LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR : 28 TAHUN 1999 SERI : B NO : 2 PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR : 4 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/ PESANGGRAHAN / VILLA DENGAtN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juncties Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang 107
108 Pedoman Tala Cara Pemungutan Retribusi Daerah, maka ketentuan yang mengatur Penginapan Milik dan / atau di Bawah Penguasaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sebagaimana diatur ' dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 1988 tentang Pemakaian Barang - barang Milik dan / atau di Bawah Penguasaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Untuk Keperluan Masyarakat sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali : b. bahwa berhubung dengan itu. dalam rangka pembaharuan sistem retribusi daerah yang mengarah pada sistem yang sederhana, adil, efektif dan efisien, yang dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah, maka dipandang perlu menetapkan Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.
Mengingat 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana ; 2. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah : 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ; 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 5. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung­ jawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 109
110 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ; 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970- 893 Tahun 1981 tenung Manual Administrasi Pendapatan Daerah ; 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ; 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tenung Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ; 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah : 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tenung Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Retribusi Daerah ; 14. Keputusan Menten Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tenung Ruang Lingkup Dan Jenis - jenis Retribusi Daerah Tingkat I Dan Daerah Tingkat II :
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1988 Nomor 9 Sen D Nomor 9 ); 16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pemberian Uang Perangsang Atas Realisasi Penerimaan Daerah Kepada Instansi Pemungut (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1991 Nomor 39 Seri D Nomor 37 ). Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN / PESANGGRAHAN / VILL A BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 111
a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ; b. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ; c. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ; d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai peratuan perundang - undangan yang berlaku ; e. Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan/ Villa yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat penginapan / pesanggrahan / villa yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah'; f. Penginapan / Pensanggrahan / Villa adalah Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa termasuk di dalamnya Wisma, Asrama, Balai Istirahat Pekerja, Pondok dan Motel yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah ; g. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ; h. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ; 112
i. Surai Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang ; j. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda: k. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran, kelebihan pembayaran, maupun sanksi administrasi; l. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan ; m. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran agar yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terhutang; n. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya ; o. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi 113
wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan ; p. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat - syarat yang ditentukan oleh undang - undang. BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa termasuk di dalamnya Wisma. Asrama, Balai Istirahat Pekerja. Pondok dan Motel yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pasal 3 Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas tempat penginapan Wisma, Asrama. Balai Istirahat Pekerja, Pondok dan Motel yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pasal 4 Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan menikmati pelayanan penyediaan tempat penginapan / Pesanggrahan / Villa termasuk di dalamnya Wisma. Asrama. Balai Istirahat Pekerja. Pondok dan Motel yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah 114
BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa digolongkan senagai Retribusi Jasa Usaha. BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan / pesanggrahan / villa. BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 7 Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak untuk menutup biaya investasi, biaya perawatan dan pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi dan biaya administrasi. BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal S (L) Seuap pemakaian obyek dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah mi dikenakan retribusi. 115
(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB VII WILAYAH DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN Pasal 9 Retribusi terutang dipungut di wilayah tempat obyek retribusi. Pasal 10 (1) Retribusi terutang dipungut oleh Wajib Pungut ditempat Obyek Retribusi berada. (2) Penunjukan Wajib Pungut dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah. (3) . Dinas Pendapatan Daerah adalah koordinator pemungutan retribusi dimaksud ayat (1) Pasal ini. BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 11 Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 12 Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 116
BAB X SANKSI ADMINISTRASI Pasal 13 Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dan besarnya retribusi yang terulang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 14 (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas. (2) Kepala Daerah dapat memberi ijin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retnbusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Tata cara pembayaran Retribusi dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah. (4) Kepala Daerah dapat mengijinkan Wajib Retnbusi untuk menunda pembayaran retnbusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 15 (1) Pembayaran Retribusi dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini dibenkan tanda bukti pembayaran. (2) Setiap pembayaran dicatat dalam bukti penerimaan. (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah. 117
BAB XII PENAGIHAN RETRIBUSI Pasal 16 (1) Pengeluaran Surat Teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. (2) . Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang. (3) Surat Teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk. Pasal 17 Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan Penagihan Retribusi dimaksud Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah. BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 18 (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi. (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah. 118
BAB XIV KADALUWARSA PENAGIHAN Pasal 19 (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila : a. diterbitkan Surat Teguran, atau ; b. ada pengakuan hutang retribusi dan Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung. BAB XV. KETENTUAN PIDANA Pasal 20 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. BAB XVI PENYIDIKAN Pasal 21 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah 119
Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah. (2) Wewenang Penyidik dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tenung kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi auu badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencautan, dan dokumen - dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi ; g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e tersebut di atas; 120
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi ; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan ; k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah. Pasal 23 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan - ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 24 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 121
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 6 Pebruari 1999. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH KETUA. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH ttd ttd H. ALEP PANDOYO MARDIYANTO Disahkan oleh Menten Dalam Negeri dengan Keputusannya tanggal 3 Mei 1999 Nomor 974.33 -415 Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 28 Tanggal : 17 - 5 - 1999 Seri : B Nomor : 2 SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH ttd Drs. HENDRAWAN Pembina Utama Muda NIP. 500 032 526 122
PENJELASAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR : 4 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PENGLNAPAN/ PESANGGRAHAN / VILLA I. PENJELASAN UMUM. Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah juncto Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Desember 1981 Nomor 970 - 893 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah. Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 1988 tentang Pemakaian Barang - barang Milik dan / atau Di Bawah Penguasaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Untuk Keperluan Masyarakat, yang antara lain mengatur Penginapan / Wisma Milik Daerah. Dalam rangka penyederhanaan dan perbaikan sistim. jenis dan struktur Retnbusi Daerah, yang sekaligus sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah, lelah diterbitkan beberapa peraturan perundang - undangan antara lain : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retnbusi Daerah ; 123
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah ; 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka ketentuan yang mengatur Penginapan Milik dan / atau di Bawah Penguasaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 1988 tentang Pemakaian Barang-barang Milik dan/atau di Bawah Penguasaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Untuk Keperluan Masyarakat, sudah tidak sesuai lagi dan perlu menetapkan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah. U. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. Pasal 1 s.d. Pasal 3 : Cukup jelas Pasal 4 : Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, per-sekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau 124
Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 s.d. Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 ayat (1) Pasal 10 ayat (2) organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya. : Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disedia­ kan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. : Tingkat penggunaan jasa adalah kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. : Cukup jelas. : Tempat Obyek Retribusi tidak selalu harus sama dengan tempat Wajib Retribusi. : Pemungutan dilakukan oleh Wajib Pungut Barang di Tempat Kekayaan Daerah berada, dimaksudkan agar memudahkan dan untuk mendapatkan kepastian Retribusi dapat terbayar. : Koordinator Pemungutan ikut dalam memberikan bimbingan 125
dalam pemungutan, penyetoran dan pelaporan. Pasal 11 s.d. Pasal 18 : Cukup jelas. Pasal 19 ayat (1) : Saat kedaluwarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi. Pasal 19 ayat (2) huruf a : Dalam hal diterbitkan Surat Teguran, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampai­ an Surat Teguran tersebut. Pasal 19 ayat (2) huruf b : Pengakuan utang retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. Pasal 20 s.d. Pasal 24 : Cukup jelas. 126
LAMPIRAN : Peratuan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal : 6 Februari 1999 Nomor : 4 Tahun 1999 TAREP RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN / PESANGGRAHAN / VILLA NO JENIS SATUAN PEMAKAIAN TARIP ■ 3 1 Wisma Pringgosari Tawangmangu a. Kamar Anggrek • Untuk Dinas sehari semalam (disediakan air panas) Rp. 18,000.00 Untuk Umum sehari semalam (disediakan air panas) Rp- 30,000.00 b. Kamar Mawar Dengan air panas Untuk Dinas sehari semalam Rp. 12,000.00 Untuk Umum sehari semalam Rp 20,000.00 c. Kamar Melati • Untuk Dinas sehari semalam Rp 9,000.00 Untuk Umum sehari semalam Rp. 15,000.00 2 Wisma Pondok Slamet Baturaden a. Kamar Anggrek • Untuk Dinas sehari semalam (disediakan air panas) Rp. 24,000.00 Untuk Umum sehari semalam Rp 40,000.00 (disediakan air panas) b. Kamar Mawar Mawar A (dengan air panas) Untuk Dinas Untuk Umum sehan semalam sehari semalam Rp 18,000.00 Rp. 30,000.00 127
NO JENIS 2 Mawar B (tanpa air panas) Untuk Dinas Untuk Umum c. Kamar Melati Untuk Dinas Untuk Umum 3 Wisma Garuda Kopeng a. Kamar Anggrek - Untuk Dinas Untuk Umum b. Kamar Mawar Untuk Dinas Untuk Umum c. Kamar Melati Untuk Dinas Untuk Umum 4 Wisma Pemda Tk. 1 Jateng di Jakarta Jl. Dharmawangsa VIII/26 dan Jl. Samarinda 12 5 Balai Istirahat Pekerja (BIP) Kopeng dan Tawangmangu a. Untuk Pekerja • Type A Type B Type C b. Untuk Umum - Type A Type B Type C 6 Wisma DPRD 128 SATUAN PEMAKAIAN 3 sehari semaiam sehari semalam sehari semalam sehari semalam sehari semalam sehari semalam sehari semalam sehari semalam sehari semalam sehari semalam per orang/han/untuk Dinas per orang/harvuntuk Dinas per kamar/hari per kamar/hari per kamar/hari per kamar/hari per kamar/hari per kamar/hari per kamar/bulan TARIP 4 Rp. 12,000.00 Rp. 20,000.00 Rp. 9,000.00 Rp. 15,000.00 Rp. 12,000.00 Rp. 20,000.00 Rp. 9,000.00 Rp. 15,000.00 Rp. 6.000.00 Rp. 10.000.00 Rp. 10.000.00 Rp. 5,000.00 Rp. 3,000.00 Rp. 9,000.00 RP. 35,000.00 Rp. 6,000.00 Rp. 18,000.00 Rp. 70,000.00 Rp. 30,000.00
NO JENIS t 2 7 Asrama Haji Donohudan Untuk Jamaah Untuk Umum 8 Wisma Perdamaian Jl. Imam Bonjol Semarang Kamar VIP Kamar Standard Kamar Biasa 9 Wisma Pemda Jl. Tri Lomba Juang Semarang 10 Lain - lain Obyek Retribusi yang belum tercantum di dalam Lampiran ini besarnya Tarip Retribusi dikenakan sesuai klasifikasi Obyek Retribusi yang sejenis. DEW.AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKATI JAWA TENGAH K E T U A. ttd H. ALIP PANDOYO SATUAN PEMAKAIAN TARIP 3 4 per orang/hari Rp. 5.000.00 per orang/hari Rp. 7.500.00 per orang/han/untuk Dinas per orang/han/untuk Dinas Rp. 50,000.00 Rp 30.000.00 per orang/han/untuk Dinas Rp. 15,000.00 per orang/han/untuk Dinas Rp. 5.000.00 GVBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH ttd M A R D I Y A N T O 129