NADHIF M. ALKATIRI KANTI RAHAYU - SANUSI PERBANDINGAN TUGAS DAN WEWENANG NOTARIS INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT
Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog dalam Terbitan (KDT) Nadhif M. Alkatiri, dkk. Perbandingan Tugas dan Wewenang Notaris Indonesia dan Amerika Serikat/ M. Alkatiri, Nadhif, dkk.; Yogyakarta : Tanah Air Beta, 2021. 124 hlm. ; 23 cm. ISBN: 978-623-95699-1-4 1. Hukum 2. I. Judul II. Perpustakaan Nasional Cetakan Pertama, Februari 2021 Penulis Penata Letak dan : Mktb Rancang Sampul : Nadhif M. Alkatiri, Kanti Rahayu, Sanusi Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang memperbanyak seluruh dan/ atau sebagian isi buku ini dalam media apapun, baik digital maupun tercetak tanpa izin tertulis penerbit. Diterbitkan Pertama Kali dalam bahasa Indonesia oleh: Penerbit Tanah Air Beta Jl. Jogja-Wates Km. 10, Pedes RT 04, Argomulyo Sedayu, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55753 T: (0274) 6498157 E: tanahairbeta99@yahoo.co.id Dicetak Oleh TAB Grafika Yogyakarta - 087839020846 Isi diluar tanggung jawab percetakan.
PRAKATA Profesi notaris merupakan salah satu profesi yang sangat identik dengan bidang hukum. Sebagai Pejabat Umum, notaris berwenang untuk membuat akta autentik, mewakili klien dalam prosedur hukum dan membuat dokumen yang dibutuhkan sebagai alat bukti di Pengadilan. Notaris merupakan satu-satunya jabatan di luar lembaga negara yang diijinkan menggunakan lambang Garuda di setiap produk hukumnya. Buku ini berisikan pembahasan mengenai tugas dan kewenangan notaris dalam perbandingan hukum antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Banyak buku yang telah membahas mengenai notaris, namun tidak banyak yang menyajikan pembahasan mengenai perbandingan hukumnya. Selain itu, yang membedakan buku ini dengan penulis- penulis sebelumnya karena buku ini lebih mendeskripsikan bagaimana tugas dan kewenangan Notaris dalam konsep perbandingan hukum antara negara penganut Civil Law System dengan negara Common Law System. terima kasih kepada Dr. Achmad Irwan Hamzani, S.HI., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan dukungan, dan support kepada penulis guna menyelesaikan buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa S1 maupun S2 yang berminat mendalami studi tentang notariat. Terimakasih. Penulis menghaturkan Tegal, Februari 2021 Penulis i
DAFTAR ISI PRAKATA DAFTAR ISI DAFTAR TABEL BAB I PENDAHULUAN A. Konsepsi Tentang Notaris B. Sejarah Lahirnya Notaris C. Pengertian Notaris D. Notaris Menurut KUHPerdata BAB II PENGARUH SISTEM HUKUM TERHADAP JABATAN NOTARIS A. Pengaruh Civil Law dan Common Law System B. Karakteristik Notaris C. Tugas dan Wewenang Notaris D. Kewajiban Notaris E. Larangan Bagi Notaris F. Tanggung Jawab Notaris G. Kode Etik Notaris H. Akta Otensik BAB III NOTARIS DI AMERIKA SERIKAT A. Sejarah Notariat di Amerika Serikat B. Aliran dalam Praktik Kenotariatan C. Pengertian Notaris di Amerika Serikat ii i ii iv 1 1 3 5 8 11 11 16 18 21 24 25 33 35 40 40 42 43
BAB IV TUGAS NOTARIS MENURUT UNDANG-UNDANG A. Tugas Notaris Menurut Undang- 48 48 Undang Notaris Indonesia B. Pengawasan terhadap Notaris C. Tugas Notary Public di Amerika Serikat 53 55 BAB V PERBANDINGAN TUGAS NOTARIS 76 MENURUT UNDANG-UNDANG NOTARIS INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG NOTARY PUBLIC AMERIKA SERIKAT A. Tugas dan Wewenang Notaris Menurut Undang-Undang Notaris Indonesia B. Tugas dan Wewenang Notaris Menurut 76 79 Code of Alabama 1975 BAB VI PERBANDINGAN TUGAS NOTARIS 89 DI INDONESIA DAN DI AMERIKA SERIKAT DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN PROFIL PENULIS 100 103 115 iii
DAFTAR TABEL Tabel 1 Tabel 2. Tabel 3. Perbedaan Tugas dan Kewenangan Notaris antara Civil Law dan Common Law System Tugas Notary Public di Amerika Serikat Perbandingan Tugas Notaris di Indonesia dan Amerika Serikat 14 58 89 iv
BAB I PENDAHULUAN A. Konsepsi Tentang Notaris Pada abad 2 dan 3 SM, istilah "notarii" merupakan sebutan bagi orang-orang yang memiliki keahlian menulis cepat atau stenographer. Para notarii ini memiliki kedudukan yang tinggi karena pekerjaan mereka menuliskan segala sesuatu yang dibicarakan dalam rapat Konsistori Kaisar yang membahas persoalan rahasia kenegaraan. Selain para notarii, pada abad 3 M dikenal juga istilah tobeliones yang memiliki tugas yang sama dengan aktivitas kenotariatan karena mereka adalah orang-orang yang ditugaskan untuk melayani kepentingan masyarakat umum seperti membuat akta-akta dan surat-surat meskipun jabatan atau kedudukan mereka tidak mempunyai sifat kepegawaian dan juga tidak ditunjuk atau diangkat oleh kekuasaan umum untuk melakukan sesuatu formalitas yang ditentukan oleh undang-undang.1 Jauh setelah itu, Italia Utara merupakan tempat awal mula berkembangnya notariat yaitu tepatnya di kota Latinjse Notariat. Berawal dari kota tersebut, aktivitas notariat terus meluas ke wilayah Perancis dimana notariat ini sepanjang masa jabatannya merupakan suatu pengabdian yang dilakukan kepada masyarakat umum yang kebutuhan dan kegunaannya senantiasa mendapat pengakuan dari masyarakat dan dari negara Perancis pada saat itu. Selanjutnya pada permulaan abad XIX aktivitas notariat ini kemudian berkembang menjadi dalam bentuk profesi dan kelembagaan hingga meluas ke beberapa negara lain termasuk Indonesia. 1 BF Sihombing, Sistem Hukum PPAT dalam Hukum Tanah Indonesia, Jakarta : Prenada Media Grup. 2019. Hlm. 13-14 1
Istilah Notaris sebenarnya dikenal dan menjadi popular karena merupakan nama dari orang pertama yang menjalankan aktivitas kenotariatan yaitu Notarius, yang sekaligus merupakan sebutan penanda bagi satu golongan orang-orang yang melakukan pekerjaan tulis-menulis. Profesi Notaris kemudian mengalami masa kejayaannya di Perancis pada masa Raja Lodewijk de Heilege dan profesi ini dianggap sebagai peletak dasar bagi persatuan ketatanegaraan Perancis. Profesi ini juga dipandang berjasa dalam perbuatan perundang-undangan dibidang notariat dimana tujuan utama dari perkembangan ini adalah memberikan jaminan yang lebih bagi kepentingan masyarakat. aktivitas kenotariatan kemudian dibawa ke Belanda dengan dasar Dekrit Raja tanggal 8 November 1810 dan tanggal 1 Maret 1811. Kemudian Dekrit ini dijadikan sebagai dasar bagi Belanda untuk membuat regulasi pertama di bidang kenotariatan yaitu Undang-Undang tanggal 19 Juni 1842 (Stbl. No.20) Tentang Jabatan Notaris yang pada isinya juga melakukan beberapa perubahan terhadap praktik-praktik yang berlaku di Perancis. Keberhasilan Perancis mengembangkan Kemudian aktivitas kenotariatan ini mulai masuk ke Indonesia pada permulaan abad XVII melalui Osot Indie Compagnie di Indonesia kala itu pada 27 Agustus 1620. Notaris pertama yang diangkat adalah Melchior Kerchem. Lalu jumlah Notaris terus bertambah pada tahun 1650 di Batavia. Namun Notaris pada masa itu justru tidak dapat menjalankan tugasnya dengan bebas disebabkan karena pembuatan akta dan surat-menyurat harus mendapat persetujuan dari Gubernur Jenderal. Selain itu tugas dan jabatan Notaris juga terbatas hanya diwilayah tertentu, sehingga belum merata ke seluruh wilayah kota-kota kecil. Hal ini disebabkan karena sebelum Perang Dunia II, seluruh Notaris yang ada di wilayah Indonesia atau Hindia Belanda adalah merupakan orang- orang berkebangsaan Belanda. 2
Pelaksanaan praktik profesi Notaris yang didominasi oleh orang Belanda, menyebabkan praktik hukum yang digunakan adalah Hukum Barat yang tentu saja pada saat itu sangat berbeda dengan kondisi masyarakat Hindia Belanda yang masih berpegang teguh pada Hukum Adat dan sistem feodalisme yang sempit. Sehingga kemudian berdasarkan asas konkordansi maka lahirlah peraturan jabatan Notaris di Indonesia setelah kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945 melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 yang resmi berlaku pada 20 November 1954. B. Sejarah Lahirnya Notaris Notaris merupakan pejabat publik yang berhubungan erat dengan kepentingan masyarakat untuk setiap perikatan yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam aktivitas perdagangan. Dalam praktiknya Notaris merupakan pejabat yang diberi wewenang umum untuk membuat akta perikatan jauh sebelum terdapat undang- undang yang mengatur perihal pembuatan akta tertentu oleh pejabat khusus diluar Notaris, atau yang sekarang dikenal sebagai Pejabat Pembuatn Akta Tanah (PPAT). Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, belum ada peraturan yang mengatur tentang Jabatan Notaris karena masih bercorak kolonial dan tidak terkodifikasi. Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memberi pelayanan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan jasa Notaris dalam khususnya dalam aktivitas perdagangan dan pertanahan. Kemudian melalui ketentuan Pasal 91 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi beberapa ketentuan berikut: 3
1. Ordonantie 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris; 2. Undang-Undang No. 53 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara; 3. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1949 tentang Sumpah dan Janji Jabatan Notaris; 4. Undang-Undang No. 8 Tahun 1954 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986; 5. Reglement of Het Notaris Ambt in Indinesie Stb. 1860: 3. Lahirnya pengaturan yang terkodifikasi dalam satu undang-undang memberi kemudahan agar praktik hukum menjadi lebih efisien agar aktivitas perikatan menjadi lebih teratur dan memiliki kepastian hukum. Jabatan notaris sebenarnya tidak diletakkan pada posisi legislatif, eksekutif maupun yudikatif, hal ini karena sejak awalnya jabatan notaris diharapkan dapat bersikap netral sehingga jabatan ini dapat lebih fokus pada melayani kehendak masyarakat yang berhubungan dengan bidang pekerjaannya. Sejak kemunculan dan perkembangannya di Italia Utara, pekerjaan notaris telah memiliki ciri yang khas yakni diangkat oleh pejabat yang berwenang, melayani kebutuhan masyarakat dan mendapat honorarium dari masyarakat. Pasca kemerdekaan terjadi kekosongan jabatan notaris di Indonesia, hal ini disebabkan karena pejabat notaris yang ada sebelumnya adalah orang-orang Belanda dan setelah Indonesia merdeka mereka memilih untuk pulang ke negara asalnya. Kemudian pada tahun 1954, Pemerintah Indonesia menggelar berbagai kursus di kampus-kampus yang ada di Indonesia yang pada saat itu ditangani oleh Fakultas Hukum. Pada tahun 1970, universitas yang ada di Indonesia mulai menyelenggarakan program studi spesialis notariat dan pada tahun 2000 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 mengubah studi spesialis notaris menjadi program magister 4
yang berbentuk keilmuan dengan gelar akademik Magister Kenotariatan. Titik tolak reformasi hukum pertanahan nasional Indonesia terjadi pada 24 September 1960 yaitu dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA) sebagai produk hukum nasional pertama di bidang pertanahan. 2 C. Pengertian Notaris Notaris berasal dari kata natae, yang artinya tulisan rahasia, jadi pejabat itu semacam penulis stero.3 Dalam pengertian harian, notaris adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk membuat akta otentik atau akta resmi. Notaris adalah pejabat umum, seorang menjadi pejabat umum apabila ia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu.4 Oleh karena itu notaris merupakan pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semua sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.5 2 BF Sihombing. Loc.Cit. 3 Soetarjo Soemoatmodjo, Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang, Yogyakarta: Liberty, 1986, hlm. 4. Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993, hlm. 44 4 5 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No 30. Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm. 13 5
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan kewenangannya ini tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Notaris sebagai pejabat publik dikecualikan karena tugasnya sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangannya) membantu masyarakat (publik) yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaaan, peristiwa atau perbuatan hukum.6 Pada umumnya di dalam lalu lintas hukum perdata yang dimaksud dengan akta adalah suatu surat yang dibuat oleh Pejabat Umum (Notaris), dipergunakan sebagai pernyataan dari suatu perbuatan hukum dan dipergunakan sebagai alat pembuktian.7 Pada saat ini, Notaris telah memiliki undang- undang tersendiri dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Pengertian Notaris dalam sistem Civil Law yang diatur dalam Pasal 1 Ord., stbl. 1860 Nomor 3 tentang Jabatan Notaris di Indonesia mulai berlaku tanggal 1 Juli 1860 yang kemudian diterjemahkan oleh R. Soegondo disebutkan pengertian Notaris adalah pejabat umum, khususnya (satu-satunya) yang berwenang untuk membuat akta-akta otentik tentang semua tindakan, perjanjian- perjanjian, dan keputusan-keputusan yang diharuskan oleh perundang-undangan umum untuk dikehendaki oleh yang berkepentingan bahwa hal itu dinyatakan dalam surat otentik, menjamin tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse, salinan-salinan (turunan-turunan) dan kutipankutipannya, semuanya itu apabila pembuatan akta- akta demikian itu atau dikhususkan itu atau dikhususkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain.8 6 Nuzuarlita Permata Sari Harahap, Pemanggilan Notaris Oleh Polri Berkaitan dengan Akta yang Dibuatnya, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2011, hlm. 64 7 M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 564. 8 G. H. S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris,Jakarta: Erlangga, 6
BAB I | Pendahuluan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, disingkat UUJN disebutkan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang, untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Pembuatan akta otentik tersebut ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak, demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, sekaligus kepada masyarakat secara keseluruhan. Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/ atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang- Undang Notaris berwenang pula:9 1. Membuat akta pertanahan; 2. Membuat salinan dari surat asli dokumen bawah tangan; 3. Membukukan dokumen bawah tangan dalam daftar khusus; 4. Membuat pengesahan kesesuaian antara dokumen salinan dengan dokumen asli; 1992, hlm. 31 9 BF Sihombing, Loc. Cit. 7
5. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan melalui daftar khusus; 6. Memberikan penyuluhan hukum tentang pembuatan akta; 7. Membuat akta risalah lelang selain kewenangan yang diatur dalam undang-undang. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris merupakan unifikasi hukum di bidang pengaturan Notaris. Notaris sebagai jabatan wajib bertindak profesional jabatannya sesuai dengan standar dalam melaksanakan jabatan yang diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris, yaitu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.10 D. Notaris Menurut KUHPerdata Hukum perdata adalah seperangkat ketentuan hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan perorangan dalam usahanya memenuhi kebutuhan hidupnya dan bermasyarakat. Hukum perdata ini dikatakan sebagai hukum yang bersifat privat, karena yang diatur adalah mengenai hubungan dan kepentingan antara yang satu dengan yang lain.11 Salah satu lembaga yang disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang kewenangannya berhubungan erat dengan pembuatan akta otentik dan kewenangan lainnnya yakni Notaris/PPAT. Berangkat dari kebutuhan akan suatu alat pembuktian yang sempurna (volledigbewijs) sesuai dengan Burgelijke Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 10 Habib Adjie, Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm.3. Yosvita Prasetyaningtyas. Hukum untuk orang awam. Efata Publising. Yogjakarta. 2014. Hlm.21 11 8
(KUHPerdata) dan Herzien Inlandsch Reglement (HIR) atau Hukum Acara Perdata Indonesia selain untuk kebenaran materiil, notaris juga mempunyai peran dan tugas yang penting serta kedudukan yang terhormat.12 Dalam hal kepenguasaan hak atas tanah misalnya, maka salah satu hal penting adalah pembuatan akta tersebut oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Disebutkan dalam Pasal 1 angka 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, "PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu".13 Suatu akta adalah otentik, bukan karena penetapan undang-undang, akan tetapi karena dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum. Otentisitas dari akta Notaris bersumber dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), di mana Notaris dijadikan sebagai "pejabat umum", sehingga akta yang dibuat oleh Notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta otentik. Dengan perkataan lain, akta yang dibuat oleh notaris mempunyai sifat otentik, bukan oleh karena undang-undang menetapkan sedemikian, akan tetapi oleh akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum, seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Fungsi akta otentik dalam hal pembuktian tentunya diharapkan dapat menjelaskan secara lengkap dalam proses pembuktian di persidangan. Akta otentik sebagai produk notaris dalam pembuktian di persidangan dikategorikan sebagai alat bukti surat. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 1 UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Kewenangan membuat akta otentik ini merupakan 12 Andri Cahayadi, Peran Notaris Dalam Membantu Menyelesaikan Masalah Waris Melalui Pembuatan Keterangan Waris, Jakarta: Universitas Indonesia, Jakarta,2011,hlm.82 13 Habib Adji. Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT. Bandung: PT.Citra Aditya Bhakti. 2014.hlm. 91 9
permintaan para pihak, sepanjang tidak bertentangan dengan pasal 1320 KUH Perdata. Atas dasar kewenangan tersebut, dalam menjalankan tugas dan kewajibannya notaris dituntut untuk memberikan jaminan kepastian hukum. Berdasarkan sejarah, Notaris adalah seorang pejabat negara atau pejabat umum yang dapat diangkat oleh negara untuk melakukan tugas-tugas negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, selanjutnya disingkat UUJN bahwa, Notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam UUJN. Definisi yang diberikan UUJN ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh notaris. 10
BAB II PENGARUH SISTEM HUKUM TERHADAP JABATAN NOTARIS A. Pengaruh Civil Law dan Common Law System Di bidang hukum privat materiil dikenal dua sistem hukum besar yakni hukum dari Romawi dan hukum dari Inggris atau para ahli hukum menyebutnya sebagai Civil Law (kadang Roman Civil Law) dan Common Law. Kebudayaan yuridis dari daratan Eropa Barat (seperti Perancis, Belanda, Jerman, Italia, Spanyol, Portugis, Yunani, beserta negara di Asia dan Afrika yang pernah dijajah atau menjadi koloninya seperti Indonesia, Vietnam, Kamboja, Kongo) dikuasai oleh kitab undang-undang atau Corpus Iuris Civilis. Daratan Eropa dan sebagian koloninya dikuasai oleh tradisi hukum Romawi, sedangkan Inggris dan koloninya (serta negara lain seperti Irlandia, Australia, Selandia Baru, Canada kecuali Quebec, Amerika Serikat, beberapa negara Asia dan Afrika yang pernah menjadi koloninya seperti, Malaysia, Singapura) dikuasai oleh tradisi Common Law didasarkan pada kebiasaan yang berasal dari putusan hakim dan merupakan dasar dikembangkannya hukum. Bahwa karena perundang-undangan Indonesia pada masa kolonial di bidang notariat berakar pada "Notariswet" dari negeri Belanda tanggal 9 Juli 1842 (Ned. Stbl. no. 20), sedang "Notariswet" itu sendiri pada gilirannya, sekalipun itu tidak merupakan terjemahan sepenuhnya, namun susunan dan isinya sebagian terbesar mengambil contoh dari undang- undang notaris. Sedangkan peran Notary Public di Amerika 11
Serikat, seorang notaris adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah negara bagian (misalnya, gubernur, gubernur letnan, sekretaris negara, atau dalam beberapa kasus legislatif negara bagian) dan yang peran utamanya adalah melayani publik sebagai saksi yang tidak memihak ketika dokumen- dokumen penting ditandatangani. Oleh sebab itu, antara Notary Public di Amerika Serikat dengan Notaris di Indonesia terdapat beberapa perbedaan, dapat dilihat dari sistem hukumnya dan peranannya. Bahkan tidak hanya itu, perbedaan tugas Notaris di Indonesia sebagai Negara yang menganut Civil Law System dengan tugas Notary Public di Amerika Serikat yang menganut Common Law System juga dapat diidentifikasi mulai dari istilah yang digunakan untuk menyebut jabatan notaris. Di Indonesia dan negara-negara yang menganut Sistem Hukum Sipil istilah yang digunakan adalah notaris yang berasal dari istilah notariat dalam bahasa Latin, sedangkan dalam sistem Common Law istilah yang digunakan adalah Notary Public atau notaris sebagai pejabat umum yang dilakukan oleh ahli hukum. Apabila di Indonesia untuk dapat diangkat menjadi Notaris seseorang perlu menempuh jalur pendidikan khusus, maka hal ini tidak selalu perlu dilakukan untuk menjadi Notary Public di Amerika Serikat. Hal ini disebabkan karena ada yang dapat diangkat tanpa memerlukan pendidikan tertentu dengan pembatasan masa jabatan paling lama 2 tahun untuk kemudian setelah itu diangkat kembali. Kemudian, ruang lingkup kewenangan juga memiliki perbedaan dimana bagi negara-negara penganut Civil Law tugas notaris adalah membuat semua akta otentik sehingga dapat dikatakan bahwa notaris memiliki monopoli dalam pembuatan akta dibidang hukum privat meskipun notaris bukan satu-satunya pejabat pembuat akta otentik. Sedangkan di Amerika Serikat kewenangan Notaris tidak lebih dari pembuatan sertipikat terbatas dan kewenangan tersebut tidak dapat diperluas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tugas Notary Public hanya melegalisasi tanggal dan tanda tangan. Terakhir adalah mengenai kekuatan pembuktian. 12
Di negara-negara dengan akar tradisi Hukum Sipil sangat mengedepankan pembuktian tertulis seperti akata otentik maupun akta bawah tangan. Notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk pembuatan bukti tulisan berupa kata otentik dengan sifat pembuktian yang memaksa karena akta notaris memiliki kekuatan bukti formil dan materil bahkan dalam perbuatan hukum tertentu memiliki kekuatan eksekutorial. Pembuktian kata otentik mengandung arti memberikan kewajiban kepada lawan untuk membuktikan kebalikan dari isinya tanpa perlu dibuktikan bahwa tanda tangan dari Notaris adalah benar dan keterangan yang dibuat oleh Notaris dalam aktanya selalu dianggap benar. Hal ini berbeda dengan kekuatan akta dalam Sistem Hukum Kebiasaan yang tidak memberi banyak perhatian terhadap tulisan sebagai alat bukti sehingga tidak mengenal adanya perbedaan antara akta otentik dengan akta bawah tangan dalam produk-produk pengesahan dokumen.14 14 Norman Edwin Elnizar, Pahami Konsep Notaris dalam Civil Law dan Com- mon Law, Hukum Online, 2017. Hlm 1 13
Tabel 1. Perbedaan Tugas dan Kewenangan Notaris antara Civil Law System dan Common Law System. Civil Law System No Tugas dan Kewenangan Notaria Common Law System 1. Penggunaan Istilah Notary atau Notaris Notary Public 2. Pendidikan oleh Dilakukan ahli hukum (jurist) dan ada prosedur tambahan mulai pendidikan dari khusus, ujian, hingga magang Notary Public tidak selalu dibutuhkan pendidikan khusus 3. Pengangkatan Diangkat oleh Pemerintah Di Amerika Serikat, jenis dua ada advokat yaitu attorney dan counselor at law yang dapat sebagai diangkat notary public tanpa dibutuhkan pendidikan tertentu. 4. Kewenangan adalah Notaris pejabat umum yang berhak untuk semua membuat akta otentik, tidak selama dikecualikan oleh u n d a n g - u n d a n g mempunyai dan dalam monopoli pembuatan akta notaris yang otentik di bidang hukum walaupun privat notaris bukan satu- satunya pejabat pembuat akta otentik. Public -Notary b e r w e n a n g m e n y a t a k a n kebenaran tanda tangan atau dalam hal protes wesel serta memberi nasihat, menyusun d o k u m e n k h u s u s n y a dokumen untuk keperluan perjanjian dengan luar negeri -Di Amerika Serikat kewenangan notary public lebih tidak pembuatan dari 14
sertipikat terbatas kewenangan dan tersebut tidak dapat diperluas. Hanya legalisasi sebagai penentuan atau kepastian tanggal dan tandatangan. -Menurut Pasal 135 New York Executive tugas notary Law public terbatas pada : to administer oaths and affirmations ( m e n g a n g k a t janji sumpah atau membuat dan sertipikat yang hal menyatakan itu); to take affidavits and depositions (depositions adalah tulisan/keterangan di bawah sumpah/ janji yang diberikan oleh seorang saksi); to receive and certify a c k n o wl e d g e m e n t s ( p e m b e r i a n k e t e r a n g a n bahwa kebenaran pada tanggal tertentu oleh orang tertentu telah d i t a n d a t a n g a n i dokumen suatu sebagaimana telah dijelaskan di atas); to demand acceptance of or payment inland foreign and exchange bills etc. (membuat of 15
sertipikat yang m e n e r a n g k a n bahwa telah ia menawarkan pada hari tanggal tertentu suatu wesel dan suatu memprotes yang pembayaran dengan alasan tertentu telah ditolak p e m b a y a r a n n y a dll).15 5. Kekuatan Pembuktian Berwenang untuk bukti pembuatan berupa tulisan otentik akta dengan tersebut pembuktian sifat memaksa yang (een dwingende bewijskracht). Akta notaris mempunyai bukti kekuatan dan formil bahkan materiil dalam perbuatan tertentu hukum juga mempunyai k e k u a t a n eksekutorial. ada Tidak akta pembedaan otentik dengan akta tangan di bawah dalam produk Notary Public. 15 B. Karakteristik Notaris Karakteristik Notaris sebagai suatu jabatan Publik dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Sebagai Jabatan. Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan unifikasi di bidang pengaturan Jabatan Notaris yang artinya satu- satunya aturan hukum dalam bentuk Undang-Undang 15 Hamler, Perbandingan Hukum dalam Sistem Hukum, 2018. hlm. 2. 16
yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia. Segala hal yang berkaitan dengan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada Undang-Undang Jabatan Notaris. Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh negara. Menempatkan notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.16 b. Notaris mempunyai kewenangan tertentu. Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus terdapat aturan hukum yang mengaturnya, yang berfungsi sebagai batasan supaya jabatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan tidak berbenturan dengan wewenang jabatan lainnya. Jika seorang pejabat (notaris) melakukan suatu tindakan yang bertentangan dari wewenang yang telah ditentukan, maka pejabat (notaris) tersebut dapat dikategorikan telah melakukan suatu perbuatan melanggar wewenang. c. Diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, "Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri". Dalam hal ini Menteri yang membidangi hukum (Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris). d. Tidak menerima gaji/pensiun dari yang mengangkatnya. Notaris diangkat oleh Menteri Hukum. Notaris hanya menerima honorarium atas jasa hukum berdasarkan kewenangannya, hononarium seorang Notaris tersebut diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris. Notaris mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat atas akta yang dibuatnya sehingga masyarakat berhak menggugat tentang 16 Habib Adjie, Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik. Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm.15 17
Notaris apabila ternyata akta yang dibuat Notaris bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan jabatannya seorang Notaris terikat pada kewenangan, kewajiban, dan larangan, serta terikat pada sumpah jabatannya sebagai Notaris. Di dalam sumpah tersebut dinyatakan antara lain bahwa seorang Notaris harus senantiasa patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya harus bersikap amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak. Seorang notaris wajib untuk menjaga sikap dan tingkah lakunya, dan dalam menjalankan kewajibannya harus sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawabnya sebagai notaris. C. Tugas dan Wewenang Notaris Setiap perbuatan pemerintahan disyaratkan harus bersumber pada kewenangan yang sah. Karena tanpa adanya suatu kewenangan yang sah, seorang pejabat maupun Badan Tata Usaha Negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintahan. Oleh karena itu, kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat maupun badan. Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris adalah pejabat publik yang mendapatkan wewenang secara atribusi, karena wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut. Undang- Undang Jabatan Notaris menjadikan notaris sebagai pejabat publik, sehingga akibat hukumnya dalam Akta Notaris mendapat kedudukan yang otentik dan mempunyai sifat 18
eksekutorial. Kekuatan suatu Akta Notaris bukan dikarenakan proses pembuatan akta tersebut didasarkan kepada bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang.17 Menurut Habib Adjie, bahwa wewenang yang diberikan kepada jabatan harus dilandasi aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya.18 Peran notaris merupakan pekerjaan yang unik, undang undang memberi kewenangan kepada notaris untuk membuat suatu dokumen berupa Akta Notaris di bidang hukum perdata.19 Wewenang Notaris sebagai pejabat umum dimaksud, meliputi 4 (empat) hal yaitu: a. Notaris harus berwenang sepanjang menyangkut akta yang dibuat itu. b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang- orang untuk kepentingan siapa akta tersebut dibuat. c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta tersebut dibuat. d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.20 Berdasarkan Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR akta Notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utama sehingga dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang sangat penting.21 Dalam hal ini tugas dan wewenang notaris diatur 17 Luthfan Hadi Darus, Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris, Yogjakarta: UII Press, 2017, hlm.22 18 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, Bandung:Refika Aditama, 2008, hlm. 96- 97 19 Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 219. 20 G.H.S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta: Erlangga, 1983, hlm.49 21 Nico, Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum, Yogjakarta: CDSBL, 19
Perbandingan Tugas dan Wewenang Notaris Indonesia dan Amerika Serikat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu notaris berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Jabatan Notaris. Kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris merujuk kepada Pasal 15 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris. Kewenangan Notaris dalam Pasal 15 ayat (1) Undang- Jabatan Notaris, yaitu:22 "Notaris berwenang Undang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang- undangan dan atau dikehendaki oleh yang berkepentingan supaya dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang." Berdasarkan kewenangan diatas, maka Notaris berwenang untuk membuat akta sepanjang dikehendaki oleh para pihak atau menurut aturan hukum akta tersebut wajib dibuat dalam bentuk akta otentik. Pembuatan akta yang dilakukan oleh notaris harus berdasarkan aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur pembuatan 21 Akta Notaris. Selanjutnya menurut Pasal 15 ayat (2) Notaris berwenang pula untuk: 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; 2) Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; 2003, hlm. 8 22 Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 perubahan atas Un- dang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris 20
3) Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; 4) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; 5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta; 6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; dan 7) Membuat akta risalah lelang. Kemudian dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa selain kewenangan tersebut di atas, notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam perundang-undangan. D. Kewajiban Notaris Adanya kewenangan notaris maka ada beban kewajiban yang harus dilaksanakan oleh notaris. Kewajiban notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh notaris yang diperintahkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya. Notaris merupakan profesi yang menjalankan sebagian sebagai kekuasaan negara di bidang hukum privat dan mempunyai peran penting dalam membuat akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan oleh karena jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka seorang Notaris harus memiliki perilaku yang baik.23 Kewajiban notaris telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban sebagai berikut: 23 Munir Fuady, Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 77 21
a. Bertindak amanah, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Dalam hal ini notaris tidak boleh berpihak atau membela pada salah satu pihak, notaris harus bersikap adil dan tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan. jujur, saksama, mandiri, b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris. Maksudnya notaris harus menjaga keotentikan suatu akta yang dibuatnya dengan menyimpan Minuta Akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila nantinya ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya. c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta. d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta. Grosse akta disini adalah Grosse pertama, sedang berikutnya hanya dikeluarkan atas perintah pengadilan. e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, kecuali ada alasan untuk menolaknya. f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai 67 dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain. Di sini notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta. g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, 22
dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku. h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga. i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan. Kewajiban ini adalah penting untuk bisa memberi jaminan perlindungan terhadap kepentingan ahli waris, yang setiap saat dapat dilakukan penelusuran atau pelacakan akan kebenaran dari suatu akta wasiat yang telah dibuat di hadapan notaris. j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya. k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan. l. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan. m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris. Notaris disini harus hadir secara fisik dan membacakan akta dihadapan para penghadap yang terkait dalam akta serta menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi. Namun hal tersebut tidak wajib, apabila para penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris. 23
n. Menerima magang calon notaris. Notaris wajib menerima magang calon notaris dengan mendidiknya guna mempersiapkan calon notaris nantinya akan mampu menjadi notaris yang profesional. Selanjutnya dalam Pasal 16 ayat (2) dinyatakan bahwa menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali. Akta Originali yang dimaksud adalah akta: 1) Pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun; 2) Penawaran pembayaran tunai; 3) Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga; 4) Akta kuasa; 5) Keterangan kepemilikan; atau 6) Akta undangan. 4) Akta kuasa; 5) Keterangan kepemilikan; atau 6) Akta undangan. Akta Originali sebagaimana dimaksud di atas dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata "berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua". Dan Akta Originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap. E. Larangan Bagi Notaris Dalam menjalankan kewenangan sebagai notaris yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris, maka diatur pula larangan bagi notaris agar dalam menjalankan tugas dan kewenangannya terdapat batas-batas yang harus ditaati oleh Notaris. Larangan bagi notaris tersebut telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris, 24
yang menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris dilarang: a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dan 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah; c. Merangkap sebagai pegawai negeri; d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara; e. Merangkap jabatan sebagai advokat; f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau badan usaha swasta; g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris; h. Menjadi Notaris Pengganti; Larangan menjadi "Notaris Pengganti" berlaku untuk notaris yang belum menjalankan jabatannya, notaris yang sedang menjalani cuti, dan notaris yang dalam proses pindah wilayah jabatannya. i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris. F. Tanggung Jawab Notaris Suatu tanggung jawab merupakan salah satu etika yang harus ditaati bagi orang yang mempunyai profesi tertentu. Bertanggung jawab bagi seseorang yang memiliki profesi tertentu, dapat dirumuskan antara lain:24 a. Bertanggung terhadap dunia profesi yang dimilikinya dan mentaati kode etik yang berlaku dalam profesi yang bersangkutan. jawab b. Bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukannya sesuai dengan tuntunan pengabdian profesinya. 24 Suparman Usman, Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008, hlm. 127 25
c. Bertanggung jawab atas hasil profesi yang dilaksanakannya. d. Bertanggung jawab terhadap diri sendiri, terhadap masyarakat dan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. e. Dalam keadaan apapun berani mengambil resiko untuk menegakkan kebenaran yang berhubungan dengan profesinya, secara bertanggung jawab dia harus berani berucap, bertindak dan berani mengemukakan sesuatu yang sesuai dengan kebenaran tuntutan profesi yang diyakininya f. Secara sadar selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas yang berhubungan dengan tuntutan profesinya, sesuai dengan dinamika dan tuntutan zaman serta keadaan yang semakin berkembang pada tiap saat dalam keadaan tertentu, bila diperlukan harus bersedia memberikan laporan pertanggungjawaban kepada pihak manapun tentang segala hal yang pernah dilaksanakan sesuai dengan profesinya.25 Dalam hal melaksanakan tugas jabatannya sebagai seorang notaris, maka notaris mempunyai tanggung jawab terhadap jabatannya dan memiliki keharusan untuk bertanggung jawab kepada kliennya dan bertanggung jawab atas semua tindakannya. Menurut Sudarsono, tanggung jawab yaitu:26 "Tanggung jawab adalah keharusan kepada seseorang untuk melaksanakan secara selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya. Tanggung jawab dipikul oleh pirbadi yang mampu bertindak secara moral. Obyek tanggung jawab adalah tindakan yang sungguh-sungguh manusiawi bertolak dari bagian manusia yang bertindak melalui kehendak bebas" Tanggung jawab notaris tidak hanya untuk diri sendiri dan rekan seprofesinya, akan tetapi terhadap klien dan masyarakat 25 Ibid. 26 Sudarsono, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm.84 26
yang membutuhkan jasa-jasanya. Suatu hubungan notaris dengan klien harus berlandaskan pada:27 1) Notaris memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya. 2) Notaris memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi, agar anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya. 3) Notaris harus memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang kurang mampu. Hal ini harus dipahami, bahwa seorang notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus dilandasi oleh tanggungjawab dan moral, sehingga nantinya diharapkan notaris tersebut akan dapat menjalankan tugas dan jabatannya sebagaimana yang diatur oleh undang-undang dan yang dituntut dari seorang notaris oleh hukum dan kepentingan masyarakat. Bertanggung jawab kepada masyarakat artinya notaris bersedia memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat sesuai dengan profesinya, tanpa membedakan pelayanan dengan bayaran dan pelayanan cuma-cuma serta notaris harus dapat menghasilkan pelayanan bermutu yang berdampak positif bagi masyarakat. Bertanggung jawab juga berarti menanggung risiko yang timbul akibat pelayanan yang diberikannya. Jika terdapat kelalaian dalam menjalankan profesi maka akan menimbulkan dampak yang membahayakan atau merugikan diri sendiri, orang lain dan berdosa kepada Tuhan. Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris diatur bahwa ketika notaris menjalankan terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris harus bertanggung jawab dengan cara dikenakan sanksi atau dijatuhi sanksi, jabatannya 27 Wahyu Wiriadinata, Moral dan Etika Penegak Hukum, Bandung : CV Vilawa , 2013, hlm.108. 27
berupa sanksi perdata, sanksi administrasi, sanksi pidana, sanksi kode etik Jabatan Notaris atau kombinasi sanksi. Sanksi- sanksi tersebut sudah diatur sedemikian rupa, sebelumnya di atur dalam Peraturan Jabatan Notaris (PJN) maupun sekarang Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik Jabatan Notaris. Dalam praktik ditemukan kenyataan, bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris Sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi atau perdata atau kode etik jabatan, tetapi kemudian ditarik atau dikualifikasikan sebagai tindakan pidana yang dilakukan oleh notaris. 28 Pada proses pembuatan Akta Notaris bertanggung jawab apabila dapat dibuktikan bahwa notaris tersebut bersalah dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Terkait dengan kesalahan notaris, maka yang digunakan adalah beroeps fout ini merupakan istilah khusus yang ditujukan kepada kesalahan- kesalahan yang dilakukan oleh para profesional dengan jabatan-jabatan khusus yaitu dokter, advokat, dan notaris. Kesalahan-kesalahan tersebut dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan.29 Tanggung jawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil dibedakan dalam:30 1) Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya. 2) Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya. 3) Tanggung jawab notaris berdasarkan peraturan jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya. 28 Habib Adjie, Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Op.Cit, hlm.120. 29 Sjaifuracchman, Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta, Bandung: Mandar Maju, 2011, hlm. 173 30 Abdul Gofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika, Yogjakarta: UII Press, 2009, hlm. 34 28
4) Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris. Menurut Irawan Soerodjo, ada 3 (tiga) unsur esensialia agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu:31 di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum dan akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat. Kewenangan lain terkait dengan ketentuan tersebut adalah kewenangan membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/ atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya ini sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan undang-undang. Notaris menjalankan fungsi sosial untuk membuat akta otentik berdasarkan permohonan penghadap atau masyarakat yang membutuhkan jasa dibidang pembuatan akta. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat Akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Ruang lingkup pertanggungjawaban notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Mengenai tanggung jawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil. Menurut Nico, membedakannya menjadi empat, yaitu:32 a. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya; 31 Irawan Soerodjo, "Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia", Sura- baya: Arkola, 2003, hlm. 148 32 Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Prespektif Hu- kum dan Etika, Yogyakarta : UII Press, 2009, hlm. 34 29
b. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya; c. Tanggung jawab notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya; d. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris. Notaris sebagai profesi yang mulia, melaksanakan tugas jabatannya tidaklah semata-mata untuk kepentingan pribadi, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat, serta mempunyai kewajiban untuk menjamin kebenaran akta-akta yang dibuatnya, karena itu seorang notaris dituntut bertindak jujur dan adil bagi semua pihak. Berbicara mengenai notaris, berarti kita bicara mengenai otentisitas dokumen. Hal itulah yang menjadi salah satu alasan orang berkunjung ke notaris.33 Dalam menjalankan tugas jabatannya untuk kepentingan masyarakat umum, notaris wajib berada dalam pengawasan suatu lembaga yang netral dan mandiri atau independen. Adapun tujuan dari pengawasan terhadap notaris adalah agar para notaris sungguh-sungguh memenuhi persyaratan- persyaratan dan menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kode etik notaris demi pengamanan dari kepentingan masyarakat umum. Tujuan dari dibuatnya kode etik, dalam hal ini adalah kode etik notaris Pada intinya adalah untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan notaris.34 Kedudukan Kode Etik bagi Notaris sangatlah penting. Pertama, bukan hanya karena notaris merupakan suatu profesi sehingga perlu diatur dengan suatu kode etik, melainkan karena sifat dan hakikat dari pekerjaan notaris yang sangat 33 Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, Kenotaris, Jakarta : Raih Asa Sukses, 2009, hlm. 23 34 Abdul Ghofur Anshori, Op. Cit. 30
berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak dan kewajiban seorang Penghadap yang menggunakan jasa notaris tersebut. Kedua, agar tidak terjadi ketidakadilan sebagai akibat dari pemberian status harta benda, hak dan kewajiban yang tidak sesuai dengan kaidah dan prinsip-prinsip hukum dan keadilan, sehingga dapat mengabaikan ketertiban umum dan juga mengabaikan hak-hak pribadi dari masyarakat pencari keadilan, maka bagi dunia notaris sangat diperlukan juga suatu Kode Etik Profesi yang baik dan modern.35 lainnya dari pengawasan terhadap notaris adalah guna menjamin pengamanan dari kepentingan umum terhadap para notaris yang menjalankan jabatannya secara tidak bertanggung jawab dan tidak mengindahkan nilai-nilai dan ukuran-ukuran etika serta melalaikan keluhuran dari martabat dan tugas jabatannya. UUJN ini memberikan batasan dan kaidah-kaidah yang harus dipatuhi dalam melaksanakan profesinya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Dalam melaksanakan tugas dan jabatannya, notaris berkewajiban memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat sebaik mungkin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas dan kode etik profesi. Oleh karena itu, ketika menjalankan tugas jabatannya, seorang Notaris harus tetap berada pada koridor-koridor yang memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris. Tujuan Profesi notaris berlandaskan pada nilai moral, sehingga pekerjaannya harus berdasarkan kewajiban, yaitu ada kemauan baik pada dirinya sendiri, tidak bergantung pada tujuan atau hasil yang dicapai. Sikap moral penunjang etika profesi notaris adalah bertindak atas dasar tekad, adanya 35 Munir Fuady, Profesi Mulia(Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Ad- vokat, Notaris, Kurator dan Pengurus, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 133 31
kesadaran berkewajiban untuk menjunjung tinggi etika profesi, menciptakan idealisme dalam mempraktikkan profesi, yaitu bekerja bukan untuk mencari keuntungan, mengabdi kepada sesama. Jadi hubungan etika dan moral adalah bahwa etika sebagai refleksi kritis terhadap masalah moralitas, dan membantu dalam mencari orientasi terhadap norma-norma dan nilai-nilai yang ada. Notaris adalah pengemban profesi luhur yang memiliki 4 (empat) ciri-ciri pokok, yaitu: a. Bekerja secara bertanggung jawab, dapat dilihat dari mutu dan dampak pekerjaan. b. Menciptakan keadilan, dalam arti tidak memihak dan bekerja dengan tidak melanggar hak pihak manapun. c. Bekerja tanpa pamrih demi kepentingan klien dengan mengalahkan kepentingan pribadi atau keluarga. d. Selalu memperhatikan cita-cita luhur profesi notaris dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama anggota profesi dan organisasi profesinya. jawabkan atas profesi notaris memerlukan bakat dan kemampuan. Untuk itu notaris dituntut untuk membekali diri dengan memiliki kualitas standar pendidikan yang memuaskan, mempunyai kewenangan bertindak secara bebas dan mampu mengendalikan diri. Maka pekerjaan notaris merupakan suatu profesionalitas. Pekerjaan yang dapat dipertanggung Suatu konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum, dalam arti bertanggung jawab atas sanksi yang dikenakan atas perbuatannya yang bertentangan dengan hukum. Dalam tanggung jawab terkandung pengertian "penyebab tanggung jawab dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung dalam hal dilakukan oleh orang lain tetapi di bawah 32
kekuasaannya atau pengawasannya". Sebagai seorang pejabat umum notaris harus dan wajib memahami dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini merupakan suatu hal yang mutlak mengingat jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan dalam proses penegakan hukum. G. Kode Etik Notaris Di samping hal tersebut notaris harus senantiasa berperilaku dan bertindak sesuai dengan kode etik profesi notaris. Keberadaan Kode Etik Profesi Notaris diatur oleh organisasi profesi notaris dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai wadah tunggal tempat berhimpunnya notaris Indonesia. Ditunjuknya INI sebagai wadah tunggal organisasi profesi notaris Indonesia diatur dalam UUJN. Hal ini berbeda dengan keadaan sebelum berlakunya UUJN yang memungkinnya notaris berhimpun dalam berbagai wadah organisasi notaris, yang tentunya akan membawa konsekuensi terdapatnya berbagai kode etik yang berlaku bagi masing masing anggotanya. Keberadaan INI sebagai satu-satunya organisasi profesi notaris semakin mantap setelah melewati judicial review di Mahkamah Konstitusi. Hampir setiap organisasi profesi dapat kita temui kode etik, hal ini dipandang perlu untuk memberikan pedoman berperilaku bagi anggotanya. Jabatan yang diemban notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang diberikan oleh undang-undang dan masyarakat, untuk itulah seorang notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan selalu menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya, sebab apabila hal tersebut diabaikan oleh seorang notaris maka dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum dan mengganggu proses penegakan hukum yang sedang gencar 33
dilakukan selama orde reformasi khususnya beberapa tahun terakhir. Kode etik profesi notaris, yang disusun oleh organisasi profesi Notaris, Ikatan Notaris Indonesia (INI). Pasal 1 angka (2) Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) menerangkan bahwa Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya akan disebut kode etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh 7 Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut "Perkumpulan" berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang hal itu dan berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus. Kode Etik Notaris merupakan seluruh kaidah moral yang menjadi pedoman dalam menjalankan jabatan notaris. Ruang lingkup kode etik notaris berdasarkan Pasal 2 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris, baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang ditetapkan di Bandung, pada tanggal 28 Januari 2005 tersebut memuat kewajiban, larangan dan pengecualian bagi Notaris dalam pelaksanaan jabatannya. Notaris dapat dikenakan sanksi apabila terbukti telah melakukan pelanggaran atas ketentuan- ketentuan yang dimuat dalam kode etik notaris. Keberadaan kode etik notaris bertujuan agar suatu profesi notaris dapat dijalankan dengan profesional dengan motivasi dan orientasi pada keterampilan intelektual serta berargumentasi secara rasional dan kritis serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai perkumpulan organisasi bagi para notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakkan pelaksanaan kode etik profesi bagi notaris, 34
melalui Dewan Kehormatan yang mempunyai tugas utama untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan kode etik. Pengawasan terhadap para Notaris sangat diperlukan dalam hal notaris mengabaikan keluhuran dan martabat atau tugas jabatannya atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan umum atau melakukan kesalahan-kesalahan lain di dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris. H. Akta Otentik Salah satu pelayanan yang dapat diberikan notaris kepada masyarakat adalah membuat produk hukum berupa Akta Otentik. Akta otentik adalah salah satu bentuk alat bukti tertulis mengenai suatu peristiwa hukum yang telah terjadi. Akta Notaris merupakan akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Dari pengertian yang diberikan oleh undang-undang tersebut maka diketahui bahwa terdapat 2 macam akta notaris yaitu akta yang dibuat oleh notaris dan akta yang dibuat di hadapan notaris. Akta yang dibuat oleh notaris disebut juga Akta Relaas. Sedangkan, akta yang dibuat di hadapan notaris disebut juga Akta Pihak/Akta Partij. Dalam Akta Relaas diuraikan secara otentik satu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta yakni notaris sendiri di dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang notaris.36 Akta Partij berisikan cerita dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain di hadapan notaris, artinya diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepada notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan nama pihak lain itu sengaja dapat di hadapan notaris untuk memberikan keterangan agar keterangan atau perbuatan itu 36 G. H. S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta: Erlangga, 1999, hlm. 51 35
dikonstatir oleh notaris di dalam suatu akta yang dibuat di hadapan notaris.37 Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 telah diatur langkah-langkah pembuatan suatu akta autentik yang antara lain; mendengar pihak-pihak mengutarakan kehendaknya, lalu membacakan isi akta kepada para penghadap, menandatangani akta, dan lain-lain, untuk menjamin bahwa apa yang tertulis dalam akta memang mengandung apa yang dikehendaki para pihak.38 Akta Notaris sebagai akta otentik merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan penuh berperan penting dalam setiap peristiwa hukum dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah dalam kegiatan usaha atau kegiatan bisnis. Dari sekian banyaknya kebutuhan pembuatan akta dalam kegiatan usaha, yang dibahas dalam penelitian hukum ini adalah akta yang terkait dengan perseroan terbatas. Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha yang banyak dipilih oleh para pelaku usaha yang karena pertanggungjawabannya yang bersifat terbatas. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 bahwa pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki. Pada dasarnya setiap individu yang ingin berkecimpung di dunia usaha tidak ingin mengalami kerugian apalagi sampai berdampak kepada harta pribadinya. Untuk menghindari resiko tersebut, maka didirikanlah Perseroan Terbatas sebagai bentuk usaha mereka. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 secara tidak langsung menempatkan notaris dalam kedudukan 37 Ibid, hlm. 52 38 Tan Thong Kie, Buku II Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris, Cet. 1, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000, hlm. 261 36
penting di dalam pembuatan akta-akta terkait perseroan terbatas. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, "Perseroan Terbatas adalah suatu badan hukum perkumpulan modal berdasarkan perjanjian untuk berusaha dengan modal dasar dalam bentuk saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang terkait serta peraturan pelaksanaannya". Lebih lanjut lagi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur bahwa "Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia." Dengan demikian, dapat diartikan bahwa salah satu peran notaris adalah dalam pendirian Akta Perseroan Terbatas. Akta pendirian juga berisi anggaran dasar perseroan dimana bagian ini merupakan bagian penting dari berdirinya suatu perseroan terbatas. Selain pendirian Akta Perseroan Terbatas, notaris juga berperan dalam membuat akta terkait perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas dalam menjalankan kegiatan usahanya berpedoman pada maksud dan tujuan perseroan agar dapat memperoleh keuntungan. Agar suatu perseroan dapat memperoleh keuntungan yang lebih banyak, dibutuhkan langkah-langkah guna meningkatkan kinerja perseroan terbatas. Langkah-langkah tersebut bisa berupa ekspansi usaha yaitu peningkatan produksi, distribusi dan penjualan, penambahan partner bisnis untuk memperluas ruang lingkup kegiatan usaha perseroan terbatas tersebut, penambahan modal untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan usaha, dan berbagai macam langkah lainnya. Semua langkah-langkah tersebut pada umumnya dilakukan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya akan disebut RUPS). 37
RUPS merupakan forum Perseroan Terbatas yang mewadahi pemegang sahamnya atau penanam modalnya. RUPS dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dijelaskan merupakan rapat yang dilakukan oleh para pemegang saham, yang memberikan wewenang yang tidak dimiliki oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Keputusan RUPS yang dihasilkan dikontrol oleh pemegang saham untuk jalannya perseroan. Keputusan dari RUPS merupakan landasan yang digunakan untuk jalannya suatu perseroan. Hasil keputusan RUPS bisa berupa perubahan anggaran dasar, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perseroan, pengajuan permohonan agar perseroan dinyatakan pailit, atau mengenai hal-hal lain yang dianggap perlu untuk diputuskan dengan RUPS. Notaris dalam melaksanakan jabatannya, terutama dalam pembuatan akta harus penuh kehati-hatian dan ketelitian. Karena kesalahan pada notaris dapat menyebabkan suatu akta yang dibuatnya menjadi cacat hukum dan juga dapat merugikan pihak lain. Produk hukum berupa akta yang dibuat oleh notaris harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Ketelitian dan kehati-hatian merupakan hal yang krusial agar seorang notaris terhindar dari pertanggungjawaban baik secara perdata maupun pertanggungjawaban pidana dalam persidangan di pengadilan. Pejabat Notaris adalah sebuah profesi yang menjalankan sebagian kekuasaan negara di bidang hukum privat dan mempunyai peran penting dalam membuat akta autentik yang merupakan alat bukti yang kuat dan penuh dan oleh karena itu jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka seorang Notaris harus mempunyai perilaku yang baik.39 tugas Dengan demikian pada intinya bahwa notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya tunduk dan patuh pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yakni membuat Akta Autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan 39 Liliana Tedjosaputro. Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pi- dana. Yogyakarta : Bigraf Publishing, 1994, hlm. 5. 38
yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/ atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Tugas notaris berdasarkan notary public khususnya di negara bagian Alabama antara lain melaksanakan sumpah dalam segala hal insiden di kantor mereka, mengambil pengakuan atau bukti alat tulis yang berkaitan dengan perdagangan atau navigasi dan mengesahkan hal yang sama dan semua tindakan resmi mereka di bawah segel kantor mereka, permintaan penerimaan dan pembayaran tagihan pertukaran, Surat catatan, dan semua tulisan lainnya yang diatur oleh hukum komersial, permintaan, dan pemberitahuan gaji dan protes yang sama untuk non penerimaan atau gaji dan untuk memberikan pemberitahuan daripadanya seperti yang dipersyaratkan oleh hukum. menjalankan kekuasaan lain, menurut penggunaan komersial atau hukum negara bagian Alabama. 39
BAB III NOTARIS DI AMERIKA SERIKAT A. Sejarah Notariat di Amerika Serikat Sejarah masuknya profesi notaris di Amerika Serikat tidak terlepas dari era penjajahan yang dialami oleh Amerika Serikat dimasa lalu. Sama seperti halnya sejarah awal mula lahirnya profesi Notaris di Indonesia yang dibawa oleh Belanda. Bahkan sejarah mencatat bahwa penjajahan di Amerika dimulai dengan sebuah akta notaris yang dibuat oleh Christoper Colombus pada 12 Oktober 1492 dengan memanggil Notaris Armada dan Rodrigo de Escobedo bertindak selaku saksi untuk membuat dokumen hukum atas klaim pulau Bahama yang kemudian diberi nama San Salvador olehnya. Sebelum masuk ke Amerika, profesi notaris berkembang dan ditemukan pertama kali di Spanyol, Perancis dan Belanda pada sekitar abad ke XV dan XVI dan terus berkembang di Amerika seiring dengan penaklukan wilayah Florida, Louisiana, New York dan Quebec. Perkembangan ini juga merujuk pada kemiripan profesi notaris dengan bidang hukum perdata yang telah ada saat ini. Hanya saja pada saat itu, profesi notaris belum menjadi profesi yang identik dengan profesi di bidang hukum. Hal ini disebabkan karena orang- orang yang melakukan tugas notaris belumlah terorganisir seperti sekarang melainkan masih banyak yang dilakukan oleh orang-orang pemerintahan dan orang-orang secara pribadi. Pada intinya, tugas seorang notaris di Amerika saat itu adalah membuat dokumen tertulis sebagai alat pembuktian tertentu untuk kliennya. 40
Kehadiran bangsa Spanyol di Florida juga memberi warna tersendiri dalam perkembangan profesi notaris di Amerika. Hal ini lebih disebabkan pada Pemerintah Spanyol mengangkat notaris tidak hanya sekedar menjadi juru tulis juga menghadiri dan menyimpan dokumen- melainkan dokumen rapat pejabat pemerintahan dan persidangan dalam suatu perselisihan. Selain itu, tidak banyak orang yang dapat menjalankan tugas notaris, sehingga seorang notaris akan memiliki wilayah kerja yang sangat luas serta dapat memiliki pengaruh yang besar atas bidang administrasi. Model tugas notaris seperti halnya dalam pemerintahan Spanyol ini mencapai puncaknya pada abad ke XVII lalu meredup pada abad ke XVIII yang disebabkan oleh semakin langkanya orang yang dapat menjalankan tugas menjadi notaris. Di sisi lain, penaklukan Perancis di Louisiana justru menyajikan hal yang berbeda, pada tahun 1682 Perancis juga mengawali penaklukannya di Louisiana dengan tindakan notariat. Perancis juga mendirikan Dewan Tinggi Pengadilan Perdata dan Pidana untuk pertama kalinya dalam sejarah Amerika yang berkedudukan di New Orleans pada tahun 1712. Perancis memberikan persyarakatan khusus bagi mereka yang ingin menjalankan tugas notaris pada masa pendudukannya yaitu berusia maksimal 25 tahun, memiliki karakter moral yang baik dan tidak buta huruf. Notaris kemudian menjadi satu-satunya profesi yang dapat memberikan layanan hukum kepada klien karena otoritas Perancis tidak memberi akses pada advokat di koloninya. Sehingga saat itu notaris mendapatkan monopoli di pasar hukum. Setelah Spanyol dan Perancis, ternyata Belanda juga pernah menjajah Amerika dengan memberi nama Pulau Manhattan sebagai Niew Amsterdam atau Amsterdam Baru. Belanda mulai menjajah wilayah yang kini kita kenal sebagai 41
New York pada awal abad ke XVII setelah sebelumnya pada tahun 1614 mereka membangun Benteng Nassau dan mendirikan pemukiman besar di Pulau Manhattan. Belanda menerapkan 2 macam profesi notaris di Manhattan yakni Sekretaris dan Notaris Profesional. B. Aliran dalam Praktik Kenotariatan Secara umum, terdapat dua aliran dalam praktik kenotariatan, Notaris Latin yang mengadopsi civil law system dan Notaris Anglo Saxon mengadopsi sistem hukum khusus common law system sehingga tidak bisa dicampuradukkan. Perbedaan antar aliran itu terletak pada fungsi yang dijalankan masing-masing notaris. Notaris Latin adalah satu-satunya pejabat negara yang berhak mengeluarkan akta autentik. Sedangkan Notaris Anglo Saxon adalah notaris yang hanya mengeluarkan akta di bawah tangan yang tidak bernilai di pengadilan. Sementara menurut Izenic, sebagaimana dikutip oleh Komar Andasasmita dan dikutip kembali oleh Habib Adjie, bentuk atau corak notaris dapat dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu: 1) Notariat Functionnel Wewenang-wewenang didelegasikan (gedelegeerd) dan demikian diduga mempunyai kebenaran isinya, mempunyai kekuatan bukti formal, dan mempunyai daya atau kekuatan eksekusi. Di negara-negara yang menganut macam atau bentuk notariat seperti ini terdapat pemisahan yang keras antara "wettelijke" dan "niet wettelijke" werkzaamheden, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang berdasarkan undang-undang/ hukum dan yang tidak/ bukan dalam notariat. pemerintah 2) Notariat Profesional Dalam kelompok ini walaupun pemerintah mengatur tidak tentang organisasinya, akta-akta notaris itu 42
mempunyai akibat-akibat khusus tentang kebenarannya, kekuatan bukti, demikian pula kekuatan eksekutorialnya. Konsep pengembangan undang-undang dan peraturan kenotariatan di sebuah negara harus mengacu pada konsep besar mazhab kenotariatan ini karena masing-masing memiliki landasan filosofi hukum yang berbeda.40 Deskripsi itu menunjukkan bahwa kedudukan notaris itu strategis. Campur tangan atau "intervensi" negara (pemerintah) dalam mengatur kewenangan dan penempatan notaris merupakan salah satu bukti, bahwa kehadiran notaris selain sangat dibutuhkan oleh masyarakat, juga harus mendapatkan pengaturan (pemerintah). secara khusus dari negara Bagaimanapun juga, kewenangan yang dilakukan oleh notaris ini menjadkan masyarakat sebagai "obyek" kerjanya secara yuridis, yang diniscayakan dapat mengundang kompetisi antar notaris, sehingga harus diatur kepastian aktifitasnya. C. Pengertian Notaris di Amerika Serikat In the United States, a notary public is a person appointed by a state government (e.g., the governor, lieutenant governor, state secretary, or in some cases the state legislature) and whose primary role is to serve the public as an impartial witness when important documents are signed. Since the notary is a state officer, a notary's duties may vary widely from state to state and in most cases bars a notary from acting outside their home state unless they also have a commission there as well. (Di Amerika Serikat, Notaris adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah negara (misalnya Gubernur, Letnan Gubernur, Sekretaris Negara, atau dalam beberapa kasus legislatif negara bagian) dan yang peran utamanya adalah untuk melayani 40 Habib Adjie, Meneropong Khazanah Notaris & PPAT Indonesia (kumpulan tulisan tentang Notaris dan PPAT), Bandung: Citra ADitya Bakti, 2009, hlm. 1-2 43
publik sebagai saksi yang tidak memihak ketika dokumen penting ditandatangani. Karena Notaris adalah pejabat negara, tugas Notaris dapat bervariasi dari negara ke negara dan dalam banyak kasus Notaris dari bertindak di luar negara asal mereka kecuali mereka juga memiliki komisi di sana.) In 32 states the main requirements are to fill out a form and pay a fee; many states have restrictions concerning notaries with criminal histories, but the requirements vary from state to state. Notaries in 18 states and the District of Columbia are required to take a course, pass an exam, or both; the education or exam requirements in Delaware and Kansas only apply to notaries who will perform electronic notarizations.41 (Di 32 negara bagian dari 50 negara bagian di Amerika Srikat menyatakan persyaratan utama adalah untuk mengisi formulir dan membayar biaya; banyak negara memiliki batasan mengenai Notaris dengan sejarah kriminal, tetapi persyaratan bervariasi dari negara ke negara. Notaris di 18 negara bagian yang lain, dan District of Columbia diperlukan untuk mengambil kursus, lulus ujian, atau keduanya; pendidikan atau persyaratan ujian di Delaware dan Kansas hanya berlaku untuk notaris yang akan melakukan Notarisasi elektronik.) A notary is almost always permitted to notarize a document anywhere in the state where their commission is issued. Some states simply issue a commission "at large" meaning no indication is made as to from what county the person's commission was issued, but some states do require the notary include the county of issue of their commission as part of the jurat, or where seals are required, to indicate the county of issue of their commission on the seal. Merely because a state requires indicating the county where the commission was issued does not necessarily mean that the notary is restricted to notarizing documents in that county, although some states may impose this as a requirement. 41 Issues and Trends in State Notary RegulationArchived 29 December 2013 at the Wayback Machine. (2011). National Association of Secretaries of State. pp. 6, 17-18 44
selalu diizinkan untuk mengesahkan dokumen di mana saja di negara di mana Komisi mereka dikeluarkan. Beberapa negara hanya mengeluarkan Komisi "pada umumnya " yang berarti tidak ada indikasi yang dibuat untuk dari apa yang county komisi orang itu dikeluarkan, tetapi beberapa negara memang memerlukan notaris termasuk daerah penerbitan komisi mereka sebagai bagian dari Jurat, atau di mana segel diperlukan, untuk menunjukkan county masalah komisi mereka pada segel. Hanya karena negara memerlukan menunjukkan daerah di mana Komisi dikeluarkan tidak berarti bahwa notaris dibatasi untuk mengesahkan dokumen di daerah itu, meskipun beberapa negara dapat memaksakan ini sebagai persyaratan.) (Setiap Notaris hampir Some states (Montana, Wyoming, North Dakota, among others) allow a notary who is commissioned in a state bordering that state to also act as a notary in the state if the other allows the same. Thus someone who was commissioned in Montana could notarize documents in Wyoming and North Dakota, and a notary commissioned in Wyoming could notarize documents in Montana, a notary from Wyoming could not notarize documents from North Dakota (or the inverse) unless they had a commission from North Dakota or a state bordering North Dakota that also allowed North Dakota notaries to practice in that state as well. (Beberapa negara (Montana, Wyoming, North Dakota, antara lain) memungkinkan notaris yang ditugaskan di negara yang berbatasan dengan negara untuk juga bertindak sebagai notaris di negara jika yang lain memungkinkan yang sama. Dengan demikian seseorang yang ditugaskan di Montana bisa mengesahkan dokumen di Wyoming dan North Dakota, dan seorang notaris yang ditugaskan di Wyoming dapat mengesahkan dokumen di Montana, seorang Notaris dari Wyoming tidak bisa mengesahkan dokumen dari North Dakota (atau terbalik) kecuali mereka memiliki komisi dari North Dakota atau negara yang berbatasan North Dakota yang 45
juga mengizinkan Notaris North Dakota untuk berlatih di negara juga.) Notaries in the United States are much less closely regulated than notaries in most other common-law countries, typically because U.S. notaries have little legal authority. In the United States, a lay notary may not offer legal advice or prepare documents - except in Louisiana and Puerto Rico - and in most cases cannot recommend how a person should sign a document or what type of notarization is necessary. There are some exceptions; for example, Florida notaries may take affidavits, draft inventories of safe deposit boxes, draft protests for payment of dishonored checks and promissory notes, and solemnize marriages. In most states, a notary can also certify or attest a copy or facsimile. (Notaris di Amerika Serikat yang jauh lebih dekat diatur oleh notaris di sebagian besar negara lain-hukum umum, biasanya karena notaris AS memiliki sedikit otoritas hukum. Di Amerika Serikat, notaris awam mungkin tidak menawarkan nasihat hukum atau menyiapkan dokumen - kecuali di Louisiana dan Puerto Rico - dan dalam banyak kasus tidak dapat merekomendasikan bagaimana seseorang harus menandatangani dokumen atau jenis notarisasi yang diperlukan. Ada beberapa pengecualian; sebagai contoh, Florida notaris dapat mengambil Surat Keterangan, draft persediaan dari Safe Deposit Box, draft protes untuk pembayaran cek yang tidak jujur dan surat catatan, dan upacara pernikahan. Di sebagian besar negara, seorang notaris juga dapat menyatakan atau membuktikan salinan atau faksimili.) The most common notarial acts in the United States are the taking of acknowledgements and oaths. Many professions may require a person to double as a notary public, which is why US court reporters are often notaries as this enables them to swear in witnesses (deponents) when they are taking depositions, and secretaries, bankers, and some lawyers are commonly notaries public. Despite their limited role, some American notaries may also perform a number 46
of far-ranging acts not generally found anywhere else. Depending on the jurisdiction, they may: take depositions, certify any and all petitions (ME), witness third-party absentee ballots (ME), provide no-impediment marriage licenses, solemnize civil marriages (ME, FL, SC), witness the opening of a safe deposit box or safe and take an official inventory of its contents, take a renunciation of dower or inheritance (SC), and so on. (Tindakan akta notaris yang paling umum di Amerika Serikat adalah mengambil pengakuan dan sumpah. Banyak profesi mungkin memerlukan seseorang untuk melipatgandakan sebagai notaris, itulah sebabnya wartawan pengadilan AS sering notaris karena hal ini memungkinkan mereka untuk bersumpah dalam saksi (deponents) ketika mereka mengambil deposisi, dan Sekretaris, bankir, dan beberapa pengacara umumnya notaris. Meskipun mereka memiliki peran terbatas, beberapa notaris Amerika juga dapat melakukan sejumlah aksi yang jauh tidak ditemukan di tempat lain. Tergantung pada yurisdiksi, mereka dapat: mengambil deposisi, sertifikasi setiap dan semua petisi (me), saksi pihak ketiga tdk hadir surat suara (me), memberikan izin perkawinan tidak ada penghalang, upacara pernikahan sipil (me, FL, SC), menyaksikan pembukaan kotak deposit yang aman atau aman dan mengambil inventarisasi resmi isinya, mengambil penolakan dari dower atau warisan (SC), dan seterusnya.) 47
BAB IV TUGAS NOTARIS MENURUT UNDANG-UNDANG A. Tugas Notaris Menurut Undang-Undang Notaris Indonesia Dalam Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan, bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh notaris. Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya jaminan kepastian hukum. tercapainya kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas Notaris telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Namun, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan, yang juga dimaksudkan untuk lebih menegaskan dan memantapkan tugas, fungsi, dan kewenangan Notaris sebagai pejabat yang menjalankan pelayanan publik, sekaligus sinkronisasi dengan undang- undang lain. Jaminan perlindungan dan 48
a. Persyaratan diangkat menjadi Notaris Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (sudah diubah dengan undang-undang baru, tetapi syarat ini tidak mengalami perubahan) adalah: 1) Warga negara Indonesia; 2) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 3) Berumur paling sedikit 27 tahun; 4) Sehat jasmani dan rohani; 5) Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan; 6) Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu 12 bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; dan 7) Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris. Sebagai pejabat umum, notaris diangkat oleh Menteri untuk melaksanakan sebagian fungsi publik dari negara dan bekerja untuk pelayanan kepentingan umum khususnya dalam bidang hukum perdata, walaupun notaris bukan merupakan pegawai negeri yang menerima gaji dari negara. Pelayanan kepentingan umum tersebut adalah dalam arti bidang pelayanan pembuatan akta dan tugas-tugas lain yang dibebankan kepada notaris, yang melekat pada predikat sebagai pejabat umum dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan notaris. Akta notaris yang diterbitkan oleh notaris memberikan 49
kepastian hukum bagi masyarakat. Menurut Nusyirwan, notaris adalah orang semi swasta, karena ia tidak bisa bertindak bebas sebagaimana seorang swasta. Ia harus menjunjung tinggi martabatnya, oleh karena itu ia diperkenankan menerima uang jasa (honorarium) untuk setiap pelayanan yang diberikannya.42 b. Tugas Notaris Mengenai tugas notaris sebagai pejabat umum, maka terdapat unsur-unsur sebagai berikut:43 1) Pejabat Umum, bukan berarti notaris itu merupakan pegawai negeri yang dimaksud dalam Undang- Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, melainkan jabatan yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Notaris bukan pegawai negeri dari suatu korps pegawai yang tersusun dengan hubungan kerja yang hierarkis (maksudnya adalah urutan tingkatan atau jenjang jabatan atau pangkat jabatan; yang digaji oleh pemerintah). Jabatan notaris bukan suatu jabatan yang digaji, notaris tidak menerima gaji dari pemerintah melainkan mendapatkan honorarium dari mereka yang meminta jasa seorang notaris. 2) Akta Otentik, menurut Pasal 1868 KUHPerdata yang dimaksud ialah suatu akta yang di dalam bentuk menurut ketentuan undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat di mana akta itu dibuat. 42 Nusyirwan, Membedah Profesi Notaris, Bandung: Universitas Padjadjaran, 2000, hlm. 3-4 43 Komar Andasasmita, Notaris Selayang Pandang, Bandung, Alumni, 1983, hal. 2. 50
3) Menjamin kepastian tanggalnya, hendaknya diartikan tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta yang bersangkutan menurut kenyataannya. 4) Menyimpan yang mengharuskan para notaris untuk menyimpan Minuta Akta, Repertorium, Buku Daftar Akta di bawah tangan, Klapper, Buku Daftar Protes, Buku Daftar Wasiat, Buku Daftar lainnya yang harus disimpan oleh notaris. Dan harus menyimpannya dengan cermat atau seksama di tempat yang patut dan aman. 5) Grosse Akta, mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama seperti yang diberikan kepada putusan hakim (vonis) yang bagian atasnya bertuliskan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KE'TUHANAN YANG MAHA ESA". Wewenang utama yang dimiliki oleh notaris adalah membuat suatu akta otentik sehingga keotentikannya suatu akta notaris bersumber dari Pasal 15 Undang- Undang Jabatan Notaris dan juga Pasal 1868 KUHPerdata. aktanya, Berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini, maka dapat diketahui bahwa bentuk akta ada dua yaitu akta yang dibuat oleh notaris (relaas akta) dan akta yang dibuat di hadapan notaris (partij akta), Akta yang dibuat oleh Notaris dapat merupakan suatu akta yang memuat relaas atau menguraikan secara otentik suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau yang disaksikan oleh pembuat akta itu, yakni notaris sendiri, didalam menjalankan jabatannya sebagi notaris akta ini disebut juga akta yang dibuat oleh (door) notaris. Akta Notaris dapat juga berisikan suatu cerita dari apa yang terjadi, karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain di hadapan notaris, artinya yang diterangkan 51
atau yang diceritakan oleh pihak lain terhadap notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang dihadapan notaris, agar keterangan atau perbuatan itu di konstantir oleh notaries dalam suatu akta otentik, akta ini disebut pula akta yang dibuat dihadapan notaris. Akta yang dibuat dengan tidak memenuhi Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bukanlah akta otentik atau disebut juga akta di bawah tangan, ada beberapa perbedaan antara akta otentik dan akta yang dibuat di bawah tangan ialah: a) Akta Otentik Akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna sebagaimana diatur dalam pasal 1870 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, akta ini mempunyai kekuatan bukti sedemikian rupa karena dianggap melekatnya pada akta itu sendiri sehingga tidak perlu dibuktikan lagi dan bagi hakim itu merupakan "bukti wajib" (verplicht bewijs), maka dengan demikian barang siapa yang menyatakan bahwa akta otentik itu palsu maka ia harus membuktikan tentang kepalsuan akta itu, oleh karena itulah maka akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian baik lahiriah, formil maupun materiil. b) Akta dibawah tangan Akta di bawah tangan bagi Hakim merupakan "bukti bebas" (vrij bewijs) karena akta di bawah tangan baru mempunyai kekuatan bukti materiil setelah dibuktikan kekuatan formilnya sedangakan kekuatan pembuktian terjadi, bila pihak-pihak yang bersangkutan mengetahui akan kebenaran isi dan cara pembuatan akta itu, dengan demikian akta di bawah tangan berlainan dengan akta otentik, sebab bilamana satu akta formilnya baru 52
dibawah tangan dinyatakan palsu, maka yang menggunakan akta di bawah tangan itu sebagai bukti haruslah membuktikan bahwa akta itu tidak palsu. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka akta yang dibuat secara otentik dengan akta yang dibuat secara dibawah tangan, mempunyai nilai pembuktian suatu akta. Wewenang yang diberikan kepada notaris pada prinsipnya merupakan wewenang yang bersifat umum. Wewenang yang bersifat umum artinya bahwa wewenang ini meliputi pembuatan segala jenis akta, kecuali yang dikecualikan tidak dibuat oleh notaris. Perkataan ini juga mengandung arti bahwa pejabat-pejabat lain, selain notaris hanya mempunyai kewenangan akta tertentu saja dan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan jasa dan produk hukum yang maksimal maka notaris harus menjalankan sebaik-baiknya amanat yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris serta menghindar dari larangan yang jelas ditetapkan oleh undang-undang. B. Pengawasan terhadap Notaris Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai pejabat umum, notaris berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Mengingat tugas, fungsi dan kewenangan notaris sangat penting bagi lalu lintas kehidupan masyarakat, maka perilaku dan perbuatan notaris dalam menjalankan jabatan profesinya rentan terhadap penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat, sehingga lembaga pembinaan dan pengawasan terhadap notaris perlu diefektifkan. 53
Pengawasan terhadap notaris tidak hanya ditujukan dalam pentaatan terhadap kode etik, tetapi juga memiliki tujuan lebih luas yaitu agar notaris dalam menjalankan tugas jabatannya memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan demi kepentingan masyarakat yang dilayaninya. Majelis Pengawas Notaris dibentuk sebagai perwujudan dari Pasal 67 UUJN yang mengamanatkan pengawasan terhadap profesi Notaris, yang lebih sistematis, profesional dan terprogram dengan baik. Majelis Pengawas, adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris (Pasal 1 angka 6 Juncto Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris). Salah satu dasar hukum yang mengatur tentang pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya adalah Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Berdasarkan pasal tersebut diatas, maka yang melakukan tugas pengawasan terhadap Notaris setelah berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris adalah tugas dari Majelis Pengawas. Sehingga menjadi tugas pokok pengawasan adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan diatas jalur yang telah ditentukan bukan saja jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi demi terjaminya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Dengan demikian, perlu adanya mekanisme pengawasan yang 54
terus menerus terhadap notaris di dalam menjalankan tugas dan jabatannya, baik yang bersifat preventif dan kuratif. C. Tugas Notary Public di Amerika Serikat Perbedaan konseptual dan substantif antara sistem hukum AS dan sistem hukum sipil dan cara di mana pengacara praktek di Amerika Serikat, yang memungkinkan notaris hukum sipil menimbulkan pertanyaan etis dan praktis mendasar. Asosiasi Nasional hukum perdata notaries telah merekomendasikan model tindakan, hukum perdata model Notaris Act, ke negara untuk memungkinkan pembentukan notaris hukum sipil. Alabama dan Florida adalah satu-satunya yurisdiksi AS yang telah diberlakukan undang-undang yang memungkinkan notaris hukum sipil. Alabama Statuta didasarkan pada model bertindak. Peraturan Florida disahkan pada 1997 terutama untuk memungkinkan dokumen hukum yang disahkan oleh notaris hukum sipil di Florida untuk memiliki efek hukum di negara hukum sipil, terutama di Amerika Tengah dan Selatan. Model ini pada dasarnya menggabungkan konsep notaris hukum sipil sebagai kantor ada di negara hukum sipil. Model akta notaris hukum sipil merekomendasikan bahwa hukum sipil notaris menjadi pengacara mengaku praktik hukum dalam yurisdiksi dan yang telah dipraktekkan selama setidaknya lima tahun. Pengacara harus berhasil melewati pemeriksaan notaris hukum sipil. Peraturan Florida meresepkan kursus tertentu studi dan pemeriksaan untuk notaris hukum perdata. Pada umumnya di Amerika, Notaris bertugas memberi nasihat, menyusun dokumen terutama dokumen untuk keperluan hubungan perjanjian dengan luar negeri. Di Amerika Serikat kewenangan tidak lebih dari pembuatan sertipikat terbatas dan kewenangan tersebut tidak dapat diperluas. Di Amerika Serikat, notaris adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah negara bagian, misalnya, Gubernur, 55
Letnan Gubernur, Sekretaris Negara, atau dalam beberapa kasus badan legislatif negara bagian, dan yang peran utamanya adalah melayani publik sebagai saksi yang tidak memihak ketika dokumen penting ditandatangani. Karena notaris adalah pejabat negara, tugas notaris dapat sangat bervariasi dari satu negara bagian ke negara bagian lain dan dalam banyak kasus, notaris dilarang bertindak di luar negara bagian asalnya kecuali mereka juga memiliki komisi di sana. Seorang notaris hampir selalu diizinkan untuk membuat notaris dokumen di mana pun di negara bagian tempat komisi mereka dikeluarkan. Beberapa negara bagian hanya mengeluarkan komisi "pada umumnya", yang berarti tidak ada indikasi yang dibuat mengenai dari negara mana komisi tersebut dikeluarkan, tetapi beberapa negara bagian memang mengharuskan notaris untuk memasukkan daerah penerbitan komisi mereka sebagai bagian dari jurat, atau, di mana segel diperlukan, untuk menunjukkan daerah penerbitan komisi mereka pada segel. Jika suatu negara bagian mensyaratkan untuk menunjukkan daerah tempat komisi itu dikeluarkan, itu tidak berarti bahwa notaris dibatasi untuk membuat dokumen notaris di daerah itu, meskipun beberapa negara bagian mungkin memaksakan ini sebagai persyaratan. Beberapa negara bagian (Montana, Wyoming, dan North Dakota, antara lain) mengizinkan notaris yang ditugaskan di negara bagian yang berbatasan dengan negara bagian itu juga bertindak sebagai notaris di negara bagian tersebut jika negara bagian lain mengizinkan hal yang sama. Jadi, seseorang yang ditugaskan di Montana dapat membuat notaris dokumen di Wyoming dan North Dakota, dan seorang notaris yang ditugaskan di Wyoming dapat membuat notaris dokumen di Montana. Namun, seorang notaris dari Wyoming tidak dapat membuat notaris dokumen dari North Dakota (atau sebaliknya) kecuali mereka memiliki komisi dari North Dakota atau negara bagian yang berbatasan dengan North Dakota 56
yang juga mengizinkan notaris North Dakota untuk berpraktik di negara bagian itu. Notaris di Amerika Serikat jauh lebih tidak diatur secara ketat dibandingkan dengan notaris di sebagian besar negara hukum umum lainnya, biasanya karena notaris AS memiliki kewenangan hukum yang kecil. Di Amerika Serikat, seorang notaris awam mungkin tidak menawarkan nasihat hukum atau menyiapkan dokumen - kecuali di Louisiana dan Puerto Rico - dan dalam banyak kasus tidak dapat merekomendasikan bagaimana seseorang harus menandatangani dokumen atau jenis notaris apa yang diperlukan. Ada beberapa pengecualian; misalnya, notaris Florida dapat mengambil surat pernyataan, draf inventaris safe deposit box, draf protes untuk pembayaran cek dan surat promes yang tidak dihormati, dan pernikahan yang khidmat. Di kebanyakan negara bagian, notaris juga dapat mengesahkan atau membuktikan salinan atau faksimili. Tindakan notaris yang paling umum di Amerika Serikat adalah pengambilan ucapan terima kasih dan sumpah . Banyak profesi mungkin memerlukan seseorang untuk merangkap sebagai notaris, itulah sebabnya wartawan pengadilan AS sering notaris, karena ini memungkinkan mereka untuk bersumpah sebagai saksi (deponent) ketika mereka mengambil deposisi; sekretaris, bankir, dan beberapa pengacara biasanya notaris publik. Meskipun peran mereka terbatas, beberapa notaris Amerika juga dapat melakukan sejumlah tindakan jauh yang umumnya tidak ditemukan di tempat lain. Bergantung pada yurisdiksinya, mereka dapat: mengambil deposisi, mengesahkan setiap dan semua petisi (ME), menyaksikan surat suara absensi pihak ketiga (ME), memberikan izin nikah tanpa halangan, meresmikan pernikahan sipil (ME, FL, SC, & AL ( per Agustus 2019)), menyaksikan pembukaan safe deposit box atau brankas dan melakukan inventarisasi resmi isinya, melakukan pelepasan mahar atau warisan (SC), dan sebagainya. 57
Sebuah jurai adalah pernyataan tertulis resmi oleh notaris bahwa ia telah diberikan dan menyaksikan sumpah atau penegasan untuk sumpah jabatan, atau pada surat pernyataan ; yaitu, bahwa seseorang telah bersumpah atau menegaskan kebenaran informasi yang terkandung dalam dokumen di bawah sumpah, baik dokumen itu adalah pernyataan yang panjang atau pernyataan sederhana pada formulir aplikasi. Bentuk jurat dan sumpah atau pengukuhan yang paling sederhana yang dilakukan oleh notaris adalah: Membuat Jurat dengan irah-irah Jurat : "Tersumpah (atau ditegaskan) kepada saya di hadapan saya hari _______ ini pada ____________, 20__." Membuat Sumpah dengan irah-irah Sumpah: "Apakah Anda bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa isi pernyataan tertulis yang Anda ajukan ini benar dan benar?" Membuat Penegasan bagi mereka yang menentang sumpah: "Apakah Anda dengan sungguh-sungguh, tulus, menyatakan dan menegaskan bahwa pernyataan yang Anda buat itu benar?" Tabel 2. Tugas Notary Public di Amerika Serikat. No Negara Bagian Tugas Notaris 1. Alabama lagi Sejak Pengadilan wasiat mengeluarkan surat nikah sebagai akibat adanya perubahan hukum di Negara Bagian Alabama tepatnya pada Agustus tahun 2019. Perubahan ini disebabkan kontroversi pernikahan sesama jenis menjadi legal secara nasional dan hakim pengesahan memprotes legalitas negara yang mengeluarkan sertifikat untuk pasangan sesama jenis. Maka setiap pasangan yang telah menikah harus mencetak Lisensi pernikahan lengkap yang tersedia di sebagian besar situs- tidak 58
web pengadilan. Seorang notaris harus menyaksikan dan melegalisasi tanda tang an setiap pasangan dan membubuhkan segel mereka pada dokumen Lisensi pernikahan. Terhitung 30 hari sejak Notaris melegalisasi Lisensi pernikahan selanjutnya lisensi harus diaktakan dan diajukan ke kantor pengesahan wasiat kabupaten lokal. 2. California Sekretaris Negara California, Bagian Notaris Publik & Pengarsipan Khusus, bertanggung jawab untuk menunjuk dan menugaskan orang-orang yang memenuhi syarat sebagai notaris publik untuk masa jabatan empat tahun. Untuk menjadi Notaris di California, seseorang harus menempuh ujian selama 6 jam . Kursus studi yang diperlukan ini dilakukan baik dalam format online, studi rumah, atau langsung melalui vendor pendidikan notaris yang disetujui. Baik calon notaris maupun notaris saat ini yang ingin diangkat kembali harus menjalani pemeriksaan latar belakang oleh FBI dan Departemen Kehakiman California. Terdapat hukum terkait dengan Notaris Publik di Negara Bagian California ini.. Hukum California menetapkan biaya maksimum, tetapi tidak minimum, untuk terkait dengan akta notaris seperti: • Untuk jasa pemberian tanda tangan: pengakuan $ 15, jurat $ 15, surat kuasa bersertifikat $ 15, dan lain-lain). berbagai peraturan layanan yang Sidik jari (biasanya ibu jari kanan) mungkin diperlukan dalam jurnal notaris berdasarkan transaksi yang bersangkutan (misalnya, akta, akta kepercayaan akta penghentian, yang properti nyata, dokumen surat kuasa, dan sebagainya). mempengaruhi 59
Dokumen dengan spasi kosong tidak (tindakan anti- dapat diaktakan penipuan lebih lanjut). 3. Colorado Akta Notaris di Colorado diatur di bawah Notaries Public Act, 12-55-101, et seq. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut, Notaris ditunjuk oleh Sekretaris Negara untuk masa jabatan tidak lebih dari empat tahun. Notaris dapat mengajukan pengangkatan atau pengangkatan kembali secara online di situs web Sekretaris Negara. Notaris dapat mengajukan pengangkatan kembali ke kantor notaris 90 hari sebelum komisinya berakhir. Mulai awal tahun 2010, semua notaris baru diwajibkan untuk mengikuti kursus pelatihan dan lulus ujian untuk memastikan kompetensi minimal dari Akta Notaris. Kursus instruksi yang disetujui oleh Sekretaris Negara dapat dikelola oleh vendor yang disetujui dan harus memiliki lambang dengan nomor sertifikasi yang ditetapkan oleh kantor Sekretaris Negara. Kursus instruksi yang disetujui mencakup ketentuan yang relevan dari Undang-undang Notaris Colorado, Model Notary Act, dan praktik umum yang dapat diterima secara luas oleh masyarakat. Selain kursus yang ditawarkan oleh vendor Sekretaris Negara yang menawarkan kursus sertifikasi gratis di kantor Sekretaris Negara. Pihak ketiga yang ingin memverifikasi status notaris Colorado dapat melakukannya dengan mengunjungi situs web Sekretaris Negara di tautan berikut. disetujui, 4. Connecticut Di Negara Bagian Connecticut seorang Notaris ditunjuk oleh Kantor Sekretaris Negara Connecticut dengan masa jabatan lima tahun. Penunjukan ini da- 60
sarkan pada proses aplikasi yang meliputi karakter pemeriksaan, pelamar atau calon Notaris, jurat, dan contoh tulisan tangan pelamar. Pengacara berlisensi untuk praktek di Connecticut memiliki semua kekuasaan Notaris dan berwenang untuk melakukan semua tindakan yang mungkin dilakukan oleh notaris. penelaahan 5. Florida Notaris publik Florida ditunjuk oleh Gubernur untuk masa jabatan empat tahun. Pelamar baru dan notaris publik harus merupakan penduduk bonafide dari Negara Bagian Florida dan pelamar pertama kali harus menyelesaikan kursus pendidikan tiga jam wajib yang dikelola oleh pendidik yang disetujui. Hukum negara bagian Florida juga mensyaratkan bahwa notaris pos obligasi sejumlah $ 7.500.00. Sebuah obligasi diperlukan untuk mengkompensasi individu yang dirugikan akibat pelanggaran tugas oleh notaris. Aplikasi diajukan dan diproses melalui agen pengikat resmi. Florida adalah salah satu dari tiga negara bagian (Maine dan South Carolina adalah yang lainnya) di mana seorang notaris dapat menyelenggarakan upacara perkawinan (melakukan upacara pernikahan). Departemen Luar Negeri menunjuk notaris hukum perdata , juga disebut "Notaris Internasional Florida", yang harus merupakan pengacara Florida yang telah berpraktik hukum selama lima tahun atau lebih. Pelamar harus menghadiri seminar dan lulus ujian yang diselenggarakan oleh Departemen Luar Negeri atau vendor swasta yang disetujui oleh departemen. Notaris hukum perdata tersebut diangkat seumur hidup dan dapat melakukan 61
semua mempersiapkan tindakan notaris tindakan selain otentik 6. Illinois Notaris publik di Illinois ditunjuk oleh Sekretaris Negara untuk masa jabatan empat tahun. Selain itu, penduduk negara bagian yang berbatasan dengan Illinois (Iowa, Indiana, Kentucky, Missouri, Wisconsin) yang bekerja atau memiliki tempat usaha di Illinois dapat ditunjuk jabatan menjadi Notaris untuk masa satu tahun. Notaris harus warga negara Amerika Serikat; menjadi penduduk (atau bekerja di) Negara Bagian Illinois setidaknya selama 30 hari; berusia minimal 18 tahun; tidak dihukum karena kejahatan; dan tidak ada komisi notaris yang dicabut atau ditangguhkan selama 10 tahun terakhir. Pemohon komisi notaris juga harus mengirimkan obligasi $ 5.000, biasanya dengan perusahaan asuransi dan membayar biaya pendaftaran sebesar $ 10. Lamaran tersebut biasanya disertai dengan sumpah jabatan. Jika kantor Sekretaris Negara menyetujui aplikasi tersebut, Sekretaris Negara kemudian mengirimkan komisi ke panitera negara tempat pemohon tinggal. Jika pemohon mencatat komisi dengan panitera daerah, dia kemudian menerima komisi. Hukum Illinois melarang notaris menggunakan terjemahan literal Spanyol dalam judul akta Notaris dan mengharuskan Notaris menggunakan stempel karet. Notaris publik kemudian dapat menjalankan tugasnya di mana saja di negara bagian, selama notaris tinggal (atau bekerja atau berbisnis) di negara tempat dia ditunjuk. 7. Kentucky Notaris publik di Kentucky adalah pegawai negeri yang ditunjuk oleh 62
Sekretaris Negara atau Gubernur Negara Bagian untuk melaksanakan sumpah dan mengambil bukti pelaksanaan dan pengakuan instrumen. Notaris publik memenuhi tugasnya untuk mencegah penipuan dan memastikan eksekusi yang tepat. Ada dua jenis notaris publik yang ditugaskan di Kentucky. Mereka adalah Notaris Umum: Negara Bagian dan Notaris: Komisi Khusus. Mereka memiliki dua rangkaian tugas yang berbeda dan dua rute komisioning yang berbeda. Untuk kedua tersebut, pelamar harus berusia delapan belas (18) tahun, memiliki karakter moral yang baik (bukan narapidana) dan mampu menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya oleh undang-undang. Selain itu, aplikasi harus disetujui oleh salah satu pejabat berikut di county aplikasi: Hakim Wilayah Panitera Pengadilan Wilayah county Hakim / Eksekutif, Panitera County, Hakim daerah atau anggota Majelis Umum Kentucky . Masa jabatan kedua tersebut adalah empat tahun. Seorang Notaris Umum: Negara Bagian adalah penduduk atau non-penduduk Kentucky yang ditugaskan untuk melakukan tindakan notaris di mana pun dalam batas fisik Persemakmuran Kentucky yang dapat dicatat baik di negara bagian atau di negara bagian lain. Untuk menjadi Notaris Publik: Negara Bagian pada umumnya, pemohon harus merupakan penduduk dari negara tempat dia membuat aplikasi atau pada prinsipnya dipekerjakan di negara tempat dia membuat aplikasi. Aplikasi yang sudah lengkap dikirim ke kantor Sekretaris Negara. Setelah Sekretaris aplikasi jenis komisi jenis notaris disetujui oleh 63
Negara, komisi dikirim ke panitera kabupaten di negara aplikasi dan pemberitahuan pengangkatan dikirim ke pemohon. Pemohon memiliki waktu tiga puluh hari untuk pergi ke kantor panitera daerah di mana mereka akan diminta untuk: 1) Memposting properti (persyaratan ikatan dan jumlahnya bervariasi menurut negara) jaminan 2) Ambil Sumpah / Penegasan Kantor dan 3) Ajukan dan catat komisi dengan panitera kabupaten. Seorang Notaris: Komisi Khusus adalah penduduk atau non-penduduk Kentucky yang ditugaskan untuk melakukan tindakan notaris baik di dalam atau di luar perbatasan Persemakmuran pada dokumen yang harus dicatat di Kentucky. Perbedaan utama dalam proses pengangkatan adalah bahwa, tidak seperti Notaris Publik: Negara Bagian pada umumnya, Notaris Publik: Komisi Khusus tidak diharuskan untuk mengirimkan obligasi sebelum mengambil sumpah / penegasan juga tidak diharuskan untuk menjadi penduduk atau bekerja di Kentucky. Selain itu, di mana Notaris: Negara pada umumnya ditugaskan langsung oleh Sekretaris Negara, Notaris : Komisi Khusus ditunjuk oleh Gubernur atas rekomendasi Sekretaris Negara. Diijinkan untuk memegang komisi baik sebagai Notaris Umum: Negara Bagian pada umumnya dan Notaris Umum: Komisi Khusus, namun aplikasi dan biaya pengajuan terpisah diperlukan. Seorang Notaris Kentucky tidak diharuskan untuk menggunakan segel 64
atau stempel dan notaris hanya dengan tangan notaris dianggap sah. tanda Namun, disarankan agar segel atau stempel digunakan karena mungkin diperlukan pada dokumen yang direkam atau digunakan di negara bagian lain. Jika stempel atau stempel digunakan, maka harus ada nama notaris yang tercantum pada komisi mereka serta jabatan lengkap mereka (Notaris: Negara pada umumnya atau Notaris: Komisi Khusus). Jurnal notaris juga dianjurkan tetapi tidak diharuskan (kecuali dalam kasus pencatatan protes, yang harus dicatat dalam jurnal yang terikat dengan baik dan terindeks). 8. Louisiana Notaris publik Louisiana ditugaskan oleh gubernur dengan saran dan persetujuan dari senat negara bagian. Mereka adalah satu-satunya notaris AS yang diangkat seumur hidup. Notaris yang ditugaskan di Louisiana adalah notaris hukum perdata yang dapat melakukan/mempersiapkan banyak tindakan notaris hukum perdata yang biasanya terkait dengan pengacara dan praktisi resmi lainnya di negara lain, kecuali mewakili orang bagian atau entitas lain di hadapan pengadilan dengan (kecuali tertentu mereka juga diterima di bar negara tidak diperbolehkan bagian). Notaris memberikan nasehat "hukum", tetapi mereka diperbolehkan memberikan nasehat "notaris", yaitu, menjelaskan dokumen atau merekomendasikan apa yang dibutuhkan atau diperlukan untuk melakukan tindakan tertentu, dan melakukan semua hal yang diperlukan insidental untuk pelaksanaan atau tugas notaris hukum perdata mereka. Mereka dapat menyiapkaninventaris, penilaian, partisi, surat wasiat, protes biaya 65
kontrak perkawinan, angkut, dan, umumnya, semua kontrak dan instrumen penulisan, mengadakan pertemuan keluarga dan pertemuan kreditor, pengakuan, membuat pernyataan tertulis koreksi, membubuhkan dan mengangkat segel tentang efek dari orang yang telah meninggal, dan memberikan sumpah. Jika diperintahkan atau diminta oleh hakim, mereka dapat menyiapkan dokumen hukum notaris tertentu, sesuai dengan hukum, untuk dikembalikan dan diajukan ke pengadilan. alat menerima 9. Maine Notaris Maine ditunjuk oleh Sekretaris Negara untuk masa tujuh tahun. Antara tahun 1981 dan 1988, kantor keadilan perdamaian dan notaris digabungkan, dan semua tugas yang sebelumnya dilakukan oleh hakim perdamaian notaris dialihkan publik. Karena itu, Maine adalah salah satu dari tiga negara bagian (Florida dan South Carolina) di mana seorang notaris berwenang untuk melaksanakan perkawinan layaknya KUA di Indonesia. (Maine masih memiliki kantor yang disebut Justice of the Peace, dibentuk pada tahun 1989, untuk menerima pengaduan dan melakukan tindakan tertentu lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang. Pengacara berlisensi untuk praktek di Maine memiliki semua kekuasaan notaris dan berwenang untuk melakukan semua tindakan yang mungkin dilakukan oleh notaris. jabatan ke 10. Maryland Notaris Maryland ditunjuk oleh gubernur, atas rekomendasi senator negara bagian, jabatan empat untuk menjalani masa tahun. Pelamar baru dan notaris publik 66
haruslah penduduk asli Negara Bagian Maryland atau bekerja di negara bagian tersebut. Dokumen resmi pengangkatan dicetak dengan tanda tangan gubernur dan sekretaris negara serta Great Seal of Maryland. Sebelum melaksanakan tugas notaris, orang yang diangkat harus menghadap panitera salah satu dari 24 pengadilan wilayah Maryland untuk mengambil sumpah jabatan. Ikatan tidak diperlukan. Seorang notaris diharuskan untuk menyimpan catatan semua akta notaris, menunjukkan nama orang, alamat mereka, jenis dokumen apa yang sedang diaktakan, jenis ID yang digunakan untuk mengotentikasi mereka (atau bahwa mereka dikenal secara pribadi) oleh notaris , dan tanda tangan orang tersebut. Catatan notaris adalah satu-satunya dokumen di mana seorang notaris dapat menulis sertifikatnya sendiri. 11. Michigan Notaris Michigan ditugaskan oleh Sekretaris Negara. Masa jabatan notaris berakhir pada tanggal lahir mereka tidak kurang dari enam tahun atau lebih dari tujuh tahun setelah tanggal pengangkatan mereka. Untuk diangkat, pemohon harus mengajukan jaminan sebesar $ 10.000 dan mengambil sumpah di hadapan juru tulis county di mana mereka tinggal, atau jika bukan penduduk Michigan, tempat mereka mempertahankan tempat kerja utama mereka. Notaris Michigan berwenang untuk mengambil ucapan terima kasih, memberikan sumpah atau penegasan, dan menyaksikan atau membuktikan tanda tangan di mana saja di negara bagian. Hukum Michigan tidak mengharuskan seorang notaris menggunakan segel timbul atau stempel 67
karet, tetapi mereka harus melengkapi sertifikat notaris yang menunjukkan tanggal notaris, nama notaris dan daerah pengangkatan, kedaluwarsa tanggal komisi mereka. Notaris Michigan publik tidak diharuskan untuk menyimpan catatan, tetapi jika catatan disimpan, mereka harus disimpan selama 5 tahun dan diberikan kepada Departemen Luar Negeri atas permintaan. Namun, undang- undang tersebut tidak menjelaskan jenis catatan yang harus disimpan atau apa yang harus dimasukkan ke dalam catatan. Pada 2018 dan 2019, negara bagian mengesahkan undang-undang yang mengizinkan notaris elektronik dan jarak jauh di Michigan, setelah platform notaris elektronik disetujui. Pada November 2019 tidak ada platform semacam itu yang diberikan persetujuan akhir, dan dengan demikian, tidak ada notaris Michigan yang dapat melakukan notaris elektronik sebagai notaris publik atau notaris jarak jauh. 12. Minnesota Notaris publik Minnesota ditugaskan oleh Gubernur dengan saran dan persetujuan Senat untuk masa jabatan lima tahun. Semua komisi berakhir pada 31 Januari pada tahun kelima setelah tahun penerbitan. Warga negara dan penduduk asing yang berusia di atas 18 tahun melamar Sekretaris Negara untuk pengangkatan dan pengangkatan kembali. Penduduk dari kabupaten yang berdampingan di negara bagian yang berdampingan juga dapat mengajukan permohonan untuk komisi notaris di Minnesota. Notaris publik memiliki semua kekuasaan untuk mengelola sumpah yang diperlukan atau berwenang bagian; untuk diurus di negara 68
mengambil dan menyatakan semua deposisi untuk digunakan di salah satu pengadilan negara bagian; mengambil dan mengesahkan semua pengakuan atas perbuatan, hipotek, hak gadai, surat kuasa dan instrumen lainnya dalam catatan tertulis atau elektronik; dan menerima, melihat dan mencatat protes notaris. 13. Montana Notaris Montana ditunjuk oleh Sekretaris Negara dan menjalani masa jabatan empat tahun. Seorang notaris Montana memiliki yurisdiksi di seluruh negara bagian Montana, North Dakota, dan Wyoming. Negara bagian ini mengizinkan notaris dari negara bagian tetangga untuk bertindak di negara bagian tersebut dengan cara yang sama seperti notaris dari negara bagian tersebut di bawah timbal balik, misalnya, selama negara bagian tersebut memberikan izin kepada notaris dari negara bagian tetangga untuk bertindak di negara bagian mereka. (Kode Montana 1-5-605) 14. Nevada Sekretaris Negara dibebankan dengan tanggung jawab untuk menunjuk notaris dengan ketentuan Bab 240 dari Statuta yang Direvisi Nevada. Notaris Nevada yang juga bukan pengacara dilarang oleh undang-undang untuk menggunakan "notario", "notario publico" atau istilah non-Inggris untuk menggambarkan layanan mereka. (2005 Perubahan NRS 240 ) Tugas notaris Nevada : mengelola sumpah atau penegasan; terima ucapan terima kasih; penggunaan saksi berlangganan; sertifikasi salinan; dan melaksanakan juri atau mengambil verifikasi atas sumpah atau penegasan. 69
15. New Jersey Notaris ditugaskan oleh Bendahara Negara untuk jangka waktu lima tahun. Notaris juga harus diambil sumpahnya oleh panitera negara tempat dia tinggal. Seseorang dapat menjadi notaris di negara bagian New Jersey jika dia: (1) berusia di atas 18 tahun; (2) adalah penduduk New Jersey atau secara teratur bekerja di New Jersey dan tinggal di negara bagian yang berdampingan; (3) tidak pernah dihukum karena kejahatan menurut undang-undang negara bagian atau Amerika Serikat, atas pelanggaran yang melibatkan ketidakjujuran , atau kejahatan tingkat pertama atau kedua, kecuali orang tersebut telah memenuhi persyaratan dari Rehabilitated Convicted Offenders Act (NJSA 2A: 168-1). Aplikasi notaris harus didukung oleh legislator negara bagian. Notaris di negara bagian New Jersey berfungsi sebagai saksi yang tidak penandatanganan untuk memihak dokumen, membuktikan tanda tangan pada dokumen, dan juga dapat melaksanakan sumpah dan penegasan. Segel tidak diperlukan; banyak orang lebih menyukainya dan akibatnya, kebanyakan notaris memiliki stempel selain perangko. Notaris dapat memberikan sumpah dan penegasan kepada pejabat publik dan pejabat dari berbagai organisasi. Mereka juga dapat memberikan sumpah dan penegasan untuk mengeksekusi juri untuk pernyataan tertulis / verifikasi, dan untuk bersumpah sebagai saksi. Notaris dilarang melakukan tindakan pra-kencan; meminjamkan peralatan notaris kepada orang lain (perangko, stempel, jurnal, dll); menyiapkan dokumen hukum atau tampil memberikan nasihat hukum; 70
sebagai perwakilan orang lain dalam juga harus proses hukum. Notaris menahan diri untuk tidak membuat dokumen yang menjadi kepentingan pribadi mereka. 16. New York Notaris New York diberi wewenang untuk melaksanakan sumpah dan penegasan (termasuk sumpah jabatan), untuk mengambil pernyataan tertulis dan deposisi, untuk menerima dan mengesahkan pengakuan atau bukti perbuatan, hipotek dan surat kuasa dan instrumen lainnya secara tertulis; untuk menuntut penerimaan atau pembayaran wesel asing dan dalam negeri, surat promes dan kewajiban secara tertulis, dan untuk memprotes (yaitu, mengesahkannya) untuk non-penerimaan atau non-pembayaran. Mereka tidak diberi wewenang untuk menikahi pasangan, notaris surat wasiat mereka tidak cukup untuk memberikan kekuatan hukum surat wasiat, dan mereka dilarang keras untuk menyatakan "salinan asli" dokumen. Setiap kantor panitera county di New York harus memiliki notaris yang tersedia untuk melayani publik secara gratis. Pengacara yang diakui secara otomatis memenuhi syarat untuk menjadi notaris di Negara Bagian New York, tetapi harus membuat aplikasi melalui saluran yang tepat dan membayar biaya. Notaris New York awalnya harus lulus tes dan kemudian memperbarui statusnya setiap 4 tahun. ini 17. Oregon Notaris Oregon ditunjuk oleh Gubernur dan ditugaskan oleh Sekretaris Negara tahun. untuk masa Notaris Oregon diberi wewenang untuk jabatan empat 71
mengelola sumpah, juri dan penegasan jabatan), untuk (termasuk mengambil tertulis dan deposisi, untuk menerima dan mengesahkan pengakuan atau bukti perbuatan, hipotek dan surat kuasa dan instrumen lainnya secara tertulis; untuk menuntut penerimaan atau pembayaran wesel asing dan dalam negeri, surat promes dan kewajiban secara tertulis, dan untuk memprotes (yaitu, mengesahkannya) untuk non-penerimaan atau non-pembayaran. Mereka juga diberi wewenang untuk mengesahkan "salinan asli" dari sebagian besar dokumen. Setiap panitera di Oregon juga diberdayakan sebagai untuk notaris, bertindak meskipun mereka tidak diharuskan jurnal. Oregon untuk membuat sebelumnya mengharuskan penggunaan segel tayangan, tetapi sekarang bersifat opsional. Segel tinta harus dengan tinta hitam. Mulai tahun 2001, semua notaris Oregon diminta untuk lulus ujian buku terbuka untuk menerima komisi mereka. Mulai tahun 2006, pelamar notaris baru juga diharuskan untuk menyelesaikan seminar instruksional tiga jam online atau langsung secara langsung, namun persyaratan ini diabaikan untuk notaris yang memperbarui komisi mereka, selama komisi diperbarui sebelum tanggal kedaluwarsa. Undang-undang Oregon khusus melarang istilah "notario publico" penggunaan oleh notaris dalam mengiklankan jasanya, tetapi terjemahan judul tersebut ke dalam bahasa lain tidak dibatasi. sumpah pernyataan ini secara 18. Utah Notaris publik Utah ditunjuk oleh Letnan Gubernur untuk menjalani masa jabatan empat tahun. Utah dulu 72
mengharuskan segel impresi itu digunakan, tapi sekarang sudah opsional. Segel harus dengan tinta ungu. 19 South Carolina Notaris ditunjuk oleh Gubernur untuk masa jabatan sepuluh tahun. Semua pelamar harus terlebih dahulu memiliki aplikasi yang disetujui oleh legislator negara bagian sebelum mengajukan aplikasi mereka ke Sekretaris Negara. South Carolina adalah salah satu dari tiga negara bagian (Florida dan Maine adalah yang lainnya) di mana seorang notaris dapat menyelenggarakan upacara perkawinan (melakukan upacara pernikahan) (2005). Jika Anda tinggal di Carolina Selatan tetapi bekerja di Carolina Utara, Georgia atau Washington, DC, negara bagian ini akan mengizinkan Anda menjadi notaris di negara bagian mereka. South Carolina tidak menawarkan ketentuan ini kepada luar negara bagian yang penduduk bekerja di South Carolina (2012). South Carolina 20. Texas Bagian Kode Pemerintah Texas 406 mengatur notaris publik. Sekretaris Texas menangani Negara pengangkatan notaris publik. Setiap orang yang ditunjuk melayani selama empat tahun dan memiliki yurisdiksi di seluruh negara bagian. Seseorang harus berusia minimal 18 tahun dan tidak dihukum karena tindak pidana kejahatan atau kejahatan yang melibatkan "pelanggaran moral", semua harus melengkapi formulir dan membayar semua biaya yang diperlukan, dan harus mengirimkan uang jaminan sebesar $ 10.000. Notaris publik harus, dalam iklan apa pun, secara mencantumkan bahasa yang Bagian 73
substansial menyatakan (dalam bahasa jika berlaku, bahasa di Inggris dan, mana tersebut ditransmisikan): iklan "SAYA BUKAN PENGACARA YANG BERLISENSI HUKUM PRAKTEK DI TEXAS DAN MUNGKIN TIDAK MEMBERIKAN SARAN HUKUM ATAU TERIMA BIAYA UNTUK SARAN HUKUM." Namun, jika notaris adalah ini tidak diperlukan. pengacara, hal UNTUK 21. Pennsylvania Seorang notaris di Persemakmuran Pennsylvania diberi wewenang untuk melakukan tujuh tindakan resmi yang berbeda: mengambil pernyataan tertulis, verifikasi, pengakuan dan deposisi, mengesahkan dokumen, mengelola sumpah dan penegasan, dan instrumen negosiasi yang memprotes tidak dihormati. Seorang notaris dilarang keras memberikan nasihat hukum atau menyusun dokumen hukum seperti kontrak, hipotek, sewa, surat wasiat, surat kuasa, hak gadai atau obligasi. salinan 22. Virginia Notaris Virginia harus merupakan penduduk Virginia atau bekerja di Virginia, dan berwenang untuk mengakui tanda tangan, mengambil sumpah, dan mengesahkan salinan dokumen non- pemerintah yang tidak tersedia, misalnya notaris tidak dapat menyatakan salinan kelahiran atau sertifikat kematian karena salinan resmi dokumen dapat diperoleh dari lembaga penerbit. Perubahan undang-undang yang berlaku efektif 1 Juli 2008 memberlakukan persyaratan baru tertentu; sementara segel masih tidak diperlukan, jika digunakan, mereka harus fotografis. dapat direproduksi secara 74
Selain itu, nomor registrasi notaris harus muncul di setiap dokumen yang diaktakan. Perubahan undang-undang yang berlaku mulai 1 Juli 2008 akan mengizinkan pengesahan tanda tangan elektronik. Pada tanggal 1 Juli 2012, Virginia menjadi negara bagian pertama yang mengizinkan penandatangan berada di lokasi terpencil dan memiliki dokumen yang diaktakan secara elektronik oleh notaris elektronik Virginia yang disetujui menggunakan teknologi konferensi audio-visual dengan mengesahkan tagihan SB 827 dan HB 2318. 23. Wyoming Notaris Wyoming ditunjuk oleh Sekretaris Negara dan menjalani masa jabatan empat tahun. Seorang notaris Wyoming memiliki yurisdiksi di seluruh negara bagian Wyoming dan Montana. Negara bagian ini mengizinkan notaris dari negara bagian tetangga untuk bertindak di negara bagian tersebut dengan cara yang sama seperti notaris dari negara bagian timbal balik, misalnya selama negara bagian tersebut memberikan izin kepada notaris dari negara bagian tetangga untuk bertindak di negara bagian mereka. tersebut secara 24. Washington Di Negara Bagian Washington, setiap penduduk atau penduduk negara bagian yang berdekatan yang bekerja di Washington dapat mengajukan permohonan untuk menjadi notaris. jaminan Pelamar harus mendapatkan jaminan $ 10.000 dan menunjukkan bukti di Departemen Perizinan. Seorang notaris diangkat untuk masa jabatan 4 tahun. 75
BAB V PERBANDINGAN TUGAS NOTARIS MENURUT UNDANG-UNDANG NOTARIS INDONESIA DAN UNDANG- UNDANG NOTARY PUBLIC AMERIKA SERIKAT A. Tugas dan Wewenang Notaris Menurut Undang- Undang Notaris Indonesia Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Undang-Undang No. 30 Tahun 2004) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Undang-Undang No. 2/2014) atau berdasarkan undang-undang lainnya. Demikian pengertian notaris yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Kewenangan notaris disebutkan dalam Pasal 15 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 yakni membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga 76
ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Selain itu, notaris berwenang pula: a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (legalisasi); b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta; f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau g. Membuat akta risalah lelang. Dalam menjalankan jabatannya, notaris memiliki kewajiban yaitu: a. Bertindak amanah, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum; 1. Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris; jari jujur, saksama, mandiri, 2. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik penghadap pada Minuta Akta; 3. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta; b. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UU 30/2004 sebagaimana diubah dengan UU 2/2014, kecuali ada alasan untuk menolaknya; c. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna 77
pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain; d. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku e. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga; f. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan; g. Mengirimkan daftar akta yang berkenaan dengan wasiat atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya; h. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan; i. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan; j. Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris; dan k. Menerima magang calon notaris. j. Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota. Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya. Tempat kedudukan notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib mengikuti 78
tempat kedudukan notaris. Notaris tidak berwenang secara berturut-turut dengan tetap menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya. 1. Tugas dan Wewenang notaris menurut Notary Public di Amerika Serikat Istilah resmi yang digunakan. adalah sebutan bagi notaris di lingkungan Notariat Latin atau Civil Law; sedangkan di sistem Common Law biasanya dipakai istilah notaris selaku pejabat umum pada notariat Latin dilakukan oleh ahli hukum dan ada prosedur tambahan mulai dari pendidikan khusus, ujian, hingga magang yang harus ditempuh. Sementara itu untuk menjabat sebagai tidak selalu dibutuhkan pendidikan khusus tambahan atau magang. Ada variasi cara pengangkatan di Inggris dan Amerika Serikat. Di London Inggris dikenal jenis advokat dengan sebutan yang berhak menjalankan fungsi. Di Amerika Serikat, Notariat Latin mempunyai monopoli dalam pembuatan akta notaris yang otentik di bidang hukum privat walaupun notaris bukan satu-satunya pejabat pembuat akta otentik. Pekerjaan utama dari notaris adalah menyatakan kebenaran tanda tangan atau dalam hal protes wesel. Pada umumnya praktek adalah memberi nasihat, menyusun dokumen terutama dokumen untuk keperluan hubungan perjanjian dengan luar negeri. B. Tugas dan Wewenang Notaris Menurut Code Of Alabama 1975 Di Amerika Serikat kewenangan notaris tidak lebih dari pembuatan sertipikat terbatas dan kewenangan tersebut tidak dapat diperluas. Ringkasnya, hanya sebatas suatu legalisasi atau penentuan kepastian tanggal dan tandatangan orang yang membutuhkannya. Menurut Pasal 135 New York Executive Law tugas notaris terbatas pada: 79
1.	Mengangkat	sumpah	atau	janji	dan	membuat	sertifikat yang menyatakan hal itu; 2. Depositions adalah tulisan/keterangan di bawah sumpah atau janji yang diberikan oleh seorang saksi; 3. Pemberian keterangan kebenaran bahwa pada tanggal tertentu oleh orang tertentu telah ditandatangani suatu dokumen sebagaimana telah dijelaskan di atas; 4.	Membuat	sertifikat	yang	menerangkan	bahwa	ia	telah	menawarkan pada hari tanggal tertentu suatu wesel dan memprotes suatu pembayaran yang dengan alasan tertentu telah ditolak pembayarannya dan sebagainya. Biaya transaksi pada kedua sistem hukum Common Law dan Civil Law menjadi hal yang memang tidak dapat dihindari dan bersifat wajar. Hanya saja perbedaannya terletak pada: a. Sistem Civil Law, biaya notaris muncul ke tingkat ex ante (dibayar di muka) yang harus ditanggung oleh pihak- pihak yang terlibat dalam transaksi, misalnya untuk pendaftaran,	pengecekan,	identifikasi,	verifikasi	dan	saran/pendapat hukum yang dapat menjamin kepastian hukum dan perlindungan konsumen karena dijamin oleh otentikasi. b. Sistem non-notarial atau Common Law, biaya muncul ex post (dibayar dibelakang) berupa biaya pengacara yang harus dilibatkan oleh kedua belah pihak serta biaya litigasi yang relatif cukup tinggi. Otentikasi dan pemeliharaan kepastian hukum adalah demi kepentingan publik yang lebih terlindungi dengan adanya peraturan pencegahan daripada oleh kebebasan pasar. Dengan demikian, adanya kemajuan teknologi informasi dan transaksi elektronik dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik tetap membutuhkan jasa, fungsi jabatan notaris dengan alasan bahwa yurisdiksi yang 80
mempraktikkan otentikasi instrumen meletakkan penekanan pada keadilan preventif dan menghindari litigasi, penciptaan serta pemeliharaan kepastian hukum sebagai kepentingan publik. Di negara dengan akar tradisi sistem Civil Law seperti Indonesia dikenal jenis pembuktian tulisan. Bentuknya bisa berupa akta otentik atau akta di bawah tangan. Akta otentik adalah salah satu bukti tulisan bentuk dan tata cara pembuatannya diatur oleh undang-undang (Pasal 1867 dan 1868 KUH Perdata). Notaris adalah pejabat yang berwenang untuk pembuatan bukti tulisan berupa akta otentik tersebut dengan sifat pembuktian yang memaksa. Akta notaris mempunyai kekuatan bukti formil, materiil bahkan dalam perbuatan hukum tertentu juga mempunyai kekuatan eksekutorial. tersebut memberikan kewajiban kepada lawan untuk membuktikan kebalikan dari isinya tanpa perlu dibuktikan bahwa tanda tangan dari notaris adalah benar dan keterangan yang dibuat notaris dalam aktanya selalu dianggap benar. Akta itu juga dijamin tanggal dibuatnya, siapa yang membuatnya dan kebenaran dari keterangan yang diberikan oleh para pihak. Pembuktian akta otentik berarti akta Amerika Serikat, Inggris, Irlandia, Australia, Selandia Baru, Kanada, kecuali Quebec serta beberapa negara Asia dan Afrika yang pernah menjadi koloninya menggunakan tradisi Common Law. Beberapa wilayah Eropa Barat seperti Jerman, Italia, Spanyol, Portugis, Yunani, Belanda, Perancis beserta negara di Asia dan Afrika yang pernah dijajah atau menjadi koloninya dipengaruhi dalam tradisi Civil Law. Adapun negara anggota ASEAN sendiri berbeda-beda dalam sistem hukumnya. Misalnya, Indonesia dan Vietnam dipengaruhi oleh sistem Civil Law. Singapura dan Malaysia lebih banyak mengikuti sistem Common Law, sementara Thailand dan Filipina menganut sistem campuran dari keduanya. 81
Notaris mempunyai peran yang sangat penting di Indonesia sebagai negara penganut sistem hukum Civil Law untuk melayani masyarakat dalam hal pembuatan akta autentik sebagai alat bukti atau sebagai syarat sah/ mutlak untuk perbuatan hukum tertentu. Prinsip-prinsip kenotariatan yang menjadi ciri dari Notaris Latin adalah pejabat umum yang diangkat negara, berwenang membuat akta autentik yang menjalankan jabatannya dengan mandiri (independent) dan tidak berpihak (impartial) serta merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh. Notaris menjalankan jabatan dan menjaga sikap, tingkah laku sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Notaris. Fungsi notaris tidak sebatas membuat akta autentik tetapi	dengan	dasar	dan	alasan	filosofis,	sosiologis	dan	yuridis maka notaris dapat mendeteksi kemungkinan itikad buruk dan akibat yang tidak diinginkan serta melindungi pihak-pihak lemah kedudukan sosial ekonomi dan yuridis dengan demikian melindungi pihak ketiga yang beritikad baik. Notaris menjamin kecakapan serta kewenangan dari para pihak untuk melakukan tindakan hukum di dalam akta yang dibuatnya. Dalam perbandingan antara tugas notaris Indonesia dengan notaris di Amerika, ada hal yang perlu diingat bahwa notaris di Amerika sebagai negara yang menganut sistem common law memiliki perbedaan dengan notaris di Indonesia yang berasal dari sistem civil law. Notaris di Amerika dikenal sebagai notary public tidak bertanggung jawab terhadap akurasi ataupun legalitas terhadap dokumen yang diberikan stempel olehnya, implikasi terkait hal ini terletak pada perbedaan kekuatan pembuktian terhadap akta yang dibuat. Akta otentik yang dibuat oleh notaris di negara civil law memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sedangkan akta yang dikerjakan oleh public notary tidak. Lebih jauh lagi, kekuatan pembuktian yang sedemikian kuat ini muncul dari 82
kenyataan bahwa notaris di negara civil law memiliki sebuah kewajiban formil yang lahir dari pelaksanaan asas tabellionis officium fideliter exercebo. Kewajiban itu berupa kewajiban bahwa notaris itu sendiri harus datang, melihat dan mendengar dalam setiap pembuatan akta dan ditandatangani oleh notaris itu sendiri dan para penghadap masing-masing langsung di tempat dibacakannya akta itu oleh notaris. Tanda tangan yang ditorehkan, harus tanda tangan asli dari notaris dan para penghadap bukanlah tanda tangan elektronik yang bisa ditorehkan di dalam akta tersebut. Dalam hal ini diambil salah satu contoh negara bagian di Amerika Serikat yakni Alabama, sebagai satu-satunya yurisdiksi AS yang telah diberlakukan undang-undang yang memungkinkan notaris menggunakan hukum sipil yang diadopsi pada 1999 dan diamandemen dalam 2001. Alabama Statuta didasarkan pada model bertindak. Model ini pada dasarnya menggabungkan konsep notaris hukum sipil sebagai kantor ada di negara hukum sipil. Fungsi dan wewenang atau kekuasaan dari notaris dihitung dalam bertindak dan mewujudkan fungsi antara lain: 1. Menyusun instrumen hukum yang secara akurat mencerminkan keinginan para pihak dan dipersiapkan dengan cara yang konsisten dengan persyaratan hukum yang berlaku sehingga instrumen hukum dapat diberlakukan secara hukum; 2. Menyatakan tujuan penyusunan instrumen hukum dan bertindak sebagai perantara dalam transaksi multi-pihak; transaksi untuk 3. Memberi saran kepada para pihak secara setara, akurat, dan tidak memihak mengenai sifat dan konsekuensi hukum dari instrumen hukum dan transaksi; 4. Menahan diri dari bertindak sebagai advokat untuk setiap pihak sehubungan dengan masalah apapun yang timbul dari atau insiden untuk setiap transaksi atau instrumen 83
hukum yang notaris hukum sipil telah melayani fungsi notaris; 5. Mengotentikasi instrumen hukum dengan memberikan temuan tertulis mengenai fakta transaksi, sebagai fakta yang diketahui oleh notaris hukum sipil, yang akan dianggap benar dan ditanggapi hanya oleh bukti yang jelas dan meyakinkan dan pendapat hukum bahwa setiap instrumen secara legal binding (notaris dilarang dari termasuk dalam setiap fakta otentikasi yang dalam kontroversi, meskipun Notaris dapat menyatakan kepada orang-fakta yang dalam kontroversi); dan 6. Mengembangkan untuk melestarikan, melindungi, dan memelihara setiap instrumen hukum yang disahkan oleh notaris. protokol Dalam penelitian ini dikemukakan salah satu contoh di Negara Bagian Alabama, tertulis dalam Article 4 Notaries Public Section 36-20-70 bahwa: A competent number of notaries public for the state at large shall be appointed and commissioned by the judges of probate of the several counties of the state and shall hold office for four years from the date of their commission. Such notaries public shall perform all the acts and exercise all authority under the general laws of the State of Alabama. The jurisdiction of such notaries public shall not be limited to the counties of their residence and shall extend to any county of the state. The judges of probate shall collect a fee of ten dollars ($10) for each notary commission issued. The judges of probate shall also report to the Secretary of State the name, county of residence, date of issuance, and date of expiration of the commission of each notary public appointed and commissioned under this subsection. (b) All existing notaries public functioning on the effective date of this article shall continue to function pursuant to their existing authority for the remainder of their existing commission. 84
(Jumlah notaris yang kompeten untuk negara bagian pada umumnya akan ditunjuk dan ditugaskan oleh Hakim berdasarkan dari surat wasiat dari beberapa kabupaten yang ada di negara bagian Alabama dan harus menjabat selama empat tahun sejak tanggal ditetapkan oleh Komisi mereka. Notaris tersebut akan melakukan semua tindakan dan menjalankan semua otoritas berdasarkan hukum umum negara bagian Alabama. Yurisdiksi notaris tersebut tidak akan terbatas pada wilayah tempat tinggal mereka dan harus meluas ke daerah manapun di negara bagian. Hakim dari wasiat akan memungut biaya sepuluh dolar ($10) untuk setiap Komisi notaris yang dikeluarkan. Hakim dari surat wasiat juga akan melapor kepada Menteri luar negeri nama, County tempat tinggal, tanggal penerbitan, dan tanggal berakhirnya Komisi masing-masing notaris yang ditunjuk dan ditugaskan di bawah subbagian ini. (b) semua notaris yang ada fungsi umum pada tanggal efektif dari artikel ini akan terus berfungsi sesuai dengan kewenangan yang ada untuk sisa Komisi mereka yang ada.) Section 36-20-71: (a) Notaries public shall give bond with sureties, to be approved by the judge of probate of the county of their residence, in the sum of twenty-five thousand dollars Revised 3/25/2013 -7- ($25,000), payable to the State of Alabama and conditioned to faithfully discharge the duties of such office so long as they may continue therein or discharge any of the duties thereof. Such bond shall be executed, approved, filed, and recorded in the office of the judge of probate of the county of their residence, before they enter on the duties of such office. (b) All existing notaries public functioning on the effective date of this article shall continue to function pursuant to their existing bond for the remainder of their existing commission. 85
Bagian 36-20-71. (a) Notaris akan memberikan ikatan dengan kepastian, untuk disetujui oleh Hakim dari surat wasiat dari daerah kediaman mereka, dalam jumlah 25000 dolar direvisi 3/25/2013 -7-($25.000), dibayarkan kepada negara bagian Alabama dan dikondisikan untuk dengan setia melaksanakan tugas kantor tersebut selama mereka dapat melanjutkan di dalamnya atau melepaskan salah satu tugas daripadanya. Ikatan tersebut akan dieksekusi, disetujui, diajukan, dan dicatat di kantor hakim dari surat wasiat dari daerah kediaman mereka, sebelum mereka masuk pada tugas kantor tersebut. (b) Semua notaris yang ada fungsi umum pada tanggal efektif dari artikel ini akan terus berfungsi sesuai dengan ikatan yang ada untuk sisa Komisi mereka yang ada. Section 36-20-72. For the authentication of his or her official acts, each notary shall provide a seal of office, which shall present, by its impression or stamp, the name, office, and the state for which he or she was appointed. Bagian 36-20-72. Untuk autentikasi tindakan resminya, setiap notaris harus memberikan cap jabatan, yang akan hadir, dengan kesan atau materinya, nama, jabatan, dan negara tempat dia ditunjuk. Section 36-20-73. Notaries public may do all of the following: (1) Administer oaths in all matters incident to the exercise of their office. (2) Take the acknowledgment or proof of instruments of writing relating to commerce or navigation and certify the same and all other of their official acts under their seal of office. 86
(3) Demand acceptance and payment of bills of exchange, promissory notes, and all other writings which are governed by the commercial law as to days of grace, demand, and notice of nonpayment and protest the same for nonacceptance or nonpayment and to give notice thereof as required by law. (4) Exercise such other powers, according to commercial usage or the laws of this state, as may belong to notaries public. Bagian 36-20-73. Notaris dapat melakukan semua hal berikut ini: (1) melaksanakan sumpah dalam segala hal insiden di kantor mereka. (2) mengambil pengakuan atau bukti alat tulis yang berkaitan dengan perdagangan atau navigasi dan mengesahkan hal yang sama dan semua tindakan resmi mereka di bawah segel kantor mereka. (3) permintaan penerimaan dan pembayaran tagihan pertukaran, surat catatan, dan semua tulisan lainnya yang diatur oleh hukum komersial sebagai hari rahmat, permintaan, dan pemberitahuan gaji dan protes yang sama untuk nonpenerimaan atau gaji dan untuk memberikan pemberitahuan daripadanya seperti yang dipersyaratkan oleh hukum. (4) menjalankan kekuasaan lain, menurut penggunaan komersial atau hukum negara ini, yang mungkin milik notaris publik. Section 36-20-74. Notaries public are entitled to the sum of five dollar ($5) for carrying out any of the enumerated powers in Section 36-20-73. Bagian 36-20-74. Notaris berhak atas jumlah dari lima Dollar ($5) untuk 87
melaksanakan salah satu dari kewenangan yang disebutkan dalam Pasal 36-20-73. Section 36-20-75. Any person who, having been a notary, willfully performs or assumes the authority to perform a notarial act after his or her commission expires, with knowledge that his or her commission has expired, or any person who without a notary's commission assumes the authority and performs a notarial act shall be guilty of a Class C misdemeanor. Bagian 36-20-75. Setiap orang yang, setelah menjadi notaris, dengan sengaja melakukan atau mengasumsikan kewenangan untuk melakukan tindakan notaris setelah komisi berakhir, dengan pengetahuan bahwa komisinya telah berakhir, atau setiap orang yang tanpa komisi notaris menganggap otoritas dan melakukan tindakan notaris dinyatakan bersalah dari pelanggaran tersebut. 88
No 1 BAB VI PERBANDINGAN TUGAS NOTARIS DI INDONESIA DAN DI AMERIKA SERIKAT Tabel 3. Perbandingan Tugas Notaris di Indonesia dan di Amerika Serikat (Negara Bagian Alabama). Notaris di Indonesia Alabama ( U n d a n g - U n d a n g Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Tahun 30 2004 Tentang Jabatan Notaris) In the United States, a notary public is a person appointed by a state government, the governor, lieutenant governor, state secretary, or in some cases the state legislature, and whose primary role is to serve the public as an impartial witness when important documents are signed. Since the notary is a state officer, a notary's duties may vary widely from state to state and in most cases, a notary is barred from acting outside his or her home state unless they also have a commission there as well. e.g., CODE OF ALABAMA 1975 TITLE 13A. CRIMINAL CODE. CHAPTER AGAINST 10. PUBLIC ADMINISTRATION. ARTICLE 6 OFFENSES RELATING TO JUDICIAL AND OTHER PROCEEDINGS. Revised 3/25/2013 OFFEN-SES (Di Amerika Serikat, Notaris adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah negara bagian, misal- 89
Gubernur, Letnan Gubernur, Sekretaris Negara, atau dalam beberapa legislatif kasus negara bagian, dan yang peran utamanya adalah untuk melayani publik sebagai saksi yang tidak memihak dokumen ketika penting ditandatangani. Karena Notaris adalah pejabat negara, tugas Notaris dapat bervariasi dari satu negara bagian ke negara dan dalam banyak kasus, Notaris dilarang bertindak di luar negara asal nya kecuali mereka juga memiliki komisi di sana) (Kode Dari Alabama 1975 Judul 13a. Kuhp. Dalam Bab 10. Pelanggaran Terhadap Administrasi Publik. Yang Pasal 6 Proses Berkaitan Lainnya. Peradilan 3/25/2013) Revisi Pelanggaran Dengan Dan 2. Pengertian : Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undangundang lainnya. § 36-20-50. Definitions. For purposes of this article, the following terms shall have the following meanings: (1) AUTHENTICATION IN- STRUMENT. An instrument executed by an notary international Alabama referencing this article, which includes the particulars and capacities to act of transacting parties, a confirmation of the full text of the instrument, the signatures of the parties or legal equivalent thereof, and the signature and seal of an Alabama international notary as prescribed by the Secretary of State for use in a jurisdiction outside the borders of the United States. 90
(2) ALABAMA INTERNATION- AL NOTARY. A person who is admitted to the practice of law in this state, who has practiced law for at least five years, and who is appointed by the Secretary of State as an Alabama international notary. (3) PROTOCOL. A registry maintained by an Alabama international notary in which the acts of the Alabama international notary are archived. Untuk keperluan artikel ini, istilah berikut memiliki arti sebagai berikut : (1) INSTRUMEN AUTENTIKASI. Sebuah instrumen yang dieksekusi oleh seorang Notaris internasional Alabama referensi artikel ini, yang meliputi khusus dan kapasitas untuk bertindak dari pihak-pihak yang bertransaksi, konfirmasi dari teks instrumen, tanda tangan dari para pihak atau setara hukum daripadanya, dan tanda tangan dan segel dari Alabama Notaris internasional sebagaimana ditentukan oleh Sekretaris Negara untuk digunakan dalam yurisdiksi di luar perbatasan Amerika Serikat) 2) ALABAMA NOTARIS INTER- lengkap NASIONAL. (Seseorang yang mengaku praktek hukum di negara ini, yang telah selama dipraktekkan setidaknya lima tahun, dan yang ditunjuk oleh Menteri luar negeri sebagai internasional Alabama. hukum notaris 91
3. Persyaratan : Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah: a. warga negara Indonesia; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun; d. sehat jasmani yang rohani dan dengan dinyatakan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater; e. berijazah sarjana hukum dan jenjang strata lulusan kenotariatan; dua f. telah menjalani magang atau nyata- bekerja nyata telah sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan pada berturut-turut kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau rekomendasi atas Notaris Organisasi setelah strata lulus dua kenotariatan; g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku 3) PROTOKOL. Sebuah register yang dikelola oleh seorang Notaris internasional Alabama di mana tindakan Notaris internasional Alabama diarsipkan) Appointment and Qualifications To become a notary public you must meet all of the following requirements: (Government Code section 8201) • Be a legal resident of the State of California; • Be at least 18 years of age; • Satisfactorily complete a course of study approved by the Secretary of State; • Pass a written examination prescribed by the Secretary of State; and • Pass a background check. To determine if a person meets the requirements to fulfill the responsibilities of the position, a completed application and a 2" x 2" color passport photograph of the applicant shall be submitted at the examination site, then forwarded to the Secretary of State's office and reviewed by Secretary of State staff for qualifying information. (Government Code section 8201.5) To assist the Secretary of State in determining the identity of an applicant and whether the applicant has been convicted of a disqualifying crime, state law requires all applicants to be fingerprinted as part of a thorough background check prior to being granted an appointment as a notary public. (Government Code section 8201.1) Information fingerprinting concerning the requirements will be mailed to candidates who pass the examination. 92
jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara putusan berdasarkan telah pengadilan yang kekuatan memperoleh karena tetap hukum melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih." Pengangkatan dan kualifikasi Untuk menjadi notaris Anda harus memenuhi semua persyaratan berikut: (kode pemerintah bagian 8201) • Menjadi penduduk legal negara bagian California; • Berusia minimal 18 tahun; • Memuaskan menyelesaikan kursus studi yang disetujui oleh Menteri luar negeri; • Lulus ujian tertulis yang ditentukan oleh Sekretaris Negara; Dan • Lewati pemeriksaan latar belakang. Untuk menentukan apakah seseorang memenuhi persyaratan untuk memenuhi tanggung jawab posisi, aplikasi selesai dan 2 "x 2" foto paspor dari pemohon harus diserahkan di lokasi pemeriksaan, kemudian diteruskan ke kantor menteri luar negeri dan ditinjau oleh Menteri luar negeri staf untuk informasi yang memenuhi syarat. (Kode pemerintah bagian 8201,5) Untuk membantu menteri luar negeri dalam menentukan identitas pemohon dan apakah pemohon telah dihukum karena kejahatan didiskualifikasi, hukum negara mengharuskan semua pelamar untuk menjadi fingerprinted sebagai bagian dari pemeriksaan latar belakang menyeluruh sebelum diberikan janji sebagai notaris. (Kode pemerintah bagian Informasi mengenai 8201,1) persyaratan akan sidik dikirimkan kepada kandidat yang lulus ujian) jari 93
4. Tugas/Kewenangan : "Pasal 15 (1) Notaris berwenang membuat autentik Akta mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang- dan/atau undangan yang dikehendaki oleh berkepentingan yang untuk dinyatakan dalam Akta autentik, kepastian menjamin tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, itu sepanjang pembuatan juga Akta atau ditugaskan dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris a. berwenang pula: mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; ; c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa semuanya itu tidak Section 36-20-73. Notaries public may do all of the following: (1) Administer oaths in all matters incident to the exercise of their office. (2) Take the acknowledgment or proof of instruments of writing relating to commerce or navigation and certify the same and all other of their official acts under their seal of office. (3) Demand acceptance and payment of bills of exchange, promissory notes, and all other writings which are governed by the commercial law as to days of grace, demand, and notice of nonpayment and protest the same for nonacceptance or nonpayment and to give notice thereof as required by law. (4) Exercise such other powers, according to commercial usage or the laws of this state, as may belong to notaries public. Section 36-20-74. Notaries public are entitled to the sum of five dollar ($5) for carrying out any of the enumerated powers in Section 36-20-73. Bagian 36-20-73. Notaris dapat melakukan semua hal berikut ini: (1) sumpah dalam segala hal insiden untuk pelaksanaan kantor mereka (2) mengambil pengakuan atau bukti alat tulis yang berkaitan dengan perdagangan atau navigasi dan mengesahkan hal yang sama dan semua tindakan resmi mereka di bawah segel kantor mereka. (3) permintaan penerimaan dan pembayaran tagihan pertukaran, surat catatan, dan semua tulisan melaksanakan 94
yang salinan uraian memuat ditulis sebagaimana digambarkan dan yang dalam surat d. bersangkutan; melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; memberikan e. hukum penyuluhan dengan sehubungan pembuatan Akta; f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; g. membuat Akta lelang. risalah (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan." lainnya yang diatur oleh hukum komersial sebagai hari rahmat, permintaan, dan pemberitahuan sama gaji dan protes yang untuk atau nonpenerimaan gaji dan untuk memberikan pemberitahuan daripadanya seperti yang dipersyaratkan oleh hukum. (4) menjalankan kekuasaan lain, menurut penggunaan komersial atau hukum negara ini, yang mungkin milik notaris publik. Bagian 36-20-74. Notaris berhak atas jumlah dari lima Dollar ($5) untuk melaksanakan salah satu dari kewenangan yang disebutkan dalam Pasal 36-20-73) 5 Kewajiban Notaris "Pasal 16 (1) Dalam m e n j a l a n k a n jabatannya, Notaris bertindak wajib: a. amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum; b membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris; c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Article 4 Notaries Public Section 36- 20-70:: A competent number of notaries public for the state at large shall be appointed and commissioned by the judges of probate of the several counties of the state and shall hold office for four years from the date of their commission. Such notaries public shall perform all the acts and exercise all authority under the general laws of the State of Alabama. The jurisdiction of such notaries public shall not be limited to the counties of their residence and shall extend to any county of the state. The judges of probate shall collect a fee of ten dollars ($10) for each notary commission issued. The judges of probate shall also report to the Secreta- 95
Minuta d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta; e. memberikan sesuai pelayanan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya; f. segala merahasiakan sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/ jabatan, kecuali janji u n d a n g - u n d a n g menentukan lain; g. menjilid Akta yang 1 dibuatnya dalam (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, tahun dan bulan, pembuatannya pada sampul setiap buku; h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak atau dibayar tidak diterimanya surat berharga; i. membuat daftar Akta yang berke- Akta; ry of State the name, county of residence, date of issuance, and date of expiration of the commission of each notary public appointed and commissioned under this subsection. (b) All existing notaries public functioning on the effective date of this article shall continue to function pursuant to their existing authority for the remainder of their existing commission. (Pasal 4 notaris publik bagian 36- 20-70:: Jumlah notaris yang kompeten untuk negara pada umumnya akan ditunjuk dan ditugaskan oleh Hakim dari surat wasiat dari beberapa kabupaten negara jabatan dan harus memegang selama sejak tahun empat tanggal Komisi mereka. Notaris tersebut akan melakukan semua tindakan dan menjalankan semua otoritas hukum berdasarkan umum negara bagian Alabama. Yurisdiksi Notaris tersebut tidak akan terbatas pada wilayah tempat tinggal mereka dan harus meluas ke daerah manapun di negara bagian. Hakim dari wasiat akan memungut biaya sepuluh dolar ($10) untuk setiap Komisi notaris yang dikeluarkan. Hakim dari surat wasiat juga akan melapor luar negeri kepada Menteri nama, County tinggal, tanggal penerbitan, dan tanggal berakhirnya Komisi masing- masing notaris yang ditunjuk dan ditugaskan di bawah subbagian ini. (b) semua notaris yang ada fungsi umum pada tanggal efektif tempat 96
naan dengan wasiat urutan menurut pembuatan waktu j. Akta setiap bulan; mengirimkan daftar sebagaimana Akta dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang m e n y e l e n g g a r a k a n urusan pemerintahan di hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya; k. mencatat repertorium dalam tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan; l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Indonesia Republik dan ruang pada yang melingkarinya nama, dituliskan tempat jabatan, dan yang kedudukan bersangkutan; m. membacakan Akta di penghadap hadapan dihadiri dengan oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan pada ditandatangani bidang dari artikel ini akan terus berfungsi sesuai dengan kewenangan yang ada untuk sisa Komisi mereka yang ada.) 97
saat juga oleh saksi, penghadap, dan Notaris; dan n. menerima magang calon Notaris. itu 6. Larangan Notaris "Pasal 17 (1) Notaris dilarang: a. menjalankan jabatan luar wilayah jabatannya; b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari (tujuh) hari kerja 7 tanpa berturut-turut alasan yang sah; c. sebagai merangkap negeri; d. pegawai jabatan merangkap sebagai pejabat negara; jabatan e. merangkap f. sebagai jabatan merangkap sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah usaha badan atau swasta; g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Pejabat dan/atau Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris; h. menjadi Notaris Pengganti; atau i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan norma dengan kesusilaan, agama, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris. di advokat; Section 36-20-75. Any person who, having been a notary, willfully performs or assumes the authority to perform a notarial act after his or her commission expires, with knowledge that his or her commission has expired, or any person who without a notary's commission assumes the authority and performs a notarial act shall be guilty of a Class C misdemeanor (Bagian 36-20-75. Setiap orang yang, setelah menjadi notaris, dengan sengaja melakukan atau kewenangan mengasumsikan tindakan untuk melakukan Notaris setelah komisi berakhir, dengan bahwa pengetahuan Komisi nya telah berakhir, atau setiap orang yang tanpa komisi otoritas Notaris menganggap dan melakukan tindakan Notaris harus bersalah dari pelanggaran kelas C..) 98
bahwa Perbandingan tugas notaris menurut Undang-Undang Notaris Indonesia dan Undang-Undang Notary Public Amerika Serikat pada dasarnya terletak pada berlakunya UUJN untuk seluruh Indonesia, sedangkan di Amerika Serikat setiap Negara bagian memiliki undang-undang notaris sendiri-sendiri. Perbandingan tugas Notaris menurut Undang-Undang Notaris Indonesia dan Undang-Undang Notary Public Amerika Serikat pada dasarnya terletak pada berlakunya UUJN untuk seluruh Indonesia, sedangkan di Amerika Serikat setiap Negara bagian memiliki undang-undang notaris sendiri. Hal penting yang patut dicontoh adalah mengenai perubahan cepat regulasi notaris di Amerika yang cepat dalam merespon dan menyesuaikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi khususnya tentang cyber notary. Dengan demikian dapat disimpulkan 99
DAFTAR PUSTAKA Adjie, Habib. Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT. Bandung: PT.Citra Aditya Bhakti. 2014. __________. Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No 30. Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Bandung: Refika Aditama. 2008. __________. Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2009. __________. Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik. Bandung: Refika Aditama. 2008. Cahayadi, Andri. Peran Notaris dalam Membantu Menyelesaikan Masalah Waris Melalui Pembuatan Keterangan Waris. Jakarta: Universitas Indonesia. 2011. Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, dan Putusan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika. 2004. Harahap, Nuzuarlita Permata Sari. Pemanggilan Notaris oleh Polri Berkaitan dengan Akta yang Dibuatnya. Medan: Pustaka Bangsa Press. 2011. Notodisoerjo, Soegondo. Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1993. Prasetyaningtyas, Yosvita. Hukum untuk Orang Awam. Efata Publising: Yogyakarta. 2014. Qamar, Nurul. Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan Civil Law System dan Common Law System. Makassar: Pustaka Refleksi. 2010. 100
Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2001 Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2014. ________________ dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Press. Cet. Ke- 2. 2015. Soemoatmodjo, Soetarjo. Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang. Yogyakarta: Liberty. 1986. Tobing, Lumban. Peraturan Jabatan Notaris. Jakarta: Erlangga. 1992. Jurnal: Mowoka, Valentine Phebe. "Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta yang Dibuatnya", Jurnal Lex et Societatis, Vol. 2 No. 4, Tahun 2014 65 Ratih, Tribuana Putu Ayu dkk. "Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata", Jurnal Acta Comitas, Vol. 1 No. 2 Tahun 2016. Wahyuningsih, Sri Endah dan Denny Saputra. "Prinsip Kehati-hatian bagi Notaris/PPAT dalam Menjalankan Tupoksinya dalam Upaya Pencegahan Kriminalisasi Berdasarkan Kode Etik", Jurnal Akta, Vol. 4 No. 3 Tahun 2017. Zeng, Rongxin. "Review of American Notary System - New Developments, Challenges and Its Coping Strategy", Journal of Politics and Law; Vol. 6, No. 4 Tahun 2013. 101
Internet: Herlien Budiono adalah Tim Pakar Pengurus Pusat Ikatan Notaris budiono?page=4 Indonesia. New Orleans Notarial Archives. (2011). Civil Law Notary. Retrieved September 9, 2013, from archives.org/civil.htm law-i-dengan-icommon-law-i States) Perundang-undangan: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah 102
LAMPIRAN CODE OF ALABAMA 1975 TITLE 13A. CRIMINAL CODE. CHAPTER 10. OFFENSES AGAINST PUBLIC ADMINISTRATION. ARTICLE 6 OFFENSES RELATING TO JUDICIAL AND OTHER PROCEEDINGS § 13A-10-132. *** (e) It shall be unlawful for a person to knowingly act, without authority under state law, as any judge, magistrate, hearing officer, juror, a clerk of court, a commissioned notary public, or any other official authorized to determine a controversy or adjudicate the rights or interests of others, or to sign a document as if authorized by state law. A person violating this subsection is guilty of a Class A misdemeanor. *** TITLE 35. PROPERTY CHAPTER 4 CONVEYANCES AND CREATION OF ESTATES. § 35-4-20. Conveyance required to be in writing; signature; attestation by witnesses. Conveyances the alienation of lands must be written or printed, or partly written and partly printed, on parchment or paper, and must be signed at their foot by the contracting party or his agent having a written authority; or, if he is not able to sign his name, then his name must be written for him, with the words "his mark" written against the same, or over it; the execution of such conveyance must be attested by one witness or, where the party cannot write, by two witnesses who are able to write and who must write their names as witnesses; or, if he can write his name but does not do so and his name is written for him by another, then the execution must be attested by two witnesses who can and do write their names. § 35-4-21. Seal unnecessary. A seal is not necessary to convey the legal title to land to enable the grantee to bring a civil action. Any instrument in writing, signed by the grantor or his agent having a written authority, is effectual to transfer the legal title to the grantee, if such was the intention of the grantor, to be for 103
collected from the entire instrument. § 35-4-22. Effect of writings importing to be under seal. All writings which import on their face to be under seal are to be taken as sealed instruments and have the same effect as if the seal of the parties was affixed thereto. § 35-4-23. Acknowledgment - Operates as compliance with witness requirements. The acknowledgment provided for in this article operates as a compliance with the requisitions of section subject of witnesses. § 35-4-24. 35-4-20 upon Acknowledgment - Officers authorized to take in this state. Acknowledgments and proofs of conveyances may be taken by the following officers within this state: Judges of the supreme court, the court of civil appeals, the court of criminal appeals, circuit courts and district courts, and the clerks of such courts; registers of the circuit court, judges of the court of probate, and notaries public. Revised 3/25/2013 -2- the § 35-4-25. Same - Officers holding stock in certain corporations. An acknowledgment or proof of any deed, mortgage or other conveyance to or by a corporation, national banking association, building and loan association or savings and loan association at any time heretofore or hereafter taken by an officer authorized by law to take acknowledgments and proofs of conveyances and at that time owning or holding not more than one percent of the total issued and outstanding capital stock of such corporation, national banking association, building and loan association or savings and loan association, and not then holding any office in said corporation, national banking association or building and loan association shall have the same effect as if such officer did not hold or own any of such stock. § 35-4-26. Same - Officers authorized to take in other states or foreign countries. Acknowledgments, proofs of conveyances and affidavits may be taken within the United States and beyond the state of Alabama, by judges and clerks of any federal court, judges and clerks of any state court of record in any state, notaries 104
public, commissioners appointed by the governor of this state, or the commissioner of deeds the acknowledgment is taken, or by any commissioned officer of any of the armed forces of the United States. Beyond the limits of the United States, such acknowledgments, proofs and affidavits may be taken by the judges of any court of record, mayor or chief magistrate of any city, town, borough or county, or by any diplomatic, consular or commercial agent of the United States, notaries public or by any commissioned officer of any of the armed forces of the United States; provided, however, that when any such acknowledgment shall be taken by any commissioned officer of any of the armed forces of the United States, no seal of office shall be required, and his signature shall be prima facie proof of his authority hereunder. for the state wherein § 35-4-27. Acknowledgment - Proof of official seal. All deeds, instruments of conveyance, powers of attorney and other affidavits or contracts purporting to be acknowledged, proved or verified as prescribed by law, and which have been recorded or may hereafter be recorded in the office of the judge of probate of the proper county in this state, and transcripts thereof from such record shall be prima facie evidence that the seal of such officer acknowledging or attesting such instrument was his official seal and that it was affixed by him in his official capacity; and all such instruments and certified copies thereof shall have the same force and effect and shall be received in evidence in any court in this state without further proof of the due execution of such instrument or proof of the seal of any officer so certifying or attesting and that the same was affixed by him as his official seal, in his official capacity, whether he be an officer of this state or of any other state, territory or district of the United States. § 35-4-28. Same - Powers of attorney, etc. Powers of attorney or other instruments conferring authority to convey property or to enter satisfaction of mortgages or other liens may be proved or 105
acknowledged and recorded in the same manner and must be received as evidence to the same extent as conveyances. § 35-4-29. Form of acknowledgment. The following are substantially the forms of acknowledgment to be used in this state, on conveyances and instruments of every description admitted to record: Revised 3/25/2013 -3- ACKNOWLEDGMENT FOR INDIVIDUAL The State of ... }... County } I (name and style of officer) hereby certify that ... whose name is signed to the foregoing conveyance, and who is known to me, acknowledged before me on this day that, being informed of the contents of the conveyance, he executed the same voluntarily on the day the same bears date. Given under my hand this ... day of ... , A. D. 19.... A. B. Judge, etc. (or as the case may be) ACKNOWLEDGMENT FOR CORPORATION The State of ... }... County } I, ... , a ... in and for said County in said State, hereby certify that ... whose name as ... of the ... , a corporation, is signed to the foregoing conveyance and who is known to me, acknowledged before me on this day that, being informed of the contents of the conveyance, he, as such officer and with full authority, executed the same voluntarily for and as the act of said corporation. Given under my hand this the ... day of ... , 19... (Style of Officer) ACKNOWLEDGMENT FOR AN OFFICIAL OR OTHER PERSON IN REPRESENTATIVE CAPACITY The State of... }... County } I, ... , a ... , in and for said County in said State, hereby certify (here state representative capacity) is signed to the foregoing conveyance and who is known to me, acknowledged before me on this day that, being informed of the contents of the conveyance, he, in his capacity as such ... , executed the same voluntarily on the day that ... , whose name as ... 106
the same bears date. Given under my hand this the ... day of ... , 19 ... (Style of Officer) ACKNOWLEDGMENT FOR CORPORATION, IN REPRESENTATIVE CAPACITY The State of ... }... County } Revised 3/25/2013 -4- I, ... , a ... in and for said County, in said State, hereby certify that ... whose name as ... of ... , a corporation as ... of the estate of ... (or as the case may be) is signed to the foregoing ... , and who is known to me, acknowledged before me on this day, that being informed of the contents of said ... , he, as such officer, and with full authority, executed the same voluntarily for and as the act of said corporation, acting in its capacity as ... as aforesaid. Given under my hand this the ... day of ... , 19... (Style of Officer) § 35-4-30. Form of probate of conveyance. The form of a probate of a conveyance or other instrument is as follows: The State of ... }... County. } I, (name and style of the officer), hereby certify that ... , a subscribing witness to the foregoing conveyance, known to me, appeared before me on this day, and being sworn, stated that ... , the grantor, voluntarily executed the same in his presence, and in the presence of the other subscribing witness, on the day the same bears date; that he attested the same in the presence of the grantor, and of the other witness, and that such other witness subscribed his name as a witness in his presence. Given under my hand, this ... day of ... , A. D... A. B., Judge, etc. (or as the case may be). 107
TITLE 36. PUBLIC OFFICERS AND EMPLOYEES. CHAPTER 20. NOTARIES PUBLIC ARTICLE GENERALLY 1. Section 36-20-1 - Repealed (Dicabut) 2. Section 36-20-2 - Repealed 3. Section 36-20-3 - Repealed 4. Section 36-20-4 - Repealed (Dicabut) 5. Section 36-20-5 - Repealed 6. Section 36-20-6 - Repealed 7. Section 36-20-7 - Repealed 8. Section 36-20-8 - Repealed 9. Revised 3/25/2013 -5- 10. Section 36-20-9 - Repealed 11. Section 36-20-10 - Repealed 12. Section 36-20-11 - Repealed 13. ARTICLE 2. NOTARIES PUBLIC FOR STATE AT LARGE 14. Section 36-20-30 - Repealed 15. Section 36-20-31 - Repealed 16. Section 36-20-32 - Repealed 17. ARTICLE 3. CIVIL LAW NOTARIES. 18. § 36-20-50. Definitions. For purposes of this article, the following terms shall have (1) the INSTRUMENT. An AUTHENTICATION instrument executed by an Alabama international notary referencing this article, which includes the particulars and capacities to act of transacting parties, a confirmation of the full text of the instrument, the signatures of the parties or legal equivalent thereof, and following meanings: 108
the signature and seal of an Alabama international notary as prescribed by the Secretary of State for use in a jurisdiction outside the borders of the United ALABAMA INTERNATIONAL NOTARY. A person who is admitted to the practice of law in this state, who has practiced law for is at appointed by the Secretary of State as an Alabama international notary. (3) PROTOCOL. A registry maintained by in an Alabama which the Alabama international notary are archived. States. (2) least five years, and who international notary the acts of 19. § 36-20-51. Alabama international notaries. (a) The Secretary of State may appoint Alabama international notaries and administer this article. (b) An Alabama international notary may issue authentication instruments for use in non-United States jurisdictions. An Alabama international notary may not issue authentication instruments in a non-United States for use jurisdiction the United States Department of State has determined that the jurisdiction does not have diplomatic relations with the United States or is a terrorist country, or if trade with the jurisdiction is prohibited under the Trading With the Enemy Act of 1917, as amended, 50 U.S.C. if 20. § 1, et seq. (c) The authentication instruments Alabama of international notary shall not be an 109
considered authentication instruments within the borders of the United States and shall have no consequences or effects as authentication instruments (d) The in authentication instruments of an Alabama international notary shall be recorded in the Alabama international a manner notary's protocol prescribed by the Secretary of State. Revised 3/25/2013 -6- the United States. in 21. Section 36-20-52. Rules of procedure. The Secretary of State may adopt rules prescribing all of the following: (1) The form and content of signatures and legal equivalents for seals or their (2) authentication Procedures permanent for of archiving authentication instruments. (3) The charging of reasonable fees to be retained by the Secretary of State for the purpose of (4) this administering Educational and requirements testing applicants' procedures and the knowledge effects with associated consequences authentication in instruments jurisdictions outside the United States. (5) Procedures for the disciplining of notaries, international Alabama and the including for of revocation misrepresentation or fraud regarding the Alabama international notary's authority, the effect of the Alabama suspension appointments for of article. instruments. the 110
international notary's authentication instruments, or the identities or acts of the parties to a transaction. (6) Other matters necessary for administering this article. 22. Section 36-20-53. Discipline, etc., relating law. The to practice of Secretary of State shall not regulate, discipline or attempt to discipline, or establish any educational requirements for any Alabama international notary for, or with regard to, any action or conduct that would constitute the practice of in this state. The Secretary of State shall not establish as a prerequisite to the appointment of an Alabama international notary any test containing any question that inquires of the applicant's knowledge regarding the practice of law in the Section 36-20-54. United Construction. This article shall not be construed as abrogating the provisions of any other act relating to notaries public, attorneys, or the practice of law in this state. States. law 23. ARTICLE 4. 24. NOTARIES PUBLIC Section 36-20-70. (a) A competent number of notaries public for the state at large shall be appointed and commissioned by the judges of probate of the several counties of the state and shall hold office for four years their commission. Such notaries public shall perform all the acts and exercise all the date of from 111
authority under the general laws of the State of Alabama. The jurisdiction of such notaries public shall not be limited their residence and shall extend to any county of the state. The judges of probate shall collect a fee of ten dollars ($10) for each notary commission issued. The judges of probate shall also report to the Secretary of State the name, county of residence, date of issuance, and date of expiration of the commission of each notary public appointed and commissioned under this subsection. (b) All existing notaries public functioning on the effective date of this article shall continue to function pursuant to their existing authority for the their existing commission. to the counties of remainder of 25. Section 36-20-71. (a) Notaries public shall give bond with sureties, to be approved by the judge of probate of the county of their residence, in the sum of twenty-five thousand dollars Revised 3/25/2013 ($25,000), payable to the State of Alabama and conditioned to faithfully discharge the duties of such office so long as they may continue therein or discharge any of the duties thereof. Such bond shall be executed, approved, filed, and recorded in the office of the judge of probate of their residence, before they enter on the duties of such office. (b) All existing the county of 7- 112
notaries public functioning on the effective date of this article shall continue to function pursuant to their existing bond for the remainder of their existing commission. 26. Section the authentication of his or her official acts, each notary shall provide a seal of its office, which shall present, by impression or stamp, the name, office, and the state for which he or she was appointed. 36-20-72. For 27. Section 36-20-73. Notaries public may do all of the following: (1) Administer oaths in all matters incident to the exercise of their office. (2) Take the of acknowledgment instruments of writing relating to commerce or navigation and certify the same and all other of their official acts under their seal of office. (3) Demand acceptance and payment of bills of exchange, promissory notes, and all other writings which are governed by the commercial law as to days of grace, demand, and notice of nonpayment and for nonacceptance or nonpayment and to give notice thereof as required by law. (4) Exercise such other powers, according to commercial usage or the laws of this state, as may belong to notaries public. protest same the or proof 28. Section 36-20-74. Notaries public are entitled to the sum of five dollar ($5) 113
for carrying out any of the enumerated powers in Section 36-20-73. 29. Section 36-20-75. Any person who, having been a notary, willfully performs or assumes the authority to perform a notarial act after his or her commission expires, with knowledge that his or her commission has expired, or any person who without a notary's commission assumes the authority and performs a notarial act shall be guilty of a Class C misdemeanor. 114
PROFIL PENULIS Nadhif Muksin Al Katiri, S.H., lahir di Tegal, Januari 1997. Menyelesaikan jenjang Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Pangkah, Kabupaten Tegal dan tahun 2015. lulus pada Kemudian melanjutkan jenjang Sarjana Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal dan menyelesaikan studinya pada tahun 2021. tanggal 16 lahir di Kanti Rahayu, S.H., M.H., Ketapang, tanggal 20 Oktober 1982. Berkarier sebagai Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Pancasakti, Tegal sejak tahun 2009. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pada tahun 2004 dan melanjutkan jenjang Magister Hukum, khususnya Kajian Hukum Ekonomi dan Alih Teknologi di Universitas Diponegoro, Semarang pada tahun 2008. Adapun Buku yang pernah diterbitkan berjudul "Hukum Kekayaan Intelektual dalam Frame Globalisasi (2020)". Selama berkarier, Jabatan yang pernah diamanahkan antara lain sebagai Sekretaris Gugus Jaminan Mutu tingkat Fakultas dan Ketua Sentra Pelayanan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dari Tahun 2015 s.d 2019 dan sejak Mei 2019 menjabat sebagai Wakil Dekan I Bidang Akademik sampai dengan sekarang. 115
Dr. Sanusi, S.H., M.H., lahir di Brebes, 6 Agustus 1962. Berkarier sebagai Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal sejak tahun 1989 sampai dengan sekarang. Beliau adalah lulusan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Tahun jenjang Magister 1987, menyelesaikan Hukumnya juga di Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto tahun 2004. Memperoleh gelar Doktor (S3) di Universitas Islam Sultan Agung, Semarang pada tahun 2016. Selama berkarier, jabatan yang pernah di amanahkan antara lain sebagai Dekan Fakultas Hukum selama dua periode sejak tahun 1999 s.d. 2010, sebagai Wakil Dekan I Bidang Akademik tahun 2015 dan sebagai Wakil Dekan II Bidang Keuangan tahun 2019, dan saat ini menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Pancasakti, Tegal. Selain mengajar ilmu rumpun Hukum Perdata, penulis juga aktif sebagai advokat di Brebes. Buku ini ditulis dengan tujuan untuk memperkenalkan Perbandingan Tugas dan Wewenang Notaris di Indonesia dan Amerika Serikat. Besar harapan penulis buku ini dapat memperluas wawasan pembacanya agar dapat membandingkan dan mengidentifikasi tugas serta wewenang Notaris. Semoga buku ini bermanfaat. 116