Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pencurian Berulang Rizki Handayani Harahap Fatahuddin Aziz Siregar Ikhwanuddin Harahap Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum ABSTRACT Along with the development of times, crime also develops, one of which is the crime of theft. Repeated theft crimes in Class IIB Lapas Padangsidimpuan, the returns of convicts who repeat the crime after being released from their criminal sentence or prisoners who return to be resident of the correctional facility. The occurrence of the repeated theft crime phenomenon result in a person being subject to sanctions for their actions. The existence of repeated theft crimes creates no deterrent in commiting crimes and repeats the crime. The occurrence of the repeated theft crime phenomenon, of course there are factors that cause the occurrence of repeated theft crimes in Class IIB Prison in Padangsidimpuan City. The problem in this research is what are the factors causing the occurrence of recurrent theft crimes in Padangsidimpuan Class IIB Prison and how the jinayah fiqh review on recurring theft. The purpose of this study is to find out what are the factors that cause the occurrence of repeated theft crimes in Padangsidimpuan Class IIB Prison and to find out how the jinayah fiqh review on recurring theft. This type of research is field research using a sociological juridical approach. The approach of this research is by means of interviews and documentation related to the factors of the occurrence of repeated theft crimes. As for what the researchers examined were officers and convicts of repeated theft at the Class IIB Prison in Padangsidimpuan City. The result of this study are the factors that cause the occurrence of repeated thefts in the Class IIB Prison in Padangsidimpuan City are economic factors, individual factors, factors of lack of religious knowledge. In the jinayah fiqh review of repeated theft crimes, this is in accordance whith hadis narrated by Abu Hurairah, namely the first theft is punishable by cutting off his right hand, second theft of cutting his left leg, third theft of cutting off his left hand, and theft of four cutting off his right leg. Then the Hanabilah and Hanafiyah scholars argued that the first theft was punished by cutting off the right hand, the second theft by cutting off the left leg, the third and fourth theft being punished by ta'zir. Penalties in the criminal code are similar to jinnayah fiqh, which is equally burdensome in penalties for repeat theft perpetratos. Kata Kunci :Faktor, Kejahatan, Pencurian.
A. Pendahuluan Penegakan hukum adalah suatu rangkaian langkah yang dilakukan aparat penegak hokum dalam melakukan penindakan hokum terdhadap tiap pelanggaran yang terjadi.1 Jadi, setiap orang yang melakukan kejahatan pencurian haruslah dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Karena apabila seseorang tersebut tidak dikenai hukuman, maka ia akan dengan mudah mengulangi lagi perbuatannya. Hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan pencurian merupakan bagian dari rasa tanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Ada juga pelaku kejahatan yang tidak jera dalam melakukan kejahatan dan mengulangi kejahatan tersebut setelah pelaku bebas dari masa hukuman pidananya. Pelaku kejahatan berulang merupakan narapidana yang lebih dari dua kali menjadi penghuni lembaga Integrasi Politik Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemberitaan Palsu (Hoax)Di Indonesia, Fitrah Jurnal Kajian Ilmu- Ilmu Keislaman,Vol. 4, No 2, 2018, hal. 230. 1Khoiruddin Manahan Siregar, pemasyarakatan atau narapidana yang melakukan kejahatannya kembali, sehingga terkena hukuman pidana kembali di lembaga pemasyarakatan. Ancaman hukuman ditambah dengan sepertiganya, jika dipenuhi syarat-syarat sebagaimana dalam ketentuan peraturan undang- undang.2 Maqasid Syariah yakni (1) hifzh al-din (pemeliharaan agama); (2) hifzh al-nafs (pemeliharaan jiwa), (3) hifzh al-'aql (pemeliharaan akal), (4) hifzh al-nasl (memelihara keturunan), (5) hifzhal-mal (memelihara harta). Islam mewajibkan umat manusia untuk berusaha secara halal memperoleh rezeki dan pemeliharaan harta dari suatu ancaman dengan melakukan berbagai cara seperti larangan pencurian dan mengganti rugi atas siapa yang merusak harta orang lain. Dengan demikian larangan melakukan tindakan kejahatan terhadap harta seperti pencurian adalah salah satu upaya melindungi 2R. Soesilo, Kitab Undang -undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politea, 1996), hal. 318.
harta dikalangan umat.3 Dalam hukum pidana Islam pengulangan kejahatan dikenal dengan sebutan pengulangan jarimah (al- 'aud). Islam memberikan hukuman kepada orang yang melakukan perbuatan mencuri, yaitu dengan hukuman potong tangan atas pencurinya. Karena tangan merupakan organ bagian atas yang digunakan oleh pencurinya untuk mengambil harta atau barang milik orang lain yang bukan haknya. Pengulangan yang terjadi mungkin ada penyebab atas alasan-alasan tertentu. Penyebab suatu perbuatan ialah adanya interaksi antar faktor yang ada dalam diri seseorang dengan faktor yang ada di luar dirinya. Seiring dengan perkembangan zaman maka kejahatan juga terus ikut berkembang dan banyak faktor- faktor yang muncul sebagai penyebab dari kejahatan tersebut. Tulisan ini akan membahas tentang bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan Jahar, dkk, Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis Kajian Perundang- Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional, (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 165-166 3Asep Saepuddin pencurian berulang di Lapas Kelas IIB Kota Padangsidimpuan dan bagaimana tinjauan fiqih jinayah terhadap kejahatan pencurian berulang. B. Metode Penelitian yang telah dilakukan dalam menyusun jurnal ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya. Data penelitian berupa data primer dan data sekunder.Data tersebut diperoleh di Lapas Kelas IIB Kota Padangsidimpuan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. C. Pembahasan dan Hasil Penelitian Dari sudut pandang hukum, batasan kejahatan adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang dalam perundang- undangan pidana, maka perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang
bukan kejahatan. Dari sudut pandang masyarakat, batasan kejahatan adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat.4 Mala in se adalah suatu perbuatan yang tanpa dirumuskan sebagai kejahatan sudah merupakan kejahatan. Sedangkan mala prohibita adalah suatu perbuatan manusia yang diklasifikasikan sebagai kejahatan apabila telah dirumuskan sebagai kejahatan dalam perundang-undangan.5 Pencurian berasal dari kata curi (mencuri) yang artinya mengambil sesuatu yang bukan haknya (hak orang lain) tanpa diketahui pemiliknya, masuk rumah tanpa izin dan membawa kabur barang-barang. Pencurian (sariqah) adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi- sembunyi dari tempat penyimpanannya.6 Mencuri 4A.S. Alam dan Amir Ilyas, Kriminologi Suatu Pengantar, ( Jakarta: Kencana, 2018), hal. 30-31 5Adi Syahputra Sirait, Pemidanaan Terhadap Gelandangan (Analisis Pasal 505 KUHP Dan MaqasyidSyariah), Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu- Ilmu Sosial Dan Keislaman, Vol. 4, No 2, 2018, hal.334. 6M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Amzah, 2016), hal. 79 merupakan salah satu dosa besar yang diharamkan oleh Allah dan pelakunya diancam dengan had potong tangan.7 Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 38 yang berarti: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".8 Untuk dapat mengaitkan ayat-ayat tentang hukum dengan ayat lain sehingga terpenuhi syarat balaghah (kesempurnaan uraian), maka digunakanlah ilmu Munâsabât al- Qur'an.9 Perbuatan yang dapat disebut tindak pidana pencurian menurut fuqaha, bahwa pengambilan harta harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu: 1) Perbuatannya termasuk dalam definisi pencurian 7Asadulloh Al-Faruk, Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 32-33 8Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), hal. 151 9Sawaluddin Siregar, Munasabat Al-Qur'an Perspektif Burhanuddin Al-Biqai, Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol.4, No 1, 2018, hal. 87.
2) Pengambilan secara diam- diam10 3) Barang yang diambil berupa harta 4) Barang tersebut harus barang yang bergerak 5) Barang tersebut tersimpan di tempat simpanannya 6) Barang tersebut mencapai nisab pencurian 7) Harta tersebut milik orang lain 8) Adanya niat melawan hukum Dalam istilah hukum positif pengertian pengulangan tindak pidana (residivis) adalah dikerjakannya suatu tindak pidana oleh seseorang sesudah ia melakukan tindak pidana yang telah mendapat keputusan akhir. Menurut R. Soesilo, residivis adalah mengulangi kejahatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama macamnya.11 Sahnya suatu perbuatan sehingga menjadi perbuatan pidana jika ada undang- Jahar, dkk, Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis Kajian Perundang- Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional, hal. 169 10Asep Saepudin 11R. Soesilo, Kitab Undang -undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, hal. 318 undang yang mengaturnya.12 Peraturan perundang- undangan adalah setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan dan dikeluarkan oleh lembaga dan atau pejabat Negara yang mempunyai (menjalankan) fungsi legislative sesuai dengan tata cara yang berlaku.13 Undang-Undang yang mengatur kejahatan berulang (residivis) terdapat dalam KUHP pasal 486. Syarat-Syarat Pengulangan (Residive) 1) Kejahatan yang pertama dilakukan harus sudah dijatuhi hukuman oleh pengadilan 2) Putusan yang mengandung hukuman tersebut harus mempunyai kekuatan akhir 3) Hukuman tersebut harus sudah dijalankan baik seluruhnya maupun sebagian, atau sejak hukuman tersebut dihapuskan 12Zul Anwar Ajim Harahap Harahap, Azas Legalitas Dalam Hukum Pidana Islam, Jurnal Al- Maqasid: JurnalIlmu Kesyariahan Dan Keperdataan, Vol. 2, No 1, 2016, hal. 179. 13Dermina Dalimunthe, Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut UU NO. 12 Tahun 2011 Tentang Perundang- Undangan, Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol3, No 1, 2017, hal.67. Pembentukan Peraturan
4) Jangka waktu antara saat kejahatan yang dilakukan dan saat hukuman yang dijatuhkan terhadap kejahatan pertama yang telah selesai dijalani, belum lampau lima tahun. 5) Jenis hukuman harus merupakan hukuman penjara menurut ketentuan pasal 486 dan 487. Dalam hukum pidana Islam (fiqih jinayah) pengulangan tindak pidana dikenal dengan istilah 'aud. Istilah 'aud merupakan seseorang yang melakukan jarimah dan jarimah yang dilakukan sebelumnya telah dihukum berdasarkan putusan hakim yang inkra. Dengan kata lain, 'aud timbul dari jarimah yang berulang-ulang yang dilakukan seseorang setelah salah satu atau sebagian jarimah itu telah dihukum oleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Adakalanya jarimah itu disebut jarimah hudud yaitu hukuman yang diberikan kepada pelaku tindakan kejahatan dan Allah SWT yang berhak memberikan ketentuan hukuman tersebut.14 Namun adakalanya jarimah itu disebut jarimah ta'zir atau sebab Allah SWT tidak menentukan hukumannya secara tegas di dalam al-Qur'an maupun sunnah tentang kadar (besar kecilnya) hukuman bagi pelakunya. Maksud ta'zir disini adalah ketentuan hukuman bagi pelakunya ditetapkan oleh ulil amri (penguasa atau hakim) yang memiliki kredibilitas untuk memberikan rasa jera kepada pelaku dalam rangka menghentikan kejahatan sehingga tercipta rasa aman dan ketentraman di masyarakat.15 Pelaku jarimah yang mengulangi perbuatannya dan perlunya hukuman pemberatan baginya. Untuk kali pertama yang dipotong adalah tangan kanan hingga batas pergelangan tangan. Pencurian kali kedua yang dipotong ialah kaki kiri. Untuk 14Syapar Alim Siregar, Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam, JurnalAl-Maqasid: Jurnal IlmuKesyariahan Dan Keperdataan, Vol. 5, No 1, 2019, hal 117. 15Hendra Gunawan, Tindak Kejahatan Cyber Crime Dalam Perspektif Fikih Jinayah, Jurnal El- Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial, Vol.6, No 1, 2020, hal104.
hukuman pencurian ketiga dan keempat para ulama berbeda pendapat. Dasar boleh perbedaan pendapat hanya antara yang belum tahu dengan ahlinya, karena wajar berbeda. Namun, setelah Ilmuan masih berbeda tentu ada yang perlu diperbaiki dan respon mereka kenapa masih berselisih pendapat. Oleh karenanya, upaya menuju agar sama pendapatnya harus semua maslahah jawabannya berdasarkan dalil yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah.16 Ulama Hanafiyah dan ulama Hanabilah berpendapat, setelah tangan kanan dan kaki kirinya dipotong, jika si pencuri melakukan pencurian lagi, maka ia tidak dijatuhi hukuman potong lagi, akan tetapi ia hanya didenda, dijatuhi hukuman ta'zir dan dipenjara hingga ia bertobat. Hal ini berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Ali Ibnu Abi Thalib r.a., bahwa ada seorang pencuri dihadapkan kepadanya, lalu ia pun memotong tangannya. Siregar, Analisis Hadis-Hadis Tentang Solusi Perbedaan Pendapat, Jurnal El- Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial, Vol. 6, No 2, 2020, hal. 22. 16Dame Kemudian si pencuri itu melakukan pencurian lagi, lalu dihadapkan lagi kepadanya, lalu ia pun memotong kakinya. Kemudian untuk ketiga kalinya, si pencuri itu dihadapkan lagi kepadanya dalam kasus pencurian juga, lalu ia pun berkata, "aku tidak akan menjatuhi hukum potong lagi terhadapnya. Karena jika aku memotong tangannya satu lagi, maka dengan apa ia akan makan dan dengan apa ia akan membasuh. Jika aku potong kaki yang satunya lagi, maka dengan apa ia akan berjalan. Sungguh, aku malu kepada Allah SWT". Lalu Ali ibnu Abi Thalib r.a pun hanya menghukumnya dengan dipukul dengan sepotong kayu dan memenjarakannya.17 Sementara itu, ulama Malikiyah dan ulama Syafi'iyah berpendapat, apabila si pencuri itu melakukan pencurian untuk ketiga kalinya, maka tangan kirinya yang dipotong. Kemudian apabila ia melakukan pencurian lagi untuk yang keempat kalinya, maka kaki kanannya yang dipotong. 17Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 374 Islam Wa
Kemudian jika melakukan pencurian lagi, maka dijatuhi hukuman ta'zir. Karena perbuatannya itu adalah sebuah kemaksiatan yang tidak ada hukuman had lagi maupun kafarat didalamnya, maka ia dihukum ta'zir.18 Aliran pemikiran atau dapat disebut juga sebagai paradigma yang digunakan didalam kriminologi menunjukkan kepada suatu proses perkembangan pemikiran dasar. Dengan demikian untuk dapat memahami dengan baik penjelasan dan teori-teori dalam kriminologi, perlu diketahui perbedaan-perbedaan aliran pemikiran. a. Aliran Klasik Aliran pemikiran ini mendasarkan pada pandangan bahwa intelegensi dan rasionalitas merupakan ciri fundamental manusia dan menjadi dasar bagi penjelasan perilaku manusia. Intelegensi membuat manusia mampu mengarahkan dirinya sendiri, 18Ibid dalam arti adalah makhluk yang mampu memahami dirinya dan bertindak untuk mencapai kepentingan dan kehendaknya.19 b. Aliran Pemikiran Positivis Aliran ini berpendapat bahwa kehendak mereka itu tidak terlepas dari pengaruh faktor lingkungannya.Secara singkat, aliran ini berpegang teguh pada keyakinan bahwa seseorang dikuasai oleh hukum sebab akibat (cause-effect relationship).20 c. Aliran Pemikiran Kritis Aliran pemikir kritis mengarahkan pada mempelajari proses-proses manusia dalam membangun dunianya dimana ia hidup. Aliran ini berpendapat bahwa fenomena kejahatan sebagai konstruksi sosial. Apabila masyarakat mendefinisikan tindakan tertentu sebagai kejahatan. Maka orang-orang tertentu dan tindakan-tindakan 19 I.S. Susanto, Krimininologi, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hal. 6 20Ibid, hal. 58
mungkin pada waktu tertentu balasan sebagai kejahatan. d. Aliran Pemikiran Sosialis Karl Mark Angels, merupakan tokoh sosialis, berpendapat bahwa kejahatan dipengaruhi oleh adanya tekanan ekonomi, dan untuk melawan kejahatan harus diadakan peningkatan ekonomi dengan kata lain tingkat kemakmuran akan mengurangi tingkat terjadinya kejahatan. Untuk mengetahui faktor pendorong atau penyebab seseorang melakukan kejahatan, ditinjau dari hal-hal yang terdapat dalam kriminologi. Etiologi kejahatan merupakan salah satu bagian dari kriminologi yaitu ilmu yang mencari sebab musabab kejahatan (dalam kriminologi, etiologi merupakan kajian yang paling utama).21 a. Criminal Biology (Teori-Teori yang Mencari Sebab Kejahatan dari Aspek Fisik) Hehanusa, Kriminologi dalam Teori dan Solusi Penanganan Kejahatan, (Yogyakarta: Absolute Media, 2016), hal. 5 21Sulstyanta dan Maya Cesare Lambroso (1835-1909) seorang dokter ahli kedokteran kehakiman merupakan tokoh yang penting dalam mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri fisik (biologis) penjahat. Lombroso mengklasifikasikan penjahat kedalam 4 golongan, yaitu:22 1) Born criminal, yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme tersebut di atas. 2) Insane criminal, yaitu orang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah. Contohnya adalah kelompok idiot, embisil, atau paranoid. 3) Occasional criminal, atau criminaloid, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus- menerus sehingga 22A.S. Alam dan Amir Ilyas, Kriminologi Suatu Pengantar, hal. 52
mempengaruhi pribadinya. Contohnya penjahat kambuhan. 4) Criminal of passion, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta, atau karena kehormatan. b. Criminal Psikologi (Teori-Teori yang Mencari Sebab Kejahatan dari Faktor Psikologis) Menurut Kinberg, criminal psikologi dapat dibedakan menjadi tiga yaitu: objektif, subjektif dan sosial. Objektif menitikberatkan kepada sifat bekerjanya (fungsi) penjahat (tingkat kecerdasan, kepribadian dan lain-lain). Subjektif ditujukan kepada pengalaman si pelaku selama persiapan psikologis suatu kejahatan, reaksi-reaksi psikisnya terhadap rangsangan hingga berbuat dan sosiologis ditujukan untuk mempelajari dampak faktor-faktor sosial psikologis terhadap individu selama kanak-kanan dan perkembangan selanjutnya.23 c. Criminal Sosiology (Teori-Teori yang Mencari Sebab Kejahatan dari Faktor Sosiologi Kultural) Menurut I.S. Susanto teori kejahatan dari aspek sosiologis sebagai berikut: 1) Teori Yang Berorientasi Pada Kelas Sosial Yaitu teori-teori yang mencari kejahatan dari ciri-ciri kelas sosial serta konflik antar kelas-kelas yang ada. Adapun yang termasuk dalam teori ini adalah: Anomie (ketiadaan norma) dan kelompok sebagai faktor kejahatan. 2) Teori-Teori Yang Tidak Berorientasi Pada Kelas Sosial a) Faktor ekonomi, setiap orang pasti butuh makanan dan kebutuhan hidup lainnya yang harus dipenuhi, maka hal tersebut mendorong 23Ibid, hal. 119
seseorang untuk melakukan kejahatan. Karena keadaan ekonomi sebagai sebab timbulnya kejahatan.24 b) Social disorganization theory, memfokuskan diri pada perkembangan area- area yang angka kejahatannya tinggi yang berkaitan dengan disintegrasi nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi, dan urbanisasi. c) Differential association, teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari.25 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pencurian Tentang Kriminologi, (Jakarta: PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, 1977), hal. 61 24W.A. Bonger, Pengantar 25 I.S. Susanto, Krimininologi, hal. 93 Berulang (Studi di Lapas Kelas IIB Kota Padangsidimpuan) adalah sebagai berikut: a. Faktor Ekonomi Faktor ekonomi ini merupakan yang paling tinggi tingkat pengaruhnya terhadap kejahatan pencurian berulang bagi yang kehidupan ekonominya merosot akan menjadikannya sebagai penghasilan atau tambahan untuk melangsungkan kehidupan. Hampir setiap tahun harga kebutuhan pokok terus meningkat, sedangkan pendapatan tiap individu belum tentu mampu untuk mencukupi peningkatan tersebut. Sehingga hal tersebut mengakibatkan alasan bagi seseorang untuk melakukan kejahatan seperti kejahatan pencurian berulang. Orang-orang yang melakukan kejahatan kembali karena tuntutan kebutuhan hidup yang mau tidak mau harus mereka penuhi, hasil dari pekerjaan tidak cukup yang telah membuat mereka
memilih jalan pintas yang salah, meskipun mereka sudah tau bahwa melakukan kembali hal tersebut salah, dan meskipun mereka merasa jera terhadap hukuman pidana yang dijatuhkan, mereka tidak memperdulikan, asal kebutuhan hidup mereka terpenuhi. Bahkan ia begitu lemah tidak mampu mengontrol dorongan- dorongan yang ada pada dirinya meskipun perasaan bersalah itu muncul dan akhirnya kejahatan tersebut dilakukan tanpa pikir panjang. b. Faktor Individu Niat yang baik akan memunculkan manfaat, dan sebaliknya niat yang salah akan memunculkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Tidak adanya niat atau tidak ada perilaku dalam dirinya ingin melakukan sesuatu kejahatan meskipun seorang penggangguran maka seseorang itu tidak akan melakukanya, akan tetapi seseorang yang memiliki niat atau dalam dirinya ingin melakukan kejahatan didukung ia seorang pengangguran yang tidak memiliki penghasilan maka ia akan berbuat nekat untuk melakukan aksinya tersebut. Begitu juga dengan adanya peluang yang terdapat di tempat kejadian perkara, adanya peluang untuk melakukan pencurian lagi, seseorang yang memiliki perilaku tersebut maka ia akan terdorong untuk melakukan tindakan tersebut. c. Faktor Kurangnya Pengetahuan Agama Faktor ini merupakan faktor yang mendasar menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian berulang. Keyakinan serta pengetahuan agama yang kurang akan membuat seseorang tidak memiliki iman yang kuat. Orang yang imannya lemah cenderung mudah terpancing emosinya untuk melakukan kejahatan. Dalam hukum pidana Islam, bentuk-bentuk hukuman untuk
tindak pidana pencurian yaitu pencuri dipotong tangan, sedangkan kejahatan pengulangan yang melakukan tindak pidana pencurian para ulama berbeda pendapat. Hukuman potong tangan dikenakan terhadap pencurian yang pertama dengan cara memotong tangan kanan pencuri apabila ia mencuri untuk kedua kalinya maka ia dikenai hukuman potong kaki kirinya. Ulama Hanafiyah dan ulama Hanabilah berpendapat, setelah tangan kanan dan kaki kirinya dipotong, jika si pencuri melakukan pencurian lagi, maka ia ia hanya didenda, dijatuhi hukuman ta'zir. Sementara itu, ulama Malikiyah dan ulama Syafi'iyah berpendapat, apabila si pencuri itu melakukan pencurian untuk ketiga kalinya, maka tangan kirinya yang dipotong. Kemudian apabila ia melakukan pencurian lagi untuk yang keempat kalinya, maka kaki kanannya yang dipotong. Kemudian jika melakukan pencurian lagi, maka dijatuhi hukuman ta'zir.
D. Kesimpulan Faktor penyebab terjadinya pencurian berulang di Lapas Kelas IIB Padangsidimpuan adalah faktor ekonomi, hal tersebut dipengaruhi karena hasil dari pekerjaan sehari- hari yang tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Kemudian faktor individu dan yang terakhir adalah karena kurangnya pengetahuan agama. Tinjauan fiqh jinayah terhadap kejahatan pencurian berulang kali, hal ini sesuai dalam hadis riwayat Abu Hurairah yaitu pencurian pertama dikenai hukuman potong tangan kanan, pencurian kedua potong kaki kiri, pencurian ketiga potong tangan kiri dan pencurian keempat potong kaki kanan. Menurut pendapat ulama, pencurian pertama dan pencurian kedua diberikan hukuman potong tangan kanan dan potong kaki kiri. Namun untuk pencurian ketiga dan keempat mereka berbeda pendapat. Ulama Hanafiyah dan ulama Hanabilah berpendapat dijatuhi hukuman ta'zir. Sementara ulama Malikiyah dan ulama Syafi'iyah berpendapat, apabila pencuri itu melakukan pencurian untuk ketiga kalinya, maka tangan kirinya yang dipotong. Kemudian apabila ia melakukan pencurian lagi untuk yang keempat kalinya, maka kaki kanannya yang dipotong. Kemudian jika melakukan pencurian lagi, maka dijatuhi hukuman ta'zir. Hukuman pada KUHPidana memiliki kesamaan dengan fiqih jinayah yaitu sama-sama memberatkan dalam hukuman bagi pelaku pencurian berulang.
REFERENSI a. Sumber Buku Al-Faruk, Asadulloh, Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009. Alam, A.S. dan Amir Ilyas, Kriminologi Suatu Pengantar, Jakarta: Kencana, 2018. Az-Zuhaili, Wahbah, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jakarta: Gema Insani, 2011. Bonger, W.A., Pengantar Kriminologi, Pembangunan Ghalia 1977. Jakarta: Tentang PT. Indonesia, Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006. Irfan, M. Nurul, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Amzah, 2016. Soesilo, R., Kitab Undang -undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politea, 1996. Susanto, I.S., Krimininologi, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011. Sulstyanta dan Maya Hehanusa, Kriminologi dalam Teori dan Solusi Penanganan Kejahatan, Yogyakarta: Absolute Media, 2016. b. Sumber Jurnal Dalimunthe, Dermina. Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut UU NO.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan. Peraturan Yurisprudentia: Ekonomi 3, no. 1 (2017): 67. Gunawan, Hendra. Tindak Kejahatan Cyber Crime Dalam Perspektif Fikih Jinayah. Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial 6, no. 1 (2020): 104. Jurnal Hukum Harahap, Zul Anwar Ajim Harahap. Azas Legalitas Dalam Hukum Pidana Islam.Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan 2, no. 1 (2016): 179. Sirait, Adi Syahputra. Pemidanaan Terhadap Gelandangan (Analisis Pasal 505 KUHP Dan Maqasyid Syariah).Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman 4, no. 2 (2018): 334. Siregar, Dame. Analisis Hadis-Hadis Tentang Solusi Perbedaan Pendapat. Jurnal El- Qanuniy: Ilmu-Ilmu Jurnal Kesyariahan Dan Pranata Sosial 6, no. 2 (2020): 22. Integrasi Politik Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemberitaan Palsu (Hoax) Di Indonesia.Fitrah Jurnal Kajian Ilmu- Ilmu Keislaman 4, no. 2 (2018): 230. Siregar, Sawaluddin. Munasabat Al-Qur'an Al- Perspektif Biqai.Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi 4, no. 1 (2018): 87. Siregar, Syapar Alim. Pengedar Narkoba Islam.Jurnal Al- Dalam Hukum Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan 5, no. 1 (2019): 112. Siregar, Khoiruddin Manahan. Burhanuddin