SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT Jin. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 7057591 - 7057592 - 7057593 Fax. (0751) 7059328 Padang 25133 GB Halaman Rakyat Sunibar SABTU 12 NOVEMBER 2016 J KL Hariff anggal Koran Judul Tidak Boleh Lagi_Di-SK-kan Sarankan Gaji PTT dan GIT Ditanggung Kah/ Kota Padang, Rakyat Sumbar DPRD Sumbar m eminta pe merintah daerah dengan cermat mendata jumlah seluruh pega wai. Data ini perlu, mengingat sejumlah kewenangan pindah ke Provinsi, untuk itu dewan mendesak pendataan dilakukan secara valid, baikjumlahApara tul Sipil Negara (ASN), Pegawai TukTetap (PTT), dan Guru TakTe tap ( GTT) padaAPBD 2017 nanti. Anggota DPRD Sumbar dari Fraksi PAN, Muzii M Nur me ngatakan, pendataan mesti dila kukan dengan jelas dengan jelas agar kebutuhan anggaran untuk PNS, PTT, dan GIT ini bisa dike tahui dengan rinci. "Mengenai ini harus ada kajian mendalam yang dila kukan pemerintah daerah terhadap kebutuhan belanja pegawai yang mesti disedia kan tahun 2017 mendatang. Terutama untuk belanja pe gawai yang kewenangannya dialihkan dari kabupaten/ kota ke provinsi;' ujar Muzii M Nur, kemarin (11/11). Ingat Muzii, selain pen dataan terkait PNS, PTI dan GTT, Fraksi PAN juga me rninta agar SK untuk pegawai kontrak tak ada lagi dike luarkan kepala daerah. Se suai PP 48 Tahun 2005 ha! ini sudah tidak lagi dibolehkan. Tak kalah pentingnya la gi, kebijakan untuk sistem pendidikan SMA/SMK gratis yang selama ini diberlaku kan di sejumlah kabupaten/ kota diminta untukdicarikan solusi dari sekarang. Apakah masih tetap digratiskan atau tidak. Sementara itu, Anggota DPRD Sumbar dari Fraksi Demokrat, Sabar AS juga menyampaikan PTT dan GIT yang sudah ada saat ini sebaiknya dibebankan pada kabupaten/kota. Alasannya, sesuai PP 48 tahun 2005 yang telah disebut tadi, penge luaran SK baru untuk PTT dan GIT memang sudah tak boleh dilakukan. Terkait ini, Anggota Ko misi III DPRD Sumbar M Nurnas menuturkan, khusus untuk pemindahan tang gungjawab SMA/SMK ke provinsi kebutuhan anggar annya adalah sekitar Rpl,2 triliun. Dalam ha! ini ada sekitar 13 ribu orang PNS, PTI dan GIT yang akan ber pindah kewenangan. Di lain sisi, kenaikan Dana Alokasi Umum (DAU) Sumbartahun 2017 mendatanghanya bera da di angka Rp69 l miliar. "Harus ada langkah langkah tertentu yang diam bil Pemda untuk menang gulangi ini. Jika tidak akan terjadi defisit anggaran," pungkas Numas. (isr) - ' - -~ BAGIAN PUBLIKASI DAN INFORMASI