Kementerian Keuangan Republik Indonesia Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2017
Kata Pengantar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah. APBD dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya mengenai prioritas pengalokasian yang dilakukan oleh pemerintah daerah setelah berkoordinasi dengan pihak legislatif, DPRD. APBD terdiri dari tiga komponen utama yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah terdiri dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD), pos Dana Perimbangan, dan pos Lain- Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Di dalam pos PAD ada komponen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan sumber pendapatan utama dari pemerintah daerah itu sendiri yang diperoleh dari wajib pajaknya. Selanjutnya untuk Dana Perimbangan merupakan dana yang diperoleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat sebagai perwujudan dari pelaksanaan desentralisasi fiskal. Selain sumber pendapatan yang diperoleh dari daerah tersebut dan pemerintah pusat, pemerintah daerah juga memperoleh pendapatan dari daerah lain yang berupa komponen Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan pemda lainnya yang ada di dalam pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Komponen belanja daerah merupakan perwujudan pemerintah daerah dalam mengeluarkan uangnya untuk pelayanan publik. Terdapat empat pos utama di dalam belanja daerah yaitu pos Belanja Pegawai, pos Belanja Barang dan Jasa, pos Belanja Modal, dan pos Belanja lainnya. Melalui belanja daerah ini diperoleh informasi prioritas belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang dapat berdampak pada kesejahteraan warganya. Dalam APBD, Pemda dapat merencanakan defisit atau surplus APBD. Pada kenyataannya, di dalam dokumen APBD seringkali terjadi defisit daerah. Defisit daerah dapat ditutup dengan pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah terdiri dari dua pos yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pemerintah daerah memiliki kecenderungan untuk menutup defisit daerah dari Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya atau dengan melakukan pinjaman daerah atau obligasi daerah yang berada di pos penerimaan pembiayaan. Pos pengeluaran pembiayaan juga memiliki dua komponen utama yang banyak digunakan oleh pemda yaitu penyertaan modal (investasi daerah) dan pembayaran pokok utang. Guna melihat penganggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu tahun ini, Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyusun ringkasan APBD Tahun 2017 untuk memberikan informasi/gambaran mengenai APBD di 542 pemerintah daerah. Dalam kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja sama dan berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya. 2
Gambaran Umum APBD 2017 Pendapatan dan Belanja daerah dalam APBD tahun 2017 mengalami peningkatan dibandingkan dengan APBD tahun 2016. Persentase peningkatan pendapatan adalah sebesar 1,9 persen, dimana peningkatan tersebut lebih tinggi daripada peningkatan belanja yang hanya sebesar 0,5 persen. Hal ini kemudian terlihat dari jumlah defisit pada tahun 2017 yang lebih rendah 13,4 Triliun Rupiah, jika dibandingkan tahun 2016. Sementara itu anggaran pembiayaan tahun 2017 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran tahun 2016 dengan selisih sebesar 12,5 Triliun Rupiah atau 20,28 persen. 3
Gambaran Umum Pendapatan Daerah 4
Komposisi Pendapatan Daerah Komposisi pendapatan daerah pada APBD secara nasional dibagi menjadi 3 (tiga) bagian utama yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dana Perimbangan masih mendominasi sumber pendapatan daerah yaitu sebesar 66,1 persen atau 664,5 triliun rupiah dari total pendapatan daerah sebesar 1.005,2 triliun rupiah. 5
Komposisi Pendapatan Asli Daerah Komposisi PAD pada APBD TA 2017 secara nasional dapat dibagi ke dalam 4 (empat) bagian utama yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD yang Sah. Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan tertinggi dari PAD yaitu sebesar 69,5 persen atau 168,8 triliun rupiah dari PAD sebesar 243,1 triliun rupiah. Komposisi Dana Perimbangan Komposisi Dana Perimbangan pada APBD TA 2017 secara nasional dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) bagian utama yaitu Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DAU merupakan sumber pendapatan tertinggi dari Dana Perimbangan yaitu sebesar 61,6 persen atau 409,2 triliun rupiah dari Dana Perimbangan sebesar 664,5 triliun rupiah. Komposisi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Komposisi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada APBD TA 2017 secara nasional dapat dibagi ke dalam 4 (empat) bagian utama yaitu Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Pendapatan Lain-Lain, Pendapatan Hibah, Pendapatan Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemda lainnya. Komponen pendapatan tertinggi pada pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus yaitu sebesar 73,7 persen atau 71,9 triliun rupiah dari 97,6 triliun rupiah. 6
Rasio Kemandirian Daerah Rasio kemandirian daerah menggambarkan tingkat kemandirian suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal, baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lain. Rasio ini ditunjukkan oleh rasio PAD terhadap total pendapatan daerah. Semakin besar angka rasio PAD maka semakin tinggi kemandirian daerah tersebut. Sebaliknya, semakin kecil angka rasio PAD maka semakin rendah kemandirian daerah tersebut. Rasio kemandirian daerah nasional sebesar 24,2 persen. Wilayah yang memiliki rasio kemandirian daerah di atas rasio kemandirian nasional adalah wilayah Jawa dengan persentase sebesar 34,8 persen, sedangkan sisanya berada di bawah rasio nasional, dengan wilayah Papua memiliki rasio terkecil sebesar 6,0%. 16,5% 17,6% 14,2% 6,0% 34, 8% 22,6% Nasional: Pada rasio kemandirian daerah agregat se-provinsi, daerah yang rasionya tertinggi adalah DKI Jakarta dengan besaran rasio sebesar 66,4 persen, sedangkan yang memiliki rasio terkecil adalah Papua Barat dengan besaran rasio 4,8 persen. 7
Ruang Fiskal Ruang fiskal (fiscal space) merupakan suatu konsep untuk mengukur fleksibilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam mengalokasikan APBD untuk membiayai kegiatan yang menjadi prioritas daerah. Ruang fiskal daerah diperoleh dengan menghitung total pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya dan belanja yang sifatnya mengikat (DAK, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, Pendapatan Hibah, Dana Darurat, 25 persen DBH dan DAU, Belanja Pegawai, Pegawai dan Belanja Bunga) dibagi dengan total pendapatannya. Ruang fiskal daerah saat ini masih sangat terbatas karena sebagian besar anggaran digunakan untuk belanja rutin dan belanja yang sudah ditentukan penggunaannya. Diharapkan ke depannya pemda dapat efektif dan efisien dalam menggunakan anggarannya sehingga dapat tercipta ruang fiskal yang lebih besar. Kalimantan merupakan wilayah dengan ruang fiskal terbesar, sedangkan Sulawesi merupakan wilayah dengan ruang fiskal terkecil. 17,4% 23,1% 13,4% 21,0% 23, 0% 16,0% Nasional : Ruang fiskal nasional yaitu sebesar 16,3 persen. Wilayah yang memiliki ruang fiskal di atas rata-rata nasional yaitu di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku dan Papua. Ruang fiskal untuk agregat se-provinsi yang tertinggi yaitu di DKI Jakarta dengan besaran ruang fiskal sebesar 45,6 persen, sedangkan ruang fiskal agregat se-provinsi terkecil yaitu di Nusa Tenggara Timur dengan besaran ruang fiskal sebesar 7,7 persen. 8
Gambaran Umum Belanja Daerah 9
Komposisi Belanja Daerah Komposisi belanja daerah pada APBD secara nasional dibagi ke dalam 4 (empat) bagian utama yaitu Belanja pegawai, belanja modal, belanja barang dan jasa dan belanja lainnya. Total Belanja APBD tahun 2017 adalah sebesar 1.052,6 triliun rupiah dengan proporsi terbesar adalah belanja pegawai sebesar 38,5 persen, disusul belanja barang dan jasa sebesar 22,2 persen, kemudian belanja modal sebesar 21,1 persen, dan terakhir belanja lainnya sebesar 18,2 persen. 10
Rasio Belanja Pegawai Rasio belanja pegawai digunakan untuk mengukur porsi belanja pegawai terhadap total belanja daerah. Semakin membaiknya kualitas belanja daerah dapat dilihat dari semakin menurunnya porsi belanja pegawai dalam APBD. Semakin sedikit porsi belanja APBD yang digunakan untuk belanja aparatur maka APBD dapat dioptimalkan untuk mendukung jenis belanja lain yang lebih terkait dengan pelayanan publik seperti belanja modal untuk pembangunan fasilitas masyarakat atau untuk mendukung belanja yang efektif mendorong roda perekonomian daerah seperti peningkatan konektivitas dengan pembangunan jalan dan jembatan baru. Rasio belanja pegawai secara nasional adalah 38,5 persen. Berdasarkan wilayah Sulawesi merupakan wilayah dengan porsi belanja pegawai tertinggi yakni mencapai 39,5 persen dari keseluruhan belanja daerah. Adapun porsi belanja pegawai terendah adalah Maluku-Papua yang hanya sebesar 27,2 persen. 37,7% 36,7% 39,5% 27,2% 37,8% 37,8% Daerah se-provinsi Sumatera Barat merupakan daerah yang memiliki porsi belanja pegawai tertinggi dalam APBD Tahun 2017 dengan porsi sebesar 41,9 persen, disusul oleh daerah se-provinsi Jawa Tengah (41,1 persen) dan daerah se-provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (41,1 persen). Adapun daerah dengan porsi belanja pegawai terkecil berturut-turut adalah daerah se-provinsi Papua Barat (24,0 persen), daerah se-provinsi Papua (25,5 persen), dan daerah se-provinsi Banten (31,3 persen). 11
Rasio Belanja Barang dan Jasa Rasio belanja barang dan jasa digunakan untuk mengukur porsi belanja barang dan jasa terhadap total belanja daerah. Belanja barang dan jasa merupakan jenis belanja yang digunakan untuk pembelian barang dan jasa yang memiliki masa manfaat kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah, contohnya pembelian barang pakai habis, perjalanan dinas, dan pemeliharaan gedung. Rasio belanja barang dan jasa secara nasional adalah 22,2 persen. Berdasarkan wilayah, Maluku-Papua merupakan wilayah dengan porsi belanja barang dan jasa tertinggi yakni mencapai 24,2 persen dari keseluruhan belanja daerah. Adapun porsi belanja barang dan jasa terendah adalah Sulawesi yang hanya sebesar 20,4 persen. 21,2% 21,6% 20,4% 24,2% 21,0% 20,4% Daerah se-provinsi Kepulauan Riau merupakan daerah yang memiliki porsi belanja barang dan jasa tertinggi dalam APBD Tahun 2017 dengan porsi sebesar 28,2 persen, disusul oleh provinsi DKI Jakarta (26,1 persen) dan daerah se- provinsi Riau (24,7 persen). Adapun daerah dengan porsi belanja barang dan jasa terkecil berturut-turut adalah daerah se-provinsi Sulawesi Tenggara (15,7 persen), daerah se-provinsi Lampung (17,1 persen) dan daerah se-provinsiJawa Tengah (18,0 persen). 12
Rasio Belanja Modal Rasio belanja modal digunakan untuk mengukur porsi belanja modal yang dibelanjakan terhadap total belanja daerah dalam rangka pemberian layanan kepada masyarakat. Belanja modal merupakan jenis belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, contohnya pembelian tanah, pembangunan gedung, dan peningkatan jalan. Salah satu sumber belanja modal adalah dari Dana Transfer Umum (DAU&DBH). Guna mempercepat pelayanan publik, mulai tahun 2017 pemerintah daerah harus mengalokasikan penggunaan 25 persen dari DTU untuk belanja infrastruktur pelayanan publik, yang merupakan bagian dari belanja modal. Rasio belanja modal secara nasional adalah 21,1 persen. Berdasarkan wilayah, Kalimantan merupakan wilayah dengan porsi belanja modal tertinggi yakni mencapai 23,3 persen dari keseluruhan belanja daerah. Adapun porsi belanja modal terendah adalah Jawa yang hanya sebesar 20,4 persen. 21,1% 23,3% 21,6% 22,6% 18,0% 19,9% Daerah se-provinsi Kalimantan Utara merupakan daerah yang memiliki porsi belanja modal tertinggi dalam APBD Tahun 2017 dengan porsi sebesar 31,3%, disusul oleh provinsi Maluku Utara (27,7 persen), dan daerah se-provinsi Sulawesi Barat (25,8 persen). Adapun daerah dengan porsi belanja modal terkecil berturut-turut adalah daerah se-provinsi Jawa Barat (15,4 persen), daerah se- provinsi Jawa Tengah (15,8 persen), dan daerah se-provinsi Jawa Timur (17,4 persen). 13
Gambaran Umum Surplus/Defisit & Pembiayaan 14
Surplus/Defisit Defisit daerah merupakan selisih kurang pendapatan daerah dengan belanja daerah. Defisit daerah ditutup oleh pembiayaan daerah yang meliputi Penggunaan SILPA, Pinjaman Daerah, Penggunaan Dana Cadangan, Penggunaan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman. Defisit Tahun 2017 sebesar 47,4 triliun rupiah lebih kecil 13 triliun rupiah dibanding defisit APBD tahun 2016 sebesar 60,7 triliun rupiah. Pendapatan APBD Rp1.005,2 triliun Belanja APBD Rp1.052,6 triliun Defisit Rp 47,4 triliun Daerah dalam penyusunan anggaran cenderung Defisit, dari 542 dari propinsi/kabupaten/kota sebanyak 84,9 persen (460 daerah) APBD defisit, 13,1 persen (71 daerah) surplus dan hanya 2,0 persen (11 daerah) yang menyusun anggaran berimbang KeteranganDaerahRupiah KeteranganDaerahRupiah KeteranganDaerahRupiah KeteranganDaerahRupiah KeteranganDaerahRupiah & Nusa Tenggara KeteranganDaerahRupiah & Papua Rata-rata Defisit kota adalah 121,27 miliar rupiah. Defisit Terbesar Kota Surabaya (979,76 miliar rupiah) Defisit terkecil Kota Banda Aceh (700,00 juta rupiah) Rata-rata Defisit Kabupaten adalah 84,08 miliar rupiah. Defisit terbesar Kab. Badung (790,5 miliar rupiah), Defisit terkecil Kab. Penukal Abad Lematang Ilir 53,24 juta rupiah) Rata-rata Defisit Propinsi adalah 444,52 miliar rupiah. Untuk propinsi defisit terbesar adalah Prov. Riau (2,15 triliun rupiah) defisit terkecil Prov. Gorontalo (7,84 miliar rupiah) 15
Pembiayaan Daerah Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berjalan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
Sumber penerimaan pembiayaan daerah terbesar berasal dari SILPA tahun sebelumnya yaitu mencapai 85,3 persen, sehingga walaupun angka defisit daerah terlihat besar, namun tidak mengindikasikan bahwa risiko fiskal daerah juga besar.
Porsi terbesar untuk pengeluaran pembiayaan adalah untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah yaitu mencapai 68,4 persen 16
Rasio SiLPA Tahun Sebelumnya Terhadap Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya yang dimaksud disini adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran pada periode tahun sebelumnya, sedangkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Berkenaan adalah selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto di tahun berkenaan. Adapun faktor yang mendorong terjadinya SiLPA antara lain pelampauan target pendapatan daerah dan penyerapan belanja daerah yang kurang optimal. Nilai SiLPA pada tahun sebelumnya akan digunakan dalam APBD tahun berjalan sebagai salah satu sumber penerimaan pembiayaan terbesar dalam rangka menutup defisit daerah.
Penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya pada tahun 2017 sebesar 85,3 persen lebih kecil 9 persen dari tahun 2016 yang mencapai 94,1 persen. Rata-rata SiLPA Propinsi adalah 508,6 miliar rupiah. Untuk propinsi SiLPA terbesar adalah Prov. DKI (5,7 triliun rupiah) SiLPA terkecil Prov. Gorontalo (10,4 miliar rupiah). Rata-rata SiLPA Kabupaten adalah 68,1 miliar rupiah. SiLPA terbesar Kab. Badung (790,5 miliar rupiah), SiLPA terkecil Kab. Lanny Jaya (244,3 juta rupiah). Rata-rata SiLPA kota adalah 108,7 miliar rupiah. SiLPA Terbesar Kota Surabaya (998,8 miliar rupiah) SiLPA terkecil Kota Pekan Baru (1,5 miliar rupiah). 17
Rasio Pinjaman Daerah Terhadap Penerimaan Pembiayaan Secara umum, pinjaman daerah dan obligasi daerah belum menjadi sumber utama dalam pembiayaan daerah, dimana jumlah daerah yang menganggarkan penerimaan pinjaman dan obligasi daerah hanya mencapai 66 daerah atau 12 persen dari total pemerintah daerah. Jika dilihat dari agregat daerah (provinsi, kabupaten, dan kota dalam satu provinsi), daerah yang menganggarkan penerimaan pinjaman dan obligasi daerah terbesar adalah Provinsi DKI Jakarta (2,03 triliun rupiah). Untuk kategori provinsi, hanya 3 provinsi yang menganggarkan penerimaan pinjaman dan obligasi daerah yaitu Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Kalimantan Utara. Untuk kategori kabupaten dan kota se-provinsi, kabupaten dan kota se-Provinsi Kalimantan Timur merupakan daerah dengan nilai penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah terbesar yaitu 728,2 miliar rupiah. 18
Rasio Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah Terhadap Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk Pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah), pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, pembayaran kegiatan lanjutan, pengeluaran perhitungan pihak ketiga.
Secara agregat nasional pengeluaran pembiayaan sebesar 68,4 persen digunakan untuk penyertaan modal, dan pengeluaran kedua terbesar adalah untuk pembayaran pokok utang sebesar 21,0 persen, dan pengeluaran ketiga terbesar adalah pembentukan dana cadangan sebesar 5,7 persen. Rata-rata penyertaan modal APBD propinsi 229,5 miliar rupiah, provinsi terbesar Prov DKI sebesar 6,6 triliun rupiah. Rata-rata penyertaan modal APBD Kabupaten 5,5 miliar rupiah, kabupaten terbesar
Kab Gunung mas sebesar 48,5 miliar rupiah. Rata-rata penyertaan modal APBD Kota 9,8 miliar rupiah, kota terbesar Kota Bandung sebesar 103,0 miliar rupiah. 19
Rasio Pembayaran Pokok Utang Terhadap Pengeluaran Pembiayaan Rata-rata pembayaran pokok utang APBD propinsi 48,4 miliar rupiah, propinsi terbesar Prov Sumatera Selatan sebesar 1,37 triliun rupiah. Rata-rata pembayaran pokok utang APBD Kabupaten 3,0 miliar rupiah, kabupaten terbesar Kab. puncak sebesar 100,0 miliar rupiah. Rata-rata pembayaran pokok utang APBD Kota 5,3 miliar rupiah, kota terbesar Kota Bandar Lampung sebesar 166,0 miliar rupiah. 20