1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Kemajuan teknologi di jaman sekarang memicu terjadinya efisiensi di segala sektor masyarakat. Pengaruh dari kemajuan teknologi, tidak hanya dapat dirasakan pada bidang bisnis, namun juga pada bidang pemerintahan yang mengalami kemajuan dari segi teknologi. Pemanfaatan teknologi sangatlah penting, karena bisa membuat pekerjaan semakin efektif dan efisien. Khususnya pada bidang pemerintahan, kemajuan teknologi diharapkan bisa menjadikan sistem pemerintahan menjadi semakin transparan dan akuntabel. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat melahirkan model pelayanan publik yang dilakukan melalui electronic system. Perkembangan teknologi selalu membawa perubahan terhadap perkembangan jaman. Petani yang dulunya mengelola sawah dengan sapi, kini sudah beranjak menggunakan traktor sebagai alat yang digunakan untuk mengelola sawah pertanian sehingga bisa efektif dan lebih cepat. Pemotong ayam yang dulu mencabut bulu ayam secara manual, sekarang sudah ditemukan mesin yang bisa membersihkan bulu ayam dengan sekejap. Pegawai yang dulunya menggunakan mesin ketik untuk membuat laporan keuangan sekarang sudah beranjak menggunakan komputer sehingga pekerjaan bisa lebih rapi dan mudah. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dilakukan karena hal tersebut memberikan kemudahan-kemudahan yang signifikan dalam efisiensi penggunaan waktu. Hal ini mengharuskan suatu organisasi agar secara terus menerus melakukan perubahan dan pemafaaatan teknologi agar dapat bersaing di 1
masa kini. Pemanfaatan teknologi juga dilakukan sistem pemerintahan sehingga laporan pertanggunjawaban yang dibuat bisa bersifat legal dan sesuai dengan aturan. Terbitnya peraturan tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk membentuk sistem yang bersih dan jauh dari korupsi khususnya pada penggunaan anggaran yang tentunya sangat penting untuk diawasi. Penggunaan teknologi yang selaras dengan aturan pemerintah agar terciptanya peningkatan produktivitas dan pelayanan public yang dilakukan pemerintah. Melalui kemajuan teknologi juga diharapkan terciptakan e- Government sehingga kepercayaan dan transparansi pelayanan publik semakin meningkat. E-Government merupakan sistem informasi manajemen dalam bentuk implementasi pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, yang digunakan sebagai media informasi dan secara interakif antara pemerintah dengan kelompok-kelompok masyarakat dan sesama lembaga pemerintahan itu sendiri. e-Government yang dilakukan oleh pemerintah dimulai dari bentuk layanan yang sederhana yaitu penyediaan informasi dan data-data berbasis komputer tentang pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan sebagai bentuk wujud transparansi dalam pelayanan publik (Nur, 2014). Dari sudut pemerintahan e- Government juga bisa dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi baik intern di kalangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun masyarakat. Adanya e- Government, pemerintah juga memberikan inovasi terhadap suatu sistem keuangan yang bisa memberikan kemudahan kinerja organisasi pemerintah yaitu e- 2
Budgeting. Dari penerapan e-Budgeting ini di harapkan pemerintahan akan menjadi semakin baik dan mengarah ke good governance. Ada beberapa prinsip Good Governance menurut UNDP (United Nation Development Programme), 1997, yaitu (1) partisipasi, (2) kepastian hukum, (3) transparansi, (4) tanggung jawab, (5) berorientasi pada kesepakatan, (6) keadilan, (7) efektifitas dan efesiensi, (8) akuntabilitas, (9) visi strategik. Prinsip-prinsip itulah yang melekat pada sebuah kepemerintahan dalam rangka mencapai apa yang diharapkan sehingga hubungan yang baik dengan masyarakat dapat dirasakan. Pemerintah tentunya dari sejak dahulu telah menjalankan ataupun merencanakan program-program dalam rangka adanya pembangunan nasional baik jangka panjang ataupun jangka pendek. Tetapi dari sekian banyak prinsip good governance peneliti hanya mengambil dua prinsip yaitu transparansi dan akuntabilitas, ini berkaitan dengan pokok masalah yang di ambil di tempat penelitian dan beberapa jurnal yang terkait. Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan. Bentuk pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah (LAN dan BPKP, 2000). Penilaian pemerintah telah bekerja dengan ekonomis, effisien, dan efektif atau belum bisa dilihat dari hasil dari laporan program yang telah dilaksanakan sehingga masyarakat bisa menilainya. Akuntabilitas juga dapat dilihat dari perspektif akuntansi, perspektif fungsional, dan perspektif sistem akuntabilitas (Rinaldi, 2012). Menurut Sawitri et al. (2015) pemerintah sebaiknya memiliki akuntabilitas dalam 3
pengelolaan keuangan publik sehingga bisa meningkatkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Terciptanya sistem pemerintahan yang baik (good governance) yang merupakan harapan dari seluruh masyarakat tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi setiap insan negeri ini. Pemerintah diberikan syarat mutlak sebagai pengayom masyarakat agar transparansi anggaran selalu terjaga dan digunakan dengan baik. Menurut Mardiasmo (2002) good governance merupakan suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik oleh pemerintah yang baik. Good governance memiliki hubungan yang signifikan dengna e-Government. Penerapan e-Government diharapkan bisa menciptakan sistem pemerintahan yang baik (good governance). Menurut Mardiasmo (2009) terdapat prinsip-prinsip good government yang di jabarkan seperti: akuntabilitas, transparansi, demokrasi, dan aturan hokum. Lebih lanjut dari hasil penelitian Gunawan (2016) memperoleh hasil bahwa dari penerapan e-budgeting dapat memberikan dampak signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pada proses pengelolaan keuangan publik. Hal tersebut mengindikasikan bahwa secara tidak langsung e-budgeting memiliki peranan dalam terciptanya good governance. Harapan akan terciptanya good governance sepertinya sulit untuk direalisasikan. Tingginya angka korupsi dikalangan penjabat kita bisa dijadikan tolak ukur bahwa negara memiliki masalah yang sangat pelik di sistem pemerintahan kita.Permasalahan tersebut menyebabkan kurangnya kualitas pelayanan publik. Rinaldi (2012) mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik pada Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah: Kualitas SDM yang masih rendah (masih kurang kesadaran 4
dan motivasi dalam pemberian pelayan), Sistem dan prosedur pelayanan yang masih panjang dan rumit, Belum adanya Standar Pelayanan Minimal dalam pengurusan izin bidang pelayanan publik yang menyangkut prosedur, waktu, dan biaya. Implementasi dari terciptanya e-Government dapat dilakukan melalui terlaksananya e-Budgeting dalam suatu pemerintahan. e-Budgeting merupakan salah satu perwujudan implementasi e-Government dalam mengelola keuangan pemerintah. Sistem ini dikembangkan untuk mempercepat proses perencanaan dan anggaran pemerintah. Selain itu, e-Budgeting merupakan salah satu cara untuk menghadapi permasalahan internal organisasi pemerintah dalam menyusun anggaran. Penggunaan e-Budgeting sangat penting dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dan anggaran untuk memberantas penyimpangan anggaran di daerah. Di Indonesia yang telah menerapkan sistem e-Budgeting di antaranya adalah Kota Surabaya dan Provinsi DKI Jakarta. Fenomena yang berkaitan dengan dan anggaran daerah pada Pemerintah Provinsi Jakarta di antaranya adalah kasus pengadaan truk sampah di Dinas Kebersihan. Pada tahun 2014, pengadaan truk kebersihan tidak dilakukan secara lelang, melainkan dengan pembelian secara e-Catalog. Namun, ketika akan melakukan pembayaran kepada pemegang kendaraan, truk yang dibeli tidak bisa dibayarkan karena kekurangan anggaran di Dinas Kebersihan sebanyak Rp11 miliar (Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2015). Salah satu kegagalan dalam mengimplementasikan suatu sistem ini dikarenakan adanya faktor manusia, yaitu penolakan atas sistem tersebut. Karenanya, penting untuk memahami mengapa seseorang menerima atau menolak sistem informasi berbasis tekonologi. Fenomena 5
ini mencerminkan bahwa sistem e-Budgeting sangat di butuhkan untuk memperkuat adanya transparansi dan akuntabilitas keuangan publik. Penyajian laporan keuangan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan keterbandingan laporan keuangan serta untuk menyajikan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan dari pemerintah. Semua informasi tersebut digunakan oleh pihak yang terkait dengan pertanggungjawaban laporan keuangan pemerintah terhadap masyarakat sebagai sumber dana. Tujuan-tujuan itulah yang menyebabkan diperlukannya sebuah standar yang memuat pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan pemerintah paling tidak adalah relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Hal tersebut disebabkan karena organisasi sektor publik merupakan organisasi yang menggunakan sumber dana publik sehingga harus memberikan pertanggungjawaban melalui laporan keuangan sebagai wujud akuntabilitas. Anggaran memiliki peran penting dalam tata kelola pemerintah. Anggaran sebagai alat kebijakan, perencanaan, pengendalian dan penilaian kinerja memiliki peranan yang cukup strategis dalam upaya pemerintah mewujudkan kemakmuran masyarakat. Sistem penganggaran pada pemerintah Indonesia telah mengalami pergeseran dari sistem anggaran tradisional menjadi anggaran kinerja (Halim & Kusufi, 2012). Pergeseran ini terjadi karena akuntabilitas dan transparansi yang kurang dalam pengelolaan anggaran. Sistem anggaran kinerja tidak hanya menekankan pada input anggaran seperti pada sistem anggaran tradisional, tetapi juga pada output dan outcome. Hal ini mengisyaratkan bahwa penganggaran kinerja 6
memiliki tolok ukur dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik (Nordiawan, 2007). e-Budgeting merupakan sistem informasi yang digunakan untuk penyusunan anggaran guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses penganggaran. Sistem e-Budgeting memberikan peranan yang penting dalampembuatan anggaran. Sistem tersebut mampu mempersingkat waktu yang diperlukan dalam proses pembuatan anggaran karena dilakukan secara online dan dapat di akses dimana saja. Sistem ini juga berfungsi sebagai alat pengawasan kerja yang dapat memantau poses dalam penyusunan anggaran. Selain itu, prosedur dalam e-Budgeting juga dapat mengantisipasi potensi adanya mark-up dengan adanya sistem saling mengawasi (ebudgeting.surabaya.go.id diakses 15 Januari 2017). Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan pertanggungjawaban keuangan yang baik dan benar adalah dengan menetapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. Namun, pada tahun 2010 disahkan peraturan baru mengenai SAP yaitu tentang sistem akuntansi pemerintah daerah yang berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. Perwujudan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan menyajikan laoran keuangan sesuai dengan laporan keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan serta dilaporkan tepat waktu dan dapat diandalkan. Adanya Standar Akuntansi Pemerintahan diharapkan setiap pemerintah daerah dapat menyusun laporan keuangan daerahnya dengan baik dan benar serta sesuai dengan peraturan yang 7
telah ditetapkan agar tercipta pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) memiliki hal terpenting yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif (Zeyn, 2011). Provinsi Jawa Timur merupakan pelopor dalam penggunaan sistem e- Budgeting salah satu nya di kota Surabaya. Sistem ini pertama kali dirintis dari pemerintah kota Surabaya dan di adopsi oleh pemerintah DKI Jakarta pada tahun 2015. Surabaya sebagai kota salah satu kota panutan dari kota maupun kabupaten yang berada di Jawa Timur terkait dalam penerapan e-Budgeting yang telah sukses diterapkan. Selain itu beragam penghargaan juga diterima oleh pemerintah Kota Surabaya terkait penerapan teknologi guna menunjang pelayanan birokrasi. Surabaya dinilai mampu melakukan inovasi, efisiensi dan unggul dalam manajemen proyek di sekitar pusat data. Program yang sudah di kelola oleh ibu Tri Risma selaku walikota Surabaya merupakan fasilitas teknologi informasi yang dapat dinikmati masyarakat Surabaya secara gratis guna mendapatkan pelayanan dan data secara transparan, akuntabel dan memangkas birokrasi (kominfo.go.id). Berdasarkan hasil kajian terhadap penelitian sebelumnya, diperoleh bahwa banyakmanfaat yang didapatkan dari adanya e-Budgeting, yang dimana dalam penerapan e-Budgeting ini membuat transparansi semakin baik terlihat di masyarakat. Seperti pada hasil penelitian Gunawan (2016) memperoleh hasil bahwa penerapan akuntabilitas dan transparansi anggaran pemerintah di kota Surabaya telah terwujud. Realisasi akuntabilitas bisa dilihat dari upaya pemerintah mempublikasikan pelaksanaan proses penganggaran dan program kegiatan Pemerintah Kota secara menyeluruh. Perwujudan transparansi informasi anggaran dalam penelitian ini dapat dilihat melalui informasi anggaran yang diberikan oleh 8
Pemerintah Kota Surabaya. Implementasi berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur operasional standar. Hasil ini mengindikasikan bahwa e-Budgeting merupakan suatu sistem yang seyogyanya dilaksanakan oleh instansi pemerintah sehingga bisa melakukan control terhadap transparansi serta akuntabilitas dalam proses keuangan public di instansi tersebut. Melalui e-Budgeting, transparansi dan akuntabilitas akan semakin jelas terlihat sehingga kecuarangan-kecurangan yang umumnya terjadi saat ini bisa diminimalisir. Hasil penelitian ini dijadikan peneliti sebagai acuan dalam pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, demikian halnya dengan metode penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sistem e-Budgeting dalam meningkatkan nilai transparansi pada Pemerintah Kota Binjai telah tercapai. Lebih lanjut, sistem e-Budgeting dalam meningkatkan nilai Akuntabilitas pada Pemerintah Kota Binjai juga sudah telah tercapai, (Nasution & Ramadhan, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa system e- Budgeting dapat meningkatan transparansi dan akuntabilitas suatu instansi pada suatu daerah. Hasil penelitian ini mempertegas kembali bahwa e-Budgeting memiliki hubungan yang significant terhadap transparansi dan akuntabilitas. Berdasarkan hasil penelitian dari Nasution dan Atika (2019) menunjukkan bahwa implementasi e-Budgeting berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap transparansi keuangan daerah di Indonesia. Temuan tersebut menguatkan penelitian sebelumnya. Temuan penelitian ini memberikan implikasi berupa kontribusi yang bermanfaat bagi pejabat pemerintahan (eksekutif dan legislatif), dalam menunjukkan peran penting implementasi e-Budgeting untuk mendorong 9
transparansi keuangan daerah. Transparansi memberikan peranan penting terhadap kinerja suatu instansi. Adanya transparansi diharapkan bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap suatu instansi. Penelitian ini mengkombiinasikan dua jurnal sehingga memperoleh kebaharuan berupa penggabungan variabel dan metode yang di gunakan untuk menganalisis sistem e-budgeting. Adapun sistem e-budgeting yang di teliti menggunakan model CIPP baik dari segi context, input, process, product, Seyogyanya penelitian ini dapat menjadi lebih komprehensif dan memiliki kebaharuan dari penelitian sebelumnya. Adanya perkembangan teknologi tentunya memberikan dampak terhadap penggunaan e-Budgeting sebagai sarana dalam pengelolaan keuangan publik. Menurut Damai (2016) e-Budgeting merupakan suatu aplikasi teknologi informasi untuk mendukung siklus perencanaan, pembuatan program, hingga pada tahapan kendali dan evaluasi suatu sistem. Implementasi dari sistem e-Budgeting tentunya diharapkan bisa meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Menurut Yuniarta dan Purnamawati (2020) kunci dari transparansi dari pemerintahan dipengaruhi oleh kondisi finansial pemerintah daerah dan ukuran pemerintah daerah. Menurut Mardiasmo (2009), akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk menerima pertanggungjawaban tersebut. 10
11 E-Budgeting, transparansi dan akuntabilitas merupakan variabel penting dalam proses berjalannya suatu organisasi masyarakat. Kepercayaan masyarakat yang kian luntur terhadap sistem pemerintahan, hendaknya harus ditanggulangi sehingga bisa menciptakan kondusifitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adanya sistem e-Budgeting diharapkan bisa memperbaiki sistem pengelolaan keuangan public yang selama ini masih belum optimal. Semakin seringnya politikus-politikus yang tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentu merupakan hal yang pelik di tengah krisis Pandemi Covid-19 yang kita alami saat ini. Hal ini mempertegas bahwa penelitian ini relevan dan layak untuk dilaksanakan, sesuai dengan kajian di atas. Menurut hasil penelitian Rahman, Irianto, dan Rosidi (2018) menyatakan bahwa penggunaan e-Budgeting sebagai sistem pengelolaan anggaran publik sangat layak untuk dilaksanakan karena terbukti efektif jika ditinjau melalui model CIPP (Context, Input, Process, and Product). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pada tahapan konteks (context), implementasi e-Budgeting berhasil mencapai tujuan awal, yaitu transparansi dan akuntabilitas anggaran. Selanjutnya ditinjau dari masukan (input), penggunaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia sudah memadai. Ditinjau dari proses (process), e-Budgeting mempermudah dan meminimalisasi kesalahan dalam proses penyusunan RKA. Serta, ditinjau dari output (product), e-Budgeting meningkatkan kualitas APBD dari sisi kesesuaian dengan dokumen perencanaan RPJMD, serta manajemen kendali anggaran yang berperan aktif. Hasil penelitian ini peneliti jadikan rujukan utama dalam melaksanakan penelitian nantinya. Variabel e-Budgeting akan dianalisis
dengna menggunakan metode penelitian kualitatif menggunakan pendekatan studi kasus dengan menganalisis pada tahapan context, input, process, dan product. Berdasarkan wawancara peneliti dengan salah satu narasumber yaitu pegawai di Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Karangasem, yang bernama I Gede Harsiks Krisnawan S.H. dengan jabatan Sekretaris, memperoleh simpulan yang mengidentifikasikan bahwa implementasi e-budgeting di SKPD tersebut masih belum optimal. Hal tersebut di sebabkan karena pegawai masih berkendala dalam melakukan input data dan pengoperasian sistem. Oleh karena itu dalam penelitian ini dilakukan penelitian terkait dengan e-budgeting dengan metode CIPP untuk mendalami dan mengkonfirmasi kendala tersebut dalam proses pelaksanaan e-budgeting. Lebih lanjut e-budgeting juga akan di analisis terkait dengan dampaknya terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan publik di SKPD Karangasem. Terciptanya good governance bisa diawali dengan terlaksanya pengelolaan yang akuntabel melalui salah satunya pada penyajian laporan keuangan yang baik dan benar. Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti mengajukan rancangan penelitian yang berjudul "Analisis Implementasi e-Budgeting Menggunakan Model CIPP (Context, Input, Process, and Product) dan Dampaknya terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Publik di SKPD Kabupaten Karangasem". Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memaparkan bagaimana implementasi sistem e-Budgeting di SKPD Kabupaten Karangasem. 12
13 1.2 Identifikasi Masalah Seiring dengan berkembangnya jaman, perkembangan teknologi yang pesat memberikan imbas secara langsung terhadap kehidupan manusia. Manusia harus melakukan adaptasi terhadap kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi terus dikejar untuk mempermudah kegiatan yang dilakukan manusia sehingga pekerjaan bisa berjalan sistematis dan efektif. Perkembangan teknologi informasi juga berpengaruh dan perkembangan industri jasa saat ini semakin meningkat pada perusahaan, tetapi juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap transparansi dalam sistem pemerintahan yang diharapkan bisa menjaga akuntabilitas dari pemerintahan itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi transparansi dalam sistem pemerintahan sangatlah diperlukan. Namun dalam implementasinnya, sistem pemerintahan tidak bernjalan sesuai harapan sehingga transparansi dan akuntabilitas penyelenggara pemerintahan pun perlu diragukan. Berdasarkan penelusuran lebih lanjut terhadap penelitian yang relevan, diperoleh juga variabel yang memberikan dampak signifikan terhadap transparansi pemerintahan adalah adanya sistem elektronik e-Budgeting yang bisa menciptakan transparansi pengelolaan anggaran sehingga anggaran yang terserap bisa digunakan dengan baik. Selain itu, dengan adanya e-Budgeting akuntabilitas sistem pemerintahan juga terpengaruhi. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan antara e- Budgeting dengan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pada suatu sistem pemerintahan. Penelitian ini mencoba membedah relevansi dari e- Budgeting dengan menggunakan model CIPP terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di SKPD Kabupaten Karangasem.
Peneliti menemukan model evaluasi lain yang digunakan dalam mengevaluasi sistem e-budgeting. Model evaluasi sistem seperti logic model juga dapat digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan sistem e-budgeting. Menurut Darodjat dan Wahyudhiana (2015) evaluasi logic model merupakan suatu penggambaran program yang logis dan tepat menurut kondisi tertentu dalam rangka memecahkan problem. Kekhasan dari model logik adalah penggunaan tabel dan grafik alir yang berisi input, aktivitas, dan hasil. Sebagian besar menggunakan teks dan anak panah atau grafik untuk menggambarkan urutan aktivitas. untuk menghasilkan perubahan, dan bagaimana aktivitas tersebut terhubung dengan hasil program yang diharapkan tercapai. Berdasarkan hasil penelitian Fitrianty dan Biswan (2018) yang memperoleh hasil bahwa logic model sudah dicerminkan dalam proses bisnis PKPPIM sehingga output merepresentasikan fungsi yang dijalankan PKPPIM. Studi ini membahas struktur informasi kinerja yang dimiliki Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral (PKPPIM), Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan sebelum implementasi ADIK, yaitu tahun 2014, 2015 dan setelah implementasi ADIK tahun 2017. Hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa model evaluasi logic model bisa digunakan dalam mengevaluasi sistem e-budgeting. Penganggaran menggunakan logic model tersebut menjadi tren tersendiri dalam beberapa dekade terakhir (Opensha, et al., dalam Fitrianty & Biswan, 2018). Oleh karenanya, perlu dipahami keterkaitan input dan outcome beserta mekanisme perubahannya (Yampolskaya et al., dalam Fitrianty & Biswan, 2018). Logic model dapat diterapkan baik untuk penyusunan program baru maupun program yang sudah ada. Untuk program baru, logic model membantu memperjelas cara sebuah 14
program menyelesaikan masalah dalam batasan asumsi tertentu dan membantu dalam mengembangkan sistem pengukuran dan evaluasi kinerja (Porteous & Stewart, dalam Fitrianty & Biswan, 2018), sedangkan untuk program yang sudah ada, logic model membantu memahami dan menguji asumsi-asumsi yang melandasi program ( Cobigo et al., Fitrianty & Biswan, 2018) Secara implisit model evaluasi logic model hampir sama dengan model CIPP yang memiliki tahapan; context, inputs, actvities, outputs, dan outcomes. Model CIPP memiliki beberapa kelebihan antaranya: lebih komprehensif, karena objek evaluasi tidak hanya pada hasil semata tetapi juga mencakup konteks, masukan (input), proses, maupun hasil. Selain memiliki kelebihan, model CIPP juga memiliki keterbatasan, antara lain penerapan model ini dalam bidang program pembelajaran di kelas perlu disesuaikan atau modifikasi agar dapat terlaksana dengan baik. Sebab untuk mengukur konteks, masukan maupun hasil dalam arti yang luas banyak melibatkan pihak, membutuhkan dana yang banyak dan waktu yang lama (Darodjat & Wahyudhiana, 2015). Model CIPP digunakan untuk menganalisis e-budgeting maka akan mendapati sasaran yang dituju, output strategis yang di harapkan seperti apa, bagimana aktivitas yang dapat di lakukan dan di arahkan sehingga mendapatkan hasil yang sesuai dengan sasran yang di inginkan, sama halnya dengan metode CIPP yang dimana juga terdapat context ataupun goals ataupun tujuan utama dari pelaksanaan E-budgeting, yang kedua adanya Input dimana ini mengarah pada apa yang di butuhkan agar sistem E-Budgeting ini dapat di jalankan dengan baik, untuk Proses yang di inginkan yang sesuai agar iput yang ada dapat berjalan agar mencapai tujuan yang di inginkan, sehingga dalam produk yang desutkan dapat 15
menghasilkan hasil yang sesuai sehingga dapat memberikan dampak yang signifikan juga terhadap faktor yang terkait sepeti transparansi dan akuntabilitas keuangan publik. Keunggulan model evaluasi CIPP dibandingkan dengan model evaluasi lainnya adalah dengan menggunakan model CIPP akan menghasilkan analisis kelebihan dan kekurangan program yang dilaksanakan, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas program tersebut (Mohebbi et al., 2011). Hal ini mempertegas kembali bahwa metode evaluasi yang layak digunakan dalam menganalisis penggunaan e-budgeting adalah CIPP. Berdasarkan hal tersebut untuk mengevaluasi penggunaan e-budgeting pada variabel penelitian ini digunakan metode CIPP sebagai bentuk acuan dalam proses evaluasi tersebut. 1.3 Pembatasan Masalah Pembatasan masalah dalam penelitian ini dilakukan karena adanya keterbatasan kemampuan, ruang, dan waktu, penelitian ini dilaksanakan dengan berbagai pembatasan untuk menghindari penafsiran yang keliru dan kemungkinan adanya kegandaan makna atau arti kata serta permasalahan tidak meluas. Masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah berkaitan dengan dampak dari penggunaan sistem e-Budgeting terhadap transparansi keuangan publik di SKPD Kabupaten Karangasem. Fokus permasalahan itu dilakukan seiring dengan temuan empiris yang diperoleh bahwa terjadinya permasalahan pada transparansi dan akuntabilitas keuangan publik di sistem pemerintahan. Penelitian ini menganalisis jalannya penggunaan sistem e-Budgeting di SKPD Kabupaten Karangasem melalui model CIPP sehingga temuan yang berhubungan dengan e-Budgeting akan diuraikan pada tahapan context, input, process dan product. 16
1.4 Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka dapat dikemukakan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 1.4.1 Bagaimana implementasi sistem e-Budgeting melalui model CIPP di SKPD Kabupaten Karangasem? 1.4.2 Apakah transparansi keuangan publik dapat terlihat di SKPD Kabupaten Karangasem? 1.4.3 Bagaimana akuntabilitas keuangan publik dapat berjalan seiring dengan adanya transparansi keuangan publik di SKPD Kabupaten Karangasem? 1.4.4 Bagimana dampak dari penerapan sistem E-Budgeting terhadap transparansi dan akuntabilitas di SKPD Kabupaten Karangasem? 1.5 Tujuan Penelitian Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.5.1 Untuk mengetahui bagaimana implementasi sistem e-Budgeting melalui Model CIPP di SKPD Kabupaten Karangasem 1.5.2 Untuk mengetahui apakah transparansi keuangan publik dapat terlihat di SKPD Kabupaten Karangasem 1.5.3 Untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas keuangan publik dapat berjalan seiring dengan adanya transparansi keuangan publik di SKPD Kabupaten Karangasem 1.5.4 Untuk mengetahui dan menjabarkan bagaimana idampak dari sistem e- Budgeting terhadap transparansi dan akuntabilitas di SKPD Kabupaten Karangasem 17
1.6 Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfat bagi penulis maupun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap penelitian ini. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah. 1.6.1 Manfaat Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan adanya transparansi dan akuntabilitas keuangan publik dengan pemanfaatan sistem e-Budgeting. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan- kebijakan yang baik dan benar terhadap instansi-instansi pemerintahan. 1.6.2 Manfaat Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur mengenai pengaruh penerapan sistem e-Budgeting terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan publik di SKPD Kabupaten Karangasem. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong pihak-pihak lain untuk melakukan penelitian yang lebih baik mengenai implementasi sistem e-Budgeting dalam suatu sistem pemerintahan. 18