ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad ISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550 Volume 4, Nomor 2, Juni 2021 Artikel diterbitkan 30 Juni 2021, DOI: Halaman Publikasi: TANGGUNG JAWAB PERSEROAN TERBATAS DALAM LIKUIDASI Paula, Universitas Pelita Harapan Surabaya, email: ABSTRAK Dalam realita masyarakat, perseroan terbatas seringkali dibubarkan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tanpa diikuti likuidasi dan penghapusan nama dari daftar perseroan. Pihak perseroan memandang pembubaran dengan keputusan RUPS sudah cukup untuk mengakomodasi kepentingan mereka, terlebih apabila perseroan belum pernah melangsungkan usaha atau belum pernah menerima penyetoran modal. Di kalangan praktisi, notaris yang berwenang membuat akta pembubaran perseroan kerap tidak menjelaskan prosedur pembubaran dan konsekuensi yuridisnya. Di kalangan ahli hukum, ada pemikiran bahwa perseroan yang tidak memiliki aktiva sama sekali saat pembubaran tidak perlu melakukan likuidasi. Artikel ini akan membahas apakah setiap perseroan terbatas yang dibubarkan wajib melakukan likuidasi dan penghapusan nama dari daftar perseroan, termasuk perseroan yang tidak pernah melakukan kegiatan usaha dan tidak memiliki aktiva pada saat pembubaran dan apakah akibat hukum dari perseroan terbatas yang tidak melakukan likuidasi?. Hasil penelitian menunjukkan setiap perseroan terbatas, termasuk yang tidak pernah melakukan kegiatan usaha dan yang tidak memiliki aktiva saat pembubaran, wajib melakukan likuidasi dan penghapusan nama dari daftar perseroan sesuai UUPT karena berkaitan dengan kepentingan umum. Perseroan terbatas yang tidak melakukan likuidasi akan tetap eksis sebagai subyek hukum sehingga tetap memiliki tanggung jawab hukum. Likuidatur, pemegang saham, anggota direksi dan dewan komisaris perseroan terbatas yang dibubarkan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian pihak ketiga. Pelaku usaha disarankan untuk membubarkan, melikuidasi, dan menghapus nama perseroan sesuai ketentuan UUPT. Pemerintah disarankan untuk mengefisienkan sarana pemberitahuan dan pengumuman pembubaran, likuidasi dan berakhinya badan hukum. Kata Kunci: likudasi; pembubaran; perseroan terbatas; tanggung jawab. ABSTRACT Limited liability companies (LLC) are often dissolved by a decision of the general meeting of shareholders without being liquidated and deregistered. It is thought that dissolution is enough, especially if the company has never carried out business activities or has never received capital deposit from its founders. Notary who makes the deed of dissolution often does not explain the procedure for dissolution and the legal consequences. There is a legal opinion that a LLC that has no activa at the time of dissolution does not need to go into liquidation. The research problem is shall every LLC liquidate and deregistered after dissolution, including companies that have never carried out business activities and have no assets at the time of dissolution and what are the legal consequences of not liquidating a LLC? The results of this research are, for the sake of public interest, every LLC, including those that have never carried out business and which do not have assets at the time of dissolution, is obliged to liquidate and deregistered itself. A LLC that is not liquidated remains as a legal subject which has legal responsibility. Liquidators, shareholders, members of the board of directors and the board of commissioners are jointly and severally liable for third parties losses. Businessman are advised to dissolve, liquidate, and deregistered the company. The government is advised to streamline the methods of notification and announcement of dissolution, liquidation and termination of legal entities. Keywords: dissolutio; limited liability company; liquidation; responsibility. 332
ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Volume 4, Nomor 2, Juni 2021 , Desember 2020 ISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550 PENDAHULUAN Hukum menyediakan berbagai macam badan untuk mewadahi kegiatan usaha masyarakat. Perseroan terbatas merupakan salah satu pilihan utama masyarakat untuk melakukan kegiatan usaha dalam beberapa tahun terakhir. Tanggung jawab terbatas, ketentuan perundang-undangan sektoral, dan fasilitas perpajakan menjadi faktor pendirian perseroan terbatas daripada badan usaha lainnya. Seiring dengan kebijakan Pemerintah untuk kemudahan berusaha, proses pendirian perseroan terbatas semakin mudah dan ekonomis. Jika dahulu didirikan untuk usaha besar semata, sekarang perseroan terbatas lazim didirikan untuk usaha kecil dan menengah. Jika menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, modal dasar perseroan sekurang-kurangnya Rp 50 juta dan seperempatnya wajib disetor penuh, sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas, besaran modal dasar bebas ditentukan oleh para pendiri sepanjang salah satu pendiri adalah pengusaha mikro, kecil, atau menengah. Sejak diundangkannya UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja), tidak ada lagi ketentuan modal dasar minimum.1 Bahkan, perseroan terbatas dapat didirikan untuk usaha mikro dengan prosedur yang sederhana.2 Perseroan terbatas dapat dibubarkan oleh pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UUPT), setelah perseroan dibubarkan, ada proses likuidasi dan pencatatan hapusnya status badan hukum sekaligus penghapusan nama perseroan dari daftar perseroan. Namun dalam kenyataannya, pembubaran perseroan oleh RUPS kerap tidak diikuti proses likuidasi dan penghapusan nama atau status badan hukum sebagaimana disyaratkan UUPT. Bahkan, pengumuman rencana pembagian hasil likuidasi yang seharusnya dilakukan sebelum kekayaan perseroan dibagikan juga tidak dilakukan. Hal ini umumnya terjadi pada perseroan terbatas modal kecil, menengah, dan perusahaan keluarga. Besarnya waktu dan biaya3 menjadi alasan utama. Masyarakat tidak memahami konsekuensi yuridis dari pembubaran dan penghapusan nama perseroan. Notaris yang membuat akta pembubaran 1 Pasal 109 UU Cipta Kerja mengubah ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjadi perseroan wajib memiliki modal dasar dengan besaran sesuai keputusan pendiri. 2 Pasal 109 UU Cipta Kerja menambahkan ketentuan Pasal 153A dan Pasal 153B pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menentukan bahwa perseroan terbatas yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh satu orang dengan cara membuat surat pernyataan pendirian yang didaftarkan secara elektronik kepada Menteri Hukum dan HAM. 3 Umumnya proses dari pembubaran hingga pencatatan berakhirnya status badan hukum membutuhkan waktu kurang lebih dua tahun. Lendrawati, Shelly Sonyatan, "Pembubaran Perseroan Terbatas Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Di Indonesia Dan Australia", Journal of Judicial Review, Volume XVI Nomor 2, 2014, hlm. 70. Lamanya waktu tersebut, selain disebabkan oleh jangka waktu yang ditentukan oleh UUPT dan proses pemberesan urusan perseroan, dipengaruhi pula oleh proses pencetakan berita negara yang memakan waktu berbulan-bulan. Sedangkan besarnya biaya dipengaruhi oleh faktor biaya iklan di surat kabar nasional, biaya transportasi, akomodasi, dan lain-lain untuk melakukan pengurusan di ibukota. 333
ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Volume 4, Nomor 2, Juni 2021 , Desember 2020 ISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550 perseroan kerap tidak memahami secara komprehensif dan tidak menjelaskan prosedur pembubaran dan konsekuensinya menurut peraturan perundang-undangan.4 Bagi pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris, pembubaran dengan keputusan RUPS sudah cukup, terlebih apabila perseroan belum pernah melakukan kegiatan usaha atau menerima setoran modal. Ada pula pendapat hukum bahwa perseroan yang tidak memiliki aktiva saat pembubaran tidak perlu melakukan likuidasi. 5 Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 1. Apakah setiap perseroan terbatas yang dibubarkan wajib melakukan likuidasi dan penghapusan nama dari daftar perseroan, termasuk perseroan yang tidak pernah melakukan kegiatan usaha dan tidak memiliki aktiva saat pembubaran? 2. Apakah akibat hukum dari perseroan terbatas yang tidak melakukan likuidasi? PEMBAHASAN Kewajiban Likuidasi Perseroan Terbatas yang Dibubarkan Perseroan terbatas6 sebagai badan hukum lahir berdasarkan proses hukum, sehingga berakhirnya harus melalui proses hukum pula.7 UUPT membagi berakhirnya perseroan dalam tiga tahap. Tahap pertama, pembubaran. Pasal 142 ayat (1) menentukan enam sebab pembubaran perseroan.8 Sejak dibubarkan, perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk likuidasi. Setiap surat keluar harus dicantumkan kata "dalam likuidasi" di belakang nama perseroan sebagai bentuk pemberitahuan kepada pihak ketiga. Dalam waktu 30 hari sejak pembubaran, likuidator wajib mengumumkan pada surat kabar dan berita negara,9 dan setelahnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Menteri). Apabila tidak dilakukan, pembubaran perseroan tidak berlaku bagi pihak ketiga dan likuidator bertanggung gugat secara pribadi 4 Sehubungan dengan kebijakan Pemerintah untuk kemudahan berusaha, hampir semua urusan legalitas perseroan yang menjadi kewenangan Kementerian Hukum dan HAM dapat dilakukan secara elektronik melalui situs AHU Online. Melalui situs tersebut, pengesahan pendirian, perubahan anggaran dasar, pembubaran perseroan dilakukan. Surat Menteri Hukum dan HAM diterbitkan melalui situs tersebut pula. Akan tetapi hal tersebut mengakibatkan persepsi yang keliru di kalangan notaris bahwa proses pembubaran perseroan cukup dilakukan melalui situs tersebut dan secara otomatis akan mengakibatkan berakhirnya eksistensi perseroan. Padahal, situs tersebut hanya mengakomodir pemberitahuan pembubaran perseroan (tahap pertama), sedangkan penghapusan badan hukum harus dimohonkan secara terpisah dan belum dapat dilakukan melalui situs tersebut. Hasil pengurusan pembubaran melalui situs tersebut hanya berupa surat Menteri Hukum dan HAM yang menerangkan bahwa pembubaran perseroan X (dalam likuidasi) telah dicatat. 5 Rudhi Prasetya berpendapat bahwa pembubaran tidak mutlak harus melalui likuidasi. Apabila pada waktu diambil keputusan pembubaran, harta kekayaan perseroan sudah habis sama sekali maka tidak perlu lagi ada masa tenggang waktu likuidasi, melainkan perseroan dapat dibubarkan tuntas sekaligus. Rudhi Prasetya, Perseroan Terbatas: Teori dan Praktik, Sinar Grafika, Jakarta: 2011, hlm. 167 6 Menurut UUPT, selain perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan perjanjian, ada pula perseroan terbatas yang merupakan badan hukum perorangan. Penelitian ini tidak membahas perseroan terbatas yang merupakan badan hukum perorangan. 7 Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta: 2011, hlm. 543. 8 Enam sebab tersebut dapat diklasifikasikan menjadi pembubaran demi hukum, pembubaran sukarela, dan pembubaran atas putusan pengadilan. Ibid., hlm.3 9 Dalam praktik, pengumuman dalam berita negara dilakukan setelah pengumuman dalam surat kabar karena salah satu persyaratan pengumuman pada berita negara adalah bukti pengumuman dalam surat kabar. 334
ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Volume 4, Nomor 2, Juni 2021 , Desember 2020 atas kerugian pihak ketiga.10 Kreditur diberi waktu 60 hari sejak pengumuman untuk mengajukan ISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550 tagihannya.11 Apabila kreditur tidak mengajukan tagihan, padahal terdapat sisa kekayaan setelah likuidasi, maka kreditur dapat mengajukan tagihan kepada pengadilan negeri dalam waktu 2 tahun sejak tanggal pengumuman.12 Tahap kedua, likuidasi atau pemberesan (vereffening). Likuidasi adalah kata serapan dari bahasa Inggris liquidation yang berarti penentuan besarnya hutang yang belum jelas, penyelesaian hutang, atau proses mengubah harta kekayaan menjadi uang tunai, khususnya untuk menyelesaikan hutang.13 Likuidasi berarti pemberesan penyelesaian dan pengakhiran urusan perseroan.14 Tindakan-tindakan yang dilakukan dalam penyelesaian urusan perseroan antara lain:15 1. pencatatan dan pengumpulan kekayaan 2. penentuan tata cara pembagian kekayaan 3. pembayaran kepada kreditur 4. pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham 5. tindakan lain yang diperlukan Setelah mencatat kekayaan perseroan, baik aktiva maupun pasiva, likuidatur menjual aktiva yang bukan berupa uang tunai. Setelah seluruh kekayaan perseroan menjadi uang tunai, likuidatur membayar para kreditur. Jika setelah pembayaran masih ada sisa, maka sisa hasil likuidasi tersebut dibagikan kepada pemegang saham secara proporsional. Sebelum melakukan pembayaran kepada kreditur dan pemegang saham, likuidator wajib mengumumkan rencana pembagian, termasuk daftar rincian utang dan rencana pembayarannya, pada surat kabar dan berita negara. Setelah diumumkan, ada tenggang waktu 60 hari bagi kreditur untuk mengajukan keberatan.16 Tahap ketiga, berakhirnya status badan hukum. Setelah proses likuidasi selesai, likuidator wajib mempertanggungjawabkan tugasnya kepada RUPS atau pengadilan yang mengangkatnya. Jika pertanggungjawaban diterima, likuidator dibebaskan dari tanggung jawabnya (acquit et de charge). Dalam waktu 30 hari likuidator wajib mengumumkan hasil likuidasi di surat kabar dan memberitahukan kepada Menteri. Atas pemberitahuan tersebut Menteri mencatat berakhirnya status badan hukum 10 Pasal 147 dan Pasal 148 UUPT 11 Menurut penjelasan Pasal 147 ayat (3) UUPT, tanggal pengumuman yang dimaksud adalah tanggal paling akhir antara pengumuman dalam surat kabar dan berita negara. 12 Pasal 150 ayat (2) dan (3) UUPT. Pengadilan dapat memerintahkan likuidator untuk menarik kembali sisa hasil likuidasi yang telah dibagikan kepada pemegang saham (Pasal 150 ayat (4) UUPT). 13 Bryan A. Garner (ed.), Black's Law Dictionary, Tenth Edition, Thomson Reuters: 2014, hlm.1072. Kata kerja liquidate didefinisikan sebagai "1. To settle (an obligation) by payment or other adjustment; to extinguish (a debt). 2. ascertain the precise amount of (debt, damages, etc) by litigation or agreement. 3. To determine the liabilities and distribute the assets of (an entity), eps.in bankruptcy or dissolution. 4. To convert (a nonliquid asset) into cashlm. 5. To wind up the affairs of (a corporation, business,etc)... Lihat juga Soonpeel Edgar Chang, Indonesian Company Law, Taylor & Francis, Britania Raya: 2018, tanpa halaman. To 14 Yahya Harahap, op.cit., hlm.556. 15 Munir Fuady, hlm. 181. Lihat juga Pasal 149 ayat (1) UUPT. 16 Pasal 149 ayat (1) huruf b dan ayat (3) UUPT. 335
ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Volume 4, Nomor 2, Juni 2021 , Desember 2020 ISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550 perseroan dan mengumumkannya dalam berita negara serta menghapus nama perseroan dari daftar perseroan.17 Pasal 143 ayat (1) UUPT menegaskan "Pembubaran Perseroan tidak mengakibatkan Perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan." Hal ini sesuai dengan doktrin badan hukum bahwa berakhirnya badan hukum tidak simultan dengan pembubaran badan hukum. Jika badan hukum berakhir pada saat bubar, maka akan menimbulkan komplikasi hukum mengenai subyek hukum yang menjalankan hak dan kewajiban terhadap kekayaan badan hukum tersebut setelah bubar. Oleh karenanya, badan hukum masih ada walaupun telah bubar. 18 Hal ini juga untuk menjamin kepentingan kreditur dan pemegang saham, yaitu mencegah hilangnya perikatan sewaktu pembubaran karena hilangnya salah satu subyek perikatan dan mencegah risiko beralihnya pertanggungjawaban kepada pribadi pemegang saham.19 Likuidasi wajib dilakukan terhadap perseroan yang dibubarkan, terlepas dari pernah tidaknya melakukan kegiatan usaha ataupun ada tidaknya aktiva saat dibubarkan. Pasal 142 ayat (2) UUPT menentukan "Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan, ... wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator ...." Salah satu alasan pembubaran adalah perseroan tidak aktif selama tiga tahun berturut-turut atau kekayaan telah berkurang sedemikian rupa sehingga tidak mungkin melanjutkan usaha.20 Penjelasan pasal 142 ayat (2) UUPT menegaskan: "Berbeda dari bubarnya Perseroan sebagai akibat Penggabungan dan Peleburan yang tidak perlu diikuti dengan likuidasi, bubarnya Perseroan berdasarkan ketentuan ayat (1) harus selalu diikuti dengan likuidasi [garis bawah dari penulis]." Sekalipun perseroan bubar demi hukum (ipso jure) karena jangka waktunya berakhir, likuidasi harus dilakukan.21 UUPT tidak mengatur perkecualian bagi perseroan yang tidak memiliki harta kekayaan ataupun perseroan yang tidak pernah melakukan kegiatan usaha. Dengan demikian, tidak dimungkinkan mengakhiri eksistensi perseroan terbatas tanpa melalui tahapan yang diatur oleh UUPT. Perseroan yang belum pernah melakukan kegiatan usaha juga harus melakukan likuidasi. Sekalipun belum melakukan kegiatan usaha, perseroan dapat memiliki kewajiban, baik berdasarkan perjanjian maupun peraturan perundang-undangan. Jika seandainya ada perseroan yang tidak memiliki kewajiban sama sekali, maka likuidasinya tentu bukan berupa pembayaran kepada kreditur, tetapi berupa pencatatan aktiva, pengembalian aset pihak lain yang berada dalam penguasaan perseroan, 17 Pasal 152 UUPT. 18 Herlien Budiono, "Pembubaran dan Bubarnya Yayasan (Dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008)" dalam Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Buku Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2010, hlm. 304. 19 Andhika Prayoga, Hukum Pembubaran, Likuidasi, dan Pengakhiran Status Badan Hukum Perseroan Terbatas, Andi, Yogyakarta: 2020, hlm.16. 20 Pasal 146 ayat (1) UUPT. 21 Pasal 142 ayat (3) UUPT. 336
ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Volume 4, Nomor 2, Juni 2021 , Desember 2020 penjualan22 aktiva non tunai (aset non likuid), pengumuman pada surat kabar dan berita negara, dan ISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550 pembayaran kepada pemegang saham. Perseroan yang belum pernah melakukan kegiatan usaha tidak berarti tidak memiliki harta kekayaan. Kekayaan perseroan sesungguhnya tidak hanya berasal dari profit kegiatan usaha. Perseroan telah memiliki kekayaan segera setelah pendiri menyetorkan modal ke dalam perseroan. Begitu pemasukan (inbreng) dilakukan, harta tersebut telah menjadi bagian dari kekayaan perseroan yang terpisah dari kekayaan para pemegang saham. Konsekuensinya, sekalipun setoran modal belum pernah digunakan oleh perseroan, setoran modal tersebut tidak boleh dibagikan secara serta merta setelah pembubaran perseroan. Prosedur likuidasi yang diatur oleh UUPT, khususnya pengumuman dalam surat kabar dan berita negara dan pemberitahuan kepada Menteri harus tetap dilakukan. Hal ini merupakan ketentuan yang bersifat memaksa dan tidak dapat disimpangi karena bertujuan untuk melindungi kreditur.23 Tidak menutup kemungkinan suatu perseroan belum pernah melangsungkan kegiatan usaha yang tercantum di anggaran dasarnya, tetapi pernah melakukan tindakan hukum. Sebelum melangsungkan kegiatan usaha, perseroan lazimnya membuat perjanjian yang diperlukan untuk memulai usaha, misalnya menyewa lahan, memperkerjakan karyawan, membuat perjanjian dengan pemasok, dan sebagainya. Tindakan-tindakan ini melahirkan kewajiban. Perseroan dapat pula memiliki kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan, misalnya pembayaran pajak, retribusi, dan penerimaan negara bukan pajak. Kewajiban perseroan dapat pula lahir karena perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum perdata, pidana, atau administrasi, yang mengakibatkan perseroan diwajibkan membayar ganti rugi, kompensasi, atau denda. Mengingat banyaknya variabel kreditur perseroan, maka tidak dimungkinkan perseroan yang belum pernah melangsungkan kegiatan usaha dalam anggaran dasarnya langsung membagi kekayaannya tanpa melalui pengumuman dan prosedur likuidasi yang diatur dalam UUPT, terlebih lagi jika perseroan telah melakukan kegiatan usaha. Pembagian kekayaan perseroan tanpa melalui prosedur yang seharusnya merupakan perbuatan melanggar hukum (onrechmatige daad). Dengan pertimbangan yang sama, perseroan yang saat pembubaran sudah tidak memiliki aktiva, harus mengikuti prosedur pembubaran, likuidasi, dan berakhirnya badan hukum sebagaimana diatur UUPT. Ketiadaan aktiva saat pembubaran tidak selalu wajar. Tidak menutup kemungkinan direksi perseroan mencurangi krediturnya dengan cara mengosongkan aset perseroan sebelum pembubaran. Mengingat UUPT tidak mewajibkan perseroan pada umumnya untuk melakukan publikasi dan audit 22 Hal ini dapat melahirkan kewajiban, yaitu pajak penghasilan dan/atau pajak pertambahan nilai. Pasal 10 ayat 3 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Cipta Kerja. Lihat juga Pasal 16D Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Cipta Kerja. 23Pengertian kreditur, dalam hukum perdata, tidak hanya berarti orang yang memiliki piutang yang berasal dari perjanjian utang piutang, tetapi orang yang memiliki piutang dalam bentuk apapun. 337
ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Volume 4, Nomor 2, Juni 2021 , Desember 2020 laporan keuangan sewaktu masih beroperasional maupun saat pembubaran, 24 kreditur sangat rawan ISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550 dicurangi. Apalagi, likuidatur lazimnya adalah pihak internal perseroan, yaitu direktur atau pemegang saham. Pihak internal lebih memiliki kepentingan terhadap kekayaan perseroan yang dibubarkan daripada likuidatur profesional.25 Bentuk perlindungan yang diberikan oleh UUPT kepada kreditur dari perseroan yang melakukan pembubaran adalah pengumuman pada surat kabar dan berita negara saja.26 Tidak ada kewajiban pemberitahuan dengan surat tercatat kepada kreditur yang terdaftar. Pengumuman pada berita negara bertujuan untuk memenuhi asas publisitas, tetapi tidak berfungsi secara praktis.27 Menurut UUPT, publikasi praktis dilakukan dengan pengumuman pada surat kabar harian yang beredar nasional. Namun, ketiadaan kriteria peredaran nasional dalam UUPT mengakibatkan perbedaan persepsi mengenai surat kabar yang beredar nasional. 28 Pengumuman kerap dilakukan pada surat kabar yang beredar luas di suatu daerah atau provinsi, tetapi tidak beredar secara nasional.29 Pengumuman pada surat kabar lokal dengan jumlah pembaca yang kecil lazim pula dilakukan. Tidak jarang pula karena faktor biaya, pengumuman dilakukan pada surat kabar yang beredar nasional, namun dimuat pada rubrik liputan daerah yang hanya beredar lokal atau pada halaman rupa-rupa iklan. Akibatnya, pengumuman kerap tidak diketahui oleh kreditur. Melihat kondisi praktik selama ini bahwa pengumuman yang dilakukan belum sepenuhnya melindungi kreditur, terlebih lagi jika tidak. Pembubaran akan rentan digunakan sebagai cara untuk menghindari pemenuhan kewajiban kepada kreditur. Dalam realita tidak jarang ditemui perseroan yang tidak memiliki modal. Pendiri tidak menyetorkan modal tetapi sewaktu-waktu mengeluarkan uang untuk transaksi perseroan. Perseroan terbatas yang telah memperoleh pengesahan Menteri tetapi tidak pernah menerima setoran modal dari para pendiri sesungguhnya tidak memenuhi syarat materiil badan hukum.30 Namun, tidak berarti perseroan tersebut tidak perlu melakukan likuidasi dan penghapusan status badan hukum. Secara formal, perseroan tercatat dalam daftar perseroan sebagai badan hukum. Implikasinya, prosedur 24Pasal 68 UUPT hanya mewajibkan audit dan publikasi laporan keuangan bagi pesero, perseroan terbuka, perseroan yang kegiatan usahanya menghimpun dan/ atau mengelola dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, dan perseroan yang mempunyai aset dan/atau peredaran usaha berjumlah Rp 50 Miliar. 25Hal ini diungkapkan oleh pemohon dan ahli pemohon dalam perkara pengujian konstitusionalitas Pasal 142 ayat (2) huruf a dan ayat (3) UUPT dalam perkara nomor 29/PUU-XVI/2018. 26Pasal 147 ayat (1), Pasal 149 ayat (1), dan Pasal 152 ayat (3) UUPT. 27Berita negara tidak diedarkan secara luas dalam masyarakat, bahkan keberadaannya tidak diketahui oleh masyarakat awam. Proses pencetakan berita negara juga memakan waktu berbulan-bulan. 28 Menteri Komunikasi dan Informasi dengan surat No. 164/M/KOMINFO/04/2006 tertanggal 19 April 2006 menetapkan kriteria surat kabar nasional. Akan tetapi, penentuan suatu surat kabar sebagai surat kabar nasional berdasarkan kriteria ini tidak dapat dilakukan secara mudah oleh masyarakat karena membutuhkan riset jumlah oplah. 29 Hal ini juga menjadi perhatian pemerintah. Rancangan Undang-Undang Perseroan Terbatas diusulkan memuat kriteria surat kabar yang beredar secara nasional, yaitu beredar di beberapa kota di Indonesia. Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Jakarta: 2016, hlm. 63, 97. 30Syarat materiil badan hukum menurut doktrin adalah memiliki harta kekayaan yang terpisah, tujuan tertentu, kepentingan sendiri, dan organisasi teratur. Ali Rido, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Alumni, Bandung: 2004, hlm. 34-36, 45. 338
ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Volume 4, Nomor 2, Juni 2021 , Desember 2020 ISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550 formal pembubaran dalam UUPT harus dipenuhi. Pembubaran badan usaha sekalipun, menurut KUHD31 dan KUHPerdata32, harus melalui proses likuidasi agar hak-hak pihak ketiga dan para pesero dapat diselesaikan. Perseroan yang tidak pernah menerima penyetoran modal dan tidak pernah melakukan kegiatan usaha dalam anggaran dasarnya juga demikian. Hanya saja, karena secara materiil bukanlah badan hukum, maka para pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi. Di Belanda pengakhiran eksistensi badan hukum dapat dilakukan tanpa melalui proses likuidasi. Jika saat pembubaran, suatu perseroan terbatas tidak memiliki aktiva lagi, sekalipun memiliki pasiva, maka status badan hukum dapat hapus tanpa likuidasi. 33 Pasal 2:19 ayat (4) Burgerlijk Wetboek (BW) menentukan bahwa "If the legal person no longer has any assets at the time of its dissolution, it will cease to exist as of that moment." Untuk melindungi kreditur, kreditur diberi hak untuk memohon kepada pengadilan agar likuidasi dibuka kembali, sekalipun pengakhiran perseroan terjadi tanpa proses likuidasi (pasal 2:23c BW). Direksi juga bertanggung gugat secara pribadi atas tindakan-tindakan melawan hukum yang merugikan kreditur, contohnya sebelum pembubaran dilakukan, direksi telah membayar sebagian kreditur, melakukan penarikan aset, atau menutupi keuntungan yang diterima perseroan.34 Prosedur pembubaran dan berakhirnya badan hukum berdasarkan pasal 2:19 ayat (4) BW sangat sederhana. Direksi cukup membuat pernyataan bahwa perseroan sudah tidak memiliki aset saat dibubarkan. Prosedur yang cepat dan sederhana ini disebut pembubaran kilat (turboliquidatie) dan banyak dipilih oleh perusahaan yang membubarkan diri.35 Akan tetapi, pembubaran kilat dalam realita rawan disalahgunakan. Perseroan berusaha menghindari kepailitan dengan cara membubarkan diri melalui prosedur kilat. Direktur mengupayakan segala cara agar perseroan tidak memiliki aset lagi pada saat pembubaran, sehingga perseroan dapat langsung berakhir eksistensinya pada saat pembubaran. Hal ini dapat merugikan kreditur.36 Kreditur lazimnya baru mengetahui pembubaran perseroan setelah perseroan tersebut hilang eksistensinya. Sekalipun secara de jure kreditur dapat mengajukan gugatan likuidasi ulang atau gugatan pribadi terhadap direksi jika syarat pembubaran kilat sesungguhnya tidak terpenuhi, secara de facto kreditur tidak bisa mengetahui kondisi keuangan perseroan pada saat pembubaran, misalnya penyebab tidak adanya keuntungan atau aktiva, karena kreditur tidak dapat mengakses laporan keuangan perseroan. 31Wetboek van Koophandel voor Indonesie 32Burgerlijk Wetboek voor Indonesie 33 Samantha Renssen, 'Turbo Liquidation of a Company: An Open Invitation to Commit Fraud?', (2016), 13, European Company Law, Issue 3, hlm. 92. 34 Tom Claassens (ed.), Legal aspects of doing business in the Netherlands, Loyens&Loeff, Netherlands:2014, hlm. 30-32. 35 Dari 37.000 pendafaran pembubaran pada tahun 2018, sebanyak 33.000 merupakan pembubaran kilat. Lihat Deloiite, "Turbo liquidation tahun), [diakses pada 10/07/2021]. in the Netherlands: Planned legislative changes", (tanpa 36 Samantha Renssen, loc.cit. 339
ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Volume 4, Nomor 2, Juni 2021 , Desember 2020 ISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550 Demi melindungi kreditur, pasal 2:19 ayat (4) BW diusulkan untuk diubah. Opsi perubahan pertama, pembubaran kilat hanya dilakukan jika tidak ada aktiva dan tidak ada pasiva. Opsi kedua, pasal 2:19 ayat (4) BW dipertahankan dengan menambahkan ketentuan bahwa direksi wajib:37 a. membuat dan menyerahkan kepada kementerian neraca dan laporan laba rugi tahun buku pembubaran serta pernyataan direksi tentang alasan tidak adanya keuntungan; b. mengumumkan bahwa perseroan dibubarkan tanpa likuidasi dan bahwa neraca dan laporan laba rugi tahun buku pembubaran dapat diperiksa pada kementerian; c. mengumumkan neraca dan laporan laba rugi semua tahun buku sebelum pembubaran sebelum memohon penghapusan badan hukum dari daftar perseroan. Berbeda dengan Belanda, Jerman tidak mengenal berakhirnya perseroan tanpa likuidasi. Ketentuan hukum Jerman serupa dengan Indonesia. Proses berakhirnya perseroan berlangsung bertahap, dimulai dengan pembubaran, likuidasi, dan hapusnya status badan hukum. Dalam setiap tahap, likuidatur harus mengumumkan pada berita negara dan memberitahukan kreditur. Perbedaannya, Undang-Undang Perseroan Terbatas Jerman38 mengatur pembubaran lebih komprehensif. Salah satunya adalah adanya jangka waktu tunggu satu tahun. Untuk melindungi kreditur, pembagian sisa hasil likuidasi hanya dapat dilakukan setelah lewat satu tahun sejak pengumuman ketiga di berita negara. Apabila dilanggar, likuidatur bertanggung jawab secara renteng untuk mengembalikan hasil likuidasi yang telah dibagikan.39 Likuidatur wajib membuat neraca awal dan akhir likuidasi untuk dipertanggungjawabkan kepada RUPS dan wajib diaudit. Setelah likuidasi selesai dan perseroan dihapus dari daftar perseroan, pembukuan perseroan harus diserahkan kepada pemegang saham atau pihak ketiga dan disimpan selama sepuluh tahun untuk diperiksa oleh kreditur dan pemegang saham.40 Akibat Hukum Perseroan Terbatas yang Tidak Melaksanakan Proses Likuidasi Akibat hukum terhadap perseroan yang dibubarkan tetapi tidak melaksanakan likuidasi, maka perseroan tersebut tetap eksisten. Pasal 143 ayat (1) UUPT menentukan "Pembubaran Perseroan tidak mengakibatkan Perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidatur diterima oleh RUPS atau pengadilan." Sesuai doktrin badan hukum, 37 Surat Menteri Hukum Belanda kepada parlemen tertanggal 7 Oktober 2019, diunduh dari situs resmi pemerintah Belanda, De Rijksoverheid, "Kamerbrief over voorgenomen wetswijziging Turboliquidatie van rechtspersonen", 7 Oktober 2019, [diakses pada 10/07/2021]. 38 Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG). 39 Pasal 73 GmbHG. 40 Frank Dornseifer (ed.), Corporate Business Forms in Europe: A Compendium of Public and Private Limited Companies in Europe, Sellier.European Law, Jerman: 2005, hlm. 289-290. Lihat juga Martin Schulz dan Oliver Wasmeier, The Law of Business Organizations: A Concise Overview of German Corporate Law, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, New York: 2012. hlm.113. 340
ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Volume 4, Nomor 2, Juni 2021 , Desember 2020 ISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550 eksistensi badan hukum baru berakhir setelah adanya pemberesan, termasuk menyerahkan sisa hasil likuidasi sesuai yang ditentukan anggaran dasar atau undang-undang.41 Artinya, hanya setelah likuidasi dan pertanggungjawaban likuidatur diterima, barulah status badan hukum hilang. Ketika perseroan dibubarkan tetapi tidak pernah melakukan likuidasi, maka perseroan tetap menjadi subyek hukum. Implikasinya, kewajiban perseroan tetap harus dijalankan. Di bidang perpajakan, perseroan yang telah dibubarkan tetapi Nomor Pokok Wajib Pajak-nya tidak dihapus atau dinonefektifkan akan tetap wajib melaporkan SPT. Apabila tidak dilakukan, perseroan dapat dikenai sanksi.42 Perkara-perkara yang sedang dijalani perseroan juga tetap berlanjut. Bahkan, terhadap perseroan yang dibubarkan dapat diajukan gugatan atau tuntutan baru. Perseroan dapat digugat untuk memenuhi kewajiban keperdataannya berdasarkan perjanjian dan undang-undang dan dapat digugat kepailitan. Perseroan masih dapat dijatuhi sanksi administrasi akibat suatu kewajiban yang belum dilaksanakan dan dapat dijatuhi sanksi pidana akibat tindak pidana yang dilakukan sebelum bubar. Pasal 7 ayat (3) jo. Pasal 17 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (selanjutnya disebut Perma 13/2016)43 menentukan bahwa perseroan yang bubar tetap dikenakan pertanggungjawaban pidana. Hanya ketika perseroan telah berakhir status badan hukumnya, perseroan tidak lagi dapat dikenai sanksi pidana.44 Apabila perseroan dibubarkan tetapi tidak melanjutkan proses likuidasi sebagaimana ditentukan UUPT, maka likuidator dianggap tidak melakukan tugasnya sebagaimana mestinya. Likuidatur memiliki kewajiban umum sebagai berikut:45 1. Membuat risalah rapat likuidatur dan laporan pelaksanaan likuidasi serta memelihara daftar risalah dan dokumen likuidasi; 2. Melaksanakan likuidasi untuk kepentingan pembubaran perseroan sesuai dengan kebijakan yang tepat; 41 Herlien Budiono, "Pembubaran dan Bubarnya Yayasan (Dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008)" dalam Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Buku Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2010, hlm. 304. 42 Ruth Yohana Siburian, Etty Susilowati, dan Budi Ispriyarso, "Tanggung Jawab Kurator Terhadap Pemenuhan Hak Negara atas Utang Pajak Perseroan Terbatas pada Kepailitan", Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 1, 2017, hlm.9. 43 Sekalipun rumusan Perma ini dapat mengakibatkan multi tafsir mengenai bubarnya perseroan dalam praktik penanganan perkara, dengan metode penafsiran sistematis dapat diketahui bahwa konsep pembubaran dalam Perma ini adalah suatu proses yang dimulai dari bubarnya perseroan yang dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) UUPT hingga berakhirnya status badan hukum. Terminologi 'telah bubar' dalam Perma ini sesungguhnya berarti status badan hukumnya telah berakhir, 'akan dibubarkan' berarti akan berakhir status badan hukumnya, sedangkan 'dalam proses pembubaran' berarti dalam likuidasi. 44Pasal 8 ayat (1) Perma 13/2016. Di sisi lain, ketentuan ini dikhawatirkan menjadi celah hukum untuk melepaskan diri dari pertanggungjawaban pidana dengan cara membubarkan perseroan. Ketentuan ini dapat disalahgunakan oleh oknum- oknum yang hendak melakukan suatu tindak pidana dengan cara mendirikan perseroan untuk melakukan kejahatan lalu membubarkannya agar tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Celah ini diharapkan ditutup dengan ketentuan Pasal 16 Perma 13/2016. Michelle Kristina, "Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dengan Adanya Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016", Jurnal Yustika, Volume 21, Nomor 2, Desember 2018, Universitas Surabaya, hlm.7. 45Kewajiban umum likuidatur berasal dari diberlakukannya ketentuan kewajiban direksi terhadap likuidatur berdasarkan pasal 142 ayat (6) UUPT. Yahya Harahap, op.cit., 560-561. 341
ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Volume 4, Nomor 2, Juni 2021 , Desember 2020 ISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550 3. Melaksanakan likuidasi dengan itikad baik, meliputi: a. dapat dipercaya (fiduciary duty); b. untuk tujuan yang wajar (duty to act for a proper purpose); c. menaati peraturan perundang-undangan (statutory duty); d. loyal (loyality duty); dan e. mengindari benturan kepentingan; 4. Melaksanakan likuidasi dengan penuh tanggung jawab, meliputi: a. seksama dan berhati-hati (duty of due care) b. tekun dan terampil (duty to be diligent and skill) Selain kewajiban umum, likuidatur memiliki kewajiban khusus sebagai berikut:46 1. Pemberitahuan, baik kepada kreditur dengan mengumumkan dalam surat kabar dan berita negara, maupun kepada Menteri, sesuai ketentuan UUPT; 2. Pemberesan, meliputi: a. Pencatatan dan pengumpulan harta kekayaan dan utang; b. Pengumuman dalam surat kabar dan berita negara mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi; c. Pembagian kepada kreditur; d. Pembayaran sisa kekayaan likuidasi kepada pemegang saham; e. Tindakan lain yang diperlukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan. 3. Pengajuan permohonan pailit. Hal ini dilakukan jika setelah mencatat dan mengumpulkan aset dan utang perseroan, likuidatur memperkirakan utang perseroan lebih besar daripada asetnya, kecuali jika ditentukan lain oleh perundang-undangan dan semua kreditur yang diketahui identitasnya menyetujui pemberesan diluar kepailitan. Munir Fuady menambahkan kewajiban diatas dengan kewajiban untuk, antara lain:47 1. Membagikan sisa aset (jika ada) kepada pemegang saham; 2. Mempertanggungjawabkan kepada RUPS; 3. Memberitahukan kepada Menteri hasil akhir likuidasi; 4. Mengumumkan hasil akhir likuidasi pada surat kabar setelah pertanggungjawaban likuidator diterima. Apabila likuidatur tidak melakukan likuidasi, berarti secara yuridis, proses likuidasi masih berlangsung. Likuidatur tetap terikat pada kewajibannya dan dapat digugat sewaktu-waktu atas perikatan perseroan sekalipun telah berlalu jangka waktu yang lama setelah perseroan dibubarkan. 46Kewajiban khusus merupakan kewajiban pokok likuidatur dalam rangka melaksanakan likuidasi.Ibid., hlm. 562-566. 47 Munir Fuady, Perseroan Terbatas Paradigma Baru, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2017 (selanjutnya disebut Munir Fuady I), hlm.179. 342
ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Volume 4, Nomor 2, Juni 2021 , Desember 2020 ISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550 Apabila likuidatur tidak melakukan kewajibannya untuk memberitahukan pembubaran kepada menteri dan kreditur, maka pasal 148 ayat (2) UUPT menentukan bahwa likuidatur bertanggung jawab atas kerugian pihak ketiga secara tanggung renteng dengan perseroan.48 Sekalipun tidak diatur akibat hukumnya secara khusus oleh UUPT, likuidatur yang tidak memenuhi kewajiban lainnya, misalnya tidak melakukan pencatatan harta kekayaan perseroan atau tidak mengumumkan rencana pembagian harta likuidasi, sesungguhnya telah melakukan perbuatan melawan hukum. Likuidatur dapat digugat berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata atas alasan melanggar kewajiban hukum yang dipercayakan kepadanya49 dan melanggar UUPT. Apabila karena tidak dilakukannya prosedur likuidasi terjadi kerugian terhadap pihak lain atau perseroan, maka likuidatur bertanggung jawab secara pribadi. Jika terdapat dua likuidatur atau lebih maka mereka bertanggung jawab secara renteng.50 Sekalipun pada prinsipnya pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas modalnya dalam perseroan, apabila perseroan menjadi alter ego pemegang saham maka pemegang saham dapat digugat secara pribadi atas perikatan perseroan (piercing the corporate veil).51 Dalam kaitannya dengan pembubaran perseroan, tanggung jawab pribadi pemegang saham terutama terjadi jika harta perseroan tidak cukup untuk membayar kewajibannya karena hal-hal yang ditentukan pasal 3 ayat (2) UUPT. Pada perseroan yang modalnya jauh lebih kecil daripada kegiatan usaha yang dijalankan, misalnya, atau tidak mendapatkan setoran modal, pemegang saham bertanggung jawab pribadi atas kewajiban perseroan. Perseroan yang membayar utang pribadi pemegang saham atau memberikan gaji tinggi diluar kewajaran kepada pemegang saham yang menjabat sebagai direktur atau komisaris, maka pemegang saham yang bersangkutan akan bertanggung jawab secara pribadi atas kewajiban perseroan. Pemegang saham yang bertransaksi atau menerima pengalihan aset perseroan untuk menipu kreditur, atau mengambil aset perseroan untuk kepentingan pribadi, akan bertanggung jawab pribadi.52 Kreditur dan likuidatur dapat menggugat pemegang saham yang bersangkutan. Pembubaran dan pengangkatan likuidatur tidak bermakna direksi dan dewan komisaris diberhentikan dan digantikan oleh likuidatur. Sekalipun sudah dibubarkan, selama perseroan masih hidup, direksi dan dewan komisaris tetap menjabat. Implikasinya, anggota direksi dan dewan komisaris tetap dapat dijatuhi sanksi sesuai perundang-undangan. Dalam menjalankan jabatannya, anggota direksi dan dewan komisaris harus beritikad baik dan bertanggung jawab53 demi kepentingan 48 Secara eksternal, selama pemberitahuan belum dilakukan, maka pembubaran perseroan tidak berlaku terhadap pihak ketiga (Pasal 148 ayat (1) UUPT). Artinya, pihak ketiga tetap dapat menuntut pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap perseroan terbatas, seolah-olah tidak ada pembubaran. Perseroan tidak dapat menangkis dengan mengatakan bahwa perseroan telah dibubarkan. 49 Yahya Harahap, op.cit., hlm.581. 50 Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara no. 29/PUU-XVI/2018. 51 Zarman Hadi dan Sarkawi, Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham Komisaris dan Direksi dalam Perseroan Terbatas, Universitas Brawijaya Press, Malang: 2011, hlm. 14. 52 Yahya Harahap, op.cit., hlm. 78-81. 53 Pasal 97 ayat (2) jo Pasal 114 (2) UUPT 343
ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Volume 4, Nomor 2, Juni 2021 , Desember 2020 ISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550 Perseroan. Jika Perseroan dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian anggota direksi dan/atau dewan komisaris, maka anggota direksi dan/atau dewan komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng (hoofdelijke aansprakelijkheid) atas kerugian Perseroan.54 Jika setelah dibubarkan, perseroan dijatuhi hukuman, misalnya membayar ganti rugi, denda, atau penyitaan aset, akibat kesalahan atau kelalaian direksi dan/atau dewan komisaris, maka perseroan yang diwakili oleh likuidatur55 dan/atau pemegang saham yang bersama-sama memegang 10% (sepuluh persen) saham56 dapat menggugat direksi dan/atau dewan komisaris. Tanggung jawab direksi dan dewan komisaris secara tanggung renteng berlaku pula apabila perseroan pailit karena kesalahan direksi dan/atau dewan komisaris.57 UUPT menganut prinsip pembuktian terbalik bagi tanggung gugat direksi dan dewan komisaris. 58 Anggota direksi dan/atau dewan komisaris hanya akan dibebaskan jika dapat membuktikan hal-hal yang ditentukan dalam pasal 97 ayat (5) dan/atau pasal 114 ayat (5) UUPT.59 Anggota direksi dan dewan komisaris dapat dijatuhi sanksi pidana pula berdasarkan pasal 398, 399, 403 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.60 Selain UUPT, tanggung jawab pribadi direksi juga dapat lahir dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU KUP). Pada umumnya, direktur merupakan penanggung pajak perseroan, 61 sehingga direktur wajib membayar utang pajak perseroan.62 Pada perseroan yang dibubarkan, penanggung pajaknya adalah likuidatur.63 Konsekuensinya, likuidatur bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran pajak perseroan yang terutang.64 Dalam proses likudasi, kreditur dan pemegang saham tidak boleh dibayar sebelum utang 54 Pasal 97 ayat (3) dan (4) jo. Pasal 114 ayat (3) dan (4) UUPT 55 Kewenangan likuidatur untuk menggugat direksi dan/atau dewan komisaris didasarkan pada pasal 149 (1) huruf e UUPT. Dalam rangka menambah aset perseroan dalam likuidasi, likuidatur mewakili perseroan meminta pertanggungjawaban dari pihak eksternal ataupun internal perseroan, yang mungkin mengakibatkan kerugian perseroan. Munir Fuady I, op.cit, hlm. 181-182. 56 Pasal 97 ayat (6) jo. pasal 114 ayat (6) UUPT. Dalam common law disebut derivative action. 57 Pasal 104 ayat (2) dan (5) jo. Pasal 115 ayat (1) UUPT. 58 Munir Fuady, Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek Buku Ketiga, Volume 3, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2018 (selanjutnya disebut Munir Fuady II), h, 56. 59 Dalam kepailitan, pasal 104 ayat (4) dan pasal 115 ayat (3) UUPT. 60 Di bidang perbankan, kemungkinan pertanggungjawaban secara perdata dan pidana dari pemegang saham, anggota direksi dan dewan komisaris bank yang terlikuidasi diatur dalam pasal 23 dan pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank. 61 Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Pasal 1 angka 28 UU KUP). Penanggung pajak dari wajib pajak badan adalah pengurusnya (Pasal 32 ayat (1) huruf a UU KUP). 62 Tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan dianggap sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian direktur dalam melakukan pengurusan perseroan sehingga utang pajak perseroan menjadi tanggung jawab direktur. Alamo D. Laiman, Doktrin Piercing The Corporate Veil dan Aplikasinya di Indonesia, O.C. Kaligis & Associates, Jakarta: 2015, hlm. 101. 63 Pasal 32 ayat (1) huruf c dan d UU KUP. 64 Pasal 32 ayat (2) UU KUP jis. Pasal 8, Pasal 14, Pasal 41A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU Penagihan Pajak). 344
ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Volume 4, Nomor 2, Juni 2021 , Desember 2020 pajak lunas.65 Apabila perseroan tidak melunasi utang pajaknya setelah ditagih, maka aset perseroan, ISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550 bahkan aset pribadi direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham, dapat disita.66 Dengan demikian, sangat penting artinya bagi likuidatur, direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham agar perseroan dilikuidasi sebagaimana mestinya. Dalam perkara pidana pada umumnya, aset perseroan yang telah selesai dilikuidasi dan hapus status badan hukumnya yang merupakan alat dan/atau hasil kejahatan dapat disita dengan cara menggugat mantan direksi, dewan komisaris, ahli waris, atau pihak ketiga yang menguasai aset milik perseroan yang telah bubar tersebut.67 Mengingat konsekuensi hukum ini, pemberesan urusan perseroan sebagaimana mestinya sangat signifikan artinya, tidak hanya bagi mantan direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham, tetapi juga bagi pihak ketiga, agar aman dari tuntutan hukum. Setelah pemberesan dilakukan, likuidatur mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS. Badan hukum perseroan berakhir dengan diterimanya pertanggungjawaban likuidatur. Selanjutnya, likuidatur wajib mengumumkan hasil akhir likuidasi pada surat kabar dan memberitahukan kepada Menteri agar berakhirnya badan hukum dicatat dan diumumkan dalam berita negara serta nama perseroan dihapus dari daftar perseroan.68 Pencatatan berakhirnya badan hukum dan penghapusan nama dari daftar perseroan sesungguhnya merupakan tindakan administrasi69 dan bersifat deklaratif, namun penting artinya bagi direksi, dewan komisaris, pemegang saham perseroan maupun pihak ketiga. Dalam masyarakat, perseroan yang tidak bubar namun tidak aktif melakukan kegiatan usaha, rentan digunakan pihak lain sebagai instrumen melakukan tindak pidana. Terlebih lagi, perseroan yang dibubarkan tetapi tidak melakukan proses likuidasi dan penghapusan nama dari daftar perseroan. Dengan perkembangan teknologi dan internet saat ini, data perseroan maupun data pribadi relatif mudah diperoleh. Data tersebut dapat digunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk melakukan tindak pidana. Saat ini tidak sedikit pemalsuan dan penggunaan akta perseroan atau kartu tanda penduduk palsu untuk pembobolan bank, baik pembobolan rekening ataupun kredit fiktif. Hal ini menimbulkan risiko hukum bagi pemegang saham, direktur, dan komisaris perseroan yang dibubarkan karena nama mereka tercantum dalam akta perseroan yang digunakan untuk tindak pidana. Pemegang saham, direktur, dan komisaris harus dapat membuktikan ketidakterlibatan mereka dalam tindak pidana tersebut. Surat Menteri mengenai berakhirnya badan hukum akan menjadi alat bukti yang penting. Bagi pihak ketiga, tidak dihapusnya nama perseroan dari daftar perseroan dapat mengakibatkan persepsi yang keliru bahwa perseroan tersebut masih aktif beroperasional.70 Demi 65 Pasal 21 ayat (3a) UU KUP. 66 Pasal 14 ayat (1a) UU Penagihan Pajak. 67 Pasal 8 Perma 13/2016. 68 pasal 152 UUPT. 69 Andhika Prayoga, op.cit, hlm. 6. 70 Saat ini masyarakat dapat mengetahui nama dan alamat perseroan secara cuma-cuma melalui situs AHU Online. Pada situs ini, perseroan yang telah dibubarkan namun belum selesai melakukan proses likuidasi, masih tercantum namanya tanpa 345
ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Volume 4, Nomor 2, Juni 2021 , Desember 2020 ISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550 kepentingan umum, perseroan yang dibubarkan dan selesai dilikuidasi wajib dihapus dari daftar perseroan. Kesalahan atau kelalaian likuidatur dalam prosedur likuidasi sehingga nama perseroan tidak dihapus dari daftar perseroan dan merugikan pihak lain dapat mengakibatkan tanggung jawab pribadi, tidak hanya bagi likuidatur, tetapi juga bagi pemegang saham, anggota direksi dan dewan komisaris perseroan. Berdasarkan pasal 142 ayat (6) UUPT, RUPS berwenang untuk memberhentikan dan mengganti likuidatur yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik. Dewan komisaris bertugas dan berwenang untuk mengawasi dan memberhentikan sementara likuidatur. Selain itu, berdasarkan pasal 151 UUPT, anggota direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham dapat memohon pengadilan negeri untuk memberhentikan likuidatur yang tidak melaksanakan kewajibannya. Diamnya direksi, dewan komisaris, dan RUPS terhadap likuidatur yang tidak melaksanakan kewajibannya dapat pula disebabkan karena mereka menyetujui atau membiarkan tidak dipenuhinya kewajiban yang diatur oleh UUPT sehingga turut bertanggungjawab atas kerugian yang timbul. PENUTUP Setiap perseroan yang dibubarkan harus melakukan likuidasi dan penghapusan nama dari daftar perseroan, terlepas dari posisi aktiva saat pembubaran ataupun pernah tidaknya melakukan kegiatan usaha. Hal ini demi melindungi kepentingan umum sehingga tidak dapat disimpangi. Akibat hukum perseroan yang tidak melakukan likuidasi adalah perseroan tetap eksisten. Perseroan tetap menjadi subyek hukum dan tetap bertanggungjawab secara perdata, administrasi, dan pidana. Tidak dilakukannya prosedur likuidasi dan berakhirnya badan hukum sebagaimana diatur dalam UUPT juga dapat mengakibatkan tanggung jawab pribadi likuidatur, anggota direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham perseroan manakala ada kerugian yang ditimbulkan. Melalui artikel ini disarankan agar pelaku usaha disarankan agar membubarkan perseroan sesuai tahapan dalam UUPT karena likuidasi dan penghapusan status badan hukum penting artinya bagi likuidatur, anggota direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham untuk menghindari risiko hukum. Pemerintah agar dapat mengefisienkan sarana pemberitahuan dan pengumuman pembubaran, likuidasi, dan berakhirnya perseroan, antara lain dengan menggunakan teknologi informasi. diikuti keterangan "(dalam likuidasi)" di belakang nama perseroan. Akibatnya, masyarakat dapat mengira kalau perseroan tersebut bonafide. 346
ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Volume 4, Nomor 2, Juni 2021 , Desember 2020 ISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550 DAFTAR PUSTAKA Buku Alamo D. Laiman, Doktrin Piercing The Corporate Veil dan Aplikasinya di Indonesia, O.C. Kaligis & Associates, Jakarta: 2015. Ali Rido, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Alumni, Bandung: 2004. Andhika Prayoga, Hukum Pembubaran, Likuidasi, dan Pengakhiran Status Badan Hukum Perseroan Terbatas, Andi, Yogyakarta: 2020. Bryan A. Garner (ed.), Black's Law Dictionary, Tenth Edition, Thomson Reuters: 2014. Frank Dornseifer (ed.), Corporate Business Forms in Europe: A Compendium of Public and Private Limited Companies in Europe, Sellier. European Law, Jerman: 2005. Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Buku Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2010. Martin Schulz dan Oliver Wasmeier, The Law of Business Organizations: A Concise Overview of German Corporate Law, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, New York: 2012. Munir Fuady, Perseroan Terbatas Paradigma Baru, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2017. Munir Fuady, Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek Buku Ketiga, Volume 3, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2018. Rudhi Prasetya, Perseroan Terbatas: Teori dan Praktik, Sinar Grafika, Jakarta: 2011. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta: 2008. ______________________, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan, Pradnya Paramita, Jakarta: 2002. Tom Claassens (ed.), Legal aspects of doing business in the Netherlands, Loyens&Loeff, Netherlands: 2014. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta: 2011. Zarman Hadi dan Sarkawi, Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham Komisaris dan Direksi dalam Perseroan Terbatas, Universitas Brawijaya Press, Malang: 2011. 347
ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Volume 4, Nomor 2, Juni 2021 , Desember 2020 ISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550 Jurnal Lendrawati, Shelly Sonyatan, "Pembubaran Perseroan Terbatas Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Indonesia dan Australia", Journal of Judicial Review, Volume XVI, Nomor 2, 2014. Michelle Kristina, "Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dengan Adanya Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016", Jurnal Yustika, Volume 21, Nomor 2, Desember 2018, Universitas Surabaya. Ruth Yohana Siburian, Etty Susilowati, dan Budi Ispriyarso, "Tanggung Jawab Kurator Terhadap Pemenuhan Hak Negara atas Utang Pajak Perseroan Terbatas pada Kepailitan", Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 1, 2017 . Samantha Renssen, 'Turbo Liquidation of a Company: An Open Invitation to Commit Fraud?', (2016), 13, European Company Law, Issue 3. Peraturan Perundang-undangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja. UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan UU Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 348
ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Volume 4, Nomor 2, Juni 2021 , Desember 2020 ISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550 Sumber Lain Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 29/PUU-XVI/2018. Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Jakarta: 2016. Deloiite, "Turbo­liquidation in the Netherlands: Planned legislative changes", (tanpa tahun), De Rijksoverheid, "Kamerbrief over voorgenomen wetswijziging Turboliquidatie van rechtspersonen", 7 Oktober 2019, van-rechtspersonen>. 349