Kedudukan Perempuan Dalam Masyarakat Hukum Adat Melayu Riau Geofani Milthree Saragih1, Yoga Triwanda2, Zainul Akmal3 Fakultas Hukum Universitas Riau Abstract The purpose of this paper is to determine the position and role of women in the Riau Malay customary law community and to find out the Rights and Obligations of Women in Leadership and Election of Riau Malay Customary Heads. It was found for the first time that the position and role of women in indigenous peoples in Riau differed between regions. This is because the customary system in Riau also varies from one region to another. The two rights and obligations of women in the Leadership and Election of Customary Heads are not too big. women do not even have the right to become tribal leaders, but in certain areas women have the special right to reject the chosen adat leader. This may result in re-election, provided it is in accordance with custom. Keywords: Position Women, Tradition Pendahuluan Pada dasarnya, manusia terdiri dari laki- laki dan perempuan. hidup berdampingan adalah kondrat manusia sebagai makhluk yang diciptakan secara berpasang-pasangan. Secara alamiah, manusia juga merupakan makhluk sosial yang sangat bergantung dengan manusia lainnya. Pada aspek kedudukan, antara laki-laki dan perempuan pada dasarnya memiliki perbedaan, namun perbedaan ini bukan berarti perempuan lebih rendah atau lebih tinggi dari tidak juga laki-laki, menjadikan lelaki lebih tinggi atau lebih rendah dari perempuan. begitu sebaliknya Dari aspek Hak Asasi Manusia, pada dasarnya semua manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam penegasan perjuangan aktivis Hak Asasi Manusia, namun dalam realitanya tidak demikian. Ada beberapa aspek yang memperngaruhi suatu kedudukan, semua ini tergantung pada stigma, ajaran, dogma, agama serta alasan-alasan mendasar lainnya. Pada Adat Melayu Riau misalnya, kedudukan perempuan dapat dikatakan hanya terdiri dari satu halaman dari lima puluh halaman tersedia yang ada. Hal ini dikarenakan Adat Melayu Riau sangat erat kaitannya dengan agama Islam. Hal demikian dapat kita ketahui dari filosofi yang terkenal di Adat Melayu Riau yang berbunyi Adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah. Dari sini dikandung makna syarak = mengata, adat = memakai. 1 Pada intinya filosofi ini menegaskan bahwa Adat Melayu Riau berlandaskan Kitab agama, yang dimana agama yang dimaksud dalam hal ini adalah agama Islam. Melayu Riau yang sangat terpengaruh oleh agama Islam ini disebut dengan Melayu Modern. Melayu Modern adalah melayu yang hidup pada masa modern yang oleh Willam Hunt didefenisikan dengan orang muslim yang dalam kesehariannya berkomunikasi dengan bahasa Melayu, serta memakai adat resam Melayu secara sadar dan berkelanjutan.2 Suwardi kedudukan perempuan dalam agama Islam sangat terbatas. ini disampaikan oleh Suwardi dalam hal menegaskan, 1 (Suwardi M.S, 2011) 2 (Zikri Darussamin, 2014) JIP (Jurnal Industri dan Perkotaan) Volume 17 Nomor 2/Agustus 2021 24
wawancara, terkhusus dalam hal kedudukan politik. 3 Hal demikian secara teori Hak Asasi Manusia yang dianut di Indonesia dibenarkan.4 Pernyataan Suwardi di atas tentu sangat terkait lanjut, lebih perlu untuk diteliti kedudukan ketika perempuan. Apalagi mengkaitkan kedudukan perempuan dalam adat dan Agama Islam. Jika memandang pada sejarah Islam, perempuan sangat dihormati dan memiliki peran penting dalam hal tertentu. Fakta sejarah yang tidak bisa dilupakan pernah bahwa Sayyidah Fatimah RA menyampaikan dakwah di Mesjid nabi di Madinah pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ummul Mukminin yaitu Sayyidah Aisyah RA pernah menjadi pemimpin perang. Sayyidah Zainab RA sembari ditawan oleh tentara Yasid berdakwah menyampaikan pesan- pesan Islam ketika pasca tragedi Karbala. Emilda Firdaus pada suatu perkuliahan mengatakan suatu teori Hak Asasi Manusia yang dianut adalah teori Hak Asasi Manusia Relativisme, yaitu Hak Asasi Manusia yang disesuaikan dengan kultur dan nilai-nilai keIndonesiaan. Pasal 28 J berbunyi " Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis". ini menegaskan konsep Hak Asasi Manusia yang dianut dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidaklah bersifat absolut atau tidak terbatas.6 semata-mata 5 Ketentuan Teori hukum adat yang dianut di Indonesia adalah Teori Receptio In Complexu yang pada dasarnya teori ini menegaskan bahwa adat istiadat dan hukum adat menggambarkan masyarkat merupakan resepsi seluruhnya dari agama yang dianut oleh golongan masyarakat itu. Bahwa hukum adat suatu golongan masyarakat adalah hasil penerimaan secara bulat-bulat hukum agama yang dianut oleh golongan masyarakat tersebut.7 Berdasarkan penjelasan diatas, maka patut dipertanyakan apakah benar kedudukan perempuan dalam masyarakat masyarakat hukum adat di Riau yang dinyatakan oleh Suwardi sangat terbatas? Oleh sebab itu, dalam tulisan rumusan ini akan dibahas dua permasalahan, pertama kedudukan dan peran perempuan dalam masyarakat hukum adat melayu Riau. Kedua Hak dan Kewajiban Perempuan Dalam Kepemimpinan dan Pemilihan Kepala Adat Melayu Riau. Adapun tujuan dari tulisan ini sebagai berikut: pertama untuk mengetahui kedudukan dan peran perempuan dalam masyarakat hukum adat melayu Riau. Kedua untuk mengetahui Hak dan Kewajiban Perempuan Dalam Kepemimpinan dan Pemilihan Kepala Adat Melayu Riau. Penelitian ini adalah penelitan hukum sosiologis8 yaitu penelitian yang hendak melihat kenyataan yang terjadi di masyarakat, sehingga mampu mengungkapkan kenyataan yang terjadi di lapangan, dalam penelitian ini dikaji dari aspek sosilogi dan hukum. Jadi, pada penelitian sosiologis ini yang diteliti pada awalnya ialah data skunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan terhadap masyarakat.9 Penelitian sosiologis juga biasa disebut penelitan empiris. Penelitian sosiologis atau empiris ini bertitik tolak dari data primer atau dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui 3 Wawancara dengan Prof. Suwardi Mohammad Samin, Sejarahwan dan budayawan Riau, Hari Kamis, 3 Juni 2021, Bertempat di Rumah Beliau. 4 Dalam memandang HAM, Indonesia secara teori mengatus relativisme Budaya, dimana HAM dipandang tidak bersifat universal, namun tergantung pada ruang dan waktu dimana suatu perilaku dilakukan 5 Pasal 28 J Undang-Undang Dasar 1945 6 (Emilda Firdaus dan Nabella Puspa Rani, 2015) 7 (Rosdalina Bukido, 2017) 8 (Adrian Faridhi, 2017, p. 242) 9 (Soerjono Soekanto, 1990) JIP (Jurnal Industri dan Perkotaan) Volume 17 Nomor 2/Agustus 2021 25
pengamatan (observasi), wawancara, ataupun penyebaran kuesioner.10 Adapun dalam penelitan sosiologis atau empiris yang digunakan dalam makalah ini adalah metode wawancara Suwardi Mohammad Samin, salah satu sejarawan dan budayawan terkemuka di provinsi Riau. Wawancara adalah cara memperoleh informasi atau data dengan bertanya langsung dengan yang diwawancarai.11 Dalam hal ini, wawancara dilakukan secara lisan kepada Suwardi, Taslim yang bergelar Mogek Intan dan Datuk Ruslan, Mamak Suku Melayu Luhak Rambah. terhadap Kedudukan Perempuan Dalam Masyarakat Hukum Adat Melayu Riau Kedudukan dan Peranan Perempuan Dalam Kesukuan (Masyarakat Adat Melayu Riau) Pada awalnya, Allah mencipatakan laki-laki dan perempuan berpasangan. Sudah barang tentu cerita tentang Adam dan Hawa merupakan kisah yang diketahui oleh semua umat Islam. Memang, faktanya tidak bisa kita ingkari bahwa manusia itu tediri dari dua jenis kelamin secara murni, yaitu laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan sejatinya dalam menjalani akan kehidupan, maka sepantasnya laki-laki dan perempuan hidup berdampingan. Orang Melayu Tradisional, memandang aspek gender ini di jangkauan kehendak manusia, sebab luar bagaimana jumlah lelaki berbanding perempuan yang akan terjadi, tidak akan dapat dirancang oleh manusia. lelaki dan perempuan memang suatu ciptaan yang harus ujud, sebagai satu diantara manifestasi kekuasaan Tuhan itu sendiri.12 saling mengisi jauh dilihat dalam aspek lapangannya, terjadi beberapa dinamika di dalam masyarakat yang menimbulkan terjadinya ketidakseimbangan bila dikaji dari aspek hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Padahal, jika dikaji dari Universal Declaration Of Human Rights 1948 yang Namun, dijadikan patokan utama dalam perumusan Hak Asasi Manusia dalam suatu hukum, tidak dibenarkan diskriminasi. Namun seperti yang sudah ditegaskan sebelumnya, bahwa secara teori Hak Asasi Manusia yang dianut di Indonesia yaitu Teori Relativisme, terdapat beberapa pengecualian. Hal ini juga dipertegas secara konstitusional dalam Pasal 28 J Undang- Undang Dasar 1945. tradisional, perempuan ditempatkan pada posisi yang dilirik setelah kelompok laki-laki. 13 Suwardi MS, menjelaskan beberapa hal penting tentang kedudukan dan peranan perempuan dalam Kesukuan (Masyarakat Adat Melayu Riau). Dalam pernyataan Suwardi MS, bahwa fakta tidak terbantahkan dalam Adat Melayu Riau adalah umum Melayu secara mengutamakan mengutamakan peranan laki- laki, terkhusus pada tapuk kepemimpinan. 14 Hal ini karena Adat Melayu Riau sangat erat kaitannya dengan agama Islam. Dalam agama Islam, perempuan memiliki peranan yang sangat terbatas. Namun, peran yang sangat penting yang hanya dapat dilakukan oleh adalah perempuan yang meneruskan juga memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam keluarga, perempuan adalah poros dari sebuah keluarga. Kedudukan perempuan dalam kesukuan dalam Adat Melayu status dipengaruhi Riau keluarganya.15 Dalam banyak budaya bahwa sangat penting keturunan. Perempuan sanga oleh sangat keluarga mempengaruhi kedudukan perempuan dalam kesukuan Adat Melayu Riau. Seorang perempuan akan menjadi permaisuri apabila dia dari kalangan bangsawan atau menikah dengan kalangan kecil kemungkinannya, karena kalangan bangsawan akan selektif dalam menentukan pasangan anaknya, terdapat diskriminaif yang sangat tinggi dalam hal penentuan calon mantu di Adat Melayu Riau). Begitu juga bila seorang perempuan menikah dengan laki-laki biasa, Status juga bangsawan (sangat sangat 10 (Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018) 11 (Suteki dan Galang Taufani, 2018) 12 (Agustiar, 2004, p. 69) 13 (Juwita Anggraini, 2017, p. 201) 14 Ibid, Wawancara dengan Prof. Suwardi Mohammad Samin. 15 Ibid. JIP (Jurnal Industri dan Perkotaan) Volume 17 Nomor 2/Agustus 2021 26
maka si perempuan tersebut juga akan menjadi orang biasa. Jadi berdasarkan pendapat Suwardi MS, kedudukan baik laki-laki dan perempuan sangat dipengaruhi oleh latar belakang keluarganya, namun kedudukan perempuan yang akan paling berpengaruh. Hal ini karena, status perempuan sangat dimungkinkan berubah terkhusus dari rakyat biasa menjadi kalangan bangsawan, karena pada dasarnya perempuan dipilih dan dipinang oleh laki-laki, jadi dimungkinkan terjadi perubahan status. Apabila ada suatu rencana pertunangan, dalam Adat Melayu Riau secara umum akan melalui tanap penilaian oleh Pemimpin Adat. Benar, bahwasanya peranan laki-laki sangat laki-laki yang luas, namun semua memiliki peranaan luas tersebut pasti berangkat dari rumah tangganya. Apabila perempuan tidak dapat mengurusi rumah tangga dengan baik, maka laki-laki yang memiliki peranan luas tersebutpun akan terkena dampaknya. Konflik internal akan mempengaruhi kegiatan laki-laki tersebut. Seperti yang disebutkan oleh Thomas E. Davit dalam bukunya, bahwa setiap manusia memiliki dorongan. Dorongan berbeda dari dorongan mengijinkan insting, pembentukan penataan pengetahuan dan keputusan.16 karena Perempuan dalam Adat Melayu Riau juga sangat erat dengan kegiatan melayani. Melayani yang dimaksud dalam hal ini adalah pelayan bagi kaum bangsawan. Misal dalam hal penyajian makanan bagi para bangsawan. Namun, seperti di daerah kampar, Suwardi MS mengatakan, perempuan juga biasanya ikut dalam kegiatan bertani. Kewajiban utama perempuan adalah untuk menjaga dan membina rumah tangga serta menjalankan kehormatan. dari setiap manusia memiliki dan dorongan aktivitasnya, maka peranan keluarga juga akan menjadi akan mempengaruhi tindakan laki-laki tersebut. Juga ada strategi perang kuno yang mengatakan bahwa untuk mengalahkan suatu bangsa, diawali dari merusak rumah tangga dalam bangsa tersebut. Dalam hal peranan, seperti yang ditegaskan oleh Suwardi MS, kalau tidak ada perempuan bagaimana bisa suatu keluarga terbentuk? Artinya, dibalik segala tindakan salah satu bagian yang sistem kekerabatannya memang pada dasarnya Riau terbagi atas dua bagian. Penduduk Riau yang hidup sebagai nelayan (pelaut) memiliki sistem kekerabatan patrilineal. Di daerah Riau daratan sistem kekerabatannya adalah matrilineal. Hal ini dikarenakan Adat Melayu Riau di daerah daratan masih memiliki kekerabatan yang erat dengan Minangkabau. disini perempuan memang memiliki peranan yang agak berebeda, namun pembahasan dalam makalah ini difokuskan pada penduduk Riau yang hidup sebagai nelayan (patrilineal). Dikaji aspek Sehingga (kecuali biarawan, karena lainnya biarawati kewajibannya dilarang untuk menikah) pastinya sangat membutuhkan keturunan. Keturunan adalah ketunggalan leluhur, artinya ada perhubungan darah antara orang yang seorang lain. 17 Melanjutkan suatu dengan orang keturunan dari perkawinan antara laki-laki dan perempuan, inilah yang tidak dapat dikesampingkan bahwa perempuan memiliki peranan yang sangat penting dalam hal meneruskan keturunan dari si laki-laki (patrilineal). Setiap manusia dan yang pastinya harus diawali Walaupun tidak memiliki peranan yang begitu luas, perempuan dalam Adat Melayu Riau, tetap memiliki kedudukan serta peranan yang begitu berpengaruh dalam keberlanjutan eksistensi Adat Melayu Riau. Dalam hal kedudukan, perempuan sudah pasti akan menjadi Ibu rumah tangga yang akan mengurusi urusan rumah tangga. Secara tidak langsung, kedudukan ini memiliki nilai yang sangat- sangat berpengaruh bagi Adat Melayu Riau. Dikaji dari aspek sosiologi, perempuan sedari awal memang memiliki peranan yang sangat dibatasi. Dalam hal pendidikan, seperti yang ditegaskan oleh Kumanto Sunarto, dalam berbagai masyarakat maupun dalam kalangan tertentu dalam masyarakat dapat kita jumpai nilai dan aturan agama ataupun adat yang tidak mendukung dan bahkan melarang keikut sertaan 16 Thomas E. Davit, 2012) 17 P.N.H Simanjuntak, 2018) JIP (Jurnal Industri dan Perkotaan) Volume 17 Nomor 2/Agustus 2021 27
anak perempuan dalam pendidikan formal. 18 Bahkan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena akhirnya ke dapur juga. ada yang mengatakan Kemudian dalam hal pekerjaan, apabila orang membahas tentang pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan, maka seketika yang akan terlintas adalah jenis pekerjaan publik seperti bekerja di pabrik, kantor dan pekerjaan dalam perekonomian formal lainnya dengan kedudukan yang pasti lebih rendah dari laki- laki. Berkenaan lagi dengan pekerjaan, kaum perempuan bekerja dipahami sebagai upaya mendapatkan pendapatan atau menutupi kekurangan. 19 Ini merupakan isu-isu lama yang sudah berkembang di ilmu sosiologi. Dalam aspek upah, laki-laki umumnya akan mendapatkan upah yang lebih tinggi daripada upah perempuan walaupun pekerjaan yang dilakukan sama. tambahan Gejala seperti ini dalam ilmu sosiologi disebut dengan diskriminasi upah berdasarkan jenis kelamin (sex-based wage diskrimination). Fakta bahwa dalam ilmu sosiologi pun laki-laki lebih diuntungkan serta kedudukannya. Laki-laki sering dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa, dan sebagainya.20 secara peranan Perempuan dalam kesukuan memang memiliki peranan dan kedudukan yang sangat terbatas, terlebih karena besarnya peranan agama Islam. Permasalahan ini tentunya harus dikaji dalam kajian lain, sebab agama dalam hal seperti merendahkan perempuan dan ini meninggikan Islam menunjukkan prilaku Nabi Muhammad SAW yaitu penutan umat Islam sangat menghormati wanita. laki. Fakta sejarah Jika melihat awal dakwah Nabi SAW, maka peranan perempuan sangat besar sekali. Seperti khodijah yang mendukung dakwah sang Nabi SAW, sehingga semua hartanya habis. Fatimah yang masih kecil dan selalu bersama Nabi SAW dalam berdakwah. Jika berbicara tentang Islam dan Perempuan, maka lahirlah kesimpulan bahwa Islam tidak membeda- bedakan laki-laki dengan perempuan terkait kedudukannya di sisi Tuhan. Hal ini berakibat kedudukan perempuan tidak terbatasi oleh kedudukan laki, namun lebih kepada perbedaan Tugas yang disepakati dan kewajiban yang ditetapkan Tuhan. Seperti laki-laki berkewajiban pernikahan, seorang menafkahi perempuan berkewajiban memenuhi kebutuhan suaminya permasalahan dari pengasuhan anak, pemeliharaan harta benda dalam keluarga, mencuci piring, memasak dan lainnya, agama tidak memberatkan kepada salah satu pasangan suami istri. Permasalahan ini dalam diselesaikan keluarga, suatu sehingga kesepakatan bersama. istrinya dan sisi tertentu. Pada secara musyawarah didapatlah Berdasarkan teori hukum adat yang dianut di Indonesia yaitu Teori Receptio In Complexu, bahwa adat harus menyesuaikan dengan agama, bukan sebaliknya. Seharusnya peran perempuan tidak dibatasi. Lebih tepatnya peran perempuan dan laki-laki memiliki peran masing-masing yang menjadikan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. pendapat yang mengatakan bahwa peran dan kedudukan perempuan dalam masyarakat adat dan dikaitkan dengan agama sehingga berakibat ada pembatasan serta merugikan perempuan patut dipertanyakan. Patut dicurigai ada kepentingan tersembunyi oleh orang tertentu dengan menggunakan agama. Bisa juga terjadi karena pemahaman yang menyimpang, sehingga ketika diterapkan dalam masyarakat adat terjadi penyimpangan. Permasalahan Kedududukan dan peran perempuan dalam masyarakat adat yang ada di kabupaten Rokan Hulu memiliki hal yang menarik untuk dikaji. Tentu ajaran Islam tetap mewarnai adat istiadatnya, namun tidak membuat kedudukan dan peran perempuan didiskriminasi. Seorang perempuan dalam masyarakat adat Rokan Hulu memiliki kedudukan sebagai penjaga suku dari kepunahan. Jika dalam suatu suku tidak memiliki anak perempuan, maka suku tersebut tidak akan ada penerus. Hal ini disebabkan suku bukan didapat dari ayah, namun suku didapat dari Ibu. 18 (Kumanto Sunarto, 2004) 19 (Hasbullah dan Jamaluddin, 2013, p. 2) 20 Happy Budi Febriasih dkk, 2008) JIP (Jurnal Industri dan Perkotaan) Volume 17 Nomor 2/Agustus 2021 28
Perempuan dikenal juga dengan Induk suku yang berarti setiap perempuan dalam suku tertentu yang memiliki keturunan. Peran inilah yang menjadikan perempuan sebagai sesuatu yang sangat penting dalam suku.21 Kedudukan perempuan dalam suku dikenal juga dengan istilah kaum saku. Kaum soku adalah perempuan yang secara pangkeh (hirarki/tingkatan) keturunan, merupakan pangkeh tertua dari perempuan-perempuan yang ada pada masa itu dan umur bukan menjadi patokan. Apabila ada beberapa kaum soku, maka dipilih satu orang saja sebagai tempat bermusyawarah berbincang-bincang dan tentang kaum/suku atau anak kemenakan.22 adat dimasyarakat, maka akan ditemukan bahwa perempuan juga memiliki peran. Setiap datuk menyelesaikan urusan adat dalam suatu juga istri datuk kegiatan menyelesaikan urusan adat pada kegiatan tersebut. Perbedaannya, tentu peran datuk lebih banyak, namun peran istri tetap ada. Seperti kegiatan upacara pernikahan, maka Istri datuk atau perempuan lain yang memiliki pangkeh tertentu memiliki kewenangan dalam kegiatan adat yang khusus hanya melibatkan perempuan. Pada pernikahan, salah satu adatnya yaitu buinai. Pada kegiatan adat yang ini, biasanya yang melekatkan inai adalah para perempuan dan para istri datuk atau pejabat dalam pemerintahan adat memiliki tempat yang di utamakan. Melihat kegiata-kegiatan adat, maka untuk melakukan dan mendapatkan sesuatu, maka bila seseorang memiliki kekuasaan dan memiliki hak untuk mendapatkan sesuatu, maka ia disebutkan berhak. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan bagi seseorang, dimana kewajiban tersebut mesti dilaksanakan (keharusan). Hak senantiasa mencerminkan sedangkan kewajiban adanya kewajiban, sebaliknya mencerminkan adanya hak.25 Adat Melayu Riau, hak dan kewajiban perempuan dalam kepemimpinan dan pemilihan juga memiliki keterbatasan. kepala adat Berdasarkan penjelasan dari Suwardi MS, bahwa perempuan menurut agama Islam tidak memegang dan tidak diberikan wewenang dalam pemerintahan. Maka pada dasarnya, tidak dimungkinkan perempuan mengambil bagian pada posisi kepemimpinan bagi perempuan. kampanyepun mungkin perempuan tidak memiliki kesempatan juga, yang dimana kampanye merupakan sangat berperan untuk mendongkrak perolehan suara, bila kita lihat dari aspek pemilihan kepada daerah sekarang misalnya.26 pemerintahan terlebih Tentu pendapat ini sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut. Sebab ada sebagian tidak mempermasalahkan ulama Islam dalam pemimpin perempuan menjadi pemerintahan. Berbeda dengan keluarga, pada poin Islam yang berpendapat bahwa perempuan bisa menjadi kepala rumah tangga. ini belum ada ulama Hak Perempuan Dalam Kepemimpinan dan Pemilihan Kepala Adat Melayu Riau sistem pemerintahan berfokus pada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. 23 Kebebasan untuk mengemukakan pendapat adalah HAM Setiap manusia tanpa terkecuali.24 Memilih dan untuk dipilih merupakan bagian dari pada demokrasi, yang juga dianut di negara Indonesia. Hak adalah kekuasaan seseorang Demokrasi sebagai Oleh karena itu, terkhusus dalam Adat Melayu Riau menurut Suwardi MS, laki-laki yang diharuskan menjadi pemegang jabatan dalam hal ini kepemimpinan. Sehingga kalau melihat sultan-sultan yang ada, itu semua adalah laki-laki. Kemudian nantinya para sultan akan dibantu oleh datuk-datuk yang dalam Adat Melayu Riau juga terdiri dari laki-laki saja. Lagi-lagi fakta ini tidak bisa dikesampingkan dari pengaruh agama Islam yang sangat kuat dalam Adat Melayu Riau. Karena juga bila sedikit kita lihat secara meyeluruh, bahwa 21 Wawancara dengan Datuk Ruslan, mamak suku dari Suku Melayu Luhak Rambah, Hari Kamis, 3 Juni 2019, Bertempat di Rumah Beliau 22 Ibid 23 (Alexsander Yandra, Andrizal Andrizal, Adrian Faridhi, 2019) 24 (Acmad Ali, 2017) 25 (Acmad Ali, 2015) 26 (Adrian Faridhi 2017) JIP (Jurnal Industri dan Perkotaan) Volume 17 Nomor 2/Agustus 2021 29
hukum adat itu pada umumnya bersifat keagamaan (magis religieus), artinya perilaku hukum atau kaidah-kaidah hukumnya berkaitan terhadap yang ghaib dengan kepercayaan dan/atau berdasarkan pada ajaran keTuhanan Yang Maha Esa.27 Intinya, fakta bahwa memang peranan agama begitu kuat pada masyarakat adat-adat yang ada di Indonesia. dijelaskan sebelumnya, sangat ditentukan oleh status daripada suaminya, maka bila ada Permaisuri yang menikah dengan orang biasa, maka gelar Permaisuri tadi akan dilepaskan dan akan menjadi masyarakat biasa seperti suaminya (status perempuan di Adat Melayu Riau secara umum mengikuti status suaminya). Seperti yang bahwa sudah perempuan Penjelasan diatas menurut Suwardi bukan berati perempuan dalam Adat Melayu Riau tidak memiliki kesempatan memimpin berarti tidak memiliki gelar, perempuan dalam Adat Melayu Riau dapat diberikan gelar permaisuri apabila dia adalah istri dari pada seorang Sultan. Permaisuri ini nantinya yang akan mendampingi para Sultan dalam menjalani kehidupannya. Gelar permaisuri hanya berlaku bagi istri para Sultan, sedangkan istri para datuk-datuk yang membantu Sultan-Sultan tidak diberikan gelar Permaisuri. Pengecualian bagi daerah kampar, di daerah kampar perempuan disebut Sihompu. Arti daripada Sihompu adalah bahwa si perempuan tersebut diberikan wewenang untuk mengatur rumah tangga adat terutama mengurus rumah adat. Riau dimungkinkan ada sultan yang gelarnya Said atau Tengku. Misalnya di Siak, semenjak masuknya pengaruh Arab di kesultanan Siak dan dipengaruhi oleh Arab tadi, maka gelar Sultan yang disana menjadi Said, yang kemudian istri dari para Said tadi diberi gelar Syarifah. perana Berbicara mengenai perempuan dalam kepemimpinan sebenarnya secara tidak langsung memiliki peranan. Di Siak misalnya, Permaisuri/Syarifah akan membantu Sultan/Said dalam membina pendidikan, bahkan di kesultanan siak, dalam sejarahnya perempuan memiliki dalam membangun pendidikan. Disamping peranan itu, Permaisuri/Syarifah juga yang akan mengurusi rumah tangga. Dalam Adat Melayu peranan yang besar Dalam hal pemilihan Kepala Adat di Melayu Riau, perempuan menurut Suwardi MS tidak ada. Dalam hal pemilihan Kepala Adat secara metode musyawarah untuk mufakat. Kemudian, hal ini juga dapat diketahui bahwa pihak-pihak yang akan ikut dan memiliki hak suara dalam musyawarah pemilihan Kepala Adat adalah mereka-mereka para sultan-sultan dan datuk- datuk, jelas dipembahasan sebelumnya bahwa laki-laki. posisi-posisi Sehingga dapat disimpulkan bahwa peranan perempuan dalam hal pemilihan Kepala Adat Melayu Riau tidak ada. umum menggunakan tersebut diisi oleh Berbeda dengan masyarakat adat Rokan Hulu khusus Luhak Rambah, Taslim yang bergelar Mogek Intan (tidak disebutkan kata "datuk" karena saat ini beliau tidak lagi menjabat sebagai datuk) bahwa perempuan yang berkedudukan sebagai kaum soku dan memiliki peran sebagai induk suku memiliki hak peto terhadap seorang datuk telah terpilih. Jika seorang telah terpilih menjadi Datuk di jabatan Pucuk Suku atau pemimpin tertinggi dari suatu suku, para perempuan yang berperan sebagai induk suku memiliki hak untuk menolak, asalkan sesuai dengan ketentuan yang ada. Misalnya seseorang tidak boleh menjadi pimpinan suku jika ibunya bukanlah keturunan asli suku tersebut. Sebab hal ini dimungkinkan karena ada perempuan yang bergabung dengan tertentu dalam masyarakat adat luhak Rambah. Hal ini dikenal dengan istilah masuk suku. Hal yang tidak diragukan bahwa perempuan memiliki hak laki-laki suku Berbeda dengan di Siak, Adat Melayu Riau di daerah Kampar peranan perempuan itu hanya membantu dalam mengurusi rumah ada dan menyediakan makanan, di Kampar dalam hal ini dikenal dengan istilah sistem bajomu. 27 (Hilman Hadikusuma, 2014) JIP (Jurnal Industri dan Perkotaan) Volume 17 Nomor 2/Agustus 2021 30
untuk bersuara dalam musyawarah pemilihan pimpinan adat.28 perempuan dalam persukuan menjadi sangat penting Sedikit menilik dari segi Hukum Tata juga pada Negara dasarnya memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Bila kita menyaksikan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (dalam sejarah Indonesia, baru Megawati ketatanegaraan perempuan Indonesia yang pernah mencalonkan diri menjadi Presiden dan Wakil Presiden serta yang pernah menjadi Presiden) anggota DPR, DPD, DPRD tingkat I dan DPRD tingkat II maupun dalam pemmilihan kepala desa, mayoritas calon akan diisi oleh laki-laki. Indonesia, perempuan konstitusional, untuk perempuan memilih dan dipilih, namun dalam konteks dipilih, kedudukan dan posisi yang dapat diduduki oleh perempuan masih relatif kecil. Hal ini mungkin akibat stigma lama yang hidup dalam masyarakat dimana perempuan dinilai tidak mampu memimpin, terlalu memainkan hati sehingga tidak cocok menjadi pemimpin. Memang secara diberikan kesempatan Indonesia, Apalagi, dari aspek agama, mayoritas masyarakat Indonesia adalah penganut agama Islam, hal ini sama dengan apa yang terjadi di Adat Melayu Riau. Perempuan dalam agama Islam dalam pandangan sebagian masyarakat Riau tidak memiliki tempat sebagai seorang pemimpin. Bagaimanapun perjuangan para kaum feminisme di Indonesia, teori Receptio In Complexu dan Teori Relativisme HAM yang dianut oleh akan membatasi perjuangan tersebut. Indonesia Kesimpulan Kedudukan dan peran perempuan dalam masyarakat adat di Riau memang berbeda-beda antar daerah. Hal ini disebabkan sistim adat yang ada di Riau juga berbeda-beda antar suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Pada wilayah yang menggunakan system kekerabatan materilinial yang mana garis kekerabatan suku di melalui kaum perempuan. dan Posisi ini menjadikan kedudukan Hak perempuan dalam Kepemimpinan dan Pemilihan Kepala Adat memang tidak terlalu besar. Perempuan bahkan tidak memiliki hak untuk menjadi pemimpin suku, namun daerah tertentu perempuan memiliki hak khusus untuk menolak pemipin adat yang terpilih. Hal ini bisa berakibatkan dilakukannya pemilihan ulang, asalkan sesuai dengan adat istiadat. Daftar Pustaka Agustiar. (2004). Gender Dalam Budaya Puak Melayu Riau. Ilmu Budaya. Jurnal Volume 1. Halaman 69. Diakses dari Url puak-melayu-riau.pdf Juwita. Anggaraini, (2017). Konstruksi Perempuan Dalam Budaya Melayu (Studi Terhadap Perempuan Pengusaha UKM di Kota Palembang : Pendekatan Ekonomi dan Agama). Jurnal Kajian Gender dan Anak. Volume 12. dari Url Halaman /annisa/article/download/1789/1467. 201. Diakses Acmad Ali. (2017). Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan. Jakarta: KENCANA. Acmad Ali. (2015). Menguak Tabir Hukum. Jakarta: KENCANA. Andrian Faridhi. (2019). Sengketa Pencalonan Pemilihan Kota Kepala Pekanbaru Tahun 2017. Pagaruyuang Law Jurnal. Volume 2. Halaman 242. Diakses Url p/pagaruyuang/article/download/1359/ 1193. Rosdalina Bukido. Daerah dari (2017). Hukum Adat. Yogyakarta: deepublish Thomas E.Davit. (2012). Nilai-Nilai Dasar Di Dalam Hukum. Yogyakarta: Pallmal Yogyakarta. Jonaedi Efendi dan Johnny (2018). Penelitian Hukum. Depok: Ibrahim. Metode PRENAMEDIA GROUP. Febriasih dan Happy Budi. (2008). Jender dan Demokrasi. Malang: Acerroes Press. 28 Wawancara dengan Taslim, budayawan Rokan Hulu-Riau, Hari Kamis, 3 Juni 2019, Bertempat di Rumah Beliau JIP (Jurnal Industri dan Perkotaan) Volume 17 Nomor 2/Agustus 2021 31
Emilda Firdaus dan Nabella Puspa. (2015). Buku Ajar Hukum Tata Negara. Yogyakarta: Publishing. Hilman Hadikusuma. Genta Ilmu Indonesia. Bandung: (2014). Pengantar Hukum Adat Mandar Maju. Hasbullah dan Enterpreneurship Melayu Pengerajin Songket Kabupaten Bengkalis. Budaya. Volume Diakses icle/download/388/370. (2013). Perempuan (Studi Terhadap Perempuan di Bukit Batu Sosial 2. Jamaluddin. Kaum Jurnal 10. Halaman dari Url P.N.H. Simanjuntak. Indonesia. GROUP. (2018). Hukum Perdata PRENAMEDIA Jakarta: Soerjono Soekanto. (1990). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press. Suwardi, M.S., (2011). Hukum Adat Melayu Riau. Pekanbaru: Penerbit Alaf Riau bekerja sama dengan Lembaga Adat Melayu Riau. Sunarto. Dkk. Kumanto (2004). Pengantar Jakarta: Lembaga Penerbit Universitas Sosiologi. Fakultas Indonesia Ekonomi JIP (Jurnal Industri dan Perkotaan) Volume 17 Nomor 2/Agustus 2021 32