Pasukan Penjaga Perdamaian dan Reformasi Sektor Keamanan Bambang Kismono Hadi Machmud Syafrudin
i Penulis Bambang Kismono Hadi adalah Ketua Jurusan Pascasarjana Manajemen Pertahanan Institut Teknologi Bandung. Machmud Syafrudin adalah lulusan S2 - Development Studies Institute Teknologi Bandung Editor Sri Yunanto Papang Hidayat Mufti Makaarim A. Wendy Andhika Prajuli Fitri Bintang Timur Dimas Pratama Yudha Tim Database Rully Akbar Keshia Narindra R. Balya Taufik H. Munandar Nugraha Febtavia Qadarine Dian Wahyuni Pengantar Insitute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS) menyampaikan terimakasih kepada seluruh pihak yang menjadi kontributor Tool ini, yaitu Ikrar Nusa Bhakti, Al-A'raf, Beni Sukadis, Jaleswari Pramodhawardani, Mufti Makaarim, Bambang Widodo Umar, Ali. A Wibisono, Dian Kartika, Indria Fernida, Hairus Salim, Irawati Harsono, Fred Schreier, Stefan Imobersteg, Bambang Kismono Hadi, Machmud Syafrudin, Sylvia Tiwon, Monica Tanuhandaru, Ahsan Jamet Hamidi, Hans Born, Matthew Easton, Kristin Flood, dan Rizal Darmaputra. IDSPS juga menyampaikan terima kasih kepada Tim pendukung penulisan naskah Tools ini, yaitu Sri Yunanto, Papang Hidayat, Zainul Ma'arif, Wendy A. Prajuli, Dimas P Yudha, Fitri Bintang Timur, Amdy Hamdani, Jarot Suryono, Rosita Nurwijayanti, Meirani Budiman, Nurika Kurnia, Keshia Narindra, R Balya Taufik H, Rully Akbar, Barikatul Hikmah, Munandar Nugraha, Febtavia Qadarine, Dian Wahyuni dan Heri Kuswanto. Terima kasih sebesar-besarnya juga disampaikan kepada Geneva Center for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF) atas dukungannya terhadap program ini, terutama mereka yang terlibat dalam diskusi dan proses penyiapan naskah ini, yaitu Philip Fluri, Eden Cole dan Stefan Imobersteg. IDSPS juga menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Luar Negeri Republik Federal Jerman atas dukungan pendanaan program ini. Tool Pasukan Penjaga Perdamaian dan Reformasi Sektor Keamanan Tool Pasukan Penjaga Perdamaian dan Reformasi Sektor Keamananr ini adalah bagian dari Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan untuk Organisasi Masyarakat Sipil: Sebuah Toolkit. Toolkit ini dirancang untuk memberikan pengenalan praktis tentang RSK di Indonesia bagi para praktisi, advokasi dan pembuat kebijakan disektor keamanan. Toolkit ini terdiri dari 17 Tool berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Reformasi Sektor Keamanan: Sebuah Pengantar Peran Parlemen Dalam Reformasi Sektor Keamanan Departemen Pertahanan dan Penegakan Supremasi Sipil Dalam Reformasi Sektor Keamanan Reformasi Tentara Nasional Indonesia Reformasi Kepolisian Republik Indonesia Reformasi Intelijen dan Badan Intelijen Negara Desentralisasi Sektor Keamanan dan Otonomi Daerah Hak Asasi Manusia, Akuntabilitas dan Penegakan Hukum di Indonesia 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Polisi Pamongpraja dan Reformasi Sektor Keamanan Pengarusutamaan Gender di Dalam Tugas-Tugas Kepolisian Pemilihan dan Rekrutmen Aktor-Aktor Keamanan Pasukan Penjaga Perdamaian dan Reformasi Sektor Keamanan Pengawasan Anggaran dan Pengadaan di Sektor Keamanan Komisi Intelijen Program Pemolisian Masyarakat Kebebasan Informasi dan Reformasi Sektor Keamanan Manajemen Perbatasan dan Reformasi Sektor Keamanan IDSPS Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS) didirikan pada pertengahan tahun 2006 oleh beberapa aktivis dan akademisi yang memiliki perhatian terhadap advokasi Reformasi Sektor Keamanan (Security Sector Reform) dalam bingkai penguatan transisi demokrasi di Indonesia paska 1998. IDSPS melakukan kajian kebijakan pertahanan keamanan, resolusi konflik dan hak asasi manusia (policy research) mengembangkan dialog antara berbagai stakeholders (masyarakat sipil, pemerintah, legislatif, dan institusi lainnya) terkait dengan kebijakan untuk mengakselerasi proses reformasi sektor keamanan, memperkuat peran serta masyarakat sipil dan mendorong penyelesaian konflik dan pelanggaran hukum secara bermartabat. DCAF Pusat Kendali Demokratis atas Angkatan Bersenjata Jenewa (DCAF, Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces) mempromosikan tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi sektor keamanan. Pusat ini melakukan penelitian tentang praktek-praktek yang baik, mendorong pengembangan norma-norma yang sesuai ditingkat nasional dan internasional, membuat usulan-usulan kebijakan dan mengadakan program konsultasi dan bantuan di negara yang membutuhkan. Para mitra DCAF meliputi para pemerintah, parlemen, masyarakat sipil, organisasi-organisasi internasional dan para aktor sektor keamanan seperti misalnya polisi, lembaga peradilan, badan intelijen, badan keamanan perbatasan dan militer. Layout Nurika Kurnia Foto Sampul © Pesawat PBB: whitegrd-pmi-kvlr.jpg, Gedung PBB 2009 Ilustrasi cover Nurika Kurnia © IDSPS, DCAF 2009 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dicetak oleh IDSPS Press Jl. Teluk Peleng B.32, Komplek TNI AL Rawa Bambu Pasar MInggu, 12520 Jakarta-Indonesia. Telp/Fax +62 21 780 4191 Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan untuk Organisasi Masyarakat Sipil: Sebuah Toolkit
Kata Pengantar Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forced (DCAF) Tool Pelatihan untuk Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam Kajian Reformasi Sektor Keamanan ini ditujukan khususnya untuk membantu mengembangkan kapasitas OMS Indonesia untuk melakukan riset, analisis dan monitoring terinformasi atas isu-isu kunci pengawasan sector keamanan. Tool ini juga bermaksud untuk meningkatkan efektivitas aksi lobi, advokasi dan penyadaran akan pengawasan isu-isu keamanan yang dilakukan oleh institusi-institusi demokrasi, masyarakat sipil, media dan sektor keamanan. Kepentingan mendasar aktivitas OMS untuk menjamin peningkatan transparansi dan akuntabilitas di seluruh sektor keamanan telah diakui sebagai instrumen kunci untuk memastikan pengawasan sektor keamanan yang efektif. Keterlibatan publik dalam pengawasan demokrasi adalah krusial untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi diseluruh sektor keamanan. Keterlibatan OMS di ranah kebijakan keamanan memberi kontribusi besar pada akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik: OMS tidak hanya bertindak sebagai pengawas (watchdog) pemerintah tapi juga sebagai pedoman kepuasan publik atas kinerja institusi dan badan yang bertanggungjawab atas keamanan publik dan pelayanan terkait. Aktivitas seperti memonitor kinerja, kebijakan, ketaatan pada hukum dan HAM yang dilakukan pemerintah semua memberi masukan pada proses ini. Sebagai tambahan, advokasi oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil mewakili kepentingan komunitas- komunitas lokal dan kelompok-kelompok individu bertujuan sama yang membantu memberi suara pada aktor- aktor termarjinalisasi dan membawa proses perumustan kebijakan pada jendela perspektif yang lebih luas lagi. Konsekuensinya, OMS memiliki peran penting untuk dijalankan, tak hanya di negara demokratis tapi juga di negara- negara paskakonflik, paskaotoritarian dan non demokrasi, dimana aktivitas OMS masih mampu mempengaruhi pengambilan keputusan para elit yang memonopoli proses politik. Tapi kemampuan aktor-aktor masyarakat sipil untuk berpartisipasi secara efektif dalam pengawasan sektor keamanan bergantung pada kompetensi pokok dan juga kapasitas institusi organisasi mereka. OMS harus memiliki kemampuan-kemampuan inti dan alat-alat untuk terlibat secara efektif dalam isu-isu pengawasan keamanan dan reformasi peradilan. Sering kali, kapasitas OMS tidak seimbang dan terbatas, karena kurangnya sumber daya manusia, keuangan, organisasi dan fisik yang dimiliki. Pengembangan kapasitas relevan pada kelompok-kelompok masyarakat sipil biasanya melibatkan peningkatan kemampuan, pengetahuan dan praktik untuk melakukan analisa kebijakan, advokasi dan pengawasan, seiring juga dengan kegiatan manajemen internal, manajemen keuangan, penggalangan dana dan penjangkauan keluar. OMS dapat berkontribusi dalam reformasi sektor keamanan dan pemerintahan melalui banyak cara, antara lain: •	•	•	• Memfasilitasi dialog dan debat mengenai masalah-masalah kebijakan Mendidik politisi, pembuat kebijakan dan masyarakat mengenai isu-isu spesifik terkait Memberdayakan kelompok dan publik melalui pelatihan dan peningkatan kesadaran untuk isu-isu spesifik Membagi informasi dan ilmu pengetahuan khusus mengenai kebutuhan dan kondisi local dengan para pembuat kebijakan, parlemen dan media Meningkatkan legitimasi proses kebijakan melalui pencakupan lebih luas akan kelompok-kelompok maupun perspektif-perspektif sosial yang ada Mendukung kebijakan-kebijakan keamanan yang representatif dan responsif akan komunitas lokal Mewakili kepentingan kelompok-kelompok dan komunitas-komunitas yang ada di lingkungan kebijakan Meletakkan isu keamanan dalam agenda politik Menyediakan sumber ahli, informasi dan perspektif yang independen Melakukan riset yang relevan dengan kebijakan Menyediakan informasi khusus dan masukan kebijakan Mempromosikan transparansi dan akuntabilitas institusi-institusi keamanan Mengawasi/memonitor reformasi dan implementasi kebijakan Menjaga keberlangsungan pengawasan kebijakan Mempromosikan pemerintah yang responsif
• Pasukan Penjaga Perdamaian dan Reformasi Sektor Keamanan ii
Menciptakan landasan yang secara pasti mempengaruhi kebijakan dan legitimasi badan-badan di level eksekutif sesuai dengan kepentingan masyarakat Memfasilitasi perubahan demokrasi dengan menjaga pelaksanaan minimal standar hak asasi manusia dalam rejim demokratis dan non demokratis Menciptakan dan memobilisasi oposisi publik sistematis yang besar terhadap pemerintahan lokal dan nasional yang non demokratis dan non representatif Menjamin dibangun dan dikelola secara baik sektor keamanan yang akuntabel, responsif dan hormat akan segala bentuk hak asasi manusia adalah bagian dari kehidupan yang lebih baik. Pengembangan kapasitas OMS untuk memberi informasi dan mendidik publik akan prinsip-prinsip pengawasan dan akuntabilitas sektor keamanan, serta norma-norma internasional akan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik hádala satu cara untuk membangun dukungan dan tekanan di bidang ini. Sejak 1998, demokrasi Indonesia yang semakin berkembang dan kebangkitannya sebagai aktor kunci ekonomi Asia telah memberi latar belakang pada debat reformasi sektor keamanan paska-Suharto. Fokus dari perdebatan reformasi sektor keamanan adalah kebutuhan akan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam hal kebijakan, praktik di lapangan dan penganggaran. Beberapa inisiatif yang terjadi berjalan tanpa mendapat masukan dari comunitas OMS Indonesia. Institute for Defence, Security and Peace Studies (IDSPS) telah mengelola pembuatan, implementasi dan publikasi dari Tool Pelatihan ini sebagai sebuah komponen dari pekerjaan yang terus berjalan di bidang hak asasi manusia dan tata kelola sektor keamanan yang demokratis di Indonesia. Tool ini merupakan kerangka kunci permasalahan dalam pengawasan sektor keamanan yang mudah dipahami sehingga OMS di luar Jakarta dapat mempelajari dan memiliki akses pada konsep-konsep kunci dan sumber daya relevan untuk menjalankan tugas mereka di tingkat lokal. Proyek ini adalah satu dari tiga proyek yang ditangani antara IDSPS dan Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF), sementara proyek lainnya berfokus pada membangun kapasitas OMS di seluruh kawasan Indonesia untuk bekerja sama dalam isu-isu tata kelola sektor keamanan melalui berbagai pelatihan (workshop) dan pembuatan Almanak Hak Asasi Manusia dalam Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia. Tool ini menggambarkan kapasitas komunitas OMS Indonesia untuk menganalisa isu-isu pengawasan sektor keamanan dan mengadvokasi reformasi jangka panjang, tool ini juga mengindikasikan kepemilikan lokal yang menjadi pendorong internal dari proses reformasi sektor keamanan Indonesia. Akhirnya, DCAF berterimakasih pada dukungan Kementrian Luar Negeri Republik Jerman yang mendanai keseluruhan proyek ini sebagai bagian dari program dua tahun untuk mendukung pengembangan kapasitas dari reformasi sektor keamanan di Indonesia di seluruh institusi demokrasi, masyarakat sipil, media dan sektor keamanan. Jenewa, Agustus 2009 Eden Cole Deputy Head Operations NIS and Head Asia Task Force Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan untuk Organisasi Masyarakat Sipil: Sebuah Toolkit
Kata Pengantar Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS) Penelitian Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS) tentang Efektivitas Strategi Organisasi Masyarakat Sipil dalam Advokasi Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia 1998-2006 (Jakarta: IDSPS, 2008), IDSPS menyimpulkan bahwa kalangan masyarakat sipil telah melakukan pelbagai upaya untuk mendorong, mempengaruhi dan mengawasi proses-proses reformasi sektor keamanan (RSK), terutama paska 1998. Upaya- upaya tersebut dilakukan seiring dengan transisi politik di Indonesia dari Rezim Orde Baru yang otoriter menuju satu rezim yang lebih demokratis dan menghargai Hak Asasi Manusia. Pelbagai upaya yang telah dilakukan kelompok-kelompok Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) tersebut antara lain berupa: (1) pengembangan wacana-wacana RSK, (2) advokasi reformulasi dan penyusunan legislasi atau kebijakan strategis maupun operasional di sektor keamanan, (3) dorongan akuntabilitas dan transparansi dalam proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan keamanan, dan (4) pengawasan dan komplain atas penyalahgunaan dan penyimpangan kewenangan serta pelanggaran hukum yang melibatkan para pihak di level aktor keamanan, pemerintah dan parlemen, serta memastikan adanya pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran-pelanggaran tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, IDSPS mencatat bahwa peran-peran OMS dalam mengawal RSK pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri dan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono umumnya bergerak dalam orientasi yang tersebar, parsial, tanpa konsensus dan distribusi peran yang ketat, serta terkesan lebih pragmatis bila dibanding dengan perannya dalam 2 periode pemerintahan sebelumnya - pemerintahan B. J. Habibie dan pemerintahan Abdurrahman Wahid. Kecenderungan ini di satu sisi menunjukkan bahwa tantangan advokasi RSK seiring dengan perjalanan waktu, dimana konsentrasi dan kemauan politik pemerintah cenderung menurun sehingga strategi dan pola advokasi OMS berubah. Di sisi lain, seiring dengan tumbangnya Rezim Soeharto sebagai musuh bersama, kemungkinan terjadi kegamangan dalam hal isu dan strategi advokasi juga muncul. Ini ditunjukkan dalam temuan IDSPS lainnya perihal fakta bahwa OMS belum dapat menindaklanjuti opini dan wacana yang telah dikembangkannya hingga menjadi wacana kolektif pemerintah, DPR dan masyarakat sipil. Strategi advokasi yang dijalankan OMS belum diimbangi dengan penyiapan perangkat organisasi yang kredibel, jaringan kerja yang solid, komunikasi dan diseminasi informasi kepada publik yang kontinyu, serta pola kerja dan jaringan yang konsisten. Mengingat OMS merupakan salah satu kekuatan sentral dalam mengawal transisi demokrasi dan RSK sebagaimana terlihat dalam perubahan rezim politik Indonesia tahun 1997-1998, maka OMS dipandang perlu melakukan konsolidasi dan reformulasi strategi advokasinya seiring perubahan politik nasional dan global serta dinamika transisi yang kian pragmatis. Paling tidak OMS dapat memulai upaya konsolidasi dan reformasi strategi advokasinya dengan mengevaluasi dan mengkritik pengalaman advokasi yang telah dilakukannya sembali melihat efektivitas dan persinggungan stretegis di lingkungan OMS dalam memastikan tercapainya tujuan RSK. Penelitian IDSPS menyimpulkan setidaknya ada tiga pola advokasi RSK yang bisa dilakukan lebih lanjut oleh OMS. Pertama, menguatkan pengaruh di internal pemerintah dan pengambil kebijakan. Kedua, menjaga konsistensi peran kontrol dan kelompok penekan terhadap kebijak-kebijakan strategis di sektor keamanan. Ketiga, memperkuat wacana dan pemahanan tentang urgensi RSK yang dikembangkan. Berdasarkan pada temuan dan rekomendasi penelitian IDSPS di atas, muncul serangkaian inisiatif untuk menyusun agenda kerja penguatan OMS dalam mengadvokasi RSK, antara lain berupa diseminasi wacana, pelatihan-pelatihan serta upaya-upaya advokasi lainnya. Pasukan Penjaga Perdamaian dan Reformasi Sektor Keamanan iv
v Buku Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan Untuk Organisasi Masyarakat Sipil; Sebuah Toolkit, merupakan serial Tool yang terdiri dari 17 topik isu-isu RSK yang relevan di Indonesia, yang disusun dan diterbitkan untuk menunjang agenda kerja penguatan OMS dalam mengadvokasi RSK di atas. Seluruh topik dan modul disusun oleh sejumlah praktisi dan ahli dalam isu-isu RSK yang selama ini terlibat aktif dalam advokasi agenda dan kebijakan strategis di sektor keamanan. Penulisan dan penerbitan Tools ini merupakan kerjasama antara IDSPS dengan Geneva Center for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF), dengan dukungan pemerintah Republik Federal Jerman. Dengan adanya buku Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan Untuk Organisasi Masyarakat Sipil; Sebuah Toolkit ini, seluruh pihak yang berkepentingan melakukan advokasi RSK dan mendorong demokratisasi sektor keamanan dapat memiliki tambahan referensi dan informasi, sehingga upaya untuk mendorong kontinuitas advokasi RSK seiring dengan upaya mendorong demokratisasi di Indonesia dapat berjalan maksimal. Jakarta, 8 September 2009 Mufti Makaarim A Direktur Eksekutif IDSPS Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan untuk Organisasi Masyarakat Sipil: Sebuah Toolkit
Daftar Isi Akronim vii 1. Pengantar 1 2. Pengertian Operasi Perdamaian 3 3. Peran Militer Sebagai Penjaga Perdamaian 4 4. Profil Anggota Penjaga Perdamaian 5 5. Konsep Pelatihan Bagi Anggota Penjaga Perdamaian 7 6. Pembekalan Budaya 10 7. Konsep Pembekalan Budaya dalam Suatu Program Pelatihan 12 8. Penutup 15 9. Daftar Pustaka 15 10. Bacaan Lanjutan 16 11. Lampiran 17 Pasukan Penjaga Perdamaian dan Reformasi Sektor Keamanan vi
vii Akronim ABCA Australia Cultural Awareness CA Cultural Awareness CCC Cross Cultural Communication CQ Cultural Quotation KONGA Kontingen Garuda LSM Lembaga Swadaya Masyarakat MOOTW Military Operations Other Than War (Operasi Militer Selain Perang) PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa Polri Kepolisian Republik Indonesia SGTD Standardized Generic Training Modules TAP MPR Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat TNI Tentara Nasional Indonesia UN DPKO-TES The United Nations Departemnet of Peacekeeping Operations, Training and Evaluation Service UNEF United National Emergency Force UNIFIL United Nations Interim Force in Lebanon USMC United States Marine Corps UUD RI Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan untuk Organisasi Masyarakat Sipil: Sebuah Toolkit
Pasukan Penjaga Perdamaian dan Reformasi Sektor Keamanan 1. Pengantar Keikutsertaan Indonesia dalam misi operasi Luar Negeri RI, ketika diminta komentarnya pada perdamaian PBB merupakan kontribusi nyata saat pengiriman Kontingen Garuda XXIII-A/UNIFIL ke pemerintah Indonesia dalam ikut menciptakan Lebanon, menyatakan bahwa: perdamaian dunia, sebagaimana diamanatkan dalam " ...Kita harus melihatnya dari konteks keinginan Pembukaan UUD RI. Keikutsertaan ini sudah dimulai dan peranan Indonesia dalam memberikan sejak tahun 1957, dengan pengiriman satu batalyon sumbangan untuk menyelesaikan masalah infanteri untuk menjaga perdamaian di Timur Tengah Timur Tengah secara keseluruhan. Dan, menurut antara Israel dan Mesir, yang dikenal dengan nama pandangan beberapa Negara, Indonesia Kontingen Garuda I / United Nation Emergency Force dianggap mempunyai porsi peranan lebih besar (KONGA-1/UNEF). Sejak saat itu, kontingen Indonesia dalam menyelesaikan masalah Timur Tengah. yang dikirim dalam misi perdamaian PBB dinamakan Pengiriman ini pun, berdasarkan konstitusi Kontingen Garuda / KONGA. kita, merupakan kewajiban. Selain itu, bentuk diplomasi dalam meningkatkan citra Indonesia Sebagai Negara dengan penduduk Muslim terbesar secara keseluruhan".1 di dunia dan terletak di Asia, keikutsertaan Indonesia dalam misi perdamaian PBB sangat diharapkan, Pendapat senada dikemukan oleh Duta Besar Mesir karena dapat dipandang sebagai penyeimbang untuk Indonesia, Mr. Mohamed El Sayed Taha, di dalam komposisi misi perdamaian PBB. Hal ini yang menyatakan bahwa sebagai Negara dengan ditambah dengan kenyataan, bahwa konflik yang penduduk muslim terbesar di dunia, kehadiran terjadi saat ini, sering melibatkan Negara muslim atau Indonesia, bersama Malaysia dan Brunei Darussalam, Negara berpenduduk muslim, seperti yang terjadi dapat menjadi penyeimbang bagi pasukan PBB di di Bosnia, Lebanon, Irak bahkan Darfur di Afrika. Lebanon, dan ini sangat representatif.2 Demikian pula Kehadiran Negara berpenduduk muslim seperti pendapat Mr. Fariz Mehdawi, Duta Besar Palestina Indonesia di Negara-negara yang tengah menghadapi untuk Indonesia, yang menyatakan bahwa kehadiran konflik tersebut tentu dapat menjadi penyeimbang pasukan perdamaian Indonesia di Lebanon akan yang penting dan representatif. menaikkan posisi Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB saat itu.3 Keikutsertaan Indonesia dalam misi perdamaian PBB sampai saat ini berlangsung sukses dan sangat dihargai Bagi lingkungan internal TNI, pengiriman pasukan oleh PBB maupun Negara-negara lain. Mochamad di dalam misi perdamaian PBB berdampak positif, Slamet Hidayat, Direktur Multilateral Departemen yaitu: menumbuhkan profesionalisme di lingkungan 1 Media Indonesia, "Pengiriman Pasukan Tingkatkan Citra Indonesia", Jakarta, 1 September 2006. 2 Harian Sinar Harapan (sore), "Pasukan Perdamaian RI di Lebanon Menjadi Penyeimbang", Jakarta, 30 Agustus 2006. 3 Ibid. Pasukan Penjaga Perdamaian dan Reformasi Sektor Keamanan 1
2 TNI, menaikkan citra TNI di dunia serta dalam upaya 1. Undang-Undang RI Nomor 3/2002 tentang diplomasi pertahanan (defence diplomacy). Dengan Pertahanan Negara Ayat 10, tentang partisipasi masih adanya konflik-konflik bersenjata di dunia, aktif TNI untuk ikut menciptakan keamanan kehadiran pasukan perdamaian Indonesia akan tetap dan perdamaian di kawasan regional maupun penting dan diharapkan sumbangsihnya di masa internasional. depan.4 Dalam Surat Keputuan Panglima TNI Nomor 2. Undang-Undang TNI Nomor 34/2004 Ayat Skep/25/IX/2005, 27 September 2005, dinyatakan 7, tentang salah satu tugas TNI untuk ikut bahwa ada beberapa prinsip yang menjadi landasan berpartisipasi dalam misi perdamaian PBB yang tentang partisipasi kontingen Indonesia untuk ikut berdasarkan pada politik luar negeri Indonesia. serta dalam pelaksanaan misi perdamaian PBB, 3. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/2/I/2007, yaitu:5 12 Januari 2007 tentang Doktrin TNI "Tri Dharma 1. Partisipasi dalam tugas operasi perdamaian PBB Eka Karya", yang dijadikan sebagai landasan dan didasarkan pada Undang-undang dan kebijakan panduan untuk tugas-tugas TNI diantaranya tugas politik luar negeri Indonesia, yaitu: alinea misi perdamaian PBB sebagai bagian tugas TNI di keempat Pembukaan UUD 1945, kebijakan politik bidang Operasi Militer Selain Perang. bebas aktif, UU RI no 37/1999 ayat 10 tentang pengiriman pasukan penjaga perdamaian PBB ditetapkan oleh Presiden melalui konsultasi dengan DPR, serta TAP MPR RI No VII/2000 tentang peran TNI dan POLRI ayat 8. 2. Mandat yang sah, jelas, handal dan terukur dari Resolusi Dewan Keamanan PBB. 3. Adanya Rule of Engagement (RoE) yang jelas. 4. Keikutsertaan dalam mekanisme penentuan mandate. 5. Penghindaran campur tangan dan kepercayaan serta keyakinan dari pihak-pihak yang bertikai. 6. Keputusan politik pemerintah Indonesia dan dukungan rakyat Indonesia serta sebagai implementasi dari Piagam PBB. Selanjutnya, dalam perkembangannya setelah diterbitkannya beberapa peraturan dan perundangan yang berlaku untuk TNI, maka pengiriman pasukan TNI untuk misi perdamaian PBB didasarkan pada: 4 5 Menurut penulis, paling tidak ada 3 tugas TNI di masa depan yang penting, yang akan menaikkan citranya di dunia, selain menjaga kedaulatan Negara. Yaitu: satu, ikut terlibat dalam misi perdamaian dunia; dua, ikut serta dalam keamanan laut (maritime security); dan ketiga, terlibat dalam penanggulangan bencana. Lampiran III, Keputuan Panglima TNI Nomor Skep/25/IX/2005, 27 September 2005, Operasi Perdamaian Dunia, halaman 4-5. Buku Petunjuk Pelaksanaan TNI Tentang Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan untuk Organisasi Masyarakat Sipil: Sebuah Toolkit
2. Pengertian Operasi Perdamaian Kehadiran suatu operasi perdamaian dalam suatu b. Upaya Perdamaian ( Peace Making), yakni cara- Negara atau kawasan dilaksanakan setelah upaya- cara penyelesaian sengketa secara damai sesuai upaya perdamaian yang lain gagal dilaksanakan. dengan piagam PBB. "..Peace operations embrace conflict prevention and c. Pemeliharaan Perdamaian ( Peace keeping), peace-making, peace-keeping and peace-building. yakni kegiatan penggelaran personel di negara/ If the first trio is successful, violent conflict can be kawasan yang bertikai atas seizin pihak-pihak avoided and deployment of peace-keeping troops terkait. is not needed".6 Artinya bahwa operasi perdamaian d. Pengokohan Perdamaian ( Peace Building), yakni itu dilaksanakan setelah upaya pencegahan yang kegiatan untuk mengenali dan mendukung hal- dilakukan oleh sejumlah pihak itu gagal dicapai. hal yang dapat membuat/memperkokoh landasan perdamaian. Sebenarnya, pemeliharaan perdamaian tidak e. Operasi Masa Damai ( Peace Time Operation), tercantum di dalam Piagam PBB. Namun untuk alas yakni kegiatan operasi dalam menanggulangi an tertentu, maka hal tersebut dapat dilakukan: bencana alam dan sebagainya. "..Peacekeeping as such, is not specially provided f. Operasi Penegakan ( Peace Enforcement), yakni for in the Chapter, except for the provision that 'The operasi penegakan perdamaian yang sesuai Security Council may establish such subsidiary organs dengan resolusi Dewan Keamanan PBB dan as it deems necessary for the performance of its hukum internasional yang berlaku, serta asas- functions' (Article29)".7 asas partisipasi Indonesia. Selanjutnya tugas-tugas Operasi Pemeliharaan Perdamaian Dunia tersebut dapat diklasifikasikan menjadi: a. Pencegahan konflik ( Conflict prevention), yakni langkah-langkah politis, diplomatis, nonmiliter yang proaktif melalui cara-cara dan saluran yang tepat untuk mencegah timbulnya pertikaian antara dua pihak di suatu Negara/kawasan agar tidak berkembang menjadi besar. 6 7 Concluding Report 1997-2002, Challenges of Peace Operations into the 21st Century, Eldaners Gorab, Stockholm, Sweden, 2002, hal 266. Pasukan Penjaga Perdamaian dan Reformasi Sektor Keamanan 3
4 3. Peran Militer Sebagai Penjaga Perdamaian Dewasa ini, istilah Operasi Pemeliharaan Perdamaian Robert Getso (2005) mengatakan bahwa menugaskan merupakan salah satu peran militer dalam kosep pasukan militer sebagai pasukan pemelihara operasi militer selain perang/military operations other perdamaian atau untuk tugas operasi non tempur than war (MOOTW). Beberapa negara seperti Amerika memerlukan a cross-cultural shift pada masing- Serikat, Singapura menggunakan istilah ini, termasuk masing diri prajurit. Perubahan ini dinamakan di lingkungan TNI sendiri. Peran ini dipandang sebagai perubahan psikologi dari budaya militer sebagai kompetensi lain yang perlu dimiliki dan dikuasai oleh prajurit perang menjadi militer (yang sipil) yang pasukan militer dalam mendukung misi perdamaian bertugas sebagai pasukan pemelihara perdamaian PBB atau organisasi internasional lainnya. atau dalam istilahnya: "a psychological shift--from the military culture of the war fighter to the civil-military Mariana Nuciari mengatakan bahwa paradigma baru culture of the peacekeeper", dengan implikasi sosial, ini harus disadari sebagai ini merupakan suatu peran perilaku, psikologi dan filosofi yang perlu diperhatikan baru bagi militer/angkatan bersenjata, khususnya bagi dan dilatih.10 militer professional, yang dalam teori sosiologi militer disebut dengan istilah: the military peacekeepers/ Selaras dengan pernyataan Robert Getso (2005), Pasukan Penjaga Perdamaian.8 Mariana Nuciari (2002) menyebutnya kedua kemampuan tersebut sebagai suatu kemampuan Menyiapkan pasukan perang untuk menjadi pasukan yang tidak boleh dilepaskan satu dengan lainnya, pemelihara perdamaian merupakan suatu hal baru tetapi sebagai kemampuan ganda yang tetap melekat yang menarik untuk disimak. Dalam dunia militer hal bagi pasukan militer di masa kini. ini sangat bertolak belakang dengan tugas utamanya ".....the military has to front within itself latent sebagai pasukan perang, namun realitanya tugas or manifest strains and contradictions between ini telah diperankan oleh para prajurit angkatan the culture of the warrior and the culture of the bersenjata di seluruh dunia. "Peacekeeping is not a peacekeeper. This basic diversity is unavoidable, soldier's job, but only a soldier can do it" as shifted in the sense that it cannot be overcome by from "oral tradition" to written form.9 Pernyataan means of the reduction to the one or the other tersebut sangat relevan dengan keadaan saat ini yang side of the coin." 11 memang menuntut peran aktif dari kalangan militer untuk tugas operasi perdamaian ini. 8 9 10 11 Nuciari, Marina, Social Sciences, 2002. ibid Robert Getso, Peacekeeping1.doc Marina Nuciari (2002), 2002 of the Committee on Women in NATO Forces, Brussel, NATO HQ. Flexibility Towards Diversity: New Skills for Military personel in PSOs. University of Torino, Department of Preparing Warriors to be Peacekeepers. Flexibility Towards Diversity. New Skills for Military Personel in PSOs. Submitted to the Annual Conference Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan untuk Organisasi Masyarakat Sipil: Sebuah Toolkit
4. Profil Anggota Penjaga Perdamaian Berdasarkan konsep paradigma baru tersebut, Persyaratan utama bagi personel untuk dapat khususnya tugas sebagai pemelihara perdamaian, diterjunkan dalam sutu misi penugasan PBB adalah tentunya program latihan yang diberikan kepada dari mereka yang memang tidak bermasalah, baik anggota pasukan juga berbeda dengan program untuk lingkup organisasi, maupun permasalahan lain latihan untuk tugas-tugas lain dalam konteks tugas yang terjadi di negara asalnya. Persyaratan tersebut militer untuk tujuan perang. adalah mereka haruslah orang-orang pilihan yang memang berasal dari keluarga yang tidak bermasalah, Paska berakhirnya perang dingin dan meningkatnya artinya kalau di rumah memang dia bermasalah, maka ancaman keamanan internasional, berimbas pula hal ini juga membawa dampak juga pada saat mereka terhadap tuntutan tugas dalam pelaksanaan operasi bertugas di luar negeri.13 pemeliharaan perdamaian. Untuk itu hal ini juga menuntut latihan dan persiapan yang memadai dari Anggota misi perdamaian PBB yang bertugas di suatu pasukan penjaga perdamaian (baik sipil maupun daerah operasi, mempunyai tugas dan tanggung jawab militer) demi tercapainya misi tersebut.12 moral terhadap keberhasilan misi penugasan tersebut. Dalam menjalankan misi tersebut mereka tidak hanya mewakili negara atau organisasi pengirimnya, tetapi yang tak kalah pentingnya adalah bahwa mereka Kotak 1 Dasar Hukum Terbaru Pengiriman Pasukan Perdamaian PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG KEBIJAKAN UMUM PERTAHANAN NEGARA 12. Kebijakan Kerjasama Internasional. Kerjasama internasional dibidang pertahanan merupakan bagian dari kebijakan politik luar negeri, sehingga tidak akan mengarah atau suatu Pakta Pertahanan. Kerjasama internasional dibidang pertahanan dilaksanakan baik dalam rangka pembangunan kekuatan maupun pengerahan dan penggunaan kekuatan. Kendatipun demikian untuk memenuhi kebutuhan pembangunan kekuatan, penggunaan produk dalam negeri merupakan prioritas. Sedangkan pengerahan dan penggunaan kekuatan dalam kerjasama internasional dilaksanakan sebagai bagian dari upaya membangun kepercayaan serta diplomasi, dan untuk memecahkan masalah keamanan yang perlu untuk ditangani secara bersama. Dalam rangka ikut serta secara aktif mewujudkan perdamaian dunia, pengiriman pasukan perdamaian dilaksanakan hanya atas permintaan dan mandat dari Persatuan Bangsa-Bangsa. 12 13 Training dan Preparation of Military dan Civilian Peacekeepers Summary of Proceedings Aberfoyle House University of Ulster, 13-15 June 1996. - 27k Wahlgren, The Training dan Preparation of Military Peacekeepers - 27 , Magee College, Pasukan Penjaga Perdamaian dan Reformasi Sektor Keamanan 5
6 mewakili PBB selaku badan international yang VP Malik at the New Delhi Seminar, a peacekeeper bertanggung jawab penuh terhadap seluruh kegiatan should have certain personality traits such as high misi tersebut. Sehingga apapun tingkah lakunya baik morale, flexibility, autonomy, and initiative, tact, yang bersifat positif maupun negatif akan berdampak patience and diplomacy."14 terhadap lembaga PBB. Berdasarkan hal di atas, profil anggota pasukan Dalam The Challenges of Peace Operations: Into penjaga perdamaian dapat digambarkan sebagai the 21st Century (2000), dinyatakan bahwa setiap berikut: personel yang akan bertugas menjadi anggota penjaga perdamaian PBB haruslah ditentukan dahulu tentang persyaratan standar yang harus dimiliki Interoperability •	• Multinational Multidisciplinary Escalation •	Avoid •	Cope dengan •	Decrease sebagai anggota penjaga perdamaian. Mengapa persyaratan ini harus dimiliki oleh mereka yang akan menjalankan misi tersebut, hal ini penting karena terkait dengan analisa kebutuhan pelatihan yang akan dilaksanakan. Respect •	•	• Culture/Religious UN Principle Duty Personality Traits •	High morale •	Flexibility •	Autonomy and initiative Tact, Patience, diplomacy
Adapun profil dasar seorang penjaga perdamaian tersebut adalah sebagai berikut: Dengan adanya persyaratan ketat sebagaimana di "A peacekeeper should capable of interoperating atas, adalah mutlak diberikannya pelatihan terlebih in a conflict or post-conflict area within a dahulu bagi para anggota satuan yang akan dikirim ke multinational and multidisciplinary environment, misi perdamaian di bawah PBB. respectful of different cultures and guided by deep understanding of UN principles and of professional ethics, able to avoid conflict-escalation while ready to cope with it, and have a capacity for de- escalation. In addition, as pointed out by General Kotak 2 Misi Perdamaian yang Pernah Diikuti Tentara Indonesia Beberapa penugasan ke luar negeri yang pernah dilaksanakan oleh TNI diantaranya: ke negara-negara seperti Kongo pada tahun 1961 dan 1963, Vietnam pada tahun 1973 sampai dengan tahun 1975, Irak tahun 1989, Namibia tahun 1989, Kuwait tahun 1992, Kamboja tahun 1993, Somalia tahun 1993, Bosnia tahun 1993 dan tahun 1996, Macedonia tahun 1997, Slovania 1997, Kroasia 1995, Reblaka tahun 1997, Mozambik tahun 1994, Filipina tahun 1999, Tajikistan tahun 1998, Sieralion tahun 1999, Kongo tahun 2002 sampai dengan sekarang, Liberia tahun 2004 sampai dengan sekarang, Sudan tahun 2006 sampai dengan sekarang, Lebanon 2006 sampai dengan sekarang, Nepal tahun 2007 dan Unamed 2008. Sumber: "Sosialisasi Pusat Misi Perdamaian", =113012006122425 14 Conluding Report 1997-2002, Op.Cit, halaman, halaman 231. Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan untuk Organisasi Masyarakat Sipil: Sebuah Toolkit
5. Konsep Pelatihan Bagi Anggota Penjaga Perdamaian Pengertian Pelatihan 1. When designing and presenting a pre-deployment training program, it is important set realistic Jennifer V. Chandler (2005), dalam tesisnya yang expectations, artinya bahwa dalam merancang Dalam laporan berjudul: The Concluding Report (1997- dan menyiapkan suatu program latihan pratugas 2002) on the Challenges of Peace Operations into the bagi militer yang ditugaskan dalam suatu tugas 21st Century, pelatihan didefinisikan sebagai berikut: operasi harus realistik dengan tujuan yang Training is the provision of the technical and procedural knowledge and skills required 2. diharapkan. To identify the mission of those units, the geographical scope of their operational in the performance of assigned duties; it is environment, and if possible, the commander's the development of predictable response to intent, artinya untuk dapat mengidentifikasi dari predictable situation.15 unit yang akan diterjunkan, lingkungan geografis dari penugasan, dan apabila memungkinkan Dalam pengertian di atas, pelatihan ditujukan untuk maksud dan keinginan dari komandan. memberikan pengetahuan dan ketrampilan baik secara 3. To know what interaction or impact a unit will have teknik dan prosedural dalam rangka mewujudkan suatu in the day-to-day mission operations or interaction kinerja yang diharapkan sesuai dengan tuntutan tugas. dengan the local population, untuk mengetahui Pelatihan itu sendiri merupakan suatu pengembangan interaksi atau dampak dari satuan tersebut antara respon harapan terhadap respon keadaan terkait dengan keseharian dari misi tersebut, atau yang mungkin terjadi di medan operasi. interaksi dengan penduduk di wilayah penugasan tersebut. Untuk itu maka pelatihan harus mampu menjawab 4. Presenting an analysis of the operational semua kemungkinan yang mungkin timbul di medan environment based on military doctrine and operasi, sehingga pelatihan tersebut dapat dirasakan needs, memaparkan tentang suatu analisa daerah manfaatnya oleh peserta menghadapi situasi yang mungkin muncul di lapangan. Dengan demikian maka 5. operasi berdasarkan doktrin dan kepentingan dari misi tersebut. To incorporate cross-cultural communication (CCC) kesesuaian antara pengetahuan dan ketrampilan training, untuk memasukkan latihan komunikasi yang berjudul Why Culture Matters: An Empirically- lintas budaya dalam latihan pratugas.. Based Pre-Deployment Training Program, menyatakan 6. To tie the training program to the appropriate bahwa ada tujuh pertimbangan yang dapat dijadikan educational level of learning, menyesuaikan dasar untuk penyiapaan suatu latihan pratugas program latihan dengan tingkatannya. (pre-deployment training) bagi pasukan yang akan 7. Depending on the mission and the audience berangkat ke medan tugas, yakni: tergantung pada misi dan para pesertanya.16 15 16 Ibid. Jennifer V. Chdanler (2005), School Monterey, California, halaman 35. Why Culture Matters: An Empirically-Based Pre-Deployment Training Program, Naval Postgraduate Pasukan Penjaga Perdamaian dan Reformasi Sektor Keamanan , 7
8 Konsep Program Latihan Bagi Pasukan Penjaga negara anggota PBB dan PBB juga menyediakan Perdamaian petunjuk program pelatihan yang dapat digunakan sebagai panduan negara-negara anggota sebagai Latihan bagi pasukan penjaga perdamaian sangatlah stndar prosedur untuk mengembangkan program diperlukan agar mereka mampu mengatasi setiap latihan. Lembaga tersebut dinamakan The United tantangan yang berkaitan dengan karakteristik utama Nation Department of Peacekeeping Operations, pelaksanaan operasi pemeliharaan perdamaian, Training and Evaluation Service (UN DPKO-TES) yaitu multi-disiplin (multidisciplinary), multi-negara yang mempunyai tanggung jawab pokok untuk (multinational), sangat kompleks dan banyak pengembangan dan pendistribusian panduan program dipengaruhi perubahan situasi di lapangan. 17 latihan bagi pelaksanaan operasi perdamaian.19 Masing-masing negara anggota dapat mengacu pada Salah satu kunci keberhasilan dalam pelaksanaan panduan tersebut sehigga dalam mengembangkan suatu operasi pemeliharaan perdamaian adalah program latihan bagi kontingen nasionalnya dapat ketersediaan suatu pool pasukan penjaga perdamaian menghasilkan personel yang dapat memenuhi standar yang lengkap dengan personelnya, baik dalam jumlah yang ditetapkan PBB. maupun kualitas serta pengiriman pasukan yang terorganisir dan tepat waktu. Untuk mencapai tujuan DPKO telah mengembangkan suatu standar modul ini, maka negara-negara anggota PBB yang akan yang dapat digunakan oleh masing-masing Negara berkontribusi perlu menyiapkan personelnya, baik anggota PBB untuk dijadikan acuan dalam rangka sipil, polisi, maupun militernya melalui latihan dan menyelenggarakan suatu pelatihan. Paket ini pendidikan.18 merupakan standardized generic training modules (SGTM), yang terdiri dari 23 modul, yang meliputi Ada keterkaitan yang erat antara PBB sebagai tentag informasi tentang sistem PBB, stress pengguna pasukan penjaga perdamaian dengan management, cultural awareness, personel security, Negara Anggota PBB sebagai kontributornya. Pihak human rights, media relations, logistics, medical, pertama selaku pengguna dari kontingen negara asal dan lain-lain.20 Selanjutnya, Negara-negara anggota menyampaikan persyaratan apa saja yang ditentukan dapat mengembangkan pelatihan sehingga dapat berdasarkan kesepakatan yang dicapai untuk suatu mengembangkan pengetahuan, keahlian dan attitudes misi perdamaian. Sedang pihak kedua selaku pengirim dari para anggota kontingennya yang diterjunkan kontingen nasional berkewajiban untuk memenuhi sebagai anggota pasukan perdamaian PBB. standar yang diinginkan sehingga terdapat sinkronisasi antara kebutuhan dengan permintaan. Situasi dalam misi operasi perdamaian sangatlah kompleks, dan setiap misi mempunyai perbedaan PBB sebagai lembaga yang bertanggung jawab karakteristik dan sifat konflik. Tidak pernah ada dua terhadap pelaksanaan operasi perdamaian tersebut misi operasi perdamaian yang memiliki kemiripan/ menjadi media untuk berkoordinasi diantara negara- sama, setiap misi adalah berbeda dan unik.21 Dari sifat 17 18 19 20 21 Conluding Report 1997-2002, Ibid, Ibid Conluding Report 1997-2002, halaman 233 , halaman 233. Op.Cit., halaman 232 Op.Cit., halaman 17. Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan untuk Organisasi Masyarakat Sipil: Sebuah Toolkit
dan karateristik inilah maka setiap pelaksanaan suatu 4. Keanekaragaman pasukan multinasional yang misi penugasan harus dipahami betul oleh semua terlibat dalam setiap misi, yakni perbedaan pihak yang terlibat dalam misi penugasan tersebut. bangsa, perbedaan kultur militer yang terlibat Adapun keanekaragaman dalam suatu misi operasi dalam penugasan, perbedaan peraturan dan perdamaian tersebut dapat digambarkan sebagai sumber daya bagi mereka yang berkonfrontasi. berikut: 5. Keanekaragaman di medan operasi itu sendiri, 1. Keanekaragaman yang muncul dalam misi terdapat banyak aktor yang terdapat dalam setiap perdamaian tersebut, karena misi ini bukanlah wilayah konflik (masyarakat sipil seperti penduduk misi untuk suatu tugas perang tetapi suatu setempat, pengungsi, faksi yang bertikai, para misi yang sangat berbeda dengan tujuan untuk politisi local, para personel/staf dari berbagai memulihkan situasi keamanan dan perdamaian lembaga swadaya masyarakat (LSM) baik nasional di suatu kawasan. maupun internasional, perwakilan media, dan 2. Keanekaragaman sebagai suatu misi operasi lain-lain.22 perdamaian, karena didalamnya terdapat banyak misi operasi perdamaian baik untuk operasi pengawasan gencatan senjata, pencegahan konflik, pemulihan keamanan, dan lain-lain. 3. Keanekaragaman dalam hal ketidakpastian dan perkiraan baik dalam tempo/jangka waktu dari misi tersebut, keefektifitasan misi, opini publik pada setiap waktu penugasan, dan lain-lain Kotak 3 Contoh Pembekalan TNI Kontingen Garuda Pembekalan TNI Kontingen Garuda XXVIII-A/UNIFIL (United Nations Interim Forces in Lebanon) Pembekalan yang diberikan kepada tentara Indonesia yang dikirim ke Libanon meliputi hal yang bersifat taktis dan teknis militer, komando dan pengendalian, komunikasi, serta pengetahuan lain seperti pengenalan budaya lokal, pengetahuan HAM serta kemanusiaan. Sebelum berangkat mereka juga akan melaksanakan drill teknis berupa manuver lapangan di sekitar tempat pelatihan. Misalnya bagi Satgas Maritime Task Force Kontingen Garuda berlatih di Laut Jawa. Pasukan perdamaian ini sendiri merupakan prajurit terpilih yang telah melalui Seluruh personel merupakan prajurit Koarmatim terpilih dari proses seleksi yang meliputi kemampuan berbahasa Inggris, general chek-up kesehatan dan kejiwaan serta wawancara. Kasum TNI menginstruksikan agar dalam pelaksanaannya nanti di lapangan, Satgas harus bekerja berdasarkan pola operasi sesuai standar PBB dan juga harus memperhatikan budaya lokal. Hal tersebut akan membantu menjadi penengah secara imparsial atau tidak memihak pada salah satu kelompok dari pihak-pihak yang bertikai. Sebagai catatan Indonesia merupakan negara di Asia yang diminta langsung oleh UNIFIL untuk mengirimkan pasukan lautnya dalam misi ini. Sumber: php?q=dtl&id=113012006120845 "Indonesia Kirim Kapal Perang ke Libanon", 22 Marina Nuciari (2002), Op.Cit. Pasukan Penjaga Perdamaian dan Reformasi Sektor Keamanan 9
10 6. Pembekalan Budaya Salah satu faktor penting kesuksesan misi operasi Dari beberapa istilah yang disampaikan oleh para perdamaian adalah pembekalan budaya yang pakar di atas, Kok Yee, Ng, dan kawan-kawan memadai bagi anggota pasukan. Pembekalan budaya sependapat dengan apa yang disampaikan McFarland ini penting, agar anggota pasukan dapat berinteraksi (2005), yang membedakan antara "cultural literacy" dengan penduduk setempat maupun dengan anggota dan "cultural competency", dimana kemampuan pasukan dari Negara-negara lain. yang terakhir tersebut disebutnya sebagai "critical leadership competency". Untuk itu antara prajurit dan Dalam terminologi militer, ada beberapa istilah yang pemimpinnya haruslah mempunyai pemahaman dan digunakan oleh para ahli dan peneliti untuk menyebut pengetahuan tentang budaya sehingga mereka akan tentang pembekalan budaya (cultural awareness dapat bersosialisasi di lingkungan tempat mereka training), diantaranya: bertugas.
Cultural-awareness (Schwerzel, 2005; Skelton & Cooper, 2005; Kimmel, 1998) Lebih lanjut menurut McFarland (2005) bahwa:
Cultural literacy (McFarland, 2005) "cultural literacy" is about understanding one's own
Cultural competence (McFarland, 2005; individual patterns and one's own cultural norms. Rubinstein, 2003) To be culturally competent in a multinational or
Cultural intelligence as a construct in management/ coalition operation, military leaders need to business literature (Earley & Ang, 2003) have the metacognitive skills (to understand and
Cultural intelligence as a military concept (Coles, appreciate other cultures including other military 2005) or national cultures, cultures of other non-military
Transcultural skills as a leadership competency for organisations, adversary/host cultures, and how transforming organizations (Graen & Hui, 1999) these cultures differ from one's own), cognitive
Intercultural competence (Elron, Halevy, Ben-Ari & skills (to acquire the different cultural knowledge), Shamir, 2003) 23 motivation (to learn about other cultures and operate dengan their military and non-military Kok Yee dkk (2005) menyebutnya dengan istilah counterparts and hosts) and behaviours (to Cultural Quotation (CQ), yakni menunjuk pada suatu execute culturally-appropriate verbal and non- kemampuan individu untuk berhubungan dan verbal messages). 25 sosialisasi dengan orang lain yang berasal dari latar belakang dan pemahaman budaya yang berbeda.24 Selanjutnya, Harry C Triandis (2004) mendefinisikan cultural quotation (CQ) sebagai suatu kemampuan 23 24 25 Kok Yee, Ng, Regena Ramaya, Tony M.S., Teo, dan Siok Fun, Wong.2005. Leadership Development. Ibid Ibid Cultural Intelligence: Its Potential For Military Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan untuk Organisasi Masyarakat Sipil: Sebuah Toolkit
perorangan untuk beradaptasi dengan baik di "Cultural Awareness (CA). CA is the knowledge lingkungan budaya yang berbeda bangsa, organisasi, of Cultural Factors and an understanding of their maupun profesi. impact on the planning and conduct of military operations."28 CQ memiliki empat faktor yakni: (1) Strategy; (2) Knowledge; (3) Motivation; (4) Behavior.26 Dengan mempunyai kesadaran budaya tersebut, hal ini dapat meningkatkan kepekaan dan pemahaman Selanjutnya dia juga mengatakan bahwa dengan terhadap kelompok etnis lain. Hal ini biasanya akan CQ yang memadai, hal ini dapat membantu individu berujung pada perubahan dalam diri individu tersebut dan organisasi untuk mengatasi hambatan budaya menyangkut perilaku dan nilai-nilai di dalam dirinya. (cultural barriers) dan mensinergikan perbedaan Selanjutnya Diane L. Adams (1995) mendefinisikan tersebut untuk mencapai suatu "win-win outcomes".27 CA sebagai berikut: Sehingga dengan kemampuan ini dapat diatasi Cultural Awareness develops sensitivity and adanya hambatan budaya, sehingga dapat membantu understanding of another ethnic group. This pemecahan masalah yang bermuara pada keberhasilan usually involves internal changes in terms of bersosialisasi. attitudes and values. Awareness and sensitivity also refer to the qualities of openness and flexibility Jennifer V. Chandler (2005) dengan mengutip definisi that people develop in relation to others. Cultural yang disampaikan oleh Head Quarter U.S. Marine awareness must be supplemented with cultural Corps (USMC) dan the American, Britain, Canada, knowledge. 29 Australia Cultural Awareness (ABCA) Project Team, membedakan beberapa istilah yang berkaitan dengan Sependapat dengan Ting-Toomey (1999), Weaver apa yang dia sebut "a tactically ground-centric term": (2000) dan Klein (2004), Jennifer V. Chandler (2005) "Cultural Factors. Cultural Factors are dynamic dalam tesisnya yang berjudul Why Culture Matters: An aspects of society that have the capacity to affect Empirically-Based Pre-Deployment Training Program, military operations. They include religion, ethnicity, mengatakan bahwa: language, customs, values, practices, perceptions Culture is conceptualized analytically by and assumptions, and driving causes like economy generating cultural awareness (i.e. the appropriate and security. All these factors affect the thinking knowledge, skills, and attitudes) through cross- and motivation of the individual or group and cultural communications training. Cross-cultural make up the cultural terrain of the battle-space. communication provides for awareness of our own Not all factors are applicable to all operations, biases, knowledge of similarities and differences, and additional factors may be considered as culture shock and ethnocentric expectation necessary." management tools, language training, and customs and courtesies.30 26 27 28 29 30 Tridanis, Harry C (2004). University of IIIinois at Urbana-Champaign, Copyright © 2004 Center for Cultural Intelligence, Nanyang Technological University, Singapore. Ibid Jennifer V Chdanler (2005), O Diane L. Adams (Ed.). (1995). Publications. Jennifer V Chdanler. (2005), p.Cit, halaman 35 Health issues for women of color: A cultural diversity perspective. Thousdan Oaks: SAGE Why Culture Matters: An Empirically-Based Pre-Deployment Training Program, halaman 35 Pasukan Penjaga Perdamaian dan Reformasi Sektor Keamanan 11
12 7. Konsep Pembekalan Budaya Dalam Program Pelatihan Dari berbagai penjelasan dan pendapat tersebut Program pelatihan pembekalan budaya perlu diberikan di atas, dengan adanya kesadaran budaya dapat kepada setiap anggota pasukan penjaga perdamaian. membantu para personel, khususnya personel militer Pelatihan ini harus mengandung beberapa factor, yang bertugas pada misi perdamaian, sehingga seperti: pelatihan apa yang diinginkan dan bagaimana, dapat memiliki kemampuan untuk memahami adanya siapa yang memerlukan pembekalan budaya tersebut, perbedaan dalam suatu lingkungan misi operasi siapa yang harus menyampaikan, bagaimana perdamaian yang multi-kultur, multi-dimensi dan pelatihan itu, kapan dan dimana pelatihan tersebut multi-aktor. Sehingga hal ini dapat bermanfaat untuk dilaksanakan, dan apakah pelatihan tersebut dapat mengatasi adanya hambatan budaya yang mungkin merespons persyaratan yang diinginkan. timbul dan dapat menjembatani perbedaan itu menjadi suatu sinergi, yang bertujuan untuk mencapai 1. Pelatihan apa yang diinginkan dan bagaimana? hasil yang tidak saling merugikan diantara mereka yang terlibat dalam suatu misi operasi perdamaian Depatemen Peacekeeping Operation PBB membuat tersebut. suatu kurikulum yang disebut dengan The 5th Standard Generic Training Module (SGTM), modul ini berkaitan dengan "Attitudes and Behaviors" bagi personel yang akan menjadi pasukan perdamaian PBB. Modul ini dijadikan acuan oleh Negara-negara anggota PBB untuk mendidik para peorsenel kontingen nasionalnya. Adapun isi dari modul tersebut adalah sebagai berikut:
5 A - 'Code of Conduct'
5 B - 'Cultural Awareness' • 5 C - 'Gender & Peacekeeping' 5 D - 'Child Protection' 31 Cultural awareness merupakan salah satu isi dari modul yang dapat dijadikan acuan bagi pembekalan budaya oleh Negara-negara anggota, sehingga hal ini akan berkaitan antara persyaratan yang diinginkan dengan materi pelatihan yang dapat disampaikan kepada peserta pelatihan. 31 SGTM 5 B: Cultural Awareness, Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan untuk Organisasi Masyarakat Sipil: Sebuah Toolkit
Ada beberapa alasan yang mendasari mengapa materi berpengalaman yang pernah menjadi anggota pasukan tersebut adalah bahwa personel penjaga perdamaian/ penjaga perdamaian atau berdasarkan pengalaman Peacekeeper mewakili PBB dan negara asalnya, perjalanannya dan bergaul dengan lingkungan tantangan tugas yang semakin kompleks seiring yang berbeda budaya.34 Hal ini penting mengingat dengan banyaknya aktor yang ikut berpartisipasi bahwa tanpa mengalaminya sendiri maka seorang dalam penyelenggaraan misi tersebut.32 instruktur akan sulit menjelaskan tentang masalah ini. Pengalaman yang diperoleh akan lebih meyakinkan 2. Siapa yang memerlukan pembekalan budaya kepada peserta latihan tentang penggambaran suatu tersebut ? realita di medan operasi yang sesungguhnya. Lingkungan atau keadaan yang multi kultur dalam Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa setiap operasi pemeliharaan perdamaian adalah berdasarkan pengalaman kepemimpinannya dalam sesuatu yang tidak terhindarkan. Di satu pihak suatu lingkungan yang multinasional, hal ini sangat keadaan ini memang suatu realitas, di sisi lain bermanfaat apabila seorang komandan dapat berbagi siapapun yang andil dalam misi tersebut hendaknya informasi dan pengalamannya sehingga anggota menyikapinya dengan baik. Sebab misi utama inilah pasukan lain yang akan diterjunkan ke medan operasi yang harus dicapai. Dalam misi tersebut digambarkan selanjutnya dapat belajar dari pengalaman tersebut. sebagai suatu keadaan yang memang melibatkan Hal ini diharapkan dapat membantu meningkatkan banyak aktor diantaranya: pengetahun cross-cultural education di lingkungan a. National contingents militer.35 b. Diverse personel who work for diplomatic, humanitarian and other civilian agencies Untuk itu maka falsafah tentang 'pengalaman adalah c. Military and civilian organizations involved in guru yang terbaik' sangat relevan dengan masalah establishing and sustaining missions ini. Sehingga dengan demikian akan dapat lebih d. International staff and local communities meyakinkan anggota pasukan lainnya untuk belajar e. Different ethnic groups in conflict 33 dari pengalaman para pendahulunya yang pernah bertugas sebagai pasukan penjaga perdamaian PBB. Seorang personel penjaga perdamaian hendaknya mampu untuk siap terjun di kancah konflik atau pasca 4. Bagaimana? konflik dan memiliki sikap hormat dan paham terhadap keanekaragaman budaya yang ada di lingkungan Black and Mendenhall (1991) mengajukan beberapa tersebut. kerangka kerja dalam rangka penyelenggaraan pembekalan budaya yang di sebut "the myriad cross- 3. Siapa yang harus menyampaikan? cultural training methods" yang terbagi menjadi tiga kategori: Pembekalan budaya merupakan materi praktis yang a. Factual (e.g., area briefings, lectures, books); dapat disampaikan oleh seorang instruktur yang b. Analytical (e.g., classroom language training, case 32 33 34 35 ibid Ibid Ibid Kok Yee, Ng, Regena Ramaya, Tony M.S., Teo, dan Siok Fun, Wong.2005. Op.Cit. Pasukan Penjaga Perdamaian dan Reformasi Sektor Keamanan 13
14 studies, culture assimilators, sensitivity training); 6. Apakah pembekalan budaya tersebut dapat and memberikan respon terhadap persyaratan yang c. Experiential (e.g., interactive language training, diharapkan role plays, field trips, and simulations).36 Dalam kurikulum SGTM yang dikeluarkan oleh PBB, Dengan mengutip pendapat berbagai pakar lain, dinyatakan bahwa setelah diberikan pembekalan Jennifer V. Chandler (2005) menyarankan bahwa suatu budaya adalah pada akhirnya para calon anggota pendekatan terhadap pembekalan budaya, pertama- penjaga perdamaian tersebut dapat terbiasa dan peka tama perlu mendiskusikan konsep budaya yang ada terhadap konsep kesadaran budaya dan bagaimana di dalam lingkungan budayanya sendiri, kemudian mereka mampu bekerja efektif dalam lingkungan yang menerapkannya dalam konteks perbandingan dengan multi kultur tersebut.40 Berdasarkan dengan tujuan apa yang ada di dalam budaya lain.37 akhir dari pembekalan tersebut maka pembekalan budaya yang diberikan harus dapat menjawab tujuan 5. Kapan dan dimana pembekalan itu akhir yang diharapkan. disampaikan? Dalam Conluding Report 1997-2002, Challenges of Peace operations into the 21st century, (2002:244), disebutkan bahwa: Classroom briefing or lectures are very useful to introduce topic, but static presentation (power Point, etc) should not be abused. Training should be realistic, interactive and comprehensive, so instructors should be skilled in handling meaningful group work for brainstorming, problem solving, case study, role-playing and dramatization, debates and round tables, workshops and seminars.38 Selanjutnya penggunaan alat bantu dalam pelatihan juga diperlukan dalam rangka menyedian suatu gambaran terhadap keadaan sebenarnya. Training aids help in creating atmosphere, which is similar to the mission environment. In this area of training aids, Member States will be primarily responsible for the acquisitions of the materials.39 36 37 38 39 40 Ibid. Jennifer V. Chdanler (2005), Op.Cit halaman 35 Conluding Report 1997-2002, Op.Cit, halaman 244 Ibid, hal. 245 SGTM 5 B: Op.Cit. Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan untuk Organisasi Masyarakat Sipil: Sebuah Toolkit
8. Penutup Tulisan ini mengulas tentang perlunya pembekalan budaya bagi para calon anggota satuan penjaga perdamaian di bawah naungan PBB. Seperti diketahui, operasi penjaga perdamaian di masa depan akan semakin kompleks yang melibatkan banyak unsur, baik militer, kepolisian maupun masyarakat sipil lainnya seperti LSM dan pers. Operasi penjaga perdamaian juga multi-nasional, sehingga perlu usaha-usaha serius untuk menjembatani perbedaan budaya yang pasti terjadi. Medan operasi penjaga perdamaian pun semakin kompleks, menyangkut kepentingan-kepentingan politik dunia yang semakin beragam pula. Mengingat diperkirakan peran Indonesia akan meningkat di masa depan dan akan semakin diharapkan peran aktifnya, persiapan yang memadai bagi para anggota pasukan perdamaian ini perlu dilakukan. Pembekalan budaya merupakan pelatihan yang sangat penting untuk mengatasi kemungkinan yang paling buruk yang terjadi di medan operasi ini. Karena itu, peran masyarakat sipil, baik dari LSM maupun pers, dalam pembekalan budaya ini sangat diperlukan. 9. Daftar Pustaka Adams, Diane L. (Ed.) (1995). Health issues for women of color: A cultural diversity perspective. Thousdan Oaks: SAGE Publications. cultural/Q_howdifferent.htm Concluding Report 1997-2002. Challenges of Peace Operations into the 21st Century. Eldaners Gorab: Stockholm. 2002 Getso, Robert. Preparing Warriors to be Peacekeepers. Harry C, Tridanis (2004). University of IIIinois at Urbana- Champaign, Center Intelligence, Nanyang Technological University, Singapore. for Cultural Keputuan Panglima TNI Nomor Skep/25/IX/2005, 27 September 2005. Buku Petunjuk Pelaksanaan TNI Tentang Operasi Perdamaian Dunia. Ng, Kok Yee, Regena Ramaya, Tony M.S., (2005). Cultural Teo, dan Siok Fun, Wong Intelligence: Its Potential For Military Leadership Development. Documents/2005/2005033P.pdf Nuciari, Marina (2002). Flexibility Towards Diversity. New Skills for Military Personel in PSOs. Submitted to the Annual Conference 2002 of the Committee on Women in NATO Forces. Nato HQ. Brussel, SGTM 5 B: Cultural Awareness, dpko/training The Charter of the United Nations, aboutun/charter/ Training and Preparation of Military and Civilian Peacekeepers Summary of Proceedings Aberfoyle House, Magee College. University of Ulster, 13-15 June 1996. No10/Anyidoho.html - 27k Wahlgren. The Training dan Preparation of Military Peacekeepers No10/Anyidoho.html - 27 Media Indonesia 1 September 2006. Harian Sinar Harapan 30 Agustus 2006. Pasukan Penjaga Perdamaian dan Reformasi Sektor Keamanan 15
16 10. Bacaan Lanjutan MacQueen, Norrie. Peacekeeping and the International System, London: Routledge, 2006 Butler, Michael J. . International Conflict Management. London: Routledge, 2009 Murphy, Ray, Katarina Mansson (Eds.). Peace Operations and Human Rights. London: Routledge, 2009 Diehl, Paul F. International Peacekeeping: Perspectives on Security. The John Hopkins University Press, 1994 Thakur, Ramesh. The United Nations, Peace and Security: From Collective Security to the Responsibility to Protect. Cambridge/New York, 2006. Greindl, Günther. Multilateral Cooperation in Peace Support Operations: Challenges and Limitations: Austrian Blue Helmet Forum 2006. Vienna, 2006 Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan untuk Organisasi Masyarakat Sipil: Sebuah Toolkit
11. Lampiran KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG KONTINGEN GARUDA DALAM MISI PERDAMAIAN DI LEBANON PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sesuai dengan Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Republik Indonesia senantiasa berperan aktif dalam ikut menciptakan perdamaian dunia melalui pengiriman Kontingen Garuda dalam Operasi Pemeliharaan Perdamaian (OPP) di berbagai kawasan dunia; b. bahwa atas prakarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagaimana ditetapkan dalam Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1701 tanggal 11 Agustus 2006 tentang Penghentian Pertempuran antara Israel dan Hezbullah, kondisi konflik di Lebanon telah memasuki tahap gencatan senjata menuju pada perdamaian; c. bahwa atas permintaan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa kepada Pemerintah Republik Indonesia agar Republik Indonesia dapat ikut serta dalam rangka mewujudkan perdamaian di Lebanon, dan hasil pertemuan konsultasi antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 28 Agustus 2006, dipandang perlu mengirimkan Kontingen Garuda untuk misi perdamaian di Lebanon; Pasukan Penjaga Perdamaian dan Reformasi Sektor Keamanan 17
18 d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Kontingen Garuda Dalam Misi Perdamaian di Lebanon; Mengingat : ... 2 - Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882); 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169); 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439); MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KONTINGEN GARUDA DALAM MISI PERDAMAIAN DI LEBANON. Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan untuk Organisasi Masyarakat Sipil: Sebuah Toolkit
PERTAMA : Membentuk Kontingen Garuda untuk bergabung dalam United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), dalam rangka melaksanakan misi perdamaian di Lebanon. KEDUA : Kebijakan dalam rangka penyiapan kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai Kontingen Garuda sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA ditetapkan oleh Menteri Pertahanan. KETIGA : ... 3 - KETIGA : Penyiapan kekuatan TNI sebagai Kontingen Garuda sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan pemberangkatannya, dilaksanakan oleh Panglima TNI sesuai kebijakan yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA. KEEMPAT : Menteri Luar Negeri melakukan : 1. koordinasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berkaitan dengan pengiriman Kontingen Garuda sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA; Pasukan Penjaga Perdamaian dan Reformasi Sektor Keamanan 19
20 2. koordinasi dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI berkaitan dengan Mandat Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1701. KELIMA : 1. Anggaran operasional Kontingen Garuda dalam misi UNIFIL dibebankan kepada PBB dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 2. Menteri Pertahanan dan Menteri Keuangan berkoordinasi dalam rangka penyiapan anggaran yang diperlukan untuk persiapan dan pemberangkatan Kontingen Garuda termasuk dalam melakukan reimbursment kepada PBB atas biaya operasional Kontingen Garuda di Lebanon. KEENAM : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, dan Panglima TNI sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya masing-masing. KETUJUH : ... 4 - KETUJUH : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 September 2006 Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan untuk Organisasi Masyarakat Sipil: Sebuah Toolkit
Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum, Lambock V. Nahattands PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Pasukan Penjaga Perdamaian dan Reformasi Sektor Keamanan 21