Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional STRATEGI DAN MODEL PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN KALIMANTAN Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal Deputi Bidang Otonomi Daeerah dan Pengembangan Regional 2003 Strategi dan Model Pengembangan Wilayah Perbatasan Kalimantan
Pengarah: Herry Darwanto Tim Penyusun: Deddy Koespramoedyo (koordinator), Sri ia Jaloeis, Moris Nuaimi, Amril Handoyo Mukti, Buamona, Fauzan Djamaludin Cover dan Tata Letak: Togu Pardede, Kurniawan ISBN 979 9477 82 4 Diterbitkan oleh: Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Cetakan Pertama: Nopember 2003 Jika memerlukan tambahan buku ini, silahkan download dari situs Kata Pengantar Isu pengembangan wilayah perbatasan, khususnya wilayah perbatasan Kalimantan, desvasa ini merupakan salah satu wacana yang menjadi sorotan perhatian berbagai kalangan. Perhatian terhadap wilayah perbatasan sebenarnya telah diamanatkan dalam GBHN 1999 - 2004 yang menekankan perlunya peningkatan pembangunan di seluruh daerah, antara lain di daerah perbatasan dan wilayah tertinggal lainnya dengan berlandaskan pada prinsip desentralisasi dan otonomi daerah. Amanat GBHN ini telah di jabarkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) dalam bentuk program prioritas pengembangan daerah perbatasan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dan memantapkan ketertiban dan keamanan daerah yang berbatasan dengan negara ini dijabarkan Iagi dalam Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) yang disusun setiap tahun dan bertujuan untuk menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menjadikat\ wilayah perbatasan sebagai halaman depan negara melalui delimitasi dan demarkasi batas, pengamanan wilayah perbatasan dan lain. Program prioritas
pembangunan sosial ekonomi wilayah sepanjang perbatasan. Rencana pembangunan tahunan wilayah perbatasan tahun 2004 terdiri dari 3 (tiga) kelompok kegiatan, yaitu kelompok kegiatan penetapan garis batas internasional, kelompok kegiatan pengamanan wilayah perbatasan dan kelompok kegiatan pengembangan wilayah perbatasan. Wilayah perbatasan Kalimantan memiliki arti yang sangat penting baik secara ekonomi, geo-politik, dan pertahanan keamanan karena berhadapan langsung dengan wilayah negara tetangga Malaysia yang memiliki tingkat perekonomian relatif lebih baik. Potensi sumber daya alam yang dimiliki di wilayah ini cukup melimpah, namun hingga saat ini relatif belum dimanfaatkan secara optimal. Di sisi lain, terdapat berbagai persoalan yang mendesak untuk ditangani karena besarnya dampak dan kerugian yang dapat ditimbulkan. Untuk mengeksplorasi dan merumuskan konsep kebijakan pengembangan kawasan yang feasible untuk dikembangkan di wilayah perbatasan, maka Bappenas mencoba merumuskan gagasan pemikiran tentang strategi dan modelmodel pengembangan wilayah perbatasan di Kalimantan. Buku ini memuat paparan tentang persoalan-persoalan utama yang terjadi di wilayah perbatasan, strategi model-model yang dapat dioperasionalkan bagi pengembangan wilayah perbatasan Kalimantan. Konsep pengembangan wilayah perbatasan Yang disusun ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi segenap pihak, baik di pusat maupun di daerah, baik bagi pemerintah maupun clunia usaha, sekaligus sebagai acuan dalam pengembangan wilayah apabila dimungkinkan rumusan konsep ini dapat menjadi masukan untuk menyusun konsep pengembangan di wilayah perbatasan Iainnya di Indonesia. perbatasan Kalimantan. Bahkan Akhirnya, semoga buku ini berguna sebagai salah satu acuan dalam upaya pengembangan wilayah perbatasan Kalimantan. Terima kasih dan penghargaan disampaikan kepada semua pihak atas kerjasama, bantuan, masukan, saran dan kritik Yang diberikan sehingga penyusunan buku ini dapat terwujud. Jakarta, September 2003 Deputi Menteri Negara PPN/ Kepala Bappenas Bidang Otonomi Daerah dan Regional
Daftar İsi ii Prof. Dr. Ir. Bambang B. Soejito
Kata Pengantar... Daftar İsi PENDAHULUAN ...s... BAB ı 1. Latar 2. Permasalahan Wilayah-wilayah Perbatasan... ,... 3. Maksud dan Tujuan... BAB 11 KONDISI WILAYAH PERBATASAN KALIMANTAN SAAT İNİ . I. Geografi Wilayah Perbatasan Kalimantan... 2. Sumberdaya Alam dan Lingkungan... 3. Ekonomi Perbatasan . 4. Kependudukan dan Sosial Budaya.. 5. Hukum, Pertahanan dan Keamanan 6. Infrastruktur Perbatasan.. 7. Kerjasama Ekonomi Multilateral dan Bilateral... 8. Kelembagaan Pengelolaan Perbatasan... BAB 111 MODEL PENGEMBANGAN XVILAYAH PERBATASAN I. Model Pusat Pertumbuhan... 2. Model Transito . 3. Model Stasİon Riset dan Wisata Lingkungan 4. Model Kawasan Agropolitan... 5. Kawasan Perbatasan BAB ıv KOMPONEN PEMBENTUK XXILAYAH I . Pos Pemeriksaan 2. Pelabuhan Darat . 3. Kawasan Wisata Alam/Lingkungan dan Budaya ... 4. Kawasan 5. Kawasan ... İ ı ı 2 3 4 4 7 14 15 21 24 25 28 30 30 34 36 39 41 44 44 46 48 49 Akuakultur 50
6. Kawasan53 İİİ 7. IVelcome Plaza..."... 54 BAB V LANGKAH-LANGKAH PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN . 56 1. Analisis Proyek... 2. Rencana Implementasi ... ".. 56 58 BAB VI KESIMPULAN . 60 DAFTAR PUSTAKA ... 63 TABEL Tabel 2.1 Penduduk Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat 16 Rabel 2.2 Penduduk Wilayah Perbatasan Kalimantan Timur 17 GAMBAR Gambar 2.1 Kawasan Perbatasan di Pulau Kalimantan... 5 Gambar 2.2 Sebaran Kota-Kota di Kalimantan ... 8 Gambar 2.3 Kepadatan Penduduk . Gambar 2.4 Penggunaan Lahan... Gambar 2.5 Sebaran Penduduk Asli.... Gambar 2.6 Jaringan Transportasi Darat . . . . Gambar 2.7 Struktur Organisasi Kerjasama Pembangunan 9 1 3 19 25 Sosio-Ekonomi (KK SOSEK MALINDO) 28 Gambar 3.1 Model Pusat Pertumbuhan Gambar 3.2 Model Transito . 34 36 Gambar 3.3 Stasion Riset dan Wisata Lingkungan... 38 Gambar 3.4 Model Kawasan Agropolitan. 41
Gambar 3.5 Model Kawasan Perbatasan Laut. 43 Bab 1 Pendahuluan 1. LATAR BELAKANG Indonesia memiliki beberapa wilayah perbatasan dengan negara-negara tetangga, baik berupa daratan maupun terluar). Daerahdaerah yang memiliki perbatasan dengan negara-negara lain adalah: Provinsi Riau, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Provinsi Papua. Wilayah-wilayah tersebut sesungguhnya memiliki arti yang sangat vital dan strategis, baik dalam sudut pandang pertahanan keamanan, maupun dalam sudut pandang ekonomi, sosial, dan budaya. Masing-masing wilayah perbatasan tersebut memiliki karakter sosial budaya dan ekonomi yang relatif berbeda antara satu dengan yang lainnya. Namun secara keseluruhan memperlihatkan adanya fenomena yang sama, yakni adanya interaksi langsung dan intensif antara warga negara Indonesia dengan warga negara tetangga, berupa hubunganhubungan sosial kultural secara tradisional maupun kegiatan-kegiatan ekonomi modern. lautan (pulau-pulau Khususnya di wilayah perbatasan Kalimantan, potensi sumberdaya alam dan yang berasal dari pintu-pintu masuk (bordergates) di wilayah-wilayah tersebut sampai saat ini belum terkelola dengan baik sehingga cenderung belum memberikan kesejahteraan ekonomi yang memadai bagi masyarakat di wilayahwilayah perbatasan. Berbeda dengan wilayah perbatasan di daerah lain yang relatif belum bermasalah, wilayah perbatasan di Kalimantan telah mengalami eksploitasi sumberdaya alam yang tidak terkendali dan adanya kesenjangan kesejahteraan sosial dan ekonomi antara masyarakat di bagian Indonesia dan masyarakat Serawak. Kondisi ini dikhawatirkan dapat memunculkan persoalanpersoalan bilateral, dan persoalan ketertiban dan keamanan dalam negeri yang mengarah kepada terancamnya kedaulatan negara NKRI. Pendahuluan 1
Oleh karena itu perlu kiranya ditempuh langkah-langkah penanganan diberbagai bidang pembangunan sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah guna mengoptimalkan potensi sumberdaya setempat untuk menghindari ketimpangan sosial-ekonomi wilayah perbatasan. Terkait dengan ini, dibutuhkan optimalisasi pengelolaan sumberdaya ekonomi, penataan, penertiban, dan pengamanan wilayah perbatasan. Pemanfaatan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif yang memadai mutlak dilakukan sebagai dukungan untuk memantapkan ketertiban sosial dan pertahanan keamanan wilayah perbatasan. Inti dari semua ini adalah bahwa pengembangan wilayah perbatasan memerlukan kebijakan yang menyeluruh (holistic). Kebijakan yang bolistic ini perlu diletakkan dalam suatu konsep pengembangan wilayah perbatasan yang memuat tahapan pengembangan yang jelas dan konsisten. Kebijakan ini perlu dijadikan pegangan yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Swasta, dan Lembaga Masyarakat Adat. langkah-langkah strategis, terpadu, prioritas, dengan 2. PERMASALAHAN WILAYAH-WILAYAH PERBATASAN Permasalahan-permasalahan yang dihadapi di daerah-daerah yang memiliki wilayah perbatasan tidak sederhana namun cukup kompleks dan berdimensi majemuk (multi-dimensi). Permasalahan tersebut bukan hanya ada di wilayah Indonesia saja melainkan berhubungan juga dengan negara tetangga yang perlu pemecahan secara bersama. Dari berbagai permasalahan yang dihadapi, beberapa permasalahan pokok wilayah perbatasan di Kalimantan yang perlu mendapat perhatian dan perlu segera ditangani dapat diidentifikasi sebagai berikut: a) Kaburnya garis perbatasan wilayah negara akibat rusaknya patok-patok di perbatasan yang merupakan ancaman kehilangan wilayah kedaulatan. b) Kemiskinan akibat keterisolasian wilayah perbatasan menjadi pemicu pelintas batas untuk memperbaiki perekonomiannya. c) Kurang sinkronnya kebijakan-kebijakan yang dilakukan di wilayah-wilayah perbatasan oleh instansi pemerintah, sehingga perlu dilakukan koordinasi yang lebih mantap dan terpadu yang melibatkan banyak instansi (baik di pusat maupun di daerah). d) Belum terkoordinasinya antar pelaku pengelolaan sumberdaya alam sehingga mengakibatkan eksploitasi sumberdaya alam kurang baik bagi pengembangan claerah maupun untuk masyarakat. 2 Strategi dan Model Pengembangan Wilayah Perbatasan Kalimantan
e) Terbatasnya sarana dan prasarana perbatasan perhubungan seperti jalan dan jembatan di wilayahwilayah perbatasan maupun ke arah perbatasan, yang menyebabkan kesenjangan antara kedua wilayah negara. f) Terbatasnya sarana dan prasarana komunikasi seperti stasiun pemancar televisi dan radio sehingga masyarakat di sekitar perbatasan sulit menerima siaran dari dalam negeri dan lebih mudah menerima siaran televisi dan radio asing atau negara tetangga. Hal ini akan mempengaruhi sikap bernegara sebagian warga di perbatasan. g) Belum terintegrasinya pengelolaan sumberdaya alam, khususnya wilayah lindung dan konservasi hutan, lintas negara dalam program kerjasama bilateral antara Indonesia - MaIaysia mengakibatkan perbedaan penggunaan lahan perbatasan antara kedua negara. h) Wilayah perbatasan Kalimantan yang sangat panjang dan meliputi beberapa kabupaten serta mempunyai posisi strategis dan berdampak terhadap penentuan kebijakan pertahanan keamanan dan politik dalam dan luar negeri, sampai saat ini baru memiliki pos pelintas batas legal yang disepakati oleh kedua belah pihak (2 pos pemeriksa lintas batas yang legal dari 16 pos lintas batas yang ada). i) Berbagai peristiwa-peristiwa baik yang terkait dengan aspek keamanan dan politis, maupun pelanggaran dalam pengelolaan dan eksploitasi sumberdaya alam lintas batas negara, baik sumberdaya alam darat maupun laut telah mengakibatkan timbulnya masalah atau gangguan hubungan bilateral antar negara. 3. MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan buku strategi dan model pengembangan wilayah perbatasan Kalimantan ini dimaksudkan untuk memperluas pemahaman sesama pihak mengenai masalah-masalah pengembangan wilayah perbatasan di Indonesia khususnya di Kalimantan. Adapun tujuan utama dari penyusunan buku ini adalah: a) Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dan potensi sumberdayayang dapat dikembangkan di wilayah perbatasan Kalimantan. b) Merumuskan berbagai model pengembangan kawasan yang sesuai untuk wilayah perbatasan. c) Merumuskan aspek-aspek pengelolaan pengembangan wilayah perbatasan d) Merumuskan langkah-langkah pembangunan wilayah perbatasan. Isi daripada buku ini diharapkan clapat dimanfaatkan oleh semua pihak terkait dalam menyusun kebijakan, melakukan penelitian atau merencanakan investasi di wilayah perbatasan.
Pendahuluan 3 Bab 11 Kondisi Wilayah Perbatasan Kalimantan Saat ini Perbatasan Kalimantan merupakan perbatasan yang saat İni banyak permasalahannya dibandİng dengan wilayah perbatasan lain. Secara keseluruhan panjang wİlayah Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Negara Bağan Sarawak dan Sabah (Malaysia) lebih kurang 1.200 km. Darİ panjang garis perbatasan tersebut 70,58 persen betada di Provinsi Kalimantan Barat atau sepanjang 847,3 km dan melintasi 5 (lima) daerah Kabupaten, yaİtu Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu, yang meliputİ 14 daerah kecamatan. Sedangkan perbatasan Kalimantan Timur dengan Sabah dan Sarawak sepanjang lebih kurang 850 km melİputİ 3 (tiga) daerah kabupaten yaİtu: Kutaİ Barat, Malinau dan Nunukan yang melİputİ 9 kecamatan. Berikut adalah kondisi fisİk, sosial, ekonomi dan budaya dati wİIayah perbatasan Kalimantan. ı. GEOGRAFI WIIAYAH PERBATASAN KALIMANTAN Wilayah perbatasan Kalimantan letaknya sangat strategİs, karena terletak ditengah-tengah xvİlayah negara-negara Asia Tenggara, dan diapİt oleh 2 jalur pelayaran İnternasional, yaİtu Laut Cina Selatan dan Laut Sulawesi/Sulu. Peran strategİs wİlayah perbatasan Kalimantan selaİn sebagaİ secıırİiJ beli, juga merupakan gateıva"' dan İmage bangsa. Selaİn İtu, dengan sumberdaya hutan yang sangat luas maka dalam lingkup lingkungan global, wİlayah İni merupakan bllffer zone dan paru-paru dunİa. Wilayah perbatasan Indonesİa - Malaysia di Kalimantan ditunjukkan dalam gambar 2.1. 4 Strategi dan Model Pengembangan Wilayah Perbatasan Kalimantan
Kondisi Kalimantan
Wilayah Perbatasan Wilayah perbatasan Kalimantan, saat ini merupakan wilayah perbatasan yang interaksinya dengan negara tetangga paling besar, baik dalam hal perdagangan, lintas tenaga kerja serta hubungan sosial dan kekerabatan. Batas darat yang membentang cukup panjang dari ujung timur Kalimantan Timur sampai ke ujung barat Kalimantan Barat, memberikan celah-celah hubungan antar negara yang positif dan negatif. Posisi strategis yang dimiliki wilayah perbatasan Kalimantan belum dieksploitasi dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat dan devisa negara karena perannya sebagai security belt sangat menonjol yang memang sangat diperlukan pada masa itu. Hal ini mengakibatkan wilayah perbatasan Indonesia terabaikan dan dianggap sebagai wilayah yang harus dijaga keamanannya. Dengan kondisi tertinggal, terpencil serta terbatasnya sarana dan prasarana serta harus berhadapan dengan wilayah permukiman yang memiliki sarana dan prasarana yang baik serta kemampuan sumberdaya manusia yang tinggi, maka terjadilah hubungan sosial ekonomi yang timpang, yang mengakibatkan kerugian di sisi Indonesia. Kondisi ini apabila dibiarkan, akan menimbulkan dampak yang kurang baik, terutama citra Indonesia yang semakin terpuruk di dunia internasional. Wilayah perbatasan di Negara Bagian Serawak, Malaysia mempunyai karakeristik geografis yang sama dengan wilayah perbatasan di Kalimantan. Namun dibandingkan dengan Indonesia, kondisi wilayah perbatasan Malaysia di Kalimantan lebih berkembang. Apabila dibandingkan antara wilayah perbatasan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, karakteristik geografl wilayah antara kedua provinsi ini agak berbeda. Di Kalimantan Barat, geografinya relatif datar bergelombang, sehingga lebih mudah untuk dibangun jalan sejajar perbatasan, demikian pula tata guna lahan untuk budidaya perkebunan juga sangat memungkinkan. Sebaliknya dengan geografi di wilayah perbatasan Kalimantan Timur, daerah datarnya sangat terbatas dan berada tidak jauh dari pantai. Di pedalaman, wilayah perbatasan terdiri dari hutan lindung yang masuk dalam Taman Nasional Krayan Mentarang. Oleh sebab itu arus orang dan barang dari Kalimantan Timur ke Sabah sebagian besar menggunakan moda angkutan laut melalui Nunukan dan Tarakan. Berbeda dengan di Kalimantan Barat, yaitu antara Kuching (Ibukota Sarawak) dengan Pontianak (Ibukota Kalimantan Barat) sudah terhubung jalan darat melalui pos lintas batas di Entikong, Kabupaten Sanggau. Secara umum karakteristik dan potensi kabupaten-kabupaten di perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak adalah: 6 Strategi dan Model Pengembangan Wilayah Perbatasan Kalimantan
a) Kabupaten Sambas dan Bengkayang bila dibandingkan dengan kabupaten lain relatif lebih maju dalam sektor tanaman pangan, perkebunan rakyat, petet•nakan, perikanan, dan perdagangan. b) Kabupaten Sanggau lebih memfokuskan pada pengembangan perkebunan rakyat, perkebunan beşar dan tanaman pangan. c) Kabupaten Sintang memiliki potensİ kehutanan dan pertambangan yang cukup dominan, demİkİan pula sektor perkebunan dan tanaman pangan. d) Kabupaten Kapuas Hulu hampİr memiliki potensİ dan karakteristik yang sama dengan Kabupaten Sintang kecualİ untuk sektor perikanan aİr tawar. Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu terdirİ atas 5 (lima) kecamatan yang betada di sepanjang wİlayah lintas utara. Kecamatan-kecamatan tersebut terdirİ dati Kecamatan Purİng Kencana, Empanang, Badau, Batang Lupar, dan Embaloh Hulu. Sebaran kota-kota di wİlayah perbatasan dapat dilihat pada Gambar 2.2 dan gambaran kepadatan penduduk terlihat pada Gambar 23. Sedangkan karakteristik dan potensİ kabupaten-kabupaten perbatasan antara Kalimantan Timur dan Sabah - Sarawak, adalah: I) Kabupaten Nunukan memiliki potensİ sektor pertanİan dan kehutanan, dengan pulau Nunukan sebagaİ pusat jasa dan İndustrİ pengolahan. Potensİ perikanan tambak juga cukup besar. Walaupun potensİ perkebunannya cukup besar, saat İni belum banyak berkembang. 2) Kabupaten Malinau memiliki potensİ tambang batubara yang cukup beşar yang sudah dieksploitasi. Kabupaten İni masih bertumpu pada sektor kehutanan dan pertanian. 3) Kabupaten Kutaİ Barat memİlİkİ potensİ batubara dan hutan. Dengan penduduk yang relatİf masih sedikit, mata pencaharian penduduknya sebagİan beşar darİ hasil hutan dan pertanian sedangkan perkebunan, baİk rakyat maupun perkebunan besar, belum berkembang. 2. SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN a. Sumberdaya Hutan dan Kawasan Konservasi Puhu Kalimantan telah diakui şecara İnternasional memilİkİ areal hutan terluas di dunia. Luas areal hutan yang dimilİkİ merupakan aset yang sangat berharga, karena selaİn berfungsi sebagaİ paru-paru dunİa juga memİlİkİ kekayaan hutan yang sangat beragam. Kekayaan hutan yang dimiliki terdirİ darİ berbagaİ jenİs kayu, rotan, damar, gaharu, dan sebagainya. Selaİn İtu, terdapat pula sarang burung walet yang memilİki nilaİ jual yang sangat tinggİ. Isyu yang sangat menonjol di wİIayah perbatasan Kalimantan dengan Sabah dan Sarawak saat İni adalah rusaknya hutan lindung yang telah ditetapkan Kondisi Wilayah Perbatasan Kalimantan
melaluİ Keppres 32/1990 akibat penebangan kayu har yang diperdagangkan secara İlegal ke Sarawak dan Sabah. Sesuaİ Keppres 32/1990 tersebut wİlayah lindung adalah wİIayah yang ditetapkan dengan model utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan nilaİ sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan yang berkelanjutan. 8 Strategi dan Model Pengembangan Wilayah Perbatasan Kalimantan 7
Strategi dan Model Pengembangan Wilayah Perbatasan Kalimantan
10 Strategi dan Model Pengembangan Wilayah Perbatasan Kalimantan
Apabila dibandingkan antara wİlayah perbatasan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat, maka wilayah perbatasan di Kalimantan Timur lebih luas hutan lindungnya, hanya bağan yang mendekatİ pantaİ yang dapat dijadikan lahan budidaya. Sebaliknya di Kalimantan Barat, sebagİan beşar wİIayah perbatasannya dapat dijadikan lahan budİdaya, hanya sebagİan perbatasan di Kabupaten Kapuas Hulu yang merupakan hutan lindung dan berfungsi sebagaİ resapan air. Hutan lindung yang ada di perbatasan ada yang sudah berstatus sebagai Taman Nasional sepetti Taman Nasional Betung Karihun dan Taman Nasional Danau Lanjak (Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat) dan Taman Nasional Krayan - Mentarang (Kabupaten Nunukan dan Malinau, Kalimantan Timur). Luas Kabupaten Kapuas Hulu meliputi 29.842 km2 dan darİ luas kawasan tersebut, seluas 1.528.250 ha atau sekitar 51 % merupakan kawasan lindung. Kawasan lindung İni meliputİ Taman Nasional Betung Kerihun (seluas 800.000 ha), şuaka marga satwa danau Sentarum (125.000 ha), hutan lindung (526.022 ha), daerah resapan aİr (67.146 ha) dan lahan gambut (10.082 ha). Sedangkan wİlayah budidaya hanya seluas 1.455.850 ha atau 48,790/0 yang digunakan bagİ kegİatan pertanian, perkebunan, permukiman dan ladang berpİndah. b. Sumberdaya Air Wilayah perbatasan Kalimantan merupakan hulu darİ sungaİ-sungaİ beşar yang ada di Kalimantan sepetti Kapuas dan Mahakam. Dİ Kalimantan Barat yang merupakan hulu darİ Sungaİ Kapuas, Landak dan Sambas, terdapat danau yang sangat potensİaI dikembangkan sebagaİ wİsata alam sepetti Danau Lanjak yang berada di Taman Nasional Betung Karihun, Kabupaten Kapuas Hulu. Curah hujan di wİlayah İni berkisar antara 2500 - 3000 mm pertahun di pantaİ barat sampaİ pada curah hujan diatas 4500 mm per tahun di wİIayah perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu. Anak Sungaİ Kapuas İni melintasİ 3 (tiga) Kabupaten Perbatasan yaitu Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu. Di Sanggau, anak Sungai Kapuas İni diantaranya adalah: Sungaİ Mengkiang, Sekayam, Kembayan, Sekadau, Belitang, dan Tayan. Sungaİ İni banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk keperluan sehari-hari, pertanian dan transportasi. c. Keanekaragaman Hayati Kalimantan dikenal sebagaİ wilayah dengan keanekaragaman hayati yang cukup beşar di dunİa dan merupakan yang terkaya ke-anekaragaman Kondisi Wilayah Perbatasan Kalimantan
hayatinya di Indonesİa. Dİ Kalimantan terdapat spesies tumbuhan lebih darİ 10.000 jenİs. Selaİn İtu, juga terdapat 222 jenİs spesies mamalia, 420 spesies burung, 166 jenİs spesies ular, 100 jenİs spesies ampibi, 394 spesies İkan dan 40 spesies kupu-kupu. Berbagaİ ke-anekaragaman hayati İni dapat hidup didalam hutan hujan tropis yang kian hari kİan menİpİs. 12 Strategi dan Model Pengembangan Wilayah Perbatasan Kalimantan
d. Perkebunan Potensi dibidang perkebunan berupa tersedianya Iahan yang cukup Iuas serta memiliki tingkat kesuburan yang relatif cukup baik. Perkebunan yang ada masih berupa perkebunan rakyat, dengan beberapa komoditi andalan, antara lain: lada, karet, kopi, dan coklat. Perkebunan swasta yang pernah melakukan aktivitasnya di wilayah perbatasan adalah PT. Plantana Razindo (perkebunan kelapa sawit), namun saat ini telah menghentikan aktifitasnya yang baru sampai tahap pembibitan. e. Pertanian dan Peternakan tanaman pangan, pola usaha yang diterapkan masyarakat masih bersifat tradisional, yaitu pola ladang yang berpindah. Sarana irigasi yang diperlukan untuk pertanian menetap (sawah) belum dimanfaatkan secara optimal. Peralihan pola pertanian, dari berpindah menjadi pola menetap dihadapkan pada pola hidup dan kebiasaan masyarakat yang berbeda serta minimnya sarana produksi yang tersedia. Hasil pertanian lainnya berupa ubiubian dan palawija masih sangat terbatas dan belum dikelola secara komersial. Kalaupun ada masyarakat yang mengusahakannya masih terbatas pada pemenuhan kebutuhan serta permasalahan terbatas di lingkungan sendiri. Untuk peternakan, masih bersifat tradisional dan hanya untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan, belum berorientasi pada pemasaran. Ternak yang dipelihara berupa ayam, babi dan sapi. Untuk pertanian f. Bahan Tambang dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Kapuas Hulu memiliki cukup banyak cadangan bahan tambang, antara lain minyak bumi, batu bara, uranium, emas, air raksa, gipsum, talk, antimoni, mika dan kalsit. Minyak bumi terdapat di cekungan Ketungau daerah perbatasan dengan kabupaten Sintang meluas ke timur sampai pegunungan Muller. Sedangkan batu bara ditemukan di dua lokasi utama yaitu daerah hulu sungai Embaloh dan Silat Hilir meluas sampai pegunungan Muller di kecamatan Manday. Selain itu terdapat bahan baku energi berupa Iahan gambut seluas 10.082 ha dengan kedalaman sangat terdapat di kecamatan bervariasi. Uranium sebagai zat radioaktif Putussibau. Kandungan emas utamanya terdapat di daerah Embaloh serta sepanjang sungai Bunut beserta anak-anak sungainya. Air (cinabar) diindikasikan terdapat di sungai Boyan, sungai Meru dan sungai Betung. Antimoni dijumpai pada umumnya dalam bentuk stibnit yang diindikasikan terdapat di sekitar sungai Meru, daerah Sibau, sungai Selimbau, bukit raksa Kondisi Wilayah Perbatasan Kalimantan 13
Undau dan sungai Janang. Untuk mengeksploitasi kekayaan bahan tambang telah terdapat sejumlah perusahaan pertambangan yang rata-rata baru pada tahap eksplorasi (PT. Aneka Tambang, PT. Persuit Mahakam West dan PT. Timah Investasi Mineral). Selain potensi tambang dan mineral, wilayah perbatasan juga mengandung bahan galian B dan C lainnya. g. Potensi Wisata Wilayah perbatasan di Kalimantan memiliki berbagai macam potensi bidang kepariwisataan, baik wisata alam maupun wisata budaya. Wisata budaya sebagaimana telah disebutkan terdahulu berupa kekayaan nilai-nilai tradisional yang masih melekat secara kuat dalam kehidupan sehari-hari. Obyek wisata budaya setempat yang ada antara lain berupa rumah betang panjang (long howe) serta kesenian tradisional dari masing-masing anak suku yang ada di kabupaten Kapuas Hulu. Potensi wisata alam banyak terdapat di kabupaten Kapuas Hulu, antara lain berupa air terjun (waterfaØ, arung jeram, maupun gua-gua alam. Po tensi wisata alam yang telah diakui oleh clunia internasional adalah Taman Nasional Betung Kerihun dan Taman Nasional Danau Sentarum. Taman Nasional Betung Kerihun merupakan salah satu hutan dunia yang memiliki ke-anekaragaman hayati terlengkap, selain itu diakui sebagai salah satu hutan dunia yang penting untuk dipertahankan sebagai paru-paru dunia. Spesies yang ada di Taman Nasional Betung Kerihun adalah jenis satwa liar yang umumnya berstatus dilindungi seperti orang utan, Rangkong serta kurang lebih 301 jenis burung. Selain itu terdapat pula jenis mamalia seperti beruang madu, rusa samban, kijang, kucing hutan, berang-berang dan sebagainya. Sedangkan Taman Nasional Danau Sentarum merupakan salah satu danau yang memiliki spesies ikan air tawar terlengkap di dunia. h. Ikan Air Tawar Untuk perikanan air tawar, sebagian besar bersumber dari ikan tangkapan di sungai dan danau. Budidaya ikan konsumsi dan ikan hias masih sangat terbatas jumlah dan jenisnya dan sebagian besar berupa keramba sungai dan danau yang ada sebagian besar berhulu di wilayah ini. Pada dasarnya Kabupaten Kapuas Hulu memiliki perbatasan sumberdaya perikanan yang sangat potensial dibanding kabupaten lainnya. Luas perairan danau mencapai 12.885 ha, yang sebagian besar terletak di kecamatan Embaloh Hilir (5.509 ha) dan kecamatan Selimbau (3.102,65 ha). Dari jenis-jenis ikan yang pernah ditemukan terdapat 42 jenis ikan mas dan 33 jenis kelompok ikan lele-lelean. Selain ikan konsumsi terdapat pula jenis ikan hias yang bernilai jual tinggi seperti Arwana, Ulang-uli, Betutu, 14 Strategi dan Model Pengembangan Wilayah Perbatasan Kalimantan
dan sebagainya. Produksi ikan perairan umum pada tahun 1997 berjumlah 13.330,80 ton, sedangkan dari hasil budidaya di kolam, pagong alam dan karamba berjumlah 1.798,70 ton. Pola penggunaan Iahan di wilayah perbatasan dapat dilihat pada Gambar 2.4. Kondisi Wilayah Perbatasan Kalimantan 15
3. EKONOMI PERBATASAN 16 Strategi dan Model Pengembangan Wilayah Perbatasan Kalimantan
a. Ekonomi Wilayah Perekonomian di perbatasan Kalimantan masih didominasi Oleh sektor pertanian. Hal ini bisa dilihat dari persentase terhadap total PDRB di tiap- tiap kabupaten. Walaupun hampir semuanya mengalami penurunan persentase, tetapi sektor pertanian ini masih merupakan tulang punggung perekonomian terutama di perbatasan. Sektor berikutnya yang dominan adalah perdagangan dan industri. Di sebagian besar kabupaten, sektor perdagangan merupakan sektor kedua setelah pertanian Yang merupakan penyumbang terbesar bagi PDRB-nya, baru kemudian sektor industri. Namun beberapa kabupaten Iain seperti Sanggau, sektor industri menyumbang lebih besar dibanding sektor perdagangan. Semakin ke pedalaman suatu kabupaten semakin besar pula peran dan kontribusi sektor primer (produksi). Ketersediaan infrastruktur sangat berpengaruh terhadap aktivitas perekonomian suatu daerah, khususnya di kabupaten daerah perbatasan. Sebagian besar penduduk di wilayah perbatasan bermata pencaharian di bidang pertanian. Petani Yang ada sebagian besar masih bercocok-tanam dengan sistem ladang berpindah. Selain itu terdapat pula kelompok masyarakat perambah hutan yang mencari hasil hutan sebagai mata pencaharian utama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mata pencaharian Iain adalah di bidang perikanan, sebagai pedagang, buruh, dan Pegawai Negeri Sipil/TNI/PoIri. b. Perdagangan Lintas Batas Untuk melihat kegiatan perekonomian di pos lintas batas, dapat dilihat dari banyaknya kendaraan Yang keluar dan masuk melalui Pintu perbatasan. Jumlah kendaraan yang melintasi perbatasan di Entikong, khususnya yang berasal dari Kalimantan Barat ke Sarawak, mengalami peningkatan Yang sangat signifikan setiap tahunnya. Gambaran Iain dari tingginya kegiatan perekonomian di perbatasan dapat dilihat pula dari arus nilai barang yang selama ini terjadi. Pada tahun 2000 tercatat Surplus arus bat-ang untuk Indonesia senilai Rp 2,6 milyar. Volume perdagangan antat-a Sarawak dengan Indonesia juga masih sangat kecil. Selama tahun 2000 nilai impor Sarawak dari Indonesia berjumlah sekitar RM 2.000.000. Surplus perdagangan antara Sarawak dengan Indonesia pada tahun tersebut masih berpihak kepada Indonesia. Perdagangan lintas batas antara Sabah dan Indonesia melalui pelabuhan Tawau sepanjang tahun 2000, tercatat sebesar RIM 83.825.007.89, yang terdiri dari impor sebesar RM 71.658.193.37, dan ekspornya sebesar RIM 19.408.777,84. Secara keseluruhan surplus dari perdagangan lintas batas Kondisi Wilayah Perbatasan Kalimantan 17
antara Sabah dan Indonesia melalui pelabuhan Tawau adalah sebesar RIM 59.252,53. Perdagangan lintas batas tidak hanya memperdagangkan produk hasil dari daerah perbatasan saja, namun meliputi juga berbagai produk hasil dari daerahdaerah diluar wilayah perbatasan. Dengan adanya hubungan pola perdagangan lintas batas ini, barang-barang dari Indonesia yang masuk ke Sabah terutama kayu bantalan, kayu balak, kayu gergajian (papan) serta rotan mentah. Disamping itu barang-barang lainya yang masuk ke Sabah seperti kayu malam, sabun, pakaian, kerupuk, gula merah, permen, battery, pasta gigi, udang kering dan udang basah serta lain sebagainya. Ekspor dari Sabah ke Indonesia terutama adalah wafer, soft drink, pakaian bekas (used clothing), telur ayam, biskuit, amonium nitrate, mi instan, dan barang- barang lain sebagainya. Perdagangan lintas batas di wilayah perbatasan Kalimantan dewasa ini cukup besar jika dilihat dari volume maupun nilainya. Wilayah perbatasan sebagai perlintasan arus keluar masuk barang maupun jasa tampaknya sudah mulai menjadi pusat aktivitas perdagangan. Tingginya arus keluar masuk barang dan manusia di perbatasan ini tidak clapat dihindari karena adanya kegiatan ekonomi dan perdagangan antara kedua negara. Adanya permintaan (demand) terhadap barang ataupun jasa dari Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur oleh Serawak dan Sabah, demikian juga permintaan terhadap barang dari Serawak, akan menimbulkan pergerakan perdagangan di wilayah perbatasan tersebut. Potensi perdagangan komoditi antara kedua negara melalui perbatasan cukup besar. Namun karena lemahnya pengawasan dan penegakan hukum sehingga muncul kegiatan-kegiatan ilegal, maka potensi tersebut tidak clapat dinikmati sebagai pendapatan negara maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Bahkan lebih buruk Iagi setiap tahun negara dan daerah dirugikan oleh kegiatan ilegal di perbatasan ini. Kegiatan ekonomi lintas perbatasan selain itu perdagangan komoditi adalah pergerakan jasa, dalam hal ini lalu lintas tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Serawak dan Sabah yang cukup tinggi intensitasnya. Jumlah TKl yang bekerja di Serawak dan Sabah yang melintas lewat pos lintas batas cukup tinggi. Dari data yang tersedia jumlah XVNI yang melintasi PPLB Entikong dan Nunukan setiap bulannya mencapai belasan ribu orang setiap bulannya. Sebagian besar dari WNI yang melintasi perbatasan ini merupakan TICI yang bekerja di Serawak. 4. KEPENDUDUKAN DAN SOSIAL BUDAYA 18 Strategi dan Model Pengembangan Wilayah Perbatasan Kalimantan
a. Penduduk dan Budaya Jumlah penduduk Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur yang tinggal di wilayah perbatasan pada tahun 2000 diperkirakan berjumlah sekitar 239 juta jiwa. Dengan luas wilayah yang cukup luas meliputi tujuh kabupaten di dua provinsi, jumlah ini relatif cukup kecil dilihat dari kepadatan atau rata- rata jiwa per kilometer persegi. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa salah satu persoalan bagi daerah perbatasan adalah kurangnya sumberdaya manusia untuk mengisi dan melaksanakan pembangunan di daerah. Laju pertumbuhan penduduk Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur per tahun selama kurun waktu 1990 - 2000 sebesar 1,53 persen dan 1,91 persen. Tingginya angka Iaju pertumbuhan ini dipengaruhi oleh program transmigrasi yang dilaksanakan di Kalimantan Barat dan sebagian di Kalimantan Timur. Sementara itu, persebaran penduduk terjadi tidak merata antara satu daerah dengan daerah Iainnya. Dari Tabel 2.1 terlihat bahwa jumlah penduduk di wilayah perbatasan Kalimantan Barat relatif kecil dengan persebaran penduduk yang tidak merata. Kondisi di lapangan menunjukkan pusat-pusat permukiman masyarakat tersebar dalam kelompok-kelompok kecil dan tidak merata. Pertumbuhan penduduk paling tinggi, di atas rata-rata berada di Kecamatan Ketungau Hulu (3,33 persen) dan Ketingau Tengah (2,79 persen). Tabel 2.1. Penduduk Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat Luas Wilayah (km 2) Penduduk Tahun No Kabupaten/Kecamatan 1991 1998 2 3 Kab. Sambas a. Kec.PaIoh b. Kec. Sajingan Besar Kat). Bengkayang a. Kec. Jagoi Babang b. Kec. Seluas Kab. Sanggau a. Kec. Sekayam 3,050.40 1.692,30 1.358,10 2.336,00 855, 1.481,00 1.347,90 19.416 22.181 13.337 28.029 22.523 7.560 13.956 12.479 21.498 Kondisi Wilayah Perbatasan Kalimantan 19
4 5 Kab. Sintang a. Kec. Ketungau Hulu b. Kec. Ketingau Tengah Kab. Kapuas Hulu a. Kec. Empanang b. Kec. Badau c. Kec. Batang Lupar d. Kec. Embaloh Hulu e. Kec. Putussibau 4.320,60 2.138,20 2.182,40 15.770,90 805,80 700,00 1.332,90 3.457,90 9.474,30 13.655 18.831 5.201 3.303 4.235 4.875 23.713 18.657 24.620 2.591 3.991 4.691 5.269 14.885 Sun-ber• Bappeda Rovinsi Kalin-Bntan Barat Pada tabel 2.2 terlihat bahwa pertumbuhan penduduk rata-rata per tahun dalam dekade 1999-2000 sebesar 1,91 persen. Pertumbuhan penduduk di atas rata-rata berada di Kecamatan Kayan Hulu (4,14 persen), Kayan Hilir (2,62 persen) dan Long Pahangai (2,43 persen). Sebagian besar penduduk di kabupaten-kabupaten perbatasan adalah suku Dayak dan suku Melayu. Suku Iainnya adalah Jawa, Batak, Sunda dan Iain-lain, yang menetap karena program transmigrasi maupun untuk berusaha di sekitar perbatasan. Suku Dayak dan Melayu di Indonesia ini memiliki tali persaudaraan dengan suku yang sama di Negara Bagian Serawak dan Sabah, Malaysia. Potensi budaya kedua suku mayoritas di wilayah perbatasan antara Iain meliputi: a) Rumah Betang Panjang suku Dayak yang tersebar di beberapa kecamatan. Rumah Betang Panjang di Sungai Ulok Palin Kecamatan Embaloh Hilir merupakan rumah betang panjang tertua dan terpanjang yang ada di Kalimantan Barat b) Tenunan khas suku Dayak c) Anyam-anyaman rotan dan manik-manik d) Seni budaya tradisional masing-masing anak Suku Dayak dan Melayu. Tabel 2.2. Penduduk Wilayah Perbatasan Kalimantan Timur No. Kabupaten/Kecamatan Luas Wil. (Ha) Penduduk Tahun 1990 2000 20 Strategi dan Model Pengembangan Wilayah Perbatasan Kalimantan
1 . Kab. Kutai Barat a. Kec. Long Pahangai b. Kec. Long Apari 342,040 549,070 3,358 2,305 4,349 3,459 2. Kab. Nunukan a. Kec. Nunukan b. Kec. Sebatik c. Kec. Lumbis d. Kec. Krayan 3. Kab. Malinau 567,210 227,559 331,030 311,420 28,432 18,322 6,370 7,964 28,432 20,884 7,584 8,740 a. Kec. Long Pujungan b. Kec. Kayan Hulu c. Kec. Kayan Hilir 580,800 2,842 5,412 1,023 3,268 5,150 3,459 Sumber: Hasil Sensus tahun 1990 dan tahun 2000 b. Pendidikan Tingkat pendidikan masyarakat di wilayah perbatasan relatif lebih rendah. Persebaran sarana dan prasarana pendidikan yang tidak dapat menjangkau desadesa yang letaknya tersebar dengan jarak yang berjauhan, mengakibatkan pelayanan pendidikan di wilayah perbatasan tertinggal dibanding daerah lain. Di samping sarana pendidikan yang sangat terbatas, minat penduduk terhadap pendidikan pun masih relatif rendah. Fenomena ini dapat dilihat dari banyaknya penduduk daerah perbatasan yang meninggalkan desa untuk bersekolah namun tidak menamatkan sekolahnya. Seringkali sekolah- sekolah di wilayah perbatasan terpaksa tutup karena murid-muridnya meninggalkan sekolah untuk memanen hasil pertanian mereka. Sebagai akibat rendahnya tingkat pendidikan dan mudahnya akses informasi yang diterima dari negara tetangga melalui siaran televisi, radio, dan interaksi langsung dengan penduduk di negara tetangga maka orientasi kehidupan seharihari penduduk di perbatasan lebih mengacu kepada Serawak-MaIaysia dibanding kepada Indonesia. Kondisi ini tentunya sangat tidak baik terhadap rasa kebangsaan dan potensial memunculkan aspirasi disintegrasi. Sebaran penduduk asli di wilayah perbatasan ditunjukkan pada Gambar 2.5 Terlihat bahwa beberapa suku terdapat baik di wilayah Indonesia maupun di wilayah Malaysia. Ini mengindikasikan adanya hubungan sosial dan budaya yang erat antara masyarakat perbatasan di kedua negara. c. Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kondisi Wilayah Perbatasan Kalimantan 21
Budaya hidup sehat masyarakat di wilayah perbatasan umumnya masih belum belum berkembang. Hal tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat tentang kesehatan dan pencegahan penyakit yang diperburuk lagi dengan keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan serta tenaga medis. Sebelum tahun 1980-an banyak penduduk perbatasan yang berobat ke Serawak karena mudah dijangkau dan biayanya lebih murah. Namun saat ini jumlah penduduk Indonesia di perbatasan yang berobat ke Sarawak semakin sedikit karena setiap kecamatan kini telah memiliki puskesmas. Selain itu dengan semakin intensifnya penanganan pemerintah di sektor kesehatan maka perilaku hidup sehat pada masyarakat secara berangsur-angsur mulai meningkat. ini disebabkan rendahnya Sarana dan prasarana kesehatan yang ada di Kalimantan Barat pada tahun 2000 tercatat sebanyak 190 puskesmas, 716 puskesmas pembantu, dan 261 Puskesmas Keliling. Sedangkan jumlah rumah sakit sebanyak 23 buah dengan jumlah tempat tidur sebanyak 2.008 buah. Di bidang kesejahteraan sosial, kegiatan yang dilaksanakan di Kalimantan Barat menyangkut pengentasan fakir miskin, penanganan penderita cacat, korban bencana alam, dan penyandang masalah sosial. 22 Strategi dan Model Pengembangan Wilayah Perbatasan Kalimantan
d. Mobilitas Penduduk Lintas Perbatasan Kondisi Wilayah Perbatasan Kalimantan 23
Kegİatan lintas batas perbatasan tradisional antara penduduk Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur ke Serawak dan Sabah, Malaysia telah berlangsung sejak lama karena adanya hubungan kekerabatan antara kedua belah pihak, khususnya suku Dayak dan Melayu, serta mudahnya aksesibilitas ke Serawak maupun Sabah. Hubungan transportasi ke Serawak lebih mudah karena melaluİ jalan darat, sedangkan hubungan ke kota-kota di Kalimantan Barat dilakukan melaluİ sungaİ dengan sarana prasarana yang terbatas dan jarak tempuh yang cukup jauh. Selain hubungan kekerabatan, Serawak memİlİki daya tarik ekonomi bağ penduduk Kalimantan di perbatasan untuk mencarİ nafkah. Perkembangan sosial ekonomi yang cukup pesat di Serawak dan Sabah mengakibatkan penduduk di wİlayah perbatasan cenderung berorİentasİ ke Serawak dan Sabah karena peluang dan kesempatan kerja yang lebih terbuka luas, baİk di perkebunan, bangunan, maupun sektor perdagangan Oasa). Dİ sisi lain, ethos kerja penduduk Serawak dan Sabah yang cenderung menolak bekerja sebagaİ tenaga buruh membuat kesempatan kerja bagİ para İmigran Indonesİa terbuka luas. Dengan demİkİan, kegİatan lintas batas saat İni tidak terbatas pada penduduk lokal saja melainkan pendatang darİ daerah lain yang İngin mencarİ nafkah di Serawak dan Sabah. Dengan telah ditentukannya tapal batas perbatasan Kalimantan Barat (Indonesia) dengan Serawak (Malaysia) melaluİ pembangunan pilar sepanjang garis perbatasan, maka sejak 26 Mei 1967 mobilitas penduduk lintas batas diatur dengan mendirİkan Pos Lİntas Batas di wİIayah perbatasan. Pada Oktober 1990 dibuka pos lintas batas İnternasional pertama di Deşa Entikong dan Jagoi Babang. Dİ kedua pos İni sejak 1 Oktober 1990 dibuka Kantor Imİgrasİ dan Kantor Bea Cukai untuk menangani lalü lintas orang dan barang darİ dan ke Serawak. Dengan didirikannya Pos Lintas Batas İni mobilitas orang dan barang harus menggunakan İzin dan dikenakan peraturan kepabeanan. Darİ SıırveJ KMÛımgan Asing yang dikumpulkan oleh Kantor Imİgrasİ Entikong diketahu jumlah kedatangan baİk warga negara asing maupun warga negara Indonesİa darİ luar negerİ lebih banyak. ini disebabkan banyak tenaga kerja Indonesİa (TKİ) di luar negerİ, khususnya di Malaysia. Dalam tabun 2000 rata-rata kedatangan Yarga Negara Indonesİa per bulan sebanyak 12.967 orang sedangkan Warga Negara Asing sebanyak I. 810 orang Rata-rata keberangkatan warga yarga Negara Indonesia sebanyak 14.802 orang dan 142 orang warga negara asing. e. Perdagangan Manusia (Trafficking Persons) 24 Strategi dan Model Pengembangan Wilayah Perbatasan Kalimantan
'Perdagangan manusİa' atau TraffickingPerson merupakan salah satu persoalan yang sering terjadİ di wİIayah perbatasan Kalimantan Barat maupun Kalimantan Timur. Traffıcking person mengacu pada Protocol to Prevent, Sııppres and Pımish Traffİckİng Persons, Especial/J LVomen and Children, adalah: penerimaan, pengangkutan, pengiriman, penyembunyian, atau penerimaan orang dengan maksud untuk memberlakukan atau menggunakan kekerasan atau bentukbentuk tekanan Iain dari penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau suatu kedudukan yang sifatnya mudah atau dari pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan-keuntungan guna mencapai kesepakatan dari orang Iain yang memiliki kontrol terhadap orang Iain. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan manusia ini sangat beragam. Beberapa diantaranya ialah: kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga, konflik sosial, peperangan, rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya kesempatan kerja, lemahnya penerapan hukum, serta pengaruh gaya hidup yang hedonistik. Terbatasnya fasilitas umum dan infrastruktur serta kesempatan kerja yang tersedia di wilayah perbatasan mendorong penduduk untuk menyeberang ke Malaysia untuk bekerja di sektor tinggi sehinga perkebunan Yang memunculkan praktek perdagangan manusia. tidak membutuhkan ketrampilan 5. HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN a. Fasilitas Kepabeanan, Imigrasi, Karantina dan Kemanan (CIQS) CIQS (Custom, Immigration, Quarantine and Security) merupakan fasilitas yang ada di areal pos lintas batas (PPLB) yang mengatur dan mengelola bea cukai (kepabeanan), keimigrasian, karantina dan keamanan. Sebagai sarana "penyaring" terhadap keluar-masuknya barang ke dan dari Serawak, CIQS melibatkan instansi terkait seperti Ditjen Bea Cukai (Depkeu), Ditjen Imigrasi (Departemen Kehaliman & HAIM), Badan Karantina (Departemen Pertanian) dan aparat keamanan (Kepolisian). Beberapa fasilitas CIQS yang berada di PPLB Entikong masih belum dapat berfungsi sebagaimana seharusnya. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya jumlah dan kualitas sumberdaya manusia yang ditugaskan di tempat tersebut dan minimnya fasilitas yang mendukung berfungsinya CIQS. b. Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Pos perbatasan yang sering disebut sebagai Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) merupakan gerbang atau Pintu masuk-keluar di wilayah Kondisi Wilayah Perbatasan Kalimantan 25
perbatasan. Pos lintas batas di Entikong yang resmi dibuka tahun 1991 dapat ditempuh dari Pontianak dengan perjalanan sekitar 6 sampai 8 jam menggunakan bus atau kendaraan roda empat Iainnya. Di PPLB terdapat Kantor Imigrasi dan Kantor Bea Cukai untuk mengurus lalu lintas orang dan barang ke dan dari Serawak. Setiap penduduk Yang melintasi pos tersebut harus menggunakan paspor dan atau Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP). Sebagai Pintu gerbang negara, pos pemeriksa lintas batas Entikong diharapkan dapat meningkatkan hubungan sosial, ekonomi dan budaya antar negara, khususnya antar warga perbatasan kedua negara. Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong ditetapkan sebagai Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) darat yang ada di Indonesia dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 16 Agustus 1993. Tetapi kewenangan imigrasi hanya menyangkut administrasi pelintas batas saja, sedangkan pengelolaan PPLB secara umum diatur oleh peraturan yang mengikat semua pihak yang terkait. Pengelolaan yang selama ini berjalan belum memiliki dasar hukum yang memadai, karena bersifat sementara (ad hoc), dan Ketua KK Sosekda Kalimantan Barat ditunjuk untuk mengelola PPLB Entikong ini. Kewenangan pengelolaan PPLB sebenarnya masih merupakan kewenangan pemerintah pusat, sebagaimana tercantum dalam pasal 7 UU Nomor 22 Tahun 1999. Disebutkan bahwa kewenangan Pemerintah Pusat tersebut meliputi kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain. c. Pilar Perbatasan Pilar perbatasan merupakan tanda yang memisahkan wilayah suatu negara dengan negara lain. Pilar perbatasan atau garis perbatasan ditentukan berdasarkan kesepakatan atau perjanjian (traktat) kedua belah pihak. Pada umumnya garis perbatasan yang disepakati dalam perjanjian adalah batas- batas alam seperti sungai (watershed boundapies). Pilar-pilar perbatasan yang berrada di sepanjang garis perbatasan darat antara Indonesia (Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur) dan Malaysia (Serawak dan Sabah) dibangun sebagai tanda demarkasi batas negara kedua pihak. Saat ini pilar-pilar tersebut dalam kondisi rusak dan sengaja dipindah oleh pihak-pihak tertentu sehingga menyebabkan kaburnya batas-batas perbatasan negara. Akibatnya banyak wilayah Indonesia yang masuk kedalam wilayah Malaysia. Kerusakan dan pindahnya pilar-pilar di perbatasan Kalimantan Barat menyebabkan Indonesia kehilangan sekitar 200 hektar hutan wilayah Republik Indonesia, masuk menjadi wilayah Malaysia, dan di beberapa bagian, ada pilar pembatas yang berpindah 26 Strategi dan Model Pengembangan Wilayah Perbatasan Kalimantan
sehingga wilayah Indonesia menyempitl . Ancaman hilangnya sebagian wilayah RI di perbatasan Kalimantan Barat dengan Malaysia Timur akibat rusaknya patok batas negara yang sedikitnya kini telah mencapai 21 patok yang terdapat di Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, memerlukan perhatian yang serius bagi pihak terkait. Selain di Kabupaten Bengkayang, kerusakan patok-patok batas ini juga terjadi di wilayah Kabupaten Sintang dan Kapuas Hulu, masing-masing berjumlah tiga dan lima patok2 1 Rompas, 21 Juni 2 Media Indonesia, 23 Juni 2001 d. Keamanan dan Pertahanan Perbatasan Beberapa jenis kejahatan Yang sering terjadi di wilayah perbatasan adalah penyelundupan kayu, BBM dan kendaraan bermotor, TKI ilegal, penyeberangan ilegal, perdagangan manusia dan sebagainya. Hal ini terjadi karena terbatasnya aparat dan sarana keamanan serta masih rendahnya kemampuan dalam menangani dan mengantisipasi persoalan-persoalan di perbatasan. Di pihak Iain area pengawasan terhadap aktivitas masyarakat yang membentang di sepanjang perbatasan sangat Iuas. Meskipun pihak keamanan Indonesia sudah menjalin kerjasama dan kesepakatan dengan pihak keamanan Malaysia dalam penanganan tindak kejahatan, termasuk di dalamnya tukar menukar informasi kejahatan antar-negara namun tetap menuntut kemampuan operasional aparat keamanan setempat untuk menghentikan segala pelanggaran hukum yang terjadi. itu untuk meningkatkan penanganan permasalahan perbatasan negara, terutama di Kalimantan, pemerintah Indonesia dan Malaysia sedang merencanakan untuk melakukan perubahan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding - MOU) mengenai pengamanan perbatasan. Perubahan itu dilakukan karena nota kesepahaman sebelumnya yang dibuat tahun 1984 dinilai perlu ada penyesuaian. Pada nota kesepahaman yang ditandatangani di Malaysia tersebut disebutkan bahwa tujuan dari kerjasama dibidang keamanan kedua negara adalah untuk meningkatkan dan memperkuat hubungan dan kerjasama yang telah ada antara kedua negara serta untuk memperoleh hasil Yang menyeluruh dan praktis dalam mengatasi masalah-masalah keamanan disepanjang perbatasan bersama kedua negara. Sementara Sementara itu dalam hal pertahanan, Departemen Pertahanan RI berwenang mengeluarkan kebijakan patroli di perbatasan, dengan Panglima TNI sebagai pelaksana lapangan. Selama ini Pemerintah mengutamakan pendekatan keamanan (secwity approach) di wilayah perbatasan sesuai Kondisi Wilayah Perbatasan Kalimantan 27
dengan ketentuan selama ini. Di perbatasan Kalimantan Barat-Serawak (Malaysia) misalnya, ada Korem 121 Tanjungpura dengan tiga batalyon organik 641, 642, dan 643 yang bertugas secara reguler di perbatasan. Pendekatan keamanan itu kurang disertai dengan pendekatan kesejahteraan (Prosperity anmach) Yang potensial untuk meredam dampak negatif dari berbagai kegiatan masyarakat dan kesenjangan di wilayah perbatasan. Di pihak Iain Malaysia telah menangkap peluang ekonomi yang terbuka di perbatasan. Di kedua Negara Bagian Malaysia yang berbatasan dengan Indonesia (Serawak dan Sabah) telah dikembangkan berbagai kegiatan ekonomi seperti perkebunan, pariwisata, industri, perdagangan dan berbagai kegiatan produktif Iainnya. 28 Strategi dan Model Pengembangan Wilayah Perbatasan Kalimantan
6. INFRASTRUKTUR PERBATASAN a. Transporatsi Perbatasan Kalimantan memİlİkİ karakteristik yang berbeda antara Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Dengan medan yang relatif datar dan bergelombang, wilayah perbatasan Kalimantan Barat sangat memungkinkan dibangun jalan raya sejajar perbatasan, sedangkan untuk Kalimantan Timur, dengan fisİk yang berbukit-bukit, sangat sulİt untuk membangun jalan sejajar perbatasan sehingga perlu dibangun tegak lurus perbatasan, serta masih sangat mengandalkan transportasi udara dan sebagian lagi transportasi laut. Wilayah perbatasan di Kalimantan Timur sepertİ yang ada di Kabupaten Kutaİ Barat dan Malinau, lokasİnya hanya dapat dijangkau melaluİ penerbangan perintİs atau menggunakan perahu khusus yang dapat melaluİ sungaİ-sungaİ berjeram. Sedangkan wİIayah perbatasan yang ada di Kalimantan Barat, hampİr semua lokasİnya dapat dijangkau melaluİ jalan darat. Permasalahannya adalah belum adanya jalur jalan yang memadai untuk dilalui oleh kendaraan roda empat, kecuali melaluİ Entikong, Kabupaten Sanggau. Wilayah-wilayah perbatasan di Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sintang, maupun Kapuas Hulu, kondisi jalannya sangat buruk dan ada yang hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda dua. Saat İni semua kecamatan (22 kecamatan) di Kabupaten Sanggau sudah dapat dijangkau oleh kendaraan roda empat, walaupun belum semua jalannya beraspal. Berdasarkan statusnya, pada tahun 1999 jalan negara di Kabupaten Sanggau adalah sepanjang 351,5 km, jalan provinsi sepanjang 226,20 km, dan jalan kabupaten sepanjang 1.333,65 km yang menghubungkan kecamatankecamatan di Kabupaten Sanggau. Kondisi jalan pada umumnya mengalamİ kerusakan, bahkan ada yang mengalamİ rusak berat. Sedang di wilayah perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu, sarana dan prasarana transpotasi yang menghubungkan antar kecamatan dan İbukota kabupaten masih sangat minim. Jalan lintas utara sebagaİ jalan yang menghubungkan antar kecamatan di daerah perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu sepanjang 260.240 km. Kondisi jalan sebagİan beşar rusak dan sarana transportasi masih terbatas menyebabkan tinggİnya tarif angkutan umum. Rute angkutan kendaraan umum terdİrİ darİ: Putussibau - Badau dan Putussibau - Benoa Martinus. Sedangkan fasilitas terminal angkutan umum belum tersedia. Pola jarİngan jalan di wİlayah perbatasan di tunjukkan pada Gambar 2.6. b. Komunikasi Strategi dan Model Pengembangan Wilayah Perbatasan Kalimantan
Jaringan komunikasi seperti telepon umum, telepon seluler, pos, siaran televisi dan radio di wilayah perbatasan Kalimantan secara umum sudah terjangkau, hanya telepon seluler masih belum dapat digunakan menggunakan provider Indonesia, tetapi masih harus menggunakanþrozider milik Malaysia, kecuali di beberapa tempat yang memang sudah berkembang seperti di Nunukan. Perkembangan teknologi telekomunikasi seperti pemanfaatan V-Sat dan Gelombang Micro dan telepon satelit untuk komunikasi sudah banyak dimanfaatkan. Sedangkan pemanfaatan internet sampai di kota-kota kabupaten saat ini masih sangat terbatas. 7. Kerjasama Ekonomi Multilateral dan Bilateral a. Kerjasama Multilateral Kerjasama ekonomi Indonesia dengan negara-negara tetangga telah dilaksanakan dan disepakati dengan pembentukan sebuah wilayah Kerjasama Ekonomi Sub Regional (KESR). Wilayah Kerjasama Ekonomi Sub Regional didefinisikan sebagai wilayah-wilayah yang memiliki potensi sumberdaya unggulan dan secara geografis berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga yang sedang melaksanakan proses integrasi ekonomi dan sebagai zona Gambar 2.6. Jaringan Transportasi Darat 30 Strategi dan Model Pengembangan Wilayah Perbatasan Kalimantan
investasi yang berorientasi keluar, bergeser dari keunggulan komparatif (comParative advantage) menuju keunggulan kompetitif (comþefitive advantage) subregional dengan tujuan menciptakan perdagangan (trade creation) serta secara bilateral atau multilateral sepakat untuk menjalin hubungan hubungan kerjasama ekonomi sub-regional. Kerjasama ini diprioritaskan dalam bidang perdagangan, perhubungan udara dan laut, pariwisata, energi, kehutanan pengembangan sumberdaya manusia dan mengatasi masalah ketenagakerjaan. Kerjasama ekonomi sub- regional yang telah disepakati dengan negara-negara tetangga ASEAN dan Australia, antara Kerjasama Segitiga Pertumbuhan IMS-GT (Indonesia-Ma/gysian- SingaPore Gmwth T'iangle) yang dahulu dikenal dengan Kerjasama Segitiga Pertumbuhan SIJORI (Singapore-Johor-Riau). Kerjasama Segitiga Pertumbuhan IMT-GT (Indonesia-Malaysia- Thailand Growth Tñangle). Kerjasama Wilayah Pertumbuhan ASEAN Timur, BIÍMP-EAGA (Brunei Darrussa/am - Indonesia - Malaysia - Philipines East Asean Growth Area), yang meliputi beberapa provinsi di Sulawesi dan Kalimantan di Indonesia, Mindanao di Filipina, Sabah, dan Brunei Darussalam. Australia-Indonesia DevelopmentArea (AIDA) yang meliputi beberapa provinsi di Indonesia Timur seperti NTB, NTT, Maluku, Papua. Dalam upaya mendorong kerjasama ekonomi sub-regional antar daerahdaerah dari negara-negara tetangga, pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 13 Tahun 2001 tentang pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama Sub Regional. Tim ini beranggotakan beberapa Menteri dan beberapa Gubernur dengan tugas utama sebagai berikut: Menyusun dan merumuskan kebijakan yang tepat, guna mendorong pertumbuhan ekonomi dalam rangka Kerjasama Ekonomi Sub Regional; Melakukan pembicaraan dan perundingan baik bilateral maupun multilateral dengan pemerintah negara yang terlibat dalam skema kerjasama ekonomi sub-regional mengenai hal-hal yang berkaitan dengan upaya pengembangan dan pelaksanaan kerjasama ekonomi sub- regional; Mengkaji kemungkinan pembentukan kerjasama ekonomi sub-regional yang baru clan atau mengkaji kemungkinan untuk merestrukturisasi kerjasama ekonomi sub-regional yang sudah ada; Kondisi Wilayah Perbatasan Kalimantan 31
Melaporkan perkembangan kerjasama ekonomi sub-regional kepada Presiden; dan Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Presiden bagi pengembangan Kerjasama Ekonomi Sub Regional. b. Kerjasama Bilateral Kerjasama bilateral antara pemerintah Indonesia dengan Malaysia mengenai perbatasan sampai saat ini masih tetap berjalan dengan baik dan selama ini lebih banyak dilakukan dalam kerangka kerjasama bilateral dengan Sosek Malindo. Sosek Malindo merupakan kerjasama di bidang sosial ekonomi yang dilandasi oleh latar belakang politis mengenai wilayah perbatasan Malaysia (Serawak dan Sabah) dengan Indonesia (Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur). Forum Sosek Malindo mengadakan pertemuan setahun sekali dengan tempat saling bergantian antara Indonesia dan Malaysia. Dalam struktur yang lama, Sosek Malindo diketuai Oleh General Border Committee (GBO di masingmasing negara dan untuk Indonesia Ketua GBC adalah Panglima TNI. Di bawah GBC telah dibentuk pula kelompok kerja (KK) Sosek Malindo di tingkat provinsi/negeri yang ditujukan untuk: I) Menentukan proyek-proyek pembangunan sosial ekonomi yang digunakan bersama. 2) Merumuskan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan sosial ekonomi di wilayah perbatasan. informasi mengenai 3) Melaksanakan pertukaran proyek-proyek pembangunan sosial ekonomi di wilayah perbatasan bersama. 4) Menyampaikan laporan kepada ICK Sosek Malindo tingkat pusat mengenai pelaksanaan kerjasama pembangunan sosial ekonomi di wilayah perbatasan. Selain dikoordinasikan Oleh Panglima TNI selaku ketua GBC Indonesia, KIK Sosek Malindo juga melibatkan Menteri Luar Negeri masing-masing negara selaku ketuaJoint Committee Meeting 0 CM) dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk membicarakan pembicaraan kerjasama bilateral dan pengembangan wilayah perbatasan Kalimantan antara pemerintah Malaysia dan pemerintah RI. Namun, dalam rapat antar- departemen di Mabes TNI pada 3 Juli 2000 telah dibahas mengenai perubahan struktur organisasi GBC menjadi sebagai berikut: (struktur organisasi Sosek Malindo saat ini dapat dilihat pada Gambar 2.7). General Border Committee (GBC) diketuai Oleh Menteri Pertahanan dan dilengkapi dengan 5 (lima) Sub Komite, yaitu: 32 Strategi dan Model Pengembangan Wilayah Perbatasan Kalimantan
I. Staff Planning Committee (SPC), diketuai Oleh Kasum TNI. 2. Sub Komite Keamanan Perbatasan, diketuai Oleh Mabes TINI. 3. Sub Komite Sosio Ekonomi (SOSEK), diketuai Oleh Depdagri 4. Sub Komite Penegasan Batas Wilayah, diketuai Oleh Depdagri atau Dephan. 5. Sub Komite Penanggulangan Bencana dan Kecelakaan, diketuai Oleh Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanggulangan Pengungsi yang dibentuk dengan Keppres No.3 Tahun 2001. Gambar 2.7. Struktur Organisasi Kerjasama Pembangunan Sosio - Ekonomi Wilayah perbatasan Malaysia - Indonesia (KK SOSEK MALINDO) Selama pelaksanaannya hampir 18 tahun, Sosek Malindo telah berhasil mempererat hubungan kerjasama bilateral antara Sarawak dan Kalimantan di bidang pariwisata, kesehatan, sosial ekonomi dan pendidikan. Namun demikian, KK Sosek Malindo masih memiliki kelemahan yaitu belum terciptanya suatu keterkaitan (inteýace) dengan program pengembangan wilayah khusus lainnya seperti BIMP-EAGA, yang relevan untuk Kondisi Wilayah Perbatasan Kalimantan 33
dikembangkan secara integratif dan komplementatif dengan KK Sosek Malindo. 8. KELEMBAGAAN PENGELOIAAN PERBATASAN Salah satu persoalan mendasar dalam penanganan perbatasan adalah persoalan kelembagaan pengelola perbatasan. Penanganan perbatasan yang selama ini dilakukan oleh suatu lembaga atau forum yang dirasakan belum mencapai hasil-hasil yang optimal. Hal ini terjadi karena penanganan yang dilakukan belum dilaksanakan secara terpadu dengan mengintegrasikan seluruh sektor terkait. Penanganan perbatasan yang dilakukan masih bersifat parsial, temporal dan ad hoc dengan leading sector yang berbeda- beda sehingga tidak memberikan hasil yang optimal. Upaya yang telah ditempuh pemerintah dalam menangani persoalan perbatasan dilakukan melalui beberapa kepanitiaan (committee), antara lain: a) General Border Committee (GBC) RI - Malaysia yang diketuai oleh Panglima TNT. b) Joint Border Committee UBC) antara Indonesia - Papua New Guinea diketuai oleh Menteri Dalam Negeri. c) Joint BorderCommitteeRI-UNTAET (Timor Leste) diketuai oleh Dirjen PUM Depdagri. d) Joint Comimission Meeting RI-Malaysia (JCM) diketuai oleh Menteri LuarNegeri yang sifatnya adalah kerjasama bilateral. 34 Strategi dan Model Pengembangan Wilayah Perbatasan Kalimantan
Bab 111 Model Pengembangan Wilayah Perbatasan Pegembangan wilayah perbatasan pada dasarnya bertujuan untuk ekonomi dan menciptakan dan meningkatkan kegiatan-kegiatan perdagangan antara kedua negara yang akan memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat dan peningkatan pendapatan negara melalui kegiatan ekspor dan impor. Lokasi wilayah perbatasan darat di Kalimantan pada umumnya homogen, yaitu berada pada areal hutan yang telah dikembangkan dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan yang terbatas. Berdasarkan pemahaman terhadap kondisi alam, permasalahan dan kebijakan sebagaimana dikemukakan sebelumnya, wilayah perbatasan di Kalimantan dapat dikembangkan dengan model- model pengembangan wilayah, sebagai berikut: (I) model pusat pertumbuhan, (2) model transito, (3) model stasion riset dan wisata ekologi, (4) model kawasan agropolitan, dan (5) model kawasan perbatasan laut. tersebut memiliki Setiap model pengembangan wilayah perbatasan komponen pembentuk masing-masing yang sifat (karakteristik) dan kebutuhan pengembangannya. Dalam pengembangan modelmodel kawasan di atas pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing lokasinya serta kebijakan pemerintah. sesuai dengan 1. MODEL PUSAT PERTUMBUHAN Pengembangan pusat pertumbuhan di wilayah perbatasan perlu dilakukan secara bertahap, mulai dari usaha perdagangan dan jasa, pergudangan, industri sampai kegiatan prosesing yang menggunakan bahan baku dari kedua negara, sehingga dibutuhkan suatu kawasan berikat dan pelabuhan bebas (dry þorÔ. Kondisi Wilayah Perbatasan Kalimantan 35
Pengembangan wilayah perbatasan menjadi pusat-pusat pertumbuhan sangat dibatasi oleh faktor alam. Dengan panjang perbatasan di Kalimantan sekitar I .800 km, maka pengembangan kawasan-kawasan industri ini perlu disesuaikan dengan pusat-pusat pertumbuhan yang ada di negara tetangga. Pusat-pusat pertumbuhan baru ini diharapkan menjadi kota-kota perbatasan yang maju dengan tingkat kemakmuran yang lebih baik dibandingkan wilayah-wilayah di sekitarnya. Sistem kota-kota di perbatasan yang terbentuk ini diharapkan dapat mengefisienkan berbagai pembangunan infrastruktur yang akan dilakukan. Kotakota perbatasan yang diharapkan tumbuh ini dapat dikondisikan dengan pengembangan kawasan-kawasan fungsional yang memang dibutuhkan saat ini sebagai embrio tumbuhnya kota-kota di perbatasan. Dari hasil evaluasi potensi dan kendala yang ada, beberapa tipe kawasan khusus yang akan dikembangkan perlu disertai dengan berbagai insentif seperti prasarana wilayah, finansial, dan kelembagaan. Beberapa kawasan khusus yang dibutuhkan bagi pengembangan model pusat pertumbuhan di wilayah perbatasan ini adalah: a. Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Setiap wilayah perbatasan darat dilengkapi dengan pintu perbatasan (border gate) resmi yang digunakan sebagai satu-satunya sarana akses keluar dan masuk bagi orang maupun barang Di wilayah pintu perbatasan tersebut perlu dilengkapi dengan pos pemeriksaan lintas batas (PPLB). Fungsi PPLB pada dasarnya adalah untuk memeriksa setiap kegiatan, baik orang maupun barang, yang melintasi perbatasan negara. Dengan meningkatnya aksi terorisme internasional dan berbagai kegiatan ilegal seperti penyeludupan kayu dan tenaga kerja ilegal, PPLB saat ini dituntut tidak hanya mengurusi permasalahan CIQ (Bea Cukai, Imigrasi dan Karantina), tetapi juga keamanan atau secmity. Kewenangan yang ada pada PPLB saat ini hanya direncanakan untuk menangani pergerakan orang, sehingga untuk wilayah di perbatasan yang telah tumbuh menjadi pusat pertumbuhan baru, kewenangan PPLB tidaklah cukup. Hal inilah yang mendorong beberapa daerah yang memiliki wilayah perbatasan untuk mengembangkan kawasankawasan khusus lain seperti kawasan berikat, pelabuhan darat ataupunfree trade zone/FFZ, karena kewenangannya lebih luas untuk mengembangkan wilayah perbatasan. b. Kawasan Berikat Kawasan berikat di wilayah perbatasan mempunyai fungsi sebagai kawasan pengolahan produk untuk tujuan ekspor yang memanfaatkan banyak bahan baku maupun bahan penolong dari luar negeri dengan tujuan 36 Strategi dan Model Pengembangan Wilayah Perbatasan Kalimantan
untuk diekspor kembali. Kawasan ini umumnya berada dekat dengan kawasan pelabuhan bebas. Untuk kasus Sanggau, pelabuhan yang diharapkan menjadi pelabuhan ekspor adalah Kuching, dengan dryport yang terletak di Entikong. Pengembangan kawasan berikat di wilayah perbatasan Kalimantan diharapkan dapat menyerap tenaga kerja serta menahan keinginan TICI untuk bekerja di Malaysia jika dapat menyediakan fasilitas dan gaji yang memadai. Diharapkan banyak TICI yang dapat terserap di kawasan berikat ini karena tenaga kerja yang tujuan awalnya bekerja di Malaysia akan mengurungkan niatnya jika dapat bekerja di kawasan ini tanpa perlu mengurus berbagai surat keimigrasian, dan dapat lebih Ieluasa bergeraknya karena berada di negeri sendiri. Karena letaknya yang strategis, diharapkan investor negara tetangga Malaysia akan banyak yang menanamkan modalnya mengingat fasilitas tenaga kerja yang berlimpah dengan kedekatan lokasi dengan negaranya, sehingga masalah keamanan juga dapat termonitor dengan baik. Perbedaan pengembangan kawasan berikat di wilayah perbatasan dan di luar wilayah perbatasan adalah: Di wilayah perbatasan, pembangunan kawasan berikat ditujukan untuk memberikan fasilitas kerjasama terutama antara dua negara untuk dapat berkompetisi di pasar global, sedangkan untuk kawasan berikat di luar wilayah perbatasan umumnya adalah untuk menarik modal investasi dan kerjasama dari berbagai negara untuk menghasilkan barang yang akan diekspor kembali. Karena kerjasama investasi terbatas pada investor dari dua negara maka produk yang dihasilkan juga sangat terbatas dan merupakan gabungan kopetensi kedua negara yang berbatasan, sedangkan untuk kawasan berikat di luar wilayah perbatasan, umumnya gabungan investasi dari berbagai negara. Untuk kawasan berikat di dalam wilayah perbatasan, pasar yang dibidik lebih terbatas dibandingkan kawasan berikat di luar wilayah perbatasan, c. Kawas an Industri industri merupakan kawasan yang dikhususkan untuk mengolah bahan baku menjadi bahan yang siap di pasarkan. Oleh karena itu keberadaan kawasan industri di wilayah perbatasan akan sangat menguntungkan bagi kegiatan perdagangan dan ekspor komoditi yang memerlukan proses pengolahan. Selain itu, kawasan industri di perbatasan juga bertujuan untuk menarik investasi dari negara tetangga dengan berbagai Kawasan Model Pengembangan Wilayah Perbatasan 37
fasilitas yang menarik serta tenaga kerja yang berlimpah, selain lokasinya mudah dimonitor dari negara tetangga. Mengingat Iokasinya di wilayah perbatasan yang memerlukan efisiensi ruang dan untuk industri serta meminimalkan dan mengendalikan dampak negatif lingkungan yang akan terjadi secara bersamasama, maka berbagai industri pengolahan tersebut perlu dilokalisir. Selain itu dengan melokalisir berbagai industri dalam suatu kawasan, investasi infrastruktur yang ada akan lebih murah daripada harus membangun sendiri-sendiri. tujuan kemudahan interaksi antar d. Pelabuhan Darat Pelabuhan darat (dryPort) merupakan terminal barang dan peti kemas, dan pengurusan administrasinya untuk keperluan ekspor dan impor antar negara dapat diselesaikan di sini. Kegiatan bongkar-muat dan pergudangan serta terminal baik terminal penumpang maupun terminal penumpukan peti kemas/ barang dilayani seperti halnya di bandara atau pelabuhan laut. Keberadaan pelabuhan darat di wilayah perbatasan sangat dibutuhkan mengingat lalu lintas barang yang dibawa melalui kendaraan darat seperti truk, kontainer dan kendaraan besar lainnya perlu ditampung lebih dahulu sebelum didistribusikan ke tempat lain. Dengan adanya pelabuhan darat di wilayah perbatasan, usaha-usaha jasa ekspedisi pengangkutan,freightfonvarder serta jasa-jasa lain akan tumbuh sebagai pendukung usaha kepelabuhanan. Demikian pula usaha-usaha jasa seperti pos, perbankan, air bersih, listrik, transportasi, jasa bongkar muat, peti kemas, pergudangan, bengkel, rumah makan, penginapan serta usaha- usaha pendukung lainnya akan berkembang sejalan dengan perkembangan kegiatan di pelabuhan darat. Di dalam pelabuhan darat atau pelabuhan bebas ini berbagai fungsi PPLB, seperti bea cukai, karantina dan keamanan, ada di dalamnya. e. Welcome Plaza Wilayah perbatasan yang merupakan tempat perslnggahan atau transit orang yang masuk maupun keluar dari Indonesia, perlu dilengkapi dengan tempat yang dapat menyediakan berbagai benda yang dibutuhkan oleh pelintas batas seperti pertokoan, perbankan dan valuta asing, pusat informasi, dan sebagainya. Dengan adanya usaha industri dan pengangkutan barang serta perpindahan penumpang di wilayah perbatasan yang ramai dengan pelintas batas, maka jasa dan kegiatan komersial lainnya akan tumbuh di kawasan ini. Munculnya jasa dan kegiatan komersial di wilayah ini jika tidak ditata akan menjadi kumuh serta akan menimbulkan kerawanan 38 Strategi dan Model Pengembangan Wilayah Perbatasan Kalimantan
baik sosial maupun keamanan. Usaha jasa yang dapat tumbuh antara lain: toko cindera mata, tourist information center, perbankan dan penukaran valas, perhotelan dan restoran, toko, supermarket, pasar tradisional, tempat- tempat hiburan, telekomunikasi, listrik dan air bersih, serta usaha jasa dan perdagangan lainnya. f. Kawasan Permukiman Karena saat ini penduduk di perbatasan hidup terpencar-pencar dengan jarak yang berjauhan, maka perlu dilakukan pemukiman kembali untuk mengefisienkan pembangunan prasarana dan sarana permukiman yang dibutuhkan. Dengan dibangunnya berbagai kawasan industri, maka dibutuhkan sarana prasarana permukiman yang layak. Pembangunannya perlu dikendalikan dengan ketat jika kawasan ini berdekatan dengan kawasan lindung. Kawasan permukiman yang dibangun dapat ditata lebih baik dengan fasilitas yang memadai jika para pekerja industri di perbatasan dapat menerima gaji yang layak. Ruang terbuka, taman, sekolah dan supermarket harusnya dapat berkembang dengan baik disini, karena selain usaha-usaha industri yang ada, lokasinya juga sangat strategis sebagai lintasan orang dan barang. PPLB Welcome Pos Kearnanan PerkebunanPerkebunan Plaza Gambar 3.1 Model Pusat Pertumbuhan 2. MODEL TRANSITO Model Pengembangan Wilayah Perbatasan 39
Model transito adalah wilayah perbatasan berfungsi sebagai tempat transit para pelintas batas Indonesia dari dan ke negara tetangga. Kawasan transito di perbatasan terjadi karena interaksi pusat pertumbuhan kedua negara yang berbatasan dapat menciptakan berbagai kegiatan perjalanan antar negara. Hal ini dapat terlihat seperti banyaknya orang Pontianak yang berbelanja ke Kuching melakukan transit di Entikong/Tebedu, atau TKI dari Jawa dan Sulawesi yang akan bekerja di Serawak dan Sabah, melakukan transit dulu di Entikong atau Nunukan atau pintu perbatasan lain yang akan dibuka. Dalam model ini tidak diperlukan dryport ataupun terminal, karena dapat dibangun di pusat pertumbuhan negara masing-masing. Untuk keperluan mempercepat proses dan keamanan lintasan barang dan orang, selain PPLB sebagaimana dalam Model Pusat Pertumbuhan, dibutuhkan fungsi-fungsi Iain di perbatasan sebagai berikut: a. Welcome Plaza Sebagai kawasan yang berfungsi transit, sektor yang dapat diunggulkan adalah jasa dan komersial, terutama perbankan (termasuk money changer yang rumah makan, pos dan telekomunikasi, cindera mata, industri kecil, bengkel dan usaha bongkar muat barang serta jasa-jasa lainnya. Pengembangan kawasan transit harus disesuaikan dengan kondisi daerah yang berbatasan. Selain menjual berbagai jasa dan pelayanan para pelintas batas, kawasan transit ini juga dapat difungsikan sebagai ruang pamer produk, sebagai etalase daerah untuk memperkenalkan produk-produk unggulannya. Selain itu pusat bisnis dapat dibangun di sini dengan berbagai fasilitas yang dibutuhkan. Seberapa besar fasilitas yang dibutuhkan oleh kawasan transit ini sangat tergantung pada aktivitas ekonomi kedua wilayah yang membangkitkan perjalanan antar negara ini. Jika interaksi antar negara yang terjadi hanya sebatas penginman TKI ke perkebunan-perkebunan yang ada di Malaysia, maka fasilitas penginapan serta fasilitas kesehatan yang cukup modern harus tersedia di sini, tetapi keberadaan kawasan bisnis bertaraf internasional dirasakan belum mendesak . Jika interaksi di perbatasan sudah masuk pada skala industri dengan pertukaran modal, bahan baku, teknologi dan tenaga terlatih, maka diperlukan infrastruktur bisnis yang cukup besar dan berskala internasional. terdaftar), perhotelan, kesehatan, b. Kawasan Permukiman Berkembangnya sektor jasa di kawasan transito akan membawa pengaruh pada pengembangan sektor-sektor pendukungnya yang berada di belakang (backward lingkage). Salah satunya adalah penyediaan prasarana perumahan dan permukiman bagi orang-orang yang bekerja di kawasan ini. 40 Strategi dan Model Pengembangan Wilayah Perbatasan Kalimantan
Perbedaan kawasan permukiman di perbatasan dengan wilayah lain adalah, perumahan penduduk akan lebih sedikit dibandingkan jumlah penginapan dan perhotelan yang ada. Kawasan permukiman yang akan tumbuh ini perlu ditata sedemikian rupa sehingga tidak kumuh sehingga dapat dijadikan obyek wisata. Jika sebagai kawasan transito kegiatan ekonomi berkembang pesat, ada kemungkinan dapat berkembang menjadi pusat pertumbuhan baru. PPLB Batas Negara Welcome Plaza Pos Keamanan Rumah SaHotel Kota Lama Gambar 3.2 Model Transito 3. MODEL STASION RISET DAN WISATA LINGKUNGAN Wilayah perbatasan yang terletak di pedalaman Kalimantan umumnya kaya akan berbagai jenis flora dan fauna, serta budaya lokal yang beraneka ragam. Berbagai keragaman lingkungan dan khasanah budaya ini juga diperkaya dengan Iokasinya yang sangat eksotis karena berada di pedalaman yang sulit dijangkau serta berbagai jeram, danau, bukit dan gunung yang sangat baik untuk dijadikan obyek wisata. Untuk dikembangkan sebagai obyek wisata lingkungan dan budaya, perlu dilaksanakan kegiatan riset yang harus dikembangkan di wilayah ini. Dengan adanya stasiun-stasiun riset ini, berbagai aspek budaya dan keanekaragaman hayati akan dapat diungkapkan dan clapat dinikmati oleh para turis dari negara tetangga yang ingin mengetahuinya. Tanpa adanya kegiatan-kegiatan riset ataupun dikaitkan dengan berbagai kegiatan riset, seperti mengadakan wisata riset di lapangan, maka wisata lingkungan di perbatasan akan sulit untuk dikembangkan. Model Pengembangan Wilayah Perbatasan 41
Dalam mengembangkan wisata lingkungan di perbatasan, keuntungan yang diperoleh adalah clapat memanfaatkan usaha wisata dan infrastruktur yang telah dikembangkan di negara tetangga untuk clapat disatukan dalam satu jaringan wisata lingkungan yang ditawarkan. Walaupun dapat memanfaatkan infrastruktur yang ada di negara tetangga seperti jalan, pertokoan, fasilitas penginapan dan sebagainya, tetapi perlu dipersiapkan juga berbagai prasarana yang ada dipihak Indonesia, supaya para turis dapat lebih lama tinggal. Komponen-komponen model yang harus dikembangkan untuk kawasan riset dan wİsata lingkungan adalah: a. Stasion Riset Tidak sepetti kawasan wİsata lain yang menjual budaya lokal, maka untuk menjual wİsata lingkungan, terutama keanekaragaman hayati serta berbagaİ satwa eksotis yang ada di hutan perbatasan İni diperlukan suatu pengetahuan yang cukup memadaİ. Wisata alam dan lingkungan İni harus dipadukan dengan stasİon riset, dimana para turis, baİk para penelİtİ mancanegara maupun masyarakat ayvam, yang akan berkunjung di kawasan İni dapat dipandu dengan baİk. Untuk lebih mendİdİk wİsatawan perlu dikembangkan program kursus singkat atau penelitian singkat yang pesertanya dari seluruh dunia dengan sistem Olltdoor, ataupun dokumentasi dan ruang pamer, musium mini serta berbagaİ fasilitas riset biologİ dalam bentuk stasİon riset. Stasİon riset İni bersatu dengan kawasan budaya lokal dan pemukİman penduduk, dimana dalam wİsata riset yang dikembangkan para turis ataupun peserta penelİtİan dapat berinteraksi dengan penduduk lokal. Selaİn stasİon riset, di kawasan İni juga dapat dibangun laboratorium alam, serta pusat-pusat penelİtİan lainnya yang berbasiskan kehutanan, lingkungan hidup, bioIogİ dan budidaya pertanian/perkebunan. b. Kawasan Wisata Lingkungan Untuk dapat menyelenggarakan acara riset lapangan ataupun kegİatan wİsata ke kawasan-kawasan yang terpencİI dan eksotis İni, perlu suatu perencanaan obyek wİsata dan riset serta rute-rute perjalanan yang dapat menjamİn keselamatan para peserta. Jarak darİ penginapan ke obyek yang dituju harus dişesuaikan dan dirangkaİ dalam suatu alur cerita dan acara yang telah dijadwalkan dengan baİk. Perlu dişediakan fasilitas penginapan mobil yang dapat menjangkau daerah-daerah pedalaman dengan fasilitas yang cukup memadaİ. Aktivitas yang dilakukan haruslah menyatu dengan aktivitas-aktİvİtas riset İnternasional dan event-event wİsata global sehingga sasaran yang dituju lebih mudah tercapaİ. 42 Strategi dan Model Pengembangan Wilayah Perbatasan Kalimantan
c. PPLB Pos Pemeriksaan Lintas Batas di kawasan riset dan wİsata lingkungan perbatasan harus dapat berfungsİ dengan baİk dan sesuaİ dengan standar yang berlaku (dilengkapi dengan fasilitas CIQ dan Security). Walaupun kawasan wİsata lingkungan di perbatasan İni umumnya adalah kawasan- kawasan yang sulİt dijangkau, fasilİtas jalan merupakan persyaratan mutlak untuk perkembangan kawasan İni. PPLB di kawasan İni harus lebih telİtİ dalam pemeriksaan terutama karena kawasan İni memİlİkİ keanekaragaman hayati yang kaya, sehingga pencurian berbagai spesies dan Plasma nuftah yang dilindungi perlu diperketat. Fasilitas karantina hat-us benar-benar memadai tidak hanya untuk manusia, tetapi hewan dan tumbuh-tumbuhan. d. Welcome Plaza Sebagai layaknya kawasan wisata, sektor jasa sangat menonjol disini. Jasa yang perlu ada terutama adalah penginapan, telekomunikasi dan jasa pemanduan. Berbagai aktivitas komersial disesuaikan dengan kebutuhan wisata lingkungan yang dikembangkan. Toko-toko yang menjual peralatan kemah, peta-peta lokasi serta buku pintar mengenai biologi dan keanekaragaman hayati harus ada dan mudah dijangkau para turis. Karena wisatawan yang datang ke kawasan ini umumnya akan tinggal dalam waktu yang lama, maka fasilitas penginapan dan prasarana publiknya juga harus disesuaikan, terutama fasilitas kesehatan. Selain menyiapkan kawasan yang ditata baik dan rute-rute perjalanannya, aktivitas Yang juga harus dilakukan adalah: Menyiapkan event-event berkala yang kontinyu setiap tahun Menyusun berbagai arsip sejarah, penjelasan mengenai berbagai suku dan budaya serta keragaman flora dan fauna serta hasil riset yang dilakukan dalam ruang pameran di stasiun-stasiun riset yang dibangun Menyelenggarakan wisata riset dengan metode partisipasi di obyek- obyek riset, lingkungan dan budaya Model Pengembangan Wilayah Perbatasan 43
b'Ätas Risef Gambar 3.3 Stasiun Riset dan Wisata Lingkungan 4. MODEL KAWASAN AGROPOLITAN Kawasan agropolitan terbentuk akibat pemanfaatan Iahan di negara tetangga sebagai kawasan budidaya yang berdampak pada investasi dan pemanfaatan lahan di Indonesia untuk keperluan yang sama. Karena awal pengembangannya merupakan kelanjutan dari perkebunan yang ada di negara tetangga serta orientasi pernasarannya masih ke negara tetangga, pola pengembangan spasialnya menjadi berbentuk koridor yang membentang sepanjang perbatasan. Agropolitan merupakan sistem manajemen dan tatanan terhadap suatu kawasan yang menjadi pusat pertumbuhan bagi kegiatan ekonomi berbasis pertanian (agribisnis/agroindustri). Kawasan agropolitan diharapkan akan mendorong pengembangan ekonomi berbasis pertanian di wilayah hinterland, dan oleh karenanya perlu diciptakan suatu linkage antara kawasan agropolitan dengan wilayah hinterland. Dalam kawasan agropolitan masyarakat diharapkan akan berubah dari masyarakat pertanian tradisional menjadi masyarakat perkebunan/pertanian komersial. Demikian pula desa-desa serta pemukimannya serta fasilitas di tingkat kecamatan mengarah pada penyediaan fasilitas pelayanan agropolitan, seperti tersedianya gudang-gudang sarana penyimpanan, pengawetan dan fasilitas pengangkutan. Pasar dari produk pertanian dan perkebunan yang dihasilkan dapat dipasarkan di kota-kota kecil perbatasan, baik didalam maupun luar negeri. Dengan berkembangnya kawasan agropolitan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan 44 Strategi dan Model Pengembangan Wilayah Perbatasan Kalimantan
pengembangan desa dan kota, serta mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing dari hulu sampai ke hilir beserta jasa penunjangnya. Dengan demikian nantinya dapat mengurangi kesenjangan kesejahteraan antarwilayah, antarkota dan desa, serta kesenjangan pendapatan masyarakat. Kegiatan agribisnis yang dimaksudkan dalam hal ini mengacu pada pertanian dalam arti luas yang mencakup 4 (empat) sub-sektor, yaitu • l. Sub-sektor agribisnis hulu (np-stream agribusiness), yang meliputi (mesin dan peralatan pembibitan pertanian), agro-kimia (pupuk, pestisida, obat /vaksin ternak). (pembenihan), agro-otomotif 2. Sub-sektor agribisnis hilir (donm-stream agribusiness), yang meliputi industriindustri pengolahan pertanian termasuk food service industry dan perdagangannya. 3. Sub-sektor usaha tani/pertanian primer (on-farm agribnsiness), yang mencakup usaha tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan. 4. Sub-sektor (off-farm agribusiness), yakni kegiatan yang menyediakan jasa bagi agribisnis seperti perkreditan, asuransi, transportasi, penelitian dan pengembangan, pendidikan, penyuluhan- konsultasi, infrastruktur dan kebijakan pemerintah. jasa Sektor penggerak dan pendorong utama percepatan ekonomi masyarakat İni diharapkan akan memberikan efek dorongan kepada berbagaİ kegİatan dan sektor lainnya, baİk sub sektor hulu maupun hilİr, on-farm maupun off- farm dalam sistem agrobİsnİs dan agroİndustrİ yang terkaİt. Oleh karenanya, ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung program pengembangan sistem dan usaha agrİbİsnİs di kawasan agropolitan menjadİ sangat pentİng. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan antara lain berupa jalan, İrİgasİ, dan pasar. Model pengembangan koridor agropolitan oleh pemerİntah harus dilakukan secara berkelanjutan dan memperhatikan daya dukung kawasan untuk menghİndarİ perusakan lingkungan serta faktor keamanan perbatasan. Pusatpusat pelayanan agropolitan terdirİ darİ: a. Deşa Kebun Desa-desa pertanian/perkebunan, dimana fungsinya adalah sebagaİ kawasan pemukiman petanİ, dengan berbagaİ fasilİtas publİk sepertİ sekolah, balaİ kesehatan, toko/warung dan fasilİtas permukiman lainnya. Kawasan deşa tani/ kebun İni didominasi oleh kawasan permukİman dan jasa publİk lainnya darİ lahan-lahan pertanian/perkebunan yang ada. Model Pengembangan Wilayah Perbatasan 45
Pembentukan budaya masyarakat kebun/tani pada pengembangan agropolitan menjadİ lebih mudah karena banyaknya tenaga kerja Indonesİa yang sudah berpengalaman kerja di perkebunan-perkebunan di Malaysia yang membuka perkebunan di Indonesİa. Selaİn İtü banyak perkebunan di wİlayah Indonesİa yang dibangun oleh İnvestor darİ Malaysia. Kesamaan budaya, adat İstiadat dan bahasa akan memudahkan proses bisnis dan perdagangan yang terjadİ di perbatasan. Deşa kebun İni merupakan kawasan pemasok hasil pertanİan (sentra prodüksi pertanİan) yang memberİ kontribusi terhadap pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat. b. Pusat Pelayanan Agropolitan Pusat pelayanan agropolitan merupakan pusat pengolahan sementara, koleksi dan distribusi hasil-hasil pertanİan dan perkebunan. Fasilİtas prodüksi yang ada dişini sepetti gudang penyimpanan, toko pertanian/kebun yang melayanİ beberapa deşa agropolitan. Selaİn İtu, juga perlu ada unİt- unİt pengawetan sepertİ cold storage, sistem fermentasi coklat, ataupun pengolah Cmde Palm (Dil (CPO) skala kecİl. Kegİatan İndustrİ penunjang yang muncul adalah skala kecİl dan men Pusat pelayanan agropolitan merupakan tempat di sekitar koridor agropolitan (kota pertanian) yang dimaksudkan sebagaİ pusat berbagaİ aktifitas yang terkaİt dengan pengembangan agrobİsnİs. Dengan semakin tumbuh dan berkembangnya kawasan agropolİtan karena berjalannya sistem dan usaha agrİbİsnİs, maka perlu dibentuk pusat pelayanan agropolitan yang nantİnya dapat berfungsİ sebagaİ sentral pengembangan dan pengelolaan pembangunan pertanian di kawasan agropolitan. 46 Strategi dan Model Pengembangan Wilayah Perbatasan Kalimantan
Gambar 3.4 Model Kawasan Agropolitan 5. KAWASAN PERBATASAN LAUT Kawasan perbatasan laut dapat terbentuk darİ clMşter aktivitas ekonomi yang berbasiskan sumberdaya laut dan pesisir. Kawasan perbatasan laut ini dihuni masyarakat pesisir yang hidupnya bertumpu pada budidaya laut (aqwacwltwre) untuk dipasarkan atau diproses ditempat lain. Dalam kawasan perbatasan laut İni, desa-desa pantaİ perlu dilengkapi dengan fasilitas untuk pengawetan dan penyimpanan hasil darİ usaha budidaya kelautan. Petanİ yang melakukan budidaya laut (rumput laut, mutiara, teripang, tambak udang/ikan, dan lainlain) umumnya juga merupakan nelayan, sehingga fasilitas nelayan untuk keperluan nelayan juga harus dişediakan. Beberapa fasilİtas pendukung di kawasan perbatasan laut atau pulau-pulau terluar adalah: a. Kawasan Berikat Kawasan berikat di perbatasan laut dapat dikembangkan sebagaimana layaknya kawasan berikat umum, karena kawasan berikat pantaİ umumnya dapat berhubungan tidak hanya terbatas pada satu negara saja.Jenİs usaha dan prodük Model Pengembangan Wilayah Perbatasan 47
yang dikembangkan dalam kawasan berikat dapat lebih variatif, serta pasar yang dituju juga lebih luas. Jika kawasan berikat di perbatasan darat melayani hubungan bisnis dua negara, maka kawasan berikat di perbatasan laut melayani banyak negara dengan pasar yang lebih luas. Kawasan berikat ini jika berkembang dengan baik cenderung untuk berubah menjadifree trade zone (FEZ). b. Kawasan Industri Kawasan industri di perbatasan laut umumnya dibangun dekat pelabuhan. Dengan berbagai komoditi lokal sebagai bahan baku, maka pengolahan dalam kawasan industri ini tidak saja untuk pasar ekspor, tetapi juga pasar lokal, terutama pasar antar pulau di Indonesia. Kawasan industri yang dibangun pada perbatasan laut atau pulau terluar tentunya perlu disesuaikan dengan luas kawasan atau pulau tersebut. c. Kawasan Pelabuhan Bebas Kawasan perbatasan laut yang telah berkembang akan memiliki pelabuhan yang dapat menampung kapal besar dengan pelayaran ke seluruh dunia. Akan tetapi, pada tahap awal perkembangannya, suatu pelabuhan umumnya berkembang dari pelabuhan feeder biasa yang berkembang akibat aktivitas ekonomi hinterland-nya. Janngan dan potensi ekonomi hinterland-nya akan sangat mempengaruhi jumlah kapal yang bersandar. Kawasan pelabuhan bebas ini umumnya perlu dilengkapi berbagai fasilitas kepelabuhanan seperti: dermaga, terminal penumpang, lapangan penumpukan, lapangan penimbunan kontainer, gudang, fasilitas perkantoran, fasilitas CIQ dan pos keamanan, peralatan kepelabuhanan (alat navigasi, kapal tunda, crane,fork/ift, dan lain- lain), fasilitas listrik dan air bersih, fasilitas lain seperti parkir, pemadam kebakaran, dan sampah. d. Kawasan Akuakultur Kawasan perbatasan laut di Indonesia umumnya juga kaya akan potensi budidaya kelautan. Udang merupakan produk primadona dan yang umum diekspor dalam kegiatan akuakultur. Berbagai budidaya tanaman laut juga banyak dikembangkan walaupun skalanya masih kecil seperti: mutiara, teripang, rumput laut, dan lain sebagainya. Pengembangan kawasan akuakultur pada kawasan perbatasan laut akan menguntungkan karena hasilnya dapat segera diolah dan dijual melalui fasilitas kawasan yang ada. e. Kawasan Wisata Pantai Kawasan wisata pantai perbatasan terutama banyak terdapat di pulau-pulau kecil dengan tujuan untuk menarik wisatawan mancanegara. Tidak ada Strategi dan Model Pengembangan Wilayah Perbatasan Kalimantan
kekhususan dalam pengelolaan wisata pantai di perbatasan kecuali menyangkut masalah keimigrasian dan fasilitas perhotelan, restoran, money changer, dan toko cinderamata serta persewaan alat wisata laut untuk turis-turis dari negara tetangga ataupun negara lain yang merupakan pasar bagi wisata pantai yang dikembangkan. Mengingat lokasinya di kawasan perbatasan, turis akan memperoleh keuntungan jika disediakan fasilitas keimigrasian yang cepat, tertib, dan mudah, namun tetap menjaga keamanan. Gambar 3.5 Model Kawasan Perbatasan Laut Bab ıv Komponen Pembentuk Wilayah Perbatasan Dalam Bab III telah dİuraİkan bahwa setiap model pengembangan wİlayah perbatasan dibentuk oleh beberapa unsur ruang yang mempunyaİ fungsİ-fungsİ tertentu. Pada bab İni akan dijelaskan secara lebih rincİ pengertİan masingmasing unsur ruang, peraturan pendukung, kelembagaan, hubungan dengan pihak luar negerİ, dan aspek tata ruang serta prasarananya. ı. POS PEMERIKSAAN LINTAS BATAS Model Pengembangan Wilayah Perbatasan 49
a. Pengertian Pengertian umum Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) berdasarkan Ditjen Bea dan Cukai adalah: tempat yang ditunjuk pada perbatasan negara untuk memberitahukan dan menyelesaikan kewajİban pabean terhadap barang bawaan pelintas batas. Nilaİ barang bawaan untuk maksud perdagangan lintas batas tidak diperbolehkan melebİhİ jumlah FOB MYR 600 (enam ratus ringgİt Malaysia) tiap orang untuk jangka waktu satu bulan, apabİla melewatİ batas daratan atau FOB MYR 600 setiap perahu untuk setiap trip, apabİla melalui batas lautan (sea bordu). Manfaat PPLB untuk kegİatan perdagangan di wilayah perbatasan antara lain: (a) memperlancar arus barang dân orang, (b) pengurusan admİnİstrasİ terjadİnya penyelundupan dan dalam satu atap, dan (c) menghİndarİ perdagangan İlegal. b. Hükum dan Perundangan Dasar hükum pengaturan PPLB, mulai darİ sistem organİsasİ, mekanisme kerja maupun pola-pola pungutan cukaİ semuanya diatur dalam suatu sistem 44 Strategi dan Model Pengembangan Wilayah Perbatasan Kalimantan
perundangan, yaitu: I) Perjanjian Tentang Perdagangan Lintas Batas antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Malaysia tertanggal 24 Agustus 1970. 2) Persetujuan Mengenai Lintas Batas antat-a Republik Indonesia dengan Malaysia tertanggal 12 Mei 1984. 3) LJU no. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan. 4) LJU no. II tahun 1995 tentang Cukai. 5) Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 36/10/111/95 tentang Perdagangan Lintas Batas Melalui Pos Pemeriksaan Lintas Batas Entikong di Provinsi Kalimantan Barat. 6) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 490/KMK.05/1996 tentang Tatalaksana Impor Barang Penumpang, Awak Sanna Pengangkutan, Pelintas Batas, Kiriman Pos, dan Kiriman Melalui Jasa Titipan. 7) Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-78/BC/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Barang Penumpang, Awak Sarana Pengangkutan, Pelintas Batas, Kiriman Melalui Jasa Titipan dan Kiriman Pos. c. Kelembagaan Kelembagaan PPLB merupakan manajemen sistem satu atap Yang mengumpulkan berbagai fungsi dan kewenangan beberapa instansi dalam satu kelembagaan. Kewenangan-kewenangan yang dilimpahkan adalah : Bea dan Cukai (Customs), Imigrasi (Immigration), Karantina (Quarantine), dan Keamanan (Security). Dalam kaitan hubungan antar negara, PPLB ini hanya menangani masalah administratif pelintas batas baik orang maupun barang. Hal-hal Iain mengenai hubungan antar negara seperti misalnya: membina kerjasama ekonomi dalam skala yang lebih kecil; membangun saling pengertian dalam hal budaya; kerjasama dalam hal pengelolaan lingkungan; penyelesaian masalah-masalahan sosial dan ekonomi di perbatasan; kerjasama keamanan perbatasan; tidak menjadi tanggung jawab dari PPLB, tetapi masih ditangani Oleh pusat. PPLB pada umumnya terdiri atas beberapa bangunan dan areal tertentu dengan fungsinya masing-masing. Penataan kawasan dan bangunan PPLB umumnya terdiri dari: Bangunan utama sebagai kantor pengurusan administrasi Pintu masuk (gate) Yang dilengkapi dengan loket untuk pemeriksaan Pemisahan jalur masuk dan keluar Tempat peristirahatan, toilet, dll Taman Parkir kendaraan Komponen Pembentuk Perbatasan 51
Kawasan steril Karantina Fasilitas kesehatan Wi Iyah 2. PELABUHAN DARAT a. Pengertian Pelabuhan darat merupakan terminal barang dan peti kemas, dimana administrasi dan CIQS untuk keperluan ekspor dan impor antar negara dapat diselesaikan di sini. Kegiatan bongkar-muat dan pergudangan serta terminal baik terminal penumpang maupun terminal penumpukan peti kemas/barang dilayani seperti halnya di bandara atau pelabuhan laut. Usaha-usaha jasa ekspedisi pengangkutan, freight forwarder serta jasa-jasa lain akan tumbuh sebagai pendukung usaha kepelabuhanan yang ada seperti pos, perbankan, air bersih, listrik, transportasi, jasa bongkar muat, peti kemas, pergudangan, bengkel, rumah makan, penginapan serta usaha-usaha pendukung lainnya. b. Peraturan Perundangan Dalam Perpu No. 1/2001 yang ditetapkan menjadi UU N036/2000, pasal I menyebutkan: Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan cukai (ayat I). Sedangkan pengertian pelabuhan disini adalah pelabuhan laut dan bandar udara (ayat 2) yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turunnya penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda (jenis) transportasi. Jenis pelabuhan sebenarnya dibedakan atas moda transportasi utama yang dilayaninya. Pelabuhan laut untuk moda transportasi utama kapal laut, pelabuhan udara untuk pesawat udara dan pelabuhan darat (dryþorÔ untuk angkutan darat seperti peti kemas yang menggunakan kereta api, truk dan sebagainya. c. Pengelolaan Kawasan Manfaat dari pelabuhan darat di wilayah perbatasan diantaranya adalah sebagai tempat untuk mengembangkan usaha-usaha dibidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi, maritim dan perikanan, pos dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata dan bidang-bidang lainnya. Untuk memperlancar kegiatan di Kawasan Perdagangan Bebas atau Pelabuhan Bebas ataupun Dry Port, Badan Pengusahaan, yaitu badan yang Strategi dan Model Pengembangan Wilayah Perbatasan Kalimantan
mengelola kawasan pelabuhan ini diberi wewenang mengeluarkan ijin-ijin usaha yang diperlukan bagi para pengusaha yang mendirikan dan menjalankan usaha di kawasan perdagangan bebas atau pelabuhan bebas melalui pelimpahan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pengelolaan mengenai keluar-masuknya barang dari dan ke kawasan perdagangan bebas/pelabuhan bebas ini aturan yang berlaku adalah: I. Barang-barang yang terkena ketentuan larangan, dilarang dimasukkan ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. 2. Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas hanya dapat dilakukan oleh pengusaha yang telah mendapat ijin usaha dari Badan Pengusahaan 3. Pengusaha yang mendapatkan ijin hanya memasukkan barang ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang berhubungan dengan kegiatan usahanya. 4. Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas melalui pelabuhan dan bandar udara yang ditunjuk dan berada dibawah pengawasan pabean diberikan pembebasan bea masuk, pembebasan pajak pertambahan nilai, pembebasan pajak penjualan atas barang mewah, dan pembebasan cukai. 5. Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ke daerah pabean diberlakukan tata laksana kepabeanan di bidang impor dan ekspor dan ketentuan dibidang cukai. 6. Pemasukan barang konsumsi dari luar daerah pabean untuk kebutuhan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas diberikan pembebasan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan, atas barang mewah dan cukai. 7. Jumlah dan jenis barang yang diberikan fasilitas ditetapkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Bebas/Pelabuhan Bebas. Badan Pengusahaan sebagai badan pengelola kawasan harus mengusahakan sumber-sumber pendapatannya sendiri untuk membiayai rumah tangganya. Badan Pengusahaan dapat juga memperoleh sumber-sumber pendapatan dari APBN ataupun APBD serta sumber-sumber Iain sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Pengusaha kawasan juga dapat menerima pinjaman dari dalam atau luar negeri dengan persetujuan Dewan Kawasan dan DPRD Provinsi melalui Pemerintah Pusat. Karena kawasan ini merupakan kawasan yang terbuka, diperlukan karantina tumbuh-tumbuhan dimana pelaksanaanya manusia, hewan, bekerjasama dengan instansi terkait. Sedangkan dalam transaksi bisnis, rupiah merupakan alat pembayaran yang sah, walaupun untuk transaksi internasional ikan dan Komponen Pembentuk Wilyah Perbatasan 53
dapat menggunakan valuta asing melalui bank atau pedagang valuta asing yang mendapat ijin sesuai undang-undang RI. Untuk keperluan diatas selain penataan yang tepat, serta lokasinya yang harus strategis, juga perlu disediakan fasilitas dan prasarana fisik yang mendukung seperti: dermaga/apron/terminal; air bersih; listrik; pos dan telekomunikasi; bangunan perkantoran; gudang dan bangunan pabrik; fasilitas Strategi dan Model Pengembangan Wilayah Perbatasan Kalimantan
pengolah sampah dan limbah; fasilitas pemadam kebakaran; CIQ dan fasilitas keamanan; fasilitas kesehatan; fasilitas dan peralatan transportasi; fasos dan fasum lainnya. Karena kawasan perdagangan bebas memang direncanakan untuk menarik investor asing, maka berbagai fasilitas dan standar bangunannya diusahakan mengikuti standar internasional yang berlaku. Hal ini untuk mempermudah pemindahan interaksi antara kawasan bebas ini dengan kawasan-kawasan bebas lainnya yang ada di negara lain. 3. KAWASAN WISATA ALAM/LINGKUNGAN DAN BUDAYA a. Potensi Potensi wisata yang berkembang di wilayah perbatasan Kalimantan adalah wisata alam (lingkungan). Dengan potensi hutan yang sangat luas, obyek wisata lingkungan yang dapat dikembangkan cukup banyak. Beberapa obyek wisata yang telah dikenal secara internasional adalah Taman Nasional Betung Karihun dan Danau Lanjak di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat serta Taman Nasional Krayan Mentarang di Malinau Kalimantan Timur. Untuk Kabupaten Sanggau potensi wisata yang ada meliputi berupa wisata lingkungan yang terdiri dari wisata alam, budaya dan sejarah. Wisata alam yang ada berupa cagar alam, riam-riam, air terjun, goa, air panas, danau, dan lain-lain yang tersebar di 14 (empat belas) kecamatan, seperti: Air terjun di Kecamatan Sanggau Kapuas, Mukok, Sekadau Hulu, Nanga Taman, Belitang Hilir, dan Noyan. Riam terdapat di Kecamatan Sanggau Kapuas, Parindu dan Bonti. Goa terdapat di Kecamatan Jangkang dan Belitang Hulu. Danau terdapat di Kecamatan Tayan Hilir. Sedangkan wisata budaya meliputi: upacara-upacara adat dan tari tradisional serta rumah adat Betang Panjang di Kecamatan Parindu dan Belitang Hulu, wisata sejarah seperti Batu Tulis di Kecamatan Nanga Mahap Kabupaten Sanggau. b. Hambatan dan Tantangan Kalimantan dengan sumberdaya wisata lingkungan yang berlimpah lokasinya jauh dari pasar. Selain itu lokasi wisata lingkungan yang ada umumnya terpencil dan terisolasi serta jauh dari pemukiman yang ada. Aksesibilitas untuk mengembangkan daerah wisata lingkungan yang unik dan baru di sekitar perbatasan sangat sulit dan perlu investasi yang besar. Kendala lainnya adalah masalah pemberian ijin yang diberikan oleh pemerintah daerah, sedangkan rekomendasi dari instansi di pusat. Selain itu Komponen Pembentuk Wilyah Perbatasan 55
wisata lingkungan yang melibatkan kawasan konservasi juga hacus dikoordinasikan dengan Departemen Kehutanan di pusat. Penegakan hukum untuk menghindari kerusakan dalam kawasan konservasi umumnya masih lemah. Karena nilai ekonomis yang lebih tinggi misalnya, kegiatan penambangan di kawasan konservasi merupakan ancaman untuk menjaga kawasan konservasi yang ada. Juga dibutuhkan proses mendidik para turis yang akan mengunjungi kawasan konservasi untuk meningkatkan pengertian lingkungan dan berperilaku baik. Selain itu juga dibutuhkan (guide) pramuwisata yang cukup berpengetahuan mengenai obyek yang akan dikunjungi, tidak hanya teknik- teknik untuk melayani tamu/pengunjung yang umum saja. Hal terakhir yang menjadi kendala adalah kurangnya aksesibilitas terhadap promosi dan informasi yang relevan dan layak. terhadap menjaga c. Pengembangan Wisata Lingkungan di Perbatasan Ecotourism di wilayah perbatasan merupakan suatu model pengembangan wisata yang tidak hanya sekedar mendatangkan wisatawan negara tetangga ke lokasi yang dikunjungi serta menggiring mereka untuk membelanjakan uangnya. Tujuan kegiatan ecotourism Iebih luas lagi yaitu sebagai sarana untuk mengintegrasikan kegiatan wisata dengan usaha-usaha konservasi lingkungan serta pendidikan untuk lebih perhatian terhadap lingkungan, budaya, etnis maupun keragaman hewan dan tumbuh-tumbuhan yang diciptakan berbeda antara wilayah yang satu dengan wilayah lainnya. Selain itu diharapkan wisata lingkungan ini dapat menjadi suatu model pemberdayaan masyarakat disekitar perbatasan. Kegiatan yang harus disiapkan untuk pengembangan wisata lingkungan di perbatasan meliputi: Menyiapkan dan menciptakan citra kawasan-kawasan serta obyek wisata yang ada, termasuk masyarakatnya seperti keterpencilannya, keunikan budayanya, keanekaragaman hayatinya serta aspek lain yang dapat dikemas menarik. Mewujudkan keterkaitan antara wisata lingkungan dengan wisata lainnya serta dengan kegiatan wisata yang ada di Malaysia. Mengadakan event-event wisata dikaitkan dengan kegiatan bisnis, budidaya pertanian, riset ataupun pendidikan. Melakukan promosi yang dilakukan terpadu dalam suatu paket wisata yang saling terkait satu dengan lainnya. Menyiapkan infrastruktur yang diperlukan, terutama transportasi (akses dari lokasi ke kota terdekat), komunikasi dan kesehatan (untuk keperluan gawat darurat). 56 Strategi dan Model Pengembangan Wilayah Perbatasan Kalimantan
4. KAWASAN AKUAKULTUR Akuakultur dapat diartikan sebagai pendayagunaan sumberdaya alam yang mengutamakan sumberdaya hayati laut agar diperoleh manfaat optimal ini meliputi melalui prinsip pengembangan pengembangan industri sumberdaya perikanan sebagai sektor sentral yang ditunjang dengan pemanfaatan sumberdaya hayati dan nirhayati di sekitarnya, berdasarkan prinsip kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup. agribisnis. Konsep Salah satu sumberdaya alam yang hingga kini belum dikelola secara optimal di wilayah perbatasan adalah laut dan pantai. Laut dan pantai merniliki arti penting secara sosial ekonomi dan strategis dalam pengertian pertahanan keamanan. Pengembangan dan pemanfaatan laut dan pantai, termasuk wilayah pesisir dengan pola akuakultur di perbatasan Kalimantan, meliputi: Pemanfaatan untuk perikanan, yaitu : Perikanan tangkap (caþturefisheries). Perikanan budidaya (marine twlture). * * Pemanfaatan untuk pariwisata (wisata bahari/marine tourism). Pemanfaatan untuk pertanian/perkebunan. Pengembangan kawasan akuakultur di wilayah perbatasan didasarkan pada asumsi: l. Pola akuakultur merupakan kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang memanfaatkan potensi sumberdaya Iahan/laut 2. Rencana kegiatan pengembangan kawasan akuakultur di Kalimantan Barat bergantung pada ketersediaan dan daya dukung Iahan/laut. 3. Karakteristik sumberdaya Iahan laut dan pantai yang akan dikembangkan sangat khas, sehingga perumusan rencana pengembangannya perlu diperhitungkan secara matang sesuai dengan potensi Iahan pantai dan laut yang tersedia. Dalam rangka pengembangan kawasan akuakultur diperlukan dukungan prasarana listrik dan jalan sehingga berbagai fasilitas penunjang kegiatan seperti cool storage, ice making, canning pasar ikan, dapat dioperasikan serta keterkaitan pengembangan kawasan akuakultur dengan kawasan-kawasan Iainnya di perbatasan dapat dilaksanakan. 5. KAWASAN BERIKAT Komponen Pembentuk Wilyah Perbatasan 57
Kawasan Berikat atau Bonded Zone pada dasarnya merupakan salah satu bentuk tempat penimbunan berikat dalam kaitan dengan permasalahan kepabeanan, dimana dalam kawasan tersebut, diberikan fasilitas perpajakan dan kepabeanan, demi untuk menjaga peningkatan dan kelancaran arus ekspor. Sehingga dalam kawasan tersebut pemerintah menjamin bahwa untuk barangbarang impor yang akan digunakan sebagai penunjang produksi barang untuk tujuan ekspor akan diberikan fasilitas baik secara finansial yang berupa penangguhan pembayaran bea masuk, dan pungutan pajak impor serta fasilitas administrasi berupa percepatan dalam rangka pengurusan dokumen baik impor maupun ekspor sehingga proses produksi dan ekspor bisa berjalan efisien dan berdaya saing tinggi. a. Pengertian Suatu bangunan, tempat atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang di dalamnya dilakukan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam daerah pabean Indonesia Iainnya (DPIL), yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor. Beberapa ketentuan berkenaan dengan Kawasan Berikat adalah : l. Penetapan suatau bangunan, tempat atau kawasan sebagai Kawasan Pabean serta pemberian ijin PKB (pengusaha kawasan berikat) dilakukan dengan Keppres. 2. Perusahaan yang dapat diberikan ijin sebagai PKB adalah dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) , Penanaman Modal Asing (PMA), Non PMA/PMDN yang berbentuk Perseroan Terbatas, Koperasi yang berbentuk badan hukum, atau Yayasan. 3. Untuk mendapatkan ijin PKB, perusahaan harus telah memiliki kawasan yang berlokasi di kawasan industri b. Hukum dan Perundangan Ketentuan dan tatalaksana Kawasan Berikat didasarkan pada: Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Penimbunan Berikat jo. Peraturan pemerintah No. 43 Tahun 1997 tentang penyempurnaan PP No. 33/1996; Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 291 / KMK.05/ 1997 tanggal 26 Juni 1997 sebagmmana diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 349/KMK.OI / 1999 tanggal 24 Juni 1999; 58 Strategi dan Model Pengembangan Wilayah Perbatasan Kalimantan
Keputusan DirekturJenderal Bea dan Cukai No. KEP-63/BC/1997 tanggal 25 Juli 1997; Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-IC)/BC/ 1997 tanggal 18 Maret 1998. c. Fasilitas, Manfaat dan Kemudahan yang Diperoleh dari Kawasan Berikat Fasilitas Kawasan Berikat I) Impor barang modal atau peralatan yang dipergunakan untuk pembangunan/konstruksi, perluasan Kawasan Berikat dan peralatan perkantoran yang semata-mata dipakai Oleh Pengusaha Kawasan Berikat (PKB) termasuk PKB yang merangkap Pengusaha di KB (PDKB) diberi penangguhan bea masuk, tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh pasal 22. 2) Impor barang modal dan peralatan pabrik yang berhubungan langsung dengan kegiatan industri diberi penangguhan BIM, bebas Cukai, tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh pasal 22. 3) Impor barang/bahan untuk diolah di PDKB diberi penangguhan BLM, bebas Cukai, tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh pasal 22. 4) Pemasukan Barang Kena Pajak dari DPIL untuk pengolahan lebih Ianjut tidak dipungut PPN dan PPnBM. 5) Pemasukan Barang Kena Cukai untuk diolah lebih Ianjut diberikan pembebasan cukai. 6) Penyerahan barang hasil olahan produsen pengguna fasilitas Bapeksta Keuangan dari DPIL untuk diolah lebih lanjut oleh PDKB diberikan perlakuan sama dengan perlakuan terhadap barang ekspor. 7) Pengeluaran ditujukan kepada orang yang memperoleh fasilitas pembebasan/penangguhan BIM, Cukai dan Pajak dalam rangka impor diberikan pembebasan BIM, Cukai dan tidak dipungut PPN, PPnBM serta PPh pasal 22 Manfaat dari Kawasan Berikat: 1). Efisiensi waktu dengan tidak dilakukannya pemeriksaan fisik di Tempat Penimbunan Sementara (Pelabuhan), pengajuan dokumen yang dilakukan sebelum kapal/pesawat tiba, dan efisiensi waktu dan biaya dengan prosedur Truck Lossing. 2). Efisiensi fasilitas perpajakan dan kepabeanan, sehingga PDKB dapat menikmati harga kompetitif di pasar global. 3). Cash Flow perusahaan lebih terjamin. Komponen Pembentuk Wilyah Perbatasan 59
4). Production Schedule lebih terjamin. 5). Membantu usaha pemerintah dalam rangka mengembangkan program keterkaitan antara perusahaan besar, menengah dan kecil melalui kegiatan pola sub kontrak. Kemudahan Ekspor bagi pengusaha di Kawasan Berikat I). Pelayanan dokumen ekspor diberil•an oleh petugas Bea dan Cukai di Kawasan Berikat sehingga barang ekspor milik PDKB di pelabuhan muat dapat langsung dimuat di atas kapal/pesawat. 2). Barang ekspor dari KB dimungkinkan untuk konsolidasi dengan barang ekspor lainnya sehingga dapat menghemat biaya ekspor. 3). PDKB tidak perlu mengurus proses restitusi pajak karena pemasukan barang ke KB tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22 Impor. 4). Pengiriman barang hasil olahan PDKB ke PDKB lainya dapat digabungkan dengan jumlah realisasi ekspor untuk dasar perhitungan penjualan hasil olahan ke DPIL. g. Kelembagaan Kelembagaan manajemen di Kawasan Berikat dilakukan Oleh Perusahaan Kawasan Berikat yang merupakan perseroan terbatas yang sahamnya dapat dimiliki Oleh pemerintah maupun swasta. Aparat pemerintah, dalam hal ini dari pabean diperlukan hanya untuk pengawasan saja. Adapun persetujuannya diberikan Oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan kepada Perusahaan berbentuk PT yang khusus dibentuk untuk itu dengan menerbitkan persetujuan PTBB, paling lambat 30 hari sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar. 6. KAWASAN INDUSTRI a. Pengertian Kawasan Industri adalah kawasan tempat pernusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola Oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri. Sedangkan Pembangunan Kawasan Industri bertujuan untuk: 1). Mempercepat pertumbuhan industri di daerah; 2). Memberikan kemudahan bagi kegiatan industri; 3). Mendorong kegiatan industri untuk berlol"asi di Kawasan Industri; 4). Meningkatkan upaya pembangunan lingkungan. industri yang berwawasan 60 Strategi dan Model Pengembangan Wilayah Perbatasan Kalimantan
b. Hukum dan Perundangan Kewenangan pengaturan pembinaan dan pengembangan Kawasan Industri berada pada Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Dalam rangka memperlancar upaya untuk menyediakan kapling industri dan/atau bangunan siap bangun/siap pakai, Menteri Perindustrian dan Perdagangan melakukan koordinasi dalam hal: a. Pengalokasian syarat-syarat tanah perencanaan dan penetapan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri penyediaan prasarana dan sarana penunjang serta pemberian kemudahan yang diperlukan. b. Pengendalian dan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri. Sesuai dengan aturan seharusnya pembangunan kawasan tidak mengurangi tanah pertanian dan tidak dilakukan diatas tanah yang mempunyai model melindungi sumberdaya alam dan warisan budaya. industri c. Kelembagaan Perusahaan Kawasan Industri merupakan perusahaan yang mempunyai kewenangan mengelola kawasan industri. Perusahaan kawasan industri ini bisa merupakan milik Pemerintah maupun milik swasta. d. Hubungan Luar Negeri Ketersediaan kawasan industri dengan fasilitas yang memenuhi kebutuhan investor akan sangat menunjang masuknya investor khususnya investor asing yang akan menanamkam modalnya di Indonesia. Ini berarti pernbangunan kawasan industri merupakan bagian yang tak terpisahkan dari usaha untuk menarik minat modal asing. Dengan demikian, kalau mengacu dengan adanya kawasan industri, khususnya di Jawa, pengembangan kawasan industri di perbatasan tidak akan banyak manfaatnya dan hanya akan menjadikan suatu kapasitas yang menganggur. 7. WELCOME PLAZA a. Pengertian Kawasan sentra bisnis ini merupakan suatu kawasan perdagangan/bisnis yang berada disuatu kawasan fasilitas-fasilitas penunjangnya sudah relatif tersedia. Kawasan ini akan menjadi tempat terjadinya aktifitas perdagangan, transaksi maupun aktifitas-aktifitas ekonomi lainnya. Fasilitasfasilitas yang tersedia di kawasan bisnis antara lain: pertokoan, supermarket maupun pasar tradisional, perbankan, perhotelan, jalan dan alat transportasi, listrik, air bersih, telpon dan sebagainya. tertentu dimana Komponen Pembentuk Wilyah Perbatasan 61
Pengembangan we/comeþlaza bisa menjadi salah satu kebijakan jangka panjang untuk memacu roda ekonomi satu wilayah. Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, wilayah perbatasan memiliki potensi bagi pengembangan wilayahnya dengan membentuk dan mengembangkan kawasan sentra bisnis. Mobilitas dan pergerakan orang maupun barang yang melintas batas negara memberikan peluang untuk terjadinya proses transaksi dan perdagangan. b. Potensi Sebagai kawasan perbatasan yang berhadapan langsung dengan negara tetangga, kawasan perbatasan Kalimantan sesungguhnya memiliki potensi yang sangat besar untuk maju dan berkembang. Adapun potensi yang tersedia tersebut antara lain: Kekayaan sumberdaya alam Wilayah Kalimantan memiliki kandungan sumberdaya alam yang potensial untuk dikelola dan dikembangkan secara optimal dalam rangka memperkuat daya ketahanan masyarakat, serta merupakan modal dasar dan peluang untuk akselerasi (percepatan) pembangunan di wilayah tersebut. Posisi strategis sebagai ontletperbatasan Sebagai outlet (wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga) maka wilayah tersebut memiliki potensi untuk pengembangan terutama bagi perdagangan ataupun pertukaran barang dan jasa antar negara. Pengelolaan, pengembangan dan pengaturan mobilitas serta lalu lintas barang dan jasa antar negara yang optimal akan menghasilkan manfaat yang besar bagi pengembangan wilayah perbatasan. c. Kendala Pengembangan welcome plaza nampaknya masih belum dapat segera diwujudkan, jika melihat masih banyaknya persoalan- persoalan yang ada. Adapun persoalan Yang menjadi kendala dalam pengembangan kawasan bisnis di wilayah perbatasan antara Iain: Infrastrukturyang relatif he/um tersedia Ketersediaan infrastruktur mutlak diperlukan dalam pembentukan dan pengembangan sebuah wilayah sentra bisnis, baik infrastruktur fisik seperti pertokoan, perbankan, supermarket/hypermarket, hotel, jalan dan alat transportasi, listrik, telpon dan Iain sebagainya, maupun infrastruktur non fisik seperti ketersediaan sumber daya manusia (SDM) Yang mampu dan dapat mengoperasikan aktifitas sebuah kawasan bisnis. 62 Strategi dan Model Pengembangan Wilayah Perbatasan Kalimantan
Re/atif sedikitnya investoryang berinvestasi di wilayah Perbatasan untuk menginvestasikan modalnya di wilayah perbatasan, dikarenakan masih minim dan terbatasnya infrastruktur sarana dan prasarana yang tersedia. Faktor minimnya infrastruktur dan masih terbatasnya potensi pasar menjadi alasan bagi investor untuk menangguhkan investasinya di wilayah perbatasan, selain tentunya persoalan hukum maupun peraturan yang baku mengenai pengembangan wilayah perbatasan. Kurangnya minat investor Pasar dan Pangsa Pasaryang masih terbatas Meskipun sesungguhnya potensi pasar dan pangsa pasar di wilayah perbatasan cukup besar dan prospektif karena berdekatan dengan negara tetangga, namun karena masih minimnya sarana transportasi maka potensi pasar dan pangsa pasar menjadi terbatas. d. Tata Ruang dan Prasarana Tata ruang welcome plaza harus dapat menampung dan mengakomodasikan segala perkembangan dan interaksi yang terjadi. Jika melihat segala potensi yang ada dan potensi pangsa ekspor yang menjanjikan, maka peluang pembentukan dan pengembangan kawasan bisnis di pusat pertumbuhan sesungguhnya terbuka lebar. Namun demikian, untuk merealisasikan pembentukan kawasan bisnis di wilayah perbatasan masih harus dikaji secara lebih cermat dan hati- hati. Perhatian serius dari pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan dalam membuat kebijakan pengembangan wilayah yang jelas, terarah, dan terpadu, yang dilengkapi dengan dukungan infrastruktur yang memadai. Keterlibatan dan keikutsertaan pihak swasta menjadi sangat penting dalam pengembangan Ive/come plaza. Bab V Langkah-Langkah Pembangunan Wilayah Perbatasan Komponen Pembentuk Wilyah Perbatasan 63
Langkah awal pembangunan wilayah perbatasan dimulai dengan menyusun rencana pengembangan (develoþment plan) wilayah perbatasan. Rencana pengembangan ini terdiri dari dua (2) bagian yaitu: l. Analisis proyek 2. Rencana implementasi Dalam menyusun rencana ini perlu dilakukan pengamatan lapangan dan pencarian data sekunder/primer sesuai dengan tingkat keperluannya. Beberapa informasi perlu dicari tidak saja di dalam negeri namun juga di negara tetangga yang berbatasan. Penjelasan masing-masing bagian adalah : 1. ANALISIS PROYEK Prosedur analisis proyek dimulai dengan melakukan analisa terhadap perkembangan ekonomi wilayah, dalam hal ini kabupaten, sebagai tingkat pemerintahan yang memiliki otonomi luas berdasarkan UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah. Namun walaupun penggagas dan pelaksana utama inisiatif pengembangan wilayah ini adalah pihak pemda kabupaten, kerjasama dengan pemerintah provinsi tetap perlu dilakukan, karena pemerintah provinsi dapat menjadi pihak perantara untuk berhubungan dengan pemda kabupaten/ kota lain maupun dengan pemerintah pusat. 64 Strategi dan Model Pengembangan Wilayah Perbatasan Kalimantan
Aspek lain yang perlu dianalisa adalah prospek komoditas unggulan di wilayah studi berdasarkan analisa terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan wilayah. Analisa ini menghasilkan komoditas yang dapat dikembangkan oleh pihak swasta karena mempunyai prospek yang menguntungkan. Setelah menentukan komoditas unggulan ini maka perlu dilakukan analisa biaya produksi dan analisa pasar dari komoditas unggulan tersebut, untuk menunjukkan apakah komoditas unggulan itu akan layak untuk dikembangkan. Proses berikutnya adalah merumuskan kegiatan pengembangan wilayah dengan titik tolak pengembangan kegatan komersial sebagaimana telah diidentifikasi dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) bagian: a. Pengembangan usaha komersial b. Pembangunan prasarana wilayah c. Pembangunan fasilitas perkotaan sebelumnya. Kegiatan pengembangan wilayah Dalam rencana pengembangan usaha komersial, diuraikan antara lain: luas tanah untuk penanaman komoditas unggulan, jumlah, luas dan besar pabrik pengolahan hasil, produktivitas per tahun untuk barang mentah maupun barang jadi, Iokasi perkebunan dan pabrik pengolahan, pengelola dan pemilik usaha komersial, bentuk pengelolaan usaha (dapat berupajoint venture dengan pemda, dengan swasta asing, CIII), harga tanah, nilai penjualan, tenaga kerja yang diperlukan (asal dan jenis keterampilan), jumlah penduduk yang diperkirakan bertambah dengan adanya usaha komersial ini, biaya pembangunan (penanaman dan pengolahan) yang akan dikeluarkan, dan analisa kelayakan finansial. Analisa kelayakan finansial ditunjukkan dengan angka Financia/ Interna/ Rate of Return (FIRR), Pay Back Period, dan Net Present Va/ue (NPV). Selain itu juga perlu dilakukan Sensitivity Ana/ysis untuk mengetahui tingkat kelayakan pada berbagai keadaan. Usaha komersial ini dimaksudkan untuk dilaksanakan oleh pihak swasta, dan rencana pengembangan usaha komersial ini untuk menunjukkan bahwa keterlibatan pihak swasta dimungkinkan karena akan menguntungkan. Pihak swasta dapat berusaha dalam bidang perkebunan dan pengolahan hasil, atau salah satu saja. Dalam hal ini, keterlibatan masyarakat setempat perlu diakomodasikan secara jelas, misalnya sekian persen dari total produksi bahan baku untuk diolah berasal dari perkebunan rakyat.KeterIibatan masyarakat Iokal ini perlu mendapat perhatian tersendiri dan dituangkan dalam rencana pengembangan usaha secara rinci. Dalam rencana pengembangan prasarana terlebih dahulu ditentukan Iokasi yang akan dikembangkan dengan mempertimbangkan model-model yang dibahas pada Bab IV. Selanjutnya diuraikan jenis dan lokasi prasarana yang perlu dibangun atau ditingkatkan kondisinya, antara lain jalan dan jembatan. Untuk Wilayah Perbatasan 65
setiap jenis prasarana perlu diperhitungkan biaya pembangunan, tingkat pelayanan yang diharapkan, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, manfaat Langkah-Langkah Pembangunan pembangunan prasarana tersebut, pihak pelaksana dan kebutuhan biaya serta pola pembiayaan, serta analisa ekonomi dan finansial secara keseluruhan. Analisa kelayakan ekonomi ditunjukkan dengan angka Economic Internal Rate of Return (EIRR). Dalam rencana pengembangan fasilitas kota, berdasarkan model yang akan dikembangkan, ditentukan fasilitas kota yang perlu dibangun. Fasilitas kota itu meliputi: a. Bangunan komersial: kawasan industri, kawasan berikat, welcome plaza, pertokoan, pasar; b. Bangunan pemerintahan: PPLB, pos keamanan, kantor pengelola, kantor pemerintahan lain; c. Bangunan sosial: sekolah, rumah sakit, sarana peribadatan, balai pertemuan d. Ruang terbuka hijau dan kawasan rekreasi e. Fasilitas umum: jalan kota, saluran drainase, sewerage, persampahan, listrik, gas, dll. f. Fasilitas ekonomi: pasar rakyat, kawasan PKL Untuk setiap fasilitas ditentukan lokasi, luas, cakupan pelayanan dan kebutuhan biayanya. Langkah berikutnya adalah menggabungkan seluruh analisa kelayakan dari pengembangan usaha komersial, prasarana wilayah dan fasilitas kota, sehingga dapat diketahui apakah pengembangan wilayah perbatasan ini dapat dilakukan secara menguntungkan bagi pemerintah daerah maupun bagi pihak swasta. 2. RENCANA IMPLEMENTASI Rencana implementasi pembangunan wilayah perbatasan diuraikan atas dasar rencana pengembangan wilayah yang telah diuraikan pada bagian terdahulu. Bagian utama rencana implementasi adalah pengelolaan wilayah dan jadwal pelaksanaan. a. Pengelolaan Wilayah Pengelolaan wilayah dapat berupa dua tingkat tim: Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. Tim Pengarah diketuai oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dengan anggota terdiri dari para kepala dims instansi terkait. Tugas Tim pengarah Strategi dan Model Pengembangan Wilayah Perbatasan Kalimantan 66
adalah membuat kebijakan dan melakukan perundingan dengan pihak-pihak di luar pemda kabupaten, misalnya dengan pemerinah provinsi, pemerintah pusat, Sosek Malindo, dll. Tim Pelaksana dapat berupa Project Management Unit (PMU), bertugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordİnasİkan berbagaİ kegİatan pengembangan wilayah sepetti pembiayaan, penjadwalan kegiatan, memantau dan mengevaluasi proyek. PMU diketuai oleh seorang Direktur Utama yang bertanggung jawab kepada Ketua Tim Pengarah, dibantu oleh Direktur Perencanaan, Direktur Pembangunan dan Sekretarİs Direktur yang membidangİ aspek keuangan, hükum dan kepegawaian. Dalam PMU İni terdapat staf teknik dan staf admİnİstasİ. Seluruh personİl PMU terdiri darİ tenaga-tenaga penuh waktu, bukan pegawaİ negerİ, dan dapat dipensiun jika tidak bekerja baİk. PMLJ dibentuk dengan keputusan kepala daerah, dan kegiatannya dibİayaİ dengan APBD dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD. b. Jadwal Pelaksanaan Jadwal pelaksanaan disusun dalam bentuk matriks, menunjukkan kegİatankegİatan yang akan dilakukan selama misalnya lima tahun. Kegİatan yang ditunjukkan antara lain: a. Penyiapan organisasi b. Pembangunan kawasan perkebunan c. Pembangunan pabrİk pengolahan d. Pembangunan prasarana wilayah e. Pembangunan fasilİtas kota Wilayah Perbatasan 67
Langkah-Langkah Pembangunan Bab VI Kesimpulan Dari berbagai penjelasan dan analisis pengembangan wilayah perbatasam pada bab-bab terdahulu maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. 1. VISI PENGEMBANGAN untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di wilayah perbatasan, menjaga kedaulatan dan keutuham NKRI, serta memperlancar pergerakan orang dan barang secara legal antar negara. Pengembangan wilayah perbatasan seyogyanya diarahkan 2. PRINSIP-PRINSIP PENGEMBANGAN Pengembangan wilayah perbatasan perlu dilakukan atas dasar prinsip-prinsip kebijakan sebagai berikut: a. Mewujudkan wilayah perbatasan sebagai "halaman (lepan" negara. b. Menyeimbangkan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tujuan pertahanan wilayah negara c. Melindungi sumberdaya alam perbatasan melalui pengelolaan wilayah konservasi dan taman nasional. d. Membagi peran dan kewenangan yang saling mendukung antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten serta antara pemerintah dan swasta. e. Melibatkan masyarakat Iokal dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan agar mendapat manfaat sebesar-besarnya dari upaya-upaya pengembangan wilayah perbatasan. f. Meningkatkan kerjasama dengan pihak luar negeri untuk mengatasi berbagai 68 Strategi dan Model Pengembangan Wilayah Perbatasan Kalimantan
permasalahan sosial, ekonomi, budaya, politik dan pengelolaan sumberdaya alam di perbatasan. 3. STRATEGI PENGEMBANGAN Strategi mengembangkan wilayah perbatasan adalah: a. Mengurangi ketimpangan dengan percepatan pembangunan pendidikan dan kesehatan b. Meningkatkan aksesibilitas wilayah dan prasarana publik di perbatasan c. Menyelenggarakan kerjasama luar negeri dibidang perdagangan, ekonomi dan investasi di perbatasan d. Menegakkan hukum dan keamanan perbatasan e. Menyelenggarakan penataan kelembagaan dan kewenangan di perbatasan secara efektif. 4. MODEL PENGEMBANGAN Wilayah perbatasan di Kalimantan dapat dikembangkan dengan modelmodel sebagai berikut: a) Model Pusat Pertumbuhan b) Model Kawasan Transito c) Model Kawasan Agropolitan d) Model Stasion Riset dan Wisata Lingkungan e) Model Kawasan Perbatasan Laut 5. KOMPONEN PEMBENTUK WILAYAH PERBATASAN Dalam tiap-tiap model, komponen-komponen pembentuk wilayah perbatasan adalah: a. Model Pusat Pertumbuhan meliputi: kawasan industri, kawasan berikat, kawasan perdagangan bebas/pelabuhan bebas, welcomeþlaza dan, kawasan permukiman. b. Model Kawasan Transito meliputi: kawasan pelabuhan/perdagangan bebas, we/come Plaza, kawasan permukiman. c. Model Stasion Riset dan Wisata Lingkungan meliputi: stasion riset, kawasan budaya, wisata lingkungan dan agrowisata, we/comeþlaza. d. Model Kawasan Agropolitan meliputi kawasan-kawasan desa kebun, kawasan produksi perkebunan, pusat-pusat koleksi distribusi serta pengolahan (pusat pelayanan agropolitan). e. Model Kawasan perbatasan Laut meliputi pengembangan kawasan-kawasan aquakultur, kawasan permukiman nelayan (desa dan kota pantai), kawasan 69
Kesimpulan berikat, kawasan industri, pusat koleksi, distribusi dan pengolahan hasil laut dan pelabuhan bebas. 6. LANGKAH-LANGKAH PEMBANGUNAN Pembangunan wilayah perbatasan perlu diawali dengan menyusun rencana pengembangan yang terdiri dari kegiatan analisis proyek dan perencanaan investasi. Pembangunan wilayah perbatasan sebaiknya dilakukan jika dinilai layak secara ekonomi dan finansial. 7. PARTISIPASI MASYARAKAT DAN KERJASAMA INVESTASI a. Beberapa wilayah perbatasan merupakanwilayah yang dapat menarik investor domestik maupun asing sehingga merupakan peluang untuk memperoleh nilai tambah dan penghasilan bagi masyarakat setempat. Untuk dapat memanfatkan peluang yang ada, masyarakat khususnya yang termiskin di wilayah perbatasan perlu diperkuat, baik secara individu maupun secara kelompok. Partisipasi masyarakat dalam berbagai inisiatif yang dilaksanakan, baik Oleh pemerintah maupun swasta, perlu dikembangkan. b. Guna lebih menarik investor dalam maupun luar negeri (negara tetangga) maka pemerintah, khususnya pemerintah daerah, perlu menjadikan wilayah perbatasan sebagai wilayah yang memiliki peluang usaha yang menguntungkan dalam jangka panjang. Berbagai pola kerjasama perlu dikembangkan dengan pihak swasta dalam maupun luar negeri, dan juga dengan pemerintah daerah di sebelahnya. Kerjasama pengembangan wilayah perbatasan itu harus tetap bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Daftar Pustaka Buku I. Djarwadi, 2002, Memihak Indonesia Timur, Sekretariat DP-KTI, Jakarta. 2. Heri Moeljono, 2001, Merajut Batam Masa Depan, LP3S, Jakarta. 3. Jaizul dkk, 2002, Membangun Visi Kabrpaten Bulungan, KTPW, 4. Jakarta. JICA, 1999, The Develoþment Study on Comprehensive Regional Development Planfor The Western Part of Kalimantan, PCI International Development Centre Of Japan. 5. Konsortium Malaysia, 1999, Study on The Development Of Border Towns in Sarawak, Unit Perancangan Negeri Sarawak. 70 Strategi dan Model Pengembangan Wilayah Perbatasan Kalimantan
6. Pemda Provinsi Kalimantan Timur, Timur. 6. Pemda Provinsi Kalimantan Timur, Timur. Makalah 1. 2002, Demarkasi Batas dan Pemetaan IVilqyah Perbatasan Bagi Pengembangan Kawasan Perbatasan : Menunjang Sistem Keamanan Perbatasan Negara di Kalimantan, Bakosurtanal, Jakarta. 2. 2002, Kebijakan Kewenangan Penge/olaan Kawasan Perbatasan Sanggau, Pemerintah Kabupaten Sanggau, Jakarta. 3. 2002, Kebijakan dan Program Pengembangan Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan Barat, Depkimpraswil, Jakarta. 4. , 2002, Kebijakan Kewenangan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Ditjen Pemerintah Umum Depdagri, Jakarta. 5. 2002, Kebijakan dan Program Pengembangan Kawasan Perbatasan Negara, Mabes Jakarta. Perundang-undang dan Peraturan I. Persetujuan Mengenai Lintas Batas antara Republik Indonesia dengan Malaysia tertanggal 12 Mei 1984. 2. Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan. 3. Undang-undang Nomor I I tahun 1995 tentang Cukai. 4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2000 5. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 36/ RP/III/ 95 tentang Perdagangan Lintas Batas Melalui Pos Pemeriksaan Lintas Batas Entikong di Provinsi Kalimantan Barat. 6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 490/KMK.05/1996 tentang Tatalaksana Impor Barang Penumpang, Awak Sarana Pengangkutan, Pelintas Batas, Kiriman Pos, dan Kiriman Melalui Jasa Titipan. Daftar Pustaka 7. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-78/BC/ 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Barang Penumpang, Awak Sarana Pengangkutan, Pelintas Batas, Kiriman Melalui Jasa Titipan dan Kiriman Pos. 8. Perjanjian Tentang Perdagangan Lintas Batas antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Malaysia tertanggal 24 Agustus 1970. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Penimbunan Berikat 71
10. Peraturan pemerintah No. 43 Tahun 1997 tentang penyempurnaan PP No. 33/1996; II. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 291/ KMK.05/1997 tanggal 26 Juni 1997 sebagaimana diubah terakhir dengan : Keputusan Menteri Keuangan Republik 349/KMK01/1999 tanggal 24 Juni 1999; Indonesia Nomor 12. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. KEP-63/BC/1997 tanggal 25 Juli 1997; 13. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-IC)/BC/ 1997 tanggal 18 Maret 1998. Proposal 1. 2002, Proposa/ Usman Bantuan Perceþatan Pembangunan Kabuþaten SanggaJ1 dan Daerah Perbatasan Terpadu, Pemerintah Kabupaten Sanggau, Sanggau. 2. , Proþosa/ Program Aksi Pembangunan Daerah Perbatasan Ka/bar-Sarawak, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak Surat Kabar I. Wilayah RI di Ka/bar Terancam Hi/ang akibat Rnsaknya Patok Batas, Media Indonesia, 23 Juni 2001 2. RP 10 Milyar Untuk Perbaiki Perbatasan FU-Malaysia, Kompas, 21 Juni 2001 72 Strategi dan Model Pengembangan Wilayah Perbatasan Kalimantan