Memastikan Keberlangsungan JKN-KIS untuk Masyarakat Indonesia Direncanakan menanggung biaya kesehatan seluruh warga Indonesia, program asuransi nasional JKN-KIS kini seperti di ujung tanduk. Bagaimana program ini bisa bertahan? 08
Deloitte Indonesia Perspectives | Edisi Pertama, September 2019 BPJS Kesehatan, Rencana dan Permasalahan Saat Ini Ketika Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dikomandoi oleh Menteri dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH pada tahun 2013, dan mulai merencanakan cikal bakal sebuah asuransi nasional, mungkin ia tidak membayangkan bahwa empat tahun setelah program asuransi kesehatan nasional diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono pada tanggal 31 Desember 2013 di istana kepresidenan Bogor, mengalami kondisi keuangan yang sangat problematis seperti saat ini. pada pajak. Untuk biaya rawat inap, anggota asuransi membayar 3 ringgit (atau senilai Rp 10.100) per hari untuk keseluruhan biaya (all in). Peserta asuransi tidak perlu membayar biaya apapun jika ke rumah sakit, meskipun tetap harus siap menghadapi antrian panjang. Di Thailand, sejak tahun 2002 pemerintah menyediakan beberapa asuransi kesehatan yang berbeda, yaitu untuk pegawai negeri dan seluruh keluarga termasuk orangtua dan mertua, pegawai swasta, dan pekerja informal. Iuran premi juga ditanggung oleh APBN, kecuali untuk anggota keluarga pegawai swasta, yang juga dijamin pemerintah. Untuk keperluan asuransi kesehatan nasional ini, pemerintah Thailand membiayai tak kurang dari 13,1 persen dari APBN. Jumlah tersebut ternyata sangat bermanfaat, terbukti dengan sejak adanya program asuransi nasional tersebut, angka kemiskinan menurun drastis. Tercatat per Mei 2019, jumlah peserta di BPJS Kesehatan telah meningkat menjadi sekitar 221,6 juta jiwa dengan 36 juta di antaranya adalah dari segmen peserta mandiri. Namun, kolektibilitas dalam segmen ini hanya 53% (yang berarti hanya sekitar 19 juta anggota membayar premi bulanan mereka). Kekurangan pembayaran premi bulanan oleh segmen peserta mandiri menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap defisit BPJS Kesehatan, yang mana pada Juli 2019 diperkirakan sebesar Rp 28 triliun, diikuti dengan defisit terus- menerus yang ditimbulkan oleh badan hukum publik ini sejak tahun 2014. Indonesia yang berdasarkan proyeksi Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada tahun 2018 memiliki penduduk sekitar 265.000.000 orang, yang berarti sebanyak 8,2 kali lipat penduduk Malaysia, dan 2,5 kali lipat penduduk Filipina, dan 10 kali lipat jumlah penduduk Taiwan dan sekitar 2 kali lipat penduduk Jepang. Para warga Indonesia ini tinggal di 5.000 dari 17.504 pulau di Indonesia yang terdiri dari 33 provinsi, 497 kabupaten/kota, dan 6.652 kecamatan dan 77.012 desa/kelurahan. Dengan jumlah penduduk yang besar, penyebaran penduduk yang tidak merata, serta kondisi geografis yang beragam, penyelenggaraan asuransi nasional di Indonesia merupakan suatu tantangan yang sangat berat, apalagi jika asuransi tersebut lebih bersifat sosial dan bukan komersial yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Harian Kompas, 12 November 2018, Prof. Dr. dr. Nila Moeloek, Sp.M yang menjabat sebagai Menteri Kesehatan di era pemerintahan presiden Joko Widodo-wakil presiden Yusuf Kalla, menyatakan bahwa wilayah geografis yang luas dan heterogen menjadi tantangan tersendiri untuk pemerataan layanan kesehatan di Indonesia. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Guru Besar Kebijakan dan Administrasi Kesehatan dari Universitas Gadjah Mada, Laksono Trisnantoro. Menurutnya warga yang tinggal di daerah terpencil seringkali tidak mendapatkan layanan yang sama seringkali di daerah-daerah terpencil warga tidak mendapatkan layanan kesehatan yang memadai karena kurangnya sarana dan tenaga kesehatan yang mumpuni seperti di kota besar. Program asuransi kesehatan nasional sebenarnya telah mulai dipikirkan jauh hari di tahun 2004, berawal dengan mulai digodoknya Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) diperlukan sinergi dari berbagai pemangku kepentingan terkait. Kementerian Kesehatan, PT. Askes Indonesia, dan PT. Jamsostek dengan masukan dari berbagai pihak menyusun sebuah roadmap untuk mempersiapkan asuransi nasional tersebut, dengan satu tujuan, yaitu tercapainya Jaminan Kesehatan Nasional (INA-Medicare) untuk seluruh penduduk Indonesia pada tahun 2019. Gagasan tentang sebuah jaminan kesehatan nasional bukan tanpa sebab. Jika ditengok di negara tetangga, beberapa negara sudah menjalankan asuransi kesehatan nasional dengan skema tanggungan dan pembiayaan yang berbeda-beda. Di Filipina, asuransi nasional (National Health Insurance Act) sudah mulai diterapkan sejak tahun 1995, dengan memberlakukan satu tarif rumah sakit dan dokter yang berlaku secara nasional. Skema asuransi mirip seperti program JKN-KIS, dengan membayar iuran 2,5 persen dari penghasilan sebulan yang ditanggung bersama oleh pekerja dan pemberi kerja. Sedangkan iuran bagi pekerja di sektor informal adalah sebesar 120 peso (sekitar Rp 20 ribu). Berbeda dengan di Malaysia, asuransi kesehatan di negara tersebut mengandalkan dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang bersumber Namun bagaimanapun besarnya tantangan dan masih banyaknya kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan, kehadiran program asuransi nasional yang awalnya bernama Kartu Indonesia Sehat (KIS), kemudian kini dikenal sebagai program JKN-KIS (Jaringan Kesehatan 09
Nasional-Kartu Indonesia Sehat) merupakan babak baru dalam sejarah kesehatan di Indonesia, dengan keikutsertaan negara dalam menopang kehidupan rakyatnya dominan dalam membantu mengelola masalah kesehatan yang dialaminya. Memahami cara kerja BPJS Kesehatan Program JKN-KIS Program JKN-KIS merupakan program asuransi dengan teknik layanan terkendali mutu dan biaya (manage care) yang berjenjang, terdiri dari pelayanan tingkat pertama (primary care), dan lanjutan. Primary care terdapat di Puskesmas dan klinik swasta dengan jumlah saat ini mencapai ribuan. Selain itu menurut drs. Angger P. Yuwono, FSAI, /ChFC, anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Republik Indonesia, juga terdapat lebih dari 2.900 rumah sakit. Juga laboratorium, apotik yang menjadi jaringan penyedia layanan (provider network) bagi pelayanan JKN-KIS. Orang yang sakit (pasien) untuk pertama kalinya diwajibkan untuk mengunjungi fasilitas layanan tingkat pertama (primary care) dan berkonsultasi dengan dokter di fasilitas kesehatan tersebut. Segala permasalahan kesehatan akan coba diselesaikan di tingkat layanan tersebut, jika tidak dapat diselesaikan, maka pasien akan dirujuk ke fasilitas layanan lanjutan, seperti rumah sakit tipe D dan kemudian jika dibutuhkan ke rumah sakit tipe C. Jika masalah penyakit tidak bisa diselesaikan, misalnya dikarenakan keterbatasan SDM, sarana dan prasarana yang diperlukan, barulah pasien bisa dirujuk ke RS tipe B, dan seterusnya. Setiap jenis penyakit dapat ditangani oleh asuransi JKN-KIS, dengan pengecualian beberapa penyakit tertentu sesuai perundangan yang berlaku. Setelah mengalami berbagai perubahan, kini dalam regulasi terbaru BPJS Kesehatan, yaitu Perpres No. 82/2018 pasal 52, disebutkan pelayanan apa saja yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Dengan demikian cukup jelas bahwa selain pelayanan yang disebutkan dalam pasal tersebut, semua pelayanan yang diperlukan bisa dijamin. Di Fasilitas Kesehatan (Faskes) tingkat 1 seluruh pelayanan kesehatan tersebut dijamin, dengan model pelayanan semacam ini apakah merugikan rumah sakit atau fasilitas kesehatan? Ternyata tidak juga, menurut Muhammad Iqbal Anas Ma'ruf, Asisten Sekretaris Utama, Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat, BPJS Kesehatan, dengan sistem yang berlaku saat ini, yakni model sistem kapitasi, rumah sakit atau faskes dapat menikmati keuntungan. Di faskes tingkat pertama, semua dijamin. Dokter mendapatkan biaya kapitasi dengan jumlah tertentu per pasien, dengan asumsi perhitungan statistik, bahwa biasanya statistik kunjungan hanya sekitar 20% dari total populasinya, Artinya dokter atau fasilitas kesehatan secara teratur menerima jumlah biaya kapitasi secara teratur setiap bulannya. Apalagi keterlambatan dari pihak BPJS Kesehatan akan menimbulkan denda atau penalti. "Cukup masuk akal. Dulu di jaman PT Askes (Asuransi Kesehatan) dokter atau fasilitas kesehatan mendapatkan Rp2,500 per jiwa, dan sudah senang, sekarang dokter atau fasilitas kesehatan mendapatkan Rp 8,000 per jiwa, mereka tentu lebih senang. Apalagi jika berdasarkan statistik, umumnya kunjungan konsultasi sekitar 20% dari jumlah populasi," kata Iqbal. Dengan skema semacam ini setiap bulan paling tidak BPJS Kesehatan harus mempersiapkan dana sekitar Rp1 triliun untuk menutup biaya skema kapitasi ini. Ini adalah jumlah Peraturan Presiden dan Permenkes tentang BPJS Kesehatan yang berlaku sejak 2019: Peserta Ikut Ambil Bagian Membayar Pelayanan Kesehatan Terdapat dua peraturan terkait BPJS Kesehatan yang diberlakukan sejak awal tahun 2019, yaitu Peraturan Presiden (Perpres No. 82/2018) dan juga Peraturan Kementerian Kesehatan (Permenkes) No. 51 tahun 2018. Keduanya mengatur tentang pelayanan kesehatan dan kepesertaan.Apa saja isinya? Perpres No. 82 tahun 2018 adalah peraturan Presiden yang mengatur 21 pelayanan kesehatan yang tidak dijamin JKN, antara lain penyakit/cedera akibat kecelakaan kerja/hubungan kerja, kecelakaan yang dijamin oleh program kecelakaan lalu lintas, penyakit/cedera akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah, kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah, tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, & tindak pidana perdagangan orang, pelayanan yang ditanggung dalam program lain. Selain itu hal penting lain adalah menyangkut kepesertaan (PBI/Penerima Bantuan Iuran dan non-PBI), dan juga administrasi kepesertaan, pentingnya sistem untuk mempermudah pendaftaran, juga tentang peserta yang mengalami PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), yaitu peserta berhak mendapatkan pelayanan kelas III selama 6 bulan sejak PHK tanpa membayar iuran. Permenkes No. 51 tahun 2018 mengatur peserta JKN penerima upah dan peserta mandiri untuk dikenakan biaya tambahan sebesar Rp.20 ribu untuk membayar urun biaya pelayanan kesehatan penyakit ringan di rumah sakit kelas A dan B. Ketentuan juga berlaku untuk rumah sakit kelas D dan klinik utama sebesar Rp.10 ribu. Ketentuan urun biaya ini tidak berlaku bagi peserta JKN-KIS dari segmen PBI dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah. 10
biaya tetap yang perlu dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan, belum termasuk biaya obat, pelayanan, dan biaya lainnya. Bisa dibayangkan betapa besar pengeluaran badan hukum publik ini. Pengeluaran terbesar adalah untuk menanggung penyakit kritis biayanya tak kurang dari Rp250 triliun selama 4 tahun. Kemudian, bagaimana cara BPJS Kesehatan menanggung biaya-biaya tersebut? Pemerintah Indonesia telah mewajibkan seluruh warganya termasuk orang asing yang tinggal di Indonesia untuk mengikuti asuransi kesehatan nasional JKN-KIS paling lambat 1 Januari 2019. Secara bisnis strategi ini tentu akan mendorong pemasukan yang bagus secara finansial. Namun alih-alih mengalami kemajuan dalam strategi ini, pada kenyataannya saat ini BPJS Kesehatan tetap mengalami defisit yang cukup parah. Angger menggambarkan bahwa berdasarkan rumusan aktuaria kecil, seharusnya iuran = manfaat (pembayaran klaim yang diberikan pada peserta) + biaya operasional BPJS. Jadi jika kemudian terjadi defisit, berarti iuran yang ada lebih kecil dari manfaat pembayaran klaim dan ditambah biaya operasional. Besaran iuran tergantung pada jumlah peserta yang membayar, jika peserta sedikit, maka pemasukan yang didapatkan juga sedikit. Segmen kepesertaan program JKN-KIS saat ini sangat beragam karakternya. Ada Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang angsurannya dibayarkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, juga ada pegawai negeri, TNI (Tentara Nasional Indonesia), POLRI, dan pensiunan yang pembayaran iuran JKN-KIS dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran di Kementerian Keuangan. Selain itu juga terdapat dua macam pegawai swasta: penerima upah (PPU) dan non penerima upah (PBPU). 60 juta tersebut diharapkan dapat diraih pada tahun 2019 sebagai target Universal Coverage di Indonesia. Jika dilihat lebih dalam, banyak faktor yang menyebabkan orang belum mau ikut program JKN-KIS. Beberapa contoh adalah para pegawai dan pensiunan di kantor BUMN yang kantornya telah memiliki fasilitas kesehatan yang bagus. Mereka masih enggan bergabung dengan program JKN- KIS karena merasa keanggotaan dalam program tersebut tidak mereka perlukan, hal ini dikarenakan selama ini sudah cukup puas dengan layanan kesehatan di kantor mereka sendiri. Sedangkan di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah, kurangnya pemahaman dan informasi merupakan salah satu kendala yang umum terjadi. Sebuah studi yang dilakukan oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga dan diterbitkan di Jurnal Admnistrasi Kesehatan Indonesia volume 6 Nomor 1 Januari - Juni 2018 menunjukkan bahwa keengganan masyarakat di kalangan bawah mengikuti program dikarenakan rendahnya pengetahuan mengenai program, kurangnya sosialisasi, kurangnya media promosi kesehatan, kepala keluarga kurang paham mengenai perlunya program, dan tingkat pendidikan yang masih rendah. Penelitian yang dilakukan di desa Payaman, kabupaten Bojonegoro tersebut menunjukkan bahwa hanya 56,85% keluarga di wilayah tersebut yang memiliki kartu JKN-KIS. Hasil penelitian ini tentu bisa menjadi catatan bagi BPJS Kesehatan. Pemasukan yang kecil juga bisa disebabkan oleh Roadmap BPJS Kesehatan 8 Objektif untuk tahun 2019: 1. BPJS Kesehatan telah mendapat kepercayaan penuh publik 2. Seluruh penduduk (diperkirakan 257.5 juta jiwa) telah terjamin 3. Paket manfaat medis dan non medis sudah 4. sama untuk seluruh peserta. Fasilitas kesehatan telah tersebar secara memadai 5. Peraturan perundangan disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan waktu itu 6. Paling sedikit 85% peserta puas dengan Jika dilihat dari deskripsi pembiayaan sistem kesehatan dalam Kubus 3 dimensi Universal Coverage (UHC) yang diperkenalkan pertama kali dalam peluncuran World Health Report 2010 bertema: "Sistem Pendanaan Kesehatan Menuju UHC", seperti di atas, dapat dilihat pada sumbu penduduk, bahwa target cakupan penduduk dalam program JKN adalah 100%, oleh sebab itu cakupan peserta yang saat ini berjumlah sekitar 200 juta, perlu diperluas, diperkirakan masih ada 60 juta orang yang belum menjadi peserta program yang akan mendapatkan akses pelayanan kesehatan berkeadilan. Maka, target pelayanan yang diterima dari fasilitas kesehatan dan BPJS Kesehatan. 7. Paling sedikit 80% fasilitas kesehatan puas dengan pelayanan yang diterima BPJS Kesehatan 8. Pengelolaan Keuangan BPJS Kesehatan sudah mencapai tingkat transparansi, efisiensi dan akuntabilitas optimal Source: Health System & Reform, Indonesia: On the Way to Universal Health Care, Nafsiah Mboy, Taylor & Francis, 2015 11
sedikitnya orang yang bersedia membayar premi meskipun mereka sudah menjadi anggota program JKN- KIS. Angger memberikan gambaran bahwa oleh karena PBI (Penerima Bantuan Iuran) dibayar oleh pemerintah, maka dengan asumsi pembayaran 100 persen, klaim dari kelas III ini sekitar 70 persen, sedangkan untuk kelas II yang umumnya adalah pegawai negeri kurang lebih prosentase pembayaran 95 persen dan klaim sekitar 105 persen, sedangkan untuk PPU (Pekerja Penerima Upah) asumsi pembayaran iuran 100 persen, dan klaimnya sekitar 70-90 persen, sedangkan di kelas I golongan PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) ternyata tingkat kolektibilitas pembayaran 50 persen, klaim kesehatan mereka 300 persen lebih, bahkan pernah mencapai 400 persen. Dengan kondisi semacam ini tentu sulit bagi BPJS Kesehatan untuk memiliki kondisi keuangan yang stabil. Sejauh Mana Manfaat Program Bagi Warga dan Negara? Tak bisa dipungkiri, program JKN-KIS memberikan manfaat besar bagi warga masyarakat.Berdasarkan Indonesia Health Financing System Assessment: Spend More, Right, & Better, 2016, harapan hidup orang Indonesia meningkat menjadi 69 tahun di tahun 2014 sejak program JKN-KIS (dulu bernama JKN) mulai dilaksanakan, setelah pada tahun 1960 hanya sampai 49 tahun. Tingkat kematian anak balita turun dari 222 tiap 1.000 kelahiran di tahun 1960, menurun menjadi 85 di tahun 1990, dan menjadi 27 di tahun 2015. Angka kematian bayi juga menurun dari 1/6 sejak 1960, menjadi 23 setiap 1.000 kelahiran di tahun 2015. Salah satu manfaat program JKN-KIS yang dirasakan langsung oleh warga adalah tanggung jawab pemerintah dalam urusan kesehatan warganya. Menurut Angger, warga yang dulu tidak punya akses untuk berobat ke fasilitas kesehatan manapun, kini bahkan bisa menikmati layanan kesehatan di rumah sakit besar. "Dulu banyak pameo sebelum ada BPJS Kesehatan, seperti: orang miskin tidak boleh sakit, lalu juga pegawai swasta jika sakit lima kali gajinya hilang untuk biaya perawatan rumah sakit, dan sebagainya. Selain itu di industri farmasi obat dan harga ditentukan seenaknya, komunitas dokter dan rumah sakit juga memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat dengan melakukan komersialisasi layanan. Dengan adanya BPJS hal semacam itu tidak terjadi lagi," kata Angger mengkritisi kondisi industri kesehatan di masa lalu. Apa yang disampaikan Angger bukan isapan jempol, Muhammad Samsudin (47 tahun), warga Sumber Lawang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah merasakannya. Ia senang bisa memanfaatkan asuransi Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang awalnya tidak ia ketahui manfaatnya, karena ia mendapatkannya secara cuma-cuma dari ketua RT (Rukun Warga). "Pelayanan di Puskesmas bagus, saya mengambil nomor dan diberikan obat, manjur juga obatnya," kata pria yang selama dua tahun ini tengah mengadu nasib sebagai penarik bajaj di Jakarta. Ia juga menggunakan kartu KIS-nya untuk berobat di sebuah puskesmas di kawasan Pulo Gadung, dan bisa diterima, meski ia sempat diminta mengganti kartunya. Istrinya pun berkonsultasi kehamilan untuk anak ketiganya dengan menggunakan layanan tersebut, meski kemudian karena ketidaktahuan ia terpaksa mengeluarkan biaya Rp1,2 juta untuk biaya melahirkan dengan bantuan bidan langganan keluarga mereka. Ia baru mengetahui bahwa sebenarnya biaya melahirkan bisa ditanggung program JKN-KIS setelah istrinya melahirkan. "Saya senang punya kartu KIS ini. Puaslah pokoknya," kata Samsudin. Berbagai kalangan telah menikmati manfaat dari program asuransi JKN-KIS, termasuk kalangan menengah-atas. Ismi Farahnassy adalah salah satunya. Pegawai dengan status kontrak di sebuah LSM nasional ini bersuamikan seorang pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jaya yang dulu merupakan peserta program asuransi PT. Askes -kini menjadi program JKN-KIS. Saat melahirkan anak keduanya, Ismi menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan, meskipun saat konsultasi dengan dokter ia menggunakan uang pribadi karena belum ada asuransi khusus untuk kehamilan dari kantornya, dan baru sebulan sebelum melahirkan ia berkonsultasi ke Puskesmas untuk melahirkan dengan cara cesar. Ia mengalami kemudahan dalam menjelaskan kepada dokter di puskesmas mengenai kondisi kehamilan dan data historis kehamilannya. Ia pun bisa melahirkan dengan bantuan dokter yang sama dengan dokter yang membantunya mempersiapkan kehamilan dan persalinan anak pertama di sebuah rumah sakit swasta. Biaya melahirkan selama lima hari sebesar kurang lebih Rp16 juta bisa ditanggung, bahkan ia mendapatkan obat-obatan yang menurutnya cukup bagus. Dari keseluruhan biaya tersebut, ia hanya merogoh kocek sebesar Rp100 ribu rupiah untuk membeli pil pelancar ASI. "Keluarga kami menggunakan kartu JKN-KIS, baik untuk biaya adik saya melahirkan, juga mama yang sakit Salah satu manfaat program JKN-KIS yang dirasakan langsung oleh warga adalah tanggung jawab pemerintah dalam urusan kesehtan warganya. 12
diabetes dan harus opname di rumah sakit. Sejauh ini saya sangat puas dengan pelayanannya, walaupun sekarang nampaknya masa opname di rumah sakit agak dibatasi," kata Ismi. Pasien dengan penyakit katastropik pun juga menikmati layanan kesehatan JKN-KIS. Penyakit kanker ovarium yang kemudian menyebar ke anggota tubuh lain membuat Ria Gunawan bergantung pada program JKN-KIS (lihat boks). "Asuransi JKN-KIS ini sangat perlu, (asuransi) ini 'kan sangat meringankan. Saya lihat banyak pasien kanker dari Tangerang, Bogor, Bekasi, Sumatera, bahkan Papua, datang ke rumah sakit di Jakarta, karena di daerahnya tidak ada fasilitas untuk kanker, dan mereka menggunakan kartu JKN-KIS," kata Ria. Menurut Angger yang sebagai anggota DJSN juga melakukan evaluasi program, ia melihat adanya kenaikan penggunaan obat. "Kini orang punya akses kesehatan lebih besar. Dulu orang desa terpencil kalau sakit, dikerik, minum jamu atau fasilitas kesehatan lain. Sekarang mereka datang ke Puskesmas atau fasilitas kesehatan lain. Hal ini juga didukung oleh Muhammad Iqbal, menurutnya kemunculan program JKN-KIS pada juga mendorong masyarakat yang dulu takut untuk berobat untuk berani berobat. Umumnya ketika mendengar dari tetangga tentang manfaat program, seseorang menjadi tertarik dan berobat. Selain manfaat langsung bagi warga masyarakat, program dari BPJS Kesehatan ini juga memiliki manfaat yang sangat luas. Sebuah studi yang dilaksanakan dalam kerangka kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Indonesia (LPEM UI) di tahun 2016 menunjukkan bahwa program JKN bukan hanya pengeluaran (cost), melainkan sebuah investasi. Dalam jangka pendek, program tersebut dapat meningkatkan output dan tenaga kerja sektor lainnya, sedangkan dalam jangka panjang program JKN dapat meningkatkan modal manusia melalui peningkatan angka harapan hidup, yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hasil-hasil Program JKN-KIS berdasarkan studi ini adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan. Kenaikan jumlah kepemilikan JKN akan 2. 3. 4. meningkatkan pemanfaatan rawat jalan dan rawat inap, serta durasi rawat selama 0,86 hari. Pencapaian Universal Health Coverage (UHC) akan meningkatkan angka harapan hidup (AHH) sebesar 2.9 tahun. Kenaikan 1% kepesertaan JKN akan meningkatkan PDRB per kapita sebesar 1 juta rupiah. Dengan tercapainya UHC di tahun 2019 akan menghasilkan output sebesar Rp269 triliun dan berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja sebesar 2,3 juta. Melihat manfaat yang begitu besar ini, Jadi, manfaat dari program JKN-KIS ini begitu banyak, dan ini adalah pekerjaan rumah yang sangat besar bagi negeri ini untuk mengupayakan keberlangsungan BPJS," kata Angger. Kontribusi Program JKN terhadap Sektor Perekonomian di Indonesia Output Tenaga Kerja Sektor (dalam Rp Triliun) (dalam Ribu orang) 2016 2021 Perubahan 2016 2021 Perubahan KONTRIBUSI TOTAL 152.2 289 136.8 1.446 2.258 812 Jasa Kesehatan Pemerintah 57.9 110 52.1 864 1348 484 Industri Produksi Farmasi 10.1 19.1 9.1 27.2 42.5 15.3 Industri Alat Kedokteran 0.20 0.39 0.18 17.3 27 9.7 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Swasta 14.6 27.8 13.1 4.7 7.4 2.7 Jaminan Kesehatan Nasional 6.8 12.9 6.1 31 48.5 17.4 13
Bersiap Hadapi Evolusi di Bidang Industri Kesehatan Kehadiran sebuah asuransi nasional yang melayani ratusan juta anggota masyarakat tidak saja menjadikan program JKN-KIS menjadi salah satu program terbesar di dunia, namun juga mendorong munculnya evolusi kesehatan di negara ini. Sebelum adanya program asuransi nasional tersebut, layanan medis, baik berupa penggunaan obat-obatan, harga, maupun kualitas layanan kesehatan selalu dipertanyakan oleh konsumen yang merasa diperlakukan tidak adil. Pada tahun-tahun awal pelaksanaan program masyarakat dapat merasakan perubahan yang mulai terjadi, meskipun sebagian besar dari mereka merasakan perbedaan layanan antara kota besar dan daerah terpencil hingga kini. Menggarisbawahi pernyataan Profesor Laksono sebelumnya, memang terbukti bahwa warga daerah terpencil tidak mendapatkan layanan yang sama dengan warga di kota besar dikarenakan kurangnya sarana dan tenaga kesehatan yang mumpuni seperti di kota besar. Angger Yuwono berpendapat," Dengan adanya BPJS, obat diatur, penggunaan merk diatur, harga diatur dalam daftar Formularium Nasional. Untuk pesan obat, tidak lagi bisa dengan sistem lelang seperti dulu, pemesanan dilakukan secara online sehingga tidak memungkinkan konsensi bisnis, hal semacam ini membuat industri farmasi terganggu," Kehadiran BPJS juga membuat kenaikan penggunaan obat, akses warga ke layanan kesehatan menjadi semakin lebih besar. Menurut Angger, hal-hal ini menjadikan pekerjaan rumah bersama yang penting untuk dapat memperkuat BPJS Kesehatan. "Ini mungkin bisa dibilang evolusi di bidang industri kesehatan di Indonesia," katanya. Bidang kedokteran pun juga mengalami evolusi. Dulu para dokter yang juga adalah guru besar di universitas memiliki gengsi untuk menangani BPJS, maka kini mereka menerima honor yang lebih kecil dengan pasien yang lebih banyak. Jadi bayaran tetap sama. "Semua praktek kesehatan berdampak dengan kehadiran BPJS Kesehatan," kata Angger. Belum lagi hal lain, seperti penggunaan obat di kalangan komunitas dokter yang tidak terkontrol, sehingga menyebabkan permainan harga obat-obatan di masyarakat. Kontrol manajemen pengobatan dalam INA CBGs (Indonesia Case Base Groups - acuan bagi sistem pembayaran kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan berupa sistem paket sesuai dengan penyakit yang diderita pasien) telah berhasil mendorong para dokter dan manajemen rumah sakit untuk memberikan layanan yang efisien dan efektif bagi para pasien program JKN-KIS, termasuk dalam memberikan obat-obatan hanya yang sesuai dengan daftar Formularium Nasional (daftar obat-obatan yang digunakan dalam skema BPJS Kesehatan). Hal ini mendorong manajemen rumah sakit untuk lebih disiplin dalam penggunaan obat dan memutus permainan harga obat yang selama ini banyak terjadi. Menuai Badai Program JKN-KIS Melihat daftar panjang manfaat dan juga harapan masyarakat terhadap program yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, membuat kita memiliki semangat dan dukungan untuk meneruskan program ini. Namun kita perlu melihat lebih dalam, permasalahan besar apa saja yang dihadapi BPJS Kesehatan selain defisit keuangan yang nampak nyata di depan mata? " Sistem kesehatan nasional bisa disebut merupakan evolusi di bidang industri kesehatan di Indonesia. Semua praktek kesehatan berdampak dengan kehadiran BPJS Kesehatan. drs. Angger P. Yuwono, FSAI, /ChFC anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Republik Indonesia " 14
Sumber: cnbc Indonesia, berdasarkan materi presentasi Prof. dr. Iwan Dwiprahasto, MMedSc, Ph.D Biaya tinggi program menjadi konsekuensi yang tidak bisa terhindarkan, mengingat program asuransi nasional JKN-KIS menanggung kurang lebih 200 juta penduduk Indonesia. Selain biaya kapitasi yang harus dibayarkan ke rumah sakit, dokter, atau fasilitas kesehatan yang memiliki kerjasama dengan BPJS Kesehatan sebesar Rp1 triliun, yang harus dibayarkan pada tanggal tertentu setiap bulan, BPJS Kesehatan juga harus menanggung biaya layanan untuk penyakit katastropik sangat tinggi. Pada tahun 2015 pembiayaan penyakit katastropik berdasarkan data BPJS Kesehatan mencapai Rp14,3 triliun, sedangkan pada tahun 2016 angka tersebut naik menjadi Rp14,6 rupiah, dengan biaya paling besar dalam pembiayaan untuk penyakit jantung sebesar Rp6,9 triliun (48,25%) di tahun 2015, meningkat menjadi Rp7,4 triliun (50,7%) pada tahun 2016. Kaitan antara penyakit dan gaya hidup juga nampak dari konsumsi lemak, natrium dan gula yang berlebihan berdasarkan data survei konsumsi makanan Indonesia (SKMI) tahun 2014. Selama dua tahun terakhir defisit keuangan BPJS Kesehatan ditaksir hingga Rp16,5 triliun. Selain masalah yang terkait dengan pembayaran kapitasi bulanan sebesar Rp 1 triliun dan pengeluaran utama yang diperlukan untuk mengobati penyakit serius seperti disebutkan di atas, biaya tinggi juga dipicu oleh isu penyalahgunaan terkait biaya tinggi, terkait pelayanan penyakit yang kini diatur oleh Perdirjamelkes Nomor 2, 3, dan 5 Tahun 2018, yaitu untuk penyakit katarak, untuk bayi lahir sehat, dan biaya untuk rehab medik. Bukan tanpa alasan ketiganya dimasukan dalam peraturan khusus. Biaya pengobatan penyakit katarak disebutkan lebih tinggi dari penyakit gagal ginjal yang tergolong life saving. Pada data historis ditemukan berbagai kasus terkait, seperti penyalahgunaan pihak rumah sakit yang memobilisasi pasien untuk menerima operasi katarak, paket ibu dan Bagaimana Fasilitas Kesehatan Mendapatkan Keuntungan dari Program JKN-KIS? Berbagai keluhan sering dialamatkan kepada BPJS Kesehatan, termasuk dari pihak rumah sakit yang menjadi garda terdepan program ini. Apakah fasilitas kesehatan mengalami kerugian mengikuti program ini atau sebaliknya? Berdasarkan Perpres No. 82/2018 pasal 52 disebutkan pelayanan apa saja yang tercakup dalam program. Semua biaya dijamin di Faskes tingkat pertama melalui model kapitasi, Mohammad Iqbal Anas Ma'ruf, Asisten Sekretaris Utama, Bidang Komunitas Publik dan Hubungan Masyarakat, BPJS Kesehatan, menerangkan model kapitasi ini, setiap pelayanan peserta dihargai dengan nilai uang sebesar Rp 8,000, misalnya dokter A memiliki peserta sebanyak 5,000 orang, berdasarkan angka statistik, dia mendapatkan Rp 4 juta per bulan, per tanggal 15 setiap bulan. Keterlambatan akan menyebabkan BPJS kena denda sebesar 1% setiap bulan. Berdasarkan statistik kunjungan ke dokter umumnya sebesar 20% dari total populasi, jadi angka tersebut masih cukup bisa diterima. Hampir tidak ada isu di masalah kapitasi. Isu ada di optimalisasi fasilitas kesehatan (faskes) tingkat kota. Para dokter yang melayani di faskes diharuskan untuk menguasai 144 atau 155 diagnosa penyakit, meski seringkali alasan yang diberikan adalah mengenai TACC (time, age, complication, comordibity) - yang terkait soal sarana dan prasarana. 15
" Dengan skema kapitasi, BPJS Kesehatan harus mempersiapkan dana sekitar Rp 1 trilyun setiap bulan, belum termasuk biaya obat, pelayanan, dan biaya lainnya. Bisa dibayangkan betapa besar pengeluaran badan hukum publik ini. " Muhammad Iqbal Anas Ma'ruf Asisten Sekretaris Utama, Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat, BPJS Kesehatan bayi lahir sehat yang kini menjadi dua paket berbeda, dan juga ditemukannya fraud dalam tindakan rehab medik. Pada data historis ditemukan kecurigaan penyalahgunaan, seperti orang yang sama melakukan rehab medik hingga 28 kali dalam sebulan. Sayangnya pada bulan Juli 2018, peraturan yang bertujuan untuk membuat perawatan lebih efektif dari segi biaya, dicabut oleh Mahkamah Agung, menyusul keberatan dari masyarakat yang diwakili oleh Persatuan Dokter Indonesia Bersatu (PDIB). Selain ketiga hal di atas dalam pelayanan program juga seringkali ditemukan dugaan kesalahan penghitungan biaya layanan, misalnya di tingkat rujukan rumah sakit, misalnya seorang ibu yang mengalami gangguan jantung, mendapat perawatan selama tiga hari sebagai pasien kelas 1, namun berdasarkan preferensi keluarga, ibu tersebut dimasukkan ke kamar VVIP, dan ketika keluar rumah sakit, keluarga tersebut tidak membayar tambahan sepeserpun. Ketika ditanyakan lebih jauh ternyata plafon untuk sakit jantung di rumah sakit tersebut adalah Rp6,8 juta, dan dengan masuk kamar VVIP, biaya yang dihabiskan adalah Rp4,4 juta. Padahal dengan menaikkan kelas perawatan, seharusnya ada elemen-elemen untuk penambahan fasilitas yang seharusnya dibayar sendiri. Hal semacam ini, menurut Angger bisa disebut dengan fraud, mismanagement atau juga bisa diakibatkan miscommunication. Selain masalah biaya tinggi, hal lain yang memerlukan penanganan adalah mengenai keanggotaan, karena hal ini akan berimbas pada pemasukan finansial. Saat ini terdapat 60 juta anggota masyarakat yang belum menjadi peserta Program JKN-KIS. Mereka umumnya adalah para pegawai yang di tempat kerja mereka sudah terdapat fasilitas kesehatan yang sangat bagus, sehingga mereka enggan untuk ikutserta dalam program. Selain itu juga seperti telah tersebut dalam pembahasan sebelumnya warga masyarakat yang belum paham mengenai pentingnya program asuransi kesehatan ini, masih enggan berpartisipasi. Untuk itu sebuah strategi yang jitu diperlukan untuk bisa menggaet peserta yang jumlahnya masih sangat banyak. Angger menyebutkan saat ini DJSN bersama BPJS Kesehatan tengah mempertimbangkan strategi seperti mengkaitkan kepesertaan dengan layanan masyarakat, seperti pengurusan STNK atau pembayaran listrik. Pada sisi yang lain pembayaran para anggota pun tidak lancar, seperti PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) yang klaimnya mencapai hingga 400% namun pembayaran mereka hanya mencapai 50%, dan kecenderungan mereka yang sudah pernah menerima manfaat program kemudian enggan membayar kewajibannya setelah sembuh dari sakit. Di luar 16
ketidaklancaran soal pembayaran, inti dari pengelolaan dana, yakni jumlah iuran pun sebenarnya masih belum cukup ideal saat ini. Saat ini (2018) skema iuran program JKN-KIS sebagai berikut: Kelas Iuran Saat Ini Jumlah Iuran Ideal versi BPJS Deviasi Jumlah Iuran Ideal versi DJSN Pemabayar Satu Rp 80,000 Rp 80,000 0 sama dengan iuran saat ini Pribadi/Perusahaan Dua Rp 51,000 Rp 63,000 Rp 12,000 Rp 63,000 Kementrian Keuangan, BUMN Tiga Rp 25,500 Rp 27,000 Rp 1,500 Rp 36,000 Pemda/Pemerintahan Pusat Pada pembayaran premi kelas dua terdapat deviasi kekurangan sebesar Rp12,000, sedangkan di kelas tiga, terdapat deviasi sebesar Rp1,500 untuk versi ideal BPJS Kesehatan dalam tabel di atas. Masalah perlunya kenaikan premi juga nampaknya perlu didiskusikan lebih serius, mengingat hal ini menjadi kunci penting keberlangsungan program. Jika kita lihat pada Kubus 3 dimensi Universal Coverage, dapat dilihat bahwa dengan paket manfaat yang ditawarkan program JKN-KIS saat ini yang mencakup pelayanan yang sangat luas, akan berdampak pada besarnya biaya yang muncul dari pelayanan yang diberikan. Perkembangan informasi terakhir pada Agustus-September 2019, Kementerian Keuangan mengusulkan kenaikan pembayaran premi keanggotaan BPJS: untuk kelas 1 meningkat sebesar 100 persen dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000; untuk kelas 2 dari Rp 59.000 menjadi Rp 110.000 dan untuk kelas 3 kenaikan yang diusulkan adalah sebesar 65% dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000 per peserta per bulan. Pada bulan September 2019, media Kompas online melaporkan bahwa Komisi IX dan XI DPR menolak sebagian dari proposal tersebut. Mereka menerima usulan kenaikan premi kelas 1 dan 2 sebesar 100% yang mulai berlaku pada Bagaimana JKN-KIS Berperan Dalam Kehidupan Para Pasien Penyakit Katastropik Jika dulu banyak kisah tentang orang Indonesia yang jatuh miskin karena menderita penyakit, seperti kanker misalnya, kini kisah itu mulai jarang terdengar. Ria Gunawan, seorang ibu yang menderita kanker rahim mengatakan bahwa ia cukup puas dengan pelayanan BPJS di sebuah rumah sakit swasta yang banyak menangani kasus penyakit kanker di kawasan Jakarta Pusat. Pada saat pertama kali ia mengalami kanker di tahun 2015, ia belum menjadi peserta BPJS Kesehatan, sehingga ia harus membayar sendiri biaya operasi pertama untuk mendapatkan hasil patologi anatomi. Setelah keluar hasilnya, ia dinyatakan bahwa ia memang mengalami kanker ovarium, ia kemudian mengikuti program BPJS Kesehatan, sejak itu biaya pasca operasi seperti kemoterapi, konsultasi, dan lainnya, ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Kini ia merasakan manfaat mengikuti program ini, karena selain layanan pihak rumah sakit yang memuaskan, seperti kondisi rumah sakit yang bersih, pelayanan para perawat dan dokter yang bagus, termasuk juga layanan untuk mengantre yang kini sudah menggunakan nomor melalui mesin. Meski demikian, namun Ria mengeluhkan peraturan baru untuk memperbaharui rujukan setiap tiga bulan sekali. Menurutnya," Untuk penyakit kronis seperti ini 'kan pasti penyembuhannya cukup lama, kalau tiap tiga bulan saya harus memperbaharui rujukan dan datang ke Puskesmas sendiri, rasanya agak menyulitkan juga." Keluhan mengenai pengurusan surat rujukan yang harus dilakukan setiap tiga bulan tanpa bisa diwakilkan, memang tidak mudah, terlebih bagi pasien penyakit kronis yang dirawat di kota atau bahkan pulau yang berbeda dengan daerah asal, sehingga harus kembali ke daerah asal setiap tiga bulan. Di rumah sakit tempatnya berobat, ia melihat banyak pasien berasal dari berbagai daerah seperti Tangerang, Bogor, Bekasi, Sumatera, bahkan Papua. Biaya pelayanan kesehatan untuk penyakit katastropik (penyakit berat) yang selama ini ditanggung BPJS Kesehatan memang tidak tanggung-tanggung. Untuk penyakit kanker pada tahun 2017, BPJS Kesehatan harus menanggung biaya Rp 3 Triliun. Penyakit kanker adalah penyakit katastropik dengan biaya kesehatan kedua terbesar yang ditanggung setelah pelayanan penyakit jantung yang sebesar Rp 9,2 Triliun. Sedangkan biaya pelayanan penyakit gagal ginjal menempati urutan ketiga sebesar Rp 2,2 Triliun. 17
Januari 2020. Untuk saat ini, proposal untuk menaikkan premi kelas 3 sebesar 65% ditunda. Secara logika, besarnya biaya yang harus ditanggung akan berdampak pada iuran yang ditanggung peserta, namun BPJS Kesehatan sampai saat ini lebih memilih bergantung pada dukungan pemerintah. "Masalah iuran jadi masalah besar, tapi 'kan selama pemerintah memberikan supportingnya, itu tidak ada isu. Contoh orang tanya, kenapa bukan iurannya diperbaiki? Opsinya PP 87/2013 itu jelas penyesuaian iuran, penyesuaian manfaat dan suntikan dana. Kalau dari tiga opsi dipilih satu ya apa salahnya?" kata Iqbal memberikan rasionalisasi atas langkah yang diambil. Menurutnya jika suatu saat tindakan yang diperlukan adalah memperbaiki iuran, hal itu yang akan dilakukan. Perkara iuran memang tidak pernah menjadi masalah yang mudah. Apalagi bisa diduga, faktor politis sangat kuat bermain di balik permasalahan iuran tersebut. BPJS Kesehatan sendiri melakukan berbagai pendekatan untuk lebih mendorong peserta program untuk membayar, misalnya untuk tunggakan dihitung 24 bulan, sedangkan untuk peserta juga dibuat edukasi, bahwa untuk mereka yang baru mengikuti program, pembayaran baru bisa dilakukan setelah 14 hari, hal ini dimaksudkan agar orang tidak bertindak Skema Masalah Defisit Seputar Keuangan Terkait Keberlangsungan Program JKN-KIS Masalah Detil Masalah Penjelasan/Latar Belakang 1. Biaya Tinggi a. Biaya Kapitasi per bulan sebesar Rp1 triliun (fix cost) Fasilitas kesehatan perlu mendapatkan biaya kapitasi untuk bisa melayani pasien JKN-KIS dengan baik. b. Biaya layanan kesehatan untuk penyakit katastropik selama 2014-2017 sebesar Rp250 triliun Penyakit katastropik membutuhkan biaya tinggi dan pengobatan jangka panjang c. Isu penyalahgunaan terkait biaya tinggi/pengeluaran untuk: i. Penyakit katarak -dicurigai penyalahgunaan oleh rumah sakit ii. Bayi lahir sehat - kini terdapat dua macam paket: ibu melahirkan beserta bayinya yang baru lahir dan bayi yang mengalami masalah kesehatan. iii. Rehab medik - pemanfaatannya banyak disalahgunakan. Aturan mengenai tiga hal ini sebelumnya dimuat dalam Perdirjampelkes Nomor 2, Nomor 3, dan Nomor 5, Tahun 2018. Ketiga peraturan tersebut dirancang untuk mengelola efektivitas ketiga layanan medis ini pada tanggal 23 Oktober 2018. Meskipun peraturan ini dimaksudkan untuk mempromosikan perawatan yang efektif biaya, tetapi karena terdapat penolakan masyarakat yang diwakili oleh Persatuan Dokter Indonesia Bersatu (PDIB), peraturan tersebut telah dicabut oleh Mahkamah Agung. d. Penyalahgunaan (fraud), baik dalam pelaporan pada sistem BPJS, maupun dalam pelaksanaan Kurang memahami sistem keuangan dengan benar 2.Masalah Keanggotaan yang berimbas pada kecilnya pemasukan Sebanyak 60 juta warga negara Indonesia belum ikut dalam program JKN-KIS Peserta adalah pegawai BUMN yang telah memiliki fasilitas kesehatan yang mumpuni; - kurang informasi dan pemahaman yang benar mengenai pentingnya asuransi kesehatan. Jumlah iuran dari masyarakat kurang memadai saat ini faktor politis - banyak kepentingan di balik jumlah iuran Kolektibilitas PBPU hanya 50% Peserta program tidak lagi membayar setelah "menikmati" klaim pembayaran. sementara klaim yang diajukan hingga mencapai 300%- 400% 3.Kualitas layanan Kualitas layanan yang tidak sama antara di kota besar dengan kota kecil/daerah terpencil. Dengan memberikan prasyarat dokter di fasilitas kesehatan tingkat pertama perlu memiliki penguasaan 144 - 155 masalah kesehatan terkait pasien. Menggunakan kategorisasi tipe rumah sakit A, B, C, D, E untuk mengoptimalisasi pelayanan. semaunya sendiri, sebagai contoh orang yang sudah hamil 8 bulan, kalau ingin mendaftar untuk mendapatkan manfaat program JKN-KIS, maka waktu untuk mengurus akan menjadi terlalu sempit. Selain itu kebijakan BPJS Kesehatan dengan pendaftaran dan pembayaran harus untuk anggota setiap KK juga dimaksudkan agar lebih banyak warga yang ikutserta dalam program dan peserta memiliki rasa memiliki (sense-of-belonging) program. Selain soal iuran, isu layanan juga masih membayangi program BPJS Kesehatan. Pada saat awal pelaksanaan program, 18
layanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama selalu penuh bahkan cenderung melebihi kapasitas dan pengaturan antrian yang berantakan, namun sejak beberapa tahun belakangan ini, isu tersebut sudah tidak ada lagi dengan banyaknya fasilitas kesehatan yang bergabung dengan program. Isu perbedaan kualitas layanan masih cukup besar saat ini, dengan prasyarat dokter atau fasilitas kesehatan memiliki penguasaan terhadap 155 masalah kesehatan pasien menjadi hal yang krusial. Berbagai masalah tersebut di atas tentu masih merupakan tantangan yang besar bagi BPJS Kesehatan dan Pemerintah, yang melalui APBN kemudian mengalokasikan sejumlah besar dana untuk menanggung hutang program yang sangat ideal ini. Dalam buku Ringkasan Eksekutif Laporan Pengelolaan dan Jaminan Sosial Kesehatan, BPJS Kesehatan juga menyadari bahwa dibutuhkan waktu yang panjang dalam memperkuat layanan fasilitas kesehatan di Indonesia. Untuk itu diperlukan juga proses yang panjang, dukungan yang kuat, dan keterlibatan para pemangku kepentingan. Di sisi internal, BPJS Kesehatan optimalisasi kualitas pelayanan perlu terus dilakukan dengan penguatan strategi kendali mutu kendali biaya, termasuk deteksi adanya fraud (kecurangan) dan abuse (penyalahgunaan) di tingkat layanan primer dan lanjutan. Dalam menjalankan fungsi ini BPJS Kesehatan bergantung pada verifikator Manajemen Pelayanan Kesehatan Primer di seluruh divisi regional dan kantor cabangnya. Kemitraan strategis dengan melibatkan Dinas Kesehatan, organisasi profesi dan asosiasi faskes di masing-masing daerah untuk mendukung peningkatan komitmen faskes serta optimalisasi peran dan fungsi TKMKB (Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya) dalam meningkatkan mutu layanan dan menjaga kendali biaya di FKRTL sangat diperlukan untuk menjaga keberlangsungan program ini, termasuk dalam deteksi dan pencegahan kecurangan penyelenggaraan program JKN-KIS. Keberlangsungan JKN - KIS, Masih Ada Harapan? Melihat berbagai permasalahan dalam program JKN-KIS, seperti melihat benang kusut. Ada baiknya untuk menelaah lebih lanjut, permasalahan yang ada. Program JKN-KIS saat ini diperkirakan telah mendapat kepercayaan dari kurang lebih 200 juta jiwa peserta. Program ini dirancang sebagai pengejawantahan UUD 1945 pasal 28H ayat (3), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial, dan juga pasal 34 ayat (2), bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Pancasila, dasar negara Indonesia, sila ke 3, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan dasar yang kuat inilah, pemerintah ingin seluruh warga masyarakatnya terjamin dalam hal kesehatan. Untuk itu, keberlangsungan program JKN-KIS dirasakan sangat perlu untuk memenuhi kewajiban negara kepada rakyat. Terkait infrastruktur BPJS Kesehatan, satu hal yang sangat penting ketersediaan daya tampung pasien di rumah sakit. Persoalan kurangnya daya tampung pasien rumah sakit ini sudah menjadi masalah klasik bagi program JKN-KIS (lihat tabel "Cakupan Layanan Kesehatan di Indonesia 2013" di bawah ini), sehingga muncul berbagai keluhan tentang pelayanan yang tidak merata. Untuk mengatasi persoalan mendasar ini, tentu diperlukan partisipasi pihak swasta. Salah satu hal yang mungkin bisa menjadi alternatif adalah dengan investasi asing untuk bisa membantu kekurangan tersebut. Tabel Cakupan Layanan Kesehatan di Indonesia Hal lain yang cukup penting untuk menyelamatkan BPJS Kesehatan adalah menaikkan iuran. Meskipun dalam bahasan di atas disebutkan bahwa dengan besaran iuran yang masih kurang ideal saat ini, masih banyak kendala pembayaran iuran dari para peserta, oleh sebab itu bisa dikatakan opsi menaikkan iuran menjadi langkah yang sudah pasti tidak populer. Sumber: Business Wire, Profil Kesehatan Indonesia 2016, Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, Luthfi Mardiansyah's presentation in Deloitte Hospital Summit & OECD 2018, Statistics of Hospital Beds Indonesia 2014-2017 19
Berbagai ide, seperti yang dikemukakan oleh Angger dalam bahasan di atas, bisa menjadi beberapa pilihan yang patut dipertimbangkan, seperti menjadikan persyaratan pembayaran iuran program JKN-KIS menjadi bagian persyaratan pembuatan/perpanjangan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, atau perpanjangan STNK, atau ide lain juga menjadi bagian dari persyaratan pembelian kendaraan. Intinya adalah memaksa masyarakat untuk disiplin melakukan pembayaran. Dalam rangka menarik minat warga masyarakat yang belum tergabung untuk ikut bergabung, program JKN-KIS ini juga perlu didiskusikan lebih lanjut, seperti apakah memungkinkan jika menggunakan pola coordination of benefit (CoB) dan implementasi yang lebih praktis pada sistem perawatan terkelola bagi pemain industri asuransi dan peserta BPJS Kesehatan. Satu masalah yang masih kental pada program JKN-KIS ini adalah mengenai kualitas tenaga kesehatan profesional, yang tidak hanya menyangkut kualitas dokter, namun juga perawat, dan tenaga medik lainnya. Untuk menjaga kualitas para tenaga kesehatan profesional, BPJS bisa bekerjasama dengan KARS (Komite Audit Rumah Sakit) untuk melakukan training dan evaluasi untuk meningkatkan kualitas tenaga kesehatan profesional dengan program JKN-KIS, seperti pemahaman para tenaga kesehatan akan formularium nasional, INACBG's, tingkat pelayanan (level of service) masing-masing individu, penguasaan dokter untuk 155 masalah kesehatan pasien. Di luar tenaga kesehatan profesional, para dokter yang bertugas di bidang manajemen rumah sakit atau administrator pun perlu meningkatkan cost and leadership masing-masing. (Lihat PPT Bali tentang RS yang efisien dan efektif dalam era BPJS - terkait dengan cost), dalam sharing tersebut diungkapkan bahwa dokter pun harus berani mengambil keputusan yang tidak popular. Hal yang tak kalah penting untuk ditingkatkan adalah pemanfaatan technologi dalam TPA (Third Party Administrator). TPA adalah suatu sistem administrasi yang digunakan untuk memberikan informasi detil tentang status perhitungan asuransi seseorang dan juga kalkulasi biaya yang dihabiskan untuk pengobatan. TPA merupakan pihak ketiga di luar asuransi yang berfungsi membantu sistem kerja asuransi (biasanya asuransi swasta) tersebut, biasanya fungsi tersebut dimiliki oleh sebuah perusahaan. Satu perusahaan Indonesia yang berfungsi seperti third party administrator adalah Admedika (PT. Administrasi Medika). Ini merupakan perusahaan administrator asuransi di Indonesia pertama yang diakuisisi oleh Telkom (Telekomunikasi Indonesia) pada tahun 2010, dan kini bekerjasama dengan Telstra (perusahaan telekomunikasi Australia) dalam menjalankan fungsinya. bisnis obat-obatan tidak bisa direduksi keberadaannya. Meski di Indonesia sejalan dengan semakin besarnya jaminan sosial di bidang kesehatan, program JKN- KIS, industri farmasi seolah semakin terpinggirkan keberadaannya, karena hanya obat tertentu yang bisa masuk ke dalam Formularium Nasional yang merupakan daftar obat-obat yang termasuk dalam sistem pengobatan BPJS Kesehatan. Kebijakan ini perlu dievaluasi untuk membantu industri farmasi tetap bertumbuh dengan baik di Indonesia. Harga obat-obatan yang ada saat ini perlu dikaji ulang. Harga obat-obatan tercantum dalam e-catalog atau katalog daftar obat elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang/jasa tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah. Kajian perlu dilakukan untuk menentukan apakah harga obat tertentu terlalu mahal atau masih bisa diterima. Selama ini harga obat di e-catalog terlalu rendah, hal ini perlu didiskusikan kembali, karena tidak semua obat bisa dijual dengan harga rendah, terutama obat paten, yaitu obat baru yang diproduksi dan dipasarkan oleh sebuah perusahaan farmasi yang memiliki hak paten untuk membuat obat tersebut. Hak paten ini tidak memungkinkan perusahaan lain membuat obat sejanis kecuali dengan ijin pemiliknya. Pemilik obat paten telah melakukan serangkaian uji klinis sesuai aturan yang ditetapkan secara internasional. Seluruh biaya untuk riset obat tersebut kemudian dibebankan pada harga obat. Hal tersebut menyebabkan obat paten menjadi mahal harganya dibandingkan obat generik. Hak paten biasanya memiliki masa berlaku. Setelah masa berlaku habis, obat bisa diproduksi perusahaan lain dan menjadi obat generik. Opsi terakhir yang memungkinkan keberlangsungan program asuransi kesehatan nasional adalah dengan mengkaji kembali opsi yang pada tahun 2015 pernah diusung, yakni melakukan merger antara BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, meskipun pada saat itu yang dilakukan bukan merger perusahaan namun penggabungan portal pendaftaran peserta menjadi satu pintu atau dikenal dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), sehingga memungkinkan untuk bisa bertukar informasi data kepesertaan. Namun ide untuk melakukan merger kedua perusahaan di bawah BPJS tersebut perlu dipertimbangkan, mengingat BPJS Kesehatan memiliki kesulitan dalam manajemen biaya, sedangkan BPJS Ketenagakeraan memiliki banyak dana tersimpan. Dengan melakukan merger tersebut, diharapkan terjadi subsidi silang yang dikoordinasi dengan baik. Dalam industri dunia kesehatan yang terus berkembang, 20
Sepuluh Sumber Utama Inefisiensi dalam Sistem Kesehatan Dunia Tantangan Efisiensi Relevansi untuk Indonesia Peraturan mewajibkan pemerintah dan fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan program JKN untuk menggunakan obat generik. Meskipun dari segi kesiapan ketersediaan Penggunaan obat generik yang minim dan harga obat yang lebih masih minim dan preferensi untuk obat-obat bermerek tinggi dari harga yang pantas tidak tercakup oleh program JKN mendorong tingginya pengeluaran, tingginya harga obat paten dan terkenal di Indonesia lebih tinggi dibandingkan harga di pasar internasional. Banyak dari beban keuangan (dan risiko kesehatan) yang harus ditanggung oleh konsumen akibat dari penggunaan obat yang berkualitas di bawah standar atau obat palsu, namun data terkait hal ini sangat minim. Vaksin palsu, termasuk vaksin yang rutin digunakan untuk imunisasi anak banyak ditemukan dijual di rumah sakit swasta dan fasilitas terkait Penggunaan obat yang berkualitas di bawah standar dan obat palsu. kesehatan masyarakat, yang mendorong keprihatinan masyarakat pada kemampuan pemerintah dan BPOM untuk mengatur vaksin dan obat di Indonesia secara efektif. Obat-obatan palsu umumnya terdiri dari antibiotika, anti malaria, anti nyeri, obat anestesi, vaksin dan obat disfungsi ereksi. Pada tahun 2016 sebuah operasi skala nasional berhasil menyita obat-obatan dengan kualitas di bawah standar dan obat palsu senilai US$42 juta, di 32 provinsi seluruh Indonesia. Penggunaan yang tidak tepat, tidak efektif dan pengobatan sendiri dengan menggunakan resep tertulis, terutama antibiotik, terjadi secara bebas baik di fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta, dan apotik, hal-hal ini memberatkan baik anggaran Penggunaan obat yang tidak pada tempatnya dan tidak efektif pemerintah dan pengeluaran pribadi masyarakat. Dalam program JKN, terdapat kejadian jumlah obat per resep rendah, dan jumlah yang tinggi untuk obat generik yang diresepkan dibandingkan untuk pasien yang belum tergabung dalam program JKN, namun pada saat yang sama terdapat kenaikan dalam penulisan resep obat di luar formularium nasional. Dalam skema JKN, terdapat peningkatan tindakan operasi cesar yang telah diamati dari 15 juta klaim persalinan, lebih Pemanfaatan dan ketersediaan alat, tindakan, dan prosedur yang dari setengahnya (54 persen) dilakukan dengan cara operasi berlebihan cesar. Meskipun tidak ada data baseline yang tersedia mengenai hal ini, namun angka ini lebih tinggi dibandingkan rekomendasi WHO, yaitu batas atas sebesar 15%. 21
Isu utama dalam HRH (Health Human Resources/SDM dalam Kesehatan) adalah kesalahan distribusi, jumlah Campuran antara staf yang kurang tepat atau dibayar mahal, dengan pekerja kesehatan yang kurang memiliki motivasi. dokter spesialis yang sedikit, tenaga kesehatan yang kurang terampil. Terdapat ketidaksetaraan yang mencolok antara wilayah dan provinsi secara geografis, dan antara wilayah perkotaan dan perdesaan merupakan satu faktor penyumbang bagi variabel keluaran kesehatan. Bagi peserta JKN, pendaftaran ulang sekitar 10% untuk perawatan di rumah sakit, dan itu dipertanyakan, juga Pendaftaran di rumah sakit dan jangka waktu tinggal di rumah angka pendaftaran ulang untuk pelayanan berobat jalan sakit yang tidak pada tempatnya juga tinggi. Jangka waktu tinggal di rumah sakit meningkat dari empat hari di tahun 2009 menjadi enam hari di tahun 2015 Selain pertumbuhan jumlah rumah sakit yang cepat selamat decade terakhir, jumlah total kapasitas ranjang rumah Ukuran rumah sakit yang kurang tempat sakit terhadap rasio populasi tetap rendah (berkisar dari (penggunaan infrastruktur yang rendah) 107/1000 dibandingkan rata-rata jumlah dalam global 25/1000) Sebuah studi tentang otopsi verbal kematian ibu hamil Kesalahan medis dan kualitas yang kurang optimal menemukan bahwa hampir 40% keputusan dilakukan terlambat dan dalam lebih dari setengah dari kasus tersebut, keputusan klinis dibuat secara kurang tepat. Praktik penyalahgunaan secara potensial terjadi dalam klaim JKN, termasuk kesalahan dalam penulisan kode tagihan (upcoding), memasukkan tagihan secara acak untuk Kerugian, korupsi, dan penyalahgunaan memaksimalkan penggantian berbagai tes dan prosedur, penulisan resep di luar katalog daftar obat, dan kesalahan klaim yang diperparah dengan kurangnya supervisi. Pelaksanaan program JKN telah meningkatkan perhatian bahwa sistem ini lebih fokus, mengeluarkan uang lebih banyak pada praktik kuratif dibandingkan praktik preventif. Ketiadaan sertifikat kebutuhan -sebuah dokumen legal Campuran antara intervensi kesehatan yang tidak mencukupi yang diterbitkan di beberapa negara bagian dan wilayah (contohnya antara tindakan preventif dan perawatan, bernilai yurisdiksi federal Amerika Serikat untuk mengkonfirmasi tinggi vs rendah). kebutuhan masyarakat- untuk menyediakan teknologi canggih dan layanan yang lebih mahal (sebagai contoh peralatan diagnosa), telah menyebabkan permintaan yang diinduksi oleh pasokan yang pada akhirnya akan menaikkan harga obat. 22
Sumber: 1. Ringkasan Riset JKN-KIS,"Dampak Program JKN-KIS Pada Perekonomian Indonesia", Edisi 01 Bulan Agustus 2017, BPJS Kesehatan 2. Health System & Reform, Indonesia: On the Way to Universal Health Care, Nafsiah Mboy, Taylor & Francis, 2015, online edition : Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia Volume 6 Nomor 1, Januari - Juni 2018, Identifikasi Penyebab Rendahnya Kepesertaan JKN Pada Peserta Sektor Informal di Kawasan Pedesaan (The Identification Causes JKN',s Low Membership at Informal Sector in Rural Areas), Wahyu Kurniawati, Riris Diana Rachmayanti, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga, Indonesia Indonesia Health Financing System Assessment: Spend More, Right & Better, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Canada, European Union, Swiss Confederation, Australian Government, World Bank Group, GAVI, the vaccine alliance, 2016 2. Health System & Reform, Indonesia: On the Way to Universal Health Care, Nafsiah Mboy, Taylor & Francis, 2015, online edition : Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia Volume 6 Nomor 1, Januari - Juni 2018, Identifikasi Penyebab Rendahnya Kepesertaan JKN Pada Peserta Sektor Informal di Kawasan Pedesaan (The Identification Causes JKN',s Low Membership at Informal Sector in Rural Areas), Wahyu Kurniawati, Riris Diana Rachmayanti, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga, Indonesia Indonesia Health Financing System Assessment: Spend More, Right & Better, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Canada, European Union, Swiss Confederation, Australian Government, World Bank Group, GAVI, the vaccine alliance, 2016 3. 5. Harian Kompas 13 November 2018, Kualitas Pelayanan JKN Belum Prima, hal. 1 dan 15; Berharap Pada JKN yang Berkualitas, hal. 14. 6. Sistem Pelayanan Kesehatan di Malaysia, Lubnah, Program Pasca Sarjana Kesehatan Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada, Palembang, 2014 7. Mengintip Asuransi Nasional di Negara Lain", 1 Juli 2014, Fitri Syarifah. 8. tentang-jaminan-kesehatan, diakses 19 Februari 2019. 9. 221580743-jiwa 10. 11. 12. 9-t 13. 2020?page=all 14. 23
Hubungi Kami Untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai bisnis, industri, dan jasa yang kami tawarkan, silahkan menghubungi: Claudia Lauw Lie Hoeng Deloitte Indonesia Country Leader e: Cindy Sukiman Energy, Resources & Industrials Leader e: Rosita Uli Sinaga Audit Advisory Services Leader & Financial Services Industry Leader e: Cornelius B. Juniarto Senior Partner of Hermawan Juniarto & Partners e: Melisa Himawan Tax Leader Deloitte Touche Solutions e: John Lauwrenz Tax Deputy Leader Deloitte Touche Solutions e: Maria Christi Pratiwi Consumer Industry Leader e: Steve Aditya Life Science & Health Care Industry Leader e: Brian Johannes Indradjaja Technology, Media & Telecom Industry Leader e: Roy David Kiantiong Tax Deputy Leader Deloitte Touche Solutions e: Dennis Yu Ying Li Chinese Services Desk e: Iwan Atmawidjaja Consulting Leader PT. Deloitte Consulting e: Bang Chi Young Korean Services Desk e: Edy Wirawan Financial Advisory Leader PT. Deloitte Konsultan Indonesia e: Brian Johannes Indradjaja Risk Advisory Leader PT. Deloitte Konsultan Indonesia e: Tenly Widjaja Japanese Services Desk e: Koji Sugimoto Japanese Services Desk e: Patrick Bryski US & European Services Desk e: Elisabeth Imelda Audit Assurance Leader Imelda & Rekan e: Budiyanto Deloitte Private Desk e: Bernardus Djonoputro Government & Public Services Industry Leader e: 55
Publikasi Deloitte Indonesia Apakah Anda tertarik dengan Publikasi Deloitte Indonesia kami? Saat ini kami memiliki tiga publikasi tentang Indonesia. Apabila anda tertarik pada salah satu atau semua publikasi tersebut di bawah ini, silahkan menghubungi kami di Predictions telah dipublikasikan setiap tahun sejak tahun 2001. Untuk edisi terbaru, tim TMT Deloitte Asia Tenggara sekali lagi memasukkan "perspektif Asia Tenggara" bersamaan dengan empat prediksi TMT dari Deloitte Global. Melalui sebuah serangkaian diskusi kelompok terfokus (FGD) yang dilakukan oleh Deloitte Asia Tenggara bersama 77 orang generasi milenial di tiga wilayah pasar regional, yaitu: Indonesia, Filipina, dan Singapura, publikasi kami ini menawarkan beberapa pandangan tentang bagaimana perkembangan global dapat memunculkan sebuah jalur yang berbeda atau lintasan pertumbuhan di kawasan masing-masing karena keunikannya yang istimewa. Tema prediksi tahun ini lebih mengarah pada evolusi daripada hanya stasis. Kecepatan data yang tinggi dan daya lentur jaringan 5G yang rendah dapat memacu sebuah evolusi dalam mobilitas, kesehatan, manufaktur, dan hampir setiap industri yang bergantung pada konektivitas. Dalam laporan tersebut, terdapat diskusi tentang eSport dengan implikasi besar bagi perusahaan media dan pemasang iklan. Dalam laporan ini iuga terdapat prediksi tentang jaringan 5G yang akan diluncurkan pada 2019. Silakan hubungi kami jika Anda tertarik dengan publikasi ini. Indonesia, sebuah negara terpadat di Asia Tenggara selalu menjadi pasar utama yang menarik perhatian bagi bisnis ritel. Edisi kelima laporan Deloitte Consumer Insights ini mengeksplorasi beberapa pola konsumsi terbaru konsumen Indonesia yang muncul dari hasil survei yang dilakukan pada tahun 2018. Studi kami menunjukkan potensi pergeseran di pasar Indonesia dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Turunnya pengeluaran telah mempengaruhi produk-produk yang diminati pada kelompok kebutuhan dasar, khususnya dalam kategori makanan segar dan makanan dalam Kemasan. Selain itu terdapat juga tanda-tanda yang menunjukkan bahwa merek-merek dari China mungkin berhasil memposisikan diri di berbagai kelompok tingkat pendapatan berbeda dengan produk-produk tertentu dalam kelompok produk elektronik. Silakan hubungi kami jika Anda tertarik dengan publikasi ini. Publikasi berisi gagasan terdepan mengenai teknologi kesehatan (eHealth) ini bertujuan untuk memberikan pandangan dan rekomendasi bagi para regulator, pembuat kebijakan, akademisi, pemilik bisnis, dan pengguna tentang tren masa depan yang akan datang dalam sistem kesehatan Indonesia. Sebagai sebuah negara yang saat ini sedang berkembang, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. Namun, dengan pertumbuhan yang cepat, tantangan yang dihadapi juga tidak mudah. Saat ini, Indonesia berada di tengah-tengah beberapa transisi; mulai dari epidemiologi demografis, sistem informasi hingga perubahan teknologi. Dengan semua perubahan tersebut, para pemangku kepentingan harus melihat kembali dan memperbarui kebijakan dan sistem yang ada agar sejalan dengan penyesuaian yang harus dilakukan dalam kondisi ekonomi makro yang mungkin akan muncul dalam waktu dekat. Silakan hubungi kami jika Anda tertarik dengan publikasi ini. 56
Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), its global network of member firms, and their related entities. DTTL (also referred to as "Deloitte Global") and each of its member firms and their affiliated entities are legally separate and independent entities. DTTL does not provide services to clients. Please see to learn more. Deloitte is a leading global provider of audit and assurance, consulting, financial advisory, risk advisory, tax & legal and related services. Our global network of member firms and related entities in more than 150 countries and territories (collectively, the "Deloitte organisation") serves four out of five Fortune Global 500® companies. Learn how Deloitte's approximately 312,000 people make an impact that matters at Deloitte Asia Pacific Limited is a company limited by guarantee and a member firm of DTTL. Members of Deloitte Asia Pacific Limited and their related entities, each of which are separate and independent legal entities, provide services from more than 100 cities across the region, including Auckland, Bangkok, Beijing, Hanoi, Ho Chi Minh City, Hong Kong, Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, Melbourne, Osaka, Shanghai, Singapore, Sydney, Taipei, Tokyo and Yangon. About Deloitte Indonesia In Indonesia, services are provided by Imelda & Rekan, Deloitte Touche Solutions, PT Deloitte Konsultan Indonesia and KJPP Lauw & Rekan. This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities (collectively, the "Deloitte Network") is, by means of this communication, rendering professional advice or services. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser. No entity in the Deloitte Network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication. © 2019 Imelda & Rekan