BAB II BIOGRAFI S.M. KARTOSUWIRJO A. Biografi S.M. Kartosuwirjo Untuk memahami pemikiran Kartosuwirjo sebagai seorang tokoh gerakan Islam, harus dipahami bagaimana lingkungan sosial-budaya dan masyarakat tempat ia berasal yang membentuk dan mempengaruhi pemikirannya. Sebagai seorang yang dilahirkan dari lingkungan masyarakat Jawa pesisiran, Kartosuwirjo sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial-budaya dari tradisi Jawa, yang kemudian membentuk nilai-nilai bagi gerakan dan pemikirannya, sebagaimana ia memahami dan menerjemahkan ajaran-ajaran agama Islam ke dalam gerakannya. Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo demikian nama lengkapnya dari S.M. Kartosuwirjo, yang dilahirkan pada tanggal 7 januari 1905 di Cepu, sebuah kota kecil antara Blora dan Bojonegoro yang menjadi daerah perbatasan Jawa Timur dengan Jawa Tengah. Kota Cepu ini menjadi tempat di mana budaya Jawa bagian Timur dan bagian Tengah bertemu dalam suatu garis budaya yang unik.1 Untuk memahami dalam konteks yang bagaimana ia lahir dan tumbuh besar, kita perlu melihat bagaimana setting sejarah Indonesia di awal abad ke-20 ini. Pada awal abad ini dimulai suatu perubahan besar di Hindia Belanda (nama Indonesia ketika itu). Pada bulan Januari 1901 Ratu Wilhelmina di depan parlemen yang waktu itu anggota- 1 Al-Chaidar, Pengantar Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia S.M. Kartosoewirjo (Mengungkap Manipulasi Sejarah Darul Islam/DI-TII semasa Orde Lama dan Orde Baru), (Jakarta: Darul Falah, 1999), 14. 16
anggotanya baru terpilih, mengumumkan sebuah kebijakan program pemerintah yang nantinya akan berpengaruh besar terhadap perkembangan situasi dan kondisi Indonesia selanjutnya. Ketika pemerintah kerajaan Belanda sangat menyadari betul bahwa di masa lalu sudah banyak perusahaan milik orang-orang Belanda dalam menjalankan roda perekonomiannya telah memperoleh keuntungan materi yang melimpah ruah dari Hindia-Belanda, sementara itu mereka melihat banyak sekali dari penduduk di tanah jajahan Hindia Belanda mengalami dampak eksploitasi ekonomi besar-besaran tersebut berupa kemiskinan dimana-mana. Maka timbul niat untuk sedikit mengubah kondisi yang ada. Kesadaran ini menjadikan tujuan utama pemerintah jajahan dimasa mendatang adalah bagaimana dari program itu mampu mengubah dan memperbaiki kesejahteraan rakyat. Dan haruslah mereka pahami bahwa selama ini bangsa Belanda "telah berhutang budi" kepada rakyat Hindia Belanda. Dengan bernaung di bawah apa yang kemudian dikenal dengan Politik Etis (Etische Politiek), pemerintah Hindia Belanda mencoba perlahan demi perlahan menjalankan programnya membuka kesempatan bagi anak-anak Indonesia dari golongan atas untuk mengikuti sekolah-sekolah berbahasa Belanda tingkat dasar dan menengah. Seiring dengan dibukanya kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang lebih maju, maka terjadilah proses transisi masyarakat Indonesia dari tradisional ke modern. Dari generasi terdidik inilah yang nantinya 17
18 sebagai tonggak awal kebangkitan bangsa Hindia Belanda di mana kesadaran nasionalisme telah mundul di dalam hati sanubari mereka yang paling dalam.2 Ayah Kartosuwirjo yang bernama Kartosuwirjo adalah seorang mantri di kantor yang mengoordinasikan para penjual candu di kota kecil Pamotan, dekat Rembang. Pada masa itu, mantri candu sederajat dengan jabatan Sekretaris Distrik. Pada posisi inilah sang ayah mempunyai kedudukan yang cukup penting sebagai seorang pribumi saat itu. Kedudukan itu pula yang menimbulkan pengaruh sangat besar terhadap pembentukan garis sejarah anaknya. Kartosuwirjo kemudian mengikuti tali pengaruh tersebut.3 Suasana politis ini juga mewarnai pola asuh orang tuanya yang berusaha menghidupkan suasana kehidupan keluarga yang liberal. Masing-masing anggota keluarga mengembangkan visi dan arah pemikirannya keberbagai orientasi. Kartosuwirjo mempunyai seorang kakak perempuan yang tinggal di Surakarta pada 1950-an yang hidup dengan penuh keharmonisan. Kartosuwirjo juga mempunyai seorang kakak laki-laki yang memimpin Serikat Buruh Kereta Api ketika di Indonesia terbentuk berbagai serikat buruh pada 1920-an.4 Begitulah Kartosuwirjo, dia lahir dalam situasi yang sedemikian menguntungkan, sehingga karena kedudukan "istimewa" orang tuanya, ia termasuk 2 Ibid., 15. 3 Adhe Firmansyah, S.M. Kartosuwirjo (Biografi Singkat 1907-1962), (Yogyakarta: GARASI, 2009), 11. 4 Ibid., 12.
dalam salah seorang anak-anak negeri ini yang berkesempatan mengecap pendidikan modern kolonial Belanda yang sangat maju di zamannya. Maka, Belanda tidak hanya menggunakan kekuatan senjata untuk "menjinakkan" Indonesia. B. Latar Belakang Pendidikan S.M. Kartosuwirjo Pendidikan formal Kartosuwirjo pada hakikatnya dalah bersifat sekuler. Tidak terdapat tanda bahwa Kartosuwirjo belajar di salah satu sekolah Islam yang banyak jumlahnya. Hal ini bertentangan bagi seorang yang selama bertahun-tahun akan menjadi pemimpin pemberontakan Islam. Pendidikan yang diperoleh pada sekolah pertama tempat belajar Kartosuwirjo pada usia enam tahun adalah ISTK (Inlandsche School der Tweede Klasse), atau Sekolah Bumiputra Kelas Dua.5 Standar sekolah-sekolah ini hanya sedikit di atas Volksschool (Sekolah Desa) biasa, yang bertujuan memberikan kepada sebagian rakyat sedikit pengetahuan dasar dan umum. Tingkatan pendidikan sekolah kelas dua, yang murid-muridnya memenuhi syarat untuk menjadi guru Sekolah Desa, walaupun sedikit lebih tinggi, masih jauh di bawah tingkatan sekolah kelas satu. Perbedaan yang pokok pada sekolah kelas satu dan sekolah kelas dua adalah diajarkannnya bahasa Belanda pada sekolah kelas satu. Pengetahuan bahasa ini dalam masyarakat Kolonial Indonesia merupakan salah satu prasyarat untuk pendidikan selanjutnya dan untuk diterima dalam pekerjaan administratif. Mata pelajaran "kelas satu" mungkin 5 Adhe Firmansyah, S. M. Kartosuwirjo, 12. 19
20 juga diajarkan pada "kelas dua" dengan izin khusus, tetapi pelajaran bahasa Belanda tetap dilarang tegas. Ketika Kartosuwirjo tamat Sekolah Desa Kelas Dua selama empat tahun, ia melanjutkan pendidikannya pada sekolah-sekolah dasar kelas satu. Pada mulanya ia masuk ke Sekolah Bumiputra Bahasa Belanda (Hollandsch-Inlandsche School). Dan kemudian pada tahun 1919, setelah orang tuanya pindah ke Bojonegoro, ia dimasukkan ke Sekolah Dasar Eropa (Europeesche Lagere School/ ELS). Bagi seorang putra "pribumi" keduanya merupakan sekolah elite. Sekolah Bumiputra Bahasa Belanda (HIS) dimaksudkan untuk anak-anak anggota kelas atas masyarakat pribumi. Syarat-syarat untuk masuk ELS adalah yang paling ketat dari semuanya. Seperti dinyatakan oleh namanya, sekolah ini pertama-tama dan terutama direncanakan sebagai lembaga pendidikan untuk orang Eropa dan kalangan mayarakat Indo-Eropa, walaupun sejumlah terbatas pribumi juga diperkenankan masuk.6 Di Bojonegoro inilah Kartosuwirjo bertemu Notodihardjo, tokoh Muhammadiyah setempat yang kemudian menjadi guru agamanya. Notodihardjo menanamkan banyak aspek kemodernan Islam ke alam pikiran Kartosuwirjo. Pemikiran-pemikirannya berpengaruh kuat pada sikap dan responya terhadap ajaran Islam.7 6 C. Van Dijk, DARUL ISLAM (sebuah pemberontakan), (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995), 12. 7 Adhe Firmansyah, S. M. Kartosuwirjo, 12.
Sesudah menyelesaikan ELS, kemudian Kartosuwirjo berangkat ke Surabaya untuk masuk ke Sekolah Dokter Hindia Belanda (Nederlandsch Indische Artsen School (NIAS)). Di sini ada dua jenjang, jenjang pertama adalah persiapan selama tiga tahun, dan lanjutan selama enam tahun. Di sinilah ia terlibat dengan aktivitas organisasi pergerakan nasionalisme Indonesia di Surabaya, antara lain Jong Java. Ia menghabiskan masa kuliah untuk aktifitas pergerakan.8 Pada 1925, terjadi perpecahan dalam Jong Java, anggota-anggota Jong Java yang lebih mengutamakan cita-cita keislaman mendirikan JIB (Jong Islamieten Bond). Kartosuwirjo pun pindah ke organisasi ini karena sikap pemihakannya kepada agamanya. Melalui Jong java dan JIB, Kartosuwirjo menjadi salah satu pelaku sejarah gerakan pemuda yang sangat terkenal, yaitu Sumpah Pemuda. Pada tahun 1925 pula ayahnya meninggal dunia. Kartosuwirjo mulai pelajaran persiapan NIAS pada tahun 1923, yaitu pada usia delapan belas tahun. Sesudah selesai, ia diterima pada pelajaran kedokteran, tetapi karena alasan politik dia dikeluarkan dari NIAS yaitu pada tahun 1927. Ia dituduh menjadi aktivis politik dan didapati memiliki sejumlah buku sosialis dan komunis pemberian pamannya, Mas Marco Kartodikromo, wartawan dan sastrawan kenamaan pada zamannya. 9 Setelah keluar dari NIAS, Kartosuwirjo pulang ke Bojonegoro. Di sana ia bekerja sebagai pengajar disebuah sekolah partikelir untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan ibunya. 8 Herry Mohammad, Tokoh-Tokoh Islam Yang Berpengaruh Abad 20, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), 68. 9 Adhe Firmansyah, S.M. Kartosuwirjo, 13. 21
C. Basis Politik S. M. Kartosuwirjo Melalui keanggotaan di organisasi-organisasi pemuda Jong Java dan JIB, Kartosuwirjo berkenalan dengan tokoh Agus Salim dan Oemar Said Tjokroaminoto, pemimpin PSI (Partai Sarikat Islam) yang kharismatik, yang pandangan politiknya, terutama cita-citanya akan suatu negara Islam, dikemudian hari ternyata sangat mempengaruhi jalan pikiran Kartosuwirjo.10 Dari gerakan pemuda Jong Java itulah Kartosuwirjo memulai karir politiknya. Perkenalan Kartosuwirjo dengan Tjokroaminoto terjadi pada tahun 1915 ketika berlangsung rapat akbar Sarekat Islam di Surabaya. Kartosuwirjo menyaksikan betapa pidato-pidato Tjokroaminoto sangat memukau dan dalam sekejab dapat menghipnotis massa. Kekaguman Kartosuwirjo bahkan tidak dapat terbendung ketika seusai rapat akbar itu ia melihat massa berdesak-desakan di sekitar podium, menunggu Tjokroaminoto yang baru menyampaikan ceramah turun. Massa yang baru saja bergelora dengan sorak sorai, saling berebut untuk mencium tangannya, pundaknya, bahkan ujung baju Tjokroaminoto. Setelah massa bubar, Kartosuwirjo ikut shalat berjamaah bersama Tjokroaminoto dan menyampaikan keinginannya untuk menjadi murit pemimpin SI tersebut. Dan Tjokroaminoto menerimanya. 11 10Holk H. Dengel, Darul Islam dan Kartosuwirjo (Angan-Angan yang Gagal), (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), 8. 11 Kholid O. Santoso, Jejak-Jejak Sang Petualang Pemberontak (Pemikiran, Gerakan dan Ekspresi Politik S.M Kartosuwirjo dan Daud Beureueh), (Bandung: Segaorsy, 2006), 69-70. 22
Dua tahun sebelum Karosuwirjo tinggal bersama Tjokroaminoto, soekarno lebih dulu tinggal di sana. Pengalaman politik yang dialami Kartosuwirjo dalam banyak hal sama dengan yang dialami Soekarno. Keduanya mempunyai mentor politik yang sama, seorang nasionalis yang paling terkemuka dan populer dalam masanya : pemimpin Sarekat Islam Haji Oemar Said Tjokroaminoto (Umar Said Cokroaminoto). Keduanya tinggal dirumah Tjokroaminoto selama masa yang hampir bersamaan ketika di Surabaya dan memperoleh banyak pengalaman politik awalnya disini. Soekarno tinggal bersama Tjokroaminoto antara 1916 dan 1921 ketika kemasyhuran Tjokroaminoto mencapai puncaknya. Hubungan antara keduanya akrab untuk sementara, tetapi keduanya menjadi asing satu sama lain sesudah Soekarno berangkat ke Bandung. Dalam suasana pribadi, hubungan yang berubah ini tercermin dalam perkawinan Soekarno dengan putri Tjokroaminoto serta perceraian mereka kemudian. Kartosuwirjo juga tinggal di rumah Tjokroaminoto dan mereka akrab. Tetapi berbeda dengan Soekarno, tidak pernah ia berselisih pendapat dengan Tjokroaminoto. Dia tetap setia kepada politiknya, maupun kepada Partai Sarikat Islam Indonesia, yang timbul dari Sarikat Islam Tjokroaminoto. Katrosuwirjo tinggal di rumah Tjokroaminoto sesudah dia dikeluarkan dari NIAS, boleh dikatakan seketika 23
itu juga ia menjadi sekretaris pribadi Tjokroaminoto, dan terus melanjutkan fungsi ini sampai 1929.12 Pada bulan Desember 1927 di Pekalongan, saat kongres PSIHT (Partai Sjarikat Islam Hindia Belanda Timoer). Kartosuwirjo terpilih menjadi sekretaris umum PSIHT. Kemudian diputuskan juga melalui kongres, bahwa pimpinan partai harus dipindahkan ke Batavia. Setahun kemudian tepatnya pada bulan Oktober 1928, Kartosuwirjo pernah menjadi peserta kongres pemuda Indonesia mewakili partainya di Batavia. Pada kongres tersebut Kartosuwirjo memberikan pandangan tentang hakikat pendidikan pada masa yang akan datang. Namun pandangannya itu bertentangan dengan pemikiran ketua kongres Sugondo. Sehingga, dapat sengit pun tidak dapat terelakan. Ketika Kartosuwirjo tetap mempertahankan argumentasinya, terpaksa Sugondo memukulkan palu di atas meja, maka berakhirlah perdebatan itu.13 Selain bertugas sebagai sekretaris umum PSIHT, Kartosuwirjo pun bekerja sebagai wartawan di koran harian Fajar Asia. Semula ia bekerja sebagai korektor, kemudian diangkat menjadi reporter. Ketika bekerja di Fadjar Asia ia mulai menerbitkan artikel-artikel, yang mula-mula hanya ditujukan untuk menentang bangsawan-bangsawan jawa yang bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Kartosuwirjo memperhatikan nasib para petani kecil yang menyewakan tanahnya kepada perusahaan Barat atau pada kapitalis pribumi. Dia juga marah sekali atas 12 C. Van Dijk, Darul Islam..., 14. 13 Al- Chaidar, Pengantar Pemikiran..., 35. 24
kenaikan pajak sawah hingga 90%. Ia juga mengkritik kerja rodi yang diganti dengan pembayaran tahunan, hanya karena tidak ada lagi lapangan kerja, akibat krisis ekonomi di hindia Belanda pada masa itu.14 Kartosuwirjo juga mencela hubungan orang-orang Belanda di perkebunan-perkebunan dengan wanita-wanita pribumi. Dan dia mengajak para orang kulit putih untuk menjernihkan masalah ini. Karena artikel- artikel itu, Kartosuwirjo mendapatkan banyak musuh, tetapi justru bukan di pihak kolonial, melainkan di pihak bangsanya sendiri, terutama dikalangan nasionalis yang netral agama.15 Pada tahun 1928 Kartosuwirjo banyak melakukan perjalanan ke propinsi- propinsi dalam rangka tugasnya, berkaitan dengan jabatannya sebagai Sekretaris Umum PSIHT dia mengunjungi cabang atau ranting di daerah-daerah. Dan sempat dalam tugasnya itu dia pergi ke Malangbong, di sana dia bertemu dengan pemimpin PSIHT setempat yang terkenal bernama Ajengan Ardiwisastera, yang pernah tertangkap oleh Belanda beberapa bulan karena terlibat dalam peristiwa Cimareme.16 Di sana pulalah dia berkenalan dengan Siti Dewi Kalsum putri Ajengan Ardiwisastera, yang kemudian dinikahinya pada bulan April tahun 1929, di saat itu usianya lebih muda dua tahun dari Kartosuwirjo. Dengan kepindahan dia ke 14 Holk H. Dengel, Darul Islam dan Kartosuwirjo, 11-12. 15 Ibid., 15. 16 Peristiwa Cimareme terjadi pada bulan juli 1919 di Cimareme, ketika haji Hasan Arief dan putra-putranya menolak menyerahkan 40 pikul beras (kurang lebih 2500 Kg) sebagai pajak, dalam bentrok senjata yang terjadi, Haji Hasan Arief dan enam orang pengikutnya tewas. Dalam penyelidikan yang dilakukan oleh instansi kolonial terbukti, bahwa Haji Hasan Arief mempunyai hubungan dengan Afdeeling B Sarikat Islam yang telah merencanakan pemberontakan menentang Belanda. (lihat Al- Chaidar, Pengantar Pemikiran, 35). 25
Malangbong, maka terangkatlah diri Kartosuwirjo menjadi orang yang sangat terpandang di daerah tersebut. Bukan hanya karena reputasi mertuanya saja yang sangat berpengaruh di daerah Malangbong, akan tetapi reputasi dia juga cukup tinggi, di mana dia pernah merasakan sekolah di NIAS, menjadi sekretaris pribadi HOS Tjokroaminoto, menjabat sebagai sekretaris umum PSIHT dan anggota staf harian Fadjar Asia. Begitu banyak pengalaman telah menghantarkan dirinya sebagai "aktor intelektual" dalam kancah pergerakan Nasional.17 Dalam kongres partai PSIHT pada akhir tahun 1929 di Batavia, Kartosuwirjo terpilih menjadi Komisaris Partai tersebut untuk daerah Jawa Barat dan tetap menduduki posisi ini sampai pada kongres partai yang berikutnya pada akhir tahun 1931 diSurabaya.18 Pada tahun 1936 ia menjadi wakil ketua. Tetapi pada waktu itu partai ini mengalami salah satu krisisnya yang besar, menjadi terpecah pecah oleh percekcokan intern, yang kian bertambah. Soal pokok yang merupakan pertentangan adalah sikap terhadap pemerintah kolonial dan masalah apakah PSII harus atau tidak harus bekerja sama dengan rezim kolonial. Perbedaan-perbedaan tentang hal ini diperhebat oleh rasa dendam pribadi dalam kepemimpinan partai dan oleh perebutan untuk menguasai PSII sesudah Haji Oemar Said Tjokroaminoto meniggal pada 1934. 17 Al-Chaidar, Pengantar Pemikiran, 35-36. 18 Holk H. Dengel, Darul Islam dan Kartosuwirjo (Angan-Angan yang Gagal), (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), 17. 26
Partai Sarikat Islam Indonesia (PSII) merupakan kelanjutan dari Sarikat Islam (SI) yang dibentuk Haji Samanhudi pada tahun 1912 di Solo.19 Sarekat Dagang Islam diubah namanya menjadi Sarekat Islam atas pertimbangan dari Haji Samanhudi yang bertukan pikiran dengan H.O.S Tjokroaminoto yang mempertimbangkan bahwa perkumpulan itu tidak terbatas sampai para pedagang saja, tetapi juga mempunyai dasar yang lebih luas sehingga orang Islam yang bukan pedagang pun bisa menjadi anggota.20 Sarekat Islam (SI) tersebut didirikan sebagai perkembangan dari Sarekat Dagang Islam (SDI) yang ketiga. SDI yang pertama didirikan di Batavia tahun 1909, yang kedua di Bogor tahun 1911, kedua duanya atas prakarsa wartawan Raden Mas Tirtoadhisoerjo yang bercita-cita mendirikan persekutuan dagang perkoperasian Indonesia yang mampu mematahkan monopoli Cina dalam perdagangan bahan dan industri batik.21 Di dalam tubuh PSII terdapat pertentangan antara kedua kelompok besar partai, yaitu antara Dewan Eksekutif (Ladjanah Tanfidzijah) di bawah pimpinan Abikusno Tjokrosujoso, adik Tjokroaminoto, dan disatu pihak Dewan Partai di bawah pimpinan H. A Agus Salim. Anggota kedua Dewan tersebut tidak sependapat dalam sikap mereka terhadap pemerintah kolonial. Sementara Abikusno memperjuangkan politik Non-Kooperasi, tidak mau bekerja sama dengan fihak kolonial sedangkan Salim cenderung pada sikap untuk bekerja sama dengan 19 Al-Chaidar, Pengantar Pemikiran, 40. 20 Slamet Muljana, Kesadaran Nasional(Dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan Jilid 1), (Yogyakarta: LkiS, 2008), 122. 21 Ali Mufrodi, Pranata Sosial Islam Di Indonesia 1900-1945 (Politik dan Pendidikan), (Surabaya: Alpha, 2007), 7. 27
28 kekuasaan kolonial. Dia khawatir, kalau politik non kooperasi diteruskan, akan ada kerugian forum politik yang akan mempercepat keruntuhan partai dan dia mendesak supaya diadakan suatu referendum tentang masalah ini. Sebelum usul-usul Salim diperdebatkan pada kongres partai yang berikutnya, Abikusno telah meletakkan jabatannya sebagai ketua partai pada akhir tahun 1935.22 Kartosuwirjo yang pada saat itu masih menjabat sebagai sekretaris Dewan Eksekutif (Ladjnah Tanfidzijah), megikuti langkah Abikusno dan juga meletakkan jabatannya.23 PSII memiliki tradisi nonkooperasi yang panjang usianya. Kebijaksanaan politik tentang ini pertama-tama dirumuskan pada kongres pertama partainya pada 1923 dan 1924. Dengan menerima ilhamnya dalam gerakan Ghandi di India, dan karena kecewa dengan sikap pemerintah kolonial dan kekuasaan sesungguhnya yang dilimpahkan kepada Dewan Rakyat, dikembangkanlah konsep-konsep berdikari (swadeshi) dan dilenyapkannya struktur kolonial yang berlaku (Hijrah).24 Kombinasi swadeshi dengan hijrah ini membuat politik nonkooperasi PSII menarik bagi orang-orang seperti Kartosuwirjo yang menghubungkan kebencian akan rezim kolonial dengan pandangan Islam yang tegas dan kecurigaan yang dalam berakar terhadap kehidupan kota. Ia tidak hanya menghubungkan idealisasi 22 Ibid., 17. 23 Ibid., 18. 24 C. Van Dijk, Darul Islam, 20.
kehidupan desa dengan perjuangan politik yang sesungguhnya, tetapi dalam beberapa hal juga mengandung hubungan tradisi hindu dengan tradisi Islam.25 Pada kongres partai ke 22 di Batavia bulan Juli tahun 1936 Abikusno terpilih menjadi ketua partai PSII, setelah cara pemilihan pimpinan partai yang baru diberlakukan, yaitu kongres partai hanya memilih ketua partai saja. Di kongres ini terlihat jelas bahwa Abikusno lebih kuat dibandingkan dengan Agus Salim, dengan demikian Abikusno terpilih menjadi formatur, yang dapat memilih sendiri anggota- anggotanya pimpinan lainnya. Dan melalui rapat formatur ini Abikusno segera mengangkat Kartosuwirjo menjadi wakilnya. Jabatan menjadi wakil ketua PSII dipegang Kartosuwirjo sampai ia keluar dari partai dalam tahun 1939.26 Kartosuwirjo selanjutnya mengkritik Agus Salim pada kongres partai dan menuntut suatu penerapan politik hijrah yang tidak mengenal kompromi. Kartosuwirjo menerangkan, bahwa politik ini merupakan suatu jalan tengah antara Non-kooperasi dengan kooperasi. Kartosuwirjo ditugaskan oleh kongres untuk menyusun suatu brosur tentang sikap hijrah partai PSII. Setelah Abikusno terpilih menjadi ketua partai dia mengumumkan bahwa pertentangan mengenai politik hijrah telah berakhir dan memerintahkan semua cabang-cabang partai tersebut untuk tidak mengambil peduli pada saran-saran Salim. Dalam bulan Nopember 1936, Salim membentuk suatu fraksi sendiri dalam tubuh partai PSII di bawah pimpinan Moh. 25 Ibid., 21. 26 Al-Chaidar, Pengantar Pemikiran, 44. 29
Roem. Fraksi tersebut adalah "Barisan Penjadar PSII" dan ia berharap, bahwa akhirnya nanti usul-usulnya untuk bekerja sama degan pemerintah kolonial akan disetujui. Abikusno segera memberikan reaksi dan mengumumkan, bahwa politik hidjrah menjadi politik resmi partai tersebut, dan dia melarang cabang-cabang partai dengan ancaman pemecatan, bila mereka mendiskusikan usul-usul Salim atau mendukung fraksi Salim.27 Karena berusaha melawan tindakan tersebut dan membentuk Badan Penyadar PSII, Agus Salim dikeluarkan dari PSII, bersama dengan kira-kira 30 orang rekannya.28 Pernyataan Abikusno Tjokrosujoso bahwa kongres PSII juli 1936 telah menyetujui politik hijrah diuraikan secara terperinci dalam suatu brosur dua jilid mengenai masalah itu oleh Kartosuwirjo. Judulnya berbunyi "Sikap Hijrah PSII" dan, sebagai dinyatakan oleh judul tambahannya, disahkan kongres ke 22 partai. Pamflet ini tidak ditulis Kartosuwirjo atas prakarsanya sendiri tetapi atas permintaan kongres 1936. Kata pengantar untuk jilid kedua, yang ditandatangani oleh Abikusno Tjokrosujoso sebagai presiden dan Aruji Kartawinata sebagai sekretaris PSII, memuat pernyataan bahwa "pandangan-pandangan, pendapat-pendapat, dan gagasan-gagasan tentang penafsiran tentang sikap hijrah PSII yang diuraikan dalam brosur ini dibicarakan panjang lebar dengan Presiden Terpilih Dewan Pimpinan Partai dan Komite Eksekutif Partai sebelum dan sesudah (pamflet ini) ditulis oleh pengarang".29 27 Holk H. Dengel, Darul Islam dan Kartosuwirjo, 18. 28 C. Van Dijk, Darul Islam, 23. 29 Ibid., 23-24. 30
Ketika menulis pamfletnya, Kartosuwirjo masih mendapat dukungan resmi untuk tafsiran Hijrahnya dari dewan pimpinan PSII, seperti ternyata dari persetujuan yang dinyatakan dalam kata pengantar dalam brosurnya oleh Abikusno Tjokrosujoso dan Aruji Kartawinarta. Tapi, dalam beberapa tahun situasi jadi berubah. Pada 1939 ternyata kartosuwirjo telibat dalam pertengkaran yang sengit dengan mayoritas pimpinan PSII yang diketuai Abikusno Tjokrosujoso. Lagi-lagi soal yang dimasalahkan adalah sikap partai vis a vis Pemerintah Kolonial. Kartosuwirjo tetap menjadi pendukung yang tidak kenal kompromi mengenai hijrah yang radikal seperti dahulu ternyata kini ditentang oleh sekutu-sekutunya hanya beberapa tahun yang lampau, yang banyak mengubah sikapnya agar dapat mengatasi tekanan pemerintah yang makin mendesak. Kartosuwirjo tidak menyetujui putar haluan PSII, yang mengakibatkan turut sertanya PSII pada 1939 dalam GAPI (Gabungan Politik Indonesia) suatu federasi partai politik Indonesia dengan Abikusno Tjokrosujoso sebagai ketua umumnya. Selanjutnya dia dengan keras menentang tindakan yang diprakarsai GAPI dan didukung PSII untuk membentuk parlemen yang benar-benar representatif, walaupun pada waktu itu dia telah dikeluarkan dari partai secara resmi.30 Perubahan politik PSII dari garis nonkooperasinya yang dulu membuat brosur Kartosuwirjo begitu besar nilainya pada tahun 1936 dan 1937 untuk menghadapi pengaruh Agus Salim, kini sudah tidak berguna dan bahkan bertentangan dengan 30 C. Van Dijk, Darul Islam, 25. 31
politik partai. Pikiran-pikiran yang dikemukakan Kartosuwirjo disini dicap sebagai anakronisme, dan sipenulis diminta menarik kembali dan menghentikan penyebaran brosur tersebut. Dan karena menolak berbuat demikian, Kartosuwirjo dikeluarkan dari PSII bersama-sama dengan sejumlah rekannya. Maka untuk mempertahankan kebenaran sikap PSII, Kartosuwirjo dengan anggotanya yang sealiran antara lain Jusuf Taujiri, dan Kamran membentuk partai baru yaitu Komite Pembela Kebenaran PSII (KPK-PSII). Karena dimaksudkan untuk bergerak di dalam PSII. Pada awal tahun 1939 Dewan Eksekutif PSII mengeluarkannya dari partai, yang sebelum pemecatan Kartosuwirjo dituduh telah menyalahgunakan uang partai. Dengan tindakan yang sepihak dari partai ini kartosuwirjo tidak menghiraukannya dan terus melanjutkan rencananya semula untuk melaksanakan progam aksi hijrah dan pembentukan lembaga pendidikan kader.31 Pada kongres partai yang ke 25 pada bulan Januari 1940 di Palembang, melalui keputusan yang diambil komite eksekutif partai, maka resmilah pemecatan Kartosuwirjo, Jusuf Taujiri, Akis, Kamran, dan Sukoso dengan perimbangan 134 suara setuju, sembilan suara netral. Dan diputuskan juga dalam kongres tersebut bahwa pelaksanaan program aksi hijrah tidak lagi diteruskan dan komisi yang sebelumnya ditugaskan untuk menyusun program ini, akan dibubarkan. Serta semua anggota PSII dilarang untuk memasuki partai yang dibentuk oleh Kartosuwirjo.32 31 Al-Chaidar, Pengantar Pemikiran, 47. 32 Ibid., 48. 32
Pada rapat umum komite di Malangbong pada 24 Maret 1940 diputuskan untuk membentuk partai yang bebas. Maksud yang terkandung sesungguhnya di belakang ini adalah bahwa komite akan berkembang menjadi PSII yang sebenarnya. Karena PSII Abikusno Tjokrosujoso dirasakan terdiri dari orang-orang yang telah mengkhianati perjuangan masyarakat Islam yang sebenarnya dan dengan demikian tidak layak lagi menggunakan nama Partai Sarekat Islam Indonesia. Partai yang baru dengan Kartosuwirjo sebagai ketua, yang kadang-kadang disebut sebagai "PSII kedua".33 Menurut Horikoshi, pada sidang KPK-PSII yang pertama dalam bulan Maret 1940, dihadiri oleh enam cabang PSII yang lama dari Jawa Barat di antaranya dari Cirebon, Cibadak, Sukabumi, Pasanggrahan, Wanaraja dan Malangbong. Dalam sidang itu, keluar juga Daftar Oesaha Hidjrah PSII yang penyusunnya ditugaskan kepada Kartosuwirjo ketika dia masih menjabat sebagai wakil ketua PSII. Daftar Oesaha Hidjrah PSII tersebut masih keluar dengan judul aslinya dan dicetak oleh penerbitan yang didirikan oleh Kartosuwirjo di Malangbong, yaitu "Poestaka Darul Islam." Penerbitan ini memainkan peran penting dalam aksi informasi dari sebuah gerakan. Kartosuwirjo juga masih merencanakan untuk menerbtkan suatu penafsiran tetang program tersebut (Tafsir Daftar Oesaha Hidjrah) tetapi rencana itu tertunda. Dalam kata pengantar brosurnya, Katosuwirjo tidak menyebut pemecatan dirinya dari PSII yang terjadi sebelumnya dan juga tidak menyinggung bagaimana terjadinya 33 C. Van Dijk, Darul Islam, 26. 33
pembentukan KPK-PSII. Bahkan dia memberi kesan, bahwa dia sekarang mewakili PSII yang sebenarnya. Dia hanya menyayangkan, bahwa Daftar Oesaha Hidjrah PSII tidak lagi dapat diterbitkan sebelum berlangsungnya kongres PSII di Surabaya seperti yang direncanakan.34 Rencana Kartosuwirjo diterima kongres PSII kedua Maret 1940 yang mengesahkan sebuah resolusi untuk mendirikan apa yang disebut Institut Supah atau Suffah, dengan bertempat di Malangbong.35 Lembaga Suffah tersebut dia bentuk dalam gaya sebuah pesantren tradisional, dimana para siswanya juga bertempat tinggal di sana. Kartosuwirjo mengajar mereka menurut metode H.O.S Tjokroaminoto yang berarti bahwa para siswa disamping mendapat pengajaran pengetahuan umum dan pendidikan agama Islam juga dididik dalam ilmu politik.36 Kartosuwirjo sendiri mengajarkan bahasa Belanda, Astrologi, dan Ilm al-tawhid atau doktrin keesaan Tuhan.37 Lembaga ini tidak hanya menampung murid-murid yang berasal dari daerah-daerah di sekitar Jawa Barat, tetapi juga siswa-siswa dari daerah lain, seperti Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan dari pelosok-pelosok pulau Jawa.38 34 Al-Chaidar, Pengantar Pemikiran, 48. 35 C. Van Dijk, Darul Islam, 28. 36 Holk H. Dengel, Darul Islam dan Kartosuwirjo, 25. 37 C. Van Dijk, Darul Islam, 29. 38 Kholid O. Santoso, Jejak-Jejak Sang Petualang, 76. 34
Tanggal 1 Maret 1942 tentara jepang mendarat di Jawa.39 Ketika itu bala tentara Jepang dipimpin oleh Kolonel Shoji masuk ke wilayah Jawa Barat lewat Eretan dekat Subang, mereka terus memobilisasi pasukan untuk terus bergerak menuju pusat pemerintahan kolonial di Bandung. Bersamaan dengan kejadian itu Kartosuwirjo masih tetap berada di Malangbong, di jantung Jawa Barat sehingga tidak langsung merasakan pengaruh perang tersebut. Pada tanggal 9 Maret 1942 Jepang berhasil menaklukkan Belanda, maka mulailah Jepang melanjutkan politik yang pernah dijalankan oleh Belanda. Berbeda dengan Belanda pemerintah jepang mengadakan peubahan politik devide and rule pecah-belah untuk dikuasai. Karena Jepang sangat paham tentang peta kekuatan politik yang sedang bekembang saat itu. Di mana dalam pandangan politiknya, di Indonesia ada dua kekuatan yang sedang bertarung dalam menentukan masa depan negerinya, yaitu Nasionalis Islam dan Nasionalis yang non-Islam.40 Pada tahun 1943 Kartosuwirjo kembali aktif dibidang politik. Dia masuk sebuah organisasi kesejahteraan dari MIAI (Madjlis Islam 'Alaa Indonesia) di bawah pimpinan Wondoamiseno, sekaligus menjadi sekretaris dalam Majelis Baitulmal pada organisasi tersebut. Kegiatan yang dilakukannya adalah mengunjungi cabang-cabang Baitulmal di setiap daerah terutama di daerah Priangan. Tetapi organisasi ini hanya berjalan selama enam bulan saja, karena pada bulan Oktober 1943 dibubarkan yang 39 Musyrifah Sunanto, Sejarah Peradaban Islam Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 34. 40 Al-Chaidar, Pengantar Pemikiran, 53. 35
selanjutnya mengadakan fusi ke Masyumi (Madjlis Syuro Muslimin Indonesia) yang didirikan pada tanggal 11 Nopember 1943, 41 dengan pimpinan ketua Pengurus Besar K.H. Hasyim Asy'ari, dengan wakil dari Muhammadiyah K.H. Mas Mansur, K.H. Farid Ma'ruf, K.H. Mukti, Kartosudarmo, dan dari NU K.H. Nachrowi, Zainul Arifin, dan K.H. Muchtar.42 dan Kartosuwirjo sendiri masuk menjadi anggota organisasi baru ini. Pembubaran MIAI pada bulan Oktober 1943 mungkin dipandang perlu oleh orang-orang Jepang karena organisasi itu didirikan atas prakarsa kaum Muslimin sendiri, sebagai suatu federasi organisasi-organisasi Islam. Para pemimpin organisasi itu mempunyai latar belakang sikap anti-kolonial dan tidak mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial, bersikap anti-asing, dan karena itu mungkin sekali menjadi anti- Jepang. Di pihak lain, Masyumi yang mulai aktif tanggal 1 Desember 1943 dalam kenyataannya merupakan suatu ciptaan pejabat-pejabat jepang.43 Daftar panjang tujuan dan tuntutannya harus memberikan jalan kepada satu-satunya tujuan Masyumi, yaitu "memperkuat kesatuan semua organisasi Islam", dan "membantu Dai Nippon dalam kepentingan Asia Timur Raya".44 41 Ibid., 55. 42 Marwati Djoened Poesponegoro,dkk, Sejarah Nasional Indonesia VI (Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia 1942-1998), (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2008), 40. 43 B. J. Boland, Pergumulan Islam di Indonesia 1945-1972, (Jakarta: PT Grafiti Pers, 1985), 13. 44 H. J. Benda, Bulan Sabit dan Matahari terbit: Islam Indonesia pada masa Pendudukan Jepang, (terj. Daniel Dhakidae), (Jakarta: Pustaka Jaya, 1980), 185. 36
Pada bulan Februari 1944, Jepang menciptakan sebuah alat kontrol yang baru dengan mendirikan Jawa Hokokai, yaitu Perhimpunan Kebaktian Rakyat Jawa sebagai pengganti "Putra" (Pusat Tenaga Rakyat), dan dalam perhimpunan ini para politikus Indonesia diintegrasikan. Kartosuwirjo pada saat itu bekerja di kantor pusat Jawa Hokokai (Jawa Hokokai Chuo Honbu) di bagian Chosaka yang tugasnya ialah untuk mengumpulkan data-data ekonomi dan informasi lainnya yang penting. Pada masa itu Kartosuwirjo sering ditugaskan ke provinsi dimana ia harus mengontrol penyerahan beras yang harus dilakukan rakyat setempat. Karena itu ia sering berada di perjalanan, tetapi tidak pernah meninggalkan kantornya lebih dari satu minggu. Tujuan pertama perjalanan kontrolnya tersebut tentu saja Priangan di Jawa Barat. Dengan demikian ada kesempatan bagi Kartosuwirjo untuk melanjutkan hubungannya dengan teman-teman lamanya dari KPK-PSII yang semuanya tinggal di Jawa Barat.45 Begitu banyak kegiatan politik yang dilakukan oleh Kartosuwirjo, dan itu merupakan basik yang akan membantu kartosuwirjo untuk melanjutkan rencananya mendirikan Negara Islam Indonesia. 45 Holk H. Dengel, Darul Islam dan Kartosuwirjo, 40-41. 37