SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Diunduh dari laman : PUTUSAN Nomor 234/DKPP-PKE-VII/2018 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 249/I- P/L-DKPP/2018 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 234/DKPP-PKE-VII/2018, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh: I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU [1.1] PENGADU Nama Pekerjaan/Lembaga Alamat : Gito Agung Bramasta : Swasta : Dusun V Rantau Kadam Rt/Rw. 000/000 Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara. Selanjutnya disebut Terhadap: [1.2] TERADU Nama Pekerjaan/Lembaga Alamat : Muhammad Ali Asek : Anggota Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara : Jl. Bingin Teluk Rt. 01 Kelurahan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara. Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------------------- Teradu; [1.4] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Teradu; Memeriksa dan mendengar keterangan Para Saksi; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti- bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu. II. DUDUK PERKARA ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Menimbang Pengadu mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) atas dugaan pelanggaran Kode Etik Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id
SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Diunduh dari laman : yang dilakukan oleh Teradu selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Rawa Musi Utara yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan Pengumuman Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0612/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VIII/2018 tentang Pengumuman Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Terpilih Masa Jabatan 2018-2023 di 16 (Enam Belas) Provinsi tercantum nama Muhammad Ali Asek, S.Pd.I yang terpilih menjadi Anggota Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan. Bahwa Berdasarkan informasi yang didapatkan, Teradu terindikasi pernah menjadi Anggota dan atau Pengurus Pimpinan Majelis Pakar Cabang Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara Masa Bakti 2014-2019 yang didasarkan pada Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Selatan Nomor : 043/KPTS/G/DPW/IX/2014 tertanggal 27 September 2014 tentang Susunan dan Personalia Pengurus Harian Cabang, Pimpinan Majelis Pertimbangan Cabang dan Pimpinan Majelis Pakar Cabang Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara Masa Bakti 2014-2019 yang ditandatangi oleh Drs. H. Ibnu Hajar Dewantara, M.Si selaka Ketua dan Agus Sutikno, SE, MM, MBA Selaku Sekretaris. Di dalam Surat Keputusan tersebut, Teradu menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Pakar Cabang Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara Masa Bakti 2014-2019. Hal ini bertentangan dengan amanat Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 117 Ayat (1) Huruf (i), Tentang Syarat untuk Menjadi Calon Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa, serta Pengawas TPS harus mengundurkan diri dari Keanggotaan Partai Politik Sekurang-kurangnya 5 (Lima) Tahun pada saat Mendaftar serta Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Pasal 28 Ayat (3) huruf (e) point (4) dan Ayat (2) Huruf (d) Point (3) yang menyatakan bahwa Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota tidak pernah menjadi anggota partai politik paling lama 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon, serta tertuang juga dalam Pengumuman Tim Seleksi Nomor : 001/TIMSEL/SS-KK/VI/2018 Tentang Pendaftaran Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Masa Bakti 2018/2019 tertanggal 21 Juni 2018 tercantum ketentuan pendaftaran pada Poin (1) Huruf (i) menyatakan Mengundurkan Diri Dari Keanggotaan Partai Politik Sekurang-kurangnya 5 (Lima) Tahun Pada Saat Mendaftar Sebagai Calon, Pada Poin (2) huruf (g) menyatakan bahwa pendaftar mengajukan surat lamaran dengan melampirkan surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik. Berdasarkan indikasi tersebut, Teradu diindikasikan tidak layak lagi menjadi Anggota Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dikarenakan tidak memenuhi syarat sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilu dan Teradu juga terindikasi melakukan perbuatan tidak jujur dalam menyampaikan persyaratan sebgaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang; 2. Bahwa pada saat mendaftar sebagai Calon Anggota Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara, Teradu belum memenuhi syarat sebagaimana diamanatkan dalam terlibat dalam aturan perundang-undangan tidak Keanggotaan/Pengurus Partai Politik Sekurang-kurangnya 5 (Lima) Tahun. Walaupun Teradu dimungkin telah mengundurkan diri dan atau berhenti bahkan jikalau partai tersebut membubarkan diri. Pemenuhan batas waktu 5 (Lima) Tahun tersebut terlihat pada Surat Keputusan Nomor : 043/KPTS/G/DPW/IX/2014 yang tertanggal 27 September 2014, maka habis masa waktunya adalah 27 September 2019. Sedangkan proses pendaftaran atau seleksi anggota Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara pada 28 Juni sampai dengan 4 Juli 2018. Sehingga hal ini Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id tersebut diatas yakni
SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Diunduh dari laman : memenuhi syarat pemberhentian tetap teradu sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara; 3. Bahwa berdasarkan keterangan dari Muhammad Tahir Selaku Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Selatan sekaligus Koordinator Wilayah Kabupaten Musi Rawas, Kota Lubuklinggau dan Musi Rawas Utara pada tahun 2014, dimana Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Nomor: 043/KPTS/G/DPW/IX/2014 ialah benar berdasarkan Hasil Musyawarah Cabang I Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara dan telah berjalan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan (PPP) serta mengingat bahwa PPP bukanlah Partai baru di Indonesia, maka Kepengurusan PPP baik tingkat Pusat sampai dengan kecamatan dibentuk dengan seksama. Sehingga nama-nama yang dicantumkan dalam Surat Keputusan Kepengurusan/Keanggotaan PPP merupakan kader Partai PPP, dengan kata lain setiap orang yang menjadi pengurus PPP atas keinginannya sendiri. Atas penyataan tersebut, tersirat bahwa Partai Persatuan Pembangunan merupakan Partai lama berdiri di Indonesia yang telah memiliki banyak kader disemua tingkatan kepengurusan Partai dan sangat mustahil jika Partai Persatuan Pembangunan melakukan tindakan pencatutan nama dalam membentuk kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Musi Rawas Utara Masa Bakti 2014-2019; Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan 4. Bahwa dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Peyelenggara Pemilihan Umum Pasal (2) menerangkan bahwa setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai Penyelenggara Pemilu dengan berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu, Sumpah/Janji Jabatan, Pasal (6) ayat (1) untuk menjaga integritas dan profesionalitas, penyelenggara Pemilu wajib menerapkan Prinsip Penyelenggara Pemilu. Perbuatan Teradu melakukan pelanggaran kode etik karena tindakan dan perbuatan Teradu tidak berlandaskan sebagaimana yang diatur pada Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 Pasal (5) huruf (c), (d) dan (e). Serta Pasal (8) huruf (a). Bahwa perbuatan Teradu tidak menerapkan prinsip penyelanggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 Pasal (3) Huruf (a), (b), dan (h) yakni Mandiri, dan Jujur. Pasal 134 Ayat (2) Sumpah/Janji Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa, serta Pengawas TPS. : Fotocopy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nomor: Persatuan Pembangunan 043/KPTS/G/DPW/IX/2014 tentang Susunan dan Personalia Pengurus Harian Cabang, Pimpinan Majelis Pertimbangan Cabang dan Pimpinan Majelis Pakar Cabang Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara Masa Bakti 2014-2019 tertanggal 27 September 2014; Sumatera Selatan 4. Bahwa dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Peyelenggara Pemilihan Umum Pasal (2) menerangkan bahwa setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai Penyelenggara Pemilu dengan berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu, Sumpah/Janji Jabatan, Pasal (6) ayat (1) untuk menjaga integritas dan profesionalitas, penyelenggara Pemilu wajib menerapkan Prinsip Penyelenggara Pemilu. Perbuatan Teradu melakukan pelanggaran kode etik karena tindakan dan perbuatan Teradu tidak berlandaskan sebagaimana yang diatur pada Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 Pasal (5) huruf (c), (d) dan (e). Serta Pasal (8) huruf (a). Bahwa perbuatan Teradu tidak menerapkan prinsip penyelanggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 Pasal (3) Huruf (a), (b), dan (h) yakni Mandiri, dan Jujur. Pasal 134 Ayat (2) Sumpah/Janji Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa, serta Pengawas TPS. : Fotocopy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nomor: Persatuan Pembangunan 043/KPTS/G/DPW/IX/2014 tentang Susunan dan Personalia Pengurus Harian Cabang, Pimpinan Majelis Pertimbangan Cabang dan Pimpinan Majelis Pakar Cabang Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara Masa Bakti 2014-2019 tertanggal 27 September 2014; Sumatera Selatan [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan bukti- bukti sebagai berikut: Bukti P-1 : Pengumuman Nomor: 0612/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentang Nama-Nama Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Terpilih Masa Jabatan 2018-2023 di 16 Provinsi; Sekretaris Jenderal Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id
SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Diunduh dari laman : Bukti P-3 : Fotocopy Pengumuman Tim Seleksi Nomor: 001/TIMSEL/SS- KK/VI/2018 Tentang Pendaftaran Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Masa Bakti 2018/2019 tertanggal 21 Juni 2018; Bukti P-4 Bukti P-5 : Keterangan Saksi M. Tahir, Wakil Ketua DPW PPP Sumatera Selatan Sekaligus Koordinator Wilayah Kabupaten Musi Rawas, Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Musi Rawas Utara pada Tahun 2014; : Foto-foto kegiatan saat Ketua Umum DPP PPP menyerahkan secara simbolik satu set komputer kepada masing-masing DPC PPP se Sumsel sebagai bentuk apresiasi karena telah terselenggaranya Musancab PPP di Sumsel; Bukti P-6 : Berita media online judul Pencatutan Nama M. Ali Asek Tanpa Konfirmasi. DPC PPP Muratara Memohon Maaf; Bukti P-7 Bukti P-8 : Screenshoot facebook M. Ali Asek Rawas; : Surat keputusan Nomor: 002/SK/G/DPW/VIII/2016 tentang Koordinator Cabang dan Pembagian Wilayah Tugas Pengurus Harian Wilayah DPW Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Selatan Masa Bakti 2016-2021; Bukti P-9 : SK Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Selatan Nomor: 043/KPTS/G/DPW/IX/2014; Bukti P-10 Bukti P-11 : Media online : Screenshoot Facebook Muhammad Ali Asek tertulis "Kenangan Bersama Tim". Keterangan Saksi Muhammad Tahir Saksi mengenal Teradu sebagai kader Partai PPP, karena sering ke kantor sekretariatan. Saksi meng-SK-an hasil Musyawarah Cabang I PPP Kabupaten Musi Rawas Utara dimana di SK Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Selatan Nomor: 043/KPTS/G/DPW/IX/2014 ada nama Muhammad Ali Asek S.Pdi sebagai Wakil Ketua Pakar Mejelis DPC PPP Kabupaten Musi Rawas Utara. Kesimpulan: 1. Bahwa berdasarkan keterangan Teradu, nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 043/KPTS/G/DPW/IX/2014 bukanlah nama Teradu karena terdapat perbedaan dobel "M" dalam frase "Muhammad". Namun pada keterangan lainya yang disampaikan oleh Teradu sendiri bahwa Teradu mengakui bahwa nama tersebut adalah nama Teradu hal ini didasarkan keterangan klarifikasiDewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Musirawas Utara yang disampaikan Teradu saat persidangan, bahwanama TERADUyang tercantum dalam Pengurus DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara Masa Bhakti 2014-2019 telah dicatut; 2. Bahwa berdasarkan Pengumuman Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0612/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VIII/2018 tentang Pengumuman Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Terpilih Masa Jabatan 2018-2023 di 16 (Enam Belas) Provinsi tertanggal 13 Agustus 2018 kemudian dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor: terdapat nama yang sama persis dengan nama Teradu yang tercantum dalam Surat Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id
SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Diunduh dari laman : Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 043/KPTS/G/DPW/IX/2014 yaitu Muhammad Ali Asek, S.Pd.I; 3. Bahwa keterangan TERADU tidak mengetahui bahwa nama Teradu tercantum dalam Surat KeputusanNomor: 043/KPTS/G/DPW/IX/2014 sebagai Wakil Ketua Majelis Pakar Cabang Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara Masa Bakti 2014-2019 adalah keterangan yang mengada-ada, karena berdasarkan keterangan Teradu sendiri menyatakan bahwa Muhamad Hadi sebagai ketua DPC PPP Kabupaten Musi Rawas Utara sekarang (Sekretaris DPC PPP Musirawas utara saat itu) adalah kerabat satu desa, sehingga sangat tidak mungkin jika selama empat tahun lebih tidak terjadi komunikasi terkait tercantumnya nama Teradu dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 043/KPTS/G/DPW/IX/2014. Kekerabatan dalam satu desa di Musirawas utara biasanya memiliki pertalian hubungan keluarga; 4. Bahwa Teradu memberikan keterangan tidak pernah terlibat dalam kegiatan Partai Persatuan Pembangunan adalah keterangan yang tidak benar dan keterangan Bohong. Karena berdasarkan barang bukti berupa foto Teradu yang disampaikan oleh pengadu saat persidangan di Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilu telah membuktikan bahwa Teradu hadir dalam acara Partai Persatuan Pembangunan dengan mengenakan jas Partai. 5. Bahwa Teradu menyatakan foto yang memuat gambar Teradu dalam acara Partai Persatuan Pembangunan adalah editan, atau rekayasa dan didalam video persidangan Teradu mengakui foto tersebut adalah benar foto Teradu yang bagian kepalanya saja, hal ini dapat dilihat pada video persidangan menit ke (26.05). Kemudian Teradu tidak mengakui lagi bahwa foto tersebut adalah foto Teradu. Hal ini menyatakan adanya kebohongan yang disampaikan oleh Teradu lagi-lagi keterangan Teradu adalah keterangan yang mengada-ada, karena fhoto yang disampaikan oleh Pengadu dalam persidangan adalah Fhoto yang pengadu ambil dari beberapa akun Media Sosial milik Partai Persatuan Pembangunan dan akun pribadi diantaranya : 1) Akun Facebook DPW PPP Sumsel dengan nama petigaku sumsel. 2) Akun Facebook milik DPC PPP Kabupaten Musirawas Utara dengan nama DPC Petiga Muratara. 3) Akun Facebook Pribadi Milik Ketua DPC PPP Musi Rawas Utara dengan nama Muhamad Hadi 4) Akun Instragram DPP PPP, dengan nama DPP.PPP. 5) Akun Instagram DPC PPP Musi Rawas Utara, dengan nama dpcpppmuratara. 6) Page resmi DPP Partai Persatuan Pembangunan Beberapa akun ini memuat photo yang sama persis dengan fhoto yang disampaikan oleh Pengadu saat persidangan; 6. Bahwa pencatutan nama serta ketidaktahuan Teradu terhadap Surat Keputusan DPW yang mencantumkan nama Teradu sebagai Wakil Ketua Majelis Pakar Cabang Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara Masa Bakti 2014-2019 lagi lagi adalah keterangan Bohong, dalam persidangan Saksi yang dihadirkan oleh pengadu, Bapak Muhammad Tahir yang pada saat itu menjabat Koordinator Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Musirawas, Lubuklinggau dan Musirawas Utara memberikan keterangan bahwa Surat 043/KPTS/G/DPW/IX/2014 Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id PPP Sumater Selatan Nomor:
SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Diunduh dari laman : Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 043/KPTS/G/DPW/IX/2014 ialah benar berdasarkan Hasil Musyawarah Cabang I Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara dan telah berjalan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan (PPP) serta mengingat bahwa PPP bukanlah Partai baru di Indonesia, maka Kepengurusan PPP baik tingkat Pusat sampai dengan kecamatan dibentuk dengan seksama. Sehingga nama-nama yang dicantumkan dalam Surat Keputusan Kepengurusan/Keanggotaan PPP merupakan kader Partai PPP, dengan kata lain setiap orang yang menjadi pengurus PPP atas keinginannya sendiri. Disamping itu sebagai saksi Bapak Muhammad Tahir juga mengenal Teradu dan menyatakan bahwa Teradu sering berkunjung di kantor DPC PPP Kabupaten Musirawas; 7. Bahwa klarifikasi terhadap yang dibuat oleh DPC PPP Musirawas Utara atars Surat Keputusan DPW PPP Sumatera Selatan Nomor: 043/KPTS/G/DPW/IX/2014tidak relevan karena dilakukan hanya secara tertulis tidak hadir langsung dalam persidangan.Seharusnya klarifikasi dilakukan oleh DPW PPP Sumatera selatan dengan secara tertulis dan hadir langsung dipersidangan serta menghadirkan juga Drs. H. Ibnu Hajar Dewantara, M.Si selaku Ketua dan Agus Sutikno, SE, MM, MBA Selaku Sekretaris saat surat keputusan tersebut dibuat; 8. Bahwa Ketua majelis hakim Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu meminta Teradu menyerahkan surat klarifikasi tertulis dari DPW PPP Sumatera Selatan yang isinya sama persis dengan klarifikasi yang dibuat oleh DPC PPP Musirawas Utara, sebagai pengadu kami merasa keberatan, karena disamping memberikan klarifikasi tertulis seharusnya DPW PPP Sumatera Selatan dihadirkan langsung dalam persidangan guna mengkonfirmasi keterangan klarifikasi tertulis.Dan sebagai pengadu kami berharap majelis dapat mengabaikan klarifikasi tertulis dari DPW PPP Sumatera Selatan terhadapSurat Keputusan tersebut dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan (jika klarifikasi yang diminta ada); 9. Bahwa Teradu terbukti terlibat dalam kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik sehingga Tidak Lagi Memenuhi Syarat serta tidak layak untuk menjadi Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara karena telah melakukan Pelanggaran Terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun2017 Pasal 117 Ayat (1) Huruf (i), Tentang Syarat untuk Menjadi Calon Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa, serta Pengawas TPS harus mengundurkan diri dari Keanggotaan Partai Politik Sekurang-kurangnya 5 (Lima) Tahun pada saat Mendaftar sebagai Calon; 10. Bahwa Teradu Tidak Lagi Memenuhi Syarat Sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara karena telah melakukan Pelanggaran Terhadap Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Pasal 28 Ayat (3) huruf (e) point (4) dan Ayat (2) Huruf (d) Point (3) yang menyatakan bahwa Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota tidak pernah menjadi anggota partai politik paling lama 5 (lima) tahun pada saat mendaftar; 11. Bahwa Teradu terbukti melakukan tindakan yang tidak jujur yang bertentangan dengan Kode Etik sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Peyelenggara Pemilihan Umum Pasal (2), Pasal (6) ayat (1), Pasal (5) huruf (c), (d) dan (e). Serta Pasal (8) huruf (a). Bahwa perbuatan Teradu tidak menerapkan prinsip penyelanggara Pemilu sebagaimana Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id
SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Diunduh dari laman : dimaksud dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 Pasal (3) Huruf (a), (b), dan (h) yakni Mandiri, dan Jujur; 12. Bahwa Teradu telah melanggar Sumpah/Janji Jabatan Sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara sebagaimana diatur dalam Pasal 134 Ayat (2) Sumpah/Janji Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa, serta Pengawas TPS. 13. Bahwa berdasarkan Pengaduan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Teradu telah melanggar ketentuan: Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 117 Ayat (1) Huruf (i), Teradu tidak menerapkan prinsip penyelanggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 Pasal (3) Huruf (a), (b), dan (h) yakni Mandiri, dan Jujur serta tindakan Teradu bertentangan dengan Kode Etik sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Peyelenggara Pemilihan Umum Pasal (2), Pasal (6) ayat (1), Pasal (5) huruf (c), (d) dan (e). Serta Pasal (8) huruf (a). Bahwa berlandaskan asas keadilan sudah sepatutnya Teradu dimintai pertanggung jawabannya dengan diberhentikan tetap Sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara. 14. Bahwa dalam hal pencatutan nama Teradu pada kepengurusan partai, dengan ini Pengadu menyimpulkan bahwa saksi atas nama Muhammad Hadi tidak mungkin melakukan pencatutan terhadap nama Teradu ditinjau dari riwayat pendidikan terakhir saksi dan pekerjaan saksi adalah selaku (Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara) sangatlah mustahil melakukan pencatutan karena hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum begitupun dengan Teradu, ditinjau dari riwayat pendidikan terakhir Teradu tidak mungkin melakukan upaya melawan hukum terhadap pencatutan nama tersebut; 15. Bahwa terkait keterangan yang diberikan atas nama Agus Sutikno (Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan sekarang) menyatakan pembentukan pengurus harus melalui Musyawarah Cabang hanya Ketua Pengurus Harian, Sekretaris, Bendahara dan Pimpinan Majelis. Kemudian untuk Wakil Ketua Pengurus Harian, Wakil Sekretaris, Wakil Bendahara, Wakil Pimpinan Majelis tidak melalui Musyawarah Cabang adalah keterangan yang sangat bertentangan dengan AD/ART Partai Persatuan Pembangunan Pasal 31 ayat (4) yang berbunyi "ketua dan para wakil ketua, sekretaris dan para wakil sekretaris yang merupakan pimpinan majelis pakar dewan pimpinan cabang dipilih dan ditetapkan oleh musyawarah cabang" artinya penetapan Muhammad Ali Asek, S.Pd.I (Teradu) sebagai Wakil Ketua Pimpinan Majelis Pakar Cabang Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembanguan Kabupaten Musi Rawas Utara masa bakti 2014- 2019 sudah melalui mekanisme yang benar sesuai AD/ART Partai. Dari permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam kasus pencatutan nama saudara Teradu tidak dimungkinkan terjadi karena sudah melalui mekanisme/aturan partai; 16. Bahwa keterangan Teradu terkait postingan bahwa Teradu membenarkan telah memposting dilaman facebook Teradu pada tanggal 1 April 2014 perihal ajakan/kampanye yang dilakukan Teradu untuk memilih Muhamad Hadi (Saksi) pada Pemilihan Umum tahun 2014 yang dilaksanakan pada tanggal 9 April tahun 2014 dan diatasnya ditulis "Pilih P3 no.8 Muhamad Hadi". Pada tanggal 1 April 2016, Teradu kembali membagikan postingan tersebut dengan menambahkan caption diatasnya "Kenangan Tim". Postingan tersebut berupa contoh Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id
SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Diunduh dari laman : Rawas. Hal ini sangat menguatkan bahwasanya Teradu telah terbukti terlibat dalam Partai PPP sejak tahun 2014 sebagai Tim Pemenangan PPP untuk saudara saksi Muhamad Hadi agar dapat terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas periode 2014-2019; 17. Bahwa Pengadu menyatakan keberatan atas keterangan Teradu dengan saksi Teradu karena keterangan yang diberikan adalah keterangan mengada-ada dan diduga adanya konspirasi antara Teradu dengan PPP. Sehingga mengancam pelaksanaan pemilu 2019 di lembaga Bawaslu; 18. Bahwa berdasarkan asas keadilan pertanggungjawaban dengan diberhentikan Kabupaten Musi Rawas Utara. sudah sepatutnya Teradu dimintai tetap sebagai anggota Bawaslu [2.3] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Menerima dan Mengabulkan aduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu dari jabatannya sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara; 3. Meminta Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, untuk menindaklanjuti Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini, sesuai ketentuan peraturan perundnag-undangan PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.4] Menimbang bahwa Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa sejak tahun 2009 Teradu telah menjadi Penyelenggara Pemilu yakni sebagai Anggota KPPS di desa tempat Teradu tinggal; 2. Bahwa pada Pilkada di Musi Rawas Utara Tahun 2015, Teradu telah menjadi Kelompok Penyelenggara pemungutan Suara (KPPS) TPS II Desa Sungai Baung Kabupaten Musi Rawas Utara, dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai KPPS; 3. Bahwa saat pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan tahun 2018, Teradu kembali menjadi Anggota Panwas Kabupaten Musi Rawas Utara dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai anggota Panwaslu Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2018; 4. Bahwa dalam pembentukan Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara, Teradu kembali terpilih sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara; 5. Bahwa salah satu syarat untuk menjadi Penyelenggara Pemilu adalah tidak terlibat sebagai anggota dan pengurus Partai Politk, dan sebagaibagian dari pembuktian syarat tersebut, dalam setiap proses seleksi tersebut di atas, panitia seleksi membuka ruang kepada masyarakat umum untuk memberikan masukan dan aduan terhadap para peserta seleksi. Pada setiap proses tersebut tidak ada aduan masyarakat yang menyatakan Teradu adalah pengurus partai politik; 6. Bahwa sebelum menjadi penyelenggara pemilu, Teradu mengabdi sebagai tenaga pengajar di SMK Negeri Rawas Ulu, dan selama mengabdi di sekolah tersebut, kepala sekolah mengetahui bahwa Teradu tidak terllibat di Partai Politik. Untuk memperkuat dalil tersebut, Kepala Sekolah SMK Negeri Rawas Ulu telah mengeluarkan surat pernyataan bahwa Teradu tidak pernah terlibat partai politik; 7. Bahwa terkait dengan dugaan Teradu terlibat partai politik Teradu melayangkan surat kepada DPC PPP kabupaten Musi Rawas Utara; Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id
SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Diunduh dari laman : 8. Bahwa terkait dengan surat Teradu tersebut, partai politik memberikan jawaban; 9. Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, KPU wajib melakukan verifikasi faktual terhadap pengurus Partai Politik. Dalam SK yang diserahkan ke KPU nama Teradu tidak tercantum sebagai pengurus dan Teradu tidak pernah diklarifikasi mengenai adanya nama Teradu sebagai pengurus DPC PPP Musi Rawas Utara; 10. Bahwa dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Partai Politik wajib mendaftarkan seluruh anggotanya dalam aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Dalam aplikasi tersebut nama Teradu juga tidak pernah tercantum. jawabannya, maka Para Teradu 10. Bahwa dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Partai Politik wajib mendaftarkan seluruh anggotanya dalam aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Dalam aplikasi tersebut nama Teradu juga tidak pernah tercantum. jawabannya, maka Para Teradu Bukti T-1 : Piagam penghargaan KPU RI sebagai Ketua KPPS TPS 4 Desa Sungai Baung; Bukti T-2 : SK Pengangkatan sebagai anggota KPPS TPS 2 Desa Sungai Baung Tahun 2015; Bukti T-3 : SK Pengangkatan sebagai Panwaslu Kabupaten Muratara tahun 2017; Bukti T-4 : Pengumuman Sekretaris Jenderal Bawasu RI Nomor: tanggal 13 Agustus 0612/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VIII/2018 2018; Bukti T-5 : Surat pernyataan Kepala Sekolah mengenai Ketidakterlibatan Muhamad Ali Asek sebagai pengurus parpol; Bukti T-6 : Surat permohonan Klarifikasi; Bukti T-7 : Surat klarifikasi dan permohonan maaf partai politik; Bukti T-8 : Fotokopi SK Kepengurusan DPC PPP Kabupaten Muratara; Bukti T-9 : Surat keterangan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Printout Screenshoot Sipol DPC PPP Kabupaten Muratara; Bukti T-10 : Media online Bukti T-11 : Surat DPW PPP Sumatera Selatan Nomor: 334/Eks/DPW/X/2018 Perihal Klarifikasi; Bukti T-12 : Foto-foto Ketua Umum DPP PPP menyerahkan satu set komputer kepada masing-masing DPC PPP se Sumsel. Keterangan Saksi M. Hadi Saksi adalah Ketua DPC PPP Kabupaten Musi Rawas Utara. Terkait nama Teradu ada dalam SK Nomor : 043/KPTS/G/DPW/IX/2014 tentang Susunan dan Personalia Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id
SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Diunduh dari laman : Pengurus Harian Cabang, Pimpinan Majelis Pertimbangan Cabang dan Pimpinan Majelis Pakar Cabang Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara Masa Bakti 2014-2019 tertanggal 27 September 2014. Saksi pada saat itu mencatut nama Teradu, karena pada saat itu diminta oleh DPW untuk segera mengirimkan SK. Pencatutan tersebut tanpa konfirmasi terlebih dahulu. Kemudian SK tersebut dibatalkan karena Menkumham mengesahkan PPP kubu Rohamurruzy (Romi). Karena sudah dibatalkan, saksi tidak menginformasikan apapun ke Teradu. Saksi sudah meminta maaf secara terbuka melalui media online Agus Sutikno Saksi dalalam SK Nomor : 043/KPTS/G/DPW/IX/2014 adalah Sekretaris, dan saat ini menjabat sebagai Ketua DPW PPP Provinsi Sumatera Selatan. Saksi menjelaskan pada saat itu DPC diminta segera untuk membuat SK. Namun setelah Menkumham mengesahkan PPP Romi, SK tersebut dibatalkan. Saksi mengatakan yang hanya diverifikasi hanya Ketua, Sekretaris dan Bendahara, untuk yang lain diserahkan ke DPC. Saksi tidak mengenal Teradu. Bahwa perihal foto yang diduga Teradu, saksi kedua mengatakan itu adalah Armin Heryadi. Ia yakin itu karena dirinyalah yang menyerahkan bantuan komputer atas terpilihnya Musyawarah tercepat dan terbaik. Iskandar Saksi adalah Sekretaris DPC Kabupaten Musi Rawas Utara. Saksi mengatakan tidak mengetahui dan tidak kenal Teradu. Saksi juga mengatakan tidak pernah melihat Teradu saat kegiatan Partai. Armin Heryadi Saksi adalah ketua DPC PPP Kabupaten Ogan Ilir. Saksi memberikan keterangan melalui videocall. Saksi mengatakan bahwa yang ada difoto tersebut adalah benar dirinya. Kesimpulan: 1. Bahwa, terkait bukti foto yang disampaikan oleh Pengadu pada saat persidangan yang menyatakan bahwa Teradu menghadiri kegiatan penyerahan secara simbolis satu set komputer kepada masing-masing DPC PPP Se Sumatera Selatan sebagai bentuk apresiasi karena telah terselenggaranya Musancab PPP di Sumsel, namun fakta sebenarnya adalah foto tersebut bukanlah foto Teradu. Melainkan foto orang lain yang oleh Pengadu dianggap seolah-olah itu adalah Teradu; 2. Bahwa, terkait foto yang diajukan oleh Pengadu, menyatakan bahwa foto itu adalah foto Teradu. Tetapi foto itu adalah foto Bapak Armin Heryadi, S.Ip yang merupakan ketua DPC PPP Ogan Ilir, hasil penjelaskan pada waktu sidang ke 2 sedang berlangsung melalui Video Call WhatsApp antara Bapak Muhammad Hadi dan Bapak Armin Heryadi, S.Ip menyatakan bahwa foto tersebut adalah foto Bapak Armin Heryadi, S.Ip dan bukan foto Teradu; 3. Bahwa, Teradu tidak pernah menghadiri kegiatan sebagaimana aduan Pengadu tersebut; 4. Bahwa, terkait Surat Keputusan yang juga disampaikan oleh Pengadu pada saat persidangan Pertama, selain telah meminta klarifikasi kepada ketua DPC PPP Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id
SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Diunduh dari laman : Kabupaten Musi Rawas Utara Teradu telah meminta pula Klarifikasi kepada pihak DPW PPP Provinsi Sumatera Selatan, dengan hasil klarifikasi dengan Nomor surat : 334/DPW/X/2018 (Bukti T-2); 5. Bahwa, berdasarkan hasil keterangan pada saat persidangan, bahwa Teradu bukan merupakan pengurus DPC PPP Kabupaten Musi Rawas Utara, melainkan nama Teradu dicantumkan oleh Pengurus DPC PPP Kabupaten Musi Rawas Utara tanpa di komfirmasi kepada Teradu, serta diakui oleh pengurus DPC dan mengakui kesalahannya atas hal tersebut; 6. Bahwa, terkait surat keputusan yang tercantum nama Teradu itu sudah dianulir hasil penjelasan oleh ketua DPW PPP Provinsi Sumatera Selatan, dan ketua DPC PPP Kabupaten Musi Rawas Utara; 7. Bahwa, terkait alat bukti baru yang diajukan oleh Pengadu pada saat persidangan mengenai postingan yang diposting oleh Teradu pada tahun 2014, namun pada saat itu Teradu belum menjadi penyelenggara Pemilu; 8. Bahwa, terkait berita media online adalah permohonan maaf yang disampaikan oleh penugurus DPC PPP kabuapten Musi Rawa Utara Atas pencatutan atau pencantuman nama teradu dalam Surat keputusan tanpa dikonfirmasi kepada Teradu. [2.6] PETITUM TERADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai berikut: 1. Teradu bukan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara Masa Bakti 2014-2019; 2. Teradu Menolak segala aduan yang disampaikan Pengadu; 3. Memohon kepada Yang Mulia Majelis Sidang Kode Etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia untuk membatalkan dan menolak segala tuntutan dan aduan Pengadu. III. KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN HUKUM [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan: "DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota". Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatur wewenang DKPP untuk Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id
SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Diunduh dari laman : a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; terbukti c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang melanggar kode etik; dan d. Memutus Pelanggaran Kode Etik Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentangPedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan: "Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP". [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) UU 7/2017 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagai berikut: "Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim Kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih". [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah masyarakat, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan; IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN [4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Teradu diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu atas tindakan dan perbuatan Teradu yang merupakan anggota Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara berdasarkan pengumuman Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor: 0612/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VIII/2018 tentang Pengumuman Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Terpilih Masa Jabatan 2018-2023 di 16 (Enam Belas) Provinsi. Berdasarkan SK Nomor: 043/KPTS/G/DPW/IX/2014 tertanggal 27 September 2014 tentang Susunan dan Personalia Pengurus Harian Cabang, Pimpinan Majelis Pertimbangan Cabang dan Pimpinan Majelis Pakar Cabang Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara Masa Bakti 2014-2019 yang ditandatangani oleh Drs. H. Ibnu Hajar Dewantara, M.Si selaku Ketua dan Agus Sutikno, SE, MM, MBA Selaku Sekretaris, Teradu menjabat sebagai Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id
SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Diunduh dari laman : Wakil Ketua Majelis Pakar Cabang Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara Masa Bakti 2014-2019. Hal ini bertentangan dengan Pasal 117 Ayat (1) Huruf i Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatakan "Syarat untuk Menjadi Calon Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa, serta Pengawas TPS harus mengundurkan diri dari Keanggotaan Partai Politik Sekurang-kurangnya 5 (Lima) Tahun pada saat Mendaftar". Teradu juga melanggar Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Pasal 28 Ayat (3) huruf e point (4) dan Ayat (2) Huruf d Point (3) Nomor 10 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa "Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota tidak pernah menjadi anggota partai politik paling lama 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon". Dalam Pengumuman Tim Seleksi Nomor: 001/TIMSEL/SS-KK/VI/2018 Tentang Pendaftaran Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Masa Bakti 2018-2023 tertanggal 21 Juni 2018 tercantum ketentuan pendaftaran pada Poin (1) Huruf i menyatakan mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Politik sekurang-kurangnya 5 (Lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon, Pada Poin (2) huruf g menyatakan bahwa pendaftar mengajukan surat lamaran dengan melampirkan surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik. Berdasarkan hal tersebut Teradu diduga tidak memenuhi syarat menjadi anggota Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dan Teradu juga tidak jujur pada saat pendaftaran calon anggota Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara. [4.2] Menimbang jawaban dan keterangan Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu dan menyatakan bahwa Teradu telah menjadi Penyelenggara Pemilu sejak 2009 (Anggota KPPS), dan 2015 (Anggota KPPS). Kemudian saat Pilkada tahun 2018 Teradu menjadi anggota Panwaslu Kabupaten Musi Rawas Utara, dan dalam pembentukan Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara, Teradu kembali terpilih sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara. Pada saat seleksi tersebut tidak ada tanggapan masyarakat perihal dugaan keterlibatan partai politik. Bahwa, sebelum menjadi penyelenggara pemilu, Teradu mengabdi sebagai tenaga pengajar di SMK Negeri Rawas Ulu, dan selama mengabdi di sekolah tersebut, kepala sekolah mengetahui bahwa Teradu tidak terlibat di Partai Politik. Bahwa atas adanya aduan ke DKPP, Teradu telah bersurat ke DPC PPP Kabupaten Musi Rawas Utara tanggal 23 September 2018 perihal Permohonan Klarifikasi dan telah dijawab secara tertulis dengan Nomor surat 049/PPP-SKT/IX/2018 perihal Klarifikasi dan Permohonan Maaf oleh DPC PPP Kabupaten Musi Rawas Utara. Bahwa pada saat tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, dan DPRD, seluruh partai politik wajib mendaftarkan seluruh anggotanya dalam aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Setelah partai mendaftar, KPU melakukan verifikasi faktual sekaligus menyerahkan SK nama-nama anggota partai politik. Dalam SIPOL dan SK yang diserahkan ke KPU nama Teradu tidak tercantum, dan/atau Teradu tidak pernah diklarifikasi mengenai adanya nama Teradu sebagai pengurus DPC PPP Musi Rawas Utara. [4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, para saksi, bukti dokumen dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat bahwa pada tanggal 13 Agustus 2018, Teradu telah ditetapkan menjadi Anggota Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara melalui Pengumuman Sekretaris Jenderal Bawasu RI Nomor: 0612/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VIII/2018. Terkait surat Keputusan Nomor: 043/KPTS/G/DPW/IX/2014 tanggal 22 September 2014 yang mencantumkan nama Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id
SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Diunduh dari laman : Teradu sebagai Wakil Ketua Pimpinan Majelis Pakar Cabang Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara masa bakti 2014-2019 dibuat tanpa sepengetahuan Teradu. Nama Teradu dicatut oleh Muhamad Hadi selaku Ketua DPC PPP Kabupaten Musi Rawas Utara karena ketokohannya sebagai Ustad di kampung dan masih ada hubungan keluarga. Muhammad Hadi sebagai pihak yang mencatut nama Teradu dalam kepengurusan parpol telah meminta maaf melalui media tanggal 28 September 2018. Atas pencantuman nama Teradu dalam SK Nomor: 043/KPTS/G/DPW/IX/2014, DPW PPP Sumatera Selatan juga telah memberikan klarifikasi kepada Teradu dengan surat nomor 334/Eks/DPW/X/2018 tertanggal 1 Oktober 2018 dan menyatakan SK tersebut tidak berlaku dengan diterbitkannya SK terbaru Nomor: 036/SK/DPW/C/V/2017. Dalam SK tersebut nama Teradu tidak tercantum lagi dalam keanggotan parpol. Terkait dengan bukti P-5 yang diambil dari beberapa akun facebook seperti DPW PPP Sumsel dengan nama akun petigaku sumsel; akun facebook milik DPC PPP Kabupaten Musi Rawas Utara dengan nama DPC Petiga Muratara; akun facebook pribadi Milik Ketua DPC PPP Musi Rawas Utara dengan nama Muhamad Hadi; akun Instragram DPP PPP dengan nama DPP.PPP, akun Instagram DPC PPP Musi Rawas Utara dengan nama dpcpppmuratara, dan laman resmi DPP PPP yang muncul dalam persidangan pertama tanggal 27 September 2018, DKPP berpendapat berdasarkan fakta persidangan kedua tanggal 15 November 2018 yang ada dalam foto tersebut bukanlah Teradu melainkan Armin Heryadi ketua DPC PPP Kabupaten Ogan Ilir. Teradu dapat membuktikan dengan menghadirkan pihak terkait yang menerangkan bahwa orang yang berada dalam foto yang didalilkan Pengadu adalah bukan Teradu. Pihak terkait membuktikan dengan melakukan video call bahwa orang yang dimaksud Pengadu adalah Armin Heryadi. Terkait dengan bukti screenshoot akun facebook pribadi Teradu dengan nama M Ali Asek Rawas tanggal 1 April 2014 menulis "Pilih P3 no. 8 M. Hadi" dengan gambar surat suara pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten musi rawas dan tanggal 1 April 2016 M Ali Asek Rawas memposting serta membagikan sebuah kenangan tertulis "Kenangan Tim" yang terungkap dalam persidangan kedua, DKPP berpendapat Teradu seharusnya memiliki sensitifitas etik yang tinggi sehingga berhati-hati dalam bertindak dan bersikap serta menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan syakwasangka terhadap penyelenggara pemilu. Meskipun saat Teradu menulis status di media sosial tanggal 1 April 2014 tersebut belum menjadi penyelenggara pemilu namun Teradu membagikan ulang jejak digital kenangan status partisan tersebut pada 1 April 2016 dan masih dapat dilihat publik saat Teradu telah menjadi penyelenggara pemilu sebelum akhirnya dihapus Teradu beberapa hari menjelang persidangan kedua DKPP Tanggal 15 November 2018. Teradu telah beberapa kali menjadi penyelenggara pemilu sejak tahun 2009 sebagai KPPS, tahun 2015 sebagai Anggota KPPS, dan sebagai anggota Panwaslu Kabupaten Musi Rawas Utara untuk penyelenggaraan Pilkada tahun 2018, dan kemudian terpilih kembali sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara periode 2018-2023. Oleh karenanya Teradu harus lebih hati-hati dalam bersikap, menjaga netralitas dan tidak mengeluarkan pernyataan bersifat partisan yang dapat berpengaruh pada penyelenggaraan pemilu. Fakta persidangan, alat bukti, dan keterangan para pihak telah membuktikan bahwa tindakan Teradu terbukti melangar Pasal 8 huruf a, b, c dan f Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan uraian tersebut, dalil aduan Pengadu terbukti dan jawaban Teradu tidak meyakinkan DKPP; [4.4] Menimbang terhadap dalil aduan Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id
SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Diunduh dari laman : V. KESIMPULAN Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, memeriksa keterangan para saksi, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Teradu terbukti melanggar Pasal 8 huruf a, b, c, dan f Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, MEMUTUSKAN 1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan sanksi peringatan kepada Teradu Muhammad Ali Asek sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 3. Memerintahkan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan; dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 5 (lima) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Harjono, selaku Ketua merangkap Anggota; Muhammad, Teguh Prasetyo, Ida Budhiati dan Alfitra Salam masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal Tiga Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Sembilan Belas oleh Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, Ida Budhiati, dan Fritz Edward Siregar masing-masing sebagai Anggota, dihadiri oleh Pengadu dan Teradu. ANGGOTA Ttd Muhammad Ttd Teguh Prasetyo Ttd Alfitra Salam Ttd Ida Budhiati Ttd Fritz Edward Siregar Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id
SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Diunduh dari laman : Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Osbin Samosir Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id