KEKUATAN MAKNA BAHASA DALAM POLITIK KONSPIRASI Oleh: Moh. Rosyid1*) A. Pendahuluan Keberadaan bahasa sebagai media ilmu pengetahuan terwujud jika sebuah bahasa tidak kehilangan karakter. Bahasa bukanlah hadir tanpa sejarah, bahasa tidak bisa disterilisasi dari realitas yang menjadi referennya. Artinya, untuk dapat menjadi bahasa ilmu pengetahuan, yang pertama dilakukan adalah membangun gairah riset bahasa untuk terciptanya 'komunitas ilmu pengetahuan' bidang bahasa. Memindahkan ilmu pengetahuan dalam bahasa dengan menyandingluruskannya dengan istilah alih teknologi hanyalah sebuah modus pengalihan dari ilmuwan yang tidak berdaya, yang kehilangan subyek bahasa (Saidi, 2011:6). Naskah ini merupakan bagian kecil untuk menggugah kembali pada publik bahwa bahasa mempunyai kekuatan membangun persepsi pada publik. Bahasa dapat pula berperan sebagai politik konspirasi. Hal tersebut meneguhkan adanya pernyataan bahwa bahasa memiliki kekuatan karena makna yang terkandung di dalamnya. Politik bahasa sebagai gejala kebudayaan dapat dilakukan untuk membangun persepsi dan kesadaran publik. Di tengah krisis politik, cara itu dipakai untuk menarik kembali kepercayaan publik yang makin menguap. Politik selalu berbicara soal persepsi, bukan semata-mata fakta dan data. Kekuatan persepsi bahkan mampu menembus dan mengatasi fakta dan data. Politik yang diartikan seni *) Moh. Rosyid, dosen STAIN Kudus. mrosyid72@yahoo.co.id. 1 115
116 untuk berkuasa atau menguasai selalu memandang persepsi publik sebagai faktor utama dan menentukan dalam memaknai realitas. Demi mencapai kepentingannya, politikus melakukan dua hal yakni membangun persepsi dan menghancurkan persepsi. Persepsi dibangun ketika kerja politik butuh pencitraan positif agar publik selalu menaruh kepercayaan atas lembaga politik dan aktornya. Namun sebuah persepsi harus dihancurkan karena dipandang merugikan, baik oleh lembaga politik maupun aktor politik. Politik bahasa selalu digunakan untuk dua kepentingan membangun pencitraan yang baik oleh lembaga atau aktor politik. Politik bahasa menggunakan kata atau kalimat tidak hanya sebagai piranti komunikasi netral yang melahirkan semantika umum dan normatif, tapi juga alat untuk menyampaikan pesan dan membangun persepsi tertentu tentang realitas. Diharapkan persepsi publik bisa dikuasai. Opini publik pun bisa dibangun berdasarkan kepentingan politikus bahasa. Dalam politik bahasa selalu dimainkan kata-kata konotatif yang diharapkan dengan kata bersayap tersebut 'menerbangkan' pesan penting yang melahirkan persepsi tandingan atau kesadaran baru terkait realitas tertentu. Para politikus bahasa amat sadar pada kekuatan kata-kata konotatif yang mampu mengarahkan logika dan perasaan publik. Politik bahasa bisa bermakna baik dan mulia ketika politik digunakan untuk membangun martabat manusia dengan cara yang beradab. Sebagai piranti sosial, bahasa selalu netral dan bebas nilai. Para pelaku komunikasi verballah yang mengubah bahasa menjadi produk kebudayaan yang berpotensi mengubah persepsi dan kesadaran publik (Tranggono, 2013:6). B. Fungsi Bahasa Bahasa sebagai alat komunikasi mempunyai beberapa fungsi di antaranya adalah fungsi kognitif yakni pengguna bahasa dapat menyampaikan isi pikiran. Fungsi tersebut tidak dapat berperan dengan maksimal tanpa mengkaji konsep bahasa, di samping
bahasa senantiasa berkembang dan mengalami perubahan berupa penambahan (perbendaharaan) kata sesuai dengan dinamika kehidupan pengguna bahasa. Hal ini sebagai wujud hakikat bahasa yang hidup. Perkembangan itu dapat dibuktikan dengan penggunaan kata atau istilah baru (adopsi) yang digunakan dalam komunikasi lisan maupun tulisan. Hal tersebut terekam dalam penggunaan kata atau istilah baru dalam kamus. Sebagaimana muatan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) III terbitan tahun 2001 terdiri 78.000 lema, sedangkan KBBI IV garapan Pusat Bahasa terbitan tahun 2009 menuangkan 90.000 lema. Berkembangnya bahasa seagai penanda bahwa bahasa itu hidup. Hidupnya bahasa karena ditemukannya teori bahasa yang baru dan banyaknya perbendaharaan kata baru dalam bahasa yang bersumber dari bahasa itu sendiri, baik dari bahasa asing (daerah atau mancanegara), digunakan sebagai objek penelitian ilmiah, dan bahasa tersebut digunakan sebagai media komunikasi hingga sekarang ini. Namun sebaliknya, jika bahasa tidak mengalami dinamika maka bahasa tersebut mengalami masa 'kematian' karena tidak memenuhi kaidah sebagai bahasa itu sendiri yakni senantiasa dinamis sesuai perkembangan era dan didukung beberapa telaah akademis (Rosyid, 2007). C.Manfaat dan Peran Bahasa Manfaat linguistik tidak lain adalah untuk kehidupan karena dijadikan bekal bagi pendalaman berbagai keilmuan, dapat memahami pertikaian antarsuku, manfaat teoretis bagi ahli bahasa (linguis), dan manfaat praktis bagi nonlinguis. Pendalaman ilmu lain menggunakan peran bahasa, seperti antropolog dalam memahami kondisi riil suku terasing. Dalam mengadakan pendekatan agar 'lengket', penguasaan bahasa obyek yang diteliti memberi andil dan peran. Jika terjadi pertikaian antarsuku, bahasa dapat dijadikan mediator pendamai. Adapun manfaat teoretis bagi ahli bahasa adalah 117
menemukan konsepsi baru atau mengubah teori yang dianggap mapan dengan sentuhan teori baru. Manfaat praktis bagi ahli di luar bahasa adalah minimal mengantarkan dalam mendedahkan laporan agar 'renyah' dikonsumsi publik. 118 Kegunaan kajian linguistik dipilah menjadi dua, yakni kegunaan praktis dan teoretis. Kegunaan praktis artinya ilmu itu dapat dipakai sebagai titik tolak dalam menerangkan bahasa kepada siswa didik. Misalnya, kita sulit meyakinkan pada siswa didik, mengapa kata "tari + me- = menari" bukan 'mentari' diperlukan argumen bahasa. Kegunaan teoretis artinya dengan ilmu bahasa, seorang mahasiswa yang kelak menjadi guru atau warga masyarakat dapat menjalankan penelitian atau memberi uraian suatu bahasa yang menjadi perhatiannya (Pateda, 1988:2). Semua manfaat tersebut menandaskan bahwa bahasa adalah bagian dari kebutuhan hidup yang dapat dikembangkan atau mengembangkan kemajuan keilmuan lainnya. Peran bahasa adalah deskriptif dan eksplanatif, prediktif dan eksploratif, dan kontrol. Tugas deskriptif dan eksplanatif merupakan tugas linguistik yang tidak hanya melukiskan, tetapi juga menerangkan mengapa dan apa bahasa itu dengan menjelaskan sebab dan akibat yang terjadi. Tugas prediktif dan eksploratif (pengembangan) adalah dugaan (hipotesa) yang berikutnya adalah diamati dan disimpulkan objek bahasa yang dikaji. Simpulan dijadikan tempat pijakan dalam menyusun hipotesa berikutnya. Tugas kontrol adalah mengendalikan kondisi kebahasaan agar mencapai hal yang diharapkan dan menjadi hal yang tidak diharapkan berupa penemuan di bidang bahasa. ilmiah memenuhi persyaratan sebagai ilmu menurut kesepakatan pakar linguistik karena eksplisit, sistematis, dan objektif. Eksplisit adalah kajian itu tidak kabur atau kajian itu terfokus, tidak memunculkan makna ganda, dirumuskan secara penuh dan menyeluruh tanpa adanya benturan. Sistematis adalah beraturan, berpola, tidak terpisah atau menjadi satu kesatuan Linguistik sebagai kajian
tunggal pada bagian yang sejalan dan senada. Objektif adalah mendeskripsikan sesuatu apa adanya, bebas dari perasaan dan pertimbangan pribadi. Dalam praktiknya, menurut linguis, kajian linguistik dipilah menjadi dua bidang kajian yakni mikrolinguistik dan makrolinguistik. Mikrolinguistik adalah bidang linguistik yang mempelajari bahasa dalam hubungannya dengan faktor dari dalam bahasa itu sendiri (struktur bahasa). Mikrolinguistik secara teoretis dipilah menjadi teoretis umum dan teoretis khusus. Teoretis umum meliputi teori linguistik, linguistik deskriptif, dan linguistik historis komparatif, sedangkan teoretis khusus meliputi linguistik deskriptif dan linguistik historis komparatif. Untuk kajian makrolinguistik adalah bidang linguistik yang memelajari bahasa dalam hubungannya dengan faktor di luar bahasa (interdisipliner). Misalnya: stilistika (ilmu bahasa yang memelajari bahasa yang digunakan dalam bentuk sastra), psikolinguistika (ilmu bahasa yang memelajari hubungan antara bahasa dengan perilaku manusia, antara linguistik dengan psikologi), sosiolinguistika (ilmu bahasa yang memelajari hubungan linguistik dengan antara bahasa dengan masyarakat, antara sosiologi), etnolinguistik (ilmu bahasa yang memelajari hubungan antara bahasa dan masyarakat yang belum memiliki tulisan). Antropolinguistik (ilmu bahasa yang mempelajari hubungan antara bahasa, penggunaan bahasa, dan kebudayaan pada umumnya, antara linguistik dengan antropologi). Linguistik Matematis kajiannya terdapat tiga ilmu yang muncul yakni linguistik kuantitatif, linguistik komputer, dan linguistik aljabar. Filsafat bahasa yakni menyelidiki kodrat dan kedudukan bahasa sebagai kegiatan manusia serta dasar- dasar konseptual dan teoretis linguistik. Filologi yakni ilmu yang memelajari bahasa, kebudayaan, pranata dan sejarah suatu bangsa sebagaimana terdapat dalam bahan-bahan tertulis. Semiotika adalah ilmu yang memelajari lambang-lambang dan tanda-tanda. Epigrafi adalah ilmu yang memelajari tulisan kuno pada prasasti. Bila dilihat dari sudut tujuan, linguistik dibagi menjadi dua yakni 119
linguistik teoretis dan linguistik terapan. Linguistik teoretis adalah bidang penelitian bahasa untuk mendapatkan kaidah yang berlaku dalam bahasa. Linguistik teoretis dipilah menjadi teoretis umum, yang memahami ciri umum dalam berbagai bahasa, dan teoretis khusus yang menyelidiki ciri-ciri khusus bahasa tertentu. Linguistik terapan adalah penelitian atau kegiatan dalam bidang bahasa yang bertujuan untuk memecahkan masalah praktis bahasa. 120 Adapun bentuk kajian linguistik terapan hasil analisis linguis adalah pengajaran bahasa, meliputi (i) metode, bahan, dan cara mengajarkan bahasa, (ii) penerjemahan bahasa, metode dan teknik alih amanat dari satu bahasa ke bahasa lain, (iii) leksikografi, metode dan teknik penyusunan kamus, (iv) linguistik medis menangani cacat bahasa (patologi bahasa), (v) grafologi, ilmu tentang tulisan, dan (vi) mekanolinguistik, penggunaan bahasa dalam ilmu komputer dan usaha untuk membuat mesin penerjemah. D. Pembidangan dan Subdisiplin Bahasa Dalam linguistik, terdapat studi yang berhubungan dan memberi perhatian dan konsentrasi tertentu pada aspek bahasa. Kita dapat membedakan General Linguistics atau Theoretical Linguistics dengan linguistik deskriptif, komparatif, historis, terapan, dan geografis. Linguistik deskriptif merupakan metode mencatat dan menganalisa bahasa pada masa tertentu dan bersifat kontemporer/ sezaman. Akan tetapi, semua dasar pemikiran dan perkiraan dalam linguistik deskriptif bersumber pada satu teori dasar yang disebut General Linguistics(GL). GL merumuskan bahasa manusia yang bersifat alamiah, dan mengisi sebuah teori umum tentang bahasa yang akhirnya menghasilkan satu kegiatan, doktrin, teori, dan memberikan batasan mengenai objek studinya. GL bertujuan memberi batas kategori umum dari gejala bahasa, memelajari, dan menentukan apa yang sistematis dalam ujaran dan bahasa. Sedangkan linguistik komparatif bersifat membandingkan gejala dan fakta bahasa yang
dekat maupun yang jauh. Adapun linguistik historis-komparatif berkembang pada abad ke-19 membandingkan dua bahasa secara diakronis, dari satu zaman ke zaman lain dengan tujuan mengelompokkan bahasa atas rumpun bahasa dan berusaha menemukan sebuah bahasa purba (proto language) yang menurunkan bahasa tersebut dan menentukan arah penyebaran bahasa. Linguistik terapan kinerjanya menganalisa dan memelajari teori yang umum tentang bahasa dan berusaha menerapkannya pada bahasa tertentu untuk pengajaran bahasa, penulisan tatabahasa, dan kepentingan penerjemahan ataupun pengteknologian bahasa, misalnya komputerisasi bahasa (Parera,1977:15). Linguistik konstrastif, memelajari bahasa pada periode tertentu, sedangkan linguistik sinkronis mengkaji dan mempersoalkan bahasa pada masa tertentu, linguistik diakronis mengkaji dan mempersoalkan, menguraikan, atau menyelidiki perkembangan bahasa dari masa ke masa (Pateda,1988:48). Dilihat dari segi pembidangannya, linguistik dapat dibagi atas linguistik umum, linguistik terapan, linguistik teoretis, dan sejarah linguistik. Linguistik umum (general linguistics) merumuskan secara umum semua bahasa manusia yang bersifat alamiah, sehingga menghasilkan teori bahasa. Linguistik umum memberikan ciri umum bahasa manusia, diuraikan secara sederhana, umum, tepat, dan objektif. Linguistik umum memberikan informasi umum mengenai teori, prosedur kerja, dan paham-paham yang berkembang dalam linguistik. Sedangkan linguistik terapan (applied linguistics) adalah ilmu yang berusaha menerapkan hasil penelitian dalam bidang linguistik untuk keperluan praktis dan memecahkan persoalan praktis yang bersangkut paut dengan bahasa. Jadi linguistik hanya dipakai sebagai alat. Menurut J.P.B Allen dan S.Pit Corder (1973) istilah linguistik terapan mulai dipopulerkan di Amerika pada tahun 1940. Linguistik teoretis, adalah linguistik yang mengutamakan penelitian 121
bahasa dari segi internal (bahasa itu sendiri). Linguistik ini tidak melihat bahasa sebagai alat, tetapi bahasa sebagai bahasa. Terdapat perbedaan antara linguistik teoretis, teori linguistik, dan linguistik terapan. Teori linguistik adalah ilmu yang berusaha menguraikan bahasa dan cara yang harus dipakai bila orang hendak meneliti bahasa. Linguistik terapan adalah kajian yang melihat bahasa sebagai alat untuk kepentingan di luar bahasa. Adapun sejarah linguistik, sebagai uraian kronologis tentang perkembangan linguistik dari masa ke masa, dari periode ke periode. Dengan sejarah itu orang mengetahui apa saja yang telah digarap dan dapat membandingkan periode dengan periode yang lain (Pateda, 1988: 45) . 122 Bahasa juga dapat dikaji dari aspek dialektologi, leksikologi, dan leksikostatistik. Dialektologi adalah mempelajari dan membandingkan bahasa yang masih serumpun untuk mencari titik persamaan dan perbedaan atau variasi bahasa berdasarkan geografi. Leksikologi ilmu yang mempelajari tentang kosa kata. Untuk mengetahui munculnya kata pada suatu bahasa, perubahan makna, karena perubahan daerah pemakaian dan masa pemakaian. Leksikostatistik adalah ilmu yang memelajari umur kata sejak mula adanya (Pateda, 1988:51). E.Kekuatan Bahasa Kekuatan bahasa bermakna penggunaan kata sebagai media informasi tertulis atau nontertulis yang dapat berpengaruh terhadap publik atas makna kata yang tersaji. Berikut ini ditampilkan beberapa kata yang mampu 'menghipnotis' publik yakni penggunaan kata 'islamis'. Peristiwa kelam pada 9 September 2001 yakni runtuhnya World Trade Centre (WTC) di AS dan revolusi rakyat Arab (Arab Spring) memopulerkan kembali istilah 'islamis' (islamist) berbeda dengan 'islami'. Penggunaan kata 'islamis' sebagai wujud ekspresi peneliti Islam yang berasal dari Barat yang sinis terhadap Islam. Kata 'islamis'
juga diberi makna semua gerakan dan pemikiran yang mendapatkan inspirasi dari ajaran Islam. Hal ini berarti termaktub di dalamnya seluruh pemikiran Islam, mulai yang berorientasi tradisionalis, modernis, fundamentalis, dan liberal yang mengedepankan cara damai, konstitusional, dan demokratis. Kata 'islamis' oleh ilmuwan Barat sebagai usaha menggeneralisasikan (pukul rata) bahwa Islam atau muslim identik dengan teroris, fundamentalis, radikalis atau sparatis. Definisi tersebut jika hanya pada gerakan tertentu dan oknum tertentu. Ilmuwan Barat membesar-besarkan dengan data, sebagaimana muslim Moro di Filipina dianggap pemberontak. Begitu pula muslim Patani di Thailand Selatan dianggap separatis. Padahal mereka ingin hidup layaknya etnis lain. Data tersebut sebagai wujud fobia yakni ketakutan yang berlebihan terhadap keadaan tertentu atau benda yang dianggap menghambat kehidupan. Gerakan Islamofobia semakin banyak dan bervariasi, tidak hanya pencitraan aspek negatif terhadap Islam, tetapi telah merambah pada ekspresi riil, seperti referendum yang melarang pembangunan menara masjid di Swiss. Bahkan tahun 2005, surat kabar Denmark mempublikasikan 12 karikatur Nabi SAW. Solusi yang harus dilakukan muslim dunia adalah dengan gerakan bersatu yang mencerminkan ajaran Islam yang santun sebagai perwujudan konsep Islam rahmat bagi alam semesta (Republika, 22 Juli 2012, hlm.4). Ketakutan Barat terhadap Islam bukan tanpa alasan, muslim di Uni Eropa semakin meningkat jumlahnya. Data tahun 2009, lima persen dari total penduduk Uni Eropa (terdiri 27 negara) adalah muslim. Diperkirakan tahun 2015 meningkat jumlahnya dua kali lipat dan tahun 2050 diperkirakan jumlah muslim di Uni Eropa mencapai 20 persen (seperlima) karena imigrasi dan rendahnya tingkat kelahiran warga kulit putih dan meningkatnya kelahiran muslim di Eropa. Hal ini dengan indikator bayaknya bayi yang bernama islami (Mohamed, Adam, Rayan, Ayoub, Mehdi, Amine, Hamza, dsb.). Nama Mohamed banyak digunakan untuk bayi lelaki di empat negara besar antara lain Belanda di Kota Den Haag, Amsterdam, 123
Rotterdam, dan Utrecht. Angkatan Udara AS tahun 2006 melakukan studi terkait populasi muslim di Eropa bahwa terdapat sekurangnya 15 juta muslim di Uni Eropa dan ada kemungkinan mencapai 23 juta. Sementara warga kulit putih akan menjadi minoritas di Birmingham, Inggris tahun 2026. Hasil riset lain menyatakan, jumlah warga muslim akan melebihi nonmuslim di Perancis dan kemungkinan di seluruh wilayah Eropa Barat pada pertengahan abad ini. Austria yang 90 persen penduduknya beragama Katolik pada abad ke-20 juga akan berubah dan tahun 2050 Islam diperkirakan akan menjadi mayoritas pada kelompok usia di bawah 15 tahun (Republika, 30 Desember 2010, hlm.12). 124 Untuk mengantisipasi pertumbuhan jumlah muslim di Eropa karena imigran maka bangkitnya partai ekstrim kanan di Eropa sebagai upaya melestarikan warisan budaya Eropa yang bernuansa demokratik Kristen atau nasionalisme, sehingga muncul aliansi Pan- Eropa (Inggris, Norwegia, Denmark, Belanda, Prancis, Swiss, Italia, Austria, Bulgaria, Hungaria, Jerman, Swedia). Hal ini didukung oleh kemenangan partai ekstrim kanan dalam pemilu parlemen, seperti Jobbik di Hungaria, Front Nasional di Perancis, dan Partai Nasional di Inggris, serta pendirian gerakan aliansi nasional Eropa. Kelompok radikal ekstrem kanan di sejumlah negara Eropa mendapat dukungan dari kelompok liberal konservatif secara finansial ataupun politis. Pemimpin negara Eropa juga memberi kontribusi bagi berkembangnya sikap antiimigran, seperti Perdana Menteri Italia, Silvio Berlusconi yang menciptakan koalisi partai sayap kanan bernama Forza Italia. Mereka mengusir kaum Gipsi telebih dahulu sebelum hal yang sama dilakukan oleh Presiden Perancis, Nicolas Sarkozy. Tahun 2000 Perancis melakukan pengusiran terhadap sejumlah warga Rumania di negaranya dengan berbagai alasan. Tokoh konservatif Bavaria, Horst Seehofer, menyerukan penangguhan imigran warga Turki dan Timur Tengah ke Jerman karena dianggap tidak mampu berintegrasi dengan budaya Jerman. Lembaga kajian, East West Review menilai berkembangnya dukungan terhadap
kelompok ekstrem kanan akibat tiga hal. Pertama, dilema keamanan yakni upaya memperkuat kemampuan militer karena salah satu pihak akan memicu peningkatan kemampuan militer pihak lain. Hal ini mendorong penyediaan anggaran pembelian persenjataan agar tercipta keseimbangan kekuatan, seperti saat Perang Dingin antara India dengan Pakistan. Konsep dilema keamanan ini juga terjadi di Perancis, berupaya melindungi kepentingan warga Eropa dari imigran, terutama muslim, Yahudi, dan kulit hitam karena dianggap banyak melanggar hukum dan sulit diatur, didukung tidak memiliki daya saing di pasar kerja yang menjadi pengangguran. Seperti ani- Gipsi dengan mengusir 300 tempat penampungan dan mencabut hak kewarganegaraan Gipsi di Perancis. Kedua, kekuatan politik partai. Pasca-Perang Dunia II, berkembangnya teori politik bagi paham kristen, liberal, dan sosialis menjelma menjadi kekuatan parpol. Seperti Uni Demokratik Kristen (CDU) di Jerman, Aliansi Electoral di Norwegia dan Partai Pekerja Komunis berhaluan komunis. Didukung masalah nasionalisme menjadi landasan kelompok tertentu melancarkan skandal, seperti karikatur nabi, larangan mendirikan menara masjid, larangan mengenakan jilbab, dsb. Jika di negara Eropa Barat mengubah kebijakan bidang imigrasi, sedangkan di Eropa Timur menekan kelompok minoritas, seperti penolakan kewarganegaraan di Latvia dan Estonia, hingga persaingan warga Hungaria yang berbicara dengan bahasa Transylvania. Kelompok partai ekstrim kanan di Inggris, Belanda, Italia, Rumania, Denmark, Slowakia, Finlandia, dan Hungaria memiliki sikap anti-imigran dan anti-muslim. Partai tersebut berposisi sebagai pemenang pemilu, seperti politikus sayap kanan Belanda, Geert Wilders (melecehkan Nabi SAW dengan karikaturnya) tergabung dalam Partai Rakyat untuk Kebebasan dan Demokrasi sebagai pemenang pemilu di Belanda meraih 17 persen suara, Partai Konservatif Austria yang anti-Islam meraih 29 persen suara, Partai Liga Utara di Italia peraih suara pemilu 12,7 persen. Ketiga, Fobia kebijakan Welfare state (negara kesejahteraan). 125
Budayawan Slovenia, Slavoj Zizek, berpandangan bahwa Freud Marxist menilai berkurangnya kewajiban sosial tidak lagi menjadi sebuah kesalahan dari negara welfare state (negara kesejahteraan). Hal itu diperburuk dengan krisis yang membuat masyarakat terus menekan elit politik yang mereka pilih untuk memenuhi janji saat pemilu (Republika, 12 Januari 2011, hlm.26). 126 Islam, Prof. Ekmeleddin Ihsanoglu di hadapan Majelis Umum Persatuan Penyiaran Islam (Islamic Broadcasting Union) 23 Desember 2010 menyerukan pada 57 negara Islam atas pentingnya kerja sama antarnegara OKI memroduk program radio dan TV kelas dunia. Harapan senada telah diwanti-wanti dalam amanat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa OKI tahun 2005 dan atas inisiatif Penjaga Dua Masjid Suci, Raja Abdullah agar muslim perkuat peran Organisasi Penyiaran Islam dan Kantor Berita Islam Internasional (International Islamic News Agency) agar aspirasi keislaman tersuarakan. Asa (harapan) tersebut sesuai dengan ide Menteri Kebudayaan dan Informasi Arab Saudi, Abdul Aziz Khoja yang mimpin forum. Sebagaimana aksi riil muslimin di Berlin, Jerman maksimalkan dakwah dengan tv internet (Muslim TV, MTV) gagasan Nury Senay, sebelumnya dirikan Ilmaspodcast imbas kecurigaan dunia terhadap Islam pascatragedi WTC 11 September 2001. MTV dipancarkan pasca dibakarnya masjid Sehitlik, masjid terbesar di Berlin, oleh orang tak dikenal. MTV diperankan menangkal islamofobia (ketakutan pada Islam), di Jerman jumlah muslim diprediksi 4,3 juta. Perlu dipahami, penguasa media global didominasi pemodal Barat yang miliki pesan 'terselubung' sesuai misi pemodal, sebut saja CNN, Reuter, BBC, New York Time, Time, dsb.tak sebanding kuantitas dan kualitas media Islam yang bergelar almarhum (Amanah, Panji Masyarakat, Ulumul Quran, Pesantren, Suara Masjid, Serial Media Dakwah, Al-Muslimun, Risalah, Salam, Jum'atan, Iqra', Ishlah, Adzan, Al-Hikmah, Islamika, Ummi, dsb). Meski media Islam masih mempunyai 'gigi' di Mesir semasa tumbangnya rezim Husni Mubarak (Al-Jazeera, Sekjen Organisasi Konferensi
Arabia Vol. 6 No. 1 Januari - Juni 2014 Al Nil, Al Ihram). Jurnalis muslim sebagai mujadid (pembaru), mujtahid (intelektual), murabbi (pendidik), musaddid (korektor). Jurnalisme Islam (JI) harus menghadirkan pesan qurani (amanah, etis, menjaga maslahah, tinggalkan mafsadah, dan akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan kebenaran pemberitaannya) berpijak pada Kode Etik Jurnalistik, pesan al-Hujurat:6. Konteks Jawa, prototipe JI berkarakter laksana punakawan pada seni pertunjukan wayang yakni Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Semar dari kata sammir (siap sedia) atau ismar bermakna paku (pengokoh) atau tsamara bermakna pemberi buah (menasehati).Gareng dari kata khair (kebaikan) atau Nala Gareng dari kata Naala Qariin (banyak teman) karena sumeh ora semengit. Petruk dari kata fatruk bersumber dari wejangan tasawuf fatruk kulla maasiwa Allah, meninggalkan selain Allah. Petruk disimbolkan kanthong bolong, penderma. Bagong dari kata bagho (lalim/jelek) dari kata baghaa (berontak) yakni berontak kemunkaran. Konsep tersebut berpegang pada koridor bahwa berita adalah 'fatwa' lawan fitnatan lil alamin, jauhi bombastis (ngibul), provokatif, dan pembual. Pengelola media massa muslim harus pahami prinsip komunikasi qurani (al-bayan) gunakan key word (i) qawlan syadidan (Q.s, an-Nisa:9) tegas, jemowo, jujur, straight to the point, (ii) qawlan balighan (Q.s, an-Nisa:63) jelas, terang, konsisten, tepat sasaran, (iii) qawlan maysuran (Q.s; al-Isra':28) pantas, (iv) qawlan layyinan (Q.s:Thaha:44) lemah-lembut, santun, andap-asor, (v) qawlan kariman (Q.s; al-Isra':23), mulia, halus, ora semengit, (vi) qawlan ma'rufan (Q.s; an-Nisa:5) kata yang baik. Keenamnya jika diterapkan dalam kehidupan, dijamin sentosa. Substansi berita juga mengedepankan aktualitas (timeliness), kedekatan (proximity), kemajuan (progress), keterkenalan (prominance), dan berpegang pada fungsi menghibur (entertainment), mendidik (education), dan mempengaruhi khalayak (public opinion leader). 127
F. Dampak Kurang Tepatnya Penggunaan Bahasa tepat dalam perundangan, tidak mengundang gugatan bagi warga negara (judicial review). Sebagaimana gugatan terhadap UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 55 (4) dan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi Pasal 97 (1). Gugatan dialamatkan pada Mahkamah Konstitusi (MK). Dua gugatan tersebut ditelaah dalam naskah ini. MK hingga Mei 2012 telah 138 kali membatalkan UU dan telah menguji 460 UU yang diajukan warga negara (Suara Merdeka, 17 Juli 2012, hlm.2). Penggunaan kata yang 128 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 55 (4) pendidikan berbasis masyarakat 'dapat' memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Frasa kata 'dapat' pada pasal tersebut secara bahasa bermakna ambigu dan multitafsir yang bernada pasif, sehingga digugat dalam pengajuan judicial review sejak 2009 oleh H. Machmud Masjkur dari Yayasan Salafiyah Pekalongan, Jawa Tengah dan Suster Maria Bernardine dari Yayasan Santa Maria Pekalongan dengan saksi ahli Prof. Mochtar Buchori, Prof. HAR Tilaar, Prof.Fajrul Falaakh, dan Prof. Bambang Kaswanti Purwo. Tujuan judicial review adalah untuk menyetarakan antara sekolah negeri dengan swasta dalam perolehan dana pendidikan dari negara. Machmud dan Maria membeberkan data APBD Kota Pekalongan tahun 2008 untuk SMPN Rp 2,74 miliar (76,41 persen) sedangkan sekolah swasta hanya dianggarkan Rp 853 juta (23,59 persen). APBD Kota Pekalongan tahun 2009 tidak mencatat bantuan fisik untuk SMP dan MTs swasta dan guru tetap yayasan setelah menjadi CPNS guru atau PNS masa kerjanya akan dihitung setengah dari seharusnya. Gugatan direstui oleh Mahkamah Konstitusi dengan nomor putusan 58/PUU-VIII/2010 29 September 2011. Konsekuensinya pendidikan berbasis masyarakat merupakan kewajiban masyarakat dan biaya pendidikan tanggung jawab bersama (antara pemerintah dan masyarakat).
Kekhawatiran jika frasa kata 'dapat' masih eksis, membuka peluang bagi pejabat dan penguasa untuk sewenang-wenang memberikan atau tidak memberikan dana pendidikan pada non- sekolah negeri -padahal keduanya (negeri dan swasta) sama- sama mencerdaskan anak bangsa- walaupun jumlah sekolah tidak sebanding. Berdasarkan Data Kemendiknas, SDN berjumlah 131.490 sekolah, SD swasta berjumlah 12.738 sekolah, SMPN berjumlah 16.998 sekolah dan SMP swasta berjumlah 11.879 sekolah-. Hal itu merupakan bentuk diskriminasi dan menghapuskan hak masyarakat atas pendidikan. Di sisi lain, kekhawatiran pemerintah jika frasa kata 'dapat' dihapus/diganti 'wajib' maka pemerintah juga menjadi wajib mendanai pendidikan usia dini, menengah, dan tinggi yang bertentangan dengan Pasal 31 (2) yang hanya mewajibkan pemerintah membiayai pendidikan dasar. Dalih pemerintah, penyelenggaraan pendidikan bisa dilakukan oleh pemerintah dan swasta. Jika dilakukan pemerintah disebut sekolah negeri dan jika diselenggarakan non-pemerintah disebut sekolah/madrasah swasta, sehingga swasta dan negeri harus dibedakan, di tengah keterbatasan pemerintah mendanai pendidikan nasional. Jika kata 'dapat' diganti 'wajib' semua pendanaan menjadi tanggung jawab negara, konsekuensinya menghilangkan konsep swasta. Dalih pemerintah, pemerintah telah memberi bantuan pada sekolah swasta berupa dana Biaya Operasional Sekolah/Madrasah (BOS/BOM), guru swasta yang bersertifikat juga mendapatkan tunjangan sertifikasi dan mendapat tunjangan sebesar Rp 100 ribu per bulan, tetapi guru negeri mendapatkan Rp 250 ribu per bulan. Hingga ditulisnya naskah ini, penulis belum mengakses hasil keputusan MK. UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi Pasal 97 (1) jangka waktu pencegahan berlaku paling lama enam bulan dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama enam bulan. Pasal tersebut digugat oleh Yusril Ihya Mahendra melalui MK karena frasa 'setiap kali' memberikan peluang bagi Kementerian Hukum dan HAM memperpanjang pencegahan tanpa kepastian kapan berakhir dan 129
menimbulkan kesewenang-wenangan Jaksa Agung, Menteri Hukum dan HAM, dan pejabat yang berwenang melakukan pencegahan kepada tersangka tanpa batas waktu. Akibat selanjutnya, tidak jelasnya penyelesaian perkara pidana yang justru merugikan justru merugikan penegakan keadilan karena keadilan yang penegakan keadilan karena keadilan yang ditunda-tunda dapat menimbulkan ketidakadilan. MK menilai, pembatasan hak seseorang harus proporsional dan menghindari pemberian diskresi berlebihan terhadap negara (aparat hukum). MK mengabulkan permohonan Yusril pada sidangnya 20 Juni 2012 dengan penilaian, di satu sisi pencegahan ke luar negeri yang tidak dapat dipastikan batas waktunya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi tersangka. Sebab, hal itu tidak dapat memastikan sampai kapan penyidikan berakhir dan sampai kapan pula pencegahan ke luar negeri berakhir. 130 Dengan demikian, Pasal 97 (1) menjadi: "Jangka waktu pencegahan berlaku paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 6 bulan" yang disetujui secara bulat oleh 9 hakim MK. Gugatan diawali ketika Yusril dicekal oleh Kejagung dalam perkara Sisminbakum dengan status sebagai tersangka ketika menjabat sebagai Menkumham (Suara Merdeka, 21 Juni 2012, hlm.2 dan Kompas, 21 Juni 2012, hlm.4). Hal tersebut sebagai bahan pemahaman public, terutama pembuat perundangan bahwa bahasa maknanya bersayap. G. Penutup Paparan di atas menegaskan bahwa bahasa berperan penting dalam kehidupan. Dengan bahasa pula menyimpan persoalan karena bahasa memiliki makna yang luas dan multitafsir karena fungsi bahasa yang berupa kognitif, praktis, dan teoretis. Linguistik pun memiliki peran berupa deskriptif, ekploratif/eksplanatif, prediktif, dan kontrol. Linguistik sebagai kajian ilmiah memenuhi syarat baku sebagai ilmu karena eksplisit, sistematis, dan obyektif. Bidang
Arabia Vol. 6 No. 1 Januari - Juni 2014 kajian linguistik sealur dengan kebutuhan manusia dan dinamika keilmuan, seperti mikrolinguistik, makrolinguistik (interdisipliner) berupa sosiolinguistik (kajian bahasa dengan ilmu sosiologi), psikolinguistik, stilistika, etnolinguistik, antropolinguistik, dan linguistic matematis. Dengan makna bahasa pula memiliki imbas politis karena bahasa maknanya dapat bersayap. Hal yang membuat persoalan mengarah pada hal krusial tatkala makna bahasa berkaitan dengan persoalan agama. 131
DAFTAR PUSTAKA Saidi, Acep Iwan. Bahasa Ingkari Sumpah. Kompas, 28 Oktober 2011. Kridalaksana, Harimurti. 1982.Fungsi Bahasa dan Sikap Bahasa. Nusa Indah:Ende-Flores. Parera, Jos Daniel.1977. Pengantar Linguistik Umum Kisah Zaman. Nusa Indah: Flores. Sastrodinomo, Kasijanto. Melawan Dominasi Inggris. Kompas, 28 April 2012. Pateda, Mansoer. 1988. Linguistik (Sebuah Pengantar). Angkasa: Bandung. 132 Rosyid, Moh. 2007. Bijak Berbahasa. Unnes Press: Semarang. Rahardi, R. Kunjana. 2009. Selamatkan Bahasa Jawa!. Kompas, 21 Februari. 2009.Edisi Jateng. Verhaar. 1996. Asas-asas Linguistik. UGM Press: Yogyakarta. Tranggono, Indra. Politik Bahasa. Kompas, 2 Maret 2013.