PublikA, Jurnal S1 Ilmu Administrasi Publik ; IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI DESA TELUK KAPUAS KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2017 Hafit1* E1012141005 Dr. Burhanuddin Harris, M.Si2Dra. Chainar, M.Si 2 Email: 1.Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak 2.Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (P3MD) unit pelaksana kegiatan simpan pinjam perempuan di Desa Teluk Kapuas. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diketahui bahwa sosialisasi mengenai simpan pinjam Perempuan belum terlaksana secara maksimal, dalam sosialisasi implementasi kebijakan simpan pinjam perempuan, dilakukan melalui dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Tahap berikutnya adalah penyaluran pinjaman SPP. Total jumlah dana unit pelaksana kegiatan simpan pinjam perempuan yang telah disalurkan di Desa Teluk Kapuas adalah Rp 101.000.000,00 dimulai pada tahun 2016 hingga sekarang masih bergulir. Berdasarkan data yang diperolah, diketahui bahwa Kelompok usaha di Desa Teluk Kapuas hanya mengembalikan Rp 58.500.500, 00. Pada tahap pemanfaatan simpan pinjam perempuan di Desa Teluk Kapuas dapat dianalisis bahwa terjadi penyimpangan oleh anggota kelompok usaha, karena pemanfaatan dana simpan pinjam belum dimanfaatkan sebagaimana mestinya, ada kelompok usaha yang salah dengan penggunaan dana tersebut. Saran yang dapat dijadikan pertimbangan, yaitu kegiatan monitoring dan pendampingan program simpan pinjam khusus Perempuan (SPP) perlu dilaksanakan secara intensif, agar kelompok usaha dapat memahami mengenai prosedur peminjaman dan pengembalian dana, kemudian diharapkan Kegiatan penyaluran simpan pinjam khusus Perempuan (SPP) dapat lebih diintensifkan dengan memberikan tindakan yang tegas dalam menggunakan dana simpan pinjam (SPP) supaya untuk memudahkan dan melancarkan bagi masyarakat yang meminjam selanjutnya. Kata kunci : Implementasi, Program, Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Hafit E1012141005 Ilmu Administrasi Publik Universitas Tanjungpura
PENDAHULUAN P3MD yang mempunyai tujuan percepatan penanggulangan kemiskinan, kegiatan pengelolaan dana bergulir menjadi salah satu kegiatan yang memberikan kemudahan bagi RTM untuk mendapatkan permodalan dalam bentuk kegiatan SPP, menyediakan pendanaan untuk peningkatan kapasitas usaha kelompok dalam bentuk peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif untuk pendanaan sarana usaha dan modal kerja Proses implementasi ada beberapa variabel yang mendukung keberhasilan pencapaian tujuan program, yaitu Organisasi, Interpretasi, salah satu unsur dalam organisasi adalah Standar Operasional dan Prosedur (SOP), Setiap melaksanakan kebijakan perlu ditetapkan SOP sebagai pedoman, petunjuk, tuntunan, dan referensi bagi para pelaku kebijakan agar mereka mengetahui apa yang harus disiapkan dan lakukan, siapa sasarannya, dan hasil apa yang ingin dicapai dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu, SOP juga dapat digunakan untuk mencegah timbulnya perbedaan dalam bersikap dan bertindak ketika dihadapkan pada permasalahan ketika menjalankan kebijakan. Pelaksanaan SPP di Desa Teluk Kapuas dilaksanakan berdasarkan Perdes Hafit E1012141005 Ilmu Administrasi Publik Universitas Tanjungpura Publik, Jurnal S1 Ilmu Administrasi Publik ; No 16 tahun 2016 Tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Unit Pelaksana Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Desa Teluk Kapuas Kabupaten Kubu Raya, melalui beberapa proses implementasi yaitu tahapan sosialisasi, musyawarah khusus perempuan (MKP), pengajuan proposal, tahapan verifikasi, prioritas usulan, pe/etapan usulan, serta tahapan pencairan an pengembalian dana pinjaman sesuai dengan kurun waktu yang telah ditetapkan, tetapi di dalam proses implemetasi penulis menemukan beberapa permasalahan yaitu pengembalian dana dari pihak masyrakat peminjam yang mengalami penunggakan, dalam pelaksanaan SPP di desa Teluk Kapuas belum sesuai dengan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) yang ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran program SPP di Desa Teluk kapuas ini dapat dilihat dari apakah kegiatan SPP ini telah mencapai sasaran kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro bagi rumah tangga miskin (RTM) atau malah sebaliknya dan dapat dilihat juga dari apakah masing- masing kelompok itu mengalami peningkatan usaha yang dilakukan setelah pemberian tambahan modal yang dipinjamkan oleh UPK dan apakah hal 1
tersebut dapat bermanfaat bagi anggota kelompok peminjam atau tidak. Berdasarkan observasi dalam proses implementasi SPP sering ditemui masalah khususnya pada saat pengembalian dana masih ada anggota kelompok yang sering menunggak angsuran, diketahui bahwa di Desa Teluk Kapuas terdapat 3 kelompok usaha yang mengajukan permohonan bantuan modal SPP, tapi hanya 1 kelompok yang memberoleh program SPP. waktu yang diberikan untuk menyelesaikan angsuran SPP yaitu 10 kali dalam waktu 10 bulan, dimana jika ada keterlambatan pengembalian pinjaman maka akan diberikan sanksi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, jika pengembalian pinjaman dilakukan tepat waktu oleh kelompok selama 10 bulan, maka UPK (Unit pelaksana Khusus) kegiatan SPP akan memberikan memberikan IPTW (Insentif Pembayaran Tepat Waktu) yaitu berupa bonus yang diambil dari dana surplus UPK kegiatan SPP. Perkembangan yang terjadi setelah diterapkannya program SPP di Desa Teluk Kapuas memberi dampak baik pada perekonomian masyarakat yang diberi modal guna membantu mengembangkan usaha para pengusaha- pengusaha kecil tersebut. Akan tetapi Hafit E1012141005 Ilmu Administrasi Publik Universitas Tanjungpura Publik, Jurnal S1 Ilmu Administrasi Publik ; masih banyak masyarakat yang menunggu antrian untuk didanai oleh program SPP dalam menjalankan usaha mereka, yang saat ini hanya terdapat 1 kelompok peminjam yang didanai oleh program SPP. Adapun kelompok yang tidak mendapatkan pinjaman, disebabkan oleh banyaknya kelompok yang mengajukan proposal, sehingga mereka dimasukkan dalam daftar tunggu, untuk menunggu dana yang sudah kembali atau kami masukkan dalam SPP perguliran tahap berikutnya. TINJAUAN PUSTAKA Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment), berasal dari kata "power" (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol. Suharto (2002:6) mengungkapkan definisi pemberdayaan lebih luas lagi sebagai berikut: "Pemberdayaan dapat dinyatakan bahwa pemberdayaan adalah 2
sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagi tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat miskin yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses" Hafit E1012141005 Ilmu Administrasi Publik Universitas Tanjungpura Publik, Jurnal S1 Ilmu Administrasi Publik ; Upaya memberdayakan masyarakat menurut Kartasasmita (2003:159) harus dilakukan melalui tiga langkah yaitu: 1. Menciptakan suasana yang memungkinkan masyarakat berkembang (enabling); 2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering); 3. Memberdayakan juga dapat diartikan sebagai melindungi Pada dasarnya, setiap proses pembangunan masyarakat mengandung tiga unsur yang disebut sebagai konsep dasar, yaitu adanya proses perubahan, mobilisasi sumber daya dan pengembangan kapasitas masyarakat. Dalam kata lain bahwa dalam rangka memahami dan menjelaskan fenomena pembangunan masyarakat tersebut dikenal adanya berbagai perspektif yang berangkat dari asumsi dan sudut pandang yang berbeda. Perspektif tertentu memberikan perhatian pada sumber daya alam dan sumber daya manusia, sedangkan perspektif yang lain di samping kedua jenis sumberdaya tersebut juga mencoba menggali, mengembangkan dan mendayagunakan sumber daya sosial yang sering disebut 3
juga dengan modal sosial atau energi sosial. Salah satu cara memahami pengertian suatu konsep adalah melalui defenisinya. Dimana disini defenisi pengembangan komunitas (community development) adalah suatu proses yang merupakan usaha masyarakat sendiri yang diintergarasikan dengan otoritas pemerintah guna memperbaiki kondisi sosial ekonomi dan kultural komunitas, mengintergrasikan komunitas ke dalam kehidupan nasional dan mendorong kontribusi komunitas yang lebih optomal bagi kemajuan nasional. Penilaian semacam itu muncul karena dalam defenisi tersebut terkesan adanya orientasi yang lebih mengarah pada kepentingan masyarakat makro dibandingkan kepentingan komunitas. Hal itu disebabkan karena berbagi karakteristik yang melekat pada konsep komunitas tersebut memungkinkan dalam kehidupan yang berada pada suatu lokalitas tertentu terkandung adanya kesadaran kolektif dan solideritas sosial di antara para warganya. Kesadaran kolektif dan solideritas sosial akan merupakan modal sosial dan energi sosial yang cukup dalam mendasari tindakan bersama bagi peningkatan kehidupan bersama baik sosial, ekonomi maupan kultural. Agar tindakan bersama tersebut Hafit E1012141005 Ilmu Administrasi Publik Universitas Tanjungpura Publik, Jurnal S1 Ilmu Administrasi Publik ; lebih bersandar pada prakarsa dan partisipasi masyarakat sendiri dibutuhkan adanya kompetensi masyaraat terhadap proses pembangunan di lingkungan kehidupannya. Kompentensi yang diharapkan meliputi kompentensi pada setiap warga masyarakat secara individual maupun komunitas sebagai keseluruhan dan kebulatan kehidupan bersama. Dipandang dari terminologi yang digunakan, konsep pengembangan komunitas (community development) juga sering dikatakan mengandung potensi kontadiksi. Hal ini disebabkan karena dalam konsep komunitas (community) terkandung tiga elemen penting yaitu lokalitas (local ecology), kehidupan sosial yang terorganisasi dan solideritas sosial. Di lain pihak, dalam konsep pengembangan (development) terkandung unsur perubahan kondisi sosial ekonomi. Interaksi yang semakin meluas akan menjadi semacam jaringan sosial yang lebih memungkinkan semakin meluasnya lingkup kepercayaan dan lingkup hubungan timbal balik. Dilihat dari tindakan ekonomi, jaringan adalah sekelompok agen individual yang sebagai nilai-nilai dan norma-norma informal melampaui nilai-nilai biasa. Modal sosial dapat bermanfaat bukan hanya dalam 4
aspek sosial melainkan juga ekonomi. Dengan memanfaatkan modal sosial seseorang dapat memperoleh rasa sama, merasa terlindungi, memperoleh jaminan sosial atau memperoleh kesempatan yang lebih terbuka untuk mewujudkan kesejahteraannya. Kesempatan kerja sektor informal ini sangat efektif mengatasi penduduk yang menganggur, menurut Saadah (2011: 2): Lapangan kerja dan suatu daerah dapat dikategorokan dalam dua bentuk baik formal maupun informal, sedangkan untuk tenaga kerfa formal haruslah memiliki pendidikan serta didukung dengan keahlian dan hal ini merupakan syarat utama mereka, sedangkan non formal segi pendidikan tidak merupakan syarat utama. Perluasan lapangan kerja terutama sektor informal perlu diutamakan dalam pengadaannya serta perlu digalakkan salah satu diantaranya adalah petani yang dikategorikan dalam salah satu kegiatan di sektor informal. Tingkat kesejahteraan suatu negara merupakan salah satu tolak ukur untuk mengetahui keberhasilan pembangunan di negara tersebut dan konsumsi adalah salah satu penunjangnya. Makin besar pengeluaran Hafit E1012141005 Ilmu Administrasi Publik Universitas Tanjungpura Publik, Jurnal S1 Ilmu Administrasi Publik ; untuk konsumsi barang dan jasa, maka makin tinggi tahap kesejahteraan keluarga tersebut.Konsumsi rumah tangga berbeda-beda antara satu dengan lainya dikarenakan pendapatan dan kebutuhan yang berbeda-beda pula. Selanjutnya tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat akan disertai dengan terbentuknya struktur sosial. Salah satunya institusi ekonomi maksudnya sebagai suatu pusat aktivitas ekonomi yang berisi secara bertindak dan pengaturannya untuk suatu tujuan atau kebutuhan dan fungsi tertentu. Suatu perubahan institusi ekonomi tidak mencakup perubahan fungsi dasarnya memenuhi kebutuhan materi melainkan pada peran, perilaku dan norma Setiap orang atau keluarga mempunyai skala kebutuhan yang dipengaruhi oleh pendapatan. Kondisi pendapatan seseorang akan mempengaruhi tingkat konsumsinya. Makin tinggi pendapatan makin banyak jumlah barang yang dikonsumsi. Bila konsumsi ingin ditingkatkan sedangkan pendapatan tetap maka terpaksa tabungan yang digunakan maka tabungan akan berkurang. Secara umum dapat dikatakan bahwa persoalan yang dihadapi masyarakat adalah bersumber dari jumlah kebutuhan yang tidak terbatas.Biasanya 5
manusia merasa tidak pernah merasa puas dengan benda yang mereka peroleh dan prestasi yang mereka capai. Apabila keinginan dan kebutuhan masa lalu sudah dipenuhi maka keinginan yang baru akan muncul. Di negara miskin hal seperti itu memang lumrah.Konsumsi makanan yang masih rendah dan perumahan yang kurang memadai telah mendorong masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang lebih tinggi Pemberdayaan masyarakat Desa merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi Desa, pengembangan lembaga keuangan Desa, serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan hasil produksinya. Menjadi negara yang berkembang pemerintah disetiap kabupaten atau kota dan desa, pemberdayaan dilakukan oleh pemerintah dari segi pendidikan, kesehatan, keterampilan dan kesejahteraan sosial, serta semua pemberdayaan tidak hanya terpusat pada satu faktor saja tetapi juga tentang permasalahan perekonomian yang menjadi pekerjaan yang begitu berat, Hafit E1012141005 Ilmu Administrasi Publik Universitas Tanjungpura Publik, Jurnal S1 Ilmu Administrasi Publik ; dalam pemberdayaan ini mencakup dalam kehidupan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan merupakan suatu proses yang memerlukan waktu dan tindakan nyata secara bertahap dan berkesinambungan dalam meningkatkan kapasitas masyarakat. Pemberdayaan ditujukan agar masyarakat mampu meningkatkan kualitas kehidupannya untuk berdaya, memiliki daya saing dan mandiri. Pemberdayaan dalam mengentas kemiskinan dapat dilakukan dengan mengubah mind set individu dan masyarakat untuk berdaya dan mandiri. Salah satu aspek yang dihadapi oleh masyarakat yang tidak berdaya adalah permodalan, tidak adanya modal mengakibatkan masyarakat tidak mampu berbuat sesuatu untuk dirinya sendiri dan lingkungannya. Oleh karena itu pemerintah mencanangkan sebuah program yang khusus dilakukan untuk memberdayakan masyarakat guna membantu dalam kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Berdasarkan hal di atas pemerintah senantiasa meluncurkan berbagai program berbasis konsep pemberdayaan, berbagai program tersebut mencoba menjawab tantangan mengenai peningkatan kapasitas (keberdayaan) masyarakat di daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin 6
Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat seharusnya mampu berperan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) terutama dalam membentuk dan merubah perilaku masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang lebih berkualitas. Pembentukan dan perubahan perilaku tersebut, baik dalam dimensi sektoral yakni dalam seluruh aspek atau sektor-sektor kehidupan manusia; dimensi kemasyarakatan yang meliputi jangkauan kesejahteraan dari materiil hingga non materiil; dimensi waktu dan kualitas yakni jangka pendek hingga jangka panjang dan peningkatan kemampuan dan kualitas untuk pelayanannya, serta dimensi sasaran yakni dapat menjangkau dari seluruh strata masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tidak lain adalah memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat agar mampu menggali potensi dirinya dan berani bertindak memperbaiki kualitas hidupnya, melalui cara antara lain dengan pendidikan untuk penyadaran dan pemampuan diri mereka. Implementasi Kebijakan publik merupakan salah satu kajian yang menarik di dalam ilmu politik. Meskipun demikian, konsep mengenai kebijakan publik lebih ditekankan pada studi-studi mengenai administrasi negara. Artinya Hafit E1012141005 Ilmu Administrasi Publik Universitas Tanjungpura Publik, Jurnal S1 Ilmu Administrasi Publik ; kebijakan publik hanya dianggap sebagai proses pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh negara dengan mempertimbangkan beberapa aspek. Secara umum, kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai sebuah kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh pihak berwenang (dalam hal ini pemerintah) yang boleh jadi melibatkan stakeholders lain yang menyangkut tentang publik yang secara kasar proses pembuatannya selalu diawali dari perumusan sampai dengan evaluasi. Implementasi kebijakan menekankan pada suatu tindakan, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu atau kelompok swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan- tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan yang dimaksudkan dalam implementasi, pada kelanjutannya berusaha mentransformasikan keputusan- keputusan menjadi pola-pola operasional serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan, baik besar maupun kecil yang diamanatkan oleh keputusan kebijakan tersebut. Mazmanian dan Sabatier dalam Widodo (2008,87), menjelaskan bahwa hakikat utama implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan, pemahaman ini 7
mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Implementasi merupakan suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok), dimana proses ini dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan. Dari definisi tersebut di atas, dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, pertama, adanya tujuan atau sasaran kebijakan; kedua, adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan; ketiga, adanya hasil kegiatan. Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Seperti Lester dan Stewart jr. Dalam Agustino (2006,139) berpendapat bahwa, implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil (output) dimana keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output) yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. Hafit E1012141005 Ilmu Administrasi Publik Universitas Tanjungpura Publik, Jurnal S1 Ilmu Administrasi Publik ; Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan. Menurut Howlett dan Ramesh (dalam Badjuri dan Yunowo menyatakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh: 1. Pangkal tolak permasalahan, maksudnya apabila pangkal tolak permasalahannya jelas, maka implementasi kebijakan publiknya akan berjalan dengan lancar. Dengan mengenali apakah pangkal tolak itu berdominan sosial, politik, ekonomi ataupun kebudayaan, akan lebih memudahkan implementor kebijakan dalam melaksanakan kebijakan publik tersebut. 2. Tingkat kekuatan masalah yang dihadapi pemerintah, semakin akurat persoalan yang dihadapi sebuah kebijakan publik, maka akan membutuhkan waktu penyelesaian dalam implementasi kebijakan semakin lama dan pengorbanan sumber dayanya baik materil maupun immaterilnya semakin banyak pula. 3. Ukuran kelompok yang ditargetkan, semakin kecil targeted groups yang dituju dati sebuah kebijakan, tentunya akan semakin mudah dikelola 8
1. dibandingkan kelompok target yang besar dan mempunyai ruang lingkup yang luas. 4. Dampak prilaku yang diharapkan, jika dampak yang diinginkan semata-mata kuantitatif (ekonomi), maka akan lebih mudah menanganinya dibandingkan jika dampak yang diinginkan merupakan perilaku atau dampak yang berdimensi kualitatif yang membutuhkan waktu relatif lebih panjang. Menurut Erwan (2012,74) implementasi adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (trage group) sebagai upaya untuk menwujudkan tujuan kebijakan. Adapun yang bisa muwujudkan implementasi tersebut antara lain: Sosialisasi diartikan sebagai upaya pelaksanaan untuk membuat masyarakat tahu dan sadar bahwa ada suatu kebijakan yang akan di implementasikan. Konsekuensi dari implementasi tersebut dapat berdampak positif (menghasilkan Hafit E1012141005 Ilmu Administrasi Publik Universitas Tanjungpura Publik, Jurnal S1 Ilmu Administrasi Publik ; manfaat bagi suatu kelompok) akan tetapi bisa juga berdampak negatif bagi kelompok yang lain. Sosialisasi dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Sosialisasi secara langsung dilakukan melalui: ceramah, forum warga, sarasehan, dialog internatif lewat radio/tv/internet. Sedangkan sosialisasi secara tidak langsung terjadi ketika para petugas garda depan (street-level bureaucrats) dalam mensosialisasikan suatu kebijakan tidak berinteraksi dengan kelompok sasaran maupun stakeholders secara face-to-face tetapi melalui papan pengumuman, pamlet, leaflet, spanduk, brosur, buku saku, iklan layananan masyarakat lewat tv, radio, surat kabar, dan website (P3MD). Ini merupakan cara membantu masyarakat yang kurang mampu dalam membuka usaha. Maka dari itu program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (P3MD) Pada unit pelaksana kegiatan simpan pinjam perempuan di Desa Teluk Kapuas memberi bantuan untuk mempermudah masyarakat dalam hal itu. 9
Gambar 1 Bagan Kerangka Pikir Permasalahan 1. Sosialisasi mengenai simpan pinjam khusus Perempuan (SPP) belum terlaksana secara maksimal, intensitas sosialisasi mengenai simpan pinjam khusus Perempuan (SPP) sangat kurang, karena hanya masih dilakukan satu (1) kali di Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya. 2. Pemanfaatan dana simpan pinjam (SPP) di dimanfaatkan Teluk Kapuas sebagaimana pestinya, dikarernakan ada anggota yang menggunakan modal bukan untuk usaha produktif. kelompok usaha belum Teori Menurut Erwan (2012, 74-78) dalam buku Implementasi Kebijakan Publik, mengatakan bahwa Proses kebijakan implementasi, terdiri dari: 1. Sosialisasi Program (SPP) 2. Penyaluran Dana (SPP) 3. Pemanfaatan Dana (SPP) Memberikan Kemudahan Bagi RTM Untuk Mendapatkan Permodalan Untuk Peningkatan Kapasitas Usaha Kelompok Dalam Bentuk Peningkatan Kapasitas Kelompok Usaha Ekonomi Produktif METODE PENELITIAN Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, dimana menurut Kountur (2005:105) bahwa: "penelitian deskriptif adalah penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti". Metode deskriptif dipilih karena peneliti ingin memperoleh Hafit E1012141005 Ilmu Administrasi Publik Universitas Tanjungpura Publik, Jurnal S1 Ilmu Administrasi Publik ; gambaran dan deskripsi fenomena yang terjadi Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkanya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Miles and Huberman (Sugiyono, 2007: 91) mengemukakan bahwa "Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data diantaranya: 1. Meringkas (reduksi), tujuannya agar data yang dianalisis merupakan data-data yang benar-benar berkaitan dengan masalah penelitian. 2. Memaparkan (display), Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut. 3. Penyimpulan (verifikasi), data-data yang diperolah yang telah diringkas dan dipresentasikan kemudian diambil beberapa kesimpulan yang paling relevan dengan masalah yang diteliti. HASIL DAN PEMBAHASAN 10
1. Sosialisasi Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Unit Pelaksana Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan. Sosialisasi sangat menentukan keberhasilan suatu pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Tahap sosialisasi ini lebih mengarahkan pada proses kegiatan turun langsung lapangan pada masyarakat dengan melakukan pertemuan langsung dengan masyarakat untuk dana Simpan Pinjam (SPP) bagaimana menggunakan, dan mempertanggungjawabkan yang telah dipinjamkan. Penetapan prasarana dan sarana apa yang diperlukan untuk Hafit E1012141005 Ilmu Administrasi Publik Universitas Tanjungpura Publik, Jurnal S1 Ilmu Administrasi Publik ; melaksanakan kebijakan, penetapan tata kerja (juklak dan juknis), dan penetapan pelaksanaan kebijakan (Widodo, 2008:91). Pada tahap sosialisasi ini, peneliti akan merangkum informasi dari unit penyelenggaran dana Simpan Pinjam (SPP) Desa Teluk Kapuas sesuai dengan Perdes No 16 tahun 2016 Tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Unit Pelaksana Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Desa Teluk Kapuas Kabupaten Kubu Raya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Isfandi Ari farida (Pendamping Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Unit Pelaksana Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Desa Teluk Kapuas). Bagaimana pendapat anda mengenai Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Unit Pelaksana Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan dan masyarakat dalam menyampaikan dana Simpan Pinjam (SPP) dengan melakukan teknik secara langsung dengan menggunakan ceramah? Jawab " Program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (P3MD) unit pelaksana kegiatan simpan pinjam perempuan dalam menyampaikan kepada 11
masyarakat tentang dana simpan pinjam (SPP) juga dengan ceramah, karena dengan menggunakan cara ini mempermudah penjelasan dana Simpan Pinjam (SPP) dan dengan cara ini sangat membangun dan mendukung dalam pinjaman masyarakat tersebut. Program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (P3MD) unit pelaksana kegiatan simpan pinjam perempuan melakukan ini biasanya di mesjid dan di gedung serba guna yang ada di Desa Teluk Kapuas ini". Sama juga yang disamapikan oleh Bapak Sukardi Sekertaris Desa di Desa Teluk Kapuas) Bagaimana Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Unit Pelaksana Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan menyampaikan kepada masyarakat dengan forum warga ? Jawab dari Bapak Sukardi " Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Unit Pelaksana Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan dalam menyampaikan dana Simpan Pinjam (SPP) dengan menggunakan forum warga itu sangat bagus sekali dan dilakukan setiap kali pertemuan Hafit E1012141005 Ilmu Administrasi Publik Universitas Tanjungpura Publik, Jurnal S1 Ilmu Administrasi Publik ; antara Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) unit pelaksana kegiatan simpan pinjam perempuan dengan masyarakat dan ini juga mempermudah program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa (P3MD) Unit Pelaksana Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan dan masyarakat dalam menggambil suatu keputusan tentang simpan pinjam (SPP) tersebut, forum warga ini dilakukan dikantor Desa setempat dengan dihadiri oleh ketua dan Pendamping Unit Pelaksana Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan". 2. Penyaluran Pinjaman Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Penyaluran atau delivery activities yaitu kegiatan untuk menyampaikan policy output kepada kelompok sasaran. Waktu penyaluran dana unit pelaksana kegiatan simpan pinjam perempuan Desa Teluk Kapuas dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2017 adalah Rp 101.000.000,00 dimulai pada tahun 2016 hingga sekarang masih bergulir. Berdasarkan data 12
yang diperolah, diketahui bahwa Kelompok usaha di Desa Teluk Kapuas hanya mengembalikan58.500.500 . Banyak sekali mengalami tunggakan karena sebagian anggota kelompok simpan pinjam (SPP) yang meminjam dana simpan pinjam (SPP) menggunakan dana bukan untuk kegiatan usaha. Berdasarkan uraian diatas, maka dari itu peneliti ingin mengetahui bagaimana menurut anda apakah dana simpan pinjam (SPP) ini sudah diberikan kepada masyarakat yang berhak menerima dana simpan pinjam (SPP) tersebut atau diberikan pada masyarkat yang mampu dan apakah sudah tepat sasarannya ? Jawab dari pak Harto (ketua Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Unit Pelaksana Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan) "sudah sesuai yang diberikan dana simpan pinjam (SPP) kepada masyarakat yang kurang mampu, sudah tepat sasaran karena disetiap dana simpan pinjam (SPP) akan keluar kami dari pihak Hafit E1012141005 Ilmu Administrasi Publik Universitas Tanjungpura Publik, Jurnal S1 Ilmu Administrasi Publik ; Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Unit Pelaksana Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan mengutamakan masyarakat yang kurang mampu, dengan cara mengetahui masyarakat yang kurang kami mengecek data tersebut dari Desa mana yang berhak dan mana yang tidak dalam memiliki dana simpan pinjam tersebut." Hal senada peneliti mewawancara Bapak Sukardi (Sekertaris Desa) bagaimana menurut anda dana simpan pinjam (SPP) apakah yang dipinjamkan kepada masyarakat sudah dikembalikan tepat waktunya ? Jawab Bapak Sukardi Sekertaris Desa) "menurut saya dana simpan pinjam (SPP) yang dipinjamkan kepada masyarakat sudah tepat waktu dalam penyalurannya. Hanya belum tepat waktu anggota kelompok dalam mengembalikannya. karena dari sebagian yang menggunakan dana simpan pinjam (SPP) modalnya tidak 13
bisa kembali lagi karena dipergunakan untuk keperluan lain sehingga dana tersebut habis dan tidak bisa dijadikan modal lagi." Selanjutnya peneliti mewawancara dari pak Harto (ketua Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Unit Pelaksana Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan) Jawab Pak Harto "menurut saya disetiap kelompok pinjaman dana simpan pinjam (SPP) itu berjumlah 10 orang dalam 1 kelompok, dari 10 orang tersebut yang mengalami penyetoran lama itu ada 7 orang. Sedangkan 3 orang penyetor setiap bulannya. Di dalam kelompok tersebut jumlah dana simpan pinjam yang diberikan pinjam berjumlah Rp 101.000.000 ada 7 orang yang terlambat dalam penyetorannya. Dana yang terlambat dalam mengembalikan /penyetorannya senilai Rp 58.500.500 . itu sangat menghambat sekali dalam proses pinjaman dana Hafit E1012141005 Ilmu Administrasi Publik Universitas Tanjungpura Publik, Jurnal S1 Ilmu Administrasi Publik ; simpan pinjam (SPP) selanjutnya." Selanjutnya wawancara dengan MK sebagai masyarakat bagaimana tanggapan masyarakat tentang penyaluran dana, simpan pinjam (SPP) yang ada di Desa Teluk Kapuas ? Jawab dari MK "Sudah baik cara penyaluran, simpan pinjam (SPP) dari program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (P3MD) unit pelaksana kegiatan simpan pinjam perempuan mengadakan penyaluran dengan mengadakan pertemuan antara sejumlah masyarakat yang mau meminjam dana simpan pinjam (SPP) dengan anggota penguliran dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yaitu dari badan". program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (P3MD) unit pelaksana kegiatan simpan pinjam perempuan" 14
Berdasarkan wawancara dengan narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses simpan pinjam (SPP) adanya tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah sangat membantu sekali masyarakat dalam simpan pinjam (SPP) guna memperlancar proses pinjaman masyarakat. Dan pelaksanaan batuan itu pun sudah baik karena disetiap dana simpan pinjam (SPP) akan cair atau keluar dananya dan dari Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Unit Pelaksana Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan 3. Pemanfaatan Dana Simpan Pinjam (SPP) Pemanfaatan merupakan salah satu manfaat bagi masyarakat guna mempermudahkan masyarakat dalam simpan pinjam, dan memberikan modal pinjaman kepada masyarakat dalam membuka usaha. Ini berguna bagi masyarakat dan kantor program nasional pemberdayaan masyarakat (Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Unit Pelaksana Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan). Ini merupakan cara membantu masyarakat yang kurang mampu dalam membuka usaha. Maka dari Hafit E1012141005 Ilmu Administrasi Publik Universitas Tanjungpura Publik, Jurnal S1 Ilmu Administrasi Publik ; itu program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (P3MD) unit pelaksana kegiatan simpan pinjam perempuan memberi bantuan untuk mempermudah masyarakat dalam hal itu. Pada tahap pemanfaatan ini, peneliti akan merangkum informasi mengenai Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Unit Pelaksana Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Desa Teluk Kapuas, yaitu dengan mewawancarai Isfandi Ari farida (Pendamping Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Unit Pelaksana Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan ). Hasil Pak Budi: "menurut saya penentuan anggota kelompok simpan pinjam (SPP)ini telah sesuai dengan aturan, yaitu para ibu- ibu. Yang digunakan) untuk modal usaha. Contohnya usaha kripik pisang dan peternakan ayam potong. Hanya saja memang ada anggota kelompok yang memanfaatkan dana untuk hal- hal yang tidak produktif, yaitu digunakan untuk yang sifatnya 15
konsumtif, sehingga ada anggota kelompok yang macet dalam pengembalian pinjaman." Pada tahap pemanfaatan simpan pinjam (SPP) di Kecamatan Desa Teluk Kapuas dapat dianalisis bahwa terjadi penyimpangan oleh anggota kelompok usaha, karena pemanfaatan dana simpan pinjam belum dimanfaatkan sebagaimana mestinya, ada kelompok usaha yang salah dengan penggunaan dana tersebut. PENUTUP 1. Sosialisasi mengenai simpan pinjam khusus Perempuan (SPP) belum terlaksana secara maksimal, dalam Implementasi Kebijakan simpan pinjam (SPP) dilakukan melalui dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Sosialisasi dilakukan secara langsung, yaitu melalui pertemuan dalam forum warga, Intensitas sosialisasi mengenai simpan pinjam khusus Perempuan (SPP) masih sangat kurang, karena hanya dilakukan satu (1) kali di Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya. Sedangkan sosialisasi secara tidak langsung dilaksanakan melalui Hafit E1012141005 Ilmu Administrasi Publik Universitas Tanjungpura Publik, Jurnal S1 Ilmu Administrasi Publik ; poster yang dipasang pada papan pengumuman di Kantor Desa Teluk Kapuas 2. Tahap berikutnya setelahn penyaluran pinjaman SPP, Total jumlah dana unit pelaksana kegiatan simpan pinjam perempuan yang telah disalurkan Desa Teluk Kapuas pada tahun 2017 adalah Rp 101.000.000,00 dimulai pada tahun 2016 hingga sekarang masih bergulir. Berdasarkan data yang diperolah, diketahui bahwa Kelompok usaha di Desa Teluk Kapuas hanya mengembalikan Total 58.500.500 jumlah dana unit pelaksana kegiatan simpan pinjam perempuan Desa Teluk Kapuas. 3. Pada tahap pemanfaatan simpan pinjam (SPP) di Kecamatan Desa Teluk Kapuas dapat dianalisis bahwa terjadi penyimpangan oleh anggota kelompok usaha, karena pemanfaatan dana simpan pinjam belum dimanfaatkan sebagaimana mestinya, ada kelompok usaha yang salah dengan penggunaan dana tersebut. Pemanfaatan merupakan salah satu manfaat bagi masyarakat guna mempermudahkan masyarakat dalam simpan pinjam, dan memberikan modal pinjaman 16
Publik, Jurnal S1 Ilmu Administrasi Publik ; kepada masyarakat dalam Moleong, Lexy. 2005. Metodologi membuka usaha. Ini merupakan Penelitian Kualitatif. cara membantu masyarakat yang Bandung: Remaja kurang mampu dalam membuka Rosdakarya. usaha. Nawawi, Hadari. 2009. REFERENSI Implementasi Kebijakan. Abidin, Said Zainal. 2002. Kebijakan Edisi Ketiga. Bandung: Publik. Jakarta: Yayasan BPFE Pancur Siwah Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik Bandung : Alfabeta Dunn, William N. 2000. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press Erwan, Agus Purwanto. 2012. Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gava Media H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho. 2008. Kebijakan Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Howlett, Michael dan Ramesh. 1995 Studying Public Policy, Policy Cycles and Subsystem, Toronto: Oxford University Press. Jauhari, Heri. 2010. Panduan Penulisan Skripsi Teori dan Aplikasi.Bandung: Pustaka Setia. Hafit E1012141005 Ilmu Administrasi Publik Universitas Tanjungpura 17