VOLUME 6 NOMOR 1 2022 | E-ISSN : 2581-2424 | P-ISSN : 2597-3657 | Website : journal.undiknas.ac.id SIKAP ASEAN TERHADAP PELANGGARAN HAM DI MYANMAR PASCA KUDETA Ambarawati Universitas Jayabaya ambarwati@jayabaya.ac.id Received : 3 January 2022 | Reviewed: 5 January 2022 | Accepted: 27 January 2022 ABSTRAK Tulisan ini menganalisis mengenai sikap ASEAN dalam menghadapi pelanggaran HAM di Myanmar pasca kudeta militer Februari 2021. Dalam beberapa kasus, ASEAN sering diposisikan dalam kondisi dilema dalam mengambil sikap terhadap pelangaran HAM, dilema antara memegang teguh prinsip non-interfere dan melindungi hak asasi manusia (responbility to protect/R2P). Dalam kasus pelanggaran HAM di Myanmar, ASEAN juga dianggap berada di dilema. ASEAN telah memiliki prinsip non-intervensi yang tertuang dalam TAC (Treaty and Amity Cooperation) yan g selama ini dipegang sebagai code of conduct dalam interaksi antar negara-negara ASEAN. Dalam menyikapi pelanggaran HAM di Myanmar, prinsip inipun juga menjadi acuan perilaku, sehingga ASEAN dianggap kurang tegas dan lemah. Masalah pelanggaran HAM ditangani tetap dengan upaya dialog dan menghindari penggunaan cara-cara intervensionisme sebagaimana ditunjukkan oleh negara- negara Barat. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan mengeksplorasi konsep kedaulatan, hak asasi manusia dan R2P (responbility to protect). Aktor yang menjadi fokus tulisan adalah ASEAN sebagai organisasi regional, dan poin yang ingin dibuktikan dalam analisis adalah bahwa prinsip non-intervensi bukan sebagai kelemahan ASEAN, tetapi sebuah sikap konsisten. Organisasi ini selama 54 tahun telah mengelola hubungan diantara mereka dengan saling menghormati kedaulatan satu sama lain. Kata kunci: Non-intervensi, ASEAN Way, Hak Asasi Manusia, Responbility to Protect ABSTRACT This paper analyzes ASEAN's attitude toward human rights violence in Myanmar in the post February 2021 military coup. In many cases, ASEAN is often regarded in the dilemmatic position in taking attitude toward human rights violence, a dilemma between consistency in non -interference principle and protection of human rights (responsibility to protect / R2P). ASEAN has a principle of non- interference as a code of conduct in interaction between its members in accordance with Treaty and Amity of Cooperation (TAC). This principle is also applied regarding human rights violence in Korespondensi: Universitas Jayabaya Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13210 E-mail: ambarwati@jayabaya.ac.id JURNAL ILMIAH DINAMIKA SOSIAL 6 (1) 2022 | 20
Sikap ASEAN ..... Ambarawati Myanmar, so that ASEAN is regarded as indecisive and weak. The problem of human rights violence is managed with a dialogue and avoid interventionist way as Western countries do.The method used in this paper is an analysis of descriptive qualitative with exploration some concepts, such as sovereignty, human rights, and responbility to protect. Focused actor in this paper is ASEAN as regional organization and what is to prove in this analysis is that the principle of non-interference is a not weak point of ASEAN, but it is a consistency in its attitude. The organization has been managing its members to respect each other sovereignty in their interactions for 54 years. Keywords: Non-intervensi, ASEAN Way, Hak Asasi Manusia, Responbility to Protect PENDAHULUAN Sejak akhir tahun 2019 hampir seluruh negara-negara di dunia berjuang menghadapi bencana wabah Covid-19, namun militer Myanmar (Tatmadaw) melakukan aksi kudeta merebut kekuasaan dari pemerintahan yang sah yang dipegang oleh NLD (National League fo Democratic, partai politik pimpinan Aung San Suu Kyii). NLD memenangkan Pemilu pada tahun 2020 dan membentuk pemerintahan dibawah kepemimpinan Presiden Win Myint dan dalam struktur pemerintahan ini Aung San Suu Kyii memegang jabatn sebagai State Counsellor. Pada kudeta 1 Februari 2021, Presiden Win Myint, Wakil Presiden serta pimpinan NLD ditangkap dan dikenai tahanan rumah. Kudeta dilakukan karena pihak militer menuduh bahwa NLD telah melakukan kecurangan dalam Pemilu tahun 2020 lalu. Tuduhan pihak militer ini senada dengan tudingan partai oposisi yang didukung militer Union Solidarity and Development Party (USDP) bahwa pemilu 2020 terjadi kecurangan. Setelah menyatakan kondisi darurat, pemimpin kudeta Jenderal Min Aung Hlaing membentuk State Administration Council (SAC) sebagai lembaga eksekutif penyelenggara negara, dan ia mengangkat dirinya sebagai Ketua SAC. (KHRG, 2021) Sejak kudeta pada Februari 2021, hampir di seluruh pelosok Myanmar terjadi perlawanan terhadap junta militer. Berbagai elemen masyarakat turun ke jalan dan melakukan protes serta memobilisasi gerakan dalam organisasi CDM (Civil Disobedient Movement). Menanggapi aksi-aksi perlawanan rakyat, SAC mengerahkan kekuatan militernya untuk menghadapi aksi-aksi tersebut. Kekuatan militer dikerahkan di berbagai wilayah dan melakukan berbagai aksi kekerasan terhadap rakyat. Laporan Al-Jazzera pada bulan Juli 2021, militer SAC telah membunuh 25 orang penduduk sipil d i Depayin (wilayah Sagaing, 200 mil dari Naypydaw). Kebanyakan korban yang ditemukan hampir semuanya ditembak di kepala. (Aljazeera, 5 Juli 2021) Jumlah rakyat yang tewas yang menjadi korban kekerasan aparat militer sejak Februari hingga Agustus telah lebih dari 1000 orang, termasuk menewaskan 75 anak-anak dan seribu anak-anak juga ikut ditahan. (Aljazeera, 17 Juli 2021, Reuters, 18 Agustus, 2021) Kondisi yang juga sangat memperihatinkan dialami oleh para perempuan dan anak- anak di berbagai wilayah di Myanmar. Maggi Quadrini, reporter The Diplomat melaporkan kondisi perempuan dan anak-anak di Myanmar semakin hari semakin memprihatinkan, terutama mereka yang berada di wilayah-wilayah pusat perlawanan, karena wilayah-wilayah tersebut menjadi target utama operasi militer SAC. Dilaporkan di kota Tedim (Chin State) pada 25 November seorang perempuan mengalami perkosaan yang dilakukan di depan keluarganya, dan sore harinya tentara juga memperkosa seorang perempuan yang sedang hamil. Direktur Chin Human Rights Organization, Thin Yu Mon, menggambarkan peristiwa JURNAL ILMIAH DINAMIKA SOSIAL 5 (2) 2021 | 21
Sikap ASEAN ..... Ambarawati tersebut sebagai "disgusting and extremely inhumane." (Quadrini, The Diplomat, 25 November 2021). Negara-negara Barat menjatuhkan beragam sanksi seperti sanksi-sanksi perdagangan, investasi, penjualan senjata Pemerintahan Joe Biden menjatuhkan sanksi 8 hari setelah kudeta dengan memutuskan akses keuangan ke Amerika dan kemudian memberi sanksi terhadap 22 menteri Myanmar dibekukan asetnya dan dilarang bertransaksi dengan individu atau perusahaan di Amerika. Tiga negara, Amerika, Inggris dan Kanada adalah negara yang paling aktif dalam menanggapi persoalan kudeta di Myanmar. (UN News, May 20, 2021) Pada bulan Juni 2021 Majelis Umum PBB menjatuhkan resolusi yang menghimbau agar negara-negara tidak menjual senjata ke Myanmar (tidak mengikat). 119 dari 193 negara mendukung resolusi tersebut, termasuk 6 negara anggota ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Philippina, Singapore, Vietnam dan Myamnar (pemerintahan yang dikudeta masih diakui oleh PBB). (Arms Control Association, Agustus, 2021) Ketika pada April 2021 akan diadakan ASEAN Summit di Jakarta, banyak pihak menunggu bagaimana respon ASEAN terhadap situasi di Myanmar. ASEAN selama ini menampilkan citra yang "adem ayem" dan interaksi-interaksi antar anggota-anggotanya cukup positif dibandingkan dengan kawasan-kawasan lain yang masih diwarnai konflik. Cara-cara penyelesaian damai yang diadopsi ASEAN untuk menyelesaikan konflik telah diakui PBB sebagai mekanisme positif dalam membangun rasa saling percaya dan mengurangi potensi konflik di Asia Tenggara. Namun sehubungan dengan peristiwa kudeta militer di Myanmar yang telah banyak merenggut korban jiwa, kehadiran pimpinan junta ke pertemuan puncak para pemimpin ASEAN menjadi momen yang menentukan tentang bagaimana sikap ASEAN dalam merespon peristiwa kekerasan politik di Myanmar. ASEAN Summit pada April 2021 dihadiri utusan dari 10 negara termasuk pimpinan junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing. Pertemuan ini menghasilkan lima konsensus yang disepakati, yaitu : meminta semua pihak untuk menahan diri dan menghentikan kekerasan ; memulai dialog konstruktif untuk menemukan solusi damai demi kepentingan rakyat Myanmar ; utusan khusus Ketua ASEAN (dalam hal ini Brunei Darussalam)akan memfasilitasi mediasi didampingi oleh Sekjen ASEAN ; ASEAN juga akan melakukan pendampingan kemanusiaan melalui AHA Centre (ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance). (Media Indonesia, 25 April 2021). Lima konsensus yang cukup lunak, beda tipis dengan semacam himbauan, dan d iantara lima konsensus tersebut tidak terdapat tuntutan untuk membebaskan para tawanan sipil dan pemulihan demokrasi, Point pembebasan tahanan politik dihilangkan dari pernyataan untuk menghindari keberatan dari Min Aung Hlaing. 25April 2021) Setelah menunggu beberapa bulan, pemerintah militer Myanmar hanya sedikit memberi perhatian terhadap konsensus tersebut. Bahkan tindak kekerasan oleh Tatmadaw (militer) terus berlanjut. Terbukti dengan semakin meningkatnya tekanan pemerintah junta terhadap gerakan pro-demokrasi. Pemerintah junta bahkan menggunakan peralatan militer berat seperti pesawat tempur untuk melakukan serangan di desa-desa. Korban jiwa telah mencapai seribu orang. Pada Oktober Tatmadaw telah mengirimkan sejumlah pasukan ke bagian utara Myanmar untuk menghadapi perlawaanan rakyat sipil. Bahkan Myanmar telah memasuki babak baru yaitu pecahnya perang saudara antara pasukan pemerintah dengan JURNAL ILMIAH DINAMIKA SOSIAL 5 (2) 2021 | 22
Sikap ASEAN ..... Ambarawati milisi NUG. Pimpinan NUG telah mendeklarasikan perang defensif melawan junta militer di Myanmar. Sejauh ini belum ada usulan dialog antara junta militer dengan kelompok- kelompok perlawanan. Pemerintahan militer hanya menjanjikan akan menggelar pemilu tahun 2023. Tentang reaksi terhadap krisis Myanmar, sepuluh anggota ASEAN terbelah sikapnya. Indonesia, Malaysia, Singapura dan Filipina terbelah sikapnya terhadap ketidakpatuhan Myanmar terhadap lima konsensus hasil pertemuan April 2025. Keempat negara ini bersikeras agar pemerintahan militer tidak diundang pada pertemuan para kepala negara ASEAN pada Oktober 2021. Indonesia, Malaysia, Singapore dan Brunei juga menolak permintaan China agar mengundang Min Aung Hlaing pada pertemuan ASEAN - China 22 November 2021. Ini kedua kalinya pimpinan junta militer itu ditolak ikut serta dalam pertemuan regional Asia Tenggara. Sebelumnya Min Aung Hlaing juga tidak diundang pada pertemuan puncak ASEAN Oktober 2021. Pimpinan ASEAN (Brunei) hanya memberi undangan kepada diplomat veteran senior Myanmar, Chan Aye,sebagai perwakilan non- politik. Namun Chan Aye tidak bergabung dalam pertemuan virtual para kepala negara ASEAN (Aljazeera, 26 Oktober 2021). Sikap ini diambil karena pimpinan junta militer Myanmar mengabaikan konsensus April 2021, dan mereka juga menolak permintaan utusan khusus ASEAN Dato Erywan Yusof untuk bertemu dengan pimpinan NLD, Aung San Suu Kyii yang ditahan Tatmadaw sejak kudeta meletus Februari 2021. Penolakan terhadap kehadiran Min Aung Hlaing sudah dianggap sebagai sikap keras ASEAN yang memiliki prinsip non-intervensi dan mengedepankan dialog konstruktif. ASEAN memiliki kode perilaku yang telah disepakati untuk saling menghormati kedaulatan masing-masing. Prinsip saling menghormati ini tertuang dalam perjanjian TAC (Ttreaty of Amity and Cooperation) yang disepakati pada tahun 1976, dan sejauh ini ASEAN hampir tidak menunjukkan reaksi keras terhadap persoalan HAM. Dalam kasus pembantaian warga Rohingya oleh Tatmadaw, tidak ada respon yang secara siginifikan menunjukkan penolakan atau penyesalan dari ASEAN. Pada saat itu ASEAN menawarkan bantuan kemanusiaan dan membantu pemulangan pengungsi Rohingya dari Bangladesh. Berdasarkan uraian diatas, tulisan ini akan membahas tentang ASEAN dengan code of conduct nya yang membuat ASEAN tidak merespon secara tegas terhadap masalah pelanggaran HAM di wilayah Asia Tnggara. ASEAN sebagai organisasi terdekat dimana Myanmar sebagai anggota, tidak menunjukkan sikap tegas, dan terkesan lunak terhadap pelanggaran HAM di Myanmar. Alasan bahwa ASEAN menghormati prinsip kedaulatan dan mengedepankan cara-cara dialog konstruktif untuk menyelesaikan masalah pada akhirnya adalah ASEAN tidak banyak berkontribusi atas masalah pelanggaran HAM di Myanmar. Lima konsensus April 2021 yang intinya adalah himbauan dan dialog ternyata diabaikan oleh pemerintahan militer Myanmar. Sehubungan dengan hal tersebut ada dua poin pentng yang menjadi fokus analisa tulisan ini yaitu, apakah ASEAN dalam dilema antara kedaulatan dan persoalan HAM ? Apakah negara-negara anggota ASEAN perlu meninggalkan ASEAN Way dalam mendukung dan melindungi hak asasi warga Myanmar paska kudeta militer ? Untuk menganalisa dua permasalahan tersebut, tulisan ini akan dibagi dalam empat bagian, pertama tentang pendahuluan dan problem statements. Bagian kedua adalah kajian teoritis, yang akan menguraikan konsep-konsep yang dianggap relevan sebagai pisau analisa untuk permasalahan. Bagian ketiga adalah tentang metodologi yang berisi uraian langkah- JURNAL ILMIAH DINAMIKA SOSIAL 5 (2) 2021 | 23
Sikap ASEAN ..... Ambarawati langkah dan prosedur untuk menjawab permasalahan dan bagaimana mengaplikasikan konsep- konsep dalam pembahasan. Bagian keempat berisi pembahasan yang berisi analisa dari permasalahan. Poin penting yang ingin ditampilkan dalam tulisan ini adalah bahwa negara-negara ASEAN telah memiliki panduan dalam interaksi terutama yang berkaitan dengan masalah kedaulatan. Topik tentang konsistensi dalam hal kedaulatan negara-negara ASEAN ini menjadi topik menarik ketika dihadapkan dengan nilai-nilai HAM universal. KAJIAN TEORI Prinsip Non-intervensi Gagasan bahwa sesama negara berdaulat untuk tidak saling intervensi telah menjadi code of conduct dalam hubungan antar negara sejak Westphalia. Tidak saling campur tangan dalam posisi setara diantara negara-negara berdaulat menjadi norma-norma dalam interaksi internasional. Prinsip non-intervensi memiliki landasan kuat yaitu kedaulatan. Dalam entitas politik yang independen dan berdaulat inilah masyarakat yang terdiri dari individu-individu menjalankan dan mengimplementasikan kebaikan bersama adalah salah satu tujuan utama dibentuknya negara. (Namang, 2020) dan memperoleh kebaikan-kebaikan bersama. Mengejar Kedaulatan dan independensi adalah batasan bagi bangsa lain untuk tidak ikut campur terhadap urusan domestik negara lain. Stephen Krasner sebagaimana dikutip Badescu menyebutkan ada empat pengertian tentang kedaulatan, yaitu kedaulatan Westphalian dipahami sebagai kedaulatan yang menyingkirkan semua aktor-aktor eksternal dari kewenangan domestik, kedaulatan domestik, yaitu organisasi kewenangan publik dalam suatu negara dan tingkat pelaksanaan kontrol dari lembaga tersebut, kedaulatan legal internasional berkaitan dengan saling pengakuan antar negara, dan kedaulatan interdependensi, yaitu kemampuan untuk mengontrol aktifitas-aktifitas serta gerakan di perbatasan. (Badescu, 2011) Perspektif yang berbeda dikemukakan Kegley dan Blanton yang menyebutkan ada tiga perspektif tentang masalah kedaulatan yang berkaitan dengan prinsip non-intervensi, yaitu yang diwakili kelompok ilmuwan realis, statis/legalis dan kelompok relativis/pluralis. Ketiga kelompok ini menolak keterlibatan masyarakat global dalam masalah HAM. Kelompok realis menolak dukungan terhadap HAM karena dianggap sebagai pemborosan yang berbahaya tidak bersesuaian dengan kepentingan nasional. Para penganut paham statis/legalis menolak HAM karena pihak asing terhadap masalah HAM sebagai bentuk campur tangan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sedangkan kelompok terakhir menganggap bahwa HAM adalah moral yang lekat dengan imperialisme. (Kegley dan Blanton, 2011) Pemikiran realis yang dominan sejak berakhirnya Perang Dunia II menganggap bahwa persoalan HAM warga negara merupakan masalah domestik sehingga ikut campur terhadap persoalan HAM negara lain adalah bentuk intervensi yng bisa menjadi preseden, hinggamungkin suatu saat negara kita sendiri juga akan diintervensi oleh negara lain. Sebagaimana dikemukakan oleh John T. Rourke : Sovereignty, the legal concept that countries have absolute control over what happens within their borders, has kept human rights out of the interplay of world politics because most violations occur within state borders and, therefore, have been JURNAL ILMIAH DINAMIKA SOSIAL 5 (2) 2021 | 24
Sikap ASEAN ..... Ambarawati seen as domestic matters. Intervening to address them would constitute a violation of sovereignty. What is worse, violating another country's sovereignty might set a precedent for the future violation of your own sovereignty by others. (Rourke, 2008, h. 452) Salah seorang tokoh realis Amerika, John Herz mengemukakan tentang masalah kedaulatan negara yang seharusnya bersifat impermeable (tidak bisa disusupi). Sejak abad 16 para elit penguasa negara hampir semuanya berusaha tetap waspada untuk menjaga kemerdekaannya dan agar negaranya tidak mudah disusupi. Dan ini tercermin dalam aturan- aturan hukum internasional yang mengatur tentang jurisdiksi suatu negara, sehingga hukum negara untuk mempertahankan kondisi tersebut dianggap sebagai impermeabilitasnya negaranya.(Herz, 1961). legitimasi bagi Selama berabad-abad negara-negara membangun berbagai model keamanan negara untuk mencegah adanya intervensi negara lain. Pada era perang dingin, negara-negara yang tergabung dalam Blok Barat dan Blok Timur membangun sistem keamanannya sedemikian rupa, melibatkan senjata pemusnah massal demi menjamin keeamanan dan kemakmuran rakyatnya. Pengembangan kapasitas dan kapabilitas senjata nuklir sebagai bagian dari arm- race, pada gilirannya membuat warganegara di kedua blok tersebut menjadi tidak aman. Demikian juga di era internet, teknologi satelit dan senjata dengan artifisial intelijen, negara- negara di dunia masih berjuang agar wilayahnya aman, rakyatnya terlindungi dari intervensi dan infiltrasi pihak-pihak yang dianggap musuh. Dalam perkembangannya, untuk menjamin integritas dan keamanannya, negara-negara berdaulat juga saling melakukan kerjasama/aliansi, mereka menyepakati aturan-aturan internasional untuk tidak saling intervensi yang dilegalkan dalam traktat/perjanjian. Seperti yang dilakukan oleh negara-negara founding fathers ASEAN, dimana pada 1976, mereka sepakat tentang prinsip non-intervensi yang tertuang dalam Treaty of Amity and Cooperation. Hak Asasi Manusia Hak asasi manusia (HAM) menurut John T. Rourke, terdiri dari dua macam hak, yaitu proscriptive rights (hak-hak yang dilarang untuk dilanggar) dan prescriptive rights (hak-hak yang ditentukan). Proscriptive rights merupakan hak-hak dasar manusia yang dibawa karena kelahirannya, seperti jenis kelamin, etnis atau warna kulit. Kewajiban bagi siapapun untuk menghormati hak-hak karena kelahiran ini berlaku individu atau kelompok. Misalnya seorang pimpinan perusahaan hanya menerima karyawan kulit putih saja, berarti pimpinan tersebut melanggar proscriptive rights. Sedangkan prescriptive rights berkenaan dengan hak-hak dasar manusia yang harus dipenuhi oleh negaranya, yaitu kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan bagi siapapun agar bisa bertahan hidup dalam komunitasnya. (Rourke, 2008, h.453) Tentang hak-hak mana yang harus diprioritaskan, hal ini masih menjadi perdebatan baik dalam baik pada ranah akademis maupun dalam praktek bernegara. Pemerintah negara- negara menerapkan standar yang berbeda-beda dalam mendukung HAM, namun negara kuat seperti Amerika selalu menuntut negara-negara Dunia Ketiga untuk menyesuaikan standar pemenuhan HAM seperti yang mereka gunakan. Kasus pelanggaran HAM yang cukup memprihatinkan setelah berakhirnya perang dingin adalah kasus genosida rakyat Bosnia oleh pasukan Serbia dan Montenegro saat pecah JURNAL ILMIAH DINAMIKA SOSIAL 5 (2) 2021 | 25
Sikap ASEAN ..... Ambarawati konflik Balkan. Pelanggaran HAM berat yang memakan ribuan jiwa (termasuk perempuan dan anak-anak Bosnia dan Kroasia) membuat para elit negara-negara harus memilih diantara tiga alternatif, yaitu : Pertama, menjalankan prinsip non-intervensi secara penuh sehingga semua kesalahan dibebankan pada tentara Bosnia, tentara Serbia dan milisi Kroasia. Kedua, intervensi militer dalam skala penuh dimana bila ada akibat-akibat yang berat masyarakat internasional akan menanggung tanggungjawab. Ketiga, mengambil tindakan yang berada di kedua sisi yang bertentangan tersebut. (Lihat Jackson and Sorensen, 2005, h. 211) Dalam kasus konflik Bosnia Herzegovian, menggambarkan bagaimana negara-negara menghadapi pilihan moral yang sulit, yaitu pilihan moral untuk menghormati kedaulatan negara-negara lain, pada satu sisi mereka dihadapkan pada fenomena dimana hak-hak manusia dilanggar secara keji dan etnis Bosnia menghadapi pemusnahan secara sistematis oleh pasukan Serbia. Penggunaan intervensi militer dikhawatirkan akan membawa dampak legitimasi dari tindakan intervensi itu sendiri dan kekhawatiran akan terjadinya eskalasi konflik. (Jackson and Sorensen, 2005, hal. 214) Pada awal abad 21, ketika umat manusia hampir di seluruh dunia bisa dengan mudah terhubung satu sama lain, isu tentang HAM sudah menjadi konsumsi masyarakat global. Demikian juga pelanggaran HAM tentara Myanmar (Tatmadaw) di Rakhine State terhadap rakyat Rohingya, dengan mudah diekspos oleh berbagai media dan kasus terakhir adalah tindakan represif Tatmadaw terhadap para demonstran yang menentang pemerintahan junta militer di Myanmar. Dari penyebaran berita dan pesan-pesan berantai ke seluruh dunia, tumbuh simpati dan keprihatinan yang meluas terhadap rakyat yang tertindas. Poin inilah yang menjadi inti dari kepedulian masyarakat di suatu negara terhadap pelanggaran HAM di negara lain. Rasa simpati, empati, kasihan, marah, geram terhadap pelanggaran HAM tidak mengenal batas kedaulatan, ras, suku, agama dan jenis kelamin, karena kehidupan umat manusia dihargai sama secara universal. Hal-hal seperti inilah yang menjadi penghubung antara pengaturan kedaulatan negara dan dorongan normatif tentang penghargaan atas hak hidup manusia dimanapun mereka berada. Dan disinilah perdebatan yang sampai sekarang belum mencapai titik temu, tentang menghormati kedaulatan atau melindungi kehidupan manusia dari pelanggaran. Responsibility to Protect (R2P) Dari dua konsep yang telah dikemukakan di atas, yaitu tentang prinsip non-intervensi dan tentang HAM , maka akan muncul dua perspektif yang bertolak belakang. Menurut prinsip non-intervensi, masalah HAM warga negara adalah masalah domestik yang menyangkut hubungan horisontal (antar kelompok masysrakat) dan hubungan vertikal (hubungan antar rakyat dan pemerintahnya). Negara-negara menurut norma-norma internasional tradisional tidak berhak untuk ikut campur masalah-masalah domestik dari negara berdaulat. Sedangkan menurut konsep HAM merupakan konsep universal dimana masyarakat global (global community) berhak sebagai pihak yang mendukung dan membelanya. Dalam kajian teori HI, perdebatan tentang intervensi-non intervensi menjadi fokus dari teori-teori English School. Dalam tubuh mazhab English School terbelah menjadi dua kelompok yang dikenal dengan aliran pluralis dan solidaris. (Lihat Tim Dunne, 2013). Aliran pluralis mengakui tentang norma-norma hidup berdampingan dalam praktek kehidupan bernegara. Kehidupan bernegara dengan saling berdampingan dibangun dengan saling JURNAL ILMIAH DINAMIKA SOSIAL 5 (2) 2021 | 26
Sikap ASEAN ..... Ambarawati mengakui bahwa mereka sama-sama independen, sederajat sebagai anggota masyarakat negara-negara dan bebas untuk mengejar tujuan-tujuan mereka masing-masing. Sedangkan aliran solidaris melihat bahwa dalam masyarakat internasional, ada nilai-nilai dan norma- norma yang bisa dipertahankan secara kolektif dan ini juga menyangkut tentang HAM. Dasar pemikiran bagi aliran solidaris adalah bahwa setiap individu memiliki hak-hak dasar yang melekat, dan untuk ini negara seharusnya bisa memodifikasi kedaulatannya sehingga memungkinkan masyarakat internasional untuk melakukan intervensi dalam kasus terjadinya pelanggaran HAM. (Dunne, et.al., 2013). terjadi dalam perspektif normatif, yaitu antara penganut communitarian dan cosmopolitan. Communitarian dikategorikan sebagai pendekatan state- centric, berlandaskan pada pemikiran nilai-nilai berakar pada masyarakat, dan individu menemukan makna dirinya ketika ia berada dalam lingkungan masyarakat. Masyarakat memerlukan perdamaian, keadilan dan tatanan dan hal ini hanya bisa dijamin oleh pemerintah, dengan demikian otoritas pemerintah tidak boleh ditentang. (Brown, 1992, h.56). Sebaliknya, cosmopolitan menurut Toni Erskine terdiri dari dua hal yaitu political cosmopolitan dan ethic cosmopolitan. Political cosmopolitan mendukung melemahnya batas- batas kedaulatan negara dengan tujuan untuk menciptakan pemerintahan dunia atau sejenis sistem representasi yang melampaui negara-negara. Sedangkan ethic cosmopolitan mendukung apa yang disebut a global sphere of equal moral standing. Menurut perspektif ethic ini hubungan kekerabatan, teman, yang dianggap lebih baik daripada yang lain. (Erskine, 2013) Perdebatan serupa Ketika terjadi tragedi kemanusiaan di Rwanda, Sekretaris Jenderal PBB saat itu, Kofi Annan dalam pidatonya di Majelis Umum PBB menantang negara-negara yang hadir untuk mencegah another Rwanda tidak terulang lagi. Kanada merespon seruan ini dengan membentuk komisi independen yang beranggotakan tokoh-tokoh dan para ilmuwan dari berbagai negara, yaitu International Commission Intervention and State Sovereignty (ICISS) pada tahun 2000. ICISS membuat laporan yang diberi title Responbility to Protect (yang kemudian terkenal dengan akronim R2P). Konsep R2P ini yang kemudian disebarluaskan oleh Sekjen PBB, Ban Ki Moon pada berbagai pertemuan di PBB. (Badescu, 2011) R2P dianggap sebagai konsepsi tentang bagaimana masyarakat internasional juga memiliki kewajiban ketika negara gagal menegakkan tanggungjawab untuk melindungi hak- hak warganegaranya. Maka dalam hal ini campur tangan sebagai anggota masyarakat internasional dimungkinkan, karena ini juga merupakan tanggungjawab negara sebagai anggota masyarakat internasional. R2P juga dianggap sebagai jalan tengah ketika negara- negara menghadapi dilema moral untuk melindungi HAM dan pad a sisi lain harus menghormati norma-norma kedaulatan. Sebagai dikemukakan Badescu : The R2P framework addresses the "moral imbalance" between sovereignty and human rights, and suggests that approaching sovereignty as responsibility answers this moral inadequacy. Essentially, the right to interfere in a state where extreme violations of human rights are taking place comes from the failure of that state to meet its responsibilities as a sovereign member of the international community. (Badescu, 2011,h.5) JURNAL ILMIAH DINAMIKA SOSIAL 5 (2) 2021 | 27
Sikap ASEAN ..... Ambarawati Dalam bentuk bagan, persoalan yang dihadapi ASEAN dalam masalah HAM bisa digambarkan sebagai berikut : Apakah ASEAN dalam dilema ? Sovereignty R2P Humanity Responbility to prevent - Responbility to react - Responbility to rebuild (Pattison, 2010) Menurut James Pattison, konsep R2P lebih luas dari sekedar intervensi kemanusiaan. Ada tiga hal penting dalam R2P, yaitu responbility to prevent, responbility to react dan responbility to rebuild. Masyarakat internasional memiliki tanggungjawab untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM dengan mengambil langkah-langkah pencegahan seperti memberikan bantuan dan mediasi (seperti yang dilakukan Kofi Annan pada saat terjadi kekerasan pada Pemilu di Kenya 2008), dan juga mengundang pasukan perdamaian untuk mencegah meluasnya konflik. Penggunaan instrumen militer adalah sebagai bentuk responbility to react, dan sementara tindakan intervensi dilaksanakan, masyarakat internasional juga harus langkah lanjut seperti langkah diplomatik, bantuan atau sanksi- sanksi ekonomi dan juga menggunakan langkah-langkah hukum bagi pelanggar HAM. Dan setelah konflik bisa diredakan maka bisa dilakukan langkah untuk membangun atau merestrukturisai kembali wilayah konflik (rebuild). (Pattison, 2010) METODE PENELITIAN Untuk mendapatkan jawaban permasalahan tentang apakah ASEAN mengalami dilema dalam menentukan sikap, tulisan ini menggunakan metode metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena tentang sikap ASEAN yang selalu dianggap lemah dan kurang tegas (indecisive), namun gambaran itu bisa menyesatkan bila tidak memahami tentang apa yang dimaksud dengan ASEAN Way. Metode ini dianggap sesuai dengan topik yang diangkat yaitu menggambarkan bagaimana sikap ASEAN dalam menghadapi persoalan pelanggaran HAM di Myanmar. Analisis kualitatif secara umum dikenal sebagai analisis interpretatif yang menekankan sifat dinamis, terkonstruksi dan bertumbuhnya realitas sosial. Mengapa dianggap demikian, karena berbeda dengan riset kuantitatif, metode kualitatif salah satunya mengandalkan pada penelusuran sumber data intensif dan variatif yang dalam prosesnya bisa berkembang dengan temuan-temuan baru. Bukan berarti analisis kualitatif tidak membatasi masalah, rambu-rambu agar analisis tidak melebar sebelumnya sudah dibuat dengan pembatasan waktu dan pembatasan tema. Menurut Denzin dan Lincoln, metode kualitatif bekerja dalam suatu konteks historis yang kompleks, atau qualitative research means different things in each of these moments. (Denzin dan Lincoln, 2000). Sedangkan sumber data diperoleh dari studi pustaka termasuk penelusuran berita dan peristiwa. Untuk menganalisa ini akan topik tentang dilema ASEAN, dalam tulisan tiga konsep utama sebagai dasar analisa, yaitu konsep kedaulatan mengeksplorasi JURNAL ILMIAH DINAMIKA SOSIAL 5 (2) 2021 | 28
Sikap ASEAN ..... Ambarawati (sovereignty), konsep HAM dan terakhir tentang konsep jalan tengah antara kedaulatan dan HAM, yaitu responbility to protect (R2P). PEMBAHASAN ASEAN dan Prinsip Kedaulatan Tradisi negara-negara di Asia Timur dan Asia Tenggara dikenal sebagai penganut faham kedaulatan. Kritik dari negara-negara tetangga dianggap sebagai campur tangan urusan domestik dan melanggar prinsip non-intervensi. Ketika ASEAN didirikan pada 1967, negara- negara-negara pendirinya adalah lima negara berdaulat penuh. ASEAN memang didirikan bukan sebagai organisasi yang mengejar tujuan perlindungan HAM. Ketika di Bangkok dideklarasikan pendirian ASEAN, belum ada pemikiran untuk memasukkan isu HAM dalam tujuan organisasi ini, karena tujuan utama didirikan ASEAN secara formal adalah sebagai organisasi yang mewadahi kerjasama ekonomi, sosial dan budaya. (Michael Leifer, 1982). Meskipun secara formal untuk tujuan ekonomi, sosial dan budaya, namun suasana konflik ideologi saat itu sangat kental mempengaruhi deklarasi tersebut. Kelima negara juga sepakat bahwa anggota-anggota ASEAN menolak keberadaan pangkalan asing, dan kalaupun ada pangkalan asing maka tidak akan digunakan secara langsung atau tidak langsung yang akan menggangu proses pembangunan di negara-nengara anggota. Dengan demikian jelas bahwa, kelima negara pendiri ASEAN menganggap bahwa keterlibatan negara-negara non-kawasan akan diminimalisir sekecil mungkin. ASEAN diarahkan menjadi organisasi yang berbeda dengan SEATO (South East Asia Treaty Organization), karena SEATO hanya menjadi sarana containment policy Amerika di Asia Tenggara. ASEAN lebih tepat dipahami sebagai kelanjutan model kerjasama Maphilindo (Malaysia-Philipina-Indonesia), yaitu kerjasama negara-negara se kawasan tanpa campur tangan negara luar kawasan. Secara formal dalam pertemuan-pertemuan para pemimpin ASEAN agenda yang disusun adalah pembicaraan ekonomi, sosial dan budaya, namun secara tidak resmi dalam sidang-sidang pertemuan juga dibahas agenda-agenda kerjasama politik. Hasil dari pembicaraan-pembicaraan tidak resmi ini adalah pada 27 November 1971 para menteri luar negeri ASEAN mendeklarasikan bahwa kawasan Asia Tenggara adalah kawasan damai, netral dan bebas nuklir (ZOPFAN/Zone of Peace, Freedom and Neutrality). Kesepakatan ZOPFAN diimplementasikan dalam dua tingkatan, yaitu : Tingkat pertama, bahwa negara-negara Asia Tenggara harus menjunjung prinsip saling menghormati kedaulatan dan integritas teritorial masing-masing dan tidak ikut kegiatan-kegiatan yang bisa menimbulkan ancaman bagi keamanan negara lain, baik langsung maupun tidak langsung. Tingkat kedua, negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Uni Soviet dan RRC harus menyepakati bahwa wilayah Asia Tenggara adalah suatu daerah netral dan untuk ini mereka harus menciptakan instrumen pengawasan bagi penjaminan netralitas Asia Tenggara dalam pertarungan antar kekuatan besar. (Luhulima, 1997, h.235) Dengan rumusan pelaksanaan ZOPFAN seperti diatas,negara-negara ASEAN ingin menegaskan posisinya dalam konflik ideologi yang kancah pertarungannya semakin melibatkan kawasan Asia Tenggara. Prinsip bebas dari campur tangan negara-negara besar, pada satu sisi juga tidak akan campur tangan dalam masalah domestik negara-negara lain JURNAL ILMIAH DINAMIKA SOSIAL 5 (2) 2021 | 29
Sikap ASEAN ..... Ambarawati secara kuat telah ditanamkan sebagai nilai-nilai dan norma-norma dalam organisasi ASEAN. Dalam konteks ini, prinsip non-interferre telah menjadi semacam code-of conduct dalam interaksi antar negara-negara ASEAN, yang kemudian dikenal sebagai ASEAN Way. Treaty of Amity and Cooperation (TAC) : ASEAN Way Pada KTT I ASEAN di Bali 1976, telah disepakati perjanjian non-intervensi sesama negara anggota yang dikenal sebagai Treaty of Amity and Cooperation/TAC. Sebelumnyanya ASEAN telah menyatakan niat kerjasama dengan dua deklarasi, yaitu Deklarasi Bangkok sebagai pendirian ASEAN dan Deklarasi Manila sebagai kesepakatan untuk ZOPFAN. Di Bali, prinsip penghormatan atas kedaulatan negara-negara anggota pada akhirnya dituangkan dalam bentuk perjanjian yang mengikat, dan bisa dilihat sebagai code of conduct dalam ASEAN. Menurut Prasetyono, TAC mencakup nilai-nilai : ..... antara lain saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, integritas teritorial dan identitas nasional ; hak setiap negara untuk bebas dari campur tangan kekuatan eksternal, menyelesaikan perbedaan dan sengketa secara damai, tidak menggunakan ancaman atau kekuatan dan mengembangkan kerjasama regional di antara negara- negara Asia Tenggara. (Prasetyono, 1996) Kesepakatan dalam TAC berisi penegasan tentang prinsip non-intervensi yang tertuang dalam pasal-pasal perjanjian tersebut. Pasal 2 dan Pasal 11 dengan tegas menyebutkan prinsip free from external interference. (TAC, Ayat 2 dan 11). Penegasan prinsip non-intervensi dan mengedepankan dialog serta manajemen konflik kemudian dikenal sebagai ASEAN Way, yaitu sebuah prinsip atau nilai-nilai yang dipegang ASEAN untuk menyelesaikan persoalan - persoalan dikawasan Asia Tenggara dengan cara-cara damai dan dialog. Pada awal-awal diluncurkan perjanjian terdapat dalam pelaksanaannya. Singapura menginginkan agar prinsip tersebut perlu didukung oleh Dewan Keamanan PBB, namun Indonesia menolak karena hal itu justru akan mengundang negara- negara besar untuk intervensi di kawasan Asia Tenggara. Malaysia dan Singapura juga dengan setengah hati mendukung netralitas serta prinsip non-intervensi, karena pada dasarnya kedua negara ini masih ingin terlibat dalam kerjasama FPDA (Five Power Defense Arrangement) dengan Amerika Serikat, Australia dan New Zealand. (Unger, 1995) tersebut Tahun 2007, pada pertemuan puncak ASEAN di Singapura, kesepuluh negara anggota ASEAN sepakat untuk meluncurkan ASEAN Charter (Piagam ASEAN) yang menjadi landasan hukum organisasi tersebut. Piagam ASEAN juga memberi penekanan pada prinsip integritas terirotial, identitas nasional dan non-inervensi, namun mendorong negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu badan HAM. (American Bar Association Rule of Law Initiative, 2014). Dalam perkembangan selanjutnya, ASEAN mengalami tiga kali amandemen yaitu pada 1987, 1998 dan 2021 serta telah memperluas keanggotaanya. Hingga tahun 2019, ada 40 negara partisan yang menandatangani TAC. ASEAN dan Isu HAM Seiring dengan bertambahnya jumlah keanggotaan (dari lima menjadi sepuluh anggota institusi yang negara-negara Asia Tenggara), ASEAN kemudian dikenal sebagai JURNAL ILMIAH DINAMIKA SOSIAL 5 (2) 2021 | 30
Sikap ASEAN ..... Ambarawati mempromosikan nilai-nilai dan prosedur normatif untuk penyelesaian konflik dengan cara- cara damai (ASEAN Way). Pada sisi lain, globalisasi dan era internet abad 21 juga melanda masyarakat negara-negara Asia Tenggara, termasuk isu HAM dan demokratisasi. Indonesia adalah salah satu negara yang harus membayar mahal karena menanggung kerusuhan berdarah tahun 1998 yang melengserkan kekuasaan Presiden Suharto akibat gerakan HAM dan tuntutan demokratisasi. Sebagai pendukung prinsip non-interfere, kesadaran institusional HAM dari para elit pemimpin ASEAN bisa dikatakan terlambat. Menurut tesis Wictor Beyer (2011), ada ketidaksesuain antara nilai-nilai HAM dengan prinsip-prinsip ASEAN Way. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu : pertama, kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan yang sangat heterogen, tidak hanya sistem sosial dan kulturnya, namun juga jenis sistem politiknya. Sistem politik autoritarian(Indonesia masa Orde Baru, Thailand dibawah rezim militer), semi autoritarian (Malaysia, Philipina dan Singapura), negara dengan ideologi agama (Brunei Darussalam) dan sistem sosialis (Vietnam, Laos, Kamboja dan Myanmar). Kedua, HAM selalu dianggap sebagai ancaman kedaulatan dan dengan demikian dianggap sebagai persoalan domestik. Ketiga, keterkaitan HAM, demokrasi dan pertumbuhan ekonomi sangat erat dan memainkan peran penting dalam proses pembangunan negara-negara Asia Tenggara. Para pemimpin negara menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi harus lebih diutamakan, dan rakyat harus bersedia berkorban demi keamanan nasional dan pertumbuhan ekonomi. Terakhir, cultural relatisvism yang membentuk Asian values sering dijadikan argumen untuk menolak HAM yang dianggap berasal dari Barat dan tidak sesuai dengan budaya dan nilai - nilai Asia. (Boyer, 2011). Meskipun terlambat, untuk merespon perkembangan internasional negara-negara anggota ASEAN akhirnya sepakat mendeklarasikan HAM ASEAN pada pertemuan di Bangkok 2009 dan juga disepakati untuk membentuk suatu badan HAM pada pertemuan tersebut. AICHR (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights/Komisi HAM Antar pemerintah ASEAN). Ini merupakan langkah besar ASEAN dalam merespon perkembangan internal dan eksternal pasca Perang Dingin. Tak lama kemudian ASEAN juga membentuk badan HAM yang lebih spesifik untuk perempun dan anak (ACWC / ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children). (American Bar Association Rule of Law Initiative, 2014) Meskipun ASEAN dianggap telah mengambil beberapa langkah maju dalam isu HAM, namun kedua badan HAM masih dinilai banyak mengandung kelemahan. Kedua badan HAM ini dibentuk untuk tujuan mempromosikan dan melindungi HAM dan kebebasan bangsa- bangsa negara-negara ASEAN, namun menurut John D. Ciorciari, prinsip perlindungan HAM AICHR dan ACWC adalah bagian dari upaya besar untuk mewujudkan Asia Tenggara yang stabil dan harmonis, serta tetap menghormati perbedaan sejarah, kultur, agama serta mempertimbangkan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Banyak kritik dilontarkan tentang pembentukan kedua badan ini yang dianggapnya sebagai toothless, atau sekedar window dressing dan bahkan dilihat seperti lame-duck. (Ciorciari, 2015, h. 696) Sikap ASEAN : Bukan Sebuah Dilema Kasus pembantaian muslim Rohingya dan kudeta militer Myanmar merupakan test- case bagi ASEAN bagaimana organisasi tersebut apakah masih mempertahankan prinsip non-intervensi atau mulai bergeser pada tuntutan R2P. Posisi ASEAN selalu dianggap dalam JURNAL ILMIAH DINAMIKA SOSIAL 5 (2) 2021 | 31
Sikap ASEAN ..... Ambarawati situasi dilema berkenaan dengan masalah HAM. Sebagaimana dikemukakan diatas, bahwa menyikapi masalah pelanggaran HAM Myanmar, negara-negara ASEAN terbelah menjadi dua kubu, yaitu yang mendukung pemerintahan junta militer (Thailand, Kamboja,Laos, Vietnam), dan yang mengecam pemerintahan junta dan pelanggaran HAM (Indonesia, Singapura, Malaysia dan Philipina). Sementara Brunei Darussalam mengambil sikap hati- hati, karena memegang mandat sebagai Ketua ASEAN saat ini. Sikap Kamboja, Laos, Vietnam dan Thailand menunjukkan keengganan tentang respon ASEAN yang lebih keras terhadap Myanmar. Ketidakhadiran PM Thailand pada pertemuan Agustus 2021 merupakan isyarat Thailand tidak ingin mendukung atau terlibat perumusan konsensus yang akan menyudutkan pemerintahan junta di Myanmar. Sikap serupa ditunjukkan oleh Vietnam yang secara eksplisit dinyatakan oleh Dang Dinh Quy, Duta Besar Vietnam untuk PBB yang menjabat sebagai Ketua Dewan Keamanan PBB. Quy menyatakan bahwa Vietnam menentang pemberian sanksi internasional kepad a Myanmar. Vietnam lebih mendukung dialog yang menyertakan Myanmar dan tidak mengucilkannya. (BBC News Indonesia, 26 April 2021). Sikap penolakan negara-negara ASEAN seperti ditunjukkan Malaysia dengan tidak mengakui pemerintahan junta dan menyerukan pembebasan Aung San Suu Kyii. Singapura juga menunjukkan sikap kritis dengan menyebutkan penindasan dengan kekerasan terhadap para demonstran prodemokrasi oleh militer di Myanmar sebagai sesuatu yang tidak bisa diterima. Indonesia melalui pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa kondisi di Myanmar tidak bisa diterima dan tidak bisa diteruskan, serta minta pihak pemerintahan junta untuk menghentikan penggunaan kekerasan dan membebaskan para tahanan. Meskipun setengah anggota ASEAN mengecam dan menuntut dihentikannya kekerasan, namun belum ada langkah untuk memberi sanksi terhadap pemerintahan junta di Naypydaw. Beberapa pihak mendesak agar ASEAN mengambil langkah tegas, terutama dari para aktifis pro-demokrasi. Namun, sebagaimana kasus-kasus HAM terjadi di kawasan ini, ASEAN selalu bertindak hati-hati dan pendekatan dialog adalah fokus utama organisasi ini. Ketika SAC tidak mengijinkan utusan khusus Brunei menemui State Counsellor, Aung San Suu Kyii yang dikenakan tahanan rumah, Brunei sebagai Ketua ASEAN hanya "menghukumnya " dengan tidak mengundang Min Aung Hlaing ke ASEAN Summit pada Agustus 2021. Inilah yang dikenal sebagai ASEAN Way, sebuah kode berperilaku yang dicoba dipertahankan dalam interaksi antar negara-negara anggota ASEAN. Sikap yang demikian membuat ASEAN sering dianggap selalu dalam dilema dan kurang tegas dalam menghadapi persoalan pelanggaran HAM. (Desker, 2021, Wey, 2021). Barry Desker dalam tulisannya juga menyebutkan bahwa tindakan negara-negara Barat yang langsung menjatuhkan sanksi ekonomi dianggap kurang efektif, karena sanksi-sanksi tersebut tidak mewajibkan perusahaan-perusahaan besar seperti Total (Prancis), Chevron (Amerika) dan Woodside (Australia) untuk menarik investasi mereka bisnis minyak dan gas. Selain itu Myanmar juga masih menikmati perdagangan yang lancar dengan Thailand dan China, dan masih dalam hubungan erat dengan China dan Russia yang hak vetonya di Dewan Keamanan bisa digunakan sebagai perlindungan. (Desker, 2021). tidak dikenal dalam organisasi ASEAN. Intervensionisme telah beberapa kali ditunjukkan oleh negara-negara Barat dalam aksi-aksi Pendekatan intervensionisme selama JURNAL ILMIAH DINAMIKA SOSIAL 5 (2) 2021 | 32
Sikap ASEAN ..... Ambarawati mereka terhadap rezim otoriter yang dianggap melanggar HAM seperti di Iraq, Libya dan Suriah. Kebijakan untuk intervensi militer atas nama HAM pada gilirannya membawa penderitaan lebih luas terhadap rakyat jelata. (Tickner dan Sjoberg, 2013). Rakyat di wilayah- wilayah konflik harus meninggalkan negaranya dan mengungsi ke negara yang dianggap aman dan sebagian dari mereka tewas dalam perjalanan. Dengan demikian tujuan utama perlindungan HAM justru menimbulkan persoalan baru yang lebih luas. Dengan demikian, pendekatan ASEAN berbeda dengan negara-negara yang mengklaim diri sebagai penjaga HAM. ASEAN tetap mengedepankan dialog dan mencari upaya penyelesaian damai. Sikap ini yang dianggap sebagai code of conduct, sebagai bentuk implementasi dari ASEAN Way. Konsep ini yang membedakan dengan pendekatan intervensionisme yang diadopsi negara-negara Barat. ASEAN tidak dalam dilema antara sovereignty dan humanity, karena ASEAN memiliki langgam sendiri dalam menyikapi persoalan di kawasan. Sikap yang selama ini diambil oleh ASEAN dalam persoalan pelanggaran HAM di Myanmar bukan sebuah dilema, tetapi sebuah konsistensi. Konsisten untuk terus mengupayakan cara-cara damai dengan perundingan dibanding melakukan permusuhan frontal dengan pihak yang dianggap musuh. Konsepsi yang berbeda dalam memahami nilai-nilai yang dianut bangsa-bangsa Asia Tenggara membuat banyak pihak menilai ASEAN lemah dan terbelenggu dalam prinsip mempertahankan kedaulatan. Harus dipahami bahwa selama berabad-abad negara-negara di kawasan ini telah berjuang untuk mendapatkan dan mempertahankan kedaulatannya. KESIMPULAN Pada ulang tahunnya ke-54, organisasi ASEAN menghadapi ujian yang cukup berat dengan persoalan pelanggaran HAM di Myanmar. ASEAN telah kokoh posisinya sebagai PBB mini versi Asia Tenggara (little-UN) yang sering dianggap lemah namun tetap dibutuhkan Hak asasi manusia merupakan isu yang krusial (dan juga ambigu) bagi negara-negara anggota ASEAN yang selama ini memiliki prinsip saling menghormati dan menolak untuk intervensi. Pada era pasca perang dingin, fenomena internasional yang menyebar cukup kuat ke seluruh dunia yaitu demokratisasi dan HAM yang dianggap sebagai representasi dari liberal- way. Perkembangan teknologi komunikasi abad 21 memungkinan peristiwa-perisitiwa di berbagai belahan dunia bisa menyebar dan direspon oleh seluruh masyarakat internasional, tak terkecuali peristiwa kudeta militer di Myanmar dan respon represif dari pemerintahan junta di Myanmar. Tindakan represif Tatmadaw (militer Myanmar) telah merenggut sekurang- kurangnya seribu jiwa para demonstran pro-demokrasi. Dalam isu HAM ASEAN tidak pernah bersikap keras dan tegas dan lebih memilih jalan untuk tetap berdialog mencari solusi damai. Sejarah membuktikan cara dialog untuk solusi damai menjadi ujung tombak diplomasi ASEAN ditengah desakan untuk bersikap keras terhadap pelanggar HAM. Ini adalah code of conduct yang telah disepakati oleh negara- negara anggota ASEAN yang tertuang dalam perjanjian tahun 1976 yaitu TAC. Jadi dalam menyikapi pelanggaran HAM di Myanmar, ASEAN telah mengembangkan code mereka sendiri, yang berbeda dengan pendekatan negara-negara Barat. Dengan demikian, negara- negara ASEAN tidak dalam posisi dilema, yang harus memilih untuk menghormati kedaulatan atau melakukan aksi dalam rangka responbility to protect. ASEAN tidak perlu memilih, karena organisasi ini telah memiliki prinsip non-interferre, yang telah bertahan selama beberapa dasawarsa dan menjadi ciri khas ASEAN. JURNAL ILMIAH DINAMIKA SOSIAL 5 (2) 2021 | 33
Sikap ASEAN ..... Ambarawati DAFTAR PUSTAKA Kutipan Buku : American Bar Association Rule of Law Initiative, 2014, The ASEAN Human Rights Declaration : A Legal Analysis, American Bar Association Arms Control Association, July/August, 2021, UN Adopts Nonbinding Arms Embargo On Myanmar, arms-embargo-myanmar Badescu, Christina Gabriela, 2011, Humanitarian Intervention and the Responsibility to Protect : Security and Human Rights, (NewYork ; Routledge) Boyer, Wictor, 2011, Assesing an ASEAN Human Rights Regime : A New Dawn for Human Rights in South East Asia ?, Thesis, Faculty of Law, Lund University. Ciorciari, John D., 2012, "Institutionalizing Human Rights in Southeast Asia", Human Rights Quarterly 34 (2012) 695-725 by The Johns Hopkins University Press Denzin, Norman K. dan Yvonna S. Lincoln, Ed., 2000, Handbook of Qualitative Research, Second Edition, (California : Sage Publications, Inc.,). Desker, Barry, 2021, "ASEAN's Myanmar dilemma", East Asia Forum, Dunne, Tim, Milja Kurki, and Steve Smith, 2013, International Relations Theories Discipline and Diversity, Third Edition, (Oxford ; Oxford University Press) Erskine, Toni, 2013, Normative Theory, dalam Dunne, Tim Dunne, Milja Kurki, and Steve Smith, 2013, International Relations Theories Discipline and Diversity, Third Edition, (Oxford ; Oxford University Press) Herz, John H., 1961.,"The Rise and Demise of the Territorial State" dalam James N. Rousenau, Ed., International Politics and Foreign Policy, (New York : Free Press). Jackson, Robert dan Georg Sorensen, 2005, Pengantar Studi Hubungan Internasional, Terjemahan, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar) KHRG, Southeast Myanmar Field Report: Military Coup, Protests, Armed Conflict and Attacks, Human Rights Abuses, and COVID-19, January to June 2021, December 6, 2021 Leifer, Michael, 1995, Vietnam's Foreign Policyin the Post-Soviet Era : Coping With Vulnerability, dalam Robert S. Ross, Ed., East Asia in Transition : Toward a New Regional Order, (Singapore : ISEAS,New York : M.E. Sharpe) Luhulima, CPF, 1997, ASEAN Menuju Postur Baru, (Jakarta : CSIS) JURNAL ILMIAH DINAMIKA SOSIAL 5 (2) 2021 | 34
Sikap ASEAN ..... Ambarawati Namang, Raimundus Bulet, 2020, Negara dan Warga Negara Perspektif Aristoteles, Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Vol. 4, No. 2, Pattison, James, 2010, Humanitarian Intervention and the Responsibility to Protect : Who Should Intervene?, (New York ; Oxford University Press) Prasetyono, Edy, 1996, Masalah Perluasan Treaty of Amity and Cooperation (TAC), dalam Bantarto Bandoro, Agenda dan Penataan Keamanan di Asia Pasifik, (Jakarta : CSIS). Quadrini, Maggi, In Post-Coup Myanmar, Women Face Systemic Campaigns of Terror ans Assault, The Diplomat, Kegley, Charles W. Dan Shanon L. Blanton, 2011, World Politics: Trend and Transformation, 2010-2011 Edition, Wadsworth ; Cengage Learning Luhulima, CPF., 1997, ASEAN Menuju Postur Baru, (Jakarta : CSIS) Prasetyono, Edy, 1996, " Masalah Perluasan Treaty of Amity and Cooperation (TAC)", dalam Bantarto Bandoro, Penyunting, Agenda dan Penataan Keamanan Asia Pasifik, (Jakarta : CSIS) Rourke, John T., 2008, International Politics on the World Stage, 12th Edition, (New York; The McGraw Hill Company). Tickner, J.Ann dan Laura Sjoberg, 2013, Feminism, dalam Dunne, Tim Dunne, Milja Kurki, and Steve Smith, 2013, International Relations Theories Discipline and Diversity, Third Edition, (Oxford ; Oxford University Press). Unger, Danny, 1995, "From Domino to Dominant : Thailand's Security Policies in Twentieth First Century", dalam Robert S.Ross, Ed., East Asia in Transition : Toward a New Regional Order, (Singapore : ISEAS) Kutipan Website Aljazeera, July 5, 2021, Myanmar Military Kills at Least 25 People in Raid on Central Town on-central-town Aljazeera, July 17, 2021, 75 Children Killed, 1,000 Detained Since Myanmar Coup : UN Report myanmar-coup-un-experts JURNAL ILMIAH DINAMIKA SOSIAL 5 (2) 2021 | 35
Sikap ASEAN ..... Ambarawati Aljazeera, October 27, 2021, ASEAN Urged to Take 'Decisive Step' by Recognising Myanmar's NUG, BBC News Indonesia, 26 April 2021, ASEAN capai konsensus untuk akhiri krisis politik Myanmar, namun diminta 'berani jatuhkan sanksi', 25 April 2021, Media Asing Sorot Hasil KTT ASEAN untuk Konflik Myanmar di Jakarta Media Indonesia, 25 April 2021, "Inilah Lima Konsensus yang Disepakati Dalam KTT ASEAN" Reuters, August 18 2021, UN News : Global Perspective Human Stories, May 20, 2021, "Myanmar : Rights Expert Welcomes Fresh Sanctions Againts Junta, Urges Other Nations' Step Up", United Nations, Wey, Adam Leong Kok, 2021, "ASEAN Can't Do Much About Myanmar's Crisis", The Diplomat, August 09, 2021 about-myanmars-crisis/ JURNAL ILMIAH DINAMIKA SOSIAL 5 (2) 2021 | 36