Volume 14, Number 1, 2023 ETNIS TIONGHOA DI SURABAYA: KEPASAN SEBAGAI KAWASAN PECINAN ABAD KE-19-20 Alif Akbar Zakariya Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta Abstrak Kedatangan etnis Tionghoa ke Surabaya menambah keberagaman etnis yang singgah di kota ini. Kedatangan etnis ini di pengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya yakni berhentinya pertanian di akhir masa pemerintahan dinasti Qing dan juga habisnya masa kontrak kerja orang-orang Tionghoa di luar Jawa. Sejak sebelum datangnya VOC ataupun Pemerintahan Kolonial Belanda di Surabaya telah singgah beberapa etnis asing seperti Tionghoa dan Arab, dimana sebagaian besar dari mereka adalah pedagang. Demi memudahkan untuk mengkoordinasi beragam etnis tersebut pemerintah Kolonial Hindia Belanda memberlakukan kebijakan wijkenstelsel, dimana setiap etnis akan dibagikan wilayah berdasarkan ras, diantaranya seperti Arab, Eropa, Tionghoa dan dalam hal ini para bumiputra tidak memiliki pemukiman khusus, para pribumi melebur di wilayah-wilayah tersebut. Salah satu wilayah yang dikhususkan untuk etnis Tionghoa adalah Kapasan. Penelitian ini akan membahas proses masuknya etnis Tionghoa ke Indonesia hingga singgahnya di Surabaya. Juga akan menganalisis juga meneliti proses bagaimana kawasan yang sebelumnya merupakan hutan randu besar berubah menjadi wilayah dagang dan berkebudayaan yang cukup besar di Surabaya setelah di singgahi oleh etnis Tionghoa. Selain itu penelitian ini akan membahas aktivitas dan bentuk interaksi sosial dan bentuk akulturasi budaya antara etnis Tionghoa dan pribumi di Kapasan dengan bantuan disiplin ilmu sosial lain seperti geografi, sosiologi. Disiplin ilmu-ilmu tersebut Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode peneltian historiografi. Metode ini di awali dengan tahap heuristik atau pengumpulan sumber yakni berasal dari arsip, buku, jurnal atau artikel ilmiah, kemudian kritik ekstern dan kritik intern, setelah itu sumber-sumber terpilih akan di tafsirkan di tahap interpretasi, dan tahap akhir yeitu penulisan sejarah atau historiografi. Kata kunci: Surabaya, Sosial Budaya, Tionghoa, Kapasan Abstract The arrival of ethnic Chinese to Surabaya adds to the ethnic diversity that stops in this city. The arrival of this ethnicity was influenced by several factors, one of which was the cessation of agriculture at the end of the reign of the Qing dynasty and also the expiration of the work contracts of Chinese people outside Java. Since before the arrival of the VOC or the Dutch Colonial Government in Surabaya, several foreign ethnic groups such as Chinese and Arabs had visited Surabaya, where most of them were traders. In order to make it easier to coordinate the various ethnicities, the Dutch East Indies Colonial government imposed a wijkenstelsel policy, whereby 1
each ethnicity would be divided into areas based on race, including Arabs, Europeans, Chinese and in this case the natives did not have special settlements, the natives merged in these areas. . One of the areas devoted to ethnic Chinese is Kapasan. This research will discuss the process of entry of ethnic Chinese into Indonesia until they stop in Surabaya. It will also analyze and examine the process of how the area that was previously a large cottonwood forest turned into a large trading and cultural area in Surabaya after being visited by ethnic Chinese. In addition, this study will discuss activities and forms of social interaction and forms of cultural acculturation between ethnic Chinese and natives in Kapasan with the help of other social science disciplines such as geography and sociology. The disciplines of these sciences The research method used in this study is the historiographical research method. This method begins with the heuristic or source gathering stage, namely coming from archives, books, journals or scientific articles, then external criticism and internal criticism, after which the selected sources will be interpreted in the interpretation stage, and the final stage is writing history or historiography. Keywords: Surabaya, Socio-Cultural, Chinese, Kapasan. PENDAHULUAN Surabaya merupakan kota metropolitan terbesar sekaligus tertua di Indonesia yang memiliki sejarah panjang. Kota Surabaya pada perkembangannya banyak disinggahi oleh berbagai etnis penduduk. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda Surabaya telah dikenal sebagai kota pelabuhan dan kota perdagangan besar, sehingga Surabaya dan beberapa kota di Wilayah Timur telah menarik perhatian para imigran, baik dari Jawa, luar Jawa, Arab, Tionghoa, India hingga Eropa. Di masa itu demi memudahkan pengontrolan dan pengawasan etnis, maka kota bawah (Beneden stad) Surabaya dibagi menjadi beberapa wilayah Cluster pemukiman yang dipetakan berdasarkan etnis, diantaranya pemukiman orang- orang Eropa berada di sisi barat jembatan merah atau kali mas, sedangkan untuk pemukiman masyarakat Timur Asing (Vreande Oosterlingen) berada di sisi timur kali mas yang terdiri dari Kawasan Pecinan Tionghoa (Chineesche Kamp) atau dikenal dengan Kembang Jepun, kemudian adalah pemukiman etnis Arab (Arabische Kamp) yang berada di kawasan Ampel dan yang terakhir adalah pemukiman masyarakat pribumi dimana mereka menyebar di sekitaran pemukiman milik masyarakat Tionghoa dan Arab. Aturan ini tertulis dalam kebijakan Pemerintahan Hindia Belanda yaitu wijkenstelsel yang diberlakukan pada tahun 1835, dimana aturan ini mengharruskan setiap kelompok berdiam (bermukim di 2
wilayahnya masing-masing yang telah di tentukan. Dengan penerapan kebijakan tersebut mobilitas etnis-etnis di Surabaya sangat terbatas (Husain, 2015: 21-28). Pada pemberlakuan kebijakan ini bila tidak mendaftarkan diri atau tidak membawa kartu passenstelsel dalam perjalanan maka mereka dihukum atau didenda 10 gulden. Faktor-faktor tersebut menjadi alasan mengapa etnis-etnis di Surabaya banyak memaksimalkan kawasan mereka sendiri sebagai sumber kehidupan. Oleh sebab itu di tahun 1825, kawasan Pecinan Kembang Jepun mengalami perkembangan wilayah pemukiman, perdagangan, dan jaringan jalan, yaitu melebar ke Timur (Jalan Kembang Jepun, Jalan Slompretan, Jalan Gula, Jalan Coklat, Jalan Bibis, dan termasuk Jalan Kapasan (Eka, dkk,. 2011:1). Dengan ini sebenarnya etnis Tionghoa sudah dapat mengembangkan potensi wilayah atau daerah mereka sebagai sumber perekonomian dan sosial. Daerah Kapasan sebelum abad ke -19 merupakan kawasan hutan Randu yang sangat rimbun. Oleh arena itu nama daerah Kapasan ini diambil dari nama pohon Randu yang rimbun di wilayah tersebut, yang dalam bahasa Melayu Tionghoa nama Randu juga berarti Kapas (Devi, 2005:9). Sebagai kawasan hutan Randu yang sangat rimbun, kawasan Kapasan ini dulunya dijadikan tempat berkumpulnya pencuri, perampok, hingga pembunuh yang menyebabkan Patroli Belanda tidak mampu lagi untuk mengontrol wilayah tersebut. Sehingga Patroli Belanda hanya berani melakukan patrol rutinnya sampai ujung jalan Kembang Jepun dan tidak satupun yang berani berpatroli hingga melintasi kali Pergirikan. Kali Pergirikan inilah yang menjadi faktor utama berkembangnya aktivitas perdagangan Kapasan sebagai kawasan Pecinan, dimana pada saat itu kali Pergirikan menjadi jalur transportasi utama di Surabaya. Awal abad ke-19 sampai dengan abad ke-20 para imigran Tionghoa semakin banyak yang datang ke Surabaya. Kedatangan orang-orang Tionghoa ke Surabaya dilatarbelakangi beberapa hal diantaranya berhentinya pertanian di akhir masa pemerintahan dinasti Qing dan juga habisnya masa kontrak kerja orang-orang Tionghoa yang ada di luar Jawa. Faktor lain yang melatar belakangi perpindahan orang-orang Tionghoa menuju Surabaya adalah adanya pembunuhan besar-besaran 3
terhadap orang-orang Tionghoa di Batavia yang terjadi di awal Oktober 1870 (Devi, 2005:10). Dipilihnya Jawa Timur dan kota Surabaya sebagai tempat untuk berpindah dikarenakan para imigran ini menganggap Jawa Timur dan Surabaya sebagai tempat yang bebas dan menjanjikan kehidupan yang lebih baik bagi komunitas mereka. Artikel ini membahas proses masuk dan menyebarnya etnis Tionghoa di Surabaya khususnya di Kampung Kapasan, disini juga akan menjelaskan bagaimana orang-orang Tionghoa dapat menyesuaikan diri bahkan mengembangkan wilayahnya dalam bidang sosial budaya hingga ekonomi. Sehingga Kapasan dikenal menjadi kawasan Pecinan yang ramai aktivitas perdagangan tapi juga kebudayaan. METODE Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian historiografi. Metode penelitian historiografi atau sejarah merupakan cara yang digunakan untuk menganalisis suatu peristiwa sejarah dengan menggunakan pendekatan teori (Kartodirdjo, 1992:3). Adapun langkah-langkah yang terdapat dalam metode penelitian sejarah yaitu heuristik (pengumpulan sumber), kritik, interpretasi dan historiografi. Heuristik merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh sumber sejarah (Aminuddin, Kasdi, 2005:24). Sumber tersebut digunakan sebagai acuan dalam memperoleh data yang digunakan dalam penelitian. Kegiatan heuristik dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka, yaitu dengan mengumpulkan sumber-sumber bacaan seperti buku, artikel, jurnal hingga arsip- arsip yang berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya buku berjudul Tionghoa Indonesia Dalam Krisis dan buku Perkembangan Kota dan Arsitektur Kolonial Belanda di Surabaya 1870-1940. Lebih lanjut melalui website sumber Belanda Delpher.nl, Digital Library Universitas Leiden dan tentunya perpustakaan menjadi lumbung pencarian sumber yang relefan dengan penelitian. Langkah selanjutnya adalah kritik, kritik merupakan kegiatan membuktikan keaslian, kredibelitas dan antentikasi sumber sejarah. Kegiatan ini dibagi menjadi dua yaitu kritik ekstern yang fokus pengujiannya pada keaslian sumber, sedangkan kritik intern difokuskan 4
isi atau konten sumber sejarah yang mengarah pada uji kredibilitas sumber (Aminuddin, Kasdi, 2005:24). Selanjutnya interpretasi yang merupakan penafsiran terhadap makna dan fakta dari data-data yang di dapat setelah mengumpulkan sumber. Terdapat dua cara yang dilakukandalam kategori interpretasi yaitu analisis dengan cara menguraikan dan sintesis dengan menggunakan cara menyatukan. Historiografi merupakan upaya penulisan dan rekontruksi fakta dari data- data yang didapat dari sumber-sumber menjadi penulisan sejarah. Kegiatan ini merupakan tahap akhir yang digunakan dalam metode penelitian sejarah. HASIL DAN PEMBAHASAN A. Kedatangan Dan Menyebarnya Etnis Tionghoa di Surabaya Etnis Tionghoa atau Bangsa Cina dalam sejarah merupakan bangsa yang terkenal ekspansif, hal ini dibuktikan dengan keberadaan mereka di hampir seluruh penjuru dunia. Budaya berdagang yang dimiliki bangsa Cina menjadi faktor utama Etnis Tionghoa menyebar ke belahan dunia salah satunya yakni Indonesia, namun mengenai kapan kedatangan etnis Tionghoa ke Indonesia khususnya Surabaya belum dapat dipastikan karena terdapat beberapa sumber yang berbeda. Sumber awal menyebutkan bahwa kedatangan bangsa Cina ke Indonesia atau Nusantara melalui beberapa gelombang sejak hampir ribuan tahun lalu, hal ini diawali sejak terjalinnya kerjasama antara kerajaan-kerajaan kuno di Nusantara dengan dinasti- dinasti yang berkuasa di Cina pada masa itu sekaligus menjadi faktor penyuburan perdagangan dan lalu lintas barang antara Nusantara dan Cina. Menurut catatan sejarah kedatangan Bangsa Cina ke Indonesia atau Nusantara pada masa itu bersamaan dengan kedatangan rombongan ekspedisi Laksamana Haji Muhammad Cheng Hoo (1405-1433). Ekspedisi yang dilakukan oleh Laksamana Haji Muhammad Cheng Hoo ini berkeliling dunia dengan tujuan utama membuka jalur perdagangan sutera dan keramik (Rahman, 2012). Sebenarnya rombongan Cheng Hoo merupakan gelombang kedua kedatangan etnis Tionghoa ke Nusantara, akan tetapi menjadi yang paling berpengaruh di Jawa. Armada laut ini selain tujuan perdagangan juga berniat membalas perlakuan raja Singasari terhadap utusan Cina yang pertama, akan tetapi ketika datang kerajaan-kerajaan tersebut sudah tidak ada 5
dan telah berganti kekuasaan menjadi kerajaan baru yaitu Demak yang merupakan kerajaan Islam. Etnis Tiong Hoa saat itu dijadikan sebagai sekutu oleh Kerajaan Demak untuk mewujudkan misinya menguasai tanah Jawa sekaligus penyebaran agama Islam. Hal ini bisa terjadi karena Cheng Hoo merupakan seorang panglima armada laut Cina yang beragama Islam. Oleh karena itu etnis Cina bisa dikatakan turut andil bagian dalam penyebaran agama Islam di Jawa, selain itu Kerajaan Demak juga memberikan wewenang kepada etnis TIong Hoa untuk mengelola Bandar atau Pelabuhan laut di Semarang dan Lasem (Rahman, 2012:31). Pemberian wewenang tersebut dimaksudkan Demak untuk dapat memperkasai sekaligus melumpuhkan Bandar-bandar laut besar lain khususnya di Jawa Timur seperti Bandar Laut Tuban dan Gresik (Toer, 1998:143-144). Pada tahun 1414 Armada Sam Po Kong yang dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho mendarat di Surabaya (Choesni, 1991:74). Sebab kedatangan armada laut tersebut di abad ke-14-an sudah banyak etnis Tionghoa muslim yang singgah di pinggiran Timur Sungai Brantas atau Porong, dimana sebagian besar dari orang-orang Tionghoa tersebut berkerja sebagai pedagang hasil bumi. Selain tujuan utama yaitu perdagangan dan penyebaran agama Islam yang saat itu sempat terputus juga bermaksud untuk memperbaiki hubungan antara orang-orang Jawa dengan Tiongkok setelah tentara Khu Bilai Khan menyerang Jawa pada tahun 1292. Setelah ekspedisi Laksamana Cheng Ho ke Surabaya, banyak orang-orang Tionghoa berdatangan ke Jawa termasuk Surabaya, tidak hanya singgah atau berdagang tapi sebagian dari mereka memutuskan untuk menetap. Orang-orang Tionghoa yang datang ke Surabaya mayoritas adalah laki-laki dan mereka datang tanpa membawa istri sehingga kondisi tersebut mendorong perkawinan campuran antara orang-orang tionghoa dan wanita pribumi. Orang-orang Tionghoa yang saat itu datang dan singgah di Surabaya beberapa di antara mereka beragama muslim, hal ini menjadi salah satu faktor yang memudahkan orang Tionghoa beradaptasi dan memutuskan melakukan perkawinan campuran mengingat pada masa itu agama Islam sudah mendominasi di Jawa. Akibat dari perkawinan campuran tersebut pada abad ke-15 hingga abad ke-17 komunitas Tionghoa di Surabaya terbagi menjadi tiga kelompok, diantaranya meliputi komunitas orang-orang Tionghoa muslim yang menjadi Jawa dan 6
mengidentifikasikan diri sebagai orang Jawa, kemudian orang-orang Tionghoa muslim yang masih mempertahankan identitas ke Tionghoaan di samping juga mengadopsi budaya setempat, dan yang terakhir adalah komunitas Tionghoa non- muslim yang masih mempertahankan identitas ke Tionghoaan di samping mengadopsi budaya setempat atau akulturasi terdapat dalam (Devi, 2010: 37-38). Kemudian sumber lain melengkapi hal ini dengan menyatakan pada abad 17 pemukiman Tionghoa bergeser ke Selatan Ampel tepatnya di Bibis. Kendali dan pengaruh Etnis Tionghoa di Surabaya terus berkembang, memiliki pelabuhan besar bahkan terbesar kedua di Nusantara setelah Batavia, Surabaya menjadi kotapilihan mereka untuk singgah dan membangun bisnis. Etnis Tionghoa datang ke Surabaya dengan membawa budaya dagang mereka, Surabaya dinilai dapat menjadi tempat yang bagus dalam mengembangkan dagangan mereka mengingat pada masa itu Surabaya telah menjadi kota metropolitan yang cukup besar. Selain itu Surabaya juga didukung dengan letak geografis yang strategis, yaitu berada di antara dua muara sungai besar yaitu Kali Mas dan Kali Brantas. Tentunya hal ini menjadi sebuah keuntungan bagi masyarakat Surabaya dalam hal ini Etnis Tionghoa dimana sebagian besar dari mereka merupakan seorang pedagang, yang tentunya sangat terbantu dengan adanya dua muara sungai besar tersebut. B. Etnis Tiong Hoa Surabaya Masa Kolonial Hingga Kemerdekaan Pada masa kolonial banyak orang-orang Tionghoa sudah singgah di Surabaya kemudian bertambah dengan datang secara berangsuran. Dimana sebelum datangnya bangsa Eropa khususnya Belanda, di Surabaya para orang-orang Tionghoa sudah beraktivitas sebagai pedagang, bahkan diantara mereka sudah menjadi para saudagar besar. Jauh sebelum datangnya Etnis Tiong Hoa telah ada beberapa etnis lain seperti Arab dan Eropa, oleh sebab itu Surabaya dikenal sebagai kota multikultural. Pada tahun 1743 Surabaya dikuasai oleh VOC Pasca kedatangannya VOC berniat membatasi aktivitas perdagangan etnis Tionghoa dan etnis-etnis lainnya dengan alibi demi memudahkan pemerintah Hindia Belanda untuk mengkoordinasi setiap etnis yang ada. VOC menerapkan kebijakan 7
wijkenstelsel, yaitu kebijakan yang membagi wilayah berdasarkan etnis seperti Arab, Tionghoa, Eropa dan Pribumi. Di Surabaya kebijakan ini diterapkan dengan konsep Kota bawah atau Beneden Stad dimana daerah dibagi menjadi beberapa kawasan meliputi Kawasan Eropa, Kawasan Tionghoa dan Kawasan Arab (Handinoto, 1996: 91). Kawasan Eropa bnerada di sebelah Barat Jembatan Merah, kemudian Kawasan Tionghoa, Melayu serta Arab berada di sebelah Timur Jembatan Merah (Handinoto, 1996). Kawasan Tionghoa yang dikenal dengan Pecinan meliputi Kembang Jepun ke Timur hingga Kapasan. Sebenarnya sebelum diterapkannya kebijakan wijkenstelsel telah diterapkan kebijakan Passenstelsel yaitu peraturan yang mengharuskan orang Tionghoa membawa kartu pass jalan jika mereka ingin melakukan perjalanan keluar daerah yang berlaku sejak 1816. Apabila dari orang Tionghoa tidak mendaftarkan diri dan saat melakukan perjalanan kedapatan tidak membawa kartu tersebut maka seketika itu akan dikenakan sanksi hukuman atau denda sebesar 10 gulden. Tentunya hal ini sudah sedikit membatasi mobilitas orang-orang Tionghoa namun pemerintah VOC saat itu semakin membatasi dengan penerapan kebijakan wijkenstelsel. Dengan menerapkan kedua kebijakan tersebut seakan-akan VOC secara terang-terangan ingin memisahkan orang-orang Tionghoa dari kelompok pribumi dengan pemilahan pemukiman penduduk berdasarkan etnis tersebut, sehingga dengan ini masing-masing etnis termasuk etnis Tionghoa hidup dalam tradisi masing-masing. Oleh sebab itu dalam kawasan tersebut orang-orang Tionghoa bahkan diharuskan mengenakan pakaian khas etnis mereka sendiri dan benar-benar tidak diperbolehkan mengenakan pakaian selain pakaian yang identik atau khas Tionghoa (Theng-sha) dan harus mengenakan kuncir rambut (Tauchang) (Wibowo, 1986: 142). Perlu diketahui juga bahwa Etnis Tionghoa nyatanya telah ada di Surabaya sejak tahun 1411 yang pada awalnya menmpati daerah Timur Kalimas sehingga kawasan tersebut dikenal dengan Chinese Camp. Berada di daerah yang cukup strategis berdekatan dengan sumber kehidupan yaitu perairan menjadikan masyarakat Tionghoa memegang peranan penting dalam kegiatan perdagangan Kota Surabaya saat itu, diantaranya adalah peran mereka sebagai pedagang perantara antara orang pribumi sebagai penghasil produk pertanian kemudian 8
menjualnya kembali pada pedagang-pedagang besar Eropa sehingga upah yang mereka dapatkan lebih tinggi (Handinoto, 1999:24). Cluster sosial yang diterapkan pemerintahan VOC berhasil dimanfaatkan oleh etnis Tionghoa dimana mereka ditempatkan di kelas tengah bersamaan dengan Arab yang sebagian besar dari etnis- etnis tersebut adalah pedagang. Walaupun pada masa VOC, setelah diterapkannya kebijakan wijkenstelsel mobilitas etnis-etnis di Surabaya menjadi terbatas, namun dengan hal tersebut etnis Tionghoa berhasil mengembangkan kawasan mereka menjadi kawasan perekonomian besar hingga terdapat pasar di jalan Kapasan yang dikenal dengan Pasar Kapasan. Sejak kedatangan Etnis Tionghoa ke Surabaya mereka telah hidup berkelompok di sebelah Timur Kalimas yang dibatasi oleh jalan Kembang Jepun (Utara), Jalan Karet (Barat), Jalan Coklat (Selatan) dan Jalan Slompretan (Timur) (Eka, dkk,. 2011:1). Kebijakan pemerintah kolonial yaitu Undang-Undang Wilayah atau Wijkenstelsel pada tahun 1843, Kota Bawah (Beneden Stad) seperti yang telah dibahas di awal bahwa daerah ini dibagi menjadi beberapa wilayah pemukiman berdasarkan etnis yaitu pemukiman Eropa berada di sisi Barat Jembatan Merah dan pemukiman masyarakat Timur Asing (Vreande Oosterlingen) berada di sisi Timur yang terdiri dari pemukiman Tionghoa dan (Chinessche Kamp), Arab (Arabische Kamp) dan pemukiman masyarakat Pribumi yang menyebar di sekitar hunian masyarakat Tionghoa dan Arab. Berkaitan dengan pemukiman, pada masa kekuasaan VOC, orang-orang Tionghoa menempati wilayah pemukiman yang dikenal dengan sebutan Pecinan. Wilayah Pecinan di Surabaya pada saat itu meliputi Handelstraat (sekarang Jalan Kembang Jepun), Topekong Straat (Sekarang Jalan Coklat), Chineese Voorstraat (Jalan Karet), Chineese Breestraat (jalan Slompretan), Suiker Straat (jalan Gula) dan Bibis Straat (jalan Bibis) (Devi, 2005: 78). Faktanya penerapan kebijakan wijkenstelsel oleh Pemerintah Kolonial Belanda demi membendung akulturasi budaya orang-orang Tionghoa dengan pribumi dapat dikatakan tidak berhasil. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya pernikahan antara laki-laki Tionghoa dengan wanita dari keluarga pribumi hingga bangsawan. Pernikahan campuran yang sebenarnya di tentang Pemerintah Kolonial 9
tersebut nyatanya semakin marak dan hal ini mempercepat proses sebagian orang Tionghoa menjadi Jawa, karena setelah pernikahan biasanya keluarga wanita akan menuntut lelaki untuk segera beradaptasi dengan budaya dari keluarga wanita (Devi, 2005: 45). Semakin cepat lelaki beradaptasi maka hubungan mutualisme diantara keduanya juga akan segera terealisasi, hubungan yang dimaksud berkaitan dengan kepentingan dari masing-masing pihak. Di antara kepentingan-kepentingan tersebut adalah seorang pedagang Tionghoa mendapatkan perlindungan dan keamanan dari pihak keluarga perempuan, sedangkan keluarga wanita akan mendapatkan kebutuhan ekonomi yang bisa di bilang mewah dari pihak Tionghoa. Peralihan kekuasaan dari VOC ke Pemerintahan Kolonial tidak berdampak banyak meskipun sempat pada tahun 1815 di ambil alih oleh Inggris namun tidak lama kemudian kekuasaan kembali diambil oleh Pemerintah Kolonial. Hasilnya kebijakan wijkenstelsel yang sempat berhenti kembali diterapkan pada 1820 setelah Belanda berkuasa. Pasca peralihan kekuasaan penduduk Tionghoa di Surabaya berjumlah 2.047 jiwa dari total penduduk Surabaya saat itu sebesar 154.512 jiwa. Hal ini menginformasikan bahwa penduduk Tionghoa di masa itu hanya 1,32 % dari total populasi penduduk Surabaya. Dengan jumlah yang bisa dibilang kecil etnis Tionghoa tidak dipandang sebagai suatu komunitas besar oleh Pemerintahan Kolonial Belanda. Dengan berjalannya waktu pengawasan Pemerintahan Kolonial Belanda terhadap etnis Tionghoa semakin melonggar. Tetapi melonggarnya pengawasan ini tidak berpengaruh terhadap klasifikasi sosial etnis Tionghoa, yakni tetap berada diantara eropa dan pribumi (tengah) yang sebagain besar dari mereka diketahui menjadi pedagang perantara orang-orang Eropa dan pribumi. Dibandingkan berhubungan dengan pribumi mayoritas pedagang Tionghoa lebih memilih untuk berhubungan dagang dengan pihak Eropa atau kolonial, hal ini dikarenakan pemikiran realistis mereka bahwa etnis Eropa atau kolonial memiliki kelas yang lebih tinggi dari mereka dan jauh di atas pribumi. Selain alasan materil, Etnis Tionghoa juga takut bila sering berhubungan dengan pribumi kelas mereka akan turun (Charles. 1994: 37-38). Hubungan itu terus terjadi hingga Pemerintah Kolonial benar-benar melonggarkan pengawasannya mulai dari pendidikan, ekonomi, agama dan lain-lain. Hal ini dimanfaatkan oleh etnis Tionghoa Surabaya 10
khususnya yang bermukim di Kapasan. Pada tahun 1860-an Etnis Tionghoa Kapasan membangun sebuah Klenteng di Jalan Kapasan pada masa Kolonial Belanda, hal ini merupakan bagian dari kelonggaran yang diberikan Belanda kepada warga Tionghoa di Surabaya karena selain sebagai kerjasama dalam perdagangan warga Tionghoa juga bisa menyiapkan kebutuhan seperti makanan dan lain sebagainya. Jadi warga Tionghoa Kapasan Surabaya beberapa kali berani sedikit memberontak jika berhadapan dengan Belanda. C. Etnis Tionghoa Kapasan Surabaya Salah satu kawasan Pecinan di Surabaya yaitu Kapasan, sebelum abad ke- 19 merupakan kawasan hutan Randu yang rimbun. Nama daerah Kapasan ini diambil dari nama Pohon Randu yang amat banyak di wilayah ini dimana dalam bahasa Melayu Tionghoa nama Randu juga berarti Kapas (Devi, 2005:9). Kerimbunan hutan randu di daerah Kapasan, menjadikan kawasan ini sebagai tempat berkumpulnya pencuri, perampok, dan juga pembunuh, membuat Patroli Belanda tak kuasa untuk mengontrol kawasan ini (Devi, 2005). Hal ini membuat Patroli Belanda hanya berani melakukan patroli rutinnya sampai ujung jalan Kembang Jepun dan tidak berani melintasi kali Pergirikan. Awal abad ke-19 hingga abad ke-20 para imigran Tionghoa semakin banyak yang datang ke Surabaya. Kedatangan orang-orang Tionghoa ke Surabaya dilatarbelakangi beberapa hal diantaranya berhentinya pertanian diakhir dinasti Qing dan juga habisnya masa kontrak kerja orang-orang Tionghoa diluar Jawa. Dipilihnya Jawa Timur khususnya Kota Surabaya sebagai tempat untuk berpindah dikarenakan para ini menganggap Jawa Timur dan Surabaya sebagai tempat yang bebas dan menjanjikan kehidupan yang lebih baik bagi komunitas mereka. Orang- orang yang baru pindah ke Surabaya ini kemudian meminta pertolongan kepada Mayor The Goan Tjing agar diberikan tempat untuk tinggal. Permintaan pertolongan dari masyarakat Tionghoa yang baru datang tersebut disambut oleh Mayor The Goan Tjing dengan memberikan izin bagi orang-orang Tionghoa pendatang untuk membuka hutan Kapasan sebagai tempat tinggal. Selain itu Mayor The Goan Tjing juga memberikan pinjaman uang sebagai modal usaha bagi orang- 11
orang Tionghoa pendatang untuk membuka usaha guna mencukupi kebutuhan hidup mereka (Devi 2005:12). Dari situ Kapasan kemudian mulai berkembang pesat menjadi kawasan pemukiman dan perdagangan yang ramai setelah dibuka sebagai tempat hunian bagi orang-orang Tionghoa pendatang. Perkembangan daerah Kapasan kemudian memunculkan beberapa bangunan seperti tempat penginapan dan bangunan penunjang kawasan perdagngan, yang kemudian menjadikan Kapasan sebagai kawasan elit tempo dulu (Devi, 2005). Secara administratif Kapasan telah berkembang menjadi salah satu wilayah kaonderan sehingga membuat daerah ini menjadi salah satu perkampungan yang menjadi tempat tumbuh suburnya kantung-kantung pemukiman yang kian padat penduduk. Kapasan banyak dihuni oleh orang-orang Tionghoa, oleh sebab itu wilayah pemukimannya dikenal dengan sebutan Pecinan. Kapasan yang telah lama dikenal sebagai pusat pemukiman orang-orang Tionghoa dan sekaligus terkenal sebagai pusat kegiatan perdagangan yang mayoritas digerakan oleh orang-orang Tionghoa warga Kapasan, terutama warga Kapasan Luar yang sebagian besar beraktivitas sehari-hari sebagai pedagang Kapasan. Figure 1 Foto Pasar Kapasan Surabaya Sumber: Arsip Foto Digital milik Universitas Leiden 12
Pada masa awal kemerdekaan, secara geografis daerah Kapasan Luar meliputi seluruh wilayah di sepanjang jalan raya Kapasan. Secara administratif wilayah Kapasan Luar meliputi Kapasan Lor, Kapasan Kidul, Gembong, Donokerto dan Donorejo. Penghuni dari daerah Kapasan sendiri dapat di kategorikan menjadi dua golongan, yang pertama adalah golongan masyarakat elit yang tinggal di sepanjang jalan raya Kapasan, sedangkan yang kedua adalah golongan kurang mampu yang sebagian besar berprofesi sebagai pegawai, pelayan took, tukang jahit dan tukang pangkas yang tinggal di gang-gang sepanjang jalan raya. Tahun 1949, Kapasan juga mengalami kemelut konflik akibat pemakaian yanah secara liar, masalah ini berawal pada saat masa revolusi kemerdekaan, saat itu banyak warga Surabaya terutama Etnis Tionghoa yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk mencari keamanan dan mengungsi. Akan tetapi, setelah Revolusi berakhir dan dirasa situasi Surabaya sudah aman, para pengungsi kembali ke Surabaya dan mendapati bahwa tanah maupunmaupun tempat tinggal yang dulunya mereka tinggali dan menjadi milik mereka justru ditempati oleh orang lain. Orang- orang yang menempati rumah-rumah kososng kebanyakan berasal dari luar Surabaya, seperti dari Mojokerto, Jombang, Lamongan, termasuk juga orang-orang yang berasal dari Madura Kepulauan. Miming pada faktanya kawasan Pecinan yang bayak dihuni oleh etnis Madura pada masa itu adalah Kapasan Boen Bio (Rijkana,2011:44). Tidak berhenti disitu permasalahan agrarian telah menjadi masalah yang cenderung diskrimminatif. Pada tahun 1959 dengan munculnya peraturan presiden PP No. 10/1959 yang menyatakan larangan bagi orang asing bertempat tinggal serta melakukan perdagangan kecil dan eceran yang bersifat asing di daerah pedesaan. Diterapkannya PP No. 10/1959 ini membuat pendiskriminasian orang asing dalam hal Tionghoa dalam berbagai bidang khususnya ekonomi sangat signifikan. Penerapan peraturan tersebut tidak hanya melarang warga etnis Tionghoa untuk berjualan di desa-desa dan kota-kota kecil, namun juga mendesak warga untuk pergi dari kediamannya terutama yang berstatus WNA (Warga Negara Asing), bahkan bagi Etnis Tionghoa yang tinggal di kota- kota besar. Hal ini memaksa pulahan ribu orang Tionghoa harus meninggalkan 13
tempat usaha dan kediamannya, terutama di daerah Surabaya banyak orang-orang Tionghoa yang memutuskan untuk kembali kenegara asalnya di Tiongkok. Hal ini juga berdampak terhadap sekolah Tionghoa di Surabaya termasuk Kapasan, karena etnis Tionghoa selain dilarang untuk berdagang juga dilarang bertempat tinggal. Pemberlakuan PP No.10/1959 pada akhirnya mengakibatkan banyak warga etnis Tionghoa kembali ke Tiongkok dan memutuskan untuk menjual rumah-rumah kepada para penduduk pribumi (Rijkana, 2011: 79). D. Kebndayaan Tionghoa Di Kapasan Surabaya 1965-2000 Kondisi politik Indonesia tahun 1965 memasuki masa terburuk. Kondisi ini mempengaruhi kehidupan masyarakat dan kesenian Tionghoa. Faktor yang mempengaruhi peristiwa ini adalah G30SPKI 1965, dikarenakan peristiwa tersebut etnis Tionghoa mendapatkan sentiment buruk dari masyarakat dan menyebabkan keterbatasan sosialisasi, kesenian dan peribadatan etnis Tionghoa di Klenteng. Dengan ini sehingga etnis Tionghoa yang singgah di daerah Kapasan kembali mengalami pergolakan. Kali ini disebabkan oleh keluarnya larangan penampilan tradisi budaya etnis Tionghoa yang diatur dalam Inpres No.14/1967. Hal ini tentu berdampak sangat besar terhadap masyarakat Tionghoa. Bentuk nyata dari adanya larangan tersebut adalah dilarangnya perayaan tahun baru Imlek dan cap go meh. Namun pada kenyataannya tidak hanya itu karena pada masa itu pihak keamanan juga melakukan penyitaan terhadap perlengkapan-perlengkapan kesenian Tionghoa. Penyitaan-penyitaan tidak hanya dilakukan terhadap barang-barang milik ribadi orang-orang Tionghoa, tapi juga barang-barang kesenian yang ada di klenteng seperti Barongsai yang berada di klenteng Boen Bio. Adapun kerugian terbesar yang dialami oleh warga Tionghoa Kapasan yang memiliki took-toko. Selain dirusak, barang-barang dagangan di toko-toko tersebut juga dijarah (Rakana, 2011:47-48). Karena budaya mereka dilarang, masyarakat kampung Kapasan akhirnya menciptakan silang budaya dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Persinggungan antara kebiasaan hidup orang-orang Tionghoa Kapasan Boen Bio dengan warag pribumi disekitarnya dalam kenyataannya mampu memunculkan rasa toleransi dan saling terbuka hingga terwujudnya silang budaya. Proses yang 14
berlangsung begitu unik menjadi ciei khas kultural tersendiri bagi warga Pecinan Kapasan Boen Bio yang dapat membedakannya dengan pecinan-pecinan lain. Hal unik lainnya tercermin dari rumah-rumah penduduk di Kapasan Boen Bio yang menyatu dalam sebuah bangunan panjang dan hanya terpisah oleh sekat tembok untuk memisahkan petak rumah satu dengan rumah lain disebelahnya. Selain itu dalam Kapasan Boen Bio terdapat lapangan yang biasanya digunakan sebagai tempat sosialisasi oleh warga di Kapasan Boen Bio dengan warga pribumi sekitar. Sosialisasi tersebut tidak sekedar tegur sapa namun terjadi interaksi lebih yang memunculkan silang budaya diantara mereka. Salah satu bentuk silang budaya lainnya adalah peringatan sedekah bumi yang diselenggarakan di hari hari besar seperti Idul Fitri dan hari besar cina. Kegiatan ini merupakan bentuk silamg budaya mengapa arena dalam kegiatan tersbeut antara masyarakat pribumi dan Tiongjoa bekerjasama demi terselenggarakannya acara tersebut. Dalam kegiatan itu juga terjadi percampuran budaya dimana terkadang ditampilkan pertunjukan sederhana dari kedua etnis tersebut meskipun dalam keterbatasan. Seiring berjalannya waktu pada tahun 2000 Inpres 14/1967 dicabut oleh K.H. Abdurahman Wahid yang menjabat sebagai presiden saat itu. Keputusan tersebut disambut gembira oleh masyarakat etnis Tionghoa khususnya umat Konghucu se-Indonesia. Sejak saat itu umat Konghucu mulai ramai menyelenggarakan cembalo pertunjukan termasuk kembali merayakan hari raya imlek dengan ciri khasnya yaitu Barongsai. Dalam hal ini termasuk warga Tionghoa Kapasan Boen Bio, Klenteng Boen Bio cembalo aktif menyelenggarakan pertunjukan-pertunjukan seperti wayang poteh dan lain sebagainya. Demi menghormati keputusan Gusdur tersebut hingga saat ini banyak Klenteng yang memajang foto presiden keempat tersebut di dinding klenteng. . KESIMPULAN Kedatangan Etnis Tionghoa ke Surabaya khususnya yang singgah di kawasan Pecinan Kapasan membuka sekaligus merubah kawasan yang sebelumnya merupakan hutan randu atau Kapas yang rimbun menjadi kawasan Pecinan yang dikenal dengan aktivitas perdagangan dan kental akan kebudayaan Cinannya. Sejak kedatangannya hingga abad ke-20 tentu terjadi banyak pergolakan seperti 15
pembatasan agaria atau pertanahan, pergolakan politik hingga pembatasan dalam beragama dan berkesenian. Dalam rentetan konflik tersebut etnis Tionghoa Kapasan tetap eksis hingga saat ini dengan tetap mempertahankan budaya leluhurnya. Tidak dapat dipungkiri bagaimana kontribusi etnis Tionghoa dalam perkembangan kawasan Kapasan dalam aspek ekonomi, budaya hingga pendidikan. Dengan berbagai pergolakan tersebut tentunya bukanlah hal mudah untuk tetap bertahan, pengambilalihan tempat tinggal, perusakan dan penjarahan toko-toko hingga diskriminasi sudah pernah dialami oleh etnis Tionghoa Kapasan. Dikeluarkannya Inpres 14/1967 sungguh sangat berpengaruh terhadap kehidupan dan kebudayan masyarakat Tionghoa Kapasan karena banyak aktivitas yang biasanya dilakukan dalam Klenteng maupun luar Klenteng salah satunya Barongsai yang biasanya juga ditampilkan di Lapangan yang berada di dalam Kampung Kapasan. Sebagai bagian dari adaptasi etnis Tionghjoa Kapasan tyerjadi silang budaya antara Tionghoa dan pribumi dalam bentuk tradisi maupun budaya seperti sedekah bumi dan adapaun beberapa tempat yang dikeramatkan oleh etnis Tionghoa dan hal ini dihormati oleh warga pribumi. Kedua etnis tersebut seperti lambing keharmonisan dimana diantara mereka saling menghargai satu sama lainnya dan bersosialisasi seakan tidak ada perbedaan. Hingga pasca dicabutnya Inpres 14/1967 pada tahun 2000 oleh Gusdur, interaksi sosial mereka semakin rekat dengan didorongnya kegiatan-kegiatan etnis Tionghoa yang telah diperbolehkan. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa kabar pencabutanInpres tersebut disambut gembira bahkan demi menghormati Gusdur, sebagian besar klenteng-klenteng di Indonesia memajang foto beliau di dinding klenteng. Kesenian-kesenian hingga hari raya imlek kembali dirayakan dengan meriah dengan Barongsai sebagai pertunjukan yang khas. Dapat disimpulkan bahwa kontribusi etnis Tionghoa di wilayah Kapasan sebagai wilayah Pecinan sangat besar, menjalankan roda perekonomian hingga mengembangkan kesenian dan kebudayaan dengan tetap memegang budaya luhurnya. 16
DAFTAR PUSTAKA Arsip Arsip Foto Digital milik Universitas Leiden dilihat di manifest Buku dan Jurnal Aminuddin, Kasdi. 2005. Memahami Sejarah, Surabaya: UNESA University Press. Charles A. Copple. 1994. Tionghoa Indonesia Dalam Krisis. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Dick, H.W. Surabaya City of Work; A Socioeconomic History, 1900- 2000. Athens: Ohio University Press. Handinoto. 1996. Perkembangan Kota dan Arsi tektur Kolonial Belanda di Surabaya 1870- 1940, Yogyakarta: Penerbit ANDI Yogyakarta. Handinoto. 1999. "Lingkungan Pecinan Dalam Tata Ruang Kota di Jawa Pada Masa Kolonial", Dimensi, Juli, 20-29. Herlingga, Mochammad Choesni. 1991. Cina, Jawa, Madura dalam Konteks Hari Jadi Kota Surabaya. Surabaya: Antariksa. Husain, Sarkawi B.. 2015. "Kesatuan Dalam Keberagaman: Pasang Surut Pembauran Orang-Orang Tionghoa di Surabaya" 3 (1) 21-28. Kartodirdjo, Sartono. 1992. Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah. Jakarta: Gramedia Pustaka. Kuntowijoyo. 1997. Pengantar Ilmu Sejarah. Jakarta: Bentang Budaya. Maskurin, Sunariyadi. 2014. Perkembangan Wayang Potehi Di Surabaya Tahun 1967-2001, Avatara, Jurnal Pendidikan Sejarah 2 (3). Rijkana, Rahmad, 2011. Pergulatan Mencari Identitas: Etnis Tionghoa di Kapasan BOEN BIO Surabaya Tahun 1945-1949. Surabaya: Universitas Airlangga. Sari, Kartika Eka, dkk,. 2011. Pelestarian Kawasan Pecinan Kembang Jepun Kota Surabaya Berdasarkan Persepsi Masyarakat. Jurnal Universitas Brawijaya: Malang. Toer, Pramoedya A.. 1998. Hoakiau di Indonesia. Jakarta: Graha Budaya. Website 17
diakses pada 30 Desember 2022. 18