QANUN ACEH NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK ACEH BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA GUBERNUR ACEH, Menimbang : a. bahwa pengelolaan barang milik Aceh yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal; b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan lanjut Barang Milik Negara/Daerah, ketentuan mengenai pengelolaan barang milik Aceh diatur dengan Qanun Aceh berpedoman pada kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan kebijakan umum pengelolaan barang milik daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; lebih c. bahwa Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Aceh, masih terdapat kekurangan dan perkembangan sepenuhnya menampung peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Aceh yang terakhir sehingga perlu diganti; belum d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Pengelolaan Barang Milik Aceh; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor tentang 24 Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); Tahun 1956 3. Undang-Undang Nomor tentang 11 Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); Tahun 2006 4. Undang-Undang...
2- 4. Undang-Undang Nomor tentang 23 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Tahun 2014 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH dan GUBERNUR ACEH MEMUTUSKAN: Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK ACEH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Qanun Aceh ini yang dimaksud dengan: 1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur. 2. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh. adalah unsur Aceh 4. Gubernur adalah Kepala Pemerintahan Aceh yang dipilih melalui yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. suatu proses demokratis 5. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah Gubernur. 6. Sekretaris...
3- 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Aceh selaku Pengelola BMA. 7. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum. 8. Barang Milik Aceh yang selanjutnya disingkat BMA adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 9. Pengelola BMA adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMA. 10. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRA yang memiliki dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Aceh. kewenangan menggunakan BMA 11. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala SKPA yang fungsi pengelolaan BMA selaku Pejabat mempunyai Pengelola Keuangan Aceh. 12. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan BMA. 13. Unit Kerja adalah bagian dari SKPA yang melaksanakan satu atau beberapa program. 14. Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRA dengan persetujuan bersama Gubernur yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah tahunan Pemerintah Aceh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Gubernur dan DPRA serta ditetapkan dengan Qanun Aceh. rencana keuangan 16. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. 17. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha BMA pada pengguna barang. 18. Pengurus BMA yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas mengurus barang. 19. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan BMA pada Pejabat Penatausahaan Barang. 20. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional tugas menerima, menyimpan, Umum yang diserahi mengeluarkan, menatausahakan BMA pada Pengguna Barang. 21. Pembantu...
4- 21. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis Penatausahaan BMA pada Pengelola Barang. 22. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis Penatausahaan BMA pada Pengguna Barang. 23. Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan BMA pada Kuasa Pengguna Barang. 24. Penilai adalah pihak yang melakukan Penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. 25. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek Penilaian berupa BMA pada saat tertentu. 26. Penilai Pemerintah adalah penilai Pemerintah Pusat dan penilai Pemerintah Aceh. 27. Pengelolaan Barang Milik Aceh adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, Penggunaan , Pemanfaatan, Penilaian, pengamanan Penghapusan, Pemindahtanganan, Penatausahaan dan pengendalian. Pemusnahan, pembinaan, pemeliharaan, pengawasan dan dan 28. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMA untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. 29. Rencana Kebutuhan Barang Milik Aceh yang dokumen selanjutnya perencanaan kebutuhan BMA untuk periode 1 (satu) tahun. disingkat RKBMA adalah 30. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMA yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. 31. Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMA yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPA dan/atau optimalisasi BMA dengan tidak mengubah status kepemilikan. 32. Sewa adalah Pemanfaatan BMA oleh Pihak Lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. 33. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh atau antar Pemerintah Aceh dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang. 34. Kerja...
5- 34. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan BMA oleh Pihak Lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan sumber pendapatan Aceh bukan pajak dan/atau pembiayaan lainnya. 35. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah Pemanfaatan BMA berupa tanah oleh Pihak Lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh Pihak Lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. 36. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah Pemanfaatan BMA berupa tanah oleh Pihak Lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh Pihak Lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. 37. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI adalah kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 38. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya disingkat PJPK adalah Gubernur, atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sebagai penyedia atau peraturan penyelenggara perundang undangan. infrastruktur berdasarkan 39. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMA. 40. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMA kepada Pihak Lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. 41. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan BMA yang dilakukan antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh Kabupaten/Kota, Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Daerah lainnya diluar Aceh, atau antara Pemerintah Aceh dengan Pihak Lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang. Pemerintah dengan 42. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Aceh kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Aceh kepada Pemerintah Daerah lainnya diluar Aceh, atau antara Pemerintah Aceh kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian. 43. Penyertaan Modal Pemerintah Aceh adalah pengalihan kepemilikan BMA yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Aceh pada badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Aceh. 44. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan BMA. 45. Penghapusan...
6- 45. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMA dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. 46. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, Inventarisasi, dan pelaporan BMA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 47. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMA. 48. Dokumen Kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti kepemilikan atas BMA. 49. Daftar Milik Aceh adalah daftar yang memuat seluruh data BMA. 50. Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data BMA yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang. 51. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data BMA yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang. 52. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Aceh dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil Pemerintah Aceh yang bersangkutan. 53. Pihak Lain adalah pihak-pihak selain SKPA/Lembaga dan Pemerintah Aceh. 54. Lembaga adalah organisasi non SKPA dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang- undangan lainnya. Pasal 2 Prinsip-prinsip Pengelolaan BMA, yaitu: a. kepastian hukum; b. fungsional; c. transparansi dan keterbukaan; d. efisien; e. efektif; f. akuntabel; g. kepastian nilai; dan h. kearifan lokal; Pasal 3...
7- Pasal 3 Pengelolaan BMA bertujuan: a. memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan BMA; b. mewujudkan keterbukaan dalam pengelolaan BMA; c. mewujudkan pengelolaan BMA yang efisien dan efektif; d. mengInventarisasi dan mendokumentasikan BMA yang akuntabel; dan e. mewujudkan pengelolaan BMA yang dapat dipertanggung jawabkan. Pasal 4 Ruang lingkup pengaturan pengelolaan BMA dalam Qanun ini, meliputi: a. BMA; b. pejabat pengelola Barang; c. perencanaan kebutuhan dan penganggaran; d. pengadaan; e. Penggunaan ; f. Pemanfaatan; g. pengamanan dan pemeliharaan; h. Penilaian; i. Pemindahtanganan; j. Pemusnahan; k. Penghapusan; l. Penatausahaan; m. sistem informasi manajemen aset; n. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; o. pengelolaan BMA Badan Layanan Umum Daerah; p. ganti rugi dan sanksi; q. penyelidikan dan penyidikan; r. ketentuan pidana; dan s. ketentuan lain-lain; t. ketentuan peralihan; BAB II BARANG MILIK ACEH Pasal 5 (1) BMA meliputi: a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBA; dan b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. (2) BMA...
8- (2) BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. barang yang diperoleh dari Hibah/sumbangan atau yang sejenis; b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau e. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas Penyertaan Modal Pemerintah Aceh. Pasal 6 Barang yang diperoleh dari Hibah/sumbangan atau sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi Hibah/sumbangan dan/atau yang sejenis dari negara/Lembaga internasional sesuai peraturan perundang undangan. Pasal 7 (1) Barang sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b berasal dari: yang diperoleh a. kontrak karya; b. kontrak bagi hasil; c. kontrak kerja sama; d. perjanjian dengan Negara lain/Lembaga internasional peraturan dengan mempedomani perundang undangan; dan ketentuan e. kerjasama Pemerintah Aceh dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Pasal 8 (1) BMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilarang digadaikan/dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman atau diserahkan kepada Pihak Lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada Pemerintah Aceh. (2) BMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak dapat peraturan disita perundang undangan. sesuai dengan ketentuan Pasal 9 (1) BMA yang dibeli atau diperoleh atas beban APBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dilengkapi dokumen pengadaan. (2) BMA...
9- (2) BMA yang berasal dari perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dilengkapi dokumen perolehan. (3) BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat berwujud maupun tidak berwujud. Pasal 10 (1) Rumah Negara merupakan BMA yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan serta menunjang pelaksanaan tugas dan Pejabat Aceh dan/atau Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Aceh. (2) Gubernur menetapkan status Penggunaan golongan Rumah Negara sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal 11 (1) Penatausahaan BMA berupa Rumah Negara meliputi kegiatan pembukuan, Inventarisasi, dan pelaporan. (2) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Barang wajib melakukan Penatausahaan dan pelaporan Rumah Negara kepada Gubernur. Pasal 12 Pelaksanaan pengelolaan dan alih status Rumah Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB III PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK ACEH Bagian Kesatu Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Aceh Pasal 13 (1) Gubernur merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan BMA. (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan BMA berwenang dan bertanggungjawab: a. menetapkan kebijakan pengelolaan BMA; b. menetapkan Penggunaan , Pemindahtanganan BMA berupa bangunan; Pemanfaatan, atau tanah dan/atau c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan BMA; d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan BMA; e. mengajukan usul Pemindahtanganan BMA yang memerlukan persetujuan DPRA; f. menyetujui usul Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMA; g. menyetujui...
10- g. menyetujui usul Pemanfaatan BMA berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan; dan h. menyetujui usul Pemanfaatan BMA dalam bentuk kerja sama penyediaan infrastruktur. (3) Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur di bantu: a. Sekretaris Daerah, selaku Pengelola Barang; b. Kepala Perangkat Aceh yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Aceh bidang Penatausahaan barang selaku Pejabat Penatausahaan BMA; c. Kepala SKPA, selaku Pengguna BMA yang dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Barang; d. Pejabat Penatausahaan Pengguna BMA; dan e. Pengurus BMA, yang terdiri dari: 1. Kepala bidang yang membidangi pengurusan barang pada Perangkat Aceh yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Aceh bidang Penatausahaan barang, selaku Pengurus Barang Pengelola; 2. Pengurus Barang Pengguna; dan 3. Pengurus Barang Pembantu. Bagian Kedua Pengelola Barang Milik Aceh Pasal 14 Pengelola BMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, berwenang dan bertanggung jawab: a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan BMA; b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan BMA; c. mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMA yang memerlukan persetujuan Gubernur; d. mengatur pelaksanaan Penggunaan Pemusnahan, dan Penghapusan BMA; , Pemanfaatan, e. mengatur pelaksanaan Pemindahtanganan BMA yang telah disetujui oleh Gubernur atau DPRA; f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi BMA; dan g. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMA. Bagian Ketiga...
11- Bagian Ketiga Pejabat Penatausahaan Barang Pasal 15 (1) Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (3) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. (2) Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggung jawab : a. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan BMA kepada Pengelola BMA; b. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharan/perawatan BMA kepada Pengelola BMA; c. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas dan Pemindahtanganan BMA yang memerlukan persetujuan Gubernur; pengajuan usul Pemanfaatan d. memberikan pertimbangan kepada Pengelola BMA , untuk mengatur Penggunaan Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMA; pelaksanaan e. memberikan pertimbangan kepada Pengelola BMA atas telah pelaksanaan Pemindahtanganan BMA yang disetujui oleh Gubernur atau DPRA; f. membantu Pengelola BMA dalam pelaksanaan koordinasi Inventarisasi BMA; g. melakukan pencatatan BMA berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain kepada Gubernur melalui Pengelola BMA, serta BMA yang berada pada Pengelola BMA; tidak digunakan untuk h. mengamankan dan memelihara BMA sebagaimana dimaksud pada huruf g; i. membantu Pengelola BMA dalam Pengawasan dan Pengendalian atau pengelolaan BMA; dan j. menyusun laporan BMA. Bagian Keempat Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang Pasal 16 (1) Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. (2) Pengguna BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggung jawab: a. mengajukan...
12- a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran BMA bagi SKPA yang dipimpinnya; b. mengajukan status Penggunaan BMA yang diperoleh dari beban APBA dan perolehan lainnya yang sah; permohonan penetapan c. melakukan pencatatan dan Inventarisasi BMA yang berada dalam penguasaannya; dan d. menggunakan BMA yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPA yang dipimpinnya; e. mengamankan dan memelihara BMA yang berada dalam penguasaannya; f. mengajukan dan Pemindahtanganan BMA berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRA dan BMA selain tanah dan/atau bangunan; usul Pemanfaatan g. menyerahkan BMA berupa tanah dan/atau bangunan untuk kepentingan yang fungsi SKPA yang penyelenggaraan dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain, kepada Gubernur melalui Pengelola BMA; tidak digunakan tugas dan h. mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan BMA; i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian yang berada dalam BMA atas Penggunaan penguasaannya; dan j. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola BMA. Pasal 17 (1) Pengguna sebagian kewenangan dan tanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Barang. Barang dapat melimpahkan (2) Pelimpahan sebagian wewenang dan tanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur atas usul Pengguna Barang. (3) Penetapan Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya. Pengguna Barang Bagian Kelima...
13- Bagian Kelima Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Pasal 18 (1) Pengguna Barang dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang. (2) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur atas usul Pengguna Barang. (3) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagimana dimaksud pada ayat (2) berwenang dan bertanggungjawab: a. menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran BMA pada Pengguna Barang; b. meneliti usulan permohonan penetapan status Penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBA dan perolehan lainnya yang sah; c. meneliti pencatatan dan Inventarisasi BMA yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu; d. menyusun pengajuan usulan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMA berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRA dan BMA selain tanah dan/atau bangunan; e. mengusulkan rencana penyerahan BMA berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk fungsi kepentingan penyelenggaraan Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh Pihak Lain; tugas dan f. menyiapkan usulan Pemusnahan dan Penghapusan BMA; g. meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau pengurus Barang Pembantu; h. memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang (SPB) dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) untuk mengeluarkan BMA dari gudang penyimpanan; i. meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan (KIR) setiap semesteran dan setiap tahun; j. melakukan verifikasi sebagai dasar meberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik BMA; dan k. meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus Barang pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu. Bagian Keenam...
14- Bagian Keenam Pengurus Barang Pengelola Pasal 19 (1) Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf e angka 1 ditetapkan oleh Gubernur atas usul Pejabat Penatausahaan Barang. (2) Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada fungsi ayat pengelolaan BMA pada Pejabat Penatausahaan Barang. (1) adalah pejabat yang membidangi (3) Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggung jawab: a. membantu meneliti dan menyiapkan dalam bahan penyusunan Pejabat pertimbangan rencana kebutuhan Penatausahaan Barang; persetujuan BMA kepada b. membantu meneliti bahan pertimbangan penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan BMA kepada Pejabat Penatausahaan Barang. dan menyiapkan dalam persetujuan c. menyiapkan dokumen pengajuan usulan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMA yang memerlukan persetujuan Gubernur; d. meneliti dokumen usulan Penggunaan , Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan dari Pengguna Barang, sebagai bahan pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan pengaturan pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMA; Barang dalam e. menyiapkan bahan pencatatan BMA berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain kepada Gubernur melalui Pengelola BMA; f. menyimpan dokumen asli kepemilikan BMA; g. menyimpan salinan dokumen Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang; h. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan BMA; dan i. merekapitulasi dan menghimpun laporan Barang Pengelola sebagai bahan penyusunan. (4) Pengurus Barang Pengelola secara administratif dan secara fungsional bertanggung jawabatas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola BMA melalui Pejabat Penatausahaan Barang. (5) Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus Barang Pengelola dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengelola yang ditetapkan oleh Pejabat Penatausahaan Barang. (6) Pengurus...
15- (6) Pengurus Barang Pengelola dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan Penjualan jasa atau atas sebagai kegiatan/pekerjaan/Penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBA. bertindak penjamin Bagian Tujuh Pengurus Barang Pengguna Pasal 20 (1) Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf e angka 2 ditetapkan oleh Gubernur atas usul Pengguna Barang. (2) Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab: a. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran BMA; b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status Penggunaan BMA yang diperoleh dari beban APBA dan perolehan lainnya yang sah; c. melaksanakan pencatatan dan Inventarisasi BMA; d. bidang asal Membantu mengamankan BMA yang berada pada pengguna barang; Penatausahaan barang e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMA berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRA dan BMA selain tanah dan/atau bangunan; f. menyiapkan dokumen penyerahan BMA berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain; tugas dan g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan Pemusnahan dan Penghapusan BMA; h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan; i. menyiapkan Permintaan Surat berdasarkannota permintaan barang; Barang (SPB) j. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna; k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang; l. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan; m. memberi label BMA; n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisifisik BMA berdasarkan pengecekan fisik barang; o.melakukan...
16- o. melakukan stock opname barang persediaan; p. menyimpan dokumen, antara lain : foto copy/ salinan dokumen kepemilikan BMA dan menyimpan asli/foto copy/ salinan dokumen Penatausahaan; q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan BMA; dan r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola BMA melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang. (3) Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Barang dan secara jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola BMA melalui Pejabat Penatausahaan Barang. fungsional bertanggung (4) Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus Barang Pengguna dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengguna yang ditetapkan oleh Pengguna Barang. (5) Pengurus Barang Pengguna dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan Penjualan jasa atau atas sebagai kegiatan/pekerjaan/Penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBA. bertindak penjamin Bagian Delapan Pengurus Barang Pembantu Pasal 21 (1) Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf e angka 3 ditetapkan oleh Gubernur atas usul Kuasa Pengguna Barang melalui Pengguna Barang. (2) Pembentukan Pengurus Barang Pembantu sebagaimana berdasarkan (1) dimaksud pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya. pada ayat dilakukan (3) Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggungjawab: a. menyiapkan dokumen penganggaran BMA; rencana kebutuhan dan b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status Penggunaan BMA yang diperoleh dari beban APBA dan perolehan lainnya yang sah; c. melaksanakan pencatatan dan Inventarisasi BMA; d. membantu mengamankan BMA yang berada pada Kuasa Pengguna Barang; e.menyiapkan...
17- e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMA berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRA dan BMA selain tanah dan/atau bangunan; f. menyiapkan dokumen penyerahan BMA berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain; g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan Pemusnahan dan Penghapusan BMA; h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan; i. menyiapkan Surat Permintaan Barang berdasarkan nota permintaan barang; j. mengajukan Surat Permintaan Barang) kepada Kuasa Pengguna Barang; k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang; l. membuat Kartu Inventaris Ruangan semesteran dan tahunan; m. memberi label BMA; n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik BMA pengecekan fisik barang; o. melakukan stock opname barang persediaan; p. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dan menyimpan dokumen asli/fotokopi/salinan dokumen Penatausahaan; kepemilikan BMA q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Kuasa Pengguna Barang dan laporan BMA; dan r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan pada Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna. setelah diteliti (4) Pengurus Barang Pembantu, baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan Penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/Penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBA. BAB IV...
18- BAB IV PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN Bagian Kesatu Prinsip Umum Pasal 22 (1) Perencanaan dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPA serta ketersediaan BMA yang ada. kebutuhan BMA disusun (2) Ketersediaan BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan BMA yang ada pada Pengelola BMA dan/atau pengguna barang. (3) Perencanaan BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dapat mencerminkan kebutuhan riil BMA pada SKPA sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan RKBMA. Pasal 23 (1) Perencanaan kebutuhan BMA dilaksanakan setiap tahun setelah rencana kerja SKPA ditetapkan. (2) Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu dasar bagi SKPA dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru dan angka dasar serta penyusunan rencana kerja dan anggaran. Pasal 24 (1) Perencanaan kebutuhan BMA mengacu pada rencana kerja SKPA. (2) Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali untuk Penghapusan, berpedoman pada: a. standar barang; b. standar kebutuhan; dan/atau c. standar harga. (3) Standar barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan pengadaan BMA dalam perencanaan kebutuhan. (4) Standar kebutuhan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan penghitungan pengadaan dan Penggunaan BMA dalam perencanaan kebutuhan BMA pada SKPA. (5) Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan besaran harga yang ditetapkan sebagai acuan pengadaan BMA dalam perencanaan kebutuhan. (6) Ketentuan...
19- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar barang, standar kebutuhan dan standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur. Pasal 25 Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang mengusulkan RKBMA pengadaan BMA mempedomani standar barang dan standar kebutuhan. Pasal 26 (1) Pengguna Barang menghimpun usul rencana kebutuhan barang yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Barang yang berada di lingkungan SKPA yang dipimpinnya. (2) Pengguna Barang menyampaikan usul rencana kebutuhan (1) kepada BMA sebagaimana dimaksud pada ayat Pengelola Barang. (3) Pengelola BMA melakukan penelaahan atas usul rencana kebutuhan BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersama Pengguna Barang dengan memperhatikan data barang pada Pengguna Barang dan/atau Pengelola BMA dan menetapkannya sebagai rencana kebutuhan BMA. (4) Data barang pada Pengguna Barang dan/atau Pengelola BMA, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain: a. laporan Daftar Barang Pengguna bulanan; b. laporan Daftar Barang Pengguna semesteran; c. laporan Daftar Barang Pengguna tahunan; d. laporan Daftar Barang Pengelola bulanan; e. laporan Daftar Barang Pengelola semesteran; f. laporan Daftar Barang Pengelola tahunan; g. laporan Daftar BMA semesteran; dan h. laporan Daftar BMA tahunan. (5) Pengelola penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengelola. BMA dalam melakukan (6) Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud (5) merupakan anggota Tim Anggaran pada ayat Pemerintah Aceh. (7) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar penyusunan RKBMA. Pasal 27 (1) RKBMA pemeliharaan BMA tidak dapat diusulkan oleh Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang terhadap: a. BMA yang berada dalam kondisi rusak berat; b. BMA yang sedang dalam status Penggunaan sementara; c. BMA...
20- c. BMA yang sedang dalam status untuk dioperasikan oleh Pihak Lain; dan/atau d. BMA yang sedang menjadi objek Pemanfaatan. (2) RKBMA pemeliharaan BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diusulkan oleh Pengguna Barang yang menggunakan sementara BMA. (3) RKBMA pemeliharaan BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak termasuk Pemanfaatan dalam bentuk Pinjam Pakai dengan jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan. Bagian Kedua Lingkup Perencanaan Kebutuhan Pasal 28 (1) Perencanaan kebutuhan BMA meliputi: a. perencanaan pengadaan BMA; b. perencanaan pemeliharaan BMA; c. perencanaan Pemanfaatan BMA; d. perencanaan Pemindahtanganan BMA; dan e. perencanaan Penghapusan BMA. (2) Perencanaan pengadaan BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dituangkan dalam dokumen RKBMA Pengadaan. (3) Perencanaan pemeliharaan BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam dokumen RKBMA Pemeliharaan. (4) Perencanaan Pemanfaatan BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dituangkan dalam dokumen RKBMA Pemanfaatan. (5) Perencanaan sebagaimana Pemindahtanganan BMA dimaksud pada ayat (1) huruf d dituangkan dalam dokumen RKBMA Pemindahtanganan. (6) Perencanaan Penghapusan BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e di tuangkan dalam dokumen RKBMA Penghapusan. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan kebutuhan BMA pada Pengguna Barang dan Pengelola BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur. Bagian Ketiga Penyusunan Perubahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Aceh Pasal 29 (1) Pengguna Barang dapat melakukan perubahan RKBMA. (2) Perubahan RKBMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penyusunan Perubahan APBA. (3) Penyusunan...
21- (3) Penyusunan RKBMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan perubahan RKBMA. Bagian Keempat Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Aceh Untuk Kondisi Darurat Pasal 30 (1) Dalam hal setelah batas akhir penyampaian RKBMA terdapat kondisi darurat, pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru dan penyediaan anggaran angka dasar dalam rangka rencana pengadaan dan/atau rencana pemeliharaan BMA dilakukan berdasarkan mekanisme penganggaran peraturan perundang undangan. sesuai ketentuan (2) Kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kondisi kahar (forcemajeure). (3) Hasil pengusulan penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang bersamaan dengan penyampaian RKBMA Perubahan dan/atau RKBMA tahun berikutnya. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Pengelola Barang sebagai bahan pertimbangan yang tambahan dalam penelaahan disampaikan oleh Pengguna Barang bersangkutan pada APBA Perubahan tahun anggaran berkenaan dan/atau APBA tahun anggaran berikutnya. atas RKBMA Pasal 31 Perencanaan kebutuhan BMA dibiayai dengan APBA dalam proses sistem perencanaan dan penganggaran terpadu sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. Pasal 32 RKBMA yang telah ditetapkan oleh Pengelola Barang digunakan oleh Pengguna Barang sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPA. BAB V PENGADAAN Pasal 33 (1) Pengadaan BMA dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil; dan akuntabel. (2) Pelaksanaan pengadaan BMA dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 34...
22- Pasal 34 (1) Pengguna Barang wajib menyampaikan laporan hasil pengadaan BMA kepada Gubernur melalui Pengelola BMA untuk ditetapkan status Penggunaan nya. (2) Laporan hasil pengadaan BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari laporan semesteran dan tahunan. BAB VI PENGGUNAAN Pasal 35 (1) Status Penggunaan BMA ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. (2) Gubernur dapat mendelegasikan penetapan status Penggunaan atas BMA selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu kepada Pengelola Barang. (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain adalah BMA yang tidak mempunyai bukti kepemilikan atau dengan nilai tertentu. (4) Nilai tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur. (5) Penetapan status Penggunaan BMA sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara tahunan. Pasal 36 (1) Penggunaan BMA meliputi: a. penetapan status Penggunaan BMA; b. pengalihan status Penggunaan BMA; c. Penggunaan sementara BMA; dan d. penetapan status Penggunaan BMA untuk dioperasikan oleh Pihak Lain. (2) Penetapan status Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk : a. penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPA; dan b. dioperasikan rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi SKPA yang bersangkutan. oleh Pihak Lain dalam Pasal 37 Penetapan status Penggunaan tidak dilakukan terhadap: a. barang persediaan; b. konstruksi dalam pengerjaan; c. barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan; atau d. aset tetap renovasi. Pasal 38...
23- Pasal 38 (1) Penetapan status Penggunaan tanah dan/atau bangunan dilakukan apabila di perlukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan. BMA berupa (2) Pengguna Barang wajib menyerahkan BMA berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang kepada Gubernur melalui Pengelola Barang. (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat telah direncanakan untuk digunakan atau dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Gubernur. (2) (4) Dalam hal BMA berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diserahkan kepada Gubernur, Pengguna Barang dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan atas BMA berkenaan. (5) Gubernur mencabut status Penggunaan atas BMA berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan fungsi Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2). tugas dan (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi kepada Pengguna Barang yang tidak menyerahkan BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dalam Peraturan Gubernur. Pasal 39 (1) Gubernur menetapkan BMA yang harus diserahkan oleh Pengguna Barang karena tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan tidak dimanfaatkan oleh Pihak Lain. (2) Dalam menetapkan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur memperhatikan: a. standar kebutuhan BMA untuk menyelenggarakan dan menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang; b. hasil audit atas Penggunaan tanah dan/atau bangunan; dan c. laporan, data, dan informasi yang diperoleh dari sumber lain. (3) Sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain termasuk hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Pengelola Barang atau Gubernur dan laporan dari masyarakat. (4) Tindak...
24- (4) Tindak lanjut pengelolaan atas penyerahan BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penetapan status Penggunaan ; b. Pemanfaatan; atau c. Pemindahtanganan Pasal 40 (1) Gubernur menerbitkan keputusan penetapan status Penggunaan BMA setiap tahun. (2) Mekanisme penetapan status Penggunaan BMA oleh Pengguna Barang, Pengelola Barang, dan pengalihan status Penggunaan BMA diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. Pasal 41 BMA dapat ditetapkan status Penggunaan nya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPA, guna dioperasikan oleh Pihak Lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi SKPA yang bersangkutan. Pasal 42 (1) BMA yang telah ditetapkan status Penggunaan nya pada pengguna barang dapat digunakan sementara oleh pengguna barang lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa harus mengubah status Penggunaan BMA tersebut setelah mendapatkan persetujuan Gubernur. (2) Penggunaan sementara BMA sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dilakukan untuk jangka waktu: a. paling lama 5 (lima) tahun dan dapat di perpanjang untuk BMA berupa tanah dan/atau bangunan; b. paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk BMA selain tanah dan/atau bangunan. (3) Penggunaan sementara BMA dalam jangka waktu kurang tanpa persetujuan dari 6 Gubernur. (enam) bulan dilakukan Pasal 43 (1) Penggunaan sementara BMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c dituangkan dalam perjanjian antara Pengguna Barang dengan Pengguna Barang sementara. (2) Biaya pemeliharaan BMA yang timbul selama jangka waktu Penggunaan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang menggunakan sementara BMA bersangkutan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme Penggunaan sementara BMA dalam Peraturan Gubernur. Pasal 44...
25- Pasal 44 (1) BMA yang telah ditetapkan status Penggunaan nya pada Pengguna Barang, dapat digunakan untuk dioperasikan oleh Pihak Lain. (2) Penggunaan BMA untuk dioperasikan oleh Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi SKPA yang bersangkutan. (3) Penggunaan BMA untuk dioperasikan oleh Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian antara Pengguna Barang dengan pimpinan Pihak Lain. (4) Biaya pemeliharaan BMA yang timbul selama jangka waktu Penggunaan BMA untuk dioperasikan oleh Pihak Lain dibebankan pada Pihak Lain yang mengoperasikan BMA. (5) Pihak Lain yang mengoperasikan BMA dilarang melakukan pengalihan atas pengoperasian BMA tersebut kepada Pihak Lainnya BMA bersangkutan. dan/atau memindahtangankan (6) Gubernur dapat menarik penetapan status BMA untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam hal Pemerintah Aceh akan menggunakan kembali untuk penyelenggaraan Pemerintah Aceh atau Pihak Lainnya. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme Penggunaan BMA untuk dioperasikan oleh Pihak Lain diatur dalam Peraturan Gubernur. BAB VII PEMANFAATAN Bagian Kesatu Prinsip Umum Pasal 45 (1) Pemanfaatan BMA dilaksanakan oleh: a. Pengelola Barang dengan persetujuan Gubernur yang berada dalam penguasaan pengelola barang; atau b. Pengguna Barang dengan persetujuan pengelola barang, berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang, dan selain tanah dan/atau bangunan. (2) Pemanfaatan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan Aceh dan kepentingan umum. BMA dilaksanakan (3) Pemanfaatan BMA dapat dilakukan sepanjang tidak fungsi mengganggu penyelenggaraan Pemerintahan Aceh. pelaksanaan tugas dan (4) Pemanfaatan BMA dilakukan tanpa memerlukan persetujuan DPRA. Pasal 46...
26- Pasal 46 (1) Biaya pemeliharaan dan pengamanan BMA serta biaya pelaksanaan yang menjadi objek Pemanfaatan dibebankan pada mitra Pemanfaatan. (2) Biaya persiapan pemanfaataan BMA sampai dengan penunjukkan mitra Pemanfaatan dibebankan pada APBA. (3) Pendapatan Aceh dari Pemanfaatan BMA merupakan penerimaan Aceh yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah Aceh. (4) Pendapatan Aceh dari Pemanfaatan BMA dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan Aceh yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas Badan Layanan Umum Daerah. (5) Pendapatan Aceh dari Pemanfaatan BMA dalam rangka selain penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan Penerimaan Aceh yang disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah Aceh. Bagian Kedua Objek Pemanfaatan Pasal 47 (1) Objek Pemanfaatan BMA meliputi : a. tanah dan/atau bangunan; dan b. selain tanah dan/atau bangunan. (2) Objek Pemanfaatan tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan untuk sebagian atau keseluruhannya. BMA berupa (3) Dalam hal objek Pemanfaatan BMA berupa sebagian tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) luas tanah dan/atau bangunan yang menjadi objek Pemanfaatan BMA adalah sebesar luas bagian tanah dan/atau bangunan yang dimanfaatkan. Pasal 48 (1) BMA yang menjadi objek Pemanfaatan dilarang dijaminkan atau digadaikan. (2) BMA yang merupakan objek retribusi Aceh tidak dapat dikenakan sebagai objek Pemanfaatan BMA. Bagian Ketiga...
27- Bagian Ketiga Bentuk Pemanfaatan Pasal 49 Bentuk Pemanfaatan BMA berupa: a. Sewa; b. Pinjam Pakai; c. KSP; d. BGS atau BSG; atau e. KSPI. Bagian Keempat Mitra Pemanfaatan Pasal 50 (1) Mitra Pemanfaatan meliputi: a. penyewa, untuk Pemanfaatan BMA dalam bentuk Sewa; b. peminjam pakai, untuk Pemanfaatan BMA dalam bentuk Pinjam Pakai; c. mitra KSP, untuk Pemanfaatan BMA dalam bentuk KSP; d. mitra BGS/BSG, untuk Pemanfaatan BMA dalam bentuk BGS/BGS; dan e. mitra KSPI, untuk Pemanfaatan BMA dalam bentuk KSPI. (2) Mitra Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tanggung jawab: a. melakukan pembayaran atas Pemanfaatan BMA sesuai bentuk Pemanfaatan; b. menyerahkan hasil pelaksanaan Pemanfaatan sesuai ketentuan bentuk Pemanfaatan; c. melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas BMA yang dilakukan Pemanfaatan dan hasil pelaksanaan Pemanfaatan BMA; d. mengembalikan BMA setelah berakhirnya Pemanfaatan; dan e. memenuhi kewajiban lainnya yang ditentukan dalam perjanjian Pemanfaatan BMA. Bagian Kelima Pemilihan Mitra Pemanfaatan Pasal 51 Pemilihan Mitra Pemanfaatan BMA didasarkan pada prinsip- prinsip: a. dilaksanakan secara terbuka; b. memperoleh manfaat yang optimal bagi Aceh; c. tertib...
28- c. tertib administrasi; dan d. tertib pelaporan. Pasal 52 (1) Tender dilakukan untuk mengalokasikan hak Pemanfaatan BMA kepada mitra yang tepat dalam rangka mewujudkan Pemanfaatan BMA yang efisien, efektif, dan optimal. (2) Tahapan tender meliputi: a. pengumuman; b. pengambilan dokumen pemilihan; c. pemasukan dokumen penawaran; d. pembukaan dokumen penawaran; e. penelitian kualifikasi; f. pemanggilan peserta calon mitra; g. pelaksanaan tender; dan h. pengusulan calon mitra. (3) Tahapan tender dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan. (4) Pengelola Barang/Pengguna Barang menetapkan pemenang tender sebagai mitra Pemanfaatan berdasarkan usulan panitia pemilihan, dengan keputusan. Pasal 53 (1) Panitia pemilihan menyatakan tender gagal apabila: a. tidak terdapat peserta calon mitra yang lulus kualifikasi; b. ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat; c. dokumen pemilihan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini; atau d. calon mitra mengundurkan diri. (2) Apabila tender gagal, tidak diberikan ganti rugi kepada peserta calon mitra. Pasal 54 (1) Panitia pemilihan menyatakan tender ulang apabila: a. tender dinyatakan gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1); atau b. peserta calon mitra yang mengikuti tender kurang dari 3 (tiga) peserta. (2) Terhadap tender yang dinyatakan panitia pemilihan sebagai tender ulang, panitia pemilihan segera melakukan pengumuman ulang dimedia massa nasional dan website Pemerintah Aceh. (3) Dalam...
29- (3) Dalam hal tender ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat paling sedikit 3 (tiga) orang peserta calon mitra, proses dilanjutkan dengan mekanisme tender. Pasal 55 (1) Dalam hal setelah dilakukan pengumuman ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), peserta calon mitra yang mengikuti tender ulang terdiri atas 2 (dua) peserta, maka panitia pemilihan menyatakan tender ulang gagal dan selanjutnya melakukan seleksi langsung. (2) Seleksi langsung dilakukan dengan 2 (dua) calon mitra yang mengikuti tender ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Tahapan seleksi langsung terdiri atas: a. pembukaan dokumen penawaran; b. negosiasi; dan c. pengusulan calon mitra kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang. (4) Proses dalam tahapan seleksi langsung dilakukan seperti halnya proses tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52. Pasal 56 (1) Negosiasi teknis Pemanfaatan dan konsep materi perjanjian. dilakukan terhadap pelaksanaan (2) Selain hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Pemanfaatan BGS/BSG, negosiasi juga dilakukan terhadap porsi bagian Pemerintah Aceh dari objek BGS/BSG yang dilakukan Pemanfaatan. (3) Ketentuan umum pelaksanaan KSP atau BGS/BSG, termasuk perubahan yang mengakibatkan penurunan tetap dan pembagian keuntungan untuk kontribusi Pemanfaatan tahunan untuk KSP atau kontribusi Pemanfaatan BGS/BSG dilarang untuk dinegosiasikan. (4) Segala sesuatu yang dibicarakan dalam forum negosiasi dan hasil negosiasi dituangkan dalam berita acara negosiasi yang ditandatangani oleh panitia pemilihan dan peserta calon mitra. Pasal 57 (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap berita acara negosiasi melalui cara perbandingan antara hasil negosiasi masing masing peserta calon mitra. (2) Panitia pemilihan menyampaikan usulan peserta calon mitra dengan hasil negosiasi terbaik kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang untuk dapat ditetapkan sebagai mitra. (3) Usulan...
30- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dasar pertimbangan dan melampirkan dokumen pemilihan. Pasal 58 (1) Dalam hal setelah dilakukan pengumuman ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), peserta calon mitra yang mengajukan penawaran hanya terdiri atas 1 (satu) peserta, maka panitia pemilihan menyatakan tender ulang gagal dan selanjutnya melakukan penunjukan langsung. (2) Penunjukan langsung dilakukan terhadap 1 (satu) calon mitra yang mengikuti tender ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Proses tahapan seleksi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 berlaku mutatis mutandis terhadap proses dalam tahapan penunjukan langsung. Pasal 59 Tahapan penunjukkan langsung dan proses dalam tahapan penunjukkan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dan ayat (3), berlaku mutatis mutandis terhadap penunjukkan langsung pada KSP atas BMA yang bersifat khusus. Bagian Keenam Sewa Paragraf Kesatu Prinsip Umum Pasal 60 (1) Penyewaan BMA dilakukan dengan tujuan: a. mengoptimalkan belum/tidak pelaksanaan Pemerintahan Aceh; pendayagunaan yang dalam Penggunaan fungsi penyelenggaraan BMA dilakukan tugas dan b. memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka fungsi Pengguna Barang; menunjang dan/atau tugas dan c. mencegah Penggunaan BMA oleh Pihak Lain secara tidak sah. (2) Penyewaan BMA dilakukan sepanjang tidak merugikan Pemerintah Aceh dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Aceh. Pasal 61...
31- Pasal 61 (1) Sewa BMA dilaksanakan berupa: a. tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Gubernur; b. sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; dan/atau c. selain tanah dan/atau bangunan. (2) Sewa BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur. (3) Sewa BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang. (4) Pihak Lain yang dapat menyewa BMA, meliputi: a. badan usaha milik negara; b. badan usaha milik daerah; c. swasta; dan d. badan hukum lainnya. (5) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, antara lain: a. perorangan; b. persekutuan perdata; c. persekutuan firma; d. persekutuan komanditer; e. perseroan terbatas; f. Lembaga/organisasi internasional/asing; g. yayasan; atau h. koperasi. Paragraf Kedua Jangka Waktu Sewa Pasal 62 (1) Jangka waktu Sewa BMA paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang. (2) Jangka waktu Sewa BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk: a. kerja sama infrastruktur; b. kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu Sewa lebih dari 5 (lima) tahun; atau c. ditentukan lain dalam Undang Undang. (3) Besaran...
32- (3) Besaran Sewa atas BMA untuk kerjasama infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a atau untuk kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan (lima) tahun sebagaimana waktu Sewa dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat mempertimbangkan nilai keekonomian dari masing masing jenis infrastruktur. lebih dari 5 (4) Sewa BMA dilaksanakan berdasarkan perjanjian, yang paling sedikit memuat: a. para pihak yang terikat dalam perjanjian; b. jenis, luas atau jumlah barang, besaran Sewa, dan jangka waktu; c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu Sewa; dan d. hak dan kewajiban para pihak. (5) Hasil Sewa BMA merupakan penerimaan Aceh dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Aceh. (6) Penyetoran uang Sewa harus dilakukan sekaligus secara (dua) hari kerja sebelum tunai paling ditandatanganinya perjanjian Sewa BMA. lambat 2 (7) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), penyetoran uang Sewa BMA untuk kerja sama infrastruktur dapat dilakukan secara bertahap dengan persetujuan Pengelola Barang. Paragraf Ketiga Formula Tarif/Besaran Sewa Pasal 63 (1) Formula tarif/besaran Sewa BMA berupa tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh Gubernur. (2) Formula tarif/besaran Sewa BMA selain tanah dan/atau bangunan di tetapkan oleh Gubernur dengan berpedoman pada kebijakan Pengelolaan BMA. Pasal 64 (1) Formula tarif Sewa BMA merupakan hasil perkalian dari: a. tarif pokok Sewa; dan b. faktor penyesuai Sewa. (2) Tarif pokok Sewa dan ditetapkan oleh Gubernur. faktor penyesuai Sewa BMA Paragraf Keempat Pengakhiran Sewa Pasal 65 Sewa berakhir apabila: a. berakhirnya jangka waktu Sewa; b. berlakunya...
33- b. berlakunya yang ditindaklanjuti dengan pencabutan persetujuan Sewa oleh Gubernur atau Pengelola Barang; syarat batal sesuai perjanjian c. Gubernur atau Pengelola Barang mencabut persetujuan Sewa dalam rangka pengawasan dan pengendalian; dan d. ketentuan lain sesuai peraturan perundang undangan. Pasal 66 (1) Penyewa wajib menyerahkan BMA pada saat berakhirnya Sewa dalam keadaan baik dan layak digunakan secara optimal sesuai fungsi dan peruntukannya. (2) Penyerahan BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima. (3) Pengelola Barang/Pengguna Barang harus melakukan sebelum pengecekan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima guna memastikan kelayakan kondisi BMA bersangkutan. BMA yang disewakan (4) Penandatanganan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah semua kewajiban Penyewa dipenuhi. Pasal 67 Dalam hal BMA, selain tanah dan/atau bangunan yang disewakan hilang selama jangka waktu Sewa, penyewa wajib melakukan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Pasal 68 Pemanfaatan BMA oleh pihak ketiga tanpa izin, dikenakan sanksi. Bagian Ketujuh Pinjam Pakai Paragraf Kesatu Prinsip Umum Pasal 69 (1) Pinjam Pakai dilaksanakan dengan pertimbangan: a. mengoptimalkan BMA yang belum atau tidak dilakukan Penggunaan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang; dan b. menunjang pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Aceh. (2) Peminjam pakai dilarang untuk melakukan Pemanfaatan atas objek Pinjam Pakai. Paragraf Kedua...
34- Paragraf Kedua Pihak Pelaksana Pinjam Pakai Pasal 70 (1) Pinjam Pakai BMA dilaksanakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh atau antar Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan. (2) Pelaksanaan Pinjam Pakai BMA dilakukan oleh: a. Pengelola Barang, untuk BMA yang berada pada Pengelola Barang; dan b. Pengguna Barang, untuk BMA yang berada pada Pengguna Barang. (3) Pelaksanaan Pinjam Pakai oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Gubernur. Paragraf 3 Objek Pinjam Pakai Pasal 71 (1) Objek Pinjam Pakai meliputi BMA berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang/Pengguna Barang. (2) Objek Pinjam Pakai BMA berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan untuk sebagian atau keseluruhannya. Paragraf 4 Jangka Waktu Pinjam Pakai Pasal 72 (1) Jangka waktu Pinjam Pakai BMA paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali. (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan: a. optimalisasi BMA yang belum atau tidak dilakukan Penggunaan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang; dan b. menunjang pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Aceh. (3) Apabila jangka waktu Pinjam Pakai akan diperpanjang, permohonan perpanjangan jangka waktu Pinjam Pakai disampaikan kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu Pinjam Pakai berakhir. (4) Dalam...
35- (4) Dalam hal permohonan perpanjangan jangka waktu Pinjam Pakai disampaikan kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), proses Pinjam Pakai dilakukan dengan mengikuti tata cara permohonan Pinjam Pakai baru. Paragraf 5 Perubahan Bentuk BMA Pasal 73 (1) Selama jangka waktu Pinjam Pakai, peminjam pakai dapat mengubah bentuk BMA, sepanjang tidak mengakibatkan perubahan fungsi dan/atau penurunan nilai BMA. (2) Perubahan bentuk BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. tanpa disertai dengan perubahan bentuk dan/atau konstruksi dasar BMA; atau b. disertai dengan perubahan bentuk dan/atau konstruksi dasar BMA. (3) Usulan perubahan bentuk BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan mengajukan permohonan perubahan bentuk oleh peminjam pakai kepada: a. Gubernur, untuk BMA yang berada pada Pengelola Barang; dan b. Pengelola Barang, untuk BMA yang berada pada Pengguna Barang. (4) Perubahan bentuk BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan setelah mendapat persetujuan Gubernur. Paragraf 6 Perjanjian Pinjam Pakai Pasal 74 (1) Pelaksanaan Pinjam Pakai dituangkan dalam perjanjian serta ditandatangani oleh: a. peminjam pakai dan Gubernur, untuk BMA yang berada pada Pengelola Barang; dan b. peminjam pakai dan Pengelola Barang, untuk BMA yang berada pada Pengguna Barang. (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. para pihak yang terikat dalam perjanjian; b. dasar perjanjian; c. identitas para pihak yang terkait dalam perjanjian; d. jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu; e. tanggung...
36- e. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman; f. hak dan kewajiban para pihak; dan g. persyaratan lain yang dianggap perlu. (3) Salinan perjanjian Pinjam Pakai disampaikan kepada Pengguna Barang. Bagian Kedelapan Kerjasama Pemanfaatan Paragraf 1 Prinsip Umum Pasal 75 KSP BMA dengan Pihak Lain dilaksanakan dalam rangka: a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna BMA; dan/atau b. meningkatkan penerimaan pendapatan Aceh. Paragraf 2 Obyek Kerjasama Pemanfaatan Pasal 76 (1) KSP BMA dilaksanakan terhadap: a. tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Gubernur; b. sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; atau c. selain tanah dan/atau bangunan. (2) KSP atas BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur. (3) KSP atas BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang. Paragraf 3 Ketentuan Kerjasama Pemanfaatan Pasal 77 (1) KSP atas BMA dilaksanakan dengan ketentuan: a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBA operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap BMA tersebut; untuk memenuhi biaya b. mitra KSP ditetapkan melalui tender, kecuali untuk BMA yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung; c. penunjukan...
37- c. penunjukan langsung mitra KSP atas BMA yang bersifat khusus sebagai mana dimaksud pada huruf b dilakukan oleh Pengguna Barang terhadap BUMD yang memiliki bidang dan/atau wilayah kerja tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang undangan; d. mitra KSP harus membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil KSP ke rekening Kas Umum Aceh; e. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil KSP ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh: 1. Gubernur, berupa tanah dan/atau bangunan; atau 2. Pengelola Barang, selain tanah dan/atau bangunan. f. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil KSP harus mendapat persetujuan Pengelola Barang; g. dalam KSP BMA berupa tanah dan/atau bangunan, pembagian sebagian keuntungannya dapat berupa bangunan beserta fasilitasnya yang dibangun dalam satu kesatuan perencanaan tetapi tidak termasuk sebagai objek KSP; kontribusi tetap dan h. besaran nilai bangunan beserta fasilitasnya sebagai bagian dari kontribusi tetap dan kontribusi pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada huruf g total paling banyak 10% penerimaan pembagian keuntungan selama masa KSP; (sepuluh persen) dari kontribusi tetap dan i. bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dari awal pengadaannya merupakan BMA; j. selama jangka waktu pengoperasian, mitra KSP dilarang menjaminkan atau menggadaikan BMA yang menjadi objek KSP; dan k. jangka waktu KSP paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi secara periodik. (2) Semua biaya persiapan KSP yang terjadi setelah ditetapkannya mitra KSP dan biaya pelaksanaan KSP menjadi beban mitra KSP. (3) Ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k tidak berlaku dalam hal KSP atas BMA untuk penyediaan infrastruktur berupa: a. infrastruktur transportasi meliputi pelabuhan laut, sungai dan/atau danau, bandar udara, terminal, dan/atau jaringan rel dan/atau stasiun kereta api; b. infrastruktur jalan meliputi jalan jalur khusus, jalan tol, dan/atau jembatan tol; c. infrastruktur sumber daya air meliputi saluran pembawa air baku dan/atau waduk/bendungan; d. infrastruktur...
38- d. infrastruktur air minum meliputi jaringan transmisi, jaringan pengolahan air minum; e. bangunan pengambilan air baku, distribusi, dan/atau instalasi infrastruktur air limbah meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan pengumpul dan/atau jaringan utama, dan/atau sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan/atau tempat pembuangan; f. infrastruktur telekomunikasi; telekomunikasi meliputi jaringan g. infrastruktur ketenagalistrikan meliputi pembangkit, transmisi, distribusi dan/atau instalasi tenaga listrik; dan/atau h. infrastruktur minyak dan/atau gas bumi meliputi instalasi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi, dan/atau distribusi minyak dan/atau gas bumi. (4) Jangka waktu KSP atas BMA untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi secara periodik. (5) Dalam hal mitra KSP atas BMA untuk penyediaan (3) infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat berbentuk BUMD, kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 70% tim (tujuh puluh persen) dari hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e. (6) Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Gubernur. Paragraf 4 Hasil Kerjasama Pemanfaatan Pasal 78 (1) Hasil KSP dapat berupa tanah, gedung, bangunan, serta sarana dan Fasilitas yang diadakan oleh mitra KSP. (2) Sarana dan fasilitas hasil KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain: a. peralatan dan mesin; b. jalan, irigasi, dan jaringan; c. aset tetap lainnya; dan d. aset lainnya. (3) Hasil KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari pelaksanaan KSP. (4) Hasil KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi BMA sejak diserahkan kepada Pemerintah Aceh sesuai perjanjian atau pada saat berakhirnya perjanjian. Pasal 79...
39- Pasal 79 (1) Hasil KSP BMA dalam rangka penyediaan infrastruktur terdiri atas: a. penerimaan Aceh yang harus disetorkan selama jangka waktu KSP BMA; dan b. infrastruktur beserta fasilitasnya hasil KSP BMA. (2) Penerimaan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. kontribusi tetap; dan b. pembagian keuntungan. Pasal 80 (1) Dalam pelaksanaan KSP, mitra KSP dapat melakukan perubahan dan/atau penambahan hasil KSP. (2) Perubahan dan/atau penambahan hasil KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara addendum perjanjian. (3) Addendum perjanjian KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk menghitung kembali besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan. (4) Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan. (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan: a. Gubernur, untuk BMA berupa tanah dan/atau bangunan; atau b. Pengelola Barang, untuk BMA selain tanah dan/atau bangunan. (6) Perubahan dan/atau penambahan hasil KSP dilakukan setelah memperoleh persetujuan Gubernur. Bagian Kesembilan Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna Paragraf 1 Prinsip Umum Pasal 81 (1) BGS/BSG BMA dilaksanakan dengan pertimbangan: a. Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk rangka kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan pelayanan umum dalam b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam fasilitas APBA untuk penyediaan bangunan dan tersebut. (2) Bangunan...
40- (2) Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian dari hasil pelaksanaan BGS/BSG harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemerintah Aceh. (3) Biaya persiapan BGS/BSG yang dikeluarkan Pengelola Barang atau Pengguna Barang sampai dengan penunjukan mitra BGS/BSG di bebankan pada APBA. (4) Biaya setelah ditetapkannya mitra BGS/BSG dan biaya pelaksanaan BGS/BSG menjadi beban mitra yang bersangkutan. persiapan BGS/BSG yang terjadi (5) Penerimaan hasil pelaksanaan BGS/BSG merupakan penerimaan Aceh yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah. (6) BGS/BSG BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur. Pasal 82 (1) Penetapan status Penggunaan BMA sebagai hasil dari pelaksanaan BGS/BSG dilaksanakan oleh Gubernur, dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPA terkait. (2) Hasil pelaksanaan BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bangunan beserta fasilitas yang telah diserahkan oleh mitra setelah berakhirnya jangka waktu yang diperjanjikan untuk BGS/BSG atau setelah selesainya pembangunan untuk BSG/BSG. Pasal 83 (1) Mitra BGS/BSG yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pengoperasian: a. wajib membayar kontribusi ke rekening Kas Umum Aceh setiap tahun, yang besarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang; b. wajib memelihara objek BGS/BSG; dan/atau c. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan: 1. tanah yang menjadi objek BGS atau BSG; 2. hasil BGS yang digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Aceh; dan/atau 3. hasil BSG. (2) Mitra BGS/BSG BMA harus menyerahkan objek BGS/BSG kepada Gubernur pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Paragraf 2...
41- Paragraf 2 Jangka Waktu Pasal 84 (1) Jangka waktu BGS/BSG paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani. (2) jangka waktu BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk 1 (satu) kali perjanjian dan tidak dapat dilakukan perpanjangan (3) Penetapan mitra BGS/BSG guna dilaksanakan melalui tender. (4) Dalam jangka waktu pengoperasian, hasil BGS/BSG harus digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Aceh paling sedikit 10% (sepuluh persen). (5) BGS/BSG dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang kurangnya memuat: a. para pihak yang terikat dalam perjanjian; b. objek BGS/BSG; c. jangka waktu BGS/BSG; d. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian; dan e. persyaratan lain yang dianggap perlu. (6) Dalam hal terjadi permasalahan penyerahan obyek BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka dapat dilakukan audit oleh pengawas eksternal. Paragraf 3 Pihak Pelaksana Pasal 85 (1) Pihak yang dapat melakukan BGS/BSG adalah Pengelola Barang. (2) Pihak yang dapat menjadi mitra BGS/BSG meliputi: a. Badan Usaha Milik Negara; b. Badan Usaha Milik Aceh; c. swasta kecuali perorangan; dan/atau d. badan hukum lainnya. (3) Dalam hal mitra BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk konsorsium, mitra BGS/BSG harus membentuk badan hukum Indonesia sebagai pihak yang bertindak untuk dan atas nama mitra BGS/BSG dalam perjanjian BGS/BSG. Paragraf 4...
42- Paragraf 4 Objek Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna Pasal 86 (1) Objek BGS/BSG meliputi: a. BMA berupa tanah yang berada pada Pengelola Barang; atau b. BMA berupa tanah yang berada pada Pengguna Barang. (2) Dalam hal BMA berupa tanah yang status Penggunaan nya berada pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat telah direncanakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang yang bersangkutan, BGS/BSG dapat dilakukan setelah terlebih dahulu diserahkan kepada Gubernur. (1) huruf b (3) BGS/BSG (2) sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh Pengelola Barang dengan mengikut sertakan Pengguna Barang sesuai tugas dan fungsinya. ayat (4) Keikutsertaan Pengguna Barang dalam pelaksanaan BGS/BSG, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah mulai dari tahap persiapan pembangunan, pelaksanaan pembangunan sampai dengan penyerahan hasil BGS/BSG. Pasal 87 BSG/BSGBMA dilaksanakan dengan tata cara: a. mitra BSG/BSG wajib menyerahkan objek BSG kepada Gubernur setelah selesainya pembangunan; b. hasil BSG/BSG yang diserahkan kepada Gubernur ditetapkan sebagai BMA ; c. mitra BSG/BSG dapat mendayagunakan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian; dan d. setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek BSG/BSG terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan intern Pemerintah Aceh sebelum Penggunaan nya ditetapkan oleh Gubernur. Bagian Kesepuluh Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur Paragraf Kesatu Prinsip Umum Pasal 88 (1) KSPI atas BMA dilakukan dengan pertimbangan: a. dalam rangka kepentingan umum dan/atau penyediaan fungsi infrastruktur guna mendukung Pemerintahan; tugas dan b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBA untuk penyediaan infrastruktur; dan c. termasuk...
43- c. termasuk dalam daftar prioritas program penyediaan infrastruktur yang ditetapkan oleh Pemerintah. (2) Jenis Infrastruktur yang termasuk dalam daftar prioritas program penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c sesuai dengan ketentuan perundang undangan. Pasal 89 (1) KSPI atas BMA dilaksanakan berupa: a. tanah dan/atau bangunan pada Pengelola Barang/Pengguna Barang; b. berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; atau c. selain tanah dan/atau bangunan. (2) KSPI atas BMA pada Pengelola Barang sebagaimana (1) huruf a dilaksanakan oleh dimaksud pada ayat Pengelola Barang dengan persetujuan Gubernur. (3) KSPI atas BMA pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat dilaksanakan oleh Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang. (1) huruf b, dan huruf c Pasal 90 (1) KSPI atas BMA dilakukan antara Pemerintah Aceh dan badan usaha. (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan usaha yang berbentuk: a. Perseroan Terbatas; b. Badan Usaha Milik Negara; c. BUMD; dan/atau d. Koperasi. (3) Jangka waktu KSPI paling lama 40 (empat puluh) tahun ditetapkan oleh Gubernur dan dapat diperpanjang, yang dituangkan dalam perjanjian KSPI atas BMA; (4) Perpanjangan jangka waktu KSPI atas BMA sebagaimana dimaksud ayat (3) diatas hanya dapat dilakukan apabila terjadi government force majeure, seperti dampak kebijakan Pemerintah yang disebabkan oleh terjadinya krisis ekonomi, politik, sosial, dan keamanan. (5) Permohonan Perpanjangan diajukan paling lama 6 (enam) bulan setelah government force majeure terjadi. (6) Penetapan mitra KSPI dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. (7) Kewajiban Mitra KSPI yang telah ditetapkan, selama jangka waktu KSPI adalah: a. dilarang...
44- a. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan BMA yang menjadi objek KSPI; b. wajib memelihara objek KSPI dan barang hasil kerjasama penyediaan infrastruktur; dan c. dapat dibebankan pembagian kelebihan keuntungan sepanjang yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (clawback). terdapat kelebihan keuntungan (8) Pembagian kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah. (9) Mitra KSPI wajib menyerahkan objek kerjasama penyediaan infrastruktur dan barang hasil KSPI kepada Pemerintah Aceh pada saat berakhirnya jangka waktu KSPI sesuai perjanjian. (10) Barang hasil KSPI menjadi BMA sejak diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai perjanjian. Pasal 91 (1) Formula kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c ditetapkan oleh Gubernur; dan/atau besaran pembagian (2) Penetapan besaran pembagian kelebihan keuntungan pada saat perjanjian dimulai (clawback) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil kajian dari Tim KSPI yang dibentuk oleh Gubernur. (3) Perhitungan pembagian kelebihan keuntungan pada saat perjanjian dimulai (clawback) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain: a. nilai investasi Pemerintah Aceh; b. nilai investasi mitra KSPI; c. risiko yang ditanggung mitra KSPI; dan d. karakteristik infrastruktur. Pasal 92 KSPI atas BMA berakhir dalam hal: a. berakhirnya jangka waktu KSPI atas BMA; b. pengakhiran perjanjian KSPI atas BMA secara sepihak oleh Gubernur; atau c. ketentuan perundang undangan. lain sesuai dengan ketentuan peraturan Pasal 93 (1) Gubernur melakukan atas permohonan KSPI yang diajukan oleh Penanggung Jawab Proyek Kerjasama. penelitian administrasi (2) Apabila...
45- (2) Apabila administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan bahwa BMA dapat dilakukan KSPI, Gubernur: berdasarkan hasil penelitian a. membentuk Tim KSPI; dan b. menugaskan Penilai untuk melakukan Penilaian BMA yang akan dilakukan KSPI guna mengetahui nilai wajar atas BMA bersangkutan. (3) Susunan Personalia dan Tugas Tim KSPI diatur dalam Peraturan Gubernur Pasal 94 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan dan penetapan mitra Pemanfaatan, formula tarif Sewa BMA, tata cara pelaksanaan Sewa oleh Pengelola Barang dan Pengguna Barang, tata cara pelaksanaan Pinjam Pakai BMA pada Pengelola Barang dan Pengguna Barang, KSP, serta tata cara BGS/BSG sebagaimana diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 93 diatur dengan Peraturan Gubernur. BAB VIII PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN Bagian Kesatu Pengamanan Paragraf 1 Prinsip Umum Pasal 95 (1) Pengelola barang, pengguna barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan BMA yang berada dalam penguasaannya. (2) Pengamanan BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum. (3) Pengamanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan : a. menghimpun, dan menatausahakan dokumen bukti kepemilikan BMA secara tertib dan aman; mencatat, menyimpan, b. melengkapi bukti kepemilikan berupa : 1. sertifikat untuk BMA tanah; 2. bukti pemilikan kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor; 3. dokumen surat Izin Mendirikan Bangunan untuk gedung dan/atau bangunan; 4. Berita Acara Serah Terima dan/atau Dokumen pendukung milik lainnya. c. melakukan...
46- c. melakukan langkah-langkah : 1. mencatatkan/mendaftarkan sebagai BMA; 2. membuat kartu identitas barang; 3. melaksanakan invetarisasi/sensus BMA sekali dalam 5 (lima) tahun serta melaporkan hasilnya. (4) Pengamanan fisik BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan antara lain dengan: a. memasang tanda letak dengan membangun pagar batas atau membangun patok tanda batas permanen; b. memasang tanda kepemilikan; c. menguasai secara fisik objek BMA; dan d. melakukan penjagaan. (5) Pengamanan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Pemerintah Aceh dan kondisi/letak BMA yang bersangkutan. (6) Pengamanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap: a. tanah yang belum memiliki sertifikat; dan b. tanah yang sudah memiliki sertifikat namun belum atas nama Pemerintah Aceh. Pasal 96 (1) BMA berupa tanah harus disertifikasikan atas nama Pemerintah Aceh. (2) BMA berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan dan izin mendirikan bangunan atas nama Pemerintah Aceh. (3) BMA selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan BMA atas nama Pemerintah Aceh. Pasal 97 (1) Bukti kepemilikan BMA wajib disimpan dengan tertib dan aman. (2) Penyimpanan bukti kepemilikan BMA dilakukan oleh Pengelola Barang. Pasal 98 Gubernur dapat menetapkan kebijakan asuransi atau pertanggungan dalam rangka pengamanan BMA tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Pemerintah Aceh. Paragraf 2...
47- Paragraf 2 Tata Cara Pengamanan Tanah Pasal 99 (1) Pengamanan fisik tanah dilakukan dengan antara lain: a. memasang tanda letak tanah dengan membangun pagar batas; b. memasang tanda kepemilikan tanah; dan c. melakukan penjagaan. (2) Pengamanan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangakan kemampuan keuangan Pemerintah Aceh dan kondisi/letak tanah yang bersangkutan. (3) Pengamanan administrasi tanah dilakukan dengan: a. menghimpun, dan menatausahakan dokumen bukti kepemilikan tanah secara tertib dan aman; mencatat, menyimpan, b. melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1. melengkapi bukti kepemilikan dan/atau menyimpan sertifikat tanah; 2. membuat kartu identitas barang; 3. melaksanakan Inventarisasi/sensus BMA sekali dalam 5 (lima) tahun serta melaporkan hasilnya; dan; 4. mencatat dalam daftar Barang Pengelola/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna. (4) Pengamanan hukum dilakukan terhadap : a. tanah yang belum memiliki sertifikat; dan b. tanah yang sudah memiliki sertifikat namun belum atas nama Pemerintah Aceh. Pasal 100 Pembangunan pagar batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a belum dapat dilakukan dikarenakan keterbatasan anggaran, maka pemasangan tanda letak tanah dilakukan melalui pembangunan patok penanda batas tanah. Pasal 101 Tanda kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf b, dibuat dengan ketentuan antara lain: a. berbahan material yang tidak mudah rusak; b. diberi tulisan tanda kepemilikan; c. gambar lambang Pemerintah Aceh; dan d. informasi lain yang dianggap perlu. Pasal 102...
48- Pasal 102 (1) Pengamanan hukum terhadap tanah yang belum memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (4) huruf a dilakukan dengan cara: a. apabila BMA telah didukung oleh dokumen awal kepemilikan, antara lain berupa Letter C, akta jual beli, lainnya, maka akte Hibah, atau dokumen setara Pengelola Barang/Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang segera mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas nama Pemerintah Aceh kepada Badan PertanahanNasional/Kantor Wilayah Nasional Badan setempat/Kantor Pertanahan sesuai dengan ketentuan setempat peraturan perundang undangan; dan Pertanahan b. apabila BMA tidak didukung dengan dokumen kepemilikan, Pengelola Barang/Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang mengupayakan untuk memperoleh dokumen awal kepemilikan seperti riwayat tanah. (2) Pengamanan hukum sudah terhadap bersertifikat namun belum atas nama Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (4) huruf b dilakukan dengan cara pengelola Barang/Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang segera mengajukan permohonan perubahan nama sertifikat hak atas tanah kepada kantor pertanahan setempat menjadi atas nama Pemerintah Aceh. tanah yang Paragraf 3 Tata Cara Pengamanan Gedung dan/atau Bangunan Pasal 103 (1) Pengamanan fisik gedung dan/atau bangunan dilakukan dengan, antara lain: a. membangun pagar pembatas gedung dan/atau bangunan b. memasang tanda kepemilikan berupa papan nama; c. melakukan tindakan antisipasi untuk mencegah/menanggulangi terjadinya kebakaran; d. gedung dan/atau bangunan yang memiliki fungsi strategis atau yang berlokasi tertentu dengan tugas dan kepada pelayanan fungsi melakukan masyarakat dapat memasang closed-circuit Television (CCTV); langsung e. menyediakan satuan pengamanan dengan jumlah fungsi dan peruntukkan gedung dan/atau lokasi gedung dan/atau sesuai bangunan sesuai kondisi bangunan tersebut. (2) Pengamanan...
49- (2) Pengamanan fisik terhadap BMA berupa gedung dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan skala prioritas dan kemampuan keuangan Pemerintah Aceh. (3) Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain : a. fungsi Penggunaan bangunan; b. lokasi bangunan; dan c. unsur nilai strategis bangunan. (4) Pengamanan administrasi gedung dan/atau bangunan dilakukan dengan menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara tertib dan teratur atas dokumen sebagai berikut: a. dokumen kepemilikan berupa Surat Izin Mendirikan Bangunan; b. keputusan penetapan status Penggunaan gedung dan/atau bangunan; c. Daftar Barang Kuasa Pengguna berupa gedung dan/atau bangunan; d. Daftar Barang Pengguna berupa gedung dan/atau bangunan; e. Daftar Barang Pengelola berupa gedung dan/atau bangunan f. Berita Acara Serah Terima; dan g. Dokumen terkait lainnya yang diperlukan (5) Pengamanan hukum gedung dan/atau bangunan: a. melakukan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan, bagi Izin Mendirikan bangunan yang belum memiliki Bangunan; dan b. mengusulkan penetapan status Penggunaan. Paragraf 4 Tata Cara Pengamanan Kendaraan Dinas Pasal 104 (1) Kendaraan dinas terdiri dari: a. kendaraan perorangan dinas, yaitu kendaraan bermotor yang digunakan bagi pemangku jabatan: 1. Gubernur; 2. Wakil Gubernur; 3. Sekretaris Daerah. b. kendaraan jabatan, yaitu kendaraan yang disediakan dan dipergunakan pejabat untuk kegiatan operasional perkantoran; dinas c. kendaraan dan operasional dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus, lapangan, dan pelayanan umum. dinas disediakan (2) Pengamanan...
50- (2) Pengamanan fisik kendaraan dinas dilakukan terhadap : a. kendaraan perorangan dinas; b. kendaraan dinas jabatan; dan c. kendaraan dinas operasional. Pasal 105 (1) Pengamanan fisik terhadap kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf a dilakukan dengan membuat Berita Acara Serah Terima kendaraan antara Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang yang melakukan Penatausahaan kendaraan perseorangan dinas dengan Pejabat yang menggunakan kendaraan perseorangan dinas; (2) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi klausa antara lain: a. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dengan keterangan, antara lain nomor polisi, merek, tahun perakitan kendaraan, kode barang kendaraan dinas perorangan, dan rincian perlengkapan yang melekat pada kendaraan tersebut; b. pernyataan tanggungjawab atas kendaraan dinas dengan seluruh risiko yang melekat atas kendaraan dinas tersebut; c. pernyataan untuk mengembalikan kendaraan setelah berakhirnya jangka waktu Penggunaan atau masa jabatan telah berakhir kepada Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang yang melakukan Penatausahaan kendaraan perorangan dinas; d. pengembalian kendaraan perorangan dinas diserahkan pada saat berakhirnya masa jabatan sesuai yang tertera dalam berita acara serah terima kendaraan. (3) Pengembalian kendaraan perorangan dinas dituangkan dalam berita acara penyerahan. (4) Kehilangan kendaraan perorangan dinas menjadi tanggung jawab penanggung jawab kendaraan dengan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal 106 (1) Pengamanan fisik terhadap kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf b dilakukan dengan membuat Berita Acara Serah Terima kendaraan antara: a. Pengelola Barang dengan Pengguna Barang yang menggunakan kendaraan Dinas Jabatan Pengguna Barang; b. Pengguna Barang dengan Kuasa Pengguna Barang yang jabatan Kuasa Pengguna menggunakan kendaraan Barang; dan c. Pengguna...
51- c. Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang dengan pejabat yang menggunakan kendaraan dinas jabatan. (2) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi klausa antara lain : a. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dengan keterangan antara lain : nomor polisi, merek, tahun rincian perakitan kendaraan, kode barang, dan perlengkapan yang melekat pada kendaraan tersebut; b. pernyataan tanggungjawab atas kendaraan dinas dengan seluruh risiko yang melekat atas kendaraan dinas jabatan tersebut; c. pernyataan untuk mengembalikan kendaraan setelah berakhirnya jangka waktu Penggunaan atau masa jabatan telah berakhir; dan d. pengembalian kendaraan dinas jabatan diserahkan pada saat berakhirnya masa jabatan sesuai yang tertera dalam berita acara serah terima kendaraan. (3) Pengembalian kendaraan dinas jabatan dituangkan dalam berita acara penyerahan kembali. (4) Kehilangan Kendaraan Dinas Jabatan menjadi tanggung jawab penanggung jawab kendaraan dengan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. Pasal 107 (1) Pengamanan fisik terhadap kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf c dilakukan dengan membuat surat pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas operasional dimaksud dan ditandatangani oleh Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang dengan penanggung jawab kendaraan dinas operasional. (2) Surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain : a. nomor polisi, merek, tahun perakitan kendaraan, kode barang, dan perlengkapan kendaraan tersebut; b. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas operasional dengan seluruh risiko yang melekat atas kendaraan dinas tersebut; c. pernyataan untuk mengembalikan kendaraan dinas segera setelah jangka waktu Penggunaan berakhir; d. pengembalian kendaraan dinas operasional dituangkan dalarn berita acara penyerahan kembali; dan e. menyimpan kendaraan dinas operasional pada ternpat yang ditentukan. (3) Apabila kendaraan dinas yang hilang sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian atau penyimpangan dari yang ketentuan, maka Pejabat/penanggung menggunakan kendaraan dinas sebagai penanggung jawab kendaraan dinas dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. jawab Pasal 108...
52- Pasal 108 (1) Pengamanan administrasi kendaraan dinasdilakukan, dengan menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara tertib dan teratur atas dokumen sebagai berikut : a. bukti pemilik kendaraan bermotor; b. fotokopi surat tanda nomor kendaraan; c. berita acara serah terima; d. kartu pemeliharaan; e. data daftar barang; dan f. dokumen terkait lainnya yang diperlukan (2) Pengaman hukum kendaraan dinas dilakukan, antara lain : a. melakukan pengurusan semua dokumen kepemilikan seperti Buku Kepemilikan kendaraan bermotor, Kendaraan Bermotor dan Surat Tanda Nomor Kendaraan, termasuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor; b. melakukan pemprosesan Tuntutan Ganti Rugi yang dikenakan pada pihak pihak yang bertanggungjawab atas kehilangan kendaraan dinas bermotor. Paragraf 5 Tata Cara Pengamanan Rumah Negara Pasal 109 (1) Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dilarang menelantarkan Rumah Negara. (2) Pengamanan fisik Rumah Negara dilakukan, antara lain: a. pemasangan patok; dan/atau b. pemasangan papan nama. (3) Pemasangan papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi unsur, antara lain: a. logo Pemerintah Aceh; dan b. nama Pemerintah Aceh. Pasal 110 (1) Setiap Rumah Negara diberi patok dari bahan material yang tidak mudah rusak, dengan ukuran panjang dan tinggi disesuaikan dengan kondisi setempat. (2) Setiap Rumah Negara dipasang papan nama kepemilikan Pemerintah Aceh Pasal 111 (1) Pengamanan fisik terhadap BMA berupa Rumah Negara dilakukan dengan membuat Berita Acara Serah Terima Rumah Negara. (2) Berita...
53- (2) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan oleh: a. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang melakukan Penatausahaan rumah negara dengan pejabat negara atau pemegang jabatan tertentu yang menggunakan rumah negara pejabat negara atau pemegang jabatan tertentu; b. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang melakukan Penatausahaan Rumah Negara dengan Pengelola Barang yang menggunakan Rumah Negara jabatan Pengelola Barang; c. Pengelola Barang dengan Pengguna Barang yang jabatan Pengguna menggunakan Rumah Negara Barang; d. Pengguna Barang dengan Kuasa Pengguna Barang yang menggunakan Rumah Negara Pengguna Barang; dan jabatan Kuasa e. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan penanggung jawab Rumah Negara yang dalam penguasaan Pengguna Barang/Kuasa Pengelola Barang. (3) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat antara lain: a. pernyataan tanggung jawab atas Rumah Negara dengan keterangan jenis golongan, luas, kode barang Rumah Negara, dan kode barang sarana/prasarana Rumah Negara dalam hal Rumah Negara tersebut dilengkapi dengan sarana/prasarana di dalamnya; b. pernyataan tanggung jawab atas Rumah Negara dengan seluruh risiko yang melekat atas Rumah Negara tersebut; c. pernyataan untuk mengembalikan Rumah Negara Izin setelah berakhirnya Penghunian atau masa jabatan telah berakhir kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; jangka waktu Surat d. pengembalian Rumah Negara yang diserahkan kembali pada saat berakhirnya masa jabatan atau berakhirnya Surat kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; Izin Penghunian e. pengembalian sarana/prasarana apabila Rumah Negara dilengkapi sarana/ prasarana sesuai Berita Acara Serah Terima dari diserahkan kembali pada saat berakhirnya masa jabatan atau berakhirnya Surat Izin Penghunian kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; dan f. penyerahan kembali dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima. Pasal 112...
54- Pasal 112 (1) Kewajiban penghuni Rumah Negara, antara lain: a. memelihara Rumah Negara dengan baik dan bertanggung jawab, termasuk melakukan perbaikan ringan atas Rumah Negara bersangkutan; dan b. menyerahkan Rumah Negara dalam kondisi baik kepada pejabat yang berwenang paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Izin Penghunian. keputusan pencabutan Surat (2) Penghuni Rumah Negara dilarang untuk: a. mengubah sebagian atau seluruh bentuk rumah tanpa izin tertulis dari pejabat yang berwenang pada SKPA yang bersangkutan; b. menggunakan Rumah Negara tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukkannya; c. meminjamkan atau menyewakan Rumah Negara, baik sebagian maupun keseluruhannya, kepada Pihak Lain; d. menyerahkan Rumah Negara, baik sebagian maupun keseluruhannya, kepada Pihak Lain; e. menjaminkan Rumah Negara atau menjadikan Rumah Negara sebagai agunan atau bagian dari pertanggungan utang dalam bentuk apapun; dan f. menghuni Rumah Negara dalam satu daerah yang sama bagi masing masing suami/istri yang berstatus Pegawai Negeri Sipil. Pasal 113 (1) Penetapan Status Penggunaan BMA berupa Rumah Negara ditetapkan oleh Gubernur. (2) Hak penghunian Rumah Negara berlaku sebagaimana ditetapkan dalam Surat Izin Penghunian, kecuali ditentukan lain dalam keputusan pencabutan Surat Izin Penghunian. (3) Surat Izin Penghunian untuk Rumah Negara golongan I ditetapkan oleh Pengelola Barang. (4) Surat Izin Penghunian untuk Rumah Negara golongan II dan golongan III ditetapkan oleh Pengguna Barang. (5) Surat Izin Penghunian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) paling sedikit harus mencantumkan: a. nama pegawai/nama pejabat, Nomor Induk Pegawai (NIP), dan jabatan calon penghuni Rumah Negara; b. masa berlaku penghunian; c. pernyataan bahwa penghuni bersedia memenuhi kewajiban yang melekat pada Rumah Negara. d. menertibkan...
55- d. menerbitkan pencabutan Surat Izin Penghunian (SIP) terhadap penghuni, yang dilakukan: 1. paling lambat 1 (satu)bulan terhitung sejak saat meninggal dunia, bagi penghuni yang meninggal dunia; 2. paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan pemberhentian, bagi penghuni yang berhenti atas kemauan sendiri atau yang dikenakan hukuman disiplin pemberhentian; 3. paling lambat 2 (dua) minggu terhitung sejak saat terbukti adanya pelanggaran, bagi penghuni yang melanggar larangan penghunian Rumah Negara yang dihuninya; dan 4. paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal pensiun, bagi penghuni yang memasuki usia pensiun. Pasal 114 (1) Penghuni Rumah Negara golongan yang tidak lagi menduduki jabatan harus menyerahkan Rumah Negara. (2) Penghuni Rumah Negara golongan II dan golongan III tidak lagi menghuni atau menempati Rumah Negara karena: a. dipindah tugaskan (mutasi); b. izin penghuniannya berdasarkan Surat Izin Penghunian (SIP) telah berakhir; c. berhenti atas kemauan sendiri d. berhenti karena pensiun; atau e. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat. Pasal 115 (1) Suami/Istri/ anak/ahli waris lainnya dari penghuni Rumah Negara Golongan II dan Rumah Negara golongan III yang meninggal dunia wajib menyerahkan Rumah Negara yang dihuni paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak Izin saat diterimanya keputusan pencabutan Surat Penghunian. (2) Pencabutan Surat Izin Penghunian rumah negara Golongan I dilakukan oleh Pengelola Barang. (3) Pencabutan SIP Rumah Negara golongan II dan Golongan III dilakukan oleh Pengguna Barang yang menatausahakan Rumah Negara bersangkutan atas persetujuan Pengelola Barang. Pasal 116...
56- Pasal 116 (1) Apabila terhadap penghunianRumah Negara golongan I, Rumah Negara golongan II dan Rumah Negara golongan III, maka Pengelola Barang/Pengguna Barang yang bersangkutan melakukan penyelesaian dan melaporkan hasil penyelesaian kepada Gubernur. terjadi sengketa (2) Dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan dapat meminta bantuan SKPA/unit kerja SKPA terkait. Pasal 117 Pengamanan administrasi BMA berupa Rumah Negara dilakukan dengan menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara tertib dan teratur atas dokumen, antara lain: a. Sertifikat atau surat keterangan hak atas tanah; b. Surat Izin Penghunian; c. keputusan Gubernur mengenai penetapan Rumah Negara golongan I, golongan II atau golongan III; d. gambar/legger bangunan; e. data daftar barang; dan f. keputusan pencabutan Surat Izin Penghunian. Paragraf 6 Tata Cara Pengamanan Barang Milik Aceh Berupa Barang Persediaan Pasal 118 (1) Pengamanan fisik barang persediaan dilakukan, antara lain: a. menempatkan barang sesuai dengan frekuensi pengeluaran jenis barang; b. menyediakan tabung pemadam kebakaran di dalam gudang/ tempat penyimpanan, jika diperlukan; c. menyediakan tempat penyimpanan barang; d. melindungi gudang/tempat penyimpanan; e. menambah prasarana penanganan barang digudang, jika diperlukan; f. menghitung fisik persediaan secara periodik; dan g. melakukan pengamanan persediaan. (2) Pengamanan administrasi barang persediaan dilakukan, antara lain: a. buku persediaan; b. kartu barang; c. Berita Acara Serah Terima; d. berita...
57- d. berita acara pemeriksaan fisik barang; e. Surat Perintah Penyaluran Barang; f. laporan persediaan Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang semesteran/tahunan; g. dokumen pendukung terkait lainnya yang diperlukan. (3) Pengamanan hukum barang persediaan dilakukan, dengan melakukan pemprosesan rugi yang dikenakan pada pihak pihak yang bertanggung jawab atas kehilangan barang persediaan akibat kelalaian, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. tuntutan ganti Paragraf 7 Tata Cara Pengamanan Barang Milik Aceh Selain Tanah, Gedung dan/Atau Bangunan, Rumah Negara, Dan Barang Persediaan Yang Mempunyai Dokumen Berita Acara Serah Terima Pasal 119 (1) Pengamanan fisik BMA berupa selain tanah, gedung dan/atau bangunan, Rumah Negara, dan barang persediaan yang mempunyai dokumen berita acara serah terima dilakukan dengan menyimpan barang di tempat yang sudah ditentukan di lingkungan kantor. (2) Pengamanan administrasi BMA berupa selain tanah, gedung dan/atau bangunan, Rumah Negara, dan barang persediaan yang mempunyai dokumen Berita Acara Serah Terima dilakukan, antara lain: a. faktur pembelian; b. dokumen Berita Acara Serah terima; c. dokumen pendukung terkait lainnya yang diperlukan. (3) Pengamanan hukum BMA berupa selain tanah, gedung dan/atau bangunan, Rumah Negara, dan barang persediaan yang mempunyai dokumen Berita Acara Serah Terima dilakukan dengan melakukan pemprosesan Tuntutan Ganti Rugi yang dikenakan pada pihak pihak yang bertanggung jawab atas kehilangan barang sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. Paragraf 8 Tata Cara Pengamanan Barang Milik Aceh Berupa Barang Tak Berwujud Pasal 120 (1) Pengamanan fisik BMA berupa barang tak berwujud dilakukan dengan: a. membatasi pemberian kode akses hanya kepada terhadap pihak pihak pengoperasian suatu aplikasi; tertentu yang berwenang b. melakukan...
58- b. melakukan penambahan sistem pengamanan terhadap aplikasi yang dianggap strategis oleh Pemerintah Aceh. (2) Pengamanan administrasi BMA berupa barang tak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui: a. menghimpun, mencatat, dan secara tertib dan teratur atas menyimpan, menatausahakan dokumen sebagai berikut : 1. Berita Acara Serah Terima; 2. lisensi; dan 3. dokumen diperlukan. 3. dokumen diperlukan. pendukung terkait lainnya b. mengajukan hak cipta dan lisensi kepada instansi atau pihak yang memiliki kewenangan. Bagian Kedua Pemeliharaan Paragraf 1 Prinsip Umum Pasal 121 (1) Barang yang dipelihara adalah BMA dan/atau BMA dalam penguasaan Pengelola Barang/ Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang. (2) Pengelola Barang, Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas pemeliharaan BMA yang berada dalam penguasaannya. (3) Tujuan dilakukan pemeliharaan atas BMA sebagaimana dimakud pada ayat (2) adalah untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua BMA agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. (4) Dalam rangka tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Aceh harus memprioritaskan anggaran belanja pemeliharaan dalam jumlah yang cukup. (5) Biaya pemeliharaan BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada APBA. (6) Dalam hal BMA dilakukan Pemanfaatan dengan Pihak jawab Lain, biaya pemeliharaan menjadi sepenuhnya dari mitra Pemanfaatan BMA. tanggung Paragraf 2 Tata Cara Pemeliharaan BMA Pasal 122 (1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan BMA. (2) Daftar kebutuhan pemeliharaan BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari daftar kebutuhan BMA. Pasal 123...
59- Pasal 123 (1) Kuasa Pengguna Barang wajib membuat Daftar Hasil Pemeliharaan Barang yang berada dalam kewenangannya. (2) Kuasa Pengguna Barang melaporkan hasil pemeliharaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Pengguna Barang untuk dilakukan penelitian secara berkala setiap enam bulan/persemester. (3) Pengguna Barang atau pejabat yang ditunjuk meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. (4) Daftar Hasil Pemeliharaan Barang yang disusun pengguna barang atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bahan untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan BMA. (5) Penelitian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap : a. anggaran belanja dan realisasi belanja pemeliharaan; dan b. target kinerja dan realisasi target kinerja pemeliharaan. (6) Pengguna Barang melaporkan/menyampaikan Daftar Hasil Pemeliharaan Barang tersebut kepada Pengelola Barang secara berkala. Pasal 124 (1) Dalam rangka tertib pemeliharaan setiap jenis BMA dilakukan pencatatan kartu pemeliharaan/ perawatan yang dilakukan oleh pengurus barang/ pengurus barang pembantu. (2) Kartu pemeliharaan/perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. nama barang; b. spesifikasinya; c. tanggal pemeliharaan; d. jenis pekerjaan atau pemeliharaan; e. barang atau bahanyang dipergunakan; f. biaya pemeliharaan; g. pihak yang melaksanakan pemeliharaan; dan h. hal lain yang diperlukan. Pasal 125 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengamanan dan pemeliharan BMA diatur dengan Peraturan Gubernur. BAB IX...
60- BAB IX PENILAIAN Pasal 126 (1) Penilaian BMA dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemindah pemerintah tanganan. daerah, Pemanfaatan, atau (2) Penilaian BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk : a. Pemanfaatan dalam bentuk Pinjam Pakai; dan b. Pemindahtanganan dalam bentuk Hibah. (3) Penetapan nilai BMA dalam rangka penyusunan neraca pemerintah Aceh dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan. (4) Biaya yang diperlukan dalam rangka Penilaian BMA dibebankan pada APBA. Pasal 127 (1) Penilaian BMA berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dilakukan oleh: a. Penilai Pemerintah; atau b. Penilai Publik yang ditetapkan oleh Gubernur. (2) Penilai Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Penilai selain Penilai Pemerintah yang mempunyai izin praktik Penilaian dan menjadi anggota asosiasi Penilai yang diakui oleh Pemerintah. (3) Penilaian BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. (4) Nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diperoleh dari hasil Penilaian menjadi tanggung jawab Penilai. Pasal 128 (1) Penilaian BMA selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Gubernur, dan dapat melibatkan Penilai yang ditetapkan Gubernur. (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah panitia penaksir harga yang unsurnya terdiri dari SKPA/ Unit Kerja terkait. (3) Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penilai Pemerintah atau Penilai Publik. (4) Penilaian BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. (5) Apabila...
61- (5) Apabila Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Pengguna Barang tanpa melibatkan Penilai, maka hasil Penilaian BMA hanya merupakan nilai taksiran. (6) Hasil Penilaian BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur. Pasal 129 (1) Dalam kondisi tertentu, Gubernur dapat melakukan Penilaian kembali dalam rangka koreksi atas nilai BMA yang telah ditetapkan dalam neraca Pemerintah Aceh. (2) Penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah proses revaluasi dalam rangka pelaporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang metode Penilaiannya dilaksanakansesuai standar Penilaian. (3) Keputusan mengenai Penilaian kembali atas nilai BMA dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. (4) Ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk seluruh entitas Pemerintah Aceh. Pasal 130 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penilaian BMA diatur dengan Peraturan Gubernur. BAB X PEMINDAHTANGANAN Bagian Kesatu Prinsip Umum Pasal 131 (1) BMA yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas Pemerintahan Aceh dapat dipindahtangankan. (2) Pemindahtanganan BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. Penjualan; b. Tukar-Menukar; c. Hibah; atau d. penyertaan modal Pemerintah Aceh. Pasal 132 (1) Dalam rangka Pemindahtanganan BMA dilakukan Penilaian. (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Pemindahtanganan dalam bentuk Hibah. (3) Penilaian...
62- (3) Penilaian pada dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar. sebagaimana dimaksud ayat (1) Bagian Kedua Persetujuan Pemindahtanganan Pasal 133 (1) Pemindahtanganan BMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2) dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRA untuk : a. tanah dan/atau bangunan; atau b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); (2) Pemindahtanganan BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan setelah mendapat pertimbangan atau rekomendasi DPRA apabila : a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan dokumen pengganti penganggaran; sudah disediakan dalam c. diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil Pemerintah Aceh; d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau e. dikuasai Pemerintah Aceh berdasarkan putusan tetap pengadilan yang dan/atau peraturan perundang undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis. telah berkekuatan hukum berdasarkan ketentuan (3) Pertimbangan atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima permintaan Pertimbangan atau rekomendasi. Pasal 134 (1) Tanah dan/atau bangunan yang sudah tidak sesuai ruang wilayah atau penataan kota dengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2) huruf a, dimaksudkan bahwa lokasi tanah dan/atau bangunan dimaksud terjadi perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan wilayah. tata (2) Tanah dan/atau bangunan yang tidak sesuai dengan penataan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu dilakukan penyesuaian yang berakibat pada perubahan luas tanah dan/atau bangunan tersebut. Pasal 135...
63- Pasal 135 Bangunan yang harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2) huruf b, adalah bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut dirobohkan untuk selanjutnya didirikan bangunan baru di atas tanah yang sama (rekonstruksi) sesuai dengan alokasi anggaran yang telah disediakan dalam dokumen penganggaran. Pasal 136 Tanah dan/atau bangunan diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Aceh yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2) huruf c, adalah : a. Tanah dan/atau bangunan yang merupakan kategori Rumah Negara/ daerah golongan III; b. Tanah yang merupakan tanah kavling yang menurut perencanaan awalnya untuk pembangunan perumahan pegawai negeri sipil pemerintah Aceh yang bersangkutan. Pasal 137 (1) Tanah dan/atau bangunan yang diperuntukkan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2) huruf d, adalah tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk kegiatan yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara, masyarakat luas, rakyat banyak/bersama, dan/atau kepentingan pembangunan, termasuk diantaranya kegiatan pemerintah Aceh dalam lingkup hubungan persahabatan antara negara/daerah atau masyarakat/Lembaga dengan internasional. negara lain (2) Kategori bidang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain sebagai berikut: a. jalan umum termasuk akses jalan sesuai peraturan perundangan, jalan tol, dan rel kereta api; b. saluran air minum/air bersih dan/atau saluran pembuangan air; c. waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya, termasuk saluran irigasi; d. rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat; e. pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, atau terminal; f. tempat ibadah; g. sekolah atau Lembaga pendidikan non komersial h. pasar umum; i. fasilitas pemakaman umum; j. fasilitas keselamatan umum, antara tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar dan lain lain bencana; lain k. sarana...
64- k. sarana dan prasarana pos dan telekomunikasi; l. sarana dan prasarana olah raga untuk umum; m. stasiun penyiaran radio dan televisi besertasarana pendukungnya untuk lembaga penyiaran publik; n. kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, perwakilan negara asing, Perserikatan Bangsa Bangsa, dan Lembaga internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa Bangsa; o. fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsinya; p. rumah susun sederhana; q. tempat pembuangan sampah untuk umum; r. cagar alam dan cagar budaya; s. promosi budaya nasional; t. pertamanan untuk umum; u. panti sosial; v. Lembaga Pemasyarakatan; dan w. pembangkit, turbin, transmisi, dan distribusi tenaga yang instalasi tidak dapat termasuk listrik merupakan satu terpisahkan. pendukungnya kesatuan yang Pasal 138 Pengusulan Pemindahtanganan untuk memperoleh persetujuan DPRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) diajukan oleh Gubernur. Pasal 139 Pemindahtanganan BMA berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur. Pasal 140 (1) Pemindahtanganan BMA selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur. (2) Pemindahtanganan BMA selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan DPRA. (3) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan nilai wajar untuk Pemindahtanganan dalam bentuk Penjualan, Tukar Menukar dan penyertaan modal. (4) Nilai...
65- (4) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan nilai perolehan untuk Pemindahtanganan dalam bentuk Hibah. (5) Pengusulan untuk memperoleh persetujuan DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Pemindahtanganan BagianKetiga Penjualan Paragraf 1 Prinsip Umum Pasal 141 (1) Penjualan BMA dilaksanakan dengan pertimbangan: a. untuk optimalisasi BMA yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan; b. secara ekonomis apabila dijual; lebih menguntungkan bagi Aceh c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang undangan; dan/atau. d. Sebagai pelaksanaan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (2) BMA yang tidak digunakan/dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah BMA yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPA atau tidak dimanfaatkan oleh Pihak Lain. Paragraf 2 Pelaksanaan Lelang Pasal 142 (1) Penjualan BMA dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu. (2) Pengecualian dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. BMA yang bersifat khusus sesuai dengan peraturan perundang undangan; atau b. BMA lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur. (3) BMA yang bersifat khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah barang barang yang diatur secara peraturan khusus perundang undangan, antara lain yaitu: sesuai dengan ketentuan a. Rumah Negara golongan penghuninya yang sah. III yang dijual kepada b. Kendaraan...
66- b. Kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada: 1. Gubernur; 2. Wakil Gubernur; 3. mantan Gubernur; 4. mantan Wakil Gubernur; dan 5. Sekretaris Daerah. (4) BMA lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain yaitu : a. tanah dan/atau bangunan yang akan digunakan untuk kepentingan umum; b. tanah kavling yang menurut perencanaan awal pengadaannya pembangunan perumahan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Aceh yang bersangkutan, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran; digunakan untuk c. selain tanah dan/atau bangunan sebagai akibat dari keadaan kahar (forcemajeure); d. bangunan yang berdiri di atas tanah Pihak Lainyang dijual kepada Pihak Lain pemilik tanah tersebut; e. hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali; atau f. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai wajar paling tinggi Rpl.000.000,00 (satu juta rupiah) per unit. (5) Penentuan nilai dalam rangka Penjualan BMA secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhitungkan faktor penyesuaian. (6) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3)merupakan batasan terendah yang disampaikan kepada Gubernur, sebagai dasar penetapan nilai limit. (7) Penjualan BMA lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Pasal 143 (1) BMA berupa selain tanah dan/atau bangunan yang tidak laku dijual pada lelang pertama, dilakukan lelang ulang sebanyak 1 (satu) kali. (2) Pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan Penilaian ulang. (3) Dalam hal setelah pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak laku dijual, Pengelola Barang menindaklanjuti dengan Penjualan tanpa lelang, tukar menukar, Hibah, atau penyertaan modal. (4) Pengelola...
67- (4) Pengelola Barang dapat melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atas BMA selain tanah dan/atau bangunan setelah mendapat persetujuan Gubernur untuk masing masing kegiatan bersangkutan. (5) Dalam hal Penjualan tanpa lelang, tukar menukar, Hibah, atau penyertaan modal, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilaksanakan, maka dapat dilakukan Pemusnahan. Pasal 144 (1) Hasil Penjualan BMA wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Aceh. (2) Dalam hal BMA berada pada Badan Layanan Umum Daerah maka: a. Pendapatan Aceh dari Penjualan BMA dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan Aceh yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas Badan Layanan Umum Daerah; b. Pendapatan Aceh dari Penjualan BMA dalam rangka selain penyelenggaraan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan Aceh yang disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah. tugas dan Paragraf 3 Objek Penjualan Pasal 145 (1) Objek Penjualan adalah BMA yang berada pada Pengelola Barang/Pengguna Barang, meliputi: a. tanah dan/atau bangunan; b. selain tanah dan/atau bangunan. (2) Penjualan BMA berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut : a. memenuhi persyaratan teknis: b. memenuhi persyaratan secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila operasional dan BMA dijual, karena pemeliharaan barang lebih besar dari pada manfaat yang diperoleh; dan ekonomis, yakni biaya c. memenuhi persyaratan yuridis, yakni BMA tidak terdapat permasalahan hukum. (3) Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain: a. lokasi tanah dan/atau bangunan sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah; b. lokasi...
68- b. lokasi dan/atau tanah dan/atau bangunan digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan tugas pemerintahan Aceh; luas c. tanah kavling yang menurut awal perencanaan pengadaannya diperuntukkan bagi pembangunan perumahan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Aceh yang bersangkutan; d. bangunan berdiri di atas tanah milik Pihak Lain; atau e. BMA yang menganggur (idle) tidak dapat dilakukan penetapan status Penggunaan atau Pemanfaatan. (4) Penjualan BMA tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut: selain a. memenuhi persyaratan teknis; b. memenuhi persyaratan secara ekonomis lebih menguntungkan bagi pemerintah Aceh apabila BMA dijual, karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar dari pada manfaat yang diperoleh; dan ekonomis, yakni c. memenuhi persyaratan yuridis, yakni BMA tidak terdapat permasalahan hukum. (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a antara lain: a. BMA secara fisik tidak dapat digunakan karena rusak, dan tidak ekonomis apabila diperbaiki; b. BMA secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi; c. BMA tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan karena mengalami perubahan dalam spesifikasi akibat Penggunaan , seperti terkikis, hangus, dan lain lain sejenisnya; atau d. BMA tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan karena mengalami pengurangan dalam timbangan/ ukuran dalam disebabkan penyimpanan atau pengangkutan. Penggunaan atau susut Pasal 146 Penjualan BMA berupa tanah kavling yang menurut awal perencanaan pengadaannya diperuntukkan bagi pembangunan perumahan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Aceh yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (4) huruf b dilakukan dengan persyaratan: a. pengajuan permohonan Penjualan disertai dengan bukti perencanaan awal yang menyatakan bahwa tanah tersebut akan digunakan untuk pembangunan perumahan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Aceh yang bersangkutan; dan b. Penjualan dilaksanakan langsung kepada masing masing Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Aceh yang bersangkutan yang ditetapkan oleh Gubernur. Pasal 147...
69- Pasal 147 (1) Penjualan BMA berupa kendaraan bermotor dinas operasional dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan, yakni berusia paling singkat 7 (tujuh) tahun. (2) Usia 7 (tujuh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun perolehannya sesuai dokumen kepemilikan, untuk perolehan dalam kondisi baru atau. b. terhitung mulai tahun pembuatannya sesuai dokumen kepemilikan, untuk perolehan tidak dalam kondisi baru. tanggal, bulan, dan (3) Dalam hal BMA berupa kendaraan bermotor rusak berat dengan sisa kondisi fisik paling tinggi 30% (tiga puluh persen), maka Penjualan kendaraan bermotor dapat dilakukan sebelum berusia 7 (tujuh) tahun. (4) Penjualan kendaraan bermotor dilakukan sebelum berusia 7 (tujuh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan surat keterangan tertulis dari instansi yang berkompeten. Pasal 148 (1) Penjualan BMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 dilakukan dengan tata cara: a. Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul Penjualan BMA selain tanah dan/atau bangunan kepada Gubernur disertai pertimbangan aspek teknis, ekonomis, dan yuridis; b. Gubernur meneliti dan mengkaji pertimbangan tanah dan/atau perlunya Penjualan BMA selain bangunan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis; c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, Gubernur dapat tanah menyetujui dan menetapkan BMA selain dan/atau bangunan yang akan dijual; dan d. untuk Penjualan yang memerlukan persetujuan DPRA, Gubernur mengajukan pengusulan Penjualan disertai dengan pertimbangan atas pengusulan tersebut. (2) Hasil Penjualan BMA wajib disetor seluruhnya ke rekening Kas Umum Aceh sebagai Penerimaan Aceh. Pasal 149 Penjualan BMA dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur. Pasal 150...
70- Pasal 150 (1) Dalam hal BMA berada pada Badan Layanan Umum Daerah, maka: a. Pendapatan Aceh dari Penjualan BMA dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Aceh merupakan seluruhnya penerimaan Aceh kerekening kas Badan Layanan Umum Aceh; yang disetorkan b. Pendapatan Aceh dari Penjualan BMA dalam rangka Badan selain penyelenggaraan tugas dan Layanan Umum Aceh merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Aceh; fungsi c. BMA yang digunakan oleh Badan Layanan Umum merupakan kekayaan Aceh yang tidak dipisahkan untuk menyelenggarakan kegiatan Badan Layanan Umum Aceh yang bersangkutan. (2) Pengelolaan BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan yang diatur dalam Qanun ini dan peraturan pelaksanaannya, kecuali terhadap barang yang dikelola dan/atau dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan fungsi Badan Layanan Umum Aceh diatur tugas dan tersendiri dalam Peraturan Gubernur tentang Badan Layanan Umum Aceh dan peraturan pelaksanaannya. Pasal 151 Pengelola Barang dapat membentuk Badan Layanan Umum jasa Pihak Lain dalam Aceh dan/atau menggunakan pelaksanaan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMA. Bagian Keempat Tukar Menukar Pasal 152 (1) Tukar Menukar BMA dilaksanakan dengan pertimbangan: a. untuk memenuhi penyelenggaraan Pemerintah Aceh; kebutuhan operasional b. untuk optimalisasi BMA; dan c. tidak tersedia dana dalam APBA. (2) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempuh tidak menyediakan tanah dan/atau bangunan pengganti. apabila Pemerintah Aceh (3) Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tukar Menukar dapat dilakukan : a. apabila BMA berupa tanah dan/atau bangunan sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; b. guna...
71- b. guna menyatukan BMA yang lokasinya terpencar; c. dalam rangka pelaksanaan rencana strategis Pemerintah Pusat/ Pemerintah Aceh; d. guna mendapatkan/memberikan akses jalan, apabila objek Tukar Menukar adalah BMA berupa tanah dan/atau bangunan; dan/atau e. telah ketinggalan teknologi sesuai kebutuhan, kondisi, peraturan perundang undangan, apabila objek Tukar Menukar adalah BMA selain tanah dan/atau bangunan. atau ketentuan (4) Tukar Menukar BMA dapat dilakukan dengan pihak : a. Pemerintah Pusat; b. Pemerintah Aceh lainnya; c. BUMN, BUMD atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara; atau d. Pemerintah Gampong atau nama lain; e. swasta. (5) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e adalah pihak swasta, baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan. Pasal 153 (1) Tukar Menukar dapat berupa: a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Gubernur; b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; atau c. selain tanah dan/atau bangunan. (2) Penetapan BMA berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Gubernur. (3) Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang, tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota. (4) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Gubernur. Pasal 154 Tukar Menukar dilaksanakan setelah dilakukan kajian berdasarkan: a. Aspek teknis, antara lain: 1. kebutuhan Pengelola Barang/Pengguna Barang; dan 2. spesifikasi barang yang dibutuhkan; b. aspek...
72- b. aspek ekonomis, antara lain kajian terhadap nilai BMA yang dilepas dan nilai barang pengganti; c. aspek yuridis, antara lain: 1. tata ruang wilayah dan penataan kota; dan 2. bukti kepemilikan. Pasal 155 (1) Tukar Menukar BMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan tata cara: a. Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul Tukar Menukar BMA berupa tanah dan/atau disertai bangunan pertimbangan dan kelengkapan data; kepada Gubenur b. Gubernur meneliti dan mengkaji pertimbangan perlunya Tukar Menukar BMA berupa tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis; c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, Gubernur dapat menyetujui dan menetapkan BMA berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan; d. proses persetujuan Tukar Menukar BMA berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129; e. Pengelola Barang melaksanakan Tukar Menukar dengan berpedoman pada persetujuan Gubernur; dan f. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang. (2) Tukar Menukar BMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara: a. Pengguna Barang mengajukan usul Tukar Menukar BMA selain tanah dan/atau bangunan kepada pengelola barang disertai pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi Pengguna Barang; b. Pengelola barang meneliti dan mengkaji pertimbangan tersebut dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis; c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, Pengelola Barang dapat menyetujui usul Tukar Menukar BMA selain tanah dan/atau bangunan; d. proses persetujuan Tukar Menukar BMA selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136; e. Pengguna...
73- e. Pengguna Barang melaksanakan Tukar Menukar dengan berpedoman pada persetujuan Pengelola Barang; dan f. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang. Bagian Kelima Hibah Pasal 156 (1) Hibah BMA dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan dan bersifat penyelenggaraan Pemerintahan Pusat/Pemerintahan Aceh. yang nonkomersial, (2) Penyelenggaraan pemerintahan pusat/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah termasuk hubungan antar negara, hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh, hubungan antara Pemerintah Aceh dan dengan pelaksanaan kegiatan yang menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Aceh. masyarakat/Lembaga internasional, (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: a. bukan merupakan barang rahasia negara; b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan c. tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. (4) Segala biaya yang timbul dalam proses pelaksanaan Hibah ditanggung sepenuhnya oleh pihak penerima Hibah. Pasal 157 (1) Hibah dapat berupa: a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Gubernur; b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; atau c. selain tanah dan/atau bangunan. (2) Penetapan BMA berupa tanah dan/atau bangunan yang akan diHibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Gubernur. (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur. (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur. Pasal 158...
74- Pasal 158 (1) BMA yang dihibahkan wajib digunakan sebagaimana ketentuan yang ditetapkan dalam naskah Hibah. (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang. Pasal 159 (1) Pihak yang dapat menerima Hibah adalah: a. Lembaga sosial, Lembaga budaya, Lembaga keagamaan, Lembaga kemanusiaan, atau Lembaga pendidikan yang bersifat non komersial berdasarkan akta pendirian, anggaran dasar/rumah tangga, atau pernyataan tertulis dari instansi teknis yang kompeten bahwa Lembaga yang bersangkutan adalah sebagai Lembaga dimaksud; b. Pemerintah Pusat; c. Pemerintah Daerah lainnya; d. Pemerintah Gampong atau nama lain; e. perorangan atau masyarakat yang terkena bencana alam dengan kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah peraturan perundang undangan;atau sesuai ketentuan f. Pihak Lain sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. (2) Pemberian Hibah kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan terhadap BMA berskala lokal yang ada didesa dapat diHibahkan kepemilikannya kepada Gampong atau nama lain. (3) Pemberian Hibah kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendasarkan pada peraturan perundang undangan. Pasal 160 (1) Hibah BMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan tata cara: a. Pengguna Barang melalui pengelola barang mengajukan usul Hibah BMA berupa tanah dan/atau bangunan kepada Gubernur disertai dengan pertimbangan dan kelengkapan data; b. Gubernur meneliti dan mengkaji usul Hibah BMA berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156; c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, Gubernur dapat menyetujui dan/atau menetapkan BMA berupa tanah dan/atau bangunan yang akan diHibahkan; d. proses...
75- d. proses persetujuan Hibah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 133 ayat (2), dan Pasal 140 ayat (1) dan (2); e. Pengelola barang melaksanakan Hibah dengan berpedoman pada persetujuan Gubernur; dan f. Pelaksanaan serah terima barang yang diHibahkan harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang. (2) Hibah BMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara: a. Pengguna Barang mengajukan usul Hibah BMA selain tanah dan/atau bangunan kepada Pengelola Barang disertai pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi Pengguna Barang; b. Pengelola Barang meneliti dan mengkaji usul Hibah syarat BMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156; berdasarkan pertimbangan dan c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, pengelola barang dapat menyetujui usul Hibah BMA selain tanah dan/atau bangunan; d. Pengguna Barang melaksanakan Hibah dengan berpedoman pada persetujuan Pengelola Barang; dan e. pelaksanaan serah terima barang yang diHibahkan harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang. Bagian Keenam Penyertaan Modal Pemerintah Aceh Pasal 161 (1) Penyertaan modal Pemerintah Aceh atas BMA dilakukan dalam rangka pendirian, memperbaiki struktur permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas usaha BUMD atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. (2) Penyertaan modal Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mempertimbangkan : a. BMA yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi BUMD atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara dalam rangka penugasan pemerintah; atau b. BMA lebih optimal apabila dikelola oleh BUMD atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara, baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk. (3) Penyertaan modal Pemerintah Aceh ditetapkan dengan Qanun Aceh. (4) BMA...
76- (4) BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disertakan dalam penyertaan modal Pemerintah Aceh kepada Badan Usaha Milik Negara/Aceh atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara menjadi kekayaan yang peraturan perundang undangan. dipisahkan mengikuti ketentuan Pasal 162 (1) Penyertaan modal Pemerintah Aceh atas BMA dapat berupa: a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Gubernur; b. tanah dan/atau bangunan pada Pengguna Barang; atau c. selain tanah dan/atau bangunan. (2) Penetapan BMA berupa tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Gubernur. (3) Penyertaan modal Pemerintah Aceh atas BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur. Pasal 163 (1) Penyertaan Modal Pemerintah Aceh atas BMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan tata cara: a. Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul penyertaan modal Pemerintah Aceh atas BMA berupa tanah dan/atau bangunan kepada Gubernur disertai dengan pertimbangan dan kelengkapan data; b. Gubernur meneliti dan mengkaji usul penyertaan modal Pemerintah Aceh yang diajukan oleh Pengguna syarat Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161; berdasarkan pertimbangan dan c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, Gubernur dapat menyetujui dan/atau menetapkan BMA berupa tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal Pemerintah Aceh; d. proses persetujuan penyertaan modal Pemerintah Aceh dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 133; e. Pengelola Barang melaksanakan penyertaan modal Pemerintah Aceh dengan berpedoman pada persetujuan Gubernur; f. Pengelola Barang menyiapkan rancangan Peraturan Aceh tentang penyertaan modal Pemerintah Aceh dengan melibatkan instansi terkait; g. Pengelola...
77- g. Pengelola Barang menyampaikan rancangan Peraturan Aceh kepada DPRA untuk ditetapkan; dan h. Pengelola Barang melakukan serah terima barang kepada BUMD atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang setelah Peraturan Aceh ditetapkan. (2) Penyertaan modal Pemerintah Aceh atas BMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara: a. Pengguna Barang mengajukan usul penyertaan modal Pemerintah Aceh selain tanah dan/atau bangunan kepada Pengelola Barang disertai pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi Pengguna Barang; b. Pengelola Barang meneliti dan mengkaji usul penyertaan modal Pemerintah Aceh yang diajukan oleh Pengguna Barang berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161; c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, Pengelola Barang dapat menyetujui usul penyertaan modal Pemerintah Aceh selain tanah dan/atau bangunan yang diajukan oleh Pengguna Barang sesuai batas kewenangannya; d. Pengelola Barang menyiapkan Rancangan Qanun Aceh tentang Penyertaan Modal Pemerintah Aceh dengan melibatkan instansi terkait; e. Pengelola Barang menyampaikan Rancangan Qanun Aceh kepada DPRA untuk ditetapkan; dan f. Pengguna Barang melakukan serah terima barang kepada BUMD atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang setelah Qanun Aceh ditetapkan. Pasal 164 Penyertaan modal Pemerintah Aceh dilaksanakan berdasarkan analisa kelayakan investasi mengenai penyertaan modal sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. Pasal 165 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penjualan, tukar menukar, Hibah dan penyertaan modal BMA diatur dengan Peraturan Gubernur. BAB XI...
78- BAB XI PEMUSNAHAN Pasal 166 Pemusnahan BMA dilakukan dalam hal: a. BMA tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau b. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Pasal 167 (1) Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur, untuk BMA pada Pengguna Barang. (2) Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur, untuk BMA pada Pengelola Barang. (3) Pelaksanaan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Gubernur. Pasal 168 Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, lain sesuai dengan ditimbun, ditenggelamkan atau cara ketentuan peraturan perundang undangan. Pasal 169 Ketentuan Pemusnahan BMA diatur dengan Peraturan Gubernur. lebih lanjut mengenai tatacara pelaksanaan BAB XII PENGHAPUSAN Pasal 170 Penghapusan meliputi: a. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna; b. Penghapusan dari daftar Barang Pengelola; dan c. Penghapusan dari daftar BMA. Pasal 171 (1) Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 huruf a, dilakukan dalam hal BMA sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang. (2) Penghapusan...
79- (2) Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 huruf b, dilakukan dalam hal BMA sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang. (3) Penghapusan dari Daftar BMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 huruf c dilakukan dalam hal terjadi Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disebabkan karena: a. Pemindahtanganan atas BMA; b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; c. menjalankan ketentuan undang undang; d. Pemusnahan; atau e. sebab lain. (4) Sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan normal dipertimbangkan wajar menjadi penyebab Penghapusan, seperti, hilang karena kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati, dan sebagai akibat dari keadaan kahar (forcemajeure). sebab sebab yang secara Pasal 172 (1) Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Barang Kuasa Pengguna dilakukan dengan Daftar menerbitkan keputusan Penghapusan dari Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur. (2) Penghapusan dari daftar barang Pengelola Barang untuk daerah BMA pada pengelola barang dilakukan dengan keputusan menerbitkan keputusan Penghapusan oleh Gubernur. (3) Dikecualikan dari ketentuan mendapat persetujuan Penghapusan dari Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang dihapuskan karena: a. pengalihan status Penggunaan ; b. Pemindahtanganan; atau c. Pemusnahan. (4) Gubernur dapat mendelegasikan persetujuan Penghapusan BMA berupa barang persediaan kepada Pengelola Barang untuk Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna. (5) Pelaksanaan Penghapusan BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilaporkan kepada Gubernur. Pasal 173 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penghapusan BMA pada Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang dan/atau pada Pengelola BMA diatur dengan Peraturan Gubernur. BAB XIII...
80- BAB XIII PENATAUSAHAAN Bagian Kesatu Pembukuan Pasal 174 (1) Pengelola Barang melakukan pendaftaran dan pencatatan BMA yang berada di bawah penguasaannya ke dalam Daftar Barang Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang. (2) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan BMA yang status Penggunaan nya berada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang ke dalam Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna menurut penggolongan dan kodefikasi barang. (3) Pengelola Barang Pengguna/Daftar Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Barang menghimpun Daftar (4) Pengelola Barang menyusun daftar BMA berdasarkan himpunan Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Daftar Barang Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang. (5) Penggolongan dan kodefikasi BMA ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. (6) Dalam hal tidak tersedia kode barang pada sub sub rincian objek dapat dilakukan penambahan kode barang yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. (7) Dalam daftar BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk BMA yang dimanfaatkan oleh Pihak Lain. Bagian Kedua Inventarisasi Pasal 175 (1) Pengguna Barang melakukan Inventarisasi BMA paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. (2) Dalam hal BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, Inventarisasi dilakukan oleh Pengguna Barang setiap tahun. (3) Pengguna hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pengelola Barang paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya Inventarisasi. Barang menyampaikan laporan Pasal 176...
81- Pasal 176 Pengelola Barang melakukan Inventarisasi BMA berupa tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Bagian Ketiga Pelaporan Pasal 177 (1) Kuasa Pengguna Barang harus menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan sebagai bahan untuk menyusun neraca satuan kerja untuk disampaikan kepada Pengguna Barang. (2) Pengguna Barang menghimpun Laporan Barang Kuasa sebagaimana (1) sebagai bahan penyusunan Pengguna Semesteran dan Tahunan dimaksud pada ayat Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Tahunan. (3) Laporan Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca Kementerian/Lembaga/SKPA untuk disampaikan kepada Pengelola Barang. Pasal 178 (1) Pengelola Barang wajib menyusun Laporan Barang Pengelola Semesteran dan Tahunan. (2) Pengelola Barang harus menghimpun Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (2) serta Laporan Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penyusunan Laporan BMA. (3) Laporan BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca Pemerintah Aceh. Pasal 179 Ketentuan lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembukuan, Inventarisasi, dan pelaporan BMA diatur dengan Peraturan Gubernur. lebih BAB XIV SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET Pasal 180 (1) Sistem informasi Managemen Aset Aceh merupakan sistem dalam pengelolaan BMA meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, Penggunaan , Pemanfaatan, Penilaian, pengamanan Penghapusan, Pemindahtanganan, Penatausahaan dan pengendalian. dan pemeliharaan, Pemusnahan, pembinaan, dan pengawasan (2) Sistem...
82- (2) Sistem informasi Managemen Aset Aceh sebagaimana (1) dilaksanakan secara terpadu dan dimaksud ayat terintegrasi secara online. (3) Pelaksanaan Sistem Informasi Managemen Aset Aceh sebagaimana dimaksud ayat (2) tertuang dalam Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Gubernur. BAB XV PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 181 Gubernur melakukan pembinaan pengelolaan BMA dan menetapkan kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Bagian Kedua Pengendalian dan Pengawasan Pasal 182 Pengendalian dan pengawasan BMA dilakukan oleh: a. Pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban; dan/atau b. Pengelola Barang melalui pemantauan dan investigasi. Pasal 183 (1) Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap Penggunaan , Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan BMA yang berada di dalam penguasaannya. (2) Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana (1) untuk kantor/satuan kerja dimaksud pada ayat dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang. (3) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dapat meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Aceh untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). (4) Pengguna Barang dan Barang menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat(3) peraturan perundang undangan. Kuasa Pengguna sesuai dengan ketentuan Pasal 184 Pengguna Barang menetapkan indikator kinerja di bidang pengelolaan BMA pada unit yang membidangi pengelolaan BMA. Pasal 185...
83- Pasal 185 (1) Pengelola Barang melakukan pemantauan dan pengawasan atas pelaksanaan Penggunaan , Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan BMA, dalam rangka penertiban Penggunaan , Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan BMA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. (2) Pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditindaklanjuti oleh Pengelola Barang dengan meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk melakukan audit atas pelaksanaan Penggunaan , Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan BMA. (3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk disampaikan kepada Pengelola ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Barang BAB XVI PENGELOLAAN BARANG MILIK ACEH OLEH BADAN LAYANAN UMUM DAERAH Pasal 186 (1) BMA yang digunakan oleh Badan Layanan Umum Daerah merupakan kekayaan Aceh yang tidak dipisahkan untuk menyelenggarakan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah yang bersangkutan. (2) Pengelolaan BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan yang diatur dalam Qanun ini dan peraturan pelaksanaannya. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali terhadap barang yang dikelola dan/atau dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan. (4) Kegiatan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Aceh diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. BAB XVII GANTI RUGI DAN SANKSI Pasal 187 (1) Setiap kerugian Aceh akibat kelalaian, penyalahgunaan atau pelanggaran hukum atas pengelolaan BMA diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. (2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi peraturan perundang undangan. sesuai dengan ketentuan BAB XVIII...
84- BAB XVIII PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN Pasal 188 (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Aceh diberi wewenang untuk melakukan terhadap pelanggaran penyelidikan dan penyidikan ketentuan dalam Qanun ini. (2) Kewenangan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XIX KETENTUAN PIDANA Pasal 189 (1) Setiap orang dan/atau korporasi yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1), Pasal 19 ayat (6), Pasal 20 ayat (5), Pasal 21 ayat (4), Pasal 44 ayat (5), Pasal 77 ayat (1) huruf j, Pasal 83 ayat (1) huruf c, dan Pasal 90 ayat (7) huruf a dan huruf b diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. Pasal 190 (1) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 mengakibatkan kerugian pada Negara dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan. BAB XX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 191 (1) Pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan BMA yang menghasilkan penerimaan Aceh dapat diberikan insentif. (2) Pejabat atau pegawai selaku pengurus barang dalam melaksanakan tugas rutinnya dapat diberikan tunjangan yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Aceh. (3) Pemberian insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur. Pasal 192...
85- Pasal 192 Dalam rangka optimalisasi pengelolaan Pemanfaatan BMA, Pemerintah Aceh dapat membentuk unit pelaksana teknis. BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 193 (1) Pada saat Qanun Aceh ini mulai berlaku: a. Pemanfaatan BMA yang telah terjadi dan belum mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang, Gubernur dapat menerbitkan persetujuan terhadap BMA dengan ketentuan kelanjutan Pemanfaatan Pengelola permohonan persetujuan untuk sisa waktu Pemanfaatan sesuai dengan dengan melampirkan: Barang menyampaikan perjanjian kepada Gubernur, 1. usulan kontribusi dari Pemanfaatan BMA; dan 2. laporan hasil audit aparat pengawasan intern Pemerintah. b. Tukar Menukar BMA yang telah dilaksanakan tanpa persetujuan pejabat berwenang dan barang pengganti telah tersedia seluruhnya, dilanjutkan dengan serah terima BMA dengan aset pengganti antara Pengelola Barang dengan mitra Tukar Menukar berdasarkan ketentuan: 1. Pengelola Barang memastikan nilai barang pengganti paling sedikit sama dengan nilai BMA yang dipertukarkan; dan 2. Pengelola pernyataan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan Tukar Menukar tersebut. Barang membuat (2) Gubernur dapat menerbitkan persetujuan Penghapusan atas BMA yang telah diserah terimakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan permohonan dari Pengelola Barang. (3) Segala akibat hukum yang menyertai pelaksanaan persetujuan Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a serta pelaksanaan Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sepenuhnya menjadi tanggung jawab para pihak dalam Pemanfaatan atau Tukar Menukar tersebut. sebelum diberikannya Pasal 194...
86- Pasal 194 Pada saat Qanun BMA ini mulai berlaku: a. dan perencanaan seluruh penganggaran, pengadaan, Penggunaan , Pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Penghapusan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, dan pembinaan, telah pengawasan mendapatkan persetujuan dan/atau penetapan dari pejabat berwenang, dinyatakan tetap berlaku dan proses penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan sebelum Qanun BMA ini berlaku; kegiatan kebutuhan dan pengendalian BMA yang b. dan perencanaan seluruh penganggaran, pengadaan, Penggunaan , Pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Penghapusan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian BMA yang belum mendapat persetujuan dan/atau penetapan dari pejabat berwenang, proses berdasarkan penyelesaiannya ketentuan Qanun BMA ini; kegiatan kebutuhan dilaksanakan c. penggolongan dan kodefikasi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; d. tata cara pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Pelaporan BMA yang telah ada, masih tetap berlaku sepanjang belum ditetapkan peraturan perundang-undangan mengenai Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah. Pasal 195 (1) Dalam hal Qanun Aceh mengenai Badan Layanan Umum dan/atau peraturan pelaksanaannya belum mengatur pengelolaan dan/atau Pemanfaatan BMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (2), pengelolaan dan Pemanfaatannya berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Qanun ini. (2) Perjanjian KSP BMA yang telah dilaksanakan oleh Badan Layanan Umum Aceh sebelum Qanun berlaku, dinyatakan berlaku dengan ketentuan wajib disesuaikan dengan Qanun ini paling lama 2 (dua) tahun. ini BAB XXII KETENTUAN PENUTUP Pasal 196 Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 57), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 197...
87- Pasal 197 Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap pengundangan Qanun Lembaran Aceh. orang mengetahuinya, memerintahkan ini dengan penempatannya dalam Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 29 Desember 2017 M 10 Rabiul Akhir 1439 H GUBERNUR ACEH, IRWANDI YUSUF Diundangkan di Banda Aceh pada tanggal 10 Januari 2018 M 22 Rabiul Akhir 1439 H SEKRETARIS DAERAH ACEH, DERMAWAN LEMBARAN ACEH TAHUN 2018 NOMOR 3 NOMOR REQISTER QANUN ACEH: (3,3/2018)