TAUKĪL DALAM MENERIMA NIKAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN PANDANGAN FIQH SYĀFI'IYYAH Oleh: Faisal, S. HI, M.H.I ABSTRAK Dalam pasal 29 ayat 2 KHI terlihat jelas bahwa menerima nikah dapat diwakilkan dengan memberikan kuasa kepada seseorang. Namun bagaimana dengan pandangan Fiqh Syāfi'iyyah terhadap Undang-undang tersebut bolehkah mempelai laki-laki memberikan kuasa kepada seseorang untuk menerima nikahnya karena peraturan seperti KHI diambil dari sumber- sumber yang bukan Syāfi'iyyah saja tetapi juga hambalī, hanafī, dan malikī bahkan az-zahirī. Berdasarkan pertimbangan di atas maka penulis merasa perlu adanya sebuah penelitian untuk membandingkan konsep taukīl dalam menerima nikah yang telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan konsep Fiqh Syāfi'iyyah, barangkali penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dan pedoman oleh hakim di Pengadilan Agama selama ini yang bermazhab Syāfi'iyyah agar tidak terjadi pertentangan antara undang-undang tersebut dengan mazhab yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Aceh. Berangkat dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meniliti dan menganalisa dengan menyusun tulisan yang berjudul "Taukīl Dalam Menerima Nikah Menurut Pandangan Fiqh Syāfi'iyyah Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)". Penulisan ini bertujuan untuk meneliti bagaimana pandangan KHI dan Fiqh Syāfi'iyyah mengenai taukīl dalam menerima nikah. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research). Metode yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif analisis, Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai taukīl dalam menerima nikah harus dilakukan dengan tegas dan harus dilakukan dengan suatu pernyataan tertulis sebagai surat kuasa Volume 8 Nomor 1, 2019 | 21
Faisal, S. HI, M.H.I dari mempelai pria kepada orang ditunjuk. Hal ini dimaksudkan bahwa dengan adanya aturan tersebut segala kemungkinan perselisihan dan permasalahan di kemudian hari dapat diminimalisir dan akhirnya dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pandangan Fiqh Syāfi'iyyah terhadap taukīl dalam menerima nikah adalah dibolehkan selama mengikuti ketentuannya seperti tidak mewakilkan pada anak-anak, perempuan, budak tanpa izin majikannya, atau suami sedang dalam keadaan ihram, karena setiap aqad yang boleh dilakukan oleh dirinya sendiri, berarti boleh juga diwakilkan kepada orang lain. Maka jika calon suami boleh menerima nikah untuk dirinya, boleh pula ia men-taukīlkan pada orang selainnya. A. Pendahuluan Keluarga merupakan satuan sosial yang paling sederhana dikalangan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat ini tergantung pada kesejahteraan keluarga. Adapun keluarga terbentuk melalui sebuah pernikahan. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.1 Pernikahan juga merupakan manifestasi perintah agama. Firman Allah SWT: ث َم ِءا َس ِ ف� َ ُ َ َ َ ّ ْ ْ ُ َ ْ ُ ْ ف ُ َما َت َي َع َ ب� ُر َو نلا َن ِم ْ ك ط ا َم او ُح ِك Artinya: "Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. (QS. Al-Nisa : 3.).2 َ ل َبا ث َو ت� أ ْ نا ثلا ف � او لا ي ق ط ِس ت ل ِ ْ ف ِخ ْ نِإ َو Dalam pandangan Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT karena perkawinan adalah sunnatullah dan sunnah Rasul yang bertujuan menciptakan keluarga yang tenteram, damai, dan sejahtera lahir dan batin. Hal ini 22 | Volume 8 Nomor 1, 2019
Taukīl Dalam Menerima Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Pandangan Fiqh Syāfi'iyyah sebagaimana firman Allah dalam al- Qur'an surat al-Rum ayat 21: ي�آ ْن ِم َو أ ِهِت َ ك ْس ن ِل ٍت َ ي� ذ كِل ل Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.( Q. S. al-Rum: 21).3 َ َ َ ّ َ َ ً َ ُ ُ ً َ ُ ً َّ َ ْ ُ َ ف ْ ُ ك َنْي َب لِإ او ُن ل َق أ ْن ِم خ ل ك ف َتَي ٍم ْو نو ُر ق ك ة َّد َو َّم ْحَر َو ةَ ل َع َج َو اَ ي� اجا َو ْ أ ْ ك ِس ز � نِإ فن ِل ت ِ ي َ َ َّ ّ َ Sehubungan dengan kecenderungan alamiah, setiap manusia dewasa untuk menjalani hubungan suami isteri tersebut dan membentuk pernikahan yang bahagia dan kekal. Rukun yang pokok dalam perkawinan yaitu ridhanya laki- laki dan perempuan dan persetujuan mereka untuk mengikat hidup berkeluarga. Karena perasaan ridha dan setuju bersifat kejiwaan yang tak dapat dilihat dengan mata kepala, karena itu harus ada perlambang yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan bersuami istri. Perlambang itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang mengadakan aqad pernikahan yaitu melalui ijāb dan qabūl. Ijāb ialah pernyataan penyerahan dari pihak wanita yang biasanya dilakukan oleh wali calon mempelai wanita atau wakilnya dengan maksud bahwa calon mempelai wanita bersedia dinikahkan dengan calon mempelai pria, sedangkan qabūl ialah pernyataan penerimaan yang sah atau jawaban pihak calon mempelai pria atas ijāb calon mempelai wanita, yang intinya bahwa calon mempelai pria menerima kesediaan calon mempelai wanita menjadi isterinya yang sah.4 Ijāb dari pihak wali si perempuan contohnya: "Saya kawinkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar 10 mayam emas". Qabūl adalah penerimaan dari pihak suami yang ucapannya: "Saya terima mengawini anak Bapak yang bernama si A dengan mahar 10 mayam emas".5 Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan Volume 8 Nomor 1, 2019 | 23
Faisal, S. HI, M.H.I tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Dalam perspektif Fiqh Syāfi'iyyah, syarat mengenai ijāb qabūl salah satunya adalah ijāb dan qabūl harus diucapkan dalam satu majelis.6 Karena itu tidak sah ijāb dan qabūl yang diucapkan pada majelis yang berlainan. Namun bagaimana halnya apabila mempelai laki-laki ternyata tidak bisa menghadiri majelis akad perkawinan apakah ia boleh memberikan kuasa kepada seseorang untuk menerima nikahnya ? Di Indonesia, ketentuan yang berkenaan dengan perkawinan telah diatur dalam peraturan perundangan negara yang khusus berlaku bagi warga negara Indonesia. Aturan perkawinan yang dimaksud adalah dalam bentuk undang-undang yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. UU ini merupakan hukum materil dari perkawinan, sedangkan hukum formalnya ditetapkan dalam UU No. 7 Tahun 1989. Sedangkan sebagai aturan pelengkap yang akan menjadi pedoman bagi hakim di lembaga peradilan agama adalah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang telah ditetapkan dan disebarluaskan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Undang-undang perkawinan tidak mengatur tentang akad perkawinan, namun Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara jelas mengatur akad perkawinan dalam pasal 27, 28, dan 29 dengan rumusan sebagai berikut: Pasal 27: Ijāb dan qabūl antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu. Pasal 28: Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain. Pasal 29: 1. Yang berhak mengucapkan qabūl adalah calon mempelai pria secara pribadi. 2. Dalam hal tertentu ucapan qabūl nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria. 3. Dalam hal calon mempelai wanita atau wali 24 | Volume 8 Nomor 1, 2019
Taukīl Dalam Menerima Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Pandangan Fiqh Syāfi'iyyah keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.7 Dalam pasal 29 ayat 2 terlihat jelas bahwa menerima nikah dapat diwakilkan dengan memberikan kuasa kepada seseorang. Namun bagaimana dengan pandangan Fiqh Syāfi'iyyah terhadap Undang-undang tersebut bolehkah mempelai laki-laki memberikan kuasa kepada seseorang untuk menerima nikahnya. Di sisi lain undang-undang atau peraturan seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyangkut syari'at khususnya dalam bidang fiqh munakahat itu diambil dari sumber-sumber yang bukan Syāfi'iyyah saja tetapi juga hambalī, hanafī, dan malikī bahkan az- zahirī, tentunya dalam seluruh materinya terdapat pandangan ulama yang berbeda. Mengeluarkan pendapat yang berbeda dalam fatwa masih dimungkinkan, namun memutuskan perkara dengan pendapat yang berbeda sangat menyulitkan dan menyebabkan ketidakpastian hukum. Berdasarkan pertimbangan di atas maka penulis merasa perlu adanya sebuah penelitian yang berjudul "Taukīl Dalam Menerima Nikah Menurut Pandangan Kompilasi Hukum Islam(KHI) Dan Fiqh Syāfi'iyyah" untuk meneliti bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh Syāfi'iyyah mengenai taukīl dalam menerima nikah, kiranya penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dan pedoman oleh hakim di Pengadilan Agama selama ini yang bermazhab Syāfi'iyyah agar tidak terjadi pertentangan antara Undang- Undang tersebut dengan mazhab yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Aceh. B. Pengertian Taukīl dan Ketentuan Rukunnya Taukīl dalam kamus al-Munawwir disebutkan juga dengan al- wakalah yang berasal dari bahasa arab yaitu fawwadha ilaihi, artinya menyerahkan, mempercayakan.8 Jadi, taukīl menurut bahasa adalah at-Tafwīdh (penyerahan). Sedangkan taukīl menurut istilah adalah sebagai penyerahan sesuatu oleh seseorang yang mampu dikerjakan sendiri sebagian dari suatu tugas yang bias diganti, kepada orang lain, agar orang itu mengerjakannya semasa hidupnya.9 Menurut Shalih Fauzan, taukīl berarti juga perwakilan pada perkara-perkara yang boleh disikapi oleh wakil itu seperti
Faisal, S. HI, M.H.I yang mewakilkan pada perkara-perkara yang boleh diwakilkan.10 Sedangkan Hendi Suhendi mendefinisikan taukīl menurut bahasa adalah penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat.11 Sedangkan menurut istilah adalah akad penyerahan kekuasaan, pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai gantinya dalam bertindak.12 Menurut Sulaiman Rasjid taukīl adalah menyerahkan pekerjaan yang dikerjakan kepada orang lain agar dikerjakannya (wakil) sewaktu hidupnya (yang berwakil).13 Berdasarkan definisi-definisi di atas, kiranya dapat diambil kesimpulan bahwa taukīl ialah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu. Rukun menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut tentang sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Dalam sebuah akad taukīl rukunnya tidak boleh tertinggal, dalam arti taukīl tidak sah bila rukunnya tidak ada atau tidak lengkap. Rukun hampir sama dengan syarat, namun keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah suatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengwujudkannya, sedangkan syarat adalah suatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun, dan ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun. Adapun rukun-rukun taukīl adalah: a. Pemberi Kuasa (al-Muwakkil) Para Fuqaha sependapat bahwa orang-orang yang mempunyai otoritas untuk mengatur dirinya itu boleh memberi kuasa. Seperti orang yang bepergian, orang sakit dan perempuan. Ulama yang memandang hukum dasarnya adalah bahwa tindakan orang lain tidak dapat mewakili tindakan yang lainnya kecuali apabila ada suatu tuntutan atau kebutuhan yang telah disepakati, maka mereka berkata, "Orang yang diperselisihkan perwakilannya tidak boleh melakukan perwakilan". Ulama yang memadang hukum dasarnya adalah dibolehkan, mereka mengatakan, "Pewakilan dalam segala sesuatu adalah boleh kecuali pada sesuatu yang telah disepakati bahwa hal tersebut tidak dibenarkan secara ibadah.14 b. Orang yang Diberi Kuasa (al-Wakīl) Syarat-syarat pemberian kuasa adalah orang yang tidak 26 | Volume 8 Nomor 1, 2019
Taukīl Dalam Menerima Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Pandangan Fiqh Syāfi'iyyah dilarang oleh syari'at untuk melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasakan kepadanya. Oleh karena itu tidak sah memberi kuasa kepada anak di bawah umur dan orang gila sebagaimana tersebut dalam kitab Fathu al-Wahāb Syarh Manhaj at-Thullāb: 15 هيلع مىغمو نون بمحو ي ب�ص ليكوت حصي ل هنأ Artinya: Bahwa Sesungguhnya tidaklah sah perwakilan anak kecil, orang gila, dan orang yang fitam. c. Tindakan yang Dikuasakan (al-Taukīl) Syarat obyek pemberian kuasa ialah perbuatan yang dapat digantikan oleh orang lain, seperti jual beli, pemindahan hutang, tanggungan, semua bentuk transaksi, semua pembatalan transaksi, serikat dagang, pemberian kuasa, penukaran mata uang, pemberian gaji, akad bagi hasil (al-Musaqah), talak, nikah, khuluk dan perdamaian. Tetapi tidak diperkenankan pada ibadah-ibadah badaniah dan diperbolehkan pada ibadah-ibadah bersifat harta seperti zakat, sedekah, dan haji.16 d. Sighat Pemberian Kuasa Pemberian kuasa (al-Wakalah) adalah akad yang mengikat dengan adanya ijāb dan qabūl, seperti akad-akad yang lainnya. Tetapi al-Wakalah itu bukan akad yang terlalu mengikat, melainkan akad yang jāiz. Menurut para fuqaha, orang yang diberi kuasa itu boleh menarik penyerahan kekuasaan tersebut kapan saja menghendaki.17 Ada tiga hal yang dapat membebas tugaskan seorang penerima kuasa (al-Wakīl) berkaitan dengan pihak yang bekerja pada penerima wakil: a. Kematian, pengunduran, dan pemecatan membatalkan semua hak yang terkait dengan transaksi al-Wakalah. b. Hak orang yang mengetahui kematian pemberi kuasa (al- muwakkil) dan pemecatan penerima kuasa (al-wakīl) itu batal. c. Batalnya transaksi al-wakalah dapat juga membatalkan hak orang yang bekerja pada penerima kuasa (al- wakīl), baik ia mengetahui kematian atau pemecatan pemberi kuasa (al- Muwakkil) atau tidak.18 Akad taukīl tidak membatalkan hak penerima kuasa (al wakīl), walaupun orang yang bekerja padanya mengetahui kematian atau pemecatan pemberi kuasa (al-Muwakkil). Jika penerima kuasa (al-wakīl) Volume 8 Nomor 1, 2019 | 27
Faisal, S. HI, M.H.I tidak mengetahui sendiri, sedangkan orang yang membayar sesuatu kepada penerima kuasa, maka ia harus menanggung kerugian. Karena secara sadar, orang itu membayar sesuatu kepada orang yang tidak menjabat sebagai penerima kuasa (al-wakīl).19 C. Pengertian Nikah Allah SWT telah menciptakan pria dan wanita agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan serta hidup bersama secara damai yang sesuai dengan perintah Allah SWT dan petunjuk Rasulullah SAW.20 Sehubungan dengan adanya akibat yang penting dari hidup bersama, maka masyarakat memerlukan peraturan-peraturan untuk mengatur tentang hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri. Hal-hal yang perlu diatur, yaitu antara lain mengenai syarat-syarat untuk dapat hidup bersama, pelaksanaan hak-hak dan kewajiban, kelanjutan dan mengenai terhentinya hidup bersama tersebut. Keseluruhan aturan-aturan hukum yang menentukan prosedur yang harus dilalui beserta ketentuan hukum yang menentukan hak-hak dan kewajiban serta kelanjutannya dan juga mengenai terhentinya pernikahan akan menimbulkan suatu mengenai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita, maka penulis akan menjelaskan tentang pernikahan dari tinjauan hukum Islam. Setiap pernikahan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Demikian juga dalam hukum pernikahan Islam mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian meliputi kehidupan lahir batin, kemanusiaan dan kebenaran. Selain itu pernikahan juga bersifat religius, artinya berhubungan dengan aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Sedangkan prinsip-prinsip pernikahan itu berpangkal kepada tiga keutuhan yang perlu dimiliki oleh seseorang sebelum melaksanakannya, yaitu iman, islam dan ikhlas.21 Iman; ialah percaya kepada Allah SWT yang menciptakan alam semesta termasuk manusia yang secara siklus terdiri dari sel sperma laki-laki dan sel telur perempuan yang dibentuk melalui 28 | Volume 8 Nomor 1, 2019
Taukīl Dalam Menerima Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Pandangan Fiqh Syāfi'iyyah proses tahapan. Dan proses tahapan itu semula dari kumpalan darah berkembang menjadi daging, kemudian berbentuk tulang dan bercampur menjadi satu serta pembungkus kulit. Proses selanjutnya akan terjadi kehidupan roh/sukma setelah janin dilahirkan menjadi bayi. Siklus hidup menjadi manusia tidak akan sempurna kalau hubungan yang dilakukan antar suami isteri tidak memenuhi syarat yang baik seperti kesehatan, kedewasaan, kejiwaan dan kesucian diri. Dari segi inilah Islam memandang bahwa pernikahan sebagai suatu proses kehidupan keluarga benar-benar dilaksanakan dalam suasana suci dan bersih sebagai manusia yang luhur.22 Islam; maksudnya bahwa bagi setiap calon suami isteri wajib mempunyai jiwa penyerahan diri kepada Allah SWT sebagai penciptanya. Kalau keyakinan ini sudah benar-benar dihayati maka dalam melakukan kewajiban sebagai suami isteri tidak akan menimbulkan keraguan, kecemasan dan kekuatiran. Segala sesuatu yang menyangkut kewajiban dan haknya akan dapat dilaksanakan sesuai proses. Ikhlas, artinya pada diri masing-masing calon suami isteri memiliki tekad yang bersih dan terbuka untuk membentuk keluarga sebagai kebaktian kepada Allah SWT. Asas ini akan menghilangkan kecemasan atau ketidakpuasan dalam melaksanakan kehidupan keluarga yang akan menerima godaan dan cobaan, musibah atau kesengsaraan dalam menjalankan tugas sebagai kewajibannya secara sadar dan bertanggungjawab. Selain itu juga akan menutup kekurangan-kekurangan kedua belah pihak dalam membina kesatuan untuk mencapai kesempurnaan hidup rumah tangga.23 Sedangkan kalau dilihat dari dasar-dasar pemikiran sosial maka pernikahan itu tidak mungkin akan berlangsung dengan sendirinya tanpa memperhatikan situasi dan suasana masyarakat. Secara sosiologis kehidupan suami-isteri tidak dapat dipisahkan dari kehidupan dan perkembangan lingkungan masyarakat. Tingkah laku anggota-anggota keluarga harus sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat politis, ekonomi dan berkebudayaan akan berkembang bersama-sama antara kehidupan keluarga dan masyarakatnya. Dilihat dari aspek pemikirannya, maka suatu pernikahan itu memberikan cerminan yang bersifat abadi bahkan berlanjut dalam kehidupan akhirat. Maksudnya ikatan pernikahan itu dibentuk Volume 8 Nomor 1, 2019 | 29
Faisal, S. HI, M.H.I dengan kesungguhan hati nurani dalam wujud yang baik antara suami dan isteri. Perwujudannya akan terlihat baik bagi hubungan dua keluarga besar pihak suami-isteri yang juga dapat menghindarkan segala bentuk penyimpangan dan nafsu individu.24 Berdasarkan penglihatan itu semua, maka Islam memandang pernikahan merupakan suatu ikatan antara seorang pria dan seorang wanita dalam membentuk keluarga berdasarkan hukum yang kuat. Secara yuridis pernikahan itu bukan sekedar persetujuan hidup bersama melainkan kehidupan bersama didasarkan kepada aturan yang diperintahkan Allah SWT. Menurut bahasa (etimologi), kata "pernikahan" adalah kata berimbuhan yang berasal dari kata "nikah" merupakan kata serapan dari bahsa Arab yang berarti percampuran, berhubungan badan dan juga di artikan sebagai akad yang dilakukan oleh seseorang dengan lainnya apakah itu berupa akad nikah ataupun akad-akad lainnya.25 Dalam "Kamus Besar Bahasa Indonesia" dijelaskan bahwa pernikahan adalah upacara ikatan perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama dan hukum yang berlaku.26 Menurut istilah (terminologi), kata "nikah" dapat diartikan sebagaimana beberapa pendapat berikut: Syaikh Ibrahim Al-Bājurī mengutarakan pemikirannya dalam mendefinisakan nikah, bahwa: 27طو ش�لاو نكارلا لىع لمتشم دقع وه حكانلا Artinya: Nikah adalah suatu akad yang melengkapi atas rukun dan syarat. Syihabuddin Ahmad Ibni Hajar Al-Haitamī dalam kitabnya "Tuhfatu Al-Muhtāj" mendefenisikan pengertian nikah bahwa: ئ ت� لا ظفلب ءطولا ةح ب�ا نمضتي دقع وه حكانلا Artinya: Nikah adalah suatu akad mengandung pembolehan hubungan 28 ي badan melalui lafadh yang akan datang. Syaikh Abibakar Syatta dalam kitabnya "I'anatu Al-Thālibin", Juz III menjelaskan bahwa: ت� وأ حكانا ظفلب ءطولا ةح ب�ا نمضتي دقع وه حكانلا Artinya: Nikah adalah suatu akad yang mengandung pembolehan hubungan ي�و ف 29 badan melalui lafadh nikah atau tazwīj. Abdul Manan, dalam bukunya yang berjudul "Aneka Masalah 30 | Volume 8 Nomor 1, 2019
Taukīl Dalam Menerima Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Pandangan Fiqh Syāfi'iyyah Hukum Perdata Islam di Indonesia" mengemukakan bahwa nikah adalah suatu kegiatan ijāb kabul sehingga dengannya membolehkan atau menghalalkan bercampurnya pria dengan wanita sesuai dengan Islam.30 Menurut Prof. Ibrahim Husen, nikah menurut arti asli dapat juga berarti aqad, dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti lain ialah bersetubuh.31 Pernikahan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami isteri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tentram (sakinah), pergaulan yang saling mencintai (mawaddah) dan saling menyantuni (rahmah).32 Sebelum melangsungkan pernikahan bagi calon suami- isteri benar-benar bersedia melanjutkan hidup sebagai pelaksanaan perintah Allah SWT yang dicantumkan dalam Al-Qur`an. Dan menurut bentuknya Islam mewujudkan susunan keluarga sebagai suami-isteri yang diridhai Allah SWT melalui ikatan perjanjian (aqad) bernilai kesucian yang sakral baik rohaniah dan jasmaniah. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 2 disebutkan bahwa: pernikahan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mītsāqan ghalīzhan untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah kepada Allah SWT.33 Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa pernikahan menurut Hukum Islam adalah suatu kesepakatan atau perjanjian antara pria dan wanita yang mengikatkan dirinya dalam hubungan suami isteri agar dapat menghalalkan hubungan kelamin guna mendapatkan keturunan dan mencapai tujuan hidup dalam melaksanakan ibadah kebaktian kepada Allah SWT yang disertai dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Hilman Hadikusuma, dalam bukunya yang berjudul "Hukum Pernikahan Indonesia" mengatakan bahwa pernikahan menurut Agama Islam adalah perikatan antara wali perempuan (calon isteri) dengan calon suami, bukan hanya perikatan antara pria dan wanita saja sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Kristen. Dengan adanya wali dalam pernikahan menunjukkan bahwa ikatan pernikahan dalam Islam berarti pula perikatan kekerabatan bukan hukum perikatan perorangan.34 Pernikahan juga di artikan dengan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama dan Volume 8 Nomor 1, 2019 | 31
Faisal, S. HI, M.H.I dijelaskan juga bahwa undang-undang hanya memandang pernikahan dari sudut hubungannya dengan hukum perdata yang artinya terlepas dari paksaan pihak manapun namun terikat pada peraturan- peraturan yang ada dalam suatu agama tertentu. Pernikahan lebih bersifat materialistis individualistis sebab lebih dititikberatkan pada perbuatan hukum yang diakibatkan oleh adanya suatu pernikahan dan hubungan perdatanya saja. Dalam hal pernikahan hanya dipandang dari segi keperdataannya saja, maka apabila dalam melaksanakan pernikahan telah terpenuhinya ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Islam dan Undang Undang maka pernikahan tersebut dapat dianggap sah. Dari sekian banyak pengertian yang telah dipaparkan oleh para ahli Fiqh dan pakar islam, dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan akad yang menghalalkan hubungan seorang laki-laki dan perempuan yang dahulunya diharamkan dengan segenap aturan- aturan yang telah di tentukan oleh Fiqh Islam sendiri ataupun negara. Negara dan bangsa Indonesia mempunyai kepentingan untuk turut serta mencampuri masalah pernikahan. maka pemerintah telah membentuk suatu undang-undang tentang pernikahan yang bersifat unifikasi dalam lapangan hukum pernikahan. Undang Undang Pernikahan ini diberi nama UU No. 1 Tahun 1974 yang disahkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 telah memberikan pengertian tentang pernikahan yang berlaku untuk semua golongan warga negara dan masyarakat di seluruh Indonesia. 35 Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Maha Esa, maka pernikahan mempunyai hubungan erat dengan agama atau kerohanian. Pernikahan tidak boleh berunsurkan lahir atau jasmani saja, tetapi harus memiliki unsur batin atau rohani, sebab regiusitas adalah salah satu pilar pokok bagi terciptanya, kelurusan, kebahagiaan, kekelanjutan sebuah keluarga, masyarakat dalam sebuah negara yang teratur. D. Pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Mengenai Taukīl Dalam Menerima Nikah Rukun yang pokok dalam perkawinan yaitu ridhanya laki- laki dan perempuan dan persetujuan mereka untuk mengikat hidup berkeluarga. Karena perasaan ridha dan setuju bersifat kejiwaan 32 | Volume 8 Nomor 1, 2019
Taukīl Dalam Menerima Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Pandangan Fiqh Syāfi'iyyah yang tak dapat dilihat dengan mata kepala, karena itu harus ada perlambang yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan bersuami istri. Perlambang itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang mengadakan aqad pernikahan yaitu melalui ijāb dan qabūl. Ijāb ialah pernyataan penyerahan dari pihak wanita yang biasanya dilakukan oleh wali calon mempelai wanita atau wakilnya dengan maksud bahwa calon mempelai wanita bersedia dinikahkan dengan calon mempelai pria, sedangkan qabūl ialah pernyataan penerimaan yang sah atau jawaban pihak calon mempelai pria atas ijāb calon mempelai wanita, yang intinya bahwa calon mempelai pria menerima kesediaan calon mempelai wanita menjadi isterinya yang sah.36 Ijāb dari pihak wali si perempuan contohnya: "Saya kawinkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar 10 mayam emas". Qabūl adalah penerimaan dari pihak suami yang ucapannya: "Saya terima mengawini anak Bapak yang bernama si A dengan mahar 10 mayam emas".37 Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Di Indonesia, ketentuan yang berkenaan dengan perkawinan telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat pada Pasal 29 yang terdiri 3 ayat sebagai berikut: a. Yang berhak mengucapkan qabūl adalah calon mempelai pria secara pribadi. b. Dalam hal tertentu ucapan qabūl nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria. c. Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.38 Pasal tersebut menjelaskan bahwa hak untuk mengucapkan qabūl dalam akad nikah adalah calon pengantin pria, namun dalam kondisi tertentu KHI membolehkan calon pengantin pria untuk Volume 8 Nomor 1, 2019 | 33
Faisal, S. HI, M.H.I mewakilkan qabul nikah dalam akad pernikahan. Mengenai masalah ini nampaknya KHI tetap menjatuhkan pilihan: a. Tetap bersifat "majelis" secara berhadapan langsung. b. Apabila berhalangan dapat dikuasakan berdasar surat kuasa tanpa mengurangi hak wanita untuk menolak.39 Memperhatikan ketentuan pasal 29 KHI, nampaknya tidak membenarkan pelaksanaan ijāb qabūl "jarak jauh" melalui sarana telekomunikasi. Dalam hal calon mempelai berhalangan KHI memilih alternatif dengan seorang kuasa, yaitu dengan men taukīlkan padanya. Perkembangan peristiwa hukum yang berkaitan dengan pernikahan khususnya dengan ijāb qabūl yang seharusnya diucapkan langsung oleh yang bersangkutan, akan tetapi karena tugas dan aktivitas yang diembannya sehingga mengakibatkan yang bersangkutan dalam hal ini mempelai pria tidak bisa melakukannya sendiri. Maka diangkatlah seorang sebagai wakil untuk mengucapkan qabūl tersebut. Oleh karena itu dari pada menimbulkan masalah dengan ditundanya pernikahan, maka pernikahan tersebut tetap bisa dilakukan meskipun tanpa dihadiri oleh mempelai pria. Sebagai payung hukumnya maka lahir pasal 29 KHI tersebut. Pasal tersebut merupakan sebuah solusi untuk tidak melakukan akad pernikahan melalui telepon ketika calon suami berhalangan menghadiri majlis akad nikah. Mengingat pernikahan melalui media telepon merupakan fenomena masalah, sebagaimana yang dipaparkan Satria Effendi M. Zein, bahwa perkawinan melalui telepon dinyatakan tidak sah. Mengapa? Karena tidak sesuai dengan ketentuan fikih yang mewajibkan bahwa pelaksanaan akad pernikahan dilakukan dalam satu majelis.40 Pada kenyataaanya hukum itu hidup dan berkinerja di masyarakat. Oleh karena itu, berfungsinya hukum harus senantiasa sesuai atau disesuaikan dengan keadaan masyarakat. Praktisnya, frasa di dalam klausula boleh tetap akan tetapi interpretasi yang merupakan pemaknaan terhadap frasa itu harus senantiasa disesuaikan dengan keadaan masyarakat. Substansinya tidak berubah, namun dengan interpretasi ini menjadikan hukum tidak asing, dan bahkan senantiasa bisa mengakomodasi pada keadilan dan kepastian hukum sebagai tujuan utamanya. Dengan demikian pasal 29 KHI diterbitkan dengan tujuan tetap menjaga hubungan dan nama baik kedua belah pihak dalam 34 | Volume 8 Nomor 1, 2019
Taukīl Dalam Menerima Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Pandangan Fiqh Syāfi'iyyah hal ini keluarga mempelai pria dan mempelai wanita. Dengan adanya pasal tersebut, maka jika mempelai pria karena suatu hal tidak bisa menghadiri pernikahan tersebut, acara akad nikah tetap bisa dilakukan tanpa harus kehadiran mempelai pria. Di samping itu juga dengan adanya pasal tersebut menunjukkan bahwa dalam KHI itu tidak kesulitan bagi umatnya, jika umat tersebut tahu dengan kondisi dan status hukum suatu perkara yang ada padanya. Maka dapat dimengerti bahwa taukīl dalam menerima nikah menurut KHI harus dilakukan dengan tegas dan harus dilakukan dengan suatu pernyataan tertulis sebagai surat kuasa dari mempelai pria kepada orang ditunjuk. Hal ini dimaksudkan bahwa dengan adanya aturan tersebut segala kemungkinan perselisihan dan permasalahan di kemudian hari dapat diminimalisir dan akhirnya dapat dipertanggungjawabkan. E. Pandangan Fiqh Syāfi'iyyah Terhadap Taukīl Dalam Menerima Nikah Secara umum dalam mengadakan aqad boleh diwakilkan, karena hal ini dibutuhkan oleh manusia dalam bidang hubungan masyarakat. Para ahli fiqh sependapat bahwa setiap aqad yang boleh dilakukan oleh orangnya sendiri, berarti boleh juga diwakilkan kepada orang lain. Sebagaimana tersebut dalam kitab Hasyiah al-Bujairimī, sebagai berikut: 14 ُه َ أ ُ ك َوُي ك َو ) ن ب� ( ِه ِس له ل ِ ي� Artinya: Dan tiap-tiap sesuatu yang boleh bagi seseorang bertindak padanya dengan dirinya, baik dengan sebab kepemilikan dan kekuasaan, bolehlah baginya mewakilkan orang lain pada perkara tersebut. Maka sebagaimana bolehnya seorang calon suami menerima nikahnya, boleh lain untuk mengqabulkan nikahnya. Artinya pengantin laki-laki tidak hadir, tetapi yang hadir wakilnya untuk mengqabulkan nikah baginya. Hal ini sesuai dengan apa yang tersebut dalam kitab Fathu al-Mu'īn: َ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ ْ ْ ْ َ َ ّ ف َن ِب ِهي ِف َصر َّتلا ِنا َس ف ُّ لاِل ن ِ زا َج ) ٍةَي زا َج ا َم ْ ل ِو ْو غ ( ِهي ِف ِ أ ٍك إ ِ juga baginya mewakilkan orang ف 24حكانلا يأ (لهوبق ي ي� (و) Artinya: Boleh terhadap calon suami mewakilkan orang lain dalam menerima � ليكوت جوزل) زو ب nikahnya. Maka akad nikah, baik ijābnya wali, atau qabūlnya pengantin laki-laki, termasuk dalam kebolehan wakil-mewakili. Hanya sighat Volume 8 Nomor 1, 2019 | 35
Faisal, S. HI, M.H.I ijāb dan qabūlnya tentu ada perbedaan, yaitu: ف ً ز ) ِج ْو َّزلا ن ِب ت ْج َّو ف� َح ق َيِل َو ِلى َو أ ( ِلي ِك َو ق َي ا َ ت� لِل ُّ ف ي لا لا ) ل لا ( لو ك ُد ق ُج ْو َّزلا ل ) ُ ت� َم َو ُ ق َع ق ْو ل ا َ ت� كَ 34 ت لا ل ِب له ل ( ف ظ ة له Artinya: Seorang wali hendaklah mengatakan terhadap wakil dari suami "Aku kawinkan anak perempuanku akan si Fulan. Maka menjawablah Wakil pengantin laki-laki: Saya terima nikahnya si Fulanah untuk si Fulan. Maka jika ditinggalkannya satu lafadh "untuk si Fulan" tidaklah sah pernikahan itu, sebagaimana ia hanya menjawab "saya terima" saja. َ ُ َ ْ ُ َ ْ ُ ُ ُ َ ْ ْ ْ َ َ لي ِك َو ْي لا ( َّح ِصَي ْ لي ِك َو كاِن ت ل ِب ق ) ِ ي َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ Maka untuk sahnya nikah, si wakil dari suami hendaknya menjawab dengan sempurna dalam menerima nikah, sehingga jika si wakil ketika menerima nikah hanya menjawab sebahagian lafadh saja maka nikah tersebut tidak sah. Dalam hal ini berarti pihak pengantin pria mewakilkan kepada seseorang untuk menqabulkan nikahnya. Shighat qabul yang diwakilkan yaitu lafaz atau ucapan wali ketika akan menikahkan anak perempuan (calon isteri) yang berada di bawah perwaliannya dengan ucapan seperti yang telah disebutkan di atas. Islam menbolehkan taukīl karena manusia membutuhkannya. Tak semua manusia dapat mengurusi segala urusannya secara pribadi. Karena itu, ia butuh pendelegasian mandate kepada orang lain untuk dapat melakukannya sebagai wakil darinya. Banyak hadis Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan hukum bolehnya taukīl, di antaranya bahwasanya Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abū Rafī' dan seorang Anshār untuk mewakilinya mengawini Maimunah RA, atau dalam kesempatan lain, Rasulullah SAW mewakilkan dalam membayar hutang, mewakilkan dalam menetapkan had dan membayarnya, mewakilkan dalam mengurus unta, serta membagi kandang dan kulit.44 Dengan demikian Islam tetap menjaga hubungan dan nama baik kedua belah pihak dalam hal ini keluarga mempelai pria dan mempelai wanita. Dengan adanya hukum tersebut, maka jika mempelai pria karena suatu hal tidak bisa menghadiri pernikahan tersebut, acara akad nikah tetap bisa dilakukan tanpa harus kehadiran mempelai pria. Di samping itu juga dengan adanya konsep taukīl tersebut menunjukkan bahwa dalam Islam itu memberikan solusi mudah bagi umatnya. 36 | Volume 8 Nomor 1, 2019
Taukīl Dalam Menerima Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Pandangan Fiqh Syāfi'iyyah Para ulama berpendapat bahwa setiap aqad yang boleh dilakukan oleh orangnya sendiri, berarti boleh juga diwakilkan kepada orang lain seperti: akad jual beli, sewa menyewa, penuntutan hak dan perkara perkawinan, cerai dan akad lain yang memang boleh diwakilkan. Akan tetapi harus berdasarkan ketentuan-ketentuannya, seperti tidak mewakilkan pada anak-anak, perempuan, budak tanpa izin majikannya, atau suami sedang dalam keadaan ihram. Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam kitab Fathu al-Wahāb Syarh Manhaj at-Thullāb: 45 هيلع مىغمو نون بمحو ي ب�ص ليكوت حصي ل هنأ Artinya: Bahwa Sesungguhnya tidaklah sah perwakilan anak kecil, orang gila, dan orang yang fitam. Hal tersebut juga didukung oleh ibarat kitab Bidayāt al-Mujtahid, yaitu: ب�صلا ليكوتلا حصي لاف هيف كو يذلا هفصرت نم ع ش�ل ب� اعونمم نوكي ل نا ليكولا طو ش� دقع يلىي نم يه كوت ن ب� يا ةطساوب لو ة ش�اب ب� لاف حكنلا دقع لىع ةارلما لو نون بلما لو 64حكنلا Artinya: Syarat kuasa itu harus orang yang secara yuridis tidak terhalang bertindak hukum dalam urusan yang dikuasakan kepadanya. Karena tidak sah kuasa terhadap anak yang belum dewasa, orang gila dan orang perempuan, baik itu untuk namanya sendiri, maupun untuk nama suami pemegang akad pernikahan. Mengenai tidak boleh mewakilkan pada seorang budak dalam perkara menerima nikah jika tidak ada persetujuan dari majikannya telah disebutkan dalam kitab I'anatu Al-Thālibin, yaitu: 74هديس نذإ ي�غب حكانلا لوبق ي ي ف � دبعلا كوت حصي ل Artinya: Tidak sah mewakilkan pada seorang budak dalam perkara menerima nikah jika tidak ada persetujuan dari majikannya. Adapun mengenai tidak boleh mewakilkan nikah jika suami sedang dalam keadaan ihram mekipun wakilnya sedang dalam keadaan tahallul ialah: 84 ُد لا ُ ل َو) لاَ ل Artinya: Seandainya wali nikah nikah atau suami sedang dalam keadaan ihram, sedangkan ia telah mewakilkan perkawinan, َ َ ْ ْ َ ُ َ َ ُ ْ ْ َ ف لهي ِك َو َد ق َع ت َد ْع َب ( ُج ْو َّزلا ْو َّ ي� ِو ْ ف ) ِ لا َم َر ْح ق َع لا ( َّح ِصَي ْ ل ت�لا ي � ِ ف ِلهي ِك ْو ِلى َو أ ُّ ج ِ ي َ أ ْو Volume 8 Nomor 1, 2019 | 37
Faisal, S. HI, M.H.I maka akan perkawinanpun dilaksanakan oleh wakilnya yang sedang tahallul nikahnya tidak sah. Mengangkat wakil boleh dengan kekuasaan mutlak atau terbatas. Yang mutlak umpamanya: seseorang mengangkat orang lain sebagai wakilnya untuk mengawinkannya dengan perempuan siapa saja, atau tanpa menyebutkan batas maharnya atau jumlah mahar tertentu. Yang terbatas umpamanya: seorang mengangkat orang lain sebagai wakilnya untuk mengawinkannya, dengan catatan perempuan tertentu atau dari keluarga tertentu atau dengan jumlah mahar tertentu.49 Hukum memberi kekuasaan secara mutlak kepada wakil berarti wakilnya, menurut Abu Hanifah tidak terikat oleh batasan apa saja. Jika wakilnya mengawinkannya dengan perempuan cacat atau tidak sepadan atau dengan mahar yang lebih tinggi dari mahar mitslī, hukumnya boleh. Dan akadnya sah lagi berlaku. Karena hal ini akibat adanya kekuasaan yang mutlak tersebut. Tetapi Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat: "Sudah tentu kemutlakannya itu harus terikat kepada perempuan yang sehat dan sepadan di samping mahar mitslī, dan bilamana melebihi dari batas itu, juga dibolehkan yaitu dalam hal-hal yang ringan dan menurut kebiasaan umum tidak dirasakan sebagai suatu keberatan. Alasan kedua, orang ini telah mengangkat orang lain sebagai wakil, maksudnya hanyalah agar dapat memberikan pertolongan kepadanya untuk dapat memelihara yang lebih baik baginya. Dan kalau tidak disebutkan batasan-batasan hukum, tidak berarti boleh memberikan kepadanya sembarang perempuan. Hukum memberi kuasa kepada wakil secara terbatas, dan ia tidak boleh menyalahi wewenangnya kecuali apabila telah menghasilkan hal yang lebih baik, umpamanya isteri yang dipilih oleh wakilnya itu lebih cantik dan lebih bagus dari perempuan semula, atau maharnya kurang dari mahar yang diisyaratkan. Dan bila ia menyalahi wewenang yang telah diisyaratkan dan menimbulkan kerugian, hukum akadnya sah tetapi tidak mengikat jabatannya sebagai wakil. Jadi pengangkatnya dalam hal ini boleh menerima atau menolak. Secara umum dalam mengadakan aqad boleh diwakilkan, karena hal ini dibutuhkan oleh manusia dalam bidang hubungan masyarakat. Para ahli fiqh sependapat bahwa setiap aqad yang boleh dilakukan oleh orangnya sendiri, berarti boleh juga diwakilkan 38 | Volume 8 Nomor 1, 2019
Taukīl Dalam Menerima Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Pandangan Fiqh Syāfi'iyyah kepada orang lain seperti: akad jual beli, sewa menyewa, penuntutan hak dan perkara perkawinan, cerai dan akad lain yang memang boleh diwakilkan. Sebagaimana bolehnya wali nikah mewakilkan untuk mengijab nikah boleh juga bagi pengantin laki-laki mewakilkan orang lain untuk mengqabulkan nikahnya. Artinya pengantin laki-laki tidak hadir, tetapi yang hadir wakilnya untuk menerima nikah baginya. Jadi, dapat penulis simpulkan bahwa, pandangan Fiqh Syāfi'iyyah terhadap taukīl dalam menerima nikah adalah dibolehkan selama mengikuti ketentuannya seperti tidak mewakilkan pada anak- anak, perempuan, budak tanpa izin majikannya, atau suami sedang dalam keadaan ihram, karena setiap aqad yang boleh dilakukan oleh dirinya sendiri, berarti boleh juga diwakilkan kepada orang lain. Maka jika calon suami boleh menerima nikah untuk dirinya, boleh pula ia men taukīlkan pada orang selainnya. F. Penutup Beranjak dari uraian-uraian yang telah penulis kaji dan penulis jabarkan pada sebelumnya, maka peneliti berkesimpulan bahwa pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai taukīl dalam menerima nikah harus dilakukan dengan tegas dan harus dilakukan dengan suatu pernyataan tertulis sebagai surat kuasa dari mempelai pria kepada orang ditunjuk. Hal ini dimaksudkan bahwa dengan adanya aturan tersebut segala kemungkinan perselisihan dan permasalahan dikemudian hari dapat diminimalisir dan akhirnya dapat dipertanggungjawabkan. Adapun menurut Fiqh Syāfi'iyyah mengenai taukīl dalam menerima nikah adalah dibolehkan selama mengikuti ketentuannya seperti tidak mewakilkan pada anak-anak, perempuan, budak tanpa izin majikannya, atau suami sedang dalam keadaan ihram, karena setiap aqad yang boleh dilakukan oleh dirinya sendiri, berarti boleh juga diwakilkan kepada orang lain. Maka jika calon suami boleh menerima nikah untuk dirinya, boleh pula ia men-taukīlkan pada orang selainnya. Daftar Pustaka A. Warson Munawir, al-Munawwir Kamus Arab Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1994. Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cet. 1, Volume 8 Nomor 1, 2019 | 39
Faisal, S. HI, M.H.I Jakarta: Kencana, 2008. Abdul Walid Muhammad Bin Rusyd Al-Qurtubi, Bidayāt al-Mujtahid, Beirut: Dar al-kutub al-'Ilmiyah,t.t. Abdurrahman Ghazali, Fiqh Munakahat, Ed 1, Cet. 3, Jakarta: Kencana, 2008. Abu Bakar Muhammad, Fiqh Islam, Surabaya: Karya Abbditama,1995. Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana, 2006. Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: Diponegoro, 2008. Hasbi Ash-Shidiqie, Pengantar Fiqh Muamalah, Jakarta: Bulan Bintang, 1994. Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: Raja Grafindo Jakarta, 2007. Hilman Hadikusuma, Hukum Pernikahan Indonesia Menurut Perundang- Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Cet I, Bandung: Mandar Maju, 1990. Ibrahim Husen, Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah dan Rujuk, Cet. III, Jakarta, Ihya Ulumuddin, 2001. Khatib Syarbaini, Mugnī al-Muhtaj ila ma'rifati alfahi al-Minhāj, Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009. M. Yahya Harahap, Undang-undang Perkawinan, Cet I, Bandung: Focus Media, 2005. R. Abdul Djamali, Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum, Cet. 1, Bandung: Mandar Maju, 1992. R. Soetoyo Prawiro Hamidjojo, Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Pernikahan di Indonesia, Cet 1, Surabaya: Airlangga, 1998. Sajuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Cet. 1, Jakarta, UI Press, 1994. Satria Effendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Jakarta: Prenada Media, 2005. Shalih Fauzan, Ringkasan Fikih Lengkap, Jakarta: Darul Falah, 2005. Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, Bandung: Sinar Baru Algesindo.2001. Syaikh Ibrahīm al-Bājurī, Al-Bājurī 'Ala Ibni Qāsim, Jld. II, Semarang: Hikmah Keluarga, t.t. Syaikh Sulaiman Al-Bujairimī, Hasyiah al-Bujairimī, Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009. Syaikh Syihābuddīn Ahmad Ibni Hajar Al-Haitamī, Tuhfatu Al-Muhtāj 40 | Volume 8 Nomor 1, 2019
Taukīl Dalam Menerima Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Pandangan Fiqh Syāfi'iyyah Bisyarh Al-Minhāj, Juz VI, Bairut: Dar Al-Fikr, t.t. Syaikh Zainuddin Al-Malibarī, Fathu Al-Mu'in, Jld. III, Semarang: Toha Putra, t.t. Tim Majelis Tarjih, Fatwa-fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama 5, Yogjakarta: Suara Muhammadiyah, 2005. Tim Redaksi Tim Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, Cet I, Bandung: Tim Nuansa Aulia, 2008. Zakariyā al-Ansharī, Fathu al-Wahāb Syarh Manhaj at-Thullāb, Jld. III, Beirut: Dar Al-Fikr, 2005. (Endnotes) 1 M. Yahya Harahap, Undang-undang Perkawinan, Cet I, (Bandung: Focus Media, 2005), h. 11. 2 Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 77. 3 Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya...,h. 406. 4 Syaikh Zainuddin Al-Malibarī, Fathu Al-Mu'in, Jld. III, (Semarang: Toha Putra, t.t), h. 275. 5 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 61. 6 Syaikh Zainuddin Al-Malibarī, Fathu Al-Mu'in ..., h. 275. 7 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, Cet I, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), h. 9. 8 A. Warson Munawir, al-Munawwir Kamus Arab Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1994), h. 1687. 9 Abu Bakar Muhammad, Fiqh Islam, (Surabaya: Karya Abbditama,1995), h. 163. 10 Shalih Fauzan, Ringkasan Fikih Lengkap, (Jakarta: Darul Falah, 2005), h. 568. 11 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Jakarta, 2007), h. 231. 12 Hasbi Ash-Shidiqie, Pengantar Fiqh Muamalah, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 91. 13 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, ( Bandung: Sinar Baru Algesindo.2001), h. 320. 14 Shali Fauzan, Ringkasan Fikih Lengkap ..., h. 568. 15 Zakariyā al-Ansharī, Fathu al-Wahāb Syarh Manhaj at-Thullāb, Jld. III, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2005), h. 372. Volume 8 Nomor 1, 2019 | 41
Faisal, S. HI, M.H.I 16 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam ..., h. 321. 17 Shalih Fauzan, Ringkasan Fikih Lengkap ..., h. 568. 18 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam ..., h. 321. 19 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah ..., h. 234. 20 Abdurrahman Ghazali, Fiqh Munakahat, Ed 1, Cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 11. 21 Abdurrahman Ghazali, Fiqh Munakahat..., h. 32. 22 Abdul Azis Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, Al 'Usratu Wa Ahkamuha Fi Al-Tasyri'i Al-Islami, (Terjm): Abdul Majid Khon, Fiqh Munukahat, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 25. 23 R. Abdul Djamali, Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum, Cet. 1, (Bandung: Mandar Maju, 1992), h. 73. 24 Abdurrahman Ghazali, Fiqh Munakahat..., h. 32. 25 Syaikh Ibrahīm al-Bājurī, Al-Bājurī 'Ala Ibni Qāsim, Jld. II, (Semarang: Hikmah Keluarga, t.t), h. 91. 26 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa ndonesia ..., h. 453. 27 Syaikh Ibrahim Al-Bājurī, Al-Bājurī..., h. 92. 28 Syaikh Syihābuddīn Ahmad Ibni Hajar Al-Haitamī, Tuhfatu Al-Muhtāj Bisyarh Al-Minhāj, Juz VI, (Bairut: Dar Al-Fikr, t.t), h. 217. 29 Zainuddīn al-Malibarī, Fathu al-Mu'īn, Juz III ..., h. 255. 30 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 39. 31 Ibrahim Husen, Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah dan Rujuk, Cet. III, (Jakarta, Ihya Ulumuddin, 2001), h. 65. 32 Sajuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Cet. 1, (Jakarta, UI Press, 1994), h. 47. 33 Tim Redaksi Tim Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, Cet I, (Bandung: Tim Nuansa Aulia, 2008), h. 3. 34 Hilman Hadikusuma, Hukum Pernikahan Indonesia Menurut Perundang- Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Cet I, (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 11. 35 R. Soetoyo Prawiro Hamidjojo, Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Pernikahan di Indonesia, Cet 1, (Surabaya: Airlangga, 1998), h. 43. 36 Syaikh Zainuddin Al-Malibarī, Fathu Al-Mu'in, Jld. III, (Semarang: Toha Putra, t.t), h. 275. 37Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 61. 38 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam ..., h. 9. 39 M. Yahya Harahap, Peradilan Agama ..., h. 83. 40 Satria Effendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 27. 42 | Volume 8 Nomor 1, 2019
Taukīl Dalam Menerima Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Pandangan Fiqh Syāfi'iyyah 41 Syaikh Sulaiman Al-Bujairimī, Hasyiah al-Bujairimī, (Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009), h. 238. 42 Zainuddīn al-Malibarī, Fathu al-Mu'īn ..., h. 371. 43 Zakariyā al-Ansharī, Asnā al-Mathālib, (Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009), h. 417. 44 Tim Majelis Tarjih, Fatwa-fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama 5, (Yogjakarta: Suara Muhammadiyah, 2005), h. 140. 45 Zakariyā al-Ansharī, Fathu al-Wahāb Syarh Manhaj at-Thullāb ..., h. 372. 46 Abdul Walid Muhammad Bin Rusyd Al-Qurtubi, Bidayāt al-Mujtahid, (Beirut: Dar al-kutub al-'Ilmiyah,t.t), h. 301. 47 Syaikh Abibakar Syatta, I'anatu Al-Thālibin..., h. 101. 48 Khatib Syarbaini, Mugnī al-Muhtaj ila ma'rifati alfahi al-Minhāj, (Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009), h. 166. 49 Zakariyā al-Ansharī, Asnā al-Mathālib .., h. 420. Volume 8 Nomor 1, 2019 | 43