Menimbang Mengingat SALINAN WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA YOGYAKARTA, : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2 - 4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA dan WALIKOTA YOGYAKARTA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, yang selanjutnya disebut Retribusi PBG adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Persetujuan Bangunan Gedung yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah. 2. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung. 3. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. 4. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan. 5. Prasarana Bangunan Gedung adalah bangunan atau struktur fasilitas kelengkapan di dalam dan/atau di luar Bangunan Gedung, yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
3 - 6. Indeks Terintegrasi adalah bilangan hasil korelasi matematis dari indeks parameter-parameter fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan Bangunan Gedung, sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi untuk menghitung besaran retribusi. 7. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung. 8. Standar Harga Satuan Tertinggi yang selanjutnya disingkat SHST adalah standar harga satuan tertinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil perhitungan menggunakan aplikasi perhitungan standar harga satuan tertinggi yang disediakan oleh Pemerintah. 9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 10. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. 12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 14. Walikota adalah Walikota Yogyakarta. 15. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 16. Daerah adalah Kota Yogyakarta. Pasal 2 Dengan nama Retribusi PBG dipungut atas pelayanan penerbitan PBG oleh Pemerintah Daerah.
4 - BAB II JENIS, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI Pasal 3 Retribusi PBG digolongkan dalam jenis retribusi perizinan tertentu. Pasal 4 (1) Objek Retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu penerbitan PBG. (2) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis; b. penerbitan PBG; c. inspeksi Bangunan Gedung; d. penerbitan SLF dan SBKBG; dan/atau e. pencetakan plakat SLF. (3) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk permohonan persetujuan: a. pembangunan baru; b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF; c. PBG perubahan untuk: 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung; 2. perubahan lapis Bangunan Gedung; 3. perubahan luas Bangunan Gedung; 4. perubahan tampak Bangunan Gedung; 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan; 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat; 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya. (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan. (5) Tidak termasuk objek Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Daerah, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.
5 - Pasal 5 Subjek Retribusi PBG yaitu setiap orang pribadi atau Badan yang memperoleh PBG. Pasal 6 Wajib Retribusi PBG meliputi orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan penerbitan PBG dan diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pelayanan penerbitan PBG. BAB III KEWENANGAN Pasal 7 (1) Walikota berwenang dalam penyelenggaraan Retribusi PBG. (2) Kewenangan dalam penyelenggaraan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penetapan rincian perhitungan struktur dan besaran tarif; b. pemungutan; c. penagihan; d. pengelolaan keberatan; e. pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan; f. pengembalian kelebihan pembayaran; dan g. pemeriksaan. (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf d, huruf e, dan huruf g, Walikota melimpahkan kewenangannya kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung. (4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf f, Walikota melimpahkan kewenangannya kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 8 (1) Besarnya Retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan Retribusi PBG. (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
6 - (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. indeks lokalitas dan SHST untuk Bangunan Gedung; atau b. harga satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung. Pasal 9 (1) Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) terdiri atas formula untuk: a. Bangunan Gedung; dan b. Prasarana Bangunan Gedung. (2) Formula Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. luas total lantai; b. Indeks Terintegrasi; dan c. indeks Bangunan Gedung terbangun. (3) Formula Prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. volume; b. indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan c. indeks Bangunan Gedung terbangun. BAB V PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN BESARAN TARIF Pasal 10 Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan penerbitan PBG. Pasal 11 Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi: a. dokumen PBG dan SLF; b. inspeksi pemilik bangunan; c. penegakan hukum; d. penatausahaan; dan e. biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF.
7 - BAB VI STRUKTUR DAN BESARAN TARIF Pasal 12 (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk: a. Bangunan Gedung: Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan luas total lantai (LLt) dikalikan indeks lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg) atau dengan rumus sebagai berikut: LLt x (Ilo x SHST) x It x Ibg b. Prasarana Bangunan Gedung: Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan volume (V) dikalikan indeks Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung (I) dikalikan indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) atau dengan rumus sebagai berikut: V x I x Ibg x HSpbg (2) Indeks Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus sebagai berikut: If x ∑ (bp x Ip) x Fm (3) Rincian perhitungan struktur dan besaran tarif Tarif Retribusi PBG tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB VII PENINJAUAN TARIF Pasal 13 (1) Tarif Retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan tarif Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel harga satuan bangunan gedung negara/SHST dan Indeks Lokalitas. (3) Peninjauan tarif Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
8 - (4) Penetapan tarif Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota. BAB VIII PEMUNGUTAN RETRIBUSI Bagian Kesatu Wilayah Pemungutan Pasal 14 Retribusi PBG dipungut di Daerah. Bagian Kedua Tata Cara Pemungutan Pasal 15 (1) Retribusi PBG dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung. (3) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak SKRD ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib Retribusi belum membayar retribusi, maka harus dilakukan upaya penagihan. (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhadap Wajib Retribusi yang mengajukan keberatan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi PBG diatur dalam Peraturan Walikota. Bagian Ketiga Tempat Pembayaran dan Penyetoran Pasal 16 (1) Pembayaran Retribusi PBG dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Dalam hal pembayaran Retribusi PBG dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hasil penerimaan Retribusi PBG harus disetor ke kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan.
9 - Bagian Keempat Tata Cara Pembayaran Pasal 17 (1) Pembayaran Retribusi PBG dilakukan sekaligus secara lunas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan. (2) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap 30 (tiga puluh) hari kalender dari Retribusi PBG yang terutang, yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. Pasal 18 (1) Pembayaran Retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran yang sah. (2) Setiap pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku penerimaan. (3) Hasil penerimaan Retribusi PBG disetor ke Kas Daerah. (4) Tanda bukti pembayaran yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh Wajib Retribusi kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu untuk penerbitan PBG. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda bukti pembayaran Retribusi PBG diatur dalam Peraturan Walikota. Bagian Kelima Tata Cara Penagihan Pasal 19 (1) Penagihan Retribusi PBG yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) didahului dengan surat teguran. (2) Penerbitan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi PBG dan dilakukan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran. (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang di penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
10 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan STRD serta Surat Teguran diatur dalam Peraturan Walikota. Bagian Keenam Keberatan Pasal 20 (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung atas penetapan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas. (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan diatur dalam Peraturan Walikota. Pasal 21 (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung. (3) Keputusan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung atas keberatan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi PBG yang terutang. (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung tidak memberi keputusan, keberatan yang diajukan Wajib Retribusi dianggap dikabulkan.
11 - Bagian Ketujuh Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pasal 22 (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi PBG, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota dengan menyebutkan: a. nama dan alamat Wajib Retribusi; b. masa retribusi; c. besarnya kelebihan pembayaran; dan d. alasan singkat dan jelas. (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut. (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi. (7) Pelaksanaan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi PBG diatur dalam Peraturan Walikota. Bagian Kedelapan Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pasal 23 (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi PBG. (2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi PBG diberikan dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.
12 - (3) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan antara lain bagi Bangunan Gedung Hijau, Bangunan Cagar Budaya, Bangunan Warisan Budaya, bangunan yang menggunakan air baku PDAM. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi PBG diatur dalam Peraturan Walikota. Bagian Kesembilan Pemanfaatan Pasal 24 Penerimaan Retribusi PBG digunakan untuk: a. mendanai penerbitan dokumen PBG; b. pembinaan; c. pengaturan; d. pemenuhan; e. pengendalian; dan/atau f. pengawasan penyelenggaraan Bangunan Gedung yang sesuai standar teknis, pemanfaatan ruang, pemanfaatan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian alam. BAB IX KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 25 (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi PBG menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi PBG, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi PBG. (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam hal PBG dan SKRD tidak dibatalkan, dan tertangguh apabila: a. diterbitkan surat teguran; atau b. ada pengakuan utang Retribusi PBG dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut. (4) Pengakuan utang Retribusi PBG secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu Wajib Retribusi dengan kesadarannya
13 - menyatakan masih mempunyai utang Retribusi PBG dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. (5) Pengakuan utang Retribusi PBG secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi. Pasal 26 (1) Piutang Retribusi PBG yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa, dapat dihapuskan. (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi PBG yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi PBG yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Walikota. BAB X PEMERIKSAAN Pasal 27 (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi PBG dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi. (2) Wajib Retribusi yang diperiksa, wajib: a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku dan/atau catatan yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi PBG yang terutang; b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau c. memberikan keterangan yang diperlukan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi PBG diatur dalam Peraturan Walikota. BAB XI INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 28 (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Retribusi PBG dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.
14 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota. BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 29 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau
15 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Retribusi menurut hukum yang dipertanggungjawabkan. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. BAB XIII KETENTUAN PIDANA Pasal 30 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar Retribusi PBG sehingga merugikan keuangan daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban Wajib Retribusi untuk membayar retribusinya. Pasal 31 Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) merupakan penerimaan negara. BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 32 (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2020 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. dapat
16 - Pasal 33 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 9 Desember 2022 Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd SUMADI Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 9 Desember 2022 SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA, ttd AMAN YURIADIJAYA LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (7,36/2022)
17 - PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG I. UMUM Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya adalah mengatur mengenai Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah memberikan dampak hukum baru terhadap pengaturan Retribusi khususnya Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perubahan terhadap aturan tersebut mengakibatkan adanya perubahan paradigma perizinan bangunan dari semula izin mendirikan bangunan menjadi Persetujuan Bangunan Gedung. Perubahan ini pun diikuti dengan berubahnya nomenklatur retribusi izin mendirikan bangunan menjadi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. Selain perubahan nomenklatur retribusi tersebut, terdapat perubahan objek dan formula perhitungan nilai retribusi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Formula perhitungan nilai retribusi diperbaiki dan distandardisasi secara nasional untuk dapat lebih mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan yang berdasarkan standar teknis perencanaan, perancangan, pelaksanaan, dan pengawasan bangunan gedung. Penyelenggaraan penyediaan layanan tersebut ditujukan untuk dapat menjamin aspek keamanan dan keselamatan dalam pemanfaatan bangunan gedung. Pada prinsipnya bahwa pelayanan perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya partisipasi aktif dan dukungan dari masyarakat dalam bentuk pemungutan retribusi. Selain itu, Peraturan Daerah ini disusun untuk menindaklanjuti amanah Pasal 347 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
18 - Dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan serta adanya perkembangan hukum, Pemerintah Kota Yogyakarta perlu mengganti Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2020 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dengan Peraturan Daerah baru. Berdasarkan hal tersebut diperlukan pembentukan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Yang dimaksud dengan "menutup sebagian biaya" adalah sebagian biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dibiayai dari besaran tarif retribusi yang ditetapkan. Pasal 11 Cukup Jelas. Pasal 12 Contoh Perhitungan Retribusi PBG 1. Objek retribusi rumah tinggal baru dengan keriteria sebagai berikut: Fungsi : Hunian Luas Bangunan : 90 m²
19 - Ketinggian : 1 lantai Lokasi : Kota Yogyakarta Kepemilikan : Pribadi SHST BG Sederhana : Rp4.680.000,00 Indeks Lokalitas : 0,5 %. Indeks Fungsi Rumah Tinggal: 0,15 Bobot Indeks bp x Ip Parameter Parameter (bp) (Ip) Kompleksitas: Sederhana 1 0,3 0,3 Permanensi: permanen 2 0,2 0,4 Ketinggian: 1 lantai 1 0,5 0,5 Jumlah 1,2 Faktor Kepemilikan Perorangan: 1 Indeks Terintegrasi (It): 0,15 x 1,2 x 1= 0,18 Retribusi PBG : LLt x (Ilo x SHST) x It x Ibg : 90 x (0,5% x 4.680.000) x 0,18 x 1 : Rp379.080,00 2. Objek retribusi tempat usaha baru dengan keriteria sebagai berikut: Fungsi : Usaha Luas Bangunan : 90 m² Ketinggian : 1 lantai Lokasi : Kota Yogyakarta Kepemilikan : Pribadi SHST BG Sederhana : Rp4.680.000,00 Indeks Lokalitas : 0,5 %. Indeks Fungsi Usaha: 0,5 (usaha UMKM) Bobot Indeks bp x Ip Parameter Parameter (bp) (Ip) Kompleksitas: Tidak Sederhana 1 0,3 0,3 Permanensi: permanen 2 0,2 0,4 Ketinggian: 1 lantai 1 0,5 0,5 Jumlah 1,2 Faktor Kepemilikan Perorangan: 1 Indeks Terintegrasi (It): 0,5 x 1,2 x 1 = 0,6
20 - Retribusi PBG : LLt x (Ilo x SHST) x It x Ibg : 90 x 0,5% x 4.680.000 x 0,6 x 1 : Rp1.263.600,00 3. Objek retribusi tempat tinggal dan usaha baru dengan keriteria sebagai berikut: Fungsi : Campuran Luas Bangunan : 90 m² Ketinggian : 1 lantai Lokasi : Kota Yogyakarta Kepemilikan : Pribadi SHST BG Sederhana : Rp4.680.000,00 Indeks Lokalitas : 0,5%. Indeks Fungsi Campuran: 0,6 Bobot Indeks bp x Ip Parameter Parameter (bp) (Ip) Kompleksitas: Sederhana 1 0,3 0,3 Permanensi: permanen 2 0,2 0,4 Ketinggian: 1 lantai 1 0,5 0,5 Jumlah 1,2 Faktor Kepemilikan Perorangan: 1 Indeks Terintegrasi (It): 0,6 x 1,2 x 1 = 0,72 Retribusi PBG : LLt x (Ilo x SHST) x It x Ibg : 90 x (0,5% x 4.680.000) x 0,72 x 1 : Rp1.516.320,00 4. Objek retribusi Prasarana Bangunan Gedung dengan kriteria sebagai berikut: a. Pagar dengan panjang 39 m Retribusi PBG = V x I x Ibg x HSpbg = 39 x 1 x 1 x Rp10.000,00 = Rp390.000,00 b. Perkerasan dengan ukuran 113 m2 Retribusi PBG = V x I x Ibg x HSpbg = 113 x 1 x 1 x Rp5.000,00 = Rp565.000,00
21 - 5. Objek retribusi rehabilitasi Prasarana Bangunan Gedung, tingkat kerusakan sedang dengan kriteria sebagai berikut: a. Pagar dengan volume 39 m Retribusi PBG = V x I x Ibg x HSpbg = 39 x 1 x 0.225 x Rp10.000,00 = Rp87.750,00 b. Perkerasan dengan ukuran 113 m2 Retribusi PBG = V x I x Ibg x HSpbg = 113 x 1 x 0.225 x Rp5.000,00 = Rp127.125,00 Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.
22 - Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" adalah peraturan perundang-undangan tentang pajak dan retribusi daerah. Ayat (8) Cukup jelas. Pasal 23 Cukup Jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 21
23 - LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG RINCIAN PERHITUNGAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG I. BANGUNAN GEDUNG A. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) SHST Bangunan diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota. B. Indeks Lokalitas (Ilo) Ilo ditetapkan sebesar 0,5 % C. Indeks Terintegrasi (lt) Fungsi Indeks Fungsi Klasifikasi Bobot Parameter Parameter Indeks Parameter (Ip) Usaha 0,7 Kompleksitas 0,3 a. Sederhana 1 b. Tidak Sederhana 2 Usaha (UMKM-Prototipe) 0,5 Permanensi 0,2 a. Non Permanen 1 b. Permanen 2 Hunian 0,15 Ketinggian 0,5 )Mengikuti Tabel Koefisien )Mengikuti Tabel a. <100 m² dan <2 lantai Jumlah Lantai Koefisien Jumlah Lantai
24 - Fungsi Indeks Fungsi Klasifikasi Bobot Parameter Parameter b. >100 m² dan >2 lantai 0,17 Keagamaan 0 Fungsi Khusus 1 Sosial Budaya 0,3 Faktor a. Negara Kepemilikan (Fm) b. Perorangan/Badan Usaha Ganda/Campuran a. Luas <500 m² dan <2 lantai 0,6 b. Luas > 500 m2 dan >2 lantai 0,8 D. Indeks Bangunan Gedung terbangun (lbg) Tabel Indeks Bangunan Gedung Terbangun (lbg) Jenis Pembangunan Indeks Bangunan Gedung Terbangun Bangunan Gedung Baru 1 Rehabilitasi/Renovasi a. Sedang 0,45 x 50% = 0,225 b. Berat 0,65 x 50% = 0,325 Pelestarian/Pemugaran a. Pratama 0,65 x 50% = 0,325 b. Madya 0,45 x 50% = 0,225 c. Utama 0,30 x 50% = 0,150 Indeks Parameter (Ip) 0 1
Jumlah Lantai Basemen 3 lapis + (n) Basemen 3 lapis Basemen 2 lapis Basemen 1 lapis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 25 - Tabel Koefisien Jumlah Lantai Koefisien Jumlah Lantai Jumlah Lantai 1,393 + 0,1 (n) 31 1,393 32 1,299 33 1,197 34 1 35 1,090 36 1,120 37 1,135 38 1,162 39 1,197 40 1,236 41 1,265 42 1,299 43 1,333 44 1,364 45 1,393 46 1,420 47 1,445 48 1,468 49 1,489 50 1,508 51 1,525 52 Koefisien Jumlah Lantai 1,686 1,695 1,704 1,713 1,722 1,730 1,738 1,746 1,754 1,761 1,768 1,775 1,782 1,789 1,795 1,801 1,807 1,813 1,818 1,823 1,828 1,833
26 - 19 1,541 53 20 1,556 54 21 1,570 55 22 1,584 56 23 1,597 57 24 1,610 58 25 1,622 59 26 1,634 60 27 1,645 60+(n) 28 1,656 29 1,666 30 1,676 Keterangan: Untuk basemen disebut koefisien jumlah lapis. Untuk lantai disebut koefisien jumlah lantai. Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis pada Bangunan Gedung. Di atas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya. Di atas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap laintainya. Koefisien Ketinggian BG = LLi : Luas Lantai ke-i KL : Koefisien jumlah lantai Lbi : Luas Basemen ke-i KBi : Koefisien Jumlah lapis 1,837 1,841 1,845 1,849 1,853 1,856 1,859 1,862 1,862+0,003 (n)
27 - II. Prasarana Bangunan Gedung Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) Harga Satuan Rusak Rusak No Jenis Prasarana Bangunan Retribusi Prasarana (HSPBG) Pembangunan Baru Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Gedung Bangunan Gedung (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1. Konstruksi Pagar Rp10.000/m 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225 Pembatas/Penahan/- Tanggul/ retaining Rp10.000/m 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225 Pengaman wall Turap batas Rp10.000/m 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225 kaveling/persil 2. Konstruksi Penanda Masuk Gapura Rp20.000/m2 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225 Lokasi Gerbang Rp20.000/m2 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225 3. Konstruksi Perkerasan Jalan Rp5.000/m2 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225 Lapangan upacara Rp5.000/m2 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225 Lapangan olahraga Rp5.000/m2 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225 terbuka 4. Konstruksi perkerasan Rp5.000/m2 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225 aspal, beton
No Jenis Prasarana (1) (2) 5. Konstruksi perkerasan grassblock 6. Konstruksi penghubung 7. Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung) 8. Konstruksi penghubung (jembatan penyeberangan orang/barang) 9. Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ underpass) 10. Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah Bangunan (3) jembatan Box culvert Kolam renang Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah 28 - Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSPBG) (4) Rp5.000/m2 Rp15.000/m2 Rp15.000/m2 Rp5.000/m2 Rp5.000/m2 Rp5.000/m2 Rp15.000/m2 Rp15.000/m2 Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) Rusak Rusak Pembangunan Baru Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Gedung Bangunan Gedung (5) (6) (7) 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225
No Jenis Prasarana (1) (2) 11 Konstruksi septic tank, sumur resapan 12. Konstruksi menara 13. Konstruksi menara air 14. Konstruksi monument 15. Konstruksi instalasi/gardu listrik Bangunan (3) Menara reservoir cerobong Tugu Patung Di dalam persil Di luar persil Instalasi Listrik 29 - Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSPBG) (4) Rp5.000/m2 Rp50.000/5m2 Rp600.000/5m2 Rp50.000/5m2 Rp50.000/unit Rp50.000/unit Rp100.000/unit Rp200.000/unit Rp100.000/unit (luas maksimum 10 m2, apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp10.000/m2) Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) Rusak Rusak Pembangunan Baru Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Gedung Bangunan Gedung (5) (6) (7) 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225
No (1) Jenis Prasarana (2) Bangunan (3) Instalasi telepon/komunikasi Instalasi pengolahan 30 - Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSPBG) (4) Rp100.000/unit (luas maksimum 10 m2, apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 10.000/m2) Rp100.000/unit (luas maksimum 10 m2, apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp10.000/m2) Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) Rusak Rusak Pembangunan Baru Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Gedung Bangunan Gedung (5) (6) (7) 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225
No Jenis Prasarana (1) (2) 16. Konstruksi reklame/papan nama Bangunan (3) Bilboard/papan iklan/papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar) Ukuran Besar Ukuran Sedang Ukuran Kecil Videotron/megatron (berdiri sendiri) Ukuran Besar Ukuran Sedang Ukuran Kecil Bilboard/papan iklan/papan nama (menempel pada bangunan) Ukuran Besar 31 - Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSPBG) (4) Rp5.000.000/unit Rp4.000.000/unit Rp3.000.000/unit Rp10.000.000/unit Rp 7.500.000/unit Rp 4.500.000/unit Rp7.000.000/unit Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) Rusak Rusak Pembangunan Baru Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Gedung Bangunan Gedung (5) (6) (7) 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225
No Jenis Prasarana (1) (2) 17. Fondasi mesin (di bangunan) 18. Konstruksi menara televisi luar Bangunan (3) Ukuran Sedang Ukuran Kecil Videotron/megatron (menempel bangunan) Ukuran Besar Ukuran Sedang Ukuran Kecil 32 - Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSPBG) (4) Rp5.000.000/unit Rp4.000.000/unit Rp20.000.000/unit Rp15.000.000/unit Rp 9.000.000/unit Rp20.000/unit Rp50.000.000/unit (ketinggian maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian dihitung kelipatannya) Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) Rusak Rusak Pembangunan Baru Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Gedung Bangunan Gedung (5) (6) (7) 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225
No Jenis Prasarana (1) (2) 19. Konstruksi antena radio 1). Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki 2). Sistem guy wire/bentang kawat 33 - Harga Satuan Bangunan Retribusi Prasarana (HSPBG) (3) (4) Ketinggian 25-50 m Rp13.000.000/unit Ketinggian 51-75 m Rp19.000.000/unit Ketinggian 76-100 m Rp25.000.000/unit Ketinggian 101-125m Rp32.000.000/unit Ketinggian 126-150m Rp38.000.000/unit Ketinggian di atas 150 m Rp45.000.000/unit Ketinggian 0-50 m Rp7.800.000/unit Ketinggian 51-75 m Rp11.400.000/unit Ketinggian 76-100 m Rp15.000.000/unit Ketinggian di atas Rp18.600.000/unit 100 m Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) Rusak Rusak Pembangunan Baru Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Gedung Bangunan Gedung (5) (6) (7) 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225
No Jenis Prasarana (1) (2) 20. Konstruksi antena (tower telekomunikasi) 21 Tangki tanam bahan bakar 22 Pekerjaan drainase (dalam persil) Bangunan (3) Menara bersama Ketinggian kurang dari 25 m Ketinggian 25-50 m Ketinggian di atas 50 m Menara mandiri Ketinggian kurang dari 25m Ketinggian 25-50 m Ketinggian di atas 50 m Saluran Kolam tampung 34 - Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSPBG) (4) Rp35.000.000/unit Rp75.000.000/unit Rp100.000.000/unit Rp24.500.000/unit Rp45.500.000/unit Rp87.500.000/unit Rp150.000/unit Rp5.000/m Rp5.000/m2 Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) Rusak Rusak Pembangunan Baru Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Gedung Bangunan Gedung (5) (6) (7) 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225
35 - Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) No Jenis Prasarana Bangunan Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSPBG) Pembangunan Baru Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Gedung Bangunan Gedung (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 23 Konstruksi silo penyimpanan/ Rp15.000/m3 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225 Keterangan 1. RB = Rusak Berat 2. RS = Rusak Sedang 3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk Prasarana Bangunan Gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. 4. Untuk Prasarana Bangunan Gedung berupa monumen dan reklame dengan ketinggian 4 (empat) meter dari kaki tumpuan prasarana bangunan tersebut, dan dari 4 (empat) meter sampai dengan 8 (delapan) meter diperhitungkan 2 (dua) unit, sampai dengan 12 (dua belas) meter diperhitungkan 3 (tiga) unit dan seterusnya. Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd SUMADI