BAB V KESIMPULAN Pemilihan umum merupakan wujud dari demokrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah guna kepentingan rakyat. Dengan adanya pemilihan umum, rakyat turut serta memberikan aspirasi politiknya yang diperuntukan memilih para wakilnya di pemerintahan. Pemilihan umum adalah langkah yang tepat dilakukan oleh pemerintah untuk melaksanakan asas kedaulatan rakyat yang telah tercantum dalam undang-undang dasar sementara. Untuk menyempurnakan undang-undang dasar yang masih bersifat sementara dan untuk memilih wakil-wakil yang akan duduk di Parlemen, maka pemerintah Indonesia melaksanakan pemilihan umum yang pertama di tahun 1955. Pemilihan umum yang pertama dilaksanakan di Republik Indonesia ini berlangsung dalam dua tahap, yakni tanggal 29 September 1955 untuk memilih para wakil rakyat yang akan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat dan tanggal 15 Desember untuk memilih Konstituante yang bertugas untuk menyusun undang- undang dasar pengganti undang-undang dasar sementara. Penyelenggaraan pemilihan umum dilakukan dalam tiga tahap kabinet yang berbeda. Pengesahan undang-undang dilakukan pada masa kabinet Wilopo yaitu Undang-Undang Pemilihan Umum No.7 Tahun 1953 beserta peraturan pelaksanaannya PP No. 9/1954 kemudian masa kampanye dilakukan pada masa kabinet Ali Sastroamidjojo sedangkan hari pemungutan suara dilakukan pada masa kabinet Burhanuddin Harahap. 75
76 Pada masa awal kemerdekaan, negara Republik Indonesia menghadapi serangan dari sekutu untuk mempertahankan kemerdekaan dan juga gangguan dari dalam negeri seperti pemberontakan Darul Islam yang dilakukan di Jawa Barat membuat kondisi politik dalam negeri tidak kondusif. Hal ini membuat partai- partai politik turut serta dalam upaya mempertahankan kemerdekaan disamping melaksanakan misi kampanye di dalam negeri. Setelah dibubarkannya RIS atau sejak 1950, Indonesia melaksanakan demokrasi liberal atau demokrasi parlementer dengan meniru gaya barat. Selama 10 tahun pelaksanaan demokrasi parlementer ada tujuh kabinet yang berkuasa atau rata-rata satu kabinet hanya berumur satu setengah tahun hal ini dikarenakan sistem muliti-partai atau partai oposisi yang duduk di parlemen saling mengeluarkan mosi tidak percaya sehingga meruntuhkan kabinet. Pemilihan umum yang pertama ini merupakan tonggak awal serta acuan bagi pelaksanaan pemilihan umum berikutnya sehingga membawa perubahan besar pada fungsi partai politik dan mengakhiri situasi ketika kegiatan partai politik hampir semata-mata ditentukan oleh percaturan politik di ibukota negara dengan melaksanakan kampanye di desa-desa. Asas pemilihan umum yang tercantum dalam pasal 35 UUDS 1950 dan juga pasal 135 ayat (2) yaitu umum, lansung, bebas, rahasia dan berkesamaan merupakan suatu pedoman dalam melaksanakan pemilihan umum yang jauh dari unsur kecurangan. Untuk menyelenggarakan pemilihan dibentuk badan-badan penyelenggaraan yang dinamakan Panitia Pemilihan Indonesia di ibukota, Panitia Pemilihan di tiap daerah pemilihan dan Panitia Pemilihan Kabupaten di tiap kabupaten. Panitia itu
terdiri dari pejabat-pejabat pemerintah dengan dibantu partai partai politik, tanggung jawab pelaksanaan pada menteri dalam negeri, tetapi kekuasaan yang luas pada Panitia Pemilihan Indonesia atau partai-partai. Pemilu 1955 tidak hanya diikuti oleh partai politik saja, tetapi juga oleh organisasi maupun perorangan. Dalam pemilihan umum anggota DPR diikuti peserta sebanyak 118 peserta pemilu yang terdiri atas: partai politik 36, organisasi 34, perorangan 48. Sementara itu peserta pemilihan umum anggota Konstituante terdiri atas: partai politik 39, organisasi 23, perorangan sebanyak 29. Kampanye dilakukan pada masa kabinet Ali Sastroamidjojo dalam dua tahap, yaitu tahap pertama yaitu ketika disahkannya undang-undang pemilihan umum pada tanggal 4 April 1953 kemudian tahap kedua ketika tanda gambar partai disahkan oleh Panitia Pemilihan Indonesia tanggal 31 Mei 1954. Sangat beragam metode dan teknik kampanye yang digunakan dari partai-partai dan dari daerah-daerah seperti pertemuan pertemuan yang diselenggarakan di semua tingkat, di alun-alun kota atau di balai desa dengan para pembicara dari Jakarta atau tokoh partai setempat, rapat umum atau rapat anggota, pertemuan perempuan atau pemuda, ceramah umum, pemutaran film, perayaan ulang tahun atau pawai, perayaan hari besar agama, dan pertemuan yang diramaikan teater rakyat. Pemungutan suara diselenggarakan di berbagai tempat, biasanya di gedung-gedung umum seperti sekolah atau di bangunan murah dari bambu yang didirikan di tempat-tempat umum khusus untuk keperluan pemungutan suara, tetapi kadang-kadang juga di rumah tokoh-tokoh desa. Rata-rata ada dua sampai tiga tempat pemungutan suara di satu desa. Pemungutan suara dimulai pukul 77
delapan pagi dengan pembacaan seperangkat petunjuk oleh ketua Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara dan memperlihatkan kepada umum bahwa kotak suara kosong. Setelah itu dimulailah pemungutan suara yang dilakukan oleh Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara. Hasil pemungutan suara menempatkan empat partai besar pemenang pemilihan umum yang pertama ini yakni Partai Nasional Indonesia (PNI), Masyumi, Nahdatul Ulama dan Partai Komunis Indonesia (PKI). 78