Lex Crimen Vol. IX/No. 4/Okt-Des/2020 KAJIAN YURIDIS TENTANG TANGGUNG JAWAB PELAKU TINDAK PIDANA SUSILA MENURUT PASAL 286 KUHP1 Oleh: Marcela Kumolontang2 Olga A. Pangkerego3 Franky R. Mewengkang4 ABSTRAK Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana cakupan tindak pidana susila dalam masyarakat Indonesia yang diatur Hukum dalam Pidanadan bagaimana tanggung jawab pelaku tindak pidana susila menurut Pasal 286 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Cakupan tindak pidana susila yang diatur dalam KUHP yakni mulai Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 bis yang meliputi perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam masyarakat Indonesia, seperti merusak kesusilaan di depan umum, pornografi, perzinahan, perkosaan, bersetubuh dengan perempuan yang belum dewasa, bersetubuh dengan istri yang belum dewasa yang mengakibatkan luka atau mati, memaksa perbuatan cabul, berbuat cabul dengan anak sendiri atau yang di bawah pengawasannya, pejabat yang berbuat cabul dengan bawahannya, memudahkan perbuatan cabul, pelacuran, perdagangan wanita dan anak lelaki yang belum dewasa dan abortus atau pengguguran kandungan. Pada umumnya tindak pidana susila ini berhubungan dengan yang bagian kelamin jijik dan menimbulkan perbuatan malu, terangsangnya nafsu birahi orang lain. 2. Tanggung jawab pelaku tindak pidana susila menurut Pasal 286 KUHP adalah hukuman penjara tahun apabila perbuatan pelaku terbukti memenuhi unsur-unsur pasal yakni bahwa perempuan itu bukan istrinya dan perempuan itu pingsan atau tidak berdaya sehingga secara badaniah tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya sehingga tidak dapat melakukan penolakan atau Kitab Undang-undang dilakukan tertentu atau selama-lamanya sembilan 1 Artikel Skripsi 2 Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 15071101464 3 Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum 4 Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum 24 perlawanan dilakukan kepadanya. Kata kunci: susila; tindak pidana susila; terhadap persetubuhan yang PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah keberadaan hukum sebab dalam kehidupan bersama, ternyata tidak semua orang memperhatikan kepentingan orang lain. Dalam masyarakat terdapat hanya mementingkan kepentingan diri sendiri dengan tidak mempedulikan apakah perbuatannya akan merugikan kepentingan orang lain atau tidak. Bahkan kadangkala ada orang yang tega ditengah-tengah mengambil kesulitan orang lain. Hal ini terjadi pula dalam bidang kesusilaan atau yang biasa disebut dengan kesusilaan, misalnya persetubuhan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya yang dalam keadaan pingsan, di mana hal ini telah diatur oleh pembentuk Undang-undang dalam Pasal 286 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Masyarakat membutuhkan orang-orang yang keuntungan kejahatan B. Perumusan Masalah 1. Bagaimana cakupan tindak pidana susila dalam masyarakat Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana? 2. Bagaimana jawab pelaku tindak pidana susila menurut Pasal 286 Kitab Undang-undang Hukum Pidana? tanggung E. Metode Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. PEMBAHASAN A. Cakupan Tindak Pidana Susila dalam KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana diatur dalam Buku II Bab XIV mulai Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 bis. Pada kesempatan ini penulis hanya akan membahas tindak pidana susila yang berkenaan dengan seksual. Cakupan istilah detik susila yang hanya terbatas pada delik-delik seksual dan yang ada kaitannya dengan sex saja merupakan suatu pengertian ini sudah mempunyai misi yang sekarang sosiologis atau sudah memasyarakat. Tindak pidana susila dalam
Tindak pidana susila yang berkenaan dengan seksual yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut :1 1. Merusak kesusilaan di depan umum. 2. Pornografi 3. Perzinahan 4. Perkosaan 5. Bersetubuh dengan orang pingsan atau tidak berdaya. 6. Bersetubuh dengan perempuan yang belum dewasa. 7. Bersetubuh dengan istri yang belum dewasa. 8. Memaksakan perbuatan cabul. 9. Berbuat cabul terhadap orang pingsan, tidak berdaya yang belum berusia lima belas tahun. 10. Perbuatan cabul dengan sesama kelamin. 11. Menggerakkan orang yang belum cukup umur dengan memberi hadiah atau uang untuk berbuat cabul. 12. Berbuat cabul dengan anak sendiri atau anak di bawah pengawasannya. 13. Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan bawahan atau orang yang ditempatkan di bawah pengawasannya. 14. Memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anak di bawah umur. 15. Pelacuran 16. Perdagangan wanita dan perdagangan anak lelaki yang belum dewasa. 17. Abortus Berikut ini, penulis akan menguraikan tindak pidana susila tersebut di atas sebagai berikut : ad.1. Merusak kesusilaan Tindak pidana merusak kesusilaan di depan umum diatur dalam Pasal 281 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang oleh R. : Sugandhi dirumuskan dipidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah. Ke - 1. Barangsiapa dengan sengaja merusak kesusilaan di hadapan umum. sebagai berikut pidana dengan 1 Oemar Seno Adji, Delik Susila dalam Hukum Pidana dalam Prospeksi, Erlangga, Jakarta, 2006, hlm. 14-15. Lex Crimen Vol. IX/No. 4/Okt-Des/2020 Ke - 2. Barang siapa dengan sengaja merusak kesusilaan dimuka orang lain, yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri.2 Kesopanan di sini dalam arti kata kesusilaan yaitu perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada seorang perempuan, meraba tempat kemaluan seorang perempuan, memperlihatkan anggota kemaluan seorang perempuan atau seorang laki-laki.3 Mengenai istilah terbuka di depan umum, beliau mengatakan sebagai berikut: di muka umum berarti tidak hanya tempat yang terbuka untuk umum, melainkan juga meliputi tempat yang perbuatannya disitu dapat dilihat dari tempat umum seperti misalnya suatu serambi terbuka di bagian muka dari suatu rumah pendiaman di tepi jalan raya.4 Istilah in het openbaar yang dalam bahasa 'terbuka' Indonesia diterjemahkan sebagai atau 'di muka umum', tidak berarti bahwa suatu perbuatan harus dilakukan di tempat umum. Sudan cukup jika perbuatan itu dapat dilihat dari tempat umum, misalnya seseorang melakukan suatu perbuatan di halaman rumahnya sendiri tapi halaman rumahnya itu dapat dilihat dari jalan umum yang berada di depan rumahnya.5 Istilah 'di depan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya' atau luar kemauannya'. 'dihadiri orag 'Dhadiri orang luar kemauannya' misalnya terjadi, apabila seseorang berbuat susila di dekat jendela terbuka, sehingga kelihatan oleh orang-orang tetangga. Kata 'hadir' berarti luas, yaitu meliputi semua perbuatan yang dapat nampak bagi orang yang 'hadir' itu, misalnya dari tempat perbuatan itu terpisah oleh suatu dinding kaca".6 lain di lain di juga perbuatan-perbuatan yang tidka dilarang apabila tidak dilakukan di muka umum, disamping setiap perbuatan yang meskipun tidak dilakukan di muka umum tetapi orang lain di luar kemauannya. Maka merusak kesusilaan meliputi 2 R. Sugandhi, KUHP dan Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya, Bogor, 2008, hlm. 295. 3 Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT Eresco, Jakarta, Bandung, 2004, hlm. 117. 4 Loc-cit. 5 Ibid, hlm. 116. 6 Loc-cit. 25
Lex Crimen Vol. IX/No. 4/Okt-Des/2020 Yang diancam dengan hukuman dalam pasal ini, misalnya :7 1. Melakukan persetubuhan di tempat yang tidak semestinya demikian rupa, sehingga kelihatan oleh orang-orang yang berlalu lintas di dekat tempat itu dan menimbulkan rasa malu dan rasa jijik yang sangat pada mereka; 2. Melakukan persetubuhan di dalam kamar dengan jendela terbuka demikian rupa, sehingga kelihatan oleh tetangga yang tinggal di dekat rumah itu dan menimbulkan rasa malu dan jijik yang sangat pada tetangga itu. Jika ada suami istri bersetubuh, yang dilakukan sedemikian rupa sehingga terlihat dari tempat umum, maka orang itu berbuat salah melanggar pasal ini, asal saja mereka mengetahui bahwa perbuatan mereka itu terjadi dimuka umum, misalnya dengan kesadaran membiarkan pintu jendela terbuka sehingga perbuatan itu dapat dilihat dari tempat umum. ad.2. Pornografi Tindak pidana pornografi diatur dalam Buku II yakni Pasal 281, Pasal 282, dan Pasal 283 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Wirjono Prodjodikoro mengatakan, pornografi adalah tulisan, gambar, nyanyian dan segala hal yang bertujuan merangsang nafsu kelamin orang.8 Departemen Penerangan mengartikan pornografi sebagai berikut :9 1. Mempermainkan rendah masyarakat semata-mata dengan menonjolkan seks dan kemaksiatan, dan selera 2. Bertentangan dengan : a. Kaidah-kaidah moral dan tata susila serta kesopanan, b. Kode etik jurnalistik, c. Ajaran-ajaran yang merupakan prima causa di Indonesia, d. Kemanusiaan yang adil dan beradab. tulisan atau gambar lukisan dapat melanggar perasaan kesopanan jika tulisan, gambar atau lukisan itu sedikitpun tidak mengandung nilai seni dan ilmu pengetahuan melainkan hanya mengandung keinginan atau semangat untuk agama Pornografi sebagai suatu atau 7 R. Sugandhi, Op-cit, hlm. 295. 8 Wirjono Prodjodikoro, Op-cit, hlm. 112. 9 Andi Hamzah, Pornografi dalam Hukum Pidana, Bina Mulia, Jakarta, 2002, hlm. 73. 26 dengan sengaja membangkitkan nafsu birahi belaka. Namun apabila tulisan, gambar atau lukisan ilmu diperuntukkan pengetahuan dan seni maka hal itu tidak dapat dikategorikan sebagai pornografi. ad.3. Perzinahan itu untuk Tindak pidana perzinahan atau overspel itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Menurut pengertian umum, zinah adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan atas dasar suka sama suka yang belum terikat perkawinan. Tetapi menurut pasal ini, zinah adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Supaya dapat dituntut menurut Pasal 284 ini, Kitab Undang-undang Hukum Pidana persetubuhan itu harus dilakukan atas dasar suka sama suka, dan tidak boleh ada paksaan dari pihak manapun. Menurut hukum, baru dapat dikatakan persetubuhan apabila anggota kelamin pria telah masuk anggota kemaluan wanita sedemikian rupa, sehingga akhirnya mengeluarkan air mani. ad.4. Perkosaan kedalam lubang Tindak pidana perkosaan oleh pembentuk Undang-undang telah diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana perkosaan dalam masyarakat dan akan menimbulkan tekanan psikologis kepada orang-orang agar takut melakukan tindak pidana perkosaan. Tetapi pada kenyataannya masih banyak orang yang tidak takut untuk melakukan tindak pidana perkosaan, sehingga tindak pidana perkosaan masih banyak terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. ad.5. Bersetubuh dengan wanita pingsan atau tidak berdaya Menurut Pasal 286 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan
tahun. Pasal ini akan penulis bahas pada bab pembahasan selanjutnya. ad.6. Bersetubuh dengan perempuan yang belum dewasa Pasal 287 Kitab Undang-undang Hukum Pidana memuat larangan bersetubuh dengan wanita di luar perkawinan, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum 15 tahun, atau kalau umurnya tidak yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawini. jelas, ini diancamkan pidana terhadap laki-laki yang bersetubuh dengan wanita yang masih berumur 14 tahun dan seterusnya ke bawah. Belum berumur 15 tahun ini harus diketahui atau setidak-tidaknya sepatutnya harus diduganya atau kalau umurnya tidak jelas, si laki-laki seharusnya dapat menduga bahwa wanita itu belum waktunya untuk dikawini. ad.7. Bersetubuh dengan istri yang belum Pasal dewasa dikawini yang berakibat luka-luka atau mati Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 288 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Delik dalam pasal ini mempunyai suatu perbedaan yang mencolok dengan delik-delik susila lainnya. Jika persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dalam delik-delik lainnya mensyaratkan bahwa perbuatan itu dilakukan di ini justru berkenaan dengan peristiwa di dalam perkawinan atau antara suami dengan istri, dimana istri sebenarnya belum waktunya atau belum mampu untuk dikawini. susila luar perkawinan, maka pasal Pasal 288 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini memberi perlindungan pada perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang masih di bawah umur atau perkawinan kanak-kanak (kinderhuwelijk), yang kini masih sering terjadi di daerah-daerah di Indonesia. R. Soesilo dalam penjelasannya mengatakan sebagai berikut :10 Di Indonesia banyak terjadi perkawinan laki-laki dan yang dilakukan perempuan ketika masih kanak-kanak (belum waktunya kawin). Pernikahan dilakukan, tetapi barulah kemudian hari itu antara 10 R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Penjelasannya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 2005, hlm. 212. Lex Crimen Vol. IX/No. 4/Okt-Des/2020 mereka diperbolehkan hidup dan tidur bersama-sama. Persetubuhan antara mereka ini jika tidak berakibat luka berat atau mati perempuan itu, tidak dihukum. Apabila persetubuhan itu mengakibatkan luka dan sebagainya, maka laki-laki dapat dikenakan pasal ini. Untuk dapat dihukum menurut pasal ini, maka wanita yang disetubuhi itu haruslah istrinya sendiri. ad.8. Memaksakan perbuatan cabul Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pasal ini berbeda dengan perkosaan yang dirumuskan dalam Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu bahwa dalam perkosaan harus terdapat sedangkan suatu persetubuhan, dalam perbuatan cabul tidak disyaratkan adanya persetubuhan. Contoh dari perbuatan memaksakan perbuatan cabul terdapat dalam putusan Hoge dimana 15 Raad dipertimbangkan: yang Seorang dengan memegangi tangan seorang wanita, memaksa wanita tersebut untuk memegang kemaluannya, dengan tidak menghiraukan perlawanan yang diberikan wanita tersebut, telah memaksa orang lain untuk melakukan tindakan melanggar kesusilaan.11 tanggal Februari, laki-laki Perbedaan lainnya antara Pasal 289 dan Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah bahwa perkosaan (Pasal 285) hanya dapat dilakukan oleh laki-laki terhadap wanita, sedangkan perbuatan cabul dapat dilakukan baik oleh laki-laki terhadap wanita maupun oleh wanita terhadap laki-laki. ad.9. Berbuat cabul terhadap orang pingsan, tidak berdaya yang belum berusia lima belas tahun Sejumlah perbuatan yang merupakan perbuatan cabul atau melakukan pembujukan itu diatur dalam Pasal 290 Kitab untuk Undang-undang Hukum Pidana. Perbuatan-perbuatan dalam Pasal 290 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebenarnya sudah terdapat dalam pasal-pasal sebelumnya, hanya dalam pasal-pasal tersebut disyaratkan adanya persetubuhan sedangkan dalam Pasal 290 Kitab Undang-undang Hukum Pidana 11 P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 2005, hlm. 123. 27
Lex Crimen Vol. IX/No. 4/Okt-Des/2020 sudah cukup dengan dilakukannya perbuatan cabul. ad. 10. Perbuatan cabul dengan sesama kelamin Dalam Pasal 292 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ditentukan bahwa orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Di sini diadakan larangan perbuatan yang dikenal sebagai perbuatan homo sex, yaitu hubungan sex antara mereka yang berjenis kelamin sama, antara laki-laki dengan laki-laki atau antara wanita dengan wanita. ini dalam diadakan pembatasan, yaitu masalahnya jika hubungan itu antara seorang yang sudah dewasa dan seorang yang belum dewasa, dimana yang dapat dikenakan pidana hanyalah orang yang sudah dewasa itu saja, sedangkan orang yang belum dewasa tidak dapat dipidana, melainkan hanya dianggap sebagai korban. Hanya pasal apabila perbuatan homosexual antara dilakukan orang-orang yang kedua-duanya sudah dewasa atau antara orang-orang yang kedua-duanya belum dewasa, maka peristiwa seperti ini bukanlah peristiwa homosex yang dapat dipidana. ad. 11. Menggerakkan orang yang belum cukup umur dengan memberi hadiah atau uang untuk berbuat cabul Dengan demikian, tersebut Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 293 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan membaca rumusan pasal ini, maka tampak bahwa unsur-unsurnya adalah : a. Dengan cara : memberi atau menjanjikan uang atau barang, atau menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan; b. Sengaja menggerakkan seseorang yang belum dewasa untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia; c. Yang digerakkan itu adalah baik tingkah lakunya; 28 d. Si penggerak mengetahui atau selayaknya harus menduga bahwa yang digerakkan belum dewasa. Dari unsur-unsur tersebut salah satu unsurnya adalah bahwa orang yang digerakkan itu haruslah orang yang baik tingkah lakunya, atau yang oleh Wirjono Prodjodikoro disebut mempunyai kelakuan yang tercela ini (onbesprokengedrag). Mengenai unsur dijelaskan oleh beliau: "Unsur kelakuan tidak tercela yang ada pada si korban, memerlukan Istilah tidak tercela sekedar pembahasan. menunjuk kepada hal, bahwa si korban itu harus tidak dikenal oleh orang lain sebagai orang yang berkelakuan jelek atau nakal dalam bidang kesusilaan.12 tidak Dengan demikian, pengertian 'baik tingkah lakunya' atau 'kelakuan tidak tercela' adalah tingkah laku atau kelakuan yang baik dalam bidang kesusilaan. Seorang wanita yang sudah dikenal orang sebagai wanita yang kurang baik moral sexnya tidak dapat dikualifikasikan sebagai korban dalam delik susila yang Kitab dirumuskan Undang-undang Hukum Pidana ini. ad.12. Berbuat cabul dengan anak sendiri dalam Pasal 293 atau anak di bawah pengawasannya Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 294 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pasal 294 ayat (1) Kitab Undang-undang ini mengancamkan pidana Hukum Pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan : Anaknya yang belum dewasa; - Anak tirinya yang belum dewasa; - Anak angkatnya yang belum dewasa; - Anak di bawah pengawasannya atau penjagaannya diserahkan kepadanya; Bujangnya atau bawahannya belum dewasa. Bujangnya atau bawahannya belum dewasa. Dengan demikian, maka Pasal 294 Kitab ini, Hukum Undang-undang mengancam perbuatan cabul yang dilakukan dalam atau perhubungan. Lingkungan pertama adalah pertalian kekeluargaan dan lingkungan kedua adalah lingkungan jabatan, dimana korban adalah seorang perempuan yang belum dewasa. ad.13. Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan bawahan atau orang Pidana bentuk dua lingkungan 12 Wirjono Prodjodikoro, Op-cit, hlm. 127.
yang pengawasannya ditempatkan di bawah Tindak pidana ini sudah diatur dalam Pasal 294 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Ayat (2) ini berbeda dengan delik-delik susila lain karena keluasan dari usia korban, yaitu korbannya adalah wanita yang sudah dewasa, tetapi berada di bawah perintahnya atau dibawah pengawasannya. ad.14. Memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anak di bawah umur Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 295 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Isi pasal ini hampir sama juga dengan isi Pasal 294 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, mengancam hukuman kepada orang yang melakukan perbuatan cabul, maka pasal ini mengancam hukuman sengaja menyebabkan perbuatan itu dilakukan atau memudahkan perbuatan cabul itu dilakukan. ad.15. Pelacuran kepada orang yang Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 296 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Antara Kitab dengan pasal Undang-undang Hukum Pidana terdapat kesamaan, hanya dalam Pasal 296 ini tidak ada ketentuan tentang kebelumdewasaan, juga di sini perbuatan tersebut dilakukan sebagai profesinya, yaitu sebagai pencarian atau kebiasaan. ini Pasal 295 Mengenai Pasal 296 KUHP ini diberikan komentar sebagai berikut :13 ...........Pasal 296 yang mengancam dengan hukuman penjara maksimum satu tahun empat bulan atau denda seribu rupiah, barangsiapa atau kebiasaannya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang ketiga. Seorang koppelaar atau penggandeng ini juga dinamakan germo, sedang rumah persundalan yang khusus disediakan untuk prostitusi ini juga dinamakan bordil, berasal dari kata bordeel dalam bahasa Belanda. Dalam pasal ini diancam pidana terhadap mereka yang dikenal sebagai germo yang menyelenggarakan rumah pelacuran, yaitu rumah pelacuran yang mempunyai izin pemerintah sebagaimana layaknya sebuah lokalisasi pelacuran. Jadi maksudnya disini adalah rumah pelacuran gelap. yang pekerjaannya 13 Ibid, hlm. 128. Lex Crimen Vol. IX/No. 4/Okt-Des/2020 Dalam sistem Kitab Undang-undang Hukum Pidana, orang yang melacurkan diri (pelacur) tidak diancam pidana. Mungkin para pelacur ini dianggap sebagai korban dari keadaan saja pekerjaan yang tidak terhormat itu. ad.16. Perdagangan wanita dan perdagangan anak lelaki yang belum dewasa sehingga terpaksa melakukan Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 297 Kitab Pidana. Rumusan pasal ini hanya menyebut perniagaan wanita dan perniagaan anak laki-laki yang belum dewasa, tanpa menyebutkan latar belakang dari diadakannya perdagangan tersebut. Undang-undang Hukum R. Soesilo mengatakan, yang dimaksud perdagangan dengan perempuan "Melakukan ialah: perbuatan-perbuatan dengan maksud untuk menyerahkan perempuan guna pelacuran. Masuk pula di sini mereka yang biasanya mencari perempuan-perempuan muda untuk dikirimkan ke luar negeri yang maksudnya untuk lain tidak pelacuran.14 ad.17. Abortus perniagaan atau akan dipergunakan Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 299 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dalam pasal ini kiranya perlu dibuktikan bahwa perempuan itu betul-betul mengandung, akan tetapi tidak diminta bahwa kandungan itu betul-betul karena pengobatan. gugur atau mati itu sengaja mengobati atau mengerjakan perbuatan pada seorang perempuan dengan memberitahukan atau menimbulkan pengharapan bahwa dengan keadaan perempuan itu dapat gugur kandungannya. Sudah cukup apabila orang perbuatan tersebut Kejahatan dalam pasal ini menjadi selesai, segera setelah dimulai dengan pemberian obat, pemijatan telah dilakukan, jika hal itu telah diberitahukan atau telah menimbulkan harapan, bahwa itu dapat digugurkan. kandungan Karena adanya pelaksanaan program keluarga berencana di Indonesia, maka Pasal 534 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak lagi difungsikan. Yang masih tidak dapat dibenarkan di Indonesia adalah pengguguran kandungan atau abortus. 14 R. Soesilo, Op-cit, hlm. 517. 29
Lex Crimen Vol. IX/No. 4/Okt-Des/2020 Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa cakupan delik-delik susila dalam masyarakat Indonesia hanya terbatas pada delik-delik yang telah berhubungan dengan seksual yang telah mempunyai nilai sosiologis karena diterima seperti kalangan perzinahan, pelacuran, persetubuhan, dan abortus sehingga oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan. bahwa: Sianturi mengatakan "Melanggar kesusilaan adalah perbuatan yang melanggar kesopanan di bidang kesusilaan yang (harus) berhubungan dengan kelamin dan/atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain.15 oleh luas, S.R. Susila menurut Pasal 286 KUHP Tanggung jawab pelaku dimaksudkan untuk pelaku menentukan apakah dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah dilakukannya atau tidak. Dengan kata lain apakah pelaku dijatuhi pidana atau dibebaskan. Jika pelaku dipidana, maka yang bahwa harus dilakukannya itu bersifat melawan hukum dan pelaku mampu bertanggung jawab. seseorang ternyata tindakan Kemampuan bertanggung jawab tersebut memperlihatkan kesalahan dari pelaku yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya dan tindakan pelaku menyadari dilakukannya tersebut. Apabila pelaku yang melakukan tindak pidana itu mempunyai kesalahan (schuld) maka tentu dia akan dipidana, tetapi manakala tidak mempunyai kesalahan walaupun ia telah melakukan perbuatan yang, terlarang dan tercela, dia tentu tidak dipidana. Azas yang tidak tertulis\ Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, merupakan dasar daripada dipidananya si pembuat.23 tersebut tercela yang tindakan ia Seseorang mempunyai kesalahan, apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana dilihat dari segi masyarakat dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat 15 S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 2003, hlm. 258. 23 dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 2002, hlm. 75. Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana 30 lain jika memang tidak ingin berbuat demikian. Sehubungan dengan Pasal 286 KUHP, maka seorang pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan diancam dengan pidana penjara paling tahun, apabila perbuatan lama sembilan pelaku telah memenuhi semua unsur dari Pasal 286 KUHP, sehingga pelaku dapat dicela atas perbuatannya tersebut. Pasal 286 KUHP dirumuskan oleh R. Soesilo sebagai berikut: Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya, bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.24 Unsur-unsur Pasal 286 KUHP adalah sebagai berikut : 1. Barangsiapa. 2. Bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan. 1. Barangsiapa. 2. Bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan. 3. Perempuan itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Berikut ini penulis akan menguraikan unsur-unsur Pasal 286 KUHP sebagai berikut : ad.1. Barang siapa Unsur objektif pertama dari Pasal 286 KUHP adalah barangsiapa menunjuk kepada siapa saja yang dapat dikenakan dengan ketentuan ini. Namun apabila dihubungkan dengan kalimat lanjutan dalam pasal ini maka jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan barangsiapa dalam pasal ini adalah laki-laki atau pria, yang apabila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi semua unsur yang terkandung dalam Pasal 286 KUHP ini, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana ini. Karena tidaklah mungkin yang dimaksud di seorang perempuan, karena hanya laki-lakilah yang dapat bersetubuh dengan seorang perempuan. Dengan demikian seorang perempuan tidak mungkin menjadi pelaku dalam tindak pidana ini tetapi selalu menjadi seorang korban. barangsiapa. Istilah sini adalah Menurut hemat penulis, penempatan kata barangsiapa dalam rumusan Pasal 286 KUHP adalah keliru karena pasal ini sebenarnya tidak ditujukan kepada semua orang, akan tetapi hanya saja. Mudah-mudahan dalam penyusunan KUHP Nasional nanti, pembentuk undang-undang kembali penempatan mempertimbangkan ditujukan kepada lelaki 24 R. Soesilo, Op-cit, hlm. 221.
istilah barangsiapa masalah. ad.2. Bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan ini untuk menjernihkan Unsur objektif kedua dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 286 KUHP adalah bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan. Apakah yang dimaksud dengan jasmani persetubuhan seseorang. Jadi sebenarnya bersetubuh berarti adanya dua orang yang berlainan jenis kelamin dan menjadi satu tubuh. itu? Tubuh adalah R. Sugandhi mengatakan, menurut hukum baru dapat dikatakan persetubuhan apabila anggota kelamin pria telah masuk kedalam lubang anggota kelamin wanita demikian rupa, sehingga akhirnya mengeluarkan air mani.24 Lamintang mengatakan, untuk dijelaskan hubungan kelamin itu tidaklah cukup jika hanya terjadi persinggungan di luar, antara alat kelamin pria dan alat kelamin wanita, melainkan benar-benar harus terjadi suatu persatuan antara alat kelamin pria dan tidak kelamin wanita, walaupun alat disyaratkan terjadinya ejaeulationsseminis.25 P.A.F. Befitilis - sependapat - -dertgan P.A.F. dalam Lamintang, persetubuhan tidak terjadi ejakulasi atau tidak mengeluarkan airmani, akan tetapi apabila telah terjadi persatuan antara alat kelamin pria dan alat kelamin wanita hal itu sudah dapat dikatakan persetubuhan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 286 KUHP atau pasal lain yang mensyaratkan adanya persetubuhan. Karena kalau tidak, misalnya seorang pria yang mengetahui bahwa suatu persetubuhan syaratnya harus mengeluarkan airmani, maka dapat saja dia bersetubuh dengan seorang wanita yang dalam keadaan pingsan dengan tidak mengeluarkan airmani, agar dia terbebas dari Pasal 286 KUHP. bahwa walaupun lain mungkin dapat mengatakan bahwa dapat saja pria tersebuit dihukum karena melakukan untuk melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 286 KUHP, padahal hal ini juga tidak mungkin karena salah satu unsur daripada perbuatan percobaan yaitu bahwa percobaan itu tidak selesai bukan karena kehendaknya Orang percobaan 24 R. Sugandhi, Op-cit, hlm. 300-301. 25 P.A.F. Lamintang, Delik-delik Khusus, CV Mandar Maju, 2002, hlm. 142. Lex Crimen Vol. IX/No. 4/Okt-Des/2020 sendiri. Atau dengan kata lain pelaksanaan itu tidak selesai karena hal-hal yang berada di luar kemauan pelaku. Dengan demikian apabila kehendak untuk tidak mengeluarkan airmani jelas datang dari pelaku sendiri, maka perbuatan pelaku bukanlah suatu perbuatan percobaan, karena tidak memenuhi semua unsur suatu perbuatan percobaan R. Soesilo mengatakan, persetubuhan adalah perpaduan antara anggota kelamin laki-laki dan perempuan yang biasanya jadi dijalankan untuk memperoleh anak, anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani.26 tentang persetubuhan dikemukakan oleh Ahmad Ramali yang mengatakan bahwa, persetubuhan adalah setiap hubungan kelamin yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dalam perkawinan.27 Dalam pengertian persetubuhan, maka dalam persetubuhan tidak diisyaratkan harus keluar air mani, jadi asal hubungan kelamin antara pria dan wanita sudah berlangsung, itu sudah termasuk dalam perbuatan persetubuhan dengan atau tanpa mengeluarkan air mani. Pendapat lain S.R. Sianturi mengatakan yang dimaksud dengan persetubuhan adalah jika kemaluan si pria itu masuk ke kemaluan si wanita. Berapa dalam atau berapa persen yang harus masuk tidaklah terlalu menjadi persoalan, yang penting ialah dengan masuknya kemaluan si pria terjadi kenikmatan bagi keduanya atau salah satu dari mereka.28 itu dapat Setelah menguraikan tentang pengertian persetubuhan maka penulis akan menguraikan perempuan yang bukan istrinya. Menurut hemat penulis yang dimaksud dengan perempuan yang bukan istrinya itu berarti bahwa persetubuhan itu dilakukan di luar perkawinan. Dalam pasal ini tidak mengharuskan bahwa si lelaki itu harus sudah terikat dalam suatu perkawinan dengan orang lain. Jadi boleh saja ia terikat dalam suatu perkawinan, atau sudah terikat dalam suatu perkawinan yang sah lain, dan perempuan yang dengan wanita menjadi korban itu harus bukan istrinya jika 26 R. Soesilo, Op-cit, hlm. 181. 27 Achmad Peraturan-peraturan Untuk Memelihara Kesehatan dalam Hukum Syariat Islam, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 202. 28 S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 2004, hlm. 11. Ramali, 31
Lex Crimen Vol. IX/No. 4/Okt-Des/2020 terhadap istrinya sendiri, tidak dikenakan Pasal itu berarti bahwa setiap perbuatan ini, mengadakan antara perempuan dan lelaki yang dilakukan dalam perkawinan, tidak akan pernah dapat dikutip dengan Pasal ini. Ad.3. Perempuan hubungan kelamin Unsur objek ketiga dari ketentuan pidana Pasal 286 KUHP yakni perempuan itu berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sama sekali.29 Pingsan artinya hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya. Sedangkan tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikitpun.30 Dapat dimengerti bahwa, pingsan adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak sadarkan diri, tidak ingat akan dirinya. Orang yang pingsan tidak mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Misalnya saja orang yang terlalu kelelahan berjalan jauh atau melakukan pekerjaan yang berat dimana daya lalu tahan pingsan. Ia tidak sadarkan diri sehingga ia tidak tahu apa yang terjadi atas dirinya. Mungkin juga orang menjadi pingsan karena terkena pukulan benda keras atau dipukul oleh lawan. tubuhnya tidak mampu lagi, Tak berdaya adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga ia tidak dapat melawan ancaman yang ditujukan kepada dirinya. Dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana keadaan tidak berdaya itu diciptakan terlebih dahulu oleh pelaku. Misalnya seorang pria sebelum melakukan persetubuhan dengan seorang wanita yang bukan istrinya, dan sebelum persetubuhan itu dilakukan, si wanita dibuat tak berdaya atau dibuat pingsan seperti ini tidak masuk dalam rumusan Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi masuk dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu tindak pidana perkosaan. Dengan kata lain, bilamana keadaan pingsan atau tidak berdaya ia itu diciptakan oleh si pelaku, maka 29 R. Soesilo, Op-cit, hlm. 98. 30 R. Sugandhi, Op-cit, hlm. 107. 32 dikenakan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jika misalnya seorang lelaki ketika sedang berjalan ditepi pantai, menjumpai seorang wanita yang berada dalam keadaan pingsan, atau tidak berdaya kemudian ia melampiaskan nafsu birahinya dengan menggagahi wanita yang dalam keadaan pingsan itu atau tidak berdaya tersebut dan perbuatan dari lelaki itu ia dapat kemudian diketahui orang dituntut berdasarkan 286 Kitab Pasal Undang-Undang Hukum Pidana. lain Lain halnya jika seorang laki-laki sedang berjalan di tepi pantai lalu bertemu dengan seorang wanita berpakaian bikini. Lelaki ini karena menyaksikan wanita ini sendirian, lalu timbul nafsu birahinya dan mengajak si wanita bersetubuh. Tetapi ajakan ini ditolak oleh si wanita. Lelaki ini kemudian memaksa dan dengan jalan kekerasan membuat si wanita pingsan atau tidak berdaya misalnya dipukul sampai pingsan. Bilamana perbuatan si lelaki ini diketahui, maka ia bukan dituntut berdasarkan Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi dituntut berdasarkan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (perkosaan). Penerapan Pasal 286 KUHP, pingsan atau tidak berdaya itu pada dasarnya bukanlah alternatif. Seseorang yang dalam keadaan pingsan pasti dia tidak berdaya, berarti secara badaniah dia tidak dapat melakukan penolakan atau perlawanan, tetapi secara rohaniah dia bisa menolak dengan perkataan, gerakan dan lain sebagainya. Jika penolakan dari wanita itu tidak dihiraukan maka lebih tepat diterapkan adalah Pasal 285 KUHP. Apalagi jika keadaan tidak berdaya itu dilakukan oleh si petindak jelas ia telah melakukan kekerasan. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa pingan atau tidak berdaya itu pada dasarnya bukanlah alternatif karena orang yang dalam keadaan pingsan tentu saja tidak berdaya. Dan orang yang tidak berdaya berarti badaniah tidak dapat melakukan penolakan atau perlawanan. Dengan demikian yang dimaksud adalah secara fisik. Agar pelaku ini dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau dijatuhi pidana, maka perbuatan pelaku harus memenuhi semua unsur yang terkandung ini, sebagaimana yang telah dalam Pasal tindak pidana
barangsiapa diuraikan bersetubuh dengan wanita di luar perkawinan, perempuan itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. di atas, yakni PENUTUP A. Kesimpulan 1. Cakupan tindak pidana susila yang diatur dalam KUHP yakni mulai Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 bis yang meliputi perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan dalam masyarakat Indonesia, seperti merusak kesusilaan di depan umum, pornografi, perzinahan, dengan perkosaan, dewasa, yang perempuan belum bersetubuh dengan istri yang belum dewasa yang mengakibatkan luka atau mati, memaksa cabul, berbuat cabul dengan anak sendiri atau yang di bawah pengawasannya, pejabat yang dengan bawahannya, memudahkan perbuatan cabul, pelacuran, perdagangan wanita dan anak lelaki yang belum dewasa dan abortus atau pengguguran kandungan. Pada umumnya tindak pidana susila ini berhubungan dengan kelamin atau bagian tertentu yang menimbulkan perbuatan malu, jijik dan terangsangnya nafsu birahi orang lain. perbuatan berbuat cabul penjara bersetubuh 2. Tanggung jawab pelaku tindak pidana susila menurut Pasal 286 KUHP adalah hukuman selama-lamanya tahun apabila perbuatan sembilan pelaku terbukti memenuhi unsur-unsur pasal yakni bahwa perempuan itu bukan istrinya dan perempuan itu pingsan atau tidak berdaya sehingga secara badaniah tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya sehingga dapat melakukan penolakan atau perlawanan terhadap persetubuhan dilakukan kepadanya. tidak yang B. Saran 1. Dalam Kitab pembentukan Undang-undang Hukum Pidana Nasional yang akan datang, tindak pidana susila harus dipertahankan dan sebaiknya diatur dalam satu bab khusus dengan ancaman pidana yang maksimal, untuk Lex Crimen Vol. IX/No. 4/Okt-Des/2020 memberikan efek jera dan rasa takut kepada pelaku. 2. Tanggung jawab pelaku tindak pidana susila menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana yakni pidana selama-lamanya sembilan tahun dalam pembentukan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional yang akan datang agar dapat diperberat lagi menjadi selama-lamanya lima belas tahun penjara. DAFTAR PUSTAKA Pasal 286 penjara Adji Oemar Seno, Delik Susila dalam Hukum Pidana dalam Prospeksi, Erlangga, Jakarta, 2006. ____________, Tindak Pidana Susila dalam Hukum Acara Pidana dalam Perspektif, Erlangga, Jakarta, 2006. Aminudin, dan Abidin H. Zainal, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008. Anwar H.A.K. Moch., Hukum Pidana Bagian Khusus, Jilid 2, Alumni, Bandung, 1981. Apeldoorn L.J. van, Pengantar Ilmu Hukum, Terjemahan Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005. Bassar M. Sudrajat, Tindak-tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Remaja Karya, Bandung, 2004. Chazawi Adami, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, PT. Raja Grafindo Persada, 2007. Hamzah Andi, Azas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004. __________, Pornografi dalam Hukum Pidana, Bina Mulia, Jakarta, 2002. Kartanegara Satochid, Hukum Pidana I, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, Tanpa Tahun. Lamintang P.A.F. dan Samosir Djisman, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 2005. Lamintang P.A.F., Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 2004. Lamintang P.A.F., Delik-delik Khusus, CV Mandar Maju, 2002. Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 2007. Poernomo Bambang, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 2008. Poerwadarminta W.J.S., Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2006. 33
Lex Crimen Vol. IX/No. 4/Okt-Des/2020 Prakoso Djoko, Tindak Pidana Penerbangan di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003. Prodjodikoro Wirjono, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT Eresco, Jakarta, Bandung, 2004. Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia II, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006. Ramali Achmad, Peraturan-peraturan Untuk Memelihara Kesehatan dalam Hukum Syariat Islam, Balai Pustaka, Jakarta, 2002. Saanin H. Hasan Basri dan Pariaman Tata, Psikiater Indonesia, Pengadilan, Ghalia Prodjohamidjojo Martiman, dan Bandung, 2002. dan Reoslan, Dua Pertanggungjawaban Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Aksara baru, Jakarta, 2003. Saleh Perbuatan Pidana Pidana Sianturi S.R., Asas-asas Hukum Pidana Indonesia Alumni dana AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 2009. ____________, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 2004. Penerapannya, Soedjono D., Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 2001. Soesilo R., Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Penjelasannya Lengkap Pasal demi Pasal. Politeia, Bogor, 2005. Sugandhi R., KUHP dan Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya, Bogor, 2008. Tresna R., Asas-asas Hukum Pidana, Tiara, Jakarta, 2005. Laman : Arti sebuah Rasa Tanggung Jawab, diakses 5 April 2020. 34