Advokat Dan Pemberantasan Korupsi Erman Rajagukguk Beban MasyarakatAdat Menghadapi Hukum Negara M.Syamsudin Putirsan Mahkamah Konstitusi Dan lmplikasinya Terhadap Pencari Keadilan Bambang Sutiyoso Gagasan Amandemen (Ulang) UUD 1945 (Usulan Untuk Penguatan DPD Dan Kekuasaan Kehakiman) Ni'matulHuda Peran Komisi Pemilihan Yang Demokratis Pemilu Untuk Pemilu Suparman Marzuki Refleksi Peran Mahka Pemilihan Umum 2004 ian Sengketa FormalisasiSyariat I Anang Zubaidy lmplementasi Menjamin Partisipasi Daerah Nasokah (RlA) Sebagai Upaya Partisipasi
DAFTAR ISI JURNAL HUKUM MFTARSI DARIREDAKSI Mwkad Dan Pefiterartasan t(ontmi Ermar Rr{ag*guk ... 329 - 337 I tl Beban MasyarakatAdal Menghadapi Hukum Negara M. Syarnsrdin Putsar Mahkamah Fottslitttsi Oan lmfficinya Tefiadap Pemailzredlat 338-351 Eanbar€ Sutiy60... -. 352-372 PEUiloUl{G Dekan FrhJlas Huhm Lill Gagasan Amandernen (utang) UUD 1945 (Usular Untuk PerUuatan DPO Dan Kekueaan Kehakiman NtmatrlHr.da .... 373 - 392 KETU'. ?€IIGARAH NtmaM Huca. Sli.. M.Hum. Peran lGmbi Pemilhan Umum Dan Pengarrrcan Pemilu Untuk Pemilu Yang Demokmtis Suparman Maratki 393 - 412 KETUA PEXNJXTI}IG Dr. Riduran Kluinnd.v. S.H., M.Hum. DEITAI{ P€IIYUIITII{G Prof. &. H. lloh. ltahtud, i[), S.H., S.U Nandang Sutisno, S.H., tI.M., M.Hum.' Ph.D Jawahir Ttrontod. S.H., Ph'D. Eudi Agus Riswandi, SH., M.Hum XTTRA BESTARI Prol. Dr. Arief Anwllah, S.H', M.Hum Dr. Jalm tlamidi' SH.' MH Refreksi Peran Mahkamah l(omtittrsi Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihat Umum 2()04 SriHasMiPusfitasari ... 113 -425 O Fmnalisasi Syarid lslan Di Taikmalaya 126-142 a lmplenrentasi RegulabrylmpadAssessnerf (RlA) Sebagai Upaya Menjamin Partisipasi Masyarakat Dalam Panyusunan Perafu ran Daerah Nas0kah... Anang Zubaidy 143 - 458 a Partisipasi Masyarakat Datam Pembentukan Perattran PENYU}ITING PELAKSANA Rid NazdYah, S'H., [l'Hum. Da€rdl Praflanr4ratra ... 459 - 473 TATA USAIIA M. tlasbiAsh Shbdiki, S.Pdl Biodata Penulis Petunjuk Penulis ...'..174'474 ....175 - 176 ALATAT REDAKSUTATA USAHA Jl. Tamanslssa No. 158 Po. Box 1133 T4. 319178'377013 genertihn@ftrull'ac.ld lSSll : 0851.E198 JURI.IAL HUKUM Gatruubn hi dilerblfran oleh Fakulhs Huhl'n Univesibs tshm Indonch sebagal.mediatomunilosi fru. "lrnal bdit setbg quht, &ryrt ry.Jr[, Okbber. Redalcsl rpnerima naskah ertkd laponn d;; p€t€-ba,{an ;sldffia;. datr i'lfrd focs€gtual esemi 6uhr, lepanJanC nlevan dengan ntbi cdabt frkah yang dikidm mlnlmal itilLff-tt"krt6 20 tiataman diketk spasi ganda dan disertal blodah. Redaksi beriak mengubah naskah r"p"nt"r,g- dU.f mrpubah Jtstansi binya.- Tulban di luar dosen Ull yang dirnuat dikenakan biaya administrasi seindr Rp. sm-m.- Fnrdrs ftu ruPhh)'
338 /URNAL HUKUM NO. 3 vOL. 15 HLt 2008 338 - 351 Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara M.Syamsudin Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Jogiakarta e-mail : m.syamsudin@fh.uii.ac.id Ahstract The most common $pe of conflict involving indigenous people is the dispute on the ownership of economic resources and culturalsrfes whicfr are convicted and is guaranteed as traditional indigenous rights. ln this regard, indigenous people strno vis a vis wifh invesfors' interest which is usually safeguarded by state legal instruments. lndigenous people are shaky in this kind of conflict, and in the factual cases, ffie process to weaken and destroy indigenous community has been made through regulations, policies as well as the real actions made by the govemment. Kelword: Burden Of Indigenous People, The Ideologt Of Legal Centralism, State Regulation Pendahuluan Sejak semula para pendiri negara (The Founding Fathers) Republik Indonesia menyadari bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk (plurat). Semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan wujud penghormatan dan apresiasi filosofis bangsa Indonesia atas kemajemukan atau keanekaragarr.-an yang dimilikinya.l Keanekaragaman yang dimaksud dapat dilihat pada realitas yang ada dalam berbagai kelompok masyarakat adat 2 yang kini termasuk dalam bagian integral dari bangsa 1 Pada tahun 1995, menurut Badan Pusat Statistik terdapat kurang lebih 100 Suku Bangsa,300 Bahasa Daerah, 5 Agama Besar. Terdapat kurang lebih 900 buah pulau yang sudah dihuni dari sekitar 17.008 pulau di Indonesia yang ada. Baca Laki-laki dan Perempuan dalam Angka. Badan Pusat Statistik. 1995; 2 Pada tahun 1920 van Vollenhoven menemukan 19 lingkungan masyarakat adat dengan hukum adatnya masing-masi.g y*g Y,has (adatrechtringen). Banyak sebutan yang diberikan pada masyarakat adat seperti: masyarakat terasing, suku terpencif orang asli, peladangberpindah, masyarakatsuku. Dinegara lain digunakan 1_
Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa, kelompok penutur bahasa, penganut ajaran agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Keanekaragaman bangsa Indonesia ini akhirnya bermuara pada perbedaan adaptasi interaktif suatu komunitas terhadap lingkungan sekitarnya. Hal ini pada kenyataannya telah melahirkan komunitas- komunitas adat yang lebih memiliki kearifan lingkungan dan mode of profurctiot; vang khas, berbeda satu dengan yang lain. Menurut Kongres Masyarakat Adat Nusantara I (Maret 1.999), masyaraiiat adat dirumuskan sebagai: l,,elonryok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur (.xcara turun temurun) di tuilayah geografis tertenfu, serta memiliki sistum nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan zoilayah *ndiri. Ter Haar Bzn, dalam bukunya "Asas-asas dan Susunan Hukum Adat",.menvatakan bahwa di seluruh kepulauan Indonesia pada tingkatan rakyat ielata, terdapat pergaulan hidup di dalam golongan- golongan yang bertingkah laku sebagai kesatuan terhadap dunia luar, lahir dan batin. Golongan-golongan itu mempunyai tata susunan yang tetap dan kekal. Golongan-golongan manusia itu mempunyai harta benda, milik keduniawian dan milik gaib, yang bersifat persekutuan hukum.3 Soerjono Soekanto, menggambarkan masyarakat adat seperti desa di Jawa, marga di Sumatera Selatan, nagari di Minangkabau, kuria di Tapanuli, wanua di Sulawesi Selataru Banjar di Bali, adalah kesatuan- kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya. Penghidupan mereka berciri komunal dimana gotong-royong, tolong-menolong, serasa dan semalu mempunyai peranan yang besar.a Jika dilihat ke belakang, keberadaan masyarakat adat ini telah ada jauh sebelum negara Indonesia lahir 17 Agustus 1.945. Mereka hidup dengan penopang hukum adatnya masing-masing. Bentuk dan susunan masyarakat tersebut berbeda-beda antara yang satu dengan lainnya. Ada yang bemama desa di ]awa, Lembur di Sunda, Banjar di BalL Nagari di sebutan : frst nation (AS dan Kanada); Indigenous cultural communities (Filipina); in di g en ous pe ople (PBB). 3 Ter Haa: B an" Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat.lakafta: Pradnya Paramita, 1987,llm.30; a Soerjono Soekanto dan Soleman b. Taneko, Huhtm Adat lndcnesia,lakarta: PT Rajawali, 1983, htm. 108;
340 /URNAI HUKUM NO. 3 VOL.75 IUU 2008:338 - 3sl Minangkabau, Banua di Kalimantan, Nggolok di Rote, Kuan di Timor, Wanua di Sulawesi, Huria di Madailing, Huta di Batak, Dusun di Palembang, Gampong dan Meunasah di Aceh, dan sebagainya. Komunitas-komunitas tersebut telah ada, hidup dan melangsungkan aktifitas-aktifitas sosial kemasyarakatanmya di seluruh nusantara selama ratusan bahkan ribuan tahun. Dalam perialanan waktu pola-pola interaksi sosial antar penduduk anggota komunitas adat dan pola interaksi dengan lingkungan fisiknya telah melembaga sedemikian rupa sehingga berujud suatu kesatuan sosial yang mandiri dan atau otonom, yang memliki pembagian kerja, sistem perangkat nilai dan aturan-aturan hukum sendiri. Komunitas-komunitas tersebut mandiri dalarn arti mampu memenuhi berbagai kebutuhan fungsi politik, ekonomi, hukum serta fungsi mempertahankan kelangsungan keberadaan komunitas n'relalui sosialisasi nilai dan tradisi yang dilakukan dari generasi ke generasi. Di dalam lingkungan masyarakat adat itulah bersemayam dan berlaku hukum adat.s Hukum adat merupakan hukunn yang lahir dari nilai-nilai budaya masyarakat adat sebagai cerminan dari sesuatu yang dianggap benar, patut dan baik dalam menata hubungan-hubungan meteka dengan lingkungan sosialnya maupun lingkungan alam fisiknya sepefi tanah. Dalam menata hubungan sosial dan fisik telah melahirkan pranata- pranata hukum adat seperti hukum kekerabatan (kinship), hukum perkarn'inan, hukum waris, hukum delik, hukum tanah dan sebagainya. Apa yang dianggap benar, patut dan baik itu terus berker,bang sesuai dengan perkembangan sistem budaya masyarakat adat. Perkembangan tersebut bersifat evolusioner sesuai dengan konteks kebutuhan dan tuntutan masyarakabrya. Perkembangan tersebut berbeda-beda antara lingkungan masyarakat adat yang satu dengan lairmya. Merrurut Seminar Hukum Adat di Jogjakarta Tahun 1.975, Hukum Adat dirumuskan sebagai hukum asli masyarakat Indonesia yang tidak berbentuk perundang- undangan yang mengandung unsur-unsw agama.6 Hukum adat berbeda dengan hukum positip dimana pembentuknya adalah negara dalam bentuk perundang-undangan. Hukum adat tidak dibentuk oleh negara akan tetapi lahir dari tradisi masyarakat sebagai pemyataan budayanya. Daya ikat keberlakuan hukum adat tidak seperti s Masyarakat Intemasional sering menyebut dengan istilah Indegenious I'aw, PemerintahBelandamenyebut AdntRricht. i 5 Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Huhrm rMat Inilonesia,Bandung: Mandar' Maiu,1994,hlm.32. & H ffi iis_$s g ff ,E & $ FE,- L
hukum positip yang dapat dipaksakan oleh aparat penegak hukum, termasuk polisi sebagai ujung tombak penegakannya. Kehadiran hukum adat tidak memikirkan dan mempertimbangkan apakah akan diakui atau tidak oleh kekuatan negara, melainkan karena harus muncul, berdasarkan kebutuhan masyarakatnya. Ini sebagai bukti otentitas hukum adat, karena hukum adat muncul dari dalam kandungan masyarakat sendiri secara otonom. Mengikuti pendapat Hart (1961), maka hukum adat lebih dekat dengan orde "primary rules of obligation" daripada hukum negara yang dibuat dengan sengaia (purposefull dan karena itu lebih dekat dengan orde "secondary rules of obligatioir". Hukum adat itu beranyaman dan berkelindan kuat dengan budaya setempat. Kata budaya di sini menunjukkan adanya unsur emosional- tradisional yang kuat dari hukum adat. Hukum adat juga merupakan hukum yang sarat dengan penjunjungan nilai-nilai tertentu. Bahkan di wilayah-wiluyafr tertentu di Indonesia, seperti Aceh dan Bali, bagi para pemeluknya, hukum adat adalah identik dengan hukum aganur, maka dengan menerima dan menjalankan hukum adat mereka merasa beragama dan berbudaya. Berbagai Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat Adat Dewasa Ini Meskipun keberadaan masyarakat adat diakui dan dilindungi berdasarkan konstitusiT dan perundang-undangan yang ada,8 namun dalam kenyataan empirik akhir-akhir ini telah banyak bermunculan masalah-ma-salah yang dihadapi masyarakat adat di Indonesia. Masalah- masalah itu telah meyebabkan terjadinya berbagai sengketa yang menimpa masyarakat adat baik bersifat vertikal (struktural) maupun hori- zontal. Sengketa vertikal/struktural adalah,sengketa antara masyarakat adat yang menguasai sumber-sumber daya ekonomi seperti hutaru sungai, sumber bahan tambang padang penggembalaan ternak, semak belukar, maupun tanah-tanah pertania^ oersus (melawan) negara Indonesia/ pemerintah Indonesia (baik sebagai pelaku/penjamin hak) dan atau kepentingan perusahaan / proyek-proyek bermodal besar. Sengketa yang TBaca Pasal 188 UUD NKRI 1945. 6 Banyak perundang-undangan yang mengakui keberadaan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya seperti UU Kehutanaru UU Agraria, UU Pemerintah daerah dan sebagainya.
342 /URNAI HUKUM NO. 3 vOL. 15 IUU 200s: 3s8 - 3s1 melibatkan masyarakat adat tersebut pada umumnya berupa sengketa mengenai penguasaan sumber-sumber ekonomi dan pangkalan budaya yang sehari-hari diyakini dan dijamin sebagai hak-hak adat mereka seperti : 1.. Hutan-hutan perburuan yang terjadi pada orang-orang Amungme, Kamoro, Kerom, Asmat dan Tubelo; 2.Dusun-dusun sagu yang terjadi pada orang-orang Asmat, Kerom dan Ayawasi; 3. Hutan-hutan belukar bekas ladang yang terjadi pada orang-orang Dayak, B*ggo, Tubelo dan tangkul; 4. Padang-padang penggembalaan ternak terjadi pada orang- orang Amanuban, Biboki, dan sumba; 5. Kebun-kebun tanaman keras yang terjadi pada orang-orang surnba, Amarasi, Nias, Dayak dan Galera; 5. Ladang-ladang tanaman semusim yang terjadi pada orang-orang Tobelo, Lauje dan Galela. Pihak-pihak luar yang terlibat segketa tersebut meliputi: L. Petusahaan-perusahaan pemegang Hak Guna usaha (HGU) seperti terjadi di Arso, Palentuma, dan galela; 2. Perusahaan-perusahaan pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) Tanaman Industri yang terjadi di Gamlaha, Kupang Barat, Anakalan, uma Talivaq, Bilu dan Lalobatan;3. perusahaan- perusahaan pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HpH) yang terjadi di sawa Erma, Demta, Timika, Binfuni, dan HaLnahera utara;4. perusahaan- perusahaan pemegang Hak Kuasa Pertambangan (HKp) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang terjadi di rembagapura, dan Kuala Kencana; 5. Dinas Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam yang terjadi di Manggarai Tengah; 6. Dinas Pekerjaan Umum yang terjadi di Kiritana;7. Badan Pertarnhan Nasional yang terjadi di rinombo, Lampung dan Ga1ela. Dari sengketa tersebut dapat diketahui adanya fakta-fakta sebagai berikut 1.. Terdapat dua kepentingan yang berbeda atas satu objek yang sana, yaitu kepentingan masyarakat adat dan kepentingan negan/ pemerintah/pemodal; 2. Terdapat dua sistem hukum yang berbeda yang digunakan oleh dua pihak yang bersengketa, yaitu hukum adat di satu sisi dan hukum positip (negara) di sisi lain; 3. Dalam kenyataan terjadi proses marjinalisasi posisi hukum adat oleh hukum negara, yaitu proses sistemik yang meminggirkan kedudukan hukum adat yang semula dianggap penting dan berharga bagi masyarakat adat dan menegasikannya menjadi hukum yang kosong dan tak berarti. sengketa horizontal adaiah sengketa yang te4adi antara masyarakat adat dari persekutuan yang berbeda. Contoh sengketa horizontal : L. sengketa Masyarakat Adat Amungme dengan Dani di Irian, 2. sengketa Masyarakat Adat Dayak Bahau dengan Bentian di Kalima4tan, 3. f I I
M. Syamsudin. Beban Masyaralcat ... sengketa masyarakat adat Meto dengan Tetun di rimor, 4. sengketa ini juga terjadi antara masyarakat adat dengan masyarakat non adat di wilayah setempat seperti masyarakat adat setempat dengan kaum transmigran (Dayak dan Madura di sampit Kalimantan) dan kaum pedagang yimg menempati teritori-teritori adat atas izin negara. Mencari Akar Penyebab Masvarakat adat di Indonesia sebenarnya merupakan salah safu golongan masvar:akat yang paling rentan. Kerentanan dimaksud adalah ketidaktatranan masyarakat adat mempertahankan kedaulatan, otonomi dan identtasnia. Kerentanan tersebut disebabkan oleh tekanan-tekanan eksternal rraupun kelemahan-kelemahan internal. Kerentanan masyarakat adat mempertahankan hak-haknya dapat dikelompokkan menjadi : 1. Adanya upaya pelemahan dan penghancuran yuridis. Pelemahan dan penghanfllriu:r ridis adalah tindakan fenegasian dan peniadaan hak-hak rrasyarakat adat melalui pemberlakuan beibagai hukum nasional oleh negara dan penerapan berbagai kebijakan pembangunan oleh pemerintah. Bentuk-bentuknya meliputi , a). Pemberlakuan undang-undang dan kebiiakan yang menghancurkan hak_ hak tnnurinl adat atas sumber-sumber agraria. Misalnya pasal-pasal dalam uu Pokok Agraria (N0 5/1960) y"og mengatur hak ulayat, masyarakat adat dan hukum adaL telah "meninabobokan" banyak pihak termasuk masyarakat adat sendiri. Pada kenyataannya sengketa-sengketa agraria yang muncul membuktikan adanya kebohongan uupA untuk memudahkan pengambilan sumber-sumber agraia oleh negara. sebab pengakuan negara terhadap hak-hak tanurial adat digantungkan pada syarat harus sesuai dengan kepentingan nasional yang tauur pengertiannya sehingga setiap orang dan atau lembaga menafsirkan secara berbeda dan disesuaikan dengan kepentingan penafsir; b)Pemberlakuan undang-undang yang menghancurkan sistem dan bentuk kelembagaan masyarakat adat. Misalnya pada tahun 1929 pernah diberlakukan uu N0. 5 th 1g7g tentang pemerintahan Desa. unaang- undang tersebut telah menyeragamkan pemerintahan terkecil dalam hierarkhi pemerintahan di Indonesia menjadi desa atau kelurahan. Akibahrya bentuk-bentuk persekutuan dan kelembagaan adat dilebur dan diseragamkan dengan cara pembentukan peinecahan dan penyatuan dan penghapusan desa. uu tersebut juga telah memusnahkan identitas 343
___ - rI.-. 344 /URNAL HTJKUM NO. 1 VOL. 15 IUU n\st 338 masyarakat adat, sebab pembentukan, penyatuan dan penghaPusan tersebut bertujuan untuk membentuk desa tangguh dan mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan untuk pembangunan tanpa memperhatikan ikatan-ikatan agama, kesejarahan' dan geneologis m"sy"rukat dan teritorinya. Dampak lain uu tersebut juga telah mengkooptasi kepala-kepala adat dengan pemberian Peran-Peran baru sebalai Xepata Desa, fetua LMD, Ketua LKMD dan pelestarian sikap serta-perilaku feodal karena kepala desa selalu berusaha menyenangkan atasannya dengan melakukan semua yang diintruksikan walaupun bertentangan dengan nilai, norma dan kepentingan masyarakat adau c)' Kebijakan-kebijakan pembangunan vang menegasikan hak-hak masyarakat adat pada berbagai sektcr seperti : investasi modal, transmigrasi, pariwisata, dan sebagainva' Di bidang investasi modal misalnya adanya investasi modal perusahaan besar baik dalam dan luar negeri di berbagai bidang telah mengakibatkan ekspansi dan eksploitasi sumber-sumber agraria' otonomi dan identitas masyarakat adat dimusnahkan oleh penggusuran-penggusuran yang dilalcukan demi pengembangan berbagai proy"t pembangunan. Teritori-teritori yang telah dikuasai oleh pemilik *oi1 d".gu,. berbagai hak dari negara kadang dipaksa-kosongkan demi kelancaran usaha-usaha kaum pemilik modal tersebut. Pengosongan paksa/penggusuran tsb merupakan pemusnahan identitas masyarakat (terutama peremPuan dan anak-anak) sebagai buruh murah' Di sisi lain ;uga tumbuhnya kawin kontrak/kawin musiman telah menyebabkan membawa dampak pada penghakan sumber-sumber agraria suatu masyarakat adat oleh golongan masyarakat lain. Penghakan tsb juga telah memusnahkan hak-hak tanurial masyarakat adat setempat. Perbedaan daya adaptasi dan akses IPTEK telah melahirkan 1aq-gap sosial yang makin lebar. Gap-gap itu menyebabkan ketidakpuasan masyarakat adat dari persekuhran-persekuf.ran setempat sehingga memunculkan sengketa di berbagai tempat. Pariwisata iuga tidak lepas dari ekspioitasi budaya d:1 untuk kepenti:rgan ekonomi negara. Seremoni uh!',ke1ifan ldui' keaslian masyarakat adat dieksploitasi dan dljua]l sebagai kornoditi pariwisata. Bisnis wisata telah menghancurkan nilai-nilai hakiki dan religius adat, tradisi maupun budaya yang menyatu pada berbagai seremoni dan pengetahuan-serta Lcatrlian-keahlian asli. Pelemahan dan
M. fyamsudin. Beban Mnsyaratcat ... penghancuran praktis; 2. Pelemahan dan penghancuran praktis adalah tindakan-tindakan negatif terhadap masyarakat adat oleh aparat pemerintah, lembaga non pemerintah dan masyarakat non adat. Bentuknya dapat berupa tindakan represif dan stereotiry-stereotipe sosial politik. Tindalenn represif adalah tindak-tindak kekerasan yang dilakukan seperti : penganiayaan, pembunuhan, dan teror-teror mental. Tindakan tersebut dilakukan untuk meredam aksi-aksi masyarakat adat mempertahankan hak-hak tanurialnya. Tindakan-tindakan tersebut dilakukan oleh oknum aparat pemerintah sipil dan militer. Dampaknya adalah trauma-trauma psikologis dan Penurunan populasi masyarakat adat yang mengarah pada pemusnahan ebris. Stereotipe adalah caP{ap negatif yang diberikan pada masyarakat adat. Cap-cap tersebut diberikan oleh organisasi-organisasi pemerintah maupun aparat pemerintah dan adat wilayah berbeda. Stereotipe ini melahirkan sikap-sikap ^uryurutut dan perlakuan diskriminatif terhadap kepentingan sosial politik masyarakat adat. Cap-cap sebagai masyarakat terasing, primitif, kanibal, orang hutan, anggota PK[, anti Pancasila, anti pemerintah merupakan stereotipe sosial dan politik pada masyarakat ada| 3). Kelemahan- kelemahan intemal. Kelemahan-kelemahan masyarakat adat terdiri dari : a). Kelonggaran ikatan kekerabatan, yarrg disebabkan oleh masuknya orang-orang luar ke dalam persekutuan melalui ikatan'ikatan perkawinan; b). komersialisasi sumber daya adaf yang disebabkan oleh perubahan ukuran ekonomi yang berimplikasi pada eksploitasi sumber-sumber agraria, ritus-ritus keagamaan, acara-acara adat dan budaya untuk menghasilkan uang. Eksploitasi-ekploitasi ini memicu konflik-konflik internal karena ada pihak yang tidak setuju; c). penyangkalan identitas, yaitu sikap generasi baru masyarakat adat yang telah mendapatkan pendidikan formal pemah tinggal dan berinteraksi dengan masyarakat kota dan telah menganut salah satu agama samawi. Budaya dan tradisi disangkali dan berusaha dirombak tanpa memPerhatikan nilai-nilai dasarnya. Ia menganggap bahwa budaya dan adat-istiadat tersebut sudah kuno, ketinggalan zarrran' dan pemborosan; d). tumpang tindih perarL yaitu para fungsionaris adat juga berperan sebagai apiuat desa tokoh-tokoh agam4 fungsionaris partai politik, maupun pengurus organisasi [SM. Lri mengakibatkan melemahnya p"r"r, utama sebagai fungsionaris adat. Akibat tarik-menarik Peran tersebut, para fungsionaris adat tidak dapat bersikap memihak kepentingan masyarakat adat, ketika terjadi ancaman terhadap hak-hak masyafakat adaf e). peta-Peta adat kognitif, yaitu peta-peta teritorial =YrR+ll7wEtEgg€.ta ;j: !, i 345
,l 346 /URNAL HUKUM NO. 3 VOL. 7'5 IULI 2a08: 338 - 351' persekutuan adat yang hanya ada dalam kepala/ingatan anggota lersekutuan masyarakat adat setempat. Peta-peta tersebut tidak iertuang/tergambar di atas fisik seperti kertas. Hal ini berakibat adanya peluang pihak lain untuk menganggap teritori adat sebagai wilayah yang koror,g. Penafsiran tersebut telah menyebabkan negara, pemerintah, maupun kaum pemilik modal menghaki teritori-teritori adat. Pendekatan dan Strategi untuk Perlindungan terhadap Masyarakat Adat Belajar dari hikmah sejarah bangsa Indonesia dari rezim sebelumnya, angln reformasi telah menyadarkan kesalahan sikap negara (pemerintah) terbadap komunitas lokal (adat). Fakta bahwa Indonesia adalah negara yang sangat majemuk dari segala aspek (suku, ras, kelompok dan agama) membawa paradigma baru dalam cara berhukum dan bernegara yang semula sentralistik menuju ke desentralistik' Perubahan paradigma ini pertama-tama dapat dilihat dari politik hukum yang terdapat dalam Amandemen UUD 45 terhadap eksistensi masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya. Pasal l8B ayat (2) UUD menentukan: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak- hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI ya.g diatur dalam undang-undang". Rurnusan UUD tersebut mensyaratkan 4 (enpat) hal pengakuan dan penghormatan negara terhadap eksistensi masyarakat adat dan hak-hak l.adisio.rulr,yu yaitu: sepanjang masih hidup; sesuai dengan perkembangan nasyaraka' sesuai dengan prinsip NKRI; diatur dalam undang-undang. Satipto Rahardjoe memberi catatan terhadap Pasal lSB UUD tersebut sebagai berikut. Pertama, Pasal 188 sudah menjadi hukum positip, sehingga setiaP warga negtua terikat kepadanya. Terikat berarti menerima dan harus dimulai dengan membaca isi peraturan tersebut' Membaca bukan sekedar mengeja kalimat demi kalirnat, akan tetapi memberi makna terhadap peraturan tersebut. Makna yang diberikan haruslah bertolak dari tata pikiran (mind-set) bahwa hukum adat adalah suatu hukum yang khas mengandung bahan-bahan muatan sosio-antropologis Indonesia' Adat dalam Negara regt11,'.rfr," Mnkararr Bahan @ nacaan program Dokior llmu Hukum Undip Serrarang, 2006, hlm. 12 t B s .!
Sifatnya yang penuh dengan afeksi membuat Para penggunanya merasa bahagia. Hal ini meniadi alasan Penting untuk menjaga dan merawatnya. fuflua, tata pikir (mind-xt) yang demikian itu harus meniadi pemandu dalam mencermati dan memahami keempat syarat di atas. Keempat persyaratan tersebut dijabarkan oteh Rahardjo sebagaimana berikut ini' Persyaratan spnnjang masih hidup perlu dimaknai bahwa persyaratan tersebut perlu diteliti dengan seksama dan hati-hati, tidak hanya menggunakan tolok ukur kuantitatif-rasional, melainkan lebih dengan empaii dan partisipasi. Kita tidak semata-mata melakukan pengamatan dari luar, melainkan juga dari dalam, dengan menyelami perasaan masvarakat setempat. Metode yang digunakan adalah PartisiPatif. Sestui tiengnn perlembailgan masyarak{rf harus ditafsirkan tidak dari segi eko4cni dan politik, melainkan dari kacamata masyarakat setennpat. Penafsiran dari segi ekonomi politik mengandung risiko untuk mernaksakan (imposing) kepentingan raksasa atas nama perkembangan masvarakat. Masyarakat adat perlu diberi peluang dan dibiarkan berproses sendiri secara bebas' sesuai dengan prinsip NKRI perlu dipahami dan dimaknai bahwa masyarakat adat (lokal) adalah satu kesatuan tubuh NKRI. Keduanya tidak petlu dihadapkan secara dikhotomis atau hitam Putih. Masyarakat adat (lokal) adalah bagian dari darah-dagrng NKRI itu sendiri. Metode yang perlu dikembangkan adalah metode holistik untuk melihat masalah tersebut. Diatur d.alam unilang-undang harus diberi catatan bahwa di negara hukum Indonesia, kehidupan sehati-hari tidak memadai segalanya diserahkan kepada undang-undang, karena akan menjadi tidak produktif. Banyak kejadian telah membuktikan tentang hal itu. Hukum (undang- undang) yang selalu ingin mengatur ranahnya sendiri dan merasa cakap untuk itu telah gaga7. Nonet & Setznick (1978) menyarankan agar hukum itu dicerahlian dan diperkaya dengan Ilmu-Ilmu Sosial. Penataan masyarakat adat (lokal) dengan undang-undang Perlu memperhatikan kenyataan bahwa wilayah Indonesia yang dikenal sebagai negara kepulauan (archipelago) tidak mengalarni perkembangan yang sama. Pada umumnya jawa lebih bersifat masyarakat perkotaan dibanding dengan bagian besar wilayah di luar ]awa. |awa tel,ah terkena dampak yang kuat dari industrialisasi dan penetrasi modernitas. Perkernbangan yang berbeda tersebut telah memunculkan dikhotomi antara daerah- daerah yang mengalami penetrasi industrialisasi dan daerah perauan. :
348 /URNAI HUKUM NO. 3 VOL. ls IUU 2008:338 - 3s1' Mengikuti pandangan ungerro (1971) bahwa hukum modem (positip) lebih mudah memasuki wilayah yang telah diiamah oleh industrialisasi dan menjadi perkotaan (urban) disebabkan perlawanan oleh hukum adat sudah sangat melemah. Kehadiran hukum modern (positip) membutuhkan keambrukan dari tatanan tradisional, seperti perkembangan modemitas yang terjadi di Eropa. Dalam keadaan yang demikian diperlukan kehati-hatian yang luar biasa pada badan legislatif agar mamPu menundukkan diri di atas ' konfigurasi masyarakat Indonesia seperti digambarkan di atas. Indonesia , rasanya tidak bisa diatur dan dihukumi menurut kacamata "komunitas l orang senayan", sekalipun tentunya rnaksudnya baik. Tanpa pemahaman . hukum yarltg bersifat anthrcpologis dan sosiologis, yakni perlunya megrpertimbangkan adanya pluralisme hukum di masyarakat Indonesia, salah-salah akan menghasilkan malapetaka seperti yang Pemah terjadi. Hukum (baca undang-undang) yang dibuat dengan mind-*t modern tanpa mempedulikan dan mengantisipasi efeknya di tingkat lokal, bisa menghasilkan produk yang bersifat kriminogenik atau dalam istilah Rahardjo kgeslatiae Cime. c)leh karena itu untuk melindungi komunitas adat/lokal, setidak- tidaknya diperlukan langkah-langkah strategis dengan pendekatan- pendekatan:L. Mengenali dan memahami masyarakat adat setempat' Pada langkah ini perlu dicari informasi-informasi yang terkait dengan : (a) mengenali bud.aya, adat istiadat, hukum, kebiasaan, a}aD|ta dan kepercayaan. Dalam masyarakat adat terdapat berbagai kebiasaan, adat- istiadat, hukum dan sebagainya, yang harus dihormati dan dihargai, meskipun mungkin pihak luar menganggaP bahwa hal-hal itu salah. Pelanggaran terhadap kebiasaan/hukum tersebut akan melukai mereka meskipun mereka tidak menyuarakannya secara terbuka pada yang melanggar. Sekali mereka terluka, maka akan menganggaP orang asing yang harus diwaspadai, sehingga mereka akan sulit diajak kerjasama; (b) mengenali lapisan-lapisan sosial dan konflik-konflik sosial yang mungkin ada. Pada umurrnya terdapat 3 lapisan sosial dalam masyarakat adat, yakni orang asli, pendatang yang menetap karena ikatan perkawinan dan pendatang senrentara seperti guru, pedagang, pegaw-ai puskesmas dsb. Lapisan-lapisan tersebut mempunyai hak, kewajiban dan akses yang r, Teori-Teori Huhtm Kitis, Posisi Huhrm dalam Masyarakat Modern,i}O7, aite4ematrtan oteh Dariyatng_dan D;rta Sri Widowatie. DariBuku law and Modnn Society : Tonsil a Criticism of Social Tluory,7976
M. Syamsudin. Beban Arlasyaral<at ... berbeda terhadap sumber-sumber agraria, acara-acara adat, dan proses dalam pengambilan keputusan. Lapisan pertama selalu berpartisipasi aktif dan militan dalam proses penguatan dan pemberdayaan. Lapisan kedua cenderung hanya mendukung gerakan tanpa keterlibatan aktif. L^apisan ketiga merupakan pihak yang pasif karena pada umumnya tidak mempunyai kepentingan langsung; (c) mengenali pemimpin-pemimpin setempat. Dalam masyarakat adat biasanya terdapat 3 (tiga) jenis pemimpin dengan basis masing-masing yakni pemimpin berbasis adat (tokoh adat), pemimpin berbasis agama (tokoh-tokoh agama) dan pemimpin berbasis pendidikan formal (kepala sekolah dan guru). Ketiga tokoh tersebut mempunyai pengaruh yanmg kuat di dalam masyarakat adat, sehingga perlu diajak kerjasama; (d) mengenali kondisi geografis persekutuan adat setempat. Apakah masyarakat adat tersebut ada di tepi pantai, gunung/ dataran rendah, dataran tinggi dan sebagainya; 2. Tran-formasi timbal balik. Langkah ini dilakukan untuk pertukaran ilmu, keahlian dan teknologi. tangkah-langkah yang dapat dilakukan seperti pendidikanhukunl penretaanteritori adat, dan sebagainya; 3. Penggalangan dukungan. tangkah ini dilakukan untuk pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat terhadap pihak lain di luar masyarakat adat. Penutup Meskipun keberadaan masyarakat adat sudah diakui dan dijamin perlindungannya berdasarkan konstitusi dan perundang-undangan yang ada, dalam kenyataan empirik banyak bermunculan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat adat di Indonesia. Masalah- masalah tersebut telah menyebabkan terjadinya berbagai sengketa yang menimpa masyarakat adat terutama sengketa yang bersifat vertikal/ struktural. Konflik ini terjadi antara masyarakat adat berhadapan dengan negara atau hukum adat berhadapan dengan hukum positip. Konflik yang melibatkan masyarakat adat tersebut pada umumnya berupa sengketa mengenai penguasaan sumber-sumber ekonomi dan pangkalan budaya yang sehari-hari diyakini dan dijamin sebagai hak-hak tradisional masyarakat adat berhadapan dengan kepentingan-kepentingan investor melalui sar:uul hukum negara. Menghadapi konflik tersebut, masyarakat adat sangat rentan dan dalam praktek telah terjadi pelemahan dan penghancur:rn masyarakat adat baik melalui perundang-undangan, 349
350 IURNAL HIJKIJM NO, 3 VOL. 75 IULI 2008: 338 - 351' kebijakan dan tindakan praktis pemerintah. oleh karena itu diperlukan st ui"gi dan pendekatan yang tepat yang dapat melindungi keberadaan musylr"kat adat beserta hak-hak tradisionalnya. Strategi dan pendekatan itu iapat meliputi: (a) mengenali dan memahami masyarakat adat setemfat, d.engan cara: (1) mengenali budaya, adat istiadat, hukum, kebiasaan, agama dan kepercayaan; (2) mengenali tapisan-laPisan sosial dan konflik-konflik sosial yang mungkin ada; (3) Mengenali pemimpin- ,"t"rr,put. Transformasi timbal balik. (b) Melakukan pertukaran ilmu, keahlian dan teknolo g,y*8 dapat berupa kegiatan pelatihan-pelatihan seperti : penclidikan huk-um, pemetaan teritori adat, dsb. (c) Melakr*an p"rrgg"l"r,gan dukungan pihak luar untuk pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat' Daftar Pustaka ,,Peranan Lembaga Adat d'alam Mengurangi Konflik Edi Nasution. Horizontal dan vertikal di Madailing Natal". sumber : internet Hilman Hadikusuma, Pengantar IImu Hukum Adnt Indonesia, Bandung: Mandar Maiu,1994- Philippe Nonet dan Philip selznick, L,ato and society in Transtition: Tozoatd Responsiae L^azo, lglS.Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, cetakan L. Bandung, Nusamedta, 2007'
Maria Rita Ruwiastuti sesat Pikir Politik Hukuru Agrafia. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000. Maria Rita Ruwiastuti, dkk,, Penghanuran Hak-Hak Mayarakat Adat. dengan INPI-Pact; Roberto Mangabeira Unger, Teoi-Teoi llukum Kritis, Posisi Hukum dnlam Masyarikat Modern,2007, diterjemahkan oleh Dariyatno dan Derta sri widowatie. Dari Buku l-au and Modern society : Touard a criti- cism of Social Theory,7976' satjipto Rahardio, "Hukum Adat dalam Negara Kesatuan RI," Malenlah Soerjono Soekanto dan Soleman b. Taneko, Huhtm Adnt Indanesin' lakarta:. PT Rajawali, 1983. F {;t: il n 7 fi n p * 1: s r; $ :t s* .! 'il : J it,; €
M. Syamsudin. Beban Masyaraleat ... Ter Haar Bzn, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat. ]akarta: Pradnya Paramita, L987 Vollenhoven, C.Van, Orientasi d,alam Hukum Adat lndonesia. Jakafta: Penerbit Qarnbatan, 198L. Yones K. Pellokila dan Yando Zakaia, Doea Umn Batiknr Samo. Bandung: KPA. 351