UPMI Proceeding Series 1st UPMI International Conference Multidisciplinary Science POLIGAMI BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN YANG BERAGAMA ISLAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN Zetria Erma1, Yulkarnaini Siregar2 1Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UPMI Medan Email Korespondensi: ABSTRAK Praktek poligami bisa dilaksanakan oleh semua lapisan masyarakat termasuk bagi anggota kepolisian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui aturan poligami bagi anggota kepolisian ditinjau dari hukum perkawinan. Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode analisis data dilakukan secara kualitatif. Aturan poligami bagi anggota kepolisian yang beragama Islam diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 6 Tahun 2018 dimana anggota kepolisian dilarang untuk berpoligami dan hanya diizinkan mempunyai seorang istri. Untuk itu disarankan agar anggota kepolisian yang beragama Islam tidak melakukan poligami karena sanksinya cukup berat. Kata kunci: Poligami, anggota, kepolisian, hukum, perkawinan ABSTRACT The practice of polygamy can be carried out by all levels of society, including members of the police. The purpose of this research is to find out the rules of polygamy for members of the police in terms of marriage law. The type of research in this paper is normative with a statutory and conceptual approach. The research specifications are analytical descriptive. The data used is secondary which consists of primary legal materials and secondary legal materials. The data analysis method was carried out qualitatively. Polygamy regulations for members of the police force who are Muslim are regulated in Article 4 paragraph (1) of the Regulation of the Indonesian National Police No. 6 of 2018 whereby police officers are prohibited from having polygamy and are only permitted to have a wife or husband. For this reason, it is recommended that members of the police who are Muslim not practice polygamy because the sanctions are quite severe. Keywords: Polygamy, members, police, law, marriage PENDAHULUAN Manusia hidup di dunia memiliki dua aspek, yaitu manusia sebagai pribadi atau sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai pribadi merupakan cerminan dari perilaku manusia itu sendiri. Diaman kehidupan dijalani dirinya sendiri, dan untuk berkomunikasi atau melakukan hubungan bathin dengan Tuhannya. Manusia sebagai masyarakat atau makhluk sosial merupakan bagian dari suatu kelompok masyarakat, atau disebut anggota masyarakat, dimana manusia tersebut 58
dapat berinteraksi maupun berkomunikasi dengan sesama anggota masyarakat, untuk menghasilkan suatu hubungan. Hal ini akan terlepas dari kodratnya sebagai makhluk sosial, dimana kita sebagai manusia baik pria dan wanita saling mendekat, berinteraksi, bergaul dan bahkan melakukan perkawinan [1]. Manusia yang telah dewasa mempunyai hasrat untuk mencari pasangan hidup untuk bersama-sama menjalani bahtera kehidupan dalam keluarga. Sesuai dengan kodrat kejadian manusia, pria membutuhkan wanita dan wanita membutuhkan pria dalam kehidupannya, karena kedua belah pihak saling membutuhkan, maka mereka saling mencari sehingga tumbuhlah benih kasih sayang, saling mencintai dan saling melindungi. Hubungan kasih sayang dan saling mencintai ini kemudian diwujudkan dalam ikatan perkawinan yang sesuai dengan norma kehidupan dan aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat tempat mereka hidup yang disebut dengan pernikahan [2]. Pernikahan merupakan sebuah akad yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dengan maksud untuk saling memberi dan mengambil manfaat dari keduanya dalam rangka membentuk sebuah keluarga yang saleh berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat agama Islam [3]. Perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sebab perkawinan dapat dibentuk dengan ikatan hubungan pergaulan antara dua insan yang berlainan jenis secara resmi dalam satu keluarga. Keluarga dapat terus berkembang menjadi kelompok masyarakat, tujuan yang ingin dicapai dalam perkawinan adalah mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat [4]. Mengenai perkawinan dan segala akibat hukumnya di Indonesia sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Sesuai dengan bentuknya, undang-undang perkawinan ini berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa kecuali. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia terutama yang berhubungan dengan perkawinan dan segala akibat hukum yang ditimbulkannya. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Perkawinan merupakan pertalian syah antara pria dengan wanita untuk waktu yang tidak ditentukan [5]. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat dengan UU Perkawinan) yang termuat dalam Pasal 1 dan Pasal 2 menyebutkan bahwa "Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pencantuman Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena Negara Indonesia berdasarkan pada Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini menyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan agama. Penerapan asas monogami menurut UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KUH Perdata sangat jauh berbeda. Pada Pasal 27 KUH Perdata diatur bahwa seorang suami tidak dibenarkan untuk berpoligami, dengan kata lain bahwa seorang suami hanya dapat memiliki seorang istri sampai mati. Dalam Pasal 27 KUH Perdata ini tidak dijumpai pengaturan lebih lanjut mengenai pembolehan bagi suami untuk beristri lebih dari satu. Jadi ketentuan peraturan 59
perkawinan di Indonesia didasarkan pada hukum agama masing-masing sebagai dasar pembentukan keluarga bahagia dan kekal bagi bangsa Indonesia[7]. Kebolehan poligami juga telah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 5 Undang- Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam ayat (1) dijelaskan bahwa laki-laki yang mempunyai keinginan berpoligami wajib meminta persetujuan dari pengadilan daerah tempat tinggalnya, pada ayat (2) ditegaskan pengadilan akan mengeluarkan persetujuan apabila seorang istri tidak mampu untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana mestinya, istri menderita cacat badan atau penyakit yang sukar untuk disembuhkan, mengalami kemandulan. Pasal 5 menegaskan bahwa ada beberapa syarat bagi suami yang ingin meminta izin poligami dari pengadilan diantaranya surat pernyataan yang menyatakan bahwa istrinya memberikan persetujuan kepada suaminya untuk berpoligami, kepastian bahwa suami dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya baik itu untuk nafkah para istri maupun anak-anaknya dan kesanggupan berbuat adil kepada para istri serta anak anaknya [8]. Salah satu instansi pemerintahan yang anggotanya berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Instansi ini memiliki wewenang untuk mengatur perkawinan, perceraian dan rujuk adalah Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Hal ini dilakukan agar anggota keluarga Polri harmonis dan serasi serta terciptanya kehidupan rumah tangga yang tentram dan bahagia guna mendukung pelaksanaan tugas serta memberikan kepastian hukum dalam rumah tangganya. METODE Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sedangkan spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis yaitu menjelaskan tentang permasalahan sesuai dengan judul penelitian. Data yang digunakan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 serta bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan judul penelitian. Metode analisis data dilakukan secara kualitatif. Data yang telah terkumpul dipilih, disusun dalam diuraikan secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti. HASIL Sistem poligami sebenarnya sudah ada sebelum kedatangan Islam, diantara bangsa-bangsa yang menjalankan poligami adalah Arab jahiliyah, bangsa Ibrani dan Cisilia. Hukum poligami tidak jauh berbeda tentang hukum nikah yaitu mubah atau boleh, dari hukum boleh inilah akan lahir hukum yang lain bila akan diterapkan pada seseorang dengan melihat situasi, kondisi, toleransi, pandangan dan jangkauan yang akan melakukan poligami tersebut. Hukum-hukum poligami adalah : 1. Wajib. 2. Sunnah. 3. Mubah. 4. Makruh. 5. Haram. Jadi, ketentuan hukum poligami itu wajib, sunnah, makruh, mubah, haram tidak bertumpu pada adanya nash melainkan pada situasi dan kondisi. 60
Realitas perkawinan poligami sudah sejak dulu mewarnai struktur kehidupan dalam suatu keluarga. Keluarga yang berpoligami adalah keluarga yang unik dan eksklusif karena tidak semua orang mampu untuk melakukan dan melaluinya serta harus matang dalam mengambil keputusan. Pada dasarnya keinginan untuk berpoligami bukan sesuatu hal yang direncanakan, bahkan seseorang juga tidak menginginkan kondisi kehidupan perkawinan seperti itu, tetapi banyak faktor baik internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi keinginan seseorang untuk melakukan poligami. Poligami dapat dilakukan oleh semua golongan baik golongan kaya atau miskin. Pelaku poligami dengan berbagai macam jenis pekerjaan, golongan, suku, bangsa dan pendidikan. Mereka melakukan dengan berbagai macam alasan dan kebanyakan seseorang berpoligami tidak sesuai dengan ketentuan syariah [9]. 1, Kebutuhan biologis Ketidakmampuan mengendalikan hawa nafsu dan tidak mampu menjaga pandangannya maka manusia akan menempati posisi yang terendah. Poligami yang terjadi saat ini justru berawal dari perselingkuhan. Dari mata turun ke hati sehingga menimbulkan rasa saling mencintai dan menjadi sesuatu yang wajar berhubungan dengan wanita lain yang bukan istri sahnya. Apalagi dengan komunikasi yang baik dan terus menerus. Seseorang dapat berkomunikasi kapan saja dan dimanapun berada. Diawali dengan perkenalan hingga ke tahap serius selanjutnya. Secara fitrah, umumnya kebutuhan seksual laki-laki lebih tinggi dari wanita. Cara pemenuhan terhadap nafsu dan kebutuhannya berbeda-beda. Dari sudut pandang laki-laki, masalah pemenuhan seks sedikit banyaknya dipengaruhi dengan adanya kepuasan hubungan seksual dan bisa terpenuhi bila kepuasan itu didapat. Umumnya laki-laki membutuhkan kepuasan seksual baik dalam kualitas maupun kuantitas. Tapi lebih dominan kepuasan secara kualitas. Sementara istri kurang mampu memberikannya baik dari segi terjadi ketidakseimbangan dalam pemenuhan kualitas maupun kuantitas. Akhirnya kebutuhan biologis suami istri. Apalagi tidak dikomunikasikan dengan baik dan terbuka. Maka akhirnya menikah dengan berpoligami menjadi alternatif solusi. Kebutuhan biologis merupakan kebutuhan yang esensial dalam perkawinan. Perkawinan dapat menjadi jalan mewujudkan dorongan seks bagi pasangan suami istri. Apabila pemenuhan kebutuhan ini tidak berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan maka muncul keinginan untuk mendapatkan pasangan lain diluar perkawinan yang sah. 2. Status sosial, adat dan budaya Status sosial laki-laki menentukan jumlah istri yang dimiliki. Banyak orang tua yang rela dan menawarkan anak perempuannya untuk diperistri oleh laki-laki yang dewasa, mapan dan mempunyai jabatan tentunya sudah mempunyai istri. Dengan tujuan untuk meningkatkan derajat dan status sosial walaupun pernikahan yang dilakukan dengan pernikahan siri atau pernikahan di bawah tangan. Masih kentalnya adat dan budaya dalam masyarakat, merupakan salah satu sebab terjadinya poligami. Poligami yang sering terjadi pada masyarakat patrilineal dan tidak dapat dipungkiri banyak juga terdapat pada masyarakat dengan sistem matrilineal dan parental. Berbagai faktor penyebab poligami dalam masyarakat berakibat tidak dilakukan permohonan izin poligami melalui Pengadilan Agama karena dengan alasan merasa malu dan tidak berani untuk meminta persetujuan dari istri yang sah sehingga poligami dirahasiakan, sudah cukup terpenuhi rukun pernikahan, kurang pengetahuan, tidak mau berhubungan dengan masalah birokrasi dan biaya mahal. 1. Ekonomi Kemapanan dalam ekonomi bagi laki-laki sangat rentan untuk melakukan poligami dan marak dilakukan dikalangan masyarakat yang berpenghasilan besar. 2. Agama Pelaku poligami berpendapat bahwa poligami dibolehkan oleh agama. 3. Sebenarnya Islam tidak menyuruh seseorang untuk berpoligami tetapi hukum Islam hanya 61
memberikan aturan, ketentuan tentang persyaratan poligami yang wajib dipatuhi. Saat ini banyak sekali yang berdalih untuk melakukan poligami dengan membawa nama agama. Padahal dalam islam sudah jelas ditegaskan boleh berpoligami apabila sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan ketentuannya juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) suami melakukan poligami harus atas persetujuan istri tetapi kenyataannya saat ini istri justru tidak mengetahui suaminya berpoligami dengan melakukan pernikahan dibawah tangan (pernikahan siri) yang sangat berdampak merugikan istri dan anak-anak. Dampak poligami adalah [10]: 1. Dampak psikologis Menjalani poligami diperlukan kesiapan fisik, psikis juga ruhiyah dari suami, istri dan juga seluruh pihak keluarga. Istri yang tidak bisa menerima kenyataan bahwa suami telah berpoligami pada umumnya akan mengalami kelabilan emosi, istri menjadi sensitif, mudah marah, sikap yang tidak terkontrol karena emosinya, yang lebih sering mudah sedih dan sering curiga berlebihan. Perasaan selalu menyalahkan diri sendiri karena ketidakmampuan dalam memberikan pelayanan yang baik dan tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis suami. Poligami tidak hanya berdampak kepada istri tetapi juga kepada anak. Pada dasarnya anak berharap memiliki keluarga yang ideal satu ayah dan satu ibu. Hadirnya keluarga lain dalam kehidupannya dapat memicu rasa kecewa dan trauma terhadap anak karena perhatian seorang ayah sudah terbagi untuk keluarganya yang lain menyebabkan anak kurang kasih sayang. Poligami juga dapat berdampak terjadinya perceraian karena komunikasi yang tidak berjalan dengan baik. 2. Dampak ekonomi Sulitnya mengukur kadar keadilan yang dimiliki. Suami lebih mementingkan istri muda mengenai pemberian nafkah materiil. Tapi tidak jarang juga suami yang peduli dan adil dalam memberikan nafkah secara ekonomi. Sifat ketergantungan istri yang tidak bekerja dalam hal ekonomi membuat istri menerima dan pasrah terhadap poligami yang telah dilakukan suaminya. 1. Dampak Hukum a. Maraknya pernikahan di bawah tangan atau pernikahan siri. Pernikahan secara agama sah tetapi tidak diakui negara. Pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) karena dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dan dirahasiakan. Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan sudah tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsekuensi dari pernikahan di bawah tangan akan muncul kasus perceraian di bawah tangan pula karena tidak memiliki buku (akta) nikah. Untuk mendaftarkan perkara di pengadilan harus dengan menyertakan buku (akta) nikah. jelas dinyatakan bahwa b. Terjadi pemaksaan kepada istri untuk memberi izin poligami. Jika istri tidak memberikan izin maka banyak terjadi pemalsuan identitas. c. Berdampak terhadap pembuatan akta kelahiran anak. Dalam akta kelahiran anak hanya tertera nama ibunya saja. Untuk membuat akta kelahiran anak dibutuhkan buku (akta) nikah orang tua dari anak tersebut sedangkan suami istri tidak memiliki buku (akta) nikah karena suami telah melakukan poligami yang tidak sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang dan syariat islam. Jadi istri kedua dan anaknya tidak mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan istri pertama yang melakukan pernikahan secara sah dan sesuai dengan prosedur perundang- undangan. Apabila suami melakukan poligami dengan mematuhi aturan perundang- undangan maka hak dan kewajiban istri kedua dan anak sama dengan hak dan kewajiban dari istri pertama. Terjadi masalah pembagian harta bersama baik harta 62
perkawinan yang berkaitan dengan suami atau istri dan anak-anak. Hal ini sering terjadi karena masalah yang sangat urgen untuk diselesaikan dengan baik. Penyelesaian pembagian harta bersama ini bertujuan untuk menghindari perebutan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh suami. Jika terjadi perebutan harta maka perkawinan poligami ini hanya akan mendatangkan mudharat yaitu perselisihan antara para istri dan akan menimbulkan kebencian sekaligus permusuhan. Saat ini banyak pelaku poligami yang hanya berdasarkan hawa nafsu belaka dan tidak sesuai dengan ketentuan agama. Menurut pandangan Fazlur Rahman poligami merupakan produk hukum Islam yang legal tujuannya untuk mencapai idealitas tatanan dalam sebuah komunitas tertentu. Karenanya poligami tidak dapat dihilangkan begitu saja [11]. M. Quraish Shihab, seorang tokoh tafsir kontemporer menyatakan poligami adalah sebuah wadah bagi yang menginginkannya ketika seseorang menghadapi kondisi atau kasus tertentu yang menjadi alasan logis untuk melakukan poligami yang dibenarkan, meski dengan syarat yang tidak ringan dan tidak setuju jika poligami sebuah anjuran apalagi kewajiban, akan tetapi poligami sebuah solusi bagi sebuah kondisi darurat yang hanya bisa dibuka jika kondisi itu mengharuskan demikian [12]. Ketentuan tentang poligami dalam Undang-Undang Perkawinan terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2). Undang-Undang ini sebagai bentuk respon positif untuk mengatur seorang suami yang ingin menikah dengan lebih dari satu orang (istri). Poligami diperbolehkan dengan alasan, syarat dan prosedur tertentu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Demikian juga dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam yang mengatur ketentuan poligami bagi umat Islam. Syarat utama poligami adalah harus adil terhadap istri baik dalam nafkah lahir dan bathin, perhatian terhadap keluarga dan rasa kasih sayang, perlindungan terhadap keluarga agar terciptanya hubungan yang harmonis. Asas dalam Undang-Undang Perkawinan adalah bukan monogami mutlak tetapi asas monogami terbuka yang ditegaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 ayat (2) yaitu Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pasal 3 ayat (2) ini melibatkan Pengadilan Agama sebagai institusi yang cukup penting untuk mengesahkan kebolehan poligami. Dalam hal ini yang merupakan syarat-syarat hukum agar seorang laki-laki dapat kawin dengan lebih dari satu orang istri dalam jangka waktu yang bersamaan (berpoligami) sebagai berikut: 1. Apabila beristri lebih dari satu memang dimungkinkan oleh agama dari mereka yang hendak melakukan perkawinan tersebut. 2. Apabila istri yang sudah ada dan istri yang hendak dikawini tersebut tidak melebihi jumlah yang dibenarkan oleh agama yang dianut oleh mereka yang hendak melakukan perkawinan tersebut. 3. Dalam hal seorang suami beristri lebih dari satu, maka suami wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Menurut Satjipto Raharjo "polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat". Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban [13]. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni 63
fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sebagai konsekuensinya, anggota kepolisian harus bisa menjadi contoh tauladan bagi masyarakat dengan didukung oleh keluarga yang harmonis, aman, tentram dan bahagia. Pelaksanaan perkawinan anggota kepolisian Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Biasanya praktek nikah siri dilakukan oleh anggota kepolisian yang beragama Islam karena sudah mempunyai istri. Jadi pernikahan siri dilakukan untuk menambah istri atau beristri lebih dari 1 (satu) atau berpoligami. Biasanya pernikahan dilakukan secara diam-diam dan tanpa izin dari istri pertama. Pada dasarnya UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang peraturan pelaksananya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, termasuk peraturan mengenai poligami adalah undang-undang yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa kecuali termasuk anggota kepolisian sebagai aparatur sipil negara. Untuk melaksanakan poligami, suami harus mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu: 1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri. 2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. 3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan (Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Disamping syarat-syarat tersebut alasan untuk mengajukan poligami ke pengadilan harus memenuhi syarat-syarat pendukung seperti: 1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istrinya. 2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anaknya (Pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Menurut Pasal 57 KHI Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Selain syarat-syarat diatas, dalam Pasal 58 KHI disebutkan untuk memperoleh izin dari Pengadilan Agama harus pula memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a. Adanya persetujuan dari istri/ istri-istri. b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anakanak mereka. c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Mengenai persetujuan istri atau istri-istri ini dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama. Persetujuan istri ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian (Pasal 58 KHI), selanjutnya menurut Pasal 59 KHI, dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah 64
satu alasan yaitu : a. Suami tidak mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. b. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. c. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. d. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Polri merupakan sebuah instansi pemerintah yang mengatur anggotanya dalam hal perkawinan, ini dilakukan untuk menjamin keluarga Polri harmonis dan sejahtera, adapun ketentuan yang harus dipenuhi anggota polri yang ingin menikah terlebih dahulu meminta izin kepada atasannya, hal ini dijelaskan dalam Pasal 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018. Pegawai negeri pada polri yang ingin mengajukan permohonan izin perkawinan harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan baik itu syarat umum maupun persyaratan khusus. Persyaratan umum permohonan izin kawin bagi pegawai negeri pada polri dijelaskan dalam pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 yaitu surat permohonan izin kawin, surat keterangan dari keluarahan/desa domisili yang memuat data calon suami dan istri terdiri dari nama, tempat dan tanggal lahir, agama, pekerjaan, tempat kediaman serta status suami/istri yang biasa disebut dengan N1. Surat keterangan dari kelurahan/desa yang menyatakan nama serta tempat kediaman orang arang tua atau wali yang disebut dengan N2. Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Polri. Surat keterangan dari kelurahan/desa domisili tentang orang tua suami/istri. Surat yang menyatakan calon suami/istri sanggup untuk membina rumah tangga. Pernyataan persetujuan perkawinan dari kedua orang tua dan apabila sudah meninggal dunia persetujuan dilakukan oleh wali. penyataan personal dari satuan kerja tentang status pegawai yang bersangkutan. Surat keterangan atau akta cerai apabila yang bersangkutan sudah duda/janda. Keterangan untuk kesehatan calon suami atau istri, khusus calon istri untuk mengetahui kehamilan harus melampirkan tes urine yang dikeluarkan oleh dokter. Pas poto 4x6 3 lembar serta SKCK suami atau istri yang bukan pegawai negeri. Adapun Persyaratan khusus dijelskan dalam Pasal 7 yang menyatakan bahwa kedua calon yang ingin menikah yang menganut agama katolik juga harus menyertakan surat pemandian tidak boleh lewat dari batas 6 bulan, adapun yang menganut agama protestan juga wajib menyertakan surat pemandian/baptis dan surat sidi. Pegawai negeri pada polri laki-laki yang menikah dengan warga negara asing juga harus memenuhi persyaratan pernikahan sebagaimana peraturan yang berlaku, sedangan untuk PNS wanita maupun polisi wanita harus berkenan untuk mengundurkan diri dari instansi kepolisian [14]. Dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 6 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pengawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dinyatakan bahwa "Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia hanya diizinkan mempunyai seorang istri/suami". Jadi dari aturan ini bahwa pelaksanaan poligami bagi anggota kepolisian yang beragama Islam tidak diperbolehkan sama sekali. Ketentuan ini harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh semua anggota Polri yang beragama Islam. Selain itu dalam menjalankan tugas anggota Polri wajib mematuhi aturan Etika Profesi Polri yang tertuang pada Pasal 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komite Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dinyatakan bahwa setiap anggota Polri wajib mematuhi etika kenegaraan, 65
kelembagaan, kemasyarakatan dan kepribadian. Kode Etik Profesi merupakan norma-norma atau aturan-aturan etika baik tertulis maupun tidak yang menjadi pedoman sikap perilaku ataupun ucapan yang diwajibkan, dilarang atau perbuatan yang yang tidak sepatutnya dilakukan oleh anggota Polri dalam menjalankan tugas, wewenang maupun tanggung jawab jabatannya serta kehidupan sehari-hari [15]. SIMPULAN Aturan poligami bagi anggota kepolisian yang beragama Islam diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 6 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pengawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dinyatakan bahwa "Pegawai negeri pada Polri hanya diizinkan mempunyai seorang istri/suami. Jadi Anggota kepolisian yang beragama Islam tidak dibolehkan beristri lebih dari 1 (satu) atau berpoligami. Untuk itu disarankan agar anggota kepolisian yang beragama Islam tidak melakukan poligami karena sanksinya cukup berat. DAFTAR PUSTAKA [1] D. Hasyim, "Tinjauan teoritis asas monogami tidak mutlak dalam perkawinan", Jurnal Mimbar, vol. 13, no. 2, pp. 300-311, 2021. [2] A. K. Muhammad, "Ilmu sosial budaya dasar", PT. Citra Aditya, Bandung, pp. 15, 2019. [3] M. Dahlan, "Fikih munakahat", CV Budi Utama, Yogyakarta, pp. 32, 2015. [4] M. Wiriadja, "Kitab tata hukum Indonesia", Yayasan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, pp. 40, 2015. [5] R. Subekti, "Pokok-pokok hukum perdata', Intermassa, Jakarta, pp. 23, 2019. [6] T. T. Tutik, "Pengantar hukum perdata di Indonesia, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, pp. 104, 2018. [7] H. Hadikusuma, "Hukum perkawinan di Indonesia", Mandar Maju, Bandung, pp. 12, 2019. [8] Mardani, "Hukum keluarga islam di Indonesia, Kencana, Jakarta, pp. 56, 2017. [9] E. Masri, Poligami dalam perspektif undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam, vol. 13, no 2, pp. 225, 2019. [10] F. Rahman, "Tema pokok Al-Qur'an, Terjemahan A. Mahyuddin, Pustaka, Bandung, pp. 70-71, 2016. [11] M. Q. Shihab, Tafsir Al- Misbah, "Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an", Lentera Hati, pp. 342, 2018. [12] S. Rahardjo, "Penegakan hukum suatu tinjauan sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, pp. 56, 2019. [14]Yayan Sopyan, "Transpormasi hukum Islam kedalam sistem hukum nasional (studi tentang masuknya hukum perkawinan Islam kedalam uu no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan) UIN Syahid, Jakarta, pp. 306, 2007. [15] S. Soewondo, S, "Keberadaan pihak ketiga, poligami dan permasalahan perkawinan (keluarga) ditinjau dari aspek psikologi, dalam Munandar, (ed), "Bunga rampai, psikologi perkembangan kepribadian dari bayi sampai lanjut usia, Jakarta UI Press, pp. 154-155. 2001. [15] Aulia Muthiah, "Dinamika seputar hukum keluarga", Pustaka Baru, Yogyakarta, pp. 56, 2016. [16] Munir Fuady, "Konsep hukum perdata", Raja Grafindo Persada, Jakarta, pp.11, 2018 66