QUANTUM JURIS: JURNAL HUKUM MODERN Volume 06, No. 1, Januari 2024 Problematika Hukuman Mati Di Tinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Junesvan Purba1, Yati Sharfina Desiandri2 1,2Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara yati.sharfina@usu.ac.id2 ABSTRACT; The dispute over the death penalty which is still used in providing legal sanctions to criminals has become a debate in several countries, especially Indonesia, in discussions held by legal experts regarding the pros and cons of the death penalty which never end. For those who agree that the death penalty is not a problem as long as it is applied to perpetrators of extraordinary, very sadistic and cruel crimes, such as crimes of premeditated murder, narcotics traffickers and perpetrators of terrorism, however this has received opposition from those who are pro for the upholding of human rights. Because it does not reflect the values of human rights itself. Even when new changes were made to the criminal code (KUHP) where the provision regarding the death penalty were still in effect, the provision as intended in the new criminal code (KUHP) were categorized as alternative crimes and no longer to become a basic crime, with this mechanism regulated in the latest criminal code as a consideration because there is an ongoing debate between the pros and cons of the death penalty and the government is not yet ready to abolish the death penalty so that its implementation is not revoked all at once. In general, what is the human rights perspective in responding to the death penalty policy in the implementation of death penalty sanctions in positive law and other statutory regulations and then what is the existence of the application of the death penalty in several countries in the adult world today. The methodology in this research is used with a normative juridical mechanism, namely literature by reviewing book materials, statutory regulations, journals and other expert opinions that relate it to the issue of the death penalty from a human rights perpective. Keywords: Death Penalty, Human Rights, Legislation ABSTRAK; Pertentangan hukuman mati yang masih dipakai dalam memberikan sanksi hukum kepada pelaku kejahatan sudah menjadi perdebatan oleh beberapa negara khususnya Indonesia dalam diskusi yang dilakukan oleh kalangan ahli hukum yang pro dan kontra terhadap hukuman mati yang tidak pernah ada habis-habisnya. Bagi mereka yang sependapat berkaitan hukuman mati tidak menjadi persoalan sepanjang di berlakukan kepada pelaku kejahatan luar biasa, sangat sadis dan kejam semisal terhadap kejahatan pembunuhan berencana, pengedar narkotika, dan pelaku terorisme namun hal ini mendapat tentangan dari kalangan yang pro terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia. Sebab tidak mencerminkan kepada nilai-nilai 114
QUANTUM JURIS: JURNAL HUKUM MODERN Volume 06, No. 1, Januari 2024 dari Hak Asasi Manusia itu sendiri. Bahkan Ketika di lakukan perubahan yang baru terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana ketentuan terhadap hukuman mati masih tetap di berlakukan namun ketentuan sebagaimana yang di maksud pada Kitab Undang-Undang Pidana yang baru (KUHP) sudah dikategorikan menjadi Pidana Alternatif bukan lagi menjadi Pidana Pokok, dengan Mekanisme ini diatur dalam KUHP terbaru sebagai pertimbangan karena terjadinya perdebatan yang tak kunjung usai antara yang pro dan kontra terhadap hukuman mati dan belum siapnya Pemerintah untuk meniadakan Hukuman mati sehingga pemberlakuannya tidak secara sekaligus di cabut. Secara umum bagaimana perspektif Hak Asasi Manusia dalam menyikapi kebijakan hukuman mati didalam pemberlakuan sanksi pidana mati di dalam hukum positifnya serta peraturan perundang-undangan lainnya kemudian bagaimana eksistensi penerapan hukuman mati di beberapa negara di dunia dewasa kini. Metodelogi dalam penelitian ini digunakan dengan mekanisme yuridis normatif yaitu secara kepustakaan dengan menelaah bahan-bahan buku, peraturan perundang- undangan, jurnal serta pendapat ahli lainnya yang mengaitkannya dengan persoalan hukuman mati dari segi Hak Asasi Manusia. Kata Kunci: Hukuman Mati, Hak Asasi Manusia, Peraturan Perundang- undangan PENDAHULUAN Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia itu sendiri dikarenakan sejak dia didalam kandungan maupun sejak ia terlahir kedunia fana ini sudah mendapat jaminan hak istimewah yang merupakan kodrat alami sebagai manusia yang memiliki akal dan pikiran sehingga dia menjadi manusia yang seutuhnya yang berhak atas kehidupan karena merupakan bagian yang di anuhgerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, berbeda dengan makhluk hidup lainnya yang justru tidak mendapatkan perlakuan yang sespesial manusia. Namun demikan ada juga perlakuan- perlakuan yang sangat khusus terhadap makhluk lainnya sehingga dapat di katakan merupakan bagian perlindungan dari kehidupannya yang hampir punah seperti perburuhan hewan Langkah yang dilindungi. Hal ini dapat di artikan kepada perlindungan kehidupan makhluk tersebut yang hampir punah dan sangat langka itu, demikian kita bisa melihat bahwa perlindungan hidup itu sangat pentingnya bagi kelangsungan hidup setiap makhluk apalagi manusia itu sendiri, bukan karena adanya sentimen sehingga manusia di persamakan dengan makhluk lainnya melainkan untuk mencoba memposisikan bahwa setiap makhluk hidup yang berasal dari ciptaan sang kuasa berhak untuk kelangsungan hidupnya apalagi manusia memiliki posisi yang lebih 115
QUANTUM JURIS: JURNAL HUKUM MODERN Volume 06, No. 1, Januari 2024 tinggi derajatnya, terlepas memang adanya suatu kesalahan yang pernah dia lakukan di masalalu sehingga dia di jatuhkan hukuman kepadanya atas perbuatannya. Akan tetapi apakah memang sepantasnya penjatuhan hukuman mati itu diberikan kepada mereka yang telah berbuat kesalahan meskipun kesalahan itu sangat besar sekalipun. Apakah setelah adanya penjatuhan hukuman mati tersebut lantas kejahatan akan berkurang. Hal ini tidak bisa kita jamin apakah manusia tidak lagi melakukan kejahatan di muka bumi ini. selama manusia sendiri masih hidup dan berkeinginan untuk memenuhi kebutuhan akan kehidupan pribadinya, maka keinginan untuk memenuhi kebutuhan tersebut akan mempengaruhi bagaimana seseorang melakukan perbuatan demi memenuhi kepentingannya. Dikarenakan keinginannya sendirilah maka manusia terkadang tidak bisa terlepas dari sifat buruknya. Tetapi hal ini bisa dikurangi dampaknya bila suatu kehidupan Masyarakat terpenuhi bila kehidupan lahir dan batin tercukupi (faktor ekonomi dan spiritual). Sehingga untuk berbuat jahat akan minim dilakukan. Sesugguhnya kemerdekaan bangsa ini di raih dengan bersusah payah tidak lain dan tidak bukan untuk terbebas dari sifat belenggu yang selama ini kita rasakan bahwa diri kita berada dalam kendali dan cengkraman bangsa lain. kita di perbudak dan ditindas, melakukan kerja paksa tanpa bayaran, dan Ketika bangsa ini Bersatu memperjuangka Hak-haknya kembali agar kita memperoleh hak-hak itu seutuhnya. Maka secara umum sebenarnya melihat sejarahnya akan kemerdekaan bangsa ini secara tidak langsung bangsa ini telah paham sehingga menghormati dan menjunjung tinggi Hak-hak dasar tersebut sebagaimana juga yang tercermin didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tujuan dari bangsa Indonesia untuk melindungi sengenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial. Maka agak heran juga mengapa negara ini masih memberlakukan vonis mati sejauh ini, Dimana secara tidak langsung berarti menzolimi keberadaan HAM itu sendiri. Kemudian sebagaimana yang diajarkan didalam Lembaga Pendidikan Dasar dan menegah menyoal filosofi ideologi bangsa yang tercermin didalam Sila Pancasila terkhusus pada butir kedua Sila Pancasila yang menyatakan bahwa Kemanusiaan yang adil dan beradab. Secara tidak langsung apa yang 116
QUANTUM JURIS: JURNAL HUKUM MODERN Volume 06, No. 1, Januari 2024 tersirat didalam kandungan makna Sila Pancasila merupakan bagian dari pengakuan terhadap Ham sendiri. Pengertian HAM sendiri merujuk pada undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Ham, bahwa Hak Asasi Manusia Merupakan seperangkat yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugerahnya yang wajib di hormati, di junjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia1. Disini sangat jelas dikatakan bahwa kehidupan setiap manusia merupakan anugerah yang di diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kehidupan itu merupakan bersumber langsung oleh Tuhan selaku Sang Kuasa maka terkait dengan kematian menjadi prioritas kehendaknya bukanlah menjadi kehendak dari manusia tersebut karena manusia sendiri sama-sama memeroleh hak kehidupan tersebut dari Sang Kuasa, sehingga tidak boleh manusia berhak dan merampas kehidupan dari seseorang tersebut meskipun dia pernah melakukan kesalahan yang sangat besar sekalipun. Hukuman Mati atau disebut juga pidana mati merupakan praktik yang dilakukan oleh negara kepada pelaku kejahatan untuk menghilangkan nyawa seseorang yang karna kesalahan oleh karena perbuatannya sebagai bentuk hukuman2 yang telah melewati proses pengadilan dan yang telah mempunyai kekuatan hukum. Mengapa hukum positif masih memberlakukan pidana mati terhadap kasus-kasus tertentu yang sifatnya merupakan bagi pelaku pelanggaran luar biasa dan kejam. Apakah memang karena terlalu luar biasanya dampak yang di buat si pelaku sehingga tidak ada cara lain yang di buat maka perlu di buat mekanisme hukuman mati sehingga menjadi pengecualian untuk di terapkan oleh kejahatan tertentu agar dapat membuat efek gentar bagi mereka yang ingin melakukan kejahatan tersebut, lantas apakah hal ini dibenarkan bila merujuk pada undang-undang No 39 tahun 1999 tentang Ham yaitu, Hak untuk Hidup, Hak untuk tidak disiksa, Hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati Nurani, Hak beragama, Hak untuk tidak di perbudak, dan Hak untuk tidak di tuntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat di kurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun3 Karena sifat dari Penjatuhan Hukuman Mati merupakan Hak Dasar yang dilangar yang Melekat 1 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Ham 2 Di akses 5 Desember 2023 3 Pasal 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Ham 117
QUANTUM JURIS: JURNAL HUKUM MODERN Volume 06, No. 1, Januari 2024 dari manusia itu sendiri yaitu hak untuk hidup. Sehingga dapat dikatakan bagian dari perampasan dari kelangsungan kehidupan manusia itu sendiri merupakan bagian dari pelanggaran Ham sebagaimana yang telah dijelaskan barusan Pada Pasal 4 UU No 39/1999 tentang Ham. Upaya penjatuhan hukuman mati bagi pelaku-pelaku tindak kejahatan yang sifat kejahatannya tidak termaafkan yang secara perbuatan merupakan kejahatan luar biasa dan sadis, apakah pantas untuk dilakukan? bagaimana dengan sifat pemberlakuan Hukuman mati sendiri dalam konteks pemberlakuan Ham menurut perspektif Undang- Undang No 39 tahun 1999 tentang Ham sehingga banyak dikalangan para ahli yang pro terhadap penjatuhan hukuman mati dan yang tidak setuju kepada hukuman mati. Maka dalam konteks penegakan Ham yang akan menjadi fokus permasalahan pidana mati yang akan di bahas dalam artikel ini sehingga dari sudut pandang Ham sendiri yang akan lebih di tampakkan dan akan di kaji dalam pembahasan ini, tentunya pasti timbul pertentangan bagi kalangan yang pro kepada penegakan Ham berkaitan dengan hukuman mati tersebut, namun dalam kesempatan ini penulis akan lebih dominan dan berfokus kepada perspektif HAM sendiri, Kemudian juga akan dikaitkan terhadap pandangan Konstitusi terhadap penjatuhan hukuman mati. Maka berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan diatas berkaitan dengan penjatuhan hukuman mati bagaimana perspektif penegakan Ham dalam kacamata Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Ham dan Konstitusi, sehingga masih menimbulkan perdebatan yang tak kunjung selesai bagi kalangan yang pro dan kontra terhadap hukuman mati dan bagaimana eksistensi penjatuhan hukuman mati di berbagai negara dalam perkembangan dan kompleksitas pergaulan Internasional kini. Berhubungan dengan permasalahan ini yang akan dibahas, sehingga memerlukan metode dalam mengkaji untuk menemukan suatu keselarasan dalam berpikir dalam memecahkan suatu masalah maka metodelogi yang di pakai dalam penelitian ini yaitu yang dilakukan dengan penelitian yuridis normative yang menitik beratkan kepada bahan dan materi penelitian yang didukung oleh studi kepustakaan yaitu, peraturan perundang-undangan, buku, tulisan-tulisan berupa artikel hukum, dan sumber bahan lainnya yang berkaitan 118
QUANTUM JURIS: JURNAL HUKUM MODERN Volume 06, No. 1, Januari 2024 dengan konteks Hak Asasi Manusia4 dan memeriksa berbagai regulasi berkaitan dengan penegakan Ham. I. PERSPEKTIF HAM DALAM PENJATUHAN HUKUMAN MATI MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Hukuman mati merupakan bentuk sanksi terberat yang masih diterapkan didalam hukum positif Indonesia setelahnya baru kemudian sanksi Penjara seumur hidup yang merupakan bentuk hukuman paling berat berikutnya, meskipun dilakukannya Pembentukan KUHPidana terbaru yang baru saja diundangkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia pada Tanggal 2 januari 2023. Tetap ketentuan Hukuman mati diberlakukan didalamnya. Meskipun ada perbedaan istilah yang terjadi didalamnya yang mana pada KUHP terbaru pada Pasal 98 pidana mati di klasifikasikan sebagai pidana alternatif, bukan lagi menjadi pidana pokok5 namun istilah alternatif ini apabila sebagaimana dalam ketentuan pada pasal 100 ayat (1) hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan: a. rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri6. Jadi dapat dikatakan apabila pelaku kejahatan sebagaimana di maksud pada pasal tersebut telah menyesal dan benar-benar berubah serta berkelakuan baik selama sepuluh tahun tersebut maka pidana mati dapat berubah menjadi pidana penjara sebagimana yang di maksud pada pasal 100 ayat (4) bahwa jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. Ketentuan ini sebagaimana yang di maksud pada Pasal 98 dan Pasal 100 Undang-undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, merupakan bentuk masih terjadinya perdebatan diantara kalangan ahli hukum yang mendukung penegakan Ham dan yang pro kepada Hukuman Mati. Sehingga kemudian atas dasar belum siapnya Indonesia untuk meniadakannya Hukuman Mati maka jalan tengahnya diberlakukanlah pidana mati secara alternatif dengan catatan masa percobaan 4 Nurul Qomar dan Farah Syah Rezah, Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non Doktrinal (Jakarta: Sosial Politik Genius, 2020), h. 28-29. 5 Fauziah Rasad, Perubahan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara Melalui Pemidanaan Secara Alternatif (The Conversion of The Death Penalty Into Imprisonment Through The Alternative Punishment), Jurnal Ham, Vol.12 No.1, April 2021. Hal 144 6 Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 119
QUANTUM JURIS: JURNAL HUKUM MODERN Volume 06, No. 1, Januari 2024 selama sepuluh tahun yang kemudian apabila pelaku berkelakuan baik dan benar-benar telah menyesali perbuatannya dapat di kenakan penjara. Menurut pendapat Rolling yang di kutip oleh Andi Hamzah menyatakan bahwa pidana mati mempunyai sifat merusak, memusnahkan dan menghancurkan sehingga apabila suatu negara memberlakukan pidana mati dalam hukum positifnya dapat dikatakan bahwa penerapan tersebut secara tidak langsung dapat diartikan tidak menghormati dan menganggap nilai nyawa seseorang tidak ada artinya terlepas dengan kesalahannya yang dilakukan.7 Maka negara dianggap tidak hadir dalam membela terhadap penegakan HAM. Yang mana tujuan dari Ham merupakan bentuk perlindungan kepada hak setiap orang tak terkecuali kepada mereka yang merupakan pelaku kejahatan (bukan berarti melindungi unsur kejahatannya). Melainkan sikap bentuk penghargaan kepada Hak kodrat sebagai pribadi manusia yaitu Hak hidup itu sendiri. Sebagaimana yang kita ketahui didalam Undang-Undang Dasar telah mengatur sedemikian rupa terkait dengan Perlindungan terhadap Ham bisa kita lihat didalam pasal 28A-28J dan juga sebagaimana pada Pembukaan UUD 1945 pada Alinea ke empat yang menyatakan kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia. Alinea ke empat dari bunyi Pembukaan (Preambule) UUD1945 menunjukkan pentingnya bagian dari kesadaran kita untuk menghormati kedudukan Ham. Maka sebenarnya negara perlu menentang terhadap penjatuhan Hukuman Mati sehingga tidak perlu untuk di terapkan karena suatu kesalahan apabila kita membalasnya dengan kejahatan (dalam arti membalasnya dengan perbuatan penghukuman terberat menghilangkan nyawa) seolah negara ini bukanlah suatu bangsa yang memiliki peradapan didalam suatu bangsa yang maju sehingga masih mengutamakan rasa balas dendam didalam sistem hukum kita. Maka pola berpikir kita akan lebih mengarah kepada rasa balas dendam untuk menghancurkan dan memusnahkan sehingga tidak ada timbul didalam hati seseorang utk memaafkan dan memperbaiki diri. Proses Hukum tetap 7 Jefri Efendi, Kajian Filsafat Hukum Terhadap Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Hak Asasi Manusia, Jurnal Magister Hukum Perspektif, Vol.12 No.1, April 2021. Hal 57 ikut 120
QUANTUM JURIS: JURNAL HUKUM MODERN Volume 06, No. 1, Januari 2024 dilakukan Ketika seseorang melakukan kejahatannya dan segera untuk menjalani masa penghukuman. Namun Ketika Penegakan Ham di jalankan yang mana kita menghargai nilai hidup orang lain maka peradapan kita sudah lebih matang menjunjung dan menghormati prinsip dari berharganya nilai-nilai kehidupan ini. Disamping itu Masyarakat kita yang menjunjung nilai-nilai ketuhanan sudah selayaknya kita menerapkan sifat kebaikan dan rasa memaafkan terhadap pelaku meskipun memang terasa berat untuk dilakukan, namun proses hukum tetap dilakukan bukan berarti proses tidak berjalan semestinya tetapi peradapan pola pikir maju yang kita kemukakan di kemudian sehingga kita tidak tersandera dengan pola pikir balas dendam yaitu mekanisme hukuman mati melainkan dengan hukuman Penjara seumur Hidup. Hukuman mati sendiri kalau merujuk pada Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia tentunya memiliki Problematika dan pertentangan didalamnya, sebagaimana yang di jelaskan pada Pasal 1 angka 1 undang-undang Ham. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat Hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib di hormati, di junjung tinggi dan di lindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia kemudian pada Pasal 4 juga di jelaskan Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati Nurani, hak beragama, hak untuk tidak di perbudak, hak untuk di akui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak di tuntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat di kurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Kalau mendalami dan memaknai kedua Pasal yang di jelaskan tersebut berarti kehadiran hukuman mati merupakan bentuk pertentangan terhadap Penegakan HAM sendiri. Dimana penjatuhan hukuman dalam bentuk perampasan nyawa seseorang merupakan bentuk tidak penghormatan terhadap HAM sehingga memang dalam perspektif Pasal 4 dari Undang-Undang No 39 tahun 1999 tidak sependapat dengan adanya pidana Mati karena sudah sangat jelas di sebutkan dalam pasal tersebut tentang Hak Hidup seseorang yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Selanjutnya dalam Bab ketiga mengenai hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia dari Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Ham Pasal 9 ayat (1) 121
QUANTUM JURIS: JURNAL HUKUM MODERN Volume 06, No. 1, Januari 2024 menyatakan setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupanya. Sedangkan kalau melihat dan menimbang ketentuan yang dimaksudkan pada pasal 28J Undang-undang Dasar 1945 ayat (1) setiap orang wajib menghormati Hak Asasi Manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kemudian pada ayat (2) dalam menjalankan Hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang di tetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu Masyarakat demokratis8. Tentunya penjelasan sebagaimana yang tersirat pada pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) bahwa dalam penegakan hak asasi manusia setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain kemudian untuk menghormati Ham itu maka dilakukan Pembatasan didalamnya dengan dikeluarkannya suatu peraturan perundang-undangan yang mengaturnya untuk menghormati Hak orang lain. Mengenai penjelasan sebagaimana di maksudkan pada pasal 28J ayat (2) sesungguhnya penegakkan ham diatur dengan pembatasan yang dilakukan dalam undang-undang. Atas dasar ketentuan ini pada pasal 28J apakah Hak hidup seseorang sebagaimana di maksud pada pasal 28I UUD 1945 dan pasal 4 undang- undang No 39 tahun 1999 tentang Ham dapat di Batasi oleh karena ketentuan tersebut sehingga muncul perdebatan yang tiada akhir dalam menyikapi Problematika Hukuman Mati. Seandainya masalah hidup seseorang bisa di Batasi dengan kehadiran ketentuan undang-undang berarti negara Indonesia masih setengah hati dalam menyikapi pentingnya menjunjung tinggi Nilai-nilai Hak Asasi Manusia itu sendiri sehingga secara dalam peradaban perkembangan kearah berpikir lebih mengutamakan kehidupan masih sangat kurang dan penyelesaian masalah dengan kekerasan masih saja di gunakan, belum bisa terlepas dari Pola Pikir penjatuhan hukuman mati meskipun dengan ditetapkannya KUHP terbaru dengan metode yang berbeda yaitu dengan pertimbangan alternatif apabila dia berbuat baik dan menyesali perbuatannya sehingga tidak dijatuhkan hukuman mati melainkan penjara seumur hidup. Akan tetapi Masih di mungkinkan untuk diterapkan. Terkait dengan pembatasan di maksud ada dua kemungkinan yang dapat dilakukan yang 8 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 122
QUANTUM JURIS: JURNAL HUKUM MODERN Volume 06, No. 1, Januari 2024 menjadi alasan pengecualian alasan Ham dapat dilanggar sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 28J contohnya: dalam hal menyangkut keselamatan seorang ibu, Ketika seorang ibu Tengah dihadapkan pada kondisi menyangkut kehidupannya didalam melahirkan maka secara medis kemungkinan tidak ada cara lain untuk menyelamatkan ibunya selain menggugurkan kandungannya, dengan pilihan mengorbankan Hak hidup Bayinya. kasus selanjutnya terkait dengan pembatasan Ham adalah Ketika putusan pengadilan menjatuhkan vonis Pidana Mati kepada pelaku pelanggaran berat atau pelanggaran luar biasa. Dari kedua contoh kasus tersebut berkaitan dengan pembatasan terhadap Ham dapat di kecualikan mengenai Hak hidup seseorang. Namun dari kedua contoh tersebut memiliki persoalan berbeda, kalau Hak hidup seseorang dibatasi karena dia melakukan kesalahan sehingga dia mendapat hukuman mati atas kesalahan maka menjadi persoalan karena pembatasan dimaksud di hubungkan karena sifat kesalahannya dan perbuatannya sehingga memperbolehkan pengambilan Hak Hidup dari dalam dirinya, sehingga tidak lagi mendapatkan kesempatan pada dirinya untuk membenahi dirinya dan segera bertobat dari kesalahannya, namun pada kasus yang lain terkait pembatasan Ham karena menyangkut keselamatan ibunya maka di haruskan untuk melakukan pengguguran. Maksud dan motifasi pembatasan Ham dari kedua kasus tersebut memiliki makna yang berbeda terhadap pemberlakuanya mengenai Pembatasan Ham. Perbedaan dari kedua kasus tersebut dapat di simpulkan kepada persoalan yaitu, Hukuman mati lebih kepada kesalahan perbuatannya sementara pengguguran kandungan lebih karena ingin menyelamatkan Kondisi ibunya. Oleh sebab itu berdasarkan perspektif Ham dari argumen yang di uraikan diatas, hukuman mati bertentangan dengan Hak hidup seseorang, meskipun dilakukannya pembatasan dengan pengecualian seolah-olah membenarkan perampasan hak hidup orang lain melalui vonis mati. Karena setiap hak hidup yang dimiliki setiap orang menurut Hak Asasi Manusia sama. Karena yang berhak untuk mengambil nyawa dari diri sesorang adalah Sang Kuasa Tuhan Yang Maha Esa bukanlah manusia itu sendiri. II. EKSISTENSI HUKUMAN MATI DIBERBAGAI NEGARA MENURUT DEWASA KINI Di berbagai negara dibelahan dunia Sebagian besar telah menghilangkan kebijakan penjatuhan Hukuman mati kepada pelaku pelanggaran kejahatan. Praktik hukum mati 123
QUANTUM JURIS: JURNAL HUKUM MODERN Volume 06, No. 1, Januari 2024 digunakan untuk menjaga keseimbangan serta memulihkan keadaan yang sudah terganggu9 sehingga untuk membuat keadaan seperti semula menjadi lebih baik maka digunakanlah hukuman mati. Secara umum negara-negara yang tergabung di dalam perserikatan bangsa-bangsa pasca berakhirnya Perang dunia ke dua, mendeklarasikan dirinya kedalam pengakuan terhadap penghormatan Hak Asasi Manusia, begitu juga pengakuan terhadap Hak Hidup yang menentang adanya perampasan hidup seseorang. Melalui International Comvenant on Civil and Political Right (ICCPR) dalam naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa maka dideklarisakanlah HAM, yang kemudian pada Pasal 4 ayat 2 ICCPR yang menyatakan tidak ada pengecualian untuk mengesampingkan hak- hak yang termuat dalam Konvenan itu sendiri seperti hak hidup seseorang.10 Selain itu Pasal 6 ICCPR juga mengatur tentang bagaimana tak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang. Indonesia juga mengakui keberadaan Ham tersebut meskipun pada nyatanya masih menerapkan pembatasan terhadap Hak Asasi Manusia yang di gunakan dalam bentuk Undang-Undang misalnya ketentuan masih di berlakukannya hukuman mati bagi pelaku-pelaku kejahatan tertentu seperti, bandar narkoba, terorisme dan bagi pelaku pembunuhan sadis yang tidak manusiawi, penerapan Hukuman Mati yang masih berlaku dengan catatan sudah memiliki kekuatan hukum tetap dan sekarang yang terbaru bukan lagi menjadi pidana Pokok melainkan sudah menjadi Pidana Alternatif. Tentunya hal ini memang satu Langkah lebih baik untuk dapat memberikan kesempatan kepada pelaku untuk membenahi dirinya, karena cara ini di pilih sebagai jalan Tengah sebab belum siapnya negara dalam menghilangkan Hukuman mati, disamping memang adanya desakan dari kalangan Pro Ham dan dari dunia Internasional untuk menghapus Hukuman Mati. Namun demikian masih relevankah hukuman Mati di terapkan dengan perkembangan Zaman yang semakin kompleks dan jauh lebih modern sekarang? Pertanyaan ini sesungguhnya bila dilihat melalui sudut pandang Ham dan pergaulan dunia Internasional semestinya sudah tidak perlu untuk di berlakukan kembali. Namun pada nyatanya hal ini masih di terapkan di Republik ini meskipun secara pidana pokok 9 Yohanes S Lon, Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia dan Implikasi Pedagogisnya, Kertha Wicaksana, Vol.14 No.1, Februari 2020. Hal 48 10 Jamalludin Iza Muslikin, Selviani Sambali, Debby Telly Antow, Tinjauan Umum Pidana Mati Bagi Sistem Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia Melalui Perspektif Hak Asasi Manusia. 124
QUANTUM JURIS: JURNAL HUKUM MODERN Volume 06, No. 1, Januari 2024 sudah tidak lagi menjadi acuan karena sudah klasifikasikan menjadi pidana alternatif dengan percobaan selama sepuluh tahun apabila yang bersangkutan berkelakuan baik dan menyesali perbuatan-perbuatannya sehingga dapat di kenai menjadi pidana penjara seumur hidup. Tentunya mekanisme ini menandakan secara perlahan bagaimana eksistensi keberlakuan hukuman mati semakin berkurang di negeri ini meskipun tidak serta merta keberlakuan hukuman mati dapat di cabut sekaligus. Pada tahun 1948 ketika di deklarasikannya DUHAM (The Universal Declaration on Human Rights) yang merupakan aturan yang disepakati Sebagian besar negara-negara di belahan dunia yang mana dari tujuan tersebut adalah untuk menetapkan Hak-hak dasar bagi manusia yang menjadi Hak yang diberikan Tuhan kepadanya yang melekat dari dirinya sehingga hak tersebut menjadi kepunyaan yang mutlak dalam dirinya dan tidak boleh di intervensi oleh pihak-pihak lain. Penjatuhan hukuman mati sendiri mendapat tentangan oleh Indonesia sejak tahun 2006 yang kemudian meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dengan di keluarkannya Undang- undang No 12 Tahun 2005. Dan selanjutnya pada tahun 2012 Indonesia tidak memberikan suaranya (abstain) dalam pemungutan suara soal Resolusi PBB tentang Penghapusan Hukuman Mati. Pada awalnya penghapusan hukuman mati belum begitu pesat hingga sekarang ini, penghapusan hukuman mati mulai di tinggalkan di negara- negara Kawasan eropa antara Tahun 1950 hingga tahun 1980, untuk Kawasan asia terkhusus asia Tenggara negara Kambojalah yang pertama menghapus hukuman mati pada tahun 1989 namun secara umum untuk Kawasan asia pada tahun 2018 mulai tidak menerapkan hukuman mati11 untuk daerah Kawasan khususnya Asia Tenggara yang masih mengadopsi hukuman mati adalah Indonesia, Vietnam, Singapura, Thailand dan Myanmar hanya saja untuk penerapan Hukuman mati lebih kepada pelaku-pelaku pengedar Narkoba. Indonesia sendiri sudah beberapa kali menjatuhkan hukuman mati terhadap para pelaku kejahatan beberapa tahun belakangan ini, terkhusus kepada pelaku pengedar narkoba seperti, pelaku terpidana mati bandar narkoba Fredy Budiman yang sudah Diakses 10 Desember 2023 125
QUANTUM JURIS: JURNAL HUKUM MODERN Volume 06, No. 1, Januari 2024 divonis oleh hakim pengadilan Jakarta Barat dan kemudian di eksekusi mati pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 di Pulau Nusakambangan Jawa Tengah, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran yang biasa kita dengar dengan istilah Bali Nine yang menyelundupkan Narkoba seberat 8,3 kilogram kemudian di vonis mati oleh Pengadilan Negeri Denpasar Bali. Berdasarkan laporan resmi catatan dari Amnesty Internasional mengenai penerapan beberapa tren penjatuhan hukuman mati dibeberapa negara di dunia untuk periode januari hingga desember 2022 negara Indonesia mengalami Penurunan angka terhadap vonis hukuman mati yaitu: 112 kasus vonis mati, yang sebelumnya 114 kasus vonis mati pada tahun 2021 sehingga mengalami penurunan angka 2 (dua) kasus. Dan yang kemudian paling banyak mengalami penjatuhan hukuman mati pada periode 2022 adalah negara Cina dengan 1000 kasus penjatuhan vonis mati. Lebih lanjut Menurut Ari Pramuditya angka penerapan hukuman mati merupakan angka minimum yang bisa di catat oleh Amnesty Internasional. Artinya angka tersebut bisa kemudian bertambah.12 Yang terbaru belum lama ini pada awal 2023 lembaga peradilan yaitu pengadilan Negeri Jakarta Selatan Memvonis Sambo dengan Hukuman mati atas pembunuhan berencana terhadap anak buahnya yang Bernama Novriansyah Yosua Hutabarat atau yang dikenal dengan Brigadir J. yang kemudian dilakukan Kasasi Ke Mahkamah Agung sehingga Mahkamah Agung mengubah vonis mati menjadi pidana seumur hidup. Hingga bertepatan dengan hari Internasional menentang hukuman mati 2023, Komisi untuk orang hilang dan dan korban tindak kekerasan (KONTRAS) mengeluarkan laporan resmi terkait penjatuhan hukuman mati yang dilakukan Indonesia pada Periode Oktober 2022- september 2023 terdapat 27 vonis mati yang di jatuhkan diantaranya, 18 tindak pidana narkotika, 7 vonis pembunuhan berencana, dan 2 vonis lainnya13 sedikitnya sampai pada 2022 sekitar 109 negara di dunia sudah tidak memberlakukan hukuman mati dan 55 negara masih memberlakukan hukuman mati diantaranya adalah Indonesia. Melihat tren perkembangan peniadaan hukuman mati di berbagai negara didunia yang semakin menunjukkan hasil yang positif menandakan bahwa eksistensi penjatuhan hukuman mati semakin menurun di berbagai negara. Salah satunya di negara tetangga kita Malaysia 12 2022/7095753.html diakses 10 Desember 2023 13 hukuman-mati/ diakses 10 Desember 2023 126
QUANTUM JURIS: JURNAL HUKUM MODERN Volume 06, No. 1, Januari 2024 melalui laman berita VOA, 3 April 2023 bahwa Malaysia mereformasi hukumnya dengan menghapus hukuman mati di Negara itu14 sebagaimana yang di kutip oleh Kresentia Madina, 12 april 2023 dengan headline berita "Parlemen Malaysia loloskan RUU untuk hapus hukuman mati"15 bahwa Parlemen Malaysia telah menyetujui dua RUU menghapus hukuman mati terhadap kejahatan berat dan Penjara seumur hidup. penghapusan rencana hukuman mati di Malaysia menandakan negara itu berkomitmen untuk menghormati penegakan Ham dinegaranya sebagai gantinya negara tersebut akan memberlakukan hukuman penjara selama 30-40 tahun. Bertepatan dengan hari menentang hukuman mati sedunia pada 10 Oktober 2018 Menteri Hukum Malaysia, Liew Vui Keong bahwa kabinet telah setuju Untuk menghapus hukuman mati.16 Adapun negara Asean lainnya yang lebih dulu menghapus hukuman mati adalah negara Kamboja dan Filipina yang sudah lama menghapus hukuman mati bahkan Belanda sendiri yang merupakan cikal bakal kelahiran KUHPidana (Wetboek van Strafrecht) yang merupakan warisan peninggalan Kolonial Belanda meskipun Indonesia telah mengubah KUHP menjadi baru namun tidak bisa serta merta melupakan pengaruhnya, sudah tidak lagi menggunakan Hukuman mati sejak tahun 1870. Belanda juga telah meratifikasi Protocol 13 of the European Convention on Human Rights pada tahun 200317 yang merupakan bentuk penghapusan hukuman mati tentang Hak Asasi Manusia dan kebebasan dalam segala keadaan. Sudah seharusnya Indonesia segera untuk tidak memberlakukan hukuman mati karena sebagai dari bagian anggota dari perhimpunan bangsa-bangsa yang juga secara etik dan moral Indonesia juga bagian dari ikut yang telah mengesahkan dan meratifikasi instrument Ham, Deklarasi Universal Ham atau Universal Declaration Of Human Rights (DUHAM) merupakan suatu pernyataan bagi pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia yang dianjurkan kepada setiap anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk di gunakan dan di adopsi di berbagai negara dengan tujuan untuk melindungi setiap hak warga atau wajib/7033940.html diakses 11 Desember 2023 15 diakses 11 Desember 2023 16 Yanti Kristina Sianturi, Irza Khurun'in, Amnesty International dan Penghapusan Hukuman Mati di Malaysia, Jurnal Transformasi Global, Vol.7 No.2, 2020. Hal 236 17 St Ika Noerwulan Fraja, Nadiya Ayu Rizky Saraswati, Ury Ayu Masitoh, Perbandingan Hukuman Mati Di Indonesia dan Belanda, Diversi Jurnal Hukum, Vol.7 No.1, April 2021. Hal 67 127
QUANTUM JURIS: JURNAL HUKUM MODERN Volume 06, No. 1, Januari 2024 individu di seluruh berbagai negara di dunia. Salah-satunya merupakan Pasal HAM yang terkandung didalam DUHAM yaitu, Pasal 1 berisi mengenai semua orang dilahirkan Merdeka dan Mempunyai Martabat dan Hak-Hak yang sama. Mereka di karuniai akal dan hati Nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan, Selanjutnya dalam Pasal 3 menyatakan, everyone has the right to life, liberty and security of person, bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu. telah di terimanya dan disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948, dan di ikuti oleh berbagai negara di belahan dunia tentang pengakuan terhadap Ham. Maka semestinya dengan keterlibatan Indonesia sebagai bagian dari anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta bagian yang tak terpisahkan dari komunitas Masyarakat Internasional yang sebagian besar negara di dunia telah meninggalkan Hukuman mati, maka hal yang wajar bagi Indonesia tidak menerapkan hukuman mati. KESIMPULAN Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan didalam pembahasan diatas maka Hukuman mati yang diberikan kepada pelaku sebagai bentuk sanksi hukum terberat yang di vonis oleh pengadilan serta telah memperoleh kekuatan hukum. Bahwa melalui perspektif dari Hak Asasi Manusia sebagimana yang diatur di dalam Undang-undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dengan keras menentang terhadap perampasan kepada nyawa seseorang meskipun di masalalunya dia melakukan suatu kesalahan kejahatan yang merugikan orang lain. Bentuk penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia sendiri harus menjadi perhatian semua kalangan dan merupakan hak mutlak yang harus dijunjung dan dihargai dengan tidak ada pengecualian sehingga Penegakan Hak Asasi Manusia dapat terwujud secara maksimal, Jangan pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia hanya sebatas perayaan ceremonial yang kadang mengakui adanya Hak Asasi Manusia namun praktiknya masih terjadi penyimpangan terhadap Hak Asasi Manusia. Kesalahan tetap dibayar dan di berikan sanksi kepada si pelaku kejahatan namun bentuk perampasan hidup seseorang menyakiti hati dari pengakuan yang sudah di deklarasikan oleh negara-negara didunia melalui sidang Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui Resolusi 217 A (III). Yang melahirkan isi Pasal-pasal tentang pengakuan terhadap Ham. Kemudian terkait Eksitensi Hukuman mati dewasa kini bahwa di berbagai negara sudah banyak yang meninggalkan dan tidak menerapkan 128
QUANTUM JURIS: JURNAL HUKUM MODERN Volume 06, No. 1, Januari 2024 penjatuhan hukuman mati kepada pelaku pelanggaran kejahatan, menurut laporan Amnesti Internasional Bahwa negara-negara di dunia yang masih menerapkan Hukuman mati hanya sekitar 55 Negara didunia sampai pada 2022 termasuk Indonesia. Melihat perkembangan negara-negara di dunia yang sudah tidak memberlakukan hukuman mati di negaranya tak terkecuali negara tetangga kita seperti Malaysia yang Tengah berencana ingin menghapuskan hukuman mati, Dimana Malaysia yang kita ketahui belum meratifikasi ICCPR sementara untuk Indonesia sudah berkomitmen dengan meratifikasi ICCPR sudah terlebih dahulu untuk segera mencabut hukuman mati. Maka sudah seharusnya juga Indonesia ikut dalam mempromosikan penghapusan hukuman mati untuk tidak menerapkannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Semoga hal ini dapat terlaksana sehingga kesan negara kita di mata dunia internasional tentang penghormatan kepada Hak Asasi Manusia betul-betul di akui dan tidak mendapat stigma negatif sebagai negara yang tidak menghormati Hak Asasi Manusia. DAFTAR PUSTAKA Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Qomar, Nurul dan Rezah, Farah Syah. "Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non Doktrinal" (Jakarta: Sosial Politik Genius, 2020), h. 28-29. Rasad, Fauziah. "Perubahan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara Melalui Pemidanaan Secara Alternatif" (The Conversion of The Death Penalty Into Imprisonment Through The Alternative Punishment), Jurnal Ham, April 2021. Hal 144 Efendi, Jefri. "Kajian Filsafat Hukum Terhadap Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Hak Asasi Manusia" Jurnal Magister Hukum Perspektif, April 2021. Hal 57 Lon, Yohanes S, "Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia dan Implikasi Pedagogisnya" Kertha Wicaksana, Februari 2020. Hal 48 Muslikin, Jamalludin Iza, Sambali Selviani, Antow, Debby Telly. "Tinjauan Umum Pidana Mati Bagi Sistem Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia Melalui Perspektif Hak Asasi Manusia". Sianturi, Yanti Kristina, Khurun'in, Irza. "Amnesty International dan Penghapusan Hukuman Mati di Malaysia" Jurnal Transformasi Global, 2020. Hal 236 129
QUANTUM JURIS: JURNAL HUKUM MODERN Volume 06, No. 1, Januari 2024 Fraza, St Ika Noerwulan, Saraswati, Nadiya Ayu Rizky, Masitoh, Ury Ayu. "Perbandingan Hukuman Mati Di Indonesia dan Belanda". Diversi Jurnal Hukum, April 2021. Hal 67 Di akses 5 Desember 2023 Diakses 10 Desember 2023 pada-2022/7095753.html diakses 10 Desember 2023 penghapusan-hukuman-mati/ diakses 10 Desember 2023 wajib/7033940.html diakses 11 Desember 2023 hukuman-mati/ diakses 11 Desember 2023 130