Pemungutan Suara Ulang : Menyoal Faktor Penyebab dan Batas Waktu PEMUNGUTAN SUARA ULANG : MENYOAL BATAS WAKTU DAN FAKTOR PENYEBAB Hamdan Kurniawan Anggota KPU DIY Periode 2018-2023 Abstrak Ibarat slilit1, penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Pemilu serentak 2019 hingga saat ini masih menyisakan persoalan yang mengganjal. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengatur secara jelas mengenai batas waktu dan faktor penyebab dilakukannya PSU. Namun dalam prakteknya, sebagian PSU dilakukan dengan latar belakang penyebab di luar ketentuan peraturan perundang-undangan dan melampaui limit waktu yang telah ditentukan. Persoalan ini kian rumit, mengingat keputusan untuk melaksanakan PSU mengandung konsekuensi yang tidak sederhana menyangkut penyediaan anggaran, kesiapan logistik, anjloknya tingkat kehadiran pemilih hingga tensi politik lokal yang meninggi. PSU yang semula diharapkan sebagai panasea ternyata tak sepenuhnya mujarab mengobati persoalan administrasi Pemilu yang terjadi di tempat pemungutan suara. Kata Kunci : pemungutan suara ulang, Pemilu Pengantar Dalam literatur demokrasi, Pemilu dimaksudkan sebagai sarana melakukan pergantian kekuasaan melalui cara yang damai. Sebagai perwujudan dari demokrasi yang sifatnya prosedural, Pemilu tidak sekedar dilaksanakan secara rutin dengan meninggalkan asas free and fair election. Indonesia pernah 1 Slilit merupakan kosakata bahasa jawa yang memiliki arti sisa makanan yang masih terselip di antara gigi 1
Pemungutan Suara Ulang : Menyoal Faktor Penyebab dan Batas Waktu mengalami fase panjang Pemilu yang pura-pura demokrasi pada era Orde Baru. Perangkat Pemilu diciptakan secara lengkap, namun jauh dari asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu yang adil dan demokratis, sekurang-kurangnya memiliki tujuh kriteria2 antara lain : kesetaraan antarwarga negara, kepastian hukum yang dirumuskan dengan asas Pemilu demokratis, persaingan bebas dan adil antar kontestan Pemilu, partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam tahapan Pemilu, penyelenggara Pemilu yang profesional, independen dan imparsial, integritas pemungutan, penghitungan, tabulasi dan pelaporan, serta penyelesaian sengketa Pemilu yang adil dan tepat waktu. Di antara tujuh kriteria tersebut, hadirnya regulasi yang paripurna merupakan keniscayaan untuk menjamin kepastian hukum. Manakala kepastian hukum absen dari penyelenggaraan Pemilu, hampir dipastikan akan terjadi kekacauan demokrasi. Pemungutan dan penghitungan suara merupakan salah satu tahapan paling krusial bagi KPU, pemilih dan peserta Pemilu adalah pemungutan dan penghitungan suara. Tahapan ini merupakan puncak dari proses panjang Pemilu, bahkan bagi sebagian peserta Pemilu merupakan malaikat maut yang menentukan hidup matinya nasib politik mereka di masa mendatang. Bagi KPU dan seluruh jajarannya, sebagian besar profesionalitas dan integritas Pemilu dipertaruhkan pada tahapan ini. Pengaturan yang terang benderang, tegas serta rinci akan memudahkan tahapan ini dilakukan. Prosesi pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dijelaskan secara gamblang dan komprehensif dalam Peraturan KPU No 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum. Waktu pelaksanaan, prosedur bagi pemilih untuk dapat menggunakan suara, penyiapan TPS oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), perlengkapan pemungutan suara, pembagian tugas KPPS, prosedur pelaksanaan rapat pemungutan suara, cara pemberian suara, mekanisme 2 Ramlan Surbakti, Pemilu Berintegritas dan Adil, Kompas, 14 Februari 2014. 2
Pemungutan Suara Ulang : Menyoal Faktor Penyebab dan Batas Waktu penghitungan suara dan penyelesaian atas keberatan, pengumuman hasil suara dan ditutup dengan penjelasan perihal pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang. Dasar Hukum Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 372 ayat (1) mengatur bahwa pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. Selain itu, pada ayat (2) disebutkan bahwa pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan : a. Pembukaan kotak dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat, pada surat suara yang sudah digunakan; c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah, dan/atau; d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan. Selain syarat penyebab terjadinya, Undang-undang juga mengatur mengenai batas waktu pelaksanaan PSU paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum membagi pemungutan suara ulang menjadi dua kategori. 3
Pemungutan Suara Ulang : Menyoal Faktor Penyebab dan Batas Waktu Tabel 1 Perbandingan PSU Rekomendasi Pengawas dan Putusan Mahkamah Konstitusi Pemungutan Suara Ulang di TPS Ketentuan (PKPU No 3 Tahun 2019) Rekomendasi Pengawas Pemilu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dasar Keputusan KPU Kabupaten/Kota Putusan Mahkamah Konstitusi Waktu Paling lama 10 hari setelah hari Pasca dibacakan putusan Pelaksanaan pemungutan suara Mahkamah Pemilih ▪ Tidak dilakukan pemutakhiran data ▪ Tidak dilakukan pemutakhiran pemilih data pemilih ▪ Pemilih yang karena keadaan tertentu ▪ Namun PPS membubuhkan (menjalankan tugas di tempat lain saat catatan terhadap pemilih yang pemungutan suara, rawat inap di RS meninggal dunia, perubahan atau puskesmas, penyandang status menjadi TNI/Polri, dan disabilitas dipanti sosial/rehabilitasi, pindah domisili menjalani rehabilitasi narkoba, menjadi tahanan, tugas belajar, pindah domisili, tertimpa bencana alam dan bekerja di luar domisilinya) dapat menggunakan hak pilih di TPS lain yang juga melaksanakan PSU Logistik surat Masing-masing pemilihan 1.000 setiap Masing-masing pemilihan 1.000 suara kabupaten (Pilpres) atau setiap Dapil setiap kabupaten (Pilpres) atau (DPR, DPD, DPRD) setiap Dapil (DPR, DPD, DPRD) Hasil PSU Tidak dijelaskan lebih lanjut, hanya ▪ Ditetapkan dengan keputusan disebut prosesnya mutatis mutandis KPU dengan pemungutan suara ▪ Keputusan tersebut disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi dan Bawaslu Tulisan ini akan menggali lebih dalam PSU hasil rekomendasi pengawas Pemilu, khususnya dasar hukum yang menjadi pijakan untuk melaksanakannya dengan membahas faktor penyebab dan batas waktu PSU 4
Pemungutan Suara Ulang : Menyoal Faktor Penyebab dan Batas Waktu berdasarkandari pengalaman diselenggarakannya PSU di sejumlah tempat pemungutan suara di DIY. Anatomi PSU : Akar Penyebab dan Batas Waktu Penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 17 April 2019 di 11.781 TPS di seluruh wilayah DIY relatif berjalan baik. Namun demikian, sejumlah TPS mengalami persoalan. Persoalan paling dominan muncul akibat kurangnya surat suara bagi pemilih tambahan, yang di beberapa TPS jumlahnya cukup banyak. Peristiwa ini merupakan satu gerbong dengan peristiwa sebelumnya yakni melimpahnya pemilih luar daerah yang mengurus formulir pindah memilih (A5) agar mereka dapat menyalurkan suaranya di DIY. Berdasarkan penetapan DPT di tingkat DIY, jumlah pemilih tambahan tercatat3 sebanyak 45.544 pemilih. Apabila kita bandingkan dengan jumlah pemilih tambahan yang tercatat dalam berita acara rekapitulasi hasil suara KPU DIY, maka diperoleh angka sejumlah 57.319 pemilih atau terjadi lonjakan angka sebesar 11.775 pemilih. Angka-angka di atas, baik pemilih tambahan yang telah mengurus formulir A5 sebelumnya, maupun yang langsung datang pada hari H pemungutan suara, menunjukkan besarnya antusiasme para perantau-yang didominasi mahasiswa-untuk menggunakan hak pilih di tempat di mana dia tinggal sementara saat itu. Rupanya, tingginya minat pemilih tambahan tidak berbanding lurus dengan ketersediaan surat suara. Konsentrasi pemilih tambahan di sejumlah lokasi yang berdekatan dengan kampus khususnya di Kabupaten Sleman, Bantul dan Kota Yogyakarta, telah disikapi oleh KPU Kabupaten/Kota di tiga tempat tersebut dengan mendistribusikan pemilih di TPS sekitar. Namun karena jumlahnya terlampau banyak, dan masih ditambah pemegang A5 yang langsung datang ke TPS maka di beberapa titik mereka harus menunggu tambahan didasarkan pada Berita Acara Nomor 92/PK.01- 3 Angka pemilih BA/34/Prov/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diterbitkan pada tanggal 2 April 2019. 5
Pemungutan Suara Ulang : Menyoal Faktor Penyebab dan Batas Waktu kiriman surat suara yang diambilkan oleh penyelenggara Pemilu dari TPS di dalam wilayah kecamatan yang sama, bahkan sebagian diambilkan dari kecamatan tetangga.4 Selain itu, masalah pelik lain di hari pencoblosan adalah beredar liarnya informasi sesat dan menyesatkan melalui media sosial dan media online mengenai pemilih tambahan. Pesan ini telah beredar secara massif dan cepat beberapa hari sebelum hari pemungutan suara dan diyakini banyak orang sebagai berita yang diyakini kebenarannya. Disebutkan bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, pemilik KTP Elektronik dapat menggunakan hak pilih di TPS manapun di seluruh Indonesia. Berbekal keyakinan tersebut, pemilih luar daerah yang tidak mengurus pindah memilih dengan serta merta mendatangi TPS sesuka hati dan meminta kepada KPPS agar dilayani. Bagi KPPS yang berkeyakinan bahwa hanya pemilih pemegang A5 lah yang bisa dilayani, mereka dapat menyampaikan argumen untuk menolak pemilih tersebut. Namun, di beberapa TPS, adu argumen antara calon pemilih ber KTP Elektronik luar daerah dengan KPPS dan Pengawas TPS, menggoyahkan keyakinan KPPS dan berakhir dengan diperbolehkannya pemilih tersebut menggunakan hak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Kasus lain yang serupa terjadi di beberapa TPS di mana KPPS mempersilakan warga yang sudah tinggal sangat lama di wilayah tersebut, namun masih ber KTP Elektronik di Kabupaten lain, juga diperkenankan untuk memilih tanpa mengurus pindah memilih. 4 Mekanisme geser surat suara pada hari H dari TPS tetangga dalam satu desa, diatur dalam Surat Edaran Bersama KPU dan Bawaslu tertanggal 16 April 2019. Cara ini membutuhkan waktu karena tidak semua TPS memiliki sisa surat suara, sementara proses pemungutan masih berlangsung. Pada beberapa kasus, KPPS meminta pemilih tambahan untuk menunggu dengan mendahulukan pemilih tetap. Namun, karena tak kunjung mendapat kejelasan mengenai kabar surat suara dan kapan mereka mendapat giliran memilih, pemilih tambahan melayangkan protes sehingga terjadi adu mulut bahkan adu jotos antara pemilih DPT dengan pemilih DPTb yang meminta segera dilayani. Peristiwa ini terjadi antara lain di TPS 1 dan TPS 42 Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul. 6
Pemungutan Suara Ulang : Menyoal Faktor Penyebab dan Batas Waktu Inilah asal usul petaka yang terjadi pada puluhan TPS di seluruh Kabupaten/Kota di DIY, sebagaimana tergambar melalui Tabel di bawah berikut ini. Tabel 2 Faktor Penyebab PSU di DIY 7
NO I 1. 2 3. 4. II 1 2 3 4 5 6 KABUPATEN/ KOTA KOTA YOGYAKARTA KAB. BANTUL Pemungutan Suara Ulang : Menyoal Faktor Penyebab dan Batas Waktu TPS, DESA, JENIS PSU PENYEBAB KECAMATAN 4 TPS 4 PSU 2 Bumijo, Jetis PSU untuk 1 jenis Surat Suara PPWP Terdapat 3 pemilih dengan KTP El diluar DIY yang tidak memiliki A5 16 Gowongan, Jetis PSU untuk 1 jenis Surat Suara PPWP Terdapat 2 pemilih dengan KTP El diluar DIY yang tidak memiliki A5 4 Prengan, Kotagede PSU untuk 1 jenis Surat Suara PPWP Terdapat 22 pemilih dengan KTP El diluar DIY yang tidak memiliki A5 1 PSU untuk 3 jenis Terdapat 4 pemilih dengan KTP Gunungketur, Surat Suara PPWP, El diluar DIY yang tidak Pakualaman DPR,DPD memiliki A5 15 TPS 15 PSU 9 Singosaren, Banguntapan PSU untuk 1 jenis Surat suara PPWP Terdapat 1 pemilih dengan KTP El diluar DIY yang tidak memiliki Form A5 64 Singosaren, Banguntapan PSU untuk 1 jenis surat suara PPWP 16 KTP non DIY tanpa A5 mencoblos 1 jenis surat suara 89 Singosaren, Banguntapan PSU untuk 1 jenis surat suara PPWP 45 Pemilih Non KTP DIY mencoblos 5 surat suara 3 Bangunharjo, Sewon PSU untuk 1 jenis surat suara PPWP Terdapat 4 pemilih dengan KTP El diluar DIY yang tidak memiliki Form A5 25 Bangunharjo, Sewon PSU untuk 1 jenis Surat Suara PPWP Terdapat 29 pemilih dengan KTP El diluar DIY yang tidak memiliki Form A5 10 Sriharjo, Imogiri PSU untuk 3 jenis Surat Suara (PPWP,DPR RI,DPD) Terdapat 1 pemilih dengan KTP El diluar DIY yang tidak memiliki Form A5 8
7 8 9 10 11 12 13 14 15 III 1 2 IV KAB. KULON PROGO KAB. SLEMAN Pemungutan Suara Ulang : Menyoal Faktor Penyebab dan Batas Waktu 18 Poncosari, Srandakan PSU untuk 2 jenis Surat Suara (PPWP,DPR) Terdapat 3 pemilih dengan KTP El diluar DIY yang tidak memiliki Form A5 51 Gilangharjo, Pandak PSU untuk 4 jenis Surat Suara (PPWP,DPR RI,DPD, DPRD Provinsi) Terdapat 1 pemilih dengan KTP El diluar DIY yang tidak memiliki Form A5 33 Gilangharjo, Pandak PSU untuk 1 jenis Surat Suara PPWP Terdapat 1 pemilih dengan KTP El diluar DIY yang tidak memiliki Form A5 19 Gilangharjo, Pandak PSU untuk 1 jenis Surat Suara PPWP Terdapat 3 pemilih dengan KTP El diluar DIY yang tidak memiliki Form A5 7 Sidomulyo, Bambanglipuro PSU untuk 1 jenis Surat Suara PPWP Terdapat 1 pemilih dengan KTP El diluar DIY yang tidak memiliki Form A5 2 Sumbermulyo, Bambanglipuro PSU untuk 1 jenis Surat Suara PPWP Terdapat 3 pemilih dengan KTP El diluar DIY yang tidak memiliki Form A5 19 Parangtritis, Kretek PSU untuk 1 jenis Surat Suara PPWP Terdapat 2 pemilih dengan KTP El diluar DIY yang tidak memiliki Form A5 20 Srigading, Sanden PSU untuk PPWP, DPD RI, DPR Terdapat 1 pemilih dengan KTP El diluar DIY yang tidak memiliki Form A5 30 Ngestiharjo, Kasihan PSU PPWP surat suara 5 Pemilih Non KTP DIY coblos surat suara PPWP 2 TPS 2 PSU 31 Wates, Wates PSU untuk 1 jenis Surat Suara PPWP Terdapat 2 pemilih dengan KTP El Di luar DIY yang tidak memiliki A5 2 Margosari, Pengasih PSU untuk 1 Jenis Surat Suara DPRD Kab Terdapat 3 pemilih beda Dapil dengan form A5 yang diberikan Surat Suara sebanyak 5 jenis, padahal seharusnya 4 jenis 4 4 PSU 9
Pemungutan Suara Ulang : Menyoal Faktor Penyebab dan Batas Waktu TPS 1 3 Argomulyo, Cangkringan PSU untuk 1 jenis Surat Suara PPWP Terdapat 2 pemilih dengan KTP El diluar DIY yang tidak memiliki A5 2 52 Caturtunggal, Depok PSU untuk 1 jenis Surat Suara PPWP Terdapat 22 pemilih dengan KTP El diluar DIY yang tidak memiliki A5 3 43 Tamanmartani, Kalasan PSU 2 surat suara PPWP dan DPR RI 18 Pemilih Non KTP DIY mencoblos 2 surat suara yakni PPWP dan DPR RI 55 PSU 4 surat suara : 6 Pemilih DPTb Pemegang A5 4 Purwomartani, Kalasan DPD, DPR, DPRD Prov, DPRD Kab mencoblos 5 surat suara V KAB. GUNUNG KIDUL 2 TPS 2 PSU 1 18 Girisekar, Panggang PSU untuk 1 jenis surat suara PPWP Adanya pemilih non DPT dan DPTb (DPK) serta tidak ber KTP Gunungkidul 2 16 Tegalrejo, Gedangsari PSU untuk 1 jenis surat suara PPWP Adanya pemilih non DPT dan DPTb (DPK) serta tidak ber KTP Gunungkidul 5 KAB/KOTA 27 PSU Sumber : KPU DIY Secara garis besar, akar penyebab dilakukannya PSU adalah diperbolehkannya pemilih yang memiliki KTP Elektronik luar daerah untuk menggunakan hak pilih di TPS lain sementara dirinya telah terdaftar dalam DPT sesuai alamat KTP Elektronik, tanpa mengurus formulir pindah memilih sebelumnya. Apabila kita cermati lebih teliti, alasan dilakukannya PSU karena faktor ini, sama sekali tidak masuk ke dalam kualifikasi yang dipersyaratkan oleh Undang-undang maupun PKPU. Dalam kasus PSU di 27 TPS, tidak terjadi bencana alam maupun kerusuhan. Pun demikian, petugas KPPS tidak melakukan pelanggaran prosedur pada saat pembukaan kotak dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara. Mereka juga tidak meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat, pada surat 10
Pemungutan Suara Ulang : Menyoal Faktor Penyebab dan Batas Waktu suara yang sudah digunakan; termasuk tidak ada upaya merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah. Adapun alasan bahwa PSU direkomendasikan untuk diselenggarakan karena penyebab terakhir mengenai pemilih, yakni pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan, tidak tepat diterapkan mengingat mereka memiliki KTP Elektronik dan telah terdaftar di TPS asal sebagai pemilih tetap. Frasa kalimat yang menggunakan kata sambung "dan" mengandung arti bahwa 3 syarat tersebut bersifat kumulatif. Pendek kata, PSU terjadi ketika pemilih kedapatan dalam kondisi tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb serta tidak memiliki KTP Elektronik. Dalam rekomendasi yang dikeluarkan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan5, dasar hukum pelaksanaan PSU merujuk pada pelanggaran pasal 349 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum pasal 6 huruf a dan c, pasal 9 ayat (3), pasal 40 ayat (1) dan ayat (3). Intinya, pada proses pemungutan suara telah terjadi pelanggaran administratif yang dilakukan oleh KPPS karena memberi kesempatan kepada pemilih ber KTP Elektronik untuk menggunakan hak pilih tidak di lokasi TPS sesuai alamat KTP Elektronik. Menengok rujukan dasar hukum di atas, terlihat bahwa alasan dilakukannya PSU berada di luar dari yang dipersyaratkan Undang-undang 5 Rekomendasi untuk melaksanakan PSU dan PSL seluruhnya diterbitkan oleh Panitia Pengawas Pemilu tingkat Kecamatan. Dari koordinasi yang dilakukan KPU DIY dan Bawaslu DIY, Bawaslu DIY menyebut bahwa mekanisme menerbitkan rekomendasi tidak dapat ditempuh oleh Bawaslu baik tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi karena hal tersebut merupakan kewenangan Panwascam. Bila melalui Bawaslu Kabupaten/Kota atau Bawaslu Provinsi, maka produk hukum berbentuk putusan lah yang akan ditempuh di mana butuh proses dan waktu yang lama, sedangkan PSU harus segera dilaksanakan. Mengenai kewenangan Panwascam menerbitkan rekomendasi, Bawaslu DIY menyitir pasal 106 dan pasal 461 di UU No 7/2017 dan pasal 4 Peraturan Bawaslu No 8 Tahun 2018. 11
Pemungutan Suara Ulang : Menyoal Faktor Penyebab dan Batas Waktu maupun Peraturan KPU. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan6 membuat tafsir bahwa pelanggaran administratif Pemilu yang merupakan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Pemilu, hanya dapat diperbaiki melalui PSU. Persoalan hukum lain yang mengiringi diselenggarakannya PSU berasal dari batas waktu yang dilanggar. Pasal 373 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan pasal 66 ayat (3) Peraturan KPU No 3 Tahun 2019 menyebutkan "pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota". Meski sudah terang pengaturannya, namun dalam prakteknya tidak seluruh PSU dilaksanakan dalam rentang waktu 10 hari setelah pemungutan suara. Beberapa PSU direkomendasikan setelah tanggal 27 April 2019 yang seharusnya merupakan batas waktu terakhir pelaksanaan PSU. Tabel 3 Waktu Penyelenggaraan PSU Kabupaten/Kota Jumlah Waktu PSU Penyelenggaraan Kabupaten Kulonprogo 2 PSU 21 April 2019 Kabupaten Gunungkidul 2 PSU 27 April 2019 Kota Yogyakarta 4 PSU 27 April 2019 2 PSU 24 April 2019 Kabupaten Sleman 2 PSU 5 Mei 2019 12 PSU 27 April 2019 Kabupaten Bantul 2 PSU 5 Mei 2019 6 Sebelum menerbitkan surat rekomendasi, Panwaslu Kecamatan tidak menelaah peraturan perundang-undangan sendiri namun selalu berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Bawaslu di jenjang atasnya. 12
Pemungutan Suara Ulang : Menyoal Faktor Penyebab dan Batas Waktu 1 PSU 6 Mei 2019 KPU Kabupaten Sleman dan KPU Kabupaten Bantul menerima rekomendasi tambahan secara bergelombang pasca tanggal 27 April 2019. Melalui keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 146/HK.03.01- Kpt/3404/KPU-Kab/IV/2019 tertanggal 3 Mei 2019, PSU diselenggarakan di TPS 43 Desa Tamanmartani dan TPS 55 Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan pada tanggal 5 Mei 2019. Sedangkan KPU Kabupaten Bantul melalui keputusan Nomor 253/HK.03.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/V/2019 tertanggal 5 Mei 2019 menyelenggarakan PSU di TPS 30 Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan dan TPS 89 Desa Singosaren, Kecamatan Banguntapan tanggal 5 Mei 2019 dan dengan bersandar pada Keputusan Nomor 256/HK.03.1- Kpt/02/3402/KPU-Kab/V/2019 tertanggal 5 Mei 2019, mereka melaksanakan PSU di TPS 64 Desa Singosaren, Kecamatan Banguntapan pada tanggal 6 Mei 2019. Penyelenggaraan PSU pasca 10 hari, digelar setelah melalui diskusi panjang dan alot antara KPU DIY dengan Bawaslu DIY. Fokus diskusi adalah seputar waktu yang dilanggar. KPU DIY berpendapat, tidak ada dasar hukum di peraturan perundang-undangan manapun yang mengatur PSU pasca 10 hari. Apabila dilaksanakan lebih dari 10 hari setelah pemungutan suara, salah satu celahnya adalah berbentuk putusan Bawaslu Kabupaten/Kota yang diproses melalui adjudikasi. Sebab, pada pasal 20 huruf j Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, disebutkan tegas bahwa salah satu kewajiban KPU Kabupaten/Kota adalah melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota. Namun, Bawaslu DIY merasa keberatan karena proses adjudikasi membutuhkan waktu lama, sedangkan saat itu rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten/Kota hampir berakhir. Debat panjang diakhiri dengan kesepakatan untuk melaksanakan PSU melalui jalur rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dengan 13
Pemungutan Suara Ulang : Menyoal Faktor Penyebab dan Batas Waktu merujuk pada pasal 106 ayat (2) Undang-undang berkenaan dengan kewenangan Panwaslu Kecamatan untuk memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan, serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur di Undang-undang ini. Meski tidak menjawab problem pasca 10 hari, namun dengan pertimbangan agar prosesnya tidak berlarut-larut dan mengganggu rekapitulasi yang tengah diselenggarakan dengan susah payah oleh KPU Kabupaten/Kota, KPU DIY menginstruksikan kepada KPU Kabupaten Sleman dan KPU Kabupaten Bantul untuk melaksanakan PSU selepas batas akhir 27 April 2019. Sisi Lain PSU Penyelenggaraan pemungutan suara ulang mengandung dua konsekuensi sekaligus. Di satu sisi, PSU merupakan mekanisme prosedural yang dijamin konstitusionalitasnya oleh Undang-undang. Meski tidak mampu memuaskan semua pihak, hasil PSU cenderung dapat diterima oleh para pihak. Namun demikian, bukan berarti PSU tidak menggendong sejumlah persoalan. Pertama, anggaran ekstra. Sekurang-kurangnya dibutuhkan anggaran kurang lebih enam juta rupiah untuk penyelenggaraan PSU di setiap TPS. Komponen anggaran yang utama adalah honor untuk KPPS beserta 2 petugas keamanan, biaya pembuatan TPS, dan konsumsi. Sebagai gambaran, di Kabupaten Bantul yang menggelar 15 PSU, maka dibutuhkan anggaran sebesar 90 juta rupiah untuk penyelenggaraannya. KPU Kabupaten harus melakukan revisi anggaran manakala anggaran untuk pemungutan suara tidak lagi tersedia. Untuk PSU, anggaran ini masih dapat dikatakan wajar karena prosesi pemungutan-penghitungan suara sama persis dengan perhelatan 17 April 2019. Namun, jika kita melihat pelaksanaan pemungutan suara lanjutan, maka tambahan anggaran yang disediakan terasa lebih besar untuk menjalankan pencoblosan yang singkat. Sebagai contoh, PSL di TPS 116 Condong Catur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, digelar untuk memfasilitasi hanya 9 14
Pemungutan Suara Ulang : Menyoal Faktor Penyebab dan Batas Waktu orang pemilih yang tidak mendapat jatah surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dan, 9 orang tersebut terdiri dari 7 anggota KPPS dan 2 petugas keamanan. Saat 17 April 2019, mereka rela memberikan jatah surat suara mereka untuk 9 pemilih tambahan karena sisa surat suara telah habis. Pada saat PSL, mereka lah yang membuat TPS, melayani diri mereka sendiri sebagai pemilih, mendapat honor KPPS persis ketika menjalankan tugas pemungutan suara, dan menyelesaikan waktu pemungutan suara lanjutan kurang dari 1 jam. Kedua, penyediaan logistik yang lekas. Rentang waktu paling lama 10 (sepuluh) hari untuk menyelenggarakan PSU, memaksa KPU Kabupaten menyediakan logistik PSU dengan cepat. Jenis logistik yang paling mendesak keberadaannya adalah surat suara dan formulir. Apabila pelaksanaan PSU mengambil waktu di limit terakhir, ada cukup waktu bagi KPU Kabupaten untuk mengkondisikan dan mengorganisir KPPS, PPS dan PPK, menyiapkan logistik Pemilu lama yang masih layak digunakan kembali seperti kotak, bilik, alat dan alas coblos, serta perlengkapan lainnya, mengundang pemilih untuk hadir mencoblos. Persoalan muncul manakala rekomendasi pengawas Pemilu mendadak, bahkan dalam beberapa kasus di DIY, rekomendasinya berseri hingga mendekati batas akhir tanggal 27 April 2019. KPU Kabupaten harus berhitung dengan waktu, mengingat tidak setiap saat warga dapat dengan mudah menggunakan hak pilih kembali. Pendeknya jarak rekomendasi dengan waktu pelaksanaan PSU, dapat menyebabkan KPU Kabupaten/Kota kedodoran mempersiapkan logistik. Terlebih, apabila 1.000 surat suara PSU yang tersedia tidak lagi mencukupi karena banyaknya PSU yang harus diselenggarakan. Ketiga, anjloknya tingkat kehadiran pemilih di TPS. Hampir seluruh TPS yang menyelenggarakan PSU mengalami penurunan angka kehadiran pemilih ke TPS. Berikut data sampel 4 TPS pelaksana PSU yang memiliki catatan terendah tingkat pastisipasinya : 15
Pemungutan Suara Ulang : Menyoal Faktor Penyebab dan Batas Waktu Tabel 4 Perbandingan Angka Kehadiran Pemilih di TPS Perbandingan Angka Kehadiran Pemilih di TPS Pemungutan Suara dengan Pemungutan Suara Ulang 300 99,1% 90,6% 97,3% 250 200 57,9% 60,9% 58,6% 89,2% 69,3% 150 100 50 0 TPS 7 SIDOMULYO BAMBANGLIPURO TPS 25 BANGUNHARJO SEWON TPS 89 BANGUNTAPAN BANGUNTAPAN TPS 2 SUMBERMULYO BAMBANGLIPURO Jumlah DPT TPS 7 Sidomulyo Bambanglipuro 240 TPS 25 Bangunharjo Sewon 276 TPS 89 Banguntapan Banguntapan 268 TPS 2 Sumbermulyo Bambanglipuro 241 Pemungutan Suara 238 250 261 215 Pemungutan Suara Ulang 139 168 157 167 Jumlah DPT Pemungutan Suara Pemungutan Suara Ulang Sumber : diolah dari data KPU Kabupaten Bantul Secara umum, tingkat partisipasi di seluruh TPS di DIY yang menyelenggarakan PSU mengalami penurunan dengan angka sangat variatif. KPU Kabupaten/Kota di DIY sejak awal telah mempertimbangkan faktor pemilihan waktu PSU untuk mengantisipasi kemungkinan ketidakhadiran pemilih karena alasan pekerjaan, sekolah, kuliah atau sebab yang lain. KPU Kabupaten Kulonprogo memilih menyelenggarakan 2 PSU di wilayahnya pada hari Minggu, 21 April 2019. KPU Kabupaten Bantul secara bergelombang melaksanakan PSU dan PSL pada Sabtu, 27 April 2019, hari minggu 5 Mei 2019 dan satu PSU yang "terpaksa" dilakukan Senin 6 Mei 2019, mundur sehari dari jadwal karena pertimbangan situasi politik dan keamanan di tempat itu. KPU Kabupaten Sleman melaksanakan secara bertahap pada 16
Pemungutan Suara Ulang : Menyoal Faktor Penyebab dan Batas Waktu Rabu, 24 April 2019, Sabtu, 27 April 2019 dan Minggu, 5 Mei 2019. Sementara KPU Kota Yogyakarta dan KPU Kabupaten Gunungkidul mengambil hari Sabtu, 27 April 2019. Keempat, meningkatnya suhu politik dan berpotensi menimbulkan konflik di wilayah tertentu. Rekomendasi pengawas Pemilu untuk melaksanakan PSU di beberapa wilayah di DIY memunculkan ketegangan- ketegangan baik di kalangan penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu maupun masyarakat secara umum. Di kalangan penyelenggara Pemilu, rekomendasi yang sifatnya mendadak disikapi dengan ketegangan dan penolakan dari kalangan badan ad hoc. Beberapa PPK melayangkan protes melalui KPU Kabupaten/Kota karena isi rekomendasi yang tidak akurat sehingga membawa konsekuensi bagi rontoknya kepercayaan dan marwah penyelenggara Pemilu yang dianggap tidak profesional dalam bekerja. Di kalangan peserta Pemilu, PSU disikapi dengan menyuarakan keberatan kepada KPU Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten karena keduanya dianggap tidak menjalankan tugas dengan baik. Peserta Pemilu mengkhawatirkan perubahan hasil suara yang signifikan sehingga mengancam posisi perolehan kursi. Sedangkan bagi masyarakat, resistensi terhadap penyelenggaraan PSU dilakukan dengan caranya sendiri. Salah satu bentuk protes warga atas penyelenggaraan PSU 17
Pemungutan Suara Ulang : Menyoal Faktor Penyebab dan Batas Waktu Dengan melihat sejumlah dampak di atas, rangkaian penyelenggaraan PSU mulai dari pemeriksaan, pengkajian dan rekomendasi dari pengawas Pemilu harus di dasarkan pada fakta di lapangan dan data yang memadai. Pun demikian KPU Kabupaten/Kota, sebagai pihak yang mengeluarkan keputusan PSU, harus dapat menjelaskan secara baik kepada masyarakat perlunya dilakukan PSU agar tidak menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu. Kesimpulan Penyelenggaraan Pemilu harus memenuhi prinsip berkepastian hukum.7 Pengabaian atas prinsip berkepastian hukum tidak hanya berpotensi menimbulkan chaos namun akan berujung pada runtuhnya integritas Pemilu yang demokratis. Dalam kasus penyelenggaraan PSU Pemilu tahun 2019, kekosongan dasar hukum berkaitan dengan faktor penyebab dan limit waktu disikapi dengan mengambil dasar hukum lain. Pertimbangan terbesarnya, menyelamatkan Pemilu agar berkepastian hukum. Sebab, apabila peristiwa penggunaan hak pilih secara tidak prosedural dibiarkan saja maka selamanya Pemilu akan tercoreng dengan catatan kelam. Meski tidak sepenuhnya tepat, langkah ini "dapat dipahami". Sampai sejauh ini, belum terdapat formula lain untuk menyelesaikannya. Rekomendasinya sederhana, perubahan regulasi di tingkat Undang-undang. Agar tidak terjebak ke dalam pengaturan yang sangat teknis karena pengalaman di lapangan yang sangat kaya dan beragam, pembuat undang-undang dapat memberikan kewenangan atributif kepada KPU selaku penyelenggara Pemilu untuk mengatur lebih rinci alasan dilakukannya PSU, termasuk mengatur 7 Dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya pasal 3 disebutkan bahwa selain menegaskan kewajiban penyelenggara Pemilu untuk melaksanakan Pemilu sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, penyelenggaraan Pemilu juga harus memegang prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien. 18
Pemungutan Suara Ulang : Menyoal Faktor Penyebab dan Batas Waktu mengenai langkah yang harus ditempuh manakala melampaui batas waktu yang telah ditentukan. Cara ini lebih menghadirkan kepastian hukum, ketimbang menyerahkan kebijakan penyelenggaraan PSU kepada masing-masing KPU di daerah, yang pada akhirnya juga disikapi secara berbeda-beda. Ijtihad atas penafsiran PSU oleh KPU di daerah akan berakhir di dua cabang jalan : selesai atau sebaliknya, berkepanjangan. Apabila ada pengaturan tunggal dan menyeluruh mengenai PSU oleh KPU, tidak ada keragu-raguan bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk menegakkan Pemilu yang berintegritas dan demokratis. Catatan lain dari peristiwa PSU ini ditinjau dari akar penyebabnya adalah pentingnya memberikan pemahaman yang komprehensif dan kokoh bagi anggota KPPS, agar tidak mudah mempercayai sebaran informasi yang sesat- menyesatkan. Penggunaan KTP Elektronik secara universal tanpa perlu mengurus formulir pindah memilih merupakan informasi yang diyakini kebenarannya oleh pemilih dan pada saat yang sama menggoyahkan keyakinan KPPS dan Pengawas TPS karena bertentangan dengan kitab putih panduan KPPS. Sepanjang KPPS teguh pendirian dengan prosedur yang telah dituangkan dalam buku panduan dan dilatihkan dalam bimbingan teknis, mereka tidak akan membiarkan terjadinya kesalahan prosedur dalam pemungutan suara. Dalam konteks ini, PSU boleh disebut sebagai jalan keluar. Akan tetapi, jalan keluar yang ditempuh, haruslah melegakan semua pihak tanpa kecuali, tidak menimbulkan ekses negatif dan hasilnya dapat diterima. Tanpa itu, PSU tetap akan mengganjal, sebagaimana slilit yang tak pernah lepas dari tempatnya bersemayam. 19
Pemungutan Suara Ulang : Menyoal Faktor Penyebab dan Batas Waktu DAFTAR PUSTAKA Nanang Trenggono dkk, Dinamika Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Indonesia Catatan Reflektif Ketua KPU Se Indonesia Cetakan 1 Yogyakarta, Asnalitera, 2018 Sigit Pamungkas, Perihal Pemilu, Departemen Politik dan Pemerintahan UGM, 2009 Ramlan Surbakti, Pemilu Berintegritas dan Adil, Kompas 14 Februari 2014 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Wawancara dengan Ketua KPU Kabupaten Bantul tanggal 2 Oktober 2019 Wawancara dengan Ketua KPU Kabupaten Sleman tanggal 2 Oktober 2019 Wawancara dengan Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul tanggal 2 Oktober 2019 Wawancara dengan Ketua KPU Kota Yogyakarta tanggal 2 Oktober 2019 Wawancara dengan Ketua KPU Kabupaten Kulonprogo tanggal 2 Oktober 2019 20