CHARACTER BUILDING PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG MERAIH WBK MEWUJUDKAN WBBM Oleh : DR. BAYU ENDRAGUPTA., S.Kom., SH., MH. Grand Design Reformasi Birokrasi Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya 3 (tiga) sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah perlu untuk membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas. Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada hakikatnya adalah merupakan miniatur Reformasi Birokrasi yang bertujuan untuk membangun program Reformasi Birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Berbekal komitmen untuk menciptakan sistem peradilan yang bersih, maka Pimpinan Mahkamah Agung telah melakukan pencanangan Zona Integritas pada tanggal 19 Januari 2016. Komitmen ini juga disertai dengan kebijakan untuk mendorong pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi 1
(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada unit-unit kerja baik yang di tingkat pusat maupun daerah. Reformasi Birokrasi pada hakikatnya adalah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi kolusi dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat secara akuntabel, serta memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku aparatur negara. Untuk itu, pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) menjadi harapan pemerintah untuk semakin tertanam dalam diri Aparatur Sipil Negara (ASN).1 Praktik korupsi merupakan suatu tindakan yang harus dihindari oleh semua lapisan masyarakat, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN). Untuk itu, berbagai upaya telah digulirkan oleh pemerintah untuk mencegah praktik korupsi di tubuh birokrasi. Salah satunya dengan pembangunan karakter Aparatur Sipil Negara itu sendiri yang mencakup integritas, moral dan karakteristik yang kuat, kemampuan komunikasi, memiliki nalar yang baik, dan lain-lain.2 Pembangunan Karakter (Character Building) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Character Building atau membangun karakter terdiri dari dua suku kata yaitu membangun (to build) dan karakter (character) artinya membangun yang mempunyai sifat memperbaiki, membina, mendirikan. Sedangkan karakter adalah tabiat, watak, aklak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain. Jadi Character Building merupakan suatu upaya untuk membangun dan membentuk akhlak dan budi pekerti seseorang menjadi baik.3 1 Mahkamah Agung RI. Rencana Strategis Mahkamah Agung RI. 2020-2024, Mahkamah Agung RI. "Mewujudkan Badan Peradilan yang Agung", MA.RI. Press, Jakarta, 2020. 2 Ibid. 3 Ratna Megawati, Pengembangan Program Pendidikan Karakter di Sekolah : Pengalaman Sekolah Karakter, Diakses pada Tanggal 5 Desember 2014. 2
Sedangkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Karakter memiliki arti: (1) Sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain; (2) Karakter juga bisa bermakna "huruf". Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.4 Pembangunan karakter (character building) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya aparatur peradilan menurut Penulis terdapat 2 (dua) ciri utama, yaitu pola pikir dan pembangunan integritas melalui kode etik. Langkah-langkah yang harus dipahami dalam membangun pola pikir yaitu memahami (1) pola pikir yang menentukan sikap dan perilaku; (2) menentukan pola pikir, sikap, dan perilaku pegawai negeri sipil yang dikehendaki/diperbolehkan; (3) menghilangkan pola pikir, sikap, dan perilaku pegawai negeri sipil yang tidak dikehendaki/tidak diperbolehkan; (4) merubah pola pikir, sikap perilaku negatif ke pola pikir, sikap, dan perilaku positif; kemudian barulah kita dapat membangunan hasil yang dinamakan (5) budaya kerja. Sedangkan Langkah-langkah yang harus dipahami dalam membangun integritas melalui kode etik, yaitu (1) memahami integritas melalui kode etik; (2) menaati peraturan (baik peraturan instansi ataupun peraturan perundang- undangan), kode etik dan kode perilaku pegawai; (3) menentukan langkah penerapan penegakan integritas; (4) kemudian barulah kita dapat melaksanakan kode perilaku yang berintegritas. Pembangunan karakter Aparatur Sipil Negara selanjutnya adalah moralitas. moral berhubungan erat dengan Etika, meskipun ruang lingkup moral lebih sempit. Etika tidak mempunyai kewenangan untuk memerintah/melarang suatu tindakan, namun etika hanya mengajarkan struktur dan teknologinya. Berbeda halnya dengan moral yang dapat berperan sebagai buku pedoman, mengarahkan bagaimana seharusnya individu bertindak dan mempergunakan suatu alat dalam mengambil suatu keputusan. Keberadaan moral terkadang terletak di luar ketaatan kepada 4 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengertian Karakter, Diakses pada Tanggal 25 Agustus 2021. 3
peraturan. Dengan demikian moral merupakan karakter dan sifat individu yang khusus, merujuk pada tingkah laku spontan, seperti rasa kasih, kemurahan hati, kebesaran jiwa, kejujuran, kebenaran, kebaikan, kebebasan, kesetaraan, keadilan yang semuanya bersifat universal dan terkadang tidak ada dalam aturan hukum.5 Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah, merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan untuk mempersempit peluang/kesempatan melakukan korupsi dengan melakukan pembinaan karakter pegawai melalui pelatihan anti korupsi atau pembentukan integritas, pendekatan spiritual/keagamaan untuk memperbaiki atau meluruskan niat, sehingga memiliki kemauan dan kemampuan untuk meninggalkan sikap dan perbuatan koruptif serta perbuatan yang melanggar hukum lainnya. Pembinaan ini dilakukan oleh Pimpinan instansi pemerintah, dan pimpinan unit kerja. Pembinaan dilaksanakan tidak hanya untuk memelihara/mempertahankan predikat menuju WBK/WBBM yang diperoleh, melainkan juga untuk menuju tercapainya predikat menuju WBK/WBBM. 5 Sedarmayanti dan Nita Nurliawati, Jurnal : Strategi Penguatan Etika Dan Integritas Birokrasi Dalam Rangka Pencegahan Korupsi Guna Meningkatkan Kualitas Pelayanan,Jurnal Ilmu Administrasi, Volume IX, Nomor 3, Edisi Desember 2012, Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Surabaya, 2012. 4
Hal inilah salah satu langkah yang dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya. Badan peradilan yang baik, efektif dan efisien diharapkan dapat melayani masyarakan dengan cepat, tepat dan professional demi mewujudkan good governance dan clean governance yang menghasilkan aparatur peradilan yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), meningkatnya pelayanan prima serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi/lembaga. Badan Peradilan Agama dibawah Mahkamah Agung RI., merasa perlu untuk melakukan upaya secara konkrit untuk mewujudkan pelaksanaan Peradilan Agama Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya Jo. SK Dirjen Badilag Nomor 261 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Peradilan Agama, Badan Peradilan Agama RI. mencanangkan Pada tahun 2025 sebagai target jangka panjang akan terwujud tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintahan yang profesional, berintegritas tinggi, menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja di lingkungan Peradilan Agama melalui upaya pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. Character Building Pengadilan Agama Kabupaten Malang Untuk Meraih WBK dan Mewujudkan WBBM Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di wilayah Kabupaten Malang merupakan salah satu Pengadilan Agama 5
dengan wilayah terluas kedua di Provinsi Jawa Timur (yuridiksi 32 Kecamatan) dan saat ini melayani lebih dari 8000 perkara setiap tahunnya. Pengadilan Agama Kabupaten Malang saat ini juga telah mencanangkan kesiapan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Berdasarkan rencana aksi Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tahun 2021 terdapat kegiatan-kegiatan pengembangan Character Building Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melibatkan seluruh Unsur Pimpinan, Pejabat Struktural/Fungsional, serta seluruh karyawan/karyawati Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Kegiatan-kegiatan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam pengembangan Character Building secara garis besar meliputi kegiatan pengembangan teamwork, team building, leadership serta komponen pendukung yang menumbuhkan sebuah kreativitas. Character Building untuk mengembangkan teamwork (kerjasama) aparatur Pengadilan Agama Kabupaten Malang yaitu berupa (1) menentukan Aparat yang menjadi Tim Kerja; (2) Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas dalam bentuk Surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang; (3) melibatkan semua aparat Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam membangun Zona Integritas; (4) mengimplementasikan pengendalian gratifikasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang; (5) mengimplementasikan kebijakan pengaduan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang; serta (6) melakukan dan mempublikasikan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Character Building untuk mengembangkan team building (pembentukan tim ZI yang solid) seluruh aparatur Pengadilan Agama Kabupaten Malang yaitu berupa (1) Ikrar bersama aparatur Pengadilan Agama Kabupaten Malang; Penandatanganan Piagam Pencanangan pembangunan Zona Integritas yang dilakukan sejak tahun 2018; (3) Penandatanganan pakta integritas seluruh apartur Pengadilan Agama Kabupaten Malang; (4) mensosialisasikan rencana kerja Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Agama Kabupaten Malang; (5) (2) 6
meningkatkan pelayanan satu atap/satu pintu, dan ruang kerja pejabat yang steril dari pertemuan dengan para pihak yang berperkara; (6) menetapkan Agen Perubahan dengan membuat aturan pelarangan adanya pertemuan aparat Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan pihak yang berperkara; (7) mengusulkan aparatur Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengikuti Diklat maupun pengembangan potensi untuk medapatkan sertifikasi di bidang tugas masing-masing; (8) melakukan upaya pengembangan kompetensi dengan berdiskusi dan mentranfer pengetahuan kepada aparatur Pengadilan Agama Kabupaten Malang; (9) mensosialisasikan dan mengadakan pelatihan terhadap kode etik, estetika dan character building di Pengadilan Agama Kabupaten Malang; Character Building untuk mengembangkan leadership (pola kepemimpinan) aparatur Pengadilan Agama Kabupaten Malang yaitu berupa (1) penyampaian rencana kerja kepada seluruh aparat Pengadilan Agama Kabupaten Malang; (2) Penyampaian Kebijakan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang batas kebolehan dan larangan dalam melaksanakan tugas; (3) menyusun rencana kerja pembangunan Zona Integritas; (4) menetapkan rencana kerja pembangunan Zona Integritas dalam bentuk Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang; (5) memantau dan mengevaluasi Pembangunan Zona Integritas; (7) menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluaso; (8) menjadikan Pimpinan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas; (9) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi; (10) membuat kebijakan tentang keterbukaan informasi Publik, berupa surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang; (11) membuat penilaian kinerja masing- masing aparatur Pengadilan Agama Kabupaten Malang; (12) menyesuaikan kinerja individu dengan indikator kinerja individu level diatasnya; (13) melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik; (14) memberikan reward kepada aparatur berdasarkan penilaian kinerja individu; (15) menindaklanjuti hasil penanganan pengaduan masyarakat serta (16) menindaklanjuti atas hasil survei 7
kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Character Building untuk mengembangkan komponen pendukung yang menumbuhkan sebuah kreativitas, yaitu berupa (1) mempublikasikan pembangunan Zona Integritas melalui website, spanduk, benner, media sosial/elektronik; (2) membuat pengukuran kinerja dengan menggunakan teknologi informasi; (3) menjalankan serta membuat aplikasi untuk memudahkan aparat dalam pelaksanaan tugas baik itu penggunaan aplikasi nasional (SIKEP ABS, SAKPA, SIMAK BMN) dan aplikasi hasil kreasi dan produk Pengadilan Agama Kabupaten Malang (BUKU TAMU, AREMA PLUS, MASKAREBET, AUDIO TO TEXT RECORDING dll); (4) Membuat brosur, audio visual, spanduk, dan benner dalam meberikan informasi kepada publik; (5) Membuat indikator kinerja yang memiliki SMART (berbasis aplikasi); (6) membuat kampanye publik (public campaign) tentang pengendalian gratifikasi; serta (7) memiliki sarana pelayanan bagi kaum rentan dan disabilitas di Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mewujudkan Pengadilan Agama yang Inklusif. Character Building merupakan komponen penting dalam Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) khususnya di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Tanpa adanya Character Building tidak akan tercapai pola pikir budaya kerja. Tanpa adanya Character Building sulit untuk memperoleh integritas sesuai dengan kode etik. Tanpa Character Building, moral dan karakteristik yang kuat, kemampuan komunikasi, memiliki nalar yang baik tidak dapat terwujud. Character Building diharapkan secara konkret dapat mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju WBK di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Dengan berbekal Character Building yang berhasil, Pengadilan Agama Kabupaten Malang akan dapat menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat secara akuntabel, serta memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku aparatur negara untuk meraih Wilayah Bebas dari Korupsi 8
(WBK) sebagai langkah awal tata pemerintahan yang baik (good governance) demi mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). . 9