BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Berbicara tentang pertumbuhan dan perkembangan pendekatan sisitem dalam peradilan pidana tidak terlepas dari pertumbuhan dan perkembangan organisasi yang berhadapan langsung dengan penanggulangan kejahatan dalam masyarakat. 1 Kepolisian oleh kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana diberi kewenangan sebagai penyelidik dan penyidik.Kewenangan kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik diatur dalam Pasal 4 -Pasal 12 KUHAP , dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mengatur tentang tugas dan wewenang kepolisisan dalam proses pidana. Kewenangan dari penyidik untuk kelancaran pemeriksaan perkara pidana sesuai dengan tujuan dari hukum acara pidana yaitu mencari kebenaraan materil atau kebeneran yang sesungguhnya, untuk mencapai tujuan ini penyidik mempunyai wewenang untuk mengumpulkan bukti-bukti, maka dari itu salah satu kewenangan dari penyidik adalah dengan melakukan interogasi terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana dalam hal ini terhadap tindak pidana pencurian. Untuk mengungkap dan membuat terang suatu tindak pidana,maka penyidik melakukan serangkaian kegiatan yang dikenal dengan proses 1Romli Atmasasmita,1995.Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionisme).Jakarta:Putra Abardin,hal 3
penyidikan. Dimana dalam proses tersebut terdapat kegiatan yang dikenal dengan introgasi (pertanyaan-pertanyaan pemeriksaan) yang diadakaan untuk memplajari kejadian-kejadian dan untuk mendapatkan pengakuan tentang hal-hal tertentu (erkentesis) dan pengakuan bersalah (bekentesis) akan tindak pidana dari orang- orang yang terlibat dalam perkara itu.2 Dalam Pasal 117 Ayat (1) dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatakan "keterangan tersangka atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun atau dalam bentuk apapun". Ini berarti bahwa penyidik tidak dapat memaksa seorang tersangka memberikan suatu ketrangan atau pun suatu pengakuan,dengan demikian seorang tersangka boleh saja menyangkal sangkaan dari penyidik dan tidak ada kewajiban hukum bagi seorang tersangka untuk membantu penyidik dalam usahanya untuk membutuhkan kebenaran sangkaan penyidik tersebut terhadap dirinya.3 Sebelum memulai interogasi, penyidik terlebih dahulu akan memeriksan laporan. Setelah laporan diperiksa oleh penyidik terlebih dahulu akan melakukan penangkapan terhadap seorang yang di duga keras sebagai pelaku tindak pidana, agar bisa dilakukan penyidikan sampai pada interogasi. Adapun alasan seorang penyidik melakukan penahanan : A. Diduga tersangka atau terdakwa akan melarikan diri 2R.Soesilo,1980.Teknik Dan Taktik penyidikan Perkara kriminil.Bogor :politea,hal 78 3P.A.F. Lamintang.1990.Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia.Bandung;Sinar Baru.hal 26
B. Diduga tersangka atau terdakwa merusak atau menghilangkan barang bukti C. Diduga tersangka atau terdakwa mengulangi tindak pidana (selanjutnya disebut KUHP) Setelah dilakukannya penahanan, penyidik akan memulai tugasnya sebagai penyidik menginterogasi tersangka . Proses penyidikan oleh polisi merupakan fase yang penting karena setelah penyidikan akan disusun Berita Acara Pemeriksaan. Apabila terjadi kesalahaan dalam proses pengumpulan barang bukti berdasarkan keterangan dari tersangka, tindakan penyidik akan mengancam kemerdekaan seseorang. Pelaksanaan interogasi yang masih menggunakan cara kekerasan (fisik maupun psikologis) justru akan merusak ingatan tersangka4. Untuk mengurangi cara lama yang masih menggunakan kekerasan, maka perlu penerapan penerapan sebuah ilmu pengetahuan lain. Penerapan ilmu pengetahuan lain sangatlah membantu penyidik polisi. Interogasi yang dilakukan oleh penyidik tidak hanya semata-mata untuk mencari dan mengejar pengakuan bersalah dari tersangka saja akan tetapi lebih dari sekedar itu yaitu untuk mencari dan menemukan kebenaraan yang materil.Pelaksanaan interogasi pada saat sekarang ini jika dilihat secara teori sangat berbeda dengan masa ketika berlakunya sistem yang sebelum dikeluarkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana yaitu yang dikenal dengan sistem inkuistur yang 4Yusti Probowati, "Peran psikologis Dalam Investigasi Kasus Pidana", Indonesian journal of Legal and Forensic Sciences, Tahun 1, Nomor 1, Januari 2008, hlm.27.
mana dalam sistem tersebut,interogasi yang dilakukan menunjukkan bahwa adanya pemberian kewenangan yang terlalu besar kepada aparat penyidik untuk melakukan proses penyidikan oleh peraturan perundang-undangan dimasa itu sehingga tidak adanya perhatian dan penghargaan terhadap hak-hak asasi yang ada pada tersangka, dan hal ini juga menunjukkan ketidak mampuan dan tidak profesionalnya aparat penyidik pada saat itu dalam mencari alat bukti dan hanya terfokus pada pengakuan tersangka saja. Jika melihat kepada sistem inkuistur,dimana dalam hal penyelidikan dan pemeriksaan dilakukan secara rahasia.Dalam tahap pemeriksaan tersangka di tempatkan terasing dan tidak diperkenalkan berkomunikasi dengan pihak lain atau keluarganya, pemeriksaan atas diri tersangka dan para saksi dilakuakan secara terpisah,semua jawaban tersangka maupun para saksi dilakukan secara terpisah,semua jawaban tersngka maupun para saksi dilakukan dibawah sumpah dan dicatat dalam berkas hasil pemeriksaan dan kepada tersangka tidak diberitahukan secara jelas isi tuduhan dan jenis kejahataan yang telah ia lakukan serta bukti yang memberatkannya. Pada sistem ini satu-satunya pemeriksaan waktu itu ialah memberatkannya. Pada sistem ini satu-satunya tujuan pemeriksaan waktu itu ialah untuk memperoleh pengakuan (confession) dari tersangka. Khususnya dalam hal berat, apabila tersangka tidakmau secara suka rela mengakui perbuatan atau kesalahannya dan bukti yang dikumpulkan menimbulkan dugaan kuat akan kesalahannya,maka petugas pemeriksa akan tujuan
memperpanjang penderitaan tersangka melalui cara penyiksan (tortue) sampai diperboleh pengakuan.5 Dengan pelaksanan penyidikan dengan cara yang berlaku sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 yang menggambarkan kekerasan untuk memperoleh pengakuan diharapkan tidak lagi berlaku untuk masa sekarang ini dengan dikeluarkannya KUHAP tadi, sehingga pelaksanaan proses interogasi dapat memberikan peranan dalam membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan alat bukti tentang kejahatan khususnya dalam tindak pidana pencurian. Dalam kasus interogasi pada tanggal 29 Januari 2014 lalu terjadi peristiwa penjambretan terhadap seorang guru bernama Fatmiwati (53) di depan gerbang SMP 4. Seminggu setelah itu, pada tanggal 6 Februari 2014, tindakan cepat kepolisian berujung pada dua nama (Oki Saputra dan Andi Mulyadi) yang diduga melakukannya. Pada siang tanggal 6 Februari 2014, Oki di jemput oleh salah seorang anggota Kepolisian Sektor Padang Selatan di rumahnya di Tepi Bandar Pulau Karang, Padang dan diminta untuk hadir ke kantor polisi Sektor Padang Selatan untuk dimintai keterangannya terkait kasus penncurian yang dialami oleh Oki yang dilaporkan oleh Ibu Oki pada tanggal, 4 Februari 2014.6 Di Kantor Polsek Padang Selatan, penyidik malah menginterogasi Oki terkait kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di depan gerbang SMP 4 tanggal 29 Januari 2014. Anggota buser yang melakukan interogasi sempat 5Romli Atmasasmita,Opcit,hal 46 hatan...#.Wglr6Dtx3IU ( Diakses 9 November 2017 Pukul 17.07 )
menggunakan alat strum serta alat pukul berupa kayu yang terdapat dalam ruangan tersebut untuk menyiksa Oki agar ia mengaku, karena menyangkal Oki lalu dibawa ke Polresta Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sore harinya, Oki bersama satreskrim Polres menjemput Andi salah seorang rekan kerja Oki yang diduga menjadi sekutu Oki dalam kasus kasus penjambretan.Pada saat penangkapan Andi tidak melakukan perlawanan dan tidak juga mencoba melarikan diri dan kemudian Andi bersama dengan Oki dibawa kembali ke Polresta Padang.7 Ketika pemeriksaan di Polresta Padang, Andi dan Oki dipukuli dengan tangan kosong oleh penyidik hingga babak belur.Setelah babak belur dipukuli oleh penyidik, pada malam harinya Andi dan Oki dibawa ke arah Khatib Sulaiman dengan menggunakan 2 unit kendaraan yang berbeda.Oki di bawa ke bawah jembatan dekat kampus Taman Siswa dan Subarang Padang yang kemudian ditembak oleh penyidik di dua tempat tersebut.Sedangkan Andi dibawa gedung kosong dekat tebing panjat yang masih di dalam komplek GOR H. Agus Salim.Dekat lokasi panjat tebing, penyidik menembak Andi dengan jarak dekat.Setelah itu keduanya dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara dan ditahan.8 Dengan kata lain bahwa pemberitaan selama ini tentang penangkapan Oki dan Andi yang ditangkap dan ditembak karena melarikan diri adalah pembohongan publik yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Tindakan mengungkap kejahatan dengan kejahatan ini tidak pantas mendapatkan apresiasi dalam bentuk apapun.Selain itu, akibat dari tindakan penembakan tersebut, Oki 7Ibid. 8Ibid.
menderita enam luka tembak, sementara Andi sampai saat ini, satu buah proyektil peluru masih bersarang pada kaki kanan Andi.Selain itu akibat penembakan secara sewenang-wenang tersebut, dapat menimbulkan cacat permanen terhadap Oki dan Andi.9 Perbuatan penyiksaan yang dilakukan oleh penyidik tersebut telah masuk kedalam kategori pelanggaran HAM berat sesuai dengan ketentuan UU No.39 Tahun 2009 tentang HAM jo UU No. 5 Tahun 1998 dan jo UU 12 tahun 2005. Selain itu tindakan tersebut telah menyalahi Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, jo Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.10 Dengan demikian pelaksanaan interogasi yang baik dan dilakukan secara profesional oleh aparat penyidik akan sangat membantu dalam menemukan kebenaran yang sesungguhnya.Oleh karena itulah penulis tertarik melakukan penelitian tentang "PELAKSANAAN INTEROGASI TERHADAP TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN STUDI DI POLRESTA PADANG" B. Perumusan Masalah Di dalam ruang lingkup permasalahan ini penulis merumuskan permasalahan yang diteliti, yaitu sebagai berikut: 1. Bagaimanakah Pelaksaan Interogasi terhadap tersangka dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian? 9Ibid. 10Ibid.
2. Apakah yang menjadi kendala yang dihadapi oleh pihak penyidik dalam melaksanakan interogasi terhadap tersangka tindak pidana pencurian? C. Tujuan Penelitian Dari permasalahan yang telah dirumuskan di atas, tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui bagaimana interogasi terhadap tersangka dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian. 2. Untuk mengetahui apa kendala-kendala apa sajakah yang dihadapi oleh penyidik dalam melaksanakan interogasi terhadap tersangka. D. Manfaat Penelitian Ada beberapa hal yang merupakan manfaat penelitian ini, antara lain : 1. Manfaat Teoritis a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umunya dan bidang hukum pidana pada khususnya. b. Menerapkan ilmu teoritis yang di dapatkan di bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada di masyarakat. 2. Manfaat Praktis Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi oleh mahasiswa, dosen, praktisi hukum, aparat penegak hukum dan masyarakat, dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai pelaksanaan introgasi tersangka proses penyidikan. E. Kerangka Teoritis dan Konseptual 1. Kerangka Teoritis a) Faktor-Faktor Penegakan Hukum
Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup low enforcement saja, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyelesaiaan antara nilai kaedah dan pola prilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Dengan demikian, tidak berarti setiap permasalahan sosial hanya dapat diselesaikan dengan hukum yang tertulis, karena tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang isinya jelas bagi setiap warga masyarakat yang diaturnya dan serasi antara kebutuhan untuk menerapkan peraturan dengan fasilitas yang mendukungnya. Pada hakikatnya, hukum itu mempunyai unsur-unsur antara lain hukum perundang-undangan, hukum traktat, hukum yuridis, hukum adat, dan hukum ilmuan atau doktrin. Secara ideal unsur-unsur itu harus haromonis,artinya tidak saling bertentangan baik secara vertical maupun secara horizontal antara perudang-undangan yang satu dengan yang lainnya, bahasa yang di gunakan harus jelas ,sederhana dan tepat karna
isinya merupakan pesan kepada warga masyarakat yang terkena perundang-undangan itu. Mengenai faktor hukum dalm hal ini dapat di ambil contoh pada pasal 363 KUHP yang perumusan tindak pidananya hanya mencantumkan maksimum saja, yaitu 7 tahun penjara sehingga hakim untuk menentukan berat ringanya hukuman dimana ia dapat bergerak dalam batas-batas maksimal hukuman. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan itu terlalu ringan, atau terlalu mencolok perbedaan antara tuntutan dengan pemidanaan yang dijatuhkan. Hal ini merupakan suatu penghambat dalam penegakan hukum tersebut.11 2.Kerangka Konseptual Kerangka konseptual merupakan hal yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut, gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan- hubungan dalam fakta tersebut.Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang didasarkan pada perturan perundang-undangan tertentu dan juga berisikan definisi-definisi yang dijadikan pedoman12. a. Pelaksanaan 11Ibid. 12 Soerjono Sukanto, Pengantar Penelitian Hukum , 1984, Universitas Indonesia (UI- Press Jakarta, hal132
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Departemen Pendidikan Nasional yang diterbitkan oleh balai pustaka tahun 2007, Pelaksanaan di artikan sebagai suatu proses, cara, perbuatan, melaksanakan (rancangan, keputusan)13. b. Interogasi Menurut Kamus Besar Umum Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan interogasi adalah pertanyaan,pengajuan pertanyan- pertanyaan,hukum pemeriksaan14. Menurut R.soesilo, Interogasi adalah (Inggris: interrogation) (Belanda: vehoor) yaitu memeriksa atau mendengar keterangan orang orang yang di curigai dan saksi-saksi,yang juga dapat diperoleh di tempat kejahatan15 c. Tersangka Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, pengertian tersangka dapat dilihat pada pasal 1 angka 14 yang menyatakan , tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Artinya seseorang baru dapat dikatakan tersangka apabila telah terdapat pada dirinya suatu bukti permulaan yang cukup untuknya diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana. d. Penyidikan Dalam pasal 1 butir (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Diakses tanggal 13 Februari 2017 Pukul 17.45) 14Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Departemen Balai Pustaka 15R.Soesilo,1980 Taktik dan Teknik penyidikan Perkara,Kriminal,Bogor
untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam hal ini penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian di Polresta Padang dalam mencari dan mengumpulkan bukti dan keterangan tentang tindak pidana pencurian. e. Tindak pidana penurian Pengetian tindak pidana pencurian dapat dilihat dalam Pasal 362 KUHP yang menegaskan bahwa pencurian adalah "barang siapa mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. F. Metode Penelitian Metode penelitian merupakan suatu realisasi dari rasa ingin tahun manusia dalam taraf keilmuan. Seseorang akan yakin bahwa ada sebab bagi setiap akibat dari gejala yang tampak dan dapat dicari penjelasan secara ilmiah. Oleh karena itu perlu bersikap objektif, karena kesimpulan yang diperoleh hanya akan dapat ditemukan bila dilandasi dengan bukti-bukti yang meyakinkan dan data dikumpulakan melalui prosedur yang jelas, sistematis dan terkontrol.16 1. Metode Pendekatan Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan terhadap hukum perilaku atau kenyataannya di lapangan. Terkait dalam penelitian, penulis berupaya 16Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A,2009,Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, hal 7.
melihat Pelaksanan interogasi terhadap tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian di Polresta Padang. 2. Sifat Penelitian Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menganalisa mengenai objek penelitian terhadap norma hukum yang ada dan merupakan dasar dalam melakukan kajian atau penelitian17. Dalam hal ini menjelaskan mengenai Pelaksnaan interogasi terhadap tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian di Polresta Padang. 3. Jenis Data a. Data Primer Data primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif). Bahan hukum yang terikat sesuai dengan hal-hal yang akan diteliti oleh penulis.18 b. Data Sekunder Data sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi.19 Sumber data sekunder adalah sumber data yang sudah diolah dan didapat dari hasil penelitian kepustakaan (Library Research). Data tersebut berupa: (1).Bahan Hukum Primer Bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini antara lain: 17Ibid. 18Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A, Op.Cit, hlm 49. 19Ibid,hal 54.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Indonesia 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasan Kehakiman 3. Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2).Bahan Hukum Sekunder Merupakan semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas : (a) buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum, (b) kamus-kamus hukum, (c) jurnal-jurnal hukum dan (d) komentar-komentar atas putusan hakim. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya.20 (3). Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan informasi dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersiernya berupa21: 1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas 20Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003,Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : Rajawali Pers , hal 33-37. 21 Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, hal 57.
5. 2. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas 3. Buku-buku dan bahan perkuliahan yang penulis miliki. 4. Sumber Data Adapun jenis-jenis data diatas diperoleh melalui: a. Wawancara Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam. Dalam hal penelitian hukum untuk mengumpulakan keterangan serta pendapat22.Untuk mendapatkan data primer dengan menggunakan pedoman pertanyaan dengan pihak-pihak terkait sebagai pegangan dalam wawancara, seperti pihak kepolisian yang menangani kasus pencurian.. b. Studi Dokumen Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang ada serta juga melalui data tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan judul dan permasalahan yang di rumuskan. Pengolahan dan Analisis Data a. Pengolahan Data Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap dipakai untuk di analisis. Dalam penelitian ini setelah data yang diperlukan berhasil diperoleh, maka penulis melakukan 22Burhan Ashshofa, S.H, 2010,Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, hal 95.
pengolahan terhadap data tersebut. Dengan cara editing yaitu dengan meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kendala (reliabilitas) data yang hendak di analisis. Selanjutnya penulis melakukan coding yaitu meringkas hasil wawancara dengan para responden dengan cara menggolongkan kedalam kategori yang telah ditetapkan. b. Analisis Data Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum. Setelah data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan analisis secara kualitatif yakni dengan melakukan penilaian terhadap data-data yangpenulis dapatkan di lapangan dengan bantuan literatur-literatur atau bahan-bahan terkait dengan penelitian.