KODE ETIK PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kode Etik PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. (yang selanjutnya disebut sebagai "Kode Etik") merupakan nilai-nilai etika yang mengacu kepada visi, misi dan nilai-nilai budaya perusahaan yang dijunjung tinggi oleh PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Kode Etik bertujuan untuk menjadi pedoman dalam berperilaku bagi seluruh Manajemen dan Karyawan PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dan menjalin hubungan dengan nasabah, rekan sekerja maupun pihak ketiga. Kode Etik diharapkan mampu menunjang kelangsungan usaha dan menjaga nama baik PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Kode Etik merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan seluruh kebijakan dan Peraturan Perusahaan PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Manajemen dan Karyawan wajib mengetahui, memahami, dan melaksanakan Kode Etik serta kebijakan PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk., Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku. Seluruh Pimpinan Unit Kerja wajib menjadi teladan dalam penerapan Kode Etik dalam unit kerja yang dipimpinnya. Kode Etik bersifat mengikat dan oleh karenanya pelanggaran Kode Etik dapat dikenakan sanksi, baik yang sifatnya administratif, perdata maupun pidana sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Pihak yang mengetahui adanya pelanggaran Kode Etik, namun tidak melaporkan, dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik. B. Definisi Kata-kata dan istilah-istilah berikut ini, terkecuali mempunyai pengertian lain, memiliki definisi sebagai berikut: 1. Aset adalah seluruh sarana dan prasarana yang disediakan oleh Perusahaan, baik yang dimiliki secara langsung atau tidak langsung, termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk perangkat lunak/keras, kekayaan intelektual, data dan informasi dan format digital ataunon digital untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan Manajemen dan Karyawan di lingkungan Perusahaan, baik yang berwujud dan tidak berwujud. 1
2. Covered Person adalah seluruh adalah Manajemen dan Karyawan yang mendasarkan posisinya/pekerjaanya, dimungkinkan untuk mendapatkan informasi non-publik, atau yang keputusan investasi pribadinya dapat bertentangan dengan peran profesionalnya. 3. Kepentingan Keluarga adalah kepentingan Manajemen dan Karyawan yang terkait dengan kepentingan pihak-pihak yang memiliki hubungan perkawinan dan/atau hubungan keluarga yaitu orang tua, adik/kakak, suami/istri dan anak. 4. Manajemen adalah seluruh Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, termasuk dan tidak terbatas pihak di luar Perusahaan yang menjadi anggota Komite di bawah Dewan Komisaris. 5. Karyawan adalah orang yang mempunyai hubungan kerja dengan Perusahaan dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. 6. Perusahaan adalah PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. 7. Pimpinan Unit Kerja adalah para pihak yang memimpin unit kerja sesuai dengan organisasi Perusahaan yang berlaku. C. Visi Misi & Nilai-Nilai Perusahaan 1. Visi Perusahaan Menciptakan nilai bersama untuk meningkatkan kesejahteraan 2. Misi Perusahaan Menyediakan beragam solusi keuangan sesuai dengan kebutuhan setiap pelanggan melalui sinergi dengan ekosistem 3. Nilai-Nilai Perusahaan Nilai-nilai budaya perusahaan merupakan panduan bertindak dan berperilaku sehari-hari bagi Manajemen dan Karyawan dalam menajalankan tugas dan kewajibannya guna mencapai tujuan sesuai visi dan misi perusahaan. Nilai-nilai yang berlaku di Perusahaan dikenal dengan Prinsip & Perilaku ADIRATOP. Penjabaran dan panduan dari Prinsip & Perilaku ADIRATOP dibedakan menjadi 2 (dua) jenjang yaitu : a) Level Manager & Up sebagai SPONSOR b) Staf, Section Head hingga Assistant Manager sebagai KATALIS 2
Prinsip & Perilaku ADIRATOP untuk SPONSOR (Manager & Up) PRINSIP PERAN PERILAKU IDEAL Tangkas: Mengantisipasi perubahan lingkungan usaha Advance Menentukan masa depan perusahaan Inovatif: Menetapkan kondisi masa depan perusahaan Kompetitif: Menentukan fitur, keunggulan, & manfaat yang kompetitif Patuh: Menanamkan kepatuhan pada peraturan Discipline Mengamankan kesinambungan usaha Disiplin PDCA: Mengevaluasi dan mengawasi perkembangan Pekerjaan hingga tuntas Sadar Risiko: Mengantisipasi risiko setiap proses kerja Konsistensi: Menetapkan dan menegakkan kebijakan anti kecurangan/korupsi Integrity Menunjukkan keteladanan & saling percaya Dapat Dipercaya: Menyelaraskan perkataan dan perbuatan Transparansi: Menumbuhkan persepsi keadilan Dipicu Hasil: Memberikan kejelasan ekspektasi hasil Reliable Memberikan arahan & bimbingan (CnC) Bertanggung Jawab: Mendukung upaya- upaya anggota tim Kemampuan Dalam Eksekusi: Mengembangkan dan mengasah kemampuan tim Pencarian Fakta: Menggali akar masalah Accountable Membangun kapasitas dan kapabilitas Bicara Berdasarkan Data: Mengambil keputusan berdasarkan data pendukung Obyektif: Menasehati dan memfasilitasi pemilihan solusi secara rasional Teamwork Membangun soliditas & semangat tim Sinergi: Mengambil solusi terbaik melalui koordinasi lintas fungsi Tidak Mementingkan Diri Sendiri: Menyelaraskan kepentingan tim dengan perusahaan 3
Kekeluargaan: Memelihara iklim kerja kondusif & harmonis Militan: Menggerakkan & memotivasi tim berkontribusi lebih Obsessed Mengobarkan semangat Energik: Berbagi ilmu dan semangat kepada tim Bermental Juara: Merancang alternatif cara untuk menang Layanan Unggul: Menginspirasi semua pihak terkait penyediaan layanan prima bagi pelanggan Professional Memacu kemajuan usaha Kewirausahaan: Menciptakan dan memanfaatkan peluang untuk mengasah kemampuan kewirausahaan Percaya Diri: Berani mengambil risiko yang terukur demi merealisasikan peluang Prinsip & Perilaku ADIRATOP untuk KATALIS (Staf, Section Head hingga Assistant Manager) PRINSIP PERAN PERILAKU IDEAL Tangkas: Bersahabat dengan perubahan Advance Menyumbangkan ide-ide perbaikan Inovatif: Mengusulkan ide-ide perbaikan baru dan kreatif Kompetitif: Mengoptimalkan keunggulan daya saing Discipline Menuntaskan setiap tahapan proses kerja dengan hasil berkualitas Patuh: Menghormati otoritas dan mematuhi peraturan/keputusan manajemen Disiplin PDCA: Memeriksa hasil kerja dan menentukan tindak lanjut Sadar Risiko: Waspada dan berhati-hati melaksanakan tugas Konsistensi: Menghindari setiap bentuk konflik kepentingan Integrity Mendedikasikan komitmen & kesetiaan Dapat Dipercaya: Bekerja dengan tulus dan jujur Transparansi: Memberi dan menerima informasi bermanfaat dan relevan secara terbuka 4
Reliable Accountable Teamwork Obsessed Professional Melaksanakan peran dan tanggung jawab Melaksanakan Pekerjaan dengan tuntas Memastikan "tak seorang pun tertinggal" Mengupayakan yang terbaik Komitmen pada pencapaian hasil Dipicu Hasil: Menyelesaikan tugas sesuai kesepakatan Bertanggung Jawab: Memanfaatkan waktu kerja dengan maksimal Kemampuan Dalam Eksekusi: Bekerja dengan prioritas Pencarian Fakta: Menghindari prasangka/isu Bicara Berdasarkan Data: Bekerja dengan data pendukung Obyektif: Mengatasi masalah secara rasional Sinergi: Menawarkan bantuan & dukungan secara proaktif Tidak Mementingkan Diri Sendiri: Menyelaraskan kepentingan pribadi dengan tim Kekeluargaan: Saling peduli dan tolong- menolong Militan: Melaksanakan Pekerjaan lebih dari sekedar tuntutan Energik: Bersemangat menerima tantangan baru Bermental Juara: Bertahan dalam situasi sulit Layanan Unggul: Menjawab kebutuhan pelanggan dengan memberikan layanan prima Kewirausahaan: Menyelesaikan Pekerjaan dengan sadar biaya Percaya Diri: Mengoptimalkan kewenangan serta sumber daya yang dipercayakan kepadanya 5
BAB II BENTURAN KEPENTINGAN Prinsip umum yang mendasari kebijakan perusahaan mengenai benturan kepentingan adalah : 1. Manajemen dan Karyawan wajib menghindari situasi yang menimbulkan benturan kepentingan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan perusahaan. 2. Kepentingan pribadi termasuk yang menyangkut kepentingan keluarga dan kepentingan pihak-pihak lain. 3. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, manajemen dan Karyawan yang memiliki kepentingan pribadi, tidak diperkenankan terlibat dalam seluruh tahapan dalam pengambilan keputusan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan sesuai dengan kebijakan yang berlaku di Perusahaan. 4. Manajemen dan Karyawan dilarang menyalahgunakan wewenang dan mengambil keuntungan baik langsung maupun tidak langsung dari kegiatan bisnis Perusahaan untuk kepentingan pribadi. 5. Jika timbul benturan kepentingan diantara Manajemen dan Karyawan, hal ini wajib diungkapkan, sehingga Perusahaan dapat melakukan tindakan yang layak sesuai dengan kebijakan yang berlaku di Perusahaan. A. Aktivitas di Luar Perusahaan Dalam rangka menghindari terjadinya benturan kepentingan, Manajemen dan Karyawan memiliki kewajiban untuk mengungkapkan setiap aktivitas yang dilakukan di luar Perusahaan, melalui Pimpinan Unit Kerja sesuai dengan kebijakan yang berlaku di Perusahaan. luar Manajemen dan Karyawan Perusahaan, termasuk terikat dalam perjanjian kerja dengan pihak lain dan/atau memperoleh penghasilan lain di luar Perusahaan yang memenuhi kondisi sebagai berikut: tidak di perkenankan melakukan aktivitas di a. Dilakukan ketika jam kerja; dan/atau b. Terkait dengan pekerjaan/jabatannya di Perusahaan; dan/atau c. Berdampak pada konsentrasi kerja dan/atau penyelesaian pekerjaan di Perusahaan; dan/atau d. Berdampak pada profesionalisme dan integritas. Dalam hal keadaan tersebut tidak dapat dihindari, maka Manajemen dan/atau Karyawan wajib mendapat ijin tertulis dan/atau penugasan dari Perusahaan sesuai dengan kebijakan yang berlaku di Perusahaan. 6
Perusahaan menjunjung tinggi kebebasan Manajemen dan Karyawan sebagai individu untuk berserikat dan berorganisasi, termasuk berpartisipasi perkumpulan/klub/partai/ organisasi masyarakat yang bersifat sosial politik dan keagamaan dengan ketentuan: a. Perkumpulan/ klub/ partai/ organisasi masyarakat tidak dilarang oleh Pemerintah; dan/atau b. masyarakat menganut nilai-nilai yang tidak bertentangan dengan Perusahaan; dan/atau c. masyarakat tidak berdampak pada jam kerja, pekerjaan/jabatan di Perusahaan, konsenterasi, profesionalisme dan integritas Manajemen dan Karyawan Guna menghindari terjadinya benturan kepentingan, Manajemen dan Karyawan sebaiknya tidak menjadi pengurus di partai politik dan/atau organisasi kemasyarakatan yang bermuatan politik. jabatan atau Manajemen dan Karyawan lain untuk bergabung atau kewenangannya untuk mempengaruhi Karyawan berpartisipasi dalam kegiatan/ aktifitas masyarakat yang diikutinya. tidak diperkenankan menggunakan B. Penggunaan Aset Perusahan 1. Dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang memadai, perusahaan menyediakan aset untuk menunjang pekerjaan Manajemen dan Karyawan di lingkungan Perusahaan. 2. Manajemen dan Karyawan bertanggungjawab untuk menggunakan aset yang disediakan untuk kepentingan Perusahaan dengan memperhatikan prosedur yang berlaku. 3. Manajemen dan Karyawan dilarang memiliki aset yang dipinjamkan oleh Perusahaan selama menjalankan pekerjaannya dan oleh karenanya wajib mengembalikan pada saat penugasan berakhir. 4. Manajemen dan Karyawan dilarang menggunakan aset untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan kepentingan Perusahaan. 5. Manajemen dan Karyawan bertanggung jawab untuk menjaga keamanan segala aset Perusahaan yang dipercayakan kepada mereka. 6. Manajemen dan Karyawan diperkenankan menggunakan aset Perusahaan dalam rangka melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawabnya. 7. Perusahaan berhak mengawasi dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan terhadap seluruh aset yang digunakan oleh Manajemen dan Karyawan untuk melindungi Perusahaan dari resiko penyalahgunaan dan kehilangan, termasuk dan terjadinya investigasi apabila tidak pelanggaran. terbatas untuk terdapat indikasi tujuan 7
C. Investasi Pribadi 1. Manajemen dan/atau Karyawan hanya dapat melakukan transaksi surat berharga, saham, perdagangan valuta asing, logam mulia, dan transaksi lainnya untuk kepentingan pribadi apabila tidak mengakibatkan terjadinya benturan kepentingan, penyalahgunaan wewenang/jabatan, pelanggaran kebijakan Perusahaan, peraturan insider trading, dan peraturan perundang-undangan lainnya. 2. Keputusan investasi pribadi tidak dilakukan untuk tujuan spekulatif dan lebih diarahkan kepada investasi jangka panjang dengan didasarkan pada informasi yang tersedia untuk umum serta tidak didasarkan pada informasi non-publik. Manajemen dan Karyawan wajib mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari Pimpinan Unit Kerja dan Unit Kepatuhan dalam hal akan melakukan investasi pribadi atas Surat Berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan dan/atau afiliasi Perusahaan . Kecuali ditentukan lain oleh Perusahaan, dalam hal Manajemen dan Karyawan melakukan investasi pribadi atas surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan dan/atau afiliasi Perusahaan, Manajemen dan Karyawan hanya diperkenankan untuk melakukan perdagangan atas Surat Berharga Tersebut dalam jangka waktu tidak kurang dari 30 hari kalender sejak Surat berharga diperoleh dan tidak diperbolehkan melakukan perdagangan Surat Berharga atau Saham Perusahaan dan/atau afiliasi Perusahaan saat periode blackout. 3. Covered Person wajib menghindari adanya benturan kepentingan dalam investasi pribadi atas Surat Berharga (yang mengambil setiap keputusan dikeluarkan oleh Perusahaan ataupun afiliasi Perusahaan). Perusahaan dapat membatalkan rencana keputusan investasi Covered Person tersebut sesuai dengan kebijakan perusahaan yang berlaku. BAB III PENGELOLAAN INFORMASI PERUSAHAAN A. Pengamanan Informasi Semua informasi milik Perusahaan merupakan informasi yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan Perusahaan, diakui secara hukum sebagai informasi milik Perusahaan, termasuk dan tidak terbatas pada: 1. Informasi mengenai nasabah/konsumen, kondisi keuangan, strategi Perusahaan, gagasan, operasional, kepatuhan, kebijakan dan prosedur, rencana dan strategi bisnis dan pemasaran, serta informasi terkait lainnya; 2. Produk, karangan, program, laporan, kekayaan intelektual dan material serupa dalam bentuk apapun yang dimiliki Perusahaan; 3. Semua informasi yang merupakan hasil dari pembahasan dan kesepakatan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pihak-pihak lainnya. 8
Oleh karenanya, manajemen dan Karyawan bertanggung jawab mengamankan dan menjaga kerahasiaan informasi yang ditangani nya sesuai dengan tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam persayaratan pekerjaannya. Manajemen dan Karyawan wajib menerapkan sistem kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk mencegah penyebaran dan penyalahgunaan informasi non-publik dalam media apapun,seperti email,media sosial, dan alat komunikasi lainnya. Kewajiban untuk melindungi kerahasiaan semua informasi non-publik barlaku bagi Manajemen dan Karyawan bahkan setelah pengunduran diri dari Perusahaan. informasi Manajemen dan Karyawan Perusahaan yang diklasifikasikan sebagai rahasia atau lebih tinggi kepada pihak yang tidak berwenang dan/atau penggunaan sistem untuk kegiatan yang tidak sah merupaka pelanggaran terhadap kebijakan kemanan informasi yang mengarah pada tindakan disipliner. tidak diperkenankan mendistribusikan B. Keakuratan Pelaporan dan Pencatatan Perusahaan 1. Seluruh laporan, data dan informasi yang dimiliki, dipergunakan dan dikelola oleh Perusahaan harus akurat dan lengkap. 2. Manajemen dan Karyawan bertanggung jawab secara pribadi atas integritas dari laporan, data dan informasi yang berada dibawah pengendalian masing-masing Manajemen dan Karyawan. 3. Pembuatan, pencatatan dan/atau pelaporan informasi mempertimbangan aspek kelengkapan, akurasi dan kerahasiaan informasi, serta dapat dipertanggung jawabkan, menghindari terjadinya hal-hal yang menyesatkan bagi pengguna informasi atau menyebabkan terjadinya kesalahan pengambilan keputusan. 4. Seluruh laporan, data dan informasi harus disimpan sesuai dengan ketentuan hukum, peraturan-peraturan yang berlaku dan/atau sesuai dengan kebijakan- kebijakan Perusahaan. 5. Membuat pernyataan-pernyataan palsu atau menyesatkan kepada siapapun, termasuk namun tidak terbatas pada eksternal atau internal auditor, konsultan, dari perusahaan, atau Regulator, merupakan tindak pidana yang dapat mengakibatkan hukum berat. 6. Pemberian laporan, data dan informasi kepada pihak internal dan eksetrnal/public harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. C. Identitas Perusahaan 1. Identitas Perusahaan termasuk dan tidak terbatas kepada nama, logo, merk dan hak kekayaan intelektual Perusahaan lainnya, sepenuhnya merupakan milk Perusahaan. 2. Manajemen dan Karyawan dapat menggunakan Identitas Perusahaan semata- mata untuk kepentingan menjalankan kegiatan usaha Perusahaan dan dilarang untuk menyalahgunakan identitas Perusahaan. 9
3. Penggunaan Identitas Perusahaan wajib mematuhi ketentuan terkait hak cipta, merk, hak publisitas dan kebijakan Perusahaan yang berlaku. D. Penggunaan Media Sosial 1. Manajemen dan/atau Karyawan tidak diperkenankan untuk menerbitkan dan/atau mengumumkan materi apapun dalam media sosial atas nama Perusahaan dan/atau mewakili Perusahaan, kecuali diberikan kewenangan secara khusus oleh Perusahaan dan/atau berdasarkan arahan Perusahaan. 2. Manajemen dan/atau Karyawan tidak diperkenankan menggunakan logo, simbol, atau identitas Perusahaan lainnya di akun media sosial pribadi, kecuali telah mendapatkan izin tertulis dari Perusahaan atau berdasarkan arahan Perusahaan. 3. Dalam berperilaku di media sosial, Manajemen dan Karyawan wajib memahami dan mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku, termasuk dan tidak terbatas kepada peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan kebijakan Perusahaan terkait serta norma dan etika yang berlaku di masyarakat. E. Pemberian Informasi kepada Pihak Lain 1. Manajemen dan Karyawan tidak dibenarkan memberikan informasi kepada pihak- pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung akan berpotensi : a. merugikan Perusahaan atau pihak lain yang berkepentingan; dan/atau b. dengan tujuan memperoleh manfaat pribadi, kelompok, golongan tertentu atau pihak ketiga lainnya. c. melanggar kebijakan keamanan informasi Perusahaan dan/atau d. melanggar peraturan perundang-undangan lainnya. 2. Pemberian informasi kepada pihak ketiga di luar Perusahaan (untuk infomasi Perusahaan yang akan digunakan untuk keperluan-keperluan publisitas), wajib dilakukan dengan izin tertulis sebelumnya dari Perusahaan. 3. Demi menjaga nama baik Perusahaan, maka Manajemen dan Karyawan wajib melindungi segala bentuk informasi milik pihak-pihak lain yang diketahuinya. Untuk itu Manajemen dan Karyawan tidak berhak menyebarluaskan informasi sebelum diketahui/disepakati secara formal oleh kedua belah pihak yang terlibat, atau yang berdasarkan komitmen dengan pihak-pihak lain atau peraturan perundang- undangan yang berlaku harus dirahasiakan. 10
BAB IV ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME 1. Manajemen dan Karyawan wajib bertindak dengan teliti guna mencegah produk dan layanan Perusahaan digunakan untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme serta guna mendeteksi aktivitas yang mencurigakan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan dan peraturan yang berlaku. Perusahaan menerapkan prinsip-prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang mengatur peranan yang dapat dan wajib dilakukan oleh penyedia jasa keuangan dalam mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme. Perusahaan berkomitmen untuk memerangi pencucian uang, pendanaan terorisme dan kejahatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan Kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Perusahaan, setiap lini bisnis Perusahaan wajib menerapkan program Anti Pencurian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang efektif dalam rangka mematuhi perundang-undang yang berlaku dan untuk melindungi Perusahaan agar tidak digunakan untuk pencucian uang atau pendanaan terorisme. Program ini menekankan pentingnya mengetahui dan memahami pihak-pihak yang berhubungan dengan Perusahaan ("Prinsip Mengenal Nasabah"), mengidentifikasi pihak-pihak terkait dalam transaksi dan memantau aktivitas serta transaksi tertentu guna mengidentifikasi aktivitas yang tidak wajar. 2. Manajemen dan Karyawan wajib memahami dan mematuhi persyaratan yang tercantum dalam Kebijakan Anti Pencucian Uang Perusahaan dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, kebijakan serta prosedur terkait, termasuk peraturan yang mengatur kegiatan usaha dan badan hukum secara khusus. Tanggung jawab Manajemen dan Karyawan mencakup penerapan tingkat due diligence yang sesuai saat memasuki hubungan klien dan, jika ada, transaksi individual. Tidak ada hubungan dengan klien yang dapat mengecualikan komitmen Perusahaan untuk memerangi pencucian uang, pendanaan teroris dan kejahatan lainnya. 3. Dalam upaya mencegah digunakannya Perusahaan segala media/tujuan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme, Perusahaan telah mengaplikasikan prinsip mengenal Karyawan (Know Your Employees) di dalam proses penyaringan Karyawan baru dan melakukan pemantauan terhadap profil Karyawan yang mencakup karakter, perilaku dan gaya hidup. 4. Manajemen dan Karyawan dilarang untuk memberikan produk, layanan dan/atau nasehat keuangan yang membantu klien melakukan pencucian uang, penggelapan pajak dan /atau pendanaan terorisme sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Ketidakpatuhan dalam mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme ini dapat menimbulkan konsekuensi serius, termasuk pertanggungjawaban hukum dan denda. 11
BAB V ETIKA BISNIS PERUSAHAAN Dalam menjalankan pekerjaan, Manajemen dan Karyawan diwajibkan menerapkan etika bisnis yang merupakan penjabaran nilai budaya Perusahaan yang selaras dengan visi dan misi Perusahaan. A. Etika Pribadi 1. Penampilan dan cara berpakaian Manajemen dan Karyawan harus mencerminkan nilai profesional dan menjaga etika dalam berpenampilan. 2. Manajemen dan Karyawan dilarang bertindak atau mengeluarkan kata-kata kasar, kotor, mengarah pada kekurangan fisik, SARA, atau yang dapat digolongkan mengumpat, memaki, baik dalam bahasa Indonesia atau bahasa lain secara emosional dan tidak professional, demi menjaga lingkungan kerja yang harmonis. Hal ini termasuk melalui media informasi formal seperti email/ surat/ memo/ media sosial/ media cetak. 3. Manajemen dan Karyawan tidak diperkenankan untuk mengadakan atau ikut serta dalam segala bentuk judi dan lotere di lingkungan kerja Perusahaan. Manajemen dan Karyawan tidak diperkenankan memakai sistem dan peralatan yang berada di Perusahaan untuk kegiatan-kegiatan tersebut. 4. Manajemen dan Karyawan dilarang mabuk atau minum minuman keras yang memabukkan dilarang menyimpan/menyalahgunakan menggunakan dan/atau mengedarkan narkotika, psikotropika, obat-obatan terlarang dan zat adiktif/perangsang lainnya di lingkungan kerja. dilingkungan kerja, 5. Manajemen dan Karyawan dilarang menyimpan/membawa senjata api/ senjata/ alat berbahaya lain dalam lingkungan kerja, kecuali Manajemen dan Karyawan yang ditunjuk oleh Perusahaan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. B. Etika dengan Nasabah 1. Manajemen dan Karyawan wajib melayani setiap nasabah secara professional dengan sikap sopan, ramah, dan wajar. 2. Manajemen dan Karyawan harus tanggap dan berusaha memahami kebutuhan serta mencarikan alternatif solusi atas masalah nasabah dengan sebaik-baiknya tetap memperhatikan kepentingan Perusahaan dan peraturan dan dengan perundangan yang berlaku. 3. Ketetapan dan efesiensi waktu pelayanan adalah faktor yang mendukung layanan berkualitas. 4. Dalam memberikan pelayanan kepada nasabah/konsumen, Manajemen dan Karyawan tidak boleh memberikan pelayanan diluar prosedur yang berlaku di 12
Perusahaan, termasuk namun tidak terbatas kepada memberikan pinjaman kepada nasabah secara pribadi dan sebaliknya dan/atau memberikan nasehat keuangan kecuali diberi kewenangan oleh Perusahaan sebagai bagian dari tanggung jawab Pekerjaan. C. Etika dengan Pihak Ketiga 1. Dalam memilih supplier/vendor/perusahaan alih daya yang berfungsi sebagai rekanan/mitra, Manajemen dan Karyawan wajib memperhatikan prisip-prisip efesiensi, efektif, kompetitif, transparan, adil, dan akuntabel. 2. Manajemen dan Karyawan harus memastikan bahwa supplier/ vendor/perusahaan alih daya/Karyawan alih daya memahami dan mematuhi Kode Etik dan kebijakan Perusahaan yang terkait. 3. Manajemen dan Karyawan wajib memastikan bahwa kerjasama yang dilakukan dengan supplier/ vendor memililki perjanjian tertulis dan nilai transaksi yang wajar. D. Etika dengan Regulator 1. Perusahaan berkomitmen mematuhi setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, Manajemen dan Karyawan wajib untuk mempelajari, memahami dan mentaati setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk yang berkaitan dengan masalah komunikasi dan hubungan dengan Regulator atau penyelenggara negara. 2. Manajemen dan Karyawan juga wajib membina hubungan dan komunikasi yang baik dan profesional dengan Regulator. E. Etika antara Manajemen dan Karyawan 1. Hubungan antara Manajemen dan Karyawan dilandasi sikap kerja sama, saling menghargai dan menghormati sesuai dengan nilai-nilai Perusahaan. 2. Perusahaan berkomitmen untuk memberikan kesempatan yang sama disemua aspek berkaitan dengan pekerjaan. 3. Perusahaan tidak mentolelir setiap tindakan dan/atau prilaku diskriminasi termasuk namun tidak terbatas kepada ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, suku, daerah, kewarganegaraan, status sosial, cacat fisik, dan status perkawinan. 4. Perusahaan melarang dalam segala bentuk pelecehan seksual (sexual harassment) dan perbuatan memfitnah, menyerang, menganiaya, mengancam atasan atau sesama Karyawan dan/atau keluarganya. Termasuk semua bentuk pelecehan/ fitnah baik yang dilakukan secara lisan maupun tulisan secara tertulis melalui segala bentuk termasuk namun tidak terbatas pada email, media elektronik, media sosial,dan lain-lain. 13
5. Manajemen dan Karyawan memiliki jawab untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif dan memastikan semua individu diperlakukan secara terhormat dan bermartabat. tanggung 6. Manajemen dan Karyawan dalam memutuskan hal yang terkait dengan Pekerjaan harus dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab sesuai nilai-nilai budaya Perusahaan. 7. Manajemen dan Karyawan wajib menjalankan pekerjaan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya dengan penuh tanggungjawab dan kehati-hatian. 8. Manajemen dan Karyawan tidak diperkenankan saling meminjam dan/atau lainnya yang dapat mempengaruhi meminjamkan uang dan/atau bentuk profesionalisme dalam bekerja. 9. Perusahaan memiliki kewenangan mutlak untuk memberikan pekerjaan, penugasan, dan/atau melakukan mutasi kepada Manajemen dan Karyawan sesuai dengan kebijakan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. F. Pemberian dan Penerimaan Hadiah dan Perjamuan 1. Manajemen dan Karyawan dilarang memberi atau menerima segala bentuk hadiah dan/atau perjamuan kepada/dari pihak-pihak lain sebagai balas jasa dan/atau ungkapan simpati antar pribadi terkait dengan pekerjaan dan/atau jabatannya. 2. Dalam Manajemen dan Karyawan menerima hadiah, fasilitas, pemberian dan/atau perjamuan dan karena beberapa sebab sulit untuk dikembalikan, maka Manajemen dan Karyawan wajib untuk melaporkan kepada Perusahaan. 3. Pemberian hadiah dan/atau perjamuan (entertainment) hanya dapat dilakukan oleh Manajemen dan Karyawan yang ditunjuk oleh Perusahaan untuk membina hubungan baik (goodwill) dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai Perusahaan. G. Perlindungan dan Penggunaan Fasilitas Nasabah, Relasi dan Rekanan. 1. Manajemen dan Karyawan tidak diperkenankan memakai atau menerima fasilitas milk nasabah, relasi, dan/atau rekanan dan tidak diperkenankan mendapat atau meminta pinjaman atau dalam bentuk lainnya dari mereka untuk kepentingan pribadi. 2. Larangan ini dimaksudkan agar Manajemen dan Karyawan dapat bersikap tegas dan profesional dalam mengambil keputusan berdasarkan peraturan/ketentuan yang ada sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang telah dilimpahkan kepadanya. 14
H. Penyuapan dan Korupsi 1. Perusahaan melarang penyuapan dan korupsi dalam bentuk apapun. 2. Penyuapan adalah usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak lain kepada Manajemen dan Karyawan dan/atau sebaliknya dengan tujuan mempengaruhi pengambilan keputusan dan dilakukan semata-maat demi kepentingan/keuntungan pribadi kedua belah pihak yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 3. Yang termasuk penyuapan adalah penerimaan maupun pemberian imbalan atau janji-janji dalam arti seluas-luasnya, baik berupa uang, barang, jasa, fasilitas- fasilitas atau kemudahan-kemudahan lainnya, dengan dan/atau tanpa melalaikan prosedur dan hukum yang berlaku dalam penyelesaian suatu urusan. I. Etika dengan Pesaing 1. Dalam pelaksanaan bisnis dan operasional sehari-hari, hubungan dengan pesaing menjadi sesuatu yang sulit dihindari baik dalam persaingan bisnis maupun dalam suatu kerjasama atau pertukaran informasi. Untuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. Melaksanakan prinsip kehati-hatian dan etika berkomunikasi yang baik; b. Tidak mencemarkan nama baik pesaing, perusahaan lain, organisasi lain atau negara. c. Memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan pedoman keamanan informasi. d. Memastikan pertukaran informasi tidak menghasilkan kolusi. 2. Perusahaan menghormati dan mentaati undang-undang tentang anti monopoli yang mendukung iklim persaingan bisnis yang sehat dan kompetitif serta selalu melindungi kepentingan nasabah dari segala karakter bisnis yang tidak wajar. BAB VI PENEGAKAN KODE ETIK A. Peran dan Tanggung Jawab Manajemen dan Karyawan wajib mempelajari, memahami, mentaati, dan melaksanakan Kode Etik dan melaporkan kepada Perusahaan apabila terjadi suatu pelanggaran meupun percobaan pelanggaran terhadap Kode Etik. B. Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing) Sebagai wujud komitmen Perusahaan untuk terus melaksanakan penerapan prinsip tata kelola yang baik secara konsisten dan berkesinambungan, Perusahaan menerapkan sistem pelaporan pelanggaran dalam rangka memberikan kesempatan 15
kepada Manajemen, Karyawan, nasabah dan pihak ketiga untuk menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap prinsip tata kelola Perusahaan yang baik serta nilai etika yang berlaku, berdasarkan bukti dan niat baik untuk kepentingan Perusahaan. Dengan adanya kebijakan ini, tidak ada Manajemen dan Karyawan yang dapat menggunakan jabatan mereka untuk mencegah seseorang untuk membuat laporan. Dalam hal Manajemen dan/atau Karyawan berdasarkan peran mereka di Perusahaan mengetahui identitas whistle blower, mereka harus memastikan bahwa identitas tersebut tidak diketahui oleh siapa pun yang tidak memiliki kewenangan untuk menerima informasi tersebut. Jika mencurigai akan kemungkinan timbulnya suatu pelanggaran terhadap suatu undang-undang, peraturan, Kode Etik, atau kebijakan Perusahaan tanpa adanya persetujuan yang benar, atau jika percaya bahwa kita diminta untuk melakukan suatu tindakan yang tidak wajar atau melawan hukum, atau jika mempunyai pertanyaan tentang cara terbaik untuk mengambil tindakan dalam situasi khusus, maka harus dengan cepat menghubungi salah satu dari yang berikut ini : Atasan Bagian Human Capital Pejabat Unit Kerja Kepatuhan Pejabat Anti Fraud Management Pejabat Unit Kerja Legal Pimpinan Satuan Kerja Audit Internal / Investigasi Direktur Utama, atau Direktur lainnya. Perusahaan akan menjaga kerahasiaan rincian investigasi semaksimal mungkin, seiring proses pemecahan masalah dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Perusahaan telah mengeluarkan "Adira Finance Whistleblowing Service" yang wajib dipahami dan dipatuhi. C. Pelanggaran Terhadap Kode Etik 1. Ketidakpatuhan terhadap Kode Etik ini akan dikenakan tindakan disiplin sesuai dengan ketentuan Perusahaan yang berlaku dan juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Dalam hal ini Manajemen dan Karyawan melakukan pelanggaran atas Kode Etik ini serta dengan mempertimbangkan Peraturan Perusahaan yang berlaku, maka Manajemen dan Karyawan bersedia untuk diberikan sanksi sampai dengan dilakukan pengakhiran hubungan kerja sesuai dengan kebijakan di Perusahaan. 3. Manajemen dan Karyawan yang mengetahui pelanggaran atau percobaan pelanggaran Kode Etik tapi tidak melaporkannya, dianggap melanggar Kode Etik. 16
D. Pelaksanaan Kode Etik 1. Direksi yang membidangi Human Capital bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan dokumentasi ketentuan Kode Etik. 2. Dalam hal tertentu, Direksi yang membidangi Human Capital dapat membentuk tim/ Komite Etik untuk penyelesaian pelanggaran kode etik yang terdiri atas pimpinan unit kerja dan Direksi terkait. 3. Dalam hal pelanggaran kode etik dilakukan oleh Manajemen, maka penyelesaiannya akan dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 4. Dalam hal terdapat ketentuan dalam Kode Etik ini menjadi tidak sesuai, maka Direksi yang membidangi Human Capital memiliki kewajiban untuk mengusulkan penyesuaian kepada Perusahaan. BAB VII PENUTUP 1. Apabila terdapat hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam Kode Etik ini, maka akan diatur lebih lanjut dalam kebijakan Perusahaan tersendiri. 2. Kode Etik ini berlaku pada saat ditetapkan. 17