Genjot PAD, Pemkab HST optimalisasi pungutan pajak bumi dan bangunan Sumber gambar: bumi-dan-bangunan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya adalah dengan optimalisasi pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Wakil Bupati HST H Mansyah Sabri saat hadiri Rakor optimalisasi pemungutan PBB-P2 yang dilaksanakan di Aula Kantor Camat LAU, Selasa (12/10) mengatakan, untuk meningkatkan PAD, pihaknya melakukan berbagai upaya antara lain melalui optimalisasi PBB-P2 yang setiap tahunnya selalu meningkat. Mansyah menyampaikan, sampai saat ini Pemkab HST telah melakukan pengelolaan PBB-P2 secara optimal, mulai dari pendapatan, pendaftaran dan pemungutan. "Kami berharap kepada seluruh Camat dan semua Pembakal agar benar-benar bekerja membantu pemungutan PBB-P2 ini," katanya. Kepala Seksi Pelayanan dari Bank Kalsel, Ratna Istanti mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh PemKab HST melalui kerjasama penerimaan pembayaran PBB di Bank Kalsel. Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan/Randy Ari Pratama 1
"Saat ini kami terus menerimakan pembayaran PBB di seluruh Kabupaten HST. Kami terus berupaya untuk mendukung program ini," katanya. Sebagai pengelola kas daerah, pihaknya terus mendukung program dari Pemkab HST. Untuk kemudahan pembayaran sendiri juga bisa dilakukan melalui mobile banking, ATM, Go-Pay bahkan nantinya bisa dilakukan melalui Tokopedia dan kantor pos. Sumber berita: 1. , Genjot PAD, Pemkab HST optimalisasi pungutan pajak bumi dan bangunan, 13 Oktober 2021. 2. pemungutan-pbb-p2/ , 14 Oktober 2021. Catatan: Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa "Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Menurut Warsito (2001:128) "Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah." Sedangkan menurut Herlina Rahman (2005:38) Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otoda sebagai perwujudan asas desentralisasi. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157, yaitu: 1. Pajak Daerah Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan/Randy Ari Pratama 2
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: a. Pajak Provinsi meliputi: Pajak Kenderaan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Pembagian Pajak Provinsi ke Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 95 dengan persentase yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi dan alokasinya dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat sisi kelemahan yaitu tidak adanya sanksi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi mengenai keterlambatan penyaluran ke Kabupaten/Kota. Hal ini diperlukan agar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki kepastian untuk memprediksi arus kas masuk dan dapat digunakan untuk mendukung program kegiatan yang dianggarkan dalam APBD. Apabila tidak terdapatnya sanksi tentu Pemerintah Provinsi melakukan penyaluran tidak sesuai dengan ketentuan sehingga merugikan daerah secara berkelanjutan. Perubahan regulasi tersebut diperlukan agar Pemerintah memiliki kepastian dalam proses penganggaran dan pelaksanaan; b. Pajak Kabupaten/Kota meliputi: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam (Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi kewenangan dari Pemerintah Provinsi), Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, PBB Perkotaan dan Perdesaan, serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. 11 (sebelas) Objek pajak tersebut dalam pelaksanaan harus diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah dan besaran persentase pengenaan pajak tidak diperkenankan melanggar aturan tentang Pajak Daerah. 2. Retribusi daerah Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Retribusi daerah terdiri atas 3 (tiga) jenis, yaitu : Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan/Randy Ari Pratama 3
a. Retribusi Jasa Umum, yaitu pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan. Retribusi Jasa umum meliputi Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Persampahan/Kebersihan, Retribusi KTP dan Akte Capil, Retribusi Pemakaman/Pengabuan Mayat, Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Penyedotan Kakus, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, Retribusi Pelayanan Pendidikan, serta Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; b. Retribusi Jasa Usaha, yaitu pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi: 1) Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau 2) Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh swasta. Retribusi Jasa Usaha meliputi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan. Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan/pesanggrahan/Villa, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Penyeberangan di Air, serta Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. c. Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian Izin lingkungan. Retribusi Perizinanan Tertentu meliputi Retribusi Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek, Retribusi Izin Usaha Perikanan. 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggungjawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri. Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan/Randy Ari Pratama 4
Dalam hal ini hasil laba perusahaan daerah merupakan salah satu dari pendapatan daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Maka sewajarnya daerah dapat pula mendirikan perusahaan yang khusus dimaksudkan untuk menambah penghasilan daerah di samping tujuan utama untuk mempertinggi produksi, yang ke semua kegiatan usahanya dititikberatkan ke arah pembangunan daerah khususnya, dan pembangunan ekonomi nasional umumnya, serta ketentraman dan kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, dalam batas-batas tertentu pengelolaan perusahaan haruslah bersifat profesional dan harus tetap berpegang pada prinsip ekonomi secara umum, yakni efisiensi. (Penjelasan atas UU No.5 Tahun 1962) Berdasarkan ketentuan di atas maka walaupun perusahaan daerah merupakan salah satu komponen yang diharapkan dapat memberikan kontribusinya bagi pendapatan daerah, tapi sifat utama dan perusahaan daerah bukanlah berorientasi pada profit (keuntungan), akan tetapi justru dalam memberikan jasa dan menyelenggarakan kemanfaatan umum. Atau dengan perkataan lain, perusahaan daerah menjalankan fungsi ganda yang harus tetap terjamin keseimbangannya, yakni fungsi sosial dan fungsi ekonomi. Walaupun demikian, hal ini tidak berarti bahwa perusahaan daerah tidak dapat memberikan kontribusi maksimal bagi ketangguhan keuangan daerah. Pemenuhan fungsi sosial oleh perusahaan daerah dan keharusan untuk mendapat keuntungan yang memungkinkan perusahaan daerah dapat memberikan sumbangan bagi pendapatan daerah, bukanlah dua pilihan dikotomis yang saling bertolak belakang. Artinya bahwa pemenuhan fungsi sosial perusahaan daerah dapat berjalan seiring dengan pemenuhan fungsi ekonominya sebagai badan ekonomi yang bertujuan untuk mendapatkan laba/keuntungan. Hal ini dapat berjalan apabila profesionalisme dalam pengelolaannya dapat diwujudkan. (Josef Kaho Riwu, 2005:188) 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, meliputi: a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; b) Jasa giro; c) Pendapatan bunga; d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan komisi, penjualan lain bentuk potongan, dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah. ataupun sebagai akibat dan Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan/Randy Ari Pratama 5
Sedangkan menurut Feni Rosalia (dalam Bintoro Tjokroamidjojo 1984: 160) sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah antara lain: a) Dari pendapatan melalui pajak yang sepenuhnya diserahkan kepada daerah atau yang bukan menjadi kewenangan pemajakan pemerintah pusat dan masih ada potensinya di daerah; b) Penerimaan dari jasa-jasa pelayanan daerah, misalnya retribusi, tarif perizinan tertentu, dan lain-lain; c) Pendapatan-pendapatan daerah yang diperoleh dari keuntungan-keuntungan perusahaan daerah, yaitu perusahaan yang mendapat modal sebagian atau seluruh dari kekayaan daerah; d) Penerimaan daerah dari perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, dengan ini dimaksudkan sebagai bagian penerimaan pusat dan kemudian diserahkan kepada daerah; e) Pendapatan daerah karena pemberian subsidi secara langsung atau yang penggunaannya ditentukan daerah tersebut; f) Seiring terdapat pemberian bantuan dari pemerintah pusat yang bersifat khusus karena keadaan tertentu. Di Indonesia hal ini disebut ganjaran; g) Penerimaan-penerimaan daerah yang didapat dari pinjaman-pinjaman yang dilakukan pemerintah daerah. Agar tidak terjadi persepsi yang berbeda mengenai Pendapatan Asli Daerah, harus diketahui mana yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah. Semua Penerimaan Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah mekanismenya harus berdasarkan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dan aturan yang ditetapkan tidak dibenarkan melampaui kewenangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (dan revisinya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011). Perlu dijelaskan, khususnya untuk sektor perikanan, Pemerintah Daerah hanya dapat melakukan pungutan untuk PAD pada jenis Retribusi Perizinanan Tertentu yaitu Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Retribusi Jasa Usaha yaitu Retribusi Tempat Pelelangan dan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dengan syarat fasilitasnya sudah disediakan oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan dari Dana Bagi Hasil Perikanan dari Pemerintah Pusat seluruh Kabupaten/Kota hanya memperoleh alokasi bagi rata yang sama. (sumber: Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan/Randy Ari Pratama 6
%20Asli%20Daerah%20-%20PAD; Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan/Randy Ari Pratama 7