digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id BAB II KAJIAN TEORI A. Teori Elite Politik Dalam pengertian yang umum elit menunjuk pada sekelompok orang orang yang ada dalam masyarakat dan menempati kedudukan tinggi. Dalam pengertian khusus dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang terkemuka di bidang-bidang tertentu dan khususnya golongan minoritas yang memegang kekuasaan. Dalam studi sosial golongan minoritas yang berada pada posisi atas yang secara fungsional dapat berkuasa dan menentukan dikenal dengan elite. Elite adalah suatu minoritas pribadi-pribadi yang diangkat untuk melayani suatu kolektivitas dengan cara yang bernilai sosial. Dalam pengertian sosiologis dan politis, elite adalah the ruling class, suatu golongan yang memegang kekuasaan baik secara formal maupun informal dalam suatu strata sosial. Dengan kedudukannya itu, mereka dapat memengaruhi perekmbangan masyarakat dalam hubungan yang sifatnya timbale balik. Dengan demikina dapat dikatakan juga bahwa elite adalah prosuk dari masyarakatnya. Dan, hubungan antarelite senantiasa terjalin komunikasi sehingga kreasi maupun semangat daru suatu generasi dilanjutkan atau diteljemakan ke dalam bentuknya yang baru oleh generasi berikutnya1. Elite politik sendiri dibagi menjadi dua bagian diantaranya elite politik lokal dan elite non politik non lokal, elite politik lokal adalah merupakan 1 HM, Nasruddin Anshoriy Ch, Bangsa Gagal Mencari Identitas Kebangsaan, (Yoyakarta: LKiS, 2008), hlm 04 28
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id 29 seseorang yang menduduki jabatan-jabatan politik (kekuasaan) di eksekutif dan legislatif yang dipilih melalui pemilihan umum dan dipilih dalam proses politik yang demokratis ditingkat lokal. Mereka menduduki jabatan politik tinggi ditingkat lokal yang membuat dan menjalankan kebijakan politik. Elite politiknya seperti: Gubenur,Bupati, Walikota, Ketua DPRD, dan pimpinan-pimpinan partai politik.2 Sedangkan Elite Non Politik Lokal adalah seseorang yang menduduki jabatan-jabatan strategis dan mempunyai pengaruh untuk memerintah orang lain dalam lingkup masyarakat. Elite non politik ini seperti: elite keagamaan, elit organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, profesi dan lain sebagainya. Perbedaan tipe elite lokal ini diharapkan selain dapat membedakan ruang lingkup mereka, juga dapat memberikan penjelasan mengenai hubungan antar-elite politik maupun elite mesyarakat dalam proses Pemilihan Kepala Daerah di tingkat lokal. Dalam sirkulasi elite, konflik bisa muncul dari dalam kelompok itu sendiri maupun antarkelompok pengusaha maupun kelompok tandingan. Sirkulasi elite menurut Pareto terjadi dalam dua kategori yaitu: Pertama, pergantian terjadi antara kelompok-kelompok yang memerintah sendiri, dan Kedua, pergantian terjadi di antara elite dengan penduduk lainya. Pergantian model kedua ini bisa berupa pemasukan yang terdiri atas dua hal yaitu: (a). Individu-individu dari lapisan yang berbeda kedalam kelompok elite yang sudah ada, dan atau (b). Individu-individu dari lapisan bawah yang membentuk kelompok elite baru dan masuk ke dalam kancah perebutan kekuasaan dengan elit yang sudah ada.3 2 S.P. Varma,Teori Politik Modern, Jakarta: Rajawali Pres, 1987, hlm. 203 3 ibid
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id 30 Elite adalah orang-orang yang berhasil, yang mampu menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat. Mereka terdiri dari para pengacara, mekanik, bajingan, atau para gundik. Pareto juga percaya bahwa elite yang ada pada pekerjaan dan lapisan masyarkat yang berbeda itu pada umumnya datang dari kelas yang sama; yaitu orang-orang yang kaya dan pandai, mempunyai kelebihan dalam matematika, bidang musik, karakter moral, dan sebagainya. Menurut Karl Marx, elite politik terdapat tiga macam, diamana elite dapat berubah dengan melalui revolusi. Diantaranya: pertama, Metode Posisi, elite politik adalah mereka yang menduduki posisi atau jabatan strategis dalam system politik. Jabatan strategis yaitu dapat membuat keputusan dan kebijakan dan dinyatakan atas nama Negara. Elite ini jumlahnya ratusan mencakup para pemegang jabatan tinggi dalam pemerintahan, perpol, kelompok kepentingan. Para elite politik ini setiap hari membuat keputusan penting untuk melayani berjuta-juta rakyat. Kedua, Metode Reputasi, elite politik ditentukan bedasarkan reputasi dan kemampuan dalam memproses berbagai permasalahan dan kemudian dirumuskan menjadi keputusan politik yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Ketiga, Metode Pengaruh, elite politik adalah orang-orang yang mempunyai pengaruh pada berbagai tingkatan kekuasaan. Orang ini memiliki kemampuan dalam mengendalikan masyarakat sesuai kemampuan pengaruh yang dimiliki, sehingga masyarakat secara spontan mentaati para elite politik. Oleh karena itu orang yang berpengaruh dalam masyarakat dapat dikategorikan sebagai elite politik.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id 31 Menurut Keller, elite pada mulanya dipakai untuk membedakan minoritas- minoritas personal yang diangkat untuk melayani suatu kolektivitas dengan cara yang bernilai sosial yang pada gilirannya bertanggung jawab terhadap realisasi tujuan-tujuan sosial yang utama dan untuk kelanjutan tata sosial dengan mencakup penyertaan pada suatu proses sosial yang berlangsung dan sementara yang artinya tidak sama dengan mempertahankan hidup sehingga terdapat kemungkinan untuk tergantikan. Sebagai orang-orang pilihan atau terpilih, elite mempunyai posisi tertentu yang memberikan kekuasaan menentukan dalam sutau proses pengambilan keputusan. Pareto menjelaskan elite dalam masyarakat berada pada lapisan atas yang terbagi menjadi elite yang memerintah (governing elite) dan elite yang tidak memerintah (non governing elite), sedangkan dalam masyarakat juga terdapat lapisan yang lebih rendah (non elite). Menurut Aristoteles, elite adalah sejumlah kecil individu yang memikul semua atau hampir semua tanggung jawab kemasyarakatan. Definisi elit yang dikemukakan oleh Aristoteles merupakan penegasan lebih lanjut dari pernyataan Plato tentang dalil inti teori demokrasi elitis klasik bahwa di setiap masyarakat, suatu minoritas membuat keputusan-keputusan besar. Konsep teoritis yang dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles kemudian diperluas kajiannya oleh dua sosiolog politik Italias, yakni Vilpredo Pareto dan Gaetano Mosca.4 Pareto menyatakan bahwa setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas yang diperlukan dalam kehidupan sosial dan 4 Ibid. hal. 34
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id 32 politik. Kelompok kessil itu disebut dengan elit, yang mampu menjangkau pusat kekuasaan. Elite adalah orang-orang berhasil yang mampu menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat. Pareto mempertegas bahwa pada umumnya elite berasal dari kelas yang sama, yaitu orang-orang kaya dan pandai yang mempunyai kelebihan dalam matematika, bidang muasik, karakter moral dan sebagainya. Pareto lebih lanjut membagi masyarakat dalam dua kelas, yaitu pertama elit yang memerintah (governing elite) dan elite yang tiak memerintah (non governign elite) . Kedua, lapisan rendah (non- elite) kajian tentang elite politik lebih jauh dilakukan oleh Mosca yang mengembangkan teori elite politik. Menurut Mosca, dalam semua masyarakat, mulai adri yang paling giat mengembangkan diri serta mencapai fajar peradaban, hingga pada masyarakt yang paling maju dan kuat selalu muncul dua kelas, yakni kelas yang memerintah dan kelas yang diperintah. Kelas yang memerintah, biasanya jumlahnya lebih sedikit, memegang semua fungsi politik, monopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan-keuntungan yang didapatnya dari kekuasaan. Kelas yang diperintah jumlahnya lebih besar, diatur dan dikontrol oleh kelas yang memerintah.5 Menurut Pareto, masyarakat terdiri dari dua kelas yaitu : (1). Lapisan atas, yaitu elite, yang terbagi ke dalam elit yang memerintah (governing elite), dan elit yang tidak memerintah (non-governing). (2). Lapisan yang lebih rendah, yaitu non-elite. elite Konsep pergantian juga dikembangkan oleh Pareto. Ia mengemukakan berbagai jenis pergantian elite, yaitu pergantian: (1). di antara 5 Ibid.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id 33 kelompok-kelompok elite yang memerintah itu sendiri. (2). di antara elite dengan penduduk lainnya. Pergantian yang terakhir itu bisa berupa pemasukan: (1). individu-individu dari lapisan yang berbeda ke dalam kelompok elit yang sudah ada. (2). individu- individu dari lapisan bawah yang membentuk kelompok elit baru dan masuk ke dalam suatu kancah perebutan kekuasaan dengan elit yang sudah ada. Pareto dan Mosca mendefinisikan elite sebagai kelas penguasa yang secara efektif memonopoli pos-pos kunci dalam masyarakat. Definisi ini kemduain didukung oleh Robert Michel yang berkeyakinan bahwa "hukum besi oligarki" tak terelakkan. Dalam organisasi apapun, selalu ada kelompok kecil yang kuat, dominan dan mampu mendiktekan kepentingannya sendiri. Sebaliknya, Lasswell berpendapat bahwa elite sebenarnya bersifat pluralistik. Sosoknya tersebar (tidak berupa sosok tunggal), orangnya sendiri beganti-ganti pada setiap tahapan fungsional dalam proses pembuatan keputusan, dan perannya pun bisa naik turun tergantung situasinya. Bagi Lasswell, situasi itu yang lebih penting, dalam situasi peran elit tidak terlalu menonjol dan status elit bisa melekat kepada siapa saja yang kebetuan punya peran penting6. Pareto dan Mosca juga menyebutkan dalam masyarakat selalu terbentuk kelas yang terbagi menjadi kelas yang memerintah dengan jumlah yang kecil dan memegang semua fungsi politik, monopoli kekuasaan dan mampu mencapai tujuan-tujuan keuntungannya dengan kekuasaan yang dimiliki, dan kelas yang 6 Ibid. hal. 35
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id 34 diperintah dengan jumlah yang lebih besar dan diatur serta dikontrol oleh kelas yang memerintah. Mosca menolak semua klasifikasi bentuk pemerintahan yang pernah ada semisal aristokrasi, demokrasi, atau lain sebagainya, dalam kondisi masyarakat apapun baik pada masyarakat yang sudah maju maupun masyarakat yang kehidupan bernegaranya sedang berkembang. Menurutnya hanya ada satu macam bentuk pemerintahan yaitu oligarki yang dipimpin oleh sekelompok elite. Pemaparan Pareto dan Mosca memiliki celah lemah yang cukup mengaburkan pemahaman elite karena tidak memperhatikan bidang interaksi lain dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan pada masanya kedua pemikir ini melihat dominasi negara yang begitu kuat atas rakyat. Pandangan yang lebih luwes dikemukakan oleh Dwaine Marvick. Menurutnya ada dua tradisi akademik tentang elite. Pertama, dalam tradisi yang lebih tua, elite diperlukan sebagai sosok khusus yang menjalankan misi historis, atau memenuhi kebuthan mendesak, melahirkan bakat-bakat unggul, menampilkan kualitas tersendiri. Elite dipandang sebagai kelompok pencipta tatanan yang kemudian dianut oleh semua pihak. Kedua, dalam tradisi yang lebih baru, elite dilihat sebagai kelompok, baik kelompok yang menghimpun yang menghimpun para petinggi pemerintahan atau penguasa di berbagai sektor dan tempat. Pengertian elit dipadankan dengan pemimpin, pembuat keputusan, atau pihak berpengaruh yang selalu menjadi figur sentral. Field dan Higley menyederhanakan dengan mengemukakan bahwa elite adalah orang-orang yang memiliki posisi kunci, yang secara awam dipandang
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id 35 sebagai sebuah kelompok. Merekalah yang membuat kebijakan umum, yang satu sama lain melakukan koordinasi untuk menonjolkan perannya. Menurut Marvick, meskipun elite sering dipandang sebagai satu kelompok yang terpadu, tetapi sesungguhnya di antara anggota-anggota elite itu sendiri, apa lagi dengan elite yang lain sering bersaing dan berbeda kepentingan. Persaingan dan perbedaan kepentingan antar elite itu kerap kali terjadi dalam perebutan kekuasaan atau sirkulasi elite. Pemikir lain yang ikut mengklasifikasikan dan mendefenisikan elite adalah Robert Michels yang mengemukakan tentang "hukum besi oligarki", yakni kecenderungan dominasi (penguasaan) oleh sekelompok kecil orang (minoritas). Oligarki ini muncul dalam empat dimensi politik, yaitu, oligarki dari segi organisasi, oligarki dalam kepemimpinan, oligarki dalam konteks hubungan organisasi dengan rakyat, dan oligarki dalam kekuasaan pemerintahan. Pandangan ilmuwan sosial di atas menunjukkan bahwa elite memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Pengaruh yang memiliki atau bersumber dari penghargaan masyarakat terhadap kelebihan elit yang dikatakan sebagai sumber kekuasaan. Menurut Miriam Budiardjo, sumber-sumber kekuasaan itu bisa berupa keududukan, status kekayaan, kepercayaan, agama, kekerabatan, kepandaian dan keterampilan. Pendapat senada juga diungkapkan oleh Charles F.7 Andrain yang menyebutnya sebagai sumber daya kekuasaan, yakni : sumber daya fisik, ekonomi, normatif, personal dan keahlian. 7 Ibid. 38
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id 36 B. Teori Konflik Konflik berasal dari bahasa latin, conflictus yang artinya pertentangan.8 Defenisi konflik menurut para ahli sangatlah bervariasi karena para ahli melihat konflik dari berbagai sudut pandang atau perspektif yang berbeda-beda . Akan tetapi secara umum konflik dapat digambarkan sebagai benturan kepentingan antar dua pihak atau lebih, di mana salah satu pihak merasa diperlukan secara tidak adil, kemudian kecewa. Dan kekecewan itu dapat diwujudkan melalui konflik dengan cara-cara yang legal dan tidak legal. Konflik juga diartikan sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau merasa sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Proposisi yang mengemukakan pandangan sistematis tentang segala dengan menjabarkan relasi di antara variabel untuk menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut. Konflik ini terjadi di antara kelompok-kelompok dengan tujuan untuk memperebutkan hal-hal yang sama. Salah satu tokoh teori konflik adalah Ralf Dahrendrof. Menurutnya, masyarakat secara esensial adalah anak sejarah. Sejarah masyarakat adalah sejarah perubahan. Tidak ada satu pun masyarakat yang tidak berubah. Perubahan yang terus menerus ini menyingkap satu fakta yang selama ini tidak bisa dilihat oleh teori fungsionalisme struktural, yaitu bahwa setiap masyarakat didorong oleh kekuatan konflik yang membuatnya bisa berkembang dan berubah. Bahkan secara tegas dinyatakan bahwa dimana ada kehidupan, disitu ada konflik.9 Setiap unsur 8 Nasikun, Dr, Sistem Sosial Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 21. 9 Ralf Dahrendorf, Class and Class Conflict in Industrial Society (Stanford, California: Stanford University Press, 1959), 208
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id 37 dalam masyarakat menyumbang kepada disintegrasi dan perubahan. Jika sosial tanpa seimbang dan tersusun dalam orde yang harmoni, maka itu sesungguhnya dihasilkan dari tindakan segelintir orang yang berkuasa yang memaksakan nilai- nilainya kepada kelompok selebihnya.10 Dalam skema pembagian masyarakat ke dalam dua kelas, penguasa (superordinat) dan yang dikuasai (subordinat), maka konflik itu sudah tertanam dalam jantung masyarakat itu sendiri karena setiap kelas memiliki kepentingannya sendiri yang saling berlawanan. Kelompok yang berkuasa memiliki kewenangan (authority) atas orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya. Dengan kekuasaan dan kewenangan ini, pihak penguasa mengontrol tingkah laku kelompok subordinat melalui kewajiban dan larangan. Pihak penguasa memiliki kepentingan untuk mempertahankan status quo yang telah member keistimewaan baginya, sedangkan kelompok yang dikuasai memiliki kepentingan untuk melakukan perubahan dan perombakan. Setiap tindakan pelanggaran atas kepentingan kelas ini akan direspon dengan hukuman untuk mempertankan struktur yang ada. Jika sistem sosial tetap seimbang, maka itu sesungguhnya adalah hukuman dan tekanan, bukan konsensus. Perlu ditekankan disini bahwa kepentingan adalah kepentingan kelas objektif, bukan kepentingan subjektif individu-individu.11 Dari sini jelas bahwa integrasi dan pengakuan terhadap kepemimpinan seseorang atau kelompok orang bukan didasarkan dari kesepakatan yang fixed. Pihak yang berkuasa mengideologikan nilai-nilainya. Dengan berlakunya nilai- nilainya, maka kepemimpinannya menjadi kokoh. Oposisi berarti delegitimasi 10 Ibid., 162 11 Ibid.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id 38 nilai-nilai yang disaktikan tersebut, yang itu berarti mensubversi kepemimpinan individu atau kelompok yang ada. Setiap kekuatan oposisi akan dilenyapkan agar status quo tidak terganggu. Di sisi lain, Lewis Coser mendifinisikan konflik sebagai "a struggle over values and claims to secure status, power, and resources, a struggle in which the main aims of opponents are to neutraliza, injure, or eliminate rivals".12 Definisi ini menjelaskan bahwa konflik adalah perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan berkenaan dengan status, kuasa, dan sumber daya yang persediannya tidak mencukupi, dimana pihak-pihak yang sedang berselisih tidak hanya bermaksud untuk memperoleh barang yang diinginkan, melainkan juga memojokkan, merugikan, atau menghancurkan lawan mereka. Definisi Coser memperjelas basis konflik sosial pada sesuatu yang lebih riil. Dahrendorf sendiri menyatakan bahwa konflik terjadi karena berebut mendapatkan kontrol atas sumberdaya dan posisi yang terbatas.13 Konflik terjadi apabila kelompok yang berbeda berebut untuk menguasai sesuatu. "Sesuatu" disini bisa berupa sumber material. "Sesuatu" disini juga bisa berupa sumber legitimasi kepemimpinan atau kewenangan (authority) dalam sebuah kelompok, sebagaimana yang dijabarkan oleh Dahrendorf di atas. Legitimasi kepemimpinan ini terkait dengan nilai-nilai. Jika nilai-nilai suatu kelompok menjadi ideology atau nilai yang dijadikan sumber rujukan oleh komunitas, maka kelompok tersebut (atau tokohnya) dengan sendirinya akan menjadi pemimpin moral komunitas tersebut. Kepemimpinan kelompok tersebut atas komunitas akan 12 Lewis A. Coser, The Function of Social Conflict (Glencoe: Free Press, 1956), 76. 13 Dahrendorf, Class and Class Conflict...,209
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id 39 semakin kokoh.14 Alasan konflik tersebut bisa hasir sebagian atau semuanya. Studi Peter M. Blau menyatakan bahwa skala konflik tergantung pada banyak tidaknya faktor yang bertentangan di antara kelompok-kelompok konflik. Konflik akan terjadi sangat intens dan akut apabila semua unsur yang membedakan antarkelompok tersebut hadir pada saat yang bersamaan.15 Menurut Marx, konflik pada dasarnya muncul dalam upaya memperoleh akses terhadap kekuatan produksi, apabila ada control dari masyarakat konflik akan bisa di hapus. Artinya, bila kapitalisme digantikan dengan sosialisme, kelas- kelas akan terhapus dan pertentangan kelas akan berhenti16. Menurut Max Weber, konflik adalah tindakan manusia itu didorong oleh kepentingan-kepentingan, tetapi bukan saja oleh kepentingan yang bersifat material seperti dikatan Marx, melainkan juga oleh kepentingan-kepentingan ideal17. Secara umum ada dua tujuan dasar konflik yakni, mendapatkan dan/atau mempertahankan sumber-sumber. Tujuan konflik untuk mendapatkan sumber- sumber merupakan ciri manusia yang bersifat materil-jasmaniah untuk maupun terhormat dalam spiritual-rohaniah untuk dapat hidup secara layak dan masyarakat. Yang ingin diperoleh manusia meliputi hal-hal yang sesuai dengan kehendak bebas dan kepentinganya. Tujuan konflik untuk mempertahankan sumber-sumber yang selama ini sudah dimiliki juga merupakan kecenderungan 14 Ibid., 167 15 Peter M. Blau, Inequality and Heteroganity: a Primitive Theory of Social Structure (New York: The Free Press, 1977), 98. 16 Dr. I.B. Wirawan, Teori-teori Sosial Dalam Tiga Paradigma , (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2012), hlm 67 17 Dr. I. B. Wirawan. 2012, Ibid, hlm 69
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id 40 hidup manusia. Manusia ingin memperoleh sumber-sumber yang menjadi miliknya, dan berupaya mempertahankan dari usaha pihak lain untuk merebut atau mengurangi sumber-sumber tersebut. Yang ingin di pertahankan bukan hanya harga diri, keselamatan hidup dan keluarganya, tetapi juga wilayah atau daerah tempat tinggal, kekayaan, dan kekuasaan yang dimiliki. Tujuan mempertahankan diri tidak menjadi monopoli manusi saja karena binatang sekalipun memiliki watak untuk berupaya mempertahankan diri. Maka dengan itu dirumuskan tujuan konflik politik sebagai upaya untuk mendapatkan dan/atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting.18 Konflik merupakan sebagian dari kehidupan manusia yang tidak lenyap dari sejarah. Selama manusia masih hidup, konflik terus ada dan tidak mungkin manusia menghapus konflik dari dunia ini, baik konflik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok yang ada dalam lingkup masyarakat. Konflik senantiasa mewarnai kehidupan masyarakat yang mencakup aspek politik, sosial, ekonomi, budaya dan berbagai aspek lainnya. Dengan demikian konflik adalah merupakan gambaran dari sebuah permainan, baik untuk permainan yang memenangkan kedua belah pihak (Non- Zero Sum Conflict) maupun yang juga mengalahkan pihak lain (Zero- Sum Conflict) seperti kelas konflik yang terjadi pada masyarakat industri. Menurut Webster, istilah "Conflict" di dalam bahasa aslinya suatu perkelahian, peperangan atau perjuangan yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Kata ini 18 Fera Nugroho, M. A, (dkk), Konflik dan Kekerasan pada Aras Lokal, Turusan Salatiga: Pustaka Percik, 2004, hlm. 22.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id 41 kemudian berkembang dengan masuknya ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan, ide, dan lain-lain. Dengan kata lain, istilah tersebut sekarang juga menyentuh aspek piskologis di balik konfrontasi fisik yang terjadi, selain konfrontasi itu sendiri. Secara singkat, istilah "conflict" menjadi begitu melus sehingga beresiko kehilangan statusnya sebagai sebuah konsep. Dengan demikian konflik di artikan sebagai persepsi mengenai perbedaan kepentingan ( perceived of interest), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak- pihak yang berkonflik tidak dapat di capai secara simultan.19 Secara umum ada beberapa teori terjadinya konflik antara lain: Pertama, Konflik adalah merupakan suatu unsur sosial yang alami ( K. Lorenz ).20Kedua, Dari sudut pandang pisikologi sosial, konflik berasal dari pertentangan antara dorongan dan motivasi fisik manusia di satu sisi dan tuntutan norma di sisi lain. Ketiga, melihat bahwa masyarakat terbentuk dan terjaga keberadaanya bukan berdasarkan kesepakatan melainkan berdasarkan paksaan. Untuk itu, di manapun manusia membentuk suatu ikatan sosial di situ akan terdapat konflik. Keempat, e, konflik di sebabkan oleh kepemilikan harta benda.21 Ada Dari sisi Marxism banyak teori mengenai terjadinya konflik antara lain: Pertama, Teori hubungan masyarakat yaitu menganggap bahwa konflik disebabkan oleh olarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyrakat. Kedua, Teori Negoisasi Prinsip yaitu menganggap bahwa konflik disebabkan oleh posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan 19 Ralf Dahrendorf, Class and Class Conflict in Indonesia Sosieity, Standfod: Standfod University Press, 1959, hlm. 210-222. 20 Lorenz Lihat Op.Cit., Peter Schoder, dalam Strategi Politik, hlm. 359. 21 Peter Schroder, Strategi politik, Jakarta: Friendrich Naumanniftung, 2003, hlm.359.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id 42 tentang suatu hal yang oleh. Ketiga, Teori kebutuhan Manusia berasumsi bahwa konflik yang berakar dalam disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia yang berupa kebutuhan fisik, mental, sosial, yang tidak terpenuhi atau di halangi. Keempat, Teori identitas berasumsi bahwa konflik disebabkan karena identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya suatu atau penderitaan di massa lalu yang tidak di selesaikan. Kelima, Teori kesalahpahaman antara Budaya berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh ketidakcocokan dalam cara-cara komunikasi di antara berbagai budaya yang berbeda. Keenem, Teori Transformasi konflik berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidak setiaan yang muncul sebagai masalah-masalah sosial, budaya dan ekonomi. Sedangkan menurut Louis Coser konflik adalah perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan yang berkenaan dengan status, kuasa (kekuasaan) dan sumber- sumber kekayaan yang persediaanya tidak mencukupi/memenuhi, dimana pihak- pihak yang bekonflik tidak hanya bermaksud untuk memperoleh barang yang diinginkan melainkan juga memojokkan, merugikan atau melemahkan lawan mereka. Sedangkan penyebab konflik menurut Paul Conn adalah karena dua hal, Pertama, kemajemukan horizontal yakni masyarakat secara cultural seperti: suku, ras, agama, antar golongan, dan bahasa dari masyarakat majemuk secara horizontal sosial dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi. Kedua, Kemajemikan vertikal seperti struktur masyarakat yang terpolarisasikan menurut pemilikan kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id 43 1) Penyebab Konflik Timbulnya konflik kepentingan menurut Dahrendorf22, berawal dari orang-orang yang tinggal bersama dan meletakkan dasar-dasar bagi bentuk-bentuk organisasi sosial, dimana terdapat posisi-posisi dalam hal mana para penghuni tertentu dan mempunyai kekuasaan memerintah dalam konteks-konteks menguasai posisi-posisi tertentu, serta terdapat posisi lain dimana para penghuni menjadi sasaran perintah demikian itu. Perbedaan ini berhubungan baik sekali dengan ketidak seimbangan distribusi kekuasaan yang melahirkan konflik kepentingan itu. Dahrendorf melihat hubungan yang erat antara konflik dengan perubahan dalam hal ini sejalan dengan pendapat Lewis Coser bahwa seluruh aktifitas, inovasi dan perkembangan dalam kehidupan kelompoknya dan masyarakatnya disebabkan terjadinya konflik antara kelompok dan kelompok, individu dan individu serta antara emosi dan emosi didalam diri individu. Dahrendorf juga menjelaskan bahwa konflik sosial mempunyai sumber struktur, yakni hubungan kekuasaan yang berlaku dalam struktur organisasi sosial. Dengan kata lain, konflik antar kelompok dapat dilihat dari sudut konflik tentang keabsahan kekuasaan yang ada. Menurut Maurice Duverger, penyebab terjadinya konflik adalah: (1) Sebab-sebab individual. Sebab-sebab kecendrungan seperti individual berkompetisi atau selalu tidak puas terhadap pekerjaan orang lain dapat menyebabkan orang yang mempunyai ciri-ciri seperti ini selalu terlibat dalam 22 Pluit Dean J dan Rubbin Jeffry, "Teori Konflik Sosial" ( Yogyakarta, Pustaka Pelajar : 2004),hlm : 151
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id 44 konflik dengan orang lain dimanapun berada. (2) Sebab-sebab kolektif, adalah penyebab konflik yang terbentuk oleh kelompok sebagai hasil dari interaksi sosial antara anggota-anggota kelompok. Penyebab konflik ini dihasilkan oleh adanya tantangan dan masalah yang berasal dari luar yang dianggap mengancam kelompoknya. 2) Bentuk - Bentuk Konflik Dalam teori konflik terdapat beberapa bentuk konflik dan tertuju pada permasalahan konflik, seperti yang dikemukakan oleh para ilmuan barat, masalah konflik tidak mengenal demokratisasi maupun diktatorisasi dan bersifat universal. Menurut teori Fisher, pola konflik dibagi ke dalam tiga bentuk : (1) Konflik laten yaitu konflik yang sifatnya tersembunyi dan perlu diangkat kepermukaan sehingga dapat ditangani secara efektif. (2) Konflik manifest atau terbuka yaitu konflik yang berakar dalam dan sangat nyata, dan memerlukan bebagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan berbagai macam efeknya. (3) Sedangkan konflik permukaan memiliki akar yang dangkal atau tidak berakar dan muncul hanya karena kesalahpahaman mengenai sesuatu yang dapat diatasi dengan menggunakan komunikasi. Menurut Alison dan Wallace, teori konflik memilik tiga asumsi utama, di mana satu dengan yang lain saling berhubungan (Sutaryo, 1992). Adapun yang pertama, bahwa manusia memiliki kepentingan yang asasi dan mereka berusaha untuk merealisasikan kepentingan-kepentingan itu. Kedua, yaitu menunjukkan "Power" (kekuasaan) bukanlah sekadar barang langka dan terbagi secara tidak merata, sehingga merupakan sumber konflik,
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id 45 malainkan juga sesuatu yang bersifat memaksa (Coercive). yang kedua ini menempati posisi sentral bagi perspektif teori konflik. "Power" dipandang sebagai "Core" dari social relationships. Ketiga, idiologi dan nilai-nilai dipandangnya sebagai sentaja yang digunakan oleh berbagai kelompok yang berbeda untuk meraih tujuan dan kepentingan mereka masing-masing23. Menurut Maurice Duverger ada tiga bentuk konflik yang berkaitan dengan kekuasaan atau politik antara lain 32 (1) Konflik yang sama sekali tidak mempunyai dasar prisipil, bentuk konflik ini berhubungan langsung dengan masalah praktis bukan dengan masalah ideologi yang dilakukan baik oleh individu maupun golongan atau kelompok. (2) Konflik yang lebih menitik beratkan kepada perbedaan pandangan baik individual maupun kelompok yang menyangkut dengan masalah partai politik atau yang berhubungan dengan kepentingan partai politik, masyarakat yang dianggap mewakili rakyat. (3) Konflik yang menitik ideologi, masing-masing perbedaan beratkan kepada permasalahan memperjuangkan ideologi partainya yang semuanya merasa benar. Menurut Coser ada dua bentuk dasar konflik yaitu konflik realistis dan konflik non-realistis. Konflik realistis adalah konflik yang mempunyai sumber konkrit atau bersifat material, seperti perebutan wilayah atau kekuasaan, dan konflik ini bisa teratasi kalau diperoleh dengan merebut tanpa perkelahian dan pertikaian.24 23 Dr. I. B. Wirawan. 2012, Ibid, hlm 61 24 Lewis Coser, Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer, ( Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada : 2009), hlm.54
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id 46 Konflik non-realistis adalah konflik yang didorong oleh keinginan yang tidak rasional dan cenderung bersifat ideologis, seperti konflik antar agama dan organisasi-organisasi masyarakat, dan konflik non-realistis adalah satu cara mempertegas atau menurunkan ketegangan suatu kelompok. Dalam sejarah Indonesia baik pada masa kolonial maupun pada masa pasca kemerdekaan konflik ini dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu : (1) Konflik vertikal, yaitu konflik yang terjadi antar negara atau antara aparat negara dengan warga negara baik secara individual maupun kelompok, seperti pemberontakan bersenjata yang bertujuan memisahkan diri dari NKRI. (2) Konflik horizontal, yaitu konflik yang terjadi antar kelompok-kelompok diberbagai lokasi biasanya dilandasi oleh suatu sentimen subyektif yang sangat mendalam yang diyakini warganya seperti sentimen kesukuan atau sentimen organisasi. 3) Dampak Konflik Menurut Fisher suatu konflik tidak selalu berdampak negatif, tapi ada kalanya konflik juga memiliki dampak positif. Dampak positif dari suatu konflik adalah sebagai berikut : (1) Konflik dapat memperjelas berbagai aspek kehidupan yang masih belum tuntas. (2) Adanya konflik menimbulkan penyesuaian kembali norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. (3) Konflik dapat (4) Konflik dapat meningkatkan solidaritas diantara angota kelompok. mengurangi rasa ketergantungan terhadap individu atau kelompok. (5) Konflik dapat memunculkan kompromi baru. Dampak negatif dari suatu konflik adalah sebagai berikut : (1) Keretakan hubungan antar individu dan persatuan kelompok. (2) Kerusakan harta benda bahkan dalam tingkatan konflik yang lebih tinggi dapat
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id 47 mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. (3) Berubahnya kepribadian para individu atau anggota kelompok. (2) Munculnya dominasi kelompok pemenang atas kelompok yang kalah. Konflik elit politik terbentuk karena adanyan penguasa politik. Karena tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai penguasa politik artinya, tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai konflik politik. Dalam hal ini konflik politik yang terutama adalah konflik antar penguasa politik dalam melihat objek kekuasaan politik. Konflik dapat terjadi karena salah satu pihak memiliki aspirasi tinggi atau karena alternativ yang bersifat dinilai sulit didapat. Konflik dapat juga didepenisikan sebagai suatu perbedaan persepsi mengenai kepentingan bermanfaat untuk meramalkan apa yang di lakukan orang. Hal ini di sebabkan persepsi yang biasanya mempunyai dampak yang bersifat segera terhadap perilaku.25 25 Dean Pruitt& G. Jeffrey. Z., Teori Konflik, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hml. 27.