSK masih menjadi catatan berarti, persamaan persepsi, koordinasi dan membangun sistem supervisi menjadi pekerjaan rumah pembentuk UU ke depan. b. Peran LPSK dalam konstruksi perwujudan keadilan restoratif masih belum signifikan. Masih terdampak dari posisi yang belum terlalu kuat dalam sistem peradilan pidana, upaya LPSK dalam menyambut konstruksi keadilan restoratif masih minim, peran LPSK masih sangat terbatas pada pemenuhan hak dan perlindungan yang berbasis pada layanan, masih belum menjangkau rekomendasi dan peran untuk membangun konsep sebagai pusat pengayaan hak-hak korban, misalnya tidak ditemukan rekomendasi-rekomendasi atau peran yang signifikan dalam sosialisasi penggunaan pasal 14a/14c KUHP atau 98 KUHAP terkait ganti kerugian korban c. Anggaran LPSK perlu ditingkatkan. Sejak 2015 sampai dengan 2019 jumlah layanan yang dibutuhkan korban dan diberikan oleh LPSK terus meningkat, pada 2015 hanya 148 layanan, 2019 menjadi 9.308 layanan, namun anggaran yang diberikan kepada LPSK sejak 2015 sampai dengan 2020 terus mengalami penurunan, bahkan cukup signifikan, anggaran LPSK pada 2015 berjumlah Rp.148 Milyar, sedangkan pada 2020 anggaran layanan LPSK hanya disediakan Rp.54.5 Milyar, padahal 167
kebutuhan korban meningkat. Sebagai catatan, pada 2019, anggaran yang terkait dengan layanan terhadap korban hanya sebesar Rp.25 Milyar. Bandingkan dengan alokasi anggaran di lembaga penegakan hukum lainnya untuk sasaran yang tidak substansial, misalnya hasil studi ICW soal aktivitas digital pemerintah, ditemukan anggaran paling banyak dari 2014-2020 dipegang oleh kepolisian yang mencapai Rp.937 Milyar. Angka ini jelas jauh lebih besar dibandingkan dengan anggaran yang disediakan untuk pendampingan, perlindungan dan pemulihan korban tindak pidana, termasuk korban kekerasan seksual di Indonesia. d. Perlu adanya terobosan pembiayaan pemulihan korban. Terdapat mekanisme yang berkembang secara internasional terkait upaya-upaya pembiayaan pemulihan korban, misalnya konsep Trust Fund for Victims (TFV) merespon implementasi International Criminal Court (ICC). Atau pengelolaan aset dan barang rampasan negara hasil kejahatan dengan presentasi tertentu pada pembiayaan korban. e. Catatan mendasar tentang pengaturan kekerasan seksual di Indonesia adalah tersebarnya pengaturan tentang hak korban yang masing-masing diatur secara berbeda. LPSK dalam UU Perlindungan Saksi Korban terbaru memilki mandat memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual, LPSK ke depan untuk kasus kekerasan seksual harus jadi garda terdepan untuk perbaikan kebijakan dan implementasi pemenuhan hak korban kekerasan seksual. f. LPSK dalam masa depan pemenuhan hak korban kekerasan seksual. LPSK tidak hanya mendampingi "korban mainstream" dalam kerangka hukum acara pidana tidak hanya bergantung pada ada/tidak laporan kepolisian dari Korban. Namun LPSK bisa juga memberikan perlindungan bagi korban-korban kekerasan seksual yang justru dikriminalisasi dan dilabeli status tersangka/terdakwa, misalnya dalam kasus korban kekerasan seksual yang harus jadi tersangka/terdakwa UU ITE, UU Pornografi, ataupun korban eksploitasi/perdagangan orang sindikat pelaku tindak pidana terorganisir seperti peredaran gelap narkotika. g. LPSK dalam upaya mendorong penguatan hak korban, perlu turut andil dalam perumusan reformasi kebijakan untuk penguatan hak korban khususnya korban kekerasan seksual, yang harus menjangkau: hak prosedural, hak atas perlindungan dan hak atas pemulihan. Atas catatan tersebut beberapa hal yang saya rekomendasikan yaitu penguatan peran LPSK dalam sistem peradilan pidana terkait sistem perlindungan korban dan saksi, penguatan peran LPSK dalam mewujudkan keadilan restoratif, peningkatan anggaran LPSK yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kinerja, mengkaji mekanisme pembiayaan melalui sistem di luar APBN dan penataan dan penguatan peraturan perundang-undangan terkait pemenuhan hak korban dan saksi, dalam tahun ini, khususnya korban kekerasan seksual. 168
USMAN HAMID, S.H., M.Phil. AMNESTY INTERNATIONAL INDONESIA Apresiasi yang tinggi kepada LPSK atas penyampaian Laporan Tahunan LPSK pada tahun 2020. Laporan ini sangat bermanfaat bagi LPSK dan juga publik untuk melakukan refleksi atas akhir perjalanan LPSK tahun lalu, sekaligus proyeksi untuk awal perjalanan LPSK di tahun 2021, dalam melindungi saksi dan korban kejahatan-kejahatan luar biasa dan serius. Dari perjalanan selama tahun lalu setidaknya terdapat empat refleksi dan proyeksi. Pertama, kinerja yang tertuang dalam naskah laporan ini memperlihatkan secara jelas bahwa LPSK telah terus bekerja dalam melindungi dan melayani saksi dan korban, dari perlindungan fisik hingga rehabilitasi medis. Karena tugasnya melindungi saksi dan korban tersebut, LPSK ke depan harus semakin menjadi salah satu bagian yang terpenting dari sistem peradilan pidana yang terpadu. LPSK membantu pengadilan untuk memastikan para saksi akan bersaksi dengan benar di meja hijau, meski pun seperti ditunjukkan dalam laporan LPSK, mereka kerap mengalami banyak intimidasi, kekerasan, kriminalisasi, dan nyaris tanpa keuntungan pribadi. Absennya perlindungan merusak keyakinan para saksi dan ragu-ragu untuk memberikan kesaksian. Saksi-saksi yang memohon perlindungan menghadapi banyak kesulitan selama proses hukum dan persidangan. Ke depan harus dipikirkan bentuk perlindungan dan tunjangan lebih layak selama masa persidangan, sehingga saksi dan korban terbebas dari perlakuan buruk pihak lain atau petugas, diganggu dan diancam oleh pihak terdakwa atau terkadang mengalami ancaman nyawa. Setahun terakhir membuktikan, meski didera keterbatasan, LPSK tetap berjalan melindungi mereka meskipun ada tantangan-tantangan tersebut. Kedua, LPSK semakin matang dalam menempatkan dirinya sebagai payung pelindung para saksi dan korban yang mengalami kesedihan dan penderitaan dan tidak pernah terhuyung-huyung dari jalan mereka. Meskipun istilah "menolak menyerah" dan "separuh nafas" pada judul laporannya terkesan melankolis, isi laporan menunjukkan bahwa para pimpinan serta pegawai LPSK "menolak menyerah" dan tidak ingin mengenal kata menyerah dalam sebuah pekerjaan dan pengabdian melindungi saksi dan korban. Dengan pandemi, LPSK tetap dapat menyusun strategi yang menyesuaikan keadaan. Dari mulai pembatasan pemohon yang datang langsung, kanalisasi permohonan 169
melalui surat elektronik, layanan hotline, dan whatsapp, hingga penunjukkan pihak ketiga untuk pengumpulan dan pendalaman keterangan, info dan data perlindungan, penggunaan video konferensi, konseling psikologis, surat rujukan ke RSUD agar menunda sementara pemberian layanan demi mencegah korban terpapar Covid-19. Mereka tidak menyerah meski nafasnya tinggal separuh akibat anggaran yang menurun signifikan, yaitu 54 M. Ini bukan hanya terendah dari tahun-tahun yang silam, tapi juga hampir separuh dari anggaran 2018 sebesar 81 M. Jadi dari yang semula diperkirakan hanya cukup untuk membiayai satu kwartal ternyata tetap dapat memenuhi kebutuhan perlindungan sepanjang tahun, sebuah tahun yang sangat berat karena LPSK juga ikut menghadapi dampak pandemi yang membatasi ruang lingkup kerja LPSK. Dengan pandemi, tentu kebutuhan meningkat. Tapi semangat mereka merefleksikan kesadaran bahwa kendala ini juga dialami seluruh kelembagaan negara dan masyarakat secara umum. Di LPSK, perubahan yang terjadi bukan hanya seputar bagaimana tata cara pelaksanaan kerja keseharian dengan tes rutin yang berbiaya dan rapat-rapat pimpinan secara online, tapi juga dalam melakukan penyesuaian berupa penghematan pagu anggaran awal, sampai tetap dapat melaksanakan tugas-tugas dan tanggungjawabnya dalam menerima pengaduan dari masyarakat yang menjadi saksi dan korban. Itu berlangsung di tengah tantangan lain seperti beban kerja, status pegawai yang berstatus non-PNS sebanyak 44,7%, pehamaman aparat penegak hukum atas hak saksi dan korban, hingga masih belum terwujudnya dukungan penuh dari pemerintah daerah dalam menyediakan alokasi anggaran khusus untuk korban. Soal pemahaman aparat penegak hukum ini tanggungjawabnya pimpinan penegak hukum. Soal keuangan ini tanggungjawab DPR yang berperan penting dalam fungsi- fungsi anggaran. Sekadar cerita, nafas separuh LPSK ini dapat diilustrasikan sebagai pasien Covid-19 yang saturasinya itu berada di titik-titik yang tak lagi prima, antara angka 60 dan 80. Itu artinya kalau menurun lagi, ia bisa terpaksa dibawah ke ICU. Ini bukan mengada- ada sebab anggaran LPSK bak bumi dan langit jika dibandingkan lembaga lain yang menjadi bagian dari sistem peradilan pidana seperti kepolisian dan kejaksaan. Karena itu perlu perhatian dari Pemerintah dan DPR. Juga perlu diarahkan agar Gubernur dan DPRD provinsi mengalokasikan anggaran khusus provinsi untuk perlindungan dan pelayanan saksi dan korban. Tampaknya LPSK tak melihat ke atas. Mereka juga melihat ke samping dan ke bawah. Mereka sadar jika dibandingkan dengan Lembaga lain seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, Ombudsman, Kompolnas, yang meskipun berbeda-beda tugas dan tanggungjawabnya, anggaran LPSK tergolong tinggi. Tapi tetap saja perlu 170
peningkatan sumber daya untuk hasil yang lebih maksimal. Ketiga, capaian-capaian LPSK antara lain adalah pemulihan hak-hak dari negara kepada korban tindak pidana terorisme. Terbitya Peraturan PemerintahNo.35/2020 yang diikuti dengan skema pembayaran hak-hak kompensasi material korban melalui Kementerian Keuangan. Ini adalah capaian yang berharga dan perlu diupayakan untuk korban-korban kejahatan luar biasa dan kejahatan serius lainnya. Capaian ini sampai membuat tim komunikasi Presiden Joko Widodo perlu menyebutkannya sebagai capaian pemerintah di antara salah satu informasi media sosial resmi milik Presiden. Keempat, ada yang paling menonjol pada tahun lalu. Permohonan saksi dan korban TPPO mengalami kenaikan 15% (dari 176 ke 203 permohonan) sehingga menjadikan kasus tertinggi yang dimohonkan ke LPSK. Ini harus menjadi perhatian semua kalangan. LPSK menerima permohonan perlindungan korban TPPO dan PMI 438 perempuan + 126 anak-anak. LPSK mencatat 289 permohonan Pekerja Migran Indonesia (PMI). TPPO ini banyak mengorbankan pekerja migran Indonesia yang dipekerjakan secara non prosedural (Dari korban yang terlindungi LPSK, hanya 25% yang prosedural). LPSK 2020 menegaskan bahwa kondisi korban tppo memprihatinkan - tanpa kepastian hukum yang adil. LPSK telah memberikan restitusi korban TPPO. Sejak 2018-2020: Rp.5.451.805.564,- (ini baru yang terjangkau). Korban kesulitan kumpulkan bukti-bukti kerugian. Sebabnya atara lain belum ada juknis pengajuan restitusi setelah putusan berkekuatan hukum tetap, restitusi seringkali tidak dibayarkan pelaku dan diganti dengan pidana kurungan, pelaku lapangan tak mampu secara finansial membayarkan restitusi kepada korban, belum adanya juknis sita aset terpidana TPPO (apalagi sindikat TPPO yang terlibat dalam money laundering) untuk membayar restitusi, sehingga sita aset belum dapat dilaksanakan. Ini adalah kejahatan yang kompleks. Dari berbagai laporan tahunan negara-negara di Eropa hingga Amerika Serikat (AS), TPPO adalah salah satu kejahatan paling menguntungkan di dunia. Ancaman serius pada penegakan hukum salah satu ancaman pendanaan illegal negara-negara besar seperti AS, dan membahayakan keselamatan dan keamanan warga negara dan dunia. Sayangnya, tidak banyak memperoleh perhatian masyarakat sipil. Sejauh ini baru ada organisasi non pemerintah seperti Migrant Care pernah menemukan indikasi TPPO yang melibatkan TPPU berupa bisnis TKI (perbankan, asuransi). Di tingkat negara, LPSK perlu menjalin hubungan kerja sama lebih baik dengan Lembaga negara lainnya seperti PPATK (Pusat Penelitian dan Analisa Transaksi Keuangan). Salah satu proyeksi yang saya ingin kemukakan adalah dengan meningkatnya jumlah kasus TPPO, maka ada baiknya juga jika LPSK dapat memperluas cakupan kerjanya pada 171
Keberhasilan dan ketidakberhasilan LPSK dalam TPPO tergantung dari regulasi yang ada. UU TPPO perlu diperbaiki, salah satunya tentang perlunya peraturan pelaksanaan bersama atas sita aset pelaku untuk membayar restitusi korban. Kelima, pelanggaran HAM berat, 1105 korban dari tiga perkara besar: rumah geudong Adeh, Tanjung Priok dan 1965/1966 berupa bantuan medis, psikologis, psikososial dan bantuan tali-kasih bagi yang meninggal dunia dalam status perlindungan LPSK, meski hal ini masih ada catatan dari korban 1965 terkait korban tidak yang mendapatkan bantuan tersebut akibat status layanan yang berakhir. Sangat penting untuk dicatat bahwa LPSK telah mulai menggalakkan program psikososial di masyarakat dengan bekerja sama dengan Lazismu, Dompet Dhuafa, Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun hingga Tingginya tingkat kedermawanan masyarakat perlu disalurkan melalui lembaga-lembaga filantropi yang kredibel yang dapat mendorong peningkatan layanan dan perlindungan negara pada masyarakat. Keseluruhan capaian di atas menunjukkan efektifitas LPSK dalam mengintegrasikan kerja-kerjanya dengan kelembagaan negara yang terkait, dari pemerintah, DPR, dan juga kelembagaan pemerintah lainnya seperti BNPT dan Bappenas serta jajaran penegak hukum. Bahkan khusus kejahatan seperti TPPO LPSK sudah mulai menorehkan kerja sama luar negeri untuk kegiatan-kegiatan perlindungan saksi dan korban. Tahun lalu saja, selain ditunjuk untuk mempersiapkan pertemuan EUROPOL di Bali, November 2021, LPSK mensahkan Nota kesepahaman dengan Kemendagri Australia untuk turut serta dalam menanggulangi kejahatan terorganisir yang bersifat lintas negara. Keberhasilan ini dapat menjadi contoh bagi kelembagaan non-struktural lain. Mungkin ini pula yang menjelaskan mengapa LPSK mendapatkan apresiasi dari BPHN sebagai salah satu Lembaga non-struktural yang terbaik dalam menyediakan informasi hukum dan layanan masyarakat. Semoga saja LPSK semakin baik dalam melindungi saksi dan korban. Peran LPSK ini mengingatkan saya pada seorang penulis Amerika Whittaker Chambers yang pernah berkomentar tentang peranan penting dari saksi, "Dalam mencari kebenaran, dia memainkan peran sakral matahari, yang menghilangkan kegelapan ketidaktahuan dan menerangi wajah keadilan." Mungkin itu sebabnya ke depan, saksi dan Lembaga pelindungnya harus kian ditempatkan di tempat yang paling dihormati dalam sistem peradilan pidana. 172
GALERI FOTO LPSK bertemu dengan seorang anak yang mengalami tindak pidana. Penelaahan permohonan. Tim LPSK bersama dengan tenaga medis melakukan asesmen medis. Kegiatan layanan bersama LPSK dengan Kepolisian. LPSK memberikan persidangan. pendampingan di LPSK tidak hanya melindungi saksi, tapi kerap menjadi saksi juga di persidangan. 173
Terlindung yang dialami anaknya paska layanan LPSK tengah menceritakan kondisi LPSK memberikan rehabilitasi psikologis. Potret salah satu korban tindak pidana, terlindung LPSK. Rehabilitasi Psikososial LPSK-LAZISMU. Rehabilitasi Psikososial Penyelenggaraan Workshop LPSK-YIIM. Penyerahan Kompensasi pada Korban Terorisme masa lalu. 174
Penyerahan Kompensasi pada Korban Terorisme masa lalu. Audiensi dengan Menko Polhukam 21 Januari 2020. Audiensi dengan Wakil Presiden RI 12 Maret 2020. Konferensi Pers Hari Anti Penyiksaan Internasional secara virtual, LPSK dengan KomnasHAM, Komnas Perempuan, KPAI dan Ombudsman RI. Penandatanganan MoU perlindungan korban terorisme LPSK dan BNPT , 28 Mei 2020 di kantor LPSK. Peringatan Hari Korban Terorisme tanggal 21 Agustus 2020 175
Bahas rancangan anggaran 2021, LPSK hadiri RDP dengan komisi III DPR RI. Diskusi Daring Sharing Session with The Expert Witness Assistance and Online Trial Implementation LPSK-Department of Home Affairs, Australian Goverment. Diskusi Publik Penanganan Korban Aksi Terorisme Pasca UU Nomor 5 Tahun 2018, 12 Februari 2020. Seluruh pegawai LPSK melakukan tes swab PCR di LPSK Pimpinan LPSK menghadiri diskusi "Gelar Kasus TPPO Modus Pengantin Pesanan" di kantor KPAI. Pimpinan LPSK turun langsung melakukan investigasi utk memetakan kebutuhan saksi dan korban pada kasus serangan terorisme di Sulawesi Tengah. 176
LAPORAN TAHUNAN 2020 LPSK 177
LPSK MENOLAK MENYERAH Laporan tahunan ini disusun dengan tujuan memberikan informasi yang akurat dan mudah dimengerti semua kalangan. Melalui laporan ini diharapkan agar masyarakat luas dapat mengetahui pelaksanaan dan capaian kinerja LPSK selama tahun 2020. Laporan tahunan ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban LPSK kepada publik atas semua sumber daya yang telah dikelola baik dari sisi aspek anggaran, sarana dan prasarana dan sumber daya manusia yang tersedia. Mengawali 2020, di tengah mulai meningkatnya kepercayaan publik, LPSK harus berhadapan dengan kenyataan minimnya dukungan dan perhatian negara kepada para saksi dan korban. Alokasi anggaran untuk 2020 merupakan yang terendah diterima oleh LPSK dalam lima tahun terakhir. Belum berhenti sampai disitu, terjangan badai pandemi Covid-19 berdampak cukup siginifikan bagi kerja-kerja perlindungan LPSK. Kondisi krisis yang dialami, tidak menghentikan semangat dan dedikasi segenap insan LPSK untuk menjalankan kewajibannya dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban tindak pidana. Selamat untuk pimpinan dan seluruh jajaran LPSK yang telah menunjukan kinerja yang baik. LPSK mampu memperlihatkan peran pentingnya bagi para pemangku kepentingan yaitu kehadiran negara bagi korban tindak pidana. Semoga kinerjanya akan lebih baik lagi. H. ARSUL SANI, S.H., M.SI,, WAKIL KETUA MPR RI Refleksi Awal Tahun ini, memperlihatkan konsistensi dan keseriusan LPSK dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban. Laporan ini menggambarkan kinerja LPSK yang jujur, apa adanya. Tidak banyak kementerian/lembaga (k/l) lain yang berani apa adanya seperti LPSK, hal ini bisa dijadikan contoh oleh k/l lain. Selain itu, laporan tahun 2020 ini membuktikan keseriusan pimpinan LPSK menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). LPSK membuat jaminan perlindungan saksi dan korban memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana. LPSK membuktikan kematangan: kedewasaan dan profesionalitas dalam bekerja, dengan minimnya anggaran dan pemotongan. Apresiasi untuk LPSK atas kerja keras, hebat dan cerdasnya ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H., ANGGOTA KOMISII III DPR RI Di 2020, salah satu capaian LPSK yang patut diacungi jempol yaitu pemberian kompensasi kepada korban terorisme yang makin meningkat. Pada 2021, LPSK perlu melakukan pergeseran paradigma kerja yang lebih memanfaatkan kerja daring/online, less paper, less time, less cash, and less complexity. PROF. DR. HARKRISTUTI HARKRISNOWO,S.H, M.A., GURU BESAR UNIVERSITAS INDONESIA Alamat Jl. Raya Bogor KM 24 Kav. 47 - 49, Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas Jakarta Timur 13750 Email lpsk_ri@lpsk.go.id Whatsapp 0857 7001 0048 Twitter @infolpsk Instagram @infolpsk Aplikasi Permohonan Perlindungan LPSK Telp. (021) 2968 1560 Website Youtube LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN Fax 178 (021) 2968 1551 Facebook suaralpsk/LPSK