The Legal Analyzes The Concept Of The Right To Control The State Of Natural Resources At Sea In The Jurisdiction Of Indonesia Akhmad Zulkifli Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Banjarmasin Riwayat Jurnal Artikel diterima : 21 November 2019 Artikel direvisi : 04 Desember 2019 Artikel disetujui : 12 Desember 2019 Abstract This study analyzes the concept of the right to control the State of natural resources at sea in the jurisdiction of Indonesia. The purpose of this legal research is to find out about the concept of the right to control the state according to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and who has the authority to manage and utilize natural resources at sea in the framework of the state's right to control. To analyze the legal problems mentioned above, then the type of normative legal research is used, namely research on literature materials or relevant secondary data. This research uses the statutory approach and the concept approach. Then this research is analytical descriptive. The legal materials used consist of primary, secondary and tertiary legal materials. The legal materials are collected through literature study. The legal materials that have been collected are processed the stages of examination, marking, reconstruction and systematic. Then analyzed qualitatively. The results of the research show that first, the concept of the state's right to control natural resources at sea in the Indonesian jurisdiction according to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia contains the understanding that the state as the highest people's power organization holds the power to control and authorize these natural resources which intended for the maximum prosperity of the people in accordance with the provisions of Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution. Second, both the central government based on the authority of attribution and the regional (provincial) government based on the authority of the delegation has the authority to manage and utilize natural resources at sea in the jurisdiction Indonesia is in accordance with the applicable laws and regulations. Keywords : The Right To Control The State, Natural Resources, Sea through 1
Analisis Yuridis Tentang Konsep Hak Menguasai Negara Sumber Daya Alam Di Laut Dalam Wilayah Hukum Indonesia Abstrak Penelitian ini menganalisis tentang konsep hak menguasai Negara sumber daya alam di laut dalam wilayah hukum Indonesia. Tujuan penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui tentang konsep hak menguasai negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan siapakah yang berwenang mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di laut dalam kerangka hak menguasai negara. Untuk menganalisis permasalahan hukum tersebut di atas, maka dipergunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap bahan pustaka atau data sekunder yang relevan. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Kemudian penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi pustaka. Bahan- bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan pengolahan melalui tahapan-tahapan pemeriksaan, penandaan, rekonstruksi dan sistematis. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertama, konsep hak menguasai negara atas sumber daya alam di laut dalam wilayah hukum Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung pengertian bahwa negara selaku organisasi kekuasaan tertinggi memegang kekuasaan untuk meguasai dan menguasakan sumber daya alam tersebut yang ditujukan guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Kedua, baik pemerintah pusat berdasarkan wewenang atribusi maupun pemerintah daerah (provinsi) berdasarkan wewenang delegasi mempunyai kewenangan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di laut dalam wilayah hukum Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kata Kunci : Hak Menguasai Negara, Sumber Daya Alam, Laut rakyat 2
I. Pendahuluan Salah satu syarat berdirinya negara yang harus dipenuhi adalah adanya wilayah. Wilayah merupakan salah satu unsur utama dalam suatu negara, di samping rakyat dan pemerintah. Yang dimaksud dengan wilayah dimana kekuasaan negara itu berlaku (Ni'matul Huda, 2016: 29). Setiap negara harus memiliki wilayah atau teritorial yang tampak nyata dengan batas-batas yang dapat dikenali baik dalam arti faktual maupun yuridis. Dalam arti faktual yaitu kenyataan bahwa negara yang bersangkutan menguasai dan menjalankan kekuasaan atas wilayah tersebut. Tetapi, sesuatu yangb faktual belum benar secara yuridis. Misalnya wilayah yang diduduki secara paksa atau wilayah yang disengkatakan. Dapat pula terjadi sebaliknya, wilayah hanya dalam arti yuridis, karena negara yang bersangkutan tidak secara nyata menguasai dan menjalankan kekuasaan atas wilayah tersebut, misalnya suatu negara yang diakui. Wilayah suatu negara meliputi udara, darat, dan lautan. Namun masalah wilayah laut tidak dimiliki oleh setiap negara, akan tetapi hanya negara-negara tertentu yang mempunyai wilayah laut, yaitu negara dimana wilayah daratnya berbatas dengan laut. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara menyatakan bahwa: Wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pendalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahhnya, serta ruangg udara diatasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. 3
Ketentuan yang sama dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 bahwa "Wilayah Negara meliputi wilayah darat, wilayah perairan, dasar laut, dan tanah diatasnya termasuk seluruh sumber kekayaan yang terhadap didalamnya". Keberadaan wilayah laut selain berrfungsi sebagai penghubung wilayah satu dan lainnya dalam memperlancar hubungan transportasi, juga terkandung didalamnya sumber sumber daya alam yang sangat menopang hidup dan kehidupan rakyat banyak. Sumber daya alam merupakan salah satu modal dasar pembangunan nasional. Sumber daya alam adalah unsur-unsur lingkungan alam baik fisik maupun hayati yang menurut penilaian diperlukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya dan meningkatkan kesejahteraannya (Sampe Paembonan, 1988: 7). Menurut Mawardi dan Nur Hidayat (2009: 79) Sumber daya alam pada dasarnya dapat dibagi atas sumber daya manusia dan sumber daya fisik. Sumber daya fisik dibedakan atas: 1. Sumber alam hayati terdiri terdiri flora dan fauna 2. Sumber alam non hayati meliputi tanah, air, udara dan mineral, minyak bumi, batu bara dan sebagainya. 3. Sumber daya strategis ( semua mineral asensial untuk usaha hankam. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui ( Renewable) dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (non renewable). sumber daya alam yang dapt diperbaharui adalah apabila dimanfaatkan secara baik dan hemat, maka tidak akan habis dan digunakan sepanjang masa. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah apabila dimanfaatkan tidak secara hemat maka akan habis. Sumber daya alam di laut harus dijamin kelestariannya antara lain dengan tetap mempertahankan lingkungan laut pada kondisi yang menghubungkan 4
bagi hakikat laut. Tumbuhnya kesadaran yang diciptakan dalam mengkoordinasikan laut ataupun dalam memenuhi kebutuhan dari laut merupakan langkah terwujudnya pelestarian, sekalipun sumber kekayaan yang terkandung didalamnya (laut) tak terbatas. Sehubungan dengan hal itu, pemanfaatan sumber daya alam, terutama yang terkandung di wilayah laut harus sehemat dan seefisien mungkin agar generasi yang akan datang dapat ikut menikmatinya. Kedua sumber daya alam tersebut merupaka tulang punggung pembangunan suatu negara, sehingga pengelolaan harus tepat, agar daat meningkatkan pembayaran suatu negara, taraf hidup dan kemakmuran bangsa. Pengelolaan sumber daya alam meruapak usaha manusia dalam pengolah ekosistem sumber daya alam agar manusia memperoleh manfaat yang maksimal dengan mengusahakan kontinuitas produksinya (Ishemet Soeria Negara, 1997). Oleh karena itu pengelolaan sumber daya alam harus dan tetap memperhitungkan fungsi dan perananya agar bermanfaat secara kontinu bagi kesinambungan kehidupan manusia. Dalam rangka pengelolaan sumber daya alam maka harus mengacu pada konstitusi negara, yaitu Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 33 Undang-undang Dasar tersebut menyatakan bahwa "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Kata "dikuasai oleh negara" dalam pasal 33 ayat (3) di atas merupakan dasar bagi konsep Hak Penguasaan Negara (HPN) atau Hak Menguasai negara. Subjek Hak Menguasai dari negara adalah Negara Republik Indonesia sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat indonesia (Bambang Eko Supriyadi, 2014: 49). Hak menguasai dari Negara tersebut meliputi semua kekayaan alam dalam Wilayah Republik Indonesia. Hak menguasai negara atas sumber daya alam bukan berarti dimiliki oleh negara, melainkan memberikan wewenang kepada negara untuk: a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa. 5
b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubngan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa. c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan mengenai bumi, air dan ruang angkasa. Berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 bahwa negara diberi kewenagan untuk mengatur, menyelenggarakan dan menentukan hubungan hukum dan perbuatan hukum antara suubjek hukum dengan sumber daya alam dengan tujuan mewujudkan kemakmuran rakyat. Hak menguasai negara sebagai konsep hingga saat ini belum memunyai pengertian dan makna yang jelas dan tegas yang dapat diterima oleh semua pihak dalam hubungannya dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam nasional, sehingga mengundang banyak penafsiran yang berimplikasi keada implementasinya. Perbedaan implementasi ini baik dalam peraturan undang-undang mauun pelaksanaannya oleh kementrian instansi pemerintah terkait akibatnya ein terjadi benturan atau konflik kepentingan dan kewenangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam nasional. Terjadinya konflik kewenangan berkenaan dengan masalah pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di laut dapat dilihat pada kasus teluk Jakarta atau yang dikenal dengan istilah Reklamasi Teluk Jakarta. Kasus ini berawal ketika mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) melakukan kebijakan reklamasi teluk jakarta, kebijakan ini menimbulkan polemik dikalangan masyarakat, dan kemudian oleh pemerintah pusat ditunda pelaksanaannya dengan tujuan untuk dilakukan kajian dari berbagai aspek seperti lingkungan hidup, mata pencaharian nelayan dan lain-lain. Setelah melakukan pengkajian, 6
pemerintah pusat melalui menteri koordinator maritim dan menteri lingkungan hidup akhirnya menyetujui kebijakan tersebut. Namun dengan terjadinya penggantian Gubernur DKI Jakarta yang sekarang dipimpin oleh Anies Beswedan, kebijakan reklamasi teluk jakarta tersebut dibatalkan dengan alasan bahwa kebijakan tersebut merusak lingkungan hidup dan mematikan usaha para nelayan. Contoh kasus teluk Jakarta tersebut di atas menggambarkan adanya ketidakjelasan konsep hak menguasai negara terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah laut. Masalah ini berkaitan dengan pihak yang berwenang mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di wilayah laut. Dalam hal ini, apakah pemerintah pusat ataukah pemerintah daerah yang berwenang mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di wilayah laut berdasarkan konsep hak menguasai negara. II. Metode Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap bahan pustaka atau data sekunder yang relevan. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. (Citranu, 2019) Kemudian penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi pustaka. Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan pengolahan melalui tahapan-tahapan pemeriksaan, penandaan, rekonstruksi dan sistematis. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif. 7
III. Pembahasan 1. Konsep Hak Menguasai Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila sebagai dasar filsafat Negara Indonesia mengandung konsekuensi setiap aspek penyelenggaraan Negara dan semua sikap dan tingkah laku bangsa Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Untuk menjaga konsistensi dalam mengaktualisasikan nilai Pancasila ke dalam praktik hidup berbangsa dan bernegara, maka perlu Pancasila formal yang abstrak-umum universal itu ditransformasikan menjadi rumusan Pancasila yang umum kolektif, dan bahkan menjadi Pancasila yang khusus individual (Suwarno, 1993: 108). Artinya, Pancasila menjadi sifat- sifat dari subjek kelompok dan individual, sehingga menjiwai semua tingkah laku dalam lingkungan praksisnya dalam bidang kenegaraan, politik, dan pribadi. Selain sebagai falsafah berbangsa dan bernegara, Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum, harus dijadikan acuan bagi setiap langkah kebijakan. Pada umumnya negara yang menganut paham kesejahteraan modern (modern welface) juga merupakan negara hukum modern atau negara hukum dalam arti materiil atau paham negara hukum kesejahteraan (verzorgingsstaat). Teori negara hukum kesejahteraan merupakan perpaduan antara konsep negara hukum dan negara kesejahteraan. Menurut Burkens, negara hukum (rechtstaat) ialah "negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuk dilakukan di bawah kekuasaan hukum" (H. Abrar Saleng, 2004: 9). Sedangkan konsep negara kesejahteraan menurut Bagir Manan ialah "negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban, masyarakat tetapi pemikul utama tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan sebesae-besarnya kemakmuran rakyat" (Bagir Maman, 1996: 16) 8
terhadap gagalnya konsep negara hukum klasik dan negara hukum sosialis. Kedua konsep dan tipe negara hukum tersebut, memiliki dasar dan bentuk penguasaan negara atas sumber daya alam yang berbeda. Penguasaan atas sumber daya alam suatu negara hukum liberal klasik berasaskan laissez-faire dimana peranan negara sangat dibatasi. Negara tidak boleh mencampuri urusan dan kegiatan ekonomi masyarakat. Pada negara hukum ini yang diutamakan ialah terjaminnya hak-hak asasi berupa kemerdekaan di bidang politik dan sosial ekonomi. Diakuinya dan adanya jaminan kebebasan individu, kemerdekaan mendapat hak milik. Sedangkan pada negara hukum sosialis, terdapat kelas-kelas dalam masyarakat, yaitu kelas yang memiliki kemampuan menguasai sumber daya alam (the haves) dan kelas yang tidak memiliki kemampuan menguasai sumber daya alam (the haves not) menurut Karl Mary dan Frederlch Engels dinamakan golongan borjuis dan ploletair. (Sri Saermanti, 1992: 17) Ketika itu, terciptalah suatu kondisi dalam masyarakat, dimana kekayaan menentukan kekuasaan atau kekuasaan ditentukan oleh kemampuan menguasai sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. Negara hukum kesejahteraan lahir sebagai reaksi Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen disebutkan pada Pasal 1 ayat (2) bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu dalam suatu Negara dalam menerapkan teori trias politica harus menempatkan Welfare State sebagai landasan operasional pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara (Budiardjo, 1981). Indonesia sebagai negara hukum, termasuk kategori negara hukum modern, konsepsi negara hukum modern secara konstitusional dapat dirujuk pada rumusan tujuan negara, yaitu meliputi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdasrkan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial seperti yang disebutkan sebagai berikut: Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat. Normatifikasi tujuan negara tersebut, khususnya mewujudkan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial antara lain termuat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa "bumi 9
dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran negara." Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar tersebut merupakan dasar konstitusional hak penguasaan negara atau hak menguasai negara atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kedua aspek kaidah ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain, keduanya merupakan satu kesatuan sistematik. Hak mengusasi negara merupakan instrumen, sebesar-besarnya dipergunakan kemakmuran rakyat merupakan tujuan (Bagir Maman, 1999: 2). sedangkan untuk Kata "dikuasai oleh negara" dalam Pasal 33 ayat (3) Undang- Undang Dasar tersebut tidak ditafsirkan secara khusus dalam penjelasan Pasalnya, sehingga menimbulkan berbagai penafsiran. Secara etimologis dikuasai oleh negara (kalimat pasif) mempunyai padanan arti negara mengusai atau penguasaan negara (kalimat aktif). Pengertian kata menguasai atau pengusaan negara ialah berkuasa atas (sesuatu), (sesuatu), sedangkan pengertian kata memegang kekuasaan atas cara, perbuatan menguasai atau "penguasaan" berarti proses, menusahakan" (Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1945: 553). Beberapa rumusan pengertian, makna dan subtansinya dikuasai oleh negara sebagai dasar dan hak mengusai negara ialah : 1. Muhammad Hatta merumuskan pengertian dikuasasi oleh negara tidak berarti negara sendiri yang menjadi penguasa, usahawan, atau ondernemer. Lebih tepat dikatakan bahwa kekausaan negara terdapat pada pembuat peraturan guna kelancaran jalan ekonomi, peraturan yang melarang pula penghisapan orang yang lemah oleh orang yang bermodal (1997: 28). 2. Muhammad Yamin merumuskan pengertian dikuasai oleh negera termasuk mengatur dan/atau menyelenggarakan terutama untuk memperbaiki dan mempertinggi produksi dengan mengutamakan koperasi (1954: 42). 3. Bagir Manan merumuskan cakupan dikuasai oleh negara atau hak penguasaan negara sebagai berikut : a. Penguasaannya semacam pemilikan oleh negara. Artinya negara melalui pemerintah adalah satu-satunya pewenang wenangan untuk menentukan hak, kewenangan atasnya. Termasuk bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya; 10
b. Mangatur dan mengawasi penggunaan dan pemanfaatan; c. Penyertaan modal dan dalam bentuk perusahaan negara untuk usaha-usaha tertentu. Berdasarkan beberapa rumusan pengertian tersebut di atas bahwa hak mengusai negara ialah negara melalui pemerintah memiliki kewenangan untuk menentukan penggunaan, pemanfaatan dan hak atas sumber daya alam dalam rangka mengatur (regelen), mengurus, mengelola, (berturen, beheren), dan mengawasi (toezichthouden) pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Hak adalah kepantingan yang dilindungi oleh hukum, sedangkan pengertian tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dapat dipenuhi, dengan demikian apa yang dinamakan hak itu sah apabila dilindungi oleh sistem hukum (Shidarta, 2006: 26). Sedangkan pengertian hak menurut Apeldoor yaitu "suatu kekuasaan (macht) yang teratur oleh hukum yang berdasarkan kesosilaan. Tetapi kekuasaan semata-mata bukanlah hak. Hanya kekuasaan yang dibenarkan oleh hukum saja yang dijadikan dasar bagi adanya hak untu mengatur oleh negara (Van Apeldoorn, 1980: 22). Keterkaitan hak penguasaan negara dengan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat menurut Bagir Manan akan menunjukan kwajiban negara: a. Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapat (kekayaan alam) harus secara nyata mengikatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. b. Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang didalam atau diatas bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat. c. Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam. Berdasarkan pokok-pokok pemanfaatan tersebut di atas menunjukan bahwa pengertian, makna dan substansi istilah dikuasai oleh 11
negara atau hak menguasai negara yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berimplikasi kepada : 1. Negara menguasai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. 2. Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hak menguasai negara merupakan konsep yang didasarkan pada organisasi kekuasaan dari sebuah rakyat. Hak menguasai negara selain berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi. Pengelolaan atau pengusahaan sumber daya alam, juga berisi kewajiban untuk mempergunakannya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tujuan hak menguasai negara adalah untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat negara hukum yang merdeka , berdaulat, adil dan makmur. Dalam kerangka hak menguasai negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945 bahwa negara (pemerintah) merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, atau sebagai subjek hukum dari hak menguasai negara atas sumber daya alam yang terdapat di dalam wilayah hukum Indonesia dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat. Penguasaan negara atas sumber daya alam bukan dalam artian dimiliki, melainkan memiliki kewenangan untuk mengatur, menjamin dan melindungi sumber daya alam dari penyalahgunaan dalam pengelolaan dan pemanfaatannya oleh kelompok atau golongan tertentu atau dengan kata lain adalah untuk mencegah penguasaan sumber daya alam oleh kelompok atau golongan tertentu sehingga merugikan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Selain itu sumber daya alam 12
merupakan bagian dari hak asasi manusia, terutama hak ekonomi dan hak sosial, sehingga diperlukan peran negara dalam rangka melindungi, menghornati, dan memenuhinya. Untuk itu negara dapat turut campur di dalam melakukan pengaturan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam melalui pengaturan perundang-undangan. 2. Kewenangan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Di Laut Dalam Rangka Hak Menguasai Negera Hak menguasai bersumber dari kekuasaan yang melekat pada negara sebagaimana yang tercermin di dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam penjelasan pasalnya dinyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu harus dikuasai oleh negara dengan tujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, penyataan tersebut menjelaskan bahwa secara konstitusional negara memiliki legitimasi yang kuat untuk dapat menguasai sumber daya alam, namun pengusaan itu harus dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia. Indonesia terkenal sebagai sebuah negara yang sangat kaya dalam hal sumber daya alamnya, dan sumber daya alam tersebut dapat digunakan untuk perkembangan Indonesia menuju negara yang makmur dan sejahtera, karena hal tersebut merupakan salah satu modal bagi pembangunan nasional. Sumber daya alam mutlak diperlukan bagi hidup dan kehidupan manusia, apalagi yang menyangkut sumber daya alam yang vital, seperti minyak, gas, dan lain-lain. Oleh karena negara harus 13
hadir dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, karena sumber daya alam tersebut tidak boleh digunakan secara sembarangan. Hak menguasai negara merupakan penguasaan pelaksanaan kewenangan bangsa yang mengandung unsur publik. Melalui hak menguasai negara, negara akan dapat mengendalikan atau mengarahkan fungsi sumber daya alam sesuai dengan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas melarang adanya penguasaan sumber daya alam oleh sekelompok orang saja. Hak menguasai negara adalah hak yang pada tigkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi seluruh rakyat. Dengan kekuasaan tertinggi tersebut, negara mempunyai wewenang untuk : 1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, penyediaan, dan pemeliharaannya; 2. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas bumi, air, dan ruang angkasa; 3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air, dan ruang angkasa (Boedi Harsono, 1970: 28). Hak menguasai negara adalah suatu kewenangan atau wewenang formal yang ada pada negara dan memberikan hak kepada negara untuk bertindak baik secara aktif maupun pasif dalam bidang pemerintahan negara, dengan kata lain kewenangan negara tidak hanya berkaitan dengan wewenang pemerintahan semata, akan tetapi meliputi semua wewenang dalam rangka melaksanakan tugasnya (Aminudin Ilmar. 2012: 24), termasuk dalam hak wewenang untuk mangatur, mengurus, atau mengelola dan menguasai penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Tanpa adanya penguasaan negara terhadap sumber daya alam, maka tidak mungkin tujuan negara yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat diwujudkan, namun demikian penguasaan oleh negara itu tidak lebih dari semacam "penguasaan" kepada negara yang disertai dengan persyaratan tertentu, sehingga tidak boleh dipergunakan secara sewenang-wenang 14
yang dapat berakibat pelanggaran hukum kepada masyarakat (Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, 2008: 24-25). Pada hakekatnya negara akan menentukan dimana, dimasa apa, perusahaan apa yang akan diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau oleh pemerintah daerah yang akan diserangkan pada suatu badan hukum privat atau pada seseorang, itu semua bergantung pada kepantingan negara atau kepentingan rakyat seluruhnya (Muhammad Bakri, 2007: 35). Implementasi hak menguasai negara dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berada dilaut Indonesia sering menimbulkan persoalan berkenaan dengan masalah kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, seperti halnya kasus teluk Jakarta yang hingga sekarang ini belum terdapat kejelasannya. Dalam hal ini, apakah pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di laut terjadi menjadi kewenangan pemerintah pusat ataukah kewenangan pemerintah daerah ? Pemerintahan memiliki dua arti, yakni dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas yang disebut regering atau goverment, yakni pelaksanaan tugas seluruh badan-badan, lembaga- lembaga, dan petugas-petugas yang diserahi wewenang mencapai tujuan negara (Sadjijono, 2008: 41). Arti pemerintahan di sini meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit (bestuurvoering), yakni mencakup organisasi fungsi-fungsi yang menjalankan tugas pemerintahan. Titik berat pemerintahan dalam arti sempit ini hanya berkaitan dengan kekuasaan yang menjalankan fungsi eksekutif saja. Secara umum fungsi pemerintahan meliputi fungsi-fungsi pengaturan, pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Untuk melaksanakan fungsi pemerintahan tersebut, pemerintah diberikan suatu wewenang. wewenang merupakan bagian yang sangat penting dan bagian awal dari hukum administrasi, karena pemerintahan (administrasi) baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang 15
diperolehnya, artinya keabsahan tindak pemerintahan atas dasar wewenang yang diatur dalam perundang-undangan (legalitief beginselen). Menurut S.F Marbun bahwa "wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum publik atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang- undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum (S.F Marbun, 1997: 154). Secara teori terdapat tiga cara untuk mendapat wewenang pemerintah yakni : a. Wewenang atribusi (atributie bevoegdheid) wewenang memerintah yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, artinya wewenang pemerintah tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, wewenang ini kemudian disebut sebagai asas legalitas. b. Wewenang delegasi (delegatie bevoegdheid) adalah wewenang yang diperoleh atas dasar pelimpahan wewenang dari badan/organ pemerintah yang lain. Sifat wewenang delegasi adalah pelimpahan yang bersumber dari wewenang atribusi. Akibat hukum ketika wewenang dijalankan menjadi tanggung jawab penerima delegasi. c. Wewenang mandat (mandaat bevoegdheid) adalaah pelimpahan wewenang yang pada umumnya dalam hubungan rutin antara bawahan dengan atasan, kecuali dilarang secara tegas oleh peraturan perundang-undangan. Dalam wewenag ini tanggung jawab tetap berada pada pemberi mandat, penerima mandat tidak dibebani tanggung jawab. Berdasarkan tiga cara memperoleh kewenangan itu, maka hal ini tergambar pada konsep hak menguasai negara atas sumber daya alam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak menguasai negara atas sumber daya alam mengandung wewenang atribusi, karena bersumber dari peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah konstitusi negara republik Indonesia (UUD 1945). Jadi, negara (pemerintah) diberi suatu wewenang atribusi oleh konstitusi negara untuk mengatur, 16
mengelola, dan memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat dilaut dalam wilayah hukum Indonesia. Dengan kata lain, pemerintah pusat memiliki kewenangan atribusi untuk mengatur, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya alam di laut dalam wilayah hukum Indonesia dalam kerangka hak menguasai negara. Wewenang atribusi dari negara (pemerintah) atas penguasaan sumber daya alam, terutama di laut dalam implemantasinya dapat didelegasikan melalui pemberian wewenang delegasi kepada organ/badan pemerintahan lainnya, seperti pemerintah daerah sebagai perwujudan dari asas otonomi daerah. Manurut Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa pemerintahan dibagi atas pemerintahan daerah yang meliputi pemerintahan provinsi dan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota. Masing-masing pemerintahan memiliki kewenangan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan kerangka ketentuan hukum dasar ini, maka pemerintah daerah, terutama pemerintah daerah provinsi mempunyai kewenangan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang berada di laut dalam wilayah hukum Indonesia. Seperti halnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di bidang pertambangan batubara, maka pemerintah daerah provinsi diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk memberikan perizinan kepada kepada para investor yang akan melakukan kegiatan usaha tambang batubara di dalam wilayah pemerintahan daerah provinsi yang bersangkutan. Kewenangan daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di laut bersumber dari kewenangan deligasi yang diberikan oleh pemerintah pusat. Sedangkan wewenang delegasi ini bersumber dari wewenang atribusi yang diberikan kepada pemerintah oleh konstitusi negara. Dengan demikian, dalam kerangka hak menguasai negara atas sumber daya alam di laut Indonesia, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (provinsi) mempunyai kewenangan untuk 17
mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya. IV. Kesimpulan Konsep hak menguasai negara atas sumber daya ala di laut dalam wilayah hukum Indonesia mengandung pengertian bahwa negara selaku organisasi kekuasaan rakyat tertinggi memegang kekuasaan untuk meguasai dan menguasakan sumber daya alam tersebut yang ditujukan guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hak menguasai negara atas sumber daya alam tersebut dilakukan dalam bentuk pengaturan dan kebijakan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di laut, agar dalam pelaksanaannya tidak disalahgunakan oleh kelompok- kelompok masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Dalam kerangka hak menguasai negara atas sumber daya alam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, baik pemerintah pusat berdasarkan wewenang atribusi maupun pemerintah daerah (provinsi) berdasarkan wewenang delegasi mempunyai kewenangan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di laut dalam wilayah hukum Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 18
Daftar Pustaka Apeldoorn, Van. 1980. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Pradya Paramita Bakri, Muhammad. 2007. Hak Menguasai Tanah Oleh Negara Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria. Yogyakarta Citranu. (2019). Aspek Pidana Kebebasan Menyatakan Pendapat Di Muka Umum. Widya Katambung, 10(1). Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1945. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka Harsono, Boedi. 1970. Undang-Undang Pokok Agraria. Djakarta : Djambatan Hatta, Muhammad. 1977. Penjabaran Pasal 33 UUD 1945. Jakarta : Mutiara Huda, Ni'matul. 2016. Ilmu Negara. Jakarta: Raja Grafindo persada Ilmar, Aminudin. 2012. Hukum Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN. Jakarta : Kencana Pranada Media Group Manan, Bagir. 1999. Beberapa Catatan Rancangan Undang-Undang Tentang Minyak dan Gas Bumi . Bandung : F H UNPAD 1996. Politik Perundang-Undangan Dalam Rangka Mengantisipasi liberalisasi perekonomian. Bandar Lampung : F H UNILA Marbun, S.F. 1997. Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia. Yogyakarta : Liberty Mawardi dan Nur Hidayat. 2009. Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu sosial Dasar dan Ilmu Budaya Dasar. Bandung: Pustaka Setia Negara, Ishemet Soeria. 1997 Pengelolaan sumber daya alam. Bagian I. Sekolah Pasca Sarjana. Institut Pertanian Bogor. Paembonan, Sampe. I988. Sari kuliah Pengelolaan Sumber Daya Alam.ujung pandang: Fakultas Hukum universitas Hasanuddin Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik. 2008. Hukum Tata Ruang , Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah. Bandung : Nuansa Sadjijono. 2008. Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi. Yogyakarta : Laksbang Presindo Shidarta. 2006. Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konstek Keindonesian. Bandung : Utomo Saermanti, Sri. 1992. Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia. Bandung: Alumni Saleng, H. Abrar. 2004. Hukum Pertambangan. Yogyakarta: UII Press Supriyadi, Bambang Eko. 2014. Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara. Jakarta: Raja Grafinda Persada Subagyo, P. Joko. 2013. Hukum Laut Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta Yamin, Muhammad. 1954. Proklamasi dan Konstitusi. Jakarta : Djambatan 19