Ilmu Negara Fakultas Hukum Universitas Maarif Hasyim Latif 2017
Bab 1 Pendahuluan Istilah Negara dterjemahkan dari kata-kata asing Staat (bahasa Belanda dan Jerman); State (bahasa Inggris); Etat (bahasa perancis). Istilah Staat mempunyai sejarah sendiri, dipergunakan dalam abad ke-15 di Eropa Barat. Anggapan umum staat itu dialihkan dari kata Latin status atau statum (tegak/tetap). Niccolo Machiavelli, bapak Ilmu Politik Modern, dalam bukunya The Prince, memulai dengan kalimat: "Semua negara (stati) dan bentuk-bentuk pemerintahan yang pernah ada dan yang sekarang menguasai manusia adalah republik dan kerajaan." Machiavelli yg pertama memperkenalkan istilah lo stato dalam kepustakaan Ilmu Politik. Kata "Negara" mempunyai dua arti. Pertama, negara adalah masyarakat atau wilayah yg merupakan satu kesatuan politis. Kedua, negara adalah lembaga pusan yang menjamin kesatuan politis itu, yang menata dan dengan demikian menguasai wilayah itu. Sementara dalam Ilmu Politik, istilah "negara" adalah agency (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan- hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Istilah "Ilmu Negara" diambil dari istilah bahasa Belanda Staatsleer yg diambilnya dr istilah bahasa Jerman, Staatslehre. Dalam bahasa Inggris disebut Theory of State atau The General Theory of State atau Political Theory, sedang dalam bahasa Prancis dinamakan Theorie d'etat. Ilmu Negara, sebagai istilah teknik, akibat hasil penyelidikan sarjana Jerman, George Jellinek, yang juga disebut sbg bapak Ilmu Negara. Ilmu Negara adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki asas-asas pokok dan pengertian-pengertian pokok tentang Negara dan Hukum Tata Negara. George Jellinek membagi Ilmu Negara: (1) Ilmu Negara dalam arti sempit (staatswissenschften); (2) Ilmu Pengetahuan Hukum (rechtswissenschaften), yakni HTN, HAN, H. Pidana, dsb. Ilmu Negara dalam arti sempit
1. Berschreibende Staatswissenchaft: Sifat ilmu kenegaraan ini adalah deskriptif yg hanya menggambarkan dan menceritakan peristiwa- peristiwa yg terjadi yg berhubungan dg negara. 2. Theoretische Staatswissenschaft: Melanjutkan penelitian dr bahan- bahan Beschrebende Staatswissenschaft dg mengadakan analisis- analisis dan memisahkan mana yg mempunyai ciri-ciri yg khusus. Lalu menyusun hasil-hasil penyelidikannya dlm satu kesatuan yg teratur dan sistematis. Inilah Ilmu kenegaraan sbg ilmu pengetahuan yg sebenarnya. 3. Praktische Staatswissenschaft: Ilmu pengetahuan yg mencari upaya bagaimana hasil Theoritische Staatswissenschaft dpt dilaksanakan dlm praktik dan berguna utk tujuan praktik. 4. Negara juga menjadi objek kajian HTN dan HAN, yg menitikberatkan pd pengertian yg konkret. Artinya objek negara itu terikat pada tempat, keadaan, dan waktu tertentu. 5. Sistematika Ilmu Negara, dalam bukunya George Jellinek: Allgemeine Staatslehre: 6. Staatswissenschaften (Ilmu Negara dalam arti luas) 7. Staatswissenschaftten (dalam arti sempit) Rechtswissenschaften (I. Peng. Hk) 8. Theoretische Sw (Staatslehre) - Practische Sw 8. Theoretische Sw (Staatslehre) - Practische Sw 9. Algemeine Staatslehre (Ilmu Negara Umum) (Ilmu Negara Khusus 9. Algemeine Staatslehre (Ilmu Negara Umum) (Ilmu Negara Khusus 10. Allgemieine Soziale SL Allgemeine Staatsrecht Lehre Spezialle SL Individualle SL Algemeine Soziale Staatslehre terdiri dari: 1) Teori mengenai sifat hakikat negara; 2) Teori mengenai pembenaran hukum/penghalalan negara; 3) Teori mengenai terjadinya hukum negara; 4) Teori mengenai tujuan negara; 5) Teori mengenai penggolongan tipe-tipe negara.
Algemeine Staatsrecht Lehre terdiri dari: 1) Teori mengenai bentuk negara dan bentuk pemerintahan; 2) Teori mengenai kedaulatan; 3) Teori mengenai unsur negara; 4) Teori mengenai fungsi negara; 5) Teori mengenai konstitusi; 6) Teori mengenai lembaga perwakilan; 7) Teori mengenai alat-alat perlengkapan negara; 8) Teori mengenai sendi-sendi pemerintahan; 9) Teori mengenai kerja sama antar negara Hubungan ilmu negara dg ilmu politik Hoetink mengatakan bahwa ilmu politik adalah semacam sosiologi drpd negara. Ilmu Negara dan HTN menyelidiki kerangka yuridis drpd negara, sedang Ilmu Politik menyelidiki bagiannya yang ada di sekita kerangka itu. Perbedaan Ilmu Negara dg Ilmu Politik adl Ilmu Negara menitikberatkan pd sifat-sifat teoretis ttg asas-asas pokok dan pengertian-pengertian pokok ttg negara, karena itu kurang dinamis. Sedang Ilmu Politi lebih menitikberatkan kepada faktor-faktor yg konkret terutama berpusat kpd gejala-gejala kekuasaan, baik mengenai organisasi negara maupun yg mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas negara, oleh sebab itu lebi dinamis dan hidup. Hubungan Ilmu negara dg ilmu htn Ilmu Negara merupakan Ilmu Pengetahuan yg menyelidiki pengertian- pengertian pokok dan sendi-sendi pokok negara dapat memberikan dasar- dasar teoritis yg bersifat umum utk HTN. Ilmu Negara memberikan dasar-dasar teoritis utk HTN yg positif. HTN merupakan penerapan di dalam kenyataan-kenyataan konkret dr bahan-
bahan teoritis yg dihasilkan oleh Ilmu Negara. Ilmu HTN sbg applied scince yg disediakan oleh pure science Ilmu Negara. Definisi negara Aristoteles: Negara adl persekutuan drpd keluarga dan desa guna memperoleh hidup yg sebaik-baiknya (dalam Politica); Augustinus: Membagi negara atas Civitas Dei (negara Tuhan) dan Civitas Terrena/Civitas Diaboli (Negara duniawi/negara iblis); Machiavelli: Negara adalah negara kekuasaan, berpusat pada raja. Thomas Hobbes, John Locke, dan JJ. Rosseau: Negara terbentuk melalui perjanjian masyarakat; Harold J.Laski: Negara adalah suatu masyarakat yg diintegrasikan karena mempunyai wewenang yg bersifat memaksa dan sah lebih agung daripada individu atau kelompok yg merupakan bagian dr masyarakat itu. Max Weber: Negara adalah satu-satunya lembaga yg memiliki keabsahan utk melakukan tindakan kekerasan thd warganya. Robert m. Mac Yver: negara adalah asosiasi yg menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah berdasarkan sistem hukum yg diselenggarakan oleh suatu pemerintah yg utk maksud tsb diberi kekuasaan memaksa. Logeman: Negara sbg organisasi kewibawaan. Kewibawaan yg menyebabkan negara sbg organisasi dpt hidup abadi, tidak tergantung kepada siapa yang memerintahkannya. Kranenburg: Negara sebagai suatu organisasi yg timbul karena kehendak dr suatu golongan/bangsanya sendiri. Konsep Islam: a. Daulah (dinasti): sistem kekuasaan yg berpuncak pd pribadi yg didukung keluarga (clan). b.Khilafah: kekuasaan berasan dari konsensus (ijma') dan bemberian legitimasi (bay'ah); c. Hukumah: kekuasaan lebih berhubungan dg sistem pemerintahan, mencakup wewenang politik dan hukum.
d. Imamah/Khilafah: kepemimpinan umum bagi kaum muslimin di dunia utk menegakkan hukum-hukum syari'at Islam dan mengemban dakwah Islam kesegenap penjuru dunia. e. Kesultanan: Wewenang. Bab 2 unsur-unsur negara Pasal 1 Montevideo (Pan American) Convention on Rights and Duties of States of 1933, menyebut unsur-unsur negara sebagai berikut: 1. A permanent population; 2. A defined territory; 3. A government; and 4. A capacity to enter into relations with other states. A. Penduduk/Rakyat Tertentu. Maksud dari Rakyat adalah sekumpulan manusia dari kedua jenis kelamin yg hidup bersama sehingga merupakan masyarakat, meskipun mereka ini mungkin berasal darii keturunan, kepercayaan, dan kulit yg berlainan. Syarat penting utk unsur ini yaitu rakyat atau masyarakat ini harus terorganisasi dengan baik (organized population). Istilah yg erat pengertiannya dengan "Rakyat": 1. Rumpun: Sekumpulan manusia yg merupakan suatu kesatuan krn mempunyai ciri-ciri jasmaniah yg sama, seperti: kulit, rambut, bentuk badan atau muka; 2. Bangsa: Sekumpulan manusia yg merupakan satu kesatuan karena mempunyai persamaan kebudayaan, seperti: bahasa, adat kebiasaan, agama;
3. Natie: Sekumpulan manusia yg merupakan suatu kesatuan karena mempunyai satu kesatuan politik yang sama. Nasionalisme adl suatu gerakan sosial, suatu aliran rohaniah yg mempersatukan rakyat ke dalam natie, yg membangkitkan masa ke dalam keadaan politik dan sosial yang aktif (Ernest Renan). Nasionalisme memiliki 2 makna, sebagai sentimen dan sebagai bentuk gerakan (Ernest Gellner). Penduduk/Rakyat tertentu Hak Warga Negara dari Negara: 1. Status Positif, yakni memberi hak kepada warga negera untuk menuntut tindakan positif drpd negara mengenai perlindungan atas jiwa, raga, milik, kemerdekaan, dsb. 2. Status Negatif, yakni memberi jaminan kepada warga negara bahwa negara tidak boleh campur tangan terhadap hak-hak asasi warga negaranya; 3. Status Aktif, yakni memberi hak kepada setiap warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan; 4. Status Pasif, yakni kewajiban bagi setia warga negara untuk menaati dan tunduk kepada segala perintah negaranya.(Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih). Kewarganegaraan Ada 2 Asas Kewarganegaraan: 1. Asas Ius Sanguinas (law of the blood), yaitu suatu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran; 2. Asas Ius Soli (law of the soil), yaitu suatu asas yg menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran. Sedang Campuran dari 2 asas itu bilamana dua asas itu sekaligus diperlakukan. Hal ini terjadi bila ditemukan kesulitan-kesulitan yg dpt membawa akibat seseorang memperoleh kewarganegaraan lebih dari satu atau tidak berkewarganegaraan sama sekali (a patride).
Dwi kewarganegaraan dan tanpa kewarganegaraan 1. Dwi Kewarganegaraan: Menurut syarat kewarganegaraan Inggris seorang yg dilahirkan di dalam wilayah Inggris sebagai British Citizen walaupun orang tuanya itu berwarga negara Belanda dan menurut kewarganegaraan Belanda, seorang yg diturunkan oleh orang Belanda menjadi orang Belanda walaupun dilahirkan di luar wilayah negeri Belanda.Dengan demikian timbul keadaan bahwa orang mempunya dua macam kewarganegaraan; 2. Tanpa Kewarganegaraan: Menurut syarat kewarganegaraan Inggris seorang yang dilahirkan di luar wilayah United Kingdom dari keluarga British Citizen dan setelah 20 tahun tdk melaporkan diri ttg kewarganegaraan pada perwakilan Inggris setempat dan batas waktu untuk melaporkan itu sudah lewat 12 bulan, maka orang itu akan kehilangan kewarganegaraannya sebagai British Citizen dan juga tidak memiliki kewarganegaraan lain sehingga ia menjadi tanpa kewarganegaraan atau a patride (stateless). B. Wilayah Wilayah Tertentu (a defined territory) ialah batas wilayah dimana kekuasaan negara itu berlaku. Batas-batas negara yang benar secara faktual belum tentu benar secara yuridis, seperti apabila suatu wilayah diduduki musuh dan pemerintahannya dalam pengasingan (in exile), atau karena suatu suatu sebab tidak dapat menjalankan kekuasaan dalam wilayah negaranya, misalnya pemerintahan Palestina yang pernah berkedudukan di Kairo (Mesir)--- (Bagir Manan). Unsur rakyat maupun wilayah tidak ada batasnya, baik jumlah penduduk maupun luas daerahnya, seperti Nauru, yg mempunyai penduduk 10.000 orang, luas negerinya hanya mill persegi. Vatikan lebih kecil lagi. Dalam praktik negara dan putusan pengadilan serta arbitrase ditetapkan bahwa utk menjadi negara tidaklah perlu memiliki wilayah yg tetap atau memiliki batas-batas yg tidak dalam sengketa, seperti Israel yg memproklamasikan diri pada 14 Mei 1948. Dalam putusan pengadilan, lahir prinsip bahwa suatu negara dpt diakui asal memiliki wilayah berapapun besarnya. Karena keadaan tertentu, suatu negara tetap diakui sebagai subjek hukum Internasional, meskipun negara tdk memiliki wilayah yg tetap atau tdk mempunyai wilayah tertentu, seperti Palestina setelah wilayahnya diserobot
Israel. Palestina diakui oleh banyak negara, membuka kantor perwakilan, serta turut serta dalam konferensi-konferensi Internasional dan perjanjian- perjanjian internasional. Pada masa lampau laut sejauh 3 mil dari pantai (sesuai dg jarak tembak meriam) dianggap sebagai perairan teritorial yg dikuasan sepenuhnya oleh negara tersebut, namun kini jarak peluru missile lebih dari itu , sehigga beberapa negara (termasuk Indonesia) mengusulkan agar perairan teritorial diperlebar menjadi 12 mil. Penambangan minyak serta mineral lain di lepas pantai/landas benua (continental self) , beberapa negara menuntut mengusulkan 200 mil sebagai economic zone, termasuk menangkap ikan dan kegiatan ekonomi lainnya. Perbatasan wilayah masih menjadi permasalahan, apakah perbatasan alamiah (laut, sungai, gunung), atau apakah negara tdk mempunyai hub dg laut sama sekali (land locked), atau apakan negara itu merupakan benua atau nusantara. Seperti Indonesia dengan gagasan "Wawasan Nusantara", bahwa semua perairan antara pulau-pulau beserta selat dan muara sungai dianggap perairan pedalaman (internal waters), dimana kedaulatan Indonesia berlaku sepenuhnya. c. Pemerintah yang berdaulat Setiap negara mempunyai organisasi yg berwenang utk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yg mengikat bg seluruh penduduk di dalam wilayahnya. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi utk membuat UU dan melaksanakannya dg semua cara (termasuk paksaan) yg tersedia. 1. Kedaulatan ke dalam (internal sovereignty): Kekuasaan tertinggi utk memaksa semua penduduknya agara menaati UU serta peraturan- peraturannya. 2. Kedaulatan ke luar (external sovereignty): Kekuasaan tertinggi utk mempertahankan kemerdekaannya thd serangan-serangan dr negara lain dan mempertahankan kedaulatan ke luar. 3. Kedaulatan merupakan suatu konsep yuridis, dan konsep kedaulatan tdk selalu sama dg komposisi dann letak kekuasaan politik. 4. Pemerintah harus diartikan luas yg mencakup semua badan-badan negara. Pemerintah yg berkuasa hrs diakui oleh rakyatnya, karena pd hakikatnya pemerintah merupakan pembawa suara rakyat.
5. Menurut Lauterpacht, pemerintah merupakan syarat yg utama utk adanya suatu negara. Jika faktanya pemerintah tsb ternyata secara hukum atau secara faktanya menjadi negara boneka atau negara satelit daru suatu negara lainnya, maka negara tsb tdk dpt digolongkan sbg negara. 6. Kasus lahirnya negara Finlandia (1917), ICJ menyatakan bahwa Pemerintah Finlandia menjadi suatu negara pada waktu organisasi politik menjadi stabil, namun waktu perang/konflik berakhir atau tentara asing meninggalkan wilayah tersebut. Aaland-islands, 7. Pengakuan negara lain sering berdasarkan atas kestabilan dan efektifitas pemerintah. 8. Menurut Bagir Mana, keberadaan negara sebagai kenyataan, tidak digantungkan pada kemampuan berhubungan dg negara lain. Yang lebih utama adl kemampuan menjalankan pemerintahan secara efektif dalam wilayah negara yg bersangkutan. Kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain, bukan merupakan syarat konstitutif keberadaan negara. D. Kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain Unsur ini bukan merupakan syarat mutlak bagi adanya suatu negara, karena unsur ini bukan merupakan unsur pembentuk bagi badan negara melainkan hanya bersifat menerangkan saja tentang adanya negara. Jadi hanya deklaratif, bukan konstitutif. Contoh: USA proklamasi kemerdekaan th 1776, baru diakui Inggris th 1873; Indonesia pd 17-8-1945, baru diakui Belanda 1949. Ada 2 Teori tentang Pengakuan Negara: 1. Declaratory Theory/Evidentiary Theory/ Teori Deklaratif: apabila semua unsur-unsur negara telah dimiliki oleh suatu masyarakat politik, maka dengan sendirinya ia telah merupakan sebuah negara dan harus diperlakukan secara demikian oleh negara-negara lain. Pengakuan hanya bersifat "pencatatan" saja. 2. Constitutive Theory: walaupun unsur-unsur kenegaraan telah dimiliki oleh suatu masyarakat politik, namun tidaklah ia secara otomatis dpt diterima sbg negara di tengah-tengah masyarakat internasional. Menurut J.G. Starke
Unsur/persyaratan Kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain, adalah yang paling penting dari segi hukum internasional. Ciri ini yang membedakan negara dengan unit-unit yang lebih kecil seperti anggota-anggota federasi atau protektorat-protektorat yang tidak menangani sendiri urusan luar negerinya da tidak diakui oleh negara-negara lain sebagai anggota masyarakat internasional yang mendiri. R.C. Hingorani, berpendapat bahwa unsur ini bukan saja penting tetapi juga menjadi suatu keharusan (a must) bagi suatu negara untuk memperoleh keanggotaan masyarakat internasional. Dengan status itu, negara tsb independen dlm mengatur masalah-masalah dalam dan luar negerinya. Montevideo Convenstion mensyaratkan hal tsb, konsep negara adl negara sbg subjek hukum internasional. Maka negara tsb hrs mampu melakukan hub internasional dg negara lain. Apakah negara dimaksud adalah negara merdeka? Tampaknya tidak harus negara merdeka, negara yang belum merdeka seperti dominion, negara mandat, atau negara di bawah perwalian (trust) termasuk pengertian negara sbg subjek hukum internasional. Walaupun masih terbatas, negara-negara tersebut memiliki kemampuan dan dapat melakukan hubungan dengan negara lain. Negara Dominion merupakan bentuk negara yang khusus dalam lingkungan kerajaan Inggris, negara yg tadinya merupakan jajahan Inggris yg telah merdeka dan berdaulat, serta mengakui Raja Inggris sebagai rajanya (lambang persatuan). Negara-negara dominion tergabung dalam The Commonwealth of Nations (Negara-negara persemakmuran), yakni: Malaysia, Singapura, India, dan Australia. Negara Mandat adalah suatu negara yg semula merupakan jajahan negara yg kalah dalam Perang Dunia I dan diletakkan di bawah perlindungan suatu negara yang menang perang dengan pengawasan dari Dewan Mandat LBB, seperti Syria, Lebanon, Palestina, Togo, Kamerun, dan Afrika Barat Daya. Adalah suatu negara yg sesudah perang dunia kedua diurus oleh beberapa negara di bawah Dewan Perwalian dari PBB. Konsep perwalian ditekankan kepada negara-negara pelaksana administrasi, Ada juga negara Protektorat, yakni suatu negara yg ada di bawah perlindungan negara lain yg lebih kuat. Negara Protektorat tdk dianggap sbg negara merdeka karena tidak memiliki hak penuh untuk menggunakan hukum nasionalnya, seperti Monaco sebagai protektorat Prancis.
Bab 3 teori asal mula negara A. Pandangan Pemikir Barat Ada 2 golongan besar: 1/ Teori-teori yang spekulatif; 2/ teori-teori yang historis atau evolusionistis. 1. Teori-teori spekulatif terdiri dari: a/ Teori Perjanjian Masyarakat; b/ Teori Teokratis; c/ Teori Kekuatan; d/ Teori Patriarkal;
e/ Teori Organis; f/ Teori Daluwarsa; g/ Teori Alamiah; dll. a/ Teori Perjanjian Masyarakat: Teori Perjanjian Masyarakat (Kontrak Sosial) menganggap perjanjian sbg dasar negara dan masyarakat. Teori ini dianggap tertua dan terpenting. Persetujuan angota masyarakat bs dinyatakan scr tegas (expressed) atau diam-diam (tacitly assumed). Teori perjanjian masyarakat dipisahkan dlm 2 zaman: zaman sebelum manusia bernegara (Staatlosen Zustand) dan sesudah manusia bernegara (Staatzustand). Tokoh-tokoh teori penjanjian masyarakat: 1. Hugo de Groot (Grotius): Sebelum ada negara, kehidupan rakyat pada suku-suku primitiv misalnya, sangat kacau. Masyarakat menjadi tdk tertib, kemudian didirikan negara, dengan kekuasaan mutlak (Kedaulatan Negara). 2. Thomas Hobbes: Manusia tdk sejak semula berhakikat sosial. Sebelum negara didirikan, manusia hidup dlm keadaan pra masyarakat/keadaan alamiah (state of nature), hidup dalam ketakutan, homo homini lupus (Manusia adl srigala bagi srigala yg lain), bellum omnium contra omnes (perang antara semua melawan semua). Lalu ada perjanjian masyarakat membentuk kesaturan individu-individu melalui pactum uniones. Kolektivitas menyerahkan hak-hak dan kekuasaannya kepada raja dalam pactum subjektiones tanpa syarat apapun. Raja sama sekali diluar perjanjian, raja memiliki kekuasaan mutlah setelah hak-hak rakyat diserahkan kepadanya (monarchie absolut). 3. . John Locke: Fase pertama adl pactum unionis, lalu permufakatan berdasarkan suara terbanyak, kemudian ada pactum subjektionis. Perjanjian Asali (original compact) punya implikasi penting. Pertama, Kekuasaan negara sejauh yg didelegasikan oleh warga negara. Kekuasaan negara terbatas dan tdk mutlak. Wewenang negara bkn langsung dari Tuhan, melainkan dari masyarakat. Kedua, motivasi manusia utk mendirikan negara, yaitu menjamin hak-hak asasinya, terutama miliknya, menjadi tujuan negara. 4. 4. Jean Jackues Rouseau: hanya mengenal satu perjanjian saja, yakni pactum unionis, perjanjian masyarakat yg sebenarnya. Tidak mengenal pactum subjektionis yg membentuk pemerintah yg ditaati. Pemerintah
tdk mempunyai dasar kontraktual, hanya organisasi politik yg dibentuk dg kontrak. Pemerintah sbg pimpinan organisasi dibentuk dan ditentukan oleh yg berdaulat dan merupakan wakil-wakilnya, yg berdaulat adl rakyat seluruhnya melalui kemauan umum. J.J Rouseau adl Peletak dasar Kedaulatan Rakyat. Teori Ketuhanan Doktrin ketuhanan lahir sbg kontroversi kekuasaan politik abad pertengahan. Kaum Monarchomach (berpendapat raja yg tiran dpt diturunkan dan dibunuh, sumber kekuasaan adl rakyat). Sedang raja-raja menganggap sumber kekuasaan mereka diperoleh dari Tuhan. Negara dibentuk oleh Tuhan dan para pemimpinnya ditunjuk oleh Tuhan. Raja-raja hanya bertanggung-jawab kepada Tuhan, tidak kepada siapapun. Teori Ketuhanan ada 2: 1/ Teori Ketuhanan Langsung, yakni bahwa utk menunjukkan bahwa yg berkuasa dlm negara itu adl langsung oleh Tuhan; 2/ Teori Ketuhanan tidak langsung, yakni bukan Tuhan sendiri yg memerintah melainkan raja atas nama Tuhan. Raja memerintah atas kehendak Tuhan sbg karunia. Doktrin ini membuat kekuasaan raja mendapatkan sifatNya yg suci ("Ketuhanan"), sehingga pelanggaran thd kekuasaan raja merupakan pelanggaran thd Tuhan. Teori kekuatan Dalam Teori Kekuatan Negara yg pertama adl hasil dominasi dr kelompok yg kuat thd kelompok yg lemah. Negara terbentuk dari penaklukan dan pendudukan. Etnis kelompok yg lebih kuat atas kelompok etnis yg lebih lemah, sbg proses pembentukan negara. Menurut Machiavelli, seorang raja hrs kuat utk mengatasi kekacauan yg dihadapi negara, ia dpt mempergunakan segala alat yg menguntungkan baginya. Kalau perlu alat yg dipergunakan boleh melanggar perikemanusiaan. Marx menganggap negara adl alat kekuasaan bagi segolongan manusia utk menindas golongan manusia lainnya utk mencapai tujuannya. Ada pertentangan kelas di dalam masyarakat krn ada perbedaan kekuatan ekonomi, yakni ekonomi kuat dan lemah, pertentangan kelas ditujukan utk merebut kekuasaan negara, sebab negara adl alat kekuasaan. Teori Patriarkal
Bahwa ayah yg berkuasa dlm keluarga dan garis keturunan ditarik dari pihak ayah. Keluarga berkembang biah dan terjadi beberapa keluarga yg semuanya dipimpin oleh (ayah) kepala keluarga induk. Lambat laun keluarga-keluarga merupakan kesatuan etnis yg besar dan terjadilah suku patriarkal (gens) yg pertama. Kepala suku merupakan primus inter pares (sistem pemilihan seorang pemimpin atau kepala adat atau kepala suku yg cara pelaksanaannya berdasarkan kelebihan fisik dan spiritual), sampai saat dibentuk semacam pemerintahan yg disentralisasi. Suku-suku inilah yg menjadi persekutuan-persekutuan etnis yg bercorak ragam, dan inilah benih pertama dari negara. Negara adl perkelompokan beberapa suku. Teori organis Negara dipersamakan dg makhluk hidup, manusia atau binatang. Individu merupakan komponen-komponen negara dianggap sbg sel-seo dari makhluk hidup itu. Nicholas da Cusa (1401-1464): kehidupan korporal dari negara dpt disamakan dg anatomi makhluk hidup, yakni bahwa pemerintah dpt disamakan sbg tulang belulang manusia, UU sbg urat syaraf, raja sbg kepala, dan para individu sbg daging makhluk hidup. Fisiologi negara sama dg fisiologi makhluk hidup dg kelahirannya, pertumbuhan, perkembangan, dan kematiannya. Teori patrimonial Raja mempunyai hak milik thd daerahnya, maka semua penduduk di daerahnya hrs tunduk kepadanya. Hak memerintah dan menguasai timbul dr pemberian tanah. Dalam keadaa perang, raja-raja menerima bantuan dr kaum bangsanwan utk mempertahankan negaranya dr serangan musuh. Jika perang selesai dg kemenangan, para bangsawan yg membantu mendapat sebidang tanah sbg hadiah. Sehingga mereka mendapat hak utk memerintah thd semua yg ada di atas tanah itu. Teori alamiah Pertama kali dikemukakan oleh Aristoteles, Negara adl ciptaan alam. Kodrat manusia membenarkan adanya negara, karena manusia pertama-tama adl makhluk politik dan baru kemudian makhluk sosial. Katena kodrat itu, maka manusia ditakdirkan utk hidup bernegara.
Negara adl organisasi yg rasional dan etis yg memungkinkan manusia mencapai tujuannya dlm hidupnya, utk mencapai yg baik dan adil. Aristoteles meliha tujuan negara adl dalm memberikan dan mempertahankan hidup yg baik bagi indvidu yg merupakan komponen- komponen dr negara. Teori historis Teori Theory ialah bahwa lembaga- lembaga sosia tdk dibuat, tp tumbuh scr evolusioner sesuai dg kebutuhan- kebutuhan manusia. Sebagai lembaga sosial yg diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia, maka lembaga-lembaga itu tdk luput dr pengaruh tempat, waktu, dan tuntutan-tuntutan zaman. Pandangan pemikir islam 1. Ibnu Abi Rabi': bahwa manusia tdk mgkn dpt mencukupi kebutuhan alaminya sendiri tanpa bantua yg lain, shg mereka saling memerlukan. Hal ini menduorong mereka saling membantu dan berkumpul serta menetap di satu tempat. Dari proses demikianlah maka tumbuh kota- kota; 2. Al-Farabi: bahwa manusia adl makhluk sosial, makhluk yg mempunyai kecenderungan alami utk bermasyarakat, krn tdk mampu memenuhi sgl kebutuhannya sendiri tanpa bantuan atau kerja sama dg pihak lain. Adapun tujuan bermasyarakat tdk semata-mata utk memenuhi kebutuhan pokok hidup, tetapi jg utk menghasilkan kelengkapan hidup yg akan memberikan kpd manusia kebahagiaan, tdk sj materiil, ttp jg spiritual, tdk sja di dunia, ttp jg di akhirat nanti. 3. Al-Mawardi: Perbedaan bakat, pembawaan, dan kemampuan antara manusialah yg mendorong bg mereka utk saling membantu. Hal itu mendorong manusia utk bersatu, lalu akhirnya sepakat utk mendirikan negara. Hub kepala negara dan rakyat adl hub dua pihak peserta kontrak sosial antara 2 pihak yg menimbulkan hak dan kewajiban. 4. Imam Ghazali: Manusia itu makhluk sosial. Ia tidak dpt hidup sendirian, yg disebabkan oleh 2 faktor: pertama, kebutuhan akan keturunan demi kelangsungan hidup umat manusia, hak itu hanya mungkin melalui pergaulan antara laki-laki dan perempuan serta keluarga; dan kedua,
saling membantu dalam penyediaan bahan makanan, pakaian, dan pendidikan anak. Manusia demi kesehatan dan keamanannya dia memerlukan tempat tinggal atau rumah yg kokoh utk melindungi dr udara panas, udara dingin, hujan, dan gangguan org-org yg jahat atau pencuri dan serangan dr luar. Utk itu perlu kerjasama dan saling membantu antar sesama manusia. Akhirnya kebutuhan itu lahirlah negara. 5. Ibnu Khaldun: Adanya organisasi kemasyarakatan merupakan suatu keharusan bg hidup manusia. Manusia diciptakan oleh Tuhan dlm bentuk dan keadaan yg hanya mungkin hidup dan bertahan dg bantuan makanan, demikian pula dg keamanan, yg keduanya tdk mgkn dipenuhi sendirian, hrs ada kerja sama. Bab 4 Tujuan dan Fungsi Negara A.Tujuan Negara Pembahasan tujuan dan fungsi negara secara inplisit mengadakan pemisahan warga negara ke dalam 2 golongan: 1/ golongan yg menetapkan tujuan dan yang melaksanakan fungsi negara;
2/ golongan untuk siapa tujuan dan fungsi itu diadakan. Pemerintah terjemahan dr kata Government (bahasa Inggris), Gouvernment (bahasa Prancis), semua berasal dari kata Kubernan (bahasa Yunani). Negara adl lembaga sosial yg diadakan manusia utk memenuhi kebutuhan- kebutuhannya yg vital. Plato dalam bukunya Republic, menulis bahwa negara timbul karena adanya kebutuhan-kebutuhan umat manusia. Tujuannya adl menyelenggarakan hidup yg baik bg semua warga negaranya. Roger H. Soltau: Tujuan negara ialah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya cipta sebebas mungkin. Shang Yang: Tujuan negara adl membentuk kekuasaan. Kekuasaan untuk kekuasaan itu sendiri. Machiavelli dalam Il Principe: Pemerintah itu sbg cara utk memperoleh kekuasaan dan menjalankan kekuasaan. Dia tdk setuju dg moral kekuasaan, agama, dan sebagainya krn semuanya akan melemahkan raja dlm memerintah negaranya. Penguasa sbg pemimpin negara hrs mempunyai sifat sebagai serigala dan singa. Sebagai serigala ia dpt mengetahui dan membongkar rahasia yg bs merobohkan negara krn kelicikannya. Sebagai singa ia bisa menaklukkan binatang-binatang buas lainnya. Seorang raja tdk cukup hanya sebagai singa saja, tp hrs licik dan kalau perlu boleh memungkiri janji utk menyelamatkan negaranya. Machiavelli memiliki tujuan negara yg lebih jauh, yakni kepentingan kehormatan dan kebahagiaan bangsa. Emmanuel Kant: Tujuan negara adl utk membentuk dan mempertahankan hukum. Marxisme-Leninisme: Tujuan negara adl utk membangun masyarakat komunis, sehingga bonum pablicum (kebahagiaan bagi rakyatnya) selalu ditafsirkan dlm rangka tercapainya masyarakat komunis, artinya segala alat kekuasaannya hrs dikerahkan utk mencapai tujuan itu. Kesejahteraan dan keadilan terutama ditekankan pd aspek kolektivisme, dan sering mengorbankan aspek perseorangannya. Franz Magnis Suseno: Tujuan negara adl penyelenggaraan kesejahteraan umum.
Pembagian tugas-tugas negara dlm 3 kelompok: 1. Negara hrs memberikan perlindungan kpd para penduduk dlm wilayah ttt; perlindungan thd ancaman penyakit atau thd bahaya-bahaya lainnya. 2. Negara mendukung atau langsung menyediakan berbagai pelayanan kehdupan masyarakat dlm bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan. 3. Negara menjadi wasit yg tdk memihak antara pihak-pihak yg berkonflik dan menyediakan suatu sistem yudisial yg menjamin keadilan dasar dlm hub sosial masy. Tujuan negara indonesia 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; 2. Memajukan kesejahteraan umum; 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa; 4. Mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan negara menurut ajaran Islam: terlaksananya ajaran-ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasul dlm kehidupan masyarakat, menuju kepada tercapainya kesejahteraan hidup di dunia, materiil dan spiritual, perseorangan dan kelompoh serta mengantarkan kepada tercapainya kebahagiaan hidup di akhirat. Ahmad Azhar Basyir: Untuk mencapai tujuan ada beberapa asas ajaran Islam mengenai kehidupan bernegara, yakni a/ Musyawarah; b/ Keadilan; c/ Persamaan; d/ Tanggung Jawab Pemerintah; e/ Kebebasan. B. Fungsi negara Fungsi negara diartikan sbg tugas drpd organisasi negara utk mana negara itu diadakan. Fungsi negara pada abad XVI di Prancis ada 5, yaitu: a/ Diplomacie; b/ Defencie; c/ Financie; d/ Justicie. Fungsi-fungsi negara tsb diadakan hanyalay sekedar utk memenuhi kebutuhan pemerintah yg masih diktator. John Locke: Fungsi negara dpt dibagi menjadi tiga, yakni a/ fungsi legislatif; b/ fungsi eksekutif; dan c/ fungsi federatif (kekuasaan yg meliputi semua,
kecuali legislatif dan eksekutif, meliputi kekuasaan keamanan negara, urusan perang dan damai dlm keterkaitannya dg hub luar negeri). Tugas mengadili termasuk tugas eksekutif. Montesquieu: Fungsi negara menjadi tiga, yakni a/ fungsi legislatif; b/ fungsi eksekutif; c/ fungsi yudikatif. Fungsi federatif termasuk fungsi eksekutif. Ivor Jennings, dlm bukunya "The Law and the Constitutions", membedakan kekuasaan dlm arti materiildan dlm arti formal. Pembagian dlm arti materiil adl pembagian itu dipertahankan dg prisipiil dlm fungsi-fungsi kenegaraan yg scr karakteristik memperlihatkan adanya pemisahan kekuasaan itu pd tiga bagian. Sedang pemisahan kekuasaan dlm arti formal, pemisahan kekuasaan itu tdk dipertahankan scr prinsipil. Bagir Manan: ajaran pemisahan kekuasaan Montesquieu, pada dasarnya berintikan independensi masing-masing alat kelengkapan negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif). Montesquieu berpendapat, setiap percampuran kekuasaan, seluruh atau dua diantara tiga, dipastikan akan menimbulkan kekuasaan atau pemerintahan yg sewenang-wenang. Dalam perkembangannya, wewenang membentuk hukum tdk hanya legislatif, ttp jg kekuasaan administrasi negara (eksekutif) dlm bentuk peraturan administrasi negara atau peraturan yg dibuat berdasarkan pelimpahan badan legislatif (delegated legislation). Hakim bkn sekedar bouche de la loi atau speekbuis van de wet (mulut atau corong peraturan) ttp menjadi penerjemah atau pemberi makna melalui penemuan hukum (rechtsvinding) atau konstruksi hukum (rechtsconstruktie) dlm bentuk-bentuk penafsiran, analogi, penghalusan hukum, dll, bahkan melalui putusan- menciptakan hukum-hukum baru (rechtschepping) putusannya (judge made law). Van Vallenhoven: fungsi negara yakni Rechtspraak; d/ Politie. Dikenal dg ajaran Catur Praja. a/ Regeling; b/ Bestuur; c/ Goodnow: Reaksi ajaran yg menghendaki cara penggantian org-org dlm pemerintahan, fungsi negara yakni a/ Policy making; dan b/ Policy executing. Terkenal dg ajaran Dwipraja (dichotomy). Ajaran Spoil System dari Andrew Jackson (AS), yg berpendapat bahwa apabila st pemerintahan berganti, maka semua pegawai diganti oleh pemerintah yg baru. Menurut Goodnow, thd policy makers boleh dilaksanakan sistem Andrew Jackson, tp policy executors tdk perlu dipakai, ajaran ini disebut merit system, krn mengutamakan kegunaan.
Sebelum Montesquieu mengajarkan trias politika, agama Islam mengajarkan "taqsimu al-adawati al-hukumiyah" (pembagian alat-alat kekuasaan). Menurut Maududi, fungsi negara ada 3: 1. Legislatif: Ahli Ijma'(badan perwakilan yg keputusannya menjadi hukum), Ahli al-hall wa al-aqd (lembaga penengah dan pemberi fatwa), semua tdk bertentangan dg Al-Qur'an dan Al-sunah. 2. Eksekutif: Ulil-amri. 3. Yudikatif: Qodhi di tiap daerah, dg seorang kepala seluruh qadhi di Pem pusat. Bab 5 Tipe-Tipe Negara
Tipe-tipe pokok negara dpt dibagi atas lima bagian: A. Tipe Negara Timur Purba/Kuno Menurut para ahli barat tipe negara Timur Purba adalah Tiranie atau Despotie. Negara Timur Purba itu diperintah oleh raja-raja yg berkuasa mutlak dan sewenang-wenang. Namun, faktanya tidak semua negara timur purba itu tiranie, dan di negara barat tidak sedikit rajanya bertindak sewenang-wenang. Dari kerajaan di barat dikenal kalimat: The King can do no wrong. B. Tipe Negara Yunani Purba/Kuno. Negara Yunani Kuno mempunyai tipe sbg negara kota atau polis. Warga negaranya terbagi menjadi 3 golongan: golongan budak (tdk dianggap subjek hukum), golongan pendatang (tdk pny hak terlibat dlm pemerintahan), dan golongan asli. Bentuk penyelenggaraan negara, yaitu demokrai langsung (ex: referendum). Kebiasaan orang Yunani kuno adl membicarakan berbagai persoalan hidup, termasuk politik dan negara. Hal ini karena ada beberapa faktor: pertama, negara sering mengalami pertukaran pemerintahan, dari monarki ke aristokrasi, dari aristokrasi ke tirani, dari tirani ke demokrasi; kedua, adanya kebebasan bicara; ketiga, negara disamakan dg masyarakat, dan jg sebaliknya; keempat, cara hidup yg selalu memperhatikan dan mendiskusikan masalah scr bersama. c. Tipe negara romawi purba/kuno Kerajaan Romawi awalnya berbentu monarki/kerajaan. Pemerintahan monarki didampingi badan perwakilan yg anggotanya kaum ningrat. Sudah ada benih-benih demokrasi, sampai akhirnya raja terakhir diusir dari tahtanya. Suatu waktu pernah terjadi pertentangan antara kaum ningrat dan rakyat jelata, kemudian dpt diselesaikan melalui "Undang-Undang Dua Belas Meja". Kemudian pemerintah dipegang oleh dua konsul bersama dg pemerintah menjalankan pemerintahan dan undang-undang. Disini peralihan dari bentuk kerajaan menjadi bentuk demokrasi.
Akulturasi terjadi kala Yunani menjadi daerah jajahan Romawi, khususnya mengenai ajaran demokrasi dan kedaulatan rakyat. Namun tdk serta-merta merubah susunan pemerintahan Romawi yg dipimpin seorang Caesar, yg memiliki kekuasaan besar sekali dan bertindak sekehendak hatinya (tiran). Ajaran "Kedaulatan Rakyat" dikonstruksi menjadi paham Caearismus (Caesar menerima seluruh kekuasaan rakyat berdasarkan kepercayaan rakyat kepadanya). Kekuasaan rakyat yg diserahkan kpd penguasa/raja, sifatnya tidak turun temurun. Setiap pengangkatan raja baru, rakyat menyerahkan kekuasaan kpd raja yg baru diangkat. Sehingga memberi alasan penguasa bertindak diktator. Perjanjian penyerahan kekuasaan itu diletakkan dlm Lex Regia, yaitu suatu undang-undang yg memberi hak kpd Caesar utk memerintah. d. Tipe negara abad pertengahan Setelah imperium Romawi jatuh, pemikiran ttg negara dan hukum menuju zaman abad pertengahan. Sistem ketatanegaraan menjadi menurut ketentuan gereja (Kristen), dimana tdk ada kekuasaan di dunia ini yg hrs ditaati scr patuh, perintah penguasa hny boleh ditaati apabila tdk bertentangan dg perintah Tuhan, maka agama Kristen mendirikan organisasi yg dikepalai oleh seorang paus, sbg wakil Tuhan utk memerintah dunia. Ada dua hak yg menjadi daar terbentuknya negara, yakni: 1. Hak raja untuk memerintah (Rex); 2. Hak rakyat (Regnum). Tipe negara feodalistis berdasarkan hak perseorangan yg mutlak. Kemudian berkembang bhw hak milik tidak lagi mutlak, namun jg ada kewajiban utk mengabdi kpd kepentingan umum. Lalu timbul hak-hak rakyat yg dpt membatasi kekuasaan raja (aliran monarchomachen), yg mencegah tindakan sewenang-wenang raja. Perjanjian antara raja dan rakyat yg saling membatasi diletakkan dlm Leges Fundamentalis, yg menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dr kedua pihak. Jika raja melampau hak-haknya, maka rakyat dpt memberontak. Namun bila rakyat tdk mematuhi pemerintahannya, ia bs menghukumnya. e. Tipe negara menuju negara hukum Tipe negara ditinjau dr sisi hukum adl penggolongan negara-negara dg melihat hub antara penguasa dan rakyat.
1. Tipe Negara Polisi. Negara polisi ialah negara yg menyelenggarakan keamanan dan kemakmuran atau perekonomia. Pada tipe ini negara bertugas menjaga tata tertib saja atau negara penjaga malam. Pemerintahan bersifat monarchie absolut. Ciri tipe negara Polisi: (1) Penyelenggaraan negara positif (bestuur); (2) Penyelenggaraan negatif (menolak bahasa yg mengancam negara/keamanan). Slogan Negara Polisi: "Sallus publica supreme lex" (kepentingan umum sbg yg hrs diutamakan), "L'etat c'est moi" (negara adalah aku-raja-) 2. Tipe negara hukum Pemikiran ttg negara hukum muncul kembali pada abad XVII dan populer pada abad XIX. Cita negara hukum baru pertama kali dikemukakan oleh Plato, lalu dipertegas oleh Aristoteles. Plato berpendapat bahwa penyelenggaraan pemerintahan yg baik ialah yg diatur oleh hukum. Sedang Aristoteles berpendapat, suatu negara yg baik ialah negara yg diperintah dg konstitusi dan berkedaulatan hukum, yang memerintah dlm negara bukanlah manusia melainkan pikiran yg adil, dan kesusilaanlah yg menentukan baik buruknya suatu hukum. Manusia perlu dididik menjadi warga yg baik, yg bersusila, yg akhirnya akan menjelmakan manusia yg bersikap adil. Apabila keadaan semacam itu telah terwujud, maka terciptalah suatu "negara hukum", karena tujuan negara adalah kesempurnaan warganya yg berdasarkann atas keadilian. Jadi, keadilanlah yg memerintah dlm kehidupan bernegara. Agar manusia yg bersikap adil itu dpt terjelma dlm kehidupan bernegara, mk manusia hrs dididik menjadi warga yg baik dan bersusila. Negara hukum merupakan terjemahan dari rechtsstaat (abad XIX). Konsep rechtsstaat lahir dr suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, sebaliknya konsep the rule of law (1885-Albert Venn Dicey-dlm buku Introduction to the Study of Law of the Contitution). Konsep rechtsstaat bertumpu atas sistem hukum kontinental yg disebut civil law, sedangkan konsep the rule of law bertumpu atas sistem hukum yg disebut common law. Karakteristik civil law adl administratif, sedangkan karakteristik common law adalah judicial. Ciri-ciri rechtsstaat adl:
1. Adanya UUD/konstitusi yg memuat ketentuan tertulis ttg hub antara penguasa dan rakyat; 2. Adanya pembagian kekuasaan negara; 3. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat 3 Arti the rule of law menurut a.v. Dicey 1. Supremasi absolut atau predominasi dari reguler law utk menentang dan meniadakan kesewenang- pengaruh dari wenangan, prerogatif atau discretionare authority yg luas dr pemerintah; arbitrary power 2. Persamaan di hadapan hukum atau penundukan yg sama dr semua golongan kpd ordinary law of the land yg dilaksanakan oleh ordinary court; ini berarti bahwa tdk ada org yg berada diatas hukum; tdk ada peradilan administrasi negara; 3. Konstitusi adl hasil dr the ordinary law of the land, bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsekuensi dari hak- hak individu yg dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan. Frans Magnis memberi empat alasan dr segi moral politik, agar negara diselenggarakan berdasar hukum: (1) kepastian hukum; (2) tuntutan perlakuan yg sama; (3) legitimasi demokratis; dan (4) tuntutan akal budi. Beberapa tipe/konsep negara hukum: 1. Konsep Negara Hukum Liberal: Ditulis Immanuel Kant dlm bukunya Methaphysiche Ansfangsgrunde de Rechtslehre. Orang-orang yg bereaksi thd negara polizei adl org-org kaya dan pandai, yg disebut sbg kaum borjuis liberal (disebut juga konsep Negara Hukum Liberal). Negara dikehendaki berstatus pasif, negara hrs tunduk pd peraturan-peraturan negara, antara penguasa dan yg dikuasai ada suatu persetujuan dlm bentuk hukum. Penyelenggara perekonomian/kemakmuran diserahkan rakyat, sedang negara sebagai penjaga tata-tertib dan keamanan (Secherheit Polizei). Sehingga negara hukumnya disebut sbg Negara Hukum Penjaga Malam (Nachtwachter Staat). Penyelenggaraan perekonomian berasaskan persaingan bebas, laise faire laise passer (siapa yang kuat dia yang menang). 2. Konsep Negara Hukum Formal: Negara hukum yg mendapat pengesahan dr rakyat, segala tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum ttt, hrs
berdasarkan UU, disebut juga negara demokratis berlandaskan negara hukum. Pengaruh paham liberal dr Rousseau, F.J.Stahl menyusun negara hukum formal dg unsur-unsur utamanya sbg berikut: 1/ Adanya jaminan thd HAM; 2/ Penyelenggaraan negara berdasarkan trias politika; 3/ Pemerintahan didasarkan pd UU; 4/ Adanya peradilan administrasi. Berbeda dg konsep Kant adl konep dr Robert von Mohl, dlm karya ilmiahnya Polizei Wissenschaftslehre, bahwa negara hukum adl negara yg diperintah oleh hukum. Kant hny memperhatikan siapa pembuat hukum itu. Padahal negara totaliter jg negara yg diatur oleh hukum yg dibuata sang diktator atau tiran. 3. Konsep negara hukum materiil Negara hukum materiil merupakan perkembangan dr negara hukum formal. Dalam negara hukum formal tindakan dari penguasa hrs berdasarkan UU (asas legalitas), dalam negara hukum materiil tindakan dr penguasa dlm hal mendesak demi kepentingan warga negaranya dibenarkan bertindak menyimpang dr UU atau berlaku asas oportunitas. Hal ini dimungkinkan dg adanya delegasi dr kekuasaan pembentuk UU kpd pemerintah dlm membuat peraturan pelaksan, dan adanya freies ermessen, yg memungkinkan pemerintah menjamin ketertiban yg lebih adil dlm usaha memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebebasan bertindak pemerintah untuk menyelenggarakan negara kesejahteraan. Perkembangan dlm praktik negara hukum di negara barat telah mengubah pengertian asas legalitas yg semula diartikan sbg pemerintahan berdasar atas UU (wetmatigheid van het bestuur) menjadi pemerintahan berdasarkan atas hukum (rechtmatigheid van het bestuur), kemudian menjadi lebih longgar lagi menjadi doelmatigheid van het bestuur. negara Pada negara mengabdi sepenuhnya kpd masyarakat. Negara adl alat satu-satunya utk menyelenggarakan kemakmuran dlm menyelenggarakan kemakmuran wargana utk kepentingan seluruh rakyat dan negara. Jd tugas negara adl semata-mata menyelenggarakan kemakmuran rakyat yg semaksimal mungkin. konsep rakya. Negara aktif 4. Konsep socialist legality
Socialist Legality: konsep yg dianut di negara-negara komunis/sosialis yg tampaknya hendak mengimbangi konsep rule of law yg dipelopori oleh negara-negara Anglo Saxon. Hukum ditempatkan di bawah sosialisme, hukum sbg alat utk mencapai sosialisme. Romashkin mengemukakan: Socialist legality melekat di dalam sistem sosial dan politik Uni Soviet. Dia bergantung pd jaminan hak-hak dan kebebasan politik pra warga negara, dia melindungi para pekerja, perumahan, dan hak-hak serta kepentingan jasmani perseorangan, dan kehidupan, kesehatan, kemuliaan, dan rupatasi mereka. Di bawah sosialisme, materi dan jaminan yuridis hak-hak sipil dan kebebasan dicampurkan, sementara UU nya menetapkan kondisi-kondisi ini scr yuridis. Hal inilah yg menyebabkan selalu terjadinya berada di luar pelaksanaan hukum. Apakah socialist legality sama dg rule of law (negara hukum)?, Kazimerz dan Romashkin mengatakan: "Rezim di Rusia yg mengikuti pengaruh kekuasaan Stalin bukanlah negara hukum, ttp merupakan negara polisi, yakni negara diktator proletar". 5. Konsep negara hukum menurut al-qur'an dan sunnah Ibnu Khaldun berpendapat, bahwa dalam mulk siyasi ada dua macam bentuk negara hukum, yaitu (1) siyasah diniyah dan (2) siyasah 'aqliyah. Nomokrasi Islam adl suatu negara hukum yg memiliki prinsip-prinsip umum bahwa kekuasaan sbg: (1) Amanah; (2) Musyawarah; (3) Keadilan; (4) Persamaan; (5) Pengakuan dan perlindungan thd HAM; (6) Peradilan bebas; (7) Perdamaian; (8) Kesejahteraan; (9) Ketaatan Rakyat. Ada salah pemahaman dr para sarjana barat, bahwa konsep negara dalam Islam sbg Teokrasi. Negara menurut ajaran Islam dpt diberi pelbagai predikat: 1. Negara Ideologi (Daulatul Fikrah): negara berasas cita-cita terlaksananya ajaran-ajaran Al-ur'an dan Sunah Rasul dlm kehidupan masyarakat, demi kebahagiaan dunia dan akhirat; 2. Negara Hukum (Daulat Qanuniyah): Negara (penguasa dan rakyat) yg tunduk kepada aturan-aturan hukum Al-Qur'an dan Sunah Rasul. 3. Negara Teo-demokrasi: negara yg berasaskan ajaran-ajaran Tuhan dan Rasulnya, yg dlm realisasinya berlandaskan prinsip musyawarah.
4. Negara Islam (Darul Islam): predikat negara Islam dlm kitab-kitab fiqih dipergunakan utk membedakan dg negara-negara bukan Islam, yaitu negara sahabat atau negara perjanjian (Darul 'Ahdi) dan negara perang atau negara musuh (Darul Harbi), dalam rangka pembahasan hubungan antarnegara. 6. Negara hukum indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsip ini semula dimuat dlm penjelasn, yg berbunyi: "Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machtsstaat)". Materi penjelasan tsb kemudian diangkat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 (perubahan ketiga) berbunyi: "Negara Indonesia adalah negara hukum". Istilah rechtsstaat tdk lagi dimuat dlm UUD 1945. Demikian pula ttg kekuasaan kehakiman yg mandirik diangkat dr penjelasan menjadi muatan UUD 1945 Pasal 24 ayat (1). Hal ini akan menguatkan konsep negara hukum Indonesia. Menurut Mahfud MD, penghilangan istilah rechtsstaat dr UUD 1945 tsb bukanlah masalah semantik atau gramatik semata, melainkan jg menyangkut masalah yg substantif dan paradigmatik. Istilah rechtsstaat lebih menekankan pada pentingnya hukum tertulis (civil law) dan kepastian hukum. Kebenaran dan keadilan hukum di dalam rechtsstaat lebih berpijak atau menggunakan ukuran formal, artinya yg benar dan adil itu adl apa yg tertulis dlm hukum tertulis, hakim adl corong UU. Sedangkan the rule of law lebih menekankan pd pentingnya hukum tak tertulis (common law) demi tegaknya keadila substansial. Kebenaran dan keadilan hukum lebih berpijak pada substansi keadilan drpd kebenaran formal-prosedur semata; artinya benar dan adil itu belum tentu tercermin dlm hukum tertulis melainkan bs yg tumbuh di dalam sanubari dan hidup di dlm masyarakat; dan karenanya hukum tertulis (UU) dpt disimpangi oleh hakim jk UU itu dirasa tdk adil. Krn titik berat the rule of law adl keadilan, mk dlm membuat putusan hakim tdk hrs tunduk pd bunyi hukum tertuli melainkan dpt membuat putusan sendiri dg menggali rasa dan nilai-nilai keadilan dlm masyarakat. Menurut Mahfud, sejak perubahan ketiga UUD 1945, konstitusi kita sdh mengarahkan agara penegakan hk di Indonesia secara prinsip menganut scr seimbang segi-segi baik dr konsep rechtsstaat dan the rule of law sekaligus, yakni menjamin kepastian hukum dan menegakkan keadilan substansial.
BAB 6 TEORI KEKUASAAN DAN LEGITIMASI KEKUASAAN NEGARA A. Kekuasaan Negara. Max Weber: "Kekuasaan adalah kemampuan untuk, dalam suatu hubungan sosial, melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan, dan apa pun dasar kemampuan ini"; Harold D. Laswell & Abraham Kaplan: "Kekuasaan adalah suatu hubungan dimana seseorang atau sekelompok orang dapat menentukan tindakan seseornag atau kelompok lain ke arah tujuan dari pihak pertama"; Talcott Parsons: "Kekuasaan adalah kemampuan untuk menjamin terlaksananya kewajiban-kewajiban yang mengikat, oleh kesatuan- kesatuan dalam suatu sistem organisasi kolektif. Kewajiban adalah sah jika menyangkut tujuan-tujuan kolektif. Jika ada perlawanan, maka pemaksaan melalui sanksi-sanksi negatif dianggap wajar, terlepas dari siapa yang melaksanakan pemaksaan itu". Teori Kekuasaan
Ibnu Khaldun: "Kekuasaan negara adalah dominasi dan memerintah atas dasar kekerasan. Kekuasaan tdk dpt ditegakkan tanpa kekuatan yang menunjangnya. Kekuatan penunjang ini hanya dpt diberikan oleh
solidaritas dan kelompok yang mendukungnya. Tanpa suatu kekuatan yang selalu dalam keadaan siap siaga, dan bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kepentingan bersama, maka kekuasaan penguasa tdk akan dpt ditegakkan. Kekuatan seperti itu hanya dapat ditegakkan dengan solidaritas ('ashabiyah)". Kekuasaan negara juga disebut 'otoritas' (authority)/wewenang: Robert Bierstedt: "wewenang adl institutionalized power (kekuasaan yang dilembagakan), yaitu kekuasaan yg tdk hanya de facto menguasai, melainkan jg berhak utk menguasai"; Harold D. Laswell & Abraham Kaplan: "wewenang adl kekuasaan formal (formal power). Dianggap bahwa yg mempunyai wewenang (authority) berhak utk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan serta berhak utk mengharapkan kepatuhan thd peraturan-peraturannya. Wewenang semacam itu bersifat deontis (yang harus, Yunani). Wewenang Max Weber membagi wewenang menjadi 3 macam: 1. Tradisional: berdasarkan kepercayaan diantara anggota masyarakat bahwa tradisi lama serta kedudukan kekuasaan yg dilandasi oleh tradisi itu adl wajar dan patut dihormati; 2. Kharismatik: berdasarkan kepercayaan masyarakat pd kesaktian dan kekuatan mistik atau religius seorang pemimpin; 3. Rasional-legal: berdasarkan kepercayaan pada tatanan hukum rasional yg melandasi kedudukan seorang pemimpin. Yang ditekankan bukan orangnya akan tetapi aturan-aturan yang mendasar tingkah lakunya. Logeman membagi wewenang menjadi 5 macam: 1. Berdasarkan 'magic'/kekuasaan ghaib; 2. Berdasarkan 'dinasti' atau hak keturunan; 3. Berdasarkan 'kharisma'; 4. Berdasarkan atas 'kehendak rakyat melalui perwakilan'; 5. Daripada 'elite'.
B. Legitimasi kekuasaan Miriam Budiardjo: Legitimasi atau keabsahan adalah keyakinan anggota-anggota masyarakat bahwa wewenang yang ada pada seseorang, kelompok, atau penguasa adalah wajar dan patut dihormati. Kewajaran itu berdasarkan persepsi bahwa pelaksanaan wewenang itu sesuai dengan asas-asas dan prosedur yang sudah diterima secara luas dalam masyarakat dan sesuai dengan ketentuan- ketentuan dan prosedur yang sah; David Easton: Keabsahan adalah keyakinan dari pihak anggota masyarakat bahwa sudah wajar baginya untuk menerima baik dan menaati penguasa dan memenuhi tuntutan-tuntutan dari rezim itu; A.M. Lipset: Legitimasi mencakup kemampuan untuk membentuk dan mempertahankan kepercayaan bahwa lembaga-lembaga atau bentuk- bentuk politik yg ada adalah yg paling wajar untuk masyarakat itu. Legitimasi dari segi objek: 1. Legitimasi Materi Wewenang, mempertanyakan wewenang dari segi fungsinya: untuk tujuan apa wewenang dpt dipergunakan dg sah? Wewenang tertinggi dlm dimensi politis kehidupan manusia menjelma dlm 2 lembaga yg sekaligus merupakan 2 dimensi hakiki kekuasaan politik; dalam hukum sbg lembaga penataan masyarakat yg normatif, dan dlm kekuasaan (eksekutif) negara sbg lembaga penataan efektif dlm arti mampu mengambil tindakan. Terhadap hukum dikemukakan pertanyaan tentang hukum yang macam apa yang boleh dianggap sah. Apakah sembarang hukum asal pernah ditetapkan? Apakah hukum harus mempunyai ciri-ciri dan sifat-sifat tertentu sehingga kita dapat membedakan antara hukum yang sah dan hukum yg tidak sah?. Terhadap negara, pertanyaan paling fundamental adl apakah negara memang berhak ada: apakah dpt dibenarkan bhw dlm setiap masyarakat tdp lembaga pusat yg berwenang utk menetapkan norma-norma kelakuan bg para anggota masyarakat dan memaksakan ketaatan? Sejauh mana negara berhak utk menuntut ketaatan dari warga-warganya dan sejauh mana para warga wajib taat thd negara? 2. Legitimasi Subjek Kekuasaan (wewenang), mempertanyakan apa yg menjadi dasar wewenang seseorang atau sekelompok org utk membuat UU dan peraturan bg masyarakat dan utk memegang kekuasaan negara. Frans Magnis Suseno: Ada 3 macam legitimasi subjek kekuasaan: 1. Legitimasi Religius: mendasarkan hak utk memerintah pada faktor- faktor yang adi duniawi, jd bkn pd kehendak rakyat atau pd suatu kecakapan empiris khusus penguasa;
2. Legitimasi Eliter: mendasarkan hak utk memerintah pd kecakapan khusus suatu golongan utk memerintah. Paham legitimasi itu berdasarkan anggapan bahwa utk memerintah masyarakat diperlukan kualifikasi khusus yg tdk dimiliki oleh seluruh rakyat. Mereka yg memilikinya merupakan elite masyarakat dan dg sendirinya berhak utk memegang kekuasaan. Dibedakan menjadi 4: legitmasi Aristokratis, Legitimasi Pragmatis, Legitimasi Ideologis, & Legitimasi Teknokratis. 3. Legitimasi demokratis: mendasarkan prinsip kedaulatan rakyat. 3 kriteria legitimasi untuk menilai keabsahan suatu wewenang/kekuasaan 1. Legitimasi Sosiologis: mempertanyakan mekanisme motivatif mana yg nyata-nyata membuat masyarakat mau menerima wewenang penguasa. Atau motivasi-motivasi manakah yg mendasari keyakinan anggota-anggota masyarakat bahwa wewenang yg ada pd seseorang, kelompok, atau penguasa adl wajar dan patut dihormat; 2. Legalitas: kesesuaian dg hukum yg berlaku; 3. Legitimasi Etis: mempersoalkan keabsahan wewenang kekuasaan politik dr segi norma-norma moral. Legitimasi kekuasaan menurut para ahli 1. Plato: Negara memerlukan kekuasaan yang mutlak, diperlukan utk mendidik warganya dg nilai-nilai moral yg rasional. Negara ideal mengandung ketidakadilan thd manusia; tdk ada kebebasan bg manusia individu, sebab Plato mengucilkan semua keindividuan yg pribadi dr konsep negaranya, demi mempertahankan moral yg baku; 2. Thomas Aquinas: Negara harus tunduk pada gereja (Katolik), negara adl wakil gereja di dunia, karena itu sdh sepatutnyalah kalau negera memperoleh kekuasaan yang mutlak; 3. Niccolo Machiavelli: "Tidak ada manfaatnya kalau kita mempersoalkan legitimasi moral kekuasaanya. Yang menentukan ialah teknik untuk merebut dan untuk mempertahankannya". 4. Hugo de Groot: Kemutlakan kekuasaan negara diperoleh bukan karena negara dianggap sbg wakil Tuhan di dunia, tetapi karena hal ini sebenarnya menguntungkan rakyat sendiri; 5. Thomas Hobbes: Negara harus (1) kuat tanpa tanding sehingga dpt memastikan, seperlunya memaksakan, ketaatan para anggota masyarakat thd peraturan-peraturannya; (2) negara hrs menetapkan
suatu tatanan hukum, tentangnya berlaku, bahw setiap org yg tdk menaatinya akan dihukum mati; 6. George Hegel: Negara modern memiliki hak utk memaksakan keinginannya kpd warganya. Krn negara mewakili keinginan umum, negara merupakan manifestasi dr sesuatu yg ideal dan universal. Negara adalah penjelmaan dr kemerdekaan rasional, yg menyatakan dirinya dlm bentuk yg objektif. Karena itu, negara berada di atas masyarakat, lebih utama dan lebih tinggi drpd masyarakat yg dibabawahinya. 7. Karl namun pandangannya bertolakbelakang: Negara pd hakikatnya adl aparat atau mesin opresi (penindasan), tirani dan eksplotasi kaum pekerja oleh pemilik alat-alat produksi (kaum kapitalis) dan pemegang distribusi kekayaan yg mencelakakan kelas pekerja. Marx, murid spiritual Hegel, Jadi tidak aneh kita temukan dlm khazanah Marxisme konsep mengenai layunya negara setelah terjadi revolusi sosialis. Artinya setelah berlangsungnya revolusi sosialis, akan terbentuk suatu kediktatoran proletariat dan kemudian melalui kekuasaan kaum proletar itu perbedaan kelas dpt dimusnahkan sampai terwujud masyarakat tanpa kelas. Dalam masyarakat tanpa kelas inilah negara sebagai aparat penindas kelas kapitalis akan layu dg sendirinya, akan lenyap utk selama-lamanya (the whitering away of the state). Jika Hegel berpendapat bahwa kuat dan mekarnya negara berarti tercapainya cita-cita manusia (the flowering of the state is the fulfillment of the destiny of man), maka Marx justru menganggap lenyapnya negara sebagai summum bonum, sebagai kebijakan puncak. Masyarakat mengurus dirinya sendiri, tanpa ada lembaga kekuasaan yg permanen, kalau ada persolalan diselesaikan secara ad hoc, masyarakat komunis adl masyarakat tanpa negara. 8. Antonio Gramsci, yg mengembangkan teori ttg 'kekuasaan hegemonik', yakni kekuasaan dr satu kelompok masyarakat yg diterima atau dianggap sah oleh kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Jadi walaupun partai politik sebenarnya melayani kepentingan kaum borjuasi, ternyata kaum buruh tetap mendukung pemerintah yg dijalankan oleh partai ini. Kekuasaan hegemonik melalui ideologi, seperti di negara-negara dunia ketiga yg menganut sistem kapitalis mempersembahkan kebijakan-kebijakan pembangunan;
9. Francis Fukuyama: Dengan berakhirnya Perang Dingin yg berlansung + 50 tahun antara komunisme ala Uni Soviet dan demokrasi liberal Barat, maka kita mencapai "akhir sejarah". Sejarah perkembangan ideologi politik umat manusia akan berakhir dg kemenangan kapitalisme dan demokrasi liberal. Suatu negara yg kuat ditandai oleh kemampuannya menjamin bhw hukum dan kebijakan yg dilahirkannya ditaati oleh masyarakat, tanpa hrs menebarkan ancaman, paksaan, dan kecemasan yg berlebihan. Elemen dasar negara yg kuat adl otorita yg efektif dan terlembaga. Negara membatasi pd hal-hal yg elementer, seperti: sistem pertahanan dan peradilan, sarana infrastruktur, dan pencetakan mata uang. Sifat Intervensionis bs dilakukan utk menjaga otoritas. Bab 7 Teori Konstitusi A. Sejarah Petumbuhan Konstitusi Piagam Madinah (622 M), berisi kesepatakatan-kesepakatan antara kaum Muhajirin, Anshor, Yahudi, dan golongan lainnya dalam naskah yang disebut Shahifah. W. Montgomery Watt memberi nama: "The Constitution of Medina"; R.A. Nicholson: "Charter"; Philip K. Hitti: "Agreement"; Zainal Abidin Ahmad: "Piagam". W. Montgomery Watt menyatakan, bahwa dokumen ini secara umum diakui autentik. Montgomery mengutip pendapat Welhausen, bahwa golongan Yahudi dimasukkan ke dalam Ummah. Kepustakaan Belanda membedakan antara konstitusi (constitution) dan undang-undang dasar (grondwet). Konstitusi adalah peraturan dasar baik tertulis maupun tidak tertulis, sedangkan UUD merupakan
bagian tertulis dari konstitusi. Konstitusi, merupakan dokumen yg bersifat fundamental. Artinya, ia hanya mengandung hal-hal yang bersifat pokok, mendasar atau asas-asasnya. Jadi tidak semua masalah penting bg Negara dimasukkan konstitusi atau UUD. C.F. Strong: "Tidak ada konstitusi yang seluruhnya tidak tertulis; demikian pula tidak konstitusi yang seluruhnya tertulis". Miriam Budiardjo: "Konstitusi adalah suatu piagam yang menyatakan cita-cita bangsa dan merupakan dasar organisasi kenegaraan suatu bangsa". Di dalamnya terdapat berbagai aturan pokok yg berkaitan dg kedaulatan, pembagian kekuasaan, lembaga-lembaga Negara, cita-cita dan ideology Negara, masalah ekonomi,dsb. Namun unsur-unsur tdk ada kesepakatan di kalangan ahli. Pengertian Konstitusi yg dirangkum dr para ahli adalah: himpunan peraturan-peraturan pokok mengenai penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu masyarakat yg berkaitan dg organisasi Negara, kedaulatan Negara, dan pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, hak-hak dan kewajiban rakyat dan pemerintah di bidang-bidang social, politik, ekonomi, agama, dan budaya, cita-cita dan ideologi Negara dsb. Piagam Madinah tdk dpt memenuhi scr paripurna, namun ada ciri-ciri yg dpt dipenuhi, yakni tertulis, menjadi dasar organisasi pemerintah, kedaulatan Negara, serta prinsip-prinsip fundamental: mengakui kebiasaan-kebiasaan masyarakat Madinah, mengakui hak-hak dan kewajiban-kewajiban, bercita-cita mewujudkan persatuan dan kesatuan semua golongan menjadi satu umat dan hidup berdampingan secara damai sbg satu umat yg bermoral, menjunjung tinggi hokum dan keadilan atas dasar iman dan takwa. (J. Suyuthi Pulungan, Prinsip- prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al0Qur'an, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, h. 115). Menurut kacamata ilmuwan barat, konstitusi sbg suatu kerangka kehidupan politik telah disusun melalui dan oleh hokum, yaitu sejak zaman sejarah Yunani, dimana mereka telah mengenal beberapa kumpulan hukum (semacam kitab hokum). Pada masa kejayaannya (antara tahu 624-404 SM). Athena pernah mempunyai tidak kurang dari 11 konstitusi. Koleksi Aristoteles berhasil terkumpul sebanyak 158 buah konstitusi dari berbagai Negara. Pemahaman awal tentang "Konstitusi" pada masa Yunani, hanyalah merupakan suatu kumpulan dari peraturan serta adat kebiasaan semata-mata.
Pada masa kekaisaran Romawi, pengertian "Constitutionnes" memperoleh tambahan arti sebagai suatu kumpulan ketetuan serta peraturan yg dibuat oleh para kaisar atau para preator. Termasuk di para ahli dalamnya pernyataan-pernyataan pendapat dari hokum/negarawan, serta adat kebiasaan setempat, di samping UU. Konstitusi Roma mempunyai pengaruh cukup besar sampai abad pertengahan. Pada zaman abad pertengahan, corak konstitusionalismenya bergeser ke arah feodalisme. Sistem feodal ini mengandung suatu pengertian bahwa tanah dikuasai oleh para tuan tanah. Suasana seperti ini dibarengi oleh adanya keyakinan bahwa setiap orang hrs mengabdi pd salah satu tuan tanahnya. Sehingga raja yg semestinya mempunyai status lebih tinggi drpd tuan tanah, menjadi tdk mendapat tempat. Di Eropa Kontinental, pihak raja yg memperoleh kemenangan yg ditandai dg semakin kokohnya absolutism, khususnya di Prancis, Rusia, Prusia, dan Austria pada abad ke-15. Gejala ini dimahkotai oleh ucapan "L'Etat C'est Moi" (Negara adalah Saya) dari Louis XIV (1638-1715) di Prancis. Sedang di Inggris, kaum bangsawan yg mendapat kemenangan dg puncak kemenangan pada "The Glorious Revolutions" (1688). Kemenangan kaum bangsawan dalam revolusi istana ini telah menyebabkan berakhirnya absolutism di Inggris, serta munculnya parlemen sebagai pemegang kedaulatan. Pada akhirnya, 12 Negara koloni Inggris mengeluarkan "Declaration of Independent" dan menetapkan konstitusi-konstitusinya sbg dasar negarayg berdaulat, yaitu tepatnya pad 1776. Deklarasi ini merupakan bentuk konkretisasi dari berbagai teori perjanjian. Pada 1789 meletus revolusi dalam Monarchi Absolutisme di Prancis, yakni 20 Juni 1789, Etats Generaux (DPR) memproklamirkan dirinya "Constituante", walaupun 14 September 1791 konstitusi di Eropa diterima Louis XVI. Sejak itu, sebagian besar dr Negara-Negara di dunia, baik monarchi atau republik, kesaturan atau federal, semua berdasar konstitusi. J.J. Rousseau, dalam bukunya "Du Contract Social": "Manusia itu lahir bebas dan sederajat dalam hak-haknya", sedangkan hukum merupakan ekspresi dr kehendak umum (rakyat). Tesis Rousseau ini sangat menjiwai "De Declaration des Droit de I'Homme et du Citoyen". Deklarasi ini mengilhami pembentukan Konstitusi Prancis (1791), khususnya yg menyangkut HAM. Pada masa ini awal konkretisasi konstitusi dlm arti tertulis (modern) seperti yg ada di Amerika.
Konstitusi tertulis model Amerika init kemudian diikuti oleh berbagai konsitusi tertulis di berbagai Negara Eropa, seperti Kontitusi Spanyol (1812), Konstitusi Norwegia (1814), Konstitusi Nederland (1815), konstitusi di Belgia (1831), konstitusi di Italia (1848), konstitusi di Austria (1861), dan konstitusi di Swedia (1866). Samapi pada abad XIX, tinggal Inggris, Hongaria, dan Rusia yang mempunyai konstitusi secara tertulis. Tapi perlu diingat bahwa konstitusi-konstitusi waktu itu belum menjadi hukum dasar yang penting. Perang Dunia I tahun 1914 banyak memberi dorongan bg konstitusionalisme yaitu dg menghancurkan pemerintahan yg tdk liberal, dan menciptakan Negara-Negara baru dg konstitusi yg berasaskan demokrasi dan nasionalisme. Upaya konkret kemudian berdiri Liga Bangsa-bangsa utk perdamaian dunia, 3 th kemudian muncul reaksi keras melawan konstitusionalisme politik yg ditandai dg Revolusi Rusia (1917), diikuti meletusnya fasisme di Italia, pemberontakan NAZI di Jerman, sampai pd akhirnya meletus Perang Dunia II. Perang Dunia II memberi kesempatan kedua dr Bangsa-bangsa yg berserikat thd kekuatan tirani saat itu, menerapkan metode-metode konstitusionalisme thd bangunan internasional melalui Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa utk mencapai perdamaian dunia yg permanen. B. Pengertian konstitusi Istilah Konstitusi berasal dr "constituer" (bhs Prancis) yg berarti membentuk. Maksud konstitusi ialah pembentukan suatu Negara atau menyusun dan menyatakan suatu Negara (Wirjono Projodikoro). Sedangkan istilah Undang- Undang Dasar merupakan terjemahan istilah Belanda: "Grondwet". Konstitusi berasal dr istilah Inggris "constitution", konstitusi memiliki arti lebih luas baik yg tertulis maupun tidak tertulis. Dalam bahasa latin, kata konstitusi berasal dri kata "cume" (bersama dengan) dan "statuere" (berdiri). UUD 1945 menganut pemikiran sosiologis, dlm penjelasannya dikatakan: "undang-undang dasar suatu Negara ialah hanya sebagian dr hukumnya dasar Negara itu. Undang-undang dasar ialah hukum dasar yg tertulis,
sedang di samping undang-undang dasar itu berlaku juga hukum dasar yg tdk tertulis,ialah aturan-aturan dasar yg timbul dan terpelihara dlm praktik penyelenggaraan Negara, meskipun tdk tertulis". Adapun penganut paham modern yg tegas-tegas menyamakan pengertian konsitusi dg UUD antara lain C.F Strong dan James Bryce. UUD dpt dirumuskan: 1. Suatu kumpulan kaidah yg memberikan pembatasan-pembatasan kekuasaan kepada para penguasa; 2. Suatu dokumen ttg pembagian tugas dan sekaligus petugasnya dr suatu system politik; 3. Suatu deskripsi dr lembaga-lembaga Negara; 4. Suatu deskripsi yg menyangkut masalah HAM. C. Materi muatan konstitusi Henc van Maarseveen dan Ger van der Tang mengatakan bahwa konstitusi selain sebagai dokumen nasional, juga sebagai alat untuk membentuk sistem politik dan sistem hukum negaranya sendiri. Sedang Undang-Undang Dasar (UUD) menurut A.A.H. Struycken, sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yg berisi: l 1. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yg lampau; 2. Tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa; 3. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yg hendak diwujudkan, baik waktu sekarang maupun utk masa yg akan datang; 4. suatu keinginan, dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin. Menurut Miriam Budiardjo, setiap UUD memuat ketentuan-ketentuan mengenai: 1. Organisasi Negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislative, eksekutif dan yudikatif; pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah Negara bagian; prosedur
menyelesaikan masalah pelanggaran yurisdiksi oleh salah satu badan pemerintah dsb; 2. HAM; 3. Prosedur mengubah UUD; 4. Adakalanya memuat larangan utk mengubah sifat ttt dr UUD. D. Kedudukan, fungsi, dan tujuan konstitusi Masa peralihan dari Negara feodal monarki atau oligarki dg kekuasaan mutlak penguasa ke Negara nasional demokrasi: Konstitusi berkedudukan sbg benteng pemisah antara rakyat dan penguasa yg kemudian scr berangsur-angsur mempunyai fungsi sbg alat rakyat dlm perjuangan kekuasaan melawan golongan penguasa. Di dunia barat konstitusi dimaksudkan utk menentukan batas wewenang penguasa, menjamin hak rakyat dan mengatur jalannya pemerintahan. Dengan kebangkitan paham kebangsaan sbg kekuatan pemersatu, serta dg kelahiran demokrasi sbg paham politik yg progresif dan militan, konstitusi menjamin alat rakyat utk konsolidasi kedudukan hukum dan politik, utk mengatur kehidupan bersama dan utk mencapai cita-citanya dlm bentuk negara. Konstitusi modern tdk hanya memuat aturan-aturan hukum, tetapi jg merumuskan atau menyimpulkan prinsip-prinsip hukum, haluan negara dan patokan kebijaksanaan, yg kesemuanya mengikat penguasa.
Inggris tdk pny UUD, ttp pny konstitusi yg scr lengkap memuat aturan- aturan keorganisasian negara berdasarkan perkembangan selama kurang lebih 8 abad. Aturan-aturan konstitusional tersebar dlm berbagai UU dan dokumen negara lainnya, hukum adat (coomon law), dan konvensi (conventions). Walaupun Inggris tdk pny UUD, negara ini merupakan model negara konstitusional tertua yg tumbuh scr evolusi sejak diterbitkan Magna Charta tahun 1215 yg mewajibkan raja menegakkan hukum sbg hasil perlawanan bersenjata dan tuntutan dr para bangsawan. Karena itu, Inggris menjadi contoh Montesquieu ketika menagajarkan teori trias politica, yg kemudian dirumuskan dlm UUD Amerika Serikat tahun 1787 Di negara-negara yg berdasarkan demokrasi konstitusional, UUD pny fungsi khas yaitu membatasi kekuasaan pemerintah shg penyelenggaraan kekuasaan tdk sewenang-wenang, sehingga hak-hak warga negara lebih terlindungi, inilah Konstitusionalisme.
Istilah konstitusionalisme tercipta pd peralihan abad 18-19 utk menegaskan doktrin Amerika ttg supremasi UUD (konstitusi tertulis) diatas UU produk legislatif. Namun ide dan praksis modern konstitusionalisme sdh dijumpai pada kehidupan polis-polis di Eropa Barat pada abad ke-11-12, dlm dokumen-dokumen yg disebut chartula, charta, chartre (charter);
Esensi ide konstitusionalisme: 1/ konsep negara hukum (Rechtsstaat/rule of law), yakni kewibawaan hukum scr universal mengatasi kekuasaan negara; 2/ konsep hak asasi warga negara dijamin konstitusi dan kekuasaann negara dibatasi konstitusi serta hny memperoleh legitimasi dr konstitusi saja. Contoh gagasan konstitusionalisme: 1/ Magna Charta 1215 (Charter of English Liberties): Raja John (dipaksa) utk menjamin pemungutan pajak sesuai persetujuan warga, dan tdk ada penangkapan tanpa peradilan. 2/ Bill of Rights 1778 oleh Virginia: bahwa setiap manusia diciptakan bebas dg hak-hak yg tdk dpt dirampas, hidup dlm kesejahteraan dan perdamaian dr penguasa, dan kekuasaan berasal dr rakyat. 3/ Declaration of Independent 1776 USA: tulang punggung kebebasan individu; 4/ Revolusi Prancis 1789: proklamasi ttg hak-hak dan kemerdekaan rakyat (Declaration des droits de I'homme et du citoyen), sbg pembatasan atas kekuasaan raja. 5/ Di negara komunis, UUD punya 2 fungsi: mencerminkan kemenangan masyarakat komunis, pencatatan formal dan legal dr kemajuan yg telah dicapai, dan memberikan rangka dan dasar hukum utk perubahan masy yg dicita-citakan dlm tahap perkembangan berikutnya. Pada prinsipnya tujuan konstitusi adl utk membatasi kesewenangan tindakan pemerinth, utk menjamin hak-hak yg diperintah, dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yg berdaulat. Konstituionalisme di zaman sekarang dianggap sbg st konsep yg niscaya bg setiap negara modern. Konsensus tegaknya konstitusionalisme di zaman modern bersandar pada: 1. Kesepakatan ttg tujuan atau cita-cita bersama; 2. Kesepakatan ttg 'the rule of law' sbg landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara; 3. Kesepakatan ttg bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan
E. Supremasi konstitusi Tidak semua negara memberi kedudukan yg lebih tinggi kpd UUD drpd UU dlm arti formal. Konstitusi dlm arti luas bisa dlm bentuk UUD, UU, kebiasaan, konvensi. Lord Bryce membagi menjadi 2: 1. Fleixble Constitution: Konstitusi yg dibuat dan diubah dg cara yg sama seperti UU; 2. Rigid Constitution: Konstitusi yg memerlukan persyaratan lebih berat dlm prosedur perubahan. K.C. Wheare: "Dengan menempatkan konstitusi pd kedudukan yg tinggi (supreme) ada semacam jaminan bahwa konstitusi iu akan diperhatikan dan ditaati dan menjamin agar konstitusi tdk akan dirusak dan diubah begitu saja scr sembarangan. Kelsen: "UUD menduduki tempat tertinggi dlm hukum nasional, sebab itu UUD merupakan fundamental law. Utk itu harus ada hak menguji sbg "guarantees of the constitution". Motif politik penyusunan UUD (Bryce): 1. Keinginan utk menjamin hak-hak rakyat dan utk mengendalikan tingkah laku penguasa; 2. Keinginan utk menggambarkan sistem pemerintahan yg ada dlm rumusan yg jelas guna mencegah kemungkinan perbuatan sewenang- wenang dr penguasa di masa depan; 3. Hasrat dr pencipta kehidupan politik baru utk menjamin atau mengamankan berlakunya cara pemerintahan dlm bentuk yg permanen dan yg dpt dipahami oleh warga negara; 4. Hasrat dr masyarakat-masyarakat yg terpisah utk menjamin aksi bersama yg efektif dan bersamaan dg itu berkeinginan tetap mempertahankan hak serta kepentingan sendiri-sendiri. 3 kategori pengujian peraturan perundang-undangan:
1. Pengujian oleh badan peradilan (judicial review); 2. Pengujian oleh badan yg sifatnya politik (political review); 3. Pengujian oleh pejabat atau badan administrasi negara (administrative review). Wewenang menilai disebut "hak menguji" (toetsingsrecht)
Bab 8 Teori Kedaulatan A. Istilah dan Pengertian Kedaulatan. Berasal dari kata Souvereignty (Inggris), Souveainete (Prancis), Sovranus (Italia), yang diturunkan dari kata latin Superanus yang berarti "yang tertinggi" (Supreme). Para sarjana abad menengah lazim menggunakan istilah serupa Superanus, yakni Summa Potestas atau Plenitudo Potestatis, yang berarti wewenang tertinggi dari sesuatu kesatuan politik. Istilah ini memiliki arti otoritas pemerintahan dan hukum.
"Kedaulatan" tampil menjadi istilah politik pada abad ke-15 di Prancis, dg tokoh-tokohnya: Prof. Garner, Beaumanoir dan Loyseau.
Jean Bodin: melihat hakikat negara pd kedaulatannya. Kedaulatan dr aspek internnya, yaitu kekuasaan tertinggi dlm st kesatuan politik. Sedang Grotius melihat kedaulatan dlm aspek eksternnya, yaitu aspek hub antar negara, Grotius disebut bapak Hukum Internasional. Bagi Jean Bodin kedaulatan dipersonifikasi oleh raja. Raja yg berdaulat tdk bertanggung jawa thd siapapun, kecuali kpd Tuhan. Raja adl Legibus Solutus, Raja adl bayangan Tuhan. Kedaulatan sbg "Summa in civics ac sabditos legibusque solute potestes" , yg berarti kekuasaan supra dr negara atas warga negara dan rakyatnya, yg tdk dibatas oleh hukum. Namu kedaulatan jg tdk semutlak-mutlaknya. Raja hrs menghormati ius naturale et gentium (hukum kodrat dan hukum antar bangsa) dan hukum konstitusional dr kerajaan, yakni leges imperii, misalnya hk Salis ttg pergantian raja. Bodin meletakkan dasar filosofi pengertian kedaulatan yg mutlak. Para individu yg hidup dlm keadaan alamiah menyerahkan seluruh hak-hak alamiah mereka pd seseorang atau sekumpulan orang. Thomas Hobbes (juga seorang absolutis), ajaran Hobbes kedaulatan mencapai derajat yg paling mutlak. Adagium "Princeps legibus solutus est" (raja berada di atas UU). Penyerahan hak-hak individu diutamakan
kpd satu orang, yaitu raja. Penyerahan ini adl mutlak, shg yg berdaulat mutlak pula.
John Austin (Inggris): yang berdaulat adl "legibus soluta" , yang berdaulat adl "pembentuk hk yg tertnggi. Yang berdaulat berada di atas hukum yg merupakan hasil ciptaannya sendiri. Ciri-ciri konsep kedaulatan tradisional: kelanggengan (permanence), sifat tdk dpt dipisah-pisahkan (indisible), sifat sbg kekuasaan tertinggi (supreme), tidak terbata dan lengkap (complete). B. Hakikat kedaulatan Dalam terminologi ilmu politik modern, kata Kedaulatan digunakan utk mengartikan kemaharajaan mutlak atau kekuasaan raja yg paripurna. Kedaulatan memiliki hak yg tdk dpt diganggu gugat utk memaksakan perintah-perintahnya kpd semua rakyat negara yg bersangkutan dan sang rakyat ini memiliki kewajiban mutlak utk menaatinya tanpa memperhatikan apakah mereka bersedia atau tidak. C. Macam-macam kedaulatan 1. Kedaulatan Tuhan: berkembang di abad pertengahan (abad ke-5 s/d abad ke-15), seiring perkembangan agama baru, yakni Kristen, yang kemudian diorganisasi dlm sutau organisasi keagamaan, yaitu gereja yg dikepalai oleh seorang Paus. Augustinus: Yang mewakili Tuhan di dunia ini, juga suatu negara adalah Paus; Thomas Aquinas: Kekuasaan raja dan Paus itu sama, hanya saja tugasnya berlainan, raja di lapangan keduniawian, sedang Paus di lapangan keagaman; Marsilius: Kekuasaan itu ada pada negara atau raja; Konsep Islam: Kedaulatan hanya milik Allah semata, dan hanya dialah pemberi hukum, organisasi-organisasi politik negara Islam disebut khilafah. Manusia adalah khlifah Tuha di bumi yg bertugas melaksanakan dan menegakkan perintah dr pemegang kedaulatan. A. Azhar Basyir berpendapat predikat teokrasi tdk tepat, Islam tdk mengenal kekuasaan negara yg menerima limpahan dr Tuhan.
Kekuasaan negara berasal dri ummat dan bertanggung jawa kepada ummat. 2. Kedaulatan Raja. Marsilius: raja adl wakil Tuhan utk melaksanakan kedaulatan atau memegang kedaulatan di dunia, dan bertanggung jawab kepada Tuhan. Penentang ajaran ini Niccolo Machiavelli, yg mengatakan hukum negaralah yg hrs ditaati, dan negaralah satu-satunya yg berwenang menentukan hukum; Martin Luther King (1517): "Gereja telah menyelenggarakan kekuasaan utk memperoleh kekayaan dan kekuasaa duniawi, ini adl akibat kekusaan yg tdk terkontrol.
Lalu muncul ajara dr Monarchomachen (abad ke-16) yg membatasi kekuasaan raja. Brutus (1579), tokoh Monarchomachen, dlm bukunya Vindiciae contra Tyrannos, menyatakan bahwa meskipun raja dipilih oleh Tuhan, ttp diangkat berdasarkan persetujuan rakyat. Bila raja sewenang- wenang,maka hak setiap org utk melawan 3. Kedaulatan Negara. Ajaran Kedaulatan Negara sebenarnya merupakan kelanjutan dari ajaran kedaulatan raja. Ajaran ini timbul di Jerman utk mempertahankan kedudukan raja yg waktu itu memperoleh dukungan dr 3 lapisan masyarakat , yakni: a. Golongan bangsawan atau Junkertum; b. Golongan angkatan perang atau Militair c. Golongan alat-alat pemerintah atau Birokrasi. Oleh krn itu negara pny arti yg abstrak, yg memegan kekuasaan dlm negara adl raja, pengertia negara yg abstrak dikonkretkan dlm tubuh raja. Ajaran ini disebut Verkulpringstheorie: negara menjelma dlm tubuh raja. Kedaulatan negara sering disebut kedaulatan raja-raja modern (moderneverstenso uvereiniteit). Kedaulatan Negara/Staatssouvereiniteit: Kekuasaan tertinggi itu ada pada negara, entah kekuasaan itu sifatnya absolut, entah terbatas. Negara yg menciptakan hukum, jd sgl sst hrs tunduk pd negara. Tokoh: Jean Bodin dan George Jellinek.
4. Kedaulatan Hukum/rechts-souvereineteit Kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara itu adl hukum itu sendiri. Karena itu baik raja/penguasa maupun rakyat/warga negara, bahkan negara itu sendiri semuanya tunduk kepada hukum. Tokoh: Krabbe. 5. Kedaulatan Rakyat/popular souvereignty Kekuasaan rakyat yg benar-benar berdaulat dlm hub ini ialah rakyat yg diperintah.
John Locke: rakyat yg menyerahkan kekuasaan kepada negara, dengan demikian negara memiliki kekuasaan yg besar, ttp kekuasaan itu ada batasnya, batas itu adalah hak alamiah dari manusia, yg melekat padanya ketika manusia itu lahir. Karena itu, negara tdk bs mengambil atau mengurangi hak alamiah itu. Hak tsb adl hak atas kehidupan, kemerdekaan, dan milik pribadi. Negara didirikan utk melindungi hak-hak ini. Kata Locke: "Negara diciptakan krn suatu perjanjian kemasyarakatan antar rakyat. Tujuannya ialah melindungi hak milik, hidup, kebebasan, baik thd bahaya-bahaya dr dlm maupun bahaya-bahaya dr luar. Org memberikan hak-hak alamiah kpd masyarakat, tetapi tdk semuanya". Rousseau: kedaulatan rakyat ini menjadi kedaulatan yg mutlah berdasarkan volunte generale dari rakyat itu. Kekuasaan tertinggi dari rakyat, oleh rakyat dan utk rakyat. 2 macam kehendak dari rakyat (rosseau): 1. Kehendak rakyat seluruhnya/volunte de tous: Hanya dipergunakan oleh rakyat seluruhnya sekali saja, yaitu waktu negara hendak dibentuk melalui perjanjian masyarakat; 2. Kehendak sebagian dari rakyat/volonte generale: Kedaulatan rakyat adalah keputusan suara terbanyak.
Bab 9 Teori demokrasi Ada 2 Fakta Historis: 1. Dari zaman Yunani kuno hingga sekarang mayoritas teoritikus di bidang politik banyak melontarkan kriti thd teori dan praktik Demokrasi. Komitmen umum thd Demokrasi merupakan fenomena baru; 2. Banyak negara menganut paham Demokrasi, sejarah lembaga politiknya mengungkap adanya kerapuhan dan kerawanan tatanan Demokrasi. Sebuah laporan studi oleh UNESCO pd th 1950-an menyebutkan, bahwa tdk ada satu pun tanggapan yg menolak "Demokrasi" sbg landasan dan sistem yg paling tepat dan ideal bg semua organisasi politik dan organisasi modern. Fenomena Demokrasi (essense/das sollen) dan Demokrasi empirik (performance/das sein): dibedakan atas Demokrasi normatif Demokrasi Normatif menyangkut rangkuman gagasan-gagasan atau idealita ttg demokrasi yg terletak di dalam filsafat, sedang Demokrasi empirik adl pelaksanaannya di lapangan yg tdk selalu paralel dg gagasan normatifnya.
Pada mulanya demokrasi yg terdapat di negara kota (city state) Yunani kuno abad ke-6 s/d 3 SM merupakan Demokrasi Langsung (direct democracy), dg wilayah terbatas, penduduk 300.000 penduduk. Hanya berlaku utk warga negara resmi, yg merupakan bagian kecil dr penduduk. Utk mayoritas yg terdiri dr budak belian dan pedagang asing demokrasi tdk berlaku. Dalam negara modern demokrasi (representative democracy). berdasarkan perwakilan Demokrasi Yunani kuno berakhir seiring berakhirnya kekuasaan Romawi yg masih mengenal budaya Yunani. Berganti Abad Pertengahan (600-1400) bercirikan struktur sosial yg feodal, serta kehidupan sosial dan spritual dikuasai Paus dan pejabat-pejabat agama lainnya, dg kehidupan politik ditandai perebutan kekuasaan antara para bangsawan. Abad pertengahan menghasilkan dokumen penting, yaitu Magna Charta Piagam Besar 1215. Sebelum abad pertengahan berakhir di Eropa Barat pada permulaan abad ke-16 muncul negara-negara nasional (national state) dlm bentuk yg modern, Eropa barat mengalami beberapa perubahan sosial dan kultural memasuki zaman lebih modern dmn akal dpt memerdekakan diri dr pembatasan-pembatasannya. Dua kejadian, yakni Renaissance (1350-1650) di Eropa Selatan seperti Itali, dan Reformasi (1500-1650) di Eropa Utara seperti Jerman, Swiss, dll. Renaissance adl aliran yg menghidupkan kembali minat kpd kesusasteraan dan kebudayaan Yunani kuno selama abad pertengahan telah disisihkan. Aliran ini membelokkan perhatian yg tadinya semata- mata diarahkan kpd tulisan-tulisan keagamaan ke arah soal-soal keduniawian dan mengakibatkan timbulnya pandangan-pandangan baru. Reformasi serta perang-perang agama yg menyusul akhirnya menyebabkan manusia berhasil melepaskan dr penguasaan gereja, baik di bidang spiritual dlm bentuk dogma, maupun sosial dan politik. Hasilnya adl perlu ada kebebasan beragama dan ada garis pemisah yg tegas antara soal-soal agama dan keduniawian, khususnya bidang pemerintahan. Ini yg disebut "pemisahan antara Gereja dan Negara". Kedua aliran pikiran di atas mempersiapkan org Eropa Barat dlm masa 1650-1800 menyelami masa "Aufklarung" (Abad Pemikiran) beserta rasionalisme (kebebasan berpikir). Timbul gagasan manusia memiliki hak-hak politi yg mendobrak kekuasaan raja yg absolut, berdasar teori rasionalitas lahir konsep social contract.
b. Beberapa konsep demokrasi Demokrasi berarti "rakyat berkuasa" atau "government or rule by the people". Democracy (Inggris) dari kata Demokratie (Prancis) pd abad ke-16, asal kata dr bahasa Yunani demokratia. Ada beberapa aliran pikiran demokrasi: (ada 2 yg terpenting, yakni Demokrasi Konstituional dan Demokrasi berdasar pahak Komunisme) 1. Demokrasi Konstitusional: Pemerintah terbatas kekuasaannya, tdk sewenang-wenang, kekuasaan terbagi, dg prinsip rechtsstaat dan rule of law; 2. Demokrasi bersandar atas pahak Komunis: selalu bersifat anbivalen thd negara, negara dianggap sbg alat pemaksa yg akhirnya lenyap sendiri dg munculnya masyarakat komunis. Negara tak lain tak bukan hanyalah mesin yg dipakai oleh satu kelas utk menindas kelas lain dan negara hanya merupakan suatu lembaga transisi yg dipakai dlm perjuangan utk menindas lawan-lawan dg kekerasan. 3. Demokrasi Rakyat: bentuk khusus demokrasi yg memenuhi fungsi diktator proletar (dlm istilah komunis). Ciri-cirinya: (1) Suatu wadah front persatuan (united front) yg merupakan landasan kerja sama dr partai komunis dg golongan-golongan lainnya dlm masy dmn partai komunis berperan sbg penguasa; (2) Penggunaan beberapa lembaga pemerintahan dr negara yg lama. 4. Demokrasi Nasional (National Democratic State): Suatu tahap dlm perkembangan negara demokrasi rakyat sbg bentuk diktator proletariat. Konsep ini ditinjau kembali krn negara borjuis nasonal yg tdk memihak, ttp membatasi ataupun menutup sama sekali gerak partai-partai komunis. Tipe-tipe demokrasi: 1. Demokrasi Klasik: Ciri-cirinya: a. Partisipasi langsung warga negara dlm fungsi-fungsi legislatif dan yudikatif; b. Majelis rakyat memiliki kekuasaan tertingg;
c. Berbagai metode pemilihan kandidat pejabat publik (pemilihan langsung, perwakilan, rotasi); d. Tdk ada perbedaan hak istimewa yg membedakan rakyat biasa dg pejabat publik; e. Kecuali posisi yg berhubungan dg peperangan, jabatan yg sama tdk blh dipegang lebih dr dua kali oleh org yg sama; f. Masa jabatan yg pendek utk semua para pegawai publik digaji. 2. Republikanisme protektif Ciri-cirinya: a. Keseimbangan kekuasaan antara rakyat, aristokrasi dan monarki dihubungkan pd sebuat konstitusi campuran atau pemerintahan campuran dg persetujuan kekuatan-kekuatan politik yg utama utk memainkan sebuah peran aktif dlm kehidupan; b. Partisipasi warga negara dicapai melalui kemungkinan mekanisme yg berbeda, termasuk pemilihan konsul-konsul, atau para wakil rakyat utk menjalankan tugas sbg dewan-dewan penguasa; c. Kelompok-kelompok sosial yg saling bersaing mengajukan dan mempertahankan kepentingan-kepentingan meraka; d. Kebebasan-kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berserikat; e. Peraturan hukum. 3. Republikanisme dan perkembangannya Ciri-cirinya: a. Pembagian fungsi-fungsi eksekutif dan legislatif; b. Partisipasi langsung warga negara dlm pertemuan-pertemuan publik utk menetapkan badan pembuat undang-undang; c. Kebulatan suara pd pokok-pokok persoalan publik sangat diperlukan, ttp ketentuan voting dg suara mayoritas mengendalikan pd saat terjadi perselisihan; d. Jabatan-jabatan eksekutif berada ditangan 'para hakim' atau administrator (penyelenggara negara);
e. Eksekutif ditetapkan baik melalui pemilihan langsung atau perwakilan kelompok. 4. Demokrasi protektif Ciri-cirinya: a. Kekuasaan sepenuhnya berada di tangan rakyat, namun tetap para wakil yg scr sah dpt melaksanakan fungsi-fungsi negara; b. Pemilu, surat suara rahasia, kompetisi antra golongan, pemimpin- pemimpin atau partai-partai potensial dan aturan mayoritas merup dasar institusional utk membentuk pertanggungjawaban mereka yg memimpin; c. Kekuasaan negara hrs tdk mengenai org-org ttt, yaitu scr hk dibatasi, dan dipisahkan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif; d. Pemusatan konstitusionalisme utk menjamin kebebasan dr tindakan sewenang-wenang dan keadilan di depan hk dlm bentuk hak-hak atau kebebasan politik dan sipil, diatas semua yg terkait dg kebebasan berbicara, berekspresi, bekerja sama, memilih, dan beragama; e. Pemisahan negara dr masy sipil, yaitu scr umum wilayah tindakan negara dibatasi scr tegas sampai pembentukan kerangka kerja yg memperbolehkan penduduk utk menjalankan kehidupan pribadi mereka bebas dr risiko kekerasan, tingkah laku sosial yg tdk dpt diterima, dan campur tangan politik yg tdk dikehendaki; f. Kompetisi pusat-pusat kekuasaan dan kelompok-kelompok kepentingan. 5. Demokrasi developmental Ciri-cirinya: a. Kepemimpinan populer dg hak suara universal (bersama dg sistem alokasi suaru yg proporsional); b. Pemerintahan perwakilan (kepemimpinan yg terpilih, Pemilu reguler, surat suara rahasia, dll); c. Pengawasan konstitusional utk menjamin batasan-batasan dan pembagian dlm kekuaaan negara, dan utk memastikan promosi hak- hak individu, di atas semua yg terkait dg kebebasan berpikir,
merasakan, mencoba, berdiskusi, publikasi, kombinasi, dan pencarian scr individu 'rencana kehidupan' yg dipilih; d. Batasan yg jelas dewan parlementer dr birokrasi publik, yaitu pemisahan fungsi-fungsi org-org yg dipilih dr org-org specialis (ahli) administrasi; e. Keterlibatan rakyat dlm cabang-cabang pemerintahan berbeda melalui suara, partisipasi yg luas dlm pemerintahan lokal, perdebatan publik, dan pelayanan umum. 6. Demokrasi langsung dan akhir dari politik Ciri-cirinya: Sosialisme (S) dan Komunisme (K) a. (S) masalah-masalah publik diatur oleh komune dan dewan wilayah yg terorganisasi dlm struktur piramida; (K) 'Pemerintah' dan 'Politik' dlm semua bentuk memberi kesempatan bg pengaturan diri; b. (S) Personel pemerintahan, penegak hukum, administrator merupakan subjek yg dipilih scr teratur, diberi mandat dr komunitas mrk dan dpt diberhentikan; (K) Semua masalah publik diatur scr kolektif; c. (S) Pegawai-pegawai publik dibayar dg upah yg tdk lebih besar drpd upah para pekerja; (K) Konsensus merupakan prinsip pengambilan keputusan utk semua pertanyaan publik; d. (S) Milisi rakyat yg didukung orde politik yg baru adl subjek utk kontrol komunitas; (K) Distribusi dr semua tugas administrasi melalui perputaran atau pemilihan. Serta penggantian semua kekuatan bersenjata dan koersif dg pengawasan diri. 7. Demokrasi Kompetisi Elite; Ciri-cirinya: a. Pemerintahan parlementer dg eksekutif yg kuat; b. Kompetisi antarelite dan partai politik yg bersaing; c. Dominasi parlemen oleh partai politik; d. Terpusatnya kepemimpinan politik;
e. Birokrasi: satu administrasi independen dan terlatih; f. Batasan-batasan konstitusional dan praktis thd keragaman yg efektif dr keputusan politik. 8. Demokrasi pluralisme Ciri-cirinya: Pluralisme Klasik (PK) dan Neo-Pluralisme (NP). a. (PK) Banyak kelompok kepentingan yg saling melingkupi; (NP) Banyak kelompok tekanan, tp agenda politik memiliki bias thd kekuatan korporasi; b. (PK) Pemerintah menengahi dan menjadi hakim antarpermintaan: (NP) Negara, dan departemen-departemennya membentuk kepentingan sekat mereka sendiri; c. (PK) Aturan-aturan konstitusional yg tertanam dlm kultur politik yg mendukung; (NP) Aturan-aturan kontitusional berfungsi dlm konteks kultur politik yg beragam dan sistem yg terdiri dr sumber daya ekonomi yg sangat tdk setara. 9. Demokrasi legal Ciri-cirinya: a. Negara konstitusional (diperagakan pd ciri-ciri tradisi politik Anglo- Amerika, termasuk pemisahan kekuasaan yg jelas); b. Aturan hukum; c. Intervensi negara yg minimal dlm masyarakat sipil dan kehidupan pribadi. d. Masyarakat pasar bebas diberikan cakupan kemungkinan yg peling penuh. 10. Demokrasi partisipatif Ciri-cirinya: a. Partisipasi langsung warga negara dlm aturan institusi kunci masyarakat, termasuk tempat kerja an komunitas lokal; b. Reorganisasi sistem partai dg menjadikan pejabat-pejabat partai yg langsung bertanggung jawab pd keanggotaan;
c. Operasi 'partai-partai partisipatif' dlm sebuah struktur parlementer atau kongres; d. Pemeliharaan sebuah sebuah sistem institusional yg terbuka utk meyakinkan kemungkinan eksperimtasi dg bentuk-bentuk politik. 11. Demokrasi deliberatif Ciri-cirinya: a. Jajak pendapat deliberatif, hari deliberatif, juri warga negara; b. Program e-gevernment dari laporan online hingga akses kepada wakil rakyat; c. Program e-demokrasi termasuk forum publik online; d. Analisis kelompok dan penyusunan proposal kebijakan; e. Deliberasi kehidupan publik, dan forum mikro hingga lingkup transnasional; f. Fungsi baru referendum yg dikaitkan dg jajak pendapat deliberatif, dan lain-lain D. Nilai-nilai dalam demokrasi: 1. Menyelesaikan perselisihan dg damai dan secara melembaga (institutionalized peacefull settlement of conflict). 2. Menjamin terselenggaranya perubahan scr damai dlm suatu masy yg sdg berubah (peacefull change in a changing society); 3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan scr teratur (orderly succession of rulers); 4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum (minimum of coercion); 5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (diversity) dlm masy yg tercermin dlm keanekaragaman pendapat, kepentingan, serta tingkah laku; 6. Menjamin tegaknya keadilan. Beberapa lembaga untuk pelaksanaan nilai-nilai demokrasi:
1. Pemerintahan yg bertanggung jawab; 2. Suatu dewan perwakilan rakyat yg mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dlm masy dan yg dipilih dg pemilu yg bebas dan rahasia dan atas dasar sekurang-kurangnya dua calon utk setiap kursi; 3. Suatu organisasi politik yg mencakup satu atau lebih partai politik; 4. Pers dan media massa yg bebas utk menyatakan pendapat; 5. Sistem peradilan yg bebas utk manjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan. Bab 10
Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan A.Bentuk Negara adalah merupakan batas antara peninjauan secara sosiologis dan peninjauan secara yuridis mengenai negara. Peninjauan secara sosiologis yaitu apabila negara dilihat secara keseluruhan tanpa melihat isinya dan sebagainya. Disebut peninjauan secara yuridis yaitu apabila negara hanya dilihat dari isinya atau strukturnya. Bentuk Negara tidak sama dengan Bentuk Pemerintahan. Bentuk Negara menurut perkembangan sejarahnya, yakni sejak zaman Yunani Kuno hingga sekarang: 1/ Bentuk Negara pada zaman Yunani Kuno, yaitu: a. Aristokrasi, pemerintahan oleh Aristoktrat(cendekiawan) sesuai dg pikiran keadilan b. Timokrasi, pemerintahan oleh org-org yg ingin mencapai kemasyhuran dan kehormatan c. Oligarchi, pemerintahan oleh para hartawan d. Demokrasi, pemerintahan oleh rakyat miskin e. Tirani, pemerintahan oleh seorang penguasa yg bertindak scr sewenang-wenang 2/ Bentuk Negara pada Zaman Pertengahan. Jellinek memberikan ukuran pembentukan kemauan negara, yakni: utk membedakan berdasarkan cara a. Kerajaan: Pembentukan kemauan terjadi seluruhnya di dalam badan seseorang dan keuan negara terbentuk terlihat sbg kemauan yg ttt berbadan dan individual; b. Republik: Kemauan negara tercapai berdasarkan kejadian yuridis menurut tnidakan-tindakan kemauan banyak orang yg berbadan, shg kemauan itu tdk terlihat sbg kemauan satu org melainkan kemauan badan yg hny mempunyai bentuk realitas scr yuridis saja. 3/ Bentuk Negara pada Masa Sekarang.
a. Negara Kesatuan: Negara yg tdk tersusun drpd beberapa negara, seperti hanya dlm negara federasi, melainkan negara itu sifatnya tunggal, artinya hanya ada satu negara, tidak ada negara di dalam negara. Jd dg demikian, di dalam negara kesatuan itu jg hanya ada satu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat yg mempunyai kekuasaan atau wewenang tertingg dlm sgl lapangan pemerintahan. Pemerintahan pusat inilah yg pd tingkat terakhir dan tertinggi dpt memutuskan sgl sesuatu dlm negara tsb (Abu Daud Busroh). b. Negara Federal: berasal dr bahasa latin, feodus, artinya liga, liga negara-negara otonom pd zaman Yunani kuno. Negara Federal dibentuk oleh sejumlah negara atau wilayah yg independen, yg sejak awal memiliki kedaulatan atau semacam kedaulatan pd dirinya masing-masing negara atau wilayah-wilayah-wilayah itu kemudian bersepakat membentuk sebuah federal. Negara dan wilayah pendiri federal itu kemudian berganti status menjadi negara bagian atau wilayah administrasi dg nama ttt dlm lingkungan federal. c. c. Negara Konfederasi: George Jellinek membedakan Negara Federasi dan Negara Konfederasi pada kedaulatannya. Dalam Konfederasi, kedaulatan itu terletak pada masing-masing negara anggota peserta konfederasi itu, sedangakanpada federasi letaknya kedaulatan itu pada federasi itu sendiri dan bukan pada negara-negara. Negara-negara yg tergabung dlm konfederasi itu tetap merdeka dan berdaulat, sehingga konfederasi itu sendiri pd hakikatnya bukanlah merupakan negara, baik dari sudut ilmu politik maupun dr sudut hukum Internasional. Keanggotaan suatu negara dlm suatu konfederasi tidaklah menghilangkan ataupun mengurangi kedaulatannya sbg anggota konfederasi itu. Apabila terlihat bahwa kelangsungan hidup konfederasi itu tergantung sama sekali pd keinginan ataupun kesukarelaan negara- negara peserta. Hans Kelsen memberi contoh misalnya Liga Bangsa- Bangsa. B. Sistem pemerintahan 1. Negara dg sistem pemerintahan presidensial: Pemerintahan perwakilan rakyat yg representatif, dengan sistem pemisahan kekuasaan secara tegas, antara kekuasaan eksekutif dengan kekuasaan legislatif yg diartikan bahwa kekuasaan eksekutif itu dipegang oleh suatu badan atau organ yg di dalam menjalankan tugas eksekuti itu tdk bertanggung jawab kepada badan perwakilan rakyat. Badan perwakilan rakyat, memegang kekuasaan legislatif, yg bertugas membuat dan menentukan peraturan-peraturan
hukum. Pimpinan badan eksekutif dan legislatif bertanggungjawab langsung kepada rakyat, tdk melalui badan perwakilan rakyat. Presiden menjalankan pemerintahan dlm arti yg sebenarnya, dibantu oleh oleh menteri-menteri yg bertanggung jawab kepada presiden. Badan perwakilan tdk dpt memberhentikan presiden dan menteri-menteri. Apabila ada perselisihan antara badan eksekutif dan badan legislatif maka yg badan yudikatif yg akan memutuskannya. 2.Sistem Pemerintahan Parlemen Pemerintahan perwakilan rakyat yg representatif, dg sistem pemisahan kekuasaan, tetapi diantara badan-badan yg diserahi kekuasaan itu, terutama antara badan legislatif dg badan eksekutif, ada hub yg bersifat timbal balik, dpt saling mempengaruhi. Hub yg erat antara badan eksekutif dg badan legislatif. Tugas atau kekuasaan eksekutif di sini diserahkan kpd suatu badan yg disebut kabinet atau dewan menteri. Kabinet dipimpin oleh seorang Perdana Menteri, yg bertanggung jawab kepada badan perwakilan rakyat. Badan eksekutif tdk hrs mengikut sgl apa yg dikehendaki badan perwakilan rakyat, tetapi kabinet masih mempunyai kebebasan dlm menentukan kebijakannya terutama mengenai langkah-langkah pemerintahannya. Jika badan perwakilan tdk membenarkan kebijakan badan ekseku tif, maka badan perwakilan dpt menyampaikan "mosi tidak percaya". Akibat mosi tidak percaya badan legislatif, maka badan eksekuti harus mengundurkan diri. Pertanggung jawaban in dpt scr perseorangan atau dpt jg bersama-sama utk menteri-menteri seluruhnya. Inilah yang disebut sebagai "krisis kabinet". Sebagai imbangan thd tanggung jawab menteri dlm sistem ini pemerintahan dpt membubarkan badan perwakilan, artinya apabila dlm perselisihan antara badan perwakilan dan kabinet kemudian kabinet berpendapat bahwa badan perwakilan rakyat tsb tdk lagi mencerminkan kemauan rakyat, mk pemerintah dpt membubarkan badan perwakilan dan dg segera mengadakan pemilihan baru, tetapi lazimnya pembubaran ini hanya diperkenankan utk satu kali saja. Apabila dlm pemilihan yg baru ternyata menghasilkan badan perwakilan yg suaranya membenarkan badan perwakilan yg dulu, mk pemerintah yg hrs bubar. Begitupun sebaliknya, apabila badan perwakilan rakyat yg baru dpt menerima baik pertanggung jawaban kebijaksanaan kabinet yg membubarkan badan perwakilan rakyat, maka kebijaksanaan kabinet berarti betul. 3. Sistem pemerintahan campuran
Sistem pemerintahan dg pengawasan langsung oleh rakyat thd badan legislatif atau sistem Swiss. Dalam sistem referendum ini, di Swiss, badan eksekutif disebut Bundesrat yg bersifat suatu dewan, merupakan bagian drpd badan legslatif, yg disebut Bundesversammlung. Bundesversammlung terdiri dari Nationalrat dan Standerat. Nationalrat merupakan badan perwakilan nasional, sedangkan Standerat merupakan perwakilan daripada negara-negara bagian yg disebut kanton. Dengan demikian, Bundesrat tdk dpt dibubarkan oleh bundesversammlung. Lagi pula yg dimaksud dg sistem ini adl bahwa Bundesrat itu semata-mata hanya menjadi badan pelaksana saja drpd sgl kehendak atau keputusan Bundesversammlung, dan untuk ini diantara anggota-anggota Bundesversammlung itu ditunjuk tujuh orang, yg kemudian ketujuh org ini merup suatu badan yg bertugas melaksanakan scr administratif keputusan-keputusan drpd Bundrsversammlung. Jd anggota- anggota dr sebagian anggota-anggota bundesversammlung. Disebut juga "sistem badan pekerja". Bundesrat itu diambil Bila Bundesrat menjalankan kebijaksanaan yg menurut Bundesversammlung tdk sesuai dg yg dikehendaki oleh Bundesversammlung, maka Bundesrat tdk mempunyai kebebasan lagi utk meneruskan apa yg menjadi kehendaknya, melainkan Bundesrat hrs mengubah sikapnya dan hrs menjalankan apa yg dikehendaki oleh Bundesversammlung. Untuk mengadakan kontrol thd badan perwakilan diadakan lembaga yg disebut referendum, yaitu suatu pemungutan suara scr langsung oleh rakyat yg berhak mengeluarkan suaru utk menentukan ttg pendapat rakyat. Referendum di Swiss ada dua macam: 1. Referendum wajib Referendum yg menentukan berlaku atau tidak berlakunya suatu UU atau suatu peraturan; (referendum obligatoir): 2. Referendum yg tdk wajib (referendum fakultatif): Pemungutan suara yg dpt dituntut oleh rakyat utk menentukan UU yg tlh berlaku boleh terus atau tdk, atau perlu perubahan atau tidak. Ciri-ciri utama sistem campuran: 1. Menteri-menteri dipilih oleh parlemen; 2. Lamanya masa jabatan eksekutif ditentukan dg pasti dlm konstitusi; 3. Menteri-menteri tdk bertanggung jawab baik kepada parlemen maupun kepada presiden.
Ciri yg pertama adl merupakan ciri pokok dr sistem parlementer. Sedangkan ciri yg kedua adl merupakan ciri pokok dr sistem presidensial. Ciri yg ketiga adl ciri yg tdk terdapat baik dlm sistem presidensial maupun dlm sistem parlementer. Justru ciri yg ketiga inlah merupakan konsekuensi dri dianutnya cir pertama dan kedua secara bersama-sama.