Lex Crimen Vol. VIII/No. 7/Jul/2019 TINDAKAN KEKERASAN DENGAN TENAGA BERSAMA TERHADAP ORANG ATAU BARANG MENURUT PASAL 170 KUHP SEBAGAI TINDAK PIDANA MENGHADAPI PENGUNJUK RASA YANG RUSUH1 Oleh: Christania G. Sengkey2 ABSTRAK ini untuk Tujuan dilakukannya penelitian mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana tindakan kekerasan dengan tenaga besama terhadap orang atau barang dalam Pasal 170 KUHP dan bagaimana Pasal 170 KUHP dilihat dari aspek hak asasi manusia, di mana dengan menggunakan metode penelitian hukumm normatif disimpulkan bahwa: 1. Pengaturan tindak pidana tindakan kekerasan dengan tenaga besama terhadap orang atau barang dalam Pasal 170 KUHP terutama dimaksudkan untuk menanggulangi tindakan- tindakan anarkis dalam suatu unjuk rasa oleh massa, di mana tindakan anarkis ini dapat berupa penggunaan kekerasan oleh massa terhadap orang atau barang. 2. Pasal 170 KUHP dilihat dari aspek Hak Asasi Manusia, tidaklah bertentangan dengan Hak Asasi Manusia karena Pasal 170 KUHP pada dasarnya melarang pelanggaran hak orang lain dan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban dalam bentuk penggunaan kekerasan secara bersama terhadap orang atau barang, sesuai dengan ketentuan pembatasan menurut hukum dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Kata kunci: kekerasan; 170 KUHP; unjuk rasa; PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penulisan Dalam kenyataan tindak pidana Pasal 170 KUHP menarik perhatian karena banyak kali dijadikan dasar penuntutan terhadap para pengunjuk rasa, terutama pebgunjuk rasa yang rusuh. J.M. van Bemmelen menulis mengenai praktik tindak pidana ini di negeri Belanda bahwa, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, adalah salah satu kejahatan terhadap ketertiban umum yang 1 Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Roy R. Lembong, SH, MH; Yumi Simbala, SH, MH 2 Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101589 32 sering sekali terjadi. Dalam banyak peristiwa perbuatan terhadap penguasa umum (misalnya melempar polisi dengan batu)".3 Penegak hukum di Indonesia, dimulai dari pihak kepolisian, dalam kenyataan juga menggunakan Pasal 170 KUHP ini untuk menyidik pengunjuk rasa yang menggunakan kekerasan terhadap orang, termasuk terhadap anggota polisi, dan/atau barang. ini juga ditujukan menimbulkan tersebut pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan pengaturan tindakan kekerasan dengan tenaga bersama terhadap orang atau barang dalam Pasal 170 KUHP, juga masalah dengan hak asasi manusia khususnya yang diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur hak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Kenyataan B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana pengaturan tindak pidana tindakan kekerasan dengan tenaga besama terhadap orang atau barang dalam Pasal 170 KUHP? 2. Bagaimana Pasal 170 KUHP dilihat dari aspek hak asasi manusia? C. Metode Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode metode penelitian hukum normatif. PEMBAHASAN A. Pengaturan Tindak Pidana Tindakan Kekerasan Dengan Tenaga Bersama Terhadap Orang Atau Barang Dalam Pasal 170 KUHP Terjemahan yang dibuat oleh Tim BPHN terhadap Pasal 170 KUHP, berbunyi sebagai berikut ini: (1) Barang siapa dengan terang-terangan bersama tenaga dan menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lima tahun enam bulan. (2) Yang bersalah diancam : dengan lama 1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan 3 J.M. van Bemmelen, Hukum Pidana3. Bagian Khusus Delik-delik Khusus, terjemahan Hasnan, Binacipta, 1986, hlm. 124.
sengaja menghancurkan barang yang atau digunakan mengakibatkan luka- luka; jika kekerasan 2. dengan pidana penjara paling jika luka lama tahun, sembilan kekerasan mengakibatkan berat; 3. dengan pidana penjara paling jika lama dua belas kekerasan mengakibatkan maut. tahun, (3) Pasal 89 tidak diterapkan.4 Terjemah-terjemahan Pasal 170 KUHP menunjukkan adanya beberapa perbedaan dalam pilihan kata-kata, tetapi pada dasarnya Unsur-unsur memiliki maksud yang sama. tindak pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP, adalah sebagai berikut: 1. Barang siapa; 2. Dengan terang-terangan/secara terbuka; dan, 3. Dengan tenaga bersama/secara bersama- sama; 4. Menggunakan/melakukan kekerasan; 5. Terhadap orang/manusia atau barang. Berikut ini, unsur-unsur dari Pasal 170 KUHP tersebut akan dibahas secara satu persatu. 1. Barang siapa. Unsur barang siapa merupakan subjek tindak pidana atau pelaku tindak pidana. Dengan menggunakan kata barang siapa mengandung arti bahwa siapa saja dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP ini. Pembatasannya, pertama-tama yaitu bahwa subjek atau pelaku itu haruslah manusia, karena dalam sistem KUHP apa yang dinamakan korporasi ataupun badan hukum belum diterima pidana. sebagai Menurut Mahrus Ali, "subjek perbuatan pidana yan diakui oleh KUHP adalah person). (natuurlijk manusia Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia".5 2. Dengan terang-terangan/secara terbuka. subjek/pelaku tindak terang-terangan/secara Unsur terbuka perbuatan tersebut harus dapat dilihat oleh umum. Hal dengan (openlijk) berarti 4 Tim Penerjemah BPHN, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 75. a. 5 Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 111. Lex Crimen Vol. VIII/No. 7/Jul/2019 ini dikemukakan oleh beberapa penulis sebagai berkut. a. menurut S.R. Sianturi: Yang dimaksud dengan secara terbuka (openlijk) di sini ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan di tempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan. Pokoknya dapat dilihat oleh umum. Bahkan dalam praktek peradilan, itu dilakukan di tempat yang sepi, tidak ada manusia, penerapan delik ini dipandang tidak tepat. Cukup delik penganiayaan saja yang diterapkan. 6 Sebagaimana bukan di tempat umum tetapi yang penting dapat dilihat dari suatu tempat umum. Jadi, sekalipun perbuatan dilakukan di dalam rumah, yang jelas bukan tempat umum, tetapi yang dapat dilihat dari jalan raya yang merupakan umum, maka perbuatan itu telah memenuhi unsur dengan terang-tengan/secara terbuka. jika tindakan tempat b. menurut J.M. van Bemmelen: Terang-terangan adalah lawan dari dengan sembunyi. Kejahatan itu adalah terhadap ketertiban umum. Jadi harus dapat dilihat oleh publik. ... H.R. ini tidak berlaku menganggap pasal terhadap yang tindakan dilakukan di tempat sunyi, yang tidak mengganggu ketenangan umum, juga walaupun perbuatan itu dilakukan di jalan raya di Haarlemmeerhout. 7 J.M. van Bemmelen menegaskan bahwa jika tindakan kekerasan dilakukan di tempat sunyi, walaupun itu jalan raya tetapi kebetulan tidak ada orang lain yang menonton di situ, maka Pasal 170 KUHP dapat diterapkan. kekerasan tidak berlaku/tidak c. menurut R. Soesilo, "kekerasan itu harus dilakukan 'di muka umum', karena kejahatan ini memang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban 'Di muka umum' artinya di umum. tempat publik dapat melihatnya".8 6 S.R. Sianturi, Op.cit., hlm. 325. 7 J.M. van Bemmelen, Hukum Pidana 3. Bagian Khusus Delik-delik Khusus, terjemahan Hasnan, Binacipta, 1986, hlm. 124-125. 8 R. Soesilo, Op.cit., hlm. 147. 33
d. menurut P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, Hoge Raad di negeri Belanda dalam putusannya memutuskan bahwa tindak pidana ini merupakan "kekerasan yang dilakukan secara karenanya menyebabkan terganggunya ketertiban umum".9 sebelumnya Kutipan-kutipan menunjukkan bahwa unsur dengan terang-terangan/secara terbuka (openlijk) berarti perbuatan tersebut harus dapat dilihat oleh umum, sehingga menyebabkan terganggunya ketertiban umun, di mana jika perbuatan dilakukan di tempat sunyi, termasuk di jalan raya tetapi tidak ada orang lain yang hadir di situ, maka Pasal 170 ayat (1) KUHP tidak dapat diterapkan. beberapa terbuka dan 3. Dengan tenaga bersama/secara bersama- sama. Menurut J.M. van Bemmelen, "Kita sudah berurusan dengan 'tenaga bersama' apabila suatu dua perbuatan".10 Demikian juga menurut Noyon, "subyek ini sudah memenuhi syarat jika ada dua orang (atau lebih)".11 Jadi, baik J.M. van Bemmelen berpendapat bahwa dua orang sudah cukup untuyk memenuhi unsur ini. S.R. Sianturi, dengan menunjuk beberapa sarjana lain, memiliki pendapat berbeda mengenai hal ini dengan mengemukakan bahwa: Beberapa sarjana berpendapat tidak cukup hanya dua orang saja. Alasannya, a.l. ialah, bahwa istilah "dengan tenaga bersama" lebih mengindikasikan suatu gerombolan manusia. Kemudian ditambahkan jika dua orang subyek sudah dipandang memenuhi unsur subyek delik ini, mengapa tidak digunakan saja istilah "dua orang atau lebih" yang tidak asing lagi dalam terminologi hukum pidana? Lihat a.l. pasal 167, 168, 363, 365 dsb. Sementara sarjana lainnya (a.l. Noyon) berpendapat bahwa subyek ini sudah memenuhi syarat jika ada dua orang (atau lebih). 12 3. Dengan tenaga bersama/secara bersama- sama. Menurut J.M. van Bemmelen, "Kita sudah berurusan dengan 'tenaga bersama' apabila suatu dua perbuatan".10 Demikian juga menurut Noyon, "subyek ini sudah memenuhi syarat jika ada dua orang (atau lebih)".11 Jadi, baik J.M. van Bemmelen berpendapat bahwa dua orang sudah cukup untuyk memenuhi unsur ini. S.R. Sianturi, dengan menunjuk beberapa sarjana lain, memiliki pendapat berbeda mengenai hal ini dengan mengemukakan bahwa: Beberapa sarjana berpendapat tidak cukup hanya dua orang saja. Alasannya, a.l. ialah, bahwa istilah "dengan tenaga bersama" lebih mengindikasikan suatu gerombolan manusia. Kemudian ditambahkan jika dua orang subyek sudah dipandang memenuhi unsur subyek delik ini, mengapa tidak digunakan saja istilah "dua orang atau lebih" yang tidak asing lagi dalam terminologi hukum pidana? Lihat a.l. pasal 167, 168, 363, 365 dsb. Sementara sarjana lainnya (a.l. Noyon) berpendapat bahwa subyek ini sudah memenuhi syarat jika ada dua orang (atau lebih). 12 orang 9 P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, Op.cit., hlm. 83. 10 J.M. van Bemmelen, Op.cit., hlm. 125. 11 S.R. Sianturi, Op.cit., hlm. 324. 12 S.R. Sianturi, Op.cit., hlm. 324. Lex Crimen Vol. VIII/No. 7/Jul/2019 Jadi, ada juga pendapat bahwa dua orang saja. Karena kata-kata "dengan tenaga bersama"lebih mengindikasikan adanya suatu gerombolan manusia, dengan kata lain perlu adanya jumlah yang relatif banyak. Tetapi S.R. Sianturi mengakui bahwa menurut yurisprudensi sudah cukup jika ada dua orang saja, dengan mengemukakan bahwa: Di dalam praktek peradilan di Indonesia ternyata delik ini telah diterapkan di mana terdakwanya hanya terdiri dari dua orang. Dari Law Report 1973 hal. 33 dapat dibaca : "Tertuduh secara bersama-sama pada tanggal 15 Nopember 1972 di muka rumah saksi Tandiman alias Tan Yok In di Jalan Asahan no.84 Tanjungbalai, di muka umum saksi melakukan tersebut I mengacungkan pisau kepada saksi dan saksi mengenai Tertuduh hidungnya Dalam pertimbangan dan putusan pengadilan :"Perbuatan Tertuduh- disebutkan a.l. pidana tindajk tertuduh merupakan KUHP. tercantum 170 dalam bersalah Tertuduh-tertuduh melakukan kejahatan: Di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang, dan hukuman masing-masing dengan pidana penjara 8 bulan dipotong tahanan". kekerasan terhadap dengan cara tertuduh II memukul sehingga luka". pasal dinyatakan Pengadilan Negeri Tanjungbalai, Putuan tanggal 1973, No.229/Kts/1973/PN-TB. 24 Januari Disebutkan juga dalam buku tsb bahwa putusan-putusan yang serupa terjadi di P.N. Ternate dan P.N. Tanjungbalai masing- masing satu putusan.13 (tiga) putusan Jadi, setidaknya ada 3 pengadilan yang menyatakan terbuktinya tindak pidana Pasal 170 KUHP ayat (1) ini di mana pelakunya hanya terdiri atas 2 (dua) orang saja. negeri 4. Menggunakan/melakukan kekerasan. menjelaskan pemahaman Wirjono ini dengan kata-kata, "Kini kekerasan kekerasan adalah tujuan, bukan sarana untuk tujuan lain. Maka tidak perlu ada akibat tertentu dari kekerasan. Apabila berupa kekerasannya melemparkan batu ke arah seorang atau misalnya 13 S.R. Sianturi, Op.cit., hlm. 324-325. 34
suatu barang, maka tidak perlu orang atau barang itu kena lemparan batu itu."14 Juga menurut R. Soesilo, "melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu seperti halnya dalam pasal 146, 211, 212 dan lain-lainmya, akan tetapi merupakan suatu tujuan".15 5. Terhadap orang/manusia atau barang. Kekerasan memang terhadap orang atau barang, tetapi menurut J.M. Van Bemmelen, tidak perlu "Tindakan mengakibatkan kerugian bagi orang dan barang".16 Jadi, sekalipun tindak pidana ini ditujukan kepada orang/manusia atau barang, tidak perlu telah timbul kerugian pada orang atau barang yang bersangkutan. Sehubunan dengan ini oleh R. Sosilo dikatakan bahwa, kekerasan yang dilakukan biasanya terdiri atas merusak barang atau penganiayaan, akan tetapi dapat pula kurang dari itu, sudah cukup misalnya bila orang-orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, atau membuang-buang barang-barang sehingga berserakan, maskipun tidak ada maksud untuk menyakiti orang atau merusak barang itu.17 Bahasan sebelumnya menunjukkan bahwa 170 KUHP pengaturan dalam menanggulangi dimaksudkan tindakan-tindakan anarkis dalam suatu unjuk rasa oleh massa. Anarki adalah "1. hal tidak undang- undang, peraturan, atau ketertiban; 2. Kekacauan (dalam suatu negara)",18 di mana tindakan berupa penggunaan kekerasan oleh massa terhadap orang atau barang. Untuk lebih memperjelas pengertian Pasal 170 KUHP perlu dilihat perbedaannya dengan ketntuan lain yang memiliki kemiripan tertentu dengan Pasal 170 KUHP, yaitu Pasal 358 KUHP. 5. Terhadap orang/manusia atau barang. Kekerasan memang terhadap orang atau barang, tetapi menurut J.M. Van Bemmelen, tidak perlu "Tindakan mengakibatkan kerugian bagi orang dan barang".16 Jadi, sekalipun tindak pidana ini ditujukan kepada orang/manusia atau barang, tidak perlu telah timbul kerugian pada orang atau barang yang bersangkutan. Sehubunan dengan ini oleh R. Sosilo dikatakan bahwa, kekerasan yang dilakukan biasanya terdiri atas merusak barang atau penganiayaan, akan tetapi dapat pula kurang dari itu, sudah cukup misalnya bila orang-orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, atau membuang-buang barang-barang sehingga berserakan, maskipun tidak ada maksud untuk menyakiti orang atau merusak barang itu.17 Bahasan sebelumnya menunjukkan bahwa 170 KUHP pengaturan dalam menanggulangi dimaksudkan tindakan-tindakan anarkis dalam suatu unjuk rasa oleh massa. Anarki adalah "1. hal tidak undang- undang, peraturan, atau ketertiban; 2. Kekacauan (dalam suatu negara)",18 di mana tindakan berupa penggunaan kekerasan oleh massa terhadap orang atau barang. Untuk lebih memperjelas pengertian Pasal 170 KUHP perlu dilihat perbedaannya dengan ketntuan lain yang memiliki kemiripan tertentu dengan Pasal 170 KUHP, yaitu Pasal 358 KUHP. itu dagangan Pasal untuk pemerintahan, adanya ini anarkis dapat 14 Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 165. 15 R. Soesilo, Op.cit., hlm. 147. 16 J.M. van Bemmelen, Loc.cit. 17 R. Soesilo, Op.cit., hlm. 146. 18 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 44. Lex Crimen Vol. VIII/No. 7/Jul/2019 Pasal 358 KUHP, menurut terjemahan Tim Penerjemah BPHN, menentukan bahwa: Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing- masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam : 1. dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat; 2. dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati. 19 Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 358 KUHP ini adalah sebagai berikut: 1. Mereka. sini menunjukkan bahwa pelaku dari tindak pidana ini adalah lebih daripada 1 (satu) orang. Kata "mereka" di 2. Yang sengaja. Dengan menyebut unsur "dengan sengaja" berarti bentuk kesengajaan di sini mencakup tiga (1) sengaja bentuk kesengajaan, yaitu sengaja dengan sebagai maksud; (3) kesadaran tentang keharusan; dan sengaja tentang kemungkinan. kesadaran dengan (2) (opzettelijk) 3. Turut serta. "Turut serta" serta di sini adalah dalam arti yang luas, yaitu setiap bentuk keikut sertaan dalam penyerangan atau perkelahian. S.R. Sianturi memberikan keterangan, dalam Perlu penerapan pasal ini kehendak orang-orang tersebut yang harus dibuktikan adalah kehendak untuk bergabung (turut serta dalam arti yang luas, bukan hanya seperti yang dimaksud pada pasal 55 dst) dalam Apa penyerangan/perkelahian dinilai motifnya tersendiri, jika penggabungannya itu sambil melakukan : tindak fihak merampas lawannya, dsb, maka tindak pidana tsb menjadi tanggung jawab tersendiri dari yang melakukan itu. 20 itu. bergabung arti lainnya, misalnya perhiasan/barang pidana dalam untuk 19 Tim Penerjemah BPHN, Op.cit., hlm. 140. 20 Sianturi, Op.cit., hlm. 515. 35 diperhatikan bahwa
Jadi, sebagaimana dikatakan S.R. Sianturi, kata "turut serta" dalam Pasal 358 KUHP ini tidak sama dengan turut serta dalam rumusan Pasal 55 dan seterusnya KUHP, melainkan memiliki arti yang lebih luas dari pada turut serta dalam Pasal 55 dan seterusnya KUHP. 4. Dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang. Mengenai kata "penyerangan" dan "perkelahian" diberikan penjelasan oleh Sianturi: Perbedaan antara penyerangan (aanval) dan perkelahian (vechterij) ialah bahwa pada perkelahian, kehendak (dolus) untuk berkelahi itu dipandang ada pada kedua termasuk kepada yang belah pihak menggabungkan (turut serta) kemudian, sedangkan pada penyerangan kehendak itu berada pada fihak yang menyerang fihak yang yang kemudian biasanya diserang akan berusaha mempertahankan diri. Namun jika setelah sekian saat, dapat juga terjadi berbalik keadaan, di mana yang sebagai tadinya mempertahankan diri menjadi fihak yang menyerang dan terjadilah perkelahian yang lebih seru dan sudah sukar untuk menentukan di fihak mana sekarang kehendak itu berada. Dalam hal ini pada kedua belah ada kehendak itu. 21 fihak dipandang fihak ia pengertian Jadi, penyerangan berartikehendak berada pada pihak tertentu yang melakukan penyerangan, sedangkan dalam perkelahian, kehendak berada pada kedua belah pihak. 5. Jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat, atau jika akibatnya ada yang mati. S.R. Sianturi menulis bahwa, "Untuk dapat memidana ini, peserta bahwa dipersyaratkan penyerangan/perkelahian harus mengakibatkan luka berat atau matinya seseorang yang turut bergabung dalam perkelahian tersebut".22 Jadi, orang yang terlibat atau perkelahian hanya dapat didakwakan Pasal 358 KUHP apabila sebagai akibat dari penyerangan dalam itu (peelaku) dari kejahatan 21 Ibid. 22 Ibid., hlm. 514. Lex Crimen Vol. VIII/No. 7/Jul/2019 itu ada penyerangan atau perkelahian orang yang luka berat atau mati. Sekalipun ada penyerangan dan perkelahian tetapi pada akhirnya tidak ada yang luka berat atau mati sebagai akibatnya, maka pasal ini juga tidak dapat diterapkan. Perbedaan antara Pasal 170 KUHP dan Pasal 358 KUHP yaitu: 1. Pidana terhadap pelaku Pasal 170 KUHP adalah karena perbuatan mereka itu telah mengganggu ketertiban umum. Menurut J.M. van Bemmelen, "dengan terang- terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, adalah salah satu kejahatan terhadap ketertiban umum yang sering sekali terjadi. Dalam banyak peristiwa juga ditujukan terhadap perbuatan penguasa umum (misalnya melempar polisi dengan batu)".23 Pasal 358 KUHP, yang tentang Penganiayaan, bertujuan melindungi diri para individu sehingga Pasal 358 baru jika sebagai akibat dapat diterapkan penyerangan atau perkelahian itu ada orang yang luka berat atau mati. terlibat ini terletak dalam Bab 2. Orang-orang dalam rombongan berkenaan dengan Pasal 170 KUHP, hanya bertanggungjawab terhadap apa yang ia sendiri lakukan. Dalam Pasal 358 KUHP, jika ada orang yang luka berat, maka semua mereka yang turut serta dalam penyerangan atau perkelahian tersebut pidana maksimum 2 tahun 8 bulan; dan jika ada orang yang mati, maka semua mereka yang turut serta dalam penyerangan atau perkelahian itu diancam dengan pidana maksimum 4 tahun. Tidak menjadi soal walaupun luka berat atau matinya orang itu bukan akibat dari perbuatannya, lain yang melainkan perbuatan orang terlibat atau dalam perkelahian tersebut. yang diancam dengan penyerangan B. Pasal 170 KUHP Dilihat Dari Aspek Hak Asasi Manusia Pasal 28 UUD 1945 baik sebelum perubahan maupun sesudah perubahan menentukan dan bahwa, "Kemerdekaan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan berserikat 23 Ibid., 124. 36
dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang"; juga dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 sesudah perubahan ditentukan bahwa, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat".24 Ketentuan dalam UUD 1045 ini menjadi dasar bagi pandangan bahwa anggota masyarakat Indonesia mempunyai hak untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat melalui gerakan unjuk rasa (demonstrasi). Ini merupakan salah satu hak asasi manusia (human rights) yang penting bagi setiap orang termasuk di Indonesia. juga anggota masyarakat Hak Asasi Manusia mempunyai sejarah yang panjang, tetapi tinjauan historis perjuangan Hak Asasi Manusia secara terpadu dimulai di Inggris dengan dirumuskannya Hak Asasi Manusia dalam piagam Magna Charta pada isu pokoknya adalah bahwa tahun 1215, kewenangan harus mewujudkan dan sekaligus harus memerikan perlindungan atas Hak Asasi Manusia.25 Perumusan Hak Asasi Manusia yang terkenal di zaman modern yaitu pernyataan internasional tentang Hak Asasi Manusia yang disetujui oleh Majelis Umum (General Assembly) Perserikatan Bangsa-bangsa pada tanggal 10 Desember 1948 berupa Pernyataan Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights).26 Sedunia UUD 1945 yang pertama kali diterima pada tanggal 18 Agustus 1945, juga sudah terdapat sejumlah dan terhadap Hak Asasi memberikan perlindungan Manusia, sekalipun waktu itu belum ada The Universal Declaration of Human Rights. Pembentuk UUD 1945 telah memasukkan sejumlah Hak Asasi Manusia karena pernyataan-pernyataan tentang Hak Asasi Manusia sudah dikenal jauh sebelum itu. Jadi, telah mendahului The pembentuk UUD 1945 Universal Declaration of Human Rights, dengan mengambil sebagai pedoman pernyataan-pernyataan Hak Asasi manusia yang sudah terkenal lebih dahulu. Pada alinea pertama dari Pembukaan Undang- undang Dasar 1945 diberikan penegasan "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan". Selanjutnya pernyataan yang mengakui 24 Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah, Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat, Jakarta, hlm. 21. 25 Bahder Johan Nasution, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm. 133. 26 Ibid., hlm. 208. Lex Crimen Vol. VIII/No. 7/Jul/2019 perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia terdapat dalam pasal-pasal berikut: 1. Pasal 27 ayat (1): Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya; 2. Pasal 27 ayat (2): Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan layak bagi kemanusiaan; 3. Pasal 28: yang Kemerdekaan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang; 4. Pasal 29 ayat (2): Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu; 5. Pasal 31 ayat (1) : Tiap-tiap Warga Negara berhak mendapat pengajaran; dan 6. Pasal 34: Fakir miskin dan anak- anak terlantar dipelihara oleh Negara. berserikat dan Di tahun 1998, oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah dibuat Ketetapan MPR Nomor XVII /MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 5 dari Ketetapan ini menyatakan bahwa untuk dapat memperoleh kebulatan hubungan yang menyeluruh maka sistematika naskah Hak Asasi Manusia disusun sebagai berikut : I. II. PANDANGAN DAN SIKAP BANGSA INDONESIA TERHADAP HAK ASASI MANUSIA PIAGAM HAK ASASI MANUSIA isi beserta uraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat dalam naskah Hak Asasi Manusia yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Ketetapan ini. Naskah Hak Asasi Manusia angka II, yaitu Piagam Hak Asasi Manusia, tidak lain daripada terjemahan Sejagat tentang Hak Asasi Manusia (the Universal Declaration of Human Rights). Di dalamnya antara lain diberikan definisi bahwa, Pasal 6 menyatakan bahwa terhadap Pernyataan Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat, yang tidak boleh diabaikan, dirampas, oleh siapapun.27 Kemudian kelangsungan atau diganggu-gugat (empat) perubahan yaitu perubahan yang diadakan pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Dalam beberapa telah dilakukan 4 terhadap UUD 1945, 27 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. 37
telah banyak ditambahkan perubahan rincian Hak Asasi Manusia ke dalam UUD 1945. Jadi, penunjukan pada Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 tidak lagi bersifat terbatas melainkan telah mencakup banyak ragam Hak Asasi Manusia. ini Tetapi, pelaksanaan Hak Asasi Manusia bukannya tanpa batas. Konvensi internasional tentang Hak Asasi Manusia, yaitu The Universal Declaration of Human Rights, juga telah menegaskan ada pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh hukum (limitations as are determined by law), di mana dalam Pasal 29 The Universal Declaration of Human Rights ditentukan: (1) Everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his personality is possible. (2) In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject limitations as are only to such determined by law solely for the purpose of securing due recognition and rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society. respect for the (3) These rights and freedoms may in no case be exercised contrary to the purposes and principles of the United Nations.28 terhadap Pasal 29 The Universal Declaration of Human Rights yakni sebagai berikut: Terjemahan (1) Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap suatu masyarakat di mana ia untuk mendapat mengembangkan pribadinya dengan penuh dan bebas. kemungkinan (2) Di dalam menjalan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya setiap orang harus tunduk hanya kepaa pembatasan-pembatasan yang undang-undang ditetapkan dengan maksud semata-mata untuk menjamin serta penghormatan yang layak bagi hak- hak dan kebebasan-kebebasan orang oleh pengakuan 28 Kuntjoro Purbopranoto, Hak-hak Azasi Manusia dan Pancasila, cet.6, Pradnya Pamita, Jakarta, 1979, hlm. 190. Lex Crimen Vol. VIII/No. 7/Jul/2019 lain, dan untuk memenuhi syarat- syarat yang benar dari kesusilaan, tata tertib, dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat demokratis. (3) Hak-hak kebebasan-kebebasan ini tidak boleh dijalankan sekalipun dengan cara yang bertentangan dengan tujuan-tujuan dan dasar-dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa.29 The Universal Declaration of Human Rights dalam Pasal 29 ayat (2) menegaskan pengakuan adanya pembatasan-pembatasan terhadap yang ditentukan oleh hukum (limitations as are determined by law) karena: 1) untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak bagi hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain; dan 2) untuk memenuhi syarat-syarat yang benar dari kesusilaan, tertib, dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat demokratis. tata Di Indonesia, pembatasan-pembatasan yan ditentukan oleh hukum tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Dalam bagian menimbang undang-undang ini dikemukakan bahwa: a. bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia; b. bahwa kemerdekaan setiap warga negara menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; untuk c. bahwa untuk membangun negara demokrasi yang menyelenggarakan keadilan sosial dan menjamin hak asasi manusia diperlukan adanya suasana yang aman, tertib,dan damai; d. bahwa hak menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan secara sesuai dengan bertanggungjawab ketentuan perundang- peraturan undangan yang berlaku; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu dibentuk Undang- 29 Ibid. 38
Kemerdekaan undang Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.30 tentang Jadi, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 merupakan peraturan pelaksanaan dari hak asasi kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum yang ditentukan dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan bahwa: "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang- undang"; atau yang sekarang, sesudah perubahan UUD 1945, selain dalam Pasal 28 juga ditegaskan dalam Pasal 28E ayat (3) bahwa: "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". Undang-undang Nomor 8 Tahun 1998 juga mengatur pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghormati hak orang lain serta ketertiban dalam masyarakat demokratis. manusia berupa keamanan dan Bentuk penyampaian pendapat di muka umum menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1998 dalam Pasal 9 ayat (1) dapat dilaksanakan dengan: a. unjuk rasa atau demonstrasi; b. pawai; c. rapat umum; dan atau d. mimbar bebas. Tata cara penyampaian pendapat di menurut Undang-undang Nomor 8 muka Tahun 1998 yakni sebagai berikut: 1. Penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum, kecuali (Pasal 9 ayat 2): a. di istana kepresidenan, instalasi militer, tempat rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api. terminal angkutan darat, dan obyek-obyek vital nasional. Menurut penjelasan pasalnya, yang dimaksud dengan pengecualian "di kepresidenan" lingkungan adalah istana istana presiden dan wakil presiden dengan radius 100 lingkungan ibadah. istana 30 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum (Lembaran Negara Republik Indnesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789). Lex Crimen Vol. VIII/No. 7/Jul/2019 meter dari pagar luar. Pengecualian untuk "instalasi militer" meliputi radius 150 meter dari pagar luar. Pengecualian untuk "obyek-obyek vital nasional" meliputi radius 500 meter dari pagar luar. b. pada hari besar nasional. Menuut penjelasan pasalnya, yang dimaksud dengan hari-hari besar nasional adalah: 1) Tahun Baru; 2) Hari Raya Nyepi; 3) Hari Wafat Isa Almasih; 4) Isra Mi'raj; 5) Kenaikan Isa Almasih; 6) Hari Raya Waisak; 7) Hari Raya Idul Fitri; 8) Hari Raya Idul Adha; 9) Hari Maulid Nabi; 10) 1 Muharam; 11) Hari Natal; 12) 17 Agustus. atau 2. Pelaku penyampaian peserta pendapat di muka umum dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum (Pasal 9 ayat 3). 3. Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri (Pasal 10 ayat (1). lanjut mengenai Pengaturan kewajiban memberitahukan secara tertulis kepada Polisi, yaitu pemberitahuan secara tertulis yang atau bersangkutan. penanggungjawab kelompok (Pasal 10 ayat 2), selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat ) jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat (Pasal 10 ayat 3). Pengecualiannya, yaitu pemberitahuan tidak secara ilmiah di dalam berlaku bagi kegiatan kampus dan kegiatan keagamaan. pemimpin, tertulis oleh lebih disampaikan 4. Penanggungjawab wajib bertanggungjawab agar kegiatan tersebut terlaksana secara aman, tertib, dan damai (Pasal 12 ayat 1). kegiatan 5. Setiap sampai 100 (seratus) orang pelaku atau peserta unjuk rasa atau demonstrasi dan pawai harus ada seorang sampai dengan 5 (lima)orang penanggungjawab (Pasal 12 ayat 2). 39
Pembatasan berkenaan dengan bentuk dan tata cara penyampaian pendapat di muka umum, dapat dikatakan masih dalam batas- batas untuk menghormati hak orang lain serta menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat demokratis. Jadi, Pasal 170 KUHP yang pada dasarnya melarang pelanggaran hak orang lain dan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban dalam bentuk penggunaan kekerasan secara bersama terhadap orang atau barang, sesuai dengan ketentuan pembatasan menurut hukum dalam Undang-Undang Nomor 9 Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Oleh karenanya Pasal 170 KUHP merupakan salah satu tindak pidana yang dapat dan tetap perlu dipertahankan dalam hukum pidana Indonesia, baik KUHP sekarang maupun KUHP Nasional mendatang. Tahun 1998 tentang PENUTUP A. Kesimpulan 1. Pengaturan tindakan kekerasan dengan tenaga besama terhadap orang atau barang dalam Pasal 170 KUHP terutama untuk menanggulangi tindakan-tindakan anarkis dalam suatu unjuk rasa oleh massa, di mana tindakan anarkis ini dapat berupa penggunaan oleh massa kekerasan terhadap orang atau barang. tindak pidana dimaksudkan 2. Pasal 170 KUHP dilihat dari aspek Hak Asasi Manusia, tidaklah bertentangan dengan Hak Asasi Manusia karena Pasal 170 KUHP pada dasarnya melarang pelanggaran hak orang terhadap keamanan dan ketertiban dalam bentuk penggunaan kekerasan secara bersama terhadap orang atau barang, sesuai dengan ketentuan pembatasan menurut hukum dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. gangguan B. Saran 1. Keberadaan tindak pidana Pasal 170 KUHP perlu untuk lebih dipublikasikan secara lebih luas sehingga dapat mencegah para pengunjuk rasa melakukan kekerasan secara bersama terhadap orang atau barang dalam melakukan unjuk rasa. 2. Pasal 170 KUHP merupakan salah satu tindak pidana yang dapat dan tetap perlu lain dan Lex Crimen Vol. VIII/No. 7/Jul/2019 dipertahankan dalam hukum pidana Indonesia, baik KUHP sekarang maupun KUHP Nasional mendatang. DAFTAR PUSTAKA Ali, Mahrus, Dasar-dasar Hukum Pidana, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012. Bemmelen, J.M. van, Hukum Pidana3. Bagian Khusus Delik-delik Khusus, terjemahan Hasnan dari "Ons strafrecht 3, bijzonder deel bijzondere delicten", Binacipta, 1986. Hamzah, Andi, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2010. Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1983. Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, Dasar- dasar Hukum Pidana di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2014. Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984. Nasution, Bahder Johan, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mandar Maju, Bandung, 2014. Prasetyo, Teguh, Hukum Pidana, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013. Prodjodikoro, Wirjono, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981. ______, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012. Purbopranoto, Azasi Manusia dan Pancasila, cet.6, Pradnya Pamita, Jakarta, 1979. Kuntjoro, Hak-hak Rumokoy, Donald A. dan Frans Maramis, Pengantar Ilmu Hukum, cet.3, Rajawa1i Pers, Jakarta, 2016. Sianturi, S.R., Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983. Soekanto, S. dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014. Soesilo, R., Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Komentar- komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, cetak ulang, Politeia, Bogor, 1991. Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik), Rajawali Pers, Depok, 2018. (KUHP) Serta 40
Tim Penerjemah BPHN, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Sinar Harapan, Jakarta, 1983. Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002. Peraturan Perundang-undangan: Engelbrecht, W.A. dan E.M.L. Engelbrecht, dan Undang2 Kitab2 Serta Undang2 Dasar Peraturan2 Indonesia, A.W. Sementara Republik Sijthoff's Uitgeversmij N.V., Leiden, 1956. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor tentang Hak Asasi Undang2, Republik XVII/MPR/1998 Manusia Indonesia Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Satu Naskah, Tahun 1945 Dalam Sekretariat Majelis Jenderal Permusyawaratan Rakyat, Jakarta. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum (Lembaran Negara Republik Indnesia Tahun 1998 Nomor 181, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789). Tambahan Lex Crimen Vol. VIII/No. 7/Jul/2019 41