IMPLEMENTASI PROGRAM GERAKAN PEMBANGUNAN SIAGA DESA SWATANTRA (Studi Kasus Pembangunan Infrastruktur, Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Taro) Komang Wira Adi Saskara1), I Putu Dharmanu Yudartha2), Putu Eka Purnamaningsih3) 1,2,3)Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Udayana ABSTRACT Rural development is fundamental to the welfare of society. Many government programs are implemented in villages that are aimed at providing benefits to the community. Various problems often appear in the village, one of them is poverty. The Government of Gianyar Regency took an action to overcome the problem of poverty that occurred in the area by creating a program called Gerakan Pembangunan Siaga Desa Swatantra which targeted directly to the community. This study uses a descriptive qualitative research methodology, in obtaining the data, the author does direct observation in the field to obtain the primary data related, conduct study documentation to obtain secondary data. This research also uses techniques such as direct or indirect interviews related to the topic of this research. The theory used in this research is the theory of public policy which focuses on the concept of policy implementation, participation, empowerment, and development. The conclusion of this research is the implementation of Pembangunan Siaga Desa Swatantra program in Taro Village. This program gave a lot of benefits for the community as the target since 2015. The obstacles that have to be overcome in terms of implementation are fund management, awareness of the actors and material supply issues so that the development process can run smoothly. Keywords: public policy, policy implementation, poverty, PSDS 1. PENDAHULUAN Program PSDS berkaitan dengan upaya Program Gerakan Pembangunan Siaga meningkatkan pembangunan yang dimulai Desa Swatantra (PSDS) adalah suatu dari desa. mengingat untukmensejahterakan program inovasi daerah yang diarahkan pada masyarakat maka pembangunan desa harus kegiatan bidang infrastruktur, lingkungan, dilaksanakan terlebih dahulu. Dalam struktur pengembangan permukiman, sosial budaya pemerintahan desa berada dalam posisi dan ekonomi yang berbasis pemberdayaan terbawah namun apapun yang dilaksanakan masyarakat di tingkat pedesaan. PSDS akan bermuara ke desa dan akan langsung berupaya menggaris bawahi pentingnya berada di tengah masyarakat dan manfaatnya pemberdayaan masyarakat akan langsung dirasakan oleh masyarakat. Pelaksanaan program PSDS menggunakan 1
prinsip- prinsip dapat diterima, transparansi, akuntabel, dan berkelanjutan dengan menggunakan pendekatan: otonomi dan desentralisasi, keswadayaan, partisipatif, pemberdayaan, keberpihakan pada masyarakat miskin, penguatan kapasitas kelembagaan, keterpaduan program pembangunan, kesetaraan gender. Kabupaten Gianyar merupakan salah satu kabupaten di provinsi Bali yang konsen pada pembangunan berbasis masyarakat desa. Program Gerakan Pembangunan Siaga Desa Swatantra yang mulai dilaksanakan pada tahun 2015 dijalankan diseluruh desa dan kelurahan yang ada di kabupaten Gianyar yang terdiri dari 64 desa dan 6 kelurahan. Program PSDS bukan merupakan program bantuan dana bergulir atau hibah dari pemerintah kabupaten Gianyar, melainkan program yang rutin dilaksanakan setiap tahun melalui anggaran induk APBD kabupaten Gianyar. Desa Taro, Kecamatan Tegallalang merupakan desa dengan jumlah KK miskin tertinggi di Kabupaten Gianyar yakni di sebanyak 331 KK. Desa Taro merupakan daerah dengan kondisi wilayah landai. Potensi desa Taro adalah sektor agraris dan sebagian besar penduduk di desa Taro memiliki mata pencaharian sebagai petani disamping beberapa sektor ekonomi yang tergolong economic base. Bila dilihat dari aspek dana yang telah berhasil disalurkan ke desa Taro melalui Program Gerakan Pembangunan Siaga Desa Swatantra jumlahnya Rp. 780.000.000 dari sejak dilaksanakannya program tersebut oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar. 2 Pelaksanaan Program Gerakan Pembangunan Siaga Desa Swatantra (PSDS) sesuai data di Desa Taro, menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas pelaksanan program. Hal ini juga berkaitan dengan adanya pemberdayaan di setiap pelaksanaan progam, karena pemberdayaan dipandang sebagai suatu proses yang berjalan secara demokratis yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dan kepekaan masyarakat terhadap lingkungan sekitar. Terlebih program PSDS ini memang berasal dari masyarakat dan manfaatnya juga dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Perbaikan infrastruktur juga mendukung pembangunan daerah, mengingat pembangunan daerah tidak hanya berhubungan dengan sektor ekonomi semata tetapi dalam keberhasilannya juga berkaitan dengan sektor yang lainnya. Perbaikan infrastruktur dipandang sebagai hal yang fundamental untuk mendukung pembangunan daerah disegala bidang. Banyaknya dana yang disalurkan ke desa melalui program PSDS ini menjadikan banyaknya dana dan program yang harus dikelola di desa. Dana yang disalurkan ke desa justru akan menjadi tantangan bagi setiap desa apabila sumber daya manusianya masih belum siap dan setiap program yang dirancang akan berhasil juga apabila adanya kerjasama dan adanya pemberdayaan masyarakat setempat. Banyaknya dana yang disalurkan ke desa baik melalui pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadikan pekerjaan pemerintah desa dan kelurahan menjadi semakin banyak. Tidak hanya diharapkan hanya sekedar menjalankan program untuk menggunakan anggaran
semata, namun setiap program yang dilaksanakan harus memiliki manfaat terhadap masyarakat. Berangkat dari fenomena inilah penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian tentang"Implementasi Program Gerakan Pembangunan Siaga Desa Swatantra (PSDS) Studi Kasus Pembangunan Infrastruktur, Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Taro". 2. KAJIANPUSTAKA KEBIJAKAN PUBLIK Kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan antara yang satu dengan lainnya yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang- bidang yang menyangkut berbagai tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perekonomian dan lain-lain hal ini disampaikan oleh Dunn (1999:39). Kebijakan publik memiliki proses yang panjang dan kompleks dengan melibatkan beberapa proses dan variabel yang harus diuji. Sebagai sebuah proses kebijakan publik memiliki tahapan-tahapan,antara lain: 1. Tahap Penyusunan Agenda Setiap permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan akan dipilih yang terbaik dari sekilan banyak permasalahan yang ada. Hanya satu masalah yang akan dipilih untuk pembahasan lebih lanjut dan masalah lainnya tidak akan dibahas lebih lanjut. Adapula masalah yang ditunda pembahasannya karena ada tujuan tertentu. 2. Tahap Formulasi Kebijakan 3 Masalah yang berhasil dipilih melalui tahap penyusunan agenda kemudian akan dibahas lebih mendalam akan digodok pada proses ini. Pada tahap ini setiap alternatif akan bersaing untuk dapat dipilih menjadi pemecahan masalah yang terbaik melalui kebijakan. 3. Tahap Adopsi Kebijakan Dari sekian banyak kebijakan yang ditawarkan maka pada akhirnya akan dipilih salah satu saja dari sekian banyak kebijakan tersebut. Pada tahap ini sudah terdapat jalan keluar dari setiap permasalahan berupa kebijakan yang sudah siap untuk diimplementasikan. 4. Tahap Implementasi Kebijakan Pada tahap ini hasil kebijakan harus segera dilaksanakan di lapangan oleh agen- agen pemerintah sehingga dapat mengatasi setiap permasalahan yang terjadi. Kebijakan yang telah diambil atau dipilih dilaksanakan oleh unit- unit administrasi untuk dilaksanakan sesuai dengan alur dan tujuannya. 5. Tahap Evaluasi Kebijakan Pada tahap ini kebijakan yang telah dilaksanakan akan dinilai atau dievaluasi bagaimana pelaksanaannya untuk mengetahui bagaimana kebijakan itu mampu berjalan untuk dilaksanakan dilapangan dan mampu memberikan pemecahan masalah dari setiap permasalahan. KONSEP IMPLEMENTASI Implementasi kebijakan adalah suatu proses yang penting karena seberapa baiknya tujuan dari suatu kebijakan tanpa direncanakan dan dipersiapkan dengan baik
pelaksanaannya maka tujuan yang ingin dari suatu kebijakan tidak akan bisa dicapai. Maka dari itu untuk mencapai tujuan kebijakan makan perencanaannya harus dipersiapkan secara matang terlebih dahulu. Isi kebijakan atau program akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan implementasi. Sesuai yang dijelaskan Edward ada 4 faktor yang mempengaruhi kesuksesan terhadap implementasi kebijakan yang masing- masing memiliki variabel, yakni: 1. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan terletak pada bagaimana para pelaksana kebijakan berhasil mengetahui apa saja yang menjadi tujuan dari kebijakan dan siapa yang menjadi sasaran kebijakan yang kemudian harus diinformasikan kepada kelompok sasaran sehingga tidak terjadi kegagaglan didalam pelaksanaan kebijakan. 2. Sumber daya, meskipun kebijakan telah berhasil direncanakan dan dikomunikasikan dengan baik, namun jika dalam pelaksanaannya tidak terdapat sumber daya yang memadai, maka implementasi tidak akan berjalan dengan efektif. Sumber daya terdiri atas sumber daya manusia dan sumber daya dana. 3. Disposisi, merupakansifat dari implementator kebijakan yaitu prinsip, kejujuran, keterbukaan dan demokrasi.Apabila pelaksana kebijakan memiliki disposisi yang baik maka kebijakan akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Namun jika implementator tidak memiliki disposisi yang baik, pelaksanaan kebijakan tidak akan bisa berjalan efektif. 4. Struktur Birokrasi, struktur organisasi dari pelaksanaan kebijakan akan berpengaruh 4 secara siginifikan terhadap jalannya suatu kebijakan. Aspek dari struktur organisasi/birokrasi adalah Standart Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. KONSEP PSDS Program Pembangunan Siaga Desa Swatantra ditunjukan untuk melaksanakan urusan wajib pemberdayaan masyarakat desa malalui program peningkatan partisipatif masyarakat dalam membangun desa. Disisi lain program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan fasilitas infrastruktur yang mampu menurunkan serta memecahkan masalah kemiskinan. Program Pembangunan Siaga Desa Swatantra merupakan program inovasi yang dikembangkan daerah yang diarahkan pada kegiatan bidang infrastruktur, lingkungan, pengembangan pemukiman, sosial budaya, dan ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat di tingkat pedesaan. Dalam pelaksanaannya, program siaga desa swatantra diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pelaku, kelompok masyarakat, dan pelaku kepentingan di tingkat pedesaan, dalam melalui pelaksanaan program dilakukan melalui: a) Peningkatan ketersediaan dan akses terhadap infrastruktur b) Peningkatan partisipasi masyarakat c) Peningkatan pelatihan dalam pelaksanaan program d) Peningkatan kualitas kerja, melalui pemantauan kinerja secara berjenjang
e) Adanya penghargaan dan sangsi bagi pelaksana kegiatan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan f) Penguatan proses pelaksanaan serta penanganan pengaduan masyarakat. KONSEP PARTISIPASI Partisipasi dipandang sebagai diikutsertaan kelompokbaik itu keterlibatan mental,pikiran ataupun tindakan untuk turut memberikan sumbangan atau dorongan guna mencapai tujuan tertentu. Agar partisipasi dapat berjalan dengan jelas maka tujuan dari sebuah organisasi harus jelas melalui komunikasi yang berkelanjutan kepada target sasaran dan proses pemberdayaan masyarakat juga harus dilakukan terlebih dahulu sehingga partisipasi akan dapat terlaksana dengan baik. Partisipasi dalam pelaksanaan program, tidak saja bergantung pada metode dan teknik yang benar dalam pelaksanaannya, tetapi partisipasi akan bergantungpada tingkat komitmen dan dedikasi dari target sasaran. KONSEP PEMBERDAYAAN Pemberdayaan merupakan proses yang dilakukan secara sadar dengan penuh komitmen dan dedikasi dari para pihak terhadap peningkatan kemampuan masyarakatyang sebagai target sasaran mengenai peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat sebagai sumber daya dalam. Pemberdayaan juga dipandang sebagai sebuah proses yang kompleks dan menyeluruh,sebuah proses yang aktif dengan memberikan motivasi dan fasilitator kelompok masyarakat yang diberdayakan melalui 5 peningkatan pengetahuan, keterampilan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan juga dipandang sebagai sebuah "proses menjadi", bukan "proses instan". Pemberdayaan sebagai sebuah proses memiliki tiga tahapan antara lain tahap penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan, KONSEP PEMBANGUNAN Siagian (2008:2) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai sebuah usaha atau rangkaian usaha yang terencana dan terorganisir dengan dilakukan secara sadaroleh suatu suatu negara dalam rangka pembinaan bangsa (nation building). Pengertian yang lebih sederhana mengenai pembnagunan adalah suatu upaya menuju kearah yang lebih baik dari sebelumnya secara tersusun dan terorganisir dengan baik guna mencapai tujuannya yang telah ditetapkan. Pembangunan akan dapat berhasil dan mencapai tujuannya denganbaik dengan melibatkan, menggerakkan manusianya sebagai aktor dari pembangunan itu sendiri mulai dari tahap perencanaan hingga pemanfaatan program. Selain itu pembangunan merupakan suatu proses, ini berarti bahwa setiap pembangunan yang telah berhasil dilaksanakan harus ada keberlanjutannya dalam artian tanpa mengenal batas akhir. 3. METODELOGIPENELITIAN Jenis peneitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber datanya secara langsung dan data yang dikumpulkan dari pihak lain
secara tidak langsung. Informan dalam penelitian ini, penulis tentukan dengan metode purposive sampling dengan tambahan teknik snowball sampling.Pengumpulan datadengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknit analisis interaktif dilakukan dengan empat langkah yaitu pengumpulandata, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penyajian hasil ditampilkan dalam bentuk tulisan/teks (naratif)dan tambahan data berupa tabel dan gambar. 4. HASIL DAN PEMBAHASAN IMPLEMENTASI PROGRAM GERAKAN PEMBANGUNAN SIAGA DESA SWATANTRA Hasil penelitian dari implementasi program PSDS akan ditampilkan kedalam empat (4) aspek yang mempengaruhi berhasil tidaknya suatu implementasi kebijakan yang terdiri dari komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi menurut Edward III (2010). PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR Pembangunan infrastruktur dalam pelaksanaan program PSDS adalah dengan melaksanakan kegiatan berupa pembuatan rabat beton pada jalur pertanian dan bantuan bedah rumah untuk kelompok masyarakat kurang mampu. Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas di desa Taro yang dijalankan dengan mengoptimalkan pelaksanaan program PSDS. 6 PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan dari program PSDS di Desa Taro tidak terdapat kegiatan yang dikhususkan pada kegiatan-kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, namun setiap kegiatan yang dilaksanakan sudah dilakukan dengan proses pemberdayaan. Setiap program pembangangunan selalu melibatkan masyarakat mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan program. KOMUNIKASI Komunikasi sudah berjalan dengan baik antar para komponen yang terlibat didalam program PSDS baik pemerintah daerah Kabupaten Gianyar khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) sebagai leading sector dengan aparta desa, maupun komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat desa sebagai target sasaran. Kendala yang dialami dalam pelaksanaan program PSDS adalah terkait penyediaan bahan material dan masalah jalur serta tempat penampungan bahan material yang mengganggu kelancaran proses program PSDS. SUMBER DAYA Sumber daya disini dibagi menjadi dua aspek yakni sumber daya manusia (SDM) dan sumber dana dana/finansial. Sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program PSDS sudah memadai dan sudah memiliki kompetensi di
bidangnya masing-masing. Meskipun didalam pelaksanaannya ada beberapa anggota LPM sebagai pelaksana kegiatan kehadirannya cukup rendah. Sumber daya dana/ finansial yang disalurkan ke Desa Taro melalui program PSDS dari tahun 2015-2016 berjumlah Rp. 780.000.000 yang digunakan untuk kegiatan rabat beton dijalur pertanian dan bantuan bedah rumah untuk KK kurang mampu. Apabila dana tersebut dirasa kurang untuk memaksimalkan kegiatan maka akan difasilitasi dengan dana yang tersedia di desa dan memacu swadaya serta partisipasi masyarakat. DISPOSISI Variabel yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan adalah sikap implementor terhadap tugas dan tanggungjawabnya. Secara keseluruhan pelaksanaan program PSDS yang dilaksanakan oleh LPM Desa Taro sudah transparan dan laporan yang dibuat sudah disesuaikan dengan format yang diatur dalam pedoman pelaksanaan PSDS dan tahapan-tahapan perencanaan hingga pelaksanaan sudah dapat dijalankan dengan baik sesuai dengan arahan dan pedoman yang ditetapkan. STRUKTUR BIROKRASI Didalam menjalankan program yang menjadi pedoman setiap tindakan yang diambil oleh LPM Desa Taro selalu mengikuti Peraturan Bupati Gianyar No 24 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan Program Gerakan Pembangunan Siaga Desa Swatantra dan juga petunjuk teknis 7 penyaluran bantuan dan peggunaan anggaran yang tercantum didalam pedoman. Struktur organisasi LPM Desa Taro sangat sederhana, tidak memiliki rentang kendali yang jauh antara pucuk pimpinan dan bawahan sehingga tidak ditemukan masalah komunikasi antar anggotanya. 5. KESIMPULAN Dilihat dari konsep Implementasi Kebijakan menurut Edward III, pelaksanaan program PSDS di Desa Taro sudah terlaksana secara optimal dan baik mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan program. Selama pelaksanaan PSDS di Desa Taro dari tahun 2015 dan 2016 memfokuskan pada pembangunan infrastruktur untuk jalur pertanian dan bantuan bedah rumah. Dengan adanya pembangunan infrastruktur ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Namun kegiatan baru hanya sebatas itu belum terdapat kegiatan-kegiatan berupa pemberdayaan kepada masyarakat seperti pelatihan-pelatihan yang dapat mensejahterakan masyarakat. 6. DAFTAR PUSTAKA Sumber Buku Abdul Wahab, Solichin. 2008. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang. Abdullah, Syukur, 1987. Laporan temu kajian posisi dan peran ilmu administarasi Jakarta: Negara dan manajemen. Negara Lembaga Republik Asia Foundation Administrasi Indonesia dan
Agustino, Leo. 2012. Dasar- Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta Bastian, Indra. 2014. Sistem Pengendalian Jakarta: Manajemen Sektor Salemba Empat Publik. Dunn, William. 1999. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisys. Yogyakarta: Gava Media Mardikanto 2015. Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif dan Soebiato. Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta Thoha, Miftah. 2003. Dimensi- Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara. Jakarta: PT. Grafindo Persada 2015. Nurman. Daerah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Pasolong, Harbani. 2014. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta 1981. Poerbakawatja, Enseklopedia Pendidikan. Jakarta: Gunung Agung Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho D. Pemberdayaan: 2007. Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Strategi Pembangunan Soegarda. Manajemen Gramedia Sastropoetro, Santoso R. 1998. Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan Desiplin dalam Nasional. Bandung: Alumni Pembangunan Siagian, P. Sondang. 2008. Administrasi dan Pembangunan, Konsep, Dimensi Strateginya. Jakarta: Bumi Aksara Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: ________. 2014. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta Alfabeta 8 Sumarsono, Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan. Yogyakarta: Graha Ilmu Sonny. 2003. Sumodiningrat, Gunawan & Ari Wulandari. 2015. Menuju Ekonomi Berdikari. Yogyakarta: Media Prasindo Sun'an, Muammil & Abdurrahman Senuk. Pembangunan 2015. Ekonomi Daerah. Jakarta: Mitra Wacana Media Isu Suryono, Agus.2001. Teori dan Pembangunan. Malang: UM Press dan 2009. Tilaar, H.A.R. Pendidikan, Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan. Jakarta: Kekuasaan Rineka Cipta Widodo, Joko. 2010. Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Kebijakan Publik. Malang: Bayu Media Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pre sindo