SEJARAH DEWAN KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Diterbitkan Oleh : Biro Persidangan, Sistem Informasi dan Pengawasan Internal, Setjen Wantannas iii
SEJARAH DEWAN KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Penyusun : Harjo Susmoro Haris Sarjana I Gusti Putu Wirejana Editor : Ari Purnomo Natalina Pakpahan Desain Grafis : Nadia Talita Putri Yayat Ruhiat, A.Md Penerbit Biro Persidangan, Sistem Informasi dan Pengawasan Internal, Setjen Wantannas Jl. Medan Merdeka Barat No.15 Jakarta Pusat Tlp. (021) 3451067 iv
KETUA DEWAN KETAHANAN NASIONAL KETUA DEWAN KETAHANAN NASIONAL DARI MASA KE MASA DARI MASA KE MASA Ir. Joko Widodo Presiden RI VII 2014 - Sekarang Ir. Soekarno Presiden RI I 1945 - 1967 Soeharto Presiden RI II 1967 - 1998 Prof. BJ. Habibie Presiden RI III 1998 - 1999 KH. Abdurahman Wahid Presiden RI IV 1999 - 2001 Megawati Soekarnoputri Presiden RI V 2001 - 2004 Dr. Susilo Bambang Yudhoyono Presiden RI VI 2004 - 2014 v
PEJABAT SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL Dari Masa Ke Masa Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H., M.Tr. Opsla 2020- Sekarang Letjen TNI MMR Kartakusumah 1970-1978 Letjen TNI Achmad Wiranatakusumah 1978-1985 Letjen TNI Machmud Subarkah 1985-1994 Letjen TNI Soekarto 1994-1998 vi
Letjen TNI Arifin Tarigan 1998-2003 Prof. Dr. Budi Santoso, M.Sc.,APU 2003-2005 Letjen TNI Muhammad Yasin, SH 2005-2008 Letjen TNI Bambang Darmono 2008-2010 Letjen TNI Rasyid Qurnuen Aquary 2010-2011 Letjen TNI Junianto Haroen 2011-2012 Letjen TNI Waris 2012-2015 Letjen TNI M. Munir 2015-2016 Letjen TNI Nugroho Widyotomo 2016-2018 Letjen TNI Doni Monardo 2018-2019 Laksdya TNI Ir. Achmad Djamaludin, M.A.P 2019-2020 vii
KETUA DEWANPRESIDEN RI Sejarah Dewan Ketahanan Nasional SEKRETARIS JENDERALMERANGKAP ANGGOTA SUSUNAN ANGGOTA DEWAN KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA ANGGOTA TIDAK TETAP ANGGOTA TETAP 1. WAPRES 2. MENKO POLHUKAM 3. MENKO PEREKONOMIAN 4. MENKO PMK 5. MENKO MARVES 6. MENPAN DAN RB 7. MENSESNEG 8. MENDAGRI 9. MENLU 10. MENHAN 11. MENKOMINFO 12. MENKUMHAM 13. PANGLIMA TNI 14. KAPOLRI 15. KA BIN DITUNJUK SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAN TOPIK BAHASAN viii
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Setjen Wantannas mempunyai tugas : Merumuskan rancangan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia. Setjen Wantannas mempunyai fungsi : a. perumusan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional; b. perumusan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara dari ancaman terhadap kedaulatan, persatuan, kesatuan, kelangsungan hidup bangsa dan negara; c. penyusunan perkiraan risiko pembangunan nasional yang dihadapi dalam kurun waktu tertentu dan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka merehabilitasi akibat resiko pembangunan. ix
"Setiap kepentingan harus mengacu kepada cita-cita nasional, tujuan nasional dan kepentingan nasional" (Laksdya TNI Dr.Ir Harjo Susmoro,S.Sos., S.H., M.H M.Tr. Opsla) x
KATA SAMBUTAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H., M.Tr. Opsla Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan memanjatkan Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat, rahmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga sehingga buku "Sejarah Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Wantannas RI)" ini dapat diterbitkan. Penerbitan ini mempunyai tujuan sebagai salah satu upaya untuk melestarikan dan mewariskan nilai-nilai perjuangan dan pengabdian Wantannas RI mulai awal kemerdekaan sampai dengan saat ini. Peran Wantannas RI sebagai Instansi yang lahir pada Tahun 1946 yang telah terlibat dalam sejarah dan dinamika perjuangan bangsa Indonesia, baik dalam usaha mempertahankan dan menyelamatkan kemerdekaan, mencegah perpecahan, merumuskan konsep- konsep pembangunan hingga mencari format baru sistem politik yang reformatif dan aspiratif. Suatu perjalanan panjang ditorehkan Wantannas RI dalam pengabdiannya, telah mengalami metamorfosis sejak awal kemerdekaan sampai dengan era milenium. Perubahan ini terjadi melihat dinamika lingkungan strategis yang tengah berkembang. Transformasi organisasi tersebut mungkin masih terjadi sesuai dengan fungsi kepentingan arah kebijakan dan tujuan nasional yang tertuang dalam Keppres RI No. 101 Tahun 1999, di mana tugas Wantannas RI membantu Presiden dalam menyelenggarakan gerakan pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan nasional. Pada era perkembangan politik, ekonomi dan keamanan nasional ataupun internasional, keberadaan lembaga pengkajian terkait dengan masalah ketahanan nasional menjadi keharusan bagi negara-negara modern di setiap pemerintahan dalam mencermati setiap perubahan dalam membantu Presiden untuk menetapkan kebijakan umum pertahanan dan ketahanan negara. Wantannas RI secara teknis sangat efektif dan strategis dalam usaha membantu Presiden dalam menyiapkan rancangan keputusan nasional yang strategis guna membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam segala situasi dan kondisi yang terjadi di tanah air. Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Tim Penyusun, semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada pembaca dan menjadi sumber inspirasi dalam mewujudkan ketahanan nasional sesuai dengan tujuan nasional. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan dan perlindungan-Nya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Bangsa dan negara tercinta ini. Walaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh Jakarta, Oktober 2021 Sekretaris Jenderal Dewan ketahanan Nasional Dr.Ir Harjo Susmoro,S.Sos., S.H., M.H M.Tr.(Opsla) Laksamana Madya TNI xi
TUGAS WANTANNAS RI Wantannas RI mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan gerakan pembinaan ketahanan nasional guna menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia. xii
FUNGSI WANTANNAS RI Penetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional Indonesia; Penetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara; Penetapan resiko pembangunan nasional yang tertentu dan dihadapi untuk kurun waktu pengerahan sumber-sumber kekuatan bangsa dan negara dalam rangka merehabilitasi akibat dari risiko pembangunan. xiii
KATA PENGANTAR Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Buku Sejarah Wantannas RI telah diselesaikan. Buku ini merupakan tulisan mengenai sejarah Wantannas RI sebagai lembaga pemerintah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan gerakan pembinaan ketahanan nasional guna menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia. Buku ini kami persembahkan kepada Para Pembaca dengan maksud untuk memperkenalkan Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Wantannas RI). Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah ikut serta memberikan sumbang saran dan tenaga dalam proses pembuatan buku ini, dari tahap konsep sampai tahap penerbitan. Kami menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam proses pembuatan Buku Sejarah Wantannas RI ini. Beberapa data baik dalam bentuk narasi atau dokumentasi dirasa sangat mencukupi di satu bagian tetapi dirasa terlalu sedikit di bagian yang lain. Hal ini membuat kami terus berusaha untuk mencari data-data tambahan agar komposisi isi buku semakin sesuai dengan tema yang ingin disampaikan pada edisi selanjutnya. Oleh sebab itu, kritik serta saran yang membangun untuk penyempurnaan buku sangat kami harapkan. Semoga buku ini dapat memberi manfaat bagi Wantannas RI khususnya serta bagi semua pihak yang tertarik dengan kegiatan Wantannas pada umumnya. Jakarta, Oktober 2021 Tim Penyusun xiv
xv
KANTOR DEWAN KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Kantor Wantannas RI Jl. Juanda No. 36 Kantor Wantannas RI Jl. Medan Merdeka Barat No.15 Ruang Command Control Ruang Rapat Situation Room Ruang Training & Simulasi Data Center Wantannas Kantor MB 15 Data Center Wantannas Kantor Juanda xvi
DAFTAR ISI DAFTAR ISI KETUA DEWAN KETAHANAN NASIONAL RI DARI MASA KE MASA ... v PEJABAT SESJEN WANTANNAS DARI MASA KE MASA... vi SUSUNAN ANGGOTA DEWAN KETAHANAN NASIONAL... viii KATA SAMBUTAN... xi TUGAS DEWAN KETAHANAN NASIONAL RI ... xii FUNGSI DEWAN KETAHANAN NASIONAL RI... xiii KATA PENGANTAR... xiv DAFTAR ISI ... xvii BAGIAN I PROFIL DEWAN KETAHANAN NASIONAL (WANTANNAS) REPUBLIK INDONESIA... 1 BAGIAN II SEJARAH DEWAN KETAHANAN NASIONAL (WANTANNAS) REPUBLIK INDONESIA... 18 BAGIAN III PERAN WANTANNAS RI DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL ... 28 BAGIAN IV HARAPAN WANTANNAS RI DALAM MENGEMBANGKAN KONSEP KETAHANAN NASIONAL YANG KOMPREHENSIF... 44 BAGIAN V PENTINGNYA VALIDASI DAN REVITALISASI DEWAN KETAHANAN NASIONAL (WANTANNAS) RI MENJADI DEWAN KEAMANAN NASIONAL RI... 62 xvii
Kemerdekaan Bangsa Indonesia bukan hanya dicapai karena perjuangan dan pengorbanan para pejuang namun juga berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala xviii
BAGIAN I PROFIL DEWAN KETAHANAN NASIONAL (WANTANNAS) REPUBLIK INDONESIA 1. Latar Belakang Tujuan nasional Indonesia yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 secara eksplisit telah menegaskan bahwa negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan tumpah darah kehidupan bangsa dan seluruh Indonesia, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, negara mempunyai dua kewajiban yang sekaligus menjadi alasan keberadaan negara dilihat dari aspek kontrak sosial antara individu dan masyarakat, yaitu menjamin keamanan dan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, keamanan nasional adalah salah satu pilar dari keberadaan negara. Hal tersebut berbeda tapi tidak terpisah dari pilar lain yaitu aspek kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan itu, jenis dan bentuk ancaman juga bergeser menjadi ancaman multidimensional, tidak lagi mengarah kepada ancaman militer semata, tetapi sudah masuk ke aspek budaya, ekonomi, politik, maupun pertahanan dan keamanan. Apa yang selama ini dikenal dengan keamanan dalam negeri sudah menjangkau ke jenis dan bentuk ancaman yang lebih luas mulai dari kemiskinan, epidemi, kejadian luar biasa permasalahan kesehatan masyarakat, wabah, kepedulian internasional dan pandemi, bencana alam, kerusuhan sosial, pertikaian antar golongan, kejahatan, pemberontakan bersenjata sampai dengan gerakan separatis bersenjata. Upaya mewujudkan keamanan nasional tidak dapat lagi berdiri sendiri, artinya mendefinisikan konsep keamanan nasional tidak dapat hanya dibatasi pada pengertian tradisional yang hanya berorientasi pada alat pertahanan dan keamanan negara saja. Namun keamanan nasional harus dipandang sebagai bagian integral dari berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan negara. Untuk itulah, diperlukan suatu upaya yang dapat menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan keamanan nasional tersebut baik ditinjau dari masalah kelembagaan maupun perangkat peraturan perundang-undangan yang dapat menciptakan integrasi atau sinergitas seluruh sumber daya nasional dalam penyelenggaraan keamanan nasional. Dalam salah satu pandangan seorang ahli keamanan, Barry Buzan (1991) membagi sektor keamanan ke dalam lima bidang; militer, politik, lingkungan, ekonomi dan sosial. Peran militer fokus pada kapabilitas lembaga pertahanan, asesmen ancaman dan lainnya. Hubungan sosial budaya dan agama diperlukan untuk memahami dinamika ancaman dan interaksi faktor-faktor keamanan. Budaya kekerasan (culture of violence) seringkali mengalami tipologi konfliks yang latent karena mengakar kuat khususnya pada masyarakat yang terbelah secara demografis dan secara etnik. Di samping itu, keamanan tidak dapat dipahami dalam arti sempit, hanya dari sudut pandang Negara (state security), dengan anggapan bahwa bila rakyat sejahtera (keadaan perut kenyang), maka akan tercipta keamanan. keamanan harus diarahkan untuk menjamin tegak dan menguatnya suatu Negara bangsa dari ancaman luar dan ancaman dari dalam negeri. Dinamika permasalahan keamanan seperti itu mengubah konsep keamanan nasional dari state center security kepada people centered security. Konsekuensinya, keamanan menjadi keamanan comprehensive yaitu bahwa keamanan harus dimaknai dalam pengertian yang holistik mencakup baik ancaman militer maupun ancaman non militer. Serta manajemen keamanan membutuhkan kerjasama antar aktor dan lembaga keamanan. Dalam konteks ini, keamanan nasional dimaknai sebagai kebutuhan dasar untuk Sistem pertahanan dan 1
melindungi dan menjaga kepentingan nasional suatu bangsa dengan menggunakan kekuatan politik, militer dan ekonomi untuk menghadapi ancaman baik yang datang dari dalam maupun luar negeri. Pandangan ini mendukung argumentasi bahwa keamanan nasional di Negara demokrasi umumnya mencakup keamanan Negara, keamanan masyarakat dan keamanan manusia (state security, public security dan human security) dimana Human security memusatkan perhatian pada manusia (people-centered) dan bukan negara (state-centered). diperbagai bidang. Untuk itu diperlukan analisa dan prediksi kecenderungan lingkungan strategis yang bersifat fundamental bagi proses perumusan kebijakan nasional di berbagai bidang. 2. Perkembangan Lingkungan Strategis Dinamika lingkungan strategis selalu membawa implikasi baik positif maupun negatif pada sisi yang lain secara bersamaan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi perkembangan nasional. Implikasi yang positif membawa manfaat dalam mendukung cita-cita dan tujuan nasional demi kepentingan nasional, sedangkan implikasi yang negatif akan menyebabkan meningkatkan potensi ancaman bagi kelangsungan hidup negara. Situasi lingkungan strategis pada awal abad 21 sangat berbeda jauh bila dibandingkan dengan periode abad sebelumnya. Situasi politik nasional saat ini masih diwarnai oleh permasalahan lama yang belum berhasil diatasi dan semakin bertambah komplek dengan hadirnya serangkaian permasalahan yang baru. Di samping itu semakin sulit diprediksi karena ketidakteraturan dan ketidakstabilan semakin menjadi corak yang dominan. Dinamika politik internasionalpun juga semakin inten karena dibawah pengaruh fenomena globalisasi dan berbagai implikasinya, negara-negara di dunia dituntut untuk saling bekerja sama namun pada sisi lain persaingan antar negara dalam melindungi kepentingan negaranya juga semakin meningkat. Independensi antar negara semakin menguat tetapi kesenjangan power ekonomi dan militer semakin melebar karena isu agenda dan isu internasional semakin dominan yang dipengaruhi oleh kebijakan negara-negara maju. Akibatnya negara-negara berkembang yang memiliki sumber daya terbatas harus lebih hati- hati mengantisipasi permasalahan yang dihadapi, lebih aktif dalam memperkuat ketahanan nasional Pada KTT G20 tahun 2021 di Italia, Indonesia dipercaya menjadi Presidensi G20 3. Lingkungan Strategis Global Secara mendasar isu global akan terus mewarnai dan mempengaruhi dan memberi dampak terhadap lingkungan strategis saat ini meliputi: a. Krisis Ekonomi Krisis ekonomi yang dialami oleh negara- negara maju akan membawa dampak yang tidak dapat dihindari oleh negara-negara yang sedang berkembang. Interkoneksi perekonomian internasional menyebabkan krisis ekonomi semakin rawan terjadi. Kedepan akan menjadi menguatnya transparansi dan pengawasan ekonomi dan keuangan internasional namun pada saat yang bersamaan akan terjadi tekanan-tekanan terhadap perekonomina di negara berkembang. b. Fluktuasi Harga Minyak Dunia terbatasnya cadangan minyak dunia dihadapkan dengan semakin tinggi kebutuhan akan sumber daya minyak tersebut kecenderungan meningkatnya harga minyak dunia tidak akan dapat dihindari. Upaya kerjasama untuk Ditengah kondisi yang semakin 2
menstabilkan harga semakin besar, upaya-upaya untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya minyak dan gas bumi semakin meningkat dan individualisme dalam mengamankan sumber daya minyak bumi akan semakin berkelanjutan. c. Perubahan Iklim Tanda- tanda perubahan iklim akibat dampak yang ditimbulkan oleh pemanasan global telah mulai terlihat. Walaupun kesadaran internasional sudah tinggi tetapi komitmen dalam menerima tanggung jawab masih sangat lemah seiring dengan rendahnya instrumen kerja sama dan pengawasan kepada lingkungan hidup. Meski upaya-upaya kerja sama yang dilakukan untuk mengurangi laju dan memitigasi dampak dari pemanasan global semakin meningkat tetapi secara bersamaan jalannya pembangunan negara-negara berkembang menjadi terbatas. luar negeri negara-negara besar yang akan membawa dampak instabilitas dan gejolak di berbagai kawasan. Upaya-upaya restrukturisasi PBB semakin baik karena menjadikan hal yang utama dalam menjamin keadilan dan kepentingan negara- negara berkembang tetapi akan banyak bergantung pada kerelaan dan komitmen negara-negara besar dalam mengurangi kekuasaannya dalam organisasi internasional tersebut. reformasi dan e. Perubahan Kekuatan Dunia Siklus peta kekuatan dunia selalu mengalami perubahan ke waktu. Dengan melemahnya kekuatan ekonomi Amerika Serikat meningkatnya kekuatan ekonomi China, India dan diikuti dengan perkembangan sektor militernya serta menguatnya manfaat Rusia perimbangan konstelasi terjadi. Persaingan global menengah tengah regional mempertahankan pengaruh global dan semakin mengemuka antara negara-negara besar sehingga adaptasi pergeseran kutub yang berinteraksi secara internasional semakin penting terutama bagi negara-negara yang sedang berkembang. dari waktu 4. Lingkungan Strategis Nasional Es di kutub utara semakin hari semakin berkurang akibat efek perubahan Iklim global d. Dominasi Negara-negara Maju Perkembangan dunia masih banyak dipengaruhi oleh kebijakan negara-negara super power dalam mengamankan kepentingan nasionalnya masing- masing seperti kepentingan ekonomi, politik dan keamanan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Dinamika politik dan keamanan internasional masih tergantung kepada keseriusan negara-negara besar dalam memelihara perdamaian dan stabilitas internasional serta mengurangi kepentingan politik a. Ideologi Penurunan kesadaran masyarakat tentang ideologi Pancasila dan bahaya laten komunisme tampaknya telah dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu seperti memutar balikkan fakta-fakta terkait dengan peristiwa terjadinya Gerakan 30S/PKI, membenturkan kebijakan-kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya. Penurunan kesadaran tentang Pancasila juga terlihat dari digulirkannya wacana salah satu keyakinan Indonesia. Hal kedalam sistem pemerintahan di ini paling tidak dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan suatu kelompok yang cukup menonjol seperti adanya wacana calon presiden independen, penyelenggaraan konferensi Khilafah Internasional yang dilakukan oleh salah satu kelompok yang berkembang di Indonesia. Perkembangan ini perlu dicermati sehingga tidak berkembang secara luas yang pada akhirnya akan mempengaruhi sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. 3
Ideologi Pancasila adalah sebuah kebanggaan bagi bangsa dan negara Indonesia. Tidak ada negara lain yang mempunyai dasar negara sehebat Pancasila. b. Politik Dinamika perkembangan politik lokal maupun nasional berjalan sangat kondusif yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat akan hak-hak politiknya cenderung semakin meningkat. Namun demikian dalam perkembangan tuntutan pemekaran daerah, konflik antar lain kelompok dalam pilkada, konflik antar daerah dalam memperebutkan wilayah, yang kerap kali berujung pada aksi-aksi kekerasan masih mewarnai dinamika lokal. Aktifitas partai politik baik partai baru maupun partai lama dalam menghadapi pemilihan umum mulai menghangat. Mendekatnya pemilu banyak partai- partai yang bermunculan walaupun semuanya belum mendapat verifikasi secara benar. Selain dengan melakukan konsolidasi internal partai, perkembangan menarik dari hubungan antar partai ini adalah munculnya pertemuan-pertemuan antar partai politik baik partai besar maupun partai-partai menengah dan partai kecil. Sementara di tingkat daerah hubungan antar partai ditandai dengan adanya koalisi antar partai dalam pilkada. Dilihat dari segi komunikasi politik adanya pertemuan dan koalisi antar partai cukup positif karena akan dapat saling memberikan pemahaman. berbagai kendala-kendala yang masih dihadapi pemerintah baik yang menyangkut kompetitifnya jaminan hukum dan produk, rumitnya birokrasi, keamanan hingga lainnya seperti fluktuasi nilai tukar uang dan harga minyak dunia. Produk Indonesia masih menghadapi kendala di pasar internasional, dimana produk-produk Indonesia sering kali dihadapkan pada hambatan yang berkenaan dengan tarif hingga dumping. Hambatan-hambatan yang dihadapi pemerintah dalam meningkatkan kinerja perekonomian negara masih mengemuka seperti nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan tingginya harga minyak. Jika tidak dapat diatasi maka pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pemerintah membutuhkan terobosan baru untuk dapat membawa kemajuan yang signifikan. Secara umum kondisi perkembangan sosial budaya di masyarakat terus membaik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. terus Aksi unjuk menurun. Maskipun demikian masih tingginya angka pengangguran, permasalahan buruh yang memicu terjadinya konflik unjuk rasa dan adanya konflik antar masyarakat baik disebabkan karena perbedaan prinsip- prinsip keagamaan maupun permasalahan lain yang memicu terjadinya tindak kekerasan seperti masalah tanah dan SARA masih menjadi permasalahan yang perlu terus diupayakan penyelesaian. faktor-faktor eksternal rasa masyarakat cenderung d. Keamanan Nasional Situasi keamanan dalam negeri tampak terus membaik, hal ini dapat dilihat dari kemajuan penanganan terorisme dan semakin kondusifnya daerah-daerah yang selama ini rentan terhadap berbagai gejolak konflik komunal. Kemajuan yang menonjol adalah penangkapan pelaku bom Bali dan tokoh-tokoh pelaku teror lainnya di sejumlah kota. Adanya gejala radikalisme mengidentifikasi masih besarnya potensi ancaman terorisme di Indonesia. Dalam penyelesaian permasalahan perbatasan dengan negara-negara tetangga relatif belum mengalami kemajuan berarti. c. Ekonomi dan Sosial Budaya Berbagai langkah kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun dalam meningkatkan kinerja perekonomian Indonesia masih diwarnai oleh sejumlah masalah yang belum tertangani seperti di perbatasan darat antara RI dan Malaysia. Aktivitas kegiatan transnasional seperti penyelundupan Wilayah-wilayah perbatasan 4
barang dan senjata, drugs dan human trafficking, illegal logging, illegal fishing juga masih cukup menonjol. Walaupun pemerintah telah berupaya melakukan berbagai cara termasuk dengan menggelar operasi keamanan tetapi aktifitas ilegal tersebut masih cukup tinggi. terjadi di Indonesia yang banyak sekali gunung berapi. Penanganan korban dan pembangunan kembali sejumlah wilayah yang terkena dampak bencana alam merupakan perioritas pemerintah termasuk dengan memperbaiki manajemen penanganan bencana Indonesia. Bencana alam tetap masih sering dikarenakan karakteristiknya simpati, empati dan dukungan dari pihak luar yang mengintervensi. Walaupun terdapat sejumlah kasus yang tidak terkait dengan ancaman separatisme akan tetapi dinamika permasalahan tersebut secara tidak langsung merupakan isu yang dapat digunakan oleh sekelompok separatis untuk mendiskreditkan pemerintah yang berdaulat dan mengangkat isu kekerasan aparat keamanan. Stabilitas keamanan Papua juga tidak terlepas dari perang antar suku yang masih sering terjadi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menghentikan perang suku ini akan tetapi perang antar suku ini masih saja terjadi di wilayah pedalaman Papua. Gerakan separatis Papua ini dapat dikatakan sebagai gerakan separatis yang paling berbahaya dan sangat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia karena gerakan ini memiliki dukungan diplomatis dari luar negeri yang cukup kuat. Aktivitas separatisme ini terlihat dalam berbagai kasus seperti pengibaran bendera Bintang Kejora dalam tarian Sampari pada pembukaan Konferensi Besar Masyarakat Papua di Jayapura dan pengibaran Bintang Kejora yang masih terjadi setiap tanggal 1 Desember. Bencana gempa bumi sering sekali melanda wilayah Indonesia, hal ini disebabkan oleh posisi kepulauan Indonesia yang berada diantara tiga lempeng utama di dunia, yaitu Australia, Eurasia dan Pasifik. Sejalan dengan semakin kondusifnya kehidupan politik, ekonomi dan sosial masyarakat perkembangan daerah rawan konflik dan separatisme terus mengalami kemajuan yang cukup berarti dengan pendekatan kesejahteraan dan pembangunan serta membuka isolasi bagi daerah-daerah terpencil seperti Provinsi Papua. Perkembangan politik dan keamanan di wilayah Papua secara mendasar menunjukkan peningkatan lokal dimana memperlihatkan semakin tinggi tingkat kematangan elit politik dan masyarakat Papua. Namun di sisi lain masih terdapat sejumlah isu yang mengidentifikasikan paham dan gerakan separatis Papua yang masih eksis bahkan mendapat angin dengan adanya sejumlah perkembangan politik strategis Internasional kehidupan berbangsa dan bernegara. Munculnya segala permasalahan-permasalahan baru membawa dampak yang sangat signifikan bagi perkembangan manusia di masa mendatang. Dinamika politik, keamanan global dan regional, peningkatan sektor ekonomi dan keamanan negara-negara kawasan juga turut andil didalam mempersempit ruang gerak negara-negara Situasi perkembangan lingkungan sangat mempengaruhi Sesjen Wantannas melaksanakan kunjungan ke Papua untuk mendorong program emas hijau dan emas biru di Papua 5
berkembang untuk ikut serta dalam persaingan pada sektor perekonomian sehingga diperlukan terobosan- terobosan tertentu dalam meningkatkan daya saing ekonomi, peningkatan perlombaan senjata dan semakin tingginya kepentingan strategis negara-negara didunia menambah derajat persaingan interaksi negara-negara di dunia. Demikian pula akibat pengaruh dari lingkungan strategis dalam negeri. Potensi ancaman yang ditimbulkan oleh gerakan separatis politik dan bersenjata aktifitasnya masih aktif turut serta merongrong pemerintahan yang berdaulat. Kondisi keamanan perbatasan, radikalisme, bencana alam yang rangkaian kejadiannya berkelanjutan, kepentingan negara-negara besar terhadap NKRI sangat dominan dan tidak dapat dipungkiri lagi baik dalam kaitan keamanan regional maupun untuk kepentingan-kepentingan yang berlatar belakang politik maupun ekonomi yang berakibat intervensi asing akan terus dihadapi oleh Bangsa Indonesia. Oleh sebab itu berdasarkan lingkungan strategis dan persepsi ancaman yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia dibutuhkan suatu organisasi Dewan Keamanan Nasional Republik Indonesia yang dapat secara aktif kontinyu dan mencermati berbagai perkembangan yang terjadi pada lingkungan strategis, merumuskan secara adaptis strategi kebijakan Keamanan terutama dihadapkan dengan keterbatasan dukungan anggaran, memperkuat jalinan kerja sama dengan negara-negara sahabat baik secara politik maupun ekonomi. adanya kecenderungan tertentu 5. Profil Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia (disingkat Wantannas RI) merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 1999 Tentang Dewan Ketahanan Nasional Dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Wantannas mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan pembinaan ketahanan nasional guna menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia. Sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam alinea IV cita-cita dan tujuan nasional adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh Indonesia dan untuk memajukan tumpah darah kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dewan Ketahanan Nasional RI gerakan Dalam menyelengarakan tugas tersebut, Wantannas mempunyai fungsi sebagai berikut: a. penetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional Indonesia; b. penetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara; nasional yang dihadapi untuk kurun waktu tertentu dan pengerahan sumber-sumber kekuatan bangsa dan negara dalam rangka merehabilitasi akibat dari resiko pembangunan. Dalam melaksanakan c. penetapan resiko pembangunan Rapat Pra-Sidang Dewan membahas pentingnya pembentukan Dewan Keamanan Nasional di Indonesia tugasnya, dibentuklah Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional lembaga (disingkat Setjen Wantannas) adalah pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden selaku Ketua Wantannas. Setjen Wantannas mempunyai tugas merumuskan rancangan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia. Dalam non-departemen/kementerian 6
menyelenggarakan mempunyai fungsi sebagai berikut : a. perumusan tugasnya, Setjen Wantannas kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional; rancangan ketetapan b. perumusan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara dari ancaman terhadap kesatuan, kelangsungan hidup bangsa dan negara; rancangan ketetapan kedaulatan, persatuan, c. penyusunan perkiraan resiko pembangunan nasional yang dihadapi dalam kurun waktu tertentu dan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka merehabilitasi akibat resiko pembangunan. Dalam rangka mewujudkan strategi untuk mengoptimalisasikan fungsi dalam pembinaan ketahanan nasional dan menghasilkan kajian strategis yang berkualitas sebagai bahan masukan kepada Ketua Dewan, Setjen Wantannas menyelenggarakan rangkaian kegiatan rapat dan diskusi dalam bentuk: tugas dan melibatkan narasumber dari berbagai jalur untuk mendapatkan masukan pemikiran untuk menghasilkan kajian yang berkualitas dan komprehensif. Pertama, jalur aspiratif, yakni masyarakat luas yang meliputi pemerhati masalah sosial, tokoh masyarakat, organisasi politik, dan berbagai lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, untuk menggali aspirasi yang berkembang di kalangan masyarakat. Kedua, jalur akademik, meliputi ilmuwan, cendekiawan dan peneliti, bertujuan untuk menguji aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan, ditinjau dari sudut pandang akademik. Ketiga jalur empirik, terdiri dari lembaga-lembaga pemerintah, kementerian dan non-kementerian dengan tujuan mengembangkan pemecahan persoalan. b. Kajian Daerah dan Kajian Luar Negeri Setjen Wantannas melaksanakan kajian kewilayahan dengan mengunjungi obyek-obyek terpilih sesuai topik kajian baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan tujuan mendapatkan informasi dan data terkini yang berhubungan dengan ketahanan nasional Indonesia. a. Rakertas, Pokjasus dan Ramusmat Setjen Wantannas melaksanakan serangkaian kegiatan rapat untuk menghasilkan produk kajian yang bersifat siklis maupun dinamis. Pelaksanaan rapat meliputi Rapat Kerja Terbatas (Rakertas), Kelompok Kerja Khusus (Pokjasus), dan Rapat Perumusan Materi (Ramusmat). Dalam pelaksanaannya, rapat tersebut Kegiatan Kajian Daerah (Kajida) Wantannas RI ke Kalimantan Timur c. Semiloka Kegiatan Rapat Kerja Terbatas (Rakertas) yang diselenggarakan oleh Wantannas RI Setjen Wantannas secara rutin melaksanakan seminar dan (Semiloka) bekerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga lain di Indonesia, dengan tujuan untuk mengkaji berbagi topik agar dapat dijadikan bahan masukan dalam rangka peningkatan ketahanan nasional. lokakarya 7
Kegiatan Seminar nasional dan Lokakarya (Semiloka) Wantannas RI dengan Universitas Palangkaraya d. Kegiatan Kehumasan KegiatanKirpat membahas masalah Laut China Selatan yang dilaksanakan Kedeputian Pengkajian dan Penginderaan Dalam rangka meningkatkan kerjasama dengan berbagai Kementerian/Lembaga, Setjen Wantannas melalui Biro Persidangan, berperan aktif dalam forum Badan Koordinasi Humas Pemerintah (Bakohumas), baik sebagai peserta maupun sebagai penyelenggara. Forum Bakohumas merupakan Forum Pertukaran informasi bagi para peserta dan dilaksanakan secara rutin dengan pembahasan topik tertentu. f. MoU Setjen Wantannas tugas pokok dan fungsinya, Setjen Wantannas menjalin mitra kerjasama lembaga yang saling menguntungkan dengan pendidikan, lembaga pengkajian strategis, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Instansi Sipil / TNI / Polri, lembaga penelitian dan pengembangan, serta masyarakat. Dalam rangka menunjang MoU Wantannas RI dengan Bulog Kegiatan Forum Bakohumas yang dilaksanakan di kantor Setjen Wantannas g. Rakor Wantannas e. Perkiraan Cepat Perkiraan cepat (Kirpat) adalah suatu kegiatan yang membahas isu terkini (Current Issue) yang mendesak yang berkembang di masyarakat serta mencari solusi yang tepat dan cepat sebagai masukan untuk Wantannas. Salah satu agenda rapat dari Setjen Wantannas adalah menyelenggarakan sidang dewan, tetapi dalam beberapa tahun terakhir ini sidang dewan Wantannas belum dapat diselenggarakan. untuk mengaktifkan kembali pelaksanaan sidang dewan dalam rangka menghadapi agenda penting nasional maka Setjen Wantannas menyelenggarakan sidang dalam bentuk Rapat Koordinasi (Rakor Wantannas) 8
dengan menghadirkan para Sekretaris Jenderal / Sekretaris Utama / Sekretaris Menteri K/L anggota tetap Wantannas. bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan, agar dinamika kehidupan nasional tersebut tetap terselenggara sesuai arah yang telah ditetapkan. Bahan sidang Dewan merupakan produk kajian yang dihasilkan dari kegiatan rapat dan diskusi yang sudah disebutkan di atas, kemudian bahan sidang diproses lebih lanjut dalam forum Pra Sidang Dewan yang melibatkan pejabat setingkat Eselon I KL terkait. Bahan yang disetujui di forum Pra Sidang akan digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan Sidang Dewan. i. Sidang Dewan Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Nasional h. Pra Sidang Dewan Kerangka pelaksanaan pengkajian strategis, Setjen Wantannas melibatkan para pakar dari tiga jalur sumber, yaitu Jalur Aspirasi (Praktisi), Jalur Akademik (Perguruan Tinggi) serta jalur Empirik (Birokrasi) yang dapat menyampaikan gagasannya secara mandiri dengan lisan ataupun tulisan sebagai bahan masukan dalam Menyusun naskah kajian yang lebih bersifat komprehensif. Sesuai dengan beban tugas organisasi Setjen Wantannas, salah satunya adalah menyelenggarakan Sidang Dewan yang efektif. Sidang Dewan merupakan forum rapat/pertemuan tertinggi Wantannas yang bertugas melakukan pembahasan dan penetapan kebijakan nasional berkaitan dengan isu-isu keamanan nasional. Sidang Dewan dipimpin oleh Ketua Dewan (Presiden) dan dihadiri oleh seluruh anggota tetap, anggota tidak tetap (sesuai kepentingan), serta Sesjen Wantannas. Sidang Dewan dipimpin langsung oleh Ketua Dewan yaitu Presiden dan Sesjen Wantannas sebagai Sekretaris Sidang yang bertanggungjawab dalam penyusunan risalah sidang serta mendokumentasikan tanggapan anggota sidang, arahan dan keputusan Presiden selaku Ketua Dewan. Hasil Sidang Dewan dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan dan/atau kegiatan konkrit yang bersifat operasional dalam upaya meningkatkan keamanan nasional. Kegiatan Pra Sidang Dewan Ketahanan Nasional yang dilaksanakan pada tahun 2020 Setjen Wantannas sebagai badan fasilitas staf bagi Sidang Dewan mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun bahan sidang Dewan yang berkaitan dengan 9
SKEMA MEKANISME DAN PROSEDUR SIDANG DEWAN Mekanisme dan Prosedur Sidang Dewan sesuai Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor: SKEP-79/Sesjen/XII/2011 tentang Mekanisme dan Prosedur Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional 10
6. Langkah Strategis Wantannas RI dalam Menyelenggarakan Pembinaan Ketahanan Nasional Masa pemerintahan Orde Lama konsepsi pertahanan keamanan ditetapkan untuk kepentingan menghadapi serangan Belanda dan sekutunya, baik dalam Agresi Militer Pertama maupun Agresi Militer Kedua. Selanjutnya konsepsi tersebut diberdayakan untuk menghadapi pemberontakan dalam negeri, menghadapi Belanda dalam rangka merebut kembali Irian Jaya (Trikora) ke dalam NKRI, konfrontasi dengan Malaysia (Dwikora), serta upaya menyelamatkan negara dari kehancuran di segala bidang kehidupan rakyat. Secara umum konsep pertahanan untuk mengamankan kemerdekaan dan keutuhan negara. inidigunakan persaingan antara legitimasi Soekarno, militer, dan PKI di dalam negeri. Karenanya, upaya-upaya peningkatan kekuatan angkatan bersenjata menjadi berlipat ganda, dan berkaitan dengan modernisasi perlengkapan militer serta kemampuan personil. Semasa kebijakan Orde Lama berbagai operasi militer dikerahkan dalam menumpas pemberontakan yang terjadi di berbagai daerah. Ini menunjukkan bahwa tindakan militer dilakukan lebih kepada hard politics, dibandingkan dengan soft politics melalui resolusi damai atau diplomasi. Saat era Orde Baru ini, militer menjadi jauh lebih aktif terlibat dalam kehidupan politik dengan peran dan kesempatan yang sangat besar untuk menjalankan berbagai urusan sipil yang dilegitimasi melalui Dwi Fungsi ABRI. Militer memiliki hak-hak istimewa yang besar dalam politik yang pada dasarnya bertujuan untuk melindungi status quo. Militer berfungsi lebih pada menciptakan ketertiban dan berkonsentrasi pada ancaman internal dari pada menghadapi ancaman eksternal. Presiden Soekarno sedang meninjau kesiapan pasukan utama pembangunan di era Orde Baru, sebab tanpa stabiitas nasional aspek pertumbuhan ekonomi dan pemeratan pembangunan tidak akan dapat berjalan. Mewujudkan stabilitas dalam pembangunan di awal era Orde Baru bukan merupakan hal yang mudah, banyak persoalan keamanan, ekonomi, politik yang diwariskan oleh pemerintahan sebelumnya. Pemerintahan Orde Baru yang didukung oleh militer dan teknokrat mengambil Aspek stabilitas menjadi prioritas Pada saat itu Tentara Nasional Indonesia (TNI) dibangun dengan tujuan menghadapi segala ancaman yang bersifat militer, baik dari negara lain maupun pemberontakan dalam negeri. Pada saat yang bersamaan, kepemimpinan internasional Soekarno membawa Indonesia aktif di percaturan politik dunia dengan membentuk organisasi Non-Blok yang bersifat netral di antara pertikaian ideologi militer antara Pakta Warsawa dan NATO dalam Perang Dingin. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, terjadi perubahan kebijakan pada masa prakonfrontasi dengan Malaysia dan pembebasan Irian Barat. Soekarno semakin bergeser dengan mempromosikan kebijakan luar negeri yang lebih condong kepada Uni Soviet dan China. Hal ini seiring dengan meningkatnya Presiden Soeharto menghadiri upacara HUT TNI 11
langkah strategis agar dapat mewujudkan kestabilan keamanan nasional. Wantannas RI memiliki kajian Telaahan Strategik Nasional (Telstranas) pada tahun 1996 terkait konsep Pembangunan Jangka Panjang dari tahun 1998- ini dimaksudkan untuk memberikan 2023, kajian bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan nasional sampai 25 tahun yang akan datang. Dalam Telstranas ini memuat konsep kondisi awal yang bersifat global, regional dan nasional yang dilihat dari kondisi geografi, kekayaan alam, kependudukan, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan-keamanan, ilmu pengetahuan dan teknologi. fungsi dalam pembinaan ketahanan nasional, Wantannas menetapkan beberapa strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yaitu : a. Penyelenggaraan pembinaan ketahanan nasional, Meningkatkan kualitas pembinaan ketahanan nasional melalui penetapan pembinaan ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis serta penetapan tangguh kebijakan ketahanan nasional yang dan dinamis, yaitu dengan Penyelenggaraan pembinaan ketahanan nasional; dan Penetapan kebijakan Ketahanan Nasional melalui Sidang Dewan Dalam rangka optimalisasi tugas dan sistem pengelolaan negara; Perumusan sistem pengelolaan lingkungan alam; Perumusan sistem pengelolaan sosial; Perumusan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi aktual dalam rangka mendukung Wantannas; instansi Pelaksanaan pemerintah dan swasta baik dalam negeri dan luar negeri dalam rangka menyusun bahan kebijakan; dan Pemantauan kondisi kehidupan nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional. d. Meningkatnya kualitas kebijakan dan strategi pembinaan ketahanan nasional di bidang Politik dan Strategi dengan melaksanakan Penyelenggaraan evaluasi, analisis, dan perumusan politik nasional; Pengamatan, evaluasi, analisis, dan perumusan strategi nasional dalam rangka pemecahan masalah pembangunan nasional; Pengamatan, evaluasi, analisis, dan perumusan rencana kontinjensi dalam rangka menghadapi krisis nasional; Penyusunan perkiraan batas toleransi resiko pembangunan nasional; Pemantauan kondisi kehidupan nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional; dan Pelaksanaan kerja sama dengan instansi pemerintah dan swasta baik dalam negeri dan luar negeri dalam rangka menyusun bahan kebijakan. lingkungan kerja sama dengan b. Meningkatkan kualitas kebijakan dan strategi ketahanan nasional di Bidang pembinaan dengan Penginderaan, Pengkajian analisis Penyelenggaraan melaksanakan dan pengkajian lingkungan strategi nasional; Penyelenggaraan analis dan lingkungan strategis regional; Penyelenggaraan analisis dan pengkajian internasional; Pelaksanaan lingkungan strategi kerja sama dengan instansi pemerintah dan swasta baik dalam negeri dan luar negeri dalam rangka menyusun bahan kebijakan; dan Penyusunan Perkiraan Strategi Nasional (Kristanas), Telaahan Strategi Nasional (Terstranas), dan rancangan Apresiasi Strategi Nasional (Apstranas). dan c. Meningkatkan kualitas kebijakan dan strategi pembinaan ketahanan nasional di bidang Sistem Nasional dengan melaksanakan Perumusan e. Meningkatnya kualitas kebijakan dan strategi ketahanan nasional di bidang pembinaan Pengembangan melaksanakan dengan Pengamatan, evaluasi, analisis dinamika dan pelaksanaan pembangunan aspek ekonomi serta perumusan saran pemecahan krisis ekonomi dan saran pemecahan masalah penyimpangan pembangunan ekonomi yang terjadi; Pengamatan, evaluasi, analisis dinamika dan pelaksanaan pembangunan aspek sosial budaya serta saran pemecahan masalah sosial budaya; Pengamatan, evaluasi, analisis dinamika dan pelaksanaan pembangunan aspek hukum dan Perundang- undangan serta perumusan saran pemecahan penegakan evaluasi, analisis dinamika dan pelaksanaan pembangunan, pemecahan masalah, perumusan penyimpangan saran hukum; Pengamatan, saran pemecahan masalah 12
pembangunan nasional aspek hankam yang terjadi dan mobilisasi sumber daya nasional; Pengukuran kondisi kehidupan nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional; Pengukuran hasil pembangunan nasional melalui pemantauan pembangunan nasional yang berkelanjutan; dan Pelaksanaan kerja sama dengan instansi pemerintah dan swasta baik dalam negeri dan luar negeri dalam rangka menyusun bahan kebijakan. f. Meningkatkan kualitas kebijakan dan strategi pembinaan ketahanan nasional di bidang keahlian tertentu penelaahan, memberikan pertimbangan, dan saran pemecahan masalah secara konseptual mengenai ekonomi kerakyatan yang berkaitan dengan ketahanan nasional; Pengamatan, penelaahan, memberikan pertimbangan, dan saran pemecahan masalah secara konseptual mengenai dinamika masyarakat yang plural dan heterogen yang berkaitan dengan ketahanan nasional; Pengamatan, penelaahan, memberikan pertimbangan, dan saran pemecahan masalah secara konseptual mengenai hukum ketatanegaraan yang berkaitan dengan ketahanan nasional; Pengamatan, penelaahan, memberikan pertimbangan, dan saran pemecahan masalah secara konseptual mengenai pemamfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan yang berkaitan dengan ketahanan nasional; dan Pengamatan, penelaahan, memberikan pertimbangan, dan saran pemecahan masalah secara konseptual mengenai pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang berkaitan dengan ketahanan nasional. layanan seperti pengamatan, g. Meningkatkan dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis dengan melaksanakan Pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan dan protokol, kepegawaian dan hukum, serta perlengkapan; Penyusunan rencana program dan anggaran, penataan organisasi dan tata laksana serta pengelolaan keuangan; dan Pengelolaan persidangan Wantannas, hubungan masyarakat, hubungan kelembagaan, hubungan media publikasi, dokumentasi dan layanan perpustakaan, pengelolaan sistem informasi, serta pengawasan internal. kualitas 7. Produk Kajian Wantannas Tahun 2020 1. Pemberdayaan UMKM Menghadapi Adaptasi Kebiasaan Baru (New Normal) dalam Rangka Penguatan Ekonomi Nasional 2. Antisipasi Pengurangan Pelaksanaan PSBB Covid-19 guna Normalisasi Ekonomi Nasional 3. Pembudayaan Disiplin dalam Tatanan Normal Baru di Tengah Pandemi Covid-19 4. Antisipasi dan Solusi Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemi Covid-19 5. Antisipasi dan Solusi Pengaruh Kerusuhan Sosial Kasus George Floyd di Indonesia 6. Mendorong Omnibus Law Sektor Ketenaganukliran guna Membuka Peluang Investasi dan Inovasi Sektor Swasta 7. Antisipasi Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila 8. Antisipasi Program Asimilasi dan Integrasi di Tengah Pandemi Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan 9. Akselerasi Prosedur Uji Klinis Produk Jamu dan Obat Menjadi Kategori Fitofarmaka guna Penanganan Pandemi Covid-19 10. Reformasi Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 11. Optimalisasi Tata Kelola Siber dalam Rangka Meningkatkan Kapabilitas Ketahanan Siber Nasional 12. Tata Kelola Industri Nikel guna Mewujudkan Pembangunan Industri Hilir Nikel yang Berdaulat 13. Antisipasi Serangan Hama Terhadap Ketahanan Pangan di Tengah Pandemi Covid-19 14. Pengembangan Kerja Sama Tengah Dinamika Akibat Covid-19 14. Pengembangan Kerja Sama Tengah Dinamika Akibat Covid-19 15. Membangun Manusia Unggul untuk Kemakmuran di Papua dan Papua Barat 16. Membangun Manusia Unggul untuk Kemakmuran di Papua dan Papua Barat 17. Pemulangan 660 Orang Eks WNI Anggota ISIS 18. Optimalisasi Penyelenggaraan Pekan Olahraga 13
Nasional (PON) XX 2020 Papua 19. Antisipasi Meningkatnya Penderita Virus HIV-AIDS dalam Rangka Ketahanan Kesehatan Masyarakat 20. Optimalisasi Penanganan Dampak Wabah Virus Corona Terhadap Perdagangan Luar Negeri dan Pariwisata Nasional 35. Transformasi Struktural Pemulihan Ekonomi di Era Covid-19 untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 36. Mewujudkan Pilkada Serentak 2020 yang Aman dan Demokratis di Era Adaptasi Kebiasaan Baru 37. Antisipasi Meningkatnya Ketegangan Hubungan AS China di Tengah Pandemi Covid-19 21. Solusi Terstruktur Dampak Penghentian Jemaah Umrah 22. Optimalisasi Produktivitas Energi Baru Terbarukan guna Mewujudkan Kemandirian Energi 38. Percepatan Pembentukan Korporasi Petani dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat 39. Adaptasi Sistem Pendidikan Nasional di Masa Pandemi Covid-19 guna Menjaga Kualitas SDM 23. Antisipasi Mengatasi Ancaman Terorisme Kontemporer CBRNE Terhadap Keamanan Nasional 40. Menyikapi Keberadaan dan Aktivitas Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia 41. Optimalisasi Integrasi Big Data dalam Rangka 24. Optimalisasi Persidangan Secara Elektronik Perkara Pidana dalam Masa Pandemi Covid-19 dan/atau Keadaan Darurat Litbangyasa Secara Kelembagaan dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Pertahanan Negara 25. Integrasi Alutsista Mewujudkan Satu Data Indonesia 42. Mengoptimalkan Peran Seluruh Elemen Bangsa dalam Penanganan Pandemi Covid-19 43. Akselerasi Pengembangan Industri Kemaritiman Sebagai Sumber Utama Pertumbuhan Ekonomi Nasional 26. Reformasi Sektor Kesehatan Nasional di Era Pandemi Covid-19 guna Mewujudkan Ketahanan Nasional Bidang Kesehatan 27. Optimalisasi Pendidikan Jarak Jauh pada Era New Normal dalam Rangka Mencapai Hasil Didik yang Berkarakter 44. Penguatan Peran Intelijen Negara dalam Rangka Pencapaian Kepentingan Nasional 45. Penataan Penggunaan Pakaian-Seragam dan Atribut yang Menyerupai Militer oleh Masyarakat Sipil 46. Mencegah Berlanjutnya Fenomena Calon Tunggal dalam Pilkada 28. Memperkuat Pencegahan Korupsi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik guna 47. Percepetan Peningkatan Gizi Masyarakat Berbasis Pangan Lokal 29. Peningkatan Peran Industri Pertahanan Swasta Nasional dalam Pemenuhan Kebutuhan Alutsista- Almatsus TNI-POLRI 48. Revitalisasi Perkoperasian dalam Rangka Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional 30. Pengembangan Jaringan Energi ASEAN Untuk Ketahanan Ekonomi Regional 49. Optimalisasi Pengelolaan Hak Berdaulat di Wilayah ZEEI 31. Memperkuat Keamanan Sistem Perlindungan Data Pribadi Dalam RUU Perlindungan Data Pribadi 32. Blended Learning Sebagai Solusi PJJ di Masa Pandemi Covid-19 50. Antisipasi dan Solusi Ancaman Legalisasi Gerakan LGBT Internasional 51. Penataan Undang-Undang Bidang Politik yang Demokratis Berlandaskan Nilai-Nilai Pancasila 33. Optimalisasi Pemanfaatan Palapa Ring untuk Mempercepat Proses Digitalisasi 52. Antisipasi Menghadapi Berakhirnya Dana Otsus Papua 2021 34. Memperkuat Soliditas dan Sinergi TNI-Polri Secara Harmonis melalui Pembenahan Strukturai dan Kultural 53. Optimalisasi Penanganan Dampak Wabah Virus Corona Terhadap Perekonomian Sektor Riil 14
54. Harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Pulau 73. Swasembada Gula dan Pencegahan Diabetes Melitus Nasional 73. Swasembada Gula dan Pencegahan Diabetes Melitus Nasional 55. Solusi Terstruktur Kepatuhan Masyarakat Terhadap 74. Sinergi dan Integrasi Infrastruktur Internet guna Mendukung Menghadapi Pandemi Covid-19 74. Sinergi dan Integrasi Infrastruktur Internet guna Mendukung Menghadapi Pandemi Covid-19 56. Penguatan Ketahanan Ekonomi dalam Pandemi 75. Penatakelolaan Kelembagaan Pemerintah dalam Rangka Menanggulangi Radikalisme 75. Penatakelolaan Kelembagaan Pemerintah dalam Rangka Menanggulangi Radikalisme 57. Renkon Menghadapi Kepada Pemilu Kepala Daerah Tahun 2020 58. Renkon Menghadapi Berbagai Kemungkinan Terburuk Penyelenggaraan Pilkada 2020 di Tengah Pandemi Covid-19 76. Optimalisasi Integrasi Data Lintas Sektoral Melalui Sisfo Berbasis TI dalam Percepatan Penanganan Covid-19 77. Optimalisasi Peran Tokoh Agama dan Ormas Guna Pemantapan Nilai Bela Negara di Papua 59. Rencana Kontinjensi Menghadapi Resesi Ekonomi Indonesia Tahun 2020-2021 60. Perlindungan Tenaga Kerja atas RUU Cipta Kerja guna Menjaga Akselerasi Pembangunan 61. Pembentukan Crisis Center pada Tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota guna Pencegahan dan Pengendalian Ancaman Covid-19 62. Mendukung Efektivitas Penanganan Covid-19 63. Kajian Terhadap RUU Pemilu Nasional dan Lokal dalam Perspektif Politik 64. Optimalisasi Sumber Daya untuk Pemberdayaan Lahan Menuju Ketahanan Pangan Menghadapi Covid-19 65. Antisipasi dan Solusi Dampak Pemberlakuan PSBB Terhadap Pedagang Tradisional guna Menjaga Stabilitas Pasar 66. Antisipasi Dampak Terburuk Covid-19 Terhadap Industri Perbankan 67. Urgensi Pembentukan Dewan Keamanan Nasional dalam Menghadapi Kedaruratan Ancaman CBRNE Tahun 2021 1. Antisipasi Dampak Sosial Program Vaksinasi Kepada Masyarakat guna Penanggulangan Pandemi Covid-19 2. Antisipasi Menghadapi Ancaman Sistem Senjata Bawah Air dalam Rangka Memperkuat Keamanan Nasional 3. Penguatan Daya Saing Industri Perunggasan Nasional Menghadapi Perdagangan Global 4. Optimalisasi Kepatuhan Masyarakat Terhadap Protokol Kesehatan dalam Rangka Mencegah Penyebaran Covid-19 5. Laporan Hasil Diskusi Tentang Dewan Keamanan Nasional Dengan Beberapa Duta Besar Negara Sahabat 6. Solusi Kebijakan Transformasi Digital dalam Mendukung Stabilitas Keamanan Nasional Percepatan Implementasi 7. Memangkas Lama Antrian Jemaah Haji Indonesia 8. Optimalisasi Tata Kelola Perkebunan Kelapa Sawit dan Program Biodiesel 68. Antisipasi Penurunan Peringkat Indonesia Investasi Akibat Turunnya 69. Kegiatan Pendidikan Menuju SDM Unggul Selama Pandemi Covid-19 70. Pembentukan Dewan Keamanan Nasional 71. Mencegah Keterlambatan Penyaluran Sembako dan Antisipasi Gangguan Kamtibmas dalam Penanggulangan Covid-19 9. Optimalisasi Pengawasan Bahan dan Produk yang Tradisional Fabrikasi Berpotensi Digunakan untuk Aksi Terorisme Improvisasi serta 10. Percepatan Pengembangan Biomethane Compressed Natural Gas 11. Akselerasi Pembangunan Destinasi Pariwisata Super Prioritas Danau Toba Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru 72. Solusi Penanganan Turunnya Nilai Portofolio PT 12. Revitalisasi Industri Karet dalam Rangka Penguatan Asabri 15
Ketahanan Ekonomi Daerah 13. Implementasi Peran Aparatur Sipil Negara Sebagai Komisaris Pengawas Bumn Bumd 30. Pengelolaan Potensi Ekonomi, dan Dinamika Politik dalam Rangka Pembinaan Ketahanan Nasional di Provinsi Maluku Utara 14. Penguatan Pencegahan Ekstremisme Agama di Kalangan Milenial 31. Analisis Overcrowding di Lapas dan Rutan guna Mewujudkan Kondusivitas Keamanan Nasional 15. Penanggulangan Komprehensif Terhadap Human Trafficking 16. Tindak Lanjut MoU Indonesia-Malaysia di Sei Simantipal Dan Pengawasan Penegakan Hukum di Perbatasan 17. Memperkuat Semangat Kebangsaan guna Mencegah Timbulnya Separatisme 18. Antisipasi Polarisasi Politik dan Dampak Sosial dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara 32. Restorasi Sosial Indonesia Menyongsong Perubahan Peradaban Society 5.0 Dalam Menjaga Kondusivitas Keamanan Nasional 33. Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Electronic guna Mewujudkan Traffic Kondusivitas Keamanan Nasional Law Enforcement 34. Analisis Implementasi Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19 guna Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional 19. Tindak Lanjut Revitalisasi Dewan Ketahanan Nasional Menjadi Dewan Keamanan Nasional 20. Tata Kelola Industri Nikel dan Pemberdayaan Nikel dengan Ekspor Bijih Nikel Kadar Rendah 21. Analisis Dampak Dikategorikannya KKB Papua Sebagai Organisasi Terorisme 22. Restorasi Industri Tekstil dan Produk Tekstil guna Percepatan Pemulihan Ekonomi 35. Analisis Implementasi Kebijakan Hak Berdaulat di ZEEI Laut Natuna Utara guna Menjaga Keamanan Nasional 36. Optimalisasi Penggunaan Transportasi Laut Nasional Impor guna untuk Mendukung Kegiatan Ekspor Meningkatkan Penerimaan Devisa Negara 37. Antisipasi Dampak Penguasaan Taliban di Afghanistan Pasca Penarikan Kekuatan Militer AS Terhadap Indonesia 23. Antisipasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 guna Menjaga Demokrasi dan Kondusifitas Keamanan Nasional 38. Antisipasi Menghadapi Hoaks Ujaran Kebencian dan Ekstremisme Agama untuk Mencegah Keterbelahan Sosial Politik Menyongsong Tahun Politik 2024 24. Akselerasi Pembentukan Kekebalan Kelompok (Herd Immunity) Melalui Vaksin Covid-19 dalam Rangka Keamanan Nasional 39. Analisis Penanganan Pekerja Migran Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Keamanan Nasional 25. Optimalisasi Mitigasi Bencana Hidrometeorologi Ikiim guna Menurunkan Dampak Perubahan Potensi Korban 26. Optimalisasi Pengawasan Kinerja Perusahaan Asuransi BUMN dalam Rangka Mendukung Stabilitas Ekonomi Nasional 27. Penguatan Ekonomi Digital guna Mendorong Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional 28. Penguatan Ekosistem Kendaraan Listrik dalam Rangka Mendukung Ketahanan Nasional 29. Pengembangan Pengelolaan dan Pengolahan Sagu guna Meningkatkan Diversifikasi Produk dan Konsumsi Rapat Kerja terbatas Setjen Wantannas untuk menyusun naskah saran tindak bagi Ketua Wantannas 16
BAGIAN II SEJARAH DEWAN KETAHANAN NASIONAL (WANTANNAS) REPUBLIK INDONESIA 1. Pendahuluan 2. Pembentukan Dewan Pertahanan Negara (DPN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1946 Sehari setelah Proklamasi pada tanggal 17 Sebagai negara yang baru terbebas dari penjajahan, pada awal Kemerdekaan 1945 masih banyak menghadapi persoalan-persoalan negara di berbagai sektor baik dalam masalah politik, hukum, pertahanan, ekonomi, budaya dan sebagainya. Hal ini dapat difahami karena proses pencapaian kemerdekaan Indonesia diperoleh melalui perebutan bahkan dengan revolusi sehingga masa transisi menjadi sangat keras dan tidak menentu. Proses pencapaian Kemerdekaan tersebut memberikan kebanggaan tersendiri bagi bangsa Indonesia karena kemerdekaan yang diraih bukan dari pemberian atau hadiah dari kekuasaan penjajah. Kemerdekaan Bangsa Indonesia bukan hanya dicapai karena perjuangan dan pengorbanan para pejuang namun juga berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Negara secara kekuasaan perlu dikendalikan oleh instansi tunggal, tidak terbagi-bagi antara pemerintah dan Badan Pekerja (BP) KNIP yang berfungsi sebagai Badan Perwakilan Rakyat. Ali Sastroamidjojo selaku Sekretaris Jenderal Menteri Pertahanan menyatakan bahwa kekuasaan yang luas bisa diberikan kepada Presiden. Oleh karena itu, dirasa perlu memberikan kekuasaan tersebut kepada Presiden untuk menyatakan negara dalam keadaan bahaya. Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melaksanakan sidang dengan agenda memilih Presiden dan Wakil Presiden, menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara, serta dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang bertugas membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. dibentuk pada tanggal 29 Agustus 1945 dan disusul pembentukan KNI Daerah. Pada bulan Maret 1946 Pemerintah dengan BP-KNIP berhasil melahirkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun tentang Keadaan Bahaya 1946 (selanjutnya disebut UU No. 6/1946). Undang-Undang tersebut menyatakan pembentukan Dewan Pertahanan Negara (DPN) yang berfungsi membantu meringankan tugas Presiden terutama yang berkaitan dengan Kemerdekaan Bangsa Indonesia bukan hanya dicapai karena perjuangan dan pengorbanan para pejuang namun juga berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala KNIP Ali Sastroamidjojo Sidang PPKI 18
masalah pertahanan dan keamanan. Pada Pasal 3 dan Pasal 4 dinyatakan bahwa selama diberlakukannya keadaan bahaya, maka pelaksanaan Undang-Undang masih berada ditangan DPN. Struktur DPN terdiri dari Perdana Menteri sebagai ketua dan Menteri Pertahanan sebagai Wakil ketua. Para Anggotanya terdiri dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Kemakmuran, Menteri Perhubungan, Panglima Besar dan tiga orang wakil Organisasi Rakyat. Meski demikian, dalam pelaksanaannya susunan tersebut mengalami perubahan sesuai dengan kondisi politik yang berkembang, misalnya ketika Presiden menyatakan keadaan bahaya pada tanggal 29 Juni 1949 menyusul peristiwa penculikan terhadap Perdana Menteri Sjahrir, susunan DPN mengalami perubahan yakni posisi Perdana Menteri diganti oleh Presiden. Perubahan itu dikuatkan oleh Peraturan Perundang- undangan Nomor 5 Tahun 1946 yang berisi susunan peraturan tentang mengadakan perubahan dalam UU No. 6/1946 yang sekaligus mengatur susunan Dewan Pertahanan Daerah (DPD). masalah itu Presiden menunjuk Sjahrir untuk membentuk kabinet baru yang dinilai memungkinkan untuk melanjutkan perundingan Kabinet dengan Belanda. tanggal baru 12 Maret 1946 namun suhu politik masih tetap tinggi hingga akhirnya pada tanggal 22 Maret 1946 pemerintah menangkap termasuk tokoh-tokoh oposisi Tan Malaka karena dinilai membahayakan negara. Setelah penangkapan tokoh- tokoh oposisi, kondisi politik tetap memanas bahkan pada tanggal 27 Juni 1946 Perdana Menteri Sjahrir diculik oleh sekelompok orang yang diindikasikan oleh pemerintah sebagai pengikut PP. Presiden Soekarno dengan persetujuan BP-KNIP memberlakukan UU No. 6/1946. Setelah pembebasan Sjahrir, krisis politik dalam negeri dapat diatasi. Kabinet Sjahrir terbentuk pada tanggal 2 Oktober 1946 dan struktur DPN kembali berubah, kedudukan Presiden dalam DPN diganti oleh Perdana Menteri yang tertuang dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 9 Tahun 1946 yang sekaligus mencabut Peraturan Perundang-undangan nomor 4 Tahun 1946 dan Peraturan Perundang-undangan Nomor 5 Tahun 1946. Peraturan Perundang-undangan Nomor 9 Tahun 1946 disahkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1946 yang dikeluarkan pada tanggal 29 November 1946. Kabinet Sjahrir meneruskan kebijakan lama yaitu melakukan perjuangan lewat meja perundingan antara lain Perundingan Linggarjati (7 Oktober sampai 15 November 1946). terbentuk pada Sutan Syahrir 3. Pembentukan Keamanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1954 Dewan Undang-undang No. 6 Tahun 1946 Jatuhnya Kabinet Sjahrir telah membuat situasi politik dalam negeri mengalami masa krisis terutama intrik politik baik yang dilancarkan oleh kelompok Sjahrir ataupun kelompok Persatuan Perjuangan (PP) pimpinan Tan Malaka, dalam upaya mengatasi Pada masa awal pembentukan kembali Negara kesatuan Republik Indonesia, Dewan Pertahanan Nasional yang diatur dalam Undang- Undang keadaan bahaya yang mengacu kepada UUD 1945 masih berfungsi seiring dengan permasalahan politik dan keamanan yang berkembang setelah itu khususnya yang menyangkut keamanan nasional, 19
UU. No. 29 Tahun 1954 Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo merasa perlu untuk menyusun peraturan-peraturan atau Undang-Undang baru tentang pertahanan nasional yang mengacu kepada Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berlaku saat itu dengan persetujuan dari parlemen, akhirnya diterbitkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara (selanjutnya UU No. 29/1945). Pada Pasal 14 Ayat 1 Undang- Undang tersebut mengamanatkan pembentukan suatu Dewan Keamanan. Untuk melaksanakan Undang- Undang tersebut, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1954 (selanjutnya PP No. 17/1954) tentang Dewan Keamanan Nasional (DKN). Keanggotaan DKN terdiri dari Perdana Menteri sebagai Ketua, Wakil Ketua Perdana Menteri I selaku Wakil Ketua I dan Wakil Perdana Menteri II sebagai Wakil Ketua II (semua merangkap anggota) ditambah Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan dan Menteri Kehakiman sebagai anggota. Dalam PP No. 17/1954 Pasal 3 ditegaskan bahwa tugas DKN adalah memberikan pertimbangan masalah keamanan kepada Dewan Menteri, merencanakan pengerahan alat kekuasaan negara untuk menjamin dan/atau memulihkan keamanan serta melakukan koordinasi antara alat-alat negara. Dalam pasal lain disebutkan tentang pembentukan Koordinasi Keamanan Daerah (KKD) di tingkat provinsi yang beranggotakan kepala daerah setempat sebagai ketua merangkap anggota, pejabat militer, pejabat polisi dan pejabat kejaksaan daerah provinsi sebagai anggota. Jika suatu wilayah daerah dalam kondisi perang atau darurat perang, pejabat militer, pejabat tinggi militer di suatu provinsi menjabat sebagai ketua dan merangkap anggota, sedangkan Gubernur atau Pejabat Sipil sebagai anggota, sementara di tingkat kabupaten baru dibentuk koordinator keamanan berdasarkan usul dari KKD provinsi. Dengan lahirnya UU No. 29/1954, maka PP No. 6/1946 tentang negara dalam keadaan bahaya yang diterbitkan tidak lama setelah proklamasi kemerdekaan tidak berlaku lagi. Dengan demikian DKN yang dibentuk berdasarkan PP No. 17/1954 menggantikan kedudukan DPN. Sebagai lembaga negara yang lahir dari situasi dan konteks histori yang berlainan terdapat perbedaan struktur dan tugas antara DPN dan DKN, meskipun demikian misi dasar kedua lembaga tersebut secara umum sama yakni menyumbangkan pemikiran dalam rangka menjaga keutuhan bangsa dan negara. PP. No 17 Tahun 1954 20
tugas/wewenang Dewan Pertahanan negara dan Dewan Keamanan Nasional meliputi: A. Dewan Pertahanan Negara (berdasarkan Perbandingan Struktur dan l. Berhak mengadakan jam malam; m. Berhak mengeluarkan suatu perintah kepada jawatan pemerintahan sipil dengan segenap pegawainya; UU Nomor 6/1946) 1. Struktur organisasi n. Berhak menetapkan Undang-Undang untuk lewat menjalankan sesuatu yang diatur Undang-Undang; a. Perdana Menteri (ketua); b. Menteri Pertahanan (wakil ketua); c. Menteri Dalam Negeri (anggota); d. Menteri Keuangan (anggota); e. Menteri Kemakmuran (anggota); f. Menteri perhubungan (anggota); g. Panglima Besar (anggota); h. Tiga wakil rakyat (anggota). o. Pembentukan Dewan Pertahanan Daerah baru bisa dilakukan jika seluruh negara dinyatakan dalam keadaan bahaya dan dibentuk di tingkat keresidenan. Jika hanya sebagian wilayah yang mengalami keadaan bahaya maka hanya wilayah tersebut yang dibentuk DPD. p. Anggota DPD terdiri dari: 2. Tugas/wewenang (termasuk DPD) a. Berhak membatasi atau menghapuskan kemerdekaan berserikat atau berkumpul atau kemerdekaan mengeluarkan pendapat; b. Berhak membatasi dan melarang percetakan atau pengumuman; c. Berhak membatasi atau melarang pengiriman berita dengan PSO, telepon, telegram, dan radio; 1. Residen dan dua orang anggota badan Eksekutif dari Badan Perwakilan Rakyat Daerah Keresidenan; 2. Komandan Daerah tertinggi di daerah Keresidenan; 3. Tiga orang wakil organisasi rakyat di Daerah Keresidenan. B. Dewan Keamanan Nasional (Berdasarkan PP Nomor 17/1954) 1. Struktur Organisasi d. Berhak menahan orang; e. Berhak menyuruh dan melarang seorang atau segerombolan orang meninggalkan suatu daerah dengan jaminan perumahan dan makanan; f. Berhak membatasi atau melarang perhubungan dengan alat transportasi darat, laut dan udara; g. Berhak membatasi atau melarang pengeluaran, pemasukan atau perdagangan senjata api di suatu daerah; a. Perdana Menteri (Ketua); b. Wakil Perdana Menteri I (Wakil Ketua); c. Wakil Perdana menteri II (Wakil Ketua II); d. Menteri Dalam Negeri (anggota); e. Menteri Pertahanan (anggota); f. Menteri Kehakiman (anggota). 2. Tugas/Wewenang a. Memberikan pertimbangan kepada dewan Menteri tentang keamanan; h. Berhak melakukan pemeriksaan tempat milik seseorang dalam daerah yang dinyatakan keadaan bahaya; b. Merencanakan negara untuk segala alat kekuasaan negara untuk dan/atau memulihkan keamanan; i. Berhak menggunakan barang, tanah, kepunyaan bangunan partikelir atau yang dikuasai oleh jawatan; j. Berhak melarang perubahan bentuk tanah, perusahaan dan bangunan, perusahaan; k. Berhak membatasi atau menutup tempat umum; c. Melakukan koordinasi antara alat-alat kekuasaan negara tersebut; d. Pembentukan koordinasi Keamanan daerah untuk menjalankan tugas-tugas DKN. Koordinasi dibentuk di tingkat provinsi; e. Struktur KKD meliputi: 1. Kepala daerah tingkat provinsi (ketua); 2. Pejabat militer tertinggi di tingkat provinsi 21
(anggota); 3. Pejabat Polisi tertinggi di tingkat provinsi (anggota); 4. Pejabat Kejaksaan tertinggi di tingkat provinsi (anggota). e. Jika suatu daerah dinyatakan dalam keadaan bahaya perang atau darurat perang pejabat militer tertinggi menjabat sebagai ketua sedangkan kepala daerah tingkat provinsi sebagai anggota; f. Koordinasi keamanan bisa dibentuk hingga tingkat kabupaten atas usul KKD. fungsi selanjutnya dan terus diperbaiki. Pada masa Pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo, diterbitkan Peraturan Pemerintahan yang mengatur tentang perubahan PP No. 17/1954 tentang Dewan Keamanan Nasional. Perubahan ini dilatarbelakangi oleh pertimbangan perlunya biaya yang cukup untuk menjamin pelaksanaan program pemulihan dan pemeliharaan keamanan serta ketertiban umum, sehingga perlu mengangkat Menteri Keuangan sebagai anggota Dewan Keamanan Nasional melalui PP No. 10/1955 yang ditetapkan pada tanggal 25 Februari 1955. Untuk meningkatkan keamanan nasional dan melaksanakan amanat yang ditetapkan oleh UU No. 29/1954 maka pada 28 Maret 1955 diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1955 tentang Dalam perkembangan tugas DKN Dewan Keamanan (selanjutnya PP No.14/1955). Berdasarkan hal tersebut nama Dewan Keamanan Nasional berubah menjadi Dewan Keamanan (DK). Sejak pemberlakuan PP No.14/1955 maka PP No. 17/1954 dan Keppres RI No. 125 Tahun 1951 tentang Dewan Pertahanan tidak berlaku lagi. Dalam PP No. 14/1955 dijelaskan tugas DK adalah memberikan pertimbangan kepada pemerintah dalam menetapkan kebijakan umum pemerintah tentang (1) tindakan-tindakan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum; (2) pengerahan dan penggunaan alat-alat kekuasaan negara serta koordinasi antara alat-alat kekuasaan itu untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum; dan (3) persiapan negara untuk pertahanan dalam pengerahan tenaga manusia dan cabang-cabang produksi, pemakaian alat-alat pengangkutan dan perhubungan serta persediaan dan pembagian bahan yang diperlukan untuk pertahanan dan penghidupan rakyat sepanjang persiapan itu dipandang perlu oleh Dewan Menteri. Berdasarkan fungsi dan tugasnya, jelas bahwa DK tidak hanya mengurus masalah pengerahan kekuatan negara namun juga mengatasi permasalahan yang muncul sebagai dampak dari pengerahan kekuatan negara tersebut. Untuk melaksanakan tugas-tugas sehari- hari DK, dibentuk Sekretariat Dewan Keamanan yang dikepalai oleh seorang Sekretaris yang ditunjuk oleh PP. No. 10 Tahun 1955 PP. No. 14 Tahun 1955 22
Perdana Menteri. Sekretaris DK memiliki tugas pokok: (1) mempersiapkan dan mengatur rapat-rapat DK, (2) menghadiri semua rapat DK, (3) menyelesaikan administrasi hasil (4) menjaga kerahasiaan (security) tentang urusan dalam DK. tugasnya, Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua DK. Pada tanggal 6 Oktober 1956, pemerintah merevisi kembali PP No. 14/1955 dengan menambahkan ketentuan bahwa dalam keadaan tertentu, Ketua DK dapat menjabat ketua merangkap koordinasi keamanan daerah. Perubahan demi perubahan terhadap nama, struktur, tugas dan wewenang lembaga dewan keamanan berusaha memperlihatkan menyesuaikan kinerja tersebut dengan permasalahan yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia. Eksistensi DK berlangsung sampai 1959. Pada tahun itu, Presiden Soekarno mengumumkan Dekrit Presiden yang menyatakan kembali ke UUD 1945 menyusul kegagalan Dewan Konstituante menyusun Undang-Undang dasar yang baru. 4. Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional Keputusan rapat DK, dan Dalam melaksanakan bahwa pemerintah lembaga Jenderal A. H. Nasution masing-masing diangkat menjadi Deputi I dan Deputi II, dan Letnan Jenderal R. Hidayat sebagai Sekretaris Jenderal. Anggota Depertan sebanyak 14 orang, yang terdiri dari para pejabat tinggi militer, sipil, dan wakil dari Irian Barat. Pada 1962, Depertan mengalami perubahan struktur kepengurusan. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 94/1962, Depertan dipimpin oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia sebagai ketua merangkap anggota, dibantu Menteri Pertama dan Wakil Menteri Pertama masing-masing sebagai anggota. Perjuangan merebut kembali Irian Barat tetap menjadi fokus utama dan pada akhirnya sejak 1 Januari 1963, Sang Merah Putih dikibarkan bersama bendera PBB di Irian Barat. (Depertan) Presiden Nomor 618 tahun 1961 berdasarkan Pada masa perjuangan merebut Irian Barat, Pemerintah sangat serius menangani masalah pertahanan dan keamanan. Sebagai tindak lanjut menghadapi Belanda, Pemerintah mengadakan sidang kabinet inti bersama Gabungan Kepala Staf (GKS) pada awal Desember 1961. Secara khusus, Presiden Soekarno membicarakan soal pengembalian Irian Barat ke dalam kekuasaan Indonesia. Dalam kesempatan tersebut KSAD mengusulkan untuk menghidupkan kembali Dewan Pertahanan Nasional. Lembaga itu diharapkan dapat merumuskan cara- cara mengintegrasikan seluruh potensi nasional untuk pembebasan Irian Barat. Sebagai tindak lanjut, pada tanggal 11 Desember 1961, pemerintah secara resmi membentuk Dewan Pertahanan Nasional (diakronimkan Depertan) berdasarkan Keputusan Presiden No. 618/1961. Dewan diketuai langsung oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang (APRI), sedangkan Menteri Republik Pertama Ir. Djuanda dan Menteri Keamanan Nasional Indonesia Keppres No.618 Tahun 1961 & Keppres No. 94 tahun 1962 5. Pembentukan Pertahanan Keamanan Nasional (Wanhankamnas) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1970 Dewan Setelah menerima mandat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara sebagai Presiden Republik Indonesia yang menggantikan Soekarno, Letnan Jenderal Soeharto berkeinginan untuk menghidupkan kembali Lembaga Penasihat Presiden dalam masalah pertahanan dan keamanan 23
nasional. Keinginan itu diwujudkan melalui Surat Keputusan Presiden RI tanggal 17 Maret 1969, No. 39/ ABRI/1969 tentang penempatan Letnan Jenderal TNI M. M. Rachmat Kartakusuma (menjabat dari tahun 1970 hingga 1978) sebagai perwira tinggi diperbantukan rangka persiapan pembentukan Presiden dalam organisasi Dewan Pertahanan Nasional. Surat itu masih menyebut rencana pembentukan Dewan Pertahanan Nasional seperti yang pernah dibentuk oleh Presiden Soekarno pada tahun 1961 dalam rangka menggalang kekuatan dan penyusunan strategi untuk merebut kembali Irian Barat dari penguasaan Belanda. Secara resmi, Wanhankamnas dibentuk pada 1 Agustus 1970 berdasarkan Keppres No. 51/1970. Dasar pemikiran pembentukan Dewan adalah keperluan akan lembaga negara yang membantu Presiden dan bertugas menyusun kebijaksanaan tertinggi dan menjamin penyelenggaraan koordinasi yang efektif. Pemerintah pada saat itu memandang lembaga tersebut sangat mendesak dibentuk karena perkembangan keadaan yang terus berubah. Dalam Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 51/1970 diatur susunan dan tata kerja Wanhankamnas, dalam pasal 3 disebutkan bahwa Dewan dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Untuk membantu kelancaran tugas-tugas Dewan dibentuk Sekretaris Jenderal yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang dibantu oleh Sidang Pleno pertama Wanhankamnas tahun 1970 wakilnya. Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal serta anggota Wanhankamnas diatur dengan keputusan Presiden. Kedudukan, fungsi, dan tugas Sekretariat Jenderal diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 71/1970 yang menyebutkan bahwa Sekretariat Jenderal Dewan Pertahanan Keamanan Nasional (disingkat Setjen Wanhankamnas) merupakan badan bantuan administratif yang berkedudukan langsung dibawah Ketua Wanhankamnas. Dalam kegiatannya kegiatan Setjen menyelenggarakan bantuan administrasi demi tugas-tugas pokok tercapainya Dewan sesuai pasal 2 Keputusan RI No. 51/1970. Keanggotaan Setjen meliputi seorang Sekretaris Jenderal (disingkat Sesjen) yang dijabat oleh seorang Perwira Tinggi ABRI, seorang Wakil Sekretaris Jenderal, pembantu utama yang dijabat oleh anggota ABRI atau sipil dan kemudian di bawahnya terdapat biro-biro. Sesuai dengan Pasal 5 Keppres RI No. 71/1970 tugas Sesjen Wanhankamnas adalah membantu Ketua Dewan dalam memimpin dan mengendalikan kegiatan Wanhankamnas, memimpin Setjen Wanhankamnas, menghadiri semua sidang Dewan, menghimpun/ menelaah/menilai dan menyusun bahan-bahan untuk kepentingan Dewan, menghubungi lembaga-lembaga negara, organisasi-organisasi swasta dan golongan- golongan masyarakat yang dipandang perlu dalam rangka tugas-tugas Dewan dan melaksanakan tugas- tugas lain yang dibebankan kepada Dewan. Sekretaris Jenderal dibantu oleh Wakil Sekretaris Jenderal dan Pembantu-Pembantu Utama yang diangkat oleh Keppres No. 51 Tahun 1970 Keppres No. 71 Tahun 1970 24
Setjen Dewan, yang terdiri dari anggota-anggota ABRI dan non-ABRI. Susunan di bawahnya terdapat biro-biro yang terdiri dari Biro Umum, Biro Hubungan dengan Lembaga-lembaga Negara/Badan-badan Swasta/Golongan-golongan Masyarakat, biro yang ketiga adalah Biro Dokumentasi, Pencetakan, dan Distribusi. Kesekretariatan Wanhankamnas berubah sesuai dengan perkembangan waktu. Pada 1971, terbit Surat Keputusan Presiden Nomor 17 tentang Setjen Wanhankamnas, yang mengubah Keppres No. 71/1970. Perubahan terutama terdapat dalam Pasal 11 Ayat 1, yang menyatakan bahwa Pembantu Utama diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Sesjen setelah mendengar Menteri atau pimpinan lembaga pemerintahan yang bersangkutan Pada 1975, Kelembagaan Setjen Wanhankamnas disempurnakan lagi dalam Keppres No. 31 Tahun 1975. Dalam Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa Sekretariat Jenderal Dewan Pertahanan Lembaga Keamanan Nasional suatu Pemerintah Non-Departemen dalam lingkungan Dewan Hankamnas yang berada langsung di bawah Presiden selaku Ketua Dewan Hankamnas. adalah Keppres No. 31/1975 tersebut lebih spesifik dan merinci tugas dan fungsi Setjen Wanhankamnas. Penyempurnaan Setjen yang diputuskan dalam Keppres tersebut adalah susunan organisasi penambahan empat Deputi Sesjen, yaitu Deputi Pengumpulan dan Pengolahan Prasarana Strategis, Deputi Penelitian dan Pengkajian, Deputi Perencanaan dan Deputi Pengembangan, masing-masing Deputi dibantu oleh Pembantu Deputi. Selanjutnya, masing- lima masing Pembantu Deputi membawahkan Bagian dan setiap Bagian membawahkan dua Sub- Bagian. Untuk tingkatan di bawahnya dibentuk unsur pelayanan atau biro-biro, yang terdiri atas Biro Umum, Biro Dokumentasi, dan Biro Keuangan. Pada dekade ini, Setjen Wanhankamnas dipimpin oleh Letjen TNI Achmad Wiranatakusumah dari tahun 1978 hingga setahun setelah penyempurnaan susunan organisasi pada tahun 1985. tahun 1984, Presiden menerbitkan Keppres yang menyempurnakan susunan organisasi Sekretariat Jenderal Wanhankamnas. Perubahan yang dilakukan adalah pada Pasal 6, yaitu seorang Pembantu Deputi Sesjen Wanhankamnas dibantu oleh lima orang Staf Pembantu Deputi. Tambahan lainnya adalah dalam Pasal 27 yang menyatakan dalam melaksanakan tugas-tugasnya Deputi bertanggung jawab kepada Sesjen, Pembantu Deputi kepada Deputi, dan Staf Pembantu Deputi kepada Pembantu Deputi. Pada tahun yang sama, Laksda TNI Machmud Subarkah dilantik menggantikan Letjen TNI Achmad Wiranatakusumah selaku Setjen Wanhankamnas. Keputusan Presiden terakhir tentang Wanhankamnas yang diterbitkan melalui Keppres No. 51 Tahun 1991, tanggal 18 November 1991, yang berisi tentang perubahan Keppres No. 51 Tahun 1970 tentang Dewan Pertahanan Keamanan Nasional. Dalam Keppres No. 51/1991, susunan Wanhankamnas diketuai oleh Presiden Republik Indonesia, dengan anggota terdiri dari Wakil Presiden, Menteri Koordinasi Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Koordinasi Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pengawasan Pembangunan, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Sekretaris Negara, Panglima ABRI, Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara, dan Sekretaris Jenderal Wanhankamnas. Keputusan lain adalah Presiden dapat menambah susunan Wanhankamnas bila dianggap perlu, selain itu para Kepala Staf Angkatan dan Kepala Kepolisian Pada Keppres No. 31 tahun 1975 Keppres No. 51 Tahun 1991 25
RI dapat menghadiri sidang atas permintaan Ketua Wanhankamnas. Selepas penyempurnaan susunan Wanhankamnas tersebut, Setjen Wanhankamnas dipimpin oleh Letjen TNI Soekarto hingga tahun 1998 dan dilanjutkan oleh Letjen TNI Arifin Tarigan, S.H. 6. Pembentukan Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Wantannas RI) berdasarkan Keputusan presiden Nomor 101 Tahun 1999 Pada 31 Agustus 1999, Presiden Habibie menerbitkan Keputusan Presiden No. 101 Tahun 1999 tentang pembentukan Dewan Ketahanan Nasional. Dengan Keppres itu, nama Wanhankamnas berubah menjadi Dewan Ketahanan Nasional yang diakronimkan Wantannas RI. Pada dasarnya, tugas dan fungsi Wantannas RI tidak jauh berbeda lembaga sebelumnya. Dalam Keppres itu disebutkan bahwa Wantannas RI merupakan sebuah lembaga persidangan yang dibentuk dan diketuai oleh Presiden. Pada masa dibentuknya Wantannas ini, Setjen Wantannas masih dipimpin oleh Letjen TNI Arifin Tarigan, S.H. hingga tahun 2003 dan selanjutnya Prof. Dr. Budi Santoso, M.Sc., APU. diangkat sebagai Sekretaris Jenderal hingga tahun 2005 menggantikan Letjen TNI Arifin Tarigan, S.H. Kepemimpinan Setjen Wantannas kemudian dilanjutkan oleh Letjen TNI Muhammad Yasin, S.H. (2005-2008), Letjen TNI Bambang Darmono (2008-2010), Letjen TNI Rasyid Qurnuen Aquary (2010-2011), Letjen TNI Junianto Haroen (2011-2012), Letjen TNI Waris (2012-2015), Letjen TNI M. Munir (2015-2016), Letjen TNI Nugroho Widyotomo (2016-2018), Letjen TNI Doni Monardo (2018-2019), dan Laksdya TNI Ir. Achmad Djamaludin, M.A.P. (2019-2020). Menteri Kehakiman, Panglima TNI, Kepala Badan tambahan Intelijen Negara. Anggota Koordinasi dapat ditunjuk sesuai kebutuhan. Dasar pemikiran Wantannas RI adalah pembinaan Ketahanan Nasional melalui pendekatan komprehensif integratif. Sekretariat Jenderal Wantannas merupakan lembaga pemerintah non-Departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tugas pokoknya adalah merumuskan rancangan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan Nasional Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, Sesjen Wantannas dibantu oleh empat deputi yang mengurusi masalah tertentu, yakni (1) Deputi Bidang Sistem Nasional, (2) Deputi Bidang Pengkajian dan Penginderaan, (3) Deputi Bidang Politik dan Strategi, dan (4) Deputi Pengembangan. Setiap deputi membawahkan beberapa pembantu deputi. Saat ini Sesjen Wantannas dijabat oleh Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H., M.Tr. Opsla yang dilantik pada tanggal 30 September 2020 menggantikan Laksdya TNI Ir. Achmad Djamaludin, M.A.P. yang memasuki masa pensiun Struktur organisasi Wantannas RI adalah Presiden sebagai ketua, Setjen Wantannas sebagai Sekretaris Dewan, para anggota terdiri dari Wakil Presiden, Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri, Menteri Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Negara/Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Penerangan, Keppres No. 101 Tahun 1999 26
BAGIAN III PERAN WANTANNAS RI DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL Setelah gerakan reformasi (1998), yang menandai berakhirnya Orde Baru, pemerintah Indonesia, yang dipimpin oleh Presiden B. J. Habibie yang menggantikan Soeharto, kembali dihadapkan pada kenyataan bahwa banyak masalah politik dan keamanan dalam negeri yang harus diselesaikan, seperti masalah Gerakan Aceh Merdeka, ancaman disintegrasi Timor Timur, dan Organisasi Papua Merdeka. Presiden Soeharto menyampaikan pidato kenegaraannya di depan sidang paripurna DPR pada 16 Agustus 1977 surat Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1970 tentang pembentukan Dewan Pertahanan Keamanan Nasional itu, Presiden bertindak sebagai ketua. Berbeda dengan masa pemerintahan sebelumnya yang lebih banyak "didera" masalah krisis politik, pemerintahan Orde Baru mengarahkan kebijakan nasionalnya kepada pembangunan berkelanjutan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa. Untuk memperoleh masukan tentang rencana, strategi, arah dan pelaksanaan pembangunan nasional, sekaligus pengamanannya. Presiden Soeharto menerbitkan (Wanhankamnas). Dalam dewan Dewan itu antara lain berperan mengumpulkan materi sekaligus menyusun naskah Garis-Garis Besar Haluan Negara sebagai upaya untuk menjaga momentum pembangunan nasional; menyosialisasikan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional; dan merancang konsep Penataran Pendidikan dan Pengamalan Pancasila. Dengan demikian, Wanhankamnas berperan dalam memperkuat sosialisasi dan implementasi ideologi Pancasila. dan keberlanjutan Dalam waktu yang hampir bersamaan, di kawasan Asia Tenggara muncul gagasan forum Pasifik Barat sebagai indikator makin meluasnya pengaruh global. Menyadari bahwa situasi dan masalah di Indonesia semakin kompleks, dan peran Wanhankamnas dirasa perlu ditingkatkan lagi, Presiden B. J. Habibie pada 31 Agustus 1999 menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999, yang mengubah Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional menjadi Dewan Ketahanan Nasional, disingkat Wantannas. tentang Pada dasarnya, tugas dan fungsi Wantannas tidak jauh berbeda lembaga sebelumnya. Dalam Keppres itu disebutkan bahwa Wantannas merupakan sebuah lembaga persidangan yang dibentuk dan diketuai oleh Presiden. Kedudukan Wantannas di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tugas pokok Wantannas adalah membantu Presiden dalam menyelenggarakan pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional. Wantannas RI merupakan lembaga pemerintah jawab non-Departemen langsung kepada Presiden. Tugas pokoknya adalah merumuskan rancangan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia. Secara umum Setjen Wantannas berfungsi sebagai: yang bertanggung 28
Sejarah Dewan Ketahanan Nasional 1. Perumus menjadi berorientasi kepada masyarakat (people centered security). Oleh karena rancangan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional; itu, agar bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetap berdiri tegak, maka diperlukan kesamaan sikap dan kebulatan tekad segenap elemen bangsa untuk secara sinergis mengantisipasi, bahkan mengatasi segala bentuk AGHT yang dapat mengganggu kondisivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wantannas RI sebagai Institusi Non Kementerian ikut andil dalam mencegah/meminimalkan segala bentuk AGHT. Salah satunya dengan melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara tahun 2018-2019 dan Gerakan Vaksinasi Nasional. 2. Perumus rancangan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara dari ancaman terhadap kedaulatan, persatuan kesatuan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara; dan 3. Penyusun perkiraan risiko pembangunan nasional yang dihadapi dalam kurun waktu tertentu dan rancangan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka merehabilitasi akibat risiko pembangunan. Secara berkala, Wantannas RI menyelenggarakan sidang pleno setiap tiga bulan sekali atau ditentukan sesuai kebutuhan. Selaku perancang kebijakan, Setjen Wantannas RI menyiapkan bahan dan memfasilitasi kelancaran persidangan. Berdasarkan fungsi tersebut, inisiatif untuk menyiapkan bahan sidang bisa berasal dari Presiden selaku Ketua Wantannas RI, dan/atau Wakil Presiden dan/atau kementerian/lembaga terkait dan/atau Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. Subtansi bahan sidang pada hakikatnya merupakan masalah nasional krusial strategis dan bersifat lintas fungsional/sektor/ kementrian/lembaga/ kewilayahan. Berbagai Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) yang dihadapi setiap bangsa terus mengalami perubahan seiring dengan situasi dan kondisi yang berkembang, tidak terkecuali bagi Indonesia. Perkembangan globalisasi yang sangat dinamis, telah menimbulkan bentuk-bentuk AGHT yang semakin kompleks, sulit diprediksi, dan cenderung semakin mengkhawatirkan dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana penjelasan di atas, Wantannas RI hingga saat ini masih mencari format baru yang sesuai dengan tugas dan fungsinya agar tidak terjadi tumpang tindih dengan Kementerian/Lembaga lain. Dalam perjalanannya, Wantannas RI berkontribusi untuk membangun dan menstabilkan negara dengan memberikan saran masukan, strategi, serta rancangan perubahan kepada Presiden. Hal tersebut dijabarkan sebagaimana penjelasan berikut. 1. WANHANKAMNAS DALAM MASA TRANSISI Sehari setelah dilantik oleh Ketua Mahkamah Agung, Presiden B. J. Habibie membentuk kabinet baru yang diberi nama Kabinet Reformasi Pembangunan. Kabinet itu terdiri dari 36 menteri, yaitu 4 Menteri Negara dengan tugas sebagai Menteri Koordinator, 20 Menteri Negara yang memimpin Departemen, dan 12 Menteri Negara yang memimpin tugas tertentu. Dua puluh dari ketiga puluh enam menteri itu merupakan mantan menteri dari Kabinet Pembangunan; artinya lebih dari separuh anggota kabinet merupakan menteri era Soeharto. Hal itu tidak terlepas dari permasalahan yang berkembang waktu itu, paling tidak menyangkut lima hal yang menjadi isu besar yang menonjol, yaitu (1) masa depan reformasi, (2) masa depan ABRI, (3) masa depan daerah-daerah yang ingin melepaskan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia, (4) masa depan Soeharto beserta Ancaman yang dihadapi tidak hanya menyasar pada satu dimensi, melainkan multidimensional yang saling terkait antar satu dengan yang lainnya. Bukan hanya ancaman fisik, melainkan ancaman non- fisik yang sulit terdeteksi keberadaannya. Kondisi ini mendorong terjadinya revolusi paradigma sektor keamanan (revolution in the nature of security). Perubahan paradigma ini juga telah mengubah lingkup pengelolaan keamanan nasional yang semula lebih berorientasi kepada negara (state centered security) 29
Wanhankamnas sejak masa pemerintahan Orde Baru, Presiden Habibie mengatakan supaya lembaga yang dipimpinnya itu tetap menjalankan tugas semula sesuai fungsi dan menyiapkan program sampai akhir jabatan kepresidenannya. 2. KEBIJAKAN DALAM BIDANG POLITIK, PERTAHANAN DAN KEAMANAN Kabinet Reformasi Pembangunan keluarga, kekayaan, dan kroninya, serta (5) masa depan perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, tidak terlalu mengherankan jika Habibie masih menempatkan banyak mantan menteri Kabinet Pembangunan yang menjadi anggota kabinetnya. Secara umum, Presiden Habibie menghadapi tiga hambatan dalam menjalankan agenda reformasinya. Pertama, resistensi dari pihak yang pada masa langkah sebelumnya merasa diuntungkan oleh kebijakan pemerintahan Soeharto; kedua, resistensi dari para pengambil kebijakan; dan ketiga, resistensi dari birokrasi yang selama berpuluh tahun sudah terbiasa bekerja dengan cara-cara lama. Misalnya, dalam proses mengadili mantan Presiden Soeharto berjalan sangat lambat bahkan sampai meninggal (2008), status hukum Soeharto belum sempat diputuskan sehingga dinilai oleh sebagian masyarakat sebagai kesengajaan demi menyelamatkan mantan penguasa Orde Baru itu. Dalam masa pemerintahannya, Presiden Habibie tetap berupaya melaksanakan Tap MPR No. X/MPR/1998, dengan beberapa penyesuaian yang Langkah- langkah yang dilakukannya antara lain, pertama, pemberlakuan otonomi daerah yang lebih demokratis dan semakin luas. Kebijakan otonomi daerah telah ditetapkan melalui Ketetapan MPR tersebut; selain kebijakan menyangkut pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Pada 1999, diterbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah. selaras tuntutan reformasi. Kedua, pencabutan pembatasan jumlah partai politik dengan memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mendirikan partai politik. Pada tercatat 80 partai pertengahan Oktober 1998, termasuk Partai Petrsatuan politik bermunculan, Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, dan Golkar (kemudian berubah menjadi Partai Golkar) yang merupakan fusi sejumlah partai pada masa Orde Baru. Menjelang Pemilihan Umum 1999, terdaftar 141 partai. Meski kondisi sosial, ekonomi, politik dan keamanan di dalam negeri cukup mengkhawatirkan, namun pemerintahan Habibie tidak menerbitkan atau memberlakukan undang-undang darurat perang (militer) atau undang-undang negara dalam keadaan bahaya, seperti layaknya beberapa pemerintahan di Indonesia masa lalu. Dengan tetap memberlakukan keadaan tidak berarti Presiden Habibie 'melupakan' lembaga dewan keamanan nasional atau sebutan lainnya yang berfungsi memberikan saran kepada pemerintah untuk memberlakukan keadaan darurat. Menurut Letjen Soekarto, ketika itu Sekretaris 'normal', Partai Politik Peserta pemilu 1998 30
Setelah diverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum, 95 partai dianggap sah, dan hanya 48 partai yang berhak mengikuti pemilihan umum. Ketiga, percepatan perbaikan terhadap tiga undang-undang bidang politik, yaitu tentang partai politik, pemilihan umum dan susunan serta kedudukan anggota MPR, DPR dan DPRD sebagai dasar dan pemilu yang telah diusulkan oleh Presiden B. J. Habibie pada Sidang Istimewa MPR November 1998. Sebelumnya MPR, seperti yang tercantum dalam GBHN, telah menetapkan Pemilu pada 2002. Langkah Presiden Habibie dalam bidang politik yang ketiga adalah melaksanakan pemilihan presiden secara langsung. Gagasan dasarnya adalah bahwa pemilihan presiden semasa Orde Baru hanya dipilih oleh sekitar 700 anggota MPR, padahal rakyat Indonesia ketika juta. Buah pikiran ini mendapat sambutan cukup baik di kalangan masyarakat meski tidak sedikit pula yang menentangnya. Terbukti kemudian, pelaksanaan pemilu 1999 dinilai banyak pengamat sebagai yang paling demokratis jika dibandingkan enam kali pemilu sebelumnya. itu mencapai sekitar 210 Wanhankamnas dan Pemilihan Umum. Berkaitan dengan pemilu yang dipercepat, pada September 1999, Wanhankamnas menyampaikan rancangan tersebut kepada Presiden Habibie. perubahan Rancangan tersebut kemudian disempurnakan atas permintaan Presiden dengan mempertimbangkan tiga permasalahan, yakni (1) tentang "reformasi" MPR menjadi DPR dan Dewan Utusan Daerah; (2) tentang pemilihan Presiden secara langsung; dan (3) tentang hak uji materiil (judicial review). Tentang calon presiden dan wakil presiden, Wanhankamnas memberikan masukan agar setiap calon presiden dan wakil presiden membeberkan riwayat hidupnya secara lengkap sehingga rekam jejak setiap calon bisa diketahui dan diuji oleh rakyat selaku pemilih. Pelacakan rekam jejak calon presiden atau wakilnya dipandang penting untuk menciptakan mekanisme pemilihan yang transparan dan benar- benar aspiratif. Selanjutnya, memperhatikan dan bersumber dari pendapat rakyat, dengan mempertimbangkan kriteria akademik. Secara umum misalnya disebutkan bahwa calon presiden adalah warga negara Indonesia yang bersedia mempertahankan integritas negara dan Pancasila; sedangkan secara khusus calon harus cerdas dan memunyai kematangan emosi yang stabil, kreatif, serta mempunyai tingkat religiositas, keimanan, dan moral yang teguh. Wanhankamnas berharap bahwa keandalan seorang presiden tidak hanya di tingkat nasional karena itu pendidikan calon minimal setara sekolah menengah atas atau sarjana. Kriteria tersebut untuk membantu agar rakyat bisa menyadari bahwa pemilihan presiden tidak bisa hanya mengandalkan emosi melainkan logika sehingga akan terpilih presiden yang relatif ideal. Salah satu bentuk kebijakan Habibie yang cukup popular dan mendukung penerapan sistem demokrasi adalah pencabutan ketetapan untuk meminta Surat Izin Terbit (SIT) bagi media massa cetak. Dengan pencabutan itu, media massa cetak tidak lagi khawatir dibredel melalui mekanisme pencabutan SIT. Selain itu para pekerjanya diberi kebebasan untuk mendirikan organisasi profesi. Pada era Soeharto, wartawan diwajibkan menjadi anggota satu-satunya organisasi persatuan wartawan yang dibentuk oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan Habibie yang tidak populer di kalangan militer, khususnya para mantan pejuang Timor Timur (Timtim), adalah keputusannya untuk melakukan jajak pendapat terhadap rakyat di wilayah itu apakah mereka ikut bergabung dengan Indonesia ataukah merdeka sebagai negara berdaulat. Meski Indonesia tidak berambisi menguasai wilayah Timtim, namun secara de facto dan de jure wilayah itu telah terintegrasi dengan Indonesia sejak 1975. Dalam proses integasi, banyak pengorbanan yang telah diberikan bangsa Indonesia untuk membangun daerah tersebut. Mengingat perubahan politik global Amerika Serikat setelah Perang Dingin, banyak pengamat politik berkeyakinan pelaksanaan jajak pendapat itu akan merugikan Indonesia. Jajak pendapat dilaksanakan pada 30 Agustus 1999 sesuai Persetujuan New York. Seperti telah diduga, pihak yang menginginkan Wanhankamnas, menurut kriteria calon presiden dan wakil presiden harus 31
rangka penegakan ketertiban umum dan keselamatan masyarakat, pemerintah langkah-langkah mendasar, antara lain berupa kebijakan pemisahan Polisi Indonesia dan ABRI sehingga diharapkan polisi mampu melaksanakan tugasnya penegak secara hukum, sebagai profesional rasa aman bagi memberikan pelayanan dan masyarakat, kekuasaan. bukan menjadi Sementara, TNI tetap mengawal reformasi dengan melakukan redefinisi, reposisi dan reaktualisasi peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Reformasi ABRI. Dalam telah melakukan Republik alat Referendum Timor-Timur tahun 1999 kemerdekaan memenangkan jajak pendapat. Menurut pengumuman PBB pada 4 September 1999, hasilnya adalah 78.5 persen menolak integrasi dan hanya 21,5 persen menerimanya. Menyusul hasil jajak pendapat, terjadi berbagai bentuk kekerasan, sehingga demi kemanusiaan Indonesia menyetujui percepatan pengiriman pasukan multinasional ke Timtim. Dalam pidato pertanggungjawabannya, Presiden Habibie mengharapkan MPR bersedia membahas hasil jajak pendapat tersebut dan menuangkannya dalam ketetapan yang memberikan pengakuan terhadap keputusan rakyat Timtim. Sesuai Perjanjian New York, ketetapan tersebut mengesahkan pemisahan Timtim dan RI secara baik, terhormat dan damai, untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bagian dari masyarakat internasional yang bertanggung jawab, demokratis, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sebelum mengakhiri pidato pertanggungjawabannya, Presiden Habibie menyampaikan beberapa catatan yang dirasakannya bermanfaat bagi pemerintahan mendatang untuk melanjutkan agenda reformasi. Seperti diketahui, reformasi terjadi karena pemerintahan tidak memiliki legitimasi atau terjadi krisis ekonomi yang parah. Agenda reformasi tidak boleh berhenti dan harus terus dijalankan secara konsisten. Hakikat reformasi adalah suatu proses pembaharuan yang dilakukan terus menerus sesuai tuntutan dan perubahan yang terus berkembang. Stabilitas keamanan dan ketertiban selama pemerintahan Habibie dalam pelaksanaan agenda reformasi relatif terkendali. Meski demikian terjadi beberapa konflik sosial yang bersifat horisontal dan bernuansa ras, agama, dan antargolongan, seperti di Maluku (Januari 1999), Kalimantan Barat (Maret 1999), Kupang (30 November 1998), dan Ketapang (22 November 1998). Selain itu, di berbagai daerah terjadi aksi pembunuhan dengan alasan dukun santet seperti di daerah Banyuwangi dan Ciamis. Konflilk horisontal terjadi di Aceh, Irian Jaya, dan beberapa daerah lainnya. Khusus untuk Aceh telah disepakati Undang- Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Provinsi Istimewa Aceh, yang memiliki keleluasaan untuk mengurus sendiri kehidupan keagamaan, pendidikan, dan adat istiadat yang didambakan oleh masyarakatnya. Presiden BJ Habibie Saat Sidang Istimewa MPR 1999 32
3. KEBIJAKAN DALAM BIDANG EKONOMI DAN HUKUM itu, dalam bidang ekonomi, Habibie berjalan mengikuti yang dimodifikasi dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia yang semakin memburuk. Reformasi ekonomi mempunyai tiga sasaran utama yaitu (1) merestrukturisasi dan memperkuat sektor keuangan dan perbankan, (2) memperkuat basis sektor riil ekonomi, dan (3) menyediakan jaringan pengaman sosial bagi mereka yang paling menderita akibat krisis. Prestasi Presiden Habibie dalam perekonomian tidak saja nasional pada dasarnya cukup baik, dibandingkan dengan masa akhir pemerintahan Soeharto juga dibandingkan dengan dua kepresidenan berikutnya. Inflasi menurun tajam dan distribusi kebutuhan pokok berjalan baik. Selain itu, yang paling signifikan adalah nilai tukar rupiah mengalami penguatan secara simultan hingga menyentuh Rp6.700/dolar AS pada bulan Juni 1999, padahal pada bulan yang sama tahun sebelumnya masih sekitar Rp15.000/dolar AS. Meski saat naiknya eskalasi politik menjelang Sidang Umum MPR rupiah sedikit melemah mencapai Rp8000/dolar AS. Suku bunga Bank Indonesia yang pada Agustus 1998 masih sekitar 70 persen turun hingga 13 persen. Langkah pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah masih terganjal oleh banyaknya kasus penyelewengan dana negara dan bantuan luar negeri. Sementara kebijakan Presiden IMF saran-saran tetapi Dalam rangka reformasi perbankan, pemerintah membekukan Bank Dagang Nasional Indonesia pada 13 Maret 1999, melikuidasi 38 bank swasta, mengambil- alih tujuh bank swasta, dan mewajibkan sembilan bank untuk mengikuti program rekapitulasi. Pemerintah juga mengajukan undang-undang antimonopoli ke Dewan Perwakilan Rakyat. tentang penanggulangan krisis di bidang sosial budaya yang terjadi sebagai akibat dari krisis ekonomi, Pemerintah telah melaksanakan Program Jaring Pengaman Sosial. Program itu, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan, telah banyak membantu masyarakat miskin dalam situasi krisis. Di samping itu Habibie berupaya membuka peluang yang besar kepada koperasi untuk menangani bidang usaha di sektor pangan, sandang, dan papan yang terkait dengan kebutuhan masyarakat. Sejak Deklarasi Bunaken ditandatangani oleh Presiden B. J. Habibie pada puncak kegiatan Tahun Bahari Internasional 98 (TBI 98) telah menegaskan bahwa mulai 26 September 1998 visi pembangunan dan persatuan nasional juga berorientasi ke laut. Kegiatan TBI 98 merupakan program UNESCO/PBB bahwa tahun 1998 sebagai Tahun Bahari Internasional sekaligus pencanangan upaya PBB dan bangsa Indonesia untuk menyadarkan umat manusia akan arti penting dari laut dan lingkungan kelautan sebagai warisan bersama umat manusia. Sesuai Tap MPR No. X/MPR/1998 Indonesia harus Sesuai Tap MPR No. X/MPR/1998, reformasi di bidang hukum diarahkan untuk menanggulangi krisis dan melaksanakan agenda reformasi di bidang hukum yang sekaligus dimaksudkan untuk menunjang upaya reformasi di bidang ekonomi, politik dan sosial budaya. Sebanyak 68 produk perundang-undangan diselesaikan dalam waktu relatif singkat, yaitu hanya dalam waktu 16 bulan. Artinya, setiap bulan rata-rata dihasilkan 4,2 undang-undang jauh melebihi angka produktivitas legislatif selama masa Orde Baru yang hanya merampungkan 4,07 undang-undang per tahun atau 0,34 undang-undang per bulan. Untuk meningkatkan kinerja aparatur penegak hukum, organisasi kepolisian telah dikembangkan keberadaannya sehingga terpisah dari organisasi TNI. Dengan demikian, fungsi kepolisian negara dapat lebih Warga mengantri minyak tanah saat krisis ekonomi 1998 33
terkait ke dalam kerangka sistem penegakan hukum. Wanhankamnas dan Perubahan UUD 1945. Tekad untuk mengadakan reformasi menyeluruh dalam kehidupan nasional, telah berulang kali ditegaskan oleh Presiden Habibie bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertinggi negara yang selama ini seakan-akan disakralkan harus ditelaah kembali untuk disempurnakan sesuai kebutuhan zaman. Penyempurnaan UUD 1945 dipandang penting untuk menjamin agar pemerintahan pada masa-masa yang akan datang semakin mengembangkan sesuai semangat demokrasi dan tuntutan ke arah perwujudan masyarakat madani yang dicita-citakan. Untuk itu pada era pemerintahan Habibie Ketetapan MPR No II/1978 mengenai keharusan dilakukannya referendum terlebih dahulu sebelum diberlakukannya amandemen terhadap undang-undang dasar dicabut. Pada 28 Juni 1999, Wankanhamnas dalam sidangnya memutuskan bahwa UUD 1945 boleh saja diubah. Salah satu alasannya adalah UUD merupakan buatan manusia dan tidak perlu ada sakralisasi terhadapnya. UUD 1945 bersifat ringkas dan supel sehingga perlu mengikuti dinamika masyarakat nasional maupun internasional. Sejalan perkembangan keadaan, bagian-bagian UUD 1945 sudah banyak yang tidak sesuai sehingga perlu diperhatikan untuk diubah. Kedudukan UUD secara de facto sudah diakui sejak 1945. Sampai 1999 ada tiga versi UUD 1945 yaitu (1) versi Badan Penyelidik Uusaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, (2) versi Dekret Presiden 5 Juli 1959, dan (3) versi Penataran Pedoman Pendidikan dan Penghayatan Pancasila dari Badan Pembinaan Pusat Penataran Pedoman Pendidikan dan Penghayatan Pancasila. Dari tiga versi UUD yang berbeda-beda tersebut belum pernah ditetapkan oleh MPR mana versi yang baku. Wanhankamnas menyadari bahwa aspirasi bagi amandemen UUD 1945 sangat kuat, Tetapi, menurut Sekjen Wanhankamnas, perubahan itu seharusnya melalui pendekatan evolusi yang dipercepat (accelerated evolution). Beberapa perubahan dalam UUD 1945 yang mengalami perubahan berdasarkan amandemen 1999 antara lain Pasal 7 yang semula berbunyi "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali," menjadi "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan." Kemudian Pasal 21 yang semula berbunyi: 1. Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan rancangan undang-undang. 2. Jika rancangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. berubah menjadi: 1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang. 2. Jika rancangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. Hasil yang tidak kalah penting pada masa Presiden B. J. Habibie adalah pemasyarakatan dan pembudayaan kesadaran mengenai pentingnya prinsip supremasi hukum, penghargaan terhadap hak asasi manusia, dan budaya taat hukum di kalangan masyarakat. Tekad pemerintahan B.J. Habibie untuk mewujudkan perlindungan hak asasi rakyat Indonesia ditunjukkan dengan pembentukan Komisi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia. 4. PEMBERANTASAN KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME Dalam upaya melakukan pemberantasan KKN, Presiden BJ Habibie telah melakukan langkah strategis dengan me-recall 41 anggota MPR RI mewakili Utusan Golongan. Seluruh anggota yang di-recall tergabung di Fraksi Karya Pembangunan MPR. Dalam Surat Keputusan Presiden No. 172/M Tahun 1998 tanggal 29 Juni 1998 tersebut, terdapat nama-nama mantan Mendagri R Hartono (Ketua Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR), mantan Menkeu Fuad Bawazier (Anggota tetap PAH I BP MPR), mantan Menperindag 34
H Muhammad Hasan (Bob Hasan), mantan Gubernur BI Soedradjat Djiwandono, mantan Mendagri M Yogie SM dan mantan Jaksa Agung Singgih SH. dan utusan golongan diserahkan kepada Presiden, serta utusan daerah dikembalikan kepada DPRD Tingkat I. Sedangkan yang masuk dalam daftar pengganti kebanyakan para tokoh yang dikenal kritis dan pakar seperti Letjen (purn) Sayidiman Surjohadiprodjo, Parni Hadi (Sekjen PWI), Fachry Ali, Didiek J Rachbini (ekonom), Hariman Siregar, Dewi Fortuna Anwar, Christianto Wibisono, Marzuki Darusman (Komnas HAM), Salim Said (IKJ), Ismail Sunny (pakar hukum tata negara), mantan Gubernur Irja Barnabas Suebu, James Tjahaya Riady, Eep Saefullah Fattah (peneliti FISIP UI) dan Sumarno Dipodisastro (Fosko'66). Nama-nama yang di-recall merupakan bagian dari 100 anggota MPR utusan golongan yang pengangkatan dan penggantiannya sepenuhnya wewenang presiden. Hal tersebut sesuai dengan UU No.16/1969 tentang Susunan dan Kedudukan Lembaga Tertinggi Negara yang telah diubah menjadi UU Nomor 5/1995. Sebelum B.J. Habibie melakukan recall, sekitar 26 orang anggota MPR mengundurkan diri. Beberapa anggota MPR yang mengundurkan diri antara lain Ny Endang Agustini Syarwan Hamid, Dra Ny Kemala Gafur, H Achmadi, Ny Rugaiya Wiranto, Ny Emmy Yogie Memet, dr. Masrowida Feisal Tandjung, Agus Gumiwang Kartasasmita, Ny Sri Romadhiyanti Harmoko, Ny Sri Fatimah Ary Mardjono, Ny Oetari Hartono, Rano Karno, Ny Fauzia Ramli Hasan Basri dan Linda Agum Gumelar. Sementara itu, anggota keluarga Cendana, termasuk Hutomo Mandala Putra (Tommy), Ny Hj Siti Hardiyanti Rukmana (Tutut) dan Bambang Trihatmodjo, pada saat recall dilakukan belum juga mundur . Mengenai anggota BP MPR yang disebut-sebut terlibat KKN tapi belum juga mengundurkan diri, Wanhankamnas memberikan masukan agar dibentuk suatu tim independen. Tim independen tersebut secara objektif mengadakan penilaian jika ada di antara anggota MPR terlibat KKN. Hasil evaluasi itu kemudian disampaikan kepada mekanisme yang ada. Dalam usulan dari Wanhankamnas itu disebutkan, bila anggota tersebut merupakan hasil perimbangan, maka penyelesaiannya dikembalikan kepada OPP yang bersangkutan. Sementara ABRI kepada Mabes ABRI, Sesuai dengan Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang pemberantasan KKN dan UU No. 43 tentang pokok-pokok Kepegawaian, dedikasi dan profesionalisme pegawai negeri sipil meningkat seiring dengan perbaikan imbalan yang mereka terima. Agar PNS dapat memberikan pelayanan secara optimal, adil dan merata tanpa mempertimbangan golongan dan aliran politik, mereka dilarang menjadi anggota atau pengurus partai. Kemudian pada masa Habibie dikeluarkan Undang-undang RI No 31 tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, antara lain memberikan peran serta masyarakat, penghargaan terhadap masyarakat yang telah berjasa dalam pemberantasan KKN, membentuk komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan undang-undang tersendiri. Undang-undang No 31 tahun 1999 tersebut telah merencanakan perubahan infrastruktur dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana terdapat pada pasal 43 ayat 1 bahwa dalam waktu paling lambat dua tahun sejak diundangkan (16 Agustus 1999) dibentuk suatu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Tap MPR No IV/MPR/1999 tentang GBHN menetapkan pemberantsan KKN harus dilaksanakan, untuk menegakkan supremasi hukum dan tegaknya negara hukum. Upaya-upaya mengedepankan proses hukum dalam pemberantasan korupsi kemudian diikuti dengan pembentukan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) dan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). Hal tersebut membuktikan adanya pernyataan hukum dan keinginan dan tindakan politik bahwa korupsi tidak dianggap sebagai kejahatan biasa yang bisa diatasi dengan penegakan hukum biasa. Korupsi di mata rakyat merupakan suatu kejahatan yang luar biasa berat dan serius yang harus dihadapi secara luar biasa pula. Kabinet Reformasi Pembangunan telah berhasil BUMN/BUMD menyelamatkan sedikitnya Rp. 31,9 trilyun dan 2 milyar dolar dalam uang negara 35
berbagai bentuk, seperti penundaan investasi dan pengembalian uang negara. Selain itu penghapusan KKN diperkirakan menghemat biaya sebesar Rp. 107 milyar dan 101 juta dolar pertahun. Melalui jalur perdata jumlah kekayaan negara di dalam negeri yang dapat dipulihkan mencapai Rp. 166,2 trilyun. Dalam masalah KKN Wantannas menduga masih menggejala secara kuat dan belum melihat tanda-tanda akan berakhir. KKN terjadi dalam semua tingkatan dari yang tertinggi sampai ke yang terendah yang dilakukan oleh penyelenggara negara, antar penyelenggara negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni, dan pihak swasta. KKN oleh sebagian kalangan birokrat pemerintahan telah dianggap sesuatu yang lumrah. Penanggulangan KKN merupakan tanggung jawab semua elemen bangsa. Akibat KKN bangsa Indonesia akan mengalami pembusukan dari dalam, kekacauan akan terjadi di mana-mana, bahkan tidak mustahil terobsesi untuk beberapa wilayah dalam NKRI melepaskan diri. bentuk KKN. Pembentukan gerakan dan pembudayaan masyarakat anti KKN baik secara pribadi, institusional maupun internasional. Pemberdayaan yang independen seperti Indonesia Corruption Wacth, KPKPN, dan Ombudsman. lembaga pengawas b. Preventif Melakukan tindakan korektif terhadap elite politik yang korup dengan memberlakukan sangsi organisasi sampai pada tingkat pemecatan. • Membudayakan sikap dan perilaku satria, pejabat pelaku tindak pidana korupsi yang mengakui kesalahannya, mundur dari jabatan kepegawaiannya serta mengembalikan seluruh hasil korupsinya. Mereview prosedur administratif yang didasarkan pada tingkat kemungkinan terjadinya korupsi. Penegakkan hukum belum dilakukan dengan sungguh-sungguh, hukum dijadikan komoditi yang diperdagangkan, oleh sebab itu supremasi hukum menjadi tumpul. Untuk memberantas KKN Wantannas RI menawarkan beberapa strategi; yaitu: a. Preemtif Mewajibkan pemerintah mendeklarasikan aset, investasi dan hutang pribadinya. pejabat Memberantas tindak pidana korupsi sampai ke akarnya, bersifat jangka panjang dan dilengkapi dengan sanksi yang berat, peradilan secepatnya, penjatuhan hukuman atas dasar batas minimal/ bukan atas dasar maksimal. Mengatur sistem penggajian, promosi dan rotasi serta mutasi pegawai negeri secara tepat dapat menekan seminimal mungkin keinginan untuk melakukan korupsi. Menyebarluaskan informasi tentang para pelaku tindak pidana korupsi, statistik, peta persebaran tindak pidana korupsi. Implementasi dari strategi preventif adalah: Memberikan ceramah pembekalan kepada pegawai-pegawai departemen mengenai topik pencegahan korupsi, terutama pada para penegak hukum dan aparat yang lingkungan kerjanya terbuka kesempatan untuk terjadinya korupsi. Memilah dan memilih pegawai yang korup dan relatif bersih. Selain itu mengidentifikasikan wajib pajak yang berpotensi korup dan relatif jujur. Pilihan implementasi strateginya secara parsial adalah: kepedulian masyarakat terhadap sifat destruktif segala Penyadaran dan peningkatan Pemanfataan standar pelayanan minimal di setiap okupasi dan profesi sebagai upaya perlindungan perlindungan konsumen. serta kerja Pemenuhan kebutuhan kesejahteraan hidup secara wajar, dengan gaji yang memadai berdasarkan standar kehidupan yang layak baik secara individu maupun institusi. Pembentukan kode etik di semua sektor, terutama sektor publik, partai politik, organisasi profesi dan asosiasi bisnis. Pemanfaatan sistem merit dalam pengembangan sumber daya manusia baik rekrutmen maupun pengisian jabatan. 36
Peningkatan manajemen aktiva milik negara. • Pencegahan dan komersialisasi kebocoran informasi yang menjurus terjadinya KKN. jabatan Penumbuhan budaya malu dan perasaan berdosa terhadap perbuatan KKN. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia yang berfungsi sebagai pengawasan KKN. Penciptaan untuk yang memberantas KKN melalui media informasi cetak dan elektronika. iklim kondusif c. Detektif Mendeteksi, dan mengklasifikasikan tindak pidana korupsi sedini mungkin melalui rekening bank dengan tetap menghormati keabsahan secara hukum dan asas praduga tak bersalah. meneliti/investigasi Menerapkan proses investigasi terhadap dugaan tindak pidana korupsi menjangkau waktu berlaku surut 5 tahun ke belakang. Implementasi strategi detektif meliputi: maupun usaha swasta, yang melakukan kejahatan terhadap keuangan negara. Mengimplementasikan badan khusus dan bersifat ad-hoc yang mempunyai kewenangan penuh untuk memberantas korupsi mulai dari menatngkap, menggeledah, membekukan harta, menyita dokumen pasport, dapat mengadakan pembuktian terbalik, proses peradilan tetap dilakukan oleh badan peradilan yang sah. Implementasi dari strategi represif adalah: Penerapan secara konsekuen dan konsisten Tap MPR No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang-undang No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Penyelidikan, Penyidikan, Penuntunan, Peradilan dan Penghukuman pelaku korupsi yang telah terbukti melakukan KKN dengan hukuman yang seberat-beratnya. Penciptaan dan peningkatan mekanisme partisipasi masyarakat dalam melaporkan adanya KKN pada pihak yang berwenang dengan memberikan perlindungan hukum yang melindungi si pelapor. Pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu, kekayaan pribadi, pejabat dan instansi publik. Penerapan teknologi informasi untuk mendukung akuntabilitas yang seksama, terkendali dan dapat diakses dengan cepat. Penegakan supremasi hukum tanpa diskriminasi, pemberantasan mafia peradilan, pembentukan intelijen peradilan, penjatuhan sanksi pidana maksimal agar pelaku KKN jera dan dapat menjadi pelajaran bagi barang siapa yang berniat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Pemberdayaan masyarakat, penerapan norma hukum dan kaidah sosio kultural serta agama, baik secara pribadi maupun terorganisasi dalam pemberantasan KKN. kesadaran d. Represif Memberlakukan pembuktian terbalik, terutama tersangka yang kekayaan pribadinya bagi melebihi pendapatan atau standar hidupnya. • Memaksakan pengembalian harta hasil korupsi para pelaku tindak pidana korupsi, kepada mantan pejabat negara yang dinilai telah berjasa dapat dipertimbangkan untuk diberikan pengampunan. Pengawasan oleh lembaga legislatif terhadap secara negara penyelenggara proporsional dan tidak terkooptasi. dilakukan Penerapan uji kelayakan terhadap para kandidat pejabat pada jabatan strategis dengan menyertakan psikotes moral keagamaan. Pemberlakuan konsep pembuktian terbalik di dalam proses pemeriksaaan. Menerapkan peradilan tindak pidana korupsi, baik terhadap pejabat penyelenggara negara Publikasi kasus-kasus tindak pidana korupsi ser- ta hasil pertanggungjawaban yang transparan. 37
5. DARI WANHANKAMNAS KE WANTANNAS Pada 31 Agustus 1999, Presiden Habibie menerbitkan Keputusan Presiden No. 101 Tahun 1999 tentang pembentukan Dewan Ketahanan Nasional. Dengan Keppres itu, nama Wanhankamnas berubah menjadi Dewan Ketahanan Nasional, diakronimkan Wantannas. Pada dasarnya, tugas dan fungsi Wantannas tidak jauh berbeda lembaga sebelumnya. Dalam Keppres itu disebutkan bahwa Wantannas merupakan sebuah lembaga persidangan yang dibentuk dan diketuai oleh Presiden. Kedudukan Wantanas di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tugas pokok Wantannas adalah dalam menyelenggarakan membantu Presiden pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional. Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional merupakan lembaga pemerintah non-Departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tugas pokoknya adalah merumuskan rancangan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia. Secara umum Setjen Wantannas berfungsi sebagai 1. Perumus rancangan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional. 2. Perumus rancangan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara dari ancaman terhadap kedaulatan, persatuan kesatuan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Struktur organisasi Wantannas adalah Presiden sebagai ketua; Setjen Wantannas sebagai sekretaris dewan; para anggota terdiri dari Wakil Presiden, Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri, Menteri Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Negara/Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Penerangan, Menteri Kehakiman, Panglima TNI, Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara. Anggota tambahan dapat ditunjuk sesuai kebutuhan. Dasar pemikiran Wantannas adalah pembinaan Ketahanan Nasional melalui pendekatan komprehensif integratif. 3. Penyusun perkiraan risiko pembangunan nasional yang dihadapi dalam kurun waktu tertentu dan rancangan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka merehabilitasi akibat risiko pembangunan. Secara berkala, Wantanas RI menyelenggarakan sidang pleno setiap tiga bulan sekali atau ditentukan sesuai kebutuhan. Selaku perancang kebijakan, Setjen Wantannas RI menyiapkan bahan dan memfasilitasi kelancaran persidangan. Berdasarkan fungsi tersebut, inisiatif untuk menyiapkan bahan sidang bisa berasal dari Presiden selaku Ketua Wantannas RI, dan/atau Wakil Presiden dan/atau kementerian/lembaga terkait dan/atau Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. Subtansi bahan sidang pada hakikatnya merupakan masalah nasional krusial strategis dan bersifat lintas fungsional/sektor/ kementrian/lembaga/ kewilayahan. Seperti pada masa Wanhankamnas, dalam fungsinya, Setjen Wantannas RI melaksanakan memanfaatkan masukan dari berbagai jalur. Pertama, jalur aspiratif, yakni masyarakat luas yang meliputi pemerhati masalah sosial, tokoh masyarakat, organisasi politik dan berbagai lembaga swadaya masrayakat, organisasi kemasyarakatan, untuk menggali aspirasi dan tuntutan murni yang berkembang di kalangan masyarakat. Kedua, jalur akademik, meliputi ilmuwan, cendekiawan dan peneliti, bertujuan untuk menguji aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah 38
yang telah ditetapkan, ditinjau dari kaidah teori, dan memberi bahan masukan kebijakan nasional dengan mengedepankan kebenaran akademik. Ketiga, jalur empirik, terdiri lembaga negara MPR/DPR, lembaga pemerintah Departemen dan non-Departemen dengan maksud mengembangkan kajian pemecahan persoalan dan pengambilan keputusan berupa kebijakan nasional tertinggi dengan mempertimbangkan masukan dari jalur aspiratif dan jalur akademik yang dapat dilaksanakan berdasarkan pengalaman dan kemampuan sumber daya pendukungnya. Proses perumusan rancangan kebijakan nasional ditempuh melalui pendekatan kesisteman dan pendekatan ketahanan nasional, mengakomodasikan sebanyak-banyaknya masyarakat, memperhatikan peran serta masyarakat, cendekiawan (Tata Kehidupan Masyarakat), infrastruktur politik (Tata Politik Nasional), lembaga tertinggi dan tinggi (Tata Administrasi Pemerintahan), para negara birokrat (Tata Laksana Pemerintahan), sesuai dengan Sistem Manajemen Nasional (Sismennas) dan Sistem Informasi Manajemen Nasional (Simnas) teruji secara komprehensif dan kualitasnya dapat dipertanggungjawabkan (Tata Pengambilan Keputusan Berkewenangan). Proses aspirasi dan berkewenangan sesuai dengan Sismennas dan Simnas memperhatikan dengan sungguh sungguh masukan informasi, antara lain: 1. Masukan baku (raw input) yaitu kondisi ketahanan nasional dan produk Politik Strategi Nasional (Polstranas) pada saat ini. Keluarannya adalah Polstranas pada kurun waktu mendatang yang ditetapkan sebagai penanggung jawab adalah Deputi Bidang Politik dan Strategi. pengambilan keputusan input) yaitu kecenderungan perubahan lingkungan strategis, baik nasional, regional maupun global. Penanggung jawab adalah Deputi Bidang Pengkajian dan Penginderaan. 5. Keluaran (output) proses pengambilan keputusan berkewenangan adalah Polstranas dan kondisi ketahanan nasional yang lebih baik, sebagai hasil dari proses tersebut. Untuk menjamin agar keluaran sesuai dengan yang tetap berada pada arahan ideal input, maka senantiasa diadakan proses umpan balik (feedback) kepada masukan. Penanggung jawab masalah ini adalah Deputi Pengembangan. Sistem proses harus berada pada rambu-rambu demokrasi, supremasi hukum, pelestarian lingkungan hidup dan hak asasi manusia. Bahan-bahan kajian strategis sebagai materi awal yang dibawa ke dalam sidang pleno diperoleh dari, pertama, inisiatif dari Sesjen secara proaktif sebagai hasil terhadap monitoring dan penilaian kecendrungan dinamika kehidupan nasional, baik pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan, apabila ternyata ada permasalahan yang perlu diantisipasi dan diupayakan pemecahannya secara dini. Kedua, direktif dari Presiden selaku Ketua Wantannas RI kepada Setjen Wantannas RI untuk membuat kajian dan pemecahan masalah nasional strategis tertentu. Ketiga, usulan dari anggota inti Wantannas RI tentang masalah yang ada pada institusi masing-masing yang perlu dipecahkan secara komprehensif melalui Wantannas RI, diajukan langsung kepada Setjen Wantannas RI atau diajukan dalam prasidang Wantannas RI. Rumusan materi yang telah disetujui oleh Sesjen Wantannas RI, diuji oleh forum prasidang Wantannas RI, yang dihadiri oleh para pejabat eselon I dari Departemen atau instansi anggota Wantannas RI, sebelum dibahas dalam sidang resmi (pleno). respon 2. Masukan ideal (ideal input) yaitu kondisi ketahanan nasional ytang ideal. Penanggung jawab adalah Deputi Bidang Sistem Nasional. 3. Masukan input) yaitu berbagai produk pengatur (sistem norma, nilai dan peraturan perundang-undangan). Penanggung jawab adalah Deputi Bidang Sistem Nasional. lingkungan strategis instrumen (instrumental 4. Masukan (environmental 6. GERAKAN BELA NEGARA Indonesia adalah salah satu pokok pikiran yang disumbangkan Wantannas RI pada rumusan GBHN 1993. Pokok pikiran terakhir tersebut adalah wawasan Wawasan bela negara bangsa 39
bela negara, yaitu negara melindungi segenap warga bangsa dan tumpah darah Indonesia, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban dalam pembelaan negara. Indonesia menjadikan posisi silang yang strategis sebagai kekuatan untuk menjamin pertahanan keamanan nasional. Dalam penjelasan GBHN dibidang ketahanan sosial-budaya, diperlukan kondisi sosial-budaya yang dijiwai kepribadian dan jati diri bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; terbentuknya manusia Indonesia yang bertaqwa, rukun, bersatu, cinta tanah air, sejahtera dan bahagia. Selain itu, kondisi tersebut dapat menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional. Bagian terakhir adalah ketahanan bela negara, yaitu adanya kesadaran yang tinggi dalam usaha bela negara yang dilakukan oleh seluruh rakyat, yang mengandung kemampuan mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, dan mampu menangkal segala bentuk ancaman dan mampu melindungi hasil-hasil pembangunan nasional. dipenuhi oleh perkembangan pergeseran-pergeseran teknologi lingkungan strategis global antara lain: kutub geopolitik, geoekonomi, dan kekuatan militer dunia. Pergeseran ini telah menimbulkan dinamika ancaman baru yang bersifat multidimensional, dimana tidak lagi hanya ancaman militer namun juga ancaman nonmiliter. Tantangan dan ancaman yang dihadapi bangsa adalah panggilan bagi kita semua untuk bela negara. Semua anak bangsa harus tergerak dan bergerak untuk bela negara sesuai dengan ladang pengabdiannya masing- masing. Abad ke-21 canggih dan telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara tahun 2018-2019 yang mengamanatkan kepada segenap Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Aksi Nasional terstruktur, Bela Negara secara terstandarisasi, dan masif. Mencermati hal di atas, pemerintah lebih sistematis, Menindaklanjuti hal tersebut, Wantannas RI telah menyusun Modul Utama Pembinaan Bela Negara yang terdiri dari Modul I Konsepsi Bela Negara dan Modul II Implementasi Bela Negara. Modul Utama Inpres No. 7 Tahun 2018 Modul utama bela negara 40
dimaksudkan untuk menyediakan rujukan utama dalam rangka Aksi Nasional Bela Negara yang diselenggarakan oleh seluruh Kemnterian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah. Selanjutnya, penyelenggara perlu menerjemahkan konsep dan model yang termuat di dalam modul utama tersebut menjadi Modul Khusus dan Program Aksi Implementatif sesuai bidang tugas dan fungsi masing-masing. tersedia banyak obat dan lonjakan metode penanganan pasien COVID-19, kasus positif dan mortalitas masih tetap terjadi. Upaya pencegahan 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan) dinilai kurang cukup untuk menekan penyebaran virus ini sebab diperlukan sesuatu yang dapat menjaga kesehatan secara menyeluruh untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi masyarakat. Belum lagi ditambah dengan ketidakpatuhan warga terhadap penerapan protokol kesehatan. Selain karena kurangnya edukasi, ketidakpatuhan warga disebabkan oleh motif ekonomi, sikap tidak peduli, merasa berpotensi terhadap penularan rendah virus, serta ketidakpercayaan kepada pemerintah yang mengeluarkan kebijakan dan pernyataan yang inkonsisten. Hal ini seolah membantu membuat pandemi berlangsung lebih lama hingga saat ini. Meskipun sudah Dalam upaya mengembalikan kondisi dunia sebagaimana sebelum pandemi, telah diusung program vaksinasi oleh pemerintah di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Tujuan terbesar vaksinasi Covid-19 ialah menciptakan herd immunity atau kekebalan kelompok di populasi masyarakat Indonesia. Selain memberikan kekebalan terhadap individu, vaksinasi yang bisa menciptakan herd immunity akan melindungi masyarakat secara luas, termasuk orang yang tidak menjalani imunisasi karena sebab tertentu. Modul Utama Bela negara 7. GERAKAN VAKSINASI NASIONAL Sejak 2019 lalu, dunia diguncang oleh Pandemi COVID-19 yang bermula di Wuhan, Hubei, Republik Rakyat Tiongkok. Pandemi didefinisikan sebagai wabah penyakit menular berskala besar yang bisa meningkatkan morbiditas dan mortalitas suatu wilayah geografis yang luas dan menyebabkan permasalahan baik dari segi kesehatan, ekonomi, sosial, dan politik. Kini sudah tercatat 133 juta kasus terinfeksi COVID-19 di dunia dan 1,5 juta kasus di Indonesia. Kondisi pandemi telah mengakibatkan suatu krisis yang berdampak terhadap semua aspek kehidupan manusia. Vaksinasi COVID-19 telah mengalami perjalanan yang panjang untuk memastikan keamanan dan keampuhannya melalui berbagai penelitian dan uji coba. Program vaksinasi dianggap sebagai kunci dalam mengakhiri pandemi karena dapat digunakan dalam rangka mengurangi angka morbiditas dan mortalitas serta membentuk kekebalan kelompok terhadap virus COVID-19. Namun, perjalanan vaksin hingga diterima dengan baik dan didistribusikan kepada masyarakat luas saat ini membutuhkan proses yang lebih panjang karena masih terdapat pro dan kontra terhadap vaksinasi. Wantannas RI ikut serta mendukung langkah- langkah Pemerintah Pusat dan daerah dalam strategi percepatan dengan melaksanakan Gerakan Vaksinasi Nasional yang diselenggarakann di Kota Bandung, Jawa Barat. penanggulangan Covid-19 41
Gerakan vaksinasi ini melibatkan seluruh stakeholder Pemerintah di daerah dan tujuan pelaksanaan untuk dapat melihat secara langsung kecepatan dan ketepatan pelaksanaan instruksi Presiden RI selaku Ketua Wantannas RI. Jawa Barat dipilih sebagai lokasi vaksinasi karena (1) Provinsi tersebut adalah bumper Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota negara sehingga rentan terhadap mobilitas masyarakat di kedua provinsi tersebut, (2) Persentase pencapaian vaksinasi yang masih rendah, (3) Menjadi zona merah penyebaran Covid-19 salah satunya di Kota Bandung, dan (4) Daerah terdekat PT Bio Farma sebagai produsen vaksin tetapi distribusi vaksin lebih rendah bila dihadapkan para rasio jumlah penduduk dibandingkan dengan provinsi lain. Wapres meninjau kegiatan vaksinasi masal yang diselenggarakan Wantannas RI Sesjen Wantannas Laksdya TNI Harjo Susmoro berbincang dengan masyarakat peserta vaksinasi Wantannas RI bekerjasama dengan Bulog untuk memberikan bantuan berupa beras kepada para peserta vaksinasi massal. Antusiasme warga peserta vaksinasi masal yang diselenggarakan Wantannas RI di Kota Bandung, Jawa Barat 42
BAGIAN IV HARAPAN WANTANNAS RI DALAM MENGEMBANGKAN KONSEP KETAHANAN NASIONAL YANG KOMPREHENSIF 1. Latar Belakang Keamanan Nasional (Kamnas) dapat dimaknai fungsi. sebagai kondisi maupun sebagai Sebagai fungsi, Keamanan Nasional akan memproduksi dan menciptakan rasa aman dalam pengertian luas, yang di dalamnya tercakup rasa nyaman, damai, tenteram dan tertib. Kondisi keamanan semacam ini merupakan kebutuhan dasar umat manusia di samping kesejahteraan. Pemahaman terhadap makna dan substansi yang terkandung di dalamnya akan bervariasi tergantung kepada tata nilai, persepsi dan kepentingan. Reformasi sektor keamanan di Indonesia masih tetapi dinamika lapangan masih mengindikasikan belum terwujudnya kesepahaman bersama terhadap substansi Kamnas. Maka tidaklah mengherankan apabila draft RUU Kamnas yang disiapkan pemerintah masih menemui banyak kendala dan hambatan. Penyebabnya antara lain dikarenakan para pihak terkait masih mempunyai tentang pengembangan persepsi yang berbeda konsep dan sistem Kamnas Indonesia yang mampu menampung kepentingan bangsa Indonesia. Atas dasar pertimbangan itulah, berbagai pemikiran tentang Kamnas baik yang bersumber dari nilai-nilai dasar Pembukaan UUD 1945 yang mencerminkan cita hukum dan cita negara yang melandasi kemerdekaan Republik Indonesia, pengalaman bangsa Indonesia dalam pengelolaan pertahanan keamanan, berbagai teori dan pandangan keamanan komprehensif yang berkembang di dunia internasional maupun human security. Di samping hal- hal diatas, faktor penting yang senantiasa mempengaruhi kondisi bangsa dan harus diperhitungkan adalah perkembangan lingkungan strategis. Dinamika situasi global pasca perang dingin ternyata telah menimbulkan pergeseran persepsi ancaman yang semula lebih berorientasi kepada ancaman militer menjadi ancaman multi terus berlangsung, akan dimensi yang mencakup aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya, yang kemudian mendorong terjadinya revolusi paradigma sektor keamanan (revolution in the nature of security). Perubahan paradigma ini juga telah mengubah lingkup pengelolaan Kamnas yang semula lebih berorientasi kepada negara (state centered security) menjadi berorientasi kepada masyarakat (people centered security). Globalisasi yang membawa nilai-nilai demokrasi dan HAM telah membangkitkan kesadaran universal untuk menyelamatkan umat manusia dari ancaman perang antar negara, perang saudara, etnic cleansing, konflik komunal, serta berbagai ancaman fisik maupun non fisik lainnya yang membahayakan hidup dan kehidupan umat manusia. Keselamatan umat manusia kemudian menjadi isu universal yang diperjuangkan oleh negara-negara di semua belahan dunia. Oleh karenanya keamanan tidak lagi hanya berorientasi pada keamanan negara untuk menghadapi ancaman tradisonal yang mengandalkan kekuatan militer semata, akan tetapi juga ditujukan untuk melindungi keamanan dan keselamatan umat manusia dari situasi dan kondisi insecurity yang disebabkan oleh faktor- faktor non militer baik yang berasal dari luar maupun dalam negeri. Akhir-akhir ini situasi dan kondisi insecurity lebih banyak disebabkan oleh ancaman- ancaman non tradisional akibat ketidakmampuan atau kegagalan negara maupun dunia internasional dalam mengelola aspek-aspek politik, ekonomi, militer, dan lingkungan. Sejak semangat demokrasi berkembang pesat, sebagian besar negara-negara yang semula menganut sistem totaliter ataupun otoriter kini mengadopsi sistem demokrasi dan melakukan redefinisi bahkan reformasi lagi sektor keamanan. Sektor keamanan dipandang sebagai ranah militer semata, akan tetapi tidak 44
Sejarah Dewan Ketahanan Nasional telah menjadi ranah multi sektor. Sektor keamanan tidak hanya bertujuan mengamankan negara, tetapi sekaligus juga mengamankan keselamatan warga negara dan umat manusia. Karenanya konsep keamanan lebih dipandang sebagai satu kesatuan yang menyeluruh mencakup pertahanan negara (defence), keamanan dalam negeri (internal security), keamanan publik (public security), dan keamanan insani (human security). kepentingan antar negara. Negara-negara yang lemah dalam sistem keamanan nasionalnya sudah barang tentu akan menanggung resiko yang lebih besar. Berangkat dari adanya berbagai fenomena tersebut, dirasakan perlu untuk menyusun konsep keamanan nasional bagi Bangsa Indonesia. Paling tidak ada enam pokok- pokok pikiran yang mendasari tulisan ini. Pertama, menempatkan keamanan nasional Indonesia sebagai konsep keamanan bangsa Indonesia yang berorientasi pada kepentingan nasional berdasarkan filosofi Pancasila dan amanat Pembukaan UUD RI 1945 untuk mempertahankan eksistensi negara bangsa serta jati dirinya di tengah dinamika dan perubahan zaman. Kedua, memperkenalkan konsep keamanan nasional bagi bangsa Indonesia yang berdasarkan pertimbangan empiris, teoritis, dan tuntutan zaman, sehingga tidak melupakan kegagalan dan keberhasilan masa lalu, dapat mengakomodasi berbagai kepentingan dalam masyarakat, perbedaan pemahaman serta pengertian tentang keamanan, dan tentu saja merespon dinamika perkembangan zaman. Dengan demikian diharapkan tentang ada persamaan persepsi Persamaan nasional. keamanan persepsi keamanan mengenai nasional merupakan bagian yang amat penting sehingga tidak ada lagi polemik berkepanjangan yang dapat mengganggu efektifitas implementasi dan operasionalisasi fungsi keamanan. Ketiga, menempatkan konsep keamanan nasional bangsa Indonesia sebagai kesepakatan bersama antara pemikiran dan pandangan para ilmuwan, praktisi, birokrat, politisi, kalangan militer dan civil society dengan tetap merujuk kepentingan nasional dalam kerangka menyelamatkan bangsa dan negara dengan menjunjung prinsip-prinsip demokrasi, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Konsep keamanan nasional yang demikian itu akan responsif terhadap dinamika perkembangan lingkungan, baik lingkungan global, regional, maupun nasional. Implementasinya dikelola secara sinergis oleh semua kementerian dan lembaga serta didukung partisipasi masyarakat, mempunyai jangkauan ke depan, dan adaptif terhadap lingkungan. Keempat, dinamika perkembangan (security sector reform) yang Indonesia sejak memasuki era reformasi masih menimbulkan berbagai problematika yang terkait dengan konsep dan sistem keamanan nasional. Problematika tersebut terlihat dalam berbagai fenomena seperti perdebatan mengenai pengartian tentang keamanan nasional, dan keamanan negara; perdebatan mengenai fungsi keamanan dengan fungsi pertahanan; regulasi yang belum lengkap dan belum tersinkronisasi; dan status kementerian dan lembaga yang terkait dengan fungsi keamanan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kesemuanya telah menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Munculnya polemik menunjukkan bahwa semua pihak dan memberikan perhatian yang sunguh- terhadap sektor keamanan. sungguh Namun di sisi lain, polemik yang demikian tidak bisa dibiarkan begitu saja karena akan sangat mempengaruhi efektifitas operasionalisasi sektor keamanan dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diemban. Tidak ada yang dapat menjamin masa depan keamanan negara bangsa ketika konsep keamanan nasional masih saja harus terus berkutat dalam polemik tersebut. Perdagangan bebas yang sedang berlangsung di belahan dunia telah mempertajam persaingan antar bangsa dalam mempertahankan kepentingan ekonominya. Demikian pula persaingan antar negara-negara maju dalam bidang ekonomi telah memicu penguasaan sumber-sumber ekonomi di dunia seperti energi, dan sumber daya alam lainnya. Kondisi ini juga telah menimbulkan keresahan internal khususnya akibat praktek perdagangan bebas negara antar kawasan, dan memicu ketegangan hubungan dan pertikaian Reformasi sektor keamanan telah dilakukan itu "Negara-negara yang lemah dalam sistem keamanan nasionalnya sudah barang tentu akan menanggung resiko yang lebih besar" berkepentingan sangat 45
mengantisipasi dinamika eksternal baik pada tingkat regional maupun global terkait paradigma keamanan. Diakui bahwa konsep keamanan pada era globalisasi sangat dipengaruhi oleh perkembangan kesadaran atas pentingnya demokrasi dan HAM bagi perdamaian dan keselamatan umat manusia di dunia. Kesemuanya itu mengakibatkan pergeseran paradigma konsep keamanan nasional. Konsep keamanan nasional yang semula hanya berorientasi pada state centered security kini bergeser dan semakin meluas sehingga orientasinya mencakup state centered security dan people centered security. Keamanan bukan hanya menjadi domain kepentingan negara tetapi juga domain kepentingan individu dan masyarakat pada umumnya, serta terkait dengan perkembangan internasional. Karenanya keamanan tidak bersifat menjadi bersifat comprehensive, tunggal tetapi majemuk sehingga pengelolaannya menjadi tanggung jawab kolektif. Kelima, merespon kompleksitas dan interrelasi antar berbagai bentuk dan jenis ancaman, baik yang ancaman tradisional maupun nontradisional. Ancaman tradisional berubah dalam magnitude dan kualitasnya, sedangkan ancaman nontradisional semakin kompleks, antara terorisme lain dalam bentuk gerakan separatis, internasional, kejahatan etnis, kemiskinan kronis yang terus berlangsung, human trafficking, climate change, health pandemic, keruntuhan ekonomi dan krisis keuangan. Upaya mengatasi ancaman tersebut memerlukan dimensi transnasional dan bergerak diluar pandangan atau konsep keamanan tradisional yang berfokus hanya pada ancaman militer saja. Oleh karena itu dibutuhkan konsep keamanan komprehensif yang mendayagunakan seluas mungkin peluang untuk menanggulangi ancaman dengan cara yang terpadu. Keenam, menyinergikan berbagai peraturan perundangan terkait keamanan yang saat ini berserakan dan sektoral sesuai tugas serta fungsi kementerian dan lembaga negara lainnya. Penyinergian memerlukan satu kesamaan pemahaman tentang konsep keamanan nasional. Kesamaan pemahaman ini kemudian akan sangat menolong dalam merumuskan substansi Keamanan Nasional, bahkan dapat menjadi bahan masukan bagi Undang-Undang Keamanan Nasional sebagai payung hukum yang mengatur seluruh unsur yang terlibat dalam kemanan nasional, lembaga (aktor- seperti aktor negara), peran non aktor negara, lintas sektoral, dan partisipasi fungsi masyarakat dalam mengelola keamanan nasional sebagai suatu tanggung jawab kolektif. Berdasarkan latar belakang 6 (enam) pokok- pokok pikiran tersebut di atas, konsep dan sistem Keamanan Nasional yang tepat bagi bangsa dan itu dilakukan negara karena sejak beberapa tahun terakhir, khususnya sejak Indonesia memasuki era reformasi pada tahun 1998 sampai dengan saat ini, konsep dan sistem keamanan nasional menjadi diskursus publik yang sering diperdebatkan oleh berbagai kalangan. Sebagai akibatnya maka belum ada konsep yang disepakati sebagai acuan untuk diterjemahkan menjadi sistem keamanan nasional dalam berbagai bentuk regulasi atau instrumen pengatur yang lebih konkrit. Bagi bangsa Indonesia, konsep dan sistem Keamanan Nasional itu sendiri harus senantiasa didasarkan pada Pancasila, baik sebagai falsafah hidup bangsa maupun sebagai sumber segala sumber hukum nasional, dan amanat keamanan yang tertuang di dalam Pembukaan UUD RI 1945, dengan tetap memperhatikan dinamika perkembangan lingkungan strategis sehingga akan mampu menjawab setiap tuntutan jaman. fungsi kementerian dan "Bagi bangsa Indonesia, konsep dan sistem Keamanan Nasional itu sendiri harus senantiasa didasarkan pada Pancasila" Indonesia. Hal 2. Revolusi Paradigma Keamanan Berdasarkan berbagai literatur, keamanan nasional secara umum diartikan sebagai kebutuhan dasar untuk melindungi dan menjaga kepentingan nasional suatu bangsa yang bernegara dengan menggunakan kekuatan politik, ekonomi dan militer untuk menghadapi berbagai ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. faktor Kepentingan nasional kemudian menjadi dominan dalam konsep keamanan nasional suatu bangsa. Keamanan nasional juga bisa diartikan sebagai kebutuhan untuk memelihara dan mempertahankan eksistensi negara melalui kekuatan ekonomi, militer dan politik serta pengembangan diplomasi. Konsep 46
ini menekankan kepada kemampuan pemerintah dalam melindungi integritas teritorial negara dari ancaman yang datang dari luar dan dari dalam negara tersebut. Beberapa langkah yang penting dalam penyelenggaraan keamanan nasional mencakup penggunaan diplomasi untuk menggalang sekutu dan mengisolasi ancaman, penataan angkatan bersenjata yang efektif, implementasi konsep pertahanan sipil dan kesiagaan dalam menghadapi situasi darurat, termasuk terorisme. Bersamaan dengan itu, negara memastikan kemampuan daya dukung dan ketersediaan infrastruktur vital di dalam negeri, penggunaan kekuatan intelijen untuk mendeteksi dan mengalahkan atau menghindari berbagai ancaman dan spionase, serta melindungi informasi rahasia negara, dan penggunaan kekuatan kontraintelijen untuk melindungi negara. Kesemua ini menunjukkan bahwa keamanan hanya berorientasi pada keamanan negara. Sampai dengan masa Perang Dunia II, definisi keamanan terkait erat dengan kekuatan militer. Agar negara aman, kemampuan militer yang kuat harus dimiliki, atau bersekutu dengan negara lain yang memiliki kekuatan angkatan bersenjata yang besar. Berakhirnya perang dingin dan proses globalisasi telah membawa perubahan terhadap definisi keamanan yang merujuk pada ancaman ekspansif yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan, penyebaran penyakit, dan ancaman dari aktor-aktor non negara. Pada saat yang bersamaan perkembangan ilmu hubungan internasional melahirkan pandangan baru konsep keamanan yang tidak hanya meliputi aspek militer dan pelibatan aktor keamanan semata-mata. Konsep keamanan non-konvensional ini memiliki definisi yang lebih fleksibel, mencakup aspek nonmiliter, dan melibatkan aktor non pemerintah Perubahan konsep dan fokus keamanan tersebut di atas berlangsung secara cepat selama dua dekade terakhir, sehingga ada seorang ahli yang berkata bahwa saat ini tengah berlangsung revolusi paradigma keamanan (revolution in the nature of security). dan peristiwa serangan teroris di Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001. Peristiwa-peristiwa tersebut bukan penyebab, tetapi hanya merupakan batu- batu penanda (milestones) dilakukannya perubahan kebijakan dan strategi keamanan suatu negara. Alasan terjadinya perubahan paradigma keamanan adalah jauh lebih fundamental, yakni bergeser atau berubahnya tata kehidupan umat manusia sebagai akibat dari loncatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah semakin mendorong proses globalisasi setiap aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju berbagai fasilitas dan kemudahan bagi kehidupan manusia baik dalam hubungan kelompok maupun individu termasuk relasi-relasi yang ada di dalamnya. Namun manusia tidak akan dapat menghindar dari dialektika kemajuan. Sebuah sistem baru yang mampu mengatasi suatu persoalan atau memenuhi kebutuhan tertentu pasti akan membawa pula persoalan lain, yang kemudian diketemukan lagi sistem lain untuk mengatasi persoalan tersebut. Demikian seterusnya, kemajuan yang baru selalu membawa tuntutan yang baru pula. Hal yang sama juga terjadi di sektor keamanan. Arus globalisasi yang menerpa ke seluruh pelosok dunia telah mengangkat demokratisasi, hak azasi manusia, dan lingkungan hidup sebagai isu-isu yang terkait erat dan mewarnai sektor keamanan. Tuntutan adanya rasa aman tidak dapat lagi hanya dipandang dari perspektif negara, karena rasa aman adalah juga tuntutan individu-individu yang telah sepakat membentuk negara. Sehubungan dengan itu maka keamanan insani menjadi salah satu isu keamanan yang semakin mengemuka dan tidak dapat dilepaskan dari keamanan negara. Sejalan dengan kompleksitas sifat, bentuk, dan relasi ancaman yang dihadapi, maka ranah keamanan juga menjadi semakin luas, rumit, dan multidimensional. Berbagai perkembangan di atas membawa konsekuensi perubahan paradigma keamanan. Secara lebih terinci, perubahan paradigma keamanan dapat dilihat dari sudut pandang aspek-aspek : "Keamanan insani menjadi salah satu isu keamanan yang semakin mengemuka dan tidak dapat dilepaskan dari keamanan negara" telah memberikan Perubahan itu tidak diakibatkan oleh terjadinya perubahan politik internasional atau oleh peristiwa keamanan tertentu, seperti berakhirnya Perang Dingin 47
a. Asal Ancaman intelijen dan teknologi. Ancaman nontradisional juga merupakan ancaman yang bersifat asimetris, karena ada ketidaksejajaran antara pihak yang bertikai dimana aktor negara berhadapan dengan aktor non negara. Kompleksitas dalam menghadapi ancaman nontradisional (asimetris) akan jauh lebih tinggi dari pada menghadapi ancaman tradisional. Gerakan aktor non negara tidak mengenal batas-batas teritorial suatu negara dan pasti dilakukan di bawah tanah. Secara legal formal mereka bukan entitas yang sejajar dengan negara, sehingga harus dihadapi oleh negara terancam pula. Namun negara yang harus dapat mengatasinya, karena mereka memiliki kemampuan tinggi untuk melakukan ancamannya. Selain itu sifat ancaman juga semakin rumit, karena tidak selalu bersifat militer. Ancaman yang bersifat non militer diantaranya adalah bencana alam, keruntuhan ekonomi, kelangkaan energi, pemanasan global, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan lain-lain. Di masa lalu, ketika sekelompok manusia sepakat mengorganisasi diri membentuk negara, maka negara menjadi tempat mereka menggantungkan diri dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Negara menjadi satu entitas politik yang sangat dibutuhkan oleh semua orang. Tanpa negara, kemampuan mereka dalam berupaya meraih cita-cita akan sangat terbatas. Negara juga sangat relasi dibutuhkan untuk membangun dengan manusia-manusia dari negara lain, karena hubungan internasional masih identik dengan hubungan antar negara. Dengan demikian maka ancaman terhadap selalu dipersepsikan akan datang dari negara lain, karena ancaman terhadap sebuah negara hanya dapat dilakukan oleh kekuatan militer dari negara yang lain. Namun ketika konsep keamanan tidak hanya terfokus keamanan negara tetapi termasuk pula keamanan insani, serta tidak hanya menghadapi ancaman yang bersifat militer negara lain tetapi juga yang bersifat nonmiliter, maka persepsi yang demikian itu kini telah ditinggalkan. Ancaman tidak dipersepsikan lagi hanya datang dari luar negeri, tetapi juga dapat datang dari dalam negeri. Bentuk ancaman yang datang dari dalam negeri misalnya adalah pemberontakan, aksi teror, bencana alam, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan sebagainya. "Kompleksitas dalam menghadapi ancaman nontradisional (asimetris) akan jauh lebih tinggi dari pada menghadapi ancaman tradisional" negara eksistensi c. Respon terhadap Ancaman yang mengedepankan sifat-sifat baru ancaman dengan sendirinya mengakibatkan perubahan respon terhadap suatu ancaman. Ketika paradigma keamanan masih memiliki persepsi bahwa yang dimaksud ancaman terhadap keamanan nasional selalu berbentuk ancaman militer, maka tanggapan terhadap suatu ancaman selalu berupa respon-respon militer pula. Seiring dengan pergeseran sifat ancaman sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, maka respon yang diberikan juga tidak akan selalu berupa respon militer. Oleh sebab itu diperlukan kemampuan militer dan non militer untuk merespon setiap kemungkinan ancaman yang dihadapi. Namun di era globalisasi sekarang ini, dimana tuntutan terhadap jaminan keselamatan manusia dan penghormatan kepada hak azasi manusia semakin tinggi, penggunaan kekuatan militer oleh suatu negara untuk meraih kepentingan nasionalnya semakin tidak populer. Oleh karenanya setiap negara cenderung memperkuat kemampuan respon non militer tanpa meninggalkan kemungkinan masing-masing paradigma Pergeseran keamanan b. Sifat Ancaman telah Sebagaimana semula ancaman terhadap suatu negara selalu dipersepsikan berupa ancaman kekuatan militer dari negara lain. Oleh sebab itu, ancaman ini sering disebut sebagai ancaman tradisional. Namun kini, dengan dukungan teknologi yang semakin canggih, kemampuan finansial yang tinggi, serta kemampuan networking yang luas dan mendalam, ancaman terhadap keamanan suatu negara telah pula dapat dilakukan oleh aktor-aktor non negara. Ancaman nontradisional yang dilakukan oleh aktor non negara ini juga tidak hanya berkemampuan menggunakan kekuatan yang bersifat militer saja, juga kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, tetapi dikemukakan, 48
Sejarah Dewan Ketahanan Nasional dilakukannya respon militer. Untuk menghadapi ancaman yang sifat kompleksitasnya semakin tinggi, dengan sendirinya setiap negara semakin dituntut untuk mampu melakukan respon yang komprehensif dan terpadu antara respon militer dengan non militer secara efektif, baik pada tataran domestik, regional, maupun global. keamanan negara yang meliputi kemerdekaan, teritorialnya. Konsep kedaulatan, serta keamanan yang terfokus kepada keamanan negara menghendaki pengabdian total seluruh warga negara kepada negara. Sebagai akibat dari berkembangnya sifat ancaman, konsep keamanan nasional yang semula hanya terfokus pada keamanan negara kini mencakup pula keamanan insani (human security). Nilai-nilai penghormatan kepada hak asasi manusia yang dibawa oleh arus globalisasi telah mendorong berkembangnya konsep keamanan insani ke segala penjuru dunia. Warga negara semakin sadar, dan karenanya semakin menuntut, atas hak-hak yang dimiliki untuk menikmati hidup dan kehidupannya. Sebagai manusia, warga negara juga harus dapat memperoleh jaminan keamanan. Kendati keamanan negara memang sangat penting, tidak berarti bahwa keamanan insani dapat dikorbankan demi keamanan negara. Maka selanjutnya tuntutan terhadap keamanan insani semakin mengemuka sebagai bagian tak terpisahkan dari konsep keamanan nasional. intergritas d. Tanggung Jawab lama didasarkan pada pemahaman bahwa negara adalah pihak yang paling memiliki otoritas dan bertanggung jawab dalam mengatur kehidupan nasional. Oleh karenanya negara pula yang paling bertanggung jawab mewujudkan keamanan bagi keberlangsungan hidup negara itu sendiri jawab keamanan tidak dapat lagi hanya diemban oleh negara maupun keamanan bagi warga negara. Tanggung jawab ini relatif dapat dijalankan dengan baik ketika ancaman yang dihadapi masih bersifat militer. Namun ketika sifat ancaman berubah menjadi semakin kompleks karena dapat pula mencakup ancaman terhadap setiap aspek kehidupan, tanggung jawab keamanan tidak dapat lagi hanya diemban oleh negara. Terlebih lagi ketika arus globalisasi berhasil mengangkat nilai-nilai demokrasi dan penghormatan hak azasi manusia ke segala pelosok dunia. Muncul kesadaran bahwa masyarakat atau warga negara bukan semata-mata hanya menjadi obyek, tetapi juga subyek tatanan kehidupan nasional. Muncul kesadaran bahwa keamanan adalah juga milik masyarakat. Keamanan adalah barang publik (public goods) sehingga harus dapat dinikmati secara bersama-sama oleh seluruh warga masyarakat. Oleh sebab itu maka masyarakat, termasuk para individu, juga harus ikut memikul tanggung jawab keamanan. Paradigma keamanan tanggung "Konsep keamanan nasional yang semula hanya terfokus pada keamanan negara kini mencakup pula keamanan insani (human security)" Secara menyeluruh perubahan aspek-aspek keamanan di atas telah mengakibatkan revolusi konsep keamanan. Konsep keamanan tradisional yang bertumpu pada kekuatan militer semata sudah jauh ditinggalkan oleh semua bangsa di dunia. Kekuatan militer, walau tetap penting adanya, bukan lagi menjadi satu-satunya kekuatan untuk menjamin kepentingan nasional atau untuk pertahankan eksistensi negara dan bangsa. Seiring dengan semakin meningkatnya hubungan internasional dan kesamaan kepentingan antar negara, berkembang konsep keamanan kolektif (collective security). Konsep keamanan kolektif bertumpu pada kerja sama keamanan antar negara, sehingga masing-masing negara mendapat jaminan keamanan secara bersama-sama. Pada dasarnya, keamanan kolektif masih mengandalkan perimbangan kekuatan militer di kawasan untuk menciptakan stabilitas keamanan di kawasan tersebut. Namun berkembangnya sifat, asal, dan jenis ancaman serta telah menyadarkan respon-respon para pengambil keputusan dan para ahli bahwa e. Nilai Inti (Core Values) Konsep keamanan nasional yang semula hanya terfokus pada keamanan negara kini mencakup pula keamanan insani (human security) Ketika negara masih dianggap sebagai pihak yang paling memiliki otoritas dan tanggung jawab atas tata kehidupan nasional, konsep keamanan nasional terfokus kepada terhadapnya 49
konsep keamanan kolektif tidak dapat lagi menjawab tantangan jaman. Untuk itu maka berkembang konsep keamanan baru yang disebut keamanan komprehensif (comprehensive security). Berdasarkan kesadaran bahwa keamanan adalah kepentingan semua pihak dan ancaman selalu bersifat multidimensional, maka konsep keamanan komprehensif berupaya menciptakan stabilitas keamanan secara damai melalui keterpaduan komprehensif semua upaya di segala aspek kehidupan. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bekerja dengan sekeras-kerasnya mengembalikan kejayaan maritim bangsa kita. Presiden mengingatkan, sudah terlalu lama bangsa ini memunggungi laut, memunggungi samudera, memunggungi selat, dan teluk. Di mana samudera, laut, selat, dan teluk, sejatinya adalah masa depan peradaban Indonesia. Apa yang disampaikan oleh Presiden kita adalah benar. Bangsa ini sudah kehilangan jati dirinya sebagai bangsa pelaut. Bangsa kita terlanjur menjadi masyarakat yang berorientasi ke darat, dan melupakan potensi maritim yang dimilikinya. Padahal sejarah nusantara memperlihatkan kepada kita bahwa di masa lampau bangsa ini menjadi digdaya berkat pemanfaatan potensi kelautan semaksimal mungkin. Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia f. Istilah Poros Maritim Dunia pertama kali dimunculkan pada forum Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur (East Asia Summit) di Naypyidaw Myanmar, pada hari Kamis, 13 November 2014 oleh Presiden Jokowi. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menyampaikan konsep sektor kelautan yang disebut sebagai Poros Maritim Dunia (PMD). PMD ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi Global Maritime (GMN). Menurut Presiden Nexus sektor pengembangan Jokowi, kelautan menjadi fokus Indonesia pada abad ke-21 dan menekankan 5 (lima) pilar utama dalam Poros Maritim Dunia (PMD), yaitu : 1. Budaya maritim: membangun kembali budaya identitas Indonesia sebagai sebuah negara Perlu adanya suatu pemahaman yang utuh mengenai konsep Poros Maritim Dunia (PMD). Setidaknya PMD dapat dilihat dari tiga perspektif, yakni pertama, PMD menjadi visi atau citacita mengenai Indonesia yang ingin dibangun. Pada konteks ini, gagasan PMD merupakan seruan besar kepada bangsa Indonesia untuk Indonesia kembali kepada sebagai sebuah negara maritim. Kedua, gagasan PMD menjadi doktrin untuk memberikan arahan terhadap Istilah Poros Maritim Dunia pertama kali dimunculkan pada forum Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur (East Asia Summit) di Naypyidaw Myanmar, pada tahun 2014 oleh Presiden Jokowi. sebuah jati diri redefinisi maritim nasional maritim. Indonesia melalui 2. Ekonomi maritim: mengelola dan sekaligus melestarikan sumber daya maritim bangsa. 3. Konektivitas memprioritaskan pembangunan infrastruktur maritim, pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan pariwisata laut. maritim: 4. Diplomasi maritim: optimalisasi soft power dalam menangani ancaman regional dan peningkatan kerja sama bilateral dan multilateral di bidang maritim. 5. Keamanan maritim: mempersiapkan hard power untuk memperkuat kekuatan pertahanan maritim Indonesia dalam usaha pengamanan wilayah Indonesia. 50 Presiden Joko Widodo di acara KTT ASEAN Tahun 2014
tujuan bersama. Hal ini merupakan ajakan kepada tentang Indonesia untuk melihat dirinya bangsa realitas geografis, geostrategis dan geoekonomi Indonesia. Ketiga, gagasan PMD tidak seharusnya terhenti hanya pada tingkatan abstraksi, melainkan dalam secara terimplementasikan agenda-agenda konkret pembangunan nasional. Upaya menjadikan Indonesia sebagai PMD tentunya akan mengubah arah pembangunan bangsa ini di semua aspek, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, maupun hukum. Pada berbagai aspek ini pula, konsep PMD selayaknya menekankan pada kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana peran laut menjadi sangat strategis dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia. operasional 1. Kondisi Geopolitik di Indo-Pasifik Sejarah menunjukkan bahwa Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit menikmati kejayaannya dengan menguasai jalur pelayaraan antara Tiongkok dan India. Tiongkok dan India merupakan great power di zaman Sriwijaya dan Majapahit. Dulu Sriwijaya dan Majapahit menguasai Selat Malaka dan Selat Sunda. Saat ini, Indonesia hanya menguasai Selat Sunda, sementara Selat Malaka praktis dikuasai oleh negara Singapura. Indonesia adalah salah satu negara di kawasan Indo-Pasifik yang telah mengalami peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan yang Indonesia memiliki kepentingan cukup signifikan. untuk mempertahankan kondisi Indo-Pasifik yang tetap kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan keamanan nasionalnya, oleh karena itu Indonesia tidak bisa membiarkan situasi politik, ekonomi dan keamanan kawasan ditentukan semata-mata oleh negara- negara lain. Perspektif Indo-Pasifik secara otomatis menempatkan Indonesia dan kawasan Asia Tenggara sebagai titik sentral yang menghubungkan kawasan Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Sebagai negara berkembang, Indonesia belum bisa semata mengandalkan kekuatan materialnya (ekonomi dan militer) untuk mempengaruhi dan membentuk kondisi kawasan yang kondusif dari sisi kepentingan nasional. Oleh karena itu, kebijakan kawasan ditekankan pada pengembangan tatanan, mekanisme, institusi kerja sama kawasan yang memungkinkan semua negara baik besar, menengah dan kecil mengelola kepentingan bersama. Suatu mekanisme kerja sama kawasan yang memungkinkan negara-negara untuk mengembangkan kerja sama yang saling menguntungkan dan membahas serta mengelola potensi konflik, ketidakpercayaan, kecurigaan dan berbagai bentuk ancaman lainnya. 2. Pengaruh dan Tantangan sebagai Negara Kepulauan Relief kapal pada candi Borobudur menjadi bukti bangsa Indonesia adalah bangsa maritim Indonesia sebagai negara yang menyandang predikat Negara Kepulauan Maritim dengan 16,771 pulau dan wilayah laut yang memiliki panjang sekitar 3.000 mil serta posisi perdagangan strategis Indonesia yang berada di antara 2 samudera serta 2 benua, Indonesia memiliki visi untuk membangun kembali budaya maritim yang sempat terabaikan, pengelolaan sumber daya maritim, pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim, diplomasi dan pertahanan keamanan maritim. Seperti yang sudah diketahui bahwa kekayaan sumber daya kelautan dari laut yang mengelilingi Indonesia berpotensi sangat besar untuk pengembangan ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Pengaturan dan pemanfaatan laut harus dilaksanakan secara teratur agar terhindar dari resiko kerusakan populasi, habitat dan ekosistem. Sebagai 51
negara berkembang, Indonesia butuh menjalin dan memperkuat kerja sama bersama negara maju untuk pengembangan teknologi eksplorasi dan eksploitasi sumber daya laut. Selain itu, perlu bagi Indonesia untuk memprioritaskan peningkatan keselamatan dan keamanan daerah laut. Negara-negara di Kawasan Asia Pasifik seperti Amerika, Tiongkok, Jepang dan Australia berupaya mengamankan rute pelayaran, akses pasar dan akses ke sumber daya di Kawasan Indo-Pasifik. Indonesia sebagai negara yang berada tepat di Indo-Pasifik harus dapat memanfaatkan posisi sebaik-baiknya demi kebesaran bangsa Indonesia. Hal ini berkaitan dengan Poros Maritim Dunia sebagai Geopolitik Indonesia yang secara geografi, Indonesia berada tepat di tengah- tengah Indo-Pasifik. Untuk menjadi Poros Maritim Dunia, maka infrastruktur tol laut seperti sarana prasarana pelabuhan, kapal angkut/penumpang, alat navigasi pelayaran, juga harus dibangun. Indonesia banyak sekali memiliki pulau/pelabuhan Pulau Sabang, Pulau Batam, Pulau Bintan, Cilacap, Bitung, Palu, Kupang, dan Sorong yang sebenarnya sangat cocok dikembangkan menjadi deep sea port atau global transhipment port seperti Singapura. Pengembangan sistem transportasi yang bertumpu pada jalur darat, selain berpotensi mendegradasi kualitas lingkungan pada konsentrasi habitat hidup penduduk Indonesia, juga tidak banyak menjawab persoalan transportasi barang yang efektif. Disinilah gagasan tol laut Presiden Jokowi menjadi sangat penting. Kelancaran distribusi tengah-tengah logistik ke seluruh pelosok nusantara dipastikan akan mengurangi beban Pulau Jawa yang sudah sangat berat. Pada saat yang sama, geliat ekonomi di luar pulau yang paling padat penduduknya ini, akan terus tumbuh dan berkembang, sehingga kesenjangan antar wilayah dapat terus ditekan. 3. Keamanan Maritim Sebagai negara yang menjadi titik tumpu dua samudera, Indonesia memiliki kewajiban untuk membangun kekuatan pertahanan maritim. Hal ini diperlukan bukan saja untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim Indonesia, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim. Jika mengkaji keamanan, maka secara otomatis harus mengkaji kerawanan (sebagai lawan dari keamanan). Ada 3 (tiga) faktor domestik yang menyebabkan kerawanan di laut, yakni: rendahnya pengawasan (atau dikenal dengan istilah maritime domain awareness), rendahnya kemampuan penindakan terhadap oknum, dan laut. Dengan kurangnya pengawasan, maka akan menyebabkan oknum memiliki kesempatan untuk melakukan aksi pelanggaran hukum. Tanpa adanya penindakan oknum yang tegas, akan menyebabkan oknum tidak jera untuk melakukan pelanggaran hukum lagi. Sedangkan, potensi ekonomi tinggi di laut akan menarik perhatian berbagai pihak untuk mengeksploitasinya Berbicara potensi ekonomi, sektor kelautan meliputi 11 sektor yaitu perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri industri bioteknologi pengolahan hasil perikanan, kelautan, pertambangan, energi, pariwisata bahari, hutan mangrove, perhubungan laut, sumber daya wilayah pulau-pulau kecil, serta sumber daya alam non konvensional. Namun demikian risiko keamanan yang masih menjadi permasalahan antara lain adalah illegal fishing, illegal logging, penyelundupan manusia, narkotika, perampokan di laut, penetapan batas wilayah yang belum selesai, pencemaran di laut, keselamatan navigasi dan keamanan pelabuhan serta pelayaran, jika tidak diantisipasi dan dipecahkan secara dini akan menghambat pemanfaatan potensi ekonomi guna menunjang peningkatan ekonomi nasional. Perairan Indonesia terdiri dari lautan di antara tingginya potensi ekonomi di Tim Kajida Wantannas RI saat meninjau Tol Laut yang dibangun di Kepulauan Maluku 52
Sejarah Dewan Ketahanan Nasional 4. Diplomasi Maritim Upaya Indonesia untuk mendorong gagasan Indo Pasifik disampaikan pada Pertemuan Retreat ASEAN para Pejabat Senior (Senior Officials) di Jakarta, 7 September 2018. Pertemuan tersebut sepakat untuk mengembangkan suatu wawasan bersama mengenai Konsep Asia Indo Pasifik berdasarkan sentralitas ASEAN. Disepakati juga bahwa ASEAN akan semakin memperkuat prinsip-prinsip dasar, modalitas dan bidang kerja sama di bawah konsep kerja sama yang ditawarkan Indonesia. Langkah selanjutnya adalah mengupayakan diterimanya konsep Indo Pasifik tersebut pada ASEAN collective outlook on Indo Pacific sebelum KTT ke-33 ASEAN dan East Asia Summit ke- 13 di Singapura pada November 2018. Terkait dengan kepentingan Indonesia dalam memperjuangkan poros maritim dunia berlandaskan pada 7 (tujuh) pilar Kebijakan Kelautan yaitu: (a) Pengelolaan Sumber Daya Kelautan; (b) Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum dan Keselamatan di Laut; (c) Tata Kelola dan Kelembagaan Laut; (d) Ekonomi dan Infrastruktur Kelautan dan Peningkatan Kesejahteraan; (e) Pengelolaan Ruang Laut dan Perlindungan Laut; (f) Budaya Bahari; dan (g) Diplomasi Maritim. Dalam diplomasi maritim, ada tiga hal yang perlu dijadikan panduan, yaitu: (1) perlunya untuk selalu memprioritaskan kepentingan nasional Indonesia; (2) perlunya untuk memperjuangkan kepentingan ASEAN dimana Indonesia dianggap sebagai pemimpin alami ASEAN; (3) perlunya untuk selalu mengupayakan solusi dari masalah sengketa antara negara anggota ASEAN dengan pihak lain di luar ASEAN, seperti dengan kekuatan besar (AS, Tiongkok, India, dan Jepang). Ketiga panduan ini dapat saja memiliki potensi konflik satu sama lain. Sehingga perlu adanya prioritas dari ketiganya. Dan prioritas yang paling rasional adalah dengan mengedepankan kepentingan Indonesia dahulu, kemudian ASEAN, dan baru kepentingan kekuatan-kekuatan besar. Peran Indonesia sebagai pemimpin alami ASEAN harus dipertahankan dengan membantu negara anggota yang mengalami kesulitan. Kasus sengketa antara Filipina dan Vietnam dengan Tiongkok di Laut Cina Selatan harus menjadi agenda forum ASEAN yang politik diprioritaskan. Vietnam dan Filipina sudah mengambil Indonesia melalaui 53 Kapal Patroli TNI AL saat melaksanakan patroli di wilayah laut Natuna pulau-pulau besar yang sangat luas. Hal tersebut membutuhkan postur dan doktrin pertahanan maritim yang disesuaikan dengan karakter yang khas tersebut yang membedakan dengan doktrin pertahanan maritim negara lain pada umumnya. Untuk Indonesia, perairan dalam membutuhkan patroli kapal-kapal besar yang mampu mengarungi laut yang jauh dari pantai. Kalau Angkatan Laut negara lain membutuhkan blue water navy untuk forward deployment, maka untuk Indonesia kapal-kapal perang besar digunakan untuk patroli (forward presence) tidak hanya di laut luar (dekat perbatasan), namun juga di laut dalam (antara pulau- pulau besar). Sebagai negara kepulauan, doktrin militer perlu memberi perhatian lebih kepada operasi lintas udara dan amfibi. Aset-aset di Angkatan Udara dan Angkatan Laut perlu direncanakan sedemikian rupa untuk dapat melakukan operasi lintas udara dan amfibi secara masif. Tidak secara kebetulan jika Rusia memiliki doktrin militer yang memberi perhatian khusus pada kedua operasi tersebut. Alutsista untuk kedua operasi seperti itu juga khusus, seperti tank amfibi dengan senjata kaliber besar (125 mm) yang bisa diterjunkan dari pesawat (air drop) dan bisa menembak saat sedang berenang di laut; 39 dan juga hovercraft raksasa 40 yang mampu membawa 500 pasukan, 3 main battle tank (MBT) dan 10 armoured personel carrier (APC). Hovercraft dapat melewati medan rawa dan karang, manakala moda transportasi lain tidak mampu melewatinya.
Posisi konsep dan sistem keamanan nasional sangat vital, karena akan menjadi landasan penyelenggaraan keamanan nasional. Wilayah Laut Cina Selatan yang menjadi sengketa beberapa negara. langkah untuk mempererat hubungan bilateral dengan Amerika Serikat. Hal ini secara tidak langsung telah menurunkan kredibilitas ASEAN pada umumnya dan Indonesia pada khususnya sebagai pihak yang seharusnya dapat membantu mencari solusi atas sengketa di Laut Cina Selatan. Perumusan Konsep keamanan nasional dilakukan dengan pendekatan holistik yang dijiwai oleh ideologi Indonesia bangsa adalah Pancasila yang merupakan pandangan hidup atau falsafah bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Ideologi akan memberikan stabilitas arah dalam hidup berkelompok dan sekaligus memberikan dinamika gerak menuju yang dicita-citakan. Sebagai sebuah ideologi, Pancasila berisi seperangkat sistem nilai yang melekat di dalam tata pikir (mindset) bangsa Indonesia. Sebuah ideologi tidak pernah akan dapat diimplementasikan kedalam kehidupan nyata apabila ide tersebut tidak dituangkan atau diformulasikan kedalam suatu konsep. Ideologi hanya merupakan suatu gagasan, suatu pemikiran semata yang diyakini kebenarannya. Indonesia. Ideologi bangsa Nasional Republik (Wantannas RI) sebagai Lembaga kajian yang membahas permasalahan bangsa, ikut mendukung pencapaian Indonesia sebagai poros maritim dunia melalui peningkatan kesamaan pemahaman menyangkut keamanan maritim dan penciptaan pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan Indo Pasifik; penguatan sentralitas ASEAN dalam mengelola kerjasama maritim Indo Pasifik; penguatan Komunikasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Simplifikasi (KISS) lintas K/L dalam menuntaskan realisasi PMD. Dewan Ketahanan Indonesia adalah sebuah negara bangsa yang merdeka dan berdaulat. Indonesia berhak menentukan konsep keamanan sendiri. Konsep keamanan nasional Indonesia bersumber pada falsafah hidup atau yaitu ideologi bangsa Pancasila. Sebagai sebuah ideologi yang sarat dengan nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan, nilai-nilai Pancasila diformulasikan secara lebih konkrit di dalam Pembukaan dan batang tubuhnya UUD RI 1945, sehingga Pancasila memiliki fungsi konstitutif dan regulatif. Pancasila tidak menolak teori-teori demokrasi yang dipraktekkan oleh negara- negara lain, atau teori-teori yang dianggap universal. Tetapi karena teori-teori tersebut tidak seluruhnya compatible dengan national value baik ideologi, filsafah, sejarah, dan kultur bangsa Indonesia, maka teori- teori tersebut diposisikan sebagai bahan pelengkap atau referensi pembanding. Konsep keamanan nasional Indonesia kemudian menjadi konsep untuk merealisasikan nilai-nilai fundamental bangsa dalam melindungi keamanan negara dan warga negara. Dari literatur tentang sejarah berdirinya Republik Indonesia, "Perumusan Konsep keamanan nasional dilakukan dengan pendekatan holistik yang dijiwai oleh ideologi bangsa Indonesia" Indonesia nasionalnya Indonesia g. Konsep dan Sistem Keamanan Nasional Indonesia Konsep dan sistem keamanan nasional tidak semata-mata hanya ditentukan oleh pandangan atau dinamika eksternal dan nilai-nilai universal. Dinamika eksternal dan nilai-nilai universal memang besar pengaruhnya, tetapi yang lebih menentukan adalah falsafah hidup atau sistem nilai bangsa. Falsafah hidup sebagai sistem nilai bangsa menjadi landasan sekaligus motivasi perumusan konsep keamanan nasional. 54
Sejarah Dewan Ketahanan Nasional tergambar bahwa bangsa Indonesia memiliki filosofische grondslag atau dasar filsafati dimana di atasnya berdiri negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Istilah filosofische grondslag disampaikan oleh Bung Karno di dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni l945 di depan BPUPKI, yaitu konsep dan prinsip filosofis yang melandasi warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap negara pada umumnya memiliki filosofische grondslag yang berbeda-beda, walaupun tidak menutup kemungkinan ada yang sama. Filosofische grondslag Indonesia, atau juga sering disebut sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, adalah Pancasila. Bangsa Indonesia sepakat bahwa Pancasila adalah juga dasar negara yang sila-silanya tercantum di dalam Pembukaan UUD RI 1945, yaitu: (1) Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab; (3) Persatuan Indonesia; (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar Negara merupakan cita negara (staatsidee) sekaligus cita hukum (rechtsidee) bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga Pancasila (NKRI), memiliki konstitutif regulatif bagi kehidupan dan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai cita hukum, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum, sehingga segala peraturan perundang- undangan yang berlaku di NKRI harus bersumber pada, dan karenanya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, sedangkan sebagai cita negara, Pancasila adalah pandangan hidup dan way of life bangsa Indonesia yang menegara, sehingga Pancasila dapat pula dipandang sebagai pengejawantahan cipta, rasa, dan karsa seluruh bangsa Indonesia dalam bernegara Indonesia. Oleh karenanya konsep keamanan nasional Indonesia harus merupakan sebuah konsep keamanan yang dijiwai atau bersumber pada Pancasila. Nilai- nilai Pancasila sebagai falsafah bangsa, way of life, pandangan hidup, dan dasar negara diformulasikan ke dalam Pembukaan UUD 1945. Formulasi itu merupakan konkritisasi nilai-nilai ke dalam hukum dasar tertulis, sehingga menjadi landasan seluruh konsep kehidupan nasional, termasuk konsep keamanan nasional. 1. Konsep Keamanan Nasional Pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia 3 dan 4 menyatakan: "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi tumpah segenap bangsa darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, "Dari dua alinea tersebut dapat diketahui, bahwa setelah bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan dari kekuasan penjajah kemudian Indonesia membentuk bangsa negara Jika ada Indonesia. negara, maka ada pemerintahan yang memberikan perlindungan kepada segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan serta ikut serta mewujudkan ketertiban kepada Perlindungan dunia. segenap bangsa dan seluruh tumpah darah berarti perlindungan kepada segenap warga negara dan wilayah Indonesia berserta seluruh sumber daya yang ada di dalamnya. Sudah barang tentu, pemerintahan yang terbentuk akan dapat melaksanakan tugasnya itu hanya apabila negara, dalam hal ini situasi dan kondisi nasional dalam keadaan aman. Inilah motivasi yang sangat fundamental mengapa bangsa Indonesia membentuk negara. Dengan kata lain pemerintahan memiliki kewajiban untuk mewujudkan keamanan nasional. Dalam hal ini, maka keamanan nasional diartikan sebagai kondisi atau keadaan, yakni keadaan yang bersifat nasional dan menggambarkan 1. Konsep Keamanan Nasional Pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia 3 dan 4 menyatakan: "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi tumpah segenap bangsa darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, "Dari dua alinea tersebut dapat diketahui, bahwa setelah bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan dari kekuasan penjajah kemudian Indonesia membentuk bangsa negara Jika ada Indonesia. negara, maka ada pemerintahan yang memberikan perlindungan kepada segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan serta ikut serta mewujudkan ketertiban kepada Perlindungan dunia. segenap bangsa dan seluruh tumpah darah berarti perlindungan kepada segenap warga negara dan wilayah Indonesia berserta seluruh sumber daya yang ada di dalamnya. Sudah barang tentu, pemerintahan yang terbentuk akan dapat melaksanakan tugasnya itu hanya apabila negara, dalam hal ini situasi dan kondisi nasional dalam keadaan aman. Inilah motivasi yang sangat fundamental mengapa bangsa Indonesia membentuk negara. Dengan kata lain pemerintahan memiliki kewajiban untuk mewujudkan keamanan nasional. Dalam hal ini, maka keamanan nasional diartikan sebagai kondisi atau keadaan, yakni keadaan yang bersifat nasional dan menggambarkan "Keamanan nasional diartikan sebagai kondisi atau keadaan, yakni keadaan yang bersifat nasional dan menggambarkan terbebasnya negara, masyarakat dan warga negara dari segala bentuk ancaman dan atau tindakan baik yang dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal" fungsi bangsa, 55
warga negara. Negara menuntut pengabdian total seluruh warga negara demi untuk menjaga keamanan negara. Konsep keamanan yang demikian itu belum sepenuhnya sesuai dengan ide keamanan yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD RI 1945. Menurut alinea-4 Pembukaan UUD RI 1945, bangsa Indonesia membentuk negara justru agar ada sebuah negara memberikan perlindungan keamanan kepadanya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konsep keamanan yang dimaksud oleh Pembukaan UUD RI 1945 bukan hanya state centered security. Adanya kewajiban negara untuk melindungi segenap bangsa juga menunjukkan bahwa konsep keamanan yang dimaksud oleh Pembukaan UUD RI 1945 tidak sepenuhnya menolak faham perseorangan (people centered security). Hal itu dapat dilihat dengan adanya kewajiban negara untuk memberikan perlindungan kepada warga negara, karena merekalah yang membentuk negara. Konsep keamanan yang berbasis faham pada dasarnya adalah konsep kea- manan (human security). Namun insani konsep keamanan insani di dalam Pembukaan UUD RI 1945 adalah yang konsep berbasis faham komunitarian, bukan faham liberal. Faham liberal memandang manusia sebagai individu yang universal, bebas, tanpa melihat identitas dan relasi-relasinya di dalam komunitas di mana ia berada. Sedangkan faham komunitarian memandang manusia sebagai bagian tidak terpisahkan dari komunitasnya. Ada hubungan timbal balik antara manusia dengan komunitasnya. Faham komunitarian inilah yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD RI 1945, karena yang dimaksud "bangsa" adalah manusia-manusia warga negara Indonesia. Dengan demikian people centered security dalam konteks keindonesiaan tidak disebut Keamanan Individu, atau Keamanan Insani, tetapi Keamanan Warga Negara yang merupakan bagian dari Keamanan Nasional. Sejalan dengan konsep Keamanan Insani, Keamanan Warga Negara merupakan jaminan bahwa negara akan melaksanakan kewajibannya melindungi warga negara Indonesia dari segala bentuk ancaman, membebaskan warga terbebasnya negara, masyarakat dan warga negara dari segala bentuk ancaman dan atau tindakan baik yang dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal. Agar keadaan itu terwujud, tentu harus ada aktivitas yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia. Aktivitas itu adalah fungsi pemerintahan yang disebut fungsi Keamanan Nasional. Dengan demikian maka selain sebagai kondisi, keamanan nasional adalah juga sebagai fungsi. Sebagai fungsi, pengertiannya adalah memberikan perlindungan keamanan kepada segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia yang mencakup perlindungan keamanan negara, perlindungan keamanan publik (masyarakat) dan perlindungan keamanan warga negara, dari segala tindakan baik yang bentuk ancaman dan atau dipengaruhi oleh Keamanan Nasional mencakup Keamanan Negara, Keamanan Publik, dan Keamanan Warga Negara faktor eksternal maupun internal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rujukan konsep keamanan nasional Indonesia adalah alinea-4 Pembukaan UUD RI 1945. Dalam konteks ini juga berarti bahwa keamanan nasional adalah amanat konstitusi, sehingga tidak ada pilihan lain bagi negara kecuali wajib untuk melaksanakannya. Pembukaan UUD 1945 secara tegas mengamanatkan bahwa negara berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Agar dapat melaksanakan kewajibannya itu sudah barang tentu negara harus melindungi eksistensinya, kedaulatannya, dan otoritasnya sendiri. Dalam perspektif sistem kekuasaan, negara adalah pemegang otoritas tertinggi yang dijalankan atas nama kedaulatan rakyat. Ketika negara melindungi dirinya sendiri sebagai satu entitas politik pemegang otoritas tertinggi atas hak-hak negara, negara melaksanakan Keamanan Negara. Dalam menjalankan kewajibannya itu negara dapat mendayagunakan seluruh kekuatan dan sumber daya nasional yang pelaksanaannya diatur melalui sistem keamanan nasional dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan. Konsep keamanan yang demikian adalah konsep keamanan berbasis faham negara (state centered security). Hak-hak negara berada di atas hak-hak perorangan "Pembukaan UUD 1945 secara tegas mengamanatkan bahwa negara berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia" perseorangan itu keamanan insani 56
negara dari rasa takut (freedom from fear) dan memberikan kebebasan untuk berkeinginan (freedom from want). Kebebasan yang diberikan kepada warga negara Indonesia tentu saja bukan kebebasan yang individualistik liberal, tetapi kebebasan komunitarian dalam kerangka bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia. Artinya, ada keseimbangan antara keamanan negara dengan keamanan warga negara. Keamanan Warga Negara juga mengisyaratkan bahwa negara wajib melindungi semua warga negara Indonesia dimanapun berada termasuk di luar negeri (asas nasionalitas). Berdasarkan hukum internasional, perlindungan warga negara yang sedang berada di luar negeri, pelaksanaannya memang menjadi kewajiban negara yang bersangkutan. Namun negara, dalam hal ini pemerintah Indonesia tetap mengemban tanggung jawab konstitusional atas keamanan warga negaranya, walaupun warga negara tidak sedang berada di wilayah yuridiksi Indonesia. Demikian pula sebaliknya. Negara Indonesia juga memiliki kewajiban internasional perlindungan untuk memberikan keamanan kepada setiap orang, kewarganegaraannya, apapun yang sedang berada di dalam wilayah yuridiksi Indonesia (asas teritorialitas). dari sisi ancaman, maka ancaman terhadap keamanan nasional dapat berupa ancaman fisik, seperti serangan militer, aksi teror, bencana alam, dan sebagainya, dapat pula berupa ancaman nonfisik, seperti kelangkaan energi, krisis ekonomi, kemiskinan, kebodohan, dan lain-lain. Ancaman terhadap keamanan nasional dapat berupa ancaman eksternal maupun internal. Ancaman eksternal adalah ancaman yang bersumber utama faktor eksternal, sedangkan ancaman internal bersumber utama Invasi militer dari negara lain jelas merupakan ancaman eksternal terhadap Keamanan Negara (bisa juga termasuk ancaman terhadap Keamanan Publik, dan Keamanan Warga Negara). Namun ketika ada warga negara Indonesia di luar negeri yang terancam keselamatannya, itu adalah ancaman eksternal terhadap Keamanan Warga Negara. Contoh ancaman internal terhadap Keamanan Negara adalah pemberontakan atau internal gerakan separatis. Sedangkan ancaman terhadap Keamanan Publik dan Keamanan Warga Negara tentu banyak contohnya, seperti bencana alam, kecelakaan transportasi, kebodohan, kemiskinan, dan sebagainya. Di samping itu perlu juga dipahami bahwa antara ancaman eksternal dan ancaman internal tidak dapat "hitam-putih". dipisahkan secara ancaman Di eksternal dalam sering kali terkandung ancaman internal, di dalam ancaman internal tidak jarang terdapat ancaman eksternal. Hal yang hampir sama juga terjadi antara ancaman terhadap Keamanan Negara, Keamanan Publik, dan Keamanan Warga Negara. Konflik komunal misalnya, yang pada dasarnya adalah ancaman terhadap Keamanan Publik dan Keamanan Warga Negara, bila berlangsung secara luas di berbagai wilayah serta berkepanjangan, bisa jadi berkembang menjadi ancaman terhadap Keamanan Negara. Sehubungan dengan sudut tinjau ancaman tersebut di atas, Keamanan Nasional ketika menghadapi ancaman eksternal dapat disebut Keamanan Eksternal, sedangkan ketika menghadapi ancaman internal dapat disebut Keamanan Internal. faktor internal. Indonesia "Dalam Batang Tubuh UUD RI 1945 konsep keamanan nasional Indonesia lebih terfokus kepada Keamanan Negara dari pada Keamanan Warga Negara" Dilihat dari sudut pandang keamanan nasional sebagai kondisi, maka Keamanan Negara, Keamanan Publik, dan Keamanan Warga Negara dilaksanakan ketika kondisi keamanan nasional dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan perang, keadaan darurat, maupun dalam keadaan tertib sipil. Dalam keadaan perang atau darurat, Keamanan Publik dan Keamanan Warga Negara harus tetap diselenggarakan. Dalam keadaan tertib sipil, Keamanan Negara juga tidak boleh diabaikan. Sudah barang tentu dalam keadaan yang berbeda, hak dan kewajiban negara, masyarakat, dan warga negara dalam penyelenggaraan Keamanan Negara, Keamanan Publik, dan Keamanan Warga Negara juga berbeda-beda. Hak dan kewajiban negara, masyarakat, dan warga negara di dalam setiap kondisi keamanan diatur di dalam sistem keamanan nasional. Apabila kondisi keamanan nasional ditinjau Jika dicermati lebih dalam formulasi konsep 57
keamanan nasional di dalam Batang Tubuh UUD RI 1945, terlihat bahwa konsep keamanan nasional Indonesia lebih terfokus kepada Keamanan Negara dari pada Keamanan Warga Negara. Pasal-pasal yang ada cenderung memberi kewajiban warga negara untuk menjaga keamanan negara dari pada memberi kewajiban negara untuk menjaga keamanan warga negara. Hal itu terlihat pada pasal 27 ayat 3 yang menyatakan kewajiban warga negara dalam upaya bela negara, dan pasal 30 ayat 1 tentang kewajiban warga negara dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Ketentuan tegas yang mengatur kewajiban negara terhadap keamanan warga negara hanya mengenai kebebasan beragama serta fakir miskin dan anak terlantar. Yaitu pasal 29 ayat 2, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu, dan pasal 34 ayat 1 bahwa fakir miskin dan anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Memang ada pasal-pasal lain yang mengamanatkan kewajiban negara atas warga negara, tetapi kewajiban itu tidak pada substansi. Misalnya, tentang pendidikan di pasal 31 ayat 2. Kewajiban pemerintah bukan memberikan pendidikan, tetapi membiayai pendidikan. Hal ini berarti pemerintah tidak berkewajiban mendidik warga negara, tetapi hanya menyediakan pendidikan. biaya Demikian pula tentang kesehatan di pasal 34 ayat 3. Tanggung jawab negara bukan pada kesehatan warga negara, tetapi menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan. Tentu sangat berbeda artinya, antara kesehatan dan tidak bertanggung jawab terhadap kesehatan warga negara, karena yang menjadi tanggung jawab negara adalah menyediakan fasilitas kesehatan. Sedangkan di pasal- pasal lain yang terkait dengan keamanan warga negara, kesemuanya tidak menyatakan apa kewajiban negara, tetapi hanya menyatakan hak yang dimiliki oleh warga negara. Terdapat 2 Pasal dan 19 ayat yang perihal itu. Yaitu pasal 27 ayat 2 bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak; pasal 28A sampai dengan 28I yang menyatakan hak-hak yang dimiliki warga negara terkait hak asasi manusia, serta pasal 31 ayat 1 bahwa setiap warga negara memiliki hak mendapat pendidikan. Pasal- pasal dan ayat-ayat tersebut memperlihatkan bahwa sesungguhnya keamanan warga negara sudah termuat di dalam Batang Tubuh UUD RI 1945. Namun tidak ada ketegasan mengenai kewajiban negara terhadap keamanan warga negara terkait dengan hak-hak yang dimiliki oleh warga negara. Alinea ke 4 Pembukaan UUD RI 1945 diawali dengan pernyataan yang bermakna bahwa bangsa (baca: warga negara) Indonesia membentuk Pemerintahan Negara negara memberikan agar perlindungan keamanan kepadanya. Dalam konteks ini, "keamanan" dipandang sebagai sebuah produk, sehingga keamanan sesungguhnya adalah "milik" warga negara. Dengan kata lain, keamanan adalah barang publik (public goods) yang harus dapat dinikmati secara bersama-sama oleh seluruh warga masyarakat. Tetapi, masyarakat lembaga bukan yang (organized sehingga masyarakat agency), atau warga negara tidak dapat memproduksi barang publik. Untuk itu dibentuk negara yang mampu mentransformasi aspirasi keamanan dari masyarakat menjadi sebuah produk yang bernama "keamanan". Sesungguhnya keamanan adalah salah satu wujud pelayanan dari negara kepada warga negara dan masyarakat, atau yang secara umum kita kenal dengan istilah pelayanan publik (public services). Namun keamanan bukanlah satu-satunya produk negara. Selain keamanan, negara juga memproduksi kesejahteraan, pendidikan, ekonomi, perdagangan, dan lain sebagainya. Oleh karenanya keamanan sebagai wujud pelayanan publik tidak dapat berdiri sendiri dan terpisah dari kesejahteraan. Keamanan dan kesejahteraan adalah dua hal yang saling terkait. Permasalahan keamanan sering kali harus diatasi melalui upaya kesejahteraan, permasalahan kesejahteraan juga tidak jarang menjadi sumber gangguan keamanan. Indonesia "Permasalahan keamanan sering kali harus diatasi melalui upaya kesejahteraan, permasalahan kesejahteraan juga tidak jarang menjadi sumber gangguan keamanan" merupakan terorganisasi fasilitas kesehatan. Negara seperti kesehatan, 58
Berdasarkan pengertian keamanan sebagai barang publik, maka yang disebut aktor keamanan adalah aktor negara dan aktor non negara. Negara dapat mengerahkan kekuatan koersif (coersive forces) ataupun (non coersive forces) tergantung pada sifat ancaman yang dihadapi. Aktor negara yang bersifat koersif misalnya militer dan polisi, yang non koersif seperti petugas petugas sosial, kesehatan, dan pendidikan, sedangkan aktor non negara pada dasarnya adalah civil society. Aktor negara perlu menggaris bawahi bahwa penyelenggaraan keamanan adalah salah satu bentuk pelayanan publik dengan menggunakan fasilitas yang berasal dari publik pula, sehingga penyelenggaraan keamanan jangan sampai justru mengancam keamanan publik atau rakyat itu sendiri. Sebaliknya, masyarakat juga harus memahami bahwa penyelenggaraan keamanan tidak dapat mereka lakukan sendiri. Negara tetap diperlukan kehadirannya. Oleh karenanya ada kewajiban bagi warga negara untuk mematuhi aturan- aturan negara dalam penyelenggaraan keamanan. Namun warga negara juga memiliki hak untuk melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan keamanan agar penyalahgunaan kewenangan oleh negara. Pembatasan hak-hak warga negara mungkin saja negara. dilakukan Namun itu harus memiliki legitimasi dan serta akuntabilitas yang dapat dipertanggung-jawabkan. Terlebih lagi ketika negara mengerahkan kekuatan koersif dan melakukan pembatasan hak-hak sipil warga negara. Banyak terjadi, terutama di negara-negara otoriter non demokratis, pengerahan kekuatan koersif oleh negara justru mengancam keamanan warga negara sendiri. Kepentingan rezim penguasa yang diidentikan dengan kepentingan nasional digunakan sebagai alasan untuk mengorbankan kepentingan warga negara. Agar hal itu tidak terjadi, maka pengerahan aktor negara, baik yang bersifat koersif maupun non koersif, serta keterlibatan semua aktor keamanan nasional harus diatur secara jelas dan tegas di dalam sistem keamanan nasional dalam bentuk peraturan perundang-undangan. 2. Sistem Keamanan Nasional Sistem keamanan nasional merupakan landasan legal pengaturan keamanan nasional, baik keamanan nasional sebagai fungsi maupun sebagai kondisi. Sebagaimana pengertian sistem pada umumnya yang terdiri dari bagian- bagian saling berhubungan dan bekerja sebagai satu kesatuan utuh sehingga dihasilkan suatu output tertentu, maka sistem keamanan nasional berisi pengaturan- pengaturan tentang lingkup keamanan nasional, aktor dan kewenangannya, interrelasi antar aktor, kebijakan, dan lain-lain yang lebih terperinci, konkrit, dan operable. Pengaturan-pengaturan tersebut dapat berupa Undang- undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, sampai dengan peraturan pimpinan lembaga sesuai dengan strata peraturan perundang- undangan yang berlaku. Pada dasarnya peraturan perundang- undangan pada strata yang lebih rendah berisi pengaturan- pengaturan yang lebih tehnis dan dalam lingkup yang lebih khusus. Setiap peraturan tersebut harus memiliki legalitas yang kuat, sehingga harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan di strata yang lebih atas. "Sistem keamanan nasional merupakan landasan legal pengaturan keamanan nasional, baik keamanan nasional sebagai fungsi maupun sebagai kondisi" keamanan nasional berisi bagian-bagian, atau subsitem- subsistem, yang terdiri dari subsistem subsistem Negara, Keamanan Keamanan Publik, dan subsitem Keamanan Warga Negara. Subsistem Keamanan Negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi negara sebagai sebuah entitas politik yang meliputi kemerdekaan, kedaulatan negara, integritas teritorial, dan tegaknya konstitusi dari setiap ancaman dari manapun datangnya. Ketika menghadapi ancaman yang bersumber utama faktor eksternal, negara menjalankan fungsi pertahanan negara (defence). Sedangkan ketika meng-hadapi ancaman yang sumber utamanya faktor internal, fungsi yang dijalankan adalah keamanan internal (internal security). Subsistem Keamanan Publik bertujuan memberikan perlindungan keamanan kepada publik terhadap setiap ancaman atau segala sesuatu yang membahayakan kepentingan dan kebutuhan publik. Subsistem Keamanan Warga Negara bertujuan memberi- kan perlindungan keamanan kepada setiap warga negara Indonesia dimanapun berada terhadap setiap ancaman Sistem terjadi tidak demi keamanan pembatasan-pembatasan 59
atau segala sesuatu yang dapat membahayakan haknya untuk bebas dari rasa takut (freedom from fear) dan bebas untuk berkeinginan (freedom from want), yang meliputi keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan, keamanan personal, keamanan komunitas, dan keamanan politik. tersebut, negara menjalankan subfungsi Keamanan Nasional yang dilaksanakan oleh aktor-aktor negara. Dengan demikian keamanan nasional sebagai salah satu fungsi pemerintahan diemban oleh aktor negara yang memiliki otoritas politik dan aktor negara yang memiliki otoritas operasional. Otoritas politik merupakan representasi dari kedaulatan rakyat atau warga negara. Dalam perspektif keamanan, maka aktor negara yang mengemban otoritas politik tersebut menetapkan kebijakan politik di bidang keamanan berdasarkan aspirasi yang berasal dari rakyat sendiri. Implementasi dari kebijakan politik dilaksanakan oleh aktor negara pengemban otoritas operasional. Kese- muanya mendapat pengawasan dari rakyat, baik melalui pengawasan sosial (social control) maupun melalui parlemen. Pengawasan yang dilakukan oleh warga negara, baik melalui parlemen maupun pengawasan sosial, bertujuan untuk memastikan agar negara benar-benar melaksanakan kewajibannya dalam memberikan perlindungan keamanan kepada negara, publik, dan warga negara. Pengawasan itu semakin penting ketika negara menggunakan kekuatan koersif dalam menjalankan fungsi keamanannya, karena penggunaan kekuatan koersif rentan terhadap kemungkinan adanya abuse of power yang justru mengancam keamanan rakyat itu sendiri. Oleh karenanya penggunaan kekuatan koersif harus memiliki legitimasi politik yang kuat, transparan, dan akuntabel serta dilaksanakan secara terukur. Hal itu tidak semata-mata untuk melindungi rakyat, tetapi juga untuk melindungi para pelaksana otoritas operasional. Sehubungan dengan itu maka pengerahan kekuatan koersif tidak ditentukan oleh pemegang otoritas operasional sendiri, tetapi ditentukan oleh pemegang otoritas politik. Namun demikian perlu pengaturan bahwa dalam keadaan tertentu yang genting dan mendesak otoritas operasional dibenarkan berinisiatif untuk mengambil tindakan awal untuk mengatasinya. Dalam menjalankan kewajibannya Dalam hal ini maka harus ada pengaturan yang jelas tentang batas-batas kewenangan otoritas operasional dalam melaksanakannya. Di samping itu sistem keamanan nasional harus memuat pengaturan tentang penyelenggaraan fungsi keamanan nasional dalam keadaan darurat dan keadaan perang. Dalam keadaan darurat atau perang, demi alasan keamanan nasional dimungkinkan adanya pembatasan-pembatasan hak-hak warga negara, sedangkan negara memiliki kewenangan lebih luas. Oleh karenanya status keadaan darurat dan keadaan perang ditetapkan oleh otoritas politik melalui mekanisme yang demokratis berdasarkan undang- undang. Ditinjau dari perspektif pemerintahan, keamanan nasional yang bersifat multiaspek dan multifungsi serta diemban oleh berbagai institusi pemerintahan memerlukan mekanisme koordinasi dan sinkronisasi yang efektif. Untuk itu berdasarkan kepentingan nasional dan mempertimbangkan dinamika lingkungan strategis, tantangan yang dihadapi, serta kemampuan sumber daya nasional, Presiden menetapkan kebijakan keamanan nasional yang komprehensif dan memuat semua fungsi keamanan nasional. Kebijakan keamanan nasional tidak hanya penting bagi pelaksanaan tugas lembaga pemerintahan, tetapi juga penting bagi pengawasan yang dilakukan oleh rakyat. Pada konteks ini, sistem keamanan nasional perlu mengatur keberadaan Dewan Keamanan Nasional sebagai fasilitas staf Presiden yang lintas fungsi dan lintas sektor untuk membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan Keamanan Nasional serta memonitor dan mengevaluasi pelaksanaannya. Pra Sidang Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2020 Membahas pembentukan Dewan Keamanan Nasional Republik Indonesia 60
NAWA CITA 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang tepercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan tepercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan tepercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat pada tahun 2019. 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia. 9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga. 61
BAGIAN V PENTINGNYA VALIDASI DAN REVITALISASI DEWAN KETAHANAN NASIONAL (WANTANNAS) RI MENJADI DEWAN KEAMANAN NASIONAL RI Dalam menyukseskan program pembangunan stabilitas dan keamanan negara, pembangunan tata kelola untuk menciptakan birokrasi yang bersifat efektif dan efisien serta pemberantasan korupsi. Nasional terlepas dari kerangka pengembangan wilayah yang menuju kepada Daerah yang maju, mandiri dan berdaya saing menjadi kekuatan utama dalam membangun kemajuan dan kemandirian bangsa serta memperkuat daya saing antar bangsa. Oleh sebab itu pengembangan kawasan sangat penting dan fundamental dalam mengoptimalkan sumber daya daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap mengutamakan nilai- nilai keutamaan dan budaya bangsa, dan kaidah pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, komitmen untuk mengembangkan wilayah dan memajukan daerah dipertegas dalam agenda prioritas (NAWACITA) tata kedua, kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, prioritas ketiga: Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, prioritas kelima: Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, prioritas keenam: Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; prioritas ketujuh: Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor- sektor strategis ekonomi domestik, serta prioritas kesembilan: Memperteguh KeBhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Misi dan agenda prioritas tersebut menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan nasional pengembangan wilayah yang menjadi bagian integral dari agenda pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan. Tantangan utama dalam melaksanakan proses pembangunan diantaranya meningkatkan tidak Indonesia 1. Stabilitas Politik dan Keamanan Tantangan utama stabilitas sosial dan politik adalah memelihara kebhinnekaan Indonesia faktor yang menginspirasi, tetap menjadi Indonesia dalam pembangunan mencapai demokrasi nasional. Konsolidasi diharapkan dapat menguatkan lembaga-lembaga demokrasi yang mampu memelihara keanekaragaman menjadi berkah yang besar untuk Indonesia, bukan menjadi hambatan yang menjauhkan Indonesia dari cita- lainnya, adalah citanya.Tantangan kolektif meningkatkan masyarakat akan bahaya terorisme bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, dan meningkatkan kesiapsiagaan lembaga-lembaga pemerintah maupun masyarakat dalam menghadapi terorisme. Ancaman terorisme bersifat laten, tidak berpola, dan berpotensi mengganggu keamanan negara dan stabilitas sosial politik yang dapat menghambat proses pembangunan nasional. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada aparatur penegak hukum, khususnya Polri, juga merupakan tantangan serius yang harus diselesaikan dalam rangka menciptakan stabilitas keamanan. Kepercayaan merupakan modal penting dalam membangun kemitraan antara masyarakat dan Polri. Melalui upaya peningkatan profesionalisme anggotanya dengan fokus pada orientasi pelayanan publik, Polri akan dapat tumbuh menjadi institusi yang disegani dan dipercaya oleh masyarakat. Kekuatan agar memperkaya dan menguatkan visi "Tantangan utama stabilitas sosial dan politik adalah memelihara kebhinnekaan Indonesia agar tetap menjadi faktor yang menginspirasi, memperkaya dan menguatkan Indonesia dalam mencapai visi pembangunan nasional" yaitu: Membangun kesadaran 62
Sejarah Dewan Ketahanan Nasional mobilisasi dan alokasi sumber daya pembangunan bagi pengentasan kemiskinan dan pembangunan ini akan santgat menghambat infrastruktur. Hal pencapaian pembangunan yang berke-lanjutan (sustainable development) dan akan memunculkan beragam dampak buruk bagi masyarakat luas. Oleh karena itu korupsi dapat dikategorikan sebagai jenis kejahatan luar biasa (extra-ordinary crime). Tantangan utama untuk melaksanakan pemberantasan korupsi adalah penegakan hukum. Hal ini memerlukan perbaikan kualitas dan integritas aparat penegak hukum dan penyempurnaan regulasi dan peraturan perundangan. Tantangan lain dalam pemberantasan korupsi adalah bagaimana mengoptimalkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi dengan meningkatkan efektifitas reformasi birokrasi serta lebih meningkatkan kepedulian dan keikutsertaan masyarakat luas melalui pendidikan antikorupsi bagi masyarakat. pertahanan juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi stabilitas politik dan keamanan. Semakin kuatnya pertahanan Indonesia ditunjukkan dengan meningkatnya kekuatan Alutsista pada seluruh matra. Dengan peningkatan tersebut, tantangan yang harus diantisipasi adalah jaminan kesiapan Alutsista untuk operasional dan tempur dan peningkatan profesionalisme prajurit sebagai elemen utama kekuatan pertahanan. bagaimana mengefektifkan 2. Tata Kelola: Birokrasi Efektif dan Efisien Kualitas tata kelola pemerintahan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal untuk mendukung keberhasilan pembangunan dan peningkatan daya saing nasional. Dalam kaitan ini tantangan utamanya adalah meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerin-tahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Proses demokratisasi, desentralisasi dan otonomi daerah yang berlangsung sejak reformasi telah merubah struktur hubungan antar berbagai lembaga, khususnya antara legislatif dan eksekutif, antara pemerintah pusat dan daerah, dan antara pemerintah dan masyarakat. Sampai saat ini masih berlangsung proses mencari bentuk pola hubungan antar lembaga yang terbaik. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan/mengurangi kewenangan DPR dalam proses pembahasan APBN merupakan contoh dari pola hubungan yang sedang berubah tersebut. Dengan tantangan yang dihadapi demikian, dalam tata kelola pembangunan adalah bagaimana proses transformasi tersebut dalam membentuk pola hubungan antara para pihak dalam bentuknya yang terbaik, sehingga dapat mendukung pembangunan nasional kedepan secara efektif dan efisien. 4. Pembentukan Dewan Keamanan Nasional dan UU Keamanan Nasional Sebagai organisasi yang mempunyai otoritas memberikan saran, masukan dan analisa kebijakan kepada Presiden upaya yang dilakukan Wantannas RI untuk melaksanakan tugas sebagaimana mestinya berusaha untuk mengoptimalkan dengan berbagai macam cara supaya program- program sudah dicanangkan pemerintah dapat berjalan dengan baik. ini selalu dievaluasi supaya Upaya mendapatkan keseimbangan yang tepat seperti halnya untuk memperbaharui organisasi menjadi lebih sempurna dengan merencanakan pergeseran peran dari Dewan Ketahanan Nasional menjadi Dewan Keamanan Nasional dikarenakan sumber ancaman terhadap keamanan nasional semakin luas bukan berasal dari dalam dan luar negeri tetapi juga bersifat transnasional. Sejalan dengan itu, jenis dan bentuk ancaman tersebut juga bergeser menjadi ancaman multidimensional sehingga tidak lagi mengarah kepada ancaman militer semata tetapi sudah masuk ke dalam "Pergeseran peran dari Dewan Ketahanan Nasional menjadi Dewan Keamanan Nasional dikarenakan sumber ancaman terhadap keamanan nasional semakin luas bukan berasal dari dalam dan luar negeri tetapi juga bersifat transnasional." yang mempercepat proses 3. Pemberantasan Korupsi Pemberantasan korupsi masih merupakan tantangan serius bagi pembangunan di Indonesia. Korupsi sangat menghambat efektivitas 63
aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya serta aspek sumber daya manusia seperti radikalisme, terorisme, separatisme, narkoba, siber yang secara tidak langsung menggerus karakter generasi muda dan akan menghancurkan esistensi negara. Selain melaksanakan pergeseran paradigma organisasi diperlukan juga kerangka regulasi yang jelas terkait supaya arah dari rencana untuk mendukung kebijakan dalam pembangunan negara dapat berjalan dengan baik. Pembentukan Undang-Undang Keamanan Nasional dan pembentukan Dewan Keamanan nasional (DKN) sangat diperlukan dikarenakan : a. Indonesia hingga sampai saat ini belum memiliki lembaga terkait dengan keamanan nasional yang berfungsi dan bertugas merumuskan konsep kebijakan dan strategi secara menyeluruh terkait dengan keamanan nasional yang tidak hanya menyangkut satu atau dua gatra tetapi sudah harus merumuskan tentang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan pertahanan negara sekaligus sebagai oenasihat Presiden terkait dengan keamanan nasional keberadaan Dewan Keamanan Nasional dalam posisinya sebagai lembaga yang membantu Presiden dalam memecahkan masalah-masalah kenegaraan seperti pengelolaan keamanan nasional guna mendukung pengembangan gagasan masyarakat Indonesia, pengelolaan kondisi stabilitas madani nasional agar tetap sehat dan dinamis, mampu mencegah dan menaggulangi risiko pembangunan nasional serta mampu mengantisipasi dinamika lingkungan regional maupun ini dapat mendorong motivasi internasional. Visi dikembangkannya Dewan Keamanan nasional sebagai Dapur pemikiran Nasional (think tank nasional) sehingga revitalisasi ini membawa konsekuensi logis perubahan serta perluasan terhadap dewan, produk peraturan perundang undangan yang mendukung serta rumusan, tugas, fungsi, kedudukan serta struktur organisasi dan kelembagaannya. strategis baik 5. Arahan Presiden selaku Ketua Wantannas RI kepada Sesjen Wantannas RI Wantannas RI merupakan suatu lembaga b. Saat ini Indonesia baru memiliki Undang-Undang tentang keamanan yang bersifat parsial hanya mengatur kewenangan beberapa institusi secara mandiri sehingga hanya memiliki masing-masing kebijakan serta strategi struktur, fungsi dan kewenangan secara parsial saja sesuai dengan kebutuhan. Pengelolaan keamanan hanya bersifat parsial, padahal bila berbicara keamanan nasional maka mencakup sektor ekonomi, sosial budaya, ilmu dan teknologi dan lain sebagainya. negara yang diketuai oleh Presiden dalam kedudukannya selaku penyelanggara negara, posisi ini mempersyaratkan Dewan untuk mampu mengintegrasikan kebijakan kondisi guna mengelola nasional ketahanan nasional, menetapkan risiko pembangunan serta mengerahkan sumber daya kekuatan bangsa dan negara. Oleh sebab itu Presiden selaku Ketua Wantannas RI selalu memberikan arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan Wantannas RI. Berikut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI kepada Sesjen Wantannas di lstana Negara pada tanggal tanggal 7 Februari 2020, sebagai berikut: a. Dalam satu dekade terakhir telah terjadi perubahan paradigma keamanan yang semula bersifat state center security, saat ini juga menyangkut people center security yang dikenal sebagai comprehensive security atau keamanan nasional yang mencakup pertahanan negara, keamanan dalam negeri, keamanan publik, keamanan insani, "Saat ini Indonesia baru memiliki Undang-Undang tentang keamanan yang bersifat parsial hanya mengatur kewenangan beberapa institusi secara mandiri" dan c. RUU pernah diajukan pada tahun 2012, namun belum disepakati karena ada beberapa pihak yang belum menyetujui karena dinilai terlalu militeristik dan belum menyentuh keamanan pada aspek non militer, sehingga perlu adanya penyempurnaan dengan melibatkan stakeholder terkait dalam rangka menyusun isi Undang-Undang yang menyangkut keamanan. Revitalisasi Dewan ini mengacu kepada 64
dan keamanan identitas nasional. Perubahan paradigma ini menumbuhkan kesadaran bahwa masalah keamanan nasional tidak dapat dikelola oleh satu institusi, namun perlu keterlibatan beberapa institusi yang bekerja dalam satu sistem keamanan nasional. yang efektif. Dengan adanya pemisahan fungsi pertahanan dan keamanan di era reformasi, pada tahun 1999 Wanhankamnas diubah menjadi Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) yang bertugas membantu Presiden dalam penyelenggaraan pembinaan ketahanan nasional. b. Perubahan geopolitik dan geostrategi dunia telah mendorong banyak negara untuk merevisi sistem keamanan nasional dan struktur organisasi yang menangani masalah keamanan nasionalnya, dengan membentuk institusi/badan semacam Dewan Keamanan Nasional (National Security Council), seperti USA, Rusia, lnggris, Jepang, Australia, Turki, Singapura dan lain-lain, sekaligus sebagai jawaban terhadap tuntutan praktik-praktik bernegara yang modern dan demokratis. e. Dalam RPJMN 2015-2019 dinyatakan bahwa sebagai bagian dari reformasi sektor keamanan perlu adanya UU Keamanan Nasional sebagai pintu bagi pembentukan DKN, dan dalam hal ini Wantannas diharapkan mempercepat perwujudan institusi DKN. Namun sampai saat ini DKN belum terbentuk karena adanya perbedaan pendapat terkait keberadaan UU Kamnas dan masih adanya resistensi dari pihak-pihak terhadap definisi "keamanan". tertentu c. Saat ini di Indonesia belum ada institusi yang f. Pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Presiden menyatakan memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD, sehingga Presiden memiliki kewenangan membentuk lembaga yang dapat mendukung kewajiban Presiden. tugas dan Dengan demikian Presiden dapat membentuk Badan/Lembaga yang bertugas membantu Presiden tanpa menunggu adanya UU, sebagai contoh adalah pembentukan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). bahwa strategi bertugas merumuskan keamanan (national nasional security strategy) sebagai rujukan bagi penyusunan strategi lainnya seperti strategi politik nasional, strategi ekonomi nasional, strategi militer, dan lain-Iain. Tidak adanya strategi-strategi bersifat nasional tersebut akan menyulitkan (K/L) Kementerian/Lembaga dalam menyusun dan melaksanakan program pembangunan nasional secara terintegrasi dan berkesinambungan. "Saat ini di Indonesia belum ada institusi yang bertugas merumuskan strategi keamanan nasional (national security strategy) sebagai rujukan bagi penyusunan strategi lainnya" yang d. Sejarah telah mencatat bahwa pada tahun 1946 Presiden Soekarno telah membentuk Dewan Pertahanan Negara (DPN), kemudian pada tahun 1954 diubah menjadi Dewan Keamanan Nasional (DKN) dalam rangka menghadapi permasalahan politik dan keamanan nasional yang berkembang dan selanjutnya pada tahun 1955 DKN diubah menjadi Dewan Keamanan (DK). Pada tahun 1961 dalam rangka merebut lrian Barat, dibentuk Dewan Pertahanan Nasional (Depertan), dan selanjutnya pada tahun 1970 diubah menjadi Dewan Pertahanan Keamanan Nasional (Wanhankamnas) yang bertugas menyusun kebijaksanaan tertinggi koordinasi dan menjamin penyelenggaraan atas, direkomendasikan pembentukan Dewan Keamanan Nasional (DKN) melalui Peraturan Presiden RI (Perpres) dengan cara Wantannas RI menjadi DKN. Dengan demikian tidak tidak terjadi pembentukan organisasi baru dan membutuhkan anggaran yang signifikan. Berdasarkan uraian tersebut di 6. Perjalanan perubahan menuju ke Dewan Keamanan Nasional Memasuki tahun 2015, Pemerintahan melalui Perpres No.2 Tahun 2015 menetapkan rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional tersebut (RPJMN) 2015-2016. Dalam dokumen 65
disebutkan bahwa pasca Indonesia berkomitmen meredefinisi konsep tentang keamanan nasional baik dalam aspek hukum maupun institusionalnya. Reformasi bidang keamanan nasional baik pada aspek hukum maupun institusi. Reformasi pada sektor Keamanan dilakukan dengan meninjau kembali wewenang bidang pertahanan dan keamanan serta menata ulang aparatur negara yang terkait beserta dengan kelengkapannya. Reformasi sektor keamanan terus dilakukan mulai dari sektor militer, polisi, intelejen sampai dengan bidang hukum agar dapat menjalankan fungsi pada masing-masing bidang secara profesional sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Dalam konteks keamanan ini strategi pembangunan untuk mencapai sasaran terbangunnya sistem keamanan nasional yang terintegratif salah satunya adalah perubahan struktur organisasi dari Dewan Ketahanan Nasional menjadi Dewan Keamanan Nasional (DKN). reformasi Presiden terkait hal ini.Kemudian pada bulan Maret tahun 2019, Sesjen Wantannas mendapat arahan dari Menko Polhukam untuk mengajukan kembali Validasi Wantannas menjadi Wankamnas dengan mengacu pada Naskah Akademik dan Rancangan Perpres yang telah dimutakhirkan. Untuk selanjutnya, progres dari pelaksanaan arahan tersebut ditindaklanjuti sebagai berikut: a. Surat Sesjen Wantannas kepada Menteri PPN/Bappenas RI Nomor B-907/Wantannas/ Sesjen/09/2019 tanggal 6 September 2019 tentang Penyampaian Saran tentang Pembentukan Wankamnas dalam RPJMN 2020-2024. b. Surat Sesjen Wantannas kepada Presiden RI selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional Nomor R-08/PB.06/2020 tanggal 10 Februari 2020 tentang Pembentukan Dewan Keamanan Nasional. Dewan Merekomendasikan Keamanan Nasional melalui Perpres dengan cara Wantannas menjadi Wankamnas. Dengan demikian tidak terjadi pembentukan organisasi baru dan tidak membutuhkan anggaran yang signifikan. 18 Tahun 2020 pembentukan c. Perpres tentang RPJMN Tahun 2020-2024, yang salah satunya kelola mengamanahkan kelembagaan dalam rangka mendukung keamanan nasional. Nomor penataan tata Rapat pembahasan usulan pembentukan Dewan Keamanan Nasional pada RPJMN 2020-2024 Wantannas RI selaku Untuk selanjutnya Setjen Wantannas telah melakukan pengkajian dan pembahasan bersama antar K/L, yang selanjutnya dibahas dalam Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Tingkat Menteri di Kemenko Polhukam pada tanggal 30 November 2015. Hasil dari Rakorsus tersebut Menko Polhukam merekomendasikan untuk dilakukan kembali kajian yang lebih mendalam dan komprehensif serta Menko Polhukam akan melaporkan kepada d. Surat Sesjen Wantannas kepada Menteri PPN/ Bappenas RI Nomor B-85/SW.01/KL.01.10/2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang Permohonan Penjelasan Peran Setjen Wantannas dalam Kerangka Kelembagaan RPJMN 2020-2024. e. Surat Kementerian PPN/Bappenas kepada Sesjen Wantannas Nomor 03656/D.7/03/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Peran Sekjen Wantannas dalam Kerangka Kelembagaan RPJMN 2020- 2024. f. Surat Mensesneg kepada Menteri PANRB Nomor B-218/M.Sesneg/D-1/HK.03.00/03/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Pembentukan Dewan Keamanan Nasional. Agar dilakukan pengkajian dan pembahasan terlebih dahulu bersama instansi 66
terkait. Hasil pengkajian dan pembahasan tersebut disampaikan kembali kepada Presiden sekaligus sebagai bentuk permohonan izin prakarsa penyusunan RPerpres tentang Wankamnas. lanjut transformasi kelembagaan Wantannas RI menjadi Wankamnas yang lebih memfokuskan pada arahan-arahan kebijakan yang perlu diperhatikan apabila Wankamnas dibentuk. g. Surat Sesjen Wantannas kepada Mensesneg Nomor B-242/SW.05/2020 tanggal 1 September 2020 tentang Penyampaian Nasmik dan RPerpres Pembentukan Wankamnas. h. Surat Mensesneg kepada Menko Polhukam B-718/M.Sesneg/D-1/HK.03.00/09/2020 Nomor tanggal 18 September 2020 tentang Penerusan Naskah Akademik, RPerpres, dan Hasil Kajian tentang Dewan Keamanan Nasional. Hasil kajian tersebut sebagai bahan untuk dikoordinasikan pembahasannya dengan Kementerian/Lembaga terkait. i. Rapat Bersama antara Menteri PANRB dan Sesjen Wantannas di Kantor Setjen Wantannas pada tanggal 7 Oktober 2020 untuk pembahasan Revitalisasi Wantannas menjadi Wankamnas. Disepakati untuk segera ditindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan K/L terkait dalam rangka percepatan tentang Wankamnas. diterbitkannya Perpres Sesjen Wantannas bertemu dengan Menkopolhukam membahas pembentukan Dewan Keamanan Nasional 7. Lembaga Dewan yang serupa di negara lain j. Surat Menko Polhukam kepada Menteri PANRB Nomor R-1/TU.00.01/1/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Rekomendasi Pengajuan Izin Prakarsa Rancangan Perpres Pendirian Dewan Keamanan Nasional. Menko Polhukam merekomendasikan kepada Menteri PANRB untuk menindaklanjuti proses revitalisasi/transformasi Dewan Ketahanan Nasional dan pengajuan Surat Izin Prakarsa Pembentukannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. k. Surat Menteri PANRB kepada Presiden Republik Indonesia Nomor B/79/M.KT.01/2021 tanggal 9 Februari 2021 tentang Permohonan Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Dewan Keamanan Nasional. Tindak lanjut dari koresponden kepada masing- masing kelembagaan tersebut, Sesjen Wantannas RI melaksanakan audiensi dan rapat kerja kepada masing- masing kelembagaan terkait dengan tanggapan tindak Pembentukan suatu lembaga dewan keamanan nasional suatu negara sangat diperlukan oleh suatu negara dalam rangka untuk tetap tegaknya suatu negara yang berdaulat. Tidak hanya di Negara Indonesia saja dewan ini ada negara-negara lainpun mempunyai suatu dewan yang mempunyai tugas untuk membangun suatu konsep keamanan dalam mengambilan keputusan ketika dihadapkan kepada suatu ancaman yang datang baik dari dalam maupun dari luar. Negara-negara dibawah ini merupakan contoh negara-negara yang mempunyai anggota Dewan keamanan antara lain : a. Amerika Serikat Semasa pemerintahan Presiden Harry S. Truman, dibentuk The National Security Council (NSC) pada tahun 1947. Berdasarkan undang-undang tentang keamanan di negara itu, status NSC adalah lembaga pemerintah, beranggotakan Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, dan kepala-kepala staf angkatan 67
bersenjata AS. Bila diperlukan, Presiden AS bisa menunjuk menteri yang lain untuk memperkuat NSC. Dengan kedudukan seperti itu, NSC bahkan bisa dikatakan merupakan lembaga ekskutif tertinggi di samping kabinet. Tugas dan fungsi utama NSC adalah memberikan pertimbangan kepada Presiden tentang masalah keamanan nasional. Dalam perkembangan, tugas dan fungsi NSC mengalami perubahan sesuai dengan situasi global yang dihadapi negara itu. Pada masa pemerintahan Presiden Dwight Eisenhower (1953-61), NSC mengalami penguatan baik secara kelembagaan maupun fungsinya. Presiden menetapkan NSC sebagai perangkat utama baik dalam perumusan maupun pelaksanaan kebijakan keamanan nasional. b. Inggris Dewan Keamanan Nasional (National Security Council/NSC) Inggris terbentuk setelah terpilihnya David Cameron sebagai Perdana Menteri Inggris pada tanggal 12 Mei 2010. NSC Inggris dipimpin oleh Perdana Menteri sebagai Ketua, Wakil Ketua dijabat oleh Wakil Perdana Menteri dengan para anggotanya terdiri dari: Bendaharawan Negara; Menteri Luar Negeri; Menteri Pertahanan; Menteri Dalam Negeri; Internasional; Menteri Negara Pengembangan Menteri Negara Energi dan Perubahan Iklim; Menteri Keuangan; serta Menteri Kebijakan Pemerintahan yang merupakan Anggota Tetap. Di tengah perkembangan politik, ekonomi dan keamanan nasional ataupun internasional, keberadaan lembaga pengkajian atau lembaga persidangan masalah ketahanan nasional tampaknya telah menjadi keharusan bagi negara-negara modern. Tentu saja tingkat kewenangan lembaga seperti itu berbeda- beda di setiap negara, bahkan berbeda dalam setiap pemerintahan yang sedang berlangsung. Pada masa pemerintahan Presiden Truman di AS, tugas NSC dipertegas untuk mengembangkan rencana strategik nasional secara komprehensif. Perdana Menteri Inggris David Cameron memimpin pertemuan pertama Dewan Keamanan Nasional yang baru pada tahun 2010 Presiden Barack Obama mengadakan pertemuan Dewan Keamanan Nasional di Ruang Situasi Gedung Putih untuk membahas situasi di Ukraina Pada Tahun 2014 NSC Inggris memiliki tugas untuk menyusun kebijakan dan strategi keamanan nasional dan pertahanan, mengatur dan mengawasi hal-hal yang terkait dengan masalah keamanan, koordinasi intelijen serta mengkoordinasikan tindakan yang akan diambil dalam menghadapi berbagai ancaman terhadap Inggris. Sementara untuk fungsinya, NSC berperan mengintegrasikan kerja lembaga-lembaga pemerintah terkait yang berhubungan dengan keamanan nasional dengan tujuan agar lembaga-lembaga tersebut berada dalam "satu strategi" untuk merespon segala bentuk ancaman yang akan dihadapi Inggris baik ancaman militer maupun non militer. 68
Meski NSC Inggris masih usia yang relatif muda, namun telah berhasil merumuskan kebijakan dan strategi keamanan nasional yang menjadi arahan dan pedoman bagi seluruh komponen bangsa dan negara Inggris dalam menangani keamanan nasional dalam satu konsep Sistem Keamanan Nasional dalam dokumen "A strong Britain in an age of uncertainty - The National Security Strategy" dan "Strategic Defence and Security Review". Pengembangan dan publikasinya dijalankan oleh Sekretariat Keamanan Nasional berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Lembaga Intelijen dan Lembaga Kontinjensi Sipil. diatur dalam konstitusi negara sehingga secara hukum memiliki landasan yang kuat. Keberadaan NSC dalam tata pemerintahan Turki sangat penting, terbukti dengan pelaksanaan rapat rutin NSC dua bulan sekali dipimpin langsung oleh Presiden atau Perdana Menteri. Kedudukan NSC dalam menetapkan fungsi kordinasi melalui Pertemuan Tertinggi yang dipimpin langsung oleh Presiden mengadakan rapat satu kali setiap dua bulan, dan jika diperlukan dapat mengadakan rapat tambahan atas usul Perdana Menteri atau atas permintaan Presiden. Keputusan NSC bersifat advisory, namun tetap menjadi prioritas Kementerian terkait. c. Turki d. Afrika selatan (NSC) atau Wankamnas Turki dipimpin oleh Presiden, beranggotakan Perdana Menteri, Kepala Staf Umum AB, Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Komandan Angkatan Darat, Komandan Angkatan Laut, Komandan Angkatan Udara dan Komandan Jenderal Gendarmerie. NSC memiliki peran untuk merespon berbagai bentuk ancaman dari dalam dan dari luar terhadap keamanan negara dan warga negara seperti konstitusi, keberlangsungan negara, kesatuan dan persatuan, masalah internasional termasuk dalam hal politik, sosial, budaya, ekonomi, dan perdagangan yang mengancam keamanan negara. Keberadaan Turkish National Security Council Turkish National Security Council Dewan Keamanan Nasional Afrika Selatan (DKN Afsel) didirikan pada tahun 1972 dengan nama The State Security Council (SSC) yang berfungsi sebagai pusat komando nasional, mengevaluasi intelijen aktual, merumuskan kebijakan sekaligus mengarahkan/ mengendalikan jaringan organisasi nasional dalam rangka implementasi strategi total. Seiring dengan perkembangan situasi di Afrika Selatan pada tahun 1994 dimana terjadi perubahan situasi politik yang diwarnai dengan penghapusan telah melahirkan Konstitusi kebijakan "apharteid" Negara Afrika Selatan yang disahkan pada tanggal 4 Desember 1997. Konstitusi Afrika Selatan tersebutlah menjadi landasan hukum SSC yang kemudian berubah namanya menjadi NSC (National Security Council) Afrika Selatan hingga saat ini. Tugas NSC Afrika Selatan adalah merumuskan dan menyusun kebijakan dan strategi keamanan nasional meliputi bidang pengembangan opsi-opsi strategis dan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan kebijakan pemerintan; Intelijen Nasional meliputi tinjauan, evaluasi, interpretasi informasi yang dibuat oleh agen-agen intelijen Negara; Strategi Komunikasi meliputi pertimbangan terhadap permasalahan-permasalahan psikologi pemerintahan maupun hubungan kemasyarakatan. Sidang Dewan Keamanan Nasional (NSC) Turki yang dipimpin oleh Presiden Recep Tayyip Erdoğan tahun 2021 di Kompleks Kepresidenan. Ketua NSC Afrika Selatan dijabat oleh Presiden, Wakil Ketua NSC dipangku oleh Wakil Presiden dengan para anggotanya terdiri dari: Menteri Dalam Negeri; Menteri Luar Negeri; Menteri Pertahanan; Menteri 69
Keselamatan dan Keamanan; Menteri Keuangan; Menteri Kehakiman; Menteri Hukum dan Perundang- undangan; Kepala Staf Angkatan Bersenjata; Kepala Kepolisian Negara; Kepala Badan Intelijen Nasional. Kantor Sekretariat NSC Afrika berperan aktif dalam melakukan koordinasi dalam perumusan kebijakan strategis serta pembuatan keputusan-keputusan yang relevan dan tepat waktu sehingga tugas dan fungsi NSC berjalan efektif. Dalam rangka memberikan masukan kepada Ketua Dewan Keamanan Nasional maupun Anggota Tetap lainnya khususnya terkait masalah informasi intelijen dan analisa intelijen, Sekretariat Dewan Keamanan Nasional Afrika Selatan yang dipimpin Dirjen FOSAD mendapatkan dukungan dari NICOC (National Intelijen Coordination Committee) suatu lembaga yang terdiri dari gabungan unsur-unsur intelijen Negara e. India Dewan Keamanan Nasional India disebut National Security Advisory Board (NSAB) merupakan organisasi pemerintah semi independen yang berfungsi sebagai sejumlah lembaga departemen dan organisasi pemerintahan baik yang berkaitan dengan pertahanan, keamanan, politik serta ekonomi kepada kepala pemerintahan atau Perdana Menteri. NSAB dibentuk pada saat koalisi National Democratic Alliance (NDA) yang dipimpin oleh Perdana Menteri Atal Bihari Vajpayee pada tahun 1998. yang menfasilitasi laporan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphoa membentuk kembali National Security Council dan menjadi pemimpin langsung NSC Afrika Selatan. Sumbangsih ouput yang dihasilkan NSC yang paling fenomenal yaitu kontribusi dari FOSAD berupa dokumen Medium Term Strategic Framework (MTSF)" yaitu dokumen strategis nasional yang menjadi acuan dalam pembangunan jangka menengah Afrika Selatan serta penyusunan dokumen strategi nasional lainnya yaitu RDP (Reconstruction and Development Program) yaitu suatu framework tentang kebijakan pembangunan dan rekonstruksi Afrika Selatan untuk mengawal proses integrasi yang koheren di bidang sosial dan ekonomi, paska Apharteid. Dokumen Strategi Nasional Afrika Selatan tersebut merupakan produk Pemerintah Afrika Selatan yang telah dikonsultasikan dengan Parlemen Afrika Selatan dan Publik Afrika Selatan menyangkut hal-hal antara lain: Integration and Sustainability; People Driven; Peace and Security; Nation Building; Meeting Basic Needs and Building the Infrastructure; Democratisation; dan Assessment and Accountability. lembaga politik yang sangat berpengaruh dalam menentukan kebijakan pemerintah, Perdana Menteri memilih anggota NSAB dari Menteri Kabinet yang langsung berhubungan dengan isu keamanan nasional, seperti Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri the Planning Keuangan, Deputy Chairman of Commission dan Penasehat Keamanan Nasional. Sebagai Perdana Menteri India, Narendra Modi saat memimpin rapat NSC India Tahun 2019 70
Formulasi NSAB merupakan kombinasi dari model NCS Amerika Serikat dan NSC Inggris dibentuk menjadi manajemen keamanan India yang disebut dengan National Security Council. Angkatan Bersenjata, organisasi kepolisian serta organisasi keamanan lainnya tidak memiliki akses kepada pimpinan politik tertinggi, dengan kata lain organisasi tersebut tidak dapat menyampaikan laporannya secara langsung kepada Perdana Menteri India. Dengan demikian NSC beserta prangkatnya menampung segala input dari berbagai departemen dan lembaga yang terkait dengan termasuk masalah militer, diplomatik, sain dan teknologi, kemudian melakukan analisa dan melaporkannya kepada anggota NSC atau langsung kepada Perdana Menteri untuk tujuan keamanan nasional. isu nasional, NSAB merupakan ruang dan wadah untuk analisis strategis pada tingkat tertinggi berkaitan dengan isu-isu yang berhubungan dengan keamanan. Selain itu NSAB menjadi forum perdebatan guna membantu Presiden dalam membuat keputusan yang benar dan cepat. make recommendations on national security matters as requested by the cabinet). Dalam rangka perumusan kebijakan strategis serta pembuatan keputusan-keputusan yang relevan dan tepat waktu, NSCT melakukan kerjasama dan koordinasi dengan instansi-instansi terkait dan relevan. Dalam masalah keamanan utamanya mengatasi demonstrasi yang berdampak pada keamanan nasional, NSCT pada dasarnya memberikan masukan dan nasihat kepada Raja, eksistensinya dipengaruhi oleh Perdana Menteri yang berkuasa saat itu, Raja Thailand dan militer (Angkatan Darat/AD). NSCT telah berkali-kali memberikan masukan yang signifikan termasuk adanya kudeta yang kerap kali dilaksanakan dengan alasan stabilitas negara. Rata-rata diupayakan NSCT dapat memberikan rekomendasi setiap minggu sekali. Rapat Dewan Keamanan Nasional dengan Perdana Menteri diupayakan per tiga bulan, namun karena kesibukan Perdana Menteri beberapa tahun terakhir ini Rapat Dewan Keamanan Nasional jarang dilaksanakan. f. Thailand Thailand sudah memiliki Dewan Keamanan Nasional Thailand (National Security Council Thailand/ tahun 1959. Pemerintah Thailand NSCT) sejak secara sistimatik membuat dan mempersempit kosep keamanan dengan memfokuskan pada dimensi lima bidang: political security, economic security, social and psychological security, military security and science and technological security. NSCT dipimpin oleh Ketua Dewan Perdana Menteri Thailand dan bertanggung jawab terhadap proses pengambilan keputusan kebijakan keamanan dengan mempertimbangkan ancaman internal dan eksternal. NSCT memiliki tugas untuk memberikan saran kepada kabinet pada setiap aspek kebijakan keamanan nasional (To advise the cabinet on every aspect of national security policies) dan Mempertimbangkan dan membuat rekomendasi tentang hal hal yang berhubungan dengan keamanan nasional hal-hal seperti yang diminta oleh kabinet (To deliberate and Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha, yang juga merupakan Presiden Dewan Keamanan Nasional memimpin Rapat Dewan Keamanan Nasional Tahun 2020 yang membahas masalah pembentukan dua komite sebagai mekanisme penggerak strategi keamanan nasional 71
KEGIATAN DEWAN KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Wantannas RI menyelenggarakan kegiatan Sarasehan Nasional dengan tema merawat perdamaian "Belajar dari Konflik dan damai di Maluku & Maluku Utara. dengan mengundang para pelaku sejarah dan tokoh-tokoh dari Maluku dan Maluku Utara Kegiatan audiensi dengan Menteri Koordintor bidang Maritim dan Investasi, untuk membahas revitalisasi dan validasi Dewan Ketahananan Nasional menjadi Dewan Keamanan Nasional Kegiatan lokakarya pengembangan sistem informasi dan pelaporan Aksi Bela negara dengan mengundang peserta dari seluruh Indonesia Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional RI memperoleh penghargaan dari Kementerian Keuangan atas capaian Wajar Tanpa Pengecualian. Kegiatan Rapat Pra Sidang Dewan Ketahanan Nasional tahun 2021 Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR-RI 72
Melaksanakan diskusi secara virtual dengan NSC Amerika Serikat membahas tentang tugas dan fungsi Dewan Keamanan Nasional. Kegiatan Kajian Daerah ke Bulukumba Sulawesi Selatan, meninjau pengrajin kapal Pinisi untuk optimalisasi peran pemerintah daerah dalam mendukung keberadaan pinisi sebagai warisan dunia dan perwujudan poros maritim dunia. Kegiatan diskusi dengan duta besar Jepang, membahas masalah tugas dan fungsi Dewan Keamanan Nasional di Jepang Rapat Pokjasus dan Ramusmat di kantor Sesjen Wantannas Menerima kunjungan duta besar Russia membahas masalah Dewan Keamanan Nasional di Russia sebagai rujukan untuk pembentukan Dewan Keamanan Nasional Republik Indonesia Kegiatan Seminar dan Lokakarya Wantannas RI bekerjasama dengan Universitas Negeri di Indonesia. 73
"Jangan Membenarkan Yang Biasa, Tapi Biasakanlah Yang Benar". Laksdya TNI. Dr.Ir Harjo Susmoro,S.Sos., S.H., M.H M.Tr. Opsla Biro Persidangan, Sistem Informasi dan Pengawasan Internal, Setjen Wantannas Jl. Medan Merdeka Barat No.15 Jakarta Pusat Tlp. (021) 3451067