SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : PENGUMUMAN NOMOR : 01/PANSEL PENGADAAN PEGAWAI ASN/08/2024 TENTANG PELAKSANAAN SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2024 Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen DPR) berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang berintegritas dan berdedikasi tinggi serta memenuhi syarat yang ditentukan untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Setjen DPR Tahun Anggaran 2024. I. JENIS KEBUTUHAN Terdapat 2 (dua) jenis penetapan kebutuhan CPNS pada P engadaan CPNS Setjen DPR Tahun Anggaran 2024, yang terbagi menjadi : 1. Kebutuhan Umum; dan 2. Kebutuhan Khusus, yang dialokasikan bagi : a. Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat "Dengan Pujian"/Cumlaude; b. Penyandang Disabilitas; dan c. Putra/Putri Kalimantan. II. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, DAN JUMLAH ALOKASI KEBUTUHAN UMUM, SERTA KEBUTUHAN KHUSUS (PUTRA/PUTRI LULUSAN TERBAIK BERPREDIKAT "DENGAN PUJIAN"/ CUMLAUDE, PENYANDANG DISABILITAS, DAN PUTRA/PUTRI KALIMANTAN) Jenis Kebutuhan No Nama Jabatan Kualifikasi Pendidikan C u m a u d e l D s a b i i l i t a s P e n y a n d a n g K a l i m a n t a n P u t r a P u t r i / U m u m Jumlah Alokasi Kebutuhan Deskripsi Pekerjaan Rentang Penghasilan (Min-Max) 1 Analis Hukum Ahli Pertama S-1 Hukum 2 7 9 Melakukan kegiatan analisis dan evaluasi di bidang peraturan perundang- undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang- undangan, permasalahan hukum, Rp2.785.700 - Rp6.644.700 Unit Penempatan Sekretariat Jenderal | Deputi Bidang Administrasi | Biro Hukum Dan Pengaduan Masyarakat
No Nama Jabatan 2 Analis Kebijakan Ahli Pertama 3 Analis Kebijakan Ahli Pertama 4 Analis Kebijakan Ahli Pertama 5 Analis Kebijakan Ahli Pertama 6 Analis Kebijakan Ahli Pertama 7 Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama Kualifikasi Pendidikan S-1 Hubungan Internasional / S-1 Hukum / S-1 Ilmu Komunikasi / S-1 Ilmu Pemerintahan / S-1 Ilmu Politik S-1 Hubungan Internasional / S-1 Hukum / S-1 Ilmu Komunikasi / S-1 Ilmu Pemerintahan / S-1 Ilmu Politik S-1 Hubungan Internasional / S-1 Hukum / S-1 Ilmu Komunikasi / S-1 Ilmu Pemerintahan / S-1 Ilmu Politik S-1 Hubungan Internasional / S-1 Hukum / S-1 Ilmu Komunikasi / S-1 Ilmu Pemerintahan / S-1 Ilmu Politik S-1 Hubungan Internasional / S-1 Hukum / S-1 Ilmu Komunikasi / S-1 Ilmu Pemerintahan / S-1 Ilmu Politik D-IV Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik / D-IV Studi Kebijakan Publik / S-1 Studi Kebijakan Publik / S-1 Teknik Informatika / S-1 Jenis Kebutuhan C u m a u d e l D s a b i i l i t a s P e n y a n d a n g K a l i m a n t a n P u t r a P u t r i / U m u m 1 5 1 5 2 1 1 4 2 Jumlah Alokasi Kebutuhan 6 6 2 1 1 4 Deskripsi Pekerjaan pengawasan perlaksanaan peraturan perundang- undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum Kajian dan analisis kebijakan dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah Kajian dan analisis kebijakan lingkungan instansi Pusat dan Daerah Kajian dan analisis kebijakan lingkungan instansi Pusat dan Daerah Kajian dan analisis kebijakan lingkungan instansi Pusat dan Daerah Kajian dan analisis kebijakan lingkungan instansi Pusat dan Daerah Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan Rentang Penghasilan (Min-Max) Rp2.785.700 - Rp6.644.700 Rp2.785.700 - Rp6.644.700 Rp2.785.700 - Rp6.644.700 Rp2.785.700 - Rp6.644.700 Rp2.785.700 - Rp6.644.700 Rp2.785.700 - Rp6.644.700 Unit Penempatan Sekretariat Jenderal | Deputi Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal | Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal | Badan Keahlian | Pusat Analisis Keparlemenan Sekretariat Jenderal | Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Legislatif Sekretariat Jenderal | Pusat Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal | Deputi Bidang Administrasi | Biro Sumber Daya Manusia Aparatur
No Nama Jabatan 8 Arsiparis Ahli Pertama 9 Arsiparis Terampil 10 Pamong Budaya Terampil 11 Penata Keprotokolan Kualifikasi Pendidikan Administrasi Negara D-IV Kearsipan Dan Informasi Digital / D-IV Pengelolaan Arsip Dan Rekaman Informasi / D-IV Perpustakaan Digital / S-1 Statistika Terapan D-III Administrasi Rumah Sakit / D-III Manajemen Keuangan / D-III Manajemen Pajak / D-III Manajemen Pemasaran / D-III Kearsipan D-III Ilmu Komunikasi D-IV Komunikasi Massa / S-1 Ilmu Komunikasi / S-1 Sastra Inggris Jenis Kebutuhan C u m a u d e l D s a b i i l i t a s P e n y a n d a n g K a l i m a n t a n P u t r a P u t r i / U m u m 4 4 15 2 37 3 Jumlah Alokasi Kebutuhan 4 19 2 37 Deskripsi Pekerjaan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan praktik SDM dalam jenjang keahlian. Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsipsaris, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi Melaksanakan kegiatan kearsipan pada Lembaga Negara, Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa,dan Perguruan Tinggi Negeri. Melaksanakan tugas di bidang pemajuan dan pelestarian cagar budaya Melaksanakan kegiatan keprotokolan dilingkungan instansi pemerintah Rentang Penghasilan (Min-Max) Rp2.785.700 - Rp6.624.700 Rp2.785.700 - Rp6.624.700 Rp2.485.900 - Rp5.427.900 Rp2.785.700 - Rp5.713.700 Unit Penempatan Sekretariat Jenderal | Deputi Bidang Persidangan | Biro Protokol Dan Hubungan Masyarakat | Bagian Arsip Sekretariat Jenderal | Deputi Bidang Persidangan | Biro Protokol Dan Hubungan Masyarakat | Bagian Arsip Sekretariat Jenderal | Deputi Bidang Persidangan | Biro Protokol Dan Hubungan Masyarakat | Bagian Hubungan Masyarakat Dan Pengelolaan Museum | Subbagian Pengelolaan Museum Sekretariat Jenderal | Deputi Bidang Persidangan I Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat I
No Nama Jabatan 12 Penerjemah Ahli Pertama- Penerjemah Bahasa Inggris 13 Pengelola Keprotokolan 14 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama Kualifikasi Pendidikan S-1 Bahasa Inggris / S-1 Pendidikan Bahasa Inggris / S- 1 Sastra Inggris D-III Perhotelan / D-III Komunikasi Massa / D-III Bahasa Inggris / D- III Perjalanan Wisata S-1 Hukum / D-IV Arsitektur Bangunan Gedung / S-1 Ekonomi Sumber Daya / S-1 Logistik Jenis Kebutuhan C u m a u d e l D s a b i i l i t a s P e n y a n d a n g K a l i m a n t a n P u t r a P u t r i / U m u m 8 15 51 5 4 Jumlah Alokasi Kebutuhan 8 66 5 Deskripsi Pekerjaan Melakukan kegiatan penerjemahan tulis, penerjemahan lisan, pengalihaksaraan dan penerjemahan teks naskah kuno/arsip kuno/prasasti/ dan penyusunan naskah bahan terjemahan. Melaksanakan kegiatan keprotokolan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal dalam kategori acara atau upacara sesuai dengan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar Melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah, pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, dan pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara swakelola. Rentang Penghasilan (Min-Max) Rp2.785.700 - Rp6.479.700 Rp2.485.900 - Rp5.187.900 Rp2.785.700 - Rp6.597.700 Unit Penempatan Bagian Protokol Sekretariat Jenderal | Deputi Bidang Persidangan | Biro Kerja Sama Antar Parlemen Dan Organisasi Internasional | Bagian Fasilitasi Kegiatan Luar Negeri Anggota Dan Alih Bahasa | Subbagian Alih Bahasa Sekretariat Jenderal | Deputi Bidang Persidangan | Biro Protokol Dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal | Deputi Bidang Administrasi | Biro Umum | Bagian Pengadaan Barang/Jasa
No Nama Jabatan 15 Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama 16 Pengendali Konten Internet 17 Perancang Peraturan Perundang- undangan Ahli Pertama 18 Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama Kualifikasi Pendidikan D-IV Produksi Media / S-1 Desain Komunikasi Visual / S-1 Teknologi Pendidikan S-1 Ilmu Komunikasi / S-1 Sistem Dan Teknologi Informasi S-1 Hukum D-IV Komunikasi Massa / S-1 Ilmu Komunikasi / S-1 Komunikasi Massa Jenis Kebutuhan C u m a u d e l D s a b i i l i t a s P e n y a n d a n g K a l i m a n t a n P u t r a P u t r i / U m u m 4 74 2 16 3 5 Jumlah Alokasi Kebutuhan 4 74 18 3 Deskripsi Pekerjaan Melakukan kegiatan pengembangan teknologi pembelajaran yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. Melaksanakan kegiatan yang meliputi koordinasi, penerimaan dan pengumpulan aduan, pengklasifikasian, analisa serta verifikasi data konten internet untuk menyimpulkan dan menyusun pemblokiran konten internet ilegal dan pengelolaan berita di media sosial dan website sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan program yang telah disusun dan peraturan perundang- undangan. Melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang- undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya pada Instansi Pemerintah. Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, Rentang Penghasilan (Min-Max) Rp2.785.700 - Rp6.644.700 Rp2.785.700 - Rp5.713.700 Rp2.785.700 - Rp6.644.700 Rp2.785.700 - Rp6.644.700 Unit Penempatan Sekretariat Jenderal | Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Legislatif Sekretariat Jenderal | Deputi Bidang Persidangan I Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal | Badan Keahlian Sekretariat Jenderal | Deputi Bidang Persidangan | Biro Protokol
No Nama Jabatan 19 Pranata Komputer Ahli Pertama 20 Pranata Komputer Terampil 21 Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil Kualifikasi Pendidikan S-1 Ilmu Informatika / S-1 Ilmu Komputer / S- 1 Rekayasa Perangkat Lunak / S-1 Sistem Dan Teknologi Informasi / S-1 Sistem Informasi / S-1 Teknik Komputer / S-1 Teknologi Informasi / S-1 Teknik Informatika D-III Sistem Informasi / D-III Teknologi Informasi / D-III Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi / D-III Teknik Informatika D-III Teknik Informatika / D-III Sistem Informasi Jenis Kebutuhan C u m a u d e l D s a b i i l i t a s P e n y a n d a n g K a l i m a n t a n P u t r a P u t r i / U m u m 12 4 4 6 Jumlah Alokasi Kebutuhan 12 4 4 Deskripsi Pekerjaan pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan. Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia. Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia. Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan praktik SDM dalam Rentang Penghasilan (Min-Max) Rp2.785.700 - Rp6.644.700 Rp2.485.900 - Rp5.487.900 Rp2.485.900 - Rp5.547.900 Unit Penempatan Dan Hubungan Masyarakat | Bagian Hubungan Masyarakat Dan Pengelolaan Museum Sekretariat Jenderal | Pusat Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal | Pusat Teknologi Informasi | Bidang Sistem Informasi Dan Infrastruktur Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal | Deputi Bidang Administrasi I Biro Sumber Daya Manusia Aparatur
Jenis Kebutuhan No Nama Jabatan Kualifikasi Pendidikan C u m a u d e l D s a b i i l i t a s P e n y a n d a n g K a l i m a n t a n P u t r a P u t r i / U m u m Jumlah Alokasi Kebutuhan Deskripsi Pekerjaan Rentang Penghasilan (Min-Max) 22 Pustakawan Ahli Pertama 23 Widyaiswara Ahli Pertama D-IV Perpustakaan Digital / S-1 Perpustakaan Dan Ilmu Informasi S-2 Hubungan Internasional / S-2 Ilmu Pemerintahan / S-2 Kebijakan Publik / S-2 Pengembangan Kurikulum / S-2 Penjaminan Mutu Pendidikan 2 6 5 8 5 jenjang keterampilan. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi pemustaka Melaksanakan kegiatan Pelatihan, Pengembangan Pelatihan, dan Penjaminan Mutu Pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi ASN. Rp2.785.700 - Rp6.644.700 Rp2.903.600 - Rp6.762.600 275 Keterangan : Penghasilan Minimal adalah hanya Gaji Pokok sesuai Peraturan gaji PNS dan Penghasilan Maksimal terdiri dari Gaji Pokok + Tunjangan Jabatan + Tunjangan Kinerja. Total 6 6 15 302 III. PERSYARATAN PELAMAR 1. Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar; 3. Tidak dalam proses pemeriksaan dugaan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih; 4. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih; 5. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta; 6. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, Prajurit TNI, anggota POLRI, atau siswa sekolah ikatan dinas pemerintah; 7. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi; 7 Unit Penempatan Sekretariat Jenderal | Deputi Bidang Persidangan | Biro Protokol Dan Hubungan Masyarakat | Bagian Perpustakaan Sekretariat Jenderal | Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Legislatif
8. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai; 9. Bagi PPPK yang melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS, wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat yang Berwenang (PyB); 10. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik dan/atau terlibat politik praktis; 11. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan jabatan yang dilamar; 12. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter pada Rumah Sakit Pemerintah tertanggal setelah lulus tahapan seleksi akhir (wajib dilengkapi pada saat pemberkasan bagi Pelamar yang telah dinyatakan lulus tahapan seleksi akhir); 13. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 14. Bersedia mengabdi pada Setjen DPR dan tidak mengajukan pindah instansi dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS; 15. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian minimal setingkat Kepolisian Resor (Polres) yang masih berlaku (wajib dilengkapi pada saat pemberkasan bagi Pelamar yang telah dinyatakan lulus tahapan seleksi akhir); 16. Tidak mengonsumsi/ menggunakan narkotika, psikotropika, prekusor dan/atau zat adiktif lainnya (NAPZA) yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba/ NAPZA dari Rumah Sakit Pemerintah/Badan Narkotika Nasional (BNN)/Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) yang masih berlaku (wajib dilengkapi pada saat pemberkasan bagi Pelamar yang telah dinyatakan lulus tahapan seleksi akhir); 17. Pelamar penyandang disabilitas dapat juga melamar pada kebutuhan umum atau kebutuhan khusus lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut : a. Memiliki ijazah yang kualifıkasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar; b. Pada saat melamar di SSCASN, pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas; dan c. Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dibuktikan dengan: 1) Hasil pindai (scan) asli Surat Keterangan Disabilitas dari Dokter pada Rumah jenis dan derajat Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan kedisabilitasannya; 2) Pelamar membuat Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesu ai j abata n yan g di lamar , yang memperlihatkan seluruh anggota tubuh dengan durasi video minimal 2 (dua) menit dan maksimal 5 (lima) menit; dan 3) Selanjutnya Pelamar mencantumkan tautan/link unggahan video (misal pada google drive, youtube, dll) tersebut di menu yang tersedia pada laman II. TATA CARA PENDAFTARAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN 1. Tata Cara Pendaftaran a. Setiap Pelamar harus melakukan pendaftaran secara daring/online dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik melalui portal pendaftaran Sistem Seleksi CASN Badan Kepegawaian Negara (SSCASN BKN) pada laman mulai tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan 6 September 2024 Pukul 23.59 WIB dengan yang memperhatikan diinformasikan pada Pengumuman ini. terlebih dahulu langkah-langkah pendaftaran 8
b. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jabatan dalam 1 (satu) jenis kebutuhan "Dengan (Umum/ Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat Pujian"/Cumlaude /Penyandang Disabilitas/Putra-Putri Kalimantan) pada 1 (satu) instansi. c. Panitia tidak bertanggungjawab terhadap dokumen unggah yang tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau data tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah. Hal tersebut dapat mengakibatkan Pelamar gugur/tidak lulus dan merupakan kelalaian Pelamar. d. Untuk dokumen yang menggunakan e-meterai, setiap 1 (satu) e-meterai hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) jenis dokumen. e. E-meterai yang digunakan dapat melalui yang kemudian dibeli melalui situs resmi Adapun tata cara pembelian dan penggunaan e-meterai dapat dilihat melalui tautan . f. Untuk dokumen yang menggunakan e-meterai, pelamar tidak perlu mencetak dokumen fisik, namun cukup mengunggah dokumen hasil unduhan yang telah dibubuhi e-meterai. g. Pelamar diminta memastikan agar penempatan e-meterai tidak tumpang tindih dengan tanda tangan yang dibubuhkan agar tidak mengganggu proses validasi e-meterai. 2. Dokumen Persyaratan Setiap Pelamar wajib mengunggah dokumen persyaratan administrasi pada laman sebagai berikut: 1) Surat lamaran ditujukan kepada Sekretaris Jenderal DPR RI c.q. Ketua Pansel Pengadaan Pegawai ASN Sekretariat Jenderal DPR RI (format surat lamaran dapat diunduh di laman ditandatangani dengan pena bertinta hitam dan di bubuhi e-meterai. 2) Pasfoto terbaru berlatar belakang merah, berpakaian rapi, berkemeja putih dengan kerah dan sikap formal. 3) Hasil pindai (scan) berwarna asli KTP yang masih berlaku atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bagi Pelamar Kebutuhan Khusus Putra/Putri Kalimantan, hasil pindai (scan) asli KTP yang masih berlaku atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota Kalimantan pada saat pembuatan akun SSCASN. 4) Surat Pernyataan ditandatangani dengan pena bertinta hitam dan dibubuhi e- pernyataan diunduh dapat surat laman di Format meterai. . 5) Hasil pindai (scan) berwarna asli Ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/ atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah, sesuai persyaratan jabatan yang dilamar. 6) Hasil pindai (scan) berwarna asli Ijazah dari perguruan tinggi luar negeri menyertakan Hasil pindai (scan) asli surat penyetaraan ijazah luar negeri dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, sesuai persyaratan jabatan yang 9
dilamar (bagi Pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri, dijadikan dalam 1 file bertipe pdf). 7) Hasil pindai (scan) berwarna atau tangkap layar akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi, dengan ketentuan : a. Bagi Pelamar pada Kebutuhan Umum, Kebutuhan Khusus Penyandang Disabilitas, dan Putra/Putri Kalimantan adalah perguruan tinggi dan/atau program studi terakreditasi pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah. b. Bagi Pelamar Kebutuhan Khusus Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat "Dengan Pujian"/Cumlaude adalah Perguruan Tinggi terakreditasi A/unggul dan program studi terakreditasi A/unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah. 8) Hasil pindai (scan) dapat berupa sertifikat akreditasi atau hasil cetakan tangkapan layar yang memuat status akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi yang dikeluarkan oleh pangkalan data pendidikan tinggi yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi atau pangkalan data (database) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Bagi Pelamar yang pada ijazah/transkrip nilai tidak tercantum akreditasinya. 9) Hasil pindai (scan) berwarna asli Transkrip Nilai, sesuai persyaratan jabatan yang dilamar, dengan ketentuan: a. Kebutuhan Umum, Kebutuhan Khusus Penyandang Disabilitas dan Kebutuhan Khusus Putra/Putri Kalimantan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 (tiga koma nol) dari skala 4,00 (empat koma nol). b. Kebutuhan Khusus Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat "Dengan Pujian"/Cumlaude lulusan perguruan tinggi dalam negeri dengan predikat kelulusan "dengan pujian"/cumlaude. 10) Hasil pindai (scan) berwarna asli Transkrip Nilai dan asli surat penyetaraan Transkip Nilai lulusan luar negeri dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi (bagi Pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri, dijadikan dalam 1 file bertipe pdf). Bagi Pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri yang melamar pada Kebutuhan Khusus Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat "Dengan Pujian"/Cumlaude, mengunggah hasil pindai (scan) asli I jaz a h, Transkrip Nilai, dan surat penyetaraan dari kementerian yang menyelenggarakaan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang menyatakan predikat kelulusannya setara "dengan pujian"/cumlaude (dijadikan dalam 1 file bertipe pdf). 11) Bagi Pelamar Kebutuhan Khusus Penyandang Disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas dibuktikan dengan: a. Hasil pindai (scan) berwarna asli Surat Keterangan Disabilitas dari Dokter pada Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; b. Pelamar membuat Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari jabatan yang dilamar, yang dalam menjalankan aktivitas sesuai 10
memperlihatkan seluruh anggota tubuh dengan durasi video minimal 2 (dua) menit dan maksimal 5 (lima) menit; c. Video menggambarkan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jabatan yang akan dilamar, sebagai berikut: i. Jabatan Arsiparis Terampil : melakukan penataan dan penyimpanan arsip inaktif, melakukan indentifikasi dan alih media arsip dinamis dan melakukan pemberkasan arsip aktif. ii. Jabatan Pustakawan Ahli Pertama : melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan dengan sistem yang baku, penyuluhan tentang pemanfaatan perpustakaan, dan memberikan layanan orientasi perpustakaan. d. Pelamar mencantumkan tautan/link unggahan video (misal pada google laman tersebut di menu yang drive, youtube, dll) tersedia pada IV. TAHAPAN DAN JADWAL SELEKSI 1. Seleksi Administrasi 1) Kelulusan Seleksi Administrasi didasarkan pada hasil verifikasi dokumen yang telah diunggah dan kelulusan seleksi administrasi akan diumumkan pada laman dan akun masing-masing pelamar pada laman 2) Bagi Pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mencetak laman kartu peserta ujian dari akun masing-masing pelamar pada 3) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi berhak untuk mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). 4) Khusus untuk Pelamar Kebutuhan Penyandang Disabilitas, Panitia Seleksi dapat berkonsultasi dengan dokter spesialis kedokteran okupasi dan/atau tim penguji kesehatan untuk memastikan kesesuaian antara kebutuhan kompetensi dan syarat Jabatan yang dibutuhkan dengan jenis dan derajat kedisabilitasan melalui pemeriksaan dokumen dan persyaratan khusus Kebutuhan Penyandang Disabilitas. 2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan Computer Assisted Test (CAT) (bobot nilai 40%) 1) Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) terdiri atas: a. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK); b. Tes Intelegensi Umum (TIU); dan c. Tes Karakteristik Pribadi (TKP) 2) Pelaksanaan SKD menggunakan sistem Computer Assisted Test BKN mengacu pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara; 3) Jumlah komposisi soal, tata cara penilaian, dan Nilai Ambang Batas SKD ditetapkan sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024 Tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024. 4) Peserta yang telah mendapatkan Sertifikat SKD CAT BKN Tahun Anggaran 2023 dapat menggunakan kembali hasil yang tertera pada Sertifikat SKD CAT BKN tersebut. 11
5) Peserta yang telah lulus seleksi administrasi pengadaan PNS Tahun Anggaran 2024, dapat memilih untuk mengikuti SKD atau menggunakan nilai pada Sertifikat SKD CAT BKN Tahun Anggaran 2023 pada SSCASN. 6) Dalam hal peserta seleksi pengadaan CPNS mengikuti SKD pada Tahun Anggaran 2024, maka hasil nilai SKD pada Sertifikat SKD CAT BKN Tahun Anggaran 2023 dinyatakan tidak berlaku. 7) Peserta harus mengunduh Sertifikat SKD CAT BKN pada laman 8) Peserta dilarang memalsukan atau memodifikasi Sertifikat SKD CAT BKN. 9) Petunjuk Teknis pemanfaatan Sertifikat SKD CAT BKN dapat dilihat pada laman . 3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) (Bobot nilai 60%) 1) Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), terdiri dari: a) CAT BKN (Bobot 50%) b) SKB Tambahan (Bobot 50%), terdiri dari: 1. Psikotest (30%) 2. Tes kemampuan bahasa Inggris dengan menggunakan metode EPTIGO (English Proficiency Test for Indonesian Government Officials) (10%) 3. Wawancara (10%) 2) Peserta yang tidak mengikuti/tidak hadir SKB Psikotest dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti SKB Eptigo, peserta yang tidak mengikuti/tidak hadir SKB Eptigo maka dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti SKB Wawancara. 3) Nilai perolehan tiap tahapan SKB Tambahan akan dikalikan dengan bobot penilaian. 4) Pengolahan hasil akhir SKD dan SKB dilakukan oleh Ketua Panselnas. 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan SKB Tambahan (Psikotes, EPTIGO, dan Wawancara) diatur dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan tentang Pedoman Indonesia Nomor 1721/SEKJEN/2024 Rakyat Republik Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang Tambahan Dalam Rangka Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024. 4. Jadwal Seleksi No. Kegiatan Jadwal 1 Pengumuman Seleksi 2 Pendaftaran Seleksi 3 Seleksi Administrasi 4 Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi 5 Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi 19 Agustus s.d 2 September 2024 20 Agustus s.d. 6 September 2024 20 Agustus s.d. 13 September 2024 14 s.d. 17 September 2024 18 s.d 28 September 2024 6 Masa Sanggah 7 Jawab Sanggah 8 Pengumuman Pasca Masa Sanggah 9 Penarikan data final SKD CPNS 10 Penjadwalan SKD CPNS 11 Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan 18 s.d. 20 September 2024 18 s.d. 22 September 2024 21 s.d. 27 September 2024 29 September s.d. 1 Oktober 2024 2 s.d. 8 Oktober 2024 9 s.d. 15 Oktober 2024 Tempat SKD CPNS 12 Pelaksanaan SKD CPNS 13 Pengolahan Nilai SKD CPNS 16 Oktober s.d. 14 November 2024 23 Oktober s.d. 16 November 2024 12
No. 14 Pengumuman Hasil SKD CPNS 15 Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT 16 Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Kegiatan Jadwal 17 s.d. 19 November 2024 20 November s.d 17 Desember 2024 20 s.d. 22 November 2024 Bidang (SKB) CPNS dengan CAT 17 Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan 23 s.d. 25 November 2024 CAT oleh Peserta Seleksi 18 Penarikan data final SKB CPNS 19 Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT 20 Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan 26 s.d. 28 November 2024 29 November s.d. 3 Desember 2024 4 s.d. 8 Desember 2024 Tempat SKB CPNS dengan CAT 21 Pelaksanaan SKB CPNS 22 23 Pengumuman Hasil CPNS 24 Masa Sanggah 25 Jawab Sanggah 26 Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah 27 Pengumuman Pasca Sanggah 28 Pengisian DRH NIP CPNS 29 Usul Penetapan NIP CPNS Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS 9 s.d. 20 Desember 2024 17 Desember 2024 s.d. 4 Januari 2025 5 s.d 12 Januari 2025 13 s.d. 15 Januari 2025 13 s.d. 19 Januari 2025 15 s.d. 20 Januari 2025 16 s.d. 22 Januari 2025 23 Januari s.d. 21 Februari 2025 22 Februari s.d. 23 Maret 2025 Keterangan : Jadwal dapat berubah sewaktu - waktu, menyesuaikan kebijakan Panselnas V. LAIN- LAIN 1. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya/gratis. 2. Dalam hal pelamar diketahui melamar: a. lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis Jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan PNS atau PPPK; atau b. menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda, pelamar dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Pelamar wajib membaca dengan cermat Pengumuman, memenuhi semua persyaratan, termuat dalam tata cara yang dan melakukan pendaftaran sesuai dengan Pengumuman. 4. Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh PPK, namun peserta : a. mengundurkan diri; b. dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan; terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menpan; tidak memenuhi persyaratan lainnya; dan/atau c. d. e. meninggal dunia. PPK harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan 5. Dalam hal pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan telah mendapat persetujuan Nomor (NIP), mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 1 (satu) periode berikutnya. Induk Pegawai 6. Pelamar, keluarga dan pihak lain dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada oknum/pihak yang tidak bertanggungjawab menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk apapun. Perbuatan tersebut adalah penipuan dan bukan merupakan tanggung jawab Panitia Seleksi. 13
7. Terhadap Pelamar yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti setiap rangkaian seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, dinyatakan gugur. 8. Panitia Seleksi tidak menerima tanya jawab kelulusan pelamar yang tidak lulus setelah masa sanggah. 9. Pelamar wajib memantau perkembangan proses Seleksi CPNS Setjen DPR Tahun dan/atau melalui laman Anggaran 2024 10. Pelayanan dan Penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi CPNS Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun Anggaran 2024, selain sebab-sebab ketidaklulusan dapat menghubungi Call Center pada hari: a. Senin s.d Kamis pukul 08.30 s.d 15.00 WIB; dan b. Jumat pukul 08.30 s.d 15.30 WIB, melalui : Telepon (021) 5715-728 - Lewat Reformasi (Layanan Informasi Whatsapp Terkini Perencanaan dan Formasi) Bagian Perencanaan dan Pola Karier ASN 081316754256 - Pengaduan pelaksanaan seleksi CPNS melalui email cpns@dpr.go.id Jakarta, 16 Agustus 2024 14
Contoh Surat Lamaran Nama Kota Domisili, .....Agustus 2024 Yth. Sekretaris Jenderal DPR RI c.q. Ketua Pansel Pengadaan Pegawai ASN Sekretariat Jenderal DPR RI Di - Jakarta Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Tempat/Tanggal Lahir Jenis kelamin Pendidikan Jabatan yang dilamar Nomor telepon aktif Email aktif Alamat sesuai KTP : Ananda, S.H : Aceh, 19 Januari 1991 : Wanita : Sarjana Hukum Universitas Indonesia : Analis Hukum Ahli Pertama : 12345678688 : : Komplek Mediterania Jln. Mawar 6 Jakarta Selatan Alamat domisili : Komplek Mediterania Jln. Mawar 6 Jakarta Selatan Dengan ini menyampaikan surat lamaran agar dapat mengikuti Seleksi Penerimaan Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun Anggaran 2024. Sebagai bahan pertimbangan, Saya sampaikan berkas kelengkapan yang telah diunggah sebagai berikut: 1. Surat lamaran bermeterai Rp10.000,00 ditujukan Kepada Sekretaris Jenderal c.q. Ketua Pansel Pengadaan Pegawai ASN Sekretariat Jenderal DPR RI di Jakarta dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam (asli); 2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan telah melakukan Rekaman Kependudukan;* 3. Pasfoto berlatar belakang warna merah; 4. Ijazah Sarjana/Diploma (asli); * 5. Transkrip Nilai Sarjana/Diploma (asli); * 6. Surat penyetaraan ijazah dan transkrip nilai luar negeri; ** 7. Sertifikat/ hasil cetakan tangkapan layar (screen capture) Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi; 8. Surat keterangan predikat kelulusan setara "Dengan Pujian"/Cumlaude;*** 9. Surat Pernyataan bermeterai Rp10.000,00 dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam (asli); 10. Surat Keterangan Dokter dari rumah sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis/tingkat kedisabilitasan (asli) dan tautan/link video singkat. **** Demikian surat lamaran ini dibuat. Adapun seluruh data dan dokumen yang Saya berikan adalah benar. Apabila di kemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka Saya menerima keputusan panitia membatalkan keikutsertaan/ kelulusan saya pada seleksi CPNS Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun Anggaran 2024. Atas perhatian Bapak, Saya ucapkan terima kasih. Hormat Saya, (Ananda, S.H.) Catatan: - - - - Dapat dipilih salah satu, sesuai dokumen yang dimiliki ** diperlukan bagi Pelamar lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri ***diperlukan bagi Pelamar Kebutuhan Khusus Cumlaude ****diperlukan bagi Pelamar Kebutuhan Disabilitas
Contoh Surat Pernyataan SURAT PERNYATAAN INSTANSI Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama Tempat/Tanggal Lahir Jenis kelamin Pendidikan Jabatan yang dilamar Nomor telepon aktif Email aktif Agama Alamat sesuai KTP : Ananda, S.H : Aceh, 19 Januari 1991 : Wanita : Sarjana Hukum Universitas Indonesia : Analis Hukum Ahli Pertama : 12345678688 : : : Komplek Mediterania Islam Jln. Mawar 6 Jakarta Selatan Alamat domisili : Komplek Mediterania Jln. Mawar 6 Jakarta Selatan dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya : 1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan penjara 2 (dua) tahun atau lebih. 2. Tidak dalam proses pemeriksaan dugaan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih. 3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. 4. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. 6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan jabatan yang dilamar. 7. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi. 8. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai. 9. Sehat jasmani dan rohani. 10. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya; 11. Bersedia mematuhi ketentuan yang diatur dalam proses seleksi pengadaan CPNS Setjen DPR RI Tahun Anggaran 2024 dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 12. Bersedia mengabdi pada Sekretariat Jenderal DPR RI dan tidak mengajukan pindah instansi dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS. 13. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah. 14. Bersedia dikenakan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan Pegawai Negeri Sipil untuk 1 (satu) periode berikutnya apabila sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan Nomor Induk Pegawai (NIP), kemudian mengundurkan diri. 15. Bersedia menerima keputusan panitia untuk membatalkan keikutsertaan/ kelulusan saya pada seleksi CPNS Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun Anggaran 2024, apabila di kemudian hari ditemukan data/dokumen yang saya berikan tidak benar/palsu. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, apabila di kemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan Panitia Seleksi membatalkan keikutsertaan/ kelulusan saya pada seleksi CPNS Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun Anggaran 2024. Nama Kota Domisili,......... Agustus 2024 Yang membuat pernyataan MATERAI Rp10.000,00 (Ananda, S.H.)
Format Surat Keterangan Disabilitas KOP SURAT RUMAH SAKIT / PUSKESMAS SURAT KETERANGAN DISABILITAS NOMOR : ... Nama Umur NIK Jenis Kelamis Lokasi Disabilitas Riwayat Disabilitas *) Kemampuan mengurus diri *) Bepergian rumah *) Jenis Disabilitas *) keluar : : : : : : : : : : : : : : Sejak Lahir, diagnosa : ... Sesudah Kecelakaan, pada tahun ... , diagnosa... Sesudah sakit, pada tahun ... , diagnosa ... Mampu Sebagian bisa, jelaskan yang tidak bisa ... Perlu bantuan penuh orang lain Bisa sendiri Perlu diantar anggota keluarga a. Disabilitas Fisik 1. Amputasi (tangan/kaki) 2. Kelemahan bagian anggota gerak atas dan bawah 3. Paraplegi (anggota tubuh bagian bawah meliputi kedua tungkai dan organ panggul) 4. Celebral Palsy (CP) b. Disabilitas Sensorik 1. Netra : a) Buta Total b) Persepsi cahaya/Low vision 2. Rungu 3. Wicara c. Disabilitas Intelektual 1. Disabilitas Grahita 2. Down Syndrome d. Disabilitas Mental 1. Psikososial dan Gangguan Kepribadian) 2. Disabilitas Perkembangan (Autis/Hiperaktif) Derajat Fisik Alat digunakan *) Penyakit lain *) Disabilitas Bantu yang Pengobatan *) : : : : 1. Ada, sebutkan : ... 2. Tidak ada. 1. Ada, sebutkan : ... 2. Tidak ada. 1. Ada, sebutkan : ... 2. Tidak ada. Catatan lainnya Tambahan : : : Kota dan tanggal pemeriksaan Nama Dokter NIP/NRP/NIPP
Keterangan : *) Wajib dipilih dan diisi sesuai kondisi disabilitasnya Contoh Foto yang harus diunggah Contoh Sertifikat SKD
Contoh Sertifikat Akreditasi Program Studi Contoh Sertifikat Akreditasi Perguruan Tinggi
Contoh Sertifikat Akreditasi Perguruan Tinggi A/Unggul Contoh Sertifikat Akreditasi Program Studi A/Unggul