DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT KERJA DAN RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI II DPR RI DENGAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDOENSIA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat ke- Jenis Rapat Sifat Rapat Hari &Tanggal Rapat Waktu Rapat Tempat Rapat : 2023-2024 : II : -- : Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat : Terbuka : Senin, 13 November 2023 : Pukul 10.24 s.d. 15.05 WIB : Ruang Rapat Komisi II DPR RI / KK.III Gedung Nusantara Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat. Ketua Rapat : Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T. (F-P. GOLKAR/Ketua Komisi II DPR RI) Acara Rapat : Pembicaraan Rancangan Peraturan Pemerintah dari Undang-undang ASN Sekretaris Rapat : Dahliya Bahnan, S.H., M.H. Hadir (Kabag Set. Komisi II DPR RI) 25 dari 47 orang Anggota dengan rincian: : A. Anggota DPR RI: PIMPINAN: 1. Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T. (Ketua/F-GOLKAR) 2. Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H. (Wakil Ketua/F-PDIP) 3. Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M. (Wakil Ketua/F-PPP) 1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI PERJUANGAN: 5 orang Anggota dari 11 Anggota: 1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI PERJUANGAN: 5 orang Anggota dari 11 Anggota:
2 - 1. Ir. H. Endro Suswantoro Yahman, M.Sc. 2. Riyanta 3. Ir. Hugua 4. Hj. Aida Muslimah 2. FRAKSI PARTAI GOLKAR: 4 orang Anggota dari 7 Anggota: 1. Agung Widyantoro, S.H., M.Si. 2. Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman, MBA. 3. Drs. H. Riswan Tony DK 3. FRAKSI PARTAI GERINDRA: 2 3 orang Anggota dari 6 Anggota: 1. Drs. Difriadi 2. Andika Pandu Puragabaya, S.Psi., M. Si. 3. Heri Gunawan, S.E. 4. FRAKSI NASDEM: 1 orang Anggota dari 4 Anggota: 1. Aminurokhman, S.E., M.M. 5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 2 orang Anggota dari 4 Anggota: 1. H. Haruna, M.A., M.B.A. 2. H. Handayani, SKM., MPH. 6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT: 3 orang Anggota dari 5 Anggota: 1. H. Wahyu Sanjaya, S.E., M.M. 2. H. Mohammad Muraz, M.M. 3. Ir. Ongku P. Hasibuan, M.M. 7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA: 3 orang Anggota dari 4 Anggota: 1. Dr. H. Mardani Ali Sera, M.Eng. 2. Drs. H. Chairul Anwar, Apt. 3. KH. Aus Hidayat Nur 8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL: 3 orang Anggota dari 4 Anggota: 1. Drs. H. Guspardi Gaus, M.Si. 2. Ir. Ibnu Mahmud Bilalludin 3. Khairul Muhtar, S.E., M.M. 9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:
3 - 1 orang Anggota dari 2 Anggota: ANGGOTA YANG IZIN: 1. H. Heru Sudjatmoko (F-PDIP) 2. Drs. Cornelis, M.H. (F-PDIP) 3. Paryono (F-PDIP) B. UNDANGAN: 1. Menteri PAN RB RI; 2. Kepala BKN RI. JALANNYA RAPAT: KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Salam sejahtera buat kita semua, Yang terhormat Saudara Menteri PAN RB beserta seluruh jajaran, Kemudian yang terhormat Saudara Kepala BKN beserta seluruh jajaran, Yang terhormat seluruh Pimpinan, Anggota, Komisi II DPR RI, Pertama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini masih bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita terutama kami tanggung jawab konstitusional di bidang pengawasan, dalam keadaan sehat wal'afiat. Sedangkan laporan sekretariat, rapat pada hari ini sudah dihadiri oleh seluruh wakil fraksi yang ada di DPR 9 fraksi. Oleh karena itu saya menyatakan bahwa forum ini sudah memenuhi kuorum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat 1 Peraturan Tata Tertib DPR RI, dan oleh karena itu perkenankanlah saya untuk membuka rapat ini dan rapat ini dinyatakan terbuka untuk umum. (RAPAT DIBUKA PUKUL 10.24 WIB)
4 - Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih pada Saudara Menteri, kemudian kepada Kepala BKN beserta seluruh jajarannya, dan juga terima kasih kepada seluruh Pimpinan, Anggota, Komisi II DPR RI. Bapak/Ibu sekalian, Saya akan menawarkan dan minta persetujuan mengenai agenda rapat kita. Agenda rapat kita ini sesuai dengan kesepakatan kita pada saat terakhir kita menyepakati, memutuskan persetujuan layaknya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, itu kita harus ikut mengawal Peraturan Pemerintah terkait dengan soal penataan ASN khususnya tenaga honorer. Oleh karena itu agenda kita tunggal yaitu pembicaraan Rancangan tentang Peraturan Pemerintah terkait dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara. Kita setuju ya Bapak/Ibu sekalian? Kok lemas ini. Setuju ya. (RAPAT: SETUJU) Kebanyakan di Dapil ini. Kemudian seperti biasanya, kita juga harus sepakat waktunya sementara sampai pukul, jam, pukul 12.00 ya. Kalau kurang nanti kita tambah. Bapak/Ibu sekalian, Presiden Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Seperti yang kita ketahui undang-undang ini cukup lama kita bahas sampai 3 tahun ya, ada berapa isu penting yang membuat pembahasan kita ini cukup alot. Dua diantaranya adalah: satu, soal KSN; Yang kedua, soal penyelesaian tenaga honorer. Dan sebagaimana sering kami sampaikan, Komisi II ini mulai dari pertama kami dilantik, sudah banyak sekali yang mendatangi dari tenaga honorer dan itu yang menjadi komitmen kami untuk bisa diselesaikan. Kita sudah punya payung hukum undang-undang. Dan tinggal kita sekarang membahas peraturan yang lebih teknis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 20 Tahun 2023 itu Undang-Undang ASN. Masalah tenaga honorer ini harus selesai tuntas selambat-lambatnya Desember 2024. Oleh karena itu kita ingin mendengarkan langsung kira-kira skenario dari Pemerintah yang nanti juga akan dituangkan dalam rancangan peraturan pemerintah ini seperti apa? Ini yang akan kita dengarkan dan kita akan bahas.
5 - Oleh karena itu kami langsung saja persilahkan kepada Saudara Menteri untuk menyampaikan penjelasannya, silakan. MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA (ABDULLAH AZWAR ANAS, S.Pd., S.S., M.Si.): Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Salam sejahtera buat kita semua, Om swastiastu, Name budaya, Salam kebajikan, Bismillah alhamdulillah lahaula walakuata illabillah, Allahumma sholli ala sayyidina muhammad amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ahmad Doli Kurnia Ketua Komisi II DPR RI, Pak Junimart Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bapak Syamsurizal Wakil Ketua Komisi II DPR RI, dan Para Hadirin, Anggota Komisi II DPR RI yang kami hormati, PLT. Kepala BKN, para Pejabat Tinggi, dan Hadirin yang hadir pada kesempatan ini, Langsung saja sekalian yang kami hormati, di berbagai kesempatan kita diingatkan untuk menggerakan birokrasi yang berdampak, dan ini terima kasih atas dukungan Komisi II terkait dengan undang-undang yang baru kita sahkan karena orientasinya adalah menggerakan birokrasi agar berdampak. Agar kita kedepan tidak lagi terjebak kepada tumpukan kertas. Dan oleh karena itu Komisi II bersama Pemerintah telah merumuskan beberapa aturan terkait dengan digitalisasi dan juga dalam rangka mendorong sebagaimana arahan Bapak Presiden agar birokrasi kita menjadi jauh lebih lincah. Ibu dan Bapak sekalian kami hormati, Indonesia sebagaimana sering disampaikan oleh teman-teman di DPR dan Bapak Presiden, dan kita semua ketahui. Berpeluang akan menjadi 4 besar ekonomi dunia di tahun 2045. Seperti China itu di 88 triliun, begitu juga Amerika serikat 40,4 dan seterusnya. Tetapi untuk menuju 4 besar ekonomi dunia ini dibutuhkan SDM yang kompetitif, birokrasi yang profesional dan pelayanan publik yang berkualitas. Di
6 - mana 3 substansi ini telah kita bahas kita elaborasi di dalam RUU kita yang baru dengan sangat tajam dan nanti akan kami sampaikan di belakang. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, Tentu tidak semua pekerjaan bisa kami kerjakan, maka pemerintah khususnya di Kemen PANRB menentukan skala prioritas pekerjaan. Yaitu ada 7 program prioritas yang kami kerjakan dalam waktu yang singkat menjelang akhir jabatan sampai tahun depan. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, Tentu reformasi birokrasi ini menjadi kunci, oleh karena itu semacam menjadi engine-nya. Oleh karena itu perlu ada perbaikan tumpang tindih kebijakan, penyederhanaan proses bisnis, managemen kinerja, kemudian pembagian kewenangan, Sistem Merit, dan juga perampingan struktur organisasi, pengawasan, peningkatan kapasitas SDM dan sebagainya yang substansi ini telah dibicarakan secara mendalam di dalam Undang-Undang ASN kita yang baru. Maka insya Allah kalau PP-nya ini sesuai inline dengan tujuan ini, maka kerangka pekerjaan kita yang berdampak terkait dengan perbaikan engine atau mesin ini akan segera bisa berjalan dengan baik. Begitu juga terkait dengan reformasi birokrasi di mana ada keinginan agar birokrasi kita berkelas dunia tetapi kita masih berada dalam zona tarik tambang tidak pernah selesai. Kadang birokrasi berkelas dunia kadang di sebelah kanan, kadang juga di sebelah kiri, mudah-mudahan kedepan ini akan segera selesai. Slide-nya, teman-teman agak cepat mungkin. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, Sehingga dengan demikian target dari Pemerintah karena RUU ASN nya sudah selesai maka tarik menarik di reformasi birokrasi tadi bisa segera jalan. Slidenya mana ini? Oh, loading-nya agak lambat oh iya, "anu" kemarin habis banyak rapat tentang Pemilu ini jadi loading-nya kayakanya. Oh, masih lambat ya. Bisa dipercepat teman-teman? Supaya membantu ini apa? Karena ada zoom sehingga antara bahan dengan paparan supaya sesuai dengan teman- teman juga. Baik Bapak/Ibu sekalian yang saya hormati,
7 - Karena banyak teman-teman juga Anggota Dewan yang terhormat dengan zoom sehingga mohon maaf kami supaya menyesuaikan dengan slide. Inilah saya kira soal SDM, sistem budaya kerja, dan beberapa masalah yang lain. Ini juga telah dibahas dengan tuntas di dalam undang-undang. Paralel dengan ini, Pemerintah telah melakukan penyederhanaan struktur organisasi sebagaimana diinginkan oleh undang-undang. Paralel dengan ini telah kami lakukan penyederhanaan struktur 48.168 di 99 Kementerian dan Lembaga. Begitu juga pengalihan jabatan fungsional sebanyak 43.915 yang sekarang terus bertambah sebagai syarat untuk memberikan penilaian RB-nya naik dalam rangka peningkatan tukin. Sehingga sekarang kami jadikan syarat, tunjangan kinerja tidak bisa dinaikan sehingga penyederhanaan struktur organisasinya belum jalan. Begitu juga pengalihan jabatan fungsionalnya juga belum dijalankan dengan baik. Penyederhanaan jabatan untuk birokrasi yang lincah juga paralel dengan undang-undang dibahas, kami juga telah kerjakan yang sebelumnya klasifikasi jabatan pelaksana 3.414 klasifikasi kini tinggal 3 klasifikasi saja, dan ini berdampak kepada 1,4 juta ASN. Di berbagai Kementerian/Lembaga juga sekarang disederhanakan. Di Kementerian Keuangan misalnya ada 63 kelompok jabatan sekarang tinggal 3 saja. Begitu terus kami dorong agar segera ada penyederhanaan sekarang juga sedang proses melakukan penyederhanaan sehingga target kami kedepan akan jauh lebih lincah. Jabatan fungsional juga sama yang dulu hanya pindah 1 rumpun sekarang sudah pindah lintas rumpun. juga di BRIN yang Anggota Dewan berkali-kali mengeluhkan kepada kami karena banyak guru-guru dan dosen terjebak untuk mengisi Dupak (Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit) dengan Permen PAN 13, setelah kami pangkas tidak lagi ada pengisian Dupak yang cenderung administrative, sehingga ASN bisa total mengajar dan targetnya capaian kedepan akan lebih lincah. Penyederhanaan proses bisnis juga sama, terus akan kami dorong terus. Layanan kenaikan pangkat yang terus kami evaluasi dari 14 tahap menjadi 2 tahap. Pensiun dan seterusnya kami pangkas. Begitu juga terkait dengan LAN yang terus kami dorong sebelumnya 16 tahap sekarang 5 tahap, dan layanan- layanan yang lain terus akan kami pangkas prosesnya. Sehingga dengan demikian undang-undang selesai. Alhamdullilah beberapa proses bisnis pemangkasan yang lain juga sudah selesai. juga perannya evaluasi reformasi birokrasi, hampir semua kementerian lembaga sekarang minta dinaikan Tukin-nya. Tapi Kemenpan tetep berpegang teguh sebagaimana mandat anggota dewan, agar proses bisnis dan Begitu
8 - pemangkasan-pemangkasan jabatan itu terus dikerjakan sehingga itu menjadi syarat untuk kenaikan Tukin. Kami juga pangkas dulu tidak terjebak di hulu-nya sekarang sudah kedampaknya, sehingga harapan kami ini kedepan akan menyelesaikan berbagai masalah. Ibu dan Bapak yang kami hormati, Agenda transformasi dalam Undang-Undang Nomor 20 2023 telah diselesaikan. Terima kasih bapak-ibu sekalian. Kita langsung masuk ke agenda tranformasi dalam Undang-Undang ASN yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua. Agenda transformasi dalam ASN ada 7 agenda: - Pertama adalah soal rekruktmen dan jabatan ASN; - Yang kedua adalah terkait dengan kemudahan mobilitas talenta nasional; - Ketiga, percepatan pengembangan kompetensi; - Yang keempat adalah penataan tenaga non-ASN; - Kelima adalah reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN; - Keenam adalah digitalisasi managemen ASN; dan - Ketujuh adalah penguatan budaya kerja dan citra institusi. Inilah rumah Undang-Undang ASN untuk tranformasi yang menjadi bagian penting dari kedepan. Mudahnya adalah prioritas pengembangan SDM dan reformasi. Arahnya adalah kedepan di atas itu outcome-nya adalah untuk birokrasi kita agar kedepan profesional dan berkelas dunia. Indeks persepsi korupsi kita semakin baik, dan indeks efektivitas pemerintahan semakin baik. Ujungnya adalah yang paling atas targetnya pelayanan publik lebih baik dan masyarakat lebih sejahtera. Jadi orientasi dari undang-undang ini sesuai dengan harapan Anggota Dewan yang terhormat, dan target dari Pemerintah adalah pelayanan publik yang lebih baik dan masyarakat yang lebih sejahtera. Tentu undang-undang ini hanya bagian saja, puzzle penting tranformasi ASN salah satunya adalah regulasi undang-undang dan PP menjadi penting, yang ini insya Allah terus akan kita percepat. Platform digital smart ASN Pak Ketua, sekarang sudah sedang bergerak. Kita sedang ingin integrasikan sekarang sedang jalan antara platform yang ada di Kemenpan, kemudian di BKN, dan juga di LAN. Sekarang dibantu oleh (Gaftek...menit ke 00:48:10) kita Peruri. Kita sedang bekerja keras.
9 - Learning yang ada di LAN sekarang platform-nya sedang kita satukan. Sehingga tidak banyak lagi ada ratusan platform yang menyulitkan ASN kita segera akan kita akhiri, dan ini seiring dengan yang dimandatkan oleh Undang- Undang ASN. Yang keempat adalah pegawai ASN yang memiliki korup mindset, oleh karena itu learning-nya harus diubah dan Anggota Dewan yang terhormat, di dalam undang-undang telah memberikan arahan baru yang nanti LAN juga harus segera medefinisikan dengan cara baru. Yang berikutnya yang ke-3 adalah para pemimpin yang cakap dan berkomitmen. Ibu dan Bapak yang kami hormati, Yang pertama adalah pokok-pokok peraturan pelaksana yang ingin kami sampaikan terkait dengan Undang-Undang ASN ini. Pertama adalah terkait dengan pemetaan peraturan Undang-Undang 20 23, ini adalah petanya Bapak/Ibu sekalian. Ada 23 substansi yang mendapat pengaturannya dalam PP sehingga nanti ini target kami ini bisa dibagi 2 PP saja, yang nanti akan kita sepakati bersama Anggota Dewan yang terhormat. Berdasarkan pemetaan terhadap seluruh substansi ini diamanatkan dalam undang-undang dan mempertimbangkan tenggat waktu 6 bulan penyelesaiannya, maka Pemerintah akan menyusun RPP turunan Undang-Undang ASN setidaknya dalam 2 peraturan pemerintah. Pertama, RPP dengan managemen ASN yang terdiri dari 19 Bab, serta RPP tentang penghargaan dan pengakuan serta anggaran managemen ASN. RPP ini dipisahkan pengaturannya secara tersendiri, mengingat di dalam akan diatur mekanisme pensiun yang membutuhkan kajian lebih lanjut. Disamping itu pengaturan ini akan memiliki dampak terhadap beban fiskal negara. intensif dengan Kementerian Keuangan untuk merumuskan terkait dengan ini. Total DIM yang ada saat ini paska ditetapkan Undang-Undang 20 2023 adalah 675 DIM dalam perkembangannya kedepan masih memungkinkan penambahan bab dan DIM baru. Maka kami sangat Saudara-saudara yang saya hormati, Kami telah merumuskan timeline, Pak Ketua terkait dengan peraturan pelaksana ini, yang ditargetkan selesai pada 31 April. Strategi Pemerintah melakukan berbagai upaya salah satunya adalah melakukan perumusan yang melibatkan BKN, LAN, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan instansi pemerintah lainnya.
10 - Tim perumus akan membahas dan menyusun DIM dengan Undang- Undang 20 23 secara intensif, rencana 15 Januari yang sudah dapat dilakukan seizin prakarsa dari Bapak Presiden. Ibu/Bapak yang saya hormati, Inilah ruang lingkup Pak Ketua yang kami bahas di dalam peraturan pelaksana ini, yang akan kita bahas: 1. Terkait dengan penguatan budaya kinerja dan citra organisasi; 2. Kemudian perluasan mekanisme bekerja P3K yang tadi Pak Ketua tekankan; 3. Adalah jabatan menajerial dan non-menajerial; 4. Resiprokal jabatan ASN dengan Prajurit TNI atau Anggota Polri; 5. Perbaikan kesejahteraan ASN; 6. Hak dan kewajiban ASN; 7. Penetapan kebutuhan ASN; 8. Pengadaan CASN; 9. Penguatan sistem manajemen kinerja; 10. Pengembangan talenta dan karier; 11. Pengembangan kompetensi; 12. Pemberhentian ASN; 13. Organisasi profesi; 14. Digitalisasi manajemen ASN; 15. Penyelesaian sengketa ASN; 16. Penataan tenaga non-ASN. Ibu/Bapak yang saya hormati, Pertama penguatan budaya kerja dan citra institusi, pada bagian ini akan diatur bahwa nilai dasar yang ada di Undang-Undang ASN akan berlaku sama untuk semua instansi pemerintah. Hal ini tidak seperti kondisi sekarang dimana instansi Pemerintah memiliki nilai dasar masing-masing yang sangat rentan untuk diubah apabila terjadi perubahan kepemimpinan, sehingga kurang mengakar dalam diri pegawai ASN. Di dalam bagian ini juga akan diatur, bahwa ASN yang melakukan pelanggaran nilai dasar dan kode etik serta kode prilaku akan diberikan konsekuensi. Yang kedua adalah terkait perluasan ruang lingkup dan mekanisme bekerja P3K. Diperlukan perluasan konsep P3K agar pegawai dapat bekerja secara paruh waktu sesuai kesepakatan kerja. P3K agar pegawai dapat bekerja secara paru waktu sesuai kesepakatan kerja. P3K yang bekerja secara paru waktu diperuntukan untuk jabatan non-manajerial, selain itu akan dapat juga mengenai nomor indentitas Pegawai Negeri Sipil. NIP PNS dan PPK yang bekerja penuh waktu, berlaku nasional ditetapkan oleh BKN.
11 - Ini saya minta kalau ada slide skenario kemarin Bapak/Ibu sekalian, kami sudah siapkan skenario. Dari 2,3 juta sebenarnya sebagian ada yang telah kita selesaikan di dalam penerimaan ASN di tahun 2021, 2022, dan di 2023. Ini Pak Ketua beberapa hal terkait dengan berdasarkan instansi 66 Pusat, 529 Daerah, total 595. Nah, perkembangan pendataan non-ASN kita lihat Bapak-Ibu sekalian, dari total 2,355. Ini yang non-ASN lulus seleksi 2021 Pak Ketua, sudah 1.585.000. Kemudian non-ASN lulus seleksi 2022 itu 317.148. Kemudian peserta seleksi CASN 2023 adalah 669.054, ini proses seleksi sedang berlangsung. Nah, ini yang kemarin Pak Ketua kami dapat komplain berat dari teman- teman fresh graduate karena dari total ini yang kita lakukan rekrutmen sekarang, 80% isinya honorer dan THK2 karena sesuai dengan mandat Anggota Dewan honorer diminta diberesin dulu, hanya 20% yang fresh graduate. Fresh graduate ini komplain berat ke kami, kami ini siap mengabdi kepada bangsa negara kenapa kok kami hanya 20% tidak 80%? Sampai mereka komplain berat. Oleh karena itu jika nanti disepakati oleh Anggota Dewan yang terhormat, di 2024 porsi fresh graduate akan kita tambah lagi tanpa mengurangi hak untuk menyelesaikan untuk honorer. Karena faktanya banyak Kabupaten/Kota membutuhkan fresh graduate anak-anak yang baru lulus seperti tenaga akuntansi, keuangan, teknologi, dan yang dibutuhkan oleh Kabupaten/Kota yang sekarang tidak kami buka. Inilah formasi yang sekarang Pak Ketua, sebagaimana rekomendasi Anggota Dewan untuk menyelesaikan yang honorer terlebih dahulu maka komposisinya formasi khusus 80% dan 20%. Dan sebagaimana saran Anggota Dewan juga kepada kami, maka reformulasi kemarin yang kami kerjakan adalah tidak dari yang umum, jadi reformulasikan kemarin ada yang lulus ada yang tidak, ada yang hanya 14% sehingga banyak yang kosong. Untuk direformulasi sampai sampai, kan rata-rata 30% ya kemarin. Kita reformulasi lulusnya 78%. Tapi untuk yang bisa reformulasi ini syaratnya yang THK dan honorer tidak dari lamaran umum, sehingga mereka mendapatkan prioritas untuk diberesin, karena memang mandat dari gedung ini adalah honorer diselesaikan. Tapi karena reformulasi ini kami kerjakan yang fresh graduate juga komplain ke kami, kenapa kami tidak dilibatkan, tidak dimasuk didalam reformulasi. Ini semata-mata salah satunya adalah karena berbagai pertimbangan apa namanya, yang mereka telah mengabdi lama sesuai dengan rekomendasi Anggota Dewan. Nah, proyeksi non-ASN pada 2024 ini 1,6 juta ini Pak Ketua, di mana eks- THK 130.495 dan umum 1,4. Nah, tinggal apakah besok di dalam tes yang akan
12 - datang yang eks THK 2 ini kita beri afirmasi otomatis, kira-kira itu bersaing atar mereka atau seperti apa nanti kami akan diskusi dengan Anggota Dewan yang terhormat. Waduh tepuk tangan dulu, Nanti kami akan diskusi supaya inikan kebijakan 2024, tapi kebijakan bisa kita ambil sekarang. Bapak/Ibu sekalian yang kami hormati, Yang berikutnya ini akan kami selesaikan, apakah eh iya, kami akan sampaikan point-point singkat lagi. Yang berikutnya adalah terkait dengan jabatan manajerial dan non- manajerial, ini karena katalog baru mungkin perlu kami sampaikan dalam forum yang terhormat ini. Undang-Undang 20 2023 mengatur bahwa jabatan ASN hanya terdiri dari jabatan manajerial dan jabatan non-manajerial. Di mana jabatan manajerial terdiri atas jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas. Sedangkan jabatan non-manajerial terdiri dari jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Materi penetapan panduan berupa level kompetensi setiap jabatan serta persyaratan jabatan dan seterusnya. Ini penjelasan pendek kami, nanti jika ada pertanyaan teman-teman akan juga menjelaskan. Yang berikutnya Bapak/Ibu sekalian, terkait dengan perbaikan kesejahteraan. Eh sorry. Yang berikutnya resiprokal ASN dan Prajurit TNI, Anggota Polri. Terkait dengan resiprokal ASN dan Prajurit TNI, Anggota Polri. Rancangan PP ini akan mengatur pengisian jabatan ASN dari Prajurit TNI atau Anggota Polri yang dilakukan secara terbatas pada instansi pusat tertentu dan slektif pada jabatan ASN tertentu, yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan usulan instansi pusat tertentu. Ini penting sekali menurut kami point ini. Berkaitan dengan sifat resiprokal itu sendiri, kami akan mendorong Kemenhan dan Polri untuk melakukan revisi Undang-Undang TNI dan Undang- Undang Polri untuk mendukung hal ini. Yang lima adalah perbaikan kesejahteraan ASN. Komponen kesejahteraan ASN telah diperbaiki di Undang-Undang ASN dalam bentuk penghargaan dan pengakuan yang terdiri dari atas penghasilan, penghargaan yang bersifat motivasi, tunjangan dan lingkungan kerja, kesempatan pengembangan diri dan bantuan hukum. fasilitas, jaminan sosial,
13 - Untuk penghasilan dibagi atas gaji dalam bentuk salary range dan upah. ASN akan menerima insentif dan bonus yang didasarkan pada kinerja organisasi dan kinerja individu. Tunjungan dan fleksibelitas akan diberikan dengan skema fleksibel benefit. Dan terkait dengan jaminan sosial khususnya jaminan pensiun dan jaminan hari tua akan diberikan dengan skema defined contribution. Keenam, hak dan kewajiban ASN. Hak ASN akan diberikan sesuai dengan komponen penghargaan dan pengakuan ASN. Sedangkan terkait dengan kewajiban dilakukan penyederhanaan proses pemberian sanksi disiplin, termasuk penyederhanaan bentuk-bentuk sanksi, serta maksimalkan peran komite subsesi keluhan Ini diberikan dalam pemberian sanksi. Kementerian/Lembaga, sudah banyak yang terlibat berbagai indispliner tapi untuk memberhentikan ASN dianggap sangat susah. karena banyaknya jelas-jelas melanggar Ketujuh, penetapan kebutuhan ASN. Menteri menetapkan kebutuhan pegawai secara nasional sesuai anggaran yang tersedia dalam bentuk positif growth, zero growth, dan negatif growth. Dan Menteri bersama Menteri PPN dan Menteri Keuangan menetapkan arah prioritas nasional yang berdampak pada alokasi jumlah pegawai dan alokasi anggaran di instansi Pemerintah, instansi Pemerintah menyusun rencana jenis dan jumlah kebutuhan pegawai ASN sesuai dengan kebijakan perencanaan kebutuhan pegawai ASN secara nasional. Kedelapan, terkait dengan pengadaan CASN. RPP manajemen ASN akan memberikan instansi Pemerintah dalam melakukan pengadaan ASN, seperti dalam metode rekrutmen ASN dapat diselenggarakan secara flesibel waktu dan fleksibel metode melalui engine referral, head hunter, open rekrutmen, interenship. Menteri menetapkan bidang jabatan pimpinan tinggi tertentu secara terbatas, pada instansi Pemerintah Pusat tertentu yang dapat diisi oleh P3K. fleksibilitas kepada Guna melindungi talenta dari internal instansi Pemerintah, RPP ini juga akan memberikan pelindungan bahwa pengadaan hanya dapat dilakukan ketika instansi Pemerintah sudah melakukan talent mobility di dalam dan antar instansi pemerintah, dan apabila belum terpenuhi kebutuhan pegawai untuk menduduki jabatan ASN. Yang kesembilan, penguatan kinerja pegawai ASN. RPP ini akan menguatkan pentingnya dialog kinerja dalam penetapan dan klarifikasi ekspektasi on goin feedback dan evaluasi kinerja pegawai. Evaluasi kinerja pegawai dihubungkan dengan kinerja organisasi. Berkali-kali kami sampaikan kita ini Pak Ketua kalau jadi pejabat pilihan kita untuk menilai kinerja anggota 2, baik atau baik sekali. Akhirnya apa? Kinerja individu 99%, kinerja organisasi kadang cuma 40%. Nah, evaluasi kinerja pegawai
14 - juga dilakukan untuk 4 kali siklus periodik dan 1 siklus tahunan, untuk memastikan progres kinerja ASN tetap terpantau. Anggota Dewan yang terhormat, Selama ini banyak sekali keluhan karena sebelum 2 tahun tidak bisa dimutasi, maka banyak Pemerintah Daerah supaya lincah cepat tidak bisa mutasi sebelum 2 tahun. Nah, karena pelayanan kinerjanya biasanya setiap tahun. Maka sekarang dalam setahun penilaian kerjanya minimal 4 kali sehingga kalau memang buruk tidak harus tunggu 2 tahun. Mereka menjadi Kepala Dinas Pasar, tiba-tiba pasanya kotor semua tidak jalan tidak bersih masa harus nunggu 2 tahun mutasi. Kalau memang kinerjanya 3 bulan memang tidak bagus, mereka nanti bisa diusulkan dengan perjanjian kinerja. Sehingga ini sebagaimana usulan dari banyak Anggota Dewan yang terhormat ketika itu muncul. Kesepuluh, pengembangan talenta dan karir. Di RPP ini akan dikenal untuk mobilitas talenta meliputi promosi, rotasi, dan penugasan. Instansi Pemerintah wajib membentuk Komite Talenta untuk penyiapan talent pool dan Komite Suksesi untuk menjamin pelaksanaan mobilitas talenta. Dan setiap instansi Pemerintah wajib membentuk talent pool dan menginformasikan talent pool serta jabatan yang lowong dalam platform digital. Sehingga pegawai pada talent pool instansi lain dapat mengikuti suksesi. Selama ini kalau memutasikan buram Pak, enggak ngerti karena platform kita belum ada. Nah, sesuai dengan undang-undang ini kami dengan BKN, begitu juga dengan LAN bekerja keras beresin platform ini target kami segera selesai. Sehingga setiap pengisian jabatan tadi seluruh ASN tahu mana yang kosong talent pool-nya seperti apa. Mudah-mudahan dengan RPP yang akan kita bahas bersama dengan teman-teman dan nanti kami laporkan ke Anggota yang terhormat, ini akan segera bisa dituntaskan. Yang berikutnya adalah pengembangan kompetensi. RPP ini akan mentransformasi Instansi Pembina Jabatan Fungsional, yang saat ini ada dan akan ditransformasi menjadi learning Institute yang bertugas untuk menyiapkan konten pembelajaran sesuai dengan bidangnya. LAN akan mengoordinasikan penyiapan konten pembelajaran di seluruh learning Institute, dan ke depan kita juga akan mengenal konsep learning wallet yang penggunaannya fleksibel untuk kebutuhan pembelajaran ASN. Kita selama ini kita diklat-diklat kadang enggak sesuai dengan kebutuhan ASN, hanya sesuai dengan kebutuhan untuk naik pangkat dan lain. Akhirnya
15 - diklatnya banyak tapi kompetensinya enggak tambah Pak Ketua, padahal kompetensi apa biaya pembelajarannya sudah mahal. Berikutnya adalah pemberhentian ASN. ASN yang di hukum penjara paling singkat 2 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, diberhentikan tidak atas permintaan sendiri tanpa memandang jenis pidananya berencana atau tidak. Selain itu pada bagian ini akan dilakukan penguatan untuk memberhentikan pegawai ASN yang tidak mencapai target kinerja, sebagai kategori pemberhentian tidak atas permintaan sendiri. Banyak sekali ASN kadang tidak berkinerja bahkan sangat rendah bahkan akan tidak bekerja sama sekali tapi tidak bisa diberhentikan. Yang berikutnya adalah Organisasi Profesi ASN. Organisasi profesi dalam RPP ini ditransformasi agar berorientasi pada peningkatan motivasi, engagement, kolaborasi, produktivitas, inovasi, dan kreativitas, serta knowledge dan skill sharing antara pegawai ASN. Dalam hal ini adalah KORPRI, sehingga dengan begitu KORPRI ke depan akan bermanfaat organisasi ini untuk pengembangan dan juga untuk membantu ASN. Yang berikutnya adalah digitalisasi manajemen ASN. Untuk mendukung perbaikan pelayanan kepegawaian, RPP ini juga akan mengatur platform tunggal. Jadi sekarang Pak Ketua platform-nya banyak sekali, bahkan daerah punya masing-masing Kabupaten/Kota bahkan ada daerah-daerah di BKN daerah juga pengembangan ke depan ini akan disatukan. Yang berikutnya adalah penyelesaian sengketa. Memperkuat tata kelola dan upaya penyelesaian sengketa administratif, agar dapat diperoleh penyelesaian lebih objektif dan lebih adil. Yang berikutnya adalah yang terakhir keenambelas, penataan tenaga non- ASN. Penataan tenaga non-ASN akan dilakukan secara bertahap berdasarkan data hasil validasi dan hasil seleksi. Pagi ini pak Ketua dengan BPKP, BKN sedang koordinasi, karena kemarin untuk validasi BPKP merasa tidak punya anggaran untuk melakukan validasi data. Oleh karena itu harapan Kami nanti validasi dengan BPKP ini bisa berjalan. Nah, skenario penataan eks THK 2 dan tenaga non-ASN tadi kami juga sudah sampaikan, yang kami sampaikan di awal. Di mana di sini ada tenaga teknis 609.000 yang administratif ada 735.000. Penyuluh ada 74.000, kesehatan ada 204.000 dan pendidik ada 731.000. Terhadap pendidik ini Pak Ketua, kita temukan di desa-desa banyak yang belum dijangkau oleh P3K karena ada undang-undang mereka minimal S1. Tetapi untuk Papua kita beri afirmasi dan kami telah kirimkan surat SMA boleh untuk Papua untuk P3K untuk Papua.
16 - Karena memang berbagai program-program strategis yang mesti berjalan di Papua, tapi selain di Papua kami belum memberikan afirmasi masih sesuai dengan undang-undang. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, Seperti yang kita ketahui bersama, dalam peraturan PP 49 2018 terdapat poin pelarangan bagi instansi pemerintah untuk mengangkat tenaga non-ASN. Begitu juga terkait dengan apa namanya kita lihat ini, P3K di lingkungan instansi Pemerintah dilarang mengangkat pegawai PNS atau non-P3K untuk mengisi jabatan ASN dan status kepegawaian dalam jabatan tidak boleh dilaksanakan oleh non-ASN terhitung mulai tanggal 28 November. Nanti mekanismenya akan kita rumuskan bersama di PP, sehingga dengan demikian tidak boleh ganti Bupati mengangkat non-ASN baru, dan ini akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan. Karena banyak sekali sekarang belanja Pemerintah Daerah melampaui di atas 40%. Bahkan ada belanja pegawai di atas 50%. Sehingga dengan demikian boleh tidaknya nanti menghitung dengan kemampuan keuangan daerahnya. Karena kalau nanti terlalu besar belanja ke pegawainya, maka program untuk membangun di daerahnya akan berkurang. Sehingga nanti kemampuan keuangan daerah ini akan sangat menjadi kunci dari soal ini. Hasil pendataan kami telah mengeluarkan Kemen PANRB 68 tentang Mekanisme Seleksi P3KJF. Di mana telah disiapkan kuota 80% untuk formasi khusus bagi eks-THK 2 dan non-ASN, yang kelulusannya berdasarkan peringkat terbaik dan kuota 20% bagi formasi umum. Di mana kelulusannya berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik. Kuota ini akan disesuaikan dari waktu ke waktu dan hasil pendataan non-ASN berjumlah 2,3 dan seterusnya tadi telah kami jelaskan di awal. Nah, skenario penataan eks-THK 2 diawali dengan akan dilakukan verifikasi dan validasi oleh BPKP dan BKN terhadap pegawai non PNS paska PP 8 2005, PP 43 2007 dan PP 56 2012. Serta pendataan non-ASN melalui SE Permen PAN RB 185 1511 Tahun 2022. Dalam hal pegawai non-ASN di maksud lolos verifikasi dan validasi di maksud, maka pegawai non-ASN di maksud akan dialihkan statusnya menjadi P3K yang akan bekerja secara paruh waktu. Alternatif lain yang dapat dikembangkan dalam penataan tenaga non-ASN adalah melakukan penetapan dan penyesuaian status mereka menjadi P3K, sesuai dengan kemampuan Lembaga sebagai salah satu metode yang dapat dipertimbangkan. Akan tetapi bagi tenaga non-ASN yang bekerja penuh waktu dapat dilakukan melalui seleksi dan diberikan afirmasi dan prioritas sesuai dengan usulan lembaga pada formasi jabatan yang dibutuhkan. Keduanya akan ditetapkan dengan status sama, dan mendapatkan SK pengangkatan dan
17 - penetapan NIP dari BKN, kebijakan restrukturisasi kelembagaan manajemen ASN. Selanjutnya terkait dengan kelembagaan manajemen ASN, pemerintah tengah melakukan proses restrukturisasi kelembagaan Kemenpan RB, LAN, dan BKN, agar sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 2023. Kemenpan RB akan diarahkan untuk menjadi regulator kebijakan strategis, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian manajemen ASN. LAN akan fokus untuk pengembangan kapasitas dan Pembelajaran ASN. Sementara BKN akan diarahkan untuk menjadi center of excellence dalam peningkatan pelayanan manajemen ASN dan juga pengawasannya. Selain itu dalam rangka pengalihan fungsi pengawasan Sistem Merit pasca tidak diaturnya KASN dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023, maka Kemenpan RB akan berperan dalam perumusan kebijakan Sistem Merit dan pelaksanaan penilaian sistem dalam indek reformasi birokrasi. LAN akan berperan dalam pembelajaran kepada ASN, pejabat Pembina Kepegawaian, dan pejabat yang berwenang terkait dengan Sistem Merit, nilai dasar, kode etik dan kode perilaku ASN. Sementara BKN akan berperan dalam pengawasan pengendalian penerapan Sistem Merit, dengan transformasi kelembagaan ini diharapkan pengawasan penerapan Sistem Merit dapat ke depan dapat lebih efektif dilaksanakan. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, Kami kira ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf yang sebesarnya Pak Ketua jika banyak sekali kekurangan-kekurangan di dalam paparan ini. Sebelumnya saya ingin tutup dengan pantun, Beli bolham naik Kopaja, Malah nyasar ke lain kota, Siang malam pemerintah bekerja, Untuk masyarakat yang kami cinta. Minum kopi rasa gula aren, Sambil ngobrol bersama rekan, Pasca Undang-Undang ASN, Kini RPP MASN Kemenpan RB dan DPR insya Allah siap menyukseskan, Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit tharieq,
18 - Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Walaikumsalam warahmatullah. Ini yang bekerja siang malam itu kurang DPR-nya itu. MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA (ABDULLAH AZWAR ANAS, S.Pd., S.S., M.Si.): Oh iya, iya sorry, ini yang bikin pantunnya. Saya sudah lihat di TV Komisi II sampai jam 1 saya liat ini, dengan DPR kerja siang malam. Terima kasih. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Terima kasih Saudara Menteri. Bapak Pimpinan dan dan Anggota Komisi II yang saya hormati, Saya sebelum kita masuk ini ya, ada satu hal yang saya kira kita perlu juga penjelasan dari saudara menteri terkait dengan soal DPR ya Tukin. Jadi dalam kesimpulan rapat pada tanggal 13 September yang lalu, ya itu salah satunya adalah kita minta supaya Kementerian PANRB berikan dukungan untuk peningkatan Tukin, ya PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal. Mungkin bisa dijelaskan Pak? MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA (ABDULLAH AZWAR ANAS, S.Pd., S.S., M.Si.): Baik terima kasih Pak Ketua. Atas harapan dari Pimpinan DPR dan juga Komisi. Kami telah melakukan intensif komunikasi sebenarnya syarat-syaratnya belum cukup. Tetapi belum
19 - cukup, tetapi kami sudah meminta menandatangani surat pertanggungjawaban teken, Pak Ketua. Dan surat mutlak dari Pimpinan dan pertanggungjawab mutlaknya sudah kami terima, dan surat pengusulannya juga sudah kami tandatangani. telah kami Nanti mudah-mudahan sebelum Desember indeksnya sudah 80 koma sekian, sehingga nanti langkah-langkah dari sekretariat bisa paralel bisa bareng bersama-sama. Terima kasih Pak. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Baik. Jadi eh iya. Ini kalau tadi kami juga disampaikan, kalau kemarin ada SPTJM-nya belum, ini sudah ada ditunjukkan dan yang lain-lainnya. Nah 80 koma sekiannya itu diharapkan di sini 87,2 ya? Ya hah ya syukurnya mintanya 90 lah. Saya kira itu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita masuk kembali ke soal RPP ini. Ada beberapa hal yang perlu saya konfirmasi nanti juga disambung oleh teman-teman, bapak- bapak dan ibu-ibu Ketua dan Komisi II. Yang pertama, saya dapat informasi Pak Alex mundurkan diri sebagai deputi? Nah, nanti tolong dijelaskan, nah ini ini buat kami informasi ini penting ya karena selama ini yang mengawal undang-undang pembahasan undang-undang ini mewakili Pemerintah yang sangat intensif Pak Alex. Nah, kami tidak, dan waktu itu ada beberapa poin penting yang akhirnya teman-teman DPR mengalah ya termasuk soal pembahasan rancangan Peraturan Pemerintah ini. Waktu itu kita mau minta supaya ini dikonsultasikan, kemudian akhirnya kita mengalah tidak dimasukkan. Kemudian kita ingin juga terlibat di dalam pembicaraan tentang penyelesaian tenaga honorer bahkan penyelesaiannya konsepnya antara P3K penuh waktu dan paruh waktu kita juga ngalah enggak dimasukkan, malahan itu konsepnya Pemerintah ya. Nah, saya nih saya secara pribadi, jangan sampai, saya enggak tahu sebabnya kenapa? Jangan sampai ini komunikasi yang sudah baik selama ini antara DPR dengan teman-teman Kementerian PAN RB melalui Pak Alex ini ada sesuatu begitu ya. Sesuatu yang yang nanti apa yang menjadi harapan teman- teman Komisi II dalam menyelesaikan khususnya masalah tenaga honorer ini itu tidak tercapai begitu, itu yang pertama.
20 - Yang kedua, soal penyelesaian tenaga non-ASN yang dimulai dari database ya. Kami menemukan di sini ada perbedaan. Pada rapat kerja di 10 April itu tenaga non-ASN itu jumlahnya 2.360.723 orang. Nah, di rapat yang sekarang tadi disebutkan 2.355.092 orang. Jadi ada sekitar 5.000 yang yang hilang. Apakah itu salah pendataan atau sudah ada verifikasi? Nah, kalau bicara tentang verifikasi Saudara Menteri, saya mengusulkan ya sebelum ini diselesaikan mungkin perlu juga ada pendataan ulang, iya kan. Kami juga ingin minta penjelasan 2,36 ini dari unsur apa saja ya? Kalau selama ini kita melihat fokus dari Pemerintah, karena memang tenaganya dibutuhkan ya itu lebih banyak menampung Bapak/Ibu, tenaga honor guru dan tenaga kesehatan. Nah, sementara yang lain itu itu rupanya masih banyak ya. Saya kira-kira 3 bulan 4 bulan yang lalu didatangi oleh Bapak Ibu dari tenaga honorer dari Mahkamah Agung saya juga kaget. Nah, nah, ini kami nih saya punya pengalaman sekarang kita sudah banyak di Dapil. Kemarin saya juga didatangi oleh tenaga kontrak dari rumah sakit umum dan Puskesmas ya, jadi ternyata BLU-BLU itu belum ter-cover. Kita tanya sama bupatinya, bupatinya bilang "memang itu enggak termasuk" bilang-bilang begitu. Nah, ini tentu kita harus sinkronkan ya, sinkronkan data-data ini supaya memang penyelesaian tenaga honorer ini komprehensif begitu ya menyelesaikan semua. Apalagi kan kita punya waktu agak panjang nih sampai Desember 2024. Jadi waktunya sudah cukup panjang harusnya penyelesaianya tuntas, tidak ada yang tersisa kira-kira begitu. Bagaimana caranya? Ya nanti kita itu yang kita diskusikan di dalam isi dari RPP ini. Oleh karena itu saya tetap berkeinginan, start awal kita menyelesaikan masalah ini harus dari update database. Kemudian yang eh berikutnya soal RPP ini, tadi banyak sekali ada berapa, 60 sekian DIM ya disampaikan. Hah? 600 apa 60 ya? 600 DIM, 600 DIM. Dan di dalam undang-undang itu memang dimaktubkan di situ PP ini Paling lambat 6 bulan. Dan tadi sudah ada dibuat skenario kira-kira sampai April. Nah, saya enggak tahu nanti kita bahas apakah kita maksimalkan sampai 6 bulan April, itu cukup untuk bisa nyelesaikan masalah tenaga honorer secara tuntas. Kalau misalnya kita sambil nunggu PP apa yang kita bisa upayakan terhadap penyelesaian mereka ini kira-kira begitu.
21 - Nah, kalau memang bisa lebih, kalau memang itu sangat tergantung penyelesaian, sangat tergantung PP ini saya kira lebih cepat lebih bagus PP ini selesai. Dan karena ada 600 DIM dan waktu itu kita juga sepakat, mungkin kita butuh waktu untuk konsinyering ya, konsinyering membahas secara detail isi dari Rancangan Peraturan Pemerintah ini. Saya kira itu beberapa catatan nanti yang mungkin sambil juga bisa dijelaskan setelah dari Bapak-bapak, Ibu yang lain. Saya persilakan Bapak/Ibu yang lain. Pak junimat, Pak Samsurizal, Pak Mardani, Pak muraz, Pak Gaus, Pak Hugua. Kemudian Pak Ongku, Pak Andi, Pak Endro sama Pak Pak Andayani. Oh iya, saya harus perkenalkan nih. Kemudian Pak Amin, Pak Hergun, Pak Efriadi. Sini cukup ya? Kiri cukup, cukup? Oke. Mana lagi? Oke. Silahkan Pak Junimart. WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP./F-PDIP): Iya terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua. Bapak-Ibu sekalian, Saudara menteri dan jajarannya. Hari ini kita melakukan RDP. Ada tiga point yang pertama menyangkut progres penyelesaian tenaga non-ASN yaitu honorer dan sejenisnya. Yang kedua, perkembangan pendataan non-ASN dan penataan secara bertahap. Yang ketiga, skenario penataan ya eks THK 2 dan tenaga non-ASN. Saudara Menteri dan jajaran yang kami hormati, Ketika saya membaca tentang perkembangan pendataan non-ASN dan penataan secara bertahap, ya berdasarkan SPTJM ya, Saudara Menteri menyampaikan total 2.355.092 ini SPTJM Pak, SPTJM. Nah, yang jadi masalah sesungguhnya Saudara Menteri ya SPTJM ini khususnya di daerah ini tidak transparan Pak. Kenapa tidak transparan? Ya ini saya nanti serahkan datanya ini. Banyak tenaga honorer ya ketika mereka minta supaya didaftarkan ya, di daerah itu ya kepala daerah, kepala dinas, segala macam tidak mau Pak mendaftarkan, padahal ada surat pengangkatan dari tahun sekian sampai tahun sekian.
22 - Nah, jadi artinya apa? Saudara Menteri Jangan terpaku dan BKN Jangan terpaku kepada SPTJM. Ya inilah gunanya kerja sama dengan apa namanya BPKP untuk melakukan Audit data Pak. Dari dulu saya sudah katakan bahwa sekarang ini kalau dulu ada mafia pertanahan, sekarang ada mafia tenaga honorer ini fakta Pak di lapangan. Nah, yang berikutnya tentang aplikasi BKN. Saya enggak tahu apakah ini benar? Tapi saya kira mereka tidak bohonglah Pak. Ketika mereka sudah masuk aplikasi BKN itu bisa tiba-tiba hilang Pak, di semua daerah begitu, hilang Pak datanya Pak hilang datanya. Ini masih honorer. Belum lagi ya, ASN yang sudah calon ASN sudah dinyatakan lulus tiba-tiba hilang Pak. Nah, saya punya datanya ini. Hilang, kok bisa? Dinyatakan lulus mereka sudah dapat SMS terus muncul lagi Pak, ya muncul dinyatakan tidak lulus atau hilang Pak datanya, nah ini bagaimana ceritanya? Kan tidak mungkin di BKN itu ada mafia juga Pak, nah tolong dicermati ini Pak. Iya Saudara Menteri mencermati ini, jangan Saudara Menteri kerja-kerja- kerja tapi di bawah itu kerja-kerja-kerja enggak beres juga. Iya kan? Kan di bawah ini kan tidak dipanggil Presiden yang dipanggil Menteri. Nah, bagaimana kalau surat itu masuk ke Presiden dari masyarakat. Ini bagaimana Saudara Menteri mengenai ini iyakan. Belum lagi misalnya ini kan masih SPTJM 2.355.092 sesungguhnya yang tidak SPTJM itu lebih banyak Pak, ini bagaimana? Kita sepakat di awal itu ya untuk Undang-Undang 20 2023 ini ya, "semua tenaga honorer harus diangkat menjadi P3K" itu sepakat Pak, itu kita jangan lupa ada rekamannya semua itu Pak. Kita bagi dua kemarin Pak, ada P3K penuh waktu ada P3K paruh waktu. Nah, honorer ini enggak ada tes Pak, kita kan sepakat dulu itu enggak ada tes. Ya ketika dia, yang terakhir ini muncul dari Saudara Menteri akan diaudit oleh dengan BPKP, mengenai apa namanya keabsahannya. Enggak perlu dites Pak. Nah, sekarang sampai hari ini banyak tes-tes P3K Pak. Ya saya jadi bingung menjawab di sana, kok kami dites lagi Pak, ini honorer bapak bilang dulu tidak begini? Nah, ini bagaimana Saudara Menteri mengenai ini, iya kan. Dan ini semakin diperkuat ya dengan apa namanya skenario penataan eks THK 2 dan tenaga non-ASN ya di halaman 33, nanti bisa Saudara Menteri apa namanya lebih menegaskan ini ya. Di tanda panah 6, pengangkatan P3K alternatif metode seleksi. Maksudnya apa Saudara Menteri? (a) seleksi P3K penuh waktu; (b) pengalihan status P3K paruh waktu; (c) metode lainnya. Ini maksudnya apa?
23 - Ini kan semua enggak ada kepastian hukum Pak kalau begini, iya kan. Kita sudah sepakat dari awal dari berapa tahun lalu Pak. Iya kan, semenjak Almarhum Pak Tjahjo Kumolo kita sudah bicarakan ini. Iya kan maka tadi kalau apa namanya Pak Ketua mengatakan tentang Pak Alex, mestinya beliau yang paling paham ini Pak tiba-tiba beliau kalau istilah lagu "sirna" beliau itu Pak hilang beliau enggak tahu di mana sekarang. Ini bagaimana Pak? Coba, Saudara Menteri ya nanti bisa menjelaskan, maksudnya apa ya tanda panah 6 ini "pengangkatan P3K. alternatif metode seleksi, (a) seleksi P3K penuh waktu. (b) pengalihan status P3K paruh waktu." Loh kok paru waktu masih ada tes-tes ini Pak? Kalau tenaga honorer masih dites, sekarang dites apa mereka Pak? Saya enggak bisa jawab di sana. Pak, Bapak bilang kemarin ada buktinya itu di Youtube Pak, kok kami sekarang dites lagi ini iyakan? Kalau tadi Saudara Menteri mengatakan fresh graduate ini dulu selesaikan Pak, jadi kita enggak mau munculkan masalah baru lagi Pak. Ini masalah hidup anak, istri, kan begitu Saudara Menteri. Saya tahulah beban Menteri ini sangat berat sekarang ini Pak sangat berat sekali Pak menampung semua, kan begitu. Iya kan? Tentang audit data, verifikasi, dan validasi, oleh BPKP dan BKN. Seharusnya Saudara Menteri mengatakan anggaran. Nah, ini bagaimana Pak kalau kita sudah bicara anggaran? BPKP tidak punya anggaran bagaimana solusinya ini? Padahal ini perlu untuk audit, dalam rangka untuk ya apa namanya menghilangkan istilah-istilah mafia tenaga honorer Pak. Ini kan nanti bisa deadlock juga ini. BPKP tidak punya anggaran. Nah, bagaimana solusinya ini Pak Saudara Menteri? Ini sudah Kepala BKN, belum? Sudah? Belum? Masih PLT? Tolong nanti bisa dijawab ini Pak. Masih banyak Saudara Menteri masalah-masalah ya tentang non-ASN ini, ya belum lagi Satpol PP itu bagaimana Saudara Menteri Kemenpan? Itu BKN harus jemput bola mengenai ini. Jangan ini selesai muncul lagi yang lain Pak Muncul lagi yang lain Pak, enggak selesai-selesai ini urusannya. Belum lagi masalah guru yang selama ini banyak sekali, tenaga kerja kesehatan. Tendik Pak, tenaga-tenaga pendidikan, bukan tenaga pendidik, Pak begitu loh. Ini Tendik bagaimana? Tendik itu ribuan Pak, mereka juga honorer ya. Belum lagi para honer yang di Kejagung, Kepolisian, dan instansi lainnya. ini bagaimana komunikasi Kemenpan, BKN? Jadi kita jangan membuat bom waktu juga mengenai ini Pak. Ini musti jelas Pak.
24 - Dan aplikasi BKN itu sekali lagi tolong Pak, tolong Ibu dikoreksi itu. Di SMS- nya mereka dinyatakan lulus dan melengkapi 1-2, tetapi ketika mereka masuk sudah enggak bisa, nah ini bagaimana? Ini suara para tenaga horer, suara para tenaga calon ASN yang dinyatakan lulus tapi tak lolos. Kenapa enggak lolos? Hilang datanya Bu Imas, ini bagaimana Bu Imas kan paling ahli nih yang gini-gini iyakan begituloh. Mestinya Bu Imas saja jadi Kepala BKN RI, kalau saya pribadi. Karena beliau paling paham mengenai ini, kasihlah kuota untuk perempuan juga Pak Menteri iyakan. Ini teman-teman Komisi II kalau telepon Ibu Imas ini sangat, apa namanya welcome menjawab Pak Ketua iyakan. Ini enggak ada KKN Saudara Menteri enggak, kita bicara yang fakta saja mengenai ini. Nah, itu iyakan? Saya kira itu Pak Menteri paling perlu ya yang harus dicermati. Kalau total SPTJM itu 2 juta 300 sekian yakan, data di kami itu lebih banyak data di luar SPTJM Pak, ini bagaimana solusinya mengenai ini? Iyakan. Tadi saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Ketua, ya ini kita bikin konsinyering aja dulu Pak Ketua, ya untuk RPP ini. Ini menyangkut apa namanya ya hidup khususnya para tenaga honorer Pak, kita juga motivasi kita dulu merevisi ini adalah tenaga honorer. Di luar itu itu tambahan-tambahan saja Pak untuk ampul testimoni saja begitu Pak. Ini saya kira yang bisa saya sampaikan. Kalau bisa atas izin Ketua, saya serahkan data ini melalui Bu Sesmen. Ini data yang tidak bisa masuk, yang tidak masuk ke aplikasi BKN. Ini contoh, banyak Pak di saya ini. Cuma saya verifikasi juga saya punya tim verifikasi ini datanya Pak ini yang lolos dari data saya. Kita juga punya data Pak, bukan hanya BKN, walaupun BKN suka hilang-hilang datanya. Silahkan Ibu Sesmen. (PENYERAHAN DATA DARI WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI, Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP. /F-PDIP KEPADA SEKRETARIS MENTERI KEMENPAN-RB) Iya demikian Ketua, terima kasih. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Iya-iya, terima kasih Pak Junimart. Selanjutnya Pak Syamsurizal.
25 - WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M. /F-PPP): Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri PAN RB, Kepala BKN, dan Seluruh jajaran yang hadir saat ini, Dan tentunya Pimpinan Komisi II, dan Yang kami banggakan para Anggota Komisi II yang hadir saat ini, Kita sedang berhadapan dengan satu tugas yang cukup mulia, tapi saya kira ini cukup berat untuk kita bahas, tidak sesederhana yang dikatakan yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi itu. Karena memang itu sepintas saja, tapi sesungguhnya kalau didalaminya itu sangat mendetail sekali. Oleh karena itu kami mengusulkan perlu kita mensepakati kira-kira bagaimana pola atau mekanisme pembahasan ini? Karena hal-hal yang akan dibahas itu cukup banyak. Dan banyak hal yang akan kita perlu pendalami. Misalnya kita bicara soal bagaimana konsep digitalisasi dalam proses penanganan karir ASN ini, itu misal contohnya saja. Oleh karena itu, kita sepakati setuju kami tadi yang diusulkan oleh Pak Ketua, ini harus dilakukan dengan konsinyering. Tapi dalam hal suasana seperti ini kita perlu juga waktu untuk dapat tampil konsinyering di Dapil masing-masing dan bagaimana kita membagikan waktu untuk bisa membahas ini secara mendalam, karena juga butuh waktu, perlu juga disepakati bersama dengan para Anggota. Hal-hal yang ingin kami tanyakan seperti yang paling penting itu ya soal pendataan itu, memang kita perlu berikan penekanan yang sangat mendalam dari data yang akan kita selesaikan ini. Karena kita berhadap pada Desember 2024, persoalan pegawai honor ini diharapkan tuntas setuntas-tuntasnya. Enggak adalagi keluhan dari sisi manapun dan tidak akan ada mereka lagi yang mengadu kekita karena tidak tuntasnya persoalan pegawai honor ini. Oleh karena itu kami menyarankan kita perlu dudukan dulu database pegawai honor ini, yakni yang di luar dari SPTJM itu dari surat pernyataan tanggung jawab mutlak masing-masing bupati. Karena data yang singgahi setiap tempat yang kunjungi masih mengeluh mereka, kami tidak terdaftar di BKN, data-data yang sudah dikirim yang termaktub di dalam SPTJM dan banyak lagi yang masih tercecer.
26 - Ada juga yang tercecer karena ya tidak masuk dalam lingkup apa yang sudah didatakan, misalnya tenaga kebersihan tenaga kesehatan itu tidak termasuk dalam ketika dimintakan dulu mereka para bupati mengisikan daftar SPTJM. Oleh karena itu, kita perlu juga tadi disampaikan oleh Pak Menteri 2,3 sekian itu adalah yang sudah masuk dalam SPJM, tetapi potensi tadi dikatakan di luar dari angka itu adalah 1,6 juta. Jadi ini satu angka yang juga tidak akan sederhana karena nanti mereka akan ribut lagi, kalaupun kita sudah selesaikan sampai dengan Desember kalau tidak kita atasi persoalan itu. Jadi ini yang perlu kita tekankan pertama ya soal data itu. Kami menginginkan agar ini didapatkan, ditemui penyelesaiannya. Apakah nanti mereka akan masuk dalam daftar tenaga honor yang penuh waktu atau paruh waktu. Yang penuh waktu tentunya akan berlaku kedepan dalam pasal-pasal ini sampai mereka itu diperbolehkan menerima uang pensiun itu target kita. Tapi terhadap mereka yang paruh waktu ini bagaimana penyelesaiannya dan bagaimana pengaturan mereka. semua pegawai honor Kita yakini mereka tidak sama dan tidak serupa apa yang potensi yang mereka miliki masing-masing pasti berbeda. Oleh karena itu penanganan terhadap mereka itu masing-masing juga harus dibedakan. Karena mustahil kita bisa menyamakan mereka sementara ini yang sekolahnya sampai di sini ini yang sekolahnya di sini. Ini pengalaman kerjanya sampai sini, ini pengalaman kerjanya hanya bersifat misalnya petugas kebersihan untuk yang unskill. Tapi ada juga mereka yang harus masuk ke dalam, dalam kelompok kategori yang manajerial. Jabatan yang punya jabatan manajerial sampai seperti itu nanti konsep kita, kita harapkan. Untuk kita sediakan kepada pegawai honor yang memang mereka punya potensi untuk sampai pada jabatan manajerial nantinya. Walaupun nanti ada yang non-manajerial sebagai tenaga pelaksana. Itu pertama berkaitan dengan pendataan. Yang kedua kami ingin memberikan perhatian soal pemberhentian pegawai yang tidak mencapai kinerja. Saya kira untuk Indonesia saya belum tahu persis itu bagaimana mengukur kinerja, dan itu akan menjadi absolut ya sebagai sebuah keputusan memang betul-betul tidak keliru ketika kita melakukan pemberentian terhadap mereka. Oleh karena itu kami perlu mengetahui, kira-kira bagaimana cara pengukuran target kinerja tadi yang dikatakan oleh Pak Menteri? Kalau mereka tak sampai kepada pencapaian target mereka bisa diberhentikan, tapi ini yang kita perlu dudukkan kira-kira. Oleh karena itu pembahasan ini tidak sebentar saya, kira akan sangat lama. Jadi memang tidak sederhana Undang-Undang ASN ini karena penyiapannya pun
27 - 2 tahun 9 bulan, Saya kira PP-nya pun tidak akan semudah itu. Tapi kita punya target kita sudah bagus itu 6 bulan sudah selesai. Tapi persoalannya cukup banyak yang akan kita harus selesaikan. Kemudian ketika mereka akan diberikan penetapan talent mobility itu mobility jadi mobilitas talentanya itu yang perlu kita juga kaji, itu kira-kira bagaimana sih ya kita membuatkan, dan Komite Talentanya siapa yang Kita tunjuk? Dan bagaimana cara menunjuk Komite Talenta itu? Jadi ini merupakan satu hal yang juga tidak terlalu sederhana Pak Menteri. Barangkali ini juga akan memberikan memerlukan pembahasan oleh kita. Kemudian yang tadi yang sampaikan oleh Pak Menteri juga ya, yang saya ambil aja beberapa hal. Resiprokal, Pasal 20 dalam undang-undang itu tentang peluang pegawai ASN untuk bersama-sama bekerja di instansi TNI dan Polri. Ya tadi diusulkan Pak Menteri bahwasanya akan perlu dilakukan perubahan Undang-Undang TNI-Polri Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 itu tentang TNI, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Polri. Saya kira itu juga perlu kesepakatan apakah mereka bisa menyesuaikan dengan kita, atau kita menyesuaikan dengan mereka. Karena itu toh selama ini belum pernah kita coba menggabungkan apakah TNI bisa menerima usul Pasal 22, Pasal 20 Undang-Undang 20 tahun 2023 ini. Jadi itu yang, kemudian tadi yang soal rekruitmen ASN tadi itu, ya untuk soal kebutuhan yang dikatakan tadi harus ada fleksibilitas dalam hal waktu dan fleksibilitas dalam hal peluang atau jenis pekerjaan yang akan diterima di masing- masing instansi tadi itu. Bagaimana pengaturan ini? Karena kita tahu persis instansi itu banyak sekali jenisnya. Misalnya di Sekretariat DPR RI ini mereka butuh rekrutmen range itu. Dan bagaimana kita bisa membuat Peraturan Pemerintah yang instansinya sangat banyak. Apakah kita perlu melakukan klasifikasi terhadap mereka? Yang soal fleksibilitas tentang peluang dan jenis pekerjaan yang diperlukan di sebuah instansi, ketika mereka membutuhkan tenaga-tenaga tertentu yang khusus di teknis instansi mereka, nah ini bagaimana cara pengaturan di dalam PP. Ini memang saya kira memang cukup perlu pembahasan secara mendalam, supaya apa yang kita sepakati nanti itu betul-betul menjadi keputusan yang baik dan bisa berlaku untuk long term-nya. Terakhir kami ingin memberikan penekanan juga soal digitalisasi Pegawai Negeri Sipil ini. Jadi dengan penggunaan platform tunggal kita setuju itu, artinya setidak-tidaknya bisa kita wujudkan fleksibilitas, kemudian kecepatan, dan efisiensi jelas itu yang diperlukan. Karena efisiensi merupakan bagian yang patut dipertimbangkan ketika kita menerapkan satu sistem.
28 - Jadi penggunaan platform tunggal ini memang sangat perlu sekali, agar ada keseragaman di semua instansi Pemerintah, pertama dari efisiensi. Dan yang paling penting kalau menurut saya bukan hanya sekedar efisiensi tapi bagaimana pengurusan soal karir pegawai, itu satu pintu penyelesaian oleh pihak Kementerian PAN RB. Jadi, satu pintu ini dimaksudkan agar hal-hal yang berkaitan dengan perilaku PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) yang selama ini selalu memberikan hal-hal yang, ya katakanlah berdasarkan kepentingan pribadi, subjektivitas dari masing-masing Kepala Daerah. Mungkin hal itu sedikit banyaknya lama-kelamaan kita bisa akan kurangi dengan efektivitas penyelenggaraan sistem digitalisasi, rekam jejak dari pada pegawai-pegawai. Artinya ke depan, tentunya kita harapkan karir pegawai tidak lagi ditentukan oleh unsur-unsur yang berkaitan dengan subjektivitas, yang dimiliki dan dikuasakan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian. Tapi betul-betul dari rekam jejak dari digitalisasi itu. Tapi ini kita ketahui, ini memang tidak mudah. Karena banyak negara pun yang kita, kita coba lihat seperti di Belanda itu hal ini belum optimal diterapkan. Di Korea juga belum optimal, bagaimana rekam jejak untuk bisa menjadikan itu sebagai alat untuk penentuan karir-karir pegawai negeri, ya masih juga ada pengaruh subjektivitas dari yang mengambil keputusan terutama yang PPK-nya. Jadi ini yang perlu kita rumuskan. Dan kami berharap kami sudah lama juga menunggu. Kira-kira bagaimana sih konsep digitalisasi yang akan diterapkan itu? Sehingga betul-betul peran Kepala Daerah atau peran Pejabat Pembuat atau Pembina Kepegawaian itu bisa dikurangi atau ya atau dihilangkan sama sekali. Jadi tidak ada lagi pertimbangan subjektivitas. Oh, ini dulu waktu kampanye ini orang tuanya dukung aku ini perlu diangkat menjadi kepala dinas ini, kepala dinas itu, untuk kepala daerah atau menteri-menterinya. Jadi ini yang perlu kita, kita mendukung dan mohon dapat nanti ditunjukkan kepada kami, bagaimana konsep digitalisasi yang bisa melakukan rekam jejak terhadap karir pegawai itu? Dan kita akan berpedoman ke situ nantinya pada suatu ketika. Mungkin diperlukan waktu kita ketahui mungkin 1 tahun, 2 tahun, atau 5 tahun pun enggak apa-apalah. Tapi ke depan kita akan berperoman kepada rekam jejak dengan sistem digitalisasi. Saya kira Pak Ketua ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.
29 - Asalamualaikum warahmatullah. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih Pak Syamsurizal. Pak Mardani. F-PKS (Dr. H. MARDANI, M.Eng.): Terima kasih Pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad amma bad, Selamat pagi, dan Salam sejahtera untuk kita semua, Pimpinan-Anggota Komisi II, Rekan-rekan PAN RB, BKN dan seluruh jajaran, Bahagia sekali pagi ini, saya apresiasi Pak Menteri, karena 23 muatan dalam Undang-Undang ASN itu sudah terpetakan dalam 16 rumpun dan target roadmap-nya sampai April 2024 juga sudah ada. Walaupun izin Pak Menteri, saya mendalami beberapa hal ya. Yang pertama tadi di slide 29, tentang talenta manajemen. Manajemen talenta nasional itu terkait mobilisasi, eh mobilitas itu tidak ada degradasi Pak Menteri, adanya promosi, rotasi. Usul saya tetap saja walaupun sudah masuk talent pool hidup manusia itu bisa berubah begitu loh. Sehingga kalau ada promosi ya kayak di Liga Inggris ya ada promosi ada degradasi. Usul saya apa tidak tercantum atau tidak tertulis? Kalau sudah ada lebih bagus. Karena buat saya yang kita buat kemarin itu luar biasa. Nah berikutnya, ini terkait dengan RPP Pak Menteri, 2 RPP ini yang tadi diusulkan. Saya cuman teringat "the devil is in detail" ya kita harus betul-betul menyadari Indonesia itu tidak seragam. Tadi bagus sekali Pak Menteri sudah banyak itu, tapi ini harus dikawal, jangan sampai di RPP-nya balik lagi kita ke mental lama. Mau sentralisasi, mau semuanya seragam.
30 - Padahal saya pernah diundang sama LAN di Makassar itu mereka Indonesia Timur 17, 14 provinsi Indonesia Timur itu mereka bilang, mereka enggak perlu Raskin begitu loh karena mereka banyak, mereka tidak perlu BLT begitu loh. Nah, sehingga memang dengan desain Undang-Undang ASN yang sangat lentur yang memberikan banyak kebijakan sudah sangat bagus, tapi saya titip pesan Pak Menteri. Karena RPP-nya domainnya eksekutif mohon titip dijaga, agar semangat kelenturan, fleksibilitas, adaptif, termasuk tadi bagaimana kita berpikir jauh ke depan ya. Karena ini luar biasa ya dalam kerangka yang di halaman 4 ini, pelayanan publik yang lebih baik dan yang paling penting masyarakat yang lebih sejahtera. Ini tercakup dengan sangat baik di sini. Saya cuma titip itu saja Pak Menteri, RPP-nya. Dan kalaulah boleh seperti kita bahas Undang-Undang ASN, Undang-Undang ASN itu agak lucu Pak Menteri. itu tuh undang-undang inisiatifnya kami begitu loh. Tapi yang inisiatif dan yang banyak proaktif teman-teman Kementerian, buat kami enggak ada masalah begitu. Nah, harapan kami pola kerja seperti ini untuk RPP bisa kita jalankan, sehingga betul-betul hasil nya nanti langsung bisa adaptif, aplikatif, dan bisa bermanfaat buat semua. Poin 2, Pak Menteri saya tetap ingin KASN Pak Menteri. Salah satu kepentingan KASN kan menjaga netralitas begitulah. Tadi memang buah simalakama ya, ketika kita pengawasan remnya dikencengin gasnya yang enggak jalan. Tapi gasnya dikencengin remnya bisa jebol. Sehingga dalam 1 bulan, 2 bulan. Kepala Daerah baru, pejabat baru bisa langsung mutasi yang ujung akhirnya nanti jangan-jangan kita KKN lagi begitu. Saya ingin mendapat penjelasan terkait KASN ini Pak Menteri, khususnya menjelang Pemilu 2024. Kalau dulu kan ada ya 6 bulan sebelum masa berakhir tidak boleh dilakukan mutasi, sekarang berapa bulan Pak Menteri dan seperti apa polanya? Dulu Pak Menteri menyatakan itu diserahkan kepada BKN. Kalau boleh dijelaskan mekanisme di BKN seperti apa? Sehingga kita tetap bisa menjaga. Oke, kita memberikan kelenturan kepada chief executive officer di satu tempat itu untuk melakukan tugas fungsinya mencari the dream team-nya, line up terbaiknya. Tapi pastikan tidak ada apalagi ini menjelang Pemilu Pak Menteri. Dan saya juga khawatir gitu karena Pemilu 2024 nih Pemilu yang agak seru- seru. Ada anak Presiden maju juga begitu Pak Menteri. Ya kita tetap ingin kalau ada KASN saya lebih tenang begitu. Sekarang KASN-nya enggak ada begitu Pak Menteri. Terakhir, ini saya mendapat surat. Sama seperti Pak Junimart tapi ini sebenarnya dari kalau enggak salah Dapilnya Pak Gaus atau siapa ini. Dewan
31 - Pengurus Daerah Forum Non-ASN Solok Selatan, Pak Menteri. Oh, Pak Gaus ya kebetulan datangnya ke rumah ya sudah, ini saya bantuin Pak Gaus begitu loh. Siap. Nah ini Pak Menteri kasihan, di Solok Selatan itu mereka K2 tapi dari 2021 mereka dirumahkan, sehingga datanya hilang. Dan kasihan sekali ya 200-an. Buat saya mereka, saya selalu mengatakan Pak Menteri honorer itu ada 2. Ada honorer pahlawan ada honorer siluman. Honorer pahlawan itu yang sudah bekerja jauh- jauh hari tapi tidak dekat sama elit. Nah, honorer siluman yang enggak kerja, tapi dekat sama elit tiba-tiba datanya masuk. Nah, kami sih berharap dengan mandat Undang-Undang ASN yang kemarin yang kita audit, kalau ternyata BPKP tidak ada dananya Pak Menteri kita bisa memperjuangkan agar teman-teman BKN ataupun PANRB bisa melakukan audit dengan optimal, atau bersama dengan BPKP tetapi dananya disediakan. Karena buat kami urusan honorer ini urusan dunia akhirat. Terakhir Pak Menteri ini Dapil saya. Di DKI ada honorer K2 7.000-an saja begitu. Dan DKI ini dibandingkan dengan provinsi lain beda Pak Menteri. Karena provinsi lain mengajukan non-K2, DKI cuma K2 saja yang diajukan. Sehingga kalau mau quick wins segera aja diproses begitu. Sehingga bahwa undang- undang ini sudah menghasilkan honorer yang diangkat, sehingga dengan demikian message-nya sampai. Dengan izin Pimpinan, saya ingin menyerahkan ini. (PENYERAHAN DATA DARI Dr. H. MARDANI, M.Eng., ANGGOTA KOMISI II/F-PKS KEPADA KETUA RAPAT) Terima kasih. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Mardani, tapi bukan mau pindah Dapil kan Pak Mardani ya? Oh, enggak ya. Selanjutnya Pak Muraz.
32 - F-DEMOKRAT (H. MOHAMAD MURAZ, S.H., M.M.): Terima kasih Ketua. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan beserta para Anggota Komisi II yang saya hormati, Pak Menteri beserta jajaran, Kepala BKN beserta jajaran, Terima kasih atas kesempatannya. Pak Menteri yang saya hormati, Ini saya di halaman 9 tadi, dijelaskan tentang 16 Ruang Lingkup Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 20 2023. Tapi kalau kita setback ke pembahasan RUU ASN alhamdulillah sudah jadi ASN, sebetulnya ada tiga hal yang paling utama di sana. Yang pertama adalah penyelesaian tenaga honorer atau yang non- ASN. Yang kedua, masalah Sistem Merit yang berkaitan dengan jabatan manajerial dan fungsional. Yang ketiga, tadi juga sudah banyak disampaikan masalah netralitas ASN. Nah, dari tiga hal itu mohon maaf Pak Menteri di sini saya enggak melihat di ruang lingkup ini yang secara khusus, seperti apa penyelesaian tenaga honorer itu. Nah, dalam pendapat akhir fraksi kami, kami sudah minta perhatian khusus yang berkaitan dengan THK 2, tenaga BLUD yang ternyata tidak didata. Jadi bukan tidak ada STMJ barangkali Pak, karena memang tidak didata ya. Padahal mereka selalu bicara yang paling depan menghadapi ketika kena Covid masyarakat, mereka yang paling depan di rumah sakit-rumah sakit BLUD itu. Kemudian masalah POLPP dan Damkar ya. Nah, jadi kami ingin ada ruang lingkup yang khusus penyelesaian masalah tenaga honorer itu nantinya. Yang kemudian saya juga belum jelas kriteria P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu, belum jelas ini seperti apa kriterianya? Membedakannya seperti apa ya. Apakah nanti ada tenaga pendidik yang paruh waktu atau tenaga kesehatan yang paruh waktu atau bagaimana itu dia. Nah, kemudian yang berkaitan dengan tes-tes P3K, yang sekarang terjadi di daerahlah atau di kementerian juga terjadi? Apakah itu sudah ada instruksi secara khusus dari Pemerintah? Wabil khusus melalui Kemenpan RB bahwa sudah boleh melakukan tes-tes P3K begitu ya. Kalau kami kan berharap tes P3K ini diawali dari para honorer atau karena karena tadi ada istilah paruh waktu dan penuh waktu, ya angkat dululah semua
33 - honorer ini menjadi honorer, eh menjadi P3K paruh waktu ya diangkat dulu semua paruh waktu begitu Pak. Anggaran ya terserah Kementerian dan daerah barangkali karena mereka kan sudah angkat sudah ada honornya. Nah, dari sana baru dilakukan tes dari P3K paruh waktu untuk mentukan mana yang penuh waktu dan mana yang bukan penuh waktu, begitu mungkin ya segitu yang kami harap. Kemudian ya, kami juga melihat bahwa masih banyak daerah yang memasukkan tenaga-tenaga honor ini untuk honornya itu masuk dalam belanja modal. Ini perlu penertiban juga masalah pengangarannya Pak Menteri. Mungkin petunjuknya memang perlu cukup banyak di Kementerian. Ya mudah-mudahan dengan begini tidak ada gejolak begitu. Karenakan sekarang tanya-tanya betul, sama seperti yang disampaikan Pak Junimart tadi. "Pak kami ada tes P3K minta rekomendasi dan sebagainya" saya bilang "semua juga nanti diangkat jadi P3K sampai Desember 2024". Mungkin itu Pak yang pertama kaitan dengan P3K. Yang kedua, kaitan pengangkatan jabatan manajerial atau pengisian jabatan manajeral dan fungsional. Yang harusnya kan karena kita ingin jadi birokrasi berkelas dunia, ya Sistem Merit ini harus betul-betul mendapat perhatian. Nah, yang terjadi Pak Menteri ini harus ada kejelasan ya. Di satu pihak kita menetapkan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan sebagai prioritas untuk menjadi ASN, tapi di lapangan kembali terjadi atau mungkin karena kekurangan ASN atau alasan lain. Ternyata banyak tenaga pendidik, guru atau tenaga kesehatan, menjadi pejabat di luar dinas itu ya dan menjadi pejabat struktural di dinas lain. jelas bahwa kita sudah memprioritaskan. Ya mereka enggak boleh pindah dululah. Nah, akhirnya kan guru dan tenaga kesehatan ini Jadi kurang terus begitu. Nah, kemudian Sistem Merit ini kita berharap betul-betul dilaksanakan jangan sampai orang diangkat dalam jabatan-jabatan manajerial tertentu karena kedekatan, karena ada bantuan dalam Pemilu khususnya Pemilu Kada begitu. Jadi ada kedekatan dari kepartaian dan sebagainya, kita intinya ingin berkelas dunia jadi netralitas di sana. Nah, ini perlu ada aturan yang lebih Demikian juga dengan Tukin Pak Menteri. Ini harus diatur secara baik. Nampaknya di daerah juga banyaklah kepala daerah, wah senang ini apalagi dekat-dekat Pemilu senang kasih Tukin yang banyak, tapi pelayanannya tidak linier dengan Tukinnya, yang penting mereka mendukung begitu. Nah, ini kan enggak, enggak bagus begitu. Atau ada juga yang Tukinnya akhirnya lari juga ke jabatan struktural, ke jabatan pangkat, begitu ya. Eselon sekian, Tukinnya sekian pangkatnya golongan 3, golongan 4 sekian, golongan 1-2 sekian, wah ini kembali lagi ke zaman dulu PGPN lagi barangkali ya.
34 - Jadi, mungkin ini harus ada aturan yang jelas orang bekerja diberi Tukin, orang yang tidak bekerja ya tidak diberi Tukin barangkali. Tadi netralitas ASN sudah di dibahas oleh yang lain, saya tidak bahas lagi tapi memang ini apalagi sekarang sudah dekat-dekat pemilu lah, ASN karena punya hak untuk memilih ya aturan-aturannya ini harus benar-benar diketahui oleh ASN tadi. Jangan sampai ASN yang baik akhirnya tidak mendapat promosi, ASN yang kurang baik karena membantu di kegiatan Pemilu akhirnya menjadi dapat jabatan yang lebih baik. Nah, ini mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Oleh karena itu Kami menyarankan Pak Menteri. Yang pertama, diklat-dklat struktural dan diklat fungsional harus betul-betul dikembalikan dilaksanakan. Orang menduduki jabatan tertentu ada diklat fungsionalnya, seperti dululah kalau yang bagus. Saya kira Zaman Orde Baru ya bagus saja begitu ya. Kalau dulu kan orang menjadi Kepala Bagian A, misalnya atau Kepala Dinas A ada diklatnya khusus fungsional di tempat itu, ya yang berkaitan dengan dinasnya dan itu sentralistik, apakah melalui LAN atau melalui Kementerian? Ya kita bagusnya dikembalikan lagi seperti itu jadi jangan karena anggaran Diklat ditentukan harus 5% wah diklatnya semau-maunya ini, enggak-enggak beres begitu. Yang terakhir Pak Menteri, ya karena ini sangat penting Undang-Undang ASN ini perlu ada sosialisasi, baik terhadap ASN para pejabat yang mengelola ASN maupun terhadap para tenaga honorer. Saya kira sosialisasi yang berkaitan dengan Undang-Undang ASN ini tidak perlu banyak dana. Karena tidak perlu ASN, tenaga honorer, diberi sosialisasi lalu dikasih honor kan enggak perlu ya. Yang penting mereka memahamilah, ya seperti apa manajemen ASN ke depannya yang menuju birokrasi Profesional yang berkelas dunia ini harus tahu. Jadi jangan sampai terjadi lagi misalnya tadi gejolak-gejolak honorer kok tes terus ini kapan yang lain? Ini jadi ada kata Pak Junimart tadi ada "mafia honorer" betul ini. Seolah-olah ada yang mampu meloloskan P3K begitu, mampu meloloskan ASN dengan bayaran-bayaran tertentu dan iming-iming tertentu. Saya kira itu Pak Ketua, Pak Menteri. Terima kasih. Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak kasih Pak Muraz.
35 - Pak Guspardi Gaus. F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.): Terima kasih Ketua. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pimpinan dan Anggota Komisi II yang saya hormati, Pak Menteri dan seluruh yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, Hadirin dan Hadirat yang berbahagia, Menyimak dan mendengarkan paparan yang Pak Menteri sampaikan, saya memberikan apresiasi yang luar biasa karena saya mendengar betul apa yang Bapak sampaikan, dalam rangka bagaimana ke depan dengan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Bahwa ada amanah untuk buat PP dan bagaimana kita melakukan, melakukan pembenahan terhadap ASN dan non-ASN itu. Dari paparan yang Bapak sampaikan, tadi Bapak juga menyampaikan bahwa pembenahan terhadap non-ASN itu berangkat dari penataan yang dilakukan oleh Pak Menteri dengan keluarnya surat edaran itu. Sehingga muncullah angka tadi dan juga dipertanyakan juga oleh Ketua, tentang jumlahnya itu adalah 2.355.092. Hal ini tentu penting untuk dilakukan supaya jelas gerak langkah tahapan-tahapan apa dan dari mana kita lakukan, saya dapat memahami logika berpikir yang disampaikan oleh Pak Menteri. Namun itu, tentulah belum menyelesaikan persoalan. Oleh karena itu tentu ada beberapa hal tadi juga sudah disinggung oleh kawan-kawan. Dan saya juga akan menambahkan informasi terhadap apa yang di luar dari pada 2,3 juta itu. Langkah-langkah yang Pak Menteri lakukan, di mana di halaman 28 juga disebutkan, untuk agar pelaksanaan ini terukur dan juga supaya jangan menimbulkan persoalan-persoalan baru, Pak Menteri menegaskan kepada PPK untuk tidak melakukan pengangkatan, saya sangat setuju. Yang jadi persoalan adalah, kapan dimulainya kebijakan yang Pak Menteri lakukan itu? Karena di daerah Pak Menteri, Bapak pernah juga jadi Bupati, ini kucing-kucingan dibuat surat mundur, sehingga tidak termasuk kepada kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat. Yang kedua adalah kita memberikan sanksi kepada PPK yang melakukan pengangkatan terhadap non-ASN, kita setuju. Namun saya lihat bentuk dari pada sanksi itu apa?
36 - Karena para pejabat ini sangat piawai juga, Pak Menteri. Karena Bapak mengatakan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, tidak jelas. Harus jelas, sehingga ada semacam punish yang diberikan kepada yang bersangkutan apakah dalam bentuk dana dari pusat, atau sanksinya apa, berkoordinasi dengan Pak Menteri Dalam Negeri dan lain sebagainya. Kalau hanya sekedar ini saya termasuk orang yang sering mengungkapkan ini di berbagai di berbagai media, tapi terkesan Pemerintahan Kabupaten/Kota bisa melakukan sesuatu yang dia tetap melakukan apa yang dia inginkan. Oleh karena itu supaya kita punya wibawa dalam menegakkan apa yang Pak Menteri sampaikan ini, saya berharap perlu ada ketentu dan peraturan-peraturan yang jelas tentang sanksi yang berkaitan terhadap hal tersebut. Kemudian yang berikutnya di nomor 3 itu, bagi pegawai non-ASN yang saat ini masih aktif bekerja di instansi Pemerintah diberikan masa transisi, sejak diberlakukannya PP ini. Yang dimaksudkan masa transisi ini apa Pak Menteri? Di sini enggak jelas, masa transisi apakah pilihan untuk tetap non-ASN atau dia bersedia untuk menjadi P3K tadi sudah disampaikan oleh kawan-kawan, ada yang paruh waktu dan full waktu. Di sini tidak jelas apa yang dimaksud oleh transisi kerja yang Pak Menteri sampaikan. tentang masalah eselonisasi. Saya sudah lama tidak mendapatkan informasi tentang kinerja dari Menpan RB ini berkaitan terhadap kebijakan ini. Ini adalah program yang semenjak dari Pak Menteri yang lama, di mana kami memberikan apresiasi. Dan saya melihat di sini ada kebijakan dari Pak Jokowi untuk melakukan bagaimana birokrasi ini tidak untuk memperpanjang urusan. Kemudian ada kecenderungan juga dalam rangka melakukan rasionalisasi ASN. Kemudian tadi juga Pak Menteri menyinggung Saya sering juga ungkapkan ketika saya pegawai negeri sebagai akademisi tahun 86, jumlah ASN dulu namanya hanya PNS. Tidak ada ASN paruh waktu, ASN, dan lain sebagainya. Jumlahnya 5 juta, hari ini diperkirakan 4,1 juta. Dan yang yang menjadi persoalan yang ditimbulkan akibat kebijakan untuk tidak mengisi kekosongan-kekosongan itu adalah terjadinya pembengkakan non-ASN sebagaimana yang kita bahas pada dewasa ini. Nah, oleh karena itu saya juga mendengar tentang jabatan fungsional. Mereka menyampaikan kepada kami tidak jelas tugas fungsi daripada wewenang daripada fungsional itu. Jabatannya sudah ditinggalkan dia menjadi fungsional, tetapi tidak jelas, tetapi dia tetap diberi gaji ini kan juga sayang. Nah, oleh karena itu tentu saya ingin mendapatkan laporan dari Pak Menteri, bagaimana persoalan yang berkaitan terhadap mengurangi, kalau bukan menghabiskan eselon 4 dan 3 itu? Bagaimana sampai dewasa ini, dulu saya pernah mendapatkan database-nya itu, tetapi karena berjalannya waktu tentu
37 - saya lihat saya rasa kan mungkin anu-nya, program daripada Pak Menteri ini makin lama tentu makin sesuai dengan harapan dan keinginan itu. Kemudian adalah tentang honorer, yang di Solok yang disampaikan Pak Menteri. Yang ini adalah kesekian kalinya saya bicara. Yang Solok itu, ketika saya sebagai narasumber ada kongres di MPR berkaitan terhadap tenaga honorer, difasilitasi oleh kawan-kawan sebagai Anggota MPR. Banyak hal yang disampaikan oleh mereka berkaitan terhadap tenaga non-ASN tersebut. Di mana data yang Pak Menteri sampaikan tadi 2,3 juta, Pak Junimart pernah melansir bahwa jumlahnya ada lagi 3,5 juta itu ke Pak Menteri ketika itu. Bagaimana pula sikap Pemerintah menyikapi apa yang disampaikan oleh Pak Junimart, yang 3,5 juta di luar daripada update data yang dilakukan oleh Pak Menteri, Pak Azwar Anas ketika diangkat sebagai Menteri, salah satu yang dilakukan program utamanya adalah meminta update data ke seluruh Kabupaten/Kota, Provinsi, Kementerian dan Lembaga jumlahnya sekian. Dan Pak Menteri pun juga mengatakan bahwa 2,3 juta itu perlu dilakukan verifikasi, karena hasil kajian dari BPK, BPKP kata Pak Menteri keabsahan, validasi, validitas, daripada 2,3 juta sekian itu diragukan. Kalau memang diragukan, bagaimana pula progres report dari langkah-langkah yang Pak Menteri lakukan? itu, bahwa perlu dilakukan validasi perlu kita mendapatkan informasi yang sah yang sebetulnya dari 2,3 itu sebetulnya berapa? Saya setuju ketika Nah, persoalan yang di Solok saya katakan tadi bukan hanya di Solok Pak. Kemarin dia ke rumah saya Pak, saya baru datang tadi pagi dari Dapil dalam rangka menghadiri rapat ini. Mereka itu Pak saya tambahkan informasi apa yang disampaikan oleh Pak Junimart. Mereka itu bekerja semenjak ada yang 2005 Pak, 2006, datanya nanti saya kasih sama dengan yang itu. Di September 2021 sebelum Pak Menteri diangkat oleh Pak Jokowi sebagai Menteri, mereka itu diberhentikan di 0 kilometerkan ada yang K2. Dengan berbagai alasan Pak Bupati memberhentikannya, masalah anggaran, masalah ada temuan. Ternyata beberapa bulan setelah itu dia mengangkat lebih dari 572. Artinya kalau surat Pak Menteri tadi kan ada persyaratan untuk meng-update data minimal bekerja 1 tahun kalau saya tidak salah. Orang-orang ini dikorbankan yang sudah bekerja 8 tahun 7 tahun dan lain sebagainya, gara-gara di 0 kilometerkan dia tidak dimasukkan ke update data itu,
38 - yang jumlahnya adalah 500 eh 792 orang, 579 2 orang, 692 orang Pak Menteri. 692. Dan tidak hanya ini pak menteri saya ketika ke Dapil di Kabupaten Padang Pariaman, ini pun juga saya sampaikan ke Pak Menteri tapi saya belum mendapatkan jawaban apa solusi yang diberikan oleh Pemerintah terhadap orang- orang yang dicecer dan dicecerkan, tercecer dan dicecerkan untuk update data, ini kan kasihan. Tidak hanya ini Pak Menteri, ada juga di Jawa Barat, ada juga yang di Jawa Tengah. Artinya kita kan sebetulnya ingin menyelesaikan persoalan non-ASN dengan berbagai persoalan, tetapi kita dirongrong pula dengan kebijakan- kebijakan yang tidak kondusif seperti yang saya ungkapkan. Yang di Padang Parianman Pak Menteri itu datang juga, saya mendatangi daerah yang bersangkutan. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang bekerja bertugas di kampung-kampung yang jauh dari perkotaan dalam berbagai profesi sebagai non-ASN itu. Di mana BPK-nya tidak mau meng-update data, dia sudah sampaikan kepada kepada Pemerintah, tapi tidak dilayani. Dan saya yakin seluruh Kabupaten/Kota non-ASN ini mengalami hal yang semacam itu. Menurut saya tentu perlu ada kebijakan dari Pemerintah, perlu ada kebijakan bagi kita terhadap hal-hal yang saya ungkapkan tadi. Kemudian, Pak Menteri juga sudah menyampaikan tentang apa yang disampaikan oleh Ketua, Tukin DPR RI. Ini mungkin yang sudah kesekian kalinya dan saya malu untuk mengungkapkan lagi. Namun, Pak Menteri sudah membuka ruang yang seluas-luasnya kebijakan yang akan diambil oleh Pak Menteri. Tentu saya memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih. Namun, yang Pak Menteri sampan tadi bahwa persyaratannya belum belum lengkap. Ternyata dari bahan yang saya dapatkan enggak tahu saya nih suratnya ini 4 Oktober Pak Menteri. Oh sudah diteken? Alhamdulillah mana ini yang BKD tadi ini, Pak Nenci ada tadi? Sudah Ketua, aman Ketua, jadi saya tidak perlu menambahkan apa yang Ketua sampaikan. Tadi saya tidak mendengar sudah ditandatangani. Karena karena Pak Menteri mengatakan tadi karena masih ada persyaratan-persyaratan yang kurang sehingga Pak Menteri belum bisa menandatangannya. Soal itu tentu saya berikan apresiasi yang luar biasa mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh sekretariat, dengan berbagai staf yang ada memberikan apresiasi yang luar biasa.
39 - Terakhir, saya juga melihat tadi Pak Alex enggak ada. Saya lihat dari muka enggak ada, di belakang enggak ada, semua enggak ada. Saya dikagetkan oleh Ketua ternyata Pak Alex tadi informasi yang beliau sampaikan mengundurkan diri. Maaf saja Pak Menteri, dalam pembahasan Undang-Undang 20 23 ini peran beliau ini sangat-sangat luar biasa Pak. Berkat beliau menyampaikan dengan kemampuan yang luar biasa itu, kami komisi II dapat memahami dan menerima berbagai hal yang sebetulnya kami berdebat juga dalam persepsi yang kami miliki. Termasuk yang dia sampaikan tentang digitalisasi yang luar biasa, apa maksud dan tujuan bagaimana nanti digitalisasi ini adalah merupakan program yang sangat luar biasa dalam manage para ASN ini. Tidak ada data yang tidak selesai, tidak ada persoalan yang tidak bisa kita carikan jalan keluar, dan bagaimana Aparatur Sipil Negara ini bekerja secara profesional. Sebagaimana obsesi dari pada Pak Menteri 4, kita ini masuk negara 4 besar. Kalaulah ASN maaf dalam kondisi hari ini Pak Menteri. Saya baru dari Dapil juga Pak Menteri, dialog dengan seorang Pimpinan Fakultas. Apa yang disampaikan, para pegawai yang di sana itu enggak bekerja Pak Menteri. Tukin jalan juga. Bagaimana kita meningkatkan disiplin tentang para ASN ini? Ini kalau dari paparan yang Pak Menteri sampaikan ini sangat luar biasa. Yang jadi persoalan adalah bagaimana mengaplikasikan? Saya tidak ingin Pak Menteri ini seorang diri. Bagaimana Pak Menteri sebagai orang yang sering saya katakan, bahwa Komisi II dengan Menpan RB ini adalah, Lembaga kita ini adalah jantungnya pemerintahan, jantungnya birokrasi, jantungnya aparatur. Tetapi kita tentu orang yang bertanggung jawab untuk bagaimana mereka-mereka itu survive dalam melaksanakan tugas dan fungsinya itu. Dan terakhir, lebih terakhir adalah karena kawan-kawan juga sudah menyampaikan tentang netralitas non-ASN, netralitas ASN. Saya mendapatkan dua WA Pak Menteri ada video, ada rekamannya. Satu di Riau, Bupatinya menyuruh camat-camat untuk menjagokan seseorang secara vulgar. Ini kawan kami yang menyampaikan dari Riau, Pak Menteri. Karena dia adalah sebagai Kepala Daerah dan dia sebagai Kepala Daerah didukung oleh Partai, kebetulan dia adalah Ketua Partai. Di Sumatera Barat juga begitu Pak Menteri. Anaknya calon, dipanggil itu camat-camat. Kemudian diundang itu masyarakat bawah. Kalau di kampung kami namanya jorong/waliinagari/ Kepala Desa dan lain sebagainya. Saya sebagai Anggota Komisi II yang bermitra dengan Mempan RB, tentu ini jadi beban moral bagi saya bagaimana menegakkan ASN itu yang selalu didengungkan oleh Pak
40 - Jokowi, "bahwa ASN harus Netral". Ini tahun bukan tahun-tahun politik lagi Pak Menteri. Hari-hari politik dan kami sebetulnya sudah berada, karena rapat saya datang Pak Menteri. Persoalan ini tidak hanya sebagaimana yang saya sebutkan tadi di Riau Sumatera Barat, tidak. Hampir seluruh Kabupaten/Kota melakukan hal yang sama. Yang jadi persoalan adalah agar wibawa daripada undang-undang dan kita sebagai pintu gerbang dalam menyelesaikan itu, kira-kira apa upaya? Ini saya sudah amat susah juga mencarikan dan menegakkan aturan-aturan itu, tetapi tidak didengar, Pak Menteri. Bagaimanapun tentu ini tugas kita bersama terutama Mempan RB bersama Komisi II untuk menegakkan netralitas itu. Barangkali demikian Pimpinan. Terima kasih. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasihPak Gaus. Pak Hugua, silakan, silakan. F-PDIP (Ir. HUGUA): Baik terima kasih. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Salam sejahtera kepada kita sekalian, Pimpinan dan kawan-kawan Anggota, Pak Menteri, dari BKN, LAN, Hadirin yang berbahagia, Pertama apresiasi hari ini karena kita baru menyelesaikan undang-undang dan hari ini kita langsung masuk ke PP, pembahasan PP. Pak Menteri ini menarik karena kalau kita lihat mesin birokrasi ditangani oleh sebuah Kementerian dengan berbagai kelembagaannya, sementara kita tetap masih apa namanya berkutik di sekitar, berkutat di sekitar kinerja integritas.
41 - Nah, saya ingin keluar dulu dari apa namanya stakeholder kita, di mana kalau kita lihat di dunia swasta kira-kira begitu ya. 400 orang yang hampir memegang GDP dunia itu, di tangan 400 orang yang hanya 10% dari penduduk dunia kira-kira. Di antara 400 itu cuma 10 orang yang memegang 90% dari GDP itu. Dan ternyata setelah dipelajari mereka ini putus sekolah, putus sekolah putus sekolah di perguruan tinggi. Ini artinya apa? Akademis dan nilai apa namanya nilai-nilai itu bukan berarti tidak berarti, tapi ternyata ada dua hal penting yang kira-kira berpengaruh ke 20 orang itu yang putus sekolah ternyata mereka ini matang secara kejiwaan, matang secara psikologi. Saya ragu di kita mengatur pp-nya ini terjebak di seputar-seputar akademis, di seputar-seputar yang bicara tentang kometensi tok. Sementara kalau kita lihat nilai kompetensi nilai akademis, menurut Tony Robins cuma 20% dari keberhasilan seseorang. Oleh karenanya maka saya ingin mengatakan bahwa nilai pendidikan nilai akadis tidak penting, Apa? Penting, sama pentingnya dengan nilai tidak akademis. Oleh karenanya maka menurut saya, Pak Menteri, PP ini harus kita hati- hati, jangan sampai terjebak kepada nilai-nilai akademis, nilai-nilai indeks prestasi. Kompetensi itu tinggi sementara nilai-nilai non kompetensi yang menentukan 80% kinerja di dalam dunia birokrasi dan integritas ini kita lupakan ini yang saya maksud. Jadi tolong direnungkan betul-betul ini, sehingga kita tidak terjebak pada soal-soal hanya pada otak, sementara nurani yang bicara landasan etik, kita bicara kedisiplinan yang 80% menentukan ini kita lupakan di dalam PP ini. Saya kira ini penting sekali jangan sampai ya menjadi lucu. Negara ditangani oleh Kementerian dengan berbagai aspeknya kok kalau kita bicara kinerja kenapa lembaga swasta yang lebih berhebat hebat-hebat dengan kinerjanya, sementara mereka ini aturan main dan PP-nya tidak diurusin Menteri malah. Menteri Tenaga Kerja itu hanya mengurusin, apa? Kriteria tata kerja dan seterusnya dan seterusnya, tidak mengatur bagaimana tenaga kerja di dalam sistem swasta itu tidak diatur secara detail, kita ditangani oleh Menteri loh ini. Oleh karenanya maka ada tiga hal penting yang tertarik Pak Menteri, saya berkaitan dengan agenda transformasi dalam Undang-Undang ASN ini. Pertama saya masuk dulu di tenaga honorer, apa ASN ini. Kalau apa yang saya katakan ini benar, maka sebetulnya tenaga-tenaga honorer secara emosional 80% matang dibandingkan dengan orang yang baru masuk. Oleh karenanya maka tolong di dalam rekrutmennya perhatikan 80% itu yang matang. Karena bagi saya seorang pejabat kalau disuruh pendampingnya anda orang-
42 - orang pintar. Saya lebih memilih bukan di samping pintar tetapi dia mau bekerja sama, dan itu tidak bisa diukur dengan tes-tes yang kita sajikan nanti di dalam tes. Kemampuan kerja sama, kematangan emosional, sudah sulit sekali dijawab di situ dan susah sekali diakomendir. Oleh karenanya maka Pak Menteri afirmasi menjadi sangat penting, THK 2, tenaga-tenaga honorer yang sudah lama mengabdi dan sudah berumur itu 80% matang. Dan saya hampir pastikan mereka itu mampu melakukan pekerjaan- pekerjaan di kantornya masing-masing. Ketimbang kita ukur kompetensi- kompetensi otaknya saja. Yang kedua, Pak Menteri pasti ada PHK masal ini. Saya tadi baru saja dapat dari Anton, Ketua TKH 2 di Kalimantannya Ibu Aida itu, Kalimantan Tengah. Di Kalteng itu masih 1.029 orang PHK masal. Ini masih terjadi Pak. Dan saya kemarin juga waktu reses di Sulawesi Tenggara, masih ada pejabat selevel Sekjen, sekretaris sebuah kelembagaan bertanya. Apakah kami sudah PHK-kan orang, kenapa anda PHK-kan? Ya surat masih Menteri Cahayo dulu. Jadi bagaimana penjelasannya ke bawah ini ya? Di Solok 719 orang, PHK masal ini Pak. Kemudian di Maluku masih 900 orang. Di Kota Waringin Timur masih 118 orang. Kalau bicara di Buru, di Sulawesi Tenggara banyak sekali PHK masal ini. Ini rawan ini. Jadi Pak Menteri tolong dikoordinasikan dengan Mendagri supaya diturunkan informasi ini ke seluruh Pemerintah Daerah, terutama. Kedua Pak, ini SLTA juga kasihan ini. Banyak mengabdi SLTA tapi dalam Anjap dan apa itu Anjap dan BK apa itu Analisas Beban Kerja itu (ABK). Mereka ini enggak pernah dihitung. Sementara menurut saya mereka ini yang mengerjakan barang-barang yang tidak bisa dikerjakan oleh orang-orang hebat. Di kantor masih banyak Pak, jangan sama dengan Eropa, Eropa kan sudah semuanya serba otomatis. Kita ini Pak, banyak pekerjaan kasar yang hanya bisa ditangani lulusan SLTA Pak. Tolong dibuka formasi SLTA karena ini masih banyak orang-orang sudah menua ini SLTA. Ini banyak sekali begitu masuk formasi mereka ditinggal, yang di yang dibicara hanya yang S1 dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian tolong juga Kementerian, saya seperti bukan karena apa ANRI itu bagus karena dia mencoba membuat latihan-latihan, yang memberikan sertifikasi kepada calon-calon ASN ini untuk sebagai prasyarat untuk masuk. Tolong dihimbau LAN juga tolong dihimbau lembaga-lembaga lain Pak Menteri untuk mengadakan latihan-liatihan ini, supaya orang-orang yang tidak punya kesempatan terbuka untuk terdaftar di P3K ini. Yang kedua, saya ingin masuk di dua di reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN ini. Pak Menteri saya kira sudah saatnya coba dipikirkan
43 - sekarang, kenaikan tunjangan kepada seluruh ASN yang berkaitan dengan inflasi. Ini sudah terlalu lama ini tidak pernah dipikir ini. Hanya kenaikan kesejahteraan ASN itu berdasarkan kepada apa namanya rutinitas itu. Bahkan menurut saya banyak ASN sekarang di bawah UMR, coba dipelajari Pak Menteri. Banyak sekali ASN di Indonesia sekarang di bawah UMR. Terus kita tuntut kinerja mereka harus hebat, tidak boleh ada korupsi, tidak boleh ada apa. Sementara kesejahteraannya menurut saya di Zaman Orde Baru dulu tiba-tiba tepuk tangan pada saat rapat-rapat apa namanya, pada saat 17 Agustus itu Sidang Umum DPR-MPR itu tepuk tangan seluruh ASN Indonesia karena ada kenaikan-kenaikan gaji berdasar pada inflasi. Ya tentu di zaman sekarang juga terjadi, tetapi tidak terlalu ditunggu-tunggu oleh pegawai ASN karena tidak menjadi agenda yang begitu penting. Sementara mereka ini birokrasi ini kan mesin menggerakkan negara ini. Kalau mereka tidak punya pendapatan yang memadai menurut saya kita juga tidak adil, menekan mereka untuk bekerja keras sementara kesejahteraan mereka kita tidak perhatikan. Yang terakhir saya mau masuk di penguatan di reformasi berkaitan dengan penguatan budaya kerja ini. Saya kira kembali di sini Pak Menteri, saya pun tidak tahu apakah di PP yang berkaitan dengan Pepres itu perlukah ada lembaga khusus? Di Kementerian PAN RB atau di BKN atau di LAN ini, atau Kementerian- Kementerian PANRB. Coba ada satu bidang khusus mungkin atau dirjen khusus yang menangani tentang bagaimana kinerja, berkaitan dengan landasan etis dan moral. Yang di luar kompetensi itu. Bagaimana menilai karyawan itu bukan apanya saja bukan laporannya, tetapi lebih dilihat kepada bagaimana kinerja dia berkaitan dengan non kompetensi. Karena kita terlalu kayak mesin saja, melihat kompetensi saja. Kompetensi saja, kompetensi saja, otaknya-otaknya saja tapi hatinya, hatinya, hatinya, kedisiplinannya tidak dilihat, menjadi sebuah ukuran penting. Sebagaimana 80% kesukseskan bangsa ini bukan di otak tapi lebih di hati. Di sanalah landan etis dan moral yang harus dibangun sedemikian rupa, karena di situ berkaitan dengan kedisiplinan visi-misi. Kemudian komitmen Aparat Sipil Negara itu sangat tergantung kepada dunia hatinya, dunia dalamnya, it is not brain. Tapi bagaimana otak dan hati menyatu lalu tindakan Pegawai Negeri itu bekerja. Ini yang lama dalam reformasi birokrasi kita, lebih kepada otak terus, laporan otak. Bayangkan sekarang ini laporan, otak. Masalah kinerja dan landasan etik again, tidak menjadi ukuran yang tidak bisa dikuantifikasi barang ini. Saya kira saatnya di dalam PP yang kita bangun ini Pak Menteri tolong dikonkretkan barang ini, sebab kalau tidak ini berkaitan dengan taruhan bangsa
44 - ke depan. Bagaimana bangsa ini utuh dalam konteks bagaimana kinerja mesin birokrasinya berjalan secara baik. Saya kira itu Pak Menteri. Mungkin bagian daripada apa, karena saya berbahagia hari ini ikut serta di dalam penyusunan PP. Walaupun undang- undangnya hebat, kalau PP-nya tidak rinci barang ini, maka hampir saja kita membuat undang-undang yang begitu penyelesaiannya di lapangan tidak bisa terukur, indikatornya akhirnya tidak terindikatorkan lagi. Terima kasih Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Walaikumsalam warahmatullah. Terima kasih Pak Hugua. Pak Ongku. F-DEMOKRAT (Dr. Ir. ONGKU HASIBUAN, M.M.): Terima kasih Pimpinan. Yang saya hormati Pak Menteri beserta seluruh jajaran, Pelaksana tugas BKN dan jajarannya, Saya barangkali lebih fokus kepada honorer dan non-ASN ini ya. Yang pertama tadi disebutkan bahwa Pak Menteri mengatakan fresh graduate itu protes, sehingga barangkali perlu kita pikirkan untuk menambah porsi daripada fresh graduate. Kalau saya berpikir begini nih Pak Menteri, ini honorer ini hutang lama, hutang lama kita, hutang lama bangsa ini atau Pemerintah selama ini. Jadi saya pikir ya kita selesaikan satu demi satu aja 80% saya pikir sudah benar, 80% ini fokus dulu aja itu. Nanti setelah itu selesai kalau kita usahakan selesai sampai dengan tahun 2024 Desember, setelah itu baru kita lakukan dengan baik semuanya begitu ya. Sekarang fokus dulu ajalah jadi enggak usah saya kira di kotak-katik lagi itu soal itu. Yang fresh graduate ya sudahlah tunggu aja, pengabdian itu tidak hanya lewat ASN kok dalam bangsa ini begitu, itu-itu barangkali yang pertama.
45 - Yang kedua, terkait dengan ada kasus yang saya temukan dilapangan itu tentang PPL (Petugas Penyuluh Lapangan) dari Pertanian, pengairan sorry bukan pertanian. Yah pertanian benar pertanian. Mereka ini sebetulnya adalah pegawai honorer dari Dinas Pertanian Provinsi, akan tetapi di BKO kan ke Kabupaten. Sekarang ini dalam pengusulan untuk masuk P3K mereka ini tidak ada yang ngusulin. Nah, ini mungkin mekanismenya nanti kita perlu ini lagi sampaikan saya akan sampaikan nanti datanya melalui Ibu Sestama barangkali ya, tapi hari ini saya kebetulan enggak bawa datanya. Ini mungkin perlu mendapat perhatian ada sekitar 20-an sekian orang di salah satu Kabupaten yang saya temui ketika saya melakukan Kundapil ya. Mudah-mudahan nanti ini bisa terselesaikan dengan baik. Yang ketiga, mengenai seleksi di lapangan. Di lapangan dalam pengusulan ini sekarang seleksi administrasi itu dibuat sulit sama orang-orang daerah itu. Saya sempat berkomunikasi dengan Ibu Sestama, "ini bagaimana mengenai seleksi ini?" memang Ibu Sestama bilang, "kalau administrasi bukan kewenangan kita Pak, itu kewenangan Daerah." begitu ya. Nah tapi ini saya kira Daerah ini perlu dikasih surat ini edaran kek dari apa gitu, Kementerian mengatakan bahwa "ini nih daerah ini jangan mempersulitlah ya, orang-orang itu". Ini umumnya ini juga ada kaitannya dengan apa istilahnya kedekatanlah, yang tadi itu disampaikan itu ya. Kalau dia adalah orang dekatnya yang lain itu dibikin sulitlah kesalahanlah. Tetapi kalau saya minta saran Bagaimana supaya seleksi apa pengisian administrasi dan sebagainya dilakukan sosialisasi ya, apakah itu oleh BKN Apakah oleh Kementerian PAN RB dan sebagainya boleh, supaya mereka itu lebih mudah begitu melakukan itu. Nah kemudian tadi mengenai soal pendidikan, tadi Pak Hugua juga sudah mengangkat mengenai SMA atau sarjana. Saya juga juga menemukan di lapangan bahwa yang disebut yang lulusan SMA itu yang tidak S1, mereka katakan mereka tidak bisa terdaftar di P3K. Sehingga ada kasus yang lucu menghadap kepada saya ini Pak Menteri, dia bilang "Pak bisa enggak saya dibantu?" "dibantu apa?" Saya bilang. "Saya ingin mendapatkan ijazah S1.", "Oh kamu mau sekolah maksudnya?". "Bukan Pak, saya mau wisuda.". "Loh kamu wisuda bagaimana caranya?". "Ya supaya ini Pak, kalau enggak saya wisuda, saya enggak punya ijazah S1, saya enggak bisa masuk P3K." Itu kebetulan di Kementerian kaitannya dengan Kementerian Agama bukan Kementerian Pendidikan ya, tetapi dia bilang harus S1. "Lalu bagaimana
46 - caranya?", "itu ada Pak, kita tinggal wisuda saja.". "Berapa biayanya?" "15 juta". "Dimana dapatnya?" Dia tunjuk tuh sekolahnya kepada saya. Waduh luar biasa saya bilang. Saya sih enggak akomodir. Cuma maksud saya ini akan terjadi seperti-seperti ini di lapangan gara-gara itu tadi persyaratan itu. Padahal sebagaimana Pak Hugua katakan, beliau itu sudah puluhan tahun di situ dia betul-betul menguasai pekerjaannya. Tetapi hanya masalah administrasi ini akhirnya dia terhambat, tidak bisa masuk jalur P3K itu. Dia datang ke saya menghadap pakai kenderaan sepeda motor plat merah, plat merah dia datang kepada saya, itu di Padang Lawas Utara Pak. Bukan di kampungnya Pak Junimart bukan, bukan Pak bukan di kampungnya Bapak, tapi itu kenyataannya begitu. Jadi ya saya kira ini seperti kata Pak Hugua. Soal keahlian mengerjakan sesuatu daripada yang pintar-pintar yang fresh grade itu mungkin mereka cepat beradaptasi. Tetapi kita juga harus menghargai kawan-kawan yang sudah mengabdi belasan tahun ini begitu loh. Ya kita hargai dong, itu kita selesaikan persoalan itu begitu ya. Kemudian Pak, ada lagi ini adalah mengenai pengisian kembali. Ini ada lagi yang lucu lagi nih. Ini Pak, guru-guru itu yang sudah lolos P3K. Katakanlah misalnya di sekolah itu tadinya ada 10 guru P3K apa honorer. 5 orang sudah lolos ikut P3K, eh si Kepala Sekolah itu melalui dinasnya, itu diisi lagi yang honorer itu dengan imbalan. Ini tadi mafia yang disebutkan Pak Ketua tadi. Dinas Pendidikan Pak, di salah satu Kabupaten itu memasang target 30 juta, per-orang. Dinas Kesehatan, 40 juta per-orang. Ketika ditegur sama orang Inspektorat, ini kenapa kok kalian masih terima lagi kan sudah dilarang ini menerima ini? Kalau begini caranya kan enggak selesai-selesai ini urusan ASN honorer. Dia bilang, kan masih ada anggarannya sampai akhir tahun. Ini kan nanti perkara kalian ini, anggaran itu enggak boleh lagi dialurkan ke situ. Kita sudah menganggarkan Pak 10 orang berarti masih ada sisa, yang lima kan sudah ditanggung Pusat atau ditanggung APBD, karena melalui melalui P3K. Berarti ada lowong 5 orang, dimanfaatkan ini Pak. Ini saya kira sanksinya harus benar-benar dipertegas, kepada OPD maupun Kepala Daerahnya. Entah potong DAU, entah apa sanksinya harus jelas ini. Kalau enggak, ini bahaya. Enggak akan selesai persoalan ini. Sekarang ini banyak terjadi Pak, kalau Bapak butuh datanya nanti saya minta datanya. Karena Inspektur yang melapor ke saya, salah seorang Inspektorat di daerah yang melapor kepada saya itu ya.
47 - Saya bilang, "kenapa enggak kalian periksa?", "Enggak ada instruksi Bang ke kami, kalau ada instruksi ke kami untuk melakukan pemeriksaan kepada seluruh OPD itu kami akan periksa." Kalau bisa tolong diketok dari Komisi II atau dari Kementerian PAN-RB atau dari BKN supaya diinstruksikan kami melakukan inspeksi kepada semua instansi- instansi yang melakukan pelanggaran seperti itu, kami akan lakukan dia bilang. Sekarang kami enggak bisa bergerak, enggak ada instruksi itu. Nah, ini Pak Menteri ya yang ingin saya sampaikan ya. Kemudian itu adalah tentang netralitas, kawan-kawan sudah bicara tadi. Di Dapil saya, saya punya Kabupaten 19 Pak Dapil saya. Saya menemukan ada 5 (lima) Kabupaten/Kota yang instruksinya itu sangat jelas. Kepada setiap ASN harus menyetorkan 10 nama KK, untuk memilih Si A dan si B dan si C. Didaftarkan di Sekretariat Kabupaten, ada petugas yang mendaftarkan. Saya enggak sebut partainya, ada beberapa partai tentunya tidak satu partai Pak. Kebetulan kami apes saja. Partai Demokrat enggak punya Kepala Daerah jadi ya enggak dapat. Partai-partai lain tuh ada Pak. Saya dari 15 (lima belas), 19 (Sembilan belas), itu saya menjalani 10 (sepuluh). 5 (lima) Kabupaten/Kota itu melakukan hal yang sama. Bahkan ada yang sangat kejam, saya sudah minta sowan sama dia, sama Kepala Daerah-nya. Aku enggak banyaklah ku cari di situ pasti kau dapatlah itu, kalau kau mau dapat 100.000 dapat kau itu di Kabupaten itu. Saya cuma butuh 20.000 jangan ganggu-ganggu lah aku. Ketua Tim saya di situ diintimidasi didatangin ke rumahnya Pak. "mundur kau, kalau kau tak mundur, istrimu ku pindah", saya telepon itu orang. "Bang sorry Bang, ini harga diriku Bang." Kepala Daerah itu omong begitu. "Ini harga diriku Bang, ini daerahku Bang". Saya telepon ke orang partainya dia di atas sedikit sama juga ya. Akhirnya dokter, padahal istrinya itu dokter teladan Pak, dipindah ke daerah terpencil Pak. Terpaksa ketua tim saya itu mengundurkan diri. "Bang aku minta maaf lah Bang, aku enggak bisa lagi, angkat tangan aku". Ya sudahlah aku bilang enggak apa-apalah. Ini netralitas itu di mana begitu? Nah, ini juga harus ada sanksinya. Sanksinya apa ini kepada Kepala-kepala Daerah ini. Kok enggak ada sanksi kalau begini, kan repot kita. Saya khawatir ini seperti pepatah itu, "guru kencing berdiri, murid kencing berlari", ya saya takutnya begitu. Karena ada cawe-cawe ya semua cawe-cawe jadinya di mana-mana begitu loh, ini kita repot nih Pak Menteri ya.
48 - Kemudian, ini mengenai penggantian tadi Pak Menteri, menyampaikan. Ini juga saya sampaikan kepada Ibu BKN apa, BKN. Kepala daerah 1 hari menjelang habis masa jabatan, satu hari menjelang habis masa jabatannya, melakukan rotasi besar-besaran, banyak yang dibangku panjangkan ya, determinate enggak jelas alasannya. Ini sudah berproses bahkan sudah kita laporkan, sudah dilaporkan sudah masuk saya kira ke PAN-RB sudah masuk ke BKN juga sudah masuk datanya. Ini saya kira harus distop ini, ini kesewenang-wenangan Kepala Daerah yang luar biasa ya. Satu hari menjelang dia habis masa jabatannya dia berhentikan itu bangku panjang ada lebih dari 30 orang, dia ganti dengan orang-orang yang ini tidak kompeten. Jalurnya bagaimana objektivitasnya bagaimana, ini karena kedekatan saja atau apa dan sebagainya. ini? Nah, ini-ini penggantian Last but not least, barangkali adalah karena ini undang-undang nomor baru ini yang nomor 20 ini kita baru ya, saya kira kita perlu juga melakukan sosialisasi ya. Saya enggak tahulah apakah anggarannya ada atau tidak, ya kita bisa melakukan sosialisasi ke lapangan, kepada terutama kepada pegawai-pegawai honorer yang resah, mereka resah di bawah ini. Saya sudah berkali-kali mengatakan kalian sudah dijamin undang-undang jangan khawatir, sudah dijamin undang-undang Desember 2024 paling lama kalian sudah jadi ASN. Bisa jadi paruh waktu, bisa jadi P3K, bisa jadi PNS, itu nanti tergantung begitu loh. Bahkan saya sudah menyampaikan metode seleksinya pun sudah berbeda dengan yang umum dan sebagai-sebagainya. Tetapi ini kelihatannya belum meyakinkan mereka oleh karena itu kita perlu melakukan sosialisasi. Untuk itu saya usul Ketua, kalau bisa tadi Pak Ketua bilang kita konsinyering untuk membahas PP-nya, kalau bisa saya juga usul supaya kita melakukan sosialisasi. Barangkali itu Ketua. Terima kasih Pak Menteri, Pak Ketua, dan pelaksana tugas Kepala BKN, terima kasih. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau sosialisasi, kita semua melakukan sosialisasi. Maksudnya lebih spesifik sosialisasi bagaimana maksudnya?
49 - F-DEMOKRAT (Dr. Ir. ONGKU HASIBUAN, M.M.): Sosialisasi mengenai yang undang-undang ini, terutama yang menyangkut metode seleksi dan sebagainya pengangkatan ASN ini, supaya mereka punya kepastian Pak. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Yang buat siapa? Yang buat sosialisasinya. F-DEMOKRAT (Dr. Ir. ONGKU HASIBUAN, M.M.): Hah? KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Yang buat sosialisasinya? F-DEMOKRAT (Dr. Ir. ONGKU HASIBUAN, M.M.): Ya Kementerian bersama kita. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Iya maksudnya. F-DEMOKRAT (Dr. Ir. ONGKU HASIBUAN, M.M.): Oh, siap Ketua siap. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Terima kasih Pak Ongku. Pak Andi Rachman. F-GOLKAR (Ir. H. ARSYADJULIANDI RACHMAN, M.B.A.): Terima kasih Pimpinan. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang,
50 - Salam sejahtera bagi kita semua. Pimpinan dan rekan-rekan yang saya hormati, Pak Menteri beserta jajarannya, Kepala BKN beserta jajarannya, Jadi Pak Menteri, saya enggak panjang-panjang. Ini memang setelah kita mengesahkan Undang-Undang Nomor 20 2023, tahapan yang di tunggu-tunggu oleh ASN dan terutamanya non-ASN itu mengenai hasil Peraturan Pemerintah. Jadi memang hari ini Pak Menteri sudah menyampaikan sampai ke tahap skenario penataan non-ASN ke depan ini. Namun, ini juga keraguan, kebimbangan yang dirasakan oleh non-ASN ini kami rasakan kalau kami turun ke Dapil, dan saya rasa semuanya juga merasakan hal yang sama. Karena ketidaksabaran dari non-ASN terutama yang honorer dalam penyelesaian masalah mereka ini mereka sangat menuntut segera untuk bisa diselesaikan, jadi inilah kekhawatiran yang ada di daerah. Dan juga saya mendukung sekali karena apa yang disampaikan teman-teman tadi bagaimana kita bisa mensosialisasikan mengenai undang-undang ini. Termasuk tahapan Peraturan Pemerintah ini, untuk bisa didengar langsung oleh tenaga honorer yang ada di daerah. Dan hampir setiap pertemuan persoalan honorer ini masih belum selesai menurut mereka. Dan berbagai pertanyaan juga disampaikan mereka. Dan terakhir juga sama di daerah kami di Dapil kami juga mengalami hal yang sama apa yang disampaikan oleh Pak Junimart tadi, jadi masih ada di luar SPTJM honorer yang menyampaikan data bahwa mereka belum termasuk di dalam SPTJM. Dan nanti mohon izin Pak Ketua, saya juga akan menyerahkan data tersebut dari Dapil Riau I kepada Pak menteri dan ini tentu kami berharap pembahasan Peraturan Pemerintah ini untuk bisa kita segera laksanakan ini kita perlu untuk terutama dalam untuk konsinyering Ketua. Karena mendetailkan lagi apa yang dibahas yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri. Ini perlu, karena kita juga sebagai mitra dan mengawasi jalannya persiapan Peraturan Pemerintah ini untuk bisa kita cermati bersama-sama. Jadi mungkin itu Pak Menteri yang perlu saya sampaikan. Dan saya mohon izin Pak Ketua, untuk menyampaikan data yang ada di kami dari berbagai, terutama dari tenaga pendidik, kependidikan ini juga menyampaikan data dan juga termasuk nanti siang dari, dari Solidaritas Nasional Wiyatabakti yang nanti siang juga akan kita terima dalam RDPU. Jadi, mohon izin Ketua.
51 - (PENYERAHAN DATA DARI Ir. H. ARSYADJULIANDI RACHMAN, M.B.A., ANGGOTA KOMISI II DPR RI/F-GOLKAR KEPADA KETUA RAPAT) Terima kasih. Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Waalaikumsalam warahmatullah. Terima Kasih Pak Andi. Silakan Pak Endro. F-PDIP (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc.): Terima kasih Pimpinan. Yang kami hormati Pimpinan, Kawan-kawan Komisi II, serta Menteri PAN-RB beserta jajarannya, ada BKN, ada KSN, Pertama-tama saya mengapresiasi Pak Menteri kaitannya dengan apa? Rancangan Peraturan Pemerintah terkait dengan turunan dari ASN yang sudah kita apa, sahkan beberapa waktu yang lalu. Ini memang hal yang krusial dan bisa selesai juga Undang-Undang ASN. Termasuk juga Draf Rancangan dari Peraturan Pemerintah. Ini sebenarnya yang kita tunggu-tunggu dan masyarakat para honorer yang menunggu-nunggu nasib kedepannya seperti apa. Yang pertama kaitannya dengan apa namanya design mungkin yang dikatakan ini kaitannya penataan birokrasi. Jadi dari paparan yang ada itu apa cukup baik, cukup baik dan luar biasa menurut saya asal dijalankan secara baik. Hanya persoalannya saya lihat dari waktu ke waktu, dari beberapa waktu yang lalu sampai sekarang. Ini apa Namanya, kebijakan program yang baik ini tidak mampu sebagai pengungkit kinerja ASN di daerah. Ini, ini jadi masalah. Saya, saya takutnya dari design yang bagus, konsep yang bagus ini tidak mampu juga menggerakkan seperti cita-cita dari apa, Menpan RB kaitannya dengan birokrasi yang berkelas dunia. Karena apa? Ini saya lihat mungkin bisa kita pikirkan bersama. Ini konsep yang asalnya dari Pak Menteri dan apa jajarannya, ini kan konsep yang saya pikir berada di ruang hampa politik. Istilahnya kalau dalam ilmu kebijakan itukan model apa kebijakan kepakaran dari top down. Jadi, top down ruang hampa politik. Di era reformasi, demokrasi semacam ini ada muncul yang namanya otonomi daerah. Ini
52 - partisipasi publik kondisi lapangan sudah berbeda. Kebijakan yang harus diambilkan harus sinkronisasi sintesa dari apa Namanya, bottom up. Nah, ini kan yang menjadi masalah, Pak Menteri kan pernah jadi kepala daerah, masalah-masalah di daerah harus kita kenali dulu untuk supaya bagaimana konsep birokrasi berkelas dunia ini bisa berjalan. Otonomi daerah, Pilkada langsung, birokrasi yang demikian ini, ini yang menjadi hambatan apa pelaksanaan konsep-konsep manajemen ASN mau talenta dan sebagainya itu yang, yang sampai saat ini hanya masih sekedar tataran bunyi-bunyian. Nah, ini perlu ada upaya bagaimana konsep ini bisa berjalan secara baik, itu yang pertama. Yang kedua, kaitannya dengan penyelesaian honorer. Penyelesaian masalah honorer, juga menyimpan masalah, dengan adanya yang desentralisasi di mana KemePAN-RB maupun BKN, KSN yang tidak bisa menyentuh ke apa, ke daerah. Ini harus melewati yang namanya apa namanya Kementerian Dalam Negeri yang mempunyai jaringan ke Kepala Daerah, padahal dia menguasai dari birokrasi ASN di daerah. Ini persoalan sendiri, ini yang harapannya, apa Namanya, perlu dicari upaya bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang tidak hampa politik. Ini justru penuh dengan persoalan politik. ini Contohnya beberapa waktu yang lalu inikan ada kaitannya dengan seleksi P3K yang 80% untuk apa, P3K yang sudah mengabdi, 20% yang apa, fresh graduate. Kalau dari konsep dari Pemerintah Pusat bagus, begitu sampai di daerah karena dia melewati yang namanya BKPSDM ini jadi persoalan akal- akalan di daerah. Pertama, kaitannya yang belum waktunya apa, masalah masa kerjanya itu dimanipulasi, ini banyak pengaduan, dimanipulasi seperti apa? Dituakan pengalamannya. Oh, itu sistematis dimulai dari SK Kepala Sekolah umpamanya tenaga pendidik, tenaga guru, mulai dari SK Kepala Sekolah sampai apa namanya, itu masih keluarnya dari Kepala Sekolah. Tapi kalau mau dilacak dari rapotnya, daftar hadirnya pasti ketahuan tapi bisakah kita memverifikasi umpanya BKN bisa memverifikasi secara teknis semacam itu. Karena yang diambil dari tengahnya. Ini banyak laporan pengaduan ke saya ini manipulasi dari tingkat di, di apa, apa daerah BKPSDM yang memegang portal, dia tidak mau membuka. Ada sanggahan enggak mau membuka. Kalau di tingkat Kabupaten sulit sekali karena banyak permainan, begitu sampai tingkat provinsi BKPSDM, BKD Provinsi masih bisa diajak ngobrol. Tingkat daerah, Kabupaten/Kota ini jadi masalah. Ada yang apa Namanya, honornya kayak apa ini dimanipulasi dengan surat persyaratan administrasi, ini real terjadi. Nah, ini seperti apa? Apa-apa namanya? Bagaimana kita menghadapi semacam itu.
53 - Di Kabupaten, kebetulan di Kabupaten, di Dapil saya di Kabupaten Pringsewu, sekarang jadi masalah sampai masih diambil Pansus, karena hal yang kayak begini. Inikan banyak yang protes dan demo secara masiv. Ini Pansus minta, minta sanggahan pun tidak di dikasihkan, masa sanggah tidak itu, ada yang salah upload, salah upload harusnya ijazah murni menjadi yang legalisir di-upload salah. Belum yang materai yang elektronik, mereka kan sudah pengalam apa? Sudah mengabdi cukup lama. Hal-hal yang sepele ini sebenarnya diselesaikan kalau apa namanya, keinginan kita menyelesaikan persoalan honorer ini dengan baik. Hal yang teknis yang administrasi begitu, masa sangah dihadapkan itu ya diselesaikanlah, ini yang enggak terjadi. Nah, ini keterputusan MenPAN-RB, BKN ini kaitannya dengan mengoreksi di daerah semacam ini. Inikan wewenang Kepala Daerah kaitannya dengan Kementerian Dalam Negeri. Ini ada tuntutan yang tadi dikatakan Pansus itu bisakah yang nanti seleksi CPN apa? P3K yang akhir bulan November ini, karena ini dipansuskan minta diundur sampai Desember, awal Desember yang batas akhir untuk seleksi PNS, permintaannya mereka begitu. Nah, berikutnya kaitannya dengan pembagian peran antara apa Namanya, LAN (Lembaga Administrasi Negara) dengan di apa, kaitannya dengan BK kalau di itu, di Kementerian Dalam Negeri kan BKPSDM sama-sama lembaga training, inikan jangan sampai ini rebutan peserta domainnya seperti apa? Inikan di, di apa Namanya, diatur secara baik. Berikutnya kaitannya dengan ini rekrutmen P3K yang kaitannya dengan mafia CPNS, yang dulu saja enggak diselesaikan. Banyak pejabat-pejabat waktu itu Kepala Dinas baik di BKD dan di Kepala Daerah di apa, BKD daerah itu juga enggak mendapat sanksi sampai sekarang. Saya tahu persis di Dapil saya itu. Nah, ini-ini kan menjadi masalah keberlanjutan lagi keberulangan lagi karena enggak ada sanksi, begitu ada rekrutmen seleksi P3K mereka bermain lagi. Dimana? Ya di BKD kalau di daerah, di BKPSDM di tingkat Kabupaten karena apa? Enggak kapok. Ini berikutnya kaitannya apa Namanya, tadi design organisasi sudah kaitannya dengan kinerja ASN, ini juga harus ada korelasinya terkait dengan apa, design Pak Menteri yang katakan tadi kaitannya dengan birokrasi berkelas dunia harus ada implementasi di daerah kaitannya dengan output-nya apa? Misalnya di daerah kan butuh yang namanya pendapatan asli di daerah ini juga enggak meningkat. Banyak Kepala Daerah, Pemerintahan Daerah itu berorientasinya membelanjakan anggaran yang rakyat senang, karena apa? supaya terpilih lagi.
54 - Nah, ini peran birokrasinya harus kuat. Ini mungkin hal-hal yang apa Namanya, saya kritisi supaya apa? Nanti pada saat konsinyering juga ada semacam apa pengayaan, pengayaan terhadap persoalan-persoalan ini menjadi apa langkah kongkrit terhadap apa, PP yang ada. Demikian terima kasih Pimpinan. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Makasih Pak Endro. Pak Handayani. F-PKB (H. HANDAYANI, SKM., MPH.): Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pimpinan, Rekan-rekan Komisi II, Bapak MenPAN beserta jajarannya, Nama saya Handayani, baru masuk DPR ini tanggal 31 Oktober dari Dapil Jambi, dulunya pernah jadi Anggota DPR juga Tahun 2014 sampai 2019 di Komisi IX. Bapak/Ibu yang saya hormati, Oh, Partai PKB. Kita sini semuanya membicarakan Bapak Presiden bilang masalah honor, tidak ada niat baik Pemerintah untuk menyelesaikan masalah honor ini, tiap tahun inilah yang terjadi. Jadi, saya usulkan melalui Pimpinan, sebelum tenaga honor ini diselesaikan oleh Pemerintah melalui MenPAN. Kita tidak usah bahas dulu masalah PP Nomor 20 Tahun 2023 ini. Kenapa? Ini banyak terjadi sekali disemua daerah. Nah, kita juga sendiri DPR ini adalah membicarakan Indonesia bukan Dapil masing-masing. Kenapa saya begitu? Ada Bapak-bapak menyerahkan Dapil masing-masing itu, lah kita kan di sini kan tunjuk untuk negara menjadi anggota DPR untuk seluruh Indonesia bagaimana tenaga honor seluruh Indonesia ini yang terlantar selama ini, yang banyak keluar uang, itu bisa diangkat menjadi PPK atau Pegawai Negeri. Kalau kita hanya, seperti saya hanya memperjuangkan Jambi, memang Dapil saya Jambi tapi kan tidak adil dengan yang tidak ada di Komisi II ini Anggota
55 - DPR-nya. Dapil mana misalnya tidak ada Anggota Komisi II-nya? Tidak terwakili mereka, kasihan mereka semuanya. Jadi harapan saya melalui Pimpinan, kita tuntaskan masalah honor ini, mungkin di tangan MenPAN bisa selesai, kalau perlu dalam sebelum tes, sekarang sudah ada nomor tes mereka-mereka tenaga honor yang PPK ini saya dapat barusan mendapat dari daerah saya ini sangat menyedihkan sekali Pak. Saya baca ya, boleh Pak MenPAN, Bapak-bapak sekalian bisa, sedih saya bacanya. Pak, Saya masih honor sebagai Bidan desa kurang lebih 11 tahun. Ini saya coba ikut P3K lulus administrasi. Saya pengen seperti kawan seangkatan saya yang sudah dulu diangkat PNS melalui PTT. Saya pernah ketipu 30 juta untuk masuk PTT di tahun 2012, saya tetap honor sampai sekarang, maksud saya apakah ada peluang untuk lolos pengabdian hati 11 tahun. Bayangkan Pak 30 juta mereka tertipu, jadi hati nurani kita sekarang ini yang dipertaruhkan. Apa nanti RDP ini lagi yang kita bahas, honor lagi walaupun boleh saya bahas baru sini, tapi saya lihat kegiatan-kegiatan Komisi II, saya pelajari bagaimana? Itu yang dibahas terus Pak. Yang selanjutnya masalah netralitas Pegawai Negeri, tidak bisa Pak. Netralitas Pegawai Negeri di daerah tidak ada, kalau mereka Pegawai Negeri tidak mendapat sesuatu Kepala Daerah misalnya mereka tidak pernah yang kena jabatan. Kenapa? Sanksi dari Pusat itu tidak ada dari mereka untuk mereka- mereka ini. Saya dulu Pegawai Negeri Pak 14 tahun, karena saya Pegawai Negeri netral, memang betul-betul netral sebagai Pegawai Negeri, akhirnya apa? tidak punya jabatan. Saya berhenti Pegawai Negeri, saya masuk politik, saya dulu pernah juga menjadi Anggota DPR Provinsi Jambi Pak. Karena apa mereka berani berbuat itu? Pertama, mereka kalau tidak ikut berpolitik mereka tidak punya jabatan, walaupun sudah golangannya sampai 4a atau 4b. Yang soalnya sanksi dari Pusat juga tidak ada untuk mereka. Jadi mungkin untuk sanksi ini semua kalau memang betul-betul netral ya harus siapa yang melakukan, itu ada hukumnya untuk mereka semua. Presiden menyatakan waktu kumpul Gubernur dan Bupati, bahwa siapa Kepala Daerah yang ikut berpolitik, satu minggu akan saya pecat. Nah, kita buktikan itu semuanya, kalau mau kita di sini, apa mau Dewan atau masyarakat menemukan ini semua, kita laporkan itu semua. Demikian Pimpinan, terima kasih. Waasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
56 - KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Aminurokhman. F-NASDEM (AMINUROKHMAN, S.E., M.M.): Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Salam sejahtera untuk kita sekalian, Yang saya hormati Ketua dan Pimpinan, serta Rekan-rekan Anggota Komisi II, Pak Menteri PAN-RB beserta seluruh jajaran, Pertama saya mengapresiasi apa yang disampaikan dalam paparan ini, tentu kita semua memahami bahwa semangatnya MenPAN-RB untuk menuntaskan problem klasik tenaga honorer ini sudah tergambar di sini. Dengan diterbitkannya Undang-Undang 20 Tahun 2023 tentu ini menjadi dasar kita sebagai wakil rakyat yang punya komitmen bersama untuk menyelesaikan persoalan itu. Namun, dari paparan itu ada beberapa hal yang perlu kami kritisi. Pertama terkait dengan mungkin koreksi yang pertama Pak, Pak Menteri. Data di paparan penetapan formasi tahun 2023, di paparan Pak Menteri halaman 30 kali. Hampir semua usulan daerah terkait dengan kebutuhan formasi selama ini antara usulan dengan penetapannya, itu selalu tidak linier, pasti berkurang. Tapi di sini ada data yang tadi saya lihat antara usulan P3K kebutuhannya 4.666 tapi ditetapkan 48.327. Nah, ini-ini yang barangkali saya koreksi. Biasanyakan lebih sedikit daripada usulan penetapannya itu. Begitu pula dengan P3K tenaga teknis usulannya 35.000 ditetapkan 40.000 sekian. Saya berpikir dari apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua, Pak Jurnimart tadi, apakah kelebihan ini adalah data yang di luar masuk di BKD, BKN atau ini ada ruang-ruang gelap, Ya mohon maaf sekali lagi, ini yang tidak terkonfirmasi kepada kita. Barangkali ini-ini perlu klarifikasi Pak Menteri data ini ya, jadi yang halaman 30. Kemudian yang kedua, saya juga ingin penjelasan lebih detail terkait dengan penataan tenaga non-ASN. Di situ ada dua kategori, kategori THK 2 dan non-THK 2. Kalau komitmen kita ini semua sudah bulat, yang kedua ini pasti pengabdiannya jauh lebih lama dibandingkan dengan peserta tes P3K yang kategori pengabdian setahun, dua tahun.
57 - Kalau tho saya boleh usul, THK 2 ini sudah langsung dikonversi saja Pak, jadi P3K. Kenapa kita harus mengeluarkan itu? Karena toh diseleksi kita butuh biaya, butuh anggaran, jumlahnya dari data ini kalau tidak salah tidak terlalu banyak juga. Usia mereka sudah kritis Pak hari ini kalau jadi K2. Maka saya dalam persoalan ini, ya kalau toh ini menjadi pertimbangan yang super prioritas ya, bukan prioritas Pak, super prioritas. THK 2 ya langsung konversi aja jadi P3K, tapi dengan catatan Pak, semua data ini harus divalidasi ya, tidak hanya cukup di-update Pak, divalidasi sejauh mana ya, kebenaran data-data itu bisa dipastikan di data BKN ada. Karena kami tingkat provinsi, Kabupaten/Kota momentum konversi ini menjadi bagian yang merugikan orang yang betul-betul sudah berada pada database-nya BKN kategori K2. tidak ingin subjektivitas pejabat di Ketiga, kaitan dengan paparan Pak Menteri. Kalau berdasarkan ketentuan Undang-Undang 20 2023 ini, rasanya kalau dengan paparan tadi kami pesimis target itu tuntas di Tahun 2024, Desember 2024. Karena apa? Dari setiap formasi yang ditentukan ini mendasarkan pada usulan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi tapi setiap usulan itu tidak pernah ditetapkan linier berdasarkan usulan. Sehingga di situ ada formasi yang belum terpenuhi. Konsekuensinya adalah ketika ini terjadi terus- menerus, mampukah Pemerintah menuntaskan persoalan tenaga honor ini, sesuai schedule yang sudah disepakati dengan DPR Komisi II. Memang ini ada korelasinya dengan ketersediaan anggaran baik itu di Kementerian/Lembaga maupun di Pemerintah Daerah. Maka untuk memastikan itu harus ada regulasi baru bahwa setiap Kepala Daerah atau Kementerian/Lembaga wajib hukumnya mengalokasikan anggaran untuk menuntaskan formasi yang sudah ada. Karena kami melihat di daerah ini belum sepenuhnya punya kesamaan pandang dengan ini kalau sudah menyangkut anggaran dengan berbagai argumentasi. Hal inilah yang menurut saya semangat kawan-kawan di Komisi II dengan Pak Menteri ini harus diwujudkan betul. Karena ini menyangkut nasib banyak orang, yang menurut saya ini juga menjadi atensi khusus bagi kita semua. Terakhir Pak Menteri, kaitan dengan kawan-kawan yang sudah mengawali memberikan catatan tebal netralitas ASN. Kami juga ingin memberikan satu pandangan bahwa memang di daerah ini Kepala Daerah-nya pejabat politik sehingga selera politik itu kalau dikesampingkan itu kayaknya juga tidak, tidak nyaman ya. Tapi kalau bahasa Jawanya kan begini Pak Menteri, ngono yo ngono tapi yo ojo ngono begitu loh. Ini kan bahasa penting ini. Kita ini juga sama-sama pernah di situ Pak Menteri ya, tapi jangan sampai ini secara vulgar terbuka.
58 - Kita tahulah bahwa SDM ASN itu sudah, tanpa diarahkan dia sudah punya pilihan Pak. Karena sudah bisa menilai siapa sebetulnya pimpinan yang patut untuk dipilih ya. Tapi ini yang menurut saya ada regulasi yang memastikan pelanggaran itu kalau terjadi sanksinya harus tegas Pak. Supaya yang disampaikan Pak Hugua, Pak Endro itu jangan sampai selalu di, ya kalau bahasa feqih-nya itu selalu dihela Pak Menteri ya, disiasati terus, supaya apa? Tidak terjerat pada regulasi itu, kalau ini terjadi maka reformasi birokrasi yang kita harapkan tidak akan tercapai. Saya kira ini Ketua, terima kasih. Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih Pak Aminurokhman. Pak Heri Gunawan. F-GERINDRA (HERI GUNAWAN, S.E.): Baik, terima kasih Ketua. Ketua, Pimpinan, Bapak Ibu Anggota Dewan yang saya hormati, Pak Menteri beserta jajaran, Izin Ketua, mungkin bisa koreksi sebentar rapat kita sampai jam berapa? Tadi diperpanjang mungkin. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Selesai sampai selesai penting, lanjut, lanjut, lanjut. F-GERINDRA (HERI GUNAWAN, S.E.): Baik terima kasih Pimpinan. Pak Menteri, kami dapat undangan hari ini terkait masalah agenda pembicaraan Rancangan Peraturan Pemerintah terkait masalah Undang-Undang ASN kita ketahui bersama rapat paripurna telah mengesahkan Undang-Undang
59 - ASN ini pada 3 Oktober 2023 lalu. Dan kemudian diundangkan menjadi Undang- Undang Nomor 20 tentang Aparatur Sipil Negara pada 31 Oktober lalu. Di mana di Pasal 68 itu menyatakan bahwa peraturan pelaksana dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 6 bulan terhitung sejak undang-undang ini diundangkan. Berarti kurang lebihnya nanti di angka ataupun di bulan April 2024. DIM yang kita bahas lebih dari 600 DIM, hari ini kita melakukan Raker dalam rangka Penyusunan Pembicaraan Rancangan Peraturan Undang-undang yang menurut hemat saya enggak mungkin selesai hari ini. Karena begitu banyaknya permasalahan yang pelik dan konflik, di mana niat dari undang-undang ini adalah menyelesaikan masalah tanpa masalah. Tetapi yang terjadi dengan adanya seleksi dan lain sebagainya itu malah menyelesaikan masalah dengan makelar seperti itu. Jadi ini benar-benar harus dikaji ulang kembali Pak Menteri. Dalam pembetukan aturan turunan Undang-Undang ASN ini, kami juga memberikan beberapa catatan contoh seperti di slide 8 walaupun di sini Pak Menteri membuat timeline peraturan pelaksanaan undang-undang hingga target 31 April. Harapan kami ini dapat direalisasikan sesuai rencana Pak Menteri. Namun, kita juga perlu mengingat Pak Menteri adanya partisipasi masyarakat, atau dengan artian meaningful participation sebagaimana yang diatur diamanatkan oleh Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan Pak Menteri yaitu di dalam Pasal 4 dan Pasal 96. Jadi, kalau tadi kawan-kawan berbicara sosialisasi sebetulnya di situ mengingatkan untuk mengakomodir partisipasi masyarakat, karena itu diatur oleh undang-undang Pak Menteri. Yang berikut mungkin, saya juga agak sedikit bingung juga kalau datanya memang berubah-berubah, di mana di sini ada instansi yang telah menyampaikan surat pernyataan SPTJM kalau memang tidak, berartikan bertambah. Semua nanti akan berbicara tentang masalah anggaran. Kalau kita berbicara masalah anggaran berarti kita berbicara ke awal kembali sebelum undang-undang ini dibentuk begitu loh. Konsekuensi kita kalau memang ada Pemerintah Daerah, Pusat, Kementerian dan Lembaga yang memang sudah mengambil tenaga honorer, ya kita komit Desember harus selesai begitu. Demikian terkait pengaturan mengenai ruang lingkup tugas jabatan dan mekanisme bekerja P3K dimana di sini disebutkan di Pasal 6, di sini perlu penjelasan mengenai perluasan konsep P3K itu sendiri dalam manajemen ASN. Bagaimana yang dipaparkan di Pasal 11 atau di halaman 11. Kami perlu mengingatkan Pak Menteri, terkait masalah pembahasan RUU ASN yang terdapat usulan klasifikasi P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu ini sejauh mana pengaturan mengenai hal ini begitu Pak Menteri, karena kita belum melihat aturan main ini di sini.
60 - Terkait penataan tenaga non-ASN Pak Menteri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 bahwa pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak undang-undang ini mulai berlaku instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama tentunya diharapkan dapat lainnya selain pegawai ASN. Pengaturan menyelesaikan persoalan tenaga honorer yang selama ini masih terkatung-katung dan tidak jelas penyelesaiannya. ini Namun demikian dalam paparan 25 kami melihat, yang tadi Pak Menteri sampaikan bahwa pendataan tenaga honorel akan dilakukan secara bertahap berdasarkan data validasi dan hasil seleksi. Validasi dan hasil seleksi ini tentunya tujuan perlu penjelasan secara komprehensif mengenai mekanisme dan dilakukannya validasi dan seleksi ini. Mengingat tenaga honorer ASN ini kan sudah bekerja cukup lama Pak Menteri, sehingga nampaknya tidak perlu lagi dites. Di sini justru membuka peluang Pak Menteri, niat yang menyelesaikan tenaga honorer malah membuat masalah baru, membuka peluang adanya makelar untuk ASN. Kami di sini tentunya Pak Menteri, perlu penjelasan secara komprehensif mengenai mekanisme dan tujuan dilakukannya validasi dan seleksi ini. Juga di sini perlu penjelasan Pak Menteri, terkait masalah konsekuensi adanya proses validasi ini, apakah ini bisa menggugurkan tenaga honorer ataukah tidak begitu? Ini kan mereka sudah mengabdi bertahun-tahun Pak Menteri. Kalau ternyata hasil validasinya tidak masuk, apa mereka gugur begitu? Nah, ini saya pikir perlu penjelasan lebih komprehensif Pak Menteri. Kami berharap Pak Menteri tentunya memiliki integritas, memiliki hal yang baik apalagi di sini Kementerian Reformasi dan Birokrasi, tapi di satu sisi dengan adanya aturan ini jangan sampai membuka peluang adanya sesuatu yang dipermainkan, seperti itu Pak Menteri. Demikian mungkin Pimpinan. Terima kasih. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Terima kasih Pak Heri Gunawan. Selanjutnya Pak Difriadi terakhir ya? F-...(...): Izin boleh tambah nanti Ketua?
61 - F-GERINDRA (DRS. DIFRIADI): Terima kasih Pimpinan. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan, Pak Menteri, jajaran dan Kawan-kawan semua, Yang pertama, ingin saya sampaikan Pak Menteri ini sudah on the track tinggal menyapih sisa-sisa barangkali kebijakan-kebijakan yang bisa melindungi semua. Khususnya honorer atau mantan honorer non-ASN kemarin. Kita tinggal memilah yang barangkali yang disampaikanan oleh kawan-kawan tadi. Misalnya ini Hugua ada PHK massal di Padang juga kemarin waktu lapor kesini, saya kira itu perlu juga menjadi perhatian khusus dalam PP ini. Kemudian ini mohon Pak Menteri untuk rekrutmen ASN khusus untuk daerah Kabupaten/Kota, Provinsi ketika nanti frash graduate, apa yang baru itu pegawai-pegawai baru, kalau sekarang kan P3K dari apa, dari honor daerah kan sudah banyak itu kekuatan daerah. Tapi pada saat nanti open terbuka tolong tidak sama semua anunya, standarnya tidak sama. Tolong daerah menjadi perhatian misalnya dapat alokasi orang daerah, orang kabupaten, orang kota, orang provinsi di instansi Pemda dan Pemprovnya itu dapat alokasi perlakuan khusus. Misalnya dapat 30% orang kabupaten, 20% seluruh provinsi, kemudian 50% seluruh Indonesia yang mengikuti rekrutment terbuka itu. Kenapa itu penting? Karena tidak semua daerah ini punya kapasitas yang sama, jadi ini penting untuk perlindungan bagi Pemerintah Daerah khususnya SDM yang ada di daerah. Sehingga mereka bisa tertampung dengan baik dalam ASN. Saya kira PP itu barangkali memuat itu Pak. Ini bagus kalau enggak salah di IKN penerimaan P3K atau ASN di IKN itu ada pola itu Pak, jadi 20% Kaltim, 20% Provinsi Kalimantan, 10% Sulawesi dan wilayah sekitarnya, kemudian 50% seluruh Indonesia. Saya kira itu pola-pola demikian perlu kita terapkan khusus untuk penerimaan ASN pada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi. Tapi kalau untuk Pusat saya kira tidak perlu ada perlakuan khusus. Saya kira demikian pendapat saya mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi kepentingan daerah. Karena kita sadar daerah kita kapasitasnya tidak sama. Terima kasih. Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
62 - KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Waalaiksalam warahmatullah. Pak Riyanta dan Pak Ibnu terakhir ya. Kalau bisa kita selesaikan sampai paling lama 13.45. F-PDIP (RIYANTA, S.H.): Terima kasih. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan beberapa, yang substansi sudah banyak disampaikan kawan-kawan. Yang pertama, berkaitan dengan tenaga honor Ini pesanan dari kawan-kawan yang ada di Dapil saya Pak Menteri. Itu mohon yang tenaga honor langsung dikonversi saja diangkat menjadi ASN atau menjadi P3K itu yang karena pesanan. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan maraknya penipuan masuk tenaga honor maupun masuk ASN. Pak Menteri sudah tak wa tadi. Saya mendapatkan satu laporan adanya penipuan pelakunya orang Demak, Pak mantan Kepala Desa itu korbannya sekitar 60 orang. Ini sudah saya rekap, rencana mau saya laporkan ke Bareskrim Polri. Mudah-mudahan nanti secepatnya data itu terkumpul. Tapi walaupun belum terkumpul semua nanti ini bisa sebagai data awal untuk kami laporkan ke Bareskrim Polri. Itu pelaku yang kebetulan melibatkan oknum Kepala Desa. Kemudian yang kedua, pelakunya itu oknum pengacara itu terjadi di tahun 2011 dan 13 tapi alhamdulillah karena pengacara, begitu tak ancam beberapa sudah dikembalikan. Kalau soal pidananya kami tidak berpikir yang penting pihak korban sudah menerima itu saja. Kemudian juga ada pelaku lagi yang dari Jawa Barat, di Garut saya kemarin investigasi sampai Jakarta, kemudian rumahnya terakhir ketemu di Garut. Itu juga kebetulan oknum PNS, tapi enggak perlu saya sebutkan. Itu kejadiannya di tahun 2013, 2014 itu juga alhamdulillah beberapa sudah dikembalikan tapi korbannya itu juga cukup banyak. Kemudian ada lagi yang itu memang rekrutmennya itu dilakukan oleh oknum pejabat pembina kepegawaian daerah. Kalau di tempat saya itu minimal 60 juta Pak, 60, 70. Kalau di rumah sakit itu 125, 150 juta dan ini saya pernah kalau di lokal sudah saya opinikan terus. Saya sebenarnya berharap apa yang saya sampaikan sejak dulu itu dia laporkan saya ke Polisi sebenarnya, tapi kok tak tunggu-tunggu tidak pernah dilaporkan.
63 - Kemudian juga saya pernah melaporkan penipuan di Blora, itu juga pelaku sudah masuk itu kebetulan karyawan Pemda. Kemudian di Kudus ini juga pernah masuk pelakunya waktu itu orang dekat partai di nasional tapi enggak perlu saya sebutkan. Kemudian, saya akan menyampaikan yang berkaitan dengan rekrutment ASN saat ini dan sekolah kedinasan. Saya mengapresiasi dengan apa yang sudah dilakukan Kementerian PAN. Sekarang saya melihat benar-benar clean. Faktanya anak-anak dari orang-orang yang dari sisi sosial itu rendah di Dapil saya banyak yang diterima mulai dari calon hakim, di kejaksaan. Kemudian di beberapa Lembaga maupun Kementerian. Termasuk ada beberapa yang masuk di Kementerian PAN Pak, alhamdulillah itu gratis dan kebetulan dari sisi sosial itu anaknya yang anaknya orang yang kurang mampu. Jadi, oleh karena itu ini saya mohon itu untuk diteruskan, termasuk yang di sekolah kedinasan. Saya coba di STPDN juga sudah tidak bisa ditembus, kalau beberapa waktu yang lalu saya coba-coba itu masih bisa ditembus. Kemudian terakhir berkaitan dengan netralitas ASN, ini penting. Memang saya juga mengalami hal seperti itu, tapi saya mudah saja. Karena ini kepentingan politik kadang-kadang juga saya ancam ASN yang tidak netral. Karena saya pasti saya pegang truth-nya Pak. Jadi, hari ini memang saya sudah perang total untuk menghadapi hal-hal seperti itu. Hanya kalau dibahas-bahas kayak begini saya yakin mereka sudah ahlinya. Tapi saya juga tidak kurang ahli. Saya kalau punya truth ya saya salurkan aja ke aparat penegak hukum. Terima kasih. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih, Pak Ibnu. F-PAN (IR. IBNU MAHMUD BILALLUDIN): Terima kasih Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua, Wakil Ketua, beserta seluruh Anggota Komisi II yang saya hormati, Bapak Menteri beserta seluruh jajarannya yang kami hormati,
64 - Ada beberapa hal saya kira saya langsung saja yang tadi sudah disampaikan oleh kawan-kawan yang lain itu tidak akan saya sampaikan. Ini ada beberapa catatan saya kaitan dengan nanti apa namanya ketika kita set up waktu membuat PP ini. Ada berapa hal teknis ya hasil diskusi dengan beberapa teman kami di daerah ya, moga-moga ini nanti bisa menjadi catatan yang akan dipertimbangkan dalam membuat PP-nya. Yang pertama, ini memang kaitan yang banyak ini dengan P3K guru ya. Ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan hal tersebut. Yang pertama pertanyaannya adalah P3K, ini P3K guru di suatu sekolah di mana sekolah tersebut ada re-grouping. Nah, ini apakah guru tersebut, P3K tersebut bisa dipindahkan ke sekolah lain? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini tentang penggajian single salary ya. Ini untuk P3K yang sudah menerima TPG kemudian alih jenjang apakah TPG tersebut tetap bisa dicairkan. Nah, ini nanti butuh aturannya kayak apa, aturan teknisnya? Kemudian selanjutnya ini banyak kejadian ya sebelum-sebelumnya ada calon-calon P3K ini, apabila sudah mendapatkan penempatan tapi kemudian penempatannya tersebut sangat jauh dari domisilinya begitu. Nah, apakah hal tersebut akan apa namanya, dipertimbangkan untuk masalah penempatannya? Jadi, jangan sampai jaraknya begitu jauh gitu loh kalau yang diusulkan itu kira-kira ada zonasilah ya paling jauh berapa kira-kira begitu. Kemudian selanjutnya dalam mekanisme pengisian daftar riwayat hidup serta syarat pengalaman kerja. Nah, ini peserta calon P3K harus melengkapi surat tersebut dan harus membuat surat pengunduran diri dari yayasan tempat mereka ini bekerja. Nah, ini di mereka mengusulkan, kawan-kawan kita ini agar Dapodiknya itu tidak dinyatakan terputus ya. Nah, ini mohon kiranya nanti dipertimbangkan. Kemudian selanjutnya kaitan dengan pengisian ini kadang kala ada istilahnya itu human error ya. Nah, ini cara nanti menyelesaikan atau mentoleransi jika ada human error ini saya kira harus diberi ruang ya, jangan sampai membuat proses itu menjadi memperlambat begitu. Kemudian selanjutnya tentang jabatan fungsional guru P3K ya, ini kiranya bisa mendapatkan peluang jenjang kenaikan pangkat dan golongan ya. Kemudian selanjutnya bagi yang telah diangkat menjadi P3K jabatan fungsional guru tetapi belum PPG diharapkan, ini mendapatkan prioritas untuk segera PPG ya. Ini hal-hal teknis yang sekiranya nanti bisa dipertimbangkan dalam membuat PP-nya.
65 - Kemudian selanjutnya ada catatan-catatan yang mungkin perlu juga dipertimbangkan, tadi melihat paparannya bagus sekali. Tapi saya agak, agak terganggu dengan begitu banyaknya istilah-istilah asing yang dipakai ya. Sekiranya memang istilah asing itu sudah apa namanya sudah dijadikan sebagai unsur serapan dalam Bahasa Indonesia kita, saya kira itu enggak masalah. Tetapi kalau tidak mohon kiranya ketika membuat paparan-paparan semacam itu penggunaan Bahasa Indonesia itu, di apa namanya diprioritaskan. Kalau harus tanya, bertanya kepada pusat bahasa saya kira itu akan lebih baik. Ada istilah talenta tapi kemudian ada istilah talent full misalnya, nah ini kan agak sedikit anu mengganggu, ini salah satu contoh aja tadi. Kemudian yang terakhir ini pertanyaan juga kaitan dengan masalah platform tunggal tadi yang disampaikan. Nah, ini apakah sistem-sistem yang sekarang sudah berjalan ya, itu kemudian nanti dihilangkan atau bagaimana? Karena nanti implikasi teknisnya saya kira ini sangat-sangat besar begitu. Saya kira itu saja Ketua. Terima kasih. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Waalaikumsalam warahmatullah Pak Ibnu nih sedikit tapi banyak, sedikitnya 12 kali sedikitnya, jadi banyak juga. Bapak/Ibu sekalian, Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI, Saudara Menteri, Tadi sudah sama-sama mendengarkan secara umum ya, saya bisa ya secara garis besar, pertama yang disampaikan oleh seluruh Pimpinan Anggota Komisi II ini adalah bahwa kami tidak berhenti sampai pada undang-undang saja ya. Kita ingin juga terus mengawal sampai peraturan pemerintah ini jadi dan menyelesaikan, menyempurnakan semua yang apa yang jadi masalah selama ini terkait dengan soal manajemen ASN. Yang kedua adalah soal terutama penyelesaian soal tenaga honorer ya. Saya ingat betul bahwa komitmen DPR dan Pemerintah adalah menyikapi PP 49 yang jatuh temponya 28 November 2023 itu, bahwa tidak akan ada penghapusan tenaga honorer dan tenaga honorer itu semua diangkat menjadi P3K. Nah, tinggal persoalannya tata cara mekanisme pengangkatan, jadwal gitu ya, terus kemudian kategorisasi karena ada kita P3 penuh P3K penuh dengan P3K paruh itu yang ditunggu. Jadi, ketika semua masyarakat me-apa, mendengarkan dan kemudian
66 - dengan gegap gempita mengetahui bahwa Undang-Undang ASN ini sudah lahir yang baru dan salah satu isu pentingnya menyelesaikan tenaga honorer. Mereka sekarang tunggu semua ini ya, kapan nih mau diselesaikan. Nah, ini yang saya kira penting nanti. Kemudian yang berikutnya soal tadi ternyata di lapangan banyak sekali masalah ekses yang timbul ya soal apa tadi ya? Secara umum transaksional saya kira semuanya ya, yang kita mungkin hampir di setiap daerah ada. Dimulai dari sampaikan, kemudian namanya tiba-tiba di hilang, di apa namanya? Di pengumuman hilang, terus kemudian ada oknum-oknum yang mengutip segala macam, masuk aplikasi enggak bisa dan seterusnya itu. Nah, yang terakhir soal ternyata masih ada instansi-instansi lain, lembaga- lembaga atau unit-unit lain yang bisa jadi belum tertampung atau luput dari pendataan kita ya. Tadi ada RSUD, BULT macam-macam itu, Satpol PP. Saya kira Satpol PP ini kemarin kalau enggak salah kita sudah punya penyelesaian spesifik ya, soal nomenklatur dan seterusnya. Di samping masalah-masalah pribadi apa masalah-masalah tadi yang disampaikan oleh Bapak/Ibu yang dilihat di lapangan langsung secara detail. Saya kira itu, untuk itu kami persilakan Pak Saudara Menteri untuk menjelaskan mudah-mudahan ya bisa sampai paling lama jam, pukul 14.00 lah ya paling 14.00 tertulis dan nanti kita secara khusus akan cari waktu untuk konsinyering begitu. Silakan Pak Menteri. MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA (ABDULLAH AZWAR ANAS, S.Pd., S.S., M.Si.): Baik terima kasih Pak Ketua. Terima kasih sekali atas masukan, saran dari Pak Ketua dan seluruh Anggota Dewan yang terhormat, kalau boleh saya kategoris, kategorisasikan satu masalah yang substantive, strategis dan teknis. Izinkan nanti karena ada banyak yang teknis Kepala BKN dan tim dan SDMA dan tim nanti kami minta jawab sedikit. Pak Ketua, Pertama, saya sangat setuju dengan data karena banyak sekali data yang dinaik turunkan di lapangan, itu hasil sampling audit BPKP. Padahal mestinya tidak boleh sampling mestinya semua.
67 - Tapi kemarin anggaran belum ada, maka nanti setelah ini kami ketemu kepala BPKP di kantor dengan Pak Ateh untuk menindaklanjuti ini. Dan tadi Tim BKN sedang koordinasi dengan Pak Ateh sehingga Pak Wasdal dari Pak Totok enggak ikut di sini karena sedang dengan, karena ini mendesak nanti kalau terlanjur diambil policy tapi datanya tidak ter-validasi repot. Nah, saya ingin jawab yang dari Gerindra, harus divalidasi ini. Bukan bermakna politis. Karena tadi ada yang menaik turunkan tadi. Nah, maka izin ini perlu divalidasi. Terhadap laporan yang muncul, saya sudah minta nanti BKN langsung dicek di lapangan divalidasi. Karena muncul data macam-macam kira- kira begitu. Nah, validasi ini menjadi penting soal data yang hilang dan tidak, saya minta BKN nanti menjelaskan. Karena setiap data yang muncul diumumkan 10 hari Pak Ketua, nanti saling dapat apa, dapat masukan ini. Yang menghilangkan bukan BKN, tapi instansi yang terkait. Jadi bukan BKN-nya. Nah, kira-kira begitu. Nanti saya minta menjelaskan Pak. Ini memang tadi agak wah repot seolah-olah kita. Insya Allah sekarang tidak ada tes yang bisa dibantu oleh orang lain. Termasuk tes Kejaksaan ada di tempat kami. Tidak ada suatupun yang bisa. Karena begitu tes, soalnya langsung keluar ini. Tes Diplomat juga sama, tidak ada yang menjamin putranya Diplomat sekarang lolos di tempat kami, tidak ada saya bilang. Kalau ada. F-PDIP (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc.): Pimpinan, Sebentar mumpung menyela sebentar. Enggak ada, enggak ada yang namanya bisa diatur, betul tehnya. Tapi sekarang muncul grade-nya turun lagi, mafia administrasi di daerah. MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA (ABDULLAH AZWAR ANAS, S.Pd., S.S., M.Si.): Iya sebentar, sebentar. F-PDIP (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc.): Nah, itu. Terima kasih. MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA (ABDULLAH AZWAR ANAS, S.Pd., S.S., M.Si.):
68 - Nah, nanti yang administrasi nanti biar dijelaskan oleh, oleh BKN. Administrasi bukan domain kami itu domain instansi yang terkait, terkait dengan administrasi. Jadi memang Pak Ketua, ini ada soal yang di Jakarta, ada soal di provinsi, ada soal di kabupaten, ini macam-macam soalnya. Ini soal kabupaten karena lapor di kabupaten melambung ke Bapak itu, padahal ini sebagian kewenangannya kabupaten/kota. Apalagi, Bupati yang mau berhenti. Nah, tapi bukan berarti mau berhenti negatif, ini repot direkam, jadi susah omong, saya nanti aja. Jadi, nah jadi terima kasih masukannya. Nah, saya kami apresiasi tadi Pak Yatno, kami senang. Kalau ditemukan data pidana langsung laporkan ke Polisi, diproses. Karena memang itu salah itu, itu menipu menurut saya, menipu orang untuk ngangkat ditarik. Apalagi dengan nominal 30 sampai 100. Kami mengapresiasi mudah-mudahan nanti bisa diproses. Jadi kami setuju Pak Ketua, nomor satu data. Yang berikutnya Bapak sekalian, terkait dengan transaksi tadi sudah kami sampaikan. Kemudian soal jumlah P3K. Kenapa kok naik turun? Karena tambah yang SPTJM tadi tambah. Nah, yang dulu waktu kami laporkan yang SPTJM ini tambah instansinya. Nah, maka otomatis nambah kira-kira begitu. Nah, terhadap data-data baru tadi yang disampaikan Pak Ketua mari. Nah, ini tadikan, "wah Pak Menteri ini bunyi-bunyiannya bagus", kata Pak Endro. Mana Pak Endro tadi? Wah bunyi ini bukan bunyi-bunyian saja. Ini undang-undang yang Bapak buat ini hebat. Saya cuma mengkompilasi dari yang tebal tadi, yang 608 DIM itu menjadi kurang lebih 16 saja. Nah, enggak mungkin saya bahasakan dengan bahasa, maka saya rangkum dengan bahasa yang pendek. Jadi, sebenarnya ini, loh bukan ini, iya ini usulannya teman-teman semua kita rangkum dikit. Nah, bagaimana cara mewujudkan? Ya ini bareng-bareng kita buat PP-nya bareng-bareng ini. Termasuk tadi, ini kita belum jelas yang honorer paruh waktu dan penuh waktu itu bagaimana? Lah, ini kita bahas bersama. Karena memang komitmen kita dulu mau dibahas. WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP/F-PDIP): Sebentar Ketua, Interupsi.
69 - MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA (ABDULLAH AZWAR ANAS, S.Pd., S.S., M.Si.): Kira-kira begitu. WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP/F-PDIP): Saudara Menteri, Itu kan SPTJM menyusul lagi, menyusul lagi begitu ya? Tambah lagi, tambah lagi. MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA (ABDULLAH AZWAR ANAS, S.Pd., S.S., M.Si.): Kan kita deadline, waktunya kemarin. WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP/F-PDIP): Ya sebentar Pak. MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA (ABDULLAH AZWAR ANAS, S.Pd., S.S., M.Si.): Iya. WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP/F-PDIP): Kan tambah lagi, tambah lagi ya? Nah, apa enggak terbesit dalam pikiran Kementerian, ini kok bisa tambah lagi, tambah lagi Pak. Ini yang saya sebut transaksional itu Pak. MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA (ABDULLAH AZWAR ANAS, S.Pd., S.S., M.Si.): Baik.
70 - WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP/F-PDIP): Itu Pak Menteri. MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA (ABDULLAH AZWAR ANAS, S.Pd., S.S., M.Si.): Baik, nanti BKN kami minta nanti menjelaskan. Terima kasih Pak. Termasuk Ibu dan Bapak sekalian, tadi fokus terkait dengan P3K. Jadi selain Pusat, Provinsi dan Daerah, ini ada instansi pembina yang punya syarat undang-undang. Contoh, kenapa kok tidak boleh SMA? Itu ada Undang-Undang Guru dan Dosen. Jadi di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen kalau tidak Sarjana enggak boleh diangkat P3K. Ini saya sudah omong ke Mas Nadim. Ternyata undang-undang, maka kita kasih afirmasi khusus Papua kalau enggak, enggak bergerak ini. Maka di Papua kami keluarkan khusus afirmasi SMA boleh P3K. Yang lain kami belum memberikan afirmasi. Kenapa? Sampai batas waktu tertentu tapi, nah nanti saya minta menjelaskan. Jadi, mohon maaf ini kaitannya bukan hanya di KemenPAN-RB, tapi kaitannya di instansi pembina dalam ini misalnya Undang-Undang Guru. Terkait dengan bidan juga ini terkait dengan instansi pembina namanya Kementerian Kesehatan yang juga punya syarat dan validasi tertentu. Sehingga kebijakan kami buat, sebagian apa namanya, ekskusinya adalah ada di tempat mereka. Tapi kami nanti kami akan teruskan Bapak/Ibu sekalian masukan dari Bapak/Ibu terkait dengan soal ini. Nah, soal indikator ke depan jelas atau tidak? Kita sudah membuat namanya indikator RB berdampak. Jadi, sekarang ini dampak dari pekerjaan yang diharapkan kami kira sudah jelas. Kemudian, mestinya tidak boleh mana Pak tadi Pak Hugua, ada PHK massal. Karena begitu Pak Ketua, menyepakati terkait dengan perpanjangan ini kami langsung keluarkan SE. Yang SE Itu otomatis menganggarkan kembali tahun depan. Dan ini sudah kami kumpulkan semua kepala BKN. Bupati kumpul absennya ada semua. Nah mungkin bisa saja enggak tahu, enggak dilaporkan ke Bupatinya. Mestinya ini masalah nanti mohon didalami Pak Kepala BKD, BKN yang mem-PHK masal. Karena mestinya tidak ada lagi PHK masal. Enggak boleh ada, karena sudah kami keluarkan SE jauh sebelum proses anggaran 2024 berjalan. Jadi mestinya sudah tidak boleh.
71 - Nah, yang berikutnya Bapak sekalian, kenapa formasi tidak sama ini yang umum-umum karena formasi itu berdasarkan usulan daerah? Ini tidak sedikit sekarang Pak Junimart, daerah tidak mengusulkan formasi P3K, ini banyak, banyak, mereka didemo. Jadi kita enggak bisa apa, membuat di sini, karena daerahnya enggak ngusulkan. Karena daerahnya, belanjanya sudah lebih di atas 45%, sehingga mereka tidak mengusulkan. Inilah bagian problema-problema yang dihadapi daerah. Nanti ini kita beresin di PP. Kira-kira berapa persen daerah yang boleh tetap menyelesaikan P3K untuk anggaran yang tersedia. Maka Bapak, sebenarnya sudah membuat kesepakatan dulu. Bagi daerah yang belum tersedia anggarannya dia boleh jadi P3K tapi paruh waktu. Sebenarnya sollis. Nah, tinggal kita formalkan di PP ini Pak Ketua. Saya setuju kalau ini dipercepat Pak Ketua, enggak perlu 6 bulan kalau perlu 2 bulan ini selesai, yang ini. Sehingga ada kepastian bagi mereka sehingga tidak ada alasan Daerah mem-PHK P3K. Karena mereka sudah jadi P3K kira-kira begitu. Nah, teknisnya saya silakan Pak Yomo untuk menyampaikan ini yang teknis-teknis tadi termasuk data dan kenapa data hilang dan seterusnya. Silakan Pak Yomo. PLT. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Drs. HARYOMO DWI PUTRANTO, M.Hum.): Terima kasih Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Komisi II, Bapak/Ibu Para Anggota Komisi II, Bapak Menteri yang saya hormati, Izinkan, saya menyampaikan tambahan apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri tadi yang berkaitannya dengan pendataan tenaga non-ASN. Yang pertama, sampai dengan keadaan 1 April 2023 dari 618 instansi yang saat ini ada, jadi Pusat ada 80, Daerah ada 538, maka instansi yang melakukan pendataan non-ASN itu ada 600 instansi yaitu kurang lebih 97,1% yang terdiri dari Pusat ada 67 instansi dan Daerah ada 533 instansi.
72 - Kemudian dari 600 itu yang menyampaikan SPTJM ada 595 instansi atau 99,2%. Yang terdiri dari 66 instansi Pusat dan 529 instansi Daerah. Sehingga yang tidak menyampaikan SPTJM itu ada 5 instansi yaitu Pusat satu, kemudian instansi Daerah ada empat. Kemudian dari jumlah tenaga non-ASN-nya yang terdiri dari tenaga kategori 2, honor kategori 2 dan dan non tenaga honorer kategori 2. Tadi disampaikan juga oleh Pak Menteri, dari jumlah pegawai yang saat ini masuk ke dalam database itu ada 2.360.664. Kemudian yang telah menyampaikan SPTJM itu ada 2.355.092. Sehingga yang tidak menyampaikan SPTJM itu ada 5.572. ini memang kita perlukan karena untuk sebagai pertanggungjawaban bahwa data yang disampaikan ke BKN itu sudah sesuai dengan surat edaran MenPAN-RB tentang kriteria-kriteria data non-ASN dan kategori 2 yang bisa masuk ke dalam database BKN. Nah, SPTJM Nah, kemudian dari jasi jabatannya ada jabatan di bidang pendidikan itu sebesar 731.524, untuk kesehatan ada 204.902, untuk penyuluh ada 74.362, teknis ada 69.255 dan yang terakhir paling besar itu adalah administrasi sebesar 735.049. Sehingga total data non-ASN sekali lagi yang menyampaikan SPTJM itu 2.355.092. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Sebentar Pak. Saya mau tanya ini, ini pendidikan clear guru, kesehatan. Nah, sekarang begini kalau tadi misalnya ya seperti tenaga kontrak Satpol PP terus driver, penjaga sekolah, penjaga malam segala macam ini masuknya di mana mereka? Ada enggak di sini masuk, kira-kira dari yang lima ini. PLT. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Drs. HARYOMO DWI PUTRANTO, M.Hum.): Iya mohon izin Bapak. Kalau kita lihat itu masuk di teknis, sebagian besar di teknis. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Di teknis. PLT. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Drs. HARYOMO DWI PUTRANTO, M.Hum.):
73 - Iya 69.255. Nah, kaitannya dengan Satpol PP misalnya memang itu undang- undangnya dia harus Pegawai Negeri Sipil sehingga dia tidak bisa diangkat menjadi P3K, ini yang menjadi PR kita ke depan, Bapak. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Iya-iya Pak. Jadi sebetulnya sudaah masuk ya mereka itu semua di sini ya, kategorisasinya sudah ada begitu ya? PLT. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Drs. HARYOMO DWI PUTRANTO, M.Hum.): Iya. Kita membagi lima kategori ini memang untuk menampung semua jabatan. Hanya ada beberapa jabatan yang memang kadang-kadang ini agak aneh. Seperti misalnya apa yang memandiin gajah atau apa, seperti itu yang nanti perlu kita selesaikan kembali. Tapi yang pasti semua kategori ini menampung semua jabatan yang ada yang kita kelompokkan menjadi lima. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Oke. WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP/F-PDIP): Izin Ketua sedikit. Ini termasuk Satpol PP ya teknis ini? PLT. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Drs. HARYOMO DWI PUTRANTO, M.Hum.): Iya. WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP/F-PDIP): Termasuk Satpol PP.
74 - PLT. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Drs. HARYOMO DWI PUTRANTO, M.Hum.): Iya. F-PD (DR. IR. ONGKU P. HASIBUAN, M.M.): Izin-izin Ketua. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Silakan. F-PD (DR. IR. ONGKU P. HASIBUAN, M.M.): Juga-juga menegaskan juga. Karena saya pernah didatangi oleh penjaga makam dan sebagainya DKI ini Dinas Kebersihan, Dinas Sosial yang merawat Ibu- Ibu di Dinas Sosial juga ada, yang memandikan anak-anak dan sebagainya itu mereka juga sudah honor itu. Dan lucunya bagi saya, mereka disebutnya sebagai tenaga administrasi. Menurut saya mereka bukan tenaga administrasi harusnya tenaga teknis harusnya ya, waktu itu saya didatangin itu. Mudah-mudahan sudah termasuk juga itu Pak. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Iya. F-PD (DR. IR. ONGKU P. HASIBUAN, M.M.): Terima kasih. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Nah, sebentar pertanyaan berikutnya kalau semua kategorisasi sudah di masuk dalam kategorisasi ini, kenapa masih ada yang belum terdata? PLT. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Drs. HARYOMO DWI PUTRANTO, M.Hum.): Yang yang tercecer itu maksudnya, Bapak? Jadi, memang ada di kelompok instansi pemerintah itu ada PPNPN juga, PPNPN yang memang tidak termasuk di dalam pendataan di tenaga non-ASN ini
75 - ya. Jadi, termasuk apa? security misalnya, security, cleaning service, kemudian driver dan sebagainya. Jadi, semuanya memang di luar dari tenaga non-ASN yang kita kategorikan dalam Permen, Surat Edaran MenPAN ada SE MenPAN 1185. Kemudian kaitannya dengan tadi yang data hilang. Sebetulnya data itu tidak pernah hilang di database BKN, BKN hanya membangun suatu aplikasi. ANGGOTA RAPAT: Pak Junimart tadi ya. PLT. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Drs. HARYOMO DWI PUTRANTO, M.Hum.): Njih, Pak Junimart. BKN hanya membangun suatu aplikasi yang sesuai dengan surat edaran Menpan RB pada saat itu. Kita buat aplikasi, kemudian memang beberapa hal yang tadi saya sampaikan ada yang tidak menyampaikan SPTJM dan sebagainya. Nah, untuk kemarin pengadaan calon P3K yang tahun 2023 itu memang ada namanya masa sanggah. Masa sanggah itu diberikan kesempatan kepada mereka yang barangkali tahu bahwa yang bersangkutan itu masuk dalam database kita tetapi sebetulnya tidak memenuhi kriteria menurut surat edaran MenPAN. Ada beberapa kriteria yang perlu. Misalnya statusnya adalah tenaga honorer kemudian mendapatkan honorarium dari mekanisme pembayaran langsung, kemudian diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja dan sebagainya. Nah, itu biasanya yang menyangah justru orang lain bahwa yang si A itu memang tidak memenuhi kriteria. Sehingga pada saat itu ada tanggapan. Tadi disampaikan oleh Pak Menteri sanggah itu 10 hari, 3 hari untuk menyanggah, kemudian yang 7 hari untuk diberikan kesempatan kepada instansi untuk apa membuat respon. Nah, sehingga ketika sanggahan itu diterima itu memang dia harus tidak bisa dilanjutkan untuk ngikuti seleksi. Jadi, sekali lagi. Di tempat BKN itu hanya data yang sudah masuk yang sudah kita kriteriaakan menjadi dua. Yang sudah SPTJM atau belum. Jadi sekali lagi tidak ada, insya Allah tidak ada apa penghilangan data-data yang itu bukan karena apa, hasil seleksi oleh instansinya masing-masing. Itu Bapak yang bisa kami sampaikan. F-PKS (DR. H. MARDANI, M.ENG.):
76 - Izin Ketua. F-PD (H. WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.): Ketua, Izin Ketua, sebelah kiri Ketua. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Iya Pak Mardani baru Pak Wahyu. Silakan. F-PKS (DR. H. MARDANI, M.ENG.): Mas Yomo, Satpol PP kan memang harus ASN, PNS kan ya? Sudah ada belum dari 609 itu yang spesifik Satpol PP dan kita bisa keluarkan dan bisa kita proses karena biar tidak mengganggu proses yang P3K. PLT. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Drs. HARYOMO DWI PUTRANTO, M.Hum.): Kami cek dulu sebentar dulu datanya nanti Bapak. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Pak Wahyu. F-PD (H. WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.): Iya dari BKN ya, itu kan juga tidak menjawab apa yang disampaikan oleh Ketua tadi. Ketua tadi kan mempertanyakan masalah kriteria jabatan itu Pak dan data. Bapak menjelaskan dua hal yang berbeda. Maksudnya itu kan ini ada lima kategori. Nah, ada data yang tidak masuk ke dalam itu. Nah, solusinya itu seperti apa begitu loh, bagaimana kita mendatanya. Ini bukan masalah orang menyanggah atau tidak menyanggah. Ini kan ada yang tidak masuk pendidik, kesehatan, penyuluh, teknis, administrasi. Misalnya dukun begitu loh Pak, misalnya taruh yang nomor enamnya begitu loh. Iya, nah untuk itu bagaimana? Apa lain-lain begitu kan. Sehingga seluruhnya
77 - itu bisa terjaring dan tidak ada komplain lagi setelah ini begitu loh. Nah, itu dulu yang dijawab Pak. Nah, terus mungkinkan itu yang disampaikan Ketua, kenapa tadi dari Pak Doli tadi menyatakan, ada data yang tidak masuk. Nah, data yang tidak masuk itu kenapa? Apa kurang kolomnya jadi tambah satu lagi kan, tambah saja satu lagi Pak, kan sebelah kanan situ, itu saja. Mungkin begitu, Ketua ya. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Silakan. PLT. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Drs. HARYOMO DWI PUTRANTO, M.Hum.): Terima kasih, Pak. Jadi ini kan hanya pengelompokan menjadi lima jenis jabatan. Jadi nanti kalau kita lihat satu-satu, kita petani satu-satu itu nama jabatannya ada yang aneh- aneh juga Pak. Jadi inilah yang-yang. F-PD (H. WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.): Enggak maksud kawan-kawan itu misalnya security itu Pak. Security itu masuk apa? Teknis, teknis bela diri begitu? Iya, apa teknis pengamanan? Kita contoh sample satu aja, security. Nah, termasuk mana Pak kira-kira? di antara lima itu. PLT. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Drs. HARYOMO DWI PUTRANTO, M.Hum.): Security itu kan sebetulnya masuk dalam PPNPN Pak sebagai Pegawai Pemerintah non PNS non Pegawai Negeri. Sehingga dia tidak masuk di sini begitu Pak. Karena yang-yang kemarin yang di apa di dimaksudkan itu bukan pegawai kontrak, itu kan pegawai kontrak. F-PD (H. WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.): Outsource ya? PLT. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Drs. HARYOMO DWI PUTRANTO, M.Hum.):
78 - Bisa dari outsourcing, bisa dari dalam sendiri tapi biasanya outsourcing dia Pak. Tadi kan kriterianya ada yang dibiayai langsung dari apa mekanisme langsung dari APBD atau APBN. Nah, ini kan ini bukan langsung karena harus melalui pihak ketiga. F-PD (H. WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.): Kalau Pol PP, Hansip? PLT. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Drs. HARYOMO DWI PUTRANTO, M.Hum.): Ada di teknis Pak. F-PD (H. WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.): Di teknis. PLT. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Drs. HARYOMO DWI PUTRANTO, M.Hum.): Iya. F-PD (H. WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.): Teknis apa? PLT. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Drs. HARYOMO DWI PUTRANTO, M.Hum.): Nanti kita keluar, teknis itu Pak yang nomor empat. F-PD (H. WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.): Teknis bela diri atau teknis pengamanan? KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Oke, cukup? F-PD (H. WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.):
79 - Saya tetap bersikukuh, menurut saya tetap harus ditambah jalurnya satu Ketua itu kategori itu. Itu kan akhirnya kita mempersulit diri sendiri untuk pada saat pendataan itu karena tidak bisa masuk di antara lima itu akhirnya mumet sendiri itulah mungkin akhirnya tidak terjaring. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Iya, enggak jadi begini menurut saya ya. Memang perlu ada penjelasan lebih detail Kepala BKN ya. Apa nanti pada saat konsinyering mungkin dipetakan dipetakan sampai detail. Misalnya begini, pendidik ini apakah cuman hanya guru atau tenaga kependidikan? lain lagi loh. Ini habis ini nanti jam dua ada lagi datang tenaga kependidikan, tendik. Nah, mereka itu misalnya soal yang administrative, terus jaga. Nah, itu masuknya ke pendidik atau ke teknis atau ke adminisasi? Atau masuk langsung ke mereka itu ya? Jadi tidak masuk? Jadi pendidik ini murni guru ya? PLT. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Drs. HARYOMO DWI PUTRANTO, M.Hum.): Pendidik itu guru, yang pasti guru. Kalau yang tadi administrasi masuknya. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Lah iya jadi maksudnya walaupun dia di, di dunia kependidikan tapi dia masuk di sini tenaganya administrative. Nah, itu maksud saya, nanti di-detail-kan ya, termasuk tadi itu yang kesehatan. PLT. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Drs. HARYOMO DWI PUTRANTO, M.Hum.): Iya. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Kesehatan itu apakah cuman hanya dokter, bidan, perawat. Faktanya kemarin saya di Dapil saya nih, ada perawat 15 tahun sudah kerjanya ya gajinya cuma 175 juta eh 175.000. Bahkan ya, kemudian mereka baru 3 tahun tuh, selama 12 tahun itu enggak digaji. Terus saya tanya, kenapa masih mau jadi pegawai? Ya kami memang enggak punya pekerjaan. Terus dapat duitnya dari mana? Ya itu dari urusin yang sakit, dia dapat salam-salam begitu.
80 - Nah, itu-itu kalau enggak kita perhatikankan, kita dzholim juga tuh kira-kira. 15 tahun loh mengabdi. Nah, itu masuknya di mana itu? Nah, maksudnya nanti nanti Pak Menteri nanti didetailkan. Sehingga kalau kita sepakat tadi kita mulai lagi database kita tahu mana sasaran yang mau diambil kira-kira begitu. MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA (ABDULLAH AZWAR ANAS, S.Pd., S.S., M.Si.): Baik Pak Ketua. Iya jadi izin Pak Ketua, memang seperti jabatan pelaksana itu ada 3.414 ribet sekali untuk mindah. Sekarang sudah kita kelompokkan jadi tiga yaitu itu hanya jadi klerek, operator, dan teknisi. Tiga saja, padahal ada 3.414. Nah, nanti jika ingin ini diurai ketika apa namanya konsinyering. Sehingga isinya ini badannya apa saja 69.000 itu, ada macam-macam nanti. Saya minta izin, Pak Aba untuk jelasin terkait dengan kebijakan SDMA yang sangat teknis tadi. Silakan Pak Aba. PLH DEPUTI SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA (ABA SUBAGJA, S.Sos., M.A.P): Baik, terima kasih. Pak Menteri, Pak Pimpinan yang kami hormati, Barangkali ke slide ini, ini adalah kita rumpunkan Pak, jadi rumpun pendidik itu karena lebih besar maka ini ada guru dan tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan itu pendukungnya nanti ada di administrasi Pak. Nah, PolPP itu PolPP itu sudah masuk jabatan fungsional. Sehingga dia masuk kelompok teknis Pak. Nah, di sini syaratnya adalah salah satunya dia memang di Undang-Undang 23 itu karena harus PNS, tapi Pak Menteri sedang mempersiapkan konsep karena pelaksana bisa diduduki oleh P3K, maka itu salah satu nanti yang harus kita bangun adalah jabatan pelaksana yang bisa diisi oleh PolPP tapi namanya tidak PolPP begitu. Itu Pak. Kami sudah ketemu juga Pak Menteri, izin dengan Pak Dirjen Adwil untuk nanti Kemendagri mengusulkan kepada Pak Menteri, Pak. Jenis jabatannya yang
81 - bisa diisi oleh P3K tapi yang berasal dari teman-teman Satpol PP. Misalnya penata Trantibunlimas misal Pak seperti itu. Nah nanti jabatan pelaksana. MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA (ABDULLAH AZWAR ANAS, S.Pd., S.S., M.Si.): Jadi yang penting ini kami masukan dari Bapak sudah kita siapkan sebenarnya. Tapi tunggu PP sambil jalan ini, jadi jenis jabatannya kita rumuskan sehingga tidak ada PHK untuk Satpol PP. Nah, kan rekrutmen Satpol PP ada yang sangat bagus, ada yang sangat, ada yang sedang-sedang kan begitu. Nah, sehingga nanti yang penting ada, apakah tenaga teknis Tramtib Perda atau apa? yang penting bajunya tetap sama karena untuk ngangkat ASN tadi memang syaratnya agak-agak berat ya. Silakan Pak Aba silakan teruskan Pak. F-PD (H. WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.): Ketua, Izin Ketua, menambahkan sedikit Ketua. Pak Menteri saya cuma mengingatkan Pak Menteri ya. MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA (ABDULLAH AZWAR ANAS, S.Pd., S.S., M.Si.): Iya. F-PD (H. WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.): II dengan Pemerintah waktu itu seingat saya menterinya belum Pak Tito, MenPAN-RBnya masih dari PDI Perjuangan. Jadi memang PDI Perjuangan Pak itu. Terus, Kepala BKN-nya belum Plt dan masih ada KASN. Pol PP itu Pak masuk ASN Pak. Di undang-undang yang dulu disepakati antara Komisi Semoga saya, coba dilihat lagi Pak. Nah, jangan sampai nanti kita membuat-membuat PP Pak ya, kita membuat PP akhirnya bertabrakan dengan undang-undang itu khawatir nanti di-MK-kan kan lagi musim Pak itu. Saya sekedar mengingatkan. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):
82 - Iya-iya jadi begini. Betul, bahwa di Undang-Undang 23 2014 itu Satpol PP itu wajib PNS. Nah, persoalannya kan kemudian tidak semua daerah itu mengindahkan itu. Makanya mereka nasibnya enggak jelas begitu. Nah, memang agak lucu kalau diP3Kkan. Satu nanti akan bertentangan dengan undang-undang. Yang kedua saya baca, salah satu tugas Satpol PP itu juga dia sebagai penyelidik PNS, penyidik. Nah, jadi lucu juga P3 menyidikin PNS itu kan enggak. Iya penyidik, iya penyidik, iya betul. ANGGOTA RAPAT: PNS itu. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Nah, jadi saya kira kalau Satpol PP mungkin harus ada treatment khusus ya karena ada punya undang-undangnya sendiri nanti. Tapi tadi saya kira sudah, kita sudah pernah diskusi juga bagi yang sebagian nanti di PNS, sebagian lagi dicari jalan keluarnya tadi itu, pakai nomenklatur lain lah. Silakan. MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA (ABDULLAH AZWAR ANAS, S.Pd., S.S., M.Si.): Iya, jadi nanti yang penyidik wajib PNS, tidak mungkin penyidik dari P3K. Maka nanti kan di Satpol PP itu ada yang PNS, ada yang masih P3K. Yang penyidik tadi tetap harus dari PNS, karena tidak boleh undang-undangnya persis sebenarnya begitu. Silakan Pak Aba yang teknis tadi. PLH DEPUTI SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA (ABA SUBAGJA, S.Sos., M.A.P): Baik Pak. Kami juga sudah rumuskan Pak nanti tugasnya apa penyidikan nanti oleh tadi Pol PP.
83 - Kemudian izin Pak, tadi yang guru-guru itu kami juga sudah koordinasi dengan Kemendikbud. Nanti kalau yang sudah bekerja namanya PPG dalam jabatan, Pak. Nanti yang baru masuk itu namanya PPG prajabatan. Jadi ini dua- duanya sudah masuk programnya Pak, jadi PPG dalam jabatan dan PPG prajabatan begitu ya. Kemudian terkait dengan tadi ada kecurangan dan sebagainya. Pak Menteri sudah menetapkan peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2023 Pak. Jadi apabila ada indikasi kecurangan yang dilakukan oleh pelamar itu selamanya dia tidak bisa melamar jadi ASN ya. Jadi, artinya nanti akan dikunci di BKN NIP-nya Pak apa? NIK-nya itu akan dikunci. Kalau formasi saya kira setiap tahun Pak Menteri selalu menyiapkan formasi 1 juta lebih tapi serapan paling 50% Pak, karena mereka juga tidak mengusulkan. Karena tadi dari aspek anggaran memang tidak bisa untuk menggaji secara penuh. Nah, mungkin dengan paruh waktu itu menjadi salah satu solusi Pak untuk bisa itu. Barangkali itu Pak tambahan, terima kasih. MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA (ABDULLAH AZWAR ANAS, S.Pd., S.S., M.Si.): Terima kasih. Bapak/Ibu sekalian, Jadi kami siapkan formasi, tapi yang terserap formasi itu kurang lebih rata- rata 50%. Jadi Daerah tidak menyerap dan Kementerian/Lembaga dari formasi yang kami siapkan. Sementara padahal mereka membutuhkan, ini oleh jadi problemnya sebagian di Daerah memang ini, karena Daerah tidak mengusulkan formasi kepada kami. Kemudian terkait dengan netralitas ASN. Kami akan jaga betul terkait dengan netralitas. WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (DR. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M./ F-PPP): Izin Ketua. Izin Pak Ketua, sebelum masuk ke netralitas ASN. Ini tadi masih juga berkaitan dengan P3K paruh waktu tadi itu. Karena kita tahu persis bahwasanya kemampuan APBD masing-masing daerah itu sangat- sangat variative. Dan ada kecenderungan mereka tidak mau membebankan APBD mereka dengan, dengan dana untuk yang sebagian besar kita ketahui bahwa mereka itu kan sebagian besar sudah terbeban ke, ke honorarium segala macam
84 - dan penggajian. Itu yang coba kita hindari sehingga kadang-kadang termakar, termakan biaya, biaya pembangunan mereka. Oleh karena itu barangkali, apakah tidak bisa kita bicarakan ini ke pihak Kementerian Keuangan agar ada sedikit keseragaman tidak semata-mata tergantung kepada kemampuan APBD di daerah. Sebab kalau itu kita biarkan, toh tetap juga persoalan honorarium ini tidak akan selesai tuntas walaupun mereka sudah diberi bernama P3K. Tapi kalau kecenderungannya P3K paruh waktu dan ini merupakan bagian terbesar dari honorarium yang kita mau jelmakan, dan masih juga mereka itu hanya bertukar nama saja. Saya kira tidak-tidak ada solusinya. Jadi barangkali mungkin ini kita coba bicarakan untuk satu ketika dalam undang-undang. Kitakan suatu ketika ini P3K sudah tidak akan ada lagi. Karena kita kecenderungan ini membawa mereka menjadi Pegawai Negeri Sipil yang punya NIP, yang punya dana pensiun, yang dapat jabatan struktural seperti itu kecendungan kita. Walaupun tetap kita bedakan soal pendidikan mereka, soal lama pengabdian mereka, dan apa yang mereka kerjakan selama ini. Tetap juga memang paruh waktu tetap ada. Tapi jangan karena ketidakmampuan APBD mereka, mereka kita letakkan sebagai bagian daripada paruh waktu. Jadi, perlu kita bicarakan dengan Kementerian Keuangan. Saya kira demikian pemikiran saya. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Terima kasih silakan Pak. MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA (ABDULLAH AZWAR ANAS, S.Pd., S.S., M.Si.): Iya setuju Pak Ketua. Kami berulang kali menyampaikan kepada Ibu Menteri karena case-nya terjadi bukan hanya ke orang lain, waktu saya jadi Bupati terjadi case itu. Kita diminta merekrut P3K di akhir jabatan, karena katanya akan ada anggaran dari Pusat. Kita rekrut 2.000 orang, 2.000 orang kita rekrut lulus itu, berapa Bapak gaji? 160 miliar. Tiba-tiba enggak ditransfer dari Pusat. Wah pening kepala kita. Loh betul ini terjadi nyata. Nah, untungnya kami di sana ada uang PAD masih ada. Teman-
85 - teman kami, mereka enggak dikasih formasi. Sudah diterima tapi enggak bisa karena duitnya enggak ada. Itu yang terjadi sampai membakar kantor bupati dan lain-lain, kira-kira begitu. Nah, inilah kami kemarin duduk terus dengan tim Kementerian Keuangan ini gimana teknisnya? ini supaya dibantu. Karena kalau tidak nanti daerah tidak akan mengusulkan formasi karena terbukti di banyak daerah sudah mengusulkan formasi, duitnya enggak ditransfer. Kalau enggak digaji akhirnya apa? Melampaui dari 30%. Kami setuju Pak, misalnya nanti kami diundang tim Kementerian Keuangan ke kantor ini bersama-sama untuk beresin ini. Kira-kira berapa persen yang dialokasan untuk pegawai dan seterusnya. Sehingga ini kan ada undang-undang tentang belanja pegawai di daerah, enggak boleh lebih dari 30%. Kalau lebih dari 30% enggak dapat DID, Daerah ini. Ini yang teriak semua kabupaten/kota sekarang karena struktur belanja pegawainya sudah di atas 45%. Maka dia enggak dapat dana insentif dan dia tidak dapat reward. Nah, inilah maju mundurnya, izin khusus soal ini. Karena kita bersepakat untuk menuntaskan dengan Kemendagri, kemudian dengan kami, sama Kementerian Keuangan kira-kira begitu. Supaya nanti ini beres tidak seperti sekarang. Inikan masalah di Daerah dibawa ke forum ini. Nanti beres masalah forum ini ganti Bupati tambah lagi, jadi ke sini lagi. Masalahnya enggak selesai-selesai. Insya Allah ini sampai akhir periode Bapak, enggak selesai kalau modelnya begini ini, kira-kira begitu Pak. Terima kasih, Pak. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Iya oke, saya kira satu lagi Saudara Menteri. Tadi kita sepakat kita akan, semua basicnya on data ya. Nah, sekarang sudah sampai tahap verifikasi dan validasi kerjasama dengan BPKP. Nah, tadi yang kita anggap tidak tertampung-tampung itu pintu masuknya ke mana nih? Masih bisa dibuka terus caranya bagaimana? MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA (ABDULLAH AZWAR ANAS, S.Pd., S.S., M.Si.): Baik, ini nanti mesti kita klasifikasi Bapak.
86 - KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Iya. MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA (ABDULLAH AZWAR ANAS, S.Pd., S.S., M.Si.): Jadi tadi kan banyak data ini. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Iya. MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA (ABDULLAH AZWAR ANAS, S.Pd., S.S., M.Si.): Kami minta langsung cek dulu. Pertama dia ini dulu statusnya apa? Ini kan biasa, Kepala Dinas ini memasukkan orang di kegiatan, yang itu kontraknya tahunan. Misalnya saya sudah melarang ini jadi Bupati, tiba-tiba Kepala Dinas PU masukin orang tapi gajinya di dinas tadi itu. Nah dia kontrak tahunan, karena kontrak tahunan setiap tahun bisa diberhentikan. Tapi karena ini lebih dari 2 tahun, sehingga diminta dimasukkan di tenaga honorer. Inilah yang mungkin Pak Junimart perlu diklarifikasi data tadi, padahal dia hanya dengan kepala dinasnya. Nah, dulu kenapa ini tidak ditandatangani bersama Bupati? Karena kalau Bupati takut jadi ASN tadi. Nah, inilah yang nanti diklasifikasi. Apakah dia selama ini masuk di kegiatan? Kadang Kepala Dinas itu masukkan anak-anak di kegiatan, kegiatan ini. Jadi tidak dimasukkan statusnya di kepegawaian. Begitu lebih dari 2 tahun dia tuntut karena tidak dimasukkan. Nah, inilah yang perlu diklarifikasi kira- kira gitu terkait dengan apa namanya data-data tadi. Oleh karena itu kami fokus data ini. Di sinilah maka kami minta surat pertanggungjawaban mutlak dari Kepala Daerah. Kalau enggak ada surat pertanggungjawaban mutlak datanya dari mana? Harus diverifikasi semua. Maka kemarin yang ada surat pertanggungjawab mutlak itulah mestinya ini beresin dengan Kepala Daerah dan DPR. Ada kemarin caranya Pak Ketua, mereka yang tidak masuk pada sudah mendesak dengan DPRD, Pansus dari DPRD dites, dicek, oh ternyata betul
87 - seperempatnya harus masuk, tapi 75% memang enggak masuk. Nah, dengan DPRD-nya mesti diberesin. Baru masukkan surat pertanggungjawaban mutlak dari Kepala Daerah. Nah, kami punya step Pak Ketua. Yang pertama, tiga langkah kebijakan penataan non-ASN satu melalui KemenPAN-RB 684 2023 tentang mekanisme seleksi P3K 80% dan 20%. Yang kedua, verifikasi dan validasi oleh BPKP dan BKN terhadap non-ASN yang telah terdata. Jika lolos, maka akan dialihkan statusnya menjadi P3K ya. P3K paruh waktu dan dimasuk ke dalam platform digital. Jadi ini dulu, sehingga dengan begitu janji kita benar memang mereka kita masukkan di P3K paruh waktu, jika mereka benar. Nanti ini dengan platform digital kira-kira ini. Kemudian step ketiga, jika ada kebutuhan dan anggaran maka PPK yang paruh waktu akan diproteskan untuk mengisi formasi P3K paruh waktu melalui metode pemeringkatan kinerja ini. Sehingga nanti seleksi yang rumit tadi bertahap karena ini kan baru ini Pak, seleksi ASN kan sudah diproses sejak undang-undang ini belum ada yang sekarang ini yang kami sampaikan, kan begitu Pak Gaus. Seleksi ASN sejak undang-undang ini akan sebelum diundangkan sudah proses. Nah, maka inilah tahapan ke depan yang step kami yang ingin kami kerjakan termasuk memenuhi harapan dari Bapak/Ibu tadi pemeringkatan tadi, sehingga ini menjadi prioritas. Tapi fresh graduate tetap dikerjakan untuk mengisi formasi yang tidak ada di P3K. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Sorry saya mau tanya. Yang step kedua itu, jika lolos itu maksudnya ada seleksi lagi atau tidak? MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA (ABDULLAH AZWAR ANAS, S.Pd., S.S., M.Si.): Oh, enggak. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Jadi otomatis.
88 - MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA (ABDULLAH AZWAR ANAS, S.PD., S.S., M.Si.): Otomatis. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Jika lolos, lolos ini kayak ujian begitu ya, jika apa ya? MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA (ABDULLAH AZWAR ANAS, S.Pd., S.S., M.Si.): Oh baik. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Jika terdata lah kira-kira begitu kan? Kan yang mau dicari kan data. MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA (ABDULLAH AZWAR ANAS, S.Pd., S.S., M.Si.): Jika datanya benar. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Kira-kira begitu ya? MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA (ABDULLAH AZWAR ANAS, S.Pd., S.S., M.Si.): Iya. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Tapi yang perlu diklarifikasi bahwa ini step dua ini tidak ada seleksi?
89 - MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA (ABDULLAH AZWAR ANAS, S.Pd., S.S., M.Si.): Iya tidak ada. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Ok. MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA (ABDULLAH AZWAR ANAS, S.Pd., S.S., M.Si.): Jika valid datanya. F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.): Pimpinan. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Silakan. F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.): Terima kasih Pimpinan. Ada beberapa pertanyaan saya, Pak Menteri yang belum dijawab. Bagi saya tidak ada persoalan kalau memang waktunya sudah kasih mungkin tertulis. Berkaitan terhadap masalah eselonisasi, masalah fungsional, kemudian yang lebih penting menurut saya tadi Pak Ketua juga sudah bertanya, saya juga menekankan kembali tentang Pak Alex, bagaimana status beliau dan lain sebagainya. MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA (ABDULLAH AZWAR ANAS, S.Pd., S.S., M.Si.): Jadi status beliau ini P3K. Jadi P3K setiap dua tahunan, memang apa namanya? Mereka bisa terus, bisa lanjut, tapi yang penghasilan Pak Alex sebelum di sini jauh lebih tinggi dibanding masuk ke sini lebih rendah. Nanti saya sampaikan lewat data.
90 - Jadi, sebelum di sini komisarisnya menghasilkan ya banyak. Begitu jadi P3K di sini penghasilnya turun, masalahnya banyak, setiap hari didatangin honorer, kalau waktu dulu kan yang datang direksi-direksi. Jadi, pengabdian Pak Alex luar biasa kira-kira begitu, pahalanya banyak, cuma kita enggak bisa inject pahala sudah kita doakan, me-inject pendapatan tadi yang enggak ada. Nanti ngobrol itu. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Iya. Enggak, maksud begini. Konsen kami sebetulnya ya mungkin dia lebih, lebih sejahtera di luar RB. Tapi concern kami selama ini yang ditunjuk, yang direkomendasian oleh Kementerian kan Pak Alex. MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA (ABDULLAH AZWAR ANAS, S.Pd., S.S., M.Si.): Iya-iya. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Dan kita, jangan sampai begini. Ganti orang, ganti kebijakan begitu loh. MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA (ABDULLAH AZWAR ANAS, S.Pd., S.S., M.Si.): Betul. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Nah, itu yang kita enggak mau. MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA (ABDULLAH AZWAR ANAS, S.Pd., S.S., M.Si.): Tidak Pak. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):
91 - Itu-itu yang kita ini, kira-kira begitu ya. karena frekwensi kan sudah hampir sama karena sudah berbulan-bulan kita bersama kira-kira itu. MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA (ABDULLAH AZWAR ANAS, S.Pd., S.S., M.Si.): Setuju Pak Ketua, ganti orang tidak boleh ganti kebijakan. Maka kita kawal Bersama, nanti kita update termasuk konsinyering dari pasal-pasal di PP yang akan kita bahas. Dan saya sudah telepon Pak Alex, sewaktu-waktu Pak Alex nanti akan kita ajak bicara. Cuma soal tadi, Tunkinnya tadi enggak cukup. Pak Alex sudah mendarmabaktikan ide, gagasan luar biasa kira-kira begitu Pak. Terima Kasih. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Netralitas. MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA (ABDULLAH AZWAR ANAS, S.Pd., S.S., M.Si.): Baik ini netralitas hampir semua Anggota menyampaikan soal netralitas ini jadi komitmen tinggi kami. Jika, Bapak ada pelanggaran sejak hari ini Bapak buat laporan ke kami ke KASN dan ke Wasdal BKN. Jadi KASN masih berfungsi sampai PP-nya selesai. Jadi berarti kalau PP belum selesai masih terus sekarang kami minta KASN bekerja sebagaimana mestinya memproses pelanggaran-pelanggaran. Dan kami sudah melakukan MoU dengan Bareskrim, dengan KASN, termasuk Mendagri, Bawaslu ada kategorisasi-kategorisasi pelanggaran pelanggaran yang kategori berat, pidana. Jadi kami sudah jelas MoU-nya dan ini kami akan terus berjalan. Silakan Bapak laporkan ke KASN, ke Wasdal BKN dan juga ke tembuskan ke kami. Kira-kira begitu Pak, terima kasih. WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP/F-PDIP): Baik. ANGGOTA RAPAT:
92 - Sedikit izin, Bapak menyampaikan. F-PD (H. WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.): Izin Ketua WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP/F-PDIP): Sedikit Saudara Menteri. Saudara Menteri itu netralitas terakhir saya ada mudah-mudahan belum, enggak benarlah mengenai apa namanya? Apa namanya? Tiktok itu ya? Katanya sekarang PNS tidak boleh begini, tidak boleh begini, itu betul enggak Pak? Tidak boleh begini. Enggak boleh foto di mana begitu? Itu bagaimana Pak? Ini biar clear. Karena kita banyak berteman dengan PNS Pak. Nah itu, ini kan sarang ngeong boleh dong. MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA (ABDULLAH AZWAR ANAS, S.Pd., S.S., M.Si.): Sarang ngeong. WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP/F-PDIP): Kenapa enggak boleh ini kan begitu. Apalagi dengan emak-emak kita foto pasti begini Pak, begitu. Itu bagaimana Pak Menteri? Sekalian Pak. F-PD (H. WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.): Begini enggak boleh Ketua yang begini boleh. Yang enggak boleh itu begini terus digoyangkan. MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA (ABDULLAH AZWAR ANAS, S.Pd., S.S., M.Si.): Siap. Pak, anu. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Ada lagi, silakan.
93 - PLT. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Drs. HARYOMO DWI PUTRANTO, M.Hum.): Mohon maaf, menjawab pertanyaan Pak Ali Mardani. Jadi sudah kita lihat datanya, jumlah Satpol PP itu 70.419 dengan variasi nama yang berbeda-beda. Jadi ada yang namanya agen Polisi Pamong Praja, kemudian ada Satpol PP, kemudian ada satpam khusus THK 2 dan sebagainya. Jadi di di daerah itu beragam nomenklaturnya, tapi kita kelompokkan dengan tugas pokok yang sama itu sebesar 70.419. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Baik cukup ya saya kira. Kita sudah bisa masuk pada pembahasan pembacaan kesimpulan. Mana? Oh, ini lupa saya sebelum, sambil tunggu ini ada amanah. Tadi Bapak/Ibu yang tergabung dalam Forum Honorer non Kategori 2 Indonesia, keluarga besar Indonesia, Komunitas Pena Emas Persatuan Guru Honorer Republik menyampaikan surat ke kami dan sudah juga kepada saudara Menteri. Jadi, saya sampaikan nanti setelah ini kira-kira begitu, iya. Nomor satu, Komisi II DPR RI mendukung Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan dan Reformasi Birokrasi melaksanakan tujuh agenda transformasi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi yang profesional dan berkelas dunia. Setuju ya? (RAPAT: SETUJU) II DPR RI mendorong Kementerian PAN-RB segera menyelesaikan penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen ASN agar dapat memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan Undang-Undang ASN. Dua, Komisi Ya ini, silakan. SESMEN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI (RINI WIDYANTINI, S.H., MPM.):
94 - Izin Pak Ketua, melalui Pak Menteri. Jadi, yang nomor dua kalau-kalau kalau diizinkan mungkin jangan langsung kepada RPP tentang manajemen ASN Pak karena kan tadi Pak Mentri mengatakan ada kemungkinan besar akan ada dua Bapak. Jadi, mungkin RPP sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Bisa juga menyelesaikan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dengan peraturan penyusunan Peraturan Pelaksanaan undang-undang. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Atau itu tentang "manajemen ASN"-nya dihilangkan. Karena belum tentu cuma manajemen ASN kan. Jadi segera menyelesaikan penyusan Peraturan Pemerintah agar dapat memberikan kepastian terhadap pelaksanaan Undang-Undang ASN. Iya begitu ya, mau satu, mau dua, mau tiga nanti kita kira-kira ya, oke. SESMEN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI (RINI WIDYANTINI, S.H., MPM.): Tentunya ada Perpres juga sih Bapak yang KASN-kan. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Oh ya, ya sudahah kalau begitu penyusunan peraturan pelaksana ya? SESMEN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI (RINI WIDYANTINI, S.H., MPM.): Iya-iya Pak, pelaksanaan, peraturan pelaksanaan. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Penyusunan pelaksanaan. SESMEN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI (RINI WIDYANTINI, S.H., MPM.):
95 - Pemerintah-nya dihapus. F-GERINDRA (HERI GUNAWAN, S.E.): Ketua, Izin, di undang-undang tidak mengenal. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Silakan-silakan. F-GERINDRA (HERI GUNAWAN, S.E.): Peraturan pelaksanaan. WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (DR. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M./F-PPP): Izin Ketua. Kalau saya, penyusunan peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan. Jadi PP itu adalah sebagai petunjuk pelaksana dari Undang-Undang ASN. Jadi memang kita menyusun peraturan pemerintah. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Udahlah peraturan pemerintah aja lah, bahwa nanti. F-GERINDRA (HERI GUNAWAN, S.E.): Peraturan pemerintah, Ketua. Tidak mengenal kita peraturan pemerintah. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Kalau ada PP dan ada peraturan presiden juga include di dalamnya itu saja. WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (DR. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M./F-PPP): Peraturan pemerintah saja. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):
96 - Ya sudah oke, sudah ya? Sudah diketok tadi. Tiga, mengingat banyaknya perubahan komponen manajemen ASN dalam Undang-Undang ASN Komisi II DPR RI mendorong Kementerian PAN-RB meningkatkan koordinasi dengan Badan Kepegawain Negara dan stakeholder lainnya guna memastikan tujuh agenda transformasi yang diatur dalam PP memiliki sinkronisasi dengan Undang-Undang ASN dan tidak tumpang tindih dengan peraturan turunan lainnya. F-GERINDRA (HERI GUNAWAN, S.E.): Saran Pimpinan, PP tidak disingkat tetapi peraturan pemerintah, agar konsisten dengan nomor dua. Terima kasih. F-... (...): Orang Baleg biasanya begini, nih omongnya. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Bukan-bukan, makanya tadi di atas dalam kurung PP itu supaya di bawah itu semuanya pakai PP begitu maksudnya, nah. Empat, terhadap tenaga non-ASN baik yang terdata maupun yang belum terdata Komisi II DPR mendorong Kementerian PAN-RB dan BKN meningkatkan koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menyelesaikan verifikasi dan validasi data tenaga honorer agar Pemerintah segera mendapatkan data yang valid dalam menyusun skenario penataan tenaga non-ASN. F-PKS (DR. H. MARDANI, M.ENG.): Ketua. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Silakan. F-PKS (DR. H. MARDANI, M.ENG.): Saya agak khawatir dengan kalimat belum terdata ya. Nanti maksud saya yang terdata itu, jadi tersandera oleh mereka yang belum terdata. Sementara kata
97 - belum terdata belum kita definisikan dengan akurat sehingga nanti prosesnya panjang lagi. Nah, tadi Pak Menteri sudah mengatakan bagi yang belum terdata jendelanya ada, di mana Daerah bersangkutan dengan DPRD menyelesaikan urusannya dan mengirimkannya begitu. Jadi usul saya, kata "yang belum terdata" enak dihapus. Karena kita selama ini sesuai dengan semangat undang-undang, mereka yang sudah terdata tetapi bisa dibuat di poin 5 atau 6 berikutnya. Bagi yang belum terdata kita minta agar PAN-RB menyurati ataupun PAN-RB melakukan koordinasi kembali. Begitu Pak. F-GERINDRA (HERI GUNAWAN, S.E.): Ketua, Koreksi. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Silakan. F-GERINDRA (HERI GUNAWAN, S.E.): Saya keberatan terkait untuk menyelesaikan verifikasi dan validasi. Kalau di sini melibatkan BPKP itu secara otomatis BPKP akan melakukan verifikasi dan validasi, karena tugas dan fungsinya di sana. Tapi kalau ini dibuat seolah-olah menyelesaikan verifikasi dan validasi ini akan menjadikan Undang-Undang ASN yang tadinya untuk menyelesaikan masalah menjadi menambah pekerjaan karena adanya makelar di situ, Ketua. Jadi, akan lebih baik untuk menyelesaikan data tenaga honorer. Verifikasi dan validasi itu merupakan pekerjaan dari BPKP. Jadi, saya pikir verifikasi dan validasi tidak perlu disampaikan di sana. Demikian Ketua. Terima kasih. F-PD (H. WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.): Iya izin Ketua. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):
98 - Silakan. F-PD (H. WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.): Ini demi Indonesia maju, koalisi kita Bang. Maksud saya ini kan point-nya adalah terkait masalah data, terkait data. Tapi kita juga tidak bisa mengesampingkan begitu kalau masalah data itu. Memang kan tadi kita bicara awalnya bagaimana menyempurnakan data ini untuk menyelesaikan yang di atas awalnya itu kan. Jadi, kita kalau mau ya bilang aja langsung, mendorong MenPAN-RB dan BKN berkoordinasi dengan BPKP untuk menyelesaikan, segera menyelesaikan data yang valid. Begitu saja. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Iya-iya gini. Sebetulnya point ini-ini mencoba membuka terhadap Bapak-bapak tenaga horer yang kemungkinan belum terdata, sebetulnya ini point-nya. F-GERINDRA (HERI GUNAWAN, S.E.): Iya Ketua. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Memang kalau misalnya verifikasi dan validasi itu ya sudah given memang tugasnya BPKP. F-PD (H. WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.): Satu lagi Pimpinan, di dalam penjelasan tadi Pak Menteri di point 27 halaman 27 hasil pendataan non-ASN berdasarkan telah menyampaikan surat pernyataan tanggung jawab begitu loh. Jadi, ngapain lagi masih ada verifikasi dan validasi, malah membuka peluang untuk bermain begitu loh. instansi yang Demikian Ketua.
99 - WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP/F-PDIP): Ketua, Ini kan kita enggak setuju yang belum terdata. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Iya WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP/F-PDIP): Jadi kalau boleh saran dari saya terharap tenaga non-ASN yang sudah terdata begitu Pak, koma Komisi II DPR RI mendorong Kementerian bla bla sampai seterusnya Pak. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Iya WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP/F-PDIP): Yang sudah terdata saja. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Iya WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP/F-PDIP): Jadi kan bisa nyusul yang lain, jadi tidak tersandera itu Pak. F-PD (H. WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.): Izin Ketua. Kalau itu cuma kita yang terdata, buat apa dibuat poin empat itu? Kalau sudah terdata untuk apa dibuat point 4 itu?
100 - MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA (ABDULLAH AZWAR ANAS, S.PD., S.S., M.Si.): Izin Pak Ketua, kan sudah menyetorkan SPTJM, kemudian BPKP melakukan verifikasi. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Iya MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA (ABDULLAH AZWAR ANAS, S.PD., S.S., M.Si.): Ternyata suara teman-teman betul ada yang tidak adil dari SPTJM itu, maka perlu diverifikasi supaya keadilan tadi betul. Sudah ditanda tanggani SPTJM, BPKP menemukan ini enggak sesuai yang mestinya tidak masuk dimasukkan. Nah, itulah gunanya BPKP tadi untuk independent tadi. Nah, cuman kemarin belum semuanya baru sampling, karena anggarannya belum ada. Maka kita duduk dengan BPKP supaya besok ini. Sehingga nanti jika ditemukan ini sudah diterima ini. Sudah diterima ikut proses tes dan seterusnya. Sudah diterima ternyata enggak benar datanya ini bodong, ditemukan Dapil menemukan ini baru setahun dibilang lima tahun. Nah, berarti nanti gugur kira-kira begitu, kira-kira begitu Pak. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Iya. Jadi, ini itu satu soal Pak Menteri. MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA (ABDULLAH AZWAR ANAS, S.PD., S.S., M.Si): Iya. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Yang terdata, apakah dia verified apa enggak? Iya kan.
101 - Tapi yang jadi problem juga adalah yang belum terdata. Nah, ini-ini maksudnya. Oke, ini satu soal betul saya setuju kalau misalnya sampai yang terdata saja prosesnya kemudian adalah BKN dan BPKP. Nah, tapi yang belum terdata ini pintunya masuknya yang mana tadi? Kita tulisnya bagaimana? mau langsung BKN atau juga masuk ke BPKP? MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA (ABDULLAH AZWAR ANAS, S.PD., S.S., M.Si.): Jadi mungkin nanti di point yang berbeda. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Iya betul. MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA (ABDULLAH AZWAR ANAS, S.PD., S.S., M.Si.): Usulan tadi. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Betul-betul. F-PD (H. WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.): Kalau point 4 itu dibuat seperti ini, "terhadap tenaga honor". "Untuk mendapatkan data tenaga non-ASN". "Untuk mendapatkan data yang valid terhadap tenaga non-ASN Komisi II DPR RI mendorong Kementerian MenPAN- RB" itu kan sudah masuk semuanya mengakomodir semuanya. Dibalik kata- katanya. Jadi, kita tidak menyatakan terdata, tidak terdata. Yang tidak terdata pun sudah otomatis masuk ke dalam situ. "Untuk mendapatkan data tenaga non-ASN yang valid Komisi II DPR RI mendorong MenPAN-RB dan BKN meningkatkan koordinasi dengan BPKP". Sudah titik seperti itu saja. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Boleh saja, tapi tetap harus ada yang point satu yang belum terdata Pak Wahyu.
102 - F-PD (H. WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.): Ya boleh juga sih. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Istilahnya begini. Jadi ini sekarang BKN dan KemenPAN-RB itu sudah dapat data di BKN dan semuanya sudah pakai SPTJM. Tapi persoalannya juga ada ditemukan dari yang terima itu ternyata enggak sesuai dengan kriteria yang dibuat kira-kira begitu. Tadi misalnya yang contohnya ternyata yang dianggap lima tahun ternyata baru satu tahun. Nah, itu kan harus kemudian dikeluarkan dan kira-kira begitu. F-GERINDRA (HERI GUNAWAN, S.E.): Usul konkrit, Pak Ketua. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Seentar dulu, tapi problemnya bukan hanya itu. Ternyata ada lagi ditemukan oleh kita semua di lapangan yang belum terdata di luar SPTJM. Nah, ini treatment kita bagaimana kira-kira begitu loh. WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP/F-PDIP): Lah, makanya Ketua saya bilang kan. Terhadap tenaga non-ASN yang sudah terdata. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Iya ini sudah selesai ini-ini hilang itu. WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP/F-PDIP): Yang satunya belum yang sudah terdata. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Ah, ini sudah.
103 - Nah, kita buat point satu lagi terhadap yang belum terdata kira-kira begitu, iya. Gimana Pak Hergun? F-GERINDRA (HERI GUNAWAN, S.E.): Ketua, II DPR RI mendorong Kementerian PAN-RB dan BKN meningkatkan koordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menyelesaikan verifikasi data tenaga honorer agar Pemerintah segera mendapatkan data yang valid dalam menyusun skenario penataan tenaga non-ASN". "Komisi Itu sudah mencakup semua Ketua. Terima kasih. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Mencakup semua maksudnya? F-GERINDRA (HERI GUNAWAN, S.E.): Iya disitukan kita mendorong Kementerian PAN-RB, BKN meningkatkan koordinasi dengan BPKP untuk menyelesaikan verifikasi data tenaga honorer. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Iya itu bagi yang terdata. Yang belum terdata dia sudah enggak masuk ke BPKP, Pak? F-GERINDRA (HERI GUNAWAN, S.E.): "Verifikasi data tenaga honorer". Berarti yang terdaftar dan tidak terdaftar pasti ada di situ Ketua. F-PDIP (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc.): Pimpinan, Pak Pimpinan, itu ditambah saja yang apa namanya, data tenaga honorer dalam kurung baik yang data maupun tidak, begitu saja.
104 - KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Gimana? F-PDIP (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc.): Kurung, ditambah aja dalam kurung. F-...(...): Kurung buka kurung tutup. F-PDIP (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc.): Yang sudah terdata maupun yang belum terdata. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Loh, enggak belum terdata itu sekarang justru problemnya masuknya dia di mana Pak? F-PKS (DR. H. MARDANI, M.ENG.): Usul saya Pimpinan, point 5 saja. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Iya enggak apa-apa jadi. F-PKS (DR. H. MARDANI, M.ENG.): Point 4 kita ketuk dulu, baru kita drafting point 5. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Setuju ya? Oke. MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA (ABDULLAH AZWAR ANAS, S.PD., S.S., M.Si.):
105 - Izin Pak Ketua. Kami diskusi tadi ini kalau Bapak buka lagi dengan data yang baru kita akan mulai dari awal kita enggak akan selesai dalam waktu jangka pendek kira-kira begitu. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Itu yang tadi saya tanya. MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA (ABDULLAH AZWAR ANAS, S.PD., S.S., M.Si.): Iya. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Itu yang saya tanya, saya tanya bagaimana kita merespon terhadap situasi yang ternyata di lapangan, di lapangan, apakah kirim surat lagi? Tadi kan Saudara Menteri menjawab bisa mulai DPR. MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA (ABDULLAH AZWAR ANAS, S.PD., S.S., M.Si.): Iya DPR. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Nah-nah itu, itu kita-kita simpulkan atau bagaimana begitu? Atau ada, misalnya begini, boleh terima lagi dikasih ada surat Menteri dalam waktu 2 minggu begitu misalnya. F-PD (DR. IR. ONGKU P. HASIBUAN, M.M.): Izin Ketua. Menurut saya itu bahaya juga ya, artinya begini. Kan seperti yang saya laporkan tadi bahwa setelah terisi beberapa P3K dan sebagainya dari 2021 sampai sekarang itu mereka sisipkan lagi yang baru lagi, yang baru begitu loh. Nah, ini enggak habis-habis seperti kata Pak Menteri. Jadi, saya pikir sih harus ada harus ada timeline-nya jelas misalnya per tanggal sekian begitu, misalnya per tanggal berapa saya enggak tahu.
106 - KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Iya. Enggak, begini, itu memang mungkin bisa jadi terjadi, tapi memang faktanya ada kayak misalnya yang tadi disampaikan Pak Muraz itu, di Rumah Sakit Umum Daerah, di Puskesmas 15 tahun mereka sudah berkali-kali ngomong sama Bupatinya sampai ke DPR enggak ditampung. Nah, itu gimana treatment-nya? Ini yang tadi saya bilang, kita harus ada solusinya terhadap yang itu. Tidak mengganggu yang ada, tidak mengganggu schedule tapi yang kayak begitu tuh juga mereka di, diperhatikan. F-PKS (DR. H. MARDANI, M.ENG.): Pak Ketua, Saya usul, Panja saja untuk bab itu, tapi di sini dikasih cantolan hasil Panja kita nanti akan. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Pansuskan. F-PKS (DR. H. MARDANI, M.ENG.): Diskusikan dengan detail di PAN RB, betul harus Panja itu Pak Ketua. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Masuk satu pintu dari kita? F-PKS (DR. H. MARDANI, M.ENG.): Maksudnya jangan, jangan-jangan beliau jadi enggak terganggu, jalan saja dengan yang ada, kita memang harus memperjuangkan mereka-mereka yang secara hakikian memang layak begitu loh. MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA (ABDULLAH AZWAR ANAS, S.Pd., S.S., M.Si.): Izin Pak Ketua.
107 - Inikan ceritanya kita sudah kasih kesempatan ke Kepala Daerah ini untuk memverifikasi dengan DPRD dan lain-lain. Sudah kita kasih kesempatan ini dikirimlah sudah, tunggu lagi, tunggu terus sampai selesai, nah muncullah data ini. Nah, maksudnya Pak Ketua betul, tetapi jika ini kita buka ini akan mengubah lagi belum tentu sampai 31 Desember akan selesai, karena kita enggak bisa memprediksi yang akan kita beresin, kira-kira begitu. Izin anu Pak Ketua, Pak Yomo mungkin yang teknis sama Pak Harmen. PLT. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Drs. HARYOMO DWI PUTRANTO, M.Hum.): Saya pikir begitu Bapak, kemarin surat Pak Menteri yang terakhir memang ada batas waktu untuk melakukan pendataan di BKN, dan sudah terpenuhi. Kemudian kita lakukan verifikasi, artinya dengan cara melakukan SPTJM. Jadi ketemu tadi. Nah, akhirnya yang tidak melakukan SPTJM itu dianggap tidak sesuai dengan surat Pak Menteri. Sehingga kami berpikir fokus kita sebetulnya yang ada tadi yang data kami sampaikan tadi sampai dengan Desember 2024. Nah, kami khawatir kalau misalnya nanti di luar itu akan kita lakukan pendataan lagi mungkin amanat undang-undang yang menyelesaikan Desember 2024 itu tidak bisa tercapai. Mungkin itu sebagai pertimbangan Pak Ketua. Terima kasih. F-PD (H. MOHAMAD MURAZ, S.H., M.M.): Interupsi, Muraz, Ketua. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Silakan Pak Muraz. F-PD (H. MOHAMAD MURAZ, S.H., M.M.): Saya mau tanya dulu ke Pak Menteri. Muraz, Pak Menteri. Informasi di Daerah, bahwa RSUD, BLUD itu memang tidak diperkenankan didata oleh Kementerian. Ini apa benar atau enggak? itu dulu masalahnya.
108 - Iya kami berpendapat kan BLUD itu bukan BUMD itu bagian dari Pemerintah Daerah. Jadi kami berpendapat itu juga harus didata. Itu dulu Pak prinsipnya. MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA (ABDULLAH AZWAR ANAS, S.Pd., S.S., M.Si.): Baik. F-PD (H. MOHAMAD MURAZ, S.H., M.M.): Apa betul BLUD itu tidak diperkenankan didata? MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA (ABDULLAH AZWAR ANAS, S.Pd., S.S., M.Si.): Baik. Memang waktu itu, kita ambil policy tidak untuk didata. Karena BLUD itu menghasilkan sendiri bahkan beberapa BULD justru enggak mau masuk P3K karena dia pendapatannya lebih gede, malah turun begitu masuk di P3K complain BLUD-BLUD yang lain, karena dia kan sudah menghasilkan sendiri rumah sakit ini dengan pendapatan tersendiri. Sehingga kita putuskan tidak termasuk yang didata. Bahkan beberapa rumah sakit kayak DKI, enggak mau dimasukkan P3K karena pendapatan BULD-nya lebih tinggi. Nah, kira-kira begitu. Ini sudah kita jelaskan dengan kepala BKD-nya, Bupatinya, semua kita minta untuk untuk menjelaskan ini karena terkait BLUD punya pendapatannya sendiri. Kira-kira begitu, nggih. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Atau begini. F-GERINDRA (HERI GUNAWAN, S.E.): Ketua. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):
109 - Oh, silakan Pak. F-GERINDRA (HERI GUNAWAN, S.E.): Menambahkan saja Pak Ketua, terkait dengan tenaga honorer di BLUD ini. Formasi P3K itu ternyata kan masih diberi kesempatan dia bisa daftar. Ini kejadian di Jawa Timur ya. Kalau dia tidak punya data di BKN tentu dia tidak menuhi syarat. Tapi faktanya, dia bisa mendaftar, dan setelah diverifikasi administrasi dia memenuhi syarat menjadi peserta tes P3K. Berarti di sini antara-antar daerah ini tidak sama. Oleh karena itu ini butuh penjelasan khusus ini Pak Menteri. Terima kasih. F-PD (H. MOHAMAD MURAZ, S.H., M.M.): Izin tambah Pak. MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA (ABDULLAH AZWAR ANAS, S.Pd., S.S., M.Si.): Baik jadi begini, begini Pak. Ini ada formasi P3K, ada formasi umum. Nah, jadi sudah pasti yang SPTJM ini Bapak sekalian, kalau dia tidak terima tapi nanti di ternyata datanya keliru ini kita antisipasi pasti di-drop, yang bawah naik kira-kira begitu. Jadi, makanya itu perlunya SPTJM tadi. Kalau yang tadi pasti itu formasi umum bukan formasi P3K, tapi jika itu nanti ditemukan, pasti bisa kita drop karena sudah tanda tangan SPTJM tadi. Kira-kira begitu. F-PD (H. MOHAMAD MURAZ, S.H., M.M.): Sedikit Pak Ketua. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Silakan. F-PD (H. MOHAMAD MURAZ, S.H., M.M.): Mohon maaf Pak Menteri, saya kan didatangi juga sama pegawai-pegawai dari rumah sakit itu. Faktualnya saya kira tidak semua daerah mendapat penghasilan yang seperti yang sampaikan Pak Menteri.
110 - Di rumah sakit daerah di Kota Sukabumi misalnya dan di Kabupaten Sukabumi itu honornya tetap di bawah UMR mereka itu sekitar 1.500.000. Jadi, mereka iri kalau dengar yang lain dapat P3K, sedangkan RSUD yang BLUD itu tidak diberi kesempatan P3K. Saya kira itu permasalannya, jadi honor mereka sama dengan honor biasa hanya kurang lebih 1.500.000 tapi mereka katanya menghadapi orang-orang covid dulu kan waktu covid itu saja barangkali. MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA (ABDULLAH AZWAR ANAS, S.Pd., S.S., M.Si.): Jadi izin Bapak, BLUD ini ada PP-nya tersendiri dan dia bisa mengatur anggarannya sendiri untuk menggaji itu. Jadi tidak tergantung dengan Pemda. Jadi BLUD itu ada PP tersendiri untuk mengatur gaji mereka. Mestinya nanti mereka minta ke Direktur Rumah Sakit untuk menaikkan karena sudah ada PP BLUD tadi. Kira-kira begitu. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Pak, Apa, tapi begini. Inikan fakta ya Saudara Menteri ya, yang fakta yang enggak bisa kita hilangkan bahwa mereka itu sudah mengabdi dan kemudian mereka tahu bahwa sekarang ada penerimaan, enggak yang BLUD, BLUD ini yang BLUD. Nah, kalau saran saya ya, kalau saran saya, ini kan sudah kita petakan nih tinggal dikit lagi aja sebenarnya nih. Kita sudah tahu mana yang enggak terdata. Tinggal problem-nya yang tidak terdata ini di mana kita masukkan? Supaya tidak mengganggu apa yang sudah berjalan ya. Nah, tadi mungkin bisa jadi ya bisa jadi, saya tidak tahu apakah bisa melalui mekanisme itu kita buat Panja ya. Setidaknya kita menerima ya sudah pintunya masuk dari sini ke BKN. Dan memang harus ada batas waktunya begitu. Misalnya begitu. Kalau lagi melalui daerah, apa segala macam itu waduh memang itu saya enggak kebayang, satu. Mungkin juga nanti ada permainan macam-macam, masuk lagi, masuk lagi, masuk lagi. Yang kedua concern-nya waktu ya.
111 - MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA (ABDULLAH AZWAR ANAS, S.Pd., S.S., M.Si.): Izin Pak Ketua. Dulu kan sudah disepakati bersama daerah ada empat guide line. Empat guide line yang ini menjadi pegangan kami yang disepakati Bersama. Satu, tidak ada PHK massal. Artinya mereka yang tidak terdata yang dulu ketakutan dulu kan ceritanya mereka minta takutnya di PHK mereka yang tidak terdata. Nah, sekarang kan Bapak sudah bikin kesepakatan dengan Pemerintah tidak akan ada PHK, meskipun mereka tidak terdata. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Betul. MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA (ABDULLAH AZWAR ANAS, S.Pd., S.S., M.Si.): Sekarang ini, jadi mereka aman di tempat itu. Dan yang kedua, tidak ada penurunan pendapatan. Dan itu sudah kami kirimi surat Daerah tidak boleh menurunkan pendapatan. Jadi, sebenarnya dari sini aman mereka tetap di tempat mereka masing-masing meskipun tidak terdata tadi, karena tidak ada PHK massal tadi. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Begini Saudara Menteri ya. Saya mendalami ya, sebetulnya kita bisa, bisa mengambil kesimpulan apa sebetulnya tiga hal prinsip yang paling diinginkan oleh teman-teman honorer ini? Satu, menurut saya status. Buat mereka ini penting ya, bahkan kalau ditanya, Pak yang penting saya kalaupun misalnya gajinya sekian ya, satu hari saja saya diangkat dan kemudian pensiun itu enggak ada masalah, buat mereka itu penting, satu. Yang kedua, kesejahteraan, iya kan. Nah, yang ketiga baru jaminan, nah jaminan ini soal pensiun, soal BPJS Kesehatan macam-macam. Nah, jadi mereka ini sebetulnya ya kalau kami saya bilang apa sih susahnya pemerintah ngasih status saja, kan kira-kira kan begitu. Nah, oleh karena itu menurut saya tadi itu saya katakan ini tinggal mereka kita sudah tahu petanya nih.
112 - Cuma ada sedikit lagi yang tersisa karena mungkin ya itu tadi karena ada ketidakpahaman secara komprehensif tentang kebijakan begitu. Kalau sekarang kan kita susah nih datang ke kita, datang ke Pak Muraz, kita tanya itu salahnya Kepala Daerah kalian, kan enggak mungkin kita omong kayak begitu. Faktanya mereka sudah-sudah ada, bekerja tapi tidak terdata. Nah, menurut saya kita cari cara ini pintu masuknya mana? Dan menurut saya enggak banyak kali, kayak kemarin itu. Jadi Pak Menteri, ya kayak di tempat saya itu, itu mereka enggak digaji, enggak digaji sama sekali, status saja. Jadi, anda berapa tahun bekerja? 15 tahun. Terus? Ya 3 tahun ini kami tangan kontrak, gajinya? Enggak ada, enggak digaji. Terus apa yang kalian butuhkan? Ya karena yang lain sekarang mau diangkat jadi P3K, ya kami ikut jugalah, walaupun enggak digaji, iya enggak apa-apa. Nah, walaupun tetap pasti kalau ditanya mau digaji? Ya pasti mau digaji, iya kan begitu. Nah, maksud saya kita enggak bisa juga nutup mata ini sudah ada di depan mata kita nih. F-PKS (DR. H. MARDANI, M.ENG.): Izin Ketua. Panja boleh jadi hasil Panja ketika kita verifikasi detail sama seperti apa yang disampaikan oleh Pak Menteri bahwa ini sebenarnya sudah ada saluran- saluran mereka. Sehingga yang ini jalan dulu. MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA (ABDULLAH AZWAR ANAS, S.Pd., S.S., M.Si.): Iya baik, ini kami ini karena ada deadline untuk menyelesaikan masalah dari Bapak-Bapak. Tadi saya diskusi kalau buka ini enggak selesai deadline itu yang janji 2024 kami diskusi tadi. Nah, oleh karena itu, itu kan ada syarat ya, ini kan orang yang di P3K kan syaratnya mereka sudah punya pengalaman bekerja, ini sepakat tapi ada data. Kenapa saya enggak bisa, ngotot karena ditemukan orang sudah mengabdi lama tapi enggak masuk di database yang diajukan oleh Kepala Daerah, kan begitu. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):
113 - Iya. MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA (ABDULLAH AZWAR ANAS, S.Pd., S.S., M.Si.): Padahal masalahnya di daerah, tapi enggak diusulin tapi kita enggak bisa tutup mata dengan mereka. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Betul. MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA (ABDULLAH AZWAR ANAS, S.Pd., S.S., M.Si.): Nah, tetapi kalau kita buka ini, ini bisa melebar lagi semua masuk lagi nah mengamputasinya seperti apa? Kira-kira begitu, termasuk penyelesaiannya karena kalau tidak ada data segera selesai kita enggak punya skenario untuk rekrutmen di 2024. Nah, anggarannya berapa kira-kira gitu Pak Ketua. Mungkin ada advice dari Pak Ketua untuk beresin. F-PD (H. WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.): Pak Menteri, Pak Menteri, Izin Pak Ketua, Bukannya sudah ada SPTJM Pak Menteri, mungkin dari dasar itu Pak Menteri. MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA (ABDULLAH AZWAR ANAS, S.Pd., S.S., M.Si.): Iya, tapi mereka tidak dimasukkan di SPTJM. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Tidak dimasukkan, problem-nya enggak dimasukkan.
114 - MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA (ABDULLAH AZWAR ANAS, S.Pd., S.S., M.Si.): Problemnya di situ, sudah dimasukkan di SPTJM pun hasil verifikasi BPKP ini bermasalah. Yang tidak masuk kriteria dimasukkan oleh Kepala Daerah-nya. Maka kita bikin SPTJM, jika mereka ikut pengangkatan P3K masuk ternyata di belakang ditemukan dia kita drop itu gunanya SPTJM. Nah, cuman kalau satu-satu ke kami enggak ada yang SPTJM ini dengan siapa kami SPTJM-nya? kan repot satu-satu. Nah kira-kira begitu Pak. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Iya saya juga paham itu. MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA (ABDULLAH AZWAR ANAS, S.Pd., S.S., M.Si.): Iya. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Makanya kita enggak kalau kita buka lagi langsung ke kementerian atau ke BKN, itu semua lagi pusing kan. Tapi kalau kita biarkan ya ini soal kemanusiaan juga begitu loh. Mereka, apalagi mereka bilang soal covid mereka yang banyak yang meninggalah apa segala macam begitu. Atau beginilah mungkin yang penting begini, DPR dan Pemerintah tahu masih ada masalah iya, ada yang tercecer. Saya kira setelah ini nanti sambil jalan kita diskusikan solusinya kayak gimana ya. MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA (ABDULLAH AZWAR ANAS, S.Pd., S.S., M.Si.): Kita selesaikan tadi prioritasnya yang ini dulu. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):
115 - Iya ini dulu, tapi itu jangan kita anggap tidak ada masalah kira-kira begitu loh. MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA (ABDULLAH AZWAR ANAS, S.Pd., S.S., M.Si.): Iya. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Nanti sambil jalan mungkin ada solusi lain ke mereka itu mudah-mudahan bisa kita temukan begitu. Silakan. WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP/F-PDIP): Ini Ketua, ya saya sih setuju saja. Tapi kan iya biar kita ini punya pegangan semua dan rakyat juga kalau Pak apa Namanya, Pak Endro ke Dapil ditanya bisa menjawab dengan baik, harus dibuat dalam kesimpulan, Ketua. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Oke, kita buat yang point lima, coba di point lima. Nah, "terhadap tenaga non-ASN, tenaga non-ASN yang belum terdata, Komisi II DPR RI meminta Kementerian PAN-RB dan BKN untuk mencari solusi...". Apa? Mencari apa? Apa? Bersama-sama ya? F-PD (H. WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.): Bukannya mencari, Bang Mardani. Bukan bersama-sama mencari suara? KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Boleh juga solusi dan suara. Oke, "Komisi II bersama-sama dengan" iya, "bersama-sama dengan Kementerian PAN-RB untuk".
116 - F-NASDEM (AMINUROKHMAN, S.E., M.M.): Ketua, Izin Ketua. Interupsi Ketua, Ketua. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Silakan. F-NASDEM (AMINUROKHMAN, S.E., M.M.): Nah, untuk point 5 barangkali ini supaya lebih soft barangkali ya, beban tanggung jawabnya ini supaya enggak berada pada satu pihak. Jadi, "terhadap tenaga non-ASN yang belum terdata Komisi II DPR RI bersama dengan Kementerian PAN-RB untuk melakukan evaluasi terhadap update data yang ada di BKN". Itu masukan Pak Ketua, maknanya evaluasi ini nanti ya terjemahannya nanti biar Pak Menpan. Saya kira itu Ketua. Terima kasih. F-PKS (DR. H. MARDANI, M.ENG.): Itu nanti gangguin proses, saya tetap khawatir ganguin proses begitu loh. WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP/F-PDIP): Kan yang belum terdata. F-PKS (DR. H. MARDANI, M.ENG.): Ini kan belum ada datanya, enggak bisa dievaluasi oleh. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Itu tadi yang Pak tadi. Pak Mardani, gimana? untuk mencari?
117 - F-PKS (DR. H. MARDANI, M.ENG.): Kalau saya tadi, "bersama-sama untuk mencari solusi terhadap masalah ini" titik. Minimal ini jadi cantolan kita. Kita minta PAN-RB membuka dulu pintunya kita juga siap. Nah, nanti bentuknya Panja dan lain-lain bisa kita jalankan. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Oke, ya sudah untuk mencari solusi terhadap masalah tersebut. WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (DR. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M./F-PPP): Izin, Pak Ketua. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Iya. WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (DR. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M./F-PPP): Ada pemikiran, bahwasanya tetap juga kita harus kaitkan dengan surat pertanggung, surat pernyataan tanggungjawab mutlak dari Kepala Daerah itu yang selama ini itu tercecer seperti tenaga kebersihan, petugas rumah sakit, tenaga kesehatan dan lain-lain. Ini yang tercecer, itu yang belum masuk. Sementara satu sisi kalau itu kita buka peluangnya ini akan mengganggu proses yang sebagaimana kita maksudkan untuk yang mereka terhadap sudah masuk dalam SPTJM yang sudah sampai di BKN. Kekhawatiran kita seperti itu saja. Nah, terus bagaimana dapat menangkap yang belum terdata tersebut tapi mereka sudah, sudah-sudah menerima SK dari daerah masing-masing artinya sah mereka tidak akan ada penyusupan pembuatan SK baru oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab. Ini yang kita khawatirkan sebagai penyusupan yang akan mengganggu proses, yang akan merusak sistem dan akan mengganggu data-data pegawai honor ini. Oleh karena itu mesti kita mintakan juga dibunyikan kalau saran saya dibunyikan peran Kepala Daerah agar membuat surat SPTJM yang kedua, yang diusulkan, untuk diusulkan baru begitu. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):
118 - Nah, itu-itu yang tadi nanti akan mengganggu proses Pak Syamsurizal. Dan menurut saya, kita, itu kan usulan Pak Syamsurizal detail solusinya. Nah, kita nanti kita cari kita belum tahu nih penyelesaian bagaimana yang penting kita ingin mereka selesai begitu loh. Bahwa nanti mau dari Kepala Daerah lagi atau melalui dari kita, iya kan. Bisa saja nanti yang SPTJM-nya yang tanda tangan Pak Syamsurizal kira- kira begitu. Begitu, itu nanti kita cari solusinya, kira-kira begitu. Oke? WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (DR. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M./F-PPP): Yang penting mereka masuk dululah. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Iya. WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (DR. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M./F-PPP): Masuk dulu lah ya, ya belakangan baru kita validasi. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Setuju ya? Oke. (RAPAT: SETUJU) Enam, berkaitan dengan skenario penataan tenaga non-ASN Komisi II DPR meminta Kementerian PAN-RB dan BKN memiliki jadwal dan mekanisme penataan yang jelas serta memberikan berbagai kemudahan yang, kemudahan yang berpihak pada tenaga honorer baik dalam mekanisme penerimaan P3K penuh waktu maupun paruh waktu. Oke ya? (RAPAT: SETUJU) Tujuh, Komisi II DPR mendorong KemenPAN-RB melakukan penambahan alokasi formasi dan jenis formasi bagi tenaga honor ASN dalam penerimaan CPNS dan P3K pada tahun 2004 sebagai upaya mengangkat status tenaga honorer menjadi ASN.
119 - Memang ini rencana mau dibuat begini ya? Sudah otomatis ya? Sebenarnya? Oke di drop. Dalam rangka mempercepat penerbitan Peraturan Pemerintah sebagai turunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Komisi II DPR RI, Kementerian PAN-RB, BKN dan LAN sepakat untuk melakukan rapat konsinyering pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024. Konseringnya ya, boleh juga tuh kalau begitu ditambah melakukan rapat, bukan tambah tadi yang diusulkan sama Pak Ongku melakukan rapat konsinyering dan sosialisasi di setiap Dapil. WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (DR. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M./F-PPP): Izin ketua KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Silakan. WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (DR. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M./F-PPP): Tadi Pak Menteri ada menyebutkan, menyebutkan Kementerian Keuangan ya untuk kita bicara soal anggaran, apa tidak kita masukkan situ kementerian keuangan? Karena tadi kita perlu mendapat dukungan supaya pegawai honor paruh waktu, P3K paruh paruh waktu tadi itu ya bisa kita batasi setidak-tidaknya kalau ada jaminan dari Kementerian Keuangan. Jadi, maksudnya dimasukkan pada ini Kementerian Keuangan pada point 7 itu PAN-RB, BKN, LAN dan Kementerian Keuangan untuk kita bawa bersama- sama konsinyering. Bagaimana Pak? Iya Raker di sini atau kalau Raker di sini itu dimasukkan pada point 3 tadi saya ingin menyampaikan. Kemudian kalau masuk ke sini ikut konsinyering ya pada point 7 ini. F-PD (H. WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.): Rasanya kita enggak cukup pangkat Ketua, sebelah kiri Wahyu.
120 - KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Iya-iya. F-PD (H. WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.): Enggak cukup pangkat kita, Ketua untuk mengajak Menteri Keuangan itu. WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (DR. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M./F-PPP): Yang-yang minta itu kan Pak Menteri PAN cukup. Yang minta itu Ketua Komisi II, cukup. F-PD (H. WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.): Begitu MenPAN menghadap Menteri Keuangan, jawabannya enggak ada Pak katanya enggak ada, enggak ada, pulang. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Enggak saya kira kan sudah otomatis itu ya, itu kan urusan Pemerintah sebetulnya, iya kan? Begitu kita putuskan kebijakannya di sini suka atau tidak suka mau tidak mau Pemerintah harus melaksanakan, Pemerintah itu siapa? MenPAN-RB termasuk Menteri Keuangan dan segala macam yang berkaitan dengan urusan ini, kan begitu. WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (DR. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M./F-PPP): Enggak, pada pembahasan beberapa waktu yang lalu itu runtun, si Pak Didi itu ikut terus dari Kementerian Keuangan. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Boleh, kalau mau konsinyering diajak boleh saja. WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (DR. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M./F-PPP): Iya, ikut terus di konsinyering. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):
121 - Kan kemarin kan juga karena itu undang-undang. Kan undang-undang kan kemarin yang diberi Surpres kan termasuk Menteri Keuangan iya kan? Nah, kalau konsinyering. Iya nanti, kalau misalnya kalau mau diundang semua ya nanti yang kemarin Menkumham harus diundang juga, kemudian apa namanya? Bapenas harus diundang juga begitu. Saya kira cukuplah ini. Cuma concern saya soal itu perlu enggak dibuat ya pada Masa Persidangan III tahun itu. WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (DR. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M./F-PPP): Perlu. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Enggak usahlah yang penting konsinyering titik begitu saja kan. Bebas saja begitu, hilangin aja tuh pada masa persidangan itu. Sudah-sudah konsinyering titik udah begitu saja. Oke? F-PKS (DR. H. MARDANI, M.ENG.): Pimpinan, Saya tambah satu, Pimpinan terkait dengan netralitas tadi, bagus Pak Menteri menjelaskan. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Enggak ini-ini? F-PKS (DR. H. MARDANI, M.ENG.): Yang ini cukup. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Iya silakan, tambah point? F-PKS (DR. H. MARDANI, M.ENG.):
122 - Karena tadi ada bahas semuanya bahas tentang netralitas sangat layak kalau netralitas dimasukkan ke dalam kesimpulan. Intinya Komisi II, PAN-RB sepakat menegakkan netralitas bagi ASN dalam menjelang Pemilu 2004 dan KASN tetap memproses sebelum PP-nya jadi. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Boleh juga. F-PDIP (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc.): Tambahin mungkin Ketua, Ketua ditambahkan bisa juga Ketua. ANGGOTA RAPAT: Aamiinkan saja. F-PDIP (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc.): Ketua, Mungkin bisa ditambahkan terkait masalah tadi yang disampaikan. di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Ketua itu perlu mengingatkan terkait masalah undang-undang biasanya itu melibatkan partisipasi masyarakat. Nah, mungkin bisa dicek nanti oleh stafnya Pak Menteri di Pasal 4 dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 15 terkait masalah pembentukan Peraturan Perundang- undangan. Di situ disampaikan kita cuma untuk mengingatkan untuk mengakomodir adanya partisipasi masyarakat. Jadi terkait masalah turunan ini mungkin tidak ada masalahnya dari Kementerian MenPAN-RB juga melibatkan partisipasi masyarakat agar pada saat undang-undang itu diundangkan itu bisa mencakup keseluruhannya. Demikian. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Sosialisasi maksudnya? Iya-iya dicatat saja pas sosialisasinya kapan diatur dan melibatkan Komisi II. MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA (ABDULLAH AZWAR ANAS, S.Pd., S.S., M.Si.):
123 - Nanti kan ada uji publik Pak Ketua. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Iya-iya. MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA (ABDULLAH AZWAR ANAS, S.Pd., S.S., M.Si.): Uji publik. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Iya-iya. MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA (ABDULLAH AZWAR ANAS, S.Pd., S.S., M.Si.): Enggak perlu dimasukkan. WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (DR. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M./F-PPP): Izin Pak Ketua. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Silakan. WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (DR. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M./F-PPP): Menambah, merespon apa yang disampaikan oleh Pak Mardani tadi itu. Kita penyelenggaraan pemilu kita 14 Februari, iya kalau jadi ya? Pemilu kita kan 14 Februari. Jadi kaitannya penyelesaian PP kita itu dijanjikan 6 bulan waktunya dari sekarang menjelang ke 6 bulan itu ada sudah tinggal, sudah jalan 3 bulan, 3 bulan artinya tinggal 3 bulan lagi. Kalau kita masukkan unsur-unsur naturalitas yang kita mintakan supaya KASN itu bisa bekerja, maksud Pak Mardani Ali. Iya kalau ada pengaduan- pengaduan berkenaan dengan netralitas dan segala macam dan tabrakan- tabrakan dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil pada saat pemilu, waktunya cuma 3
124 - bulan. Apakah efektif kalau kita serahkan juga kepada KASN untuk menyelesaikan itu? Tapi memang sepanjang- sepanjang mereka belum bubar karena ini dia kan akan bubar kalau PP selesai kan gitu kuncinya. Jadi itu yang dikaitkan. itu kita mintakan menyelesaikan persoalan-persoalan netralitas KASN pada saat Pemilu. Sementara waktunya mereka tinggal hanya tinggal beberapa bulan. Sepanjang yang kami ketahui KASN itu bekerjanya sangat lama. Tidak bisa dia memberikan jawaban cepat ketika terjadi benturan soal-soal Merit System segala macamnya itu, yang mereka itu adalah bertugas sebagai pengawas. Jadi saran saya apakah masih sempat KASN KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Enggak apa. WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (DR. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M./F-PPP): Penyelenggaraan Merit System. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Pak Syamsurizal, Enggak apa-apa, yang penting kan kita buat kesimpulan ini masih dalam undang apa, mengikuti undang-undang existing iya kan? WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (DR. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M./F-PPP): Iya. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Undang-undang existing itu, selama Peraturan Presiden-nya belum terbit maka institusi itu masih ada dan masih berjalan. Bahwa hari ini kita buat kesimpulan ternyata besok Perpresnya keluar, nah itu kita enggak tahu, kira-kira begitu. F-PD (H. WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.): KASN itu bisa ini enggak, bisa mecat KPU, Bawaslu enggak? KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):
125 - Enggak. F-PD (H. WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.): Enggak, enggak bisa. Enggak ada gunanya kalau begitu point kedelapan itu, Ketua? KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Hah. F-PD (H. WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.): Enggak ada gunanya. Karena TSM itu harus disertai Pemerintah Daerah KPU dan Bawaslu baru memenuhi unsur TSM. Kalau cuma Pemerintah Daerah- nya sendiri kan sudah ada, sudah ada Bawaslu yang mengawasi Pemilu tinggal lapor Bawaslu di Gakumdu. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Ya sudah enggak apa-apa, netralitas ASN enggak apa-apa buat saja iyakan. "Komisi II DPR RI bersama dengan Kementerian PAN-RB mendorong agar netralitas ASN tetap terjaga di dalam pelaksanaan, pelaksanaan Pemilu 2024", ya. F-PDIP (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc.): Pimpinan, Itu hanya-hanya mendorong saja Pimpinan, kok enggak ada kepastian. Saya sepakat dengan Pak Mardari dari PKS itu sepakat itu, karena separuh lebih dari pejabat, penjabat Kepala Daerah itu kan ASN. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Mendorong dan kalau biasanya, kalau mendorong tambahannya menarik Pak. Loh iya, sekarang begini Bapak suruh orang netral kan pasti supaya netral karena dia di sebelah sana. Lah iya makanya balikannya ya daripada elo ke sana ya ke sini, kan kira-kira begitu. Makanya kalau Pak Endro merasa kurang mendorongnya kita tambah mendorong dan menarik, cukup ya?
126 - WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP/F-PDIP): Begini, Ketua, Ketua. Ini kan Komisi II DPRI bersama dengan Kementerian PAN-RB mendorong, mendorong siapa kita Pak? KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): ASN-ASN. WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP/F-PDIP): Mendorong ASN. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Agar netral begitu boleh. WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP/F-PDIP): Agar netral saja. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Mendorong ASN menjaga netralitas. WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP/F-PDIP): Agar menjaga netralitas. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Agar menjaga netralitas di dalam pelaksanaan Pemilu 2024. WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP/F-PDIP): Iya.
127 - Oh, ada sanksinya sudah diatur Pak? KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Oke? F-...(...): Setuju Pak Menteri? KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): ya Oke ya? Baik. Bapak/Ibu sekalian, Dengan kita sudah membacakan dan kemudian menyepakati delapan kesimpulan ini, maka rapat kerja kita pada hari ini bersama dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Badan Kepegawaian Negara kita bisa akhiri. Saya kira dilihat dari rapat kita yang cukup panjang tadi dari jam 10.00 sampai jam 13.00 ini jam 15.00, PR kita banyak sekali ya untuk menyelesaikan masalah soal manajemen ASN khususnya penyelesaian masalah tenaga honerer. Sebelum saya tutup saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Menteri PAN RB dan seluruh jajaran. Terima kasih kepada saudara Kepala BKN beserta seluruh jajaran, terima kasih juga kepada seluruh Pimpinan, Anggota Komisi II DPR RI. Dengan mengucapkan alhamdulillanirabbilamin maka rapat kerja ini saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Selamat sore, Salam setjahtera buat kita semua, Wabillahitaufi wal hidayah. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. F-...(...):
128 - Pak Ketua Izin, Ada yang mau diserahkan ke Pak Menteri, yang perwakilan honorer. KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG): Tadi saya sudah sampaikan Pak. Mana-mana yang mau disampaikan, kalau mau disampaikan? Silakan. (RAPAT DITUTUP PUKUL 15.05 WIB) a.n. KETUA RAPAT KABAG SET. KOMISI II, Dahliya Bahnan, S.H.,M.H. 197504202002122002