LAPORAN AKHIR DIVISI HUKUM DAN HUMAS BAWASLU KABUPATEN BOYOLALI DIVISI HUKUM, HUMAS DAN DATA INFORMASI BAWASLU KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021 i
KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat serta hidayahnya, sehingga kami dari Bawaslu Kabupaten Boyolali dapat menyusun Laporan Hukum Humas Bawaslu Kabupaten Boyolali Tahun 2021. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, keterbukaan informasi publik merupakan momentum penting dalam mendorong pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Undang-undang tersebut memberikan landasan hukum terhadap setiap orang untuk memperoleh informasi publik, dan karenanya saat ini setiap lembaga publik - termasuk Bawaslu Kabupaten Boyolali- berkewajiban menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat, dan efisien. Salah satu upaya untuk menjunjung Good Governance demi terciptanya Good Government adalah dengan memaksimalkan fungsi kehumasan di Bawaslu Kabupaten Boyolali. Humas Bawaslu Kabupaten Boyolali menjadi ujung tombak dalam memberikan informasi dan menjalin komunikasi publik yang efektif dan efisien dengan masyarakat. Guna memaksimalkan kinerjanya, Humas Bawaslu Kabupaten Boyolali menyampaikan informasi dalam bentuk iklan layanan masyarakat (ILM), film pendek, poster, flyer, berita, talkshow, podcast maupun media lainnya yang bersifat lebih universal dan menarik dalam segi konten. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam mengelola akses informasi publik, Humas Bawaslu Kabupaten Boyolali menyusun laporan Humas Bawaslu Kabupaten Boyolali Tahun 2020. Humas Bawaslu Kabupaten Boyolali mencoba menyusun laporan kehumasan sepanjang tahun 2020, yang mana tahun tersebut merupakan tahun yang berat karena fenomena pandemi Covid-19 yang terjadi hampir di seluruh negara di belahan dunia, termasuk Indonesia. Kiranya laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi demi menjaga dan meningkatkan kualitas kinerja Humas Bawaslu Kabupaten Boyolali. Kami menyadari dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi isi maupun sistematika, oleh karena itu kami menerima saran dan masukan demi kebaikan kedepannya. BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI Ketua, TARYONO, SH ii
DAFTAR ISI HALAMAN COVER ... KATA PENGANTAR ... DAFTAR ISI ... I. PENDAHULUAN ... 1 II. TUGAS DIVISI HUKUM HUMAS DATIN A. Penyiapan Analisis dan Kajian Hukum ... 2 B. Dokumentasi dan Sosialisasi Produk Hukum ... 2 C. Koordinasi internal dan koordinasi dengan Bawaslu RI melalui Bawaslu Provinsi ... 3 III. SDM DAN SARANA PRASARANA HUMAS A. Sumber Daya Manusia Humas ... 4 B. Sarana dan Prasarana Divisi Humas ... 7 IV. PUBLIKASI PEMBERITAAN DAN MEDIA SOSIAL ... 5 V. CAPAIAN HUKUM A. Advokasi (Bantuan Hukum) dan Dokumentasi Hukum (JDIH) ... 22 B. Analisis (Kajian Hukum) dan Perundang-Undangan (sosialisasi produk hukum) ... 23 C. Penghargaan Yang Diraih Divisi Hukum, Humas Dan Datin Kabupaten Boyolali ... 24 D. Rencana Kerja Hukum Humas Datin Bawaslu Boyolali 2022 ... 24 VI. PENUTUP ... 25 LAMPIRAN-LAMPIRAN iii i ii iii
I. PENDAHULUAN Tahun 2021 diawali dengan berakhirnya tahapan Pilkada tahun 2020 Kabupaten Boyolali. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan masih dalam tahapan penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dan pelaporan akhir kegiatan pengawasan Pilkada 2020. Kegiatan-kegiatan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat karena masih dalam masa pandemi Covid-19. Kegiatan selama tahun 2021 dititikberatkan pada sosialisasi partisipatif dalam beberapa bentuk, antara lain pengembangan desa pengawasan dan desa anti politik uang, webinar, podcast, talkshow serta penerbitan buletin. Selain kegiatan sosialisasi, Bawaslu Kabupaten Boyolali melakukan pengawasan terhadap perkembangan Pemutakhiran Data Pemilih (PDB) yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Boyolali untuk menjamin hak pilih pada Pemilu Serentak tahun 2024. Untuk mempublikasikan kegiatan pengawasan kepada masyarakat sekaligus untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa Bawaslu Kabupaten Boyolali tetap bekerja walaupun tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 belum dimulai maka Divisi Humas menggunakan beberapa media antara lain : memaksimalkan publikasi pada media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, Website, PPID, dan kanal Youtube. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali merupakan salah satu badan publik yang berkomitmen memberikan informasi secara cepat, akurat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Demi menjaga kepercayaan publik atas segala bentuk informasi yang diberikan kepada masyarakat, Bawaslu Kabupaten Boyolali memaksimalkan kinerja Hubungan Masyarakat (Humas) dalam rangka memberikan pelayanan informasi yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Bawaslu Kabupaten Boyolali dalam kerjanya memiliki beberapa divisi, salah satunya divisi Hukum, Hubungan Masyarakat (Humas), dan Data Informasi. Pada bidang hukum, Bawaslu Kabupaten Boyolali memiliki peran dalam melakukan analisis dan kajian hukum terhadap permasalahan hukum yang ditangani, baik berasal dari temuan maupun laporan tentang dugaan pelanggaran pemilihan. Dalam bidang Hubungan Masyarakat (Humas), Bawaslu Kabupaten Boyolali berperan melakukan dokumentasi dan sosialisasi produk hukum, program kerja, kinerja pengawasan, serta hasil kinerja pengawasan yang dilakukan pada tahapan pemilihan yang berlangsung. Sedangkan bidang Data dan Informasi (Datin), Bawaslu Kabupaten Boyolali memiliki peran dalam mengelola basis data pengawasan pemilihan umum selama tahapan berlangsung. Semua bidang tersebut menjadi tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan dalam kinerja pengawasan. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Divisi Hukum 1
Humas Datin sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan bahwa badan publik berkewajiban untuk membuat laporan kegiatan selama satu tahun sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat. II. TUGAS DIVISI HUKUM HUMAS DATIN Sebagaimana diatur dalam Pasal 25 angka 2 Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b angka 2 mengoordinasikan fungsi : a. Penyiapan Analisis dan Kajian Hukum Bidang hukum di Bawaslu Kabupaten Boyolali melakukan analisis dan kajian produk hukum yang berlaku selama penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020. Analisis dan kajian dilakukan untuk lebih memahami peraturan yang menjadi dasar penyelenggaraan pemilihan. Dengan banyaknya peraturan yang ada baik berupa Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Bawaslu maupun Peraturan KPU yang tentunya memiliki sudut pandangnya masing-masing maka perlu dilakukan analisis dan kajian hukum. Telaah peraturan ini dilakukan tentunya agar lebih memahami maksud dari masing-masing peraturan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang pengawasan. Analisis dan kajian produk hukum tidak hanya dilakukan sesama pengawas namun juga dilakukan dengan sesama penyelenggara. Hal ini dilakukan dengan tujuan menyamakan pemahaman antar penyelenggara dalam memaknai peraturan yang ada agar penerapan aturan dapat seragam. Dengan keseragaman pemahaman tersebut diharapkan sesama penyelenggara dapat terus bersinergi untuk tercapainya penyelenggaraan pemilihan yang bersih dan aman. b. Dokumentasi dan Sosialisasi Produk Hukum Produk hukum sebagai dasar aturan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020. Pendokumentasian produk hukum dilakukan Bawaslu Kabupaten Boyolali sebagai salah satu upaya dalam pemutahiran data. Dengan pendokumentasian produk hukum yang baik maka diharapkan dapat memepermudah dalam mencari dan mempelajari aturan yang terus berkembang selama penyelenggaraan pemilihan. Pemutakhiran dan 2
pendokumentasian produk hukum dilakukan secara berkala selama tahapan pemilihan berlangsung. Produk hukum yang didokumentasikan kemudian dikaji sebelum disosialisasikan kepada jajaran pengawas dan masyarakat umum. Sosialisasi produk hukum bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap peraturan yang ada sebagai upaya membangun kesadaran hukum di tengah masyarakat. Selain itu sosialisasi produk hukum juga sebagai upaya dalam pencegahan potensi pelanggaran. Pemahaman yang tinggi terhadap peraturan yang ada diharapkan dapat menunjang jajaran pengawas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dengan adanya sosialisasi produk hukum diharapkan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan partisipatif dapat meningkat. c. Koordinasi internal dan koordinasi dengan Bawaslu RI melalui Bawaslu Provinsi dalam menjalankan tugas sebagai berikut : 1. Pelaksanaan pendampingan hukum dalam perselisihan hasil Pemilu, dan perselisihan hasil pemilihan; 2. Pengelolaan basis data pengawas pemilu dan pengawas pemilihan; dan 3. Pengelolaan basis data Bawaslu Kabupaten/kota. a) Hubungan Masyarakat; b) Pengelolaan dan pelayanan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota; c) Sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang hukum, hubungan masyarakat, pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan/atau data informasi; d) Pemantauan dan evaluasi; dan e) Penyiapan laporan tahapan Pemilu dan pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi. Humas Bawaslu Kabupaten Boyolali menjadi ujung tombak dalam memberikan informasi dan menjalin komunikasi publik yang efektif dan efisien dengan masyarakat. Guna memaksimalkan kinerjanya, Humas Bawaslu Kabupaten Boyolali menyampaikan informasi dalam bentuk iklan layanan masyarakat (ILM), film pendek, poster, flyer, berita, talkshow, podcast maupun media lainnya yang bersifat lebih universal dan menarik dalam segi konten. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam mengelola akses informasi publik, Divisi Hukum Humas Datin Bawaslu Kabupaten Boyolali menyusun laporan Bawaslu Kabupaten Boyolali Tahun 2021 sepanjang tahun 2021 yang mana tahun tersebut masih terjadi pandemi covid-19, termasuk Indonesia. 3
III. SDM DAN SARANA PRASARANA HUMAS Humas Bawaslu Kabupaten Boyolali tahun 2021 melakukan beberapa kegiatan publikasi dan menyampaikan informasi tugas-tugas pengawasan. Humas Bawaslu Kabupaten Boyolali mendokumentasikan semua bentuk kegiatan pengawasan kemudian dipublikasikan melalui website dan platform media sosial. Humas Bawaslu Kabupaten Boyolali berada di bawah Koordinator Divisi Hukum, Humas, dan Data Informasi Widodo, S.H. Terdapat dua staf yang memfasilitasi tugas pokok, dan fungsi yakni Isna Nur Faizah, S.H. dan Totok Nugroho, Amd.Kom. Bawaslu Kabupaten Boyolali dalam melaksanakan tugas kehumasan selalu membentuk sebuah tim yang berdasarkan keputusan internal pimpinan dan sekretariat guna mengoptimalkan kinerja dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. A. Sumber Daya Manusia Humas Sumber Daya Manusia Humas Bawaslu Kabupaten Boyolali sejak tahun 2018 hingga tahun 2020 mengalami banyak perubahan dikarenakan pada tahun 2018-2019 posisi staf Humas masih merangkap tugas sebagai staf Pengawasan. Pada tahun 2019, staf Humas mengalami penambahan personel dari staf Penanganan Pelanggaran untuk membantu tugas-tugas kehumasan. Namun pada akhir tahun 2019, staf Humas yang sebelumnya dipegang oleh staf Pengawasan dan staf Penanganan Pelanggaran pada akhirnya diganti dengan staf non PNS hasil perekrutan staf tahun 2019. Sehingga tugas-tugas kehumasan dipegang oleh staf Humas yang baru dengan latar belakang pendidikan Teknik Informatika yang sesuai dengan kebutuhan. Pada awal tahun 2020, dikarenakan tugas-tugas kehumasan semakin banyak dan kompleks maka salah satu staf Hukum diperbantukan menjadi staf Humas. Namun demikian pada awal tahun 2021 dua orang Humas yang bertugas mengajukan permohonan pengunduran diri dikarenakan diterima di tempat lain. Sehingga pada bulan Maret 2021 staf Humas diambil dari salah satu staf keuangan yang memiliki latar belakang Teknik Informatika dan Desain. Adapun secara rinci staf Humas dari tahun 2018 hingga 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini : Jumlah SDM Humas 2018 2019 2020 2021 6 1 2 2 1 B. Sarana dan Prasarana Divisi Humas 4
Bawaslu Kabupaten Boyolali sejak tahun 2019 mendapatkan fasilitas berupa sarana dan prasarana kehumasan antara lain : Handycam, Kamera DSLR, Recorder, Sound System, Komputer PC. Dan untuk kebutuhan penyimpanan data maka pada tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Boyolali mendapatkan Hardisk Eksternal. Kebutuhan sarana dan prasarana sebagaimana tersebut di atas dirasa penting dalam menjalankan fungsi kehumasan mengingat Humas dewasa ini terkait dengan media elektronik dan internet. Disamping itu sarana dan prasarana Humas Bawaslu Kabupaten Boyolali adalah peralatan yang diberikan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2019 sehingga kemampuan dan hasil dari peralatan tersebut sudah sangat kurang kualitasnya. Secara rinci daftar peralatan kehumasan yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut : Alat yang dimiliki Jumlah Kondisi Handycam 2 1 Baik 1 Rusak Kamera 1 Baik Voice recorder 1 Baik Sound System 1 Baik Tripod 1 Baik Hardisk Ekternal 1 Baik Komputer PC 2 Baik IV. PUBLIKASI PEMBERITAAAN DAN MEDIA SOSIAL Bawaslu Kabupaten Boyolali memiliki kewenangan menyampaikan pertanggungajwaban kinerja kepada publik. Salah satunya dengan penerbitan buletin Bawaslu Kabupaten Boyolali. Buletin tersebut dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui kaidah jurnalistik, dan untuk menjaga agar budaya literasi di masyarakat Indonesia tetap terjaga. Buletin Bawaslu Kabupaten Boyolali sampai saat ini sudah tercetak sejumlah 6 (enam) buletin. Pencetakan buletin dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali. 5
TAHUN EDISI LINK BULETIN 2019 Edisi I : Dinamika Sengketa Proses waslu.go.id/publik Pemilu asi.html# Edisi II : Urgensi Pengawasan waslu.go.id/publik Partisipatif asi.html# 2020 Edisi III : Pilkada Ditengah Pandemi waslu.go.id/publik asi.html# Edisi IV : Perjuangan Ditengah waslu.go.id/publik Belenggu asi.html# 2021 Edisi V : Kaleidoskop waslu.go.id/publik Bawaslu Boyolali asi.html# 2021 1. Website Website yang dikelola oleh Bawaslu Kabupaten Boyolali beralamat di dan di Pada website utama Bawaslu Kabupaten Boyolali terdapat menu layanan yang berisi profil Bawaslu Kabupaten Boyolali, publikasi, pengawasan, PPID, layanan masyarakat, berita, galeri dan terhubung dengan seluruh media sosial yang dikelola oleh Humas Bawaslu Kabupaten Boyolali. Tampilan website utama dibuat sederhana dengan tujuan memudahkan masyarakat dalam mengakses seluruh informasi yang ada di dalamnya. 6 KET
Tampilan Website Utama Bawaslu Kabupaten Boyolali Tampilan Halaman Depan Website PPID Bawaslu Kabupaten Boyolali 7
Humas bertugas membuat berita yang disampaikan kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Boyolali. Berita-berita yang ditulis tentang semua kegiatan pengawasan yang dilaksanakan pada tahun 2021.Jenis berita yang dibuat oleh Humas Bawaslu Kabupaten Boyolali yakni berita hardnews. Narasumber dalam berita tersebut diantaranya anggota Bawaslu Kabupaten Boyolali yang memiliki wewenang untuk menyampaikan informasi dalam pemberitaan yang dibuat oleh Bawaslu Kabupaten Boyolali. Humas Bawaslu Kabupaten Boyolali menerapkan kaidah jurnalistik yang bukan hanya sekedar membangun citra lembaga tapi juga memberikan informasi sesuai fakta. Berita kegiatan pengawasan yang dibuat kemudian oleh tim Humas sendiri disampaikan melalui website Boyolali.bawaslu.go.id, kemudian link berita tersebut disebarluaskan melalui jejaring media sosial untuk kemudian dapat diakses dan dibaca oleh seluruh masyarakat. Berita Bawaslu Kabupaten Boyolali di website Boyolali.bawaslu.go.id No Judul Tanggal Publish 1. Bawaslu Boyolali Ajak Masyarakat Turut 10 April 2019 Mengawasi Pemilu 2019 2. Bawaslu Kabupaten Boyolali Menggandeng 10 April 2019 Jemaat Gereja Kristen Jawa dalam Upaya Menciptakan Pemilu Damai 3. Gagal Mediasi, Bawaslu Kabupaten 10 April 2019 Kabupaten Boyolali Lanjutkan Sidang Adjudikasi 4. Zombie Sosialisasi Pemilu Menyerang Warga 10 April 2019 Pasar Guwo 5. Pengawasan Kampanyer Terbuka Oleh Caleg 10 April 2019 6. Ribuan Pengawas TPS Se-Kabupaten Boyolali 10 April 2019 Dilantik Oleh Bawaslu Kabupaten Boyolali 7. Warga Sambungrejo Mliwis Cepogo 24 April 2019 Launching Kampung Anti Politik Uang 8. Bawaslu Kabupaten Boyolali Menggelar Apel 24 April 2019 Pengawas Pemilu dan Deklarasi Ikrar Kesiapan Pengawasan 8
9. Bawaslu Jateng Laporkan Kinerja Pengawasan Tahapan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi 10. Kejahatan Profesi Penyelenggara Pemilu 11. Pembelajaran dari Sidang MK 12. Jelang Pilkada 2020, Bawaslu Akan Bentuk Jajaran Ad Hoc Sebelum KPU 13. Bawaslu Jateng Siap Memberikan Keterangan dalam Sidang 14. Resmi Jadi Anggota A-WEB, Bawaslu Harap Kualitas Pemilu Meningkat 15. Peringatan Hari Olahraga Nasional ke-36, Bawaslu Boyolali Adakan Upacara 16. Bawaslu Membuka Pendaftaran Sekolah Kader Pengawas Pemilu 17. Nadia Anita Sari, Bukti Keterlibatan Perempuan dalam Sekolah Kader pengawas Pemilu 18. Dua Mantan Pengawas Pemilu Adhoc di Boyolali Menerima Santunan 19. Kick Off Pilkada 2020, Bawaslu Boyolali Menandatangani NPHD 20. Bawaslu Kabupaten Boyolali Gelar Rapat Kerja Teknis dengan Awak Media 21. Jelang Pilkada 2020, Bawaslu Kabupaten Boyolali Adakan Beauty Contest Bank Penampung Dana Hibah 22. Jelang Pilkada, Bawaslu Bentuk Desa Pengawas Pemilu 23. Bawaslu Kabupaten Boyolali Gelar Rapat Koordinasi dengan Stakeholder Menjelang Pilkada Tahun 2020 24. Banggar Setujui Anggaran yang Diajukan Oleh Bawaslu 25. Krisis Air, Warga Dukuh Rekuning Mendapat Bantuan Air Bersih dari Bawaslu 26. Peringati Hari Sumpah Pemuda, Bawaslu 9 23 Mei 2019 22 Mei 2019 13 Juli 2019 13 Juli 2019 13 Juli 2019 23 September 2019 23 September 2019 23 September 2019 27 September 2019 30 September 2019 2 Oktober 2019 8 Oktober 2019 8 Oktober 2019 14 Oktober 2019 22 Oktober 2019 23 Oktober 2019 24 Oktober 2019 30 Oktober 2019
Gelar Upacara Bendera 27. Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi 28. Bawaslu Menggelar Kegiatan Peningkatan Kapasitas, Kodim Turun Tangan 29. Warga Desa Urutsewu Dukung Bawaslu Bentuk Desa Pengawas Pemilu 30. Warga Ngagrong Antusias Dukung Bawaslu Bentuk Desa Pengawasan 31. Bawasly Boyolali Launching Tiga Desa Pengawas Pemilu Bersama Masyarakat 32. Tari Glipang Warnai Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif 33. Desa Kopen Menjadi Slah Satu Desa Pengawas Pemilu 34. Buto Gedruk Meramaikan Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif 35. Launching Desa Anti Politik Uang, Warga Bacakan Ikrar 36. Jadwal, Tahapan, Syarat dan Formulir Pendaftaran Panwas Kecamatan Pilkada 2020 Kabupaten Boyolali 37. Bawaslu Boyolali Membuka Rekrutmen Panwascam untuk Pilkada 2020 38. Gerak Publikasi Rekrutmen Panwascam Bawaslu Kabupaten Boyolali 39. Bawaslu Kabupupaten Boyolali Gandeng Komunitas Ibu Berbagi dalam Sosialisasi 40. Bawaslu Kabupaten Boyolali Ajak Perempuan untuk Ikut Aktif dalam Demokrasi 41. Ribuan Orang Memadati Gelar Budaya Bawaslu Kabupaten Boyolali 42. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tes Tertulis, Online, dan Wawancara 43. Hari Pertama, Kantor Bawaslu Dipenuhi Calon Pendaftar 10 30 Oktober 2019 30 Oktober 2019 1 November 2019 8 November 2019 11 November 2019 11 November 2019 11 November 2019 11 November 2019 11 November 2019 13 November 2019 13 November 2019 13 November 2019 22 November 2019 22 November 2019 25 November 2019 25 November 2019 27 November 2019
44. PKK Desa Kopen Boyolali Siap Mengawal Pilkada 2020 45. Ramai Pendaftar, Bawaslu Tidak Melakukan Perpanjangan Waktu 46. Bawaslu Ajak Mahasiswa, Pihak Kampus Menyambut Baik 47. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Panwascam Pilkada 2020 48. Gunakan Sistem CAT, Ratusan Peserta Calon Panwascam Antusias Mengikuti Tes 49. Pengumumaan Anggota Panwas Kecamatan Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 50. Sosialisasi Bersama Ponpes, Bawaslu Ajak Peserta Aktif dalam Pengawasan Partisipatif 51. Pelantikan Dilanjutkan dengan Pembekalan Teknis, Peseta Bersemangat 52. Teman Ngopi Menjadi Media Sosialisasi Terbaru Bawaslu Kabupaten Boyolali 53. Membahas Peningkatan Peran Gakkumdu, Bawaslu Boyolali Temui Kajari Boyolali 54. Diduga Ada Pelanggaran, Bawaslu Undang Para Saksi 55. Temukan Calon PPK Dari Anggota dan Pengurus Partai Politik, Bawaslu Kabupaten Boyolali Bertindak 56. Fajar : Netral Itu Memuliakan Tugas Kita 57. Bawaslu Kabupaten Boyolali Menjadi Narasumber Talkshow di TATV Solo 58. Teman Ngopi : Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Dari Perseorangan 59. Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 11 28 November 2019 4 Desember 2019 5 Desember 2019 11 Desember 2019 17 Desember 2019 17 Desember 2019 18 Desember 2019 24 Desember 2019 16 Januari 2020 23 Januari 2020 31 Januari 2020 05 Februari 2020 14 Februari 2020 19 Februari 2020 21 Februari 2020 24 Februari 2020
60. Bawaslu Kabupaten Boyolali Gelar Bimtek dan Penguatan Kapasitas Aparatur Pengawas 61. Bawaslu RI Luncurkan Indeks Kerawanan Pemilu Pilkada 2020, Boyolali Masuk Kategori Sedang 62. Sentra Gakkumdu Kabupaten Boyolali Siap Sukseskan Pilkada Tahun 2020 63. Bawaslu Gelar Rapat Koordinasi Bersama Panwascam Demi Sukeskan Pilkada Tahun 2020 64. Covid-19 Merebak, Bawaslu Kabupaten Boyolali Mengambil Langkah Pencegahan 65. Usai Dilantik, PKD Terpilih Ikuti Bimtek 66. Hadiri Bimtek PKD, Anggota Bawaslu Kabupaten Boyolali Menyampaikan Beberapa Hal 67. Menyikapi Pandemi Covid-19, Bawaslu Gelar Rapat Koordinasi Via Daring 68. Kantor Bawaslu Kabupaten Boyolali Disemprot Disinfektan, Semua Ruangan Menjadi Sasaran 69. Bawaslu Kabupaten Boyolali Berhentikan Sementara Panwaslu Kecamatan Dan PKD 70. Bawaslu Kabupaten Boyolali Ikuti Rakor Pembahasan Pelayanan Informasi Via Video Conference 71. HUT ke-12, Bawaslu Boyolali Potong Tumpeng Dan Doa Bersama 72. Peringati Hari Jadi, Bawaslu Boyolali Gandeng PMI Gelar Donor Darah 73. Bawaslu Boyolali Bagikan Masker Untuk Pengguna Jalan 74. Sebanyak 50 Calon Kader Pengawas Dari Boyolali Siap Mengikuti SKPP Daring 12 26 Februari 2020 27 Februari 2020 03 Maret 2020 10 Maret 2020 16 Maret 2020 17 Maret 2020 17 Maret 2020 19 Maret 2020 21 Maret 2020 31 Maret 2020 31 Maret 2020 09 April 2020 09 April 2020 09 April 2020 30 April 2020
75. Antisipasi Pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Boyolali Kirim Surat ke Bupati 76. Bawaslu Kabupaten Boyolali Ikuti Vidcon Membahas SOP PPID 77. Siaran Langsung Di Tengah Pandemi, Bawaslu Boyolali Membahas PPID 78. Bawaslu Gelar Rapat Konsolidasi Nasional, Siap Awasi Tahapan Pemilihan Di Tengah Pandemi 79. Bawaslu RI Gelar Silaturahmi Nasional Bersama Bawaslu Provinsi Dan Kabupaten/Kota 80. Meningkatkan Kualitas Peserta SKPP, Bawaslu Boyolali Gelar Diskusi Daring. 81. Tahapan Pilkada Segera Dimulai, Bawaslu Boyolali Bersiap 82. Pilkada Di Tengah Pandemi, Bawaslu Siapkan Peraturan Baru 83. Opini : Pentingnya Keterlibatan Publik Dalam Pengawasan Dan Kontrol Pemilu 84. Pilkada Dilanjutkan, Bawaslu Boyolali Aktifkan Pengawas Ad Hoc 85. Bawaslu Boyolali Gelar Diskusi Daring, Peserta Membludak 86. Opini : Pengawasan Partisipatif Untuk Mewujudkan Pemilu Berintegritas dan Demokratis 87. Tinjau Kesiapan Pilkada, Anggota Bawaslu RI Berkunjung ke Boyolali. 88. Gelar Rapat Koordinasi Dengan Panwascam, Bawaslu Boyolali Pastikan Semua Siap 89. Gelar Diskusi Daring, Bawaslu Boyolali Bahas Kesiapan Pilkada Di Masa Pandemi 13 30 April 2020 18 Mei 2020 22 Mei 2020 03 Juni 2020 04 Juni 2020 06 Juni 2020 10 Juni 2020 10 Juni 2020 14 Juni 2020 14 Juni 2020 16 Juni 2020 20 Juni 2020 23 Juni 2020 24 Juni 2020 02 Juli 2020
90. APD Telah Disiapkan, Tahapan Pilkada Sesuai Protokol Kesehatan 91. Gelar Bimtek, Bawaslu Boyolali Pastikan Panwascam Siap Awasi Mutarlih 92. Diskusi Daring Bawaslu Boyolali : Awasi Mutarlih Jaga Hak Pilih 93. Pengawasan Di Era New Normal, Jajaran Pengawas Harus Taati Prosedur 94. Gelar Rapat Koordinasi, Bawaslu Boyolali Bahas Penyelesaian Sengketa Hingga Kode Etik. 95. Bagikan APD Ke Panwascam Bawaslu Boyolali Harapkan Pengawasan Tidak Terkendala 96. Coklit Dimulai, Bawaslu Boyolali : Jika Tidak Terdaftar, Laporkan ke Kami 97. Supervisi Ke Boyolali, Anggota Bawaslu Jawa Tengah Naik Gunung Awasi Coklit 98. Bawaslu Boyolali Masih Temukan Rumah Yang Belum Di-Coklit 99. HUT Kemerdekaan RI ke-75, Bawaslu Ikuti Upacara Virtual 100. Hasil Audit Coklit, Bawaslu Boyolali Temukan 183 Rumah Diduga Belum Dicoklit 101. Rapat Koordinasi Dengan KPU, Bawaslu Beri Masukan 102. 357 Orang Jajaran Pengawas di Bawaslu Boyolali Dijadwalkan Jalani Tes Swab 103. Bawaslu Boyolali Awasi Proses Pendaftaran Bapaslon Hari Pertama 104. Supervisi Ke Boyolali, Ketua Bawaslu Jawa Tengah : Tetap Jaga Semangat 105. Tahapan Pemeriksaan Kesehatan Bapaslon, Bawaslu Boyolali Lakukan Pengawasan Di RSUD Moewardi 14 07 Juli 2020 14 Juli 2020 14 Juli 2020 16 Juli 2020 16 Juli 2020 16 Juli 2020 18 Juli 2020 24 Juli 2020 24 Juli 2020 17 Agustus 2020 18 Agustus 2020 18 Agustus 2020 27 Agustus 2020 04 September 2020 05 September 2020 15 September 2020
106. Pilkada Boyolali Tahun 2020 Dipastikan Hanya Diikuti Calon Tunggal 107. Datangi Beberapa Sekolah Dan Universitas, Bawaslu Boyolali Lakukan Pengawasan Verifikasi Keabsahan Ijazah Bapaslon 108. Bawaslu Boyolali Gelar Diskusi Daring : Kampanye Pemilihan Di Tengah Pandemi Covid-19 109. Gelar Rakor Bersama Stakeholder, Bawaslu Boyolali Tandatangani Pakta Integritas 110. Awasi Pengundian Nomor Urut Paslon, Bawaslu Boyolali Pastikan Tidak Ada Pelanggaran 111. Gelar Rakor Bersama Panwascam, Bawaslu Boyolali Siap Awasi Kampanye 112. Hadiri Ikrar Kampanye Damai, Bawaslu, Boyolali Harapkan Kampanye Berjalan Lancar 113. Memastikan Kesiapan Pengawasan Kampanye, Bawasprov Jawa Tengah Monitoring Ke Boyolali 114. Warga Boyolali Antusias dalam Rekrutmen PTPS untuk Pilkada 2020 115. Bawaslu Boyolali Bentuk Pokja Covid-19 116. Bawaslu Boyolali Awasi Persetujuan Desain Surat Suara 117. Bawaslu Boyolali Perpanjang Masa Pendaftaran Pengawas TPS di 10 Kecamatan 118. Rakor Bersama Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten Boyolali Konsolidasikan Hasil Pengawasan 119. Bersama Tim Gabungan, Bawaslu Boyolali Tertibkan APK Yang Melanggar 120. Gelar Bimtek PKD, Bawaslu Boyolali Terapkan Protokol Kesehatan Secara Ketat 121. Hari Ini, 2.277 PTPS Jalani Rapid Test 15 16 September 2020 17 September 2020 22 September 2020 22 September 2020 24 September 2020 25 September 2020 26 September 2020 28 September 2020 14 Oktober 2020 15 Oktober 2020 16 Oktober 2020 16 Oktober 2020 23 Oktober 2020 20 November 2020 23 November 2020 26 November 2020
Serentak 122. Gunakan Aplikasi Siwaslu, Jajaran Pengawas Ad Hoc Dipastikan Lebih Maksimal Mengawasi 123. Tahapan Penyortiran dan Pelipatan Surat Suara, Bawaslu Boyolali Awasi Secara Ketat 124. Bawaslu Himbau KPU Terkait Kesiapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara 125. Masa Tenang, Bawaslu Pastikan Seluruh APK Sudah Bersih 126. Rapat Dengan Pokja Penanganan Covid-19, Bawaslu Optimis Pilkada Berjalan Lancar 127. Antisipasi Potensi Pelanggaran, Bawaslu Gelar Patroli Pengawasan 128. Turun Ke Sejumlah Kecamatan, Bawaslu Boyolali Monitoring Persiapan Pilkada 129. Pastikan Tidak Ada Pelanggaran, Bawaslu Boyolali Awasi Proses Pemungutan Dan Penghitungan Suara 130. Awasi Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, Bawaslu Boyolali Berikan Beberapa Catatan 131. Terima Laporan Dugaan Pelanggaran, Bawaslu Boyolali Klarifikasi Para Pihak 132. Hadiri Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, Bawaslu Boyolali : Semua Sudah Sesuai Aturan 133. Bawaslu Boyolali Hadiri Rapat Paripurna DPRD, Bahas Dua Agenda Penting 134. Masa Tugas Berakhir, Sentra Gakkumdu Kabupaten Boyolali Gelar Rapat Evaluasi 135. Bawaslu Boyolali Serahkan Santunan Ke Ahli Waris 136. Divaksin Dosis Pertama, Jajaran Bawaslu Kabupaten Boyolali Tidak Ada Yang Absen 16 28 November 2020 30 November 2020 03 Desember 2020 06 Desember 2020 07 Desember 2020 10 Desember 2020 10 Desember 2020 10 Desember 2020 17 Desember 2020 19 Desember 2020 22 Januari 2021 22 Januari 2021 1 Februari 2021 1 Maret 2021 5 Maret 2021
137. Dua Pekan Berlalu Pasca Vaksin Pertama, Hari Ini Bawaslu Boyolali Jalani Vaksinasi Kedua 138. Kotak Suara Eks Pilkada Dibuka, Bawaslu Boyolali Minta Dokumen Diarsipkan Sesuai Peraturan 139. Datangi KIP, Bawaslu Boyolali Serahkan Laporan PPID 140. Bawaslu Boyolali Gelar Rapat Koordinasi Pengembangan Desa Anti Politik Uang 141. Hadiri Launching Desa Pengawasan, Anggota Bawaslu Jateng Sampaikan Ini 142. Bawaslu Goes To School, SMK An Nur Jadi yang Pertama 143. Bawaslu Jateng Gelar Halal Bi Halal dan Penganugerahan Kompetisi Kehumasan, Bawaslu Boyolali Raih ILM Terbaik 144. Bawaslu Kabupaten Boyolali Gelar Kajian Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 145. Kick Off Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) 146. Jelang Pemilu Serentak 2024, Bawaslu Kabupaten Boyolali Membentuk Desa Anti Politik Uang 147. Hadiri Pelantikan PAW Anggota DPRD Kabupaten Boyolali, Bawaslu Kabupaten Boyolali Ucapkan Selamat 148. Persiapan Pembentukan Saka Adhyasta, Bawaslu Boyolali Berkoordinasi Dengan Kwarcab Boyolali 149. Hadiri Rakor DPB, Bawaslu Kabupaten Boyolali Menyampaikan Catatan 150. Pelantikan PAW Ketua DPRD Kabupaten Boyolali, Bawaslu Kabupaten Boyoali Hadiri dan Ucapkan Selamat 17 19 Maret 2021 24 Maret 2021 25 Maret 2021 31 Maret 2021 9 April 2021 9 April 2021 24 Mei 2021 11 Juni 2021 5 Juni 2021 17 Juni 2021 23 Juni 2021 25 Juni 2021 2 Juli 2021 12 Agustus 2021
151. Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Ke-76 Republik Indonesia, Bawaslu Kabupaten Boyolali Ikuti Secara Daring 152. Tingkatkan Partisipasi Masyarakat, Bawaslu Optimalkan Pojok Pengawasan 153. Bawaslu Hadir Dalam Pelantikan PAW Wakil Ketua DPRD Kabupaten Boyolali 154. Mengupas Tantangan Pengawasan Pemilu Partisipatif, Bawaslu Boyolali Gelar Webinar Pojok Pengawasan 155. Persiapan Dini Jelang Pilkada Tahun 2024, Bawaslu Audiensi Dengan DPRD Kabupaten Boyolali 156. Upaya Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat, Bawaslu Launching Desa Pengawasan di Desa Pilangrejo Juwangi 157. Siapkan Pengawasan Pemilu Partisipatif, Bawaslu Boyolali Launching Desa Pengawasan di Desa Sendang Karanggede 158. Menuju Profesionalisme, Bawaslu Gelar Webinar Keterbukaan Informasi Publik 159. Bawaslu Boyolali Gelar pengukuhan Majelis Pembimbing, Pimpinan dan Pamong Saka Adhyasta Pemilu 160. Tingkatkan Kesadaran Masyarakat, Bawaslu Boyolali Launching Desa Anti Politik Uang di Desa Potronayan Kecamatan Nogosari 161. Perkuat Kesadaran dan Partisipasu Masyarakat, Bawaslu Gelar Pembinaan Desa Pengawasan di Desa Urutsewu Ampel 162. Mencegah Berita Hoax Menjelang Pemilu, Bawaslu Boyolali Hadiri Pembentukan Bakohumas KPU Kabupaten Boyolali 163. Perluas Komponen Pengawas Partisipatif, Bawaslu Launching Desa Pengawasan di Desa 18 17 Agustus 2021 19 Agustus 2021 23 Agustus 2021 6 September 2021 9 September 2021 9 September 2021 15 September 2021 16 September 2021 20 September 2021 26 September 2021 10 September 2021 9 Oktober 2021 13 Oktober 2021
Kiringan Boyolali 2. Y o 164. Ketua Bawaslu Boyolali Hadir dalam Rapat u 164. Ketua Bawaslu Boyolali Hadir dalam Rapat u Paripurna Pergantian Antar Waktu (PAW) t Anggota DPRD Kabupaten Boyolali u 165. Bawaslu Terpilih Menjadi Presiden Global b Network e 166. Memperingati Sumpah Pemuda, Bawaslu S Kabupaten Boyolali Gelar Webinar Pojok e Pengawasan b 167. Cegah Politik Uang di Desa Dragan, Bawaslu u Boyolali Gelar Launching Desa Anti Politik t Uang k 168. Menelisik Kiprah a Perempuan Dalam Perjuangan Mengawal Pemilu dan Demokrasi, n Bawaslu Gelar Webinar Pojok Pengawasan 169. Dalam Rangka Penyusunan Laporan Akhir a Tahunan SDM, Bawaslu Provinsi l Jawa Tengah Adakan Review di Boyolali a 170. Jamin Hak Pilih Masyarakat, Bawaslu Adakan m Evaluasi Akhir Pengawasan Pemutakhiran a DPB Tahun 2021 t 171. Bahas Kaleidoskop 2021, Bawaslu Boyolali Bedah Buletin Edisi VI Y 172. Pemutakhiran Data pemilih Berkelanjutan, o KPU Minta Data u 173. Jauh Dari Tahapan Pemilu, Bawaslu Tidak t Berpangku Tangan u 174. Melawan Lupa, Bawaslu Provinsi Jawa b Tengah Pelopori Pembuatan Buku Sejarah e 19 22 Oktober 2021 28 Oktober 2021 2 November 2021 10 November 2021 16 Desember 2021 16 Desember 2021 30 Desember 2021 30 Desember 2021 13 Januari 2022 14 Januari 2022
Tampilan Youtube Bawaslu Boyolali 3. Instagram Instagram Bawaslu Kabupaten Boyolali adalah bawaslu_boyolali. Keberadaan instagram ini sebagai sarana sosialisasi, informasi dan dokumentasi kegiatan Bawaslu Boyolali. Aspek 2018 2019 2020 2021 Jumlah Konten
43 148
715 Follower
125 517
2.040 20
4. Facebook Facebook Bawaslu Kabupaten Boyolali adalah Bawaslu Kabupaten Boyolali. Keberadaan facebook Bawaslu Kabupaten Boyolali sebagai sarana sosialisasi, informasi dan dokumentasi kegiatan Bawaslu. Aspek 2018 2019 2020 2021 Jumlah Konten
154 715
Follower
1.241 4.932 5. Twitter Twitter Bawaslu Kabupaten Boyolali adalah Bawaslu Kab. Boyolali. Keberadaan Twitter Bawaslu Kabupaten Boyolali sebagai sarana sosialisasi, informasi dan dokumentasi kegiatan Bawaslu. Aspek 2018 2019 2020 2021 Jumlah Konten
111 715
Follower
49 115
6. Jenis Konten Jenis Konten 2018 2019 2020 Talkshow
Poster/Flyer
15 Berita
di 17
19 73
Website Siaran Pers 1
Film
1 ILM
1 V. CAPAIAN HUKUM YANG TERBAGI DALAM : A. Advokasi (Bantuan Hukum) dan Dokumentasi Hukum (JDIH) Setiap peraturan yang ada, baik berupa perundang-undangan, Perbawaslu maupun Peraturan KPU tentunya memiliki sudut pandang dan maksud tertentu. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Boyolali merasa perlu menyamakan pemahaman peraturan yang berlaku, baik melalui kajian hukum, diskusi serta sosialisasi terhadap peraturan baru kepada jajaran pengawas. Hal ini dilakukan sebagai persiapan menghadapi kompleksitas penyelenggaraan tahapan dengan modus pelanggaran yang terus berkembang. Penyusunan daftar inventarisasi masalah (DIM) juga telah dilakukan sebagai upaya mempercepat pemecahan masalah pada isu krusial dan pengambilan atau penentuan kebijakan yang tepat. 22 2021 8 49 157
Dengan adanya keseragaman pemahaman diharapkan dapat meminimalisir salah tafsir dan perbedaan penerapan peraturan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang jajaran pengawas di masing-masing tingkatan dengan tetap menjaga komunikasi yang baik dengan sesama penyelenggara pemilu. Pemahaman atas peraturan yang ada bertujuan untuk menghindari permasalahan hukum yang mungkin dialami oleh jajaran pengawas. Tidak dipungkiri dalam pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Boyolali tentunya penuh dengan resiko. Berbagai perkara yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Boyolali memungkinkan adanya pihak-pihak yang tidak berkenan atas kebijakan yang dikeluarkan dan mengakibatkan jajaran pengawas terjerat dalam masalah hukum. Perlindungan hukum terhadap jajaran Bawaslu telah diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Bawaslu. Selama tahun 2021, Bawaslu Kabupaten Boyolali beserta jajarannya tidak pernah menggunakan jasa bantuan hukum. B. Analisis (Kajian Hukum) dan Perundang-Undangan (sosialisasi produk hukum) Kehadiran Bawaslu sebagai jawaban terhadap tuntutan masyarakat dalam pengawasan dan penindakan atas pelanggaran sepanjang proses menjelang tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. Sosialisasi produk hukum menjadi salah satu langkah penting yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Boyolali dalam upaya pencegahan potensi pelanggaran. Sosialisasi ini tidak terbatas pada jajaran pengawas baik di tingkat kecamatan, desa maupun tempat pemungutan suara, namun tentunya juga pada Aparatur Sipil Negara (ASN), stakeholders, pemantau pemilihan, media massa, organisasi masyarakat, dan tokoh masyarakat serta perwakilan Partai Politik dengan harapan dapat terus disebarluaskan kepada lingkungannya masing-masing untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilihan yang bersih dan bermartabat. Sosialisasi yang dilakukan tidak melalui format yang kaku seperti rapat kerja atau rapat koordinasi saja, berbagai media juga dimanfaatkan untuk dapat menjangkau setiap elemen masyarakat, baik melalui media massa, website, media sosial, maupun radio atau televisi lokal. Dengan terus meluasnya pemahaman atas peraturan yang diharapkan dapat mendorong angka partisipasi masyarakat termasuk perempuan dan kaum minoritas lainnya, seperti kaum disabilitas dalam pemilihan baik berupa pengawasan partisipatif maupun penggunaan hak pilihnya pada hari pemilihan sebagai salah satu bukti kepedulian masyarakat atas kemajuan daerahnya. 23
C. Penghargaan Yang Diraih Divisi Hukum, Humas Dan Datin Kabupaten Boyolali Pada tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Boyolali mendapatkan penghargaan dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam acara Bawaslu Jateng Award 2020 sebagai Pemenang Kompetisi Kehumasan 2020 kategori Iklan Layanan Masyarakat Terbaik. D. Rencana Kerja Hukum Humas Datin Bawaslu Boyolali 2022 Divisi Program Target Output dan Outcome Fasilitasi Pengelolaan Layanan Hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota Hukum Sosialisasi Peraturan dan Non Peraturan Bawaslu Kabupaten/Kota Pelatihan Penulisan Humas Berita dan Video Penerbitan Buletin 24
Peliputan/Pembuatan Film Dokumenter Pengawasan Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu Kegiatan Rutin Podcast, talkshow, dan Webinar Pembuatan Iklan Layanan Masyarakat VI. PENUTUP a. Kendala 1. Pada pelaksanaan tugas dan wewenang yang menjadi tanggungjawab Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Boyolali, sedikit memiliki kendala dalam hal melakukan sosialisasi mengenai produk hukum yang berlaku. Hal tersebut terjadi karena banyaknya produk hukum yang berkaitan dengan kepemiluan yang mana tidak bisa diklasifikasikan produk hukum mana yang diprioritaskan untuk disampaikan kepada masyarakat. 2. Tidak adanya staf ahli di divisi hukum, khususnya analisa dan kajian produk hukum yang bisa membedah dan menyampaikan ke semua jajaran Bawaslu Kabupaten Boyolali agar produk hukum yang berkaitan dengan kepemiluan khususnya yang baru dan masih berlaku bisa tersampaikan dengan baik tanpa adanya multitafsir. b. Rekomendasi 1. Kami harap Bawaslu atau Bawaslu Provinsi bisa selalu update informasi mengenai produk hukum terbaru ataupun yang masih berlaku, dengan memberikan semacam buku pegangan yang di dalamnya mengklasifikasikan masing-masing produk hukum yang akan dijadikan pegangan dalam melakukan pengawasan pada tahapan proses pemilihan atau pemilihan umum. Hal tersebut dimaksudkan agar ada satu persepsi yang terbentuk di seluruh jajaran Bawaslu se-Indonesia ketika menangani dugaan pelanggaran 25
pemilihan atau Pemilu; 2. Saat ini divisi hukum masih menjadi satu dengan divisi hubungan masyarakat dan data informasi. Hal tersebut menyebabkan staf yang berada di bawah koordinasi divisi hukum, humas, dan datin sedikit kerepotan karena harus mengerjakan 3 (tiga) tugas yang memiliki cara kerja yang berbeda. Juga mengenai laporan, staf yang berada di bawah koordinasi divisi hukum, humas dan datin harus membuat 3 (tiga) laporan yang berbeda. Untuk itu kami mohon kepada Bawaslu atau Bawaslu Provinsi untuk tidak hanya menempatkan 1 (satu) orang staf untuk mengerjakan 3 (tiga) tugas di divisi hukum, yakni mengenai hukum, hubungan masyarakat, dan data informasi. 26
JUDUL Hadiri Penetapan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih, Bawaslu Boyolali : Semua Sudah Sesuai Aturan TANGGAL 22 Januari 2021 DILIHAT 200 pengunjung ISI BERITA Kamis (21/01) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Boyolali melakukan pengawasan rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih pada Pilkada tahun 2020. Acara digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boyolali di Hotel Al Azhar Azhima Ngemplak Boyolali. Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain, pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Muhammad Said Hidayat dan Wahyu Irawan, jajaran Forkompimda Boyolali, Ketua Partai Politik pengusul Paslon, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), serta wartawan. Acara dibuka oleh Ketua KPU Boyolali Ali Fahrudin dengan membacakan keputusan KPU Boyolali tentang hasil perolehan suara pada Pilkada yang dilaksanakan tanggal 09 Desember tahun 2020, serta penetapan calon terpilih dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara dan penyerahan berita acara kepada paslon terpilih, Ketua DPRD Boyolali, ketua parpol pengusul paslon, dan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Boyolali. Menurut Ketua Bawaslu Kabupaten Boyolali Taryono, seluruh acara yang berlangsung pada penetapan calon bupati dan wakil bupati terpilih telah berjalan dengan baik sesuai aturan yang berlaku. "Acara penetapan calon bupati dan wakil bupati terpilih berlangsung dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku, baik dari susunan acara, penerapan protokol kesehatan secara ketat, maupun dalam penyusunan berita acara telah sesuai dan tidak ada yang perlu diberikan saran perbaikan." Ungkap Taryono. Puncak acara diakhiri dengan foto bersama seluruh pihak yang hadir dalam acara tersebut, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19.
JUDUL Bawaslu Boyolali Hadiri Rapat Paripurna DPRD, Bahas Dua Agenda Penting TANGGAL 22 Januari 2021 DILIHAT 172 pengunjung ISI BERITA Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Boyolali menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Boyolali pada hari ini Jumat (22/01) di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Boyolali. Rapat yang digelar sejak pukul 09.00 wib membahas dua agenda penting yakni yang pertama mengenai pengumuman penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali terpilih hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020, dan agenda kedua mengenai pengumuman akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali masa jabatan tahun 2016-2021. Hadir dalam acara, diantaranya anggota DPRD Kabupaten Boyolali, serta beberapa undangan antara lain Forkompimda dan Bawaslu Kabupaten Boyolali. Acara dimulai dengan pembukaan, dilanjutkan dengan pengumuman akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali masa jabatan 2016-2021, dilanjutkan pengumuman penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali terpilih pada Pilkada tahun 2020, serta penandatanganan usulan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Boyolali masa jabatan 2015-2020 dan usulan pengangkatan pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada Pilkada tahun 2020. Pada kesempatannya, Ketua Bawaslu Kabupaten Boyolali Taryono mengucapkan terimakasih kepada Bupati dan Wakil Bupati Boyolali masa jabatan 2016-2021, serta mengucapkan selamat kepada pasangan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali terpilih pada Pilkada tahun 2020. "Kami ucapkan terimakasih kepada Bapak Seno Samudro dan Bapak Said Hidayat yang selama 5 tahun ini memimpin Kabupaten Boyolali dengan sangat baik, dan kami juga ucapkan selamat kepada pasangan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali terpilih pada Pilkada tahun 2020 Bapak Muh Said Hidayat dan Bapak Wahyu Irawan, semoga bisa menjalankan tugas dengan baik demi kemajuan Kabupaten Boyolali kita tercinta." Ucap Taryono saat ditemui di tengah rapat paripurna. Acara digelar dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat demi mencegah terjadinya penularan covid-19 dan berakhir pada pukul 10.15 wib.
JUDUL Masa Tugas Berakhir, Sentra Gakkumdu Kabupaten Boyolali Gelar Rapat Evaluasi TANGGAL 1 Februari 2021 DILIHAT 118 pengunjung ISI BERITA Hari ini Senin (01/02), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Boyolali menggelar rapat evaluasi sentra penegakkan hukum terpadu (Gakkumdu) pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020. Bertempat di Mager Resto, rapat evaluasi dimulai pukul 12.30 wib dan berakhir pada pukul 14.30 wib. Rapat dihadiri oleh seluruh anggota sentra gakkumdu dari Bawaslu, Kepolisian serta Kejaksaan Negeri Kabupaten Boyolali. Pada rapat yang digelar, Ketua Bawaslu Kabupaten Boyolali membuka dan memimpin rapat, dilanjutkan dengan pembahasan tentang kinerja Bawaslu serta evaluasi terhadap kinerja sentra gakkumdu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020. Sepanjang tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020, sentra gakkumdu Kabupaten Boyolali menangani sejumlah 4 kasus dugaan pelanggaran pidana pemilihan. Dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang ditangani antara lain dugaan pelanggaran pidana pada tahapan pembentukan badan ad hoc, kampanye dengan menggunakan fasilitas negara, pejabat aparatur sipil negara (ASN) membuat keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, serta yang terakhir adalah PPS tidak mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Dengan adanya rapat evaluasi yang digelar hari ini, menandai masa tugas Sentra Gakkumdu Kabupaten Boyolali telah resmi berakhir per tanggal 31 Desember 2020.
JUDUL Bawaslu Boyolali Serahkan Santunan Ke Ahli Waris TANGGAL 1 Maret 2021 DILIHAT 203 pengunjung ISI BERITA Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Boyolali menyerahkan santunan jaminan kematian untuk pengawas ad hoc pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada hari ini, Senin (01/03) bertempat di Aula Bawaslu Kabupaten Boyolali. Penyerahan santunan dimulai pada pukul 09.30 wib, dan dihadiri oleh seluruh anggota Bawaslu Kabupaten Boyolali serta perwakilan dari BPJS Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Santunan diberikan secara simbolis kepada ahli waris almarhum Bambang Sri Atmojo (Panwaslu Kecamatan Sawit), Bambang Riyanto (Panwaslu Kecamatan Nogosari), Sardjono (Pengawas Kelurahan/Desa Metuk Kecamatan Mojosongo) dan Rohmat (Pengawas Kelurahan/Desa Garangan Kecamatan Wonosamodro). Selain penyerahan santunan, Bawaslu Boyolali juga memberikan piagam penghargaan kepada almarhum Aris Setiyanto, Ketua Panwaslu Kecamatan Andong pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008, dan ditetapkan menjadi nama ruang sidang Bawaslu Kabupaten Boyolali. Menurut Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Boyolali Muhamad Mahmudi, penyerahan santunan kematian secara simbolis diserahkan langsung oleh perwakilan pihak BPJS Provinsi Jawa Tengah, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu Kabupaten Boyolali kepada seluruh penerima. "Hari ini Bawaslu Kabupaten Boyolali bersama perwakilan BPJS Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menyerahkan sebanyak 4 (empat) santunan yang nominalnya masing-masing sebesar Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta) dan juga piagam penghargaan kepada almarhum Aris Setiyanto yang merupakan ketua panitia pengawas pemilihan umum Kecamatan Andong pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2008," ucapnya. Masih menurut Mahmudi, penyerahan santunan yang dilakukan hari ini merupakan wujud hadirnya negara melalui pihak BPJS dan Bawaslu kepada para pengawas ad hoc terutama yang mengalami musibah.
JUDUL Divaksin Dosis Pertama, Jajaran Bawaslu Kabupaten Boyolali Tidak Ada Yang Absen TANGGAL 5 Maret 2021 DILIHAT 168 pengunjung ISI BERITA Hari ini, Jumat (05/03) seluruh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Boyolali menjalani vaksinasi pencegahan Covid-19 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Hidayah Boyolali. Bertempat di Pendopo Ageng Kabupaten Boyolali, proses vaksinasi dimulai sejak pagi hingga siang pukul 14.00 WIB. Pada proses vaksinasi terdapat empat tahapan yang dilalui. Pertama, pendaftaran dan verifikasi data serta pemeriksaan tekanan darah dan suhu tubuh. Kedua. Screening dan anamnesa, yakni calon penerima vaksin akan diperiksa secara detail termasuk riwayat penyakit bawaan maupun penyakit yang sedang diderita beberapa waktu lalu hingga hari ini. Ketiga pemberian vaksin Covid-19, dan tahap keempat observasi selama 30 menit. Ini dilakukan untuk melihat gejala klinis yang muncul setelah pemberian vaksin, atau KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi). Setelahnya diberikan kartu vaksinasi Covid-19. Ketua Bawaslu Kabupaten Boyolali Taryono mengungkapkan bahwa proses vaksinasi yang diikuti oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Boyolali adalah dalam rangka ikut mensukseskan program pemerintah untuk menanggulangi penyebaran Covid-19 di Indonesia. "Vaksinasi yang kami lakukan hari ini adalah guna mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan penyebaran Covid-19, dengan harapan penyebaran Covid-19 segera teratasi dan kehidupan kita kembali normal seperti ketika tidak ada pandemi," ungkap Taryono. Taryono menambahkan, setelah vaksin pertama pada hari ini akan ada vaksin selanjutnya yang sudah dijadwalkan oleh petugas yang berwenang. "Hari ini tadi vaksinasi pertama, untuk selanjutnya sudah dijadwalkan untuk vaksinasi kedua pada tanggal 19 Maret 2021. Untuk tempatnya dimana akan diberitahukan menyusul." Tutup Taryono.
JUDUL Dua Pekan Berlalu Pasca Vaksin Pertama, Hari Ini Bawaslu Boyolali Jalani Vaksinasi Kedua TANGGAL 19 Maret 2021 DILIHAT 124 pengunjung ISI BERITA Dua pekan berlalu setelah vaksin dosis pertama, hari ini Jumat (19/03) seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Boyolali menjalani vaksin pencegahan Covid-19 dosis kedua. Bertempat di Pendopo Ageng Kabupaten Boyolali, proses vaksinasi yang diikuti oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Boyolali dijadwalkan mulai pukul 09.00 wib hingga selesai. Berbeda dengan vaksinasi dosis pertama, pada proses vaksinasi kedua tidak ada proses screening dan anamnesa. Pada vaksin kedua prosedurnya dimulai dari pendaftaran dan verifikasi data serta pemeriksaan suhu badan dan tekanan darah, dilanjutkan dengan pemberian vaksin dengan cara disuntik di lengan, dan setelahnya proses observasi atau menunggu selama 30 menit guna mengetahui gejala klinis yang dimunkginkan muncul setelah diberikan suntikan vaksin. Menurut Ketua Bawaslu Kabupaten Boyolali Taryono, vaksinasi kedua dilakukan dengan mengikuti jadwal dan arahan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali. "Kami seluruh jajaran Bawaslu Boyolali menerima vaksin dosis kedua dengan mengikuti jadwal yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali pada vaksinasi pertama dulu," ucapnya. Masih menurut Taryono proses vaksinasi dosis kedua yang dilakukan diikuti oleh seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Boyolali tanpa terkecuali, demi mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyebaran Covid-19. "Sebagai lembaga pemerintah, sudah jelas kami akan selalu mendukung seluruh program pemerintah, khususnya program vaksinasi demi mencegah penyebaran Covid-19. Terbukti pada hari ini seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Boyolali hadir dan mendapatkan suntikan vaksin." Tutup Taryono.
JUDUL Kotak Suara Eks Pilkada Dibuka, Bawaslu Boyolali Minta Dokumen Diarsipkan Sesuai Peraturan TANGGAL 24 Maret 2021 DILIHAT 103 pengunjung ISI BERITA Hari ini, Rabu (24/03) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Boyolali melakukan pengawasan pembukaan kotak suara yang digunakan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020. Bertempat di Gedung Tennis Indoor Boyolali, proses pembukaan kotak suara yang dimulai sejak pukul 08.30 WIB juga dihadiri oleh pihak Polres Boyolali. Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Rubiyanto menyatakan pengawasan yang dilakukan pada hari ini bertujuan untuk memastikan formulir model C, daftar hadir pemilih-KWK, daftar hadir pemilih pindahan, dan daftar hadir pemilih tambahan telah benar-benar dikeluarkan dari kotak suara, dan akan dijadikan sebagai bahan evaluasi pemilihan serentak tahun 2020, serta untuk memenuhi permintaan data berjenjang kepada KPU RI. Pada kesempatannya, Rubiyanto meminta KPU untuk benar-benar melakukan proses pembukaan kotak suara secara teliti dan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku. "Kami meminta semua dokumen yang dipindahkan atau diambil dari kotak suara, agar diarsipkan secara benar sebagaimna peraturan perundang undangan yang berlaku, hal tersebut sangat penting mengingat kotak suara yang sudah tidak terpakai akan dilelang, untuk itu dibutuhkan ketelitian untuk melakukan pemisahan antara sampul, kotak suara, surat suara dan semua formulir model C serta daftar hadir," ucapnya. Rubiyanto menambahkan, pembukaan kotak suara hari ini baru terlaksana untuk beberapa kecamatan, dan akan dilanjutkan esok hari. "Hari ini tadi, baru 6 kecamatan antara lain Klego, Karanggede, Wonosegoro, Kemusu, Teras dan Simo yang dilakukan pembukaan kotak suara. Untuk kecamatan lain akan dilanjutkan esok hari, dan kami akan tetap awasi semua proses pembukaan kotak suara hingga selesai." tutup Rubiyanto.
JUDUL Datangi KIP, Bawaslu Boyolali Serahkan Laporan PPID TANGGAL 25 Maret 2021 DILIHAT 158 pengunjung ISI BERITA Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Boyolali menyerahkan laporan layanan informasi publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tahun 2020 ke kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah (KIP Jateng) yang beralamat di Jalan Tri Lomba Juang Semarang, hari ini Kamis (25/03) siang. Diwakili oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Boyolali Taryono, dan Koordinator Divisi Hukum Hubungan Masyarakat dan Data Informasi Widodo beserta staf, mendatangi kantor KIP Jateng dan diterima oleh Komisioner Slamet Haryanto dan Fb. Fx. Handoko. "Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, hari ini kami datang untuk menyerahkan laporan kegiatan tahunan PPID Bawaslu Kabupaten Boyolali. Selain itu juga untuk berdiskusi dengan teman-teman Komisi Informasi tentang tugas dan tanggungjawab badan publik," ucap Ketua Bawaslu Kabupaten Boyolali Taryono. Taryono juga menghimbau dan mengajak para komisioner dan seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Boyolali untuk selalu transparan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. "Transparansi atau keterbukaan dalam memberikan informasi publik harus selalu dijadikan pedoman dalam bekerja, karena hal tersebut akan menjauhkan kita dari penyimpangan, praktek KKN maupun mal administrasi." lanjut Taryono. Laporan langsung diserahkan oleh Koordinator Divisi Hukum Hubungan Masyarakat Data Informasi Widodo, dan diterima oleh Assisten Komisioner KIP Jateng Claudia Kissa, dengan diberikan tanda terima sebagai bukti bahwa laporan telah benar-benar diterima oleh KIP Jateng.
JUDUL Bawaslu Boyolali Gelar Rapat Koordinasi Pengembangan Desa Anti Politik Uang TANGGAL 31 Maret 2021 DILIHAT 131 pengunjung ISI BERITA Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Boyolali mengadakan rapat koordinasi pengembangan desa anti politik uang di Desa Senggrong, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali pada Selasa (30/03) mulai pukul 13.00 WIB - selesai. Bertempat di Rumah Makan Rasa Sambal, rapat koordinasi diikuti oleh seluruh Komisioner Bawaslu dan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Boyolali, perangkat desa, dan tokoh masyarakat Desa Senggrong. Dibuka oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Boyolali Taryono, rapat dilanjutkan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) serta penyerahan plakat dan piagam desa anti politik uang kepada Kepala Desa Senggrong Chalim Fathul Mu'in. Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Rubiyanto yang bertindak sebagai pembicara pada rapat yang berlangsung, menyampaikan latar belakang dan tujuan diadakannya rapat koordinasi dengan stakeholders Desa Senggrong. "Dilatarbelakangi oleh rencana kegiatan Bawaslu Boyolali Tahun 2021 mengingat dimana strategisnya peran desa sebagai sebuah institusi negara, dimana desa menjadi basis dari tokoh masyarakat yang ada sehingga kemudian Bawaslu Kabupaten Boyolali mengajak elemen masyarakat desa terutama tokoh-tokohnya untuk menyampaikan pesan pengawasan partisipatif terkait dengan agenda atau pengembangan desa anti politik uang." Ucap Rubiyanto. Rubiyanto melanjutkan, tujuan diadakannya rapat koordinasi sebagai upaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah terjadinya politik uang dalam masyarakat. "Rapat hari ini bertujuan yang pertama sebagai upaya pencegahan terhadap dugaan pelanggaran pemilihan khususnnya praktek politik uang, meskipun pemilu masih beberapa tahun lagi tetapi dari sekarang kami dari Bawaslu Boyolali melakukan upaya sejak dini terkait dengan bahaya politik uang, kedua meningkatkan partisipasi peran serta masyarakat terutama kepedulian mereka terhadap isu-isu pelanggaran pemilu terutama politik uang." Tutup Rubiyanto.
JUDUL Hadiri Launching Desa Pengawasan, Anggota Bawaslu Jateng Sampaikan Ini TANGGAL 9 April 2021 DILIHAT 197 pengunjung ISI BERITA Bawaslu Kabupaten Boyolali menggelar Rapat Koordinasi Launching Desa Pengawasan di Desa Selo Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali, Kamis (08/04). Acara yang digelar di Joglo Rest Area Desa Selo, dimulai sejak pukul 13.00 WIB dan diikuti oleh dua puluh orang peserta. Menurut Ketua Bawaslu Kabupaten Boyolali Taryono, Desa Selo menjadi desa pertama yang dipilih menjadi desa pengawasan. "Selo menjadi desa pertama yang diresmikan sebagai desa pengawasan, dan akan disusul oleh desa-desa lainnya," kata Taryono. Menurut Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Anik Sholihatun, S.Ag, M.Pd yang juga hadir dalam acara, menyampaikan tujuan dibentuknya Desa Pengawasan adalah untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dan menjadi salah satu bentuk ikhtiar Bawaslu untuk merawat jejaring kerja pengawasan pada Pemilihan Umum di masa yang akan datang. "Bawaslu memilih beberapa desa menjadi desa pengawasan, bertujuan untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, juga sebagai bentuk ikhtiar untuk merawat jejaring kerja pengawasan Bawaslu," ucapnya. Anik melanjutkan, dibentuknya desa pengawasan juga sebagai persiapan untuk penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024. "Pembentukan desa pengawasan juga sebagai persiapan dalam penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024, agar tercipta Pemilu yang baik dan berkualitas." Pungkas Anik.
JUDUL Bawaslu Goes To School, SMK An Nur Jadi Yang Pertama TANGGAL 9 April 2021 DILIHAT 137 pengunjung ISI BERITA Tepat di hari ulangtahun ke-13 (tiga belas) yang jatuh pada hari ini, Jumat (09/04), Bawaslu Kabupaten Boyolali menggelar acara Bawaslu Goes To School di SMK An Nur Ampel Boyolali. Acara yang dimulai sejak pukul 09.00 WIB, dibuka oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Boyolali Taryono, dan Kepala Sekolah SMK An Nur Syamsudin Joko Suseno. Pada acara yang berlangsung, sejumlah 30 siswa ikut berpartisipasi sebagai peserta. Menurut Taryono, acara yang dilaksanakan bertujuan untuk memberikan pendidikan demokrasi kepada pemilih pemula khususnya kaum pelajar. ini bertujuan untuk memberikan Pendidikan politik, demokrasi serta memberikan informasi terkait kepemiluan dan kelembagaan Bawaslu, khususnya Bawaslu Kabupaten Boyolali," ucap Taryono. "Acara Masih menurutnya, acara yang berlangsung di SMK AN Nur akan jadi titik tolak untuk melaksanakan Bawaslu Goes To School selanjutnya. "Bawaslu Goes To School di SMK An Nur ini akan kami jadikan parameter untuk melangsungkan program ini ke sekolah yang lain, ataupun ke universitas-universitas yang ada di Boyolali, dengan tujuan agar kaum millenial bisa melek politik." Tutup Taryono.
JUDUL Bawaslu Jateng Gelar Halal Bi Halal dan Penganugerahan Kompetisi Kehumasan, Bawaslu Boyolali Raih ILM Terbaik TANGGAL 24 Mei 2021 DILIHAT 104 pengunjung ISI BERITA Bawaslu Kabupaten Boyolali mengikuti kegiatan Halal Bi Halal dan Penganugerahan Kompetisi Kehumasan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah 2021 yang diadakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Senin (24/05). Acara diselenggarakan secara virtual dimulai sejak pukul 10.00 WIB dan diikuti oleh seluruh Ketua, Anggota, dan Kepala/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota se Jawa Tengah. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai sarana silaturahmi dan saling bermaafan antar jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, selain itu juga disampaikan arahan terkait kinerja Bawaslu kedepan jelang Pemilu 2024. Menurut Ketua Bawaslu Kabupaten Boyolali Taryono, kegiatan ini merupakan sarana silaturahmi dan saling memaafkan antar jajaran Bawaslu serta dalam rangka mengapresiasi kinerja Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. "Kegiatan Halal Bi Halal ini diselenggarakan sebagai sarana silaturahmi, saling memaafkan dan memperkuat tali persaudaraan antar jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se- Jawa Tengah, kita patut bersyukur dengan berhasilnya "Bajol Belum Dicoklit" Sebagai ILM Terbaik dalam penganugerahan penghargaan humas terbaik dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, video ini merupakan hasil karya dari teman-teman Bawaslu Kabupaten Boyolali yang harus kita apresiasi dan kita dukung sehingga akan timbul prestasi-prestasi yang berikutnya, dengan keterbatasan perlengkapan dan SDM dari staf humas Bawaslu Kabupaten Boyolali masih bisa berprestasi. Hanya yang perlu kita sayangkan, pemeran Bajol yaitu sdr. Sony Surya Prayoga mengundurkan diri dari Bawaslu, sehingga kita harus bisa mengoptimalkan staf yang ada dan meminta kepada staf humas yang ada untuk lebih kreatif dan inovatif lagi kedepannya agar bisa mempertahankan prestasi yang sudah ada atau bahkan dapat meningkatkan prestasi," Kata Taryono
JUDUL Bawaslu Kabupaten Boyolali Gelar Kajian Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 TANGGAL 11 Juni 2021 DILIHAT 181 pengunjung ISI BERITA Bawaslu Kabupaten Boyolali menggelar Kajian Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, pada hari Jum'at (11/06) diikuti oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Boyolali beserta staf Hukum. Kegiatan tersebut sebagai tindak lanjut dari permintaan Daftar Inventaris Masalah (DIM) Pemetaan Penyusunan Perbawaslu Pemilu Dan Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana surat Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor : 006/HK.01.00/K.JT/06/2021 Tentang DIM Pemetaan Penyusunan PERBAWASLU Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024. Ketua Bawaslu Kabupaten Boyolali, Taryono selaku Kordiv. Penanganan Pelanggaran mengatakan bahwa untuk pasal 23 ayat (1) disebutkan "Pengawas Pemilihan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti Laporan atau Temuan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2), paling lama 3 (tiga) Hari terhitung setelah Laporan atau Temuan diregistrasi dan dinyatakan diterima." diusulkan untuk diubah menjadi 7 (tujuh) Hari. Dan ayat (2) "Dalam hal diperlukan, Pengawas Pemilihan dapat meminta keterangan tambahan dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari." juga diusulkan untuk diubah menjadi 7 (tujuh) hari, dikarenakan waktu 3 (tiga) hari dirasakan terlalu singkat. Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Boyolali, Rubiyanto mengatakan bahwa untuk pasal 1 nomor 23 dimana pada bagian "hari menurut kalender", diusulkan untuk diubah menjadi "hari menurut hari kerja". Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Data Informasi, Widodo mengatakan untuk batas waktu penyampaian laporan sebagaimana tersebut pada Pasal 4 ayat (2) perlu ditambah kalimat "dalam masa tahapan" pada bagian akhir menjadi "Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan dalam masa tahapan". Selanjutnya hasil rapat tersebut dituangkan ke dalam form isian dan dikirimkan ke Bawaslu RI melalui Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai bahan masukan.
JUDUL Kick Off Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) TANGGAL 15 Juni 2021 DILIHAT 176 pengunjung ISI BERITA SEMARANG - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI melakukan pembukaan Sekolah Kader Pengawas Parisipatif (SKPP) tahun 2021. Pembukaan dilakukan pada Selasa (15/06) di Gresik dan diikuti via ZOOM dan disiarkan secara langsung via Youtube Bawaslu RI. Ketua Bawaslu RI Abhan dalam sambutan dan arahan pembukaan (Kick Off) SKPP 2021 menyatakan SKPP adalah salah satu program prioritas nasional (RPJMN). "Program ini penting, sejalan dengan kebijakan Mendagri yang meminta pemda untuk melakukan pendidikan politik masyarakat," kata Abhan. Abhan menyebut kualitas demokrasi ditentukan tingkat partisipasi masyarakat. Partisipasi di sini tak hanya berarti hadir saat pemungutan tapi bagaimana mengawal pemilu agar jujur dan adil sehingga menghasilkan pemimpin yang amanah. Abhan berharap, kader pengawas bisa menyebarkan virus-virus pengawasan. Misalnya soal lararngan politik uang dan ujaran kebencian. "Memerangi politik uang harus didukung masyarakat. Politik uang merusak demokrasi. UU sudah cukup mengatur dengan tegas soal larangan politik uang," kata Abhan. Abhan menyebut, kader pengawas partisipatif inilah yang bisa mendorong bersama masyarakat agar pemilu bisa berjalan dengan jujur dan adil. Anggota Bawaslu RI M. Afifuddin dalam sambutannya menyatakan SKPP ini penerjemahan dari hubbul wathon minal iman (cinta tanah air sebagian dari iman). "Kalau di zaman penjajahan, syair ini sudah menggungah untuk bersatu melawan penjajah," kata Afifuddin. "Ngomong pemilu tak hanya ngomong tugas Bawaslu, tugas KPU, tugas pemda, tugas anggota dewan. Tapi ngomongin pemilu adalah bagaimana semua bergerak melakukan kaderisasai pengawas pemilu dan melakukan pendidikan politik," kata dia. Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo dalam sambutannya mengingatkan agar kita semua harus mengambil peran ikut memastikan proses demokrasi di tanah air berjalan sebagaimana yang diharapkan.
JUDUL Jelang Pemilu Serentak 2024, Bawaslu Kabupaten Boyolali Membentuk Desa Anti Politik Uang TANGGAL 17 Juni 2021 DILIHAT 110 pengunjung ISI BERITA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali menjelang Pemilu Serentak Tahun 2024 kembali membentuk Desa Anti Politik Uang di Desa Pentur Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali pada hari Kamis (17/06) bersama perangkat Desa dan tokoh masyarakat Desa Pentur. Ketua Bawaslu Kabupaten Boyolali, Taryono dalam sambutannya mengatakan bahwa Desa Pentur merupakan desa kedua yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Boyolali di tahun 2021 sebagai Desa Anti Politik Uang dari serangkaian pembentukan Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang di sepanjang tahun 2021 ini. Sementara itu Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Boyolali, Rubiyanto menyampaikan dalam materinya bahwa dengan dibentuknya Desa Anti Politik Uang di Desa Pentur ini diharapkan dapat membangun kesadaran masyarakat dalam menghindarkan diri dari praktek Money Politic khususnya di wilayah kecamatan Simo kabupaten Boyolali. Selanjutnya ia mengatakan, dengan adanya acara tersebut diharapkan dapat meminimalisir pelanggaran Pemilu terutama Money Politic di masyarakat khususnya menjelang pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024. Di samping itu Bawaslu Kabupaten Boyolali jauh-jauh hari telah melaksanakan sosialisasi terkait bahaya Money Politic tersebut yang dapat mengancam terwujudnya Pemilu yang demokratis serta agar masyarakat lebih sadar tentang demokrasi dan Pemilu. Sementara itu Kepala Desa Pentur Kecamatan Simo, Maskuryadi meyambut baik diadakannya acara tersebut dengan harapan masyarakat dapat lebih memahami tentang bahaya Money Politic yang sering terjadi di masyarakat serta agar dapat mewujudkan Pemilu yang lebih demokratis.
JUDUL Hadiri Pelantikan PAW Anggota DPRD Kabupaten Boyolali, Bawaslu Kabupaten Boyolali Ucapkan Selamat TANGGAL 23 Juni 2021 DILIHAT 210 pengunjung ISI BERITA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boyolali menggelar Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka Pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) H. Ali Ghufron, ST., pada hari Rabu (23/06). Pelaksanaan PAW tersebut dikarenakan Anggota DPRD Kabupaten Boyolali dari Fraksi PKS yang juga merupakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Boyolali, Alm. Moh Basuni Al Faruk, S.Ag. telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2020 yang lalu. Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Boyolali, Muhamad Mahmudi yang menghadiri prosesi pelantikan PAW DPRD Kabupaten Boyolali tersebut menyampaikan "Selamat kepada Bpk. H. Ali Ghufron atas pelantikannya, semoga segera dapat menyesuaikan dengan tugas-tugas baru sebagai anggota DPRD Kabupaten Boyolali dan dapat amanah dalam mengemban tugas sebagai wakil rakyat sebagaimana yang diharapkan oleh seluruh masyarakat boyolali".
JUDUL Persiapan Pembentukan Saka Adhiyasta, Bawaslu Boyolali Berkoordinasi Dengan Kwarcab Boyolali TANGGAL 25 Juni 2021 DILIHAT 181 pengunjung ISI BERITA Dalam rangka membentuk Saka Adhiyasta di Kabupaten Boyolali, Bawaslu Kabupaten Boyolali berkoordinasi dengan Kwarcab Boyolali pada hari Jum'at (25/06). Pertemuan tersebut dihadiri oleh Anggota Bawaslu, Koordinator Sekretariat Bawaslu beserta staf dan Sekretaris Kwarcab Boyolali. Pembentukan Saka Adhiyasta tersebut bertujuan untuk ikut serta melakukan menyiapkan generasi muda melalui Gerakan Pramuka dalam pengawasan partisipatif secara aktif terhadap jalannya Pemilu. Hal ini merupakan persiapan Bawaslu dalam menyambut Pemilu Serentak Tahun 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. Dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Kwarcab Boyolali, Toto Subagyo mengatakan bahwa Kwarcab Boyolali menyambut baik rencana Bawaslu Kabupaten Boyolali dalam membentuk Saka Adhiyasta. Persiapan embrio Saka Adhiyasta yang telah disusun draftnya oleh Bawaslu dinilai sudah siap dan baik serta tinggal melaksanakan tahapan-tahapan berikutnya sebagaimana time line yang sudah disampaikan, lanjut Toto. Selanjutnya Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Boyolali, Widodo menyampaikan bahwa sesuai time line, rencana berikutnya pada minggu pertama bulan Juli mendatang adalah Penyusunan Struktus Saka dan minggu kedua adalah Pelantikan Mabi Saka dan Pimpinan Saka, serta direncanakan Pelantikan Dewan Saka Adhiyasta Boyolali akan dilaksanakan bertepatan dengan hari jadi Pramuka tanggal 14 Agustus mendatang. Widodo juga menyampaikan, bahwa Saka Adhiyasta tersebut nantinya akan melibatkan Pramuka Penegak dan Pandega di wilayah Kabupaten Boyolali. Disamping itu Saka Adhiyasta juga akan melibatkan alumni Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Kabupaten Boyolali bekerja sama dengan Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu, lanjutnya.
JUDUL Hadiri Rakor DPB, Bawaslu Kabupaten Boyolali Menyampaikan Catatan TANGGAL 2 Juli 2021 DILIHAT 174pengunjung ISI BERITA Bawaslu Kabupaten Boyolali menghadiri Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Periode Bulan Juli 2021 secara daring yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boyolali pada hari Jumat (02/07). Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Boyolali, yang mewakili Bawaslu dalam pertemuan daring tersebut, Rubiyanto menyampaikan beberapa catatan kepada KPU Kabupaten Boyolali, antara lain bahwa sebagaimana surat nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 pada poin 1 menyebutkan "KPU/ KIP Kabupaten/ Kota melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan per bulan dan menyampaikan hasil rekapitulasi tersebut kepada Partai Politik, Bawaslu, dan Dinas yang menangani urusan kependudukan dan Catatan Sipil setempat, serta mengumumkan di papan pengumuman kantor, laman website, portal aplikasi, dan/ atau media sosial, dan membuat siaran pers ke media massa lokal cetak ataupun elektronik". Untuk itu Bawaslu meminta kepada KPU agar segera mengumumkan hasil rekapitulasi tersebut terutama di laman website KPU. Rubiyanto juga menyampaikan bahwa KPU diminta untuk berinovasi perihal perolehan data dari masyarakat sehingga tidak hanya bersumber pada data dari Dukcapil. Dan ia juga menambahkan agar KPU Boyolali memasukkan saran dan masukan peserta pada Rakor tersebut ke dalam Berita Acara. Pertemuan Rakor tersebut selain dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Boyolali juga dihadiri oleh unsur TNI, Polri, Pengadilan Negeri Kabupaten Boyolali, Disdukcapil Kabupaten Boyolali, serta perwakilan dari Kantor Kementrian Agama Kabupaten Boyolali.
JUDUL Pelantikan PAW Ketua DPRD Kabupaten Boyolali, Bawaslu Kabupaten Boyolali Hadiri dan Ucapkan Selamat TANGGAL 12 Agustus 2021 DILIHAT 193 pengunjung ISI BERITA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boyolali menggelar Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka Pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW) Ketua DPRD Kabupaten Boyolali Marsono, SH., pada hari Kamis (12/08). Pelaksanaan PAW tersebut dikarenakan Ketua DPRD Kabupaten Boyolali, Alm. S. Paryanto, SH., MH., telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juni 2021 yang lalu. Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Boyolali, Widodo yang menghadiri prosesi pelantikan PAW Ketua DPRD Kabupaten Boyolali tersebut menyampaikan "Selamat kepada Bpk. Marsono, SH. atas pelantikannya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Boyolali, selamat menjalankan amanah dan semoga Kabupaten Boyolali semakin maju dan sejahtera".
JUDUL Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Ke-76 Republik Kabupaten Boyolali Ikuti Secara Daring TANGGAL 17 Agustus 2021 DILIHAT 148 pengunjung ISI BERITA Indonesia, Bawaslu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali mengikuti upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan ke 76 Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2021 secara daring di Kantor Bawaslu Kabupaten Boyolali dan di rumah. Pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor 33/ 08 Tahun 2021 tanggal 8 Agustus 2021 tentang Pedoman Peringatan HUT Kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia Tahun 2021. Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan ke 76 ini berbeda dengan tahun sebelumnya, dimana seluruh personel baik Ketua, Anggota Bawaslu, Koordinator Sekretariat beserta staf seluruhnya mengikuti secara daring di ruang aula kantor Bawaslu Kabupaten Boyolali. Namun dikarenakan pemberlakuan PPKM hingga bulan Agustus 2021 masih diperpanjang, maka yang mengikuti peringatan di kantor Bawaslu hanya beberapa orang terdiri dari Ketua, sebagian Anggota Bawaslu dan perwakilan Staf. Sedangkan Anggota, Koordinator Sekretariat serta staf yang lain mengikuti upacara di rumah masing-masing. Adapun personel Bawaslu yang mengikuti upacara di kantor tetap menggunakan protokol kesehatan, antara lain mencuci tangan, tetap memakai masker dan menjaga jarak selama berada di kantor. Kegiatan mengikuti upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi ini adalah bersifat wajib bagi seluruh personel Bawaslu baik jajaran Komisioner maupun Sekretariat dikarenakan peringatan ini merupakan momentum penting dan bersejarah yang tidak boleh dilupakan oleh semua warga negara Indonesia khususnya generasi muda agar semangat perjuangan, jasa para pahlawan serta sikap patriotisme selalu tetap terjaga di jiwa dan raga bangsa Indonesia.
JUDUL Upaya Meningkatkan Kesadaran Dan Partisipasi Masyarakat, Bawaslu Launching Desa Pengawasan Di Desa Pilangrejo Juwangi TANGGAL 9 September 2021 DILIHAT 159 pengunjung ISI BERITA Bertempat di Balai Desa Pilangrejo Kecamatan Juwangi, Bawaslu Kabupaten Boyolali kembali melaksanakan launching Desa Pengawasan dalam upaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu, pada hari Kamis (9/9). Pada acara tersebut dihadiri oleh Koodinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga serta Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Boyolali yang sekaligus membuka secara resmi acara launcing Desa Pengawasan. Pada acara launching tersebut, Kepala Desa Pilangrejo, Sukiman menyampaikan ucapan terima kasih atas ditunjuknya Desa Pilangrejo sebagai desa percontohan dalam pelaksanaan pengembangan Desa Pengawasan yang merupakan program unggulan Bawaslu di tahun 2021 ini. Selanjutnya dalam acara tersebut, Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Data Informasi, Widodo mewakili Ketua Bawaslu Kabupaten Boyolali menandatangani MoU Desa Pengawasan bersama dengan Kepala Desa Pilangrejo Kecamatan Juwangi. Acara dilanjutkan dengan penyerahan piagam dan plakat Desa Pengawasan yang dapat ditempatkan di Balai Desa Pilangrejo agar masyarakat mengetahui bahwa Desa Pilangrejo telah dibentuk menjadi Desa Pengawasan Pemilu. Dalam kesempatan tersebut, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Boyolali, Rubiyanto menyampaikan materi tentang kesadaran masyarakat dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam ikut mengawasi jalannya tahapan Pemilu. Ia juga menekankan bahwa masyarakat selama ini merasa enggan berpartisipasi dalam pengawasan Pemilu dikarenakan ketidaktahuan akan hak dan kewajiban masyarakat. Belum lagi jika terjadi pelanggaran di tengah-tengah masyarakat, mereka justru takut untuk melaporkan kepada jajaran Bawaslu karena belum mengertinya jalur serta tata cara yang harus ditempuh jika terjadi pelanggaran Pemilu.
JUDUL Siapkan Pengawasan Pemilu Partisipatif, Bawaslu Boyolali Launching Desa Pengawasan Di Desa Sendang Karanggede TANGGAL 15 September 2021 DILIHAT 168 pengunjung ISI BERITA Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang berfungsi sebagai pengawas Pemilu dimana salah satu tugasnya adalah untuk melakukan pencegahan sedini mungkin kembali terjadinya menuyelenggarakan Launching Desa Pengawasan di Desa Sendang Kecamatan Karanggede Boyolali pada hari Rabu (15/9). Turut hadir pada acara tersebut Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Boyolali, Koordinator Sekretariat serta Staf sebagai panitia. pelanggaran Pemilu, maka Bawaslu Kabupaten Boyolali Ketua Bawaslu Kabupaten Boyolali, Taryono dalam sambutannya menyampaikan bahwa, Desa Sendang terpilih dari 267 desa di Kabupaten Boyolali menjadi Desa Pengawasan. Bawaslu Kabupaten Boyolali memprogramkan empat Desa Pengawasan yang dibentuk sebagai desa percontohan yang akan berpartisipasi secara aktif dalam pengawasan jalannya Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 mendatang, lanjutnya. Kepala Desa Sendang, Sukimin menyampaikan ucapat terima kasih atas terpilihnya Desa Sendang sebagai desa percontohan yang akan mengawal jalannya Pemilu 2024 mendatang. Semoga kerjasama ini terus berlanjut dan disusul dengan program-program sejenis yang dapat menambah ilmu dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat. Seusai penandatanganan MoU antara Ketua Bawaslu Kabupaten Boyolali dan Kepala Desa Sendang, acara dilanjutkan dengan pemaparan materi yang sampaikan oleh Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Data Informasi, Widodo dan Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Rubiyanto. Seluruh peserta yang hadir terlibat secara aktif dan antusias dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang dijawab secara langsung oleh penyaji materi. Peserta yang hadir terdiri dari tokoh masyarakat, PKK, pemuda dan mantan Pengawas Desa serta Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pilkada tahun 2020 yang lalu.
JUDUL Menuju Profesionalisme, Bawaslu Gelar Webinar Keterbukaan Informasi Publik TANGGAL 16 September 2021 DILIHAT 133 pengunjung ISI BERITA Pada hari Kamis (16/9) mulai pukul 10.00 WIB, Bawaslu Kabupaten Boyolali kembali Informasi Publik Menuju melaksanakan Webinar PPID dengan tema "Keterbukaan Profesionalisme Bawaslu" dengan Narasumber Koordinator Divisi Humas Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Rofiuddin, M.Ikom. Webinar Bawaslu Kabupaten Boyolali kali ini menyajikan tema Keterbukaan Informasi Publik sebagai salah satu kewajiban Lembaga Publik dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Hal ini dikemukakan oleh Koordinator Divisi Huku, Humas dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Boyolali, Widodo, SH., selaku moderator dalam Webinar tersebut. Rofiuddin dalam paparannya menyampaikan bahwa konstitusi menjamin kebebasan menyampaikan pendapat dan mengakses informasi publik. Ada berbagai Undang-undang mengamanatkan kepada Badan Publik untuk terbuka. Dan sebagai lembaga publik, Bawaslu juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat sebagai bagian dari professional lembaga yang akuntabel, lanjutnya. Webinar PPID Bawaslu Kabupaten Boyolali ini diikuti oleh 100 orang peserta secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting dan lainnya mengikuti melalui chanel Youtube Bawaslu Kabupaten Boyolali secara Live. Peserta yang mengikuti Webinar pada hari ini, terdiri dari masyarakat umum, mantan Pengawas Kecamatan, Organisasi Masa dan Mahasiswa.
JUDUL Bawaslu Boyolali Gelar Pengukuhan Majelis Pembimbing, Pimpinan dan Pamong Saka Adhyasta Pemilu TANGGAL 20 September 2021 DILIHAT 195 pengunjung ISI BERITA Bawaslu Kabupaten Boyolali pada hari Senin (20/9) menggelar Pengukuhan Majelis Pembimbing, Pimpinan dan Pamong Satuan Karya Pramuka Adhyasta Pemilu Kwartir Cabang Boyolali di Kantor Bawaslu Kabupaten Boyolali. Turut hadir dalam acara tersebut, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Boyolali, Koordinator Sekretariat dan staf serta Pengurus Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Boyolali. Acara tersebut juga dihadiri langsung oleh Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Fajar SAKA dan Ketua Kwartir Cabang Boyolali, Supana. Upacara pengukuhan Majelis Pembimbing, Pimpinan dan Pamong Saka Adhyasta Pemilu Kwarcab Boyolali dimulai pada pukul 11.00 WIB dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Pembacaan Surat Keputusan Kwartir Cabang Boyolali. Acara berikutnya adalah Tanya Jawab yang dilakukan oleh Ketua Kwarcab Boyolali dilanjutkan dengan Pembacaan Naskah Ikran oleh Ketua Majelis Pembimbing Saka Adhyasta. Ketua Kwarcab Boyolali selanjutnya membacakan Kata Resmi Pelantikan dan dilanjutkan dengan Penandatanganan Naskah Ikrar dan Naskah Kata Pelantikan. Ketua Kwartir Cabang Boyolali, Supana dalam sambutannya mengatakan bahwa Kwarcab Boyolali menyambut baik didirikannya Saka Adhyasta Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Boyolali. Beliau berpesan agar Saka Adhyasta Pemilu ini tidak hanya sampai pada pembentukan saja tetapi dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan kepemiluan sebagaimana program kerja dan panduan yang sudah disusun. Selain itu diharapkan Bawaslu Kabupaten Boyolali dapat memfasilitasi kebutuhan Saka Adhyasta Pemilu ini seperti kebutuhan tenda dan sejenisnya sehingga jika Saka Adhyasta Pemilu mengadakan kegiatan dapat berjalan dengan lancer karena sudah memiliki fasilitas yang memadai. Dalam kesempatan itu pula, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Fajar Saka menyampaikan selamat atas dikukuhkannya Majelis Pembimbing, Pimpinan dan Pamong Saka Adyasta Pemilu Kwarcab Boyolali, semoga dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya karena Saka Adhyasta Pemilu ini merupakan salah satu program unggulan Bawaslu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan Pemilu.
JUDUL Tingkatkan Kesadaran Masyarakat, Bawaslu Boyolali Launching Desa Anti Politik Uang Di Desa Potronayan Kecamatan Nogosari TANGGAL 26 September 2021 DILIHAT 192 pengunjung ISI BERITA Dalam rangka menurunkan potensi pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, khususnya praktek Politik Uang menjelang Pemilu Tahun 2024 di masyarakat desa, Bawaslu Kabupaten Boyolali menggelar Launching Desa Anti Politik Uang di Desa Potronayan Kecamatan Nogosari Boyolali pada hari Minggu (26/9). Hadir dalam acara tersebut Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Boyolali beserta Koordinator Sekretariat, BPP dan staf. Acara tersebut juga dihadiri oleh Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Sri Sumanta yang sekaligus bertindak sebagai Narasumber. Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Kabupaten Boyolali, Taryono mengatakan bahwa Pengembangan Desa Anti Politik Uang yang digelar pada hari ini merupakan salah satu program unggulan Bawaslu di tahun 2021 di samping kegiatan Pengembangan Desa Pengawasan dan program-program lainnya. Dan kali ini Bawaslu Kabupaten Boyolali memandang perlu untuk menggandeng masyarakat di Desa Potronayan untuk bersama-sama Bawaslu menjadi ujung tombak pengawasan Pemilu khususnya dalam meminimalisir praktek Politik Uang yang sering terjadi di kalangan masyarakat, lanjutnya. Sementara itu, Kepala Desa Potronayan Kecamatan Nogosari, Ikhsan menyampaikan ucapan terima kasih dengan ditunjuknya Desa Potronayan sebagai Desa Anti Politik Uang. Ia berharap peserta yang hadir agar memperhatikan rapat koordinasi tersebut dan dapat menyampaikan kepada anggota keluarga serta masyarakat sekitarnya sehingga Desa Potronayan pada Pemilu Tahun 2024 mendatang dapat terhindar dari Politik Uang. Koordinator Divisi SDM Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Sri Sumanta menyampaikan dalam paparannya bahwa Pemilu Tahun 2024 seolah-olah masih lama, namun jika dilihat dari tahunnya maka tidaklah terlalu lama yaitu kurang dari tiga tahun saja. Untuk itu persiapan dalam menghadapi Pemilu telah dilakukan oleh Bawaslu dan untuk menjalankan tugas pengawasan Pemilu diperlukan kerjasama dengan masyarakat karena masyarakatlah yang menghadapi secara langsung proses Pemilihan Umum. Ia juga menjelaskan bahwa Politik Uang merupakan perbuatan tidak terpuji dan menyalahi hukum, tidak saja menurut aturan perundang-undangan bahkan juga menurut hukum agama.
JUDUL Perkuat Kesadaran Dan Partisipasi Masyarakat, Bawaslu Gelar Pembinaan Desa Pengawasan Di Desa Urutsewu Ampel TANGGAL 9 Oktober 2021 DILIHAT 181 pengunjung ISI BERITA Dalam rangka memperkuat kesadaran dan partisipasi masyarakat khususnya dalam pengawasan Pemilu, Bawaslu Kabupaten Boyolali menggelar Pembinaan Desa Pengawasan di Desa Urutsewu Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali pada hari Jum'at (8/9). Turut hadir pada pertemuan tersebut Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Boyolali, Staf PNS dan Non PNS serta Perangkat Desa Urutsewu dan masyarakat. Dalam kesempatan itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Boyolali, Taryono pada kata sambutannya mengatakan lanjut dari Launching Desa Pengawasan di Desa Urutsewu yang pernah dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Boyolali pada bulan Oktober 2019 yang lalu. Pertemuan ini juga sebagai evaluasi dan monitoring perkembangan pengetahuan serta kesadaran masyarakat dalam hal pengawasan Pemilu, lanjutnya. bahwa pertemuan ini merupakan tindak Pada sambutannya, Kepala Desa Urutsewu, Hariyanto menyampaikan ucapan terima kasih atas dipilihnya Desa Urutsewu untuk dilakukan pembinaan. Ia menambahkan bahwa ternyata ditindaklanjuti dengan kegiatan Lauching Desa Pengawasan di daerahnya pembinaan sehingga hal tersebut dapat lebih memacu peningkatan kesadaran dan partisipasi warganya dalam ikut mengawasi Pemilu Tahun 2024 mendatang. Dalam kesempatan tersebut, Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Boyolali, Muhamad Mahmudi menyampaikan dalam paparannya bahwa kegiatan Pengembangan maupun Pembinaan Desa Pengawasan ini dimaksudkan untuk menggandeng seluruh elemen masyarakat, baik di tingkat pemuda dengan Karang Taruna, Ibu-ibu PKK, kelompok Seniman, paguyuban Pencak Silat dan RT RW sebagai grassroot dalam Pemilihan Umum. Untuk itu lanjutnya, masyarakat di tingkat bawah inilah yang sering dijadikan obyek oleh pihak-pihak tertentu dalam melakukan pelanggaran Pemilu, sehingga perlu sedini mungkin Bawaslu sebagai lembaga yang berusaha mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat agar ikut mengawasi Tahapan Pemilu yang pada tahun 2022 mendatang akan segera dimulai.
JUDUL Mencegah Berita Hoax Menjelang Pemilu, Bawaslu Boyolali Hadiri Pembentukan Bakohumas KPU Kabupaten Boyolali TANGGAL 9 Oktober 2021 DILIHAT 153 pengunjung ISI BERITA Divisi Humas Bawaslu Kabupaten Boyolali sebagai divisi yang selalu berhubungan dengan masyarakat pada lembaga Bawaslu dalam memberikan informasi kepada masyarakat sangatlah penting untuk mempersiapkan konten yang benar, akurat dan terkini sebagai salah satu sumber informasi yang berguna sebagai acuan bagi masyarakat. Untuk itu dalam rangka mencegah berita-berita yang tidak benar (Hoax) khususnya menjelang Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Boyolali turut menghadiri Rapat Koordinasi Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boyolali pada hari Jum'at (8/9) di kantor KPU Kabupaten Boyolali. Dalam pembukaannya, Ketua KPU Kabupaten Boyolali, Ali Fahrudin mengatakan bahwa pembentukan Bakohumas KPU Boyolali ini ditujukan sebagai sarana untuk menyajikan berita-berita yang benar tentang kepemiluan terutama dalam memberikan pendidikan Pemilu kepada masyarakat agar masyarakat mendapatkan berita yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia juga menambahkan dengan dibentuknya Bakohumas tersebut dapat menjadi forum tidak saja bagi KPU dalam menyampaikan kegiatan-kegiatan kepemiluan namun juga bagi Bawaslu sebagai salah satu penyelenggara Pemilu untuk menyampaikan kegiatan-kegiatan sosialisasi pencegahan pelanggaran Pemilu, lanjutnya. Koordinator Divisi Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Boyolali, Muhammad Rohani menyampaikan dalam paparannya bahwa Bakohumas KPU dibentuk secara berjenjang dari KPU RI, KPU Provinsi hingga KPU Kabupaten/ Kota. Ia menambahkan bahwa diharapkan dengan dibentuknya Bakohumas ini akan terjalin informasi yang akurat dan dapat disebarkan melalui anggota forum Bakohumas yang terlibat agar masyarakat mendapatkan infromasi yang benar dan tidak menyesatkan. Dalam pembentukan Bakohumas KPU tersebut, KPU Kabupaten Boyolali juga menggandeng Bawaslu Kabupaten Boyolali, Polres Boyolali, Kodim 0274 Boyolali, Dinas Kominfo, Kesbangpol, Sekretaris DPRD dan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemda Kabupaten Boyolali sebagai anggota forum koordinasi kehumasan.
JUDUL Perluas Komponen Pengawas Partisipatif, Bawaslu Launching Desa Pengawasan Di Desa Kiringan Boyolali TANGGAL 13 Oktober 2021 DILIHAT 163 pengunjung ISI BERITA Dalam rangka menyiapkan jajaran pengawas partisipatif Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, Bawaslu melakukan berbagai rangkaian kegiatan sosialisasi dan pendidikan kepemiluan kepada masyarakat, salah satunya dengan menggandeng masyarakat di tingkat desa agar masyarakat lebih sadar dan berinisiatif untuk ikut serta dalam pengawasan jalannya Pemilu. Seperti yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Boyolali dengan mengadakan Launching Desa Pengawasan di Desa Kiringan Kecamatan Boyolali pada hari Selasa (12/10). Hadir dalam pertemuan itu Ketua beserta Anggota Bawaslu Kabupaten Boyolali, Koordinator Sekretariat beserta jajarannya, Kepala Desa Kiringan dan tokoh masyarakat desa Kiringan. Kepala Desa Kiringan, Sri Wuryanto dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih atas terpilihnya desa Kiringan sebagai Desa Pengawasan, ia berharap seluruh masyarakat desa Kiringan dapat menjadi pengawas partisipatif yang selalu aktif dalam mengawasi jalannya Pemilu mendatang dan berani untuk melaporkan setiap ada pelanggaran Pemilu. Hal tersebut senada dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Boyolali, Taryono dalam kata sambutannya mengatakan bahwa Desa Kiringan diharapkan dapat menjadi desa pelopor dalam pengawasan partisipatif dan dapat menjadi contoh bagi desa dan kelurahan yang ada di Boyolali. Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Boyolali, Rubiyanto menyampaikan dalam paparannya bahwa pengawasan Pemilu diperlukan untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis. Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu mempunyai kewenangan untuk melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu. Ia juga menambahkan bahwa tujuan diselenggarakannya Pengembangan Desa Pengawasan ini adalah untuk menggandeng masyarakat dalam pengawasan Pemilu sebagaimana slogan Bawaslu "Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu", lanjutnya.
JUDUL Ketua Bawaslu Boyolali Hadir Dalam Rapat Paripurna Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Boyolali TANGGAL 19 Oktober 2021 DILIHAT 187 pengunjung ISI BERITA DPRD Kabupaten Boyolali, Senin 18 Oktober 2021 menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Pengambilan Sumpah Janji Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Boyolali sisa masa jabatan 2019 - 2024 di Gedung DPRD Kabupaten Boyolali. Rapat Paripurna Pengambilan Sumpah Janji Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Boyolali, Nindyo, A.Md mengantikan Alm. S. Paryanto, S.H, M.H dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Boyolali Marsono dan dihadiri oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Boyolali. Ketua DPRD Kabupaten Boyolali dalam sambutannya mengatakan "Selamat atas dilantiknya saudara Nidyo dan semoga dapat mengemban amanah dari masyarakat dalam menjalankan fungsi pengawasan, legislasi dan anggaran. Dalam menjalankan tugas dapat bekerja sama dan saling mengisi untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat dalam hal ini aspirasi masyarakat yang dibawa oleh saudara dari daerah pemilihan saudara.". Turut hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Bawaslu Kabupaten Boyolali dengan menjaga Protokol Kesehatan (Prokes) yang ketat. Seusai acara tersebut, Taryono selaku Ketua Bawaslu Boyolali mengucapkan Selamat atas dilantiknya Bapak Nindyo Sulistyo, A.Md sebagai Anggota DPRD Kabupaten Boyolali, semoga amanah dalam menjalankan tugas dan berhasil dalam menyelesaikan tugasnya sampai tahun 2024 mendatang.
JUDUL Memperingati Sumpah Pemuda, Bawaslu Kabupaten Boyolali Gelar Webinar Pojok Pengawasan TANGGAL 28 Oktober 2021 DILIHAT 157 pengunjung ISI BERITA Dalam rangka memperingat Hari Sumpah Pemuda Ke-93 Tahun 2021, Bawaslu Kabupaten Boyolali menggelar Webinar Pojok Pengawasan dengan tema "Peran Strategis Pemuda Dalam Mengawal Demokrasi Menyongsong Pemilu Serentak 2024" yang dilaksanakan pada hari Kamis (28/10). Webinar kali ini Bawaslu Kabupaeten Boyolali menghadirkan Tokoh-tokoh Pemuda di Kabupaten Boyolali, di antaranya adalah Ketua PC GP Ansor Kabupaten Boyolali (Husein Ahmadi), Ketua Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Boyolali Masa Bakti 2007-2011 (Mahmuduzzaman), Ketua Komisi Pemuda dan Remaja GKJ Kabupaten Boyolali Masa Bakti 2015-2018 (Kukuh Tri Agus K.) dan Wakil Ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Boyolali (Paul Sudiyono), serta sebagai Keynote Speaker acara Webinar ini adalah Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (Fajar S.A.K.A.). Pada kesempatan tersebut, Ketua Bawaslu Kabupaten Boyolali dalam kata sambutannya menyampaikan ucapat terima kasih atas partisipasi seluruh peserta dalam Webinar ini. Beliau juga menyampaikan bahwa Webinar Pojok Pengawasan menyambut Hari Sumpah Pemuda ini dimaksudkan untuk memberikan inspirasi kepada seluruh komponen Pemuda Bangsa Indonesia untuk tetap mengawal demokrasi bangsa ini khususnya dalam menyongsong Pemilu Serentak Tahun 2024 mendatang. Webinar Pojok Pengawasan kali ini, Bawaslu Kabupaten Boyolali menggunakan metode daring menggunakan aplikasi Zoom Meeting, sehingga para narasumber dan partisipan bergabung di dalam acara webinar dari tempat masing-masing. Setelah acara pembukaan, narasumber menyampaikan paparannya satu persatu dan dilanjutkan dengan tanya jawab. Acara berjalan lancar dari pukul 10.00 WIB hingga berakhir pada pukul 11.45 WIB.
JUDUL Cegah Politik Uang Di Desa Dragan, Bawaslu Boyolali Gelar Launching Desa Anti Politik Uang TANGGAL 2 November 2021 DILIHAT 172 pengunjung ISI BERITA Dalam upayanya memberikan pendidikan kepemiluan dan bahaya politik uang kepada masyarakat, Bawaslu Kabupaten Boyolali kembali menggelar Rapat Koordinasi dan Launching Desa Anti Politik Uang di Desa Dragan Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali pada hari Selasa (2/11) mulai pukul 09.30 WIB. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu, Staf PNS beserta Non PNS Bawaslu Kabupaten Boyolali. Turut hadir pula Kepala Desa Dragan beserta perangkat desa serta tokoh masyarakat setempat. Kepala Desa Dragan, Sriyono dalam kata sambutannya menyampaikan bahwa Indonesia sedang terkena wabah virus Covid-19, namun selama ini terdapat pula virus yang tidak kita sadari telah mengakar dan menjadi budaya di tengah masyarakat yaitu virus politik uang. Ia juga menyampaian bahwa calon pemimpin yang berkualitas namun tidak memiliki cukup uang akan kalah dengan calon yang memiliki banyak uang, karena suara masyarakat dapat dibeli walaupun dengan harga yang sangat murah, lanjutnya. Sementara itu Ketua Bawaslu Kabupaten Boyolali, Taryono menyampaikan dalam kata sambutannya bahwa praktek politik uang ini telah menjadi fenomena yang luar biasa dan harus segera diperhatikan untuk ditangani oleh Bawaslu bersama dengan seluruh komponen masyarakat. Untuk itu Bawaslu Kabupaten Boyolali memilih Desa Dragan ini untuk menjadi salah satu pelopor Desa Anti Politik Uang karena Desa Dragan memiliki masyarakat yang homogen serta berwawasan luas. Taryono berharap bahwa desa-desa di sekitar Dragan lainnya dapat termotivasi untuk turut serta menolak adanya praktek politik uang pada Pemilu 2024 mendatang. Acara Rapat Koordinasi dan Launching Desa Anti Politik Uang dilanjutkan dengan pemaparan oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Boyolali secara bergantian. Peserta yang terdiri dari perangkat desa, tokoh masyarakat, pengurus PKK dan pengurus Karang Taruna tersebut mengikuti acara pada hari ini dengan antusias dan mengajukan beberapa pertanyaan yang langsung dijawab oleh pemapar.
JUDUL Menelisik Kiprah Perempuan Dalam Perjuangan Mengawal Pemilu Dan Demokrasi, Bawaslu Gelar Webinar Pojok Pengawasan TANGGAL 10 November 2021 DILIHAT 148 pengunjung ISI BERITA Dalam rangka memperingati hari Pahlawan Tahun 2021 dan mengupas peran perempuan di dalam perjuangan mengawal Pemilu dan demokrasi, maka Bawaslu Kabupaten Boyolali kembali menggelar Webinar Pojok Pengawasan dengan tema "Menelisik Peran Perempuan Dalam Perjuangan Mengawal Pemilu dan Demokrasi" yang diselenggarakan pada hari Rabu (10/11) mulai pukul 09.00 WIB. Turut hadir sebagai Keynote Speaker pada Webinar kali ini adalah Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Fajar S.A.K.A. Webinar Pojok Pengawasan memperingati hari Pahlawan ini menitikberatkan pada kiprah perempuan di dalam perjuangan mengawal Pemilu dan Demokrasi khurusnya menjelang tahapan Pemilu 2024. Untuk itu Bawaslu Kabupaten Boyolali menggandeng pembicara perempuan antara lain Anggota KPU Kabupaten Boyolali - Maya Yudayanti, Ketua PC Fatayat NU Kabupaten Boyolali - Nur Fauziah, Ketua Majelis Kesehatan PD Aisyiyah Kabupaten Boyolali dan Anggota Bawaslu Kabupaten Boyolali - Puspaningrum. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Fajar S.A.K.A. mengatakan dalam kata pembukaannya bahwa perempuan tercatat dalam sejarah bangsa Indonesia telah berperan sangat aktif di dalam proses pergerakan kemerdekaan Indonesia. Untuk itu perempuan senantiasa harus berperan dan diberi kesempatan untuk lebih berperan di dalam setiap kegiatan pembangunan bangsa Indonesia. Dan dipastikan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan kaum laki-laki, lanjutnya. Webinar Pojok Pengawasan ini disiarkan secara daring yang diikuti oleh peserta dari berbagai unsur yang secara antusias mengikuti hingga akhir acara. Dari pendaftaran online yang telah disosialisasikan tercatat 120 peserta yang mendaftar dan mengikuti webinar ini secara daring dari tempat masing-masing. Acara berlangsung lancar selama lebih dari dua jam dan berakhir pukul 11.30 WIB dikarenakan terdapat beberapa pertanyaan dari peserta dan menjadi diskusi yang sangat menarik.
JUDUL Dalam Rangka Penyusunan Laporan Akhir Tahunan SDM, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Adakan Review Di Boyolali TANGGAL 16 Desember 2021 DILIHAT 132 pengunjung ISI BERITA Bawaslu Provinsi Jawa Tengah mengadakan review penyusunan laporan akhir tahunan divisi SDM dan Organisasi pada tanggal 14 Desember 2021 bertempat di kantor Bawaslu Kabupaten Boyolali untuk melihat sejauh mana perkembangan penyusunan Laporan Akhir Tahun Divisi SDM dan Organisasi. Hadir dalam pertemuan tersebut Koordinator Divisi SDM Bawaslu Provinsi Jawa Tengah beserta staf dan diikuti oleh 18 Kabupaten/ Kota se Jawa Tengah. Koodinator Divisi SDM Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Sri Sumanta mengatakan dalam sambutannya bahwa tujuan diadakannya review ini untuk menyamakan persepsi dari seluruh Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu se Jawa Tengah dalam penyusunan Laporan Akhir Tahunan. Ia juga menambahkan bahwa mulai tahun 2022 Divisi SDM Bawaslu menitikberatkan pada penguatan SDM dan kelembagaan Bawaslu dalam menyambut Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. Review Penyusunan Laporan Akhir Tahunan Divisi SDM dan Organisasi tersebut diselenggarakan di Kantor Bawaslu Kabupaten Boyolali dan diikuti oleh 18 Koordinator SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten/ Kota dan diselenggarakan dalam dua sesi yang berbeda dengan mematuhi protokol kesehatan, mengingat hingga saat ini Kabupaten Boyolali masih berada di level 2 PPKM. Sedangkan untuk 17 Kabupaten/ Kota lainnya diadakan di Bawaslu Kabupaten Kendal pada hari berikutnya.
JUDUL Jamin Hak Pilih Masyarakat, Bawaslu Adakan Evaluasi Akhir Pengawasan Pemutakhiran DPB Tahun 2021 TANGGAL 16 Desember 2021 DILIHAT 136 pengunjung ISI BERITA Sebagai salah satu tugas Bawaslu dalam melakukan fungsi pengawasan di antaranya adalah pengawasan pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) untuk menjamin hak pilih masyarakat menjelang Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, maka Bawaslu Provinsi Jawa Tengah mengadakan Evaluasi Pengawasan Pemutakhiran DPB Tahun 2021 pada hari Selasa - Rabu, 14 - 15 Desember 2021 bertempat di Aula Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Acara tersebut dipimpin oleh Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan dihadiri oleh 35 Kabupaten/ Kota. Dalam arahannya, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Anik Sholihatun menyampaikan bahwa kegiatan pemutahiran DPB ini untuk memastikan data pemilih menjelang Pemilu Serentak 2024 dan Bawaslu bertanggung jawab dalam mengawal proses pemutakhiran DPB yang dilakukan oleh KPU sehingga diharapkan dapat menghasilkan data yang valid untuk digunakan pada Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 mendatang. Ia juga menambahkan bahwa dengan diadakannya rapat koordinasi ini seluruh Bawaslu Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah dapat melaporkan perkembangan (progress report) yang signifikan, bukan sekedar hasil angka kuantitatif saja tetapi juga kualitas hasil pengawasan yang lebih baik. Setelah Bawaslu Kabupaten/ Kota mengadakan pengawasan pemutakhiran DPB ini tentunya memiliki banyak catatan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk memberikan saran perbaikan dalam pemutakhiran DPB oleh KPU Provinsi Jawa Tengah.
JUDUL Bahas Kaleidoskop 2021, Bawaslu Boyolali Bedah Buletin Edisi Vi TANGGAL 30 Desember 2021 DILIHAT 132 pengunjung ISI BERITA Salah satu tugas Bawaslu sebagai lembaga publik adalah menyampaikan informasi kepada masyarakat baik terkait pemilu maupun informasi tentang kegiatan-kegiatan Bawaslu dalam tugasnya melakukan pengawasan Pemilu dan memberikan sosialisasi terkait pendidikan kepemiluan kepada masyarakat. Untuk itu secara berkala, Bawaslu Kabupaten Boyolali senantiasa merangkum semua kegiatan dalam bentuk informasi yang mudah dibaca dan dipahami masyarakat, salah satunya dengan menerbitkan Buletin Bawaslu Kabupaten Boyolali. Pada masa kerja Bawaslu semester II tahun 2021 ini Bawaslu Kabupaten Boyolali kembali menerbitkan Buletin Edisi VI Tahun 2021 dengan mengambil tema "Kaleidoskop Bawaslu Boyolali 2021". Sehubungan hal itu, pada hari Kamis (30/12) Humas Bawaslu Kabupaten Boyolali menyiarkan secara langsung Talk Show Bawaslu Boyolali dengan judul "Bedah Buletin Edisi VI - Kaleidoskop Bawaslu Boyolali 2021" bersama Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Boyolali. Acara Talk Show dimulai pukul 10.11.12 WIB dan berlangsung selama satu jam penuh serta disiarkan langsung melalui kanal Youtube Bawaslu Boyolali. Acara Talk Show Bedah Buletin ini merupakan gebrakan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dengan melaksanakan acara Bedah Buletin secara serempak di hari, tanggal dan jam yang sama bersama Humas Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan seluruh Bawaslu Kabupaten/ Kota se Jawa Tengah serta dicanangkan bahwa tanggal 30 Desember 2021 ini merupakan Hari Buletin Bawaslu Se-Jawa Tengah (HARBULTENG). Dalam kesempatan tersebut, Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Boyolali, Widodo menyampaikan bahwa tema besar yang diangkat dalam Buletin Edisi VI ini adalah "Kaleidoskop Bawaslu Boyolali 2021" dengan maksud untuk merangkum kegiatan dan peristiwa yang terjadi di lingkungan Bawaslu Kabupaten Boyolali khususnya yang menyangkut program-program unggulan dari Bawaslu seperti halnya sosialisasi pengawasan partisipatif dalam bentuk Pengembangan Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang di beberapa desa di Kabupaten Boyolali. Ia juga menambahkan bahwa Buletin Edisi VI ini berisi tentang beberapa artikel dari para tokoh penyelenggara Pemilu, Pengamat Pemilu maupun dari kalangan Mahasiswa.
JUDUL Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Kpu Diminta Tingkatkan Forum Koordinasi TANGGAL 30 Desember 2021 DILIHAT 138 pengunjung ISI BERITA Sebagaimana salah satu tugas dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum (KPU) menurut UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 204 ayat (1) yaitu KPU Kabupaten/ Kota melakukan pemutakhiran data pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir yang senantiasa melakukan dimutakhirkan memutakhirkan Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) setiap bulan. Dan pada akhir tahun 2021 ini, KPU Boyolali kembali melakukan Pemutakhiran DPB dengan mengundang stakeholder Pemilu termasuk di dalamnya Bawaslu Kabupaetn Boyolali pada hari Kamis, 30 Desember 2021 untuk menyampaikan hasil Rekapitulasi DPB Bulan Desember 2021. secara berkelanjutan, maka KPU Boyolali Pada kesempatan tersebut, KPU Boyolali menyampaikan bahwa hasil rekapitulasi DPB bulan Desember tahun 2021 sebanyak 815.507 pemilih dengan rincian laki-laki berjumlah 404.217 pemilih dan perempuan 411.290 pemilih tersebar di 22 kecamatan di kabupaten Boyolali. Dari tabel rekapitulasi DPB bulan Desember 2021 yang disampaikan oleh KPU pada pertemuan tersebut didapat bahwa hasil rekapitulasi bulan sebelumnya sebesar 814.125 pemilih, selanjutnya terdapat potensi Pemilih Baru pada bulan Desember ini sebesar 1.893 pemilih dikurangi perbaikan data TMS setelah analisa sebanyak 1 pemilih dan pemilih TMS pada bulan Desember sebesar 512 pemilih. Sehingga data akhir rekapitulasi DPB pada bulan Desember ini sebanyak 815.507 pemilih. Hal ini menunjukkan bahwa hasil rekapitulasi DPB bulan ini mengalami peningkatan sebesar 0.17% dari rekapitulasi DPB bulan sebelumnya. Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Boyolali, Rubiyanto dalam kesempatan itu menyampaikan mengenai pentingnya peningkatan forum koordinasi Pemutakhiran DPB sebagaimana diatur dalam PKPU 6 Tahun 2021, bahwa forum tersebut juga melibatkan masyarakat mulai dari tingkat Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa, Rt/ Rw dan organisasi masyarakat. Ia juga menambahkan mengenai pentingnya menjaga hak pilih kaum disabilitas. Sesuai dengan prinsip pemutakhiran DPB yang insklusif sehingga KPU juga perlu melibatkan Dinas Sosial atau Dinas/ Lembaga terkait yang konsen terhadap penyandang disabilitas.