Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 2
HUKUM, MASYARAKAT DAN PENEGAKAN HUKUM CV. PENERBIT QIARA MEDIA 131 hlm: 15,5 x 23 cm Copyright @2019 Penulis ISBN: 978-623-555-136-4 Penerbit IKAPI No. 237/JTI/2019 Penulis: Dr. H. Nur Solikin, S.Ag., MH Editor: Tim Qiara Media Layout: Kharisma Amalia Desainer Sampul: Kharisma Amalia Gambar diperoleh dari Cetakan Pertama, 2019 Diterbitkan oleh: CV. Penerbit Qiara Media - Pasuruan, Jawa Timur Email: Web: Blog: Instagram: qiara_media Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip dan/atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis penerbit. Dicetak Oleh CV. Penerbit Qiara Media Isi di luar tanggung jawab percetakan Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | iii
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA PASAL 72 KETENTUAN PIDANA SANKSI PELANGGARAN a. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh tahun dengan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah). b. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah). Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | iv
KATA PENGANTAR Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini dengan baik. Penulis berharap buku ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagi para pembacanya serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyelesaian buku ini. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan buku baik itu dalam hal ejaan dan tata bahasa, materi, maupun tata letak. Maka dari itu, sudilah kiranya para pembaca dapat memaklumi dan memberikan kritik serta saran yang membangun agar penulis dapat menjadi lebih baik dalam penyusunan buku berikutnya. Semoga buku ini dapat memberi manfaat bagi bagi semua pihak yang membutuhkan. Desember, 2019 Penulis Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | v
PENGANTAR PENERBIT Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan hidayah-Nya yang luar biasa. Sehingga kami tim Qiara Media dapat menjadi bagian dari penyelesaian project penerbitan buku berjudul : Hukum, Masyarakat Dan Penegakan Hukum. Buku ini merupakan karya dari Bapak Dr. H. Nur Solikin, S.Ag., MH yang telah dibukukan dengan cermat dengan mengandung banyak materi yang dapat dipergunakan baik dalam kegiatan belajar mengajar juga untuk para praktisi yang berhubungan langsung dengan bidang disiplin ilmu dalam buku ini. Akhir kata, saya berharap semoga buku ini terbit dan dapat dipergunakan sesuai dengan fungsi dan isinya. Terima kasih kami haturkan bagi penulis yang telah mempercayakan karya berharganya untuk kami Pasuruan, Desember 2019 FAIZAH ARSALAN, SH Direktur CV Penerbit Qiara Media Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | vi
DAFTAR ISI DAFTAR ISI ... 5 Bab I Pengertian Hukum ... 2 A. Pengertian Hukum dan Unsur-unsur Hukum ... 2 B. Tugas dan Tujuan Hukum ... 8 C. Fungsi Hukum ... 14 D. Pengertian Tata Hukum ... 19 E. Sejarah Tata Hukum di Indonesia ... 21 Bab II Masyarakat, Kaidah, Moral dan Hukum ... 38 A. Masyarakat dan Hukum ... 38 B. Kaidah Hukum ... 42 C. Moral dan Hukum ... 44 Bab III Sumber-Sumber Hukum ... 48 A. Pengertian Sumber Hukum ... 48 B. Sumber-sumber Hukum Material dan Formal ... 49 Bab IV Asas Hukum ... 59 A. Asas Hukum... 59 B. Pembagian Asas Hukum ... 63 Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | vii
Bab V Kesadaran Hukum ... 66 A. Kesadaran Hukum... 66 B. Cara-cara Meningkatkan Kesadaran Hukum ... 71 Bab VI Penegakan Hukum ... 82 A. Penegakan Hukum dalam Masyarakat ... 82 B. Penegakan Hukum dalam Pengadilan ... 94 Bab VII Aspek Bekerjanya Hukum Dalam Hubungannya Dengan Perubahan Sosial ... 104 A. Hukum Sebagai Sarana Kontrol Sosial ... 105 B. Hukum Sebagai Alat Untuk Mengubah Masyarakat ... 114 DAFTAR PUSTAKA ... 128 Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | viii
Bab I Pengertian Hukum Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | i
Bab I Pengertian Hukum A. Pengertian Hukum dan Unsur-unsur Hukum Dalam hukum memang sulit ditemukan suatu definisi yang sungguh-sungguh dapat memadai kenyataan. Para sarjana hukum memberikan definisi tentang hukum terdapat perbedaan pandangan, dan menurut seleranya masing-masing sesuai dengan objek penelitiannya. Hal ini disebabkan masing-masing sarjana hukum terpaku pada pandangannya sendiri. Tegasnya, para sarjana itu terikat pada alam sekitar dan kebudayaan yang ada ataupun terikat pada situasi yang mengelilinginya. Singkatnya bahwa kesukaran dalam membuat definisi hukum disebabkan: karena luasnya lapangan hukum itu; kemungkinan untuk meninjau hukum dari berbagai sudut (filsafat, politik, sosiologi, sejarah, dan sebagainya) sehingga hasilnya akan berlainan dan masing-masing definisi hanya memuat salah satu paket dari hukum saja; objek (sasaran) dari hukum adalah masyarakat, padahal masyarakat senantiasa berubah dan berkembang, sehingga definisi dari hukum juga akan berubah-ubah pula. Kemudian Lemaire mengatakan, bahwa hukum yang banyak seginya serta meliputi segala lapangan ini menyebabkan orang tidak mungkin membuat suatu definisi apa hukum itu sebenarnya. Di Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 2
samping itu, L.J. Van Apeldoorn pernah mengatakan bahwa tidak mungkin memberikan definisi tentang hukum, yang sungguh- sungguh dapat memadai kenyataan. Selanjutnya L.J. Van Apeldoorn menjelaskan bahwa hukum itu banyak seginya dan demikian luasnya, sehingga tidak mungkin orang menyatukannya dalam suatu rumus secara memuaskan. Penulis-penulis Ilmu Pengetahuan Hukum di Indonesia juga sependapat dengan L.J. Van Apeldoorn, seperti Sudirman Kartohadiprodjo mengatakan, "... jikalau kita menanyakan apakah yang dinamakan hukum, kita akan menjumpai tidak adanya persesuaian pendapat. Berbagai perumusan yang dikemukakan". Kemudian Lili Rasyidi, mengemukakan bahwa hukum itu banyak seginya tidak mungkin dapat dituangkan hanya ke dalam beberapa kalimat saja. Oleh karena itu, jika ada yang mencoba merumuskan hukum, sudah dapat dipastikan definisi tersebut tidak sempurna. Sesungguhnya apabila diteliti benar-benar, akan sukar bagi kita untuk memberi definisi tentang hukum, sebab seperti telah dijelaskan para sarjana hukum itu sendiri belum dapat merumuskannya suatu definisi hukum yang memuaskan semua pihak. Sebagai pedoman/pegangan apa yang dimaksud dengan hukum itu adalah "semua peraturan yang berisi perintah dan larangan yang harus ditaati masyarakat dan timbul sanksi jika peraturan itu dilanggar". Sanksi di sini adalah ganjaran ataupun Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 3
suatu hukuman yang diberikan negara melalui petugas-petugasnya memberikan hukuman pada si pelanggar. Di bawah ini akan dikutip beberapa pendapat para ahli hukum tentang definisi hukum sebagai berikut: 1. Plato, hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat. 2. Aristoteles, hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim. 3. Austin, hukum adalah peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya. 4. Bellfroid, hukum yang berlaku di suatu masyarakat mengatur tata tertib masyarakat itu didasarkan atas kekuasaan yang ada pada masyarakat. 5. E.M. Meyers, hukum adalah semua peraturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan ditujukan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman penguasa negara dalam melakukan tugasnya. 6. Duguit, hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama terhadap orang yang melanggar peraturan itu. Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 4
7. Immanuel Kant, hukum adalah keseluruhan syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan dengan kehendak bebas dari orang lain memenuhi peraturan hukum tentang kemerdekaan. 8. Van Kant, hukum adalah serumpun peraturan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk mengatur dan melindungi kepentingan orang dalam masyarakat. 9. Van Apeldoorn, hukum adalah suatu gejala sosial; tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum maka hukum itu menjadi suatu aspek dari kebudayaan seperti agama, kesusilaan, adat istiadat, dan kebiasaan. 10. S.M. Amin, hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi. 11. E. Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa itu. 12. M.H. Tirtaamidjata, hukum adalah semua aturan (norma) yang harus diturut dalam tingkah laku dan tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan itu yang akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda, dan sebagainya. Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 5
13. J.T.C. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, hukum ialah peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman. Dapatlah dikatakan bahwa pada umumnya setiap sarjana hukum melihat hukum sebagai sejumlah peraturan, atau kumpulan peraturan atau kaidah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif. Dalam hal ini umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogianya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaidah tersebut. Kaitannya dengan pengertian hukum itu, Zinsheimer membedakan hukum normatif, hukum ideal, dan hukum wajar, sebagai berikut: Hukum normatif ialah hukum yang tampak dan hukum yang tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan tetapi diindahkan oleh masyarakat karena keyakinan, peraturan hidup itu sudah sewajarnya wajib ditaati. Hukum ideal ialah hukum yang dicita-citakan. Hukum ini pada hakikatnya berakar pada perasaan murni manusia dari segala bangsa. Hukum inilah yang dapat memenuhi perasaan Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 6
keadilan semua bangsa di seluruh dunia. Hukum ini yang benar-benar objektif. Hukum wajar, ialah hukum seperti yang terjadi dan tampak seharihari. Tidak jarang hukum yang tampak sehari-hari menyimpang dari hukum normatif (tercantum dalam perundang-undangan) karena tidak diambil oleh alat-alat kekuasaan pemerintah, pelanggaran tersebut oleh masyarakat yang bersangkutan lambat laun dianggap biasa (misalnya, kendaraan pada malam hari tanpa lampu, mengendarai sepeda motor tanpa memakai helm pada malam hari). Pengertian dan asas itu penting dipelajari karena masing-masing mempunyai makna yang berbeda sebagaimana tampak dalam unsurunsur hukum (gegevens van het recht) yang terdiri atas unsur ideal dan unsur riil. Unsur ideal, karena sifatnya yang sangat abstrak yang tidak dapat diraba dengan pancaindra, tetapi kehadirannya dapat dirasakan. Unsur ini bersumber pada diri manusia itu sendiri yang berupa cipta, karsa, dan rasa. Unsur cipta harus diasah, yang dilandasi logika dari aspek kognitif, yakni mempunyai metodik, sistematik, dan pengertian. Unsur ini menghasilkan ilmu tentang pengertian. Unsur karsa harus diasuh, yang dilandasi etika dan beraspek konatif. Adapun unsur rasa harus diasih, yang dilandasi estetika dan beraspek efektif. Karsa (etika) dan rasa (estetika) menghasilkan Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 7
nilai, asas, dan kaidah. Nilai dan asas menjadi objek kajian filsafat hukum, sedangkan kaidah menjadi objek kajian ilmu tentang kaidah. Di samping itu, unsur riil karena sifatnya yang konkret, bersumber pada manusia, alam, dan kebudayaan yang akan melahirkan ilmu tentang kenyataan. Unsur ini mencakup aspek ekstern sosial dalam pergaulan hidup dalam masyarakat. Penggabungan antara filsafat hukum, dogmatik hukum (ilmu tentang kaidah dan ilmu tentang pengertian), dengan ilmu tentang kenyataan menghasilkan politik hukum. Politik hukum tersebut merupakan disiplin hukum khusus (bersegi khusus), yang mencakup teknologi hukum (keterampilan hukum) dan disiplin tata hukum yang terdiri atas disiplin hukum tata negara, disiplin hukum administrasi negara, disiplin hukum pribadi, disiplin hukum harta kekayaan, disiplin hukum keluarga, disiplin hukum waris, disiplin hukum pidana, dan disiplin hukum acara. B. Tugas dan Tujuan Hukum Hukum merupakan bagian dari perangkat kerja sistem sosial. Fungsi sistem sosial ini adalah untuk mengintegrasikan kepentingan anggota masyarakat, sehingga tercipta suatu keadaan yang tertib. Hal ini mengakibatkan bahwa tugas hukum adalah mencapai keadilan, yaitu keserasian antara nilai kepentingan hukum (rechtszekerheid). Tugas hukum ini merupakan konsepsi dwitunggal, yang biasanya terdapat dalam perumusan kaidah hukum, misalnya Pasal 338 KUHP, Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 8
dengan rumusannya, "Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan ...," adalah memberikan nilai kepastian hukum. Dengan demikian, siapa saja yang menghilangkan jiwa orang lain, akan dihukum. Rumusan Pasal 338 KUHP selanjutnya bersambung dengan kalimat," ... dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun." Rumusan terakhir ini merupakan nilai kesebandingan hukum terhadap diri pribadi yang berperikelakuan. Jadi, setiap orang yang melakukan pembunuhan (menghilangkan jiwa orang lain), pidananya dapat saja bervariasi antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan tersebut terjadi tergantung kepada berat ringannya kesalahan yang dilakukan. Di sinilah letaknya nilai kesebandingan hukum. Selanjutnya, jika hukum itu dipandang secara fungsional, ia terpanggil untuk melayani kebutuhan elementer bagi kelangsungan kehidupan sosial, misalnya mempertahankan kedamaian, menyelesaikan sengketa, meniadakan penyimpangan. Singkatnya hukum mempertahankan ketertiban dan melakukan kontrol. Dengan demikian, tujuan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah menciptakan tata tertib di dalam masyarakat. Kemudian Surojo Wignjodipuro pernah mengatakan, bahwa tujuan hukum adalah menjamin kepastian dalam perhubungan kemasyarakatan. Hukum diperlukan untuk penghidupan di dalam masyarakat demi kebaikan dan ketenteraman bersama. Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 9
Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Demikian juga Soejono mengatakan, bahwa hukum yang diadakan atau dibentuk membawa misi tertentu, yaitu keinsafan masyarakat yang dituangkan dalam hukum sebagai sarana pengendali dan pengubah agar terciptanya kedamaian dan ketenteraman masyarakat. Adapun Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto menjelaskan, bahwa tujuan hukum adalah kedamaian hidup antarpribadi yang meliputi ketertiban ekstern antarpribadi dan ketenangan intern pribadi. Konsepsi kedamaian berarti tidak ada gangguan ketertiban dan juga tidak ada kekangan terhadap kebebasan (maksudnya, ada ketenteraman atau ketenangan pribadi). Di dalam kehidupan bersama senantiasa menghendaki ketertiban. Sebaliknya manusia secara individu, menginginkan adanya kebebasan yang mengarah kepada ketenteraman atau ketenangan pribadi. Keadaan tenteram atau tenang dianggap ada, jika dirasakan tidak ada ancaman dari luar dan tidak ada konflik dalam diri pribadi. Berkaitan dengan tujuan hukum yang garis besarnya telah disebutkan di atas, di dalam literatur dikenal tiga teori tentang tujuan hukum tersebut, yaitu: 1. Teori Etis (ethische theori). 2. Teori Utilitis (utiliteis theori). 3. Teori Gabungan/Campuran (verenigings theori/gemengde theori). Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 10
Teori Etis (ethische theori) memandang bahwa hukum ditempatkan pada perwujudan keadilan yang semaksimal mungkin dalam tata tertib masyarakat. Dalam arti kata, hukum semata-mata bertujuan keadilan. Menurut Hans Kelsen, bahwa suatu peraturan umum adalah "adil" jika benar-benar diterapkan kepada semua kasus yang menurut isinya, peraturan ini harus diterapkan. Suatu peraturan umum adalah "tidak adil" jika diterapkan kepada suatu kasus dan tidak diterapkan kepada kasus lain yang sama. Keadilan berarti pemeliharaan tata hukum positif melalui penerapannya yang benar-benar sesuai dengan jiwa dari tata hukum positif tersebut. Keadilan ini adalah keadilan berdasarkan hukum. Pernyataan bahwa perbuatan seseorang adalah adil atau "tidak adil" dalam arti "berdasarkan hukum" atau "tidak berdasarkan hukum", berarti perbuatan tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan suatu norma hukum yang dianggap valid oleh subjek yang menilainya karena norma ini termasuk ke dalam tata hukum positif. Masalah keadilan Aristoteles membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif atau remedial. Keadilan distributif mengacu kepada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat. Yang dinilai adil di sini adalah jika setiap orang mendapatkan hak atau jatahnya secara proporsional mengingat akan pendidikan, kedudukan, dan kemampuan. Di sini bukan kesamaan yang dituntut tetapi perimbangan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6 ayat Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 11
(1) disebutkan bahwa Presiden ialah orang Indonesia asli. Ini tidak berarti setiap orang Indonesia asli dapat menjadi presiden, tetapi hanyalah orang Indonesia asli yang memenuhi syarat saja, ini pun masih harus diadakan pemilihan. Adapun keadilan korektif atau remedial (komutatif) adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa perseorangan. Dalam pergaulan di masyarakat keadilan remedial (komutatif) merupakan kewajiban setiap orang terhadap sesamanya. Dalam hal ini yang dituntut adalah kesamaan. Dengan demikian, adil apabila setiap orang diperlakukan sama tanpa memandang kedudukannya. Apabila keadilan distributif itu merupakan urusan pembentuk undangundang, maka keadilan remedial (komutatif) merupakan urusan hakim. Hakim memperhatikan hubungan perseorangan yang mempunyai kedudukan prosesuil yang sama tanpa membedakan orang (equality before the law). Teori Etis menurut L.J. Van Apeldoorn berat sebelah karena, melebih-lebihkan kadar keadilan hukum, sebab ia tidak cukup memperhatikan keadaan sebenarnya. Hukum menetapkan peraturan umum yang menjadi petunjuk untuk orang-orang dalam pergaulan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam perumusan pasal dalam undangundang yang berbunyi, "barang siapa ...". Ini berarti hukum Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 12
itu bersifat menyamaratakan, dengan demikian setiap orang dianggap sama. Suatu tata hukum tanpa peraturan umum yang mengikat setiap orang tidak mungkin ada. Tidak adanya peraturan umum, berarti tidak ada ketentuan yang sungguh-sungguh mengenai apa yang disebut adil atau tidak adil. Ketidaktentuan inilah yang sering menimbulkan perselisihan antara warga masyarakat, dalam hal ini menyebabkan keadaan yang tidak tertib. Oleh karena itu, hukum harus menentukan peraturan umum, harus menyamaratakan, sedangkan keadilan melarang menyamaratakan. Jadi, untuk memenuhi keadilan peristiwanya harus dilihat secara kasuistis. Dalam hal ini teori etis itu berat sebelah. Selanjutnya, teori Utilitis (utiliteis theori) dari Jeremy Bentham berpendapat, bahwa tujuan hukum adalah untuk memberikan kepada manusia kebahagiaan yang sebesar-besarnya. Pandangan teori tersebut bercorak sepihak karena hukum barulah sesuai dengan daya guna atau bermanfaat dalam menghasilkan kebahagiaan, dan tidak memperhatikan keadilan. Padahal kebahagiaan itu tidak mungkin tercapai tanpa keadilan. Untuk menetapkan peraturan hukum tidak dapat hanya berlandaskan pada salah satu teori di atas, tetapi keduanya harus dipakai sehingga muncullah teori yang ketiga, yaitu teori gabungan atau campuran (verenigings theorie/gemengde theorie). Menurut Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 13
teori ini tujuan hukum adalah bukan hanya keadilan semata, tetapi juga kemanfaatannya (kegunaannya). Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat disebutkan, bahwa tujuan hukum positif adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Berdasarkan tujuan hukum tersebut Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa tujuan hukum yang sebenar-benarnya adalah menghendaki kerukunan, dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Hukum itu mengisi kehidupan yang jujur dan damai dalam seluruh lapisan masyarakat. Apa yang terkandung dalam pendapat para sarjana, maupun teori itu menunjukkan hukum dapat mencapai tujuannya jika terjadi keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan, atau keserasian antara kepastian yang bersifat umum (objektif) dan penerapan keadilan secara khusus yang bersifat subjektif. C. Fungsi Hukum Hukum bekerja dengan cara memancangi perbuatan seseorang atau hubungan antara orang-orang dalam masyarakat. Untuk keperluan pemancangan maka hukum menjabarkan pekerjaannya dalam berbagai fungsinya. Dengan demikian, fungsi hukum adalah Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 14
menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalahmasalah yang timbul. Adapun fungsi hukum menurut Lawrence M. Friedman, yaitu: 1. pengawasan atau pengendalian sosial (social control); 2. penyelesaian sengketa (dispute settlement); 3. rekayasa sosial (social engineering). Mochtar Kusumaatmadja, seperti dikutip oleh Soerjono Soekanto, mengajukan pula beberapa fungsi hukum sebagai berikut: Di Indonesia fungsi hukum di dalam pembangunan sebagai sarana pembangunan masyarakat. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa ketertiban dalam pembangunan merupakan suatu yang dianggap penting dan sangat diperlukan. Di samping itu, hukum sebagai tata kaidah dapat berfungsi untuk menyalurkan arah kegiatan warga masyarakat ke tujuan yang dikehendaki oleh perubahan tersebut. Sudah tentu bahwa fungsi hukum di atas seyogianya dilakukan, di samping fungsi hukum sebagai sistem pengendalian sosial. Theo Huijbers, menyatakan bahwa fungsi hukum ialah memelihara kepentingan umum dalam masyarakat, menjaga hak-hak manusia, mewujudkan keadilan dalam hidup bersama. Peters sebagaimana dikutip oleh Ronny Hanitiyo Soemitro, bahwa fungsi hukum itu terdapat tiga perspektif, yaitu: Pertama, perspektif kontrol sosial daripada hukum. Tujuan ini disebut tujuan dari sudut pandang seorang polisi terhadap hukum (the policemen view of the law). Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 15
Kedua, perspektif social engineering merupakan tinjauan yang dipergunakan oleh para pejabat (the officials perspective of the law) dan karena pusat perhatiannya adalah apa yang diperbuat oleh pejabat/penguasa dengan hukum. Ketiga, perspektif emansipasi masyarakat daripada hukum. Perspektif ini merupakan tinjauan dari bawah terhadap hukum (the bottom's up view of the law) dan dapat pula disebut perspektif konsumen (the consumer's perspective of the law). Berdasarkan uraian fungsi hukum oleh para pakar hukum di atas, dapat disusun fungsi-fungsi hukum sebagai berikut: a. Memberikan pedoman atau pengarahan pada warga masyarakat untuk berperilaku. b. Pengawasan atau pengendalian sosial (social control). c. Penyelesaian sengketa (dispute settlement). d. Rekayasa sosial (social engineering). Fungsi hukum sebagai pedoman atau pengarah perilaku, kiranya tidak memerlukan banyak keterangan, mengingat bahwa hukum telah disifatkan sebagai kaidah, yaitu sebagai pedoman perilaku, yang menyiratkan perilaku yang seyogianya atau diharapkan diwujudkan oleh masyarakat apabila warga masyarakat melakukan suatu kegiatan yang diatur oleh hukum. Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 16
Hukum sebagai sarana pengendalian sosial, menurut A. Ross yang dikutip oleh Soerjono Soekanto adalah mencakup semua kekuatan yang menciptakan serta memelihara ikatan sosial. Ross menganut teori imperatif tentang fungsi hukum dengan banyak menghubungkannya dengan hukum pidana. Selanjutnya Soleman B. Taneko, mengatakan: "Secara esensial bahwa sistem mengandung peraturan perilaku yang benar, dan setiap warga masyarakat membatasi beberapa perilaku sebagai penyimpangan, dan setiap masyarakat mempunyai ide-ide tentang perilaku yang baik dan buruk. Semua masyarakat akan mengambil langkah- langkah untuk mendorong ke arah perilaku yang baik, dan memberikan sanksi negatif bagi perilaku yang buruk". Berdasarkan keterangan di atas, hukum adalah suatu sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari ancaman maupun perbuatan yang membahayakan diri serta harta bendanya. Contoh dapat dikemukakan norma-norma yang mengatur perihal perbuatan penganiayaan yang merupakan suatu kejahatan, yaitu Pasal 351 KUHP sampai dengan Pasal 358 KUHP. Norma hukum tersebut jelas merupakan sarana pemaksa yang berfungsi untuk melindungi warga masyarakat terhadap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya penderitaan pada orang lain. Pengendalian sosial (social control) dari hukum, pada dasarnya dapat diartikan suatu sistem yang mendidik, mengajak bahkan memaksa warga masyarakat agar berperilaku sesuai dengan hukum. Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 17
Dengan kata lain, dari sudut sifatnya dapat dikatakan bahwa pengendalian sosial dapat bersifat preventif maupun represif. Preventif merupakan suatu usaha untuk mencegah terjadinya perilaku menyimpang, sedangkan represif bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang terganggu. Hukum sebagai sarana penyelesaian sengketa (dispute settlement). Persengketaan atau perselisihan dapat terjadi dalam masyarakat, antara keluarga yang dapat meretakkan hubungan keluarga, antara mereka dalam suatu urusan bersama (company), yang dapat membubarkan kerja sama. Sengketa dapat mengenai perkawinan atau waris, kontrak, tentang batas tanah, dan sebagainya. Sengketa atau perselisihan itu perlu diselesaikan. Adapun cara-cara penyelesaian sengketa dalam suatu masyarakat, ada yang diselesaikan melalui lembaga formal yang disebut Pengadilan dan ada juga diselesaikan dengan sendiri oleh orang-orang yang bersangkutan dengan mendapat bantuan orang yang ada di sekitarnya. Hal ini telah dijelaskan oleh T.O. Ihromi, yaitu: Dalam masyarakat mana pun sebenarnya banyak sengketa diselesaikan sendiri oleh orang-orang yang bersangkutan dengan bantuan orangorang yang ada di sekitarnya. Dalam proses penyelesaian sengketa terutama di daerah pedesaan, sering terdapat beberapa tokoh yang diakui pengaruhnya oleh orangorang sekitarnya dan yang mempunyai peranan yang lebih penting dibandingkan dengan orang-orang lain. Mereka Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 18
itu pimpinan informal, dan diakui oleh masyarakat sekitarnya sebagai juru bicara, yang dapat menyuarakan norma yang berlaku sehingga dapat mengukur, sampai berapa jauh terjadi pelanggaran norma dan apa yang harus diwajibkan kepada pelanggar supaya yang telah dilanggar itu dapat diluruskan kembali. Hukum sebagai sarana rekayasa sosial (social engineering) menurut Satjipto Rahardjo, tidak saja digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkan pada tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya. Dengan demikian, hukum dijadikan sebagai sarana untuk melakukan perubahan masyarakat. D. Pengertian Tata Hukum Tata hukum dalam bahasa Belandanya disebut recht orde, yaitu susunan hukum. Tata hukum adalah susunan hukum yang terdiri atas aturan-aturan hukum yang teratur sedemikian rupa, sehingga orang mudah menemukannya bila suatu ketika ia membutuhkannya untuk menyelesaikan peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Tata atau susunan itu pelaksanaannya berlangsung selama ada pergaulan hidup manusia yang berkembang. Setiap bangsa mempunyai tata hukumnya sendiri, demikian juga bangsa Indonesia mempunyai tata hukumnya, yaitu tata hukum Indonesia. Guna mempelajari tata hukum Indonesia adalah untuk mengetahui hukum yang berlaku sekarang ini di dalam Negara Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 19
Kesatuan Republik Indonesia. Tata hukum yang sah dan berlaku pada waktu tertentu di negara tertentu disebut hukum positif (ius constitutum). Adapun tata hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang dinamakan ius constituendum dapat menjadi ius constitutum, dan ius constitutum dapat hapus dan diganti dengan ius constitutum baru yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang senantiasa berkembang. Dalam hal ini dapat dicontohkan pada buku ke satu tentang perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Proses penggantian aturan-aturan hukum seperti itu akan harus dilakukan oleh manusia selama pergaulan hidup menghendaki adanya rasa keadilan yang sesuai kebutuhan akan ketertiban dan ketenteraman hidupnya. Tata hukum Indonesia adalah tata hukum yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia yang terdiri atas aturan-aturan hukum yang ditata atau disusun sedemikian rupa, dan aturan-aturan itu antara satu dan lainnya saling berhubungan dan saling menentukan. Hal ini dapat dibuktikan dengan contoh sebagai berikut: Hukum pidana saling berhubungan dengan hukum acara pidana dan saling menentukan satu sama lain, sebab hukum pidana tidak akan dapat diterapkan tanpa adanya hukum acara pidana. Dalam arti jika tidak ada hukum pidana, maka hukum acara pidana tidak akan berfungsi. Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 20
Hukum keluarga berhubungan dan saling menentukan dengan hukum waris. Agar harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia dapat dibagikan kepada para ahli warisnya perlu dibuat peraturannya. Siapa ahli warisnya, berapa bagiannya, dan apa kewajibannya ditentukan oleh hukum waris. E. Sejarah Tata Hukum di Indonesia Sejarah dalam bahasa asing, misalnya bahasa Inggrisnya adalah history. Asal katanya, yaitu historiai dari bahasa Yunani yang artinya hasil penelitian. Dalam bahasa Latinnya adalah historis. Istilah ini menyebar luas menjadi historia (bahasa Spanyol), historie (bahasa Belanda), histoire (bahasa Prancis), dan storia (bahasa Italia). Adapun dalam bahasa Jermannya, semula dipergunakan istilah Geschichte, yang berasal dari kata geschehen, yang berarti sesuatu yang terjadi. Adapun istilah historie menyatakan kumpulan fakta kehidupan dan perkembangan manusia. Dengan demikian, sejarah adalah suatu cerita dari kejadian masa lalu yang dikenal dengan sebutan legenda, kisah, hikayat, dan sebagainya yang kebenarannya belum tentu tanpa bukti-bukti sebagai hasil suatu penelitian. Di samping itu, sejarah dapat juga diartikan sebagai suatu pengungkapan dari kejadian-kejadian masa lalu. Menurut Soerjono Soekanto, sejarah adalah pencatatan yang bersifat deskriptif dan interpretative, mengenai kejadian-kejadian yang dialami oleh manusia pada masa-masa lampau, yang ada hubungannya dengan masa kini. Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 21
Apabila dilihat dari kegunaannya, sebagai pegangan dapat diartikan sejarah adalah suatu pencatatan dari kejadian-kejadian penting masa lalu yang perlu diketahui, diingat, dan dipahami oleh setiap orang atau suatu bangsa masa kini. Jadi, sejarah tata hukum Indonesia adalah suatu pencatatan dari kejadian-kejadian penting mengenai tata hukum Indonesia pada masa lalu yang perlu diketahui, diingat, dan dipahami oleh bangsa Indonesia. Sejarah tata hukum Indonesia terdiri atas sebelum tanggal 17 Agustus 1945 dan sesudah tanggal 17 Agustus 1945. Sebelum tanggal 17 Agustus 1945 terdiri atas: 1. Masa Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) (1602-1799). 2. Masa Besluiten Regerings (1814-1855). 3. Masa Regerings Reglement (1855-1926). 4. Masa Indische Staatsregeling (1926-1942). 5. Masa Jepang (Osamu Seirei) (1942-1945). Adapun sesudah tanggal 17 Agustus 1945 adalah sebagai berikut: 1. Masa 1945-1949 (18 Agustus 1945 - 26 Desember 1949). 2. Masa 1949-1950 (27 Desember 1949 - 16 Agustus 1950). 3. Masa 1950-1959 (17 Agustus 1950 - 4 Juli 1959). 4. Masa 1959-sekarang (5 Juli 1959-sekarang). 1. Masa Vereenigde Oostindische Compagnie (VoC) (1602-1799) Sebelum kedatangan orang-orang Belanda pada tahun 1596 di Indonesia hukum yang berlaku di daerah-daerah Indonesia pada umumnya adalah hukum yang tidak tertulis yang disebut hukum Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 22
adat. Setelah orang-orang Belanda berada di Indonesia dengan mendirikan Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) pada tahun 1602 dengan tujuan supaya tidak terjadi persaingan antarpara pedagang yang membeli rempah-rempah dari orang-orang pribumi, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang besar di pasaran Eropa. Vereenigde Oostindische Compagnie dalam berdagang diberi hak istimewa oleh pemerintah Belanda yang disebut hak octrooi yang meliputi monopoli pelayaran dan perdagangan, mengumumkan perang, mengadakan perdamaian, dan mencetak uang. Dengan hak octrooi itu VOC melakukan ekspansi penjajahan di daerah kepulauan Nusantara, dan menanamkan penekanan dalam bidang perekonomian dengan memaksakan aturan hukumnya yang dibawa dari negeri asalnya untuk ditaati oleh orang-orang pribumi. Peraturan tersebut merupakan hukum positif orang Belanda di daerah perdagangan, yakni ketentuan-ketentuan hukum yang dijalankan di atas kapal-kapal dagang. Ketentuan hukum tersebut sama dengan hukum Belanda kuno yang sebagian besar merupakan hukum disiplin. Sejak Gubernur Jenderal Pieter Both diberi wewenang untuk membuat peraturan yang diperlukan oleh VOC di daerah yang dikuasainya, maka setiap peraturan yang dibuat itu diumumkan berlakunya melalui "pelekat". Kemudian pelekat itu dihimpun dan diumumkan dengan nama Statuten Van Batavia (Statuta Betawi) pada tahun 1642. Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 23
Statuta tersebut berlaku sebagai hukum positif baik orang-orang pribumi maupun orang pendatang dan sama kekuatan berlakunya dengan peraturan lain yang telah ada. Peraturan hukum yang dibuat oleh VOC, pada masa ini pun kaidah hukum adat Indonesia tetap dibiarkan berlaku bagi orang Bumiputra (pribumi). Akan tetapi, dalam berbagai hal VOC mencampuri peradilan adat dengan alasan- alasan, bahwa: sistem hukum pada hukum adat, tidak memadai untuk memaksakan rakyat menaati peraturan-peraturan; hukum adat ada kalanya tidak mampu menyelesaikan suatu perkara, karena persoalan alat-alat bukti; adanya tindakan-tindakan tertentu yang menurut hukum adat bukan merupakan kejahatan, sedangkan menurut hukum positif merupakan tindak pidana yang harus diberikan suatu sanksi. Salah satu contoh tentang campur tangan penjajah adalah diadakannya pakem cirebon sebagai pegangan bagi hakim peradilan adat, yang isinya antara lain memuat sistem hukuman, seperti pemukulan, cap bakar, dan dirantai. Pada zaman ini daerah Indonesia, misalnya Aceh sudah dikenal sistem penghukuman yang kejam seperti hukuman mati bagi seorang istri yang melakukan perzinaan, hukuman potong tangan bagi orang mencuri, hukuman menumbuk kepala dengan alu lesung bagi orang pembunuh tanpa hak. Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 24
Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa ketika VOC berkuasa, tata hukum yang berlaku adalah aturan-aturan yang berasal dari negeri Belanda dan aturan yang diciptakan oleh Gubernur Jenderal yang berkuasa di daerah kekuasaan VOC, serta aturan tidak tertulis maupun tertulis yang berlaku bagi orang-orang pribumi, yakni hukum adatnya masing-masing. Pada tanggal 31 Desember 1799, pemerintah Belanda akhirnya membubarkan VOC karena banyak menanggung utang. 2. Masa Besluiten Regerings (1814-1855) Menurut Pasal 36 Nederlands Grondwet tahun 1814 (UUD Negeri Belanda 1814) menyatakan bahwa Raja yang berdaulat, secara mutlak mempunyai kekuasaan tertinggi atas daerah-daerah jajahan dan harta milik negara di bagian-bagian lain. Kekuasaan mutlak raja itu diterapkan pula dalam membuat dan mengeluarkan peraturan yang berlaku umum dengan sebutan Algemene Verordening (Peraturan Pusat). Karena peraturan pusat itu dibuat oleh raja, maka dinamakan Koninklijk Besluit (besluit raja) yang pengundangannya dibuat oleh raja melalui Publicatie, yakni surat selebaran yang dilakukan oleh Gubernur Jenderal. Dilihat dari isi Koninklijk Besluit itu mempunyai dua sifat tergantung dari kebutuhannya, yaitu: 1. Besluit sebagai tindakan eksekutif raja, misalnya ketetapan pengangkatan Gubernur Jenderal; Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 25
2. Besluit sebagai tindakan legislatif, yaitu mengatur misalnya berbentuk Algemene Verordening atau Algemene Maatregel Van Bestur (AMVB) di negeri Belanda. Dalam rangka melaksanakan pemerintahan di Nederlands Indie (Hindia Belanda), raja mengangkat Komisaris Jenderal yang terdiri atas Elout, Buyskes, dan Vander Capellen. Para Komisaris Jenderal itu tidak membuat peraturan baru untuk mengatur pemerintahannya, dan tetap memberlakukan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku pada masa Inggris berkuasa di Indonesia, yakni mengenai landrente dan usaha pertanian dan susunan pengadilan buatan Raffles. Dalam bidang hukum peraturan yang berlaku bagi orang Belanda tidak mengalami perubahan, karena menunggu terwujudnya kodifikasi hukum yang direncanakan oleh pemerintah Belanda. Lembaga peradilan yang diperlakukan bagi orang pribumi tetap dipergunakan peradilan Inggris. Untuk memenuhi kekosongan kas negara Belanda sebagai akibat dari pendudukan Prancis tahun 1810-1814, Gubernur Jenderal Du Bus de Gesignes memperlakukan politik agraria dengan cara mempekerjakan para terpidana pribumi yang dikenal dengan dwangarbeid (kerja paksa) berdasarkan pada Staatsblad 1828 Nomor 16, yang dibagi atas dua golongan, yaitu: yang dipidana kerja rantai; yang dipidana kerja paksa. Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 26
Dipidana kerja rantai, ditempatkan dalam suatu tuchtplaats dan akan dipekerjakan pada openbare werker di Batavia dan Surabaya. Adapun yang dipidana kerja paksa, baik yang diupah maupun tidak, ditempatkan dalam suatu werkplaats dan akan dipekerjakan pada landbouweta blissementen yang dibuat oleh Pemerintah. Pada tahun 1830 pemerintah Belanda berhasil mengkodifikasikan hukum perdata. Pengundangan hukum yang sudah berhasil dikodifikasi itu baru dapat terlaksana pada tanggal 1 Oktober 1838. Hal ini disebabkan terjadinya pemberontakan di bagian selatan Belanda pada bulan Agustus 1830. Selanjutnya, timbul pemikiran tentang pengkodifikasian hukum perdata bagi orang Belanda yang berada di Hindia Belanda. Untuk maksud itu pada tanggal 15 Agustus 1839 menteri jajahan di Belanda mengangkat Komisi undang-undang bagi Hindia Belanda yang terdiri atas Mr. Scholten van Oud Haarlem sebagai ketua, Mr. J. Schmither, dan Mr. J.F.H. van Nes sebagai anggota. Komisi ini dalam tugasnya dapat menyelesaikan beberapa peraturan yang kemudian oleh Mr. H.L. Wicher disempurnakan, yaitu: 1. Reglement op de Rechterlijke Organisatie (RO) atau Peraturan Organisasi Pengadilan (POP). 2. Algemene Bepalingen van Wetgeving (AB) atau Ketentuan Umum tentang Perundang-undangan. 3. Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Sipil (KUHS)/Perdata (KUH Perdata). Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 27
4. Wetboek van Koophandel (WvK) atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). 5. Reglement op de Burgerlijke Rechts vordering (RV) atau peraturan tentang Acara Perdata (AP). Berdasarkan kenyataan sejarah di atas dapat dijelaskan bahwa tata hukum pada masa Besluiten Regerings (BR) terdiri atas peraturan tertulis yang dikodifikasikan, dan yang tidak dikodifikasi, serta peraturan tidak tertulis (hukum adat) yang khusus berlaku bagi orang bukan golongan Eropa. Masa Regerings Reglement (1855-1926) Di negeri Belanda terjadi perubahan Grondwet (UUD) pada tahun 1848 sebagai akibat dari pertentangan Staten General (Parlemen) dan Raja yang berakhir dengan kemenangan Parlemen dalam bidang mengelola kehidupan bernegara. Adanya perubahan Grondwet itu mengakibatkan juga terjadinya perubahan terhadap pemerintahan dan perundangundangan jajahan Belanda di Indonesia. Hal ini dicantumkannya Pasal 59 ayat (I), (II), dan (IV) Grondwet yang menyatakan bahwa ayat (I) raja mempunyai kekuasaan tertinggi atas daerah jajahan dan harta kerajaan di bagian dari dunia. Ayat (II) dan (IV) aturan tentang kebijaksanaan pemerintah ditetapkan melalui undang-undang sistem keuangan ditetapkan melalui undang-undang. Hal-hal lain yang menyangkut mengenai daerah-daerah jajahan dan harta, kalau diperlukan akan diatur melalui undang-undang. Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 28
Menurut ketentuan Pasal 59 ayat (I), (II), dan (IV) di atas, kekuasaan raja terhadap daerah jajahan menjadi berkurang. Peraturan yang menata daerah jajahan tidak semata-mata ditetapkan oleh raja dengan Koninklijk Besluitnya, tetapi ditetapkan bersama oleh raja dengan parlemen, sehingga sistem pemerintahannya berubah dari monarki konstitusional menjadi monarki parlementer. Peraturan dasar yang dibuat bersama oleh raja dengan parlemen untuk mengatur pemerintahan daerah jajahan di Indonesia adalah Regerings Reglement. Regerings Reglement ini berbentuk undang- undang yang diundangkan melalui Staatsblad 1855 Nomor 2 yang isinya terdiri atas 130 pasal dan 8 bab dan mengatur tentang pemerintahan di Hindia Belanda, sehingga RR ini dianggap sebagai undang-undang dasar pemerintahan jajahan Belanda. Politik hukum pemerintahan Belanda yang mengatur tentang tata hukum dicantumkan dalam Pasal 75 RR dan asasnya sama sebagaimana termuat dalam Pasal 11 AB, yaitu dalam menyelesaikan perkara perdata hakim diperintahkan untuk menggunakan hukum perdata Eropa bagi golongan Eropa dan hukum perdata adat bagi orang bukan Eropa. Selanjutnya RR mengalami perubahan pada tahun 1920 pada pasal tertentu, sehingga dinamakan RR baru yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1920 sampai tahun 1926. Golongan penduduk dalam Pasal 75 RR itu diubah dari dua golongan menjadi tiga golongan, yaitu golongan Eropa, golongan Timur Asing dan golongan Indonesia (Pribumi). Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 29
Pada masa berlakunya RR telah berhasil diundangkan kitab-kitab hukum, yaitu sebagai berikut: 1. Kitab hukum pidana untuk golongan Eropa melalui Staatsblad 1866 Nomor 55 sebagai hasil saduran dari Code Penal yang berlaku di Belanda pada waktu itu. 2. Algemeen Politie Strafreglement sebagai tambahan kitab hukum pidana untuk golongan Eropa tahun 1872. 3. Kitab hukum pidana bagi orang bukan Eropa melalui Staatsblad 1872 Nomor 85 yang isinya hampir sama dengan Kitab Hukum Pidana Eropa tahun 1866. 4. Politie Strafreglement bagi orang bukan Eropa melalui Staatsblad 1872 Nomor 111. 5. Wetboek van Strafrecht diundangkan pada tahun 1915 dengan Staatsblad 1915 Nomor 732 di Hindia Belanda dalam suatu kodifikasi yang berlaku bagi semua golongan penduduk mulai tanggal 1 Januari 1918. Masa Indische Staatsregeling (1926-1942) Pada tanggal 23 Juni 1925 Regerings Reglement tersebut diubah menjadi Indische Staatsregeling (IS) atau peraturan ketatanegaraan Indonesia yang termuat dalam Staatsblad 1925 Nomor 415 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1926. Pada masa berlakunya IS tata hukum yang berlaku di Hindia Belanda adalah pertama-tama yang tertulis dan yang tidak tertulis (hukum adat) dan sifatnya masih pluralistis khususnya hukum perdata. Hal ini tampak pada ketentuan Pasal 131 IS yang juga menjelaskan bahwa pemerintah Hindia Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 30
Belanda membuka kemungkinan adanya usaha untuk unifikasi hukum bagi ketiga golongan penduduk Hindia Belanda, yaitu Eropa, Timur Asing, dan Pribumi yang ditetapkan dalam Pasal 163 IS. Tujuan pembagian golongan penduduk sebenarnya adalah untuk menentukan sistem-sistem hukum yang berlaku bagi masing-masing golongan, yaitu sebagai berikut: 1. Golongan Eropa sebagaimana tercantum dalam Pasal 131 IS adalah hukum perdata, yaitu Burgerlijk Wetboek (BW) dan Wetboek van Koophandel (WvK) yang diundangkan berlakunya tanggal 1 Mei 1848, dengan asas konkordansi. Adapun hukum pidana materiil, yaitu Wetboek van Strafrecht (WvS) yang diundangkan berlakunya tanggal 1 Januari 1918 melalui Staatsblad 1915 Nomor 732, dan hukum acara yang dilaksanakan dalam proses pengadilan bagi golongan Eropa di Jawa dan Madura diatur dalam Reglement op de Burgerlijke Rechts Vordering untuk proses perdata, dan Reglement op de Straf Vordering untuk proses perkara pidana, yang keduanya mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918. Adapun susunan peradilan yang dipergunakan untuk golongan Eropa di Jawa dan Madura adalah: Residentte Gerecht; Raad van Justitie; Hooggerechtshof. Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 31
Adapun acara peradilan di luar Jawa dan Madura diatur dalam Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) berdasarkan Staatsblad 1927 Nomor 227 untuk daerah hukumnya masing- masing. 2. Bagi golongan Pribumi (Bumiputra). a. Hukum perdata adat dalam bentuk tidak tertulis, tetapi dengan adanya Pasal 131 ayat (6) IS kedudukan berlakunya hukum perdata adat itu tidak mutlak, dan dapat diganti dengan ordonansi jika dikehendaki oleh pemerintah Hindia Belanda. Keadaan demikian telah dibuktikan dengan dikeluarkannya berbagai ordonansi yang diberlakukan untuk semua golongan, yaitu: 1. Staatsblad 1933 Nomor 48 jo. Staatsblad 1939 Nomor 2 tentang peraturan pembukuan kapal; 2. Staatsblad 1933 Nomor 108 tentang peraturan umum untuk perhimpunan koperasi; 3. Staatsblad 1938 Nomor 523 tentang ordonansi orang yang meminjamkan uang; 4. Staatsblad 1938 Nomor 524 tentang ordonansi riba. Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 32
Adapun hukum yang berlaku bagi golongan pribumi, yaitu: 1. Staatsblad 1927 Nomor 91 tentang koperasi pribumi; 2. Staatsblad 1931 Nomor 53 tentang pengangkatan wali di Jawa dan Madura; 3. Staatsblad 1933 Nomor 74 tentang perkawinan orang Kristen di Jawa, Minahasa, dan Ambon; 4. Staatsblad 1933 Nomor 75 tentang pencatatan jiwa bagi orang Indonesia di Jawa, Madura, Minahasa, Amboina, Saparua, dan Banda; 5. Staatsblad 1939 Nomor 569 tentang Maskapai Andil; 6. Staatsblad 1939 Nomor 570 tentang Perhimpunan Pribumi. Semua Staatsblad di atas adalah ordonansi yang berkaitan dengan bidang hukum perdata. b. Hukum pidana materiil yang berlaku bagi golongan pribumi, adalah: 1. Hukum pidana materiil, yaitu Wetboek van Strafrecht sejak tahun 1918 berdasarkan Staatsblad 1915 Nomor 723. 2. Hukum acara perdata untuk daerah Jawa dan Madura, adalah Inlandsch Reglement (IR) dan hukum acara pidana bagi mereka diatur dalam Herzien Inlandsch Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 33
Reglement (HIR) berdasarkan Staatsblad 1941 Nomor 44 tanggal 21 Februari 1941. HIR ini berlaku di landraad Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Susunan peradilan bagi pribumi di Jawa dan Madura adalah: a. District Gerecht, di daerah pemerintahan distrik (kewedanaan); b. Regentschaps Gerecht, di daerah Kabupaten yang diselenggarakan oleh Bupati, dan sebagai Pengadilan banding; c. Lanraad, terdapat di kota Kabupaten dan beberapa kota lainnya yang diperlukan adanya peradilan ini, dan mengadili perkara banding yang diajukan atas putusan Regentschaps Gerecht. Bagi daerah-daerah di luar Jawa dan Madura, susunan organisasi peradilannya untuk golongan pribumi diatur dalam Rechtsreglement Buitengewesten (RBg), dan lembaga peradilannya adalah: 1. Negorijrecht bank, terdapat pada desa (nagari) di Ambon; 2. Districts Gerecht, terdapat di tiap kewedanaan dari keresidenan Bangka, Belitung, Manado, Sumatra Barat, Tapanuli, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur; Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 34
3. Magistraats Gerecht, menangani keputusan Districts Gerecht di Belitung dan Manado, sedangkan untuk Ambon menangani keputusan Negorijrecht bank. 4. Landgerecht, kedudukan dan tugasnya sama dengan landraad di Jawa, tetapi untuk daerah landraad Nias, Bengkulu, Majene, Palopo, Pare-Pare, Manokwari, dan Fak-Fak, jabatan ketua dapat diserahkan kepada pegawai pemerintah Belanda, karena kekurangan sarjana hukum. 3. Bagi golongan Timur Asing, berlakulah: a. Hukum perdata, hukum pidana adat mereka menurut ketentuan Pasal 11 AB, berdasarkan Staatsblad 1855 Nomor 79 (untuk semua golongan Timur Asing); b. Hukum perdata golongan Eropa (BW) hanya bagi golongan Timur Asing Cina untuk wilayah Hindia Belanda melalui Staatsblad 1924 Nomor 557. Untuk daerah Kalimantan Barat berlakunya BW tanggal 1 September 1925 melalui Staatsblad 1925 Nomor 92. c. WvS yang berlaku sejak 1 Januari 1918 untuk hukum pidana materiil. d. Hukum acara yang berlaku bagi golongan Eropa dan hukum acara yang berlaku bagi golongan Pribumi, karena dalam praktik kedua hukum acara tersebut digunakan untuk peradilan bagi golongan Timur Asing. Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 35
Dalam penyelenggaraan peradilan, di samping susunan peradilan yang telah disebutkan di atas juga melaksanakan peradilan lain, yaitu: 1. Pengadilan Swapraja; 2. Pengadilan Agama; 3. Pengadilan Militer. Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 36
Bab II Masyarakat, Kaidah, Moral dan Hukum Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 37
Bab II Masyarakat, Kaidah, Moral dan Hukum A. Masyarakat dan Hukum Masyarakat dan hukum merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat, bahkan bisa juga dikatakan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Susah untuk mengatakan adanya masyarakat tanpa ada suatu ketertiban, bagaimanapun kualitasnya. Kendati demikian segera perlu ditambahkan disini, bahwa yang disebut sebagai ketertiban itu tidak didukung oleh berbagai lembaga secara bersama-sama oleh berbagai lembaga secara bersama-sama, seperti hukum dan tradisi. Oleh karena itu dalam masyarakat juga dijumpai berbagai macam norma yang masing-masing memberikan sahamnya dalam menciptakan ketertiban itu. Sekalipun buku ini membicarakan tentang hukum, tetapi terhadap para pemakai buku ini dimintakan perhatian, bahwa hukum bukanlah satu-satunya lembaga yang menciptakan ketertiban dalam masyarakat. a) Hubungan antara hukum dan masyarakat sangat erat dan tak mungkin dapat dipisahkan antara satu sama lain, mengingat dasar hubungan tersebut terletak dalam kenyataan-kenyataan berikut ini. Hukum adalah pengatur kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat tidak mungkin bisa teratur kalau tidak ada hukum. Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 38
b) Masyarakat merupakan wadah atau tempat bagi berlakunya suatu hukum. Tidak mungkin ada atau berlakunya suatu hukum kalau masyarakatnya tidak ada. Hal yang tak dapat disangkal adanya kenyataan bahwa hukum juga merupakan salah satu sarana utama bagi manusia melalui masyarakat di mana menjadi warga atau anggotanya, untuk memenuhi segala keperluan pokok hidupnya dalam keadaan yang sebaik dan sewajar mungkin. Melihat realitas yang seperti itu hukum itu pada hakikatnya dapat dikatakan sebagai berikut: a. Memberikan perlindungan (proteksi) atas hak-hak setiap orang secara wajar, disamping juga menetapkan kewajiban- kewajiban yang harus dipenuhinya sehubungan dengan haknya tersebut. b. Memberikan juga pembatasan (restriksi) atas hak-hak seseorang pada batas yang maksimal agar tidak mengganggu atau merugikan hak orang lain, disamping juga menetapkan batas-batas minimal kewajiban yang harus dipenuhinya demi wajarnya hak orang lain. Kehidupan dalam masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur ini didukung oleh adanya suatu tatanan. Karena adanya tatanan inilah kehidupan menjadi tertib. Ketertiban yang didukung oleh adanya tatanan ini pada pengamatan lebih lanjut ternyata terdiri dari berbagai tatanan yang mempunyai sifat-sifat Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 39
yang berlain-lainan. Sifat yang berbeda-beda ini disebabkan oleh karena norma-norma yang mendukung masing-masing tatanan itu mempunyai sifat-sifat yang tidak sama. Perbedaan yang terdapat pada tatanan-tatanan atau norma-normanya bisa dilihat dari segi tegangan antara ideal dan kenyataan, atau dalam kata-kata Radbruch "ein immer zunehmende Spannungsgrad zwischen Ideal und Wirklichkeit". (Satjipto Rahardjo, 1996: 13-14). Penegasan di atas tersebut dapat diartikan bahwa manusia tidak dapat dilepaskan dari tatanan. Tatanan itu sendiri merupakan produk yang dibuat oleh manusia untuk mengatur dirinya sendiri. Menurut Satjipto Rahardjo (2007: 7), sepanjang sejarahnya manusia meninggalkan jejak-jejak yakni manusia ingin diikat dan ikatan itu dibuatnya sendiri, namun pada waktu yang sama manusia tersebut berusaha melepaskan diri dari ikatan yang dibuatnya sendiri manakala dirasakan tidak cocok lagi. Manusia membangun dan mematuhi hukum (making the law) dan merobohkan hukum (breaking the law). Melihat pendapat yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa manusia dalam hal ini masyarakat sengaja atau tidak sengaja tunduk pada peraturan-peraturan yang dibuatnya sendiri. Peraturanperaturan yang dibuat oleh manusia tersebut menjadi pegangan bagi dirinya sendiri untuk menentukan perbuatan mana Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 40
yang dibolehkan dan perbuatan mana yang tidak dibolehkan/dilarang. Sebagaimana dikatakan di atas peraturan-peraturan atau katakanlah hukum dalam arti sebagian merupakan karya manusia yang berupa norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Artinya ini merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan kemana harus diarahkan. Oleh karena itu pertama-tama, hukum itu mengandung rekaman dari ideide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum itu diciptakan. Ide-ide seperti ini misalnya tentang membicarakan konsep keadilan. Selanjutnya perkembangan peraturan-peraturan tersebut ditentukan juga oleh perkembangan masyarakat itu sendiri. Artinya peraturanperaturan dikatakan baik apabila dalam masyarakat mengormati dan menghargai serta mentaati perturan-peraturan tersebut. Sebaliknya peraturan tersebut dikatakan buruk, apabila masyarakat tidak menghargai atau tidak mentaati peraturan tersebut. Dengan demikian masyarakat sangat menentukan keberlangsungan peraturan tersebut ke depan. Dapat saja peraturan tersebut diganti atau dinyatakan tidak berlaku lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Apabila peraturan tersebut dianggap sudah ketinggalan zaman, maka diusahakan ada yang baru dari peraturan tersebut. Misalnya pergantian peraturan perundang- undangan. Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 41
Hal yang perlu diingat bahwa agar peraturan-peraturan tersebut diharapkan memberi hasil yang baik, maka sasarannya perlu dipastikan secara benar. Artinya peraturan-peraturan tersebut dari sisi sasarannya harus jelas terlebih dahulu. Peraturan yang tidak atau kurang jelas jangan dipaksakan untuk diberlakukan, karena dapat menimbulkan kegoncangan di tengah-tengah masyarakat. B. Kaidah Hukum Istilah kaidah berasal dari bahasa Arab yang berarti tata krama atau norma. Kaidah sendiri dapat diartikan sebagai aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup. Dengan kata lain kaidah adalah petunjuk hidup yang harus diikuti. Berdasarkan makna kaidah tersebut, dapat dikatakan kaidah mempunyai fungsi sebagai petunjuk kepada manusia bagiamana bertindak atau bertingkah laku dalam masyarakat. Sesungguhnya kaidah memiliki 2 (dua) macam isi, yakni sebagai berikut: a. Kaidah berisi tentang perintah yakni keharusan bagi seseorang untuk berbuat sesuatu oleh karena akibat- akibatnya dipandang baik. b. Kaidah berisi larangan yakni keharusan bagi seseorang untuk tidak berbuat karena perbuatan tersebut dilarang atau tidak diperkenankan. Dalam pergaulan hidup dikenal 4 (empat) macam jenis kaidah yakni sebagai berikut: Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 42
a. Kaidah Agama Kaidah agama adalah aturan tingkah laku yang berasal dari Tuhan dan diyakini oleh penganutnya. Penganut meyakini dan mengakui bahwa peraturan-peraturan hidup itu berasal dari Tuhan dan merupakan tuntunan hidup. b. Kaidah Kesusilaan Kaidah kesusilaan berhubungan dengan manusia sebagai individu karena menyangkut kehidupan pribadi manusia. Kaidah ini dianggap sebagai peraturan hidup sebagai suara hati. c. Kaidah Kesopanan Kaidah kesopanan adalah kaidah yang didasarkan atas kebiasaan, kepatutan atau kepantasan yang berulang-ulang dan berlaku di tengah-tengah masyarakat. Kaidah ini sering disebut juga dengan peraturan hidup yang timbul dari pergaulan manusia itu sendiri. d. Kaidah Hukum Kaidah hukum adalah peraturan-peraturan yang timbul dari kaidah hukum itu sendiri, dibuat dalam bentuk tertulis ataupun tidak tertulis oleh penguasa, dan pelaksanaannya dipaksakan. Karenanya apabila tidak dilaksanakan mendapat sanksi. Menurut Achmad Ali (1996: 57), asal-usul kaidah hukum dapat dibedakan atas 2 (dua) macam yakni sebagai berikut: Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 43
a. Kaidah hukum yang berasal dari kaidah-kaidah sosial lainnya di dalam masyarakat yang berasal dari proses pemberian ulang, legitimasi, dari suatu kaidah sosial non hukum (moral, agama, kesopanan) menjadi suatu kaidah hukum. b. Kaidah hukum yang diturunkan oleh otoritas tertinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada saat itu dan langsung terwujud dalam bentuk kaidah hukum, serta sama sekali tidak berasal dari kaidah sosial ini sebelumnya. C. Moral dan Hukum Sesungguhnya istilah moral berhubungan dengan manusia sebagai individu, sedangkan hukum (kebiasaan, sopan santun) berhubungan dengan manusia sebagai makluk sosial. Ada adaqium yang menyatakan "Undang-Undang kalau tidak disertai moralitas". Adaqium itu dapat diterjemahkan mengandung makna bahwa hukum tidak berarti tanpa dijiwai moralitas, hukum kosong tanpa moralitas. Karenanya kualitas hukum harus selalu diukur dengan moral. Hal yang tak terbantahkan walaupun hubungan hukum dan moral begitu erat, namun hukum dan moral tetap berbeda, sebab dalam kenyataannya mungkin ada hukum yang bertentangan dengan moral atau ada undang-undang yang immoral yang berarti terdapat ketidak cocokan antara hukum dan moral. Menurut Sudikno Mertokusumo (2007), moral dan hukum terdapat perbedaan dalam hal tujuan, isi, asal cara menjamin Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 44
pelaksanaannya dan daya kerjanya. Untuk perbedaan antara keduanya diuraikan di bawah ini: 1) Perbedaan antara moral dan hukum dalam hal tujuan: a) Tujuan moral adalah menyempurnaan manusia sebagai individu. b) Tujuan hukum adalah ketertiban masyarakat 2) Perbedaan antara moral dan hukum dalam han isi: a) Moral yang bertujuan penyempuraan manusia berisi atau memberi peraturan-peraturan yang bersifat batiniah (ditujukan kepada sikap lahir). b) Hukum memberi peraturan-peraturan bagi perilaku lahiriah. 3) Perbedaan antara moral dan hukum dalam hal asalnya: a) Moral itu otonom b) Hukum itu heteronom (moral objektif atau positif) 4) Perbedaan hukum dan moral dalam cara menjamin pelaksanaannya. Hukum sebagai peraturan tentang perilaku yang bersifat heteronom berbeda dengan moral dalam cara menjamin pelaksanaannya. Moral berakar dalam hati nurani manusia, berasal dari kekuasaan dari dalam diri manusia. Disini tidak ada kekuasaan luar yang memaksa manusia mentaati perintah moral. Paksaan lahir dan moral tidak mungkin disatukan. Hakikat perintah moral adalah bahwa harus dijalankan dengan sukarela. Satu-satunya perintah kekuasaan yang ada dibelakang moral Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 45
adalah kekuasaan hati nurani manusia. Kekuasaan ini tidak asing juga pada hukum, bahkan mempunyai peranan penting. 5) Perbedaan hukum dan moral dalam daya kerjanya. Hukum mempunyai 2 daya kerja yakni memberika hak dan kewajiban yang bersifat normatif dan atributif. Moral hanya membebani manusia dengan kewajiban semata-mata Bersifat normatif. Perbedaan ini merupakan penjabaran dari perbedaan tujuan. Hukum bertujuan tatanan kehidupan bersama yang tertib dan membebani manusia dengan kewajiban demi manusia lain. Moral yang bertujuan penyempurnaan manusia mengarahkan peraturanperaturannya kedapa manusia sebagai individu demi manusia itu sendiri. Hukum menuntut legalitas yang dituntut adalah pelaksaan atau pentaatan kaedah semata-mata. Sementara moral (kesusilaan) menuntut moralitas yang dituntut adalah perbuatan yang didorong oleh rasa wajib. Kewajiban adalah beban kontraktual sedangkan tanggung jawab adalah beban moral. Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 46
Bab III Sumber-Sumber Hukum Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 47
Bab III Sumber-Sumber Hukum A. Pengertian Sumber Hukum Istilah sumber hukum mengandung banyak pengertian. Hal ini disebabkan berkenaan dengan sudut pandang mana sumber hukum itu diartikan. Misalnya sumber hukum dilihat dari sisi filsafat tidak sama dengan sumber hukum dari sisi sejarah atau historis. Demikian pula pengertian sumber hukum dari sisi ekonomi tidak sama dengan pengertian sumber hukum dari sisi sosiologis. Menurut Paton (1972: 188), para ahli hukum menggunakan istilah sumber hukum dalam dua arti yaitu sumber hukum tempat orangorang untuk mengetahui hukum dan sumber hukum bagi pembentuk undang-undang menggali bahan-bahan dalam penyusunan undangundang. Sumber hukum dalam arti tempat orang-orang mengetahui hukum adalah semua sumber-sumber hukum tertulis dan sumbersumber hukum lainnya yang dapat diketahui sebagai hukum pada saat, tempat dan berlaku bagi orang- orang tertentu. Untuk mencari sumber hukum berupa undang- undang, outusan hakim di pengadilan, akta, buku literatur hukum, jurnal. Sementara sumber hukum bagi pembentuk undang-undang untuk menggali bahan-bahan dalam penyusunan undang-undang berkaitan dengan penyiapan rancangan undang-undang. Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa pengertian sumber hukum dapat berbeda-beda. Untuk itu sebagai pegangan Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 48
dalam mempelajari makna sumber hukum, di bawah ini pengertian dari beberapa ahli tentang sumber hukum. Zevenbergen sebagaimana dikutip Achmad Ali (1996:116), menyatakan sumber hukum adalah sumber terjadinya hukum, sumber yang menimbulkan hukum. Adapun yang dimaksud dengan sumber hukum ialah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni yang aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. C.S.T Kansil (1989: 46). B. Sumber-sumber Hukum Material dan Formal Dalam sistem hukum baik Eropa Kontinental maupun sistem hukum Angloxason sumber hukum dibedakan atas dua yakni sumber hukum dalam arti materil dan sumber hukum dalam arti formal. Khusus dalam sistem hukum Eropa Kontinental lebih fokus pada sumber hukum dalam arti formal. Alasanya adalah sumber hukum formal berkaitan dengan proses terjadinya hukum dan mengikat masyarakat. Selain itu sumber hukum formal dibutuhkan untuk keperluan praktis yaitu aspek bekerjanya hukum. Sementara dalam sistem hukum Angloxason tetap melihat sumber hukum dalam dua pengetian di atas yakni materil dan formal. Dalam sistem hukum Angloxason, sumber hukum materil diartikan sumber berasalnya substansi hukum, sedangkan sumber hukum formal diartikan sebagai sumber berasalnya kekuatan mengikat. Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 49
Untuk Indonesia sendiri yang merupakan eks jajahan Kolonial Belanda lebih condong ke sistem Eropa Kontinental. Namun demikian dalam praktek penggunaan sumber hukum tetap mengacu pada sumber hukum kedua-duanya. Untuk di bawah ini akan dikemukakan makna sumber menurut para ahli hukum di Indonesia, seperti sebagai berikut: C.S.T Kansil (1989: 46). Menguraikan sebagai berikut: Sumber hukum itu dapat kita tinjau dari material dan segi formal: 1. Sumber-sumber hukum material, dapat ditinjau lagi dari berbagai sudut, misalnya dari sudut ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat dan sebagainya. Contoh: a. Seorang ahli ekonomi akan mengatakan, bahwa kebutuhankebutuhan ekonomi dalam masyarakat itulah yang menyebabkan timbulnya hukum; b. Seorang ahli kemasyarakatan (sosiolog) akan mengatakan bahwa yang menjadi sumber hukum ialah peristiwa- peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. 2. Sumber-sumber hukum formal antara lain: a. Undang-undang (statute) b. Kebiasaan (custom) c. Keputusan-keputusan hakim (jurisprudentie) d. Traktat (treaty) e. Pendapat Sarjana Hukum (doktrin) Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 50
3. Undang-undang. Undang-undang ialah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara. Menurut BUYS, undang-undang itu mempunyai dua arti, yakni: a. Undang-undang dalam arti formal: ialah setiap keputusan pemerintah yang merupakan undang-undang karena cara pembuatannya (misalnya: dibuat oleh pemerintah bersamasama dengan parlemen); b. Undang-undang dalam arti material, ialah setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung setiap penduduk. Syarat-syarat berlakunya suatu undang-undang. Syarat mutlak untuk berlakunya suatu undang-undang menurut tanggal yang ditentukan dalam undang-undang itu sendiri. Jika tanggal berlakunya itu tidak disebutkan dalam undang-undang, maka undang-undang itu mulai berlaku 30 hari sesudah diundangkan dalam L.N untuk Jawa dan Madura, dan untuk daerah-daerah lainnya baru berlaku 100 hari setelah pengundangan dalam L.N. sesudah syarat tersebut dipenuhi, maka berlakulah suatu fictie dalam hukum: "Setiap Orang Dianggap Telah Mengetahui Adanya Sesuatu UndangUndang" hal ini berarti bahwa jika ada seseorang yang melanggar undang- undang tersebut, tidak diperkenankan membela atau Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 51
membebaskan diri dengan alasan: "Saya tidak tahu menahu adanya undang-undang itu:. Berakhirnya kekuatan berlaku suatu undang-undang suatu undang-undang tidak berlaku lagi jika: a. Jangka waktu berlaku telah ditentukan oleh undang- undang itu sudah lampau; b. Keadaan atau hal untuk mana undang-undang itu diadakan sudah tidak ada lagi; c. Undang-undang itu dengan tegas dicabut oleh instansi yang membuat atau instansi yang lebih tinggi, d. Telah diadakan undang-undang yang baru yang isinya bertentangan dengan undang-undang yang dulu berlaku. Pengertian Lembaran Negara dan Berita Negara. Pada jaman Hindia-Belanda Lembaran Negara disebut Staatsblad (disingkat Stb, atau S.). setelah suatu undang-undang diundangkan dalam L.N., kemudian diumumkan dalam Berita Negara, setelah itu diumumkan dalam Siaran Pemerintah melalui radio/televise dan melalui surat-surat kabar. Pada jaman Hindia-Belanda, Berita Negara disebut De Javasche Courant, dan dijaman Jepang disebut Kan Po. Adapun beda antara Lembaran Negara dan Berita Negara ialah; Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 52
a. Lembaran Negara ialah suatu lembaran (kertas) tempat mengundangkan (mengumumkan) semua peraturan- peraturan negara dan pemerintah agar sah berlaku. Penjelasan dari pada suatu undang-undang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara, yang mempunyai nomor berurut. Lembaran negara diterbitkan oleh Departemen Kehakiman (sekarang Sekertariat Negara), yang disebut dengan tahun penerbitannya dan nomor berurut. b. Berita Negara ialah suatu penerbitan resmi Departemen Kehakiman (Sekertariat Negara) yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan peraturan-peraturan dan pemerintah dan memuat suratsurat yang dianggap perlu seperti: akta pendirian P.T Firma, Koperasi, nama-nama orang dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia dan lain-lain. 4. Kebiasaan (Custom). Kebiasan ialah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulangulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat, dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikian rupa, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum, maka dengan demikian timbullah suatu kebiasaan hukum, yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum. Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 53
5. Keputusan Hakim (Jurisprudensi) Adapun yang merupakan peraturan pokok yang pertama pada jaman Hindia-Belanda dahulu ialah Algemene Bepalingen Van Wetgeving Voor Indonesia yang disingkat A.B. (Ketentuan- ketentuan Umum tentang Peraturan-peraturan untuk Indonesia). Jurisprudensi ialah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang sama. Ada dua macam jurisprudensi yaitu; a. Jurisprudensi tetap b. Jurisprudensi tidak tetap. Adapun yang dinamakan jurisprudensi tetap, ialah keputusan hakim yang terjadi karena rangkaian keputusan serupa dan yang menjadi dasar bagi pengadilan (standard-arresten) untuk mengambil keputusan. Seorang hakim mengikuti keputusan hakim yang terdahulu itu karena sependapat dengan isi keputusan tersebut dan lagi pula hanya dipakai sebagai pedoman dalam mengambil sesuatu keputusan mengenai suatu perkara yang serupa. Jelaslah bahwa jurisprudensi adalah juga sumber hukum tersendiri. 6. Traktat (Treaty) Istilah traktat sering digunakan untuk menggantikan istilah lain dari perjanjian yang dipakai dalam lapangan ilmu hukum. Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 54
Dengan demikian antara istilah traktat dan perjanjian mengandung makna yang sama. Apabila dua orang mengadakan kata-sepakat (consensus) tentang sesuatu hal, maka mereka itu lalu mengadakan perjanjian. Akibat perjanjian ini ialah bahwa pihak-pihak yang bersangkutan terikat pada isi perjanjian yang mereka adakan itu. Hal ini disebut pacta Sunt Servanda yang berarti, bahwa perjanjian mengikat pihak-pihak yang mengadakannya atau setiap perjanjian harus ditaati dan ditepati. Perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih disebut perjanjian antar negara atau perjanjian internasional! Ataupun traktat. Traktat juga mengikat warganegara-warganegara dari negara-negara yang bersangkutan. Jika traktat diadakan hanya oleh dua negara, maka traktat itu adalah traktat bilateral, misalnya perjanjian internasional yang diadakan antara pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Cina tentang "Dwi-Kewarganegaraan". Jika diadakan lebih dari dua negara, maka traktat itu adalah traktat multilateral, misalnya perjanjian internasional tentang pertahanan bersama negara-negara Eropa (NATO) yang diikuti oleh beberapa negara Eropa. Apabila ada Traktat Multilateral memberikan kesempatan kepada negara-negara yang pada permulaan tidak turut mengadakannya, tetapi kemudian juga menjadi pihaknya, maka Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 55
traktat tersebut adalah Traktat Kolektif atau Traktat Terbuka, misalnya Piagam Persekutuan BangsaBangsa. 7. Pendapat Sarjana Hukum (Doktrin) Pendapat para Sarjana Hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Dalam Jurisprudensi terlihat bahwa hakim sering berpegang pada pendapat seorang atau beberapa orang Sarjana Hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum. dalam penetapan apa yang akan menjadi dasar keputusannya, hakim sering menyebut (mengutip) pendapat seseorang Sarjana Hukum mengenai soal yang harus diselesaikannya; apalagi jika Sarjana Hukum itu menentukan bagaimana seharusnya pendapat itu menjadi dasar keputusan hakim tersebut. Terutama dalam hubungan internasional pendapat-pendapat para Sarjana Hukum mempunyai pengaruh yang besar. Bagi hukum internasional pendapat para sarjana hukum merupakan sumber hukum yang sangat penting. Mahkamah Internasional dalam Piagam Internasional (Statute of the International Court of Justice) Pasal 38 ayat 1 mengakui, bahwa dalam menimbang dan memutus suatu perselisihan dapat mempergunakan beberapa pedoman yang antara lain ialah: Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 56
a. Perjanjian-perjanjian internasional (International convention) b. Kebiasaan-kebiasaan internasiona (International customs) c. Asas-asas hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab (The general principles of law recognized by civilized nations) d. Keputusan hakim (judical decisions) dan pendapat- pendapat sarjana hukum. Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 57
Bab IV Asas Hukum Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 58
Bab IV Asas Hukum A. Asas Hukum Asas hukum merupakan unsur penting dan pokok dari peraturan hukum. Pembentukan hukum praktis sedapat mungkin berorientasi pada asas-asas hukum. Asas hukum menjadi dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif. Asas adalah sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat. Menurut Satjipto Rahardjo (1996: 47), asas hukum bukan peraturan hukum, namun tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada di dalamnya. Oleh karena itu untuk memahami hukum suatu bangsa dengan sebaik-baiknya tidak bisa hanya melihat pada peraturan-peraturan hukumnya saja, melainkan harus menggalinya sampai pada asas-asas hukumnya. Asas hukum inilah yang memberi makna etis kepada peraturan- peraturan hukum serta tata hukum. Menurut The Liang Gie (1982: 10), asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu. Untuk mencari arti dari asas hukum yang paling tepat, kiranya perlu diuraikan pandangan dari para ahli. Berikut ini pandangan para ahli seperti Bellefroid, van Eikema Hommes, dan Scholten Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 59
tentang arti asas hukum dalam Sudikno Mertokusumo, (2009: 5) yakni: Bellefroid berpendapat bahwa azas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Azas hukum umum itu merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat. Sedangkan van Eikema Hommes mengataka bahwa azas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkret, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada azas-azas hukum tersebut. Dengan kata lain azas hukum ialah dasardasar petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif. Lain lagi pendapat Van Der Velden, yang mengatakan bahwa azas hukum adalah tipe putusan tertentu yang dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai situasi atau digunakan sebagai pedoman berperilaku. Azas hukum didasarkan atas satu nilai atau lebih yang menentukan situasi yang bernilai yang harus direalisasi. Menurut Scholten azas hukum adalah kecenderungan- kecenderungan yang diisyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada. Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 60
Dari apa yang diuraikan di atas daptlah kiranya disimpulkan bahwa azas hukum bukan merupakan konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkret yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri- ciri yang umum dalam peraturan konkret tersebut. Azas hukum mempunyai dua landasan. Pertama azas hukum itu berakar dalam kenyataan masyarakat dan kedua pada nilai-nilai yang dipilih sebagai pedoman oleh kehidupan bersama. Penyatuan faktor riil dan idiil hukum ini merupakan fungsi azas hukum. Kecuali itu azas hukum mempunyai fungsi dalam hukum dan dalam ilmu hukum. fungsi azas hukum dlam hukum menurut Klandermen bersifat mengesahkan dan mempunyai pengaruh yang normatif dan mengikat para pihak. Bersifat mengesahkan karena mendasarkan eksistensinya pada rumusan oleh pembentuk undang- undang dan hakim. Akan tetapi di samping itu fungsi azas hukum dalam hukum adalah melengkapi sistem hukum: membuat sistem hukum luwes. Dalam kita mempelajari ilmu hukum azas hukum mempermudah dengan memberikan ikhtisar. Azas hukum dalam ilmu hukum hanya bersifat mengatur dan ekplikatif. Azas hukum tidak hanya mempengaruhi hukum positif, tetapi dalam banyak hal juga menciptakan satu sistem: satu sistem, yang Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 61
tidak akan ada tanpa azas itu. Karena sifatnya yang abstrak, maka azas hukum itu pada umumnya tidak dituangkan dalam peraturan atau Pasal yang konkret. Kalau peraturan hukum konkret itu dapat secara langsung diterapkan kepada peristiwanya yang konkret, maka azas hukum karena bersifat abstrak tidak dapat diterapkan secara langsung kepada peristiwa konkret. Berkaitan dengan hal ini Bruggink (1999: 126), menyatakan karena asas hukum berisi ukuran nilai dan hanya secara tidak langsung memberikan pedoman, asas hukum itu tidak selalu dipositifkan dalam aturan hukum, maka menjadi sulit untuk mengkonstatasi kapan asas hukum telah kehilangan keberlakuannya. Misalnya karena para pengemban kewenangan tidak lagi menegakkan asas hukum tertentu, atau para justisiabel tidak lagi menerima ukuran nilai itu dan tidak lagi menjadi acuan bagi perilaku. Namun hal itu tidak mempenagruhi fakta, yang keberadaannya dapat ditetapkan kemudian, bahwa asas hukum tertentu nyata-nyata tidak berlaku lagi. Jadi berkenaan dengan hal dapat kehilangan keberlakuan, antara asas hukum dan kaidah perilaku tidak terdapat perbedaan. Azas hukum itu merupakan sebagian dari hidup kejiwaan kita. Dalam setiap azas hukum manusia melihat suatu cita-cita yang hendak diraihnya. Bukankah tujuan hukum itu kesempurnaan atau ketertiban masyarakat: suatu cita-cita atau harapan, suatu ideal. Azas hukum itu memberi dimensi etis kepada hukum. Oleh karena itu pula azas hukum itu pada umumnya merupakan suatu persangkaan Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 62
(presumption), yang tidak menggambarkan suatu kenyataan, tetapi suatu ideal atau harapan. Azas hukum pada umumnya bersifat dinamis, berkembang mengikuti kaidah hukumnya, sedangkan kaidah hukum akan berubah mengikuti perkembangan masyarakat, jadi terpengaruh waktu dan tempat: "historich besttimmt". Sekalipun pada umumnya azas hukum itu bersifat dinamis, namun menurut Scholten, ada azas hukum yang bersifat universal, yaitu azas kepribadian, azas persekutuan, azas kesamaan, azas kewibawaan, dan azas pemisahan antara baik dan buruk. Menurut Sudikno Mertokusumo (2010: 13), dalam lima asas hukum sebagaimana dikemukakan oleh oleh Scholten, tampak adanya cita-cita dan harapan manusia yang melekat pada diri manusia. B. Pembagian Asas Hukum Menurut Sudikno Mertokusumo (2010: 13), asas hukum dapat dibagi sebagai berikut: 1. Asas hukum umum yaitu asas hukum yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum seperti asas restitution in integrum, asas lex posteriori derogat legi priori, asas bahwa apa yang lahirnya tampak sebagai benar (sah), untuk sementara harus dipertahankan demikian sampai diputus lain oleh pengadilan, demi kepastian hukum, asas nebis in idem. 2. Asas hukum khusus adalah asas hukum yang berlaku dalam bidang tertentu hukum. Asas hukum khusus ini berfungsi Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 63
dalam bidang yang lebih sempit seperti dalam bidang hukum perdata, hukum pidana dan sebagainya yang sering merupakan penjabaran dari asas hukum umum, seperti pacta sunt servanda, asas praduga tak bersalah. Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 64
Bab V Kesadaran Hukum Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 65
Bab V Kesadaran Hukum A. Kesadaran Hukum Sangat sering kita mendengar atau membaca pernyataanpernyataan yang mengidentikkan "kesadaran hukum" dengan "ketaatan hukum" atau "kepatuhan hukum", suatu persepsi yang keliru. Pelurusan persepsi keliru itu pernah disosialisasikan oleh Oetoyo Usman, ketika menjabat Menteri Kehakiman, yang di mana-mana dalam berbagai kesempatan menjelaskan bahwa "kesadaran hukum" itu ada dua: 1. Kesadaran hukum yang baik, yaitu ketaatan hukum; dan 2. Kesadaran hukum yang buruk, yaitu ketidaktaatan hukum. Kesadaran hukum atau rasa hukum yang hidup (originaire) adalah sumber satu-satunya daripada hukum, demikian H. Krabbe salah seorang guru besar di Leiden dalam karangannya "De Moderne Staat". Dari semua hukum itu entah hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum yang tidak tertulis, kesadaran hukum itulah yang merupakan basis daripada hukum. Undang-undang yang tidak berdasarkan basis tersebut adalah bukan hukum, ia tidak mempunyai kekuatan berlaku meskipun ia ditaati baik secara sukarela maupun karena terpaksa. Demikian fanatiknya ia membela kesadaran hukum sebagai sumber satu-satunya daripada hukum sehingga karangannya dicap sebagai konsep negara yang anarkhistis (de anarchistische staatsidee). La tidak pernah menjelaskan apa Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 66
sebenarnya kesadaran hukum itu yang dianggap sinonim dengan rasa hukum yang hidup, yang originaire, yang dilukisnya sebagai kecenderungan manusiawi yang umum yang setiap kali bereaksi terhadap tingkah-laku sendiri atau tingkah-laku orang lain sebagaimana halnya dengan rasa kesusilaan, rasa indah, rasa beragama. Kemudian salah seorang pengikutnya R.Kranenburg dengan menggunakan metode induksi dari Socrates yang oleh Hymans disempurnakan dalam penyelidikannya terutama dalam bidang etik menentukan apa yang disebutnya sebagai "evenredigheids-postulaat" hukum keseimbangan yang dijadikan kriteria daripada fungsi kesadaran hukum. Keadilan, demikian Kranenburg, adalah sesuatu yang bukan berada di luar diri manusia tetapi adalah hal yang telah tertanam dalam kesadaran kita melalui cara yang tidak dapat diuraikan. Alam nyata yang membentang dalam kesadaran manusia itu digodok menurut hukum tertentu. Pernilaian hukum adalah tidak lain daripada hasil penggodokan alam nyata oleh kesadaran manusia. Orang tidak perlu mempelajari hukum untuk menentukan penilaian hukum. Karena kesadaran hukumnya jika seorang anak misalnya merasa tidak adil jika ia dihukum karena sesuatu yang tidak dilakukannya. Juga karena kesadaran hukumnya jika ia dengan saudaranya atau dengan kawankawannya menerima kue atau buah-buahan kemudian membagibaginya secara adil dan secara merata. Pendapat Kranenburg sejauh itu masih dapat diterima. Tetapi bagaimana dengan kesadaran hukum itu jika suatu ketika sebuah mobil curian Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 67
yang dibeli oleh seorang yang beritikad baik kemudian oleh hakim yang mengadili perkaranya dikembalikan pada pemiliknya semula. Pembeli beritikad baik itu tentunya akan merasa bahwa putusan itu adalah tidak adil. Atau hakim berpendapat bahwa pembeli beritikad baik harus dilindungi, bagaimana dengan kesadaran hukum dari pemilik pertama yang tentunya akan menolak putusan tersebut karena merasa tidak diperlakukan dengan adil. Telaah yang pernah dilakukan oleh Soerjono Soekanto tentang kesadaran dan kepatuhan hukum di tahun 1982, membuka pintu kajian semakin jelas akan pentingnya ketertiban masyarakat dalam mematuhi secara sadar konsepsi hukum yang telah disahkan dan dilaksanakan secara konsekuen dalam komunikasi/ hubungan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bahkan berpolitik. Kesadaran hukum sebenarnya mengandung dua sisi: sisi yang satu adalah suatu kategori dari keadaan batin individual dan sisi yang lain ia merupakan penentuan bersama dari suatu lingkungan tertentu. Rumusan umum mengenai reaksi daripada kesadaran umum individual dalam hal yang konkrit, kemudian dijadikan ketentuan umum daripada kesadaran hukum adalah sulit, karena kesadaran hukum baru bereaksi jika seseorang sadar akan tanggung jawabnya dalam membuat putusan mengenai sesuatu. Akhir-akhir ini kita banyak mendengar dan membaca tentang kesadaran hukum, menanamkan kesadaran hukum, meningkatkan kesadaran hukum adalah istilah-istilah yang tidak asing lagi. Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 68
Dalam literatur-literatur hukum yang ditulis pakar-pakar terkenal di dunia memang dibedakan adanya dua macam kesadaran hukum, yaitu: 1. Legal consciousness as within the law, kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadarinya atau dipahaminya; 2. Legal consciousness as against the law, kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum. Paham kesadaran hukum sebenarnya berkisar pada pikiran yang menganggap, bahwa kesadaran dalam diri warga-warga masyarakat merupakan suatu faktor yang menentukan bagi sahnya hukum. Pada awalnya masalah kesadaran hukum timbul di dalam proses penerapan dari pada hukum positif tertulis. Di dalam kerangka proses tersebut timbul masalah, oleh karena adanya ketidaksesuaian antara dasar sahnya hukum (yaitu pengendalian sosial dari penguasa atau kesadaran warga masyarakat) dengan kenyataan-kenyataan dipatuhinya (atau tidak ditaatinya) hukum positif tertulis tersebut. Merupakan suatu keadaan yang dicita-citakan atau dikehendaki, bahwa ada keserasian proporsional antar pengendalian sosial oleh penguasa, kesadaran warga masyarakat dan kenyataan dipatuhinya hukum positif tertulis. Ide tentang kesadaran warga masyarakat sebagai dasar sahnya hukum positif tertulis diketemukan di dalam ajaran-ajaran tentang Rechtsgefuhl atau Rechtsbewusstsein yang Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 69
intinya adalah, bahwa tak ada hukum yang mengikat warga-warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukumnya. Tentang masalah ini Krabbe menyatakan, bahwa selain daripada kekuasaan dewa-dewa dan wewenang publik, maka ada wewenang lain yaitu kesadaran manusia. Kesadaran tersebut telah begitu menjiwai dan mendarah daging, sehingga mempunyai kekuatan yang lebih besar dan pada wewenang biasa yang didasarkan pada prestise. Kenyataan tersebut semakin berkembang, terutama dalam kehidupan spiritual manusia dewasa ini. Hal yang sama pernah pula dikemukakan oleh Fuller, sebagai berikut : "To embark on the enterprise of subjecting human conduct to the governance of rules involves of necessity a commitment to the view that man is, or can become, a responsible agent, capable of understanding and following rules, and answerable for his defaults. Every departure from the principles of the law's inner morality is an affront to man's dignity as a responsible agent. To judge his actions by unpublished or retrospective laws, or to order him to do an act that is impossible, is to convey to him indifference to his powers of self determination." Pendapat tersebut di atas mengarahkan persoalan pada masalah bagaimana para warga masyarakat untuk siapa hukum dibuat, merasakan dan menerima hukum tersebut. Masalah yang sama juga terungkapkan oleh ajaran-ajaran yang berpendapat pokok, bahwa sahnya hukum ditentukan oleh kesadaran dari kelompok sosial. Apa yang penting adalah kesungguhan daripada tekanan-tekanan sosial Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 70
yang ada dibelakang peraturan-peraturan, hal mana menyebabkan timbulnya faktor ketaatan terhadapnya. Bahkan kemudian dinyatakan, bahwa pembentukan hukum harus didasarkan pada tata kelakuan (mores) yang ada dan agar pembentukan hukum mempunyai kekuatan, maka proses tersebut harus konsisten dengan tata kelakuan tersebut. Poclgorecki pernah pula membahas masalah ini dengan mengkhususkan fokusnya terhadap pembentukan hukum dan masyarakat. Apabila pembentuk hukum menerbitkan peraturan- peraturan yang tidak cocok dengan kesadaran atau perasaan masyarakat, maka diharapkan akan timbul reaksi-reaksi yang negatif dari masyarakat. Semakin besar pertentangan antara peraturan dengan kesadaran tersebut, semakin sulit untuk menerapkannya. Sudah tentu bahwa pembentukan hukum dapat memperlakukannya dengan paksaan, dengan akibat meningkatnya biaya-biaya sosial. Sebaliknya, apabila peraturan-peraturan tadi sesuai dengan kesadaran masyarakat, maka masalah-masalah di dalam penerapannya hampir-hampir tidak ada. B. Cara-cara Meningkatkan Kesadaran Hukum Kalau kita bicara tentang meningkatan kesadaran hukum masyarakat, maka akan timbul pertanyaan: "Apakah kesadaran hukum masyarakat sudah sedemikian merosotnya, sehingga perlu ditingkatkan dan bagaimana cara meningkatkannya?. Apa yang dapat kita konstatir mengenai kesadaran hukum ini di dalam masyarakat?". Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu kiranya Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 71
diketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kesadaran hukum. Kesadaran hukum dengan hukum itu mempunyai kaitan yang erat sekali. Kesadaran hukum merupakan faktor dalam penemuan hukum. Bahkan Krabbe mengatakan bahwa sumber segala hukum adalah kesadaran hukum. Menurut pendapatnya maka yang disebut hukum hanyalah yang memenuhi kesadaran hukum kebanyakan orang, maka undang-undang yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum kebanyakan orang akan kehilangan kekuatan mengikat. Hal ini masih memerlukan kritik. Perlu kiranya diketahui bahwa Krabbe dan Kranenburg termasuk mereka yang mengembangkan teori tentang kesadaran hukum. Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (onrecht), antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan. Kesadaran tentang apa hukum itu berarti kesadaran bahwa hukum itu merupakan perlindungan kepentingan manusia. Bukankah hukum itu merupakan kaedah yang fungsinya adalah untuk melindungi kepentingan manusia?. Karena jumlah manusia itu banyak, maka kepentingannyapun banyak dan beraneka ragam pula serta bersifat dinamis. Oleh karena itu tidak mustahil akan terjadinya pertentangan antara kepentingan manusia. Kalau semua kepentingan manusia itu dapat dipenuhi tanpa terjadinya sengketa Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 72
atau pertentangan, kalau segala sesuatu itu terjadi secara teratur tidak akan dipersoalkan apa hukum itu, apa hukumnya, siapa yang berhak atau siapa yang bersalah. Kalau terjadi seseorang dirugikan oleh orang lain, katakanlah dua orang pengendara sepeda motor saling bertabrakan, maka dapatlah dipastikan bahwa kalau kedua pengendara itu masih dapat berdiri setelah jatuh bertabrakan akan saling menuduh dengan mengatakan, "Kamulah yang salah, kamulah yang melanggar peraturan lalu lintas" atau "Saya terpaksa melanggar peraturan lalu lintas karena kamu yang melanggar peraturan lalu lintas lebih dulu". Kalau tidak terjadi tabrakan, tidak terjadi pertentangan kepentingan, sekalipun semua pengendara kendaraan mengendarai kendaraannya simpang siur tidak teratur, selama tidak terjadi tabrakan, selama kepentingan manusia tidak terganggu, tidak akan ada orang yang mempersoalkan tentang hukum. Kepentingan- kepentingan manusia itu selalu diancam oleh segala macam bahaya: pencurian terhadap harta kekayaannya, pencemaran terhadap nama baiknya, pembunuhan dan sebagainya. Maka oleh karena itulah manusia memerlukan perlindungan terhadap kepentingan- kepentingannya. Salah satu daripada perlindungan kepentingan itu adalah hukum. Karena disamping hukum masih ada perlindungan kepentingan macam lain: kaedah kepercayaan, kaedah kesusilaan dan kaedah kesopanan. Dari uraian tersebut di atas kiranya dapat disimpulkan bahwa timbulnya hukum itu pada hakekatnya ialah karena terjadinya Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 73
bentrok antara kepentingan manusia atau "conflict of human interest". Dalam melindungi kepentingannya masing-masing, maka manusia di dalam masyarakat harus mengingat, memperhitungkan, menjaga dan menghormati kepentingan manusia lain, jangan sampai terjadi pertentangan atau konflik yang merugikan orang Iain. Tidak boleh kiranya dalam melindungi kepentingannya sendiri dalam melaksanakan haknya berbuat semaunya sehingga merugikan kepentingan manusia lain. Jadi kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang lain. Kesadaran hukum mengandung sikap tepo seliro atau toleransi. Kalau saya tidak mau diperlakukan demikian oleh orang lain, maka saya tidak boleh memperlakukan orang lain demikian pula, sekalipun saya sepenuhnya melaksanakan hak saya. Kalau saya tidak suka tetangga saya berbuat gaduh di malam hari dengan membunyikan radionya keraskeras, maka saya tidak boleh berbuat demikian juga. Tepo seliro berarti bahwa seseorang harus mengingat, memperhatikan dan menghormati kepentingan orang lain dan terutama tidak merugikan orang lain. Penyalahgunaan hak atau abus dedroit seperti misalnya mengendarai sepeda motor milik sendiri yang diperlengkapi dengan knalpot yang dibuat sedemikian sehingga Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 74
mengeluarkan bunyi yang keras sehingga memekakan telinga jelas bertentangan dengan sikap tepo seliro. Kesadaran akan kewajiban hukum tidak semata-mata berhubungan dengan kewajiban hukum terhadap ketentuan- ketentuan undang-undang saja, tidak berarti kewajiban untuk taat kepada undangundang saja, tetapi juga kepada hukum yang tidak tertulis. Bahkan kesadaran akan kewajiban hukum ini sering timbul dari kejadiankejadian atau peristiwa-peristiwa yang nyata. Kalau suatu peristiwa terjadi secara berulang dengan ajeg, maka lama-lama akan timbul pandangan atau anggapan bahwa memang demikianlah seharusnya atau seyogyanya, dan hal ini akan menimbulkan pandangan bahwa demikianlah hukumnya atau bahwa hal itu merupakan kewajiban hukum. Suatu peristiwa yang terjadi beturut- turut secara ajeg dan oleh karena itu lalu biasa dilakukan dan disebut kebiasaan, lama-lama akan mempunyai kekuatan mengikat (die normatieve kraft des kaktischen). Memang kesadaran akan kewajiban hukum ini merupakan salah satu faktor untuk timbulnya hukum kebiasaan. Faktor Iain untuk timbulnya hukum kebiasaan ialah terjadinya sesuatu yang ajeg. Akan tetapi kesadaran akan kewajiban hukum tidak perlu menunggu sampai terjadinya suatu peristiwa secara berulang. Suatu peristiwa cukup terjadi sekali saja untuk dapat memperoleh kekuatan mengikat asal peristiwa yang hanya terjadi sekali saja itu cukup menyebabkan timbulnya kesadaran bahwa peristiwa atau tindakan itu seyogyanya terjadi atau dilakukan. Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 75
Pada hakekatnya kesadaran hukum masyarakat tidak lain merupakan pandangan-pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan-pandangan yang hidup di dalam masyarakat bukanlah semata-mata hanya merupakan produk daripada pertimbangan-pertimbangan menurut akal saja, akan tetapi berkembang di bawah pengaruh beberapa faktor seperti agama, ekonomi, politik dan sebagainya. Sebagai pandangan hidup di dalam masyarakat, maka tidak bersifat perorangan atau subyektif, akan tetapi merupakan resultante dari kesadaran hukum yang bersifat subyektif. Tindakan atau cara apakah yang sekiranya efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat?. Tindakan drastis misalnya memperberat ancaman hukuman atau dengan lebih mengetatkan pengawasan ketaatan warga negara terhadap undang- undang saja, yang hanya bersifat insidentil dan kejutan, kiranya bukanlah merupakan tindakan yang tepat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Mungkin untuk beberapa waktu lamanya akan tampak atau terasa adanya penertiban, tetapi kesadaran hukum masyarakat tidak dapat dipaksakan dan tidak mungkin diciptakan dengan tindakan yang drastis yang bersifat insidentil saja. Kita harus menyadari bahwa setelah mengetahui kesadaran hukum masyarakat dewasa ini, yang menjadi tujuan kita pada hakekatnya bukanlah semata-mata sekedar meningkatkan kesadaran hukum masyarakat saja, tetapi juga membina kesadaran hukum Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 76
masyarakat. Kesadaran hukum erat hubungannya dengan hukum, sedang hukum adalah produk kebudayaan. Kebudayaan merupakan suatu "blue print of behaviour" yang memberikan pedoman tentang apa yang harus dilakukan, boleh dilakukan dan apa yang dilarang. Dengan demikian maka kebudayaan mencakup suatu sistem tujuan- tujuan dan nilai-nilai. Hukum merupakan pencerminan daripada nilai-nilai yang terdapat di dalam masyarakat. Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan. Dan nilai-nilai kebudayaan ini dapat dicapai dengan pendidikan. Oleh karena itu setelah mengetahui kemungkinan sebab-sebab merosotnya kesadaran hukum masyarakat usaha peningkatan dan pembinaannya yang utama, efektif dan efsien ialah dengan pendidikan. Pendidikan tidaklah merupakan suatu tindakan yang "einmalig" atau insidentil sifatnya, tetapi merupakan suatu kegiatan yang kontinu dan intensif dan terutama dalam hal pendidikan kesadaran hukum ini akan makan waktu yang lama. Kiranya tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa dengan pendidikan yang intensif hasil peningkatan dan pembinaan kesadaran hukum baru dapat kita lihat hasilnya yang memuaskan sekurang-kurangnya 18 atau 19 tahun lagi. Ini bukan suatu hal yang harus kita hadapi dengan pesimisme, tetapi harus kita sambut dengan tekad yang bulat untuk mensukseskannya. Dengan pendidikan sasarannya akan lebih kena secara intensif daripada cara lain yang bersifat drastis. Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 77
Pendidikan yang dimaksud di sini bukan semata-mata pendidikan formal di sekolah-sekolah dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, tetapi juga pendidikan non formal di luar sekolah kepada masyarakat luas. Yang harus ditanamkan baik dalam pendidikan formal tentang bagaimana menjadi warga negara Indonesia yang baik, tentang apa hak serta kewajiban seorang warga negara Indonesia. Setiap warga negara harus tahu tentang undang- undang yang berlaku di negara kita. Tidak tahu tentang undang- undang tidak merupakan alasan pemaaf : ignorantiq tegis excusat neminem. Azas ini yang lebih dikenal dalam kata-kata bahasa Belanda dengan "iedereen wordt geacht de wet te kennen" berlaku di Indonesia harus ditanamkan dalam pendidikan tentang kesadaran hukum. Ini tidak hanya berarti mengenal undangundang saja, tetapi mentaatinya, melaksanakannya, menegakkannya dan mempertahankannya. Lebih lanjut ini berarti menanamkan pengertian bahwa di dalam pergaulan hidup kita tidak boleh melanggar hukum serta kewajiban hukum, tidak boleh berbuat merugikan orang lain dan harus bertindak berhati-hati di dalam masyarakat terhadap orang lain. Suatu pengertian yang pada hakekatnya sangat sederhana, tidak "bombastis", mudah difahami dan diterima setiap orang. Sesuatu yang mudah difahami dan diterima pada umumnya mudah pula untuk menyadarkan dan mengamalkannya. Penyuluhan hukum merupakan langkah selanjutnya dari kegiatan penerangan hukum. Tujuannya adalah agar warga Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 78
masyarakat memahami pokok-pokok bidang-bidang tata hukum tertentu. Penyuluhan hukum diberikan berdasarkan masalah- masalah hukum yang dihadapi golongan-golongan masyarakat tertentu. Dengan demikian, sebelum diadakan penyuluhan hukum terlebih dahulu harus diadakan penelitian awal untuk mengidentifkasikan masalah-masalah hukum yang dihadapi golongan masyarakat yang bersangkutan. Dengan cara demikian, maka tujuan penyuluhan hukum akan dapat tercapai. Artinya, penyuluhan hukum bertujuan untuk meningkatkan taraf kesadaran hukum dan kepatuhan hukum kolektif. Masalah-masalah hukum yang dihadapi oleh kolektiflah yang memerlukan penanggulangan dengan cara mengadakan penyuluhan hukum, dan bukan masalah-masalah hukum yang dihadapi warga masyarakat secara individual. Konsultasi hukum juga mencakup pemberian jasa untuk mengurus masalah-masalah hukum. Misalnya, seorang warga masyarakat mengalami kesulitan untuk mengurus pasport, yang bersangkutan dapat meminta bantuan jasa hukum berupa konsultasi hukum yang wujudnya adalah pengurusan pasport tersebut. Adakalanya konsultasi hukum berlangsung dalam wujud pemberian bimbingan secara berkesinambungan kepada warga masyarakat yang mengalami masalah hukum secara pribadi. Misalnya yang bersangkutan mengalami kesulitan untuk mendapatkan santunan asuransi kecelakaan lalu lintas. Konsultan hukum dapat memberikan bimbingan tanpa mengurus masalah itu. Yang mengurus adalah tetap Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 79
yang bersangkutan, akan tetapi berdasarkan bimbingan konsultan hukum. Konsultasi ini biasanya berlangsung sampai masalah tertanggulangi atau selesai. Dari beberapa contoh tersebut di atas kiranya sudah tampak perbedaan-perbedaan antara konsultasi hukum dengan penyuluhan hukum. Kadang-kadang dikatakan bahwa batas-batasnya sulit untuk ditarik, akan tetapi kenyataannya tidak selalu demikian, oleh karena ruang lingkupnya memang berbeda. Dengan demikian, maka seorang penyuluh hukum harus menguasai materi hukum yang akan disuluhkan, dan trampil dalam cara-cara penyampaiannya sehingga kolektiva sebagai kelompok sasaran memahaminya. Kecuali itu, maka penyuluh hukum harus cakap mempergunakan bahasa yang sederhana, jelas dan tepat, yang secara langsung membahas ruang lingkup bahan hukum yang disuluhkan. Inti pekerjaannya adalah memberikan informasi, dan bukan menanggulangi masalah-masalah hukum. Kalau seorang penyuluh hukum tidak mengetahui batas-batas ini, maka tidak mustahil dia akan terseret ke bidang yang kurang dikuasainya, yakni penanggulangan masalah-masalah hukum yang menjadi tugas seorang konsultan hukum. Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 80
Bab VI Penegakan Hukum Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 81
Bab VI Penegakan Hukum A. Penegakan Hukum dalam Masyarakat Dalam bahasa Indonesia dikenal beberapa istilah di luar penegakan hukum seperti "penerapan hukum". Tetapi tampaknya istilah penegakan hukum adalah yang paling sering digunakan dan dengan demikian pada waktu-waktu mendatang istilah tersebut akan makin mapan atau merupakan istilah yang dijadikan (coined). Dalam bahasa asing kita juga mengenal berbagai peristilahan seperti: rechtstoepassing, rechtshandhaving (Belanda), law enforcement, application (Amerika). Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar flosofs tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkret. Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman, pasangan nilai kepentingan Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 82
umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme, dan seterusnya. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Umpamanya, perlu penyerasian antara nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman. Sebab, nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketenteraman titik tolaknya adalah kebebasan. Di dalam kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan dalam wujud yang serasi. Apakah hal itu sudah cukup?. Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara lebih konkret lagi, oleh karena nilai-nilai lazimnya bersifat abstrak. Penjabaran secara lebih konkret terjadi di dalam bentuk kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah-kaidah hukum yang mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan. Di dalam bidang hukum tata negara Indonesia, misalnya terdapat kaidah- kaidah tersebut yang berisikan suruhan atau perintah untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, atau tidak melakukannya. Di dalam kebanyakan kaidah hukum pidana tercantum larangan- larangan untuk melakukan perbuatanperbuatan tertentu, sedangkan di dalam bidang hukum perdata ada kaidah-kaidah yang berisikan kebolehan-kebolehan. Hukum ada dalam masyarakat dengan tugas menjaga ketertiban dan memberikan keadilan. Muncul pertanyaan "Hukum untuk Masyarakat" atau Masyarakat untuk Hukum" yang pertama menimbulkan suasana yang dinamis sedang yang kedua statis dan macet. Kemanusiaan menjadi bingkai (framework) pada saat Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 83
berbicara tentang hukum, pegangan flsafat konseptual tersebut membawa konsekuensi sendiri yang panjang pada saat ia mulai dilaksanakan secara konkrit. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi daripada penegakan hukum secara konsepsional. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka Wayne La Favre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Atas dasar uraian tersebut dapatlah dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara "tritunggal" nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata pelaksanaan perundang-undangan, walaupun Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 84
di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian law enforcement begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahankelemahan, apabila pelaksanaan perundang- undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup. Dalam struktur kenegaraan modern, tugas penegakan hukum itu dijalankan oleh komponen eksekutif dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif tersebut, sehingga sering disebut juga birokrasi penegakan hukum. Sejak negara itu mencampuri banyak bidang kegiatan dan pelayanan dalam masyarakat, maka memang campur tangan hukum juga makin intenstif, seperti dalam bidang-bidang kesehatan, perumahan, produksi, dan pendidikan. Tipe negara yang demikian dikenal sebagai welfare state. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam (peraturan) yang menangani bidang- bidang tersebut. Membicarakan masalah penegakan hukum bisa dimulai dari persoalan tentang "apa yang akan ditegakkan"?. Dengan membicarakan hal tersebut bukan berarti kita melakukan pengkajian yang tidak ada gunanya, oleh karena untuk mendapatkan kejelasan mengenai proses penegakan hukum. Pada hakekatnya hukum mengandung ide atau konsepkonsep dengan demikian boleh Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 85
digolongkan kepada sesuatu yang abstrak. Dalam kelompok yang abstrak ini termasuk ide tentang kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Dengan demikian, apabila kita berbicara mengenai penegakan hukum, maka pada hakekatnya kita berbicara mengenai penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang nota bene abstrak itu. Dirumuskan secara lain, maka penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide merupakan hakekat dari penegakan hukum. Apabila sudah mulai berbicara mengenai perwujudan ide-ide yang menjadi kenyataan, maka sebetulnya kita sudah memasuki management. Penegakan hukum di Indonesia di identikkan dengan kekuasaan, yang jika ditinjau dari perumusan alternatif konsep negara hukum menurut Tamanaha, Indonesia merupakan jenis negara hukum yang sempit (thin) yaitu jenis formalnya diatur oleh hukum, hukum sebagai instrumen dari tindakan pemerintah. Indonesia bukan jenis negara hukum yang luas (thick) yang jenis formalnya demokrasi dan legalitas persetujuan menentukan isi/content dari hukum sedangkan jenis substansinya kesejahteraan sosial, persamaan substantif, kesejahteraan, perlindungan atas hak-hak kultural. Penegakan hukum di Indonesia juga cenderung menggunakan hukum otonom yang lebih mengedepankan kepastian hukum daripada keadilan yang diharapkan oleh masyarakat misalnya, kasus pertambangan rakyat di Kabupaten Bangka terhadap penambang Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 86
ilegal langsung tangkap karena hal itu tidak sesuai dengan aturan tanpa menggali kenapa para penambang melakukan itu. Ide hukum progresif menyatakan bahwa kemanusiaan menjadi bingkai (framework) pada saat berbicara tentang hukum, pegangan filsafat konseptual membawa konsekuensi sendiri yang panjang pada saat ia mulai dilaksanakan secara konkrit. Nonet & Selznick memandang bahwa hukum itu hendaknya mencerminkan dinamika interaksi kekuatan-kekuatan dalam masyarakat, janganlah hukum itu mempertahankan dan memaksakan suatu kontruksi yang bertentangan dengan dinamika masyarakat. Kita sekarang berada di tengah-tengah masyarakat dan kehidupan sosial yang kompleks, yang tidak sederhana lagi. Oleh karena itu, lebih efsien apabila kita menempatkan pembicaraan kita di dalam konteks masyarakat dan lingkungan yang demikian itu. Untuk lebih tegasnya, pembicaraan kita mengenai masalah penegakan hukum akan ditempatkan dalam konteks masyarakat yang sudah menjadi semakin kompleks tersebut. Salah satu ciri dari kehidupan masyarakat yang kompleks adalah, bahwa usaha-usaha serta kegiatan-kegiatan produktif yang dilakukan, dijalankan dalam kerangka organisasi. Problem-problem yang ada sekarang ini tidak bisa disamakan begitu saja dengan yang terjadi pada 100 tahun yang lalu. Dibandingkan dengan keadaan sekarang, maka apa yang terjadi pada waktu itu bisa disifatkan sebagai "sangat sederhana", dengan ruang lingkup yang "sangat kecil". Dalam suasana yang demikian, maka peranan serta kehadiran Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 87
organisasi memang kurang menonjol, oleh karena segala sesuatunya masih cukup diatasi dengan tata kerja dan struktur yang sederhana. Penegakan hukum dan penyelenggara hukum pada masyarakat dengan tingkat perkembangan sosial yang masih sederhana kehidupan hukumnya pun masih bersifat intim, lebih personal. Sifat yang demikian itu jelas tak dapat kita lekatkan pada cara-cara penyelenggaraan hukum sekarang ini. Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut: 1. Faktor hukumnya sendiri, yakni peraturan perundangundangan. 2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. 5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 88
Faktor Hukumnya, mengenai berlakunya undangundang terdapat beberapa azas yang tujuannya adalah agar supaya undang undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Artinya, agar supaya undang-undang tersebut tercapai tujuannya, sehingga efektif. Azas-azas tersebut antara lain: a. Undang-undang tidak berlaku surut, artinya undangundang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang- undang itu dinyatakan berlaku. b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. c. Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama. Artinya, terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum, yang juga dapat mencakup peristiwa hukum tersebut. d. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Artinya, undangundang lain yang lebih dahulu berlaku dimana diatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 89
hal tertentu tersebut, akan tetapi makna atau tujuannya berainan atau berlawanan dengan undangundang lama tersebut. e. Undang-undang tidak dapat diganggugugat. f. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan meteriil bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi). Artinya, supaya pembuat undang-undang tidak sewenang- wenang atau supaya undang-undang tersebut tidak menjadi huruf mati, maka perlu dipenuhi beberapa syarat tertentu, yakni antara lain: 1. Keterbukaan di dalam proses pembuatan undang-undang; 2. Pemberian hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul-usul tertentu, melalui cara-cara sebagai berikut: a. Penguasa setempat mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan mengenai peraturan tertentu yang akan dibuat; b. Suatu departemen tertentu mengundang organisasiorganisasi tertentu untuk memberikan masukan bagi suatu rancangan undang-undang yang sedang disusun; c. Acara dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat; d. Pembentukan kelompok-kelompok penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh atau ahli-ahli terkemuka. Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 90
Dengan demikian dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang- undang mungkin disebabkan karena: 1. Tidak diikutinya azas-azas berlakunya undang-undang; 2. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang; 3. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpang-siuran di dalam penafsiran serta penerapannya. Penegak Hukum, di dalam melaksanakan peranan yang aktual, penegak hukum sebaiknya mampu "mulat sarira" atau "mawas diri", halmana akan tampak pada perilakunya yang merupakan pelaksanaan daripada peranan aktualnya. Agar mampu untuk mawas diri penegak hukum harus berikhtiar untuk hidup: a. Sabenere (logis), yaitu dapat membuktikan apa atau mana yang benar dan yang salah; b. Samestine (ethis), yaitu bersikap tindak maton atau berpatokan dan tidak waton ialah asal saja sehingga sembrono atau ngawur; c. Sakepenake (estetis) yang mana harus diartikan mencari yang enak tanpa menyebabkan tidak enak pada pribadi lain. Faktor sarana atau fasilitas, tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 91
dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusi yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Faktor masyarakat, penegak hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Pertama-tama ada pelpagai pengertian atau arti yang diberikan pada hukum, yang variasinya adalah sebagai berikut: 1. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan; 2. Hukum diartikan sebagi disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan; 3. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang di harapkan; 4. Hukum diartikan sebagai tata kelakuan (yakni hukum positif tertulis); 5. Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat; 6. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa; 7. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan; 8. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik; 9. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai; Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 92
10. Hukum diartikan sebagai seni. Dari sekian banyaknya pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifkasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik-buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagi struktur maupun proses. Faktor Kebudayaan, faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat. Oleh karena itu, masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non- materiil. Sebagai suatu sistem (atau sub sistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebutyang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 93
dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai- nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektiftas penegakan hukum. B. Penegakan Hukum dalam Pengadilan Peradilan bisa disebut sebagai suatu macam penegakan hukum pula, oleh karena aktiftasnya juga tidak terlepas dari hukum yang telah dibuat, disediakan oleh badan pembuat hukum itu. Dengan demikian sesudah hukum itu dibuat kita bisa berbicara mengenai adanya dan berjalannya peradilan. Perbedaannya adalah, apabila komponen eksekutif tersebut di atas menjalankan penegakan hukum dengan aktif, maka peradilan bisa disebut pasif, karena harus menunggu datangnya pihak-pihak yang membutuhkan jasa peradilan. Para yustisiabel datang dengan membawa persoalan mereka untuk diselesaikan melalui proses peradilan. Dalam buku ini dibedakan antara peradilan dan pengadilan, Peradilan menunjuk kepada proses mengadili, sedang pengadilan merupakan salah satu lembaga dalam proses tersebut. Lembaga- lembaga lain yang terlibat dalam proses mengadili adalah kepolisian, kejaksaan dan advokat. Hasil akhir dari proses peradilan tersebut berupa putusan pengadilan, atau sering juga digunakan kata putusan hakim, oleh karena hakimlah yang memimpin sidang di pengadilan. Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 94
Dalam mengadili suatu perkara menurut hukum ada tiga langkah yang harus dilakukan: 1. Menemukan hukum, menetapkan manakah yang akan diterapkan diantara banyak kaidah di dalam sistem hukum, atau jika tidak ada yang dapat diterapkan, mencapai satu kaedah untuk perkara itu (yang mungkin atau tidak mungkin dipakai sebagai satu kaedah untuk perkara lain sesudahnya) berdasarkan bahan yang sudah ada menurut sesuatu cara yang ditunjukkan oleh sistem hukum; 2. Menafsirkan kaedah yang dipilih atau ditetapkan secara demikian, yaitu menentukan maknanya sebagaimana ketika kaidah itu dibentuk dan berkenaan dengan keluasannya yang dimaksud; 3. Menerapkan kepada perkara yang sedang dihadapi kaidah yang ditemukan dan ditafsirkan demikian. Pada masa yang lalu langkah yang ketiga dikelirukan didalam satu nama penafsiran. Pada masa itu ada anggapan bahwa tugas hakim semata-mata terdiri dari menafsirkan satu kaidah yang diberikan oleh penguasa, yang seluruhnya berasal dari luar pengadilan dengan satu proses yang teliti, berupa mendeduksikan isinya yang dapat diketahui dengan mempergunakan logika dan dengan cara mekanis menerapkan kaidah yang diberikan dan ditafsirkan demikian. Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 95
Berjalannya proses peradilan tersebut berhubungan erat dengan substansi yang diadili, yaitu berupa perkara perdata ataukah pidana. Keterlibatan lembaga-lembaga dalam proses peradilan secara penuh hanya terjadi pada saat mengadili perkara pidana. Dalam perkembangannya kita menjumpai adanya diferensiasi dalam forum pengadilan, sehingga terbentuklah berbagai fora pengadilan, seperti pengadilan agama, pengadilan militer dan pengadilan tata usaha negara. Tidak ada struktur universal dalam kelembagaan pengadilan, sehingga pada negara-negara di dunia dijumpai fora pengadilan yang berbeda-beda. Bagi ilmu hukum, maka bagian penting dalam proses mengadili terjadi pada saat hakim memeriksa dan mengadili suatu perkara. Pada dasarnya yang dilakukan oleh hakim adalah memeriksa kenyataan yang terjadi, serta menghukumnya dengan peraturan yang berlaku. Pada waktu diputuskan tentang bagaimana atau apa hukum yang berlaku untuk suatu kasus, maka pada waktu itulah penegakan hukum mencapai puncaknya. Oleh Hans Kelsen, proses penegakan hukum yang dijalankan oleh hakim demikian itu disebut sebagai konkretisicrung. Pada waktu dibicarakan mengenai aliran-aliran serta pendekatanpendekatan dalam ilmu hukum, aliran realisme menekankan pada praktek-praktek yang dilakukan oleh pengadilan, sebagai ukuran yang paling baik untuk mengetahui hukum apa yang berlaku dalam suatu masyarakat. Terkenal dalam hubungan ini Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 96
Hotmesian Dictum yang mengatakan, "... ramalan-ramalan tentang apa yang senyatanya akan dilakukan oleh pengadilan, dan bukan anggapan/khayalan yang lain, adalah apa yang saya maksudkan sebagai hukum". Dorongan pemikiran yang dilakukan oleh aliran realisme tersebut melahirkan suatu aliran (di Amerika Serikat) yang menekankan pada penyelidikan secara ilmiah terhadap problem- problem hukum dengan menggunakan metodologi dan alat-alat yang diciptakan pada beberapa puluh tahun terakhir. Beberapa faktor yang turut menyumbang kepada aliran tersebut adalah: 1. Kemajuan dalam teknologi, seperti penyimpanan data secara elektronik serta pencariannya kembali, semuanya dengan menggunakan komputer. 2. Pertumbuhan ilmu-ilmu baru, seperti sibernetik, yaitu suatu studi mengenai pengendalian dan komunikasi yang berlangsung dalam diri manusia serta yang kemudian juga dimanfaatkan untuk kehidupan kemasyarakatan. Pada tahun 1940, Norbert Wiener dan kawan-kawannya dari MIT, mulai dengan penyelidikannya mengenai kesamaan antara organisme hidup dan lain-lain tipe sistem-sistem mekanis dan sosial yang berhubungan dengan respons terhadap rangsangan dan mekanisme informasi umpan balik (information feedback mechanism). Pekerjaan yang kemudian Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 97
oleh Wiener dinamakan sebagai sibernetiks ini dipakai untuk menyebut ilmu tentang komunikasi dan kontrol. 3. Penggunaan logika simbol dan aljabar untuk merumuskan dan menyelesaikan problem-problem, terutama yang khusus bertalian dengan kemungkinan. 4. Kemajuan-kemajuan dalam penelitian terhadap tingkah laku manusia (behavioural research), yang tidak menekankan pada apa yang berlangsung di dalam pikiran manusia, melainkan yang dapat diamati melalui tingkah lakunya dan hubungannya dengan rangsangan dari luar. Behaviouralism berakar pada dua hal: realisme (dan sedikit banyak juga sociological jurisprudence) dan ilmu politik. Dari yang pertama ia menerima pandangan yang mempercayai, bahwa tingkah laku hakim bisa diramalkan (ingat ucapan Holmes yang terkenal), sedangkan dari ilmu politik ia mewarisi teknik-teknik, seperti scaling dan psikologi dari kelompok kecil. Salah seorang peneliti aliran ini yang terkemuka, Glendon Schubert, maha guru ilmu politik, memberikan perhatian utamanya kepada motivasi yang terdapat di belakang keputusan-keputusan pengadilan, ia berpendapat bahwa hakim itu setuju atau tidak setuju terhadap suatu keputusan bukan disebabkan oleh karena mereka melakukan penalaran yang sama atau berlainan, melainkan karena mempunyai sikap-sikap yang sama atau berlainan. Dengan demikian, Schubert tampaknya mengabaikan pendidikan dan lingkungan para Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 98
hakim yang sama, mengabaikan tradisi yang diajarkan kepada mereka serta faktor-faktor institusional, seperti stare decisis. Dengan memperhatikan keputusan-keputusan mereka terdahulu, ia percaya dapat memperoleh reaksi-reaksi mereka terhadap pola-pola faktual dan menarik suatu hipotesa, bahwa pola-fakta yang berulang kembali akan merangsang suatu respons yang sama. Kelihatannya ini seperti menerima konsep sebab-akibat yang terlalu mekanis. Dugaan bahwa penerapan hukum oleh pengadilan merupakan satu proses mekanis dan hanya satu fase dari intepretasi, diperkuat oleh usaha membenarkan secara flsafat percobaan hendak menghindari penyelenggaraan peradilan yang terlalu bersifat pribadi (overpersonal) sebagai akibat dari tindakan kembali sebagian saja kepada keadilan tanpa hukum pada tingkatan equity dan hukum alam. Dalam menggunakan pendekatan terhadap sikap (attitudinal approach) menurut Schubert, ada beberapa taraf analisa. Yang pertama berhubungan dengan pertanyaan "bagaimana hakim-hakim itu berbeda dalam sikap-sikapnya?". Kalaulah kita dapat membuat suatu deskripsi yang sempurna dan membuat prediksi mengenai pengambilan keputusan oleh pengadilan atas dasar sikap-sikap individual dari para hakim, masih saja ada pertanyaan yang tersisa, yaitu, "mengapa para hakim itu berbeda dalam sikap-sikapnya?". Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 99
Schubert menjawab, bahwa para hakim berbeda dalam sikap- sikapnya oleh karena mereka masing-masing pada akhirnya memilih beberapa hal untuk dipercayainya dan menolak yang lain, sebagai hasil dari pengalaman hidupnya. Apa yang dipercayai oleh seorang hakim tergantung dari afliasi-afliasi politik, agama dan etnisnya, isterinya, kepastian ekonomisnya dan status sosialnya, macam pendidikan yang diterimanya, baik formal maupun yang informal, karirnya dibidang hukum sebelum ia menjadi hakim. Afliasi- afliasinya yang berhubungan dengan perkawinan, status sosial- ekonomi, pendidikan, pada gilirannya untuk bagian terbesar dipengaruhi oleh tempat ia dilahirkan, dari orang tua siapa dan kapan. Dari segi meramalkan keputusan hakim, Schubert tidak mengasumsikan, bahwa keputusan pengadilan merupakan fungsi yang langsung dari atribut-atribut hakim. Keputusan hakim merupakan fungsi yang langsung dari sikap-sikap (sikap-sikap merupakan fungsi langsung dari atribut-atribut). Oleh karena itu keputusan-keputusan dipengaruhi (affected) oleh atribut-atribut, hanya melalui perantaraan variabel-variabel sikap (intervening attitudinal variables). Oleh karena itu, kita bisa mengharapkan bahwa prediksi terhadap kelakuan hakim yang didasarkan pada variabel-variabel atribut dan data akan kurang berhasil dibanding dengan prediksi yang didasarkan secara langsung pada variabel- variabel sikap dan data. Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 100
Selanjutnya, masih ada lagi taraf analisa tingkat ketiga yang mungkin dilakukan, yaitu yang berhubungan dengan persoalan, "mengapa dan bagaimana duduk persoalannya, sehingga tempat kelahiran hakim, orang tuanya dan kapan dilahirkan, merupakan masalah?". Dengan pertanyaan lain, "mengapa dan bagaimana atributatribut hakim itu ditentukan oleh perbedaan-perbedaan cultural?". Analisa terhadap pengaruh-pengaruh kultural, baik pada sistem-sistem politik yang primitif maupun kompleks ditujukan untuk memahami dan menjelaskan bagaimana dan mengapa hakim- hakim yang berbeda-beda itu memperoleh atribut-atribut yang berbeda-beda. Di sini tidaklah ingin dikecilkan peranan dari struktur pengadilan, komposisi para hakim, jalannya sidang, biaya yang diperlukan, dan lain sebagainya itu merupakan hal-hal yang sangat penting untuk diselidiki dengan seksama. Akan tetapi, di sini akan disinggung suatu aspek lain dari pengadilan, yaitu mengenai keputusan yang diberikan oleh pengadilan. Banyak sekali aspek- aspek keputusan pengadilan yang belum mendapat penelitian yang sebenarnya akan berguna bagi perkembangan hukum di Indonesia serta proses peradilan pada khususnya. Dalam penelitian ini, ilmu hukum tak akan mungkin melakukannya sendiri, ilmu hukum harus meminta kepada sosiologi, ilmu politik, psikologi, dan sampai batas- batas tertentu juga ilmu ekonomi dan antropologi. Sebagai contoh, dapat diketengahkan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 101
hakim dalam memberikan keputusan atau di dalam menemukan hukum. Suasana politik sedikit banyak mempunyai pengaruh, status ekonomi pun mempunyai pengaruh-pengaruh tertentu, di samping unsur-unsur atau keadaan psikologis yang sedang dialami. Belum lagi tentang status terdakwa secara sosial ekonomi politis dan juga pengaruh mass media terhadap jalannya peradilan. Di lain pihak dapat pula dikemukakan masalah efek sosial suatu keputusan pengadilan. Misalnya, sampai sejauh manakah keputusan pengadilan mengenai pelanggaran-pelanggaran lalu lintas. Atau contoh lain adalah sampai sejauh manakah keputusan-keputusan mengenai perkara cek kosong dapat membatasi pelanggaran tersebut, banyak contoh-contoh lainnya yang dapat diambil dari kehidupan sehari-hari. Suatu penelitian yang juga akan sangat berguna, adalah penelitian terhadap peranan hakim dalam mengubah masyarakat melalui keputusan-keputusannya. Hukum positif tak akan selalu mengikuti perubahan atau mengubah masyarakat, karena sifatnya yang relatif kaku. Oleh karena itu, maka peranan hakim sangat penting, untuk mengisi kekurangan-kekurangan yang ada pada hukum positif dalam konteks perubahan masyarakat. Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 102
Bab VII Aspek Bekerjanya Hukum Dalam Hubungannya Dengan Perubahan Sosial Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 103
Bab VII Aspek Bekerjanya Hukum Dalam Hubungannya Dengan Perubahan Sosial Hukum bekerja dengan cara memancangi perbuatan seseorang atau hubungan antara orang-orang dalam masyarakat. Untuk keperluan pemancangan tersebut, maka hukum menjabarkan pekerjaannya dalam berbagai fungsinya, yaitu: 1. Pembuatan norma-norma, baik yang memberikan peruntukan maupun yang menentukan hubungan antara orang dengan orang; 2. Penyelesaian sengketa-sengketa; 3. Menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat, yaitu dalam hal terjadi perubahan-perubahan. Hukum dengan demikian, digolongkan sebagai sarana untuk melakukan kontrol sosial, yaitu suatu proses mempengaruhi orang- orang untuk bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat. Sebagaimana diutarakan di atas, maka pengontrolan oleh hukum itu dijalankan dengan berbagai cara dan melalui pembentukan badan- badan yang dibutuhkan. Dalam hubungan ini, maka hukum biasa disebut sebagai suatu sarana untuk melakukan kontrol sosial yang bersifat formal. Apabila proses pengontrolan tersebut dihubungkan dengan bagan hubungan sibernetika dari Parsons, maka tampak bahwa Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 104
pekerjaanpekerjaan yang dilakukan oleh hukum itu tidak samasekali otonom, melainkan kait-berkait dengan proses-proses lain yang berlangsung dalam masyarakat. Kait-berkait dalam arti, baik hukum itu mengontrol maupun dikontrol oleh berbagai proses dalam masyarakat itu, serta bekerjanya hukum itu dikondisikan pula oleh proses-proses yang memuat energi yang lebih besar. Dalam Bab ini akan dibahas mengenai dua aspek kerja hukum yang didasarkan pada fungsi hukum untuk melakukan kontrol sosial sebagaimana diuraikan di atas. Aspek yang pertama berhubungan dengan pelaksanaan dari kontrol sosial yang lebih bersifat statis. Pelaksanaan kontrol sosial ini pada suatu saat tidak lagi berhenti pada orientasi masa sekarang, melainkan bisa juga melampauinya, yang berarti ditujukan untuk menjangkau masa yang akan datang. Dengan demikian, maka persoalan yang ingin dipecahkan di sini bukan lagi bagaimana mempengaruhi tingkah laku orang-orang agar sesuai dengan harapan masyarakat dalam keadaan sekarang ini, melainkan menyangkut masalah perubahan-perubahan yang dikehendaki. Untuk jenis kontrol sosial yang disebut terakhir ini biasa dipakai istilah social engineering. A. Hukum Sebagai Sarana Kontrol Sosial Apakah yang dimaksud dengan kontrol sosial itu?. Apakah tujuan kontrol sosial bagi kehidupan sosial?. Setiap masyarakat selalu mendambakan keadaan tenang, tertib dan aman. Namun kondisi normatif tersebut tidak selalu terwujud secara utuh. Banyak Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 105
penyimpangan terjadi di dalam masyarakat yang berawal dari ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Banyak perilaku yang tidak sesuai dengan keteraturan sosial (social order), seperti tawuran antar mahasiswa, hubungan seks di luar nikah, pemakai narkoba dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, diperlukan suatu pengendalian sosial, yaitu untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat. Kondisi itu terjadi jika ada keserasian antara perubahan dan stabilitas yang ada dalam masyarakat. Cara-cara yang dilakukan antara lain : melalui persuasi dan koersi. Untuk itu perlu ada pranata sosial yang berperan. Pranata itu antara lain polisi, pengadilan, adat dan tokoh masyarakat. Dari sejarah pendapat para sarjana tentang fungsi hukum ada beberapa kecenderungan untuk menganggap hukum sebagai salah satu sarana pengendalian sosial (social control). Salah seorang sarjana yang mempopolerkan pengertian pengendalian sosial adalah E.A. Ross, yang mengatakan bahwa pengendalian sosial mencakup semua kekuatan-kekuatan yang menciptakan serta memelihara ikatan sosial. Ross menganut teori imperatif tentang fungsi hukum dengan banyak menghubungkannya dengan hukum pidana. Tentang hal ini Sawer mengatakan "He said: It is obedience that articulates the solid bony framework of social order, and while speking often of society or the state as imposing law, he seemed also to accept the necessity for a wise minority or organization of distinct elements of the population to exert social control through law". Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 106
Menurut peter L Berger, kontrol sosial adalah berbagai cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggota yang membangkang. Sementara itu Roucek mendefnisikan kontrol sosial sebagai suatu istilah kolektif yang mengacu pada proses terencana atau tidak untuk mengajar individu agar dapat menyesuaikan diri dengan kebiasaan dan nilai kelompok tempat mereka tinggal. Pengendalian sosial (social control) sebagai suatu konsep dalam sosiologi baru digunakan pada tahun 1894 oleh Small dan Vincent. Pengendalian sosial dapat diartikan sebagai cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggota yang membangkang. Dan juga mencakup proses-proses yang dapat kita klasifkasikan sebagai proses sosialisasi. Sedangkan soerjono Soekanto menyebut mekanisme kontrol sosial yaitu segala sesuatu yang dilakukan untuk melaksanakan proses yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan untuk mendidik, mengajak atau bahkan memaksa para warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Alat yang biasa digunakan untuk mengendalian sosial beraneka ragam. Seperti sopan santun, teladan, penyebaran rasa malu dan sebagainya. Namun kekuatannya tidak sama dalam suatu masyarakat sederhana dengan masyarakat yang kompleks. Pendidikan dan hukum adalah alat yang sangat ampuh dalam pengendalian sosial. Sopan santun mungkin lebih ampuh pada hubungan anak dengan mertua, tapi mungkin dalam hubungan Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 107
masyarakat di pasar belum tentu berkesan. Menurut Roucek, bahwa pengendalian sosial dapat dilakukan melalui institusi atau non- institusi, secara lisan dan simbolik dan melalui kekerasan, menggunakan hukuman atau imbalan serta secara formal atau informal. Sementara menurut Fromm pengendalian sosial dapat dilakukan melalui tekanan sosial. Ada beberapa cara untuk melakukan pengendalian sosial: 1. Cara Pengendalian Sosial Melalui Institusi dan Non- Institusi Cara pengendalian sosial melalui institusi melalui lembaga sosial yang ada dalam masyarakat, seperti lembaga pendidikan, lembaga hukum, lembaga agama, lembaga politik, ekonomi dan keluarga. Contohnya lembaga peradilan, lembaga adat, lembaga pendidikan dan lain sebagainya. Cara pengendalian sosial non-institusi adalah dengan cara pengendalian sosial di luar institusi yang ada, seperti sekelompok massa memukuli copet di sebuah terminal, mahasiswa menjauhi teman-temannya yang terlibat narkoba, seseorang mendamaikan dua orang mahasiswa yang terlibat perkelahian. 2. Pengendalian secara Lisan, Simbolik dan Kekerasan Cara pengendalian melalui lisan dan simbolik, juga disebut dengan cara pengendalian sosial persuasif. Cara ini menekankan pada usaha untuk mengajak atau membimbing anggota masyarakat agar dapat bertindak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 108
Pengendalian sosial secara lisan dilakukan dengan mengajak orang mentaati aturan yang berlaku dengan berbicara langsung dalam bahasa verbal. Sedangkan pengendalian simbolik dapat dilakukan antara lain melalui tulisan, spanduk dan iklan layanan masyarakat. Contoh: penyuluhan narkoba dari pihak kepolisisn, ceramah keagamaan, spanduk menjaga persatuan dan sebagainya. Cara pengendalian sosial dengan kekerasan (koersif) yaitu dengan ancaman berupa fsik agar si pelaku jera dan tidak melakukan lagi. 3. Pengendalian sosial Imbalan dan Hukum (reward and punishment) Cara pengendalian sosial melalui imbalan bersifat preventif, pemberian bertujuan agar norma dan nilai sosial dalam masyarakat ditaati. Sedangkan cara pengendalian sosial melalui hukum cenderung bersifat represif, cara ini bertujuan untuk memulihkan keadaan seperti sebelum pelanggaran terjadi. 4. Cara pengendalian sosial Formal dan Informal Cara pengendalian formal menurut Horton damn Hunt adalah cara pengendalian sosial yang dilakukan oleh lembaga-lembaga resmi yang memiliki aturan-aturan resmi, seperti lembaga peradilan dan kepolisian. Cara pengendalian informal adalah cara pengendalian sosial yang dilakukan oleh kelompok yang kecil, akrab, bersifat tidak resmi dan tidak memiliki aturan tertulis. Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 109
5. Pengendalian sosial melalui Sosialisasi Apabila suatu masyarakat ingin berfungsi efektif, maka para anggota masyarakat harus berprilaku sesuai dengan nilai dan norma sosial yang mengatur pola hidup dalam masyarakat tersebut. Oleh sebab itu diperlukan proses penanaman nilai dan norma yang disebut sosialisasi. Dalam sosialisasi, individu-individu menjadi anggota masyarakat dikendalikan sehingga tidak melakukan perilaku menyimpang. 6. Cara Pengendalian Sosial melalui Tekanan Untuk bisa diterima diterima agar diterima dalam suatu kelompok, kita akan berusaha mengikuti nlai-nilai dan norma yang berlaku di dalam kelompok itu. Seseorang cenderung mengekspresikan pernyataan pribadinya seirama atau sesuai dengan pandangan kelompoknya. Ada beberapa alat yang dapat digunakan dalam pengendalian sosial adalah sebagai berikut: a. Mempertebal keyakinan anggota-anggota masyarakat akan kebaikan norma-norma tersebut; b. Memberikan penghargaan kepada anggota-anggota masyarakat yang taat pada norma-norma sosial; c. Mengembangkan rasa malu dari diri atau jiwa anggota masyarakat bila mereka menyimpang dari norma sosial dan nilai-nilai yang berlaku; d. Menimbulkan rasa takut; Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 110
e. Menciptakan suatu sistem hukum dengan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka hukum adalah suatu sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari ancamanancaman maupun perbuatan-perbuatan yang membahayakan diri serta harta bendanya. Akan tetapi apakah hanya itu fungsi hukum atau adakah fungsi lainnya?. Di satu pihak memang benar bahwa hukum merupakan sarana pengendalian, akan tetapi di lain pihak hukum mungkin juga berfungsi sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial (law as a facilitation of human interaction). Mana yang lebih utama senantiasa tergantung pada bidang hukum yang dipersoalkan dan kadang-kadang kedua fungsi tadi berkaitan dengan eratnya, sehingga sulit untuk dibedakan secara tegas. Akan tetapi adalah kurang tepat untuk menyatakan bahwa kedua fungsi adalah penting, semata-mata untuk mengatasi masalah. Sebagai contoh dapat dikemukakan norma-norma yang mengatur perihal perbuatan penganiayaan yang merupakan suatu kejahatan (diatur dalam Bab XX KUHP Pasal 351 sampai dengan Pasal 358). Norma-norma hukum tersebut jelas merupakan sarana pemaksa yang berfungsi untuk melindungi warga masyarakat terhadap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya penderitaan pada pihak lain. Kelihatannya norma-norma hukum tersebut tidak berfungsi untuk memperlancar interaksi antara para warga masyarakat. Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 111
Apakah benar demikian?. Sebab di pihak lain, kalau norma-norma hukum ini tidak ada maka mungkin ada rasa takut atau khawatir dalam diri warga masyarakat untuk mengadakan interaksi. Mengulangi lagi rumusan kontrol sosial ini, maka ia adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar bertingkah-laku sesuai dengan harapan masyarakat. Kontrol sosial tersebut dijalankan dengan menggerakkan berbagai aktivitas, yang melibatkan penggunaan dari kekuasaan negara sebagai suatu lembaga yang diorganisasi secara politik, melalui lembaga-lembaga yang dibentuknya. Masalah-masalah yang muncul dalam kontrol sosial adalah masalah conformity dan deviation. Conformity adalah penyesuaian diri pada norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat. Sedangkan Deviation adalah penyimpangan terhadap norma-norma dan nilainilai tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari seringkali kontrol sosial digunakan sebagai pengawasan oleh masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Hal itu ada benarnya, akan tetapi secara lebih luas mencakup segala proses yang bersifat mendidik, mengajak atau memaksa warga masyarakat agar mematuhi kaedah-kaedah dan nilai-nilai sosial yang berlaku. Dengan demikian pengendalian sosial bertujuan untuk mencapai keserasian antara stabilitas dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat atau untuk mencapai keadaan damai melalui keserasian antara kepastian dengan keadilan. Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 112
Tujuan diciptakannya sosial kontrol adalah agar anggota masyarakat mentaati norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku. Sistem pengendalian yang merupakan segala sistem maupun proses yang dijalankan oleh masyarakat selalu disesuaikan dengan nilai- nilai dan kaedah-kaedah yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan sifat dari sosial kontrol meliputi: 1. Preventif/positif, merupakan usaha pencegahan terhadap gangguan-gangguan pada keserasian antara kepastian dengan keadilan. Dilakukan sebelum terjadi pelanggaran atau ancaman sanksi melalui proses sosialisasi, pendidikan formal dan informal. 2. Represif/negatif, bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah mengalami gangguan agar berjalan seperti semula. Dilakukan setelah terjadi pelanggaran dengan cara penjatuhan sanksi terhadap pelanggar dan penyimpang kaedah-kaedah yang berlaku. Dasar dari analisa tersebut adalah hukum diartikan sebagai suatu kontrol sosial dan berhubungan dengan pembentukan dan pemeliharaan aturan-aturan sosial. Analisa ini berpijak pada kemampuan hukum untuk mengontror perilaku-perilaku manusia dan menciptakan suatu kesesuaian di dalam perilaku-perilaku tersebut. Sering dikatakan bahwa salah satu dari karakteristik hukum yang membedakannya dari aturan-aturan yang bersifat Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 113
normatif ialah adanya mekanisme kontrol yaitu yang disebut sebagai sanksi. Hukum berfungsi untuk menciptakan aturan-aturan sosial, dan sanksi digunakan sebagai alat untuk mengontrol mereka yang menyimpang dan juga digunakan untuk menakut-nakuti agar orang tetap patuh kepada aturan-aturan sosial yang sudah ditentukan. Sudah tentu mungkin ada orang-orang yang tunduk kepada hukum bukannya karena takut, melainkan ada alasan-alasan lain, dan selain itu tidak cukup bagi kita untuk mengukur sampai sejauh mana fungsi kontrol dari hukum dapat berjalan dengan hanya melihat banyaknya orang yang patuh kepada aturan-aturan hukum yang telah ditentukan. Sesungguhnya rasa takut terhadap hukum dalam arti yang positif mungkin hanya merupakan sebagian dari alasan orangorang untuk selalu patuh kepada aturan-aturan hukum. Argumentasi ini telah membangkitkan sejumlah pertanyaan tentang hubungan antara hukum dengan norma-norma sosial. Beberapa orang ahli ilmu hukum cenderung untuk menjawab pertanyaan dengan memandang kepada efek tidak langsung dari sanksi. B. Hukum Sebagai Alat Untuk Mengubah Masyarakat Pada sub ini akan diusahakan untuk membahas hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dalam arti bahwa hukum mungkin dipergunakan sebagai suatu alat oleh agent of change. Agent of change atau pelopor perubahan adalah seseorang atau kelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 114
Pelopor perubahan memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial dan di dalam melaksanakan hal itu langsung tersangkut dalam tekanan-tekanan untuk mengadakan perubahan, bahkan mungkin menyebabkan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Suatu perubahan sosial yang dikehendaki atau direncanakan, selalu berada di bawah pengendalian serta peng- awasan pelopor perubahan tersebut. Caracara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu, dinamakan social engineering atau social planning. Dikumandangkannya suatu konsepsi atau pandangan bahwa hukum itu dapat berfungsi sebagai alat atau sarana untuk merubah masyarakat (law is a tool of social engineering). Sehubungan dengan fungsi hukum demikian, Andi Amrullah menyatakan bahwa : "para pemikir tentang hukum saat ini masih banyak belum dapat memandang atau bahkan menerima hukum sebagai suatu sistem yang disaping memiliki komponen-komponen substantif berupa kaedah-kaedah, juga memiliki komponen-komponen struktural dan kultural. Masih banyak sarjana hukum Indonesia berpendapat bahwa hukum itu hanyalah suatu sitem kaedah-kaedah yang ekslusif dan otonom. Sebagai konsekuensi dari pandangan yang demikian ini, banyak sarjana hukum melihat hukum hanya berfungsi sebagai a tool of social control, yang secara pasif mengikuti perubahan masyarakat. Manakala masyarakat berubah, hukumpun ikut berubah. Dus hukum di sini hanyalah stabilisator yang bertugas menjaga keseimbangan hidup bermasyarakat. Sebaliknya konsepsi yang memandang hukum Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 115
sebagai sistem yang memiliki komponen substantif (kaedah-kaedah) dan komponen sturktural dan kultural (peraturan-peraturan dan kebiasaan-kebiasaan/tradisi) memberi fungsi kepada hukum itu secara langsung dan aktif sebagai a tool of social engineering yang dapat memaksa perubahan masyarakat sedemikian rupa". Apabila kita berbicara mengenai hukum sebagai suatu konsepsi yang modern, maka sesungguhnya penggunaan hukum sebagai sarana melakukan social engineering adalah suatu hal yang lumrah. Bahkan adalah tidak terlalu jauh apabila orang berpendapat, bahwa hukum dalam penggunaannya sekarang ini hampir selalu berupa sarana untuk melakukan social engineering. Hukum sebagai sarana social engineering adalah penggunaan hukum secara secara sadar untuk mencapai suatu tertib atau keadaan masyarakat sebagaimana dicitacitakan atau untuk melakukan perubahan-perubahan yang diinginkan. Kemampuan seperti ini biasanya hanya dilekatkan pada hukum modern sebagai lawan dari hukum tradisional. Mengikuti pembagian Hart, maka penyelenggaraan hukum dalam suatu masyarakat itu berbedabeda dan untuk itu ia mengajukan dua model struktur masyarakat. Yang pertama adalam yang mempunyai susunan yang sederhana dengan sistem kontrol sosial yang tidak mempunyai bentuk-bentuk yang jelas, melainkan sekedar berupa sikap umum yang terdapat dalam para anggota masyarakat untuk mengikat diri pada pola-pola tingkah laku standar. Pada masyarakat model yang kedua, di situ sesuai dengan tingkat kompleksitas Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 116
masyarakatnya dapat dijumpai bentuk-bentuk penyelenggaraan hukum yang jelas dan terperinci. Hukum mungkin mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Misalnya, suatu peraturan yang menentukan sistem pendidikan tertentu bagi warga negara mempunyai pengaruh secara tidak langsung yang sangat penting bagi terjadinya perubahan- perubahan sosial. Seperti di Indonesia, sejak Proklamasi Kemerdekaan pada tahun 1945, semua Sekolah Dasar harus menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Pengaruhnya adalah sebagaimana dinyatakan oleh Joseph Fischer, bahwa, "The existence and wide spread use of a national linguafranca in Indonesia has had great political consequences. If the primary schools are not agencies of political socialization they are nonetheless propagators of a national tongue. In Indonesia this language has come to be regarded as synonymous with the very idea of an Indonesia state and is symbolic of "unity in diversity". Practically all primary school children, from the tip of North Sumatra to the extremities of the Lesser Sundas some 2,000 miles eastward, speak bahasa Indonesia. One would think in Central and East Java the Javanese, who represent 70 per cent of the total population, would have demanded more Cantitude in schools for their own highly developed language, but this they have never done. Even in Sumatra, where there was an anti-Jakarta insurraction in 1957, bahasa Indonesia is well entrenched in the primary schools and it more than anything else signifed to Bataks, Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 117
Minangkabous, and Atjeh nese the reality of a higher authority, the existence of an Indonesia state or nation of which, if by no other link, they were obviously a part". Suatu contoh lain adalah tentang jumlah universitas dan mahasiswa di Indonesia. Sebelum Undang-Undang No. 22/1961 ditetapkan, terdapat 14 universitas negeri dengan 65.000 mahasiswa. Terlepas dari segi baik-buruknya, sejak undang-undang tersebut ditetapkan, jumlah universitas negeri naik sampai menjadi 34 buah dengan 158.000 mahasiswa. Contoh ini diberikan untuk sekadar membuktikan bahwa suatu keputusan hukum dapat memperbanyak jumlah lembaga-lembaga pendidikan (misalnya universitas) dan selanjutnya lembaga-lembaga tersebut merupakan alat sosialisasi, akulturasi, perubahan, mobilitas atau gerak sosial, dan tempat pendidikan bagi golongan elit yang potensiil. Lembaga- lembaga pendidikan memperkenalkan ide-ide baru lembagalembaga tersebut dapat menarik orang-orang dari latar belakang etnik yang berbeda, agama yang berbeda maupun ideologi yang berbeda. Lembaga-lembaga pendidikan tersebut (yang kebanyakan bertempat di daerah-daerah perkotaan) dapat menarik warga-warga daerah pedesaan, dan sampai batas-batas tertentu lembaga-lembaga tadi mendidik golongan elit masa depan. Di dalam berbagai hal, hukum mempunyai pengaruh yang langsung terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan yang artinya adalah bahwa terdapat hubungan yang langsung antara hukum dengan perubahan-perubahan sosial. Suatu kaidah hukum yang Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 118
menetapkan bahwa janda dan anak-anak tanpa memperhatikan jenisnya dapat menjadi ahli waris mempunyai pengaruh langsung terhadap terjadinya perubahan-perubahan sosial, sebab tujuan utamanya adalah untuk mengubah pola-pola perikelakuan dan hubungan-hubungan antara warga masyarakat. Kaidah-kaidah hukum tersebut ditetapkan di dalam Ketetapan MPRS No. II/1960 yang mencoba membentuk suatu sistem hukum waris yang seragam di Indonesia. Kaidah-kaidah hukum tersebut mungkin sekali mengubah pola-pola kewarisan terutama pada masyarakat- masyarakat patrilineal dan akan mengakibatkan kedudukan yang lebih baik bagi para wanita, oleh karena menurut hukum adat asli, seorang Janda bukanlah merupakan ahli waris suaminya karena tak ada hubungan kekerabatan (jadi, janda dianggap orang luar keluarga suaminya almarhum). Sehubungan dengan adanya ketentuan tersebut, perlu dicatat suatu keputusan Mahkamah Agung tertanggal 1 Nopember 1961, yang merupakan keputusan Kasasi atas keputusankeputusan pengadilan negeri Kabanjahe dan pengadilan tinggi Medan. Keputusan tersebut menyangkut gugatan seorang wanita atas sebagian dari harta warisan ayahnya almarhum. Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi menolak gugatan tersebut atas dasar bahwa hukum adat Karo dan sistem patrilineal menentukan harta warisan seorang pria hanya dapat diwariskan kepada anak (2) laki-lakinya atau apabila dia tidak mempunyai keturunan, kepada saudara-saudara laki-laki yang terdekat melalui garis keturunan patrilineal. Menurut keputusan Mahkamah Agung Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 119
pada tingkat kasasi, maka "anak perempuan dan anak lelaki dari seorang peninggal warisan bersama berhak atas harta warisan dalam arti bahwa bagian anak lelaki adalah sama dengan anak perempuan". Keputusan tersebut mengakibatkan reaksi dari para sarjana hukum maupun masyarakat umum khususnya di Sumatra Utara. Suatu seminar tentang kewarisan diadakan pada tahun 1962 di mana antara lain dikemukakan, bahwa keputusan Mahkamah Agung tertanggal 1 Nopember 1961 tersebut dapat mengakibatkan terjadinya kegoncangan-kegoncangan pada sistem sosial masyarakat Karo. Akan tetapi, di lain pihak diakui pula dalam seminar tersebut bahwa pada masa-masa mendatang mau tidak mau pola-pola kewarisan yang hanya memberikan hak sebagai ahli waris kepada anak laki-laki saja harus ditinggalkan. Merubah masyarakat pada dasarnya memerlukan arah yang dituju, yaitu arah dari perubahan yang dikehendaki. Dalam usaha untuk merubah masyarakat, kiranya diperlukan ketetapan kearah mana perubahan itu akan dilakukan. Perupahan secara pasti akan meninggalkan bentuk yang diubah. Meninggalkan bentuk yang diubah, tidaklah harus diartikan bahwa perubahan itu harus menuju kepada bentuk yang baru sama sekali, akan tetapi mungkin akan menuju kepada bentuk yang sudah ada sebelumnya, atau mungkin juga perubahan yang dilakukan itu menuju kepada kedua bentuk sekaligus. Sebagai contoh, adalah usaha ke arah modernisasi bangsa Indonesia, yang dibarengi dengan usaha untuk kembali pada kepribadian Indonesia. Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 120
Apabila melalui hukum akan dilakukan perubahan terhadap masyarakat, dalam arti bahwa hukum akan dipergunakan sebagai alat untuk merubah dan perubahan itu ditujukan ke arah bentuk yang baru, maka ini berarti bahwa hukum itu harus dibentuk lebih dahulu dan memuat bentuk dari masyarakat yang dengan hukum, akan dirubah itu. Hukum disini dapat diartikan sebagai "kaedah- kaedah" maupun "sikapsikap". Dengan demikian, untuk merubah masyarakat kearah yang baru, diperlukan kaedah-kaedah yang dirumuskan lebih dahulu yang memuat bentuk masyarakat yang diinginkan itu. Sikap-tindak atau perikelakuan yang timbul (baru/hanya) sekali saja, adalah merupakan hukum apabila berlandaskan "de overtuiging" (dari pejabat maupun antar pribadi) yang dilandasi keyakinan/kesadaran akan kedamaian pergaulan hidup. Sikap tindak yang baru sekali terjadi yang merupakan hukum itu, akan merubah masyarakat apabila diikuti selanjutnya atau dielaborasikan kembali sehingga menimbulkan sikap tindak atau perikelakuan yang ajeg (hukum kebiasaan). Pengalaman-pengalaman di negara-negara lain dapat membuktikan bahwa hukum, sebagaimana halnya dengan bidangbidang kehidupan lainnya dipergunakan sebagai alat untuk mengadakan perubahan-perubahan sosial. Misalnya di Tunisia, maka sejak diperlakukannya Code of Personal Status pada tahun 1957, seorang wanita yang telah dewasa, mempunyai kemampuan hukum untuk menikah tanpa harus didampingi oleh seorang wali. Tunisia Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 121
sebagai suatu negara Islam di mana penduduknya pada umumnya menganut ajaran-ajaran mazhab Maliki, mengambil prinsip-prinsip dari mazhab Hanaf tentang kedudukan wanita. Di Syria, Yordania, Irak, dan juga di Marokko, suatu perkawinan haruslah mendapatkan izin dari pengadilan. Misalnya, pengadilan dapat menolak untuk memberikan izin, apabila para pihak yang akan menikah mempunyai perbedaan usia yang terlampau besar. Bahkan di Syria, misalnya, pengadilan baru akan memberikan izin untuk melakukan poligami apabila pengadilan telah yakin benar bahwa calon suami mempunyai kedudukan ekonomis yang kuat. Perlu diperhatikan bahwa perbedaan antara pengaruh langsung dengan pengaruh tidak langsung dari hukum seringkali tak dapat ditetapkan secara mutlak atau kadang-kadang dasar pembedaannya agak goyah. Sebab, dalam berbagai hal pengaruh langsung maupun pengaruh tidak langsung saling mengisi. Akan tetapi, keuntungan hukum bertujuan untuk memelihara tata tertib dalam masyarakat tidak perlu bersifat konservatif. Kiranya dapat dikatakan bahwa kaidah-kaidah hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat mempunyai peranan penting terutama dalam perubahan-perubahan yang dikehendaki atau perubahanperubahan yang direncanakan. (intended change atau planed change). Dengan perubahan-perubahan yang dikehendaki dan direncanakan dimaksudkan sebagai suatu perubahan yang dikehendaki dan direncanakan oleh warga masyarakat yang berperan sebagai pelopor masyarakat. Dan dalam masyarakat yang Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 122
sudah kompleks di mana birokrasi memegang peranan penting tindakan-tindakan sosial, mau tak mau harus mempunyai dasar hukum untuk sahnya. Dalam hal ini, maka hukum dapat menjadi alat ampuh untuk mengadakan perubahanperubahan sosial, walaupun secara tidak langsung. Oleh sebab itu, apabila pemerintah ingin membentuk badan-badan yang berfungsi untuk mengubah masyarakat (secara terencana), maka hukum diperlukan untuk membentuk badan tadi serta untuk menentukan dan membatasi kekuasaannya. Dalam hal ini kaidah hukum mendorong terjadinya perubahan-perubahan sosial dengan membentuk badan-badan yang secara langsung berpengaruh terhadap perkembangan- perkembangan di bidang-bidang sosial, ekonomi, dan politik. Misalnya, Ketetapan MPRS No. XLI/1968 yang menetapkan pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun di Indonesia, merupakan suatu contoh di mana hukum berfungsi atau berperan secara tidak langsung dalam perubahan sosial yang direncanakan. Akan tetapi, hasil yang positif tergantung pada kemampuan pelopor perubahan untuk membatasi kemungkinan-kemungkinan terjadinya disorganisasi sebagai akibat dari perubahan-perubahan yang terjadi (yang juga dapat dilakukan dengan mempergunakan hukum sebagai alat), untuk memudahkan proses reorganisasi. Kemampuan untuk membatasi terjadinya disorganisasi selanjutnya tergantung pada suksesnya proses pelembagaan dari unsur-unsur baru yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan tersebut. Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 123
Di dalam hal yang diuraikan di atas maka penggunaan hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat mau tidak mau harus disesuaikan dengan anggapan-anggapan masyarakat apabila suatu hasil positif hendak dicapai. Maka, yang sebaiknya dilakukan, adalah pertamatama menelaah bagaimana anggapan-anggapan masyarakat tentang hukum. Artinya, apakah pada suatu saat focus masyarakat memang tertuju pada hukum. Selanjutnya, perlu disoroti bagian- bagian manakah dari suatu sistem hukum yang paling dihargai oleh bagian terbesar masyarakat pada suatu saat. Hal-hal itulah yang secara minimal harus dilakukan terlebih dahulu sebelum hukum dapat diterapkan sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Setelah penggunaan hukum sebagai sarana dilaksanakan, maka perlu diteliti secara bertahap demi tahap sampai sejauh mana efektiftas penerapan hukum tersebut. Maksudnya adalah untuk mengetahui titik kelemahan yang ada hubungannya dengan reaksi masyarakat, sehingga hal-hal yang merugikan itu dapat diatasi dengan segera. Hal ini perlu dilakukan karena apabila hukum tidak dilaksanakan seluruhnya atau sebagian oleh warga-warga yang terkena oleh aturan tadi, maka wewenang serta kewibawaan pembentuk hukum, penegak hukum, dan hukum itu sendiri menjadi berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Apabila ini terjadi, maka tujuan dari penggunaan hukum tadi tidak tercapai. Suatu contoh lain dapat dikemukakan dari beberapa peraturan yang dilaksanakan di Kota Jakarta, antara lain yang menyangkut soal kependudukan. Kenaikan penduduk di kota Jakarta adalah sebesar Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 124
4% setahun, yaitu 2,8% karena kelahiran dan 1,2% karena urbanisasi, yaitu proses berpindahnya penduduk dari daerah pedesaan ke kota (Survei Pelita Dua Tahun 1972). Sebagai akibatnya, maka kepadatan penduduk di Jakarta mencapai angka7.551 orang setiap km2. Untuk menahan arus urbanisasi pada khususnya telah dikeluarkan PeraturanPeraturan Daerah No.11/1968, No.13/1971 serta pernyataan bahwa Jakarta merupakan kota tertutup. Ini merupakan usaha-usaha untuk membatasi urbanisasi dengan mempergunakan hukum sebagai alatnya. Sulit untuk mengetahui efektiftas dari peraturan-peraturan tersebut, oleh karena urbanisasi disebabkan bermacam-macam faktor. Perlu dibedakan antara faktor- faktor yang mendorong penduduk desa untuk meninggalkan daerah tempat tinggalnya dan faktor-faktor yang ada di kota yang menarik penduduk desa untuk pindah dan menetap di kota-kota. Apabila dianalisis sebab-sebab yang dapat menjadi pendorong bagi orang-orang desa untuk meninggalkan daerah tempat tinggalnya adalah antara lain: 1. Lapangan kerja di desa terbatas, yaitu terutama dalam bidang pertanian. 2. Penduduk desa, terutama kaum muda-mudi, merasa tertekan oleh adat-istiadat yang ketat mengakibatkan suatu cara hidup yang monoton. Untuk mengembangkan pertumbuhan jiwanya banyak yang pergi ke kota. 3. Di desa-desa tidak banyak kesempatan untuk menambah pengetahuan. Oleh sebab itu, banyak orang yang ingin maju, Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 125
kemudian meninggalkan desanya untuk menambah pengetahuannya di kota. 4. Reaksi yang merupakan salah satu faktor penting di bidang spiritual kurang sekali dan kalaupun ada, perkembangannya sangat lambat. 5. Bagi penduduk desa yang mempunyai keahlian lain daripada bertani, seperti misalnya kerajinan tangan, tentu menginginkan pasaran yang lebih luas lagi bagi hasil produksinya. Ini mungkin tak dapat diperoleh di desa. Sebaliknya, akan dapat dijumpai pula beberapa faktor yang merupakan daya penarik dari kota, misalnya: 1. Penduduk desa kebanyakan dihinggapi suatu anggapan (yang keliru) bahwa di kota banyak pekerjaan serta banyak penghasilan. 2. Modal di kota lebih banyak daripada di desa. 3. Pendidikan lebih banyak di kota dan lebih mudah untuk diperoleh. 4. Kota dianggap sebagai tempat yang mempunyai tingkat kebudayaan yang lebih tinggi dan tempat pergaulan dengan segala macam orang dari segala lapisan sosial. 5. Kota merupakan suatu tempat yang lebih menguntungkan untuk mengembangkan jiwa dengan sebaik-baiknya dan seluas-luasnya. Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 126
Dari segala macam faktor yang berkaitan dengan urbanisasi, ternyata arus proses tersebut tidaklah dapat ditahan antara lain dengan membuat peraturan-peraturan pembatasan orang-orang menjadi warga kota, tetapi di tempat asal penduduk tersebut harus pula diterapkan peraturan-peraturan tertentu. Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 127
DAFTAR PUSTAKA Adam Podgorecki dan Christopher J. Whelan, 1987, Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum, PT. Bina Aksara, Jakarta. Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Cet. Kedua. Agus Salim, 2002, Perubahan Sosial Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia, PT. Tiara Wacana Yogya, Cet. Kepertama. Bruggingk, J.J..H, 1999, Refleksi Tentang Hukum. diterjemahkan oleh Arief Sidharta. Penerbit Citra Aditya Bakti Bandung. C.S.T. Kansil. 1982. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Derita Prapti Rahayu, 2014, Budaya Hukum Pancasila, Thafa Media, Yogyakarta, Cet. Kepertama. H. Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2007, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. Kesepuluh. H. Abdul Manan, 2009, Aspek-Aspek Pengubah Hukum, Kencana Predana Media Group, Jakarta, Cet. Ketiga. H. Salim, 2010, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, PT. Raja Grafndo Persada, Jakarta, Cet. Kepertama. John Z. Loudoe, 1985, Menemukan Hukum Melalui Tafsir dan Fakta, Bina Aksara, Jakarta. L.J.Van Apeldoorn, 1968, Pengantar Paramita, Jakarta, Cet. Kesepuluh. Ilmu Hukum, Pradnya Munir Fuady, 2011, Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum, Kencana Predana Media Group, Jakarta, Cet. Kepertama. OK. Khairuddin, 1991, Sosiologi Hukum, Sinar Grafka, Jakarta, Cet. Kepertama. Paton, G.W., 1072, A Textbook Of Jurisprudence, English Language Book Society. Oxford University Press. London Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 128
Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1983, Menelusuri Sosiologi Hukum Negara, CV. Rajawali, Jakarta, Cet. Ketiga. Roscoe Pound, 1965, Tugas Hukum (diterjemahkan oleh Muhammad Radjab), Bhatara, Jakarta. --------------------, 1972, Pengantar Filsafat Hukum (diterjemahkan dari edisi yang diperluas oleh Mohamad Radjab), Bhratara, Jakarta. Robert H. Lauer, 1993, Perspektif Tentang Perubahan Sosial (diterjemahkan oleh Alimandan), PT. Rineka Cipta, Jakarta. Sudikno Mertokusumo, 1984, Bunga Rampai Ilmu Hukum, Liberty, Yogyakarta, Cet. Pertama. Satjipto Rahardjo, 1986, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung. --------------------, 2006, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. Keenam. --------------------, Tanpa Tahun Terbit, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, CV. Sinar Baru, Bandung. --------------------, 2010, Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah, Genta Publishing, Yogyakarta, Cet Kedua. --------------------, 1979, Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia, Alumni, Bandung. --------------------, 2009, Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta. Soerjono Soekanto, 1981, Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial, Alumni, Bandung. --------------------, 1986, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, CV. Rajawali, Jakarta, Cet. Kedua. Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 129
--------------------, 2011, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafndo Persada, Jakarta, Cet. Kesepuluh. --------------------, 2005, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, PT. Raja Grafndo Persada, Jakarta, Cet. Kelimabelas. Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, 2011, Hukum Adat Indonesia, PT. Raja Grafndo Persada, Cet. Kesebelas, Jakarta. Soerjono Soekanto, Chalimah Suyanto, dan Hartono Widodo, 1988, Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum, PT. Bina Aksara, Jakarta, Cet. Pertama. Soleman Biasane Taneko, 1981, Dasar-Dasar Hukum Adat & Ilmu Hukum Adat, Alumni, Bandung. Sudarsono, 1991, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Rineka Cipta, Jakarta, Cet. Kepertama. Kaelan, 2004, Pendidikan Pancasila. Edisi Reformasi. Penerbit Paradigma Yogyakarta. Kansil, C.S.T Dan Kansil, Cristine, 2003. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cetakan Kedua, Balai Pustaka. Jakarta. Rahardjo Satjipto, 1996. Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti. Bandung. -------, 2007, Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia Dan Hukum. Penerbit Kompas Jakarta Van Apeldoorn, 1999, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita. Jakarta Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 130
Nama Lengkap Jenis Kelamin TTL Handphone Email No. KTP Pekerjaan CURICULUM VITAE : Dr. H. Nur Solikin, S.Ag., MH. : Laki-Laki : Jatisari Tuban, 15 Januari 1971 : 08113503757 / 081555688624 : dan : 3514071501710001 : Dosen (PNS) IAIN Jember sejak 1999 - sekarang pada matakuliah : 1. Pendidikan Anti Korupsi dari th. 2013 - sekarang 2. Ilmu Hukum dr th. 1999- sekarang 3. Sosiologi Hukum dr th. 1999-sekarang Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 131
4. Pendidikan Kewarganegaraan dr th. 1999- sekarang Jabatan : Wakil Rektor I IAIN Jember (Periode 2014 - 2019) Alamat : Griya Mangli Indah Blok AF no.13-14 Mangli Kaliwates Jember Jawa Timur RIWAYAT PENDIDIKAN Jenjang Tahun Nama Sekolah/ Bidang Pendidikan Lulus Perguruan Tinggi Studi SD 1984 SDN Jatisari Tuban SMP 1987 SMPN Bangilan Tuban SMA 1990 SMA Darul Ulum 3 Jombang S1 1996 IAIN Sunan Ampel Syariah Surabaya S2 2006 UNPAD Bandung Ilmu Hukum S3 2018 UIN Sunan Ampel Surabaya Dirasah Islamiyah Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 132
Kons. Hukum Islam RIWAYAT JABATAN Periode Jabatan 2014 - 2019 Wakil Rektor I IAIN Jember 2012 - 2014 Wakil Ketua I STAIN Jember 2006 - 2012 Ketua STAI Al-Yasini, Pasuruan 2008 - 2010 Komisioner Panwaslu Provinsi Jawa Timur 2006 - 2008 Ketua STAIN Jember Press RIWAYAT AKTIVITAS DAN ORGANISASI Institusi Posisi Tahun Keterangan ISNU Dewan Ahli/ 2017 - Dewan Ahli/Dewan Dewan Pakar sekarang Pakar ISNU Jawa Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 133
Konais Panwaslu Ponpes Miftahul Ulum Al-Yasini PWNU Senat Mahasiswa PB PMII Anggota Anggota Dewan Pengasuh Anggota Ketua Senat Ketua Bidang Hukum dan Timur 2015 - Konsorsium Ilmu- sekarang ilmu Keislaman 2009 PANWASLU Pileg dan Pilpres Provinsi Jawa Timur Sampai Anggota Dewan sekarang Pengasuh Ponpes Miftahul Ulum Al- Yasini Areng-Areng Sambisirah Wonorejo Pasuruan 2004- 2008 Anggota Litbang PWNU Jatim 1994-1995 Ketua Senat Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya 2000-2002 Ketua Bidang Hukum dan Advokasi PB PMII Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 134
Rayon PMII Koorcab PMII Lembaga Penguatan dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M) Pesantren Institute CSRP2S PASK2P Advokasi Jakarta Ketua Rayon 1993 Ketua Rayon PMII Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya Ketua 1994 Ketua Bidang Bidang Penerbitan dan Penerbitan Sosialisasi Koorcab dan PMII Jatim Sosialisasi Direktur 2006 Direktur Lembaga Penguatan dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M) Jember Konsultan 2007 Konsultan Ahli LSM Ahli Pesantren Institute Malang Direktur 2007 Direktur LSM CSRP2S Pasuruan Direktur 2007 Direktur LSM PASK2P Jember Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 135
PRESTASI DAN PENGHARGAAN Tahun Penghargaan 2015 Dosen teladan berprestasi IAIN Jember 2007 Lulus Ujian Nasional dan Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dari BAPPENAS RI 2007 Terpilih sebagai Narasumber pada Annual Conference 2007 DEPAG RI di Pekanbaru Riau 2007 Dosen teladan berprestasi IAIN Jember 2005 Juara satu lomba karya tulis tingkat nasional memperebutkan Piala Presiden RI tahun 2005 yang diselenggarakan Forum Pemantau Pemberantasan Korupsi di Indonesia (Forum 2004) dengan harian Republika, dengan judul : Pemberantasan Korupsi Di Indonesia, Menuju Zero Tollerance Corruption 2002 Juara tiga lomba karya tulis dalam rangka memperingati Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 136
satu abad Bung Hatta tahun 2002 yang diselenggarakan Panitia Satu Abad Bung Hatta Jawa Barat, dengan judul : Krisis Multidimensi, dan Persaingan Abad 21; Menengok dan Meneladani Sikap Hidup Bung Hatta. S1 - S2 Penerima beasiswa Supersemar (S1) dan BPPS Dikti Diknas (S2) PENGALAMAN RISET Tahun Penghargaan 2018 Pendidikan Luar Sekolah bagi Pekerja Anak di Sektor Informal; Studi Kasus Pekerja Anak Pada Perkebunan Karet di Desa Curahtakir, Jember 2014 Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Santri Mandiri Pondok Pesantren Al-Ikhlas Darunnajah Karangharjo, Silo, Jember Melalui Usaha Agribisnis Jamur Tiram 2014 Jejak Perkembangan STAIN Jember (Potret Sejarah dari Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 137
STAIN Menuju IAIN Jember) 2013 Membedah Profil Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jember 2005 Tanggung Jawab Perwakilan Diplomatik dan Konsuler Indonesia Dalam Melindungi Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri 2004 Ketergantungan Masyarakat Pada PSK di Kecamatan Prigen Pasuruan 2003 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Reproduksi Perempuan 2002 Pergeseran Prilaku Politik NU Pasca Orde Baru (Studi di Kabupaten Jember). (Penelitian Kompetitif Depag RI) 1996 Bursa Efek Dalam Kerangka Pembangunan Ekonomi Indonesia (Telaah Atas Pemikiran Fiqh Islam) 1996 Relevansi Diberlakukannya PP NO 10 Tahun 1983 Tentang Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil (Tinjauan Hukum Islam) KARYA ILMIAH BUKU/JURNAL/MAKALAH Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 138
Tahun A. BUKU 2016 2015 2014 2013 2008 2007 Judul Penerbit/Jurnal/Media Pendidikan Anti Korupsi IAIN Jember Press Pengantar Ilmu Hukum Kahifa Negara dan Pahlawan Pustaka Pelajar Devisa Agama dan Problem Pustaka Pelajar Mondial Problem Laten Tak STAIN Jember Press Berkesudahan; Menyibak Tabir Kenegaraan, Pendidikan, Politik, Keagamaan dan Kemasyarakatan. (Editor & Kontributor) Islam Kreatif. (Editor) Beasiswa Unggulan P3SWOT Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Diknas RI dengan STAIN Jember Press Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 139
2007 2007 2007 2007 2007 2004 Percikan Pemikiran STAIN Jember Press dan Madzhab Mangli. (Editor & Arruz Media Jogjakarta Kontributor) Negara dan Perlindungan STAIN Jember Press Warga Negara Syahr al-Muwasat; Penerbit Kompas Jakarta Kesabaran, Ampunan, Amal dan Solidaritas Pengantar Ilmu Hukum Dan Beasiswa Unggulan Tata Hukum Indonesia P3SWOT Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Diknas RI dengan STAIN Jember Press Negara dan Perlindungan Nurani Media Press TKI di Luar Negeri Menduniakan Agama; Nurani Media Press Menuju Keberagamaan Hanif Demokratisasi dan Penegakkan Supremasi Hukum Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 140
2002 2002 B. JURNAL 2012 2008 2007 2005 2002 C. PAPER Meletakkan Wajah Nurani Media Press Organisasi; Meletakkan PMII Menuju Independensi Sejati Ilmu Hukum; Jalan dalam Nurani Media Press Memahami dan Menguasi Hukum Menguak Pemikiran Jasser Jurnal Al-'Adalah, STAIN Auda tentang Filsafat Jember, Volume 16, Hukum Islam Nomor 2, Nopember 2012 NU di Tengah Gempuran Jurnal Al-'Adalah, STAIN Hantu Neo-Liberalisme Jember Mengenal Sisi lain Orang Jurnal Al-'Adalah, STAIN Madura Jember Pemberantasan Korupsi di Jurnal Fenomena P3M Indonesia STAIN Jember PTAI, dan Dilema Otonomi Jurnal Al-'Adalah, STAIN Pendidikan Kita Jember Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 141
2016 2010 2010 2010 2007 MEMBANGUN KULTUR Orasi Ilmiah. AKADEMIK DI Disampaikan pada acara PERGURUAN TINGGI Wisuda Sarjana (S1) Menuju Mutu Lulusan yang XXVI dan Pascasarjana Prospektif, unggul, dan (S2) IX Institut Agama Berdaya Saing Islam Negeri Jember Masyarakat dan Hiruk Seminar Regional oleh pikuk Pemilukada Bakesbangpol Jawa Timur di Ngawi, Pengawasan Pemilu dan Raker Panwaslukada Kota Penanganan Pelanggaran Surabaya di Sahid Hotel Surabaya Manajemen Organisasi Pelatihan Manajemen Kepemimpinan Pemuda dan Organisasi Kemasyarakatan Se-Jawa Timur oleh Dispora Jawa Timur di Batu Korupsi dan Pelatihan Monitoring Permasalahannya Korupsi di Daerah oleh Koorcab PMII Jatim di Surabaya Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 142
2005 2004 2003 2003 2003 2002 2001 1999 Sulitnya Pemberantasan Seminar Nasional dan Korupsi di Indonesia Pelantikan Ikadin Jember, Bondowoso, Banyuwangi, Kediri Hukum dalam Perspektif Sarasehan Fatayat NU Gender Kab. Pasuruan dan DIKNAS RI Jakarta Penegakan Hukum Jalan di PKD PMII Cabang Jember Tempat Indonesia dan Terorisme Mapaba PMII Cabang Global Jember Perempuan Dalam Diskusi Periodik Dosen Pelaksanaan HAM dan STAIN Jember Perlindungan Hukum Pluralisme dan Politik di Seminar Politik dan Indonesia Demokrasi PMII STAIN Jembe Perkembangan Hukum Diskusi Periodik Dosen dalam Perspektif Filsafat STAIN Jember Ilmu Solusi Masalah Disintegrasi Seminar IMPAS Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 143
Nasional; Kasus Ambon Pascasarjana UNPAD 1999 Dinamika Gerakan Ospek BEM STAIN Mahasiswa Jember D. MAJALAH 2002 Pesantren, dan Pembacaan Majalah Nurani Al-Yasini Kembali Atas Sejarah dan Tradisi Sejarah 2001 Otokritik dan Prospek NU Majalah Nurani Al-Yasini 2000 Islam dan Mekanisme Pasar Majalah Nurani Al-Yasini 1995 Mahasiswa dan Otonomi Majalah Ara-aita, Dakwah Kampus IAIN Sunan Ampel Surabaya E. MEDIA 2005 Makna Substansi Idul Media Indonesia, 20 Qurban Januari 2005 2004 Pendidikan Gratis Untuk Kompas edisi Jatim, 10 Rakyat Kecil Desember 2004 2004 Ramadhan, Tradisi Ritual, Kompas edisi Jatim, 20 dan Humanisme Oktober 2004 Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 144
2004 2004 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2002 Puasa, Reformasi Spiritual, Jawa Pos, 15 Oktober Kepemimpinan Baru 2004 Mengurai Prospek Pilkada Jawa Pos Radar Jember, Langsung 29 Agustus 2004 Puasa, Reformasi Spiritual Kompas, 28 Oktober 2003 dan Pemilu 2004 Menuju Kampanye Pemilu Surya, 3 Oktober 2003 yang Ideal Istighotsah Jangan Campur Kompas, 31 Juli 2003 Adukkan antara Agama dan Politik Mengurai Peran dan Posisi Surya, 30 Juli 2003 DPD NU dan Tradisi Istighotsah, Kompas, 28 Juli 2003 Politis atau Ritual? Relasi Islam dan Demokrasi Surya, 13 Pebruari 2003 Pemilihan Gubernur Secara Surya, 13 Pebruari 2003 Langsung, Mungkinkah? Saatnya Jawa Timur Kompas, 19 Oktober 2002 Dipimpin Sipil Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 145
2003 2003 2002 2002 2002 2003 2003 2002 2002 Inflasi Parpol Perlukah Surya, 27 Pebruari 2003 Dikurangi Jumlahnya? Belum Ada Perannnt Kompas, Pebruari 2003 Hukum Utuk Pilih Gubernur Secara Langsung Nahdlatul Ulama dan Kompas, 11 Oktober 2002 Kekuasaan Peliharalah Dalam Koridor Jawa Pos/Radar Surabaya, Moral 5 Maret 2003 Membangun Good Jawa Pos/Radar Surabaya, Governance Pemerintahan 5 Maret 2003 di Daerah Menggagas Wacana Parpol Surabaya News, 12 Maret Lokal 2003 Otonomi Daerah dan Surabaya News, 3 Februari Pemenuhan Harapan 2003 Masyarakat Wajah Islam di Tengah Isu Pikiran Rakyat, 26 Terorisme Global November 2002 Agama Negara dan Pikiran Rakyat, 18 Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 146
2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 Problem Pluralisme September 2002 Adakah Persoalan Islam Media Indonesia, 20 dan Demokrasi ? September 2002 Mau Dibawa Kemana Media Indonesia, Januari Wajah Agama ? 2002 Wajah Lesu Penegakan Duta Masyarakat, Januari Hukum Kita 2002 PKB, Konflik Internal, dan Surabaya Post, Januari Upaya Penyelesaian 2002 Kemanakah Perempuan ? Duta Masyarakat, April 2002 Dekonstruksi Pemikiran Media Indonesia, Juni Hukum Islam 2002 Penegakkan Hukum Jalan Duta Masyarakat, Juni di Tempat 2002 Hancurnya Benih-benih Duta Masyarakat, Juni Demokrasi 2002 Keluar dari Hegemoni Pikiran Rakyat, Juni 2002 Demokrasi Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 147
2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 Pesantren, dan Pembacaan Duta Masyarakat, Juli Kembali Atas Sejarah dan 2002 Tradisi Nasib Amandemen UUD Duta Masyarakat, Agustus 1945 2002 Menakar Ketulusan Duta Masyarakat, Agustus Pluralisme 2002 Islam Liberal dan Duta Masyarakat pengkayaan pemikiran September 2002 Islam Agama, Negara dan Pikiran Rakyat, September Problem Pluralisme 2002 Adakah Persoalan Islam Media Indonesia, dan Demokrasi ? September 2002 Agama, Konflik, dan Pikiran Rakyat, September Teologi Baru 2002 Kebangkrutan Moral, Potret Lomba Karya Tulis, Wajah Bangsa Indonesia Toyota dan Astra, Agustus Dewasa Ini 2002 Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 148