Lex Privatum Vol. VI/No. 6/Ags/2018 PENCURIAN YANG DILAKUKAN ANTARA SUAMI DAN ISTERI MENURUT PASAL 367 AYAT (1) KUHP (KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 209 K/PID/2016)1 Oleh : Afner Styler Rakian2 ABSTRAK Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Bagaimana pengaturan dakwaan pencurian terhadap peristiwa pencurian antara suami dan isteri menurut Pasal 367 ayat (1) KUHP dan bagaimana praktik pengadilan berkenaan dengan peristiwa pencurian antara suami dan isteri dalam Pasal 367 ayat (1) KUHP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan dakwaan peristiwa pencurian antara suami dan isteri menurut Pasal 367 ayat (1) KUHP yaitu tidak ada pencurian antara suami dan isteri sepanjang tidak bercerai, di mana hal ini merupakan suatu alasan penghapus penuntutan. 2. Praktik peristiwa pengadilan pencurian antara suami dan isteri dalam Pasal 367 ayat (1) KUHP, yaitu melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 209 K/Pid/2016, telah diperluas sehingga juga tidak merupakan pencurian sekalipun perbuatan itu dilakukan setelah bercerai (bekas suami/isteri) tetapi di antara mereka belum melakukan pembagian harta bersama. Kata kunci: Pencurian, Suami dan Isteri. pencurian terhadap berkenaan dengan PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pasal 367 ayat (2) KUHP menentukan bahwa jika pembuat atau pembantu pencurian adalah: 1) suami (isteri) yang terpisah meja dan ranjangn atauterpisah harta kekayaan; atau 2) keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus mapun garus menyimopang derajat kedua; maka terhadap orang itu hanya mungkin didakan penuntutan jika ada pengaduan dari yang terkena kejahatan. Jadi, jika pembuat atau pembantu mempunyai hubungan keluarga seperti terkena itu dengan orang yang pencurian, maka delik pencurian itu menjadi 1 Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Michael Barama, SH., MH; Butje Tampi, SH., MH 2 Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101257 94 yang delik aduan baginya, "penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya yang pengaduan berkepentingan atau terkena".3 yaitu delik dari pihak Hal yang lebih menjadi perhatian di sini, yaitu ketentuan dalam Pasal 367 ayat (1) bahwa, jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana. Jadi, dalam Pasal 367 ayat (1) KUHP terdapat alasan penghapus penuntutan, yaitu penuntutan jika pencurian dilakukan antara suami dan isteri; syaratnya jika suami dan isteri itu: 1) tidak terpisah meja dan ranjang; dan 2) tidak terpisah harta kekayaan. Jika suami isteri itu terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka pencurian antara suami dan isteri itu menjadi delik aduan. tidak dapat dilakukan Tetapi dalam kenyataan, sewaktu-waktu dipublikasi adanya putusan di mana Jaksa Penuntut Umum tetap melakukan penuntutan dalam peristiwa pencurian antara suami dan isteri. Salah satu berita dapat ditemukan dalam media elektronik yang berjudul "Hilangnya Delik Pencurian di Karangsalam", 13 Maret 2018. adakalanya ini menunjukkan sekalipun pencurian itu dilakukan antara suami dan isteri, dalam hal ini pencurian oleh suami terhadap barang yang ada dalam penguasaan isteri, tetapi perisiwa itu tetap dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang pengaturan dakwaan pencurian terhadap peristiwa pencurian antara suami dan isteri menurut Passl 367 ayat (1) KUHP. Untuk memperjelas pengaturan dalam Pasal 367 ayat (1) KUHP dikemukakan dan dibahas putusan Mahkamah Agung Nomor 209 K/Pid/2016 yang berkenaan dengan pasal tersebut. Kasus Uraian sebelumnya menunjukkan adanya urgensi untuk dilakukannya penelitian dan pembahasan terhadap dakwaan pencurian yang dilakukan antara suami dan Oleh karenanya dalam rangka penulisan skripsi maka pokok ini telah dipilih untuk dibahas dengan isteri. 3 Ibid.
judul "Pencurian yang Dilakukan Antara Suami dan Isteri menurut Pasal 367 ayat (1) KUHP (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 209 K/Pid/2016)". B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana dakwaan pengaturan pencurian terhadap peristiwa pencurian antara suami dan isteri menurut Pasal 367 ayat (1) KUHP? 2. Bagaimana praktik pengadilan berkenaan dengan peristiwa pencurian antara suami dan isteri dalam Pasal 367 ayat (1) KUHP? C. Metode Penelitian Penelitian untuk melakukan penulisan skripsi ini merupakan suatu penelitian yang umumnya disebut sebagai penelitian hukum normatif. Pengertian penelitian hukum normatif, oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dijelaskan dengan uraian sebagai, "Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan".4 Jadi, menurut pendapat dua penulis ini, normatif merupakan penelitian penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. hukum PEMBAHASAN A. Pengaturan Dakwaan Pencurian terhadap Peristiwa Pencurian Antara Suami dan Isteri menurut Pasal 367 ayat (1) KUHP Pasal 367 ayat (1) KUHP menurut terjemahan Tim Penerjemah BPHN berbunyi, "Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari tidak orang yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana";5 dan menurut terjemahan P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir berbunyi, "Apabila pelaku atau orang yang membantu melakukan salah satu dari kejahatan-kejahatan seperti yang diatur di dalam Bab ini adalah seorang suami atau isteri yang tidak bercerai meja dan terkena kejahatan dan 4 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14. 5 Tim Penerjemah BPHN, Op.cit., hlm. 143. Lex Privatum Vol. VI/No. 6/Ags/2018 tempat tidur atau bercerai harta kekayaan dengan orang terhadap siapa kejahatan itu dilakukan, maka tidak dapat dilakukan tuntutan pidana terhadap pelaku atau orang yang memberikan bantuannya tersebut".6 Ketentuan ini berkenaan dengan peristiwa di mana seorang suami mencuri barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan isteri, atau sebaliknya seorang isteri yang mencuri barang yang seluruhnya atau sebagian milik suami. Ketentuan ini merupakan alasan penghapus penuntutan terhadap delik-delik yang ditempatkan dalam Buku II Bab XXII yang berjudul "Pencurian" (Diefstal), yang lebih rinci lagi merupakan alasan penghapus penuntutan terhadap delik pencurian biasa (Pasal 362), pencurian yang dikualifikasi/diperberat (Pasal 363), pencurian (Pasal 364), dan ringan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP). Alasan penghapus penuntutan berarti jika ada hubungan suami isteri maka menurut P.A.F. Lamintang dan F.T. Lamintang, maka tertutup kemungkinannya bagi penuntut umum untuk Apabila melakukan sesuatu penuntutan. penuntut umum itu memaksakan diri untuk melakukan penuntutan, maka tuntutannya itu oleh hakim akan dinyatakan sebagai tidak dapat diterima atau "niet ontvankelijk verklaard".7 sesuatu Pasal 367 ayat (1) KUHP menentukan bahwa yang tidak dapat dituntut adalah pembuat atau pembantu salah satu kejahatan pencurian dalam bab ini (Bab XXII dari Buku II KUHP). Pembuat (dader) diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP yang terdiri atas: 1. 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh serta turut yang melakukan, dan melakukan perbuatan; 2. mereka yang dengan memberi atau dengan menjanjikan menyalahgunakan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.8 sesuatu kekuasaan Jadi, yang termasuk pembuat (dader) yaitu semua orang yang menurut KUHP berperan 6 P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, Op.cit., hlm. 154. 7 P.A.F. Lamintang dan F.T. Lamintang, Op.cit., hlm. 392. 8 Tim Penerjemah BPHN, Op.Cit., hlm. 34. 95
Lex Privatum Vol. VI/No. 6/Ags/2018 untuk terjadinya tindak pidana, yang mencakup mereka : 1. yang melakukan (plegen), 2. yang menyuruh melakukan plegen), 1. yang melakukan (plegen), 2. yang menyuruh melakukan plegen), 3. yang turut serta melakukan (medeplegen), dan 4. yang menganjurkan (uitlokken). Pembantu (medeplichtiger) diatur dalam Pasal 56 KUHP yang menentukan bahwa dipidana sebagai pembantu kejahatan: 1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; 2. Mereka yang sengaja memberi saran atau keterangan kesempatan, untuk melakukan kejahatan.9 Hubungan antarpihak dalam Pasal 357 ayat (1) KUHP ini merupakan hubungan suami isteri, dengan demikian mereka berada dalam ikatan perkawinan yang sah. Pengertian perkawinan sekarang ini diatur dalam Pasal 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa, sah, (1) Perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu. adalah (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.10 Penjelasan Pasal 2 memberikan keterangan bahwa, dengan perurnusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada Perkawinan diluar hukum rnasing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukurn masing-masing agamanya dan kepereayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang- undang ini. Pasal 367 ayat (1) KUHP memberikan syarat tambahan untuk hubungan suami istri tersebut, yaitu tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan. Mengenai pengertian dari dua lembaga hukum ini dikatakan oleh 9 Ibid., hlm. 34-35. 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019). 96 P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir sebagai berikut, Perkataan "bercerai meja makan dan tempat terjemahan dari perkataan "scheiding van tafel en bed" dan perkataan "bercerai harta kekayaan" adalah terjemahan dari perkataan "scheiding van goederen", kedua-duanya merupaklan lembaga-lembaga perceraian yang diatur di dalam Burgerlijk Wetboek yang berlaku juga bagi mereka yang dewasa ini biasa disebut sebagai golongan warganegara Indonesia keturunan Cina ataupun orang-orang Cina. Kedua lembaga tersebut diatur didalam Buku ke I Bab ke IX dan X BW. Bagi mereka yang tunduk kepada Hukum Adat sudah barang lembaga- lembaga tersebut, karena Hukum Adat tidak mengenal lembaga-lembaga semacam itu sebagai dan karenanya harus dibaca "bercerai" saja.11 Menurut pendapat dari P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, dua lembaga hukum yang (1) KUHP disebut dalam Pasal 367 ayat merupakan lembaga-lembaga hukum yang diatur dalam Burgerlijk Wetboek untuk perkawinan bagi golongan Eropa dan Timur sedangkan Asing sekarang Tionghoa, perkawinan untuk seluruh penduduk di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Juga dalam Hukum Adat tidak dikenal adanya lembaga bercerai meja makan dan tempat tidur (scheiding van tafel en bed) dan perkataan "bercerai harta kekayaan" (scheiding van goederen). Oleh karenanya, menurut P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, kata-kata "tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan" harus dibaca sebagai "tidak bercerai" saja. tidur" adalah tentu tidak berlaku Jadi, sepanjang suami isteri masih terikat dengan perkawinan yang sah, tidak ada pencurian antara suami isteri, sehingga Jaksa Penuntut Umum juga tidak dapat melakukan penuntutan karena dalam hal ini terdapat alasan penghapus penuntutan. Jika sepasang terbuka suami kemungkinan untuk adanya pencurian antara mantan suami dan mantan isteri itu. isteri telah bercerai, 11 P.A.F. Lamintang dan F.T. Lamintang, Op.cit., hlm. 154.
B. Praktik Pengadilan Berkenaan dengan Peristiwa Pencurian Antara Suami dan Isteri dalam Pasal 367 ayat (1) KUHP Praktik pengadilan berkenaan denghan peristiwa pencurian antara suami dan isteri dalam Pasal 367 ayat (1) KUHP ini akan mengemukakan putusan Mahkamah Agung Nomor 209 K/Pid/2016, yang merupakan suatu putusan dalam tingkat kasasi. Kasus ini dapat dikemukakan dengan sebagai berikut ini: 1. Terdakwa kronologis (Sarikin) dan Saksi Korban (Miswati) pada mulanya adalah suami isteri tetapi bercerai pada bulan November 2014. 2. Pada tengah malam Senin, 23 Pebruari sebuah 2015, Terdakwa mendatangi rumah di Desa Karangsalam yang ditempati Saksi Korban. Dari rumah yang ditempati Saksi Korban, Terdakwa berhasil membawa satu unit sepeda motor beat warna hitam. 3. Setelah mengganti plat nomor polisi motornya,kendaraan roda dua itu dipakai Terdakwa sebagai sarana transportasi ke tempat kerja. 4. Lima bulan kemudian motor berhasil diidentifikasi Polisi dan Terdakwa juga dikenakan penahanan oleh Polisi. 5. Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan: Primair : pencurian yang Subsidair : dikualifikasi/diperberat, yaitu pencurian di waktu malam yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak tidak diketahui dikehendaki yang berhak (Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP) Pencurian (Pasal 362 KUHP) Pengadilan atau oleh 6. Majelis Negeri Purwokerto menimbang bahwa sekalipun Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan dengan alat-alat bukti yang sah Terdakwa melakukan perbuatan mengambil suatu unit motor dari rumah Saksi Korban, tetapi Majelis Hakim menimbang terbuktinya unsur-unsur pasal pcncurian saja belum cukup karena Majelis Hakim menilai penting mempertimbangkan hubungan hukum keperdataan antara Hakim untuk Lex Privatum Vol. VI/No. 6/Ags/2018 Terdakwa dengan Saksi Korban. Hal ini karena sekalipun Terdakwa dan Saksi Korban telah bercerai pada bulan November 2014, dalam perceraian itu ada harta bersama yang belum dibagi, salah satunya motor yang dituduh dicuri oleh Terdakwa. 7. Majelis Negeri Purwokerto juga menimbang bahwa saat proses persidangan pidana berjalan, kuasa hukum gugatan Sarikin mengajukan pembagian harta bersama ke pengadilan agama, yang dalam proses mediasi tercapai kesepakatan pembagian harta bersama di manamotor menjadi milik Berdasarkan Terdakwa (Sarikin). ini maka Majelis Hakim pertimbangan Pengadilan Purwokerto Negeri menyatakan Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Hakim Pengadilan 8. Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi dengan alasan kasasi bahwa facti salah menerapkan hukum, yaitu secara yuridis telah terjadi perceraian antara Terdakwa dan Saksi Korban sehingga pencurian dapat terjadi antasra suami dan isteri. Sebagai Majelis Hakim Mahkamh Agung untuk kasus ini,yaitu: Artidjo Alkostar (Ketua), Sofyan Sitompul (Anggota), dan Sri Murwahyuni (Anggota). judex 9. Dalam putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor Nomor 209 K/Pid/2016, Mahkamah Agung menyatakan Majelis Hakim tingkat pertama sudah mempertimbangkan hal- hal yang relevan secara yuridis dengan benar. Unuk itu Mahkamah Agung menimbang bahwa perbuatan mengambil motor itu bukan perbuatan pidana. Barang yang diambil terdakwa dengan tujuan untuk dimiliki adalah harta bersama Terdakwa dengabn Saksi Korban. Hal ini diperkuat lagi pada saat pembagian di Pengadilan Agama disepakati bahwa motor itu menjadi milik Terdakwa.12 Putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 209 K/Pid/2016 dapat dikatakan merupakan 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung, "Putusan Mahkamah K/Pid/2016", Nomor diakses tanggal 13/05/2018. Agung 209 97
Lex Privatum Vol. VI/No. 6/Ags/2018 perluasan dari rumusan Pasal 367 ayat (1) KUHP. Menurut rumusan Pasal 367 ayat (1) KUHP, tidak ada pencurian antara suami dan isteri ikatan jika mereka masih dalam perkawinan. Tidak disebut dalam rumusan (1) KUHP tentang bekas Pasal 367 ayat suami/isteri. Putusan Mahkamah Agung Nomor 209 K/Pid/2016 memperluas cakupan alasan penghapus penuntutan dalam Pasal 367 ayat (1) KUHP, yaitu sampai bekas suami/isteri yang di antara mereka belum diadakan pembagian harta bersama dalam perkawinan mereka itu. PENUTUP A. Kesimpulan 1. Pengaturan dakwaan pencurian terhadap peristiwa pencurian antara suami dan isteri menurut Pasal 367 ayat (1) KUHP yaitu tidak ada pencurian antara suami dan isteri sepanjang tidak bercerai, di mana hal ini merupakan alasan penghapus penuntutan. suatu 2. Praktik pengadilan berkenaan dengan peristiwa pencurian antara suami dan isteri dalam Pasal 367 ayat (1) KUHP, yaitu melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 209 K/Pid/2016, telah diperluas sehingga juga tidak merupakan pencurian sekalipun perbuatan itu dilakukan setelah bercerai tetapi di antara (bekas suami/isteri) mereka belum melakukan pembagian harta bersama. B. Saran 1. Kata-kata "tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan" dalam rumusan Pasal 367 ayat (1) KUHP sudah perlu dihapus karena merupakan bagian hukum perkawinan dalam Burgerlijk Wetboek yang sudah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 2. Perluasan alasan penghapus penuntutan dalam Pasal 367 ayat (1) KUHP sehingga pencurian juga perbuatan mengambil barang antara bekas suami/isteri (yang telah bercerai) tetapi di antara mereka belum diadakan pembagian harta bersama, perlu dimasukkan ke dalam Pasal 367 ayat (1) KUHP. tidak merupakan 98 DAFTAR PUSTAKA Ali, Mahrus, Dasar-dasar Hukum Pidana, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012. Bemmelen, J.M. van, Hukum Pidana 1. Hukum Umum, Pidana Material terjemahan Hasnan dari Ons strafrecht 1. Het materiele strafrecht algemeen deel, Binacipta, Jakarta, 1984. Bagian Hamzah, Andi, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2010. Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1983. Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, Dasar- dasar Hukum Pidana di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2014. Poernomo, Bambang, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta-Surabaya- Ghalia Indonesia, Semarang-Yogya-Bandung, 1978 Prasetyo, Teguh, Hukum Pidana, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013. Prodjodikoro, Wirjono, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981. ______, Perbuatan Melanggar hukum, cet.6, Sumur Bandung, Bandung, 1976. ______, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012. Sianturi, S.R., Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983 Soekanto, S. dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014. Soesilo, R., Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Komentar- komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Polieia, Bogor, 1991. (KUHP) Serta Tim Penerjemah BPHN, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Sinar Harapan, Jakarta, 1983. Widnyana, I Made, Asas-asas Hukum Pidana, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010. Sumber Internet: Direktori Putusan Mahkamah Agung, "Putusan 209 Mahkamah K/Pid/2016", diakses tanggal 13/05/2018. Agung Nomor
Hukumonline, "Hilangnya Delik Pencurian di Karangsalam", pencurian-di-karangsalam, tanggal 11/05/2018. diakses Peraturan Perundang-undangan: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209). Tambahan Lex Privatum Vol. VI/No. 6/Ags/2018 99