Doktrin:Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Vol.1, No.3, Juli 2023 p-ISSN : 2987-4866, Hal 19-39 DOI : TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DALAM TIGA PERSPEKTIF Deby Aura Aliffia Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 05010320005@uinsby.ac.id Ahlam Nugraha Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 05010320002@uinsby.ac.id Dhyah Nur Fitriana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 05010320006@uinsby.ac.id Ghoniyah Zulindah Maulidya Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 05010320009@uinsby.ac.id Abstract The crime of theft is an act of stealing other people's property by stealth. Theft is one of the acts that can damage relations between communities. If left alone, it will often cause damage to public relations. In positive law, the crime of theft is regulated in articles 362 to 367 of the Criminal Code. And in Islamic law, thieves are referred to as sariqoh. And the threat to sariqoh is cutting hands. Many crimes can be linked to minors. It is fatal if the subject (perpetrator) of a crime is a minor who is not yet of legal age. because children are the future of the country, they are the ones who will be the successors of the nation. Therefore, children must be facilitated with quality education so that in the future the country can develop properly. The crime of theft committed by adults is very common among the community, and arrests and undergoing legal proceedings are also very common. However, if the perpetrators of theft are minors, then the legal process is different. Therefore it is very interesting to do research and find solutions to problems regarding minors as perpetrators of crimes, especially criminal acts of theft. Article 4 of Law 3 of 1997 concerning Juvenile Courts confirms that a child can be held accountable for his actions when he is eight years old and has not yet reached eighteen years of age and who is not married. The purpose of this study is to determine the status and punishment of minors as perpetrators of criminal acts of theft in three perspectives, namely the perspective of positive law, Islamic law, and the perspective of penology. This study uses normative law, namely library research that examines various secondary data so that it requires legal material as the main data. Keyword : Crime, Theft, Criminalization and Children Received April 12, 2023; Revised Mei 25, 2023; Accepted Juni 21, 2023 Deby Aura Aliffia; 05010320005@uinsby.ac.id
TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DALAM TIGA PERSPEKTIF Abstrak Tindak pidana pencurian merupakan suatu perbuatan mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi. Pencurian termasuk salah satu perbuatan yang dapat merusak hubungan antar masyarakat. Jika dibiarkan begitu saja maka akan sering terjadinya kerusakan hubungan masyarakat yang ditimbulkan.1 Dalam hukum positif, tindak pidana pencurian diatur dalam pasal 362 sampai dnegan 367 KUHP. Dan Di dalam hukum islam, pencuri disebutkan sebagai sariqoh. Dan ancaman bagi sariqoh adalah potong tangan. Banyak tindak pidana yang dapat disangkut pautkan pada anak dibawah umur. Fatalnya jika subjek (pelaku) dari tindak pidana adalah dari kalangan anak dibawah umur yang masih belum mencukupi umur dalam hukum. karena anak merupakan masa depan negara, merekalah yang kelak akan menjadi penerus bangsa. Maka dari itu anak harus difasilitasi pendidikan yang berkualitas agar kelak negara dapat berkembang dengan baik. Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh orang dewasa sudah sangatlah biasa dikalangan masyarakat, dan penangkapan serta menjalani proses hukumnya pun sudah sangatlah umum. Namun jika pelaku pencurian adalah dari kalangan anak dibawah umur, maka proses hukumnya berbeda.2 Maka dari itu hal ini sangatlah menarik untuk dilakukan penelitian dan ditemukan pemecahan masalah mengenai anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana khususnya tindak pidana pencurian. Pasal 4 Undang-undang 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menegaskan bahwasanya seorang anak dapat diminta pertanggung jawaban perbuatannya adalah ketika berusia delapan belum mencapai delapan belas tahun dan yang belum menikah. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kedudukan dan pemidanaan terhadap kasus anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana pencurian dalam tiga perspektif, yaitu perspektif hukum positif, hukum islam, dan perspektif penologi. Penelitian ini menggunakan hukum normatif, yaitu penelitian perpustakaan yang mengkaji berbagai data sekunder sehingga membutuhkan bahan hukum sebagai data utama. Kata Kunci : Tindak Pidana, Pencurian, Pemidanaan dan Anak Pendahuluan Tindak Pidana adalah perbuatan yang melawan atauran atau hukum yang dilakukan seseorang dan harus dipidana sesuai dengan ketentuan yang telah mengatur sanksi perbuatan yang dilarang tersebut. Di Indonesia begitu banyak dan bermacam - macam kasus kriminal atau tindak pidana. Yang hampir tiap hari dan selalu ada yaitu tindak pidana pencurian. Pencurian merupakan salah satu jenis kejahatan atau tindak pidana yang berkaitan dengan kekayaan atau kepemilikan manusia yang diatur dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP). Didalam ajaran islam, harta sangatlah dilindungi karena harta merupakan bahan pokok untuk hidup.3 1 Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, Ringkasan Fikih Lengkap, Jilid 1 Dan 2, ed. Penerjemah Asmu-ni (Jakarta: Darul Falah, 2005). 2 A. A. Al Rosyid, Y. Karismawan, H. R. Gumilar and and S. A. Seawan Chabibun, ""Kajian Kriminologi Atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian" 5, no. 2, pp. 187-208. (2019). 3 Beni Ahmad Saebani Mustofa Hasan, Hu-Kum Pidana Islam Fiqh Jinayah (bandung: Pus-taka Sea, 2013). 20 DOKTRIN. Vol.1, No.3, Juli 2023
p-ISSN : 2987-4866, Hal 19-39 Dalam al-qur'an surat Al-Maidah ayat 88, bahwasanya Allah memerintahkan makan dengan perintah bertakwa, menuntun agar manusia selalu memperhatikan sisi takwa dengan berusaha menghindar dari segala yang mengakibatkan siksaan dan terganggunya rasa aman.4 Karena mencuri adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah (haram) dan merupakan perbuatan yang mengganggu ketentraman. Menurut Amir Syarifuddin mencuri dikatakan haram karena pada dasarnya mencuri adalah pelanggaran terhadap harta milik orang lain, yang mana pelanggaran terhadap kehidupan manusia.5 Tindak pidana pencurian sangat merajalela dan bukan hanya orang dewasa saja yang melakukannya akan tetapi bisa juga dan beberapa kasus tindak pidana pencurian dilakukan oleh seorang anak dibawah umur. Anak pun memiliki alasan dan terdapat faktor yang menyebabkan seoarang anak melakukan tindak pidana pencurian. Kejahatan merupakan perbuatan yang dilarang karena perbuatannya yang berakibat merugikan semua parlemen dan lingkungan yang berkaitan sehingga negara mengatur dan memberikan hukuman atau pemidanaan atau upaya Ultimatum Remedium. Seiring berkembangnya teknologi dan perkembangan zaman, bahkan kejahatan itu tak lagi hanya orang dewasa yang melakukannya akan tetapi juga dilakuka oleh anak - anak. Dalam memproses atau menangani anak sebagai pelaku tindak pidana kerap kali polisi dan pihak yang memproses pemidanaannya harus memperhatikan kondisi anak tidak boleh disamakan penanganannya dengan kasus tindak pidana orang dewasa. Anak yang pada harfiahnya harus di lindungi, mendapatkan perhatian, kasihsayang ternyata kerap kali kini anak juga menjadi pelaku tindak pidana salah satunya tindak pidana pencurian. Fenomena dimedia massa yang memberitakan seoarang anak menjadi tindak pidana pencurian sangatlah miris. Anak yang dinilai belum cakap, lemah dan tak berdaya tentu belum dapat memahami baik buruk apa yang dilakukannya. Tindak pidana yang dilakukan seorang anak pastinya dimulai dari sikap yang menyimpang dari norma masyarakat yang dibiarkan dan kurang pengawasan orang tua atau diluar kendali orangtua atau bahkan orang tua yang acuh dan menganggap penyimpangan norma sebuah hal yang biasa. Hal tersebut cenderung mengarahkan anak kepada tindak pidana atau bisa disebut Juvenil Deliquency.6 4 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur'an (Jakarta: Mizan, 1996). 5 Amir Syarifuddin, Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh (Jakarta: Kencana, 2010). 6 Kusumaningrum S, Penggunaan Diskresi Dalam Proses Peradilan Pidana (Jakarta: UI Press, 2014).
TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DALAM TIGA PERSPEKTIF Anak ialah bagian penting dari sebuah negara, sehingga terhadap tindak pidana anak konstitusi Indonesia membuat Undang - Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Dalam hukum islam pun sudah pasti melarang perbuatan mencuri. Dalam karya tulis ini akan membahas mengenai tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang mana dibahas dar berbagai segi pembahasan. Khususnya pembahasan dalam karya tulis ini membahas dalam tiga perspektif yakni Perspektif Hukum Positif ( hukum yang diterapkan di Indinesia), Perspektif Hukum Islam, dan Perspektif Penologi. Pembahasan Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Positif Definisi pencurian telah diatur dan dijelaskan dalam BAB XXII Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah".7 Dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencurian merupakan kejahatan terhadap individu yang fokus untuk memiliki kekayaan atau harta benda milik orang lain. Seseorang yang melakukan tindakan mengambil hak milik orang lain disebut pencuri. Sedangkan perbuatannya disebut mencuri. Dalam kamus Sudarsono, pencurian disebut proses, perbuatan atau cara mencuri. (Sudarsono, Hal 85) Pencurian dapat digolongkan menjadi dua, yaitu ; 1. Pencurian secara aktif yaitu perbuatan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik, dan 2. Pencurian secara pasif yaitu perbuatan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain. Adapun bentuk pencurian dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu ; 1. Pencurian pokok (biasa). Diatur dalam pasal 362 KUHP dengan unsur-unsur obyektif (mengambil barang) dan unsur subjektif (ingin memiliki dengan melawan hukum) . 2. Pencurian berat 3. Pencurian ringan 7 Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Cet-24. (Jakarta: Bumi Aksara, 2005). 22 DOKTRIN. Vol.1, No.3, Juli 2023
p-ISSN : 2987-4866, Hal 19-39 4. Pencurian dengan kekerasan 5. Pencurian dalam keluarga.8 Berdasarkan pasal 362 KUHP, dikatakan pencurian pokok (biasa) harus memenuhi unsur-unsur sebagai pencuri, yaitu ; 1. Mengambil, yang mana perbuatan mengambil adalah unsur utama dalam pencurian. Mengambil dalam arti sempit yaitu menggerakkan tangan dan jari-jari guna memegang barang dan mengalihkan ketempat lain. Sudah hal biasa pencurian benda cair seperti mencuri bir disuatu bar dengan membuka kran bir untuk dialirkan kedalam botol yang dipindahkan, bahkan memotong kawat tenaga listrik pun juga bisa dikatakan mencuri.9 2. Suatu barang, yang mana tujuan mencuri yaitu merugikan kekayaan si korban, maka yang diambil adalah barang yang berharga. Yang dimaksud berharga disini bukanlah sesuatu yang bersifat ekonomis saja, melainkan barang yang dapat dinikmati oleh yang membutuhkannya. 3. Keseluruhan barang atau sebagian kepunyaan orang lain. Maksudnya ialah barang yang diambil untuk dicuri adalah milik orang lain, baik seluruhnya atau sebagian. 4. Bermaksud untuk memiliki barang dengan melawan hukum. Maksudnya ialah si pelaku mempunyai rasa keinginan untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum yaitu mencuri atau mengambil tanpa sepengetahuan pemilik. Mengenai tindak pidana pencurian berat yang telah diatur dalam pasal 363 KUHP dibedakan menjadi lima jenis, yaitu; 1. Pencurian ternak.10 2. Pencurian pada waktu terjadinya bencana seperti kebakaran, gunung meletus, banjir bandang, dan sebagainya. 3. Pencurian yang dilakukan dimalam hari11 didalam suatu rumah atau pekaranagn tertutup yang ada rumahnya tanpa sepengetahuan pemilik. 4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih 5. Pencurian dengan membongkar, merusak atau memecah sesuatu guna mengambil barang didalamnya 8 H.A.K.Moch. Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus, (KUHP Buku. (Bandung: Alumni, 1986). 9 Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia (Bandung: Refika Aditama, 2010). 10 Ternak yang dimaksud berdasarkan Pasal 101 KUHP, Yakni hewan yang berkuku satu, hewan yang memamah biak dan babi. 11 Malam disini berdasarkan Pasal 98 KUHP adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit.
TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DALAM TIGA PERSPEKTIF Berdasarkan pasal 364 KUHP, dikatakan pencurian ringan harus memenuhi unsur-unsur sebagai pencuri, yaitu ; 1. Perbuatan yang diatur Pasal 362 KUHP 2. Perbuatan yang diatur Pasal 363 ayat 1 nomor 4 dan 5 KUHP 3. Perbuatannya tidak dilakukan didalam rumah atau pekarangan tertutup 4. Harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah. Berdasarkan pasal 365 KUHP, dikatakan pencurian dnegan kekerasan harus memenuhi unsur- unsur sebagai pencuri, yaitu 1. Pencurian dengan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang lain 2. Bermaksud untuk mempermudah dalam melakukan pencurian. Berdasarkan pasal 367 KUHP, dikatakan pencurian dalam keluarga harus memenuhi unsur- unsur sebagai pencuri, yaitu 1. Seorang suami / istri tidak berpisah ranjang, lalu suami / istri melakukan atau membantu melakukan pencurian terhadap suami / istrinya. Maka penuntutan terhadap suami / istri tidak dapat dilakukan 2. Suami / istri yang berpisah ranjang, kemudian seorang anggota keluarga dengan garis lurus maupun garis samping sampai derajat kedua dari kekeluargaan suami / istri dapat dilakukan penuntutan serta pengaduan oleh suami / istri mengenai kejahatan yang telah diperbuat oleh anggota keluarganya. Adapun sanksi pidana bagi pelaku pencurian yaitu ; 1. Pelaku pencurian pokok yang melanggar pasal 362 KUHP, maka dihukum penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun. 2. Jika pelaku melakukan pencurian pemberatan yang melanggar pasal 363 KUHP ayat 1 maka diancam pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun, namun jika pelaku melanggar pasal 363 ayat 2 maka diancam pidana penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun. 3. Apabila pelaku pencurian ringan yang melanggar pasal 354 KUHP maka diancam pidana 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak Rp.900,- 4. Apabila pelaku pencurian dengan kekerasan seperti perampokan yang melanggar pasal 365 KUHP maka diancam pidana penjara bisa sampai pidana mati. 24 DOKTRIN. Vol.1, No.3, Juli 2023
p-ISSN : 2987-4866, Hal 19-39 5. Apabila pelaku pencurian dalam keluarga yang melanggar pasal 367 KUHP maka sanksi pidananya dapat diterapkan jka pihak yang dirugikan ada yang mengadu. Pasal ini termasuk delik aduan yakni akan dilakukan penuntutan ketika ada pengaduan. Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam Dalam islam, ada dua golongan seseorang mengambil harta milik orang lain yaitu ; 1. Mengambil secara terang-terangan (ghasab / merampas) 2. Mengambil secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan pemiliknya (mencuri / sariqah).12 Menurut H. Ahmad Wardi Muslich, jika dalam hukum pidana islam perbuatan mencuri itu terdapat 2 bentuk yaitu 1. pencurian hukumannya had. Adapun pencurian yang hukumannya had adalah pencurian ringan dan pencurian berat. 2. pencurian hukumannya ta'zir.13 Pengertian pencurian ringan dan berat dijelaskan oleh Abd. Qadir Audah yaitu Pencurian ringan adalah mengambil harta milik orang lain denagn cara diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Pencurian berat adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara kekerasan.14 Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili pencurian ialah mengambil harta orang lain dari penyimpanannya yang smesetinya secara sembunyi-sembunyi.15 Dari definisi yang telah diungkap oleh para ulama', maka unsur-unsur pencurian adalah ; 1. Mengambil barang secara diam-diam Maksudnya ialah mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya seperti mengambil barang didalam rumah orang lain ketika pemiliknya sedang tidur dimalam hari. Menurut Wahbah Zuhaili unsur diam ini sesuai anggapan dan dugaan si pencuri bahwa pemilik rumah tidak mengetahui kapan ia datang. Apabila dilakukan dihadapan pemiliknya, apalagi dengan menggunakan kekerasan, maka bukan termasuk mengambil barang secara diam-diam dan hukumannya pun bukan potong tangan. 12 Kadar M. Yusuf, Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tema-Tik Ayat-Ayat Hukum (Jakarta: Amzah, 2011). 13 H. Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). 14 Abd. Al-Qadir Audah, At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamy, Juz II (Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Arabi,t.t). 15 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 7. Penerjemah Abdul Hayyie al-Kaani,Dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011).
TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DALAM TIGA PERSPEKTIF 2. Yang diambil adalah harta atau barang yang konkret Barang konkret disini adalah barang yang dapat bergerak, dapat dipindah tangankan, telah disimpan oleh pemiliknya disuatu tempat yang layak. Mengambil aliran listrik atau pulsa telepon dianggap mencuri karena benda-benda tersebut bernilai nominal dapat didentifikasi harganya walau bentuknya tak kasat mata. 3. Yang diambil adalah barang yang berharga Barang berharga disini adalah barang yang mempunyai nilai karena dianggap berharga sehingga si pemilik menyimpannya ditempat yang layak dan aman. Sesuatu yang tidak dapat diperjual belikan seperti daging babi dan khamar tidak termasuk barang pencurian. Menurut H.M. Nurul Irfan dan Masyrofah bahwa benda berharga adalah barang yang bernilai mencapai nisab.16 Barang berharga juga dapat diartikan jika bernilai seperempat dinar emas atau tiga dirham perak.17 4. Milik orang lain Harta yang diambil adalah milik orang lain misal uang yang seharusnya diterima adalah 100.000, akan tetapi yang diambil 200.000. jadi yang 100.000 bukan miliknya, oleh karena itu ia mengambil harta milik orang lain. Apabila ia mengambil sepenuhnya atau sebagian hartanya yang dibawa oleh orang lain, dan mengambil harta milik bersama antara pelaku dan korban, maka bukan termasuk pencurian yang dihukum potong tangan.18misalnya mencuri harta serikat sahamnya sendiri melebihi nilai yang dicurinya. 5. Mengambill barang dengan sengaja Maksudnya ialah pengambilan barangnya dengan unsur kesengajaan , maka termasuk pencurian. apabila barang terbawa tanpa adanya unsur ketidak sengajaan walau jumlahnya mencapai nisab, maka tidak termasuk jarimah pencurian, namun kelalaian dan hukumannya hanya sekedar peringatan agar lebih berhati-hati. Adapun penerapan sanksi pidana jarimah pencurian ysng terbukti, maka ada dua macam sanksi yang dijatuhkan, yaitu penggantian kerugian (dhaman), dan hukuman potong tangan. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an pada surat Al-Ma'idah ayat 38 yang berbunyi "laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasannya bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai diksaan dari allah. 16 H. M. Nurul Irfan, Masyrofah, Fiqh Jinayah (Jakarta: Amzah, 2013). 17 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh (Jakarta: Kencana, 2010). 18 H. M. Nurul Irfan, Masyrofah, Fiqh Jinayah. 26 DOKTRIN. Vol.1, No.3, Juli 2023
p-ISSN : 2987-4866, Hal 19-39 Dan allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Hukuman potong tangan merupakan hak allah yang tidak bisa digugurkan baik oleh korban maupun ulil amri apabila pelaku telah memenuhi syarat yaitu taklif (berakaldan baligh), tidak dipaksa, dan tidak ada syubhat pada harta yang dicuri.19 Dalam pemberian sanksi pidana atau pemidaan jarimah pencurian, termasuk salah satu jenis jarimah hudud. Yang mana jarimah hudud merupakan tindak pidana yang telah ditetapkan oleh Allah swt sehingga manusia tidak berhak memberikan penetapan atas sanksi jarimah pencurian. karena jarimah pencurian termasuk kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukum pidana islam.20 A. Rahman I. Doi menjelaskan bahwa hukuman hadd potong tangan diterapkan ketika telah memenuhi syarat-syarat yaitu ; 1. Pelaku harus sehat pikiran 2. Pelaku telah dewasa 3. Tidak terpaksa melakukan pencurian 4. Tidak dalam keadaan lapar saat melakukan pencurian.21 Berdasarkan tersebut, maka diketahui bahwa apabila pelaku dari kalangan anak kecil, orang gila, dan dalam keadaan terpaksa, serta dalam keadaan lapar (terpaksa demi kebutuhan hidup) maka tidak dijatuhi hukuman hadd potong tangan. Begitu juga dalam keadaan syubhat maka terhindar dari hukuman. Karena hukuman hadd merupakan suatu hukuman yang harus sempurna dan utuh sehingga melakukan tindak pidana juga harus sempurna, sedangkan adanya unsur syubhat yang menjadikan tindak pidana tidak sempurna. Hukuman potong tangan diterapkan untuk yang pertama adalah dengan cara memotong tangan kanan dari pergelangan tangan pelaku. Jika masih melakukan pencurian yang kedua kalinya maka potong kaki kirinya. Jika masih melakukan pencurian yang ketiga kalinya maka ada berbagai pendapat dari para ulama' yaitu dikenai hukuman ta'zir dan dipenjarakan (menurut Imam Abu Hanifa), potong tangan kirinya (menurut Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad). 19 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jilid 4, ed. Penerjemah M. Ali Nursyidi Hunainah and M. Thahir Makmun (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013). 20 Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam Di Indonesia (Yogyakarta: Teras, 2009). 21 A. Rahman I. Doi, Penjelasan Lengkap HukumHukum Allah (Syari'ah) (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DALAM TIGA PERSPEKTIF Jika masih melakukan pencurian yang keempat kalinya maka dipotong kaki kanannya. Jika masih melakukan pencurian yang kelima kalinya maka dikenakan hukuman ta'zir dan dipenjarakan seumur hidup (sampai mati) atau sampai ia bertaubat.22 Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Penologi Penologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari terkait penghukuman atau pemidanaan atau penestapaan dan mempelajari bagaimana memperlakukan seseorang yang menjadi pelaku dalam tindak pidana pada saat proses penahanan dan menjalani hukuman atau pidana. Tindak pidana pencurian sendiri merupakan suatu kejahatan yang menitik beratkan pada rasa keinginan individu untuk memiliki barang atau kekayaan yang bukan milikknya yang mana tindak pidana pencurian telah diatur dalam pasal 362 KUHP. Pada dasarnya penologi sendiri memandang semua tindak pidana sama yaitu dengan mempertimbangkan dan melihat pada yuridis atau ketentuan yang ada hanya saja proses penahanan nya terdapat perbedaan tergantung tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebut tergolong anak di bawah umur atau orang dewasa. Akan tetapi keseluruhan pada dasarnya penologi berfokus pada pemidanaan dan tujuan dari pemidanaan tersebut yang diputus dalam persidangan yang kerap kali menjadi kontroversi. Hukum pidana merupakan sebuah sistem yang pasti mempunyai Purposive System, pidana juga dianggap menjadi sara atau alat mencapai tujuan dan tujuan pidana tersebut adalah hal integral atau sub system dari keseluruhan sistem pemidanaan di samping sub sistem lainnya. Menurut Gerber dan MC Anany mengatakan bahwasanyya pusat ilmu penologi yaitu pada apakah pemidanaan yang diterapkan sesuai dengan putusan dan yuridis yang ada berhasil, apakah pemidanaan itu berhasil, efisien, mencegah, atau merehabilitasi.23 Pidana sendiri ialah sebuah istilah khusus yang perlu adanya pembatasan pengertian lanjut yang memberikan ciri dan sifat khas. Menurut pandangan Eddy O.S. Hiariej, pidana adalah penderitaan yang sengaja diberikan Negara pada person, diberikan nya pidana sebagai bentuk reaksi perbuatan melanggar hukum, sanksi pidana yang diberikan diatur dan ditetapkan dengan rinci.24 22 Abd. Al-Qadir Audah, At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamy, Juz II. 23 Mukhlis R, Hukum Pelaksanaan Pidana Di Indonesia, ed. Zulkarnaini (Riau: Taman Karya, 2019), hal 38-39. 24 Mahrus Ali, Dasar - Dasar Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal 185-186. 28 DOKTRIN. Vol.1, No.3, Juli 2023
p-ISSN : 2987-4866, Hal 19-39 Dari pernyataan bebrapa ahli hukum diatas dapat dikatakan bahwasannya penologi ini mempelajari semua perbuatan melanggar hukum khususnya dalam objek penologi pasrinya yang antara lain sebagai berikut. Yang Pertama yaitu terkait jenis pidana atau peraturan atau sebuah kebijakan. Yang Kedua, Tujuan pemidanaan yang diberikan bagi pelaku. Ketiga, Seberapa efektifitas pemidanaan tersebut. Keempat, dampak adanya pemidanaan tersebut bagi pelaku. Dari sisi perkembangan ilmu penologi ada tiga yaitu penologi klasik, penologi modern, dan penologi post modern.25 1. Penologi Klasik Pada penologi klasik lebih berfokus pada upaya pembinaan pada pelaku melalui sebuah lembaga yang berhak memberikan pembinaan. Dalam aliran klasisk ini hukum pidana tersusun sistematik dan menitikberatkan pada perbuatan bukan orang atau pelaku. Perbuatan yang dimaksud tentunya berlandasan pada yuridis yang ada. Tokoh dalam aliran klasik yaitu salah satunya ahli hukum bernama Cecare Beccaria , yang mengatakan bahwa pidana harus sesuai dengan kenyataan. Menurut Jeremy Bentham, pidana harus ditetapkan dan dilaksanakan sedemikian rupa agar kesusahan yang didapat itu lebih berat daripada kesenangan yang dicapai saat melakukan kejahatan tersebut. 2. Penologi Modern Dalam penologi modern ini diperluas dan ditajamkan kepada upaya agar masyarakat yang melakukan kejahatan menjadi masyarakat yang tidak melakukan kejahatan dapat diartikan ingin meniadakan atau mengurangi kehjahatan yang terjadi atau memberantas kejahatan selain dengan cara upaya represif tapi juga dengan cara preventif. Dalam aliran ini ahli hukum atau tokoh yang menerapkan aliran ini yaitu : a. Cecare Lamborso Menurutnya, setipa pelaku kejahatan memiliki kebutuhn yang berbeda sehingga bagi Cecare Lamborso menerapkan pidana yang sama bagi tiap pelaku kejahatan tanpa melihat realita sosial yang terjadi merupakan suatu kebodohan. b. Raffaele Garofalo Beliau memberikan usulan konsep Kejahatan Natural agar mengetahui mengapa orang tersebut berbuat atau melakukan perbuatan kejahatan. Sehingga pemidanaan menurut beliau harus melihat dari realita latar belakang yang membuat orang tersebut melakukan kejahatan tersebut. 25 Sahat Maruli T. Situmeang, "Buku Diktat Mata Kuliah Penologi" (2019): 3.
TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DALAM TIGA PERSPEKTIF c. Enrico Ferri Menurut pendapatnya seseorang dapat cenderung melakukan kejahatan karena memang bawaan dari dirinya sendiri akan tetapi seseorang tersebut bisa tidak melakukan kejahatan karena sebuah lingkungan nya yang baik, jika lingkungannya baik maka dapat hidup kedepannya tanpa melanggar hukum. 3. Penologi Post Modern Dalam penologi post modern ini lahirlah gagasan yaitu bagaimana mengurangi kejahatan melalui program sosial, upaya rehabilitasi pelaku kejahatan, dan menekan faktor penyebab kejahatan. Sehingga berdasarkan penologi post modern ini apabila terdakwa diputus dengan pidana penjara maka proses pemenjaraan itu bentuk langkah terakhir dalam sistem peradilan pidana. Pelaksanaan pemidanaannya dalam penjara yaitu di lembaga pemasyarakatan dengan memperhatikan dan mengutamakan pembedaan pemidanaan serta mencari solusi meminimalisir adanya kejahatan dengan cara kebijakan sosial. Tokoh dalam aliran ini yaitu Filippo Gramatica , yang mana aliran ini disebut juga aliran perlindungan masyarakat menurut beliau dan bebrapa ahli lain dalam aliran ini dibagi dua konsep yaitu : a. Konsepsi Ekstreem Menurut Filippo, The Law Of Socila Defence harus menggantikan hukum yang ada yang mana tujuannya yaitu membentuk integrasi individu tertib sosial dan bukan pemidanaan perbuatan. Filipo menolak konsep tindak pidana, penjahat, dan pidana. b. Konsepsi Moderat Pelopor konsep ini yaitu Marc Ancel dengan gerakannya Defence Sociale Nouvelle atau perlindungan masyarakat baru. Konsep ini memiliki tujuan mengintegrasikan masyarakat ke konsep baru hukum pidana. Menurutnya perlindungan terhadap individu dan masyarakat tergantung perumusan hukum pidana yang tepat. Oleh karena itu pemidanaan dan hukum pidana yang mana pelaku diancam pidana berdasar undang undang , penilaian hakim dan harus didasarkan pada konteks hukum murni dan sesuai realita yang terjadi. 30 DOKTRIN. Vol.1, No.3, Juli 2023
p-ISSN : 2987-4866, Hal 19-39 Dalam pemidanaan yang ingin dicapai antara lain ialah yang pertama dengan adanya pemidanaan diharap bisa memperbaiki kepribadian si pelaku, yang kedua, memberikan efek jera dan yang ketiga, agar seseorang yang pernah melakukan kejahatan tidak lagi melakukan kejahatan lainnya. Seperti yang dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles, pidana itu diberikan bukan karena telah berbuat jahat tetapi untuk agar tidak diperbuat kejahatan.26 Jadi Tindak Pidana Pencurian menurut prespektif penologi sama dengan tindak pidana lainnya dalam artian perealisasian pemidanaannya sama degan tindak pidana lainnya dengan berdasarkan yuridis atau peraturan perundangan yang berlaku dan dengan putusan hakim melihat latar belakang dan proses peradilan seperti halnya sesuai dengan teori dan aliran serta konsep dari penologi atau pemidanaan yang telah dijelaskan diatas. Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Tindak pidana pencurian merupakan sebuah delik biasa dalam hukum pidana. Dan dalam kasus tindak pidana yang dilakukan anak semacam kasus pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur seperti dalam topik pembahasan artikel atau karya tulis ini, dapat dikatakan khusus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur ada istilah diversi. Diversi itu sendiri adalah tahap atau proses sebuah pengalihan dalam penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dalam hukum positif atau yuridis di Indonesia sendiri menangani kasus yang dilakukan oleh anak seperti halnya pencurian yang dilakukan anak diberikan pidana penjara kurang dari 7 (Tujuh) Tahun penjara akan tetapi diupayakan diversi. Dan jika upaya diversi tidak mendapatkan sebuah kesepakatan atau ada kesepakatan tapi tidak terlaksana maka dilanjutkan pada proses peradilan pidana anak. Mengenai tindak pidana pencurian dalam hukum yuridis di indonesia diatur dalam pasal 362 - 367 KUHP (Kitab Undang - Undang Hukum Pidana) dengan sanksi yang diberikan bagi pelaku tindak pidana pencurian berbeda-beda tergantung realita kejadian perkara. Pemidanaan bagi pelaku pencurian didasarkan dengan peraturan yang tercantum pada KUHP tersebut akan tetapi memiliki perbedaan pemidanaan dalam kasus pelanggaran hukum oleh anak berbeda dengan kasus pelanggaran hukumoleh orang dewasa. 26 Tolib Seyadi, Pokok - Pokok Hukum Penitensier Indonesia (Bandung: Alfabeta, 2010), hal 31.
TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DALAM TIGA PERSPEKTIF Meskipun pemikiran secara general pemberian hukuman atau pemidanaan oleh negara adalah sebuah pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukan. Akan tetapi dalam sebuah tindak pidana anak sebagai pelaku, anak diakui sebagai individu yang belum secara penuh bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu dalam kasus pencurian yang pelakunya adalah anak dibawah umur proses hukumnya akan mendapat perlakuan khusus yang pastinya membedakan dengan proses pemidanaan orang dewasa.27 Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Dalam Tiga Perspektif ( Hukum Positif, Hukum Islam, dan Penologi Hukum) Perspektif Hukum Positif Dalam konteks hukum positif yang berlaku diindonesia, anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) tetap dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya yang melawan hukum tersebut, namun mengingat pelaku yang masih dibawah umur, maka proses penegakan hukumnya dilaksanakan secara khusus guna melindungi anak, terutama perlindungan secara khusus yaitu perlindungan hukum yang terdapat dalam sistem peradilan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peradilan anak yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahunn 1997 Tentang Peradilan Anak yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan perlindungan secara khusus guna mengikat psikologis anak yang berhadapan dengan hukum dalam segi acaranya maupun peradilannya. Dalam mengatasi tindak pidana pencurian yang dilakukan anak dibawah umur dapat dilakukan dengan mengalihkan atau menempatkan keluar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana, karena tidak semua masalah anak nakal harus diselesaikan dengan jalur keadilan yang berkedok demi kebaikan bagi anak, dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban (pendekatan restorative justice). Namun pendekatan ini dapat terselesaikan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan pada pelanggar hukum agar menjadi orang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat yang dapat berupaya memberikan keadilan kepada anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum.Setiap warga memiliki hak yang sama-sama dilindungi oleh undang- undang, termasuk hak-hak seorang anak yang masih dibawah umur yang dilindungi oleh konstitusi dan deklarasi hak asasi manusia.28 27 "Anak 14 Tahun Mencuri Motor, Mungkinkah Dibebaskan? - Klinik Hukumonline," accessed April 29, 2023, 28 B. Harefa, "Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," J. Komun. Huk. 1 (2015): 1. 32 DOKTRIN. Vol.1, No.3, Juli 2023
p-ISSN : 2987-4866, Hal 19-39 Pada prinsipnya pertanggung jawaban suatu tindak pidana adalah terdapat pada pelaku sendiri. Namun mengingat pelaku adalah seorang anak yang masih dibawah umur, maka tidak dapat dipisahkan dengan kehadiran orang tua atau orang yang mengasuhnya. Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur dapat diartikan sebagai pencurian khusus, yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih ringan. Ketentuan hukum pidana bisa saja diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi yaitu lebih dari lima tahun dari pidana yang diancamkan dalam pasal 362 KUHP. Namun pada realitanya dalam proses peradilan pidana anak dibawah umur masih saja diperlakukan sama seperti peradilan pidana orang dewasa, malah sering terjadi adanya pelanggaran HAM. Hal ini juga disebabkan kurangnya sosialisasi tentang UU HAM dan UU Peradilan Anak. Jadi hukuman yang dijatuhkan pada anak dibawah umur adalah maksimum sepuluh tahun, dan seorang anak yang berhadapan dengan hukum tidak diperbolehkan untuk dijatuhi hukuman mati.29 Alasan penghapusan pidana pada anak sebagai pelaku salah satunya adalah umur yang masih muda atau anak dibawah umur. Dalam KUHP batas kedewasaan seseorang tidak ada, namun ada istilah 'cukup umur dan belum cukup umur'. disebutkan pada pasal 45 KUHP "Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya dalam enam belas tahun, hakim dapat menentukan tiga hal yaitu30 ; a. Memeritahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, wali atau pengasuhnya tanpa ada pidana apapun. b. Diserahkan kepada pemerintah c. Menjatuhkan hukuma pidana. Pelaku tindak pidana yang masih belum cukup umur dapat dikembalikan kepada orang tua, wali, atau pengasuhnya tetapi tentu harus disertai dengan peringatan keras dan orang tua, wali atau pengasuhnya harus mendidik anak tersebut dengan sebaik-baiknya agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatan itu. Jika orang tua, wali atau pengasuhnya ternyata tidak mampu untuk mendidik, maka anak tersebut akan diserahkan kepada pemerintah sebagai anak negara tanpa hukuman apapun. Umunya anak yang berhadapan 29 Alan Wahyu Pratama Umi Rozah, A.M. Endah Sri, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak Secara Bersama-Sama," (Studi Putusan No.03/Pidsusanak /2015 /Pn.Pwd), Diponegoro Law Review, Volume 05 : Hlm. 8-9. 30 Moelyatno, KUHP, Cet.XIII. (Jakarta: Bina Aksara, 1982).
TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DALAM TIGA PERSPEKTIF dengan hukum dimasukkan dalam asrama pendidikan anak-anak nakal untuk dididik oleh negara sampai mereka dewasa. Pelaku tetap dihukum dengan keringanan sepertiga bagian dari hukuman yang seharusnya dijalani bagi orang dewasa.31 Upaya diversi dapat diperoleh kesepakatan oleh masing-masing pihak sehingga perkara tidak dilanjutkan ke tingkat penuntutan. Penerapan restorative justice hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana ringan saja, dengan proses mediasi atau musyawarah. Pada dasarnya prinsip diversi yaitu untuk memberikan kesempatan pada seseorang guna memperbaiki kesalahannya dengan mengusahakan mengajak masyarakat untuk taat dan menegakkan hukum negara. Dalam pelaksanaan diversi tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama daripada memberikan kesempatan kepada pelaku untuk melewati jalur non pidana seperti ganti rugi. Selanjutnya untuk tujuan diversi berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 6 yaitu ; a. Mewujudkan perdamaian antara korban dan pelaku b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan (penjara) d. Menanamkan rasa tanggung jawab pada anak.32 Diversi diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan anak di pengadilan. Diversi dapat dilakukan ketika tindak pidana diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun serta bukan pengulangan pidana. Selain diversi, upaya lain yang berupa tindakan dari kepolisian dalam penanggulangan kekerasan yang dilakukan anak dibawah umur atau seorang pelajar adalah dengan melakukan penyuluhan disetiap sekolah maupun desa-desa, melakukan kerja sama dengan berbagai komponen atau lembaga, namun kendala kepolisian yang sering dihadapi yaitu pelaku bungkam, balai pemasyarakatan (BAPAS) dan orang tua.33 31 Cici Metha Sari, "Analisis Putusan Nomor 389/Pid.A/2012/ Pn.Gs Berupa Dikembalikan Kepada Orang Tua Tentang Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak," Jurnal Poenale, Volume 01 (n.d.): hlm. 15-17. 32 Jafar K, "Restorave Jusce Atas Diversi Dalam Penanganan Juvenile Deliquency (Anak Berkonflik Hukum)," Al-'Adl, 8, no (2015): PP. 81-101. 33 and Z. Muaqin N. Anggraini, Z. Bidaya, "Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Pelajar (Studi Wilayah Hukum Polres Dompu)," Civ. Pendidikan-PenelianPengabdian Pendidik. Pancasila dan Kewarganegaraan, 5, no (n.d.): 22-29, 2017. 34 DOKTRIN. Vol.1, No.3, Juli 2023
p-ISSN : 2987-4866, Hal 19-39 Perspektif Hukum Islam Di dalam islam yang mengatur segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan yang berbicara tentang kejahatan disebut Hukum Pidana Islam (Jinayah). Hukum pidana islam (jinaya) mengandung syari'at Allah SWT mengenai kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syari'at islam jika secara materiil mengandung kewajiban hak asasi setiap manusia yang wajib dilaksanakan. Bentuk syariat telah dijelaskan oleh Allah yaitu berupa Al-Qur'an atau Al-Bayan (Penjelasan). Salah satu bentuk penjelasan adalah Allah telah memberikannya dalam bentuk Nash (Tekstual).34 Dalam islam, seorang anak dikatakan dewasa adalah ketika beruisa 15 tahun. Pada usia tersebut, seharusnya anak telah dikatakan taqlif (bertanggung jawab) epnuh dalam urusan ibadah, mu'amalah, munakahah dan jinayat. Namun ada ukuran usia selambat- lambatnya dikatakan dewasa bagi anak perempuan adalah ketika berusia 17 tahun dan bagi anak laki-laki adalah 18 tahun. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam islam dikatakan dewasa bisa dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu ; 1. Secara biologis anak adalah individu yang keluar dari rahim seorang ibu. 2. Secara perkembangan anak adalah ketika berusia 0 tahun sampai pada masa baligh (sudah ibtilab/ haid atau telah berusia lima belas tahun). 3. Secara status (hukum syar'i), seorang anak adalah hasil pernikahan antara suami dan istri.35 Didalam kitab suci Allah yaitu Al-Qur'an, telah dikenalkan Qishash sebagai hukuman yang diberlakukan pada perbuatan pencurian. Hal ini ditegaskan dalam Al- Qur'an yang berbunyi: "Laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan Allah. Dan Allah maha perkasa bagi maha bijaksana".36 Maksud dari potonglah tangan adalah bagian pergelangan tangan mereka sebagai pembalasan yang telah mereka perbuat di dunia, dan sebagai siksaan Allah agar mereka merasa jera sehingga orang lain pun takut untuk melakukan hal yang serupa. Ancaman bagi pencurian / sariqah adalah had dan ta'zir. 34 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jl, Sawo Raya No.18 Jakarta 13220: Sinar Grafika, 2012). 35 Mohammad Faudzil adzim, Posive Parenng, Asyik Jadi Orang Tua Bagi Para Ayah (Yogyakarta: Pro-U Media secara Online, 2005). 36 Agus Abdurrahim Dahlan, Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Bandung: CV Penerbit Jumanatul, 2006).
TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DALAM TIGA PERSPEKTIF Sanksi tindak pidana pencurian bagi anak dibawah umur menurut abu hanifah adalah jika pencuri masih belum mukallaf, maka ia tidak bisa dikenai hukuman had, karena anak kecil yang mencuri dia hanya butuh untuk dididik yang lebih baik lagi.37 Salah satu syarat dikenakan hukuman had bagi seorang pencuri adalah harus baligh. Bagi anak yang sudah mumayyiz, maka ia ditakzir namun bukan sebagai hukuman melainkan bentuk didikan dan pelajaran (ta'dib). Dalam kaidah fikh berbunyi "kesengajaan anak kecil dianggap sebagai kesalahan"38 maka dari itu, anak kecil atau orang yanng belum dewasa apabila melakukan tindak pencurian maka tidak boleh dijatuhi hukuman had, namun boleh ditakzir yang sifatnya mendidik karena kesengajaan anak kecil dianggap sebagai kesalahan. Sedangkan menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i, apabila seorang anak yang belum mumayyiz melakukan pencurian maka tidak dipotong tangan. Menurut Imam Malik apabila seorang anak melakukan pencurian maka dipotong tangannya, namun sebagian ulama pengikutnya mengatakan tidak dipotong tangannya. Menurut Imam Hambali apabila seorang anak yang belum mumayyiz melakukan pencurian maka tidak dipotong tangannya.39 . Perspektif Penologi Hukum Dalam prespektif penologi hukum atau pemidanaan pada kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak untuk proses peradilan mengikuti hukum positif yang di terapkan dinegara kita ini, untuk pemidanaannya pastinya diterapkan berdasarkan teori teori yang ada pada ilmu penologi baik menggunakan aliran klasik, modern atau post modern itu tergantung dilihat dari kondisi yang ada termasuk kondisi anak tersebut dan realita kasus dan latar belakang terjadinya. Pemidanaan dan pidana yang diberikan kepada anak nakal atau terdakwa anak ialah pidana penjara, kurungan, denda dan pengawasan. Dan untuk pidana tambahan berupa perampasan barang curian dan biaya ganti rugi. Selain pemidanaan tersebut terdapat juga sanksi berupa tindakan yaitu dengan mengembalikan kepada orangtua, menyerahkan kepada negara, dan menyerahkan kepada departemen sosial. Untuk pemberian pidana atau proses akhir pemidanaan pastinya hakim dalam membuat putusan juga mempertimbangkan segala faktor dalam artian hakim melihat berbagai pertimbangan yang dapat meringankan terdakwa anak. Seperti halnya apabila anak tersebut bersikap sopan dan mengakui terus terang kesalahan yang diperbuat dalam persidangan, mengakui benar benar menyeali perbuatannya dan berjanji tidak megulangi nya lagi, berstatus pelajar. Dapat dikatakan dalam pertimbangan hakim tersebut seringkali anak sebagai pelaku lebih tepatnya dalam putusan hakim pemidanaannya dikembalikan kepada orangtua. Hakim menjatuhkan tindakan terhadap anak sebagai pelaku dengan ketentuan Pasal 24 huruf a Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1997 yaitu mengembaikan kepada orang tua terdakwa agar orangtuanya yang mengaasi anaknya agar tidak melakukan perbuatan yang mengakibatkan pidana.40 37 Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Shahih Fikih Sunnah, ed. alih bahasa Khairul Amru Harahap and Faisal Saleh (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007). 38 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praks, cet 3. (Kencana Prenada Media Group, 2010). 39 Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, Fiqh Empat Mazhab, ed. alih bahasa 'Abdullah Zaki Al Kaf, cet 18. (Bandung: Hasyimi, 2015). 40 Ravinska Audina Zhasadoma and Budi Seyanto, "Tinjauan Terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak" 4, no. 1 (2015): 95-103. 36 DOKTRIN. Vol.1, No.3, Juli 2023
p-ISSN : 2987-4866, Hal 19-39 Kesimpulan Dari hasil penelitian dan analisa pembahasan dalam karya tulis kami dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Dalam perspektif Undang-undang pencurian telah diatur dan dijelaskan dalam BAB XXII Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pencurian dapat digolongkan menjadi 2 yaitu pencurian aktif dan pencurian pasif. Sanksi tindak pidana pencurian telah diatur dalam pasal 362 KUHP. Dalam konteks hukum positif yang berlaku diindonesia, anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) tetap dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya yang melawan hukum tersebut, namun mengingat pelaku yang masih dibawah umur, maka proses penegakan hukumnya dilaksanakan secara khusus guna melindungi anak, terutama perlindungan secara khusus yaitu perlindungan hukum yang terdapat dalam sistem peradilan. Peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang peradilan anak yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahunn 1997 Tentang Peradilan Anak yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan perlindungan secara khusus. Dalam perspektif hukum islam pencurian adalah mengambil harta orang lain dari penyimpanannya yang semesetinya secara sembunyi-sembunyi. Dan yang melakukan adalah orang yang sudah baligh. Dalam islam, seorang anak dikatakan dewasa adalah ketika beruisa 15 tahun. Pada usia tersebut, seharusnya anak telah dikatakan taqlif (bertanggung jawab) epnuh dalam urusan ibadah, mu'amalah, munakahah dan jinayat. Namun ada ukuran usia selambat-lambatnya dikatakan dewasa bagi anak perempuan adalah ketika berusia 17 tahun dan bagi anak laki-laki adalah 18 tahun. Sanksi tindak pidana pencurian bagi anak dibawah umur menurut abu hanifah adalah jika pencuri masih belum mukallaf, maka ia tidak bisa dikenai hukuman had, karena anak kecil yang mencuri dia hanya butuh untuk dididik yang lebih baik lagi. Salah satu syarat dikenakan hukuman had bagi seorang pencuri adalah harus baligh. Bagi anak yang sudah mumayyiz, maka ia ditakzir. Dalam perspektif penologi sama dengan tindak pidana lainnya dalam artian perealisasian pemidanaannya sama degan tindak pidana lainnya dengan berdasarkan yuridis atau peraturan perundangan yang berlaku. Pemidanaan dan pidana yang diberikan kepada anak nakal atau terdakwa anak ialah pidana penjara, kurungan, denda dan pengawasan. Hakim menjatuhkan tindakan terhadap anak sebagai pelaku dengan ketentuan Pasal 24 huruf a Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1997.
TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DALAM TIGA PERSPEKTIF DAFTAR PUSTAKA A. Al Rosyid, Y. Karismawan, H. R. Gumilar, A., and and S. A. Setiawan Chabibun. ""Kajian Kriminologi Atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian" 5, no. 2, pp. 187-208. (2019). A. Djazuli. Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis,. Cet 3. Kencana Prenada Media Group, 2010. A. Rahman I. Doi. Penjelasan Lengkap Hukum_Hukum Allah (Syari'ah). Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002. Abd. Al-Qadir Audah. At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamy, Juz II. Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Arabi, t.t., n.d. Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim. Shahih Fikih Sunnah. Edited by alih bahasa Khairul Amru Harahap and dan Faisal Saleh. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007. Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh. Jakarta: Kencana, 2010. B. Harefa. "Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia." J. Komun. Huk. 1 (2015): 1. Dahlan, Agus Abdurrahim. Al-Qur'an Dan Terjemahannya. Bandung: CV Penerbit Jumanatul, 2006. Faudzil adzim, Mohammad. Posive Parenting, Asyik Jadi Orang Tua Bagi Para Ayah. Yogyakarta: Pro-U Media secara Online, 2005. H. Ahmad Wardi Muslich. Hukum Pidana Islam,. Jakarta: Sinar Grafika, 2005. H. M. Nurul Irfan, Masyrofah. Fiqh Jinayah. Jakarta: Amzah, 2013. H.A.K.Moch. Anwar. Hukum Pidana Bagian Khusus. (KUHP Buku. Bandung: Alumni, 1986. Jafar K. "Restorative Justice Atas Diversi Dalam Penanganan Juvenile Deliquency (Anak Berkonflik Hukum)." Al-'Adl, 8, no (2015): PP. 81-101. Kadar M. Yusuf. Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tema-Tik Ayat-Ayat Hukum. Jakarta: Amzah, 2011. Kusumaningrum S. Penggunaan Diskresi Dalam Proses Peradilan Pidana. Jakarta: UI Press, 2014. M. Quraish Shihab. Wawasan Al-Qur'an. Jakarta: Mizan, 1996. Mahrus Ali. Dasar - Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2011. Makhrus Munajat. Hukum Pidana Islam Di Indonesia. Yogyakarta: Teras, 2009. Moeljatno. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Cet-24. Jakarta: Bumi Aksara, 2005. Moelyatno. KUHP. Cet.XIII. Jakarta: Bina Aksara, 1982. Mukhlis R. Hukum Pelaksanaan Pidana Di Indonesia. Edited by Zulkarnaini. Riau: Taman Karya, 2019. Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani. Hu-Kum Pidana Islam Fiqh Jinayah. ban: Pus-taka Setia, 2013. N. Anggraini, Z. Bidaya, and Z. Muttaqin. "Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Pelajar (Studi Wilayah Hukum Polres Dompu),." Civ. 38 DOKTRIN. Vol.1, No.3, Juli 2023
p-ISSN : 2987-4866, Hal 19-39 Pendidik. Pancasila dan Kewarganegaraan, 5, no (n.d.): 22-29, 2017. Prodjodikoro, Wirjono. Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2010. Sahat Maruli T. Situmeang. "Buku Diktat Mata Kuliah Penologi" (2019): 3. Sari, Cici Metha. "Analisis Putusan Nomor 389/Pid.A/2012/ Pn.Gs Berupa Dikembalikan Kepada Orang Tua Tentang Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak." Jurnal Poenale, Volume 01 (n.d.): hlm. 15-17. Sayyid Sabiq. Fiqih Sunnah, Jilid 4,. Edited by Penerjemah and M. Ali Nursyidi Hunainah M. Thahir Makmun. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013. Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi. Fiqh Empat Mazhab,. Edited by alih bahasa 'Abdullah Zaki Al Kaf. Cet 18. Bandung: Hasyimi, 2015. Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Ringkasan Fikih Lengkap, Jilid 1 Dan 2. Edited by Penerjemah Asmu-ni. Jakarta: Darul Falah, 2005. Syarifuddin, Amir. Garis-Garis Besar Fiqh. Jakarta: Kencana, 2010. Tolib Setiyadi. Pokok - Pokok Hukum Penitensier Indonesia. Bandung: Alfabeta, 2010. Umi Rozah, A.M. Endah Sri, Alan Wahyu Pratama. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak Secara Bersama- Sama." (Studi Putusan No.03/Pidsusanak /2015 /Pn.Pwd), Diponegoro Law Review, Volume 05 (2016): Hlm. 8-9. Wahbah Az-Zuhaili. Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 7. Edited by Dkk Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011. Zainuddin Ali. Hukum Pidana Islam,. Jl, Sawo Raya No.18 Jakarta 13220: Sinar Grafika, 2012. Zhasadoma, Ravinska Audina, and Budi Setiyanto. "Tinjauan Terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak" 4, no. 1 (2015): 95- 103. "Anak 14 Tahun Mencuri Motor, Mungkinkah Dibebaskan? - Klinik Hukumonline." Accessed April 29, 2023.