commit to user perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id BAB II SEJARAH BERDIRINYA MUSEUM PERJUANGAN YOGYAKARTA A. Lintasan Sejarah Perjuangan di Kota Yogyakarta 1. Yogyakarta Pada Masa Pergerakan Nasional 1908-1928 Sejak tahun 1908 perjuangan bangsa Indonesia menentang kekuasaan Kolonial mengalami perubahan yaitu dengan menggunakan organisasi dalam bentuk modern. Perjuangan dengan menggunakan organisasi modern ini dipelopori berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 di Jakarta. Budi Utomo mengadakan kongres pertama dilaksanakan di Kweekschol Jetis Yogyakarta (sekarang SMA 11 Yogyakarta) tanggal 3 - 5 Oktober 1908. Aktivitas organisasi Budi Utomo memberikan inspirasi rakyat dalam bidang agama, sosial, ekonomi, pendidikan, politik maupun budaya. Terbukti pada tanggal 18 Nopember 1912 KH. Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah di Kauman, Yogyakarta. Pemogokan buruh terjadi di pabrik gula sekitar Yogyakarta menuntut kenaikan upah. Pemogokan ini dipimpin oleh RM. Suyopranoto melalui PFB Personeel Fabriek Bond. Dalam bidang pendidikan juga mengalami kemajuan.1 Tanggal 3 Juli 1922 Ki Hajar Dewantoro mempelopori berdirinya National Onderwijs Instituut Taman Siswa 1 Dyah Kumalasari. "Sejarah Indonesia Masa Pergerakan Nasional."Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Jurusan Pendidikan Sejarah UNY. 2009. 18
commit to user perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id 19 di Jalan Tanjung Yogyakarta. Pada masa itu Yogyakarta ikut berperan juga dalam mendukung aktivitas organisasi pergerakan di Indonesia. Kongres Perempuan pertama dan Kongres Jong Java diselenggarakan pada bulan Desember 1928 di Dalem Joyodipuran Yogyakarta (Sekarang Balai Kajian Sejarah Dan Nilai Tradisional Yogyakarta). Organisasi pergerakan nasional dari bermacam-macam ruang gerak baik pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, maupun keagamaan mempunyai satu tujuan yaitu kemerdekaan. 2. Yogyakarta Pada Masa Pendudukan Jepang Tahun 1943-1945 Pada masa pendudukan Jepang kegiatan organisasi pergerakan mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan Pemerintah Pendudukan Jepang melarang semua organisasi pergerakan yang telah ada sejak jaman penjajahan Belanda. Kemudian Jepang membentuk organisasi baru yang langsung dibawah pengawasannya. Organisasi yang dibentuk oleh Jepang tersebut antara lain Gerakan Tiga A, Jawa Hokokai; Seinendan, Keibodan. Hokokai merupakan organisasi resmi pemerintah dan berada langsung di bawah pengawasan pejabat Jepang. Pemimpin tertinggi perkumpulan ini adalah Gunseikan dan Soekarno menjadi penasihat utamanya. Perkumpulan ini adalah pelaksana pengerahan atau mobilisasi (penggerakan) barang yang berguna untuk kepentingan perang.2 2 Nova Tyas Nindita. "Organisasi Jepang Yang Dibentuk Di Indonesia" disampaikan dalam tulisan ilmiah. Yogyakarta. Sabtu 14 Mei 2011.
commit to user perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id 20 Keanggotaan Jawa Hokokai adalah para pemuda yang berusia minimal 14 tahun. Seinendan adalah organisasi semi militer yang didirikan pada tanggal 29 April 1943. Orang-orang yang boleh mengikuti organisasi ini adalah pemuda yang berumur 14-22 tahun. Tujuan didirikannya Seinendan adalah untuk mendidik dan melatih para pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah airnya dengan menggunakan tangan dan kekuatannya sendiri. Tetapi, maksud terselubung diadakannya pendidikan dan pelatihannya ini adalah guna mempersiapkan pasukan cadangan untuk kepentingan Jepang di Perang Asia Timur Raya. Keibodan Organisasi ini didirikan bersamaan dengan didirikannya Seinendan, yaitu pada tanggal 29 April 1943. Anggotanya adalah para pemuda yang berusia 26 45 tahun. Tujuan didirikannya organisasi ini adalah untuk membantu polisi dalam menjaga lalu lintas dan melakukan pengamanan desa. Masa pendudukan Jepang yang hanya tiga setengah tahun ternyata membuat rakyat sengsara. Sehingga adanya berita tentang kekalahan Jepang terhadap Sekutu dalam Perang Dunia II merupakan secercah harapan bagi bangsa Indonesia untuk lepas dari penindasan Jepang. Masa kekosongan kekuasaan sejak kekalahan Jepang sampai datangnya tentara Sekutu di manfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk mewujudkan kemerdekaannya.3 3. Yogyakarta Pada Masa Kemerdekaan Tahun 1945-1949 Tanggal 17 agustus 1945 Ir Sukarno dan Drs. Moh Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Sejak saat itu bangsa Indonesia 3 Ibit
commit to user perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id 21 bukan lagi sebagai bangsa yang dijajah tetapi sudah menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat. Setelah Indonesia merdeka, Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII mengeluarkan amanat yang dikenal dengan nama Maklumat 5 September 1945. Maklumat tersebut secara substansial menegaskan bahwa Negeri Ngayogyakarto Hadiningrat dan Negeri Paku Alaman yang bersifat kerajaan merupakan Daerah Istimewa Yogyakarta dan menjadi bagian dari Republik Indonesia. Masa awal proklamasi, situasi sangat mencekam dan ketegangan terjadi di mana-mana demikian pula di Yogyakarta, suasana kota Yogyakarta pada tanggal 21 September 1945 diliputi oleh nyalanya api revolusi. Ratusan pemuda bersenjatakan bambu runcing, tombak, pedang, keris dan sebagainya bertekad bulat akan menurunkan bendera Hinomaru di gedung-gedung pemerintah dan diganti dengan Sang Saka Merah Putih. Pada pukul 13.00 di depan Balai Mataram berkumpul massa rakyat. Mereka beramai-ramai mengibarkan Sang Saka Merah Putih di Balai Mataram.4 Setelah berhasil mengibarkan Sang Saka Merah Putih di Balai Mataram, massa rakyat dengan gagah berani memasuki Tyookan Kantai dengan tujuan yang sama. Sebelum penurunan bendera Hinomaru dan pengibaran Sang Saka Merah Putih di Tyookan Kantai itu diadakan perundingan dengan Koochi Zimmukyoku Tyookan di 4 Suratmin. Sejarah Perlawanan Terhadap Inperalisme Dan Kolonialisme Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jakarta : Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1982. Hlm 229.
commit to user perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id 22 Tyookan Kantai. Sebagai juru bicara rakyat adalah Jalaludin Nasution sekretaris Promotor Pemuda Nasional (PPN). Sementara dua orang anggota Polisi Istimewa yaitu Sunarjo dan sarjono ikut menyaksikan perundingan antara Jalaludin Nasution dengan petinggi Jepang. Pada mulanya pihak Jepang menyetujui permintaan delegasi rakyat, yaitu penurunan bendera Hinomaru dan pengibaran Sang Saka Merah Putih. Akan tetapi setelah Sang Saka Merah Putih dikibarkan, Jepang ingkar janji. Penguasa Jepang kemudian menurunkan Sang Saka Merah Putih dan mengibarkan kembali bendera Hinomaru. Hal ini membuat rakyat marah dan mereka berkumpul di depan Tyookan Kantai. Dengan semangat yang berkobar massa rakyat dengan dibantu Polisi Istimewa berusaha menerobos penjaga Jepang yang bersenjata. Lima orang pemuda yaitu Slamet, Sultan Ilyas, Sapardi, Rusli dan Siti Ngaisah berhasil menerobos penjaga Jepang dan kemudian naik di atas atap gedung Tyookan Kantai untuk menurunkan bendera Hinomaru dan menggantikannya dengan sang saka merah putih. Peristiwa itulah sebagai awal runtuhnya Jepang di Yogyakarta. Tanggal 5 Oktober 1945 gedung Tyookan Kantai berhasil direbut dan dikuasai massa rakyat. Selanjutnya gedung ini dipergunakan sebagai gedung Komite Nasional (KNID) Yogyakarta.5 Gedung Tyookan Kantai setelah Indonesia Daerah dipergunakan Komite Nasional Indonesia Daerah diberi nama Gedung Nasional 5Djamal Marsudi. Yogya Benteng Proklamasi. Jakarta : Badan Musyawarah Museum, 1985, hlm.55-56.
commit to user perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id 23 Yogyakarta.6 Dua hari kemudian yaitu pada tanggal 7 Oktober 1945 terjadi usaha pelucutan senjata Jepang di Kido Butai Kotabaru. Mula-mula usaha pelucutan dilakukan secara damai melalui perundingan, tetapi gagal. Oleh karena pelucutan senjata secara damai gagal, maka massa rakyat menyerang Kido Butai Kotabaru sehingga terjadi pertempuran. Menjelang akhir tahun 1945 keamanan kota Jakarta makin menjadi buruk. Pembunuhan dan penculikan oleh tentara Belanda sering terjadi tiap hari. Pendaratan pasukan marinir Belanda di Tanjung Priuk pada tanggal 30 Desember 1945 menambah gentingnya keadaan. Mengingat keamanan yang semakin buruk. Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta pada tanggal 4 Januari 1946 pindah ke Yogyakarta. Sejak saat itu Yogyakarta menjadi ibukota Republik Indonesia. Pemilihan Yogyakarta sebagai ibukota Republik Indonesia berdasarkan pertimbangan antara lain : a. Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII bersikap tegas dalam mendukung berdirinya Negara Republik Indonesia; b. Rakyat Yogyakarta dapat menyesuaikan diri dengan cita-cita dan semangat revolusi. Presiden Sukarno setelah pindah di Yogyakarta menempati Gedung Nasional. Itulah sebabnya rakyat menamakan 6Tashadi. Gedung Agung Yogyakarta. Jakarta : Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1985, hlm.49.
commit to user perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id 24 Gedung Nasional dengan nama gedung Kepresidenan.7 Sedangkan wakil Presiden Moh. Hatta menempati Gedung Asisten Residen di jalan Reksobayan 4 yang sekarang dipergunakan Makarem 072 Pamungkas Yogyakarta. Pada masa pendudukan Jepang Gedung Asisten Residen ini dipergunakan sebagai tempat tinggal Somobucho atau Kepala Urusan Umum. Perundingan Linggarjati yang setelah disepakati dan ditandatangani tanggal 25 Maret 1946 oleh kedua belah pihak yaitu Republik Indonesia dan Belanda ternyata diingkari dan diinjak-injak oleh Belanda. Tanggal 21 Juli 1947 Belanda melancarkan Agresi Militer I ke dalam wilayah Republik Indonesia. Untuk menyelesaikan sengketa Indonesia - Belanda pada tanggal 1 Agustus 1947 Dewan Keamanan PBB memerintahkan penghentian permusuhan kepada kedua belah pihak mulai 4 Agustus 1947. Untuk sementara pengawasan gencatan senjata dilakukan Komisi Konsuler yang nantinya diganti dengan Komisi Konsuler yang nantinya diganti dengan Komisi Jasa-Jasa Baik yang dikenal dengan nama Komisi Tiga Negara (KTN). Atas usul KTN, pada tanggal 8 Desember 1947 diadakan perundingan di Kapal Renville sehingga perundingan ini dikenal dengan nama Perundingan Renville. Keputusan Perundingan Renville yang ditandatanggani pada tanggal 17 Januari 1948 sangat merugikan Republik Indonesia dan menguntungkan Belanda. 7Alwi Dahlan, Istana Presiden Indonesia, Jakarta : Sekretaris Negara RI, 1979, hlm.164 .
commit to user perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id 25 Wilayah kekuasaan Republik Indonesia makin dipersempit; hasil Agresi Militer Belanda I terhadap Republik Indonesia diakui sebagai wilayah kekuasaan Belanda. Namun Belanda tetap tidak puas. Pada tanggal 19 Desember 1948 pagi Belanda melancarkan Agresi Militer II, Yogyakarta sebagai ibukota Republik Indonesia diserangnya. Agresi Militer II merupakan bukti penghianatan Belanda terhadap keputusan Perundingan Renville yang telah disepakati. Sebelum tentara Belanda menguasai kota Yogyakarta, kabinet sempat mengadakan sidang darurat di Istana Presiden. Menghadapi keadaan gawat darurat tersebut ada dua kemungkinan untuk menyelamatkan republik. Pertama, presiden, wakil presiden dan pimpinan angkatan perang mengungsi ke luar kota. Kedua, presiden dan wakil presiden tetap tinggal di ibukota dengan kemungkinan ditangkap Belanda. Alasannya agar lebih mudah ditemui Komisi Tiga Negara dan kegiatan diplomasi dapat berjalan terus. Sidang kabinet memutuskan memilih kemungkinan yang kedua dan memberikan mandat melalui radiogram kepada Menteri Kemakmuran Syafruddin Prawiranegara yang sedang berada di Bukittinggi agar membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Jika Syafruddin Prawiranegara gagal maka kepada Maramis (Menteri Keuangan), dan Dr. Sudarsono yang sedang berada di India diberi kuasa untuk membentuk Pemerintah Republik Indonesia di India.8 8 Sutopo Yuwono. Paguyuban Wehrkreise III Yogyakarta. Jakarta :Paguyuban Wehrkreise III, 1987. Hlm 11.
commit to user perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id 26 Menjelang tengah hari kota Yogyakarta berhasil diduduki tentara Belanda kecuali keraton, dan Istana Kepresidenan dikepung dari segala jurusan dengan kendaraan lapis baja. Presiden Sukarno, dan wakil presiden Moh Hatta beserta sejumlah pejabat tinggi Negara akhirnya ditangkap dan ditawan Belanda. Presiden sukarno diasingkan ke Prapat dan Wakil Presiden Moh Hatta ke Bangka. Presiden Sukarno kemudian dipindah ke Bangka. Presiden Sukarno setelah ditawan Belanda, diminta untuk mengeluarkan perintah kepada TNI agar menghentikan pertempuran. Permintaan ini ditolak, dengan alasan bahwa dirinya adalah tawanan dan tidak mempunyai kekuasaan lagi, karena telah menyerahkan mandat kepada PDRI di Sumatra. Sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh pemerintah, seluruh kekuatan TNI yang masih berada dalam Kota Yogyakarta diperintahkan keluar kota untuk melakukan perang gerilya dan panglima besar Jenderal Sudirman sendiri yang akan memimpinnya. Agresi Militer Belanda II terhadap Republik Indonesia menggemparkan dunia, reaksi terhadap tindakan Belanda tersebut muncul dimana- mana, baik dari lingkungan negara-negara boneka ciptaan Belanda sendiri maupun dari negara-negara lain yang bersimpati dengan Indonesia. Di New Delhi pada tanggal 20 hingga 23 Januari 1949 atas prakarsa India dan Birma diselenggarakan Konfrensi Asia yang dihadiri oelh utusan dari beberapa negara Asia, Afrika dan juga Australia. Berkat desakan negara-negara sahabat dan perjuangan wakil Republik Indonesia di PBB maka pada tanggal 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi agar Republik Indonesia dan Belanda segera menghentikan
commit to user perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id 27 permusuhan dan mengadakan perundingan serta pembebasan semua tahanan politik. Reaksi internasional semakin hebat setelah pihak TNI dan gerilyawan Indonesia berhasil menduduki Kota Yogyakarta selama enam jam yang dikenal dengan nama Serangan Umum 1 Maret 1949. Kegagalan Belanda di medan tempur dan adanya Resolosi Dewan Keamanan PBB tanggal 28 Januari 1949 memaksa Belanda pada tanggal 4 April 1949 mengadakan perundingan dengan Republik Indonesia. Dalam perundingan delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Mr. Moh. Roem dan Belanda dipimpin J.H. Van Royen, sehingga perundingan ini dikenal dengan nama Perundingan Roem-Royen.9 Pada tanggal 7 Mei 1949 ditanda tangani Persetujuan Roem-Royen yang isinya antara lain penghentian tembak menembak; pembebasan para pimpinan Republik Indonesia dan kedua belah pihak bersepakat untuk negadakan Konprensi Meja Bundar. Sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Roem-Royen, pada tanggal 22 Juni 1949 diadakan perundingan antara Republik Indonesia dengan BFO Bijeenkomst Foor Federal Overleg di bawah pengawasan komisi PBB untuk Indonesia yang memimpin Critshley. Adapun hasilnya anta lain ; Pengembalian Pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta akan dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 1949, Perintah penghentian tembak menembak akan dibahas setelah Pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta, dan Konfrensi Meja Bundar (KMB) akan dilaksanakan di 9Vina Puspitasari."Serangan Umum I Maret 1949" makalah disampaikan dalam tulisan ilmiah, Yogyakarta Sabtu, 24 Desember 2011
commit to user perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id 28 Den Haag. Sesuai dengan hasil perundingan Republik Indonesia - BFO maka pada tanggal 1 Juli 1949 secara resmi Pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. Presiden Sukarno, Wakil Presiden Moh. Hatta dan beberapa pejabat tinggi negara baru tiba kembali di Yogyakarta pada tanggal 6 Juli 1949. Sedangkan Panglima besar Jenderal Sudirman tiba di Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 1949. Setelah pemerintah kembali ke Yogyakarta maka Yogyakarta kembali sebagai ibukota Republik Indonesia dan Presiden Sukarno kembali tinggal di Istana Kepresidenan demikian juga Moh. Hatta tanggal di Reksabayan no. 4.10 Pada tanggal 13 Juli 1949 di Istana Kepresiden diadakan sidang kabinet yang pertama. Sidang mumutuskan mengangkat Sultan Hamengku Buwono IX sebagai Menteri Pertahanan dan Koordinator Keamanan. Sebelum Konperensi Meja Bundar di laksanakan terlebih dahulu diselenggarakan Konperensi Antar Indonesia. Konprensi Antar Indonesia dilaksanakan dua kali yakni yang pertama di Yogyakarta tanggal 19 - 22 Juli 1949 dan yang kedua di Jakarta tanggal 31 Juli - 2 Agustus 1949. Konprensi Antar Indonesia pertama di Yogyakarta dihasilkan persetujuan mengenai hal-hal yang bertalian dengan ketatanegaraan Negara Indonesia Serikat serta masalah di bidang militer. Sedangkan pada Konperensi Antar Indonesia kedua dihasilkan pembentukan Panitia Persiapan Nasional yang bertugas mengelenggarakan suasana tertib sebelum dan sesudah diselenggarakan Konperensi Meja Bundar yang akan datang. Sesudah berhasil menyelesaikan masalahnya sendiri di dalam Konperensi 10 Ginandjar Kartasasmita, dkk. 30 Tahun Indonesia Merdeka 1945 - 1949. Jakarta : PT.Tira Pustaka, 1983, hlm.229-230.
commit to user perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id 29 Antar Indonesia, maka bangsa Indonesia secara keseluruhan telah siap menghadapi Konperensi Meja Bundar. Tanggal 4 Agustus 1949 dibentuk delegasi Republik Indonesia. Adapun pimpinan delegasi Republik Indonesia dalam Konperensi Meja Bundar ini adalah Drs. Moh. Hatta sedangkan delegasi BFO dipimpin Sultan Hamid dari Pontianak. Konperensi Meja Bundar diadakan di Den Haag dan berlangsung tanggal 23 Agustus hingga tanggal 2 Nopember 1949. Salah satu keputusan yang disepakati dalam Konperensi Meja Bundar adalah Indonesia menjadi Negara Serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat. Tanggal 17 Desember 1949, bertempat di Siti Hinggil Keraton Yogyakarta Ir. Sukarno dilantik oleh Ketua Mahkamah Agung Mr. Kusumah Atmaja sebagai Presiden RIS. Sementara Drs. Moh. Hatta diangkat sebagai Perdana Menteri RIS. Kabinet dan perdana menteri dilantik pada tanggal 20 Desember 1949 di Istana Kepresidenan Yogyakarta oleh Presiden Sukarno.11Belanda pada tanggal 27 Desember 1949. Sejak ditandatangani naskah pengakuan kedaulatan maka secara resmi Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia dan mengakui kedaulatan penuh suatu negara Indonesia di seluruh bekas wilayah Hindia Belanda kecuali Irian Barat. Dengan demikian berakhirlah perang kemerdekaan Indonesia. Pengalaman membuktikan bahwa rakyat tetap mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia. Siasat Belanda memecah belah bangsa Indonesia tidak mampu menggoyahkan jiwa bangsa Indonesia yang selalu menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan. 11 Ibid.
commit to user perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id 30 B. Sandi Dalam Lintasan Sejarah Perjuangan 1. Sandi Pada Masa Perintisan Tahun 1946 Ibukota Negara Republik Indonesia yang awalnya di Jakarta kemudian berpindah ke Yogyakarta pada tanggal 4 Januari 1946 berdampak pada pindahnya segala kegiatan di berbagai kementerian ke Yogyakarta, termasuk kementerian Pertahanan. 12 Pada tanggal 4 April 1946, Menteri Pertahanan, Mr. Amir Sjarifuddin, memerintahkan dr. Roebiono, seorang dokter di Kementerian Pertahanan Bagian B (bagian intelijen) untuk membentuk badan pemberitaaan rahasia negara yang disebut Dinas Code dalam mengkomunikasikan berita rahasia dan pada saat yang sama dibangun sarana telekomunikasi berupa pemancar radio yaitu telegrafi. Operasional Dinas Code menggunakan sistem yang sangat sederhana dalam bentuk buku kode yang dikenal "Buku Code " terdiri dari 10.000 kata yang dibuat sebanyak 6 rangkap, diawali untuk hubungan komunikasi pemberitaan rahasia antara Pemerintah RI di Yogyakarta dengan para pimpinan nasional di Jawa Barat (Tasikmalaya, Garut, Karawang, Banten dan Cirebon), Jawa Timur (Jember, Jombang, Kediri dan Mojokerto), Jawa Tengah (Solo, Purwokerto, Tegal) dan Sumatera (Pematang Siantar dan Bukit Tinggi) serta Jakarta. Beberapa instansi pemerintah RI selain kementerian pertahanan yang menggunakan jasa Dinas Code adalah Markas Besar Tentara (M.B.T), Tentara Rakyat Indonesi (T.R.I) Sumatera, 12 Wibisono, Ali Abdullah, Faisal Idris, Andi Widjajanto, 2006, Menguak Tabir Intelijen "Hitam" Indonesia, Jakarta: Pacivis, Universitas Of Indonesia.
commit to user perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id 31 Panitya Oeroesan Pengembalian Orang Djepang Dan Asing (P.O.P.D.A), Pantiya Gentjatan Senjata, Divisi I, Gubernur Sumatera. Selain melaksanakan tugas pengamanan berita rahasia, Dinas Code juga bertugas melakukan pemantauan terhadap berita-berita dalam negeri dan luar negeri yang diperlukan oleh Kementerian Pertahanan Bagian B (bagian intelijen). Tanggal 21 Juli 1947 Belanda melakukan Agresi Belanda I yang menimbulkan banyak pengorbanan, baik fisik maupun non fisik termasuk terganggunya hubungan Indonesia dengan luar negeri. Untuk menjaga agar hubungan RI dengan luar negeri tidak terputus, maka diutus duta besar pertama kali Indonesia beserta staf Dinas Code untuk menangani pengamanan berita rahasia. Pada tanggal 15 Agustus 1947 untuk pertama kalinya diterima berita dari Perwakilan RI di New Delhi dan sejak itulah hubungan komunikasi berita rahasia antara Perwakilan RI di New Delhi dan Pemerintah RI di Yogyakarta berjalan dengan baik. 2. Sandi Pada Masa Perjanjian Renville Memfasilitasi komunikasi rahasia antara delegasi RI dengan Pemerintah pusat, Yogyakarta, selama perundingan Republik Indonesia-Belanda di kapal USS Renville ditugaskan dua orang Code Officer (petugas Sandi) yaitu Letnan II Marjono dan Letnan II Padmowirjono.13 Dua orang petugas Sandi yang lain yaitu Letnan II Oetoro Kolopaking dan Letnan II Parhadi Utomo, bekerja di Jakarta yang berkantor di bekas Gedung Proklamasi Jl. Pegangsaan Timur nomer 56. Sistem sandi yang 13 Tobing,1986, Perjuangan Politik Bangsa Indonesia RENVILLE, Jakarta: Gunung Agung, hlm. 52.
commit to user perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id 32 digunakan tiga jenis yaitu Buku Code , Sistem Transposisi, dan One Time Pad (OTP) yaitu Metode penyandian dengan cara memberikan syarat-syarat khusus terhadap kunci yang digunakan yaitu terbuat dari karakter atau huruf acak, dan pengacakannya tidak menggunakan rumus tertentu. digunakan hanya sekali, serta terjaga kerahasiannya dengan baik, maka metode penyandian OTP ini sangat kuat dan tidak dapat dipecahkan. 3. Sandi Pada Masa Perang Kemerdekaan Sebelum Penyerangan Belanda ke Kota Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1948, Presiden Soekarno memerintahkan dua pengiriman perintah. Satu dikirimkan ke Bukittinggi yang isinya memerintahkan Mr. Sjarifoeddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Sumatera. kedua dikirimkan kepada Mr. Maramis di New Delhi yang memerintahkan Pembentukan Exit Government (Pemeritahan luar) di New Delhi jika Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera tidak berhasil.14 Agresi Militer II yang terjadi pada tanggal 19 Desember 1948, Pihak Belanda mendahulukan serangan atas sasaran komunikasi dalam pendudukannya di Yogyakarta sehingga para Petugas Sandi menghancurkan seluruh dokumen termasuk arsip-arsip Bagian Code agar tidak 14Wulan, Alexandra Retno, 2006, Negara, Intel, dan Ketakutan, Jakarta: Pacivis, Universitas Of Indonesia.
commit to user perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id 33 sampai jatuh ke tangan Belanda sebelum meninggalkan tempat tugasnya. Untuk menghindari serangan belanda para Petugas Sandi menyebar ke berbagai daerah dan dr. Roebiono bersama seorang Petugas Sandi ke Jawa Barat, beberapa orang Petugas Sandi pindah ke sebuah desa kecil di tepi barat Kali Progo di kaki Pegunungan Menoreh yang bernama Dekso dan berusaha untuk bergabung dengan salah satu kesatuan yang mempunyai hubungan dengan Dinas Code, yang tidak jauh dari Dekso. Di desa Banaran terdapat wakil kepala Staf Angkatan Perang Kolonel Simatupang. Selama di Dekso, Letnan II Soemarkidjo dan Letnan Md. Soedijatmo membentuk Bagian Code yang berkedudukan dibawah Angkatan Perang yang dipimpin oleh Mayor Dartodjo. Bagian Code di Dekso mempunyai hubungan komunikasi dengan PDRI (Sumatera), Jawa Barat dan Playen (Gunung Kidul) dengan menggunakan system sandi transposisi. Sementara 2 (dua) orang Petugas Sandi lainnya sampai di daerah Gringging, Jawa Timur. Penandatanganan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) merupakan titik pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda dan berakhirnya periode perjuangan bersenjata untuk menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan.15 Setelah persetujuan KMB Pasukan Pemerintah atau TNI yang berada di sekitar kota diperintahkan untuk masuk ke kota Yogyakarta termasuk Bagian Code yang sebelumnya bertempat di Dekso. Bagian Code menempati sebuah gedung sekolah di dekat Stadion Kridosono yang merupakan juga 15 Tobing, 1987, Perjuangan Politik Bangsa Indonesia KMB, Jakarta: CV. Haji Masagung, hlm. 151.
commit to user perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id 34 Markas Angkatan Perang. Setelah pengakuan kedaulatan inilah Dinas Kode mengenal penggunaan mesin-mesin sandi untuk mendukung kegiatan komunikasi rahasia. Kemudian pada bulan Desember 1949 dikirimlah 3 (tiga) orang Petugas Sandi, Munarjo, Sumarkidjo dan Maryono Idris Sunarmo, untuk memperdalam ilmu Persandian di Belanda. 4. Masa Konferensi Meja Bundar Konferensi Meja Bundar telah menghasilkan kesepakatan antara lain pemindahan ibukota dari Yogyakarta ke Jakarta. Berkaitan dengan kepindahan seluruh aparat pemerintah, kepindahan kementrian pertahanan dan staf angkatan perang dilaksanakan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertahanan RI tanggal 16 Januari 1950, sesuai dengan lampiran surat keputusan tersebut Bagian Kode dimasukkan dalam staf Angkatan Darat, yang selanjutnya Bagian Kode berubah nama menjadi Jawatan Sandi. Sejak tanggal 14 Februari 1950 sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat Nomor 65 Tahun 1950, Jawatan Sandi dipindahkan dari Kementrian Pertahanan dan ditempatkan langsung di bawah Perdana Menteri, untuk urusan personil secara administratif tetap di bawah Kementrian Pertahanan.16Setelah berada di bawah Perdana Menteri maka Jawatan Sandi menjadi lebih berkembang tidak hanya untuk kepentingan pertahanan, namun untuk seluruh pemerintahan. 16 Ali Abdullah. 2006, Panduan Perancangan Undang-Undang Intelijen Negara, Jakarta: Pacivis, Universitas Of Indonesia.
commit to user perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id 35 Pengertian Jawatan Sandi yaitu suatu instansi yang memiliki badan-badan atau instansi yang menjadi bagian dan secara organisatoris berada dalam wewenang kebijakan instansi induk. Dengan keluarnya Keputusan Presiden tersebut maka Jawatan Sandi sudah mulai menapak menyusuri kemandirian dirinya sebagai suatu organisasi melalui penataan organisasi, kebijakan persandian, penambahan dan penataan personil, dan penempatan gedung tersendiri yaitu di Jalan Tosari Jakarta. Jawatan Sandi juga telah berupaya memperkuat tugas dan fungsinya yaitu dalam hal penyediaan dan pengamanan terhadap sistem sandi yang dibuat agar memiliki kemampuan untuk menanggulangi kriptanalisis yaitu cara untuk membuka pesan bersandi tanpa mengetahui kuncinya/kode rahasia dari pihak lawan. kedudukan Jawatan Sandi sebagai pusat persandian Indonesia maka dikeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 1960 yang mengatur mengenai ruang lingkup kegiatan persandian, dimana Jawatan Sandi merupakan Badan Pemerintahan tertinggi yang langsung dibawah Perdana Menteri/Menteri Pertama Republik Indonesia dengan dipimpin oleh seorang Kepala Jawatan yang diangkat oleh Presiden atas usul Perdana Menteri/Menteri Pertama Republik Indonesia. Untuk memperkuat tugas dan fungsi Jawatan Sandi maka diterbitkan Kepres Nomor 188 Tahun 1962 yang isi pokoknya adalah menambahkan tugas Jawatan Sandi yaitu menyelenggarakan pendidikan bagi calon-calon tenaga atau personil sandi yang baru. Situasi politik pada tahun 1965 tidak menentu yang diakhiri dengan Peristiwa G30S/PKI. Setelah kejadian G30S/PKI pemerintah
commit to user perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id 36 melakukan Clearence Test (uji kebersihan) terhadap personil sandi seperti halnya yang dilakukan oleh instansi lainnya. Hasil dari Clearence Test tersebut menunjukkan tidak seorangpun personil sandi dinyatakan terlibat G30S/PKI. Hasil tersebut sebagai bukti bahwa memang sejak awal telah digariskan dengan tegas bahwa personil sandi harus berada pada posisi netral, tidak ikut dalam kegiatan politik dan bekerja hanya untuk kepentingan negara. Jawatan Sandi kemudian diubah menjadi Lembaga Sandi Negara sesuai dengan Keppres Nomor 7 Tahun 1972 yang mengatur kedudukan atau status, fungsi, dan tugas pokok Lembaga Sandi Negara.17 Lembaga Sandi Negara merupakan suatu Badan Pusat Persandian Negara Republik Indonesia dan berkedudukan langsung dibawah Presiden serta bertanggungjawab kepada Presiden. Fungsi Lembaga Sandi Negara adalah mengatur, mengkoordinir, dan menyelenggarakan hubungan persandian secara tertutup dan rahasia antara aparatur negara baik di Pusat maupun daerah dan hubungan persandian ke luar negeri. C. Sejarah Berdirinya Museum Perjuangan di Yogyakarta Periode Tahun 1958-1961 1. Pendirian Museum Perjuangan Berbagai bentuk organisasi Indonesia timbul setelah Budi Utomo lahir. Kehadiran berbagai organisasi tersebut disebabkan oleh berbagai faktor pendorong, baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri Indonesia. Faktor-faktor itu 17 Kristian Ibrahim. Percepatan Peningkatan SDM Persandian yang Mandiri Dan Propesional, Lamseneg, Jakarta, 2009. hlm 20
commit to user perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id 37 berupa penindasan, pelangggaran hak azasi, pendidikan, Islam sebagai pemersatu, dan sebagainya. Sikap anti penjajah, semangat patriotisme, jiwa kebangsaan yang berciri non-kooperatif dan berhaluan ektrim kiri dan radikal merupakan ciri-ciri utama pergerakan nasional bangsa Indonesia. Kehadiran organisasi perjuangan bangsa Indonesia berkembang dari masa ke masa sampai mencapai kematangan menjelang Jepang menduduki wilayah Indonesia pada bulan Maret 1942. Menjelang adanya berbagai reaksi dari rakyat Indonesia untuk melepaskan diri dari belenggu penjajah, proklamasi kemerdekaan pun mulai dipersiapkan. Dengan proklamasi itu bangsa Indonesia yang selama berabad-berabad dijajah telah berhasil melepaskan diri dari segala belenggu penjajahan. Bangsa Indonesia sudah siap untuk membangun pondasi baru, yaitu Negara Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan sumber hukum bagi pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perang pasifik sebagai bagian dari Perang Dunia ke II, telah melahirkan penguasa baru dan selama 3,5 tahun Bangsa Indonesia terbenam di bawah cengkeraman fasisme Jepang. Serangan balas Sekutu terhadap politik ekspansi Jepang, khususnya di Asia Tenggara telah mengakhiri Perang Dunia II dan menyerahnya tanpa syarat Jepang kepada pihak Sekutu.18 Bersamaan dengan kapitulasi Jepang di Indonesia, dalam suasana vakum pemerintahan di tanah air, Bangsa Indonesia bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan bangsanya dan membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan 18 Wawancara dengan Ima Yasmawati tanggal 10 April 2012
commit to user perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id 38 Undang-undang Dasar 1945. Kiprah pejuang Bangsa Indonesia dalam menyambut gembira proklamasi kemerdekaan bangsanya dan sebagai lambang awal perjuangan Bangsa Indonesia dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 diwujudkan dalam pamerann di Museum Perjuangan. Visualisasi Proklamasi bukti berkumandangnya proklamasi, Bambu runcing, lambang senjata awal perjuangan, Teks proklamasi, Panil-panil visualisasi dokumentasi foto perjuangan Bangsa Indonesia sesudah tahun 1945. Sejalan dengan perkembangan perjuangan Bangsa Indonesia sejak Proklamasi 17 Agustus 1945, terutama dalam periode perang kemerdekaan (1945-1949) TNI AD khususnya di wilayah Jawa Tengah atau Daerah Istimewa Yogyakarta telah banyak terlibat dalam episode-episode perjuangan yang berbentuk pertempuran bersenjata. Pertempuran- pertempuran tersebut pada dasarnya terpaksa dilakukan untuk menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan bangsa terhadap ancaman, hambatan, dari pihak lawan seperti Jepang yang tidak mau menyerahkan kekuasaan dan mengingkari tugas pokoknya di Indonesia, Belanda berusaha mananamkan kekuasaannya kembali di Indonesia.19Visualisasi perang kemerdekaan di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta ditata di tiap-tiap almari didalam Museum Perjuangan Yogyakarta. Gagasan dalam pendrian Museum Perjuangan muncul ketika setelah diselenggarakanya upacara hari kebangkitan Nasional di Yogyakarta tanggal 20 Mei 1958 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Bahwa untuk mengenang sejarah 19 Wawancara dengan Madrohi tanggal 10 April 2012
commit to user perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id 39 perjuangan bangsa Indonesia perlu adanya peninggalan sejarah yanga harus di tanamkan pada generasi muda tentang arti penting nasionalisme. dengan adanya jiwa nasionalisme menjadi modal dasar perjuangan sehingga tercapailah Proklamasi Kemerdekaan bangsa Indonesia. dan sebagai bentuk wujud penghargaan terhadap para pejuang nasional demi tercapainya bangsa Indonesia dari pihak-pihak luar yang ingin merebut serta mengambil alih kekuasaan.20 Sri Sultan Hamengkubuwono IX selaku ketua upacara peringatan kebangkitan Nasional 20 Mei 1958, dari itu didirikanlah bangunan museum yang didalamnya memuat sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam memperjuangakan kemerdekaan. Pembangunannya diawali dengan pencangkulan tanah, sebagai tempat yang akan di bangun museum dan pencangkulan dilaksanakan oleh Sri Paku Alam Ke VIII pada peringatan hari ABRI 5 Oktober 1958 diarea tanah lapang kecamatan Brontokusuman Yogyakarta. Pembangunan gedung Museum Perjuangan Yogyakarta diselesaikan dalam waktu dua tahun yaitu tahun 1959-1960. Tanggal 17 November 1961 dilakukan Upacara Pembukaan dan peresmian museum yang dibuka oleh Sri Paku Alam VIII.21 Museum Perjuangan Yogyakarta mengisahkan sejarah perjuangan dari zaman perang kemerdekaan yang berlangsung di Republik Indonesia yang terjadi di kota Yogyakarta. Sejarah perjuangan tersebut semuanya diwujudkan dan divisualisasikan lewat pameran dan koleksi yang dilestarikan dan dipublikasikan kepada masyarakat, 20 Wawancara dengan Juhari Chusbiantoro tanggal 10 Desember 2011. 21 Wawancara dengan Seno tanggal 13 Maret 2012
commit to user perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id 40 khusunys kepada generasi muda terhadap nilai-nilai semangat nasionalisme dan patriotisme dalam pembangunan bangsa di masa mendatang. Museum Perjuangan Yogyakarta mengkoleksi benda-benda sejarah perjuangan dengan berbagai bentuk mulai dari patung, relief, foto serta peralatan sehari-hari pada jaman tersebut. Koleksi dari museum ini diperkirakan lebih dari 200 buah yang diambil dari zaman perjuangan periode tahun 1908-1949.22 Museum Perjuangan Yogyakarta sebagai museum yang menyimpan serta menceritakan sejarah besar kota Yogyakarta. Museum Perjuangan memberikan motifasi pada generasi muda tentang pentingnya sejarah perjuangan bangsa dalam meraih kemerdekaaan. Sri Sultan Hamengku Buwono IX pendiri Museum Perjuangan meuangankan dalam pembangunan sebuah museum dan museum itu adalah Museum Perjuangangan Yogyakarta. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut maka membangun sebuah museum dengan bertemakan sejarah perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan Museum Perjuangan telah difungsikan sebagai museum, dijalankan pada tahun 1961 dan pada masa itu museum perjuangan Yogyakarta museum pertama yang bertemakan perjuangan. 22Budiharja. Panduan Museum Perjuangan. Museum Perjuangan, Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1986. hlm. 4.
commit to user perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id 41 2. Arti dan Makna Bangunan Museum Perjuangan Bangunan Museum Perjuangan sangat unik berbentuk bulat silinder dengan garis tengah 30 meter dan tinggi 17 meter. Gaya bangunannya merupakan perpaduan antara gaya Romawi Kuno dengan gaya "ketimuran" yang selanjutnya dinamakan Ronde Tempel. Di bagian kiri dan kanan pintu masuk Museum Perjuangan terdapat hiasan makara berbentuk bintang laut. Bagian atap gedung berbentuk topi baja model Amerika dengan hiasan puncak lima buah bambu runcing yang berdiri tegak di atas bulatan dunia yang terletak di atas lima buah trap (anak tangga).23 Dibagian atas pintu masuk Museum Perjuangan terdapat hiasan berbentuk binatang bersudut delapan dengan peta kepulauan Republik Indonesia di tengah- tengahnya. Dibawahnya ada Candrasengkala ciptaan RM. Kuswaji Kawindro Susanto dari SGA III Prabangkara (SMA III Kota Baru Yogyakarta) yang berbunyi: "Anggatra Pirantining Kusuma Nagara" (artinya: 1958/tahun berdirinya Museum Perjuangan) di bagian atas pintu masuk museum. Pada pintu masuk depan Museum terdapat anak tangga yang berjumlah tuju belas dan terdapat delapan pintu masuk ruangan museum. Bentuk bangunan tersebut secara keseluruhan mengandung arti simbolis bahwa kemerdekaan Indonesia diperoleh melalui perjuangan bangsa Indonesia sendiri, bukan hadiah dari bangsa lain, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang adil makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Setiap detail bangunan Museum Perjuangan memiliki arti, candra sengkala-nya memiliki arti tahun 23 Dandun Widoyoko, Selayang pandang Museum Perjuangan Yogyakarta, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1993. hlm. 5.
commit to user perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id 42 berdiri, jumlah anak tanggak serta daun pintu berarti tanggal dan bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Disamping itu, di sekeliling dinding luar museum dilengkpai sepuluh patung kepala pahlawan nasional serta 37 relief sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak jaman pergerakan nasional sampai dengan pemulihan kedaulatan 1950. 24Potensi Museum Perjuangan Yogyakarta sebagai wadah studi dan wisata berupa kesejarahan dan ilmu pengetahuan dapat dimaksimalkan.25 Tujuan sosialisasi dan ilmu pengetahuan menjadi salah satu tujuan serta menjadikan Museun Perjuangan sebagai salah satu media sosialisasi yang dapat diwujudkan. 24 Wawancara dengan Gusman Triatmaja 20 Maret 2012 25 Gunawan, Panduan Museum Perjuangan, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 2003. hlm. 8.