KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan Telepon (021) 525 3004 (8 saluran) Ext. 212, 222; Faksmile (021) 525 3159 Laman: PENGUMUMAN NOMOR SEK.KP.02.01-633 TENTANG PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2023 Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Republik Menteri Pendayagunaan Aparatur Indonesia Nomor 544 Tahun 2023 Sipil HUKUM DAN Negara Warga Negara HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Indonesia CPNS Kementerian Aparatur dan Negara Reformasi Kebutuhan Birokrasi tentang Penetapan Pegawai KEMENTERIAN kepada Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023, Lingkungan di kesempatan seleksi memberikan memenuhi yang syarat Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. mengikuti untuk pengadaan I. UNIT KERJA YANG MENDAPATKAN ALOKASI KEBUTUHAN 1. Badan Pengembangan Sumber Daya 2. Kantor Hukum Wilayah Kementerian 1. Badan Pengembangan Sumber Daya 2. Kantor Hukum Wilayah Kementerian Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, D.I. Tengah, Yogyakarta, Gorontalo, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Maluku, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara). Sumatera Aceh, Manusia: Asasi Jakarta, Jawa Kalimantan Barat, Tengah, Barat, Timur, Tenggara Riau, DKI Barat, Banten, Kalimantan Nusa Kepulauan Jawa Selatan, Jawa Kalimantan Nusa Timur, Bali, Timur, Tenggara Maluku Papua Papua, Utara, Barat (Lembaga Pemasyarakatan, II. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, DAN JUMLAH ALOKASI KEBUTUHAN Sebagaimana tercantum dalam lampiran. III. KRITERIA PELAMAR 1. Kebutuhan Umum merupakan Pelamar lulusan perguruan tinggi dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sederajat yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan persyaratan sebagaimana dalam pengumuman ini; 2. Kebutuhan Khusus terdiri dari: a. Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat Cum Laude atau "Dengan Pujian". 1) Pelamar yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi dalam negeri dengan predikat kelulusan cum laude atau "dengan pujian" dan berasal dari perguruan tinggi terakreditasi A/unggul dan program studi terakreditasi A/unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah; 2) Pelamar dari lulusan perguruan tinggi luar negeri dapat mendaftar setelah mendapat penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara cum laude atau "dengan pujian" dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
b. Penyandang Disabilitas adalah Pelamar yang memiliki keterbatasan atau kekurangan (disabilitas) fisik tertentu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah atau Rumah Sakit TNI/Polri yang menerangkan jenis disabilitas paling tinggi tingkat/derajat 2 (dua); c. Putra/Putri Papua dan Papua Barat merupakan Pelamar keturunan Papua/Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua (salah satu atau kedua orang tua) asli Papua/Papua Barat, dibuktikan dengan surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa/Kepala Suku. IV. PERSYARATAN 1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2. Usia pada saat mendaftar adalah: a. Maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun untuk Pelamar jabatan Dosen dengan kualifikasi pendidikan Strata 2 (S-2); b. Minimal 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 28 (dua puluh delapan) tahun untuk Pelamar jabatan Penjaga Tahanan dengan kualifikasi pendidikan SLTA sederajat. 3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih; 4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Pegawai BUMN/BUMD atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta; 5. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, dan siswa sekolah ikatan dinas pemerintah; 6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; 7. Tidak terlibat dalam organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya; 8. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan; 9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar; 10. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya (Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA dari Rumah Sakit Pemerintah atau lulus pada Rumah Sakit TNI/Polri wajib dilengkapi setelah Pelamar dinyatakan pengumuman kelulusan akhir sesuai dengan rentang waktu tanggal kelulusan); 11. Bersedia ditempatkan pada unit kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di seluruh Indonesia; 12. Tidak bertato/bekas tato dan tindik/bekas tindik pada anggota badan kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat (khusus wanita hanya diperbolehkan tindik pada daun telinga); 13. Pelamar jabatan Penjaga Tahanan dengan kualifikasi pendidikan SLTA sederajat harus sesuai dengan domisili yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Apabila Pelamar yang provinsinya tidak sesuai dengan e-KTP dan ingin mendaftar pada wilayah provinsi lain, wajib membuat surat keterangan dari Kelurahan atau Kantor Desa setempat yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili pada wilayah provinsi tersebut; 14. Untuk Pelamar pada jabatan Penjaga Tahanan jenis kebutuhan khusus Putra/Putri Papua dan Papua Barat wajib berdomisili di Provinsi Papua dan Papua Barat; 15. Tinggi badan untuk Pelamar jabatan Penjaga Tahanan: a. Pria minimal 165 cm; b. Wanita minimal 160 cm. 16. Pelamar merupakan lulusan:
a. Jenis Kebutuhan Umum 1) Kebutuhan Jabatan Dosen - Asisten Ahli: a) Perguruan tinggi yang berasal dari dalam negeri Strata 2 (S-2) (bukan program studi pendidikan atau syariah) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada saat tahun kelulusan, dengan lndeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh lima); b) Perguruan tinggi yang berasal dari luar negeri Strata 2 (S-2) (bukan program studi pendidikan atau syariah) dengan ijazah dan transkrip nilai yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi dengan lndeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh lima). 2) Kebutuhan Jabatan Penjaga Tahanan: a) SLTA sederajat yang berasal dari sekolah dalam negeri yang terdaftar di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi dan/atau terdaftar di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama; b) SLTA sederajat yang berasal dari sekolah luar negeri dengan ijazah dan transkrip/daftar nilai yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. b. Jenis Kebutuhan Lulusan Terbaik Berpredikat Cum Laude atau "Dengan Pujian" Kebutuhan Jabatan Dosen - Asisten Ahli: 1) Perguruan tinggi yang berasal dari dalam negeri Strata 2 (S-2) (bukan program studi pendidikan atau syariah) yang berasal dari perguruan tinggi terakreditasi A atau unggul dan Program Studi terakreditasi A atau unggul dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada saat tahun kelulusan, dengan predikat kelulusan cum laude atau "dengan pujian" pada ijazah atau transkrip nilai; 2) Perguruan tinggi yang berasal dari luar negeri Strata 2 (S-2) (bukan program studi pendidikan atau syariah) yang telah memiliki surat penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara dengan cum laude atau "dengan pujian" dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. c. Jenis Kebutuhan Penyandang Disabilitas Kebutuhan Jabatan Dosen - Asisten Ahli: 1) Perguruan tinggi yang berasal dari dalam negeri Strata 2 (S-2) (bukan program studi pendidikan atau syariah) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) saat kelulusan, dengan lndeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh lima); 2) Perguruan tinggi yang berasal dari luar negeri Strata 2 (S-2) (bukan program studi pendidikan atau syariah) yang memiliki ijazah dan transkrip nilai yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi dengan lndeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh lima). d. Jenis Kebutuhan Putra/Putri Papua dan Papua Barat Kebutuhan Jabatan Penjaga Tahanan: 1) SLTA sederajat yang berasal dari sekolah dalam negeri yang terdaftar di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi dan/atau terdaftar di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama; 2) SLTA sederajat yang berasal dari sekolah luar negeri dengan ijazah dan daftar nilai yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
V. TATA CARA PENDAFTARAN 1. Pelamar melakukan pendaftaran secara daring pada laman sscasn.bkn.go.id/akun dengan terlebih dahulu membuat akun disertai dengan mengisi formulir yang disediakan menggunakan data kependudukan yang tertera pada KTP/Kartu Keluarga/Surat Keterangan Perekaman e-KTP asli yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil)/Instansi yang berwenang; 2. Setelah melakukan pendaftaran, Pelamar memperoleh username dan password; 3. Pelamar diwajibkan untuk mengingat username dan password pada akun pendaftaran; 4. Pembuatan akun hanya dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali; 5. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis jabatan kebutuhan ASN; 6. Dalam hal Pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan atau menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. VI. UNGGAH DOKUMEN Pelamar wajib melakukan unggah dokumen pada laman berupa: A. Dokumen Persyaratan Umum 1. Scan berwarna surat lamaran yang diketik menggunakan komputer atau ditulis tangan yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta dan wajib dibubuhi e-meterai Rp10.000,- (e-meterai diperoleh melalui serta ditandatangani dengan pena bertinta hitam (format surat lamaran dapat diunduh pada laman 2. Scan berwarna surat pernyataan data diri Pelamar yang wajib dibubuhi e-meterai Rp10.000,- (e-meterai diperoleh melalui dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam (format surat pernyataan dapat diunduh pada laman 3. Scan berwarna Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) asli atau Surat Keterangan Perekaman e-KTP asli yang masih berlaku yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil)/Instansi yang berwenang; 4. Scan berwarna Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir asli dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil); 5. Pas foto terbaru ukuran 4x6 dengan pakaian formal dan latar belakang berwarna merah; 6. Scan berwarna surat keterangan berbadan sehat dari dokter Rumah Sakit Pemerintah atau Rumah Sakit TNI/Polri (asli) yang berlaku maksimal 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pendaftaran. Bagi Pelamar dengan kualifikasi pendidikan SLTA sederajat (jabatan Penjaga Tahanan) dalam surat keterangan tersebut wajib mencantumkan tinggi dan berat badan, sesuai dengan hasil pengukuran pada saat pemeriksaan tersebut. B. Dokumen Persyaratan Khusus 1. Pelamar jenis kebutuhan Umum Jabatan Dosen - Asisten Ahli dengan kualifikasi pendidikan Strata 2 (S-2): Mengunggah semua dokumen persyaratan umum sebagaimana pada huruf A angka 1 s.d. 6 pada laman ditambah dengan dokumen kelulusan pendidikan dengan format pdf, yang terdiri dari: a. Scan berwarna ijazah asli sesuai dengan jabatan yang dilamar. Bagi Pelamar yang lulus tahun 2023 yang ijazah aslinya belum keluar, dapat menggunakan Surat Keterangan Lulus (SKL). Namun apabila Pelamar telah dinyatakan lulus pada tahapan akhir wajib menyertakan ijazah asli; b. Scan berwarna transkrip nilai asli dengan lndeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh lima). Bagi Pelamar yang lulus tahun 2023 yang transkrip
nilai aslinya belum keluar, dapat menggunakan transkrip nilai sementara yang memuat nilai keseluruhan dengan mencantumkan IPK sementara (bukan transkrip nilai semester terakhir). Namun apabila Pelamar telah dinyatakan lulus pada tahapan akhir wajib menyertakan transkrip nilai asli; c. Scan berwarna surat penyetaraan ijazah dan transkrip nilai (asli) dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri (dokumen digabungkan dengan ijazah atau transkrip nilai); d. Cetakan tangkapan layar (screen capture) Direktori Hasil Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang memuat status akreditasi program studi Pelamar yang berasal dari laman atau surat akreditasi yang dikeluarkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang dimiliki perguruan tinggi Pelamar (bagi lulusan perguruan tinggi dalam negeri yang pada tercantum peringkat ijazah/transkrip nilai akreditasinya). tidak 2. Pelamar jenis kebutuhan Umum dan Putra/Putri Papua dan Papua Barat dengan kualifikasi pendidikan SLTA Sederajat. Mengunggah semua dokumen persyaratan umum sebagaimana pada huruf A angka 1 s.d. 6 pada laman ditambah dengan: a. Dokumen kelulusan pendidikan dengan format pdf, yang terdiri dari: 1) Scan berwarna ijazah asli; 2) Scan berwarna transkrip/daftar nilai asli atau Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional asli; 3) Scan berwarna surat penyetaraan ijazah dan transkrip nilai (asli) dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi bagi lulusan luar negeri atau Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama bagi lulusan pesantren/madrasah (dokumen digabungkan dengan ijazah atau transkrip/daftar nilai). b. Scan berwarna surat keterangan domisili asli yang diterbitkan oleh Kelurahan/Kantor Desa setempat, apabila lokasi kebutuhan yang dipilih tidak sesuai dengan domisili Pelamar pada e-KTP atau surat keterangan perekaman e- KTP; c. Scan berwarna surat keterangan asli dari Lurah/Kepala Desa/Kepala Suku yang menerangkan bahwa Pelamar asli dari Papua/Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua (salah satu atau kedua orang tua) asli dari Papua/Papua Barat (bagi Pelamar jenis kebutuhan khusus Putra/Putri Papua dan Papua Barat). 3. Pelamar jenis kebutuhan Lulusan Terbaik Berpredikat Cum Laude atau "Dengan Pujian" kualifikasi pendidikan Strata 2 (S-2). Mengunggah semua dokumen persyaratan umum sebagaimana pada huruf A angka 1 s.d. 6 pada laman ditambah dengan dokumen kelulusan pendidikan dengan format pdf, yang terdiri dari: a. Scan berwarna ijazah asli sesuai dengan jabatan yang dilamar. Bagi Pelamar yang lulus tahun 2023 yang ijazah aslinya belum keluar, dapat menggunakan Surat Keterangan Lulus (SKL). Namun apabila Pelamar telah dinyatakan lulus pada tahapan akhir wajib menyertakan ijazah asli; b. Scan berwarna transkrip nilai asli dengan predikat kelulusan cum laude atau "dengan pujian". Bagi Pelamar yang lulus tahun 2023 yang transkrip nilai aslinya belum keluar, dapat menggunakan transkrip nilai sementara yang memuat nilai keseluruhan dengan mencantumkan IPK sementara (bukan transkrip nilai semester terakhir). Namun apabila Pelamar telah dinyatakan lulus pada tahapan akhir wajib menyertakan transkrip nilai asli; c. Scan berwarna surat keterangan (asli) yang ditandatangani oleh Dekan atau Pembantu/Wakil Dekan bahwa Pelamar lulus dengan predikat cum laude atau
"dengan pujian", bagi lulusan perguruan tinggi dalam negeri yang dalam Ijazah atau transkrip nilainya tidak memuat keterangan predikat tersebut; d. Scan berwarna surat penyetaraan ijazah (asli) dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri (dokumen digabungkan dengan ijazah); e. Scan berwarna surat penyetaraan transkrip nilai (asli) yang dilengkapi dengan keterangan predikat kelulusan setara dengan cum laude atau "dengan pujian" dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri (dokumen digabungkan dengan transkrip nilai); f. Cetakan tangkapan layar (screen capture) Direktori Hasil Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang memuat status akreditasi program studi Pelamar yang berasal dari laman atau surat akreditasi yang dikeluarkan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang dimiliki perguruan tinggi Pelamar dengan peringkat akreditasi A atau unggul (bagi lulusan perguruan tinggi dalam negeri yang pada ijazah/transkrip nilai tidak tercantum akreditasinya). 4. Pelamar jenis kebutuhan Penyandang Disabilitas dengan kualifikasi pendidikan Strata 2 (S-2). Mengunggah semua dokumen persyaratan umum sebagaimana pada huruf A angka 1 s.d. 6 pada laman ditambah dengan: a. Dokumen kelulusan pendidikan dengan format pdf, yang terdiri dari: 1) Scan berwarna ijazah asli sesuai dengan jabatan yang dilamar. Bagi Pelamar yang lulus tahun 2023 yang ijazah aslinya belum keluar, dapat menggunakan Surat Keterangan Lulus (SKL). Namun apabila Pelamar telah dinyatakan lulus pada tahapan akhir wajib menyertakan ijazah asli; 2) Scan berwarna transkrip nilai asli dengan lndeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh lima). Bagi Pelamar yang lulus tahun 2023 yang transkrip nilai aslinya belum keluar, dapat menggunakan transkrip nilai sementara yang memuat nilai keseluruhan dengan mencantumkan IPK sementara (bukan transkrip nilai semester terakhir). Namun apabila Pelamar telah dinyatakan lulus pada tahapan akhir wajib menyertakan transkrip nilai asli; 3) Scan berwarna surat penyetaraan ijazah dan transkrip nilai (asli) dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri (dokumen digabungkan dengan ijazah atau transkrip nilai); 4) Cetakan tangkapan layar (screen capture) Direktori Hasil Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang memuat status akreditasi program studi Pelamar yang berasal dari laman atau surat akreditasi yang dikeluarkan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang dimiliki perguruan tinggi Pelamar (bagi lulusan perguruan tinggi dalam negeri yang pada ijazah/transkrip nilai tidak tercantum peringkat akreditasinya). b. Scan berwarna surat keterangan dokter (asli) yang menerangkan jenis disabilitas paling tinggi tingkat/derajat 2 (dua) dari Rumah Sakit Pemerintah atau Rumah Sakit TNI/Polri; c. Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari Pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar. Pada video tersebut Pelamar harus memperlihatkan kondisi fisik Pelamar sebagai media untuk Panitia tingkat/derajat dalam melakukan verifikasi dengan mengetahui kedisabilitasan Pelamar secara visual. Dokumen video tersebut diunggah melalui jenis dan
akun Youtube masing-masing Pelamar dan selanjutnya menyampaikan tautan (link) video tersebut pada akun pendaftaran SSCASN 2023 masing-masing Pelamar. Pelamar kualifikasi pendidikan Strata 2 (S-2) dan SLTA sederajat yang dinyatakan lulus Seleksi Administrasi dapat mencetak kartu peserta ujian secara daring melalui VII. TAHAPAN SELEKSI 1. Tahapan seleksi Pelamar dengan kualifikasi pendidikan Strata 2 (S-2) jenis kebutuhan Umum, Lulusan Terbaik, dan Penyandang Disabilitas. a. Seleksi Administrasi Verifikasi Dokumen Persyaratan Unggah melalui b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan Computer Assisted Test (CAT) dengan bobot 40% dari total nilai akhir; c. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan bobot 60% dari total nilai akhir, terdiri dari : 1) Substansi jabatan menggunakan Computer Assisted Test (CAT) dengan bobot 50% dari total nilai SKB; 2) Praktik dengan bobot 25% dari total nilai SKB; 3) Wawancara, Pengamatan Fisik dan Keterampilan (WPFK) dengan bobot 25% dari total nilai SKB. 2. Tahapan seleksi Pelamar dengan kualifikasi pendidikan SLTA sederajat jenis kebutuhan Umum, dan Putra/Putri Papua dan Papua Barat. a. Seleksi Administrasi Verifikasi Dokumen Persyaratan Unggah melalui b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan Computer Assisted Test (CAT) dengan bobot 40% dari total nilai akhir; c. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan bobot 60% dari total nilai akhir, terdiri dari: 1) Kesamaptaan dengan bobot 45% dari total nilai SKB; 2) Wawancara dengan bobot 30% dari total nilai SKB; 3) Pengamatan Fisik dan Keterampilan (PFK) dengan bobot 25% dari total nilai SKB. 3. Lokasi pelaksanaan seluruh tahapan seleksi dilaksanakan pada 33 (tiga puluh tiga) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan ketentuan sebagai berikut: a. Bagi Pelamar kualifikasi pendidikan Strata 2 (S-2), lokasi pelaksanaan seleksi sesuai dengan provinsi yang dipilih sebagai lokasi pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada di laman b. Bagi Pelamar dengan kualifikasi pendidikan SLTA sederajat: 1) Jenis kebutuhan Umum, lokasi pelaksanaan seleksi sesuai dengan domisili pada e-KTP atau surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh Kelurahan/Kantor Desa setempat; 2) Jenis kebutuhan Putra/Putri Papua dan Papua Barat, lokasi pelaksanaan seleksi di wilayah Papua atau Papua Barat sesuai dengan domisili pada e-KTP. VIII. SISTEM KELULUSAN 1. Kelulusan seleksi administrasi pada jabatan jenjang pendidikan Strata 2 (S-2) jenis kebutuhan Umum, Lulusan Terbaik, dan Penyandang Disabilitas didasarkan pada kesesuaian antara data yang diisi dengan dokumen persyaratan yang diunggah dalam laman sebagaimana dalam pengumuman. Khusus jenis kebutuhan Penyandang Disabilitas, selain berdasarkan kesesuaian data dan dokumen juga didasarkan pada hasil verifikasi kesesuaian jenis dan tingkat/derajat kriteria disabilitas; 2. Kelulusan seleksi administrasi pada kualifikasi pendidikan SLTA sederajat didasarkan pada kesesuaian antara data yang diisi dengan dokumen persyaratan yang diunggah dalam laman sebagaimana dalam pengumuman; laman: laman laman
3. Setelah dilakukan verifikasi, bagi Pelamar yang tidak sesuai dengan persyaratan dalam pengumuman maka Pelamar tersebut dinyatakan gugur dan tidak dapat diberikan kartu peserta ujian, sedangkan bagi Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan mendapatkan kartu peserta ujian dan dapat mengikuti tahapan seleksi selanjutnya; 4. Kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) didasarkan pada nilai ambang batas yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 651 Tahun 2023 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2023; 5. Peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) adalah Pelamar yang lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan secara peringkat tidak melebihi 3 (tiga) kali alokasi kebutuhan pada masing-masing jabatan dengan memperhatikan jenis kebutuhan dan pengelompokan yang sama; 6. Pada kualifikasi pendidikan SLTA sederajat, pengukuran tinggi badan dilaksanakan sebelum pelaksanaan SKB Kesamaptaan. Apabila Pelamar tidak memenuhi persyaratan tinggi badan, Pelamar tidak dapat mengikuti tahapan SKB Kesamaptaan dan tahapan seleksi selanjutnya; 7. Kelulusan akhir ditentukan berdasarkan hasil integrasi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) (SKB) yang diatur dalam Peraturan Menteri dan Seleksi Kompetensi Bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, dengan memperhatikan jenis kebutuhan dan pengelompokan yang sama; 8. Dalam hal jenis kebutuhan umum tidak terpenuhi dapat diisi dari Pelamar kebutuhan khusus dan apabila jenis kebutuhan khusus tidak terpenuhi dapat diisi Pelamar dari kebutuhan umum yang memenuhi nilai ambang batas kelulusan peringkat terbaik sepanjang dalam jabatan yang sama, setelah mendapatkan persetujuan dari Panselnas. IX. LAIN-LAIN 1. Pelamar harus membaca dengan cermat pengumuman, memenuhi semua persyaratan, dan melakukan pendaftaran sesuai dengan tata cara yang termuat dalam pengumuman; 2. Panitia tidak bertanggungjawab terhadap dokumen unggah yang tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau data tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah. Hal tersebut dapat mengakibatkan Pelamar gugur/ tidak lulus dan merupakan kelalaian Pelamar; 3. Bagi Pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi, tidak lulus pada SKD, dan tidak lulus pada kelulusan akhir, diberikan waktu sanggah maksimal 3 (tiga) hari pasca pengumuman dan Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diberikan waktu maksimal 5 (lima) hari untuk menjawab sanggahan tersebut; 4. Bagi Pelamar yang tidak hadir, terlambat, tidak mengikuti tahapan seleksi atau tidak dapat menunjukkan persyaratan yang wajib dibawa dengan alasan apapun, maka Pelamar dinyatakan gugur; 5. Jabatan Penjaga Tahanan memiliki jam kerja yang menggunakan pola 3-4 shift, sehingga tidak mengenal hari libur (tanggal merah) termasuk hari libur nasional. Oleh karena itu, selain dibutuhkan intelektual dan integritas, seorang Penjaga Tahanan harus memiliki fisik yang prima yang dapat disaring melalui Seleksi Kompetensi Bidang Kesamaptaan; 6. Guna menggali tingkat kemampuan kesamaptaan sebagaimana angka 5 (lima), sesuai Keputusan Kapolri Nomor KEP/698/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Pedoman Administrasi Ujian Kesamaptaan Jasmani dan Pemeriksaan Anthropometrik untuk Penerimaan Pegawai Negeri Sipil pada Polri, pelaksanaan Seleksi Kesamaptaan dibedakan jenis/metode dan sistem penilaiannya berdasarkan jenis kelamin (pria dan wanita). Hal ini sesuai dengan alokasi kebutuhan yang tersedia (kuota pria dan/atau kuota wanita). Bagi Pelamar wanita yang sedang hamil, tidak ada perlakuan khusus dalam seleksi kesamaptaan, apabila tetap bersedia mengikuti seleksi maka wajib membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh suami yang menyatakan bersedia menanggung segala risikonya dan tidak akan menuntut kepada Panitia;
7. Bagi Pelamar penyandang disabilitas yang mendaftar pada jenis kebutuhan umum, tata cara dan waktu pelaksanaan seleksi sama dengan pelaksanaan seleksi Pelamar pada kebutuhan umum; 8. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau di kemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan atau data Pelamar yang tidak sesuai dengan persyaratan dan/atau berlawanan dengan surat pernyataan yang telah ditandatangani, maka Panitia seleksi berhak menggugurkan kelulusan Pelamar yang bersangkutan; 9. Apabila terdapat Pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir kemudian mengundurkan diri atau digugurkan, maka Panitia dapat menggantikan dengan Pelamar yang memiliki peringkat terbaik di bawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat setelah mendapatkan persetujuan Panselnas; 10. Apabila terdapat Pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan/atau sudah mendapatkan persetujuan Nomor Induk Pegawai (NIP) kemudian mengundurkan diri, akan dilaporkan kepada Panselnas untuk diberikan sanksi yaitu tidak dapat mendaftar pada Seleksi Pengadaan CPNS 1 (satu) periode berikutnya; 11. Pelamar yang sudah mendapatkan persetujuan NIP tahun 2021 kemudian mengundurkan diri, tidak dapat mendaftar pada Seleksi Pengadaan CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2023; 12. Seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan Seleksi Pengadaan CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2023 tidak dipungut biaya; 13. Kelulusan Pelamar adalah prestasi Pelamar sendiri. Apabila ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan di luar tanggung jawab Panitia; 14. Dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan Seleksi Pengadaan CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Apabila ditemukan hal tersebut maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya; 15. Keputusan Panitia bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat; 16. Seluruh data/dokumen pelaksanaan seleksi yang diberikan oleh Pelamar menjadi milik Panitia seleksi; 17. Pelayanan informasi terkait pelaksanaan Seleksi Pengadaan CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2023 dapat diakses melalui: a. Laman resmi b. Akun media sosial X (Twitter) @CASNkumham dan Instagram: @birowaikumham. 18. Pelamar dapat melaporkan pengaduan terkait adanya kecurangan pada pelaksanaan Seleksi Pengadaan CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2023 melalui Layanan pesan singkat WhatsApp pada nomor: +62819 1805 5789 / +62812 8875 1988, disertai dengan bukti pendukung. X. RENCANA JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI No Uraian Kegiatan Tanggal Pelaksanaan 1. Pengumuman Seleksi 19 September s.d. 3 Oktober 2023 2. Pendaftaran Seleksi 20 September s.d. 9 Oktober 2023 3. Seleksi Administrasi 20 September s.d. 12 Oktober 2023 4. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi 13 s.d. 16 Oktober 2023 5. Masa Sanggah 17 s.d. 19 Oktober 2023 6. Jawab Sanggah 17 s.d. 21 Oktober 2023 7. Pengumuman Pasca Sanggah 20 s.d. 26 Oktober 2023
No Uraian Kegiatan Tanggal Pelaksanaan 8. Pengumuman Jadwal Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) 3 s.d. 6 November 2023 9. Pelaksanaan SKD dengan Computer Assisted Test (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN) 7 s.d. 16 November 2023 10. Pengumuman Hasil SKD CAT 18 s.d. 20 November 2023 11. Masa Sanggah SKD CAT 21 s.d. 23 November 2023 12. Jawab Sanggah SKD CAT 21 s.d. 25 November 2023 13. Pengumuman Pasca Sanggah SKD CAT 25 s.d. 30 November 2023 14. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Non- CAT Kualifikasi pendidikan Strata 2 (S-2): ▪ Praktik ▪ Wawancara, Pengamatan Fisik dan Keterampilan 1 s.d. 20 Desember 2023 (WPFK) Kualifikasi pendidikan SLTA sederajat: ▪ Kesamaptaan ▪ Wawancara, Pengamatan Fisik dan Keterampilan (WPFK) 15. Pengumuman Jadwal SKB CAT 11 s.d. 13 Desember 2023 16. Pelaksanaan SKB CAT 14 s.d. 20 Desember 2023 17. Integrasi Nilai SKD dan SKB 21 Desember 2023 s.d. 2 Januari 2024 18. Pengumuman Kelulusan Akhir 3 s.d. 10 Januari 2024 19. Masa Sanggah Kelulusan Akhir 11 s.d. 13 Januari 2024 20. Jawab Sanggah Kelulusan Akhir 11 s.d. 17 Januari 2024 21. Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah 14 s.d. 20 Januari 2024 22. Pemberkasan bagi Pelamar yang dinyatakan lulus pada Pengumuman Kelulusan Akhir dan Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah 21 Januari s.d. 19 Februari 2024 Catatan : Apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diinformasikan melalui laman Jakarta, 18 September 2023 Sekretaris Jenderal, Selaku Ketua Panitia Seleksi, Komjen Pol (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.
LAMPIRAN PENGUMUMAN Nomor Tanggal : SEK.KP.02.01-633 : 18 September 2023 ALOKASI KEBUTUHAN NO. JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN UMUM Lulusan Terbaik KHUSUS Disabilitas Putra/Putri Papua dan Papua Barat JUMLAH KEBUTUHAN KETERANGAN 1. Penjaga Tahanan SLTA sederajat Pria = 941 Wanita = 50
Papua Pria = 6 Papua Barat = 3 Pria 1.000 33 Kantor Wilayah 2. Asisten Ahli - Dosen S-2 Hubungan Internasional S-2 Ilmu Politik S-2 Ilmu Pemerintahan S-2 Psikologi S-2 Ilmu Komputer S-2 Ilmu Informatika S-2 Sistem Informasi S-2 Teknologi Informasi S-2 Ilmu Manajemen S-2 Manajemen S-2 Manajemen Sumber Daya Manusia S-2 Ilmu Komunikasi S-2 Hubungan Masyarakat S-2 Ilmu Hukum S-2 Hukum Internasional S-2 Administrasi Publik S-2 Kebijakan Publik 13 1 1
15 1 Unit Pusat JUMLAH KEBUTUHAN 1.015 Catatan : Kuota pria dan wanita per wilayah untuk jabatan Penjaga Tahanan lebih rinci dapat dilihat pada laman: