TAHAPAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2O17 1
PENGERTIAN RPJMD & RENSTRA PD RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. ❑ Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/ atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. ❑ Rencana strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan. 2
HUBUNGAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH KEPALA DAERAH KEPALA PERANGKAT DAERAH Visi/Misi Tujuan/Sasaran Tujuan & Sasaran Program Pembangunan Daerah Program Prioritas Visi dan Misi KDH Program Kegiatan Program Perangkat Daerah RPJMD Renstra PD 3 3
KETERKAITAN TAHAPAN PENYUSUNAN RPJMD DAN RENSTRA PD PENYUSUNAN RANWAL RPJMD Rancangan RPJMD Musrenbang RPJMD Ranc. Akhir RPJMD PENETAPAN PERDA RPJMD D M J P R D P A R T S N E R n a p a i s r e P SE KDH ttg Penyusunan Rancangan Renstra-PD Forum PD/ Lintas PD sesuai VERIFI- KASI Tidak sesuai Penyesuaian Rancangan Renstra-PD Rancangan Akhir Renstra PD VERIFI- KASI sesuai Penetapan Renstra PD Penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra-PD Tdk sesuai Rancangan Awal Renstra- PD Penyusunan Rancangan Renstra PD Renstra PD 4 4
KETERKAITAN SUBSTANSI RPJMD DENGAN RENSTRA PD RPJMD RENSTRA PD 1. PENDAHULUAN 1. PENDAHULUAN 2. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT 3. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH DAERAH 4. PERMASALAHAN DAN ISU SRATEGIS DAERAH 3. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 4. TUJUAN DAN SASARAN 5. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 5. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 6. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 6. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 7. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH 7. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 8. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 8. PENUTUP 9. PENUTUP 5
1 2 3 4 5 6 TAHAPAN PENYUSUNAN RENSTRA-PD PERSIAPAN PENYUSUNAN PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL PENYUSUNAN RANCANGAN PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR PENETAPAN RENSTRA PD 6
1 PERSIAPAN PENYUSUNAN penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra -PD orientasi mengenai Renstra-PD penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra-PD penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD 7
TIM PENYUSUN RENSTRA-PD • Susunan keanggotaan tim penyusun Renstra-PD yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah ini sekurang-kurangnya sebagai berikut: ❖ Ketua Tim : Kepala Perangkat Daerah ❖ Sekretaris Tim : Sekretaris Perangkat Daerah/pejabat lainnya ❖ Kelompok Kerja : Susunan kelompok kerja tim disesuaikan dengan kebutuhan, yang diketuai oleh kepala unit kerja dengan anggota pejabat/ staf Perangkat Daerah dan unsur pemerintah/non pemerintah yang dinilai kompeten sebagai tenaga ahli. Tim penyusun Renstra-PD bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah. 8
2 PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RENSTRA-PD Penyusunan rancangan awal Renstra-PD dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD. Dimulai sejak Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih dilantik. 9
CAKUPAN PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RENSTRA-PD 1. analisis gambaran pelayanan; 2. analisis permasalahan; 3. penelaahan dokumen perencanaan lainnya; 4. analisis isu strategis; 5. perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD; 6. perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan 7. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD. 10
SISTEMATIKA RANCANGAN AWAL RENSTRA
PD 11
SISTEMATIKA RENSTRA-PD BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD 2.2. Sumber Daya PD 2.3. Kinerja Pelayanan PD 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis 12
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN 4.1. Tujuan 4.2. Sasaran BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN BAB VIII. PENUTUP Lanjutan.. 13
B Analisis Gambaran Pelayanan PD Untuk menunjukkan:
Peran PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
Sumber daya PD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya
Capaian kinerja yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra PD periode sebelumnya
Capaian kinerja antara Renstra PD dengan RPJMD periode sebelumnya Hambatan dan permasalahan yang perlu diantisipasi Dapat mengidentifikasi:
Tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan indikator sesuai urusan yang menjadi tugas dan fungsi PD.
Potensi dan permasalahan pelayanan PD
Potensi dan permasalahan aspek pengelolaan keuangan PD. 14
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Dinas Pendidikan NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD Target SPM/IKK Target Renstra PD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) SPM A. Pendidikan Formal 1. SD/MI (Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayah)
Partisipasi anak bersekolah (PAB)
95 %
Angka putus sekolah (APS)
< 1 %
Jumlah sekolah yang memiliki sarana prasarana sesuai standar teknis 90 %
Pemenuhan jumlah guru yang diperlukan 90 %
Kualifikasi guru yang sesuai kompetensi yang ditetapkan secara nasional 90 %
Dst.... Rasio Capaian pada Tahun ke- 1 2 3 4 5 (14) (15) (16) (17) (18) 15
Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD ... Provinsi/ Kabupaten/Kota ... Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Uraian *) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah
Hasil pajak daerah
Hasil retribusi daerah
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
Lain-lain PAD yang Sah Dana Perimbangan
Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak
Dana alokasi umum
Dana alokasi khusus 5 (16) Rata-rata Pertumbuhan Anggar an Reali sasi (17) (18) 16
Uraian *) (1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Pendapatan hibah
Dana darurat
Dana bagi hasil pajak dari provinsi pemerintah dan daerah lainnya
Dana otonomi khusus penyesuaian
Bantuan atau provinsi daerah lainnya keuangan dari pemerintah Anggaran pada Tahun ke- 1 2 3 4 (2) (3) (4) (5) 5 (6) Realisasi Anggaran pada Tahun ke- 1 2 3 4 (7) (8) (9) (10) 5 (11) Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- 1 2 3 4 5 (12) (13) (14) (15) (16) lanjutan Rata-rata Pertumbuha n Anggar an Rea lisa si (17) (18) 17
Uraian *) (1) BELANJA DAERAH Belanja tidak langsung
Belanja pegawai
Belanja bunga
Belanja subsidi
Belanja hibah
Belanja bantuan sosial
Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa
Belanja tidak terduga Belanja langsung
Belanja pegawai
Belanja barang dan jasa
Belanja modal Anggaran pada Tahun ke- 1 2 3 4 (2) (3) (4) (5) 5 (6) Realisasi Anggaran pada Tahun ke- 1 2 3 4 (7) (8) (9) (10) 5 (11) Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- 1 2 3 4 5 (12) (13) (14) (15) (16) lanjutan Rata-rata Pertumbuhan Anggar an Realisa si (17) (18) 18
Anggaran pada Tahun ke
Uraian
(5)
PEMBIAYAAN Penerimaan pembiayaan
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya
Pencairan dana cadangan
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
Penerimaan pinjaman daerah
Penerimaan pinjaman kembali
pemberian
Penerimaan piutang daerah Pengeluaran pembiayaan
Pembentukan dana cadangan
Penyertaan pemerintah daerah modal
(investasi)
Pembayaran pokok utang
Pemberian pinjaman daerah Total ) disesuaikan dengan kewenangan SKPD Kabupaten/Kota 5 (6) Realisasi Anggaran pada Tahun ke- 1 2 3 4 (7) (8) (9) (10) 5 (11) Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- 1 2 3 4 5 (12) (13) (14) (15) (16) lanjutan Rata-rata Pertumbuhan Anggar an Realisa si (17) (18) 19
Catatan ❑ Hasil evaluasi Renstra PD periode sebelumnya merupakan informasi utama bagi penyusunan Renstra PD periode berikutnya. ❑ Mengingat bahwa pada saat Rancangan Renstra PD disusun, hasil evaluasi Renstra PD sampai dengan tahun ke-5 pelaksanaan belum diperoleh, maka digunakan hasil evaluasi sementara Renstra PD yang memuat hasil evaluasi Renstra PD sampai dengan pelaksanaan Renja PD tahun berjalan (tahun ke-5 pelaksanaan Renstra PD periode sebelumnya). ❑ Hasil evaluasi Renstra PD yang memuat hasil pelaksanaan tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-5 Renstra PD harus sudah digunakan untuk mempertajam Rancangan Akhir Renstra PD. 20
C Review Renstra K/L & Renstra PD Provinsi Review dilakukan melalui penelaahan indicator kinerja Renstra K/L dan Renstra-PD Provinsi sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah kab/kota dengan memperhatikan kewenangan urusan pemerintahan masing-masing tingkat pemerintahan. Hasil review terhadap Renstra K/L dan Renstra perangkat untuk daerah mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra-PD kota. bertujuan rencana tahun 21 provinsi
D Penelaahan RTRW ❑ Telaahan dilakukan terhadap tujuan dan sasaran RTRW, struktur dan pola ruang, indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah. Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah 22
E Analisis thd Dokumen Hasil KLHS Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota. 23
F Analisis Isu
isu Strategis
Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah permasalahan aktual/ krusial/penting yang dihadapi PD, diidentifikasi menggunakan pendekatan ilmiah (teknokratik) melalui analisis data dan informasi gambaran pelayanan PD dalam upaya menciptakan pelayanan publik dan mencapai visi, misi kepala daerah. Perumusan isu strategis bertujuan mengungkapkan keadaan lingkungan internal dan eksternal yang sangat mempengaruhi kinerja PD dalam pelayanan publik.
Isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil identifikasi isu-isu strategis yang terdapat dalam rancangan awal RPJMD yang disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi PD dalam memberikan pelayanan publik, telaahan terhadap RTRW, KLHS, Renstra Kementerian/Lembaga/Renstra PD provinsi. 24
Langkah Perumusan Isu Strategis 1. Mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi PD 2. Mengidentifikasi permasalahan pelaksanaan tugas dan fungsi PD dalam memberikan pelayanan publik 3. Menelaah rencana tata ruang 4. Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) 5. Renstra PD Provinsi 6. Identifikasi Faktor Pendorong dan Penghambat 7. Penentuan Isu-isu Strategis 8. Menyampaikan hasil penentuan isu-isu strategis PD kepada Bappeda cq. Tim Penyusun RPJMD 9. Mengidentifikasi hasil perumusan isu-isu strategis dari Tim Penyusun RPJMD 25
G Perumusan Tujuan Pelayanan PD Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi PD. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran- sasaran yang ingin dicapai. Dalam menentukan tujuan tidaklah mutlak harus terukur, kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang. Rumusan tujuan harus realistis dan dapat dicapai. 26
Langkah-langkah Perumusan Tujuan Pelayanan PD 27
H Perumusan Sasaran Pelayanan PD Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan pembangunan berupa tercapainya Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. tujuan, hasil Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi PD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. 28
Langkah-langkah Perumusan Sasaran Pelayanan PD 29
NO. (1) dst TUJUAN (2) TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA-PD SASARAN INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE- 1 2 3 4 5 (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 30
I Perumusan Strategi & Arah Kebijakan STRATEGI adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. ARAH KEBIJAKAN adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. o Strategi dan Arah Kebijakan dalam Renstra PD adalah strategi dan arah kebijakan PD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah PD yang selaras dengan strategi dan arah kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam Rancangan Awal RPJMD. 31
Langkah-langkah Perumusan Strategi 1. Menyusun alternatif pilihan langkah yang dinilai realistis dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. 2. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan tujuan dan sasaran yang ketidakberhasilan dalam mencapai ditetapkan untuk setiap langkah yang akan dipilih. 3. Melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan langkah yang paling tepat antara lain dengan menggunakan metode SWOT (kekuatan / strengths, kelemahan / weaknesses, peluang / opportunities, dan tantangan / threats). 4. Menentukan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran ke dalam berbagai tabel. 32
Pemilihan Strategi Pemilihan strategi yang paling tepat (efektif dan efisien) diantara berbagai alternatif strategi yang dihasilkan melalui metode SWOT, dapat dilakukan melalui: o Dibahas kembali melalui Focussed Group Discussion (FGD) dengan melibatkan para pakar yang memiliki pengalaman di bidang manajemen strategik. o Menggunakan metode pembobotan dengan cara seperti yang dilakukan terhadap penentuan isu-isu strategis. o Menggunakan metode Balanced Score Card. o Menggunakan kombinasi antara FGD dengan metode lainnya untuk obyektifitas pemilihan strategi. 33
Perumusan Arah Kebijakan • Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk isu menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi strategis Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arti penting arah kebijakan, yaitu: ❖ Pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. ❖ Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional ❖ Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi PD yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran; ❖ Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi PD agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum. 34
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN 35
J Perumusan Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Rencana program prioritas beserta indikator kinerja program dan pagu per PD dalam Rancangan Awal RPJMD selanjutnya dijabarkan PD ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan arah kebijakan jangka menengah PD. 36
Langkah-langkah Perumusan Rencana Program & Kegiatan 1. Perhatikan indikator program dan pagu per PD 2. Rumuskan target outcome program PD untuk mencapai sasaran pembangunan 3. Lakukan perumusan target output/keluaran yang akan dihasilkan melalui kegiatan- kegiatan dalam rangka mencapai target outcome program PD 4. Lakukan perumusan kegiatan 5. Hitunglah biaya kegiatan untuk mencapai target output kegiatan 6. Hitunglah biaya program untuk mencapai target outcome 7. Periksalah apakah total biaya program sesuai dengan pagu PD. Jika melebihi pagu PD, lakukan prioritisasi program dan kegiatan sehingga sesuai dengan pagu PD. Daftar urutan prioritas program dan kegiatan ini menjadi salah satu bahan yang akan dibahas dalam Forum PD penyusunan Renstra PD 8. Susunlah rincian target outcome program ke dalam target tahunan 9. Berdasarkan target outcome tahunan, susun perkiraan kebutuhan anggaran pembiayaan program per tahun 37
Tujua n (1) Tujua n 1 Tujua n 1 Sasaran (2) Sasaran 1 Sasaran 2 Indikato r Sasaran (3) Kode (4) Rencana Program, Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota... . Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Program ... Kegiatan... Program ... Kegiatan... Dst ... Kegiatan... Program ... Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD target Rp (18) (19) Unit Kerja PD Penanggu ngjawab (20) Lokasi (21) 38
K Perumusan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
Langkah-langkah : o Review terhadap tujuan dan sasaran dalam Rancangan Awal RPJMD o Identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi PD yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rancangan Awal RPJMD o Identifikasi indikator dan target kinerja PD yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rancangan Awal RPJMD 39
NO (1) 1 2 3 4 5 6 7 dst Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (contoh : Dinas Pendidikan) Indikator Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Angka Rata-rata Lama Bersekolah Angka Melek Huruf APK APM Rasio peserta didik thd ruang kelas SD/MI Rasio peserta didik thd ruang kelas SMP/MTs dst ....... Indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (9) 40
L Mempelajari SE KDH tentang Penyusunan Rancangan Renstra-PD BAPPEDA menyampaikan surat edaran Kepala Daerah kepada kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan rancangan awal RPJMD. Rancangan awal RPJMD menjadi dasar bagi Perangkat Daerah untuk menyempurnakan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah menjadi Rancangan Renstra PD. 41
3 PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA-PD Rancangan Renstra-PD disusun dengan menyempurnakan rancangan awal Renstra-PD berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang Penyusunan Rancangan Renstra- PD. Rancangan Renstra-PD dibahas dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah. Hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam Berita Acara. Rancangan Renstra_PD disempurnakan berdasarkan Berita Acara Hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah. 42
VERIFIKASI RANCANGAN RENSTRA-PD • Kepala perangkat daerah menyampaikan Rancangan Renstra-PD kepada BAPPEDA paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah. BAPPEDA melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra-PD. Verifikasi bertujuan untuk memastikan rancangan Renstra-PD telah selaras dengan rancangan awal RPJMD dan mengakomodir hasil Berita Acara. Verifikasi dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan Renstra-PD ke BAPPEDA. Dalam hal hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan Renstra-PD kepada Perangkat Daerah. Berdasarkan saran dan rekomendasi, kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Renstra-PD. Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA. 43
4 PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH / LINTAS PERANGKAT DAERAH 44
5 PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA-PD Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan Rancangan Renstra-PD Renstra-PD berdasarkan Rancangan menjadi Peraturan Daerah tentang RPJMD. Akhir Perumusan Rancangan Akhir Renstra-PD, dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Rancangan akhir Renstra-PD disajikan dengan sistematika Rancangan Awal Renstra-PD. 45
VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENSTRA-PD Rancangan akhir Renstra-PD yang diverifikasi akhir oleh BAPPEDA harus dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra-PD selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Apabila hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra-PD kepada Perangkat Daerah. Berdasarkan saran dan rekomendasi, kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Renstra-PD. Rancangan disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk dilakukan proses penetapan Renstra-PD. akhir Renstra-PD yang telah 46
6 PENETAPAN RENSTRA-PD Rancangan Akhir Renstra-PD disampaikan kepala perangkat daerah kepada kepala BAPPEDA untuk memperoleh pengesahan kepala daerah dengan Peraturan Kepala Daerah. Rancangan Akhir Renstra-PD, disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan. Renstra-PD yang telah ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir Renstra-PD yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Penetapan Renstra-PD dengan Perkada, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan. 47
SEKIAN DAN TERIMA KASIH 48