KLINIK ASN PERENCANA PUSBINDIKLATREN BAPPENAS TAHUN 2021 "TEMA: JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA" Daring, 8 Januari 2021 1. Saya diangkat menjadi Fungsional Perencana (Perencana Ahli Madya) TMT 1 Mei 2018, kemudian satu bulan berikutnya saya ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Kasubag Perencanaan pada Dinas Pendidikan sampai dengan Tahun 2020 ini, shg sejak pengangkatan pertama sampai saat ini saya belum menyampaikan usulan Penetapan Angka Kredit Jabatan fungsional perencana. Pertanyaan saya apakah hasil-hasil pekerjaan yang telah saya laksanakan sejak tahun 2018 s.d 2020 dapat diusulkan untuk ditetapkan angka kreditnya pada tahun 2021? Jawaban: Pengumpulan dokumen kegiatan perencanaan selama menjabat menjadi jabatan struktural dapat dinilai klaim angka kreditnya selama bukti fisik masih lengkap 2. Jika dapat diusulkan sebagai angka kredit pada tahun 2021 apakah mengikuti/ menggunakan Permenpan Nomor 4 Tahun 2020 atau Permenpan Nomor 16 Tahun 2001. Jawaban: Karena pengumpulan dokumen kegiatan perencanaan dilakukan sampai akhir 2020, maka sesuai SE Menteri PPN 11/2020 dan SE Sesmen 2/2020 penilaian menggunakan Kepmenpan 16/2001. Penilaian dapat dilakukan sampai Mei Tahun 2021. Untuk pengumpulan dokumen mulai pada tahun 2021 menggunakan peraturan baru yaitu Permenpan 4/2020 3. Kapan saya mulai mengumpulkan angka kredit yang integrasi dengan angka kredit? Apakah menggunakan Permenpan 4/2020? Jawaban: Mulai Tahun 2021, sudah mulai mengumpulkan angka kredit yang integrasi dengan SKP dan menggunakan Permenpan 4/2020 4. Atasan saya yaitu Sekretaris Dinas memiliki pangkat yang lebih rendah dari saya, lalu bagaimana untuk penetapan SKP saya? Jawaban: Penetapan SKP harus lebih tinggi dari pangkat Perencana tersebut, maka atasan langsung untuk penempatan SKP adalah Kepala Dinas. 5. Per tanggal 30 Desember 2020, saya diangkat kembali ke dalam jabatan fungsional perencana muda, dengan nilai angka kredit 203. Pertama kali saya diangkat dalam jabatan fungsional perencana muda pada bulan Desember 2013, dengan angka kredit 203 di Bappeda Kabupaten Cianjur dengan pangkat III/c. Pada Juni 2015 saya pindah instansi ke Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan diangkat dalam jabatan struktural eselon 4. selama dalam jabatan struktural tersebut, saya naik pangkat pada bulan Oktober 2015 menjadi III/d dan Oktober 2019 menjadi IV/a. Pertanyaan saya, bagaimana saran dan solusinya, terkait dengan angka kredit saya yang masih 203, dengan pangkat IV/a. Dimana dengan Permenpan RB nomor 4 Tahun 2020, dijelaskan pada pasal 26 ayat 1 poin B, target angka kredit minimal bagi perencana muda sebanyak 25, apakah itu berarti untuk naik jabatan, saya harus mengumpulkan angka kredit untuk naik jabatan menjadi madya sebesar 400-203 =197, dimana per tahun minimal 25, jadi 197/25 = + 7-8 tahun. Jawaban:
Mengenai Pengangkatan kembali dari Jabatan Struktural, terdapat dua mekanisme (berdasarkan Permenpan 4/2020) 1. Berdasarkan Pasal 48 (ayat 4), menggunakan mekanisme perpindahan jabatan Dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan AK dari penilaian pelaksanaan tugas Perencanaan selama diberhentikan. Dengan kata lain nantinya akan ditetapkan PAK nya yang dihitung berdasarkan pengumpulan AK pengalaman tugas perencana selama diberhentikan+AK di jabatan sebelumnya, lalu diangkat pada jenjang berdasarkan AK tersebut 2. Berdasarkan Pasal 49, Menggunakan mekanisme pengangkatan kembali yaitu diangkat terlebih dahulu di jenjang jabatan terakhirnya, baru setelah itu paling lama 1 tahun disesuaikan jenjangnya dengan pangkat gol. nya setelah lulus dan mengikuti Uji Kompetensi 6. Setelah mengikuti Uji Kompetensi untuk kenaikan ke dalam jabatan fungsional perencana, Langkah apa yang harus dilakukan? Apakah harus mengikuti DIklat? Jawaban: Setelah Uji Kompetensi langsung diangkat menjadi Pejabat Fungsional Perencana. Pada Peraturan baru untuk Diklat Perencana bukan persyaratan wajib, namun hanya menjadi pemenuhan kompetensi. 7. Saya dilantik menjadi Fungsional Muda Mei 2020 dengan pangkat III/c, awal tahun sekarang sudah Menyusun SKP 2021, Bagaimana dan dengan siapa saya konsultasi penyusunan lampiran SKP, soalnya di kota dan provinsi belum ada tim penilai ? Jawaban: Jika belum punya tim penilai maka dapat dinilaikan kepada tim penilai terdekat secara geografis atau dapat dikirim ke Tim Penilai Pusat. 8. Siapa yang memeriksa dan menetapkan SKP? Jawaban: SKP ditetapkan oleh atasan langsung minimal JPT Pratama dan disetujui oleh Kepala BKD 9. Bagaimana menyampaikan SKP yang telah ditetapkan Atasan Langsung kepada Pejabat Yang Berwenang, siapa yang dimaksud pejabat yang berwenang? Jawaban: Pejabat yang berwenang dalam hal penyusunan SKP ini adalah Kepala BKD 10. Angka kredit pertahun 25 dari angka 100, berarti perlu 4 tahun utk naik pangkat dari III/c ke III/d, mohon penjelasannya ? Jawaban: JFP Ahli Muda: Target AK minimal 25 berasal dari tugas jabatan yaitu kegiatan perencanaan ((WAJIB)). Jika hanya mengumpulkan AK minimal maka akan naik pangkat dalam waktu 4 tahun. AK Maksimal 37,5 (37,5 - 25 = 12,5 AK). AK maksimal tersebut dapat berasal dari Kegiatan Perencanaan, Profesi, dan Penunjang, Jadi, jika Bapak mengumpulkan AK maksimal setiap tahun yaitu 37,5 maka dalam waktu 3 tahun bapak dapat naik pangkat dari III/c ke III/d. 11. Apakah kita harus menggunakan aplikasi SiKeren? Jawaban:
sampai saat ini Instansi Pembina masih membangun aplikasi SiKeren, dimana kedepannya seluruh Perencana wajib menggunakan aplikasi ini. Pejabat Fungsional Perencana harus tetap mengumpulkan angka kredit tanpa menunggu aplikasi SiKeren 12. Pada tahun 2020 saya telah mengikuti dan lulus Diklat JFP Muda, namun berdasarkan SK yang saya terima terakhir, saya belum memenuhi syarat untuk diangkat menjadi JFP Muda. Mohon informasi apa syarat dan berapa AK yang harus saya penuhi untuk dapat diangkat JFP Muda dengan mengikuti PermenPANRB yang baru? Sebagai informasi, per Oktober 2020, total AK saya 288,31 (Unsur utama: 276,81 dan Unsur Penunjang 11,5). Terimakasih sebelumnya. Mohon arahan lebih lanjut. Jawaban: Berdasarkan informasi dari Ibu mayang TMT III/b 1 April 2019, dimana belum memenuhi persyaratan yaitu minimal masa jabatan pada pangkat yang diduduki adalah 2 tahun untuk kenaikan pangkat golongan dan minimal 1 tahun untuk kenaikan jabatan. 13. Saya Seorang Calon Perencana Ahli Pertama di Instansi Bappeda Gayo Lues Provinsi Aceh, yang ingin saya tanyakan adalah Tupoksi Perencana tersebut pada butir kegiatan lebih mengarah untuk BAPPEDA sendiri atau SKPD? Jawaban: Unit Perencana tidak harus Bappeda. Kegiatan Perencanaan yang dapat diklaim menjadi angka kredit, dapat dilakukan di unit kerja apapun, namun harus sesuai dengan butir kegiatan pada Permenpan 4/2020. 14. Jika misalkan di Instansi BAPPEDA ada 5 Calon Perencana Ahli Pertama bagaimana cara membagi tupoksinya? Apakah diperbolehkan mengisi butir kegiatan dengan isi poin yang sama? Jawaban: Pada Peraturan baru yaitu Permenpan 4/2020, seorang Pejabat Fungsional Perencana melakukan kegiatan perencanaan berdasarkan SKP, dimana Penyusunan SKP dilakukan berdasarkan Cascading tugas atasan langsung (menunjang tusi pekerjaan unit kerja). 15. Apakah Calon Perencana diperbolehkan Mengikuti Pendidikan S2 terlebih dahulu dan mengkesampingkan diklat perencana ? Jawaban: Kembali ke kebutuhan unit kerja apakah ibu harus diangkat ke JFP dahulu atau dapat mengikuti Pendidikan S2 terlebih dahulu 16. Saya baru diangkat menjadi Perencana Pertama melalui pengangkatan pertama pada Oktober 2020, sesuai dgn Permenpan tentang JFP dalam mengajukan angka kredit perlu menyusun SKP dengan target AK setahun minimal 12,5, apakah target per tahun itu dapat disesuaikan mengingat waktu efektif saya sebagai JFP hanya selama 3 bulan saja di tahun ini? Jawaban: Jika pada revisi SKP berada pada tahun berjalan, maka target angka kredit mengikuti sisa bulan pada tahun tersebut. Contoh pada kasus tersebut dimana sisa waktu 3 bulan, maka target angka kredit menjadi 3/12 x 12,5 = 3,125 17. Perihal pengajuan AK, apakah ada ketentuan format dokumen pengusulan AK serta lampiran dokumen output hasil kerja? Misalnya saya mengerjakan bahan paparan koordinasi apa yang harus saya lampirkan sebagai evidence sehingga butir kegiatan itu dapat dijadikan AK? Terimakasih
Jawaban: Untuk JFP Ahli Pertama dan JFP Ahli Muda pengumpulan dokumen berbasis by process, dimana output yang dihasilkan merupakan terdiri dari beberapa butir kegiatan. Contoh: seorang JFP Ahli Pertama melakukan kegiatan Perencanaan, hasil dari kegiatan tersebut dapat dibuat makalah atau laporan perencanaan yang terdiri dari butir-butir kegiatan Pada Permenpan 4/2020. (misalnya 7 butir kegiatan dapat dijadikan 1 laporan perencanaan). Adapun untuk JFP Ahli Madya dan JFP Ahli Utama pengumpulan dokumen berbasis by Output yaitu 1 butir kegiatan menghasilkan satu dokumen perencanaan. 18. Pada Permenpan 16/2001, apakah saya bisa mengajukan dokumen perencanaan sebelum saya DIklat Perencanaan? Jawaban: Pengajuan dokumen perencaan dapat diklaim dimulai dari TMT Pengangkatan JFP. Jika belum diangkat menjadi JFP maka tidak dapat mengajukan dokumen kegiatan perencanaan. Untuk penilaian Permenpan 16/2001 dapat digunakan untuk pengumpulan dokumen sampai akhir Desember dan panilaian dapat dilakukan sampai Mei 2021. Pada awal tahun 2021 sudah menggunakan Permenpan 4/2020. **2021**