ISSN: 2338 4638 Volume 6 Nomor 1 (2022) Manusia Sebagai Subyek Hukum Gilang Rizki Aji Putra Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 10.15408/adalah.v6i1.26053 Abstract: Humans are considered as parties who can act legally. Therefore he is considered a legal subject who has legal authority that is not owned by other parties. There are two categories of legal subjects, namely humans and legal entities. Humans as legal subjects are a nature. The question is, who are the human beings who can become legal subjects? This cannot be answered with just one sentence. Human essence becomes one of the basis to answer it. The next question, what is meant by a legal entity so that it can be domiciled as a legal entity? These are the questions that this paper will answer. Keywords: Legal Subjects; Man; Law 27
'Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 6, No. 1 (2022) A. PENDAHULAN Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah "zoon politik", makhluk sosial atau makhluk sosial karena setiap anggota masyarakat memiliki hubungan satu sama lain. Sebagai makhluk sosial, disadari atau tidak maka manusia selalu melakukan perbuatan hukum hukum (rechtshandeling), (rechtsbetrekkingen). Perbuatan hukum (rechtshandeling) adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja atau sekehendaknya untuk menimbulkan hak dan kewajiban yang akibatnya diatur dengan undang- undang. selain juga hubungan Perbuatan hukum terdiri dari perbuatan hukum sepihak seperti membuat wasiat atau hibah, dan perbuatan hukum dua pihak seperti jual beli, perjanjian kerja dan lain-lain. Hubungan hukum (rechtsbetrekkingen) didefinisikan sebagai hubungan antara dua atau lebih subjek hukum, yang hubungan itu terdiri dari ikatan antara individu dengan individu, antara individu dengan masyarakat, atau antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban salah satu pihak bertentangan dengan hak dan kewajiban pihak lain (Soeroso, 2006: 269). Subjek hukum menurut Utrecht adalah pendukung hak, yaitu manusia atau badan yang menurut hukum mempunyai kekuatan untuk menjadi pendukung hak (Utrech, 1965: 234). Subjek hukum memiliki kekuasaan 28
'Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 6, No. 1 (2022) untuk mendukung hak. Menurut Sudikno Mertokusumo, subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum (Sudikno, 1988: 53). Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Subekti, yang menyatakan bahwa subjek hukum adalah pembawa hak atau subjek hukum, yaitu rakyat (Subekti, 1996: 19). B. Manusia Pada zaman dulu, tidak semua manusia merupakan "orang". Maka dari itu sebagai konsekuensi adanya segolongan manusia yang disebut budak. Manusia yang disebut golongan budak ini hanya memiliki sejumlah kewajiban, tetapi tidak mempunyai hak. Tetapi pada masa kini semua manusia merupakan orang, karena tidak dikenal lagi adanya perbudakan. Setiap manusia telah menjadi subjek hukum sejak ia dilahirkan, bahkan jika kepentingannya menghendaki, sejak masih dalam kandungan pun ia telah menjadi subjek hukum, kecuali jika meninggal pada saat dilahirkan. Manusia sebagai subjek hukum, setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban, tanpa kecuali. Inilah yang dinamai kewenangan hukum untuk mempunyai hak dan kewajiban. Jadi, setiap manusia mempunyai kewenangan hukum untuk mempunyai hak dan kewajiban, tetapi belum tentu mempunyai kewenangan hak dan untuk bertindak melakukan sendiri 29
'Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 6, No. 1 (2022) kewajibannya. Manusia yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum kawin belum diizinkan untuk melakukan perbuatan hukum sendiri. Walaupun memang diakui oleh hukum bahwa sejak lahir, bahkan jika kepentingan menghendaki sejak ia masih dalam kandungan, ia sudah memiliki hak dan kewajiban (Prananingrum, 2014: 75). Menurut Notohamidjojo, bahwa manusia meliputi objek, subjek, dan relasi. Manusia sebagai objek adalah lahiriah yang memiliki manusia dalam manifestasi tubuh, mengisi ruang sehingga dapat dilihat. Manusia selain sebagai objek, juga mewujudkan subjek yang berarti memiliki kehendak dan pengambilan keputusan secara bebas. Manusia bukanlah subjek yang berdiri sendiri tetapi selalu bersentuhan dengan realitas. Manusia bukan hanya kebebasan tetapi juga kebebasan dalam tanggung jawab. Manusia hidup dalam hubungan timbal balik dengan lingkungannya, dan masyarakat adalah lingkungan di mana manusia hidup. Dengan demikian, sifat manusia dapat digambarkan sebagai hubungan objek-subjek (Prananingrum, 2014: 76). Secara yuridis ada beberapa alasan manusia sebagai subjek hukum. Pertama, manusia memiliki hak subjektif. Kedua, otoritas hukum yang berarti kemampuan untuk menjadi subjek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban. Manusia memiliki hak sejak dalam kandungan karena status sebagai subjek hukum yang 30
'Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 6, No. 1 (2022) melekat pada diri manusia merupakan fitrah yang dibawa sedangkan hukum hanya mengakuinya. Pengecualian terhadap hak ini terdapat dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang mengatur bahwa seorang anak dalam kandungan perempuan dianggap telah lahir, bilamana kepentingan anak itu dikehendaki. Jika dia meninggal saat lahir, dia dianggap tidak pernah ada. Pengecualian untuk hak ini dikenal sebagai fiksi hukum. Tidak semua manusia mempunyai wewenang dan keterampilan untuk melakukan perbuatan hukum, sedangkan orang yang dapat melakukan perbuatan hukum adalah orang yang cakap menurut hukum. cakap melakukan Sedangkan orang yang perbuatan hukum adalah orang yang belum dewasa, orang yang ditempatkan dalam perwalian, wanita yang sudah menikah (Pasal 1330 KUH Perdata). sejak lahir, tidak C. Subyek Hukum Subyek hukum memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam bidang hukum, karena subyek hukum tersebut yang dapat mempunyai wewenang hukum. Istilah subyek hukum berasal dari terjemahan Bahasa belanda yaitu rechtsubject atau law of subject (Inggris). Secara umum rechtsubject diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia dan badan hukum. 31
'Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 6, No. 1 (2022) Subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, pendukung hak dan kewajiban merupakan individu (perusahaan, badan). Menurut Abdulkadir organisasi, Muhammad, subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban. Pendukung hak dan kewajiban ini disebut orang. Orang dalam pengertian hukum terdiri dari orang pribadi dan badan hukum. Individu manusia adalah subjek hukum dalam arti biologis, sebagai fenomena alam, sebagai makhluk budaya yang memiliki akal, perasaan, dan kehendak. Badan hukum adalah subjek hukum dalam arti yuridis sebagai gejala dalam kehidupan bermasyarakat, ciptaan manusia yang berdasarkan hukum, mempunyai hak dan kewajiban (Abdulkadir Muhammad, 2000: 27). (orang) dan badan hukum dan sebagai badan seperti manusia individu Badan Hukum ialah subjek hukum yang tidak berjiwa seperti manusia, sehingga badan hukum tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, tetapi diwakili oleh manusia biasa, tetapi orang-orang tersebut bertindak bukan sebagai dirinya sendiri, melainkan atas nama badan hukum. Orang-orang yang bertindak tetapi tersebut disebut organ atas nama badan hukum (peralatan seperti pengurus, direksi, dan sebagainya) dari badan hukum yang merupakan unsur penting dari tersebut. Badan hukum organisasi badan hukum bukanlah makhluk hidup seperti manusia. Badan hukum 32
'Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 6, No. 1 (2022) kehilangan daya pikir, kehendak, dan tidak memiliki "pusat bewustjn". Oleh karena itu, ia tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri. Ia harus bertindak melalui perantara orang-orang biasa (naturlijke personen), tetapi orang yang bertindak itu tidak bertindak untuk dirinya sendiri, melainkan untuk dan atas nama badan hukum (Soedirman Kartohadiprodjo, 1986: 15). Indonesia mengakui setiap manusia sebagai subjek hukum. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa menikmati hak kewarganegaraan tidak tergantung pada hak negara. Pengaturan ini mengandung pengertian bahwa status sebagai warga negara (yang memiliki arti sebagai subjek hukum) tidak tergantung pada syarat- syarat tertentu yang ditetapkan oleh negara. Pengakuan manusia sebagai subjek hukum dimulai sejak manusia kepentingannya dalam menghendakinya), sampai manusia itu mati. Pengaturan Pasal 1 KUH Perdata ini sejalan dengan apa yang diatur dalam Pasal 2 dan 3 KUH Perdata. Pasal 2 KUH Perdata menyatakan bahwa seorang anak dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, bilamana kepentingan anak itu dikehendaki. Jika dia meninggal saat lahir, dia dianggap tidak pernah ada. Pasal 3 KUH Perdata menyatakan bahwa tidak ada hukuman yang mengakibatkan kematian perdata, atau hilangnya semua hak kewarganegaraan (Prananingrum, 2014: 77-78). Hukum kandungan (jika 33
'Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 6, No. 1 (2022) D. KESIMPULAN Manusia sebagai subjek hukum, setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban, tanpa kecuali. Inilah yang dinamai kewenangan hukum untuk mempunyai hak dan kewajiban. Jadi, setiap manusia mempunyai kewenangan hukum untuk mempunyai hak dan kewajiban, tetapi belum tentu mempunyai kewenangan untuk hak dan kewajibannya. bertindak melakukan sendiri REFERENSI: Prananingrum, D. H. 2014, "Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum," Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 8(1),. Soeroso, 2006, Pengantar Ilmu Hukum, Penerbit: Sinar Grafika, Cetakan Kedelapan. Utrech, 1965, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Universal, Jakarta. Sudikno, 1988, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta. 1996, Subekti Pokok-pokok Hukum Perdata, Pembimbing Masa, Jakarta. Abdulkadir, Muhammad. 2000, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bandung. Kartohadiprodjo, Soedirman. 1986 Pengantar Tata Hukum di Indonesia, PT Pembangunan, Jakarta. 34