Journal on Education Volume 06, No. 02, Januari-Februari 2024, pp. 14594-14607 E-ISSN: 2654-5497, P-ISSN: 2655-1365 Website: Interpretasi Hadis Kesaksian Tunggal Perempuan: Implementasi Pada Korban Pelecehan Seksual Dzulkifli Al-Amin1, Zulfahmi Alwi2, Andi Darussalam3 1, 2,3 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia Abstract Hadith as a source of Islamic teachings is permitted to apply in responding contemporary issues such as sexual violence in which women are generally victimized. Cultural and social values or religious understandings often put women in the secondary position including being witness. Female witness should be two people compared to their male counterparts which are one. There is no room for them to have equal number with men, but hadith is clearly stated that women can be a primary witness which was initially occurred in the breastfeeding case. It is, therefore, the significant question is that why this hadith cannot be applied in sexual violence against women due to the facts that these are serious problems both in the global world and Indonesia. This research is qualitative using textual, intertexts and even contextual analysis in understanding the hadith and connecting to social and cultural context of sexual violence against women. The research shows that although there are clear qur'anic messages with respect to men and women of being witness (Q.S. Al-Baqarah: 282), woman can become a primary witness based on this hadith. The inclusive hadith is not contradictory with the qur'anic message because the conditions are different. Keywords: Female Witness, Hadith, Sexual Violence. Abstrak Hadis sebagai salah satu sumber hukum Islam diberi kewenangan untuk merespon berbagai isu kontemporer seperti kekerasan seksual yang umumnya perempuan menjadi korban. Nilai budaya dan sosial atau pemahaman agama kadangkala menempatkan perempuan sebagai 'kelas dua' (posisi sekunder) dalam masyarakat termasuk akses sebagai saksi. Saksi perempuan adalah 2 orang dibandingkan dengan laki-laki hanya 1 orang. Perempuan tidak memiliki ruang akses yang sama sebagai saksi yang jumlahnya setara sebagaimana laki-laki. Tetapi hadis Nabi Muhammad saw secara tegas mendeskripsikan bahwa perempuan dapat menjadi saksi kunci (saksi utama dan secara mandiri) saat kasus saudara susuan. Jadi, pertanyaan kritis dari kasus ini adalah mengapa perempuan tidak bisa menjadi saksi tunggal dalam kasus pelecehan seksual terhadap perempuan (sebagai korban) karena ini merupakan persoalan sosial yang sangat serius baik secara global maupun di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan pemahaman tekstual, interteks dan kontekstual dalam memahami hadis Nabi saw serta mengeksplorasi pengembangannya dengan konteks budaya dan sosial pada kasus kekerasan terhadap Perempuan. Kata kunci: Kesaksian Perempuan, Hadis, Pelecehan Seksual Copyright (c) 2024 Dzulkifli Al-Amin, Zulfahmi Alwi, Andi Darussalam 🖂Corresponding author: Dzulkifli Al-Amin Email Address: Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia) Received 7 February 2024, Accepted 11 February 2024, Published 15 February 2024 PENDAHULUAN Beberapa tahun terakhir kasus kekerasan seksual terjadi baik di ruang privat (keluarga) maupun di ruang publik seperti sekolah, tempat pengajian, pesantren, dan perguruan tinggi, mayoritas korbannya adalah perempuan (Amindoni, 2023). Data kekerasan seksual tahun 2020 ada 962 kasus (77% kekerasan seksual terjadi di kampus (perguruan tinggi). Rifka Annisa Yogyakarta merilis data kekerasan seksual yakni 174 kasus (diperoleh pada 79 kampus di 29 kota di Indonesia) serta hanya 29 kasus yang dilaporkan baik di kampus maupun di kepolisian). Sebagai ilustrasi, pelaku IM (UII) diduga melakukan pelecehan seksual pada tahun 2016-2020 dengan korban sekitar 30 orang. Menurut
Interpretasi Hadis Kesaksian Tunggal Perempuan: Implementasi Pada Korban Pelecehan Seksual, Dzulkifli Al-Amin, 14595 Zulfahmi Alwi, Andi Darussalam pengakuan penyintas, mereka tidak berani lapor karena mereka tidak dipercaya mengingat pelaku merupakan mahasiswa berprestasi di kampusnya, dikenal sebagai ustadz dan sering memberikan ceramah (Amindoni, 2023). Seorang pejabat (Dekan Fisip UNRI) melakukan pelecehan seksual kepada mahasiswanya dan sudah ditahan dan diproses secara hukum (I Tanjung, 2022). Khusus di Makassar, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar melakukan survey 48 responden dan menemukan bahwa kasus kekerasan seksual masih ditemukan pada 10 Perguruan tinggi tahun 2020 (W. Nuroniyah, 2019). Kekerasan seksual berbasi online juga sering terjadi (Ihsani, 2021). Kekerasan seksual di berbagai tempat dengan berbagai modus menunjukkan bahwa perempuan utamanya berada pada posisi rentan dan tidak aman (L Handayani, 2018). Korban dilematis antara melaporkan persoalannya baik pada orang-orang di sekitarnya atau Lembaga yang memiliki otoritas dalam penanganan atau pihak kepolisian karena beberapa persoalan misalnya membuka aib dirinya, tidak diterima pengakuannya/kesaksiannya dikarenakan peraturan perundang-undangan yang tidak pro kepada korban dan atau dipojokkan karena dianggap sebagai penyebab atau pemancing dari pelecehan tersebut (Aisyah, 2012). Selain itu, kesaksian perempuan saja tampaknya tidak cukup disebabkan adanya argumen naqli pada Q.S. Al-Baqarah (2): 282 yang artinya: "Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki- laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang mengingatkannya." Ayat ini secara universal menjelaskan tentang jumlah perbandingan antara kesaksian laki-laki dan perempua. Selain itu, pandangan ulama terutama ulama klasik yang mensyaratkan bahwa kesaksian perempuan harus 2 orang dan terbatas pada kasus yang terkait dengan persoalan perempuan misalnya kelahiran dan lainnya, bukan pada kasus pidana (Muhammad Arifin, 2019). Dalam memahami ayat (Q.S. Al-Baqarah (2): 282) secara komprehensif diperlukan untuk mengaitkannya dengan hadis Nabi saw yang mengakui dan menerima kesaksian tunggal seorang perempuan serta menjadikannya sebagai landasan hukum dalam memutuskan suatu perkara atau persoalan (Mansyur, 2019). Kasus dalam hadis tersebut terkait dengan seorang perempuan berkulit hitam (Amatun Sauda') yang melaporkan kepada Nabi saw bahwa dia pernah menyusui sepasang suami istri saat mereka masih kecil. Nabi saw kemudian menerima laporan tersebut dan menceraikan suami istri tanpa mengklarifikasi atau meminta pandangan dari yang lainnya. Keputusan Nabi saw tersebut tampaknya bertentangan dengan ayat Al-Qur'an yang menegaskan bahwa saksi perempuan harus 2 orang. Pertanyaannya apakah keputusan Nabi saw dalam hadis ini tidak bisa dijadikan hujjah karena bertentangan dengan ayat (Q.S. Al-Baqarah (2): 282) atau ada penjelasan lain sehingga kedua sumber hukum tersebut tetap diimplementasikan seirama. Sehingga, penulis mencoba fokus pada pemahaman tentang kesaksian perempuan baik berdasar al-Quran dan hadis dan merevitalisasi bahwa perempuan dapat menjadi saksi primer (tunggal) dan lain
14596 Journal on Education, Volume 06, No. 02, Januari-Februari 2024, hal. 14594-14607 mengapa ini tidak bisa dilakukan pada Perempuan-perempuan korban kekerasan seksual? Salah satu pemahaman tekstual dan eksklusif adalah terkait dengan kesaksian laki-laki dan perempuan baik pada aspek kuantitas maupun domain (cakupan) akses kesaksiannya (Handayani, 2020). Kesaksian perempuan seharusnya 2 (dua) orang sedangkan laki-laki hanya 1 dan ini berdasarkan al-Qur'an (Q.S. Al-Baqarah (2): 282) serta cakupan kesaksiannya terbatas pada persoalan yang terkait dengan keperempuanan saja. Para fuqaha diantaranya Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Shafi'I dan Imam Ahmad ibn Hanbal serta sebagian ulama kontemporer berpendapat bahwa perempuan bisa menjadi saksi dalam suatu perkara (kasus) dan jumlahnya 2: 1 dengan laki-laki serta terbatas pada kasus-kasus selain hudud dan qisas (Muhammad Arifin, 2019). Pembatasan tersebut kadangkala diarahkan pada asumsi bahwa perempuan memiliki kapasitas intelektual yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki (Ismail, 2023). Sebaliknya, para pakar Muslim abad pertengahan yang memiliki pandangan progresif seperti Muhammad Abduh menegaskan bahwa perempuan bisa menjadi saksi pada semua kasus termasuk kasus hudud dan qisas (Najah & Z Fitrian, 2021). Mereka menggunakan analisis kontekstual dengan pendekatan sosiologis, kultural dan historis dalam memahami ayat-ayat terkait kesaksian perempuan (Ismail, 2015). Perempuan bisa menjadi saksi tunggal dalam semua kasus asalkan mereka mengetahui dan profesional terkait kasus tersebut karena kesaksian tidak ada kaitannya sama sekali dengan jenis kelamin seseorang (perempuan dan laki-laki) (Fadel, 2019). METODE Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode library research yang dilakukan dengan membaca serta menelaah beberapa bahan pustaka, seperti kitab-kitab hadis baik syarah hadis, asbab wurud hadis dan sebagainya yang relevan dengan penelitian yang sedang dikaji. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif yakni pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum pokok, mengkaji teori, konsep dan asas hukum terkait dengan penelitian ini. Karena dalam kajian tentang manusia yang paling utama berdasarkan hadis Nabi saw. ditemukan kaidah-kaidah yang dijelaskan oleh ulama berdasarkan nas-nas syar'i. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan historis karena eratnya dengan bentuk kajian hadis. HASIL DAN DISKUSI Kesaksian disebut al-Syahadah, derivasi dari kata kerja syahida - yasyhadu - syahadatan. Saksi dalam bahasa Indonesia adalah kata benda yang berarti "orang yang melihat atau orang yang mengetahui" (WJS. Poerwadarminta, 1976). Kata saksi dalam bahasa Arab yakni دهاشyang memiliki bentuk masdar دوهشyaitu orang yang mengetahui dan menerangkan apa yang diketahuinya (Majma' al-Lugah al-'Arabiyah, 1972 M). Selanjutnya, terdapat cakupan pada makna al-Syahadah menurut istilah fikih dan menurut istilah syariah. Al-Syahadah menurut istilah fikih yaitu memberitahukan sesuatu yang benar di hadapan hakim dengan lafaz al-Syahadah (sigat kesaksian), sedangkan menurut
Interpretasi Hadis Kesaksian Tunggal Perempuan: Implementasi Pada Korban Pelecehan Seksual, Dzulkifli Al-Amin, 14597 Zulfahmi Alwi, Andi Darussalam syariah al- Syahadah adalah memberitahukan tentang sesuatu yang disaksikan dan dilihat dengan mata kepala bukan berdasarkan perkiraan semata. Dengan itu, Al-Syahadah mencakup alat bukti dalam peradilan Islam sehingga terkadang diistilahkan dengan "al-Bayyinah". Kesaksian dinamakan al-Bayyinah karena dengan kesaksian yang hak menjadi jelas. Kata al-Bayyinah disebutkan dalam hadis: Artinya: "Menghadirkan bukti itu wajib atas pihak penggugat dan mengucapkan sumpah wajib atas pihak yang tergugat." Lafaz al-Bayyinah pada redaksi hadis di atas bermakna mujmal (global) yang mengandung beberapa artian, sehingga ulama sepakat bahwa maksud hadis ini adalah dua orang saksi laki-laki نادهاشلاatau satu orang saksi laki-laki دهاشلاdan dua orang saksi perempuan. Kesaksian Perempuan dalam hukum Jinayat (Tindak Pidana) Kesaksian perempuan dalam tindak pidana mendapatkan respons berbeda dari para ulama. Meski demikian, mayoritas ahli fikih lebih sepakat mengenai kesaksian perempuan dalam tindak pidana khususnya qisas syaratnya harus saksi laki-laki. Sehingga kesaksian perempuan dalam masalah ini tidak diterima karena kesaksian perempuan mengandung syubhat berupa badal (keraguan dalam pergantian). Namun para ulama lain sebaliknya menerima kesaksian perempuan dalam masalah pembunuhan jika terdapat bukti-bukti yang kuat untuk menetapkan kebenaran kesaksiannya (Mahmud Syaltut, 1966). Kesaksian Perempuan dalam hukum Munakahat (Pernikahan) Mengenai kesaksian perempuan dalam pernikahan, para ulama juga berbeda pendapat. Mazhab Maliki, Syafi'i, dan salah satu riwayat dari Mazhab Hambali tidak menerima saksi perempuan dalam pernikahan, talak, dan rujuk, secara mutlak baik disertai laki-laki maupun tidak disertai laki- laki. Mazhab Hanafi dan salah satu riwayat dari Syi'ah Zaidiyah membolehkan kesaksian perempuan dalam pernikahan dengan jumlah saksi dua orang perempuan disertai satu orang laki-laki (Al- Dimyati, t.th). Hal ini yang mendasari perlunya pengkajian ulang terkait makna hakikah mendasar dari konsep kesaksian dalam kajian hadis. 1. Kesaksian Tunggal Perempuan dalam Hadis Terkait kesaksian Perempuan terdapat dua hadis yang berkaitan dengan kesaksian perempuan yang menurut penulis kontradiktif terhadap pemahaman mengenai kesaksian perempuan pada konteks saat ini, yang kemudian akan diselesaikan dengan teori Mukhtalif al-Hadits. Hadis pertama adalah hadis yang dijadikan sebagai landasan bahwa kesaksian perempuan separuh dari kesaksian laki-laki salah satunya adalah adanya hadis tentang kesaksian perempuan, yakni:
14598 Journal on Education, Volume 06, No. 02, Januari-Februari 2024, hal. 14594-14607 Terjemahnya: "Abu Abdillah Huraim bin Mis'ar al Tirmudzi memberitahukan kepada kami, Abdul Aziz bin Muhammad memberitahukan kepada kami dari suhail bin Abi Shalih, dari ayahnya dari Abi Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW berkhutbah dihadapan orang banyak lalu beliau menasihati mereka kemudian bersabda: wahai golongan wanita bersedekahlah sesungguhnya kamu adalah terbesar penghuni neraka seorang wanita dari mereka bertanya: mengapa demikian wahai Rasulullah beliau bersabda: karena seringnya kamu mengutuk dan ingkarnya kamu terhadap ni'mat yang diberikan suami beliau bersabda: "aku tidak melihat orang-orang wanita yang kurang akal dan agama itu lebih menang terhadap orang-orang yang punya akal dan pendapat daripada kamu seorang wanita dari mereka bertanya: "apa kekurangan akal dan agamanya. Beliau bersabda : kesaksian dua orang wanita dari kamu sama dengan kesaksian satu orang laki-laki dan kekurangan agamamu adalah haid, lalu kamu diam tiga hari atau empat hari tidak melakukan shalat". Dari Abi Sa'id dan Umar ia berkata: Abi Isya hadis ini hasan shahih" (H.R. Imam Turmudzi) (Muhammad bin Isa al-Tirmizi, 1983). Hadis-hadis menjelaskan tentang kuantitas kesaksian perempuan yang setengah dari kesaksian laki-laki. Sehingga makna universal dari hadis di atas hanya bisa ditemukan bisa ditemukan dengan cara melakukan kegiatan takhrij hadis dari kitab Karya A.J Wensink dalam kitab al-Mu'jam al-Mufakhros li Al-faz al-Hadis an-Nabawi (A. J. Wensinck, 1965) dengan menggunakan kata kunci nisfu dan al-mar'ah. Hadis-hadis tersebut baik dengan redaksi yang sama ataupun redaksi yang berbeda terdapat dalam kitab: a. Ṣaḥiḥ al-Bukhārī (1992) menyebutkannya pada Kitab haidh bab 1. b. Shahih Muslim (1992) menyebutkannya pada kitab iman hadis ke-1227. c. Sunan Abī Dāwūd (1992) menyebutkannya pada menyebutkannya pada Kitab Sunah bab 15. d. Sunan al-Tirmiẓī (1983) menyebutkannya pada Kitab iman bab 6. e. Sunan Ibnu Majah (1995) menyebutkannya pada kitab fitan hadis ke- 1910. f. Sunan Ad-Darimi (1995) menyebutkannya pada kitab wudhu, hadis ke 104. Dari pencarian hadis di atas penulis, penulis mendapatkan gambaran i'tibar sanad Hadis untuk mengetahui keadaan sanad dengan jelas dari jalur sanad yang akan dipaparkan dalam bagan berikut:
Interpretasi Hadis Kesaksian Tunggal Perempuan: Implementasi Pada Korban Pelecehan Seksual, Dzulkifli Al-Amin, 14599 Zulfahmi Alwi, Andi Darussalam Selain hadis di atas, selanjutnya matan hadis sebagai landasan bahwa Rasulullah menerima kesaksian seorang perempuan. Salah satunya adalah dengan adanya hadis tentang pernikahan sebagai berikut: Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami Ali bin Hujr, ia berkata; telah memberitakan kepada kami Isma'il dari Ayyub dari Ibnu Abi Mulaikah, ia berkata; telah menceritakan kepadaku 'Ubaid bin Abi Maryam dari 'Uqbah bin Al- Harits, ia berkata, saya telah mendengarnya dari 'Uqbah akan tetapi saya lebih hafal hadis 'Ubaid, saya hafal ia berkata, saya menikahi seorang wanita, kemudian datang kepada kami seorang wanita hitam. Kemudian berkata; saya pernah menyusui kalian berdua. Kemudian saya datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan mengabarkan kepada beliau. Saya katakan; saya telah menikahi Fulanah binti Fulan, kemudian datang kepadaku seorang wanita hitam kemudian berkata; saya pernah menyusui kalian berdua. Kemudian beliau berpaling dariku, lalu saya mendatangi beliau dari depan dan saya katakan; ia berdusta. Beliau bersabda: "Bagaimana dengannya? Sedang ia telah mengaku bahwa dia pernah menyusui kalian berdua? Tinggalkan istrimu itu." (HR. Imam Tirmidzi) (Muhammad bin Isa al-Tirmizi, 1983) Hadis tersebut terdapat dalam beberapa kitab yakni: a. Shahih Bukhari (1994), bab Syahadah no 122229 dan no 1423.30 b. Sunan at-Tirmidzi (1983), bab Rada'ah no 424.31 c. Sunan An-Nasa'i (1993), bab Nikah no 4425,32 472633 dan 4927.34
14600 Journal on Education, Volume 06, No. 02, Januari-Februari 2024, hal. 14594-14607 d. Sunan Ad-Darimi (1995), bab Nikah no 5128.35 Dari pencarian hadis di atas penulis, penulis mendapatkan gambaran i'tibar sanad Hadis untuk mengetahui keadaan sanad dengan jelas dari jalur sanad yang akan dipaparkan dalam bagan berikut: Menurut Syu'aib al-Arnaut dalam tahqiqnya juga menilai sebagai ṣaḥīḥ, karena para periwayat dalam hadis tersebut adalah orang-orang terpercaya tsiqah (Muhammad Ibnu Hanbal, 1999). Dari pencarian hadis di atas penulis, penulis mendapatkan gambaran I'tibar sanad sadis untuk mengetahui keadaan sanad dengan jelas dari jalur sanad pada bagan berikut. Hadis-hadis tentang kesaksian perempuan diatas mempunyai kualitas yang samasama shahih dan bertentangan satu sama lain, maka kedua hadis di atas bisa dikategorikan sebagai hadis mukhtalif. Dari ketiga metode untuk menyelesaikan hal tersebut, dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode Al-Jam'u wa al-Taufiq (kompromi) karena metode ini adalah metode pertama yang ditempuh para ulama ketika menemukan hadis mukhtalif. 2. Kesaksian Perempuan: Pandangan Ulama Klasik vs Kontemporer Kelihatannya terjadi kontradiksi antara pesan teks al-Qur'an (Q.S. Al-Baqarah (2):282) dan hadis Nabi saw tersebut karena secara tekstual al-Qur'an menegaskan tentang perbedaan kesaksian perempuan dan laki-laki yakni 2:1; 2 (Dua) orang perempuan dan 1 (satu) laki-laki. Sedangkan hadis Nabi Saw mengakui saksi tunggal seorang perempuan dan menjadikan sebagai landasan dalam menceraikan suami istri disebabkan sesusuan (al-Raḍa'ah). Perlu juga dicatat bahwa hadis tersebut ditemukan dalam berbagai kitab antara lain Kitab Ṣaḥiḥ al-Bukhari di dalam beberapa bab (Muhammad Ibnu Hanbal, 1999). Perbedaan tersebut bukan dijadikan sebagai dasar bahwa terjadi Nasikh Mansukh antara 2
Interpretasi Hadis Kesaksian Tunggal Perempuan: Implementasi Pada Korban Pelecehan Seksual, Dzulkifli Al-Amin, 14601 Zulfahmi Alwi, Andi Darussalam sumber tersebut tetapi bisa diakomodatif dalam pemahaman yang berbeda substansinya (al-Jam'u). Perbedaan pandangan terkait kesaksian perempuan dalam diskursus hukum Islam: Pertama, ulama klasik misalnya Imam Malik, Imam Abu Hanifa, Imam Shafi'i dan Imam Ahmad ibn Hanbal serta mayoritas ulama fikih berargumen bahwa perempuan sama sekali tidak diperbolehkan menjadi saksi pada kasus-kasus hudud dan qisas serta zina (Muhammad Arifin, 2019). Ibn Rusyd juga menegaskan bahwa jumhur ulama melarang perempuan sebagai saksi pada hal-hal terkait hudud. Sementara Ahl al-Zhahir membolehkan perempuan jadi saksi jika ada kesaksian dari laki-laki (sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an) yakni 2:1. Komposisi kesaksian tersebut diasumsikan bahwa perempuan memiliki kapasitas intelektual (daya ingat) lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, dan terjadi relasi superior dan inferior (Muhammad Arifin, 2019). Asumsi tersebut didasarkan pada hadis Nabi saw sebagai berikut: Terjemahnya: "Dari Abu Said al-Khudriy berkata: Rasulullah saw menuju Mushalla pada Hari Raya Idul Adha atau Fitri dan melewati para perempuan sambil berkata: "Wahai para perempuan, hendaklah kalian bersedekah sebab diperlihatkan kepadaku bahwa kalian adalah yang paling banyak menghuni neraka". Kami bertanya: 'Apa sebabnya wahai Rasulullah?' Beliau menjawab: "Kalian banyak melaknat dan banyak mengingkari pemberian suami'. Dan Aku tidak pernah melihat dari tulang laki-laki yang akalnya lebih cepat hilang dan lemah agamanya selain kalian". Kami bertanya lagi: "Wahai Rasulullah, apa tanda dari kurangnya akal dan lemahnya agama mereka?". Beliau menjawab: "Bukankah persaksian seorang wanita setengah dari persaksian laki-laki?" Kami jawab, "Benar." Beliau berkata lagi: "Itulah kekurangan akalnya. Dan bukankah seorang perempuan bila dia sedang haid dia tidak shalat dan puasa? "Kami jawab, "Benar." Beliau berkata: "Itulah kekurangan agamanya." Pemahaman tekstual terhadap hadis tersebut cenderung memberikan justifikasi bahwa kesaksian perempuan 2: 1 itu kurang akal dan lemah agama mereka disebabkan karena mereka sering absen shalat dan puasa karena menstruasi. Menurut Abdul Halim Abu Syuqqah, hadis ini shahih dan menjelaskan terkait karakter perempuan berdasarkan pada frase. Adapun lafaz hadis: Menurutnya, hadis itu seharusnya dipahami sesuai konteks sosial dan budaya masyarakat ketika hadis dinyatakan oleh Nabi saw, yakni beliau mengingatkan para perempuan saat Idul Fitri atau Idul Adha agar tidak mengingkari pemberian suaminya (Syuqqah, 1999). Secara historis, perempuan
14602 Journal on Education, Volume 06, No. 02, Januari-Februari 2024, hal. 14594-14607 Muslimah yang berhijrah ke Madinah (bagian dari Muhajirin) telah berubah mindset dan konsepsi mereka terkait perempuan itu harus 'taat, dependen dan pasif menjadi perempuan progressif dan relasi setara antara laik-laki dan perempuan (suami dan istri) di ruang domestik dan relasi gender secara umum di ruang publik. Hal ini paling tidak dipengaruhi oleh konsepsi perempuan Muslimah di Madinah yang lebih terbuka dan mereka berkontribusi secara signifikan di ruang-ruang publik yang awalnya didominasi oleh laki-laki (male dominated posts). Perubahan konsepsi 'menjadi perempuan' atau relasi gender dari kultur Mekkah ke kultur Madinah tampaknya menyebabkan kegelisahan dan ketidak-nyamanan (insecure and 'felt threatening') di kalangan beberapa sahabat antara lain Umar ibn al-Khattab. Sebaliknya, Nabi Muhammad saw justru bersifat toleran dan inklusif sekalipun istri beliau mengalami perubahan tersebut (Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhori, 1994). Jadi, pemahaman hadis tersebut tidak bisa dipahami secara tekstual karena berimplikasi pada diskursus dan deskripsi bahwa perempuan itu tidak berdaya, disepelekan, dinomorduakan (secondary class) terutama terkait dengan kapasitas intelektual dan religiusitas, tetapi harus dipahami secara inter- teks dan kontekstual. Hal ini sejalan dengan pandangan beberapa ahli hadis seperti M. Syuhudi Ismail bahwa hadis tersebut seyogianya dipahami secara temporal dan kondisional dan tidak bisa digeneralisir dalam semua keadaan, lokasi dan konteks yang berbeda (Huda, 2016). Ada 2 (dua) alasan perempuan lebih banyak masuk neraka yakni "Kalian banyak melaknat dan banyak mengingkari pemberian suami". Dalam penjelasan hadis ini sedang menjelaskan makna 'melaknat' secara kontekstual dengan "mencela, meremehkan atau berkata-kata kotor kepada suaminya". Lebih jauh dari hadis ini dapat dianalisis bahwa istri sering melaknat disebabkan antara lain rutinitas sosial dan aktivitas sosial yaitu mereka semata-mata fokus pada aktivitas rumah tangga serta masih kurang berpartipasi pada ruang publik misalnya ekonomi, politik, militer dan lainnya. Perilaku demikian menyebabkan seorang istri ditempatkan di neraka. Artinya al-Qur'an telah memberikan kontribusi signifikan dalam pemberian akses dan pengakuan hak perempuan terkait kesaksian yang bertentangan dengan praktik budaya dan sosial masyarakat Arab yang eksklusif dan diskriminatif terhadap perempuan. Prinsip penahapan hukum dalam Islam ('al-tadrij fi al-tasyri') inilah yang terjadi karena merubah mindset, kepercayaan (believes) dan kebiasaan masyarakat tidak bisa dilakukan secara revolusioner dan frontal tetapi bertahap. Namun seiring dengan perkembangan Islam dan persoalan yang dihadapi masyarakat serta kebutuhan mereka yang variatif maka berbagai rumusan hukum juga berkembang dan adaptif. Salah satu ilustrasi adalah hadis terkait kesaksian seorang perempuan dalam kasus sesusuan (radha'ah) diterima dan diakui oleh Nabi Muhammad saw dan dijadikan sebagai landasan dalam memutuskan perkara (menceraikan suami istri yang memiliki hubungan susuan). Proses diakuinya kesaksian secara mandiri perempuan dalam kasus tersebut, diduga kuat bahwa domain kesaksian tersebut masih dalam ranah keperempuanan. Meskipun kesaksian tersebut masih ruang lingkup isu perempuan (radha'ah), tetapi perlu ditegaskan bahwa konsern utama dalam
Interpretasi Hadis Kesaksian Tunggal Perempuan: Implementasi Pada Korban Pelecehan Seksual, Dzulkifli Al-Amin, 14603 Zulfahmi Alwi, Andi Darussalam diskursus adalah kesaksian tunggal perempuan karena mereka memiliki pengetahuan secara utuh dan komprehensif. Jadi, kesaksian perempuan sangat dependen dan mandiri dan bisa diaplikasikan dalam konteks yang berbeda dalam berbagai aspek dengan syarat bahwa kesaksian itu betul-betul profesional (mengetahui, memahami dan lain-lain). Pemikir Muslim progresif berkebangsaan Arab Syiria, Muhammad Syahrur, memperkenalkan metodologi progresif dinamai 'Teori Batas' 'nadzariyyah al-hudud' atau (theory of limits) dalam menafsirkan al-Qur'an utamanya yang berkenaan dengan ayat potong tangan, poligami dan kewarisan (Qath'iy al-dalalah). Menurut teori ini, pemahaman hukum Islam tersebut seharusnya menggunakan analisis tekstual dan kontekstual karena hukum Islam itu fleksibel kecuali pada ibadah mahdah seperti puasa Ramadhan, haji dan lainnya. Teori ini memberikan penilaian bahwa hukuman potong tangan untuk jarimah pencurian merupakan hukuman batas maksimal (al-hadd al-A'la) dan bisa jadi ada hukuman yang lebih ringan karena perbedaan konteks misalnya dengan memaafkan dan termasuk hukuman batas minimal (al-hadd al-Adna). Dengan teori ini juga menjelaskan tentang kewarisan laki-laki dan perempuan 2:1 yakni batas maksimal laki-laki 2 (dua) dan batas minimal perempuan 1 (satu) serta prinsip utama dari kewarisan adalah al-taqrib yaitu mendekati batas minimal Hutape, (2019). Berdasarkan teori Batas Muhammad Syahrur tersebut, maka jadi ditarik kesimpulan bahwa kesaksian perempuan dan laki-laki dalam al- Qur'an 2:1 dipahami batas maksimal bagi perempuan adalah 2 dan batas minimal laki-laki adalah 1. Sehingga, berdasar konsep ini Perempuan mampu menjadi saksi atas dirinya sendiri ketika mengalami pelecehan seksual yang dilakukan orang lain. Hal ini tentu saja harus dibangun di atas bukti yang lebih jelas lagi. Selain itu, hasil konsep di atas diperkuat dengan langkah-langkah dalam Tafsir Maqaşidi Jasser Auda yang merujuk kepada analisis sistem. Langkah-langkah ini merupakan proses penafsiran atau reinterpretasi sebagai bentuk pengembangan interpretasi yang telah dilakukan oleh ulama. Hipotesa Tafsir Maqaşidi Jasser Auda disusun berdasarkan beberapa paradigma, antar lain: (Al-Idrakiyah) kognisi, (Al-Kulliyah) menyelutuh/holistik, (Al-Infitahiyyah) terbuka, (Al-Mu'tamad) saling terkait, (Ta'addud al-Ab'ad) multidimensional, dan diakhiri dengan (Al-Maqasidiyyah) kebermaksudan (Jasser Auda, 2011). Adapun pengaplikasian langkah-langkah tersebut terhadap ayat tentang sebagai berikut: a. (Al-Idrakiyah) kognisi. Kesaksian perempuan ditinjau dari aspek kognisi memberikan dasar pemahaman supaya penulis dapat membedakan antara aspek ilahi dan aspek tafsir. Tafsir merupakan produk yang dihasilkan dari kognisi manusia sehingga dapat terjadi kesalahan dalam penafsiran, sehingga tidak sepatutnya mengklaim sebuah penafsiran sebagai suatu kebenaran mutlak karena penafsiran bukan bagian dari kebenaran ilahiyyah. Menurut Jasser Auda, perangkat dari idrak ini harus mencakup dari tiga unsur: al-Fahm (pemahaman), al-Tasawwur masail (konsepsi), al- Idrak (kognisi) (Jasser Auda, 2011). Sehingga, kasus kesaksian tunggal perempuan pada
14604 Journal on Education, Volume 06, No. 02, Januari-Februari 2024, hal. 14594-14607 pelecehan seksual perlu dipahami sebagai sebuah kejadian yang menuntut sebuah interpretasi pada tujuan (maqasid) kesaksian dalam hukum Islam. b. (Al-Kulliyah) menyeluruh/holistic. Kesaksian perempuan ditinjau dari aspek holistik menafikan adanya pemahaman- pemahaman yang bersifat parsial serta klaim sepihak seperti mengasumsikan ayat kesaksian perempuan dua berbanding satu sebagai ayat yang disinyalir misoginis. Dalam fitur ini, ayat tentang kesaksian perempuan tidak hanya dibangun oleh argumen yang didasari dalil individu melainkan dengan menempuh metodologi tematik (maudhui) pula, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang utuh (Jasser Auda, 2011). Setelah mengaplikasikan teori sistem ini, maka kesaksian perempuan dua berbanding satu sejatinya bukan untuk membedakan status kesaksian antara perempuan dan laki-laki tetapi lebih tepatnya merupakan kesesuaian syariat berdasarkan kemumpunian dari subjek yang hendak diamanahi untuk dijadikan sebagai seorang saksi. Dan seiring berkembangnya konteks sosial, maka tidak ada lagi perbandingan satu banding dua karena kapasitas laki-laki dan Perempuan dalam semua lini yang sudah sama dan setara untuk bersaksi. Dalam hal ini, posisi Perempuan untuk memberikan kesaksian tunggal pada pelecehan seksual merupakan eksistensi yang sangat valid untuk memberikan kesaksian atas dirinya. c. (Al-Infitahiyyah) terbuka. Maksud dari pengaplikasian fitur ini lebih bersifat terbuka terhadap pemikiran- pemikiran ulama baik ulama konservatif ataupun progresif. Prinsip ini sebagaimana ditanamkan oleh Auda melalui kritikannya kepada para pemikir Islam yang terlalu fanatik serta menafikan khibrah (pengalaman) manusia yang padahal turut memengaruhi kognisi dari masing-masing individu. Sehingga fungsi dari fitur ini menjadikan ayat mengenai kesaksian perempuan tetap relevan tanpa harus ada asumsi-asumsi saling menyalahkan di antara para mufasir. Implikasi inilah yang dijelaskan Auda sebagai sebuah sistem terbuka yang mempunyai kemampuan meraih tujuan-tujuan yang sama dari kondisi awal yang berbeda melalui alternatif-alternatif valid yang setara (Jasser Auda, 2011). d. (Al-Mu'tamad) saling terkait Kesaksian perempuan ditinjau dari aspek saling terkait. Pada fitur ini, penulis mengkaitkannya dengan jangkauan Maqaşid yang dilakukan oleh Jasser Auda yaitu maqaşid umum (al-Maqaşid al-'Ammah), maqasid khusus (al-Maqaşid al-Khaşşah), dan maqaşid parsial (al-Maqaşid al-Juz'iyyah). Maqaşid umum yaitu maqaşid yang dapat diperhatikan secara keseluruhan. Kesaksian perempuan termasuk kedalam Maqaşid al- 'Ammah sebagai bentuk aktualisasi dari nilai fitrah, maslahah, universalitas hukum Islam, dan al-Musawah. Adapun kajian kesaksian perempuan sendiri lebih spesifik dibahas pada Maqaşid al-Khaşşah yakni tentang maqaşid dalam persaksian dan putusan yang kemudian dapat memanifestasikan nilai dari maqaşid secara parsial berupa terwujudnya hak setiap individu khususnya ketika di depan
Interpretasi Hadis Kesaksian Tunggal Perempuan: Implementasi Pada Korban Pelecehan Seksual, Dzulkifli Al-Amin, 14605 Zulfahmi Alwi, Andi Darussalam pengadilan. Hal ini berlaku bagi seluruh masyarakat, bangsa, dan negara, karena jangkauan maqaşid dalam fitur hirarki Jasser Auda merangkul semua kalangan dengan memperluas dimensi cakupan orang yang dijangkau. e. (Ta'addud al-Ab'ad) multidimensional Kesaksian perempuan ditinjau dari aspek multi-dimensional adalah implikasi dari fitur ini terhadap ayat tentang kesaksian perempuan yaitu akan ditinjau dari berbagai aspek. Pembahasan ini kemudian mengkaji dimensi qat'i untuk memperluas jangkauan argumen serta dimensi zanni ayat tentang kesaksian perempuan untuk menyelesaikan dan mengurai berbagai argumen yang spekulatif. Berkaitan dengan dalil-dalil qat'i yang dilakukan dengan merujuk kepada al-Qur'an dan Sunnah sebagai landasan, sedangkan dalil-dalil zanni berdasarkan interpretasi ulama dengan menggunakan kaidah-kaidah yang telah dirumuskan oleh ulama sebelumnya ketika terjadi perbedaan pendapat (ikhtilaf). Meskipun dalam kajian ini sudah selesai dibahas melalui hipotesa bahwa perdebatan yang dimunculkan atas topik kesaksian perempuan merupakan tanaqud mantiqi sebagaimana dipaparkan oleh Jasser Auda dalam pembahasan metode konsiliasi (al-Jam' baina alAdillah) (Jasser Auda, 2011). f. (Al-Maqasidiyyah) kebermaksudan Kesaksian perempuan ditinjau dari aspek kebermaksudan atau maqasid syariah. Fitur terakhir ini merupakan common link yang menghubungkan antara semua fitur yang ditawarkan Jasser Auda. Hal ini diungkapkan karena pada dasarnya efektivitas suatu sistem bisa diukur berdasarkan tingkat pencapaian dari tujuan tersebut. Setelah penulis mencoba untuk mengelaborasi topik ini, maka pembahasan tentang kesaksian perempuan tidak hanya bertujuan untuk hifzul al-'irdh sebagai penjaga hak kehormatan serta melindungi martabat manusia. Tujuan dari ayat tentang kesaksian perempuan juga bertujuan hifz al-'aqli, supaya para cendekiawan lebih terbuka dalam mengkaji suatu permasalahan, tidak stagnan, dan tidak hanya memahami secara parsial. Sehingga akal dapat difungsikan secara rasional dan produktif. Selain itu, apabila ditinjau secara umum lagi maka maqaşid dari kesaksian (syahadah) dalam Islam jika dikaitkan dengan tingkatan Daruriyyat Maqaşid (hierarchy of needs/Maqasid addaruriyah) akan menjadi penguat setiap Maqaşid. Selain itu, Hal ini sejalan dan berkenaan dengan poin al-Maqaşid yang ditawarkan Jasser Auda untuk pembaharuan Islam kontemporer salah satunya yaitu terkait tujuan dan sarana dari suatu ayat. Maka, adanya penetapan peran perempuan dalam proses muamalah bertujuan untuk mengakhiri persepsi tradisional tentang perempuan. Hal ini ditempuh dengan cara memasukan perempuan ke dalam golongan saksi-saksi sebagai sarana untuk mengantarkan kepada suatu tujuan yakni penetapan gagasan mengenai kesetaraan (Jasser Auda, 2011). Reformasi hukum Islam dalam kesaksian Perempuan ini diharapkan dapat menjadi landasan teologis untuk perkembangan hukum Islam yang reformatif. Selain itu, perkembangan kesaksian tunggal juga berkembang dalam UU PKDRT (UU No.23 tahun 2004, pasal 26 dan 27)
14606 Journal on Education, Volume 06, No. 02, Januari-Februari 2024, hal. 14594-14607 terkait pembuktian yakni satu saksi dan satu alat bukti sudah cukup tapi masih ada juga aparat penegak hukum menilainya belum cukup (sekalipun pembuktian pada UU ini merupakan langkah maju dari KUH Pidana). Dalam konteks ini, penanganan laporan korban kekerasan seksual baik dalam proses restorative justice maupun pemidanaan perlu didengar kesaksian korban sekalipun tidak ada alat bukti atau saksi lainnya demi memberi efek jera pada pelaku kekerasan seksual dan menyelamatkan korban terutama trauma yang berkepanjangan yang mereka alami. Sebagai akademisi, membangun epistemologi atas hal ini merupakan tanggungjawab akademik dan moral untuk memberikan solusi dari fenomena kekerasan seksual dengan menjadikan pengakuan/kesaksian perempuan (korban) sebagai informasi utama tanpa ada prejudice sosial budaya yang melekat misalnya perempuan dianggap sebagai penyebab atau inspirator (Aisyah, 2014). Pandangan ini merujuk pada kasus masa Nabi saw yakni kesaksian tunggal seorang perempuan dalam kasus saudara susuan diterima oleh Nabi saw dalam memutuskan (memisahkan) suami istri serta reformasi hukum Islam dengan menggunakan pendekatan tafsir maqasidi yang digagas oleh Jaser Auda untuk membuat hukum Islam yang sejalan dan berkemaslahatan. KESIMPULAN Hadis Nabi saw menegaskan bahwa kesaksian tunggal seorang perempuan dijadikan sebagai justifikasi hukum pada kasus al-radha'ah atas dasar profesionalismenya yakni mengetahui, menyaksikan dan mengalami peristiwa tersebut tanpa terbebani dengan prejudice dan stereotype gender yang hidup pada masyarakat. Hal yang sama seharusnya diperlakukan pada perempuan korban kekerasan seksual saat mereka melaporkan atau menceriterakan kasusnya baik melalui ligitasi maupun non litigasi. Laporan sebagai dasar kuat untuk mendalami kasusnya oleh profesional sesuai kebutuhan, bukan justru mendiskreditkan atau menganggap bahwa korban sebagai penyebab dari kekerasan tersebut. Adapun hadis tersebut, sejatinya tidak bertentangan dengan kesaksian perempuan dalam al- Qur'an (Q.S. al-Baqarah (2): 282 karena keduanya memiliki makna dan pemahaman secara mandiri. Ayat tersebut bukan mengindikasikan diskriminasi terhadap perempuan atau tidak diakuinya kesaksian perempuan kalo tidak berjumlah 2 orang tetapi menegaskan bahwa al-Qur'an mengakui dan memberikan akses perempuan untuk menjadi saksi karena hak-hak perempuan yang tidak diakomodir pada masyarakat REFERENSI A. J. Wensinck. al Mu'jam al-Mufakhros li Alfaz al-Hadis an Nabawi, (Leiden : E.J Brill, 1965). Ahmad, K. B. (2015). Perempuan Aceh dalam Perspektif Antropologi. Gender Equality:
Interpretasi Hadis Kesaksian Tunggal Perempuan: Implementasi Pada Korban Pelecehan Seksual, Dzulkifli Al-Amin, 14607 Zulfahmi Alwi, Andi Darussalam Internasional Journal of Child and Gender Studies, 1(2), 37-48. Aisyah, Rereading Patriarchal Interpretations on the Qur'an from Hadith Perspective in the Eve of Law No. 23/2004 on the Elimination of Domestic Violence, Journal of Indonesian Islam, 6, No 1, (2012). Aisyah, S., & Parker, L. Problematic Conjugations: Women's Agency, Marriage and Domestic Violence in Indonesia. Asian Studies Review, 38, No. 2, (2014). Al-Bukhori, Imam al-Hafidz Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Shahih Al- Bukhori, Kitab haid, (Beirut: Dar al Fikr 1992). Al-Darimi, Abi Muhammad Abdullah bin Abdur Rohman. Sunan ad-Darimi, Juz 1, (Beirut: Dar al Fikr, 1995). Al-Khurasani, Abu 'Abdul Rahman Ahmad bin Syu'aib bin Ali. Al-Sunan al-Saghir li al- Nasa'i, Juz 3, (Beirut: Dar al Fikr, 1995). Al-Quzwaini, Abi Abdullah Muhammad Yazid. Sunan Ibnu Majah, Juz 2, (Beirut: Dar al Fikr, 1995). Al-Tirmizi, Muhamammad bin Isa. Sunan al-Tirmizi, Vol VI, (Beirut : Daar al Fikr. 1983). Al-Wahid, Al-Islam wa al-Musykillah al-Jinsiyyah. (Kairo: Dar al-'Itisam, tt). Arifin, Muhammad. Penafsiran Kontekstual Kesaksian Perempuan. Musawa: Journal for Gender Studies, 9, No 1, (2019). Dewi, Analisis Penyebab Perilaku Pelecehan Seksual pada Pelaku di Rumoh Sejahtera Jroh Naguna Dinsos Provinsi Aceh Rika. Jurnal Pendidikan Dan Konseling, 4, No. 4, (2022). Fadel, 'Two Women, One Man: Knowledge, Power and Gender, dalam Mideaval Sunni Legal Thought.', Jurnal International Journal Middle East Studies, No. 29, (2019). Hanbal, Muhammad Ibnu. Musnad Aḥmad, tahqīq Syu'aib al-Arnauṭ dkk (I). (Kairo: Muassasah al-Risālah, 1 ). Handayani, L. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dengan Modus Media Sosial, Jurnal Kajian Hukum Islam, 4, No 2, (2018). Handayani, Y., & Nur Hadi, M. Interpretasi Progresif Hadis-Hadis Tema Perempuan: Studi Aplikasi Teori Qira'ah Mubadalah. HUMANISMA : Journal of Gender Studies, 4, No 2, (2020).