PERATURAN KEPOLISlAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA KEPOLISlAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (6), Pasal 68 ayat (6), Pasal 69 ayat (3), Pasa! 72 ayat (3), dan Pasa! 75 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah dikeluarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identiflkasi Kendaraan Bermotor; b. bahwa ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan ldentiflkasi Kendaraan Bermotor sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Registrasi dan IdentifIkasi Kendaraan Bermotor;
Mengingat Menetapkan 2 - 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6); MEMUTUSKAN: PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Kepolisian ini yang dimaksud dengan: 1. Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Regident Ranmor adalah fungsi kepolisian untuk memberikan legitimasi asal usul dan kelaikan, kepemilikan serta pengoperasian Ranmor, fungsi kontrol, forensik kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat. 2. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dan ketertiban dalam negeri.
3 - 3. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian. 4. Kepala Korps Lalu Lintas Polri yang selanjutnya disebut Kakorlantas Polri adalah unsur pimpinan pada Korlantas Polri yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri dan dalam melaksanakan tugas sehari hari berada di bawah kendali Wakapolri. 5. Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Ranmor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang beIjalan di atas reI. 6. Sistem Informasi Regident Ranmor adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan Regident Ranmor. 7. Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NRKB adalah tanda atau simbol yang berupa huruf atau angka atau kombinasi huruf dan angka yang memuat kode wilayah dan nomor registrasi yang berfungsi sebagai identitas Ranmor. 8. NRKB Pilihan adalah NRKB yang sudah ditetapkan sebagai nomor registrasi pilihan. 9. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BPKB adalah dokumen pemberi legitimasi kepemilikan Ranmor yang diterbitkan Polri dan berisi identitas Ranmor dan pemilik, yang berlaku selama Ranmor tidak dipindahtangankan. 10. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut STNK adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri yang berisi identitas pemilik, identitas Ranmor dan masa berlaku termasuk pengesahannya.
4 - 11. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang seIanjutnya disingkat TNKB adalah tanda Regident Ranmor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan PoIri. 12. Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut STCK adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian sementara Ranmor sebelum diregistrasi. 13. Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut TCKB adalah tanda yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian sementara Ranmor sebelum diregistrasi berupa peIat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri. 14. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara yang selanjutnya disebut STNK LBN adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legalitas dan legitimasi pengoperasian sementara Ranmor Asing dalam wilayah Negara Republik Indonesia. 15. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara yang selanjutnya disingkat TNKB LBN adalah tanda yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian sementara Ranmor Asing yang menggunakan STNK LBN. 16. Bukti Regident Ranmor adalah dokumen milik negara yang diterbitkan setelah pelaksanaan Regident Ranmor sebagai legitimasi kepemilikan dan pengoperasian Ranmor. 17. Cek Fisik Ranmor adalah proses identifikasi dan verifikasi Ranmor yang meliputi nomor rangka, nomor mesin, wama, bentuk, jenis, dan tipe Ranmor termasuk pemeriksaan aspek keselamatan, perlengkapan, dan persyaratan telmis Ranmor untuk menjamin kesesuaian antara identitas, kondisi fisik dengan dokumen Ranmor.
5 - 18. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disebut Samsat adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Regident Ranmor, pembayaran pajak Ranmor, bea balik nama Ranmor, dan pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam kantor bersama Samsat. 19. Pemblokiran adalah tindakan kepolisian untuk memberikan tanda pada data Regident Ranmor tertentu yang merupakan pembatasan sementara terhadap status kepemilikan ataupun pengoperasian Ranmor. 20. Unit Pelaksana Regident Ranmor adalah satuan yang memberikan pelayanan Regident kepemilikan dan/atau pengoperasian Ranmor dalam bentuk kantor tetap dan/ atau bergerak. 21. Ranmor Completely Knock Down yang selanjutnya disebut Ranmor CKD adalah Ranmor dalam keadaan terurai menjadi bagian-bagian termasuk perlengkapannya serta memiliki sifat utama Ranmor yang bersangkutan dan dirakit dan/atau diproduksi di dalam negeri. 22. Ranmor Impor Completely Built Up yang selanjutnya disebut Ranmor Impor CBU adalah impor Ranmor dalam keadaan jadi bagian-bagian termasuk perlengkapannya dalam keadaan telah terakit secara lengkap. 23. Bank Persepsi adalah Bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menenma setoran penerimaan negara. 24. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. 25. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh kantor perusahaan kepada perusahaan
6 - perdagangan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan. 26. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. 27. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga Online Single Submission. 28. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya danl atau Iingkungan termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. 29. Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran yang selanjutnya disingkat TBPKP adalah tanda bukti setoran pelunasan kewajiban pembayaran biaya administrasi STNK dan/atau TNIill, pengesahan STNK, NRlill pilihan, dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLW) yang telah divalidasi. 30. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran yang selanjutnya disingkat SKKP adalah surat yang digunakan untuk menetapkan besarnya biaya administrasi STNK dan/atau TNKB, pengesahan STNK, NRlill pilihan, dan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLW). 31. Sertifikat Uji Tipe yang selanjutnya disingkat SUT adalah sertifikat sebagai bukti bahwa tipe kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan telah lulus uji tipe. 32. Sertifikat Registrasi Uji Tipe yang selanjutnya disingkat SRUT adalah sertifikat sebagai bukti bahwa
7 - setiap kendaraan bermotor dalam keadaan Iengkap, kereta gandengan, kereta ternpelan, yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diirnpor rnemiliki spesifikasi teknis dan unjuk kerja yang sarna/ sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan dan rnerniliki SUT. 33. Wilayah Regident Ranrnor adalah ternpat dilaksanakannya Regident Ranrnor berdasarkan daerah hukurn Polri. 34. Perwakilan Negara Asing yang selanjutnya disingkat PNA adalah perwakilan diplornatik, dan/atau perwakilan konsuler yang diakreditasikan kepada pernerintah Republik Indonesia, termasuk perwakilan tetap/rnisi diplornatik yang dial{reditasikan kepada Sekretariat ASEAN, organisasi internasional yang diperlakukan sebagai perwakilan diplornatik/konsuler, serta rnisi khusus, dan berkedudukan di Indonesia. 35. Badan Internasional adalah suatu badan perwakilan organisasi internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, badan-badan di bawah PNA dan organisasi/lembaga asing lainnya yang rneIal{sanakan kerja sarna teknik yang berternpat dan berkedudukan di Indonesia. 36. Konsul Kehormatan adalah warga negara Indonesia yang ditunjuk oleh negara asing untuk rnewakili kepentingan negara asing tersebut di Indonesia. BAB II PENYELENGGARAAN REGISTRASI RANMOR Bagian Kesatu Urnurn Pasa12 (1) Setiap Ranmor wajib diregistrasikan. (2) Registrasi sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) rneliputi:
8 - a. Registrasi Ranmor baru; b. Registrasi perubahan identitas Ranmor dan pemilik; c. Registrasi perpanjangan Ranmor; danjatau d. Registrasi pengesahan Ranmor. Pasa13 (1) Registrasi Ranmor dilakukan melalui Regident Ranmor. (2) Regident Ranmor sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan pada: a. unit pelaksana Regident Ranmor di Korlantas Polri; b. unit pelaksana Regident kepemilikan Ranmor di Polda atau Polres; dan c. unit pelaksana Regident pengoperasian Ranmor di Samsat. Pasa14 (1) Registrasi Ranmor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan terhadap Ranmor yang dimiliki: a. perorangan; b. instansi pemerintah; c. badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. PNA; e. Badan Internasional; atau f. badan hukum asing yang berkantor tetap di Indonesia. (2) Ranmor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Ranmor CKD atau Ranmor Impor CBU. Pasal5 (1) Ranmor yang telah diregistrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan bukti registrasi Ranmor
9 - berupa: a. BPKB; b. STNK; dan/atau c. TNKB. (2) Bukti registrasi Ranmor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat NRKB. (3) Pengadaan material BPKB, STNK dan TNIill sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Korlantas Polri. Pasal6 (1) NRlill sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri atas: a. kode wilayah/kode registrasi; b. nomor urut registrasi; dan c. seri huruf. (2) NRKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditulis berurutan dimulai dari kode wilayah/kode registrasi, nomor urut registrasi danl atau seri huruf. (3) Kode wilayah sebagaiman.a dimaksud pada ayat (1) huruf a, diterbitkan berdasarkan wilayah registrasi Ranmor. (4) Kode registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diterbitkan berdasarkan kepentingan pengguna Ranmor. (5) Nomor urut registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa angka yang paling sedikit terdiri dari 1 (satu) angka dan paling banyak 4 (empat) angka yang ditentukan berdasarkan jenis Ranmor. (6) Seri huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas: a. tanpa huruf; b. 1 (satu) huruf; c. 2 (dua) huruf; atau d. lebih dari 2 (dua) huruf. (7) Penentuan danl atau penambahan seri huruf lebih dari 2 (dua) huruf sebagaimana dimaksud pada ayat
10 - (6) huruf d dan wilayah penggunaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah atas persetujuan Kakorlantas Polri. (8) Format kode wilayahjkode registrasi, nomor urut registrasi, dan seri huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini. Pasal7 (1) NRKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dimintakan NRKB pilihan dan dikenakan penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) NRKB pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pilihan nomor registrasi danjatau seri hurufjtanpa seri huruf. (3) NRKB pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 5 (lima) tahun. (4) NRKB pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya berlaku untuk satu permohonan NRKB pilihan yang disetujui. (5) NRKB yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dipindahtangankan atau dipindahkan ke Ranmor lain tanpa membayar penerimaan negara bukan pajak. (6) NRKB pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan pada saat registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2). (7) NRKB pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diterbitkan dengan tambahan persyaratan: a. mengisi formulir permohonan; dan b. bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak NRKB Pilihan. (8) Dalam hal NRKB pilihan habis masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilanjutkan, Ranmor diberikan NRKB sesuai urutan.
11 - (9) Penentuan NRKB Pilihan ditetapkan dengan Keputusan Kakorlantas Polri. Pasal8 NRKB pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diterbitkan dengan cara: a. pemilihan dan pengecekan alokasi NRKB Pilihan oleh: 1. petugas; atau 2. pemohon melalui sistem NRKB Pilihan secara elektronik; b. pengajuan permohonan kepada unit pelayanan Regident setempat dilakukan secara manual danjatau elektronik; c. apabila NRKB pilihan dapat digunakan, pemohon melakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak NRKB pilihan melalui Bank Persepsi atau Bendahara PenerimaanjPembantu Bendahara Penerimaan; d. pencetakan dan penyerahan surat keterangan NRKB Pilihan; dan e. pengarsipan dokumen NRKB Pilihan. Bagian Kedua Registrasi Ranmor Baru Pasal9 (1) Registrasi Ranmor baru sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 2 ayat (2) huruf a, dilakukan terhadap Ranmor yang diperoleh mela!ui: a. hasil pembelian baru; b. le1ang; dan c. hibah. (2) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
12 - a. lelang penghapusan Ranmor dinas TNlfPolri; b. lelang temuan yang bersumber dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan; dan c. lelang pengadilan. (3) Hibah sebagaimana dimal(sud pada ayat (1) huruf c, berupa Ranmor sebagai barang rampasan negara atau Ranmor yang ditetapkan sebagai barang gratifikasi. PasallO (1) Registrasi Ranmor baru harus memenuhi persyaratan paling sedikit meliputi: a. SRUT; b. bukti kepemilikan Ranmor yang sah; c. hasil pemeriksaan Cek Fisik Ranmor; d. tanda bukti identitas pemilik Ranmor; e. sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan (Vehicle Identification Number) dari pabrik; dan f. surat kuasa jika permohonan dikuasakan oleh pemilik Ranmor. (2) SRUT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberil<an oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi. (3) Bukti kepemilikan Ranmor yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb, berupa: a. faktur; b. kutipan risalah lelang; atau c. bukti hibah. (4) Hasil pemeriksaan Cek Fisik Ranmor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa: a. formulir berita acara hasil pemeriksaan Cek Fisik Ranmor; dan b. blangko Cek Fisik pemeriksaan nomor rangka dan nomor mesin. (5) Hasil pemeril<saan Cek Fisik Ranmor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai standardisasi
13 - spesifikasi teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Kakorlantas Polri. (6) Tanda bukti identitas pemilik Ranmor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas: a. untuk perseorangan, me1ampirkan: 1. kartu tanda penduduk bagi: a) warga negara Indonesia; atau b) warga negara asing yang memiliki izin tinggal tetap dan dilengkapi dengan kartu izin tinggal tetap; 2. surat keterangan tempat tinggal bagi warga negara asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan dilengkapi dengan kartu izin tinggal terbatas; b. untuk badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan badan hukum asing yang berkantor tetap di Indonesia, melampirkan: 1. nomor induk berusaha; 2. nomor pokok wajib pajak; dan 3. surat keterangan menggunakan kop surat badan hukum dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel/cap badan hukum yang bersangkutan; c. untuk instansi pemerintah, PNA dan Badan Internasional melampirkan surat keterangan menggunakan Imp surat instansi yang ditandatangani oleh pimpinan dan diberi stempel/cap instansi yang bersangkutan dengan bermeterai cukup. Pasalll (1) eek Fisik sebagaimana dimal{sud dalam Pasal 10 ayat (4) merupakan kegiatan pemeriksaan terhadap: a. kelengkapan dan fungsi keselamatan Ranmor; dan b. identitas Ranmor.
14 - (2) Kelengkapan dan fungsi keselamatan Ranmor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit meliputi: a. karoseri/rancang bangun sesuai peruntukan Ranmor; b. lampu-lampu; c. kaca spion; d. kondisi ban; e. dimensi Ranmor untuk mengetahui kesesuaian tinggi, lebar, dan panjang; f. panel kontrol; dan g. sabuk keselamatan dan segitiga pengaman untuk Ranmor selain jenis sepeda motor. (3) Identitas Ranmor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit meliputi: a. kesesuaian antara dokumen dan fisik Ranmor; dan b. hasil eek Fisik nomor rangka dan nomor mesin. (4) Hasil pemeriksaan eek Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) huruf a, dicantumkan pada formulir berita acara hasil pemeriksaan eek Fisik Ranmor. (5) Hasil pemeriksaan eek Fisik nomor rangka dan nomor mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dicantumkan pada blangko eek Fisik pemeriksaan nomor rangka dan nomor mesin. (6) Hasil eek Fisik Ranmor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan Berita acara hasil pemeriksaan eek Fisik Ranmor. (7) Berita acara hasil pemeriksaan eek Fisik Ranmor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memuat data Ranmor, pemilik, hasil pemeriksaan, dan kesimpulan. (8) Berita acara hasil pemeriksaan eek Fisik Ranmor sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dijadikan pertimbangan dilaksanakan atau ditolaknya Regident Ranmor.
15 - (9) Pengadaan forrnulir hasil perneriksaan Cek Fisik Ranrnor dan blangko Cek Fisik pemeriksaan nomor rangka dan nomor mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan secara terpusat oleh Korlantas Polri. (10) Cek Fisik Ranmor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan untuk: a. Regident Ranmor baru; b. Regident perubahan identitas Ranmor dan/atau Pemilik; c. penggantian bukti Regident Ranmor; dan d. perpanjangan STNK setiap 5 (lima) tahun. Bagian Ketiga Registrasi Perubahan ldentitas Ranmor dan Pemilik Pasal12 Registrasi perubahan identitas Ranmor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, meliputi perubahan: a. bentuk Ranmor; b. fungsi Ranmor; c. warna Ranmor; d. mesin Ranmor; dan e. NRKB. Pasal13 (1) Regident perubahan pemilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, meliputi perubahan: a. nama tanpa perubahan pemilik dan alamat; b. alamat pemilik dan/atau nama pemilik Ranmor, berupa mutasi Ranmor: 1. dalam wilayah Regident Ranmor; 2. keluar wilayah Regident Ranmor; atau 3. masuk wilayah Regident Ranmor. c. pemilik Ranmor.
16 - (2) Registrasi perubahan pemilik Ranmor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan karena: a. jual beli; b. hibah; c. warisan; d. lelang; e. pembagian harta bersama perkawinan atas dasar adanya perceraian; f. penyertaan Ranmor sebagai modal pada badan usaha berbadan hukum; g. kepemilikan Ranmor karena adanya penggabungan perusahaan berbadan hukum; dan h. tukar-menukar. Bagian Keempat Registrasi Perpanjangan Pasal 14 (1 ) Registrasi perpanjangan Ranmor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, untuk memperpanjang masa berlaku dengan mengganti STNK dan TNKB. (2) Registrasi perpanjangan Ranmor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diajukan permohonan perpanjangan sebelum masa berlaku STNK dan TNKB berakhir. (3) Registrasi perpanjangan Ranmor berfungsi sebagai pembaruan legitimasi pengoperasian Ranmor. Bagian Kelima Registrasi Pengesahan Ranmor Pasal15 (1) Registrasi pengesahan Ranmor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, berupa pengesahan STNK secara berkala setiap tahun.
17 - (2) Registrasi pengesahan Ranmor wajib diajukan sebelum masa pengesahan berakhir. (3) Registrasi pengesahan Ranmor berfungsi sebagai pengawasan terhadap legitimasi pengoperasian Ranmor. BAB III BPKB Bagian Kesatu Umum Pasal16 (1) BPKB sebagaimana dimal;;:sud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, berfungsi sebagai bukti legitimasi Ranmor dan kepemilikan Ranmor. (2) BPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat: a. NRKB; b. nama pemilik; c. NIK/TDP/NIB/kartu izin tinggal tetap/kartu izin tinggal semen tara; d. alamat pemilik; e. nomor telepon; f. alamat email; g. merek; h. tipe; 1. jenis; j. model; k. tahun pembuatan; 1. isi sHinder / daya listrik; m. warna; n. nomor rangka; o. nomor mesin; p. bahan bakar / sumber energi; q. jumlah sumbu; r. jumlah roda;
18 - s. nomorSRUT; t. nomor dokumen kepabeanan untuk Ranmor yang diimpor; dan u. nomor faktur. (3) BPKB berlaku selama kepemilikannya tidak dipindahtangankan. (4) BPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai standardisasi spesifikasi teknis BPKB yang ditetapkan dengan Keputusan Kakorlantas Polri. (5) BPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan terhadap: a. Ranmor baru; b. perubahan pemilik Ranmor; dan c. BPKB hilang atau rusak. Bagian Kedua Persyaratan Penerbitan BPKB Paragraf 1 RanmorBaru Pasal17 Penerbitan BPKB baru untuk Ranmor yang diproduksi dan/atau dirakit dalam negeri dalam bentuk Ranmor CKD, harus memenuhi persyaratan: a. mengisi formulir permohonan; b. melampirkan: 1. tanda bukti identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasall0 ayat (6); 2. surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi kartu tanda penduduk yang diberi kuasa bagi yang diwakilkan; 3. faktur Ranmor; 4. SRUT; 5. sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan dari Agen Pemegang Merek;
19 - 6. rekornendasi dari instansi yang berwenang di bidang penggunaan Ranrnor untuk angkutan urnum; dan 7. hasil Cek Fisik Ranmor. Pasal18 Penerbitan BPKB baru untuk Ra:nrnor lrnpor CBU, harus rnernenuhi persyaratan: a. mengisi formulir permohonan; b. mela:mpirkan: 1. tanda bukti identitas sebagaimana dimaksud dalam PasallO ayat (6) hurufb; 2. surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi kartu tanda penduduk yang diberi kuasa bagi yang diwakilka:n; 3. faktur Ra:nmor; 4. sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan atau Vehicle Identification Number, 5. dokumen pemberitahua:n impor barang; 6. surat keterangan imp or Ranmor yang disahka:n pejabat bea dan cukai yang berwenang, dalam bentuk: a) formulir A atau Otomasi data A, untuk impor Ranmor ta:npa pena:ngguha:n atau pembebasa:n bea masuk; b) formulir B atau Otomasi data B, untuk impor Ranmor denga:n penangguha:n bea rnasuk; atau c) surat keteranga:n pemasukan Ranmor dari luar daerah pabea:n ke kawasa:n perdaga:nga:n bebas da:n pelabuhan bebas sesuai peraturan menteri keuangan; 7. SUT; 8. SRUT; 9. surat tanda pendaftara:n tipe untuk keperluan impor dari kernenterian perindustrian;
20- 10. hasil penelitian keabsahan rnengenai surat keterangan irnpor Ranrnor yang dikeluarkan oleh Kakorlantas Polri; 11. surat keterangan rekondisi dari perusahaan yang rnerniliki izin rekondisi yang sah dilengkapi dengan surat izin irnpor dari kernenterian perdagan.gan, untuk irnpor Ranrnor bukan baru; 12. surat izin penyelenggaraan untuk angkutan urnurn danl atau izin trayek dari instansi yang berwenang, untuk irnpor Ranrnor yang digunakan sebagai angkutan urnurn; dan 13. hasil Cek Fisik Ranrnor. Pasal19 Penerbitan BPKB baru untuk Ranrnor PNA, harus rnemenuhi persyaratan: a. mengisi formulir permohonan; b. melampirkan: 1. tanda bukti identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) huruf c; 2. surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi kartu tanda penduduk yang diberi kuasa bagi yang diwakilkan; 3. surat permohonan dari PNA; 4. faktur Ranmor; 5. sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan atau Vehicle Identification Number, 6. dokumen pemberitahuan impor barang, untuk Ranmor impor CBU; 7. surat keterangan impor Ranmor yang disahkan pejabat Bea dan Cukai yang berwenang, dalam bentuk: a) formulir A atau Otomasi data A, untuk impor Ranmor tanpa penangguhan atau pembebasan bea masuk; atau b) formulir B atau Otomasi data B, untuk impor Ranmor dengan penangguhan bea masuk;
21 - 8. surat keterangan bebas pajak, untuk Ranmor yang diberikan fasilitas pembebasan pajak dari Pejabat Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan, untuk Ranmor CKD atau Ranmor Impor CBU yang dibeli di dalam negeri; 9. surat rekomendasi dan pernyataan penggunaan Ranmor dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia; 10. hasil penelitian keabsahan mengenai surat keterangan impor Ranmor yang dikeluarkan oleh Kakorlantas Polri; dan 11. hasil Cek Fisik Ranmor. Pasal20 Penerbitan BPKB baru untuk Ranmor Badan Internasional, harus memenuhi persyaratan: a. mengisi formulir permohonan; b. melampirkan: 1. surat permohonan dari Badan Internasional; 2. surat kuasa bermeterai cukup, menggunakan kop surat Badan Internasional dan ditandatangani oleh pimpinan instansi yang bersangkutan; 3. fotokopi kartu tanda penduduk yang diberi kuasa; 4. surat keterangan domisili Badan Internasional; 5. faktur Ranmor; 6. sertifikat nomor identifikasi kendaraan atau vehicle identification number, 7. dokumen pemberitahuan impor barang, untuk RanmorCBU; 8. surat keterangan impor Ranmor yang disahkan pejabat Bea dan Cukai yang berwenang, dalam bentuk: a) formulir A atau Otomasi data A, untuk impor Ranmor tanpa penangguhan atau pembebasan bea masuk; atau
22- b) formulir B atau Otomasi data B, untuk impor Ranmor dengan penangguhan bea masuk; 9. surat keterangan bebas pajak, untuk Ranmor yang diberikan fasilitas pembebasan pajak dari pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu, untuk Ranmor CKD atau Ranmor Impor CBU yang dibeli di dalam negeri; 10. surat rekomendasi dan pernyataan. penggunaan Ranmor untuk kepentingan pelaksanaan tugas atau misi Badan Internasional dari Kementerian Sekretariat Negara; 11. hasH penelitian keabsahan mengenai surat keterangan imp or Ral1.mor yang dikeluarkan oleh Kakorlantas Polri; dan 12. hasH Cek Fisik Ranmor. Pasa121 Penerbitan BPKB baru untuk Ranmor hasH le1ang penghapusan Ranmor dinas Tentara Nasional Indonesia/Polri, harus memenuhi persyaratan: a. mengisi formulir permohonan; b. melampirkan: 1. kartu tanda penduduk; 2. surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diberi kuasa bagi yang diwakHkan; 3. surat keputusan penghapusan Ranmor dan daftar penghapusan Ranmor dari dinas Tentara Nasional Indonesia/Polri; 4. surat penetapan pemenang dan kutipan risalah le1ang Ranmor; 5. berita acara penyerahan Ranmor yang dilelang; 6. bukti pembayaran harga le1ang; dan 7. hasH Cek Fisik Ranmor.
23- Pasal22 Penerbitan BPKB baru untuk hasil lelang Ranmor temuan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, harus memenuhi persyaratan: a. mengisi formulir permohonan; b. melampirkan: 1. kartu tanda penduduk; 2. surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diberi kuasa bagi yang diwakilkan; 3. surat keputusan penetapan baran.g milik negara; 4. kutipan risalah lelang Ranmor yang dibuat oleh balai lelang negara; 5. berita acara penyerahan Ranmor yang dilelang; 6. bukti pembayaran harga lelang; 7. SRUT; dan 8. hasil Cek Fisik Ranmor. Paragraf2 Perubahan Identitas Ranmor dan Pemilik Pasal23 Perubahan data BPKB atas dasar perubahan bentuk Ranmor, harus memenuhi persyaratan: a. mengisi formulir permohonan; b. melampirkan: 1. tanda bukti identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6); 2. surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diberi kuasa bagi yang diwakilkan; 3. BPKB; 4. STNK; 5. rekomendasi dari unit pelaksana Regident untuk rubah bentuk; 6. surat keterangan dari Agen Pemegang Merek atau bengkel umum yang melaksanakan perubahan
24- bentuk Ranmor yang disertai TDP/NIB, SIUP, nomor pokok wajib pajak dan surat keterangan domisili; dan 7. hasil Cek Fisik Ranmor. Pasa124 Perubahan data BPKB atas dasar perubahan fUngsi Ranmor, harus memenuhi persyaratan: a. mengisi formulir permohonan; b. melampirkan: 1. tanda bukti identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) huruf a dan huruf b; 2. surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi kartu tanda penduduk yang diberi kuasa bagi yang diwakilkan; 3. BPKB; 4. STNK; 5. surat izin penyelenggaraan angkutan umum dari instansi yang berwenang, untuk perubahan fungsi dari Ranmor perseorangan menjadi Ranmor angkutan umum; 6. surat keterangan dari instansi yang berwenang,untuk perubahan fungsi dari Ranmor angkutan umum menjadi Ranmor perseorangan; dan 7. hasil Cek Fisik Ranmor. Pasa125 Perubahan data BPKB atas dasar perubahan warna Ranmor, harus memenuhi persyaratan: a. mengisi formulir permohonan; b. melampirkan: 1. tanda bukti identitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (6); 2. surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi kartu tanda penduduk yang diberi kuasa bagi yang diwakilkan;
25 - 3. BPKB; 4. STNK; 5. rekomendasi dari unit pelaksana Regident untuk perubahan warna Ranmor; 6. surat keterangan dari bengkel umum yang melaksanakan perubahan warna Ranmor yang disertai TDP/NIB, SIUP, nomor pokok wajib pajak dan surat keterangan domisili; dan 7. hasil Cek Fisik Ranmor. Pasal26 (1) Perubahan data BPKB atas dasar perubahan mesin baru, harus memenuhi persyaratan: a. mengisi formulir permohonan; b. melampirkan: 1. tanda bukti identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6); 2. surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi kartu tanda penduduk yang diberi kuasa bagi yang diwakilkan; 3. BPKB; 4. STNK; 5. rekomendasi dari unit pelal<sana Regident untuk ganti mesin baru; 6. faktur pembelian mesin dari agen pemegang merek; 7. dokumen pemberitahuan impor barang; 8. surat keterangan dari bengkel resmi agen pemegang merek yang melaksanakan penggantian mesin yang disertai TDP /NIB, SIUP, Nomor Pokok Wajib Pajak dan surat keterangan domisili; 9. hasil Cek Fisik Ranmor. (2) Perubahan data BPKB atas dasar perubahan mesm bukan baru dari Ranmor lain, harus memenuhi persyaratan:
26- a. mengisi formulir permohonan; b. melampirkan: 1. tanda bukti identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6); 2. surat kuasa bermeterai cuku p dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diberi kuasa bagi yang diwakilkan; 3. BPKB; 4. STNK; 5. rekomendasi dari unit pelaksana Regident untuk ganti mesin bukan baru; 6. surat keterangan dari bengkel resmi agen pemegang merek atau bengkel umum yang melaksanakan penggantian mesin yang disertai TDP/NIB, SIUP, Nomor Pokok Wajib Pajak dan surat keterangan domisili; 7. BPKB dan STNK dari asal usul mesin pengganti; dan 8. hasil Cek Fisik Ranmor. Pasal 27 Perubahan data BPKB atas dasar perubahan NRKB, harus memenuhi persyaratan: a. mengisi formulir permohonan; b. melampirkan: 1. tanda bukti identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6); 2. surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diberi kuasa bagi yang diwakilkan; 3. BPKB; 4. STNK; 5. tanda bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak dan surat keterangan untuk NRKB pilihan; dan 6. hasil Cek Fisik Ranmor.
27 - Pasa128 (1) Perubahan data BPKB atas dasar perubahan nama tanpa perubahan pemilik dan alamat, harus memenuhi persyaratan: a. mengisi formulir permohonan; b. melampirkan: 1. tanda bukti identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6); 2. surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi Kartu TaJ.1.da Penduduk yang diberi kuasa bagi yang diwakilkan; 3. al(ta perubahan nama bagi badan hukum; 4. penetapan pengadilan bagi pemilik perorangan; 5. BPKB; 6. STNK; dan 7. hasil Cek Fisik Ranmor. (2) Perubahan data BPKB atas dasar perubahan alamat pemilik Ranmor dalam satu wilayah Regident, harus memenuhi persyaratan: a. mengisi formulir permohonan; b. melampirkan: 1. tanda bukti identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6); 2. surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diberi kuasa bagi yang diwakilkan; 3. akta perubahan alamat bagi badan hukum; 4. BPKB; 5. STNK; dan 6. hasil Cek Fisik Ranmor. (3) Perubahan data BPKB atas dasar perubahan alamat pemilik ke luar wilayah Regident, harus memenuhi persyaratan: a. mengisi formulir permohonan; b. melampirkan:
28 - 1. tanda bukti identitas sebagaimana dimaksud dalam PasallO ayat (6); 2. surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diberi kuasa bagi yang diwakilkru:l; 3. akta perubahan alamat bagi badan hukum. 4. BPKB; 5. STNK; 6. tanda bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak Mutasi Ranmor keluar daerah; dan 7. hasil Cek Fisik Ranmor. Pasal29 Dalam hal terdapat perubahan pemilik Ranmor dilakukan penggantian BPKB, dengan persyaratan: a. mengisi formulir permohonan; b. melampirkan: 1. tanda bukti identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal10 ayat (6); 2. surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diberi kuasa bagi yang diwakilkan; 3. BPKB; 4. STNK; 5. bukti pemindahtanganan kepemilikan; 6. surat pengantar Mutasi Ranmor untuk perubahan pemilik keluar wilayah Regident Ranmor; 7. tanda bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak;dan 8. hasil Cek Fisik Ranmor. Pasa130 Bukti pemindahtanganan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b angka 5, dapat berupa:
29 - a. kuitansi pembelian bermeterai cukup dan/atau surat pe1epasan hak, bagi pemindahtanganan karena jual beli; b. akta waris bagi pemindahtanganan karena warisan; c. kutipan risalah lelang untuk: 1. Ranmor hasil lelang penghapusan dinas instansi pemerintah; 2. Ranmor hasil lelang sebagai barang rampasan negara yang dilengkapi dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan 3. Ranmor hasille1ang sebagai barang gratifikasi; d. akta hibah bagi pemindahtanganan karena hibah; e. akta penyertaan bagi pemindahtanganan karena penyertaan Ranmor sebagai modal; f. al<ta penggabungan bagi pemindahtanganan karena penggabungan perusahaan berbadan hukum; g. akta pembagian harta benda bagi pemindahtanganan karena perceraian; atau h. akta pernyataan tukar menukar dari kedua belah pihak; 1. surat rekomendasi dari: 1. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk Ranmor PNA; atau 2. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia untuk Ranmor Badan Internasional. Pasal31 Dalam hal terdapat perubahan pemilik Ranmor untuk Ranmor bekas Badan Internasional dan PNA dilakukan penggantian BPKB, dengan persyaratan: a. mengisi formulir permohonan; b. melampirkan: 1. tanda bukti identitas sebagaimana dimaksud dalam PasallO ayat (6);
30- 2. surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diberi kuasa bagi yang diwakilkan; 3. surat permohonan dari Badan Internasional atau PNA; 4. kuitansi pembelian bermeterai cukup; 5. surat keterangan pelepasan hak dari Badan Internasional atau PNA yang bersangkutan; 6. BPKB; 7. STNK; 8. dokumen kepabeanan, meliputi: a) formulir B atau Otomasi data B, sebagai tanda bukti penangguhan bea masuk atau surat keterangan bebas pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, untuk pemindahtanganan kepemilikan antar Badan Internasional atau PNA; atau b) formulir C atau Otomasi data C sebagai tanda bukti pelunasan bea masuk, untuk pemindahtanganan kepemilikan kepada perorangan/badan hukum; 9. rekomendasi dari Kementerian Luar Negeri untuk Ranmor PNA atau surat rekomendasi Sekretariat Negara untuk Ranmor Badan Internasional; 10. hasil penelitian keabsahan mengenai surat keterangan impor Ranmor yang dikeluarkan oleh Kakorlantas Polri; pengantar mutasi Ranmor perubahan pemilik keluar wilayah Regident untuk II. Surat Ranmor; 12. tanda bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan 13. hasil Cek Fisik Ranmor.
31 - Paragraf3 BPKB Hilang atau Rusak Pasal32 (1) Dalam hal BPKB hilang atau rusak, pemilik Ranmor dapat mengajukan permohonan penggantian. (2) Penggantian BPKB karen a hilang dilaksanakan dengan persyaratan: a. mengisi formulir permohonan; b. melampirkan: 1. tanda bukti identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasall0 ayat (6); 2. surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diberi kuasa bagi yang diwakilkan; 3. Surat Tanda Penerimaan Laporan dari Polri; 4. Berita Acara PemeriksaaIl dari Penyidik Polri; 5. STNK; 6. tanda bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak; 7. surat pernyataan pemilik bermeterai cukup mengenai BPKB yang hilang tidak terkait kasus pidana dan perdata; 8. bukti pengumuman pada media cetak sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu setiap bulan 1 (satu) kali, bulan pertama media cetak lokal, bulan kedua dan bulan ketiga pada media cetak nasional; dan 9. hasil eek Fisik Ranmor. (3) Penggantian BPKB karena rusak harus memenuhi persyaratan: a. mengisi formulir permohonan; b. melampirkan: 1. tanda bukti identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6);
32 - 2. surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diberi kuasa bagi yang diwakilkan; 3. BPKB yang rusak; 4. tanda bukti pembayararl penerimaan negara bukan pajak; 5. STNK; dan 6. hasil eek Fisik Ranmor. Bagian Ketiga Prosedur Penerbitan BPKB Pasal33 (1) Penerbitan BPKB dilalmkan dengan pengajuan permohonan secara tertulis oleh pemohon kepada Unit Pelaksana Regident Ranmor. (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanal(an tahapan kegiatan: a. identifikasi dan verifikasi; b. pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak; c. pendaftaran; d. pencetakan; e. penyerahan; dan f. pengarslpan. (3) Tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh kelompok kerja. Pasa134 (1) Identifikasi dan verifilmsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a, merupakan kegiatan pemeriksaan berkas permohonan registrasi Ranmor baru untuk penerbitan BPKB. (2) Kegiatan pemeriksaan berkas perrnohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. penelitian kelengkapan dokumen persyaratan; b. pemeriksaan keabsahan dokumen persyaratan;
33 - c. pencocokan hasil pemeriksaan eek Fisik Ranmor; d. pemeriksaan kesesuaian antara dokumen asal-usul, kelaikan dan kepemilikan Ranmor; dan e. pemilahan dokumen persyaratan untuk proses penerbitan: 1. BPKB, untuk diserahkan kepada kelompok kerja pendaftaran BPKB; dan 2. STNK, untuk diserahkan kepada kelompok kerja pendaftaran STNK. (3) Terhadap berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap, diberitahukan secara tertulis dan dikembalikan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan. (4) Terhadap berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dinyatakan sesuai, pemohon registrasi Ranmor diberikan surat ketetapan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak. Pasal 35 (1) Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b, dilakukan oleh pemohon registrasi Ranmor melalui Bank Persepsi secara tunai atau non tunai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal tidak terdapat Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembayaran penerimaan negara bukan pajak dilakukan melalui Bendahara PenerimaanjPembantu Bendahara Penerimaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pemohon registrasi Ranmor yang telah melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajalc
34- Pasal36 (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c, merupakan kegiatan mendaftarkan Ranmor baru yang telah memenuhi persyaratan dan telah membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak ke dalam buku register danl atau secara elektronik pada sistem manajemen registrasi Ranmor. (2) Kegiatan mendaftarkan Ranmor baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. mencatat atau memasukkan data identitas pemilik, identitas Ranmor dan asal-usul Ranmor; b. penetapan nomor seri BPKB; c. penetapan NRKB; d. pencetakan kartu Induk BPKB; e. penandatanganan Kartu Induk BPKB oleh petugas verifikator; f. penyerahan dokumen persyaratan dan Kartu Induk BPKB kepada Kelompok Kerja pencetakan dan penyerahan;dan g. pemberian tanda bukti pendaftaran BPKB dan dokumen persyaratan penerbitan STNK kepada pemohon sebagai dasar untuk mengajukan permohonan penerbitan STNK di Samsat. (3) Terhadap pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Ranmor diberikan NRKB, nomor seri BPKB dan Kartu Induk BPKB. Pasal37 (1) Pencetakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d, merupakan kegiatan mencetal{ identitas pemilik, identitas kendaraan, dan data persyaratan registrasi pertama pada BPKB. (2) Sebelum melalmkan pencetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok kerja pencetakan melakukan:
35- a. verifikasi kesesuaian data antara dokumen persyaratan BPKB dengan data sistem informasi registrasi Ranmor; dan b. memasukkan tanda tangan elektronik pejabat yang berwenang. (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi: a. Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah, untuk BPKB yang diterbitkan Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah; atau b. Kepala Kepolisian Resor, untuk BPKB yang diterbitkan Kepolisian Resor. Pasal38 (1) Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e, merupakan kegiatan penyerahan BPKB kepada pemohon registrasi disertai dengan tanda bukti pendaftaran BPKB. (2) Tanda bukti pendaftaran BPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai syarat permohonan penerbitan STNK dan TNKB. (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pemohon menandatangani buku register penyerahan BPKB. Pasal 39 Pengarsipan sebagaimana dimal{sud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf f, merupakan kegiatan: a. pencatatan dan pendataan dokumen persyaratan penerbitan BPKB pada buku register pengarsipan atau sistem manajemen registrasi Ranmor; b. pengelompokan dokumen persyaratan penerbitan BPKB menurut nomor sen BPKB dan jenis Ranmor atau NRKB; dan c. penataan dan penyimpanan arSlp secara manual dan I atau elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36- Pasa140 (1) Dalam hal mutasi Ranmor keluar wilayah Regident Ranmor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b angka 2, dilaksanakan oleh kelompok kerja pada unit pelaksana Regident mutasi Ranmor. (2) Kelompok kerja pada unit pelaksana Regident Mutasi Ranmor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kegiatan: a. pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal34 ayat (2); b. pemberitahuan secara tertulis dan mengembalikan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan, apabila dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidal( lengkap; c. pemberitahuan kepada pemohon untuk melalrukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak mutasi keluar wilayah Regident Ranmor; d. penerimaan bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak mutasi keluar wilayah Regident Ranmor; e. pencetakan tujuan mutasi keluar wilayah Regident Ranmor pada lembar perubahan di BPKB; f. pengambilan arsip BPKB pada unit pelaksana Regident kepemilikan Ranmor dan arsip STNK pada unit pelaksana regident pengoperasian Ranmor; g. penggabungan arsip BPKB dan STNK; h. pencetakan surat pengantar mutasi keluar wilayah Regident Ranmor; i. penandatanganan dokumen mutasi keluar wilayah Regident Ranmor oleh pejabat yang berwenang secara manual dan/atau elektron&; j. penyerahan dokumen mutasi keluar wilayah Regident Ranmor dan surat keterangan pengganti STNK kepada pemohon untuk diserahkan kepada unit pelaksana Regident mutasi Ranmor tujuan;
37 - k. pencatatan dalarn buku register dan pangkalan data sistem informasi Regident Ranmor; dan 1. penghapusan data Regident Ranmor pada unit layanan BPKB dan Sarnsat, setelah dilakukan pengecekan silang data Ranmor secara elektronik danl atau melalui surat dari unit pelal{sana Regident mutasi Ranmor tujuan. (3) Surat l<:eterangan pengganti STNK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 1, berfungsi sebagai pengganti STNK selarna proses mutasi keluar wilayah Regident Ranmor, yang berlaku paling lama 60 (enam puluh) hari. Pasa141 (1) Berdasarkan penyerahan dokumen Mutasi Ranmor keluar wilayah Regident sebagaimana dimaksud dalam Pasal40 ayat (2) hurufj, pada unit pelaksana Regident mutasi Ranmor Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah/Kepolisian Resor tujuan, petugas melakukan: a. pemberitahuan kepada pemohon untuk melakukan Cek Fisik Ranmor; b. pencocokan hasil Cek Fisik Ranmor dengan dokumen mutasi Ranmor keluar wilayah Regident sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) hurufj; c. penelitian kelengkapan, keabsahan dan pengecekan silang dokumen mutasi Ranmor keluar wilayah Regident sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf j, ke unit pelaksana Regident mutasi Ranmor asal secara manual danl atau elektronik; d. pemberitahuan secara tertulis dan mengembalikan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan, apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf c, dokumen tidak lengkap;
38- e. pemilahan dokumen mutasi Ranmor keluar wilayah Regident sebagaimana dimaksud dalam Pasal40 ayat (2) hurufj, menjadi 2 bagian yaitu: 1. arsip BPKB; dan 2. arsip STNK; f. penyerahan arsip BPKB sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 1 kepada unit pelaksana Regident kepemilikan Ranmor untuk penerbitan BPKB;dan g. penyerahan arsip STNK sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 2 kepada unit pelaksana Regident pengoperasian Ranmor untuk penerbitan STNK dan TNKB dengan melampirkan tanda bukti pendaftaran BPKB. Pasal42 (1) Setiap kelompok kerja pada Unit Pelaksana Regident mutasi Ranmor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), wajib mencatat semua kegiatan dan kejadian dalam buku register dan/ atau secara elektronik pada pangkalan data sistem informasi Regident Ranmor. (2) Unit pelaksana Regident Mutasi Ranmor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di: a. kantor Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah; b. Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor; atau c. kantor bersama Samsat. BABrv STNK DAN TNKB Bagian Kesatu Umum Pasal43 (1) STNK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
39- a. NRKB; b. nama pemiIik; c. NIKjTDPjNIBjkartu izin tinggal tetapjkartu izin tinggal semen tara; d. alamat pemilik; e. merek; f. tipe; g. jenis; h. model; i. tahun pembuatan; j. isi silinderjdaya listrik; k. warna; 1. nomor rangka; m. nomor mesin; n. nomor BPKB; o. masa berlaku; p. wama TNKB; q. tahun registrasi; r. bahan bakar j sumber energi; s. kode lokasi; dan t. nomor urut register. (2). STNK berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor. (3) STNK berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan. (4) Dalam hal penerbitan STNK terhadap perubahan identitas Ranmor, perubahan alamat pemilik Ranmor dalam wilayah Regident yang sarna dan STNK hilangjrusak, masa berlaku STNK melanjutkan masa berlaku sebelumnya. (5) STNK beserta komponen pendukungnya menggunakan standardisasi spesifikasi teknis material yang ditetapkan dengan Keputusan Kakorlantas Polri. (6) Pengadaan material STNK dan komponen pendukungnya diselenggarakan secara terpusat oleh Korlantas Polri.
40- Pasa144 (1) TNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, memuat: a. NRKB; dan b. masa berlaku. (2) Masa berlaku TNKB harus sesuai dengan masa berlaku STNK. Pasal45 (1) TNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) berwarna dasar: a. putih, tulisan hitam untuk Ranmor perseorangan, badan hukum, PNA dan Badan Internasional; b. kuning, tulisan hitam untuk Ranmor umum; c. merah, tulisan putih untuk Ranmor instansi pemerintah; dan d. hijau, tulisan hitam untuk Ranmor di kawasan perdagangan bebas yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Warna TNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan tanda khusus untuk Ranmor listrik yang ditetapkan dengan Keputusan Kakorlantas Polri. (3) TNKB dipasang pada tempat yang disedial<:an dibagian depan dan belakang Ranmor yang mudah terlihat dan teridentifikasi. (4) Standardisasi spesifikasi telmis TNKB ditetapkan dengan Keputusan Kalmrlantas Polri. (5) Pengadaan material TNKB diselenggarakan secara terpusat oleh Korlantas Polri.
41 - Bagian Kedua Persyaratan STNK Paragraf 1 Penerbitan STNK Baru Pasal46 Penerbitan STNK baru untuk Ranmor CKD, memenuhi persyaratan: a. mengisi formulir permohonan; b. me1ampirkan: 1. tanda bukti identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6); 2. surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi kartu tanda penduduk yang diberi kuasa bagi yang diwakilkan; 3. faktur Ranmor; 4. sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan dari Agen Pemegang Merek; 5. rekomendasi dari instansi yang berwenang di bidang penggunaan Ranmor untuk angkutan umum; 6. hasil Cek Fisik Ranmor; dan 7. tanda bukti pendaftaran BPKB. Pasal47 Penerbitan STNK baru untuk Ranmor unpor CBU, harus memenuhi persyaratan: a. mengisi formulir permohonan; b. melampirkan: 1. tanda bukti identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) huruf b; 2. surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dibeli kuasa bagi yang diwakilkan; 3. faktur Ranmor;
42- 4. sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan atau Vehicle Identification Number, 5. dokumen pemberitahuan impor barang; 6. surat keterangan impor Ranmor yang disahkan pejabat Bea dan Cukai yang berwenang, dalam bentuk: a) formulir A atau Otomasi data A, untuk impor Ranmor tanpa penangguhan atau pembebasan bea masuk; b) formulir B atau Otomasi data B, untuk impor Ranmor dengan penangguhan bea masuk; atau c) surat keterangan pemasukan Ranmor dari luar daerah pabean ke kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sesuai peraturan menteri keuangan; 7. SUT; 8. SRUT; 9. surat tanda pendaftaran tipe untuk keperluan impor dari kementerian perindustrian; 10. hasil penelitian keabsahan mengenaI surat keterangan impor Ranmor yang dikeluarkan oleh Kakorlantas Polri; 11. surat keterangan rekondisi dari perusahaan yang memiliki izin rekondisi yang sah dilengkapi dengan surat izin impor dari kementerian perdagangan, untuk impor Ranmor bukan baru; 12. surat izin penyelenggaraan untuk angkutan umum dan/atau izin trayek dari instansi yang berwenang, untuk impor Ranmor yang digunakan sebagai angkutan umum; 13. hasil Cek Fisik Ranmor; dan 14. tanda bukti pendaftaran BPKB. Pasal48 Penerbitan STNK baru untuk RaI~mor PNA harus memenuhi persyaratan:
43- a. ITlengisi forITlulir per=ohonan; b. melampirkan: 1. tanda bukti identitas sebagaimana dimaksud dalam PasallO ayat (6) huruf c; 2. surat kuasa ber=eterai cukup dan fotokopi kartu tanda penduduk yang diberi kuasa bagi yang diwakilkan; 3. surat permohonan dari PNA; 4. faktur Ranmor; 5. sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan atau Vehicle Identification Number, 6. dokumen pemberitahuan impor barang, untuk Ranmor imp or CBU; 7. surat keterangan impor Ranmor yang disahkan pejabat Bea dan Cukai yang berwenang, dalam bentuk: a) formulir A atau Otomasi data A, untuk impor Ranmor tanpa penangguhan atau pembebasan bea masuk; atau b) for=ulir B atau Otomasi data B, untuk impor Ranmor dengan penangguhan bea masuk; 8. surat Keterangan Bebas Pajak, untuk Ranmor yang diberikan fasilitas pembebasan pajak dari pejabat Di1jen Pajak Kemenkeu, untuk Ranmor CKD atau Ranmor Impor CBU yang dibeli di dalam negeri; 9. surat rekomendasi dan pemyataan penggunaan Ranmor dari Kementerian Luar Negeri; 10. hasH penelitian keabsahan mengenm surat keterangan impor Ranmor yang dikeluarkan oleh Kakorlantas Polri; 11. hasH Cek Fisik Ranmor; dan 12. tanda bukti pendaftaran BPKB. Pasa149 Penerbitan STNK baru untuk Ranmor Badan Intemasional, harus memenuhi persyaratan:
44- a. rnengisi forrnulir perrnohonan; b. meIampirkan: 1. surat permohonan dari Badan InternasionaI; 2. surat kuasa bermeterai cukup, menggunakan kop surat Badan Internasional dan ditandatangani oIeh pimpinan instansi yang bersangkutan; 3. surat keterangan domisili Badan Internasional; 4. fotokopi kartu tanda penduduk yang diberi kuasa; 5. faktur Ranmor; 6. Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan atau Vehicle Identification Number, 7. dokumen pemberitahuan impor barang, untuk RanmorCBU; 8. surat keterangan impor Ranmor yang disahkan pejabat Bea dan Cukai yang berwenang, daIam bentuk: a) formulir A atau Otomasi data A, untuk impor Ranmor tanpa penangguhan atau pembebasan bea masuk; atau b) formulir B atau Otomasi data B, untuk impor Ranmor dengan penangguhan bea masuk; 9. surat keterangan bebas pajak, untuk Ran.mor yan.g diberikan fasilitas pembebasan pajak dari pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu, untuk Ranmor CKD atau Ranmor Impor CBU yang dibeli di dalam negeri; 10. surat rekomendasi dan pernyataan penggunaan Ranmor untuk kepentingan peIaksanaan tugas atau misi Badan Internasional dari Kementerian Sekretariat Negara; 11. hasil penelitian keabsahan mengenaJ. surat keterangan impor Ranmor yang dikeluarkan oIeh Kakorlantas PoIri; 12. hasil Cek Fisik Ranmor; dan 13. tanda bukti pendaftaran BPKB.
45- Pasa150 Penerbitan STNK baru untuk Ranrnor hasil lelang penghapusan Ranrnor dinas Tentara Nasional Indonesia/Polri harus rnernenuhi persyaratan: a. rnengisi forrnulir perrnohonan; b. rnelarnpirkan: 1. Kartu Tanda Penduduk; 2. surat kuasa berrneterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diberi kuasa bagi yang diwakilkan; 3. surat keputusan penghapusan Ranrnor dan daftar penghapusan Ranrnor dari dinas Tentara Nasional Indonesia/Polri; 4. surat penetapan pernenang dan kutipan risalah lelang Ranrnor; 5. berita acara penyerahan Ranrnor yang dilelang; 6. bukti pernbayaran harga lelang; 7. hasil Cek Fisik Ranrnor; dan 8. tanda bukti pendaftaran BPKB. Pasal51 Penerbitan STNK baru untuk hasil le1ang Ranrnor ternuan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kernenterian Keuangan, harus rnernenuhi persyaratan: a. rnengisi forrnulir perrnohonan; b. rnelarnpirkan: 1. Kartu Tanda Penduduk; 2. surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diberi kuasa bagi yang diwakilkan; 3. surat keputusan penetapan barang milik negara; 4. kutipan risalah lelang Ranmor yang diterbitkan oleh balai lelang negara; 5. berita acara penyerahan Ranmor yang dilelang; 6. bukti pernbayaran harga le1ang; 7. SRUT; 8. hasil Cek Fisik Ranmor; dan
46- 9. tanda bukti pendaftaran BPKB. Paragraf2 Perubahan Identitas Ranmor dan Pemilik Pasa152 Perubahan data STNK atas dasar perubahan bentuk Ranmor harus memenuhi persyaratan: a. mengisi formulir permohonan; b. melampirkan: 1. tanda bukti identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal10 ayat (6); 2. surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diberi kuasa bagi yang diwakilkan; 3. STNK; 4. rekomendasi dari unit pelaksana Regident untuk perubahan bentuk Ranmor; 5. surat keterangan dari Agen Pemegang Merek atau bengkel umum yang melaksanakan perubahan bentuk Ranmor yang disertai TDP/NIB, SIUP, Nomor Pokok Wajib Pajak dan surat keterangan domisili; 6. hasil Cek Fisik Ranmor; dan 7. Tanda bukti pendaftaran BPKB. Pasa153 Perubahan data STNK atas dasar perubahan fungsi Ranmor, harus memenuhi persyaratan: a. mengisi formulir permohonan; b. melampirkan: 1. tanda bukti identitas sebagaimana dima1csud dalam Pasa110 ayat (6) huruf a dan huruf b; 2. surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diberi kuasa bagi yang diwakilkan; 3. STNK;
47- 4. surat izin penyelenggaraan angkutan umum dari instansi yang berwenang, untuk perubahan fungsi dari Ranmor perseorangan menjadi Ranmor angkutan umum; 5. surat keterangan dari instansi yang berwenang, untuk perubahan fungsi dari Ranmor angkutan umum menjadi Ranmor perseorangan; 6. hasil Cek Fisik Ranmor; dan 7. tanda bukti pendaftaran BPKB. Pasal54 Perubahan data STNK atas dasar perubahan warna Ranmor, harus memenuhi persyaratan: a. mengisi formulir permohonan; b. melampirkan: 1. tanda bukti identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasall0 ayat (6); 2. surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diberi kuasa bagi yang diwakilkan; 3. STNK; 4. rekomendasi dari unit pelaksana Regident untuk perubahan warna Ranmor; 5. surat keterangan dari bengkel umum yang melaksanakan perubahan warna Ranmor yang disertai TDP/NIB, SIUP, Nomor Pokok Wajib Pajak dan surat keterangan domisili; 6. hasH Cek Fisik Ranmor; dan 7. Tanda bukti pendaftaran BPKB. Pasal55 (1) Perubahan data STNK atas dasar perubahan mesin baru, harus memenuhi persyaratan: a. mengisi formulir permohonan; b. melampirkan: 1. tanda bukti identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6);
48- 2. surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diberi kuasa bagi yang diwakilkan; 3. STNK; 4. rekomendasi dari unit pelaksana Regident untuk ganti mesin baru; 5. faktur pembe1ian mesin dari agen pemegang merek; 6. dokumen pemberitahuan impor barang; 7. surat keterangan dari bengkel resmi agen pemegang merek yang melaksanakan penggantian mesin yang disertai TDP /NIB, SlUP, Nomor Pokok Wajib Pajak dan surat keterangan domisili; 8. hasil Cek Fisik Ranmor; dan 9. tanda bukti pendaftaran BPKB. (2) Perubahan data STNK atas dasar perubahan mesm bukan baru dari Ranmor lain, harus memenuhi persyaratan: a. mengisi formulir permohonan; b. melampirkan: 1. tanda bukti identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6); 2. surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diberi kuasa bagi yang diwakilkan; 3. STNK; 4. rekomendasi dari unit pelaksana Regident untuk ganti mesin bukan baru; 5. surat keterangan dari bengkel resmi agen pemegang merek atau bengkel umum yang melaksanakan penggantian mesinyang disertai TDP/NIB, SIUP, Nomor Pokok Wajib Pajak dan surat keterangan domisili; 6. BPKB dan STNK dari asal usul mesin pengganti; 7. hasil Cek Fisik Ranmor; dan
49- 8. tanda bukti pendaftaran BPKB. Pasal56 (1) Perubahan data STNK atas dasar perubahan NRKB, harus memenuhi persyaratan: a. mengisi formulir permohonan; b. melampirkan: 1. tanda bukti identitas sebagaimana dimal<sud dalam 10 ayat (6); 2. surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diberi kuasa bagi yang diwakilkan; 3. STNK; 4. hasil Cek Fisik Ranmor; dan 5. tanda bukti pendaftaran BPKB. (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk perubahan NRKB rnenjadi NRKB pilihan ditambah dengan tanda bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Surat keterangan NRKB pilihan. Pasal57 (1) Perubahan data STNK atas dasar perubahan nama tanpa perubahan pemilik dan alamat, harus rnemenuhi persyaratan: a. mengisi formulir permohonan; b. melarnpirkan: 1. tanda bukti identitas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 10 ayat (6); 2. surat kuasa berrneterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diberi kuasa bagi yang diwakilkan; 3. akta perubahan nama bagi badan hukum; 4. penetapan pengadilan bagi perorangan; 5. STNK; 6. hasil Cek Fisik Ranrnor; dan 7. tanda bukti pendaftaran BPKB.
50- (2) Perubahan data STNK atas dasar perubahan alamat pemilik Ranmor dalam satu wilayah Regident, harus memenuhi persyaratan: a. mengisi formulir permohonan; b. melampirkan: 1. tanda bukti identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6); 2. surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diberi kuasa bagi yang diwakilkan; 3. al{ta perubahan alamat bagi badan hukum; 4. STNK; dan 5. hasil Cek Fisik Ranmor. 6. tanda bukti pendaftaran BPKB. (3) Perubahan data STNK atas dasar perubahan alamat pemilik ke luar wilayah Regident, memenuhi persyaratan: a. mengisi formulir permohonan; b. melampirkan: 1. tanda bukti identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6); 2. surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diberi kuasa bagi yang diwakilkan; 3. akta perubahan alamat bagi badan hukum. 4. STNK; 5. tanda bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak Mutasi Ranmor keluar wilayah Regident; dan 6. hasil Cek Fisik Ranmor; 7. tanda bukti pendaftaran BPKB. Pasal58 Perubahan data STNK atas dasar perubahan pemilik Ranmor harus memenuhi persyaratan: a. mengisi formulir permohonan; b. melampirkan:
51 - 1. tanda bukti identitas sebagairnana dirnaksud dalam PasallO ayat (6); 2. surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diberi kuasa bagi yang diwakilkan ; 3. STNK; 4. bukti pemindahtanganan kepemilikan; 5. hasil eek Fisik Ranmor; dan 6. tanda bukti pendaftaran BPKB. Pasal59 Perubahan data STNK atas dasar perubahan pemilik Ranmor untuk Ranmor bekas Badan Internasional atau PNA, harus memenuhi persyaratan: a. mengisi formulir permohonan; b. melampirkan: 1. tanda bukti identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal10 ayat (6); 2. surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diberi kuasa bagi yang diwakilkan; 3. surat permohonan dari Badan Internasional atau PNA; 4. kuitansi pembelian bermeterai cukup; 5. surat keterangan pelepasan hak dari Badan Internasional atau PNA yang bersangkutan; 6. STNK; 7. dokumen kepabeanan, meliputi: a) formulir B atau Otomasi data B, sebagai tanda bukti penangguhan bea masuk atau SKB pengganti, untuk pemindahtanganan kepemilikan antar Badan Internasional atau PNA; atau b) formulir C atau Otomasi data C sebagai tanda bukti pelunasan bea masuk, untuk pemindahtanganan kepemilikan kepada perorangan/badan hukum;
52 - 8. rekomendasi dari kementerian luar negeri untuk Ranmor PNA atau surat rekomendasi Sekretariat Negara untuk Ranmor Badan Internasional; 9. hasil penelitian keabsahan mengenai surat keterangan impor Ranmor yang dikeluarkan oleh Kakoriantas PoIri; 10. hasil Cek Fisik Ranmor; dan 11. taI~da bukti pendaftaran BPKB. Pasal60 (1) Dalam hal STNK dan/atau TNKB hilang atau rusak, pemilik Ranmor dapat mengajukan permohonan penggan tian. (2) Penggantian STNK karena hilang dilal(sanakan dengan persyaratan: a. mengisi formulir permohonan; b. melampirkan: 1. tanda bukti identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6); 2. surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diberi kuasa bagi yang diwaldikan; 3. BPKB; 4. surat pemyataan pemilik bermeterai cukup mengenai STNK yang hilang tidak terkait kasus pidana, perdata dan/atau pelanggaran lal u lin tas; 5. surat tanda penerimaan laporan dari Polri; dan 6. hasil Cek Fisik Ranmor. (3) Penggantian STNK karena rusak harus memenuhi persyaratan: a. mengisi formulir permohonan; b. melrunpirkan: 1. tanda bukti identitas sebagaimana dimaksud dalrun PasallO ayat (6);
53 - 2. surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diberi kuasa bagi yang diwakilkan; 3. BPKB; 4. STNK yang rusak; dan 5. hasil eek Fisik Ranmor. (4) Pengganti~n TNKB karena hilang, harus memenuhi persyaratan: a. mengisi formulir permohonan; b. melampirkan: 1. tanda bukti identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasall0 ayat (6); 2. surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diberi kuasa bagi yang diwakilkan; 3. STNK; 4. Surat Tanda Penerimaan Laporan dari Polri; dan 5. tanda bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak. (5) Penerbitan TNKB karena rusak, harus memenuhi persyaratan: a. mengisi formulir permohonan; b. melampirkan: 1. tanda bukti identitas sebagaimana dimaksud dalam PasallO ayat (6); 2. surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi kartu tanda penduduk yang diberi kuasa bagi yang diwakilkan; 3. STNK; 4. TNKB yang rusak; dan 5. Tanda bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak.
54- Bagian Ketiga Pengesahan dan Perpanjangan STNK Pasal61 (1) Pengesahan STNK dapat dilakukan secara: a. manual pada pelayanan Samsat; atau b. elektronik pada pelayanan Samsat Online. (2) Pengesahan STNK secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan: a. mengisi formulir permohonan; b. melampirkan: 1. tanda bukti identitas sebagaimana dimaksud dalam PasaII0 ayat (6); 2. surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi Kartu TaI"lda Penduduk yang diberi kuasa bagi yang diwakilkan; 3. STNK; dan 4. TBPKP. (3) Pengesahan STNK secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi persyaratan: a. Ranmor teregistrasi dalam pangkalan data sistem informasi Regident Ranmor PoIri; b. status Ranmor tidak dalam biokir; dan c. telah melakukan pembayaran Pajal< Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLW). Pasal62 Penerbitan STNK perpanjangan harus memenuhi persyaratan: a. mengisi formulir permohonan; b. melampirkan: 1. tanda bukti identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6);
55- 2. surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diberi kuasa bagi yang diwakilkan; 3. STNK; 4. BPKB; dan 5. hasil eek Fisik Ranmor. Bagian Keempat Prosedur Penerbitan, Pengesahan, dan Perpanjangan STNK dan/ atau TNKB Pasal63 ( 1) Permohonan penerbitan, pengesahan, dan perpanjangan STNK dan/atau TNKB diajukan oleh pemohon STNK dan/atau TNKB kepada Unit pelaksana Regident Pengoperasian Ranmor yang berkedudukan di Kantor Bersama Samsat. (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan kegiatan: a. pendaftaran; b. penetapan; c. penerimaan pembayaran; d. pencetakan dan pengesahan; e. penyerahan; dan f. pengarsipan. (3) Tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kelompok kerja. Pasal64 (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a, meruPakan kegiatan penerimaan permohonan registrasi. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima pada loket pendaftaran oleh kelompok kerja pendaftaran. (3) Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan:
56- a. pendataan dan verifikasi melalui pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan, pencocokan dan penelitian dokumen persyaratan dengan yang tercantum dalam formulir danl atau ke instansi penerbit dokumen persyaratan; b. pemanggilan atau pemasukan data identitas pemilik dan Ranmor pada sistem informasi Regident Ranmor; dan c. pencocokan data sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan data Regident Kepemilikan Ranmor secara online. (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidal{ lengkap dan tidak sah, petugas kelompok kerja mengembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. (4) Apabila permohonan sudah lengkap dan sah, petugas pendaftaran menyerahkan kepada petugas kelompok kerja penetapan. Pasal65 Penetapan sebagaimana dimal{sud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b, merupakan kegiatan: a. penetapan penerimaan negara bukan pajak STNK, TNKB dan/atau NRKB pilihan yan.g harus dibayarkan; dan b. penyerahan SKKP kepada petugas kelompok kerja penerimaan pembayaran. Pasal66 (1) Penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf c merupal{an kegiatan pembayaran biaya administrasi STNK dan/atau TNKB sesuai Penerimaan Negara Bukan Pajak Polri yang dilakukan oleh pemohon registrasi Ranmor melalui Bank Persepsi secara tunai atau non tunai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
57- (2) Kegiatan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah petugas kelompok kerja memberitahukan kepada pemohon untuk membayar sebagaimana yang tercantum pada SKKP secara manual atau elektronik. (3) Terhadap penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) petugas kelompok kerja melakukan kegiatan: a. menerima pembayaran dan menyerahkan bukti bayar;dan b. menyerahkan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajal<: kepada Bendahara Penerima atau Pembantu Bendahara Penerima Polri. (4) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf a, diserahkan kepada petugas kelompok keIja pencetakan dan pengesahan. (5) Penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Negara oleh Bendahara Penerima atau Pembantu Bendahara Penerima Penerimaan Negara Bukan Pajak Polri. Pasal67 (1) Pencetakan dan pengesahan sebagaimana dimal(sud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf d merupakan kegiatan: a. pencetakan STNK dan TNKB; b. pengesahan STNK dengan cara: 1. manual dengan pemberian stempel dan/atau pembubuhan paraf, dan pencantuman tanggal bulan tahun pada kolom pengesahan; atau 2. elektronik melalui sistem informasi Regident Ranmor; c. pencetakan surat keterangan NRKB pilihan bagi yang menggunakan NRKB pilihan pada saat perpanjangan STNK. (2) STNK danl atau TNKB, dan surat keterangan NRKB pilihan sebagaimana dimal(sud pada ayat (1) serta
58- TBPKP diserahkan kepada petugas kelompok kerja penyerahan. (3) STNK ditandatangani oleh Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah secara elektronik. Pasal68 (1) Penyerahan sebagaimana dimaksud da!am Pasa! 63 ayat (2) huruf e, merupakan kegiatan menyerahkan STNK dan/ atau TNKB kepada pemohon registrasi. (2) Dalam kegiatan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas kelompok kerja penyerahan, melakukan kegiatan: a. pemisahan STNK, TBPKP, TNKB dan/atau surat keterangan NRKB pilihan dari dokumen persyaratan registrasi; dan b. penyerahan STNK, TBPKP, TNKB dan/atau surat keterangan NRKB pilihan kepada pemohon dengan melakukan pencatatan dan pemohon menandatangani buku register penyerahan. (3) Dokumen persyaratan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diserahkan kepada petugas kelompok kerja pengarsipan untuk disimpan secara manual dan/ atau elektronik. Pasal69 (1) Pengarsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf f merupalmn kegiatan mengarsipkan dokumen permohonan penerbitan STNK dan dokumen pendukung lain secara manual dan/atau elektronik. (2) Pengarsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengelompokkan dokumen berdasarkan nomor registrasi dan jenis Ranmor.
59 - BAB VI REGISTRASI RANMOR KHUSUS Bagian Kesatu Umum Pasal 70 (1) Regident Ranmor dapat dilaksanakan secara khusus berdasarkan pertimbangan: a. kepemilikan; b. kepentingan; atau c. keadaan tertentu. (2) Pertimbangan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Ranmor dinas: a. Tentara Nasional Indonesia; dan b. Polri. (3) Pertimbangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb, meliputi: a. Ranmor yang digunakan pada kawasan perdagangan bebas; b. Ranmor yang digunakan pada Kawasan Strategis Nasional; c. Ranmor asing yang digunakan untuk: 1. angkutan antar negara; 2. kegiatan pertemuan antar negara, misi kemanusiaan, olah raga, pariwisata di Indonesia; 3. kepentingan sosial ekonomi pada daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur atas rekomendasi dari pemerintah daerah; danjatau 4. pengamanan pejabat negara asing berdasarkan rekomendasi kementerian Iuar negeri danjatau Kementerian Sekretariat Negara; d. Ranmor yang digunakan untuk Pejabat Konsul Kehormatan;
60- e. Ranmor yang digunakan untuk Pejabat/Petugas yang bertugas di bidang intelijen danl atau penyidik guna menjaga/menjamin kerahasiaan. identitas, baik diri pribadi maupun sarana yang digunakan; dan f. Ranmor dinas Tentara Nasional Indonesia, Polri dan instansi pemerintah yang digunakan oleh pejabat eselon tertentu di lingkungan instansinya guna menjamin/memelihara keamanan/pengamanan bagi pejabat yang bersangkutan. (4) Pertimbangan keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi Ranmor dalam keadaan kontingensi sebagai akibat bencana alam danl atau konflik sosial. (5) Ranmor yang telah diregistrasi berdasarkan pertimbangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, diberikan alokasi NRKB khusus yang pengoperasiannya di kawasan perdagangan bebas dan/atau Kawasan Strategis Nasional. (6) Ranmor yang telah diregistrasi berdasarkan pertimbangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, diberikan bukti Regident Ranmor berupa: a. STNK LBN; dan b. TNKB LBN. (7) Ranmor yang telah diregistrasi berdasarkan pertimbangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, diberikan bukti Regident Ranmor berupa: a. STNK Rahasia; dan b. TNKB Rahasia. (8) Ranmor telah diregistrasi berdasarkan pertimbangan kepentingan sebagaimana dimal(sud ayat (3) huruf d dan huruf f, diberikan bukti Regident Ranmor berupa: a. STNK Khusus; dan b. TNKB Khusus.
61 ':.- Bagian Kedua STNK LBN dan TNKB LBN Paragraf 1 Umum Pasal 71 (1) STNK LBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (6) huruf a, memuat: a. nomor registrasi; b. nama dan alamat pemilik; c. merek; d. tipe; e. jenis; f. model; g. h. tahun pembuatan; isi silinder I daya listrik; 1. wama; j. nomor rangka; k. nomor mesin; L masa berlaku; m. n. bahan bakar I sumber energi; tanggal registrasi; o. kode wilayah; p. negara asal; q. kepentingan pengoperasian; dan r. daerah tujuan. (2) STNK LEN berlaku selama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu (tiga puluh) hari setiap perpanjangan. (3) Perpanjangan sebagaimana dimalmud pada ayat (2) dilakukan paling banyak 6 (enam) kali perpanjangan. (4) STNK LEN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku dalam wilayah provinsi dimana STNK LEN diterbitkan. 30
62- (5) STNK LBN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan standardisasi spesifikasi teknis yang ditetapkan dengan keputusan Kakorlantas Polri. (6) STNK LBN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan materiel yang diadakan secara terpusat oleh Korlantas Polri. Pasal 72 (1) TNKB LBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (6) huruf b, memuat: a. kode wilayah; b. nomor registrasi; c. kode pengoperasian; dan d. masa beriaku. (2) Masa berlaku TNKB LBN sama dengan masa berlaku STNKLBN. (3) TNKB LBN berwarna dasar perak dengan tulisan hitam. (4) TNKB LBN dipasang pada: a. bagian yang mudah terlihat dan teridentifikasi, untuk sepeda motor; dan b. bagian kaca depan dan belakang sebelah kiri atas, untuk Ranmor selain sepeda motor. (5) TNKB LBN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan standardisasi spesifikasi teknis yang ditetapkan dengan keputusan Kakorlantas Polri. (6) TNKB LBN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan materiel yang diadakan secara terpusat oleh Korlantas Polri. Paragraf2 Persyaratan Penerbitan Pasal 73 (1) Setiap Ranmor Asing yang almn dioperasionalkan di wilayah negara Republik Indonesia dilaksanakan
63- Regident Ranmor dengan menerbitkan STNK LBN dan TNIill LBN. (2) Penerbitan STNK LBN dan TNKB LBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit pelaksana Regident Ranmor. (3) Untuk memperoleh STNK LBN dan TNKB LBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan: a. mengisi formulir permohonan STNK LBN yang berisi: 1. identitas pemilik dan Ranmor Asing; dan 2. kepentingan penggunaan Ranmor di wilayah Indonesia, dan wilayah penggunaannya; b. melampirkan dokumen tanda bukti kepemilikan dan/ atau pemberi legitimasi pengoperasian Ranmor yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negara asal Ranmor; dan c. surat rekomendasi dari kementerian/lembaga/ pemerintah daerah tentang kepentingan penggunaan Ranmor asing. Paragraf3 Prosedur Penerbitan dan Perpanjangan Pasa174 (1) Permohonan penerbitan dan perpanjangan STNK LBN dan TNKB LBN diajukan kepada Unit Pelaksana Regident Ranmor. (2) Unit pelaksana Regident Ranmor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan: a. penelitian dan verifikasi dokumen persyaratan; b. pemasukan data identitas pemilik dan Ranmor pada buku register secara manual dan/ atau elektronik pada sistem informasi Regident Ranmor; c. pemberitahuan kepada pemohon untuk melakukan pembayaran penerimaan negara
64- bukan pajak STNK LBN dan TNKB LBN serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLW) ke Bank Persepsi atau Bendahara Penerimaan; d. pencetakan dan penerbitan STNK LBN dan TNKB LBN; e. penyerahan STNK LBN kepada pemohon serta pemasangan TNKB LBN; dan f. pengarsipan dokumen STNK LBN. (3) Pelaksanaan pelayanan STNK LBN dan TNKB LBN ditetapkan dengan keputusan Kakorlan.tas Polri. Bagian Ketiga STNK dan TNKB Khusus atau Rahasia Paragraf 1 Umum Pasal 75 (1) STNK Rahasia dan STNK Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (7) huruf a dan ayat (8) huruf a, paling sedikit memuat: a. NRKB; b. nama pemilik; c. NIK/TDP/NIB/ kartu izin tinggal tetap/kartu izin tinggal semen tara; d. alamat pemilik; e. merek; f. tipe; g. jenis; h. model; 1. tahun pembuatan; J. isi sHinder / daya listrik; k. warna; l. nomor rangka; m. nomor mesin; n. nomor BPKB;
65- o. rnasa berlaku; p. warna TNKB; q. tahun registrasi; r. bahan bakar/sumber energi; s. kode lokasi; dan t. nomor urut register. (2) STNK Khusus dan STNK Rahasia berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan. Paragraf2 Persyaratan Penerbitan Pasal76 (1) Persyaratan penerbitan STNK/TNKB Khusus: a. surat rekomendasi dari: 1. Direktur Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Metro Jaya, untuk tingkat pusat; 2. Direktur Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah, untuk tingkat provinsi/kabupaten/ kota; 3. Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, untuk tingkat markas besar Polri atau Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah untuk tingkat Kepolisian Daerah; atau 4. Kementerian Luar Negeri untuk Pejabat Konsul Kehormatan; b. fotokopi STNK Ranmor dinas; c. STNK atas nama pribadi untuk Pejabat Konsul Kehormatan; d. fotokopi BPKB untuk Ranmor dinas milik Instansi Pemerintah, kecuali Ranmor dinas Tentara Nasional Indonesia/Polri; e. BPKB atas nama pribadi untuk Pejabat Konsul Kehormatan;
(2) 66- f. fotokopi kartu tanda penduduk dan Kartu Tanda Anggota atau Kartu Pegawai pejabat pengguna Ranmor dinas; g. kartu tanda penduduk dan kartu identitas Konsul Kehormatan untuk Pejabat Konsul Kehormatan; h. fotokopi keputusan jabatan Pejabat Pengguna Ranmor dinas; i. STNK khusus yang lama, bagi Ranmor dinas yang peruah diberikan STNK/TNKB khusus; dan j. hasil Cek Fisik Ranmor. Persyaratan penerbitan STNK/TNKB rahasia: a. surat rekomendasi dari: 1. Direktur Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Metro Jaya, untuk tingkat pusat; 2. Direktur Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah, untuk tingkat provinsi/kabupaten/ kota; atau 3. Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, untuk tingkat markas besar Polri atau Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah, untuk tingkat Kepolisian Daerah; b. fotokopi STNK atau STNK Dinas Ranmor TNI/Polri; c. fotokopi BPKB untuk Ranmor dinas milik instansi pemerintah, kecuali Ranmor dinas TNI/Polri; d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Tanda Anggota atau Kartu Pegawai Pejabat Pengguna Ranmor dinas; e. fotokopi keputusan jabatan Pejabat Pengguna Ranmor dinas; f. Surat tugas dari instansi yang bersangkutan; g. STNK Rahasia yang lama, bagi Ranmor dinas yang peruah diberikan STNK/TNKB Rahasia; dan h. hasil Cek Fisik Ranmor.
67- Paragraf 3 Prosedur Penerbitan Pasal77 (1) Permohonan STNK dan TNKB Rahasia atau Khusus disampaikan kepada Petugas kelompok kerja pendaftaran di Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah. (2) Kelompok keIja pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan: a. pendataan dan verifikasi melalui pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan; dan b. pencocokan dan penelitian dokumen persyaratan dengan yang tercantum dalam formulir dan/atau instansi penerbit dokumen persyaratan. (3) Apabila persyaratan yang diajukan tidak lengkap, petugas kelompok kerja pendaftaran memberitahukan secara lisan/tertulis dan mengembalikan kepada pemohon untuk melengkapi kekurangan persyaratan. (4) Dalam hal dokumen persyaratan sudah lengkap dan sah, petugas kelompok kerja pendaftaran: a. melakukan pengecekan data dengan data Regident Kepemilikan Ranmor secara online; b. melakukan penetapan NRKB; c. memasukan data fisik berupa identitas dan fungsi Ranmor serta identitas pemilik secara manual dan elektronik; dan d. memberitahukankepada pemohon untuk melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak. (5) Petugas pada kelompok keIja pencetakan melakukan: a. penerbitan STNK dan pencetakan TNKB Rahasia atau Khusus; dan b. penyerahan STNK dan TNKB Rahasia atau Khusus kepada kelompok kerja penghimpunan dan penggabungan serta penyerahan.
68- (6) Kelompok kerja penyerahan melakukan: a. penyerahan STNK dan TNKB Rahasia atau Khusus kepada pemohon dengan melakukan pencatatan dan pemohon menandatangani buku register penyerahan; dan b. penyerahan dokumen arsip kepada kelompok kerja pengarsipan. (7) Petugas kelompok kerja pengarsipan, melakukan: a. penyimpanan arsip; dan b. pencatatan dan pendataan arsip secara manual atau elektronik. (8) STNK dan TNKB Rahasia atau Khusus berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasa176. (9) Penerbitan STNK dan TNKB Rahasia atau Khusus dipungut biaya penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VII STCK DAN TCKB Bagian Kesatu Umum Pasal 78 (1) Setiap Ranmor yang belum diregistrasi dapat dioperasikan di jalan untuk kepentingan tertentu dengan dilengkapi STCK dan TCKB. (2) Kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. memindahkan Ranmor baru dari tempat penjual, distributor atau pabrikan ke tempat tertentu untuk mengganti atau melengkapi komponen penting dari kendaraan yang bersangkutan atau ke tempat pendaftaran Ranmor;
69- b. memindahkan dari suatu temp at penyimpanan di suatu pabrik ke tempat penyimpanan di pabrik lain; c. mencoba Ranmor baru sebelum dijual; d. mencoba Ranmor baru yang sedang dalam penelitian; atau e. memindahkan Ranmor dari tempat penjual ke tempat pembeli. Pasal 79 (1) STCK dan TCKB diberikan kepada badan usaha di bidang penjualan, pembuatan, perakitan, atau impor Ranmor serta lembaga penelitian di bidang Ranmor. (2) Ranmor yang dilengkapi STCK dan TCKB dioperasionalkan oleh petugas badan usaha dengan menggunakan seragam paling banyak 3 (tiga) orang. (3) STCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat data: a. nomoI' registrasi; b. nama penanggungjawab; c. nama badan usaha; d. alamat badan usaha; e. kode lokasi; dan f. nomoI' urut pendaftaran. (4) Setiap STCK harus dilengkapi formulir STCK yang berisi data: a. NomoI' Registrasi; b. maksud dan tujuan penggunaan STCK dan TCKB; c. asal; d. tujuan; e. meI'ek; f. tipe; g. jenis; h. model; 1. tahun pembuatan;
70- j. isi silinder / daya listrik; k. nomor rangka; 1. nomor mesin; m. bahan bakar; n. warna; o. Nomor SUT dan/atau SRUT; p. masa berlaku; dan q. tanda tangan pejabat badan usaha. (5) STCK dan formulir STCK merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan. (6) STCK tidak berlaku apabila tidak dilengkapi Formulir STCK. (7) STCK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diisi oleh petugas Polri secara elektronik. (8) Formulir STCK sebagaiman.a dimaksud pada ayat (4) diisi oleh agen pemegang merek/importir umum secara manual atau elektronik. (9) STCK dan formulir STCK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan standardisasi spesifikasi teknis yang ditetapkan dengan keputusan Kakorlantas Polri. (10) STCK dan formulir STCK sebagaimaIla dimaksud pada ayat (9), menggunakan materiel yang diadakan secara terpusat oleh Korlantas Polri. (11) STCK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang sebelum habis masa berlaku. Pasa180 (1) TCKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1), memuat data: a. kode wilayah; b. nomor/angka; dan c. seri huruf. (2) TCKB dipasang pada tempat yang disediakan di bagian depan dan belakang Ranmor yang mudah terlihat dan teridentifikasi.
71 - (3) TCKB berlaku selarna badan usaha masih melakukan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1). (4) Penerbitan TCKB dipungut biaya penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) TCKB berwarna dasar putih dan tulisan merah. (6) TCKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan standardisasi spesifikasi teknis yang ditetapkan dengan keputusan Kakorlantas Polri. (7) TCKB sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menggunakan materiel yang diadakan secara terpusat oleh Korlantas Polri. Bagian Kedua Persyaratan Pasal81 STCK dan TCKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1), diterbitkan dengan persyaratan: a. mengisi formulir permohonan; b. melampirkan: 1. surat kuasa bermeterai cukup dari badan usaha; 2. Kartu Tanda Penduduk yang diberi kuasa; 3. surat keterangan domisili perusahaan; 4. TDP/NIB; 5. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan 6. STCK dan formulir STCK lama, bagi yang pernah mengajukan permohonan. Bagian Ketiga Prosedur Penerbitan Pasa182 (1) Prosedur penerbitan STCK dan TCKB dilaksanakan melalui kelompok kelja pada Unit Pelaksana Regident Pengoperasian Ranmor meliputi: a. pendaftaran;
72 - b. penerimaan pembayaran; c. pencetakan; d. penghimpunan, penggabungan dan penyerahan; dan e. pengarsipan. (2) Prosedur penerbitan STCK dan TCKB: a. pengajuan permohonan dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, kepada kelompok keIja pendaftaran; b. kelompok keIja pendaftaran, melakukan kegiatan: 1. meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan dan kelaikan Ranmor; 2. me1akukan pengecekan dokumen persyaratan; 3. memasukan data identitas pemohon secara manual danj atau elektronik dalam sistem informasi Regident Ranmor; 4. menentukan nomor TCKB; 5. menyampaikan dokumen persyaratan kepada kelompok kerja pencetakan; dan 6. memberitahukan kepada kelompok kerja penerimaan pembayaran penerimaan negara bukan pajak; c. atas dasar pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 6, petugas kelompok kerja penerimaan pembayaran memberitahukan kepada pemohon atau yang diberi kuasa untuk melakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak penerbitan STCK danj atau TCKB melalui Bank Persepsi atau Bendahara Penerimaan. d. setelah menerima dokumen persyaratan beserta tanda bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak, petugas kelompok kerja pencetakan, melakukan:
73- L . pencetakan STCK dan TCKB; dan 2. penyerahan STCK dan TCKB yang telah diverifikasi kepada kelompok kerja penghimpunan, penggabungan dan penyerahan; e. kelompok kerja penghimpunan, penggabungan dan penyerahan melakukan: 1. pemisahan STCK danl atau TCKB dengan dokumen persyaratan; 2. penyerahan STCK danl atau TCKB kepada pemohon; dan. 3. penyerahan dokumen persyaratan kepada ke1ompok kerja pengarsipan; f. ke1ompok kerja pengarsipan me1akukan: 1. pencatatan dan pendataan arsip; dan 2. penataan dan penyimpanan arsip secara manual dan/atau elektronik. (3) STCK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 1 ditandatangani secara elektronik oleh Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah. Pasa183 Dalam hal STCK dan/atau TCKB hilang atau rusak dapat diajukan permohonan penggantian dengan persyaratan: a. surat tanda penerimaan 1aporan; b. surat kuasa bermeterai cukup dari badan usaha; c. Kartu Tanda Penduduk yang diberi kuasa; d. surat keterangan domisili perusahaan; e. TDP/NIB; dan f. Nomor Pokok Wajib Pajak.
74- BAB VIII PENGHAPUSAN DAN PEMBLOKIRAN REGIDENT RANMOR Bagian Kesatu Penghapusan PasaI 84 (1) Ranmor yang telah diregistrasi sebagaimana dimaksud daIam Pasal 5 ayat (1) dapat dihapus dari daftar Regident Ranmor atas dasar: a. permintaan pemilik Ranmor; atau b. pertimbangan pejabat Regident Ranmor. (2) Penghapusan dari daftar Regident Ranmor atas dasar permintaan pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap Ranmor yang tidak dioperasikan lagi. (3) Penghapusan dari daftar Regident Ranmor atas dasar pertimbangan pejabat di bidang Regident Ranmor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan jika: a. Ranmor rusak berat sehingga tidak dapat dioperasikan; atau b. pemilik Ranmor tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun setelah habis masa berlaku STNK. (4) Penghapusan dari daftar Regident Ranmor terhadap Ranmor rusak berat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, tidak berlaku, apabila Ranmor masih daIarn perbaikan berdasarkan surat keterangan dari bengkel. (5) Penghapusan dari daftar Regident Ranmor terhadap Ranmor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, tidak berlaku, apabila Ranmor: a. diblokir; b. daIarn proses lelang; atau c. Ranmor yang rusak berat masih dalam perbaikan berdasarkan surat keterangan dari bengkel.
75- Pasal 85 (1) Sebelum penghapusan dari daftar Regident Ranmor berdasarkan pertirnbangan sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 84 ayat (3), Unit Pelaksana Regident Ranmor menyampaikan: a. peringatan pertama, 3 (tiga) bulan sebelum melakukan penghapusan data Regident Ranmor; b. peringatan kedua untuk jangka waktu 1 (satu) bulan sejak peringatan pertama, apabila pemilik Ranmor tidak memberikan jawaban/tanggapan; dan c. peringatan ketiga untuk jangka waktu 1 (satu) bulan sejak peringatan kedua, apabila pemilik Ranmor tidak memberikanjawaban/tanggapan. (2) Dalam hal pemilik Ranmor tidak memberikan jawaban/tanggapan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak peringatan ketiga, dilakukan penghapusan Regident Ranmor. (3) Peringatan sebagaimana dimalcsud pada ayat (1) disampaikan secara manual atau elektronik. Pasa186 (1) Permintaan penghapusan Regident Ranmor oleh pemilik, diajukan dengan melampirkan: a. surat permohonan; b. bukti identitas pemilik Ranmor; c. surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik Ranmor yang menyatakan alasal1. Ranmor tidalc dioperasikan; d. BPKB; e. STNK; f. TNKB; dan g. foto Ranmor. (2) Penghapusan Regident Ranmor dilalmkan dengan memberikan catatan atau tanda cap stempel "DIHAPUS" pada kartu induk, buku register, BPKB, STNK dan pada sistem manajemen Registrasi Ranmor.
76- (3) Registrasi Ranrnor yang sudah dinyatakan dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diregistrasi kembali. Bagian Kedua Pemblokiran Pasa187 (1) Unit Pelaksana Regident Ranmor dapat melakukan pemblokiran data BPKB danfatau data STNK. (2) Pemblokiran data BPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan: a. pencegahan perubahan identitas Ranmor dan pemilik; b. penegakan hukum; dan c. perlindungan kepentingan kreditur. (3) Pemblokiran data STNK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan: a. pencegahan pengesahan dan perpanjangan Regident Ranmor danfatau penggantian STNK; dan b. penegakan hukum pelanggaran lalu lintas. (4) Permintaan pemblokiran data BPKB danfatau data STNK untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diajukan oleh: a. penyidik atau penuntut umum; b. panitera berdasarkan penetapan hakim atau putusan pengadilan; c. kreditur dengan me1ampirkan fotokopi Sertifikat Fidusia; atau d. pemilik Ranmor dengan melampirkan surat permohonan bermeterai cukup dan bukti pemindahtanganan kepemilikan. (5) Permintaan pemblokiran data STNK untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diajukan oleh penyidik laIu lintas terhadap:
77- a. Ranmor yang diduga terlibat kecelakaan lalu lintas dan melarikan diri; atau b. Ranmor yang terlibat pelanggaran lalu lintas. (6) Permintaan Pemblokiran data STNK untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diajukan oleh pemilik Ranmor karena perubahan pemilik dengan melampirkan bukti pemindahtanganan kepemilikan. Pasal88 (1) Pemblokiran data BPKB dan/atau data STNK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dilaksanakan dengan: a. melakukan verifikasi terhadap data Regident Ranmor dengan surat permohonan pemblokiran berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (4); b. berdasarkan persetujuan pejabat yang berwenang me1akukan pemblokiran pada sistem informasi Regident Ranmor dan buku register dengan memberikan catatan "DIBLOKIR" serta mencantumkan alasan, nomoI' dan tanggal surat pemohon; c. mengeluarkan surat keterangan blokir yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang; dan d. melakukan pengarsipan dokumen blokir data Regident Ranmor secara manual dan/atau elektronik. (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, meliputi: a. Direktur Registrasi dan Identifikasi, untuk pelayanan Regident Ranmor tingkat markas besar Polri; b. Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah, untuk pelayanan Regident Ranmor tingkat Kepolisian Daerah; atau
78- c. Kepala Satuan Lalu Lintas, untuk pelayanan Regident Ranmor tingkat Kepolisian Resor. Pasal89 (1) Pemblokiran data BPKB dan/atau data STNK dapat dibuka berdasarkan permintaan pihal( yang mengajukan blokir. (2) Dalam hal pemblokiran data STNK atas permintaan pemilik Ranmor karena pemindahtanganan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (6), dapat dibuka dengan proses Regident perubahan pemilik Ranmor ke pemilik Ranmor yang baru. (3) Buka blokir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Regident Ranmor. Pasal90 (1) Buka blokir data BPKB dan/atau data STNK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) dilal(sanakan dengan.: a. melakukan verifikasi terhadap data Regident Ranmor dengan surat permohonan buka blokir; b. berdasarkan persetujuan pejabat yang berwenang melakukan buka blokir pada sistem informasi Regident Ranmor dan buku register dengan memberikan catatan "BUKA BLOKIR" serta mencantumkan alasan, nomor dan tanggal surat pemohon; c. mengeluarkan surat keterangan buka blokir yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang; dan d. melakukan pengarsipan dokumen buka blokir data Regident Ranmor secara manual danl atau elektronik (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) hurufb dan hurufc, meliputi:
79- a. Direktur Registrasi dan Identifikasi, untuk pelayanan Regident Ranmor tingkat markas besar Polri; b. Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah, untuk pelayanan Regident Ranmor tingkat Kepolisian Daerah; atau c. Kepala Satuan Lalu Lintas, untuk pelayanan Regident Ranmor tingkat Kepolisian Resor. BABIX KETENTUAN PENUTUP Pasal91 Pada saat Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku: a. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penomoran Kendaraan Bermotor; dan b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 209), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal92 Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
81 - LAMPIRAN PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG REGISTRASI DAN IDENTIFlKASI KENDARAAN BERMOTOR A. Penentuan kode wilayah berdasarkan wilayah Regident Ranmor adaIah sebagai berikut: NO I. DAERAH KODE PENOMORAN WILAYAH Provinsi Aceh BL LINGKUP WILAYAH I. Kota Banda Aceh 2. Kota SubulussaIam 3. Kota Langsa 4. Kota Lhokseumawe 5. Kota Sabang 6. Kab. Aceh Barat 7. Kab. Aceh Barat Daya 8. Kab. Aceh Besar 9. Kab. Aceh Jaya 10. Kab. Aceh Selatan II. Kab. Aceh Singkil 12. Kab. Aceh Tamiang 13. Kab. Aceh Tengah 14. Kab. Aceh Tenggara 15. Kab. Aceh Timur 16. Kab. Aceh Utara 17. Kab. Bener Meriah 18. Kab. Bireun 19. Kab. Gayo Lues 20. Kab. Nagan Raya 2I. Kab. Pidie 22. Kab. Pidie Jaya 23. Kab. Simeulue
2. Provinsi Sumatera Utara BK BB 82- 1. Kodya Medan 2. Kab. Deli Serdang 3. Kota Tebing Tinggi 4. Kab. Langkat 5. Kota Binjai 6. Kab. Simalungun 7. Kota Pematang Siantar 8. Kab. Tanah Karo 9. Kab.Asahan 10. Kab. Labuhan Batu II. Kab. Serdang Begadai 12. Kab. Batubara 13. Kota Tanjung Balai 14. Kab. Labuhan Batu Utara 15. Kab. Labuhan Batu Selatan l. Kab.Tapanuli Utara 2. Kab.Tapanuli Tengah 3. Kota Sibolga 4. Kab. Tapanuli Selatan 5. Kab. Dairi 6. Kab. Nias 7. Kab. Humbang Hasundutan 8. Kab. Samosir 9. Kab. Toba Samosir 10. Kota Padang Sidempuan 11. Kab. Paluta 12. Kab. Pal as 13. Kab. Mandailing Natal 14. Kota Gunung Sitoli 15. Kab. Nias Barat 16. Kab. Nias Utara 17. Kab. Nias Selatan 18. Kab. Sidikalang 19. Kab. Pakpak Barat
3. 4. 5. Provinsi Sumatera Barat Provinsi Riau Provinsi Kepulauan Riau BA BM BP 83- l. Kota Padang 2. Kota Bukit Tinggi 3. Kota Pandang Panjang 4. Kota Pariaman 5. Kota Payakumbuh 6. Kota Sawahlunto 7. Kota Solok 8. Kab. Agam 9. Kab. Dharmasraya 10. Kab. Limapuluhkota 11. Kab. Kep. Mentawai 12. Kab. Padang Pariaman 13. Kab. Pasaman 14. Kab. Pasaman Barat 15. Kab. Pesisir Selatan 16. Kab. Sawah lunto Sijunjung 17. Kab. Solok 18. Kab. Solok Selatan 19. Kab. Tanah Datal' 1. Kota Pekanbaru 2. Kab. Indragiri Hulu 3. Kab. Indragiri HiliI' 4. Kab. Kampar 5. Kab. Bengkalis 6. KotaDumai 7. Kab. Siak 8. Kab. Rokan Hulu 9. Kab. Rokan HiliI' 10. Kab. Pelalawan 11. Kab. Kuantan Singingi 12. Kab. Kep Meranti 1. Kab. Karimun 2. Kab. Bintal1. (Kep Riau) 3. Kab. Natuna 4. Kab. Lingga 5. KotaBatam
6. 7. 8. Provinsi Sumatera Selatan Provinsi KepuIauan Bangka- Belitung Provinsi Lampung BG BN BE 84- 6. Kota Tanjungpinang 7. Kab. Kep. Anambas 1. Kota Palembang 2. Kota Lubuk Linggau 3. Kota Pagar Alam 4. Kota Prabumulih 5. Kab. Banyuasin 6. Kab. Lahat 7. Kab. Empat Lawang 8. Kab. Muara Enim 9. Kab. Musi Banyuasin 10. Kab. Musi Rawas 11. Kab. Musi Rawas Utara 12. Kab. Ogan Ilir 13. Kab. Ogan Komering Ilir 14. Kab. Ogan Komering Ulu 15. Kab. OKU Selatan 16. Kab. OKU Timur 17. Kab. Penukal Abab Lematang Ilir (PALl) 1. Kota Pangkalpinang 2. Kab.Bangka 3. Kab. Belitung 4. Kab. Bangka Barat 5. Kab. Bangka Selatan 6. Kab. Bangka Tengah 7. Kab. Belitung Timur 1. Kota Bandar Lampung 2. Kota Metro 3. Kab. Lampung Selatan 4. Kab. Lampung Tengah 5. Kab. Lampung Utara 6. Kab. Lampung Barat 7. Kab. Lampung Timur 8. Kab. Tanggamus 9. Kab. Tulang Bawang
9. Provinsi Bengku1u 10. Provinsi Jambi II. Provinsi DKI Jakarta 12. Provinsi Banten BD BH B A 85- 10. Kab. Way Kanan II. Kab. Pesawaran 12. Kab. Pringsewu 13. Kab. Mesuji I. Kota Bengkulu 2. Kab. Bengkulu Utara 3. Kab. Bengku1u Se1atan 4. Kab. Rejang Lebong 5. Kab.Kaur 6. Kab. Kepahiang 7. Kab. Muko-Muko 8. Kab.Lebong 9. Kab. Se1uma 10. Kab. Bengku1u Tengah I. KotaJambi 2. Kota Sungai Penuh 3. Kab. Batanghari 4. Kab. Bungo 5. Kab. Tebo 6. Kab. Kerinci 7. Kab. Tanjung Jabung Barat 8. Kab. Tanjung Jabung Timur 9. Kab. Saro1angun 10. Kab. Merangin II. Kab. Muaro Jambi 1. Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2. Kab. Kepu1auan Seribu 3. Kota Depok 4. Kota Bekasi 5. Kab. Bekasi 6. Kota Tangerang 7. Kota Tangerang Se1atan I. Kota Serang 2. Kota Cilegon 3. Kab. Serang 4. Kab. Pandeglang
13 Provinsi Jawa Barat 14. Provinsi Jateng D E H G 86- 5. Kab.Lebak 6. Kab. Tangerang l. Kota Bandung . 2. Kota Cimahi 3. Kab.Bandung 4. Kab. Bandung Barat l. Kota Bogor 3. Kab.Bandung 4. Kab. Bandung Barat l. Kota Bogor 2. Kab. Bogor 3. Kab. Cianjur 4. Kab. Sukabumi 5. Kota Sukabumi l. Kab. Purwakarta 4. Kab. Sukabumi 5. Kota Sukabumi l. Kab. Purwakarta 2. Kab. Karawang 3. Kab.Subang l. Kota Cirebon 2. Kab. Cirebon 3. Kab. Indramayu 4. Kab. Malajengka 5. Kab. Kuningan l. Kab. Garut 3. Kab. Indramayu 4. Kab. Malajengka 5. Kab. Kuningan l. Kab. Garut 2. Kab. Sumedang 3. Kota Tasikmalaya 4. Kab. Tasikmalaya 5. Kab. Ciamis 6. Kota Banjar 7. Kab. Pangandaran l. Kodya Semarang 2. Kab. Salatiga 3. Kab. Kendal 4. Kab. Demal< 5. Kab. Semarang l. Kodya Pekalongan 2. Kab. Pekalongan 3. Kab. Brebes 4. Kodya Tegal 5. Kab. Tegal
15. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 16. Provinsi Jawa Timur K R AA AD AB L W 87- 6. Kab. Batang 7. Kab. Pemalang 1. Kab.Pati 2. Kab. Kudus 3. Kab. Jepara 4. Kab. Rembang 5. Kab. Elora 6. Kab. Grobogan 1. Kab. Banyumas 2. Kab. Cilacap 3. Kab. Purbalingga 4. Kab. Banjarnegara 1. Kodya Magelang 2. Kab. Mage1ang 3. Kab. Purworejo 4. Kab. Kebumen 5. Kab. Temanggung 6. Kab. Wonosobo 1. Kodya Surakarta 2. Kab. Sukoharjo 3. Kab. Boyolali 4. Kab. Sragen 5. Kab. Karanganyar 6. Kab. Wonogiri 7. Kab. Klaten 1. Kota Y ogyakarta 2. Kab. Bantul 3. Kab. Gunung Kidul 4. Kab. Sleman 5. Kab. Kulon Progo Kodya Surabaya 1. Kab. Gresik 2. Kab. SidoaIjo 3. Kab. Mojokerto 4. Kab. Jombang
17. Provinsi Bali N AG AE S M DK 88 - l. Kodya Malang 2. Kab. Malang 3. Kab. Probolinggo 4. Kab.Pasuruan 5. Kab. Lumajang l. Kab. Besuki 4. Kab.Pasuruan 5. Kab. Lumajang l. Kab. Besuki 2. Kab. Situbondo 3. Kab. Bondowoso 4. Kab. Jember 5. Kab. Banyuwangi 1. Kodya Kediri 2. Kab. KedirijPare 3. Kab. Blitar 4. Kab. Tulungagung 5. Kab. Nganjuk 6. Kab. Trenggalek 1. Kodya Madiun 2. Kab. Madiun 3. Kab. Ngawi 4. Kab. Magetan 5. Kab. Ponorogo 6. Kab. Pacitan 1. Kab. Bojonegoro 2. Kab.Tuban 3. Kab. Lamongan 1. Kab. Pamekasan 2. Kab. Bangkalan 3. Kab. Sampang 4. Kab. Sumenep 1. Kota Denpasar 2. Kab.Badung 3. Kab. Buleleng 4. Kab.Tabanan 5. Kab. Gianyar 6. Kab. Klungkung 7. Kab. Bangli
18. Provinsi Nusa Tenggara Barat 19. Provinsi Nusa Tenggara Timur DR EA DH EB ED 89 - 8. Kab. Karangasem 9. Kab. Jembrana l. Kota Mataram 2. Kab. Lombok Barat 3. Kab. Lombok Tengah 4. Kab. Lombok Timur 5. Kab. Lombok Utara 1. KotaBima 2. Kab.Bima 3. Kab. Sumbawa 4. Kab. Sumbawa Barat 5. Kab. Dompu l. Kota Kupang 2. Kab. Timor Tengah Selatan 3. Kab. Timor Tengah Utara 4. Kab. Belu 5. Kab.Kupang 6. Kab. Sabu Raijua 7. Kab. Rote Ndao 8. Kab. Malaka l. Kab. Ende 2. Kab. Sikka 3. Kab. Flores Timur 4. Kab.Ngada 5. Kab. Manggarai 6. Kab. Alor 7. Kab. Lembata 8. Kab. Manggarai Barat 9. Kab. Nagekeo 10. Kab. Manggarai Timur l. Kab. Sumba Timur 2. Kab. Sumba Barat 3. Kab.Sumba Barat Daya 4. Kab. Sumba Tengah
20. Provinsi Kalimatan Barat 21. Provinsi Kalimantan Selatan 22. Provinsi Kalimantan Tengah KB DA KH 90 - 1. Kota Pontianak 2. Kab. Pontianak 3. Kab. Sambas 4. Kab. Sanggau 5. Kab. Sin tang 6. Kab. Kapuas Hulu 7. Kab. Ketapang 8. Kab. Kubu Raya 9. Kota Singkawang 10. Kab.Bengkayang II. Kab.Landak 12. Kab.Sekadau 13. Kab. Melawi 14. Kab. Kayong Utara 1. Kota Banjarmasin 2. Kota Banjar Baru 3. Kab. Balangan 4. Kab. Banjar 5. Kab. Barito Kuala 6. Kab. Hulu Sungai Utara 7. Kab. Hulu Sungai Selatan 8. Kab. Hulu Sungai Tengah 9. Kab. Kotabaru 10. Kab. Tabalong 11. Kab. Tanah Bumbu 12. Kab. Tanah Laut 13. Kab. Tapin l. Kota Palangkaraya 2. Kab. Barito Selatan 3. Kab. Barito Timur 4. Kab. Barito Utara 5. Kab. Gunung Mas 6. Kab.Kapuas 7. Kab. Katingan 8. Kab. Kotawaringin Barat 9. Kab. Kotawaringin Timur
23. Provinsi Kalimantan Timur 24. Provinsi Kalimantan Utara 25. Provinsi Sulawesi Utara KT KU DB DL 91 - 10. Kab. Lamandau II. Kab. Murung Raya 12. Kab. Pulang Pisau 13. Kab. Seruyan 14. Kab. Sukamara I. Kodya Balikpapan 2. Kodya Samarinda 3. Kab. Kutai Kartanegara 4. Kab. Kutai Timur 5. Kab. Berau 6. Kab. Kutai Barat 7. Kab. Mahakam UIu 8. Kodya Bontang 9. Kab. Paser Penajam Utara 10. Kab. Paser I. Kotamadya Tarakan 2. Kab.Nunukan 3. Kab. BuIungan 4. Kab. Malinau 5. Kab. Tana Tidung I. KotaManado 2. Kota Kotamobagu 3. Kota Bitung 4. Kota Tomohon 5. Kab. BoIaang Mongondow 6. Kab. Bolaang Mongondow Utara 7. Kab. Bolaang Mongondow Timur 8. Kab. Bolaang Mongondow Selatan 9. Kab. Minahasa 10. Kab. Minahasa Tenggara II. Kab. Minahasa Selatan 12. Kab. Minahsa Utara 1. Kab. Sangie Talaud 2. Kab. Kep. Talaud
26. Provinsi Gorontalo 27. Provinsi Sulawesi Tengah 28. Provinsi Sulawesi Selatan DM DN DD DP 92 - 3. Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro 1. Kota Gorontalo 2. Kab. Gorontalo 3. Kab. Boalemo 4. Kab. Pohuwato 5. Kab. Bone Bolango 6. Kab. Gorontalo Utara 1. Kota Palu 2. Kab. Banggai 3. Kab. Banggai Kepulauan 4. Kab. Buol 5. Kab. Donggala 6. Kab. Morowali 7. Kab. Parigi Mountong 8. Kab. Poso 9. Kab. Tojo Una-Una 10. Kab.Toli-Toli 11. Kab. Sigi 12. Kab. Banggai Laut 1. Kodya Makassar 2. Kab.Gowa 3. Kab. Takalar 4. Kab. Maros 5. Kab. Pangkajene kep 6. Kab. Bantaeng 7. Kab. Jeneponto 8. Kab. Bulukumba 9. Kab. Selayar 1. Kodya Pare-Pare 2. Kab. Barru 3. Kab. Sidrap 4. Kab. Pinrang 5. Kab. Palopo 6. Kab. Luwu 7. Kab. Luwu Timur
29. Provinsi Sulawesi Barat 30. Provinsi Sulawesi Tenggara 31- Provinsi Maluku DW DC DT DE 93- 8. Kab. Luwu Utara 9. Kab. Tana Toraja 10. Kab.Enrekang II. Kab. Toraja Utara I. Kab. Bone 2. Kab. Wajo 3. Kab.Sopeng 4. Kab. Sinjai 5. Kab. Watampone I. Kab. Majene 2. Kab. Mamuju 3. Kab. Polewali Mandar 4. Kab. Mamasa 5. Kab. Mamuju Utara 6. Kab. Mamuju Tengah I. Kota Kendari 2. Kota Bau-Bau 3. Kab. Bombana 4. Kab. Buton 5. Kab.Konawe 6. Kab. Kolaka 7. Kab. Kolaka Utara 8. Kab. Konawe Selatan 9. Kab. Muna 10. Kab. Wakatobi II. Kab. Konawe Utara 12. Kab. Buton Utara 13. Kab. Kolaka Timur 1- KotaAmbon 2. Kota Tual 3. Kab. Buru 4. Kab. Kepulauan Aru 5. Kab. Seram Bagian Barat 6. Kab. Seram Bagian Timur 7. Kab. Maluku Tengah 8. Kab. Maluku Tenggara
32. Provinsi Maluku Utara 33. Provinsi Papua DG PA 94- 9. Kab. Maluku Tenggara Barat 10. Kab. Maluku Barat Daya II. Kab. Burn Selatan I. Kota Ternate 2. Kota Tidore 3. Kab. Halmahera Utara 4. Kab. Halmahera Barat 5. Kab. Halmahera Selatan 6. Kab. Halmahera Tengah 7. Kab. Halmahera Timur 8. Kab. Pulau Morotai 9. Kab. Kepulauan Sula 10. Kab. Pulau Taliabu I. Kab. Jayapura 2. Kota Jayapura 3. Kab. Jayawijaya 4. Kab. Biak Numfor 5. Kab. Merauke 6. Kab. Paniai 7. Kab.Yapen Waropen 8. Kab. Tolikara 9. Kab. Mimika 10. Kab. Yahukimo II. Kab.Nabire 12. Kab. Mappi 13. Kab. Boven Digoel 14. Kab. Asmat 15. Kab. Sarmi 16. Kab. Mamberamo Raya 17. Kab. Waropen 18. Kab. Keerom 19. Kab. Pegunungan Bintang 20. Kab. Puncak Jaya 21. Kab. Supiori 22. Kab. Mamberamo Tengah 23. Kab. Yalimo
95 - 24. Kab. Lanny Jaya 25. Kab. Nduga 26. Kab.Puncak 27. Kab. Dogiyai 28. Kab. Deiyai 29. Kab. Intan Jaya 34. Provinsi PB l. Kab. Manokwari Papua Barat 2. Kab. Teluk Bintuni 3. Kab. Teluk Wondarna 4. Kota. Sorong 5. Kab. Sorong 6. Kab. Sorong Selatan 7. Kab. Kep. Raja Ampat 8. Kab. Fak-Fak 9. Kab.Kaimana 10. Kab. Tambrauw 11. Kab. Maybrat 12. Kab. Manokwari Selatan 13. Kab. Pegunungan Arfak B. Penentuan kode registrasi adalah sebagai berikut: NO RANMOR KODE REGISTRASI 1. NRKB RANMOR KORPS DIPLOMATIK CD 2. NRKB RANMOR KORPS KONSULAT CC 3. NRKB STNK/TNKB KHUSUS RANMOR KONSUL KEHORMATAN CH 4. NRKB STNK/TNKB KHUSUS RANMOR DINAS PRESIDEN, WAKIL PRESIDEN, KETUA LEMBAGA TINGGI NEGARA DAN PEJABAT SETINGKAT MENTERI RI
96- C. Penentuan nornor urut registrasi Ranrnor dan seri huruf. 1) nomor urut registrasi dialokasikan sesuai jenis Ranmor yaitu: NO. NOMOR URUT REGISTRASI JENIS RANMOR l. 1 s.d. 1999 Mobil Penumpang 2. 2000 s.d. 6999 Sepeda Motor 3. 7000 s.d. 7999 Mobil Bus 4. 8000 s.d. 8999 Mobil Barang 5. 9000 s.d. 9999 Kendaraan Khusus 2) Khusus untuk wilayah hukum Po1da Metro Jaya, nomor urut registrasi dialokasikan sesuai jenis Ranmor yaitu: NO. NOMOR URUT REGISTRASI JENIS RANMOR 1. 1 s.d. 2999 Mobil Penumpang 2. 3000 s.d. 6999 Sepeda Motor 3. 7000 s.d. 7999 Mobil Bus 4. 8000 s.d. 8999 Mobil Penumpang 5. 9000 s.d. 9999 Mobil barang dan Kendaraan Khusus; 3) nomor urut registrasi yang digunalmn dalam satu seri huruf telah habis digunakan, maka nomor urut registrasi berikutnya kembali ke nomor awal dengan menggunakan seri huruf sesuai urutan huruf A sampai dengan Z: a. untuk mobil penumpang: Urutan nomor registrasi 1 s.d. 1999 Kode Wil.-1 Menjadi s.d. 1999 2000 s.d. 2999 Kode Wil.-1 A s.d. 1999 A 3000 s.d. 3999 Kode Wil.-1 B s.d. 1999 B dan seterusnya
b. c. d. e. 97- untuk sepeda motor: Urutan nomor registrasi 1 s.d. 4999 Kode Wil.-2000 Menjadi s.d. 6999 5000 s.d. 9999 Kode Wil.-2000 A s.d. 6999 A 10000 s.d. 14999 Kode Wil.-2000 B s.d. 6999 B dan seterusnya untuk mobil bus: Urutan nomor registrasi Menjadi 1 s.d. 999 Kode Wil.-7000 s.d. 7999 1000 s.d. 1999 Kode Wil.-7000 A s.d. 7999 A 2000 s.d. 2999 Kode Wil.-7000 B s.d. 7999 B dan seterusnya untuk mobil barang: Urutan nomor registrasi Menjadi 1 s.d. 999 Kode Wil.-SOOO s.d. S999 1000 s.d. 1999 Kode Wil.-SOOO A s.d. S999 A 2000 s.d. 2999 Kode Wil.-SOOO B s.d. S999 B dan seterusnya untuk kendaraan khusus: Urutan nomor registrasi 1 s.d. 999 Kode Wil.-9000 Menjadi s.d. 9999 1000 s.d. 1999 Kode Wil.-9000 A s.d. 9999 A 2000 s.d. 2999 Kode Wil.-9000 B s.d. 9999 B dan seterusnya
98 - 1) apabila seri huruftelah sampai pada hurufZ, maka penomoran dapat menggunakan 2(dua) seri huruf. contoh: untuk Mobil Penumpang: Urutan nomor registrasi Menjadi 51.974 s.d. 53.973 Kode Wil.-1 Z s.d. 1999 Z 53.974 s.d. 55.972 Kode Wil.-1 AA s.d. 1999 AA 55.973 s.d. 57.971 Kode Wil.-1 AB s.d. 1999 AB dan seterusnya 2) apabila seri huruf telah sampai pada huruf ZZ, maka penomoran dapat menggunakan 3(tiga) seri huruf. contoh: untuk Mobil Penumpang: Urutan Registrasi Menjadi 51.974 s.d. 53.973 Kode Wil. 1 ZZ s.d. 1999 ZZ 53.974 s.d. 55.972 Kode Wil. 1 AAA s.d. 1999 AAA 55.973 s.d. 57.971 Kode Wil. 1 AAB s.d. 1999 AAB dan seterusnya D. NRKB untuk Ranmor PNA: 1) NRKB untuk Ranmor Korps Diplomatik terdiri dari Kode wilayah menggunakan kode registrasi "CD", kode negara dan nomor urut registrasi; Contoh: Ranmor Korps Diplomatik Amerika Serikat Kode wilayahjkode registrasi CD Kode negara 12 Nomorurut registrasi 5 2) NRKB untuk Ranmor Korps Konsulat terdiri dari Kode wilayah menggunakan kode registrasi "CC", kode negara dan nomor urut registrasi;
99 - Contoh: Ranmor Korps Konsulat Amerika Serikat Kode wilayahjkode registrasi CC Kode negara 12 Nomorurut registrasi 10 3) NRKB untuk Ranmor Korps Diplomatik dan Korps Konsulat, dikoordinasikan dengan Kementerian Luar Negeri; 4) susunan kode negara dengan kode registrasi CD untuk Korps diplomatik dan perwakilan tetap ASEAN adalah sebagai berikut: NO. NEGARA KODE NEGARA l. Amerika Serikat 12 2. India 13 3. Perancis 14 4. Inggris 15 5. Filipina 16 6. Vatikan 17 7. Australia 18 8. Norwegia 19 9. Irak 20 10. Pakistan 21 II. Belgia 22 12. Myanmar 23 13. Uni Emirat Arab 24 14. China 25 15. Swedia 26 16. Saudi Arabia 27 17. Thailand 28 18. Mesir 29 19. Italia 30 20. Swiss 31 2I. Jerman 32 22. Srilanka 33 23. Denmark 34 24. Kanada 35
100- 25. Brazil 26. Rusia 27. Afganistan 28. Serbia 29. Ceko 30. Finlandia 31. Meksiko 32. Hungaria 33. Polandia 34. Iran 35. Malaysia 36. Turki 37. Jepang 38. Bulgaria 39. Kamboja 40. Argentina 41. Rumania 42. Yunani 43. Yordania 44. Austria 45. 46. Syria United Nations Development Proaramme (UNDP) 47. Selandia Baru 48. Belanda 49. Yaman 50. Universal Postal Union (UPU) 51. Portugal 52. Aljazair 53. Korea Utara 54. Vietnam 55. Singapura 56. Spanyol 57. Bangladesh 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
101 - 58. Panama 59. 60. 61. United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) United Nations Educational, Scientific and Cultural Omanization (UNESCO) Food and Agriculture Organization (FAO) 62. World Health Organization (WHO) 63. Korea Selatan 64. Asian Development Bank (ADB) 65. 66. International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) jBank Dunia International Monetary Fund (IMF) 67. International Labour Organisation (ILO) 68. Papua Nugini 69. Nigeria 70. Chili 71. United Nations High Commissioner for Refuqees (UNHCR) 72. World Food Programme (WFP) 73. Venezuela 74. Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) 75. Kolombia 76. Brunei Darussalam 77. 78. 79. United Nations Information Center (UNIC) International Finance Corporation (IFC) Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) . ASEAN 80. Fiji 81. Belarus 82. Kazakhtan 83. 84. United Nations Industrial Development Or9anization (UNIDO) International Committee of the Red Cross(ICRC) 85. Maroko 86. Uni Eropa 87. Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 92 93 94 95 96 97 98 99 100
102 - 88. Tunisia 89. Kuait 90. Laos 9I. Palestina 92. Kuba 93. ASEAN Inter-Paliamentary Organization (AlPA) 94. Libya 95. Peru 96. Slovakia 97. Sudan 98. ASEAN Foundation 99. Utusan Sekjen PBB 100. Center for International Forestry Research (ClFOR\ 10I. Bosnia Herzegovina 102. Lebanon 103. Afrika Selatan 104. Kroasia 105. Ukraina 106. Uzbekistan 107. Qatar 108. United Nations Population Fund (UNFPA) 109. Mozambique 110. Timor Leste 111. Suriname 112. Ecuador 113. Zimbabwe 114. Perwakilan International Organization for Migration (lOM) 115. Azerbaijan 116. Somalia 117. Georgia 118. Paraguay 119. Oman 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 120 121 122 123 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
103- 120. Armenia 135 121. Bahrain 136 122. Mongolia 137 123. San Marino 138 124. 125. 126. Irlandia United Nations Office for REDD+ Coordination in Indonesia IUNORCID) Islamic Development Bank (IDB) 139 140 141 127. Guinea Bissau 142 128. Ethiopia 143 129. Kep Solomon 144 130. International Fund for Agricultural Development (IFAD) 145 E. NRKB untuk Ranmor Badan Internasional: 1) NRKB Ranmor badan internasional dengan penangguhan bea masuk (Formulir B atau otomasi data B) terdiri dari kode wilayah sesuai dengan wilayah Regident Ranmor, nomor urut registrasi sesuai dengan jenis Ranmor dan seri huruf yang diatur oleh Kapolda. 2) TNKB untuk Ranmor Badan Internasional disesuaikan dengan status kepemilikan. F. NRKB untuk STNK dan TNKB Khusus. 1) STNK dan TNKB khusus dapat diberikan kepada: a. Ranmor dinas Presiden; b. Ranmor dinas Wakil Presiden; c. Ranmor dinas Ketua Lembaga Tinggi Negara; d. Ranmor dinas pejabat setingkat Menteri; e. Ranmor dinas pejabat TNI/Polri dan instansi pemerintah eselon I, II dan III; dan f. Ranmor pejabat konsul kehormatan. 2) NRKB untuk Ranmor Dinas Presiden, Waldl Presiden, Ketua Lembaga Tinggi Negara dan pejabat setingkat menteri dengan kode wilayah menggunakan kode Registrasi RI dan nomor urut registrasi tanpa seri huruf;
lO4- Susunan NRKB Ranmor Dinas Presiden Republik Indonesia: Kode wilayah/kode registrasi Nomor urut registrasi Seri huruf RI 1
3) nomor urut registrasi untuk Ranmor Dinas Presiden, Wakil Presiden dan pejabat TNI/Polri serta instansi pemerintah setingkat menteri sebagaimana dimaksud pada huruf b, dikoordinasikan dengan Kementerian Sekretariat Negara; 4) NRKB untuk Ranmor Dinas pejabat TNI/Polri serta instansi pemerintah setingkat eselon I, II dan III, terdiri dari kode wilayah sesuai dengan wilayah Regident Ranmor, nomor urut registrasi dan seri hurufyang diatur oleh Kapolda; Susunan NRKB Ranmor Dinas Pejabat Polri setingkat eselon I,ll dan III di wilayah Polda Metro Jaya: Kode wilayah B Nomor urut registrasi ---- (diatur oleh Kapolda) seri huruf --- (diatur oleh Kapolda) 5) NRKB untuk Ranmor Pejabat Konsul kehormatan dengan kode wilayah menggunakan kode registrasi CH, kode negara dan nomor urut registrasi; Susunan NRKB Konsul Kehormatan Azerbaijan: Kode wilayah/kode registrasi Kode negara Nomor urut registrasi CH 130 1 6) Nomor urut registrasi sebagaimana dimaksud pada huruf e untuk Ranmor Konsul Kehormatan dikoordinasikan dengan Kementerian Luar Negeri. G. NRKB untuk STNK dan TNKB Rahasia. 1) STNK dan TNKB Rahasia diberikan kepada: a. Intelijen TNI; b. Intelijen Polri; c. Intelijen Kejaksaan;
105- d. Badan Intelijen Negara; dan e. Penyidik/Penyelidik; 2) Ranmor dinas yang dapat diberikan STNK dan TNKB Rahasia adalah Ranmor model: a. sedan; b. Jeep; c. mini bus; dan d. sepeda motor. 3) NRKB untuk STNK dan TNKB Rahasia, terdiri dari kode wilayah sesuai dengan wilayah Regident Ranmor, nomor urut registrasi sesuai denganjenis Ranmor dan seri hurufyang diatur oleh Kapolda. 4) Ranmor dinas TNI/Polri/Pemerintah yang tidak diperbolehkan menggunakan STNK dan TNKB Rahasia/Khusus: a. Ranmor dinas POM TNI/Provos; b. Ranmor dinas batalyon tempur; c. Ranmor dinas patroli; d. Ranmor dinas operasional Polisi Lalu Lintas; e. Ranmor dinas ambulans rumah sakit; dan Ranmor dinas pemadam kebakaran/kebersihan kota; dan kendaraan bermotor dinas jenis khusus. H. NRKB untuk Ranmor dinas jabatan bagi pejabat pemerintah provinsi sebagai berikut: 1) kode wilayah, nomor urut registrasi 1, tanpa seri huruf, untuk Gubernur; 2) kode wilayah, nomor urut registrasi 2, tanpa seri huruf, untuk Wakil Gubernur; 3) kode wilayah, nomor urut registrasi 3, tanpa seri huruf, untuk Ketua DPRD Provinsi; 4) kode wilayah, nomor urut registrasi 4 sampai dengan 99 tanpa seri huruf, untuk pejabat lainnya sesuai urutan pejabat sipil daerah Provinsi masing-masing; 1. NRKB untuk Ranmor dinas jabatan bagi pejabat pemerintah khusus provinsi DKI Jakarta sebagai berikut: 1) kode wilayah, nomor urut registrasi 1, denganseri huruf DKI, untuk Gubernur;
106 - 2) kode wilayah, nomor urut registrasi 2, dengan seri huruf DKI, untuk Wakil Gubernur; 3) kode wilayah, nomor urut registrasi 3, dengan seri huruf DKI, untuk Ketua DPRD Provinsi; 4) kode wilayah, nomor urut registrasi 4 sampai dengan 150 dengan seri huruf DKI, untuk Pejabat lainnya sesuai urutan pejabat sipil daerah Provinsi DKI Jakarta; J. NRKB untuk Ranmor dinas jabatan bagi pejabat pemerintah di daerah kabupaten/kota, diatur sebagai berikut: 1) kode wilayah, nomor urut registrasi 1, dengan seri huruf alokasi kabupaten/kota, untuk Bupati/Walikota; 2) kode wilayah, nomor urut registrasi 2, dengan seri huruf alokasi kabupaten/kota, untuk Wakil Bupati/Wakil Walikota; 3) kode wilayah, nomor urut registrasi 3, dengan seri huruf alokasi kabupaten/kota, untuk Ketua DPRD Kabupaten/Kota; 4) kode wilayah, nomor urut registrasi 4 sampai dengan 30 dengan alokasi seri huruf awal untuk kabupaten/kota, untuk pejabat lainnya sesuai urutan pejabat sipil daerah kabupaten/kota masing-masing; K. NRKB untuk STCK dan TCKB 1) kendaraan bermotor yang belum diregistrasi tetapi dioperasikan di jalan dengan kepentingan tertentu, menggunakan nomor registrasi sementara yang ditandai dengan huruf seri XX, XY, YY, dan YX; 2) penggunaan huruf seri XX, XY, YY dan YX sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada badan usaha di bidang penjualan, pembuatan, perakitan, atau impor kendaraan bermotor; 3) untuk Polda yang telah dizinkan menggunakan 3 (tiga) huruf seri, penerbitan nomor Registrasi sementara pada STCK apabila 2 (dua) huruf seri sudah habis dapat menggunakan 3 (tiga) huruf seri XXX, XYY, YYX, YXY, YYY dan YXX. L. Susunan kode pengoperasian untuk Ranmor Asing yang dioperasikan sementara di wilayah Negara Republik Kesatuan Indonesia dengan STNK LBN dan TNKB-LBN sebagai berikut: