TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG LARANGAN PENGEMBALIAN BARANG YANG SUDAH DIBELI (Studi Kasus di Toko Push Pin Jl. P. Antasari Bandar Lampung) SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Melengkapi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syariah (Muamalah) Oleh : ANJANI PERMATA SARI NPM : 1521030326 Program Studi : Mu'amalah FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 2019 M / 1441 H
TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG LARANGAN PENGEMBALIAN BARANG YANG SUDAH DIBELI (Studi Kasus di Toko Push Pin Jl. P. Antasari Bandar Lampung) SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Melengkapi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syariah (Muamalah) Oleh : ANJANI PERMATA SARI NPM : 1521030326 Program Studi : Mu'amalah Pembimbing I : Dr. Maimun, S.H., M.A Pembimbing II : Drs. H. Irwantoni, M.Hum FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 2019 M / 1441 H
ABSTRAK Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar suka sama suka menurut cara yang di tentukan syari'at, baik dengan ijab dan qabul yang jelas, atau dengan cara saling memberikan barang atau uang tanpa mengucapkan ijab dan qabul. Jual beli dapat dikatakan sah apabila kedua belah pihak telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli tersebut. Adapun rukun dalam jual beli yaitu: ba'i, mustari, shighat (ijab dan qabul), ma'qud'alaih. Sedangkan syarat dalam jual beli yaitu: di lihat dari segi sebujek jual beli, penjual dan pembeli harus baligh, berakal dengan kehendak sendiri, keduanya tidak mubazir. Dilihat dari segi objek jual beli barang atau benda yang menjadi sebab jual beli harus bersih barangnya, dapat terjadinya dimanfaatkan, milik yang melakukan akad mampu menyerahkan, mengetahui, barang yang diaqadkan ditangan. Namun pada era modern seperti saat ini ada beberapa transaksi yang belum jelas mengenai legalitasnya seperti praktik larangan pengembalian barang yang sudah dibeli hal ini menjadi suatu permasalahan dikarenakan tidak adanya hak khiyar untuk pembeli. terjadinya transaksi Rumusan masalah pada masalah ini adalah: 1) Bagaimana praktik penjualan di Toko Push Pin Jl. P. Antasari Bandar Lampung 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik larangan pengembalian barang yang sudah dibeli di Toko Push Pin Jl. P. Antasari Bandar Lampung. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yang bersifat deskriptif analisis. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir induktif. Untuk menentukan subjek penelitian penulis menggunakan populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah pengurus badan usaha toko Push Pin dan konsumen yang melakukan transaksi di toko Push Pin Jl. P. Antasari Bandar Lampung. larangan pengembalian barang yang sudah dibeli di Toko Push Pin Jl. P. Antasari Bandar Lampung, dilihat dari segi objek praktik larangan pengembalian barang yang sudah dibeli adalah sah di tinjau dari kajian kitab-kitab fiqh dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Karena objek yang diperjualbelikan sesuai dengan syarat jual beli yaitu harus bersih barangnya, dapat di manfaatkan, milik yang melakukan akad, mampu menyerahkan, mengetahui, barang yang di akadkan ditangan. Namun, ditinjau dari segi akad maka larangan pengembalian barang yang sudah dibeli adalah batal berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bagian kedua kategori Hukum Akad Pasal 28 poin 3, bahwa akad yang batal adalah akad yang kurang rukun dan syarat-syaratnya. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa praktik iii
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" ( Q.S, An-Nisa [4]:29 ) vii
PERSEMBAHAN Skripsi sederhana ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang dan hormat yang tak terhingga kepada: 1. Ibunda ku tercinta Heni Bintaryati yang senantiasa mendo'akan dengan ikhlas lewat do'a-do'anya, menasehati dan membimbingku dengan penuh kasih sayang, kasih sayang memberikan dukungan baik moril dan materil, terimakasi atas curahan kasih sayang tak terhingga sampai menuntun penulis pada tahap ini. Ibunda kau adalah satu-satunya sosok perempuan yang aku kenal sebagai perempuan yang paling hebat, kuat, tangguh, penuh tanggung jawab dan pantang menyerah. Terimakasi ibu atas pengorbananmu, terimakasih kau hadir sebagai ibunda sekaligus merangkap sebagai ayahku. 2. Ayah ku tercinta Jarot Supriyadi ku ucapkan beribu terimakasih karenamu aku bisa ada dan terlahir di dunia ini. Terimakasi kasih sayang dan semangat tiada henti kau berikan kepada ku walau dari jarak yang berjauhan. Kasih kalian tetap sepanjang masa . 3. Sepupu-sepupu ku ayin dan aje terimakasi selalu memberi semangat tanpa bosan dan selalu ada dalam susah maupun duka. 4. Daniel eka wicaksana sahabat ku, terimakasi telah meminjamkan laptopmu untuk saya untuk mengerjakan skripsi ini hingga selesai. 5. Team OUTNO CEANGRY terimakasi selalu melengkapi hari-hari yang lelah ini, terimakasi juga sudah menjadi sahabat yang tidak pernah lelah direpotkan dalam segala hal. 6. Almamater tercinta Universitas Raden Intan Lampung. viii
RIWAYAT HIDUP Anjani Permata Sari lahir di Tanjung Karang, Kota Bandar Lampung pada tanggal 20 Desember 1997. Anak tunggal yan terlahir dari pasangan Bpk. Jarot Suoriyadi dan Ny. Heni Bintar yati. Riwayat pendidikan di Sekolah Dasar di SD Sejahtera IV jalan kiwi pada tahun 2003 dan selesai pada tahun 2009, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP KARTIKA II-2 Bandar Lampung selesai pada tahun 2012. Setelah itu melanjutkan Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Bina Mulya selesai pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan ke Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung dan mengambil jurusan Mu'amalah atau Hukum Ekonomi Syariah Bandar Lampung, 04 September 2019 Penulis, Anjani Permata Sari NPM. 1521030326 ix
KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang memberikan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga dapat terselesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan semoga kita mendapat syafaat beliau di hari kiamat kelak. Adapun judul skripsi ini "Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Pengembalian Barang Yang Sudah di Beli. Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, hal tersebut semata-mata karena keterbasan pengetahuan dan pengalaman yang di miliki. Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlihat atas penulisan skripsi ini. Secara khusus kami ucapkan terimakasih kepada yang terhormat : 1. Bapak Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu dikampus tercinta ini. x telah
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini. 3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Juhratul Khulwah, M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa membantu dan memberikan bimbingan serta arahan terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswanya. 4. Bapak Dr. Maimun, S.H., M.A. selaku pembimbing I dan Bapak Drs. H. Irwantoni, M.Hum. selaku pembimbing II yang selalu memberikan masukan, saran, serta meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 5. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan. 6. Kepala beserta staf perpustakaan pusat dan perpustakaan syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan refrensi yang dibutuhkan. 7. Guru-guru ku tercinta dari Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas yang telah mengajarkan ku banyak hal sehingga dapat membaca,menulis dan mengetahui banyak hal hingga dapat masuk diperguruan tinggi ini. 8. Sepupu-sepupu ku yang tercinta terutama Karina Gayatri Putri dan Siti Deajeng Rosita yang telah memberi semangat dan canda tawa dirumah. 9. Teman-teman seperjuangan Muamalah angkatan 2015, khususnya para sahabat dan keluarga besar Muamalah C angkatan 2015, yang telah membantu xi
dan memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, serta memberikan warna dan canda tawa dan berbagai pengalaman selama empat tahun masa perkuliahan. 10. Sahabat-sahabatku Yessi Rahmawati,S.H , Putri Ayuni,S.H , Dwi Anista Febrianti,S.H , Siti Maesaroh, S.H, Septiana Tri lestari,Karlindasari ,Siti maysaroh, Selvi Melani, dan Cahya yang telah mendampingi, memberi semangat, canda tawa, suka duka, do'a, dukungan, serta pengalaman yang takkan terlupakan. 11. Sahabat-sahabat dan keluarga besar KKN kelompok 121 Desa Bangunan Kecamatan Palas angkatan 2015 yang telah memberikan banyak pengalaman yang takkan terlupakan dan terutama untuk Sari, Anissa, yang sampai saat ini masih setia menemani ku, memberi dukungan semangat yang tiada hentinya, mendo'akan ku, canda tawa serta suka duka telah dilewati bersama, dan pengalaman yang takkan terlupakan. 12. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Semoga bantuan serta segalanya yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan balasan serta pahala dari yang maha kuasa Allah SWT. Bandar Lampung, 04 September 2019 Penulis Anjani Permata Sari NPM. 1521030326 xii
DAFTAR ISI COVER ... i HALAMAN JUDUL ... ii ABSTRAK ... iii HALAMAN PERSETUJUAN... v HALAMAN PENGESAHAN ... vi MOTTO ... vii PERSEMBAHAN ... viii DAFTAR RIWAYAT HIDUP ... ix KATA PENGANTAR ... x DAFTAR ISI ... xii BAB I PENDAHULUAN A. Penegasan Judul ... 1 B. Alasan Memilih Judul ... 2 C. Latar Belakang Masalah ... 3 D. Fokus penelitian... 6 E. Rumusan Masalah ... 6 F. Tujuan Peneltian... 7 G. Signifikasi Penelitian ... 7 H. Metode Penelitian ... 7 BAB II LANDASAN TEORI A. Teori Akad Jual Beli ... 14 1. Pengertian Akad Jual Beli ... 14 2. Dasar HukumAkad Jual Beli ... 16 3. Rukun dan Syarat AkadJual Beli ... 18 4. Macam-macam Jual Beli ... 26 5. Manfaat dan Hikmah Jual Beli ... 39 xii
B. Khiyar Dalam Jual Beli ... 40 1. Pengertian Khiyar ... 40 2. Dasar Hukum Khiyar ... 44 3. Macam-Macam Khiyar ... 44 4. Khiyar dalam Akad Jual Beli... 54 C. Tinjauan Pustaka ... 60 BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN A. Sejarah Berdirinya Toko Push Pin di jalan Antasari Bandar Lampung ... 62 B. Gambaran Umum Pengembalian Barang yang Sudah Dibeli ... 63 C. Pandangan Konsumen Terhadap Dilarangnya Mengembalikan Barang yang Sudah di Beli ... 65 D. Alasan Toko Push Pin Melarang Pengembalian Barang Yang Sudah Di Beli ... 67 BAB IV ANALISIS DATA A. Pelaksanaan Praktik Akad Jual Beli di Toko Push Pin Jalan Antasari Bandar Lampung ... 71 B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Praktik Jual Beli di Toko Push Pin Jalan Antasari Bandar Lampung ... 72 BAB V PENUTUP A. Kesimpulan ... 75 B. Saran ... 76 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN xiii
BAB I PENDAHULUAN A. Penegasan Judul Sebagai langkah awal untuk mendapatkan informasi dan gambaran yang jelas serta memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya penjelasan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Rumusan judul dimaksud adalah "Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Pengembalian Barang Yang Sudah Di Beli" (Studi Kasus di Toko Push Pin Jalan Antasari Bandar Lampung). Adapun beberapa istilah yang akan dijelaskan sebagai berikut : Tinjauan adalah meninjau pandangan atau pendapat (sesudah menyelidiki dan mempelajari)1 Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk umat yang beragam Islam.2 Dalam pengertian lain, hukum Islam adalah sekumpulan ketetapan hukum kemaslahatan mengenai perbuatan hamba yang terkandung dalam sumber Al- Qur"ān dan sunnah baik ketetapan yang secara langsung (eksplisit) ataupun tidak langsung (implisit).3 1Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 1078 2 Amir Syarifudin, Ushul Fiqh (Jakarta: Prenada, 2014), h. 6. 3Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 7. 1
Larangan pengembalian barang yang sudah dibeli adalah perintah (aturan) yang melarang adanya pengembalian terhadap barang yang sudah dibeli. Berdasarkan beberapa penjelasan istilah di atas, dapat ditegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan judul skripsi tersebut adalah untuk memberikan gambaran mengenai larangan mengembalikan barang yang sudah dibeli di toko Push Pin Jl. P.Antasari menurut pandangan hukum Islam. B. Alasan Memilih Judul Adapun alasan-alasan penulis tertarik dalam memilih menentukan judul tersebut adalah : 1. Alasan Objektif a. Praktik Akad jual beli yang terjadi di Toko Push Pin Jalan Antasari Bandar Lampung adanya tulisan yang tercantum di struk pembayaran yang bertuliskan barang yang dibeli dilarang dikembalikan. b. Dalam praktik yang terjadi di toko Push Pin tersebut dalam tataran teori hukum Islam barang yang sudah dibeli, boleh dikembalikan sepanjang terdapat cacat yang tidak diketahui di saat terjadi akad jual beli. Tetapi dalam kenyataannya tidak boleh dikembalikan. 2. Alasan Subjektif a. Bahwa masalah ini sering terjadi dalam dunia bisnis dan di kalangan para konsumen yang pada akhirnya mereka merasa dirugikan karena barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan. 2
3 b. Bahwa konsumen yang dimaksud termasuk penulis sendiri yang pernah mengalami dan terjadi barang yang sudah dibeli terdapat cacat. C. Latar Belakang Masalah Muamalah adalah salah satu bagian dari hukum Islam yang mengatur beberapa hal yang berhubungan secara langsung dengan tata cara hidup antar manusia dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Ad-Dimyati muāmalah adalah aktifitas untuk menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrowi. Sedangkan menurut Muhammad Yusuf Musa, muāmalah adalah peraturan-peraturan Allah SWT yang diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.4 Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang sudah sejak lama dilaksanakan oleh manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Pada prinsipnya jual beli hukumnya adalah halal. Agama Islam sendiri menganjurkan kepada kita untuk melakukan jual beli yang sesuai syari"at Islam .5 Hal tersebut sesusai dengan firman Allah surat (An-Nīsa ayat 29) :
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 4Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 1-2. 5Ibrahim, Penerapan Fikih (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2004), h. 3.
membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" ( Q.S, An-Nisa [4]:29 ) Dalam ayat ini menerangkan hukum transaksi secara umum lebih khusus kepada transaksi perdagangan, akad jual beli. Bahwa Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan cara yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari"at. Kita boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridho, dan saling ikhlas. Yang diperbolehkan dalam memakan harta orang lain adalah dengan jalan perniagaan yang saling kerelaan (suka sama suka di antara (kedua belah pihak). Walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, tetapi indikator dan tanda- tandanya dapat terlihat. Ijab dan qabul, atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk bentuk yang digunakan hukum untuk menunjuk kerelaan.6 Islam telah memberikan aturan-aturan, seperti rukun akad jual beli, syarat-syarat jual beli, dan jual beli yang dilarang maupun yang diperbolehkan. Oleh karena itu dalam praktiknya harus dikerjakan secara konsekuen dan ada manfaat dari pihak yang bersangkutan, tetapi dalam praktik jual beli tersebut ada kalanya terdapat penyimpangan, tidak sesuai dengan peraturan yang telah ada. 6Abdullah Bin Muhammad Ath-Tayyar Dkk, Ensiklopedia Fiqih Muamalah Cet Kedua (Yogyakarta: Makhtubah Al-Hanif, 2009), h. 167. 4
Sebagai salah satu bentuk transaksi dalam akad jual beli harus ada beberapa unsur yang harus di penuhi. Ulamaˊ Hanafiah menegaskan bahwa rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab. Menurut mereka hal yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling rela yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang. Maka jika terjadi ijab, disitu jual beli dianggap telah berlangsung. Tentunya dengan adanya ijab, pasti ditemukan hal-hal yang terkaiT dengannya, seperti para pihak yang ber aqad, objek jual beli dan nilai tukarnya.7 Untuk memenuhi kebutuhan manusia memiliki tujuan yang ingin dicapai. Untuk itu transaksi sosial manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan. Hal ini mengakibatkan adanya transaksi ekonomi yang dalam hal ini disebut dengan jual beli. Salah satunya adalah transaksi jual beli di toko Push Pin yang terletak di Jl. P.Antasari Bandar Lampung. Toko tersebut menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat yaitu seperti alat tulis, dekorasi ulang tahun, jam, tas anak-anak sekolah, bingkai, botol air minum dan lain-lain. Untuk proses administrasinya konsumen hanya perlu membawa barang yang ingin dibeli dan membawanya ke kasir lalu transaksi terjadi di kasir berapa jumlah uang yang harus dibayarkan. Setelah proses administrasi selesai, kasir memberikan bukti struk yang di dalamnya berisi barang yang sudah ditotalkan dan barang tersebut sudah menjadi milik konsumen. Akan tetapi bila barang yang sudah dibeli konsumen 7Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontemporer (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 25. 5
6 ada kecacatan atau kesalahan, walaupun kesalahan tersebut dari konsumen maupun toko barang tersebut tidak boleh dikembalikan. Hal tersebut juga telah tertulis di dalam bukti pembayaran yang berupa struk. Dari praktik akad jual beli yang seperti itulah menarik untuk di teliti yang kemudian dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi. D. Fokus Penelitian Dari penjelasan latar belakang masalah di atas maka penelitian ini lebih mengarah kepada persoalan penentuan hukum yang terkait dengan pelaksanaan larangan pengembalian barang yang sudah dibeli. Karena pada tingkat kepentingan dari masalah yang dihadapi dalam keterbatasan waktu dan dana, penelitian ini akan difokus kan pada larangan pengembalian barang yang sudah di beli (studi kasus di toko Push Pin Jl. P. Antasari Bandar Lampung). E. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana praktik larangan pengembalian barang yang sudah dibeli di Toko Push Pin Jl. P. Antasari Bandar Lampung? 2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik larangan pengembalian barang yang sudah dibeli di Toko Push Pin Jl. P. Antasari Bandar Lampung?
F. Tujuan Penelitian Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: a. Untuk mengetahui praktik larangan pengembalian barang yang sudah dibeli di toko Push Pin Jalan Antasari Bandar Lampung. b. Untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap praktik larangan pengembalian barang yang sudah dibeli di toko Push Pin Jalan Antasari Bandar Lampung. G. Signifikansi Penelitian Signifikansi dari penelitian ini adalah: a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan keilmuan khususnya ilmu Hukum Ekonomi Syariah. b. Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarkat dan sekaligus kepada peneliti berikutnya memberi pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat dalam melalukan berbagai macam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai syari"at Islam. H. Metode Penelitian Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah dilakukan secara bertahap mulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.8 8R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif : Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya (Jakarta: Grasindo,2008), h. 2-3. 7
1. Jenis dan Sifat Penelitian a. Jenis Penelitian Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga organisasi-organisasi masyarakat (sosial), maupun lembaga pemerintah.9 Dalam penelitian ini dilakukan di Toko Push Pin Jl. P. Antasari Bandar Lampung tentang larangan pengembalian barang yang sudah dibeli. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat di amati dari orang-orang yang diteliti. b. Sifat Penelitian Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang setelah memaparkan dan melaporkan suatu keadaan, objek, gejala, kebiasaan, perilaku tertentu kemudian di analisis secara lebih kritis.10 Dalam penelitian ini akan dideskripsikan mengenai praktik larangan pengembalian barang yang sudah dibeli di Toko Push Pin jalan Antasari Bandar Lampung. 2. Data dan Sumber Data Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan penentuan hukum yang terkait dengan praktik larangan pengembalian barang yang sudah 9Suryabarata Sumardi, Metode Penelitian, Cet. Ke. I (Jakarta: PT Grafindo Persada,1998), h.22. 10Kartini Kartono, Metode Research (Bandung: Mandar, 1990), H. 28. 8
dibeli oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : a. Data Primer Data primer merupakan data yang diproleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok, dan organisasi. Dalam hal ini daata primer diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian, seperti data primer yang diperoleh dari hasil wawancara kepada responden. b. Data Sekunder Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya: lewat orang lain, atau lewat dokumen.11 Data sekunder diperoleh peneliti dari buku-buku yang membicarakan topik yang berhubungan langsung dengan judul dan pokok bahasan kajian ini akan tetapi mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji. 3. Metode Pengumpulan Data a. Observasi Observasi adalah cara dan teknis pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan sistematik terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.12 Pengumpulan data dengan observasi langsung yaitu dengan cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk 11Sugiyono, Metode Penelitian Kuantatif Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta,2008), H.137. 12Moh. Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h.58. 9
keperluan tersebut. Observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati praktik larangan pengembalian barang yang sudah dibeli. b. Dokumentasi Dokumentasi ini penulis dapatkan dengan cara pra riset sebagai upaya untuk mengumpulkan data awal di toko Push Pin jalan Antasari Bandar Lampung dan berupa data hasil penelitian yang penulis dapatkan ketika melakukan wawancara sebagai bukti dalam penulisan skripsi ini. c. Wawancara (Interview) Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden.13 Pelaksanaa metode ini dilakukan dengan mewawancarai 1 orang Kepala Toko dan 1 karyawan toko Push Pin di Jalan Antasari Bandar Lampung. Pelaksanaan wawancara dengan pemilik toko Push Pin dilalukan melalui wawancara terstruktur dengan tujuan untuk mengetahui lebih mendalam tentang tinjauan hukum Islam tentang praktik larangan pengembalian barang yang sudah dibeli. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui lebih mendalam tentang permasalahan yang diteliti,sehingga diperoleh informasi yang sebenarnya. 4. Metode Pengolahan Data a. Pemeriksaan Data (editing) Pemeriksaaan data atau editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan,karena kemungkinan data 13Ibid, h.70-79. 10
yang masuk (raw data) terkumpul itu tidak logis dan meragukan.14 Tujuannya yaitu dengan menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatat di lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi dan diperbaiki. b. Penandaan Data (coding) Pemberian tanda pada kata yang diperoleh, baim berupa penomoran atau symbol atau kata tertentu yang menunjukan golonga atau kelompok atau klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya. c. Sistematisasi Data (systematizing) Bertujuan untuk mendapatkan data menurut kerangka sistematika bahasan urutan masalah,15dengan cara melakukan pengolompokan data yang telah di edit dan kemudian diberitanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah. 5. Analisis Data Setelah data diperoleh,selanjutnya data tersebut akan dianalisis. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu tinjauan hukum Islam tentang praktik larangan pengembalian barang yang sudah dibeli menggunakan metode kualitatif. Analisis tersebut bertujuan untuk mengetahui praktik larangan pengembalian barang yang sudah dibeli. Tujuannya dapat dilihat dari sudut hukum Islam, yaitu agar dapat memberikan kontribusi keilmuan serta 14Ibid, h.115. 15Abdul Kadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti,2004), h.126. 11
memberikan pemahaman mengenai praktik larangan pengembalian barang yang sudah dibeli dalam padang hukum Islam. Metode berfikir dalam penelitian ini menggunakan metode berfikir induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki.16 Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan larangan pengembalian barang yang sudah dibeli yang dikaji kedalam hukum Islam . 16Sutrisno Hadi, Metode Research, Jilid I (Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi Ugm, 1981), h.36. 12
BAB II LANDASAN TEORI A. Teori Akad 1. Pengertian Akad Secara terminologi fiqih jual beli disebut dengan al-ba"i yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-ba"i dalam terminologi fiqih terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal al-syira yang berarti membeli. Dengan demikian, al- ba"i mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafīyah pengertian jual beli (al-ba"i) secara definitif yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertetu yang bermanfaat. Adapun menurut Mālikīyah, Syāfi"īyah, dan Hanbaliyah, bahwa jual beli (al-ba"i), yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ba"i adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.17 Menurut bahasa akad adalah Ar-rabbth (ikatan), mempunyai dua pengertian yaitu merupakan makna asal akad yang berarti menguatkan, mengikat, serta kebalikannya berat melepaskan,18 akad juga berasal dari bahasa arab yang artinya mengikat menetapkan dan membangun. Kata akad 17Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah (Kencana, Jakarta 2013), h. 101 18 Enang Hidayat, Transaksi Ekonomi Syariah (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), h. 1 14
15 kemudian diserap kedalam bahasa indonesia yang berarti janji, perjanjian, kontrak.19 Mempunyai makna tali yang mengikat kedua belah pihak, sedangkan menurut istilah akad memiliki dua makna yakni: a. Makna khusus yang artinya ijab dan qabul yang melahirkan hak dan tangguang jawab terhadap objek akad (ma-aqud"alaih), makna khusus ini yang dipilih oleh Hanafiyah, pada umumnya istilah akad berarti ijab dan kabul atau serah terima barang atau objek dalam bermuamalah. b. Umumnya akad adalah setiap perilaku yang melahirkan atau mengubah atau megakhiri hak, baik itu bersumber dari suatu pihak ataupun dua pihak. Definisi diatas ialah menurut Malikiyah, Syafiiyah, Hanabilah. Istilah akad ini sinonim dengan istilah iltizam (kewajiban).20 Akad berarti berkaitan dengan ijab (pernyataan penawaran/ pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyaratkan dan berpengaruh terhadap sesuatu seperti berpindahnya kepemilikan serta manfaat dari suatu barang.21 Sedangkan pengertian jual beli adalah tukar menukar sesuatu benda dengan benda yang lain yang keduanya dapat di isyaratkan dengan ijab dan kabul dengan cara yang dibolehkan. Berdasarkan pengertian akad dan jual beli tersebut di atas maka dapat diambil satu pengertian bahwa akad jual beli adalah suatu 19 Abdurohman, Analisis Penerapan Akad Ju"alah dalam Multi Level Marketing (Al- 2016), di: (29 Juni 2019, pukul 20:30 WIB) dapat Adalah Vol XII No 2 Desember dipertanggung jawabkan secara ilmiah. h. 180 (On-Line) tersedia 20 Oni Sahroni, M Hasanudin, Fikih Muamalah (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 5 21 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 35
16 perjanjian tukar menukar barang (benda) yang ada harga (nilainya) atas dasar suka sama suka di antara penjual dan pembeli dengan akibat hukumnya di satu pihak menyerahkan sesuatu, dan dipihak lain menerima sesuatu sesuai dengan perjanjian yang dibuat pada saat mengadakan persetujuan jual beli. 2. Dasar Hukum Akad Jual Beli Jual beli sebagai bagian dari muāmalah mempuyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Quran, As-Sunnah dan kaidah fiqhiyah telah menjadi ijma" ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar muāmalah, akan tetapi menjadi salah satu media utuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia.22 1. Al-Qur'an: a. (Q.S. Al-Ma"idah [5] : 1).
.......
"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.".23 b. (Q.S. Ali-Imran [3] : 76).
"(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa".24 22Imam Mustofa, Fiqih Mu"amalah Kontemporer, PT RajaGafindo Persada, Jakarta 2016, h. 22 24 Ibid, h. 59
17 c.
(Q.S. An
Nisa" [4] : 29).
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". 2. Al- Hadis: a. (HR. Bazzar dan disahihkan oleh Hakim)". : ؟ ُبَيْطَا ِبْسَكلْا ُّيَا َلِءُس م.ص َ َلاَق ُمِكاَلحا ُوَحَّحَصَو ُرَّزَ بلا ُهاَوَر .) ِبَِّنلا َّنَا ٍعِفاَر ِنْب َةَع اَفِر ْنَع ٍرْوُرْ بَم ٍعْيَ ب ُّلُكَو ,ِهِدَيِب ِلُجَّرلا ُلَمَع( "Dari Rifa"ah bin Rafi bahwasannya Nabi saw. Ditanya : apa pekerjaan yang lebih baik. Jawabnya : "Bekerja seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih".25 b. (HR. Muslim) )ملسم هاور( ْمُكاَيْ ن ِدِرْمَاِب ُمَلْعَا ْمُتْ نَا "Kalianlah yang lebih tahu tentang persoalan dunia".26 2. Kaidah fiqhiyyah: اَهِْيِْرَْتَ َىلَع ُلْيِلَد َل ُدَي ْنَا َّلِْا ُةَحاَب ِْلَْا ِة َلَماَعُمْلا ْ ِفِ ُلْص َ ْلَْا 25 A. Hasan, Terjemahan Bulughul Maraam Ibnu Hajr Al "Asqalani h. 344. 26 Ibid h. 230
"Hukum dasar muamalah adalah halal (boleh), sampai ada dalil yang mengharamkannya". 27 Ayat diatas menjelaskan yaitu janji yang telah dibuat seseorang baik terhadap sesama manusia maupun terhadap Allah harus ditepati sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan tidak diperkenankan untuk melanggar janji yang telah disepakati. Sementara legitimasi ijma" adalah ijma" ulama dari berbagai kalangan mazhab telah bersepakat akan disyariatkannya dan dihalalkannya jual beli. Jual beli sebagai muamalah melalui sistem barter telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang memberi legitimasi dan memberi batasan dan aturan agar dalam pelaksanaanya tidak terjadi kezaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak. Selain itu, dalam konteks indonesia juga ada legitimasi dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 56 - 115.28 3. Rukun dan Syarat Akad Jual Beli Rukun jual beli yaitu ada tiga, yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan ma"kud alaih (objek akad). Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab kabul dilakukan 27Jamal al-Din `Athiyyah, Al-Bunuk al-Islamiyyah, Jurnal Kitab al-Ummah. h. 125. 28 Ibid h. 25 18
dengan lisan, tetapi kalau tidak mugkin misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab kabul dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab kabul.29 Sementara syarat jual beli ada empat macam, yaitu syarat terpenuhinya akad (syurut al-in"iqad), syarat pelaksanaan jual beli (syurut al-nafadz), syarat sah (syurut al-sihhah), dan syarat mengikat (syurut al- luzum). Adanya syarat-syarat ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa jual beli yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan.30 Pertama, syarat terbentuknya akad (syuruth al-i"iqad). Syarat ini merupakan syarat yang harus dipenuhi masing-masing akad transaksi atau akad, lokasi atau tempat terjadinya akad dan objek transaksi. Sementara mengenai syarat tempat akad, akad harus dilakukan dalam satu majelis. Sedangkan syarat yang berkaitan dengan barang yang dijadikan objek ada empat, yaitu: a) Barang dijadikan objek trasaksi harus benar-benar ada dan nyata. Transaksi terhadap barang yang belum atau tidak ada tidak sah, begitu juga barang yang belum pasti adanya, seperti binatang yang masih berada di dalam kandugan induknya. b) Objek transaksi berupa barang yang bernilai, halal dan dapat dimiliki, dapat disimpan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya serta tidak menimbulkan kerusakan. 29 Ibid h. 70 30 Ibid h. 26 19
c) Barang yang dijadikan objek transaksi merupakan hak milik secara sah, kepemilikan sempurna. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah jual beli pasir di tengah padang, jual beli air laut atau jual beli panas matahari, karena tidak adanya kepemilikan yang sempurna. d) Objek harus dapat diserahkan saat transaksi. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah jual beli binatang liar, ikan di lautan artau bururng yang ada di awang, karena tidak dapat diserahkan kepada pembeli. Kedua, syarat berlakunya akibat hukum jual beli (syuruth al-nafadz) ada dua yaitu: a) Kepemilikan dan otoritasnya. Artinya masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi harus cakap hukum dan merupakan pemilik otoritas atau kewenangan untuk melakukan penjualan atau pembelian suatu barang. Otoritas ini dapat diwakilkan kepada orang lain yang juga harus cakap hukum. b) Barang yang menjadi objek transaksi jual beli benar-benar milik sah sang penjual, artinya tidak tersangkut dengan kepemilikan orang lain.31 Ketiga, syarat keabsahan akad jual beli ada dua macam, yaitu syarat umum dan syarat khusus, adapun syarat umum adalah syarat-syarat yang telah disebutkan diatas dan ditambah empat syarat, yaitu: a) Barang dan harganya diketahui (nyata) b) Jual beli tidak boleh bersifat sementara (muaqqat), karena jual beli merupakan akad tukar menukar untuk perpindahan hak untuk selamanya. 31 Ibid, h. 28 20
c) Transaksi jual beli harus membawa manfaat, dengan demikian tidak sah jual beli dirham dengan dirham yang sama. d) Tidak adanya syarat yang dapat merusak transaksi, seperti syarat yang menguntungkan salah satu pihak, syarat yang merusak yaitu syarat yang tidak dikenal dalam syara" dan tidak diperkenankan secara adat atau kebiasaan ("urf) suatu masyarakat. Keempat, syarat mengikat dalam akad jual beli. Sebuah akad yang sudah memenuhi rukun dan berbagai syarat sebagaimana dijelaskan di atas, belum tentu membuat akad tersebut dapat mengikat para pihak yang telah melakukan akad. Ada syarat yang menjadikanya mengikat para pihak yang melakukan akad jual beli: a) Terbebas dari sifat atau syarat yang pada dasarya tidak mengikat para pihak. b) Terbebas dari khiyar, akad yang masih tergatung dengan hak khiyar baru mengikat ketika hak khiyar telah hak khiyar berakhir, selama hak khiyar belum berakhir, maka hak tersebut belum mengikat. Apapun bentuk jual beli, apapun media dan transaksinya, maka harus memenuhi syarat dan rukun sebagaimana dijelaskan di atas. a) Akad dalam Jual Beli 1. Pengertian Akad Menurut bahasa akad adalah Ar-rabbth (ikatan), mempunyai dua pengertian yaitu merupakan makna asal akad yang berarti 21
22 menguatkan, mengikat, serta kebalikannya berarti melepaskan,32 akad juga berasal dari bahasa arab yang artinya mengikat menetapkan dan membangun. Kata akad kemudian diserap kedalam bahasa indonesia yang berarti janji, perjanjian, kontrak.33 Mempunyai makna tali yang mengikat kedua belah pihak, sedangkan menurut istilah akad memiliki dua makna yakni: a. Makna khusus yang artinya ijab dan qabul yang melahirkan hak dan tanggung jawab terhadap objek akad (ma-aqud"alaih), makna khusus ini yang dipilih oleh Hanafiyah, pada umumnya istilah akad berarti ijab dan kabul atau serah terima barang atau objek dalam bermuamalah. b. Umumnya akad adalah setiap perilaku yang melahirkan atau mengubah atau megakhiri hak, baik itu bersumber dari suatu pihak ataupun dua pihak. Definisi di atas ialah menurut Malikiyah, Syafiiyah, Hanabilah. Istilah akad ini sinonim dengan istilah iltizam (kewajiban).34 Akad berarti berkaitan dengan ijab (pernyataan penawaran/ pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyaratkan dan berpengaruh terhadap sesuatu seperti berpindahnya kepemilikan serta manfaat dari 32 Enang Hidayat, Transaksi Ekonomi Syariah (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), h. 1 33 Abdurohman, Analisis Penerapan Akad Ju"alah dalam Multi Level Marketing, (Al- Adalah Vol XII No di: 2016), (29 Juni 2019, pukul 20:30 WIB) dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. 2 Desember h. 180 (On-Line) tersedia 34 Oni Sahroni, M Hasanudin, Op.Cit h. 5
suatu barang.35 Berdasarkan makna akad sebagaimana mestinya, maka jual beli, sewa menyewa dan semua akad muawadhah lainya serta ikah juga dinamakan dengan akad, karena setiap pihak berkomitmen serta memiliki tanggung jawab serta mempunyai hak dan kewajibannya dari akad yang telah terjalin.36 2. Rukun akad Mayoritas ulama selain Hanafiyah mengatakan rukun akad terdiri dari tiga macam, yaitu dua orang yang berakad (aqidain), objek yang dijadikan akad (ma"qud alaih), serta ungkapan ijab dan kabul (shigat al-aqd). 37 a) Penjual dan pembeli berakad Aqidain adalah setiap orang yang berhak melakukan akad seperti menjual atau membeli untuk dirinya sendiri atau yang menjadi wakilnya dari orang lain atau yang menerima wasiat. Oleh karena itu menurut mayoritas ulama tak sah hukumnya apabila dilakukan dari selain yang disebut. b) Objek akad jual beli Ma"uqud alaih ialah setiap benda yang menjadi objek akad, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, benda dalam akad hibah, benda dalam akad gadai dan utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah. Diantara syaratnya ialah:38 35 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 35 36 Enang hidayat, Transaksi Ekonomi Syariah........, h. 3 37 Ibid, h 13 38 Ibid, h.37 23
1. Objek akad harus ada ketika akad sedang berlangsung, atau ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya utuk mengadakan barang itu. 2. Objek akad termasuk barang yang diperbolehkan. 3. Objek akad harus jelas kelihatan sehingga tidak menimbulkan kesmaran dan penipuann serta perselisihan dikemudian hari, baik sifat, warna, bentuk maupun kualitasnya. 4. Objek akad dapat diserahterimakan atau ditunda sesuai dengan kesepakatan. 5. Objek akad dimiliki penuh oleh pemiliknya.39 c) Ijab dan qabul (Shigat al-aqd) Shighah akad yaitu ucapan atau perbuatan yang keluar dari dua orang yang berakal serta menunjukan keridhaan dari kedua belah pihak, para ulama fiqih menyebutnya degan istilah ijab dan kabul. Akad jual beli sighah dibuktikan dengan ucapan maupun perbuatan keduanya untuk menunjukan keridhaan dengan cara tukar menukar berikut dikemukakan menurut pedapat para ulama mengenai hukum sahnya akad dengan perantaranya.40 3. Syarat akad Terdapat juga syarat-syarat akad yang telah disebutkan oleh para ulama diantaranya : 39 Ibid, h. 19 40 Enang Hidayati, Transaksi Ekonomi Syariah........, h. 13 24
1. Syarat-syarat terjadinya akad Sesuatu yang menjadikan akad sah menurut syara" maka jika tidak memenuhi syarat tersebut, akan menjadi batal. Syarat ini ada dua macam yakni umum dan khusus. Syarat umum yaitu syarat yang harus ada pada setiap akad, sedangkan syarat khusus ialah syarat yang harus ada disebagian akad dan tidak juga diakad lainnya. Misalnya diserah terimakan objek dalam akad baik jual beli, hibah, pinjam meminjam, gadai dan lain sebagainya, maka jika tidak demikian hukumnya akad tersebut batal. 2. Syarat sahnya akad Sesuatu yang disyaratkan syara untuk mengatur dampak akad. Jika syarat tidak terpenuhi, maka akad rusak diantara syarat sahnya akad yang umum menurut ulama Hanafiyah adalah terhindarnya akad dari enam hal yaitu, kesamaran , pemaksaan, pembatasan waktu, ketidak jelasan, kemadharatan, dan syarat yang rusak. 3. Syarat pelaksanaan akad Harus disyaratkan agar akad itu terlakasana oleh dua hal, yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan maksudnya yaitu seseorang yang memiliki kebebasan mentasharufkan dan memanfaatkan benda. Sedangkan kekuasaan maksudnya yaitu hak yang dimiliki penuh oleh seseorang dalam mentasharufkan benda, 25
baik hak asli seperti dilakukannya sendiri maupun wakil atau penggantinya atau orang yang diberikan wasiat olehnya. 4. Syarat kepastian hukum atau mengikat. Prinsip dasar dalam akad ialah adanya kepastian hukum (lazim). Disyaratkan agar akad mempunyai kepastian hukum harus terbebas dari salah satu khiyar yang memperbolehkan salah satu dari kedua belah pihak membatalkan akad.41 4. Macam-Macam Jual beli a. Dilihat dari segi sifat akad Akad terbagi dalam beberapa macam dari sudut pandang yang berbeda dari sifatnya yaitu: 1) Akad Shahih Akad yang sempurna menurut rukun-rukun dan syarat-syarat menurut syariat, akad yang didahulukan dengan memenuhi rukun dan syarat berlaku akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad dan mengikat secara pasti kepada pihak-pihak yang berakad. Akad shahih juga terbagi dua yaitu Nafiz dan Mauquf. Adapun Nafiz ialah akad yang dilakukan orang yang mampu dan memiliki wewenang untuk melakukan akad tersebut, kemudian Mauquf ialah akad yang berasal dari orang yang mampu tapi ia tidak punya kekuasaan untuk melakukan akad tersebut.42 41 Ibid, h. 18 42 Rozalinda, Fiqih Ekonomi Syariah.... h. 56-58 26
2) Akad ghairu shahih Sesuatu yang rusak pada salah satu unsur dan dasar (rukun dan syarat) terhadap akad yang dilakukan tidak terpenuhi rukun dan syarat atau kurang salah satu rukunnya maka akad itu tidak memberi pengaruh apapun dan tidak mengikat para pihak menurut jumhur ulama. Sementara itu akad ghairu shahih dibagi menjadi dua yaitu: a. Akad batil adalah akad yang kurang rukun dan syaratnya atau akad yang tidak dibolehkan agama menurut asalanya, seperti salah seorang tidak cakap atau gila benda yang diperjualbelikan tidak boleh menurut agama seperti khamar dan bangkai. Terhadap akad batil ataupun yang diakadkan dianggap tidak pernah terjadi, dan tidak menimbulkan akibat hukum terhadap objek akad maupun para pihak yang berakad atau subjek akad.43 b. Akad fasid adalah akad yang pada dasarnya dibolehkan syariat, namun ada unsur-unsur yang tidak jelas yang menyebabkan akad itu menjadi terlarang, misalnya, melakukan jual beli sebuah rumah yang tidak dijelaskan secara jelas. Akad batil dilarang secara agama, sedangkan akad fasid terlarang karena ada unsur atau sifat yang tidak mennyatu dengan akad. Akad juga harus diperhatikan saat awal terjadiya transaksi antara kedua belah pihak, akad harus memenuhi semua rukun dan syarat sahnya akad agar semua kegiatan bermuamalah 43 Ibid, h. 58 27 tidak
menimbulkan permasalahan dikemudian hari, karena kejelasan dari akad menjadi penting bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian. b. Dilihat dari segi subyek akad 1) Akad dengan tulisan Jumhur ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafiiyah menurut pendapat yang kuat dari Hanabilah berpedapat tulisan posisinya menempati ucapan, maka dari itu hukumnya sah akad dengan tulisan, baik ketika hadir ataupun tidak, dan ketika mampu mengucapkannya atau tidak. Namun Syafi"iyah mensyaratkan sahnya akad dengan tulisan itu termasuk sindiran (kinayah). Namun mereka mengecualikan akad nikah, tidak sah akad nikah dilakukan dengan tulisan. Pendapat yang dapat dipegang kuat ialah pedapat mayoritas ulama, karena pendapatnya didukung oleh dalil-dalil, baik dalil naqli maupun aqli.44 2) Akad dengan isyarat Para ulama sepakat isyarah orang yang tuna wicara diperbolehkan dalam akad. Hal tersebut mencakup semua jenis akad dalam muamalah seperti jual beli, sewa menyewa gadai dan lainya. 3) Akad dengan utusan Para ulama sepakat hukumnya sah akad dengan utusan dalam semua akad tanpa terkecuali. 44 Enang hidayat, Transaksi Ekonomi Syariah ........h. 14 28
111 c. Jual beli yang dilarang karena ahliah atau ahli akad (penjual dan pembeli). 1) Jual beli Orang Gila Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan orang yang gila tidak sah, begitu pula jual beli orang yang sedang mabuk juga dianggap tidak sah, sebab ia dipandang tidak berakal.45 2) Jual beli Anak Kecil Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan anak kecil (mumazzis) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan. 3) Jual beli Orang Buta Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta tanpa diterangkan sifatnya dipandang tidak sah, karena ia dianggap tidak bisa membedakan barang yang jelek dan yang baik, bahkan menurut ulama syafi`iyah walaupun diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah. 4) Jual beli Fudhulul Yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, oleh karena itu menurut para ulama jual beli yang demikian di pandang tidak sah, sebab dianggap megambil hak orang lain (mencuri). 45 Khumedi Ja"far, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Permatanet Publishing: 2016), h. 29
5) Jual beli orang yang terhalang (sakit, bodoh atau pemboros) Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang terhalang baik karena ia sakit maupun kebodohannya dipandang tidak sah, sebab ia dianggap tidak punya kepandaian dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang. 6) Jual beli Malja` Yaitu jual beli yang dilakukan orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli yang demikian menurut kebanyakan ulama tidak sah, karena dipadang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.46 5. Jual beli yang dilarang karena objek akad jual beli (barang yang diperjual belikan). a) Jual beli Gharar Kata gharar berarti hayalan atau penipuan, tetapi juga risiko. Dalam keuangan biasanya diterjemahkan tidak menentu, spekulasi atau risiko. Keuntungan yang terjadi disebabkan kesempatan dengan penyebab tak dapat ditentukan, adalah dilarang. Karena mengandung risiko yang terlampau besar dan tidak pasti. Gharar dilarang dalam islam bukan untuk menjauhi risiko. Tentu saja risiko yang sifatnya komersil disetujui dan didukung dalam islam. Setiap jenis kontrak yang bersifat open-ended mengandung unsur gharar. 47 46 Ibid, h. 112 47 Efa Rodah Nur, "Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika Dalam Trasaksi Bisnis Modrn" (Al-Adalah Vol.XII, no. 3, Juni 2015), h. 656 (On-Line) tersedia di 30
31 Konsep gharar dapat dibagi menjadi dua kelompok, pertama, adalah unsur risiko yang mengandung keraguan, probabilitas dan ketidakpastian secara dominan. Kedua, unsur meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya. Al-Qur"an dengan tegas telah melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur kecurangan dalam segala bentuk terhadap pihak lain, hal itu mungkin dalam bentuk penipuan atau kejahatan, atau memperoleh keuntungan dengan tidak semestinya atau risiko yang menuju ketidakpastian di dalam suatu bisnis atau sejenisnya. Dalam (QS: Al-An"am [6]: 152) di jelaskan sebagai berikut:
"Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada sesorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah[520]. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat". (Q.S. Al-An"am [6]: 152).48 (22 Juli 2019 pukul 20:57 WIB) dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah. 48 Departemen Agama RI Al-Quran Al-Karim dan Terjemahannya, (HALIM Publishig & Distributing, 2013), h.
32 Gharar hukumnya dilarang dalam islam, oleh karenanya melakukan transaksi atau meberikan syarat dalam akad yang ada unsur ghararnya hukumnya tidak boleh: sebagaimana yang disebutkan dalam hadis: ر ر ل ي ه و س ل م ع ن ب ي ع ا غل ع الله ى ص الله ل ر ى س ى ل ن ه "Rasulullah saw. Melarang jual beli yang mengandung gharar. (HR. Bukhari Muslim)." 49 Bisnis yang sifatnya gharar tersebut merupakan jual beli yang tidak memenuhi perjanjian dan tidak dapat dipercaya, dalam keadaan bahaya, tidak diketahui harganya, barangnya keselamatannya-kondisi barang, waktu memperolehnya. Dengan demikian antara yang melakukan transaksi tidak mengetahui batas-batas hak yang diperoleh melalui transaksi tersebut. Sedangkan dalam konsepsi fikih yang termasuk kedalam jenis gharar adalah membeli ikan dalam kolam, membeli buah- buahan yang masih metah dipohon. Praktik gharar ini, tidak dibenarkan salah satunya dengan tujuan menutup pintu lagi munculnya perselisihan dan perbuatan kedua belah pihak.50 Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW: 51 )دحما هاور( ٌرْوُرُغ ُوّن ِاَف َكَمسَلا ِفِ َكَمّشلااْوُرَ تْشَت َلْ "Janganlah kamu membeli ikan didalam air, karena jual beli seperti ini termasuk gharar (menipu)". 49 Muslim bin al-Hajaj Abu Husain al-Qusyairi, sahih muslim, juz 5, h. 135 50 Efa Rodah Nur, Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika Dalam Trasaksi Bisnis Modrn" (Al-Adalah Vol.XII, no. 3, Juni 2015), .......h. 657 51Imam Malik, Muwatha, No. Hadist 1168, Juz 4, h. 374.
Lebih jelasnya, gharar merupakan situasi dimana uncomplete information karena adanya ketidakpastian kedua belah pihak yang bertransaksi. Dalam gharar ini, kedua belah pihak sama-sama tidak memiliki kepastian mengenai sesuatu yang ditransaksikan. Gharar bisa terjadi bila kita mengubah sesuatu yang seharusnya bersifat pasti menjadi tidak pasti. Sebagaimana riba, gharar juga mendapat larangan meskipun sedikit bayak samar-samar. Dalam fikih gharar dimaklumi apabila dalam keadaan butuh (hajat) yang tidak bisa dialihkan kecuali dengan kesulitan besar (dharurah). Banyak hadis yang menyatakan tentang konsep transaksi komersial yang penuh dengan ketidakpastian. Atas dasar banyaknya hadis yang melarang tentag gharar tersebut, vogel secara terang-terangan telah melarang gharar dalam spektrum menurut derajat tingkat risiko, meliputi : spekulasi murni, hasil tidak pasti, masa depan manfaat tidak tahu, dan ketidaktepatan. Ia menyimpulkan bahwa, gharar muncul disebabkan, 1). Oleh karena ketiadaan pengetahuan (jahl) ketidaktahuan, 2). Sebab obyek sekarang tidak ada, 3). Sebab obyek tidak pada penguasa penjual.52 Kalau dilihat dari keharaman dan kehalalannya, jual beli yang sifatnya gharar terbagi menjadi tiga: 52 Efa Rodah Nur, Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika Dalam Trasaksi Bisnis Modrn" (Al-Adalah Vol.XII, no. 3, Juni 2015), .........h. 656 33 terjadi tegas
34 1. Bila kuantitasnya banyak, hukumnya dilarang berdasarkan ijma". Seperti menjual ikan yang masih dalam air dan burung yang masih di udara. 2. Bila jumlahnya sedikit, hukumnya dibolehkan menurut ijma" seperti pondasi rumah (dalam transaksi jual beli rumah). 3. Bila kuantitasnya sedang-sedang saja, hukumnya masih diperdebatkan. Namun parameter untuk mengetahui banyak sedikitnya kuantitasnya, dikembalikan kepada kebiasaan (urf). Menurut para ulama jenis dan tingkatan gharar itu berbeda-beda. Pertama, gharar berat. Batasan gharar berat yaitu "huwa ma kana ghaliyan fi al-aqdi hatta shara al-"aqdu yusofu bih" (gharar [berat] itu adalah gharar yang sering terjadi pada akad higga menjadi sifat akad tersebut). Contoh gharar berat ini, yaitu menjual buah-buahan yang belum tumbuh, menyewakan (ijarah) suatu manfaat barang tanpa batas waktu, memesan barang (akad salam) untuk barang yang tidak pasti ada pada waktu penyerahan. Gharar jenis ini hukumnya haram, karena dapat menimbulkan perselisihan antar pelaku bisnis dan akad yang disepakati tidak sah. Kedua, gharar ringan, yaitu gharar yang tidak bisa dihindarkan dalam setiap akad dan dimaklumi menurut "urf tujjar (tradisi pebisnis) sehingga pihak-pihak yang bertransaksi tidak dirugikan dengan gharar tersebut. Seperti membeli rumah tanpa melihat fondasinya, menyewakan rumah dalam beberapa bulan yang berbeda-beda jumlah harinya, menjual
buah-buahan yang ada dalam tanah, menjual sesuatu yang hanya bisa diketahui jika dipecahkan atau dirobek. Gharar jenis ini dibolehkan dan akad yang disepakati tetap sah. 53 Dan disebutkan dalam riwayat lain: اَصَْلحا ِعْيَ ب ْنَع َمَلَسَو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص ِللها ُلْوُسَر ىَهَ ن َلاَق َةَرْ يَرُى ْ ِبَِا ْنَع ملسم هاور( ِرَرَغلْا ِعْيَ ب ْنَعَو ِة ) "Dari Abu Hurairah ra, ia berkata, "Nabi Muhammad Saw. Melarang jual beli hushah dan jual beli gharar"(HR.Muslim).54 b) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan Maksudnya bahwa jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara dan ikan yang ada di air dipandang tidak sah, karena jual beli seperti ini dianggap tidak ada kejelasan yang pasti.55 c) Jual beli Majhul Yaitu jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual beli sigkong yang masih ditanah, jual beli buah-buahan yang baru berbentuk bunga, dan lain-lain. Jual beli seperti ini menurut jumhur ulama tidak sah karena akan mendatangkan pertentangan diantara manusia. 53 Ibid, h. 657 54 Amir Syarifudin, Garis-Garis Besar Fiqih (Bogor Kencana, 2003), h. 201. 55 Khumedi Ja"far, Hukum Perdata Islam Di Indonesia .........h. 113 35
d) Jual beli barang yang dihukumkan najis oleh agama (Al-Qur`an). Maksudnya bahwa jual beli barang-barang yang sudah jelas hukumnya oleh agama seperti arak, babi, dan berhala adalah haram. Hal ini sebagaimana sabda nabi SAW: َعْيَ ب َمَّرَح ُوَلْوُسَرَو للها ّنِا َلاَق .م.ص للها ُلْوُسَر َّنَا .ع.ر ٍرِباَج ْنَع ِ)ملسمو ىر اخبلا هاور( ماَنَصَ ْلْاَوِرْيِزْنِْلْاَو ِةَتْيَمْلاَوُرْمَْلْا 56 ``Dari Jabir RA, Rasulullah SAW bersabda : Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi dan berhala``. e) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli yang demikian itu adalah haram, sebab barangnya belum ada dan belum tampak jelas. f) Jual beli Muzabanah Yaitu jual beli buah yang basah dengan buah yang kering, misalnya jual beli padi kering dengan bayaran padi yang basah, sedangkan ukurannya sama, sehingga akan merugikan pemilik padi kering. Oleh karena itu jual beli seperti ini dilarang. g) Jual beli Muhaqallah Adalah jual beli tanam-tanaman yang masih di ladang, di sawah atau kebun. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung unsur riba di dalamnya (untung-untungan). 56Muhammad Asy-Syarbini, Mugni Al-Muuhtoj, Juz II, h. 2. 36
h) Jual beli Mukhadharah Yaitu jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, misalnya rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil (kruntil) dan lain sebagainya. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, sebab barang tersebut masih samar (belum jelas), dalam artian bisa saja buah tersebut jatuh (rontok) tertiup angin sebelum dipanen oleh pembeli, sehingga menimbulkan kekecewaan salah satu pihak. i) Jual beli Mulammasah Yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangan atau kaki, maka berarti ia dianggap telah membeli kain itu. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengadung tipuan (akal-akalan) dan kemungkinan dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.57 j) Jual beli Munabadzah Yaitu jual beli secara lempar-melempar, misalnya seseorang berkata: lemparkanlah kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku, setelah terjadi lempar-melempar, maka terjadilah jual beli. Jual beli seperti ini juga dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan dan dapat merugikan salah satu pihak. 57 Khumedi Ja"far, Hukum Perdata Islam Di Indonesia....., h. 115 37
6. Jual beli yang dilarang karena lafadz (ijab kabul). a) Jual beli Mu`Athah Yaitu jual beli yang telah disepakati oleh pihak (penjual dan pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab kabul, jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena tidak memenuhi sayarat dan rukun jual beli.58 b) Jual beli tidak berkesesuaian antara ijab dan kabul Maksudnya bahwa jual beli yang terjadi tidak sesuai antara ijab dari pihak penjual dengan kabul dari pihak pembeli, maka dipandang tidak sah, karena ada kemungkinan untuk meninggikan harga atau menurunkan kualitas barang. c) Jual beli Munjiz Yaitu jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan rukun jual beli. d) Jual beli Najasyi Yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang agar orang itu mau membeli barang kawanya. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dapat menimbulkan keterpaksaan (bukan kehendak sendiri). 58 Ibid, h. 116 38
e) Menjual di atas penjualan orang lain Maksudnya bahwa menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harga, sehingga orang itu mau membeli barangnya. Contohnya seseorang berkata : kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kamu beli dengan harga yang lebih murah dari barang itu. Jual beli seperti ini dilarang agama karena dapat menimbulkan perselisihan (persaingan) tidak sehat diantara penjual (pedagang). f) Jual beli dibawah harga pasar Maksudnya bahwa jual beli yang dilaksanakan dengan menemui orang-orang (petani) desa sebelum mereka masuk pasar dengan harga semurah-murahnya sebelum tahu harga pasar, kemudian ia menjual dengan harga setinggi-tingginya. Jual beli seperti ini dipandang kurang baik (dilarang), karena dapat merugikan pihak pemilik barang (petani) atau orang-orang desa. g) Menawar barang yang sedang ditawar orag lain. Contoh seseorang berkata : jangan terima tawaran orang itu nanti aku akan membeli dengan harga yang lebih tinggi. Jual beli seperti ini juga dilarang oleh agama sebab dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat mendatangkan perselisihan di antara pedagang (penjual). 7. Manfaat dan Hikmah Jual Beli Manfaat dan hikmah yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli antara lain : 39
a. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka. b. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara bathil. c. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang halal. d. Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat). e. Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizki yang cukup dan menerima dengan ridha terhadap anugerah Allah SWT. f. Dapat meciptakan hubungan silaturahim dan persaudaraan antara pejual dan pembeli. B. Khiyar dalam Jual Beli 1. Pengertian Khiyar Dalam perspektif Islam, jelas bahwa acuan kejujuran dalam berdagang harus diletakkan dalam kerangka ukuran-ukuran yang bersumber dari ajaran Islam, yakni Al-Qur"an dan Hadis. Karena itu, sistem nilai yang Islami yang mendasari perilaku perdagangan merupakan masalah penting untuk diungkapkan. Dari perspektif Islam tersebut, perdagangan ternyata memiliki dua dimensi, yakni dimensi duniawi dan dimensi ukhrawi. Perdagangan yang dijalankan berlandaskan nilai-nilai Islam dalam penelaahan ini dipahami sebagai yang berdimensi ukhrawi, 40
41 dan demikian sebaliknya berdimensi duniawi apabila suatu aktivitas perdagangan terlepas dari nilai-nilai Islam yang dimaksud.59 Allah menciptakan manusia dengan suatu sifat saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada seorangpun yang dapat menguasai seluruh apa yang diinginkan. Tetapi manusia hanya dapat mencapai sebagian yang diharapkan itu. Dia mesti memerlukan apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Untuk itu Allah memberikan inspirasi kepada mereka untuk mengadakan penukaran perdagangan dan semua yang kiranya dapat bermanfaat dengan cara jual beli dan semua cara hubungan yang lain. Sehingga hidup manusia dapat berdiri dengan baik dan proses hidup ini berjalan dengan baik dan produktif pula. Nabi Muhammad SAW diutus, sedang waktu itu bangsa Arab memiliki aneka macam jual beli dan pertukaran. Oleh karena itu, sebagian yang mereka lakukan dibenarkan oleh Nabi sepanjang tidak bertentangan dengan syari"at yang dibawanya. Sedang sebagian yang lain dilarang yang kiranya tidak sesuai dengan tujuan dan jiwa syari"at. Larangan ini berkisar dalam beberapa sebab, di antaranya: a. Karena ada usaha untuk membantu perbuatan maksiat. b. Karena ada unsur-unsur penipuan c. Karena ada unsur-unsur pemaksaan. Untuk dapat mengaplikasikan nilai positif dan menghindarkan dari perbuatan-perbuatan yang negatif dalam jual beli, sangat perlu kiranya 59 Jusmaliani dkk, Bisnis Berbasis Syariah, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, h.14.
h. 97. untuk menerapkan prinsip-prinsip yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam, khususnya dalam perdagangan yang modern seperti sekarang ini yang sangat rentan terhadap aksi penipuan, sangat perlu adanya hak khiyar antara penjual dan pembeli supaya dari pihak pembeli tidak merasa dirugikan atau tertipu dari jual beli yang telah dilakukan ketika terdapat cacat atau rusak pada barang yang telah dibeli. Kata khiyar dalam bahasa Arab berarti pilihan. Pembahasan al- khiyar dikemukakan para ulama fiqh dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi di bidang ekonomi. Secara terminologi para ulama fiqh telah mendefinisikan al-khiyar, menurut Sayyid Sabiq" antara lain : Wahbah al-Zuhaily mendefinisikan al-khiyar adalah "Hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi"60 Dalam jual beli, menurut agam Islam dibolehkan memilih, apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya. Karena terjadinya oleh sesuatu hal, khiyar dibagi menjadi tiga macam berikut ini. 1. Khiyar majelis Majlis secara bahasa adalah bentuk masdar mimi dari julus yang berarti tempat duduk, dan maksud dari majlis akad menurut kalangan ahli fiqih adalah tempat kedua orang yang berakad berada 60Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010) Cet. Ke-1, 42
dari sejak mulai berakad sampai sempurna, berlaku dan wajibnya akad. Dengan begitu majlis akad merupakan tempat berkumpul dan terjadinya akad apapun keadaan pihak yang berakad. artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Selama keduanya masih ada dalam satu tempat (majelis), khiyar majelis boleh dilakukan dalam berbagai jual beli. Rasulullah Saw. bersabda : ا َعْ يَ بْل "penjual dan pembeli boleh khiyar selama belum berpisah" (Riwayat )ماسم و ىراخبلا هاور( اَف َّرلَفَ تَ ي َْلَاَم ِراَيِْلْاِب ِنا Bukhari dan Muslim). 2. Khiyar syarat, yaitu penjualan yang di dalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual maupun oleh pembeli, seperti seseorang berkata, "saya jual rumah ini dengan harga Rp.1000.000.000,00 dengan syarat khiyar- selama tiga hari". Rasulullah Saw. bersabda : أ )ىقهيبلا هاور( ٍلاَيَل َث َلاَث اَهَ تْعْ بِا ٍتَعْل ِس ِّلُك ِفِِراَيِْلْاِب َتْن "kamu boleh khiyar pada setiap benda yang telah dibeli selama tiga hari tiga malam" (Riwayat Baihaqi). 3. Khiyar "aib artinya dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli, seperti seseorang berkata: "saya beli mobil itu seharga sekian, bila mobil itu cacat akan saya kembalikan", seperti yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dari Aisyah r.a bahwa seseorang membeli budak, kemudian budak tersebut disuruh berdiri di 43
44 dekatnya, didapatinya pada diri budak itu kecacatan, lalu diadukannya kepada rasul, maka budak itu dikembalikan pada penjual.61 2. Dasar Hukum Khiyar Berdasarkan prinsip wajib menegakkan kejujuran dan kebenaran dalam perdagangan, maka haram bagi penjual menyembunyikan cacat barang. Apabila dalam barang yang akan dijual itu terdapat cacat yang diketahui oleh pemilik barang (penjual), maka wajiblah dia menerangkan hal itu dan tidak boleh menyembunyikannya. Menyembunyikan cacat barang dengan sengaja termasuk penipuan dan kecurangan. Adapun landasan khiyar sebagai berikut:
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. an- Nisa" ayat 29). 3. Macam-macam Khiyar Salah satu prinsip dalam jual beli menurut syari"at Islam adalah adanya hak kedua belah pihak yang melakukan transaksi untuk meneruskan 61Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h.84.
atau membatalkan transaksi. Hak tersebut dinamakan khiyar. Hikmahnya adalah untuk kemaslahatan bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi itu sendiri, memelihara kerukunan, hubungan baik serta menjalin cinta kasih di antara sesama manusia. Adakalanya seseorang sudah terlanjur membeli barang, sekiranya hak khiyar ini tidak ada, maka akan menimbulkan penyesalan salah satu pihak dan dapat menjurus pada kemarahan, kedengkian, dendam dan persengketaan dan juga perbuatan buruk lainnya yang dilarang oleh agama. Syari"at bertujuan melindungi manusia dari keburukan- keburukan itu, maka syari"at menetapkan adanya hak khiyar dalam rangka tegaknya keselamatan, kerukunan, keharmonisan dalam hubungan antar manusia.62 Dalam jual beli berlaku khiyar. Khiyar menurut pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.63 Menurut istilah para ahli fiqih, khiyar adalah hak yang dimiliki salah satu atau seluruh pihak akad untuk melanjutkan akad atau membatalkannya, baik karena alasan syar"i atau karena kesepakatan pihak-pihak akad. 62 Hamzah Ya"qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi), Bandung: CV.Diponegoro, 1992, hlm. 101 63 Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah, (Kencana, Jakarta 2013), h. 105 45
46 Atau lebih jelasnya khiyar adalah "Hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan kontrak untuk meneruskan atau tidak meneruskan kotrak dengan mekanisme tertentu".64 Sesuai dengan definisi di atas, khiyar dibagi kedalam dua bagian: 1. Hak khiyar yang timbul karena kesepakatan pihak akad (khiyarat iradiyah). Jadi, hak khiyar ini tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi terjadi karena keinginan dan tidak menyepakati ada khiyar, maka hak khiyar menjadi tidak ada, dan selanjutnya akad berlaku efektif dan tidak bisa dibatalkan. Khiyar yang termasuk dalam kategori ini adalah khiyar syart dan khiyar ta"yin. 2. Hak khiyar yang melekat dalam akad (khiyar hukmiyah). Khiyar ini diadakan untuk memenuhi hajat (mashlahat) pihak akad, maka khiyar ini ada tanpa membutuhkan persetujuan pihak-pihak akad. Khiyar yang termasuk dalam kategori ini adalah khiyar ru"yah dan khiyar "aib. Perlu ditegaskan bahwa khiyar itu terjadi setelah terjadi ijab qabul, jika terjadi sebelum ijab qabul itu dinamakan tawar menawar (musawamah). Khiyar dibagi menjadi beberapa macam : 1. Khiyar Ru"yah a. Definisi Khiyar Ru"yah Khiyar ru"yah adalah hak pilih bagi salah satu pihak yang berkontrak, pembeli misalnya, untuk menyatakan bahwa kontrak yang 64Oni Sahroni dan M. Hasanudin, Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasiya Dalam Ekonomi Syariah, (PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016), h.112
47 dilakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika kontrak berlangsung, dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Atau lebih jelasnya khiyar ru"yah yaitu hak yang dimiliki pihak akad yang melakukan transaksi pembelian barang, tetapi belum melihat barang yang dibelinya untuk membeli atau membatalkannya (tidak jadi membeli) saat melihat barangnya. b. Legalitas Khiyar Ru"yah Para ulama berbeda pendapat tentang hukum khiyar ru"yah sesuai dengan perbedaan mereka tentang bai" "ain ghaibah (menjual barang yang belum terlihat). Mayoritas ahli hukum Islam, yang terdiri atas ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Dzahiriyah berpendapat bahwa bai" "ain ghaibah itu boleh, maka khiyar ru"yah itu juga dibolehkan. Sedangkan para fuqaha yang berpendapat bahwa bai" "ain ghaibah itu tidak boleh, maka khiyar ru"yah itu tidak dibolehkan juga. Para ulama yang membolehkan bai" "ai ghaibah dan khiyar ru"yah berdalil dengan hadis Rasulullah SAW.: "Siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia berhak, khiyar apabila telah melihat barang itu". (HR ad-Daruqutni dari Abu Hurairah). Menurut mereka akad seperti ini dibolehkan karena objek yang akan dibeli itu tidak ada ditempat akad atau karena sulit dilihat, sepeti makanan kaleng.
c. Syarat-syarat Khiyar Ru"yah 1. Menurut mazhab Hanafiyah, hak khiyar ru"yah dimiliki oleh pihak akad secara otomatis tanpa membutuhkan kesepakatan di majlis akad dan hak khiyar ini tidak bisa dibatalkan. Jadi, jika seseorang akan memesan barang untuk dibelinya, maka secara otomatis si pembeli memiliki hak khiyar. 2. Objek akad (ma"qud "alaih) boleh berupa benda atau aset, tetapi tidak boleh berbentuk uang, sperti akad salam. 3. Khiyar ru"yah berlaku dalam akad-akad yang memungkinkan fasakh (dibatalkan) ataupun infasakh (batal dengan sendirinya), seperti akad bai" ijarah, qismah, dan sulh. 2. Khiyar "Aib a. Definisi Khiyar "Aib Setiap pembeli yang melakukan akad itu memiliki hak khiyar ketika melihat atau mengetahui cacat dalam barang tersebut. Yang dimaksud dengan khiyar "aib yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan kontrak bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada objek kontrak, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika kotrak berlangsung. b. Legalitas Khiyar "Aib Seluruh ulama" sudah ijma (konsesus) bahwa khiyar "aib itu dibolehkan (masyru") karena setiap akad bisa disepakati jika objek akad (ma"qud "alaih) itu tidak bercacat. Jika ada cacat pada objek 48
49 akad, maka itu indikasi para pihak akad itu tidak ridha karena itu keridahan menjadi syarat sah setiap akad, maka syariat Islam memberikan hak fasakh kepada pihak yang menemukan cacat pada barang yang di belinya . c. Syarat-syarat khiyar "aib 1) Pihak akad memiliki hak khiyar tanpa harus disyaratkan dalam akad karena salah satu substansi akad adalah barang itu tidak boleh bercacat. Jika objek jual ada cacatnya, maka pembeli memiliki hak khiyar. Hak khiyar ini menjadi gugur, ketika penjual mensyaratkan kepada pembeli bahwa ia tidak bertanggung jawab terhadap setiap cacat yang terjadi pada mabi" dan syarat ini disetujui oleh pembeli. 2) Cacat yang terjadi telah mengurangi harga objek jual. Yang menjadi standar dalam hal ini adalah tradisi pasar atau pendapat ahli (khabir). 3) Cacat itu ditemukan sebelum akad atau setelah akad (sebelum barangnya diserahkan). Jika cacat itu terjadi setelah itu, maka khiyar "aib menjadi gugur. 4) Pembeli tidak mengetahui cacat barang, jika penjual memberitahukan cacat dalam barang tersebut, maka hak khiyar-ya menjadi gugur.
50 3. Khiyar Syart a. Definisi khiyar syart Khiyar syart maknanya, hak yang dimiliki salah satu atau seluruh pihak akad atau bagi orang lain untuk melanjutkan akad atau mem-fasakh-nya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan dalam akad. b. Legalitas Khiyar Syart Seluruh ahli fiqih sepakat bahwa khiyar syart ini dibolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak para pihak dari unsur penipuan yang mungkin terjadi. Walaupun khiyar syart ini akad yaitu luzum dan pada saat yang sama menghilangkan sifat in"qadnya (akad berlaku secara otomatis). Hal ini karena Rasulullah SAW. Pernah berkata kepada Hibban bin Munaqiz al-Anshari, sahabat tersebut sering melakukan praktik penipuan ketika berjual beli, Rasulullah SAW. mengatakan kepadanya: c. Syarat-syarat Khiyar Syrt 1) Menurut jumhur, hak khiyar itu berlaku dengan disyaratkan dan disepakati dalam akad, Imam Malik memiliki pendapat yang lebih longgar, hak khiyar ini ada dengan disyaratkan atau karena kebiasaan masyarakat ("urf). 2) Khiyar Syart ini berlaku dalam akad yang lazim yang bisa di fasakh dan tidak disyaratkan ada serah terima (taqabudh) di majlis (seperti
akad sharf dan salam), baik siftat luzum itu menjadi hak seluruh pihak akad atau sebagian pihak akad. Para fuqaha sepakat, bahwa khiyar ini harus dibatasi waktunya higga waktu tertentu. Apabila jangka waktu khiyar tidak jelas atau tanpa batasan, maka khiyar menjadi tidak sah. Abu Hanifah membatasi waktu khiyar ini selama tiga hari, Hanbaliyah dan sebagian fuqaha Hanafiyah menentukan batasan disepakati pihak-pihak akad, sedangkan Malikiyah meyerahkan kepada kesepakatan pihak akad dengan catatan tidak melebihi kebiasaan. 4. Khiyar Ta"yin a. Definisi Khiyar Ta"yin Yang dimaksud dengan khiyar ta"yin adalah hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang menjadi objek kontrak pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Khiyar at-ta"yin berlaku apabila objek kontrak haya satu dari sekian banyak barang yang berbeda kualitas dan harganya dan satu pihak pembeli misalnya diberi hak menentukan mana yang akan dipilihnya. Dengan kata lain, khiyar ta"yin dibolehkan apabila identitas barang yang menjadi objek kontrak belum jelas. Oleh sebab itu, khiyar at-ta"yin berfungsi untuk menghindarkan agar kontrak tidak terjadi terhadap sesuatu yang tidak jelas (majhul). 51
52 b. Legalitas Khiyar Ta"yin Para ulama berbeda pendpat tentang legalitas khiyar ta"yin. Malikiyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa khiyar ta"yin itu dibolehkan dengan dalil istihsan karena masyarakat membutuhkannya, walaupun terdapat faktor jahalah dalam khiyar ta"yin tersebut tetapi jahalah yang terjadi itu tidak menyebabkan perselisihan, karena harga barang-barang tersebut itu sama. Sedangkan Syafi"iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa khiyar ini tidak boleh berdasarkan qiyas yaitu berdasarkan ketentuan bahwa objek akad itu harus jelas (diketahui) karena dengan adanya khiyar ini, objek akad ini menjadi majhul (tidak diketahui). c. Syarat-Syarat Khiyar Ta"yin 1) Khiyar ta"yin harus disebutkan dan disetujui dalam akad. 2) Objek akad termasuk qimiyat, harga barangnya diketahui dengan jelas, khiyar ini ada manfaatnya, harga barang tidak boleh majhul. 3) Masa waktu khiyar harus jelas. Abu Hanifah membatasi tiga hari, sedangkan dua muridnya menyerahkannya kepada kesepakatan kedua belah pihak. 4) Hak khiyar ini tidak boleh di persyaratkan bagi penjual dan pembeli dalam waktu yang sama, karena ada faktor jahalah (tidak jelas) yang berpotensi menimbulkan perselisihan.
5. Khiyar Majlis Yang dimaksud dengan khiyar majlis adalah hak pilih bagi kedua belah pihak yang berkontrak untuk meneruskan atau tidak meneruskan kontrak selama keduanya masih dalam tempat akad. Khiyar ini hanya berlaku dalam kontrak yang bersifat mengikat kedua belah pihak seperti jual beli dan sewa menyewa. Jadi, apabila suatu kontrak telah dilaksanakan dan dipenuhi semua rukun syaratnya, serta kedua belah pihak sudah saling rela dan sepakat tidak meggunakan hak khiyar, maka kontrak telah sah dan tidak ada lagi pilihan ditempat itu untuk membatalkan kontrak. 6. Aplikasi khiyar dalam perekonomian modern Pada masa sekarang pada faktur atau kwitansi belanja, ataupun ditempelkan didinding toko tertentu, yaitu kalimat ``barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan``. Pernyataan ini terkesan hak khiyar tidak ada lagi. Apalagi di pasar tradisional ada sebagian pedagang yang enggan melayani pembeli yang complaint terhadap mutu barang yang telah dia beli atau benda itu berbeda dengan yang diinginkannya. Kemudian, mereka malah tidak mau menerima atau mengganti barang tersebut. Padahal pada khiyar "aib, perjanjian hak khiyar tidak mesti diungkap pada waktu akad.65 Padahal dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tetang perlindugan konsumen. Kosumen berhak mendapat kompensasi ganti 65Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah (PT Rajagrafindo Persada, Jakarta 2016), h. 126 53
rugi, atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Begitu pula sebaliknya, pedagang ataupun pelaku usaha dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk memberi kompensasi, ganti rugi, dan penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.66 4. Khiyar dalam Akad Jual Beli a. Cacat atau cacat tersembunyi Yang dimaksud "cacat" adalah kerusakan yang dapat mengurangi nilai atau sesuatu yang sangat berharga pada suatu barang.67 Sedangkan perkataan "tersembunyi" dalam hal ini diartikan cacat atau kerusakan yang tidak mudah dilihat oleh seorang pembeli secara normal, bukan karena seorang pembeli yang terlampau teliti, sebab mungkin juga bahwa orang terlampau teliti akan menemukan cacat tersebut.68 Adanya cacat barang, dalam masalah ini ada beberapa penjelasan sebagai berikut. 1) Jika khiyar berasal dari penjual dan cacat terjadi dengan sendirinya, khiyar gugur dan jual beli juga batal. Namun, jika cacat karena perbuatan pembeli atau orang lain, khiyar tidak gugur, tetapi pembeli berhak khiyar dan bertanggung jawab 66 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4huruf h. 67 Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-2, 2001, h. 124. 68 R. Subekti, Aneka Perjanjian, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cet. Ke-10, 1995, h. 20 54
atas kerusakannya. Begitu pula jika orang lain yang merusaknya, maka orang lain tersebut bertanggung jawab atas kerusakannya. 2) Bila khiyar berasal dari pembeli dan ada cacat maka khiyar gugur, sebab barang berada ditangan pembeli.69 Diantara cacat yang menimbulkan hukum ialah, cacat pada jiwa dan cacat pada badan. Cacat-cacat ini ada yang menjadi cacat dengan syarat ada lawannya pada barang yang dijual, yakni cacat dari segi syarat. Ada pula cacat-cacat yang menimbulkan hukum, meski tidak disyariatkan adanya lawan pada barang yang dijual. Apabila barang masih berada ditangan pemilik pertama,yakni belum diserahkan kepada pembeli, akad dianggap dikembalikan (dibatalkan). Dalam hal ini tidak memerlukan keputusan seorang hakim, tidak pula membutuhkan keridhaan. Hal itu disepakati oleh Mahzab Syafi"i dan Hanafi. Madhzab Hanafi berpendapat, apabila barang sudah diserahkan kepada pembeli, harus ada kerelaan ketika menyerahkannya atau diserahkan melalui keputusan hakim.70 Hal itu untuk mencegah adanya pertentangan sebab adanya kemungkinan cacat tersebut baru sehingga tidak wajib dikembalikan atau cacatnya sudah lama sehingga wajib dikembalikan. 69 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer ( Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial), Bogor: Ghalia Indonesia, Cet. Ke-1, 2012, h. 89 70 Al-Kasani, Badai" Ash-Shanai " fi Tartib Asy-Syarai " h. 281 55
Madhzab Hanafi berpendapat bahwa membatalkan akad setelah diketahui adanya cacat adalah ditangguhkan, yakni tidak disyaratkan secara langsung.71 Adapun Ulama Syafi"iyah dan Malikiyah mengatakan pembatalan harus dilakukan sewaktu diketahuinya cacat supaya orang yang berakad tidak madharat karena mengakhirkan, yakni hilangnya khiyar karena pengakhiran sehingga akad menjadi lazim (mengikat). Sedangkan macam-macam hukum- hukumnya terbagi menjadi sebagai berikut. a. Dipersilahkan, yaitu apakah iqalah itu pembatalan jual beli pertama atau jual beli baru. Imam Ahmad, Imam Syafi"i, dan Abu Hanifah berpendapat bahwa iqalah adalah pembatalan jual beli pertama, sedang Imam Malik berpendapat bahwa iqalah adalah jual beli baru. b. Pembatalan (iqalah) diperbolehkan jika sebagian barang mengalami kerusakan. c. Tidak boleh ada kenaikan atau atau pengurangan harga pada iqalah. Jika terjadi kenaikan atau pengurangan harga maka iqalah tidak diperbolehkan, dan ketika itu menjadi jual beli baru yang baru yang seluruh hukum jual beli diberlakukan padanya, seperti syarat makanan harus sudah diterima, ada shighat jual beli dan sebagainya. Pembatalan dalam jual 71 Ibnu Qudamah, Al-Mugni, Mesir: Mathba"ah Al-Imam, Juz IV, h. 144 56
beli itu merupakan perilaku ekonomi yang mengarah pada kondisi yang membangun agar dalam jual beli tidak ada yang dikecewakan, baik pada penjual maupun pembeli.72 b. Hikmah Khiyar Khiyar mengandung beberapa hikmah yang bermanfaat bagi manusia diantaranya sebagai berikut: 73 1) Khiyar dapat membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip Islam, yaitu suka sama suka antara penjual dan pembeli. 2) Mendidik masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan akad jual beli, sehingga pembeli mendapatkan barang dagangan yang baik atau benar-benar diinginkan. 3) Penjual tidak semena-mena menjual barangnya kepada pembeli, dan mendidiknya agar bersikap jujur dalam menjelaskan keadaan barangnya. 4) Terhindar dari unsur-unsur penipuan, baik dari pihak penjual maupun pembeli, karena ada kehati-hatian dalam proses jual beli. 5) Memelihara hubungan baik antara penjual dan pembeli. Setiap muamalah pasti terjadi antara dua orang dengan kemungkinan-kemungkinan berupa pertukaran barang dengan 72 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial), h. 83 73 Wahbah al-Zuhayli, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh, Juz V, h. 3523 57
barang, atau barang dengan sesuatu yang berada dalam tanggungan (hutang), atau tanggungan dengan tanggungan74 c. Berakhirnya dan Hilangnya Khiyar Ada beberapa pendapat tentang batas waktu khiyar, menurut Imam Syafi"i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa jangka waktu khiyar ialah tiga hari sedangkan menurut Imam Malik dan Abu Hanifah jangka waktu khiyar ialah sesuai dengan kebutuhan.75 Perkara yang menghalangi pengembalian barang yang cacat dan akad menjadi lazim (mengikat) di antaranya dengan sebab-sebab sebagai berikut: 1) Ridha setelah mengetahui adanya cacat, baik secara jelas diucapkan atau adanya petunjuk. 2) Menggugurkan khiyar, baik secara jelas atau adanya petunjuk. Seperti "aku telah mengugurkan khiyar", dan ucapan yang serupa. 3) Barang rusak karena perbuatan pembeli atau berubah dari bentuk aslinya. 4) Adanya tambahan pada barang yang bersatu dengan barang tersebut dan bukan berasal dari aslinya atau tambahan yang terpisah dari barang tetapi berasal dari aslinya, seperti munculnya buah atau lahirnya anak.76 74 Bidayatul Mujtahid, Terj. Ibnu Rusyd, Juz III, h. 2 75 Sayyid sabiq, Fiqih Sunah 13........,h.102 76 Wahbah Zuhaili, Al-Fiqhu Al-Islami, Juz IV, h. 567-569. 58
a. Adapun ketentuan mengenai masa berakhirnya khiyar ialah sebagai berikut77: b. Dengan berpisah keduanya dari tempat jual beli menurut adat kebiasaan jika dengan khiyar majlis. c. Setelah keduanya melihat objek yang di jualbelikan jika dengan khiyar ru"yah. d. Dengan berakhirnya jangka waktu khiyar. Selama tiga hari jika menggunakan khiyar syarat atau sesuai dengan kesepakatan keduanya. e. Akad telah dibatalkan dan dinyatakan sah oleh pemilik khiyar. f. Masa waktu khiyar telah habis, walaupun tanpa ada pernyataan batal dari pemilik khiyar, dan jual belinya menjadi sah dan sempurna. g. Objek yang diperdagangkan rusak (cacat) atau hilang dari tangan yang berhak khiyar. Jika khiyar dari penjual maka jual beli menjadi batal, jika khiyar milik pembeli, maka jual beli itu mengikat dan tidak boleh dibatalkan. h. Objek yang diperdagangkan tidak segera dikembalikan atau telah dimanfaatkan seperti, dipakai, disewakan, dijual dan lainnya dalam khiyar aib, sebab mengindikasikan rela dengan kondisi barang, dan memilih untuk melangsungkan akad.78 77 Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, Jakarta: Attahiriyah, 1976, h. 275 78 Musthafa Al-Khin, al-Fiqh al-Manhaj, ala Mahzab Imam Syafi"i, Juz VI, h. 21. 59
C. Tinjaun Pustaka Pertama, Irma Ardianti (2018), Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Barang Retur Di Toko Bangunan UD Sinar Alam Mojokerto. Hasil penelitian menyimuplkan bahwa dalam praktiknya penjual menerima barang retur dari pembeli yang kualitasnya masih belum jelas. Artinya ada yang kondisi barang nya baik ada yang tidak. Hal tersebut memungkinkan dua hal yaitu jual beli akan tetap sah karena meskipun barang yang diterima oleh pembeli adalah barang retur, tetapi kualitasnya masih baik. Akan tetapi jual beli akan menjadi rusak jika barang retur yang diterima oleh pembeli mengalami cacat yang tidak disadari oleh toko maupun pembeli. Denga begitu pembeli berhak mendapat ganti kerugian, dengan membawa bukti nota pembelian dari toko. Kemudian hak khiyar aib seharusnya diberikan pada pembeli jika sebelumnya sudah melakukan perjanjian atas barang yang dibeli sebelum melakukan akad. Kedua, Wulan Widya Astuti (2018), Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Barang Dengan Barang di Kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa akad pada praktik pengembalian sisa pembelian dengan barang merupakan akad jual beli yang hanya diberikan atau kebijakan pedagang tetapi tidak adanya kesepakatan terlebih dahulu dengan mahasiswa. Sehingga mau tidak mau, ikhlas tidak ikhlas mahasiswa harus menerima uang kembalian dengan permen. Seharusnya tidak semestinya juga pihak pedagang mengabaikan hak pembeli yaitu mahasiswa yang ingin agar uang kembalian berbentuk uang tunai 60
61 bukan dalam bentuk barang yaitu permen. Kemudian dalam pandangan hukum Islam tidak boleh memakan harta orang lain secara batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka yaitu adanya keralaan khususnya pihak pembeli. Bahwa dalam hukum Islam suatu transaksi dikatakan tidak sah jika adanya salah satu pihak yang merasa dirugikan.
BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN A. Sejarah Berdirinya Toko Push Pin di Jalan Antasari Bandar Lampung Pada tahun 2010 sebelum dibangunnya toko Push Pin, toko ini terletak di Pasar Tengah Bandar Lampung. Toko tersebut bernama toko ATK yang menjual peralatan sekolah dan kantor. Toko di pasar tengah mempunyai batas waktu untuk belanja dari pukul 08.00 WIB - 17.00 WIB. Dengan waktu yang sangat singkat konsumen tidak bisa belanja dengan nyaman dan terburu-buru karena waktu yang sangat sedikit. Jika konsumen ingin membeli alat tulis kantor (ATK) pada malam hari, mereka terhambat karena waktu yang singkat dari pagi hingga sore.79 Karena minimnya tempat dan kurang kenyamanan konsumen untuk berbelanja, lalu pemilik toko kecil di pasar tengah tersebut mempunyai ide untuk membangun toko yang bernama Push Pin. Toko Push Pin didirikan pada tanggal 06 juni 2014 di Bandar Lampung. Seiring dengan pertumbuhan pasar, toko push pin terus melakukan transformasi dengan merekrut Profesional- profesional muda untuk memperkaya organisasinya agar dapat melayani permintaan pasar akan kebutuhan alat tulis kantor (ATK). Toko Push Pin awal berdiri beralamat di Jl. Diponegoro No.88, Teluk Betung Bandar Lampung. Sekarang toko Push Pin sudah mencapai 4 cabang di Bandar Lampung yang beralamat di Jl. Pangeran Antasari No.143-144 Bandar 79 Wawancara Pak Aliong (Kepala Toko Push Pin Jl. Antasari Bandar Lampung) tanggal 4 juni 2019 62
Lampung, dan di Jl. ZA.Pagar Alam No.17, Labuhan Ratu, Kedaton Bandar Lampung. Dalam hal ini, toko Push Pin tempat ternyaman untuk berbelanja bukan hanya alat kebutuhan kantor saja. Toko push pin menjual banyak ragam seperti, elektronik, dekorasi ulang tahun, tas, frame foto, dan masih banyak lainnya. Di dirikannya toko push pin untuk kenyamanan konsumen dan kepuasan dalam berbelanja, dan mempunyai waktu lebih lama dengan adanya fasilitas dan tempat yang lebih nyaman. Toko Push Pin buka dari pukul 09.00 s.d 22.00 WIB. Dengan adanya toko push pin waktu belanja konsumen bisa lebih lama dan pelayanan bisa lebih nyaman, dan konsumen bisa memilih barang sendirinya tanpa terburu-buru. B.Gambaran Umum Pengembalian Barang yang Sudah Dibeli Pak Aliong sebagai pemilik toko Push Pin, Pak Aliong membangun toko Push Pin ini untuk kenyamanan pelanggan saat berbelanja. Transaksi di toko Push Pin sama seperti swalayan pada umumnya, membeli, mentotal dan membayar di kasir. Ketika belanja di Push Pin konsumen bisa sepuasnya memilih dan mencari barang yang di inginkan nya. 80 Setelah belanja dan memilih barang yang ingin dibeli, barang yang kita beli langsung dibawa ke kasir dan mentotal berapa jumlah barang dan berapa jumlah total yang akan di bayar. Dalam hal ini kepala toko memberlakukan larangan pengembalian barang yang sudah dibeli dalam keadaan tidak sesuai dengan alasan jika barang elektronik ada 30% kerusakan maka tidak dapat 80 Wawancara Pak Aliong (Kepala Toko Push Pin Jl. P. Antasari Bandar Lampung) tanggal 4 juni 2019 63
dikembalikan karena dari pihak suplayer tidak bisa meretur barang kembali dan jika ditukar toko Push Pin akan rugi. Jadi dalam jual beli itu antara pembeli dan penjual harus An-Taradhin yaitu suka sama suka, rela sama rela. Yang terjadi di toko Push Pin jalan Antasari tidak demikian karena barang yang dibeli konsumen tidak dalam keadaan bagus, saat konsumen meminta dikembalikan pihak melarang barang yang sudah dibeli dikembalikan. Maka dari itu salah satu pihak dirugikan adanya larangan pengembalian barang yang sudah dibeli, jadi jual beli tidak didasari oleh suka sama suka atau rela sama rela. Menurut saudara Riko yang merupakan salah satu karyawan di toko Push Pin Jl. P. Antasari Bandar Lampung, bahwasannya barang yang sudah dibeli boleh dikembalikan dengan syarat konsumen masih berada di dalam toko. Jika konsumen sudah berada di luar toko Push Pin maka barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, sebab sudah di luar tanggung jawab toko Push Pin.81 Berdasarkan kebijakan toko adanya tulisan di struk belanja adalah barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Dan adanya konsumen ingin mengembalikan barang yang sudah dibeli di toko Push Pin. Dengan itu konsumen melakukan penukaran barang yang sudah dibeli karena adanya kecacatan. Menurut kasir dari toko Push Pin tersebut tidak bisa mengembalikan barang yang sudah dibeli, karena sudah ada peringatan distruk belanja. Konsumen tetap ingin menukar barang tersebut dan akhirnya konsumen bertemu kepada manager toko. Manager toko Push Pin pun berkata tidak bisa dikembalikannya barang tersebut, pihak toko beralasan karena pada saat 81 Wawancara Saudara Riko (Karyawan Toko Push Pin Jl. P. Antasari Bandar Lampung) tanggal 4 juni 2019 64
65 terjadinya transaksi jual beli di kasir antara pembeli dan pihak toko sudah sama-sama memeriksa kondisi barang yang menjadi objek beli tersebut, jika semuanya sudah baik kondisinya maka barulah transaksi jual beli dilakukan, tapi jika kondisi barang tersebut sudah tidak baik lagi, maka pihak toko akan memberi ganti barang yang lebih baik lagi demi kepuasan pelanggan dan konsumen toko push pin. Sebagaimana dalam kaidah fiqh yang berbunyi Ad-Dhararu Yuzalu yaitu kemudharatan harus dihilangkan. Dalam hal ini ada kemudharatan dalam jual beli yang terjadi di toko Push Pin karena ada pihak yang dirugikan yaitu pembeli. Hal di atas menjadikan barang yang sudah dibawa keluar toko oleh pembeli, maka kondisi barang itu sudah menjadi tanggung jawab pembeli, karena pihak toko sudah bertanggung jawab atas kondisi barang sampai dibeli dan dibawa oleh pihak pembeli. C. Pandangan Konsumen Terhadap Dilarangnya Mengembalikan Barang yang Sudah Dibeli Berdasarkan hasil wawancara dengan konsumen mengenai pengembalian barang yang sudah di beli pada toko push pin: Menurut saudari Septi salah satu konsumen toko Push Pin ia mengatakan bahwa ia pernah belanja di toko Push Pin membeli sebuah mika roll. Ternyata saat sampai dirumah mika yang dibeli salah ukuran pada saat ingin menukar mika roll tersebut pihak kasir menolak permintaan tersebut dengan adanya larangan pengembalian barang yang sudah dibeli ia tidak setuju
adanya larangan pengembalian barang tersebut. Karena pada saat konsumen sebagai pembeli sangat dirugikan. Dalam hal ini barang seharusnya bisa ditukar dengan barang kembali. Sehingga ia tidak terima jika barang yang dibeli ada cacat tidak bisa diganti dengan barang yang baru.82 Menurut saudara Yoga salah satu konsumen toko Push Pin, ia mengatakan bahwa dia pernah belanja di toko Push Pin ia membeli sebuah jam. Ternyata setelah 2 hari yoga baru menyadari jamnya ada kecacatan, saat yoga ingin mengembalikan barang tersebut ke toko Push Pin ternyata pihak toko menolak karena barang tersebut sudah diluar tanggung jawab toko. Dengan hal ini ia menjelaskan bahwa ia tidak setuju atas ketentuan larangan pengembalian barang yang ada di toko Push Pin. Karena alasannya, barang yang sudah dibeli tersebut ada kecacatan.83 Menurut saudara Rizky Pinkkan salah satu konsumen toko Push Pin, ia mengatakan bahwa ia pernah belanja di toko Push Pin ia membeli headset. Ketika digunakan headset tersebut mati sebelah, lalu saat ingin dikembalikan pihak kasir menanyakan struk ternyata konsumen sudah tidak punya struk headset tersebut. Dengan hal ini konsumen sangat tidak setuju dengan adanya penerapan larangan barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan.84 Sebaiknya toko Push Pin memberlakukan khiyar majelis. Khiyar majelis adalah antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan atau 82 Wawancara Saudari Septi (Konsumen Toko Push Pin Jl. P. Antasari Bandar Lampung) tanggal 4 juni 2019 83 Wawancara Saudara Yoga (Konsumen Toko Push Pin Jl. P. Antasari Bandar Lampung) tanggal 4 juni 2019 84 Wawancara Saudara Rizky Pinkan (Konsumen Toko Push Pin Jl. P. Antasari Bandar Lampung) tanggal 4 juni 2019 66
membatalkannya. Padalah khiyar itu disyariatkan atau dibolehkan dalam Islam karena bisa jadi ada syarat yang tidak terpenuhi atau cacat barang yang tidak diketauhi oleh pembeli sehingga ada pihak yang tidak ridha atau merasa dirugikan. D. Alasan Toko Push Pin Melarang Pengembalian Barang yang Sudah Dibeli Berdasarkan hasil survei kepada pihak toko Push Pin yang berada di Jalan Pangeran Antasari Bandar Lampung, maka dapat diketahui alasan toko membuat peraturan yang membuat tentang segala sesuatu barang yang sudah di beli tidak dapat di kembalikan dikarenakan dari pihak Supplier (penyuplai) tidak dapat return barang yang ada cacatnya. Yang ditakutkan dari pihak toko ialah jika barang yang dikembalikan sudah di luar toko bisa saja barang yang ingin ditukar kembali sudah tidak baik atau dalam keadaan cacat/rusak dan mengakibatkan penurunan harga jualnya sehingga menimbulkan kerugian pada pihak toko Push Pin. Pembeli pada saat melakukan belanja di toko Push Pin harus lebih teliti, dan saat ingin membayar di kasir. Kasir menegaskan barang yang sudah di total dan dibawa keluar dari toko tidak dapat dikembalikan lagi. Saat barang yang di cek dan masih berada dalam toko, masih ada toleransi untuk ditukarkan barang yang ada kerusakkan itu. Barang yang boleh di tukar seperti barang alat tulis, buku, alat tulis kantor, dan lain-lain. Tujuan diadakannya perjanjian ini pihak distributor maupun toko merasa aman dalam kegiatan bisnisnya, selain menguntungkan pihak distributor karena barang yang tidak laku pun tidak merugikannya karena 67
barang tersebut bisa ditukar kembali ketika barang tersebut rusak atau telah habis masa laku barang, jadi masih bisa lagi untuk diperdagangkan. Menurutnya hal itu sah-sah saja dilakukan karena pada saat terjadinya transaksi awal dikasir para pihak sudah memeriksa barang bersama tentang kondisi jika kondisi baik maka transaksi bisa dilanjutkan, tapi jika kondisi barang tidak baik maka barang akan ditukar dengan kondisi yang baik sebelum terjadinya transaksi di kasir. 68
BAB IV ANALISIS DATA A. Pelaksanaan Praktik Akad Jual Beli di Toko Push Pin Jalan Antasari Bandar Lampung Sebagai mahluk sosial semenjak berada di muka bumi ini perlu adanya bantuan orang lain dan tidak akan sanggup untuk hidup sendiri memenuhi kebutuhann hidup yang kian hari makin bertambah. Oleh karena itu Hukum Islam telah meletakkan aturan-aturan bagi kebutuhan manusia yang stresingnya untuk kemaslahatan mereka dengan orang lain, maka Allah menunjukkan manusia dengan melalui akad jual beli dengan dasar penentuan harga untuk menghindari kepicikan dan kesukaran untuk mendatangkan kemudahan. Maka dari itu penulis akan menguraikan mengenai praktik pengembalian barang yang sudah di beli. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Toko Push Pin Jalan Antasari Bandar Lampung dan dalam penelitian ini pengumpulan data menggunakan metode, wawancara, observasi, dokumentasi, serta pengisian kuesioner bahwa proses pengembalian barang yang sudah di beli di toko Push Pin Jalan Antasari Bandar Lampung adalah sebagai berikut: 1. Di lihat dari objek transaksi jual beli barang yang tidak bisa di kembalikan a) Barang yang dijual Toko push pin yang menjual barang kebutuhan alat tulis kantor. Di dalam toko push pin barang yang dijual bukan hanya alat tulis kantor 69
70 saja, melainkan dekor ulang tahun, perlengkapan sekolah, dekorasi untuk rumah, dan barang elektronik lainnya. b) Waktu belanja konsumen Waktu untuk belanja di toko push pin ini dari pagi pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 malam. Waktu yang sangat panjang untuk konsumen berbelanja tanpa harus terburu-buru. 2. Dilihat dari subjek transaksi jual beli barang yang tidak bisa dikembalikan a) Kepuasan Konsumen Dengan adanya Toko Push Pin yang dulu nya berdiri di Pasar Tengah Bandar Lampung, hingga saat ini konsumen dibuat menjadi lebih nyaman untuk berbelanja. Kepuasan konsumen karena, mereka bisa memilih barang lebih nyaman, dan waktu berbelanja lebih lama dengan fasilitas yang nyaman. Tetapi ketika pembelian barang terdapat beberapa konsumen yang merasa dirugikan karena saat pembelian barang di temui cacat dalam barang tersebut, lalu saat konsumen ingin mengembalikan barang yang sudah dibeli, ternyata barang tersebut tidak bisa dikembalikan. Pada kasus ini pihak konsumen sangat merasa dirugikan karena barang yang sudah dibeli tidak dapat digunakan. 3. Dalam Segi Pembayaran Pembayaran yang dilakukan di toko push pin sama dengan toko- toko pada umumnya. Jika pembeli sudah selesai membeli barang yang sudah dipilih dan ingin ditotal berapa biaya yang harus dikeluarkan,
konsumen langsung menuju ke kasir untuk mentotal berapa biaya belanja yang harus dibayar. Setelah di kasir, konsumen memberikan barang tersebut kepada kasir tersebut. Kemudian kasir menyecan barang yang harus di bayar di komputer toko tersebut, setelah menyecan barang yang kita beli sudah selesai di cek dan sudah disebutkan berapa total yang harus dibayar oleh konsumen. Transaksi pembayaran ada di kasir, sebelum dibawa keluar barang-barang yang dibeli tadi di cek kembali oleh kasir dan konsumen. Setelah itu barang dibawa pulang konsumen. Di sini penjual dapat disebut dengan pelaku usaha, sementara ada sebagai orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan disebut dengan konsumen. Jika toko Push Pin tersebut mempunyai kewenangan untuk membuat suatu aturan maka di sisi lain monsumen mempunyai hak dan kewajiban, berikut hak konsumen adalah: a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/jasa. b. Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang attau jasa tersebut seuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang. 71
d. Hak untuk di dengar pendapatdan keluhannya atas barang yang digunakan. e. Hak untuk mendapat konpensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya. f. Hak hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan penjelasan diatas, menurut penulis pelaksanaan praktik akad jual beli di Toko Push Pin Bandar Lampung yakni secara praktik pelayanan pada konsumen sangat baik, namun apabila barang yang sudah di beli tidak bisa dikembalikan jika ada kerusakan atau cacat barang. Hal ini menimbulkan kerugian pada konsumen yang mana toko push pin memberikan keputusan sepihak yang tertera pada struk pembelian, melarang barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan tanpa ada kesepakatan antara konsumen. B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan praktik Penjualan di Toko Push Pin Jalan Antasari Bandar Lampung Jual beli adalah bagian dari muamalah yang mempunyai dasar hukum jelas baik dari Al-Qur"an, As-Sunah dan telah menjadi ijma" ulama dan panutan bagi kaum muslimin. Sesuai ketentuan fiqih bahwa dalam jual beli ada rukun dan syarat sahnya jual beli. Di antaranya ada yang terkait dengan rukun jual beli yaitu adanya penjual dan pembeli, ada uang dan benda yang diperjual belikan dan adanya ijab, kabul. Setiap pembeli yang melakukan akad itu memiliki hak khiyar ketika melihat atau mengetahui cacat dalam barang tersebut. Yang dimaksud dengan 72
khiyar "aib yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan kontrak bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada objek kontrak, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika kotrak berlangsung. Seluruh ulama" sudah ijma (konsesus) bahwa khiyar "aib itu dibolehkan (masyru") karena setiap akad bisa disepakati jika objek akad (ma"qud "alaih) itu tidak bercacat. Jika ada cacat pada objek akad, maka itu indikasi para pihak akad itu tidak ridha karena itu keridahan menjadi syarat sah setiap akad, maka syariat Islam memberikan hak fasakh kepada pihak yang menemukan cacat pada barang yang di belinya. Objek jual beli dikatakan sah karena memenuhi syarat jual beli dalam kategori objek yang di perjual belikan yaitu: ada barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan aqad, mampu menyerahkan, mengetahui dan barang yang diaqadkan ditangan. Jadi bila dilihat dari objek, praktik jual beli pengembalian barang yang sudah di beli syarat-syarat jual beli dalam Islam sudah terpenuhi. Kedua dari segi akad, praktik barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan adalah tidak sah karena tidak terpenuhi rukun dan syaratnya- syaratnya. Akad dalam larangan pengembalian barang yang sudah dibeli sudah sesuai dengan syarat-syarat jual beli menurut hukum Islam yaitu: orang yang beraqad atau al-muta"aqidain (penjual dan pembeli), ada sighat (lafal ijab dan qabul), ada barang yang dibeli, ada nilai tukar pengganti barang. Sedangkan syarat-syarat dalam jual beli adalah unsur yang harus dipenuhi oleh masing- 73
masing dari rukun itu sendiri. Adapun syarat-syarat dalam jual beli adalah: baligh, berakal, dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa) kedua nya tidak mubazir. Ketiga dari segi khiyar, praktik larangan pengembalian barang yang sudah dibeli di Toko Push Pin Jalan Antasari Bandar Lampung. Jadi praktik larangan pengembalian barang yang sudah di beli di Toko Push Pin Jl. P.. Antasari Bandar Lampung adalah sah jadi praktik larangan pengembalian barang yang sudah dibeli di Toko Push Pin Jalan Antasari Bandar Lampung diperbolehkan tanpa ada yang dirugikan. Dalam jual beli di dalamnya terdapat rukun dan syarat yaitu akad (ijab kabul), orang orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan ma"kud alaih (objek akad). 1. Jadi dalam hukum Islam praktik jual beli larangan pengembalian barang yang sudah dibeli belum sesuai dengan hukum Islam sebab, adanya salah satu pihak yang dirugikan yaitu pembeli sedangkan dalam hukum Islam tidak boleh merugikan salah satu pihak dan menghilangkan kemudharatan itu lebih baik. Menurut penulis dalam hukum Islam praktik akad jual beli yang terjadi tidak sesuai dengan syarat dan rukun akad jual beli,sebab rukun dan syarat akad jual beli ialah, pihak yang berakad, objek akad,tujuan pokok akad dan kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan praktik pengembalian barang yang sudah dibeli tidak adanya kesepakatan kedua belah pihak. 74
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan urian pada bab-bab terdahulu di atas, maka pada bab terkahir ini dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 2. Praktik larangan pengembalian barang yang sudah di beli di Toko Push Pin Jalan Antasari Bandar Lampung ialah adanya larangan pengembalian barang yang sudah dibeli, pihak Toko Push Pin melarang pengembalian barang yang sudah dibeli supaya tidak ada kerugian diantara penjual dan pembeli sedangkan bila ada kecacatan barang yang dibeli akan dijelaskan terlebih dahulu oleh pihak toko dan toko push pin akan menggantinya sebelum pembeli keluar dari toko. Dalam hal ini dibutuhkan ketelitian dari pihak konsumen dan toko Push Pin. 3. Praktik larangan pengembalian barang yang sudah dibeli yang terjadi di toko Push Pin Jl. P. Antasari Bandar Lampung belum sesuai dengan hukum Islam sebab, adanya salah satu pihak yang dirugikan yaitu pembeli sedangkan dalam hukum Islam tidak boleh merugikan salah satu pihak dan menghilangkan kemudharatan itu lebih baik. 75
B. Saran 1. Untuk penjual sebaiknya ketika akan membuat peraturan hendaklah mencari aturan yang tidak saling merugikan antara penjual dan pembeli, dikarenakan dasar dari jual beli adalah suka rela. 2. Untuk pembeli ketika melakukan kegiatan transaksi hendaklah di pilih dengan cermat lebih teliti sebelum keluar dari toko sehingga tidak menyebabkan kerugian pada diri sendiri ataupun orang lain. 76
DAFTAR PUSTAKA Abdullah Bin Muhammad Ath-TayyarDkk. Ensiklopedia Fiqih Muamalah cetakan ke II. Yogyakarta: Makhtubah Al-Hanif, 2009. Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014 Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh. Jakarta: Amzah, cet ke-2, 2011 Abdurohman, Analisis Penerapan Akad Ju'alah dalam Multi Level Marketing, Al-Adalah Vol XII No 2 Desember 2016, h. 180 On-Line tersedia di: 29 Juni 2019, pukul 20:30 WIB Abi Abdillah Muhammad bin Ismail. Sahih Bukhori, Jilid III Abu Zahro, Ushul Fiqh. Jakarta: Pustaka Firdaus, cet ke-14, 2011 Ahmad Hasan. Terjemahan Bulughul Maraam Ibnu Hajr Al "Asqalani Bangil : Pustaka Tamaam Bangil, 2001 Ahmad Sudirman. Qawa'id Fiqhiyah Dalam Perspektif Fikih. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2004 Akh Minhaji. Strategies For Social Research: The Metodological Imagination In Islamic Studies. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Pers, 2009. Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, h. 322 Amir Syarifudin. Garis-Garis Besar Fiqih Bogor Kencana, 2003 Amir Syarifudin. Ushul FiqhJilid 2 Jakarta: Kencana, 2011 Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar Penelitian Suatu Penelitian Hukum Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006. Ascarya Akad dan Produk Bank Syariah Jakarta: Rajawali Pers, 2013 Asikin. Amirudin dan Zainal,Pengantar Metode Dan Penelitian Hukum Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003. Departemen Agama RI Al-Quran Al-Karim dan Terjemahannya, HALIM Publishig & Distributing, 2013.
Departemen Pendidikan Nasioal. Kamus Besar Bahasa Indoesia,Pusat Bahasa Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2008 Efa Rodah Nur. "Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika Dalam Trasaksi Bisnis Modrn" Al-Adalah Vol.XII, no. 3, Juni 2015, h. 656 On- Line tersedia di 22 Juli 2019 pukul 20:57 WIB Enang Hidayat. Transaksi Ekonomi Syariah Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016 Hadi, Sutrisno. Metode Research Jilid I. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikolog UGM, 1981. Haroen, H. Nasrun. Fiqh Muamalah Cetakan ke II. Jakarta: Gaya Media Permata, 2007. Ibrahim. Penerapan Fikih Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2004. Malik, Imam. Muwatha, No. Hadist 1168, Juz 4 ImamMustofa. Fiqih Muamalah Kontemporer, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016. Kartono. Kartini. Metode Research Bandung: Mandar, 1990. Kebudayaan. Departemen Pendidikan Dan,Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka, 1997. Ja"far, Khumedi. Hukum Perdata Islam Di Indonesia Permatanet Publishing: 2016 Hasan,M. Ali Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam. Jakarta: Raja Grafindo, 2003 Mardani. Fiqih Ekonomi Syariah Kencana, Jakarta 2013 Masykur anhari. ushul fiqh. surabaya: diantama, cet ke-1, 2008 Moh. Prabundu Tika. Metodologi Riset Bisnis Jakarta: Bumi Aksara, 2006 Muhammad. Abdul Kadir.Hukum Dan Penelitian HukumBandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
Mustofa. Imam. Fiqh Muamalah Kontemporer Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016. Nasional. Departemen Pendidikan,Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa(Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama Edisi IV, 2011). Nazir. Moh. Metode Penelitian,(Bogor: Ghalia Indonesia, 2009). Raco. R. Metode Penelitian Kualitatif : Keunggulannya,(Jakarta: Grasindo, 2008). Jenis Karakteristik Dan Sugiyono. Metode Penelitian Kuantatif Kualitatif Dan R&D,(Bandung: Alfabeta, 2008). Suhendi. Hendi. Fiqh Muamalah,(Jakarta : Raja Grafindo Persada , 2010). Sumardi. Suryabarata. Metode Penelitian cetakan ke I, ( Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1998). Syah. Ismail Muhammad. Filsafat Hukum Islam ,( Jakarta : Bumi Aksara , 1999). Tohaputra. Ahmad. Al-Qur'an Dan Terjemahan,( Semarang: CV. Asy-Syifa, 2013). Zainudin. Mashuri Dan. Metodologi Penelitian,( Bandung: PT. Refika Aditama, 2009). Sumber Jurnal Nur, Efa Rodiah "Riba dan Gharar Suatu Tinjauan dan Hukum dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern". Jurnal Al-Adalah, Vol.XII, No 3. 2015.