BAB II TINJAUAN TERHADAP SANKSI ADMINISTRASI DALAM PERATURAN DAERAH 2.1 Sanksi Denda Administrasi 1. Sanksi Administrasi Sanksi dideskripsikan sebagai: "aturan yang menentukan konsekuensi dari ketidakpatuhan atau terhubung dengan pelanggaran norma" (de sanctie wordt gedefinieerd als: "regels die voorschrijven welke gevolgen aan de niet naleving of de overtreding van de normen verbonden worden").1 Sanksi tersebut digunakan sebagai alat kekuasaan yang berusaha untuk memenuhi/mematuhi norma dan usaha tersebut ditujukan untuk meminimalkan kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran norma. Literatur hukum Rumania mendefinisikan sanksi sebagai :" the sanction as a consequence of not observing a rule of conduct prescribed or sanctioned by the state.2 (sanksi sebagai konsekuensi dari tidak mematuhi aturan perilaku yang ditentukan atau disetujui oleh negara). Henry Campbell Black3 merumuskan sanksi sebagai "that part of a law which is designed to secure enforcement by imposing a penalty for its violation or offering a reward for its observance". (Bagian dari hukum yang dirancang untuk mengamankan penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman atas pelanggarannya atau menawarkan ganjaran atas ketaatannya). Selanjutnya Bryan A. Garner4 menyatakan, sanksi (sanction) adalah: "A penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, 1 Dupont L., Verstraeten R., Handboek Belgisch Strafrecht, (Leuven : Acco, 1990), hlm. 74-75 2 Nur Hari Susanto, Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi Administrative Law & Governance Journal. Volume 2 Issue 1, March 2019. Hlm. 3 Henry Campbell Black, Black"s Law Dictionary with Pronounciations, Fifth Edition, (St Paul Minn : West Publishing, 1979), hlm. 1203. 4 Bryan A. Garner (Editor in Chief)), Black's Law Dictionary, Seventh Edition, (St. Paul Minn : West Group, 1999), hlm.1341
rule, or order (a sanction for discovery abuse)" ("Hukuman atau tindakan paksaan yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi hukum, aturan, atau perintah (sanksi untuk menemukan/deteksi penyalahgunaan)" Menurut Utrecht, yang dimaksud dengan sanksi adalah akibat dari sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain, baik itu manusia atau lembaga sosial atas sesuatu perbuatan manusia.5 Deskripsi di atas apabila dicermati, menunjuk kepada suatu keadaan yang memberikan ruang lingkup tentang sanksi, sehingga dapat dipertimbangkan di sini, bahwa yang dimaksud dengan sanksi adalah alat kekuasaan hukum yang dirancang untuk mengamankan penegakan hukum yang berupa semua tindakan, sebagai reaksi atau respon negatif yang disebabkan oleh ketidakpatuhan atau pelanggaran terhadap norma. Pada hakikatnya, hukum administrasi negara memungkinkan pelaku administrasi negara untuk menjalankan fungsinya dan melindungi warga terhadap sikap administrasi negara, serta melindungi administrasi negara itu sendiri. Peran pemerintah yang dilakukan oleh perlengkapan negara atau administrasi negara harus diberi landasan hukum yang mengatur dan melandasi administrasi negara dalam melaksanakan fungsinya. Hukum yang memberikan landasan tersebut dinamakan hukum administrasi negara. Konsep sanksi administrasi adalah gagasan doctrinal dan tidak didefinisikan secara normatif di dalam undang-undang. Doktrin dalam hukum administrasi menunjukkan banyak definisi yang berbeda dari istilah ini. Ciri umum yang ditekankan oleh sebagian besar penulis adalah keadaan bahwa sanksi administrasi merupakan 5 Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, (Jakarta : Penerbit Ichtiar, 1992), hlm. 17.
konsekuensi negatif dari pelanggaran terhadap kewajiban dan tugas yang bersifat administrasi dan legal. Sanksi administrasi adalah salah satu jenis sanksi hukum, yang ditetapkan untuk memastikan penghormatan terhadap ketentuan hukum. Penerapan sanksi administrasi tidak dapat dilepaskan dari kebijakan secara umum yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban, memberi kepastian hukum dan jaminan perlindungan terhadap hak setiap orang dari suatu gangguan. Penegakan norma hukum administrasi merupakan kewenangan administrasi negara untuk meluruskan terjadinya pelanggaran dengan melakukan suatu tindakan dengan cara memberikan sanksi administrasi. Sanksi dalam Hukum Administrasi yaitu "alat kekekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma Hukum Administrasi Negara." Berdasarkan definisi ini tampak ada empat unsur sanksi dalam hukum administrasi Negara, yaitu alat kekuasaan (machtmiddelen), bersifat hukum publik (publiek rechtlijke), digunakan oleh pemerintah (overheid), sebagai reaksi atas ketidakpatuhan (reactive op niet-naleving).6 Jenis Sanksi Administrasi dapat dilihat dari segi sasarannya yaitu:7 a. Sanksi reparatoir, artinya sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran, misalnya bestuursdwang, dwangsom; b. Sanksi punitif, artinya sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang, misalnya adalah berupa denda administratif; 6 Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, PT. RajaGrafindo, Jakarta, h. 315. 7 ibid, h. 319.
c. Sanksi regresif, adalah sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan. Sanksi administratif secara luas dipahami sebagai sanksi yang dijatuhkan oleh pembentuk peraturan tanpa intervensi oleh pengadilan atau tribunal (Administrative sanctions are broadly understood as being sanctions imposed by the regulator without intervention by a court or tribunal.)8 Yucel Ogurlu9 mengemukakan bahwa :" Administrative sanctions, as a sort of administrative acts, are a dimension of the unilateral decision-making power of the Administration. This is the power to decide, to apply and enforce sanctions against individuals who violates laws of public order." (Sanksi administratif, sebagai semacam tindakan administratif, adalah dimensi dari kekuasaan pengambilan keputusan administratif secara sepihak. Ini adalah kekuasaan untuk memutuskan, untuk menerapkan dan menegakkan sanksi terhadap individu yang melanggar hukum ketertiban umum). Sanksi ini selalu dengan karakter hukuman. Unsur-unsur dari sanksi hukum administrasi berdasarkan pendapat di atas, apabila diurai terdiri dari: Alat kekuasaaan (machtmiddelen); Bersifat hukum publik (publiekrechtelijke); Badan pemerintahan/penguasa (overheid); Reaksi terhadap ketidakpatuhan (reactie op niet naleving); Norma-norma hukum administrasi (administratiefrechtelijke normen). J.J Oostenbrink10 mengemukanan juga bahwa sanksi administrasi adalah: "Administratief sancties zijn dus sancties, die voortspruiten uit de relatie overheid onderdaan en die zonder tussenkomst van derden en met name zonder 8 J. Dara Lynott, Administrative Sanctions, lihat dalam sanctions?from_action=save 9 Yucel Ogurlu, Administrative Sanctioning System in Turkey, hlm. 2, lihat dalam 10 J.J Oostenbrink, Administratief Sancties, (Denhaag : Vuga Boekerij, 1967), hlm. 8
rechtelijke machtiging rechtstreeks door de administratie zelf kunnen worden opgelegd" (sanksi administrasi adalah sanksi yang muncul dari hubungan antara pemerintah dan warga negara/subyek dan yang dilaksanakan tanpa perantaraan pihak ketiga, yaitu tanpa perantaraan kekuasaan peradilan, tetapi dapat secara langsung dilaksanakan oleh administrasi sendiri). Selanjutnya J.R. Stellinga11 mengemukan bahwa:" De administratieve sanctie een maatregel is, welke genomen wordt, wanneer de burger een publiekrechtelijke regel overtreedt. Daarbij komt dan, dat de sanctie wordt toegepast door een bestuursorgaan, en dat zij bestaat in het toebrengen van een nadeel aan de overtreder. Zulk een nadeel kan bestaan in een geldboete, in het intrekken van een eerder verleende vergunning e.d (sanksi administratif adalah suatu tindakan yang diambil jika warga negara melanggar aturan hukum publik. Selain itu, sanksi diterapkan oleh badan administratif dan menimbulkan kerugian pada pelaku. Kerugian seperti itu dapat berupa denda, dalam penarikan izin yang sebelumnya diberikan dan sejenisnya) Berdasarkan pandangan-pandangan tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa sanksi administrasi sebagai reaksi yang dilakukan oleh badan administrasi, merupakan dimensi dari kekuasaan pengambilan keputusan administrasi secara sepihak. Kekuasaan ini adalah kekuasaan untuk memutuskan, menerapkan dan menegakkan sanksi terhadap individu yang melanggar norma hukum administrasi (ketertiban umum). Tujuan penerapan sanksi administrasi terhadap suatu pelanggaran yang terjadi dimaksudkan sebagai upaya badan administrasi untuk mempertahankan norma-norma hukum administrasi yang telah ditetapkan dalam wujud peraturan perundang-undangan. 11 J.R. Stellinga, De Administratieve Sancties in Nederland, hlm.354, lihat dalam
Mempertahankan norma hukum administrasi pada dasarnya menjadi konsekuensi logis dari wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada badan pemerintahan untuk: a) Menjamin penegakan norma hukum administrasi; b) Sebagai pelaksanaan dari wewenang pemerintahan yang berasal dari aturan hukum administrasi itu sendiri; dan c) Tanpa melalui perantaraan pihak ketiga (peradilan). Sanksi hukum administrasi apabila dilihat dari karakter normanya bukan merupakan suatu kewajiban (plicht), tetapi merupakan kewenangan bebas (vrijebevoegdheid) yang mandiri, tidak tergantung pada organ lainnya.12 Badan dan/atau pejabat pemerintahan dengan demikian diberi wewenang secara eksklusif untuk menegakkan norma hukum administrasi tanpa bergantung pada institusi lain seperti pengadilan. 2. Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi a. Kriteria Organik. Apabila sanksi memiliki manfaat yang terkait dengan kepatuhan terhadap norma perilaku, maka hal tersebut merupakan sanksi yang positif. Secara a contrario, maka dalam hubungannya dengan sanksi negatif adalah jika ada perilaku yang menimbulkan kerugian karena melanggar norma (als sancties voordelen verbinden aan de naleving van een gedragsnorm, zijn het 'positieve sancties'. 'Negatieve sancties' verbinden nadelen aan normschendend gedrag).13 12 W. Riawan Tjandra, Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta : Sinar Grafika, 2018), hlm. 218 13
Kriteria organik dari karakter sanksi administrasi merupakan satu-satunya cara yang praktis untuk membedakan sanksi administrasi dari jenis sanksi lain, terutama dari sanksi pidana. Oleh karena itu, ruang lingkup sanksi administrasi tidak termasuk ruang lingkup sanksi yang dijatuhkan oleh hakim (hakim pidana, hakim perdata maupun hakim administrasi/PTUN). Kriteria organik dari karakter sanksi administrasi tersebut melingkupi hal-hal sebagai berikut: 1) Sanksi administrasi menganggap bahwa suatu perbuatan yang menimbulkan gangguan terhadap tatanan norma hukum administrasi, sebagai suatu pelanggaran; 2) Gangguan yang timbul akibat pelanggaran terhadap tatanan norma hukum administrasi, segera dapat dilakukan tindakan oleh badan administrasi; 3) Tindakan yang dilakukan Badan administrasi dalam rangka mengakhiri gangguan terhadap tatanan norma hukum administrasi, dapat berupa tindakan pemulihan (reparatoir - herstel ) dan/atau tindakan penghukuman (condemnatoir - straf). Pembahasan/kajian terhadap fungsi sanksi hukum, khususnya sanksi administrasi, berhubung dalam ilmu hukum tidak ada konsensus mengenai klasifikasi fungsi-fungsi tertentu dari sanksi hukum (administrasi), maka kita hanya dapat membedakannya melalui cara sebagai berikut: 1) fungsi represif, yaitu fungsi yang memiliki tujuan untuk menimbulkan efek penderitaaan sebagai imbalan atas perilaku yang menyimpang; 2) fungsi preventif, yaitu fungsi yang memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum; dan
3) fungsi restitusi/reparasi, yaitu fungsi yang memiliki tujuan untuk memperbaiki kerusakan dan memulihkannya ke dalam keadaan semula seperti tidak adanya pelanggaran (gangguan). Philipus M. Hadjon14 et. al., telah membuat suatu perbedaan antara sanksi administrasi dengan sanksi pidana, yang dapat diragakan sebagai berikut: Faktor Pembeda Sanksi adminitrasi Sanksi pidana SASARAN/TUJUAN Perbuatan Pelaku SIFAT Reparatoir Condemnatoir Tanpa harus melaui Melalui proses PROSEDUR proses peradilan peradilan Ragaan diatas dapat diterangkan sebagai berikut, bahwa sanksi administrasi ditujukan kepada perbuatan pelanggarannya, agar perbuatan pelanggar itu dihentikan. Sifat sanksi "reparatoir" artinya memulihkan kepada keadaan semula. Sedangkan sanksi pidana ditujukan kepada pelanggar dengan memberi hukuman berupa nestapa. Sifat sanksi "condemnatoir" (straf = menghukum). Prosedur dalam penegakan hukumnya pada sanksi administrasi tanpa harus melalui proses peradilan (non contentious), artinya badan administrasi dengan wewenang publiknya melakukan tindakan penegakan, sedangkan pada sanksi pidana prosedur penegakannya melalui proses peradilan (contentious). b. Sanksi Pemulihan (Reparatoir/Restorasi) dan Sanksi Hukuman (Condemnatoir). 14 Philipus M Hadjon, et.al, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1994), hlm. 247.
Kepustakaan hukum administrasi senantiasa menerangkan jenis-jenis sanksi hukum administrasi yang khas (di samping yang khas masih terdapat jenis sanksi hukum administrasi lainnya seperti sanksi disiplin) misalnya, meliputi : 1) Paksaan pemerintahan (bestuursdwang); 2) Pembayaran penalti / uang paksa (dwangsom); 3) Denda administrasi (administratieve/bestuurslijke boete); dan 4) Penarikan keputusan yang menguntungkan (het intrekken van een begunstigende beschikking/withdraw license). 2.2 Jenis-jenis Sanksi dalam Hukum Administrasi Negara Syarat-syarat agar hukum administrasi dapat dijalankan dengan baik maka diperlukan pengawasan dan penerapan kewenangan sanksi oleh pemerintah. Menurut teori Berge, seperti yang dikutip Philipus M. Hadjon, menyatakan bahwa instrumen penegakan Hukum Administrasi Negara meliputi pengawasan dan penerapan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan.15 Menurut P de Haan, penggunaan administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintahan, dimana kewenangan ini berasal dari aturan hukum tertulis dan tidak tertulis. Ditinjau dari segi sasarannya, dalam hukum administrasi dikenal dua jenis sanksi yaitu sanksi reparatoir dan sanksi punitif. Sanksi reparatoir artinya sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum atau menempatkan pada situasi yang sesuai dengan hukum. Dengan kata lain, mengembalikan pada keadaan semula sebelum terjadinya pelanggaran, 15 Philipus M. Hadjon, dkk, op. cit, hlm. 95
misalnya paksaan pemerintah (bestuursdwang), dan pengenaan uang paksa (dwangsom). Sedangkan sanksi punitif adalah sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang, misalnya adalah denda administratif.16 Selain dua jenis sanksi tersebut, ada sanksi lain yang oleh J.B.J.M ten Berge disebut sanksi regresif, yaitu sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan. Sanksi ini ditujukan pada keadaan hukum semula, sebelum diterbitkannya ketetapan. Seperti penarikan, perubahan, dan penundaan suatu ketetapan.17 Menurut Philipus M. Hadjon seperti yang dikutip oleh Ridwan HR, penerapan sanksi secara bersama-sama antara Hukum Administrasi dengan hukum lainnya dapat terjadi, yakni kumulasi internal dan kumulasi eksternal. Kumulasi eksternal merupakan penerapan sanksi administrasi secara bersama-sama dengan sanksi lain, seperti sanksi pidana atau sanksi perdata. Sedangkan kumulasi internal merupakan penerapan dua atau lebih sanksi administrasi secara bersama-sama, misalnya penghentian pelayanan administrasi dan/ atau pencabutan izin dan/ atau pengenaan denda.18 Menurut Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidarta, di dalam kehidupan masyarakat masa kini di mana segala bentuk usaha besar dan kecil bertambah memainkan peranan yang penting di dalam kehidupan masyarakat, maka sanksi administratif semakin memainkan peranan yang penting.19 16 Y. Sri Pudyatmoko, Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan, (Jakarta: Grasindo, 2009), hlm.11 17 Harupermadi.lecture.ub.ac.id, HaruPermadi, Mengenal Sanksi Dalam Hukum Administrasi Negara, diunduh pada hari Rabu 09 Maret 2021 jam 04.00 WIT 18 Ridwan HR, op. cit, hlm. 301-302 19 Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidarta, op. cit, hlm. 47
Pada umumnya macam-macam dan jenis sanksi hukum administrasi dicantumkan dan ditentukan secara tegas dalam perundang-undangan bidang administrasi tertentu.20 Secara umum dikenal beberapa macam sanksi dalam hukum administrasi, yaitu: 1) Paksaan Pemerintahan (bestuursdwang) 2) Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (izin, subsidi, pembayaran, dan sebagainya) 3) Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (dwangsom) 4) Pengenaan denda administratif (administrative boete) Dalam kaitan dengan hal tersebut, maka selanjutnya penulis akan menguraikan jenis-jenis sanksi dalam hukum Administrasi antara lain: 1. Bestuursdwang atau paksaan pemerintah Dapat diuraikan sebagai tindakan-tindakan yang nyata dari penguasa guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi. Berdasarkan Undang-Undang Hukum Administrasi Belanda ; "Onder bestuursdwang wordt verstaan, het feitelijk handelen door of vanwage een bestuursorgaan wegnemen, ontruiment, beletten, in de voreige toestand herstellen of verrichten van hetgeen in strijd met bij of krachtens wettelijke voorschriften gestelde verplichtigen is of wordt gedaan, gehouden of nagelaten" (paksaan pemerintahan adalah tindakan nyata yang dilakukan oleh organ pemerintah atau atas nama pemerintah untuk memindahkan, mengosongkan, menghalang-halangi, memperbaiki keadaan semula apa yang telah dilakukan atau sedang dilakukan yang bertentangan dengan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan). 20 Ridwan HR, op. cit, hm. 303-304
Berkenaan dengan paksaan pemerintah, F.A.M. Stronik dan J.G. Steenbeek mengatakan kewenangan paling penting yang dapat dijalankan oleh pemerintah untuk menegakkan Hukum Administrasi Negara materiil adalah paksaan pemerintah. Kewenangan paksaan pemerintah dapat diuraikan dengan sebagai kewenangan organ pemerintahan untuk melakukan tindakan nyata mengakhiri situasi yang bertentangan dengan norma hukum Administrasi Negara. Paksaan pemerintahan dilihat sebagai suatu bentuk eksekusi nyata, dalam arti langsung dilaksanakan tanpa perantara hakim (parate executie), dan biaya yang berkenaan dengan paksaan pemerintah ini dibebankan kepada pihak pelanggar.21 Istilah yang dulu berlaku bagi bestuursdwag adalah Politiedwang, maknanya sama, pilihan digunakannya bestuursdwangadalah untuk mengakhiri kesalah pahaman yang dapat ditimbulkan oleh kata "politie" dalam penyebutan politiedwang (paksaan polisi). Polisi sama sekali tidak terlibat dalam pelaksanaa politiedwang. Hal demikian terjadi, jika diperkirakan adanya perlawanan fisik atau terdapat terdapat alasan lain yang memerlukan bantuan Polisi.22 Meski demikian, dalam berbagai kepustakaan dan yurisprudensi masih ditemukan istilah politiedwang. A.M. Donner dan C.J. N. Versteden masih menggunakan istilah politiedwang, meskipun ia mengatakan penggunaan bestuursdwang lebih baik.23 Kewenangan pemerintah untuk menggunakan bestuursdwang merupakan kewenangan yang bersifat bebas (vrije bevoegdheid). Kebebasan pemerintah untuk 21 Ridwan HR. Op.Cit. Hlm. 306 22 Philipus. M. Hadjon dkk. Op.Cit. Hlm. 251 23 Op.Cit. Hlm. 305
menggunakan wewenang paksaan pemerintah ini dibatasi dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (alegmeen beginselen van behoorlijk bestuur).24 2. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan Keputusan yang menguntungkan (begunstigende beschikking) artinya keputusan itu meberikan hak-hak atau memberikan kemungkinan untuk memperoleh sesuatu melalui keputusan atau bilamana keputusan itu memberikan keringanan beban yang ada atau mungkin ada.25 Terdapat dua hal suatu keputusan menguntungkan dapat ditarik kembali sebagai sanksi :26 1) Yang berkepentingan tidak mematuhi pembatasan pembatasan, syarat-syarat atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan pada izin, subsidi, atau pembayaran. 2) Yang berkepentingan pada waktu mengajukan permohonan untuk mendapat izin, subsidi, atau pembayaran telah memberikan data yang sedemikian tidak benar atau tidak lengkap, hingga apabila diberikan secara benar atau lengkap maka keputusan akan berlainan. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan berarti meniadakan hak-hak yang terdapat dalam keputusan itu oleh organ pemerintahan. Sanksi ini termasuk sanksi yang berlaku ke belakang (regressieve sancties) yaitu sanksi yang mengembalikan pada situasi sebelum keputusan itu dibuat.27 Dengan kata lain hak dan kewajiban yang timbul setelah terbit nya keputusan tersebut menjadi dihapus atau tidak ada sebagaimana sebelum terbitnya keputusan itu. 24 Ibid. Hlm. 307 25 Ibid. Hlm. 310 26 Philipus. M. Hadjon dkk. Op.Cit. Hlm. 258-259 27 Ridwan HR. Op.Cit. Hlm. 311
Penarikan kembali keputusan ini menimbulkan persoalan yuridis sebab di dalam Hukum Administrasi Negara terdapat asas het vermoeden van rechtmatigheid atau presumsio justea causa, yaitu bahwa pada asasnya setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat atau Badan Tata Usaha Negara di anggap benar menurut hukum, oleh karena itu keputusan yang sudah dikeluarkan itu pada dasarnya tidak untuk dicabut kembali, sampai hakim membuktikan di pengadilan.28 Meskipun pada dasarnya KTUN tidak dapat ditarik kembali sejalan dengan asas praduga rechtmatig dan kepastian hukum, tidaklah berarti menghilangkan kemungkinan untuk mencabut KTUN tersebut. Kaidah HAN memberikan kemungkinan untuk mencabut KTUN yang menguntungkan sebagai akibat dari kesalahan bagi yang menerima KTUN, sehingga pencabutannya merupakan sanksi baginya.29 Ateng Syafrudin menyebutkan ada empat kemungkinan ditarik kembali nya suatu keputusan yaitu: 1) Asas kepastian hukum tidak menghalangi penarikan kembali atau perubahan suatu keputusan, bila sesudah sekian waktu dipaksa oleh perubahan keadaan atau pendapat 2) Penarikan kembali atau perubahan juga mungkin bila keputusan yang menguntungkan didasarkan pada kekeliruan, asal saja kekeliruan itu dapat diketahui oleh yang bersangkutan 3) Penarikan kembali atau perubahan dimungkinkan, bila yang berkepentingan dengan memberikan keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap, telah ikut menyebabkan terjadinya keputusan yang keliru 28 Ibid. hlm. 312 29 Ibid
4) Penarikan kembali atau perubahan dimungkinkan, bila syarat-syarat atau ketentuan- ketentuan yang dikaitkan pada suatu keputusan yang menguntungkan tidak ditaati.30 Di samping itu ada juga pencabutan keputusan yang dilakukan oleh pihak pembuatan keputusan karena kesalahan dari pihak pembuatan keputusan atau pemerintah, artinya keputusan yang dibuat tersebut keliru dan menimbulkan cacat hukum, maka keputusan itu dapat dicabut dengan memperhatikan ketentuan Hukum Administrasi Negara, baik itu tertulis maupun berupa asas hukum. Dalam penarikan suatu keputusan (beschiking) yang telah dibuat harus diperhatikan asas asas-sebagai berikut :31 1) Suatu keputusan yang dibuat karena yang berkepentingan menggunakan tipuan, senantiasa dapat ditiadakan ab avo (dari permulaan tidak ada) 2) Suatu keputusan yang isinya belum diberitahukan kepada yang bersangkutan, jadi suatu keputusan yang belum menjadi suatu perbuatan yang sungguh-sungguh dalam pergaulan hukum, dapat ditiadakan ab avo. 3) Suatu keputusan yang bermanfaat bagi yang di kenainya dan yang diberi kepada yang dikenai itu dengan beberapa syarat tertentu, dapat ditarik kembali pada waktu yang dikenai tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan itu. 4) Suatu keputusan yang bermanfaat bagi yang dikenainya tidak boleh ditarik kembali setelah sesuatu jangka tertentu sudah lewat, bilamana oleh karena menarik kembali tersebut, suatu keadaan yang layak dibawah kekuasaan keputusan yang bermanfaat itu menjadi keadaan yang tidak layak. 30 Ibid. Hlm 313 31 ibid
5) Oleh karena suatu keputusan yang tidak benar, diadakan suatu keadaan yang tidak layak. Keadaan ini tidak boleh ditiadakan, bilamana menarik kembali keputusan yang bersangkutan membawa kepada yang dikenainya suatu kerugian yang sangat lebih besar dari pada kerugian yang oleh negara diderita karena keadaan yang tidak layak tersebut. 6) Menarik kembali atau mengubah suatu keputusan, harus diadakan menurut acara (formalitas) yang sama sebagai yang ditentukan bagi membuat ketetapan itu (asas contrarius actus). b. Dwangsom atau Pengenaan Uang Paksa Menurut N. E. Algra, "dwangsom , straf of poenalitiet, bedragdat, krachtens beding in een verbintenis, verschulddigd is bij niet-nakoming, niet vollidige of niet-tijdige nakoming, c.q. on derscheiden van de verggoeding van kosten, schaden en interessen" (uang paksa, sebagai hukuman atau denda, jumlahnya berdasarkan syarat dalm perjanjian, yang harus dibayar karena tidak menuanaikan, dalam hal ini berbeda dengan biaya ganti kerugian, kerusakan dan pembayaran bunga). Dalam hukum administrasi, pengenaan uang paksa ini dapat dikenakan kepada seseorang atau warga negara yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai alternatif dari tindakan paksaan pemerintah. Dalam Undang-undang administrasi belanda disebutkan sebagai berikut yang di terjemahan kedalam bahasa Indonesia yaitu: "organ pemerintah yang berwenang melaksankan tindakan pemerintah, dapat mengenakan uang paksa sebagai pengganti (dari bestuursdwang). Uang paksa tidak dapat dipilih (sebagai pengganti), jika kepentingan yang harus dilindungi pertauran
tersebut tidak menghendakinya." "organ pemerintah menetapkan uang paksa itu apakah sekali bayar ataupun dicicil berdasarkan waktu (tetentu) ketika perintah itu tidak dijalankan atau (membayar) sejumlah uang ketika pelanggaran itu (terjadi). Organ pemerintah juga menetapkan jumlah maksimal uang paksa.Jumlah uang yang dibayar harus sesuai dengan beratnya kepentingan yang dilanggar dan sesuai dengan tujuan diterapkannya penetapan uang paksa itu." "Dalam keputusan untuk penetapan uang paksa yang tujuannya menghilangkan atau mengakhiri pelanggran, kepada pelanggar diberikan jangka waktu untuk melaksanakan perintah tersebut (dengan) tanpa penyitaan uang paksa." Pengenaan uang paksa merupakan alternatif untuk tindakan nyata, yang berarti sebagai sanksi "subsidiaire" dan dianggap sebagai sanksi reparatoir. Persoalan hukum yang dihadapai dalam pengenaan dwangsom sama dengan pelaksanaan paksaan nyata. Dalam kaitannya dengan KTUN yang menguntungkan seperti izin, biasanya pemohon izin diisyaratkan untuk memberikan uang jaminan. Jika terjadi pelanggaran atau pelanggar (pemegang izin) tidak segera mengakhirinya, uang jaminan itu dipotong sebagai dwangsom. Uang jaminan ini lebih banyak digunakan ketika pelaksanaan bestuursdwang sulit dilakukan.32 c. Pengenaan Denda Administratif Denda Administratif (bestuurslijke boetes) contohnya dapat dilihat pada benda fiskal yang ditarik oleh inspektur pajak dengan cara meninggikan pembayaran dari ketentuan semula sebagai akibat dari kesalahannya. Menurut P. de Haan dkk, berbeda 32 Ibid. Hlm 315-316
pengenaan uang paksa administrasi yang ditujukan untuk mendapatkan situasi konkret yang sesuai dengan norma, denda administrasi tidak lebih dari sekedar reaksi terhadap pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mendapatkan hukuman yang pasti, terutama denda Administrasi yang terdapat dalam hukum pajak. Bagaimanapun juga, organ Administrasi dapat memberikan hukuman tanpa perantaraan hakim.33 Pembuat undang-undang dapat memberikan wewenang kepada organ pemerintah untuk menjatuhkan hukuman yang berupa denda (geldboete) terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran. Pada umumnya dalam berbagai peraturan perundang-undangan, hukuman yang berupa denda ini telah ditentukan mengenai jumlah yang dapat dikenakan kepada pihak yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Di dalam Algemene Bepalingen van Administratief Recht, dalam terjemahan Bahasa Indonesia disimpulkan bahwa denda Administrasi hanya dapat diterapkan atas dasar kekuatan wewenang yang diatur dalam undang-undang dalam arti formal.34 33 Ibid. Hlm. 317 34 Ibid. Hlm. 318