vv Rp.25.000,- VOL.IX EDISI 116 PROFIL PRODUK GMT Layani Servis dan Suku Cadang John Deere di Indonesia HOT ISSUE Pungutan Ekspor Dikaji Ulang OASE Evita H. Legowo, Konsistensi Adalah Kunci Keberhasilan Biodiesel TATA KELOLA Beda Regulasi Mengatur Kemitraan 20% 15 JUNI 15 JULI 2021
Dipasarkan oleh:
Dari Redaksi SDM UNGGUL SAWIT Salam Sawit Indonesia, bertransformasi untuk mendekatkan kurikulum pendidikannya yang dibangun berdasarkan link and match antara perguruan tinggi dengan dunia kerja dengan diawali pembukaan minat studi di bidang komoditi kelapa sawit. Program minat studi terdiri dari Sarjana Perkebunan Kelapa Sawit (SPKS), Sarjana Manajemen Bisnis Perkebunan (SMBP), Sarjana Mekanisasi Perkebunan Kelapa Sawit (SMPKS), Sarjana Teknik Industri Kelapa Sawit (STIK), dan Sarjana Teknologi Pengolahan Kelapa Sawit dan Turunanannya (STPK). lesunya harga sawit dunia, akankah pemerintah merevisi pungutan ekspor? Lalu seperti apa tarif pungutan yang akan dijalankan pemerintah? Tentu saja penerapan pungutan ekspor harus dapat menyeimbangkan kepentingan sektor hulu dan hilir. Sebab, kedua sektor ini saling bergantung satu sama lain. Apalagi, pemain kelapa sawit sekarang ini sebagian besar telah terintegrasi antara hulu dan hilir. Yang perlu diperhatikan juga pungutan ekspor tidak membebani petani. Sebab, petani menjadi rantai terbawah yang akan merasakan dampak kebijakan pungutan. Di satu sisi, pungutan ekspor memang kembali kepada petani untuk kegiatan peremajaan, pelatihan SDM, dan direncanakan sarana prasarana. Namun, tarif pungutan ini juga mengurangi harga TBS yang diterima petani. Membangun SDM unggul adalah keniscayaan. Begitupula di perkebunan kelapa sawit yang sarat modal dan padat karya. Tanpa SDM mumpuni, sulit rasanya perkebunan sawit mampu menghasilkan produktivitas tinggi. Disinilah, kebutuhan lembaga pendidikan kelapa sawit untuk membangun kompetensi SDM mumpuni. Rubrik Sajian Utama Majalah Sawit Indonesia mengulas peranan Instiper Yogyakarta sebagai lembaga pendidikan SDM sawit yang telah lama membuktikan kehandalannya. Sejak awal pendiriannya, INSTIPER fokus menyiapkan lulusan yag unggul dan siap kerja serta siap memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Implementasi MBKM di INSTIPER, sejatinya telah lama dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan SDM di bidang perkebunan, perhutanan dan industri agrokompleks, bahkan sejak 2005. INSTIPER telah Rubrik Hot Issue mengulas rencana pemerintah untuk merevisi pungutan ekspor sawit. Kebijakan pungutan yang sekarang ini berlaku dinilai membebani sektor hulu. Usulan penyesuaian tarif pungutan mulai digulirkan selepas lebaran. Akan tetapi, pemerintah terus mengkaji sambil mendengarkan berbagai pihak. Di tengah Pembaca, kami harapkan semoga edisi kali ini akan meningkatkan wawasan dan update informasi seputar kelapa sawit. Ini semua demi kemajuan industri sawit yang kita cintai. PEMIMPIN REDAKSI Qayuum Amri REDAKSI AHLI Dr. Rusman Heriawan Dr. Dwi Asmono Dr. Darmono Taniwiryono Dr. M.Fadhil Hasan Ir. Maruli Gultom Tofan Mahdi Rino Afrino, ST, MM Dr. Ir. Purwadi, MS SIDANG REDAKSI Beban bebe M.Agus Robi Fitrianto ARTISTIK & IT DEVELOPER Arif Ariyadi FOTOGRAFER Iman Saputra MARKETING Yasin Permana SIRKULASI Didi Wahyudi UMUM Abustomi PENERBIT PT. MULTI SARANA MEDIA Redaksi/Iklan/Sirkulasi Komplek PTB Blok 1A No.11 JL. Kelapa Dua Wetan Ciracas Jakarta Timur 13730. Telp /Fax: 021-8770 6153 REKENING 6280 8566 55 Bank BCA Cabang Cibubur a/n PT MULTI SARANA MEDIA WEBSITE EMAIL Redaksi menerima tulisan atau berita seputar industri kelapa sawit. Artikel sebaiknya disertai foto pendukung dan minimal 5.000 karakter. Dikirim via email : redaksi berhak menyunting naskah sejauh tidak mengubah isi tulisan. Pengiriman foto/gambar minimal ukuran 4R dengan resolusi 200dpi. Artikel dan foto/gambar yang masuk merupakan hak redaksi Sawit Indonesia dan setiap artikel, foto/gambar merupakan pribadi penulis. 4
Daftar Isi Oase Oase 7 DR. -ING. EVITA H. LEGOWO, DOSEN SWISS GERMAN UNIVERSITY KONSISTENSI ADALAH KUNCI KEBERHASILAN BIODIESEL Palm Oil Good 10 CONSERVATION SUCCESS IN PALM OIL PRODUCING COUNTRIES CAUSE TO CELEBRATE BIODIVERSITY DAY 2021 Sajian Utama 12 IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA DI INSTIPER YOGYAKARTA 16 INSTIPER YOGYAKARTA PILIHAN TEPAT MENDIDIK SDM BERKOMPETEN BAGI PENINGKATAN KINERJA PERUSAHAAN Hot Issue 18 21 Sosok 24 AGAR HILIR TETAP BERJALAN PUNGUTAN EKSPOR DIKAJI ULANG DR. ANDRI HADI, S.H, LL.M, DUTA BESAR INDONESIA UNTUK KERAJAAN BELGIA LARANGAN BIOFUEL SAWIT HAMBAT PENCAPAIAN SDG'S Analisis 26 KECOLONGAN DI NEGERI SENDIRI Advertorial 28 CPOPC GELAR KOMPETISI MENULIS CERITA KEHIDUPAN PETANI SAWIT Profil Produk 30 ENERGIA, GENSET EFISIEN BAHAN BAKAR DAN BERNILAI TAMBAH 32 CAIRAN AJAIB PENGENDALI KEBAKARAN LAHAN 34 36 MAIN NURSERY KELAPA SAWIT BENIH SAWIT FELDA YANGAMBI MENJAMIN INVESTASI DEMI PRODUKSI YANG BERKELANJUTAN 38 GMT LAYANI SERVIS DAN SUKU CADANG JOHN DEERE DI INDONESIA Inovasi PELUANG CUAN INTEGRASI SAPI SAWIT 40 Seremoni 42 MENINJAU HERBISIDA PARAKUAT DARI ASPEK EKONOMI, KESEHATAN, KEAMANAN DAN STEWARDSHIP 44 HEXINDO PERKENALKAN WHEEL LOADER SERI TERBARU HITACHI Kinerja 46 SERTIFIKASI ISPO, PETANI, DAN TANTANGAN GLOBAL 48 PERTEMUAN MENAKER IDA DAN GAPKI HUBUNGAN INDUSTRIAL SAWIT HARUS DIJAGA MANDATORI BIODIESEL HEMAT DEVISA RP 120 TRILIUN 49 Pojok Koperasi 50 KUD MULUS RAHAYU Tata Kelola 52 JANGAN TAKUT PSR, SOLUSINYA KEMITRAAN BEDA REGULASI MENGATUR KEMITRAAN 20% Artikel 56 RAMA-RAMA PEROSAK DI EKOSISTEM SAWIT DR. -ING. EVITA H. LEGOWO, DOSEN SWISS GERMAN UNIVERSITY KONSISTENSI ADALAH KUNCI KEBERHASILAN BIODIESEL Biodiesel menjadi kebutuhan Indonesia di sektor energi baru terbarukan. Konsistensi sangat penting menjaga keberlangsungan program ini. Evita Herawati Legowo punya peranan penting dalam pengembangan bahan bakar nabati di Indonesia. Ketika mengepalai Lemigas, Evita termasuk aktif dalam Forum Biodiesel Indonesia (FBI) yang berdiri pada 2002. FBI mewadahi peneliti, akademisi, pengusaha, pemerintah, dan pemerhati biodiesel untuk berdiskusi dan berbagi informasi seputar biodiesel. Kontribusi Evita Legowo tertulis dalam buku "Biodiesel, Jejak Panjang Perjuangan" yang diterbitkan Badan Litbang ESDM RI pada Mei 2021. Ia termasuk salah satu penyusun Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional. Beleid ini menghasilkan aturan turunan berupa Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati atau Biofuel sebagai bahan bakar lain. "Saya juga menjadi Sekretaris Timnas Pengembangan BBN (Bahan Bakar Nabati) mewakili Kementerian ESDM RI," ujar Evita. Memang, program biofuel ini tidak ujug-ujung langsung jadi," urainya. Saat menjadi Dirjen Minyak dan Gas, Evita Legowo telah memahami kemampuan sawit untuk menjadi bahan baku biodiesel. Diam-diam, ia 'gerilya' lebih gencar untuk memanfaatkan minyak sawit sebagai bahan biodiesel. Bahkan menepis anggapan negatif dari pihak luar terhadap biodiesel dari sawit. Peranannya ini tertulis di halaman 37 buku Timnas Pengembangan BBN lahir berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 10 tahun 2006. Tugas Timnas BBN sangatlah penting untuk menyusun cetak biru (blue print) dan peta jalan (road map) pengembangan BBN. "Semenjak 1997, saya telah ikut terlibat dalam penelitian awal biofuel di Lemigas. Kala itu, kami menyadari semakin kesini kita butuh energi alternatif dan lingkungan yang bersih. 6 7
Oase "Biodiesel, Jejak Panjang Perjuangan". "Sawit punya potensi luar biasa dan tinggi untuk dijadikan biofuel. Kita punya sawit yang memerlukan pasar. Juga berperan penting bagi keberlanjutan lingkungan," ujar pemegang gelar Doktor Engineering Minyak Bumi Technische Universität Clausthal Jerman ini. Menurutnya pengembangan program mandatori biodiesel 30% atau B30 sudah terencana dan terkoordinasi sangat baik. Sebelum, pemerintah menggulirkan B30 telah dilakukan penelitian secara bersama- sama. "Bagi saya (mandatori) ini sangat baik dari segi perencanaan dan kekompakan. Ada niat bersama sehingga mandatori biodiesel terlaksana bagus sekarang ini," ungkapnya. Sewaktu menjabat Dirjen Migas, Evita Legowo juga membidani lahirnya aturan yang mewajibkan pencampuran biodiesel untuk bahan bakar. Kewajiban ini diatur melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain. Selain itu, Evita juga mendorong kebijakan insentif harga biodiesel. Kepiawaiannya berdialog dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang membuat lahirnya persetujuan insentif harga biodiesel. Alhasil, pemerintah mengalokasikan insentif biodiesel melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) di tahun 2009-2010. Ada empat faktor mempengaruhi keberhasilkan program biodiesel. Pertama, kesadaran bersama terhadap kebutuhan lingkungan bersih. Karena temperatur dunia terus naik maka perlu diimbangi pemakaian energi bersih dan pentingnya keberlanjutan lingkungan. Faktor kedua adalah ketersediaan bahan baku. Produksi sawit sangat banyak dan memerlukan pasar. Ada kesesuaian antara biodiesel sawit. Besarnya suplai sawit membutuhkan pasar melalui pemakaian biodiesel. Di sisi lain, biofuel membutuhkan bahan baku yang dapat disediakan oleh sawit. Faktor ketiga yaitu kerjasama bagus di antara pemangku kepentingan. Mulai dari peneliti, pelaku industri, dan pemerintah. "Kita berjalan hand in hand dengan industri. Baik pemerintah dan industri saling mendukung," jelas Evita. Faktor keempat yaitu dana penyeimbang yang dihimpun Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Fluktuasi harga minyak bumi dan CPO membutuhkan dukungan pendanaan yang kuat dan kontinyu. "Kita bersyukur industri sawit sangat memahami ini. Dengan adanya dana penyeimbang maka biodiesel dapat berjalan bagus," kata peraih penghargaan Bintang Satya Lancana Karya Satya. Kalaupun mandatori akan ditingkatkan menjadi B40. Menurut Evita, peluang ini masih terbuka lebar. Penelitian B40 terus berjalan karena dibutuhkan spesifikasi lebih tinggi. Untuk itu, perlu ada riset berkelanjutan penggunaan B40 di bidang pembangkit listrik dan kendaraan. Diakuinya, implementasi mandatori B30 ibarat mimpi besar yang dapat terlaksana. Saat ini, Indonesia adalah pengguna biodiesel terbesar di dunia. Program B30 Indonesia melampaui negara- negara lain. "Biodiesel menggerakkan semua komponen bangsa mulai dari petani, industri sawit, pemerintah, peneliti, perguruan tinggi, dan industri lain seperti otomotif," ungkap Ibu tiga anak ini. Kemampuan sawit ini tidak sebatas untuk pemakaian biodiesel. Ketika mengajar di Swiss German University (SGU), salah satunya mahasiswanya mengembangkan penggunaan limbah sawit untuk tenaga pembangkit listrik biomass. "Jadi, sawit ini masih besar potensinya. Dapat dipakai untuk kepentingan apapun dari listrik sampai bahan bakar," ujarnya. Bahkan, dari pelepah kelapa sawit mampu diolah menjadi bioetanol. Kemampuan sawit ini perlu diperkuat lagi."Disinilah pemerintah harus konsisten untuk menjaga sawit sebagai komoditas strategis," kata Evita yang juga menjabat Ketua Dewan Pengawas BPDPKS. Apalagi, kelapa sawit mendapatkan tekanan luar biasa melalui maraknya kampanye negatif. Evita mengungkapkan sebenarnya Uni Eropa sudah semenjak lama berupaya menghambat perdagangan sawit. "Saya menilai Eropa meributkan kelapa sawit karena tidak punya. Harus diakui, kelapa sawit lebih baik daripada minyak nabati lain. Indonesia patut bersyukur berada di negara tropis yang sangat cocok dengan sawit," ujarnya. Itu sebabnya, ia mengajak semua pihak untuk melawan kampanye negatif sawit. sebab, keunggulan sawit sangat dibutuhkan negara ini."Kita harus counter itu (kampanye negatif). Tidak hanya membantah. Tapi juga lakukan promosi positif (sawit)," jelas Evita. Di waktu senggang, Evita Legowo kini sangat rajin memasak. Hobi memasak telah lama dilakukannya saat berkarier di pemerintahan. Ia mulai berkarir sebagai staf laboratorium kimia Lemigas semenjak 1974. "Saya senang masak sayur lodeh. Sebelum pandemi, seringkali saya bawa ketika makan bersama di SGU. Sewaktu masih berkarir sebagai birokrat, saya tetap memasak untuk keluarga. Biasanya di akhir pekan," cerita Evita. Perjalanan karir dan prestasi Evita Legowo selama tiga dekade lebih. Bagian dari filosofi hidupnya yaitu always try to do the best. (Qayuum Amri) 8 9
Palm Oil Good CONSERVATION SUCCESS IN PALM OIL PRODUCING COUNTRIES CAUSE TO CELEBRATE BIODIVERSITY DAY In these pandemic stricken days when good news is hard to come by, the CPOPC is pleased to share good news on Biodiversity Day 2021. tree elais quineensis has been used to provide the global village with: Foods: over two-thirds (68%) is used in foods ranging from margarine to chocolate, pizzas, breads and cooking oils; Industrial applications: 27% is used in industrial applications and consumer products such as soaps, detergents, cosmetics and cleaning agents; Biodiversity Day 2021 is being celebrated under the slogan: "We're part of the solution #ForNature". The slogan was chosen to be a continuation of the momentum generated last year under the over- arching theme, "Our solutions are in nature", which served as a reminder that biodiversity remains the answer to several sustainable development challenges. STRIKING CONSERVATION ACHIEVEMENTS OF PALM OIL PRODUCING COUNTRIES Bioenergy: 5% is used as biofuels for transport, electricity or heat. Palm oil produces 36% of the world's oil but uses just 6% of croplands devoted to oil production. This point is notable as global voices for a sustainable future reach a peak in these pandemic stricken times. The deputy UN chief, Deputy Secretary-General Amina Mohammed calls the urgent need for global action a "make-or-break moment" at the UN Forum on Forests stating that "forests are at the core of our efforts to restore our relationship with the natural world." Indonesia and Malaysia which produce 85% of the global supply for palm oil is thankful of the crop's contribution towards the sustainable development. The industry has long identified palm oil as the most suitable crop for the sustainable development of developing countries in the tropics and on this Biodiversity Day 2021, the evidence is clear. As presented by OurWorldinData, with the advent of new technology the fruits of the humble oil palm General Assembly President Volkan Boksir added that a post- pandemic recovery must focus on a: "strong push around the need to use this momentous recovery effort to create jobs and shovel-ready projects that support land restoration, regenerative agriculture, renewable energy and energy efficiency, as well as investments in sustainable land management", PALM OIL THE SUSTAINABLE CHOICE FOR TROPICAL BIODIVERSITY The strengthened call to protect biodiversity, especially the rich biodiversity found in the forests of palm oil producing countries, is one that is welcomed. For once, the palm oil producing countries will get a chance to show off the positive impacts of palm oil for biodiversity. At the Leaders Summit on Climate hosted by US President Joe Biden to coincide with Earth Day, Indonesian President Jokowi impressed on his audience the remarkable achievements of his country in preserving biodiversity. Indonesia's permanent moratorium on the conversion of primary forests and peatlands covers significant expanses of habitat for multiple flagship species such as Sumatran orangutans, tigers, elephants and rhinos as well as the newly-discovered Tapanuli orangutan species. Malaysia as the second largest producer of palm oil globally has commitments to nature on the same level. Extraordinary conservation efforts by palm oil producing countries are preserving endemic species of flora and fauna despite the threats to their existence from climate change. Nowhere is this more evident than the orangutans, a great ape found only in Indonesia and Malaysia where both countries have gone to extreme lengths to ensure that they will not only survive but thrive. Scientific data from 1998 which reported a mere 27,000 orangutans in existence are now reporting over 100,000 orangutans alive and well in their home ranges of Indonesia and Malaysia. This would not have been possible if the environmental impact of palm oil is as dire as commonly misreported. Palm oil producing countries in the tropics have proved that human activities can co-exist with wildlife without threatening their existence. Whether its biodiversity in Southeast Asia or South America, the palm oil industry has shown without doubt that it is the optimal choice for a vegetable oil that feeds the requirements of humanity without having to sacrifice biodiversity. SAVING THE ORANGUTANS WILL REQUIRE GLOBAL VILLAGE However, saving the orangutans and biodiversity in palm oil producing countries in Southeast Asia will need the continued commitments of the global community towards the preservation of biodiversity. The contributions of the global village from the World Bank to the UN-REDD program and the financial contributions of corporate entities and conservation groups towards the protection of biodiversity in tropical countries remains an inspiration for the conservation ambitions of palm oil producing countries. The CPOPC celebrates Biodiversity Day 2021 with an acknowledgement of the Convention on Biological Diversity's statement "From nature- based solutions to climate, health issues, food and water security, and sustainable livelihoods, biodiversity is the foundation upon which we can build back better." Palm oil has proven itself to be a part of the solution for nature in these biodiversity rich countries of the tropics. It is time that the humble crop receives recognition for its contribution towards a sustainable future for all humankind at this make or break moment for planet earth. (Source: CPOPC) 10 11
Sajian Utama IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA DI INSTIPER YOGYAKARTA Transformasi pembelajaran sangat diperlukan dalam menghadapi tantangan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berjalan pesat saat ini. Pendidikan tinggi harus mampu merespon perubahan tersebut dengan membekali dan menyiapkan lulusannya untuk menjadi generasi unggul, tangguh, dan relevan Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020 lalu merupakan kerangka untuk menyiapkan mahasiswa menjadi pembelajar sejati yang terampil, sehingga mampu menjawab tantangan zaman. Sejak awal pendiriannya, INSTIPER fokus menyiapkan lulusan yag unggul dan siap kerja serta siap memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Implementasi MBKM di INSTIPER, sejatinya telah lama dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan SDM di bidang perkebunan, perhutanan dan industri agrokompleks, bahkan sejak 2005. INSTIPER telah bertransformasi Mekanisasi Perkebunan Kelapa Sawit (SMPKS), Sarjana Teknik Industri Kelapa Sawit (STIK), dan Sarjana Teknologi Pengolahan Kelapa Sawit dan Turunanannya (STPK). Dengan keberhasilan minat studi khusus yang telah didirikan, INSTIPER juga mengembangkan bidang industri agrokompleks yaitu Sarjana Agronomi (SAGR), Sarjana Pembangunan Agribisnis (SPA), Sarjana Teknologi Industri Perkebunan dan Pangan (STIPP), Sarjana Teknologi dan Industri Bioenergi (STIB). Sedangkan di bidang perhutanan minat yang ditawarkan antara lain Sarjana Hutan Tanaman Industri (SHTI), Sarjana Manajemen Hutan (SMH), Sarjana Konservasi dan Restorasi (SKR). Seiring tuntutan era industri 4.0, untuk mendekatkan kurikulum pendidikannya yang dibangun berdasarkan link and match antara perguruan tinggi dengan dunia kerja dengan diawali pembukaan minat studi di bidang komoditi kelapa sawit. Program minat studi terdiri dari Sarjana Perkebunan Kelapa Sawit (SPKS), Sarjana Manajemen Bisnis Perkebunan (SMBP), Sarjana INSTIPER terus mengembangkan minat studi. Adapun minat studi tersebut yaitu Sarjana Teknologi Informatika Pertanian (STIP), Sarjana Agroindustri Informatika Teknologi (SAIT), Sarjana Mekatronika dan Otomasi Pertanian (SMOP), Sarjana Agromeka Teknologi (SAMT), Sarjana Hortismart Teknologi (SHST), dan Sarjana Entrepreneur Agribisnis (SEA). Kenali lebih lanjut INSTIPER Academy Dalam rangka mendukung minat studi di INSTIPER tersebut, telah dikembangkan kegiatan co-kurikuler yang akan memperkuat kompetensi khusus di era industri 4.0. Kegiatan co-kurikuler dalam bentuk INSTIPER ACADEMY yang meliputi INSTIPER Smart Greenhouse Academy, INSTIPER Drone Academy, INSTIPER Robotic Academy, INSTIPER IT Academy, INSTIPER English Academy, INSTIPER Coffee Academy, INSTIPER Technopreneurship Academy, INSTIPER Bakery Academy dan INSTIPER Artificial Intelligence Academy. Minat studi yang ditawarkan di INSTIPER Yogyakarta memiliki kekhasan karena kurikulum telah menyesuaikan kebutuhan dunia kerja dan dunia industri dengan melibatkan mitra kerja perusahaan dalam penyusunannya. Hal tersebut tercermin dengan penyesuaian mata kuliah, praktikum, kegiatan praktek lapangan, dan magang di perusahaan. Kreativitas dan inovasi merupakan kata kunci penerapan MBKM. Sebab mahasiswa diberikan kesempatan untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai passion dan cita- citanya. Melalui penerapan MBKM, mahasiswa dapat melaksanakan pembelajaran tidak hanya di dalam kelas, laboratorium, atau perpustakaan, namun juga di industri, pusat riset, atau di masyarakat. Program MBKM telah lama diterapkan di INSTIPER Yogyakarta. Dr. Maria Ulfah selaku Wakil Rektor I bidang Akademik menjelaskan bahwa INSTIPER telah mengimplementasikan beberapa program MBKM baik kegiatan di dalam maupun di luar kampus. Kegiatan MBKM di dalam kampus diantaranya adalah mahasiswa dapat mengambil mata kuliah di luar program studi berbeda dalam satu perguruan tinggi. Sedangkan kegiatan MBKM di luar kampus, mahasiswa dapat melakukan magang di perusahaan, kegiatan wirausaha, pengabdian masyarakat, penelitian, pertukaran pelajar, proyek kemanusiaan, dan proyek independen. "INSTIPER juga telah merintis kegiatan KKN Tematik melalui kerjasama dengan pemerintah daerah. Dari kegiatan MBKM di luar kampus tersebut, ternyata yang paling diminati mahasiswa saat ini adalah kegiatan magang di perusahaan," ujar Maria Ulfah. Kegiatan magang merupakan salah satu bentuk kegiatan yang diinstruksikan pada program MBKM, yang mana mahasiswa dapat melakukan pembelajaran di luar kampus untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi diri serta kemampuan komunikasi di dunia kerja. Melalui kegiatan magang, mahasiwa akan mendapatkan hardskills (keterampilan, complex problem solving, analytical skills), maupun soft skills (etika profesi/ kerja, komunikasi, kerjasama) serta pengalaman dan pengetahuan tentang dunia kerja, sehingga setelah lulus mahasiswa akan cepat beradaptasi dengan dunia kerja. Melalui MBKM, mahasiswa dapat mengikuti magang selama 1 - 2 semester sehingga sangat cukup waktu untuk mempelajari proses bisnis di lokasi tempat mahasiswa magang. Kegiatan magang mahasiswa di perusahaan sudah lama dilaksanakan oleh INSTIPER melalui kerja sama dengan berbagai 12 13
Sajian Utama LET'S LET'S JOIN JOIN US US perusahaan dan instansi. Sebagai kegiatan akademik unggulan di INSTIPER, kegiatan magang memfasilitasi mahasiswa dapat masuk ke perusahaan, pusat riset, atau instansi pemerintah untuk mendapatkan pengalaman bekerja secara langsung serta mengaplikasikan teori yang diperoleh di kampus. "Pihak kampus INSTIPER telah dapat bersosialisasi dengan masyarakat di sekitar lokasi magang. Berbagai manfaat dari magang juga telah dirasakan oleh mahasiswa maupun lulusan INSTIPER. Mahasiswa mendapatkan pengetahuan dari praktisi di perusahaan serta mendapat pengalaman bekerja di perusahaan. Beberapa dari mereka bahkan sudah diminta atau diterima kerja saat mereka magang. mendesain kegiatan magang ini dengan sebaik-baiknya melalui manajemen magang. Lokasi magang dapat diusulkan oleh mahasiswa atau melalui skema kerjasama magang antara INSTIPER dengan Perusahaan. Pengajuan perizinan, fasilitasi keberangkatan, monitoring dan kepulangan mahasiswa magang dikelola melalui manajemen magang Institut yang berkolaborasi dengan program studi", tambah Dr. Maria Ulfah. Mahasiswa yang mengikuti magang akan mendapatkan fasilitas berupa fasilitas perjalanan ke lokasi magang berupa tiket pesawat atau diantar dari kampus ke lokasi magang, uang saku, asuransi BPJS-TK untuk antisipasi adanya kecelakaan kerja saat kegiatan magang, seragam beserta atribut magang, buku panduan magang, dan biaya rapid test antigen di saat pandemi seperti sekarang. "Selain fasilitas tersebut, INSTIPER juga telah memberikan pembekalan kepada mahasiswa tentang apa saja yang harus dilakukan mahasiswa selama mengikuti magang. Pemantauan dan pembimbingan magang dilakukan oleh dosen pembimbing magang dan dari pihak perusahaan. Melalui magang mahasiswa yang dikelola secara institusional ini, kami berharap capaian pembelajaran atau learning outcome dari kegiatan magang dapat tercapai", tutur Dr. Maria Ulfah. Magang mahasiswa TA 2020/2021 diikuti oleh 732 orang mahasiswa dengan lokasi penempatan di 150 lokasi magang yang terdiri Dr. Maria Ulfah, Wakil Rektor I Bidang Akademik INSTIPER Yogyakarta dari perusahaan, pusat riset, dan instansi pemerintah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia seperti pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Jawa. Program magang berjalan selama 4 bulan. Namun, adapula yang magang sampai 6-12 bulan. Dr. Maria Ulfah menjelaskan bahwa program magang selama empat bulan di perusahaan tersebut dapat diperpanjang melalui persetujuan kampus dan lokasi magang, baik dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam satu bidang kerja khusus (On Job Training) dan penelitian dalam rangka menyusun tugas akhir. Lokasi magang mahasiswa yang biasanya berada di daerah terpencil di berbagai pulau di Indonesia akan mendidik mental mahasiswa INSTIPER untuk siap bekerja dimanapun nantinya. Selama mengikuti magang, mahasiswa juga diminta melakukan tridharma perguruan tinggi berupa pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian masyarakat menjangkau kawasan 3T (tertinggal, terpencil, terdepan) dari wilayah Indonesia. Melalui kegiatan pengabdian masyarakat tersebut mahasiswa diharapkan Pihak perusahaan juga mendapatkan manfaat dari kegiatan magang dimana mahasiswa dapat membantu berbagai pekerjaan yang ada. Suwardi selaku General Manager Wilmar International Plantation menyampaikan bahwa dari segi kesiapan bekerja, alumni INSTIPER lebih siap bekerja dan siap ditempatkan dimanapun dibandingkan dengan lulusan perguruan tinggi yang lain. "Hal ini didukung dengan kurikulum yang dibangun di INSTIPER dimana proses pembelajarannya menyesuaikan dunia usaha dan dunia industri salah satunya melalui kegiatan magang perusahaan", urai Suwardi. Senada dengan Suwardi. Peter Wijaya dari PT. Asian Agri mengakui alumni INSTIPER saat masuk ke dunia kerja merupakan contoh karyawan yang kompeten dengan karakter pribadi yang kuat karena tidak hanya dibekali kemampuan teoritis namun juga dibekali kemampuan manajerial untuk menyelesaikan berbagai masalah. Relevansi kekhasan pendidikan INSTIPER yang telah dilakukan sejak lama dan terus dikembangkan sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman di era industri 4.0. serta kebijakan MBKM yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menjadikan INSTIPER Yogyakarta sebagai perguruan tinggi terdepan dan terpercaya di bidang perkebunan, perhutanan dan industri agrokompleks di Indonesia. INSTIPER telah mencetak lulusan yang saat ini bekerja di berbagai perusahaan dan banyak diantaranya menempati level manajemen tertinggi perusahaan. (Redaksi) Pilihan Karir dan Minat Studi yang Mendukung 14 15
Sajian Utama INSTIPER YOGYAKARTA PILIHAN TEPAT MENDIDIK SDM BERKOMPETEN BAGI PENINGKATAN KINERJA PERUSAHAAN Revolusi industri 4.0 nyatanya telah merubah tatanan kehidupan manusia. Banyak pekerjaan baru bermunculan yang berkaitan dengan literasi teknologi, literasi data dan literasi manusia. Disamping itu banyak pula pekerjaan yang hilang karena tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman, sehingga penguasaan teknologi terkini menjadi suatu hal yang mutlak yang harus dikuasai oleh mahasiswa pada era ini. Pada saat ini, perguruan tinggi dihadapkan dengan calon mahasiswa generasi milenial yang sangat kritis dalam memilih tempat mereka akan melanjutkan studinya. Calon mahasiswa memiliki pandangan dan pertimbangan tersendiri dalam memilih tempat kuliahnya, yang mana mereka mempertimbangkan selama kuliah akan belajar apa saja, bagaimana fasilitas kampus, bagaimana muatan konten teknologi terkini, apakah ilmu yang dipelajari aplikatif di dunia kerja, atau apakah setelah lulus nantinya akan cepat mendapatkan pekerjaan atau tidak. Pertimbangan tersebut merupakan hal wajar yang dipikirkan oleh calon mahasiswa maupun orang tua calon mahasiswa. Mengingat pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi intangible yang akan dipetik di masa depan. Memilih tempat kuliah yang tepat menjadi salah satu kunci kesuksesan mahasiswa nantinya dalam mendapatkan atau menciptakan pekerjaan setelah lulus nantinya. INSTIPER YOGYAKARTA MERUPAKAN PILIHAN YANG TEPAT BAGI CALON MAHASISWA DALAM MEMBENTUK MASA DEPANNYA. Selama lebih dari 62 tahun INSTIPER telah melahirkan Kenali Minat Studi INSTIPER Yogyakarta di sini lulusan yang kompeten di bidang perkebunan, pertanian dan perhutanan. Kuliah di INSTIPER memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperdalam ilmu dan keterampilannya serta mengembangkan potensi di dalam dirinya. INSTIPER telah menyelenggarakan model pendidikan link and match melalui pola University-Industry Partnership yang berarti pendidikan di INSTIPER dikembangkan berdasarkan kebutuhan industri perkebunan, pertanian, dan perhutanan. Ir. Harsunu Purwoto, M.Eng selaku Wakil Rektor IV bidang Promosi dan Kerjasama menjelaskan bahwa berkuliah di INSTIPER tidak sekedar belajar di kelas dan/atau daring melainkan lulusan INSTIPER dibekali dengan berbagai kemampuan serta ketrampilan yang sesuai dengan kebutuhan agro-industri, sehingga hal ini menjadikan lulusan INSTIPER unggul dibidangnya dan cepat terserap di dunia kerja ataupun wirausaha. "INSTIPER berkomitmen memberikan wadah bagi mahasiswanya untuk mengembangkan bakat dan meningkatkan kompetensi atau keterampilan akademik melalui INSTIPER Academy," urai Harsunu. Calon mahasiswa baru INSTIPER dapat memilih minat studi yang sesuai dengan minatnya masing- masing. INSTIPER memiliki 19 minat studi unggul dari 3 Fakultas yang telah menerapkan MBKM di dalamnya. Selain penerimaan mahasiswa baru regular, INSTIPER juga membuka kesempatan kerjasama bagi perusahaan dengan membuka kelas khusus untuk peningkatan kapasitas staff dan karyawan melalui pendidikan di tingkat sarjana maupun pascasarjana dan berbagai bentuk pelatihan-pelatihan peningkatan kinerja lainnya. "Penerimaan Mahasiswa Baru INSTIPER TA 2021/2022 dapat diakses secara online melalui laman pmb.instiperjogja.ac.id. Terdapat 4 jalur PMB yang dapat dipilih calon mahasiswa yaitu jalur rapor, reguler, prestasi, dan alumni. PMB Gelombang 2 dibuka sampai tanggal 30 Juni 2021 dan PMB Gelombang 3 dibuka 1 Juli- 31 Agustus 2021", jelas Ir. Harsunu Purwoto, M.Eng. INSTIPER Yogyakarta merupakan tempat yang tepat mendidik talenta muda dalam menciptakan lulusan unggul berkompeten untuk meningkatkan kinerja perusahaan. (Redaksi) 16 17
Hot Issue AGAR HILIR TETAP BERJALAN Pelaku industri hilir sawit keberatan dengan rencana penyesuaian pungutan ekspor. Pasalnya, skema progresif di dalam PMK 191/2020 sangat mendukung pertumbuhan produk hilir. Berharap tarif pungutan baru tidak mengganggu daya saing ekspor. berjalan pada 10 Desember 2020. Sebab aturan ini sudah terbukti mampu meningkatkan daya saing produk hilir sawit Indonesia baik itu berupa oleofood. Dan juga oleochemicals di pasar global sekaligus menjaga stabilitas harga produk sawit untuk makanan di pasar dalam negeri, yang bermuara terciptanya kebijakan hilir sawit," jelas Bernard Bernard Riedo, Ketua Umum Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) dalam keterangan tertulis, Minggu (23 Mei 2021). "Indonesia tidak lagi ekspor CPO di mana nilai tambahnya rendah. Skema tarif pungutan progresif sebaiknya dipertahankan. Sebab, petani sedang menikmati tingginya harga TBS. Konsistensi pemerintah sangat dibutuhkan pelaku industri sawit dalam negeri. Kami mendapatkan insentif untuk mengekspor produk hilir sawit bernilai tambah tinggi dan sekaligus mulai mampu bangkit untuk merebut pasar IHKS di pasar global ," ujarnya. Rapolo Hutabarat, Ketua Umum Dengan struktur pungutan ekspor progresif, menurut Bernard, ada kenaikan ekspor dalam bentuk produk hilir sawit. Begitupula investasi hilir terus bertambah di dalam negeri. Industri hilir sawit akan memberikan nilai tambah yang lebih besar dari aspek penyerapan tenaga kerja, pajak, dan devisa. Sahat Sinaga menjelaskan bahwa regulasi pungutan ekspor memberikan insentif yang cukup attractive untuk produk hilir. Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (APOLIN) berpendapat bahwa konsistensi regulasi sangat diperlukan oleh dunia usaha. APOLIN mengharapkan agar pemerintah tetap mempertahankan PMK 191/2020 untuk menjaga momentum serta meningkatkan daya saing industri sawit nasional bagi perekonomian kita. Berulang kali, Sahat Sinaga, menyitir pidato Presiden Joko Widodo berkaitan program hilirisasi. Mengutip pernyataan presiden bahwa ekspor produk tidak lagi barang mentah. Melainkan harus produk bernilai tambah tinggi. "Kalau mau ekspor, kita harus berani menjual produk hilir yang tarif PE rendah. Ini akal-akalan saja yang minta pungutan ekspor diturunkan," keluh Sahat. Pungutan ekspor yang diatur dalam PMK 191/PMK.05/2020 dinilai bisa mendorong industri hilir kelapa sawit (IHKS), menjaga stabilitas harga sawit dalam negeri baik produk minyak goreng di level industri dan TBS petani. "GIMNI meminta pemerintah supaya konsisten mengimplementasikan PMK nomor 191/PMK.05/2020 yang mulai efektif Kebijakan tarif pungutan ekspor sawit yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191/PMK.05/2020 dinilai sudah on the right track atau sejalan dengan arah program hilirisasi. Bernard Riedo mengatakan skema tarif pungutan sawit yang lebih tinggi kepada produk hulu, dan tarif lebih rendah untuk produk hilir sangat mendukung daya saing ekspor produk hilir Indonesia di pasar global. Statement Bernard bukan tanpa data. Dari data GIMNI, sepanjang Januari sampai April 2021 komposisi ekspor produk hilir (high value add) dalam bentuk volume di atas 80% - 90%. Sedangkan, ekspor minyak sawit mentah (CPO & CPKO, low value add) rerata menurun drastis ke arah 10%-20%. Pada Januari, ekspor produk CPO dan turunannya mencapai 2,861 juta ton (24% Crude Oils/CO dan Palm Processed Oils/PPO sebesar 76%). Selanjutnya Februari, volume ekspor sawit berjumlah 1,994 juta ton (crude oils 20% dan PPO sebesar 80%). Volume ekspor sawit dan turunannya di Maret naik menjadi 2,63 juta ton (crude oils 12% dan PPO 88 %). Bulan April, volume ekspor kembali naik menjadi 3,078 juta ton (crude oils 10,6 % dan PPO 89,4 %). Sahat Sinaga menjelaskan bahwa regulasi pungutan ekspor memberikan insentif yang cukup attractive untuk produk hilir. Alhasil, peningkatan nilai tambah di sektor hilir akan berkontribusi bagi banyak hal antara lain nilai devisa , lapangan kerja dan pajak negara. Dan elemen ini sering dilupakan oleh sebagian para pebisnis sawit Indonesia. "Semenjak Januari sampai Mei ini, harga sawit terus merangkak naik. Dari harga tender CPO Rp 9.900 per kilogram di Dumai, sekarang sudah di kisaran Rp 11.700 per kilogram. Pungutan ekspor juga ikut naik sebagai dampak kenaikan harga," ujarnya. "Ada persepsi bahwa harga TBS sawit akan turun dengan kenaikan tarif pungutan. Faktanya kenaikan tarif pungutan ikut mendongkrak harga TBS petani, dan sebaliknya di tahun 2019 tidak ada pungutan sama-sekali, malahan harga TBS mangkrak di level Rp 700 - Rp 850 per kilogram," jelasnya. Kebijakan tarif pungutan sudah tepat di tengah kondisi sekarang. Komposisi ekspor yang dominan hilir, dikatakan Sahat, menunjukkan tarif pungutan sangat efektif. Dampak positifnya mendongkrak harga TBS petani. "Indonesia sebagai produsen terbesar minyak sawit CPO, CPKO serta berbagai produk turunannya telah berhasil mengendalikan pasar global, baik dari sisi volume ekspor, keragaman/aneka produk olahan minyak sawit, memasok bahan baku industri pengguna yang sangat beragam serta telah mampu menembus pasar di berbagai belahan dunia. Keberhasilan ini buah hasil kebijakan pemerintah yang sangat konsisten menjaga berbagai regulasi industri sawit di Indonesia," ujar Rapolo Hutabarat. Oleh karena itu, pemerintah diminta konsisten menjalankan empat regulasi di sektor hilir sawit. Pertama, pemerintah diminta tidak merevisi pungutan ekspor sawit dalam PMK No. 191/PMK.05/2020. Rapolo menjelaskan Peraturan menteri keuangan ini sangat holistik dalam mengakomodir berbagai kepentingan industri sawit mulai dari hulu (perkebunan dan termasuk kepentingan petani sawit); downstream (industri proses tahap pertama); mid-downstream (industri proses tahap kedua); dan further downstream (industri proses tahap ketiga atau yang lazim kita sebut industri oleochemical. "Selain itu, manfaat dari PMK 191/2020 tersebut juga menjangkau 18 19
Hot Issue berbagai kepentingan lainnya seperti makin tersedianya dana peremajaan kelapa sawit petani; kegiatan riset; pendanaan kampanye positif; serta biaya advokasi," ungkapnya. Ditambahkan Rapolo, manfaat paling fundamental PMK 191/2020 adalah menjaga keseimbangan antara kebutuhan industri dalam negeri (menjamin tersedianya bahan baku utama industri hilir) serta kebutuhan ekspor untuk perolehan devisa negara. Kedua, PMK No. 130/ PMK.010/2020 tentang Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Peraturan ini lebih dikenal dengan Tax Holiday, dimana relaksasi yang diberikan oleh pemerintah makin diperluas, fasilitas pengurangan PPh nya 100% dengan besaran investasinya mulai dari: (a) minimum Rp 100 miliar; (b) Rp 500 miliar s/d < 1 triliun, pengurangan PPh badan selama 5 tahun; (c) Rp ≥ 1 triliun s/d < 5 triliun, pengurangan PPh badan selama 7 tahun; (d) Rp ≥ 5 triliun s/d < 15 triliun, pengurangan PPh badan selama 10 tahun; (e) Rp ≥ 15 triliun s/d < 30 triliun, pengurangan PPh badan selama 15 tahun; dan (f) Rp ≥ 30 triliun, pengurangan PPh badan selama 20 tahun. Setelah masa PPh tersebut berakhir, maka badan usaha masih diberikan fasilitas pengurangan sebesar 50% selama 2 tahun berikutnya. Ketiga adalah PMK No. 96/PMK. 010/2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal Bidang Tertentu dan/atau di Daerah Tertentu, yang lazim disebut sebagai Tax Allowance. Fasilitas ini memberikan fasilitas berupa (a) Pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (sebesar 5% selama enam tahun); (b) Penyusutan/ amortisasi yang dipercepat atas aktiva tetap; (c) Tarif PPh 10% atau yang lebih rendah terhadap deviden; dan (d) Kompensasi atas kerugian yang lebih lama, tetapi tidak lebih dari 10 tahun. Keempat yaitu kebijakan harga gas murah yang mendukung daya saing industri oleokimia. Kebijakan Permen ESDM No. 8 tahun 2020 tentang Harga Gas Bumi Tertentu Untuk Industri Tertentu Dan Kepmen ESDM No. 89 Tahun 2020 Tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu Serta Permenperin No. 18 Tahun 2020 Tentang Rekomendasi Pengguna Gas Bumi Tertentu. Peraturan pelaksana tersebut sangat berpihak kepada industri dan sekaligus implementasi Perpres No. 40 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dalam Perpres No. 121 tahun 2020 Rapolo Hutabarat berpendapat bahwa konsistensi regulasi di sektor hilir sangat dibutuhkan oleh dunia usaha. Kebijakan pungutan idealnya dapat menjamin kebutuhan baku baku hilir. tentang Penetapan harga gas tertentu sehingga harga gas di halaman industri pengguna sebesar U$ 6 per MMBTU. "Dengan kebijakan harga gas industri ini, maka daya saing global produk oleochemical Indonesia semakin tinggi di pasar global. Terima kasih kepada pemerintah, dan semua regulasi tersebut diatas tentu sangat mendukung hilirisasi sawit Indonesia," jelas Rapolo. Dari data APOLIN, Volume ekspor oleochemical periode Januari - Maret 2021 telah tumbuh sebesar 11,15% menjadi 982 ribu ton dibandingkan periode sama tahun 2020 berjumlah 883,5 ribu ton. (Qayuum Amri) PUNGUTAN EKSPOR DIKAJI ULANG Belum genap setahun, pemerintah merevisi tarif pungutan ekspor sawit. Skema progresif dinilai memberatkan sektor hulu. Lantaran harus menanggung sekaligus bea keluar dan pungutan ekspor. Akan seperti apa revisinya? Wacana revisi pungutan ekspor mulai digulirkan semenjak Bulan Ramadhan kemarin. Perlahan tapi pasti, harga minyak sawit naik mulai 2021. Harga CPO mencetak rekor tinggi RM 4.758 per ton pada 7 Mei lalu. Tingginya harga merupakan rekor terbaik sepanjang satu dekade terakhir. yang mengekspor CPO akan menerima US$ 762 per ton. "Dengan tarif pungutan tadi, ada opportunity lost saat harga CPO lagi bagus. Idealnya, perusahaan dapat melakukan investasi karena menikmati margin bagus," ujar Lulusan Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada ini. Kendati demikian, berkah Joko mengatakan pungutan tingginya harga CPO tak sepenuhnya dinikmati pelaku usaha khususnya sektor hulu. Pasalnya, pemerintah memberlakukan bea keluar dan pungutan ekspor yang bersifat progresif. Struktur pungutan ekspor yang mengikuti harga CPO ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 191/2020 mengenai Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan. Berlaku 10 Desember 2020, PMK 191/2020 terbilang mujarab untuk meningkatkan ekspor produk hilir sawit. Beleid ini menetapkan besaran tarif pungutan ekspor CPO (minyak sawit mentah) sebesar US$ 55/ton sebagai batas bawah. Dan batas tertinggi pungutan US$ 255/ton apabila harga di atas US$ 995/ton. Untuk produk antara (middle) dan hilir sawit, besaran tarif pungutan minimal US$ 25/ton. Maksimal pungutan sebesar US$ 192,5/ton jika harga di atas US$ 995/ton. Di luar pungutan, eksportir CPO diwajibkan membayar bea keluar yang setiap bulannya ditetapkan Kementerian Perdagangan RI. Per Juni 2021, BK CPO dipatok US$ 183 per ton. Ini artinya, total pungutan ekspor dan bea keluar yang harus dibayarkan sebesar US$ 438/ton. Berbeda dengan Malaysia, struktur pajak ekspornya tidak progresif rendah. Struktur pungutan ekspor Malaysia dimulai dari 3% untuk CPO pada MR2.250-2.400/mt, sedangkan tarif pajak maksimum ditetapkan pada 8% ketika harga melebihi MR3.450/mt. Saat ini tarif referensi Malaysia untuk bulan Juni ditetapkan pada MR4.627.40/mt ($1.116,10) yang berarti pajak ekspor sebesar MR370/mt ($89.20/mt). Joko Supriyono, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengakui tingginya harga CPO sudah terpangkas pungutan ekspor dan bea keluar. Sebagai perhitungan, harga CPO dunia sekarang ini rerata US$ 1.200 dolar per ton. Harga sebesar ini akan terpangkas tarif pungutan sebesar US$ 255/ton dan US$ 183/ ton untuk bea keluar sesuai regulasi pemerintah. Ini artinya, perusahaan sebaiknya jangan dibebankan terlalu besar. Selain itu, besaran pungutan harus disesuaikan dengan kebutuhan program sawit. Tujuannya, perusahaan di sektor tetap dapat melakukan investasi dan tidak kehilangan kesempatan dalam rangka penyerapan tenaga kerja. Pembahasan revisi pungutan ekspor sawit ini kabarnya telah dimulai pada 21 Mei 2021. Redaksi Majalah berupaya mengklarifikasi rencana ini kepada Deputi Menko Perekonomian RI Bidang Pangan dan Agribisnis, Musdhalifah Machmud, akan tetapi belum mendapat jawaban. Selanjutnya, redaksi menghubungi Abdul Rochim, Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian RI. Namun, ia enggan memberikan jawaban."Masalah pembahasan bisa ditanyakan ke Bu Mus (Musdhalifah Machmud)," jawabnya. Kabarnya, batas maksimal pungutan akan dipangkas US$ 100/ ton menjadi US$ 155/ton. Namun demikian, pengumuman resmi masih menunggu pemerintah. Joko mengakui bahwa GAPKI meminta penyesuaian tarif pungutan ekspor sawit dalam PMK 191/2020. "Kebijakan tarif pungutan ini diterapkan agar sektor hulu dan hilir sawit dapat berjalan. Bukannya sektor lain lebih menikmati lalu sektor lain lebih terbebani," urainya. 20 21
Hot Issue Bernard menambahkan bahwa sebaiknya rencana perubahan tarif pungutan ekspor segera direalisasikan agar memberikan kepastian kepada pelaku pasar. Tujuannya untuk menghindari aksi spekulasi dan ambil posisi dalam transaksi jual beli yang bisa berdampak negatif pada harga. Menurutnya, tarif pungutan ekspor harus mampu menjaga keseimbangan sektor usaha hulu dan hilir sawit. Keberlanjutan usaha hulu dan hilir sawit akan mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sawit yang berjumlah 6 juta orang. "Tarif pungutan ekspor harus mendukung pertumbuhan usaha hulu, hilir, dan juga kesejahteraan petani kelapa sawit," tambahnya. Ia mengatakan kelemahan sistem tarif pungutan sawit saat ini terlalu berpatokan kepada harga patokan ekspor (HPE) CPO. Sejatinya, pungutan ini bertujuan mendukung mandatori biodiesel. Dana pungutan digunakan untuk menutup selisih harga minyak bumi dengan biodiesel. Ini artinya harus disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan program biodiesel. Atas dasar itulah, pungutan harus dibuat sejalan dengan kebutuhan mandatori B30 yang berjalan sekarang ini. "Sekarang ini, tidak ideal karena tarif dipungut itu berdasarkan kepada tingginya harga CPO. Sehingga dana pungutan yang diperoleh sangat besar. Padahal besaran dana pungutan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan pembiayaan program biodiesel. Karena kebutuhan biodiesel dan program lain-lain tidak sebesar itu," jelasnya. Saat ini, dikatakan Joko, ada surplus dana pungutan yang terlalu besar. Padahal, kebutuhan menjalankan program sawit di bawah BPDKS masih tercukupi. "Penyesuaian tarif pungutan tetap berpatokan kepada kebutuhan mandatori biodiesel, PSR, dan program sawit lainnya. Kami juga tidak setuju tarif pungutan sawit dihilangkan. Karena manfaat pungutan sangat dirasakan untuk mendukung kebijakan hilir, peremajaan sawit rakyat, dan kampanye positif," papar lulusan Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada ini. Namun, dikatakan Joko, sistem tarif pungutan harus dinamis dan fleksibel sesuai kondisi industri sawit di dalam dan luar negeri. Ada saatnya, tarif dinaikkan tapi ada pula diturunkan agar semua sektor sawit dapat berjalan beriringan dan berkelanjutan. Joko optimistis penyesuaian tarif pungutan ekspor tidak akan mengganggu harga TBS sawit petani. Sebab, besar kecilnya harga TBS dipengaruhi banyak faktor terutama harga CPO dunia. Saat ini, harga CPO tinggi tidak saja dipengaruhi "Kebijakan tarif pungutan ini diterapkan agar sektor hulu dan hilir sawit dapat berjalan. Bukannya sektor lain lebih menikmati lalu sektor lain lebih terbebani," urai Joko Supriyono. mandatori biodiesel Indonesia. Melainkan juga pasokan minyak nabati lain seperti minyak kedelai dan bunga matahari. Gulat ME Manurung, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), meminta penyesuaian tarif pungutan ekspor tetap memerhatikan kepentingan petani sawit. Saat ini, petani sangat menikmati tingginya harga TBS sawit di 22 provinsi yang menjadi sentra sawit. Harga TBS membuat petani dapat belanja dan memenuhi kebutuhan mereka. Otomatis, pengeluaran para petani sawit inilah yang menggerakkan perekonomian daerah. "Riau, Sumatra Utara, dan Kalimantan Barat menjadi contoh bagusnya nilai tukar petani. Alhasil, Sejak disampaikan adanya rencana perubahan tarif pungutan, harga cenderung menunjukan trend penurunan karena permintaan CPO khususnya ekspor menurun. Salah satu faktornya karena pelaku pasar menunggu revisi tarif PE yang rencananya lebih rendah. sawit ini adalah kebijakan mandatori biodiesel. Memang dengan adanya pungutan ekspor juga membebani petani. Tetapi, dana pungutan ini juga membantu program petani seperti peremajaan, pelatihan SDM, dan sarana prasarana. rencananya lebih rendah. "Ketidakpastian menyebakan adanya langkah-langkah wait and see di pasar. Situasi ini sangat disayangkan karena dapat berdampak negatif kepada harga," ujarnya. "Ketidakpastian menyebakan adanya langkah-langkah wait and see di pasar. Situasi ini sangat disayangkan karena dapat berdampak negatif kepada harga," ujarnya. "GIMNI menyambut baik apa pun keputusan final (pungutan ekspor) karena sudah mempertimbangkan seluruh masukan dari pelaku industri kelapa sawit kita, baik dari sisi hulu dan hilir, " ujar Bernard Riedo. Sebagai informasi, harga TBS di Sumatera Utara turun Rp 96/kilogram menjadi Rp 2.399/kilogram. Di Bursa Malaysia Derivatif Exchange, harga Sampai pertengahan Juni, CPO untuk pengiriman Agustus 2021 Sebagai informasi, harga TBS di Sumatera Utara turun Rp 96/kilogram menjadi Rp turun 5% menjadi RM 4.029/ton. 2.399/kilogram. Di Bursa Malaysia Derivatif Exchange, harga CPO untuk pengiriman Agustus "Jika revisi ini bisa diputuskan secepatnya tentu dapat memberikan 2021 turun 5% menjadi RM 4.029/ton. kepastian dalam bertransaksi sehingga menjaga stabilitas harga," ujarnya. MINTA KEPASTIAN keputusan final pemerintah mengenai Pungutan Ekspor (PE) belum terlihat. Alhasil, pelaku pasar mengambil sikap wait and see dan aksi spekulasi ditengah ketidakpastian kebijakan. perekonomian daerah ikut bergerak," kata kandidat doktor lingkungan ini. Dengan adanya pungutan, "GIMNI menyambut baik apa pun pengusaha CPO sudah berpikir untuk hilirisasi dalam negeri karena tarif pungutan untuk ekspor produk hilir dari CPO jauh lebih rendah. "Jika revisi ini bisa diputuskan secepatnya tentu dapat memberikan kepastian dalam keputusan final (pungutan ekspor) Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif karena sudah mempertimbangkan bertransaksi sehingga menjaga stabilitas harga," ujarnya. GIMNI, menyebutkan dari informasi seluruh masukan dari pelaku industri yang diperolehnya bahwa kebijakan kelapa sawit kita, baik dari sisi hulu pungutan ekspor akan membuat dan hilir, " ujar Bernard Riedo, Ketua Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif GIMNI, menyebutkan dari informasi yang diperolehnya sejumlah revisi. Pertama, jumlah Umum Gabungan Industri Minyak bahwa kebijakan pungutan ekspor akan membuat sejumlah revisi. Pertama, jumlah kolom kolom disederhanakan jumlahnya dari Nabati Indonesia (GIMNI). 15 kolom menjadi 7 kolom. disederhanakan jumlahnya dari 15 kolom menjadi 7 kolom. "Artinya, industri hilir di dalam negeri dapat tumbuh sehingga penyerapan tenaga kerja meningkat. Kenaikan harga CPO dunia berdampak positif terhadap harga TBS," ujar Gulat. Bernard menambahkan bahwa sebaiknya rencana perubahan tarif pungutan ekspor segera direalisasikan agar memberikan kepastian kepada pelaku pasar. Tujuannya untuk menghindari aksi spekulasi dan ambil posisi dalam transaksi jual beli yang bisa berdampak negatif pada harga. Sejak disampaikan adanya rencana perubahan tarif pungutan, harga cenderung menunjukan trend penurunan karena permintaan CPO khususnya ekspor menurun. Salah satu faktornya karena pelaku pasar menunggu revisi tarif PE yang Kedua, maksimum tarif layanan CPO yang besarannya USD 255/ton bila Harga Patokan Ekspor (HPE) di atas USD 955/ton , akan diturunkan ke level tertentu. Ia mengakui serapan sawit di dalam negeri menjadi kunci stabilnya harga TBS. Instrumen penyerapan Kedua, maksimum tarif layanan CPO yang besarannya USD 255/ton bila Harga Patokan Ekspor (HPE) di atas USD 955/ton , akan diturunkan ke level tertentu. "Dengan revisi tersebut pemerintah tetap menjaga "Dengan revisi tersebut pemerintah tetap menjaga konsistensi agar volume ekspor minyak konsistensi agar volume ekspor sawit tertuju pada produk hilir yang bernilai tambah tinggi sesuai arahan Presiden Jokowi," minyak sawit tertuju pada produk hilir yang bernilai tambah tinggi sesuai ujarnya. arahan Presiden Jokowi," ujarnya. "Kami tentu mengharapkan agar pemerintah dapat segera putuskan "Kami tentu mengharapkan agar pemerintah dapat segera putuskan kebijakan pungutan kebijakan pungutan ekspor," pinta ekspor," pinta Sahat. (Qayuum Amri) Sahat. (Qayuum Amri) PERGERAKAN HARGA CPO APRIL-JUNI (RM/TON) 4600 4400 4200 4000 3800 3600 3400 Sumber: Trading Economics Sumber: Trading Economics 22 23
Sosok DR. ANDRI HADI, S.H, LL.M, DUTA BESAR INDONESIA UNTUK KERAJAAN BELGIA LARANGAN BIOFUEL SAWIT HAMBAT PENCAPAIAN SDG'S Butuh waktu panjang untuk memperjuangkan komoditas unggulan nasional kelapa sawit. Langkah ini tetap dilakukan pemerintah melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia Kerajaan Belgia. Komitmen ini disampaikan Dr. Andri Hadi, S.H, LL.M, Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Belgia dalam webinar bertema "Palm O'Corner - Sawit Sebagai Tambang Energi Berkelanjutan" pada Sabtu (29 Mei 2021). Dikatakan Andri, pihaknya berjuang bersama-sama dengan yang lain agar sawit Indonesia dapat pengakuan yang baik. Seperti diketahui berbagai regulasi dikeluarkan UE yang tak lain untuk "mengganjal" minyak sawit Indonesia. "Kenapa Uni Eropa mampu meregulasi pasar global? Hal itu, bertujuan menentukan strategi perdagangan menjadi blok 27 negara karena potensi pasar yang cukup besar. Hampir 516 juta populasi, GDP terbesar kedua di dunia dengan pendapatan perkapita sekitar 49.000," ujarnya. Untuk itu, lanjutnya negara- negara tersebut sebagai importir barang dan jasa terbesar di dunia. "Jadi wajar mereka (Uni Eropa) memiliki kemampuan regulasi yang memadai untuk menekan sesuai kemauannya. negara-negara di UE mengikuti standar regulasinya karena menerapkan global norm setting menjadi global regulatory power. Jadi masuknya sawit, ikan dan barang (produk lain) dari Indonesia harus mengikuti regulasi yang ada," kata pria yang mengenakan kacamata ini. Kampanye negatif sawit yang kerap digaungkan pihak UE bukan tanpa tujuan. Berbagai upaya dilakukan pihak UE, bahkan pada tahun lalu, UE merencanakan Climate Neutral yang akan dicapai 2050 yang disebut European Green. "Jadi mereka menginginkan keseimbangan tingkat emisi serapan karbon dan emisi rumah kaca menjadi 0%. Karbon yang dihasilkan dan yang diserap untuk lingkungan yang semakin baik. Oleh karena itu untuk mengikat negara-negara UE secara hukum ambisi European Green Deal dituangkan dalam Climate Neutral yang saat ini dalam proses finalisasi. Dan, regulasi turunannya ada 26 kebijakan untuk mewujudkan Green Polution yang akan menjadi life style di UE," terang Andri. Ada tiga bidang yang mendasari UE merencanakan The EU Green Deal (EGD) di antaranya (1) Sosial, masyarakat UE khususnya kalangan anak muda menilai bahwa model bisnis dan kebijakan UE selama ini tidak mendukung gambaran cita-cita masa depan yang diinginkan. Dengan demikian, UE harus berubah pada praktek ekonomi yang lebih lestari. (2) Politik, terjadi the greening of politics yaitu wawasan lingkungan hidup tidak hanya diusung oleh partai "hijau" namun sudah diarustamakan oleh semua kelompok politik UE. Jika parpol tidak mengusung agenda hijau berpotensi besar ditinggalkan konstituen. (3) Ekonomi, UE mengklaim berhasil menurunkan tingkat emisi 23% dengan tetap menjaga pertumbuhan ekonomi hingga 61% di periode 1990-2018. Dan akan terus mendorong percaya diri UE bahwa target iklim yang ambisius akan tetap dapat menjaga pertumbuhan ekonomi di kawasan. Terkait dengan dinamika isu sawit di Eropa, data yang diolah KBBRI Brussel dari Eurosfat menyebutkan adanya kecenderungan ekspor sawit menurun, terhitung sejak 2017 (3.727 juta USD), 2018 (3.738 juta USD), 2019 (3.189 juta USD), 2020 (3.349 juta USD). Menurut Andri, angka tersebut unik. Pada 2020, banyak komplain isu sawit tetapi kebutuhan mereka (UE) pada sawit meningkat (naik). Tercatat ada 10 negara UE importir utama sawit yaitu Belanda, Spanyol, Italia, Jerman, Prancis, Yunani, Swedia, Belgia, Denmark dan Irlandia. "Kebutuhan sawit untuk Food and non food termasuk untuk pengolahan industri Biodiesel UE pada 2019- 2020 kecenderungannya meningkat. Ada kenaikan dari 1.982 juta USD naik sebesar 2.545 juta USD. Sawit tersebut digunakan untuk food and non food termasuk untuk bahan margarin, kosmetik dan sebagian. Tetapi untuk biofuel yang diolah di Eropa mengalami penurunan yang cukup drastis pada 2018 - 2020. Secara rinci pada 2018 (622,2 juta USD), 2019 (572,5 juta USD), 2020 (109,5 juta USD). Intinya, kebutuhan sawit untuk food cenderung meningkat tetapi untuk biodiesel menurun," papar Dubes Andri. Lagi-lagi penurunan permintaan terhadap sawit di UE yang digunakan untuk Biodiesel bukan tanpa sebab dan tujuan. Andri menjelaskan pihak UE mengklaim pengelolaan perkebunan sawit Indonesia tidak lestari dan melakukan bea masuk anti dumping. Hal tersebut menjadi target bagi UE. "Tetapi pihak Indonesia menang saat melakukan gugatan di WTO pada 2017. Kemudian, UE terhitung pada 2020-2025 menerapkan kebijakan pengenaan countervailing duites (CVD) sebesar 8 - 18,8% kepada 7 negara eksportir Indonesia karena Indonesia dipandang lakukan subsidi hilirisasi industri biodiesel. Dengan pengenaan pajak-pajak tambahan tentunya tidak kompetitif. Jadi ada perlakuan yang beda dengan kebijakan yang ada di UE," jelasnya. TANTANGAN SAWIT DI UNI EROPA Meski Indonesia memenangkan gugatan di WTO pada 2017 lalu. Bukan berarti tantangan sawit tidak adal lagi. Tantangan berikutnya kebijakan Renewable Energy Directive (RED II) yang dikeluarkan UE pada 2018. "Yang intinya mengatakan jenis-jenis Vegetable Oil memiliki High ILUC Risk. Jadi kalau ada produk (bahan) yang dihasilkan dari lahan yang tadinya hutan yang menyerap karbon dan diubah menjadi lahan perkebunan sawit atau tanaman lainnya ini high risk menyebabkan deforestasi. Dan, mereka (UE) melarang sawit yang dihasilkan dari deforestasi," imbuh Andri. Sebagai informasi, UE menerbitkan RED II pada 21 Desember 2018 dan Delegated Act mengenai kriteria ILUC pada 21 Mei 2019. Kedua ketentuan tersebut mendiskriminasikan sawit karena ditetapkan sebagai komoditas high ILUC Risk. Dengan demikian, penggunaan biodiesel berbahan baku sawit akan di phase out gradual di pasar Eropa mulai 31 Desember 2023 hingga menjadi 0% pada 31 Desember 2030. Dengan adanya ketentuan tersebut Indonesia juga melayangkan gugatan kepada WTO. Fisrt Substantive Meeting sudah dilaksanakan pada 26 - 30 April 2021. Bahkan posisi Indonesia didukung oleh negara third party yaitu Brazil, Ecuador, Columbia dan Malaysia. Ketentuan RED II mewajibkan negara anggota UE untuk transpose/ menerapkan elemen-elemen pada RED II ke dalam sistem hukum masing-masing selambatnya pada Juni 2021. Bahkan sejumlah negara anggota UE justru mempercepat phasing out biodiesel sawit dibanding ketentuan RED II. Di antaranya Belgia, Jerman, Denmark, Perancis, dan Italia. Di Belgia sendiri, sawit Indonesia juga mendapat tantangan. Pada 13 April 2021, Menteri Iklim, Lingkungan Hidup, Pembangunan Berkelanjutan dan Green Deal Belgia, Zakia Khattabi menyampaikan keputusan Belgia melarang penggunaan Biofuel berbahan baku minyak sawit dan minyak kedelai di wilayahnya. Larangan penggunaan komoditas tersebut tertuang dalam Royal Decree on Product Standarts for Transport Fuels from Reneawable Sources. Menyikapi hal tersebut, KBRI melakukan menyampaikan surat resmi kepada pemerintah Belgia, menyampaikan sikap keberatan secara langsung dalam pertemuan Duber RI dengan Presiden Parlemen Federal Belgia, Presiden Parlemen region Walionia serta pejabat tinggi Belgia lainnya. "Pemerintah Republik Indonesia melalui KBRI Brussel merasa kebaratan atas Royal Decree yang merenansikan RED II dalam diskriminasikan sawit dan ciptakan unjustified trade barrier. Dan, pemerintah RI telah menggugat UE ke WTO," ucap Andri. Lebih lanjut, Andri mengatakan larangan biofuel sawit tidak berkontribusi terhadap pencapaian SDG's dan abaikan kemajuan Indonesia dalam produksi sawit lestari. "Kami mendorong Belgia agar mengutamakan dialog dan kolaborasi untuk kelola isu sustainability. Langkah unilateral hanya akan ciptakan preseden negatif dan tidak optimal hadirkan solusi," pungkasnya.(Robi Fitrianto) 24 25
Analisis KECOLONGAN DI NEGERI SENDIRI Pelaku industri sawit dikagetkan dengan hadirnya produk berlabel No Palm Oil. Bahkan di sekolah dasar, ada soal ujian yang menyudutkan kelapa sawit. Aktif berkampanye positif di negara lain. Tetapi, informasi negatif marak di dalam negeri. Ujian sekolah dasar kelas 5 SD di Kampar, Riau, mengejutkan banyak pihak. Di pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), pertanyaan nomor 7 dengan jawaban pilihan ganda. Bunyi pertanyaan dalam lembar ujian ini yaitu dampak negatif interaksi manusia dengan lingkungan pada perkebunan kelapa sawit adalah. Pertanyaan ini dilengkapi empat jawaban pilihan yang harus dipilih siswa yaitu A. Meningkatkan lapangan pekerjaan; B. Meningkatkan pembangunan daerah; C. Berkurangnya sumber daya air; D. Pemukiman penduduk semakin banyak. "Kami protes soal ujian yang ditujukan kepada siswa Sekolah Dasar Kabupaten Kampar, Riau. Karena pertanyaan tersebut cenderung mendiskreditkan sawit," ujar Ketua DPP Forum Mahasiswa Sawit (FORMASI) Indonesia Amir Aripin Harahap. Ia menilai ada upaya penggiringan yang terstruktur, sistematis dan massif agar anak-anak Indonesia membenci sawit. "Itu bahaya, kalau anak sekolah dasar sudah dimanfaatkan dengan pertanyaan seperti itu," kecam Amir. "Kami minta agar Bapak Menteri Pendidikan mengevaluasi dan menegur pihak SD itu. Agar hal semacam ini tidak terulang lagi di seluruh sekolah di Indonesia. Dinas Pendidikan itu tugasnya mendidik anak-anak sekolah, bukan malah sibuk berkampanye negatif dengan memanfaatkan siswa," tegas Amir. Ada dua kemungkinan munculnya pertanyaan seperti ini. Pertama, kemungkinan pihak yang membuat soal ujian tidak mengerti soal sawit. Kedua, pembuat soal mengerti dan secara sengaja untuk menyampaikan informasi yang salah soal sawit. "Jika yang membuat soal tidak mengerti maka tugas kami salah satu organisasi pemerhati sawit memberi pengertian, Namun yang paling berbahaya jika yang kedua tadi,. Wah ini bahaya, benarlah jika Gerakan TSM untuk membangun citra negatif tentang sawit sudah berada pada titik mengkhawatirkan, ya benar," jelasnya. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Riau menyoroti polemik temuan materi ujian salah satu Sekolah Dasar di Kabupaten Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI, Veri Anggriono Sutiarto berjanji akan meminta dinas perdagangan di daerah untuk mengecek produk Pod Chocolate tersebut. Kampar, Provinsi Riau. Soal ujian itu diduga disusupi kampanye negatif tentang kebun kelapa sawit. "Jika memang benar ada pertanyaan dalam naskah ujian yang mengandung sentimen negatif terhadap kelapa sawit, maka GAPKI Riau sangat menyayangkan hal ini. Kami berharap pihak terkait bisa menindaklanjuti polemik tersebut sehingga jelas permasalahan sebenarnya dan kejadian serupa tidak terulang lagi," kata Ketua GAPKI Riau Jatmiko K Santosa. Menurut Jatmiko, kelapa sawit dan produk turunannya telah menjadi penyelamat ekonomi Indonesia di tengah badai pandemi Covid-19. Selama ini, industri kelapa sawit tidak terpengaruh pandemi bahkan menunjukkan peningkatan ekspor ke luar negeri dan menjadi penyumbang terbesar devisa negara. COKLAT BERLABEL NO PALM OIL Beredarnya produk coklat berlabel No Palm Oil kembali ditemukan di Indonesia. Kali ini, Pod Chocolate produksi PT Bali Coklat diketahui menempelkan label No Palm Oil di produknya. Sebelumnya, produk yang sama juga memasang label serupa pada Februari 2021. Setelah menerima pengaduan, PT Bali Coklat berjanji tidak akan memasang label tersebut. Faktanya, janji ini tidak ditepati. Pada 29 Mei 2021, redaksi menerima pengaduan dari pembaca yang menemukan produk Pod Chocolate berlabel No Palm Oil di Brastagi Supermarket Tiara, Medan, Sumatera Utara. Ternyata coklat ini dijual di tiga outlet Brastagi Supermarket lainnya yaitu Brastagi Supermarket di Cambridge City Square, Brastagi Supermarket Manhattan, dan Brastagi Supermarket di Sei Putih Tengah. Harlen Lubis,Head Corporate Communication Brastagi Supermarket mengatakan pihaknya tidak paham terkait penggunaan label No Palm Oil di produk Pod Chocolate. Setelah bertemu dengan petani sawit dari APKASINDO Sumatera Utara, pihaknya langsung menarik produk tadi dari outletnya. "Setelah kedatangan Apkasindo pada 31 Mei 2021, pihak kami langsung meeting antara Store Manager, Head Division dan saya. Terus terang, kita memang tidak paham soal label No Palm Oil itu. Makanya setelah diberitahu itu bagian kampanye hitam, langsung di-return dari semua gerai Brastagi Supermarket," ujar Harlen seperti dilansir dari laman Dalam pertemuan tersebut, Gus Harahap memilih langkah persuasi dan edukasi kepada pihak manajemen Brastagi Supermarket untuk menjelaskan dampak negatif pemakaian label No Palm Oil terhadap petani sawit. Di pertemuan ini, pihak manajemen menyesalkan ketidakpahamannya terhadap penggunaan label No Palm Oil. "Saya minta dibuatkan tulisan dari managemen yang ditujukan kepada Apkasindo dengan tembusan kepada stakeholder perkelapasawitan Indonesia utk meminta maaf. Lalu menyatakan menarik produk Pod Chocolate yang berlabel No Palm Oil. Ternyata, mereka menyetujuinya," ujar Gus Harahap. Dalam kesempatan terpisah, Mukti Sardjono, Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) memberikan apresiasi tinggi "Kita teriak-teriak labelisasi POF (palm oil free) di Eropa. Tapi di dalam negeri sendiri malahan kecolongan," ujar Tungkot Sipayung. kepada APKASINDO Sumut yang bergerak cepat dan aktif terhadap peredaran produk Pod Chocolate berlabel No Palm Oil. "Gapki juga mengapresiasi langkah cepat Apkasindo Sumut terhadap penarikan produk oleh Brastagi Supermarket," jelasnya. Menyikapi persoalan ini, Tungkot Sipayung, Direktur Eksekutif PASPI, menjelaskan bahwa persoalan ini merupakan alarm bagi pelaku industri sawit nasional. Bahwa dampak kampanye negatif sawit itu lebih TSM ( terstruktur, sistematis dan massif) dari yang kita bayangkan. "Coba kita lihat guru guru dimana kebun sawit dan produksi sawit terbesar yakni provinsi Riau. Ternyata guru disana melihat sawit itu negatif. Bagi saya itu teguran keras. Informasi negatif sawit yang ditemukan para guru di media sosial lebih banyak dibandingkan dengan positifnya sawit. Kita kurang banyak edukasi, promosi tentang keunggulan sawit di masyarakat," kata Tungkot. Demikian juga produsen coklat di Bali, menurut Tungkot, dengan berani membuat label palm oil free di produk coklatnya yang notabene konsumennya rakyat Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia. Lokasi pabrik coklat berada di Denpasar, kota yang setiap tahun kita gelar perhelatan sawit dunia yakni Indonesia Palm oil conference. "Pertanyaannya, masa sih tak ada satu orang pun di quality control proses produksi coklat yang merasa bersalah jika ada label POF di bungkus produk mereka?"tanya Doktor Lulusan IPB ini . Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI, Veri Anggriono Sutiarto berjanji akan meminta dinas perdagangan di daerah untuk mengecek produk Pod Chocolate tersebut. Ia mengatakan dalam regulasi Kementerian Perdagangan bahwa produk yang terlampir dalam Permendag harus berlabel dalam bahasa Indonesia. Boleh berbahasa asing tapi juga harus ada padanan dalam Bahasa Indonesia. Selain itu, keterangan yang tercantum harus menunjukkan karekteristik produknya dan kebenarannya harus diuji kembali di laboratorium yagn terakreditasi. Pernyataan tersebut merujuk kepada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/M-Dag/ Per/9/2015 Tahun 2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang. Ia meminta pemerintah lebih aktif mengawasi peredaran produk berlabel No Palm Oil. Sebelum label digunakan, pemerintah seharusnya memeriksa apakah label yang akan digunakan sesuai peraturan di Indonesia atau belum. Kalau ternyata ada label yang POF itu juga kelalaian pengawasan pemerintah. "Di Bali juga ada perwakilan BPOM. Perlu dipertanyakan kenapa bisa terjadi. Kalau pemerintah tak merasa ada kelalaian, berarti produsen yang nakal. Karena bisa terjadi yang diajukan ke pemerintah berbeda dengan label produk di pasar. Ini jatuhnya masalah hukum," ujar Tungkot. Menurutnya, setelah pengaduan stakeholder sawit kepada pemerintah untuk minta produk ditarik. Sebaiknya diperiksa lagi, apakah benar sudah ditari atau belum. Perlu juga dipertanyakan sanksi kepada produsen bersangkutan. "Kita teriak-teriak labelisasi POF (palm oil free) di Eropa. Tapi di dalam negeri sendiri malahan kecolongan," pungkas Tungkot. (Qayuum Amri) 26 27
Advertorial CPOPC GELAR KOMPETISI MENULIS CERITA KEHIDUPAN PETANI SAWIT Dewan Negara - Negara Produsen Minyak Sawit / Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) menggelar kompetisi menulis cerita pendek dengan tema "Petani dan Perkebunan Sawit". Kompetisi ini dapat diikuti oleh mereka yang bekerja sebagai petani sawit, anggota keluarga, atau tinggal di sekitar perkebunan sawit di Indonesia, Malaysia, dan negara produsen minyak sawit lainnya. kehidupan yang layak dan lingkungan berkelanjutan. Total nilai hadiah uang tunai yang CPOPC akan berikan kepada para pemenang adalah US$ 7950 (Ro 111 juta). Cerita peserta yang dikirimkan harus berjumlah 500 - 750 kata Lebih dari 40 persen produksi minyak sawit dunia dihasilkan oleh petani. Untuk itu, cerita yang dikirimkan terfokus pada peran penting petani dalam industri sawit termasuk dalam menghadapi tantangan- tantangannya. Sudah saatnya kontribusi besar petani kecil terhadap industri sawit diakui dalam upaya memenuhi hal terpenting dari tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) yaitu, produksi dan dalam pilihan Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Malaysia, Spanyol dan Prancis. Kategori lomba sebagai berikut: 1. Pekerja Layak, Pendidikan, dan Komunitas Berkelanjutan. 2. Pengentasan Kemiskinan, Mengakhiri Kelaparan, Kesehatan dan Pertumbuhan Ekonomi. 3. Penanggulangan Perubahan Iklim, Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati Seluruh cerita pemenang akan diterbitkan menjadi sebuah buku. Batas waktu konsumsi yang berkelanjutan. Melalui kompetisi ini, CPOPC berharap dapat menyuarakan pentingnya membangun aliansi global petani sawit di kalangan negara-negara produsen minyak sawit dimana pertukaran informasi dan kolaborasi terus dilakukan. Pemenang pertama kompetisi akan mendapatkan uang tunai $1000 (sekitar Rp 14 juta) dan kesempatan untuk menyampaikan kisah nyata mereka mengenai usahausaha petani dalam mengelola kebunnya, atau hal lain yang berhubungan dengan petani sawit serta upaya mencapai pengiriman naskah 31 Juli 2021. Semua naskah dikirim secara elektronik ke alamat: cpopcstorycompetition@cpcopc. org. Info lebih lanjut mengenai lomba silahkan kunjungi: 28 29
Profil Produk ENERGIA, GENSET EFISIEN BAHAN BAKAR DAN BERNILAI TAMBAH Untuk mendukung kegiatan operasional di industri sawit diperlukan genset sebagai sumber energi listrik pada perumahan/mess/perkantoran, starting turbin pada Pabrik Kelapa Sawit (PKS), maupun emergency/standby genset. Di Indonesia, genset telah menjadi solusi utama untuk menjaga stabilitas operasional pabrik/kantor pada daerah yang kerap mengalami pemadaman listrik. Tak terkecuali, pada industri sawit yang sebagian besar berlokasi di daerah dengan pasokan listrik dari PLN yang belum merata. Listrik merupakan komponen utama operasional sehingga kinerja usaha atau operasional akan aman dengan adanya genset saat listrik dari PLN tidak mencukupi atau terputus supply-nya. Selain itu, genset juga popular di kalangan masyarakat sebagai alternatif untuk penambahan daya listrik, misalnya saat acara konser musik yang membutuhkan tenaga listrik yang sangat besar. Genset juga selalu hadir saat musibah bencana alam terjadi. Bencana banjir atau gempa bumi sering menyebabkan kerusakan instalasi listrik yang tidak dapat diatasi dengan cepat. Di situasi seperti ini, genset hadir sebagai solusi instan. Listrik sebagai sumber energi, sangat mempengaruhi kinerja atau operasional sehari-hari. Karena itu, untuk memudahkan pelaku usaha di sektor industri sawit, PT Wahana Inti Selaras (WISEL) menawarkan genset dengan sumber tenaga John Deere Engine yang terbukti sangat tangguh dan mudah perawatannya. Genset bermesin John Deere ini bermerk ENERGIA dan hadir di Indonesia sebagai pilihan cerdas sumber tenaga listrik pendukung operasional. Genset ENERGIA Memiliki Power Output mulai dari 30 kVA sampai dengan 450 kVA, 3 phase, Frequency 50 HZ, Voltage 380/220 volt, Control panel Deepsea, ditenagai John Deere Engine 3,4, hingga 6 silinder, serta dilengkapi dengan pilihan generator Stamford, Marelli, Leroy Somer, dan sebagainya. Tentu saja genset ENERGIA hadir dengan pilihan open bonnet maupun silent type sesuai kebutuhan pelanggan. "Genset ENERGIA memiliki keistimewaan dan keunggulan dibanding produk lain seperti, durability dan lifetime yang tinggi, low fuel comsumption dan garansi 2 tahun/2000 jam," jelas Abelio, Application Engineer, PT Wahana Inti Selaras (WISEL) dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi. Dari sisi efisiensi bahan bakar, & non consumable), service dan Training. WISEL menyediakan layanan maintenance contract untuk meningkatkan uptime genset dan meminimalisir kerugian biaya yang timbul akibat efek kerusakan yang unpredictable karena perawatan yang kurang maksimal, sehingga biaya maintenance dapat terkontrol dengan baik," jelasnya. Mayoritas parts yang digunakan pada engine genset maupun engine traktor sama, sehingga team layanan purnajual WISEL maupun mekanik pengguna traktor John Deere tidak akan menemui kesulitan dalam perbaikan genset ENERGIA. Dan untuk menjaga durabilitas genset ENERGIA, Abelio menyarankan perlu melakukan pengoperasian dan perawatan sesuai dengan manual book yang disediakan. Misalnya ganti oli secara berkala, filter dan consumable parts lainnya tidak terlambat, serta melakukan service secara rutin. genset ENERGIA menjadi salah satu yang terhemat dikelasnya. "Genset ENERGIA menggunakan engine John Deere yang unggul pada low fuel consumption. Sebagai contoh, pada power rating EN250, 250 kVA @1500 rpm, 50 Hz dengan beban 100% (full power), fuel comsumption genset ENERGIA hanya sebesar 53,06 liter/ hari," tambah Abelio. "Dari range power yang tersedia, genset ini cocok digunakan untuk sumber energi listrik utama (prime) pada perumahan/mess/perkantoran, starting turbin pada Pabrik Kelapa Sawit (PKS), maupun emergency/ standby genset," jelas Abelio. "Oleh karena itu, di industri Hampir semua perusahaan yang bergerak di bidang penjualan produk dan jasa di masa pandemi Covid memiliki strategi untuk meningkatkan penjualan. Tak terkecuali WISEL. Di masa pandemi Covid-19, WISEL intens melakukan sosialisasi dan advertising produk, baik visit langsung ke perusahaan, mengadakan conference yang dilakukan secara online (webinar), maupun advertising via majalah maupun digital platform seperti Youtube, Google dll. Tak hanya itu, untuk mendekatkan pelanggan dengan WISEL, suku cadang asli John Deere tersedia dalam layanan e-commerce. Keaslian parts tentu terjamin bila belanja di official store"", lanjut Abelio. Abelio, Application Engineer, PT Wahana Inti Selaras (WISEL) sawit khususnya di area perkebunan mayoritas masih belum ter-cover oleh PLN, diesel genset menjadi kebutuhan utama. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, produk diesel genset dengan low fuel comsumption dapat menghemat operational cost dalam penggunaan BBM," tambahnya. "Selain strategi dan inovasi juga dilakukan. Di antaranya dengan memberikan layanan prima dan produk yang tersedia, cepat dan hemat, mulai ekspansi bisnis ke market lain contoh Marine, Mining, Oli dan Gas) memanfatkan digital marketing," kata Abelio. "Selain mendapat nilai tambah di atas, konsumen nantinya juga akan merasakan layanan purna jual yang ditawarkan WISEL di antaranya kemudahan mendapatkan Parts (consumable Saat ini, WISEL memiliki 14 cabang dan perwakilan yang dapat membantu layanan sales dan aftersales semua produk. Kantor cabang dan perwakilan WISEL akan terus bertambah ke depannya mengikuti perkembangan bisnis. (Robi Fitrianto) 30 31
Profil Produk CAIRAN AJAIB PENGENDALI KEBAKARAN LAHAN Cairan E4 memiliki salah satu keunggulan yaitu laju infiltrasi yang tinggi. Digunakan dengan cara diencerkan 100 kali dengan air baik sungai ataupun kanal. Selanjutnya, Nagasaka menjelaskan pemanfaatan E4 untuk pemadaman juga meningkatkan efisiensi air. Kecepatan pemadaman api dan konsumsi air memang berbeda-beda tergantung situasi kebakaran. Namun, pada uji pemadaman api yang dilakukan di lahan simulasi Manggala Agni Daops Pontianak, Desember 2020, air campuran ramah lingkungan. Pasalnya, biodegradabilitas tinggi sementara komponen surfaktan yang merupakan komponen utamanya hampir terdekomposisi seluruhnya dalam waktu 3 hari setelah digunakan di lapangan sehingga tidak meninggalkan efek buruk di tanah atau vegetasinya. Dijelaskan Nagasaka, keuntungan di Indonesia sudah digunakan oleh PT. Wana Subur Lestari (WSL) dan PT. Mayangkara Tanaman Industri (MTI) yang merupakan perusahaan hutan tanaman industri (HTI) anggota Sumitomo Forestry Group di Kalimantan Barat sejak 2020. Sebelumnya, upaya pengendalian karhutla dilakukan dengan pengelolaan tinggi muka air tanah yang tepat dan Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kerap terjadi menjadi tanggung jawab baik pemerintah dan pelaku industri yang memanfaatkan hutan dan lahan sebagai alat produksi. Untuk itu, menekan angka karhutla menjadi tanggung jawab bersama. Baik dari sisi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah maupun upaya-upaya preventif bagi pelaku industri untuk meminimalisir kerugian akibat dari karhutla. Selain itu, pemanfaatan teknologi juga diperlukan untuk menekan angka karhutla. Saat ini, ada salah satu produk berbentuk cairan untuk pemadam kebakaran api dengan teknologi Jepang E4 bisa mengendalikan kebakaran yang dikenalkan oleh perusahaan distributor PT ALSOK BASS Indonesia. ALSOK adalah salah satu perusahaan keamanan terkemuka Jepang yang didirikan pada tahun 1965. Saat ini grup ALSOK menyediakan layanan keamanan yang komprehensif dan juga memproduksi peralatan pemadam kebakaran. Marketing Director PT.ALSOK BASS Indonesia, Masaki Nagasaka menyampaikan pihaknya berharap E4 dapat digunakan di banyak hutan dan perkebunan serta dapat berkontribusi pada perlindungan alam dan kesehatan orang-orang di Indonesia. "Cairan E4 memiliki salah satu keunggulan yaitu laju infiltrasi yang tinggi. Dengan sifat ini, air campuran E4 dengan cepat menembus ke dalam gambut dan secara efektif dapat memadamkan api di bawah permukaan sehingga dapat mencegah kebakaran berulang yang biasa terjadi pada gambut," jelas Nagasaka dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi pada Minggu (16 Mei 2021). Cairan E4 efektif memadamkan api baik di atas maupun di bawah permukaan tanah dan mencegah kebakaran berulang pada lahan gambut karena memiliki laju infiltrasi yang tinggi. Bahan ini berbentuk cairan dan digunakan dengan cara diencerkan 100 kali dengan air baik air sungai ataupun air kanal. Proses uji coba dilakukan di tanah gambut pada 2020, air campuran E4 yang diencerkan 100 kali lipat menunjukkan laju perembesan sekitar dua kali lipat dibandingkan dengan air kanal saja. E4 bisa mengurangi waktu pemadaman api sebesar 35% dan mengurangi konsumsi air sebesar 25% dibandingkan dengan hanya menggunakan air biasa untuk memadamkan api dengan ukuran yang sama. "Kemampuan E4 dalam menghemat air untuk pemadaman sangat bermanfaat dalam pengendalian karhutla di lahan mineral yang umumnya jauh dari sumber air. dan, Kemampuan E4 untuk menghemat air jelas sangat berkontribusi untuk mengurangi kesulitan dan kendala dalam mengangkut air untuk pemadaman kebakaran di lahan mineral," lanjutnya Cairan E4 tidak mengandung bahan kimia berbahaya sehingga lain menggunakan cairan E4 yaitu mudah digunakan karena sifat fisiknya seperti air dan tidak memiliki sifat licin seperti deterjen yang mengganggu aktivitas pemadam kebakaran. "Penggunaan E4 juga tidak memerlukan peralatan khusus. Setelah diencerkan, cairan E4 bisa digunakan dengan jenis alat penyemprot apa saja seperti pompa mesin dan jetshooter," jelasnya. "Keunggulan-keunggulan tersebut menjadikan cairan pemadam yang dikembangkan ALSOK itu menyandang predikat Easy, Effective, Eco-friendly, Extinguisher, yang menginspirasi nama E4," imbuh Nagasaka. Cairan pemadam kebakaran api dengan teknologi Jepang E4 yang mampu mengendalikan kebakaran melakukan pemantauan dengan tenaga manusia maupun teknologi pemantauan dengan real-time. Presiden WSL dan MTI, Tsuyoshi Kato mengutarakan efektifitas E4 sudah diverifikasi. "Kami akan lebih memanfaatkannya untuk penanggulangan kebakaran pada tahun ini," jelasnya dalam keterangan pers. Lebih lanjut, Tsuyoshi menguraikan pengaplikasi cairan E4 sangat mudah, dicampurkan dengan air menggunakan perbandingan 1:100. Kemudian dapat diaplikasikan dengan cara disemprotkan ke areal yang terbakar. Larutan E4 dapat menembus hingga ke bawah permukaan lahan dengan cepat sehingga api di atas maupun di bawah permukaan lahan dapat dipadamkan dengan cepat. (Robi Fitrianto) 32 33
Profil Produk MAIN NURSERY KELAPA SAWIT Melihat kebun sawit milik tetangga di wilayah Sijunjung, Sumatera Barat, tidak tumbuh dengan optimal, Budi Saputra tergelitik untuk memberikan edukasi pentingnya menggunakan bibit unggul yang bersertifikat. Bagi pria yang 10 tahun menjadi pembibit sawit, salah satu kunci keberhasilan budidaya kelapa sawit adalah pembibitan. Untuk jarak antar polybag, bisa dengan jarak 90 cm x 90 cm x 90 cm segitiga sama sisi. Sudah termasuk jaringan irigasi dan jalan control (13.500 bibit/Ha). Pada setiap hektar bibit pada tahap main nursery, cukup untuk mensuplai 75 Ha lahan pertanian. PENGISIAN DAN PENEMPATAN POLYBAG Untuk pengisian polybag di main nursery, lanjut Budi, harus dimulai selambat-lambatnya sewaktu berdaun 3 - 4 helai. Lalu, periksa jumlah dan jenis persilangan, yang terdapat persilangan pada label dan kategori," jelas Budi. Dalam penanaman bibit ke main nursery, dibuat terlebih dahulu lubang tanam dengan menggunakan pipa lubang tanam. Lalu, dasar plastik polybag dipotong dan dikoyakkan. Kemudian, dimasukkan ke dalam lubang yang telah ada di polybag, dan plastiknya ditarik keluar. "Tanah di sekitar bola tanah bibit harus dipadatkan dengan jari dan terhambat. "Pengendalian gulma bisa dilakukan dengan penyiangan secara manual dalam polybag maupun di gang pembibitan. Maksimal 2 minggu sekali, menambahkan tanah jika ada tanah polybag yang berkurang, juga menegakkan bibit yang doyong," papar Budi. Pemupukannya sama dengan tanaman lainnya, setidaknya membutuhkan 12 unsur hara, seperti N, P, K, Ca, Mg, S, Fe, Mn, Zn, Cu, dan B. Pemberiannya disesuaikan dengan "Di Sumatera Barat sendiri, kelapa sawit termasuk tanaman yang primadona, sehingga sayang rasanya jika petani sawit menggunakan bibit abal-abal. Secara fisik, bibit abal-abal dan unggul tidak ada perbedaan saat usianya 10-12 bulan. Hanya bisa diketahui dari dokumen pembelian dan sertifikatnya," ucap Budi. Untuk mendapatkan bibit unggul, lanjut Budi, ada dua (2) hal yang diperhatikan oleh petani kelapa sawit. "Pertama, saat pembelian bibit, ada sertifikat yang mencantumkan asal dari Balai Benih mana, dan itu harus mendapatkan sertifikasi dari Pemerintah. Kedua, ada dokumen pembelian yang jelas, dari Balai tersebut. Ini dilakukan untuk menghindari bibit abal-abal," ujar Budi, Selain itu, menurut Budi, pemilihan bibit harus disesuaikan dengan kondisi lahan, misalnya gambut, berair, dan rawa. Karena, ada sejumlah bibit yang memang cocok atau sudah beradaptasi dengan kondisi lahan tersebut. Dalam pembibitan, ada dua tahapan. Pertama, pembibitan pre nursery, dimana kecambah sawit yang dikembangbiakan berada pada tahap awal pembibitan hingga usia 2-3 bulan. Setelah itu, memasuki tahapan main nursery, dimana bibit yang dikembangbiakkan melewati tahap pembibitan awal hingga berusia 10- 12 bulan dan siap ditanam di lahan terbuka. Pada masa main nursery ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti: persiapan pembibitan main nursery, pengisian dan penempatan polybag, pemindahan dan penanaman bibit ke main nursery, dan pemeliharaan bibit. PERSIAPAN MAIN NURSERY KELAPA SAWIT Sebelum masuk ke persiapan pembibitan, harus mempersiapkan lahan yang dekat dengan sumber air yang permanen, serta topografinya datar. Setelah itu, petani sawit bisa mempertimbangkan persiapan langkah-langkah pembibitan. Dimulai dari pembuatan drainase dan instalasi pipa yang mengikuti pipa sekunder dari jaringan penyiraman dan instalasi pipa penyiraman. Selanjutnya, mempersiapkan media tanam. Untuk langkah ini, Manager Area PT Meroke Tetap Jaya, Alan Wahyudi merekomendasikan memakai tanah yang berada pada lapisan atas atau top soil, yang kondisinya gembur, subur dan bersih dari potongan kayu atau sampah. Dan, banyak mengandung bahan organik. Diambil dari lahan yang bebas dari serangan jamur atau penyakit Ganoderma. "Tanah sebelum diisi ke polybag, sebaiknya diayak dan dicampur dengan pupuk MerokeROCK secara merata dengan dosis 500 Gram per 100 Kg tanah. Jika ada tanah yang kurang gembur dapat dicampur dengan pasir perbandingan 3 : 1. Tanah sebelum diisikan ke polybag didiamkan selama satu bulan," ujarnya. kecambah sudah mulai masuk ke kebun. Hal ini untuk memberikan waktu agar tanah dalam kantong cukup padat. "Pada tiap kantong isinya 20 kg tanah, sampai setinggi 1 cm dari bibir polybag (setelah padat kira kira menjadi 3 cm). Kemudian cara mengisinya sambil diguncang dan dipadatkan," ucap Budi. Tanah untuk mengisi polybag bukanlah tanah basah atau bergumpal. Ujung Polybagnya, tidak dalam kondisi terlipat ke dalam, kemudian tanah diratakan. Terakhir, periksa seluruh polybag, apakah dapat terjangkau oleh pekerja dari jalan pemisah. PEMINDAHAN DAN PENANAMAN BIBIT KE MAIN NURSERY Sehari sebelum dipindahkan ke tanah pada polybag main nursery, harus disiram sampai jenuh. Tanah dalam perakaran harus lembab dan tidak terganggu selama pemindahan. "Bibit yang dipindahkan harus bibit yang sehat dan normal, sudah jaga agar permukaan bola tanah bibit harus sama tingginya (atau merata) dengan permukaan tanah dalam polybag. Setelah selesai melakukan penanaman, bibit disiram," papar Budi. PEMELIHARAAN MAIN NURSERY KELAPA SAWIT Bibit sawit yang sudah ditanam, pastinya harus dirawat dengan baik. Penyiraman bibit sawit dilakukan dua kali sehari, sebanyak 2 Liter per hari per polybag. Sehingga, bibit memperoleh kelembaban yang cukup, agar pertumbuhannya tidak Umur Bibit (Minggu) NPK Mutiara GROWER 15-09-20+TE atau NPK Mutiara 16-16-16 13, 15, 17 3 Gram per tanaman 19, 21, 23, 25, 27 4 Gram per tanaman 29, 31 6 Gram per tanaman 33, 35, 37, 39, 41 10 Gram per tanaman 43, 45, 47, 49, 51 15 Gram per tanaman Total 166 Gram per tanaman kebutuhan nutrisi pada setiap fase pertumbuhannya. Ada sejumlah produk yang direkomendasikan, agar hasil pertumbuhan dan perkembangan tanaman sawit menjadi optimal. Di antaranya, NPK Mutiara GROWER 15-09-20+TE, NPK Mutiara 16-16-16, dan KARATE PLUS BORONI. Berikut adalah salah satu program pemupukan sawit untuk main nursery yang bisa diaplikasikan. Dosis dan cara pemakaiannya, bisa dillihat pada tabel berikut (dosis gram per polybag) KARATE PLUS BORONI Keterangan 2 Gram per tanaman Ditabur 2 Gram per tanaman Ditabur 3 Gram per tanaman Ditabur 5 Gram per tanaman Ditabur 5 Gram per tanaman Ditabur 72 Gram per tanaman Ditabur 34 35
Profil Produk BENIH SAWIT FELDA YANGAMBI MENJAMIN INVESTASI DEMI PRODUKSI YANG BERKELANJUTAN FGV Agri Services Sdn. Bhd (FGVAS). Induk Pisifera ML161 memiliki keunggulan General Combining Ability (GCA) yang sangat baik dibandingkan dengan Induk pisifera terpilih lainnya melalui program breeding yang sangat kompleks namun penuh ketelitian. Saat ini, sebanyak 130 pohon Induk Pisifera generasi ML161 telah dikembangkan untuk tujuan komersial. Saat ini, FGVAS adalah produsen benih kelapa sawit terbesar di Malaysia dengan pangsa pasar 40% dan telah diekspor ke berbagai negara lain seperti India, Thailand, Sri Lanka, PNG, Filipina, Afrika, dan sebagainya. DxP ML161 mempunyai karakteristik produktivitas yang tinggi, dengan rata-rata produksi TBS 29,83 ton per ha, hasil minyak (oil yield) 7,61 ton per ha dan OER sebesar 25,9%. Berdasarkan kajian pemuliaan benih yang dijalankan oleh FGVAS, benih Yangambi mempunyai karakteristik lebih digemari dibandingkan dengan jenis benih lainnya, terutama dari segi kandungan minyak yang tinggi dan sifat-sifat genetiknya seperti ukuran Tandan Buah Segar (TBS) sawit yang moderat, TBS kurang berduri dan pertumbuhan tinggi tanaman yang lebih lambat. Berikut ini karakteristik dan keunggulan yang dimiliki oleh Yangambi ML161 dibandingkan dengan induk DxP yang lain, dapat dilihat pada tabel dibawah : Pada tahun 2016, FGVAS telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan PT Mitra Agro Servindo (PT MAS) untuk memasarkan benih DxP Felda Yangambi ML161 di wilayah Indonesia. Perjanjian ini juga memungkinkan PT MAS berkolaborasi dengan FGVAS dalam membangun kebun pohon induk (seed garden) sebagai bagian kegiatan penjualan DxP Felda Yangambi di Indonesia. DxP Felda ML161 telah mendapatkan izin pelepasan varietas melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: Pohon induk Pisifera Yangambi ML161 yang telah dicondongkan (slanting) untuk tujuan penelitian. Pohon induk Pisifera Yangambi ML161 yang telah dicondongkan (slanting) untuk tujuan penelitian. 'Seed marking' dengan cetakan laser pada biji kecambah sebagai salah satu identitas dan ciri-ciri pengenal. KARAKTERISTIK FELDA YANGAMBI ML161 Mulai Mengeluarkan Bunga 12 Bulan Setelah Tanam Benih Sawit DxP Felda ML161(Yangambi) atau yang lebih dikenal sebagai FELDA Yangambi sangat popular bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit di Malaysia maupun di Indonesia. Dapat Dipanen Rata-Rata Jumlah Tandan (Tahun Ke-5) Rata-Rata Berat Tandan Potensi Hasil Tahun Ke-5 Hasil Minyak Potensi OER 25 Bulan Setelah Tanam 18 Tandan 17,4 Kg 35 Ton/Ha 8.89 Ton/Ha 26. 3 % Benih Sawit FELDA Yangambi dihasilkan melalui serangkaian penelitian yang dilakukan di Pusat Penyelidikan Pertanian Tun Razak Jerantut, Pahang, Malaysia, melalui program pemuliaan benih yang telah berjalan lebih dari setengah abad yang lalu. Nama 'Yangambi', merujuk kepada pohon Induk Pisifera yang digunakan dalam proses persilangan dan pembungaan yang dilakukan dengan sangat ketat. Varietas ini berasal dari Pohon induk Pisifera Yangambi ML161 yang telah dicondongkan (slanting) untuk tujuan penelitian. suatu tempat di Wilayah Tengah Zaire, Afrika (kini lebih dikenali sebagai Kongo) yang dinamai Yangambi dan ML161 adalah kode pohon induk elit Pisifera yang digunakan sebagai rujukan dalam penelitian tersebut. Induk asal Pisifera Yangambi diperkenalkan oleh FGVAS (sebelumnya dikenal sebagai Felda Agricultural Services Sdn Bhd) ke Malaysia melalui program pemuliaan benih (breeding) yang terbukti telah teruji sejak tahun 1970. Pakar pemuliaan benih telah menemukan induk Elit ML161 ini pada sekitar tahun 1980-an di lahan penelitian Pengemasan benih yang menitikberatkan pada aspek keselamatan dan kualitas benih sawit ke Indonesia. Figure 1: Grafik menunjukkan prestasi hasil Felda Yangambi ML161 dari salah perkebunan sawit di PPPTR Jerantut, Pahang. 97/Kpts/KB.010/2/2017 tanggal 14 Februari 2017. Dengan demikian, Benih Sawit Felda Yangambi telah memenuhi persyaratan benih bermutu yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, karena telah terbukti mampu tumbuh dengan baik dan berproduksi yang optimal di agroklimat Indonesia. PT. Mitra Agro Servindo Alamat : Jl. Tomang Raya No. 49 C-D Grogol Petamburan, Jakarta Barat DKI Jakarta - Indonesia 11440 Telepon : 021 - 566 48 048 Email : 36 37
Profil Produk GMT LAYANI SERVIS DAN SUKU CADANG JOHN DEERE DI INDONESIA "Kami secara resmi ditunjuk oleh John Deere sebagai parts & service dealer maka banyak hal yang perlu dipersiapkan. Untuk ketersediaan suku cadang sedang dalam tahap proses persiapan. Untuk penjualan suku cadang kami akan berikan yang terbaik untuk ketepatan waktu," terang Vincent. yang tersedia merupakan Genuine Parts. Dan, layanan service yang diberikan GMT akan sesuai dengan standar pabrikan dan SOP yang ditetapkan John Deere sebagai principle. Pihak GMT dalam menjalankan bisnis sebagai parts & service dealer John Deere, yang secara resmi sudah ditunjuk sebagai Atas dasar itu juga, GMT dipercaya John Deere sebagai parts & service dealer untuk produk konstruksi dan agrikultur. Seperti diketahui, kedua sektor tersebut merupakan sektor bisnis yang prospektif di Indonesia. Dengan dukungan kantor cabang yang tersebar, akan memudahkan bagi GMT dalam memberikan layanan purna jual pada konsumen terkait layanan service dan spare parts. Di antaranya dapat mengirim suku cadang dan layanan service ke seluruh Indonesia. Sebagai informasi, Gaya Makmur Tractors (GMT) adalah perusahaan distributor alat berat untuk aplikasi di berbagai sektor seperti infrastruktur, perkebunan, kehutanan, pertambangan yang didirikan pada 29 Agustus 2005, di Jakarta. GMT memiliki kantor cabang diberbagai wilayah yang tersebar di Indonesia, di Sumatera berlokasi di Medan, Pekanbaru, Batam dan Palembang. Di Kalimantan berlokasi di Balikpapan dan Banjarmasin, di Sulawesi berlokasi di Makassar dan Kendari. Sementara di pulau Jawa , kantor pusat di Jakarta, dan juga memiliki cabang di Surabaya dan Bali. Ke depan networking GMT akan semakin berkembang dengan hadirnya di beberapa wilayah di Indonesia. PT Gaya Makmur Tractors (GMT) akan melayani penjualan suku cadang dan pemberian layanan service unit produk John Deere di seluruh Indonesia. Berbekal pengalaman lebih dari 15 tahun, PT Gaya Makmur Tractor (GMT) dipercaya oleh John Deere di bidang penjualan suku cadang dan layanan servis produknya di seluruh Indonesia. Head of Parts Inventory, PT Gaya Makmur Tractors (GMT), Vincent Christy mengatakan pihaknya menjalani bisnis sebagai distributor alat berat di Indonesia sudah sejak 16 tahun lalu. "Kami telah memiliki pengalaman di bidang sebagai distributor yang cukup mumpuni. Dengan jaringan dan basis pelanggan di Indonesia dipercayai oleh John Deere untuk menjadi parts & service dealer," jelasnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi. Lebih lanjut, Vincent menjelaskan secara resmi pihaknya telah ditunjuk oleh John Deere sebagai parts & service dealer di akhir bulan Mei 2021. "GMT akan melayani penjualan suku cadang dan pemberian layanan service untuk unit-unit John Deere yang diaplikasikan di sektor Konstruksi dan Kehutanan di seluruh Indonesia. Namun tidak menutup kemungkinan sektor lain seperti industri sawit (perkebunan dan pabrik) yang menggunakan produk John Deere," lanjutnya. Sejak ditunjuk resmi oleh John Deere sebagai service dealer, ke depan GMT sementara hanya melayani seluruh keperluan after sales yang terdiri dari penjualan suku cadang, layanan service dan warranty. ketiga hal tersebut sangat dibutuhkan bagi konsumen untuk menjaga optimalisasi unit beroperasi. Selain memberikan jaminan produk pada konsumen dengan produk-produk John Deere yang sudah dipercaya tangguh dan rendah konsumsi bahan bakar. Konsumen juga akan mendapatkan nilai tambah. Apa saja nilai tambah yang diperoleh pelaku industri yang menggunakan produk John Deere, terutama pelaku industri sawit dengan menggunakan jasa layanan service dan spare parts John Deere yang diberikan GMT? Vincent menjelaskan dengan ditunjuknya GMT sebagai Authorized Dealer dengan layanan service dan parts, tentu parts dealer resminya, selanjutnya akan mempersiapkan layanan service dan parts untuk agriculture khusus di industri sawit. Di antaranya berupa parts campaign dan service campaign untuk kemudahan konsumen dalam merawat unit agar tetap bekerja optimal dan meminimalisir kerusakan unit. Dalam keterangan terpisah Marketing Communications Manager, PT Gaya Makmur Tractors (GMT), Fahrudin mengatakan untuk mendukung operasional parts & service dealer-nya, pihak GMT memanfaatkan jaringan atau kantor cabang yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. GMT dalam menjalankan bisnisnya mengemasnya dengan dukungan layanan purna jual (after sales service). Dan, berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan layanan part dan service-nya dengan menjamin ketersediaan spare parts dan layanan service yang didukung oleh personil parts dan mekanik yang memiliki kemampuan yang handal & berpengalaman sehingga mampu memberikan layanan terbaiknya. Tidak hanya itu, GMT juga melengkapi after sales supportnya dengan kehadiran Training Center yang berada di Kantor Pusat Jakarta. Training Center tersebut untuk melatih dan mendidik personil-personilnya agar memiliki keterampilan dan kemampuan dari aspek teori maupun praktek. (Robi Fitrianto) 38 39
Inovasi PELUANG CUAN INTEGRASI SAPI SAWIT Program Integrasi Sapi Sawit yang diinisiasi pemerintah sejak 2017 lalu berpotensi untuk meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha sawit dan peternak sapi. Selain itu, bisa menekan biaya produksi untuk pupuk dan pakan. Kotoran sapi yang ada bisa dimanfaatkan untuk pupuk sementara rumput yang ada di lahan sawit secara otomatis menjadi pakan sapi. Peluang program integrase sapi sawit yang besar. Mengingat luasan lahan sawit yang mencapai angka di atas 16 juta hektar. Data dari Ditjenbun mencatat, secara total saat ini luasan lahan sawit 16,38 juta hektar yang dikelola petani, perkebunan nasional dan perkebunan swasta. Kendati berpeluang mendapat keuntungan dari program integrase sapi sawit, namun masih jarang perusahaan perkebunan sawit yang tertarik program tersebut. Secara umum peluang mendapatkan laba besar dari pengelolaan kebun dan peternakan sapi di dalam satu lokasi sehingga lebih efisien dan efektif. Selain untung dari dari tanaman kelapa sawit juga mendapat laba dari peternakan sapi. Koordinator Kelapa Sawit dari Ditjen Perkebunan, Agus Hartono menyampaikan pemerintah menginiasi program integrase sapi sawit sejak 2017-2018. Bahkan, sebelum ada program tersebut Kementerian Pertanian mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.105 Tahun 2014 tentang Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan Usaha Budidaya Sapi Potong. "Terkait integrase sapi sawit, sebetulnya sudah diidentifkasi potensi lahan yang bisa untuk integrase sapi sawit," kata Agus dalam Forum Group Discussion (FDG) virtual yang diadakan pada Rabu (3 Juni 2021). Dijelaskan Agus, potensi lain yaitu tersedianya biomassa untuk pakan sapi sepanjang tahun. Antara lain pelepah dan daun sawit, bungkil sawit dan solid. Dan, tersedianya potensi SDM petani untuk mengelola usaha pembiakan dan penggemukan sapi. "Dengan program integrase sapi sawit akan mengurangi biaya pupuk herbisida di perkebunan sawit sekitar 30%, meningkatkan produksi Tandan Buah Segar (TBS) dan mewujudkan perkebunan sawit yang ramah lingkungan," jelasnya. Dari data yang ada, saat ini sudah ada lebih dari 10 perusahaan perkebunan yang menjalankan program Integrasi sapi sawit. Salah satunya PT Buana Karya Bhakti yang beroperasi di Tanah Bambu, Kalimantan Selatan. Perusahaan tersebut menjalankan program integrase sapi sawit sejak 2016 dengan mendatangkan 300 ekor sapi dari Australia. Untuk menyukseskan integrase sapi sawit, PT BKB memiliki filosofi. "Selama 4-5 tahun program Integrasi Sapi Sawit tidak merasakan dampak negatif melainkan dampat positif yang didapat. Filosofi pada integrasi sapi sawit adalah kebun sawit sebagai tuan rumah dan sapi sebagai tamu. Tuan rumah yang baik akan melayani tamu dengan baik dan tamu yang baik tidak menggangu tuan rumah," ujar M Zainudin, GM Agronomi PT Buana Karya Bhakti (BKB). Kehadiran sapi yang diternak di perkebunan sawit dipercaya memberikan dampak positif bagi tanaman kelapa sawit. Sehingga saling menguntungkan baik untuk tanaman dan sapi. "Ada enam manfaat positif bagi perusahaan sejak mengembangkan model integrase sapi sawit," kata Zainudin. Pertama, peningkatan produksi TBS sebanyak 4% pada lahan/blok yang digunakan untuk gembala sapi. Kedua, efisiensi biaya pengendalian rumput gulma mencapai 47%. Penghematan ini terjadi karena penggunaan herbisida untuk pengendalian gulma digantikan secara otomatis oleh sapi yang mengonsumsi rumput di lahan sawit. Ketiga, adanya peningkatan PH tanah menjadi 4,5-5%. PH tanah sangat penting untuk penyerapan pupuk yang diaplikasikan pada tanaman sawiit sehingga pupuk menjadi optimal membantu peningkatan hasil produksi sawit. Keempat, aplikasi pupuk pada tanaman menjadi lebih hemat 0,4%. Kelima, terciptanya peningkatan populasi bakteri di lahan untuk memacu pertumbuhan Ganoderma. Keenam terciptanya kepadatan tanah yang ideal bagi tanaman. Integrasi Sapi Sawit Sukses dijalankan petani Selain keberhasilan program integrase sapi sawit dirasakan oleh perusahaan, program ini juga dirasakan oleh petani sawit. Yaitu Wayan Supadno, Petani Sawit dan Peternak Sapi yang melakukan integrase sapi sawit di kebunnya. "Bangga menjadi petani sawit dan peternak sapi di dalam satu lokasi. Kami dalam menjalankan usaha ini memiliki prinsip. Bisnis yang dijalankan harus dapat menekan biaya produksi dan mampu meningkatkan nilai tambah. Selain itu, bisnis harus memegang prinsip menambah laba dan manfaat agar bisnis yang dijalankan berkelanjutan. Jika salah satu prinsip tidak terpenuhi bisa dipastikan bisnis yang dijalankan tidak akan lama," ujar Wayan. Dikatakan Wayan usaha sawit dan sapi, apabila tidak mampu menekan biaya pokok produksi yang pada akhirnya mendapat laba tipis maka usaha tidak akan lestari. Kata kunci dalam menjalan program integrase sapi sawit yaitu biaya 40% untuk pupuk sementara ternak sapi 65% untuk pakan. Selanjutnya, Wayan menyarankan bagi yang ingin mengintegrasikan sapi sawit dapat menggunakan rumus ideal 1 hektar kebun sawit 4 ekor sapi. Maka dengan luasan lahan 100 hektar lahan sawit idealnya 400 ekor sapi. "Dari 100 hektar lahan sawit, cukup 4 hektar yang digunakan untuk kendang sapi dan lahan hijauan. Maka, jika ingin dijalankan tidak perlu lagi pupuk kimia sepanjang mikroba dikembangkan," lanjut pria yang bangga menjadi Petani Sawit dan Peternak Sapi. Keberhasilan integrase sapi sawit juga diutarakan Srinanti Pengelola Unit Peternakan Koperasi Mitra Mandiri Kab Merangi, Provinsi Jambi. Usaha peternakan dijalankan sejak 2013. Menyadari tidak memiliki modal dan skill tetapi melihat potensi besar lahan kebun sawit yang bisa dimanfaatkan untuk lahan gembala sapi. Lebih lanjut, Srinanti menjelaskan awal mula usaha peternakan yang dijalankan. "Saat itu, kami merekrut SDM kami mengadakan pelatihan anak-anak putus sekolah dan kurang beruntung khusus untuk belajar menjadi peternak sapi dapat dana dari Dinas Pendidikan. Di waktu yang sama kami hanya mampu menyediakan 4 ekor induk sapi yang dilepas di kebun sawit. Visi utama kami ingin membangun sentra pembibitan sapi secara mandiri jadi ini bukan bantuan dari pemerintah," ucap perempuan yang memiliki latar belakang sebagai instruktur kursus komputer. "Usaha peternakan sapi kami jalani ingin melindungi sapi betina produktif. Kami melihat banyak bantuan bibit sapi dari pemerintah kepada kelompok ternak. Hanya berjalan 1-3 tahun setelah itu tidak tahu lagi kemana bibit/indukan tersebut. Penerima bantuan belum memiliki pemikiran jangka panjang, bagaimana bibit/induk yang diberikan pemerintah bisa berkembang dan tidak dijual melainkan yang dijual anaknya," tambah Srinanti Selain itu, lanjutnya, masih banyak orang hajatan dan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) memotong induk betina Sapi. Jika hal ini dibiarkan terus maka lama-lama akan habis. "Selanjutnya ketika ngobrol dengan petani banyak yang tertarik program penggemukan sapi yang bibitannya didatangkan dari daerah lain seperti Sumatera Barat dan lainnya. Ini yang menjadi latar belakang kami mendirikan pembibitan dan peternakan sapi," kata Srinanti. Langkah-langkah yang dilakukan Koperasi Mitra Mandiri untuk mewujudkan program integrase sapi sawit membangun kandang di lahan miliknya seluas 20.000 meter untuk kapasitas 100 ekor sapi. Dari total luas lahan sawit yang ada, masih 60% yang digunakan untuk memelihara sapi. "Tetapi untuk mengisi 100 ekor sapi kami belum memiliki modal, kemudian kami menawarkan pada investor (petani yang tidak memiliki skill memelihara sapi dan tidak mau repot). Misalnya pegawai negeri sipil dan pengusaha non peternakan tetapi ingin mendapat income tambahan. Ada yang menitipkan 1 - 2 ekor itu menjadi modal indukan yang kami kelola," ucap Srinanti Saat ini Unit Peternakan Koperasi Mitra Mandiri sudah memiliki indukan sebanyak 70 ekor sapi untuk pembibitan. 'Sapi yang kami kelola 100% digembala di kebun sawit dan kalau sore hari sapi dimasukkan ke kandang seluas 2 hektar. Pemberian garam dan minum dilakukan di kandang. Untuk kesehatan sapi kami kerjasama dengan dokter hewan dan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) untuk memantau perkembangan sapi," terang perempuan berhijab. Untuk meminimalisir kerugian, pihak koperasi Mitra Mandiri memanfaatkan program asuransi hewan ternak. Sapi betina dengan usia 12 bulan ke atas diasuransikan. Jika terjadi kematian sapi/hilang diganti 10 juta/ekor. Untuk menggembala sapi disiapkan SDM khusus dari Koperasi untuk menggembala. Supaya sapi aman tidak menginjak tanaman, mengonsumsi plastik dan limbah atau pestisida. "Selain itu Kami juga memisahkan anakan jantan yang sudah membuai dengan indukan untuk menghindari perkawinan induk dan anak yang bisa merusak keturunan," pungkas Srinanti. (Robi Fitrianto) 40 41
Seremoni MENINJAU HERBISIDA PARAKUAT DARI ASPEK EKONOMI, KESEHATAN, KEAMANAN DAN STEWARDSHIP Salah satu faktor pembatas dalam upaya peningkatan produksi pertanian adalah adanya serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) yang meliputi hama, penyakit dan gulma, disamping faktor pembatas lainnya seperti penurunan kesuburan lahan dan adanya perubahan iklim. Keberadaan gulma pada lahan pertanian dapat mengakibatkan kerugian pada tanaman budi daya karena adanya persaingan nutrisi, air, maupun ruang hidup sehingga dapat menyebabkan turunnya produksi tanaman yang dapat mencapai hingga 80%. Untuk itu perlu berbagai upaya pengendalian gulma agar tanaman dapat berproduksi secara optimal sehingga petani mendapatkan keuntungan dan dapat hidup sejahtera. Manajemen pengendalian gulma sendiri terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu pemberantasan, pencegahan dan pengendalian. Berbagai teknik telah dipraktikan di masyarakat, baik secara manual maupun menggunakan herbisida. Selain mengendalikan gulma, aplikasi herbisida juga dapat mengurangi biaya input produksi terutama biaya tenaga kerja sehingga akan menghemat pengeluaran total. Salah satu bahan aktif herbisida yang diizinkan untuk diedarkan dan digunakan di Indonesia adalah parakuat diklorida yang secara umum dikenal sebagai parakuat. Parakuat termasuk salah satu bahan aktif pestisida terbatas untuk mengendalikan gulma. Sifat-sifat, profil dan pemanfaatan herbisida parakuat penting untuk diketahui. Parakuat merupakan herbisida non- selektif, berspektrum pengendalian luas (broad spectrum), bersifat kontak, dan dapat mematikan semua jaringan gulma berwarna hijau. Parakuat sebagai herbisida sudah diketahui tahun 1954. Namun, baru tahun 1962 herbisida parakuat diformulasikan menjadi produk komersial. Herbisida berbahan aktif parakuat dengan berbagai merk dagang telah digunakan di lebih dari 120 negara untuk mengendalikan gulma pada lebih dari 100 jenis tanaman budidaya dan telah memberikan kontribusi positif bagi peningkatan produktifitas pertanian. Mengingat kontribusi positif herbisida parakuat ini, beberapa peneliti telah mengadakan kajian mengenai bahan aktif tersebut. Hasil dari kajian-kajian itu disampaikan dalam acara seminar nasional yang bertajuk "Tinjauan Aspek Ekonomi, Kesehatan, Keamanan, dan Stewardship Herbisida Parakuat di Indonesia" yang diadakan tanggal 25 Mei 2021. Seminar ini diselenggarakan oleh The International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences (ISSAAS) dengan metode hibrid (daring dan tatap muka). Acara dibuka oleh Muhammad Hatta, STP, Direktur Pupuk dan Pestisida Kementerian Pertanian yang mewakili Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian. Ia menjelaskan bahwa pestisida merupakan sarana perlindungan tanaman yang sangat penting dalam sistem produksi pangan. Namun, pestisida dapat merugikan kesehatan dan lingkungan jika tidak digunakan dengan benar. Oleh sebab itu, para pemangku kepentingan diharapkan terus membantu para petani di Indonesia untuk dapat memanfaatkan pestisida dengan menekan risiko sekecil mungkin. Hasil-hasil penelitian parakuat yang dipaparkan di dalam seminar hari ini dapat memberikan gambaran tentang manfaat penggunaan parakuat dalam sistem produksi pangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 43 tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida, herbisida parakuat termasuk pestisida terbatas pakai yang mensyaratkan pelatihan bagi para penggunanya. Kementerian Pertanian mendorong semua pihak, terutama para pemegang pendaftaran, untuk terus melatih para petani agar dapat menggunakan produk ini dengan aman. Dr. Dedi Budiman Hakim, ekonom senior dari IPB University dalam paparannya mengungkapkan hasil penelitiannya tentang kontribusi herbisida parakuat terhadap produk domestik bruto (PDB) berdasarkan data dari empat tanaman utama, yaitu kelapa sawit, karet, kakao, jagung, dan padi. Kelima tanaman tersebut mewakili 80% penggunaan parakuat di Indonesia. Berdasarkan analisis pendekatan secara langsung yaitu dengan menggunakan data-data penggunaan parakuat pada kelima tanaman itu di seluruh Indonesia, dampak parakuat terhadap peningkatan nilai produksi (output) meningkat dari Rp 57,2 triliun di tahun 2015 menjadi Rp 72,6 triliun pada tahun 2019. Ini berarti kontribusi parakuat terhadap PDB kelima tanaman tersebut meningkat dari 5,9% di tahun 2015 menjadi 6% di tahun 2019. Dr. dr. Juliandi Harahap, peneliti senior dari Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara mengadakan penelitian pendahuluan (pilot study) di salah satu perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan status kesehatan para pekerja yang kesehariannya bekerja menggunakan pestisida (termasuk parakuat) dibandingkan dengan para pekerja yang tidak pernah menggunakan pestisida. Pemeriksaan kesehatan meliputi pemeriksaan darah lengkap, urine, fungsi paru-paru, fungsi ginjal, fungsi hati, dan foto rontgen toraks. Hasil pemeriksaan kesehatan berdasarkan parameter tersebut memperlihatkan bahwa angka-angka yang diperoleh masih berada dalam batas normal dan pada umumnya tidak ditemukan perbedaan signifikan antara status kesehatan kedua kelompok tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan pestisida sesuai rekomendasi tidak berpengaruh terhadap kesehatan. Penelitian tim IPB University yang dipimpin oleh Prof. Dr. Dadang meninjau dampak penggunaan parakuat dari aspek keamanan pangan. Sampel hasil panen segar buah kelapa sawit dan kakao, serta biji jagung dan padi yang diambil dari berbagai lahan tanaman yang diaplikasikan parakuat dianalisis kandungan residunya. Hasil analisis memperlihatkan bahwa residu parakuat tidak terdeteksi atau berada di bawah batas deteksi pada limit of detection 0,0151 ppm. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan parakuat sesuai rekomendasi tidak menimbulkan masalah keamanan pangan pada keempat komoditas yang dianalisis tersebut. Prof. Dr. Nanik Sriyani, ahli gulma Universitas Lampung memaparkan hasil penelitiannya tentang efikasi herbisida non selektif di pertanaman kelapa sawit, jagung, dan tanaman padi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa herbisida parakuat efektif mengendalikan berbagai jenis gulma di pertanaman yang diteliti tersebut. Dalam beberapa kondisi, herbisida parakuat lebih unggul efikasinya dibandingkan dengan herbisida non-selektif lainnya. Dr. Lita Andayani, peneliti senior Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara, memberikan tinjauan tentang dampak pelatihan stewardship terhadap pengetahuan dan keterampilan petani pengguna pestisida. Berdasarkan analisisnya terhadap beberapa parameter penggunaan pestisida pada saat menyiapkan larutan hingga aplikasi memperlihatkan bahwa pelatihan telah berhasil meningkatkan pengetahuan petani tentang pestisida dan dampaknya terhadap kesehatan serta perubahan perilaku yang signifikan dalam menggunakan alat pelindung diri (APD), dan tata cara menangani pestisida serta pemeliharaan kebersihan diri. Kegiatan pelatihan telah membuat peningkatan praktik yang lebih baik dalam penggunaan paraquat. Abu Bakar, petani dari Jawa Timur mengakui sangat terbantu dengan adanya pelatihan bagi petani. Pelatihan yang pernah dihadiri oleh beliau sangat bermanfaat meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya sehingga dapat menggunakan pestisida termasuk herbisida parakuat dengan aman dan efektif. Saat ini, telah dilakukan berbagai pelatihan stewardship kepada petani pengguna herbisida parakuat di seluruh Indonesia. Materi pelatihan meliputi peraturan pestisida, aspek keselamatan dan keamanan, dan teknik aplikasi yang efektif dan bertanggung jawab. Pelatihan yang dilakukan oleh sektor industri herbisida parakuat dilaporkan oleh Mulyadi Benteng, ketua Aliansi Stewardship Herbisida Terbatas (ALISHTER). Ribuan petani di hampir seluruh provinsi di Indonesia, telah dilatih oleh ALISHTER sejak tahun 2016. Sejak pandemi, jumlah pelatihan tatap muka berkurang, namun ALISHTER masih tetap melakukan pelatihan secara daring untuk menjangkau petani di berbagai wilayah di Indonesia. (Qayuum Amri) 42 43
Seremoni HEXINDO PERKENALKAN WHEEL LOADER SERI TERBARU HITACHI Masa pandemi Covid-19 tidak menghalangi PT Hexindo Adiperkasa Tbk , distributor alat berat ternama untuk mengenalkan produk terbaru Hitachi Wheel Loader ZW 370-5A. pekerjaan di lapangan. Quick Power Switch (QPS) diaktifkan saat membutuhkan tenaga ekstra secara temporer, misalnya saat mendaki tanjakan yang curam. Begitu beban perjalanan berkurang, mode daya QPS otomatis kembali ke mode standar. Sementara itu, Power Mode digunakan saat daya ekstra dibutuhkan terus menerus. Contohnya saat memindahkan material berat seperti batu atau untuk penyelesaian pekerjaan lebih cepat. Power Mode akan terus aktif hingga mesin dimatikan. Untuk pekerjaan biasa, operator bisa menggunakan Standard Mode. Selain itu, Hitachi Wheel loader ZW370-5A juga didukung oleh sistem kontrol mesin aktif. Sensor-sensor yang ditempatkan secara strategis mendeteksi gerakan di seluruh unit dan menyesuaikan kecepatan mesin untuk memaksimalkan penghematan bahan bakar dan meningkatkan kelancaran operasional. Selain itu, ZW370-5A memiliki bucket serba guna berukuran 5,6 m3 dan coal bucket berukuran 8,5 m3 yang didesain ulang untuk mengurangi tumpahan material. Untuk melengkapinya, produk terbaru dari Hitachi ini dilengkapi fitur-fitur lain yang tidak kalah penting adalah sirkuit tandem paralel yang membuat bucket dan lift arm dapat beroperasi secara bersamaan sehingga pekerjaan pada bagian depan mesin seperti penggalian dan pemuatan jadi lebih efisien. Bahkan, jika unit ZW370-5A ditambahkan dengan fitur kopling pengunci di converter torsi, mesin dan transmisi dapat terhubung secara langsung sehingga konsumsi bahan bakar lebih efisien saat beroperasi jarak jauh, mendaki bukit, atau melakukan muat dan angkut. Kombinasi antara sistem kontrol mesin aktif, sirkuit tandem paralel, quick power switch, dan penyempurnaan bucket inilah yang membuat konsumsi bahan bakar ZW370-5A lebih irit 25% (L/ton) per pengoperasian dibandingkan ZW370-G. Wheel loader ZW370-5A juga memiliki transmisi baru yang dilengkapi dengan Auto Mode sehingga operator dapat memilih gigi optimal secara otomatis sesuai berat muatan. Lagi-lagi sebuah inovasi yang membuat konsumsi bahan bakar lebih efisien. Untuk kenyamanan dan keselamatan operator, ZW370-5A dilengkapi dengan dua model tuas, yakni model genggaman dan ujung jari, yang dapat digunakan sesuai preferensi operator dan kebutuhan pekerjaan. Kabin, kursi, roda kemudi, hingga tangga untuk menaiki kabin pun disempurnakan kembali. Kabin ZW370-5A juga dilengkapi dengan AC otomatis yang memiliki fungsi kontrol dua tingkat: pemanasan di ruang kaki dan pendinginan di atas untuk mencegah debu dan menjaga kebersihan interior kabin. Visibilitas operator dari kabin ke area kerja juga sangat leluasa. (Robi Fitrianto) Hadirnya Wheel Loader generasi terbaru ini melengkapi jajaran line up produk alat berat Hitachi yang diageni Hexindo. Hal itu, diutarakan Dwi Swasono, Marketing Director PT Hexindo Adiperkasa Tbk, saat Launching Virtual, pada Rabu (9 Juni 2021). Dikatakan Dwi, pihaknya berharap hadirnya produk baru (Hitachi Wheel Loader ZW 370 - 5A, dapat mendukung keberlanjutan usaha- usaha yang dijalankan konsumen. "Kami akan terus berusaha menghadirkan produk-produk berkualitas dan meningkatkan layanan after sales guna memenuhi ekspetaksi konsumen," ujarnya. Didukung teknologi-teknologi canggih, Hitachi Wheel Loader ZW 370 - 5A seri terbaru hadir lebih sempurna dengan pengoperasian yang aman terkendali. "Unit ini juga menawarkan kabin yang nyaman, fitur-fitur perawatan yang mudah, dan paket servis komprehensif dari Hitachi, termasuk ConSite, sehingga para operator dapat bekerja secara efisien bahkan di medan berat sekali pun," kata Dwi. Berikut spesifikasi dan fitur-fitur baru yang disematkan pada Hitachi Wheel loader ZW370-5A. Produk ini memiliki performa yang lebih bertenaga dan efisien. Dengan dua mode daya (power mode), yakni Quick Power Switch dan Power Mode Switch, operator bisa memilih mode daya yang sesuai dengan kebutuhan 44 45
Kinerja SERTIFIKASI ISPO, PETANI, DAN TANTANGAN GLOBAL Sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) menjadi harapan untuk menunjukkan tata kelola sawit yang berkelanjutan dan sejalan dengan prinsip Sustainable Development Goals. Tantangan terberat adalah membantu petani untuk mengimplementasikan ISPO di perkebunan. "Tantangan sekarang kata Dedi. ini yaitu mengangkat kebun petani swadaya dan plasma untuk mengakselerasi ISPO ini. Dalam RAN KSB (red-Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan fokusnya lebih banyak ditujukan petani swadaya," ujar Rusman Heriawan, Penasihat Forum Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan diskusi Masa Depan ISPO: Menuju Pengakuan Internasional yang diselenggarakan lembaga ekonomi INDEF, Senin (7 Juni 2021). Dedi mengatakan hal tersebut bisa menjadi kekuatan Indonesia dalam meningkatkan eksistensi sertifikasi ISPO agar diterima di pasar internasional. Diah Suriadiredja, Senior Advisor Yayasan Kehati menjelaskan bahwa sektor kelapa sawit Indonesia menghadapi tekanan global dari berbagai pihak mulai dari Lembaga Swadaya Masyarakat sampai negara-negara konsumen terutama Uni Eropa. Dari data disampaikan Rusman Heriawan bahwa sampai akhir 2020, sertifikasi ISPO di perkebunan sawit mencapai 682 sertifikat. Dengan luas lahan bersertifikat ISPO mencapai 5,8 juta hektare dari luas perkebunan sawit 16,38 juta hektare merujuk data Kementerian Pertanian RI. Data luasan 16,38 juta hektar terdiri dari 8,68 juta hektar dikelola perusahaan sawit swasta. Berikutnya 6,72 juta hektar dikelola oleh petani sawit, baik plasma atau yang terikat pada perusahaan maupun yang swadaya. Sisanya, sekitar 1 juta hektar milik perusahaan negara. Berkaitan lahan yang menerima ketidakseimbangan sertifikasi ini harus mendapatkan perhatian. Tidak mungkin untuk memberikan kelonggaran aturan terutama bagi petani kecil plasma maupun swadaya, dan seluruh proses ini merupakan tanggung jawab bersama. Kementerian Pertanian menyatakan proses sertifikat kebun kelapa sawit yang berkelanjutan di tanah air juga terus berkembang. Saat ini, sudah ada 15 lembaga sertifikasi ISPO, 7 lembaga pelatihan ISPO, dan 1.893 auditor ISPO. Hal ini diungkapkan Dedi Djunaedi, Direktur Pemasaran dan Hasil Pengolahan Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI. "Karena tekanan inilah kita bersama-sama mesti bangkit untuk membenahi sawit Indonesia," kata Diah. Ia mengatakan ada lima aspek yang perlu dibenahi dalam pelaksanaan ISPO ini. Pertama, adalah pengambilan keputusan dan penerbitan sertifikat yang dilakukan pihak ketiga yang independen. Strategi ini menjawab keraguan mengenai independensi dan transparansi. Kedua, kemampuan auditor dalam proses sertifikasi yang dapat dibuktikan denga sertifikat kompetensi. Aspek ketiga adalah bahwa ISPO sertifikat ISPO, dari lahan swasta seluas 8,68 juga hektar sudah 63% bersertifikat ISPO. Perkebunan negara dari sekitar 1 juta hektar sudah bersertifikat ISPO 32,5%. Akan tetapi, dari luas perkebunan sawit petani sekitar 6,72 juta hektare. Baru 0,19 persen yang sudah bersertifikat ISPO. Rusman meminta Ia mengatakan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam sertifikasi ISPO kepada pengelola perkebunan kelapa sawit telah relevan dengan indikator yang ada pada SDGs. "Sejauh ini kami sudah identifikasi terdapat 12 indikator dari tujuan SDGs yang relevan dengan prinsip kriteria ISPO," telah diwajibkan kepada petani kecil. Tidak lagi diberlakukan kepada perusahaan perkebunan besar. "Ada komitmen bahwa sertifikasi bagi pekebun ini akan diberi waktu lima tahun," kata Diah. Aspek keempat perbaikan juga dilakukan dengan pelibatan masyarakat sipil dalam kelembagaan ISPO. Aspek kelimata adalah sistem ini telah menerapkan mekanisme keluhan yang lebih jelas. ISPO PETANI Percepatan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) membutuhkan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk kegiatan implementasi dan audit. Atas dasar itulah, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) memberikan dukungan kepada petani sawit untuk mengikuti kegiatan pendidikan auditor ISPO. "Kami menyambut baik dukungan BPDPKS terhadap inisiatif APKASINDO yang mengirimkan anggotanya dalam pelatihan auditor ISPO. Awalnya, APKASINDO mengirimkan surat kepada BPDPKS dua bulan yang lalu," ujar Dr.cn. Ir. Gulat ME Manurung, MP.,C.APO Ketua Umum DPP APKASINDO. Gulat mengatakan jumlah anggota APKASINDO sebanyak 10 orang yang menjadi peserta pelatihan. Peserta ini sebagian besar pengurus DPW APKASINDO se-Indonesia mulai dari Sumatera sampai Papua. "Kami berharap dengan disekolahkannya 10 pengurus Apkasindo ini akan menjadi tambahan amunisi buat petani. Sebagaimana arahan Presiden Jokowi melalui peraturan presiden yang mengatur ISPO. APKASINDO dukung program ISPO sekalipun itu cukup terjal buat Petani. Karena regulasi telah mewajibkan," urainya. Ia mengatakan empat tahun lagi tepatnya 2025 akan menjadi kewajiban bagi petani untuk mengantongi sertifikat ISPO. Itu sebabnya, auditor dari kalangan petani sangat dibutuhkan untuk memandu dan membantu proses sertifikasi. Point inilah membedakan auditor dari petani dengan perusahaan. "Satu hal penting adalah auditor dari petani berbeda dengan auditor perusahaan. Karena auditor dari APKASINDO ingin memandu serta mengarahkan rekan-rekan sesama petani agar memahami apa itu ISPO dan bagaimana prosedur menuju kesana. Sebab, tidak mudah menyakinkan petani sawit dan hanya sesama petani dapat saling memahami," jelasnya. Target APKASINDO adalah mengirimkan lagi 10 petani setiap angkatan pelatihan auditor ISPO. Jadi 22 DPW Provinsi dan 144 DPD Kabupaten Kota harus punya auditor ISPO. Dengan begitu, mereka bisa membantu sesama petani menuju ISPO. Sebelumnya, DPP APKASINDO telah memiliki 5 auditor ISPO. Hasilnya, organisasi mampu membantu proses sertifikasi 27 Kelompok Tani dan KUD di 22 Provinsi perwakilan APKASINDO. Gulat menjelaskan bahwa kehadiran auditor ISPO ini terbukti membantu proses sertifikasi ini karena petani kerap kali tidak paham istilah dan syarat sertifikasi. Akibatnya, mereka enggan untuk melanjutkan prosesnya. "Petani kami kebingungan dengan istilah yang dipakai tim auditor lembaga sertifikasi. Akibatnya mandek dan kelompok tani enggan melanjutkan tahapan berikutnya. Namun, begitu tim Auditor APKASINDO ikut mendampingi petani (Poktan/KUD). Hasilnya, 3 hari langsung clear. Inilah makna jembatan yang menjadi amanah APKASINDO," jelasnya. Gulat menyebutkan dengan tambahan calon auditor sebanyak 10 orang ini. Diharapkan mereka lulus pelatihan sehingga proses kegiatan sertifikasi ISPO petani lebih cepat. Peserta pelatihan ini berasal dari Riau, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat dan Papua antara lain nDr. Ambar, Dr. Willy, Indra Rustandi, SM, Siswanto, SP., Ir. Gusdalhari, Ir. Tedi Susilo, Dalkaren Rusli, SE., M.Yunus, S.Sos, Pandapotan Sitanggang, SP., dan Terry Ansanay, SP, M.Si). "Saya ingin cepat pulang ke Palu untuk mengadakan rapat dengan pengurus APKASINDO Sulteng (red-Sulawesi Tengah). Kami akan membuat modul sederhana agar petani mudah pahami ISPO," ujar Siswanto Ketua DPW APKASINDO Sulawesi Tengah mengungkapkan alasannya. Rupanya pelatihan selama seminggu ini membuat dirinya memahami lika-liku proses sertifikasi. Mengingat empat tahun lalu petani wajib menjalankan ISPO. Siswanto menjelaskan bahwa pelatihan ISPO sangatlah penting untuk menambah wawasan dan upgrade pengetahuan mengenai regulasi berkaitan pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO. Hasil kegiatan ini ditujukan membantu petani untuk dapat memenuhi sertifikasi ISPO yan diwajibkan pada 2025. "Saya pegang betul amanah dari DPP (APKASINDO) yang mengutus saya bersama 9 orang lainnya untuk mengikuti pelatihan ini auditor ISPO ini. Saya akui memang tidak mudah menjadi auditor," jelasnya. Ia menjelaskan bahwa seorang auditor harus menguasai dan memahami semua regulasi berkaitan kelapa sawit. Ilmu seorang auditor ini harus komplit."Tidak cukup paham aspek agronomis. Makanya, pelatihan selama tujuh hari ini terasa kurang," ujar Siswanto. Gus Harahap, Ketua DPW APKASINDO Sumatera Utara, mengakui seusai pelatihan maka peserta tidak otomatis langsung menjadi auditor. Karena itu, ada sejumlah syarat lagi berdasarkan Permentan 38 Tahun 2020 yang harus dimiliki calon auditor. "Tapi paling tidak para peserta yang telah mengikuti pelatihan dapat mempersiapkan para petani yang tergabung di Apkasindo untuk persiapan menuju persyaratan regulasi yang bersifat wajib beberapa tahun ke depan," urainya. ndra Rustandi, Ketua DPW APKASINDO Kalimantan Barat, mengakui pelatihan ISPO akan mempermudah pemahaman terkait dokumen yang diperlukan. Memang dalam implementasinya pemenuhan syarat dokumen kelembagaan dan legalitas akan memakan waktu cukup lama bagi petani ketimbang perusahaan. "Setelah mengikuti pelatihan auditor ISPO ini tidak serta merta bisa langsung kerja audit. Tetapi harus ditambah waktu untuk pemantapan jam terbang dan terhubung dengan Komite ISPO," pungkas Indra. (Qayuum Amri) 46 47
Kinerja PERTEMUAN MENAKER IDA DAN GAPKI HUBUNGAN INDUSTRIAL SAWIT HARUS DIJAGA MANDATORI BIODIESEL HEMAT DEVISA RP 120 TRILIUN Program biodiesel membawah berkah bagi Indonesia. Niatan menekan impor solar mampu diwujudkan bahkan Indonesia tidak lagi impor solar. Sepanjang empat tahun terakhir, pemakaian biodiesel di dalam negeri membantu penghematan devisa. Jakarta--Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyatakan peran penting industri sawit dalam menyerap tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja akan terus bertambah seiring meningkatnya produksi di sektor industri sawit ini. "Industri kelapa sawit ini Keenam, peningkatan kualitas syarat-syarat kerja serta Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Ketujuh, peningkatan kepesertaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan sosial kesehatan. merupakan industri padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja," kata Menaker Ida saat menerima audiensi pengurus GAPKI secara virtual, Selasa (15/6/2021), dalam keterangan tertulis. Merujuk pada data Kementerian Pertanian (2019), jumlah petani yang terlibat di kelapa sawit sebanyak 2.673.810 orang dan jumlah tenaga kerja yang bekerja di perkebunan kelapa sawit sebanyak 4.425.647 pekerja. Jumlah tersebut terdiri atas 4,0 juta (90,68 persen) pekerja di perkebunan sawit besar swasta nasional, 321 ribu (7,26 persen) pekerja perkebunan sawit besar negara, dan 91 ribu (2,07 persen) pekerja perkebunan sawit besar swasta asing. Menaker Ida mengatakan, banyaknya pekerja yang ada dalam industri ini perlu mendapat perhatian dari GAPKI agar hubungan industrial terjaga dengan baik. "Hubungan industrial yang harmonis itu sangat penting," ucapnya. Dalam upaya mewjudkan hubungan industrial yang kondusif pada sektor perkebunan kelapa sawit, ia pun mengemukakan berbagai upaya yang perlu dilakukan GAPKI. Pertama, peningkatan pemahaman hak-hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha dalam hubungan kerja, seperti melalui sosialisasi dan workshop. Kedua, peningkatan komunikasi antara pekerja/buruh dengan pengusaha dan antara Dinas yang membidangi ketenagakerjaan dengan pengusaha maupun pekerja/ buruh. Ketiga, peningkatan peran dan fungsi LKS Bipartit di perusahaan, sehingga hak dan kewajiban pekerja/ buruh dan pengusaha terlindungi dan mempunyai kepastian hukum melalui penerapan syarat kerja yang berkualitas dan akhirnya dapat menjaga kelangsungan berusaha serta sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh. Keempat, peningkatan kualitas sumber daya manusia pada sektor perkebunan. Kelima, Pemerintah melalui Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat memfasilitasi dan melayani pekerja/ buruh, pengusaha dalam rangka kejelasan hubungan kerja dan konsultasi untuk peningkatan syarat kerja. Sementara Ketua Umum GAPKI, Joko Supriyono, menyatakan bahwa pihaknya terus melakukan upaya perbaikan dan berkomitmen mempromosikan kerja layak di perkebunan kelapa sawit. Perbaikan dilakukan dengan melakukan kerja sama dengan ILO, CNV Internationaal, dan Federasi Serikat Pekerja Hukatan beserta Serikat Pekerja lainnya dalam memperbaiki kondisi ketenagakerjaan dalam perkebunan kelapa sawit melalui berbagai kegiatan. "Kerja sama dilakukan semakin meluas dengan dibentuknya JAPBUSI (Jaringan Serikat Pekerja dan Serikat Buruh Sawit Indonesia), sehingga upaya-upaya tersebut dilakukan secara bersama-sama dalam memperjuangkan sawit Indonesia," kata Joko. GAPKI, kata Joko, juga terlibat aktif bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan telah dibuat MoU bersama mengenai sistem pelayanan dan perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di sektor perkebunan kelapa sawit. "GAPKI aktif terlibat kegiatan forum ketenagakerjaan dan mengadakan pelatihan, workhsop, seminar, dan masih banyak lagi," ucapnya. (Qayuum Amri) "Dalam empat tahun terakhir, Indonesia menghemat devisa Rp 120 triliun dari penggunaan biodiesel di dalam negeri," ujar Dadan Kusdiana, Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM RI, saat menjadi pembicara dalam program Energy Corner bertemakan Biodiesel Untuk Kemandirian Energi, pada Senin (7/6/2021). Penghematan ini diperoleh dari pemakaian biodiesel sebesar 20 juta Kl sepanjang empat tahun ini."Kalau dihitung-hitung, impor solar dapat dihemat dari biodiesel. Devisa kita hemat sampai Rp 120 triliun," ujarnya. Ia mengatakan program biodiesel dimulai semenjak 2006. Lalu, secara komersial pemakaian biodiesel dimulai dari 2008. Program B30 resmi berjalan pada 2020. Pada tahun ini, program B30 ditetapkan bisa menyerap 9,2 juta kiloliter biodiesel. Pemakaian ini berasal dari pencampuran biodiesel sebesar 30% dengan bahan bakar minyak solar. "Dalam empat tahun terakhir, ada peningkatan nilai tambah dari penggunaan biodiesel sebesar Rp 31,9 triliun," ujar Dadan. MP Tumanggor, Ketua Umum APROBI mengatakan sedang uji coba B40. Akhir tahun 2021, riset dapat selesai. Kalau bisa mecapai B40, maka penyerapan CPO dapat mencapai 12 juta Kl. "Penggunaan CPO lebih besar. Selain itu, ketergantungan terhadap luar negeri akan bisa menurun. Dari segi lingkungan, dikatakan Tumanggor, emisi karbon dapat ditekan sehingga udara lebih bersih. Sedangkan rencana peningkatan B100 atau campuran FAME 100% sebaiknya dikaji lebih mendalam. Menurut Tumanggor penggunaan B100 juga harus memperhitungkan kemampuan daya beli masyarakat. Karena, harga jual B100 dapat mencapai Rp 14.500 sampai Rp 15.000 per liter. "Misalkan di Eropa, penggunana biofuel itu dapat insentif. Selain itu, masyarakat di Eropa telah memiliki kesadaran lingkungan dan sehat. Sedangkan, di masyarakat kita masih mencari yang murah," jelas Tumanggor. Selama ini, penggunaan B30 masih didukung dari dana BPDPKS. Dana ini dipakai untuk untuk menutupi selisih antara harga diesel berbasis fosil dan biodiesel berbasis minyak sawit (CPO). Dari aspek bahan baku, pemakaian B100 akan meningkatkan penggunaan minyak sawit di dalam negeri mencapai 36 juta kl per tahun. ini belum memperhitungkan kebutuhan lain seperti minyak goreng dan oleochemical. Dengan demikian, akan berdampak pada ekspor yang kecil. Mars Ega Legowo Putra, Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis PT Pertamina Patra Niaga, Commercial & Trading Subholding Pertamina menuturkan penjualan harian biodiesel mengalami peningkatan semenjak pertengahan 2020. Awal mandatori berjalan, dikatakan Ega Legowo, Pertaminan baru memiliki 69 lokasi blending. Saat ini ada 114 lokasi terminal blending untuk memperkuat penyaluran biodiesel ke depannya. "Saat ini, kami membutuhkan tanki tambahan di kawasan Indonesia Timur. Ada 37 unit suplai kami kembangkan. Dan Pertamina telah mempersiapkan investasi Rp 200 miliar untuk pengembangan inventori kami," jelasnya. Selain itu, pihaknya terus meningkatkan keandalan suplai B30 dengan melakukan rekonfigurasi pola suplai biodiesel di 30 titik suplai. Berdasarkan data Pertamina, Mars menjelaskan realisasi penyerapan B30 pada 2020 mencapai 89 persen yaitu 7,14 juta KL dari alokasi sebesar 8.02 juta KL. Pada 2021, sesuai Kepmen ESDM 252/2020 Pertamina mendapatkan alokasi untuk menyerap biodiesel/ FAME sebesar 7,81 juta KL, di mana hingga Mei 2021 serapan FAME telah mencapai 2,96 juta KL. Sampai 2021, PT. Pertamina (Persero) telah menyalurkan biosolar di 5.518 SPBU di Indonesia. (Qayuum) 48 49
Pojok Koperasi KUD MULUS RAHAYU JANGAN TAKUT PSR, SOLUSINYA KEMITRAAN Koperasi Unit Desa (KUD) Mulus Rahayu sukses menjalankan panen perdana program Peremajaan Sawit Rakyat pada 2018 lalu. Caranya adalah melakukan kemitraan dan petani mau belajar. Peremajaan sawit di KUD Mulus Rahayu adalah program yang pertama kali dijalankan petani plasma, perusahaan (Asian Agri) dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Pawito Saring, Ketua KUD Mulus Rahayu menjadi koperasi petani kelapa sawit pertama yang menerima dana bantuan peremajaan dari pemerintah melalui BPDP-KS sekaligus melakukan peremajaan pertama pada April 2016. "Kami bersyukur menjadi petani yang menerima dana bantuan peremajaan dari pemerintah. Selain itu, kemitraan dengan perusahaan juga turut mendukung dalam mempersiapkan kebutuhan dan persyaratan yang diperlukan, baik pada proses peremajaan di lapangan hingga dukungan ekonomi alternatif sehingga tidak menghadapi tantangan yang berarti dan melakukan peremajaan dengan lancar,"ujar Pawito. Ada 135 petani anggota KUD Mulus Rahayu yang mengikuti PSR tahap pertama. Total luas lahan yang diremajakan mencapai 310 hektar kebun. Seluruh kebun PSR sudah panen perdana pada November 2018. Di tahap pertama, KUD Mulus Rahayu menerima hibah dari BPDPKS sebesar 6,35 M dengan luasan areal 310 Ha. Di tahap kedua, petani KUD Mulus Rahayu mengikuti program PSR tahap 2 seluas 66 Ha pada 2020 lalu. "KUD Mulus Rahayu selalu berkoordinasi dengan mitra Perusahaan untuk memberikan informasi dan pendampingan kepada petani untuk mendapatkan bantuan BPDPKS melalui Program PSR," ujar Pawito. Pria asal Sukoharjo ini mengakui hasil panen kebun PSR lebih baik dan memberikan kesejahteraan lebih baik. Rata-rata hasil panen setiap bulan sebesar 4 ton per kavling. Sebelum diremajakan, petani hanya menghasilkan rerata 1-2 ton per bulan per kavling. Lantaran, usia tanaman sudah di atas 25 tahun. "Belum semua kebun sawit anggota KUD Mulus Rahayu diremajakan. Persoalan mental karena mereka belum siap. Takut kehilangan pendapatan bulanan," jelas Pawito. Pengalaman Pawito, kebun yang tidak diremajakan akan membebani biaya operasional dan rendah produksi. Dengan tanaman usia di atas 25 tahun, biaya panen yang ditanggung petani sebesar Rp 200 ribu per tonase. Sedangkan, hasil produksi sangat di bawah 2 ton per bulan per kavling. Agar petani dapat naik kelas, Pawito menyarankan tidak perlu takut replanting. Karena sudah ada yang sukses untuk dijadikan rujukan. Saat ini, masih ada 300 hektare kebun sawit anggota KUD Mulus yang belum diremajakan. "Jangan takut replanting. Saya ingin gencar melakukan sosialisasi kepada petani. Karena tahap pertama sudah ada hasil. Buktinya, petani peserta PSR tetap bisa makan. Walaupun mesti menunggu panen sekitar 3 tahun sebelum panen," ungkapnya. Ia mengatakan bantuan BPDPKS telah mencapai Rp 30 juta per hektare. Ini artinya, dana tambahan PSR yang diajukan ke perbankan semakin kecil. Dari pengalamannya, petani cukup mengajukan pinjaman untuk tahapan P1 dan P2. Karena memasuki tahapan P3, produksi tanaman sudah dapat dinikmati. "Setelah kami jalani, ternyata di P3 tidak perlu pinjam bank. Pinjam bank cukup tahapan P1 dan P2. Di tahap P3 sudah bisa dibiayai kebun sendiri. Syaratnya, petani menggunakan bibit Topaz agar produksinya bagus," ujar Pawito. Diakui Pawito, teknologi pembibitan telah membantu petani untuk meningkatkan produktivitas kebunnya, dimana sekarang masa panen sawit sudah bisa dilakukan dalam jangka waktu 28 bulan saja. "Kami panen perdana ditargetkan tahun ke-4. Ternyata bisa 28 bulan sudah panen. Ini dapat dicapai karena kami melakukan peremajaan kebun dengan menggunakan bibit unggul dari perusahaan pendamping," ujarnya. Ia mengatakan KUD Mulus Rahayu masih mendapatkan pembinaan dan pendampingan dari Asian Agri. Pembina Plasma melakukan pendampingan dalam menjalankan praktek perkebunan yang terbaik, melakukan sosialisasi,motivasi dan studi banding Replanting serta pelatihan alternatif income untuk membantu petani KUD Mulus Rahayu tetap sejahtera dan mendapatkan sertifikasi RSPO dan ISCC. Pola kemitraan yang dijalankan oleh KUD Mulus Rahayu bersama mitra adalah pola satu atap dimana semua kegiatan operasional dan lapangan dikelola oleh KUD dan mengikuti standar SOP teknis perkebunan Perusahaan dengan adanya pendampingan langsung dari Pembina Plasma. "Dengan model kemitraan ini, kami mendapatkan pengetahuan baru seperti Teknik pemupukan sesuai 5T diantaranya tepat dosis dan tepat waktu," jelas Pawito yang menjabat Ketua KUD Mulus Rahayu semenjak 18 tahun lamanya. Ia mengakui dengan mengikuti PSR maka petani dapat mengetahui bagaimana cara buat membuat kebun dari nol sampai menghasilkan. Wawasan dan ilmunya semakin bertambah. Saat proses pengajuan dana tambahan replanting dari bank, diakuinya, tidak mudah mendapatkan kepercayaan. Kala itu, hampir seluruh bank tidak bersedia untuk menjadi mitra KUD. "Tetapi kami tetap optimis untuk mencari dan menjanjikan kepada anggota bahwa KUD Mulus Rahayu pasti bisa untuk replanting," jelas ayah tiga anak ini. Akhirnya semua mitra Perbankan tergerak untuk menawarkan produk pendanaan setelah melihat hasil replanting di kebun kami. Dari sini, ia semakin yakin dan bertanggung jawab penuh kepada anggota KUD untuk memberikan pelayanan yang terbaik demi kesejahteraan anggota KUD Mulus Rahayu. Sebelum replanting, omset KUD Mulus Rahayu mencapai Rp 8 miliar setahun. Unit bisnis andalannya adalah unit Waserda, unit USP, dan unit Saprodi (menjadi andalan dari KUD Mulus Rahayu). Tetapi setelah replanting, diakui Pawito, pendapatan turun antara Rp 3 milia-Rp 4 miliar setahun. Perjalanan KUD Mulus Rahayu sangatlah panjang. Koperasi yang dibentuk para petani PIR-Trans ini berada di di Desa Delima Jaya, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak, Riau. Pawito menceritakan awalnya dulu mereka petani PIR Trans dari Jawa yang diberikan lahan 2 Ha dan 0,5 Ha Pekarangan. Dan ketika TBS petani sudah mulai menghasilkan maka dibentuklah Koperasi untuk mengelola produksi TBS Petani untuk bisa dikirim ke mitra perusahaan. Kehadiran KUD Mulus Rahayu memiliki peran penting bagi petani karena sebagai wadah aspirasi dan pemangku ekonomi serta KUD juga memberikan sumbangsih kepada petani dalam kehidupan petani sebagai pemasok kebutuhan pokok pangan dan sarana perlengkapan pendukung kerja bagi petani. "KUD memfasilitasi petani untuk mengatur perekonomian di Desa dengan membentuk Unit Usaha Simpan Pinjam dan juga mengatur serta mengoordinir proses penerimaan hasil yang dibayarkan oleh perusahaan setiap bulan," urai pria kelahiran Desember 1961 ini. KUD Mulus Rahayu telah mendapatkan kategori koperasi terbaik mencakup tingkat kabupaten,tingkat provinsi dan juga tingkat Nasional. Penghargaan terakhir kami dapatkan adalah hasil penilaian fisik kebun oleh Dinas Perkebunan Kab.Siak untuk kategori nilai A (Layak). (Qayuum Amri) 50 51
Tata Kelola BEDA REGULASI MENGATUR KEMITRAAN 20% Pemerintah harus memperjelas acuan regulasi mengenai kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat - dikenal kemitraan 20%. Pasalnya, ada perbedaan definisi kemitraan antara regulasi Kementerian Pertanian dengan Kementerian ATR/BPN. Berpotensi membuat penyelesaian urusan kemitraan akan jalan di tempat. Di akhir April 2021, Syahrul Yasin Limpo, Menteri Pertanian RI, telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/2021 mengenai Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar. Aturan ini merupakan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian di pasal 23. "Permentan baru ini merupakan amanat dari PP 26 Tahun 2021 yang berbeda dengan aturan sebelumnya di Permentan 98 tahun 2013," ujar Heru Tri Widarto, Direktur Tanaman Tahunan Kementerian Pertanian RI. Dalam Permentan 18/2021 di pasal 7 ayat 3 disebutkan kewajiban pembangunan kebun masyarakat tetap diatur 20% dari total areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan. pembangunan kebun masyarakat sekitar seluas 20% (dua puluh persen) dari luas lahan di luar Hak Guna Usaha dan areal dari pelepasan kawasan hutan. "Dengan aturan ini, bagi perusahaan yang sudah menjalankan kewajiban 20% tidak akan kena lagi. Lain halnya dengan perusahaan yang belum menjalankan kewajiban ini. Maka akan diketahui saat perpanjangan HGU. Tujuannya supaya perusahaan tidak kena dua kali," ujar Heru. Heru menjelaskan bahwa sebelum permentan 18/2021 diterbitkan sudah dilakukan pembahasan bersama pelaku usaha termasuk GAPKI. "Setelah harmonisasi di Kemenkumham lalu Ditjen Perkebunan mengundang semua pihak terkait," ujarnya. Pembangunan kebun masyarakat Yang harus dicermati, Kementerian sebesar 20% ini berasal dari lahan di luar HGU dan areal pelepasan kawasan hutan. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26/2021 di pasal 12 yang berbunyi perusahaan perkebunan wajib memfasilitasi ATR/ BPN juga memiliki aturan yang mewajibkan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat. Kewajiban ini tertuang dalam PP 18/2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah di pasal 27. Dalam pasal 27 point i disebutkan bahwa memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling sedikit 2O% dari luas Tanah yang diberikan hak guna usaha, dalam hal pemegang hak merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas dan penggunaannya untuk perkebunan. Terkait beleid Kementerian ATR/ BPN ini, Heru enggan berkomentar banyak."Terkait PP 18/2021, sebaiknya langsung minta tanggapan pihak Kementerian ATR/BPN," pinta Heru. Redaksi berupaya meminta tanggapan Wakil Menteri ATR/BPN, Surya Tjandra. Namun belum ada tanggapan berkaitan kewajiban pembangunan kebun masyarakat di PP 18/2021. Dr. Sadino, Pengamat Kehutanan, berpendapat bahwa fungsi harmonisasi turunan UU Cipta kerja yang tidak sinkron. Seharusnya, Kementerian ATR/BPN mengatur pemberian HGU saja bukan teknis fasilitasi kebun. Sebagai solusinya, dikatakan Sadino, semua pihak dapat membaca UU Cipta Kerja pasal 58 dan aturan penjelasannya. Dalam penjelasan Pasal 58 disebutkan bahwa Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar seluas 2O% hanya ditujukan kepada pekebun yang mendapatkan lahan untuk perkebunan yang berasal dari areal penggunaan lain yang berada di luar hak guna usaha dan/atau yang berasal dari areal lahan dari pelepasan hutan. Kewajiban tersebut timbul atas lahan perkebunan yang bersumber dari lahan negara. Dalam hal perolehan lahan perkebunan dilakukan langsung kepada masyarakat yang diberikan hak guna usaha, maka pekebun tersebut tidak diwajibkan untuk memberikan fasilitasi. Kewajiban fasilitasi perkebunan masyarakat tersebut diintegrasikan dengan kewajiban lainnya yang timbul dalam perolehan lahan perkebunan, antara lain dalam hal lahan berasal dari kawasan hutan yang memberikan kewajiban untuk 2O% lahan kepada masyarakat dan telah dilaksanakan, maka kewajiban tersebut sudah selesai. Sadino mengusulkan Menteri ATR/BPN membuat surat edaran di tingkat internal kementerian dan jajaran di bawahnya. Nantinya, dapat diberlakukan asas lex spesislis lex generalis."Dengan cara ini, PP yang tidak sinkron tadi dapat diselesaikan. Kalau mengacu pasal penjelasan di UU Cipta Kerja seharusnya tidak boleh berlaku surut," jelas Sadino. Dikatakan Sadino, kewajiban pembangunan kebun masyarakat ini tidak melihat ragam komoditas perkebunan lain. Karena tampaknya terlalu difokuskan kepada sawit. Jika diterapkan kepada komoditas di luar sawit seperti tebu, teh, dan coklat akan berpotensi mengganggu luas lahan maksimum. "Contoh di Jawa untuk tebu dan teh, mana ada fasilitasi kebun masyarakat 20%. Itu mau (pakai) lahan siapa?"tanya Sadino. Menurutnya,"inilah salahnya kalau HGU dalam undang-undangan hanya diliat kepada sawit saja." BEDAH PERMENTAN 18/2021 Dalam pelaksanaan Permentan 18/2021, dikatakan Heru, ada yang membedakan dengan Permentan 98/2013. Kalau sebelumnya minimal pembangunan kebun masyarakat dikatakah harus 20%. Ini berarti, pembangunan kebun boleh melebihi kewajiban. Tetapi Permentan 18/2021 mengatur kewajiban pembangunan kebun masyarakat harus tepat 20%. Artinya, tidak boleh lebih dan kurang. "Selain itu, ada tambahan juga pola usaha kegiatan produktif dan bentuk kemitraan lainnya di luar kewajiban pembangunan kebun masyarakat tadi," ujar Heru. Permentan 18/2021 berisi 44 Dr. Sadino, Pengamat Kehutanan, berpendapat bahwa fungsi harmonisasi turunan UU Cipta kerja yang tidak sinkron. Seharusnya, Kementerian ATR/BPN mengatur pemberian HGU saja bukan teknis fasilitasi kebun. "Bagi kebun yang dibangun setelah tahun 2007. Tetapi belum punya plasma apabila sulit mendapatkan lahan. Solusinya, mereka diberikan ruang untuk kegiatan kemitraan dalam bentuk," ujar Eddy Martono, Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). 52 53
Tata Kelola pasal yang diterbitkan 18 Mei 2021. Di pasal 2 dijelaskan bahwa fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dapat dilakukan melalui pola kredit, pola bagi hasil, bentuk pendanaan lain yang disepakati para pihak; dan/atau bentuk kemitraan lainnya. Terbitnya Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 18/2021 mengenai Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar (FPKM) dinilai akan mempermudah pola kemitraan di perkebunan sawit. Dengan keterbatasan lahan, perusahaan sawit punya pilihan program kemitraan yang akan berdampak positif bagi masyarakat. "Bagi kebun yang dibangun setelah tahun 2007. Tetapi belum punya plasma apabila sulit mendapatkan lahan. Solusinya, mereka diberikan ruang untuk kegiatan kemitraan dalam bentuk lain seperti kegiatan penyediaan hewan ternak/bibit ternak atau budidaya perikanan," ujar Eddy Martono, Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). Dalam pasal 7 di Permentan 18/2021 dijelaskan bahwa bentuk kemitraan lainnya dilakukan pada kegiatan usaha produktif perkebunan. Selanjutnya disebutkan bahwa pola kemitraan lain yaitu subsistem hulu, subsistem kegiatan budi daya, subsistem hilir, subsistem penunjang, fasilitasi kegiatan peremajaan tanaman perkebunan masyarakat sekitar, dan/atau bentuk kegiatan lainnya. Di kegiatan subsistem hulu, pola kemitraan seperti penyediaan benih bersertifikat dan berlabel, pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan, penyediaan pupuk penyediaan pestisida, pembangunan/ pemeliharaan sarana di dalam kebun. Untuk kegiatan subsistem hilir, model kemitraan diantaranya penyediaan sarana dan prasarana di luar Kebun penyediaan sarana alat dan tenaga kerja (brigade) pemantau kebakaran lahan dan pemanenan, pengolahan, pemanfaatan limbah hasil perkebunan. Di kegiatan subsistem penunjang Heru Tri Widarto, Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Kementerian Pertanian, mengakui permentan 18/2021 memang lebih akomodatif karena lahan mulai susah diperoleh. pendukung kelengkapan prasarana dan kegiatan pengangkutan. Fasilitasi kegiatan peremajaan tanaman perkebunan masyarakat sekitar berupa penyediaan benih bersertifikat, Penebangan tanaman tua, pencacahan tanaman tua, pembuatan titik tanam / pemancangan, dan penanaman, penyediaan pupuk, penyediaan pestisida, penyediaan tenaga kerja, penyediaan mesin pertanian. Sementara itu, bentuk kegiatan lainnya antara lain asistensi pembangunan Kebun dan/atau pemeliharaan Kebun, penyediaan hewan ternak/bibit ternak dan/ atau sarana ternak dalam rangka integrasi dengan tanaman kelapa sawit, penyediaan hewan air dan sarana perikanan dalam rangka usaha pengembangan budi daya ikan, sarana fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial diluar tanggung jawab Pemerintah, fasilitasi pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan dan/atau bimbingan teknis, dan fasilitasi sertifikasi perkebunan berkelanjutan dan sertifikasi lainnya, penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka pemanfaatan produk samping tanaman kelapa sawit seperti biomassa, limbah cair, bungkil sawit, dan cangkang sawit "Tapi pola kemitraan bentuk lainnya tadi hanya ditujukan kepada kebun yang dibangun di atas tahun 2007 dan belum melakukan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat," tegas Eddy Martono. Heru Tri Widarto, Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Kementerian Pertanian, mengakui permentan 18/2021 memang lebih akomodatif karena lahan mulai susah diperoleh. Namun, bagi perusahaan yang membangun kebun di bawah 2007 tapi belum melakukan FPKM. Maka, tetap diwajibkan membangun kebun plasma dengan merujuk Permentan Nomor 98/2013 mengenai Pedoman Perizinan Perkebunan. "Intinya yang sudah pernah melakukan (plasma) seperti PIR KKPA atau yang setara. Tidak akan dikenakan kewajiban lagi," urai Heru. Eddy Martono berharap karena beleid relatif baru sebaiknya ada aturan pelaksanaanya supaya penerapan di lapangan tidak terjadi kerancuan. Memang di dalam Permentan ini seperti tertulis di Ketentuan Peralihan pasal 43, bagi perusahaan yang telah melakukan usaha perkebunan tetapi belum memenuhi kewajiban FPKM. Wajib memenuhi kewajiban tersebut berdasarkan Permentan 98/2013. Ketentuan ini menjadi lebih jelas bagi pelaku usaha. "Waktu sebelum tahun 2007 memang tidak ada kewajiban. Perlu diketahui bahwa sebelum tahun itu masih ada program inti plasma seperti PIR Bun, PIR Trans, PIR KKPA, dan Revitalisasi Perkebunan. Jadi perusahaan tersebut kebanyakan membangun plasma melalui program tadi. Kendati tidak semua perusahaan melakukan itu karena memang belum menjadi kewajiban," pungkas pria asal Yogyakarta ini. Berkaitan kemitraan dalam perkebunan sawit, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyoroti isu ini. Guntur Syahputra Saragih, Wakil Ketua KPPU, menuturkan masalah kemitraan ini menjadi isu strategis dalam periode Komisioner KPPU pada 2018-2023. Dalam regulasi, memang KPPU ditugaskan mengawasi kemitraan sebagaimana diatur regulasi. "Selama ini ada dikotomi pelaksanaan kemitraan 20% kebun masyarakat bukan ranah KPPU. Padahal, penegakan hukum kemitraan ini juga menjadi bagian dari persaingan usaha. Ini menjadi persaingan usaha apabila dilihat ada satu perusahaan yang menjalanan dan ada yang tidak," urai Guntur. Ia setuju apabila perusahaan yang tidak menjalankan kemitraan ini dikenakan sanksi hukum atas konsekuensi perbuatannya."Dalam pengawasan kemitraan ini, pihaknya akan berkoordinasi dengan lembaga terkait. Ini harus diberikan justifikasi termasuk saat instansi terkait memberikan izin HGU," pungkas Guntur. (Qayuum Amri) KEWAJBAN PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT DALAM PERMENTAN 98/2013, PP 26/2021, DAN PERMENTAN 18/2021 Permentan 98/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Peraturan Pemerintah Nomor 26/2021 Penyelenggaraan Bidang Pertanian Permentan 18/2021 Tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar
Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan untuk mendapatkan IUP-P, harus memenuhi penyediaan bahan baku paling rendah 20% berasal dari kebun sendiri dan kekurangannya wajib dipenuhi dari kebun masyarakat/perusahaan perkebunan lain melalui kemitraan pengolahan berkelanjutan;
Perusahaan Perkebunan yang mendapatkan perizinan berusaha untuk budi daya yang seluruh atau sebagian lahannya berasal dari area penggunaan lain yang berada di luar HGU; dan/atau area yang berasal dari pelepasan kawasan hutan, wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, seluas 20% dari luas lahan tersebut. (Pasal 12)
Peserta Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat adalah kelompok tani, gabungan kelompok tani, lembaga ekonomi petani; dan/atau Koperasi. Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar diperlukan perjanjian kerjasama yang dilakukan Perusahaan Perkebunan dan Calon Pekebun.
Perusahaan Perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% (dua puluh per seratus) dari luas areal IUP-B atau IUP. Kebun masyarakat yang difasilitasi pembangunannya berada di luar areal IUP-B atau IUP. Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta FPKM adalah masyarakat yang lahannya digunakan untuk pengembangan perkebunan dan berpenghasilan rendah sesuai peraturan perundang-undangan; harus bertempat tinggal di sekitar lokasi dan sanggup kelola kebun. Kemitraan Pengolahan berkelanjutan dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis dan bermaterai cukup untuk jangka waktu paling kurang 10 (sepuluh) tahun;
Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak lahan untuk Usaha Perkebunan diberikan HGU. Fasilitasi pembangunan kebun diberikan kepada masyarakat sekitar yang tergabung dalam kelembagaan pekebun berbasis komoditas Perkebunan. Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar dapat dilakukan melalui pola kredit, pola bagi hasil, bentuk pendanaan lain yang disepakati para pihak; dan/atau, bentuk kemitraan lainnya. Perusahaan Perkebunan waj ib menyampaikar. laporan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 paling sedikit 1 (satu) tahun sekali kepada penerbit Perizinan Berusaha
Bentuk kemitraan lainnya dilakukan pada kegiatan usaha produktif Perkebunan meliputi: subsistem hulu, subsistem kegiatan budi daya, subsistem hilir, subsistem penunjang, fasilitasi kegiatan peremajaan Tanaman Perkebunan Masyarakat sekitar; dan/atau bentuk kegiatan lainnya. Perusahaan Perkebunan yang telah melakukan Usaha Perkebunan pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, belum memenuhi kewajiban Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar, wajib memenuhi kewajiban tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan
Kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat dilakukan dengan memanfaatkan kredit, bagi hasil dan/atau bentuk pendanaan lain. Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat bersamaan dengan pembangunan kebun perusahaan dan pembangunan kebun masyarakat diselesaikan paling lama dalam waktu 3 (tiga) tahun
Apabila perusahaan perkebunan tidak memenuhi kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, seluas 2O%; atau menyampaikan laporan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, dikenai sanksi penghentian sementara dari kegiatan Usaha Perkebunan selama 6 (enam) bulan.
Isi perjanjian dapat ditinjau kembali paling singkat setiap 2 (dua) tahun sesuai dengan kesepakatan berupa kegiatan pembangunan 54 55
Artikel RAMA-RAMA PEROSAK DI EKOSISTEM SAWIT Penulis: Madihah Halim, Dzulhelmi Nasir dan Siti Asmah Muslim (Bagian Pertama) Pokok sawit Elaeis guineensis adalah tanaman keperluan penting yang meliputi 5.38 juta hektar kawasan tanah di Malaysia. Sebagai penyumbang minyak sawit kedua terbesar di dunia selepas Indonesia, Malaysia mengeluarkan sekurang- kurangnya 80% hasil pengeluaran di serata dunia. Sawit mempunyai nilai dagang ekonomi yang signifikan kerana ia membantu menjana sumber pendapatan negara, sumber minyak sayur dan biofuel yang berkesan dan murah, juga menjamin keselamatan makanan. Walau bagaimanapun, serangan serangga perosak di ladang sawit kini menjadi kerisauan pihak- pihak berkepentingan. Kerugian hasil tanaman akibat daripada letusan serangga perosak tidak boleh dielakkan. Oleh itu, pemantauan teratur dan amalan agrikultur yang berlestari perlu diamalkan. Dominic John Funnell-Bunch moth Antigonon Leptopus peranggasan daun, dan seterusnya memberi impak negatif kepada ekonomi akibat kerugian hasil sawit. Serangan ulat bungkus ini selalunya berlaku pada enam bulan pertama dalam setahun berbanding dengan enam bulan terakhir. Walaupun pokok sawit boleh diserang ulat bungkus pada apa jua peringkat umur, kerosakan jelas boleh dilihat berlaku pada tanaman yang berumur lapan tahun ke atas (Mohd-Basri & Norman 2000). Peranggasan daun-daun anggaran 10- 13% oleh Metisa plana boleh mennyebabkan penurunan hasil buah sebanyak 33- 40% (Mohd- Basri 1993). Peranggasan daun- daun yang teruk oleh Mahasena corbetti dan Pteroma pendula pula boleh mengakibatkan 40- 50% kerugian hasil buah (Liau 1987; Norman & Mohd-Basri 2010). Ulat buah dewasa (Lepidoptera: Ulat bungkus (Lepidoptera: Psychidae) adalah larva atau beluncas bagi spesies rama-rama. Spesies ini dikenal pasti dengan sifatnya yang mempunyai bungkusan atau kelongsong sutera yang diperbuat daripada sutera yang tahan dan disulam bersama cebisan-cebisan daripada pokok kering seperti dedaun dan dahan-dahan kecil. Ulat ini mengambil masa lebih kurang satu jam untuk membuat kelongsong sutera dan kemudian tinggal di dalam kelongsong tersebut sehingga ia menjadi dewasa untuk ulat betina dan menjadi pupa untuk ulat jantan (Mohd-Basri & Norman 2000). Apabila sudah mencapai tahap dewasa, pupa jantan akan membesar dan mempunyai sepasang kepak, manakala anggota betina dewasa pula akan berkurangan dan tidak boleh terbang (Mohd-Basri & Norman 2000). Serangga jantan akan terbang mencari serangga betina Bagworm Syadan melalui rembesan feromon. Terdapat 16 spesies rama-rama yang sudah direkodkan di Malaysia, dan tujuh daripadanya mempunyai hubung kait dengan ladang sawit. Daripada tujuh spesies ini, Mahasena corbetti, Metisa plana dan Pteroma pendula telah dikenal pasti sebagai serangga perosak pemakan daun yang serius (Norman et al 1995). Ulat bungkus ini memakan dedaun sawit dan sering kali merosakkan tanaman. Tambahan pula, serangan yang berlaku berulang kali menyebabkan populasi serangga semakin meningkat , mengakibatkan Pyralidae) dikenal pasti melalui warna kepak hadapannya yang berwarna kelabu keperakan untuk ulat jantan dan kehijauan atau perang , dengan jalur merah yang nipis bagi ulat betina (Saharul- Abillah et al 2017). Larva Tirathaba rufivena didapati akan memakan jambak bunga jantan dan betina pokok sawit, tandan muda yang baru sahaja berputik, dan tandan buah segar dan mengakibatkan kerosakan kepada buah (Lim 2012; Zulkifli et al 2015). Jika tiub panjang sutera dan fras (kumuhan serangga) dijumpai pada tandan buah, ini adalah salah satu petanda wujudnya serangan makhluk perosak ini (Lim 2012; Zulkifli et al 2015). Serangan ulat ini menyebabkan pembentukan buah yang cacat, berbuah tanpa isirung sawit, atau gugur pramatang (Basri et al 1991; Mohd-Basri & Norman 2000). Ulat buah sawit memakan buah yang masak dan buah yang busuk. Selain daripada adanya jambak bunga jantan dan betina, buah masak yang tidak dituai akan bertukar menjadi tandan buah yang busuk. Tandan yang busuk pula menjadi tempat pembiakbakaan yang sesuai untuk ulat buah sawit (Mohd-Basri & Norman 2000). Oleh demikian,serangan ulat buah ini boleh mengakibatkan penurunan signifikan pada kualiti tandan buah sawit. Beluncas netel (Lepidoptera: Limacodidae) dikenali sebagai beluncas yang bergerak perlahan dan dilengkapi dengan spina yang menyengat dan memakan daun pokok sawit (Mohd-Basri & Norman 2000). Beluncas ini menyerang di semua peringkat umur pokok sawit. Spesies Darna diducta, Darna trima, Setora nitens dan Setothosea asigna adalah spesies makhluk perosak yang paling kerap ditemui dalam kalangan senarai spesies beluncas ini di ladang sawit (Mohd-Basri and Norman 2000). Akan tetapi, Thosea asigna, Thosea bisura dan Plonetta diducta juga telah dikenal pasti sebagai makhluk perosak (Wood 1982). Laporan terdahulu juga pernah merekodkan serangan makhluk perosak bagi spesies Darna trima, Plonetta diducta. Setora nitens, dan Thosea asigna (Wood 1982). (bersambung) RUJUKAN Ahmad, M.N., Ali, S.R.A., Masri, M.M.M. and Asmawi, M.Z., 2015. EFFECT OF Bacillus thuringiensis based-products On RATs. Journal of Oil Palm Research, 27(1), pp.30-38. Ahmad, M.N., Ali, S.R.A., Masri, M.M.M. and Zolkarnain, N., 2014. LEPCON-1, BAFOG-1 (S) AND ECOBAC-1 (EC), Bacillus thuringiensis BASED-PRODUCTS ARE NOT TOXIC AGAINST THE FRESHWATER FISH, Tilapia nilotica. Journal of Oil Palm Research, 26(4), pp.317-320. Ahmad, M.N., Ali, S.R.A., Masri, M.M.M. and Wahid, M.B., 2012. Effect of Bt products, Lepcon-1, Bafog-1 (S) and Ecobac-1 (EC), against the oil palm pollinating weevil, Elaeidobius kamerunicus, and beneficial insects associated with Cassia cobanensis. Journal of Oil Palm Research, 24, pp.1442-1447. Ali, S. R. A., Kamarudin, N., Wahid, M. B., Ahmad, M. N., Masri, M. M. M. & Din, A.K. 2007. Sistem Pengurusan Perosak Bersepadu bagi kawalan Ulat Bungkus di Ladang Sawit. Cheong, Y.L., Sajap, A.S., Hafidzi, M.N., Omar, D. and Abood, F., 2010. Outbreaks of bagworms and their natural enemies in an oil palm, Elaeis guineensis, plantation at Hutan Melintang, Perak, Malaysia. Journal of Entomology, 7(3), pp.141-151. Halim, M., Muhaimin, A.D., Syarifah Zulaikha, S. A, Nor Atikah, A. R, Masri, M. M. M and Yaakop, S, 2018. EVALUATION OF INFESTATION IN PARASITOIDS ON Metisa plana Walker (LEPIDOPTERA: PSYCHIDAE) IN THREE OIL PALM PLANTATIONS IN PENINSULAR MALAYSIA. Serangga, 22(2). Hanysyam, M., Fauziah, I., Siti Khairiyah, M.H., Fairuz, K., Mohd Rasdi, Z., Nurul Zfarina, M.Z., Ismail, R. and Norazliza, R., 2013. Assessment on the Diversity of Parasitoids of Bagworms (Lepidoptera: Psychidae) in FELDA Gunung Besout 6, Sungkai, Perak. In IEEE Symposium on Humanities, Science and Engineering Research (SHUSER). Koul, O. and Dhaliwal, G.S. eds., 2003. Predators and parasitoids (Vol. 3). CRC Press. Lim KH. 2012. Integrated pest management of Tirathaba bunch moth on oil palm planted on peat. The Planter, 88 (1031), 97-104. Mohd-Basri W, Hassan AH, Zulkifli M. 1988. Bagworms (Lepidoptera: Psychidae) oil palms in Malaysia. PORIM Occasional Paper, 23, 37 pp. Norman K, Robinson GS, Mohd- Basri W. 1995. Common bagworm pests (Lepidoptera: Psychidae) of oil palm in Malaysia with notes on related South-east Asian species. Malayan Nature Journal, 48, 93-123. Norman, K., Mohd Basri, W. and Zulkefli, M. (1998). Handbook of Common Parasitoids and Predators Associated with Bagworms and Nettle Caterpillars in Oil Palm Plantations. Institut Penyelidikan Minyak Kelapa Sawit Malaysia (PORIM) Norman K, Mohd-Basri W. 2010. Interactions of the bagworm, Pteroma pendula (Lepidoptera: Psychidae), and its natural enemies in an oil palm plantation in Perak. Journal of Oil Palm Research, 22, 758-764. Noorhazwani, K., Siti, R., Mohamed, M., Mohd, N.A., Che, A. and Norman, K., 2017. Controlling Metisa plana Walker (Lepidoptera: Psychidae) outbreak using Bacillus thuringiensis at an oil palm plantation in Slim River, Perak, Malaysia. Journal of Oil Palm Research, 29(1), pp.47-54. Oehlschlager, A.c., C. Chinchilla, G. Castillo and L. Gonzalez. 2002. Control of red ring disease by mass trapping of Rhynchophorus palmarum (Coleopteran: Curculionidae) Flor. Entomol. 85: 507-513. Saharul AM, Zulkifli M, Ramle M, Mohamad-Rosman S, Su CM, Siaw TC, Norman K, Siti-Ramlah AA, Siti- Nurulhidayah A. 2017. Biological agents and insecticides to control bunch moth, Tirathaba rufivena in oil palm estates in Sarawak, Malaysia. Journal of Oil Palm Research, 29(3), 323-332. Ryan, M.F. 2002. Pheromones in plant protection. pp 256-278. Dordrecht: Kluwer Academic Publications. Wood BJ, Ng KW. 1974. Studies on the biology and control of the oil palm bunch moth, Tirathaba mundella (Walker) (Lepidoptera: Pyralidae). Malaysian Agricultural Journal, 49(3), 310-311. Wood BJ. 2002. Pest control in Malaysia's perennial crops: a half century perspective tracking the pathway to integrated pest management. Integrated Pest Management, 7, 173-190. Zulkifli M, Norman K, Ramle M, Alindra GS, Siti-Nurulhidayah A, Siti-Ramlah AA. 2015. Bunch moth, Tirathaba rufivena (Lepidoptera: Pyralidae) infestation census from oil palm plantation on peat soil in Sarawak. Serangga, 20(1), 43-53. 1. Tulisan ini terdiri dari dua seri. Seri pertama dipub- likasikan edisi 15 Juni - 15 Juli 2021. 2. Seri Kedua akan dilan- jutkan edisi 15 Juli - 15 Agustus 2021. 3. Penulis adalah peneliti MPOB 56 57
KAMPANYE "NO PALM OIL" Lantas apa yang terjadi jika NGO dan jejaringnya mengkampanyekan "No Palm Oil" atau "Palm oil Free" dan kampanye tersebut didukung penuh oleh masyarakat dunia? Atau EU untuk mengimplementasi "phase out palm oil" pada RED-EU? Dalam paper ini kombinasi kampanye "No Palm Oil", "Palm Oil Free" dan "Phase Out RED-