PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA WAJIB PAJAK: INOVASI PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) BERBASIS DARING Tarya Mulyawansyah1, Dedy Heriwibowo 2, Muhammad Nur Fietroh 3 Program Studi Magister Manajemen Inovasi Universitas Teknologi Sumbawa1,2,3 Corresponden Author : Abstrak The Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) is one type of regional tax which since January 1, 2014 has shifted from the central tax to a regional tax. This transfer of authority is expected to further increase Regional Original Income (PAD) from the tax sector. Taxes are felt to be very important in supporting development, so it is hoped that local governments can make policies in increasing income to finance development itself. However, the various efforts and policies that have been carried out are deemed not optimal to exceed the target. Then in terms of PBB-P2 payment services, there are complaints from taxpayers and there are regulations that regulate the acceleration of the digitization process and Non-Cash services in the regions. The purpose of the research is to identify problems in the current PBB-P2 payment service, then find out what PBB-P2 payment services are expected by taxpayers and to find out the form of innovation and strategy for implementing PBB-P2 payment services. This study uses a qualitative descriptive research type. The results of the research are in the form of application designs that can be input to the leadership in implementing policies in billing (PBB-P2). Keywords: Service, Payment, PBB-P2, Innovation. Abstract Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang sejak tanggal 1 Januari 2014 beralih dari pajak pusat lebih menjadi pajak daerah. Pengalihan kewenangan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak. Pajak dirasakan sangat penting dalam menunjang pembangunan, sehingga diharapkan pemerintah daerah dapat membuat kebijakan - kebijakan dalam meningkatkan pendapatan untuk membiayai pembangunan itu sendiri sendiri. Namun berbagai upaya serta kebijakan kebijakan yang telah dilakukan dirasa belum maksimal untuk melampaui target. Kemudian dalam hal pelayanan pembayaran PBB-P2 terdapat keluhan dari WP serta terdapat regulasi yang mengatur tentang percepatan proses digitalisasi dan pelayanan Non-Tunai di daerah. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi masalah dalam pelayanan pembayaran PBB-P2 yang dilakukan saat ini kemudian mengetahui pelayanan pembayaran PBB-P2 yang diharapkan oleh WP serta mengetahui bentuk inovasi dan strategi implementasi pelayanan pembayaran PBB-P2. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian berupa rancangan aplikasi yang dapat menjadi masukan kepada pimpinan dalam melaksanakan kebijakan dalam penagihan (PBB-P2). ini diharapkan dapat Kata Kunci : Pelayanan, Pembayaran, PBB-P2, Inovasi. 184 - 202
A. PENDAHULUAN Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang- tentang Undang No. 23 Tahun 2014 Pemerintah pemberian penyelenggaraan kewenangan dengan otonomi tujuan rakyat, kesejahteraan peningkatan pemerataan dan keadilan, demokrasi dan lokal penghormatan serta memperhatikan dan rangka keanekaragaman. tujuan otonomi daerah melaksanakan tersebut, maka daerah berupaya meningkatkan pendapatan guna mempercepat arah pembangunan di daerah sehingga perlu adanya inovasi diantaranya layanan perpajakan. Sumber penerimaan Anggaran terbesar Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah pajak, pajak sendiri merupakan kewajiban bagi seluruh warga negara yang harus dibayarkan Daerah, dalam daerah terhadap budaya potensi Dalam pemerintah Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam Undang- Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mulai 2010. 1 berlaku Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 terdapat 11 (sebelas) jenis pajak. tanggal Januari Sejak tanggal 1 Januari 2014 PBB- P2 dari pajak pusat dialihkan menjadi pajak daerah. Pengalihan kewenangan ini adalah salah satu kebijakan desentralisasi dan fiskal diharapkan dapat lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor itu dapat memberikan pajak. Selain terkait bagi keuntungan pengelolaan PBB-P2. yang cukup potensial daerah PBB-P2 merupakan salah satu jenis pajak daerah yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB-P2 adalah pajak bumi dan bangunan yang dikuasai atau dimiliki dan dimanfaatkan secara pribadi, kecuali kawasan atau wilayah perkebunan, pertambangan dan kehutana yang sudah menjadi wewenang pusat. Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) setiap tahunnya memiliki target penerimaan pajak daerah. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti didapatkan bahwa target dan realisasi PBB-P2 dapat dijabarkan sebagai berikut: untuk tahun 2017 jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang selanjtnya disebut SPPT adalah 220.252 dengan target yang ditetapkan sejumlah Rp. 6.000.000.000. Dari target yang di tetapkan hanya mampu tercapai sebesar Rp. 4.733.963.684 atau 78,90% . Tahun 2018 target yang ditetapkan meningkat menjadi Rp. 8.682.377.224 dan realisasinya naik dari tahun sebelumnya sejumlah Rp. 5.877.400.347 dengan jumlah SPPT PBB-P2 adalah 226.556. target PBB yang Pada ditetapkan sejumlah Rp. 8.715.227.285 dan tahun realisasinya menurun dari sebelumnya sejumlah Rp. 5.724.113.572 dengan SPPT sejumlah 228.709. Di tahun target PPB-P2 yang ditetapkan 2020 sejumlah dan terealisasi Rp. 5.091.612.147 turun dari target tahun sebelumnya dengan SPPT PBB-P2 Dari penjelasan di atas bahwa pencapaian penerimaan PBB-P2 Kabupaten Sumbawa dari tahun 2017 s/d 2020 tidak dapat mencapai target sesuai dengan yang sudah ditetapkan. tahun 2019 Rp. 8.868.543.190 sejumlah 232.435. Segala upaya dan usaha yang telah dilakukan dirasa belum maksimal untuk meningkatkan PAD dan melampaui target. Kemudian pelayanan pembayaran PBB-P2 yang dilakukan selama ini alur pembayaran pajak PBB-P2 yang dilakukan oleh WP terlalu rumit berdasarkan hasil wawancara dengan WP banyak dari WP. Berdasarkan Kepres No. 3 tahun 2021 tentang Satuan tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD) Menko Perekonomian sebagai ketua satgas, mengharapkan percepatan proses digitalisasi dan transaksi Non- Tunai untuk memberikan kemudahan dan percepatan pelayanan kepada masyarakat dimasa pandemi Covid -19. Sehingga semua daerah kabupaten/kota harus melaksanakan pembayaran Non-Tunai. dalam hal keluhan-keluhan Maka berdasarkan permasalahan yang terjadi peneliti menawarkan sebuah inovasi dalam pelayanan pembayaran pajak. Penulis mengartikan secara tidak 185 - 202
langsung WP menginginkan sesuatu yang mudah, dalam dan melakukan pembayaran pajak. Sekaligus untuk menjalankan aturan regulasi yang ada tentang transaksi Non-Tunai. Arahan dari pemerintah berdasarkan aturan adanya pembayaran secara Non-Tunai ini untuk memangkas waktu dan proses yang terlalu lama dalam pembayaran yang dilakukan secara manual serta WP dapat mempunyai pilihan dalam pembayaran pajak. cepat efektif Melalui inovasi pembayaran pajak ini nantinya diharapkan dapat mendekatkan pelayanan kepada WP. WP tidak perlu datang ke Bapenda untuk melakukan pembayaran pajak. Pembayaran dapat dilakukan kapan dan dimana saja, baik melalui HP ataupun petugas berdasarkan Perjanjian Kerjasama (PKs). Selain itu terdahulu yang berdasarkan penelitian (2021) dilakukan "pembaharuan modernisasi pengelolaan pajak merupakan opsi yang bisa dalam meningkatkan penerimaan pajak kat sebagai wajib pajak akan mendapatkan memenuhi dalam kemudahan kewajibannya, pengelola dan wajib pajak tidak perlu bertemu langsung, wajib pajak cukup dari rumah maupun dari tempat yang menyediakan pembayaran pajak secara Daring melalui aplikasi yang telah disediakan oleh pengelola". oleh Haikal atau dilakukan pemda Dengan demikian penelitian yang dilakukan saat ini terdapat singkronisasi dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Untuk mendukung inovasi ini diperlukan kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak demi kelancaran dalam pelaksanaan inovasi yang akan dilakukan nanti. B. LANDASAN TEORI Sistem Pelayanan PBB-P2 (2014) sistem adalah "kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan ini menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata seperti tempat, benda, dan orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi". Sedangkan menurut Eka Menurut Jogianto tertentu. Sistem (2021), sistem adalah dalam Fahmi sekumpulan saling yang prosedur berkaitan dan saling berhubungan untuk menjalankan tugas secara bersamaan. pelayanan menurut Kotler (2018) adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu lain, yang pada pihak kepada pihak dasarnya tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Pengertian tidak berwujud dan Bupati Sumbawa No. 75 Tahun 2020 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa, terdapat 6 komponen pelayanan yang ada didalam PBB-P2. Enam komponen yang dimaksud yaitu: a. Pendataan. Terdapat 3 (tiga) Berdasarkan Peraturan jenis pendataan PBB-P2 yaitu pendataan objek baru, pendataan objek lama, dan penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Dalam rancangannya pendataan dilakukan berdasarkan SPOP yang disampaikan WP. Pajak (SPOP). b. Penilaian. Penilaian PBB-P2 adalah kegiatan untuk menentukan NJOP yang akan dijadikan dasar pengenaan PBB- P2, dengan menerapkan pendekatan perbandingan harga, pendekatan biaya, kapitalisasi pendekatan dan/atau pendapatan. Penilaian merupakan dasar dalam penentuan (NJOP) bumi dan bangunan. Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mengacu pada Peraturan Kabupaten Daerah Sumbawa Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB-P2 Penetapan c. Penetapan. meliputi PBB-P2, penghitungan penerbitan SPPT, Surat Ketetapan Pajak serta penyampaiannya ke WP. Daerah (SKPD) d. Penagihan. Tindakan atau kegiatan untuk menagih PBB-P2 yang masih belum dibayar setelah melewati batas dengan jatuh menggunakan E-PBB dirancang diawali dengan membuat daftar tunggakan PBB-P2, berdasarkan daftar tersebut dijadikan sebagai dasar untuk menerbitkan surat tempo. Penagihan aplikasi tunggakan 186 - 202
himbauan biasa dan himbauan jemput bola. e. Pembayaran. Kedepannya terdiri dari 3 Pembayaran PBB-P2 pilihan, petugas yaitu melalui pemungut, melalui daring dan luring. Daring sendiri yaitu dapat diakses melalui gawai Android yang aplikasinya terlebih dahulu. Trend di download sekarang pilihan berdasarkan pembayaran yang akan ditawarkan, wajib pajak lebih banyak memilih untuk melakukan PBB-P2 melalui petugas pemungut pajak baik yang ada di desa atau BKP yang ada di Kecamatan. f. Pelayanan. 3 pembayaran PBB-P2 merupakan pengelolaan permohonan terhadap PBB-P2 agar wajib pajak baik. dengan dapat Terdapat 13 jenis pelayanan yang tesedia meliputi: Salinan SPPT/SKPD, Pembetulan SPPT/SKDP, Pendaftaran Obyek Pajak Baru, Mutasi Objek / Subjek Penundaan Pengembalian SPOP, Penerbitan Surat Keterangan Lunas, Keberatan atas Terutang, PBB-P2 besarnya Kompensasi/Pemindah bukuan, Keberatan penunjukan sebagai Wajib Pajak, SPPT/SKPD, Pembatalan penghapusan atau Pengurangan sangsi administrasi, Penetuan kembali Jatuh tempo pembayaran, Restitusi atau pengembalian atas kelebihan pembayaran, Pengurangan PBB-P2 terutang. Pelayanan terakomodir Pajak, Kepuasan Konsumen Menurut Kotler dan Keller (2018) kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul karena yang membandingkan dipersepsikan produk (atau hasil) terhadap ekspetasi mereka. Apabila kinerja gagal memenuhi ekspektasi, pelanggan akan tidak puas. Jika kinerja sesuai dengan ekspektasi, pelanggan akan puas. Selain itu, apabila kinerja melebihi ekspektasi, pelanggan akan sangat puas atau senang. kinerja Inovasi, Strategi serta Inovasi Implementasi Inovasi pertama kali diperkenalkan dalam organisasi oleh Schumpeter 1934 bahwa semua hal yang baru berangkat ilmu pengetahuan, serta dapat dari memberikan manfaat dalam kehidupan manusia Ilmu sebut pengetahuan sangat dibutuhkan dalam inovasi. Berdasarkan pengembangan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 pengertian kegiatan penelitian, pengembangan, dan atau pun perekayasaan yang dilakukan dengan tujuan pengembangan penerapan praktis nilai dan konteks dalam ilmu pengetahuan yang baru, ataupun ilmu cara baru untuk menerapkan pengetahuan dan teknologi yang sudah ada ke dalam produknya. di inovasi. inovasi yaitu melakukan Ada beberapa pendapat ahli yang menjelaskan tentang inovasi sebagaimana disebutkan Sa'ud (2014) bahwa inovasi ialah pilihan kreatif, pengaturan dan seperangkat manusia dan sumber-sumber material baru atau menggunakan cara unik yang akan menghasilkan peningkatan pencapaian yang diharapkan. Menurut Nurdin (2016) inovasi ialah sesuatu yang baru yaitu dengan memperkenalkan dan melakukan praktik atau proses baru (barang atau layanan) atau bisa juga dengan mengadopsi pola baru yang berasal dari organisasi lain. Menurut Drucker dalam Thahier (2015), inovasi bagi alat perusahaan dimana dengan inovasi dapat dieksplorasi atau manfaatkan perubahan yang terjadi sebagai sebuah kesempatan untuk menjalankan suatu bisnis yang berbeda. Hal ini dapat dipresentasikan sebagai sebuah disiplin, pembelajaran, dan dipraktekkan. menurut Amabile (2019) inovasi adalah munculnya gagasan baru disebut kreativitas, sedangkan penerapan gagasan baru disebut Inovasi. Menurut Sutirna (2018) inovasi merupakan suatu ide, hal-hal yang praktis, metode, cara, barang-barang buatan manusia, yang diamati atau dirasakan sebagai suatu yang baru bagi seseorang atau kelompok orang atau masyarakat. Hutagalung inovasi (2018) merupakan suatu penemuan baru yang berbeda dari yang sebelumnya berupa ide yang dapat hasil pemikiran dan tujuan-tujuan adalah spesifik berpendapat bahwa 187 - 202
dikembangkan agar dirasakan manfaatnya. juga diimplementasikan Karakteristik Inovasi Karakteristik yang mempengaruhi cepat lambat penerimaan informasi menurut dalam Sholahuddin (2017:7) sebagai berikut: a. Keunggulan relatif (relative advantage), yaitu sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Tingkat keuntungan atau kemanfaatan suatu ukur berdasarkan nilai ekonominya, atau dari faktor status sosial, kesenangan, kepuasan, atau karena mempunyai komponen penting. semakin menguntungkan maka akan semakin cepat inovasi tersebar. inovasi Rogers dapat inovasi di yang sangat b. Kompatibilitas (compatibility), adalah tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai, pengalaman lalu, dan kebutuhan dari penerima. Inovasi yang tidak sesuai dengan nilai atau norma yang diyakini oleh penerima tidak akan diterima secepat inovasi yang sesuai dengan norma yang ada di masyarakat. c. Kerumitan (complexity), aalah tingkat kesukaran dalam memahami dan menggunakan inovasi bagi penerima. Suatu inovasi yang mudah dimengerti dan mudah digunakan akan cepat tersebar, sedangkan inovasi yang sukar dimengerti atau sukar digunakan akan lambat dalam proses penyebarannya. d. Kemampuan diujicobakan (triability), adalah suatu inovasi dimana dapat dicoba atau tidaknya suatu inovasi oleh penerima. Jadi agar dapat dengan cepat diadopsi, suatu inovasi harus mampu mengemukakan keunggulanya. diamati adalah (observability), maksudnya mudah atau tidaknya pengamatan suatu hasil inovasi. Suatu inovasi yang dihasilkan mudah diamati semakin cepat diterima begitu pula sebaliknya bila sukar diamati hasilnya, akan lama diterima oleh masyarakat. e. Kemampuan untuk Tujuan Inovasi inovasi menurut Makmur dan Thahier (2015) di atas yaitu : Terdapat empat tujuan 1. Perspektif finansial atau anggaran, yaitu terus menerus mencari sebuah inovasi untuk menemukan cara baru dimana menggunakan anggaran yang relatif kecil, tetapi mendapatkan hasil yang memuaskan. 2. Perspektif pelanggan, yaitu semua elemen dalam perusahaan yang terus menerus berinovasi untuk mencari pelanggan dan yang memberikan layanan yang terbaik. banyak 3. Perspektif pengelolaan bisnis internal, yaitu secara realita bahwa setiap unsur manajemen harus memiliki inovasi untuk menciptakan suasana kondusif internal perusahaan. 4. Perspektif pertumbuhan atau perluasan bidang usaha. Pajak UU No. 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan tidak Undang-Undang, mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Selanjutnya pengertian pajak menurut Soemitro (2011) Pajak adalah iuran kas Negara kepada berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. dengan sebesar-besarnya rakyat (kontraprestasi), yang dalam Djajadiningrat Marjuni (2019) pajak adalah suatu kewajiban menyetorkan sebagian dari harta kita untuk Negara karena suatu keadaan berdasarkan kedudukan atau perbuatan sesuai dengan peraturan pemerintah dan dapat dipaksakan, dengan tidak mengharapkan jasa timbal balik dari Negara. Mardiasmo (2016) berpendapat bahwa Pajak merupakan iuran yang dibayarkan rakyat kepada Negara yang yang masuk melaksanakan pada Undang - Undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut Menurut kedalam kas Negara 188 - 202
digunakan oleh Negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. Unsur ini memberikan pemahaman bahwa masyarakat sebagai warga Negara yang baik dituntut untuk membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran. Fungsi Pajak Sebagaimana diketahui fungsi pajak bagi Negara sangat penting. Manfaatnya sangat berguna untuk pembangunan dan juga kesejateraan masyarakat sangat mendasar. Menurut dalam Amindara (2014), fungsi pajak yaitu: 1. Fungsi Finansial Halim (Budgeter), pajak digunakan untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas Negara, kuarng lebih 60-70 persen penerimaan pajak memenuhi postur APBN. 2. Fungsi mengatur (Regulerend), pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu. Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Marjuni (2019) bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang berupa benda objek seperti bumi/tanah dan/ atau bangunan. Dimana keadaan subjek atau WP ikut menentukan sendiri seberapa besarnya pajak yang harus dibayar. Bumi adalah seluruh permukaan bumi meliputi tanah dan perairan seperti rawa-rawa, tambak, serta laut yang berada diwilayah Republik Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang dilekatkan secara utuh pada tanah atau perairan. tidak Dasar pengenaan PBB diatur dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dengan sebagaimana Undang-Undang No.12 tahun 1994. Pada mulanya, PBB terdiri dari lima sektor yaitu: Perdesaan, Perkotaan, Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan. Kelima sektor tersebut dikelola oleh Pemerintah Pusat. Setelah Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disahkan, mulai tahun 2010 PBB dan perkotaan dialihkan menjadi Pajak Daerah. telah diubah sektor perdesaan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, subjek PBB adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata: 1. Mempunyai suatu hak atas Bumi, dan/atau; 2. Memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau; 3. Memiliki menguasai dan/atau; 3. Memiliki menguasai dan/atau; 4. Memperoleh manfaat atas Bangunan. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, objek PBB adalah: 1. Bumi, adalah permukaan yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. 2. Bangunan, adalah konstruksi dilekatkan tanah dan/atau laut. secara perairan pedalaman dan/atau Termasuk didalamnya adalah: lingkungan yang a. jalan tetap pada terletak dalam satu kompleks bangunan seperti pabrik, hotel, dan lain, yang satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut; b. jalan tol; c. kolam renang; d. pagar mewah; e. tempat olahraga; f. galangan kapal, dermaga; g. taman mewah; h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, i. pipa minyak; dan j. menara. Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Apabila tidak terdapat transaksi jual beli, maka NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek pajak lain yang sejenis. Peraturan Daerah Sumbawa Nomor 14 Tahun 2013 tentang (PBB-P2) sebagai Dasar Pengenaan Pajak yang besar NJOP nya ditetapkan setiap tiga tahun dengan SK Bupati atas usulan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai 189 - 202
dengan perkembangan wilayah objek pajak tersebut berada. NJOP ditetapkan berdasarkan Nilai Indikasi Rata-Rata (NIR) dalam suatu Zona Nilai Tanah (ZNT). Nilai Pasar Rata-Rata disebut NIR. Yang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu zona. Sedangkan ZNT adalah zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek pajak yang mempunyai suatu NIR yang dibatasi oleh batas penguasaan/ pemilikan objek pajak dalam satu wilayah administrasi tanpa pemerintahan terikat pada batas blok. Sementara NJOP bangunan ditetapkan berdasarkan nilai bangunan. Nilai dihitung berdasarkan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB). desa/kelurahan bangunan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tinggi sebesar 0,3% ditetapkan paling dengan Peraturan ditetapkan yang Daerah. Dalam Kabupaten Perda Sumbawa Nomor 14 Tahun 2013 tentang Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata - rata yang diperoleh dari trnsaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terjadi transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti. Tarif PBB-P2 yang ditetapkan di Kabupaten Sumbawa berdasarkan Perda Kabupaten Sumbawa Nomor 14 Tahun 2013 adalah sebagai berikut: 1. 0,1% untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); dan 2. 0,2% untuk NJOP di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Definisi Daring Menurut pendapat dari Kurniawan dalam Diah Alyusi (2016), Daring adalah sebuah kegiatan yang menggunakan fasilitas jaringan internet untuk melakukan segala kegiatan yang dapat dilakukan secara daring seperti halnya bisnis, daftar kuliah, searching, mencari berita. Menurut Jasmadi dan Solusindo (2020) daring berbagi merupakan sebuah tempat informasi dapat menyumbangkan kemampuan kita untuk membuat sebuah komunitas yang solid melalui internet. Arti kata daring berasal dari kata on artinya hidup dan line artinya saluran. Daring dapat diartikan keadaan komputer yang terkoneksi atau terhubung ke jaringan internet. Atau arti dari Daring istilah yang digunakan adalah sebuah sedang untuk menyebutkan terhubung dengan internet. Sehingga ketika kita terkoneksi dengan internet kita dengan mudah dapat mencari informasi - informasi dan menggunakan media sosial dalam berkomunikasi. dimana kita ketika jaringan Aplikasi Pembayaran Berbasis Daring Perkembangan Pengguna ini internet saat tidak dapat dipungkiri karena perkembangan zaman yang semakin pesat. Penggunaan internet disetiap kehidupan sudah tidak dapat dipisahkan lagi. untuk menggunakan internet sebagai layanan tambahan sangat membantu dalam menjalankan bisnis mereka. masyarakat biasa sekalipun tidak mudah lepas dari internet. Masyarakat memandang Internet sebagai kebutuhan dalam segala aspek kehidupan mereka. Pengertian aplikasi menurut Pramana (2019) adalah suatu unit perangkat lunak yang sengaja dibuat untuk memenuhi kebutuhan akan berbagai seperti aktifitas aktivitas periklanan, perniagaan, dan pelayanan masyarakat, berbagai aktivitas lainnya yang dilakukan oleh manusia. Menurut Zaki (2021) Aplikasi merupakan komponen yang untuk bermanfaat menjalankan pengolahan data ataupun berbagai seperti pembuatan ataupun pengolahan dokumen dan file. Kebutuhan industri apapun pekerjaan, game sebagai media kegiatan lainnya C. METODE Penelitian dilakukan pada Badan Kabupaten Pendapatan Sumbawa. Yang beralamat di jalan Hasanuddin No. 1 Sumbawa. Waktu bulan penelitian dengan November ini Desember menggunakan desain penelitian deskriptif. Daerah dilaksanakan pada 2021 2021. sampai Penelitian 190 - 202
adalah: Penelitian yang data-datanya dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Deskriptif yang mendetail tentang situasi, kegiatan, atau peristiwa maupun (Winarni, 2018). Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada pemecahan masalah- masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan. Penelitian Deskriptif fenomena tertentu penelitian untuk berfungsi deskriptif dari pada praktis pemecahan pengembangan pengetahuan. ilmu Peneliti berusaha memotret peristiwa dan pusat kejadian perhatiannya, kemudian menggambarkan atau melukiskannya sebagaimana adanya, sehingga pemanfaatan temuan penelitian ini berlaku pada saat itu pula yang belum tentu relevan bila digunakan untuk waktu yang akan datang. Karena itu tidak selalu menuntut Tidak atau menuntut manipulasi variabel, karena gejala dan peristiwanya telah ada dan peneliti tinggal mendeskripsikannya. Variabel yang diteliti bisa tunggal, atau lebih dari satu variabel, bahkan dapat juga mendeskripsikan hubungan beberapa variabel. Langkah-langkah Dalam pendidikan, lebih menjadi yang adanya adanya hipotesis. perlakuan pelaksanaan Penelitian Deskriptif a. Merumuskan masalah terkait dengan variabel yang akan diteliti yang terjadi pada saat ini dirumuskan dalam bentuk tanya kemudian dijabarkan kalimat menjadi pertanyaan-pertanyaan penelitian. Untuk masalah yang bersifat menghubungkan gunakan hipotesis penelitian. b. Menentukan jenis data yang diperlukan terkait dengan data kuantitatif atau data kualitatif. c. Menentukan prosedur pengumpulan data terkait dengan alat pengumpul data/instrumen (tes, angket, wawancara, sosiometri) data/ sampel/subyek penelitian (dari mana informasi/data itu diperoleh) terkait penelitian observasi, dan sumber d. Masalah-masalah dengan variabel yang akan diteliti yang terjadi pada saat ini dirumuskan dalam bentuk tanya kemudian dijabarkan kalimat menjadi pertanyaan-pertanyaan penelitian. Untuk masalah yang bersifat menghubungkan gunakan hipotesis penelitian. e. Menentukan jenis data terkait dengan data kuantitatif ataupun data kualitatif f. Menentukan prosedur pengumpulan data terkait dengan alat pengumpul data/instrumen (tes, angket, wawancara, sosiometri) data/ sampel/subyek penelitian (dari mana informasi/data itu diperoleh) penelitian observasi, dan sumber g. Menentukan prosedur pengolahan data data yang dikumpulkan mula mula disusun dijelaskan, kemudian dianalisis (sering disebut metode analitis) h. Melakukan Pengolahan data. Data dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis. Yaitu : 1. Data Primer. Menurut pendapat ahli Arikunto (2013) data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak- gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh langsung dari orang orang yang terkait dengan permasalahan tanpa adanya perantara di dalam memperoleh Menurut Sugiyono (2014) sumber primer adalah sumber langsung memberikan data kepada pengumpul data. dapat melakukan wawancara guna mendapatkan hasil yang lapangan, dimana yang akan dipilih peneliti untuk dengan melakukan informan, yaitu : a. Kepala Badan Pendapatan Daerah informasi. yang data Peneliti terjadi langsung di wawancara Kabupaten Sumbawa b. Sekretaris pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa c. Kabid Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah d. Kabid Penagihan Pajak Daerah e. Kasubbag Program dan Pelaporan f. Staff pelayanan pajak dan retribusi daerah 191 - 202
g. Masyarakat layanan. sebagai pengguna 2. Data Sekunder. Data sekunder adalah data yang sifatnya akan melengkapi dan memperkaya sumber sumber dari data primer (Arikunto, 2013). Data sekunder ini dapat berupa dokumen- dokumen, arsip, atau laporan - laporan yang dimiliki oleh tempat penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti juga akan menggunakan sumber sumber data lain seperti artikel, peraturan - peraturan, perundang undangan ataupun sumber sumber lain yang mampu membantu dalam memperkaya data dan informasi di dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Peraturan Daerah dan Undang-Undang dalam pajak daerah dan retribusi daerah, serta data-data anggaran pajak PBB- P2 kabupaten Sumbawa, serta data hasil realisasi Pajak PBB-P2. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan (2017) di dalam penelitian. Sugiyono menjelaskan tekhnik pengumpulan data adalah cara atau teknik pengumpulan data dapat interview (angket), (wawancara), observasi (pengamatan), dan gabungan ketiganya. Dalam suatu penelitian teknik pengumpulan data dibutuhkan prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh suatu data agar penelitian dapat dan terstruktur. dilakukan dengan kuesioner berjalan dengan baik Dalam penelitian ini menggunakan tekhnik kulitatif, dengan pendekatan pengumpulan data sebagai berikut : 1. Observasi. Menurut Sugiyono (2017) observasi adalah aktivitas penelitian rangka mengumpulkan data dalam yang dengan masalah berkaitan penelitian melalui proses pengamatan langsung di lapangan. Sugiyono juga menjelaskan bermacam macam dari tekhnik mengumpulkan data dengan cara observasi ini, seperti observasi partisipatif, observasi terus terang dan tak berstruktur. Dalam observasi ini, peneliti menggunakan penelitian tekhnik observasi partisipatif guna mengetahui secara langsung situasi sosial yang ada, dan juga mengamati fenomena-fenomena yang langsung terjadi di Masyarakat pada umumnya dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa pada Khususnya. 2. Wawancara. Wawancara digunakan teknik pengumpulan data sebagai apabila peneliti ingin melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti, dan apabila peneliti juga ingin mengetahui hal-hal dari lebih mendalam dan jumlah dari responden (Sugiyono, 2017). tersebut sedikit Dalam penelitian ini teknik wawancara akan melibatkan bebarapa informen: a. Kepala Badan Pendapatan Daerah responden yang Kabupaten Sumbawa Badan b. Sekretaris Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa c. Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah d. Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah e. Kasubbid Penagihan f. Petugas Pelayanan Tempat Pembayaran g. Masyarakat/WP Sebagai Pengguna Layanan 3. Dokumentasi. Dokumentasi merupakan data pelengkap dari observasi dan wawancara ini. tekhnik Pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi berbagai yang dianggap dan mampu membantu peneliti dalam menemukan Juga yang permasalahan membantu hasil dari observasi dan wawancara lebih kredibel dan dapat dipercaya. sumber dokumen relevan ada. Analisis Data Analisis data merupakan kegiatan menghimpun data yang sudah didapat sebelumnya, dan mengolahnya menjadi bentuk yang lebih sederhana dan mudah dipahami baik oleh peneliti sendiri, maupun pembaca lain yang nanti akan tertarik atau memanfaatkan data yang ada. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis dari penelitian ini 192 - 202
yang diperoleh dari hasil wawancara, pengamatan (observasi), dan dokumentasi dengan mengorganisasikan data ke dalam beberapa kategori, dijabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, disusun ke dalam suatu pola, memilah data yang penting dan akan dipelajari, serta dapat membuat dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data kualitatif dengan model Miles dan Huberman. Berdasarkan Miles, Huberman dalam Muqtadir, (2015), ada terdapat 3 (tiga) tahap : kesimpulan yang Data Collection Data Display Verifikasi Data Gambar 3.1 Alur Analisi Data a. Pengumpulan Data (Data Collection). Tahap ini pengumpulan data sesuai dengan masalah dan fokus penelitian, yakni terkait dengan permasalahan empiris yang berhubungan dengan pelaksanaan di lapangan. Pertama meringkas data, kedua pengkodean ketiga analisis data dengan membuat catatan objektif dan mengedit situasi sebagaimana adanya. Dalam penelitian ini dikumpulkan yang menggunakan 3 teknik, yaitu observasi, dokumentasi. dan wawancara, Pengumpulan data dilakukan secara berulang ulang sehingga mencapai kejenuhan akan mendapatkan data secara maksimal. b. Penyajian Data (Data Display). Data yang kemudian diklasifikasikan selanjutnya disajikan tabel maupun baik dalam bentuk bentuk kalimat atau uraian. Sehingga nantinya data akan dapat mudah untuk dipahami serta didapatkan manfaat Data dan sehingga telah terkumpul informasinya. Penyajian data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel yang menjelaskan kondisi saat dilakukan penelitian akan menggambarkan kondisi asli yang ada dilapangan sesuai dengan observasi peneliti. dan uraian kalimat dan juga c. Verifikasi data. Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif dilakukan sepanjang secara berlangsung. proses Penarikan kesimpulan merupakan bagian akhir dalam kegiatan analisis data. Dari hasil data yang diperoleh dari lapangan kemudian dikumpulkan serta dianalisa ditarik kesimpulannya. terus menerus penelitian untuk dapat D. HASIL DAN PEMBAHASAN Kabupaten Sumbawa terhadap APBD masih kecil. Hal ini berarti bahwa Kabupaten Sumbawa dalam membangun daerah masih sangat tergantung yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Sumber Dana lainnya dari Pemerintah Pusat. Berdasarkan data yang ada APBD Kabupaten Sumbawa tahun 2020 realisasi pendapatan daerah Kabupaten Sumbawa sebesar Rp. 1.630.120.000.000, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah hanya sebesar Rp. 181.310.000.000. dari besaran tersebut kontribusi realisasi PAD terhadap APBD sebesar 11,12 %. Kontribusi PAD pada Pembiayaan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam APBDnya sangat tergantung pada DAU, DAK dan dana lainya untuk membiayai pelaksanaan pembangunan. Sebuah tantangan untuk merasionalkan komposisi kontribusi PAD terhadap APBD dimasa yang akan datang. Dari total PAD Tahun 2020 sebesar Rp. 181. 310.000.000. Kontribusi Rp. 8.868.543.190,-, atau 4,9%. Oleh karena itu dalam rangka Inovasi ini kegiatan untuk melakukan Pemetaan Zona Nilai Tanah (ZNT) di Kabupaten Sumbawa menjadi dasar dan solusi untuk meningkatkan pendapatan daerah. Selanjutnya untuk jangka menengah dan jangka panjang akan berdampak pada kenaikan semua Dengan komposisi PAD PBB-P2 sebesar 193 - 202
sumber pendapatan daerah baik dari sektor pajak daerah maupun retribusi daerah hingga mencapai rasio diatas 10% dari total APBD atau mendekati 10%. daerah Kabupaten memberikan Sumbawa informasi mengenai pendapatan daerah yang diperkirakan dapat dicapai pada tahun 2021 s/d 2025. Pertimbangan utama dalam menghitung proyeksi adalah analis trend yang didasarkan pada data historis dalam 5 tahun terakhir pada masing- masing pendapatan. Selain menggunakan pertimbangan hasil analisis dengan trend, Proyeksi pendapatan obyek kecenderungan mempertimbangkan pencapaian di dan Kabupaten Sumbawa, kebijakan terkait dengan pendapatan daerah, serta kondisi ekonomi makro yang terjadi, sehingga diharapkan hasil dari proyeksi tersebut lebih realitis. Berdasarkan UU Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Antara Pemerintah Pusan dan Pemerintahan Daerah, cara menghitung proyeksinya rumusnya yaitu: Pendapatan x 5% tergantung berapa kemampuan dari daerah untuk mencapai target. pertumbuhan Keuangan proyeksi dirumuskan Tabel 4.1 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa (2021-2025) REK PENDAPATAN DAERAH 2021 TAHUN ANGGARAN 2022 2023 2024 2025 1 4 4.1 2 PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 5 1.670,79 1.754,33 1.842,05 1.934,15 2.030,86 212,10 192,38 174,49 3 4 6 183,22 202,00 7 4.1.01 Pajak Daerah 4.1.02 Retribusi Daerah 4.1.03 Hasil Pengelolaan 38,42 9,68 13,06 40,34 10,16 13,71 42,35 10,67 14,40 44,47 11,20 15,12 46,69 11,76 15,88 Kekayaan daerah Yang Dipisahkan 4.1.04 Lain-Lain PAD yang Sah 113,34 119,01 123,96 131,21 137,77 PENDAPATAN TRANSFER 4.2.01 Pendapatan Transfer 4.2 1.393,24 1.462,90 1.536,05 1.612,85 1.693,49 1.327,42 1.393,78 1.463,46 1.536,64 1.613,47 Pemerintah Pusat 4.2.02. Pendapatan Transfer Antar Daerah 65,83 69,12 72,58 76,21 80,02 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 4.3.01 Pendapatan Hibah 4.3.02 Dana Darurat 4.3.03 Lain-lain Pendapatan 4.3 103,06 34,52 - 68,54 108,21 36,24 - 71,97 113,62 38,05 - 75,57 119,31 39,96 - 79,35 125,27 41,95 - 83,32 sesuai dengan kertentuan Peraturan perundang- undangan JUMLAH 1.670,79 1.754,33 1.842,05 1.934,15 2.030,86 Sumber: Bapenda Kab. Sumbawa, 2020 (Data diolah) Pembahasan 194 - 202
Masalah dalam sistem pelayanan PBB- P2 yang dilakukan saat ini PBB-P2 berbasis Daring yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa akan dilaksanakan dalam beberapa tahun akan datang. WP sudah merasa jenuh dengan sistem pelayanan yang dilakukan saat ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan menunjukkan beberapa dalam permasalahan pelayanan yang dilakukan saat ini. Inovasi pembayaran direncanakan informan yang terjadi wawancara dengan beberapa informan diatas, peneliti terdapat mengambil kesimpulan awal banyak permasalahan yang terjadi dalam pelayanan pembayaran yang dilakukan saat ini. Atas permasalahan yang terjadi sehingga peneliti mencoba itulah rancangan inovasi dalam pelayanan pembayaran pajak. Inovasi yang coba ditawarkan adalah pembayaran pajak daring. Alasan mendasar pembayaran pajak daring adalah untuk mendekatkan pelayanan masyarakat. kepada Masyarakat sebagai WP memiliki harapan inovasi yang akan besar dilaksanakan untuk memberikan banyak pilihan sehingga memudahkan dalam melakukan pembayaran pajak dan menjauhkan dari oknum yang mencurangi sesuai hasil wawancara dengan WP. Berdasarkan hasil terhadap ini belum mengelola pajak PBB-P2 secara daring. Sementara daerah- daerah lain sudah ada yang melaksanakannya seperti Kabupaten Tangerang, Probolinggo, Kabupaten Kabupaten purwakarta dan kabupaten lainnya. Pengelolaan pajak secara daring diharapkan dapat diterapkan pada tahun 2023 mendatang. Diharapkan penerapan aplikasi ini dapat meminimalisir kehilangan potensi dari sektor pajak juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Kabupaten Sumbawa Pembayaran PBB-P2 secara daring dapat akan terintegrasi PBB-P2. Penerapan pembayaran pajak PBB-P2 secara Daring diharapkan dijalankan dengan baik oleh Badan Pendapatan Sumbawa. Daerah Pengelolaan dengan menggunakan aplikasi PBB Online sangat dirancang kedepannya pengelolaan Kabupaten PBB-P2 membantu pihak pemungut pajak dan pihak yang dipungut yaitu Wajib Pajak. Berdasarkan ini rancangan kedepannya pelayanan diharapkan dapat berjalan dengan optimal. inovasi Pelayanan yang diharapkan oleh WP pengelolaan penerimaan daerah bukan hanya diukur dari jumlah penerimaan yang dapat dicapai, tetapi sejauh mana pajak daerah retribusi daerah dapat berperan dan mengatur perekonomian masyarakat agar dapat tumbuh dan kembang yang pada gilirannya meningkatkan dapat kesejahteraan masyarakat di daerah. Keberhasilan Dalam pembangunan daerah sektor pajak memberikan dan merupakan salah satu penyumbang PAD yang cukup besar. Kabupaten Sumbawa memiliki potensi PAD yang cukup besar sehingga pelaksanaannya membutuhkan ide dan inovasi. Inovasi dalam peningkatan keuangan daerah khususnya PAD sangat diperlukan karena Pemerintah Kabupaten Sumbawa belum malaksanakan pembayaran Non-Tunai keuangan. Dengan atau terobosan inovasi yang baru diharapkan dapat berdampak pada peningkatan PAD. Juga untuk memudahkan WP dalam melakukan pembayaran. kontribusi dalam digitalisasi Dari hasil wawancara dengan informen di atas mendapat beberapa jawaban agar yang hampir pelayanan dalam pembayaran pajak dapat disederhanakan, tidak membutuhkan waktu yang lama, mudah diakses dan tidak terlalu rumit. Inovasi pembayaran pajak yang akan dirancang ini hadir untuk memberikan kemudahan dan pilihan kepada wajib pajak guna mempermudah pembayaran. Wajib Pajak dapat memilih transaksi apa yang digunakan serta dapat membayar dimana saja. Apakah akan membayar pajak secara daring, luring atau secara manual seperti yang dilakukan saat ini. sama pembayaran pelayanan pajak melalui daring kedepannya dapat menjadi kunci utama untuk melakukan proses pelayanan pembayaran yang lebih cepat pembayaran proses sebelumnya. Pembayaran pajak melalui Proses dari 195 - 202
sistem daring ini bukan satu-satunya melainkan menjadi salah satu alternatif baru pembayaran pajak di Kabupaten Sumbawa. Selain pembayaran daring, untuk saat ini pembayaran masih bisa dilakukan diseluruh di wilayah Kabupaten Sumbawa seperti yang ini merupakan dilakukan saat ini. Hal implementasi Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRB) yang kemudian secara teknis dijabarkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). bendahara Kecamatan disahkannya Inovasi yang akan dilaksanakan oleh Bapenda Kabupaten Sumbawa tentu memiliki prosedur yang berbeda dengan pelayanan pembayaran pajak PBB-P2 seperti Terdapat kemudahan-kemudahan dalam prosedur pelayanan pembayarannya yaitu dengan berbagai pilihan pembayaran tanpa harus datang ke Bapenda maupun ke Kantor Kecamatan. Waktu yang dibutuhkan untuk membayar pajak sangat cepat, begitu mudahnya proses pelayanan yang akan diterapkan dalam Daring sistem ini nantinya. sebelumnya. faktor pendukung dalam proses ini diantaranya: SDM yang tekhnologi atau perangkat, sistem pembayaran, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung yang ada di Bapenda cukup memadai dan akan terus dilengkapi. Terkait dengan SDM, Rendahnya kualitas sumber daya manusia atau petugas pelayanan akan dapat menghambat dalam proses pelayanan itu sendiri. Untuk itu dibutuhkan kecepatan dan kecakapan dalam memilih petugas pemberi layanan yang mengoperasikan dan memantau sistem daring tersebut. Diperlukan beberapa tersedia, kualitas kalah pentingnya petugas pelayanan yang bertugas di loket pembayaran melalui luring seperti teller yang ada di bank, Karyawan Alfamart dan secara Indomart matang. Dalam pelaksanaannya petugas luring akan selalu dipantau oleh petugas dari Badan Pendapatan Daerah, sehingga Tak juga dipersiapkan pelayanan secara professional dan mengedepankan prinsip- prinsip pelayanan prima. dapat berjalan Inilah perbedaan antara prosedur pembayaran model manual di kantor kecamataan yang masih mengutamakan juru pungut dari desa sebagai garda terdepan ataupun pembayaran oleh WP yang datang langsung ke Bapenda dengan prosedur sistem yang akan datang. besar masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang sederhana, cepat, efektif dan efisien dapat terpenuhi. Sehingga harapan Inovasi Sistem Pelayanan Pembayaran PBB-P2 dan Strategi Implementasinya Inovasi pembayaran pajak secara Daring ini akan dirancang semudah mungkin agar WP mendapat pelayanan pembayaran yang cepat, mudah dan efektif. Seperti tagihan dan contohnya pembayaran tinggal di membuka smartphone atau datang ke tempat-tempat yang sudah di sediakan oleh pemerintah. Untuk melakukan transaksi pembayaran sangat mudah WP tinggal memilih mau bertransaksi secara Daring, Luring atau pembayaran tunai seperti yang dilakukan seperti saat ini. Rancangan inovasi dalam aplikasi Daring ini dapat diakses kapan dan dimana saja tinggal masuk ke dalam Website yang telah disediakan. Menu-menu pembayaran tersebut akan dirancang dan dapat diakses Website: melalui WWW.Bapenda.Sumbawakab.go.id/E- PBB.spx. yang berbasis dekstop atau andorid yang tersambung dengan server atau perangkat yang ada di Bapenda. WP wajib mengisi Nomor Objek Pajak (NOP) dan tahun pajak yang bersangkutan. Penerapan E-PBB tahap awal hanya fokus pada pelayanan pembayaran PBB-P2 saja. Namun tidak menutup kemungkinan pada kedepannya pelayanan yang lain terdiri dari pendataan, penilaian, penagihan, penetapan, pembayaran dan pelayanan PBB-P2 lainnya. Rancangan pelayanan pajak dengan menggunakan aplikasi berbasis Daring ini nantinya akan mencakup penginputan ingin melihat pajak aplikasi hanya yang ada akan mencakup 196 - 202
data permohonan WP terlebih dahulu bagi yang baru mendaftar sebagai WP, kemudian terima permohonan sebagai bukti bahwa WP telah permohonan pendaftaran. Setelah itu, Bapenda akan melakukan penyelesaian permasalahan- permasalahan yang timbul dari WP sesuai menu-menu yang tersedia dalam E-PBB. Setelah akan mencetak file keluaran sebagai hasil dari proses pelayanan PBB-P2. File keluaran ini berupa surat keputusan atau surat ketetapan atas permohonan yang diajukan oleh WP. Namun tahap awal hanya fokus kepada pembayaran PBB-P2 saja. Pelaksanaan Daring ataupun Luring sistem ini masih dirancang bersama dengan Bank yang ada seperti Bank NTB maupun bank BUMN yang ada di kabupaten sumbawa serta tidak menutup kemungkinan dengan Buka Lapak dan Tokopedia. Selain itu, untuk pembayaran pajak secara Luring akan dijalin kerja sama dengan Alfamart dan Indomart yang tersebar diseluruh wilayah yang ada di Kabupaten Sumbawa. untuk rancangan Ada pembayaran PBB-P2 daring yang akan dilakukan. 1. Berbagai E-Commerce berlomba-lomba untuk menjadi yang terdepan dengan memberikan banyak fitur serta kemudahan bagi para penggunanya. E-commerce istilah yang sering merupakan suatu didengar atau digunakan dalam proses jual beli sacara elektronik. Menurut Kotlet dan Amstrong (2012) E-commerce adalah saluran daring yang dapat dijangkau seseorang melalui yang digunakan oleh pebisnis dalam melakukan digunakan aktifitas konsumen untuk mendapatkan informasi dengan menggunakan bantuan komputer yang dalam prosesnya diawali dengan Jadi pengertian E- memberi commerce adalah proses jual beli yang menggunakan jaringan internet dimanan website menjadi wadah dalam aktifitas tersebut. pencetakan tanda mengajukan Bapenda diproses, 3 inovasi komputer, bisnisnya dan jasa. Terkait penerapan pelayanan pembayaran PBB-P2 secara daring ada beberapa strategi yang akan dilakukan dalam merealisasikan inovasi ini diantaranya: 1. tentang kewajiban perpajakan kepada masyarakat dengan bahasa yang mudah dimengerti atau komunikatif sehingga dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat. 2. kebijakan tertentu terkait anggaran agar tidak dipangkas atau dihilangkan guna melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Bapenda dengan optimal. Salah satunya yaitu menggali potensi pajak daerah dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah. 3. memberikan pelayanan yang maksimal dibutuhkan Operasional Standar Pelayanan (SOP) yang memuat tata cara atau pelayanan pembayaran PBB-P2 sistem daring. Selanjutnya, yang mempengaruhi sistem Inovasi Pelayanan PBB-P2dibedakan dalan dua macam yang pertama faktor penghambat dan faktor pendukung. Pada faktor penghambat dapat diklasifikasikan menjadi beberapa faktor. Pertama, Sumber Daya Manusia. Pada faktor ini, pegawai dituntut memiliki Rancangan pembayaran E-PBB secara Daring via E-commerce kemampuan dan menggunakan pengetahuan teknologi informasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Serta kesiapannya memberikan dalam pendampingan kepada WP. Dari bahwa menjelaskan bahwa pihak Bapenda Kabupaten kekurangan Sumbawa tugasnya pegawai dalam pelaksanaan sehingga untuk pemberian pendampingan tidak bisa difokuskan, karena kurangnya petugas menyebabkan pegawai dari bidang lain melakukan tugas ganda yaitu ikut dalam melakukan sosialisasi dan penagihan yang seharusnya merupakan tugas dari Bidang Penagihan dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat atau WP dapat tersampaikan dengan baik dan dapat tim mengatasi sosialisasi. Kemudian dari penguasaan teknologi lebih perubahan ditingkatkan, Strategi yang pertama yaitu implementasi secara langsung terhadap masyarakat dengan cara sosialisasi melalui penyampain SPPT kepada WP menggunakan brosur atau pamflet, baliho, media-media cetak atau media daring serta edukasi Strategi ke pemerintah melalui pendekatan anggaran. Terkait hal ini Bapenda selaku leading sektor pembayaran pajak dan sekaligus sebagai salah satu anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar dapat membuat kebijakan- Strategi ke internal petugas yang ada di Bapenda, yaitu kesiapan sumber daya manusia yang kompeten. Seperti mengadakan pendidikan dan pelatihan secara teratur untuk menunjang terlaksananya sistem daring ini. Selain itu untuk tentang regulasi faktor-faktor berkomunikasi, dalam hasil kutipan diatas agar sosialisasi kurangnya jumlah informasi harus mengingat 197 - 202
tentang teknologi dan informasi sangat cepat. Hal tersebut dapat mempengaruhi keberhasilan dari inovasi. faktor penghambat kedua Selanjutnya yaitu WP. Pada faktor ini masih banyak WP yang belum memiliki kemampuan atau kecakapan dalam menggunakan teknologi berbasis aplikasi. Tujuan dari sistem pembayaran pajak secara daring dengan harapan agar dapat mempermudah WP dalam kewajiban perpajakannya, seperti registrasi sacara daring yang mempermudah pembayaran PBB-P2 dan penyampaian SPPT. Melalui inovasi yang disediakan oleh Bapenda nantinya sangat berguna untuk melakukan pembayaran pajak, mengetahui jumlah pajak terutang, Nilai Jual Obyek Pajak, luas tanah dan bangunan, denda yang harus dibayar ketika terlambat melakukan pembayaran, serta tujuan lainya adalah untuk menghemat waktu, mudah, akurat dan tanpa kertas sehingga menghasilkan pelayanan secara efisien dan efektif. Ketika pembayaran dilakukan secara daring maka otomatis data pembayaran dengan sendirinya akan terekam kedalam data base pembayaran. Selama sudah ini walaupun WP membayar pajak ditingkat kecamatan dan desa namun ketika didata base bapenda belum terinput maka pembayaran belum terverifikasi. Penggunaan sistem daring ini akan dikatakan efektif apabila dapat memberikan kemudahan bagi WP dalam sarana penyampaian, perhitungan, dan pembayaran pajak. Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan kemampuan bahwa masyarakat dan keberanian masyarakat dalam mencoba sesuatu yang baru dapat mempengaruhi inovasi dalam pelayanan pembayaran pajak dimana inovasi dapat dikatakan berhasil apabila dapat diterima dan diadopsi oleh WP. faktor penghambat ketiga Kemudian adalah kesiapan jaringan telekomunikasi. Jumlah desa berstatus Area Lemah Sinyal berdasarkan sumber data dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB tahun 2021 terdapat 8 (delapan desa). Lemah sinyal adalah daerah atau kawasan yang sudah melaksanakan keberhasilan infrastruktur dimasuki jaringan telekomunikasi namun sinyal di tempat tersebut belum maksimal. Sementara itu desa atau dusun berstatus blank spot area terdapat 22 desa. Blank spot area adalah suatu tempat atau tidak tersentuh sinyal komunikasi baik itu jaringan telepon atau jaringan internet. inovasi pelayanan pembayaran Dalam pajak ini dengan dibutuhkannya internet dari koneksi perangkat komputer atau gadget untuk internet dapat sehingga untuk dapat login kesitus daring harus internet. Internet kini menjadi salah satu kebutuhan beraktivitas. utama Kegunaan jaringan telekomunikasi antar desa sendiri untuk memberikan informasi terbaru agar bisa memajukan kehidupan. Namun, masyarakat pedesaan terutama di daerah pelosok Kabupaten Sumbawa terkadang masih jaringan daring ini. Pada daerah pelosok bahkan untuk mengumpulkan data ke pemerintah melalui menjadi terkendala, begitu pula dengan berbagai informasi dari luar. Agar inovasi penerimaan pajak dari sektor daring ini dapat berjalan maksimal dan juga menjangkau daerah terpencil maka pemerintah daerah khususnya Bapenda dengan Diskominfo sama bekerja mengupayakan beberapa cara agar daerah pelosok yang selama ini kesulitan dalam mendapatkan sinyal internet untuk mudah kedepannya mendapatkan jaringan Internet sehingga penerimaan dapat diimplementasikan. Andaikan hal tesebut benar-benar tidak bisa dilakukan maka masih ada sistem luring bisa diterpakan. tersebut Berdasarkan hasil wawancara internet jaringan menjelaskan bahwa masih menjadi kendala WP untuk bisa melakukan pembayaran pajak dengan daring terpencil di Sumbawa karena tidak semua daerah di Kab. Sumbawa sudah terlayani jaringan internet berdasarkan data dari Diskominfo Provinsi NTB. yaitu Kemudian juga anggaran. Dukungan anggaran sangat proses digitalisasi. Anggaran yang dimiliki oleh sistem daring terhubung ke jaringan jaringan terhubung ke sebagai sarana terkendala daring jaringan masyarakat secara daring terutama daerah faktor selanjutnya berpengaruh dalam 198 - 202
Bapenda Sumbawa masih kurang. Karena untuk pengadaan aplikasi dibutuhkan biaya yang cukup tinggi. Semetara server yang ada di Bapenda saat ini belum memadai. Pengurangan penganggaran di masing-masing OPD diakibatkan oleh Covid-19. atau Anggaran pembelian dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan Aplikasi Daring. Kita akan menunggu bagaimana kesiapan pemerintah dalam dukungan anggaran demi terlaksananya inovasi ini nantinya, selain kesiapan petugas sebagai operator. factor Setelah penghambat diatas, terdapat pula faktor Pendukung dalam pelaksanaan daring sistem. Faktor yang pertama yaitu masyarakat kemudian yang kedua yaitu regulasi. Untuk faktor pendukung keberhasilan inovasi Pembayaran Pajak PBB-P2 secara daring itu sendiri yang pertama adalah masyarakat. Perluasan sosialisasi dan komunikasi dapat menjadi lain dalam pelaksanaan pajak Daring ini. Pajak Daring dikeluarkan untuk memudahkan WP agar bisa melakukan peroses administrasi perpajakan yang ada. Tanpa oleh dukungan masyarakat tidak akan berjalan dengan baik. Diharapkan Antusias ataupun respon yang baik dari masyarakat terhadap adanya pajak daring. Keingintahuan wajib pajak terhadap peroses kerja dari daring pajak itu sendiri, menunjukan bahwa memang pajak daring keberadaannya sangat menguntungkan bagi masyarakat atau WP. Pada proses penerapan Daring ini dilakukan sosialisasi pertama kali kepada karyawan dan karyawati pada Bapenda Kab. Sumbawa. Himbau dalam melakukan pembayaran secara daring adalah pegawai yang ada di Bapenda itu sendiri sebelum di himbau kepada masyarakat luas. Untuk WP yang tidak bisa melakukan pembayaran pajak secara daring dapat melakukan pembayaran secara luring atau manual. Karena tidak semua WP yang memiliki gawai yang dapat terhubung ke jaringan internet yang baik karena faktor pengadaan aplikasi server penjelasan terkait faktor pendukung yang sepenuhnya kendala lokasi yang berada dikecamatan yang tidak memiliki akses internet yang teknis mudah dijangkau atau kendala tetap terbaik adalah lainnya. Solusi menggunakan pembayaran secara luring yaitu melalui bendahara penerima di kecamatan tapi sosialisasi pembayaran secara daring juga tetap harus dilakukan. Kemudian faktor pendukung kedua yaitu Regulasi. Adanya tentang pembayaran Non-tunai sangat mendukung dalam menerapkan sistem pembayaran PBB-P2 daring ini. regulasi D. PENUTUP Simpulan Adapun simpulan dari penelitian ini sebagai berikut : masalah yang terdapat dalam sistem pelayanan pembayaran PBB-P2 yang dilakukan saat ini adalah: (i) Pelayanan yang dilakukan saat ini terasa menjenuhkan. (ii) Pelayanan yang ribet dan (iii) Kecewa dengan pelayanan yang dilakukan di Kantor Desa harus pulang pergi ketika petugas yang menangani pembayaran tidak berada di tempat. masih menggunakan tunai sehingga keamanan dalam bertransaksi ekstra hati-hati ketika membawa uang dalam jumlah banyak. (v) Melakukan pembayaran namun data tidak teriput di data base yang ada di Bapenda Sumbawa. lamban. (iv) Pembayaran yang diharapkan oleh WP yaitu agar pelayanan dapat dalam disederhanakan, tidak membutuhkan waktu yang lama, mudah diakses dan tidak terlalu rumit sehingga diharapkan ada inovasi dalam pelayanan pembayaran PBB-P2. Pelayanan pembayaran pembayaran pajak Inovasi dalam sistem Pelayanan dan Strategi Pembayaran PBB-P2 Implementasinya. Ada 3 rancangan Inovasi Sistem Pelayanan Pembayaran PBB-P2 yang akan dilakukan yang pertama: Rancangan pembayaran E-PBB secara daring via E- Commerce yaitu melalui Toko Pedia, Shopee, Traveloka. Kemudian rancangan pembayaran E-PBB secara via web toko sistem retail/luring daring: Alfamart dan Indomaret. Selanjutnya pembayaran E-PBB secara Daring via HP secara daring dengan 199 - 202
Android. Adapun strategi implementasi pelaksanaanya Pembayaran PBB-P2 Daring yaitu: Kepada Masyarakat, Kepada Pemerintah, dan Internal Petugas yang ada di Bapenda. Saran Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis memberikan saran yang mungkin dapat bermanfaat pengembangan penerapan Pembayara PBB -P2 secara daring pada Badan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumbawa kedepannya, yaitu sebagai berikut : 1. Dalam untuk sistem menerapkan Pembayaran PBB-P2 secara daring agar lebih maksimal pusat pelayanan data dan informasi mensosialisasikan tempat-tempat di secara keramaian seperti masjid, media sosial, radio, instagram. Namun sosialisasi juga dapat di lakukan pada perangkat samrtphone yang memiliki aplikasi playstore bagi pengguna dengan menampilkan konten-konten yang berisi himbauan bagi para WP agar segera menginstal Aplikasi PBB Daring dan pada tahun depan dapat melakukan pembayaran secara daring juga. intens facebook atau android, 2. Sumber daya yang dimiliki secara sudah cukup, kuantitas memang kualitas perlu namun dari segi peningkatan. Peningkatan kualitas dapat dilakukan dengan pemberian Pendidikan dan pelatihan tentang pengembangan program pelayanan dengan teknologi pemanfaatan ini nantinya informasi. Pembekalan dapat membantu Bapenda Kabupaten Sumbawa dalam mengembangkan pelayanan secara daring tanpa harus mendatangkan programmer dari luar yang membutuhkan anggaran cukup yang banyak. Diharapkan, dengan tenaga pegawai yang memahami dan memiliki pengetahuan akan teknologi informasi, dapat mengembangkan dan terobosan baru didalam memberi khususnya inovasi pelayanan pajak yang diselenggarakan oleh Bapenda Kabupaten Sumbawa. pelayanan 3. Untuk penelitian selanjutnya peneliti menyarankan menggunakan variable kepuasan dengan menyebarkan quisioner kepada melalui pendekatan Kuantitatif. terhadap WP DAFTAR RUJUKAN Amabile, Riyanti. (2019). Inovasi. Tersedia di /pengertian -inovasi-menurut-para- ahli. Diakses 1 oktober 2021. Amindara. (2014). Fungsi Pajak. Tersedia di Diakses 8 Nopember 2021. Amstrong dan Kotlet. (2012). Pengertian di E-Commerce. 5/. Diakses 8 Nopember 2021. Tersedia Arikunto, Suharsimi. (2010). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta : Rineka Cipta. Arikunto, Suharsimi. Penelitian: Praktik. Jakarta: Rineka Cipta. (2013). Prosedur Pendekatan Suatu Alyusi, Diah. (2016). Definisi Daring. Tersedia di Diakses 4 Oktober 2021. Bappelitbangda Kabupaten Sumbawa. (2021). Profil Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021. Tersedia di . Drucker, Makmur dkk. (2015). Inovasi. Tersedia di /artikel /pengertian -inovasi-menurut- para-ahli. Diakses 1 Oktober 2021. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan kabupaten Sumbawa. (2016). Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan: DPPK. Dewi. (2013). Pengertian Konsumen. Tersedia di Diakses 3 Nopember 2021. Djolie, R., R., Bunga. (2019). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Surabaya. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya. Dokumen Penggunaan Anggaran (2017). Sumbawa: Bapenda. 200 - 202
Dokumen Penggunaan Anggaran (2018). Sumbawa: Bapenda Dokumen Penggunaan Anggaran (2019). Sumbawa: Bapenda Dokumen Penggunaan Anggaran (2020). Sumbawa: Bapenda Fahmi, Khairul. (2021). Evaluasi Kinerja Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) DI RS H.L Manambai Abdulkadir Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Analisis (Performance, Information, Pieces Economic, Efficiency, Control, Service). Tesis, Program Magister (S2) Manajemen Inovasi Sekolah Pascasarjana Universitas Teknologi Sumbawa. Hutagalung. (2018). Inovasi. Tersedia di Di akses 1 Oktober 2021. Jogiyanto. (2014). Pengertian Sistem. di Tersedia baru. diakses 1 Oktober 2021. Jasmadi, Solusindo. Pengertian Daring. Tersedia di 1 /pengertian Daring. Diakses Oktober 2021. Kamus Besar Bahasa Indonesia.[Daring]. Tersedia di Di akses1 Oktober 2021. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-136/Pj.(2014). Tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak Yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik. Kotler. (2018). Pengertian Sistem. Tersedia di t=firefox-b- +para+ahli+2018. Diakses 1 Oktober 2021. Keller dan Kotler. (2018). Teori Kepuasan. Tersedia di Di akses 9 Nopember 2021 Laporan Kinerja (LKJIP). Bapenda. Instansi Pemerintah Sumbawa: (2017). Laporan Kinerja (LKJIP). Bapenda. Instansi Pemerintah Sumbawa: (2018). Laporan Kinerja (LKJIP). Bapenda. Instansi Pemerintah Sumbawa: (2019). Laporan Kinerja (LKJIP). Bapenda. Instansi Pemerintah Sumbawa: (2020). Makmur, Rohana Thahier. (2015). Inovasi & Kreativitas Manusia Dalam Administrasi Dan Manajemen. Bandung: Refika Aditama Marjuni. (2019). Efektivitas Penegelolaan Bangunan Pajak Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone. Skripsi, Universitas Muhammadiyah, Makassar. Bumi dan Mardiasmo. Perpajakan. Yogyakarta. di /pengertian Pajak. Diakses 3 Oktober 2021. Muqtadir. (2015). Analisis Data Penelitian dan Model Kualitatif Huberman. di Diakses 4 Nopember 2021. (2016). Tersedia Miles Tersedia Nurdin. (2016). Pengertian Inovasi. di Tersedia /pengertian-inovasi. Di akses 1 Oktober 2021. Pramana, Hengky W. (2019). Pengertian di Aplikasi. Diakses 10 Oktober 2021. (2014). Pengertian Tersedia Sa'ud. Inovasi. /literasi/pengertian- di Tersedia inovasi, Diakses 3 Oktober 2021. Pengaruh (2017). Karakteristik Inovasi Terhadap Niat Mengadopsi Solopos Epaper. Tesis. Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sholahuddin. Sugiyono, dkk. (2014). Metode Penelitian Survei (Editor). LP3ES. Jakarta. Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta. Solusindo dan Jasmadi. (2020). Bisnis di Daring. Tersedia ahli/. Diakses 8 Nopember 2021. 201 - 202
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : CV. Alfabeta. Sutirna, H. (2018). Tim Penyusun Buku Inovasi dan Teknologi Pembelajaran. Departemen Pendidikan Nasional. Publisher: Utama, Yoyakarta. CV. Budi Thahier, Drucker dkk. (2015). Pengertian Inovasi. di Diakses 5 Nopember 2021. Tersedia Winarni, Endang Widi. (2018). Teori dan Praktik Kuantitatif, Penelitian Kualitatif, PTK, R&D. Jakarta: PT. Cahaya Prima Sentosa. Zaki, Ali. (2021). Pengertian Aplikasi. Tersedia pengetahuan. co.id. Di akses 2 Nopember 2021. di 202 - 202