BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sejak tahun 1985 Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982). Dengan ratifikasi tersebut, Indonesia harus menindaklanjuti berbagai hak dan kewajiban yang berasal dari UNCLOS karena Indonesia termasuk negara pihak dari Konvensi Hukum Laut Internasional tersebut. Dengan demikian, kedaulatan dan hak berdaulat serta yurisdiksi Republik Indonesia atas ruang perairan serta segala kekayaan alam yang terdapat di permukaan laut dan udara di atasnya, di dalam kolom air serta di dasar laut dan tanah di bawahnya telah diakui oleh Hukum Internasional. Oleh karena itu terbuka peluang seluas-luasnya untuk dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Tindakan hukum dalam bentuk ratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982 ternyata belum didukung dengan upaya secara signifikan di bidang lainnya, untuk melindungi perairan nasional beserta potensi kekayaan alamnya yang sangat besar. Dalam hal ini masih diperlukan pengembangan hukum nasional guna mendukung eksistensi Republik Indonesia di laut, khususnya di Landas Kontinen. Pengembangan hukum nasional diperlukan agar hukum nasional di Landas Kontinen Indonesia sesuai dengan perkembangan hukum laut internasional serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setelah lebih dari dua dasawarsa UNCLOS 1982 diratifikasi, ternyata masih banyak ketentuan hukum nasional yang belum disesuaikan dengan UNCLOS 1982 atau dibuat tindaklanjutnya dalam bentuk peraturan perundang-undangan nasional. Salah satunya adalah pengaturan setingkat undang-undang mengenai Landas Kontinen Indonesia. 1
Walaupun demikian, sepanjang menyangkut hak-hak berdaulat Republik Indonesia atas sumber-sumber kekayaan alam di dasar laut dan tanah di bawahnya, khususnya minyak dan gas bumi, Undang-undang Landas Kontinen Nomor 1 Tahun 1973 telah dikuatkan dengan diterbitkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982, Undang-undang ZEE Indonesia telah menetapkan hak-hak berdaulat Republik Indonesia atas sumber-sumber kekayaan alam hayati dan non-hayati sampai sejauh 200 mil diukur dari garis pangkal Kepulauan Indonesia. Dengan demikian pemanfaatan segala kekayaan alam yang terkandung di dasar laut dan tanah dibawahnya secara yuridis telah mempunyai landasan hukum pada dua undang-undang sekaligus, yaitu: Undang-undang Landas Kontinen dan Undang-undang Zona Ekonomi Eksklusif. Pengaturan Landas Kontinen Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 sudah cukup lama, kurang lebih telah berusia hampir empat dasawarsa. Dasar hukum penyusunan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 masih menggunakan ketentuan Konvensi Jenewa Tahun 1958, sehingga secara substansial ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Hukum Laut Internasional. Dengan demikian, sudah selayaknya bahwa ketentuan-ketentuan yang sudah tidak relevan untuk dilakukan perubahan atau bahkan penggantian sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982. Oleh karena itu penggantian Undang- undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen sudah cukup mendesak. Hal itu diperkuat pula dengan telah dikeluarkannya Izin Prakarsa dari Presiden untuk kepentingan proses pengajuan Rancangan Undang-Undang (RUU) Landas Kontinen Indonesia untuk dimasukkan kedalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2013. Pada saat ini Izin Prakarsa dari Presiden telah diperoleh dan dapat diajukan sebagai Prolegnas Tahunan, apabila memenuhi persyaratan teknis yaitu ada Naskah Akademik dan telah disiapkan Draft RUU-nya serta telah melalui rapat antar kementerian dan telah selesai diharmonisasikan dengan undang-undang terkait. Pemikiran mengenai pentingnya perubahan atau penggantian undang-undang mengenai Landas Kontinen sudah sangat 2
dibutuhkan, terutama karena adanya perkembangan ketentuan normative mengenai penentuan batas Landas Kontinen dalam Hukum Laut Internasional. Untuk itu diperlukan justifikasi ilmiah yang kuat untuk menunjang berbagai pemikiran kearah perubahan dan atau penggantian tersebut dalam bentuk sebuah Naskah Akademik. Sementara itu, UNCLOS 1982 telah menetapkan berbagai kriteria untuk menentukan batas terluar Landas Kontinen yang dapat diklaim oleh negara pantai. Berdasarkan ketentuan Pasal 76 UNCLOS 1982, setiap negara pantai dapat memilih alternatif yang paling menguntungkan: apakah akan menggunakan kriteria horisontal atau kriteria jarak dari garis pangkal laut wilayah; atau akan menggunakan kriteria vertikal yang mendasarkan pada kedalaman laut; atau akan menggunakan kriteria ketebalan sedimen dasar laut sebagai bukti adanya kelanjutan alamiah dari daratan (natural prolongation). Apapun kriteria yang dipilih, negara pantai tidak diperbolehkan untuk mengklaim Landas Kontinen lebih dari 350 mil laut diukur dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut wilayahnya. Ketentuan ini dapat digunakan untuk membuka peluang bagi setiap negara pantai, termasuk Indonesia, untuk menetapkan lebar Landas Kontinen lebih dari 200 mil laut. Peluang untuk penetapan Landas Kontinen lebih dari 200 mil laut akan sangat terbuka apabila Indonesia mampu mengajukan argumen yang didasari oleh bukti-bukti ilmiah yang tidak disanggah oleh negara lain. Selain dari itu, Pemerintah Indonesia harus dapat meyakinkan Sekretaris Jenderal PBB bahwa Indonesia memang berpeluang untuk mengajukan usulan (submission) atas Landas Kontinen lebih dari 200 mil laut. Oleh karena itu perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia hanya dapat dilakukan apabila ditunjang oleh bukti-bukti ilmiah yang diperoleh para akhli Indinesia melalui penelitian ilmiah kelautan. Dalam kaitan ini, hasil penelitian ilmiah kelautan di sebelah barat Propinsi Aceh mengindikasikan bahwa Indonesia dapat memperluas Landas Kontinennya, khususnya di Samudera Hindia (sebelah barat Sumatera, selatan Jawa dan Nusa Tenggara). Selanjutnya penelitian serupa perlu diarahkan ke Samudera Pasifik khususnya di sebelah Utara Papua. 3
Mensikapi adanya potensi untuk terjadi tumpang tindih kepentingan dalam rangka pemanfaatan dasar laut di Landas Kontinen Indonesia untuk berbagai kegiatan, sehingga perlu mendapat perhatian dalam perumusan pengaturannya. Kegiatan pemasangan pipa/kabel bawah laut, serta instalasi lepas pantai dan bangunan lainnya, akan memerlukan pengaturan kegiatan di Landas Kontinen secara komprehensif. Dengan adanya pengaturan secara lintas-sektor diharapkan dapat mewadahi berbagai kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan di Landas Kontinen secara harmonis antar berbagai instansi. Berbagai uraian tersebut di atas menunjukkan perlu dilakukan perubahan/penggantian terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia yang pada saat ini masih berlaku. Upaya penggantian undang-undang Landas Kontinen perlu ditunjang dengan Naskah Akademik. Penyusunan Naskah Akademik tentang Perubahan/Penggantian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 telah dilakukan pada Tahun Anggaran 2011. Sementara itu, karena banyaknya materi muatan yang perlu dimasukkan ke dalam Naskah Akademik, serta berkaitan pula dengan diundangkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mencantumkan sistematika Naskah Akademik dalam Lampiran I, maka penyusunan Naskah Akademik RUU Landas Kontinen Indonesia perlu dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2012. Dalam kaitan ini, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), sebagai Unit Utama yang mempunyai tugas untuk melakukan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang yang berasal dari inisiatif Pemerintah, khususnya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, memandang perlu membentuk Tim Kerja Penyusunan Naskah Akademik (lanjutan) mengenai RUU Landas Kontinen Indonesia. Hasil kerja tim ini merupakan penyempurnaan dari hasil Tim Kerja Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Landas Kontinen Indonesia Tahun 2011. 4
B. Identifikasi Permasalahan Adapun identifikasi permasalahan yang menjadi fokus kegiatan Tim Kerja Tahun Anggaran 2012 ini meliputi delapan bidang bahasan, sebagai berikut : 1. Apasajakah kewenangan negara pantai atas Landas Kontinen menurut UNCLOS 1982 ? 2. Apasajakah permasalahan yang dihadapi dalam eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam di Landas Kontinen Indonesia ? 3. Bukti-bukti ilmiah apasajakah yang seharusnya disiapkan untuk mendukung argumen Republik Indonesia dalam pengajuan usulan pengakuan atas Landas Kontinen Ekstensi (Extended Continental Shelf) lebih dari 200 mil laut ? 4. Apa landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang mendasari justifikasi perlunya dilakukan perubahan/penggantian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia? 5. Ketentuan manasajakah dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 yang perlu diubah dan disesuaikan dengan ketentuan tentang Landas Kontinen menurut UNCLOS 1982? 6. Bagaimanakah dampak perubahan/penggantian Undang-undang Landas Kontinen terhadap ketentuan hukum nasional terkait ? 7. Bagaimanakah pengaturan Landas Kontinen di negara-negara lain ? 8. Apasajakan sasaran, arahan dan jangkauan serta ruang lingkup pengaturan sebagai materi muatan dari RUU Landas Kontinen Indonesia ? C. Tujuan dan Kegunaan Tujuan dari penyempurnaan Naskah Akademik ini adalah : 1. Menguraikan kewenangan negara pantai atas Landas Kontinen sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982. 2. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam implementasi pemanfaatan sumber daya di Landas Kontinen Indonesia, 3. Menguraikan dan mempresentasikan bukti-bukti ilmiah yang seharusnya disiapkan untuk mendukung argumen Republik Indonesia dalam 5
pengajuan usulan pengakuan atas Landas Kontinen Indonesia lebih dari 200 mil diukur dari garis pangkal kepulauan 4. Menguraikan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang menjadi dasar justifikasi perlunya dilakukan perubahan/penggantian Undang- undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. 5. Merumuskan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 yang perlu dirubah dan disesuaikan dengan ketentuan tentang Landas Kontinen menurut UNCLOS 1982. 6. Merumuskan dampak perubahan/penggantian Undang-undang Landas Kontinen terhadap aspek sosial kemasyarakatan dan ketentuan hukum nasional terkait ? 7. Menggambarkan praktek pengaturan Landas Kontinen di berbagai negara lain melalui studi perbandingan. 8. Merumuskan sasaran, arahan dan jangkauan serta ruang lingkup materi muatan RUU Landas Kontinen Indonesia. Tim Kerja mengharapkan bahwa Naskah Akademik ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam pengambilan kebijakan pengaturan pemanfaatan Landas Kontinen Indonesia secara lintas sektor. Harapan lainnya adalah bahwa penyusunan Draft Awal Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen Indonesia (sebagai Lampiran dari Laporan ini) dapat mendukung proses harmonisasi sistem hukum nasional serta dapat pula memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Prioritas Tahunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada tahun mendatang. D. Pendekatan dan Metode Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif analisis. Pendekatan dan metode dalam penyususnan naskah ini diarahkan untuk mencermati dan mengevaluasi ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 untuk kemudian disesuaikan dengan ketentuan hukum laut internasional khususnya UNCLOS 1982. Metode deskriptif analisis yang digunakan dalam Penyusunan Naskah Akademik ini juga ditunjang dengan berbagai hasil studi lapangan dan studi empirik mengenai pelaksanaan 6
ketentuan pemanfaatan potensi Landas Kontinen yang telah dilakukan oleh beberapa negara lain. Penyempurnaan Naskah Akademik RUU Perubahan/ Penggantian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 ini didasarkan pada Naskah Akademik RUU tentang Landas Kontinen Indonesia yang telah disusun oleh Tim Kerja pada tahun sebelumnya. E. Jadwal Pelaksanaan Pelaksanaan kegiatan penyempurnaan naskah akademik tentang Landas Kontinen ini dilakukan selama sembilan (9) bulan, terhitung dari tanggal 1 Februari 2012 hingga 31 Oktober 2012. F. Out put Output dari kegiatan ini adalah tersusunnya naskah akademik yang lebih lengkap mengenai pengaturan pemanfaatan Landas Kontinen Indonesia sesuai dengan Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982. G. Keanggotaan Tim Keanggotaan Tim Kerja Penyusunan Naskah Akademik RUU Perubahan/ Penggantian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia adalah sebagai berikut: Ketua : Suparman A. Diraputra, S.H.,LL.M. (Fak. Hukum UNPAD) Sekretaris : Edi Suprapto, S.H.,M.H. (BPHN) Anggota : 1. Dr.Melda Kamil Ariadno, S.H.,LL.M. (Fakultas Hukum Universitas Indonesia) 2. Kolonel Laut (KH) Dwi Santosa (Dishidros TNI AL) 3. Ratih Destarina, ST. (BIG) 4. Cahyono, S.H.,M.H. (Ditjen AHU, Kemenkumham) 5. Febri Sugiharto, S.H. (BPHN) 6. Danang Risdiarto, SE. (BPHN) 7. Masnur Tiurmaida Malau, S.H.,M.H. (BPHN) Asisten : 1. Edi, S.H. (BPHN) 2. Charmen Hilman, S.H. (BPHN) 7
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI LANDAS KONTINEN A. Tinjauan Umum Landas Kontinen adalah suatu fenomena alam dasar laut dan tanah di bawahnya yang keberadaannya merupakan hasil dari proses alamiah selama jutaan tahun dan tunduk pada kaidah-kaidah hukum alam. Kepentingan Landas Kontinen bagi kehidupan manusia adalah karena dasar laut dan tanah dibawahnya diketahui mengandung mineral dan bahan tambang yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Pemanfaatan sumber-sumber kekayaan alam di Landas Kontinen memerlukan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang pada umumnya dimiliki oleh negara-negara maju. Kondisi demikian pada gilirannya dapat menimbulkan ketidakadilan antara negara- negara maju di satu pihak dan negara-negara sedang berkembang di pihak lain. Sementara itu, Hukum Laut Internasional menetapkan bahwa negara-negara pantai dapat memiliki hak-hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploiasi Landas Kontinen sampai sejauh 200 mil laut dihitung dari garis pangkal darimana lebar laut wilayahnya diukur. Dasar laut diluar 200 mil disebut sebagai dasar laut samudera-dalam (deep ocean floor) yang tunduk pada rezim hukum laut lepas. Untuk mencegah timbulnya ketidakadilan dalam pemanfaatannya, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan status hukum dasar laut samudera-dalam sebagai warisan seluruh umat manusia (common heritage of mankind). Oleh karena itu sebagian dari hasil pemanfaatan Landas Kontinen diluar 200 mil laut harus diserahkan kepada International Sea-Bed Authority (ISBA) sebagai lembaga internasional yang dibentuk khusus untuk keperluan tersebut dan untuk melindungi kepentingan seluruh umat manusia. Apabila dilihat dari aspek teori hukum, hak-hak berdaulat (souvereign rights) atas kekayaan alam dasar laut dan tanah dibawahnya merupakan hak yang bersifat sui generis, artinya bukan merupakan derivate dari rejim hukum laut lepas dan bukan pula merupakan derivate dari rezim hukum yang mengatur 8
laut wilayah. Di dalam hak-hak berdaulat tersebut terkandung kewenangan negara pantai hanya untuk memanfaatkan isinya saja (yaitu sumber kekayaan alamnya, baik hayati maupun non-hayati). Sedangkan ruangnya, berupa kolom air dan permukaan laut, diluar 12 mil laut wilayah tetap tunduk kepada rezim hukum laut lepas, dimana semua negara berhak untuk menikmati kebebasan di laut lepas (freedom of the high seas). Kebebasan di laut lepas ini meliputi: kebebasan berlayar, menangkap ikan, pemasangan pipa dan kabel bawah laut, serta penerbangan di atas permukaan laut lepas. Hak-hak berdaulat negara pantai atas kekayaan alam dasar laut sampai sejauh 200 mil diukur dari garis pangkal laut wilayahnya diperoleh secara otomatis pada saat berlakunya Konvensi Hukum Laut Internasional, yaitu pada tanggal 16 November 1994. Sedangkan hak-hak berdaulat negara pantai atas Landas Kontinen di luar 200 mil dapat diberikan oleh Hukum Internasional, hanya dan semata-mata apabila negara pantai yang bersangkutan dapat menunjukkan bukti-bukti ilmiah sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 76 UNCLOS 1982. Oleh karena itu kemampuan Indonesia untuk menunjukkan bukti-bukti ilmiah tentang adanya Landas Kontinen di lepas pantai Samudera Hindia dan Samudera Pasifik merupakan syarat mutlak untuk dapat meluaskan hak berdaulat Indonesia atas Landas Kontinen lebih dari 200 mil laut, terutama di lepas pantai barat Pulau Sumatera, sebelah selatan Pulau Jawa dan Nusa Tenggara, serta di sebelah utara Pulau Papua. Dari uraian di atas kiranya dapat dipahami bahwa perkembangan pengaturan Hukum Laut Internasional, khususnya mengenai rejim hukum landas kotinen, sangat bertumpu pada adanya bukti-bukti ilmiah yang melandasinya. Oleh karena itu prospek perluasan Landas Kontinen lebih dari 200 mil laut yang akan menjadi materi muatan Rancangan Undang-Undang Perubahan/Penggantian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 sangat tergantung pada adanya pengakuan dari The Commeettee on the Limits of Continental Shelf (CLCS). Dalam hal ini Indonesia harus mampu meyakinkan CLCS bahwa Landas Kontinen Indonesia pada bagian-bagian laut tertentu di sekeliling kepulauannya, memang secara faktual telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 76 UNCLOS 1982. Atas dasar bukti-bukti ilmiah itulah hak-hak berdaulat atas Landas Kontinen dapat diberikan kepada 9
Indonesia lebih dari 200 mil laut. Walaupun demikian batas terluar Landas Kontinen tidak diperkenankan untuk melampaui batas maksimum yang telah ditetapkan, yaitu 350 mil laut diukur dari garis pangkal Kepulauan Indonesia. 1. Landasan Ilmiah Rancangan undang-undang mengenai Landas Kontinen memerlukan adanya dukungan bukti-bukti ilmiah yang kuat. Rancangan ini tidak akan bermakna dan bahkan tidak akan dapat diimplementasikan apabila tidak mendapat dukungan berupa hasil-hasil penelitian ilmiah kelautan yang mutakhir. Pengajuan bukti-bukti ilmiah sebagai landasan bagi perolehan hak (submission) menunjukkan bahwa negara pantai yang bersangkutan dapat dianggap layak (eligible) untuk memperoleh pengakuan internasional atas hak-hak berdaulatnya di Landas Kontinen. Dalam kaitan ini penelitian ilmiah kelautan menjadi semakin penting untuk senantiasa dilakukan oleh setiap negara pantai, khususnya yang potensial untuk meluaskan yurisdiksinya lebih dari 200 mil laut. Penelitian ilmiah, terutama dalam kaitannya dengan perumusan definisi yuridis mengenai Landas Kontinen, dalam implementasinya akan berdampak pada penentuan batas terluar Landas Kontinennya. Penentuan batas terluar Landas Kontinen tidak hanya berkaitan dengan meningkatnya kemampuan teknik pemanfaatan sumber-sumber kekayaan alamnya, tetapi juga penting dalam rangka legitimasi hak negara pantai atas kekayaan alam dasar laut dan tanah di bawahnya. Sementara itu bukti-bukti ilmiah tentang kondisi geologi dasar laut masih merupakan barang langka karena biaya yang mahal untuk mendapatkannya disamping langkanya keahlian dan canggihnya teknologi untuk memperolehnya. Bukti-bukti ilmiah ini pada gilirannya sangat diperlukan untuk memenuhi persyaratan dalam definisi Landas Kontinen secara normatif sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 76 UNCLOS 1982. Secara empirik, sejak tahun 1918 para ahli perminyakan sudah mulai melakukan praktek eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas di perairan dekat pantai, khususnya di Teluk Meksiko, di luar batas 3 mil laut wilayah. Pada waktu itu kegiatan eksplorasi masih didasarkan pada 10
prinsip-prinsip kebebasan di laut lepas. Pada awal dekade 1940-an, status hukum Landas Kontinen mulai dipermasalahkan, antara lain, karena batas-batasnya harus ditetapkan dengan cara penunjukkan titik-titik koordinatnya. Oleh karena itu hasil dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di Teluk Paria (antara Venezuela dan Trinidad) kemudian dirumuskan menjadi norma hukum melalui suatu persetujuan perbatasan Landas Kontinen antara Inggris (yang pada waktu itu menguasai Trinidad), dengan Venezuela pada tahun 1942. Selanjutnya, pada bulan September 1945, untuk pertama kalinya Presiden Harry S. Truman mengklaim yurisdiksi Amerika Serikat atas seluruh kekayaan alam di Landas Kontinen (continental shelf) Amerika Serikat. Pengertian Landas Kontinen pada waktu itu masih diartikan sebagai dasar laut sampai kedalaman kira-kira 200 meter. Setelah itu, bermunculan klaim berbagai negara pantai yang pada dasarnya mengikuti klaim model Amerika Serikat tersebut. Secara normatif masalah Landas Kontinen mulai dibahas dalam Konferensi Hukum Laut PBB Pertama pada tahun 1958 di Jenewa, yang menghasilkan Konvensi PBB yang pertama mengenai pengaturan Landas Kontinen. Konvensi PBB 1958 tentang Landas Kontinen memberikan hak-hak berdaulat dan wewenang kepada negara pantai untuk menguasai kekayaan alam di Landas Kontinen, baik di permukaan dasar lautnya maupun yang terkandung di dalam tanah dibawahnya sampai kedalaman laut 200 meter atau sampai kedalaman tertentu dimana masih memungkinkan eksploitasi kekayaan alamnya. Namun demikian, menjelang pertengahan dasawarsa 1960-an, definisi tersebut ternyata dengan cepat menjadi usang, terutama karena tidak jelasnya pengertian kedalaman laut yang masih memungkinkan eksploitasi kekayaan alamnya. Menjelang tahun 1965, terutama karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti dibuktikan oleh ekspedisi Glomar Challenger, ternyata eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam di Landas Kontinen telah dapat dilakukan sampai kedalaman laut mencapai beberapa ribu meter. Apalagi menjelang akhir dekade 1960-an, semakin banyak diketahui bahwa dasar laut samudera terdalam (deep ocean floor) 11
banyak ditaburi oleh "manganese nodules" yang kaya dengan nikel, kobalt, tembaga, mangaan, emas, dan kira-kira 50 bahan mineral lainnya. Seiring dengan tidak jelasnya batas terluar Landas Kontinen yang dapat diklaim oleh suatu negara pantai, maka menjadi tidak jelas pula siapa yang berhak atas kekayaan alam di dasar laut lepas tersebut, terutama manganese nodules. Negara-negara industri maju pada mulanya berpendapat bahwa siapapun atau negara manapun yang mempunyai ilmu pengetahuan dan teknologi dapat memanfaatkannya sesuai dengan prinsip kebebasan di laut lepas (freedom of the high seas). Hal ini mendapat tantangan dari negara-negara sedang berkembang, dan dengan cepat pula mendapat perhatian dari Majelis Umum PBB yang kemudian segera menetapkan status kekayaan alam di luar batas jurisdiksi nasional sebagai "common heritage of mankind"'. Oleh karena itu harus diurus oleh suatu badan internasional untuk kepentingan seluruh umat manusia. PBB kemudian segera membentuk suatu Panitia untuk mempersiapkan Konferensi Hukum Laut PBB Ketiga antara lain untuk membahas masalah batas terluar yurisdiksi nasional atas Landas Kontinen. Sebelumnya, Konferensi Hukum Laut PBB Kedua pada tahun 1960 berupaya untuk membahas masalah batas terluar laut wilayah (territorial sea), namun upaya itupun tidak berhasil. Penelitian ilmiah kelautan seringkali dilakukan oleh negara-negara maju. Sebaliknya negara-negara sedang berkembang cenderung mengalami kesulitan dalam merumuskan pilihan terbaik untuk merumuskan hak dan berbagai kepentingannya yang sah secara maksimal, termasuk di Landas Kontinennya. Adanya bukti-bukti ilmiah tentang kondisi dasar laut dapat pula digunakan untuk melakukan peninjauan kembali (review) terhadap ketentuan normatif yang berlaku. Adapun batas terluar Landas Kontinen yang berlaku pada saat ini, pada umumnya dipahami sebagai hasil kompromi, baik karena langkanya data ilmiah ataupun karena terbatasnya kemampuan teknologi pada waktu itu. Hasil penelitian ilmiah kelautan juga dapat dijadikan sebagai landasan dalam perumusan ketentuan normatif dalam pemanfaatannya agar lebih adil diantara negara-negara pantai, terutama yang memiliki Landas Kontinen 12
yang luas dan kekayaan alam yang potensial untuk peningkatan kesejahteraan bangsa. Di dalam lingkup internasional, semakin banyak negara-negara besar yang mempunyai Landas Kontinen yang luas menuntut agar batas terluar Landas Kontinen ditetapkan seluas mungkin, atau sekurang- kurangnya selebar 200 mil laut, atau sama dengan lebar Zona Ekonomi Eksklusif. Pengakuan demikian diajukan oleh, antara lain: Amerika Serikat, Kanada, Rusia, Inggris, Irlandia, Australia, Selandia Baru, Norwegia, dan lain-lain. Sedangkan Indonesia, walaupun dasar lautnya di Sahul Plate dan Asia Tenggara telah tercakup oleh definisi Perairan Nusantara dan Zona Ekonomi Eksklusif, mendukung pandangan negara- negara yang mengklaim Landas Kontinen yang luas. Hal ini disebabkan karena Indonesia masih mungkin untuk mengklaimnya hingga di luar 200 mil laut, seperti di Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Dalam hubungan ini, perlu dicatat bahwa telah berkembang pula pengertian yang berbeda antara "Continental Shelf dalam pengertian geologis" yang dikenal sebagai "paparan benua", dan "Continental Shelf dalam pengertian yuridis" yang kemudian dikenal sebagai "Landas Kontinen". Continental Shelf dalam pengertian geologis adalah daerah dasar laut mulai dari pantai yang merupakan "dataran/paparan/dangkalan" yang meluas hingga kemudian dataran tersebut berubah secara drastis menjadi lebih "terjal". Dataran tersebut pada umumnya terletak pada kedalaman laut antara 135 meter sampai dengan 200 meter. Di luar "Continental Shelf" dalam pengertian geologis tersebut, tercakup "continental slope", yaitu ketika kontur dasar laut menjadi agak lebih "curam", kemudian "continental rise", yaitu ketika daerah dasar laut tersebut kembali lebih mendatar, sampai pada pertemuan antara "rise" tersebut dengan "oceanic crust" yang merupakan dasar laut samudera yang bukan lagi merupakan kelanjutan alamiah dari daratan. Dari segi hukum (legal continental shelf), kini "continental "slope", dan "rise" dapat dianggap sebagai bagian dari "continental shelf" yang berada di bawah hak-hak berdaulat negara pantai, yaitu yang sering disebut sebagai "continental margin", selama "slope" dan "rise" tersebut masih merupakan kelanjutan alamiah 13
(natural prolongation) dari wilayah daratannya. Batas terluar "continental margin" inilah yang kini harus ditetapkan oleh Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Pasal 76 UNCLOS 1982. Konvensi Hukum Laut PBB 1982 akhirnya menetapkan dalam Pasal 76 bahwa negara pantai mempunyai hak-hak berdaulat (souvereign rights) atas kekayaan alam di Landas Kontinen dalam pengertian yuridis. Dalam pengertian yuridis, Landas Kontinen (continental shelf) diartikan sebagai daerah dasar laut dan tanah di bawahnya dan di luar batas laut wilayah (bukan dari pantai) sampai mencakup seluruh kelanjutan alamiah dari wilayah daratan negara pantai yang bersangkutan sampai ke pinggir terluar "continental margin", termasuk "slope" dan "rise" (kriteria geologis-geomorphologis); atau sampai 200 mil laut dari garis-garis pangkal dari mana lebar laut wilayah diukur, dalam hal pinggiran terluar dari "continental margin" tersebut tidak melebihi 200 mil laut dari garis- garis pangkal (kriteria "jarak" atau "distance"). Mengingat definisi outer edge of the continental margin tersebut masih belum jelas, walaupun dalam definisi itu umumnya tercakup pengertian "continental shelf", "continental slope", dan "continental rise" dalam konsep geologis, maka Konvensi 1982 juga membatasi batas terluar Landas Kontinen sampai 350 mil laut diukur dari garis-garis pangkal (baselines) atau sampai 100 mil laut di luar batas kedalaman laut 2500 meter. Dengan demikian dapat dijelaskan secara tegas bahwa yang dimaksud dengan Landas Kontinen dalam Pasal 76 UNCLOS 1982 adalah sebagai berikut: 1. Batas terluar Landas Kontinen suatu negara pantai adalah : (a) mencakup daerah dasar laut di luar Laut Wilayah termasuk seluruh kepanjangan alamiah wilayah daratannya sampai ke batas terluar "continental margin", atau (b) sejauh 200 mil laut dari garis pangkal darimana laut wilayah diukur, dalam hal batas terluar dari "continental margin" tersebut tidak mencapai 200 mil laut. 2. Continental margin mencakup "shelf", "slope", dan "rise", tapi tidak termasuk deep ocean floor dengan oceanic ridges-nya. 14
3. Negara pantai dapat menetapkan sendiri batas terluar "continental margin"nya di luar 200 mil laut dari garis pangkal, dengan syarat sebagai berikut: a. Menarik garis lurus yang tidak melebihi 60 mil laut yang menghubungkan titik-titik tertentu dengan ketebalan sedimentary rocks paling kurang 1% dari ketebalan sedimen pada jarak terdekat antara titik tersebut dengan "foot of the continental slope". Hal ini berarti bahwa "foot of the slope" harus diidentifikasi dan ditetapkan terlebih dahulu, kemudian ketebalan sedimentary rocks di luar slope juga harus diukur; atau b. Menarik garis lurus yang menghubungkan titik-titik yang letaknya tidak lebih dari 60 mil laut dari "foot of the slope". Dalam hal ini, maka juga perlu diidentifikasi titik- titik di seluruh "foot of the slope" tersebut, yaitu titik-titik yang menunjukkan "maximum change in the gradient at its base". c. Kedua garis lurus tersebut diatas tidak boleh melebihi 350 mil laut dari garis pangkal atau tidak boleh melebihi 100 mil laut dari titik-titik kedalaman laut 2500 meter (isobaths 2500 meter). Dalam hal ini perlu diidentifikasi dan ditetapkan terlebih dahulu garis-garis yang menghubungkan titik-titik kedalaman laut 2500 meter (isobaths 2500 meter) tersebut. Dengan demikian, apabila garis yang menunjukkan kedalaman laut 2500 meter terletak jauh ke tengah laut, maka masih ada kemungkinan batas terluar continental margin tersebut dapat melebihi 350 mil laut, kecuali pada "sub- marine ridges" (dengan catatan batas tersebut tidak boleh melebihi 350 mil laut dari garis-garis pangkal). 15
Gambar 1.Profil Landas Kontinen Sumber: TALOS 1982 dan I Made Andi Arsana dalam arsana_fullpaper_final.pdf Petunjuk teknis dan ilmiah penentuan batas terluar LKE ini ditetapkan secara resmi oleh the Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS) dalam Scientific and Technical Guidelines of the Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS, 1999). Untuk kepentingan teknis, prosedur penentuan LKE ini juga dijabarkan dalam Manual on the Technical Aspects of the United Nations Convention on the Law of the Sea (TALOS-International Hydrographic Bureau, 2006). Dengan menerapkan dua kriteria formula dan dua syarat pembatas tersebut diatas, batas terluar Landas Kontinen dapat ditentukan seperti diilustrasikan dalam perspektif dua dimensi seperti tampak pada Gambar 2. Gambar 2 menunjukkan bahwa dua garis yang dibuat berdasarkan kriteria ketebalan batuan endapan 1% dan 60 mil dari foot of the slope (FOS) untuk membentuk batas terluar Landas Kontinen. Batas terluar dapat merupakan kombinasi kedua garis tersebut dan hasilnya adalah yang paling menguntungkan negara pantai. Meskipun demikian, negara pantai harus juga mempertimbangkan syarat pembatas seperti yang dijelaskan sebelumnya. Batas terluar Landas Kontinen final akhirnya 16
2. merupakan garis yang dibentuk oleh dua kriteria (Gardiner Line dan Hedberg Line) dan tidak boleh melampaui garis 350 mil dari garis pangkal atau tidak melewati garis kedalaman 2500 meter isobath + 100 mil, sebagaimana tampak pada Gambar 2 berikut. Gambar 2. Penentuan Batas Terluar Landas Kontinen Landas Kontinen Indonesia Untuk menentukan keberadaan Landas Kontinen di sekeliling Kepulauan Indonesia seharusnya mengikuti formula dan syarat pembatas yang telah ditentukan dalam Pasal 76 UNCLOS 1982 sebagaimana telah diuraikan di atas. Walaupun demikian, oleh karena ketentuan yang termuat di dalam Pasal 76 UNCLOS 1982 masih merupakan kriteria yang bersifat umum dan merupakan hasil kompromi, maka perlu pula diakomodasikan pada keadaan-keadaan khusus yang mungkin ditemukan dalam kenyataan di lapangan. Adapun permasalahan yang dihadapi Republik Indonesia dalam upaya untuk menentukan keberadaan Landas Kontinen di luar 200 mil laut meliputi: ketersediaan data, teknis penentuan batas terluar, dan mekanisme submission dan publikasi Landas Kontinen Indonesia. 17
a. Ketersediaan Data Dalam menentukan batas terluar Landas Kontinen Indonesia diperlukan data penunjang, antara lain : 1). Koordinat Titik Dasar Data koordinat Titik Dasar yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 memuat daftar koordinat 183 Titik Dasar yang dapat digunakan untuk menarik garis pangkal Negara Kepulauan Republik Indonesia. Sedangkan revisi tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 adalah terkait dengan perubahan titik- titik dasar sebagai akibat dari terbentuknya negara Timor Leste dan keputusan Mahkamah Internasional tentang Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. 2). World Vector Shoreline (WVS) World Vector Shoreline (WVS) adalah garis pantai digital skala 1:250.000 yang diproduksi oleh National Imagery and Mapping Agency (NIMA) dalam format ASCII. WVS ini berisikan data garis pantai yang diperoleh dari Digital Landmass Blanking (DLMB), Operational Navigation Charts (ONCs), dan Tactical Pilotage Charts (TPCs). Batas- batas internasional dan nama-nama negara yang diperoleh dari peta hardcopy semisal ONCs, TPCs, dan Joint Operation Graphics (JOGs) juga termasuk di dalamnya. 3). Data Batimetri Hasil Proyek Digital Marine Resource Mapping (DMRM) Selama pelaksanaan proyek DMRM tahun 1996-1999, dilakukan survei batimetri dengan menggunakan SIMRAD EM12D Multibeam Echosounder. Jarak antar lajur dalam survei ini berkisar 100 km dengan cakupan sampai 200 mil laut dari garis pangkal. 18
b. 4). Data Batimetri Global (ETOPO2) ETOPO2 adalah basisdata atau model batimetri dan topografi yang mencakup seluruh permukaan bumi dengan resolusi 2 menit x 2 menit. Data ini dimodelkan dari berbagai sumber, baik dari hasil survei lapangan maupun pemodekan dari data satelit altimetri. 5). Data Ketebalan Sedimen Data ketebalan sedimen yang dipakai dalam desktop study ini diperoleh dari the National Geophysical Data Center (NGDC). Data ini merupakan hasil kompilasi dari basisdata ketebalan sedimen digital dengan resolusi 5 menit x 5 menit. Mekanisme Penentuan Batas dan Publikasi Landas Kontinen (Contoh: Submisi Parsial Landas Kontinen di luar 200 mil laut sebelah barat laut Sumatera) Pasal 76 ayat 1 UNCLOS 1982 menyatakan bahwa: " Landas Kontinen suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah dari wilayah daratannya hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut". Pasal tersebut mengisyaratkan bahwa untuk Landas Kontinen hingga 200 mil laut tidak perlu melakukan submisi untuk mendapatkan haknya, selama tidak mengganggu kepentingan negara lain yang berbatasan. Setiap negara pantai juga memiliki kesempatan untuk mengajukan klaim Landas Kontinen lebih dari 200 mil laut atau biasa disebut Landas Kontinen Ekstensi (LKE) jika negara tersebut telah memenuhi persyaratan seperti yang telah diatur dalam UNCLOS 1982. Negara pantai diwajibkan untuk melakukan 19
submisi ke Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS) sesuai dengan prosedur teknis yang telah ditentukan. Secara umum terdapat 4 (empat) tahapan untuk melakukan submisi Landas Kontinen di luar 200 mil laut, yaitu: pengumpulan data, desktop study, survey lapangan, dan submisi. Berikut ini disajikan pembahasan keempat tahapan tersebut. 1). Pengumpulan Data Tahap yang paling awal dalam setiap proses adalah tahap persiapan, dimana dalam kegiatan ini adalah persiapan data. Sebelum memasuki tahapan lebih lanjut, data harus sudah terkumpul terlebih dahulu. Data yang digunakan dalam kegiatan ini sebagaimana telah dibahas dalam sub- bab sebelumnya, antara lain: a) Data batimetri global (ETOPO2, Geodas) dan proyek Digital Marine Resources Mapping (DMRM) kerjasama BIG dengan BPPT dan Dishidros TNI AL. b) Data ketebalan sedimen global (NGDC/NOAA). c) Koordinat titik dasar (Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008). d) Garis Pantai dari World Vector Shoreline. e) Peta ZEE hasil DMRM. f) Data pendukung lainnya. 2). Desktop Study Untuk mengetahui apakah suatu negara memiliki potensi untuk melakukan klaim batas terluar Landas Kontinen di luar 200 mil laut, perlu dilakukan "appurtenance test" melalui desktop study, yaitu melakukan sketsa dan estimasi perhitungan awal menggunakan software di komputer. Dari data yang tersedia dan telah dilakukan desktop study, teridentifikasi 3 wilayah yang berpotensi untuk dilakukan submisi, yaitu: sebelah barat laut Sumatera, sebelah selatan Nusa Tenggara dan sebelah utara Papua. 20
Gambar 3 Informasi tentang batas Landas Kontinen, garis 200 mil laut dan 350 mil laut dari garis pangkal, yang menunjukkan kontinental margin masih berada di dalam jarak 200 mil laut serta lokasi dari 3 (tiga) daerah prospek untuk submisi Landas Kontinen di luar 200 mil (Bakosurtanal, 2010) Indonesia berencana melakukan submisi LKE secara parsial yang artinya dilakukan secara bertahap untuk masing-masing wilayah yang berpotensi. Wilayah barat laut Sumatera dipilih sebagai wilayah submisi pertama. Gambar 4 Daerah potensi batas terluar Landas Kontinen lebih dari 200 mil laut (Bakosurtanal, 2010) 21
Desktop study dilakukan menggunakan Caris Lots 4.0 dan software pendukung lainnya (Matlab, AutoCAD dan Surfer). 3). Survei Seismik Multichannel Hasil desktop study mengindikasikan perlunya data ketebalan sedimen untuk mendukung data teknis, maka diperlukan survei seismik multichannel refleksi dan batimetri di sebelah barat laut Sumatera yang dillaksanakan pada 27 Januari - 15 Februari 2010 menggunakan kapal riset Baruna Jaya II. Kegiatan ini merupakan hasil kerja tim Bakosurtanal berkoordinasi dengan Balai Teksurla (BTSK)-BPPT, PPTISDA-BPPT, P3GL, DISHIDROS TNI AL, Balitbang KP dan PT.Elnusa Geoscience. Tujuan survei ini adalah untuk menentukan ketebalan sedimen sebagai data pendukung untuk keperluan submisi seperti yang dipersyaratkan oleh CLCS. Gambar 5 Pengolahan data hasil survei daerah potensi Landas Kontinen lebih dari 200 mil laut (Bakosurtanal, 2010) 22
Data hasil survei tersebut kemudian diolah menggunakan software dan menghasilkan 3 alternatif batas terluar Landas Kontinen yang dapat dipertimbangkan, sebagai berikut: (a) Luas wilayah 3848 km2 (b) Luas wilayah 4232 km2 (c) Luas wilayah 4257 km2 Gambar 6 Alternatif lajur survei potensi Landas Kontinen lebih dari 200 mil laut (Bakosurtanal, 2010) Dari perbandingan diatas, dapat disimpulkan bahwa opsi (c) adalah yang paling maksimal. 4). Submisi Batas Terluar Landas Kontinen Indonesia telah melakukan pengkajian tentang kemungkinan submisi LKE sejak meratifikasi UNCLOS 1982 pada tahun 1985. Pada tahun 1996, dibuat suatu proyek Digital Marine Resources Mapping (DMRM) untuk mendapatkan data batimetri. Berdasarkan data yang tersedia dan telah dilakukan desktop study serta survei seismik multichannel refleksi, Pemerintah Indonesia memasukkan dokumen parsial submisi ke Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS) pada tanggal 16 Juni 2008. Submisi tersebut ditindaklanjuti dengan presentasi Delegasi Republik Indonesia dalam sidang Commitee on the Limits of the Continental Shelf (CLCS) pada tanggal 24 Maret 2009. Secara umum, argumentasi pihak Republik Indonesia dapat diterima kecuali untuk titik nomor 1 dan 4 (FP1 dan FP4) diperlukan tambahan data seismik. 23
(a) (b) Gambar 8 (a) Submisi parsial Landas Kontinen barat laut Sumatera; (b) Cakupan wilayah batas landas kontinen Indonesia apabila FP 1 dan FP 4 ditolak oleh CLCS (Bakosurtanal, 2010) Pemerintah Indonesia kembali melakukan submisi ke CLCS dengan ditunjang data hasil survei tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh sub-komisi selama sidang ke 23- 26, pada 17 Agustus 2010 Indonesia berkesempatan menyampaikan presentasi guna menjelaskan seluruh rangkaian proses submisi Indonesia yang telah dilakukan sejak 16 Juni 2008 sesuai Rule of Procedure Committee on the Limits of the Continental Shelf Annex III, Paragraph 15. Setelah melalui proses yang panjang, submisi Landas Kontinen Indonesia lebih dari 200 mil laut di sebelah barat laut Sumatera resmi diterima dan disahkan oleh CLCS. Pertambahan luas wilayah RI itu disampaikan Kepala Bakosurtanal dalam jumpa pers di Jakarta, 30 Agustus 2010. Pada tanggal 28 Maret 2011, CLCS menerbitkan dokumen resmi terkait submisi tersebut dan wilayah Landas Kontinen Indonesia resmi bertambah seluas 4209 km2 atau hampir seluas Pulau Madura. 24
Gambar 9 Penambahan wilayah Landas Kontinen Indonesia (Bakosurtanal, 2010) B. Asas-asas Pengaturan Landas Kontinen Indonesia Berbagai asas atau prinsip yang sangat penting untuk diperhatikan dalam Penyusunan Draft Naskah Akademik RUU Perubahan/Penggantian Undang- undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia meliputi 1. Asas Negara Kepulauan Republik Indonesia sebagai Negara Kepulauan terbesar di dunia dilandasi oleh Konsepsi Wawasan Nusantara. Konsepsi ini menggambarkan cara pandang Bangsa Indonesia dalam melihat negaranya yang terdiri dari ribuan pulau dan dikelilingi oleh perairan luas yang terletak di sekitar dan diantaranya. Konsepasi Wawasan Nusantara melihat lautan sebagai pemersatu pulau-pulau yang bertebaran dari barat ke timur mengikuti garis khatulistiwa. Konsepsi Wawasan Nusantara tidak membedakan status lautan dan daratan karena memang keduanya merupakan unsur kewilayahan Negara. Dalam hal ini, baik daratan maupun lautan merupakan kesatuan wilayah yang tidak berbeda statusnya menurut hukum (legal fact), walaupun dalam kenyataanya (reality) memang berbeda dan terpisah. Dengan demikian, Asas Wawasan Nusantara melihat Kepulauan Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah 25
yang utuh, termasuk segala implikasi hukumnya terhadap bagian-bagian ruang lautan yang terletak di sekeliling Kepulauan Indonesia, termasuk kolom air, dasar laut dan tanah dibawahnya, serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya Berasaskan pada Wawasan Nusantara, Bangsa Indonesia mempunyai tekad untuk meningkatkan kemampuan guna melakukan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan lautnya, termasuk sumber-sumber kekayaan alam lautan di sekitarnya. Tekad untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan di dasar laut di sekeliling Kepulauan Indonesia telah mendapat pengakuan internasional melalui penetapan status hukum Republik Indonesia sebagai Negara Kepulauan. Dengan pengakuan tersebut membuka kemungkinan bagi Pemerintah untuk dan atas nama Negara untuk meningkatkan kemampuan teknis dan kompetensi hukum untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam di Landas Kontinen. Oleh karena itu, pengaturan hukum dalam bentuk undang- undang yang berwawasan nusantara sangat diperlukan untuk menunjang upaya peningkatan kemampuan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya kelautan. 2. Asas Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Masa depan umat manusia tidak hanya mengandalkan sumber daya yang berada di darat saja, namun sumber daya yang berada di laut menjadi sasaran penggalian kemudian karena memiliki potensi yang sangat luar biasa. Oleh karena, itu banyak negara yang mulai mengarahkan pemanfaatan sumber daya kelautannya. Potensi sumber daya kelautan yang sangat besar dan relatif belum sepenuhnya di eksplorasi dan eksploitasi, terutama di Landas Kontinen, sehingga masih sangat besar kemungkinan untuk didayagunakan. Landas Kontinen diprediksi mempunyai sumber daya hayati dan non-hayati cukup besar, yang mungkin dapat di eksplorasi dan eksploitasi. Dengan adanya pengakuan internasional terhadap hak-hak berdaulat atas Landas Kontinen, maka Republik Indonesia perlu menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya alamnya pada skala yang lebih luas. 26
Penetapan asas optimalisasi pengelolaan sumber daya alam mengandung arti bahwa penekanan lebih diberikan pada perolehan keuntungan ekonomi daripada penekanan pada jumlah produksinya secara fisik (physical yield). Dengan kata lain, penetapan pilihan kebijakan pengelolaan secara optimal mengandung arti bahwa pengelolaan sumber daya alam di Landas Kontinen senantiasa harus memperhatikan kekuatan pasar untuk menyerap produknya agar harga pasar tidak jatuh karena terjadinya kelebihan produksi, terutama untuk komoditi sejenis yang berasal dari sumber-sumber di daratan. 3. Asas Pembangunan Berkelanjutan Eksplorasi dan eksploitasi di Landas Kontinen harus memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development) agar potensi sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Oleh karena itu dalam rangka eksplorasi dan eksploitasi Landas Kontinen harus memperhatikan kelestarian lingkungan, antara lain melalui upaya pencegahan pencemaran lingkungan laut. Untuk menerapkan asas ini ke dalam kenyataan, maka pihak-pihak yang melakukan kelalaian yang dapat menimbulkan pencemaran laut harus dikenai sanksi administratif berupa denda. Sedangkan terhadap pihak pelaku pencemaran lingkungan laut yang dilakukan dengan sengaja perlu dikenai sanksi pidana ditambah dengan pengantian kerugian serta biaya pemulihannya. 4. Asas Penghormatan Hak Negara Lain Dalam melaksanakan hak-hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi di Landas Kontinen, Indonesia harus menjamin hak-hak dan kebebasan negara lain yang dijamin berdasarkan rezim hukum Laut Lepas. Dalam hal Landas Kontinen Indonesia berhadapan atau berdampingan dengan Landas Kontinen negara lain, maka batas- batasnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan melalui perundingan. 27
5. Asas Kepastian Hukum Dengan adanya pengaturan mengenai Landas Kontinen secara komprehensif, diharapkan akan mampu menciptakan kepastian hukum yang pada gilirannya akan mewujudkan ketertiban dalam pemanfaatan Landas Kontinen. Dalam rangka mengundang investor di bidang pertambangan, kepastian hukum merupakan salah satu entry point bagi investasi swasta, baik asing maupun dalam negeri. Demi terciptanya kepastian hukum, maka pengaturan harus mengacu sepenuhnya pada ketentuan hukum laut internasional karena Landas Kontinen bukan merupakan bagian dari wilayah nasional. 6. Asas Partisipasi, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengaturan pemanfaatan Landas Kontinen mangakomodasikan partisipasi dari semua pihak yang berkepentingan secara transparan dan akuntabel. Setiap data dan informasi mengenai Landas Kontinen sebaiknya terbuka untuk diakses, kecuali terhadap data dan informasi yang berkaitan dengan rahasia dan keamanan negara. 7. Asas Kepentingan Nasional Pemanfaatan potensi sumber daya alam di Landas Kontinen ditujukan untuk melindungi kepentingan nasional termasuk kepentingan strategis pertahanan keamanan Negara. Perizinan hanya akan diberikan jika bermanfaat bagi kepentingan nasional dan tidak membahayakan keselamatan dan keamanan Negara. Hasil yang diperoleh harus menguntungkan perekonomian nasional, mendukung pembangunan demi kesejahteraan seluruh Bangsa Indonesia dan membuka kemungkinan terjadinya alih teknologi. C. Pemanfaatan Potensi Landas Kontinen dan Permasalahannya Pasal 77 UNCLOS 1982 mengakui hak-hak berdaulat (souvereign rights) negara pantai untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam di Landas Kontinen (ayat 1). Hak ini bersifat eksklusif artinya hanya negara pantai yang bersangkutan yang dapat memanfaatkan Landas 28 harus
Kontinennya (aya 2). Pemanfaatan Landas Kontinen meliputi kegiatan sebagai berikut: 1. Pemanfaatan Sumber Daya Non-hayati Di Landas Kontinen tidak ada ketentuan tentang keharusan bagi Negara pantai untuk berbagi pemanfaatan surplus kekayaan alam dengan negara lain, kecuali melalui pemberian izin atas dasar perjanjian dengan negara pantai yang bersangkutan. Walaupun demikian, untuk Landas Kontinen di luar 200 mil laut, terdapat ketentuan mengenai bagi-hasil antara negara pantai dengan International Sea-Bed Authority (ISBA) mengenai hasil eksploitasi kekayaan alam non-hayati di Landas Kontinen di luar batas 200 mil laut dari garis-garis pangkal (Pasal 82 UNCLOS 1982). Pasal 82 ayat (2) menetapkan bahwa bagi- hasil atas kekayaan alam non-hayati dengan ISBA dimulai setelah 5 tahun pertama "production at the site". Pelaksanaan ketentuan bagi hasil akan dimulai pada tahun ke-enam dengan menyerahkan 1% dari hasil produksi "at the site" kepada ISBA. Kontribusi ini kemudian akan naik setiap tahun sebesar 1%, sehingga menjadi ketentuan tetap sebesar 7% setelah produksi tahun ke-duabelas. 2. Pemanfaatan Sumber Daya Hayati Di dalam rezim hukum Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) terdapat ketentuan yang memungkinkan negara-negara lain untuk memanfaatkan surplus perikanan melalui suatu persetujuan bilateral berdasarkan Pasal 62 ayat (2) UNCLOS 1982, namun sebaliknya di dalam rezim hukum Landas Kontinen tidak ada ketentuan seperti itu. Bahkan ketentuan untuk berbagi surplus tidak berlaku pula untuk jenis-jenis organisme sedenter. Adapun yang dimaksud dengan kekayaan alam di Landas Kontinen termasuk "living organisms belonging to sedentary species". Sedentary species yaitu jenis-jenis organisme atau binatang yang pada masa dipanen berada di dasar laut atau tanah dibawahnya dan hanya dapat bergerak selama ada "physical contact" dengan dasar laut atau tanah dibawahnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 77 ayat (4) UNCLOS 1982. Dengan demikian, maka jenis-jenis kekayaan alam hayati jenis ini tidak 29
termasuk ke dalam rezim hukum ZEE ataupun rezim hukum Laut Lepas, tetapi tunduk sepenuhnya pada rezim hukum Landas Kontinen yang berada di bawah hak-hak berdaulat (sovereign rights) negara pantai. Dengan kata lain, khusus untuk jenis organisme sedenter ini, walaupun Indonesia tidak atau belum memanfaatkannya namun tidak ada kewajiban untuk berbagi surplus dengan negara lain. 3. Instalasi Lepas Pantai Sebagaimana halnya dengan di ZEE, negara-negara pantai juga berhak mengatur dan melaksanakan yurisdiksi atas kepentingan- kepentingan tertentu di atas instalasi, pulau-pulau buatan, dan bangunan- bangunan lainnya di Landas Kontinen1. Instalasi2, pulau-pulau buatan, dan bangunan-bangunan tersebut tidak dianggap sebagai pulau sehingga tidak mempunyai laut wilayah atau zona tambahan sendiri. Namun demikian, negara pantai dapat menetapkan zona keselamatan atau "safety zone" selebar 500 meter di sekeliling instalasi, pulau buatan, dan bangunan tersebut. Safety Zone tidak boleh dimasuki oleh kapal-kapal asing kecuali yang tujuannya memang hendak berkunjung ke tempat- tempat tersebut. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia memperkenankan lagi adanya "limited zone" selebar 1250 meter diluar "safety zone" tersebut, dimana kapal-kapal asing dilarang membuang jangkar. Konvensi Hukum Laut 1982 tidak mengenal adanya "limited zone" tersebut, karena pada umumnya "limited zone" tersebut dimaksudkan sebagai safety zone di dalam perairan kepulauan. Dalam prakteknya pemanfaatan sumber daya di Landas Kontinen Indonesia di bawah 200 mil laut sudah dilaksanakan. Akan tetapi perlu selalu diwaspadai karena bersinggungan dengan Landas Kontinen negara tetangga. Penentuan batas Landas Kontinen dengan negara tetangga harus menjadi prioritas, karena belum adanya kesepakatan dengan negara 1 Meliputi bangunan untuk kepentingan pertahanan dan non pertahanan. 2 Misalnya pemasangan pipa dan kabel bawah laut. 30
4. tetangga dapat menghambat kemungkinan untuk mengundang investor untuk memanfaatkannya. Landas Kontinen Ekstensi (Extended Continental Shelf) Di luar batas Landas Kontinen negara pantai terdapat "International Seabed Area (ISA)" yang pengelolaan kekayaan alamnya dilakukan oleh International Seabed Authority (ISBA) yang berkedudukan di Kingston, Jamaika. Oleh karena itu dalam hal suatu negara mengajukan "pengakuan" bahwa dia masih mempunyai Landas Kontinen di luar batas 200 mil laut dari garis-garis pangkalnya, maka negara pantai tersebut haruslah menyampaikan informasi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan batas terluar Landas Kontinen tersebut kepada "Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS)" dalam waktu 10 tahun sejak berlakunya Konvensi bagi Negara pantai yang bersangkutan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 4 dari Lampiran II Konvensi Hukum Laut 1982. Indonesia meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982 pada tanggal 31 Desember 1985 dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 1985, sedangkan Konvensi itu sendiri baru diberlakukan pada tanggal 16 November 1994 dan sejak saat itu pulalah Konvensi tersebut berlaku secara resmi bagi Indonesia. Pada saat itu The Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS) telah berdiri. Sesuai dengan ketentuan Konvensi, Indonesia harus mengajukan pengakuannya (submission) atas Landas Kontinen diluar batas 200 mil laut dari garis-garis pangkal kepulauannya, apabila memang ada, kepada Komisi tersebut menjelang 16 November 2004. Sementara itu, PBB sudah memperpanjang batas waktu pengakuan "continental margin" tersebut bagi negara-negara pantai selama 5 tahun lagi, yaitu sampai 16 November 2009. PBB pun melalui CLCS dapat membantu negara-negara sedang berkembang, khususnya negara pantai yang berpotensi mempunyai "continental margin" yang luas untuk melakukan studi guna menentukan batas-batas terluar "continental margin" mereka. Untuk itu diperlukan kegiatan survey kelautan (survey geoseismik) untuk mengetahui apakah Indonesia, 31
5. berdasarkan ketentuan Pasal 76 Konvensi 1982, masih mempunyai "continental margin" di luar batas 200 mil laut tersebut. Berdasarkan data geoseismik multichannel yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia tahun 2006 yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian kelautan oleh beberapa instansi di Indonesia, maka Landas Kontinen Ekstensi yang masih memungkinkan untuk melakukan pengajuan (submission) atas continental margin di luar 200 mil laut kepada PBB adalah di sebelah barat Aceh, di selatan Nusa Tenggara (Pulau Sumbawa) dan di utara Papua. Untuk perairan bagian barat Provinsi Aceh sudah dilakukan penelitian, tetapi masih harus terus dilanjutkan karena ada kemungkinan untuk diperluas. Sedangkan untuk sebelah selatan Nusa Tenggara dan utara Papua masih diperlukan penelitian kelautan secara intensif karena berbatasan pula dengan Landas Kontinen negara lain. Pengamanan Data Kelautan Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing, memberikan peluang bagi orang dan atau pihak asing untuk menjalin kerjasama penelitian kelautan dengan instansi pemerintah, seperti: LIPI, BPPT, Bakosurtanal, KKP, BP Migas, P3GL dan lain-lain di wilayah perairan NKRI seluas ± 5,8 juta km2 (termasuk di dalamnya luas ZEE Indonesia seluas ± 2,7 juta km2). Hingga saat ini luas Landas Kontinen di wilayah NKRI masih dalam perdebatan mengingat masih dalam proses penelitian kelautan oleh Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan pihak asing yang memiliki kemampuan sumber daya dan tenaga ahli yang memadai. Mengingat kegiatan eksplorasi Landas Kontinen terkait dengan kegiatan pemetaan sumberdaya dasar laut dan tanah dibawahnya yang tidak hanya menggambarkan profil dasar laut saja, namun juga menggambarkan potensi sumber daya mineral yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu segala bentuk kegiatan 32
6. survei atau penelitian kelautan termasuk penelitian mengenai Landas Kontinen yang dilakukan secara mandiri oleh suatu instansi pemerintah atau dalam bentuk kerjasama dengan pihak asing, selain harus mendapat ijin dari Pemerintah Indonesia di dalam pelaksanaannya harus dilakukan pengamanan terhadap pelaksanaan kegiatannya, termasuk pengamanan terhadap data yang diperoleh. Pelaksanaan pengamanan terhadap kegiatan penelitian di Landas Kontinen perlu dimulai dari perencanaan, administrasi perijinan, pelaksanaan lapangan, pengolahan data dan penyajian data hingga pengarsipan data yang melibatkan peran aparat pengamanan terkait sesuai Kepmenhan Nomor Kep/09/M/VI/2003 tanggal 30 Juni 2003 tentang Pengamanan Survei dan Pemetaan Wilayah Nasional. Pada saat ini pengaman data kelautan belum memperoleh perhatian serius. Dengan tersebarnya data kelautan pada beberapa instansi termasuk data kelauatan di Landas Kontinen Indonesia menyebabkan kesulitan untuk melakukan pengamanan data kelautan secara maksimal. Pengarsipan dan Pengelolaan Data Kelautan Pengarsipan data survei kelautan (khususnya data survei Landas Kontinen) yang memiliki nilai strategis untuk mendukung kepentingan nasional merupakan keharusan, sehingga semua data hasil survei kelautan diarsipkan secara baik dan aman serta dapat digunakan (diakses) oleh instansi pemerintah, organisasi dan perorangan untuk kepentingan terbatas yang penggunaannya diatur semata-mata untuk menjaga keamanan data dan kepentingan nasional. Dalam hal ini instansi pengelola arsip data kelautan sebagai Pusat Data Kelautan (Marine Data Centre) belum ada sebagai leading sectornya. Oleh karena itu perlu ditetapkan oleh Pemerintah instansi pengelola arsip data kelautan dengan memperhatikan keterpaduan fungsi dan peran masing-masing instansi yang melakukan kegiatan di laut. Pada Pusat Data Kelautan tersebut ditempatkan perwakilan dari masing-masing instansi sebagai fungsi pengawasan terhadap aliran data yang dikelola oleh instansi pengelola arsip. 33
7. Pengamanan Data Kelautan Dalam hal suatu negara pantai berada jauh dari negara pantai lainnya, maka ada kemungkinan semua klaim atas ruang lautan dapat dilakukan tanpa mengganggu hak negara lain atau dapat dilakukan secara sepihak (unilateral action). Bahkan untuk Landas Kontinen, dimungkinkan untuk melakukan klaim batas terluar Landas Kontinen di luar 200 mil laut atau dikenal dengan Landas Kontinen Ekstensi (LKE). Berdasarkan UNCLOS 1982, penentuan batas Landas Kontinen Ekstensi dapat dilakukan dengan memperhatikan empat kriteria seperti diatur dalam Pasal 76 UNCLOS 1982 sebagai berikut: a. Kriteria yang membolehkan (formulae): 1). Didasarkan pada titik tetap terluar pada titik mana ketebalan batu endapan (sedimentary rock) paling sedikit 1% pada jarak terdekat antara titik tersebut dengan kaki lereng kontinen (gardiner line). Batas terluar Landas Kontinen ekstensi adalah garis yang menghubungkan titik-titik yang mengindikasikan ketebalan batu endapan sebesar 1% dihitung dari ketebalan batu endapan pada kaki lereng kontinen. Persentase ini dihitung dengan membandingkan ketebalan batu endapan di suatu titik terhadap titik tertentu pada kaki lereng. 2). Batas terluar Landas Kontinen ekstensi juga dapat ditentukan dengan menarik garis sepanjang 60 mil laut dari kaki lereng kontinen (hedberg line) ke arah laut lepas. Pada penerapannya, batas terluar Landas Kontinen ekstensi merupakan kombinasi dari dua syarat di atas, dalam hal ini akan dipilih garis terluar yang paling menguntungkan negara yang bersangkutan. Garis terluar Landas Kontinen ekstensi ini belum final karena harus diuji untuk memenuhi kriteria yang membatasinya terlebih dahulu. 34
1. Kriteria yang membatasi (constraints) 1) Batas terluar dari Landas Kontinen ekstensi tidak boleh melebihi 350 mil laut dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut wilayah; atau 2) Batas terluar dari Landas Kontinen ekstensi tidak melebihi 100 mil laut dari kontur kedalaman 2.500 meter isobaths. Kedua syarat tersebut bersifat membatasi dan berlaku salah satu yang paling menguntungkan negara pantai yang bersangkutan. Dengan kata lain, adalah tidak benar jika dikatakan bahwa lebar Landas Kontinen ekstensi maksimum adalah 350 mil laut, karena pada kenyataanya ada kemungkinan garis 2.500 meter isobath ditambah 100 mil laut terletak lebih jauh dari garis batas maksimum 350 mil laut. Penetapan dan penegasan batas luar Landas Kontinen ekstensi sangat diperlukan terutama pada tahap pengelolaan sumber daya alamnya. Penentuan batas Landas Kontinen juga sangat penting untuk menjamin kejelasan dan kepastian yurisdiksi negara pantai dalam menerapkan aturan (jurisdictional clarity and certainty (Prescott dan Schofield, 2005 dalam Arsana, 2007). Hal ini dapat memberikan keuntungan multidimensi, misalnya, dalam memfasilitasi pengelolaan lingkungan laut secara efektif dan berkesinambungan serta peningkatan keamanan di laut (maritime security). Dalam hal ini perjanjian batas Landas Kontinen akan memberikan jaminan terhadap hak negara pantai untuk mengakses dan mengelola sumberdaya kelautan, baik hayati maupun non-hayati (Arsana, 2007). Dalam kaitan ini, Landas Kontinen mengandung sumber energi dan mineral, sehingga berpotensi besar untuk menimbulkan sengketa antar negara yang berbatasan dan atau berdampingan. Kasus sengketa Blok Ambalat antara Indonesia dengan Malaysia yang merebak pada tahun 2005 merupakan salah satu contoh sengketa yang diakibatkan oleh ketidakpastian posisi, eksistensi dan status hukum Landas Kontinen masing-masing negara yang berbatasan di laut. 35
8. Eksplorasi dan Eksploitasi di Landas Kontinen Berdasarkan pengertian Landas Kontinen secara yuridis, Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai hak penguasaan eksklusif atas segala kekayaan alam yang terkandung di dasar laut dan tanah dibawahnya. Akibat dari adanya hak penguasaan secara eksklusif tersebut, maka setiap kegiatan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam, termasuk penelitian ilmiah di Landas Kontinen Indonesia harus dilakukan sesuai dengan aturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia. Dengan adanya kewenangan tersebut, Pemerintah Indonesia mempunyai kepentingan untuk melakukan pengawasan agar tidak terjadi pelanggaran yang dapat merugikan kepentingan nasionalnya. Dengan kata lain, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam di Landas Kontinen sepenuhnya menjadi wewenang Indonesia sebagai negara pantai Dalam hal adanya kemungkinan timbulnya salah paham atau salah pengertian yang mengakibatkan perselisihan antar kepentingan dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam akan menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan pengaturannya. Dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi, kegiatan eksploitasi termasuk kedalam kegiatan sektor hulu (upstream sector) yang baru dapat dilaksanakan setelah tahap eksplorasi diselesaikan. Kegiatan eksplorasi sendiri bertujuan untuk mendapatkan informasi untuk menemukan cadangan minyak dan gas bumi (oil reserve) di suatu Wilayah Kerja (WK) tertentu. Dalam hal ini diperlukan adanya koordinasi agar tercipta kesinambungann antara kegiatan eksplorasi dengan upaya eksploitasinya. Selain dari itu dan sejalan dengan perkembangan ketatatanegaraan yang sangat pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di Landas Kontinen menjadi semakin banyak dan multi sektor. Fenomena ini belum diatur secara jelas dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973. Oleh karena itu sudah saatnya untuk dilakukan peninjauan kembali (review) terhadap materi muatan undang-undang tersebut agar dapat mengakomodasikan berbagai perkembangan hukum laut internasional sebagai konsekuensi dari ratifikasi terhadap UNCLOS 1982. 36
D. Dalam praktiknya, pemberian izin eksplorasi dan eksploitasi di Landas Kontinen saat ini dilakukan oleh berbagai instansi dan didasarkan atas berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya, dalam hal perizinan penelitian diberikan oleh LIPI, sedangkan dalam hal-hal tertentu yang berkaitan dengan keamanan negara izin diberikan melalui Kementerian Pertahanan. Sedangkan izin eksplorasi dan eksploitasi yang berkaitan dengan mineral dan tambang diberikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Banyaknya instansi yang terlibat dalam pemberian izin ekplorasi dan eksploitasi menyebabkan panjangnya birokrasi dan sulitnya melakukan koordinasi. Dalam pada itu pengaturan yang ada belum mengatur secara lengkap kegiatan lintas sector di Landas Kontinen. Misalnya, belum adanya pengaturan mengenai mekanisme perizinan pemasangan pipa/kabel bawah laut. Hal ini tampak pada kegiatan pemasangan kabel bawah laut dari Australia ke Singapura yang melewati Landas Kontinen Indonesia. Dalam kegiatan demikian ternyata belum ada pengaturannya, termasuk ketentuan mengenai instansi yang diberi wewenang untuk penerbitan izinnya. Implikasi Penerapan Peraturan Baru Implikasi penerapan aturan baru mengenai Landas Kontinen akan meliputi hal-hal sebagai berikut: 1. Kesiapan Infrastruktur dan Sumberdaya Manusia Penerapan aturan baru di Landas Kontinen memerlukan kesiapan infrastruktur penunjang pelaksanaan aturan dan sumber daya manusia yang handal dalam jumlah yang memadai. Kesiapan sumber daya manusia untuk melaksanakan undang-undang Landas Kontinen yang baru akan sangat membantu agar aturan yang dibuat mempunyai daya laku dan daya guna. Pengaturan mengenai Landas Kontinen berkaitan dengan yurisdiksi untuk melaksanakan hak-hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi atas kekayaan alam yang terkandung di dasar laut dan tanah dibawahnya. Para pelaksana dan penegak hukum di lapangan perlu memahami perbedaan makna antara kedaulatan, hak-hak berdaulat, dan yurisdiksi. Pemahaman yang benar dapat menghindari 37
kesalahan dalam interpretasi dan penerapannya. Kesalahan penerapan dapat menimbulkan reaksi dalam bentuk komplain dari negara lain. Untuk itu diperlukan sumber daya manusia yang handal agar potensi sumber daya alam dapat dimanfaatkan dan aturan di Landas Kontinen dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. Demikian pula halnya dengan penegakkan hukum di Landas Kontinen memerlukan infrastruktur yang memadai karena letaknya di luar laut wilayah. Letaknya yang jauh dari laut wilayah dan permukaan lautnya yang tunduk pada rejim hukum laut lepas memerlukan perlakuan yang berbeda dengan penegakan hukum di laut wilayah. 2. Koordinasi dalam Eksplorasi dan Eksploitasi Upaya eksplorasi dan eksploitasi di Landas Kontinen bersifat multisektoral dan beresiko sangat tinggi serta memerlukan biaya yang besar. Untuk itu diperlukan adanya dasar hukum yang kuat dan perlunya koordinasi yang baik antar instansi terkait. Dalam hal ini koordinasi antar sektor diperlukan sejak dari tahapan penelitian ilmiah kelautan sampai dengan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan adanya instansi sebagai leading sector dalam pemanfaataan sumber daya agar proses pelaksanaan hingga pengawasannya terkoordinasi dengan baik. 3. Koordinasi dalam Penelitian Ilmiah Kelautan Pengajuan usul pengakuan di landas kontinen erat kaitannya dengan kegiatan penelitian. Setiap negara yang akan mengajukan usulan pengakuan suatu area sebagai Landas Kontinen di luar 200 mil laut harus didukung dengan hasil penelitian ilmiah kelautan yang menunjukkan bahwa area tersebut merupakan kelanjutan alamiah dari wilayah daratannya. Penelitian ilmiah kelautan di Landas Kontinen cukup mahal dan harus dilakukan secara terkoordinasi agar hasilnya dapat maksimal. Oleh karena itu penelitian ilmiah kelautan harus dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi agar terlaksana secara efektif dan efisien. 38
4. Pendanaan Penelitian Ilmiah Kelautan Pada saat ini terdapat kecenderungan negara-negara pantai untuk mengajukan pengakuan landas kontinen yang letaknya sangat jauh dari wilayah daratannya. Australia, misalnya, mengajukan pengakuan landas kontinen di Antartika. Kondisi tersebut tidak terlepas dari potensi sumber daya mineral di Landas Kontinen yang cukup menjanjikan. Pada umumnya landas kontinen memiliki kandungan mineral dan gas bumi cukup besar dan mempunyai nilai ekonomi tinggi. Oleh karena itu negara-negara besar berpandangan bahwa di masa yang akan datang potensi lautan terletak di Landas Kontinen. Terkait dengan uraian di atas, apabila Indonesia terlambat mengajukan pengakuan akan mengakibatkan pemanfaatan potensi sumber-sumber kekayaan alam di Landas Kontinen Ekstensi menjadi terhambat. Keterlambatan dalam memperoleh pengakuan atas landas kontinen ekstensi, pada gilirannya akan menghambat kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Pendanaan untuk keperluan survei dasar laut merupakan persoalan utama yang dihadapi pada saat ini. Untuk mendapatkan semua data dan dokumen terkait yang dibutuhkan untuk pengajuan usul pengakuan batas landas kontinen di luar 200 mil laut berupa peta dan keterangan lainnya yang mengidentifikasikan tepian kontinen, akan membutuhkan biaya yang sangat besar. Oleh karena itu diperlukan inventarisasi ulang semua data yang telah ada, khususnya yang telah dikumpulkan oleh Dishidros, Bakosurtanal, P3GL, dan perusahaan- perusahaan eksplorasi lepas pantai. Pemerintah seyogiyanya memberikan perhatian terhadap kemungkinan untuk memperluas yurisdiksi atas Landas Kontinen Ekstensi. Kemungkinan kearah itu telah terbuka berdasarkan hukum laut internasional yang baru, Oleh karena itu pemerintah harus menyediakan pendanaan yang memadai untuk menunjang kegiatan penelitian ilmiah kelautan. Penelitian ilmiah hendaknya diarahkan pada bagian-bagian dasar laut tertentu yang besar kemungkinan untuk memperluas pengakuan atas 39
Landas Kontinen di luar 200 mil laut. Bagian-bagian laut yang dimaksud adalah di sebelah barat Pulau Sumatera, sebelah selatan kepulauan Nusa Tenggara dan di sebelah utara Papua. Penelitian ilmiah kelautan yang sudah dilakukan di sebelah barat pantai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat menjadi dasar pertimbangan mengenai besarnya pendanaan yang diperlukan. Tanpa didukung oleh pendanaan yang memadai, maka dorongan untuk memperluas pengakuan atas landas kontinen di luar 200 mil laut hanya sebatas wacana yang lemah. Pengamanan di Landas Kontinen juga memerlukan pendanaan untuk pengadaan peralatan seperti kapal-kapal patroli laut beserta kelengkapannya. Peralatan ini diperlukan oleh TNI AL untuk menegakkan aturan bahwa setiap kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di Landas Kontinen harus berdasarkan izin dari Pemerintah Indonesia. 40
BAB III ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT A. Peraturan Perundang-Undangan Nasional Landas Kontinen Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 yang materi muatannya mengacu pada Konvensi Jenewa 1958. Konvensi tersebut pada awalnya ditindaklanjuti dengan Undang-undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 yang memberikan definisi bahwa Landas Kontinen adalah dasar laut dan tanah dibawahnya di luar laut wilayah Republik Indonesia sampai kedalaman 200 meter atau lebih, dimana masih mungkin diselenggarakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam. Definisi tersebut kemudian diambil-alih oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. Definisi di atas dinilai masih rancu, karena tidak ada batasan yang jelas tentang sejauh mana kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dapat dilakukan, mengingat kemampuan dan teknologi yang digunakan oleh masing-masing negara tidaklah sama. Definisi tersebut tidak dapat diterima oleh Negara- sedang berkembang karena hanya akan menguntungkan negara-negara maju, terutama negara dengan perkembangan teknologi tingkat tinggi dan letak geografis tertentu. Ketidakpastian mengenai definisi Landas Kontinen berakhir seiring dengan telah dirumuskannya definisi Landas Kontinen di dalam UNCLOS 1982 sebagai dokumen Hukum Laut Internasional. Indonesia sebagai salah satu negara peratifikasi harus tunduk kepada UNCLOS 1982 dan kemudian meratifikasi Konvensi tersebut dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985. Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 dapat diartikan bahwa Indonesia telah mengakui ketentuan UNCLOS 1982 secara keseluruhan. Padahal Undang-undang Nomor I7 Tahun 1985 hanya mengadopsi definisi Landas Kontinen secara yuridis tetapi belum melaksanakannya di semua bagian dasar laut yang secara yuridis dapat diklaim sebagai landas kontiesia. Selain dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973, 41
sampai saat ini belum ada peraturan setingkat undang-undang yang mengatur Landas Kontinen secara terperinci. Dengan demikian Pemerintah tidak mempunyai dasar hukum yang kuat untuk mengatur kegiatan di Landas Kontinen, terutama di Landas Kontinen di luar 200 mil laut yang dikenal dengan istilah Landas Kontinen Ekstensi. Oleh karena itu ketentuan Undang- undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia yang masih berlaku sampai saat ini sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan hukum laut internasional. Adanya perbedaan dalam pendefinisian Landas Kontinen yang sangat mendasar antara Konvensi Jenewa 1958 dengan UNCLOS 1982 menjadi alasan utama tentang perlunya dilakukan pembuatan undang-undang Landas Kontinen yang baru untuk menggantikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973. 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia dibuat berdasarkan Konvensi Jenewa dan Draft Konvensi Hukum Laut Internasional. Draft tersebut dikenal sebagai Revised Single Negotiating Text (RSNT), sebelum disempurnakan dan pada akhirnya disahkankan menjadi Konvensi Hukum Laut Internasional yang baru pada tahun 1982. Oleh karena itu terdapat beberapa perbedaan mendasar antara materi muatan undang-undang dengan Konvensi Hukum Laut 1982. Perbedaan tersebut terjadi karena adanya perkembangan dalam rezim hukum laut internasional antara Konvensi Jenewa 1958 dengan Konvensi Hukum Laut 1982, khususnya perkembangan pemahaman tentang konsep Landas Kontinen. Perkembangan pemahaman umat manusia tentang konsep Landas Kontinen terutama dipengaruhi oleh berbagai penemuan ilmiah tentang kondisi dasar laut dan samudera-dalam (seabed dan deep ocean floor). Terdapat perbedaan yang mendasar antara rejim hukum Landas Kontinen berdasarkan UNCLOS 1982 dengan Konvensi Jenewa Tahun 1958. Konvensi Jenewa 1958 masih menggunakan kriteria keterikatan geomorfologis (natural prolongation) dan kemampuan eksploitasi (technical exploitability), sedangkan UNCLOS 1982 menggunakan kriteria jarak (distance criteria) sebagai patokan untuk menentukan lebar 42
Landas Kontinen negara pantai yaitu sejauh 200 mil laut, dengan catatan dapat melebihi 200 mil laut apabila dapat memenuhi persyaratan tertentu. Konvensi Jenewa 1958 yang menggunakan prinsip kemampuan eksploitasi (technical exploitability) hanya menguntungkan negara-negara yang memiliki teknologi maju saja di bidang pertambangan. Sebaliknya UNCLOS 1982 memberikan rumusan hukum yang lebih jelas dan adil bagi semua negara untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam di Landas Kontinen. Sementara itu, hasil penelitian kelautan yang dilakukan oleh BPPT, Bakosurtanal, Oceanografi LIPI dan Dishidros TNI AL menunjukkan bahwa Indonesia dapat memperluas klaim Landas Kontinennya, khususnya untuk Landas Kontinen di sebelah barat Pulau Sumatera dan sebelah utara Pulau Papua. Hasil penelitian tersebut harus segera ditindaklanjuti dengan perubahan undang-undang nasional agar hasil penemuan ilmiah tersebut dapat diakui oleh dunia internasional. Oleh karena itu perubahan atau penggantian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 mutlak harus segera dilakukan untuk memperkuat pengakuan internasional atas eksistensi Landas Kontinen Indonesia. Untuk itu diperlukan adanya ketentuan setingkat undang-undang agar sesuai dengan perkembangan baru, khususnya rezim hukum Landas Kontinen dalam Hukum Laut Internasional sebagaimana termuat dalam UNCLOS 1982. Penyesuaian yang utama adalah dalam metode penetapan batas terluar Landas Kontinen agar sesuai dengan rezim hukum laut internasional yang saat ini berlaku, terutama berkaitan dengan segenap implikasi dari perumusan definisi hukumnya. Di samping itu materi muatan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 masih bersifat sangat umum (hanya terdiri dari 14 pasal), padahal pengaturan pemanfaatan Landas Kontinen harus dilakukan secara komprehensif dan mampu mengakomodasikan berbagai kepentingan secara lintas sektoral. Selanjutnya, untuk menjamin terciptanya harmonisasi hukum nasional, upaya untuk mengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 harus pula memperhatikan keterkaitannya dengan berbagai peraturan perundang- undangan terkait lainnya. 43
Selanjutnya beberapa peraturan peraturan perundang-undangan terkait yang perlu dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi adalah peraturan yang berkaitan dengan masalah status hukum, pemberian izin operasi atau eksplorasi/eksploitasi pemanfaatan sumber daya hayati dan non-hayati, kemungkinan terjadinya pencemaran laut sebagai akibat dari berbagai kegiatan di Landas Kontinen, termasuk sistem dan mekanisme penegakkan hukumnya. 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 Dengan telah diratifikasinya UNCLOS 1982 dengan Undang- undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Hukum Laut 1982, maka terdapat dualisme pengaturan mengenai rezim hukum Landas Kontinen di Indonesia. Dengan kata lain terdapat peraturan setingkat undang yang satu sama lain sangat berbeda secara konseptual. Di satu sisi Indonesia tidak secara eksplisit mencabut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973, walaupun materi muatannya, terutana mengenai definisi Landas Kontinen, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan rezim hukum Landas Kontinen menurut Hukum Laut Internasional. Di sisi lain Indonesia mengadopsi berlakunya rezim hukum baru, yang notabene hanya merupakan salah satu bagian saja (Bagian VI) dari keseluruhan materi muatan UNCLOS 1982 yang sangat besar. Apabila dilihat dari aspek asas hukum, kondisi demikian tidak perlu terlalu dipermasalahkan karena asas hukum mengatakan bahwa "hukum yang baru mengalahkan hukum yang lama". Demikian pula dapat dipahami bahwa rezim hukum yang baru tentang Landas Kontinen memberikan harapan yang akan lebih menguntungkan dibandingkan dengan berpegang teguh pada rezim hukum yang lama. Pemikiran itulah yang mendasari alasan untuk menerbitkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985. Sementara pendapat menyatakan bahwa kepentingan Indonesia atas kekayaan alam di Landas Kontinen sampai sejauh 200 mil laut dari garis pangkal kepulauan sudah dapat "diamankan" dengan terbitnya Undang- undang Nomor 17 Tahun 1985. Pendapat demikian tidak sepenuhnya benar karena Indonesia masih berpeluang mengajukan usulan agar mendapatkan pengakuan internasional untuk menguasai Landas Kontinen 44
lebih dari 200 mil laut, apabila dapat menunjukkan bukti-bukti ilmiah sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 76 UNCLOS. Pemikiran inilah yang mendasari perlunya dirumuskan RUU Landas Kontinen sebagai pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 yang sudah using. Pertimbangan lain adalah fakta menunjukkan bahwa UNCLOS 1982 mengatur rezim hukum Landas Kontinen di dalam bagian tersendiri. Fakta ini dapat diartikan bahwa UNCLOS 1982 masih membuka kemungkinan untuk mengakomodasikan perkembangan penemuan ilmiah yang menunjukkan adanya perbedaan karakteristik Landas Kontinen di antara masing-masing negara pantai. Selain daripada itu UNCLOS 1982 hendak memberi kesempatan kepada ISBA untuk mendapatkan sebagian dari hasil eksploitasi Landas Kontinen di luar 200 mil laut. Dengan demikian, Landas Kontinen 200 mil laut adalah hak yang diberikan oleh Hukum Internasional kepada negara pantai. Hak ini diberikan secara otomatis bersamaan waktunya dengan saat berlaku efektifnya UNCLOS 1982, yaitu 16 November 1994. Dengan kata lain, pemberian hak-hak berdaulat kepada negara pantai atas Landas Kontinen sejauh 200 mil laut saja tidak akan memberikan efek yang dapat membawa keuntungan kepada ISBA sebagai badan yang mewakili kepentingan seluruh umat manusia. Dari uraian di atas diharapkan untuk dapat dipahami bahwa perumusan RUU Landas Kontinen yang baru sudah mendesak, kalau tidak hendak dikatakan sudah agak terlambat. Selain dari itu RUU Landas Kontinen dihajatkan untuk dapat memberikan dasar hukum yang memadai bagi berbagai kegiatan di Landas Kontinen, terutama kegiatan penelitian mengenai kondisi dasar laut dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya di sekeliling Kepulaun Indonesia. Dalam hal ditemukannya bukti-bukti yang mengarah pada pemenuhan persyaratan pengakuan internasional adanya Landas Kontinen Ekstensi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 76 UNCLOS 1982, perlu kiranya untuk segera disampaikan kepada The Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS). Pengajuan untuk pengakuan internasional atas adanya Landas Kontinen 45
3. diluar 200 mil dapat dilakukan secara berangsur-angsur (partial submission). Peraturan Perundang-undangan Terkait Lainnya a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Koservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Undang-undang ini dihajatkan untuk melindungi bagian- bagian tertentu dari wilayah yurisdiksi nasional yang memilik status sebagai kawasan pelestarian alam. Kawasan Pelestarian Alam, baik di darat maupun di laut, mempunyai ciri khas tertentu yang berfungsi sebagai sistem penyangga kehidupan, pengawetan keaneragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Untuk itu perlu pula diperhatikan peraturan pelaksanaannya, yaitu : Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut. Dalam hal ini pencemaran laut yang timbul sebagai akibat dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di Landas Kontinen yang menyebabkan kerusakan kawasan pelestarian alam, terutama yang statusnya ditetapkan oleh lembaga internasional yang berkompeten, harus mendapat sanksi yang setimpal b. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Pasal 12 ayat (2) dari undang-undang ini menyatakan bahwa pemanfaatan atau pelintasan sarana telekomunikasi melalui tanah negara dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula terhadap sungai, danau atau laut, baik permukaan laut maupun dasar laut. Undang-undang ini merupakan dasar hokum bagi pelaksanaan kegiatan pemasangan instalasi telekomunikasi di bawah laut. Walaupun ketentuan ini berlaku di dalam wilayah yurisdiksi nasional, namun kebebasan peletakan kabel dan pipa di dasar laut telah memperoleh jaminan hukum internasional. Dalam hal peletakan kabel dan pipa di dasar laut yang merupakan bagian 46
dari Landas Kontinen negara pantai tentu perlu pula melibatkan kewenangan negara pantai yang bersangkutan. Kewenangan negara pantai paling tidak untuk memberikan rekomendasi mengenai arah lintasan yang aman untuk mencegah timbulnya gangguan, baik terhadap kepentingan negara pantai maupun untuk mencegah timbulnya gangguan terhadap keamanan kabel itu sendiri, termasuk negara pemiliknya. Pasal 45 : Sanksi administrasi berupa pencabutan izin. Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Sanksi terhadap pelanggaran dalam peletakan kabel/pipa bawah laut hanya dapat diterapkan apabila pelanggaran terhadap ketentuan perizinan dilakukan didalam wilayah yurisdiksi nasional dan pelaku pelanggaran berstatus warganegara Republik Indonesia. Sebaliknya sanksi tidak dapat dikenakan terhadap pelaku pelanggaran berstatus kewarganegaraan asing dan peletakan kabel bawah laut tunduk pada prinsip kebebasan di laut lepas. Pengaturan perizinan mungkin hanya dapat dikenkan kepada perusahaan telekomunikasi berkebangsaan Indonesia dan berdomisili di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia. Kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan sebelum pelaksanaan kegiatan (notification) mungkin hanya akan berlaku efektif melalui jalur diplomatik, tetapi itupun hanya bersifat sukarela. Notifikasi tidak dapat bersifat kewajiban, kecuali apabila kabel bawah laut harus melewati bagian-bagian tertentu dari laut wilayah sebelum kemudian memasuki laut lepas kembali. 47
c. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Undang-undang ini merupakan dasar hukum bagi pelaksanaan pertahanan di Landas Kontinen Indonesia. Pasal 2 dari undang- undang ini menyatakan bahwa: Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. 1) Pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai. Pertahanan negara disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. 2) Pasal 10 ayat (3) Tentara Nasional Indonesia bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk : a. mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah; b. melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa; c. melaksanakan Operasi Militer Selain Perang; dan d. ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Dari kutipan di atas tidak terlihat relevansi antara pertahanan negara dengan kegiatan di Landas Kontinen yang senyatanya bukan merupakan bagian dari wilayah kedaulatan nasional. Undang- undang ini hanya mempunyai kekuatan berlaku di dalam wilayah nasional, kecuali apabila benar-benar ada ancaman nyata dari luar yang dapat mengancam keutuhan wilayah nasional. Walaupun demikian, dalam kaitannya dengan keamanan Negara, RUU Landas Kontinen, seperti juga halnya Undang-undang Zona Ekonomi Eksklusif, harus memberikan kewenangan pengawasan dan penegakkan hukum secara eksplisit kepada TNI-AL dalam kedudukannya sebagai aparat pertahanan dan keamanan negara di lautan. Dengan demikian, TNI-AL dapat mengemban fungsinya sebagai bagian dari sistem pemberitahuan dini (early warning system) dalam menangkal bahaya sebelum sampai kedalam wilayah kedaulatan nasional. 48
d. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Undang-undang merupakan dasar hukum bagi penelitian di Indonesia termasuk penelitian kelautan. Pelaksanaan lebih lanjut dari undang-undang ini diatur melalui peraturan pemerintah, seperti: 1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan. 2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2009 tentang Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya. e. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Undang-undang ini merupakan dasar pengaturan kegiatan pengelolaan perikanan di Wilayah Perikanan Indonesia, yang mencakup: Perairan Kepulauan, Laut Wilayah, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Keterkaitan undang-undang inigan RUU Landas Kontinen adalah mengenai pengelolaan jenis-jenis ikan yang termasuk kedalam kelompok organisme sedenter (sedentary species). Berdasarkan Pasal 77 ayat (4) UNCLOS 1982, yang dimaksud dengan organsime sedenter yaitu organisme yang pada tingkat sudah dapat dipanen dengan tidak bergerak berada pada atau dibawah dasar laut atau tidak dapat bergerak kecuali jika berada dalam kontak fisik tetap dengan dasar laut atau tanah dibawahnya. Jenis-jenis ikan ini tidak tunduk pada rezim hukum Zona Ekonomi Eksklusif melainkan tunduk pada pengaturan rezim Landas Kontinen. Artinya Indonesia sebagai negara pantai tidak diwajibkan untuk berbagi hasil dengan negara lain. Negara lain tidak dapat menuntut untuk berbagi surplus, apabila ada, ataupun apabila Indonesia tidak memafaatkannya sekalipun. 49
f. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Undang-undang ini merupakan dasar hukum bagi pelaksanaan pengaturan di bidang pelayaran dan perkapalan di Indonesia. Pelaksanaan lebih lanjut diatur dalam beberapa peraturan pemerintah, seperti: Pereturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian; dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan. Dalam ketentuan umum Undang-undang Pelayaran disebutkan bahwa: Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim. Kegiatan pelayaran pada umumnya adalah mengangkut barang atau penumpang dari satu lokasi ke lokasi lain atau dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain, keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim dari pencemaran bahan-bahan pencemar yang berasal dari kapal. Peraturan atau undang-undang untuk kegiatan kelautan lainnya, seperti: perikanan, pariwisata, pertambangan migas di lepas pantai, semuanya mengacu pada Undang-undang Pelayaran. Padahal, jenis kegiatan untuk kegiatan pertambangan di lepas pantai sangat berbeda dengan kegiatan kapal-kapal yang berlayar antar pelabuhan mengangkut barang atau penumpang. Dalam hal ini perlu dipahami bahwa kegiatan pelayaran sudah sejak berabad-abad mengembangkan system pengaturan sendiri untuk melindungi kepentingan semua bangsa. Oleh karena itulah pengaturan kegiatan kelautan lainnya, termasuk pertambangan di laut lepas yang menyusul kemudian, sudah seharusnya untuk menghormati kepentingan pelayaran. Apalagi pada kenyataannya hukum laut internasional menempatkan posisi sektor pelayaran sebagai kegiatan yang dilindungi oleh asas kebebasan laut lepas. Oleh karena itu pula RUU Landas Kontinen harus memberikan keleluasaan kepada kegiatan pelayaran, khususnya dalam merumuskan pengaturan kegiatan pertambangan di Landas Kontinen di luar 200 mil laut. 50
g. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Undang-undang ini memuat ketentuan mengenai pelaksanaan kegiatan pemasangan instalasi listrik di bawah laut. h. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara Undang-undang ini pada dasarnya mengatur penambangan mineral di daratan. Namun demikian ketentuan yang relevan akan dapat diberlakukan manakala ditemukan sumber daya mineral di Landas Kontinen Indonesia. i. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkunga Hidup Undang-undang memberikan dasar hukum untuk kegiatan pengawasan lingkungan dan pencegahan serta penindakan terhadap pelaku pencemaran yang mengakibatkan kerusakan lingkungan laut. Pemerintah wajib melakukan pengawasan dan pemberian izin secara ketat dan selektif terhadap para pengelola usaha pertambangan di lepas pantai. Undang-undang ini dapat dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengawasan lingkungan laut dan pencegahan pencemaran serta penindakan terhadap pembuangan limbah di laut. Masalah ini sudah diatur sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut. Namun demikian, ketentuan yang termuat dalam undang- undang ini tidak secara eksplisit dinyatakan berlaku terhadap kegiatan di dimana negara Republik Indonesia melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksinya. Padahal seharusnya undang-undang ini dapat diberlakukan terhadap kegiatan pertambangan di luar wilayah kedaulatan negara. terutama dalam upaya pengaturan pencegahan pencemaran laut yang diakibatkan oleh kegiatan eksplorasi dan eksploitasi Landas Kontinen. 51
j. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial Pasal 1 angka (14) Undang-undang Geospasial mendefinisikan: Peta Lingkungan Laut Nasional adalah peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah laut. Selanjutnya, Pasal 37 menyatakan bahwa Penyimpanan dan pengamanan Data Geospasial (DG) dan Informasi Geospasial (IG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf (c) merupakan cara menempatkan DG dan IG pada tempat yang aman dan tidak rusak atau hilang untuk menjamin ketersediaan IG. Dalam hal ini terdapat hubungan yang erat antara Penyusunan RUU tentang Landas Kontinen dengan Undang-undang Informasi Geospasial. Oleh karena itu pembuatan peta lingkungan laut nasional dan penyimpanan data yang berkaitan dengan kondisi Landas Kontinen Indonesia harus mengikuti arahan pada Pasal 25 huruf (c) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial k. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Minyak Bumi dan Gas Undang-undang ini menjadi dasar hukum untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, baik di daratan maupun di lautan. Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Migas ini menyatakan bahwa; "Penetapan kebijakan mengenai kegiatan usaha minyak dan gas bumi berdasarkan cadangan dan potensi sumber daya minyak dan gas bumi yang dimiliki; kemampuan produksi; kebutuhan bahan bakar minyak dan gas bumi dalam negeri; penguasaan teknologi aspek lingkungan dan pelestarian lingkungan hidup; kemampuan nasional; dan kebijakan pembangunan." Sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar 1945, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi pada dasarnya dilakukan oleh Pemerintah. Dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam pemerintah wajib melakukan pengawasan dan pemberian izin secara ketat dan selektif. Pemberian izin dengan mempertimbangkan aspek-aspek: kemakmuran rakyat; pemasukan pendapatan negara melalui pajak usaha; serta jangka waktu usaha yang diberikan. Persyaratan 52
tersebut dimaksudkan agar keseimbangan hasil alam dari eksploitasi pertambangan tetap terjaga dengan baik B. Konvensi Jenewa 1958 Indonesia telah meratifikasi Konvensi Geneva tentang Landas Kontinen tahun 1958 dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1961. Ratifikasi tersebut disertai dengan suatu reservasi bahwa yang dimaksudkan dengan laut lepas dalam Konvensi tersebut adalah bagian laut yang terletak diluar Perairan Nusantara Indonesia. Namun Sekjen PBB menolak interpretasi oleh Indonesia ini karena menyangkut reservasi terhadap pasal-pasal yang oleh Konvensi sendiri tidak boleh dilakukan reservasi. Oleh karena Konvensi telah diratifikasi oleh Indonesia, maka Indonesia sudah melaksanakan wewenang-wewenangnya atas Landas Kontinen sesuai dengan ketentuan Konvensi Geneva tahun 1958 tersebut. Sesuai dengan kondisi pada saat itu, sejak tahun 1968 Indonesia telah membentuk Tim Teknis Landas Kontinen yang kemudian merundingkan batas- batas Landas Kontinen Indonesia dengan negara-negara tetangga. Perundingan-perundingan tersebut telah menghasilkan persetujuan-persetujuan dengan India, Thailand, Malaysia, Papua New Guinea, dan Australia. Adapun perundingan dengan Vietnam dan Filipina yang telah dilakukan sejak bertahun- tahun, namun sampai sekarang belum memperlihatkan hasil yang konkrit, kecuali dengan Vietnam. Walaupun demikian, perjanjian garis batas Landas Kontinen antara Indonesia dengan Vietnam, tertanggal 26 Juni 2003, telah diratifikasi oleh Vietnam tetapi belum diratifikasi oleh Indonesia. Demikian pula halnya dengan perjanjian garis batas ZEE dan Landas Kontinen yang terakhir dengan Australia (1997). Dalam hal ini Landas Kontinen Australia ada yang terletak di dalam ZEE Indonesia, sehingga belum diratifikasi oleh kedua negara. Sementara itu, berdasarkan Konvensi Geneva 1958, Indonesia telah mengeluarkan suatu pengumuman tentang Landas Kontinen pada tanggal 17 Februari 1969 yang diikuti dengan penetapan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. Undang-undang ini pada dasarnya masih merujuk kepada Konvensi Geneva 1958 tentang Landas Kontinen yang 53
kini sudah tidak berlaku lagi, baik bagi Indonesia maupun bagi negara-negara lainnya, khususnya Negara-negara yang sekarang telah menjadi peserta Konvensi Hukum Laut 1982 ( Pasal 311 ayat (1) Konvensi Hukum Laut 1982). Argumen ini menjadi semakin kuat karena pada waktu itu ratifikasi Indonesia terhadap Konvensi Hukum Laut Geneva 1958 telah ditolak oleh Sekretaris Jenderal PBB. Dengan kata lain Indonesia telah terikat untuk melaksanakan ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982, khususnya Bagian VI tentang Rezim Hukum Landas Kontinen, sejak pemberlakuannya secara resmi pada tanggal 16 November 1994. C. Perjanjian Landas Kontinen dengan Negara-negara Tetangga Sampai saat ini, terdapat beberapa wilayah Indonesia yang overlap dengan negara tetangga belum ditentukan dan disepakati batas maritimnya, baik menyangkut laut wilayah, zona tambahan, ZEE maupun Landas Kontinen. Perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak berkaitan dengan Landas Kontinen dapat dirangkum sebagai berikut (Djunarsjah dan Dewantara, 2002): 1. Indonesia - Australia Perjanjian yang dibuat antara Indonesia dengan Australia telah menghasilkan ketentuan yang merugikan Indonesia. Kerugian tersebut terjadi karena tidak ditegakkannya prinsip co-extensive principle. Dalam hal ini batas Landas Kontinen Australia overlap kedalam batas ZEE Indonesia, sehingga menyebabkan batas Landas Kontinen lebih dekat ke pantai Indonesia. Apabila diterapkan co-extensive principle, maka batas Landas Kontinen Indonesia seharusnya berhimpitan dengan batas ZEE Indonesia. Namun patut disayangkan, bahwa dalam perjanjian perbatasan ZEE dan Landas Kontinen antara Indonesia dan Australia 1997, Indonesia tampaknya telah menyerahkan penetapan batas Landas Kontinen tersebut kepada Australia, bahkan termasuk daerah dasar laut yang berada dalam batas 200 mil laut ZEE Indonesia 54
2. 3. 4. 5. Indonesia - Malaysia Perjanjian batas Landas Kontinen dengan Malaysia masih menggunakan UNCLOS 1958 sebagai acuan. Dengan demikian, terdapat persetujuan yang merugikan Indonesia karena garis batas Landas Kontinen antara kedua negara lebih dekat ke pantai Indonesia di Selat Malaka, karena perjanjian menggunakan prinsip median line. Disamping itu di Laut Sulawesi, pembicaraan-pembicaraan telah dimulai setelah Mahkamah Internasional memberikan putusan terhadap sengketa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Indonesia - Vietnam Perjanjian antara Indonesia dengan Vietnam belum dapat menyelesaikan batas Landas Kontinen antara kedua negara. Jarak antar pulau yang berdekatan antara kedua negara tidak lebih dari 245 mil laut. Vietnam bersikeras untuk tidak menggunakan UNCLOS 1982 sebagai acuan secara menyeluruh. Persetujuan dengan Vietnam tampaknya telah selesai, dengan catatan bahwa batas ZEE masih dalam proses penyelesaian. Walaupun persetujuan tersebut belum diratifikasi oleh Indonesia, tetapi secara internal Vietnam telah meratifikasinya. Indonesia - Palau Untuk menarik suatu batas ZEE yang adil, mengingat jarak antara P. Helen (pulau paling selatan Palau) dengan P. Fani/P.P. Asia kurang dari 400 mil laut, maka sebaiknya diterapkan metode pengukuran sama jarak (equidistance). Indonesia - Philipina Perjanjian antara Indonesia dan Philipina masih belum berhasil menetapkan batas Landas Kontinen antara kedua negara. Tertundanya perjanjian antara kedua negara ini lebih disebabkan karena belum akuratnya titik-titik pangkal yang digunakan oleh Philipina. Akan tetapi berdasarkan jarak antara kedua negara di utara Sulawesi kemungkinan besar perundingan penentuan batas Landas Kontinen antara kedua negara ditetapkan berdasarkan prinsip median line. Permasalahan dengan 55
Filipina, baik di Laut Sulawesi maupun di perairan antara Mindanao dan Sulawesi Utara maupun di Samudera Pasifik, belum menghasilkan kesepakatan. D. Pengaturan Landas Kontinen di beberapa Negara Berikut ini disampaikan hasil studi banding mengenai pengaturan Landas Kontinen di beberapa negara. Studi banding diarahkan untuk dapat memperoleh gambaran mengenai best practices yang mungkin dapat dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan pengaturan yang sesuai dengan kondisi permasalahan di Indonesia. Studi banding ini dilakukan terhadap pengaturan Landas Kontinen di empat negara, yaitu Amerika Serikat, Filipina, Malaysia dan Fiji. Pemilihan Amerika Serikat didasarkan pada kenyataan bahwa negara ini merupakan pelopor pemikiran dalam perumusan konsepsi Landas Kontinen sejak tahun 1945. Malaysia dipilih dalam posisinya sebagai pesaing dalam penanaman modal dan introduksi teknologi. Sedangkan Filipina dan Fiji dipilih karena kemiripan bentuk geografis dengan status hukum sebagai negara kepulauan. 1. Amerika Serikat Landas Kontinen merupakan zona maritim yang penting bagi Amerika Serikat karena mengandung sumber-sumber kekayaan alam yang berharga, selain merupakan habitat kehidupan laut yang vital. Pendayagunaan dan pelestarian Landas Kontinen terus dilakukan sambil berusaha menentukan batasnya seraya melaksanakan hak-haknya berdasarkan hukum kebiasaan internasional. Sebagaimana sudah tercantum di dalam Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS), setiap negara pantai secara otomatis memiliki Landas Kontinen sampai selebar 200 mil laut (nautical mile/nm) dari garis pangkal laut wilayahnya. Bahkan dalam hal-hal tertentu, suatu negara pantai dapat memiliki Landas Kontinen melebihi 200 nm apabila dapat terpenuhi beberapa persyaratan. Landas Kontinen yang lebarnya melebihi 200 nm pada umumnya disebut "Extended Continental Shelf" (ECS). Amerika Serikat sangat mengutamakan penghitungan yang akurat dalam menentukan batas luar Landas Kontinennya. 56
Sejak 2001, para aparat negara AS telah mulai mengumpulkan dan menganalisa data untuk menentukan batas terluar ECS Amerika Serikat. Proses penentuan batas terluar ECS membutuhkan pengumpulan dan analisa data yang menjelaskan mengenai kedalaman laut, bentuk geografis, dan karakteristik geofisik dari dasar laut dan lantai laut (sub sea floor). Amerika Serikat mengakui bahwa ketentuan yang mengatur ECS adalah hukum internasional, yaitu Pasal 76 UNCLOS 1982 dan sampai saat ini terdaftar lebih dari 80 negara yang memiliki Landas Kontinen lebih dari 200 nautical mile. Sebagaimana layaknya negara lain pada umumnya, Amerika Serikat memiliki ketertarikan yang mendalam untuk mengetahui dan menyatakan kepada negara lain, batasan persis dari ECS-nya dan juga batasan dimana hak berdaulatnya dapat dilaksanakan. AS memiliki hak berdaulat terhadap sumber daya alam pada dan dibawah dasar laut, termasuk, makhluk hidup jenis sedenter, seperti lobster, kepiting, dan kerang-kerangan. Walaupun ada kemungkinan terdapatnya sumber daya hidrokarbon (minyak, gas, gas hidrat) pada daerah lebih dari 200 nm, AS lebih mentargetkan penemuan sumber daya mineral, seperti nodul mangan, kerak ferromangan, dan polimetalik sulfida. Adanya definisi secara pasti batasan ECS AS akan memberikan kepastian yang akan berguna untuk pengembangan dan konservasi di bagian-bagian laut tertentu. a. Pengaturan Hukum Landas Kontinen Amerika diatur oleh "Proclamation 2667 of September 28, 1945 Policy of the United States with respect to the natural Resources of the Subsoil and Sea Bed of the Continental Shelf" atau umumnya dikenal dengan "Truman Proclamation". Tujuan proklamasi tersebut adalah untuk mendefinisikan batasan jurisdiksi Amerika Serikat atas dasar laut dan tanah di bawahnya di Landas Kontinen. Tujuan dari Truman Proclamation atau Proklamasi Truman, adalah untuk mengekspansi Landas Kontinen Amerika Serikat. Alasan kepentingan dibalik ekspansi ini adalah untuk tujuan 57
konservasi dan pengembangan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan alam di dasar laut. Dari segi administratif, otoritas yang memiliki wewenang atas Landas Kontinen adalah Menteri Dalam Negeri (Secretary of the Interior). Dalam hal ekspansi Landas Kontinen Amerika Serikat berhimpitan dengan Landas Kontinen negara lain, maka batas yurisdiksi dan pengawasannya akan dinegosiasikan oleh Amerika Serikat dengan negara lain yang bersangkutan. Proklamasi Truman telah dikodifikasi oleh Outer Continental Shelf Act (OCSLA), yaitu undang-undang yang mengkonfirmasikan jursidiksi eksklusif Amerika Serikat atas sumber-sumber kekayaan alam di Landas Kontinen di luar batas 200 nm. Undang-undang tersebut secara spesifik mengatur hak kebebasan berlayar di laut lepas yang dibawahnya merupakan Landas Kontinen Amerika Serikat. Truman Proclamation merupakan gabungan kolektif dari Proclamation 2667, dan Proclamation 2668, tentang Policy of the United States with Respect to Coastal Fisheries in Certain Areas of the High Seas. Pelaksanaan dari undang-undang ini dilaksanakan pada masa jabatan Presiden Rooselvelt, walaupun dikeluarkan pada masa jabatan Presiden Truman. b. Pelaksanaan Definisi yang tepat, estimasi dan penelitian mengenai kondisi geografis Landas Kontinen Amerika Serikat telah memberikan kejelasan dan kepastian yang bermanfaat untuk melindungi, mengelola, dan mendayagunakan sumber-sumber kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Dalam hal ini pengakuan internasional sangat penting artinya dalam rangka pengembangan, konservasi, dan perlindungan terhadap Landas Kontinen Amerika Serikat. Luasnya Landas Kontinen Amerika Serikat mencerminkan sumber-sumber kekayaan alam yang terkandung didalamnya bernilai milyaran bahkan trilyunan dollar. Sebuah kutipan dari 58
berita tertanggal 25 Januari 2012 menyatakan bahwa Presiden Barrack Obama telah memerintahkan agar lebih dari 75% Landas Kontinen AS dibuka untuk produksi minyak dan gas bumi. Presiden Barrack Obama menyatakan dalam State of the Union Message to Congress bahwa walaupun level produksi hidrokarbon tertinggi di dunia selama 8 tahun terakhir ini adalah di Amerika Serikat, namun tingkat produksi ini masih belum memadai. Pada 20 Desember 2001, Federasi Rusia mengajukan proposal pernyataan batas terluar dari Landas Kontinennya. Proposal tersebut membuat Rusia menjadi negara pertama yang mengajukan informasi tersebut kepada Comission on the Limits of Continental Shelf (CLCS), yang kemudian mendistribusikan informasi yang diberikan Rusia tersebut kepada semua negara anggota PBB agar diketahui. Amerika Serikat, salah satu dari lima negara yang merespon dengan sebuah dokumen (position paper), menyatakan bahwa pernyataan Rusia memiliki "sebuah kecacatan besar", karena menyangkut klaim atas Landas Kontinen di Arktik/Kutub Utara, utamanya yang menyangkut Alpha-Mendeleev Ridge. 2. Filipina Perkembangan pengaturan Landas Kontinen di Filipina bermula pada saat mulai berlakunya UNCLOS 1982, yaitu pada tanggal 16 November 1994. UNCLOS 1982 memberikan hak kepada Filipina untuk mengumpulkan bukti-bukti ilmiah, untuk kemudian dijadikan dasar dalam penentuan batas terluar Landas Kontinen Filipina. Badan pemerintah Filipina yang berhubungan dengan Landas Kontinen adalah Cabinet Committee on Maritime and Ocean Affairs (CABCOM-MOA), yang terdiri dari Sekretaris Departemen dan Asisten Sekretaris dari setiap departemen utama dari pemerintahan Filipina. Tujuan utama dari pembentukan komite ini adalah memformulasikan kebijakan dan merencanakan hal-hal 59 the untuk yang
berhubungan dengan kelautan, dan juga hal yang berhubungan dengan implementasi UNCLOS 1982. CABCOM-MOA didukung oleh Technical Committee on Maritime and Ocean Affairs (TechCom-MOA), sebuah komite lain yang bertanggung jawab dalam hal riset dan pekerjaan teknis, serta memberikan bantuan kepada legislator dalam pembuatan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kelautan. Akan tetapi kedua komite tersebut dibubarkan pada tahun 2001 dan semua fungsinya dialihkan ke bagian Maritime and Ocean Affairs Center (MOAC) dibawah Kementrian Luar Negeri Filipina. Adapun kewajiban utama MOAC, antara lain, adalah:
Melakukan penelitian
Mengumpulkan data
Pengolahan Informasi
Persiapan untuk negosiasi, dan penentuan penyelesaian masalah dengan negara lain dalam perancangan dan penentuan batas-batas maritim
Perikanan
Energi
Eksplorasi mineral
Eksploitasi laut
Perjanjian-perjanjian lain yang berhubungan dengan konservasi, eksplorasi, eksploitasi, perlindungan, pengembangan, dan pengelolaan sumber-sumber kekayaan alam laut. Sekurang-kurangnya terdapat 3 kendala dalam penentuan batas Landas Kontinen Filipina. Pertama, kurangnya pendanaan. Kedua, langkanya para ahli teknik dan ilmiah. Ketiga, kurangnya kualitas data yang dimiliki untuk menentukan secara pasti batas luar Landas Kontinen Fillipina. 60
a. Pengaturan Hukum Pengaturan mengenai pemanfaatan Landas Kontinen Filipina tertuang dalam Republic Act No 387, yaitu:
An Act to Promote the Exploration, Development, Exploitation and Utilization of the Petroleum Resources of the Philippines, to Encourage the Conservation of such Petroleum Resources; to Authorize the Secretary of Agriculture and Natural Resources to Create an Administration Unit and a Technical Board in the Bureau of Mines; to Appropriate Funds therefore; and for other Purposes, 1949; dan
Presidential Proclamation No 370, Declaring as Subject to the Jurisdiction and Control of the Republic of the Philippines all Mineral and other Natural Resources in the Continental Shelf of the Philippines. Berdasarkan Republic Act No 387 tersebut yang diumumkan pada tanggal 18 Juni 1949, semua sumber kekayaan alam yang terdapat di Landas Kontinen Fillipina adalah milik Negara (Pasal 3). Hak untuk pengusahaan sumber kekayaan alam tersebut hanya dapat dilakukan melalui konsesi (ijin) yang diberikan oleh Pemerintah Filipina (Pasal 5). Konsesi tidak dapat dianggap sebagai transfer kepemilikan atas cadangan minyak yang ada tetapi hanya merupakan pemberian hak untuk mengeksplorasi mengeksploitasi dalam jangka waktu tertentu. Setelah melalui proses yang sangat panjang akhirnya Undang- undang mengenai Garis Pangkal Kepulauan Filipina diadopsi pada bulan Maret 2009 dengan RA 9522 yang merupakan impelementasi dari rezim Negara Kepulauan yang diatur dalam UNCLOS 1982. Di antara yang penting terkait dengan pengaturan Landas Kontinen Filipina adalah Philippines Maritime Zones Act yang diusulkan melalui Senate Bill No. 2737 yang diajukan pada 10 Maret 2011 oleh Senator Antonio F. Trillanes dan sampai saat ini masih dalam tahap pembicaraan di Congress. 61 dan telah
b. Pelaksanaan Pada bulan April 2009 Filipina memasukkan "a partial submission" kepada The Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS) on the outer limits of its continental shelf extending beyond 200 nautical miles from the baselines of the Benham Rise Region, di wilayah sebelah timur Filipina. Daerah ini kebetulan tidak memiliki sengketa perbatasan laut, berbeda dengan Landas Kontinen di sebelah barat yang diklaim juga oleh Filipina yang sarat dengan konflik Laut Cina Selatan. Menteri Lingkungan Filipina menyebutkan bahwa "Benham Rise" dapat mengubah Filipina menjadi eksportir gas alam, karena besarnya deposit metana di area itu. Sebuah penelitian yang dilaksanakan oleh Department of Environement and Natural Resources (DENR) selama 5 tahun terakhir mengindikasikan bahwa terdapat banyak deposit metana dalam bentuk padat. Dikatakan bahwa pemerintah Filipina hanya perlu menunggu deklarasi formal bahwa Benham Rise adalah Landas Kontinen Filipina, dan juga bagian dari yurisdiksinya. Apabila Sekjen PBB menyatakan bahwa Benham Rise adalah bagian dari Filipina, "maka kami akan memiliki dasar hukum untuk membuat perjanjian eksplorasi dengan perusahaan privat untuk mengeksplorasi sumber daya alam di daerah tersebut", Sen. Franklin Drilon, Dewan dari Chamber's Finance Committee berkomentar. Drilon menyatakan bahwa deklarasi PBB seperti itu akan berarti "menambah luas wilayah dari semula 30 juta hektar menjadi 43 juta hektar", setelah menambahkan daerah Benham Rise. Tampaknya tidak ada klaim dari negara lain terhadap bagian laut tersebut. Menurut Menteri Lingkungan, Filipina mengajukan klaim pada akhir tahun 2008, kemudian mendapat balasan dari PBB, agar menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan. PBB berniat untuk mengeluarkan resolusi pada pertengahan 2012 untuk menyetujun klaim mengenai Landas Kontinen Filipina. 62
Hilario Davide, pada saat itu Duta Besar Filipina di PBB, mengajukan bagian dari klaimnya kepada Komisi. PBB menyatakan bahwa "dasar laut dan tanah dibawahnya yang berada diluar laut teritorial" sampai sejauh 370 km (200 nautikal mil) dari garis pangkal. Suatu ECS dapat lebih dari 370 km dan Filipina mengklaim bahwa Benham Rise adalah ECS. Menteri Lingkungan menyatakan bahwa seorang pakar geologi Amerika Serikat bermarga Benham menemukan daerah antara kedalaman 40 meter ampai 2000 meter dibawah permukaan air pada tahun 1933. "tetapi kami baru berhasil menentukan bahwa daerah tersebut berdempetan dengan Landas Kontinen Filipina. Kami sudah membuktikan kepada PBB bahwa daerah berdempetan. Sekarang PBB sedang mempertimbangkan keputusan ini untuk nantinya diputuskan sekitar tahun 2012. Gugusan Kepulauan Kalayan, yang merupakan bagian dari Pulau Spratly dan Dangkalan Scarborough, yang keduanya berlokasi di Laut Filipina Barat (Laut Cina Selatan) dan diklaim oleh Filipina, dipercaya memiliki kandungan minyak dan gas alam yang melimpah. Ada kemungkinan besar, Filipina dapat menjadi eksportir gas di kemudian hari. Sekretaris Lingkungan menyatakan bahwa adanya permintaan akan deposit gas yang ada di Benham Rise, karena gas tersebut lebih bersih dari bahan bakar lainnya. DENR secara formal mengajukan anggaran sebesar P 16.99 miliar pada tahun 2012. 3. Malaysia Peraturan pertama mengenai Landas Kontinen di Malaysia adalah Order Council No. 1517 & 1518, yang mulai berlaku pada tanggal 11 September 1958. Secara historis, peraturan tersebut mengatur batas-batas laut wilayah dan Landas Kontinen di Borneo Utara (1517) dan Sarawak (1518) ketika Malaysia masih belum bersatu menjadi negara federal. Borneo Utara dan Sarawak bergabung dengan Malayan pada 1963, dan membentuk negara federal yang sekarang dikenal sebagai Malaysia. 63 itu
Setelah unifikasi dan pembentukan Negara Federal Malaysia, pada bulan Mei 1996, undang-undang pertama Malaysia mengenai Landas Kontinen adalah Undang-undang Nomor 57 Tahun 1966 (UU Landas Kontinen). Undang-undang ini telah diamandemen oleh Undang-undang Nomor 83 Tahun 1972, yang sampai sekarang tetap digunakan sebagai peraturan yang mengatur Landas Kontinen Malaysia. Selain Undang-undang Landas Kontinen, Undang-undang Nomor 311 Tahun 1984 tentang Zona Ekonomu Eksklusif (UU ZEE) juga memberikan pengaturan tambahan dalam hal aktivitas di Landas Kontinen. UU ZEE sampai hari ini masih berlaku. a. Pengaturan Hukum 1) Undang-Undang Landas Kontinen Undang-Undang Landas Kontinen mengaplikasikan prinsip- prinsip dari Konvensi Landas Kontinen 1958, dimana penentuan batas Landas Kontinen menggunakan kriteria kedalaman laut. Pasal 2 memberikan definisi Landas Kontinen sebagai berikut: "the sea-bed and subsoil of submarine areas adjacent to the coast of Malaysia but beyond the limits of the territorial waters of the States, the surface of which lies at a depth no greater than two hundred metres below the surface of the sea, or, where the depth of the superadjacent waters admits of the exploitation of the natural resources of the said areas, at any greater depth." Selanjutnya peraturan ini membedakan interpretasi mengenai "Mineral" dan "Petroleum". Undang-undang Landas Kontinen dibuat secara umum, Eksplorasi dan eksploitasi bagian Landas Kontinen adalah hak Malaysia, dan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Federal (Pasal 3). Eksploitasi dalam hal pertambangan petroleum menurut Pasal 4(1) harus dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Pertambangan Petroleum Tahun 1966. 64
Dalam hal eksploitasi mineral, Pasal 4 ayat (3) mewajibkan pengambilan lisensi terlebih dahulu. Menteri adalah otoritas yang diperbolehkan menerbitkan lisensi untuk menambang mineral di Landas Kontinen, berdasarkan Pasal 4(4). Pengaturan secara lebih mendalam mengenai sistematika lisensi diatur didalam undang-undang ini. Undang-undang Landas Kontinen juga mengatur mengenai aplikasi perundang-undangan pidana dan perdata Malaysia. 2) Undang-undang Zona Ekonomi Eksklusif Undang-undang Zona Ekonomi Eksklusif berfungsi sebagai tambahan dan bukan merupakan derogasi terhadap Undang-undang Landas Kontinen. Pengaturan tambahan mengenai Landas Kontinen di dalam Undang-undang ZEE, antara lain, adalah: a. Tindakan yang dilarang di Landas Kontinen, kecuali apabila telah diberikan otorisasi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5(1) adalah: (1) explore or exploit any natural resources. whether living or non-living; (2) carry out any search, excavation or drilling operations; (3) conduct any marine scientific research: or (4) construct or authorize and regulate the construction, operation and use of: (i) any artificial island: (ii) any installation or structure for any of the purpose provided for in section 4 or for any other economic purpose; or (iii) any installation or structure which may interfere with the exercise of the rights of 65
Malaysia in the zone or on the continental shelf. b. Mengenai perikanan, dimana aktivitas perikanan di Landas Kontinen berlaku hukum perikanan tertulis Malaysia, kecuali jika dinyatakan lain (Pasal 8) c. Penelitian Ilmiah Kelautan, yang diatur di Pasal 16-20, dimana batasan penelitian merupakan diskresi Pemerintah Malaysia untuk mengatur. b. Pelaksanaan Malaysia telah meratifikasi UNCLOS 1982 pada tahun 1999. Berdasarkan Pasal 76 (8) UNCLOS 1982, Malaysia memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi mengenai batas ECS- nya kepada Komisi dalam waktu maksimal 10 tahun sejak diratifikasinya UNCLOS, 1982. Oleh karena itu, Malaysia memiliki kewajiban untuk mengumpulkan informasi mengenai Landas Kontinennya selambatnya tahun 2009. Dengan diratifikasinya UNCLOS 1982, Malaysia juga berupaya untuk mengamandemen Undang-undang Landas Kontinen 1966. Pembacaan pertama rancangan undang-undang amandemen Undang-undang Landas Kontinen 1966 dilaksanakan pada 17 Maret 2009. Amandemen undang-undang tersebut ditujukan untuk mengubah definisi Landas Kontinen, sehingga mengikuti UNCLOS 1982 dan menyertakan prinsip-prinsip penentuan batas Landas Kontinen Malaysia dengan negara-negara berbatasan. 4. Fiji Republik Pulau Fiji (Fiji) mengatur hal-hal mengenai Landas Kontinennya dengan Act no 9 year 1970, yang dikenal dengan Continental Shelf Act, Chapter 149 (Undang-undang Landas Kontinen). Undang-undang tersebut berlaku sejak tanggal 30 Desember 1970. Tujuan pembuatan Undang-undang Landas Kontinen sangat jelas seperti tercantum di dalam bagian pendahuluannya: 66
"An act to make provision for the protection, exploration and exploitation of the natural resources of the continental shelf of Fiji and of areas within the territorial limits of Fiji and for matters connected with that purpose" (Sebuah undang-undang untuk mengatur perlindungan, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang terdapat di Landas Kontinen Fiji dan area-area yang termasuk batas teritorial Fiji, serta urusan yang bersangkutan dengan tujuan diatas). Undang-undang Landas Kontinen terdiri dari 11 pasal, dengan tambahan peraturan mengenai penentuan batas Landas Kontinen Fiji. a. Pengaturan Hukum Sebagai awal, perlu dilakukan interpretasi terhadap Pasal 2 mengenai definisi-definsi di dalam Undang-undang Landas Kontinen. Definisi Landas Kontinen dibuat menyerupai Konvensi Landas Kontinen 1958, dimana Landas Kontinen ditentukan dengan kedalaman (200 meter dibawah permukan laut). Perlu diperhatikan juga, bahwa hal-hal mengenai sumber daya mineral di Landas Kontinen, definisi dan proses penambangannya diatur oleh undang- undang yang lain, yaitu Undang-undang Pertambangan Fiji. Sumber kekayaan alam yang diatur oleh Undang-undang Landas Kontinen meliputi segala macam mineral, dan sumber kekayaan alam non- hayati lainnya. Cakupan minyak bumi "petroleum" termasuk didalamnya hidrokarbon, campuran hidrokarbon, campuran hidrokarbon dengan hidrogen sulfida, nitrogen, helium, dan carbon dioksida, dalam bentuk gas, cair, maupun padat. Pasal 3 menyatakan bahwa izin eksplorasi dan eksploitasi Landas Kontinen dianugrahkan oleh the Crown, atau raja Fiji. Menteri boleh menentukan bagian mana yang terikat oleh Undang- undang Landas Kontinen. Kemudian dalam pasal ini juga ditegaskan bahwa pemanfaatan terhadap petroleum, mineral, dan organisme sedenter diperbolehkan dengan syarat harus mentaati peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan sumber daya alam tersebut. Menteri boleh memodifikasi atau mengesampingkan 67
peraturan lainnya dalam mengambil tindakan yang bersangkutan, selama tindakan tersebut perlu dilaksanakan dalam rangka memberikan efek penuh terhadap peraturan dari subseksi tersebut. Pasal 4 menyatakan mengenai undang-undang lain yang berlaku di Landas Kontinen, termasuk didalamnya undang-undang pidana dan perdata, beserta hukum acaranya. Undang-undang lain yang juga berlaku adalah mengenai pabean, yang diatur dalam Pasal 5, terhadap instalasi atau mesin, dan material apapun atau bagian dari bahan yang digunakan untuk konstruksi sebuah instalasi atau mesin yang berada di Landas Kontinen Fiji. Pasal 6 mengatur mengenai zona keamanan di sekitar instalasi atau mesin di Landas Kontinen. Modifikasi terhadap dasar laut, dengan instalasi maupun mesin, pemindahan benda, dan lainnya yang dilakukan di dasar laut harus disertai dengan pernyataan persetujuan tertulis dari Menteri (Pasal 7). Pasal 8 dan Pasal 9 merupakan klausul sanksi, dimana, (1) barangsiapa terbukti melanggar Pasal 7; (2) barangsiapa melanggar ketentuan yang diberikan oleh Menteri dalam pernyataan tertulisnya, dan (3) barangsiapa memiliki pipa yang membahayakan laut akan dikenakan denda. Menteri juga melaksanakan hak-haknya yang tercantum dalam Pasal 10. Terakhir, Pasal 11 mengatur mengenai prosedur penanganan pelanggaran. Sebagai tambahan, terdapat legislasi subsider yang mengatur daerah diantara garis lintang 15 derajat 30 menit selatan dan 21 derajat 30 menit selatan, dan garis bujur 176 derajat 30 menit timur dan 178 derajat barat sebagai Landas Kontinen Fiji, dimana berlaku Undang-undang Landas Kontinen. b. Pelaksanaan Pada 20 April 2009, Fiji telah menyerahkan batas Landas Kontinennya berdasarkan Pasal 76 (8) UNCLOS 1982 kepada CLCS. Pemerintah Fiji telah meratifikasi dan menerima UNCLOS 1982. Amandemen terhadap Undang-undang Landas Kontinen 68
E. yang sekarang sedang dipertimbangkan, karena telah terjadi perubahan dalam pemahaman mengenai konsep Landas Kontinen dalam UNCLOS 1982 dan Konvensi Landas Kontinen 1958 yang menjadi panutan Undang-undang Landas Kontinen Fiji. Implikasi Hukum Apabila Indonesia tidak dengan segera melakukan penetapan batas luar Landas Kontinen sesuai dengan Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982, maka kemungkinan penetapan pengakuan tambahan Landas Kontinen yang telah dilakukan oleh para peneliti kelautan Indonesia tidak akan terwujud. Oleh karena itu perlu diperkuat dengan undang-undang nasional yang mengaturnya untuk memberikan kekuatan bagi para pelaksana di lapangan bahwa area Landas Kontinen yang diklaim oleh Indonesia mempunyai dasar hukum yang kuat dan diakui oleh dunia internasional. Penggantian undang tentang Landas Kontinen perlu dilakukan dengan segera karena sebagai konsekuensi dari meratifikasi Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982 dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 yang harus segera ditindak lanjuti oleh Indonesia sebagai negara pihak Konvensi tersebut. Penggantian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 harus juga melibatkan peraturan perundangan terkait, antara lain, peraturan mengenai sumber daya mineral, pelestarian lingkungan hidup, penelitian ilmiah kelautan, pertahanan negara, dan perhubungan laut. Keterlibatan instansi yang terkait dengan kegiatan di Landas Kontinen sangat penting, sebab sejak awal upaya untuk mengklaimnya perlu dukungan penelitian ilmiah kelautan, termasuk kemungkinan pemanfaatannya yang bersifat multi sektoral dan multi disiplin. Instansi-instansi terkait yang saat ini terlibat dalam eksplorasi dan eksploitasi di Landas Kontinen, seperti : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berkaitan dengan pemberian izin usaha migas; BP Migas berkaitan dengan kontrak kerjasama migas (atau badan lain yang menangani setelah BP Migas dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi); Kementerian Lingkungan Hidup mengenai kewajiban penyusunan AMDAL; instansi pemberi izin penelitian kelautan; instansi pemberi izin usaha perikanan; da 69
instansi penegak hukum sangat penting untuk dilibatkan agar ketentuan yang dihasilkan mempunyai daya laku dan daya guna. Dari hasil penelitian kelautan yang dilakukan oleh BPPT, Bakosurtanal, Oceanografi LIPI dan Dishidros TNI AL menunjukkan bahwa Indonesia dapat memperluas kliam Landas Kontinennya, khususnya di sebelah barat Pulau Sumatera, sebelah selatan Pulau Jawa dan Nusa Tenggara serta sebelah utara Pulau Papua. Hasil penelitian tersebut harus segera ditindaklanjuti dengan perubahan undang-undang agar klaim tersebut dapat diakui oleh dunia internasional. Oleh karena itu Perubahan atau Penggatian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen mutlak harus dilakukan dengan segera untuk memperkuat klaim atas Landas Kontinen diluar 200 mil laut. 70
BAB IV DASAR PEMIKIRAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIS RANCANGAN UNDANG-UNDANG LANDAS KONTINEN INDONESIA Perkembangan hukum pada umumnya didasarkan pada kenyataan bahwa berbagai bidang kehidupan dalam bermasyarakat senantiasa berubah sejalan dengan perjalanan waktu. Perubahan di dalam berbagai bidang kehidupan hendaknya dapat berlangsung secara teratur, bertahap, dan alami sehingga tidak menimbulkan gejolak yang tidak dikehendaki. Perubahan secara teratur dimulai melalui penyampaian informasi melalui berbagai macam media sehingga masyarakat tergugah kesadarannya bahwa sesuatu sedang berubah. Oleh karena telah menyadari akan adanya perubahan, maka setiap warga masyarakat akan berupaya untuk menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan perubahan yang sedang terjadi. Penyesuaian diri terjadi dengan sendirinya karena timbulnya harapan bahwa keadaan akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Oleh karena itu demi kebaikan bersama setiap orang akan berupaya untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang sedang berubah. Di dalam proses perubahan itu dibutuhkan aturan hukum yang berkekuatan mengikat agar terjamin kepastian bagi setiap warga masyarakat. Dengan adanya kepastian hukum maka diharapkan tercapai ketertiban dalam proses perubahan tersebut. Ketertiban akan tercapai apabila setiap warga masyarakat secara sukarela telah berperilaku sesuai dengan keinginan warga masyarakat pada umumnya. Dalam hal telah tercapainya ketertiban, maka pada gilirannya akan tercipta keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Pemikiran sebagaimana telah diuraikan di atas adalah pemikiran filosofis yang berlaku untuk hampir semua bidang hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Artinya ada bidang-bidang hukum tertentu yang berkembang dengan cara yang berbeda, dan objek pengaturannya hanya relevan untuk kepentingan tertentu saja. Sedangkan unsur keadilan hanya dapat dicapai melalui negosiasi yang menghasilkan kompromi antara para pihak yang satu sama lainnya saling mengakui sebagai pemangku kepentingan. Dalam hal ini, walaupun prosesnya berbeda, namun tujuan akhirnya sama yaitu untuk mencapai keadilan. Sedangkan aspek kepastian hukum 71
dan aspek ketertiban merupakan dua prasyarat utama yang tetap harus dipenuhi untuk terciptanya keadilan. Permasalahan yang termasuk kedalam jenis kepentingan demikian adalah masalah pengaturan mengenai Landas Kontinen yang secara akademis termasuk bidang Hukum Laut Internasional. Unsur utama yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan pengaturan mengenai Landas Kontinen adalah ilmu pengetahuan. Pengetahuan umat manusia tentang eksistensi Landas Kontinen berkembang dengan cepat, sedangkan norma hukum tidak dapat berkembang sama cepatnya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya, pengaturan hukum tentang Landas Kontinen harus dirubah karena sudah tidak sesuai lagi dengan kenyaatan yang ada di lapangan. Itulah yang menjadi dasar pemikiran bahwa RUU Penggantian Undang-undang Landas Kontinen harus segera disusun untuk segera diundangkan. A. Landasan Filosofis Filsafat adalah hasil renungan pemikiran berupa pandangan yang sangat mendasar mengenai kebenaran sesuatu, yang dalam hal ini adalah kebenaran tentang eksistensi Landas Kontinen. Setelah kebenaran tentang eksistensi Landas Kontinen itu ditemukan melalui ilmu pengetahuan, kemudian mau diapakan. Pada tahap inilah harus ditemukan landasan filosofis yang melatar belakangi pemikiran dalam perumusan kebijakan pemanfaatannya. Oleh karena istilah Landas Kontinen merupakan istilah yang untuk pertama kalinya digunakan dalam hukum internasional, maka filosofi Landas Kontinen merupakan salah satu cabang dari filsafat hukum. Dalam kedudukannya sebagai cabang dari filsafat hukum, maka pemikiran harus dimulai dari status hukum Landas Kontinen sebagai warisan dari seluruh umat manusia (common heritage of all mankind). Dalam hal ini wawasan Bangsa Indonesia harus selaras dengan wawasan bangsa-bangsa lain dalam memandang Landas Kontinen sebagai warisan seluruh umat manusia. Oleh karena itulah, perilaku Bangsa Indonesia, khususnya di suatu bagian laut yang disebut Landas Kontinen, haruslah disesuaikan dengan perilaku bangsa- bangsa lain yang memilik hak yang sama sebagai pewaris kekayaan alam yang terkandung di dasar laut dan tanah dibawahnya. Sebagai konsekuensi logis dari 72
"warisan dari seluruh umat manusia", maka hasil dari pemanfaatan Landas Kontinen harus pula dapat dinikmati oleh bangsa-bangsa lain, walau negaranya tidak memiliki laut sekalipun. Dilihat melalui perspektif hukum nasional, Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa pembentukan Pemerintahan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan ikut serta memelihara ketertiban dunia. Oleh karena itu kebijakan pengaturan mengenai Landas Kontinen, selain mengacu pada arahan UUD 1945, juga selayaknya bersesuaian dengan filososfi warisan seluruh umat manusia sebagaimana telah diuraikan di atas. Sedangkan apabila dilihat dari landasan filosofis Pancasila, kebijakan pengaturan landas kotinen selayaknya bersesuaian dengan tujuan hidup berbangsa dan bernegara serta nilai-nilai yang hakiki dan luhur di tengah-tengah masyarakat. Landasan filosofis juga dalam hal ini dapat mengarahkan kebijakan pengaturan (regulatory policy) untuk menghindari perumusan ketentuan normatif dari kemungkinan "judicial review" . B. Landasan Sosiologis Landasan sosiologis dalam rangka penyusunan naskah akademik berkaitan dengan pengkajian terhadap realitas kehidupan masyarakat yang meliputi aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat, aspek ekonomi, sosial, budaya dan nilai-nilai yang hidup dan berkembang yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Tujuan kajian sosiologis ini adalah untuk menghindari tercerabutnya peraturan perundang-undangan yang dibuat dari akar-akar sosialnya di masyarakat. Landasan sosiologis memuat pemikiran untuk menghindari peraturan perundang-undangan yang setelah diundangkan kemudian ditolak oleh masyarakat sehingga tidak dapat diimplementasikan. Kejadian demikian merupakan cerminan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut tidak memiliki akar sosial yang kuat. Proses penyusunan peraturan perundang-undangan tidak boleh dilakukan secara pragmatis, arinya langsung menuju pada penyusunan pasal demi pasal 73
tanpa kajian atau penelitian yang mendalam. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk tanpa pengkajian teoritis dan sosiologis yang mendalam akan cenderung ditumpangi oleh kepentingan-kepentingan pihak-pihak tertentu. Untuk kepentingan penyusunan rancangan undang-undang, berbagai hasil penelitian yang relevan dituangkan kedalam suatu naskah akademik agar memudahkan bagi para perumus ketentuan normative (legal drafter) dalam penyusunan normanya. Melalui berbagai tahapan tersebut diharapkan ketika ketentuan normatifnya diterapkan di dalam masyarakat tidak terjadi penolakan (resistensi) atau bahkan tidak dapat diimplementasikan. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh instansi yang terkait dengan survey kelautan, khususnya di sebelah barat Pulau Sumatera, sebelah selatan kepulauan Nusa Tenggara dan sebelah utara Pulau Papua, menunjukkan bahwa ada potensi yang cukup besar bagi Indonesia untuk menetapkan batas luar Landas Kontinen lebih dari 200 mil apabila menggunakan ketentuan yang terdapat dalam UNCLOS 1982. Apabila hasil-hasil tersebut tidak segera ditindak lanjuti dengan penyempurnaan undang-undang, maka Indonesia akan memperoleh keuntungan apapun dari hasil survey yang telah dilakukan. Dalam penyusunan kembali ketentuan undang-undang mengenai Landas Kontinen peran masyarakat terutama para akademisi dan pihak-pihak yang mampu melakukan eksplorasi dasar laut sangat diperlukan. Adanya keterlibatan masyarakat sejak dari tahap awal, dapat diharapkan masyarakat merasa memiliki terhadap undang-undang Landas Kontinen, karena dalam pembentukannya bersifat partisipatif melalui penyampaian informasi, mengikutsertakan dan meminta pendapat masyarakat sebagai pemangku kepentingan (stakeholder). C. Landasan Yuridis Landas Kontinen memuat hak-hak berdaulat yang diberikan oleh Hukum Internasional kepada negara pantai yang berdaulat. Hak yang berasal dari hukum internasional ini harus dijalankan oleh Pemerintah untuk dan atas nama Negara. Dalam hal ini Pemerintah memerlukan pedoman dalam bentuk undang-undang untuk menjalankan hak-hak tersebut. Landasan yuridis 74
dimaksudkan sebagai perumusan ketentuan hukum setingkat undang-undang agar dapat menjadi acuan bagi pembuatan peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaannya. Landasan yuridis ini harus mencakup segi formil dan segi materil. Landasan yuridis dari segi formil adalah peraturan perundang- undangan pada tingkatan lebih tinggi yang memberi kewenangan kepada suatu instansi untuk membuat aturan tertentu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sedangkan landasan yuridis dari segi materil adalah dasar hukum yang mengatur permasalahan atau obyek yang akan diatur. Dengan demikian landasan yuridis sangatlah penting untuk memberikan pijakan bagi setiap peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi konflik atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Peraturan perundang- undangan yang saling tumpang tindih dapat menimbulkan inkonsistensi dalam penerapannya. Hal ini menunjukkan bahwa landasan yuridis kurang mendapat perhatian dengan semestinya. Kondisi tersebut dapat mengurangi efektivitas peraturan yang bersangkutan karena akan menimbulkan kesulitan dalam implementasinya. Landasan yuridis mengenai pengaturan Landas Kontinen harus dimuat dalam bentuk undang-undang karena berkaitan dengan batas yuridiksi negara dan jenis hak-hak negara Indonesia, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 25 A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga diatur bahwa: bumi, air dan segala kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasi oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Demikian bunyi Pasal 33 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai ketentuan kunci bagi peraturan perundangan sebagai pelaksanaan dibawahnya. Sementara itu ketentuan nasional mengenai Landas Kontinen sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Hukum Laut Internasional yang berubah sedemikian cepat. Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 belum mengadopsi berbagai perkembangan baru dalam UNCLOS 1982, khususnya mengenai tata cara penetapan batas Landas Kontinen. Pengaturan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 masih didasarkan pada ketentuan Konvensi Jenewa 1958 yang berbeda cukup signifikan dengan ketentuan 75
berdasarkan pada UNCLOS 1982 yang telah pula diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985. Dalam penyusunan kembali pengaturan mengenai Landas Kontinen perlu diperhatikan perkembangan ketatanegaraan nasional mengingat telah semakin banyaknya kepentingan dalam pengelolaan sumber-sumber kekayaan alam di laut. Saat ini banyak instansi yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pemanfaatan dasar laut. Kewenangan berbagai instansi dalam kaitan eksplorasi dan eksploitasi dasar laut telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Untuk itu diperlukan adanya harmonisasi dan sinkronisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan mengenai pemanfaatan dasar. Demikian pula apabila ada suatu undang-undang yang akan diperbaharui atau diganti maka perlu pula diperhatikan pengaruh perubahan tersebut terhadap berbagai peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan (overlapping) yang akan menyulitkan dalam pelaksanaannya. Pengaturan hukum mengenai Landas Kontinen jelas sangat dibutuhkan berkaitan dengan nilai ekonomi Landas Kontinen yang cukup prospektif di masa depan terutama berkaitan dengan bahan tambang dan mineral. Prospek tersebut dapat diarahkan untuk meningkatkan perekonomian bangsa untuk kepentingan kesejahteraan umum. Sumber daya alam hayati dan non hayati di Landas Kontinen Indonesia harus dieksplorasi dan dieksploitasi, khususnya mineral (manganese nodules) mempunyai nilai ekonomi sangat tinggi, baik pada saat ini maupun di masa yang akan datang. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen masih didasarkan pada pengertian Landas Kontinen menurut Konvensi Jenewa 1958. Pengaturan tersebut tidak sesuai lagi dengan perkembangan Hukum Laut Internasional terutama dalam kaitannya dengan telah diratifikasinya UNCLOS 1982. Berdasarkan UNCLOS 1982 setiap negara pantai dapat memilih alternatif yang paling menguntungkan, apakah akan menggunakan kriteria horizontal atau jarak dari garis pangkal; kriteria vertikal atau kedalaman laut; atau ketebalan sedimen dasar laut sebagai bukti adanya kelanjutan alamiah dari daratan (natural prolongation). Indonesia berdasarkan hasil penelitian kelautan 76
memungkinkan mengajukan perluasan pengakuan yurisdiksi terhadap Landas Kontinen. Perkembangan ketentuan hukum laut internasional tersebut memungkinkan Indonesia untuk mengubah cara menentukan batas terluar yurisdiksi Landas Kontinen negara pantai, apabila disertai dengan dukungan bkti-bukti ilmiah berupa hasil penelitian kelautan yang memiliki validitas tinggi. Pengakuan internasional mengenai yurisdiksi Indonesia atas Landas Kontinen Ekstensi harus didukung dengan peraturan perundang-undangan nasional yang memadai untuk melaksanakannya. Perluasan pengakuan yurisdiksi nasional tersebut sangat berpengaruh terhadap peningkatan ketahanan nasional dan perlindungan bangsa Indonesia karena semakin luasnya wilayah laut yang dapat dipantau melalui sarana pengawasan. D. Landasan Politis Landasan politis, menurut Sony Lubis, sebagaimana dikutip oleh Aan Eko Widiarto dalam makalahnya "Penyusunan Naskah Akademik", mengatakan bahwa landasan politik merupakan kebijaksanaan politik yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijakan dan pengarahan ketatalaksanaan pemerintahan. Diharapkan dengan adanya dasar politis ini maka produk hukum yang diterbitkan dapat sesuai dengan kondisi politis yang ada, sehingga dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat. Selain daripada itu landasan politis dapat juga dijadikan sebagai dasar untuk perumusan kebijakan baru yang berbeda dari kebijakan sebelumnya. Dalam kaitannya dengan kemungkinan perluasan yurisdiksi nasional atas Landas Kontinen lebih dari 200 mil laut, landasan politis sangat diperlukan untuk penyusunan kebijakan peningkatan pendanaan untuk kegiatan penelitian ilmiah, penegakan hukum, dan peningkatan koordinasi antara para pemangku kepentingan. Perubahan atau penggantian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 sangat penting sebagai sumber peningkatan kemauan dan kemampuan politik, baik pada tataran nasional maupun internasional. Pada tataran nasional kemauan politik diperlukan untuk meningkatkan jumlah pendanaan sebagai penunjang 77
kebutuhan penelitian ilmiah kelautan untuk menunjukkan eksistensi Landas Kontinen lebih dari 200 mil laut. Sedangkan dalam kaitannya dengan kemampuan diplomasi delegasi Indonesia dengan CLCS hasil survey kelautan dapat ditunjukkan untuk memperoleh pengakuan internasional terhadap Landas Kontinen Indonesia di masa yang akan datang. Hal ini menjadi penting karena secara de facto Indonesia belum memanfaatkan potensi ekonomi Landas Kontinen secara optimal. E. Landasan Pertahanan dan Keamanan Negara Landas Kontinen suatu negara dapat digunakan sebagai wilayah pertahanan paling luar dari Negara Kepulauan seperti Indonesia. Penetapan Landas Kontinen akan sangat mendukung peningkatan pertahanan dan keamanan negara karena wilayah yang dapat dipergunakan sebagai daerah pemantauan oleh kapal-kapal Indonesia semakin jauh dari pantai. Kondisi demikian akan semakin memungkinkan antisipasi lebih dini untuk menangkal gangguan yang berasal dari luar. Secara legal formal Indonesia terikat dengan ketentuan-ketentuan dalam UNCLOS 1982, termasuk kewajibannya untuk menjamin keamanan wilayah laut, khususnya di Sea Lane Of Communication (SLOC), termasuk pula di wilayah yurisdiksi nasional yaitu ZEE, Landas Kontinen dan Zona Tambahan. Kewajiban untuk menjaga keamanan dan keselamatan pelayaran internasional ini tidak dapat diabaikan. Apabila kapal-kapal negara lain merasa terancam keamanannya saat melintas maupun melakukan kegiatan yang sah di sekitar perairan Indonesia, maka hal ini dapat menjadi alasan untuk menghadirkan kekuatan angkatan laut negaranya. Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, maka diperlukan kesamaan persepsi tentang dimensi keamanan laut, khususnya bagi seluruh komponen bangsa yang memiliki tugas, fungsi dan kewenangan di laut, agar "action plan" dapat dilaksanakan tepat sasaran, terarah dan terpadu. Perlu dipahami pula bahwa keamanan laut bukan hanya menyangkut aspek penegakan hukum semata-mata, karena keamanan laut tidak sama dengan penegakan hukum di laut. Keamanan laut memiliki dimensi yang jauh lebih luas dari pada aspek 78
penegakan hukum. Dimensi keamanan laut mengandung pengertian bahwa laut aman digunakan dan bebas dari ancaman atau gangguan terhadap aktifitas penggunaan atau pemanfaatan laut yang mencakup hal-hal sebagai berikut: 1) Lautan terbebas dari ancaman kekerasan (free from violencev threat) Termasuk kedalam ancaman jenis ini yaitu ancaman dengan menggunakan kekuatan senjata yang terorganisir dan memiliki kemampuan untuk mengganggu dan membahayakan personel atau negara. Ancaman tersebut dapat berupa pembajakan, perompakan, sabotase obyek vital, peranjauan, dan aksi teror bersenjata. 2) Lautan terbebas dari ancaman navigasi (free from navigation threat) Termasuk kedalam ancaman jenis ini yaitu ancaman yang ditimbulkan oleh kondisi geografi dan hidrografi serta kurang memadainya sarana bantu navigasi serta informasi pelayaran yang dapat membahayakan keselamatan pelayaran. 3) Lautan terbebas dari ancaman terhadap lingkungan dan sumber daya laut (free from natural resources tribulation). Termasuk kedalam ancaman jenis ini yaitu pencemaran dan perusakan ekosistem laut, eksploitasi yang berlebihan serta konflik pengelolaan sumber daya laut. Fakta menunjukkan bahwa konflik pengelolaan sumber daya laut memiliki kecenderungan mudah dipolitisir dan selanjutnya diikuti dengan penggelaran kekuatan militer asing. 4) Lautan terbebas dari ancaman pelanggaran hukum (free from law transgression threat). Termasuk kedalam ancaman jenis ini yaitu tidak dipatuhinya hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku di laut, seperti: illegal fishing, illegal logging, illegal migrant, penyelundupan dan lain-lain. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka perspektif keamanan di laut tidak dapat disamakan dengan perspektif keamanan di darat. Di laut bertemu dua kepentingan yang saling mengikat, yaitu kepentingan nasional dan internasional. Dalam hal ini Landas Kontinen dan ZEE menjadi wilayah pertahanan terluar dari suatu negara pantai seperti Indonesia. Oleh karena itu penetapan batas Landas Kontinen memiliki nilai strategis untuk mendukung 79
kepentingan nasional negara pantai. Landas Kontinen dan ZEE menjadi satu kesatuan wilayah pertahanan dan keamanan negara. Dengan demikian eksistensi Landas Kontinen harus dilihat sebagai media pemersatu bangsa, media perhubungan, media penggalian sumber daya alam, media pertahanan dan keamanan serta sebagai media untuk membangun pengaruh terhadap negara-negara lain dalam rangka penangkalan (deterrence). 80
BAB V SASARAN, ARAH, JANGKAUAN DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN A. Sasaran Sasaran yang hendak dicapai melalui Penyusunan Naskah Akademik RUU Landas Kontinen adalah tersusunnya naskah akademik yang cukup komprehensif dalam mendukung pengambilan kebijakan terkait pemanfaatan Landas Kontinen Indonesia. Sedangkan sasaran yang kedua yaitu untuk memberikan dasar pemikiran bagi penggantian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia yang sudah tidak sesuai lagi dengan kepentingan nasional dan perkembangan hukum laut internasional. B. Arah dan Jangkauan Pengaturan Arah pengaturan yang termuat dalam naskah akademik ini dimaksudkan untuk mengatur secara komprehensif mengenai yurisdiksi nasional atas Landas Kontinen yang selaras dengan sistem peraturan perundang-undangan nasional dan sesuai pula dengan hukum laut internasional, yaitu sampai sejauh 200 mil laut dari garis pangkal kepulauan dan diluar 200 mil laut (extended continental shelf), apabila berdasarkan survey memang terbukti bahwa Landas Kontinen masih berlanjut. Bahkan sampai batas maksimum yang diperbolehkan oleh Hukum Laut Internasional, yaitu 350 mil laut. C. Prinsip Perumusan Norma Hukum Norma hukum harus memenuhi unsur kejelasan yang sifatnya mutlak, artinya setiap kata yang digunakan hendaknya dipilih sedemikian rupa, sehingga tidak dapat diartikan lain selain yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang. Selain dari itu setiap norma hukum semestinya mampu meloloskan diri dari enam kriteia sebagai alat uji, yaitu: dapat ditunjukkan landasan filsafatnya sebagai rujukan (filosophycally accountable); dapat dipaksakan berlakuannya kedalam kenyataan (legally enforceable); dapat diterima oleh masyarakat tanpa resistensi (socially acceptable); apabila norma 81
dilaksanakan akan segera tampak keuntungannya secara ekonomi (economically justiviable); dapat mendukung keberlanjutan pemanfaatan sumber alam dan kelestarian lingkungan hidup; (environmentally sustainable); dan penegakkan hukumnya tidak memerlukan biaya yang relative mahal (financially viable). D. Ruang Lingkup Pengaturan Yang dimaksudkan dengan ruang lingkup pengaturan adalah materi muatan Rancangan Undang-Undang diupayakan supaya mencakup semua permasalahan baik yang secara nyata sedang dihadapi maupun permasalahan yang mungkin timbul pada masa mendatang. Permasalahan yang perlu diatur dan sudah dapat diindikasikan melalui penyusunan naskah akademik, antara lain, adalah sebagai berikut: 1. Definisi Landas Kontinen Pendefinisian istilah Landas Kontinen merupakan masalah yang teramat penting, karena membawa dampak terhadap segenap aspek pengaturan di dalam materi muatannya. Dilihat dari fakta hukum (legal fact) definisi yang paling lengkap, walaupun masih berlaku umum dan merupakan hukum positif untuk semua negara pantai (general fact), adalah definisi sebagaimana tercantum dalam Pasal 76 UNCLOS). Walaupun demikian, untuk mengetahui sampai sejauhmana akan menguntungkan Indonesia, perlu dikaji terlebih dahulu dengan kenyataan yang sebenarnya (reality) bagaimana kondisi Landas Kontinen Indonesia itu. Selanjutnya, penilaian mengenai definisi yang paling menguntungkan harus dikaji berdasarkan hasil penelitian kelautan. Dalam hal ini hukum yang baik adalah hukum yang dibuat untuk mengatur masalah yang senyatanya ada (concrete) atau dimungkinkan akan timbul pada masa- masa mendatang. Definisi yang paling menguntungkan akan dicantumkan dalam Ketentuan Umum RUU Landas Kontinen. Definisi ini harus mampu mencakup Landas Kontinen 200 mil laut, seraya membuka kemungkinan lebih dari 200 mil laut bahkan sampai batas maksimum yang 82
2. diperbolehkan oleh Hukum Laut Internasional, yaitu sampai 350 mil laut diukur dari garis pangkal Kepulauan Indonesia. Perumusan definisi ini akan berpengaruh besar, baik terhadap ruang lingkup pengaturan, terhadap materi muatannya, maupun terhadap peraturan terkait lainnya. Selanjutnya, definisi-definisi lainnya yang akan digunakan dalam RUU seharusnya mengikuti definisi yang digunakan dalam UNCLOS 1982, artinya tanpa mengubah substansinya tetapi mengikuti teknik penyusunan RUU yang berlaku di Indonesia. Perumusan defenisi Landas Kontinen harus dapat mencakup pengertian Landas Kontinen kurang dari 200 mil laut dan lebih dari 200 mil laut. Perumusan definisi tersebut akan mengalami kesulitan apabila hanya di narasikan. Oleh karena itu Profil Landas Kontinen yang tertuang di dalam TALOS 2006 harus disertakan di dalam naskah Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-undang Landas Kontinen yang baru. Penentuan Batas Landas Kontinen Penentuan batas luar Landas Kontinen hendaknya mengacu pada patokan- patokan sebagai berikut: a. Untuk penentuan batas kandas kontinen 200 mil laut atau kurang karena berbatasan dengan Landas Kontinen negara lain, batas Landas Kontinen harus berhimpitan dengan batas terluar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Konsep ini dikenal dengan Coextensive Principle. b. Untuk penentuan batas Landas Kontinen lebih dari 200 mil laut, batas terluar Landas Kontinen mengacu pada penentuan pinggiran luar tepian kontinen (continental margin). Dalam hal ini Landas Kontinen mencakup lereng kontinen (continental slope) dan tanjakan kontinen (continental rise). c. Untuk penentuan batas Landas Kontinen yang berhadapan dan atau berdampingan dengan negara pantai tetangga, batas terluar Landas Kontinen mengacu pada perjanjian dengan negara tetangga yang 83
3. bersangkutan. Hal ini terjadi jika jarak antara kedua negara kurang dari 400 mil laut. d. Untuk penentuan batas Landas Kontinen dengan negara pantai yang terletak sangat jauh dari pantai Indonesia, maka ada kemungkinan semua klaim atas Landas Kontinen dapat dilakukan mengganggu hak negara lain atau dapat dilakukan secara sepihak (unilateral). Bahkan untuk penentuan batas Landas Kontinen dimungkinkan untuk melakukan klaim atas batas terluar lebih dari 200 mil laut atau dikenal dengan Landas Kontinen Ekstensi (LKE). e. Untuk penentuan batas terluar Landas Kontinen Ekstensi perlu dilakukan riset untuk mengukur kedalaman laut 2500 meter ditambah 100 mil laut dan kemudian menetapkan titik-titik koordinatnya; atau menetapkan batas terluar Landas Kontinen Ekstensi (LKE) berdasarkan pada tempat kedudukan titik-titik tetap yang mendelineasi ketebalan sedimen setidaknya 1% dari jarak terdekat dari titik tersebut dengan kaki lereng kontinen (continental margin). Yurisdiksi Nasional Yurisdiksi adalah kewenangan negara untuk mengatur kepentingan- kepentingan tertentu di daerah tertentu, baik dalam rangka pelaksanaan kedaulatan (sovereignty) maupun dalam rangka pelaksanaan hak-hak berdaulat (sovereign rights), yang dalam hal ini yurisdiksi nasional atas Landas Kontinen. Kepentingan tertentu di Landas Kontinen adalah kepentingan atas sumber-sumber kekayaan alam di dasar laut dan tanah dibawahya, baik hayati maupun non-hayati termasuk organisme jenis sedenter. Adapun yurisdiksi nasional atas anjungan lepas pantai timbul karena adanya kepentingan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber minyak dan gas atau mineral lainnya. Untuk melaksanakan kepentingan-kepentingan di Landas Kontinen tersebut perlu dibangun anjungan lepas pantai. Di atas anjungan lepas pantai tersebut berlaku hukum nasional Indonesia yang mengatur kepentingan-kepentingan 84 tanpa
tertentu, seperti: bea-cukai, imigrasi, karantina, dan perlindungan lingkungan laut. Apabila kekayaan alamnya sudah habis maka anjungan lepas pantai tersebut harus dibongkar agar tidak menimbulkan gangguan terhadap pelaksanaan kebebasan negara-negara lain di laut lepas. Ketentuan tentang kewajiban pembongkaran anjungan lepas pantai yang, karena berbagai alasan, sudah tidak digunakan lagi, sebaiknya ditetapkan sebagai kewajiban pihak investor, bukan lagi menjadi beban keuangan negara. Sedangkan yurisdiksi nasional terhadap kapal yang berlayar di laut lepas hanya berlaku untuk kapal-kapal yang berbendera Indonesia.3 Hak-hak berdaulat (sovereign rights), sebagaimana tercantum dalam Pasal 77 UNCLOS 1982, merupakan hak negara pantai yang bersifat sui generis. Artinya, hak ini bukan merupakan kelanjutan dari hak atas laut wilayah dan bukan pula berasal dari rezim hukum laut lepas, melainkan merupakan hak baru yang berasal dari hukum laut internasional. Hak berdaulat untuk melakukan ekplorasi dan eksploitasi diterapkan pada kekayaan alam yang terkandung didalam ZEE dan Landas Kontinen. Ruang permukaan laut dan kolom airnya tetap tunduk pada rezim hukum laut lepas, misalnya, status permukaan laut dan ruang udara di atasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 78 UNCLOS 1982. Yurisdiksi nasional Indonesia atas Landas Kontinen bersifat eksklusif, artinya tidak ada hak negara lain diatasnya, tidak pula diperlukan tindakan pengumuman (proclamation) dan tidak perlu dilaksanakan melalui cara pendudukan (occupation). Bahkan, apabila Indonesia tidak memanfaatkan sumber kekayaan alamnya, tidak dapat dijadikan sebagai alasan bagi negara lain untuk melakukan eksploitasi tanpa persetujuan tegas (expressed consent) dari Pemerintah Indonesia. 4. Pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati Pemanfaatan sumber daya hayati, misalnya jenis-jenis ikan yang bergerak dengan cara berenang (pelagic species), tunduk pada ketentuan nasional berdasarkan rezim hukum ZEE. Dengan kata lain dalam hal ini berlaku Undang-undang ZEE sampai jarak 200 mil dari garis pangkal. 3 Lihat Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. 85
5. Untuk kegiatan penangkapan ikan di luar 200 mil (di luar ZEE) berlaku kebebasan menangkap ikan di laut lepas, dimana juga berlaku pembatasan-pembatasan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi perikanan regional atau internasional, seperti pembatasan terhadap jenis dan ukuran mata jaring. Untuk jenis-jenis ikan pelagis tertentu, misalnya beberapa jenis tuna, berlaku ketentuan internasional yang dirumuskan oleh organisasi-organisasi perikanan regional dan atau internasional. Sedangkan untuk pemanfaatan jenis-jenis organisme sedenter tunduk pada rezim hukum Landas Kontinen dimana yurisdiksi Indonesia berlaku secara eksklusif (exclusive jurisdiction), artinya tidak ada hak negara lain untuk memanfaatkannya walaupun Indonesia, karena berbagai alasan, tidak atau belum memanfaatkannya. Terkait dengan upaya Indonesia untuk meluaskan yurisdiksi atas Landas Kontinen lebih dari 200 mil, apabila berhasil dan mendapat pengakuan internasional, akan membawa dampak positif terhadap kelestarian jenis-jenis organisme sedenter ini. Pemanfaatan Sumber Daya Alam Non-hayati (Pasal 81 UNCLOS 1982) Pemanfaatan sumber daya alam non-hayati yang terkandung di dasar laut dan tanah dibawahnya, seperti bahan mineral, minyak dan gas bumi, tunduk pada dua rezim hukum yang dibedakan berdasarkan status hukum yang melekat pada unsur ruang lautnya, yaitu di dalam 200 mil, di luar 200 mil sampai 350 mil, dan diluar 350 mil laut. a. Di dalam 200 mil laut Yurisdiksi nasional atas Landas Kontinen sampai sejauh 200 mil dari garis pangkal laut wilayah merupakan konsekwensi logis dari pemberian hak-hak berdaulat yang sejatinya diberikan oleh Hukum Laut Internasional kepada negara-negara pantai yang telah meratifikasi UNCLOS 1982. Pengertian yurisdiksi dalam hal ini adalah kewenangan untuk melaksanakan berbagai kepentingan dalam pelaksanaan hak-hak berdaulat negara pantai atas sumber kekayaan alam non-hayati yang terkandung di Landas Kontinen. Yurisdiksi negara pantai (original jurisdiction) bersifat eksklusif, artinya berlaku sepenuhnya karena tidak ada hak negara lain untuk 86
meminta bagian atas hasilnya, termasuk pemanfaatan organisme jenis sedenter. b. Di luar 200 mil sampai 350 mil laut Alas hak yang mendasari yurisdiksi nasional atas kekayaan alam yang terkandung di Landas Kontinen antara 200 mil sampai dengan 350 mil laut adalah sama dengan yang sebelumnya yaitu hak-hak berdaulat. Perbedaannya terletak pada yurisdiksi nasional atas unsur ruangnya yang lebih lebar 150 mil (extended jurisdiction) jika dibandingkan dengan lebar ruang yurisdiksi sebelumnya (original jurisdiction). Pemberian tambahan ruang jurisdiksi nasional yang lebih lebar 150 mil akan berdampak pada lebih terbukanya kemungkinan penguasaan yang lebih besar atas sumber-sumber kekayaan alamnya, baik dalam jenis maupun dalam jumlahnya, karena terkandung dalam ruang yurisdiksi yang lebih luas. Dalam kaitannya dengan Indonesia, pengakuan internasional terhadap yurisdiksi nasional lebih dari 200 mil laut hanya dapat diberikan apabila Indonesia mampu menunjukkan bukti-bukti ilmiah secara meyakinkan tentang eksistensi continental margin lebih dari 200 mil dan ketebalan batuan sedimen yang menunjukkan bukti-bukti tentang kelanjutan alamiah dari wilayah daratannya (natural prolongation). Dalam eksploitasi Landas Kontinen sampai sejauh 200 mil tidak ada kewajiban negara pantai untuk menyerahkan sebagian tertentu dari hasil eksploitasinya. Sebaliknya untuk pemanfaatan Landas Kontinen di luar 200 mil terdapat ketentuan untuk menyerahkan sebagian dari hasilnya kepada ISBA setelah eksploitasi pada tahun kelima. c. Di luar 350 mil laut Dalam hal bukti-bukti ilmiah menunjukkan kenyataan bahwa continental margin ternyata melampaui lebar 350 mil, maka akan terjadi pertemuan antara yuridiksi nasional dengan yurisdiksi ISBA. Oleh karena Pasal 76 dari UNCLOS 1982 menetapkan bahwa 87
6. 7. 8. yurisdiksi nasional dibatasi sampai maksimum 350 mil, maka ISBA mempunyai wewenang untuk mengelola sumber-sumber kekayaan alam dasar laut dan tanah dibawahnya. Submission Penggunaan istilah submission dimaksudkan untuk menghindari istilah claim. Perlu dipahami bahwa hak-hak berdaulat (sovereign rights) atas Landas Kontinen diberikan (granted) oleh hukum internasional negara pantai yang berdaulat. Dalam hal ini hak-hak berdaulat atas Landas Kontinen sampai 200 mil diberikan secara otomatis, artinya tanpa syarat. Sedangkan hak-hak berdaulat atas Landas Kontinen di luar 200 mil baru diberikan setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan kesepakatan bersama antara negara-negara peserta konferensi. Persyaratan yang dimaksud adalah setelah memasukan atau menunjukkan bukti-bukti ilmiah tentang eksistensi continental margin lebih dari 200 mil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 76 UNCLOS 1982. Pembayaran dan Kontribusi Pembayaran atau kontribusi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 82 UNCLOS 1982 adalah dalam bentuk barang (in kind) hasil eksploitasi di Landas Kontinen di luar 200 mil (Landas Kontinen Ekstensi). Pembayaran dilakukan setelah berproduksi pada lima tahun pertama, yang dihitung berdasarkan nilai (uang) atau volume produksi bersih dari setiap lokasi. Pembayaran kepada ISBA dimulai pada tahun keenam sebesar satu persen. Persentase pembayaran akan naik sebesar satu persen pada setiap tahun berikutnya. Persentase pembayaran menjadi tetap sebesar tujuh persen sejak tahun keduabelas dan untuk tahun-tahun berikutnya. Penelitian Ilmiah Kelautan (Part XIII UNCLOS 1982) Pemberian izin untuk melakukan riset ilmiah kelautan di Landas Kontinen hanya dapat diselenggarakan melalui system perizinan negara pantai (Pasal 246 ayat (1) dan (2)). Izin kepada negara lain untuk melakukan riset ilmiah di Landas Kontinen hanya dapat diberikan apabila 88
riset ilmiah tersebut semata-mata untuk tujuan damai dan peningkatan pengetahuan ilmiah tentang kelautan demi kepentingan ummat manusia. Dalam rangka penyelenggaraan riset ilmiah kelautan ini Pemerintah secepatnya merumuskan ketentuan dan prosedur guna menjamin agar persetujuan-persetujuan riset tersebut tidak diundurkan atau tidak ditolak tanpa alasan yang cukup (Pasal 246 ayat (3) UNCLOS 1982). Pembatasan pemberian ijin kepada negara lain untuk melakukan riset ilmiah kelautan di Landas Kontinen, meliputi : a. Tidak berkaitan langsung dengan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alamnya; b. Tidak menggunakan bahan peledak, bahan berbahaya atau bahan yang dapat menimbulkan pencemaran dan atau perusakan ke lingkungan laut; c. Tidak melakukan kegiatan konstruksi dan operasi pada pulau-pulau buatan, instalasi dan bangunan, baik di Zona Ekonomi Eksklusif maupun di Landas Kontinen; d. Permohonan izin harus memuat informasi yang tepat mengenai sifat dan tujuan kegiatan riset dan disampaikan kepada instansi yang berwenang. Selain memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut di atas, pemohon izin riset harus melaksanakan kewajiban sebagai berikut: a. Memberikan informasi kepada instansi pemberi izin mengenai sifat dan tujuan proyek, penentuan wilayah tempat pelaksanaan riset, metoda dan cara yang digunakan, tanggal kedatangan pertama dan keberangkatan terakhir, peralatan yang digunakan serta nama lembaga sponsor, direkturnya dan orang-orang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab riset (Pasal 248 UNCLOS 1982 ). b. Memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, seperti : 1) Menjamin hak negara pantai untuk berperan serta manakala negara pantai menghendakinya; 89
9. 2) Memberikan laporan sementara atas permintaan negara pantai, dan segera menyampaikan laporan akhir serta kesimpulannya setelah penyelesaian riset tersebut; 3) Memberitahu negara pantai mengenai setiap perubahan utama dalam program riset; 4) Memberikan penilaian, contoh dan hasil-hasil dan membantu memberikan penilaian serta interpretasinya 5) Menjamin bahwa hasil penelitian dapat diakses secara internasional. 6) Terkecuali apabila disepakati lain, supaya negara penyelenggara memindahkan peralatan riset. c. Kewajiban lain yang dibebankan kepada pihak penyelenggara adalah memberikan ganti rugi terhadap kerusakan-kerusakan akibat penyelenggaraan riset (Pasal 253 UNCLOS 1982). d. Penyelenggaraan riset kelautan perlu dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi agar terwujud efisiensi, perlu ditunjuk adanya leading sector dalam riset kelautan khususnya di Landas Kontinen. Pemasangan pipa dan kabel bawah laut (Pasal 79 UNCLOS 1982) Dengan tunduk pada ketentuan Pasal 79 ayat (5), negara pantai dalam menjalankan hak-hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam di Landas Kontinen wajib untuk menghormati hak-hak negara lain untuk pemasangan kabel dan pipa bawah laut di Landas Kontinen. Dalam pemasangan kabel dan pipa bawah laut, negara lain berkewajiban mematuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan negara pantai, seperti penentuan arah perpipaan harus mendapat persetujuan negara pantai. Pemasangan kabel dan pipa bawah laut harus memperhatikan sebagaimana mestinya kabel-kabel atau pipa-pipa yang sudah ada, agar kemungkinan untuk perbaikan kabel-kabel dan pipa yang sudah ada tidak dirugikan. Pemasangan instalasi pipa dan kabel bawah laut tersebut juga tidak menimbulkan gangguan terhadap alur pelayaran. 90
10. Pemberlakuan Hukum Nasional Kewenangan eksklusif negara pantai yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan nasional di bidang bea-cukai dan fiskal, kesehatan, keselamatan dan keimigrasian tidak diberlakukan di seluruh Landas Kontinen, tetapi hanya diberlakukan secara terbatas pada pulau- pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan di Landas Kontinen. 11. Perikanan4 Dalam hal batas luar Landas Kontinen berhimpitan dengan zona ekonomi eksklusif, maka pengaturan kegiaatan penangkapan ikan di perairan diatas Landas Kontinen tunduk pada rezim hukum zona ekonomi eksklusif. Negara lain dapat melakukan penangkapan ikan berdasarkan perjanjian. Dalam hal batas luar Landas Kontinen lebih dari 200 mil, maka kegiatan di perairan diatasnya tunduk pada rejim hukum laut lepas. Sesuai dengan status perairan itu sebagai laut lepas, maka semua negara bebas untuk melakukan penangkapan ikan sesuai dengan ketentuan Konvensi (Pasal 87 UNCLOS 1982). 12. Harta Bawah Laut Selain sumber daya alam hayati dan non-hayati, perairan di sekitar Kepulauan Indonesia dapat pula ditemukan harta bawah laut yang dikenal Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), atau yang lebih dikenal dengan "harta karun" sebagai salah satu potensi kelautan yang belum dioptimalkan pemanfaatannya. Inventarisasi yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan terdata potensi kekayaan laut Indonesia yang berkaitan dengan benda berharga asal muatan kapal kuno yang tenggelam sebelum Perang Dunia II sekurangnya terdapat di 463 lokasi. Diketahui kapal-kapal tersebut tenggelam antara tahun 1508 sampai dengan tahun 1878. Umumnya kapal yang tenggelam adalah kapal dagang VOC; sedang selebihnya kapal Portugis, Amerika, Perancis, Jerman dan Belgia tetapi tidak tertutup kemungkinan bahwa kapal-kapal 4 Perikanan di dalam 200 mil laut (sedentary species) (Pasal 68 UNCLOS)/Lihat UU Nomor 31 Tahun 2004 jo. UU Nomor 45 Tahun 2009 91
tersebut juga berasal dari Asia (Soesilo 2000). Keberadaan kapal-kapal tersebut tersebar di kawasan perairan Sabang, Selat Malaka, Laut Jawa, Perairan Riau, Perairan Bangka-Belitung, Selat Karimata, Laut Flores, Perairan Halmahera dan Maluku. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat dua pengertian 'harta karun' yaitu harta benda yang tidak diketahui pemiliknya dan harta benda yang didapat dengan tidak sah (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 1996: 342). Terlepas dari pengertian tersebut dalam perspektif arkeologi, tidak dikenal istilah "harta karun" maupun "benda berharga". Mengacu pada Undang-undang Perlindungan Cagar Budaya tahun 1992 maka benda-benda yang terdapat di kapal tenggelam tersebut dikategorikan sebagai Benda Cagar Budaya (BCB). Namun demikian, sebenarnya tidak hanya benda-benda yang terdapat di dalam kapal tenggelam itu saja yang dikategorikan sebagai BCB, tetapi kapal yang tenggelam itu sendiri juga termasuk dalam kategori BCB. Untuk mengantisipasi ditemukannya BCB maka pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2000 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam. Keputusan Presiden ini merupakan hasil revisi dari Keppres Nomor 43 tahun 1989. Berdasarkan Keppres tersebut maka setiap kegitan pengangkatan dan pemanfaatan BCB bawah air berada di bawah pemantauan dan pengawasan panitia nasional tersebut. Pemanfaatan BCB dari kapal yang tenggelam terasa berat sebelah. Hal ini disebabkan adanya keinginan untuk mengeruk keuntungan besar oleh perusahaan pengangkatan atau perseorangan, sehingga proses pengangkatannya cenderung mengarah ke pengrusakan. Pemanfaatan tersebut seharusnya dilaksanakan secara berimbang baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun sektor perekonomian. Dari sektor perekonomian, pemanfaatan BCB juga bukan hanya dapat dijadikan komoditi dagang saja tetapi dapat juga dijadikan obyek wisata bawah air. Dengan memanfaatkan BCB tersebut sebagai obyek wisata 92
bawah air, maka tidak hanya uang yang didapatkan tetapi juga dapat menikmati bagian dari lembaran sejarah budaya bangsa. Dalam hal BCB ditemukan di Landas Kontinen, Indonesi dapat menyamakan status hukumnya dengan sedentary species yang tunduk pada yurisdiksi eksklusif negara pantai. Dengan diberlakukannya yurisdiksi eksklusif, artinya negara lain tidak berhak untuk mengangkatnya tanpa didahului dengan perjanjian dengan Pemerintah Indonesia. 13. Penggalian Terowongan Bawah Laut ( tunneling) ( Pasal 85 UNCLOS) Bekaitan dengan kemungkinan diperlukan penggalian terowongan di bawah dasar laut, Pasal 85 UNCLOS 1982 menyatakan bahwa "rezim hukum Landas Kontinen tidak mengurangi hak-hak berdaulat Negara pantai melakukan penggalian terowongan tanpa memandang kedalaman perairan diatas tanah dibawah Landas Kontinen". Dalam lingkup sistem hukum nasional, rencana pembuatan terowongan demikian perlu dilaporkan terlebih dahulu kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertambangan. Penyampaian rencana dilakukan untuk memperoleh persetujuan dan dengan seizin Menteri yang bersangkutan. 14. Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut (Part XII UNCLOS) Perlindungan dan pelestarian lingkungan di perairan Landas Kontinen merupakan bagian dari kewajiban setiap negara dalam melakukan kegiatan pemanfaatan kekayaan alam di lautan. Sedangkan berkaitan dengan hak kedaultan, maka setiap negara mempunyai hak berdaulat untuk mengeksploitasi kekayaan alam mereka selaras dengan kebijakan lingkungan serta kewajiban mereka untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut (Pasal 193 UNCLOS). Dengan demikian dalam eksploitasi Landas Kontinen, pengaturan aspek perlindungan dan pelestarian lingkungan laut di sekitarnya merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem pemberian izin dengan memperhatikan rekomendasi dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 93
15. Imigrasi, Kepabeanan dan Karantina Pengaturan masalah keimigrasian diperlukan dalam hal terjadinya pelanggaran di atas perairan Landas Kontinen Indonesia. Pengaturan hendaknya diarahkan untuk mengantisipasi keluar- masuknya kapal-kapal serta mencegah kegiatan trafficking yang melibatkan warganegara asing. Pengaturan juga diarahkan untuk melengkapi materi muatan yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Sedangkan untuk mengantisipasi pelanggaran ketentuan kepabeanan, sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Pejabat Bea dan Cukai dapat menggunakan kapal patroli atau sarana lainnya untuk melakukan penindakan. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut disebutkan bahwa tindakan karantina mencakup tindakan-tindakan terhadap kapal beserta isinya dan daerah pelabuhan untuk mencegah berjangkitnya dan penyebaran penyakit. Dalam hal ini RUU Landas Kontinen memuat ketentuan secara deklaratif bahwa anjungan diatas Landas Kontinen merupakan bagian dari wilayah yurisdiksi keimigrasian, kepabeanan, dan karantina Indonesia. 16. Dumping Dumping adalah membuang bahan atau barang yang sudah tidak dipakai atau tidak digunakan pada daerah tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah. Lokasi dan persyaratan dumping ditetapkan oleh instansi yang berwenang mengeluarkan ijin. 17. Publikasi (Pasal 84 UNCLOS1982) Sepanjang berkaitan dengan kegiatan pemanfaatan Landas Kontinen, pengertian publikasi menurut Pasal 84 dari UNCLOS 1982 adalah kewajiban untuk mengumumkan garis batas luar Landas Kontinen dengan cara pencantumannya pada peta dengan skala yang memadai untuk penentuan posisinya. Bilamana perlu, garis batas Landas Kontinen yang dimaksud dapat digantikan dengan daftar koordinat geografis yang memerinci datum geodetic. Pengumuman dilakukan dengan cara 94
mengirimkan peta atau daftar koordinat geografis yang dimaksud kepada Sekretaris Jenderal PBB dan Sekretaris Jenderal ISBA, untuk kemudian disampaikan melalui publikasi kepada dunia pelayaran. 18. Tanggung Jawab dan Ganti Rugi Sistem tanggungjawab dan ganti rugi dalam hal terjadinya peristiwa yang membawa akibat tercemarnya atau rusaknya laut sebagai ekosistem, khususnya di dunia perminyakan, biasa diterapan sistem tanggungjawab mutlak (strict liability). Sistem ini merupakan pengecualian dari sistem tanggungjawab berdasarkan kesalahan (fault liability) yang pada umumnya berlaku di semua sistem hukum di dunia. Dalam sistema tanggungjawab mutlak, faktor kesalahan pihak pelaku dianggap tidak relevan lagi. Dengan demikian tanggungjawab langsung melekat pada pihak pelaku seketika setelah peristiwa terjadi. Sistem tanggungjawab mutlak biasanya diterapkan pada kegiatan atau usaha tertentu yang melibatkan bahaya besar yang tidak mungkin ditanggulangi apabila telah terjadi. Oleh karena itu kegiatan atau usaha demikian biasanya diasuransikan untuk mengalihkan risiko kerugian besar, baik bagi pihak pelaku maupun pihak korban. Masalahnya adalah apakah ada perusahaan asuransi yang bersedia menanggung risiko kegiatan di Landas Kontinen yang melibatkan minyak dan gas atau bahan berbahaya beracun. Walaupun demikian, penerapan sistem tanggungjawab mutlak di Indonesia sudah mempunyai dasar hukum pada Pasal 88 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 19. Pengawasan dan Penegakan Hukum Pengawasan dan penegakkan hukum merupakan dua masalah yang berbeda. Di satu sisi, pengawasan diarahkan guna memelihara ketaatan terhadap peraturan yang berlaku. Sedangkan di pihak lain, penegakan hukum diterapkan apabila pelanggaran sudah terjadi. Dari segi kelembagaan, instansi yang paling siap untuk memikul dua fungsi tersebut sekaligus adalah TNI AL. Disamping TNI AL, perlu pula 95
diberdayakan beberapa institusi yang mempunyai kewenangan di bidang penegakan hukum, antara lain Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Hukum dan HAM (Direktorat Jenderal Imigrasi), Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai), Polri, dan Bakorkamla. Untuk meningkat keamanan laut, beberapa langkah telah ditempuh antara lain dengan dibentuknya Bakorkamla melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005. Pembentukan Bakorkamla tersebut merupakan upaya untuk mengkoordinasikan langkah-langkah dalam penyelesaian masalah keamanan laut. Langkah pembentukan Bakorkamla sejalan dengan Pasal 24 ayat (3) UU Nomor 6 Tahun 1996 yang berbunyi "apabila diperlukan untuk pelaksanaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dapat dibentuk suatu badan koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden". Diharapkan dengan terbentuknya Bakorkamla, sistem keamanan di laut di perairan yurisdiksi nasional dapat ditingkatkan, termasuk di Landas Kontinen. Dalam pada itu sistem operasi unsur-unsur keamanan di laut, anggaran, hubungan kelembagaan dan kebijakan pengerahan personil boleh dikatakan telah terintegrasi. Kontribusi TNI AL dalam menjaga keamanan laut merupakan implementasi dari aktivitas kontrol strategis dan sangat vital sebagai komponen utama pertahanan negara. Sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2000, bahwa TNI berfungsi sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada Pasal 10 ayat (3) disebutkan bahwa tugas TNI adalah untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa, melaksanakan operasi militer untuk perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP) serta secara aktif mendukung tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Terkait dengan tugas TNI tersebut, maka TNI AL sebagai bagian dari TNI melaksanakan tugas-tugasnya di laut sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Dalam Pasal 9 huruf 96
(b) yaitu menegakkan hukum dan menjaga keamanan di Perairan Indonesia dan Wilayah Perairan Yurisdiksi Nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Tugas TNI AL tersebut pada dasarnya dalam rangka menjaga kedaulatan negara dan hukum demi keamanan wilayah lautnya. Hal ini disebabkan TNI AL merupakan komponen utama pertahanan negara di laut dalam rangka menjaga integritas dan keutuhan wilayah NKRI serta penegakan kedaulatan negara dan hukum di laut (sovereignty protection and law enforcement at the sea). 20. Ketentuan Pidana Sampai saat ini Indonesia telah banyak mengeluarkan berbagai undang-undang yang berkaitan dengan pelanggaran pidana di Landas Kontinen. Untuk itu diperlukan harmonisasi ketentuan pidana terhadap pelanggaran di Landas Kontinen yang disesuaikan dengan peraturan yang sudah ada seperti : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang- undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang- undang Minyak dan Gas; Undang-undang Ristek; dan Undang-undang Tentara Nasional Indonesia. 21. Pengenaan Sanksi Untuk dapat menerapkan sanksi terhadap pelaku pelanggaran di Landas Kontinen ada baiknya dikenakan hukuman yang berat serta denda lebih besar dari kerugian yang ditimbulkan. Sebagai negara berdaulat, pengenaan sanksi tidak perlu melihat praktek di berbagai negara terhadap pelanggaran hukum di Landas Kontinen. Indonesia tidak hanya memiliki kewenangan untuk menentukan sendiri berat ringannya sanksi, tetapi pada kewajiban pelaku untuk memulihkan lingkungan yang terdampak atau tercemar akibat kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Dalam perumusan sanksi juga harus mengacu ketentuan UNCLOS 1982 berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan warganegara asing. Hal ini dimaksudkan agar ketentuan yang diterapkan di Indonesia tidak bertentangan dengan hukum internasional. 97
A. BAB VI PENUTUP Simpulan Eksploitasi sumber daya alam di Landas Kontinen pada umumnya berkaitan dengan pertambangan minyak dan gas bumi. Hal ini diperlkuat dengan kenyataan bahwa pertambangan migas yang dilaksanakan di daratan selama lebih dari lima puluh tahunan telah memasuki tahap kejenuhan (over mature). Oleh karena itu banyak pihak yang melihat dasar laut sebagai lahan yang mempunyai potensi migas yang besar untuk masa-masa dekat mendatang. Pada masa depan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di Landas Kontinen akan lebih memberikan harapan untuk menjadi alternative unggulan dalam rangka meningkatkan total produksi migas Indonesia, yang selama empat tahun belakangan ini menunjukkan kecenderungan penurunan. Pada saat ini telah tersedia teknologi pemboran di dasar laut dalam (deep sea drilling technology) yang dapat bekerja pada kedalaman lebih dari 1000 meter. Dari uraian pada bagian-bagian terdahulu dari Penyusunan Naskah Akademik ini dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1. Kewenangan Republik Indonesia atas landas kontinen meliputi pelaksanaan hak-hak berdaulat yang meliputi : a. Hak eksklusif untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi di landas kontinen, khususnya pemanfaatan sumber-sumber kekayaan alam hayati dan non-hayati, dari permukaan dasar laut dan tanah dibawahnya; b. Hak eksklusif meliputi pemanfaatan organisme jenis sedenter (sedentary species). 2. Permasalahan yang dihadapi dalam eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam di landas kontinen Indonesia, antara lain, sebagai berikut: a. Mengoptimalkan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas di landas kontinen yurisdiksi nasional. Optimalisasi eksplorasi dan eksploitasi migas di landas kontinen yurisdiksi nasional dimaksudkan agar dapat 98
menemukan cadangan-cadangan baru dan sekaligus meningkatkan produksi migas. Dengan demikian diharapkan dapat menggantikan produksi dari daratan (onshore) yang secara umum sedang berada pada kurva menurun. Dalam hal ini peran penelitian kelautan sangat penting dalam rangka untuk memperoleh data ilmiah kelautan, baik untuk kepentingan eksplorasi dan eksploitasi maupun untuk kepentingan pengajuan klaim landas kontinen ekstensi. b. Apabila dilihat dari sisi peraturan perundang-undangan nasional tampak permasalahan yang cukup besar, terutama belum adanya undang-undang yang mengatur landas kontinen secara komprehensif. c. Apabila dilihat dari sisi upaya nasional untuk meluaskan yurisdiksi atas landas kontinen diluar 200 mil adalah kurangnya data hasil penelitian dasar laut di sekeliling kepulauan Indonesia. Ketersediaan data mengenai kondisi dasar laut di luar 200 mil dari garis pangkal kepulauan memungkinkan Indonesia untuk mengajukan klaim pengakuan landas kontinen di luar yurisdiksi 200 mil laut sesuai dengan UNCLOS Tahun 1982. d. Sampai dengan saat ini CLCS sudah mengakui adanya LKE di sebelah barat Aceh, kira-kira seluas Pulau Madura. Namun Indonesia masih harus menunjukkan bukti-bukti lanjutan kepada CLCS untuk menunjukkan adanya LKE untuk daerah-daerah lainnya di sekitar kepulauan. 3. Bukti-bukti ilmiah yang seharusnya disiapkan untuk mendukung argumen Republik Indonesia dalam pengajuan usulan pengakuan atas landas kontinen lebih dari 200 mil laut adalah sebagai berikut: a. Berbagai hasil penelitian ilmiah kelautan mutakhir, terutama untuk wilayah di sebelah barat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, selatan kepulauan Nusa Tenggara dan sebelah utara Pulau Papua. b. Hasil dari penelitian tersebut harus disampaikan ke CLCS untuk memperoleh pengakuan internasional. 99
4. Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang mendasari justifikasi perlunya dilakukan perubahan/penggantian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia adalah sebagai berikut: a. Landasan filosofis tentang perlunya penggantian undang-undang landas kontinen adalah sebagai negara kepulauan dan sekaligus negara, Indonesia mempunyai hak dan kewajiban untuk memanfaatkan, potensi lautnya, baik di wilayah teritorial maupun yurisdiksinya. b. Landasan yuridis perlunya penggantian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen adalah adanya perbedaan tatacara penentuan batas terluar landas kontinen suatu negara pantai yang terdapat dalam undang-undang tersebut dengan UNCLOS 1982. Secara yuridis masih banyak ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 yang tidak sesuai dengan UNCLOS 1982, padahal apabila dibuat peraturannya akan menguntungkan Indonesia dalam meningkatkan bargaining position di dunia internasional. c. Landasan sosiologis adalah hasil penelitian kelautan yang dilakukan menunjukkan bahwa Indonesia dapat mengajukan usulan memperluas klaim yurisdiksi landas kontinennya. 5. Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 yang perlu diubah dan disesuaikan dengan ketentuan tentang landas kontinen menurut UNCLOS 1982 adalah sebagai berikut: a. Pengaturan landas kontinen yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia yang masih berlaku sampai saat ini sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan hukum laut internasional karena menggunakan acuan yang sama sekali berbeda. Oleh karena itu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 perlu direvisi atau diganti dengan undang-undang yang baru. b. Ketentuan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 yang perlu diubah dan disesuaikan dengan ketentuan tentang landas kontinen menurut UNCLOS 1982, terutma yang berkaitan dengan metode penentuan batas terluar landas kontinen, tatacara eksplorasi dan eksploitasi agar efektif 100
dan efisien, pengawasan kegiatan di Landas Kontinen dan sanksi terhadap pelaku pelanggaran. 6. Dampak perubahan/penggantian Undang-undang Landas Kontinen terhadap ketentuan hukum nasional terkait meliputi: a. Perlunya dukungan pembiayaan dan sumber daya bagi kegiatan penelitian kelautan untuk mendukung bukti ilmiah bagi Landas Kontinen Ekstensi Indonesia, b. Kesiapan sumber daya dalam pemanfaatan dan pengawasan kegiatan di landas kontinen, c. Perlunya penyusunan tatacara pemberian izin eksplorasi dan eksploitasi yang efektif dan efisien. 7. Pengaturan landas kontinen di negara-negara lain yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan meliputi Amerika Serikat, Philipina, dan Fiji. Perbandingan pengaturan ini menunjukkan perbedaan yang disesuaikan dengan kepentingan nasional masing-masing negara. 8. Sasaran, arahan dan jangkauan serta ruang lingkup pengaturan sebagai materi muatan dari RUU Landas Kontinen Indonesia meliput hal-hal sebagai berikut: a. Pengaturan mengenai Landas Kontinen Indonesia dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS 1982 belum dapat dijadikan landasan hukum bagi eksplorasi dan eksploitasi landas kontinen Indonesia. Pemikiran demikian didasarkan pada kenyataan bahwa Undang-undang tersebut hanya memuat ketentuan tentang landas kontinen masih secara umum, artinya masih didasarkan pada hasil kompromi antara para delegasi ketika merumuskan UNCLOS 1982. Dengan kata lain belum ada peraturan yang didasarkan pada keadaan senyatanya mengenai landas kontinen yang sebenarnya dapat diklaim oleh Indonesia. Sampai saat ini belum ada peraturan perundang- undangan di Indonesia yang secara terperinci mengatur tentang Landas Kontinen Indonesia. Oleh karena itulah Indonesia tidak mempunyai dasar hukum yang kuat untuk mengatur landas kontinen yang dapat dikuasainya 101
secara sah. Oleh karena itu pula diperlukan undang-undang yang mengatur secara khusus, seraya membuka kemungkinan untuk menerapkan Pasal 76 UNCLOS 1982 secara maksimal. Artinya mampu mengakomodasikan kemungkinan untuk menerapkan peraturan landas kontinen sampai sejauh 350 mil diukur dari garis pangkal Kepulaun Indonesia. b. Sasaran penyusunan naskah akademik adalah tersusunnya Naskah Akademik RUU tentang Landas Kontinen cukup komprehensif yang mampu menjangkau pengaturan mengenai Landas Kontinen Indonesia, baik didalam maupun diluar 200 mil laut (extended continental shelf). B. Saran 1. Koordinasi dan kerjasama antara pihak terkait dengan para penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang dengan harus lebih diintensifkan Demi tercapainya tujuan nasional untuk memperoleh pengakuan internasional atas Landas Kontinen ekstensi, setiap pihak sebagai pemangku kepentingan harus meninggalkan kepentingan sendiri (ego sektoral). 2. Hasil penyusunan naskah akademik harus segera ditindak lanjuti dengan penyusunan RUU-nya karena kebutuhan yang cukup mendesak, mengingat kegiatan di Landas Kontinen terus bertambah sementara undang-undang yang mengaturnya masih belum memadai. Penyusunan RPP tentang tatacara penentuan batas Landas Kontinen Ektensi perlu pula diprioritaskan agar eksistensi yurisdiksi Indonesia diluar 200 mil segera dapat diwujudkan. Jakarta, 31 Oktober 2012 102
DAFTAR SINGKATAN BPPT : Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi CLCS : Committee on the Limits of Continental Shelf Balitbang KP : Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan BTSK : Balai Teknologi Survei Kelautan DISHIDROS : Dinas Hidro-Oseanografi TNI AL DLMB : Digital Landmass Blanking DMRM : Digital Marine Resource Mapping ECS : Extended Continental Shelf FOS : Foot of the Slope JOGs : Joint Operation Graphics LKE : Landas Kontinen Ekstensi P3GL : Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Laut TPCs : Tactical Pilotage Charts TALOS : Technical Aspects of the Law of the Sea UNCLOS : United Nations Convention on the Law of the Sea MOAC : Maritime and Ocean Affairs Center NGDC : National Geophysical Data Center NIMA : National Imagery and Mapping Agency ONCs : Operational Navigation Charts WVS : World Vector Shoreline 103
NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1973 TENTANG LANDAS KONTINEN INDONESIA Disusun oleh : Tim Kerja Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Landas Kontinen Indonesia dibawah pimpinan: Suparman A. Diraputra, SH.,LL.M. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 2012 104