KATA PENGANTAR Dalam rangka mewujudkan reformasi sistem perencanaan dan penganggaran perlu kiranya menetapkan 3 (tiga) pendekatan penting, yaitu Anggaran Terpadu (Unified Budgeting), Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting), dan Kerangka Pengeluaran Jangka menengah (Medium Term Expenditure framework). Penyusunan Rencana Kerja Anggaran terpadu dilakukan dengan cara mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga khususnya di lingkungan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI pada program Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung untuk menghasilkan dokumen RKA-KL dengan klasifikasi anggaran belanja menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanjanya. Berdasarkan Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) berpedoman kepada rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan memperhitungkan ketersediaan anggaran. Adapun tujuan dan landasan konseptual Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di lingkungan Mahkamah Agung RI khususnya DIPA 01 Badan Urusan Administrasi adalah untuk menunjukan keterkaitan antara pendanaan dan prestasi kinerja yang akan dicapai, meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penganggaran serta meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan keuangan, guna memperkecil adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan petunjuk teknis dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran berbasis kinerja tahun anggaran 2020 khususnya Badan Urusan Administrasi pada Mahkamah Agung RI. Dengan demikian, rencana kerja anggaran yang akan tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) dapat tepat sasaran sesuai dengan target capaian yang tertuang dalam rencana strategis (Renstra) maupun dalam Rencana Kerja (Renja) tahun Anggaran 2020.
Semoga buku petunjuk teknis ini bermanfaat sebagai pedoman bagi Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya sekaligus memberikan pemahaman yang sama khususnya pada DIPA 01 Badan Urusan Administrasi. Sekretaris Mahkamah RI A.S Pudjoharsoyo
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) merupakan dokumen penganggaran yang wajib disusun oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran atas Bagian Anggaran yang dikuasainya. Penyusunan RKA-K/L merupakan bagian dari penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang dilakukan setiap tahun. Hal tersebut diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No.90 tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L. Penyusunan RKA-K/L dilakukan berdasarkan Pagu Anggaran K/L yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pagu Anggaran K/L disampaikan oleh Menteri Keuangan kepada setiap K/L. Dalam upaya meminimalisir permasalahan dalam penelaahan Kertas Kerja RKA-K/L, pelaksanaan pekerjaan, proses pencairan anggaran, maupun terkait pelaporan dan audit keuangannya, maka perlu disusun buku Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya, sehingga sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94 Tahun 2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang berlaku serta peraturan terkait penganggaran lainnya. Petunjuk Teknis ini utamanya diperuntukkan bagi operator penyusun Kertas Kerja RKA-K/L, Petugas Penelaah Internal Unit Eselon-I, serta Pejabat dan Staf yang terkait dengan penyusunan program dan anggaran tahunan. Dengan adanya pengaturan ini diharapkan dapat mengurangi kesalahan-kesalahan di level teknis operasional penyusunan RKA-K/L. B. Maksud dan Tujuan Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran DIPA 01 Tahun Anggaran 2020 ini dimaksudkan sebagai acuan atau pedoman perencanaan dan penyusunan dokumen RKA Tahun Anggaran 2020 bagi seluruh satuan kerja Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI agar tersusun perencanaan dan penganggaran yang berkualitas, efektif, efisien, dan sesuai dengan kaidah-kaidah penganggaran yang berlaku. Adapun tujuan disusunnya petunjuk teknis ini adalah: 1. Menyempurnakan RKA dari sisi struktur penganggaran yang berlaku, penerapan bagan akun standar (BAS), penerapan pendekatan penganggaran terpadu, penerapan pendekatan kerangka pengeluaran
jangka menengah, dan penerapan pendekatan penganggaran berbasis program prioritas nasional; 2. Mewujudkan pengendalian konsistensi perencanaan dengan pengalokasian anggaran dalam RKA; 3. Menjaga dan mengawal konsistensi perencanaan dan penganggaran dengan target kinerja yang telah ditetapkan; 4. Menyusun dokumen RKA yang berkualitas dengan meminimalisir ketidaksesuaian yang sering terjadi di level teknis operasional penyusunan RKA; serta 5. Mewujudkan RKA yang terbebas dari pemblokiran belanja yang disebabkan oleh faktor teknis operasional penyusunan RKA. C. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. PP Nomor 90 Tahun 2010 Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; 3. PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional; 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 142/PMK.02/2018 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran; 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020; 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019; 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/PMK.06/2015 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara; 8. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-531/PB/2018 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagar Akun Standar; 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/PMK.05/2019 tentang Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2019 tentang Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2016 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara Dan Penerima Pensiun Dan Penerima Tunjangan; 11. Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor S-338/MK.02/2019; B.241/M.PPN/D.8/KU.01.01/04/2018 tentang Pagu Indikatif K/L Tahun 2020.
MEKANISME PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN A. Penyusunan RKA sebagai Masukan Penyusunan APBN Rencana Kerja Anggaran (RKA) disusun untuk setiap bagian anggaran yang dilimpahkan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran. Proses penyusunan RKA diawali dengan penetapan arah kebijakan dan prioritas pembangunan oleh presiden pada awal tahun (T-1) berdasarkan hasil evaluasi kebijakan yang sedang dijalankan. Atas dasar tersebut, kementerian/lembaga melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang sedang dilaksanakan, untuk kemudian menyusun inisiatif baru dan indikasi kebutuhan anggaran yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional. Indikasi kebutuhan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan disampaikan oleh kementerian/lembaga kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian Keuangan, untuk kemudian dievaluasi dan dikaji kesesuaiannya dengan prioritas pembangunan, analisa kelayakan pemenuhannya, serta tingkat efisiensi indikasi kebutuhan pembiayaannya. Kementerian Keuangan menyusun prakiraan kapasitas fiskal untuk kemudian bersama-sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas melakukan penyusunan pagu indikatif tahun anggaran yang direncanakan, termasuk penyesuaian indikasi pagu anggaran jangka menengah. Pagu indikatif memuat indikasi kebutuhan angka dasar untuk pendanaan sasaran kinerja dari kebijakan yang masih berlanjut dan indikasi angka tambahan untuk mendanai sasaran kinerja yang bersifat inisiatif baru. Indikasi angka dasar dihitung dengan berpedoman pada prakiraan maju yang telah dilakukan penyesuaian kelayakan perhitungan pagunya, sedangkan indikasi angka tambahan dapat bersumber dari kegiatan/komponen kegiatan/keluaran yang akan berakhir, hasil penghematan, serta tambahan indikasi pendanaan baru berdasarkan arah kebijakan pemerintah. Pagu indikatif dirinci menurut unit organisasi, program, kegiatan, dan indikasi pendanaan untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan. Pagu indikatif yang telah ditetapkan beserta prioritas pembangunan nasional yang dituangkan dalam rancangan awal rencana kerja pemerintah (RKP) disampaikan kepada kementerian/lembaga oleh Menteri Keuangan bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas pada bulan April. Dengan berpedoman pada pagu indikatif dan rancangan awal RKP, kementerian/lembaga menyusun rencana kerja tahunan (Renja) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan, dengan pendekatan penganggaran berbasis
kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah, dan penganggaran terpadu. Dalam proses penyusunan Renja, dilakukan pertemuan tiga pihak (trilateral meeting) antara kementerian/lembaga, Kementerian Perencanaan, dan Kementerian Keuangan. Berdasarkan hasil-hasil trilateral meeting, kementerian/ lembaga menyampaikan Renja kepada Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan untuk kemudian digunakan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKP dan penyusunan rincian pagu menurut unit organisasi, fungsi, program, dan kegiatan, sebagai bagian dari bahan pembicaraan pendahuluan Rancangan APBN (RAPBN). Lebih lanjut dilakukan transformasi Renja ke dalam RKA. Dalam rangka penyusunan RKA, Menteri Keuangan menetapkan pagu anggaran kementerian/lembaga dengan berpedoman pada kapasitas fiskal, besaran pagu indikatif, Renja kementerian/lembaga, dan memperhatikan hasil evaluasi kinerja kementerian/lembaga. Besaran pagu anggaran kementerian/lembaga memperhitungkan besaran pagu indikatif sebagai angka dasar bagi penyesuaian Renja kementerian/ lembaga dan kebutuhan angka tambahan untuk sasaran kinerja dari inisiatif baru. Pagu anggaran menggambarkan arah kebijakan yang telah ditetapkan dan dirinci setidaknya menurut unit organisasi dan program. Pagu anggaran disampaikan kepada masing-masing kementerian/lembaga paling lambat akhir bulan Juni. Kementerian/lembaga menyusun RKA berdasarkan besaran pagu anggaran, Renja, RKP hasil kesepakatan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN, dan standar biaya. RKA merupakan bahan penyusunan rancangan undang-undang (RUU) APBN setelah terlebih dahulu ditelaah dalam forum trilateral meeting antara kementerian/lembaga dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Dalam hal terdapat usulan inisiatif baru, maka kegiatan tersebut perlu dikonsultasikan dengan DPR dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN. Pembahasan difokuskan pada kewajaran penetapan sasaran kinerja dan asumsi yang digunakan dalam mengukur sasaran kinerja berkenaan serta menilai manfaat dari inisiatif baru yang diusulkan. Penyesuaian terhadap usulan inisiatif baru dapat dilakukan dengan ketentuan sesuai dengan RKP hasil kesepakatan Pemerintah dan DPR dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN, inisiatif baru dimaksud merupakan target sasaran kinerja kementerian/lembaga, serta tidak melampaui pagu anggaran. Penetapan pagu anggaran dalam RKA kementerian/ lembaga yang bersifat final dikoordinasikan oleh Kementerian Keuangan setelah melalui penelaahan
bersama antara aparat pengawas intern pemerintah (APIP) kementerian/lembaga, masing-masing unit kerja penanggung jawab program (Eselon I), beserta Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Penelaahan dilakukan secara terintegrasi terkait aspek kelayakan anggaran terhadap sasaran kinerja yang direncanakan, serta konsistensi sasaran kinerja dengan RKP. Penelaahan kelayakan anggaran terhadap sasaran kinerja yang direncanakan bertujuan untuk mewujudkan efisiensi pada level alokasi anggaran (pagu definitif). Standar biaya merupakan salah satu instrumen yang digunakan dalam menelaah kelayakan anggaran terhadap sasaran kinerja yang direncanakan. RKA hasil penelaahan digunakan sebagai bahan penyusunan Nota Keuangan, RAPBN dan RUU APBN, serta sebagai dokumen pendukung pembahasan RAPBN. Bahan-bahan dimaksud disampaikan oleh pemerintah kepada DPR pada bulan Agustus untuk kemudian dibahas dalam rangka penyusunan Undang-Undang tentang APBN. RAPBN dan RUU APBN diselesaikan paling lambat pada bulan Oktober. Apabila pembahasan RAPBN dan RUU APBN menghasilkan optimalisasi pagu anggaran, maka hasil optimalisasi tersebut digunakan oleh pemerintah sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh presiden. Optimalisasi pagu anggaran dimaksud merupakan perubahan asumsi penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam RUU APBN yang meliputi penambahan pagu anggaran belanja negara dan/atau pembiayaan dari yang tercantum dalam RAPBN dan/atau realokasi anggaran antar kementerian/lembaga. Kementerian/lembaga melakukan penyesuaian RKA terhadap perubahan-perubahan dimaksud. B. Penyusunan RKA Mahkamah Agung Republik Indonesia Proses perencanaan dan penganggaran di lingkup Mahkamah Agung Republik Indonesia, dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dengan tahapan yang meliputi : 1. Penyusunan Renja; 2. Penyusunan RKA; 3. Penyusunan rancangan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA). C. Penelitian RKA-K/L oleh Badan Urusan Administrasi c.q. Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI Sebelum disampaikan ke Kementerian Keuangan, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) harus dilakukan penelitian oleh Biro Perencanaan dan Organisasi, untuk selanjutnya direviu oleh Auditor
Badan Pengawasan selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Negara/Lembaga (APIP K/L). Penelitian RKA-K/L bertujuan untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran RKA-K/L yang disusun sebelum disampaikan kepada APIP K/L dan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran untuk dilakukan penelaahan bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas). Penelitian RKA-K/L dilakukan melalui verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang dipersyaratkan serta kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Penelitian RKA-K/L dilaksanakan oleh oleh Badan Urusan Administrasi c.q. Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI. Hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan penelitian RKA-K/L adalah sebagai berikut: 1. Dokumen dalam rangka meneliti RKA-K/L, meliputi: a. Rencana Kerja K/L (Renja K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun anggaran yang direncanakan; b. Hasil kesepakatan trilateral meeting; c. hasil reviu Angka Dasar (baseline) dan hasil pembahasan proposal anggaran lnisiatif Baru (jika ada); d. daftar rincian Pagu Anggaran K/L atau Alokasi Anggaran K/L per satuan kerja (satker)/eselon I; e. Kertas Kerja (KK) satker, RKA satker dan RKA-K/L formulir I/II/III; f. ADK RKA-K/L; g. target dan pagu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (jika ada); h. Rekap Penandaan Anggaran; i. dokumen teknis lainnya yang disusun oleh satker seperti Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum (RBA BLU), perhitungan kebutuhan biaya pembangunan/renovasi bangunan gedung negara atau yang sejenis, serta data dukung teknis lainnya; dan j. peraturan-peraturan terkait dengan penganggaran. 2. Penelitian RKA-K/L difokuskan untuk meneliti hal-hal sebagai berikut: a. konsistensi pencantuman sasaran Kinerja meliputi volume Keluaran (Output) Kegiatan dan indikator Kinerja kegiatan dalam RKA-K/L sesuai dengan sasaran Kinerja dalam Renja K/L dan RKP;
b. kesesuaian total pagu dalam RKA-K/L dengan Pagu Anggaran K/L atau Alokasi Anggaran K/L yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Menteri PPN/ Bappenas; c. kesesuaian sumber dana dalam RKA-K/L dengan sumber dana yang ditetapkan dalam Pagu Anggaran K/L atau Alokasi Anggaran K/L; d. kepatuhan dan ketepatan penandaan anggaran (pada level Keluaran (Output) Kegiatan); dan e. kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L, antara lain RKA satker, Term of Reference/Rincian Anggaran Biaya (TOR/RAB), dan dokumen pendukung terkait lainnya. Hasil penelitian RKA-K/L yang dilakukan oleh oleh Badan Urusan Administrasi c.q. Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI selanjutnya disampaikan Sekretaris Mahkamah Agung untuk dilakukan penyesuaian atau perbaikan (jika ada) dan secara paralel disampaikan kepada APIP Kementerian/Lembaga untuk dilakukan reviu RKA-K/L. D. Reviu RKA oleh APIP Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran, RKA berdasarkan alokasi anggaran yang telah disetujui oleh penanggungjawab program, disampaikan kepada APIP Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk dilakukan reviu. Reviu RKA adalah penelaahan atas penyusunan dokumen rencana keuangan tahunan oleh Auditor APIP dalam hal ini yang dimaksud Auditor APIP adalah Auditor Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang kompeten dan tergabung dalam Tim Reviu RKA, untuk memberikan keyakinan bahwa RKA yang disusun telah berdasarkan RKP, Renja, dan pagu anggaran, serta kelayakan anggaran terhadap sasaran kinerja yang direncanakan, dalam upaya untuk menghasilkan RKA yang berkualitas. Reviu dan penelitian RKA dilakukan melalui verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang dipersyaratkan serta kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran. Reviu dan penelitian RKA setidaknya meliputi : 1. Konsistensi pencantuman sasaran kinerja, yang meliputi volume keluaran dan indikator kinerja keluaran dalam RKA, sesuai dengan sasaran kinerja dalam Renja dan RKP; 2. Kesesuaian total pagu dalam RKA dengan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
3. Kesesuaian sumber dana dalam RKA dengan sumber dana yang ditetapkan dalam pagu anggaran; 4. Kelayakan anggaran dan kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran, antara lain penerapan standar biaya masukan dan standar biaya keluaran, jenis belanja, hal-hal yang dibatasi atau dilarang, pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP), pinjaman/hibah luar negeri (PHLN), pinjaman/hibah dalam negeri (PHDN), surat berharga syariah negara, badan layanan umum, kontrak tahun jamak, dan pengalokasian anggaran yang akan diserahkan menjadi penyertaan modal negara pada badan usaha milik negara (BUMN); 5. Kepatuhan dalam pencantuman tematik APBN pada level keluaran. Reviu RKA oleh APIP Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk memberikan keyakinan mengenai akurasi dan keabsahan informasi yang dituangkan dalam RKA. Apabila dalam reviu ditemukan kekeliruan atau kelemahan penyusunan RKA, maka tim reviu berkewajiban untuk menyampaikan kekeliruan atau kelemahan tersebut kepada penyusun RKA untuk kemudian dilakukan perbaikan atau penyesuaian. Reviu RKA oleh APIP Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia dilaksanakan pada saat penyusunan RKA berdasarkan pagu anggaran pada bulan Juli, serta pada saat dilakukan penyesuaian RKA dengan alokasi anggaran pada bulan Oktober. Reviu dan penelitian RKA diprioritaskan pada rincian anggaran yang digunakan untuk mendanai inisiatif baru dan/atau rincian anggaran angka dasar yang mengalami perubahan pada level komponen. Jenis Belanja yang digunakan pada Mahkamah Agung RI sesuai PMK Nomor 127 Tahun 2015 tentang Klafisikasi Anggaran 1. Belanja Pegawai Kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam dan luar negeri, baik kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS dan / atau non-PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi pemerintah. 2. Belanja Barang dan Jasa Pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/ atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk
diserahkan atau dijual kepada masyarakat/Pemerintah Daerah (Pemda) dan belanja perjalanan. 3. Belanja Modal Pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset tetap dan/atau aset lainnya atau menambah nilai aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RKA-KL 2020 PAGU ANGGARAN DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI PADA MAHKAMAH AGUNG RI 1 LAYANAN PERKANTORAN (1066.994) 1.1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan (001) Secara garis besar belanja pegawai terbagi atas 3 (tiga) pos belanja, yaitu (1) gaji dan tunjangan (kelompok akun 5111), (2) honorarium, vakasi, lembur, dll (kelompok akun 5121), dan (3) kontribusi sosial (kelompok akun 5131). Gaji dan tunjangan adalah pengeluaran untuk kompensasi yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah berupa gaji pokok dan berbagai tunjangan yang diterima berkaitan dengan jenis dan sifat pekerjaan yang dilakukan seperti tunjangan keluarga, tunjangan beras, tunjangan struktural dan fungsional, serta tunjangan lainnya bagi aparatur negara (baik di dalam maupun luar negeri). Faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungan proyeksi alokasi gaji dan tunjangan antara lain kebijakan gaji dan tunjangan, tingkat inflasi,nilai tukar rupiah, indeks ke kontribusi sosial dialokasikan untuk pembayaran manfaat pensiun aparatur negara serta kontribusi pemerintah dalam rangka pelaksanaan jaminan sosial termasuk jaminan kesehatan bagi pegawai yang masih aktif maupun pensiunan. Pada aplikasi RKA-KL DIPA, data kebutuhan belanja pegawai dihitung berdasarkan data pegawai yang direstore dari aplikasi Gaji Pegawai Pusat (GPP). Sebelum di restore ke RKA-K/L, lakukan penyesuaian data pegawai terlebih dahulu melalui modul/menu "Belanja Pegawai". Penghitungan belanja pegawai dilakukan secara otomatis oleh aplikasi. Di RKA-K/L, pada modul Form Belanja, pilih output yang terkait Layanan Perkantoran, kemudian pilih Komponen 001 (Pembayaran Gaji dan Tunjangan), dan klik tombol "Hitung Gaji" untuk memproses perhitungannya. MAK 511111 Belanja Gaji Pokok PNS PENJELASAN BAGAN AKUN STANDAR Digunakan untuk mencatat pembayaran gaji pokok Pegawai Negeri Sipil. KEBIJAKAN INTERNAL pegawai Alokasi sudah memperhitungkan Tunjangan Hari Raya (THR). belanja 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran pembulatan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil. sudah Alokasi memperhitungkan Tunjangan Hari Raya (THR). belanja pegawai 511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan suami/istri PNS. Alokasi sudah memperhitungkan Tunjangan Hari Raya (THR). belanja pegawai 511122 Belanja Tunjangan Anak PNS Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan anak PNS. Alokasi sudah memperhitungkan Tunjangan Hari Raya (THR). belanja pegawai 1
511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan struktural PNS. 511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan PPh PNS. 511125 Belanja Tunjangan PPh PNS Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan PPh PNS. 511126 Belanja Tunjangan Beras PNS Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan beras berbentuk uang maupun natura. 511129 Belanja Uang Makan PNS Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan uang makan PNS. 511138 Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan khusus PNS Papua. 511147 Belanja Tunjangan Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan Lain lain termasuk uang duka PNS dalam dan Luar Negeri. 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan umum/tambahan tunjangan umum PNS, termasuk PNS TNI/Polri sesuai Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2006. 511157 Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim Digunakan untuk mencatat Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim. 511158 Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc Digunakan untuk mencatat Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 tentang Hak dan Fasilitas Hakim Ad Hoc. Alokasi sudah memperhitungkan Tunjangan Hari Raya (THR). belanja pegawai Alokasi sudah memperhitungkan Tunjangan Hari Raya (THR). belanja pegawai Alokasi sudah memperhitungkan Tunjangan Hari Raya (THR). belanja pegawai Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Dengan adanya PP 70/2015, Uang Duka Wafat (UDW) dan Uang Duka Tewas (Uang Duka Tewas) tidak lagi dibayarkan oleh KPPN, tapi dibayarkan oleh PT Taspen satu paket dengan layanan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Cukup Jelas Tunjangan kemahalan disesuaikan dengan zona masing-masing bagi hakim karir berdasarkan PP 74 Tahun 2016 dan surat edaran direktorat jenderal perbendaharaan Kemenkeu Nomor SE- 31/PB/2017 1. Tunjangan Hakim Ad Hoc (Tipikor, PHI, Niaga, Perikanan dan HAM) disesuaikan Perpres No. 5 Tahun 2013 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc. Tunjangan Hakim Ad Hoc sudah termasuk tidak pajak diperkenankan memasukan tunjangan PPh Hakim Ad Hoc. penghasilan, sehingga 2. Tunjangan Hakim Ad Hoc ini dialokasikan untuk 1bulan (gaji ke 13). 3. Tunjangan Hakim Ad Hoc ini dialokasikan untuk THR. 2
4. Uang penghargaan akhir masa jabatan hakim ad hoc dialokasikan 2 (dua) kali besaran tunjangan, dalam hal Hakim Ad Hoc tidak dapat menyelesaikan masa jabatan, pemberian uang penghargaan dilakukan berdasarkan perhitungan masa kerja jabatan. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc dan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-6/PB/2013 tentang Besaran Tunjangan Hakim Ad Hoc. 5. Dalam melakukan input data tunjangan hakim ad hoc dilakukan secara manual dan harus selalu di update dikarenakan tidak melekat pada aplikasi GPP. 512211 Belanja Uang Lembur Digunakan untuk mencatat pembayaran uang lembur termasuk uang makan yang dibayarkan dalam rangka lembur. tidak untuk Uang dialokasikan pada aplikasi RKA-K/L TA 2020, dikarenakan keterbatasan Pagu Belanja Pegawai Mahkamah Agung RI dan menunggu rekapitulasi hasil alokasi anggaran. Lembur sementara 511224 Belanja Tunjangan Fungsional TNI/POLRI Cukup Jelas Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan fungsional TNI/POLRI. 511225 Belanja Tunjangan PPh TNI/POLRI Cukup Jelas Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan PPh TNI/POLRI. 1.2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (002) Belanja Barang Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal. A. Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran MAK 521111 Belanja Keperluan Perkantoran PENJELASAN BAGAN AKUN STANDAR Digunakan untuk mencatat membiayai keperluan sehari-hari perkantoran yang secara kegiatan langsung menunjang operasional Kementerian Negara/ Lembaga, barang tidak menghasilkan namun persediaan yang terdiri antara lain: 1. Satuan biaya yang dikaitkan dengan jumlah pegawai yaitu langganan surat kabar/ berita/ majalah, biaya minum/ makanan kecil untuk rapat, biaya penerimaan tamu. 2. Satuan biaya yang tidak dikaitkan dengan lain biaya jumlah pegawai antara satpam/pengaman kantor, cleaning service, sopir, tenaga lepas (yang dipekerjakan KEBIJAKAN INTERNAL 1. Alokasi PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) untuk rumah dinas yang tidak berpenghuni Sesuai Lampiran Bab IV Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah di bebankan pada DIPA. tenaga jumlah satpam/supir/pramubakti tidak boleh melebihi dari jumlah tenaga honorer tahun 2019. 3. Untuk pengadaan/ penggantian inventaris dengan pagu dibawah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) per unit. Pengadaan inventaris sesuai dengan kebutuhan satuan kerja yang 2. Besar 3
secara internet, komunikasi khusus diplomat, pengurusan penggantian sertifikat tanah yang hilang, pembayaran PBB. kontraktual), telex, 521119 3. Digunakan untuk mencatat membiayai pengadaan/ penggantian inventaris yang berhubungan dengan penyelenggaraan administrasi kantor/ satker di bawah nilai kapitalisasi. Belanja Barang Operasional Lainnya Digunakan untuk mencatat membiayai pengadaan barang yang tidak dapat ditampung dalam mata anggaran 521111, 521112, 521113, 521114, 521115 dalam rangka kegiatan operasional satker dan tidak menghasilkan barang persediaan. 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi Digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan persediaan berupa barang konsumsi, seperti ; 1. ATK (Alat tulis kantor) 2. Bahan cetakan 3. Alat-alat rumah tangga 4. Dll B. Langganan Daya dan Jasa MAK 521111 Belanja Keperluan Perkantoran PENJELASAN BAGAN AKUN STANDAR Digunakan untuk mencatat membiayai keperluan sehari-hari perkantoran yang langsung menunjang kegiatan secara operasional Kementerian negara/ lembaga, namun barang tidak menghasilkan persediaan yang terdiri antara lain: 1. Satuan biaya yang dikaitkan dengan jumlah pegawai yaitu langganan surat kabar/ berita/ majalah, biaya minum/ makanan kecil untuk rapat, biaya penerimaan tamu. 2. Satuan biaya yang tidak dikaitkan dengan jumlah pegawai antara lain biaya satpam/pengaman kantor, cleaning service, sopir, tenaga lepas (yang dipekerjakan secara internet, komunikasi khusus diplomat, pengurusan penggantian sertifikat tanah yang hilang, pembayaran PBB. kontraktual), telex, 3. Digunakan untuk mencatat membiayai pengadaan/ penggantian inventaris yang berhubungan dengan penyelenggaraan administrasi kantor/ satker di bawah nilai kapitalisasi. disesuiakan dengan Standar Biaya Masukan berdasarkan PMK Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standart Biaya Masukan TA 2020. 4. Biaya penjilidan bukan untuk pelaksanaan dengan kegiatan penanganan perkara yang berhubungan 5. Pengadaan air minum pegawai dan pengunjung sidang Belanja barang yang tidak menghasilkan barang persedian dan nilainya kurang dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Cukup Jelas 1. Akun KEBIJAKAN INTERNAL dipergunakan ini untuk mengalokasikan : a. Langganan lisensi antivirus yang masuk ke dalam belanja barang operasional, berlakunya masa maksimal hanya sampai dengan 12 (dua belas) bulan. b. Langganan internet/bandwidth menggunakan telekomunikasi jasa bersifat dedicated dengan ketentuan untuk Pengadilan Tingkat Banding serendah-rendahnya 25 Mbps dan Pengadilan Tingkat Pertama serendah- rendahnya 50 Mbps dan atau menyesuaikan kapasitas maksimum yang tersedia pada wilayah masing- masing. 2. Tidak diperbolehkan mengalokasikan langganan TV kabel. 4
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Pengeluaran untuk membiayai Pengiriman surat menyurat dalam rangka kedinasan yang dibayarkan oleh Kementerian Negara/ lembaga. 522111 Belanja Langganan Listrik Digunakan untuk pembayaran langganan daya dan jasa seperti listrik termasuk untuk pembayaran keterlambatan denda pembayaran langganan listrik. 522112 Belanja Langganan Telepon Digunakan untuk pembayaran langganan daya dan jasa seperti telepon termasuk untuk pembayaran denda keterlambatan pembayaran langganan telepon. 522113 Belanja Langganan Air Digunakan untuk pembayaran langganan daya dan jasa seperti air termasuk untuk pembayaran keterlambatan denda pembayaran langganan air. 522141 Belanja Sewa Digunakan sewa (misalnya sewa kantor/ gedung/ ruangan, atau sewa lainnya). untuk pembayaran C. Pemeliharaan Kantor MAK PENJELASAN BAGAN AKUN STANDAR 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Pengeluaran pemeliharaan/perbaikan yang dilaksanakan sesuai dengan Standar Biaya Umum. Dalam rangka mempertahankan gedung dan bangunan kantor dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sampai dengan 2%; dan Pemeliharaan/perawatan halaman/taman gedung/kantor agar berada dalam kondisi normal (tidak memenuhi syarat kapitalisasi aset tetap gedung dan bangunan). Alokasi anggaran pengiriman surat dinas pada DIPA 01 tidak diperuntukan untuk pengiriman surat yang bersifat teknis (perkara). Alokasi anggaran langganan listrik tidak boleh digeser/revisi. Cukup jelas. Digunakan untuk pembayaran langgaran air. 1. Sewa Gedung Kantor Digunakan untuk sewa gedung kantor apabila satker tersebut dalam proses pembangunan, renovasi (gedung kantor tidak memungkinkan untuk tersebut jalannya operasional perkantoran) dan satker baru yang belum memiliki gedung kantor. 2. Sewa Mesin Fotocopy kegiatan Anggaran fotocopy sewa mesin dialokasikan pada Pengadilan Tingkat Banding untuk Pengadilan Tingkat Pertama selama 12 bulan. KEBIJAKAN INTERNAL Akun ini dipergunakan untuk: 1. Pemeliharaan Gedung Kantor Pemeliharaan Gedung Kantor sudah termasuk dengan pemeliharaan jaringan (listrik, internet, telepon), wallpaper. 2. Pemeliharaan Halaman Kantor 3. Pemeliharaan Pagar Gedung Kantor 4. Pemeliharaan Pos Jaga 5. Pemeliharaan Rumah Genset Catatan : Volume gedung dan bangunan yang diinput pada aplikasi RKA-K/L, harus sesuai dengan volume dalam SIMAK BMN/SIMAN. 5
523119 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya Digunakan untuk mencatat membiayai pemeliharaan rumah dinas dan rumah jabatan yang erat kaitannya dengan pelaksanaan tugas para pejabat seperti istana negara, rumah Jabatan Menteri/ Gubernur/ Bupati/ Walikota/ Mahkamah Agung/Ketua Negeri/ Pengadilan Tinggi/ Kejaksaan Agung/ Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri Non /Pimpinan/Ketua Kementerian/ yang terdapat di semua Kementerian/Lembaga Non Kementerian, termasuk TNI, Polri/Aula yang pisah dengan Gedung Kantor/Gedung Kesenian, Art Center/Gedung Museum beserta isinya termasuk taman, pagar agar berada dalam kondisi normal. Pengadilan Lembaga TNI/Polri/asrama 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan untuk Akun ini digunakan untuk: 1. Pemeliharaan Rumah Dinas 2. Pemeliharaan Mess Catatan : 1. Sebelum dihuni, pengadilan memiliki kewajiban untuk mengembalikan kondisi rumah dinas siap huni dengan pembiayaan dari alokasi pemeliharaan. rumah dinas 2. Sepanjang anggaran tersedia Satker dapat mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan rumah dinas atau mess yang ditempati oleh pegawai/hakim dan tercatat dalam simak aset BMN tersebut 3. Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pengadaan, Pedoman Pendaftaran, Status, Penghunian, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara IV PENGHUNIAN RUMAH BAB NEGARA Romawi IV.1. Ketentuan Penghunian Rumah Negara angka 2. larangan penghuni Kewajiban dan rumah negara huruf a. Kewajiban penghuni rumah Negara salah satunya terdapat pada poin 5) membayar biaya pemakaian daya listrik, telepon, air, dan/atau gas. demikian, Dengan langganan daya dan kewajiban penghuni rumah dinas. pembayaran jasa adalah Akun ini dipergunakan untuk: 1. Pemeliharaan Personal Komputer (PC) dan 3. Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pengadaan, Pedoman Pendaftaran, Status, Penghunian, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara IV PENGHUNIAN RUMAH BAB NEGARA Romawi IV.1. Ketentuan Penghunian Rumah Negara angka 2. larangan penghuni Kewajiban dan rumah negara huruf a. Kewajiban penghuni rumah Negara salah satunya terdapat pada poin 5) membayar biaya pemakaian daya listrik, telepon, air, dan/atau gas. demikian, Dengan langganan daya dan kewajiban penghuni rumah dinas. pembayaran jasa adalah Akun ini dipergunakan untuk: 1. Pemeliharaan Personal Komputer (PC) dan Teknis Penetapan atau Notebook (Laptop) 2. Pemeliharaan Printer 3. Pemeliharaan Air Conditioner (AC) 4. Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 5. Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 6. Pemeliharaan Genset 7. Pemeliharaan Lift 8. Pemeliharaan pompa air 9. Pemeliharaan Inventaris Kantor 10. Bahan Bakar Genset. 11. Bahan bakar kendaraan sewa. 12. Pemeliharaan Gordyn kapitalisasi peralatan dan mesin) 2. Pemeliharaan Printer 3. Pemeliharaan Air Conditioner (AC) 4. Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 5. Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 6. Pemeliharaan Genset 7. Pemeliharaan Lift 8. Pemeliharaan pompa air 9. Pemeliharaan Inventaris Kantor 10. Bahan Bakar Genset. 11. Bahan bakar kendaraan sewa. 12. Pemeliharaan Gordyn kapitalisasi peralatan dan mesin) 13. Pemeliharaan teralis (dibawah nilai kapitalisasi peralatan dan mesin) Untuk kendaraan roda 4 dan roda 2 yang diperoleh alokasi pinjam pemeliharaannya didukung oleh BAST yang menyatakan pemeliharaan ditanggung oleh Pengadilan/pemakai. dari pakai, 6
Untuk kendaraan roda 4 dan roda 2 yang diperoleh dari hibah yang sudah tercatat di simak BMN dan disahkan oleh Kementerian Keuangan dialokasikan biaya pemeliharaannya. Belanja pemeliharaan ini dipergunakan sepanjang nilainya tidak melebihi nilai Kapitalisasi sesuai dengan dengan PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi BMN : a) Sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk : 1) Peralatan dan mesin; atau 2) Aset tetap renovasi peralatan dan mesin; dan b) Sama dengan atau lebih dari Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), untuk : 1) Gedung dan bangunan; atau 2) Aset tetap renovasi gedung dan bangunan D. Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor PENJELASAN BAGAN AKUN STANDAR MAK 521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja Honor tidak tetap yang digunakan untuk kegiatan yang terkait dengan operasional kegiatan satuan kerja seperti, honor pejabat kuasa pengguna anggaran, honor pejabat pembuat komitmen, honor pejabat penguji SPP dan penanda tangan SPM, Honor Bendahara Pengeluaran/Pemegang Uang Muka, Honor Staf Pengelola Keuangan, Honor Pengelola PNBP (honor atasan langsung, bendahara dan sekretariat), honor pengelola satuan kerja(yang mengelola gaji pada Kementerian Pertahanan), honor Tim SAI (Pengelola SAK dan SIMAK-BMN). Honor Operasional Satuan Kerja merupakan honor yang menunjang kegiatan operasional yang bersangkutan dan pembayaran honornya dilakukan secara terus menerus dari awal sampai dengan akhir tahun anggaran. KEBIJAKAN INTERNAL Catatan : 1. Jumlah staf pengelola keuangan maksimal 3 (tiga) orang. 2. Honor Pengelola Sistem Akuntansi Instansi hanya boleh dialokasikan pada Pengadilan Tingkat Banding yang ditunjuk sebagai Korwil, dengan ketentuan sebagai berikut : a. Maksimal jumlah pengelola adalah 2 (dua) orang, yakni untuk Pengelola SAIBA dan Pengelola SIMAK. b. Besaran honorarium maksimal sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan. 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya Digunakan untuk mencatat membiayai pengadaan barang yang tidak dapat ditampung dalam mata anggaran 521111, 521112, 521113, 521114, 521115 dalam rangka kegiatan operasional. Digunakan untuk Pengadaan Pakaian Dinas yang diperuntukan: 1. Pakaian Dinas Pegawai Non Hakim 2. Pakaian Kerja Pegawai Tidak Tetap (Satpam, Pramubakti/Cleaning Servis dan Pengemudi) 7
E. Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Karir dan Hakim Adhoc MAK 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya PENJELASAN BAGAN AKUN STANDAR Digunakan untuk mencatat membiayai pengadaan barang yang tidak dapat ditampung dalam mata anggaran 521111, 521112, 521113, 521114, 521115 dalam rangka kegiatan operasional. KEBIJAKAN INTERNAL Digunakan untuk biaya Kesehatan Hakim Ad Karir Hoc Hakim Tipikor/PHI/Niaga/Perikanan, anggarannya telah dialihkan dari satker daerah ke pusat dengan penyedia jasa Jasindo, untuk itu Satker tidak perlu mengalokasikan akun tersebut. dan 522141 Belanja Sewa Digunakan sewa (misalnya sewa kantor/ gedung/ ruangan, atau sewa lainnya). untuk pembayaran Belanja sewa ini digunakan untuk Sewa Rumah Dinas Hakim Karir dan Hakim Ad Hoc yang belum mendapatkan fasilitas rumah dinas dan tidak menempati rumah pribadi akan diatur lebih lanjut dengan Standart Biaya Masukan Lainnya (SBML) tanun 2020. 524113 Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Digunakan untuk mencatat perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam kota sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang mengatur mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap. Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota, meliputi: a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang Digunakan untuk membiayai transportasi hakim yang akan diatur lebih lanjut dengan Standart Biaya Masukan Lainnya (SBML) tanun 2020. melekat pada jabatan; b. Pengumandahan (detasering); c. Menempuh ujian dinas/ujian jabatan; d. Menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan; e. Memperoleh pengobatan; f. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri; g. Mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; h. Mengikuti diklat; i. Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/ Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; 8
F. Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah Jabatan MAK 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya PENJELASAN BAGAN AKUN STANDAR KEBIJAKAN INTERNAL Akun ini digunakan untuk : Digunakan untuk mencatat membiayai pengadaan barang yang tidak dapat ditampung dalam mata anggaran 521111, 521112, 521113, 521114, 521115 dalam rangka kegiatan operasional. Konsumsi - Bahan/Spanduk/Dokumentasi 522191 Belanja Jasa Lainnya Digunakan untuk pembayaran jasa yang tidak bisa ditampung pada kelompok 52211, 52212, 52213, 52214, dan 52215. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang Akun ini jika diperlukan bisa digunakan untuk pembiayaan rohaniawan/penterjemah dll G. Rapat Koordinasi Internal MAK 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya PENJELASAN BAGAN AKUN STANDAR KEBIJAKAN INTERNAL Akun ini digunakan untuk : Digunakan untuk mencatat membiayai pengadaan barang yang tidak dapat ditampung dalam mata anggaran 521111, 521112, 521113, 521114, 521115 dalam rangka kegiatan operasional.. Konsumsi - Bahan/Spanduk/Dokumentasi H. Konsultasi Ke Pusat/Tingkat Banding MAK 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa PENJELASAN BAGAN AKUN STANDAR Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah sesuai dengan PMK yang mengatur mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap. Perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota meliputi : 1. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang KEBIJAKAN INTERNAL PMK 113 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas. melekat pada jabatan; 2. Pengumandahan (detasering); 3. Menempuh ujian dinas/ujian jabatan; 4. Menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan; 5. Memperoleh pengobatan; 9
6. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri; 7. Mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; 8. Mengikuti diklat. 9. Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/ Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas. 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Digunakan untuk mencatat perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam kota sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang mengatur mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap. Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota, meliputi: a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang Pejabat atau pegawai yang menggunakan kendaraan dinas untuk melaksanakan tugas perjalanan dinas dalam kota tidak diberikan uang transportasi. melekat pada jabatan; b. Pengumandahan (detasering); c. Menempuh ujian dinas/ujian jabatan; d. Menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan; e. Memperoleh pengobatan; f. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri; g. Mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; h. Mengikuti diklat; i. Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; jenazah I. PEMBINAAN/SOSIALISASI PADA TINGKAT BANDING MAK 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya PENJELASAN BAGAN AKUN STANDAR KEBIJAKAN INTERNAL Akun ini digunakan untuk : Digunakan untuk mencatat membiayai pengadaan barang yang tidak dapat ditampung dalam mata anggaran 521111, 521112, 521113, 521114, 521115 dalam rangka kegiatan operasional.. Konsumsi - Bahan/Spanduk/Dokumentasi 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Cukup jelas. Dalam Kota Digunakan untuk mencatat pengakuan beban perjalanan dinas dalam rangka kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota satker penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh yang penyelenggara maupun satker 10
dilaksanakan di dalam kota satker peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh satker peserta, yang meliputi: 1. Biaya transportasi peserta, panitia/ moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dai luar kota; 2. Biaya paket meeting (halfday/ fullday/ fullday); 3. Uang saku peserta, panitia/moderator dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota termasuk uang saku rapat dalam kantor di luar jam kerja; 4. Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/ moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi. Besaran nilai biaya paket meeting, uang transport, uang saku, dan uang harian yang mengatur mengikuti mengenai standar biaya tahun berkenaan. ketentuan 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Digunakan untuk mencatat pengakuan beban perjalanan dinas dalam rangka kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya luar kota satker yang dilaksanakan di penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh satker yang dilaksanakan di luar kota satker peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh satker peserta, meliputi: 1. Biaya penyelenggara, serta peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dai luar kota; paket transportasi 2. Biaya meeting (halfday/fullday/fullday); 3. Uang saku peserta, panitia/moderator dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota; 4. Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/ moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi. Besaran nilai biaya paket meeting, uang transport, uang saku, dan uang harian mengikuti yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan. ketentuan Pejabat atau pegawai yang menggunakan kendaraan dinas untuk melaksanakan tugas perjalanan dinas dalam kota tidak diberikan uang transportasi. 11
J. KONSULTASI KE KPPN/KANWIL/KPKNL MAK 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa PENJELASAN BAGAN AKUN STANDAR Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah sesuai dengan PMK yang mengatur mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap. Perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota meliputi : 1. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; 2. Pengumandahan (detasering); 3. Menempuh ujian dinas/ujian jabatan; 4. Menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan; 5. Memperoleh pengobatan; 6. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri; 7. Mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; 8. Mengikuti diklat. 9. Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/ Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; 10. Menjemput/mengantarkan ke tempat Pejabat pemakaman Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia jenazah 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Digunakan untuk mencatat perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam kota sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang mengatur mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap. Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota, meliputi: a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; b. Pengumandahan (detasering); c. Menempuh ujian dinas/ujian jabatan; d. Menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang e. dokter penguji kesehatan; f. Memperoleh pengobatan; g. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri; KEBIJAKAN INTERNAL tersedia Sepanjang dapat digunakan untuk konsultasi bagi satuan kerja daerah dari tingkat kabupaten ke Ibukota Provinsi anggaran Pejabat atau pegawai yang menggunakan kendaraan dinas untuk melaksanakan tugas perjalanan dinas dalam kota tidak diberikan uang transportasi. 12
h. Mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; i. Mengikuti diklat; j. Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; jenazah 2 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER (1066.970) 2.1 Pembinaan/Sosialisasi Tingkat Banding ke Tingkat Pertama (056) MAK 521211 Belanja Bahan PENJELASAN BAGAN AKUN STANDAR Digunakan untuk mencatat pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan (yang habis dipakai) seperti : 1. Konsumsi/bahan makanan; 2. Dokumentasi; 3. Spanduk; 4. Biaya fotokopi; dalam diperlukan yang pelaksanaan kegiatan non operasional seperti pameran, seminar, sosialisasi, rapat, diseminasi dan lain lain yang terkait langsung dengan output suatu kegiatan dan tidak menghasilkan barang persediaan. KEBIJAKAN INTERNAL 1. Akun belanja bahan (521211) yang digunakan untuk konsumsi atau kudapan pada belanja barang non operasional harus ditulis dalam detil secara terpisah. Karena konsumsi makan dan kudapan memiliki batas maksimal pagu masing- masing di dalam PMK Standar Biaya Masukan. 2. Alokasi Jamuan Tamu hanya untuk Tingkat Banding dan Satker Tingkat Pertama yang berada dekat dengan bandara dan tidak satu kota dengan Tingkat Banding. 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya Digunakan untuk pengeluaran yang tidak dapat ditampung dalam kelompok Akun Belanja Barang Non Operasional. Belanja Barang Non Operasional Lainnya dapat digunakan biaya--biaya Crash Program. Belanja Barang Non Operasional Lainnya dapat digunakan untuk pemberian beasiswa kepada pegawai di lingkup K/L atau di luar lingkup satker. Belanja Barang Non tidak Lainnya menghasilkan barang persediaan. untuk Operasional Akun ini digunakan untuk melakukan tes urine dalam rangka mendukung program strategis nasional yakni Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Bagi satker yang belum melaksanakan program P4GN 522151 Belanja Jasa Profesi Belanja untuk pembayaran honorarium narasumber yang diberikan kepada pegawai negeri/ sebagai narasumber, pembicara, praktisi, pakar yang memberikan informasi/ pengetahuan lainnya/ kepada masyarakat. narasumber Honorarium pegawai negeri dapat diberikan mengacu pada ketentuan tentang standar biaya. non-pegawai negeri pegawai negeri ini digunakan untuk membayar Akun honorarium kegiatan pembinaan/sosialisasi yang diselenggarakan pengadilan tingkat banding. narasumber 13
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Digunakan untuk mencatat pengakuan beban perjalanan dinas dalam rangka kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota satker penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh satker yang penyelenggara maupun dilaksanakan di dalam kota satker peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh satker peserta, yang meliputi: 1. Biaya transportasi peserta, panitia/ moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dai luar kota; 2. Biaya paket meeting (halfday/ fullday/ fullday); 3. Uang saku peserta, panitia/moderator dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota termasuk uang saku rapat dalam kantor di luar jam kerja; 4. Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/ moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi. Besaran nilai biaya paket meeting, uang transport, uang saku, dan uang harian yang mengatur mengikuti mengenai standar biaya tahun berkenaan. ketentuan 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Digunakan untuk mencatat pengakuan beban perjalanan dinas dalam rangka kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota satker penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh satker penyelenggara, serta yang dilaksanakan di luar kota satker peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh satker peserta, meliputi: 1. Biaya peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dai luar kota; transportasi 2. Biaya paket meeting (halfday/fullday/fullday); 3. Uang saku peserta, panitia/moderator dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota; 4. Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/ moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi. Besaran nilai biaya paket meeting, uang transport, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan. Untuk kegiatan pembinaan, pembinaan yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Banding ke Pengadilan Tingkat Pertama hanya boleh dilaksanakan tim yang terdiri dari 4 (orang) pimpinan (Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris). Untuk kegiatan pembinaan, pembinaan yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Banding ke Pengadilan Tingkat Pertama hanya boleh dilaksanakan oleh Ketua Tingkat Banding, Wakit Ketua Tingkat Banding dan Sekretaris. Adapun materi tidak berkaitan dengan perkara. tentang pembinaan 14
3 LAYANAN INTERNAL/ OVERHEAD (1071.951) 1) Pengadaan Kendaraan Bermotor (051) Merupakan Komponen untuk kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana transportasi darat untuk pejabat, angkutan pegawai, operasional kantor/lapangan. Secara umum berupa alat transportasi darat yang merupakan produk manufaktur dan dipasarkan secara umum/masal. MAK PENJELASAN BAGAN AKUN STANDAR KEBIJAKAN INTERNAL 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Digunakan untuk mencatat pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan siap digunakan. dan mesin tersebut Alokasi belanja modal Kendaraan Bermotor hanya anggaran untuk diperuntukkan bagi penggantian kendaraan yang sudah dihapuskan. tahun 2020 532121 Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Cukup jelas. Mesin Belanja Modal setelah perolehan peralatan dan mesin yang memperpanjang masa manfaat/umur yang ekonomis, kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, produksi atau peningkatan standar kinerja; dan memenuhi batasan minimun kapitalisasi sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang mengatur batasan minimun kapitalisasi. atau 2) Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (052) Komponen "Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi", adalah output dalam rangka pemenuhan kebutuhan media pemroses data, penyimpan data, menampilkan hasil olahan data, dan/atau media komunikasi. Komponen "Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi", secara umum berupa peralatan elektronikal dalam rangka pengolahan data dan telekomunikasi yang menunjang aktivitas administratif umum sebuah instansi/perkantoran. A Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Merupakan Sub Komponen untuk pengadaan/pembelian Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi untuk Kebutuhan Non SPPA/Mediasi/PTSP/SAPM. 15
MAK 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin PENJELASAN BAGAN AKUN STANDAR Digunakan untuk mencatat pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. KEBIJAKAN INTERNAL Setiap Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin agar dialokasikan untuk Honor Panitia Pengadaan/Pokja dan Honor Penerima Hasil Pekerjaan untuk belanja di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). 532121 Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin Belanja Modal setelah perolehan peralatan dan mesin yang memperpanjang masa manfaat/umur yang ekonomis, kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, produksi atau peningkatan standar kinerja; dan memenuhi batasan minimun kapitalisasi sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang mengatur batasan minimun kapitalisasi. atau Akun /peremajaan jaringan instalasi internet/telpon ini digunakan untuk penambahan B Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SPPA/Mediasi/PTSP/SAPM Merupakan Sub Komponen untuk pengadaan/pembelian Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi untuk Kebutuhan SPPA/Mediasi/PTSP/SAPM. MAK 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin PENJELASAN BAGAN AKUN STANDAR Digunakan untuk mencatat pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam lain biaya pelaksanaan kegiatan antara pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. KEBIJAKAN INTERNAL Setiap Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin agar dialokasikan untuk Honor Panitia Pengadaan/Pokja dan Honor Penerima Hasil Pekerjaan. 3) Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran (053) Komponen "Peralatan Fasilitas Perkantoran", adalah komponen dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana kelengkapan gedung perkantoran yang memadai dan layak. Komponen "Peralatan Fasilitas Perkantoran", secara umum berupa peralatan elektronik/non elektronik yang disediakan dalam rangka memenuhi unsur kelayakan secara umum fasilitas sebuah gedung/ bangunan perkantoran. A Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Merupakan Sub Komponen untuk pengadaan/pembelian Peralatan Fasilitas Perkantoran untuk Kebutuhan Non SPPA/Mediasi/PTSP/SAPM 16
MAK 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin PENJELASAN BAGAN AKUN STANDAR Digunakan untuk mencatat pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai siap peralatan dan mesin digunakan. tersebut KEBIJAKAN INTERNAL Setiap Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin agar dialokasikan untuk Honor Panitia Pengadaan/Pokja dan Honor Penerima Hasil Pekerjaan. B Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Pendukung SPPA/Mediasi/PTSP/SAPM Merupakan Sub Komponen untuk pengadaan/pembelian Peralatan Fasilitas Perkantoran untuk Kebutuhan Pendukung SPPA/Mediasi/PTSP/ SAPM. MAK 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin PENJELASAN BAGAN AKUN STANDAR Digunakan untuk mencatat pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. KEBIJAKAN INTERNAL Setiap Pengadiaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin agar dialokasikan untuk Honor Panitia Pengadaan/Pokja dan Honor Penerima Hasil Pekerjaan. C Buku Merupakan Sub Komponen untuk kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan buku- buku dan pencetakannya guna menunjang layanan informasi peradilan. MAK 536111 Belanja Modal Lainnya PENJELASAN BAGAN AKUN STANDAR Digunakan untuk mencatat memperoleh Aset Tetap Lainnya dan Aset Lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Digunakan untuk mencatat memperoleh Aset Tetap Lainnya dan Aset Lainnya sampai dengan siap digunakan. Belanja Modal Lainnya dapat digunakan untuk pengadaan software, pengembangan website, pengadaan lisensi yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun baik secara swakelola maupun dikontrakkan kepada Pihak Ketiga. Belanja Modal Lainnya dapat digunakan untuk pembangunan aset tetap renovasi yang akan diserahkan kepada entitas lain dan masih di lingkungan pemerintah pusat. Untuk Aset Tetap Renovasi yang nantinya akan diserahkan kepada entitas lain berupa Gedung dan Bangunan mengikuti ketentuan batasan minimal. KEBIJAKAN INTERNAL Tidak berlaku nilai kapitalisasi selama ditempatkan di perpustakaan. 17
4) Pembangunan/renovasi Gedung dan Bangunan (054) A Pengadaan Gedung/ Bangunan Sub Komponen "Gedung/Bangunan", adalah komponen dalam rangka mendirikan/ membangun/merehabilitasi sarana prasarana instansi/perkantoran maupun rumah dinas. Komponen "Gedung/Bangunan", secara umum berupa mendirikan/ membangun/merehabilitasi sarana prasarana instansi/perkantoran maupun rumah dinas berupa gedung/bangunan, taman, tempat parkir, pagar, pos pengamanan. MAK 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan PENJELASAN BAGAN AKUN STANDAR Digunakan untuk mencatat memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya kontruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak (kontraktual). KEBIJAKAN INTERNAL Digunakan untuk mencatat perolehan gedung dan bangunan baru secara kontraktual 533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Belanja Modal setelah perolehan gedung dan yang memperpanjang masa bangunan yang manfaat/umur kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, produksi atau peningkatan standar kinerja; dan memenuhi batasan minimun kapitalisasi sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang mengatur batasan minimum kapitalisasi. ekonomis, atau 1. Diperuntukkan untuk renovasi gedung yang nilai kerusakannya menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di bawah 65%. 2. Penambahan/Peremajaan jaringan listrik/air atas yang Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kapitalisasinya nilai di 3. Penambahan daya listrik gedung kantor B Renovasi Gedung dan Bangunan Pendukung SPPA/Mediasi/PTSP/SAPM Sub Komponen "Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan Pendukung SPPA/Mediasi/PTSP/SAPM", adalah komponen dalam rangka merenovasi sarana prasarana instansi/perkantoran. MAK 533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan PENJELASAN BAGAN AKUN STANDAR Bangunan Belanja Modal setelah perolehan gedung dan yang memperpanjang masa bangunan yang manfaat/umur kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, produksi atau peningkatan standar kinerja; dan memenuhi batasan minimun kapitalisasi sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang mengatur batasan minimum kapitalisasi. ekonomis, atau KEBIJAKAN INTERNAL Menyesuaikan dengan prototype yang telah ditetapkan oleh Dirjen masing-masing. 18
5) Pengadaan Tanah (055) A. Pengadaan Tanah Merupakan Sub Komponen untuk pengadaan/pembelian tanah untuk pembangunan gedung/bangunan negara yang tidak disertai pembangunan atas gedung/bangunan itu sendiri. MAK PENJELASAN BAGAN AKUN STANDAR KEBIJAKAN INTERNAL 531111 Belanja Modal Tanah Cukup jelas. Seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan/ pembebasan pembelian/ penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran- pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah siap digunakan/ pakai tersebut (swakelola/kontraktual). atas tanah pada B. Pengadaan Sertifikat Tanah Merupakan Sub Komponen untuk pengadaan/pengurusan pembuatan sertifikat tanah. Komponen ini digunakan apabila pengadaan sertifikat tanah dan pengadaan tanah dilaksanakan pada tahun anggaran yang berbeda. MAK 531111 Belanja Modal Tanah PENJELASAN BAGAN AKUN STANDAR Seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan/ pembebasan pembelian/ penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran- pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah siap digunakan/ pakai tersebut (swakelola/kontraktual). atas tanah pada KEBIJAKAN INTERNAL Akun 531111 pada sub komponen ini digunakan juga untuk pengadaan/pengurusan sertifikat tanah Untuk penjelasan lebih lanjut bisa menghubungi : Emie Yuliati : 08118603902 Ida Ariani Email : : 085710518505 19
KERTAS KERJA RKA-KL RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2020 K/L UNIT ORG UNIT KERJA ALOKASI : : : : KODE 1 2 1066.994 001 Layanan Perkantoran (Base Line) Lokasi : ... Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Komponen) 511111 Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Gaji Pokok PNS - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) - Belanja Gaji Pokok PNS (THR) 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS - Belanja Pembulatan Gaji PNS - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) - Belanja Pembulatan Gaji PNS (THR) 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (THR) 511122 Belanja Tunjangan Anak PNS - Belanja Tunjangan Anak PNS - Belanja Tunjangan Anak PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunjangan Anak PNS (THR) 511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS - Belanja Tunjangan Struktural PNS - Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunjangan Struktural PNS (THR) 511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS - Belanja Tunjangan Fungsional PNS - Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunjangan Fungsional PNS (THR) 511125 Belanja Tunjangan PPh PNS Belanja Tunjangan PPh PNS - Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunjangan PPh PNS (THR) 511126 Belanja Tunjangan Beras PNS - Belanja Tunjangan Beras PNS 511129 Belanja Uang Makan PNS - Belanja Uang Makan PNS 511138 Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS - Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS - Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS (... Orang x 1 bulan) (THR) 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS - Belanja Tunjangan Umum PNS - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunjangan Umum PNS (THR) 511157 - Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim Tunjangan Kemahalan Hakim Karir (... Orang x 13 bulan) - Tunjangan Kemahalan Hakim Karir (... Orang x 1 bulan) (THR) PERHITUNGAN TAHUN 2020 HARGA SATUAN 4 JUMLAH BIAYA 5 VOLUME 3 1 Layanan xxxxxxxx xxxxxxxx 1 thn 1 bln 1 bln xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1 thn 1 bln 1 bln xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1 thn 1 bln 1 bln xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1 thn 1 bln 1 bln xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1 thn 1 bln 1 bln xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1 thn 1 bln 1 bln xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1 thn 1 bln 1 bln xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1 thn xxxxxxxx xxxxxxxx ... OH xxxxxxxx xxxxxxxx ... OH ... OH xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1 thn 1 bln 1 bln xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 13 bln 1 bln xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
KODE 1 511158 Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc 2 Uang Kehormatan Hakim Tipikor (... Orang x 13 bulan) - Uang Kehormatan Hakim Tipikor (... Orang x 1 bulan) (THR) - Uang Kehormatan Hakim PHI (... Orang x 13 bulan) - Uang Kehormatan Hakim PHI (... Orang x 1 bulan) (THR) - Uang Kehormatan Hakim Niaga (... Orang x 13 bulan) - Uang Kehormatan Hakim Niaga (... Orang x 1 bulan)(THR) - Uang Kehormatan Hakim Perikanan (... Orang x 13 bulan) - Uang Kehormatan Hakim Perikanan (... Orang x 1 bulan) (THR) - Uang Kehormatan Hakim HAM (... Orang x 13 bulan) - Uang Kehormatan Hakim HAM (... Orang x 1 bulan) (THR) - Uang Penghargaan Akhir Masa Jabatan Hakim Ad Hoc (... Orang x 2 bulan) 511224 Belanja Tunjangan Fungsional TNI/POLRI - Belanja Tunjangan Fungsional TNI - Belanja Tunjangan Fungsional TNI (... Orang x 1 bulan) (THR) 511225 Belanja Tunjangan PPh TNI/POLRI - Belanja Tunjangan PPh TNI - Belanja Tunjangan PPh TNI (... Orang x 1 bulan) (THR) PERHITUNGAN TAHUN 2020 HARGA SATUAN 4 JUMLAH BIAYA 5 VOLUME 3 ... OB ... OB ... OB ... OB ... OB ... OB ... OB ... OB ... OB ... OB ... OB xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 13 bln 1 bln xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 13 bln 1 bln xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
KERTAS KERJA RKA-KL RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2020 K/L UNIT ORG UNIT KERJA ALOKASI : : : : KODE 1 2 002 A 521111 Belanja Keperluan Perkantoran Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (Komponen) KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN Pramubakti (... Org x 13 bln) - Satpam (... Org x 13 bln) - Pengemudi (... Org x 13 bln) - Pengadaan/ Penggantian Inventaris (yang berhubungan dengan penyelenggaraan administrasi kantor/ satker di bawah nilai kapitalisasi) - Pengurusan Penggantian Sertifikat Tanah Yang Hilang - Langganan Surat Kabar/ Berita/ Majalah - PBB Rumah Dinas - Air Minum/ Galon - Biaya Penjilidan 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya Keperluan Sehari-hari Perkantoran Lainnya 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran ( pegawai < 40 org) - Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran ( pegawai > 40 pegawai) LANGGANAN DAYA DAN JASA B 521111 Belanja Keperluan Perkantoran Langganan Internet - Langganan Web Hosting - Langganan Lisensi Antivirus 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Biaya Pengiriman Surat Dinas 522111 Belanja Langganan Listrik - Langganan Listrik 522112 Belanja Langganan Telepon - Langganan Telepon 522113 Belanja Langganan Air Langganan Air/Tangki Air 522141 Belanja Sewa Sewa Gedung Kantor - Sewa Mesin Fotocopy C 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan PEMELIHARAAN KANTOR Pemeliharaan Gedung Kantor - Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor - Pemeliharaan Pagar Gedung Kantor - Pemeliharaan Pos Jaga - Pemeliharaan Rumah Genset 523119 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan Rumah Dinas - Pemeliharaan Mess - Pemeliharaan Pagar Rumah Dinas/Mess - Pemeliharaan Halaman Rumah Dinas/Mess 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4 - Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2 - Pemeliharaan PC - Pemeliharaan Laptop/Notebook - Pemeliharaan Printer - Pemeliharaan AC Split - Pemeliharaan Inventaris Kantor - Pemeliharaan Lift Kantor - Pemeliharaan Pompa air - Pemeliharaan Gordyn - Pemeliharaan Teralis - Pemeliharaan Genset - Bahan Bakar Genset - Bahan Bakar Kendaraan sewa VOLUME 3 ... OB ... OB ... OB ... OT ... Thn ... Bln ... Thn ... Bln ... Thn .... Thn .... Thn ....OT ... Bln ... Thn ... Thn ... Bln ... Bln ... Bln ... Bln ... Thn ... Thn ... M2/thn ... M2/thn ... M/thn ... M2/thn ... M2/thn ... M2/thn ... M2/thn ... M2/thn ... M2/thn ... Unit/thn ... Unit/thn ... Unit/thn ... Unit/thn ... Unit/thn ... Unit/thn ... OT ... Unit/thn ... Unit/thn ... Unit/thn ... Unit/thn ... Unit/thn ... Liter/thn ... Liter/thn PERHITUNGAN TAHUN 2020 HARGA SATUAN 4 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx JUMLAH BIAYA 5 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
KODE 1 D 521115 Honor Operasional Satuan Kerja Honor Pengelola Keuangan : - Honor Kuasa Pengguna Anggaran (1 Org x 12 bln) - Honor Pejabat Pembuat Komitmen (1 Org x 12 bln) - Honor Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM (1 Org x 12 bln) - Honor Bendahara Pengeluaran (1 Org x 12 bln) - Honor Staf Pengelola Keuangan (... Org x 12 bln) - Honor Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (Tingkat Korwil) (2 Org x 12 bln) - Honor Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara (Tingkat Banding) (1 Org x 12 bln) 2 PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya Pakaian Dinas Pegawai Non Hakim ( 1 Stel x ... org) - Pakaian Kerja Satpam ( 1 Stel x ... org) - Pakaian Kerja Pengemudi/ Petugas Kebersihan/ Pramubakti ( 1 Stel x ... org) E 522141 Belanja Sewa HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM DAN HAKIM ADHOC Sewa Rumah Dinas Hakim dan Hakim Adhoc 524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota - Transport (..... Org x 1 pp x ....Keg) F 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN Konsumsi - Bahan/Spanduk/Dokumentasi 522191 Belanja Jasa Lainnya Jasa Rohaniwan G 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya RAPAT KOORDINASI INTERNAL Bahan - Konsumsi H 524111 Belanja Perjalanan Biasa KONSULTASI KE PUSAT/TINGKAT BANDING Tiket ( ... Org x ..pp x keg) - Transport Riil (... Org x 1 pp x ... keg) - Penginapan (... Org x ... Hari x ...keg) - Uang Harian (... Org x ... Hari x ...keg) 524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota - Transport (..... Org x 1 pp x ....Keg) I 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya PEMBINAAN/SOSIALISASI PADA TINGKAT BANDING Bahan/materi/seminar kit - Konsumsi (jika penyelenggaraannya di Kantor) 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota Tiket ( ... Org x ..pp x keg) - Transport Riil (... Org x 1 pp x ... keg) - Penginapan (... Org x ... Hari x ...keg) - Uang saku (... Org x ... Hari x ...keg) 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota Tiket ( ... Org x ..pp x keg) - Transport Riil (... Org x 1 pp x ... keg) - Penginapan (... Org x ... Hari x ...keg) - Uang saku (... Org x ... Hari x ...keg) VOLUME 3 12 OB 12 OB 12 OB 12 OB ... OB ... OB ... OB ... Stel ... Stel ... Stel ... Thn ....OK ... Keg ... Keg ... OK ... Keg ... Keg ... Ok ... Ok ... OH ... OH ....OK ... Keg ... Keg ... Ok ... Ok ... OH ... OH ... Ok ... Ok ... OH ... OH PERHITUNGAN TAHUN 2020 HARGA SATUAN 4 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx JUMLAH BIAYA 5 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
KODE 1 2 J KONSULTASI KE KPPN/KANWIL/KPKNL 524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota - Transport (..... Org x 1 pp x ....Keg) 524111 Belanja Perjalanan Biasa Tiket ( ... Org x ..pp x keg) - Transport Riil (... Org x 1 pp x ... keg) - Penginapan (... Org x ... Hari x ...keg) - Uang Harian (... Org x ... Hari x ...keg) VOLUME 3 ....OK ... Ok ... Ok ... OH ... OH PERHITUNGAN TAHUN 2020 HARGA SATUAN 4 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx JUMLAH BIAYA 5 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
KERTAS KERJA RKA-KL RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2020 K/L UNIT ORG UNIT KERJA ALOKASI : : : : KODE 1 2 005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 1066 1066.970 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA Layanan Dukungan Manajemen Satker (Base Line) Lokasi : ... 056 A 521211 Belanja Bahan Pembinaan/Sosialisasi Tingkat Banding Ke Tingkat Pertama Bimbingan Teknis Bidang Keuangan Bahan/Spanduk/Dokumentasi 524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota Transport (..... ORG x 1 PP x ....Keg) 524114 Paket Meeting Dalam Kota Transport dan akomodasi dalam kota - Transport (... org x 1 pp x ... keg) - Akomodasi (...Org x ....Hari x ....keg) - Uang saku ( (... org x .... Hari x.... Keg) 522151 Belanja Jasa Profesi Uang Narasumber (... Org x ... Jam x ...keg) B 521211 Belanja Bahan Bimbingan Teknis Bidang Perencanaan Program dan Anggaran Bahan/Spanduk/Dokumentasi 521219 Belanja Barang Non Operasional lainnya Tes Urine Bebas Narkoba ( ...Org x biaya tes urine setempat) 524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota Transport (..... ORG x 1 PP x ....Keg) 524114 Paket Meeting Dalam Kota Transport dan akomodasi dalam kota - Transport (... org x 1 pp x ... keg) - Akomodasi (...Org x ....Hari x ....keg) - Uang saku ( (... org x .... Hari x.... Keg) 522151 Belanja Jasa Profesi Uang Narasumber (... Org x ... Jam x ...keg) C 521211 Belanja Bahan Bimbingan Teknis Bidang Kepegawaian Bahan/Spanduk/Dokumentasi 524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota Transport (..... ORG x 1 PP x ....Keg) 524114 Paket Meeting Dalam Kota Transport dan akomodasi dalam kota - Transport (... org x 1 pp x ... keg) - Akomodasi (...Org x ....Hari x ....keg) - Uang saku ( (... org x .... Hari x.... Keg) 522151 Belanja Jasa Profesi Uang Narasumber (... Org x ... Jam x ...keg) D 521211 Belanja Bahan Bimbingan Teknis Bidang Umum Bahan/Spanduk/Dokumentasi 524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota Transport (..... ORG x 1 PP x ....Keg) 524114 Paket Meeting Dalam Kota Transport dan akomodasi dalam kota - Transport (... org x 1 pp x ... keg) - Akomodasi (...Org x ....Hari x ....keg) - Uang saku ( (... org x .... Hari x.... Keg) 522151 Belanja Jasa Profesi Uang Narasumber (... Org x ... Jam x ...keg) VOLUME 3 1 Layanan ... Ok ....OK ... OK ... OH ... OH ... OK ... Ok ... Ok ....OK ... OK ... OH ... OH ... OK ... Ok ....OK ... OK ... OH ... OH ... OK ... Ok ....OK ... OK ... OH ... OH ... OK PERHITUNGAN TAHUN 2020 HARGA SATUAN 4 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx JUMLAH BIAYA 5 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
KERTAS KERJA RKA-KL RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2020 K/L UNIT ORG UNIT KERJA ALOKASI : : : : KODE KOMPONEN/SUB KOMPONEN/AKUN/DETIL 1 2 005.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung 1071.951 051 Layanan Internal (Overhead ) Pengadaan Kendaraan Bermotor 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Kendaraan Dinas Roda 6 - Kendaraan Dinas Roda 4 - Kendaraan Dinas Roda 2 - Speedboat - Honorarium Panitita Pengadaan/Pokja - Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan 532121 Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin Overhaul / Turun Mesin 052 A 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Server - Laptop/ Notebook/ PC - Printer - Scanner - Router/LAN/Internet - LCD/ Proyektor - Kamera/ Handycam - Harddisk Eksternal - Pesawat Telepon - PABX - Mesin Fax - Rak Server - Pengadaan Jaringan Instalasi internet/telpon - Honorarium Panitita Pengadaan/Pokja - Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan 532121 Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin Penambahan/Peremajaan Jaringan Instalasi internet/telpon B 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SPPA/Mediasi/PTSP/SAPM Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Lainnya - Honorarium Panitita Pengadaan/Pokja - Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran 053 A Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kursi - Meja - Sice - Lemari Arsip - Filing Cabinet - Perlengkapan Sidang - Genset - Brankas - AC Split - Standing AC - CCTV - Finger Scan/ Mesin Absensi - Sound System - Mesin Penghancur Kertas - White Board - Tangki Air - Alat Penangkal Petir - Fire Alarm - Fire Extinguisher - Hydrant - Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Lainnya - Honorarium Panitita Pengadaan/Pokja - Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan VOLUME 3 ... M2 ... unit ... unit ... unit ... unit ... Keg ... Keg ... unit ... unit ... unit ... unit ... unit ... unit ... unit ... unit ... unit ... unit ... unit ... unit ... unit ... unit ... Keg ... Keg ... unit ... unit ... Keg ... Keg ... unit ... unit ... unit ... unit ... unit ... unit ... unit ... unit ... unit ... unit ... unit ... unit ... unit ... unit ... unit ... unit ... unit ... unit ... unit ... unit ... unit ... Keg ... Keg PERHITUNGAN TAHUN 2020 HARGA SATUAN 4 xxxxxxxx (penawaran hg wajar) (penawaran hg wajar) (penawaran hg wajar) (penawaran hg wajar) (penawaran hg wajar) (penawaran hg wajar) (penawaran hg wajar) (penawaran hg wajar) (penawaran hg wajar) (penawaran hg wajar) (penawaran hg wajar) (penawaran hg wajar) (penawaran hg wajar) (penawaran hg wajar) (penawaran hg wajar) (penawaran hg wajar) (penawaran hg wajar) (penawaran hg wajar) (penawaran hg wajar) (penawaran hg wajar) (penawaran hg wajar) (penawaran hg wajar) (penawaran hg wajar) (penawaran hg wajar) (penawaran hg wajar) (penawaran hg wajar) (penawaran hg wajar) (penawaran hg wajar) (penawaran hg wajar) (penawaran hg wajar) (penawaran hg wajar) (penawaran hg wajar) (penawaran hg wajar) (penawaran hg wajar) (penawaran hg wajar) (penawaran hg wajar) (penawaran hg wajar) (penawaran hg wajar) (penawaran hg wajar) (penawaran hg wajar) (penawaran hg wajar) (penawaran hg wajar) (penawaran hg wajar) (penawaran hg wajar) (penawaran hg wajar) (penawaran hg wajar) (penawaran hg wajar) (penawaran hg wajar) (penawaran hg wajar) JUMLAH BIAYA 5 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
KODE KOMPONEN/SUB KOMPONEN/AKUN/DETIL 1 B 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Pendukung SPPA/Mediasi/PTSP/SAPM Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Lainnya - Honorarium Panitita Pengadaan/Pokja - Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan C 536111 Belanja Modal Lainnya - Buku Hukum - Honorarium Panitita Pengadaan/Pokja - Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan Buku Pembangunan/renovasi Gedung dan Bangunan 054 A Pengadaan Gedung/ Bangunan 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pembangunan Gedung Kantor - Pembangunan Rumah Dinas - Pembangunan Sarana dan Lingkungan - Pengadaan Jaringan listrik/air - Biaya Pengelolaan Proyek - Biaya Perancangan/Perencanaan - Biaya Pengawasan/Manajemen konstruksi 533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Renovasi Gedung Kantor - Restorasi Gedung Kantor - Renovasi Rumah Dinas - Renovasi Sarana dan Lingkungan - Interior Melekat Gedung/Backdrop - Tambah Daya Listrik - Penambahan/Peremajaan Jaringan listrik/air - Biaya Pengelolaan Proyek - Biaya Perancangan/Perencanaan - Biaya Pengawasan/Manajemen konstruksi Renovasi Gedung dan Bangunan Pendukung SPPA/Mediasi/PTSP/SAPM ... M2 ... M2 ... M2 ... M2 ... M2 ... Pkt ... Pkt ... Keg ... Keg ... Keg Renovasi Gedung Kantor - Restorasi Gedung Kantor - Renovasi Rumah Dinas - Renovasi Sarana dan Lingkungan - Interior Melekat Gedung/Backdrop - Tambah Daya Listrik - Penambahan/Peremajaan Jaringan listrik/air - Biaya Pengelolaan Proyek - Biaya Perancangan/Perencanaan - Biaya Pengawasan/Manajemen konstruksi Renovasi Gedung dan Bangunan Pendukung SPPA/Mediasi/PTSP/SAPM ... M2 ... M2 ... M2 ... M2 ... M2 ... Pkt ... Pkt ... Keg ... Keg ... Keg B 533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Renovasi Gedung Kantor 055 A 531111 Belanja Modal Tanah Pengadaan Tanah Pengadaan Tanah Pengadaan Tanah (Termasuk Pengurusan Sertifikat) B 531111 Belanja Modal Tanah Pengadaan Sertifikat Tanah Pengadaan Sertifikat Tanah VOLUME 3 ... unit ... Keg ... Keg ... buah ... Keg ... Keg ... M2 ... M2 ... M2 ... unit ... M2 ... Dok PERHITUNGAN TAHUN 2020 HARGA SATUAN 4 (penawaran hg wajar) (penawaran hg wajar) (penawaran hg wajar) (penawaran hg wajar) (penawaran hg wajar) (penawaran hg wajar) (penawaran hg wajar) (penawaran hg wajar) (penawaran hg wajar) (penawaran hg wajar) (penawaran hg wajar) (penawaran hg wajar) (penawaran hg wajar) (penawaran hg wajar) (penawaran hg wajar) (penawaran hg wajar) (penawaran hg wajar) (penawaran hg wajar) (penawaran hg wajar) (penawaran hg wajar) (penawaran hg wajar) (penawaran hg wajar) (penawaran hg wajar) (penawaran hg wajar) (penawaran hg wajar) JUMLAH BIAYA 5 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx