KEKUATAN PEMBUKTIAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI YANG SAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA DI INDONESIA DAN BELANDA Dini Sukma Listyana, Ismi Ambar Wati, Lisnawati Jl. Dr. Wahidin 9 Ngawi Email : ABSTRAK Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menentukan bahwa Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang lengkap dan sempurna layaknya akta otentik. Pada kenyataannya ketentuan tersebut bertentangan dengan apa yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notaris No. 30 Tahun 2004 tentang akta notaris. Melihat pada hal tersebut, hakim harus berpatokan pada asas lex derogate lex specialis dalam memeriksa perkara yang dalam proses pembuktiannya menggunakan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti, sehingga kekuatan pembukian suatu tanda tangan elektronik adalah sama dengan akta otentik sesuai dengan yang diatur dalam UU ITE. Pengakuan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti yang sah juga terdapat di Belanda, dengan adanya lembaga C.A yang menjamin keautentikan dari suatu tanda tangan elektronik. Adapun mengenai peranan notaris dalam hal digunakannya tanda tangan elektronik dalam persidangan, baik di Belanda maupun Indonesianotaris hanya berperan sebagai R.A yang melakukan verifikasi data dan identitas calon pengguna tanda tangan elektronik. Kata kunci : tanda tangan elektronik, kekuatan pembuktian, notaris ABSTRACT The act of no.11 / 2008 on information and electronic transactions determine that the digital signature having force of evidences substantiation complete and perfect like an authentic deed. But in fact these provisions contrary to what is set out in article 1 paragraph (7) of the Office of the notary Act No. 30 of 2004 of notary deed. Take a look at it, the judge must be based on the principle of lex derogate lex specialis in examining the matter in the process of evidences use of electronic signatures as a means of evidence. So in this case, the force of evidences from digital signature is the same in an authentic deed in accordance with which is regulated in the law ITE. The recognition of digital signature as an instrument of evidence that legitimate it is also present in the netherlands.With the institutions of C.A, the authentification of digital signature can be guaranteed. As the role of the notary in the case of use an digital signature in the trial, both the Netherlands and Indonesia notary only acts as the R.A that verify the data and the identity of the prospective users of digital signature. Keywords :Digital Signature, force of evidences, notary PENDAHULUAN Pembuktian merupakan salah satu dari serangkaian proses beracara di pengadilan yang memiliki fungsi penting dalam membantu hakim untuk menemukan hukum dan menjatuhkan putusan. KUH Perdata telah menentukan jenis-jenis alat bukti yang sah dengan kekuatan pembuktiannya masing-masing. Adapun alat-alat bukti yang sah tersebut diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata dengan menyebutkan sebagai berikut : alat bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. A. Meski telah diatur secara jelas dan terperinci mengenai alat-alat bukti yang sah dalam hukum pembuktian, namun pada beberapa sengketa perdata khususnya yang menyangkut e- commerce, terdapat penggunaan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti di persidangan 146 Jurnal Verstek Vol. 2 No. 2, 2014 Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret
sehingga pada perkembangannya alat bukti tidak hanya terbatas pada apa yang telah diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata tersebut. Sebagaimana alat bukti dalam Pasal 1866 KUH Perdata yang memiliki kekuatan pembuktian, alat bukti lain diluar ketentuan tersebut juga harus memiliki kekuatan pembuktian sehingga sah digunakan sebagai alat bukti di persidangan. Adapun terhadap kekuatan pembuktian yang dimiliki oleh suatu tanda tangan elektronik, dalam Pasal 18 juncto Pasal 7 juncto Pasal 11 Undang- Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi menetapkan bahwa kekuatan pembuktian dari dokumen elektronik yang dibubuhkan tanda tangan elektronik adalah sama dengan kekuatan pembuktian akta notariil, namun demikian ketentuan tersebut sejatinya bertentangan dengan apa yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notaris No. 30 Tahun 2004 tentang akta notaris. Akta notaris menurut pasal tersebut diartikan sebagai suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang diatur undang-undang ini. Pasal 1866 KUH Perdata juga menetapkan bahwa akta notaris merupakan akta yang didalam bentuk ditentukan undang-undang dan dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya. Tanda tangan elektronik muncul dalam suatu dokumen elektronik yang pada dasarnya bukan merupakan dokumen tertulis (non paperless). Berpijak pada hal tersebut, maka sejatinya konsep tanda tangan elektronik tidak sesuai dengan prinsip hukum yang menyatakan bahwa suatu dokumen harus dapat dilihat, dikirim, dan disimpan dalam bentuk kertas. Seiring dengan kemajuan teknologi yang terus berkembang, mengingat pula hukum di Indonesia yang lebih banyak mengadaptasi hukum Belanda, dimana tanda tangan elektronik di negara tersebut telah diakui memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan tertulis dan memiliki tingkat keakuratan yang tinggi, maka sudah selayaknya apabila bidang informasi dan teknologi mulai diakomodir kedalam sistem hukum acara di Indonesia. Hal ini penting mengingat transaksi elektronik bersifat non face (tanpa tatap muka) dan non sign (tanpa tanda tangan) sehingga menyebabkannya banyak pihak yang meragukan kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik sebagai alat bukti dalam persidangan. B. UNDANG HUKUM PERDATA PENGATURAN MENGENAI PEMBUKTIAN DALAM KITAB UNDANG- Dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa pembuktian pada umumnya diatur dalam Buku Empat (IV) tentang Pembuktian dan Daluarsa. Adapun perihal sistem pembuktiannya, hukum acara perdata menganut prinsip "Mencari Kebenaran Formil" (formeel warheid), sehingga hakim dalam memeriksa perkara bersifat pasif. Artinya, ia tidak diperkenankan untuk mengambil prakarsa aktif dalam menambah atau mengajukan pembuktian yang diperlukan karena hal tersebut merupakan pilihan hak dari masing-masing pihak. Salah satu tugas hakim dalam mencari kebenaran formil adalah dengan menyelidiki hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat mengiginkan kemenangan dalam suatu perkara. (Retnowulan S & Iskandar O,2005:59). Prinsip lain yang ditemukan dalam pembuktian perkara perdata adalah putusan yang diambil merupakan hasil dari pembuktian fakta yang ada di persidangan. Hakim tidak dibenarkan mengambil putusan tanpa pembuktian. Kunci ditolak atau dikabulkannya gugatan haruslah berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan para pihak. Pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta sehingga pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa adanya fakta yang ada.(Vide Putusan MA No. 2775 K/Pdt/1983). Pengertian pembuktian salah satunya disampaikan oleh H. Riduan Syahrani dalam bukunya yang berjudul Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata (2004:83) yaitu suatu penyajian alat- Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Perspektif Hukum Acara Di Indonesia Dan Belanda 147
alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Pembuktian diperlukan dalam suatu perkara yang mengadili suatu sengketa di muka pengadilan (juridicto contentiosa) maupun dalam perkara-perkara permohonan yang menghasilkan suatu penetapan (juridicto voluntair). Berdasarkan rumusan Pasal 1866 KUH Perdata diatur adanya 5 (lima) macam alat bukti yang sah. Berikut disajikan beserta dengan kekuatan pembuktiannya masing-masing : 1. Alat bukti tertulis yang berisi keterangan tentang suatu peristiwa, keadaan, atau hal-hal tertentu. Surat dibagi menjadi dua yaitu surat sebagai akta dan bukan akta, sedangkan akta sendiri lebih lanjut dibagi menjadi akta otentik dan akta dibawah tangan. Perihal kekuatan pembuktian dari alat bukti tertulis, akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang lengkap dan sempurna sedangkan akta bawah tangan kekuatan buktinya adalah bergantung pada diakui atau tidaknya tanda tangan yang ada pada akta tersebut. Bukti dengan Saksi-Saksi 2. Penerapan pembuktian dengan saksi ditegaskan dalam Pasal 1895 KUH Perdata yang berbunyi : "pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh undang-undang". Pada prinsipnya, alat bukti saksi menjangkau semua bidang dan jenis sengketa perdata kecuali apabila undang-undang sendiri menentukan sengketa hanya dapat dibuktikan dengan akta, barulah alat bukti saksi tidak dapat diterapkan. Kekuatan pembuktian dari alat bukti saksi merupakan bukti bebas. Artinya, penilaiannya tergantung pada hakim. 3. Pasal 1915 KUH Perdata,menjelaskan :"persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang- undang atau oleh hakim ditarik dari satu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum". Persangkaan terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu: persangkaan hakim atau kenyataan dan persangkaan hukum atau undang-undang. Kekuatan pembuktiannya yaitu bukti bebas seperti halnya kekuatan pembuktian saksi. 4. Pengakuan (bekentenis confession) diatur dalam Pasal 174-176 HIR dan Pasal 1923-1928 KUH Perdata. Pengakuan merupakan pernyataan membenarkan sebagian atau seluruhnya dalil pihak lawan. Pengakuan di dalam sidang memiliki kekuatan pembuktian yang lengkap dan menentukan atau diakui. Sedangkan pengakuan di luar sidang merupakan suatu bukti bebas. 5. Sumpah sebagai alat bukti merupakan keterangan atau pernyataan yang dikuatkan atas nama Tuhan dengan tujuan agar orang yang memberi keterangan tersebut takut akan murka Tuhan bilamana ia berbohong. Sumpah tersebut diikrarkan dengan lisan di muka hakim dalam persidangan dan dilaksanakan di hadapan pihak lawan dikarenakan tidak adanya alat bukti lain. Alat bukti sumpah memiliki kekuatan pembuktian yang tergantung pada jenis sumpahnya. Sumpah Suppletoir (sumpah penambah) merupakan alat bukti sempurna, sedangkan Sumpah Decisoir (sumpah pemutus) merupakan bukti menentukan. Bukti Tulisan atau Surat Persangkaan Pengakuan Sumpah C. TANDA DI PERSIDANGAN Pengertian tanda tangan elektronik berdasarkan Pasal 1 ayat (12) Undang- Undang TANGAN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: "Tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi". Secara umum, tanda tangan elektronik atau Digital Signature dapat diartikan sebagai sebuah pengaman pada data digital yang dibuat dengan kunci tanda tangan pribadi (private 148 Jurnal Verstek Vol. 2 No. 2, 2014 Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret
signature key), dimana penggunaannya tergantung pada kunci publik (public key) yang menjadi pasangannya Telekomunikasi Dan Teknologi Hukum E- commerce (grattan),diakses Senin, 10 September 2013 pukul 11.23 WIB). Kunci privat dalam hal ini digunakan untuk menghasilkan tanda tangan, sedangkan kunci publik berfungsi untuk memverifikasi. Dengan demikian, tanda tangan elektronik telah diverifikasi jika : (i) kunci privat digunakan untuk menandatangani pesan, (ii) pesan tidak berubah. Tanda tangan elektronik merupakan data dalam bentuk elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik yang berguna untuk mengidentifikasi penandatangan dan menunjukkan persetujuan penandatangan atas informasi elektronik yang dimaksud. Tujuannya adalah untuk memastikan otensitas dari dokumen tersebut dan untuk menerima atau menyetujui secara menyakinkan isi dari sebuah tulisan. Tanda tangan elektronik bukanlah tanda tangan yang dibubuhkan di atas kertas, tetapi diperoleh dengan terlebih dahulu meciptakan suatu messagedigest atau hast, syaitu mathematical summary dokumen yang dikirimkan melalui cyberspace. Menurut Soemarno Partodihardjo (2009: 90), sifat persyaratan tanda tangan elektronik adalah autentik, aman, interoperabilitas dari perangkat lunak maupun jaringan dari penyedia jasa, konfidensialitas, hanya sah untuk dokumen itu saja atau kopinya yang sama persis, dapat diperiksa dengan mudah, divisibilitas, dan berkaitan dengan spesifikasi praktis transaksi baik untuk volume besar atau skala kecil. Adapun manfaat dari suatu tanda tangan elektronik diantaranya yaitu (Arianto Mukti Wibowo, 1999: 5) : 1. Dengan memberikan tanda tangan elektronik pada data elektronik yang dikirimkan, maka akan dapat atau bisa ditunjukkan darimana data-data tersebut berasal. 2. Penggunaan tanda tangan elektronik yang diaplikasikan pada pesan atau data elektronik yang dikirimkan dapat menjamin bahwa pesan atau data elektronik tersebut tidak mengalami suatu perubahan atau modifikasi oleh pihak yang tidak berwenang. 3. Tanda tangan elektronik menggunakan enkripsi asimetris (asymmetric encryption) yang melibatkan keberadaan dari kunci privat dan kunci publik. Suatu pesan yang telah dienkripsi dengan menggunakan kunci privat hanyadapat dibuka/dideskripsi dengan menggunakan kunci publik dari pengirim, jadi apabila terdapat suatu pesan yang telah dienkripsi oleh pengirim dengan menggunakan kunci privatnya, maka ia tidak dapat menyangkal keberadaan pesan tersebut. 4. Pesan dalam bentuk data elektronik yang dikirimkan bersifat rahasia atau confidental, sehingga tidak semua orang dapat mengetahui isi data elektronik yang telah disign dan dimasukkan dalam digital envolve. Perlu diketahui bahwa menyangkut kerahasiaan yang terdapat dalam suatu tanda tangan elektronik, terdapat lembaga yang memberikan kepastian untuk menjamin kerahasiaan tanda tangan elektronik. Adapun lembaga yang dimaksud yaitu C.A (Certification Authority). Selain berfungsi untuk menjamin kerahasiaan suatu tanda tangan elektronik, C.A juga memiliki fungsi lainnya, yaitu menyangkut pengesahan pasangan kunci publik dan kunci privat. Proses sertifikasi untuk mendapatkan pengesahan dari C.A. dapat dibagi menjadi 3 tahap yaitu : Authenticity Integrity Non-Repudiation (Tidak Dapat Disangkal Keberadaannya) Confidentiality 1. Pelanggan atau subscriber membuat sendiri pasangan kunci privat dan kunci publiknya dengan menggunakan yang ada di dalam komputernya. 2. Menunjukkan bukti-bukti identitas dirinya sesuai dengan yang disyaratkan C.A. 3. Membuktikan bahwa dia mempunyai kunci privat yang dapat dipasangkan dengan kunci publik tanpa harus memperlihatkan kunci privatnya. Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Perspektif Hukum Acara Di Indonesia Dan Belanda 149
Tahapan-tahapan tersebut diatas tidak mutlak diterapkan namun disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh C.A sendiri. Secara lebih luas, fungsi C.A dalam mekanisme tanda tangan elektronik yaitu membentuk hierarki bagi penandatanganan digital, mengumumkan peraturan-peraturan mengenai penerbitan sertifikat, serta menerima dan memeriksa pendaftaran yang diajukan Pasal 5 hingga Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang tersebut juga menentukan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah asalkan dibuatn dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan. Menurut Pasal 11 UU ITE, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Data pembuatan penandatanganan; Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penandatanganan; Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; Segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; Terdapat siapa penandatangannya; Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatanganan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait. tanda terkait hanya kepada tangan elektronik tertentu cara yang dipakai untuk mengidentifikasi Melihat pada ketentuan UU ITE yang mengatakan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan pembuktian sama dengan akta otentik, ditemukan bahwa aturan tersebut ternyata bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (7) Undang- Undang Jabatan Notaris, oleh sebab itu menjadikan penting adanya kajian terhadap kekuatan pembuktian dari suatu tanda tangan elektronik sebagai alat bukti di persidangan, dan dalam hal perkara perdata maka analisis hukum tentunya harus berpedoman pada perspektif hukum perdata yang berlaku di Indonesia. D. PEMERIKSAAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN KEKUATAN PEMBUKTIAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM Pengakuan akan suatu tanda tangan elektronik sebagai alat bukti yang sah dapat terlihat dari ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi. Pasal 5 undang-undang tersebut menegaskan bahwa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini". Ketentuan diatas hendaknya memberikan penjelasan bahwa tanda tangan elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan sebagaimana alat-alat bukti lainnya yang diatur dalam KUH Perdata. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi, yang menerangkan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan, sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku. Ketentuan ini dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 11 Undang-Undang ITE, yang berbunyi : "Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut : (a) data pembuatan Tanda Tangan Elektronik 150 Jurnal Verstek Vol. 2 No. 2, 2014 Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret
terkait hanya kepada Penanda Tangan; (b) data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan; (c) segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; (d) segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; (e) terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatangannya; dan (f) terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait". Sebagai alat bukti yang telah diakui penggunaanya, tanda tangan elektronik tentu memiliki kekuatan pembuktian yang melekat layaknya alat-alat bukti lain yang telah diatur dalam KUH Perdata, akan tetapi banyak pihak-pihak yang masih meragukan keotentikan suatu tanda tangan elektronik. Mereka cenderung berpendapat bahwa tanda tangan elektronik sebagaimana dengan dokumen elektronik lainnya dapat dengan mudah dipalsukan, dan disebarluaskan karena bersifat non face (tanpa bertatap muka) dan non sign (tanpa tanda tangan). Terlebih lagi, tanda tangan tersebut tidak dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang dalam hal ini notaris, sehingga keotentikan masih banyak diragukan. Penjelasan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Tanda Tangan Elektronik menyebutkan bahwa tanda tangan elektronik dibuat dengan menggunakan teknologi kriptografi asimetris, yaitu menggabungkan kunci privat dan kunci publik yang dapat menjadi suatu bukti bahwa dokumen elektronik yang dibuat merupakan kehendak sendiri dari pengirim. Otentifikasi penandatangan dokumen elektronik ditunjukkan bilamana pasangan kunci publik dan kunci privat dapat berasosiasi dengan pemilik sah yang telah didefinisikan, sehingga tanda tersebut dapat menghubungkan/mengasosiasikan dokumen dengan tangan elektronik penandatangan. Perlu diketahui bahwa tanda tangan elektronik pada dasarnya tidak dapat dipalsukan, kecuali jika penandatangan kehilangan kontrol dari kunci privat miliknya. Tanda tangan elektronik dapat mengidentikkan dokumen yang ditandatangani dengan tingkat kepastian dan ketepatan yang jauh lebih tinggi daripada tanda tangan di atas kertas. Selain itu, sebagai alat bukti di persidangan, pembuktian tanda tangan elektronik tidak memerlukan verifikasi dengan melihat secara teliti (membandingkan) antara tanda tangan yang terdapat di dokumen dengan contoh tanda tangan aslinya seperti yang biasa dilakukan dalam pengec Diakses Senin, 2 September 2012.Pukul 14.18 WIB). ekantanda tangan secara manual Melihat pada uraian penjelasan keotentikan tanda tangan elektronik diatas, jelas terlihat bahwa suatu dokumen elektronik yang didalamnya dibubuhkan tanda tangan elektronik memiliki otentifikasi. Terlebih lagi, terdapat Certification Authority (CA) sebagai lembaga yang bertindak untuk mengeluarkan sertifikasi tanda tangan elektronik serta menjamin kerahasiaan dari tanda tangan elektronik tersebut. Perihal ketentuan UU ITE tentang kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik yang bertentangan dengan pengertian akta otentik dalam Undang - Undang Jabatan Notaris, maka hakim harus berpatokan pada asas hukum lex specialis derogate lex generalis, dimana undang- undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. Berdasarkan asas hukum tersebut, maka kekuatan pembuktian dari suatu tanda tangan elektronik adalah sama dengan kekuatan pembuktian akta otentik, yaitu lengkap dan sempurna (sesuai dengan ketentuanUndang-Undang No. 11 Tahun 2008), namun demikian tanda tangan elektronik tidak berlaku menurut ketentuan Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang ITE untuk : (a) surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan (b) surat beserta dokumennya yang menurut undang- undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Perspektif Hukum Acara Di Indonesia Dan Belanda 151
Berbeda dengan ketentuan Undang-Undang ITE, KUH Perdata telah menetapkan 5 (lima) macam alat-alat bukti yang sah, yaitu : alat bukti tertulis, saksi, pengakuan, persangkaan, dan sumpah. Kemajuan di bidang teknologi lah yang kemudian mendorong konstruksi hukum acara untuk dapat mengakui tanda tangan elektronik sebagai alat bukti. Khususnya dalam perkara perdata yang menyangkut e-commerce, tanda tangan elektronik seringkali dijumpai sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya bahwa bidang Informasi dan Teknologi belum terakomodasi dalam hukum acara perdata, maka ketika dalam pemeriksaan sengketa perdata di persidangan hakim dihadapkan pada proses pembuktian dengan menjadikan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti, maka hakim dituntut untuk berani melakukan terobosan hukum dan memberi suatu vonnis van de rechter yang tidak langsung dapat didasarkan atas suatu peraturan hukum tertulis atau tidak tertulis (Arianto Mukti Wibowo,1999:3). Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa tanda tangan elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang lengkap dan sempurna layaknya akta otentik. Perlu diketahui apabila dalam suatu pemeriksaan perkara perdata di persidangan menghadirkan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti, maka sesuai dengan asas hukum lex derogate lex generalis diatas, hakim harus berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi, meskipun KUH Perdata tidak mengatur tanda tangan elektronik sebagai alat bukti yang sah. Penggunaan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti di persidangan tersebut merupakan suatu perluasan dari alat-alat bukti yang telah ditentukan dalam hukum perdata. E. SISTEM HUKUM BELANDA TANDA TANGAN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI MENURUT Penyelenggaraan tanda tangan elektronik dapat dilakukan oleh para pihak atau menggunakan pihak ketiga yang dapat dipercaya (trusted third party) yang mengeluarkan sertifikat tanda tangan elektronik bagi pengguna. Membicarakan mengenai pihak ketiga yang dapat dipercaya dalam mengeluarkan sertifikat maka berarti ikut membicarakan peranan notaris dalam transaksi elektronik dan pengaturan mengenai akta notaris secara elektronik sebagai akta autentik. Notaris civil law merupakan pejabat publik yang diangkat oleh Negara dan lebih dikenal sebagai Latin Notary. Notaris memiliki publica fides, yaitu kewenangan untuk mengautentikasi dan menyatakan kebenaran identitas para pihak termasuk tanda tangan mereka. Selain itu, notaris berwenang untuk menentukan keakuratan dan kebenaran informasi yang diberikan para pihak mengenai perbuatan hukum yang mereka lakukan (Pedro A. Malavet,1996:440). Sistem Civil Law mengatur tiga bentuk dokumen. Pertama, Akta autentik (authenticinstruments). Kedua, akta yang ditandatangani oleh para pihak. Pejabat yang berwenang hanya mengautentikasi keaslian tanda tangan para pihak, dan bukan isi dari kesepakatan para pihak. Ketiga, akta dibawah tangan, yaitu akta yang ditandatangani oleh para pihak tanpa diautentikasi oleh pejabat yang berwenang. Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (probative value) karena dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan publica fides dengan kualifikasi yang ketat sebagai professional sehingga apabila terjadi sengketa, akta notaris merupakan dokumen yang langsung dapat dijadikan alat bukti tanpa perlu meminta notaris memberikan kesaksian di hadapan pengadilan. Notaris Common Law atau yang lebih dikenal dengan sebutan notaries public bukan merupakan pejabat publik dan tidak memiliki kewenangan publica fides.Tugas utama notaris ialah mengidentifikasi para pihak dan mengautentikasi tanda tangan mereka. Notaris tidak memiliki kewenangan untuk memastikan keabsahan transaksi yang dilakukan para pihak, 152 Jurnal Verstek Vol. 2 No. 2, 2014 Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret
sehingga untuk menjadi notaris dalam sistem hukum Common Law tidak diperlukan persyaratan seketat dalam sistem Civil Law. Mengingat notaris Common Law tidak memiliki kewenangan publica fides, dalam sistem Common Law secara umum tidak dikenal konsep akta autentik, dalam hal terjadi sengketa akta notaris tidak dapat langsung dijadikan alat bukti. Notaris harus memberikan kesaksian di hadapan pengadilan bahwa notaris membuat akta yang disengketakan serta memberi kesaksian mengenai kebenaran identitas para pihak dan keautentikan tanda tangan. Sistem hukum Common Law hanya mengenal adanya dokumen yang dibuat oleh para pihak yang tanda tangannya diautentikasi oleh pejabat yang berwenang dan akta di bawah tangan. Penyelenggaraan C.A (Certifications Authority) di negeri Belanda terkait dengan instrument Uni Eropa yang diterapkan dalam sistem hukum Belanda, salah satunya yaitu European Union Directive 1999/93/EC tentang Electronic Signature. EU Directive on eSignature dimaksudkan untuk memfasilitasi penggunaan tanda tangan elektronik dan mengatur akibat hukumnya, tetapi directive tersebut tidak mengatur mengenai penyelesaian kontrak dan keabsahannya atau mengenai kewajiban hukum lainnya tentang penggunaan dokumen yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan nasional atau peraturan Uni Eropa untuk dibuat dalam bentuk tertentu. EU Directive on eSignature mengatur tiga jenis tanda tangan elektronik sebagai berikut: 1. Tanda tangan elektronik secara umum, yaitu data dalam bentuk elektronik yang dilekatkan kepada, atau secara logis terasosiasi dengan data elektronik lainnya dan berfungsi sebagai satu metode autentikasi. 2. Advanced electronic signatures, yaitu tanda tangan elektronik yang memenuhi persyaratan yaitu: secara unik terkait dengan penandatangan; mampu mengidentifikasi penandatangan; dibuat dengan alat yang hanya berada dalam kuasa penandatangan; dan terkait dengan data lain, sehingga dalam hal terdapat perubahan data dapat diketahui. 3. Advanced electronic signature yang menggunakan qualified certificate. Qualified certificate yang dimaksud harus memenuhi persyaratan tertentu dan dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik yang telah memenuhi persyaratan terkait dengan prosedur, pengoperasian, personel, sistem, serta alat dan perangkat yang digunakan. Struktur DigiNotar (penyelenggara sertifikasi elektronik yang mengeluarkan qualified certificate di Belanda) menetukan bahwa notaris berperan sebagai Registration Authority (RA) dan bertugas melakukan verifikasi data. Di Indonesia, dengan adanya undang-undang Jabatan Notaris yaitu undang-undang No. 30 tahun 2004 dimana pasal 16 ayat (3) mengatur mengenai notaris sebagai pihak ketiga yang dapat dipercayai, maka notaris dapat berperan dalam penyelenggaraan sertifikasi elektronik sebagai registration authority (RA) untuk membantu menghadirkan bukti - bukti yang tersedia guna merasionalisasi kepercayaan para pihak. Antara Indonesia dan Belanda sama - sama mengatur bahwa notaris tidak dapat membuat akta notaris elektronik, namun notaris hanya sebagai RA yang melakukan verifikasi data dan identitas calon pengguna tanda tangan elektronik. Notaris tidak dapat membuat akta notaris elektronik. Konsep akta notaris dalam bentuk elektronik lebih mungkin diterapkan dalam sistem Common Law karena dalam sistem ini tidak dikenal adanya akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sedangkan dalam sistem Civil Law sebagaimana di Indonesia dan Belanda benturan doktrin mengenai esensi akta autentik serta peranan dan fungsi notaris menjadi perhatian utama. EU Directive on eSignature mengatur dengan tegas bahwa advanced electronic signature yang menggunakan qualified certificate dan dibuat dengan secure-signature-creation device merupakan jenis tanda tangan yang memiliki tingkat keamanan yang paling tinggi dibandingkan dengan kedua jenis tanda tangan lainnya sehingga memiliki akibat hukum yang sama dengan tanda tangan tertulis, dan dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses peradilan, namun demikian tanda tangan elektronik lainnya masih tetap dapat memiliki akibat hukum dan dapat diajukan dalam proses peradilan. Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Perspektif Hukum Acara Di Indonesia Dan Belanda 153
PENUTUP Penggunan tanda tangan elektronik di persidangan merupakan bentuk dari perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Tanda tangan elektronik mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta autentik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008. F. Perihal aturan UU ITE sebagaimana tersebut diatas yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka hakim harus berpatokan pada asas lex derogate lex specialis, sehingga kekuatan pembukian suatu tanda tangan elektronik adalah sesuai dengan yang diatur dalam UU ITE, yaitu memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik. Perlu dipahami bahwa Indonesia menganut sistem hukum civil law seperti halnya sistem hukum di Belanda, dimana Notaris memiliki publica fides, yaitu kewenangan untuk mengautentikasi dan menyatakan kebenaran identitas para pihak, termasuk tanda tangan mereka. Notaris berwenang untuk menentukan keakuratan dan kebenaran informasi yang diberikan para pihak mengenai perbuatan hukum yang mereka lakukan. Notaris harus memberikan kesaksian di hadapan pengadilan bahwa notaris membuat akta yang disengketakan serta memberi kesaksian mengenai kebenaran identitas para pihak dan keautentikan tanda tangan. Sistem hukum Belanda mengakui keakuratan tanda tangan elektronik dan menjamin keautentifikasiannya sehingga mengakui penggunannya sebagai alat bukti yang sah di persidangan. Adapun perihal notaris, baik di Belanda maupun di Indonesia, notaris hanya dapat berperan sebagai Registration Authority (RA) yang melakukan verifikasi data dan identitas calon pengguna tanda tangan elektronik. DAFTAR PUSTAKA Buku Adjie, Habib.2008.Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik.PT. Refika Aditama: Bandung. O, Iskandar dan S. Retnowulan.2005.Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek.C.V.Mandar Maju:Bandung. Partodihardjo, Soemarno.2009.Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No.11 Tahun Informasi Dan Transaksi Elektronik. PT Gramedia Pustaka 2008Tentang Utama:Jakarta. Riduan Syahrani, Ridwan. 2004. Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata.PT. Citra Aditya Bakti:Bandung. article&id=121&Itemid=121.2 September 2012. Dan Teknologi Hukum E-commerce September 2013. Wibowo, Arianto Mukti.1999.Kerangka Hukum Digital Signature Dalam Electronic 10 September 2013. A. Malavet, Pedro, Counsel for the Situation: The Latin Notary, a Historical and Comparative Model, January 1996, Hastings Int'l & Comparative Law Review, Vol. 19, No.3, hal. 440. 92270595) 154 Jurnal Verstek Vol. 2 No. 2, 2014 Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret