PENYELESAIAN PERMASALAHAN WARIS DAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DI DESA SUKAHARJA, BOGOR, JAWA BARAT Yunan Prasetyo Kurniawan 1, Kunthi Tridewiyanti2, Naomi Dominique Hutahaean 3, Henri Christian Pattinaja4, dan Endra Wijaya5 1Fakultas Hukum Universitas Pancasila Surel: 2Fakultas Hukum Universitas Pancasila 3Fakultas Hukum Universitas Pancasila 4Fakultas Hukum Universitas Pancasila Surel: 5Fakultas Hukum Universitas Pancasila ABSTRACT The problem of inheritance and joint property due to divorce is often a problem in Indonesian society, especially in Sukaharja Village, Bogor. The issue of marital property due to divorce must be divided equally between husband and wife, which is based on the provisions of Article 128 of the Civil Code, "After the dissolution of the union, the unitary property is divided in half between husband and wife, or between their respective heirs, regardless of which party the goods belong to. it's earned." Property in marriage has always been a problem that is always discussed and greatly influences marital life and when they are about to get divorced. In marriage law, property that exists after marriage will become joint property. The distribution of common property after divorce must be based on justice for each of the parties who are bound and not only benefit one party. Keywords: Marriage, Joint Assets, Inheritance, Legal Consequences, and Divorce. ABSTRAK Permasalahan waris dan harta bersama perkawinan, akibat dari perceraian sering menjadi isu dalam masyarakat Indonesia, khususnya di Desa Sukaharja, Bogor. Problematika harta perkawinan akibat dari perceraian, seharusnya dibagi dua menjadi sama rata antara suami dan istri, yang berdasarkan dalam ketentuan Pasal 128 KUHPerdata, "Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tak mempedulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperolehnya". Harta dalam perkawinan selalu menjadi masalah yang selalu dibicarakan dan berpengaruh besar dalam kehidupan perkawinan dan apabila mereka bercerai. Dalam undang-undang perkawinan, harta benda yang ada setelah perkawinan akan menjadi harta bersama. Pembagian dari harta bersama setelah perceraian harus didasarkan pada unsur keadilan untuk masing-masing pihak yang terikat dan tidak hanya menguntungkan satu pihak. Kata Kunci: Perkawinan, Harta Bersama, Waris, Akibat Hukum, dan Perceraian. 1. Harta bersama perkawinan adalah harta bersama yang diberikan oleh laki-laki dan perempuan pada saat perkawinan selama ada hubungan perkawinan. Harta yang ada sebelum perkawinan kadang-kadang disebut sebagai harta warisan atau harta pribadi yang diperoleh setelah perkawinan, yang keduanya bukan merupakan bagian dari harta bersama. Kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pranikah, dijelaskan tentang aturan perjanjian pranikah karena pembagian bersama antara suami dan istri didasarkan pada perjanjian pranikah. Ikatan perkawinan ini akan sah bila dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang dan sepanjang hukum masing- masing agama serta kepercayaan dari yang bersangkutan tidak menentang dan tidak dilanggar. (Ardina Khoirun Nisa, 2021) KUHPerdata (BW), mengatur tentang harta bersama dalam Bab VI Pasal 119-138, yang terdiri dari tiga macam, yakni harta bersama menurut Undang-undang (Pasal 119-123); pengurusan harta bersama (Pasal 124-125); dan pembubaran gabungan harta bersama dan hak untuk melepaskan diri dari padanya (Pasal 126-138). (Elfirda Ade Putri dan 1663 PENDAHULUAN
Windy Sri Wahyuni, 2021) Dalam hukum positif yang berlaku, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang perkawinan, hukum perdata, dan Kitab Undang-undang Hukum Islam (KHI). Aturan ini diakui secara hukum untuk pengelolaan, penggunaan, dan penyebarannya. Bahasan mengenai permasalahan harta bersama dalam perkawinan merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan berumah tangga ke depannya. Penyelesaian permasalahan dalam pembagian harta bersama cukup jarang untuk diselesaikan dengan sempurna, karena tidak banyak pasangan suami-istri yang belum mengenal dan mengerti untuk membuat perjanjian perkawinan sebelum menikah. Masalah harta perkawinan adalah permasalahan yang cukup besar pengaruhnya di dalam kehidupan perkawinan, yang paling utama jika mereka bercerai, maka hukum harta perkawinan akan penting di dalamnya. Maka dari itu, Pasal 35 Ayat (1) UU Perkawinan mengatur mengenai harta bersama selama perkawinan dan Ayat (2) mengatur mengenai harta pribadi dari masing-masing suami ataupun istri. Dalam hal perceraian, perlu ditegaskan secara jelas apa saja yang menjadi hak istri dan hak suami. Masalah harta bersama sering muncul antara mantan suami istri, dan bahkan perselisihan harta bersama sering mengikutsertakan keluarga besar kedua belah pihak. Pasal 126 KUHPerdata berisi tentang perceraian berakibat pada terpisahnya harta bersama sehingga harus dibagi antara suami istri. Semua harta kekayaan yang diperoleh selama perjanjian perkawinan berada di luar lingkup pemberian warisan. Oleh karena itu, harta kekayaan yang didapatkan suami atau istri melalui usahanya adalah milik bersama. Berbeda halnya dengan harta yang diperoleh pasangan sebelum pernikahan, yaitu harta asal atau harta warisan, dan jika pasangan itu meninggal dunia dan tidak mempunyai anak, maka harta itu diwarisi oleh semua keluarga. Apabila perkawinan putus akibat perceraian maka muncul permasalahan antara lain mengenai pembagian harta bersama yang pengaturannya menurut hukumnya masing-masing yakni hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya, artinya harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Hal ini mengindikasikan bahwa ketika terjadi perceraian, harta bersama yang diperoleh oleh pasangan suami istri selama perkawinan dapat diatur dengan menggunakan aturan yang berbeda-beda tergantung pada variasi hukum adat atau hukum lain diluar hukum adat. (Evi Djuniarti, 2017). Pembagian harta bersama juga tidak dilakukan pembagian secara sembarangan, tetapi pembagian harta bersama memiliki aturan-aturan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, serta diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam, yang mana pembagian harta bersama itu seharusnya dilakukan melalui proses sidang di Pengadilan Agama yang harus dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersangkutan (Suami-Istri). Pembagian harta bersama akibat dari adanya perceraian, cara pembagiannya biasanya adalah dengan membagi rata, masing-masing (suami dan istri) mendapat ½ (setengah) bagian dari harta gono-gini tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 97 KHI dan selaras dengan ketentuan dalam KUH Perdata. (Eni C. Singal, 2017) Biasanya sengketa harta bersama ini akan timbul jika terjadi perselisihan antara suami istri atau perceraian. Apabila tidak ada perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan, maka akan lebih susah untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Beberapa kali, setiap masing-masing pihak mengklaim setiap atas harta bersama menjadi harta bawaan atau harta perolehan. Terlebih lagi pihak istri lebih sering dirugikan dan mengalami ketidakadilan dalam pembagian harta bersama berdasarkan putusan pengadilan. Inilah awal dari permasalahan terjadinya perselisihan harta bersama. Pembagian Harta Bersama berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 37 Undang-undang Perkawinan dikemukakan bahwa harta bersama suami istri apabila terjadi putusnya perkawinan baik karena kematian atau perceraian maka kedua pihak (suami-istri) masing-masing mendapat setengah bagian dari harta yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung. Pada Kegiatan Pengabdian Penyuluhan Hukum yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Pancasila pada tanggal 24 November 2021 di Desa Sukaharja Kecamatan Jonggol 1664
Kabupaten Bogor Jawa Barat. Di Desa Sukaharja terdapat berapa permasalahan hukum dalam sidang perdata setiap permasalahan perdata yang dihadapi oleh masyarakat Desa Sukaharja dikonsultasikan dengan dosen dari bagian keperdataan salah satunya adalah masalah pembagian dan penyelesaian warisan dan harta benda yang timbul. dari perceraian. Sebagian warga merasa tidak dapat menyelesaikan masalah secara musyawarah dan sebagian lagi tidak memahami penyelesaian di pengadilan yang telah menjadi masalah serius dalam pembagian harta. Kepemilikan bersama sering menjadi topik hangat di masyarakat dan dengan itu kebingungan yang selalu mengarah pada kekacauan dalam kasus pengadilan perceraian. Luaran Luaran dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk memberikan Penyuluhan dan Pemahaman Hukum kepada Masyarakat Desa Sukaharja dalam penyelesaian permasalahan terhadap waris dan harta bersama akibat perceraian yang ada di Desa Sukaharja. 2. METODE P|ELAKSANAAN PKM Artikel Jurnal ini menjelaskan mengenai apa yang diperoleh dari kegiatan Penyuluhan Hukum yang diselenggarakan untuk konsultasi hukum dalam setiap bidang hukum yang ada pada Fakultas Hukum Universitas Pancasila yang dilakukan di Desa Sukaharja, terutama dalam bidang perdata. Peserta dari kegiatan Penyuluhan Hukum yang sudah diselenggarakan berjumlah lebih dari 50 orang yang sudah termasuk dari masyarakat Desa Sukaharja. Peserta dari Desa Sukaharja terdiri dari perangkat desa juga warga setempat, dan peserta dari Fakultas Hukum Universitas Pancasila terdiri dari Dosen bagian Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Kenotariatan dan juga melibatkan beberapa mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Pelaksanaan Pengabdian dilakukan secara Offline dengan para dosen dan masyarakat Desa Sukaharja berinteraksi langsung, serta Online dengan metode teleconference menggunakan media zoom meeting. Gambar 1. Metode Penyuluhan via Online menggunakan Zoom Meeting secara teleconference dan Offline dengan interaksi langsung antara dosen dengan masyarakat Desa Sukaharja. 1665
3. HASIL DAN PEMBAHASAN Permasalahan Hukum Di Desa Sukaharja Dalam konsultasi hukum yang diadakan beberapa pembicara, yaitu dosen yang menjelaskan bahwa ketentuan tentang harta bersama dalam perkawinan harus jelas karena berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia apa yang dapat diagi antara suami dan istri teratas pada harta bersama sepanjang tidak. menentukan hal lain dalam hukum pranikah. Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia kepemilikan bersama dalam perkawinan diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perkawinan ini diakui oleh hukum termasuk dalam hal pengelolaan penggunaan dan pembagiannya. Walaupun pada umumnya dan pada dasarnya tidak menerima percampuran harta suami istri tetapi setelah dianalisa yang tidak boleh bercampur adalah harta warisan dan harta yang diperoleh. Hal ini berlaku dalam hukum positif karena kedua jenis harta tersebut harus dipisahkan dari harta bersama dalam perkawinan itu sendiri. Penyelesaian pembagian harta bersama jarang diselesaikan secara utuh dan memuaskan karena banyak pasangan yang tidak melangsungkan pernikahan pranikah. Kesepakatan ini sangat penting sebagai pedoman jika suatu saat suami istri terpaksa bercerai karena masalah keluarga yang tidak dapat diselesaikan secara damai atau kekeluargaan. Pada dasarnya penggunaan harta dalam perkawinan tidak hanya berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak selama perkawinan aik atas nama suami maupun bukan tetapi juga berkaitan dengan arang-arang milik bersama dalam perkawinan. Karena konsolidasi kekayaan antara suami dan istri harta bersama menjadi milik keduanya. Hak milik bagi suami istri memang sudah menjadi milik bersama tetapi harus diingat bahwa masih ada hak pakai. Ini berarti bahwa keduanya memiliki hak untuk menggunakan properti asalkan persetujuan pasangan diperoleh. Dalam hal suami menggunakan harta bersama persetujuan istri harus diperoleh. Begitu pula sebaliknya istri harus mendapat izin suami jika ingin menggunakan harta gono gini. Sehubungan dengan hal tersebut, pembagian harta bersama akan dibagi dengan komposisi dua (persentase 50:50), namun hal ini belum tentu adil sepenuhnya, maka dari itu Pengadilan pemutusan untuk pertimbangan lainnya, seperti biaya sekolah anak. Sebagaimana dikutip dari Mesti Sinaga, Asih Kirana, dan Ahmad Febrian ada enam kiat strategis mengenai pembagian harta bersama, sebagai berikut: a. Langkah pertama adalah menginventarisasi dan memisahkan semua harta keluarga: harta bersama (gonogini), harta warisan, dan harta yang diperoleh. Untuk memisahkan harta tersebut, cara suami istri memegang surat berharga sangat penting. Dengan adanya akta- akta resmi seperti akad jual beli, maka mudah untuk menentukan kapan suatu harta dimiliki sebelum atau sesudah akad nikah. Pengamanan kedua jenis harta ini cukuplah karena merupakan hak milik masing-masing pasangan setelah memahami harta yang diperoleh dan harta yang diwarisi. Kemudian hanya properti umum yang dibagi dan dihitung.; b. Setelah diketahui apa saja aset harta gono-gini, semua aset tersebut perlu dicatat secara lengkap. Ini dapat berkisar dari barang bergerak seperti mobil, sepeda motor dan kendaraan lain hingga yang seperti tanah, bangunan, sawah dan kebun. Usaha atau aset lainnya berupa perhiasan, lukisan, koleksi antik, perabot rumah tangga, dan lain-lain.; c. Menginventarisasikan asuransi dan aset investasi yang dimiliki, khususnya yang berbentuk portofolio keuangan, yang meliputi tabungan, deposito, rekening valas di bank, obligasi, reksa dana, atau investasi lainnya. Mengapa investasi atau rekening di bank penting sekali untuk diperhatikan? Sebab, investasi ini sangat rentan untuk digelapkan oleh salah satu 1666
pihak pasangan. Suami atau istri bisa saja membuka rekening atau berinvestasi dengan identitasnya sendiri tanpa diketahui oleh pasangannya. Oleh karena jaminan kerahasiaan yang begitu tinggi, pihak bank akan kesulitan untuk menelusuri rekening tersebut. Investasi ini juga dapat menambah atau mengurangi nilai investasi, sehingga waktu pembayaran dan distribusi juga harus ditentukan. Setelah semua aset milik Gonogini telah ditentukan, lakukan prosedur perhitungan; d. setelah harta itu dihitung, barulah dilakukan kegiatan pencatatan dan penghitungan kewajiban semua keluarga. Jangan terburu-buru untuk membuat daftar rumah atau mobil yang diharapkan menjadi bagian dari properti selama proses pendaftaran ini. Jika hipotek tidak dilunasi selama proses perceraian, situasi keuangan setelah perceraian akan berantakan. Setelah bercerai, jangan sampai penghasilan Anda yang ada saat ini tidak cukup untuk memenuhi cicilan dan kebutuhan hidup lainnya. Padahal, cicilan kredit biasanya dihitung berdasarkan pendapatan bersama gabungan suami istri (joint income); e. Jika ternyata salah satu pasangan mengaku mengelola aset pinjaman, yang lainnya harus pergi ke bank atau perusahaan yang menawarkan pinjaman. Umumnya pemberi pinjaman mencari jaminan pinjaman yang diberikan kepada pasangan oleh suami atau istri sebelum mengambil pinjaman. Oleh karena itu, mitra yang merasa dirugikan dapat meminta pihak bank untuk mencabut jaminan pribadi atas pinjaman tersebut. Bahkan jika ini tidak terjadi, masing-masing mitra akan tetap bertanggung jawab atas kredit; f. Sekalipun semua harta telah dipotong dari kewajiban, tetap harus dibagi menjadi dua bagian, yang bagiannya telah disepakati oleh masing-masing pihak. Jadi harta Gonogini diberi nomor dan dibagi. Cara untuk menentukan di atas sangat membantu kedua belah pihak (suami-istri) untuk memilah, menentukan, dan bisa menghitung yang mana saja yang merupakan bagian dari masing-masing pihak. Jalannya Kegiatan Saat berjalannya kegiatan Penyuluhan Hukum, di Desa Sukaharja, dilakukan konsultasi hukum yang akan dibantu oleh dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasila yang dilanjutkan oleh sesi tanya jawab atas materi yang sudah diberikan oleh dosen dari masing-masing bagian dan diperizinkan untuk seluruh warga Desa Sukaharja. Kegiatan yang diselenggarakan mendapat antusias dan respon baik dari warga Desa Sukaharja, beberapa dari warga setempat melakukan konsultasi mengenai permasalahan yang pernah dialami. Hal ini menjadi kemajuan yang baik karena masyarakat bisa mendapatkan wawasan dan penyelesaiannya atas permasalahan yang sedang dialaminya. Setelah masyarakat Desa Sukaharja mendapatkan sosialisasi atas permasalahan, para dosen memberikan langkah-langkah yang tepat untuk tata cara penyelesaian permasalahan yang sedang dihadapi, hal ini dilakukan guna memberikan langkah awal dalam menghadapi permasalahan yang terjadi. Tujuan Penyuluhan Hukum ini dengan metode konsultasi permasalah secara massal agar menghindari penyelesaian permasalahan yang rumit supaya masyarakat awam pun mendapat pengetahuan. Banyak hal dan juga permasalahan yang terjadi di Desa Sukaharja dalam bidang perdata, yaitu perkawinan anak, hibah, perkawinan islam yang sah, dan pertanahan. Hal ini menjadi permasalahan yang serius, para dosen yang mengikuti Penyuluhan Hukum pun tidak lupa untuk memberikan saran, ada beberapa saran yang sudah diberikan, antara lain terhadap perkawinan anak, yang mana perkawinan akan sah apabila di usia 19 tahun, dikarenakan UU Tentang Perkawinan yang lama sudah digantikan oleh UU Perkawinan yang baru. Tetapi, pasangan bisa mendapatkan dispensasi jika belum berusia 19 tahun. Selain itu mengenai hibah, pembagian hibah maksimal hanya 1⁄3 kecuali ahli waris lain setuju jika diberi lebih dari 1⁄3. Hibah dilakukan jika si pewaris sudah meninggal, jika dilakukan di saat masih hidup dan bisa diambil 1667
lalu akan dibagikan kepada ahli waris yang ada. Sudah seharusnya yang menjadi ahli waris adalah saudara-saudara yang mempunyai hubungan darah dan juga hubungan perkawinan dengan si pewaris. Lalu yang terakhir dalam hal perkawinan, jika perkawinan dalam islam sah, tetapi secara negara tidak. Agar anak mendapatkan nama dari sang bapak, hal ini bisa diajukan ke Pengadilan Agama ataupun mengajukan ke kantor catatan sipil supaya dapat membuat permohonan pengakuan dari sang bapak agar sang anak mendapatkan warisan. Selanjutnya mengenai pembagian harta bersama jika terjadi perceraian. Harta Perkawinan akibat sengketa harta setelah terjadi perceraian, maka dari itu harta bersama dalam perkawinan akan dibagi dua sama rata di antara kedua belah pihak (suami-istri). Hal ini mendasar kepada ketentuan Pasal 128 KUHPerdata yang menyatakan bahwa, "Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak mempedulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperolehnya". Sementara itu, harta bawaan dan harta perolehan tetap otomatis menjadi hak milik pribadi masing-masing yang tidak perlu dibagi secara bersama. Selain itu, harta bersama tidak juga perlu didasarkan pada aspek keadilan untuk setiap pihak yang mana mendiskriminasikan salah satu pihak. Kepentingan masing-masing pihak perlu diutamakan terlebih dahulu. Maka dari itu, sebelum perkawinan, alangkah baiknya, pasangan yang ingin menikah membuat perjanjian pranikah, agar permasalahan sengketa karena terjadinya perceraian mudah untuk diselesaikan. 4. KESIMPULAN DAN SARAN Pembagian harta bersama akibat sengketa dari perceraian, untuk semua harta kekayaan yang diperoleh selama perjanjian perkawinan berada di luar lingkup pemberian warisan. Oleh karena itu, harta kekayaan yang didapatkan suami atau istri melalui usahanya adalah milik bersama. Walaupun pembagian harta bersama tidak sewenang-wenang, pembagian harta bersama sesuai dengan aturan yang diatur oleh universitas hukum perkawinan dan hukum Islam, dan pembagian harta bersama harus dilakukan melalui peradilan. Proses di depan Inkuisisi, di mana kedua belah pihak harus hadir. Jika harta bersama itu terbelah akibat perceraian, maka pembagiannya biasanya dilakukan dengan cara membagi rata, masing-masing menerima harta gonogini. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 97 KHI dan ketentuan KUHPerdata. Ucapan Terima Kasih (Acknowledgement) Para peneliti menyampaikan terima kasih kepada Kepala Desa Sukaharja, Bogor, Jawa Bara beserta stafnya dan jugaa masyarakat Desa Sukaharja yang bersedia memberikan kesempatan kepada Tim Fakultas Hukum Universitas Pancasila dalam kegiatan penyuluhan hukum dan menyambut baik kedatangan para peneliti dan Tim Fakultas Hukum Universitas Pacasila sehingga dapat terselenggara dan berjalan dengan baik. REFERENSI Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam (KHI) KUHPerdata Jurnal: Ardina Khoirun Nisa, "Pembagian Harta Bersama Karena Perceraian Bagi Masyarakat Adat Batak Toba", (2021), Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 7 No. 1. 1668
Elfirda Ade Putri & Windy Sri Wahyuni, "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama setelah Perceraian dalam Hukum Positif di Indonesia"(2021), Jurnal Mercatoria Vol 14 No. 2 Evi Djuniarti, "Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUHPerdata", (2017), Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 17 No. 4. [8] Eni C. Singal, "Pembagian Harta Gono-Gini Dan Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974", (2017), Lex Crimen, Vol. 6, No. 5. [2]. Melia dkk, "Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian", (2019), Jurnal IUS, Vol. 7 No. 3. [2- 5]. Felicitas Marcelina Waha, "Penyelesaian Sengketa Atas Harta Perkawinan Setelah Bercerai" (2013), Lex et Societatis, Vol. 1 No. 1. Elfirda Ade Putri dan Windy Sri Wahyuni, "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama setelah Perceraian dalam Hukum Positif di Indonesia", (2021), Jurnal Mercatoria, Vol. 14 No. 2. [95-100] Skripsi/Tesis/Disertasi Sugih Ayu Pratitis, "Penyelesaian Pembagian Harta Bersama Dalam Hal Terjadi Perceraian", (Tesis, Universitas Sumatera Utara, 2009). 1669
1670
(halaman kosong)