OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN SALINAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 32 /POJK.04/2015 TENTANG SALINAN PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN REPUBLIK INDONESIA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU SALINAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, Menimbang : bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan Perusahaan Terbuka dalam penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan meningkatkan kualitas keterbukaan informasi kepada masyarakat, perlu menyempurnakan peraturan mengenai pelaksanaan penambahan modal Perusahaan Terbuka yang memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dengan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608); 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
Menetapkan 2 - MEMUTUSKAN: : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang selanjutnya disingkat HMETD adalah hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, sebelum ditawarkan kepada Pihak lain. 2. Perusahaan Terbuka adalah Emiten yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik. 3. Pembeli Siaga adalah Pihak yang akan membeli baik sebagian maupun seluruh sisa saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang tidak diambil oleh pemegang HMETD. 4. Waran adalah Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang Efek untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga tertentu setelah 6 (enam) bulan sejak Efek dimaksud diterbitkan. 5. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perusahaan Terbuka yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar Perusahaan Terbuka.
3- Pasal 2 Jika Perusahaan Terbuka bermaksud melakukan penambahan modal melalui penerbitan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversi menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, Perusahaan Terbuka tersebut wajib memberikan HMETD kepada setiap pemegang saham sesuai dengan rasio tertentu terhadap persentase kepemilikan sahamnya. Pasal 3 Kewajiban memberikan HMETD dalam penerbitan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak berlaku jika Perusahaan Terbuka mengeluarkan saham berupa: a. Saham Bonus yang merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau b. Saham Bonus yang bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal. Pasal 4 HMETD merupakan hak yang dapat dialihkan dan dibuktikan dengan: a. catatan pemilikan dalam daftar pemegang saham Perusahaan Terbuka atau Biro Administrasi Efek; b. sertifikat HMETD yang dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka untuk pemegang saham yang terdaftar pada tanggal tertentu; c. kupon HMETD yang dapat dilepas dari surat saham; atau d. konfirmasi atau laporan rekening Efek yang diterbitkan oleh Kustodian.
4- Pasal 5 (1) Penambahan modal dengan memberikan HMETD yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka yang mempunyai lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham dilakukan dengan ketentuan: a. jika penerbitan saham dilakukan dalam setiap klasifikasi saham secara proporsional, pemegang saham wajib diberi HMETD sesuai dengan rasio tertentu terhadap persentase kepemilikan sahamnya dalam masing-masing klasifikasi saham; atau b. jika penerbitan saham: 1. dilakukan hanya pada 1 (satu) klasifikasi saham; 2. dilakukan pada semua klasifikasi saham namun tidak proporsional; atau 3. dilakukan melalui Penawaran Umum atas Efek Bersifat Ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversi menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, pemegang saham wajib diberi HMETD sesuai dengan persentase pemilikan sahamnya dalam Perusahaan Terbuka. (2) Penambahan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh pemegang saham yang mewakili sebagian besar saham dalam setiap klasifikasi saham. Pasal 6 Dalam hal penambahan modal disertai dengan penerbitan Waran, jumlah Waran yang akan diterbitkan dan Waran yang telah beredar tidak boleh melebihi 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
5- Pasal 7 Perusahaan Terbuka dilarang melakukan penyesuaian jumlah Waran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kecuali dalam hal terjadi pemecahan saham atau penggabungan saham. BAB II PERSYARATAN PENAMBAHAN MODAL Pasal 8 (1) Dalam melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD, Perusahaan Terbuka wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. telah memperoleh persetujuan RUPS; b. telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan c. Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf b sudah menjadi efektif. (2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan anggaran dasar Perusahaan Terbuka. (3) Jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan. Pasal 9 (1) Dalam hal penyetoran atas saham dilakukan dalam bentuk lain selain uang, penyetoran dengan bentuk lain selain uang dimaksud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. terkait langsung dengan rencana penggunaan dana; dan
6- b. menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari bentuk lain selain uang yang digunakan sebagai penyetoran dan kewajaran transaksi penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang; (2) Jangka waktu antara tanggal penilaian dan tanggal penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan. Pasal 10 Dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perusahaan Terbuka yang dikompensasikan sebagai setoran saham, hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perusahaan Terbuka yang telah diaudit oleh Akuntan. Pasal 11 Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan penyetoran atas saham berupa hak tagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib memenuhi peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang dan kompensasi hak tagih sebagai setoran saham. BAB III PENGGUNAAN DANA Pasal 12 Jika Perusahaan Terbuka bermaksud melakukan penambahan modal yang penggunaan dananya digunakan untuk melakukan transaksi dengan nilai tertentu yang telah ditetapkan, dalam penambahan modal dimaksud wajib terdapat Pembeli Siaga yang menjamin untuk membeli sisa saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya paling rendah pada harga penawaran atas saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya, yang tidak dilaksanakan oleh pemegang HMETD.
7- Pasal 13 Dalam hal sebagian atau seluruh dana hasil penambahan modal dengan memberikan HMETD digunakan untuk Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan, Perusahaan Terbuka wajib memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan peraturan perundangan-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Pasal 14 (1) Dalam hal sebagian atau seluruh dana hasil penambahan modal dengan memberikan HMETD digunakan untuk Transaksi Material, Perusahaan Terbuka wajib memenuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. (2) Dalam hal sebagian atau seluruh dana hasil penambahan modal dengan memberikan HMETD digunakan untuk Transaksi Material yang memerlukan persetujuan RUPS dan pada saat RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a belum memenuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, meskipun keterbukaan informasi dalam rangka Transaksi Material tersebut telah diungkapkan secara lengkap dalam Prospektus yang digunakan dalam Penawaran Umum untuk penambahan modal dengan memberikan HMETD dimaksud, Perusahaan Terbuka wajib melaksanakan RUPS untuk memperoleh persetujuan atas Transaksi Material tersebut.
8- BAB IV KETERBUKAAN INFORMASI DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 15 (1) Perusahaan Terbuka yang melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham wajib mengumumkan informasi mengenai rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham paling lambat bersamaan dengan pengumuman RUPS dengan memenuhi Prinsip Keterbukaan yang paling sedikit memuat: a. jumlah maksimal rencana pengeluaran saham dengan memberikan HMETD termasuk Efek yang menyertainya; b. perkiraan periode pelaksanaan penambahan modal apabila sudah dapat ditentukan; c. analisis mengenai pengaruh penambahan modal terhadap kondisi keuangan dan pemegang saham; d. perkiraan secara garis besar penggunaan dana; dan e. informasi mengenai penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang termasuk informasi mengenai hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b (jika ada). (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling sedikit melalui: a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau Situs Web Bursa Efek; dan b. Situs Web Perusahaan Terbuka. (3) Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman dimaksud.
9- Pasal 16 Dalam hal terdapat perubahan atas hal-hal yang telah diputuskan oleh RUPS dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD, Perusahaan Terbuka wajib mengadakan RUPS kembali untuk menyetujui perubahan tersebut sebelum Perusahaan Terbuka menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada Otoritas Jasa Keuangan. BAB V PERNYATAAN PENDAFTARAN Pasal 17 Pernyataan Pendaftaran dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada Otoritas Jasa Keuangan wajib mengikuti peraturan perundangan-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran. Pasal 18 Dalam rangka penyampaian Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Perusahaan Terbuka harus menyampaikan dokumen paling sedikit terdiri dari: a. surat pengantar dalam bentuk dan isi sesuai dengan format surat pengantar Pernyataan Pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; b. Prospektus; dan c. dokumen lain sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran tersebut. Pasal 19 Dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c paling sedikit meliputi: a. surat pernyataan dari Pembeli Siaga yang menyatakan
10- Pembeli Siaga memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk memenuhi kewajibannya dalam perjanjian pembelian sisa Efek, jika terdapat Pembeli Siaga; b. surat pernyataan dari pemegang saham utama Perusahaan Terbuka yang menyatakan pemegang saham utama memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk melaksanakan HMETD yang dimilikinya, jika pemegang saham utama berkomitmen untuk mengambil saham yang diterbitkan Perusahaan Terbuka melalui pelaksanaan HMETD yang akan diperolehnya berdasarkan proporsi kepemilikan saham pemegang saham utama dimaksud; c. surat pernyataan dari pemegang saham utama yang menyatakan pemegang saham utama akan mengalihkan HMETD yang akan diperolehnya berdasarkan proporsi kepemilikan saham pemegang saham utama kepada pihak lain, jika terdapat pemegang saham utama yang akan mengalihkan HMETD yang dimilikinya dimaksud; d. surat pernyataan dari pihak yang akan memperoleh pengalihan HMETD dari pemegang saham utama sebagaimana dimaksud pada huruf c yang menyatakan pihak dimaksud memiliki dana yang cukup untuk melaksanakan HMETD yang diperoleh dari pemegang saham utama, jika pihak dimaksud berkomitmen untuk mengambil saham yang diterbitkan Perusahaan Terbuka melalui pelaksanaan HMETD yang diperolehnya dari pemegang saham utama tersebut; e. bukti kecukupan dana dari masing-masing pihak untuk mendukung masing-masing surat pernyataannya sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf d; f. rencana jadwal penambahan modal dengan memberikan HMETD; g. perjanjian mengenai pembelian sisa Efek (jika ada); h. dalam rangka penerbitan HMETD untuk Efek bersifat utang yang dapat atau wajib dikonversi:
11- 1. kontrak Perwaliamanatan; 2. perjanjian penanggungan (jika ada); dan 3. hasil pemeringkatan Efek, kecuali untuk Efek bersifat utang yang wajib dikonversi menjadi saham; i. laporan keuangan interim yang telah diaudit Akuntan dengan ketentuan: 1. jika laporan keuangan tahunan terakhir yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan akan berumur lebih dari 6 (enam) bulan pada saat Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif; dan 2. jangka waktu antara tanggal laporan keuangan interim yang diaudit Akuntan dan efektifnya Pernyataan Pendaftaran tidak lebih dari 6 (enam) bulan; j. Comfort Letter sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Pedoman Penyusunan Comfort Letter; k. surat pernyataan manajemen di bidang akuntansi sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan- undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Pedoman Penyusunan Surat Pernyataan Manajemen Dalam Bidang Akuntansi; l. dokumen pendukung tentang prakiraan dan/atau proyeksi keuangan beserta laporan Akuntan atas proyeksi keuangan, jika diungkapkan dalam Prospektus; m. laporan pemeriksaan dan pendapat dari segi hukum yang berkaitan dengan aspek hukum dari penambahan modal dengan memberikan HMETD termasuk penggunaan dananya; n. surat pencabutan pembatasan yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik dari kreditur; o. pernyataan dari Perusahaan Terbuka dalam bentuk dan isi sesuai dengan format surat Pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
12- p. pernyataan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam bentuk dan isi sesuai dengan format surat Pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; q. dokumen lain yang harus disampaikan dalam hal penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang adalah: 1. laporan Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b; 2. laporan pemeriksaan dan pendapat dari segi hukum atas objek penyetoran; dan 3. laporan keuangan perusahaan lain yang diaudit yang menjadi objek penyetoran untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir atau sejak berdirinya, dalam hal objek penyetoran adalah saham perusahaan lain; dan r. informasi lain sesuai dengan permintaan Otoritas Jasa Keuangan yang dipandang perlu dalam penelaahan Pernyataan Pendaftaran, sepanjang dapat diumumkan kepada masyarakat tanpa merugikan kepentingan Perusahaan Terbuka. Pasal 20 Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta informasi dan/atau dokumen lain yang tidak merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran dan tidak dimaksudkan untuk diumumkan kepada masyarakat karena dapat merugikan kepentingan Perusahaan Terbuka atau Pihak terafiliasi Perusahaan Terbuka yang meliputi: a. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham utama; b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham utama perseorangan yang berkewarganegaraan Indonesia atau dokumen anggaran dasar atau anggaran rumah tangga
13- atau yang setara serta fotokopi identitas pengurus, jika pemegang saham utama adalah non orang perseorangan; c. fotokopi paspor atau tanda bukti lain dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham utama perseorangan yang merupakan Warga Negara Asing atau dokumen anggaran dasar atau anggaran rumah tangga atau yang setara serta fotokopi identitas pengurus, jika pemegang saham utama adalah non orang perseorangan; d. surat pernyataan dari pihak yang membantu penyusunan Prospektus: 1. surat pernyataan persetujuan pencantuman nama pihak tersebut di Prospektus; dan/atau 2. surat pencabutan dalam hal pihak tersebut mencabut persetujuannya; e. surat pernyataan bermeterai cukup dari anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang keterlibatan atau tidaknya dalam perkara hukum; f. keterangan lain yang mendukung kecukupan dan ketelitian dari pengungkapan yang diwajibkan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD (jika ada); dan/atau g. dokumen lain yang dibutuhkan yang tidak merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran dan tidak dimaksudkan untuk diumumkan kepada masyarakat karena dapat merugikan kepentingan Perusahaan Terbuka atau Pihak terafiliasi Perusahaan Terbuka. Pasal 21 (1) Perusahaan Terbuka wajib mengumumkan informasi bersamaan dengan penyampaian Pernyataan Pendaftaran, paling sedikit memuat: a. nama lengkap Perusahaan Terbuka, alamat kantor pusat, telepon, Situs Web, faksimili, kotak pos (jika ada), dan surat elektronik;
14- b. uraian mengenai Efek yang diterbitkan dalam pelaksanaan HMETD; c. tanggal dan hasil keputusan RUPS yang menyetujui penambahan modal dengan memberikan HMETD; d. tanggal pencatatan pemegang saham yang berhak atas HMETD pada daftar pemegang saham atau nomor kupon untuk menentukan HMETD; e. tanggal terakhir dari pelaksanaan HMETD dan informasi bahwa HMETD yang tidak dilaksanakan pada tanggal tersebut tidak berlaku lagi, dan tanggal terakhir pembayaran saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya dalam pelaksanaan HMETD; f. periode perdagangan HMETD; g. harga saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya pada saat pelaksanaan oleh pemegang HMETD dengan membayar saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya dimaksud atau indikasi harga dan/atau metode penentuan harga saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya pada saat pelaksanaan HMETD dengan membayar saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya dimaksud, dalam hal harga pelaksanaan belum dapat ditentukan; h. rasio HMETD atas saham atau indikasi rasio HMETD atas saham dalam hal rasio belum dapat ditentukan; i. uraian mengenai perlakuan HMETD dalam bentuk pecahan; j. rasio Waran dengan saham yang akan diterbitkan atau indikasi rasio Waran dengan saham yang akan diterbitkan, dalam hal rasio Waran belum dapat ditentukan; k. tata cara pemesanan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang diterbitkan dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD; l. uraian mengenai tata cara pengalihan HMETD;
15- m. uraian mengenai perlakuan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang diterbitkan dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD yang tidak diambil oleh yang berhak; n. tata cara penerbitan dan penyampaian bukti HMETD serta saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya; o. nama Bursa Efek tempat dicatatkan dan diperdagangkannya HMETD dan saham yang mendasarinya (jika ada); p. keterangan tentang rencana Perusahaan Terbuka untuk mengeluarkan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal efektif (jika ada); q. pernyataan yang menyatakan pemegang saham utama akan melaksanakan atau tidak melaksanakan HMETD yang dimiliki dan informasi nama pihak yang akan menerima pengalihan HMETD (jika ada); r. keterangan mengenai Pembeli Siaga dan/atau calon Pengendali Perusahaan Terbuka (jika ada) paling sedikit meliputi: 1. nama Pembeli Siaga dan/atau calon Pengendali Perusahaan Terbuka; 2. alamat domisili atau kantor pusat Pembeli Siaga dan/atau calon Pengendali Perusahaan Terbuka; 3. bidang usaha (jika ada); 4. status badan hukum (jika ada); 5. susunan pengurus dan pengawas (jika ada); 6. struktur permodalan atau informasi yang setara; 7. penerima manfaat dari calon Pengendali baru (jika ada); 8. sumber dana yang digunakan oleh Pembeli Siaga dan/atau calon Pengendali Perusahaan Terbuka;
16- 9. sifat hubungan Afiliasi dengan Perusahaan Terbuka (jika ada); 10. keterangan mengenai porsi yang akan diambil oleh Pembeli Siaga dan/atau calon Pengendali Perusahaan Terbuka; 11. uraian tentang persyaratan penting dari perjanjian pembelian sisa Efek atau persetujuan untuk membeli Efek oleh Pembeli Siaga; dan 12. uraian tentang persetujuan dari pihak yang berwenang (jika ada). s. dampak dilusi bagi pemegang saham dari penerbitan saham baru; t. rencana penggunaan dana hasil penambahan modal dengan memberikan HMETD; u. ringkasan analisis dan pembahasan oleh manajemen; v. informasi tentang tempat Prospektus dapat diperoleh; dan w. uraian mengenai penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang paling sedikit: 1. keterangan tentang objek penyetoran; 2. hasil penilaian atas nilai wajar objek penyetoran dan kewajaran transaksi penyetoran; 3. nama pihak yang melakukan penyetoran; dan 4. nilai setoran modal. (2) Dalam rangka penerbitan HMETD untuk Efek bersifat utang yang dapat atau wajib dikonversi menjadi saham, selain informasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Perusahaan Terbuka harus menambahkan informasi paling sedikit meliputi sebagai berikut: a. hak para pemegang Efek bersifat utang yang dapat atau wajib dikonversi menjadi saham; b. sifat Efek bersifat utang yang dapat atau wajib dikonversi menjadi saham;
17- c. sifat Efek bersifat utang yang dapat atau wajib dikonversi menjadi saham yang memungkinkan pelunasan lebih dini atas pilihan Perusahaan Terbuka atau pemegang Efek dimaksud; d. harga dan tingkat suku bunga dari Efek bersifat utang yang dapat atau wajib dikonversi menjadi saham, dengan ketentuan: 1. dalam hal suku bunga ditetapkan mengambang, harus diuraikan cara penentuan tingkat suku bunga yang mengambang tersebut; dan 2. dalam hal harga pelaksanaan dan tingkat suku bunga dari Efek bersifat utang yang dapat atau wajib dikonversi menjadi saham belum dapat ditentukan, harus diungkapkan indikasi harga pelaksanaan dan tingkat suku bunga, dan/atau metode penentuan harga pelaksanaan dan tingkat suku bunga. e. hasil pemeringkatan Efek bersifat utang yang dapat dikonversi menjadi saham dan nama Pemeringkat Efek; f. jadwal pelunasan atau cicilan termasuk jumlahnya; g. jadwal pembayaran bunga; h. jadwal konversi Efek bersifat utang menjadi saham; i. ketentuan tentang dana pelunasan (jika ada); j. mata uang yang menjadi denominasi utang dan mata uang lain yang menjadi alternatif (jika ada) digunakan dalam penerbitan Efek utang yang dapat atau wajib dikonversi menjadi saham dimaksud (jika ada); dan k. nama, alamat kantor pusat, dan uraian mengenai pihak-pihak yang bertindak sebagai Wali Amanat dan Penanggung (jika ada).
18- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling sedikit melalui: a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau Situs Web Bursa Efek; dan b. Situs Web Perusahaan Terbuka. BAB VI PERMINTAAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI Pasal 22 (1) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta perubahan dan/atau tambahan informasi untuk tujuan penelaahan atau pengungkapan kepada masyarakat. (2) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan meminta perubahan dan/atau tambahan informasi atas Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pernyataan Pendaftaran dianggap disampaikan kembali pada tanggal perubahan dimaksud disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. (3) Perusahaan Terbuka harus menyampaikan perubahan dan/atau tambahan informasi atas Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan Otoritas Jasa Keuangan. (4) Pernyataan Pendaftaran menjadi batal apabila dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (3), Perusahaan Terbuka tidak memberikan tanggapan. (5) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan tidak meminta perubahan dan tambahan informasi dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau perubahan dan tambahan informasi terakhir dari Pernyataan Pendaftaran kepada
19- Otoritas Jasa Keuangan, Pernyataan Pendaftaran dianggap telah disampaikan secara lengkap dan memenuhi persyaratan serta prosedur yang ditetapkan. Pasal 23 (1) Perusahaan Terbuka wajib mengumumkan perubahan dan/atau penambahan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling sedikit melalui: a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau Situs Web Bursa Efek; dan b. Situs Web Perusahaan Terbuka. BAB VII EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN Pasal 24 Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: a. atas dasar lewatnya waktu, yakni: 1. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap; atau 2. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perusahaan Terbuka atau yang diminta Otoritas Jasa Keuangan dipenuhi; atau b. atas dasar pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
20- Pasal 25 Sebelum Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif, seluruh informasi mengenai penerbitan HMETD wajib telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap termasuk kepastian harga pelaksanaan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya. BAB VIII PENCATATAN, PERDAGANGAN, DAN DISTRIBUSI HMETD Pasal 26 Dalam hal saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang mendasari HMETD tercatat di Bursa Efek, Perusahaan Terbuka wajib mencatatkan HMETD tersebut di Bursa Efek yang sama. Pasal 27 Bursa Efek wajib secara otomatis mencatatkan HMETD yang berhubungan dengan Efek yang tercatat tanpa biaya pencatatan tambahan. Pasal 28 Dalam hal Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan dari pelaksanaan HMETD berbeda dari Efek Bersifat Ekuitas yang mendasari atas mana HMETD melekat dan berbeda dari Efek Bersifat Ekuitas lain dari Perusahaan Terbuka tersebut yang telah tercatat di Bursa Efek, Efek Bersifat Ekuitas tersebut tidak wajib dicatatkan di Bursa Efek. Pasal 29 HMETD yang tercatat di Bursa Efek dapat juga diperdagangkan di luar Bursa Efek. Pasal 30 Pemegang saham Perusahaan Terbuka yang berhak atas HMETD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf
21- d adalah pemegang saham yang tercatat pada daftar pemegang saham 8 (delapan) hari kerja setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran. Pasal 31 Bukti HMETD wajib tersedia dan didistribusikan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas HMETD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30. Pasal 32 Perusahaan Terbuka wajib menyediakan Prospektus yang dipersyaratkan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran bagi pemegang saham paling lambat pada saat distribusi HMETD. Pasal 33 Dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, hak atas pecahan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perusahaan Terbuka dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perusahaan Terbuka. Pasal 34 Perdagangan HMETD dimulai setelah berakhirnya distribusi HMETD dan berlangsung selama paling singkat 5 (lima) hari kerja dan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal distribusi HMETD berakhir. Pasal 35 Sertifikat HMETD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b atau kupon HMETD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c wajib tersedia sebelum dimulai dan selama periode perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
22- Pasal 36 (1) HMETD dapat dilaksanakan selama periode perdagangan. (2) Saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya hasil pelaksanaan HMETD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sudah diterbitkan dan tersedia paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah HMETD dilaksanakan. Pasal 37 (1) Dalam hal terjadi pelaksanaan HMETD, Perusahaan Terbuka wajib memberikan tanda terima sebagai bukti bahwa hak telah dilaksanakan. (2) Tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menunjukkan apakah pemegang HMETD atau pemegang saham bermaksud memesan tambahan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang berasal dari HMETD yang tidak dilaksanakan. (3) Perusahaan Terbuka wajib menyimpan tembusan dari tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat jumlah tambahan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang dipesan. BAB IX PENJATAHAN TAMBAHAN SAHAM DAN/ATAU EFEK BERSIFAT EKUITAS LAINNYA Pasal 38 (1) Perusahaan Terbuka wajib mengadakan alokasi saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang tidak dipesan pada harga pemesanan yang sama kepada semua pemegang saham yang menyatakan berminat untuk membeli tambahan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya pada periode pelaksanaan HMETD dimaksud. (2) Dalam hal jumlah permintaan atas saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang tidak dipesan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi saham dan/atau Efek
23- Bersifat Ekuitas lainnya yang tersedia, Efek dimaksud akan dijatahkan secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya berdasarkan harga pemesanan. Pasal 39 (1) Para pemesan tambahan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya wajib menyerahkan pembayaran penuh kepada Perusahaan Terbuka untuk tambahan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah berakhirnya perdagangan HMETD. (2) Penjatahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) ditetapkan dalam 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya pembayaran pesanan tambahan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya. (3) Perusahaan Terbuka wajib mengembalikan uang untuk bagian pemesanan tambahan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang tidak terpenuhi paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan. BAB X LAPORAN PELAKSANAAN HMETD DAN DOKUMENTASI Pasal 40 Perusahaan Terbuka wajib menunjuk Akuntan untuk melakukan pemeriksaan khusus mengenai pelaksanaan HMETD. Pasal 41 (1) Laporan hasil pemeriksaan mengenai kewajaran pelaksanaan HMETD wajib disampaikan oleh Perusahaan Terbuka kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penjatahan berakhir.
24- (2) Dalam hal batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, laporan hasil pemeriksaan mengenai kewajaran pelaksanaan HMETD wajib disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya. Pasal 42 Perusahaan Terbuka wajib menyampaikan Prospektus dalam bentuk dokumen cetak kepada Otoritas Jasa Keuangan sebanyak 5 (lima) eksemplar beserta salinan elektroniknya paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah distribusi HMETD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31. Pasal 43 Setelah penjatahan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) selesai dilaksanakan, semua dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan HMETD termasuk tembusan tanda terima pemesanan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya dan pembayaran pemesanannya wajib disimpan oleh Perusahaan Terbuka untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun. BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 44 (1) Kecuali ditentukan lain oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek wajib mencatat Efek yang sama dengan Efek yang tercatat dan yang timbul dari: a. pelaksanaan HMETD, Waran atau Efek yang dapat dikonversikan menjadi saham; b. penerbitan saham yang berasal dari kapitalisasi Saldo Laba dan/atau modal disetor lainnya seperti Dividen Saham atau Saham Bonus; atau c. pemecahan saham.
25- (2) Biaya pencatatan atas Efek yang timbul sebagai akibat adanya pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didasarkan pada perhitungan yang sama dengan Efek sejenis yang berlaku. BAB XII KETENTUAN SANKSI Pasal 45 (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa: a. peringatan tertulis; b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha; d. pembekuan kegiatan usaha; e. pencabutan izin usaha; f. pembatalan persetujuan; dan g. pembatalan pendaftaran. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.
26- Pasal 46 Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Pasal 47 Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 kepada masyarakat. BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 48 Bagi Perusahaan Terbuka yang akan melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD dan telah menyampaikan mata acara rapat mengenai penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan penambahan modal dengan memberikan HMETD oleh Perusahaan Terbuka dimaksud tetap mengikuti Peraturan Nomor IX.D.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 49 Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku: 1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Hak ini,
27- Memesan Efek Terlebih Dahulu beserta Peraturan Nomor IX.D.1 yang merupakan lampirannya; dan 2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-08/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu beserta Peraturan Nomor IX.D.2 yang merupakan lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 50 Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, kewajiban penyertaan dokumen hasil pemeringkatan Efek dalam Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum untuk penambahan modal dengan memberikan HMETD dan kewajiban pemeringkatan atas Efek Bersifat Utang yang jatuh temponya lebih dari 1 (satu) tahun yang wajib dikonversi menjadi saham yang diterbitkan Emiten melalui Penawaran Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.C.11, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP- 712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, dinyatakan tidak berlaku. Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
28- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2015 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, ttd MULIAMAN D. HADAD Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 307 Salinan sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum ttd Sudarmaji
PENJELASAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 32 /POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I. UMUM Salah satu sumber pembiayaan bagi Perusahaan Terbuka adalah penambahan modal dengan menerbitkan Efek Bersifat Ekuitas. Perusahaan Terbuka yang akan melakukan penambahan modal dengan menerbitkan Efek Bersifat Ekuitas berupa saham atau penerbitan Efek Bersifat Ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversi menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham wajib menawarkan saham baru dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham baru atau yang memberikan hak untuk membeli saham baru tersebut kepada pemegang saham yang ada terlebih dahulu sebelum ditawarkan kepada pihak lainnya. Sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, ketentuan mengenai penambahan modal oleh Perusahaan Terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham diatur dalam Peraturan Nomor IX.D.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Berdasarkan peraturan tersebut, pelaksanaan RUPS dalam rangka penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu baru dapat dilakukan setelah Pernyataan Pendaftaran untuk Penawaran Umum dalam rangka penambahan modal tersebut telah
2 - menjadi efektif. Apabila Pernyataan Pendaftaran belum menjadi efektif, maka hal ini dapat mengakibatkan mundurnya pelaksanaan RUPS. Mekanisme atau proses ini dianggap kurang fleksibel bagi Perusahaan Terbuka. Untuk mendukung Perusahaan Terbuka dalam melakukan penambahan modal agar dapat memenuhi kebutuhan dana dalam rangka mendukung kegiatan usaha dan/atau pengembangan usaha, maka diperlukan fleksibilitas bagi Perusahaan Terbuka dalam proses atau mekanisme dalam rangka penambahan modal. Memperhatikan hal tersebut, maka Peraturan Nomor IX.D.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Peraturan Nomor IX.D.2, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-08/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 tentang Pedoman mengenai Bentuk Dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu perlu disempurnakan dengan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini disamping bertujuan untuk memberikan fleksibilitas dalam melakukan penambahan modal, juga bertujuan meningkatkan kualitas keterbukaan informasi kepada masyarakat pemodal. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Huruf a Cukup jelas.
3 - Huruf b Sertifikat HMETD digunakan dalam hal Perusahaan Terbuka menerbitkan saham dalam bentuk warkat (scrip). Huruf c Kupon HMETD digunakan dalam hal Perusahaan Terbuka menerbitkan saham dalam bentuk warkat (scrip). Huruf d Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan "terkait langsung dengan rencana penggunaan dana" adalah penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang yang memiliki manfaat dan nilai yang terbaik untuk Perusahaan Terbuka. Contoh: 1. Sesuai dengan rencana bisnis Perusahaan Terbuka. 2. Perusahaan Terbuka akan mengembangkan usaha dan memerlukan akuisisi saham atau aset tertentu sehingga yang dapat disetorkan adalah yang terkait langsung dengan upaya pengembangan Perusahaan Terbuka tersebut.
4 - Huruf b Yang dimaksud dengan "Penilai" adalah Penilai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 10 Hak tagih yang dapat dijadikan setoran adalah hak tagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1999 Tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham. Yang dimaksud dengan "Akuntan" adalah Akuntan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Yang dimaksud dengan "nilai tertentu yang telah ditetapkan" contohnya Perusahaan Terbuka membutuhkan dana dalam jumlah yang pasti untuk mengakuisisi perusahaan X sehingga membutuhkan penambahan modal dengan jumlah yang pasti. Yang dimaksud dengan "sisa saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya" adalah jumlah saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang tidak dilaksanakan oleh pemegang HMETD dari total saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang direncanakan untuk diterbitkan dalam penambahan modal. Pasal 13 Pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu yang berlaku adalah Peraturan Nomor IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-412/BL/2009 tanggal 25 November
5 - 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Pasal 14 Pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Transaksi Material dan perubahan Kegiatan Usaha Utama yang berlaku adalah Peraturan Nomor IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Pasal 15 Ayat (1) Huruf a Contoh Efek yang menyertai HMETD adalah Waran, sehingga informasi yang harus diungkapkan adalah jumlah maksimal HMETD dan jumlah maksimal Waran. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Penambahan modal dalam ketentuan ini adalah penambahan modal melalui penerbitan saham baik sebagai pelaksanaan HMETD oleh pemegang HMETD maupun pelaksanaan Efek Bersifat Ekuitas yang menyertainya menjadi saham oleh pemegangnya. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.
6 - Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai ketentuan umum pengajuan Pernyataan Pendaftaran yang berlaku adalah Peraturan Nomor IX.A.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-690/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran. Pasal 18 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Bentuk dan isi Prospektus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Huruf c Cukup jelas. Pasal 19 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Bukti kecukupan dana dari masing-masing pihak untuk mendukung masing-masing surat pernyataannya misalnya rekening koran bank yang menunjukkan masing-masing pihak ini,
7 - mempunyai cukup dana untuk melaksanakan kewajibannya membeli saham. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Angka 1 Laporan keuangan tahunan terakhir yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan adalah laporan keuangan tahunan yang disampaikan berdasarkan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik. Angka 2 Cukup jelas. Huruf j Pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai pedoman penyusunan Comfort Letter yang berlaku adalah Peraturan Nomor VIII.G.5, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-41/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pedoman Penyusunan Comfort Letter. Huruf k Yang dimaksud dengan "manajemen" adalah Direksi Perusahaan Terbuka. Pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Pedoman Penyusunan Surat Pernyataan Manajemen Dalam Bidang Akuntansi yang berlaku adalah Peraturan Nomor VIII.G.6, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-42/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pedoman Penyusunan Surat Pernyataan telah
8 - Manajemen Dalam Bidang Akuntansi. Huruf l Cukup jelas. Huruf m Cukup jelas. Huruf n Dalam praktiknya "pembatasan-pembatasan" dimaksud dikenal juga dengan sebutan negative covenant. Contoh: Pembatasan pembagian dividen oleh debitur kepada pemegang saham. Huruf o Cukup jelas. Huruf p Cukup jelas. Huruf q Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Yang dimaksud dengan "laporan keuangan perusahaan lain yang diaudit" adalah laporan keuangan perusahaan lain yang diaudit oleh Akuntan, kecuali perusahaan tersebut berada di luar yurisdiksi Indonesia dapat diaudit oleh akuntan yang terdaftar di negara yang bersangkutan. Huruf r Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. lain
9 - Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Nomor kupon untuk menentukan kupon HMETD digunakan untuk saham berbentuk warkat (bukan scripless) karena kupon HMETD menempel pada saham. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Informasi mengenai "indikasi harga" terkait harga Efek Bersifat Ekuitas pada saat pelaksanaan HMETD pada huruf ini berupa harga minimum dan maksimum. Huruf h Informasi mengenai "indikasi rasio" HMETD atas saham tersebut berupa rasio minimum dan maksimum. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Informasi mengenai "indikasi rasio" Waran yang akan diterbitkan dengan saham yang akan diterbitkan berupa rasio minimum dan maksimum. Huruf k Cukup jelas. Huruf l Cukup jelas. Huruf m Yang dimaksud dengan "yang berhak" adalah pihak yang memiliki HMETD. Huruf n Cukup jelas. Huruf o Cukup jelas.
10 - Huruf p Cukup jelas. Huruf q Cukup jelas. Huruf r Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 Cukup jelas. Angka 6 Cukup jelas. Angka 7 Dalam praktiknya "penerima manfaat" dimaksud dikenal juga dengan sebutan beneficial owner. Angka 8 Cukup jelas. Angka 9 Cukup jelas. Angka 10 Cukup jelas. Angka 11 Cukup jelas. Angka 12 Cukup jelas. Huruf s Cukup jelas. Huruf t Cukup jelas. Huruf u Cukup jelas.
11 - Huruf v Cukup jelas. Huruf w Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Informasi mengenai "indikasi harga pelaksanaan dan tingkat suku bunga" berupa harga pelaksanaan atau tingkat suku bunga minimum dan maksimum. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Dalam praktiknya "dana pelunasan" dimaksud dikenal juga dengan sebutan sinking fund. Huruf j Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.
12 - Pasal 22 Ayat (1) Permintaan perubahan dan/atau tambahan informasi ini dimaksudkan agar Perusahaan Terbuka dapat memenuhi kewajibannya dalam mengungkapkan semua Informasi atau Fakta Material tentang penawaran Efek yang bersangkutan dan keadaan keuangan serta kegiatan usaha Perusahaan Terbuka. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Huruf a Angka 1 Yang dimaksud dengan "secara lengkap" adalah telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penambahan modal dan Pernyataan Pendaftaran. Pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penambahan modal dan Pernyataan Pendaftaran antara lain: 1. Peraturan Nomor IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum; dan
13 - 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai bentuk dan isi Prospektus dalam rangka penambahan modal Perusahaan Terbuka. Angka 2 Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas.
14 - Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Yang dimaksud dengan "tindakan tertentu" antara lain dapat berupa: a. penundaan pemberian pernyataan efektif, misalnya pernyataan efektif untuk penggabungan usaha, peleburan usaha; dan
15 - b. penundaan pemberian pernyataan Otoritas Jasa Keuangan bahwa tidak ada tanggapan lebih lanjut atas dokumen yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Perusahaan Terbuka. Pasal 47 Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas. Pasal 49 Cukup jelas. Pasal 50 Cukup jelas. Pasal 51 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5781