ANALISIS PERSAMAAN HAK KEWARGANEGARAAN BAGI PEMAIN NATURALISASI SEPAKBOLA DI INDONESIA (ANALYSIS OF EQUAL CITIZENSHIP RIGHTS FOR NATURALIZED FOOTBALL PLAYERS IN INDONESIA) Gilang Kresnanda Annas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jl. Laksda Adisucipto, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55281 gilang.annas@uin-suka.ac.id Noval Maulana Hazzar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jl. Laksda Adisucipto, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55281 Abstrak PSSI secara berani mengeluarkan wacana regulasi mengenai pembatasan pemain naturalisasi di Liga 1 tahun 2023/2024 mendatang melalui PT. LIB (Liga Indonesia Baru) sebagai operator penyelenggara Liga 1 sepakbola Indonesia. Wacananya, setiap tim hanya boleh mendaftarkan dua pemain yang berstatus naturalisasi, padahal pada kenyataannya saat ini ada beberapa tim Liga 1 Indonesia yang mempunyai lebih dari dua pemain yang berstatus naturalisasi. Jika wacana regulasi ini benar terealisasi, kemungkinan akan berimplikasi terhadap para pemain naturalisasi seperti halnya pemutusan kontrak dari pihak klub, tidak ada tim yang akan dibela, dan masih banyak lagi dampak yang akan terjadi. Menurut PSSI, wacana regulasi pembatasan pemain naturalisasi tersebut bertujuan agar tidak menumpuknya para pemain naturalisasi disatu klub yang sama, keinginan PSSI ada pemerataan yang sama pada setiap tim peserta. Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) menyoroti dan mempertanyakan perihal pembatasan tersebut, APPI beranggapan hal tersebut sudah termasuk kepada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) ketika seseorang telah diresmikan sebagai WNI seperti yang tercamtum dalam Undang-Undangan Kewarganegaraan bahwa semua Warga Negara Indonesia (WNI) harus mendapaktakan hak yang sama. Kemudian apabila ditelisik pada Law of The Game FIFA yaitu Universal Declaration of Player Rights dan FIFA's Human Rights Policy, pembatasan tersebut sudah melanggar ketentuan dari Federasi Sepakbola Internasional perihal hak para pemain sepakbola untuk bermain. Hal itu pun terkesan membeda-bedakan pemain naturalisasi dengan pemain asli pribumi. Maka dari itu, penelitian ini menganalisis terkait persamaan hak pemain naturalisasi dengan pemain pribumi. Dalam menyusunan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian normatif atau berdasarkan tinjauan pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa perlindungan hak kewarganegaraan pemain naturalisasi sepakbola Indonesia didasarkan pada asas persamaan derajat yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama di mata hukum. Selain itu ada beberapa hal yang terkait dengan perlindungan hak kewarganegaraan pemain naturalisasi sepakbola berdasarkan asas persamaan derajat, yaitu kewarganegaraan yang setara, kebebasan dan hak asasi manusia, kewajiban dan tanggung jawab yang setara, perlindungan hukum, dan kesetaraan dalam dunia sepakbola. Kata Kunci: Naturalisasi, Kewarganegaraan, Regulasi 127 Analisis Persamaan Hak Kewarganegaraan... Annas & Hazzar
Jurnal Hukum dan HAM Wicarana Volume 2, Nomor 2, September 2023 p-ISSN 2829-0356 e-ISSN 2829-0291 Abstract PSSI has boldly issued a regulatory discourse regarding restrictions on naturalized players in League 1 in 2023/2024 through PT. LIB (New Indonesian League) as the organizing operator for Indonesian Football League 1. The talk is that each team can only register two players with naturalized status, even though in reality currently there are several Indonesian League 1 teams that have more than two players with naturalized status. If this regulatory discourse is truly realized, it will likely have implications for naturalized players such as termination of contracts from clubs, no teams to play for, and many other impacts that will occur. According to PSSI, the discourse on regulations regarding restrictions on naturalized players is aimed at preventing naturalized players from piling up in the same club, PSSI hopes that there will be equal distribution in each participating team. The Indonesian Professional Footballers Association (APPI) highlighted and questioned these restrictions. APPI believes that this is a violation of Human Rights (HAM) when someone has been declared an Indonesian citizen as stated in the Citizenship Law that all Indonesian Citizens (WNI) must receive the same rights. Then, if we examine FIFA's Law of the Game, namely the Universal Declaration of Player Rights and FIFA's Human Rights Policy, these restrictions violate the provisions of the International Football Federation regarding the rights of football players to play. This also seems to differentiate between naturalized players and native players. Therefore, this research analyzes the equal rights of naturalized players with indigenous players. In compiling this research, the author used a normative type of research or based on a literature review (library research) with a qualitative approach. The results of this research show that the protection of the citizenship rights of naturalized Indonesian football players is based on the principle of equality which states that every citizen has the same rights in the eyes of the law. Apart from that, there are several things related to protecting the citizenship rights of naturalized football players based on the principle of equality, namely equal citizenship, freedom and human rights, equal obligations and responsibilities, legal protection and equality in the world of football. Keywords: Naturalization, Citizenship, Regulation PENDAHULUAN Latar Belakang Negara merupakan organisasi tertinggi dalam suatu wilayah territorial yang memiliki kekuasaan pemerintah untuk mengatur dan memelihara rakyatnya dibawah aturan hukum jelas. Dalam Pasal 1 Konvensi yang Montevideo tahun 1993, suatu negara dapat dikatakan berdiri atau merdeka ketika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 3. Memiliki sistem pemerintah, dan 4. Pengakuan kedaulatan dari negara lain, sehingga memiliki kemampuan untuk menjalin kerjasama. Dari keempat unsur tersebut semuanya saling berkesinambungan sehingga apabila salah satunya tidak terpenuhi, suatu negara tidak dapat berdiri atau merdeka secara ketentuan hukum internasional. Dalam hal ini pun keberadaan rakyat dalam suatau negara menjadi hal yang paling utama mengingat yang dalam menjalakan Berdaulat, peran rakyat sangat berpengaruh pemerintah 1. Penduduk yang tetap atau warga negara, 2. Wilayah tertentu, Jurnal Hukum dan HAM Wicarana, Vol. 2, No. 2, September 2023: 127-143 128
Jurnal Hukum dan HAM Wicarana Volume 2, Nomor 2, September 2023 p-ISSN 2829-0356 e-ISSN 2829-0291 terhadap kelangsungan berdirinya suatu negara.1 negaranya kewarganegaraan Indonesia. yang memiliki status Secara definisi rakyat selalu dikaitkan dengan istilah "warga negara". Istilah warga negara merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda yaitu staatsburger, dalam bahasa Inggris menggunakan istilah citizens, sedangkan dalam bahasa Perancis istilah yang digunakan untuk mendefinisikan warga negara yaitu citoyen. Warga negara sendiri memiliki pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat lahir, dan sebagainya yang mempunya hak dan kewajiban penuh sebagai warga negara dari suatu negara. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 pun memberikan penjelasan mengenai pengertian warga negara, adapun yang dimaksud dengan warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli (WNI) dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang- undang sebagai warga negara. interaksi antar warga negara yang berbeda kewarganegaraan sering terjadi dan mengakibatkan muncul suatu akibat hukum, misalnya interaksi yang dilakukan oleh kedua warga negara yang memiliki beda kewarganegaraan akhirnya mengakibatkan suatu perkawinan Hal Seperti itu akan berdampak terhadap hukum yang lebih luas, karena keduanya berasal dari dua negara berbeda yang memiliki perbedaan sistem hukum yang berlaku. Ditinjau dari sudut pandang kewarganegaraan, akibat hukum dari perkawinan tersebut melahirkan banyak permasalahan dari perbedaan sistem kewarganegaraan yang dianut oleh kedua negara asal mereka. Apabila perbuatan tersebut dibiarkan, maka akan mengakibatkan keduanya ketidakpastian termasuk akan berdampak pada anak yang mereka yang lahir dari hasil perkawinan campuran. Kemudahan hukum bagi perkawinan apabila Seiring dengan perkembangan zaman, semangat untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia kewarganegaraan hak merupakan suatu yang essensial yang menjadikan hak asasi manusia sebagai landasan hukumnya yang dituangkan dalam Konstitusi Negara Indonesia yaitu Undang- Undang Dasar 1945. Dalam bab XA yang membahas mengenai Hak Asasi Manusia pada Pasal 28D ayat (4) yang menyatakan "setiap status kewarganegaraan". Hal-hal yang berkaitan dengan kewarganegaraan adalah suatu hal yang essensial apabila dikaitan denga keberadaan suatu negara. Indonesia sejak menyataan Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 selalu mengupayakan untuk mengatasi dalam kewarganegaraan. Salah satu upayanya yaitu membentuk berbagai perturan perundang- undangan yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi semua warga dan orang berhak atas permasalahan Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Kewarganegaraan, kewarganegaraan merupakan hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara. Selain itu, perihal kewarganegaraan juga diatur dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai berikut:2 tentang 1) Bahwa berhak memiliki, memperoleh, mengganti, status atau mempertahankan kewarganegaraannya; setiap orang 2) Setiap bebas memilih kewarganegaraannya dan tanpa diskriminasi berhak menikmati hak- hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraanya tersebut serta melasanakan kewajibannya sebagai warga negara orang wajib 1 Zulfikar Putra dan Farid Wajdi, Buku Ajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, (Malang: Ahlimedia Press, 2021), hlm. 148. 2 Alvi Syahrin, "Naturalisasi dalam Hukum Kewarganegaraan Memahami Konsep, Sejarah, dan Isu Hukumnya," Jurnal Thengkyang, Volume 2, Nomor 1 (2019), hlm. 38. 129 Analisis Persamaan Hak Kewarganegaraan... Annas & Hazzar
Jurnal Hukum dan HAM Wicarana Volume 2, Nomor 2, September 2023 p-ISSN 2829-0356 e-ISSN 2829-0291 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. pewarganegaraan, dan hal-hal bersangkutan dengan kewarganegaraan. lain yang Adapun untuk mendapatkan status cara kewarganegaraan naturalisasi. Naturalisasi adalah proses memperoleh bagi penduduk non pribumi (asing) setelah memenuhi semua syarat dan menjalankan semua prosedur naturalisasi. Pemerintah memiliki hak untuk dapat mengubah regulasi dalam perpindahan status kewarganegaraan tidak menganggu stabilitas negara. agar Mengenai status kewarganegaraan, setiap negara memiliki kebijak-kebijakan sesuai dengan kepentingan dan tujuan suatu negara tersebut. Regulasi tersebut bertujuan untuk menghindari status kewarganegaraan yang pada akhirnya justru akan berdampak terhadap stabilitas negara baik dalam sektor ekonomi, sektor politik, sektor budaya, sektor sosial maupun sektor yang lainnya. Dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa "warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa asing yang disahkan melalui ketentuan Undang- Undang". Kemudian ayat 2 menyatakan "syarat-syarat mengenai pewarganegaraan ditetapkan dengan Undang-Undang."3 yaitu dengan kewarganegaraan perpindahan yang berbeda perpindahan Bagi warga negara asing yang ingin menjadi warga Indonesia harus melewati dulu prosesnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam hal ini, konstitusi negara Indonesia memberikan peluang bagi warga negara asing untuk mengganti kewarganegaraanya dengan mengikuti rangkaian prosesnya yang diatur dalam perundang-undangan. Tentang kewarganegaraan di Indonesia ini memiliki peraturan khususya yaitu Undang-Undang tentang Nomor Kewarganegaraan, didalamnya membahas mengenai status warga negara, proses persyaratan pewarganegaraan, status 12 Tahun 2006 Pewarganegaraan atau bisa disebut dengan naturalisasi merupakan serangkaian status proses dalam kewarganegaraan melalui pengajuan permohonanwarga negara asing yang memenuhi persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam peraturan tersebut. Saat ini naturalisasi menjadi kepentingan negara dalam memajukan persepakbolaan nasional, didorong perintah dari Presiden Inpres Nomor 3 dengan dikeluarkannya Percepatan Tahun Pembangunan Nasional. Berdasarkan pengalaman naturalisasi pemain sepakbola oleh PSSI, tidak ada perlakuan yang berbeda bagi para pemain naturalisasi. Semuanya memiliki hak yang sama sebagai warga negara Indonesia dan harus patuh, terhadap aturan yang sama yakni sistem hukum Indonesia. mendapatkan Indonesia 2019 tentang Sepakbola PSSI melalui PT. LIB (Liga Indonesia Baru) yang memiliki wewenang sebagai operator penyelenggara Liga 1 secara berani mengeluarkan wacana regulasi mengenai pembatasan pemain naturalisasi di Liga 1 tahun 2023/2024 mendatang. Wacananya, setiap tim hanya boleh mendaftarkan dua pemain yang berstatus naturalisasi, padahal pada kenyataannya saat ini ada beberapa tim Liga 1 Indonesia yang mempunyai lebih dari dua pemain yang berstatus naturalisasi yaitu Persib Bandung dan Madura United. Jika terealisasi, wacana kemungkinan akan berimplikasi terhadap para pemain naturalisasi seperti halnya pemutusan kontrak dari pihak klub, tiadanya tim yang akan dibela, dan masih banyak lagi dampak yang akan terjadi. Menurut PSSI, wacana regulasi pembatasan pemain naturalisasi tersebut bertujuan agar tidak menumpuknya para pemain naturalisasi disatu klub yang sama, keinginan PSSI ada pemerataan yang sama pada setiap tim peserta. Wacana pembatasan tersebut sangat membuat ramai pecinta publik regulasi ini benar Indonesia, khususnya 3 Titik Susiatik, Ilmu Kewarganegaraan (Civics), (Jember: Cerdas Ulet Kreatif, 2020), hlm. 107. Jurnal Hukum dan HAM Wicarana, Vol. 2, No. 2, September 2023: 127-143 130
Jurnal Hukum dan HAM Wicarana Volume 2, Nomor 2, September 2023 p-ISSN 2829-0356 e-ISSN 2829-0291 Indonesia. Tidak sedikit yang sepakbola mengecam regulasi tersebut karena secara status kewarganegaraan pemain naturalisasi memiliki kesamaan hak dengan status kewarganegaraan asli pribumi. Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) menyoroti dan mempertanyakan perihal pembatasan tersebut, APPI beranggapan hal tersebut sudah termasuk kepada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) ketika seseorang telah diresmikan sebagai Warga Negara Indonesia (WNI). Seperti yang tercamtum dalam Undang-Undangan Kewarganegaraan bahwa semua Warga Negara Indonesia (WNI) harus mendapaktakan hak yang sama. Kemudian apabila ditelisik pada Law of The Game FIFA yaitu Universal Declaration of Player Rights dan FIFA's Human Rights Policy tersebut sudah melanggar pembatasan ketentuan Sepakbola dari Internasional perihal hak para pemain sepakbola untuk bermain. Selain itu, terkesan membeda-bedakan pemain naturalisasi dengan pemain asli pribumi. tersebut Adanya menyebabkan pemain naturalisasi statusnya disamakan dengan pemain kewarganegaraan asing karena disetiap kompetisi sepakbola diatur atau pembatasanya hanya pemain asing atau warga negara asing. Maka dari uraian tersebut penulis tertarik untuk menyusun penelitian tersebut. Federasi antara wacana regulasi liga sepakbola yang Rumusan masalah belakang permasalahan dari uraian diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut. Berdasarkan latar 1. Apa urgensi dari naturalisasi pemain sepakbola di Indonesia? 2. Bagaimana naturalisasi proses berdasarkan Undang-Undang Nomor tentang 12 Kewarganegeraan? Tahun 2006 Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah dari uraian diatas, maka penulis merumuskan tujuan penelitian yang hendak dicapai yaitu: 1. Untuk mengetahui urgensi proses sepakbola pemain naturalisasi Indonesia. 2. Untuk mengetahui proses naturalisasi pemain Indonesia sepakbola di berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tentang Kewarganegaraan. Tahun 2006 3. Untuk mengetahui perlindungan hak kewarganegaraan pemain sepakbola naturalisasi Indonesia. Metode Penelitian ini, penulis menggunakan penelitian normatif atau berdasarkan tinjauan pustaka (library research.) Jenis penelitian tersebut merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau studi dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu riset yang bermaksud untuk memahami sebuah fenomena yang terjadi pada tidak lingkungan sekitar dengan menggunakan perhitungan angka, melainkan dengan memberikan penjelasan (deskripsi) mengenai data-data yang telah didapatkan dan bertujuan untuk memahami kebenaran perihal aturan hukum yang berlaku. Seperti yang dikemukan oleh Moloeng, pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan cara lain-lain mendeskripsikan dalam bentuk bahasa pada suatu konteks khusus alamiah dengan Dalam menyusunan penelitian jenis dokumen secara holistic, dengan 3. Bagaimana perlindungan hak pemain Indonesia persamaan kewarganegaraan naturalisasi berdasarkan derajat? sepakbola asas 131 Analisis Persamaan Hak Kewarganegaraan... Annas & Hazzar
Jurnal Hukum dan HAM Wicarana Volume 2, Nomor 2, September 2023 p-ISSN 2829-0356 e-ISSN 2829-0291 memanfaatkan berbagai metode alamiah.4 Analisis akan dilakukan dengan membaca dan memahami isi dari setiap sumber data yang hak Informasi kewarganegaraan bagi pemain naturalisasi, perbedaan dalam perlakuan hak-hak ini, serta aspek-aspek lain yang relevan akan dicatat dan dianalisis. terpilih. tentang tersebut menggunakan dan teknik mengumpulkan data-data dari berbagai sumber baik berupa jurnal, buku, dan riset- riset lain yang pernah dilakukan, kemudian sumber-sumber direkontruksi. Bahan-bahan kepustakaan tersebut dianalisis dengan kritis secara mendalam sehingga dapat dan gagasannya.5 Teknik pengumpulan data mencari tersebut mendukung proposisi Analisis data yang digunakan dalam menyusun penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, secara definisinya menurut Sugiyono analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil teknik pengumpulan data yang telah dilaksanakan sehingga dapat dengan mudah dipahami dan penelitiannya dapat diinformasikan secara umum. Pendekatan kualitatif akan digunakan untuk mendapatkan wawasan mendalam hak penerapan tentang kewarganegaraan ini. persamaan PEMBAHASAN A. Urgensi Kepentingan Negara dalam Pemain Kebijakan Sepabola Indonesia Naruralisasi Sepakbola menjadi salah satu cabang olahraga yang paling populer di Indonesia, bahkan hampir diseluruh dunia disamping cabang olahraga lainnya seperti basket, voli, futsal, dan yang tidak lainnya. Kepopuleran sepakbola terlepas dari banyaknya hal-hal menarik untuk dibahas, baik dari dalam lapangan lapangan sepakbola maupun diluar sepakbola. Berbicara tentang hal menarik dalam dunia sepakbola, akhir-akhir ini ramai sepakbola pemain diperbincangkan mengenai naturalisasi yang membela Tim Nasional (TIMNAS) Sepakbola Indonesia. Dilihat dari pengalamannya federasi sepabola telah seluruh menaturalisasi beberapa pemain asing dari berbagai negara berbeda dengan mayoritas dari negara Belanda. Hal tersebut diakibatkan karena jejak historis pada saat masa kolonialisme yang begitu lama menjajah Nusantara, sehingga tidak sedikit pribumi yang menikah dengan warga negara Belanda dan memiliki keturunan. Indonesia sedang Indonesia (PSSI) terikat antara negara Indonesia dengan Belanda akibat jejak historis yang kelam, menimbulkan dampak positif bagi persepakbolaan Indonesia pada era sekarang.Belanda dikenal sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki banyak talenta dengan ciri khas permain sepakbola ala Belanda yang dikenal dengan nama total football. Tidak sedikit juga pemain Belanda yang menghuni klub-klub langganan juara di Eropa maupun dunia, seperti FC Barcelona, Manchester United, AC Milan, Paris Saint Germain dan klub-klub besar lainnya di dunia. Dengan banyaknya pemain bertalenta di Belanda, banyak juga statusnya yang memiliki darah keturunan Indonesia. Dengan demikian kemajuan sepakbola Belanda dapat memberikan implikasi terhadap perkembangan dan kebangkitan sepakbola Nasional, karena para pemain keturunan tersebut dapat diberikan hak untuk membela Tim Nasional (TIMNAS) sepakbola Indonesia apabila mereka berkehendak untuk menyakinkannya dengan mengikuti berbagai rangkaian proses naturalisasi. Ada banyak pemain warga negara asing maupun yang sudah menjalani rangkaian Hubungan saling 4 Eko Murdiyanto, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: UPN "Veteran" Yogyakarta Press, 2020), hlm. 19. 5 Miza Nina Andini, dkk. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," Jurnal Edumaspul, Volume 6, Nomor 1 (2022), hlm. 2. Jurnal Hukum dan HAM Wicarana, Vol. 2, No. 2, September 2023: 127-143 132
Jurnal Hukum dan HAM Wicarana Volume 2, Nomor 2, September 2023 p-ISSN 2829-0356 e-ISSN 2829-0291 proses naturalisasi dan sah mendapatkan kewarganegaraan Indonesia, sebagai datanya dapat dilihat pada tabel ini. Tabel Naturalisasi 1. Pemain Sepakbola No . Nama Pemain Asal Negara Tahun Naturalisa si 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 Kim Jeffrey Kurniawa n Raphael Maitimo Cristian Gonzales Stefano Lilipali Greg Nwokolo Victor Igbonefo Ilija Spasojevi c Herman Dzumafo Effandi Ezra Wallian Esteban Vizcarra Alberto Goncalve s Marc Anthony Klok Jordi Amat Sandy Walsh Ivar Jenner Shayne Pattynam a Rafael Struijk Jerman Belanda Uruguay Belanda Nigeria Nigeria Motenegr o Kamerun Belanda Argentina Brazil Belanda Spanyol Belanda Belanda 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2017 2017 2018 2018 2020 2022 2022 2023 sehingga untuk dapat bersaing dengan negara-negara lainnya dan menjadi terbaik Timnas Sepakbola yang kebijakan melakukan Indonesia sepakbola pemain naturalisasi kewarganegaraan asing (WNA) yang memiliki talenta dan bakat. Perihal pemain naturalisasi dapat memajukan suatu negara, banyak bukti yang dapat kita saksikan saat ini. Sebagai contoh, dimana pada tahun 2018 Timnas Perancis dapat menjuarai Turnamen Piala Dunia dengan 99% pemain intinya adalah pemain keturunan dan hasil naturalisasi. Kemudian ada Timnas Jamaika yang pada saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam setiap turnamen yang dilakoniya karena mengandalkan pemain hasil naturalisasi, padahal dulu sepakbola remeh selalu dipandang Jamaika dikawasan benua Amerika. Apabila terlalu jauh melihat ke benua Eropa dan benua Afrika, sebagai buktinya kita melihat Timnas negara kita sendiri yang mengalami kenaikan peringkat di FIFA yang tadinya berada diurutan ke-175 sekarang berada diurutan ke-150 dunia. ini memang Program naturalisasi memberikan dampak positif terhadap sepakbola bagi suatu negara, namun perlu menjadi catatan bahwa program tersebut harus dimanajemen secara terstruktur jelas. Kesalahan pengurus PSSI terdahulu yaitu dengan asal mengajukan proses naturalisasi pemain sepakbola keturunan atau pemain asing yang ingin menjadi WNI tanpa ada kriteria yang jelas. Biasanya untuk mendukung kemajuan sepakbola, suatu negara memiliki suatu penilaian atau kriteria yang harus dipenuhi oleh calon pemain yang akan dinaturalisasi sehingga dapat berdampak terhadap suatu negara tersebut. Mengenai dan 17 Belanda 2023 18 Belanda 2023 Sumber: Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), Tahun 2023 sepakbola mengakibatkan persaingan yang luar biasa di dalam setiap pertandingan, Kemajuan program naturalisasi yang selalu digencarkan sepakbola nasional oleh tanpa (PSSI), bukan semata-mata alasan karena federasi menyadari bahwa pemain sepakbola asli Indonesia urgensi federasi 133 Analisis Persamaan Hak Kewarganegaraan... Annas & Hazzar
Jurnal Hukum dan HAM Wicarana Volume 2, Nomor 2, September 2023 atau pribumi belum mampu bersaing secara ditingkat keseluruhan Internasional. Selain itu, aspek lain yang membuat kita masih belum mampu bersaing yaitu dari segi kualitas kompetisinya. Kompetisi atau liga kita masih kalah dari negara tetangga, karena pada dasarnya Timnas yang baik harus didukung dengan kualitas kompetisi yang baik pula. Karena Setiap tahunnya PSSI mempunyai target untuk Timnas Indonesia, serta menyadari akan kualitas yang ada dinegera sendiri sehingga sebagai alternatifnya supaya Timnas Indonesia mampu bersaing dikancah sepakbola dunia dan bukan hanya di kawasan ASEAN. PSSI melakukan (scouting) pemantauan terhadap para pemain keturunan yang bermain di luar negeri yang memiliki kualitas yang mumpuni, tentunya lebih dari pemain pribumi untuk bersedia ditawarkan pengajuan naturalisasi atau pewarganegaraan. Status kewarganegaraan merupakan sebuah pre supposed right dalam sistem ketatanegaraan, tanda memiliki kewarganegaraan seseorang hak dapat mendapatkan tidak konstitusionalnya yang diberikan oleh negara (the right to have rights). Dalam sistem hukum nasional memberlakuan yang membahas aturan mengenai yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Adapun Undang-Undang tentang Nomor 12 Tahun 2006 Kewarganegaraan, merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor tentang 62 Kewarganegaraan Republik Indonesia yang dianggap sudah tidak relevan dan aturan hukum tersebut dianggap tidak mementingkan Hak Asasi Manusia. Karena pada Undang-Undang Nomor tersebut, dapat 62 Tahun 1958 berpotensi menimbulkan stateless (tanpa status kewarganegaraan). Maka dari itu, dengan mengubah aturan hukum mengenai kewarganegaraan ini hukum kewarganegaraan tahun 1958 Jurnal Hukum dan HAM Wicarana, Vol. 2, No. 2, September 2023: 127-143 p-ISSN 2829-0356 e-ISSN 2829-0291 menghindari diharapkan dengan permasalah Undang-Undang diberlakukannya Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaran yang memunculkan asas baru yang dikenal dengan asas perlindungan maksimum. dapat stateless Selain itu, Undang-Undang Nomor tentang 2006 12 Kewarganegaraan dapat memberikan kesempatan kepada Presiden berupa hak memberikan kewarganegaraan bagi para warga negara asing yang sudah berjasa terhadap Indonesia. Perihal jasa yang diberikan dapat berupa prestasi yang luar biasa sesuai dengan bidang bidang kemampuannya, kemanusiaan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan bidang lainnya hingga sampai ke bidang olahraga khususnya sepakbola. Syarat dari pemberian hak kewarganegaraan tersebut, dapat memberikan kemajuan dan keharuman bagi nama negara Indonesia di internasional. lingkup Presiden pun dapat memberikan status kewarganegaraan warga negara asing (WNA) dengan alasan kepentingan Alasan kepentingan negara yang dimaksud bahwa warga negara asing yang akan untuk dinaturalisasi terhadap memberikan dengan kedaulatan dan meningkatkan hal kemajuan olahraga sepakbola. Dengan Tahun untuk baik itu teknologi, kepada negara. mampu sumbangsih negara perkembangan dalam contohnya Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Sepakbola Nasional, menunjang Kementerian Pemuda dan Olahraga beserta PSSI saling berkoordinasi untuk lebih gencar bakat-bakat lagi bertalenta darah keturunan Indonesia untuk nantinya dapat diikut sertakan dalam setiap turnamen bergengsi baik di wilayah Asia maupun dunia dan diharapkan para pemain naturalisasi dapat mengangkat dikeluarkan dalam mencari yang memiliki 134
Jurnal Hukum dan HAM Wicarana Volume 2, Nomor 2, September 2023 p-ISSN 2829-0356 e-ISSN 2829-0291 prestasi bagi nama besar Negara Indonesia. Dalam tersebut, Presiden menginstruksikan kepada para menteri terkait, kepolisian, gubernur, bupati/walikota, serta khususnya untuk Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk mengambil langkah- langkah secara terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan untuk melakukan kewenangannya sepakbola peningkatan Indonesia internasional dengan cara sebagai berikut: bakat a. Pengembangan Inpres prestasi ditingkat pemain sepakbola Indonesia; perencanaan, b. Mengkoordinasi pelaksanaan dan persiapan, peningkatan prestasi sepakbola nasional dan internasional; c. Peningkatan jumlah dan kompetisi wasit dan pelatih sepakbola; d. Pengembangan sistem kompetisi memperoleh pemain yang memiliki pengalaman keterampilan dan bermain di level yang lebih tinggi, hal ini dapat membantu meningkatkan tim nasional dalam daya saing kompetisi maupun regional internasional. 2. Pembangunan Sepakbola Lokal. Naturalisasi pemain sepakbola juga dalam dapat berperan pengembangan sepakbola lokal, pemain asing yang menjadi warga melalui Indonesia negara berkontribusi dapat naturalisasi dalam dan pembinaan pengembangan pemain muda Indonesia. Mereka dapat berbagi pengalaman keterampilan dan mereka dengan pemain muda Indonesia, dapat membantu meningkatkan kualitas sepakbola secara keseluruhan. sehingga nasional berjenjang dan berkelanjutan; e. Pembenaran sistem dan tata kelola sepakbola; f. Penyediaan sarana dan prasarana stadion seluruh sepakbola Indonesia sesuai dengan standar internasional, dan training center sepakbola; dan di g. Mobilisasi untuk pengembangan sepakbola nasional. pendanaan Naturalisasi pemain sepakbola di Indonesia memiliki beberapa urgensi yang perlu dipertimbangkan. Berikut adalah beberapa urgensi yang terkait dengan naturalisasi pemain sepakbola di Indonesia:6 3. Inspirasi dan Motivasi. Keberadaan pemain-pemain naturalisasi dalam tim nasional Indonesia, dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi para pemain sepakbola muda di Indonesia. Melihat pemain yang dulunya adalah pemain asing yang sekarang menjadi bagian dari tim nasional dapat mendorong pemain muda untuk mengembangkan bakat mereka dan bermimpi pemain menjadi profesional. Hal ini dapat membantu generasi muda menginspirasi Indonesia, untuk lebih bersemangat dalam mengembangkan bakat sepakbola mereka. Indonesia, 1. Peningkatan Kualitas Tim Nasional. Naturalisasi sepakbola pemain dapat membantu meningkatkan Indonesia, kualitas tim nasional pemain dengan mengizinkan berbakat dari luar negeri yang telah mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Tim nasional dapat 4. Popularitas dan Peningkatan Minat. Naturalisasi pemain sepakbola juga dapat memberikan dampak positif terhadap popularitas sepakbola di pemain Indonesia, naturalisasi yang memiliki reputasi atau telah bermain di level kompetisi keberadaan 6 Ahmad Gelora Mahardika, "Politik Hukum Undang-Undang Kewarganegaraan Sebagai Optimalisasi Peran Negara Terhadap Sepakbola di Indonesia," Jurnal Hukum Respublica, Volume 22, Nomor 2 (2021), hlm. 2. 135 Analisis Persamaan Hak Kewarganegaraan... Annas & Hazzar
Jurnal Hukum dan HAM Wicarana Volume 2, Nomor 2, September 2023 p-ISSN 2829-0356 e-ISSN 2829-0291 yang tinggi dapat menarik perhatian publik dan media. Hal ini dapat meningkatkan minat masyarakat sepakbola terhadap dan dampak positif, memberikan terhadap dan pertumbuhan perkembangan olahraga ini di Indonesia. Meskipun naturalisasi pemain sepakbola dapat memberikan beberapa dampak yang positif, perlu diperhatikan pula beberapa hal yang harus dijaga. Misalnya, penting untuk memastikan bahwa naturalisasi pemain sepakbola tidak mengabaikan pengembangan pemain muda Indonesia. Upaya yang berkelanjutan dalam pembinaan dan pengembangan bakat sepakbola lokal harus tetap menjadi fokus utama. Selain itu, perlu juga dipastikan bahwa proses naturalisasi dengan transparansi, integritas, dan aturan yang jelas untuk mencegah penyalahgunaan sistem naturalisasi demi kepentingan pribadi atau komersial semata. dilakukan dengan undangan. ketentuan perundang- 3. Asas Kewarganegaraan Tunggal merupakan memberikan hak kepada setiap orang untuk memilih status kewarganegaraannya. 4. Asas Kewarganegaraan Ganda terbatas, menentukan kewarganegaraan ganda terhadap anak-anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari keempat asas tersebut, Undang- Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan mengatur mengenai cara dan syarat untuk mendapatkan status kewarganegaraan bahkan jika kehilangan dengan status kewarganegaraan ditunjang cara mendapatkan status kewarganegaraanya kembali. pembahas tentang B. Proses Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegeraan dalam Konteks Sepakbola Indonesia Naturalisasi mengenai pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, memberlakukan asas-asas hukum yang berkaitan dengan kewarganegaraan dan berlaku dalam sistem hukum nasional diantaranya yaitu sebagai berikut:7 Kembali lagi 1. Asas Ius Sanguinis (law of the yang bloods), menentukan status kewarganegaraan seseorang yang berdasarkan keturunan. asas yaitu 2. Asas Ius Soli (law of the soil) secara terbatas, dalam asas tersebut pemberian status kewarganegaraan tempat seseorang berdasarkan kelahirannya. Maka diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai Belakangan ini para pemain pemain naturalisasi mendapat banyak sorotan dari media. Kebijakan naturalisasi untuk kepentingan Timnas Sepakbola Indonesia sedang diperdebatkan dengan argumen masing-masing. Bagi yang pro terhadap kebijakan naturalisasi demi kepentingan Indonesia, mereka Timnas Sepakbola beranggapan bahwa pemain naturalisasi memiliki kualitas diatas para pemain lokal. Selain itu. para pemain naturalisasi dapat memberikan dampak yang positif terhadap para pemain lokal dengan pengalaman mereka mencari ilmu persepakbolaan di luar negeri. Namun untuk kalangan yang kontra naturalisasi tersebut, mereka menganggap bahwa naturalisasi pemain keturunan atau warga negara asing akan menghambat terhadap perkembangan pemain-pemain lokal serta tidak federasi menganggap akan kebijakan sudah 7 Endro Tri Susdarwono, "Tingkat Pemahaman Materi Pendidikan Kewarganegaraan Terkait Jurnal Kewarganegaraan," Status Kewarganegaraan, Volume 19, Nomor 1 (2022), hlm. 5. Jurnal Hukum dan HAM Wicarana, Vol. 2, No. 2, September 2023: 127-143 136
Jurnal Hukum dan HAM Wicarana Volume 2, Nomor 2, September 2023 p-ISSN 2829-0356 e-ISSN 2829-0291 memperhatikan kelanjutan karir para pemain lokal. Selain pro dan kontra perihal urgensi kebijakan naturalisasi pemain keturunan, publik pun bertanya-tanya mengenai proses naturalisasi yang dianggap mudah diberikan kepada para pemain yang bersangkutan tanpa benar-benar melihat dulu kualitasnya ketika bergabung dengan para pemain lokal yang dari segi kualitas jauh berbeda. Karena belajar dari pengalaman pemain sepakbola yang ditangani oleh PSSI, pada dasarnya ada sebagian pemain yang memang tidak memenuhi terhadap syarat untuk status mendapatkan kewarganegaraan Indonesia (WNI). naturalisasi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 Kewarganegaraan memberikan hak kepada presiden untuk melakukan kebijakan naturalisasi. Dalam undang-undang naturalisasi disebut dengan nama pewarganegaraan, yaitu sebuah proses warga negara asing status mendapatkan untuk kewarganegaraan (WNI) sehingga yang bersangkutan kemudian harus status meninggalkan karena kewarganegaraan dalam kebijakan hukum kewarganegaraan di tidak memperbolehkan mempunyai dua status kewarganegaraan. Undang-Undang Kewarganegaraan mengatur secara sistematis dan tegas, terhadap syarat dan prosedur untuk memperoleh status kewarganegaraan yang Indonesia. Rangkaian proses dijalankan membutuh waktu yang panjang bagi warga agar negara asing, permohonan kewarganegaraanya pemerintah. Namun diterima semenjak adanya kebijakan naturalisasi untuk kepenting Timnas Sepakbola Indonesia, tampaknya pemerintah dengan status memberikan mudah kewarganegaraan kepada warga negara asing dengan catatan tentang tersebut Indonesia asingnya, Indonesia oleh Indonesia sebagai memang layak untuk diberikan kewarganegaraan dan sebagiannya tidak mendasar pada aturan hukum yang berlaku. Indonesia pemberlakuan dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, ada dua proses bagi warga negara asing yang akan mengajukan permohonan untuk mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia. Secara implementasinya dua prosedur naturalisasi tersebut dibedakan menjadi prosedur normal dan prosedur istimewa. Prosedur naturalisasi secara normal dijelaskan dan diatur dalam Pasal 9 yaitu, permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon apabila memenuhi persyaratan berikut:8 1. Berusia 18 (delapan belas) tahun atau Sesuai sudah menikah; 2. Pada waktu mengajukan pemohon sudah bertempat tinggal 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia; 3. Sehat jasmani dan rohani; 4. Dapat berbicara menggunakan bahasa kesatuan Republik Indonesia, serta mengakui negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945; dasar 5. Tidak pernah dijatuhi pidana, karena melakukan tindakan pidana diancam dengan pidana penjata 1 (satu) tahun atau lebih; 6. Tidak memiki ganda; 7. Mempunyai 6. Tidak memiki ganda; 7. Mempunyai pekerjaan dan berpenghasilan tetap; dan 8. Membayar uang pewarganegaraan ke kas negara. prosedur naturalisasi secara normal, ada kebijakan istimewa yang diatur dalam Undang- Undang Kewarganegaraan bagi warga yang mengajukan negara Selanjutnya diluar asing 8 Aney Yunita Luntungn, "Naturalisasi Warga Negara Asing Menjadi Warga Negara Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan," Lex et Societatis, Volume 1, Nomor 5 (2013), hlm. 51. 137 Analisis Persamaan Hak Kewarganegaraan... Annas & Hazzar
Jurnal Hukum dan HAM Wicarana Volume 2, Nomor 2, September 2023 p-ISSN 2829-0356 e-ISSN 2829-0291 permohonan untuk mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia. Prosedur tersebut diatur dalam Pasal 20 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Indonesia Kewarganegaraan Republik yang menyebutkan untuk mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia yaitu pemohon harus berjasa terhadap negara Indonesia salah satunya di bidang olahraga. Apabila memenuhi syarat tersebut, syarat-syarat prosedur naturalisasi tidak diperlukan lagi. Pasal 20 juga memberikan peluang memberikan pewarganegaraan dengan alasan demi kepentingan negara. Sehingga para kepemimpinan PSSI era Nurdin Halid dan Djohar Arifin Husin banyak menaturalisasi para pemain asing atau pemain keturunan Indonesia yang belum memiliki kualitas yang jelas.9 syarat secara normal keturunan Indonesia yang bermain di luar negeri terutama di Eropa, seperti halnya yang baru-baru status dengan kewarganegaraan beberapa nama pemain macam Rafael Struijk (Belanda), Sandy Walsh (Belanda), Jordi Amat Ivar Jenner (Spanyol), dan Shayne Pattynama (Belanda), terus (Belanda) dilakukan gencar pemantauan oleh federasi maupun pemerintah dalam hal ini kemenpora yang status nantinya kewarganegaraan Indonesia. Hingga saat ini jumlah pemain naturalisasi banyak, baik yang masih aktif bermain sepakbola maupun yang sudah menjalani masa pensiun. Tidak semua pemain naturalisasi mendapatkan untuk membela Timnas Sepakbola Indonesia, ada beberapa nama pemain naturalisasi tidak pernah membela Timnas yang Sepakbola Indonesia seperti Serginho Van Dijk, Fabiano Beltrame, Herman Dzumafo Effendi, Ruben Wuarbanaran, Guy Junior, Esteban Vizcarra, dan Silvio Eksodus pemain ini mendapat Indonesia untuk diberikan kesempatan Escobar. Ada beberapa alasan mereka tidak pernah membela Timnas Sepakbola Indonesia, misalnya umur yang sudah tidak efektif lagi disepak bola, kualitas tidak tidak pemain yang memenuhi ekspetasi para pelatih Timnas, dan alasan-alasan lainnya.10 istimewa, Pemberian status kewarganegaraan istimewa Indonesia dengan prosedur sesuai dengan yang diatur oleh Undang- Undang Kewarganegaraan kepada para pemain asing tidak memiliki dasar legalitas yang kuat. Dalam penjelasan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Kewarganegaraan Republik tentang Indonesia bahwa kewarganegaraan pemberian Indonesia diluar prosedur secara normal hanya untuk pemohon yang berjasa luar biasa terhadap Indonesia. Ditinjau dari sisi dapat prestasi memberikan dampak berupa kemajuan dan mengharumkan bangsa Indonesia dikancah internasional. menegaskan, status olahraga, pemain nama Selain itu dalam penjelasan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia perlu diperhatikan, bahwa pasal tersebut membatasi alasan kepentingan negara tersebut hanya kepada pemohon yang berjasa meningkatkan kedaulatan dibidang khususnya negara perekonomian. Karena dari itu, kita penting untuk mengingatkan pemerintah mengenai secara istimewa haruslah dipandang sebagai sesuatu yang eklusif. kewarganegaraan C. Perlindungan Hak Kewarganegaraan Sepakbola Naturalisasi Asas Pemain Indonesia Persamaan Derajat Berdasarkan Sistem kewarganegaraan berbeda disetiap negara dengan menetapkan asas-asas kewarganegaraan masing- masing yang berlaku, asas tersebut yang 9 Hananto Dwi, "Kebijakan Naturalisasi dalam Sistem Hukum Positif Indonesia Terhadap Pesepakbola," Disertasi Universitas Lampung (2023). 10 Faridhian Anshari dan Jane Evangeline, "Peran Media dalam Proses Adaptasi Pemain Sepakbola Indonesia," Jurnal Berlabel Naturalisasi di Dialektika, Volume 7, Nomor 2 (2020), hlm. 190. Jurnal Hukum dan HAM Wicarana, Vol. 2, No. 2, September 2023: 127-143 138
Jurnal Hukum dan HAM Wicarana Volume 2, Nomor 2, September 2023 p-ISSN 2829-0356 e-ISSN 2829-0291 menjadi dasar dalam menetukan status kewarganegaraan seseorang dalam suatu negara. Proses naturalisasi para pemain asing sepakbola di Indonesia, mengubah status kewarganegaraan asing mereka Indonesia. menjadi kewarganegaraan Mengenai hak kewarganegaraan pada intinya sama seperti para pribumi karena telah memiliki status kewarganegaraan yang sama. Istilah kewarganegaraan merupakan gambaran hubungan antara warga negara dengan negara yang berkaitan pula dengan hubungan hukum antar individu dengan Kewarganegaraan merupakan status menurut hukum dari suatu negara memberikan hak konstitusi dan membebankan kewajiban kepada setiap individu. perlindungan negara. definisi Berdasarkan Sudarto kewarganegaraan menyimpulkan pokok dari pengertian kewarganegaraan yaitu individu sebagai anggota penuh secara politik dalam suatu negara dan berkewajiban untuk mengabdi terhadap negara menjamin melindungi individu tersebut dimanapun. Istilah warga negara atau rakyat merupakan individu-individu yang menetap dalam suatu wilayah negara, selain itu istilah warga negara dalam kewarganegaraan dapat disebut dengan mencakup Penduduk penduduk. pengertian yang luas dalam administrasi, baik meliputi warga negara maupun bukan warga negara yang bertempat disuatu tetap. Penduduk dibagi wilayah yang menjadi dua bagian, yaitu penduduk warga negara dan penduduk bukan warga negara atau warga negara asing. Kedua pendudukan tersebut memiliki perbedaan dalam hubungan dengan negara yang ditempatinya, yaitu sebagai berikut:11 1. Warga negara, memiliki hubungan terikat dengan negaranya, yang konstitusinya, dasar negaranya, dan tersebut, negara dengan hal-hal lain yang berhubungan negara. Meskipun yang bersangkutan berada diluar negeri atau selama yang bersangkutan tidak memutuskan hubungannya oleh ketentuan hukum internasional. 2. Warga negara asing, hubungannya dengan negara dia menetap hanya selama yang bersangkutan bertempat tinggal dalam suatu wilayah negara. Tetapi mendapatkan hak perlindungan dari negara tempati sementara. yang dia seseorang mendapatkan Untuk kewarganegaraan, bisa mendapatkannya secara alami tempat dia dilahirkan atau dengan naturalisasi atau pewarganegaraan. Sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam uraian diatas, kewarganegaraan menurut Indonesia naturalisasi dibedakan menjadi dua yaitu naturalisasi umum atau naturalisasi khusus. Dengan proses tidak boleh bertentangan naturalisasi dengan asas-asas kewarganegaraan yang dianut oleh Indonesia agar mencapai suatu kepastian hukum, pada dasarnya merupakan proses perkembangan asas-asas kewarganegaraan yang diperuntukan bagi warga negara asing yang mengajukan permohonan untuk berpindah status kewarganegaraan. 2. Warga negara asing, hubungannya dengan negara dia menetap hanya selama yang bersangkutan bertempat tinggal dalam suatu wilayah negara. Tetapi mendapatkan hak perlindungan dari negara tempati sementara. yang dia seseorang mendapatkan Untuk kewarganegaraan, bisa mendapatkannya secara alami tempat dia dilahirkan atau dengan naturalisasi atau pewarganegaraan. Sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam uraian diatas, kewarganegaraan menurut Indonesia naturalisasi dibedakan menjadi dua yaitu naturalisasi umum atau naturalisasi khusus. Dengan proses tidak boleh bertentangan naturalisasi dengan asas-asas kewarganegaraan yang dianut oleh Indonesia agar mencapai suatu kepastian hukum, pada dasarnya merupakan proses perkembangan asas-asas kewarganegaraan yang diperuntukan bagi warga negara asing yang mengajukan permohonan untuk berpindah status kewarganegaraan. naturalisasi dari Dengan demikian, baik warga negara pribumi atau warga negara yang naturalisasi mendapatkan dan kewajiban serta perlakuan yang sama dari negara sesuai dengan aturan hukum yang dapat berlaku. diimplementasikan kepada para pemain status sepakbola kewarganegaraannya jalur naturalisasi, mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama sesuai yang diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar hak tersebut Hal yang mendapat melalui 11 Ali Zuryat Hakim, "Perlindungan Hak Kewarganegaraan Berdasarkan Asas Persamaan Derajat dalam Hal Naturalisasi Para Pemain Indonesia Berdasarkan Undang- Sepakbola tentang Undang Nomor 12 Tahun 2006 Kewarganegaraan," Disertasi Universitas Islam Riau (2020). 139 Analisis Persamaan Hak Kewarganegaraan... Annas & Hazzar
Jurnal Hukum dan HAM Wicarana Volume 2, Nomor 2, September 2023 p-ISSN 2829-0356 e-ISSN 2829-0291 yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia. Misalnya pada Pasal 28D ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap status berhak kewarganegaraan dan setiap orang bebas memilih kewarganegaraannya, karena pada dasarnya status kewarganegaraan merupakan awal dari terbitnya Hak-Hak Asasi Manusia lainnya. orang atas konsep warga negara berlaku dalam lingkup negara, sedangkan penduduk berlaku dalam administrasi atau dalam ranah masyarakat. Sebagai penduduk atau masyarakat setiap orang dalam mempunyai sistem kedudukannya penghargaan yang berlaku secara normal sosial, negara sedangkan warga mencakup kesamaan dalam hak dan kewajiban yang sama dengan kepastian hukum. WNI dalam UUD 1945 mempunyai arti yang sangat penting dalam sistem hukum dan pemerintahan, UUD 1945 sebagai konstitusi negara memang sangat menghormati hak-hak setiap warganya yang berada diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun tidak. Setiap jaminan hak-hak WNI mendapatkan konstitusional, sedangkan WNA yang berada di wilayah Indonesia hanya mendapatkan sebatas hak-hak asasi manusia. Secara perbedaan berdasarkan kewarganegaraannya menjadi Warga Negara Aturan mengenai kewarganegaraan juga diatur dengan prinsip-prinsip yang melatar hukum belakangi kewarganegaraan, yaitu sebagai berikut:12 Indonesia (WNI). politik a. Prinsip bahwa semua orang bangsa Indonesia asli merupakan warga negara tersebut Indonesia, prinsip menjelaskan bahwa semua warga negara Indonesia asli adalah yang lahir di wilyah negara Indonesia dan tidak pernah mendapatkan status kewarganegaraan asing; b. Prinsip sebagai nonimigran (non- imigran state); c. Prinsip kebijaksanaan selektif (selektif tidak menunjukan adanya policy), kebijaksanaan dapat yang mempermudah dalam memperoleh status kewarganegaraan Indonesia; d. Prinsip sekali warga negara Indonesia; e. Prinsip anti apatride dan anti bipatride; f. Prinsip ius sanguinis (hubungan dalam garis keturunan); dan g. Prinsip bahwa perkawinan menghilangkan kewarganegaraan. tidak status Bagir Manan berargumen bahwa dalam harus kebijakan mempertimbangkan sebagai berikut.13 pewarganegaraan hal-hal Maka dari definisi hak dan kewajiban konstitusional dapat disepakati memiliki arti lebih luas daripada definisi hak dan kewajiban hak asasi manusia. Sejatinya Individu yang dilahirkan sebagai WNI belum tentu seterusnya menjadi WNI, bisa status saja kewarganegaraan. Serta sebaliknya, jika orang yang awalnya sebagai warga negara asing juga dapat berpindah status kelak berpindah 1) Keperluan menabah warga negara melalui naturalisasi; 2) Manfaat individual mengabulkan permohonan kewarganegaraan seperti kapasitas individual pemohon, pertimbangan kemanusiaan, dan yang lainnya; 3) Menentukan jumlah pewarganegaraan setiap kurun waktu tertentu; 12 Agnes Visca Hemaskesuma Widodo, "Perlindungan Hukum Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Hasil dari Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan," Journal of Law, Volume 8, Nomor 1 (2022), hlm. 113. 13 Danis Sultan Falaheta, "Proses Naturalisasi Warga Negara Asing Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia," Disertasi Universitas Islam Bandung (2016) Jurnal Hukum dan HAM Wicarana, Vol. 2, No. 2, September 2023: 127-143 140
Jurnal Hukum dan HAM Wicarana Volume 2, Nomor 2, September 2023 4) Hubungan berjalan baik dengan suatu akibat asal negara pewarganegaraan; 5) Pemohon tidak menjadi beban dalam masyarakat, baik kesejahterannya maupun perihal ketertiban umum; dan membatalkan hal 6) Kemungkinan pewarganegaraan, tertentu. karena PENUTUP Kesimpulan Dengan demikian, sebagai penyusun saya dapat menyimpulkan hasil penelitian ini sebagai berikut. 1. Wacana regulasi pembatasan pemain (Liga naturalisasi oleh PT LIB Indonesia sebagai Baru) penyelenggara kompetisi sepakbola Indonesia Liga 1 Tahun 2023/2024 merupakan suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia bagi seseorang yang telah dinyatakan menjadi Warga Negara (WNI), karena bertentang dengan Undang-Undang Kewarganegaraan yang menyatakan bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama. Serta tidak sejalan dengan aturan yang telah diberlakuan oleh FIFA yaitu Universal Declaration of Player Rights dan FIFA's Human Rights Policy. Indonesia di diantaranya 2. Naturalisasi pemain sepakbola di Indonesia memiliki urgensi yang signifikan untuk perkembangan dan negara kemajuan sepakbola tersebut, untuk meningkatkan kualitas tim nasional, dengan naturalisasi pemain sepakbola yang berkualitas dapat memberikan tambahan kekuatan dan keterampilan teknis kepada tim nasional. Kemudian menggabungkan pemain lokal yang berkualitas dengan pemain yang telah di naturalisasi, tim nasional dapat lebih kuat dan kompetitif menjadi internasional. dalam pertandingan Selain dapat Meningkatkan itu, kualitas liga domestik, dengan adanya 141 p-ISSN 2829-0356 e-ISSN 2829-0291 pemain yang telah dinaturalisasi diliga domestik Indonesia dapat menjadi lebih menarik dan kompetitif. Pemain- telah di pemain berkualitas, yang memberikan naturalisasi pengaruh kualitas permainan dan meningkatkan daya saing klub-klub dalam liga domestik. 3. Undang-Undang Kewarganegaraan mengatur secara sistematis dan tegas, terhadap syarat dan prosedur untuk memperoleh status kewarganegaraan Indonesia. Rangkaian proses yang dijalankan membutuhkan waktu yang panjang bagi warga negara asing, agar permohonan pewarganegaraanya diterima oleh pemerintah. Namun semenjak adanya kebijakan naturalisasi untuk kepenting Timnas Indonesia, tampaknya pemerintah dengan mudah memberikan status kewarganegaraan Indonesia kepada warga negara asing dengan catatan sebagai memang diberikan layak kewarganegaraan dan Indonesia sebagiannya tidak mendasar pada aturan hukum yang berlaku. Sesuai Undang- pemberlakuan dengan Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, ada dua proses bagi warga negara asing yang akan untuk mengajukan mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia. Secara implementasinya prosedur dibedakan tersebut naturalisasi menjadi prosedur normal dan prosedur istimewa. dapat pada positif Sepakbola untuk permohonan dua 4. Perlindungan hak kewarganegaraan sepakbola pemain naturalisasi Indonesia didasarkan pada asas persamaan derajat yang menyatakan, bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama di mata hukum. Ada beberapa hal yang terkait dengan perlindungan hak kewarganegaraan pemain sepakbola berdasarkan asas persamaan derajat, yaitu kewarganegaraan yang setara, kebebasan hak asasi manusia, naturalisasi Annas & Hazzar 4. Perlindungan hak kewarganegaraan sepakbola pemain naturalisasi Indonesia didasarkan pada asas persamaan derajat yang menyatakan, bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama di mata hukum. Ada beberapa hal yang terkait dengan perlindungan hak kewarganegaraan pemain sepakbola berdasarkan asas persamaan derajat, yaitu kewarganegaraan yang setara, kebebasan hak asasi manusia, naturalisasi Annas & Hazzar
Jurnal Hukum dan HAM Wicarana Volume 2, Nomor 2, September 2023 p-ISSN 2829-0356 e-ISSN 2829-0291 Saran jawab yang kewajiban setara, perlindungan hukum, dan kesetaraan dalam dunia sepakbola. tanggung Kewarganegaraan, Ahlimedia Press, 2021). (Malang: Ilmu Kewarganegaraan (Civics), (Jember: Cerdas Ulet Kreatif, 2020), hlm. 107. Susiatik, Titik. Dengan demikian, sebagai penyusun saya dapat memberikan saran terhadap hasil penelitian ini sebagai berikut. 1. Bagi pemerintah, pemerintah perlu melakukan pengawasan yang ketat terhadap proses naturalisasi pemain mencegah Untuk sepakbola. penyalahgunaan atau pelanggaran, pengawasan ketat meliputi verifikasi dokumen, pemeriksaan latar belakang pemain, dan penegakan hukum yang melanggar prosedur naturalisasi. terhadap tindakan yang 2. Bagi Seleksi berdasarkan kualitas dan potensi, penting pemain untuk memilih naturalisasi berdasarkan kualitas dan potensi mereka dalam meningkatkan kualitas Indonesia. Pemilihan harus didasarkan pada keahlian teknis, pengalaman, dan kontribusi yang dapat diberikan pemain terhadap tim nasional dan sepakbola Indonesia secara keseluruhan. federasi (PSSI), sepakbola di DAFTAR PUSTAKA 1. Regulasi 3. Jurnal Andini, Miza Nina dkk. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," Jurnal Edumaspul, Volume 6, Nomor 1 (2022). Anshari, Faridhian dan Jane Evangeline, "Peran Media dalam Proses Adaptasi Pemain Sepakbola Berlabel Naturalisasi di Indonesia," Jurnal Dialektika, Volume 7, Nomor 2 (2020). Ahmad Undang-Undang Hukum "Politik Kewarganegaraan Sebagai Optimalisasi Peran Negara Terhadap Jurnal Sepakbola di Hukum Respublica, Volume 22, Nomor 2 (2021). Gelora Mahardika, Indonesia," Syahrin, Alvi "Naturalisasi dalam Hukum Kewarganegaraan Memahami Konsep, Sejarah, dan Isu Hukumnya," Jurnal Thengkyang, Volume 2, Nomor 1 (2019). Tri Susdarwono, Endro "Tingkat Pemahaman Materi Pendidikan Kewarganegaraan Terkait Status Jurnal Kewarganegaraan," Kewarganegaraan, Volume 19, Nomor 1 (2022). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Kewarganegaraan Republik Indonesia. Universal Declaration of Player Rights and FIFA's Human Rights Policy. tentang 2. Buku Hafni Sahir, Syafrida. Metode Penelitian, (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021). Hardani dkk., Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020). Eko. Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: UPN "Veteran" Yogyakarta Press, 2020). Murdiyanto, Visca Hemaskesuma Widodo, Agnes Hukum "Perlindungan Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Hasil dari Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tentang Kewarganegaraan," Journal of Law, Volume 8, Nomor 1 (2022). Luntungn, Tahun 2006 Aney "Naturalisasi Warga Negara Asing Indonesia Menjadi Warga Negara Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun tentang 2006 Kewarganegaraan," Lex et Societatis, Volume 1, Nomor 5 (2013). Yunita Putra, Zulfikar dan Farid Wajdi, Buku Ajar Pendidikan Pancasila dan Jurnal Hukum dan HAM Wicarana, Vol. 2, No. 2, September 2023: 127-143 142
Jurnal Hukum dan HAM Wicarana Volume 2, Nomor 2, September 2023 4. Lain-Lain Dwi, "Kebijakan Hananto Naturalisasi dalam Sistem Hukum Positif Terhadap Pesepakbola," Disertasi Universitas Lampung (2023). Indonesia Sultan Falaheta, Danis "Proses Naturalisasi Warga Negara Asing Menurut Undang-Undang Nomor 12 tentang Tahun 2006 Kewarganegaraan Dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia," Disertasi Universitas Islam Bandung (2016). Zuryat Hakim, Ali "Perlindungan Hak Kewarganegaraan Berdasarkan Asas Persamaan Derajat dalam Hal Naturalisasi Para Pemain Sepakbola Indonesia Berdasarkan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan," Disertasi Universitas Islam Riau (2020). 143 Analisis Persamaan Hak Kewarganegaraan... p-ISSN 2829-0356 e-ISSN 2829-0291 Annas & Hazzar