JAWABAN PEMERINTAH ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPR RI TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2024 BESERTA NOTA KEUANGANNYA Rapat Paripurna DPR RI, 29 Agustus 2023 REPUBLIK INDONESIA
A. PEREKONOMIAN GLOBAL DAN DOMESTIK, ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN FISKAL Pemerintah mengapresiasi dukungan dari Fraksi Partai Gerindra terkait desain kebijakan APBN tahun 2024 dimana salah satu fokus utama kebijakan adalah penghapusan kemiskinan ekstrem. Pemerintah senantiasa berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akselerasi reformasi perlindungan sosial. Hal ini penting dilakukan agar belanja negara lebih dirasakan, bermanfaat, dan memudahkan kehidupan masyarakat. Adapun langkah-langkah kebijakan perlinsos yang akan ditempuh pada tahun 2024 adalah (1) Melanjutkan perbaikan basis data dan metode penyasaran yang digunakan dalam penentuan penerima manfaat program perlinsos dan program Pemerintah lainnya; (2) Mendorong konvergensi atau komplementaritas antarprogram perlinsos; (3) Perbaikan desain dan kualitas implementasi program perlinsos; (4) Penguatan perlinsos sepanjang hayat untuk antisipasi aging population dan krisis di masa mendatang; dan (5) Penguatan graduasi dari kemiskinan melalui program pemberdayaan. Pemerintah sepakat dengan pandangan Fraksi Partai Amanat Nasional bahwa RUU APBN beserta Nota Keuangan Tahun 2024 dapat menjadi instrumen fiskal guna mendorong pertumbuhan ekonomi serta pemerataan yang berkeadilan. Selain itu, dapat disampaikan juga bahwa dengan mengusung tema kebijakan fiskal tahun 2024 yakni mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, APBN 2024 akan berperan sebagai shock absorber dalam rangka melindungi rakyat dan stabilisasi ekonomi dari guncangan global (stabilisasi harga pangan, ketahanan energi, pengendalian inflasi) dan sebagai akselerator transformasi ekonomi. Selain itu, APBN sebagai instrumen mewujudkan kesejahteraan rakyat dalam jangka pendek akan difokuskan untuk penurunan kemiskinan ekstrem, stunting dan kesenjangan sosial. Pemerintah mengapresiasi pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Partai Amanat Nasional terkait arsitektur RAPBN 2024 dapat kami jelaskan sebagai berikut. Arsitektur RAPBN 2024 didesain untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yang akan dilaksanakan melalui 2 (dua) strategi utama yaitu strategi jangka pendek dan jangka menengah- panjang. Strategi jangka pendek difokuskan untuk (i) penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen di tahun 2024 (ii) penurunan prevalensi stunting menjadi 14 persen di tahun 2024, (iii) pengendalian inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat, dan (iv) mendorong peningkatan investasi. Strategi jangka menengah-panjang difokuskan untuk: 1) penguatan kualitas SDM/human capital (pendidikan, kesehatan dan 1
perlinsos); 2) penguatan physical capital (infrastruktur pendukung transformasi ekonomi: energi, pangan, ICT dan konektivitas); 3) mendorong aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi SDA (natural capital); 4) mendorong institutional reform (reformasi kelembagaan dan simplifikasi regulasi); dan 5) mendorong ekonomi hijau (green economy). Berkenaan dengan hal tersebut maka RAPBN 2024, dioptimalkan agar dapat menjalankan perannya sebagai berikut: APBN sebagai shock absorber: melindungi rakyat dan stabilisasi ekonomi dari guncangan global (stabilisasi harga pangan, ketahanan energi, pengendalian inflasi); APBN sebagai akselerator transformasi ekonomi (human capital, physical capital, natural capital dan institutional reform); APBN sebagai instrumen mewujudkan kesejahteraan rakyat (penurunan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, dan mengurangi kesenjangan). Selanjutnya, terkait bahwa reformasi fiskal harus terus dilaksanakan secara komperehensif, dari sisi belanja Pemerintah telah dan sedang melakukan penguatan efisiensi dan efektivitas belanja negara (spending better) yang diarahkan untuk mendorong efisiensi kebutuhan dasar, fokus pada prioritas pembangunan dan berorientasi pada hasil (result-based budget execution), mengefektifkan program perlinsos melalui peningkatan akurasi data, penguatan sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah, dan juga untuk mendorong pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan baik antar-golongan maupun antarwilayah. Selain itu, Pemerintah juga menerapkan kebijakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) dengan tujuan antara lain untuk mewujudkan implementasi kebijakan value for money dan money follow program dalam proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaannya, memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja, meningkatkan konvergensi program dan kegiatan antar K/L melalui perencanaan dengan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan memperhatikan aspek kewilayahan atau spasial. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi terjadinya tumpang tindih program dan kegiatan antar-K/L, meningkatkan integrasi belanja antar-K/L untuk tingkat Pemerintah Pusat, dan integrasi belanja pusat- daerah. Kami sependapat dengan pandangan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengenai capaian target indikator kesejahteraan yang perlu dijadikan prioritas. Transformasi ekonomi yang disertai reformasi fiskal dan struktural yang holistik 2
diharapkan berkontribusi positif terhadap perekonomian dan kesejahteraan. Pemerintah berkomitmen untuk menurunkan tingkat pengangguran, penurunan angka kemiskinan, penurunan ketimpangan, serta peningkatan IPM, NTP, dan NTN. Kami sangat mengapresiasi pandangan dari Fraksi Partai Gerindra mengenai target berbagai indikator kesejahteraan yang meliputi penurunan angka kemiskinan, penurunan rasio gini, dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pemerintah terus berkomitmen dalam memfokuskan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah menetapkan Visi Indonesia Maju 2045, dengan pencanangan lima program prioritas. Salah satunya adalah peningkatan daya saing melalui peningkatan kualitas SDM terutama dari sisi Pendidikan dan Kesehatan untuk meningkatkan produktivitas dan kontribusi terhadap perekonomian. Selain terus mengakselerasi pembangunan infrastruktur untuk menutup kesenjangan, meningkatkan konektivitas antarwilayah, membuka sumber ekonomi baru untuk pemerataan kesejahteraan yang akan meningkatkan daya saing nasional. itu, Pemerintah juga Berkaitan dengan indeks pembangunan manusia global, menurut Human Development Report 2022, Human Development Index (HDI) Indonesia pada tahun 2021 menempati peringkat ke-114 dari 191 negara dengan nilai HDI sebesar 0,705. Indonesia mengalami kenaikan peringkat dari tahun 2020 yang berada pada peringkat ke-116. Dengan nilai HDI tersebut, Indonesia masuk ke dalam salah satu kelompok negara ASEAN yang memiliki capaian "high human development". Sementara itu, angka IPM Nasional (rilis BPS) juga terus mengalami peningkatan hingga mencapai level 72,91 dengan pertumbuhannya lebih tinggi dari pertumbuhan pada dua periode sebelumnya selama pandemi. Pemerintah akan terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dibarengi dengan pertumbuhan inklusif dan merata di seluruh Kawasan Indonesia. Pemerintah berterimakasih atas apresiasi dan sependapat dengan pandangan Fraksi Partai Gerindra terkait penurunan kemiskinan dan kesenjangan yang perlu diakselerasi pada tahun 2024. Indonesia telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari 9,41 persen pada bulan Maret 2019 ke 9,36 persen pada bulan Maret 2023. Kendati tingkat kemiskinan sempat mengalami peningkatan pada masa pandemi Covid-19 hingga mencapai 10,14 persen pada bulan Maret 2021, tingkat kemiskinan dapat diturunkan kembali menuju single digit seperti pada masa sebelum pandemi. Kualitas pembangunan manusia juga mengalami perbaikan dalam beberapa tahun terakhir, pada tahun 2019 IPM mencapai 71,92 dan meningkat hingga mencapai 72,91 pada 2022. Jika dibandingkan dengan seluruh negara, Indonesia berada pada posisi 114 pada tahun 2021 meningkat dua peringkat dari 116 pada 2020. Sementara itu, jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan ASEAN, Indonesia berada 3
pada peringkat keempat setelah Singapura, Malaysia, dan Brunei Darusalam. Pencapaian ini sejalan dengan upaya Pemerintah untuk meningkatkan IPM melalui perbaikan kualitas kesehatan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat Indonesia. Menanggapi pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera bahwa selama 10 tahun pengentasan kemiskinan lambat dapat kami sampaikan bahwa perkembangan kemiskinan juga dipengaruhi oleh adanya krisis akibat pandemi Covid-19. Sebagai gambaran bahwa upaya Pemerintah yang dilakukan adalah menahan dampak krisis agar tidak lebih dalam. Program perlindungan sosial terutama untuk masyarakat miskin dan rentan dapat menahan angka kemiskinan di level 10,19 persen pada September 2020 dan jika tanpa perlindungan sosial, Bank Dunia memperkirakan angka kemiskinan Indonesia dapat mencapai 11,8 persen. Pemerintah berkomitmen untuk mengurangi jumlah kantong kemiskinan terutama di pedesaan dengan mendukung konvergensi anggaran pengentasan kemiskinan, mendorong Pemda dan stakeholder lainnya dalam pengentasan kemiskinan di daerah, dan meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar bagi masyarakat berpenghasilan rendah, misalnya akses pendidikan, kesehatan, sanitasi, perumahan, dan infrastruktur lainnya. Pemerintah sependapat dengan Fraksi Partai Demokrat mengenai Pemerintah harus senantiasa menjadikan kebijakan yang pro-growth, pro-poor, pro- environment, dan pro-job dalam menyusun setiap program yang dilaksanakan. Arah kebijakan belanja negara disusun dengan tetap mendukung reformasi struktural untuk mendukung transformasi ekonomi serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk tetap mendukung program-program yang mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Terkait pro-poor, program perlinsos didesain responsif terhadap gejolak yang terjadi di masyarakat. Pada saat terjadi gejolak kenaikan harga bahan pokok yang menurunkan daya beli masyarakat, Pemerintah memberikan BLT Pangan untuk menjaga daya beli masyarakat dan memenuhi kebutuhan dasarnya. Program perlinsos yang disalurkan tidak hanya didesain untuk mencukupi kebutuhan dasar masyarakat miskin, namun juga diperkuat dengan program pemberdayaan dan peningkatan SDM, sehingga dalam jangka menengah dapat mengangkat kelas masyarakat miskin. Pemerintah juga senantiasa menjaga stabilitas inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan. Terkait penciptaan lapangan kerja di tengah periode transformasi ekonomi, penciptaan lapangan kerja baru diperkirakan akan semakin kuat untuk kelompok masyarakat menengah maupun berpendapatan rendah. Dorongan Pemerintah melalui program pengembangan kualitas sumber daya manusia, termasuk program Kartu Prakerja, akan sangat bermanfaat untuk mempersiapkan tenaga kerja dengan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. 4
Kami sependapat dengan pandangan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan bahwa penurunan tingkat pengangguran dan angka kemiskinan merupakan kerja multidimensi dan multipihak. Kebijakan fiskal hanya merupakan salah satu instrumen untuk dapat mencapai target pembangunan ekonomi tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah terus mendorong sinergi dan kolaborasi antar K/L, Pemerintah Daerah, dan swasta untuk dapat mencapai tujuan pertumbuhan inklusif yang berkelanjutan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pun terus ditingkatkan baik melalui strategi jangka pendek maupun jangka menengah-panjang. Pemerintah sejalan dengan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan bahwasanya penting untuk menjaga optimisme target kebijakan fiskal ke depan. Untuk mendukung pencapaian tersebut, Pemerintah menetapkan empat tema prioritas, yaitu: ekstrem, (3) peningkatan investasi, dan (4) pengendalian inflasi. Penanganan stunting dilakukan dengan melakukan program pemberian makanan tambahan dan suplemen peningkatan gizi; penyediaan air minum, pendidikan, dan bantuan sosial; program pendampingan, koordinasi dan dukungan teknis; peningkatan kualitas penggunaan DAK dan dana desa dalam upaya penanganan stunting. Peningkatan investasi dilakukan dengan cara: memberikan kemudahan berusaha dan investasi melalui penguatan sistem Online Single Submission (OSS); penguatan kualitas kawasan industri di luar pulau jawa; harmonisasi Peraturan untuk memberi kepastian hukum; optimalisasi DAK Fisik dan Non-Fisik untuk fasilitasi penanaman modal dan peningkatan infrastruktur daerah. Penghapusan kemiskinan ekstrem dilakukan melalui: Penajaman intervensi bansos seperti PKH, kartu sembako, bantuan untuk lansia, disabilitas, mekanisme penyaluran subsidi, serta meningkatkan peran Pemda melalui program padat karya dan BLT Desa, optimalisasi tenaga pendamping dalam pemutakhiran data penerima manfaat, perbaikan basis data untuk mendorong efektivitas program bansos, subsidi, dan berbagai program bantuan pemerintah bagi masyarakat lainnya termasuk pemenuhan layanan dasar. Pengendalian inflasi dilakukan dengan cara: peningkatan produksi dan ketersediaan pangan strategis, pengendalian laju alih fungsi lahan, pemberian bantuan pemerintah sektor pertanian yang tepat sasaran, penguatan tata kelola logistik nasional, pengawasan harga dan operasi pasar, dan optimalisasi peran APBD untuk pengendalian inflasi daerah. (1) penanganan stunting, (2) penghapusan kemiskinan Pemerintah sepakat dengan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dalam upaya untuk menurunkan ketimpangan. Pemerintah menyadari bahwa perlambatan penurunan ketimpangan masih terjadi karena masyarakat menengah ke bawah belum mampu mengejar cepatnya pemulihan ekonomi yang terjadi di golongan masyarakat menengah atas. Untuk itu, Pemerintah terus menyempurnakan intervensi kebijakan afirmasi kelompok 40 persen terbawah untuk menurunkan tingkat ketimpangan di 5
Indonesia. Pemerintah juga telah menerapkan beberapa strategi untuk mengatasi hal tersebut antara lain melalui reformasi Sistem Perlindungan Sosial yang meliputi: (1) perbaikan data target penerima manfaat; (2) Peningkatan akurasi penargetan bantuan sosial; (3) Integrasi dan penyederhanaan program serta penyaluran bantuan sosial secara digital, cepat, dan responsif kebencanaan; (4) Penguatan kelembagaan pelatihan vokasi di seluruh Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja masa depan; (5) Penguatan bantuan permodalan bagi pelaku UMKM sebagai salah satu penggerak utama ekonomi kelompok menengah; (6) Penguatan kebijakan fiskal untuk redistribusi yang merata; (7) Pemberian bantuan sosial langsung dan bantuan sosial sembako untuk mempertahankan daya beli masyarakat terutama kelas menengah ke bawah; dan (8) Reformasi agraria bagi petani yang tidak memiliki lahan. Pemerintah juga terus mengakselerasi pembangunan infrastruktur untuk menutup kesenjangan, meningkatkan konektivitas antarwilayah, membuka sumber ekonomi baru untuk pemerataan kesejahteraan yang akan meningkatkan daya saing nasional. Menanggapi pandangan Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, terkait dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang masih relatif tinggi, dapat kami sampaikan bahwa meskipun TPT masih tinggi, tetapi terlihat tren penurunan dalam dua tahun terakhir. Hal ini menggambarkan kondisi penguatan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional yang berdampak positif terhadap kinerja penurunan tingkat pengangguran. Kami juga sepakat bahwa kenaikan tenaga kerja di sektor informal yang cukup signifikan patut menjadi perhatian. Oleh karena itu, Pemerintah berkomitmen untuk menciptakan lapangan kerja baru yang lebih masif terutama untuk menyerap tenaga kerja yang baru masuk pasar tenaga kerja agar mendapatkan pekerjaan yang layak (decent jobs). Selain itu, Pemerintah juga terus memperkuat perlinsos sepanjang hayat melalui penjajakan matching contribution pensiun untuk pekerja informal mikro guna memperkuat perlindungan kelompok rentan. Pemerintah juga mendukung peningkatan kompetensi dari calon-calon pekerja sehingga akan memudahkan dalam memperoleh pekerjaan dan meningkatkan produktivitas. Peningkatan skill tenaga kerja untuk mendorong produktivitas menjadi syarat mutlak guna memenuhi kebutuhan dan meningkatkan daya saing. Untuk itu, Pemerintah terus memperkuat dan melanjutkan program Kartu Prakerja serta meningkatkan kompetensi tenaga kerja yang berbasis vokasi. Selain itu, kebijakan Pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi juga akan diupayakan untuk sektor-sektor yang padat karya dan dengan mempertimbangkan aspek spasial/regional. Beberapa peraturan juga telah disahkan oleh pemerintah dan DPR selama pandemi seperti UU Cipta Kerja, UU HPP, UU HKPD, dan UU P2SK yang diharapkan dapat 6
mengakselerasi transformasi ekonomi nasional sehingga dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih masif dan layak. Pemerintah sepakat dengan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera untuk lebih memperhatikan penanganan pengangguran usia muda. Pandemi Covid-19 telah meningkatkan pengangguran usia muda dan pada masa pemulihan, industri lebih memilih untuk mempekerjakan lagi pegawai yang menganggur akibat pandemi. Hal ini didorong oleh pertimbangan pengalaman kerja yang dimiliki, dibandingkan dengan pekerja muda yang baru masuk angkatan kerja. Pemerintah terus memperkuat penanganan pengangguran usia muda antara lain melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja yang berbasis vokasi dan melalui program kartu prakerja. Program kartu prakerja ini adalah program pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi para pencari kerja dan juga yang sudah bekerja. Pelatihan yang ditawarkan dalam kartu prakerja ini diupayakan untuk selaras dengan kebutuhan tenaga kerja oleh industri. Untuk meningkatkan partisipasi industri dalam mengatasi pengangguran muda dan juga menyelaraskan dengan kompetensi yang dibutuhkan industri, Pemerintah juga memberikan program Super Tax Deduction yang merupakan insentif pajak yang diberikan oleh Pemerintah kepada industri yang terlibat dalam program Pendidikan vokasi. Bentuk kegiatan industri yang termasuk dalam ruang lingkup program ini adalah kegiatan praktik kerja, magang, pembelajaran, dan/atau sejenisnya, serta kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu. Pemerintah sepakat dengan pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan manusia antara lain yang tercermin dalam nilai IPM. Untuk itu, Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan IPM nasional melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Alokasi anggaran untuk pendidikan dan kesehatan yang terus meningkat merupakan bentuk komitmen Pemerintah untuk meningkatkan kualitas Pendidikan dan membangun sistem pelayanan Kesehatan yang berkelanjutan. Pendekatan secara spasial perlu diperkuat untuk meningkatkan nilai IPM nasional. Daerah dengan IPM yang tertinggal perlu menjadi prioritas terutama dalam peningkatan pemberdayaan ekonomi dan meningkatkan pembangunan infrastruktur yang masif sesuai kebutuhan masing- masing daerah. Menanggapi pandangan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, terkait dengan target NTP dan NTN yang masih rendah dapat kami sampaikan bahwa target yang ditetapkan cukup realistis dan mengalami 7
peningkatan dari target di tahun 2023. Selain itu, penetapan target tersebut juga lebih mempertimbangkan terhadap ketidakpastian perkembangan komoditas global, khususnya pangan yang akan secara langsung memengaruhi kondisi sektor pertanian dan perikanan dalam negeri. Pemerintah sepakat bahwa pembangunan yang memihak kepada petani dan nelayan merupakan syarat mutlak dalam membangun ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, Pemerintah memberikan dukungan terhadap kegiatan usaha pertanian dan perikanan melalui antara lain penguatan bantuan sosial, subsidi pupuk, penguatan infrastruktur terkait sektor pertanian dan perikanan, dan penyediaan benih. Selain itu, untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, Pemerintah juga menjadikan usaha perikanan tertentu sebagai salah satu konsumen sasaran pengguna BBM bersubsidi dan juga LPG. Pemerintah juga akan terus mendorong terwujudnya korporasi petani dan nelayan sebagai upaya menjaga penguatan ketahanan pangan nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan kerja sama antar-daerah dalam pemenuhan pangan, penguatan cadangan pangan, serta fasilitasi pembiayaan sektor pangan. Hal-hal tersebut diharapkan dapat memberi manfaat langsung bagi peningkatan kesejahteraan petani/nelayan, serta mendorong pertumbuhan sektor pertanian Indonesia. Pemerintah berterimakasih atas pandangan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Partai Demokrat mengenai Pemerintah diharapkan menjamin ketersediaan sarana produksi pertanian khususnya benih dan pupuk serta meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan. Untuk itu, Pemerintah masih melanjutkan pemberian subsidi kepada petani dan nelayan seperti subsidi pupuk, subsidi bunga KUR, dan skema subsidi resi gudang (SSRG). Untuk meningkatkan kesejahteraan petani juga nelayan, Pemerintah telah menyiapkan berbagai program dukungan terhadap petani/nelayan guna meningkatkan produktivitas sektor pertanian/perikanan. Dukungan tersebut antara lain melalui: (i) penyaluran subsidi pupuk yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan pupuk yang bermutu dengan harga yang terjangkau; (ii) program bantuan langsung benih unggul (BLBU) yang menyediakan benih berkualitas dan menjamin ketersediaan benih varietas unggul yang bersertifikat; dan (iii) sarana produksi (saprodi) pertanian dan perikanan. Pemerintah juga menyediakan pembiayaan murah bagi UMKM/ petani/nelayan melalui fasilitas subsidi bunga KUR yang ditujukan untuk meningkatkan akses permodalan bagi UMKM, yang terutama difokuskan pada sektor- sektor produktif seperti sektor pertanian, sektor perikanan, sektor perdagangan dan jasa, dan sektor industri pengolahan. Selain itu Pemerintah sampai saat ini juga tetap memberikan bantuan premi asuransi pertanian kepada petani. Asuransi pertanian 8
yang diberikan meliputi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Ternak Sapi (AUTS) yang bertujuan untuk memberikan perlindungan petani/peternak dari ancaman risiko gagal panen/peternakan, membantu petani menyediakan modal usaha, dan meningkatkan pendapatan serta keberhasilan petani dalam usaha tani. Bantuan premi asuransi nelayan juga tetap diberikan kepada nelayan yang bertujuan untuk menyediakan prasaranan dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha, memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan, melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran, dan memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum. Pemerintah juga terus mendorong pelaksanaan kebijakan belanja subsidi yang lebih tepat sararan melalui transfromasi subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis orang. Saat ini, Pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan transformasi dimaksud. Hal pertama yang harus dilakukan adalah penyiapan basis data tunggal yang akan menjadi dasar pemberian subsidi maupun bantuan sosial lainnya. Menanggapi pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Pemerintah memandang bahwa pencapaian Indonesia yang telah kembali masuk menjadi negara Upper Middle Income Country dengan GNI per capita USD 4,580 pada tahun 2022 merupakan pencapaian yang sangat penting mengingat laju pertumbuhan GNI per capita Indonesia sempat terkoreksi akibat pandemi. Ke depan, GNI per capita Indonesia diyakini akan semakin menguat melalui percepatan transformasi ekonomi. Reformasi struktural termasuk penguatan kualitas SDM demi mendorong struktur ekonomi yang bernilai tambah tinggi, ramah lingkungan, dan inklusif akan dapat mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi nasional untuk mewujudkan visi Indonesia Maju 2045. Menanggapi pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terkait capaian RPJMN, dapat disampaikan berbagai catatan positif dalam pemulihan perekonomian Indonesia, menunjukkan aktivitas perekonomian yang konsisten dan inklusif dibanding banyak negara lain. Peran kebijakan fiskal Indonesia termasuk salah satu yang paling efektif dalam menangani pandemi Covid-19 dan menjaga pertumbuhan ekonomi. Ketentuan defisit fiskal di atas 3 persen terhadap PDB untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, sudah kembali di bawah 3 persen terhadap PDB, satu tahun lebih cepat dari rencana awal di tahun 2023. Pemulihan ekonomi yang cepat dan kuat telah membawa Indonesia naik kelas, masuk kembali ke dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas (Upper-Middle Income Countries) di tahun 2022. Hal tersebut menjadi modal kuat untuk memasuki semester II tahun 2023 dengan penuh optimisme, seraya menyongsong tahun 2024 yang merupakan tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. 9
Oleh karena itu, tahun 2023 merupakan tahun kunci dalam mengejar pencapaian target-target dan sasaran pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJMN Tahun 2020-2024, sehingga dapat menjadi landasan yang kokoh bagi pelaksanaan RPJMN periode selanjutnya. Dalam tiga tahun terakhir, Indonesia tetap tangguh dalam melewati pandemi Covid- 19 dan berhasil pulih lebih cepat di antara negara-negara di dunia. Berdasarkan laporan Article IV Consultation 2023 dari International Monetary Fund (IMF) Indonesia berhasil menghadapi tantangan global pada tahun 2022 dengan pertumbuhan yang sehat berdasarkan indikator makroekonomi yang kuat. Hal ini didukung penerapan kebijakan moneter dan fiskal secara berhati-hati hingga status pandemi yang resmi dicabut dan berubah menjadi endemi pada 21 Juni 2023. Perubahan status endemi ini telah mengakselerasi aktivitas di berbagai lini ekonomi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi disertai dengan kebijakan hilirisasi industri berbasis komoditas untuk meningkatkan nilai tambah melalui investasi dan ekspor serta menjaga aset sumber daya alam. Paradigma pembangunan dengan pendekatan ekonomi hijau melalui pembangunan infrastruktur energi baru terbarukan menjadi arah kebijakan jangka panjang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang lebih berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat pada beberapa tahun terakhir. Hal tersebut menjadikan Indonesia salah satu negara yang bangkit lebih cepat dan stabil dalam menghadapi pandemi Covid-19. Pada akhir tahun 2022, ekonomi Indonesia mampu tumbuh 5,31 persen. Capaian tersebut merupakan yang tertinggi dalam 9 tahun terakhir setelah terakhir pada tahun 2013 mampu tumbuh mencapai 5,56 persen. Kebijakan pada saat pandemi diatur untuk mencari titik keseimbangan antara intervensi mana yang perlu dipercepat dan diperlambat. Hal tersebut untuk mengatur keseimbangan antara kepentingan kesehatan dan perekonomian. Pengaturan keseimbangan tersebut menjadi kunci aktivitas ekonomi domestik dapat berjalan baik hingga terus meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pengendalian Covid- 19 yang baik berhasil membawa Indonesia kembali masuk ke dalam kategori upper- middle income country dengan GNI per capita mencapai US$4.580 pada tahun 2022. Selanjutnya, pada triwulan II 2023, pertumbuhan ekonomi masih cukup tinggi mencapai 5,17 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi tersebut ditopang konsumsi domestik yang kuat, investasi yang stabil, dan ekspor yang terus mencatatkan surplus perdagangan sejak Mei 2020. Sementara itu, dari sisi lapangan usaha, seluruh sektor mampu tumbuh positif terutama sektor seperti industri pengolahan, transportasi dan pergudangan, serta akomodasi makan dan minum, 10
selaras dengan bangkitnya sektor pariwisata. Kondisi mencerminkan kinerja sektor riil yang tangguh. tersebut kemudian Selanjutnya, kebijakan hilirisasi industri berbasis komoditas turut meningkatkan nilai tambah ekonomi Indonesia melalui diversifikasi ekspor yang lebih tinggi serta berkontribusi terhadap surplus neraca perdagangan Indonesia sejak Mei 2020. Potensi hilirisasi industri tersebut diimplementasikan melalui komoditas nikel. Pemerintah melarang ekspor bijih nikel mentah sejak tahun 2020. Meskipun mendapatkan penentangan dari berbagai negara di dunia termasuk gugatan Uni Eropa ke WTO, pemerintah tetap berkomitmen untuk mengolah komoditas nikel di dalam negeri terlebih dahulu sebelum melakukan ekspor. menghasilkan nilai ekspor produk turunan nikel yang sangat signifikan. Pada akhir tahun 2022, ekspor hilirisasi nikel mencapai US$33,0 miliar atau sekitar Rp514,3 triliun. Realisasi tersebut jauh meningkat dibandingkan dengan akhir tahun 2021 yang mencapai US$20,9 miliar, bahkan jauh meningkat dibandingkan tahun 2018-2019 yang hanya mencetak nilai ekspor produk turunan nikel sebesar US$3,3 miliar. Ke depan, nikel Indonesia akan semakin krusial mengingat tren penggunaan kendaraan listrik untuk mendukung transisi energi bersih. Oleh karena itu, Indonesia akan membangun ekosistem industri tersebut dari hulu hingga ke hilir dengan memanfaatkan potensi nikel dan sumber daya yang dimiliki. Capaian positif dalam perkembangan perekonomian Indonesia tersebut merupakan bentuk nyata dari awal peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Arah kebijakan Pemerintah dalam upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mengejar sasaran jangka menengah-panjang serta menghadapi tantangan yang ada pascapandemi, senantiasa difokuskan pada (1) peningkatan produktivitas di seluruh sektor ekonomi; (2) penguatan pemulihan sosial; serta (3) optimalisasi transisi menuju ekonomi yang berkelanjutan. Agenda utama tersebut akan mendorong penguatan fondasi ekonomi Indonesia untuk tumbuh lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Capaian Indonesia kembali menjadi negara dengan status upper middle-income country menunjukkan resiliensi tidak hanya pada aktivitas perekonomian tetapi juga pada dimensi standar hidup layak. Pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan mengalami peningkatan dari Rp11,16 juta per orang di tahun 2021 menjadi Rp11,48 juta per tahun 2022 atau meningkat sebesar 2,90 persen. Hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang terakselerasi dan inflasi yang terjaga memberikan dampak secara langsung pada perbaikan pendapatan masyarakat. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan aktivitas perekonomian Indonesia yang terakselerasi sebesar 5,31 persen. Selain itu, capaian ini juga didorong oleh beberapa 11
lain turunnya persentase penduduk miskin, turunnya tingkat faktor antara pengangguran terbuka, meningkatnya jumlah penduduk bekerja, meningkatnya persentase pekerja formal, dan terjaganya inflasi. Peningkatan pengeluaran per kapita tersebut terjadi seiring dengan meningkatnya PDB per kapita menjadi US$4.798,12 pada tahun 2022. Realisasi Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita tersebut relatif lebih tinggi dari negara Emerging Markets (EM) lain, seperti Mesir, Iran, Vietnam, Maroko, Filipina, Sri Lanka, India, dan Nigeria. Pondasi perekonomian yang kuat dengan kebijakan pemerintah yang konsisten untuk mencapai visi Indonesia maju, memberikan optimisme bagi para pelaku ekonomi domestik dan global. Keberlanjutan pembangunan infrastruktur dan konektivitas sudah menunjukan peningkatan daya saing Indonesia. Selanjutnya Pembangunan dari daerah menunjukkan upaya untuk memeratakan perekonomian regional. Reformasi struktural adalah suatu keharusan untuk mengungkit perekonomian Indonesia menjadi negara maju. Konsistensi kebijakan tersebut harus berkelanjutan untuk memaksimalkan modalitas Indonesia menjadi negara maju. Optimisme Pemerintah dalam jangka panjang, memperkirakan Indonesia dalam 10 tahun ke depan akan mencapai pendapatan per kapita Indonesia sebesar Rp153 juta (US$10,944). Dan dalam 15 tahun pendapatan per kapita Indonesia dapat mencapai Rp217 juta (US$ 15,860) dan sudah melewati batas negara berpendapatan tinggi/high income country. Dengan perekonomian Indonesia akan semakin inklusif dan daya saing yang meningkat, visi Indonesia untuk naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi dapat menjadi nyata. Salah satu kebijakan penting yang sangat mendukung adalah hilirisasi industri dalam mengoptimalkan pengolahan komoditas sumber daya alam, sudah menunjukkan peningkatan nilai tambah aktivitas perekonomian dalam negeri, memperluas kesempatan kerja dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Pemerintah mengapresiasi pandangan Fraksi Partai Gerindra dan percaya bahwa keberlanjutan kebijakan dan program-program yang telah dicanangkan oleh pemerintah adalah langkah yang bijaksana untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Indonesia. Melalui sinergi antara Pemerintah, swasta, dan masyarakat, dapat dipastikan bahwa hasil positif yang telah diraih tidak hanya dipertahankan, tetapi juga ditingkatkan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing. Selain itu, Pemerintah akan memanfaatkan berbagai kinerja positif yang telah dicapai di tahun- tahun sebelumnya sebagai modal dalam mendorong keberlanjutan pembangunan nasional serta dijadikan pijakan yang kuat guna menggapai visi Indonesia Maju 2045. 12
Menanggapi pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dapat kami sampaikan sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan masih terbatas pada tahun 2023, dengan adanya peluang perbaikan di tahun 2024. Dalam rilis terbaru di bulan Juli, IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi global melambat dari 3,5 persen di tahun 2022 menjadi 3,0 persen di tahun 2023, dan tetap stabil hingga tahun 2024. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan volume perdagangan global yang telah tumbuh sebesar 5,2 persen pada tahun 2022 akan melambat ke 2,0 persen di tahun 2023 dan rebound ke level 3,7 persen di tahun 2024. Tingkat inflasi yang mulai terkendali serta meredanya pengetatan moneter di negara-negara maju diperkirakan menjadi faktor yang memberikan peluang perbaikan ekonomi bagi Indonesia pada tahun 2024. Pemerintah sepakat, untuk menangkap peluang ekonomi tahun 2024 perlu melakukan berbagai upaya perbaikan kinerja ekspor dan iklim investasi. Berbagai upaya akan dilakukan Pemerintah untuk terus mendorong kinerja ekspor, diantaranya: (i) Diversifikasi produk ekspor. Ekspor Indonesia tidak boleh hanya bergantung pada beberapa produk saja, khususnya yang berbasis dari sumber daya alam; (ii) Diversifikasi pasar. Indonesia tidak boleh bergantung pada pasar tradisional saja. Pasar ekspor non-tradisional, khususnya negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat seperti India perlu terus dijalin kerja sama bilateral yang kuat. Upaya-upaya untuk menggali tingkat komplementaritas perdagangan dengan pasar ekspor non-tradisional perlu terus diperkuat; (iii) Hilirisasi perlu terus didorong untuk meningkatkan nilai tambah ekspor selain untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global; (iv) Penguatan daya saing juga perlu terus dilakukan dengan berbagai upaya perbaikan ekosistem yang mendukungnya. Perbaikan infrastruktur konektivitas, pelabuhan, persoalan ketenagakerjaan, serta birokrasi dan regulasi menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia, sekaligus untuk menarik FDI yang pada gilirannya akan mendorong ekspor Indonesia. Sementara dari sisi investasi, berbagai upaya perbaikan perlu terus di tingkatkan. Peningkatan investasi juga sangat diperlukan, baik untuk membangun industri pioneer maupun membuka lapangan kerja yang layak demi memfasilitasi bonus demografi yang saat ini kita nikmati. Pemberian insentif fiskal akan terus dilakukan dengan tepat sasaran dan memberikan pengaruh yang besar untuk menarik investasi di dalam negeri. Pemerintah sependapat dengan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa bahwa kebijakan fiskal tahun anggaran 2024 harus didorong untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan mampu melindungi daya beli masyarakat. Defisit RAPBN 13
tahun anggaran 2024 harus dikelola secara hati-hati sehingga tetap terkendali guna mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tahun 2024 merupakan masa lanjutan kebijakan konsolidasi fiskal yang dimulai sejak tahun 2022. Langkah kebijakan konsolidasi fiskal tersebut dilakukan dalam rangka APBN mengantisipasi potensi terjadinya risiko lain setelah pandemi Covid-19, baik dari sisi ekonomi maupun stabilitas keuangan akibat ketidakpastian kondisi global. Dalam rangka menjaga momentum pertumbuhan ekonomi semakin menguat dan mampu melindungi daya beli masyarakat sehingga kondisi fiskal terjaga tetap sehat dan berkelanjutan, kebijakan pembiayaan tahun 2024 antara lain diarahkan untuk: (1) mendukung kebijakan fiskal yang ekspansif, terarah, dan terukur untuk mendukung transformasi ekonomi; (2) mengendalikan defisit dan utang dalam batas manageable; (3) mendorong efektivitas pembiayaan investasi untuk mendukung transformasi ekonomi dengan memberdayakan peran BUMN, BLU, SMV, dan SWF dengan mempertimbangkan kinerja keuangan, kinerja operasional, serta kesiapan teknis operasional; (4) memperkuat ketahanan fiskal untuk antisipasi ketidakpastian global dengan menyediakan fiscal buffer yang andal dan efisien, serta menjaga fleksibilitas dengan penguatan kolaborasi yang solid antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan; (5) mendukung pembiayaan investasi untuk memperkuat peran Indonesia di forum internasional; (6) akselerasi pembiayaan bagi MBR dan UMKM, serta (7) mendorong pembiayaan yang kreatif dan inovatif melalui skema KPBU. Pemerintah sepakat dengan Fraksi Partai Golongan Karya dan Fraksi Partai Gerindra dimana pemindahan IKN dilakukan sebagai salah satu strategi untuk merealisasikan target ekonomi Indonesia 2045, yaitu pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata melalui akselerasi pembangunan Kawasan Timur Indonesia. Pembangunan IKN akan memberikan berbagai manfaat diantaranya: a) memberikan akses yang lebih merata bagi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); b) mendorong pembangunan Kawasan Indonesia bagian Timur untuk pemerataan wilayah: peningkatan PDB riil nasional, peningkatan kesempatan kerja, dan penurunan kemiskinan dan kesenjangan antarkelompok pendapatan; c) mengubah orientasi pembangunan dari Jawa-sentris menjadi Indonesia-sentris; d) ketersediaan lahan yang luas dengan kawasan hijau yang lebih dominan dari wilayah terbangun; dan e) mengurangi beban Pulau Jawa dan Kawasan Perkotaan Jabodetabek. 14
Dari segi pendanaan, seiring dengan konsolidasi fiskal, Pemerintah akan mendukung pemenuhan anggaran IKN melalui prioritisasi pembangunan dengan tetap memperhatikan berbagai agenda dan prioritas nasional lainnya, sehingga diharapkan kesinambungan fiskal dapat tetap terjaga. Pemerintah juga akan terus berkomitmen dalam penyelesaian program dan proyek- proyek strategis, terutama yang telah tercantum dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) secara tuntas dan berkualitas. Hal ini salah satunya bertujuan agar transisi pemerintahan dapat berjalan secara lancar sesuai dengan yang diharapkan. Pemerintah mengapresiasi pandangan Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Partai Amanat Nasional, bahwa target pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sebesar 5,2 persen cukup realisitis. Sebagai negara dengan sistem ekonomi terbuka, prospek pertumbuhan ekonomi domestik juga tergantung dari dinamika dan prospek ekonomi global. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,0 persen di tahun 2023 dan 2024 sementara World Bank memproyeksikan 2023 dan 2024 masing-masing sebesar 4,9 persen dan 5,0 persen. Di sisi lain, Pemerintah juga menyadari bahwa laju pertumbuhan ekonomi masih harus terus didorong. Output potensial Indonesia terkoreksi cukup dalam di masa pandemi, terutama akibat dari penurunan produktivitas dan keterbatasan lapangan usaha dalam berekspansi di masa PPKM. Untuk itu, keberlanjutan reformasi struktural perlu terus dijaga untuk mempercepat perbaikan isu-isu fundamental perekonomian. Pembangunan infrastruktur, SDM yang berkualitas, serta perbaikan deregulasi akan terus menjadi fokus utama untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional. Pemerintah akan terus berupaya untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari sisi domestik, aktivitas konsumsi, baik rumah tangga maupun konsumsi pemerintah, diperkirakan akan menguat, sebagai dampak lanjutan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak yang masing-masing berlangsung pada bulan Februari dan November 2024. Berbagai upaya untuk menjaga stabilitas harga juga terus dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat sehingga aktivitas konsumsi terus meningkat. Investasi diharapkan dapat meningkat, khususnya terkait sektor-sektor berbasis hilirisasi, baik mineral dan produk-produk pertanian. Pembangunan berbagai kawasan industri baru juga terbukti telah berhasil mengundang investor-investor luar negeri masuk ke Indonesia. Percepatan pelaksanaan agenda reformasi struktural yang dilakukan Pemerintah juga diharapkan dapat terus memperbaiki iklim investasi dan bisnis Indonesia sehingga akan mendorong investasi yang lebih besar. Kinerja ekspor diharapkan dapat kembali menguat di tengah prospek ekonomi dunia yang lebih baik. 15
Selain itu, produk-produk hilirisasi lanjutan juga akan menopang peningkatan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional. Pemerintah juga terus melakukan penguatan ekonomi dari sisi sektoral. Melalui transformasi ekonomi, Pemerintah berupaya meningkatkan produktivitas nasional dengan kebijakan hilirisasi sumber daya alam serta penguatan digitalisasi ekonomi. Hilirisasi yang telah dilakukan telah memberikan kontribusi terhadap daya saing ekspor sehingga mampu meningkatkan nilai ekspor Indonesia. Kinerja sektor manufaktur dan sektor perdagangan yang merupakan kontributor terbesar dalam perekonomian Indonesia terus ditingkatkan melalui aktivitas R&D, pendidikan vokasi, serta peningkatan investasi baik dari dalam maupun luar negeri. Ini adalah upaya untuk semakin memperkuat struktur ekonomi Indonesia terutama peran industri manufaktur yang memiliki nilai tambah tinggi. Hingga saat ini, perekonomian nasional juga masih terus ekspansif. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan II-2023 tercatat 5,2 persen (yoy), atau tumbuh 5,1 persen di semester I (yoy). Laju pertumbuhan yang kuat ini juga mulai tersebar ke kawasan lain di luar pulau Jawa. Pembangunan IKN serta hilirisasi SDA turut mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi di Kalimantan yang sebesar 5,6 persen dan Sulawesi sebesar 6,6 persen di triwulan II. Agenda transformasi ekonomi nasional memberikan dampak yang positif tidak hanya bagi penguatan laju perekonomian tapi juga pemerataan pertumbuhan ekonomi. Ekspansi perekonomian yang kuat ini juga diiringi dengan laju inflasi yang semakin terkendali. Peran APBN telah dioptimalkan untuk menjaga pasokan dan mengendalikan harga. Inflasi nasional berada pada tren menurun dan menjadi 3,1 persen (yoy) pada bulan Juli 2023. Namun demikian, pemerintah tetap harus mewaspadai dan mengantisipasi transmisi perlambatan ekonomi global ke dalam negeri. Dampaknya juga mulai terlihat dari kinerja ekspor Indonesia. Akibat penurunan harga komoditas dunia, ekspor kumulatif dari Januari hingga Juli terkontraksi sebesar 10,3 persen (yoy). Dalam menyiasati kondisi ini, pemerintah akan terus berupaya untuk mendorong daya saing serta memperluas jangkauan pasar produk ekspor nasional. Salah satunya melalui kebijakan hilirisasi SDA yang telah memberikan dampak positif, sebagaimana ditunjukkan oleh ekspor besi dan baja yang secara volume kumulatif Januari-Juli 2023 tumbuh 18,6 persen. Demi melanjutkan tren ini, pemerintah akan terus mendukung transformasi struktural untuk meningkatkan laju pertumbuhan yang lebih tinggi, inklusif, dan berkelanjutan. Pemerintah juga akan terus memperluas hubungan kerja sama ekonomi dengan negara mitra untuk meningkatkan partisipasi Indonesia dalam rantai 16
pasok global. Implementasi Undang-Undang terobosan yang telah kita sepakati dan diamanahkan kepada pemerintah, seperti UU Cipta Kerja, HPP, HKPD, dan P2SK, akan menjadi landasan penting dalam menyusun langkah strategis pemerintah ke depan. Keberlanjutan agenda prioritas juga akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2024. Pembangunan IKN Nusantara akan semakin diperkuat untuk mengejar target mulainya perpindahan secara gradual di tahun depan. Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak di tahun 2024 juga akan memberikan dampak positif bagi konsumsi. Laju konsumsi juga akan diperkuat dengan meningkatnya gaji pokok ASN dan pensiunan, sebagaimana diumumkan oleh Presiden pada pidato Nota Keuangan. Dengan memperhitungkan potensi serta tetap mempertimbangkan risiko yang ada, Pemerintah sependapat dengan pandangan ini bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sebesar 5,2 persen merupakan proyeksi yang kredibel dan realistis. terget Mengapresiasi usulan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa agar pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sebesar 5,2 persen. Pemerintah menyadari bahwa laju pertumbuhan ekonomi masih harus terus didorong. Oleh karena itu, keberlanjutan reformasi struktural perlu terus dijaga untuk mempercepat perbaikan isu-isu infrastruktur, SDM yang berkualitas, serta perbaikan deregulasi akan terus menjadi fokus utama kebijakan Pemerintah untuk memperkut daya saing perekonomian nasional. Agenda transformasi ekonomi juga menjadi salah satu bagian penting dalam meningkatkan output potensial perekonomian nasional. Pengolahan SDA (hilirisasi) terus didorong agar bisa menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi serta meningkatkan partisipasi ekonomi Indonesia dalam rantai pasok global. Hal tersebut dapat diraih dengan transformasi ekonomi yang sistematis dan terarah serta keberlanjutan dari implementasi reformasi struktural baik yang telah dicanangkan maupun direncanakan oleh Pemerintah. fundamental perekonomian. Pembangunan Hilirisasi sumber daya alam di Indonesia, khususnya untuk komoditas mineral, telah berdampak positif bagi perekonomian Indonesia. Dengan adanya kebijakan hilirisasi logam dasar mengalami peningkatan kinerja yang mineral, sektor ditunjukkan dengan realisasi investasi yang meningkat dari Rp61,6 triliun di tahun 2019 menjadi Rp171,2 triliun di tahun 2022, serta pertumbuhan yang meningkat dari 2,8 persen (yoy) di tahun 2019 menjadi 14,8 persen (yoy) di tahun 2022. Pemerintah terus mendorong upaya hilirisasi di Indonesia, dengan merumuskan Roadmap Hilirisasi 2040, yang bukan hanya menyasar komoditas minerba dan migas, namun industri 17
juga komoditas dari sektor pertanian. Hilirisasi sektor pertanian yang saat ini mulai didorong oleh Pemerintah di antaranya sawit, kelapa, karet, kayu log, getah pinus, udang, ikan budidaya, rajungan, rumput laut, serta garam. Hilirisasi sektor pertanian tersebar di seluruh pulau di Indonesia dan berpotensi menarik investasi hingga US$45,4 miliar. Saat ini Pemerintah tengah mendorong peningkatan literasi digital masyarakat dalam rangka mempercepat adopsi teknologi pada ekosistem ekonomi digital. Peningkatan literasi digital merupakan prasyarat penting dalam mewujudkan UMKM digital. Beberapa program Pemerintah dalam meningkatkan literasi digital antara lain Digital Talent Scholarship yang dikelola Kementerian Komunikasi dan Informasi RI, Kartu Prakerja yang dikelola Kemenko Perekonomian, serta banyak program lain hasil kolaborasi antara Pemerintah dan swasta. Pada tahun 2024 Pemerintah menargetkan 30 juta UMKM onboarding ke ekosistem digital, sebuah target yang ambisius dari tahun 2022 sebanyak 20,8 juta UMKM. Hal ini diharapkan bisa menggerakkan ekonomi domestik serta membuka lapangan kerja baru. Dalam rangka mendorong agar pemerataan akses digital antar daerah guna mempermudah akses layanan bisnis dan informasi, saat ini Pemerintah terus mendukung percepatan dan pemerataan infrastruktur digital seperti pembangunan BTS untuk memperkuat jaringan telekomunikasi seluler, Palapa Ring yang menghubungkan berbagai kabupaten/kota di Indonesia, dan akses internet (untuk layanan internet di sekolah, puskesmas, dan kantor desa/kecamatan). Pemerintah juga memberikan dukungan pengembangan infrastruktur digital oleh sektor publik untuk mendorong ekosistem digital, seperti kepada Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia dan Telkom Indonesia. Menanggapi pandangan Fraksi Partai Partai Persatuan Pembangunan terkait pertumbuhan ekonomi yang terlihat cukup optimis tahun 2024 dapat disampaikan sebagai berikut. Di tengah gejolak perekonomian global, terdapat faktor-faktor positif yang dapat mendorong kinerja perekonomian global maupun domestik. Kinerja perekonomian Kawasan Asia masih tumbuh dengan kinerja baik utamanya mitra dagang utama Indonesia. Stabilitas makro perekonomian domestik juga masih terus terjaga, dengan kinerja pertumbuhan ekonomi yang masih kuat. Saat ini, Indonesia menjadi salah satu negara yang menunjukkan resiliensi aktivitas perekonomian domestik. Dengan tren pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen selama tujuh triwulan berturut-turut dan kualitas pertumbuhan ekonomi yang terjaga, ditunjukkan oleh penurunan tingkat pengangguran menjadi 5,45 persen pada bulan Februari 2023 dan persentase penduduk miskin pada bulan Maret 2023 sebesar 9,36 persen. 18
Di samping itu, dorongan terhadap keberlanjutan tahapan hilirisasi akan terus dilakukan demi mendorong daya saing produk ekspor nasional. Pemerintah juga akan terus memanfaatkan sebesar-besarnya berbagai forum kerja sama ekonomi internasional untuk memperluas pasar ekspor produk-produk nasional. Peran APBN juga terus di optimalkan untuk menstimulasi perekonomian dan menguatkan permintaan domestik. Hal tersebut menjadi fondasi yang kokoh dalam mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan. Pemerintah terus memantau dan mengantisipasi berbagai risiko dari perlambatan perekonomian dunia. juga Pada masa mendatang, keberlanjutan reformasi struktural akan menjadi kunci dalam meningkatkan output potensial nasional, perbaikan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur esensial, serta perbaikan regulasi perlu terus dikerjakan untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional. Implementasi program pembangunan strategis setidaknya dalam sepuluh tahun terakhir telah berhasil mengungkit daya saing Indonesia. Selain itu, perwujudan transformasi struktur perekonomian nasional perlu terus diakselerasi, menuju struktur yang bernilai tambah lebih tinggi, produktif, inklusif, dan ramah lingkungan. Peningkatan investasi juga sangat diperlukan, baik untuk membangun industri pionir maupun membuka lapangan kerja yang layak demi memfasilitasi bonus demografi yang saat ini kita nikmati. Pemberian insentif fiskal akan terus dilakukan dengan menawarkan daya tarik investasi ke dalam negeri secara tepat sasaran. Pemerintah sepakat dengan Fraksi Partai Amanat Nasional terkait pertumbuhan ekonomi harus inklusif, berkelanjutan, tidak dinikmati segelintir pihak, memajukan UMKM, menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan. Pemerintah selalu menjaga agar ekonomi tetap berjalan dengan baik agar produktivitas meningkat dan bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat. Program hilirisasi akan dilanjutkan sehingga produk Indonesia akan memiliki nilai tambah tinggi. Selain itu untuk menekan biaya logistik maka konektivitas perlu diperkuat. Sektor yang kurang tersentuh namun potensial sebagai sumber pertumbuhan baru seperti menjaga ketahanan pangan perlu diperkuat. Di saat bersamaan, Pemerintah memprioritaskan peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan guna menciptakan tenaga kerja yang terampil dan terdidik dalam rangka meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing ekonomi. Pemerintah juga akan terus mengoptimalkan peran penting APBN untuk lebih efektif dan fleksibel untuk menjaga kinerja pemulihan dan stabilitas perekonomian nasional. Berdasarkan kondisi tersebut, Pemerintah tetap optimis bahwa pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2024 masih akan tetap kuat. 19
Pemerintah sependapat dengan pandangan Fraksi Partai Golongan Karya terkait pertumbuhan ekonomi nasional. Transformasi ekonomi perlu terus dilanjutkan untuk mendorong daya saing perekonomian nasional. Pemerintah optimis bahwa keberlanjutan hilirisasi SDA dapat mengantarkan perkonomian nasional untuk tumbuh lebih tinggi dan berkelanjutan dalam jangka menengah dan panjang. Selain itu, percepatan adopsi ekonomi digital juga memiliki potensi penting dalam membuka akses bagi masyarakat kepada perekonomian secara luas. Demi mewujudkan hal ini, pemerintah akan terus mendorong implementasi reformasi struktural untuk memperkuat enabler pertumbuhan. Menanggapi pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terkait target petumbuhan ekonomi tahun 2024, dapat kami sampaikan bahwa pandemi COVID-19 telah mengakibatkan tekanan baik dari sisi kesehatan, sosial, maupun perekonomian. Output potensial nasional juga turut terkoreksi akibat menurunnya produktivitas dan terkontraksinya laju pembukaan lapangan kerja pada periode tersebut. Namun, pandemi COVID-19 dapat diatasi dengan sangat baik. Indonesia merupakan salah satu negara dengan laju pemulihan yang tercepat di dunia. Pemulihan ini juga diikuti dengan perbaikan dari sisi kesejahteraan masyarakat. Tingkat pengangguran dan kemiskinan terus turun secara signifikan. Pemulihan ekonomi yang kuat ini juga tidak terlepas dari agenda pembangunan dan reformasi struktural dalam setidaknya 10 tahun terakhir. Pembangunan infrastruktur, perbaikan kualitas SDM, serta deregulasi kebijakan dapat meningkatkan daya saing perekonomian nasional. Posisi daya saing Indonesia juga terus meningkat tajam dibanding negara lainnya. Indonesia juga berhasil kembali menempatkan diri sebagai negara Upper Middle Income Class di tahun 2022. Pemerintah optimis dalam menyongsong potensi perekonomian ke depan. Namun Pemerintah juga harus mengakui bahwa ketidakpastian perekonomian global dapat menjadi risiko yang harus dipertimbangkan dalam melihat arah perekonomian ke depan. Oleh karena itu, proyeksi pertumbuhan ekonomi 2024 sebesar 5,2 persen telah memperhitungkan berbagai faktor tersebut. Menanggapi pandangan Fraksi Partai NasDem terkait pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen tahun 2024 dapat kami sampaikan sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi Indonesia telah menunjukkan kinerja yang baik di tengah dinamika pertumbuhan berbagai negara lain. Pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi pun termasuk salah satu yang tercepat di dunia. Ke depan, pemerintah tetap harus menjaga kredibilitas dalam melakukan asesmen dan proyeksi perekonomian, terutama dalam mempertimbangkan kondisi ekonomi dunia. Tahun 2024, perekonomian global diharapkan akan mulai naik secara gradual, meskipun risiko 20
ketidakpastian masih sangat tinggi. Kondisi tensi geopolitik yang tinggi hingga saat ini berpotensi memberikan dampak jangka panjang, terutama bagi fragmentasi perdagangan dan investasi dunia ke depan. Sebagai negara dengan sistem ekonomi terbuka, prospek pertumbuhan ekonomi domestik juga akan dipengaruhi oleh dinamika dan prospek ekonomi global. Di sisi sisi domestik, penyelenggaran Pemilu dan Pilkada Serentak di tahun 2024 akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama dari sisi konsumsi. Pelaksanaan Pemilu yang kondusif dan aman juga akan semakin menunjukkan kedewasaan dan stabilitas politik Indonesia di mata dunia, sehingga pada akhirnya mendorong investasi untuk terus masuk ke dalam negeri. APBN 2024 juga disusun untuk menyongsong optimisme perekonomian dalam jangka pendek maupun menengah-panjang, namun tetap responsif dan antisipatif atas dinamika perekonomian dunia. Demikian juga dari sisi ekspor diharapkan dapat kembali menguat di tengah prospek ekonomi dunia yang lebih baik. Selain itu, produk-produk hilirisasi lanjutan juga akan menopang peningkatan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional. Sementara dari sisi sektoral, untuk meningkatkan daya saing industri, Pemerintah terus memberikan dukungan kepada sektor industri pengolahan, baik melalui instrumen fiskal maupun non fiskal. Pemerintah telah menyediakan berbagai insentif fiskal untuk menarik minat investasi di industri pengolahan, berupa tax holiday, tax allowance, pembebasan bea masuk barang modal, dan insentif berbasis kawasan seperti Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri. Selain itu, pemerintah juga terus meningkatkan kinerja industri pengolahan melalui penguatan R&D dan pendidikan vokasi, dengan memberikan insentif berupa super tax deduction serta dana penelitian. Pemerintah juga memberlakukan pelarangan ekspor komoditas utama seperti mineral untuk mendorong proses hilirisasi di dalam negeri. Secara non fiskal, Pemerintah telah memberlakukan reformasi kemudahan berusaha dengan penyederhanaan proses perizinan bagi pelaku usaha di Indonesia. Menjawab tanggapan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Pemerintah terus memperkuat kinerja perekonomian domestik termasuk konsumsi rumah tangga melalui penguatan kebijakan perlindungan sosial (perlinsos). Perbaikan basis data penerima manfaat dan komplementaritas program perlinsos menjadi faktor penting dalam efektivitas pemberian bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat. Penguatan konsumsi masyarakat juga didukung oleh tingkat inflasi yang terus terjaga sehingga koordinasi antara Pemerintah Pusat dan daerah terus diperkuat untuk menjaga stabilitas harga. Selain itu, penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak yang masing-masing belangsung pada Februari dan November 21
2024 juga diperkirakan akan menjadi pendorong bagi konsumsi domestik, baik rumah tangga maupun Pemerintah. Dari sisi investasi juga diharapkan dapat meningkat, khususnya terkait sektor-sektor berbasis hilirisasi, baik mineral dan produk-produk pertanian. Pembangunan berbagai Kawasan Industri baru juga diharapkan akan berhasil mengundang investor- investor luar negeri masuk ke Indonesia. Percepatan pelaksanaan agenda reformasi struktural yang dilakukan Pemerintah juga diharapkan dapat terus memperbaiki iklim investasi dan bisnis Indonesia sehingga akan mendorong investasi yang lebih besar. Terkait kerja sama antara Otoritas Fiskal dan Otoritas Moneter pada periode krisis tahun 2020 dapat kami jelaskan sebagai berikut. Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) menetapkan mekanisme burden sharing dalam melaksanakan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Melalui dukungan politik dari Presiden dan kabinet serta DPR menyepakati mekanisme burden sharing yang dapat dipertanggungjawabkan secara baik, dari sisi kebijakan ekonomi makro yaitu kebijakan yang dipertanggungjawabkan melalui market dan acceptable secara politik. Sinergi kebijakan tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan kredibilitas dan integritas dari pengelolaan fiskal, moneter dan pengelolaan perekonomian secara keseluruhan. fiskal moneter maupun dari sisi mekanisme teknis Hasil dari sinergi kebijakan tersebut, terjaganya keberlangsungan fiskal dalam jangka menengah, menjaga kualitas defisit APBN yang ditujukan untuk belanja yang produktif dan mendukung penurunan defisit fiskal secara bertahap menjadi di bawah 3 persen. Skema burden sharing juga dilakukan dengan menjaga stabilitas nilai tukar, suku bunga, dan inflasi agar tetap terkendali. Keberlanjutan sinergi kebijakan moneter, kebijakan fiskal, makro prudensial, sektor keuangan, dan sektor riil merupakan kunci keberhasilan percepatan pemulihan ekonomi nasional. Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi (UMKK) dalam kerangka Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah juga menjadi bagian penting dalam mendorong percepatan pemulihan perekonomian nasional. Koordinasi antara pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus diperkuat untuk mengantisipasi dinamika perekonomian global sehingga stabilitas makro ekonomi tetap terjaga dalam mendukung berlanjutnya momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia. Terjaganya stabilitas moneter yang tecermin dari perkembangan inflasi dan nilai tukar Rupiah mampu mendukung momentum pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi global akibat berbagai risiko yang dihadapi. Pada tahun 2022, tingkat inflasi Indonesia mencapai 5,51 persen, hal 22
tersebut cukup terkendali dibandingkan dengan negara-negara sekawasan. Nilai tukar Rupiah secara rata-rata mencapai Rp14.847/US$ pada tahun 2022, dengan pelemahan yang tidak sedalam seperti negara sekawasan lainnya. Memasuki tahun 2023, inflasi menunjukkan tren penurunan hingga mencapai 3,52 (yoy) pada bulan Juni tahun 2023. Nilai tukar Rupiah hingga bulan Juni tahun 2023 mencapai Rp15.066/US$. Nilai tersebut mengalami penguatan sebesar 3,26 persen (ytd) jika dibandingkan dengan akhir tahun 2022 didorong oleh prospek pertumbuhan ekonomi domestik yang tinggi, inflasi dalam tren menurun, surplus transaksi berjalan, dan imbal hasil aset keuangan domestik yang kompetitif. Terkait kerja sama antara Otoritas Fiskal dan Moneter untuk mengendalikan inflasi dapat kami jelaskan sebagai berikut. Pemerintah bersama Bank Indonesia, dan berbagai unit terkait di tingkat pusat dan daerah berkolaborasi dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk melakukan berbagai langkah pengendalian inflasi. Sinergi yang dilakukan diharapkan dapat menciptakan bauran kebijakan fiskal dan moneter yang tepat dan terukur dalam menjaga stabilitas harga. Melalui kordinasi dengan Bank Indonesia yang secara konsisten dilakukan, Pemerintah berupaya memitigasi tekanan harga yang bersumber dari luar negeri dengan menjaga volatilitas nilai tukar. Sementara itu dari sisi suplai, Pemerintah memperkuat ketersediaan pasokan terutama untuk meredam inflasi pangan yang bergejolak, yang salah satunya diwujudkan melalui agenda ketahanan pangan. Dalam rangka untuk membangun kedaulatan pangan yaitu menjaga ketersediaan pangan, akses pangan, dan stabilitas harga pangan, di tahun 2024 Pemerintah mengalokasikan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp108,8 triliun yang terbagi pada dua pemanfaatan yaitu melalui belanja pusat sebesar Rp89,6 triliun dan belanja TKD sebesar Rp19,2 triliun. Penggunaannya antara lain untuk (1) pembangunan bendungan, waduk, dan irigasi; (2) bantuan bibit, benih, alsintan, dan asuransi pertanian; (3) peningkatan subsidi pupuk; (4) subsidi bunga pinjaman Cadangan Pangan Pemerintah (CPP); (5) pembangunan jalan pertanian; (6) pembangunan/ rehabilitasi (7) pembangunan/rehabilitasi balai benih dan sarana-prasarana pelabuhan perikanan. jaringan irigasi dan sumber-sumber air; serta Menanggapi pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera bahwa target pertumbuhan rumah tangga harus tinggi karena perannya yang besar dalam pembentukan ouput nasional dapat disampaikann sebai berikut. Konsumsi rumah tangga merupakan kontributor terbesar dalam pembentukan PDB dan terus mengalami penguatan. Menguatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga terkait erat dengan terkendalinya inflasi, pelaksanaan berbagai bansos, dan semakin meningkatnya penciptaan lapangan kerja sejalan dengan menguatnya aktivitas 23
ekonomi nasional. Oleh karena itu, strategi kebijakan fiskal tahun 2024 dalam memperkuat pertumbuhan konsumsi antara lain kebijakan pengendalian inflasi, menjamin ketersediaan pasokan, menjaga kelancaran distribusi, dan komunikasi publik yang efektif dan efisien dalam rangka menjaga ekpektasi inflasi (sinergi tim pengendali inflasi pusat dan daerah). Pada tahun 2024, aktivitas konsumsi, baik rumah tangga maupun konsumsi Pemerintah, diperkirakan akan menguat, sebagai dampak lanjutan penyelenggaraan Pemilu dan Pikada serentak yang akan belangsung pada Februari dan November 2024. Disisi lain, Pemerintah berkomitmen untuk menciptakan lapangan kerja baru khususnya untuk menyerap tenaga kerja yang baru masuk pasar kerja agar mendapatkan pekerjaan yang layak (decent jobs). Dalam hal ini, Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia khususnya usia muda melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja yang berbasis vokasi dan melalui program kartu prakerja. Selain itu, Pemerintah pun berupaya untuk melibatkan industri untuk berpartisipasi dalam menurunkan tingkat pengangguran dengan memberikan insentif fiskal bagi industri yang terlibat dalam program pendidikan vokasi. Menanggapi pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terkait target pertumbuhan investasi. Sebagaimana telah kita maklumi bersama, bahwa pandemi Covid-19 merupakan kejadian unprecedented yang telah memberikan dampak besar terhadap perekonomian maupun sektor keuangan. Hal ini tidak hanya dialami oleh Indonesia, melainkan berbagai negara di dunia. Tidak terkecuali aktivitas investasi juga terkena dampak, sehingga penyesuaian terhadap targetnya menjadi hal yang dapat dilakukan. Namun, Pemerintah telah melakukan langkah-langkah luar biasa di bidang keuangan negara, akibat dampak pandemi COVID-19 sehingga peran kebijakan fiskal Indonesia termasuk salah satu yang paling efektif dalam menangani pandemi Covid-19 dan menjaga pertumbuhan ekonomi. Untuk lebih menguatkan andil investasi (PMTB) dalam kinerja perekonomian, berbagai regulasi dan transformasi dilakukan untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Berbagai pembanguna infrastruktur dan konektivitas di penjuru negeri secara bersamaan akan mendorong kinerja PMTB bangunan dan aktivitas penanaman modal di berbagai sektor. Keberlanjutan hilirisasi juga akan semakin membuka minat dan daya tarik investasi di dalam negeri. Pembangunan fasilitas smelter untuk mineral-mineral strategis seperti nikel, bauksit, dan tembaga akan semakin masif, sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam mendorong ekspansi pada sektor-sektor terkait. 24
Investasi terkait bangunan juga diperkirakan akan mulai meningkat. Daya beli masyarakat yang semakin kuat akan dapat meningkatkan minat investasi pada sektor real estate. Sebagai bentuk dukungan pemerintah, instrumen fiskal yang digunakan adalah fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas rumah umum/tapak dan rumah susun, pemberian Subsidi Selisih Bunga (SSB), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang saat ini disinergikan dengan Tapera. Lebih lanjut, perlu peran serta dari kita semua agar stabilitas kondisi politik dan sosial di tengah gelaran Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 tetap terjaga, agar kinerja investasi dapat berkelanjutan di tahu politik tersebut. Kami sependapat dengan pandangan Fraksi Partai NasDem bahwa Pemerintah perlu melakukan usaha yang lebih serius untuk mencari alternatif baru pasar ekspor Indonesia. Selain itu, Pemerintah juga sependapat dengan pandangan tentang diperlukannya usaha yang lebih serius untuk mencari alternatif baru pasar ekspor Indonesia. Selain terus memperkuat (upgrading) kerjasama perdagangan dengan negara-negara mitra dagang utama (pasar tradisional), Pemerintah juga terus melakukan diplomasi ekonomi melalui percepatan penyelesaian perundingan- perundingan perjanjian perdagangan bilateral dengan berbagai negara dalam kerangka Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (Comprehensive Economic Partnership Agreement/CEPA) dan Persetujuan Preferensi Perdagangan (Preferential Trade Agreement/PTA), antara lain dengan negara-negara Afrika dan Amerika Latin. Karena saat ini hanya terdapat satu perjanjian perdagangan bilateral dengan negara Afrika (Indonesia - Mozambique PTA) dan satu perjanjian perdagangan bilateral dengan negara Amerika Latin (Indonesia - Chile CEPA). Pemerintah sependapat dengan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera bahwa ekspor perlu terus ditingkatkan untuk meningkatkan kinerja neraca perdagangan yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Oleh karena itu Pemerintah telah dan akan terus berupaya mendorong ekspor melalui perluasan produk dan perluasan pasar. Perluasan produk diarahkan pada diversifikasi barang/produk ekspor hasil pengolahan (manufaktur dan hasil hilirisasi) sehingga secara bertahap bisa menekan ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Sementara itu, upaya perluasan lagi lain ditempuh dengan terkonsentrasi hanya pada pasar tradisional, antara memperkuat diplomasi ekonomi melalui percepatan penyelesaian berbagai perundingan perjanjian perdagangan bilateral dengan berbagai negara, terutama negara/pasar non tradisional, seperti negara-negara di kawasan Afrika, Amerika Latin, dan Eropa Timur. Upaya diplomasi ekonomi ini juga penting untuk jangkauan pasar (diversifikasi pasar) agar tidak 25
menyelesaikan berbagai isu dan hambatan perdagangan bilateral antara Indonesia dengan negara yang terlibat dalam perjanjian. Pemerintah juga sependapat bahwa untuk mengurangi ketergantungan impor perlu dibangun industri-industri berbasis bahan baku domestik. Langkah-langkah yang tengah diupayakan Pemerintah untuk mewujudkan pengurangan impor tersebut adalah mendorong utilisasi industri melalui revitalisasi industri. Pemerintah juga tengah menggalakkan program hilirisasi untuk mendorong peningkatan penyediaan bahan baku/penolong bagi industri-industri di dalam negeri. Pemerintah juga sependapat dengan pandangan tentang perlunya diversifikasi sumber penggunaan energi primer dalam upaya mengurangi impor. Beberapa langkah yang tengah dilakukan Pemerintah dalam upaya mengurangi ketergantungan impor energi nasional, antara lain peningkatan investasi hulu migas, perbaikan regulasi untuk memberikan kepastian hukum dan dukungan daerah. Pemerintah juga akan meningkatkan produksi minyak bumi menjadi 683 juta barel, seperti di Wilayah Kerja (WK) atau blok migas Cepu di Jawa Timur, maupun melakukan Enhanced Oil Recovery (EOR) di Blok Rokan, Riau. Sementara untuk gas bumi dalam jangka pendek akan beroperasi Train 3 dari proyek Lapangan Tangguh (Papua), Saka, dan ke depan ada IDD (Indonesia Deep Water Development) di Kalimantan Timur. Selain itu, Pemerintah juga mempersiapkan infrastruktur di sisi kilang pengolahan minyak, yakni melalui proyek kilang baru dan Refinery Development Master Plan (RDMP) kilang yang juga masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Begitu juga di infrastruktur gas, Pemerintah terus membangun jaringan transmisi gas seperti pipa gas Cirebon-Semarang, pipa transmisi Cirebon-Semarang tahap 2, dan pipa Sei Mangkei di Sumatera Utara. Sementara itu untuk mengurangi impor BBM, Pemerintah juga telah menerapkan kebijakan pencampuran biodiesel sebesar 35 persen (B35) mulai 1 Februari 2023, naik dari sebelumnya hanya 30persen (B30). Pemerintah sepakat dengan Fraksi Partai NasDem dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera bahwa perlu dilakukan upaya peningkatan investasi terkait ekspor dalam rangka menangkap peluang seiring semakin membaiknya iklim ekonomi setelah meredanya dampak pandemi Covid-19. Salah satu upaya pemerintah untuk mendorong peningkatan kegiatan ekspor antara lain melalui tambahan PMN kepada LPEI (Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia) dalam kerangka Penugasan Khusus Ekspor (PKE). PKE adalah penugasan yang diberikan Pemerintah kepada LPEI untuk menyediakan Pembiayaan Ekspor atas transaksi atau proyek yang secara komersial sulit dilaksanakan, tetapi dianggap perlu oleh Pemerintah untuk menunjang kebijakan ekspor nasional. 26
Terkait pandangan Fraksi Partai NasDem terkait kontribusi sektor industri, dapat kami jelaskan sebagai berikut. Untuk meningkatkan daya saing industri, Pemerintah terus memberikan dukungan kepada sektor industri pengolahan, baik melalui instrumen fiskal maupun non fiskal. Pemerintah telah menyediakan berbagai insentif fiskal untuk menarik minat investasi di industri pengolahan, berupa tax holiday, tax allowance, pembebasan bea masuk barang modal, dan insentif berbasis kawasan seperti Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri. Selain itu, Pemerintah juga terus meningkatkan kinerja industri pengolahan melalui penguatan Research and Development (R&D) dan pendidikan vokasi, dengan memberikan insentif berupa super tax deduction serta dana penelitian. Pemerintah juga memberlakukan pelarangan ekspor komoditas utama seperti mineral untuk mendorong proses hilirisasi di dalam negeri. Secara non fiskal, pemerintah telah memberlakukan reformasi kemudahan berusaha dengan penyederhanaan proses perizinan bagi pelaku usaha di Indonesia. Terkait penguatan penelitian untuk peningkatan industri dalam negeri, Pemerintah telah dan terus melanjutkan pemberian fasilitas super tax deduction PPh penelitian dan pengembangan dan vokasi, optimalisasi pemanfaatan Dana Abadi Penelitian, serta melalui alokasi dana riset melalui K/L. Pemerintah sepakat dengan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan terkait diversifikasi ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. Perubahan geopolitik global menuntut perekonomian domestik untuk beradaptasi terhadap tantangan sekaligus peluang sumber pertumbuhan baru pada sektor - sektor potensial. Strategi pemerintah diantaranya hilirisasi, digitalisasi, hingga transisi ekonomi hijau untuk meningkatkan daya saing investasi. Melalui instrumen fiskal bersamaan dengan institusi dan regulasi pendorong investasi, Pemerintah terus memperkuat dukungan untuk meningkatkan daya saing industri maupun meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai destinasi investasi di sektor- sektor strategis. Pemerintah akan terus mengarahkan kebijakan ekonomi untuk meningkatkan investasi, menciptakan nilai tambah, memacu produktivitas, serta membuka lapangan kerja yang memadai bagi masyarakat. Menjawab tanggapan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, untuk menjaga tingkat inflasi yang rendah dan stabil berbagai reformulasi kebjakan moneter dilakukan pemerintah bersama otoritas moneter yang antara lain dilakukan dengan memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter melalui pengaruhnya pada pergerakan suku bunga pasar uang dan suku bunga perbankan, menjaga jumlah uang yang beredar di masyarakat optimal, serta mendorong pendalaman pasar keuangan. Selain itu diperkuat juga dengan koordinasi kebijakan bersama Pemerintah, terutama dari sisi penawaran. Kebijakan pemerintah fokus untuk 27
menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi efektif untuk menjaga stabilitas harga pangan dan mengendalikan inflasi. Koordinasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah dalam pengendalian inflasi diwujudkan melalui forum Tim Pengendalian Inflasi (TPI) yang aktif di tingkat pusat dan daerah. Sedangkan, dalam mengantispiasi transmisi tekanan global ke domestik, Pemerintah bersama Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Sistem melalui Keuangan melakukan koordinasi, pemantauan serta memelihara stabilitas sistem keuangan secara terus-menerus. Sementara itu, Pemerintah dan otoritas moneter terus mendorong pemanfataan digitalisasi serta menjaga pasokan stok pangan yang rangka dilakukan melalui peningkatan produktivitas dalam negeri dalam pembangunan kedaulatan pangan. Simpanan (LPS) Komite Stabilitas Secara khusus kebijakan moneter dan suku bunga akan dikelola dengan memperhatikan kondisi global dan domestik untuk tetap menaga inflasi pada sasaran yang telah ditetapkan. Suku bunga akan terus diarahkan untuk tetap memberi stabilitas pada inflasi domestik serta menjaga stabiitas nilai tukar, namun dengan tetap memperhantikan tingkat yang sesuai untuk mendorong aktivitas sektor riil. Dalam rangka untuk membangun kedaulatan pangan yaitu menjaga ketersediaan pangan, akses pangan, dan stabilitas harga pangan, di tahun 2024 Pemerintah mengalokasikan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp108,8 triliun yang terbagi pada dua pemanfaatan yaitu melalui belanja pusat sebesar Rp89,6 triliun dan belanja TKD sebesar Rp19,2 triliun. Penggunaannya antara lain untuk (1) pembangunan bendungan, waduk, dan irigasi; (2) bantuan bibit, benih, alsintan, dan asuransi pertanian; (3) peningkatan subsidi pupuk; (4) subsidi bunga pinjaman Cadangan Pangan pertanian; irigasi dan sumber-sumber air; serta (6) pembangunan/rehabilitasi (7) pembangunan/rehabilitasi balai benih dan sarana-prasarana pelabuhan perikanan. Pemerintah (CPP); (5) jalan pembangunan jaringan Kami mengucapkan terima kasih kepada Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atas masukannya. Dapat kami sampaikan bahwa inflasi saat ini telah kembali ke dalam sasaran lebih cepat dari prakiraan. Pada bulan Juli 2023, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) turun ke level 3,08 persen yoy. Kembalinya pergerakan inflasi ke dalam sasaran sebagai hasil positif dari konsistensi bauran kebijakan fiskal sebagai shock absorber dan kebijakan moneter, serta eratnya sinergi pengendalian inflasi pangan antara BI dan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID). Berbagai kebijakan, di antaranya intervensi harga dan stabilisasi pasokan, dukungan Pemerintah dalam bentuk bantuan pangan, upaya fasilitasi dan pengawasan distribusi, serta penguatan Gerakan Nasional Pengendalian 28
Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah mampu mendorong tingkat inflasi volatile food turun. Menanggapi pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terkait rentang inflasi yang lebar, dapat kami tanggapi sebagai berikut. Rentang sasaran inflasi yang ditetapkan (2,5±1) merupakan sasaran inflasi yang telah disepakati dengan berbagai unit terkait sejalan dalam koridor inflation targeting framework. Adapun untuk tahun 2024, asumsi inflasi yang digunakan dalam APBN adalah 2,8persen yoy. Menanggapi pandangan Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dapat kami jelaskan sebagai berikut. Antisipasi dan pengelolaan risiko akibat dampak gejolak harga semakin membaik dengan sinerginya koordinasi kebijakan pusat dan daerah. Melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), bauran kebijakan pengendalian inflasi secara nasional dilakukan secara terukur dan terintegrasi serta menyasar pada sumber-sumber permasalahan yang mengakibatkan ketidakseimbangan penawaran dan permintaan. Dengan kolaborasi kebijakan yang tepat, hal ini dapat mengatasi tantangan pengendalian inflasi baik secara jangka pendek maupun panjang dengan meminimalkan tumpang tindih pelaksanaan kebijakan. Sinergi secara nasional terus konsisten dilakukan, termasuk dalam menciptakan bauran kebijakan fiskal dan moneter yang tepat dan terukur dalam menjaga stabilitas harga. Menanggapi pandangan Fraksi Partai NasDem terkait pengendalian inflasi, dapat sampaikan sebagai berikut. Kebijakan pengendalian inflasi pangan dilakukan dari seluruh sisi, meliputi sisi intervensi harga dan pasokan, peningkatan produksi, kelancaran distribusi, serta komunikasi publik yang efisien. Menyadari tantangan yang semakin berkembang, terutama aspek perubahan iklim dan gangguan cuaca yang menuntut pengelolaan inflasi pangan harus semakin terukur dan tepat. Dengan dukungan perbaikan tata kelola pangan, koordinasi antarpemangku kepentingan, serta komitmen seluruh pihak mampu mendorong inflasi pangan dapat terjaga dengan tetap memperhatikan tingkat kesejahteraan produsen dan stabilitas ekosistem perdagangan pangan. Pemerintah menyadari bahwa penetapan asumsi inflasi tersebut bersifat optimis. Hal ini ditujukan untuk mendukung terjaganya ekspektasi inflasi dan memberikan sinyal positif berbagai langkah terintegrasi pengendalian inflasi secara nasional. Pemerintah memandang bahwa perkembangan fundamental kondisi inflasi domestik bergerak positif, didukung dengan terus terjaga ekspektasi inflasi masyarakat serta dukungan kebijakan pengelolaan pangan yang semakin efektif dan aspek kelembagaan yang kuat. 29
Meskipun begitu, Pemerintah juga menyadari bahwa masih terdapat berbagai tantangan ke depan. Untuk menciptakan landasan yang solid bagi pertumbuhan ekonomi dan mencapai visi Indonesia Emas 2045, stabilitas inflasi dalam jangka panjang sangat diperlukan. Berbagai kebijakan terus diupayakan dalam rangka mengatasi tidak hanya permasalahan jangka pendek, namun juga yang bersifat jangka panjang. Disparitas harga antardaerah terus diupayakan menurun guna menjaga terjaganya daya beli masyarakat secara merata. Daya beli juga terus diperkuat dengan mengoptimalkan peran APBN dan APBD. Pemerintah sependapat dengan pandangan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa bahwa inflasi nasional harus selalu dapat dikendalikan melalui optimalisasi APBN dan APBD. Strategi pengendalian inflasi dilaksanakan melalui harmonisasi dan integrasi antara Pemerintah pusat dan daerah serta berbagai elemen lembaga lainnya. Pengendalian inflasi merupakan salah satu fokus strategi jangka pendek Pemerintah sehingga peran APBN sebagai shock absorber dapat berjalan maksimal dengan salah satunya untuk menjaga daya beli masyarakat. Kebijakan Pengendalian Inflasi ditempuh dengan kerangka 4K yang terdiri dari: (1) keterjangkauan harga, antara lain melalui operasi pasar, pasar murah, dan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH)/Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP); (2) ketersediaan pasokan, antara lain melalui penguatan cadangan pangan nasional dan lumbung pangan masyarakat; (3) kelancaran distribusi, antara lain melalui pembangunan infrastruktur perdagangan dan konektivitas; dan (4) komunikasi efektif, antara lain melalui komunikasi kebijakan publik yang semakin baik dan efisien. Selain kerangka 4K diatas dalam pengendalian inflasi, peran daerah juga sangatlah penting. Atas hal tersebut kebijakan TKD dan belanja daerah untuk pendukung pengendalian inflasi di tahun 2024 antara lain: (1) Penggunaan DAK Fisik untuk ketahanan pangan dan peningkatan kualitas konektivitas jalan dan jembatan kawasan ekonomi, kawasan pusat pariwisata, kawasan pertanian (termasuk perkebunan, perikanan, dan peternakan); (2) Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur demi menjamin distribusi bahan pangan sehingga dapat menekan biaya logistik dan menjaga kestabilan harga; (3) Peningkatan ketepatan sasaran belanja perlindungan sosial melalui peningkatan kualitas basis data penerima manfaat dalam upaya menjaga daya beli masyarakat; (4) Belanja pengendalian inflasi difokuskan pada program/kegiatan terkait ketahanan pangan dan distribusi bahan pangan dalam rangka menjaga stabilitas harga sekaligus menjaga daya beli masyarakat sehingga roda perekonomian bisa terjaga; dan (5) Pemberian insentif fiskal untuk daerah dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan inflasi. Selain itu, dalam KEM-PPKF telah disusun matriks arah kebijakan bagi setiap provinsi dalam mencapai empat target pembangunan jangka pendek. 30
Menanggapi pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terkait target inflasi yang lebih rendah, dapat kami jelaskan sebagai berikut. Pergerakan inflasi dalam 10 tahun terakhir pada umumnya bergerak secara stabil dengan tren menurun pada kurun 2020-2023. Dinamika yang terjadi pada 2020-2023 dipengaruhi oleh dampak pandemi Covid-19 dan gejolak harga komoditas global. Meskipun begitu, upaya pengendalian inflasi secara konsisten terus dilakukan guna menjaga stabilitas harga. Hal ini tentunya tidak terlepas dari kerja keras bersama dari seluruh pihak tanpa terkecuali. Dengan dukungan APBN yang dioptimalkan sebagai shock absorber, potensi dampak akibat gejolak eksternal maupun domestik mampu diredam sehingga tetap dapat mendukung terjaganya daya beli masyarakat, terutama masyarakat miskin dan rentan. Menjawab tanggapan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terkait target inflasi, dapat kami jelaskan sebagai berikut. Pemerintah menyadari bahwa penetapan asumsi inflasi tersebut bersifat optimis. Hal ini ditujukan untuk mendukung terjaganya ekspektasi inflasi dan memberikan sinyal positif berbagai langkah terintegrasi pengendalian inflasi secara nasional. Pemerintah memandang bahwa perkembangan fundamental kondisi inflasi domestik bergerak positif, didukung dengan terus terjaga ekspektasi inflasi masyarakat serta dukungan kebijakan pengelolaan pangan yang semakin efektif dan aspek kelembagaan yang kuat. Upaya pengendalian inflasi secara konsisten terus dilakukan guna menjaga stabilitas harga. Hal ini tentunya tidak terlepas dari kerja keras bersama dari seluruh pihak tanpa terkecuali. Dengan dukungan APBN yang dioptimalkan sebagai shock absorber, potensi dampak akibat gejolak eksternal maupun domestik mampu diredam sehingga tetap dapat mendukung terjaganya daya beli masyarakat, terutama masyarakat miskin dan rentan. Pada RAPBN tahun 2024, belanja negara pada Transfer ke Daerah telah diarahkan secara spesifik untuk pencapaian empat target pembangunan nasional jangka pendek yaitu, penurunan stunting, pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan ekstrem, dan peningkatan investasi. Selain itu, dalam rangka penguatan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah, di dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2024, terutama dalam Bab Harmonisasi Kebijakan Fiskal Pusat dan Daerah, telah disusun arah kebijakan yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan fiskal di daerah sehingga dapat mendukung pencapaian target pembangunan nasional. Strategi dan arah kebijakan pengendalian inflasi di daerah terutama dalam hal sinergi menjaga ketersediaan pasokan dan distribusi pangan. Kebijakan TKD dan belanja daerah untuk pendukung pengendalian inflasi di tahun 2024 antara lain: (1) Penggunaan DAK Fisik untuk ketahanan pangan dan peningkatan kualitas konektivitas jalan dan jembatan kawasan 31
ekonomi, kawasan pusat pariwisata, kawasan pertanian (termasuk perkebunan, perikanan, dan peternakan); (2) Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur demi menjamin distribusi bahan pangan sehingga dapat menekan biaya logistik dan menjaga kestabilan harga; (3) Peningkatan ketepatan sasaran belanja perlindungan sosial melalui peningkatan kualitas basis data penerima manfaat dalam upaya menjaga daya beli masyarakat; (4) Belanja pengendalian inflasi difokuskan pada program/kegiatan terkait ketahanan pangan dan distribusi bahan pangan dalam rangka menjaga stabilitas harga sekaligus menjaga daya beli masyarakat sehingga roda perekonomian bisa terjaga; dan (5) Pemberian insentif fiskal untuk daerah dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan inflasi. Selain itu, dalam KEM-PPKF telah disusun matriks arah kebijakan bagi setiap provinsi dalam mencapai empat target pembangunan jangka pendek. Terkait pendapat Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dapat kami tanggapi sebagai berikut. Landasan perkiraan nilai tukar sebesar Rp15.000 per dolar AS didasarkan pada potensi tekanan moneter global yang mulai mereda seiring dengan inflasi global yang mulai menurun. Inflasi global yang mereda memberikan ruang bagi stance kebijakan moneter yang lebih akomodatif di berbagai negara dan berdampak pada Indonesia. Hal tersebut akan memengaruhi arus modal masuk ke Indonesia yang lebih positif. Di samping itu, kinerja pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai serta restrukturisasi sektor riil mendorong daya tarik dan kepercayaan investor asing untuk menanamkan modalnya di pasar domestik. Perbaikan tersebut juga ditopang dengan pelaksanaan regulasi Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang mendukung pergerakan Rupiah terhadap dolar AS. Hal-hal tersebut tentu berdampak positif bagi posisi neraca pembayaran dan nilai tukar rupiah. Pada saat yang sama, perbaikan pasar keuangan seiring mulai diimplementasikannya Omnibus Law sektor keuangan (UU P2SK) akan memperluas dan memperdalam sektor keuangan domestik sehingga mengurangi ketergantungan terhadap dana asing yang membawa dampak positif bagi nilai tukar domestik. Namun demikian, Pemerintah masih mencatat beberapa tantangan yang masih dapat menghambat penguatan Rupiah. Ketidakpastian perang di Eropa dan potensi instabilitas geopolitik lainnya dapat mengganggu inflasi global dan stabilitas nilai tukar mancanegara. Sementara di dalam negeri, berdasarkan pengalaman historis, kepastian hasil Pemilu dapat mendorong pelaku usaha untuk bersikap wait and see dan menjadi penghambat penguatan nilai tukar. Dalam hal ini, Pemerintah akan menjamin dan menjaga keamanan dan pelaksanaan Pemilu yang jujur untuk tetap mempertahankan kepercayaan investor dan pelaku usaha. 32
Pemerintah sependapat dengan pandangan dan optimisme Fraksi Partai Golongan Karya bahwa kebijakan devisa hasil ekspor dapat membantu memperkuat ketahanan rupiah dari risiko fluktuasi kurs secara signifikan. Dengan diimplementasikannya kebijakan tersebut sekurang-kurangnya 30 persen dari devisa hasil ekspor akan masuk ke dalam sistem keuangan Indonesia, yang selanjutnya akan menambah ketersediaan (pasokan) valuta asing (US dolar). Pasokan valas yang memadai diharapkan mampu mengimbangi kebutuhan (permintaan) valas sehingga harga valas (kurs) relatif stabil dan nilai tukar rupiah terhadap valas (US dolar) juga stabil. Pemerintah berterima kasih atas dukungan dan juga optimisme dari Anggota Dewan dalam menjadikan kebijakan baru terkait DHE yang tertuang dalam PP Nomor 36 Tahun 2023 sebagai salah satu kerangka regulasi yang dapat menjaga keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional, dan sebagai sarana mewujudkan amanah Pasal 33 UUD 45, yaitu pemanfaatan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat dan menjaga ketahanan ekonomi nasional. Menanggapi pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, kami sependapat bahwa Pemerintah perlu senantiasa memitigasi risiko dalam menjaga stabilitas nilai tukar akibat ketidakpastian global karena selain akan meminimalkan risiko ekspektasi depresiasi yang berlebihan, tetapi juga untuk menghindari risiko berlanjutnya tekanan kepada stabilitas harga dan sistem keuangan yang akan memberikan kepastian dan keamanan bagi investor. Pemerintah melakukan respons kebijakan suku bunga didukung kebijakan untuk stabilitas nilai tukar Rupiah sesuai nilai fundamentalnya, dengan tetap mempertahankan fleksibilitas dan mendorong mekanisme pasar. Selain itu, Pemerintah terus mendorong reformasi sektor keuangan melalui UU P2SK. Melalui reformasi tersebut, diharapkan bahwa sektor keuangan yang dalam, inovatif, efisien, inklusif dan dapat dipercaya serta kuat dan stabil, yang pada gilirannya dapat menjaga iklim investasi yang kondusif. Menanggapi pandangan Fraksi Partai Demokrat. Pemerintah sependapat bahwa di tahun 2024 diharapkan terjadi perbaikan kondisi ekonomi yang dapat mendukung stabilitas nilai tukar di tengah normalisasi kebijakan moneter negara maju dan perang dagang AS-China. Untuk itu, disadari langkah antisipasi pemerintah dalam mewaspadai ketidakpastian global menjadi penting karena tidak hanya akan meminimalkan risiko ekspektasi depresiasi yang berlebihan, tetapi juga untuk menghindari risiko berlanjutnya tekanan kepada stabilitas nilai tukar dan sistem keuangan. Pemerintah melakukan respons kebijakan suku bunga didukung kebijakan untuk stabilitas nilai tukar rupiah sesuai nilai fundamentalnya, dengan tetap mempertahankan fleksibilitas dan mendorong mekanisme pasar. Selain itu, kebijakan nilai tukar Rupiah didukung oleh upaya pendalaman pasar keuangan baik di pasar 33
Rupiah maupun valas dan memperkuat kecukupan likuiditas di pasar valas domestik sehingga meminimalkan risiko lanjutan terhadap nilai tukar Rupiah. Pemerintah juga mendorong reformasi sektor keuangan melalui UU P2SK. Melalui reformasi tersebut, Pemerintah berharap sektor keuangan yang dalam, inovatif, efisien, inklusif dan dapat dipercaya serta kuat dan stabil. Pada prinsipnya kami sependapat dengan pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terkait pentingnya pendalaman pasar keuangan. Pasar keuangan yang dalam akan memberikan banyak manfaat, salah satunya adalah stabilitas nilai tukar. Saat ini nilai tukar Rupiah berada pada level Rp15.325 per USD, atau menguat 1,56 persen (ytd). Kinerja nilai tukar Rupiah bahkan lebih bagus dibandingkan mayoritas mata uang negara peers. Ke depan, dengan akan meredanya ketidakpastian pasar keuangan global, nilai tukar Rupiah diperkirakan akan menguat ditopang oleh indikator fundamental ekonomi yang kuat, imbal hasil aset keuangan domestik yang menarik, dan ketahanan eksternal yang solid. Saat ini, Pemerintah telah mendorong reformasi sektor keuangan melalui UU P2SK. Melalui reformasi tersebut, Pemerintah berharap bahwa sektor keuangan yang dalam, inovatif, efisien, inklusif dan dapat dipercaya serta kuat dan stabil dapat terwujud. Menanggapi pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan terkait Suku Bunga SBN, dapat kami jelaskan sebagai berikut. Pemerintah memproyeksikan suku bunga SBN ke depan dengan memerhatikan potensi dan perkiraan perkembangan global serta kondisi pasar keuangan domestik yang akan terjadi. Kondisi tekanan pasar keuangan global yang lebih reda, sejalan dengan inflasi global yang menurun, tentu akan berdampak pada penurunan suku bunga pasar keuangan mancanegara, termasuk yield SBN. Dampak perbaikan sektor keuangan yang didukung oleh penguatan pasar domestik seiring pelaksanaan UU P2SK juga akan memberikan dampak positif pada cost of fund di pasar domestik. Selanjutnya, Pemerintah akan terus menjalankan strategi kebijakan fiskal yang sehat dan transparan guna meningkatkan kepercayaan investor terhadap instrumen surat utang negara. Transparansi dan penguatan landasan hukum bagi berbagai kebijakan pembangunan akan terus dilakukan. Pengelolaan utang negara terus dievaluasi dan diperbaiki sesuai kondisi yang terjadi. Pemerintah juga akan tetap menjaga komitmen dalam pengelolaan defisit fiskal yang sehat dan terukur, tidak hanya untuk menjaga dan mengurangi tingkat utang luar negeri tetapi juga pada penurunan beban utang dan yield SBN. 34
Pemerintah sepakat dengan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dimana suku bunga yang lebih rendah akan menjaga inflasi dan berdampak positif pada perekonomian nasional. Sebagai upaya untuk menjaga tingkat suku bunga, pemerintah senantiasa melakukan koordinasi dengan pihak terkait, diantaranya Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, LPS melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Dalam jangka panjang Pemerintah senantiasa melakukan pengembangan pasar keuangan domestik, khususnya SBN untuk menciptakan pasar SBN yang dalam, aktif dan likuid sehingga mampu memenuhi pembiayaan utang dari sumber domestik dengan biaya dan risiko yang paling optimal. Pemerintah sependapat dengan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dimana investasi dan pinjaman sehingga dapat suku bunga dapat memengaruhi mempengaruhi sektor ekonomi. Pemerintah selalu melakukan mitigasi atas volatilitas suku bunga utang, hal ini dilakukan antara lain Pemerintah secara aktif berkoordinasi dengan pihak terkait, diantaranya Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, LPS melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas pasar keuangan. Dalam jangka panjang Pemerintah senantiasa melakukan pengembangan pasar keuangan domestik, khususnya SBN untuk menciptakan pasar SBN yang dalam, aktif dan likuid sehingga dapat memenuhi pembiayaan utang dari sumber domestik dengan biaya dan risiko yang paling optimal. Pemerintah sepakat terhadap pandangan Fraksi Partai NasDem terkait asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) bahwa dalam menetapkan asumsi ICP dalam APBN harus bersifat realistis. Besaran asumsi ICP berdampak pada postur APBN, terutama terkait penerimaan dan belanja terkait dengan minyak dan gas, seperti penerimaan migas serta subsidi dan kompensasi energi. Seperti yang telah diketahui, harga minyak mentah memiliki karakteristik yang fluktuatif dan sulit untuk mendapatkan akurasi yang tinggi. Meskipun begitu, Pemerintah tetap berupaya untuk menetapkan asumsi dengan memperhatikan faktor-faktor yang memengaruhi pergerakan baik dari sisi fundamental maupun nonfundamental serta memerhatikan analisis serta laporan dari berbagai lembaga internasional untuk mendapat perspektif dari segala sisi. Pemerintah sangat menghargai pendapat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Partai Amanat Nasional terkait faktor kondisi global yang memengaruhi harga minyak dan gas. Faktor geopolitik masih menjadi faktor utama dalam pergerakan harga minyak. Tensi geopolitik masih menjadi faktor dominan dalam pergerakan harga komoditas secara umum, termasuk minyak mentah dunia. Pergerakan harga minyak diperkirakan sedikit meningkat ke depan meskipun masih 35
diwarnai oleh ketidakpastian global. Dibukanya kembali aktivitas ekonomi Tiongkok ternyata belum cukup menggerakkan ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Pada akhirnya, risiko pelemahan permintaan masih membayangi di tengah potensi melemahnya perekonomian beberapa negara utama. Oleh karena itu, dua produsen minyak terbesar di OPEC+, yaitu Arab Saudi dan Rusia mengambil langkah peningkatan pemotongan produksi sehingga berdampak pada penurunan stok minyak global. Di sisi lain, harga yang tinggi juga akan mendorong peningkatan produksi minyak terutama negara Non-OPEC+. Pemerintah terus berupaya merespons dengan tepat atas dinamika harga minyak yang terjadi. Pemerintah akan terus memantau dan mewaspadai pergerakan harga minyak guna mengantisipasi dampak, terutama yang berpotensi menghambat aktivitas perekonomian masyarakat. Pemerintah akan terus menciptakan kebijakan yang adaptif dan kontekstual dalam menghadapi fluktuasi harga, termasuk dalam menempuh kebijakan harga energi domestik yang juga dipengaruhi oleh harga minyak mentah dunia. Pemerintah sepakat terhadap pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Partai Amanat Nasional terkait penetapan harga minyak mentah Indonesia (ICP) bahwa dalam menetapkan asumsi ICP dalam APBN harus bersifat realistis. Besaran asumsi ICP berdampak pada postur APBN, terutama terkait penerimaan dan belanja terkait dengan minyak dan gas, seperti penerimaan migas serta subsidi dan kompensasi energi. Seperti yang telah diketahui, harga minyak mentah memiliki karakteristik yang fluktuatif dan sulit untuk mendapatkan akurasi yang tinggi. Meskipun begitu, Pemerintah tetap berupaya untuk menetapkan asumsi dengan memerhatikan faktor-faktor yang memengaruhi pergerakan baik dari sisi fundamental maupun nonfundamental serta memerhatikan analisis serta laporan dari berbagai lembaga internasional untuk mendapat perspektif dari segala sisi. Menjawab pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai Amanat Nasional, Pemerintah menyadari sepenuhnya proses penurunan secara alamiah sumur produksi yang semakin terus berupaya untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi hulu migas. Beberapa upaya yang dilakukan adalah mengoptimalkan sumur-sumur yang telah beroperasi dengan memastikan program drilling pada tahun 2024 berjalan sesuai rencana, memastikan ketersediaan cadangan migas melalui pemenuhan reserves replacement ratio, percepatan proyek Enhanced Oil Recovery (EOR) untuk menahan laju penurunan produksi, dan upaya ekplorasi yang masif untuk penemuan sumur-sumur baru yang dapat dikembangkan menjadi giant fields dalam jangka menengah. Pemerintah juga menyadari bahwa iklim investasi yang kondusif dibutuhkan dalam kegiatan eksplorasi tua masih terjadi. Namun, Pemerintah 36
hulu migas, oleh karena itu kebijakan percepatan dan penyederhanaan proses perizinan berusaha serta insentif kegiatan eksplorasi telah ditetapkan dan akan terus disempurnakan oleh Pemerintah untuk meningkatkan investasi di sektor hulu migas. Menjawab pertanyaan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Partai Amanat Nasional mengenai kinerja lifting migas kiranya dapat dijelaskan bahwa Pemerintah menyadari sepenuhnya proses penurunan secara alamiah sumur produksi yang semakin tua masih terjadi. Namun, Pemerintah terus berupaya untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi hulu migas. Beberapa upaya yang dilakukan adalah mengoptimalkan sumur-sumur yang telah beroperasi dengan memastikan program drilling pada tahun 2024 berjalan sesuai rencana, memastikan ketersediaan cadangan migas melalui pemenuhan reserves replacement ratio, percepatan proyek Enhanced Oil Recovery (EOR) untuk menahan laju penurunan produksi, dan upaya ekplorasi yang masif untuk penemuan sumur-sumur baru yang dapat dikembangkan menjadi giant fields dalam jangka menengah. Pemerintah juga menyadari bahwa iklim investasi yang kondusif dibutuhkan dalam kegiatan eksplorasi hulu migas, oleh karena itu kebijakan percepatan dan penyederhanaan proses perizinan berusaha serta insentif kegiatan eksplorasi telah ditetapkan dan akan terus disempurnakan oleh Pemerintah untuk meningkatkan investasi di sektor hulu migas. B. PENDAPATAN NEGARA Pemerintah mengapresiasi dukungan dari Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Partai Amanat Nasional kepada Pemerintah dalam upaya optimalisasi pendapatan negara. Pemerintah akan berupaya untuk menjaga tren pencapaian target penerimaan pajak tahun ke tahun. Untuk mencapai target penerimaan tahun 2024, Pemerintah menyusun kebijakan teknis pajak, antara lain dengan melakukan optimalisasi perluasan basis pemajakan, memperkuat kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi dengan perencanaan penerimaan terarah dan terukur melalui penyusunan Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4), pengawasan terhadap Wajib Pajak High Wealth Individuals (HWI) dan grup, Wajib Pajak dengan transaksi afiliasi, serta ekonomi digital, optimalisasi implementasi core tax system, kegiatan penegakan hukum yang berkeadilan, dan pemberian insentif perpajakan yang terarah dan terukur. Tentu saja seluruh upaya Pemerintah tersebut harus didukung dengan kerja sama dari seluruh elemen masyarakat melalui peningkatan kepatuhan administrasi perpajakan. Selain itu, dari sisi kepabeanan dan cukai, strategi optimalisasi dilakukan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan yang akan terus digalakkan di tahun 2024. implementasi Upaya ekstensifikasi penerimaan utamanya berupa kebijakan 37
pemungutan cukai atas produk plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan dan potensi penambahan obyek cukai baru. Sementara upaya intensifikasi penerimaan akan didorong melalui kebijakan tarif cukai hasil tembakau multiyears yang didukung dengan penyederhanaan proses bisnis cukai, peningkatan pemanfaatan teknologi informasi melalui kebijakan pengembangan layanan kepabeanan dan cukai yang berbasis digital dan pengembangan layanan e-commerce yang terintegrasi dengan marketplace, kebijakan pengawasan kepabeanan dan cukai yang kolaboratif dan sinergis dengan K/L lain, APH, dan Pemda serta penguatan uji laboratorium untuk produk ekspor SDA. Selanjutnya, Pemerintah sepakat dengan pandangan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, terkait peningkatan rasio perpajakan yang perlu memerhatikan pemulihan ekonomi yang sedang berjalan dan penguatan transformasi ekonomi. Pemerintah berupaya untuk mempertahankan rasio perpajakan double digits, meskipun diperkirakan relatif masih lebih rendah dibandingkan tahun 2022. Hal ini disebabkan masih adanya berbagai tantangan dari sisi eksternal maupun internal. Faktor eksternal yang menjadi tantangan adalah harga telah mulai mengalami moderasi di tahun 2023 dan masih berlanjut pada tahun 2024. Dari sisi domestik, optimisme atas pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu mendorong penerimaan perpajakan. Namun demikian terdapat tantangan yang berasal dari (1) perubahan struktur perekonomian yang mengarah pada digitalisasi, industrialisasi, serta ekonomi hijau, (2) pemenuhan target penerimaan untuk mendukung agenda pembangunan (termasuk beberapa isu strategis seperti pemindahan IKN, pelaksanaan pemilu dan perubahan iklim), serta (3) keberlanjutan pelaksanaan reformasi perpajakan. Dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah terus berupaya untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan dengan tetap memerhatikan pemulihan ekonomi masyarakat. Hal ini terlihat dalam upaya yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 yaitu dengan naiknya tax ratio hingga 10,4 persen, lebih tinggi dari tahun 2021 yaitu sebesar 9,1 persen, beriringan dengan upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Naiknya tax ratio ini merupakan kontribusi dari meningkatnya penerimaan perpajakan terutama dari komoditas global. Namun demikian, meningkatnya penerimaan perpajakan pada tahun 2022 juga diatribusi oleh mulai menggeliatnya kegiatan ekonomi masyarakat terutama dari UMKM. UMKM mulai bangkit seiring dengan pemberian insentif perpajakan berupa PC-PEN serta pengecualian Wajib Pajak PP nomor 23 tahun 2018 dengan omzet 500 juta ke bawah dan penerapan Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi sektor tertentu yang dapat meningkatkan gairah 38
perekonomian nasional dengan menjaga harga di pasaran stabil dan mendorong peningkatan daya beli dan konsumsi masyarakat. Pemerintah sepakat dengan pandangan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan untuk senantiasa menjaga sistem perpajakan yang adil, sehat dan berkelanjutan serta berpihak kepada masyarakat dan UMKM. Dapat kami sampaikan bahwa arah kebijakan optimalisasi perpajakan tahun 2024 dilakukan dengan menjaga efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan melalui implementasi sistem inti perpajakan (core-tax system) yang menjadi motor perubahan berbagai aspek perpajakan dan diiringi dengan penguatan sisi administrasi, antara lain penguatan proses bisnis, regulasi, sumber daya manusia, dan penggunaan teknologi informasi. Sementara itu, dari sisi kebijakan, Pemerintah menjaga agar sistem perpajakan lebih adil, sehat dan berkelanjutan serta berpihak kepada masyarakat dan UMKM. Pemerintah juga secara konsisten melanjutkan upaya perluasan basis pajak sebagai tindak lanjut pasca Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dan implementasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP. Selain itu, Pemerintah juga akan tetap menyediakan insentif pajak untuk percepatan transformasi ekonomi sekaligus meningkatkan daya tarik investasi. Pemerintah menyampaikan terima kasih atas dukungan dari Fraksi Partai NasDem dan Fraksi Partai Amanat Nasional dalam penyelesaian aturan turunan dari UU HPP. Dapat kami sampaikan, bahwa pada semester I tahun 2023, Pemerintah telah menerbitkan 5 (lima) PMK turunan UU HPP, yaitu: (1) PMK Nomor 40 Tahun 2023 tentang Bentuk dan Tata Cara Penyampaian Laporan serta Daftar Wajib Pajak dalam rangka Pemenuhan Persyaratan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka; (2) PMK Nomor 41 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Agunan yang Diambil Alih oleh Kreditur kepada Pembeli Agunan, (3) PMK Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Pertambahan Nilai atas Penjualan/Penyerahan Emas Perhiasan, Emas Batangan, Perhiasan yang Bahan Seluruhnya Bukan dari Emas, Batu Permata dan/atau Batu Lainnya yang Sejenis, serta Jasa yang terkait dengan Emas Perhiasan, Emas Batangan, Perhiasan yang Bahan Seluruhnya Bukan dari Emas, dan/atau Batu Permata dan/atau Batu Lainnya yang Sejenis, yang Dilakukan oleh Pabrikan Emas Perhiasan, Pedagang Emas Perhiasan, dan/atau Pengusaha Emas Batangan, (4) PMK Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar, serta (5) PMK Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penghasilan atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh Dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan. 39
Selanjutnya pada semester II tahun 2023, Pemerintah merencanakan untuk menerbitkan 10 (sepuluh) aturan turunan UU HPP. Reformasi Perpajakan melalui UU HPP telah memiliki dampak positif terhadap penerimaan Perpajakan dan peningkatan rasio perpajakan pada tahun 2022. Kebijakan-kebijakan yang telah diimplementasikan serta memiliki dampak langsung terhadap penerimaan perpajakan adalah Penyesuaian threshold Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi dan UMKM dengan omzet s.d. Rp500 juta tidak dikenakan pajak dengan tarif 0,5 persen sesuai PP Nomor 55 Tahun 2022. Selanjutnya, penyesuaian bracket tarif PPh OP (dari 4 menjadi 5): Penghasilan di atas Rp5 miliar dikenakan tarif 35 persen. Sedangkan, dengan tarif terbawah (5 persen) ditingkatkan dari Rp50juta menjadi Rp60 juta. Penyesuaian kebijakan pada Pajak Penghasilan tersebut untuk meningkatkan daya beli masyarakat sehingga dapat terjaga konsumsinya. Sebelum itu, Pemerintah juga telah menurunkan tarif PPh Badan dari 25 persen menjadi 22 persen pada tahun pajak 2020 dan 2021 hingga saat ini untuk menjaga iklim investasi dan daya saing. Kebijakan dari Pajak Pertambahan Nilai yaitu kenaikan tarif dari 10 persen menjadi 11 persen sejak 1 April 2022. Selain itu, Pemerintah tetap mempertahankan fasilitas existing pembebasan PPN antara lain barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial. Pemerintah juga melakukan ekstensifikasi dengan penambahan fasilitas atas barang/jasa yang semula non-BKP/JKP menjadi BKP/JKP. Pemerintah juga melaksanakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) pada Januari-Juni 2022 untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang mampu mengumpulkan penerimaan pajak mencapai Rp61,01 triliun. Hasil dari penerimaan PPS ini diharapkan menjadi basis pendataan baru untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Beberapa kebijakan yang masih dalam tahap proses menuju implementasi antara lain NIK yang akan menjadi NPWP untuk meningkatkan jumlah wajib pajak yang terdaftar. Selain itu, terdapat juga penambahan basis pajak baru dengan pengenaan barang kena cukai baru berupa cukai produk plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan. Kebijakan yang juga masih dalam proses regulasi adalah penerapan pajak karbon yang diharapkan mampu mengurangi emisi karbon. Kami sangat berharap kolaborasi antara Pemerintah dan DPR ke depannya dapat terus belanjut untuk melakukan reformasi perpajakan menuju pajak yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel. Pemerintah dapat memahami pandangan Fraksi Partai Golongan Karya terkait tantangan harga komoditas di tahun 2024. Gejala ini dapat dilihat dari kecenderungan harga komoditas yang mengalami moderasi di tahun 2023 dan diperkirakan menurun semakin dalam hingga tahun 2024. Oleh sebab itu, perhatian Fraksi Partai Golongan Karya terhadap efektivitas core tax system untuk meningkatkan optimalisasi 40
penerimaan perpajakan sangat relevan. Sebagai bagian dari Program Reformasi Perpajakan, PSIAP atau lebih dikenal dengan core tax system berfokus pada rancang ulang proses bisnis inti administrasi perpajakan (business process redesign) melalui pengembangan sistem informasi yang berbasis COTS (commercial off-the-shelf) disertai pembenahan basis data perpajakan dalam rangka optimalisasi pelayanan dan pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan. Core tax system menekankan pada perbaikan layanan perpajakan, pengelolaan data yang berbasis risiko, dan tindak lanjut kegiatan interoperabilitas data pihak ketiga. Perbaikan layanan perpajakan diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepercayaan Wajib Pajak serta perbaikan pengelolaan data Wajib Pajak yang berujung pada peningkatan penerimaan pajak. Pengawasan terhadap Wajib Pajak diperkuat dengan mempertimbangkan risiko Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak mendapatkan perlakuan sesuai tingkat kepatuhannya. Kedepannya Wajib Pajak diupayakan tidak akan mendapatkan double treatment dikarenakan risiko Wajib Pajak telah di-assess sehingga Wajib Pajak tahu apa yang harus dilakukan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Selanjutnya, interoperabilitas data pihak ketiga diharapkan dapat meningkatkan kuantitas, kualitas, dan validitas basis data perpajakan, sehingga penggalian potensi penerimaan pajak lebih reliable, dapat dipertanggungjawabkan, dan lebih mudah direalisasikan. Pemerintah mengharapkan implementasi sistem baru yang terintegrasi akan membantu meningkatkan kemudahan dan efisiensi sistem administrasi perpajakan Indonesia yang akan menurunkan beban kepatuhan (tax compliance cost) bagi Wajib Pajak dan beban administrasi bagi Pemerintah. Selanjutnya, perbaikan administrasi bersama dengan penyempurnaan kebijakan perpajakan diharapkan dapat mendorong peningkatan kemudahan berusaha Indonesia sebagai salah satu indikator untuk menarik investasi asing bagi penciptaan lapangan kerja dan transfer teknologi. Pemerintah mengapresiasi atas usulan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terkait penyesuaian batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Wajib Pajak OP untuk mendukung daya beli masyarakat. Perlu kami sampaikan bahwa penetapan PTKP perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi seluruh wilayah Indonesia sehingga tercipta keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang dimiliki Indonesia saat ini termasuk tinggi dibandingkan dengan beberapa negara di ASEAN. Besaran PTKP juga mempertimbangkan jumlah keluarga yang menjadi tanggungan. Semakin banyak keluarga yang ditanggung, maka semakin besar pula jumlah PTKP. Selain itu, Pemerintah juga memberikan insentif khusus bagi perusahaan yang termasuk dalam kategori padat karya yaitu berupa investment allowance dimana perusahaan diberikan perlakuan khusus sehingga dapat mengakui beban/biaya tambahan sebesar 60 persen dari nilai investasinya. hal ini akan 41
membantu perusahaan padat karya karena beban pajaknya akan berkurang. Di sisi lain, peningkatan kesejahteraan masyarakat juga dilakukan melalui pemberian stimulus fiskal seperti pengecualian bagi UMKM dengan omzet Rp500 juta ke bawah dalam pengenaan pajak. Selain itu keberpihakan Pemerintah juga terlihat pada besarnya belanja perpajakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang mencapai 50,2 persen dari total belanja perpajakan tahun 2022. Mayoritas kebijakan belanja perpajakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diberikan dalam bentuk pengecualian barang dan jasa kena pajak seperti bahan kebutuhan pokok, jasa angkutan umum, serta jasa pendidikan dan kesehatan, yang ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat. Selanjutnya, UMKM menerima manfaat sebesar 21,5 persen dari total belanja perpajakan. Insentif tersebut diberikan untuk mewujudkan sistem perpajakan yang lebih adil yang dapat mendorong usaha kecil semakin berkembang. Pemerintah sepakat dengan pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengenai pentingnya sistem pengelolaan keuangan negara yang bersih sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sebagai wajib pajak. Dapat kami sampaikan bahwa core tax system yang direncanakan untuk diimplementasikan pada tahun 2024 dapat mempermudah Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sistem tersebut akan mengurangi adanya kontak langsung antara wajib pajak dengan petugas pajak, yang selanjutnya diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dari sisi waktu maupun biaya bagi para Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan. Selain itu, core tax system akan mendorong peningkatan pengetahuan Wajib Pajak tentang perpajakan karena dilengkapi oleh layanan dan informasi serta pengetahuan- pengetahuan/edukasi terkait perpajakan. Dengan demikian, secara bertahap pemberlakukan core tax system diharapkan akan meningkatkan engagement atau keterikatan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan. Pelaksanaan kewajiban perpajakan akan dapat dilakukan lebih mudah melalui ponsel atau perangkat komunikasi elektronik tanpa harus datang ke kantor pelayanan pajak. Selain itu, pemberlakukan core tax system akan memberikan beberapa manfaat antara lain (1) pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan hukum terhadap kepatuhan wajib pajak akan lebih mudah; (2) mengurangi adanya indikasi praktik-praktik kecurangan yang terjadi antara fiskus dan Wajib Pajak; serta (3) meningkatkan kapabilitas pegawai; maupun (4) meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap institusi perpajakan yang selanjutnya berdampak pada tercapainya target penerimaan pajak yang sudah ditetapkan. 42
Pemerintah sepakat dengan pernyataan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa tentang perlunya pertimbangan terhadap fluktuasi harga komoditas terhadap penghitungan target penerimaan baik PPh Migas maupun nonmigas. Pemerintah juga sepakat bahwa implementasi core tax system dan kegiatan penegakan hukum harus dapat meningkatkan penerimaan perpajakan secara menyeluruh. Dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah juga mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat, baik regional maupun global, termasuk pertumbuhan ekonomi, sektoral, dan inflasi, serta melakukan evaluasi atas deviasi penerimaan secara kontinu dalam penghitungan prognosa penerimaan perpajakan. Dengan demikian, target penerimaan negara yang telah ditetapkan dan telah disesuaikan dengan kebutuhan belanja pemerintah, serta akan dievaluasi kembali pada pembahasan APBN-P apabila diperlukan. Selanjutnya, dalam pengembangannya, core tax system diarahkan untuk dapat menyederhanakan proses pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak serta pengumpulan data perpajakan sehingga pelayanan terhadap Wajib Pajak dapat lebih baik. Sebagai tindak lanjut atas kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, Pemerintah mengupayakan kegiatan penegakan hukum yang berkeadilan, salah satunya dengan penggunaan digital forensik dan pengawasan Wajib Pajak berbasis risiko. Adapun terkait implementasi NIK sebagai NPWP, NIK digunakan sebagai single identity untuk memvalidasi data Wajib Pajak mengingat hampir seluruh dokumen menyertakan NIK sebagai identitas. Namun demikian, penggunaan NIK sebagai NPWP tetap menggunakan prosedur konfirmasi kegiatan usaha, sehingga dalam hal seseorang tidak memenuhi syarat baik formal maupun material sebagai Wajib Pajak, maka tidak ada kewajiban perpajakan yang melekat bagi orang tersebut. Oleh karena itu, penerapan NIK sebagai NPWP perlu disertai dengan pengelolaan data perpajakan yang optimal. Dapat kami sampaikan bahwa kebijakan turunan UU HPP bertujuan untuk optimalisasi perluasan basis pajak sekaligus penyederhanaan peraturan perpajakan. Selain bertujuan untuk optimalisasi perluasan basis pajak, sebagai contoh adalah pemadanan NPWP-NIK dan pengadaan basis pemajakan baru seperti transaksi digital, transaksi dengan bendaharawan, cryptocurrency, penyesuaian tarif PPN, pajak karbon, dan lain sebagainya, kebijakan turunan UU HPP juga bertujuan untuk menyederhanakan ketentuan perpajakan yang telah ada sehingga lebih mudah diaplikasikan oleh Wajib Pajak. Beberapa penyederhanaan peraturan tersebut mengakomodir pemberian insentif fiskal seperti PMK Nomor 60 tahun 2023 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, Serta Rumah Pekerja yang Dibebaskan dari PPN, PMK Nomor 66 tahun 2023 tentang Perlakuan PPh atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang 43
Diterima atau Diperoleh dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan, PMK Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penyusutan Harta Berwujud dan/atau Amortisasi Harta Tak Berwujud, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-5/PJ/2023 tentang Percepatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak untuk WP OP. Pemerintah sepakat bahwa untuk meningkatkan penerimaan PBB, Pemerintah harus meningkatkan potensi dari objek pajak sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan sektor lainnya, serta untuk meningkatkan penerimaan Pajak Lainnya adalah dengan meningkatkan aktivitas transaksi bermeterai. Strategi peningkatan penerimaan kedua pajak tersebut tentunya telah dipertimbangkan dalam perhitungan target penerimaan pajak, antara lain dengan meningkatkan pengawasan terutama di sektor pertambangan serta penetapan ketentuan mengenai meterai elektronik untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pemeteraian dokumen. Pemerintah mengapresiasi pandangan Fraksi Partai Amanat Nasional terkait penyelesaian rencana implementasi pajak karbon. Saat ini Pemerintah masih dalam proses penyusunan regulasi pelaksanaan khususnya peta jalan pajak karbon. Mengenai output dari pajak karbon yang belum terukur, dapat kami sampaikan bahwa penyusunan kebijakan pemajakan ini dituangkan dalam UU HPP dan bertujuan untuk mengubah perilaku konsumsi energi masyarakat menjadi lebih ramah lingkungan. Namun demikian, pajak karbon sebagai salah satu instrumen nilai ekonomi karbon yang digunakan untuk mendorong perilaku ekonomi menuju investasi yang lebih hijau, perlu memerhatikan kondisi pendukung, seperti kondisi perekonomian, target penurunan emisi nasional, dan kondisi global pasca perang Rusia-Ukraina. Untuk itu, Pemerintah perlu berhati-hati dalam penerapannya dan juga perlu menyiapkan kebijakan lainnya untuk memastikan implementasi pajak karbon memberikan hasil yang optimal, diantaranya adalah melalui penerapan perdagangan karbon untuk mendorong swasta terlibat dalam upaya pengurangan emisi termasuk di dalamnya melalui inisiasi Energy Transition Mechanism (ETM) untuk mendorong pengurangan penggunaan PLTU batu bara dan meningkatkan penggunaan pembangkit dengan sumber EBT. Penerapan pajak karbon diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Pemerintah sepakat dengan pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terkait masih terbatasnya instrumen cukai dalam pengendalian eksternalitas negatif atas barang yang dikonsumsi masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah memperluas cakupan barang kena cukai seperti konsumsi produk plastik dan minuman yang berpemanis sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah dalam perlindungan kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup. Terkait dengan penambahan barang yang dikenakan cukai berupa produk plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK), pemerintah akan melanjutkan upaya-upaya 44
implementasi yang sedang dilaksanakan melalui penyusunan regulasi di tingkat operasional, dengan didukung koordinasi internal Pemerintah dan pelibatan organisasi dan asosiasi usaha, akademisi, media massa, serta organisasi masyarakat, sehingga pemungutan cukai atas barang tersebut dapat direalisasikan di tahun 2024. Implementasi pemungutan cukai atas produk plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) di tahun 2024 juga mendapatkan momentum yang tepat mengingat kondisi perekonomian yang relatif stabil pascapandemi yang ditandai dengan capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 sebesar 5,31 persen, dan berlanjut di semester I tahun 2023 sebesar 5,17 persen. Terkait dengan fasilitas kepabeanan dan cukai, dapat disampaikan bahwa upaya Pemerintah dalam memberikan fasilitas kepabeanan dan cukai diarahkan untuk meningkatkan investasi, daya saing ekspor, dan pengembangan UMKM. Hal tersebut dilaksanakan melalui kebijakan optimalisasi kawasan khusus untuk mendukung pertumbuhan wilayah dan pemerataan, pengembangan pusat logistik berikat, dan penyediaan insentif fiskal untuk mendorong produktivitas sektor ekonomi melalui pemberdayaan UMKM. Pemberian insentif juga didukung kegiatan pengawasan yang efektif baik melalui audit, pengawasan secara fisik maupun menggunakan teknologi informasi diharapkan dapat mendorong tingkat kepatuhan sekaligus memberikan deterrent effect pengguna fasilitas kepabeanan dan cukai untuk meminimalkan tingkat pelanggaran. Dengan adanya bauran kebijakan tersebut, pada akhirnya pemberian fasilitas kepabeanan dan cukai diharapkan dapat mendukung perekonomian nasional secara luas. Kami mengapresiasi dukungan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terkait perluasan implementasi National Logistics Ecosystem (NLE). Pemerintah akan menggunakan penilaian Logistic Performance Indeks (LPI) dalam melakukan perbaikan dan evaluasi atas implementasi NLE. Secara komponen penilaian LPI tahun 2023 untuk Indonesia, terdapat perbaikan kinerja sisi kepabeanan dan infrastruktur yang konsisten. Namun demikian, terdapat ruang perbaikan dari sisi aspek kecepatan waktu pelayanan (timeliness), tracking dan tracing system, serta kualitas pengiriman barang. Melalui NLE pemerintah mencoba untuk menata alur logistik di Indonesia dengan mendorong peningkatan peringkat LPI Indonesia dan menurunkan biaya logistik. Untuk itu dilakukan penataan yang terbagi menjadi 4 (empat) pilar yaitu Simplifikasi layanan logistik pemerintah, Peningkatkan Kolaborasi Platform Logistik, Penataan Sistem Pembayaran dan Pembiayaan Logistik, serta Penataan Tata Ruang Pelabuhan dan Jalur Perkeretaapian. Sampai saat ini, penataan ke 4 (empat) pilar tersebut masih terus dilakukan dengan berkolaborasi dengan K/L terkait. 45
Mulai dari 2020 sampai dengan 2022, telah diimplementasi NLE di 14 (empat belas) Pelabuhan Utama dan di 2023 ditambah menjadi 32 (tiga puluh dua) Pelabuhan dan 6 (enam) Bandara. Adapun telah dilakukan survey di tahun 2022 untuk beberapa layanan NLE oleh Lembaga Independen, Prospera. Hasil dari survey tersebut menunjukkan efesiensi yaitu penurunan waktu sebesar 44,5 persen serta biaya sebesar 31,8 persen. Untuk pengembangan lebih lanjut diperlukan peningkatan kolaborasi dan kerja sama antara K/L terkait serta entitas logistik swasta untuk mewujudkan percepatan implementasi NLE di Pelabuhan dan Bandara. Berkaitan dengan hilirisasi produk mineral, kebijakan pengenaan tarif bea keluar dirancang untuk mendorong hilirisasi dalam negeri. Pengenaan tarif bea keluar terhadap mineral yang diberi relaksasi ekspor seperti tembaga, timbal, dan seng disesuaikan dengan tinggi progres penyelesaian smelter, semakin rendah tarif bea keluar yang dikenakan. tingkat penyelesaian smelter. Semakin Sejalan dengan pandangan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, terkait insentif perpajakan, Pemerintah telah berupaya untuk memberikan insentif perpajakan yang terarah dan terukur. Terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai Pemerintah dalam memberikan insentif perpajakan, antara lain mendukung kesejahteraan masyarakat/UMKM, peningkatan investasi, kompetensi SDM dan Litbang, mendukung penciptaan nilai tambah melalui hilirisasi, maupun mendukung upaya mencapai komitmen energi hijau. Perlu kami sampaikan bahwa insentif perpajakan diberikan dengan memerhatikan kebutuhan ekonomi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pemberian insentif harus berdasarkan peraturan yang berlaku dan hanya diberikan pada masyarakat yang memenuhi persyaratan. Pemberian insentif ini diawasi oleh auditor baik dari Inspektorat Jenderal, BPK, dan BPKP untuk memastikan pemberian insentif dilakukan secara efektif dan tepat sasaran. Selama kurun 2019-2022, Belanja Perpajakan untuk mendukung perekonomian berkisar 1,71 persen dari PDB. Sekitar 73,4 persen dari belanja perpajakan tersebut dimanfaatkan untuk mendukung UMKM dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan sekitar 26,6 persen dimanfaatkan untuk mendukung iklim investasi di Indonesia dan mendukung dunia bisnis. Setiap tahun, pemanfataan fasilitas perpajakan telah dilaporkan dalam publikasi laporan belanja perpajakan sebagai bentuk transparansi publik atas fasilitas perpajakan yang telah diberikan. Insentif perpajakan akan terus dievaluasi dan dikalibrasi sehingga dapat mengawal transformasi ekonomi Indonesia dengan baik ke depannya. Selain insentif perpajakan yang berupa belanja perpajakan, Pemerintah Indonesia juga memberikan insentif perpajakan untuk UMKM yang bukan merupakan belanja perpajakan. Insentif tersebut antara lain fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor 46
Industri Kecil Menengah (KITE IKM). Fasilitas ini berupa penangguhan bea masuk dan PPN impor yang tidak dipungut. Dengan adanya fasilitas ini, otomatis cashflow pengusaha UKM bertambah, dan pengusaha tersebut dapat menaikkan kapasitas produksinya sebab dapat membeli bahan baku lebih banyak lagi. Pemberian insentif berdasarkan sektor juga melihat sektor mana yang berkontribusi besar pada perekonomian dan memiliki multiplier efek yang tinggi. Sektor terbesar penerima belanja perpajakan adalah sektor industri pengolahan sejalan dengan kontribusi sektor tersebut dalam PDB nasional, karena mencakup berbagai jenis aktivitas pengolahan, bukan hanya industri besar berteknologi tinggi, tetapi juga yang dilakukan oleh perorangan dan UMKM. Pada prinsipnya, Pemerintah secara bertahap akan mengkaji seluruh kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan insentif perpajakan termasuk Pajak DTP dengan mempertimbangkan beberapa aspek penting terutama fiskal dan ekonomi. Mengenai pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terkait pungutan pajak untuk relawan-relawan di desa. Sesuai dengan ketentuan dalam UU perpajakan, pada prinsipnya setiap orang yang menerima penghasilan dikenai pajak, sebagai sumber penerimaan negara untuk mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara luas. Namun demikian, dalam pengenaan pajak tersebut Pemerintah telah mempertimbangkan aspek keadilan dan kemampuan dari Wajib Pajak yang menerima penghasilan. Lebih lanjut, melalui UU HPP tarif PPh orang pribadi mengalami penyesuaian, dimana cakupan lapisan PKP masyarakat yang dikenai tarif PPh terendah (5 persen) menjadi lebih luas, dari Rp50 juta menjadi Rp60 juta. Dalam melakukan pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan masyarakat, dalam hal pengadaan tersebut dilakukan melalui pembelian dari UMKM, maka pajak yang dikenakan saat ini sudah sangat rendah, yaitu 0,5 persen. Selanjutnya, barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat luas seperti bahan kebutuhan pokok, buku pelajaran umum, bibit pertanian, pakan ternak, hingga jasa kesehatan saat ini telah dibebaskan dari pengenaan PPN. Menanggapi pandangan Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan terkait target PNBP, dapat disampaikan bahwa Pemerintah telah mempertimbangkan beberapa faktor penting seperti dinamika perekonomian global dan domestik, kondisi geopolitik, moderasi harga komoditas, maupun perubahan makroekonomi yang dapat berdampak pada penentuan target Pendapatan Negara khususnya PNBP. Selain itu, penetapan kebijakan dan target PNBP dilakukan melalui proses pembahasan antara K/L dan Kementerian Keuangan secara transparan dan akuntabel 47
sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta telah mencerminkan kemampuan K/L dalam menghasilkan layanan PNBP bersangkutan. Sehingga target PNBP yang ditetapkan merupakan jumlah yang realistis dan optimis untuk dicapai sesuai dengan volume layanan yang ditargetkan, tarif layanan yang sudah ditetapkan, dan adanya jenis PNBP Layanan baru. Volume layanan PNBP yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sosial, dan daya beli masyarakat. Sementara tarif PNBP Layanan dipengaruhi apakah ada kebijakan pemerintah terkait pengurangan atau pembebasan tarif PNBP layanan dimaksud. Pemerintah sependapat dengan pandangan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Partai Amanat Nasional mengenai perlunya upaya antisipasi Pemerintah terhadap tingginya risiko volatilitas harga komoditas alam terutama minyak bumi serta mineral dan batubara (minerba) di pasar internasional pada tahun 2024 baik dari penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan SDA. Kebijakan yang akan di ambil Pemerintah dalam mengantisipasi fluktuasi harga di bidang SDA Migas tersebut antara lain melalui: (1) Penyempurnaan regulasi baik berupa peraturan maupun kontrak perjanjian, penyederhanaan dan kemudahan perizinan melalui peningkatan dan perluasan kebijakan pelayanan satu pintu, serta perbaikan tata kelola aset hulu migas; (2) Implementasi penuh digitalisasi data hulu migas melalui sistem informasi terintegrasi untuk efektivitas pengawasan dan pelaporan migas; (3) Peningkatan lifting migas, antara lain melakukan transformasi sumber daya ke cadangan dan monitoring proyek pengembangan lapangan onstream tepat waktu; serta (4) Pengendalian biaya operasional kegiatan usaha hulu migas yang lebih efektif dan efisien, antara lain melalui skema bagi hasil pengusahaan hulu migas. Pada sektor minerba, langkah kebijakan yang akan diambil Pemerintah antara lain: (1) Peningkatan kualitas pengelolaan melalui pengawasan/pemeriksaan bersama antar instansi dalam hal audit kewajiban PNBP SDA Minerba oleh Tim Optimalisasi Penerimaan Negara (OPN) BPKP dan BPK, kerja sama informasi data ekspor minerba (Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Ditjen Bea dan Cukai), serta bimbingan dan pengawasan terhadap pemegang IUP Minerba (mengoptimalkan fungsi Pemerintah Daerah); (2) Implementasi Automatic Blocking System (ABS) dalam rangka optimalisasi penagihan piutang PNBP sektor Minerba; (3) Pemanfaatan Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara antar K/L (SIMBARA) yang lebih optimal dalam rangka efektivitas pengawasan dan peningkatan kepatuhan wajib bayar, serta tata kelola hulu-hilir yang lebih baik; serta (4) Diseminasi dan enforcement implementasi peraturan baru sektor minerba seperti PP Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PP Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang 48
Usaha Pertambangan Batu Bara, serta regulasi terkait pemenuhan kebutuhan batu bara dalam negeri. Menanggapi pandangan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Partai Demokrat terkait penurunan lifting migas, Pemerintah akan terus berupaya untuk mengoptimalkan lifting migas dengan beberapa kebijakan antara lain melalui (1) transformasi sumber daya ke cadangan (seperti percepatan eksplorasi untuk penemuan giant discovery, pengembangan Wilayah Kerja (WK), penggunaan metode baru penemuan, dan teknologi Carbon Capture Storage (CCS)/Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS); (2) mempertahankan tingkat produksi eksisting yang tinggi (dengan teknologi terkini dan tepat guna termasuk percepatan Enhanced Oil Recovery/EOR, dan pemeliharaan keandalan fasilitas produksi); serta (3) monitoring proyek pengembangan lapangan onstream tepat waktu, serta term and condition yang lebih menarik di WK remote area dan/atau laut dalam. Pemerintah mengapresiasi dukungan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dalam mendorong hilirisasi sumber daya alam (SDA) sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Hilirisasi SDA menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan peran Indonesia dalam rantai pasok global. Kebijakan hilirisasi turut menjaga resiliensi serta mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia yang ditopang oleh kinerja ekspor yang meningkat signifikan serta neraca perdagangan yang terus mengalami surplus dalam 39 bulan beruntun hingga bulan Juli 2023. Fundamental ekonomi kita juga menguat, tercermin dari surplus neraca berjalan dalam tiga tahun terakhir. Selain itu, hilirisasi tersebut juga menjadi salah satu faktor yang berperan penting dalam mendorong Indonesia kembali masuk dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas atau upper middle income countries (UMIC). Oleh karena itu, hilirisasi SDA menjadi salah satu langkah strategis untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia agar dapat mewujudkan cita-cita besar bangsa Indonesia untuk keluar dari middle income trap (MIT) sebelum tahun 2045. Pemerintah sependapat dengan pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa bahwa hilirisasi SDA perlu terus dilanjutkan dan diperluas, tidak hanya pada mineral strategis, namun juga produk sektor pertanian peternakan, perikanan dan kehutanan. Untuk itu, kebijakan hilirisasi SDA sangat relevan diterapkan pada semua sektor tersebut mengingat Indonesia memiliki kekayaan hayati dan mineral yang melimpah. Selama ini, komoditas strategis memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara. Namun demikian, skala ekonomi dari komoditas strategis tersebut masih dapat ditingkatkan lagi agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian nasional. Kebijakan hilirisasi SDA untuk saat ini akan difokuskan pada beberapa komoditas potensial, yaitu nikel, tembaga, timah, bauksit, batu bara dan sawit. Indonesia memiliki cadangan mineral dan batu bara yang cukup melimpah 49
dan memiliki peran yang sangat strategis serta penting bagi pembangunan di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga merupakan produsen utama komoditas sawit dunia, sehingga diharapkan mampu menjadi penentu harga CPO global. Pemerintah mengapresiasi dukungan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atas upaya-upaya yang akan dilakukan Pemerintah dalam mengantisipasi tren moderasi dan fluktuasi harga komoditas minerba di pasar Internasional. Untuk itu, Pemerintah akan terus berupaya untuk mengembangkan implementasi Automatic Blocking System (ABS) dalam rangka penagihan piutang pemerintah di sektor minerba dan sektor lain yang terkait, serta pemanfaatan Sistem Informasi Mineral dan Batubara antar K/L (SIMBARA) yang lebih optimal dalam rangka pengawasan dan peningkatan kepatuhan wajib bayar serta tata kelola hulu-hilir yang lebih baik. Terkait pandangan dari Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengenai perlunya perbaikan dan penyempurnaan tata kelola pada PNBP SDA nonmigas dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah akan terus berupaya mengambil langkah kebijakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaannya pada tahun 2024 sebagai berikut. Pada PNBP sektor perikanan, Pemerintah akan mengambil kebijakan antara lain implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur dalam rangka pelestarian ekologi dan keberlanjutan sumber daya dengan memastikan produksi ikan sesuai daya dukungnya yang ditetapkan melalui pengaturan zona penangkapan ikan dan kuota penangkapan ikan, melakukan perlindungan maksimal terhadap nelayan kecil dan mendukung pengembangan ekonomi lokal, serta implementasi secara penuh skema pemungutan PNBP pascaproduksi. Dengan kebijakan tersebut, selain meningkatkan PNBP diharapkan juga dapat meningkatkan investasi di sektor perikanan serta tidak merugikan nelayan kecil. Pada PNBP sektor kehutanan, perbaikan dan penyempurnaan tata kelola, peningkatan pengawasan dan penindakan hukum akan dilakukan melalui kebijakan antara lain perbaikan tata kelola dan penertiban pemanfaatan dan penggunaan SDA di kawasan hutan, penguatan implementasi Automatic Blocking System untuk mendukung optimalisasi penagihan piutang PNBP Sektor Kehutanan, digitalisasi dan integrasi data sektor kehutanan antar K/L dalam rangka penguatan pengawasan dan kepatuhan wajib bayar. Selanjutnya, pada PNBP sektor panas bumi, Pemerintah akan terus berupaya mendorong badan usaha dalam peningkatan efisiensi biaya produksi, peningkatan teknologi, dan peningkatan pemanfaatan brine. Pemerintah sepakat dengan pandangan dari Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Partai Amanat Nasional, bahwa optimalisasi PNBP melalui Pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) dapat 50
memberikan kontribusi yang signifikan. Untuk itu, Pemerintah akan terus berupaya mengoptimalkan PNBP termasuk yang berasal dari dividen BUMN. Upaya optimalisasi ini antara lain dilakukan melalui perbaikan tata kelola BUMN. Beberapa BUMN yang menghadapi masalah terus dilakukan restrukturisasi dengan memperbaiki portofolio, konsolidasi, dan efisiensi badan usaha, sehingga badan usaha dapat beroperasi dan berkembang dengan baik, serta memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada negara. Selanjutnya, dalam menyusun target PNBP dari KND tahun 2024, Pemerintah telah memperhitungkan berbagai aspek, baik aspek yang terkait kondisi internal masing-masing BUMN maupun pengaruh yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi. Selain itu, tantangan terhadap penguatan tata kelola perlu terus dilakukan terutama sejalan dengan kebijakan restrukturisasi BUMN yang berdampak pada jumlah BUMN yang semakin sedikit. Dalam rangka pencapaian target PNBP KND pada RAPBN tahun 2024, Pemerintah akan mengambil beberapa langkah kebijakan antara lain: (1) Transformasi BUMN melalui perbaikan tata kelola, penguatan fungsi manajemen risiko, dan pengawasan secara berkelanjutan, serta penerapan aspek Environmental Social Governance (ESG) dalam program kerja dan setiap investasi yang dilakukan; (2) Pengawasan efektivitas kinerja PMN terhadap kinerja usaha BUMN sebagai agen pembangunan; (3) Evaluasi proses penetapan dividen dengan mempertimbangkan profitabilitas, likuiditas, kebutuhan pendanaan, persepsi investor, regulasi dan covenant, serta peran BUMN sebagai agen pembangunan; serta (4) Penguatan early warning untuk mendorong kinerja BUMN yang lebih baik. Pemerintah sependapat dengan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan bahwa pendapatan negara melalui BUMN harus selalu dioptimalkan dan tata kelola BUMN penerima PMN harus terus ditingkatkan. Perbaikan dan penyehatan kinerja keuangan BUMN adalah salah satu faktor yang akan memengaruhi optimalisasi pendapatan negara dari BUMN. Untuk itu pemerintah juga terus melakukan secara selektif dan intensif dalam memberikan suntikan dana melalui PMN kepada BUMN khususnya yang mendapatkan penugasan dari pemerintah agar dapat menjaga kesehatan keuangan BUMN terkait dan di sisi lain berkontribusi dalam penyelesaian penugasan pemerintah tersebut. Selain itu, dalam pemberian PMN, Pemerintah juga senantiasa mensyaratkan perbaikan dan penerapan tata kelola yang baik pada proses bisnis di BUMN penerima PMN. Tujuannya agar BUMN tersebut dapat menjalankan bisnisnya secara efisien dan berkelanjutan, sehingga fungsinya sebagai kepanjangan tangan pemerintah dalam pembangunan menjadi optimal. 51
Dalam periode 2010 s.d. 2022, BUMN telah berkontribusi untuk keuangan negara melalui setoran dividen sebesar Rp482,2 triliun. Namun demikian, kepemilikan negara dalam BUMN memiliki tujuan yang lebih luas dari hanya tujuan bisnis dan mencari keuntungan semata. BUMN sebagai agent of development memiliki peran penting dalam melaksanakan penugasan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Dalam 10 tahun terakhir, sinergi dukungan pembiayaan investasi melalui PMN kepada BUMN dan investasi kepada BLU telah telah berkontribusi dalam pembangunan di berbagai sektor antara lain sebagai berikut: a. Infrastruktur, berupa: 1. Jalan Tol Trans Jawa dan Trans Sumatera sepanjang 2.800,35 km; 2. Infrastruktur perkeretaapian seperti LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta dan Bandung (KCJB) serta sarana dan prasarana industri kereta api; 3. Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana pada 9 (sembilan) pelabuhan di tengah dan timur Indonesia (yaitu di Tarakan, Kendari, Bitung, Ternate, Ambon, Jayapura, Sorong, Merauke, dan Manokwari); 4. Kawasan Industri Terpadu Batang yang telah menarik investasi baik dari dalam dan luar negeri; 5. Infrastruktur yang mendukung kepariwisataan di: (1) Bali (peningkatan kapasitas Pelabuhan Benoa melalui proyek Bali Maritime Tourism Hub/BMTH), (2) NTB (infrastruktur dasar kawasan Mandalika), dan (3) NTT (infrastruktur dasar dan MICE di Labuan Bajo); b. Pendidikan dan Penelitian, berupa: (1) beasiswa kepada 17.979 orang, (2) 876 hak intelektual, (3) 934 produk/teknologi dirilis, (4) 1.874 publikasi dan (5) 285 penghargaan. c. Pangan, berupa: (1) penyerapan gabah dan garam rakyat, (2) pabrik pengolahan beras/gabah (Modern Rice Mill Plant dan Rice to Rice) di 17 lokasi, (3) pabrik pengolahan jagung di 2 lokasi, (4) pabrik pengolahan garam, (5) revitalisasi pabrik gula, dan lain-lain. d. Perumahan berupa dukungan pembiayaan perumahan sebanyak 943.589 unit rumah bagi MBR (periode tahun 2010-2022). e. Infrastruktur induk, berupa transmisi/jaringan, dan listrik desa untuk peningkatan kapasitas produksi pembangkit listrik 69.160 MV dan cakupan 82,54 juta pelanggan listrik. ketenagalistrikan pembangkit, gardu 52
f. Pertahanan dan Keamanan, berupa: (1) infrastruktur Pembangunan Kapal Selam, (2) peningkatan fasilitas produksi industri dirgantara, dan (3) revitalisasi lini produksi alutsista untuk pemenuhan Minimum Essential Force (MEF) Terkait usulan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengenai pandangan agar Surat Izin Mengemudi (SIM) dapat berlaku seumur hidup, kiranya dapat dijelaskan bahwa sesuai Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi, penerbitan SIM sesuai ketentuan berlaku selama 5 tahun dan tidak bisa diberlakukan seumur hidup karena SIM bukan produk administrasi tetapi merupakan bukti kompetensi. Perpanjangan SIM berfungsi untuk menjamin bahwa kompetensi masih terjaga dan tidak adanya perubahan identitas pemilik SIM. Surat Izin Mengemudi memiliki fungsi sebagai bukti kompetensi mengemudi, registrasi Pengemudi Kendaraan Bermotor yang memuat keterangan identitas lengkap Pengemudi yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan identifikasi forensik kepolisian. Mengingat ketrampilan dan kompetensi dari pengemudi bisa berubah seiring waktu karena penambahan usia dan sebab lainnya, maka diperlukan pemeriksaan kesehatan, psikologi dan identifikasi fisik terhadap pengemudi secara berkala yang dalam hal ini dilakukan dalam layanan perpanjangan SIM 5 tahunan. Menanggapi pandangan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Partai Demokrat, terkait peningkatan kinerja PNBP layanan yang terukur kiranya dapat dijelaskan bahwa PNBP Layanan terdiri dari PNBP Lainnya dan Pendapatan BLU Layanan. PNBP ini diperoleh dari layanan Pemerintah oleh K/L yang tujuan utamanya bukan untuk menghasilkan penerimaan namun difokuskan pada pemberian pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan PNBP Layanan dengan tetap mempertimbangkan peningkatan kualitas layanan, serta dampaknya kepada daya saing dan daya beli masyarakat. Terkait tarif layanan PNBP, pada prinsipnya Pemerintah sepakat dengan pandangan terkait penentuan tarif layanan PNBP baik melalui K/L dan BLU perlu diupayakan agar dapat mendukung perbaikan kualitas layanan sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Pemerintah akan terus melakukan penyempurnaan kebijakan terkait tarif layanan PNBP agar dapat memberikan peningkatan kualitas layanan yang merata serta optimalisasi tata kelola secara komprehensif. Dalam mendukung hal tersebut, Pemerintah akan melakukan kebijakan melalui: (1) peningkatan inovasi dan kualitas pelayanan; (2) optimalisasi pengelolaan aset BMN agar lebih produktif; (3) penyempurnaan tata kelola dan 53
peningkatan penggalian potensi serta pengawasan PNBP; (4) penyesuaian jenis dan tarif PNBP; (5) peningkatan kerja sama/sinergi dengan instansi/pihak terkait; serta (6) perluasan pemanfaatan sistem informasi. Pemerintah sepakat dengan pandangan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Partai Demokrat bahwa Pendapatan BLU perlu dioptimalkan melalui peningkatan kualitas layanan yang dapat memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Dalam mewujudkan upaya tersebut, Pemerintah akan melakukan optimalisasi Pendapatan BLU melalui kebijakan-kebijakan lain: (i) Peningkatan kemudahan akses terhadap layanan BLU melalui penggunaan teknologi informasi; (ii) Integrasi dan sinergi sumber daya antar BLU untuk peningkatan efisiensi dan produktivitas; (iii) Inovasi sumber pendanaan/pembiayaan dalam rangka peningkatan aset BLU; serta (iv) Modernisasi kelengkapan layanan dan peningkatan kualitas perangkat layanan. antara Kami sepakat dan mengapresiasi atas pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa bahwa dalam tata kelola hibah senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, kehati-hatian, tidak disertai ikatan politik, dan tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara. Pemerintah selalu berkoordinasi dengan seluruh stakeholders dalam pelaksanaan negosiasi penerimaan hibah agar prinsip-prinsip dimaksud terus terjaga. Kegiatan yang didanai sumber dana hibah diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional. C. BELANJA NEGARA Pemerintah sependapat dengan pemandangan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, bahwa Pemerintah sejak tahun 2019 telah komitmen untuk melaksanakan belanja negara yang berkualitas. Rancangan APBN tahun 2024 disusun untuk dapat mendukung pelaksanaan program/kegiatan/proyek yang bersifat produktif guna mendorong percepatan, pemulihan dan sekaligus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, Pemerintah perlu mewujudkan program/kegiatan/proyek yang memenuhi indikator belanja berkualitas (spending better), yaitu belanja harus efisien, efektif, transparan, mendorong prioritas pembangunan, akuntabel serta mampu menghasilkan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pencapaian output/outcome yang sesuai dengan target yang ditetapkan pada saat penyusunan perencanaan anggaran. 54
Selain itu, untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan, serta mendukung capaian prioritas nasional, peran daerah juga selalu dan perlu ditingkatkan, sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk melakukan penguatan kualitas desentralisasi fiskal. Penguatan efisiensi dan efektivitas belanja negara tidak hanya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, namun juga untuk mendorong pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan baik antar-golongan maupun antarwilayah. Sejalan dengan hal-hal di atas, Pemerintah terus mendorong penguatan belanja berkualitas komitmen bersama bagi para Menteri/Pimpinan Lembaga. Mengingat, belanja berkualitas dilaksanakan antara lain melalui efisiensi belanja non-operasional, mendorong belanja yang bersifat produktif, mendorong efektivitas belanja, mendorong pencapaian output/outcome sesuai target, peningkatan ketepatan sasaran (kelompok penerima manfaat) atas belanja bantuan sosial dan subsidi, serta penguatan sinergi dan harmonisasi kebijakan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemda. Sinergi dan harmonisasi kebijakan tersebut dilakukan agar pencapaian target pembangunan nasional dapat lebih efisien, efektif, transparan, sesuai prioritas pembangunan, dan akuntabel. (spending better) menjadi Pemerintah secara konsisten berupaya melakukan berbagai langka perbaikan dan mekanisme dalam perencanaan dan penganggaran di semua Kementerian/Lembaga. Perbaikan kebijakan tersebut telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir, antara lain meliputi (1) menjaga belanja lebih efisien, efektif, transparan dan akuntabel; infrastruktur pelayanan dasar; (2) mendorong percepatan pembangunan (3) meningkatkan sinergi dan harmonisasi belanja antara Pemerintah Pusat dengan Pemda agar menjadi kebijakan fiskal nasional; serta (4) mendorong tercapainya ekonomi hijau yang mengadaptasi teknologi hijau, pengembangan Energi Baru Terbarukan, dan transisi energi yang kesemuanya itu dalam rangka mengurangi beban pemberian subsidi bahan bakar fosil (BBM). Selain itu, Pemerintah akan menciptakan kondisi agar dapat mempercepat pelaksanaan realisasi belanja melalui: (1) percepatan penetapan pejabat pengelola anggaran di awal tahun, (2) mendorong para Menteri/Pimpinan Lembaga agar melakukan penyerapan anggaran sejak awal tahun sehingga realisasi anggaran tidak menumpuk di Q-III dan Q-IV; (3) mendorong Kementerian/Lembaga untuk melaksanakan anggaran belanja yang bersifat proaktif dan responsif sehingga mengurangi pelaksanaan belanja yang bersifat business as usual. Dengan kebijakan realisasi anggaran tersebut diharapkan tahun 2024 menghasilkan realisasi yang cepat, tepat waktu, tepat sasaran dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Selain itu, Pemerintah akan menghimbau kepada para Menteri/Pimpinan Lembaga agar segera 55
merealisasikan anggaran yang telah dialokasikan. Pemerintah akan mengidentifikasi program/kegiatan yang belum optimal agar dapat dimanfaatkan untuk program/kegiatan yang lebih produktif dengan tetap memperhatikan efisiensi, efektivitas, prioritas nasional, transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, belanja berkualitas (spending better) merupakan bagian dari strategi dan arah kebijakan fiskal yang ditujukan untuk pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi agar bersifat inklusif dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Selain itu, Pemerintah juga sependapat dengan pandangan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan agar meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Berdasarkan regulasi tersebut, Pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk mendukung penggunaan produk dalam negeri, yaitu : (1) mendorong produk dalam negeri agar memiliki Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sehingga kualitas produk dalam negeri dapat dijaga; (2) mempercepat proses digitalisasi untuk penetapan produk dalam negeri termasuk produk usaha mikro, kecil, dan koperasi; (3) mendorong riset untuk menghasilkan produk-produk substitusi impor; dan (4) memberikan insentif bagi investor dan/atau industri yang mengembangkan dan/atau memproduksi produk substitusi impor. Pemerintah sependapat dengan pandangan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk menuntaskan berbagai permasalahan yang masih menghambat urusan-urusan rakyat pada tahun terakhir pemerintahan. Sejalan dengan hal tersebut tahun 2024 yang mana merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMN Tahun 2020-2024, maka belanja negara akan difokuskan untuk pencapaian sasaran dan target prioritas nasional serta penuntasan major project dan/atau Proyek Strategis Nasional (PSN). Belanja Negara tahun 2024 akan diarahkan untuk penguatan kualitas belanja sehingga menghasilkan output/outcome yang optimal dalam mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya ini tertuang di salah satu kebijakan belanja negara pada tahun 2024 yaitu, mendukung percepatan transformasi ekonomi melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi, peningkatan investasi, memperkuat kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, mendukung hilirisasi SDA, deregulasi dan penguatan institusi. 56
Maka dari itu Pemerintah akan melaksanakan beberapa kebijakan yang akan dituntaskan pada tahun 2024, yaitu penguatan fungsi stabilisasi dan distribusi APBN berupa: 1) Penurunan stunting, antara lain melalui intervensi: (1) perluasan cakupan penyediaan makanan tambahan ibu hamil kurang energi kronis (PMT Bumil KEK) dan balita kurus; lengkap; (3) pengembangan jejaring RS layanan unggulan dan peningkatan kapasitas pelayanan primer; spesialis; dan (5) peningkatan kualitas air minum dan sanitasi. antara intervensi: (1) pengurangan beban pengeluaran masyarakat antara lain melalui penguatan PKH, Kartu Sembako, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta perbaikan ketepatan pensasaran program bantuan sosial, (2) peningkatan pendapatan masyarakat melalui proyek padat karya tunai K/L, (3) penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan dilaksanakan melalui pemenuhan pelayanan dasar seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, serta infrastruktur sanitasi dan air minum layak. lain melalui kemiskinan ekstrem, (2) perluasan cakupan imunisasi dasar (4) percepatan penyediaan dokter 2) Penghapusan 3) Pengendalian Inflasi, antara lain melalui intervensi: (1) operasi pasar, pasar murah, dan ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga , (2) ketersediaan pasokan antara lain melalui penguatan produksi domestik yaitu pengembangan food estate, optimalisasi sarpras, pembangunan infrastruktur pertanian, riset budidaya dan pascapanen, penguatan cadangan pangan nasional dan lumbung pangan masyarakat, penguatan kelembagaan petani serta dukungan pembiayaan dan perlindungan usaha tani; dan (3) kelancaran distribusi antara lain melalui: pengawasan dan monitoring arus distribusi barang, penguatan kerja sama antar daerah, pembangunan infrastruktur perdagangan dan konektivitas, dan fasilitasi distribusi 4) Peningkatan investasi, antara lain melalui intervensi: (1) peningkatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur, dan pembenahan sistem serta peraturan perundang-undangan yang terkait kemudahan berusaha; (2) melanjutkan kebijakan stabilisasi perekonomian antara lain melalui kebijakan pengendalian inflasi, penguatan koordinasi dan komunikasi pusat daerah serta antardaerah dengan melibatkan peran otoritas moneter, dan peningkatan kelancaran distribusi dan jalur konektivitas; (3) melanjutkan reformasi birokrasi berupa inovasi digitalisasi layanan publik, rightsizing, serta efektivitas dan efisiensi belanja birokrasi untuk memperluas ruang fiskal guna menopang pelaksanaan transformasi ekonomi; (4) pelaksanaan kebijakan revitalisasi industri yang mendorong produktivitas bernilai tambah tinggi, memiliki kemampuan daya 57
saing, dan berorientasi ekspor melalui penguatan hilirisasi SDA; dan (5) mengembangkan ekonomi hijau yang mengadaptasi teknologi hijau, pengembangan EBT, dan transisi energi. Untuk keberlanjutan dan guna memberikan legacy yang baik pada pemerintahan berikutnya, dalam jangka menengah, desain kebijakan fiskal diarahkan tetap melanjutkan agenda reformasi struktural untuk mempercepat transformasi ekonomi melalui penguatan bidang-bidang prioritas pembangunan seperti: pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, dan ketahanan pangan. Kebijakan ini diperkuat dengan enabling factor yang mampu menciptakan lingkungan yang mendukung kemudahan implementasi pembangunan bidang-bidang prioritas tersebut, antara lain dengan melanjutkan agenda reformasi fiskal (transformasi kebijakan perpajakan, peningkatan kualitas belanja, penataan dan harmonisasi struktur anggaran Pusat-Daerah), reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi, hilirisasi industri berbasis SDA (pertanian, perkebunan dan manufaktur) dan pengembangan ekonomi hijau yang disertai dengan transisi energi fosil ke energi baru dan terbarukan. Menanggapi pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera agar Pemerintah meningkatkan kontribusi belanja Pemerintah terhadap perekonomian, serta meningkatkan kualitas dan kinerja belanja dapat dijelaskan sebagai berikut. Pemerintah senantiasa berupaya agar belanja Pemerintah dapat memberikan multiplier effect terhadap perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta terus berupaya untuk memperbaiki kinerja belanja Pemerintah. Dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 serta untuk mewujudkan belanja pemerintah yang (spending better), Pemerintah melaksanakan Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran tahun 2023. Langkah-langkah tersebut antara lain meningkatkan kualitas perencanaan dan kedisiplinan pelaksanaan program/kegiatan/proyek, percepatan pengadaan barang/jasa, meningkatkan akurasi dan percepatan penyaluran dana bantuan sosial/bantuan Pemerintah, meningkatkan kualitas belanja, serta melakukan monitoring dan evaluasi. Untuk memaksimalkan langkah-langkah strategis tersebut dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi atas belanja K/L secara berkala melalui kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) yaitu forum one on one antara Kementerian Keuangan dengan K/L atau dilaksanakan, identifikasi/mitigasi potensi permasalahan yang akan muncul, rekomendasi/policy lanjut response atas hasil rekomendasi/policy response. lebih berkualitas rencana pelaksanaan kegiatan, akselerasi untuk mengevaluasi Satker kegiatan yang telah identifikasi/mitigasi, pemantauan atas tindak 58
Hasil dari langkah-langkah strategis tersebut sejalan dengan kinerja realisasi belanja pemerintah pusat sampai dengan semester I tahun 2023 yang tumbuh 1,6 persen apabila dibandingkan tingkat penyerapan pada periode yang sama tahun 2022. Pertumbuhan tersebut utamanya didukung oleh pertumbuhan belanja K/L yang mencapai 5,9 persen. Realisasi belanja pemerintah pusat terutama dimanfaatkan antara lain untuk penyaluran Program Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, bantuan iuran bagi peserta PBI JKN, pendanaan proyek strategis nasional, pemberian THR dan Gaji ke- 13, pembayaran manfaat pensiun, penyaluran subsidi, dan pembayaran kompensasi. Selanjutnya, upaya perbaikan kualitas belanja juga dilaksanakan melalui sinkronisasi dan harmonisasi antara belanja pemerintah pusat (BPP) dan transfer ke daerah (TKD). Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, yang antara lain memuat tentang sinkronisasi antara belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Sinkronisasi tersebut merupakan tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sebagai perangkat norma yang memberikan landasan hukum bagi K/L untuk menyinkronkan atau mengharmoniskan penganggarannya dengan TKD. Dalam PP Nomor 6 Tahun 2023 disebutkan bahwa K/L dalam menyusun rencana kerja dan anggaran agar melakukan sinkronisasi antara BPP dan TKD. Sinkronisasi BPP dan TKD paling sedikit dilakukan pada prioritas pembangunan, pembagian urusan, dan struktur anggaran. Sinkronisasi BPP dan TKD dilakukan dengan TKD yang penggunaannya telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. TKD yang penggunaannya telah ditentukan penggunaannya paling sedikit terhadap dana alokasi khusus (DAK). Dengan adanya sinkronisasi tersebut diharapkan agar duplikasi anggaran untuk program yang sama dapat dihindari. Pemerintah sependapat dengan pandangan Fraksi Partai Demokrat. Di tengah dinamika global yang terjadi, APBN melalui belanja negara tetap menjalankan perannya sebagai shock absorber untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Menanggapi pandangan Fraksi Partai NasDem, dengan ini dapat kami sampaikan bahwa pada kurun waktu 2019-2022, rata-rata pertumbuhan ekonomi mencapai 1,9 persen dan tingkat pengangguran turun dari 6,5 persen di tahun 2021 menjadi 5,9 persen di tahun 2022. Pada kuartal I tahun 2023, tingkat pengangguran turun menjadi 5,5 persen. Kinerja perekonomian tersebut sejalan dengan dukungan Pemerintah melalui Belanja Negara yang meningkat dari Rp2.309.287,3 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp3.096.262,7 miliar pada tahun 2022 atau tumbuh rata-rata sebesar 10,3 persen. 59
Pascapandemi, perbaikan terhadap kondisi ketenagakerjaan nasional yang dibarengi pula dengan perbaikan infrastruktur dan layanan dasar di level daerah telah berdampak positif terhadap semakin membaiknya kondisi ketimpangan yang terlihat dari Rasio Gini yang menurun pada tahun 2021 menjadi sebesar 0,381 (per September) dan stabil di tahun 2022. Perbaikan kesejahteraan juga tercermin dari capaian Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang telah melampaui level prapandemi. Pada tahun 2022, NTP dan NTN melanjutkan tren meningkat hingga mencapai masing-masing sebesar 107,33 dan 106,45. Angka tersebut berhasil melebihi target indikator pembangunan pada tahun 2022 yang masing-masing diperkirakan berada dalam rentang 103-105 dan 104-106. Pada RAPBN tahun 2024, sebagai keberlanjutan dari implementasi kebijakan pada tahun sebelumnya, Belanja negara masih tetap didorong untuk semakin berkualitas, yang mampu menghasilkan output yang optimal dalam menstimulasi pemulihan perekonomian dan perbaikan derajat kesejahteraan pasca pandemi. Kebijakan belanja negara diarahkan untuk peningkatan kualitas belanja melalui efisiensi dan efektivitas untuk mengakselerasi transformasi ekonomi. Arah kebijakan belanja negara 2024 antara lain sebagai berikut: 1) Mendukung percepatan transformasi ekonomi melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi. Di samping itu juga untuk penguatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, mendukung hilirisasi SDA, deregulasi dan penguatan institusi; 2) Penguatan spending better melalui efisiensi kebutuhan dasar, fokus mendukung prioritas pembangunan, dan berorientasi pada hasil; 3) Mendorong subsidi tepat sasaran dan efektivitas program perlinsos melalui peningkatan akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran dan sinergi program; serta 4) Penguatan sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah antara lain melalui implementasi kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal regional. Pada tahun 2024, Pemerintah menetapkan kebijakan fiskal yang diarahkan untuk mempercepat transformasi agenda pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk mendukung hal tersebut, disusun strategi kebijakan agar TKD yang dikelola pemerintah daerah dapat bersinergi dengan belanja pemerintah pusat inflasi, penghapusan kemiskinan ekstrem, diantaranya untuk pengendalian 60
penurunan prevalensi stunting, peningkatan investasi, dan peningkatan kualitas belanja daerah. Kebijakan TKD tahun 2024 diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan antara lain melalui peningkatan kualitas tata kelola dan kinerja pengelolaan TKD, dengan pokok-pokok kebijakan sebagai berikut: (1) meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah dari tahap perencanaan hingga penganggaran; (2) meningkatkan kualitas pengelolaan TKD melalui penguatan implementasi UU HKPD secara terarah, terukur, akuntabel, dan transparan serta mendorong pemanfaatan teknologi informasi; (3) memperkuat earmarking TKD pada sektor prioritas untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi, antara lain pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, serta untuk pembayaran gaji PPPK; (4) meningkatkan efektivitas dan optimalisasi penggunaan TKD dalam mendukung pencapaian program prioritas nasional jangka pendek; (5) menerbitkan pedoman/juknis dan peraturan menteri K/L terkait yang terintegrasi dan tersinkronisasi antara satu dengan lainnya sebelum tahun anggaran dimulai; (6) meningkatkan harmonisasi kebijakan dan pengalokasian TKD untuk pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, dan peningkatan investasi, sesuai kondisi di masing-masing daerah serta mempertimbangkan masukan-masukan daerah; dan (7) menerapkan aturan yang mendorong pemerintah daerah agar TKD digunakan untuk mendanai kegiatan yang produktif dengan multiplier effect yang tinggi. Pemerintah sependapat dengan pandangan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sebagai upaya pembenahan kinerja belanja K/L secara fundamental guna mendukung reformasi struktural, konsolidasi fiskal, dan meningkatkan produktivitas, Pemerintah berkomitmen untuk tetap mengawal pelaksanaan reformasi fiskal, antara lain melakukan langkah pembenahan pola dan struktur anggaran pada belanja K/L. Berbagai upaya perbaikan telah dilakukan dari waktu ke waktu. Perbaikan tersebut antara lain berupa: (1) kebijakan restrukturisasi program dan kegiatan pada tahun 2009; (2) implementasi konsep arsitektur dan informasi kinerja dalam rangka memperbaiki rumusan output dan mengaitkannya dengan outcome pada tahun 2015; dan (3) sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional pada tahun 2017. Di samping itu, pada tahun 2017 juga diperkenalkan konsep money follow program. Mulai tahun 2020 upaya perbaikan perencanaan dan penganggaran belanja negara perlu terus dioptimalkan di antaranya melalui peningkatan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran belanja pemerintah pusat dan belanja daerah (TKD), serta 61
peningkatan kualitas informasi kinerja yang tertuang dalam dokumen penganggaran. Oleh karena itu, Pemerintah melakukan kebijakan RSPP dengan tujuan antara lain untuk mewujudkan implementasi kebijakan value for money dan money follow program dalam proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaannya, memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja, meningkatkan konvergensi program dan kegiatan antar-K/L melalui perencanaan dengan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan memperhatikan aspek kewilayahan atau spasial. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi terjadinya tumpang tindih program dan kegiatan antar-K/L, meningkatkan integrasi belanja antar-K/L untuk tingkat Pemerintah Pusat, dan integrasi belanja pusat-daerah. Dengan adanya perbaikan informasi kinerja secara berkelanjutan melalui RSPP, maka proses sinkronisasi antara aspek perencanaan pembangunan yang tercermin dari RPJMN, Rencana Strategis K/L, RKP, Rencana Kerja K/L dengan aspek penganggaran yaitu RAPBN dan RKA-K/L akan lebih mudah terwujud dan selaras serta mudah dievaluasi secara end-to-end untuk memenuhi kebutuhan infomasi di masa yang akan datang maupun untuk memudahkan identifikasi pada aspek mana yang perlu terus diperbaiki. Hasil akhir dari evaluasi tersebut dapat dilihat berdasarkan laporan kinerja pembangunan, kinerja anggaran, dan kinerja organisasi. Perbaikan implementasi RSPP pada tahun 2023, antara lain: (1) pengembangan modul sinkronisasi perencanaan penganggaran untuk mengurangi deviasi informasi kinerja yang terdapat dalam dokumen RKA-K/L dengan dokumen renja; (2) penyempurnaan rumusan output yang dihasilkan dan indikator kinerjanya melalui penetapan definisi dan panduan penyusunan output-nya; (3) peningkatan kepatuhan K/L untuk menggunakan output yang telah terstandardisasi, dan (4) sinkronisasi rumusan output yang dilaksanakan oleh K/L dengan kegiatan/proyek yang didanai dengan DAK Fisik melalui pencantuman lokus baik berupa wilayah administratif atau referensi spesifik pada bidang tertentu. Pemerintah sependapat dengan pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera bahwa penggunaan produk dalam negeri dalam belanja K/L haruslah terus ditingkatkan. Untuk memastikan bahwa penggunaan produk dalam negeri tahun 2024 akan mencapai target, secara khusus Pemerintah telah menegaskan kembali dalam Pokok-Pokok Kebijakan Belanja dalam setiap proses penyusunan anggaran belanja K/L yang perlu dipedomani oleh seluruh K/L bahwa belanja barang Pemerintah harus dapat mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah seiring dengan penerapan PP Nomor 29 tahun 2018 diatur bahwasanya "dalam pengadaan barang dan jasa, wajib menggunakan produk dalam negeri apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai TKDN 62
dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40 persen" demi terwujudnya kemandirian sektor industri dalam negeri. Selanjutnya, Pemerintah juga sepakat untuk terus mendukung UMKM agar dapat berkembang dan ikut serta berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Dari sisi penawaran, Pemerintah juga memberikan berbagai fasilitas dan insentif fiskal untuk meningkatkan kemudahan investasi dan daya saing industri. Selain kebijakan pada belanja barang, kebijakan dalam belanja modal juga didorong untuk dapat meningkatkan TKDN dalam berbagai proyek infrastruktur dan pengadaan peralatan/mesin sehingga industri dalam negeri akan semakin mandiri. Menanggapi pandangan dari Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai Amanat Nasional, yang mendorong anggaran ketahanan pangan dan mendukung elektrifikasi kendaraan bermotor. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menerbitkan aturan mengenai pemberian bantuan untuk pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), yakni motor listrik maupun mobil listrik. Bantuan subsidi tersebut dimaksudkan dalam rangka mempercepat ini dalam rangka mendorong pengembangan ekosistem yang dapat menarik investasi sehingga dapat meningkatkan lapangan kerja, teknologi baru, dan inovasi sekaligus mewujudkan peningkatan kualitas udara melalui kendaraan ramah lingkungan. industri KBLBB. Percepatan Sejalan dengan hal di atas, Pemerintah menyatakan bahwa latar belakang pentingnya Indonesia butuh percepatan dalam penerapan KBLBB, yaitu: (1) pertumbuhan kendaraan yang terus meningkat setiap tahun; (2) kebutuhan volume bahan bakar minyak (BBM) ikut meningkat seiring dengan pertumbuhan kendaraan sebagaimana pada butir (1); (3) seperti diberitakan saat ini bahwa polusi udara ikut meningkat ketika pertumbuhan kendaraan dan pemakaian BBM terus meningkat; (4) energi yang digunakan saat ini masih mengandalkan bahan bakar fosil yang berhubungan dengan polusi udara dari emisi gas buang. Ketergantungan pada bahan bakar fosil dinilai kurang baik, sebab ketersediaannya terbatas sementara permintaan terus meningkat, sehingga dapat memberi tekanan energi bagi Indonesia; dan (5) program percepatan KBLBB dapat meningkatkan ketahanan energi nasional, mengingat energi listrik menuju ketahanan energi nasional. Selain itu, terdapat beberapa keunggulan penggunaan KBLBB bagi Indonesia, antara lain: (1) memanfaatkan jumlah cadangan nikel terbesar di dunia untuk bahan baku baterai kendaraan listrik; (2) peningkatan kendaraan listrik dapat memperkuat kapasitas fiskal APBN karena akan mengurangi beban subsidi bahan bakar fosil (subsidi BBM); (3) mendorong produsen mobil/motor listrik untuk mempercepat realisasi investasi di Indonesia; dan (4) bagian dari komunitas global di mana Indonesia tetap komitmen mengurangi gas emisi karbon. 63
Pemerintah pada tahun 2024 akan melanjutkan program insentif untuk kendaraan roda dua baik untuk motor listrik baru maupun konversi pada tahun 2023. Program tersebut dilaksanakan dalam rangka peningkatan efisiensi ketahanan energi, konservasi energi sektor transportasi, serta terwujudnya energi bersih, kualitas udara bersih, dan ramah lingkungan. Selain hal tersebut Pemerintah akan terus mendorong akselerasi pengembangan ekosistem KBLBB di Tanah Air. Salah satu langkah yang ditempuh adalah melalui program bantuan pembelian electric vehicle (EV) yang basis produksinya dilakukan di dalam negeri. Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan keterjangkauan yang lebih luas akan daya beli masyarakat terhadap kendaraan listrik. Di sisi lain, program ini juga bertujuan menarik para produsen kendaraan listrik agar berinvestasi di Tanah Air. Selanjutnya, program KBLBB juga diharapkan mampu mendorong keberlanjutan alam dengan mengurangi emisi gas rumah kaca. Pengembangan KBLBB di Indonesia sangat beralasan karena ketersediaan bahan bakunya melimpah sehingga akan mendukung terciptanya industri kendaraan listrik yang akan menggunakan critical minerals dan industri baterai yang memadai di tanah air. Hal ini akan mendorong terciptanya lapangan kerja baru, teknologi baru, inovasi, dan meningkatkan pendapatan negara. Pemerintah sependapat dengan pandangan dari Fraksi Golongan Karya dan Fraksi Partai Amanat Nasional bahwa tahun 2024 merupakan tahun yang memiliki arti penting bagi bangsa Indonesia dan menjadi tahun politik karena terdapat pesta demokrasi serentak yang ditunggu-tunggu semua lapisan masyarakat. Pemerintah menyadari bahwa kesuksesan pesta demokrasi tahun 2024 tetap didukung dengan alokasi pendanaan dalam RAPBN tahun anggaran 2024 yang memadai namun sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Selain itu, dalam pelaksanaan pesta demokrasi tersebut tentunya membutuhkan pendanaan yang memadai agar penyelenggaraannya dapat berjalan dengan sukses. Namun, untuk menjaga fiskal APBN yang sehat dan berkelanjutan, maka biaya pelaksanaan Pemilu perlu tetap terkendali. Untuk itu, Pemerintah melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pemilu Serentak, dengan tujuan untuk mengedepankan efisiensi dan efektivitas pembiayaan negara dalam mendukung pelaksanaan Pemilu, meminimalisasi politik biaya tinggi bagi peserta pemilu, serta politik uang yang melibatkan pemilih, penyalahgunaan kekuasaan atau mencegah politisasi birokrasi, dan merampingkan skema kerja pemerintah. Untuk itu, Presiden telah memberikan arahan terkait pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 lain: (1) penyelenggaraan Pemilu 2024 kepada para pimpinan K/L antara 64
dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan tepat waktu reguler lima tahunannya; (2) bagi para menteri yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu untuk memberikan dukungan kepada KPU, terutama dukungan anggaran, personel, dan logistik kepemiluan; (3) bagi seluruh jajaran KPU, baik KPU Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, hingga segenap penyelenggara pemilu agar menjaga dan meningkatkan kualitas Pemilu; (4) waktu pelaksanaan kampanye dipersingkat agar lebih efisien dan tidak mengganggu kegiatan masyarakat sehingga dapat berjalan dinamis, kondusif, dan terjaga stabilitas keamanan; dan (5) bagi seluruh aparat negara harus mendukung kelancaran proses produksi dan distribusi logistik sampai ke TPS, terutama logistik utama berupa surat suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara. Melalui arahan Presiden tersebut diharapkan pesta demokrasi tahun 2024 dapat berjalan lancar, dinamis, dan kondusif sehingga agenda-agenda pembangunan dapat berjalan beriringan dengan lancar dan sukses. Pemerintah satu pandangan dengan Fraksi Partai Golongan Karya mengenai penyelesaian proyek-proyek strategis nasional (PSN) secara tuntas dan berkualitas. Untuk memastikan hal tersebut, Pemerintah secara intensif melakukan koordinasi lintas K/L dan pihak-pihak terkait serta menginstruksikan penyelesaian PSN diupayakan pada Semester I tahun 2024 atau paling lambat tuntas pada Semester II tahun 2024. Selain itu, Pemerintah juga memastikan faktor-faktor penting lainnya seperti pengadaan tanah untuk PSN sudah tersedia/dapat diselesaikan pada kesempatan pertama. Nantinya, PSN yang telah diselesaikan secara tuntas dan berkualitas diharapkan dapat menjadi katalisator untuk mendorong peningkatan aktivitas ekonomi daerah terkait, sehingga akselerasi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi lagi dapat dicapai. Pemerintah sependapat dengan pandangan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bahwa perlu dilakukan penguatan hilirisasi industri komoditi secara lebih inklusif. Sejak tahun 2014, Pemerintah mencanangkan kebijakan hilirisasi dengan mewajibkan pembangunan smelter secara bertahap bagi perusahaan-perusahaan tambang mineral, dan memberikan berbagai dukungan fiskal, baik melalui perbaikan ekosistem perpajakan maupun dengan memberikan berbagai insentif fiskal terkait. Selain karena faktor harga komoditas yang meningkat tajam, upaya penciptaan nilai tambah tinggi juga berperan penting dalam peningkatan ekspor dan neraca perdagangan Indonesia yang signifikan. Peningkatan daya saing produk hilirisasi SDA diiringi dengan permintaan ekspor yang sangat kuat di tahun 2022 juga turut menopang pemulihan perekonomian dari sisi sektoral. Sektor industri pengolahan (manufaktur) sebagai kontributor terbesar PDB menunjukkan laju pemulihan yang signifikan pascapandemi. 65
Hilirisasi industri berbasis komoditi juga telah terbukti mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara regional sehingga dapat mendukung pemerataan pembangunan di banyak wilayah. Menanggapi pandangan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terkait dengan perlunya prioritas pembangunan infrastruktur untuk sanitasi dan air minum pada daerah dengan angka kemiskinan yang tinggi dapat dijelaskan sebagai berikut. Pemerintah berupaya mengoptimalkan anggaran infrastruktur untuk mengurangi infrastructure gap. Anggaran infrastruktur tersebut digunakan antara lain untuk pemenuhan layanan dasar seperti akses terhadap perumahan dan permukiman yang layak termasuk akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak. Pembangunan infrastruktur akses air minum dan sanitasi yang layak yang kegiatannya melalui belanja K/L dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Program Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pada tahun 2024, beberapa output prioritasnya antara lain: (1) pembangunan dan peningkatan SPAM, antara lain pembangunan SPAM Bintan Bano Kab. Sumbawa Barat, pembangunan SPAM IKK Gunung Sitoli, perluasan SPAM sebanyak 19.683 SR, SPAM berbasis masyarakat di 1.883 desa; (2) pembangunan sanitasi, antara lain sanitasi berbasis masyarakat di 1.545 lokasi, layanan sistem pengelolaan persampahan bagi 91.000 KK, layanan sistem pengelolaan air limbah domestik bagi 2.000 KK. Selain melalui belanja K/L, pembangunan akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak juga dilaksanakan melalui TKD yaitu DAK Fisik Bidang Air Minum dan Bidang Sanitasi. Adapun target output DAK Fisik Bidang Air Minum antara lain perluasan SPAM jaringan perpipaan sebanyak 513.975 SR, peningkatan SPAM jaringan perpipaan sebanyak 280.574 SR, pembangunan baru SPAM jaringan perpipaan sebanyak 185.303 SR. Sedangkan untuk target output DAK Fisik Bidang Sanitasi antara lain sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebanyak 53.602 SR, sistem pengelolaan air limbah domestik setempat sebanyak 12.326 SR, pengadaan truk tinja sebanyak 52 unit, pengelolaan sampah pada TPS 3R sebanyak 57 unit. Pemerintah sependapat dengan Fraksi Partai Demokrat mengenai pentingnya pemerataan pembangunan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari penurunan angka kemiskinan ekstrem dan stunting. Untuk itu, APBN 2024 diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif (merata) dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Kebijakan belanja lain untuk meningkatkan produktivitas masyarakat dan mendukung transformasi ekonomi melalui layanan dasar (infrastruktur dasar, pendidikan, peningkatan akses terhadap kesehatan), energi, pangan, dan konektivitas. Penyelesaian PSN dan pembangunan IKN juga berkontribusi dalam pemerataan pembangunan dengan menyebarluaskan infrastruktur diarahkan antara 66
sumber pertumbuhan ekonomi baru dan penciptaan lapangan kerja ke seluruh wilayah itu, penetapan UU HKPD diharapkan dapat menyempurnakan pelaksanaan desentralisasi fiskal melalui perbaikan kualitas output dan outcome layanan publik serta pemerataan kesejahteraan rakyat di seluruh daerah di Indonesia. Kebijakan pemanfaatan Dana Desa juga akan difokuskan antara lain untuk mendukung penanganan kemiskinan ekstrem, dukungan program prioritas di desa termasuk pembangunan infrastruktur melalui program padat karya tunai desa oleh penduduk miskin ekstrem desa, dan penanganan kesehatan masyarakat termasuk stunting. Penurunan angka kemiskinan ekstrem yang cukup signifikan dari 2,04 persen pada 2022 ke 1,12 persen pada Maret 2023 dan prevalensi stunting dari 30,8 persen pada 2018 menjadi 21,6 persen pada tahun 2022 mencerminkan program pembangunan yang inklusif dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia. Selain Pemerintah mengapresiasi pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengenai proyek jaringan gas industri Cirebon - Semarang dan proyek jaringan gas rumah tangga. Pemerintah bersama dengan BUMN terkait terus berupaya untuk melakukan pembangunan jargas untuk rumah tangga guna mencapai target pembangunan sebagaimana rangka kesinambungan fiskal, maka sejak tahun 2023 Pemerintah berusaha untuk mendorong pembangunan dilaksanakan melalui skema KPBU dan juga mendorong BUMN untuk melakukan pembangunan dengan dana mandiri melalui upaya fasilitasi dalam penyelesaian hambatan di lapangan. Pemerintah akan mengupayakan untuk membangun jaringan gas di kabupaten/kota yang juga dilewati pipa gas Cirebon - Semarang. tercantum di dalam RPJMN. Dalam Pemerintah mengapresiasi pandangan Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera bahwa pembangunan IKN yang terencana dan sesuai prosedur maka akan menghasilkan kualitas yang bersifat jangka panjang serta tetap memerhatikan lainnya. Pemerintah melaksanakan pembangunan IKN dengan perhitungan yang seksama, mendalam, komprehensif, dan hati-hati, memperhitungkan ketahanan, kapasitas, dan kesinambungan fiskal, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sejalan dengan hal tersebut, dalam pemenuhan kebutuhan pendanaan pembangunan infrastruktur IKN, Pemerintah mengembangkan skema pendanaan yang bersumber dari APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk antara lain melalui KPBU dan keikutsertaan pihak lain, seperti BUMN dan kontribusi swasta. Dengan sinergi atas berbagai sumber pendanaan tersebut, diharapkan dapat mengurangi beban APBN atas kebutuhan pendanaan IKN serta tetap menjaga target pembangunan 67
kesinambungan fiskal. Sejumlah investor telah berkomitmen untuk berinvestasi di antaranya untuk sektor hunian/perumahan. Menanggapi pandangan dari Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Pemerintah sependapat bahwa pembangunan infrastruktur difokuskan untuk pemerataan pembangunan yang dapat mengurangi kesenjangan antarwilayah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu fokus utama agenda Pemerintah melalui transformasi ekonomi pada tahun 2024 yaitu melanjutkan pembangunan infrastruktur, dengan arah kebijakan yaitu: (1) mempercepat pembangunan infrastruktur penggerak ekonomi (konektivitas dan transportasi, energi dan ketenagalistrikan, dan pangan); (2) memprioritaskan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar dan proyek-proyek strategis yang mendukung prioritas pembangunan; (3) mendukung percepatan penyelesaian pembangunan IKN secara bertahap dan berkelanjutan; (4) melakukan pemerataan dan penguatan akses TIK yang mendukung transformasi digital; dan (5) mendorong pemberdayaan partisipasi badan usaha melalui skema KPBU dalam pembangunan infrastruktur. Melalui arah kebijakan tersebut, diharapkan dapat mendorong perekonomian Indonesia tumbuh dan berkembang menuju Indonesia Maju sesuai dengan tujuan pembangunan tahun 2045. Pemerintah juga mengucapkan terima kasih atas apresiasi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Pemerintah terus berkomitmen untuk mengurangi infrastructure gap dengan mengupayakan alokasi anggaran infrastruktur meningkat setiap tahunnya. Selain itu Pemerintah tetap berupaya mengoptimalkan ruang fiskal yang tersedia dalam mengisi infrastructure gap melalui pendanaan creative terus mendorong pemerataan financing seperti skema KPBU. Pemerintah infrastruktur prioritas yang menjadi pembangunan, terutama proyek-proyek penggerak ekonomi yaitu melalui pembangunan infrastruktur konektivitas dan transportasi dapat memberikan kontribusi langsung dalam mengurangi biaya logistik nasional sehingga distribusi arus barang dan jasa menghasilkan biaya yang rendah, dan pemanfaatannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di seluruh wilayah Indonesia sehingga dapat mendorong aktivitas ekonomi domestik yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Selanjutnya, atas pandangan dari Fraksi Partai Demokrat, Pemerintah sependapat bahwa APBN 2024 akan terus dikelola secara prudent dengan tetap menjaga keberlangsungan fiskal. Anggaran Infrastruktur pada tahun 2024 tetap memperhitungkan kapasitas fiskal berdasarkan rencana kerja Pemerintah dalam jangka pendek maupun jangka menengah, serta berkomitmen untuk mendorong penyelesaian proyek prioritas dan strategis secara tepat waktu, sehingga dapat 68
memitigasi risiko keterlambatan/mundurnya penyelesaian pekerjaan. Pemerintah juga sepakat bahwa melalui pembangunan infrastruktur konektivitas, pembangunan transportasi massal berbasis listrik perlu dikembangkan pemanfaatannya. Pemerintah secara konsisten terus mendukung pengembangan jaringan transportasi dalam mengintegrasikan transportasi wilayah untuk kemajuan ekonomi yang produktif salah satunya melalui dukungan pendanaan untuk pembangunan Mass Rapid Transit (MRT), Light Rail Transit (LRT), serta Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) dengan pemanfaatan sumber energi listrik yang ramah lingkungan. Atas pandangan dari Fraksi Partai Golongan Karya dan Fraksi Partai NasDem Pemerintah mengucapkan terima kasih atas dukungan terhadap penuntasan proyek- proyek strategis terutama penyelesaian PSN tahun 2024 dan pembangunan IKN dalam jangka panjang. Melalui instrumen kebijakan fiskal dalam RAPBN tahun anggaran 2024, dapat disampaikan bahwa salah satu arah kebijakan yang ditempuh inklusif dan Pemerintah yaitu mempercepat berkelanjutan, pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mengakselerasi penyelesaian pembangunan infrastruktur di antaranya yaitu prioritas terhadap penyediaan infrastruktur penggerak ekonomi dan proyek-proyek strategis, serta mendukung pembangunan IKN secara bertahap dan berkelanjutan. Melalui arah kebijakan tersebut, pencapaian sasaran dan target prioritas nasional diharapkan dapat terwujud. Pemerintah juga sependapat dengan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yaitu untuk mengoptimalkan penggunaan PDN. Dapat disampaikan, bahwa salah satu instrumen pengeluaran pemerintah yaitu melalui belanja modal dengan arah kebijakan untuk dapat meningkatkan penggunaan TKDN dalam pengadaan berbagai proyek infrastruktur dan pengadaan peralatan dan mesin lainnya. Dengan demikian, berbagai major project seperti PSN dan pembangunan IKN dapat diselesaikan secara tepat waktu. transformasi ekonomi yang Atas pandangan dari Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dapat kami sampaikan bahwa pembangunan IKN merupakan salah satu agenda Prioritas Nasional Pemerintah dalam jangka panjang sebagaimana UU Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Sehubungan dengan itu, Pemerintah terus berupaya melanjutkan pembangunan pelaksanaan dan pemindahan IKN secara bertahap dan berkesinambungan terutama dukungan anggaran infrastruktur dengan tetap memperhatikan tahapan rencana induk dan mengoptimalkan ruang fiskal yang tersedia, agar setiap K/L berkomitmen untuk menghindarkan pemborosan APBN. Seiring dengan pelaksanaan pembangunan IKN, Pemerintah juga tetap memberikan prioritas terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah selain IKN, antara lain melalui percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah sesuai Inpres Nomor 3 tahun 2023. Pada tahun 2024, pembangunan infrastruktur konektivitas jalan terus 69
diakselerasi, terutama percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah dalam rangka pengembangan wilayah sebagai wujud pemerataan pembangunan. Menanggapi pandangan dari Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terkait penurunan alokasi belanja modal pada tahun 2024, dapat disampaikan bahwa jika dibandingkan dengan alokasi APBN 2023, belanja modal dalam RAPBN tahun anggaran 2024 meningkat sebesar Rp30,2 triliun atau sebesar 14,4 persen. Outlook belanja modal tahun 2023 telah memperhitungkan potensi penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan pada pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Pemerintah terus mendorong penajaman belanja modal dalam rangka meningkatkan kualitas belanja (spending better). Oleh karena itu, fokus penajaman belanja modal tetap diarahkan untuk memberikan multiplier effect terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan infrastruktur antarwilayah (terutama di wilayah 3T), dan ketersediaan sarana dan prasarana publik yang layak dan memadai. Sejalan dengan hal tersebut, arah kebijakan belanja modal yang ditempuh Pemerintah adalah: (1) mendukung pembangunan prasarana kesehatan, ketahanan pangan, dan pendidikan; (2) mendorong pertumbuhan investasi dan distribusi kebutuhan bahan pokok; (3) menambah nilai aset produktif untuk masyarakat umum dan menggerakkan perekonomian; (4) mendukung pendanaan secara selektif untuk proyek-proyek infrastruktur yang menjadi agenda prioritas nasional; (5) mendorong penyelesaian proyek secara tepat waktu; dan (6) meningkatkan TKDN dalam pelaksanaan berbagai proyek infrastruktur dan pengadaan peralatan/mesin. Pemerintah tetap berupaya meningkatkan alokasi belanja modal dalam mendukung pembangunan nasional dan program-program yang bersifat padat karya, terutama yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat serta mendukung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi. Menanggapi pandangan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dapat disampaikan bahwa pada tahun 2024 kegiatan infrastruktur energi juga masih menjadi agenda prioritas nasional Pemerintah, salah satunya untuk pemenuhan akses dan pasokan energi melalui pembangunan pipa transmisi gas bumi ruas Cirebon - Semarang yang bertujuan meningkatkan pemanfaatan gas bagi industri dan rumah tangga. Dalam hal pembangunan jaringan gas rumah tangga, Pemerintah terus mendukung pembangunan infrastruktur energi khususnya proyek prioritas dan strategis yang dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Pemerintah juga sependapat, bahwa revitalisasi dan pembangunan pasar tradisional merupakan bentuk perhatian Pemerintah kepada para pedagang, agar aktivitas ekonomi dapat berjalan lebih cepat melalui peningkatan fungsi pasar sebagai sarana 70
perdagangan rakyat yang aman, nyaman, bersih, tertata, dan lebih estetis (tidak kumuh) yang akan dilaksanakan secara merata. Diharapkan dengan bantuan Pemerintah Pusat tersebut, harga sewa kios pasar yang baru tetap terjangkau masyarakat diiringi dengan penyediaan infrastruktur pasar yang berkualitas yang dapat dirasakan langsung manfaatnya, terutama menjamin distribusi bahan pokok dan turut menggerakan sektor riil atau UMKM yang merata hingga pelosok desa di seluruh Indonesia. Menanggapi pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dengan ini kami sampaikan bahwa dalam hal peningkatan konektivitas, Pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran melalui TKD, yaitu antara lain melalui DBH perkebunan sawit dan DAK Fisik. DBH Perkebunan Sawit yang mulai dialokasikan pada tahun 2023, ditentukan penggunaannya untuk infrastruktur jalan di daerah dan kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Penggunaan DBH Sawit tersebut diharapkan dapat mendukung daerah dalam menanggulangi eksternalitas negatif dari industri sawit, sekaligus meningkatkan kelancaran arus distribusi barang dan jasa di daerah. Selanjutnya, Pemerintah juga mengalokasikan DAK Fisik Bidang Jalan yang diarahkan untuk meningkatkan konektivitas, aksesibilitas, dan kualitas jalan daerah menuju fasilitas pelayanan dasar publik dan simpul perekonomian daerah, serta pada daerah yang mendukung tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi untuk pembangunan inklusif di daerah afirmasi, tematik kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan, dan hewani), tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas, dan tematik pengembangan Food Estate. Pemerintah sependapat dengan pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera bahwa perlunya peningkatan perhatian Pemerintah terhadap konektivitas, sanitasi, dan hunian yang layak di daerah. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan DAK Fisik tahun 2024, yaitu DAK Fisik difokuskan untuk penyiapan infrastruktur demi mendukung pencapaian Prioritas Nasional yang menjadi kewenangan daerah dengan lingkup kegiatan spesifik, lokasi prioritas tertentu, dan bersifat tematik. Dengan pembentukan tema tersebut, diharapkan terdapat sinergi dari beberapa bidang yang berdampak positif dan mempercepat pertumbuhan perekonomian daerah dan nasional. Dalam upaya mendukung peningkatan konektivitas, sanitasi, dan hunian yang layak, pada tahun 2024 dialokasikan DAK Fisik bidang jalan, bidang sanitasi, serta bidang perumahan dan pemukiman. DAK Fisik bidang jalan diarahkan untuk meningkatkan konektivitas, aksesibilitas, dan kualitas jalan daerah menuju fasilitas pelayanan dasar publik dan simpul perekonomian daerah, serta pada daerah yang mendukung tematik 71
peningkatan konektivitas dan elektrifikasi untuk pembangunan inklusif di daerah afirmasi, tematik kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan, dan hewani), tematik tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas, dan pengembangan Food Estate. DAK Fisik bidang sanitasi diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan dengan fokus percepatan penurunan stunting (air limbah domestik), penuntasan pembangunan sambungan rumah (SR) di 4 (empat) Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) Skala Kota, dan Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (air limbah domestik dan persampahan). Selanjutnya, DAK Fisik bidang perumahan dan permukiman diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman yang terjangkau, terutama memperbaiki kehidupan masyarakat di permukiman kumuh dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengurangi kemiskinan. Menanggapi pandangan Fraksi Partai Demokrat, kami sampaikan bahwa mengakselerasi pembangunan di daerah, Pemerintah mengalokasikan DAK Fisik dalam APBN untuk disalurkan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus fisik. Kegiatan yang didanai DAK Fisik tersebut merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional untuk menjaga ketercapaian output dan outcome, berupa penyediaan prasarana dan sarana pelayanan dasar publik, dalam rangka mengatasi kesenjangan pelayanan publik antardaerah, serta untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. Menanggapi pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera bahwa selama 10 tahun pengentasan kemiskinan lambat dapat disampaikan bahwa perkembangan kemiskinan juga dipengaruhi oleh adanya krisis akibat pandemi Covid-19. Sebagai gambaran bahwa upaya Pemerintah yang dilakukan adalah menahan dampak krisis agar tidak lebih dalam. Program perlindungan sosial terutama untuk masyarakat miskin dan rentan dapat menahan angka kemiskinan di level 10,19 persen pada September 2020 dan jika tanpa perlindungan sosial, Bank Dunia memperkirakan angka kemiskinan Indonesia dapat mencapai 11,8 persen. Pemerintah berkomitmen untuk mengurangi jumlah kantong kemiskinan terutama di pedesaan dengan mendukung konvergensi anggaran pengentasan kemiskinan, mendorong pemerintah daerah dan stakeholder lainnya dalam pengentasan kemiskinan di daerah, dan meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar bagi masyarakat berpenghasilan rendah, misalnya akses pendidikan, kesehatan, sanitasi, perumahan, dan infrastruktur lainnya. Selain itu, Pemerintah terus berupaya untuk mencapai target angka kemiskinan 6,5 persen hingga 7,5 persen. Hal ini ditunjukan dengan perhatian Pemerintah terhadap anggaran perlinsos 2024 yang meningkat dibandingkan dengan 72
outlook tahun 2023. Anggaran perlinsos tahun 2024 mendekati anggaran pada masa pandemi yang mencerminkan keseriusan Pemerintah dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Pemerintah sependapat dengan pandangan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bahwa belanja bansos harus diarahkan pada pengentasan masyarakat miskin dan tidak mampu. Belanja bansos merupakan salah satu instrumen tidak mampu dari Pemerintah guna melindungi masyarakat miskin atau kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan/atau kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan tujuan tersebut, kebijakan belanja bansos pada RAPBN tahun anggaran 2024 akan diarahkan pada: (1) melanjutkan penyaluran bansos antara lain PKH, Kartu Sembako, KIP Kuliah, PIP, bantuan premi PBI JKN, rehabilitasi sosial untuk anak, lansia, dan penyandang disabilitas, serta mendorong bansos yang adaptif dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan kesejahteraan masyarakat; dan meningkatkan terjadinya (2) meningkatkan ketepatan sasaran penerima bansos, dengan memanfaatkan hasil pendataan registrasi sosial ekonomi (Regsosek) sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, dan pemutakhiran data penerima bantuan secara berkelanjutan; dan (3) meningkatkan kualitas implementasi program termasuk penguatan graduasi dari kemiskinan antara lain dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan memperkuat sinergi antar-stakeholder. risiko sosial Dalam jangka pendek, Pemerintah juga akan memanfaatkan bansos sebagai salah satu komponen dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang akan dilakukan melalui tiga strategi, yaitu pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Selain itu, Pemerintah juga akan tetap berupaya untuk melakukan konvergensi program bansos dan pemberdayaan di tingkat pusat dan daerah. Pemerintah mengapresiasi dukungan dari Fraksi Partai Gerindra atas kerja keras Pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan melalui instrumen perlinsos. Perlu disampaikan juga bahwa melalui berbagai kebijakan dan progam perlinsos, Pemerintah mampu mengoptimalkan APBN sebagai instrumen untuk melindungi masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah dari tekanan ekonomi dan menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi Covid-19. Kinerja positif dari berbagai program dan kebijakan perlinsos selama masa pandemi tercermin pada kembalinya tingkat kemiskinan menjadi single digit pada Maret 2022 yang mencapai 9,54 persen dari sebelumnya mencapai 10,14 persen pada Maret 2021, dan semakin membaik pada Maret 2023 yang mencapai 9,36 persen. Pemerintah akan tetap berkomitmen untuk melanjutkan kinerja positif yang telah dicapai dan terus berupaya 73
mengoptimalkan program perlinsos agar dapat mempercepat penurunan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan membangun SDM dalam jangka panjang. Menanggapi pandangan Fraksi Partai Gerindra terkait komitmen pencapaian target angka kemiskinan ekstrem dapat disampaikan bahwa kebijakan fiskal pada RAPBN tahun anggaran 2024 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yang didukung oleh dua strategi utama yaitu strategi kebijakan jangka pendek serta strategi kebijakan jangka menengah-panjang. Strategi kebijakan jangka pendek difokuskan untuk mengatasi berbagai tantangan serta memperkokoh fondasi untuk mengoptimalkan proses transformasi ekonomi antara lain melalui percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 serta akselerasi penurunan prevalensi stunting mencapai 14 persen pada tahun 2024. Pada RAPBN tahun anggaran 2024, anggaran perlinsos direncanakan sebesar Rp493,5 triliun. Anggaran perlinsos pada tahun 2024 tersebut masih akan terus dioptimalkan untuk mendorong peningkatan kualitas SDM dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan, termasuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Sejalan dengan upaya tersebut, kebijakan anggaran perlinsos pada tahun 2024 akan diarahkan untuk: (1) perbaikan basis data dan metode pensasaran dalam penentuan penerima manfaat program perlinsos maupun program Pemerintah lainnya, antara lain melalui pemanfaatan Regsosek dan pengembangan digitalisasi penyaluran manfaat dengan memanfaatkan teknologi sekaligus meningkatkan inklusi keuangan; (2) mendorong konvergensi atau komplementaritas antarprogram, antara lain dengan memastikan keluarga miskin dan rentan di seluruh wilayah Indonesia, khususnya pada desil 1 dan 2 memperoleh berbagai program perlinsos; (3) mendukung penguatan perlinsos sepanjang hayat, antara lain melalui penguatan perlinsos untuk kelompok penyandang disabilitas dan lansia serta pembangunan perlinsos yang adaptif dan protokolnya dalam kondisi krisis; (4) memperbaiki desain dan kualitas implementasi perlinsos antara lain melalui reviu secara berkala besaran manfaat program perlinsos dan penyempurnaan mekanisme pelaksanaan program termasuk penyaluran manfaat; dan (5) mendukung penguatan graduasi dari kemiskinan melalui program pemberdayaan, antara lain seperti peningkatan akses ke permodalan melalui program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dan KUR serta peningkatan akses ke pekerjaan melalui program Prakerja dan pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK). Dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024, Pemerintah telah menyusun tiga strategi utama yang dituangkan dalam Inpres Nomor 4 tahun 2022, yaitu: (1) pengurangan beban pengeluaran masyarakat, diselenggarakan melalui program bansos, jamsos, subsidi, kebijakan stabilitas harga, dan/atau program 74
lainnya yang dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat; (2) peningkatan pendapatan masyarakat yang antara lain diselenggarakan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat; dan (3) penurunan jumlah kantong- kantong kemiskinan, dilaksanakan melalui sinergi kebijakan peningkatan produktivitas dan pemberdayaan ekonomi, antara lain melalui pemenuhan pelayanan dasar seperti peningkatan akses layanan pendidikan dan akses layanan kesehatan. Menanggapi pandangan Fraksi Partai NasDem terkait target penurunan tingkat kemiskinan yang ditetapkan Pemerintah, dapat disampaikan bahwa anggaran perlinsos pada RAPBN tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp493,5 triliun, tumbuh 12,4 persen dibandingkan dengan outlook tahun 2023. Peningkatan anggaran perlinsos tersebut merupakan bukti keseriusan Pemerintah dalam upaya untuk mengoptimalkan anggaran perlinsos sebagai instrumen dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan serta peningkatan kualitas SDM sehingga dapat menurunkan tingkat kemiskinan sebagaimana target yang telah ditetapkan. Sejalan dengan upaya tersebut, kebijakan anggaran perlinsos pada tahun 2024 akan diarahkan untuk: (1) perbaikan basis data dan metode pensasaran dalam penentuan penerima manfaat program perlinsos maupun program pemerintah lainnya, antara lain melalui pemanfaatan Regsosek dan pengembangan digitalisasi penyaluran manfaat dengan memanfaatkan teknologi sekaligus meningkatkan inklusi keuangan; (2) mendorong konvergensi atau komplementaritas antarprogram; (3) mendukung penguatan perlinsos sepanjang hayat; (4) memperbaiki desain dan kualitas implementasi perlinsos; dan (5) mendukung penguatan graduasi dari kemiskinan melalui program pemberdayaan, antara lain seperti peningkatan akses ke permodalan melalui program Pembiayaan UMi dan KUR serta peningkatan akses ke pekerjaan melalui program Prakerja dan pelatihan di BLK. Dengan beberapa kebijakan perlinsos tersebut, Pemerintah berharap dapat meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta melindungi masyarakat dari berbagai kemungkinan terjadinya risiko sosial. Menanggapi pandangan Fraksi Partai NasDem untuk memberikan porsi lebih besar pada sektor produktif serta melakukan perbaikan target penerima bansos, dapat disampaikan bahwa pada RAPBN tahun anggaran 2024, anggaran perlinsos direncanakan sebesar Rp493,5 triliun, meningkat 12,4 persen dibandingkan dengan outlook tahun 2023. Sebagian besar anggaran perlinsos tahun 2024 dialokasikan melalui BPP yang terdiri dari belanja K/L dan Non-K/L. Anggaran perlinsos melalui K/L direncanakan sebesar Rp156,1 triliun yang antara lain akan dialokasikan untuk 75
penyaluran berbagai bansos reguler antara lain seperti PKH, Kartu Sembako, PIP, dan KIP Kuliah. Adapun anggaran perlinsos melalui belanja non-K/L direncanakan sebesar Rp326,8 triliun dialokasikan antara lain untuk penyaluran subsidi BBM, penyaluran subsidi LPG tabung 3 kg, penyaluran subsidi listrik bagi rumah tangga miskin dan rentan, dan penyaluran subsidi bunga KUR serta penyaluran subsidi pupuk dalam rangka mendorong produktivitas petani kecil, mengurangi biaya usaha tani serta untuk mendukung ketahanan pangan. Selanjutnya, dalam meningkatkan ketepatan sasaran dalam pelaksanaan berbagai program perlinsos, kebijakan anggaran perlinsos tahun 2024 antara lain diarahkan pada perbaikan basis data dan metode pensasaran dalam penentuan penerima manfaat program perlinsos maupun program Pemerintah lainnya (salah satunya melalui pemanfaatan data Regsosek) serta mendorong konvergensi atau komplementaritas antarprogram perlinsos, antara lain dengan memastikan keluarga miskin dan rentan pada desil 1 dan 2 memperoleh berbagai program perlinsos. Menanggapi pandangan Fraksi Partai Golongan Karya yang mengharapkan tercapainya penurunan angka kemiskinan ekstrem mendekati 0 persen pada tahun 2024, dapat disampaikan bahwa anggaran perlinsos pada RAPBN tahun anggaran 2024 yang mencapai Rp493,5 triliun menjadi wujud komitmen Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sebagai bentuk upaya akselerasi pengentasan kemiskinan ekstrem. Disamping itu, dengan melihat tren penurunan kemiskinan ekstrem pada tahun-tahun sebelumnya serta didukung peningkatan anggaran perlinsos, Pemerintah optimis dapat mencapai target pengentasan kemiskinan ekstrem mendekati 0 persen di tahun 2024. Menanggapi pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terkait penurunan kemiskinan melalui program pemberdayaan dan perlunya program yang berkelanjutan agar masyarakat miskin dapat mandiri dan keluar dari kemiskinan, dapat disampaikan bahwa dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024, Pemerintah telah menyusun tiga strategi utama yang dituangkan dalam Inpres Nomor 4 tahun 2022, yaitu: 1) Pengurangan beban pengeluaran masyarakat, diselenggarakan melalui program bansos, jamsos, subsidi, kebijakan stabilitas harga, dan/atau program lainnya yang dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Kebijakan diarahkan pada perbaikan ketepatan pensasaran program perlinsos terutama pada desil 1, penguatan PKH dan Sembako, serta optimalisasi BLT. 76
2) Peningkatan pendapatan masyarakat, diselenggarakan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat. Upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem akan didorong melalui proyek padat karya tunai. 3) Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan, dilaksanakan melalui sinergi kebijakan peningkatan produktivitas dan pemberdayaan ekonomi. Salah satunya melalui pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, serta infrastruktur sanitasi air minum layak. infrastruktur kesehatan, layanan dan Berbagai strategi tersebut, menjadi upaya Pemerintah untuk menghadirkan solusi kemiskinan yang holistik tidak hanya berupa bantuan sosial, namun melalui pemberdayaan dan pemenuhan infrastruktur dasar (sanitasi, air bersih, dan kesehatan) untuk mewujudkan graduasi masyarakat dari kemiskinan yang lebih permanen. Pemerintah sependapat dengan pandangan Fraksi Partai Demokrat agar PIP dapat didistribusikan secara merata. Maka dari itu, pada tahun 2024 Pemerintah juga akan melanjutkan pemberian bantuan pendidikan melalui PIP kepada 20,8 juta siswa (meningkat dibandingkan target tahun 2023). PIP merupakan bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari Pemerintah yang diberikan kepada peserta yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membantu biaya personal pendidikan. Upaya ini dilakukan dalam rangka meningkatkan akses bagi anak untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah; untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal; mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi; dan menarik siswa putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah dan satuan pendidikan nonformal. Sedangkan untuk fasilitas penunjang lainnya dapat dipenuhi melalui dana BOS. Dana BOS adalah program yang diusung Pemerintah untuk membantu sekolah di Indonesia agar dapat memberikan pembelajaran dengan lebih optimal. Bantuan yang diberikan melalui dana BOS yakni berbentuk dana yang dapat dipergunakan untuk keperluan sekolah, seperti pemeliharaan sarpras sekolah hingga membeli alat multimedia untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Pada tahun 2024, jumlah siswa yang menerima BOS melalui Kemenag sebanyak 9,6 juta siswa, yang merupakan bagian dari total BOS sebanyak 53,4 juta siswa. Menanggapi pandangan Fraksi Partai Demokrat agar Pemerintah dapat memastikan efektivitas program prioritas dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dapat disampaikan bahwa Pemerintah berupaya keras untuk terus 77
meningkatkan efektivitas program prioritas melalui upaya reformasi struktural di tiap bidang prioritas. Dalam bidang perlinsos, sejak tahun 2021 Pemerintah telah mencanangkan reformasi perlinsos untuk peningkatan daya ungkit terhadap penurunan kemiskinan. Salah satu upaya konkret reformasi perlinsos yaitu pembangunan regsosek yang telah dimulai tahun 2022 dan akan mulai dilakukan pemanfaatannya pada tahun 2024. Diharapkan dengan pemanfaatan satu data ini berbagai program perlinsos dapat dilakukan secara terintegrasi, tidak tumpang tindih, dan lebih efisien. Pemerintah mengapresiasi optimisme Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap target Pemerintah dalam pengurangan kemiskinan ekstrem dapat tercapai. Selanjutnya, menanggapi permintaan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa agar Pemerintah terus melakukan perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dapat disampaikan bahwa Pemerintah melalui Kementerian Sosial melaksanakan beberapa upaya sebagai berikut: (1) penetapan data usulan daerah setiap bulannya, dan pengecekan ulang untuk memastikan bahwa yang diusulkan tepat mendapatkan bansos, serta pemadanan dengan data Dukcapil; (2) situs cek bansos dan fitur usul- sanggah di aplikasi cek bansos, dimana masyarakat dapat melakukan pengecekan kepesertaan dan usulan masuk DTKS atau melakukan sanggahan apabila terdapat masyarakat yang tidak layak menerima bansos; serta (3) command center sebagai laporan publik tentang permasalahan pusat kendali respons atas berbagai kesejahteraan sosial. Upaya-upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bansos dan program bantuan lainnya. Selain itu, dalam rangka peningkatan ketepatan sasaran penyaluran bantuan, Pemerintah akan menyinkronkan data DTKS dengan data hasil Regsosek. Pemerintah juga sepakat dengan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa bahwa pembangunan di wilayah perdesaan perlu ditingkatkan. Pemerintah dalam hal ini telah meningkatkan alokasi dana desa dan memfokuskan dana desa salah satunya untuk perbaikan infrastruktur dan perlinsos. Menanggapi pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terkait perlunya memperhatikan pekerja informal terdampak perubahan iklim. Dapat disampaikan bahwa sebagai bentuk perlindungan risiko ketidakpastian sebagai akibat dampak negatif perubahan iklim yang merugikan petani dan nelayan, Pemerintah membantu mengupayakan perlindungan bagi petani dan nelayan dalam bentuk bantuan premi asuransi pertanian dan bantuan premi asuransi nelayan. Ke depan, Pemerintah akan mengkaji terkait pemberian perlindungan bagi pekerja informal lainnya melalui pemberian bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan baik itu berupa jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. 78
Menanggapi pandangan Fraksi Partai Partai Persatuan Pembangunan terkait strategi konkret untuk penurunan kemiskinan, dapat disampaikan bahwa anggaran perlinsos yang menyasar masyarakat miskin dan rentan menjadi strategi utama untuk penurunan kemiskinan. Langkah konkret yang dilaksanakan Pemerintah dalam rangka peningkatan daya ungkit perlinsos dalam upaya penurunan kemiskinan yaitu melalui reformasi perlinsos yang dilaksanakan secara bertahap. Pada tahun 2024, reformasi perlinsos akan diarahkan pada pemanfaatan dan pemutakhiran data Regsosek yang telah dibangun sejak tahun 2022, integrasi perlinsos, pengembangan perlinsos adaptif, dan perbaikan penyaluran bansos. Selanjutnya, sebagai wujud integrasi program perlinsos dan mendukung graduasi kemiskinan, Pemerintah melalui Kementerian Sosial akan melanjutkan pelaksanaan program kewirausahaan dilaksanakan melalui program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA). Program PENA merupakan program pemberdayaan penerima manfaat yang berfokus pada pemberdayaan ibu rumah tangga dari keluarga prasejahtera termasuk bagi keluarga penerima PKH. Program ini menjadi strategi meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat melalui pemberdayaan agar dapat mandiri dan graduasi dari program bansos yang selama ini diterimanya. Pemerintah sepakat dengan Partai Partai Persatuan Pembangunan bahwa upaya penurunan kemiskinan memerlukan strategi konkret dan program yang terintegrasi. Secara umum, untuk mencapai target kemiskinan 6,5-7,5 persen, Pemerintah melakukan tiga pendekatan, yaitu: ketepatan sasaran, komplementaritas atau konvergensi, dan perbaikan pelaksanaan (tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran). Secara spesifik, untuk mengurangi kemiskinan ekstrem, Pemerintah melakukan tiga strategi, yaitu: (1) mengurangi beban pengeluaran melalui perbaikan ketepatan sasaran desil 1, peningkatan indeks PKH dan sembako, dan optimalisasi BLT Dana Desa; (2) meningkatkan pendapatan melalui proyek padat karya; (3) meningkatkan akses infrastruktur dasar, seperti sanitasi, air minum, dan puskesmas. Upaya menekan angka kemiskinan juga selalu dibarengi dengan upaya pengendalian inflasi yang lebih baik dengan cara: (1) memberikan dukungan subsidi dan kompensasi untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat; (2) meningkatkan koordinasi antar pusat dan daerah dengan melibatkan peran otoritas moneter melalui TPIP dan TPID; (3) menguatkan ketahanan pangan melalui upaya menjaga pasokan, distribusi dan stabilisasi harga pangan, dan (4) mendorong Badan Pangan Nasional dalam koordinasi kebijakan pangan melalui Bulog dan ID Food. Pemerintah sependapat dengan pandangan Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Amanat Nasional terkait prioritas kebijakan untuk mengakselerasi pertumbuhan, mengentaskan kemiskinan, dan membuka lapangan kerja. 79
Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi kebijakan yang ditempuh Pemerintah, yaitu: 1) Strategi kebijakan fiskal jangka pendek yang difokuskan pada pengendalian inflasi (stabilitas harga), penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, dan peningkatan investasi. 2) Strategi kebijakan fiskal jangka menengah dan panjang difokuskan pada penguatan kualitas SDM, mengakselerasi pembangunan dan mendorong aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi SDA, serta penguatan reformasi kelembagaan dan simplifikasi regulasi. Sejalan dengan strategi di atas, beberapa kebijakan yang dijalankan Pemerintah meliputi: 1) Melanjutkan perbaikan basis data dan metode pensasaran yang digunakan dalam penentuan penerima manfaat program perlinsos dan program Pemerintah lainnya. Di tahun 2024, diharapkan sudah terdapat basis data yang dimanfaatkan untuk perbaikan pensasaran bansos untuk mengurangi inclusion dan exclusion error. 2) Mendorong konvergensi atau komplementaritas antarprogram perlinsos. Hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa keluarga miskin dan rentan menerima berbagai jenis program (PKH, Sembako, PIP, PBI-JKN, subsidi listrik, subsidi lainnya) sesuai dengan komponen eligibilitasnya khususnya LPG, dan memastikan rumah tangga pada desil 1 dan 2 memperoleh berbagai program perlinsos. 3) Penguatan graduasi dari kemiskinan melalui program pemberdayaan. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan akses masyarakat miskin dan rentan ke permodalan antara lain melalui program UMi dan KUR. Sedangkan untuk akses ke pekerjaan, diberikan melalui program Prakerja dan pelatihan di BLK. Pemerintah memberikan perhatian yang sama dengan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terkait persoalan ketenagakerjaan di Indonesia. Pemerintah memandang bahwa pertumbuhan ekonomi perlu diarahkan lebih berkualitas dan inklusif yang ditunjukkan terutama melalui kemampuan menurunkan tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan serta ketimpangan. Hingga tahun 2023, Pemerintah mencatat bahwa penciptaan lapangan pekerjaan pasca pandemi Covid-19 selalu lebih tinggi jika dibandingkan dengan penambahan angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga melanjutkan tren penurunan. Di masa pandemi (per Agustus 2020), TPT meningkat tajam menjadi sebesar 7,07 persen dari tahun 2019 yang sebesar 5,23 persen. Kemudian, pada tahun 2021 dan 2022, TPT terus menunjukkan perbaikan dan mengalami penurunan 80
masing-masing menjadi sebesar 6,49 persen dan 5,86 persen (per Agustus). Tren pemulihan TPT terus berlanjut per Februari 2023 yang mencapai 5,45 persen. Kemampuan ekonomi nasional dalam menciptakan lapangan kerja yang terus membaik terlihat pula dalam Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara. Perkembangan TPAK semakin menunjukkan capaian yang positif apabila dibandingkan dengan angka TPAK per Agustus 2019 yang sebesar 67,53 persen. Per Agustus 2022 TPAK tercatat sebesar 68,63 persen dan per Februari 2023 sebesar 69,30 persen (Februari 2022: 69,06 persen). Untuk mengakselerasi penurunan tingkat pengangguran di atas, beberapa kebijakan yang ditempuh Pemerintah antara lain: 1) Perbaikan kemudahan dan kepastian usaha. 2) Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja antara lain melalui program upskilling dan reskilling. 3) Peningkatan kualitas SDM antara lain melalui penguatan pendidikan vokasi dengan pasar tenaga kerja (link and match). Pemerintah sependapat dengan pandangan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera bahwa subsidi tetap harus dialokasikan untuk menjaga daya beli masyarakat, mengurangi kesenjangan, dan salah satu bentuk hadirnya negara dalam melindungi masyarakat miskin dan rentan. Dalam tahun 2024, Program pengelolaan subsidi dialokasikan dalam rangka meringankan beban masyarakat. Selain itu, pemberian subsidi juga bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian, menyediakan pembiayaan yang murah bagi UMKM, meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya pada sektor transportasi dan komunikasi, serta memberikan insentif bagi dunia usaha dan masyarakat. Mengingat anggaran belanja subsidi merupakan komponen yang sangat penting dan alokasi anggarannya sangat besar, maka Pemerintah berkomitmen untuk menyempurnakan pengelolaan belanja subsidi melalui perbaikan ketepatan sasaran dan peningkatan efektivitas penyaluran, dengan tetap menjaga kinerja badan usaha yang melaksanakan penyaluran subsidi. Pemerintah akan melakukan transformasi subsidi, dari subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis orang/penerima manfaat yang akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Target sasaran penerimanya adalah 40 persen golongan masyarakat miskin dan rentan yang terdata pada DTKS. Dengan demikian, Pemerintah sependapat bahwa validasi dan pemutakhiran DTKS sangat penting untuk 81
dilaksanakan untuk menjamin ketepatan sasaran berbagai program perlinsos bagi masyarakat miskin dan rentan. Pemerintah terus berkomitmen untuk menyalurkan Subsidi Pupuk untuk membantu aksesibilitas petani dalam memenuhi kebutuhan dan harga pupuk sehingga dapat menerapkan pemupukan berimbang dalam kegiatan usaha taninya guna meningkatkan produksi dan kualitas hasil pertanian. Subsidi Pupuk diberikan untuk mendorong produktivitas petani kecil dan mengurangi biaya usaha tani serta untuk mendukung ketahanan pangan. Dalam rangka ketepatan sasaran penerima pupuk bersubsidi, dalam tahun 2024 akan mulai menerapkan skema Bantuan Langsung Pupuk kepada petani secara bertahap. Pemerintah sependapat dengan pandangan Fraksi Partai NasDem agar program perlinsos diarahkan lebih besar untuk stimulus sektor yang produktif seperti subsidi bunga KUR dan subsidi pupuk. Selain itu, perlinsos juga melakukan perbaikan penerima manfaat sehingga lebih tepat sasaran ke masyarakat miskin dan rentan miskin. Dalam RAPBN tahun anggaran 2024, anggaran subsidi bunga KUR dialokasikan sebesar Rp47,8 triliun dan subsidi pupuk sebesar Rp26,7 triliun. Penyediaan anggaran subsidi bunga KUR dan subsidi pupuk merupakan upaya Pemerintah untuk mendukung pengembangan UMKM dan program ketahanan pangan. Menanggapi pandangan dari Fraksi Partai Demokrat terkait dukungan Pemerintah untuk peningkatan kualitas UMKM dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut. Kementerian Koperasi dan UKM telah melaksanakan perluasan akses pemasaran bagi UMKM melalui online dan offline. Untuk online aktivitas kegiatannya berupa pendampingan onboarding pada berbagai market place (toko daring LKPP, Grab Food, Go Food, Tokopedia, Shopee, dan Blibli). Serta melalui offline dengan memfasilitasi UMKM pada bazar produk unggulan di berbagai lokasi strategis. Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Usaha Mikro, dilaksanakan melalui: (1) Pengembangan Kapasitas SDM Usaha Mikro melalui Vokasi dilaksanakan di 7 Sektor Prioritas diantaranya sektor kuliner, fashion, home decor, ekonomi kreatif, pertanian/perkebunan, perikanan/peternakan, dan pariwisata dengan sasaran sebanyak 2.040 Usaha Mikro; (2) Pengembangan Kapasitas SDM Usaha Mikro berbasis Kompetensi beserta uji sertifikasi kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dengan target 510 Usaha Mikro; (3) Pengembangan Kapasitas SDM Kelompok Usaha Mikro Ungulan, berupa Pemasyarakatan Literasi Keuangan bagi Usaha Mikro melalui Lamikro dan Pemasyarakatan Optimalisasi E-Commerce bagi Usaha Mikro dengan target 1.050 Usaha Mikro; dan (4) Pengembangan Kapasitas SDM Usaha Mikro Berbasis Kompetensi sesuai SKKNI dengan target 1.140 Usaha Mikro. Adapun bidang 82
kompetensi yang diajarkan pada kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Usaha Mikro meliputi Barista, Ekspor, Retail, Homestay, Perikanan, Pemotongan dan Pengolahan Daging, Nata De Coco, Digital Marketing, Branding, Batik, Perancang Busana, Produksi Hasil Tanaman Jahe, Industri Furniture Kayu dan Rotan, Spa, Peternakan (Budidaya Magot), Produksi dan Pengolahan Garam. Kementerian Koperasi dan UKM berkomitmen untuk terus mendorong para pelaku UKM agar berdaya saing baik di tingkat nasional maupun global melalui beberapa program, antara lain: (1) Promosi dan Perluasan Pasar Produk UKM. Peningkatan promosi dan perluasan pasar UKM, melalui kegiatan: (a) penguatan ekosistem melalui penyediaan informasi pasar dalam dan luar negeri melalui platform SMESTA dan kerja sama dengan Indonesia Trading House serta sinergi dengan BNI Xpora dan Sekolah Ekspor; (b) penguatan Satgas Percepatan Ekspor UKM, kolaborasi program antar-K/L; (c) Partisipasi Pameran dalam dan luar negeri: Event Internasional, BBI, IN2MOTION; dan (d) Pengembangan Jaringan Pemasaran luar negeri: SIPPO, BIMO EAGA, ASEAN ACCES. (2) Peningkatan Manajemen dan Mutu Produk UKM dilakukan melalui fasilitasi sertifikasi dan standardisasi manajemen mutu produk antara lain ISO, HACCP, BRC, FSSC, Organik, dan lain sebagainya. (3) Fasilitasi Akses Pembiayaan: (a) Koordinasi antar-K/L dan forum Monitoring Rasio Kredit UMKM-PBI RPIM (30 persen pada tahun 2024); (b) SME EPIC 2024 terdiri dari sosialisasi, kurasi, pitching, pendampingan, fundraising, dan expo; (c) Piloting pembiayaan ekosistem berbasis komunitas/klaster UKM dan Skema Pembiayaan IP Financing; dan (d) Inisiasi penghapusbukuan dan penghapustagihan utang UMKM; (e) Pengembangan ekosistem S-KOPI dan Pendampingan UKM menjadi perusahan publik. (4) Pengembangan Kawasan UKM Pembangunan Rumah Produksi Bersama/Factory Sharing di 8 Lokasi yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan pasokan bahan baku dalam produksi, menjamin kuantitas dan kualitas produk, memangkas mata rantai produksi, meningkatkan efisiensi produksi, memberikan jaminan dan kepastian pengembalian pinjaman dari perbankan atau lembaga keuangan lainnya serta memberikan kepastian pemenuhan permintaan pasar baik dalam negeri maupun luar negeri baik kuantitas maupun kualitas produk. (5) Fasilitasi Kemitraan UKM dengan Usaha Besar (UB) dan BUMN. Penguatan UKM menjadi pemasok utama dalam rantai pasok kawasan industri bekerja sama dengan BUMN dan perusahaan besar melalui kegiatan business matching. Pemerintah menyadari kendala yang disampaikan oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera bahwa pemanfaatan anggaran pendidikan belum optimal. Bentuk keseriusan Pemerintah dalam bidang pendidikan tertuang dalam Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 Amandemen ke 4 yang mengamanatkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Pemenuhan 83
mandatory anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN telah dilakukan sejak tahun 2009. Pemerintah juga berupaya untuk mengoptimalisasi anggaran pendidikan, antara lain dengan melakukan revisi PP 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan yang telah diubah menjadi PP 18 tahun 2022 tentang perubahan atas PP 48 tahun 2008, sehingga alokasi 20 persen anggaran pendidikan dari APBN dapat dikelola dengan lebih baik. Namun demikian, kondisi SDM Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan dan perlu lebih ditingkatkan. Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut sejak tahun 2021 reformasi pendidikan telah dilaksanakan dengan tujuan untuk mendorong pengembangan SDM Indonesia unggul yang bersifat holistik. Dari sisi pemerataan, layanan pendidikan semakin inklusif yang mencakup kepada seluruh strata sosial ekonomi masyarakat dimana untuk mengatasi distribusi dan kekurangan tenaga pendidik di satuan pendidikan, Pemerintah telah mengangkat dengan skema ASN P3K berbasis kebutuhan formasi di satuan pendidikan. Meningkatnya akses pendidikan antara lain didorong dengan upaya Pemerintah dalam mengambil langkah melalui PIP, dimana bantuan pendidikan diberikan kepada siswa miskin dan rentan miskin pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Selain itu, untuk pemerataan akses antarwilayah, bantuan pendidikan diberikan melalui Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) Papua dan Papua Barat, daerah 3T, layanan wilayah perbatasan, dan afirmasi. Untuk memastikan pembiayaan pendidikan yang terjangkau, Pemerintah juga telah mengalokasikan BOS untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA, serta BOP PAUD dan pendidikan kesetaraan sesuai dengan tingkat kemahalan dan karakteristik daerah. Dalam rangka mengatasi pengangguran akibat meningkatnya ATS (Anak Tidak Sekolah) dan anak yang lulus tidak melanjutkan (lulusan SMA dan SMK) serta lulusan diploma, maupun untuk mengentaskan masalah kemiskinan ekstrim akibat pandemi Covid-19, Pemerintah memberikan alternatif pendidikan vokasi pada jalur pendidikan nonformal (kursus dan pelatihan) yaitu Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW), agar memiliki kompetensi pada bidang tertentu yang dapat dijadikan bekal untuk bekerja dan berusaha. Revitalisasi sarana dan prasarana pembelajaran semakin diberikan perhatian dengan penerapan konsep ketuntasan pada DAK Fisik Bidang Pendidikan. Dalam rangka peningkatan partisipasi pendidikan tinggi, Pemerintah telah menyalurkan bantuan pendidikan melalui Program KIP Kuliah mulai tahun 2020, yang sebelumnya merupakan Beasiswa Bidikmisi, serta bantuan Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIk). Selain program tersebut, Pemerintah melalui Kemendikbudristek dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) berkolaborasi memperluas ruang 84
lingkup dana abadi pendidikan untuk beasiswa pendidikan, kampus merdeka, program vokasi, program prestasi, dan beasiswa kebudayaan. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dilakukan melalui kegiatan studi mandiri, micro- credential, Kampus Membangun Desa, Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) di industri, Pertukaran Mahasiswa Merdeka, Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA), Kampus Mengajar, Kewirausahaan Mahasiswa dan Praktisi Mengajar. Diharapkan dengan bauran berbagai program tersebut Pemerintah dapat menjamin keberpihakan kepada peserta didik yang memiliki hambatan ekonomi. Pemanfaatan anggaran pendidikan juga akan terus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang ditujukan untuk merespon berbagai tantangan pembangunan di bidang pendidikan. Berbagai kebijakan yang akan ditempuh merupakan penguatan atas kebijakan yang telah ditempuh sebelumnya agar capaian indikator pendidikan di masa mendatang dapat terus meningkat untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia Maju 2045. Ke depan, kebijakan pendidikan diarahkan untuk menghadirkan pendidikan yang berkualitas melalui perbaikan pada infrastruktur, SDM, dan ekosistem pendidikan. Selanjutnya, dalam RAPBN tahun anggaran 2024 Program Keluarga Harapan (PKH) diperhitungkan sebagai salah satu bagian dari anggaran pendidikan. PKH adalah program pemberian bansos bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Melalui PKH, KM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. Salah satu komponen PKH adalah komponen bantuan bidang pendidikan yaitu bantuan bagi penerima PKH yang memiliki anak usia sekolah pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Kewajiban penerima manfaat pada komponen pendidikan yaitu mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga PKH ke satuan pendidikan sesuai jenjang sekolah dasar dan menengah. Mengingat komponen PKH tersebut berkontribusi pada bidang pendidikan, Pemerintah memasukkan komponen bidang pendidikan pada PKH menjadi bagian dari anggaran pendidikan. Jumlah target penerima PKH pada tahun 2024 direncanakan mencapai 10 juta KPM. Pemerintah berharap komponen pendidikan dalam PKH tersebut akan dapat berkontribusi secara signifikan untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan akses pendidikan bagi keluarga miskin, serta pada akhirnya mampu mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sarana dan prasarana pendidikan merupakan faktor yang tidak dapat diabaikan keberadaan dan peranannya sebagai faktor pendukung terhadap keberhasilan 85
kegiatan pembelajaran di setiap jenjang pendidikan. Dukungan sarana dan prasarana menjadi faktor determinan yang memiliki hubungan langsung terhadap motivasi belajar siswa/peserta didik. Dalam RAPBN tahun anggaran 2024, anggaran sarana dan prasarana pendidikan dialokasikan antara lain untuk kebutuhan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran, museum yang dibangun, serta pengembangan SMK menjadi Pusat Keunggulan kepada 1.340 satuan pendidikan, serta pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarpras pendidikan dasar dan menengah sebanyak 732 unit sekolah. Pemerintah sependapat dengan pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera bahwa salah satu komponen kunci dalam pendidikan adalah guru sebagai pendidik. Untuk mewujudkan lembaga pendidikan yang memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas dan profesional, perlu dilakukan transformasi tata kelola guru dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan melalui peningkatan kompetensi guru. Transformasi guru meliputi peningkatan kualitas pembelajaran, pengembangan kurikulum, penggunaan teknologi, dan kolaborasi antarguru. Dalam RAPBN tahun anggaran 2024, peningkatan kompetensi guru ditargetkan sebanyak 293.605 guru antara lain untuk pengembangan karir kepada 139.105 guru, sertifikasi kepada 133.000 guru, dan program guru penggerak kepada 20.000 guru. Pemerintah mengapresiasi pendapat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terkait gaji ASN baik PNS maupun PPPK Guru dan Tenaga Kependidikan. Pemerintah telah melakukan perhitungan dengan seksama dan melibatkan berbagai pihak selain itu dan telah mengalokasikan tunjangan dan insentif bagi guru dan tenaga kependidikan termasuk non ASN. Skema penggajian guru ASN terutama untuk PPPK sudah mendapatkan jaminan dalam Dana Alokasi Umum yang bersifat earmarking sehingga pemda dapat membuka formasi guru PPPK untuk memenuhi kebutuhan guru di sekolah-sekolahnya. Pemerintah sependapat dengan pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera bahwa pemanfaatan anggaran pendidikan melalui TKD difokuskan untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta telah memperhitungkan kesejahtraan guru. Dapat kami sampaikan bahwa, anggaran pendidikan melalui TKD dalam RAPBN tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp346,6 triliun. Jumlah tersebut meningkat 15,3 persen dibandingkan outlook tahun sebelumnya terutama disebabkan adanya kebijakan kenaikan gaji ASN (gaji pendidik). Anggaran pendidikan melalui TKD terdiri atas beberapa komponen, yaitu: (1) DBH dan DAU yang diperkirakan untuk bidang pendidikan; (2) DAK; dan (3) Dana Otsus yang diperkirakan untuk bidang pendidikan, sebagaimana dimandatkan dalam peraturan perundang- undangan terkait otsus. Anggaran pendidikan melalui DBH dan DAU bersifat perkiraan, mengingat komponen tersebut sebagian besar bersifat block grant. 86
Komponen terbesar anggaran pendidikan melalui DAU diperkirakan untuk pembayaran gaji tenaga pendidik yang bertugas di daerah. Pemerintah sependapat dengan pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa bahwa SDM merupakan kunci menjadi negara maju. Maka dari itu, pemanfaatan anggaran pendidikan akan terus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang ditujukan untuk merespon berbagai tantangan pembangunan di bidang pendidikan. Berbagai kebijakan yang akan ditempuh merupakan penguatan atas kebijakan yang telah ditempuh sebelumnya agar capaian indikator pendidikan di masa mendatang dapat terus meningkat untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia Maju 2045. Ke depan, kebijakan pendidikan diarahkan untuk menghadirkan pendidikan yang berkualitas melalui perbaikan pada infrastruktur, SDM, dan ekosistem pendidikan. Secara umum arah kebijakan anggaran pendidikan tahun 2024 akan difokuskan antara lain untuk mendukung: 1) Peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan melalui perluasan wajib belajar dan bantuan pendidikan (antara lain beasiswa afirmasi, PIP, KIP Kuliah) termasuk pada pendidikan keagamaan; 2) Penguatan kualitas dan ketersediaan APBD/Dana Desa; 2) Penguatan kualitas dan ketersediaan APBD/Dana Desa; 3) Percepatan peningkatkan kualitas sarpras penunjang kegiatan pendidikan terutama di daerah 3T baik pada pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan; 4) Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan dengan tetap melanjutkan transformasi guru dan tenaga kependidikan antara lain melalui program guru penggerak dan pemberian sertifikat pendidik; 5) Penguatan pendidikan vokasi dengan pasar tenaga kerja (link and match) antara lain melalui penguatan teaching industry dan SMK Pusat Unggulan; 6) Peningkatan investasi di bidang pendidikan antara lain untuk pemberian beasiswa, dukungan riset, pemajuan kebudayaan dan penguatan perguruan tinggi. Pemerintah juga melaksanakan program-program pendidikan dan pelatihan vokasi untuk mendukung peningkatan kualitas SDM antara lain penguatan SMK Pusat Keunggulan, SMK Industri 4.0, kemitraan satuan pendidikan dengan DUDI, pelaksanaan tracer study pada satuan pendidikan vokasi, Program Kecakapan Kerja dan Program Kecakapan Wirausaha, upskilling/reskilling PTK satuan pendidikan vokasi, revitalisasi sarana dan prasarana perguruan tinggi vokasi, competitive fund, BOPTN Penelitian, sertifikasi siswa SMK, pengembangan kewirausahaan dan pembinaan UKS di SMK, lembaga kursus dan pelatihan berstandar industri, BOPTN Non Penelitian, penjaminan mutu satuan pendidikan vokasi dan uji kompetensi profesi mahasiswa pendidikan tinggi vokasi. 87
Pemerintah sependapat dengan pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa bahwa kualitas pendidikan masih perlu ditingkatkan. Salah satu upaya yang telah dilakukan Pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang, yaitu dengan melaksanakan Asesmen Nasional (AN) yang merupakan sistem evaluasi pendidikan mutakhir yang berfokus pada kompetensi literasi, numerasi, karakter, dan kondisi lingkungan belajar yang mendukung proses pembelajaran yang efektif. Asesmen Nasional menilai aspek karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter murid. Terdapat 282.962 satuan pendidikan yang melaksanakan asesmen pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 sebanyak 285.663 satuan pendidikan. Laporan hasil AN secara komprehensif juga tertuang dalam platform Rapor Pendidikan. Selain itu, dilakukan akreditasi satuan PAUD dan Pendidikan Non-Formal (PNF) sebanyak 35.833 lembaga di tahun 2022 dan ditargetkan 45.777 lembaga di tahun 2023. Akreditasi satuan pendidikan formal dasar dan menengah sebanyak 52.690 lembaga di tahun 2022 dan ditargetkan 55.875 lembaga di tahun 2023. Akreditasi Perguruan Tinggi/Prodi sebanyak 2.764 di tahun 2022 dan ditargetkan 1.076 di tahun 2023. Selanjutnya untuk melakukan mitigasi kehilangan pembelajaran akibat pandemi Covid-19, Pemerintah melalui Kemendikbudristek mengeluarkan kebijakan dengan memberikan pilihan kepada sekolah untuk menggunakan kurikulum yang disederhanakan (kurikulum darurat) agar dapat berfokus pada penguatan karakter dan kompetensi mendasar. Di samping itu, Pemerintah juga menyediakan modul literasi dan numerasi untuk membantu guru menerapkan kurikulum serta tersedia modul untuk orang tua yang dapat digunakan di rumah. Terkait dengan pemenuhan kebutuhan guru, Pemerintah sependapat bahwa tata kelola guru perlu ditingkatkan. Maka dari itu walaupun saat ini Pemerintah menganut kebijakan 0 persen pertumbuhan untuk ASN, hal ini dikecualikan untuk pemenuhan ASN bidang pelayanan dasar di bidang pendidikan. Diharapkan dengan adanya kebijakan ini, dapat memenuhi kebutuhan tenaga pengajar. Menanggapi pandangan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, bukti keseriusan Pemerintah dalam bidang pendidikan tertuang dalam Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 Amandemen ke 4 yang mengamanatkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Pemerintah terus berkomitmen untuk memberikan perhatian besar terhadap peningkatan kualitas SDM. Hal ini ditunjukkan melalui pemenuhan mandatory anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN sejak tahun 2009. Selanjutnya, dalam rangka memastikan pemerintah daerah telah memenuhi ketentuan 20 persen dari APBD 88
untuk bidang pendidikan selalu dilakukan evaluasi atas RAPBD baik provinsi, kabupaten, ataupun kota sebelum disahkan dan dilaksanakan. Anggaran pendidikan melalui BPP digunakan untuk berbagai kegiatan yang mendukung peningkatan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia antara lain melalui PIP, KIP Kuliah, BOS dan TPG Non PNS. Anggaran Pendidikan melalui TKD terdiri atas beberapa komponen, yaitu: (1) DBH dan DAU yang diperkirakan untuk bidang pendidikan; (2) DAK; dan (3) Dana Otsus yang diperkirakan untuk bidang pendidikan. Sedangkan anggaran pendidikan melalui Dana Investasi antara lain digunakan untuk Dana Abadi Pendidikan. Pemerintah sependapat dengan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan bahwa investasi dalam pendidikan dapat meningkatkan kualitas generasi mendatang serta dapat menjadi keuntungan di tengah bonus demografi yang akan diperoleh Indonesia. Disrupsi tenologi yang ada saat ini juga harus disikapi dengan tepat oleh generasi yang inovatif. Hal ini dilakukan Pemerintah salah satunya melalui kebijakan anggaran pendidikan yaitu penguatan pendidikan vokasi dengan pasar tenaga kerja (link and match) antara lain melalui penguatan teaching industry dan SMK Pusat Unggulan. Program link and match antara pendidikan vokasi dengan dunia industri bertujuan meningkatkan penyerapan lulusan sekolah vokasi agar dapat menjadi tenaga kerja andal sesuai dengan kebutuhan industri. Dalam RAPBN tahun anggaran 2024, link and match antara pendidikan vokasi dengan dunia industri direncanakan ditujukan kepada 12 lembaga guna mendukung penyusunan kurikulum berbasis industri dan penjaminan mutu perguruan tinggi vokasi. Pembentukan karakter yang berintegritas dan berbudi luhur juga menjadi perhatian khususnya dalam dunia pendidikan dan diimplementasikan melalui program merdeka belajar dimana pembelajaran difokuskan untuk membangun kompetensi utama yang dibutuhkan di masa depan sesuai dengan perubahan situasi global dan kemajuan teknologi serta penguatan pendidikan karakter bangsa yang berlandaskan Pancasila. bagi Pemerintah Pemerintah sependapat dengan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dalam memberikan perhatian kepada Pesantren sebagai bagian dari pendidikan di Indonesia. Sesuai Perpres Nomor 111 Tahun 2021, Pemerintah mengalokasikan Dana Abadi di bidang pendidikan yang di dalamnya juga termasuk Dana Abadi Pesantren. Dana Abadi tersebut digunakan antara lain untuk program beasiswa gelar dan nongelar; peningkatan kompetensi gelar dan nongelar; pendanaan riset; pendidikan keagamaan dan pendidikan pesantren. Disamping itu, secara umum arah kebijakan anggaran pendidikan Pemerintah, termasuk dalam RAPBN tahun 2024 akan difokuskan antara lain untuk mendukung peningkatan akses pendidikan pada seluruh 89
jenjang pendidikan melalui perluasan wajib belajar dan bantuan pendidikan (antara lain beasiswa afirmasi, PIP, dan KIP Kuliah) bukan hanya pada pendidikan umum, namun juga pada pendidikan keagamaan. Menanggapi pertanyaan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan terkait program Digital Talent Scholarship bagi peserta didik dari lembaga pendidikan Islam, dapat dijelaskan sebagai berikut. Digital Talent Scholarship (DTS) adalah program pelatihan pengembangan kompetensi yang diberikan kepada talenta digital Indonesia. Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing, produktivitas, profesionalisme SDM bidang teknologi informasi dan komunikasi bagi angkatan kerja muda Indonesia, masyarakat umum, dan ASN di bidang komunikasi dan informatika sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing bangsa di era Industri 4.0, serta mampu memenuhi kebutuhan tenaga terampil di bidang teknologi. Dalam kurun waktu 2020-2023, beberapa kegiatan terkait dengan DTS yang telah dilaksanakan antara lain berupa pelatihan untuk pengelola pesantren, penyuluh agama, guru, tenaga kependidikan madrasah untuk 14.425 orang di beberapa daerah baik secara daring maupun luring dengan tema pelatihan desain grafis, aplikasi perkantoran dan Oracle Cloud Infrastructure Foundation. Kementerian Kominfo dalam pelaksanaan kegiatan DTS juga bekerja sama dengan lembaga pendidikan Islam, organisasi masyarakat seperti Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Universitas Islam Indonesia, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Nahdatul Ulama, Universitas Ahmad Dahlan, PP Muhammadiyah. Pemerintah mengapresiasi perhatian yang disampaikan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terkait gaji dan tunjangan untuk guru dan tenaga kependidikan. Pemerintah memastikan bahwa belanja negara tahun 2024 telah memperhitungkan anggaran untuk gaji dan tunjangan bagi guru dan tenaga kependidikan. Pemerintah sepakat dengan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera bahwa pemanfaatan anggaran pendidikan melalui TKD harus benar-benar dipastikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan termasuk SDM, sarana prasarana, dan tenaga pendidik sebagai satu ekosistem pendidikan. Untuk mendukung hal tersebut dukungan bidang pendidikan melalui anggaran TKD pada tahun 2024 dilaksanakan antara lain melalui: (1) DAU untuk bidang Pendidikan termasuk untuk pembayaran gaji pendidik baik PNS Daerah maupun guru PPPK; (2) DAK Fisik bidang pendidikan untuk pembangunan sarana prasarana pendidikan di daerah; (3) DAK Nonfisik bidang pendidikan yang antara lain meliputi dana BOS, BOP PAUD, BOP Pendidikan Kesetaraan, termasuk tunjangan untuk tenaga pendidik (TPG, Tamsil, dan TKG); 90
serta (4) Dana Otsus untuk bidang pendidikan dalam rangka memajukan sektor pendidikan di wilayah Aceh dan Papua. Dalam tataran penganggaran di daerah, dilakukan evaluasi atas RAPBD yang salah satunya untuk memastikan bahwa mandatory spending bidang pendidikan telah dipenuhi. Selain itu, untuk mendorong daerah meningkatkan kualitas pendidikan terhadap daerah-daerah yang kinerja pendidikannya di bawah rata-rata nasional terdapat porsi DAU yang diarahkan untuk pendidikan secara keseluruhan dan juga untuk pemenuhan tenaga guru melalui pendanaan guru PPPK. Menanggapi pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dapat kami sampaikan bahwa pembangunan manusia di Indonesia terus mengalami kemajuan, selama tahun 2010-2022, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia rata-rata meningkat sebesar 0,83 persen per tahun, dari 66,53 pada tahun 2010 menjadi 72,91 pada tahun 2022. Salah satu dimensi pembentuk IPM adalah dimensi pengetahuan yang memiliki dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia tahun dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas, kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Capaian RLS penduduk usia 15 tahun ke atas meningkat sebesar 0,15 dari 8,54 tahun (pada tahun 2021) menjadi 8,69 tahun (pada tahun 2022). Begitu juga untuk HLS meningkat 0,02 tahun menjadi 13,10 tahun pada tahun 2022 (jika dibandingkan tahun 2021), dan ditargetkan mencapai 13,22 pada tahun 2023. Hal ini didukung dengan kenaikan tingkat penyelesaian pendidikan dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah, yang pada tahun 2022 mencapai 97,82 persen untuk jenjang SD/MI/sederajat, 90,13 persen untuk jenjang SMP/MTs/sederajat, dan 66,13 persen untuk ini mengindikasikan bahwa pembangunan pada bidang pendidikan telah berhasil meningkatkan taraf pendidikan penduduk Indonesia. jenjang SMA/SMK/MA/sederajat. Hal Pemerintah mengapresiasi dukungan Fraksi Partai Gerindra terkait desain kebijakan APBN Tahun 2024 yang difokuskan salah satunya terhadap penurunan prevalensi stunting. Dukungan tersebut sejalan dengan langkah Pemerintah dalam mengakselerasi penurunan prevalensi stunting menuju target nasional 14 persen pada tahun 2024. Penurunan angka prevalensi stunting merupakan salah satu investasi kunci untuk pembangunan generasi bangsa Indonesia yang sehat dan produktif dalam mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sejalan hal tersebut, Pemerintah telah menetapkan program penurunan prevalensi stunting menjadi salah satu proyek prioritas nasional sesuai dengan amanat Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020―2024. Dalam mendukung pelaksanaan penurunan stunting dimaksud, Pemerintah telah menerbitkan Perpres Nomor 72 91
Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, sebagai payung hukum dan juga untuk memperkuat kerangka intervensi dan kelembagaan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting, termasuk penajaman intervensi di lapangan. Pemerintah mengapresiasi perhatian Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap besaran alokasi anggaran kesehatan untuk pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan serta pemanfaatan alokasi anggaran kesehatan tahun 2024 agar dilaksanakan dengan mempertimbangkan value of money serta dimanfaatkan secara optimal dan berkualitas. Hal ini sejalan dengan pemanfaatan alokasi anggaran kesehatan secara optimal sesuai dengan kebutuhan program nasional di sektor kesehatan yang berdasarkan prinsip money follow program dan penganggaran berbasis kinerja guna mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta menghadapi tantangan dan risiko bidang kesehatan. Selain itu, bidang kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, sehingga penganggarannya akan selalu menjadi prioritas Pemerintah. Pengalokasian anggaran kesehatan harus sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan untuk mendukung program nasional. Sebagai contoh pada saat pandemi Covid-19, Pemerintah mengalokasikan anggaran yang sangat besar guna mendukung penanganan masalah kesehatan yang sedang dialami oleh masyarakat. Pemerintah mengapresiasi pandangan Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, terkait tantangan dan berbagai risiko yang perlu diantisipasi dalam pembangunan bidang kesehatan di Indonesia. Untuk itu, Pemerintah akan mengakselerasi penurunan stunting serta memperkuat sistem kesehatan melalui transformasi sistem kesehatan. Implementasi transformasi sistem kesehatan, dilaksanakan terhadap 6 pilar transformasi, yaitu transformasi layanan primer, transformasi layanan sekunder, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan. Selanjutnya, Pemerintah merencanakan anggaran kesehatan sebesar Rp186.408,6 miliar atau 5,6 persen dari belanja negara tahun 2024 dengan kebijakan anggaran kesehatan tahun 2024 yaitu: (1) Percepatan penurunan stunting melalui penajaman lokasi dan intervensi; (2) Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan primer dan rujukan, antara lain melalui peningkatan ketersediaan puskesmas di wilayah timur Indonesia; (3) Peningkatan kualitas dan distribusi tenaga kesehatan; (4) Penguatan teknologi kesehatan dan kemandirian farmasi dalam negeri; dan (5) Penguatan program JKN dilakukan melalui penajaman manfaat program berdasarkan kebutuhan dasar kesehatan dan penyaluran bantuan iuran bagi PBI JKN untuk mendukung penurunan stunting dan kemiskinan. 92
Pemerintah sependapat dengan pandangan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, untuk mengoptimalkan anggaran kesehatan dalam rangka peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan primer dan rujukan, peningkatan kualitas dan distribusi tenaga kesehatan, serta penguatan program JKN, karena hal ini sejalan dengan kebijakan pemanfaatan anggaran kesehatan tahun 2024. Selain itu, Pemerintah akan meningkatkan infrastruktur layanan kesehatan dengan peningkatan jumlah rumah sakit umum dan puskesmas di berbagai wilayah Indonesia. Peningkatan puskesmas di wilayah timur Indonesia serta Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) juga menjadi salah satu fokus Pemerintah untuk menjamin cakupan pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia serta mengurangi disparitas antarwilayah. Selanjutnya, Pemerintah juga akan mendorong upaya promotif preventif melalui fasilitas layanan primer dan sekunder untuk mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Pemerintah tidak hanya berfokus pada peningkatan kuantitas, namun juga peningkatan kualitas layanan primer dan rujukan agar pemberian layanan kesehatan dapat optimal serta pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dapat dilaksanakan di dalam negeri. Pemerintah juga akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan distribusi tenaga kesehatan, utamanya ketersediaan tenaga kesehatan di wilayah DTPK. Selanjutnya, terkait dengan penguatan program JKN, Pemerintah berupaya melakukan penajaman manfaat program berdasarkan kebutuhan dasar kesehatan masyarakat, termasuk pelayanan kesehatan baik preventif maupun kuratif. Pemerintah sependapat dengan pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Partai Demokrat bahwa manfaat atas kebijakan sektor kesehatan dapat dirasakan oleh masyarakat untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia. Kebijakan anggaran kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah berfokus untuk memberikan manfaat berupa peningkatan derajat kesehatan masyarakat, dengan indikator prioritas nasional bidang kesehatan antara lain penurunan angka kematian ibu, penurunan angka kematian bayi per 100.000 kelahiran hidup, penurunan prevalensi stunting pada balita, serta penurunan insidensi tuberkulosis per 100.000 penduduk. Selain itu, peningkatan ketersediaan, mutu, dan akses terhadap layanan kesehatan juga bermanfaat secara positif terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, yang kemudian akan mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia guna menyongsong Indonesia emas 2045. 93
Pemerintah pada dasarnya memiliki semangat yang sama dengan pandangan dari Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengenai pemenuhan kebutuhan anggaran alutsista sesuai dengan kekuatan pokok minimum atau Minimum Essential Force (MEF). Selain itu, Pemerintah sependapat bahwa kemampuan dan kekuatan pertahanan yang handal menjadi prioritas utama dalam menghadapi ancaman yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan kedaulatan wilayah NKRI. Hal tersebut dilaksanakan mengingat berbagai tantangan pertahanan dan keamanan yang dihadapi bangsa semakin kompleks dan dinamis. Tantangan tersebut dapat datang dari aspek militer, nonmiliter, dan hibrida. Oleh karena itu, untuk menghadapi berbagai kemungkinan yang datang, diperlukan penguatan pada sektor pertahanan dan keamanan. Untuk itu, arah kebijakan fungsi pertahanan tahun 2024 akan melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis dalam rangka mendukung terwujudnya pemenuhan MEF secara bertahap untuk menjamin keutuhan dan tegaknya kedaulatan NKRI dan terlindunginya keselamatan bangsa serta seluruh tumpah darah Indonesia dari ragam bentuk ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara serta memelihara kestabilan negara. Selanjutnya, guna mendukung pencapaian target prioritas tersebut, maka langkah-langkah yang akan ditempuh Pemerintah dalam melaksanakan fungsi pertahanan, antara lain: (1) pengadaan dan negeri; pemenuhan (2) pemeliharaan dan perawatan alutsista; (3) penguatan pertahanan dan keamanan di daerah perbatasan, pulau terluar, dan wilayah laut; (4) peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu; serta (5) pembinaan sumber daya pertahanan melalui pembinaan ideologi Pancasila dan bela negara. alutsista dengan mengutamakan produksi dalam Selain mendukung pencapaian kebutuhan anggaran alutsista tersebut, Pemerintah tetap memperhatikan peningkatan kesejahteraan prajurit. Alokasi anggaran fungsi Pertahanan dapat berdampak langsung secara positif terhadap kesejahteraan prajurit, yang dialokasikan pada Program Dukungan Manajemen, antara lain untuk pemenuhan gaji dan tunjangan prajurit termasuk tunjangan/anggaran operasional kepada prajurit yang melaksanakan tugas-tugas di daerah terluar, terdepan dan tertinggal utamanya daerah perbatasan negara. Menanggapi pandangan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Pemerintah berkomitmen untuk bertanggungjawab menjaga sebaik-baiknya setiap rupiah uang rakyat. Terkait proyek/kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri, secara umum luar negeri yang dipegang Pemerintah adalah prinsip pengadaan pinjaman transparan, akuntabel, efektif dan efisien, tidak disertai dengan ikatan politik, kehati- hatian, dan tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara. Prinsip-prinsip dimaksud selalu dipegang termasuk juga dalam hal 94
proyek/kegiatan pembangunan pertahanan yang dibiayai melalui pinjaman luar negeri. Pemerintah sependapat dengan pandangan Fraksi Partai Amanat Nasional agar Pemerintah melakukan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah daerah untuk mengurangi dampak perubahan iklim pada sektor-sektor perekonomian. Secara umum, upaya mengatasi dampak perubahan iklim dikelompokkan menjadi aspek mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Aspek mitigasi menekankan pada upaya menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), sementara upaya adaptasi perubahan iklim memprioritaskan upaya menurunkan kerentanan iklim (climate vulnerability) dan meningkatkan ketahanan iklim (climate resilience). Pemerintah telah mengalokasikan belanja untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Anggaran perubahan iklim berkontribusi untuk mendanai berbagai kegiatan mitigasi untuk mencapai target penurunan emisi dalam Nationally Determined Contribution (NDC), serta adaptasi dalam rangka pembangunan Indonesia yang berketahanan iklim. Pemerintah Pusat juga melibatkan Pemerintah Daerah dalam penanganan dampak perubahan iklim dengan memberikan dukungan anggaran berupa TKD antara lain melalui komponen belanja DAK Fisik dan DBH Dana Reboisasi. Pemerintah juga menyadari bahwa kebijakan penanggulangan perubahan iklim perlu melibatkan peran BUMN maupun swasta. Oleh karena itu, pada tahun 2024, Pemerintah juga melaksanakan kebijakan pemberian pinjaman yang digunakan antara lain untuk proyek pendanaan yang dilaksanakan PT SMI (Persero) diantaranya proyek Geothermal Resource Mitigation dan SIO-Green Finance Facility. Selanjutnya, terkait dengan fenomena El Nino, dapat dijelaskan sebagai berikut. Fenomena El Nino yang diperkirakan mencapai puncaknya di tahun 2023, telah menyebabkan peningkatan suhu permukaan laut dan penurunan curah hujan di beberapa wilayah di Indonesia. Peningkatan suhu permukaan laut mampu meningkatkan produksi perikanan. Di sisi lain, penurunan curah hujan telah memberikan dampak negatif bagi beberapa komoditas pertanian. Tanaman pangan dan hortikultura mengalami gangguan musim tanam dan penurunan kualitas tanaman. Untuk meminimalisir dampak El Nino terhadap komoditas pertanian, Pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi seperti upaya pemantauan cuaca, konservasi air, diversifikasi tanaman, serta manajemen penyakit dan hama. Menanggapi pandangan Fraksi Partai NasDem dapat kami sampaikan bahwa tren prevalensi stunting di Indonesia terus mengalami penurunan dalam sepuluh tahun terakhir. Meskipun demikian, upaya akselerasi pencapaian target prevalensi stunting 95
menjadi 14 persen pada tahun 2024 tidak dapat dilakukan hanya dengan business as usual tetapi dibutuhkan suatu terobosan kebijakan. Mengingat penyebab stunting bersifat multidimensional maka penanganannya harus melibatkan intervensi lintas sektor, antara lain sektor kesehatan, pangan, perlindungan sosial, infrastruktur, dan pendidikan. Pemerintah sependapat dengan Fraksi Partai Nasdem, Demokrat, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera bahwa pentingnya pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan rakyat khususnya petani dan nelayan, serta bauran kebijakan di berbagai sektor dalam rangka mencapai target penurunan prevalensi stunting di Indonesia. Pemerintah menyadari bahwa prevalensi stunting erat kaitannya dengan kemiskinan dan cenderung lebih besar di wilayah pedesaan. Oleh karena itu, Pemerintah tetap melanjutkan fokus terhadap percepatan penurunan stunting pada tahun 2024 melalui penajaman intervensi dan target pencapaian penurunan stunting yang disesuaikan dengan karakteristik kebutuhan masing- masing daerah. Selain itu, pemerintah juga akan berupaya agar kebijakan penurunan prevalensi stunting difokuskan berdasarkan bukti yang berdaya ungkit tinggi. Upaya Pemerintah tersebut ditempuh melalui penguatan intervensi spesifik dan sensitif di 12 provinsi prioritas yang terdiri dari tujuh provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi dan lima provinsi dengan jumlah anak stunting terbesar. Peningkatan intervensi spesifik akan dilakukan antara lain melalui pendampingan kepada setiap ibu hamil serta anak usia baduta dan balita; peningkatan cakupan dan kualitas pemantauan pertumbuhan balita melalui pemenuhan alat terstandar serta pelatihan untuk tenaga kesehatan dan kader; peningkatan akses pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman; pemberian tablet tambah darah (TTD) untuk ibu hamil, calon pengantin/calon ibu, dan remaja putri; serta pemberian makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI) untuk anak usia 6-23 bulan. Sementara peningkatan cakupan intervensi sensitif akan dilakukan antara lain melalui peningkatan akses sanitasi dan air minum layak dan aman; pendampingan keluarga berisiko stunting; serta integrasi data sasaran dan penguatan Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM). Pemerintah sependapat dengan pandangan Fraksi Partai Gerindra tentang pengendalian inflasi khususnya stabilisasi harga pangan. Pengendalian inflasi pangan akan menjadi salah satu fokus kebijakan fiskal tahun 2024 guna melindungi daya beli masyarakat dan menyediakan akses pangan yang terjangkau masyarakat sehingga tercapai kondisi ketahanan pangan. Kebijakan pengendalian inflasi atau stabilisasi harga pangan tahun 2024, yaitu: (1) menciptakan keterjangkauan harga, antara lain melalui operasi pasar dan pasar murah, program stabilisasi pasokan dan harga pangan, dan pengelolaan permintaan; (2) menjamin ketersediaan pasokan bahan pangan, antara lain melalui penguatan produksi domestik, penguatan cadangan 96
pangan nasional, serta penguatan kelembagaan petani, dukungan pembiayaan, dan perlindungan usaha tani; (3) menjaga kelancaran distribusi bahan pangan antara lain melalui pembangunan fasilitasi distribusi, peningkatan pengawasan dan pemantauan arus distribusi, serta penguatan kerja sama antardaerah; dan (4) melakukan komunikasi efektif, antara lain melalui komunikasi kebijakan publik yang efisien dan penguatan koordinasi kebijakan pangan baik dengan Bapanas dan BUMN Pangan maupun sinergi pusat dan daerah, serta peningkatan inovasi kebijakan dan kualitas data pangan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Daerah (TPID). infrastruktur dan konektivitas, peningkatan Pemerintah mengapresiasi pandangan Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan terkait perlunya peningkatan produktivitas sektor pertanian/perikanan dan penguatan kedaulatan pangan dalam mengantisipasi risiko iklim ekstrem dan krisis pangan. Pemerintah juga telah mengidentifikasi berbagai tantangan yang berisiko mengganggu ketahanan pangan nasional, antara lain produksi sektor pertanian dan perikanan yang belum optimal baik karena faktor input produksi maupun faktor alam, serta risiko terganggunya rantai pasokan pangan karena disrupsi global dan domestik yang pada akhirnya dapat mempengaruhi jumlah stok pangan dan kemudian berimbas pada inflasi pangan dan kesejahteraan petani/nelayan. Untuk menghadapi dan mengantisipasi tantangan-tantangan tersebut, Pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu bidang prioritas pembangunan dalam kebijakan transformasi ekonomi pada tahun 2024. Kebijakan pembangunan bidang ketahanan pangan pada tahun 2024 diarahkan untuk peningkatan ketersediaan, akses, dan stabilisasi harga pangan, yang dilakukan melalui beberapa langkah kebijakan, yaitu: 1. Peningkatan produksi domestik, baik sektor pertanian maupun sektor perikanan terutama pada komoditas unggulan. Hal ini dilakukan antara lain dengan: (1) perbaikan penyaluran sarana dan prasarana produksi seperti benih, pupuk, pakan, dan alat tangkap; (2) optimalisasi dan intensifikasi lahan; (3) pengendalian organisme pengganggu tanaman, dampak perubahan iklim, dan penyakit lainnya (seperti wabah penyakit mulut dan kuku) antara lain dengan pemanfaatan teknologi, serta pendampingan petani dan sinergi multipihak untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; (4) penguatan riset budidaya dan pascapanen; dan (5) penguatan kapasitas petani dan nelayan. 2. Penguatan kelembagaan petani, dukungan pembiayaan, dan perlindungan usaha tani. Penguatan kelembagaan petani dilakukan melalui korporasi petani yang 97
diarahkan untuk meningkatkan mutu, skala usaha dan memberikan nilai tambah produk. Dukungan pembiayaan dilakukan melalui subsidi, antara lain subsidi pupuk, Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG), subsidi bunga pinjaman penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah (CPP), dan subsidi bunga KUR, serta bantuan lainnya. Sementara itu, perlindungan usaha tani dilakukan melalui asuransi pertanian. 3. Percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pangan, yaitu jaringan jalan pertanian. Pembangunan dan rehabilitasi irigasi, bendungan, dan infrastruktur pangan ini akan melibatkan sinergitas antar K/L, terutama Kementerian PUPR dan Kementan, serta Pemerintah Daerah. 4. Pengembangan kawasan food estate atau lumbung pangan. Pengembangan food estate adalah upaya Pemerintah dalam mengantisipasi krisis pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani, sebagaimana sasaran akhir dari program pengembangan food estate adalah "terbangunnya kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern dan berkelanjutan untuk penguatan ketahanan pangan dan gizi nasional serta peningkatan kesejahteraan petani". Melalui pengembangan food estate, pengelolaan pangan dan pertanian dilakukan dengan pendekatan klaster dan multikomoditas yang terintegrasi dari hulu sampai hilir pada skala usaha yang luas serta dengan penerapan inovasi teknologi, pengembangan kelembagaan dan infrastruktur pendukung. Implementasi food estate dilakukan secara bertahap, dimulai dengan pengembangan membangun food estate di Provinsi Kalimantan Tengah, Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Timur sejak tahun 2020, dan direncanakan akan terus dikembangkan sampai tahun 2024. Pemerintah terus melakukan evaluasi dan perbaikan atas berbagai permasalahan yang dihadapi selama pengembangan food estate, baik dari sisi penataan kawasan, pengembangan sarana prasarana, jenis produksi, maupun sumber daya manusia, sehingga kapasitas dan diharapkan dapat mencapai sasaran akhir pengembangan food estate. 5. Penguatan cadangan pangan nasional. Cadangan pangan nasional (CPN) adalah upaya Pemerintah dalam mengelola ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga pangan, diantaranya untuk mengantisipasi krisis pangan. Sesuai UU Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, CPN terdiri atas cadangan pangan pemerintah (pusat) dan cadangan pangan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota, desa) serta cadangan pangan masyarakat. Pada tingkat pusat, Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) adalah persediaan pangan yang diselenggarakan oleh Badan Pangan Nasional dengan melibatkan Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan dengan tujuan untuk pemenuhan cadangan (stok pangan), menjaga stabilitas harga dalam negeri, dan memenuhi kebutuhan pemerintah lainnya dalam menanggulangi, mengantisipasi, dan mitigasi kondisi tertentu. 98
Selain melalui kebijakan peningkatan produksi dan penyediaan cadangan pangan, kebijakan antisipatif lainnya dalam penyediaan stok pangan yang memadai, yaitu melalui impor dengan tetap memperhatikan musim panen dan stok pangan nasional. Sebagaimana UU Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, impor merupakan upaya terakhir dalam rangka penyediaan pangan yang cukup bagi seluruh penduduk dengan harga terjangkau daya beli masyarakat. Selanjutnya, dalam rangka antisipasi dan adaptasi dampak perubahan iklim dan iklim ekstrem seperti kekeringan El Nino terhadap ketahanan pangan nasional, Pemerintah melalui Kementan akan melakukan sinergi dengan seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan sektor pertanian, utamanya dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk segera melakukan antara lain: (1) identifikasi dan pemetaan lokasi terdampak kekeringan, serta mengelompokkan menjadi daerah merah, kuning, dan hijau; (2) percepatan tanam untuk mengejar sisa musim hujan; (3) peningkatan ketersediaan alsintan untuk percepatan tanam; (4) peningkatan ketersediaan air dengan membangun dan memperbaiki embung, dam parit, sumur dalam, sumur resapan, jaringan irigasi tersier, serta pompanisasi; (5) penyediaan benih tahan kekeringan dan organisme pengganggu tanaman; (6) program 1.000 ha adaptasi dan mitigasi dampak El Nino; (7) pengembangan pupuk organik terpusat dan mandiri; (8) dukungan pembiayaan KUR dan asuransi pertanian; dan (9) penyediaan lumbung pangan sebagai cadangan pangan mulai dari tingkat provinsi sampai tingkat desa. Untuk mendukung berbagai kebijakan ketahanan pangan di atas, Pemerintah mengalokasikan anggaran ketahanan pangan pada RAPBN TA 2024 yang direncanakan sebesar Rp108,8 triliun, meningkat 7,8 persen dibandingkan outlook tahun 2023. Alokasi tersebut didistribusikan baik melalui belanja K/L, belanja non- K/L, dan transfer ke daerah, serta diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal guna meningkatkan produktivitas pangan dan kesejahteraan petani, serta mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Pemerintah mengapresiasi pandangan Fraksi Partai NasDem untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani yang ditunjukkan melalui indikator NTP dan NTN, sebagai bagian dari upaya membangun kedaulatan pangan sekaligus target pembangunan ekonomi lainnya seperti penurunan angka stunting, penurunan angka kemiskinan ekstrem, dan indeks pembangunan manusia. Perbaikan kesejahteraan diantaranya tercermin dari capaian NTP dan NTN yang telah melampaui level prapandemi. Pada tahun 2022, NTP dan NTN melanjutkan tren meningkat hingga mencapai masing-masing sebesar 107,33 dan 106,45, melebihi target indikator pembangunan pada tahun 2022 yang masing-masing diperkirakan berada dalam rentang 103 - 105 dan 104 - 106. Di tahun 2023 dan 2024, peningkatan NTP dan NTN terus berlanjut sejalan dengan komitmen Pemerintah dalam diperkirakan 99
meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perikanan dalam rangka penguatan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani/nelayan. Fokus terhadap peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan pada tahun 2024 tercermin dari peningkatan target indikator NTP dan NTN dibandingkan capaian tahun 2022 dan target tahun 2023 hingga masing-masing mencapai 105-108 dan 107-110. Perkembangan positif NTP terutama dipengaruhi oleh naiknya indeks harga yang diterima oleh petani terutama di subsektor perkebunan, sejalan juga dengan tren kenaikan harga komoditas hingga akhir tahun 2022. Sementara itu, kenaikan pada NTN didorong oleh kenaikan permintaan perikanan tangkap, baik dari domestik maupun ekspor, serta kenaikan harga beberapa komoditas perikanan. Tren positif NTP dan NTN juga tidak terlepas dari dukungan bauran kebijakan Pemerintah di bidang pangan, antara lain: (1) penyediaan sarana dan prasarana produksi bagi petani dan nelayan, seperti benih, pupuk, pakan, dan alat tangkap; (2) dukungan pembiayaan usaha tani seperti melalui subsidi pupuk, Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG), subsidi bunga pinjaman penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah (CPP), dan subsidi bunga KUR; (3) perlindungan usaha tani melalui asuransi pertanian; (4) penguatan korporasi petani yang diharapkan dapat meningkatkan mutu, skala usaha dan memberikan nilai tambah produk; dan (5) pengembangan food estate sebagai sentra produksi pangan yang terintegrasi dari hulu sampai hilir dengan skala usaha yang luas serta teknologi dan infrastruktur pendukung yang memadai. Belajar dari pengalaman tersebut, Pemerintah akan melanjutkan kebijakan-kebijakan tersebut untuk menjadi bagian dari kebijakan prioritas bidang ketahanan pangan tahun 2024, dengan rencana alokasi anggaran dalam RAPBN tahun anggaran 2024 mencapai Rp108,8 triliun. Melalui kebijakan dan dukungan anggaran ketahanan pangan tahun 2024 tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani dan nelayan. Menanggapi pandangan dari Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dapat disampaikan bahwa salah satu arah kebijakan dalam mendukung infrastruktur di bidang pangan yaitu melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian dalam rangka menjamin kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi. Melalui infrastruktur di bidang pangan, Pemerintah terus meningkatkan pencapaian program swasembada pangan dengan penyediaan irigasi yang diselaraskan dengan jumlah lahan pertanian, terutama lahan pertanian pangan yang produktif dan mendukung kawasan food estate. Pembangunan infrastruktur di bidang pangan dilaksanakan melalui rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pengembangan sumber air, dan konservasi air dan lingkungan hidup untuk menambah areal pertanian. Ketersediaan jaringan irigasi pertanian merupakan salah satu aspek dari kesiapan lahan untuk mendukung peningkatan produksi komoditas hasil pertanian secara nasional. Pemenuhan atas 100
sarana dan prasarana pertanian juga didukung oleh pembangunan bendungan yang berfungsi sebagai penyedia air irigasi. Pemerintah menyadari bahwa keberlanjutan program ketahanan pangan perlu dijaga mengingat perannya sangat penting dalam mengendalikan stabilitas harga termasuk daya beli masyarakat. Menanggapi pandangan Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai Amanat Nasional, dapat kami sampaikan bahwa dukungan untuk sektor ketahanan pangan melalui TKD dialokasikan antara lain melalui: (1) DAK Fisik Bidang Irigasi yang diarahkan untuk mendukung arah kebijakan DAK Tematik Pengembangan Food Estate (FE) serta DAK Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)/KSPP dengan sasaran untuk menyediakan, menjaga, dan meningkatkan kehandalan fungsi layanan irigasi terutama pada daerah pengembangan food estate, daerah lumbung pangan atau kawasan sentra produksi pangan nasional, dan daerah lumbung pangan atau kawasan sentra produksi pangan wilayah atau regional; dan (2) DAK Nonfisik melalui Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian yang pada tahun 2024 direncanakan sebesar Rp300,0 miliar dan kebijakannya diarahkan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan penyuluhan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), peningkatan pelayanan kesehatan hewan dalam mendukung peningkatan populasi dan produksi ternak, dan peningkatan produksi sayuran pada tingkat rumah tangga guna mendukung penurunan stunting. Pemerintah Indonesia sependapat dengan Fraksi Partai Demokrasi Perjuangan, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan agar subsidi tetap dilanjutkan dan penyalurannya lebih tepat sasaran. Dalam tahun 2024, Pemerintah tetap akan mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan subsidi a.l. subsidi BBM, subsidi listrik, subsidi pupuk, subsidi PSO untuk transportasi dan komunikasi, dan subsidi bunga KUR untuk UMKM. Dalam rangka memperbaiki penyaluran subsidi kepada masyarakat agar lebih tepat sasaran, Pemerintah akan berupaya melanjutkan kebijakan transformasi subsidi secara bertahap. Pemerintah akan melakukan transformasi subsidi, dari subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis orang/penerima manfaat yang akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Target sasaran penerimanya adalah 40 persen golongan masyarakat miskin dan rentan yang terdata pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dengan demikian, Pemerintah sependapat bahwa validasi dan pemutakhiran DTKS sangat penting untuk dilaksanakan untuk menjamin ketepatan sasaran berbagai program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. 101
Pemerintah terus berkomitmen untuk menyalurkan Subsidi/Bantuan Langsung Pupuk untuk membantu aksesibilitas petani dalam memenuhi kebutuhan dan harga pupuk sehingga dapat menerapkan pemupukan berimbang dalam kegiatan usaha taninya guna meningkatkan produksi dan kualitas hasil pertanian. Subsidi/Bantuan Langsung Pupuk diberikan untuk mendorong produktivitas petani kecil dan mengurangi biaya usaha tani serta untuk mendukung ketahanan pangan. Dalam rangka ketepatan sasaran, pemberian Subsidi/Bantuan Langsung Pupuk tahun 2024 dibatasi untuk jenis pupuk tertentu pada komoditas prioritas. Dalam rangka penguatan cadangan pangan nasional, Pemerintah menyelenggarakan CPP melalui penguatan peran Perum Bulog dan BUMN Pangan dalam menjaga kestabilan harga bahan pangan di pasar dengan pemberian Subsidi Bunga Pinjaman Dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah yang diperoleh dari Bank Penyalur sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Pinjaman Perum Bulog dan BUMN Pangan dalam rangka pengadaan komoditas CPP meliputi 11 jenis komoditas yaitu beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging unggas, telur unggas, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan. Pemerintah juga meningkatkan penyaluran KUR sektor pertanian untuk meningkatkan pembiayaan terhadap usaha tani. Menanggapi pandangan dari Fraksi Partai Amanat Nasional terkait usulan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim, dapat dijelaskan sebagai berikut. Perubahan iklim adalah ancaman nyata bagi kesehatan, keselamatan, serta aktivitas ekonomi. Cuaca ekstrem hingga bencana alam yang sering terjadi, terkait erat dengan perubahan iklim. Kerugian yang ditimbulkan begitu besar, baik korban jiwa, hilangnya aset serta menurunnya aktivitas produksi, khususnya di sektor pertanian. Pemerintah memiliki komitmen yang sangat kuat dalam penanganan perubahan iklim. Komitmen tersebut tertuang di dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) yang mencanangkan target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen dengan upaya sendiri, dan sampai dengan 41 persen dengan dukungan internasional dari skenario business as usual pada tahun 2030. Pada tanggal 23 September 2022, Indonesia telah menyampaikan dokumen Enhanced NDC (ENDC) Indonesia. Di dalam dokumen tersebut, Indonesia menaikkan target penurunan emisi GRK Indonesia dengan kemampuan sendiri menjadi 31,89 persen dan sampai dengan 43,20 persen dengan dukungan internasional. Selain itu, Pemerintah juga menetapkan Strategi Jangka Panjang Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim (Long-Term Strategy for Low Carbon Climate Resilience/LTS-LCCR) di tahun 2050 dan target Emisi Nol Bersih (Net Zero Emission) pada tahun 2060 atau lebih cepat. 102
Menanggapi pandangan dari Fraksi Partai Demokrat agar Pemerintah membuat kebijakan transformasi energi baru dan terbarukan menuju energi hijau yang berkelanjutan melalui pemanfaatan sumber daya alam (SDA) yang melimpah, dapat dijelaskan sebagai berikut. Pemerintah telah melakukan penguatan sektoral melalui regulasi dalam bidang energi baru dan energi terbarukan melalui penerbitan Perpres Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Perpres ini bertujuan untuk meningkatkan investasi di sektor pembangkit listrik energi terbarukan yang diharapkan dapat membantu tercapainya target bauran energi terbarukan dalam kebijakan energi nasional. Pemerintah dan DPR RI juga tengah merumuskan Rancangan UU Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET). RUU EBET diharapkan akan menjadi regulasi yang komprehensif untuk mengembangkan iklim pembangunan EBET yang berkelanjutan dan berkeadilan untuk membantu tercapainya target NDC dan Net Zero Emissions (NZE). Melalui RUU EBET, upaya mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) diharapkan dapat dicapai dan mendukung pembangunan industri serta ekonomi hijau. Dalam mendukung program pembangunan ekonomi hijau, pada tahun 2024 Pemerintah memberikan dukungan fiskal kepada BUMN salah satunya melalui penerusan pinjaman kepada BUMN yang antara lain untuk mendukung pencapaian target bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) dan ekonomi hijau seperti proyek pembangkit listrik geotermal (panas bumi) dan pembangkit listrik tenaga air (pumped storage). Pemerintah sejalan dengan pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera untuk terus meningkatkan dukungan terhadap sektor UMKM, termasuk pengembangan program transformasi digital UMKM. Pemerintah melalui Kementerian Kominfo mendukung pertumbuhan ekonomi digital dengan memfasilitasi adopsi teknologi digital terutama untuk sektor strategis, UMKM, dan startup digital. Pada tahun 2023 Kementerian Kominfo akan memfasilitasi 4.700 UMKM untuk scale-up dalam konteks adopsi teknologi digital. Untuk mendukung startup digital nasional, Kementerian Kominfo melakukan kegiatan yang bersifat meningkatkan awareness masyarakat untuk membangun startup digital, dan melakukan pendampingan agar startup digital dapat mencapai product-market fit dengan target sebanyak 35 startup digital aktif. Selain itu, sebanyak 80 startup digital akan dibantu dalam kegiatan Business Matchmaking dengan investor, korporasi, dan BUMN untuk meningkatkan potensi mendapatkan pendanaan. Pada tahun 2024, direncanakan memfasilitasi dukungan startup digital aktif sebanyak 35 startup digital. 103
Menanggapi pandangan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa agar Pemerintah mengakselerasi literasi digital dan inklusi finansial bagi UMKM dapat dijelaskan sebagai berikut. Menurut data OJK sebanyak 70 persen UMKM belum bankable/belum mampu mengakses pembiayaan dari perbankan maupun lembaga keuangan lainnya, karena banyak UMKM belum memenuhi syarat-syarat yang diajukan oleh lembaga keuangan diantaranya memiliki laporan keuangan ataupun jaminan berupa asset gap financial yang disebabkan karena rendahnya literasi digitalisasi dan rendahnya inklusi keuangan melalui pemanfaatan produk atau layanan jasa keuangan. Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM akan memperkecil gap tersebut, melalui program: (1) Transformasi Digital KUMKM dengan target 30 juta UMKM sampai dengan tahun 2024, dan berfokus untuk usaha mikro (optimalisasi e-Catalogue, Onboarding media sosial), usaha kecil (optimalisasi e-commerce lokal dan homogen), usaha menengah (optimalisasi e-commerce global dan ekspor) dan koperasi (digitalisasi dan optimalisasi pendataan anggota dan pelaporan keuangan); dan (2) pengembangan kewirausahaan yang bertujuan untuk meningkatkan rasio kewirausahaan hingga tahun 2024 sebesar 3,95% dan penumbuhan 1 juta wirausaha. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan koordinasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antar K/L, Pemda, dan asosiasi dalam rangka akselerasi penumbuhan wirausaha. Menanggapi pernyataan Fraksi Partai Demokrat terkait kesenjangan konektivitas seluler di seluruh daerah di Indonesia dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan terkait pembangunan Base Transceiver Station (BTS), dapat dijelaskan sebagai berikut. Pemerintah menyadari bahwa masih terdapat kurang lebih 12,5 ribu desa/kelurahan yang belum memiliki jaringan 4G di Indonesia. Pada tahun 2021 telah dilakukan pemetaan dimana sebanyak 3,4 ribu desa/kelurahan wilayah komersial (dibangun oleh operator seluler) dan sisanya sebanyak 9,1 ribu desa/kelurahan berada di wilayah non komersial (wilayah 3T). Dari 9,1 ribu desa/kelurahan wilayah non komersial tersebut, terdapat 1,2 ribu desa/kelurahan wilayah 3T yang sudah terdapat jaringan 2G/3G, dan perlu upgrade ke 4G oleh operator seluler, sedangkan sisanya sekitar 7,9 ribu desa/kelurahan wilayah 3T yang belum terdapat jaringan 4G disediakan oleh Kemenkominfo melalui BAKTI. Berdasarkan data tersebut, Kemenkominfo melakukan koordinasi dengan operator seluler untuk melakukan penyediaan jaringan 4G di wilayah komersial, dan untuk wilayah non komersial akan disediakan oleh Kemenkominfo melalui BAKTI. Hal tersebut telah tercantum di dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020- 2024. Sampai dengan tahun 2022, jumlah BTS yang telah terbangun diperkirakan kurang lebih lima ribu lokasi. Pada tahun 2023, pembangunan BTS 4G ditargetkan 104
sebanyak 332 lokasi, namun sampai saat ini belum ada kontrak yang diterbitkan. Sehingga pada tahun 2024, untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan BTS direncanakan sekitar kurang lebih lima ribu lokasi. Selanjutnya, pembangunan BTS akan dilaksanakan secara bertahap. Pemerintah sependapat dengan pandangan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terkait pembaruan teknologi dan penguatan digitalisasi ekonomi, bahwa dalam mendukung transformasi ekonomi, penguatan dan pemerataan akses digital dalam bidang TIK terus dilakukan oleh Pemerintah terutama penuntasan dan pemanfaatan infrastruktur TIK yang mendukung pengembangan ekonomi dan stabilitas pelayanan publik. Pemerintah terus berkomitmen untuk mengakselerasi transformasi digital melalui perluasan akses dan kebermanfaatan teknologi digital agar dapat dirasakan secara nyata oleh seluruh masyarakat. Percepatan transformasi digital meliputi pembangunan infrastruktur digital, digitalisasi pemerintahan, pengembangan ekonomi digital, pemerataan literasi dan keterampilan digital masyarakat, serta pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Salah satu strategi yang ditempuh oleh Pemerintah yaitu dengan pembangunan infrastruktur digital yang memiliki peranan paling penting dalam pertumbuhan daya saing nasional di berbagai sektor, dan menjadi salah satu penggerak ekonomi. Karena kegiatan tetap harus dapat berjalan tanpa diperlukan interaksi secara fisik, pembangunan infrastruktur digital makin mendesak untuk dipenuhi. Untuk itu, Pemerintah terus berupaya memenuhi kebutuhan digital dan mengurangi kesenjangan digital serta membuat semua orang terhubung secara digital, sehingga pembangunan infrastruktur tersebut adil, inklusif, dan bermanfaat. Pemerintah sependapat dengan pandangan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Terkait dengan Penganggaran berbasis kesejahteraan (wellbeing budget) Pemerintah saat ini sedang mengkaji rancangan kebijakan wellbeing framework yang sesuai dengan best practices dan sesuai dengan sistem penganggaran di Indonesia. Mayoritas negara di dunia menerapkan sistem penganggaran tradisional yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, secara global muncul kesadaran tentang perlunya sistem penganggaran yang menekankan pada kesejahteraan. Sistem ini dianggap lebih sustainable karena mempertimbangkan berbagai aspek termasuk pendidikan, kesehatan, serta lingkungan. Wellbeing framework Indonesia tersebut ke depan akan terus dikembangkan agar semakin mencerminkan dan menangkap aspek fundamental dari tingkat kesejahteraan, dan nantinya diharapkan dapat menjadi tonggak awal untuk menerapkan Sistem Penganggaran Berbasis Kesejahteraan (wellbeing budget) dalam rangka mewujudkan proses penganggaran yang lebih efektif dan akseleratif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 105
Pemerintah mengapresiasi atas perhatian dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap perkembangan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah menyadari bahwa penurunan IPK (dari skor 38 menjadi skor 34) karena kasus korupsi masih terus terjadi. Terdapat beberapa instrumen yang mengindikasikan penurunan skor IPK tersebut, yaitu (1) Political Risk Service (PRS); (2) International Country Risk Guide; (3) IMD World Competitiveness Yearbook, dan (4) indeks Political and Economic Risk Consultancy (PERC) Asia Risk Guide. Sementara tiga indeks yang menunjukkan posisi stagnan, yaitu : (1) Global Insight Country Risk Ratings; (2) Bertelsmann Foundation Transformation Index; dan (3) Economist Intelligence Unit Country Ratings. Selain itu, terdapat dua indeks yang menunjukkan posisi naik, yaitu : (1) World Justice Project - Rule of Law Index; dan (2) Varieties of Democracy. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah mendukung upaya pemberantasan korupsi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, dan bertanggung jawab (good governance). Pemerintah akan menyusun langkah-langkah kongkrit yang akan dilakukan dalam mendorong penanganan kasus korupsi di Indonesia, lain yaitu (1) memperbaiki birokrasi untuk menghilangkan korupsi; antara (2) sinkronisasi perundang-undangan atau penataan regulasi, (3) pembinaan sumber daya manusia (SDM), dan (4) digitalisasi pemerintahan (penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik/SPBE) untuk mengurangi/mencegah konflik kepentingan antara aparat pemerintahan dengan para vendor/investor. Terkait dengan penataan regulasi, Pemerintah menyoroti peraturan-peraturan yang masih tumpang tindih. Peraturan tersebut perlu diatur dalam satu wadah aturan yaitu melalui sistem Omnibus Law untuk menata regulasi dan/atau menyinkronkan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu, Pemerintah akan melakukan pembinaan SDM secara terus menerus agar mampu bekerja secara efisien dan efektif serta mampu menguasai teknologi/digitalisasi/SPBE. Kemajuan teknologi informasi, dapat dimanfaatkan untuk mendorong efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Kemajuan teknologi informasi juga dapat menghemat APBN dalam kegiatan pengadaan barang/jasa untuk kepentingan pemerintah. Sebagai contoh, e-procurement yang menyediakan fasilitas pengadaan melalui jaringan elektronik akan meningkatkan transparansi proses pengadaan sehingga bisa menekan kebocoran yang mungkin terjadi. Selanjutnya, transparansi merupakan syarat dari terwujudnya good governance. Karena transparansi akan mempermudah akses informasi bagi masyarakat yang kemudian mempermudah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan publik. 106
Berdasarkan upaya perbaikan Pemerintah tersebut yang kolaboratif dan akseleratif semua komponen pemerintahan diharapkan bisa menjadi komitmen dan terobosan baru dalam pemberantasan kasus korupsi di tahun-tahun mendatang. Pemerintah sependapat dengan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan untuk terus meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pelaporan keuangan. Dimana kita pahami bersama bahwa terdapat beberapa manfaat dari transparansi anggaran, salah satunya adalah meningkatkan kepercayaan publik dan investor, baik dari sisi ekonomi maupun politik. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan transparansi, khususnya dalam pengelolaan anggaran. Hal tersebut dibuktikan dengan keberhasilan Indonesia menjadi negara yang mendapatkan peringkat tertinggi di kawasan Asia Tenggara dalam hal transparansi anggaran, sesuai hasil Open Budget Survey tahun 2021 yang dirilis oleh International Budget Partnership. Di samping itu, berdasarkan Laporan Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal tahun 2022 yang dipublikasikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI, disampaikan bahwa Pemerintah telah dapat memenuhi sebagian besar kriteria pilar transparansi fiskal dengan pencapaian level advanced sebanyak 24 kriteria, level good sebanyak 15 kriteria, dan level basic sebanyak 8 kriteria. Hasil reviu tahun 2022 tersebut menujukkan adanya kenaikan capaian Pemerintah dibanding capaian pada tahun 2021 lalu. Menanggapi pandangan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan bahwa masalah keseimbangan primer negatif memerlukan upaya berkelanjutan, Pemerintah tetap berusaha dan berkomitmen untuk mengarahkan keseimbangan primer menuju positif sesuai pengelolaan fiskal yang fleksibel dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan pengelolaan fiskal yang prudent dan sustainable termasuk mengendalikan risiko utang yang aman dan kredibel antara lain melalui perluasan basis investor dan fleksibilitas pembiayaan utang. Pemerintah sepakat dengan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera bahwa penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia harus menjadi perhatian bersama Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Korupsi merupakan extraordinary crime, oleh karena itu pencegahan dan penanganan korupsi juga membutuhkan mekanisme khusus. Upaya perbaikan bersama yang kolaboratif dan akseleratif diharapkan dapat menjadi komitmen dan terobosan baru dalam pemberantasan korupsi ke depan, untuk mewujudkan Indonesia yang maju, sejahtera, dan berbudaya anti korupsi. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam upaya memberikan pelayanan publik yang semakin efisien, efektif, melayani, dan bebas dari korupsi. Hal ini sejalan dengan kebijakan reformasi birokrasi pada tahun 2024 yang diarahkan antara lain untuk: (1) mendorong pelaksanaan inovasi layanan publik digital; (2) penguatan 107
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); (3) memperkuat mekanisme pemberian reward and punishment untuk mendorong kinerja ASN yang lebih berintegritas; (4) melanjutkan kebijakan penguatan organisasi melalui rightsizing organisasi; (5) mendorong efisiensi belanja birokrasi untuk meningkatkan fiscal space dalam rangka menopang pelaksanaan transformasi ekonomi; (6) melanjutkan perumusan desain reformasi pensiun; dan (7) peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM juga telah menyikapi secara serius turunnya IPK Indonesia, melalui pembentukan kelompok kerja analisis dan evaluasi hukum tentang penegakan hukum tindak pidana korupsi, yang akan menilai sejauh mana tingkat keberhasilan pemberantasan korupsi dan permasalahan yang menjadi kendala. Selain itu, upaya untuk terus mereduksi kasus korupsi telah dilakukan melalui pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI WBK/WBBM) di lingkungan K/L dan Pemda. Pemerintah juga akan terus berupaya menerapkan SPBE untuk semakin meningkatkan peringkat e-Government Development Index (EGDI) Indonesia (peringkat 77 di tahun 2022). Melalui SPBE diharapkan pelayanan birokrasi akan semakin lebih berbasis digital dan terintegrasi, yang pada muaranya akan mengakselerasi pelayanan publik serta menutup celah serta mengurangi berbagai potensi korupsi. Selain itu, melalui SPBE, diharapkan pemerintah dapat bergerak lebih lincah dan mampu cepat beradaptasi dengan teknologi guna menghadapi persaingan antarnegara yang semakin sengit. terbukti mampu Berdasarkan pengalaman di beberapa negara, digitalisasi menciptakan pemerintah yang lebih efisien dan meningkatkan skor IPK. Sebagai contoh, Denmark dan Finlandia yang memiliki skor EGDI tinggi, ternyata juga sejalan dengan skor IPK yang diperoleh kedua negara tersebut. Diharapkan melalui SPBE, skor EGDI Indonesia juga akan semakin membaik, yang pada akhirnya akan meningkatkan skor dan peringkat IPK Indonesia. Untuk itu diperlukan extra effort dari seluruh pihak untuk terus berupaya mendorong percepatan digitalisasi dalam rangka penguatan akuntabilitas keuangan negara. Menurunnya IPK Indonesia harus lebih memacu kita untuk semakin meningkatkan nilai-nilai integritas dan menggalakkan upaya pemberantasan korupsi. Diharapkan IPK tidak hanya berhenti di sekedar angka-angka saja, namun juga memberikan dampak nyata bagi kemajuan masyarakat. Hal ini karena penurunan tingkat korupsi, akan berkorelasi positif pada meningkatnya pelayanan kepada masyarakat, seperti layanan kesehatan, pendidikan, pembangunan, dan pengentasan kemiskinan. Pemerintah mengapresiasi pandangan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Secara umum, program-program pada Kemenlu merupakan program teknis yang 108
hanya ada di Kemenlu dan tidak bersifat lintas. Anggaran Kemenlu terbagi dalam 5 (lima) program yaitu Program Diplomasi dan Kerja sama Internasional; (2) Program Peran dan Kepemimpinan Indonesia di bidang Kerja sama Multilateral; (3) Program Perlindungan WNI di Luar Negeri serta Pelayanan Publik; (4) Program Penegakan Kedaulatan serta Hukum dan Perjanjian Internasional; dan (5) Program Dukungan Manajemen. Secara khusus, penganggaran untuk kegiatan diplomasi ekonomi terdapat pada Program Diplomasi dan Kerja Sama Internasional yang didalamnya memuat antara lain kegiatan-kegiatan penguatan diplomasi ekonomi bagi peningkatan produktivitas untuk mendukung transformasi ekonomi, khususnya untuk peningkatan perdagangan, investasi dan pariwisata, termasuk untuk membangun komunikasi bertaraf internasional guna menjaga kerjasama pengelolaan komoditas unggulan di luar negeri secara berkelanjutan. Sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan penguatan kebijakan internasional di segala lini, kegiatan diplomasi ekonomi tersebut juga untuk memperkuat: 1. kegiatan misi dagang, pameran, dan promosi peningkatan ekspor ke luar negeri, serta kegiatan perundingan dan ratifikasi perjanjian perdagangan internasional (melalui Kementerian Perdagangan) 2. promosi pengembangan diversifikasi wisata pada skala internasional maupun domestik berupa wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan melalui pemanfaatan konsep MICE wisata SAVE (Scientific, Academic, Volunteer, and Educational), wisata kebugaran, wisata kesehatan/medis, dan wisata olah raga. Diversifikasi wisata yang dipromosikan ini tetap didukung dengan penguatan aksesibilitas, atraksi, dan amenitas (melalui Kementerian Parekraf) 3. peluang investasi dalam negeri yang telah semakin diperkuat dengan sistem perijinan berusaha (OSS), fasilitasi relokasi perusahaan asing ke Indonesia, dan fasilitasi berusaha terkait masterlist, tax holiday dan tax allowance (melalui Kementerian Investasi/BKPM) Pemerintah sependapat dengan pandangan Fraksi Partai Gerindra bahwa belanja dalam APBN haruslah tepat sasaran. Tahun 2024 sebagai masa terakhir Pemerintahan saat ini berfokus pada kegiatan-kegiatan untuk mendukung penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi dan mendorong penguatan daya saing investasi. Selain itu, Pemerintah juga fokus pada penguatan kualitas SDM, infrastruktur, hilirisasi SDA, penguatan kelembagaan dan simplifikasi regulasi, serta pengembangan ekonomi hijau. 109
Pemerintah mengapresiasi pandangan Fraksi Partai Gerindra agar mandatory spending pemanfaatannya dioptimalkan untuk membangun SDM Indonesia. Sejalan dengan tujuan tersebut kebijakan anggaran pendidikan pada tahun 2024 diarahkan untuk: 1. Peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan melalui perluasan wajib belajar dan bantuan pendidikan (antara lain beasiswa afirmasi, PIP, KIP Kuliah) termasuk pada pendidikan keagamaan; 2. Penguatan kualitas dan ketersediaan layanan PAUD melalui optimalisasi APBD/Dana Desa; 3. Percepatan peningkatan kualitas sarpras penunjang kegiatan pendidikan terutama di daerah 3T baik pada pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan; 4. Peningkatan kompetensi guru dan tetap melanjutkan transformasi guru dan tenaga kependidikan antara lain melalui program guru penggerak dan pemberian sertifikat pendidik; tenaga kependidikan dengan 5. Penguatan pendidikan vokasi dengan pasar tenaga kerja (link and match) antara lain melalui penguatan teaching industry dan SMK Pusat Unggulan; Peningkatan investasi di bidang pendidikan antara lain untuk pemberian beasiswa, dukungan riset, pemajuan kebudayaan, dan penguatan perguruan tinggi. Menanggapi masukan dari Fraksi Partai Amanat Nasional agar Pemerintah tidak menunda realisasi belanja dapat dijelaskan sebagai berikut. Pemerintah pada hakikatnya senantiasa berupaya agar belanja Pemerintah dilaksanakan dengan prudent dan tentunya dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Realisasi belanja pemerintah sampai dengan semester I tahun 2023 lebih tinggi apabila dibandingkan dengan tingkat penyerapan tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut utamanya didukung oleh pertumbuhan belanja K/L yang mencapai 5,8 persen. Realisasi belanja pemerintah pusat terutama dimanfaatkan antara lain untuk penyaluran berbagai bantuan sosial seperti penyaluran Program Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, bantuan iuran bagi peserta PBI JKN, pendanaan Proyek Strategis Nasional, pemberian THR dan Gaji ke- 13, pembayaran manfaat pensiun, penyaluran subsidi dan pembayaran kompensasi, persiapan pelaksanaan Pemilu tahun 2024, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Selanjutnya pada sisa semester II tahun 2023, Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan kinerja realisasi belanja dalam rangka mendorong pelaksanaan program-program prioritas Pemerintah. Pemerintah sependapat dengan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengenai fokus belanja pemerintah. Pada RAPBN tahun 2024, sebagai keberlanjutan dari implementasi kebijakan pada tahun sebelumnya, belanja negara masih tetap didorong 110
untuk semakin berkualitas, yang mampu menghasilkan output yang optimal dalam menstimulasi pemulihan perekonomian dan perbaikan derajat kesejahteraan pascapandemi. Kebijakan belanja negara diarahkan untuk peningkatan kualitas belanja melalui efisiensi dan efektivitas untuk mengakselerasi transformasi ekonomi. Arah kebijakan belanja negara 2024 antara lain sebagai berikut: 1. Mendukung percepatan transformasi ekonomi melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi; di samping itu juga untuk penguatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, mendukung hilirisasi SDA, deregulasi, dan penguatan institusi; 2. Penguatan spending better melalui efisiensi kebutuhan dasar, fokus mendukung prioritas pembangunan, dan berorientasi pada hasil; 3. Mendorong efektivitas program perlinsos melalui peningkatan akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran dan sinergi program; serta 4. Penguatan sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah antara lain melalui implementasi kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal regional. Pemerintah juga sependapat dengan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, bahwa belanja pemerintah harus memberikan output yang jelas, sehingga secara konsisten Pemerintah terus berupaya melakukan berbagai perbaikan dan mekanisme dalam perencanaan dan penganggaran. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah masih terus memperkuat implementasi RSPP untuk mewujudkan implementasi kebijakan value for money dalam proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaannya, dan memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja. Salah satu implementasi RSPP adalah mengidentifikasi keluaran (output) agar lebih mencerminkan keluaran yang bersifat real work yaitu sebagai produk akhir dari pelaksanaan kegiatan. Penguatan implementasi RSPP pada tahun 2024 diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas perencanaan dan penganggaran program/kegiatan Pemerintah sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Pemerintah sependapat dengan pandangan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa bahwa kebijakan belanja K/L haruslah ditekankan pada spending better yang berorientasi pada hasil. Salah satu arah kebijakan belanja negara 2024 adalah dengan penguatan spending better yang dilakukan untuk mendorong efisiensi kebutuhan dasar, fokus pada prioritas pembangunan, serta berorientasi pada hasil. Hal ini dilakukan karena selain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kebijakan ini juga untuk mendorong pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan baik antargolongan maupun antarwilayah. Hal ini dilaksanakan melalui efisiensi belanja operasional, penguatan 111
belanja produktif, mendorong efektivitas dan pengendalian belanja pegawai, peningkatan ketepatan sasaran belanja bantuan sosial dan subsidi, serta penguatan sinergi dan harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah. Penguatan spending better pada Pemerintah juga tercermin dari implementasi kebijakan RSPP yang senantiasa melakukan perbaikan guna tercapainya keselarasan antarprogram serta kejelasan dan keterukuran produk keluaran (output) yang dihasilkan dan tercermin dari kualitas informasi kinerja setiap K/L. Beberapa area yang terus diperbaiki dalam pengimplementasian kebijakan RSPP meliputi: (1) peningkatan fokus dan desain analisis antara lain melalui pemanfaatan peran strategis instrumen penganggaran berbasis kinerja (indikator kinerja, standar biaya, dan monitoring kinerja) dalam mempertimbangkan alokasi anggaran; (2) penyederhanaan dan digitalisasi proses, antara lain melalui penyederhanaan proses end-to-end penyusunan anggaran dan penguatan digitalisasi di setiap proses penganggaran; serta (3) effective change management, antara lain melalui peningkatan sense of urgency dan sense of belonging. Menanggapi pandangan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan agar tidak efisien, Pemerintah meninjau dan mengendalikan pengeluaran yang mengidentifikasi prioritas yang lebih baik, dan menghindari pemborosan dapat dijelaskan sebagai berikut. Dinamika kondisi global yang sedemikian cepat pascapandemi Covid-19 menciptakan kompleksitas yang berat dalam beberapa tahun ke depan. Setidaknya ada empat tantangan besar yang sedang dan akan dihadapi perekonomian global yaitu ketegangan geopolitik, cepatnya perkembangan teknologi digital, perubahan iklim, dan dampak jangka panjang Covid-19. Selain berbagai tantangan eksternal yang semakin kompleks, tantangan dan kendala pembangunan yang berasal dari dalam negeri juga masih harus kita hadapi, antara lain ketersediaan infrastruktur dan kualitas SDM. Dengan mencermati berbagai tantangan dan arah agenda pembangunan, kebijakan fiskal tahun 2024 diarahkan untuk "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Pada tahun 2024 optimalisasi atas tiga fungsi utama APBN akan ditempuh yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi alokasi pada tahun 2024 akan diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi melalui percepatan reformasi struktural yang meliputi peningkatan kualitas SDM dan pembangunan infrastruktur. Fungsi stabilisasi akan diarahkan sebagai shock absorber terhadap gejolak yang terjadi, pengendalian inflasi, sehingga dapat memberikan fundamental yang kuat untuk peningkatan resiliensi serta akselerasi pertumbuhan ekonomi. Fungsi distribusi, diarahkan untuk mendukung berbagai program afirmasi dalam rangka penurunan tingkat kemiskinan, penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting. 112
Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan kualitas belanja, pengalokasian anggaran belanja K/L tahun 2024 memperhatikan beberapa hal antara lain: (1) fokus pada prioritas dan berorientasi pada hasil (result based), (2) efisiensi belanja antara lain penajaman belanja barang (operasional, perjalanan dinas, paket meeting dan honor); (3) belanja modal difokuskan untuk mendukung transformasi ekonomi serta pembatasan pembangunan gedung dan pengadaan kendaraan dinas, (4) penajaman belanja yang diserahkan kepada masyarakat/pemda dan efektivitas penyaluran bansos dan subsidi, (5) sinkronisasi antara belanja K/L dan transfer ke daerah untuk menghindari tumpang tindih antara lain dengan melakukan sinkronisasi pendanaan antara kegiatan yang didanai dari DAK dengan belanja K/L. Pemerintah sependapat dengan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa bahwa program penurunan prevalensi stunting harus berorientasi pada output yang jelas dengan porsi anggaran untuk kegiatan teknis lebih besar daripada kegiatan pendukungnya seperti rapat dan koordinasi. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah selama ini untuk menghasilkan belanja yang berkualitas. Pemerintah tetap berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas belanja (spending better) namun dengan tetap memperhatikan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah terus mendorong peningkatan efisiensi terutama pada belanja barang yang bersifat kurang produktif dan prioritas. Untuk meningkatkan kualitas belanja program prevalensi stunting dalam memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, Pemerintah terus berupaya melakukan penajaman intervensi yang berdaya ungkit tinggi dan penajaman lokasi prioritas penurunan stunting dengan sasaran prioritas yaitu 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Selain itu, dalam penentuan target pencapaian penurunan stunting perlu disesuaikan dengan karakteristik serta kebutuhan masing-masing daerah. Oleh karena itu, diperlukan sinergi berbagai elemen bangsa, baik Pemerintah Pusat melalui dukungan APBN, pemerintah daerah melalui dukungan APBD, serta berbagai organisasi masyarakat dan swasta, serta penguatan edukasi kepada masyarakat dan Monev yang berkala dalam mencapai target nasional angka prevalensi stunting 14 persen. Pemerintah sependapat dengan pandangan Fraksi Partai Amanat Nasional agar Belanja K/L dan Non-K/L tidak ditunda dan cepat direalisasikan untuk mendukung program terus mengoptimalkan kualitas belanja K/L maupun belanja non-K/L (spending better) baik dari sisi efektivitas dalam mencapai target-target prioritas nasional di tahun 2024 maupun mendorong efisiensi terutama pada belanja yang bersifat kurang produktif dan prioritas, namun dengan tetap memperhatikan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Optimalisasi Belanja K/L dan Non K/L tersebut diharapkan dapat prioritas pemerintah. Pemerintah berkomitmen untuk 113
memperkuat reformasi struktural pada bidang-bidang prioritas pembangunan yang bersifat strategis guna mengubah secara bertahap: (1) produktivitas yang rendah menjadi lebih tinggi; (2) nilai tambah yang semakin lebih baik; (3) aktivitas sosial ekonomi yang paham dan terbiasa untuk menjaga lingkungan bersih, hijau dan terbuka, serta tetap optimal dalam produktivitas (green issue); dan (4) basis ekonomi yang sebelumnya terbatas menjadi lebih luas dan inklusif. Menanggapi pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa agar Pemerintah merasionalisasi besaran anggaran Program Pengelolaan Belanja Lainnya sehingga dapat dialihkan pada program yang berdampak langsung kepada percepatan transformasi ekonomi, Pemerintah berpandangan bahwa pengalokasian anggaran program pengelolaan belanja lainnya diperlukan sebagai dana antisipatif dan sebagai bantalan fiskal dalam mengantisipasi kebutuhan seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan negara. Anggaran program pengelolaan belanja lainnya pada RAPBN tahun anggaran 2024 di dalamnya akan dimanfaatkan antara lain untuk rencana alokasi kenaikan gaji ASN Pusat/TNI/Polri, dukungan tantangan penyelenggaraan Pemilu 2024, antisipasi gejolak ekonomi dan domestik/global, antisipasi pembayaran kewajiban pemerintah seperti kompensasi energi, serta antisipasi dukungan kebijakan yang bersifat prioritas nasional termasuk yang berdampak langsung kepada transformasi ekonomi seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan infrastruktur. Pemerintah sependapat dengan pandangan Fraksi Partai Demokrat. Monitoring terhadap kualitas belanja, khususnya belanja K/L telah secara berkala dilaksanakan melalui pemanfaatan sistem informasi Evaluasi Kinerja Anggaran untuk mengukur dan menilai kualitas kinerja anggaran pada setiap K/L. Hasil dari monitoring dan evaluasi tersebut antara lain dipergunakan untuk kepentingan penyusunan anggaran pada tahun yang direncanakan, dan diarahkan untuk pengendalian belanja, penajaman program, dan penyiapan program yang akan datang. Menanggapi pandangan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa bahwa belanja barang tahun 2024 direncanakan sebesar Rp410,9 triliun atau mengalami penurunan sebesar 1,7 persen terhadap outlook belanja barang tahun 2023. Sebagai informasi bahwa alokasi belanja barang tahun 2024 sebenarnya meningkat sebesar Rp34,0 triliun atau 9,0 persen terhadap alokasi APBN tahun 2023. Sebagaimana diketahui bahwa dalam pelaksanaan anggaran terdapat potensi penyesuaian sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang undangan. Selanjutnya, Pemerintah sependapat dengan pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, bahwa belanja barang harus dimanfaatkan untuk 114
meningkatkan produktivitas masyarakat serta perlunya efisiensi terhadap belanja yang kurang produktif. Dalam RAPBN tahun 2024, kebijakan belanja barang akan difokuskan antara lain untuk : (1) melakukan efisiensi belanja non-operasional antara lain perjalanan dinas, rapat di luar kantor, dan honorarium; (2) menjaga nilai aset melalui belanja pemeliharaan; (3) melakukan sinergi berbagai program bantuan pemerintah secara tepat sasaran, tepat guna, dan tepat manfaat; (4) mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilu; dan (5) mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri. Pemerintah menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas apresiasi yang diberikan oleh Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Partai Amanat Nasional terkait kenaikan gaji untuk ASN/TNI/Polri dan Pensiunan. Pemerintah senantiasa berkomitmen menjaga kesejahteraan aparatur negara sebagai modal dasar untuk mendorong peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan publik. Pemerintah juga sependapat dengan pandangan Fraksi Partai Golongan Karya agar kenaikan gaji ASN tersebut dapat diakomodir dan dimasukkan dalam pembahasan APBN 2024. Pemerintah sependapat dengan pandangan Fraksi Partai Amanat Nasional dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan untuk terus mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan salah satu prioritas dalam pelaksanaan pemerintahan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik (good governance) sehingga tercapai peningkatan kualitas pelayanan publik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 yang mengatur mengenai penajaman roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024 untuk memberikan fokus tambahan kepada kondisi yang ingin dicapai. Dalam peraturan tersebut, strategi reformasi birokrasi diarahkan kepada dua hal, yaitu mendorong percepatan digitalisasi birokrasi dan melaksanakan reformasi birokrasi tematik untuk mendorong percepatan penyelesaian isu nasional, khususnya terkait dengan pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, dan administrasi pemerintah. Selain itu, Pemerintah juga berkomitmen untuk melakukan penyederhanaan birokrasi secara optimal dengan tetap memperhatikan efektivitas pencapaian tujuan organisasi pemerintahan serta dilaksanakan dengan persiapan dan strategi kebijakan yang matang dan komprehensif. Untuk mencapai hal tersebut, Pemerintah telah menetapkan dan melaksanakan 3 (tiga) kebijakan strategis, yaitu: 115
1. Penyederhanaan struktur organisasi yang diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi; 2. Penyetaraan jabatan yang diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional; 3. Penyesuaian sistem kerja yang diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Instansi Pemerintah untuk tentang Sistem Kerja pada Tahun 2022 Penyederhanaan Birokrasi Melalui upaya-upaya di atas, langkah reformasi birokrasi di Indonesia telah menunjukkan hasil yang positif, antara lain: 1. Peningkatan capaian indeks pelayanan publik, yaitu dari 3,83 (2019) menjadi 4,13 (2022) untuk K/L, dari 3,36 (2019) menjadi 4,07 (2022) untuk Pemerintah Provinsi, serta dari 3,42 (2019) menjadi 3,60 (2022) untuk Pemerintah Kabupaten/Kota; 2. Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. 3. E-Government Development Index (EGDI) Indonesia juga telah melampaui rata- rata negara upper middle income, dengan skor 0,716 pada tahun 2022 (kategori High EGDI), mengindikasikan penerapan digitalisasi pemerintahan yang terus membaik. 4. Kualitas pelayanan publik dan penyusunan serta implementasi kebijakan di Indonesia berdasarkan Government Effectiveness Index (GEI) semakin meningkat, dari skor 51,4 pada tahun 2016 menjadi 65,4 pada tahun 2021 5. Per Agustus 2022 telah dilakukan penyederhanaan struktur organisasi pada 91 Kementerian/Lembaga dan penyetaraan 44.904 jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional sejalan dengan pelaksanaan kebijakan penyederhanaan struktur organisasi untuk penyederhanaan birokrasi (delayering) pada Kementerian/Lembaga Capaian-capaian di atas menunjukkan bahwa implementasi reformasi birokrasi di Indonesia yang didukung dengan digitalisasi telah berada dalam jalur yang tepat dan akan terus diperkuat. Pemerintah sependapat dengan Fraksi Partai Demokrat dimana pengelolaan utang agar dilakukan secara hati-hati (prudent) sehingga kewajiban utang dapat dikelola dengan baik dan memberikan ruang fiskal yang cukup. Untuk itu pemerintah senantiasa menjaga risiko pengelolaan utang dalam batas aman dan terkendali dimana: 116
1. Risiko pembayaran kembali dalam batas aman dimana rata-rata waktu jatuh tempo utang yang cukup panjang, dan jatuh tempo utang dalam jangka pendek dalam batas kemampuan fiskal. 2. Risiko nilai tukar dalam batas aman dengan tren menurun dimana porsi utang dalam denominasi valuta asing menurun. 3. Risiko tingkat bunga dalam batas aman dimana porsi utang dalam bunga mengambang masih relatif rendah, sehingga masih dapat menjadi penyeimbang portofolio. Pemerintah juga sependapat agar selalu melakukan mitigasi atas volatilitas suku bunga utang, hal ini dilakukan antara lain pemerintah secara aktif berkoordinasi dengan pihak terkait, diantaranya Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, LPS melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas pasar keuangan. Dalam jangka panjang pemerintah senantiasa melakukan pengembangan pasar keuangan domestik, khususnya SBN untuk menciptakan pasar SBN yang dalam, aktif dan likuid sehingga mampu memenuhi pembiayaan utang dari sumber domestik dengan biaya dan risiko yang paling optimal. Pemerintah sependapat dengan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dimana kewajiban utang merupakan konsekuensi dari penggunaan pembiayaan utang dan harus dibayarkan pemerintah secara tepat waktu dan tepat jumlah. Pemerintah telah menyusun strategi pengelolaan utang dalam jangka menengah dimana didalamnya terdapat beberapa indikator pengelolaan utang, 1. Rasio utang terhadap PDB dalam taraf aman dan tergolong rendah di antara negara-negara peers. Hingga bulan Juni 2023, rasio utang terhadap PDB mencapai 37,78%, jauh di bawah batas rasio utang terhadap PDB 60% sebagaimana UU nomor 17 Tahun 2003. 2. Risiko pembayaran kembali dalam batas aman dimana rata-rata waktu jatuh tempo utang yang cukup panjang, dan jatuh tempo utang dalam jangka pendek dalam batas kemampuan fiskal. 3. Risiko nilai tukar dalam batas aman dengan tren menurun dimana porsi utang dalam denominasi valuta asing menurun. 4. Risiko tingkat bunga dalam batas aman dimana porsi utang dalam bunga mengambang masih relatif rendah, sehingga masih dapat menjadi penyeimbang portofolio. Secara umum, Pemerintah terus mengupayakan untuk mendorong efisiensi belanja bunga utang melalui pengembangan dan pendalaman pasar keuangan dengan memperkuat sisi demand, supply, dan infrastruktur pendukung pasar keuangan. Selain itu, koordinasi antara Pemerintah dengan otoritas moneter dan sektor 117
keuangan dalam menjaga stabilitas pasar keuangan diharapkan dapat mengendalikan tingkat bunga, sehingga dapat mendorong tercapainya efisiensi biaya utang. Terhadap pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, kami memahami bahwa secara umum pembayaran bunga utang dipengaruhi oleh outstanding utang dan kebijakan/strategi pengelolaan utang. Dalam hal ini, Pemerintah telah berkomitmen untuk mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari sumber domestik (berdenominasi rupiah) untuk mendukung upaya kemandirian pembiayaan. Sehingga pembayaran bunga utang didominasi oleh bunga utang dalam negeri mengingat porsi instrumen SBN adalah yang utama dalam portofolio utang Pemerintah. Pemerintah sependapat dengan pandangan dari Fraksi Partai Demokrat bahwa Pemerintah harus terus melanjutkan program transformasi subsidi berbasis penerima dengan terus memperbaiki basis penerima subsidi yang akan dipadankan dengan pembaharuan data sosial ekonomi. Basis data yang transparan dan akurat akan memastikan bahwa program subsidi dan bantuan sosial lainnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat miskin dan rentan. Dengan penyaluran subsidi yang tepat sasaran, Pemerintah bisa menjangkau lebih banyak masyarakat miskin dan rentan dengan jumlah anggaran yang sama. Dengan demikian, efektivitas dan efisiensi belanja subsidi dapat dicapai secara simultan. Pemerintah sependapat dengan pandangan dari Fraksi Partai Gerindra bahwa perlu kemudahan akses untuk memperoleh pupuk dan BBM bersubsidi. Pemerintah terus berkomitmen untuk menyalurkan Subsidi Pupuk untuk membantu aksesibilitas petani dalam memenuhi kebutuhan dan harga pupuk sehingga dapat menerapkan pemupukan berimbang dalam kegiatan usaha taninya guna meningkatkan produksi dan kualitas hasil pertanian. Subsidi Pupuk diberikan untuk mendorong produktivitas petani kecil dan mengurangi biaya usaha tani serta untuk mendukung ketahanan pangan. Selain itu, untuk kemudahan akses BBM bersubsidi bagi masyarakat termasuk nelayan, Pemerintah telah mengalokasikan subsidi BBM pada tahun 2024 sebesar Rp25,7 triliun. Alokasi tersebut untuk menyediakan sekitar 19,6 juta kilo liter BBM bersubsidi, meningkat dibandingkan volume tahun 2023 sebesar 17,5 juta kilo liter. Pemerintah sependapat dengan pandangan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengenai pentingnya diversifikasi sumber penggunaan energi primer khususnya sumber energi alternatif. Hal ini sejalan dengan salah satu kebijakan subsidi listrik tahun 2024 yaitu mendorong transisi energi yang lebih efisien dan adil dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, fiskal, dan lingkungan. Di samping itu, dalam mendorong pengembangan EBT yang lebih efisien, Pemerintah telah menetapkan target EBT dalam bauran energi nasional maupun dalam bauran 118
energi listrik pada tahun 2025. Agar sejalan dengan kebijakan pengelolaan subsidi listrik yang efektif dan efisien, upaya pencapaian target EBT dalam bauran listrik harus dilakukan dengan mempertimbangkan biaya pengembangan EBT yang lebih efisien agar tarif listrik tidak membebani masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan EBT perlu dilakukan dengan hati-hati dan diselaraskan dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) sehingga tidak akan menambah beban sistem kelistrikan dan beban fiskal berupa subsidi listrik secara berlebihan. Pemerintah sependapat dengan pandangan dari Fraksi Partai Amanat Nasional mengenai perlunya Pemerintah agar mengantisipasi potensi lonjakan harga minyak mentah yang dapat berimplikasi terhadap peningkatan anggaran subsidi energi. Besaran subsidi energi dipengaruhi oleh beberapa asumsi dan parameter antara lain ICP, nilai tukar Rupiah, serta volume BBM, LPG tabung 3 kg, dan listrik bersubsidi. Untuk mengantisipasi risiko terjadinya fluktuasi atas asumsi dan parameter subsidi energi, dalam RUU APBN Tahun 2024 telah diatur bahwa Anggaran untuk Program Pengelolaan Subsidi dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan berdasarkan asumsi dasar ekonomi makro, perubahan parameter, perubahan kebijakan, dan/atau pembayaran kekurangan subsidi tahun-tahun sebelumnya. Pengaturan tersebut memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk menyesuaikan kebutuhan anggaran subsidi apabila terjadi deviasi antara asumsi yang digunakan dengan realisasinya di tahun berjalan. Pemerintah mengapresiasi atas dukungan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan terhadap kebijakan subsidi energi pada tahun 2024. Subsidi energi pada tahun 2024 direncanakan sebesar Rp185,9 triliun atau meningkat sebesar Rp0,5 triliun apabila dibandingkan dengan outlook tahun 2023 sebesar Rp185,4 triliun. Besaran subsidi energi tersebut terdiri atas subsidi jenis BBM tertentu dan LPG tabung 3 kg sebesar Rp110,0 triliun dan subsidi listrik sebesar Rp75,8 triliun. Adapun kebijakan subsidi energi pada tahun 2024 antara lain melanjutkan pemberian subsidi selisih harga untuk minyak tanah dan subsidi tetap untuk BBM solar, serta memberikan subsidi listrik untuk rumah tangga daya 450 VA dan rumah tangga miskin dan tidak mampu daya 900 VA (sesuai DTKS). Menanggapi pandangan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengenai ketepatan sasaran subsidi dan agar subsidi energi perlu dievaluasi secara komprehensif untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan efisien dan memberikan manfaat yang sesuai dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut. Alokasi subsidi penting 119
bagi masyarakat dalam menjaga daya beli, terutama untuk masyarakat miskin dan tidak mampu. UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi mengamanatkan bahwa subsidi energi diberikan kepada masyarakat tidak mampu. Meskipun demikian, penyaluran subsidi energi selama ini masih dilaksanakan secara terbuka melalui karena mekanisme mempertimbangkan daya beli masyarakat. Sebagai konsekuensinya, pemerintah berkewajiban menutup selisih antara harga jual penetapan komoditas bersubsidi dengan harga keekonomiannya. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, subsidi berbasis komoditas tidak terlalu efektif dalam menurunkan kemiskinan dan bahkan justru berkontribusi pada terjadinya inequality (ketimpangan). Hal ini disebabkan karena golongan mampu justru lebih banyak mengonsumsi barang bersubsidi dibandingkan dengan golongan miskin dan rentan (exclusion error). Bahkan, banyak dari golongan miskin dan rentan yang tidak dapat mengakses komoditas bersubsidi meskipun harganya di bawah harga keekonomian (inclusion error). Pemerintah terus melakukan langkah-langkah perbaikan ketepatan sasaran supaya subsidi menjadi benar-benar dinikmati oleh yang berhak menerima. Pemerintah pada saat ini sedang berupaya melaksanakan transformasi subsidi LPG Tabung 3 Kg menjadi berbasis target penerima. Pelaksanaan transformasi subsidi LPG Tabung 3 Kg ini akan dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian, serta kesiapan data dan infrastruktur. subsidi harga atau subsidi berbasis komoditas Anggaran Subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 kg dalam tahun anggaran 2024 diarahkan untuk: (1) melanjutkan pemberian subsidi tetap untuk minyak solar dan subsidi (selisih harga) untuk minyak tanah; (2) melanjutkan roadmap registrasi konsumen pengguna BBM; dan (3) melanjutkan upaya transformasi Subsidi LPG tabung 3 kg menjadi berbasis orang dan terintegrasi dengan data penerima manfaat yang akurat, diantaranya dengan pendataan pengguna LPG tabung 3 kg berbasis teknologi. Pelaksanaan transformasi Subsidi LPG tabung 3 kg dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan daya beli masyarakat. Arah kebijakan Subsidi Listrik pada tahun 2024 juga diupayakan untuk menjadi lebih tepat sasaran dengan: (1) memberikan Subsidi Listrik kepada golongan yang berhak; (2) Subsidi Listrik untuk rumah tangga diberikan secara tepat sasaran bagi rumah tangga miskin dan rentan, serta mendorong kebijakan tarif adjustment untuk pelanggan nonsubsidi yang diselaraskan dengan kondisi perekonomian dan daya beli masyarakat; dan (3) mendorong transisi energi yang lebih efisien dan adil dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, fiskal, dan lingkungan. Pemerintah mengapresiasi pandangan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan terkait dengan transformasi subsidi LPG tabung 120
3 kg bahwa upaya ketepatan sasaran dari subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis penerima manfaat. Proses transformasi subsidi LPG tabung 3 kg terus dilakukan dengan pelaksanaan pendaftaran dengan menggunakan teknologi informasi yang ditargetkan selesai pada tahun 2023 dan diharapkan pada tahun 2024 hanya yang terdata yang boleh membeli LPG tabung 3 kg. Menanggapi pandangan Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai Amanat Nasional, terkait UMKM dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut. Pemerintah terus berkomitmen untuk memajukan UMKM. Alokasi anggaran untuk UMKM pada tahun 2024 sebesar Rp50,2 triliun, yang dialokasikan antara lain melalui, anggaran belanja K/L, subsidi, dan Transfer ke daerah. Dukungan UMKM melalui K/L dialokasikan pada anggaran Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sementara itu, dukungan melalui subsidi sebagian besar dialokasikan melalui Subsidi Bunga KUR. Subsidi Bunga KUR diberikan dalam rangka meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi pemberdayaan UMKM khususnya program pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah antar K/L, meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah melalui peningkatan akses pembiayaan dari lembaga keuangan, dan meningkatkan peran usaha mikro dan kecil dalam penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi nasional. Penyaluran Subsidi Bunga KUR, dilakukan dengan kebijakan antara lain: (1) pemberian suku bunga KUR sebesar 3 persen untuk KUR Super Mikro, sedangkan untuk KUR lain sebesar 6 persen kepada UMKM/petani/nelayan untuk meningkatkan daya saing usaha; (2) suku bunga KUR naik berjenjang untuk debitur KUR Mikro dan Kecil yang mengakses KUR secara berulang; (3) peningkatan target debitur baru dan debitur graduasi/naik kelas; (4) penetapan target alokasi KUR untuk sektor produksi sebesar 60-65 persen; (5) peningkatan penyaluran KUR sektor pertanian melalui KUR alsintan untuk meningkatkan pembiayaan terhadap usaha tani; (6) pembatasan jumlah KUR yang berulang; (7) penegasan dan pemberian sanksi bagi penyalur KUR yang menyalurkan KUR kepada debitur yang sebelumnya mengakses kredit komersial dan bagi penyalur KUR yang meminta agunan tambahan. jenis Dukungan untuk UMKM juga dilakukan Pemerintah melalui Transfer ke Daerah. Pemerintah telah mengalokasikan Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil (PK2UMK) yang bertujuan untuk membantu mendanai penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas bagi para pengurus, pengawas, anggota dan pengelola koperasi, dan pelaku usaha mikro dan kecil melalui pelatihan, pendampingan, inkubasi wirausaha. Selanjutnya, Dana PK2UMK dalam RAPBN tahun anggaran 2024 layanan bantuan dan pendampingan hukum, serta 121
direncanakan sebesar Rp250,0 miliar yang ditujukan bagi sekitar 47,7 ribu peserta pelatihan. Menanggapi pandangan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terkait dengan perlunya evaluasi efektivitas KUR dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut. Evaluasi efektivitas KUR dalam mendukung UMKM bukan hanya dari sisi permodalan tapi juga produktivitas. Pada tahun 2023 kebijakan KUR telah mengalami perubahan dengan diterbitkannya Permenko Nomor 1 Tahun 2023 dimana salah satu kebijakannya adalah untuk mendorong debitur yang Naik Kelas (graduasi). Debitur KUR graduasi berada dalam tren yang konsisten meningkat. Secara akumulatif sejak 2015 hingga April 2023 sebanyak 15,6 juta debitur KUR atau 39 persen dari total debitur KUR telah naik kelas ke skema pembiayaan yang lebih tinggi. Pada tahun 2023, debitur KUR graduasi sebanyak 52 persen debitur telah berhasil graduasi ke skema pembiayaan yang lebih tinggi dengan graduasi terbesar pada skema KUR Super Mikro ke KUR Mikro. Untuk mendukung produktivitas, pemerintah memberikan target penyaluran KUR ke sektor produksi sebesar 60 persen. Menanggapi pandangan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan terkait subsidi pupuk, dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut. Pemerintah terus berkomitmen untuk menyalurkan Subsidi Pupuk untuk membantu aksesibilitas petani dalam memenuhi kebutuhan dan harga pupuk sehingga dapat menerapkan pemupukan berimbang dalam kegiatan usaha taninya guna meningkatkan produksi dan kualitas hasil pertanian. Subsidi Pupuk diberikan untuk mendorong produktivitas petani kecil dan mengurangi biaya usaha tani serta untuk mendukung ketahanan pangan. Dalam rangka ketepatan sasaran penerima pupuk bersubsidi, dalam tahun 2024 akan mulai menerapkan skema Bantuan Langsung Pupuk kepada petani secara bertahap. Terkait dengan pandangan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengenai tren penurunan subsidi pupuk dapat dijelaskan bahwa realisasi subsidi pupuk tahun 2019- 2022 sudah termasuk pergeseran anggaran untuk penyelesaian kurang bayar subsidi pupuk tahun sebelumnya sehingga secara alokasi anggaran akan berbeda dengan alokasi subsidi pupuk dalam RAPBN Tahun 2024 yang hanya untuk pembayaran subsidi pupuk tahun berjalan (belum termasuk kurang bayar tahun sebelumnya). Menanggapi pandangan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dapat kami sampaikan bahwa dalam rangka penguatan cadangan pangan nasional, Pemerintah menyelenggarakan CPP melalui penguatan peran Perum Bulog dan BUMN Pangan dalam menjaga kestabilan harga bahan pangan di pasar dengan pemberian Subsidi Bunga Pinjaman Dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah yang diperoleh dari Bank Penyalur sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Pinjaman Perum Bulog dan BUMN Pangan dalam rangka pengadaan komoditas CPP 122
meliputi 11 jenis komoditas yaitu beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging unggas, telur unggas, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan. Pemerintah juga meningkatkan penyaluran KUR sektor pertanian untuk meningkatkan pembiayaan terhadap usaha tani. Menanggapi pandangan Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dapat kami sampaikan bahwa dalam tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2024, ditetapkan arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2024 serta strategi yang melekat salah satunya penguatan daya saing usaha, dilaksanakan melalui strategi: (1) meningkatkan kualitas teknologi informasi; (2) meningkatkan nilai tambah dan daya saing ekonomi; (3) mewujudkan investasi yang berkualitas melalui penciptaan iklim investasi yang ramah dan kondusif; (4) meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi; serta (5) meningkatkan modernisasi dan penerapan korporasi untuk daya saing pertanian dan kelautan perikanan. Arah kebijakan di bidang UMKM dan Koperasi adalah meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar (naik kelas) dalam rangka mendukung kemandirian perekonomian nasional. Strategi pembangunan yang akan dilaksanakan antara lain: (1) peningkatan kualitas sumber daya manusia; (2) peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan; (3) peningkatan nilai tambah produk dan kejangkauan pemasaran; (4) penguatan kelembagaan usaha; dan (5) peningkatan kemudahan, kepastian, dan perlindungan usaha. Sebagai bentuk strategi Pemerintah untuk UMKM pada poin 2 yaitu peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan, Pemerintah mengalokasikan Subsidi Bunga KUR pada tahun 2024 sebesar Rp47,8 triliun kepada 12 juta debitur. Subsidi Bunga KUR diberikan dalam rangka meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif yaitu UMKM dan petani, meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Penyaluran Subsidi Bunga KUR, dilakukan dengan kebijakan antara lain: (1) dukungan suku bunga KUR sebesar 6 persen bagi UMKM maupun petani dalam rangka meningkatkan daya saing usaha; (2) menetapkan sejumlah target seperti debitur baru dan debitur yang naik kelas, dengan tujuan agar semakin banyak UMKM yang dapat menikmati program KUR; (3) menetapkan target alokasi KUR untuk sektor produksi sekitar 60-70 persen agar sektor produksi lebih mendominasi dari sektor non-produksi; (4) meningkatkan penyaluran KUR untuk sektor pertanian agar dapat lebih meningkatkan dukungan terhadap petani; (5) memberdayakan mitra pendamping terhadap pelaku UMKM 123
yang mengajukan KUR agar dapat lebih meningkatkan kinerja UMKM, dan mendorong kinerja penyaluran kredit komersial dari perbankan Himbara. Menanggapi Pandangan Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai Amanat Nasional terkait kendaraan listrik dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut. Dalam rangka mendorong elektrifikasi kendaraan bermotor, Pemerintah telah mengalokasikan PPN DTP Mobil dan Bus Listrik mulai tahun 2023 dengan aturan pelaksanaan berupa PMK Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023 dan Kepmenperin Nomor 1641 Tahun 2023 tentang Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Memenuhi Kriteria Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri yang Atas Penyerahannya Dapat Memanfaatkan Pajak Pertambahan Nilai yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023. Pemerintah sependapat dengan Fraksi Partai Demokrat agar program perlinsos dan subsidi harus lebih efisien, tepat sasaran dan responsif sehingga mendukung program pengurangan kemiskinan ekstrem. Dalam rangka memperbaiki penyaluran subsidi kepada masyarakat agar lebih tepat sasaran, Pemerintah akan berupaya melanjutkan kebijakan transformasi subsidi secara bertahap. Transformasi subsidi dari subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis orang/penerima manfaat yang akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Pemerintah mengapresiasi pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengenai regulasi dalam pemindahan ibu kota negara serta hal-hal terkait dengan selalu memperhatikan kewenangan kesinambungan fiskal dan senantiasa dijaga governance-nya. Pemerintah akan berkomitmen dan disiplin dalam melaksanakan pembangunan IKN sesuai tahapan yang tercantum dalam Rencana Induk IKN. Pemerintah akan mendukung pemenuhan anggaran IKN dalam APBN melalui prioritisasi pembangunan dengan tetap memperhatikan berbagai agenda dan prioritas nasional lainnya. IKN. Pembangunan IKN yang akan Pemerintah sependapat dengan pandangan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Partai Demokrat, mengenai perlunya peningkatan sinergi dan harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah. Sejalan dengan hal tersebut, dalam upaya sinergi dan harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah, pemerintah melakukan berbagai kebijakan, antara lain: 124
1. Implementasi kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal regional. 2. Meningkatkan harmonisasi Belanja K/L dengan Belanja Daerah untuk mendorong sinergi kebijakan fiskal nasional. 3. Menerbitkan pedoman/juknis dan peraturan menteri K/L terkait yang terintegrasi dan tersinkronisasi antara satu dengan lainnya sebelum tahun anggaran dimulai; 4. Meningkatkan harmonisasi kebijakan dan pengalokasian TKD untuk pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, dan peningkatan investasi, sesuai kondisi di masing-masing daerah serta mempertimbangkan masukan-masukan daerah. 5. Memperkuat sinergi pendanaan DAK Fisik dengan kegiatan yang didukung APBN maupun sumber pendanaan lainnya, melalui sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan penganggaran, sehingga kualitas belanja lebih optimal. 6. Meningkatkan koordinasi, kolaborasi, dan harmonisasi dalam penyelesaian proyek bersama seluruh stakeholder terkait yang melibatkan peran K/L dan Pemerintah Daerah. 7. Mengimplementasikan RSPP untuk mendukung harmonisasi penganggaran antara belanja pemerintah pusat dan daerah melalui DAK Fisik dan Nonfisik di bidang Kesehatan. Strategi lain untuk peningkatan sinergi tersebut adalah melalui penyusunan RPP Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional yang saat ini dalam proses penetapan oleh Presiden. Di dalam RPP tersebut, dimandatkan adanya penguatan sinergi fiskal pusat dan daerah melalui mekanisme penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah yang akan dilakukan dari tahap perencanaan penganggaran sampai dengan tahap pelaksanaan. Hal ini dilakukan untuk memastikan kesamaan gerak langkah antara pemerintah pusat dan daerah utamanya dalam mendukung strategi transformasi ekonomi baik itu jangka pendek maupun jangka menengah. Selain itu, Pemerintah juga telah menyusun KEM PPKF Regional yang menjadi bagian dari KEM PPKF Nasional yang berfungsi sebagai jembatan sinergi antara kebijakan fiskal pusat dan daerah. KEM PPKF Regional tersebut diharapkan menjadi salah satu acuan daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS). Harapannya dengan adanya keselarasan antara KEM PPKF dengan KUA PPAS, kebijakan fiskal pusat dan daerah akan lebih harmonis, sehingga alokasi sumber daya yang digunakan untuk mendukung transformasi ekonomi dapat berjalan lebih optimal dan efisien. 125
Selain itu, untuk mendukung penguatan kinerja pemerintah daerah, Pemerintah juga terus akan mendorong penguatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, agar belanja daerah lebih fokus, efisien, dan lebih akuntabel. Beberapa strategi penguatan kualitas pengelolaan keuangan daerah tersebut akan diatur dalam RPP Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjadi turunan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD. Pemerintah sependapat dengan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Partai Demokrat bahwa TKD harus dapat menjadi penopang pertumbuhan. Anggaran TKD merupakan instrumen penting dalam mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah secara merata dan berkeadilan, yang pada akhirnya akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, pemerintah melakukan pengalokasian TKD yang dapat berkontribusi secara optimal dalam pencapaian rencana pembangunan nasional, yakni rencana pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMN dan RKP berdasarkan visi dan misi presiden terpilih untuk periode tahun 2020-2024. Untuk itu pengelolaan TKD di tahun mendatang diupayakan dapat menjawab tantangan dinamika desentralisasi fiskal dan isu strategis nasional serta mampu menjawab tantangan sinergitas program dan kebijakan dengan belanja K/L maupun program pemerintah yang relevan. Dapat kami juga sampaikan bahwa Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas desentralisasi fiskal. Pelaksanaan desentralisasi fiskal yang telah berlangsung hingga lebih dari dua dasawarsa menunjukkan berbagai pencapaian positif. Di sisi lain, masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam rangka pencapaian tujuan bernegara dan keberlanjutan fiskal. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dibangun dengan empat pilar utama, yaitu: (1) meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan transfer ke daerah dan pembiayaan utang daerah; (2) mengembangkan sistem pajak daerah yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien; (3) mendorong peningkatan kualitas belanja daerah; dan (4) harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah. Pemerintah juga sependapat dengan pandangan Fraksi Partai Demokrat agar penggunaan dana desa tidak dilakukan secara serampangan. Arah penggunaan dana desa selain diarahkan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa, juga difokuskan penggunaannya sesuai dengan prioritas nasional. Sehingga, diharapkan prioritas penggunaan dan pemanfaatan dana desa dapat diarahkan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat desa. 126
Menanggapi pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan Fraksi Partai Amanat Nasional terkait kualitas tata kelola dan kinerja pengelolaan TKD kiranya dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Untuk penganggaran daerah tahun 2024 mulai diterapkan KEM-PPKF Regional dalam rangka menyelaraskan kebijakan fiskal daerah dengan kebijakan fiskal pusat dan mendukung pencapaian prioritas nasional. 2. Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah /SIKD untuk memonitor perkembangan pelaksanaan APBD di daerah. Hal ini diperkuat dalam UU HKPD Pasal 177 yang menyebutkan Pemerintah membangun sistem informasi pembangunan daerah, pengelolaan Keuangan Daerah, dan informasi lainnya melalui platform digital yang terinterkoneksi dengan sistem informasi konsolidasi kebijakan fiskal nasional. 3. Selain itu, penggunaan DAU untuk bidang layanan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat yaitu pendidikan, kesehatan dan infrastruktur pada tahun 2023 dan dilanjutkan pada APBN 2024 dan penguatan earmarking TKD pada sektor prioritas, penguatan komitmen penggunaan DBH khususnya DBH earmarked terus dilakukan, utamanya melalui kebijakan penggunaan untuk mendukung sektor-sektor prioritas. Misalnya melalui kebijakan penggunaan DBH CHT untuk mendukung bidang Kesehatan, DBH Dana Reboisasi untuk kegiatan rehabilitasi dan lahan, serta penggunaan DBH Perkebunan Sawit untuk meningkatkan infrastruktur jalan. Agar kebijakan penggunaan dapat dilaksanakan secara optimal, penyusunan kebijakan tersebut dilaksanakan dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait dan dengan memperhatikan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan. Selain itu, untuk mendorong pemanfaatan DBH secara optimal oleh pemerintah daerah, telah dilakukan upaya antara lain: • Perbaikan kualitas perencanaan penggunaan DBH earmarked (DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi, DBH Cukai Hasil Tembakau, dan DBH Perkebunan Sawit) melalui pembahasan Rancangan Kegiatan dan Penganggaran (RKP) antara pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait. Diseminasi informasi mengenai kebijakan dan teknis pelaksanaan DBH antara lain melalui kegiatan sosialisasi, bimtek, dan FGD yang melibatkan pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait. Mengarahkan penggunaan DBH earmarked yaitu DBH CHT untuk bidang kesehatan, bidang kesejahteraan masyarakat, dan bidang penegakan hukum. Selanjutnya, Pemerintah juga terus melakukan evaluasi dalam rangka perbaikan kebijakan, antara lain: 127
1. Perbaikan kualitas pengalokasian melalui peningkatan kualitas data dasar dan perbaikan bobot perhitungan untuk menghasilkan alokasi yang dapat mengurangi ketimpangan fiskal antardaerah secara optimal. 2. Perbaikan tata kelola melalui penyaluran berbasis kinerja pelaporan serta penguatan peran APIP Daerah dalam pemenuhan laporan dimaksud. 3. Peningkatan kualitas penggunaan dana block grant dalam hal ini DAU, sebagian diarahkan untuk pendanaan bidang kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan umum atas daerah-daerah yang kinerjanya dalam bidang tersebut di bawah rata-rata nasional. Pemerintah sependapat dengan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan Fraksi Partai Amanat Nasional bahwa penguatan komitmen penyaluran dan penggunanaan TKD sangat penting dan agar TKD disalurkan sesuai dengan UU HKPD. TKD harus mampu untuk mendorong penggunaan alokasi sumber daya nasional yang efisien dan efektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan, guna mempercepat transformasi ekonomi dan tercapainya pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok NKRI. Dalam UU HKPD juga diatur bahwa penyaluran TKD dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap dengan mempertimbangkan: (1) kemampuan keuangan negara; (2) kinerja pelaksanaan kegiatan di daerah yang didanai dari pajak dan TKD; dan/atau (3) kebijakan pengendalian belanja daerah dan kas daerah dalam rangka sinergi pengelolaan fiskal nasional. Pemerintah juga terus melakukan perbaikan kebijakan dalam rangka pengendalian realisasi dana TKD antara lain: 1. Melakukan penyaluran TKD sesuai dengan perkembangan pelaksanaan/kinerja penyerapan TKD oleh daerah. 2. Penguatan sinergi kebijakan fiskal antara pusat dan daerah, termasuk pengendalian APBD untuk lebih efektif dan efisien yang didukung penguatan pemantauan dan evaluasi sebagai dasar pemberian sanksi atau insentif kepada Pemerintah Daerah. Menjawab pertanyaan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengenai mitigasi ekonomi atas berbagai permasalahan otonomi dan desentralisasi fiskal, kiranya dapat dijelaskan bahwa lahirnya UU HKPD merupakan inisiatif baru (new initiatives) atas permasalahan otonomi dan desentralisasi fiskal yang selama ini terjadi. Untuk itu, implementasi UU HKPD merupakan bagian penting dalam penguatan mitigasi risiko sehingga otonomi daerah dan desentralisasi fiskal ke depannya dapat berjalan lebih optimal. UU HKPD mengamanahkan penguatan local taxing power melalui reformasi pajak dan retribusi daerah yang tercermin dalam kebijakan antara lain: (1) penerapan opsen atas beberapa pajak daerah dengan tidak memunculkan beban tambahan bagi wajib 128
pajak; (2) pengecualian PKB dan BBNKB atas kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan; (3) peningkatan NPOPTKP dan BPHTB; dan (4) penambahan retribusi lainnya yang bertujuan agar pemda semakin mampu dan berdaya dalam memenuhi kebutuhan layanan publik. Untuk itu, kebijakan terkait PDRD dalam UU HKPD ke depan akan berfungsi untuk memitigasi risiko permasalahan atas permasalahan ketergantungan pemda terhadap dana transfer dan belum optimalnya PAD. Di sisi lain, kebijakan transfer ke daerah dalam UU HKPD akan memitigasi permasalahan ketimpangan keuangan vertikal dan horizontal serta tingginya gap pelayanan publik di daerah melalui diantaranya: (1) redesain DBH untuk meminimalkan vertical imbalance, kepastian alokasi, serta memperhatikan kinerja daerah dan eksternalitas kewilayahan; (2) redesain formula DAU yang lebih presisi sehingga dapat memeratakan kinerja layanan publik daerah; dan (3) pengalihan belanja K/L yang menjadi urusan daerah ke DAK bagi daerah-daerah yang berkinerja baik. Menanggapi pernyataan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera tentang tingginya dana pemerintah daerah yang mengendap di bank, dapat kami sampaikan penjelasan sebagai berikut. Pemerintah sepakat bahwa dana di perbankan yang masih tinggi perlu dilakukan perbaikan. Adapun penyebab dari tingginya dana di perbankan dibandingkan dengan tahun lalu antara lain dikarenakan beberapa kendala yaitu: (a) pelampauan target pendapatan di beberapa daerah khususnya yang memiliki kekayaan sumber daya alam; (b) terdapat hambatan proses pengadaan barang jasa (gagal lelang, kegiatan tidak terealisasi/putus kontrak dsb); dan (c) belanja yang tidak memenuhi target. Maka dari itu, agar serapan belanja daerah lebih optimal, terdapat 2 strategi (short term dan medium term) yang akan dilakukan pemerintah yaitu: Strategi jangka pendek (short term), (i) Bersama Kemendagri telah melakukan pembinaan dan evaluasi penyusunan rancangan APBD 2023 agar APBD lebih awal ditetapkan sehingga pemda dapat melakukan belanja lebih dini dan mengurangi potensi serapan anggaran yang menumpuk pada akhir tahun; (ii) Disisi lain, Kemenkeu bersama Kemendagri akan kembali melakukan joint monitoring dan evaluasi (monev) pada tahun 2023 ini untuk mendorong kinerja daerah yang memiliki serapan belanja rendah yang akan dimulai sejak triwulan I. (iii) Selanjutnya, dari sisi pengelolaan TKD, kebijakan penyaluran TKD berbasis kinerja penyerapan serta kebijakan penyaluran TKD non tunai akan diterapkan untuk meminimalisir pengendapan dana pemda di perbankan. Saat ini untuk kebijakan penyaluran non tunai telah diimplementasikan melalui mekanisme treasury deposit facility (TDF) yang merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara bagi pemda untuk menyimpan uang di Bendahara Umum Negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah (TKD) non tunai. 129
Sehingga dana TKD yang belum digunakan oleh pemda tidak menumpuk diperbankan dan mengurangi cost of fund dari APBN. Untuk jangka menengah (medium term), saat ini tengah berproses penguatan regulasi yaitu revisi PP Nomor 12 Tahun 2019 terkait dengan perbaikan tata kelola pengelolaan keuangan daerah yang merupakan turunan dari amanah UU 1/2022 tentang HKPD. Beberapa yang akan didorong antara lain terkait perbaikan manajemen kas daerah yang adaptif, fleksibilitas pergeseran anggaran dan pembayaran PBJ per termin. Penguatan regulasi ini direncanakan untuk dapat ditetapkan pada tahun 2023 sehingga dapat segera diimplementasikan pada tahun 2024. Pemerintah sependapat dengan pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terkait dengan pentingnya penguatan dukungan sistem informasi yang terintegrasi. Demi penguatan dukungan sistem informasi terintegrasi pusat dan daerah, dilakukan kegiatan kerja sama monitoring dan evaluasi antara Kemenkeu bersama Kemendagri. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara fokus kepada daerah-daerah yang memiliki kinerja belanja yang kurang baik secara langsung. Selanjutnya, Kemenkeu telah mulai bekerjasama pertukaran data dengan Lembaga Kajian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk mendorong percepatan pengadaan barang dan jasa di daerah sehingga kinerja belanja modalnya akan semakin meningkat. Selanjutnya, pemutakhiran sistem informasi antarpemerintah pusat dan daerah terus dilakukan agar data yang ada lebih mencerminkan kondisi yang sebenarnya di daerah. Interkoneksi antarsistem informasi baik di pusat dan di daerah akan terus ditingkatkan sehingga mengurangi jumlah laporan yang disampaikan (simplifikasi) dan memastikan keseragaman serta kualitas pencatatan dan pelaporan data APBD. Selanjutnya, sebagaimana diamanatkan pada UU Nomor 1 tahun 2022 tentang HKPD bahwa untuk mendukung sinergi kebijakan fiskal nasional maka diperlukan sistem informasi yang dapat mengonsolidasikan laporan keuangan pemerintahan secara nasional sesuai dengan bagan akun standar yang terintegrasi antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah, menyajikan informasi Keuangan Daerah secara nasional, serta menghasilkan kebijakan yang didasarkan pada pemantauan dan evaluasi atas Hubungan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah yang terukur dan terstruktur. Lebih lanjut dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah Pusat yang diinisiasi Kementerian Keuangan c.q DJPK untuk mendukung transparansi telah mempublikasi secara berkelanjutan data APBD Pemda seluruh Indonesia pada situs resmi DJPK pada alamat Pemerintah telah melakukan langkah-langkah untuk menindaklanjuti amanat langkah-langkah yang telah dilakukan antara lain undang-undang tersebut, 130
melakukan: (1) Sinkronisasi sistem keuangan pusat dan daerah dalam Undang- Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) dan peraturan perundangan turunannya dilakukan melalui penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah pada tahapan perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan. Pemerintah Pusat memastikan tersedianya anggaran atas program prioritas dan pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); (2) Sebagai perwujudan penyelarasan di tahapan perencanaan dan penganggaran, Pemerintah Pusat telah menyusun Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Regional yang merupakan bagian dari KEM PPKF Tahun 2024 (Bab V Harmonisasi Kebijakan Fiskal Pusat dan Daerah) sebagai acuan bagi daerah dalam penyusunan KUA PPAS dan APBD TA 2024; dan (3) Penilaian penyelarasan akan dimulai pada tahun 2024 untuk KUA-PPAS TA 2025 oleh Kemenkeu dan Kemendagri. Penilaian dilakukan terhadap keselarasan target makro ekonomi daerah dengan target nasional, dan keselarasan kebijakan fiskal daerah dengan fiskal nasional untuk mendukung pencapaian prioritas nasional. Penguatan dukungan sistem informasi yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana harapan Ibu juga sejalan dengan keinginan Pemerintah Pusat karena dengan sistem informasi yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan memberikan kemampuan kepada Pemerintah Daerah untuk secara bersama-sama dan sinergis dengan Pemerintah Pusat mencapai tujuan pembangunan nasional dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah sependapat dengan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terkait penggunaan DBH diarahkan untuk program-program kelestarian lingkungan. Pada tahun 2024, kebijakan DBH salah satunya adalah untuk mendorong peningkatan kinerja daerah di bidang pelestarian lingkungan, yang utamanya dilakukan melalui DBH Dana Reboisasi (DBH DR). Sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan sekaligus untuk mendukung pemulihan perekonomian masyarakat, kondisi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan perlu menjadi perhatian. Untuk itu, sejak tahun 2022 porsi DBH DR sebesar maksimal 15 persen dapat digunakan untuk memberikan bantuan langsung tunai dalam rangka perlindungan sosial untuk masyarakat di sekitar hutan. Hal ini dimaksudkan agar kondisi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan tetap terjaga sehingga masyarakat tidak melakukan perambahan hutan yang dapat merusak kelestarian hutan. Sementara itu, untuk mendorong pemanfaatan DBH secara optimal oleh pemerintah daerah, telah dilakukan upaya antara lain: 131
1. Perbaikan kualitas perencanaan penggunaan DBH earmarked (DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi, DBH Cukai Hasil Tembakau, dan DBH Perkebunan Sawit) melalui pembahasan Rancangan Kegiatan dan Penganggaran (RKP) antara pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait. 2. Diseminasi informasi mengenai kebijakan dan teknis pelaksanaan DBH antara lain melalui kegiatan sosialisasi, bimtek, dan FGD yang melibatkan pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait. 3. Mengarahkan penggunaan DBH earmarked yaitu DBH CHT untuk bidang Kesehatan (termasuk untuk menurunkan angka prevalensi stunting), bidang kesejahteraan masyarakat (termasuk untuk pemulihan ekonomi), dan bidang penegakan hukum. 4. Peningkatan kualitas penggunaan DBH earmarked (DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi, DBH Cukai Hasil Tembakau, dan DBH Perkebunan Sawit) melalui penguatan monitoring dan evaluasi serta mendorong penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah daerah. Selanjutnya, mengenai alokasi DBH, dapat kami jelaskan bahwa dengan sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, DBH dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu. Dengan demikian, dapat terjadi kenaikan atau penurunan dalam alokasi DBH mengikuti fluktuasi pendapatan APBN tersebut. Pemerintah setuju dengan pandangan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera tentang pentingnya unsur keadilan, transparansi dan akuntabilitas dalam pengalokasian DBH. Pemerintah juga terus mengupayakan transparansi dalam pengelolaan DBH. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain: (i) perhitungan DBH ke daerah dilakukan melalui kegiatan bedah kertas kerja (ekspose) penghitungan DBH migas dan minerba berdasarkan realisasi PNBP-nya. Kegiatan bedah kertas kerja dihadiri oleh pemerintah daerah penghasil, Kemenkeu, dan kementerian/lembaga pengelola data penerimaan negara yang dibagihasilkan. Dalam kegiatan tersebut disampaikan penjelasan dari mulai data penerimaan, faktor pengurang sampai dengan besaran DBH migas dan minerba yang dibagihasilkan kepada daerah, pemerintah daerah dapat bertanya langsung terkait data penerimaan yang digunakan dalam penghitungan DBH tersebut; dan (ii) Kemenkeu mengadakan Bimbingan Teknis/focus group discussion (FGD) untuk menjelaskan tentang kebijakan DBH secara menyeluruh termasuk langkah-langkah penghitungan, jenis dan sumber data penerimaan Pajak/PNBP yang digunakan, syarat/besaran dan waktu penyaluran, penggunaan DBH sampai dengan monitoring dan evaluasinya. Pemerintah Pusat selaku regulator, dan perusahaan pertambangan selaku pelaku industri secara terus menerus dan berkesinambungan berupaya untuk meningkatkan 132
transparansi dalam penyampaian informasi dan data DBH melalui upaya-upaya: (1) rekonsiliasi PNBP secara periodik antara Kemenkeu dengan instansi terkait (KESDM, KLHK, KKP), perusahaan pertambangan dengan Pemerintah Daerah; (2) bedah kertas kerja dilakukan dalam rangka transparansi dan konsolidasi data dasar serta perhitungan realisasi DBH Migas dan DBH Minerba; serta (3) penyampaian informasi tentang DBH berupa data alokasi serta realisasi TKD dalam data historis melalui website DJPK: dan penyampaian kebijakan TKD melalui kegiatan sosialisasi, FGD, diseminasi, dan bimtek serta melalui website dan media sosial (youtube, instagram). Mengenai pentingnya unsur keadilan, transparansi dan akuntabilitas dalam pengalokasian Dana Bagi Hasil, kiranya dapat dijelaskan aspek keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam alokasi DBH telah menjadi perhatian Pemerintah. Sesuai UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD, selain kepada daerah penghasil, DBH juga dialokasikan kepada daerah pengolah dan daerah yang berbatasan langsung dengan penghasil, utamanya untuk mengatasi eksternalitas negatif. Selain itu, DBH juga dialokasikan kepada daerah lainnya dalam provinsi yang sama dengan penghasil dan kepada provinsi yang bersangkutan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan rasa keadilan dan mengurangi ketimpangan antara daerah penghasil dan daerah nonpenghasil. Terkait dengan keterlambatan penyaluran DBH, hal tersebut dapat disebabkan karena daerah belum menyampaikan syarat salur DBH. Untuk itu, secara berkala Kemenkeu mengirimkan surat pemberitahuan kepada daerah tentang kewajiban pemenuhan syarat salur DBH dan posisi daerah dalam memenuhi syarat salur tersebut. Pemberitahuan tersebut agar daerah terinformasi bahwa jika ada DBH yang belum disalurkan, hal tersebut dapat disebabkan oleh belum terpenuhinya kewajiban daerah dalam menyampaikan syarat salur DBH. Adapun kurang bayar DBH secara konsisten selalu diupayakan penyelesaiannya dengan memperhatikan kondisi keuangan negara. Selain kurang bayar, juga terdapat lebih bayar DBH dimana daerah telah menerima penyaluran DBH melebihi realisasinya. Lebih bayar secara bertahap dengan tersebut diselesaikan memperhitungkan penyelesaian kurang bayar. Selanjutnya, pada tahun 2024, kebijakan DBH diarahkan antara lain untuk: (1) melanjutkan kebijakan alokasi sesuai UU HKPD dengan memperhatikan distribusi alokasi TKD untuk daerah penghasil, daerah berbatasan, daerah pengolah, serta daerah lainnya dalam satu wilayah provinsi; (2) melanjutkan kebijakan DBH earmarked (DBH CHT, DBH Dana Reboisasi/DBH DR, DBH Tambahan Migas Otsus, dan DBH Perkebunan Sawit) untuk sektor-sektor prioritas dengan perluasan dan 133
fleksibilitas penggunaan sesuai peraturan perundangan, termasuk untuk penurunan stunting dan penguatan perekonomian daerah; (3) mendorong peningkatan kinerja daerah di bidang pelestarian lingkungan dan optimalisasi penerimaan negara melalui penajaman penggunaan DBH untuk mengatasi eksternalitas negatif serta penguatan sinergi dengan K/L dan daerah; (4) meningkatkan kualitas penggunaan DBH CHT, DBH DR, dan DBH Perkebunan Sawit melalui penguatan monitoring dan evaluasi (monev), serta mendorong penggunaan informasi oleh daerah; (5) meningkatkan sinergi pengelolaan kas pusat dan daerah melalui kebijakan penyaluran DBH dengan memperhatikan kinerja keuangan daerah dan sinergi dengan kebijakan pengelolaan keuangan negara, terutama untuk mengantisipasi perkembangan realisasi DBH yang disebabkan oleh fluktuasi harga komoditas; dan (6) meningkatkan transparansi penghitungan DBH melalui perluasan cakupan perhitungan DBH serta melaksanakan diseminasi informasi, komunikasi, dan edukasi kepada pemerintah daerah. teknologi Sehubungan dengan pernyataan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa agar pelaksanaan DAU berbasis kinerja bisa terbuka, dapat kami sampaikan bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan DAU maka penyaluran DAU dilakukan berbasis kinerja, yaitu: (1) penyaluran DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya berdasarkan penyampaian laporan belanja tertentu; (2) penyaluran DAU yang Ditentukan Penggunaannya berdasarkan kinerja perencanaan anggaran atas penggunaan DAU per bidang; dan (3) penyaluran DAU yang Ditentukan Penggunaannya berdasarkan kinerja laporan realisasi penyerapan dari DAU yang juga Ditentukan Penggunaannya untuk masing-masing bidang. Pemerintah senantiasa menjalankan prinsip keterbukaan informasi terutama kepada stakeholders terkait. Data-data dasar perhitungan alokasi DAU merupakan data resmi yang disampaikan oleh instansi yang diberikan kewenangan untuk menyediakan data, yang juga akan diinformasikan kepada Daerah baik melalui portal resmi kemenkeu maupun pada berbagai kegiatan sosialisasi dan diseminasi. Berkaitan dengan kebijakan DAU, pemerintah juga mendukung sepenuhnya perekrutan guru PPPK melalui kebijakan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk penggajian PPPK, termasuk PPPK Guru sebagaimana telah dilakukan pada tahun 2023. Pemerintah sependapat dengan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera agar pengalokasian DAU tetap memperhatikan kebutuhan pokok dan pelayanan publik di daerah. Dapat kami sampaikan bahwa redesign DAU yang mengacu kepada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD antara lain: (1) Pagu DAU ditetapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan publik sebagai bagian dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; kemampuan keuangan negara dan target pembangunan nasional; (2) Penggunaan DAU difokuskan untuk 134
memenuhi pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan tingkat capaian kinerja layanan daerah; (3) Alokasi DAU per daerah terdiri dari DAU yang tidak ditentukan penggunaannya (block grant), dan DAU yang ditentukan penggunaannya (specific grant); serta (4) Alokasi DAU memperhatikan kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan termasuk kebutuhan untuk penggajian PNSD dan PPPK. Pengalokasian DAU berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD tetap ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antardaerah, hal ini tergambar dari desain formula perhitungan alokasi DAU yang didasarkan pada celah fiskal yaitu selisih antara kebutuhan fiskal dan potensi pendapatan masing-masing daerah. Perhitungan kebutuhan fiskal sendiri telah didasarkan pada pendekatan kebutuhan pendanaan daerah untuk mendanai urusan yang menjadi kewenangan daerah serta memperhatikan kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu belanja pegawai daerah. Selanjutnya pada tahap penggunaan, kebijakan DAU diarahkan untuk mengurangi ketimpangan tingkat layanan publik daerah khususnya untuk bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum melalui penetapan bagian DAU yang ditentukan penggunaan di mana porsi yang ditetapkan penggunaannya tersebut didasarkan pada capaian standar pelayanan minimal dan/atau capaian kinerja layanan publik daerah. Diharapkan melalui bagian DAU yang ditentukan penggunaannya ini akan terjadi pemerataan layanan publik antardaerah. Menjawab pertanyaan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengenai kebijakan DAK Fisik, alokasi program harus lebih besar diarahkan dalam memperkuat pemenuhan kebutuhan pembangunan dan perekonomian daerah, Pemerintah sepakat dan dapat disampaikan bahwa DAK Fisik dialokasikan berdasarkan usulan dengan memperhatikan prioritas nasional, kemampuan keuangan negara, kapasitas fiskal daerah, dan kinerja daerah serta tata kelola keuangan yang baik. Dengan demikian, pengalokasian DAK Fisik berdasarkan usulan tersebut sejalan dan mengakomodasi kebutuhan pembangunan daerah. Selain itu, DAK Fisik bersifat tematik dan lintas bidang digunakan untuk mendorong percepatan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar guna mendukung antara lain pemulihan ekonomi dan pembangunan. Pemerintah sependapat dengan pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa bahwa penyaluran DAK Fisik berbasis kontrak agar dapat dimaksimalkan dan DAK Nonfisik fokus pada kegiatan penugasan sesuai prioritas nasional. Dalam rangka mendorong agar penyaluran DAK Fisik lebih maksimal, Pemerintah mendorong pemerintah daerah agar segera melakukan tender dan kegiatan fisik mulai awal tahun 135
anggaran. Selain itu, Pemerintah juga terus didorong agar dapat memenuhi syarat administrasi salur sesuai peraturan. Dapat dijelaskan juga bahwa pengaturan penggunaan DAK Fisik mendorong pemerintah daerah untuk segera merealisasikan kegiatan-kegiatan yang didanai DAK Fisik secara maksimal melalui sosialisasi dan bimbingan teknis, dimana penyaluran DAK Fisik dari RKUN ke RKUD dilakukan atas nilai kontrak kegiatan DAK Fisik yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, sehingga meniadakan/meminimalisir sisa DAK Fisik yang berpotensi menjadi idle cash. Selanjutnya, terkait DAK Nonfisik agar fokus pada kegiatan penugasan sesuai prioritas nasional dapat kami sampaikan pagu DAK Nonfisik untuk tahun 2022-2024 mengalami kenaikan. Pada tahun 2023, pagu DAK Nonfisik sebesar Rp130,3 triliun naik 1,2 persen dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp128,7 triliun. Demikian juga pada tahun 2024, pagu DAK Nonfisik sebesar Rp133,8 triliun naik 2,6 persen dibandingkan tahun 2023 dan dialokasikan untuk membantu operasionalisasi layanan publik daerah yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah. Kebijakan DAK Nonfisik pada tahun 2024 difokuskan untuk: (1) mempertajam fokus kegiatan DAK Nonfisik untuk penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, dan peningkatan investasi; (2) mempertajam kebijakan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan berbasis kinerja dan memperluas target output tunjangan guru; serta (3) meningkatkan pelayanan kesehatan pada Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Primer. Sehubungan dengan pernyataan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera tentang masih tingginya intervensi Pemerintah Pusat dalam proses perencanaan dan penganggaran DAK, dapat kami sampaikan bahwa dalam Pasal 131 UU HKPD disebutkan bahwa DAK dialokasikan sesuai dengan kebijakan Pemerintah untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tujuan: (b) mempercepat pembangunan Daerah; (a) mencapai prioritas nasional; (c) mengurangi kesenjangan (d) mendorong pertumbuhan layanan publik; perekonomian daerah; dan/atau (e) mendukung operasionalisasi layanan publik. tertentu dengan Dengan demikian, DAK (spesific grant) agak berbeda dari jenis TKD lainnya dalam hal perencanaan dan pengalokasian dikarenakan kebutuhan dana untuk pembangunan melampaui ketersediaan dana sehingga perlu adanya afirmasi terhadap daerah-daerah yang sangat membutuhkan. Oleh karena itu, dalam tata kelola DAK diperlukan adanya pemilihan daerah/lokasi prioritas sesuai tema pembangunan yang menjadi visi misi Pemerintah/Presiden. Pengalokasian DAK memperhatikan kebutuhan daerah yang disampaikan melalui usulan/proposal. Pemerintah daerah yang mendapatkan alokasi DAK melaksanakan kegiatan DAK sesuai dengan kewenangannya. 136
Pemerintah sependapat dengan pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa agar pemerintah terus memperbaiki kualitas tata kelola Dana Otsus. Oleh karena itu, Pemerintah selalu berupaya mempertajam kualitas tata kelola Dana Otsus secara komprehensif dari berbagai aspek, meliputi kualitas perencanaan dan penganggaran, pengalokasian, penyaluran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertangungjawaban, pembinaan, serta monitoring dan evaluasi sehingga Dana Otsus dapat secara efektif dan efisien memberikan manfaat optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP). Penajaman kualitas tata kelola dilakukan melalui PMK terkait tata kelola Dana Otsus. Disamping itu, dalam rangka menghadirkan tata kelola yang transparan, cepat, efektif, akurat, dan akuntabel, saat ini sedang dikembangkan sistem informasi pengelolaan Dana Otsus terintegrasi yang terkoneksi dengan sistem yang telah ada. Penggunaan Dana Otsus khususnya untuk ketahanan pangan akan selalu dikawal baik dari sumber Dana Otsus Block Grant maupun dari sumber Dana Otsus Spesific Grant. Salah satu bentuk pengawalan adalah melalui evaluasi dokumen rencana penggunaan, monitoring konsistensi pelaksanaan dalam syarat salur, serta dalam monev pelaksanaan kegiatan Dana Otsus. Ditetapkannya UU Nomor 2 Tahun 2021 yang merupakan revisi kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, juga merupakan bentuk keberpihakan Pemerintah dalam rangka mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan di provinsi/kabupaten/kota di wilayah Papua. Selain itu, telah ditetapkan peraturan pelaksanaan turunan dari UU Nomor 2 Tahun 2021 yakni melalui Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua serta Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua. Mekanisme penyaluran Dana Otsus dan DTI pada periode tahun 2019-2021 dilaksanakan dengan mengacu pada PMK Nomor 139/PMK.07/2019 yakni penyaluran dilaksanakan secara bertahap yaitu: (1) tahap I sebesar 30,0 persen paling cepat bulan Maret; (2) tahap II sebesar 45,0 persen paling cepat bulan Juli; (3) tahap III sebesar 25,0 persen paling cepat bulan Oktober, dengan persyaratan penyaluran yaitu pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri yang dilampiri dengan rekapitulasi alokasi dan realisasi penggunaan Dana Otsus dan DTI serta laporan realisasi penyerapan Dana Otsus dan DTI tahap sebelumnya, serta persyaratan penyaluran tahap I DTI yakni pernyataan Menteri Dalam Negeri yang menyatakan bahwa kegiatan DTI yang telah direviu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional bersama K/L terkait telah sesuai dengan APBD. 137
Pengalokasian Dana Otsus di wilayah Papua dilakukan berdasarkan indikator kewilayahan, kependudukan, kesulitan geografis, indikator capaian pembangunan, serta kinerja pengelolaan. Adapun pengalokasian DTI dalam rangka Otsus dilakukan berdasarkan variabel yang menunjukkan kesenjangan infrastruktur perhubungan, energi listrik, telekomunikasi, air bersih, dan sanitasi lingkungan. Di samping itu, indikasi kebutuhan dana DTI, disusun dengan memperhatikan antara lain: (1) kebutuhan pendanaan berdasarkan prioritas kebutuhan sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan percepatan pembangunan Papua; (2) kinerja pelaksanaan DTI tahun anggaran sebelumnya; dan (3) kemampuan keuangan negara. Pemerintah sependapat dengan pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengenai pentingnya rencana induk (grand design) pembangunan daerah otonomi khusus. Dapat disampaikan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran Dana Otonomi Khusus untuk mendukung pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Aceh dan provinsi-provinsi di wilayah Papua, meliputi Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, serta Provinsi Papua Barat Daya. Dalam rangka pelaksanaan Otsus Provinsi di Papua untuk melakukan percepatan program dan kegiatan di wilayah Papua, maka telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041. Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPP) tersebut diselaraskan dan disinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). RIPP juga menjadi pedoman bagi Badan Pengarah Papua, Menteri/kepala lembaga, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Papua, MPR, DPR Papua, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, DPR Kabupaten/Kota (DPRK), dunia usaha dan masyarakat. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041 diharapkan dapat menjadi panduan pelaksanaan percepatan program dan kegiatan di wilayah papua oleh Kementerian/Lembaga kepada pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, dalam rangka mendukung pembangunan pada daerah Otsus, kebijakan pemerintah terkait Otsus pada tahun 2024 diarahkan pada: 1. Mendorong upaya: (i) penurunan kemiskinan melalui perbaikan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penyediaan akses air bersih dan sanitasi lingkungan; serta (ii) peningkatan investasi melalui peningkatan aksesibilitas infrastruktur perhubungan dan telekomunikasi antarwilayah. 2. Meningkatkan kualitas tata kelola Dana Otsus melalui penggunaan sistem informasi yang terintegrasi, pembinaan SDM melalui bimbingan teknis, asistensi, 138
dan supervisi, terutama pada Daerah Otonomi Baru (DOB), serta penajaman pemantauan dan evaluasi. 3. Meningkatkan kualitas penggunaan Dana Otsus melalui sinergi kebijakan perencanaan dan penganggaran, serta sinergi pendanaan APBN dan APBD untuk mendukung pelaksanaan rencana induk dan rencana aksi. 4. Penggunaan DTI untuk DOB diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur penunjang gedung perkantoran, meliputi infrastruktur jalan dan jembatan menuju lokasi perkantoran, infrastruktur instalasi listrik, infrastruktur jaringan air bersih, jaringan telekomunikasi, dan infrastruktur sanitasi lingkungan. Hal ini dimaksudkan guna mendukung percepatan penyelesaian pembangunan fasilitas gedung perkantoran DOB sehingga dapat segera berfungsi secara optimal. 5. Pembangunan sistem informasi pengelolaan Dana Otsus yang terintegrasi dengan prinsip interoperabilitas antarsistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi atau layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Untuk menjamin target dalam rencana induk terimplementasi dalam rencana penggunaan tahun 2024, maka dilakukan asistensi penyusunan dan evaluasi dokumen rencana penggunaan (RAB) oleh seluruh K/L terkait. Saat ini berbagai pembinaan telah dilakukan kepada aparatur pengelola dana otsus, baik dalam bentuk sosialisasi, bimbingan teknis, dan asistensi/pendampingan agar pengelolaan Dana Otsus efektif dan efisien. Dalam rangka menjamin peningkatan kualitas dan optimalisasi pemanfaatan Dana Otsus, Pemerintah sangat sepakat perlu hadir secara lebih tajam peran dari DPR, DPD, DPRP, DPRK, MRP, dan elemen masyarakat sesuai amanat dalam UU 2/2021 serta PP 106/2021 dan PP 107/2021. Menanggapi pernyataan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa untuk membuat kebijakan Dana Keistimewaan DIY yang spesifik untuk menanggulangi kemiskinan, dapat sampaikan bahwa Dana Keistimewaan digunakan untuk menyelenggarakan urusan kewenangan Keistimewaan DIY yaitu urusan tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang gubernur dan wakil gubernur, kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. PP Nomor 37 Tahun 2023 pasal 70 mengamanatkan bahwa dana keistimewaan terutama untuk urusan kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang diprioritaskan untuk kegiatan yang berdampak langsung kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengurangan kemiskinan dan peningkatan kebudayaan. Usulan rencana program dan kegiatan Dana Keistimewaan review oleh APIP Daerah dan Kementerian/Lembaga agar Dana Keistimewaan sesuai dengan rencana induk keistimewaan, prioritas nasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. kami akan dilakukan 139
Pemerintah sependapat dengan pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengenai pentingnya peningkatan kualitas Dana Keistimewaan DI Yogyakarta. Kebijakan pengelolaan Dana Keistimewaan DI Yogyakarta terus mengalami penyempurnaan dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Mulai tahun 2023 proses perencanaan dan penganggaran Dana Keistimewaan DI Yogyakarta melibatkan Kementerian Keuangan, Bappenas, Kemendagri, K/L terkait, serta Inspektorat Pemerintah Daerah DI Yogyakarta, sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 16/PMK.07/2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 5/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan PMK Nomor 16/PMK.07/2023, evaluasi penilaian usulan program dan kegiatan yang disampaikan pemerintah DIY dilakukan berdasarkan: (1) kesesuaian usulan rencana program dan kegiatan dengan prioritas nasional; (2) kesesuaian usulan rencana program dan kegiatan dengan dokumen rencana tata ruang nasional; (3) kesesuaian usulan rencana program dan kegiatan dengan Rencana Induk Dana Keistimewaan; (4) sinkronisasi usulan rencana program dan kegiatan dengan rencana kerja K/L; (5) kesesuaian output dengan pencapaian kemanfaatan output; dan (6) hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Dana Keistimewaan. Penyaluran Dana Keistimewaan DIY dilakukan dalam tiga tahap dengan ketentuan yaitu: (1) tahap I sebesar 15,0 persen disalurkan paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Maret; (2) tahap II sebesar 65,0 persen paling cepat bulan April dan paling lambat bulan September; dan (3) tahap III sebesar 20,0 persen paling cepat bulan Oktober dan paling lambat bulan Desember, dengan persyaratan penyaluran yakni rencana penggunaan, serta laporan realisasi penyerapan dan laporan pencapaian kinerja tahap sebelumnya yang telah diverifikasi oleh APIP daerah. Peningkatan tata kelola Dana Keistimewaan diantaranya dilakukan melalui: (1) Penyusunan rencana induk keistimewaan, sebagai pedoman bagi pemerintah daerah panduan bagi pemerintah daerah DIY dalam penyusunan rencana program dan kegiatan dana keistimewaan; (2) Meningkatkan peran pemerintah pusat dalam melakukan penilaian/reviu terhadap usulan rencana program dan kegiatan penggunaan dana keistimewaan; (3) Meningkatkan peran APIP pemerintah daerah dalam melakukan reviu terhadap usulan program dan kegiatan dana keistimewaan, serta capaian realisasi angaran dan realisasi output, serta; (4) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan dana keistimewaan mulai dari perencanaan, penyaluran, dan pelaporan melalui penggunaan aplikasi yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah. Arah kebijakan Dana Keistimewaan DIY tahun 2024 yaitu: (1) mengarahkan usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan pada kelima urusan Keistimewaan yang 140
berpedoman pada Rencana Induk Keistimewaan, Peraturan Daerah Istimewa DIY, RPJMD, dan RKPD serta disinkronkan dengan RPJPN, RPJMN, dan Renstra K/L terkait; (2) memfokuskan pemanfaatan Dana Keistimewaan untuk mengatasi isu strategis di Provinsi DI Yogyakarta, khususnya dalam upaya penurunan tingkat kemiskinan, perluasan akses layanan infrastruktur konektivitas dan pelayanan dasar, serta peningkatan produktivitas UMKM; (3) mengoptimalkan peran K/L terkait dalam mengawal penyelenggaraan Dana Keistimewaan melalui penguatan koordinasi dalam proses perencanaan dan penganggaran, penyaluran, serta pelaporan dan pertanggung jawaban; (4) memperbaiki mekanisme tata kelola Dana Keistimewaan melalui keterlibatan APIP daerah mulai dari perencanaan penggunaan Dana Keistimewaan DIY hingga pelaporan realisasi anggaran dan capaian kinerja keluaran/hasil; (5) meningkatkan sinergi kegiatan antara belanja daerah dan belanja K/L dengan belanja Dana Keistimewaan untuk memastikan pencapaian prioritas target capaian (outcome) pusat-daerah dengan nasional, prioritas daerah, mempertimbangkan kebutuhan dan prioritas pembangunan kabupaten/kota di DI Yogyakarta; serta (6) meningkatkan tata kelola pemanfaatan Dana Keistimewaan yang partisipatif dan transparan melalui pengembangan sistem informasi yang terintegrasi. Menanggapi pandangan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Golongan Karya, dan Fraksi Kebangkitan Bangsa agar Dana Desa dapat dioptimalkan penggunaannya dan diarahkan pada tugas pemerintah desa yang fokus pada pelayanan masyarakat desa dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut. Pemerintah berkomitmen untuk mengakselerasi pembangunan di desa melalui Dana Desa. Sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, pengalokasian Dana Desa bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangan Desa. Untuk saat ini, prioritas penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, pemerintah dapat mengarahkan penggunaan Dana Desa untuk dukungan prioritas nasional skala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah juga mengalokasikan Dana Desa secara adil dan merata serta memberi penghargaan kepada Desa yang berkinerja baik. Pemerintah Pusat mendorong arah penggunaan Dana Desa agar sejalan dengan pencapaian target prioritas nasional dimana pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa untuk program pemulihan ekonomi berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa, program ketahanan pangan dan hewani termasuk pembangunan lumbung pangan Desa, serta dukungan program sektor prioritas di Desa berupa bantuan permodalan kepada Badan Usaha Milik Desa, program kesehatan termasuk penanganan stunting, dan 141
pariwisata skala desa. Pengalokasian Dana Desa dan arah penggunaan Dana Desa tersebut dimaksudkan untuk pemerataan pembangunan di pedesaan guna mengurangi ketimpangan antarwilayah. Prioritas penggunaan Dana Desa juga mengacu pada regulasi yang ditetapkan oleh Kemendes PDTT terkait prioritas penggunaan Dana Desa pada tahun anggaran berjalan berupa menu-menu yang dapat dipilih oleh Desa sesuai dengan kondisi dan prioritas pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan di desa, dengan tetap memperhatikan potensi dan permasalahan yang dihadapi di masing- masing desa. Sedangkan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, digunakan dalam mengukur efektivitas pengelolaan keuangan Desa dan penggunaan Dana Desa. Pemerintah melakukan pendampingan Desa melalui Kemendes PDTT dengan mengangkat Tenaga Profesional Pendamping Desa yang memiliki tugas antara lain: (1) pendampingan dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan Desa; (2) melakukan sosialisasi kebijakan nasional skala Desa; dan (3) mendorong peningkatan kapasitas SDM Desa. Pendampingan Desa dimaksud merupakan upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas pemerintahan Desa, pembangunan akuntabilitas Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, serta kerja sama antar Desa. Sejak awal implementasinya di tahun 2015, Dana Desa telah meningkat signifikan dari Rp20,8 triliun di tahun 2015 menjadi Rp71,0 triliun di tahun 2024. Perlunya fiscal space yang lebih fleksibel bagi pemerintah sesuai kewenangannya yang besar diperlukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan anggaran dalam menjalankan fungsi kenegaraan dan Pemerintah termasuk kebutuhan yang mendesak seperti anggaran untuk mengatasi pandemi Covid-19 dan dampaknya. Penggunaan Dana Desa tersebut diarahkan untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan, pendidikan, bansos, serta pemberdayaan. Hal ini sejalan dengan fokus dan prioritas pemanfaatan dana desa pada tahun 2024, yaitu: (1) dukungan penanganan kemiskinan ekstrem; (2) dukungan program ketahanan pangan hewani; (3) penanganan kesehatan masyarakat (termasuk stunting); (4) bantuan permodalan BUMDes; (5) operasional pemerintah desa; dan (6) dukungan program sektor prioritas di desa termasuk pembangunan infrastruktur melalui program padat karya tunai desa oleh penduduk miskin ekstrem desa, serta program pengembangan desa lainnya sesuai dengan potensi dan karakteristik desa. Selain itu, dana desa juga diarahkan untuk mendukung pencapaian kebijakan fiskal nasional pada tahun 2024, yaitu penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, dan pengendalian inflasi di tingkat desa. 142
Menanggapi pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Keadilan Sejahtera terkait pemerataan pembangunan di pedesaan dan pengendalian ketimpangan di wilayah pedesaan dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut. Untuk mendukung hal tersebut, Dana Desa dialokasikan dengan mempertimbangkan pemerataan dan keadilan yang dihitung berdasarkan kinerja desa, jumlah desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografi. Pemanfaatan Dana Desa untuk mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa harus memiliki output dan outcome yang jelas dan terukur melalui penetapan target penggunaan Dana Desa setiap tahun sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam UU tentang APBN. Selanjutnya, untuk terus mengendalikan ketimpangan di wilayah perdesaan, maka salah satu kebijakan pengelolaan dana desa pada tahun 2024 diarahkan untuk memperkuat monitoring pelaksanaan kebijakan fiskal nasional (penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, dan pengendalian inflasi) di tingkat desa dan sinergi penggunaan Dana Desa. Selanjutnya, berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) yang diterbitkan oleh Kementerian Desa PDTT terdapat kenaikan jumlah desa berstatus Desa Mandiri sebanyak 6.065 desa dari semula 173 desa pada tahun 2015 meningkat menjadi 6.238 desa pada tahun 2022. Di sisi lain, terjadi penurunan jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal sebanyak 26.751 desa dari semula 41.315 desa pada tahun 2015 turun menjadi 14.564 desa pada tahun 2022. Capaian outcome atas penggunaan Dana Desa selama periode 2015-2022 dapat diproyeksikan dari indikator penurunan jumlah penduduk miskin di desa dari sebanyak 17,94 juta jiwa pada Maret tahun 2015 menjadi 14,38 juta jiwa pada September tahun 2022. Pemerintah sependapat dengan pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengenai perlunya penguatan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan Dana Desa. Dalam rangka meningkatkan pengawasan Dana Desa, Pemerintah telah dan akan terus melakukan upaya pengawasan yang terintegrasi, efektif dan efisien, melalui: 1. bupati/walikota untuk memberdayakan aparat pengawas fungsional di daerah, serta melakukan pembinaan kepada desa untuk pelaksanaan keterbukaan informasi di desa; 2. mendorong bupati/walikota untuk mengoptimalkan peran organisasi perangkat daerah kabupaten/kota dan kecamatan dalam melaksanakan pendampingan teknis penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 3. meningkatkan pencegahan penyimpangan penggunaan Dana Desa melalui pembentukan Sekretariat Pengawalan Dana Desa di kabupaten/kota yang 143
beranggotakan aparat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah (Bawasda) kabupaten/kota dan polisi dari Polres; (APIP) dari Badan Pengawas Daerah 4. kerjasama dengan POLRI melalui MoU dengan ruang lingkup sosialisasi dan regulasi, fasilitasi pengamanan, penegakan hukum dan pengelolaan Dana Desa termasuk pertukaran informasi dan pembinaan; 5. kerjasama dengan KPK, Kejaksaan, dan BPKP untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa; 6. kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan, dan LSM yang tergabung dalam POKJA masyarakat sipil dalam melakukan monitoring dan pengawasan penggunaan Dana Desa; dan 7. peningkatan peran Satgas Dana Desa untuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa. Selain itu juga dilakukan, penguatan kompetensi tenaga pendamping untuk memperkuat kapasitas aparat Desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban Dana Desa. Pemerintah sependapat dengan pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengenai pentingnya konsistensi pendampingan dan pembinaan serta mitigasi atas implementasi pengelolaan keuangan di desa. Pemerintah permasalahan mengapresiasi dan menyambut baik dorongan Fraksi Partai Amanat Nasional yang selalu mengingatkan dan menekankan bahwa kualitas Dana Desa dipengaruhi oleh penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, baik aparatur pemerintah desa, masyarakat, maupun tenaga pendampingan desa. Dalam rangka memberikan asistensi pembinaan dan pendampingan kepada desa, Pemerintah secara aktif menyelenggarakan kegiatan capacity building kepada seluruh kepala desa dan aparat desa untuk mensosialisasikan hal yang terkait dengan pengelolaan Dana Desa dan keuangan desa. Selain itu, secara berkesinambungan Kementerian Keuangan telah memfasilitasi program pengembangan potensi desa berupa kegiatan Kades Masuk Kampus dan Pendampingan Badan Usaha Milik Desa yang implementasinya dilakukan melalui kerja sama dengan Perguruan Tinggi. Selanjutnya, menjawab pertanyaan Fraksi Partai Amanat Nasional mengenai masih belum efektifnya Dana Desa serta menjawab terkait agar Pemerintah Pusat dapat berkolaborasi membantu Pemerintah Daerah dan Desa setempat agar dapat mempercepat penyaluran Dana Desa, serta agar Dana Desa dapat difokuskan pada pengentasan kemiskinan ekstrem yang banyak berada di desa, kiranya dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Pusat terus berupaya untuk mengurangi angka 144
kemiskinan ekstrem hingga 0 persen di tahun 2024 salah satunya melalui program BLT Desa yang bersumber dari Dana Desa. Selain itu, Pemerintah Pusat juga mendorong arah penggunaan Dana Desa agar sejalan dengan pencapaian target prioritas nasional dimana pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa untuk program pemulihan ekonomi berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa, program ketahanan pangan dan hewani termasuk pembangunan lumbung pangan Desa, serta dukungan program sektor prioritas di Desa berupa bantuan permodalan kepada Badan Usaha Milik Desa, program kesehatan termasuk penanganan stunting, dan pariwisata skala desa. Selanjutnya, pendapat yang disampaikan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk terus melakukan penguatan dan peningkatan pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa termasuk juga penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, baik aparatur pemerintah desa, masyarakat maupun tenaga pendampingan desa. Selanjutnya, Kemendes PDTT setiap tahun menerbitkan regulasi yang mengatur prioritas penggunaan Dana Desa pada TA berjalan yang diharapkan dapat digunakan sebagai acuan oleh pemerintah Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan kualitas tetap hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan di desa, dengan memperhatikan potensi dan permasalahan yang dihadapi di masing-masing desa. Pedoman ini juga digunakan sebagai alat bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengukur efektivitas pengelolaan keuangan Desa dan penggunaan Dana Desa melalui pendampingan oleh Tenaga Profesional Pendamping Desa. Menjawab pertanyaan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera tentang mekanisme top-down dalam arah penggunaan Dana Desa merupakan salah satu indikator sentralisasi, padahal setiap desa memliki karakteristik berbeda sehingga mekanisme top-down tidak tepat, UU HKPD juga menjadi tidak sejalan dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan ruang gerak yang luas untuk mengatur perencanaan pembangunan atas dasar kebutuhan prioritas masyarakat desa yang selanjutnya disebut "Otonomi Desa" sebagai otonomi yang asli, bulat, dan utuh, kiranya dapat dijelaskan sebagai berikut. Penggunaan Dana Desa ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Desa yang dituangkan dalam APBDes. Prioritas penggunaan Dana Desa mengacu pada regulasi yang ditetapkan oleh Kemendes PDTT terkait prioritas penggunaan Dana Desa pada TA berjalan berupa menu-menu yang dapat dipilih oleh Desa sesuai dengan kondisi dan prioritas pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan di desa, 145
dengan tetap memperhatikan potensi dan permasalahan yang dihadapi di masing- masing desa. Sedangkan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, digunakan dalam mengukur efektivitas pengelolaan keuangan Desa dan penggunaan Dana Desa. Menjawab permintaan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terkait pentingnya konsistensi pendampingan dan pembinaan serta mitigasi risiko atas permasalahan implementasi pengelolaan keuangan di desa, kiranya dapat dijelaskan bahwa Pemerintah sependapat dengan Fraksi PKS, memandang penting pendampingan dan pembinaan serta mitigasi risiko atas permasalahan implementasi pengelolaan keuangan di desa mengingat masih banyaknya keterbatasan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah. Pemerintah melakukan pendampingan Desa dalam hal ini oleh Kementerian Desa dan PDTT. Pendampingan Desa dimaksud merupakan upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas pemerintahan Desa, pembangunan akuntabilitas Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, serta kerja sama antardesa. Pemerintah sependapat dengan pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera agar kriteria yang digunakan untuk menentukan daerah calon penerima Insentif Fiskal menggunakan indikator kinerja dan pentingnya sosialisasi dan transparansi penerima insentif fiskal. Sosialisasi akan mendorong pemerintah daerah berlomba-lomba dalam upaya meningkatkan kinerjanya, baik dari sisi peningkatan kualitas administrasi maupun kinerja pembangunannya. Insentif Fiskal diberikan kepada daerah berdasarkan kriteria tertentu antara lain berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja daerah di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/ atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional. Selanjutnya, pengelolaan Insentif Fiskal tahun 2023 diatur dalam PMK Nomor 208/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal. Alokasi Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya bagi daerah berkinerja baik dihitung berdasarkan: (1) klaster daerah yang diukur dengan kapasitas fiskal daerah; (2) indikator kesejahteraan yang dinilai berdasarkan variabel penurunan persentase tingkat penduduk miskin, pengangguran terbuka; (3) kriteria utama menggunakan indikator opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan penetapan Perda APBD tepat waktu; serta (4) kategori kinerja yang merupakan penilaian terhadap perbaikan dan pencapaian kinerja pemerintah daerah yang terkait dengan tata kelola keuangan daerah, pelayanan dasar publik, dan pelayanan umum pemerintahan. indeks pembangunan manusia, dan penurunan 146
Selanjutnya, alokasi Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya bagi daerah tertinggal dihitung berdasarkan kategori kinerja yang dikelompokkan atas tata kelola keuangan daerah dan pelayanan dasar publik. Sesuai dengan PMK Nomor 208/PMK.07/2022 diatur juga mengenai penggunaan Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya. Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya bagi daerah berkinerja baik digunakan untuk percepatan pemulihan ekonomi di daerah meliputi infrastruktur, perlindungan sosial, dukungan terhadap dunia usaha khususnya usaha mikro kecil dan menengah, dan/atau penciptaan lapangan kerja. Sedangkan Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya bagi daerah tertinggal digunakan untuk pembangunan dan peningkatan infrastruktur dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi. Adapun pengaturan terkait penggunaan Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun berjalan digunakan untuk kegiatan yang manfaatnya dapat diterima dan/atau inflasi, dirasakan penurunan prevalensi stunting, peningkatan investasi, dan penurunan kemiskinan. langsung oleh masyarakat dan mendukung pengendalian Untuk tahun 2024 ini, indikator kinerja daerah yang menjadi dasar penilaian adalah kinerja pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar dengan prinsip berkeadilan, dapat diperbandingkan, objektif, terukur, akuntabel, dan relevan dengan upaya pemda secara langsung. Pemerintah sependapat dengan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera bahwa dalam rangka transparansi Pemerintah akan terus meningkatkan kegiatan sosialisasi yang selama ini dilakukan secara berkala melalui audiensi secara langsung dan melalui media online. Adapun untuk transparansi hasil perhitungan Insentif fiskal yang diterima oleh masing-masing pemerintah daerah dapat diakses di website D. DEFISIT, PEMBIAYAAN ANGGARAN, DAN RISIKO FISKAL Pemerintah sependapat dengan pandangan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bahwa kebijakan defisit anggaran tahun 2024 diarahkan Pemerintah dalam mendukung kelanjutan konsolidasi fiskal dan untuk mendorong peningkatan produktivitas, kesejahteraan masyarakat dan akselerasi transformasi ekonomi (antara lain infrastruktur, energi, konektivitas, kawasan industri, dan kawasan ekonomi). Upaya konsolidasi fiskal tersebut disertai reformasi fiskal yang komprehensif melalui optimalisasi penerimaan negara, peningkatan kualitas belanja, dan juga diimbangi dengan kebijakan pembiayaan inovatif dan berkesinambungan. 147
Pemerintah juga telah melakukan pengelolaan utang secara prudent dengan mengendalikan biaya dan risiko utang pada level yang terkendali. Pengadaan utang tetap mengutamakan pembiayaan dari sumber dalam negeri untuk menciptakan kemandirian pembiayaan, sedangkan sumber luar negeri sebagai pelengkap untuk menghindari crowding out effect. Pemerintah berterima kasih atas apresiasi Fraksi Partai Gerindra terkait target defisit anggaran RAPBN 2024 sebesar 2,29persen terhadap PDB. Target defisit dimaksud sejalan dengan kebijakan fiskal tahun anggaran 2024. Kebijakan fiskal tahun anggaran 2024 didorong untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi semakin menguat dan mampu melindungi daya beli masyarakat sehingga kondisi fiskal terjaga tetap sehat dan berkelanjutan. Tahun 2024 merupakan masa lanjutan kebijakan konsolidasi fiskal yang dimulai sejak tahun 2022. Langkah kebijakan konsolidasi fiskal tersebut dilakukan dalam rangka APBN mengantisipasi potensi terjadinya risiko lain setelah pandemi Covid-19 baik dari sisi ekonomi maupun stabilitas keuangan akibat ketidakpastian kondisi global. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan mengendalikan defisit APBN dengan mendorong perbaikan kinerja APBN baik dari sisi penerimaan yang meningkat maupun dari peningkatan kualitas dan efisiensi belanja negara. Pemerintah senantiasa melakukan upaya untuk menjaga kesinambungan fiskal. Sebelum pandemi merebak di awal tahun 2020, upaya konsolidasi fiskal telah berhasil menurunkan defisit keseimbangan primer. Kebutuhan belanja penanganan dampak pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional sesuai amanat UU Nomor 2 Tahun 2020 menyebabkan peningkatan pada defisit keseimbangan primer sepanjang tahun 2020-2022. Sebagai dampaknya, defisit APBN melebar di atas 3 persen, rasio utang terhadap PDB meningkat, namun masih di bawah 60 persen terhadap PDB sesuai ketentuan perundang-undangan. Meskipun terdapat relaksasi defisit, namun Pemerintah tetap melaksanakan kebijakan ini dengan prudent dan terukur, terlihat bahwa di tahun 2020 dan 2021 realisasi defisit lebih rendah dibandingkan targetnya dalam APBN (masa pandemi). Seiring konsolidasi fiskal yang telah dimulai sejak tahun 2022, optimalisasi penerimaan, peningkatan kualitas belanja, dan penerapan pembiayaan inovatif, diharapkan ke depan keseimbangan primer akan membaik dan mengarah ke surplus, sehingga ruang fiskal kita juga akan membaik. Dengan demikian, diharapkan terjadi penurunan pembiayaan utang. Penurunan pembiayaan utang akan mendorong efisiensi belanja pembayaran bunga utang yang tentunya dapat memberikan ruang fiskal yang lebih baik. 148
Pemerintah mengapresiasi pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap keseimbangan primer tidak kunjung positif, defisit anggaran dan akumulasi utang yang terus meningkat. Dapat disampaikan bahwa APBN merupakan alat keuangan negara yang didesain fleksibel sesuai kebutuhan dalam merespons tantangan perekonomian. Sebagai alat keuangan negara, APBN disusun untuk counter siklus pelemahan ekonomi. Di saat ekonomi nasional mulai menunjukkan pemulihan dan penguatan, APBN akan mengendurkan perannya untuk menjaga keseimbangan. APBN tak selalu bisa menjadi penopang utama perekonomian, dan tak selalu harus fokus mengejar pendapatan. Karenanya, instrumen fiskal itu tak dijadikan tujuan untuk mengelola keuangan negara. Keharusan membuat defisit anggaran menjadi nol, muskil dilakukan ketika perekonomian bersifat dinamis. Karenanya, APBN penting untuk dijaga kesehatan dan keberlanjutan dalam jangka panjang. Hal tersebut menggambarkan APBN adalah tools, bukan tujuan. Jika kondisi perekonomian lebih kuat, maka Pemerintah segera me-reform perpajakan untuk mendapat penerimaan negara, dan jika perekonomian dalam kondisi kurang baik maka APBN yang kembali menarik (perekonomian), sehingga akan terus mengalami siklus yang akan disesuaikan dengan kondisi. Pemerintah sependapat dengan Fraksi Partai Amanat Nasional agar pemerintah memperhatikan pembiayaan utang dalam batas aman dengan mengoptimalkan pembiayaan nonutang. Pemerintah secara konsisten mengendalikan pembiayaan utang dengan secara bertahap menurunkan pembiayaan utang setiap tahunnya untuk mendukung kesinambungan fiskal. Pembiayaan utang dalam RAPBN merupakan usulan batas tertinggi pengadaan utang. Sebagaimana kondisi beberapa tahun terakhir, realisasi pengadaan utang pada tahun berjalan lebih rendah dibandingkan target APBN seiring dengan perbaikan kondisi perekonomian domestik yang membaik. Pada tahun 2024, pengadaan utang tahun 2024 diharapkan dapat diturunkan mengingat kinerja APBN yang semakin baik didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang positif sehingga dapat mendorong pendapatan dan adanya efisiensi dari sisi belanja pemerintah, serta optimalisasi sumber pembiayaan kreatif melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha sehingga dapat mengurangi pembiayaan utang. Pemerintah sependapat dengan Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai Amanat Nasional, dalam hal pembiayaan lainnya yang salah satunya bersumber dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) perlu dimanfaatkan secara optimal dan dapat diarahkan untuk menciptakan value creation yang tinggi. Penggunaan SAL sebagai sumber pembiayaan APBN dapat membantu pemerintah untuk mengurangi penerbitan utang khususnya pada penerbitan SBN. Upaya mengurangi penerbitan 149
utang ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menciptakan primary balance yang positif atau paling tidak mendekati nol. Dengan begitu, keberlanjutan fiskal APBN dapat terjaga dan di sisi lain program-program strategis pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan tetap dapat tercapai. Dalam pengelolaan SAL, Pemerintah senantiasa melakukan fine-tuning dengan memperhatikan kebutuhan kas jangka pendek, cost of funds pembiayaan anggaran dalam APBN, serta kebutuhan cash buffer dalam rangka mitigasi risiko fiskal (ketidakstabilan pasar dan antisipasi ketidakpastian) yang mungkin terjadi pada tahun berjalan. Faktor-faktor tersebut menentukan seberapa banyak tambahan SAL yang akan dioptimalkan pemerintah untuk memenuhi pembiayaan anggaran. Walaupun begitu, pemanfaatan SAL tetap harus dilakukan secara hati-hati, terukur, dan akuntabel. sependapat dengan pandangan Fraksi Partai Persatuan Pemerintah Pembangunan bahwa reformasi fiskal harus terus dilakukan secara komprehensif dengan fokus pada tiga aspek utama, yaitu: (1) optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha, (2) penguatan kualitas belanja negara yang efisien, fokus terhadap program prioritas, dan berorientasi pada output/outcome (spending better); dan (3) mendorong pembiayaan yang prudent, inovatif, dan berkelanjutan. Pemerintah menghargai pandangan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan terkait keseimbangan primer yang negatif, defisit anggaran, dan pengelolaan utang yang meningkat. Terhadap pandangan tersebut dapat kami sampaikan bahwa dalam lima tahun terakhir, Pemerintah menerapkan kebijakan fiskal ekspansif yang terukur, terarah, dan secara konsisten menciptakan akselerasi pembangunan nasional sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan. Kebijakan fiskal ekspansif dijalankan Pemerintah juga untuk menghindari opportunity loss sejalan dengan semakin tingginya target pencapaian berbagai sasaran dan target pembangunan nasional. Implementasi dari kebijakan tetap mempertimbangkan fiskal ekspansif adalah anggaran defisit dengan kesinambungan fiskal. Pemerintah senantiasa melakukan upaya untuk menjaga kesinambungan fiskal. Sebelum pandemi merebak di awal tahun 2020, upaya konsolidasi fiskal telah berhasil menurunkan defisit keseimbangan primer. Kebutuhan belanja penanganan dampak pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional sesuai amanat UU Nomor 2 Tahun 2020 menyebabkan peningkatan pada defisit keseimbangan primer sepanjang tahun 2020-2022. Sebagai dampaknya, defisit APBN melebar di atas 3 persen terhadap PDB, rasio utang meningkat, namun masih di bawah 60 persen terhadap 150
PDB sesuai ketentuan perundang-undangan. Meskipun defisit diperkenankan untuk ditambah, namun Pemerintah tetap melaksanakan kebijakan ini dengan prudent dan terukur. Seiring konsolidasi fiskal yang telah dimulai sejak 2022, optimalisasi penerimaan, peningkatan kualitas belanja, dan penerapan pembiayaan inovatif, diharapkan ke depan keseimbangan primer akan membaik, mengarah ke surplus, sehingga ruang fiskal kita juga akan membaik. Pemerintah sependapat dengan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan agar pemerintah memperhatikan pembiayaan utang dalam batas aman dengan mengoptimalkan pembiayaan nonutang. Pemerintah secara konsisten mengendalikan pembiayaan utang dengan secara bertahap menurunkan pembiayaan utang setiap tahunnya untuk mendukung kesinambungan fiskal. Pembiayaan Utang dalam RAPBN merupakan usulan batas tertinggi pengadaan utang. Sebagaimana kondisi beberapa tahun terakhir, realisasi pengadaan utang pada tahun berjalan lebih rendah dari target APBN seiring dengan perbaikan kondisi perekonomian domestik yang membaik. Pada tahun 2024, diharapkan pengadaan utang dapat diturunkan mengingat: (1) Kinerja APBN yang semakin baik di-support oleh pertumbuhan ekonomi yang positif sehingga dapat mendorong pendapatan dan adanya efisiensi dari sisi belanja pemerintah; (2) Optimalisasi sumber pembiayaan kreatif melalui kerjasama pemerintah dan Badan Usaha sehingga dapat mengurangi pembiayaan utang; dan (3) Optimalisasi SAL untuk mengendalikan pembiayaan utang. Lebih lanjut dapat disampaikan bahwa utang Pemerintah diarahkan utamanya untuk membiayai pengeluaran (belanja dan pembiayaan) yang bersifat investasi pada sektor-sektor prioritas serta memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi. Dengan arah yang sudah baik, perlu dipastikan juga bahwa pengelolaan utang tetap terkendali yang ditunjukkan oleh beberapa indikator dan ini sejalan dengan best practice, yaitu: (1) Rasio utang terhadap PDB dalam taraf aman dan tergolong rendah di antara negara-negara peers; (2) Hingga bulan Juni 2023, rasio utang terhadap PDB mencapai 37,78 persen, jauh di bawah batas rasio utang terhadap PDB 60 persen sebagaimana UU nomor 17 Tahun 2003; (3) Risiko pembiayaan kembali cukup terjaga dengan rata-rata waktu jatuh tempo utang yang cukup panjang; dan (4) Risiko nilai tukar sangat aman dengan porsi utang dalam denominasi valuta asing cenderung menurun dan terus menurun searah dengan kuatnya investor domestik. Selanjutnya, pemerintah juga terus melakukan konsolidasi fiskal yang dilakukan dengan menjaga defisit dibawah 3 persen terhadap PDB sesuai dengan UU Keuangan Negara dan berupaya untuk menuju keseimbangan primer yang positif. Pemerintah sependapat dengan pandangan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan agar penggunaan dana cadangan harus memenuhi prinsip-prinsip 151
transparansi dan good governance. Hal ini sejalan dengan amanat PP Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, bahwa penyusunan anggaran harus disusun sesuai dengan prinsip belanja berkualitas (efisiensi, efektivitas, prioritas, transparansi, dan akuntabilitas). Untuk memenuhi hal tersebut, Pemerintah telah menyusun peraturan terkait kriteria pengalokasian serta penggunaan dana cadangan yang diatur melalui PMK Nomor 127/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penggunaan dan Pergeseran Anggaran pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) sehingga pengalokasikan dan pemanfaatan dana cadangan dapat terukur sesuai prinsip belanja berkualitas. Ke depan, Pemerintah akan terus melakukan penyempurnaan dan peningkatan kualitas dalam pengalokasian serta pemanfaatan dana cadangan dalam memitigasi risiko yang akan dihadapi, mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan anggaran sehingga tetap memenuhi prinsip-prinsip transparansi dan good governance. Pemerintah sepakat dengan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bahwa pembangunan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), harus dilaksanakan dengan memperhatikan tahapan rencana induk dan mengoptimalkan ruang fiskal inovasi pembiayaan selain APBN. yang Pembangunan IKN dilaksanakan dengan perhitungan yang seksama, mendalam, komprehensif, dan hati-hati, memperhitungkan ketahanan, kapasitas, dan kesinambungan fiskal, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, sesuai dengan rencana induk. tersedia serta memperluas ruang Sejalan dengan hal tersebut, dalam pemenuhan kebutuhan pendanaan pembangunan infrastruktur IKN, Pemerintah mengembangkan skema pendanaan yang bersumber dari APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk antara lain melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), baik melalui skema KPBU Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment/AP) maupun melalui skema KPBU User Charge dan keikutsertaan pihak lain, seperti badan usaha milik negara dan kontribusi swasta sebagai wujud pengembangan skema pembiayaan kreatif dan inovatif, sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Dengan sinergi atas berbagai sumber pendanaan tersebut, diharapkan dapat mengurangi beban APBN atas kebutuhan pendanaan IKN serta tetap menjaga kesinambungan fiskal. Pemerintah sepakat dengan Fraksi Partai Golongan Karya agar mengendalikan defisit APBN untuk menunjang kesinambungan fiskal. Upaya ini terus dilakukan pemerintah dengan mengupayakan penurunan defisit APBN dengan mendorong perbaikan kinerja APBN baik dari sisi penerimaan yang meningkat maupun dari peningkatan kualitas dan efisiensi belanja negara. 152
Dari sisi pembiayaan utang khususnya SBN neto, selain untuk pembiayaan defisit APBN juga diarahkan untuk pembiayaan investasi. Namun demikian pemerintah senantiasa mengupayakan penerbitan SBN seoptimal mungkin sebagaimana dilakukan pada tahun 2023 dimana Pemerintah melakukan penurunan target SBN neto sebesar Rp350 triliun. Hal ini telah searah dengan pandangan Fraksi Partai Golongan Karya agar pemerintah melakukan pengendalian SiLPA dengan menyesuaikan pengadaan utang. Pemerintah terus menjaga keseimbangan sektor fiskal, sektor moneter, sektor keuangan, sektor riil, serta stabilitas pasar keuangan. Pemerintah juga menjaga supply SBN di pasar domestik agar searah rencana pengurangan target pembiayaan utang dan kondisi likuiditas kas negara saat ini yang cukup ample. Pemerintah sependapat dengan pandangan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan agar penggunaan dana cadangan harus memenuhi prinsip-prinsip transparansi dan good governance. Hal ini sejalan dengan amanat PP Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, bahwa penyusunan anggaran harus disusun sesuai dengan prinsip Belanja Berkualitas (efisiensi, efektivitas, prioritas, transparansi, dan akuntabilitas). Untuk memenuhi hal tersebut, Pemerintah telah menyusun peraturan terkait kriteria pengalokasian serta penggunaan dana cadangan yang diatur melalui PMK Nomor 127/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penggunaan dan Pergeseran Anggaran pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) sehingga pengalokasikan dan pemanfaatan dana cadangan dapat terukur sesuai prinsip belanja berkualitas. Ke depan, Pemerintah akan terus melakukan penyempurnaan dan peningkatan kualitas dalam pengalokasian serta pemanfaatan dana cadangan dalam memitigasi risiko yang akan dihadapi, mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan anggaran sehingga tetap memenuhi prinsip-prinsip transparansi dan good governance. Menanggapi tanggapan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengenai rasio utang, Pemerintah terus berkomitmen menjaga tingkat rasio utang Indonesia berada di level aman dan terkendali untuk meningkatkan kredibilitas negara dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan prospek ekonomi jangka menengah-panjang. Dalam rangka menjaga kesinambungan fiskal, konsolidasi fiskal telah dilakukan bahkan sejak tahun 2022. Pascapandemi, keseimbangan primer berhasil dijaga di level yang akomodatif mendekati nol yang menunjukkan Pemerintah senantiasa mengelola APBN agar tetap sehat dan berkelanjutan dengan tetap konsisten menjalankan berbagai program prioritas. Di tahun 2024, APBN akan diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Di sisi lain, Pemerintah melanjutkan reformasi fiskal guna 153
mendukung transformasi ekonomi tersebut dan juga untuk menjaga keberlanjutan fiskal melalui empat strategi utama yaitu: optimalisasi pendapatan, penguatan belanja berkualitas (spending better), mendorong pembiayaan yang inovatif, serta penguatan daya tahan dan mitigasi risiko yang kolaboratif. Terkait pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Pembiayaan utang merupakan konsekuensi dari kebijakan defisit APBN yang dipergunakan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi. Pada masa pandemi, APBN berperan sebagai shock absorber, sehingga diperlukan kebutuhan pembiayaan yang tinggi untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Keterbatasan sumber pembiayaan pemerintah mengakibatkan peningkatan penggunaan pembiayaan utang yang cukup tinggi. Pada masa pandemi defisit meningkat hingga 6,34 persen di atas ambang batas UU Keuangan Negara. Namun demikian, penanganan pandemi Covid-19 yang sangat baik dan pemulihan ekonomi yang cepat, mampu memberikan dorongan positif pada perekonomian nasional. Sebagai dampak positifnya defisit APBN secara cepat dapat dinormalisasi kembali pada level di bawah 3 persen sesuai dengan UU Keuangan Negara dan dalam batas yang dapat dikelola dengan baik. Pemerintah secara konsisten mengendalikan pembiayaan utang dengan secara bertahap menurunkan pembiayaan utang setiap tahunnya untuk mendukung kesinambungan fiskal. Pada tahun 2024, diharapkan pengadaan utang tahun 2024 dapat diturunkan mengingat: (1) Kinerja APBN yang semakin baik di-support oleh pertumbuhan ekonomi yang positif sehingga dapat mendorong pendapatan dan adanya efisiensi dari sisi belanja pemerintah; (2) Optimalisasi sumber pembiayaan kreatif melalui kerjasama pemerintah dan Badan Usaha sehingga dapat mengurangi pembiayaan utang; (3) Optimalisasi SAL untuk mengendalikan pembiayaan utang. Lebih lanjut dapat disampaikan bahwa utang Pemerintah diarahkan utamanya untuk membiayai pengeluaran (belanja dan pembiayaan) yang bersifat investasi pada sektor-sektor prioritas serta memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi. Sehingga dapat dikatakan bahwa utang digunakan untuk keperluan yang produktif bukan untuk keperluan konsumtif yang tidak bermanfaat di masa mendatang. Dengan arah yang sudah baik, perlu dipastikan juga bahwa pengelolaan utang tetap terkendali yang ditunjukkan oleh beberapa indikator dan ini sejalan dengan best practice, yaitu: (1) Rasio utang terhadap PDB dalam taraf aman dan tergolong rendah di antara negara-negara peers. Hingga bulan Juni 2023, rasio utang terhadap PDB mencapai 37,78 persen, jauh di bawah batas rasio utang terhadap PDB 60 persen sebagaimana UU nomor 17 Tahun 2003; (2) Risiko pembiayaan kembali cukup terjaga dengan rata-rata waktu jatuh tempo utang yang cukup Panjang; (3) Risiko nilai tukar sangat aman dengan Porsi utang dalam denominasi valuta asing cenderung menurun dan terus menurun searah dengan kuatnya investor domestik. Selanjutnya, 154
Pemerintah juga terus melakukan konsolidasi fiskal yang dilakukan dengan menjaga defisit di bawah 3 persen sesuai dengan UU Keuangan Negara dan berupaya untuk menuju keseimbangan primer yang positif. Terkait kekhawatiran Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dapat Pemerintah sampaikan bahwa secara umum kondisi kesinambungan fiskal membaik pasca tahun 2020, seiring dengan terkendalinya pandemi Covid-19 dan terus berlanjutnya pemulihan ekonomi, yang berdampak positif pada kinerja APBN. Capaian rasio perpajakan dalam periode 2021-2022 meningkat dan realisasi rasio keseimbangan primer terhadap PDB bergerak menuju ke arah positif. Rasio utang terhadap PDB juga terjaga baik di mana pada tahun 2022 rasio ini dapat terjaga di bawah 40 persen. Kinerja pendapatan yang membaik seiring dengan pemulihan ekonomi juga meningkatkan kemampuan Pemerintah dalam membayar kewajiban dan pokok utang yang terlihat dari tren debt service ratio dan interest ratio yang menurun. Dalam beberapa tahun terakhir, kinerja perekonomian nasional menghadapi tantangan besar, terutama dipacu pandemi Covid-19. Fungsi APBN sebagai shock absorber berperan dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut dapat disampaikan bahwa Utang Pemerintah diarahkan utamanya untuk membiayai pengeluaran (belanja dan pembiayaan) yang bersifat investasi pada sektor-sektor prioritas serta memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi. Sehingga dapat dikatakan bahwa utang digunakan untuk keperluan yang produktif bukan untuk keperluan konsumtif yang tidak bermanfaat di masa mendatang. Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan efisiensi bunga utang. Hal ini dilakukan melaui kebijakan pemerintah dalam pengelolaan utang yang dilakukan melalui: (1) Mengendalikan rasio utang terhadap PDB pada batas aman; (2) Mengoptimalkan sumber domestik, dan LN sebagai pelengkap; (3) Mengembangkan instrumen utang dan perluasan basis investor; (4) Mengembangkan pembiayaan kreatif (blended financing) dan optimalisasi instrumen pembiayaan non utang; (5) Pemanfaatan lindung nilai (liabilities management) untuk pengendalian risiko utang; (6) Peningkatan kinerja pinjaman kegiatan untuk menciptakan dampak pengganda yang bermanfaat bagi kesejahteraan Masyarakat; (7) Mengoptimalkan pinjaman tunai (program) sebagai buffer pembiayaan dalam rangka fleksibilitas pembiayaan. Pemerintah sependapat dengan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa agar mengelola utang secara prudent dengan selalu melakukan mitigasi atas risiko tingkat bunga, nilai tukar, dan pembiayaan kembali. Hal ini dapat dilihat dari indikator risiko portofolio utang tahun 2023 yang masih dalam batas aman dan terkendali dimana: (1) Risiko pembayaran kembali dalam batas aman dimana rata-rata waktu jatuh tempo 155
utang yang cukup panjang, dan jatuh tempo utang dalam jangka pendek dalam batas kemampuan fiskal; (2) Risiko nilai tukar dalam batas aman dengan tren menurun dimana porsi utang dalam denominasi valuta asing menurun. Per akhir Juli 2023 porsi utang valas sebesar 27,8persen dari total utang; porsi ini terus menurun dan akan terus dikendalikan sampai kepada tingkat yang sangat aman; (3) Risiko tingkat bunga dalam batas aman dimana porsi utang dalam bunga mengambang masih relative rendah, sehingga masih dapat menjadi penyeimbang portofolio. Pemerintah juga sependapat dengan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa agar mengoptimalkan potensi pendanaan dari sumber utang dalam negeri dengan melakukan diversifikasi instrumen SBN untuk mendukung pengembangan pasar, mengurangi fragmentasi pasar, dan mengendalikan biaya dan risiko utang dan menekan pinjaman luar negeri serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan lain antara lain idle cash dari BLU dan dana SAL agar keberlangsungan fiskal dapat terjaga secara jangka menengah panjang. Hal ini telah ditunjukan pemerintah dalam dua tahun terkahir dimana defisit APBN dapat diturunkan sebagai dampak dari kinerja APBN yang semakin baik dan optimalisasi pembiayaan nonutang. Pemerintah sependapat dengan Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai Amanat Nasional, dalam hal pembiayaan lainnya yang salah satunya bersumber dari SAL perlu dimanfaatkan secara optimal dan dapat diarahkan untuk menciptakan value creation yang tinggi. Penggunaan SAL sebagai sumber pembiayaan APBN dapat membantu pemerintah untuk mengurangi penerbitan utang khususnya pada penerbitan SBN. Upaya mengurangi penerbitan utang ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menciptakan primary balance yang positif. Dengan begitu, keberlanjutan fiskal APBN dapat terjaga dan di sisi lain program-program strategis pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan tetap dapat tercapai. Dalam pengelolaan SAL, Pemerintah senantiasa melakukan fine-tuning dengan memperhatikan kebutuhan kas jangka pendek, cost of funds pembiayaan anggaran dalam APBN, serta kebutuhan cash buffer dalam rangka mitigasi risiko fiskal (ketidakstabilan pasar dan antisipasi ketidakpastian) yang mungkin terjadi pada tahun berjalan. Faktor-faktor tersebut menentukan seberapa banyak tambahan SAL yang akan dioptimalkan pemerintah untuk memenuhi pembiayaan anggaran. Walaupun begitu, pemanfaatan SAL tetap harus dilakukan secara hati-hati, terukur, dan akuntabel. 156
Indonesia Sependapat dengan pandangan Fraksi Partai Demokrasi Perjuangan, Pemerintah senantiasa mengarahkan kebijakan dan alokasi pembiayaan investasi, baik kepada BUMN/Badan Hukum Lainnya/BLU, untuk pencapaian target-target pembangunan strategis dan prioritas nasional. Pemerintah melibatkan BUMN/Badan Hukum Lainnya/BLU dalam penyelesaian proyek-proyek strategis nasional di mana penyelesaian proyek tersebut akan berkontribusi terhadap kemajuan pembangunan nasional. Pemerintah juga memberikan dukungan melalui alokasi pembiayaan investasi kepada BUMN/Badan Hukum Lainnya/BLU yang mendapatkan penugasan tersebut agar kinerja keuangan BUMN/Badan Hukum Lainnya/BLU tetap sehat dan berkelanjutan sehingga dapat terus melaksanakan penugasan dari pemerintah secara tuntas dan berkualitas. Investasi Pemerintah telah menjadi bagian penting dalam pencapaian target-target pembangunan dan penciptaan nilai tambah dalam perekonomian. Sejalan dengan arahan kebijakan fiskal tahun 2024, yaitu mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, maka dari sisi kebijakan pembiayaan investasi TA 2024, Pemerintah akan terus mendorong peningkatan efektivitas pembiayaan investasi dengan mendorong value creation dari BUMN, BLU, SMV, dan SWF. Peningkatan value creation tersebut dilakukan melalui penguatan penilaian dalam perencanaan PMN dan penguatan pengawasan dalam pelaksanaannya. Investasi Pemerintah kepada BUMN dan BLU diarahkan untuk memperkuat struktur permodalan BUMN dan BLU sehingga lebih mampu untuk dapat terus melanjutkan, mengakselerasi, dan menyelesaikan program prioritas serta proyek strategis nasional (PSN) seperti infrastruktur jalan tol, pembiayaan perumahan, program dukungan ekspor nasional, serta pemberian beasiswa dan pendanaan riset unggulan. Dengan hal tersebut diharapkan tidak hanya akan memberikan dampak finansial bagi Pemerintah dalam bentuk pajak, dividen, dan/atau PNBP, namun juga memberikan dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat secara lebih luas. Investasi pemerintah kepada Lembaga Pengelola Investasi (LPI) diberikan untuk mendukung tugas dan mandat LPI salah satunya untuk meningkatkan foreign direct investment. Sesuai dengan misinya, prioritas sektor kelolaan LPI adalah sektor yang mempertimbangkan daya tarik sektor, multiplier effect terhadap perekonomian dan kontribusi untuk meningkatkan daya saing Indonesia. Empat sektor prioritas yang dijadikan target investasi LPI saat ini yaitu sektor transportasi dan logistik, energi hijau dan transformasi energi, digitalisasi dan digital infra, serta layanan kesehatan. Hal tersebut diharapkan memberikan dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat secara lebih luas. 157
itu, Pemerintah tetap melakukan pengawasan dan supervisi kepada Selain BUMN/Badan Hukum Lainnya/BLU agar kinerja dan profesionalitasnya tetap terjaga dan bahkan terus ditingkatkan. Hal tersebut menjadi aspek yang penting khususnya bagi BUMN agar mereka tetap profitable, sustainable, dan mandiri dalam menjalankan usahanya pada jangka panjang. Pemerintah sepemahaman dengan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dalam hal investasi pemerintah harus terus dipacu dalam rangka mendorong perekonomian dan penciptaan lapangan pekerjaan. Melalui pengeluaran pembiayaan investasi dalam APBN, Pemerintah mendorong penyelesaian proyek-proyek strategis yang dapat memberikan nilai tambah kepada perekonomian baik saat pembangunan proyek tersebut berlangsung maupun saat nanti proyek telah selesai dibangun. Proses konstruksi proyek strategis nasional (PSN) banyak menyerap tenaga kerja Indonesia. Proyek strategis jalan tol, misalnya, meningkatkan konektivitas yang pada gilirannya nanti mendorong peningkatan aktivitas ekonomi. Dalam jangka menengah-panjang, konektivitas yang baik serta didukung dengan insentif, kemudahan perizinan berusaha, peningkatan kualitas SDM, serta logistik yang mumpuni akan meningkatkan iklim investasi di Indonesia, sehingga semakin banyak lagi investasi yang dilakukan di Indonesia. Pemerintah sepemahaman dengan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera bahwa perencanaan anggaran harus dilakukan dengan adil dan bertanggungjawab. Dukungan bentuk polis pertanggungjawaban Pemerintah selaku pemegang saham pengendali sesuai dengan tentang Perasuransian. Penyelesaian amanat UU Nomor 40 Tahun 2014 permasalahan polis Jiwasraya dilaksanakan melalui skema restrukturisasi, bail-in, dan transfer polis dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero)/"Jiwasraya" kepada PT Asuransi Jiwa IFG/"IFG Life" yang merupakan anak usaha PT BPUI (Persero) sebagai perusahaan asuransi baru yang sehat dan menguntungkan. dalam penyelesaian Jiwasraya merupakan Proses restrukturisasi yang ditawarkan oleh Jiwasraya telah disetujui oleh 99,6 persen pemegang polis dengan estimasi nilai sebesar Rp38,3 triliun. Dari jumlah tersebut, hingga 31 Desember 2022 IFG Life telah mengoptimalkan kapasitas permodalannya untuk menerima pengalihan polis hasil restrukturisasi dari Jiwasraya sebesar Rp30,8 triliun dengan rasio solvabilitas/risk based capital (RBC) yang tercapai sebesar 127,7 persen, mendekati batas minimal yang diperkenankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bagi perusahaan asuransi yaitu sebesar 120 persen. Tambahan PMN kepada PT BPUI (Persero) pada Cadangan Pembiayaan TA 2023 dan pada RAPBN TA 2024 akan digunakan untuk memperkuat kapasitas permodalan dan solvabilitas IFG Life dalam penyelesaian pengalihan polis hasil restrukturisasi dari 158
Jiwasraya. Tambahan PMN dimaksud merupakan salah satu bagian dari skema pemenuhan kebutuhan pendanaan bagi IFG Life dengan total nilai sebesar Rp8.010 miliar yang telah dilakukan perhitungan secara cermat melalui verifikasi BPKP. Penyelesaian permasalahan polis Jiwasraya diharapkan mampu memberikan kepastian pembayaran manfaat klaim dan nilai investasi dari premi bagi para pemegang polis, termasuk di antaranya profesi guru yang menginvestasikan uang pensiunnya. Pemerintah sependapat dengan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, bahwa pendapatan negara melalui BUMN harus selalu dioptimalkan dan tata kelola BUMN penerima PMN harus terus ditingkatkan. Perbaikan dan penyehatan kinerja keuangan BUMN adalah salah satu faktor yang akan mempengaruhi optimalisasi pendapatan negara dari BUMN. Untuk itu pemerintah juga terus melakukan secara selektif dan intensif dalam memberikan suntikan dana melalui PMN kepada BUMN khususnya yang mendapatkan penugasan dari pemerintah agar dapat menjaga kesehatan keuangan BUMN terkait dan di sisi lain berkontribusi dalam penyelesaian penugasan pemerintah tersebut. Selain itu, dalam pemberian PMN, Pemerintah juga senantiasa mensyaratkan perbaikan dan penerapan tata kelola yang baik pada proses bisnis di BUMN penerima PMN. Tujuannya agar BUMN tersebut dapat menjalankan bisnisnya secara efisien dan berkelanjutan, sehingga fungsinya sebagai kepanjangan tangan pemerintah dalam pembangunan menjadi optimal. Untuk mewujudkan tata kelola yang baik terhadap PMN yang telah diberikan kepada BUMN, terdapat sistem pelaporan yang disampaikan oleh BUMN kepada Menteri Keuangan c.q. Dirjen Kekayaan Negara (DJKN), serta pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh DJKN dengan hasil yang disampaikan kepada Menteri Keuangan. Ketentuan mengenai pelaporan, pemantauan, dan evaluasi PMN telah ditetapkan melalui PMK Nomor 146/PMK.06/2022 tentang Penyusunan Kajian, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Penyertaan Modal Negara pada Perusahaan Negara dan Badan Hukum Lainnya sebagai berikut: 1. Kontrak Kinerja Manajemen memuat Indikator Kinerja Utama yang terdiri dari: a. Target capaian output PMN; dan b. Target capaian outcome PMN, dalam hal dimungkinkan terdapat capaian outcome PMN. 2. Target capaian output PMN meliputi: a. realisasi fisik; b. realisasi kegiatan; dan 159
c. realisasi dana. 3. Target capaian outcome PMN meliputi: a. manfaat atas realisasi fisik; dan b. manfaat atas realisasi kegiatan, termasuk dampak ekonomi dan/atau sosial. Dalam periode 2010 s.d. 2022, BUMN telah berkontribusi untuk keuangan negara melalui setoran dividen sebesar Rp482,2 triliun. Namun demikian, kepemilikan negara dalam BUMN memiliki tujuan yang lebih luas dari hanya tujuan bisnis dan mencari keuntungan semata. BUMN sebagai agent of development memiliki peran penting dalam melaksanakan penugasan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Dalam 10 tahun terakhir, sinergi dukungan pembiayaan investasi melalui PMN kepada BUMN dan investasi kepada BLU telah berkontribusi dalam pembangunan di berbagai sektor antara lain sebagai berikut: a. Infrastruktur, berupa: 1. Jalan Tol Trans Jawa dan Trans Sumatera sepanjang 2.800,35 km; 2. Infrastruktur perkeretaapian seperti LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta dan Bandung (KCJB) serta sarana dan prasarana industri kereta api; 3. Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana pada 9 (sembilan) pelabuhan di tengah dan timur Indonesia (yaitu di Tarakan, Kendari, Bitung, Ternate, Ambon, Jayapura, Sorong, Merauke, dan Manokwari); 4. Kawasan Industri Terpadu Batang yang telah menarik investasi baik dari dalam dan luar negeri; 5. Infrastruktur yang mendukung kepariwisataan di: (1) Bali (peningkatan kapasitas Pelabuhan Benoa melalui proyek Bali Maritime Tourism Hub/BMTH), (2) NTB (infrastruktur dasar kawasan Mandalika), dan (3) NTT (infrastruktur dasar dan MICE di Labuan Bajo); b. Pendidikan dan Penelitian, berupa: (1) beasiswa kepada 17.979 orang, (2) 876 hak intelektual, (3) 934 produk/teknologi dirilis, (4) 1.874 publikasi dan (5) 285 penghargaan. c. Pangan, berupa: (1) penyerapan gabah dan garam rakyat, (2) pabrik pengolahan beras/gabah (Modern Rice Mill Plant dan Rice to Rice) di 17 lokasi, (3) pabrik pengolahan jagung di 2 lokasi, (4) pabrik pengolahan garam, (5) revitalisasi pabrik gula, dan lain-lain. d. Perumahan, berupa dukungan pembiayaan perumahan sebanyak 943.589 unit rumah bagi MBR (periode tahun 2010-2022). berupa e. Infrastruktur induk, transmisi/jaringan, dan listrik desa untuk peningkatan kapasitas produksi pembangkit listrik 69.160 MV dan cakupan 82,54 juta pelanggan listrik. ketenagalistrikan, pembangkit, gardu 160
f. Pertahanan dan Keamanan, berupa: (1) infrastruktur Pembangunan Kapal Selam, (2) peningkatan fasilitas produksi industri dirgantara, dan (3) revitalisasi lini produksi alutsista untuk pemenuhan Minimum Essential Force (MEF) Pemerintah berterima kasih kepada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atas apresiasi yang diberikan terkait Dana Abadi di bidang pendidikan. Sektor pendidikan, termasuk pesantren, selalu menjadi prioritas utama pemerintah dalam setiap program kerja baik tahunan maupun jangka menengah-panjang. Sumber daya manusia yang berkualitas dan berakhlak merupakan modal utama dalam mewujudkan pembangunan Indonesia yang menyeluruh dan berkelanjutan. Target- target pembangunan yang ditetapkan pemerintah tidak akan pernah tercapai apabila pengembangan sumber daya manusia di Indonesia tidak diperhatikan. Melalui pengelolaan dana abadi, Pemerintah terus berupaya mengembangkan program- program unggulan yang dapat meningkatkan kompetensi dan keterampilan sumber daya manusia Indonesia. Alokasi Dana Abadi Pendidikan mencerminkan tekad Pemerintah mendukung sektor pendidikan, sebagai usaha untuk mempersiapkan sumber daya manusia berkualitas tinggi dan kompetitif dengan mengoptimalkan skema beasiswa dan pembiayaan riset untuk mendukung kelangsungan program pendidikan bagi generasi mendatang. Tujuannya adalah agar generasi mendatang mampu melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan di masa depan. Berdasarkan Pasal 13 Perpres Nomor 111 Tahun 2021, hasil Pengembangan Dana Abadi Pendidikan, termasuk didalamnya Dana Abadi Pesantren, digunakan untuk program layanan yang meliputi: a. beasiswa gelar dan nongelar; b. peningkatan kompetensi gelar dan nongelar; c. pendanaan riset; d. pendidikan keagamaan dan pendidikan pesantren; dan e. program layanan lainnya sesuai arahan Dewan Penyantun. Pemerintah sependapat dengan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan bahwa penerapan pembiayaan inovatif harus dikelola secara cermat. Pemerintah memahami inovatif merupakan salah satu alternatif dalam rangka bahwa pembiayaan mendukung keberlanjutan pembangunan. Meskipun demikian, Pemerintah tetap melakukan analisis dan asesmen terhadap skema-skema pembiayaan inovatif tersebut utamanya mengenai risiko-risiko yang bisa saja terjadi. Dalam pengelolaan risiko- risiko tersebut, Pemerintah selalu melakukan analisis yang mendalam dengan melibatkan pihak-pihak yang sangat kompeten guna menghasilkan solusi/mitigasi atas risiko-risiko tersebut. 161
Terkait dengan aspek transparansi dan akuntabilitas, Pemerintah selalu bertindak dengan sangat hati-hati dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemenuhan atas prosedur-prosedur transparansi dan akuntabilitas akan terus menjadi salah satu fokus utama dalam pelaksanaan kebijakan Pemerintah. Pemerintah sependapat dengan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dimana pengelolaan utang harus dilakukan secara hati-hati dan produktif. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah menjalankan strategi pembiayaan utang tahun 2024 sebagai berikut: (1) mengelola utang secara fleksibel dan hati-hati dengan tetap menjaga rasio utang dalam batas manageable; (2) mengedepankan efisiensi biaya utang melalui pengembangan dan pendalaman pasar keuangan (memperluas basis investor dan mendorong penerbitan obligasi/sukuk daerah); (3) melakukan pinjaman diantaranya untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang menambah aset, modal, ataupun alih teknologi; (4) menjaga portofolio optimal agar memiliki biaya dan risiko yang manageable; dan (5) mendorong pengembangan dan pendalaman pasar keuangan sehingga dapat mendorong terciptanya pasar SBN yang dalam (deep), aktif, dan likuid. Dalam tahun 2024, diharapkan pengadaan utang tahun 2024 dapat diturunkan mengingat: (1) Kinerja APBN yang semakin baik didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang positif sehingga dapat mendorong pendapatan dan adanya efisiensi dari sisi belanja pemerintah; (2) Optimalisasi sumber pembiayaan kreatif melalui kerjasama pemerintah dan Badan Usaha sehingga dapat mengurangi pembiayaan utang; (3) Optimalisasi SAL untuk mengendalikan pembiayaan utang. Lebih lanjut dapat disampaikan bahwa Utang Pemerintah diarahkan utamanya untuk membiayai pengeluaran (belanja dan pembiayaan) yang bersifat investasi pada sektor-sektor prioritas serta memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi. Sehingga dapat dikatakan bahwa utang digunakan untuk keperluan yang produktif bukan untuk keperluan konsumtif yang tidak bermanfaat di masa mendatang. Menanggapi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengenai hasil pemeriksaan BPK pada pelaksanaan PMN di BUMN, Pemerintah selalu berkoordinasi dengan BPK dalam menindaklanjuti temuan-temuan dan memastikan pelaksanaan PMN dilakukan secara akuntabel dan tuntas. Pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki dan menyempurnakan tata kelola dalam perencanaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana PMN. Hal tersebut untuk memastikan bahwa dana PMN yang telah dialokasikan digunakan secara efektif dan efisien sesuai dengan target dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kajian. Dalam tata kelola PMN, Kementerian Keuangan telah menetapkan PMK Nomor 218/PMK.06/2020 Tahun 2020 tentang Penilaian Usulan Indikasi Kebutuhan Dana 162
Pengeluaran Bendahara Umum Negara Bagian Anggaran Pengelolaan Investasi Pemerintah. PMK 218/2020 ini digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah dalam melakukan seleksi alokasi investasi yang disampaikan pengusul. Selain itu, Kementerian Keuangan juga telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.06/2022 Tahun 2022 tentang Penyusunan Kajian, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Penyertaan Modal Negara pada Perusahaan Negara dan Badan Hukum Lainnya. PMK 146/2022 ini menjadi pedoman dalam menyusun kajian, pemantauan, dan pelaporan penggunaan dana PMN sehingga lebih transparan dan akuntabel. Terkait PMN yang belum terserap secara optimal, Pemerintah memperhatikan dan akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala guna memastikan bahwa dana PMN yang telah dialokasikan dapat segera direalisasikan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam kajian sehingga dapat memberikan manfaat baik bagi perusahaan maupun masyarakat. Pemerintah sependapat dengan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan bahwa pendapatan negara melalui BUMN harus selalu dioptimalkan dan tata kelola BUMN penerima PMN harus terus ditingkatkan. Perbaikan dan penyehatan kinerja keuangan BUMN adalah salah satu faktor yang akan mempengaruhi optimalisasi pendapatan negara dari BUMN. Untuk itu Pemerintah melakukan secara selektif dan intensif dalam memberikan suntikan dana melalui PMN kepada BUMN khususnya yang mendapatkan penugasan dari pemerintah, agar dapat menjaga kesehatan keuangan BUMN terkait dan di sisi lain berkontribusi dalam penyelesaian penugasan pemerintah tersebut. Selain itu, dalam pemberian PMN, Pemerintah juga senantiasa mensyaratkan perbaikan dan penerapan tata kelola yang baik pada proses bisnis di BUMN penerima PMN. Tujuannya agar BUMN tersebut dapat menjalankan bisnisnya secara efisien dan berkelanjutan, sehingga fungsinya sebagai kepanjangan tangan pemerintah dalam pembangunan menjadi optimal. Pemerintah sependapat dengan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dimana pemberian pinjaman dalam RAPBN TA 2024 akan dilaksanakan dengan prudent dengan tetap mempertimbangkan kemampuan membayar kembali debitur (BUMN/Pemda) dan kelayakan atas kegiatan/proyek berkenaan. Sehingga kegiatan/proyek yang dibiayai dari pemberian pinjaman tersebut diharapkan dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar daripada biaya dan potensi risiko yang ditimbulkan. Selanjutnya, Pemerintah juga sependapat dengan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dimana alokasi kewajiban penjaminan merupakan wujud dukungan 163
terhadap penugasan percepatan pembangunan infrastruktur nasional. Pengelolaan penjaminan Pemerintah yang dilakukan secara cermat, terukur, dan hati-hati telah memberikan efek yang sangat positif. Dari anggaran yang telah dialokasikan untuk kewajiban penjaminan sebagai salah satu instrumen mitigasi risiko dari kewajiban kontingensi yang timbul dari pemberian penjaminan Pemerintah, telah berhasil mendatangkan investasi pada sektor infrastruktur yang nilainya berkali-kali lipat dari alokasi tersebut. Hal ini tidak terlepas dari peran dana cadangan penjaminan yang memadai yaitu selain sebagai langkah mitigasi risiko, juga sangat berperan penting untuk menjaga kredibilitas program penjaminan Pemerintah sehingga dapat semakin menarik minat investor swasta untuk menginvestasikan dananya pada sektor infrastruktur. Sebagai catatan penting, dengan pengelolaan yang baik, sampai dengan saat ini belum terdapat klaim atas penjaminan Pemerintah pada proyek infrastruktur. Pemerintah Indonesia sependapat dengan Fraksi Partai Demokrasi Perjuangan bahwa dalam rangka mengelola risiko fiskal tahun 2024, perlu menyediakan fiscal buffer dan memperkuat early warning systems. Setiap tahunnya, Pemerintah telah mengalokasikan dana cadangan sebagai fiscal buffer untuk mengatasi risiko fiskal yang bersumber dari domestik maupun global. Salah satu risiko terbesar tahun 2024 adalah kondisi global yang semakin tidak menentu. Anggaran tersebut dapat digunakan untuk mengantisipasi risiko terutama terkait dengan perubahan asumsi makro yang memberikan tekanan kepada APBN yang berdampak pada pelebaran defisit. Dalam rangka penguatan pengelolaan risiko fiskal, Pemerintah telah menerbitkan PMK Nomor 222/PMK.01/2021 tentang Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara serta KMK 105/KMK.01/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko Keuangan Negara. Kedua peraturan tersebut, memperkuat proses manajemen risiko fiskal yang telah dilakukan selama ini serta mengamanatkan agar semua unit pengelola risiko melakukan managemen risiko (identifikasi risiko, analisis risiko, mitigasi risiko, dan membuat laporan) dalam rangka memperkuat early warning system pengelolaan risiko fiskal. Pemerintah sependapat dengan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dalam upaya memberantas korupsi dan penegakan hukum yang melibatkan semua pihak, yaitu Pemerintah dan bersama-sama masyarakat. Pemerintah telah dan akan terus berupaya keras dalam mencegah dan memberantas korupsi melalui reformasi birokrasi, perbaikan regulasi, dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE atau digitalisasi) sehingga dapat mengurangi potensi moral hazard. Perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi menyasar pada delapan area utama, antara lain: (1) organisasi yang tepat dan tepat ukuran; (2) sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai 164
dengan prinsip-prinsip good governance; (3) regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif; (4) SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera; (5) penyelenggaraan pemerintahan yang bersih serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme; (6) peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; (7) pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat; serta (8) birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi. Reformasi birokrasi yang telah dilakukan Pemerintah ini merupakan langkah dari hulu hingga hilir yang diharapkan dapat menghasilkan governance yang berkualitas sehingga mampu menghasilkan development outcomes yang ditandai antara lain tidak adanya korupsi. Di samping usaha yang telah dilakukan Pemerintah, peran masyarakat juga tidak kalah penting yang diwujudkan dalam bentuk antara lain, mencari, memperoleh, memberikan data, atau informasi tentang tindak pidana korupsi dan hak menyampaikan saran dan pendapat serta bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan perwujudan dari prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi. 165