Menimbang Mengingat SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA BUPATI SRAGEN, : a. bahwa bekerja merupakan hak asasi manusia yang tinggi, dihormati, dan dijamin wajib Pemerintah Daerah penegakannya, setiap berkewajiban memberikan jaminan kepada layak, warganya untuk memperoleh pekerjaan yang karena pekerjaaan merupakan sumber penghasilan bagi seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya dan keluarganya; dijunjung karena itu b. bahwa untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja dalam memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan hukum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Tenaga Kerja; : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; Kabupaten tentang Dalam 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474); 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar 1
Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445); 6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720); 7. Undang-Undang Nomor 6 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216); Tahun 2011 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan International Convention on the Protection of the Rights of All Migrants Workers and Members of Their Families (Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-hak Seluruh dan Anggota Keluarganya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5314); Pekerja Migran 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5388); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5389); 2
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Mitra Usaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5390); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN dan BUPATI SRAGEN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN TENAGA KERJA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Sragen. 2. Bupati adalah Bupati Sragen. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukansebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin yang menjadi pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan daerah otonom. 5. Peraturan Daerah Kabupaten adalah peraturan oleh DPRD apakah perundang-undangan Kabupaten dengan (diperlukan) yang dibentuk persetujuan Bupati. 6. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati.(diperlukan) 7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah danDewan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Perwakilan Daerah Rakyat 8. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Indonesia sebagaimana Negara Kesatuan Republik dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3
9. Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahyang menjadi kewenagan daerah. 10. Orang adalah orang perseorangan dan/atau kelompok orang dan/atau badan hukum. 11. Pengusaha adalah: a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; dan c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. 12. Perusahaan adalah: yang berada di a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara/ daerah yang memperkerjakan pekerja/ buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; dan b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 13. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, lainnya yang badan hukum, atau badan-badan memperkerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 14. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 15. Pekerja/Buruh adalah tenaga kerja yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. 16. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan kluarganya. memperoleh, 17. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk serta memberi, mengembangkan produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat ketrampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. meningkatkan kompetensi kerja, 4
18. Lembaga Pelatihan Kerja adalah yang menyelenggarakan pelatihan kerja bagi tenaga kerja untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 19. Lembaga Pelatihan Kerja Swasta adalah lembaga lembaga pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh swasta atau lembaga pelatihan kerja di perusahaan. 20. Penempatan Tenaga Kerja adalah penempatan orang yang tepat untuk mengisi jabatan dan atau pekerjaan sesuai yang dipersyaratkan dalam lowongan pekerjaan. kebutuhan formulir dengan dan 21. Lowongan Pekerjaan adalah kesempatan yang ada atau belum cukup jumlah orang yang melaksanakannya yang terjadi karena perluasan usaha, perubahan teknis berproduksi atau ada tenaga kerja yang karena sesuatu hal berhenti dari pekerjaannya dan harus diisi dengan tenaga kerja lainnya. 22. Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 23. Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. 24. Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat- syarat kerja dan tata tertib perusahaan. 25. Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang serikat merupakan pekerja/serikat serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada Perangkat Daerah bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban keduabelah pihak. antara beberapa bertanggungjawab yang atau di hasil perundingan buruh 26. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui. 27. Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau tenaga kerja berupa keadaan yang dialami oleh kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia. 5
28. Mogok Kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan. 29. Penutupan Perusahaan adalah tindakan pengusaha untuk menolak pekerja/buruh seluruhnya atau sebagian untuk menjalankan pekerjaan. 30. Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. atau gabungan pengusaha 31. Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran tertentu yang hubungan kerja karena suatu hal mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha. 32. Perundingan bipartit adalah perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. 33. Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun. 34. Fasilitas sarana pemenuhan kebutuhan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah baik langsung maupun tidak langsung yang dapat mempertinggi produktivitas kerja dan ketenangan kerja. Kesejahteraan Pekerja adalah 35. Tempat Kerja adalah setiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak berpindah-pindah atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja atau sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dimana terdapat sumber-sumber bahaya. 36. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 37. Antar Kerja Lokal yang selanjutnya disingkat AKL adalah sistem penempatan tenaga kerja antar Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) provinsi. 38. Antar Kerja Antar Daerah yang selanjutnya disingkat AKAD adalah penempatan tenaga kerja antar Provinsi di wilayah Republik Indonesia. 39. Antar Kerja Antar Negara yang selanjutnya disingkat AKAN adalah penempatan tenaga kerja di luar negeri. 40. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. 6
41. Tenaga Kerja Lokal adalah Tenaga Kerja yang berasal dari Kabupaten Sragen atau dari daerah lain yang lahir di Kabupaten Sragen temurun atau berdomisili di Kabupaten Sragen yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga. secara turun BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2 Perlindungan TK dilakukan berdasarkan asas: a. kesetaraan dan keadilan gender; b. keterbukaan; c. profesional; d. persamaan/nondiskriminasi; e. anti perdagangan manusia; f. persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum; g. peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan jaminan sosial tenaga kerja beserta keluarganya; h. peningkatan produktivitas demi kelangsungan usaha dan ramah investasi; dan i. keterlibatan peran serta seluruh stakeholder dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan. Pasal 3 Perlindungan TK bertujuan: a. memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimaldan manusiawi; b. melaksanakan segala upaya untuk melindungi kepentingan TK dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknyasesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; c. meningkatkan kesejahteraan TK dan keluarganya; d. mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah; dan e. perlindungan rangka peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan jaminan sosial tenaga kerja dan keluarga diarahkan dalam peningkatan produktivitas tenaga kerja. tenaga kerja dalam BAB III PELATIHAN TENAGA KERJA Pasal 4 (1) Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja. 7
(2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi tenaga kerja yang memiliki kompetensi untuk memenuhi kesempatan kerja di dalam maupun di luar negeri. Pasal 5 (1) Pelatihan dengan memperhatikan kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja. kerja dilaksanakan (2) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi kerja. Pasal 6 (1) Pelatihan Kerja bagi Tenaga Kerja yang belum memperoleh pekerjaan diarahkan untuk meningkatkan ketrampilan dan keahlian dalam rangka memasuki dunia kerja. (2) Pelatihan Kerja bagi Tenaga Kerja yang sudah bekerja diarahkan untuk meningkatkan ketrampilan dan keahlian dalam rangka peningkatan produktivitas kerja. Pasal 7 (1) Pengusaha bertanggung jawab atas pemberian kesempatan dan/atau kepada mengembangkan kompetensi kerjanya melalui pelatihan kerja. pekerja untuk meningkatkan (2) Setiap pekerja/buruh memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 8 (1) Pelatihan kerja dapat diselenggarakan oleh: pelatihan a. lembaga kerja Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah; dan/atau b. lembaga pelatihan kerja swasta/perusahaan. (2) Pelatihan kerja dapat diselenggarakan di tempat pelatihan atau tempat kerja. (3) Lembaga Pemerintah/Pemerintah kerja Provinsi/Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam menyelenggarakan pelatihan kerja dapat bekerja sama dengan swasta. pelatihan Pasal 9 (1) Lembaga Pemerintah/Pemerintah Kerja Provinsi/Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a mendaftarkan kegiatannya kepada Pejabat yang berwenang. Pelatihan 8
(2) Lembaga Pelatihan Kerja swasta/perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b wajib mendaftar dan memperoleh izin ke Pejabat yang berwenang. (3) Lembaga Pemerintah/Pemerintah telah mendaftar Provinsi/Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan lembaga pelatihan kerja telah mendaftar dan memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memperoleh akreditasi. pelatihan kerja yang Daerah swasta/perusahaan yang Pasal 10 Penyelenggara pelatihan kerja wajib memenuhi persyaratan: a. tersedianya tenaga kepelatihan; b. adanya kurikulum yang sesuai dengan tingkat pelatihan; c. tersedianya sarana dan prasarana pelatihan kerja; dan d. tersedianya dana bagi kelangsungan kegiatan penyelenggaraan pelatihan kerja. Pasal 11 (1) Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja Pemerintah/Pemerintah Daerah, lembaga pelatihan kerja swasta/perusahaan, atau pelatihan di tempat kerja. (2) Pengakuan kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi kerja. (3) Sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat telah (2) dapat pula diikuti oleh berpengalaman. tenaga kerja yang Pasal 12 Pelatihan kerja bagi tenaga kerja penyandang cacat dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, derajat kecacatan, dan kemampuan tenaga kerja penyandang cacat yang bersangkutan. Pasal 13 (1) Pelatihan kerja dapat diselenggarakan dengan sistem pemagangan. (2) Pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan antara peserta dengan pengusaha yang dibuat secara tertulis. (3) Perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya memuat ketentuan hak dan kewajiban peserta dan pengusaha serta jangka waktu pemagangan. 9
Pasal 14 Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak atas pengakuan kualifikasi kompetensi dari perusahaan dan/atau tempat magang. BAB IV PENEMPATAN TENAGA KERJA Pasal 15 (1) Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. (2) Hak dan kesempatan untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 16 (1) Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas tanpa terbuka, bebas, obyektif, serta adil dan merata diskriminasi. (2) Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, ketrampilan, bakat, minat dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi dan perlindungan hukum. (3) Penempatan tenaga kerja dilaksanakan dengan memperhatikan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan. Pasal 17 (1) Penempatan tenaga kerja terdiri dari: a. Penempatan tenaga kerja di dalam negeri; b. Penempatan tenaga kerja di luar negeri. (2) Ketentuan mengenai penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 18 (1) Penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) terdiri dari: a. Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Lokal (AKL); b. Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD); c. Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Negara (AKAN); 10
(2) Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. dinas; dan b. lembaga swasta berbadan hukum. (3) Lembaga swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS), Bursa Kerja Khusus (BKK), Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) atau lembaga lain yang sejenis, yang diatur oleh peraturan perundang-undangan melaksanakan pelayanan penempatan tenaga kerja wajib izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang memperoleh ditunjuk. Pasal 19 (1) Pelaksanaan penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dilarang memungut biaya penempatan, baik langsung, sebagian atau tidak keseluruhan kepada tenaga kerja dan pengguna tenaga kerja. langsung maupun (2) Lembaga penempatan tenaga kerja swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, hanya dapat memungut biaya penempatan tenaga kerja dari pengguna tenaga kerja dan dari tenaga kerja golongan dan jabatan tertentu. (3) Tenaga kerja golongan dan jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atur sesuai peraturan perundang- undangan. Pasal 20 (1) Pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2). (2) Pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja (3) Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud (1) wajib memberikan perlindungan sejak dalam ayat rekrutmen sampai penempatan tenaga kerja. Pasal 21 (1) Penempatan tenaga kerja oleh pelaksana penempatan tenaga kerja dilakukan dengan memberikan pelayanan penempatan tenaga kerja. (2) Pelayanan penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terpadu dalam satu sistem penempatan tenaga kerja yang meliputi unsur-unsur: 11
a. pencari kerja; b. lowongan pekerjaan; c. d. mekanisme antar kerja; dan e. kelembagaan penempatan tenaga kerja. informasi pasar kerja; (3) Unsur-unsur sistem penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilaksanakan secara terpisah yang ditujukan untuk terwujudnya penempatan tenaga kerja. Pasal 22 (1) Setiap perusahaan wajib melaporkan lowongan kerja kepada Dinas. (2) Siapapun dilarang memungut biaya baik langsung maupun tidak langsung sebagian atau keseluruhan kepada calon tenaga kerja. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pelaporan lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. Pasal 23 (1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai kesempatan sama untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kondisi penyandang disabilitas dan tanpa diskriminasi kepada penyandang disabilitas. (2) Pemberi kerja dalam penempatan tenaga kerja panyandang disabilitas dapat: a. memberikan kesempatan untuk masa orientasi atau adaptasi di awal masa kerja untuk menentukan apa yang diperlukan, termasuk penyelenggaraan pelatihan atau magang. b. menyediakan fleksibel dengan menyesuaiakan kepada ragam disabilitas tanpa menurangi target tugas kerja. tempat bekerja yang c. menyediakan waktu istirahat. d. menyediakan jadwal kerja yang fleksibel dengan tetap memenuhi alokasi waktu kerja. e. memberikan asistensi dalam pelaksaan pekerjaan dengan penyendang memperhatikan disabilitas.dan kebutuhan khusus f. memberikan izin atau cuti khusus untuk pengobatan. (3) Perusahaan swasta wajib memperkerjakan paling sedikit 1% (satu persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Pasal 24 (1) Lembaga penempatan tenaga kerja disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), hanya dapat memungut 12
biaya penempatan tenaga kerja dari pengguna tenaga kerja dan dari tenaga kerja untuk golongan dan jabatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pemerintah Daerah dapat mengupayakan pendayagunaan tenaga kerja disabilitas melalui penempatan dan perluasan kesempatan kerja. Pasal 25 (1) Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Negara (AKAN) dapat menyediakan tempat penampungan tenaga kerja yang memperoleh Izin dari Bupati. (2) Tempat penampungan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi standar dan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB V PERLINDUNGAN TENAGA KERJA Bagian Kesatu Perlindungan Tenaga Kerja Pasal 26 (1) Setiap pekerja/buruh berhak mendapat perlindungan atas keselamatan kerja, kesehatan kerja dan higiene perusahaan, lingkungan kerja, kesusilaan, pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama (2) Setiap perusahaan wajib melaksanakan perlindungan tenaga kerja yang terdiri dari: a. norma keselamatan kerja; b. norma kerja; c. norma kesehatan kerja dan higiene perusahaan; d. norma kerja anak dan perempuan; dan e. norma jaminan sosial tenaga kerja. (3) Bentuk perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan. (4) Prosedur dan tata cara pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 27 (1) Pengusaha wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan terintegrasi dengan sistem dan kesehatan kerja yang manajemen perusahaan. (2) Ketentuan mengenai sistem manajemen penerapan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan. 13
Pasal 28 (1) Setiap pesawat, instalasi, mesin, peralatan, bahan, barang dan produk teknis lainnya, baik berdiri sendiri maupun dalam satu kesatuan yang mempunyai potensi kecelakaan, peledakan, kebakaran, keracunan, penyakit akibat kerja dan timbulnya bahaya lingkungan kerja harus memenuhi syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja, higiene perusahaan dan lingkungan kerja. (2) Penerapan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja, higiene perusahaan, lingkungan kerja berlaku untuk setiap tahap pekerjaan perancangan, pembuatan, pengujian, pemakaian atau penggunaan dan pembongkaran atau pemusnahan melalui pendekatan kesisteman dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Waktu Kerja, Pekerja Anak dan Pekerja Perempuan Pasal 29 (1) Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja: a. 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu untuk 6 (enam) hari kerja dan 1 (satu) hari istirahat mingguan dalam seminggu; b. 8 (delapan) jam sehari atau 40 (empat puluh) jam seminggu untuk 5 (lima) hari kerja dan 2 (dua) hari istirahat mingguan dalam seminggu; dan c. waktu kerja khusus pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu. (2) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus: a. ada persetujuan pekerja/buruh; b. paling banyak 3 (tiga) jam sehari dan 14 (empat belas) jam seminggu; c. wajib membayar upah kerja lembur; d. perusahaan wajib memberikan istirahat kepada pekerja/buruh; dan e. perusahaan wajib memberikan makan. (3) Pengusaha wajib memberikan istirahat kepada pekerja/buruh: a. istirahat antara, sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja 4 (empat) jam terus menerus; b. istirahat mingguan (1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (minggu) dan 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; c. istirahat pada hari libur resmi; d. istirahat/cuti tahunan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah bekerja 12 (dua belas) bulan terus menerus; 14
e. istirahat bagi pekerja/buruh perempuan yang melahirkan anak selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saat melahirkan dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter atau bidan; dan f. Istirahat 1,5 (satu setengah) bulan apabila pekerja/buruh mengalami keguguran kandungan sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan yang menangani. (4) Pelaksanaan waktu istirahat tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 30 (1) Pengusaha dilarang mempekerjakan anak. (2) Pengecualian pada ayat (1) tersebut di atas bagi: a. anak berumur 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik dan sosial; b. anak berumur paling sedikit 14 (empat belas) tahun dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang sah dan diberi petunjuk kerja yang jelas, bimbingan, pengawasan dan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja; dan c. anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya dengan syarat di bawah pengawasan langsung orang tua/wali, waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari serta kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial dan waktu sekolah. (3) Pengusaha yang mempekerjakan anak harus memenuhi persyaratan: a. ada izin tertulis dari orang tua/wali; b. ada perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua/wali; c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam sehari; d. dilakukan siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah; e. keselamatan dan kesehatan kerja; f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 31 (1) Pengusaha dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk. (2) Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 15
a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya; b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian; c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan/atau d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak. Pasal 32 (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan penanggulangan anak bekerja di luar hubungan kerja. upaya (2) Upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 33 (1) Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan diri maupun kandungannya bila bekerja antara pukul 23.00 WIB. sampai dengan pukul 07.00 WIB. (2) Pengusaha yang mempekerjakan perempuan antara pukul 23.00 WIB sampai dengan pukul 07.00 WIB wajib: a. memberikan makanan dan minuman bergizi, sekurang- kurangnya memenuhi 1.400 (seribu empat ratus) kalori dan diberikan pada waktu istirahat antara jam kerja; b. menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja; dan c. menyediakan antar jemput bagi pekerja perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB. (3) Pemberian makanan dan minuman bergizi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak dapat diganti dengan uang. (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Bagian Ketiga Pengupahan Pasal 34 Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 16
Pasal 35 (1) Pengusaha wajib membayar upah paling sedikit sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten. (2) Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar Upah Minimum Kabupaten dapat mengajukan permohonan penangguhan kepada Gubernur. (3) Prosedur dan tata cara permohonan penangguhan Upah Minimum Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 36 (1) Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah. (2) Penyusunan struktur dan skala upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui analisa jabatan, uraian jabatan, evaluasi jabatan, dan masa kerja. (3) Pengaturan pengupahan yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama tidak boleh lebih rendah dari Upah Minimum Kabupaten. Bagian Keempat Jaminan Sosial Pasal 37 (1) Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. (2) Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Pasal 38 (1) Jaminan sosial dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 meliputi waktu tertentu dan waktu tidak tertentu. (2) Jaminan sosial dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. untuk waktu tertentu terdiri dari jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian; dan b. untuk waktu tidak tertentu terdiri dari jaminan kecelakaan jaminan kerja, pemeliharaan kesehatan dan Jaminan Pensiun. jaminan kematian, jaminan hari tua, (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan. 17
BAB VI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Bagian Kesatu Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 39 (1) Perselisihan hubungan industrial diupayakan penyelesaian serikat terlebih pekerja/serikat pengusaha/gabungan pengusaha melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat. dahulu oleh buruh pekerja/buruh dengan atau (2) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercapai kata sepakat dalam penyelesaian maka dibuat perjanjian bersama yang ditandatangani pada pihak. (3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kata sepakat maka salah satu pihak atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada Dinas dengan melampirkan bukti telah diadakan perundingan bipartit untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (4) Dalam pelaksanaan upaya penyelesaian peselisihan di Dinas dilaksanakan oleh mediator yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (5) Prosedur dan tata cara mediasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 40 Pemutusan hubungan kerja meliputi pemutusan hubungan kerja yang terjadi di badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, maupun usaha- usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pasal 41 (1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan Pemerintah Daerah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. (2) Apabila pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. (3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan persetujuan, maka salah satu atau kedua belah pihak mengajukan permohonan penyelesaian ke Dinas dengan melampirkan bukti telah diadakan perundingan bipartit untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 18
(4) Dalam hal mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Pasal 42 (1) Kewajiban bagi pengusaha untuk melaporkan pemutusan hubungan kepada Dinas yang membidangi ketenagakerjaan. (2) Prosedur dan tata cara Pemutusan Hubungan Kerja, pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 43 (1) Setiap perusahaan wajib mengikutsertakan pekerjanya dalam program jaminan sosial. (2) Dalam hal perusahaan tidak mengikutsertakan pekerjanya (1) dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat administrasi berupa: a. peringatan tertulis. b. pembekuan perijinan yang diterbitkan Pemerintah Daerah; dan / atau c. pencabutan ijin. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati (4) Dalam hal perusahaan setelah diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengikut sertakan pekerjaan dalam program jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Peraturan Daerah ini. Bagian Ketiga Mogok Kerja Pasal 44 (1) Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan. (2) Pelaksanaan mogok kerja bagi pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan yang melayani kepentingan umum dan/atau kegiatannya membahayakan perusahaan keselamatan jiwa manusia diatur sedemikian rupa sehingga tidak dan/atau kepentingan membahayakan keselamatan orang lain. yang jenis mengganggu umum (3) Paling sedikit dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja serikat pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha, Dinas, dan Kepolisian. dilaksanakan, pekerja/buruh dan/atau (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat: a. hari, tanggal dan jam dimulai dan diakhiri mogok kerja; 19
b. tempat mogok kerja; c. alasan dan sebab-sebab mengapa harus melakukan mogok kerja; dan d. tanda tangan ketua dan sekretaris dan/atau masing- masing ketua dan sekretaris serikat pekerja/serikat buruh sebagai penanggung jawab mogok kerja. (5) Dalam hal mogok kerja dilakukan tidak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka untuk menyelamatkan alat produksi dan aset perusahaan, pengusaha dapat mengambil tindakan sementara dengan cara: a. melarang para pekerja/buruh yang mogok kerja berada di lokasi kegiatan proses produksi; atau b. apabila dianggap perlu melarang pekerja/buruh yang mogok kerja berada di lokasi perusahaan. Bagian Keempat Penutupan Perusahaan Pasal 45 (1) Penutupan perusahaan merupakan hak dasar pengusaha untuk menolak pekerja/buruh sebagian atau seluruhnya untuk menjalankan pekerjaan sebagai akibat gagalnya perundingan. (2) Pengusaha penutupan perusahaan sebagai tindakan balasan sehubungan adanya tuntutan normatif dari pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh. tidak dibenarkan melakukan (3) Tindakan penutupan perusahaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 46 (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 22 ayat (1), Pasal 26 ayat (1) dan (2), Pasal 42 ayat (1), dan Pasal 44 ayat (3) dan (4) dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. teguran; b. peringatan tertulis; c. pembatasan kegiatan usaha; d. pembekuan kegiatan usaha; e. pembatalan pendaftaran; f. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; g. pencabutan izin. (3) Ketentuan mengenai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. sanksi administratif 20
BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 47 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di lingkup peraturan daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di lingkup peraturan daerah ini; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di lingkup peraturan daerah ini; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di lingkup peraturan daerah ini; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di lingkup peraturan daerah ini; g. menyuruh seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; berhenti dan/atau melarang h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di lingkup peraturan daerah ini; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di lingkup peraturan daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. l. Penyidik (1) memberitahukan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. sebagaimana dimaksud ayat pada dimulainya penyidikan 21
BAB IX KETENTUAN PIDANA Pasal 48 (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 29 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. Pasal 49 Terhadap perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana selain sebagaimana tersebut dalam Pasal 48 ayat (1), diancam pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 50 Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. Pasal 51 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen. Salinan sesuai dengan aslinnya Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sragen Ditetapkan di Sragen Pada tanggal 28 Desember 2017 BUPATI SRAGEN, TTD dan CAP Muh Yulianto. S.H., M.S.i Pembina NIP. 19670725 199503 1002 KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI Diundangkan di Sragen pada tanggal 28 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN, TTD dan CAP TATAG PRABAWANTO B. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2017 NOMOR 14 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN, PROVINSI JAWA TENGAH : (14/2017) 22
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGANTENAGA KERJA I. UMUM Pekerjaan mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupanmanusia sehingga setiap orang membutuhkan pekerjaan. Pekerjaan dapatdimaknai untuk juga memenuhikebutuhan hidup bagi dirinya dan keluarganya. Dapat dimaknai sebagaisarana untuk mengaktualisasikan diri sehingga seseorang merasa hidupnyamenjadi lebih berharga baik bagi dirinya, keluarganya maupunlingkungannya. Oleh karena itu hak atas pekerjaan merupakan hak azasiyang melekat pada diri seseorang yang wajib dijunjung tinggi dandihormati. sebagai sumber penghasilan seseorang Makna dan arti pentingnya pekerjaan bagi setiap orang tercermin dalamUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27ayat (2) menyatakan bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak ataspekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun padakenyataannya, dalam negerimenyebabkan banyaknya warga negara Indonesia/TKI mencari pekerjaanke luar negeri. Oleh karena itu diperlukan perlindungan bagi tenaga kerja baik yang bekerja di dalam negeri maupun yang bekerja di luar negeri. Adapun dibentuknya perturan daerah tentang perlindungan tenaga kerja di Kabupaten Sragen merupakan sarana penting secara legalistik dan yuridis normatif sebagai dasar dalam pelaksanaan perlindungan tenaga kerja di kabupaten Sragen baik yang bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri. keterbatasan akan lowongan kerja di II.PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. 23
Pasal 9 Cukup jelas.
Pasal 10 Cukup jelas.
Pasal 11 Cukup jelas.
Pasal 12 Cukup jelas.
Pasal 13 Cukup jelas.
Pasal 14 Cukup jelas.
Pasal 15 Cukup jelas.
Pasal 16 Cukup jelas.
Pasal 17 Cukup jelas.
Pasal 18 Cukup jelas.
Pasal 19 Cukup jelas.
Pasal 20 Cukup jelas.
Pasal 21 Cukup jelas.
Pasal 22 Cukup jelas.
Pasal 23 Cukup jelas.
Pasal 24 Cukup jelas.
Pasal 25 Cukup jelas.
Pasal 26 Cukup jelas.
Pasal 27 Cukup jelas.
Pasal 28 Cukup jelas.
Pasal 29 Cukup jelas.
Pasal 30 Cukup jelas.
Pasal 31 Cukup jelas.
Pasal 32 Cukup jelas.
Pasal 33 Cukup jelas.
Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Cukup jelas Pasal 46 Cukup jelas Pasal 47 Cukup jelas Pasal 48 Cukup jelas Pasal 49 Cukup jelas Pasal 50 Cukup jelas Pasal 51 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 10 25