SALINAN NOMOR 7/2021 Menimbang : Mengingat : PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MALANG, a. bahwa dengan adanya pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat yang berpengaruh terhadap peningkatan produksi sampah, perlu dilakukan penyehatan lingkungan untuk menumbuhkembangkan kebersihan dan keindahan secara berkelanjutan; b. bahwa untuk mewujudkan Kota Malang yang bersih dan berbudaya kebersihan, maka perlu didukung dengan paradigma tingkah laku dari semua pihak baik perseorangan maupun institusi yang bertanggung jawab atas pengelolaan sampahnya; c. bahwa Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum yang ada, sehingga perlu dilakukan penyesuaian; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota- kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219); 13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Paraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 223); 15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 933); 16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2035) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG dan WALIKOTA MALANG, MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Malang. 2. Walikota adalah Walikota Malang. 3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang
membidangi pengelolaan sampah. 5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Pengelolaan Sampah sesuai dengan peraturan perundang- undangan. 6. Pihak Lainnya adalah Instansi atau Badan Usaha dan/atau perseorangan yang berada di luar Organisasi Pemerintah Daerah, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan/atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia. 7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah. 8. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. 9. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. 10. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. 11. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. 12. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah. 13. Penghasil Sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah. 14. Timbulan sampah adalah banyaknya sampah yang timbul dari masyarakat dalam satuan volume maupun berat perkapita per hari, atau perluas bangunan atau perpanjang jalan. 15. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. 16. Penanganan sampah adalah cara menangani sampah mulai dari pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah dan
pemrosesan akhir sampah. 17. Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah. 18. Reduce, Reuse dan Recycle yang selanjutnya disingkat 3R, adalah kegiatan pengurangan sampah dengan cara mengurangi, memakai atau memanfaatkan kembali dan mendaur ulang. 19. Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau ketempat pengolahan sampah terpadu. 20. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau dari tempat pengelolaan sampah terpadu menuju ketempat pemrosesan akhir dengan menggunakan kendaraan bermotor yang di desain untuk mengangkut sampah. 21. Pengolahan sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah sampah. 22. Pemrosesan akhir sampah adalah proses pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. 23. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. 24. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu. 25. Tempat pengelolaan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, pendauran ulang, penggunaan ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
26. Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat SPA adalah sarana pemindahan dan alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten/kota yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 (dua puluh lima) km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah. 27. Prasarana persampahan yang selanjutnya disebut prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah. 28. Sarana persampahan yang selanjutnya disebut sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah. 29. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R yang selanjutnya disebut TPS 3R, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan, yang dilakukan oleh masyarakat. 30. Pusat Daur Ulang yang selanjutnya disingkat PDU adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan yang dilakukan oleh Dinas. 31. Rumah Pilah Kompos Daur ulang yang selanjutnya disebut Rumah PKD adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang berdampingan dengan TPS yang dilakukan oleh Dinas. 32. Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi. 33. Bank Sampah Induk yang selanjutnya disingkat BSI adalah bank sampah yang terdapat di tingkat kecamatan/kota yang melayani Bank Sampah Unit dan Bank Sampah Sektoral. 34. Bank Sampah Unit yang selanjutnya disingkat BSU adalah bank sampah yang terdapat di lingkup RT/RW/Kelurahan. 35. Bank Sampah Sektoral yang selanjutnya disingkat BSS adalah bank sampah yang terdapat di lingkup kawasan/sektoral, yaitu: kawasan sekolah, kawasan
perkantoran, kawasan pertokoan, kawasan permukiman, kawasan perindustrian dan institusi. 36. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah. 37. Kerjasama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. 38. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang didirikan dan tunduk pada Hukum Indonesia serta berkedudukan hukum serta melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri atau bersama-sama melakukan kegiatan usaha. 39. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam. 40. Insentif adalah upaya untuk memotivasi suatu lembaga, pelaku usaha, dan perorangan secara positif agar mentaati ketentuan di bidang pengelolaan sampah guna lebih meningkatkan pemeliharaan lingkungan. 41. Disinsentif adalah upaya memberikan penghukuman bagi suatu lembaga, pelaku usaha, dan perseorangan yang melanggar ketentuan di bidang pengelolaan sampah untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan. 42. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 43. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi
pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar. 44. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan sampah. 45. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang. 46. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departement store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. 47. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang atau masyarakat dan/atau badan hukum. BAB II ASAS DAN TUJUAN Bagian Kesatu Asas-Asas Pasal 2 Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas: a. tanggungjawab; b. berkelanjutan; c. manfaat; d. keadilan; e. kesadaran; f. kebersamaan; g. keselamatan; h. keamanan; dan i. nilai ekonomi.
Bagian Kedua Tujuan Pasal 3 Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini meliputi: a. mewujudkan kinerja pelayanan sampah yang efektif dan efisien dan berwawasan lingkungan; b. menjadikan sampah sebagai sumber daya; c. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan; dan d. meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha untuk secara aktif mengurangi dan/atau menangani sampah yang berwawasan lingkungan. BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4 (1) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. tugas dan wewenang; b. hak dan kewajiban; c. kebijakan dan strategi; d. perencanaan; e. penyelenggaraan pengelolaan sampah; f. perizinan; g. lembaga pengelola; h. pembiayaan dan kompensasi; i. insentif dan disinsentif; j. sistem informasi; k. kerjasama dan kemitraan; l. peran masyarakat; m. larangan; dan n. pembinaan dan pengawasan.
BAB IV TUGAS DAN WEWENANG Bagian Kesatu Tugas Pasal 5 (1) Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. (2) Tugas Pemerintah Daerah, terdiri atas: a. melaksanakan pengelolaan sampah serta memfasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan sampah; b. melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pengurangan serta penanganan sampah; c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah; d. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah; e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah; f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk menangani dan mengurangi sampah; dan g. melakukan koordinasi Perangkat Daerah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah. Bagian Kedua Wewenang Pasal 6 (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan: a. menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi; b. menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai dengan norma, standarisasi, prosedur dan kriteria;
c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain; d. menetapkan lokasi TPS, TPST dan/atau TPA; e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya. (2) Penetapan lokasi TPST dan TPA sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian rencana tata ruang wilayah sesuai dengan peraturan perundang- undangan. BAB V HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak Pasal 7 Setiap orang berhak: a. mendapatkan pelayanan dan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu; b. berpartisipasi dalam penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah; c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah; d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA; dan e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
Bagian Kedua Kewajiban Pasal 8 Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Pasal 9 Setiap penyelenggara kegiatan insidentil wajib: a. bertanggung jawab terhadap kebersihan lokasi penyelenggaraan kegiatan; dan b. mengangkut sampah akibat adanya penyelenggaraan kegiatan ke TPA. Pasal 10 Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan, pemilahan dan pengolahan sampah wajib menyediakan: a. TPS; b. TPS 3R; dan/atau c. alat pengumpul untuk sampah terpilah. Pasal 11 Setiap produsen wajib mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan/atau produknya. Pasal 12 Produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
Pasal 13 Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan: a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin. Pasal 14 (1) Produsen wajib melakukan pendauran ulang sampah dengan: a. menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang. (2) Dalam melakukan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produsen dapat menunjuk pihak lain. (3) Pihak lain, dalam melakukan pendauran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan. (4) Dalam hal pendauran ulang sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan. BAB VI KEBIJAKAN DAN STRATEGI Pasal 15 (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah yang memuat; a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah; dan
b. program pengurangan dan penanganan sampah. (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memuat: a. Target pengurangan timbunan sampah dan prioritas jenis sampah secara bertahap; dan b. Target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota. BAB VII PERENCANAAN Pasal 16 (1) Pemerintah Daerah menyusun Dokumen Rencana Induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. (2) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. pembatasan timbulan sampah; b. pendauran ulang sampah; c. pemanfaatan kembali sampah; d. pemilahan sampah; e. pengumpulan sampah; f. pengangkutan sampah; g. pengolahan sampah; h. pemrosesan akhir sampah; dan i. pendanaan. (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.
BAB VIII PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH Bagian Kesatu Jenis dan Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Pasal 17 (1) Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini, terdiri atas: a. sampah rumah tangga; dan b. sampah sejenis sampah rumah tangga. (2) Penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. pengurangan sampah; dan b. penanganan sampah. Bagian Kedua Pengurangan Sampah Pasal 18 (1) Pengurangan sampah, meliputi kegiatan: a. pembatasan timbulan sampah; b. pendauran ulang sampah; dan/atau c. pemanfaatan kembali sampah. (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan. Pasal 19 Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan: a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah; dan/atau
b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang. Pasal 20 Pembatasan timbulan sampah dapat dilaksanakan dengan : a. kantong plastik/tas kresek/alat makan minum dari plastik diganti dengan bahan yang ramah lingkungan yang mudah terurai oleh proses alam; dan/atau b. pemilik atau yang bertanggung jawab pada kegiatan usaha perbelanjaan menyediakan dan/atau menjual kantong belanja ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a kepada konsumen/pembeli. Bagian Ketiga Penanganan Sampah Pasal 21 Penanganan sampah meliputi kegiatan: a. pemilahan; b. pengumpulan; c. pengangkutan; d. pengolahan; dan e. pemrosesan akhir sampah. Paragraf 1 Pemilahan Pasal 22 (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan oleh: a. setiap orang pada sumbernya; b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan c. Perangkat Daerah.
(2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 3 (tiga) jenis sampah yang terdiri atas: a. sampah yang mudah terurai; b. sampah yang dapat digunakan kembali; dan c. sampah yang dapat didaur ulang. (3) Perangkat Daerah menyediakan sarana pemilahan sampah. (4) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan: a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2); b. diberi label atau tanda; dan c. bahan, bentuk, dan warna wadah. Paragraf 2 Pengumpulan Pasal 23 (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilakukan oleh: a. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan b. Perangkat Daerah. (2) Perangkat Daerah menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah permukiman. (3) TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi persyaratan: a. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 4 (empat) jenis sampah; b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan; c. lokasinya mudah diakses; d. tidak mencemari lingkungan; dan e. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.
Paragraf 3 Pengangkutan Pasal 24 (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dilakukan oleh pemerintah Daerah. (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST. (3) Dalam pengangkutan sampah, Pemerintah Daerah dapat menyediakan stasiun peralihan antara. Paragraf 4 Pengolahan Pasal 25 (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d meliputi kegiatan: a. pemadatan; b. pengomposan; c. daur ulang materi; dan/atau d. daur ulang energi. (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. setiap orang pada sumbernya; b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan c. Perangkat Daerah. (3) Perangkat Daerah menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada wilayah permukiman yang berupa: a. Rumah PKD; b. TPS 3R; c. stasiun peralihan antara;
d. TPA; dan/atau e. TPST. Paragraf 5 Pemrosesan Akhir Pasal 26 (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e dilakukan dengan menggunakan: a. metode lahan urug terkendali; b. metode lahan urug saniter; dan/atau c. teknologi ramah lingkungan. (2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah. Pasal 27 (1) Dalam melakukan pemrosesan akhir sampah, Perangkat Daerah wajib menyediakan dan mengoperasikan TPA. (2) Dalam menyediakan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah: a. melakukan pemilihan lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah daerah; b. menyusun analisis biaya dan teknologi; dan c. menyusun rancangan teknis. (3) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memenuhi aspek: a. geologi; b. hidrogeologi; c. kemiringan zona; d. jarak dari lapangan terbang; e. jarak dari permukiman; f. tidak berada di kawasan lindung/cagar alam; dan/atau g. bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun. (4) TPA yang disediakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi: a. fasilitas dasar; b. fasilitas perlindungan lingkungan;
c. fasilitas operasi; dan d. fasilitas penunjang. Pasal 28 (1) Pengoperasian TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis pengoperasian TPA sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan. (2) Dalam hal TPA tidak dioperasikan sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan penutupan dan/atau rehabilitasi. Pasal 29 (1) Kegiatan penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dilakukan melalui tahapan: a. perencanaan; b. pembangunan; dan c. pengoperasian dan pemeliharaan. (2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan: a. konstruksi; b. supervisi; dan c. uji coba. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah diatur dalam Peraturan Walikota. Pasal 30 Sampah yang tidak dapat diolah melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) ditimbun di TPA. BAB IX PERIZINAN Pasal 31 (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Walikota melalui pejabat yang ditunjuk.
(2) Mekanisme untuk memperoleh Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui ketentuan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Pasal 32 Keputusan pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat. BAB X LEMBAGA PENGELOLA Pasal 33 Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah di tingkat rukun tetangga, kelurahan, kecamatan, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dan/atau yang dikelola oleh Pelaku usaha sesuai dengan kebutuhan. BAB XI PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI Bagian Pertama Pembiayaan Pasal 34 (1) Pemerintah Daerah membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah. (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari: a. APBD; dan b. sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat. Pasal 35 (1) Pembiayaan kegiatan pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab masyarakat.
(2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan berupa stimulan dan/atau sarana pengolahan sampah yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kebutuhan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. (3) Setiap orang yang menggunakan atau menerima manfaat jasa pelayanan pengelolaan sampah pada pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan sampah dari TPS ke TPST/TPA wajib membayar retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Bagian Kedua Kompensasi Pasal 36 (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA. (2) Dampak negatif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), antara lain: a. pencemaran air; b. pencemaran udara; c. pencemaran tanah; d. longsor; e. kebakaran; dan/atau f. ledakan gas metan. (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa: a. relokasi penduduk; b. pemulihan lingkungan; c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan d. kompensasi dalam bentuk lain. (4) Kompensasi dianggarkan dalam APBD.
BAB XII INSENTIF DAN DISINSENTIF Pasal 37 (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan: a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan; c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau d. tertib penanganan sampah. (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan: a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan. Pasal 38 Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan: a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau b. pelanggaran tertib penanganan sampah. Pasal 39 (1) Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa: a. pemberian penghargaan; dan/atau b. pemberian subsidi. (2) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dapat berupa: a. pemberian penghargaan; b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah; dan/atau c. pemberian subsidi. Pasal 40 (1) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat berupa:
a. penghentian subsidi; dan/atau b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa. (2) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat berupa: a.penghentian subsidi; dan/atau b.denda dalam bentuk uang/barang/jasa. (3) Ketentuan mengenai Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 37 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota. BAB XIII SISTEM INFORMASI Pasal 41 (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. (2) Informasi pengelolaan sampah antara lain terdiri dari: a. sumber sampah; b. timbulan sampah; c. komposisi sampah; d. karakteristik sampah; e. fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan f. informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diperlukan dalam rangka pengelolaan sampah. (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses oleh setiap orang. (4) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi pengelolaan sampah.
BAB XIV KERJASAMA DAN KEMITRAAN Bagian Kesatu Kerja Sama Pasal 42 (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama antar Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan sampah. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah. Bagian Kedua Kemitraan Pasal 43 (1) Pemerintah Daerah secara mandiri atau bersama-sama dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dan badan usaha yang bersangkutan. (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota. BAB XV PERAN MASYARAKAT Pasal 44 (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada Pemerintah Daerah dalam kegiatan pengelolaan
sampah; b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; c. pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan Pemerintah Daerah; dan/atau d. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat. (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan melalui forum yang keanggotaannya terdiri atas pihak-pihak. BAB XVI LARANGAN Pasal 45 Setiap orang dilarang: a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan; b. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; c. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah; dan/atau d. mencampur sampah dengan limbah bahan berbahaya dan beracun. BAB XVII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 46 (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah di Daerah.
(2) Walikota dapat melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah. (3) Ketentuan lebuh lanjut mengenai Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah diatur dalam Peraturan Walikota. BAB XVIII SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 47 (1) Walikota menerapkan sanksi administratif kepada setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 45 huruf a, huruf b, huruf c dan/atau huruf d. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. peringatan tertulis; b. paksaan Pemerintah; c. uang Paksa; dan/atau d. pencabutan Izin. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota. BAB XIX PENYIDIKAN Pasal 48 (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan sampah diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang
pengelolaan sampah; b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pengelolaan sampah; d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah; e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pengelolaan sampah; dan f. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah. (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. BAB XX KETENTUAN PIDANA Pasal 49 (1) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, huruf b, huruf c dan/atau huruf d diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 50 (1) Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan berdasarkan Peraturan Daerah ini, peraturan pelaksanaan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. (2) Segala izin pengelolaan sampah yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebelum peraturan daerah ini diundangkan tetap berlaku sampai habis masa izinnya. (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, pertokoan, pusat perbelanjaan, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib membangun atau menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1 (satu) tahun. (4) Peraturan Walikota sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. BAB XXII KETENTUAN PENUTUP Pasal 51 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah (Lembar Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 6 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 52 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang. Ditetapkan di Malang pada tanggal 10 Desember 2021 WALIKOTA MALANG, ttd. SUTIAJI Diundangkan di Malang pada tanggal 10 Desember 2021 SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG, ttd. ERIK SETYO SANTOSO LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2021 NOMOR 8 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA MALANG PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR : 248-4/2021
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH I. PENJELASAN UMUM Dengan adanya pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat yang berpengaruh terhadap peningkatan produksi sampah, perlu dilakukan penyehatan lingkungan untuk menumbuhkembangkan kebersihan dan keindahan secara berkelanjutan serta untuk mewujudkan Kota Malang yang bersih dan berbudaya kebersihan, perlu didukung dengan paradigma tingkah laku dari setiap pihak baik perseorangan maupun institusi yang bertanggungjawab atas pengelolaan sampahnya Dalam penanganan sampah di Kota Malang diatur dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, akan tetapi dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Yang Merupakan Tindak Lanjut/Peraturan Pelaksana Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sehingga perlu melakukan penyempurnaan beberapa materi pengelolaan sampah yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah. Berdasarkan hal tersebut dipandang perlu untuk melakukan perubahan menyeluruh terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Huruf a Yang dimaksud dengan "tanggungjawab" adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap
lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Huruf b Yang dimaksud dengan "berkelanjutan" adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang Huruf c Yang dimaksud dengan "manfaat" adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Huruf d Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah Huruf e Yang dimaksud dengan "kesadaran" adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya Huruf f Yang dimaksud dengan "kebersamaan" adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Huruf g Yang dimaksud dengan "keselamatan" adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia. Huruf h Yang dimaksud dengan "keamanan" adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.
Huruf i Yang dimaksud dengan "nilai ekonomi" adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e melakukan evaluasi secara rutin dan periodik terhadap elemen penutupan TPA untuk menjamin proses penutupan TPA permanen aman bagi lingkungan dan tidak membahayakan lingkungan. Penyiapan pembiayaan terkait kegiatan monitoring kualitas udara (gas dan tingkat kebauan), dan monitoring populasi lalat. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala setiap 6 bulan sekali selama rentang waktu 20 (dua puluh) tahun setelah TPA ditutup. Huruf f Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas.
Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 yang dimaksud dengan label adalah label yang menerangkan bahwa produk dan/atau kemasan produk tersebut: a. dapat dikomposkan; b. dapat didaur ulang; dan/atau c. dapat diguna ulang Pasal 12 kemasan dan/atau barang yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam sebagaimana dimaksud meliputi: a. plastik; b. kaleng alumunium; c. kaca; dan d. kertas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Ayat (1) Huruf a Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga meliputi peningkatan kinerja di bidang: a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Huruf b Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas.
Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan sampah yang mudah terurai antara lain sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme, misalnya sampah makanan dan serasah. Huruf b Yang dimaksud dengan sampah yang dapat digunakan kembali adalah sampah yang dapat dimanfaatkan kembali tanpa melalui proses pengolahan anatara lain : kertas kardus, botol minuman dan kaleng. Huruf c Yang dimaksud dengan sampah yang dapat di daur ulang adalah sampah yang dapat dimanfaatkan kembali setelah melalui proses pengolahan, antara lain: sisa kain, plastik, kertas dan kaca. Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas.
Pasal 26 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan Metode Lahan Urug Terkendali adalah metode pengurugan di areal pengurugan sampah, dengan cara dipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup sekurang- kurangnya setiap tujuh hari. Metode ini merupakan metode yang bersifat antara, sebelum mampu menerapkan metode lahan urug saniter Huruf b Yang dimaksud dengan Metode Lahan Urug Saniter adalah metode pengurugan di areal pengurugan sampah yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurugan serta penutupan sampah setiap hari. Huruf c Yang dimaksud dengan Teknologi ramah lingkungan merupakan teknologi yang dapat mengurangi timbulan sampah sejak awal proses produksi. Ayat (2) Cukup Jelas. Pasal 27 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Huruf a Yang dimaksud dengan geologi yaitu tidak berada di daerah sesar atau patahan yang masih aktif, tidak berada di zona bahaya geologi misalnya daerah gunung berapi, tidak berada di daerah karst, tidak berada di daerah berlahan gambut, dan dianjurkan berada di daerah lapisan tanah kedap air atau lempung. Huruf b Yang dimaksud dengan hidrogeologi antara lain berupa kondisi muka air tanah yang tidak kurang dari tiga meter, kondisi kelulusan tanah tidak lebih besar dari 10-6 cm/detik, dan jarak
terhadap sumber air minum lebih besar dari 100 m (seratus meter) di hilir aliran. Huruf c Yang dimaksud dengan kemiringan zona yaitu berada pada kemiringan kurang dari 20% (dua puluh perseratus). Huruf d Yang dimaksud dengan jarak dari lapangan terbang yaitu lebih dari 1 km (satu kilometer) dengan mempertimbangkan pencemaran lindi, kebauan, penyebaran vektor penyakit, dan aspek sosial. Huruf e Yang dimaksud dengan jarak dari permukiman yaitu lebih dari 1 km (satu kilometer) dengan mempertimbangkan pencemaran lindi, kebauan, penyebaran vektor penyakit, dan aspek sosial. Huruf f Yang dimaksud dengan tidak berada di kawasan lindung/cagar alam adalah kawasan suaka alam karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alam. Huruf g Cukup jelas. Ayat (4) Huruf a yang dimaksud dengan fasilitas dasar antara lain: jalan masuk, operasional, bangunan penunjang, drainase. Huruf b yang dimaksud dengan fasilitas perlindungan lingkungan antara lain : Lapisan Dasar TPA, Pengumpulan dan Pengolahan Lindi, Penanganan Gas, Penutupan Tanah, Daerah Penyangga dan Sumur Uji. Huruf c yang dimaksud dengan fasilitas operasi antara lain: alat berat, truk pengangkut tanah, dan tanah. Huruf d yang dimaksud dengan fasilitas penunjang antara lain: bengkel, garasi, tempat pencucian alat angkut dan alat berat, alat
pertolongan pertama pada kecelakaan, jembatan timbang, laboratorium dan tempat parkir. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan "konstruksi" adalah kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi, dan revitalisasi prasarana penanganan sampah meliputi TPA dan/atau TPST Huruf b Yang dimaksud dengan "supervisi" adalah kegiatan pengawasan pembangunan prasarana penanganan sampah. Huruf c Yang dimaksud dengan "uji coba" adalah kegiatan percobaan pengoperasian prasarana penanganan sampah. Ayat (3) Cukup Jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas.
Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas. Pasal 49 Cukup jelas. Pasal 50 Cukup jelas. Pasal 51 Cukup jelas. Pasal 52 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 54