BAB.I PENGERTIAN PARTAI POLITIK DAN PEMILU A. Pengertian Partai Politik Menurut Budiardjo partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisasir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita- cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melkasnakan programnya. Sedangkan menurut Giovani Sartori partai politik adalah suatu kelompok poloitik yang mengikuti pemilihan umum dan, melalui pemilihan umum itu mampu menempatkan calon-calonya untuk menduduki jabatn-jabatan politik. Menurut Edmund Burke (2005) partai politik adalah lembaga yang terdiri dari atas orang-orang yang bersatu, untuk memperomosikan kepentingan nasional secara bersama-sama, berdasarkan prinsip-prinsip dan hal-hal yang mereka setujuai. Menurut Lapalombara dan Anderson (1992) partai politik adalah setiap kelompok politik yang memiliki label dan organisasi resmi yang menghubungkan antara pusat kekuasaan dengan lokalitas, yang hadir saat pemelihan umum, dan memiliki kemmapuan untuk menmpatkan kandidat pejabat publik melalui kegiatan pemilihan umum, baik bebas maupun tidak bebas. Menurut Sigmund Neuman (1963) partai politik adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta membuat dukungan rakyat atas dasar persaiangan dengan suatu golongan atau golongan-goliongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. Sedangkan menurut R.H. Soltau (1961:199) partai politik adalah sekelompok warga negara yang terorganisasi yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik yang dengan memnafaatkan kekuasaannya untuk memilih dan mengusai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka. 1
Menurut Carl J. Friedrich (1967:415) partai politik adalah sekelompok mmanusia yang terorganisir secara stabil, dengan tujuan membuat atau mempertahankan pengusaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal ataupun matril. Berdasarkan berbagai penegrtian tersebut dapat di simpulkan bahwa : 1. Beberapa perangkat yang melekat pada partai politik merupakan sekumpulan orang yang terorganisasi. 2. Partai politik mempeunyai tujuan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan 3. Untuk merealisasikan tujuan dari partai politik, harus memperoleh dukungan yang seluas-luasnya dari masyarakat mellaui pemiluhan umum 4. Partai politik memiliki prinsip-prinsip yang telah di setujui bersama oleh antar anggota partai politik. B. PERANAN DAN FUNGSI PARTAI POLITIK Dalam perkembangan politik kontemporer terdapat sejumlah fungsi partai politik diantaranya adalah : 1.Fungsi Komunikasi Politik Partai politik bertindak sebagai penghubung antara pihak yang memrintah dan yang di perintah yaitu menmapung informasi dari masyarakat untuk disalurkan pada pihak penguasa dan sebaliknya dari pihak penguasa kepada masyarakat. Informasi dari masyarakat berupa pendapat dan apsirasi diatur dan dioleh sedemikian rupa sehingga dapat disalurkan peda pihak pengambil kebijaksanaan. Sebaliknya, informasi dari pemerintah berupa rencana, program atau kebijakan -kebijakan pemrintah disebarluaskan oleh partai politik kepada masyarakat. Fungsi partai politik sebagai sarana komunikasi politik berbeda dalam berbagai negara. Perbedaan itu terutama berkaitan dengan paham atau 2
idiologi yang dianutnya Misalnya negara yang mengunut paham demokrasi , komunikasi politik berlangung dua arah secara seimbnag, tetapi di negara yang mengunut paham otokrasi pada umumnya komunikasi politik hanya berlangsung satu arah, yaitu dari pihak pemguasa kepada masyarakat. 2. Sebagai Sarana Artikulasi dan Aghregasi kepentingan Partai politik mempunyai fungsi menyalurkan berbagai macam pendapat, aspirasi atau tuntutan masyarakat. Proses untuk mengolah merumuskan dan menyalurkan pendapat , aspirasi atau tuntutan itu kepada pemerintah dalam bentuk dukungan atau tuntutan tersebut disebut artikulasi kepentingan. Dalam prakteknya artikulasi kepentingan itu tidak hanya dijalankan oleh partai politik, tetapi dapat juga dijalankan oleh kelompok kepentingan. Adapun proses penggabungan kepentingan dari berbagai kelompok masyarakat dinamakan agregasi kepentingan yang tidak hanya dijalankan oleh partai politik, tetapi juga oleh kelompok kepentingan. 3. Sarana Sosialisasi Politik Disamping menanamkan idiologi partai kepada pendukungnya partai politik harus juga menyanpaikan nilai-nilai dan keyakinan politik yang berlaku. Partai politik narus mendidik masyarakatnya agar mempunyai kesadaran atas hak dankewajiban sebagai warga negara proses ini disebut sosialisasi politik. Pada umumnya kegiatan ini dislenggarakan dalam bentuk pemberian pemahaman politik dengan cara pentaran atau ceramah tentang politik. Di negara-negara yang edang berkembnag fungsi utama sosilaisi politik bisanya lebih bnyak di tujukan pada usaha memupuk integrasi nasional yang pada umumnya kepada bnagsa yang terdiri dari hetrogenitas. 4.Fungsi Rekruitmen Politik Partai politik berusaha menarik warga negara menjadi anggota partai politik yang berarti memperluas partisipasi warga negara dalam kehidupan politik. Ekruitmen politik merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh partai 3
politik untuk mempersiapakn calon-calon pemimpin. Salah satu cara yang dilakukan oleh partai politik adalah menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader partai untuk dipersiapakn menjadi pemimpin masa dating. Rekruitmen politik juga dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan hidup dari partai politik yang bersangkutan. Dengan cara demikian proses regenerasi akan berjalan dengan lancer, kelangsungan hidup partai serta kaderisasi kepemimpinan partai akan lebih terjamin. 5.Sarana Pembuatan Kebijakan Partai politik disebut sebagai sarana pembuat kebijakan apabila partai yag bersangkutan merupakan mayoritas dalam badan perwakilan atau memegang tampuk pemerintahan.Akan tetapi jika sebuah partai politik hanya berkedudukan sebagai partai oposisi, ia tidak dapat dikatakan sebagai sarama pembuatan kebijakan sebab fungsinya hanya mengkritik kebijkasanaan-kebijaksanaan yang di buat oleh pemerintah. 6.Fungsi Pengatur Konflik Di negara-negara yang menganut paham demokrasi, masalah perbedaan pendapat dan persaiangan merupakan suatu hal yang wajar. Dengan adanya perbedaan pendapat dan persaiangan itu sering timbul konflik-konflik atau pertentangan antara mereka. Dalam hubungan ini partai politik berfungsi sebagai sarana pengatur konflik atau mencari consensus. 7.Fungsi Merumuskan Program politik dan Opini Publik Menurut Firmansyah program politik dan opini publik. Partai politik memiliki peran sebagai organisasi yang terus menerus melahirkan program politik . Program politik dalam hal ini didefenisikan sebagai semua program yang terkait dengan semua agenda kerja partai, terkait dengan isu-isu nasional 4
baik lansgung maupun tidak lansgung dengan konstalasi persaingan dalam memperebutkan pengaruh dan perhatian publik. Program politik tidak hanya di produksi dan dikomunikasikan menjleang pemilu sebagai layaknya organisasi politik, partai politik juga secara terus menerus mengawal setiap perubahan dan perkembngan yang terdapat dalam masyarakat. Program politik ini perlu di komunikasikan kepada publik . yang membedakannya antara satu partai politik dengan yang lainnya adalah idiologi yang digunakannya untuk menganlssi dan mnyusun program politik. Masing- masing partai politik memiliki system idiologi yang berbeda satu dengan yang lain. Sehingga program politik yang dihasilkan akan berbeda satu dengan yang lain. 8.Integrasi Sosial Dalam Partai Politik Sebagai suatu organisasi partai politik memfasilitasi integrasi kolektif social. Partai politik tersusun dari individu dan grup social . masing-masing mmiliki karakteristik, kepentingan dan tujuan yang bereda dengan yang lain. Proses integrasi ini dapat menggunakan dua mekanisme pertama dengan menggunakan mekansime control internal, ini digunakan dengan membuat peraturan dan ketentuan yang berlaku bagi semua anggota partai politik Misalnya dengan merumuskana AD&ART bagi setiap partai politik. Hal ini bertujuan agar terbentuk prilaku yang sesuai dengan apa yag di ingnkan organisasi partai politik. Kedua adalah fungsi koordinasi, yaityu menghubungkan satu individu degan individu yyang lainnya. Mislanya membangun komunikasi dan saling melakukan sering informasi anatar satu dengan yang lainnya. Tujuan utmanya adalah adanya keterkaiatan antara satu individu dengan individu dan kelompok dengan yang lainnya. Sehingga gerak dan aktifitas organisasi partai politik dapat dilakukan secara simultan dan mendapatkan dukungan dari semua pihak. 5
9.Profesionalisme Partai Politik Sistem paersaiangan politik dan control media masa membuat partai poltik perlu melakukan tranformasi diri. Berbagai cara lama yang sering berkembnag di seperti manipulasi, tekanan,eksploitasi tidak relevan lagi untuk digunakan . Sehingga perlu di pikirkan cara-cara baru untuk memenangkan persaiangan politik. Dalam hal ini perlu ditekankan bahwa untuk memenangkan persaiangan politik tidak dapat dicapai dalam waktu yang cepat dan instan. Apalagi untuk emmbangun kepercayan publik .atau dukungan publik, dan komitmen publik untuk mendukung suatu partai politik. Oleh karena itu bagaimana membuat partai politik dapat berlangsung lama(sustanaible). Hal ini harus dilakuakn dengan menciptakan profesionalisme politik pada organisasi dan para politisinya. Profesionalisme ini dilihat dari sebagai sikap yang berusaha mendekati ukuran standard an ketentuan sebagaimana mestinya. Profesionalisme organisasi dapat dilakukan denagn menerapkan semua ketentuan dan peraturan, baik yang ditetapkan ditingkat nasional maupun didalam struktur organisasi partai politik itu sendiri. Ketentuan tentanf system rekruitmen, seleksi, kaderisasi, pemuluhan ketua partpol, dan pemeilihan calon partai harus sesuai dengan prinisp dan kaidah yang telah disepakati bersama. Sementara profesionalisme politisi ditujunkan denagn sikap dan usaha untuk berlaku dan bertindak tepat sebagai politisi. Hal ini tentunya sulit diwujudkan apabila tidak tertata system dan prosudur yang ada dalam tubuh organisasi partai politik. Sehingga profesionalisme partai politik perlu dilakukan denagn pembenahan struktur internal partai politik. Memanag secara umum profesionalisme partai politik sangat terkait dengan insentif ekonomi. Hal ini disebabkan karena masih sangat sukit untuk mengharapkan elit pratai untuk focus pada peran dan fungsinya sebagai politisi kalau tidak dibaringi dengan imblan ekonomi. Sehingga perlu ada desaian system renumerasi bagi mereka yang menduduki jabatan-jabatan struktur dalam infrastruktur partai politik, sehingga dapat membantu merek adalam berkonsentrasi dan focus pada tugas dan 6
tanggungjawab sebagai elit partai atau politisi. Tentunya hal ini diharapkan dapat membnatu partai politik dan politisi dalam berinteraksi dengan masyarakat. B.Pengertian Pemilihan Umum Menurut Indria Samego pemeilihan umum adalah pasar politik tempat individu atau masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial antara peserta pemilihan umum (partai poltik), dan calon kepala daerah dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian aktivitas politik yang meliputi kampanye, propaganda, iklan politik melalui media massa cetak,audio (radio) maupun audio visual (televisi) serta media lainnya seperti, spanduk, selebaran, bahkan komunikasi antar pribadi yang berbetuk face to face (tatap muka) atau loby yang berisi penyampaian pesan menegnai program, platfrorm, asas, idiologi, serta janji -janji politik lainnya guna meyakinkan pemilih sehingga pada pencoblosan dapat menentukan pilihannya terhadap saah satu partai poltik yang menjadi pserta pemilihan umum untuk mewakilinya dalam badan legeslatif maupun eksekutif. Menurut Huntington (1991:9) dalam (Arifin,2014:85) pemelihan umum yang bebas merupakan definisi minimal dmokrasi, yang mengharapkan lahirnya tindakan politik atau prilaku politik pemilih sebagai bagian dari partisipasi politik warga negara. Keikutsertaan warga negara memberian suaranya dalam pemilu merupakan salah satu bentuk partisipasi minimal. Namun selalu saja ada orang- orang yang tidak menggunakan hak politiknya dengan tidak memberikan suaranya dalam pemilu. 7
Menurut Betham (1994) dalam Anwar Arifin1Pemilihan umum merupakan persyaratan minimum negara demokrasi. Suatu sitem demokrasi dapat dikatakan sudah berjalan ketika sudah terpenuhi beberapa karakteristik, seperti pemilihan umum yang fair dan priodik, adanya akuntabilitas publik (pertanggungjawaban) negara di depan rakyat, dan adanya jaminan kebebasan berekspresi dan berorganiassi. Diamond (2003) dalam Anwar Arifin, (2014:78-79), menulis bahwa demokrasi semakin terkait denagn kebebasan individu dan kelompok untuk bersikap dan mengekspresikan diri. Pemilihan umum menurut Cole adalah sarana kompetisi untuk meraih tampik kekuasaan di pemerintahan. Pemilihan umum kepala daerah adalah sebuah konrak sosial antara masyarakat dan negara atau pemerintah. Dalam teorinya Thomas Hobes tentang kontrak sosial, bahwa proses pembentukan negara di dasarkan pada kontrak sosial antara masaakat dan negara. Karena manusia adalah makluk sosial secara alamiah cendrung menciptakan kekacauan sehingga perlu adanya negara atau pemerintah untuk mengatur kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Dalam pandangan Hobes bahwa masarakat dalam konteks ini individu-individu, dan kelompok memberikan kekuasaan poltik kepada negara atau pemerintah untuk mengatur hidup masyarakatnya agar tercipta keadilan, ketenraman, dan kesejahteraan. Bagi Hobes , hanya terdapat satu macam kotrak politik yaitu pemerintahan dengan jalan mana segenap individu menyerahkan semua hak-hak kodrat mereka yang dimiliki ketika hidup dalam keadaan alamiah, kepada seorang atau sekelompok orang yang di tunjuk untuk mengatur kehidupan mereka. Negara atau pemerintah harus di berikan kekuasaan yang mutlak sehingga kekuasaan negara tidak dapat ditandingi atau di saingi oleh kekuatan apapun. 8
Dari pemikiran tentang konrak poltik yang di kemukakan oleh Thomas Hobe, tentang teori konrak politik, dapat di pahami bahwa kontrak politik antara masyarakat dengan negara atau pemerintah, dalam rangka pemebntukan negara dan pelaksanaan kekuasaan politik, berdasarkan pada suara mayoritas dalam proses yang demokrasi. Bentuk kontrak politik terlihat pada penyelenggaraan pemilihan umum scara deomkrasi. Yaitu setiap invidu memiliki kebebasan dan keseteraan untuk memberikan kedaulatannya para kandidat yang mencalonkan diri baik sebagai Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Parlemen maupun sebagi kepala daerah dan wakil Kepala daerah. 9
10 BAB.II PERKEMBNGAN SISTEM KEPARTAIN DAN PEMILU DI INDONESIA A. Proses Pembentukan Partai Politik Menurut Ramlan Surbakti terdapat tiga teori yang menjlaskan proses pembetukan partai poltik. Pertama, teori kelembagaan yang melihat ada hunbungan antara parlemen awal dan tibulnya partai poltik mangatakan bahwa partai poltik di bentuk oleh kaangan (legelati dan ekskutif karena ada kebutuhan para anggota parlemen yang ditentukan berdasarkan pengangkatan untuk mengadakan kontak dengan masyarakat dan membina dukungan dari masyarakat. Setelah partai politik terbentuk dan menjalankan fungsi, kemudian muncul partai politik lain yang di benukoleh kalangan masyarakat. Partai poltik yang terakhir biasanya di bentuk oleh kelompok kecil pemimpin masyarakat yang sadar politik berdasarkan penilayan bahwa partai polotik yang dibetuk pemerintah tidak mampu mnempung dan memperjuangkan kepentingan mereka. Kedua teori situsi historis yang melihat timbunya partai poltik sebagai upaya suatu sistem poltik untuk mengatisi krisis yang dtimbulkan dengan perubahan masarakat secara luas. Teori ini menjelaskan bahwa manakla suatu sistem polotik mengalami masa transisi karena perubahan masyaraka dari bentuk tradisonal yang berstruktur sederhana ini menjadi masyarakat moderen yang berstruktur kompleks. Pada situai ini terjadi berbagai perubahan, seperti pertambahan penduuk, karena perbaikan fasilitas kesehatan, perluasan pendidikan, mobilitas okupasi, perubahan pola pertanian dan industri, partisipasi media, urbanisasi, ekonomi berorientasi pasar, peningkatan aspirasi dan harapan-harapan baru, danmeluasnya gerakan-gerakan populis. Perubahan-perubahan itu menimbulkan tiga macam krisis, yakni legitimasi, integrasi, dan partisipasi. Artinya perubahan-perubahan ini
mengakibtakan masyarakat mempertanaykan prinsip-prinsip yng mendasari legitimasi kewenagan poltik yang memerintah, menimbulkan masaah dalam identitas yang menyatukan masyarakat sebagai suatu bangsa, da mengakbtakan timbulnya tuntutan yang semakin besar untuk ikut serta dalam proses poltik. Untuk mengatasi tiga permasalaha inilah partai poltik di ventuk. Ketiga teori pembangunan yang melihat partai poltik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi. Teori ini modernisasi sosial ekonomi, seperti pembanguan teknologi komunikasi berupa media massa dan transportasi, peruasan dan peningkatan pendidikan, industrilaisiasi, perluasan kekuasaan negara seperti birokratisasi, pembentukan berbagai kelompok kepentingan dan organisasi profesi, dan peningkatan kemmapuan indvidu yang mempengaruhi lingkungan, melahirkan akan suatu kebutahan akan suatu organsasi politik yang mampu memadukan dan memperjuangkan berbagai aspirasi tersebut. Jadi partai poltik merupakan produk logis dari modernisasi sosial ekonomi. Menurut Lion Epstein2 partai politik adalah sekelompok orang yang berupaya memilih pemimpin pemerintahan di bawah label tertntu. Sedangkan Duvurger3 mengatakan, sistem partai diartikan sebagai sejmlah partai di dalam suatu negara selama masa tertntu, berama degan struktur internal,idiologi, ukuran, aliansi, dan tipe oposisi mereka. B. Perkembngan Sistem Kepartain di Indonesia Berkembnganya system kepartaian di Indonesia, di dibaringi dengan banyaknya aspirasi dari masyarakat yang tidak dapat dikoordinasi dengan baik, dengan senrinya menyebabkan banyaknya usaha dari elit politik yang berkuasa untuk memenuhi kepntingan pribadi dari para atau kelompok diatas kepentingan rakyat. Suatu system kepartai disebutadabtabel apabila ia memapu menyatukan berbagai aspirasi menjadi satu kesepakatan bersama yang mengutmakan kepentingan rakyat. Dari sudut pandang ini, jumlah partai sangat menentukan keefktifan partai politik dalam mengkoordinasikan berbagai apsirasi yang mengutamakan kepentingan masyarakat banyak atau rakyat. 2 Epstein, dalam Cole, dalam Ibid, halaman, 248 3 Duvurger (1972:18), dalam Cole, dalam Ibid. 11
Sistem kepartaian yang efektif sekurang-kurangnya harus memiliki dua kapasitas, pertama, melancarkan partisipasi politik melalui jalur partai sehingga dapat mengalihkan segala bentuk aktivitas politik anomik dan kekesrasan. Kedua mencakup dan menyalurkan partisipasi sejumlah kelompok yag baru dimobilisasi, untuk mengurangi kadar tekanan kuat yang di hadapi oleh system politik. Dengan demikian , system kepartai yang kuat menyediakan organisasi- organisasi yang mengakar dan prosudur yang melembaga untuk mengasimilasikan kelompok - kelompok baru kedalam system polittik. Menurut Peter Mair (2009) sistem keparatai adalah pola kompetsisi terus menerus dan bersifat stabil, yang selalau tanpak pada setiap proses pemilu setiap negara.Sistem kepartai bergantung pada setiap system politik yang ada di dalam suatu negara dan bergantung pada kemajemukan suku, ras, idilogi, ekonomi dan aliran politik yang ada. Semakin besar derajat keragaman kepentingan yang ada di negara tersebut , semakin besar pula jumlah partai politik. Selain itu system politik yang telah disebutkan turut mempengaruhi system kepartai yang ada. Sistem kepartai belum menjadi seni politik yang mapan artinya tata cara melakukan klasifikasi system kepartaian belum disepakati oleh para peneliti ilmu politik. Namun, yang paling mudah dan banayak di lakukan peneliti adalah menurut jumlah partai yang berkompetsisi dalam system politik. Terdapat berbagai cara melakukan klasifikasi system kepartaian menurut para ilmuan politik dinataranya adalah, menurut Duverger (1998) melakukannya menurut jumlah partai, yaitu system satu dan dua partai, seta system multi partai. Robert Dhal (1974) menurut skala kompetisi yang opositif. Blondel melakukan menurut ukuran jumlah dan besar partai secara relative. Rokkan menurut jumlah partai, kadang-kadang satupartai mayoritas, dan distribusi kekuatan- kekuatanpartai-partai minoritas. Giovani Sratori (1998) menurut jumkah poartai dan jarak idiologi antar partai tersebut. Mair menyebut klasifikasi Giovani Sratori sebagai yang paling dekat untuk di gunakan. Alasannya adalah, pertama klasifikasi Sartori bersifat paling komprehensip dan dapat diterapkan dalam kasusu-kasusu emperis. 12
Kedua, ia dapat diterapkan dinegara-negara dengan jumlah dan system kepartai berbeda. Mislanya, Amerika Serikat yang memiliki system dua partai, India yang satu partai berkuasa (Kongres), malasiya satu partai berkuasa (UMNO), Jepang yang satu partai berkuasa (Liberal Demokrat). Ketiga Klasifikai tersebut tetap memperhatikan pola -pola kompetisi dan interaksi antar partai dan cocok denagn pengertian system kepartaian . Keempat ia mengaitkan antara prilaku pemilih dengan hasil pemilihan. Sistem dua partai menurut Sartori adalah system kepartaian yang ditandai dengan format terbatas dan idiologi yang tidak terlalu jauh. Mislanya, terjadi di Inggris, yang meskipun bnyak partai berdiri, hanaya dua partai yang eksis di setiap pemuilu, yaitu Partai Buruh dan Partai Konservatif. Hal ini juga terjadi di Amerika Serikat, yang partai Republik dan Partai Demokrat yang hadir disetiap pemilu, yang kemudian memegang kendali pemerintahan Pluralisme moderat adalah system kepartain yang dilandasi dengan pluralism terbatas dan idiologi antarpartai yang tidak terlampau jauh. Hal ini terjadi di Denmark Pluralisme terpolarisasi adalah system kepartai yang ditandai dengan pluralism ekstrim dan besarnya jarak idiologi antarpartai. Hal ini terjadi di Italia selama tahun 1970 -an dan Chili sebelum kudeta tahun 1973. Paerai berkuasa adalah system kepartai yang hnaya di tanadai dengan adanya satu partai yang selalu memenangi kursi di Parlemen. Hal ini terjadi di Malausia, India, dan Jepang. Partai yang ikut pemilu memang banyak tetapi yang menang hanya itu-itu saja. Menurut Maurice Duverger (1967:207) dalam bukunya Political Parties, klasifiaksi system kepartaian dapat di bedakan menjadi tiga bentuk adalah sebagai berikut : 1) Sistem Partai Tunggal )One Party System) Sistem partai tunggal terjadi jika dalam suatu negar hanya terdapat satu partai politik yang berperan dalam kurun waktu yang sangat lama. Keberadaan system partai tunggal ini di sebabkan hanya terdapat satu partai politik yang dapat berkembang di tengah-tengah masyarakat atau pada awalnya terdapat beberapa 13
partai politik (multy party, two party system), tetapi dalam perkembnagannya hanya terdapat satu partai politik yang selalau memenangkan mayoritas suara dalam sertiap pemilu. Partai ini menjadi dominan dan menjadikan partai politik yang lain hanaya sebagai pelengkap dan tidak berperan. Kecendrungan untuk mengambil system partai tunggal kaena di negara- negara baru para pemimpin sering diperhadapkan masalah bagaimana mengintegrasikan berbagai golongan , suku, etnis, daerah, yang bercorak hitrogen. Kehawatirabn timbul bahwa keragaman social dan budaya dibiarakan dapat timbul gejolak -gejolak social politik yang dapat mengmbat kelancaran proses pembngunan di suatu negara.. Ciri keberdaan system partai tunggal ini dalam suatu negara adalah kehidopuan politik yang timbul penuh debgan suasana nonkompetitif. Dalam keadaan seprti ini partai politik akan sulut untuk bersaiang dengan partai politik yang selalu mendominasi kehidupan partai politik dinegara tersebut. Sistem partai tunggal ini terdapat pada negara komunias seperti Rusia,Cina Kelemahan system ini adalah : 1. Tidak pernah menjamin adanya perlindungan terhadap HAM karena system ini seallau bersamaan dengan system kediktatoran yaitu kekuasaan legeslatif, ekskutif dan yudikatif berada pada satu tangan sehingga pelaksanaan kekuasaannya berlaku sewenanag-wenanag. 2) Tidak tercapainnya perwujudan masyarakat yang sejahtera 3) Tidak adanya system control social 4) Sistem ini tidak mengakui doktrin-doktrin demokrasi 2.Sistem Dwipartai Sistem dua partai adalah dalam suatu negara hanya terdapat dua partai politik yang dominan berkompetisi dalam pemilu. Dalam system dua partai ini terdapat partai yang berkuasa karena menang dalam pemilu dan kedua terdapat partai politik yang menjadi oposisi karena kalah dalam pemilu. Partai oposisi 14
berperan sebagai kekuatan politik di lyar pemerintahan yang selalu memberikan krtikan dan berbagai pemikiran kontrsukstif, serta mengontrol partai yang mengusai pemerintahan di suatu negara. Mislanya di Amerika Serikat dan Inggris. Menurut Budiardjo sisyem dua partai dapat berjalan dengan baik apabila terpenuhi tiga syarat yaitu : komposisi masyarakat homogeny, 2. Consensus dalam masyarakat mengenai asas dan tujuan social yang pokok kuat, 3. Adanya konstitnuitas sejarah. Kelebihan system ini adalah sebagai berikut : 1) .Suara pemilu di hasilkan selalu mayoritas 2) Terwujudnya stabilitas pemerinatahn yang dapat berjalan sesuai dengan kurun waktu yang telah di tetapkan 3) Pergantian pemerintahan dalam system cendrung berjalan norma;l 4) Program-program pemerintah cendrung berjalan denagn baik 5) Adanya keterikatan pada konstitusi negara. 3.Sistem Multypartai Dalam negara dengan system multi partai terdapatb beberapa partai politik yang hamper sama kekuatannya. Tiap-tiap partai politik mempertahankan politik tertntu tentang satu atau sejumlah persoalan tertntu dan memiliki idiologi politik yang beragam. Dalam ssitem multi partai tidak ada satu partai yang dominan untuk membentuk pemerinathan sendri sehingga membentuk koalisi dengan partai politik lainnya. Demikian pula partai yang berkolaisi harus pandai mengadakan kompromi dengan partai=partai lainnya karena kemungkinan adanya dukungan dapat di tarik. Pada umumnya keanekaragaman ras, ahgama,suku bnagsa, dan daerah cendrung berkembnag kearah pemebentukan system multi partai sehingga lebih mencerminkan kemajemukan masyarakat. Apabila dalam system multi partai tidak ada partai yang dominan, kestabilan politik sulit untuk di pertahankan. 15
Sistem multipartai dianut oleh negara Indonesia, Prancis, dan Malaysia dan Belanda, dan Swedia. Sistem ini lebih menakankan pada pernan di legeslatif sehingga peranan lembaga ekskekutif sering lemah dan ragu-ragu. Hal ini disebabkan karena tidak ada satu partai yang cukup kuat untuk emmbentuk suatu pemerintahan sendiri sehingga terpaksa membentuk koalisi. Kelemahan system ini adalah : 5) Pemerintahan dalam keadaan tidak stabil 6) Program-program pemerintah kurang berjalan dengan efektif 7) Idiologi partai tidak lagi melandasi konstitusi negara 8) Mengurangai fungsi nasionalimse dalam suatu negara 9) Setiap individu di berikan kesempatan menjadi pemimpin. 10) Kontrol slebih bnayak dilakukan oleh parpol 11) Mmeberikan alternative banyak pelihan pada masyarakat. C.Sistem Kepartain di Indonesia Dalam konstitusi Bangsa Indonesia (UUD 1945) pasal 6A ayat menyatakan bahwa Pasangan Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Hal ini terlihat bahwa Indonesia menganut system multi partai karena yang berhak menagujukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah partai politik atau gabungan partai politik. Artinya paling sedikit du partai politik yang menggabungkan diri untuk mencalonkan untuk bersaiang dengan calon lainnya yang diusung oleh partai politik lainnya. Kenyataannya Indonesia telah menjalankan system multi partai sejak memperoleh Kemerdekaan yaitu melalui Surat Kepurusan wakil Presiden M. Hatt No. X/1949 merupakan proses dilaksanakannya system multipartai di Indonesia. Keputusan ini juga dalam rangka mmeprsiapakan pemilu pertama pada tahun 1955. Pemilu tersebut diikuti oleh 29 parpol. Beberapa partai politik yang mendapatkan suara signifikan pada pemilu pertama antara lain PNI dengan perolehan suara 22,32%, Masyumi dengan dukungan suara 20,92%, NU dengan perolehan suara memcapai 18,41%, PKI memperoleh dukungan suara sebesar 16
16,36%, PSII memperoleh 2, 89%, Parkindo memperoleh 2,66%, PSI memperoleh 1,99% , partai Katolik memperoleh 2,04% dan IPKI memperoleh 1,43% suara. Sejak Presiden Soeharto berkuasa pada tahun 1967, partai politik dianggap sebagai penyebab ketidaksatabilan politik yang terjadi pada tahun 1950 an sampai dengan tahunn 1960 an. Oleh Karen aitu agenda yang penting untuk menciptakan pemerintahan yang stabil adalah melakukan penyederhanaan partai politik . Pada pemilu pertama masa Orde Baru, tahun 1971, terdapat 10 partai politik , termasuk partai Golkar yang merupakan partai pemerintah yang berkuasa yang ikut berkompetisi memperebutkan kekuasaan. Pada tahun 1974 Presiden Soeharto melakukan restrukturisasi terhadap partai politik, yaitu melakuakn pnyederhanan partai politik. Hasilnya hanya tiga partai politik yaitu Golongan Karya (GOLKAR) sebagai partai yang dibentuk oleh Orde baru dan sebagai partai pendukung pemerintah, Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDI) yang merupakan gabungan dari partai-partai politik yang berbasisi sosialis dan demokrasi selanjutnya menjadi PDIP di masa era refrmasi saat ini, dan Partai Persatuan Pembnguann (PPP) yang merupakan gabungan dari partai-partai politik yang berdidiologi keislaman seperti Masumi, Permusi, NU, Perti, dan PSSI. Sedangkan hasil gabungan dari partai politik yang berbasis nasionalis dan non Islam yaitu PNI,IPK, Parkindo dan Katolitk dibentuk menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Dengan adanya gerakan reformasi pada tahun 1998 yang di tandai dengan menguatnya leberalisme dalam semua sector kehidupan berbagsa dan bernegara, yang juga pada bidang politik yaitu mengutanya leberalisasi politik, yang bukan hnaya di Indonesia tetapi juga di berbagai negara di dunia, memberikan ruang akpreasi bagi masyarakat untuk membentuk partai politik dalam rangka merepresentasikan aspirasi dan kepentingan politik mereka. Liberaliassi politik dilakuakn karena karena partai politik di masa Orde baru tidak maksimal dalam melkasanakan peran dan fungsinya, dan belum meepresentasikan masyarakat Indonesia yang sesungguhnya. Kecendrungan ini telihat pada terbentuknya 200 partai politik dalam masyarakat. Dari ratusan parpol terbentuk hanya 46 partai 17
politik yang berhasil mengikuti pemilu pada tahun 1999. Pada pemilu ini beberapa partai politik yang memperoleh dukungan suara yag signifikan adalah PDIP, Partai Golkar, PKB,PP, dan PAN. Pada pemilu tahun 2004 jumlah partai politik mebglamai distorsi atau berkurang menjadi 24 partai politik. Pada pemilu tahun 2004 diberlakukan ambang batas parlemen (parlementrshold) yaitu 2% jumlah kursi di DPR. Bagi partai politik yang berhasil memperoleh dukungan suara mencapai 2% maka berhak memproleh kursi di parlemen nasional. Pemilu 2004 dan 2009 menghasilkan tuju partai politik yang berhasil mendapat dukungan suara yang sgnifikan sehingga mencapai ambang batas perlemen adalah Partai Golkar, PDIP, PKB, PPP, Partai democrat, PKS, dan PAN. Pada pemilu tahun 2014 jumlah partai yang berhasil memperoleh kursi di parlemen nasional adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerinda, Partai Golkar, Partai nasional Demokrat (Nasdem) partai Demkrat, PKS,PKB, PPP, PAN, dan Partai Hanura. 18
BAB.III IDIOLOGI DAN PROGRAM PARTAI POLITIK A. Defenisi Idiologi Politik Idiologi adalah bagian dari kekuatan kompleks yang berusaha mempertahankan atau menggantikan struktur politik (Dion,1959). Idiologi politik adalah alat atau cara untuk mendapatkan kekuasaan , atau menurut istilah Anthony Downs mendapatkan suara (getting voters). Idiologi politik, tidak ubanhya idiologi social, idilogi politik termanifestasikan dalam institusi politik. Sehingga idiologi politik merupakan suatu bentuk yang merupakan gabungan dari atau aspirasi para anggota yang menyusun institusi politik bersangkutan. Menurut Steger (2002) mendefenisikan idiologi sebagai suatu system sebaran ide, kepercayaan, yang membentuk system nilai dan norma serta system pertauran ideal yang diterima sebagai fakta dan kebenaran oleh kelompom tertntu Dan ketika dikemas untuk mendapatkan kekuasaan dalam masyarakat agar dapat mempengaruhi kebijakan publik, dapat dikatakan bahwa idiologi tersebut adalah idiologi politik. Biasanya perjuangan untuk mendapatkan kekuasaan politik dalam system demokrasi dimanifestasikan dalam bentuk institusi formal politik, yaitu partai politik. Menurut Lane idiologi politik dapat dilihat dari berbagai ciri dinatarnya adalah sebagai berikut 1. Idiologi politik berkaiatan dengan pertanyaan siapa yang memimpin? Bagaiamana mereka dipilih? Dan dengan prinsip-prinsip apa mereka memimpin?. 2. Idiologi mengandung bnayak sekali argument persuasi atau melawan ide-ide yang berlawanan. 3. Iidilogi sanagat mempengaruhi banyak aspek khidupan manusia., aspek ekonomi, kesejahteraan pendidikan, kesehatan dll. 19
20 4. Idiologi sangat terkait dengan hal-hal peniting daalm kehidupan social, Bik mwngajukan program atau menentangnya 5. Idiologi mencoba merasionalisasi kepentingan kelompom sehingga kepentingan tersebut sangat beralasan dan layak diperjuangan. 6. Idiologi berisikan hal-hal yang bersifat normative, etis dan moral. Menurut McClosky (1964:362) mendefenisikan idiologi politik sebagai kesatuan system yang terintegrasi dan memiliki konsistensi untuk memberikan landasan logis bagi penggunaan kekuasaan. Tidak hanya itu, idilogi politik jug asangat berperan dalam memaknai berbagai peristiwa yang terjadai dalam masyarakat..Idiologi politik juga dapat berperan sebagai jembatan atau penghubung anatara dunia politik dengan bidang lain seperti bidang ekonomi,pendidikan, kesehatan, keadilan, budaya, dan pertahanan keamanan. Menurut Geerzt (1973:220) idiologi politik dari prespektif sosiologi adalah visualisasi kenyataan social yang sekaligus membngkakitkan kesadaran social. Isu-isu politik yang dicanagkan partai politik, menurut definisi ini, sebaiknya mencerminkan permasalahan yang dihadapi masyarakat, sekaligus mempu menydarkan publik akan adanya persoalan mendasar yang dialamai bangsa dan negara, sedangkan Sartori melihat idiologi politik yang sebuah dogma atau doktrin. Steger (2002) idiologi politik menurut berbagai kalangan social politik adalah suatu metafora yang berfungsi sebagai lensa atau filter, dimana kita dapat menggunakannya untuk memilih dan menjelaskan pemahaman kita tentang dunia dan orang-oang yang ada didalamnya. Hal ini juga dianggap sebagai metode penyederhanaan(simplifications) atas proses interpretasi yang kita lakukan terhadap realitas dunia.
B.Idiologi Sebagai Identitas Partai Politik Idiologi politik juga dapat digunakan sebagai identitas karakteristik suatau partai politik, sehingga semua orang terutama para pemilih yang berhak memberikan suara dapat dengan muda membedakannya dengan partai politik lain. Dalam kaitan ini diologi politik adalah baisis sitem nilai dan faham yang menjelaskan mengapa suatu partai politik harus ada. Selain itu idiologi politik juga sebagai basisi perjuangan atau cita-cita yang ingin dicapai oleh suatu partai politik. Dengan demikian seharusnya idiologi politik harus melekat pada suatu partai politik . Agar dapat dikatakn sebagai pengaut idiologi tertntu, suatu system nilai, kepercayaan dan norma, harus tercermin dalam semua aspek organisasi partai politik bersangkutan. Idiologi politik sebagai identitas partai politik juga dalam rangka membantu pemilih untuk menentukan sikap politikatau keberpihakan mereka terhadap suatu partai politik. Memang, cara para pemilih memberikan suara dalam pemilu merupakan suatu proses yang kompleks. Hal ini menjadi ruwet apabila ketidak jelasan identitas masing-masing partai politik. Hal ini membuat masyarakat tidak bisa membedakan satu partai dengan partai lainnya. Hal yang mungkin terjadi masyarakat akan menjadi apatis, golput atau menyederhanakan proses pemberian suaranya. Mislanya prillaku politik masyarakat pemilih lebih cendrung melihat pada factor figurnya atau calon yang diusung oleh partainya dari pada memilih partai politiknya. Idiologi politik partai juga sangat berpengaruh terhadap prilaku politik masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya pada pemilihan umum. Hal ini disebabkan karena di masyarakat cendrung berorientasi pada pengaruh idiologi politik partai sehingga memberikan dukungan suara lebih berdasarkan pada idiologi politik yang diginakan oleh partai politik yang berkompetisi. Hal ini terlihat pada berbagai parti politik yang ada di Indonesia dengan menggunakan beragam idiologi politik. Mislanya pada pemilu tahun 2019 kemenangan partai Demokrasi Indonesia Perjuangan karena memiliki idiologi politik nasionalis 21
22 demokrasi dan sosialis. Sehingga basis dukungan politiknya lebih berasal dari segmentasi masyarakat yang beridiologi sosialis terutama di Jawa Tengah. Sedangkan partai Gerinda yang memproleh dukungan politik yang signifikan pada urutan kedua, juga menggunakan idiologi politik Nasionalis, demokratis dan sosialis yang berbasis pada pendukunga lebih berorientasi pada masyarakat yang beridiologi demokrasi dan sosialis. Hal yang saam juga pada Partai Kebangkitan Bngsa dan Partai Amanat nasional yang menggunakan idiologi politik nasionalis relijius dengan basis pendukung utamanya adalah masyarakat keislaman sehingga memperoleh suara yag signifikan dalam pemeilu. Sedangkan Partai Persatuan Pembngaunan dengan idiologi nasionalis keislaman juga mendapat dukungan yang signifikan dalam pemilu. Idiologi politik partai adalah demnsi yang kompleks, oleh karena itu untuk menganalisi idiologi politik partai diperlukan pendekatan yang komprehensip. Dari aspek isi orasinya figure yang ditampilkan, visi dan misi partai politik, strategi politik partai, struktur orgabisasi partai, media komunikasi, dan isu-isu politik yang ditawarkan kepada publik. Idiologi partai politik pun juga dapat dicermati hal-hal yang bersifat non organisasional atau individual seperti cara berpakain, bahasa tubuh dan karakter fubgsionalis partai, serta kandidat yang akan diusung. 1.Visi dan Misi Partai Politik Partai politik yang didirikan untuk memfasilitasi kepentingan politik suatu kelompok masyarakat sehingga memebrikan kejelasan institusinal atas perjuanagan dan aspirasi mereka.. Jadi penderian suatu partai politik didahului oleh visi yang jelas tentang mengapa partai politik dibentuk. Pernytaan visi ini juga terkait dengan nilai dan faham idiologi yang dianutnya serta memberikan landasan bagi perjuangannya. Sedangkan misi partai adalah tujuan jangka pendek dan tujuan panjang partai politik. Misi adalah pernyataan mengenai kondisi dan situasi masyarakat edial yang ngin diciptakan oleh partai politik Kejelaasan tujuan
jangka pendek dan jangka panjang ini juga akan membantu bagi penyusunan tujuan antara maupun strategi untuk mencapainya. 2. Strategi Partai Politik Dalam Pemilu Strategi partai diperlukan untuk mencapai tujuan jangka pendek dan tujuan antara dan jangka panjang. Strategi politik partai dapat dibedakan dalam beberapa hal yaitu : 1. Strategi partai politik yang terkait dengan mobilisasi dukungan masa dalam pembentukan opini publik ataupun selama priode pemilihan umum. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh kemenangan suara parati politik atau kendidat yang diususngnya. Melalaui pemenangan suara, suatu partai politik atau kandidatnya akan dapat mengarahkan kebijkannya dinegara bersangkutan agar sesuai dengan tujuan dan cita-citanya, sehingga bentuk dan struktur masyarakat ideal yang diinginkan akan dapat terwujud. 2. Strategi partai politik untuk berkoaliasi dengan partai lain. Cara ini dimungkin sejauh partai yang akan diajak koaliasi itu konsisten dengan idiologi partai politik yang mengajak berkolasi dan tidak hanya mengejar tujuan praktis yaitu memenangkan pemilu. Terkait denagn koalisi politik, di negara yang menggunakn sisystem multi partai cendrung membangun koaliasi dalam pembentukan pemerintahan. Kolaisi politik yang cendrung dibangun adalah lebih berdasarkan pada kesamaan kepentingan politik, idiologi politik, dan kesaman kebijkan politik atau program politik. Kebijakan Politik Partai Idiologi politik juga tercermin dalam kebijakan partai politik, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Platform partai tentang permasalahan bangsa menjadikan tolak ukur yang penting dalam implemntasi idiologi partai. Cara suatu partai politik dalam melihat, menganalisi, dan mengajukan solusi atas berbagai permasalahan bangsa s mencerminkan idiologi yang dianutnya. Misalnya apbila partai politiknya berhaluan kapitalis , mereka 23
cendrung memberikan solusi dalam hal menurunkan pajak dan mengurangai campur tangan pemerintah dalam bidang ekonomi. Sementara, ketika partai politik berhaluan sosialis, program-program yang mereka ajukan akan cendrunga meningkatkan pajak, distrinusi pendapatan dan meningkatkan campur tangan pemerintah dalam sector ekonomi. Perbedaan mendasar yang menyangkut arah kebijakan partai politik sangat jelas ditentukan oleh idiologi politik yang anut oleh masing-masing partai politik. Sementara itu kebijakn partai politik juga dilakukan secara internal. Mislanya dalam penyusunan system rewod dan panhishment partai politik. Cara partai politik dalam memebrikan penghargaan pada elit partaiyang berprestasi dan menghukum fungsionaris atau elit partai yang melkauakn kesalahan merupakan implmentasi idiologi yang dianutnya. Sedangkan system kaderisasi mengikuti idiologi politik yang berlaku di partai politik bersangkutan.Mislanya kalau idiologi partai adalah pembangunan maka kaderisasi yang dilakukan adalah menananmkan semanagat membangun di segala apsek kehidupan. Platform atau Program Partai Politik Salah satu materialism diologi adalah platform partai politik. Hal ini berkaitan dengan panduan umum dan garis besar arah kebijakn partai dalam konstrinbusnya terhadap permasalahan bangsa dan negara. Hal ini berkaiatan dengan program kerja dan isu politik. Platform suatu partai juga dapat disbut sebagai semangat dan komitmen dalam memberikan konstribsi terhadap permasalahan bangsa dan negara, selain itu juga terkait dengan hal-hal yang bersifat fundamental dan menjadi prioritas perjuangan politik. Juga berkiatan dengan tujuan dan prinsip dasar partai politik bersangkutan. Mislanya PKS menjadikan asas Islam sebagai asas partai. PJS bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera yang diridahi oleh Allah SWT, dan berdasarkan pada Pncasila. 24
Sedangkan partai Demokrat memiliki platform partai nasionalis demokratis, hal ini tercermin dalam pernyataan asas kepartian yang secara terang- terang menyebutkan Partai Demokrat berdasarkan Pancasila. Tujuan partai Demokrat adalah mewujudkan partisipasi rakyat dalam menentukan jalannya pemerintahan yang modern dan berjiwa nasionalis relijius dalam rangka membangun Indonesia baru yang damai,demokratis dan sejahtera. Sedangkan terkait denagn isu politik, harus berangkat dari permasalahan yang ada dalam masyarakat. Isu politik merupakan topic dan bhasan yang mencermin isu-isu terkini yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Konsekwensilogisnya partai politik harus terus menrus mengapdate data dan informasi tentang kondisi yang dihadapi masyarakat. Partai politik diharapkan berperan aktif dalam menganailsis berbagai permasalahan actual yang terjadi di masyarakat dan memberikan solusi alternative atau menyelesaikan permasalahan yang di hadapi oleh masyarakat. 25
BAB.IV POSITIONING DALAM PERSINGAN POLITIK Dalam negara yang memiliki system yang demokrasi, persaiangan dalam dunia politik tak bisa di hindarai. Dalam rangka mmeproleh kekuasaan politik di lembaga-lembaga politik partai politik atau elit politik, harus berkompetisi atau bersaiang dengan parpol, atau elit politik yang lainnya. Bahkan di negara yang memiliki system pemerintahan yang totaliter seperti di Rusia dan China pun,, persaiangan selalu ada untuk mendapatkan kekuasaan politik. Persaiangan politik merupakan kodrat alamiah yang harus ditempu untuk mencapai kekuasaan politik. Persaiangan adalah sesuait yang bersifat harafiadan terjadi dimana-mana, kita dapat mengatakan bahwa persaiangan untuk kuasa ada dimana-mana. Menurut Nietszche sudah menjadi kudrat manusia harus mengusung kehendak untuk berkuasa dan mempertahankan diri dalam pola-polapersaiangan di setiap level kehidupan. 1.Sumber Daya Untuk berkuasa di butuhkan sumberdaya hal ini berkaitan dengan semua factor input yang memfasilitasi actor-aktor social untuk merealisasikan keinginan, tugas dan kewajibannya. Sulit di bayangkan bahwa seorang actor politik dapat merealisasikan ide dan gagasannya , tujuan politik dan tugas sosialnya tanpa sumberdaya apapun. Pihak-pihak yang dapat akumulasi sumberdaya akan memiliki peluang dan kesempatan untuk berhasil di bandingkan dengan mereka yang tidak memilikinya. Dalam dunia politik., kemmapuan untuk mengakumulasi dan mendapkan sumberdaya politik menjadi suatu factor yang sangat penting. Orang-orang yang mampu membangun, mengumpulkan dan mengeksploitasi sumberdaya politik pastilah memiliki posisi tawar meanawar politik yang tinggi bandingkan dan yang tidak 26
27 2.Informasi Politik Informasi politik merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan politik . petingnya peranan informasi dalam mendominasi atau meentukan keberhasilan politik. Aktivitas politik adalah serangkaian kegiatan yang berlandaskan pengumpulan, analisa dan penggunaan informasi untuk mengambil keputusan politik. Baik buruknya kualitas keputusan politik sangat ditentukan oleh kualkitas informasi yang di terima. Pada konteks ini informasi politik dapat dilihat dari decision support. Mendapatkan informasi politik akan mempengaruhi keputusan politik yang tepat. 3.Sumber Daya Finansial Politik Keaungan politik merupakan hal esensial untuk menjamin aktifitas politik yang berkelanjutan, peran dan konstribsi sumberdaya ini sangat penting karena hamper setiap ruang gerak aktivitas politik membutuhkab pendanaan, mulai dari sewa gedung kantor pusat parpol, peralatan kantor, rapat politik, sampai ke bentuk- sampabentuk kampanye, baik semasa pemilu, ataupun non pemilu sangat membetuhkan sumber pembiyayaan. Sumber pembiyaan politik bisa diperoleh dari beragam sumber dari yang sifatnya wajib, (setoran kader yang ada di DPR) sampai kepada pihak-pihak yang bersimpati pada perjuangan politik, suatu partai atau kandidat. Selain itu juga sumbangan dalam bentuk bantuan fisik seperti geduung dan bangunan, mobil, serta akses ke media. 4.Sumber Daya Manusia Organisasi apapun bentuknya di gerakan oleh manusia bukan oleh system, prosudur dan mesin. Perangkat ini tidak dapat berfungsi dengan baik, jkalau tidak ada sumber daya mansuia yang memadai. Oleh karena itu partai-partai politik saling berkompetisi untuk merekrut orang-orang yang dianggap memiliki pengaruh di masyarakat. Dengan adanya orang-orang atau elit-elit politik, ekonomi, dan social budaya, yang memiliki kapasitas, popularitas, dan elektabilitas yang tinggi, serta memiliki pengaruh ditengah-tengah masyarakat,
direkrut menjadi pengurus partai politik, akan berpengaruh terhadap kinerja partai politik, dalam mempengaruhi presepsi dan prilaku politik masyarakat untuk memberikan dukungan politik partai pilitik tersebut dalam pemilihan umum. Proses rekruitmen politik yang dilakuakn oleh partai politik, juga harus di dasrkan pada figure-figur yag memiliki kopmtensi atau keahlian dalam bidang politik, memiliki pengalamn dalam pengelolaan organisasi politik, dan orang- orang yang memiliki integritas politik yag baik. Pada konteks rekruitmen politik, jug aharus di laksanakan dengan proses pengkaderan yang efektif, karena dapat mengakibtkan berbagai resiko yang dialami oleh partai politik. Pertama, ketidak sesuaian paham idiologi, antara orang yang diirekrut dengan partai politik bersangkutan. Kedua, terjebaknya suatu partai politik pada pragmatism jangka pendek yang menjadikan oragnisasi partai politik sebagai kenderaan untuk berkuasa. 5.Teknologi Organisasi Pada konteks ini teknologi didefenisikan sebagai semua perangkat, baik keras maupun lunak, yang dapat membantu manusia untuk efektifitas dan efesiensinsi dalam menjalankan tugasnya. Teknologi dapat berupa semua bentuk heard dan soft tekcnology. Dunia politik perlu memperhatiakn dua jenis teknologi ini. Pertama, kehadiran teknologi keras, seprtistaelit, internet, kumputer suoer canggih dan media komunikasi lainnya. Dalam konteks perkembngan demokrasi saat ini cendrung menggunakan teknologi keras dalam membngun komunikasi politik. Selain itu juga organiassi partai politik juga harus menggunakn teknologi lunak dalam hal ini adalah system dan prosudur yag membuat partai politik menjadi efektif dalam mengelola berbagi programnya. Mislanya good corporate goverbace, taranparansi, decision support system dan peneilian kinerja partai politik, menurut masyarakat, merupakan perkembngan teknologi dalam dunia modern yang perlu diadopsi oleh partai politik. 28
6.Perhatian dan Dukunga Publik Sebenarnya yang dikompetsisikan adalah uoaya untuk merebut perhatian dan ketertarikan masyarakat terhadap idiologi dan produk politik dari suatu partai politik atau calon kandidat merupakan tahap awal untuk mendapatkan simpati dan dukungan dalam kaitan ini peranan media masa baik TV, radio, dan media cetak merupakan factor penting dan berpengaruh. Hal ini disebabkan karena melalui media informasi mengenai seseorang kandidat dan suatu partai politik dapat disampaikan secara luas kepada masyarakat. Kondisi seperti ini membawa konsekwensi bahwa sebenarnra area pertempuran adalah opini publik. Oleh karena itu, bagaiman mengawal dan membentuk opini publik agarmenuju kearah yang dikehendaki. Selain itu baik partai politik maupun kandidat selalu bersiap-siap untuk mengkanter kepada pihak-pihak yang menmbnagun opini negatif atau blck campaign dan mendistrikan partai atau dirinya. Pemberitaan yang negatif bisa menjauhkan parpol atau kandidat dari publik atayu masyarakat. Persaiangan politik menemukan intensitasnya menjelang pemilu, dalam kesempatan ini masing-masing pihak berusaha untuk memkasimalkan pengaruh mereka daalm menarik perhatian dan dukungan suara pemilih. Kemenangan politik biasanya diukur dari seberapa besar perolehan suara yang di dapat pada sat pemilu. Hal ini disebabkan karena pada pemillah yang menentukan seorang kandidar atau parpol menjadi pemenang atau tidak . Besar kecilnya suara semasa pemilu merupakan pencerminan apakah satu partai politik atau konstestan mendapatkan legitimasi dari masyarakat. 7.Segemntasi pemilih Segmentasi politik diartikan sebagai suatu proses ifentfikasi dan klasifikasi masyarakat kedalam kelompok-kelompok yang tujuan politiksendiri-sendri. Tidak adanya segmentasi politik daalm suatu organisasi politik akan membuatnay kehilangan arah sdaalm membangun hubungan denagn masyarakat.. Program 29
30 kerja yang disusun mungkin saja akan kehilangan efektifitas s, sebab pesan dan pruduk politiknya sulit untuk pahamai atau tidak tepat sasaran. Menurut Niffenegger, 1989, Smit, &Hrst,2001, sebuah institusi politik harus bisa mengidentifikasi dan memtakan struktur dan karakteristik masyarajat. Pemetaan busa dilakukan dengan melihta konsentrasi penduduk di suatu wilayah, penyebarannya, kondisi fisik geografisnya. Pemetaan juga bisa dilakukan secar demografis dimana, pemilih dikelompokqn berdasarkan tingkat pendidikan, pekerjaan, usia, kelas social, pemahaman akan dunia politik, kepecayaan agama, dan etnis. Pemetaan juga didasarkan pada keberpihakan pemilih misalnya berapa pendukung tradisonal, pendukung partai lain, dan sebweraap besar masa mengambang, dan mungkin juga porsentasi pemilih yang golput. Menurut Smith & Hirst (2001) juga berpendapat bahwa :perlunya segmenyasi politik disebabkan beberapa hal adalah sebagai berikut : 1. Tidak semua sgmen pasar harus dimasuki , hanya yang memiliki ukuran jumlah yang signifikanlah yang menjadi perhatian. 2. Sumber daya partai politik bukanlah tidak terbatas .Seringkali partai politik harus melakukan aktivitas yang menjadi prioritas utama saja mengingat keterbatasan sumber daya. 3. Terkait dengan efektifitas prpgram komunikasi politik yang akan dilakukan . Masing-masing segmen memiliki karakteristik yang berlaianan. Kenyataan mengharyskan bahwa pendekatan yang dilakukan terhadap suatu klellompok harus berbeda dengan kelompok lainnya.Hal ini memudahkan identifikasi masyarakat terhadap analisis suatu partai politik yang akan didukung.
Bagai parti politik yang akan bersaiang, segenntasi politik akan bergun auntuk: 1. Membantu identifikasi kepentingan dan tujuan politik masing- masing kelompok masyarakat. 2. Membantu partai politik untuk lebih meningkatkan ketepatan program kerja dan isu politik disetiap kelompok masyarakat. 3. Membnatu partai politik dalam mengembngkan komunikasi politik, mengingat masing-masing kelompok masyarakat memiliki cara berfikir yang berbedaoleh karena itu komunikasi politik harus disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik disetiap kelompok dalam masyarakat 4. Membantu dalam analisis atas persaiangan partai poilitik. Mislanya pendukung dan non pendukun dan masa mengembnag. Melihat jumlah yang aad disetiap segmen akan membantu partai politik dalam menghitung probabilitas untuk menang atau kala. 5. Untuk mengembngakan program marketing politik yang lebih tepat sasaran dan komprehensip. Mislanya strategi adverstising dan distribusi pesan serta informasi politik. Strategi Segemntasi Pemilih Terdapat beragam teknik dan metode bagi partai politik untuk mengkalsifikasi dan megelompokan masyarakat. Metode dan teknik berangkat dari suatu primis bahwa individu cendrung untuk berinteraksi dan berhubungan dengan orang-orang yang berbagai karakteristik sama inulah yang memebntuk suatu kelompok masyarakat. Mereka memiliki ciri, sifat, kondisi, psikologis, kepentingan, harapan, permasalahan dan tujuan hidup yang relative sama dibandingkan dengan orang-orang yang tidak terdapat dalam kelompok mereka. 31
Dalam hal ini yang memegang peranan penting adalah s demensi karaktersitik.Ketika partai ingin melakukan iedentifikasi kelompok-kelompok dalam masyarakat mereka dapat melakukannya dengan mmenggunkan kedekatan karakteristik. Teknik segmentasi dapat dilakukan dalam dua katagori pertama faktpor-faktor yang bersifat menadsar. Pengelompokan masyarakat dalam hal dapat menggunkan kedekatan georafis, demografi,, psikologis, prilaku, dan kondisi social. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa kondisi struktur masyarakat akan memebtuk prilkau psifik orang-orang yang terdapat didalamnya. Misalnya berdasarkan pendekatan geografis, kita dapat membedeakn prilkau masyarakat pegunungan deangan masyarakat pessir. Masyarakat pegungan kurang berinteraksi dengan dunia luar, sedangkan masyarakat pesisi cendrung berinteraksi dengan dunia luar Hal ini disebabkan karena pelabuhan-pelabuhan merupakn tempat persinggahan orang-orang dari dunia luar. Pada konteks ini masyarakat pesisir lebih cendrung terbuka dari masyarakkan pengunungan. Karakteristik masyarakat dari cara bereaksi terhadap suatu masalah. Segmentasi nini berangkat dari suatu asumsi bahwa yang lebih menetukan sikap seseorang atas suatu permasalahan bukan kondisi struktur sisoal masyarakatnya melainkan apa yang di pikrkan dan dirasakan. Sedangkan segmenatsi sebab akibat s telah meneglompokan masyarakat brdsarkan pada s reaks mereka tergadap suatu permasalhan. Ketika diperhadapkan dengan isu global atau perdaganagan bebas terdapat tiga kelompok yang kemukinan muncul. Pertama, kelompok masyarakat yang mendukung perdagangan bebas, mereka melihat bahwa persiangan bebas yang dapat menciptakn efeisninsi perekonomian dan akan terjadi penemua baru. Kedua, pihak-pihak yangnnetral dan tidak menetukan pilihannya mereka mengatakan perdagangan bebas tidak berpengaruh terhadap apa yang sedang lakukan. Ketiga, pihak-pihak yang mentang dan menghujat perdagangan bebas, mereka beranggapan bahwa s akan mematikan spisifikasi kedaerahan ,selain juga kaum kapitlais akan lebih dominan bahkan menindas pereko nomina daerah dan rakyat. 32
33 Positioning politik Positioning dalam marketing politik didefinsikan sebagai semua aktivitas yang dimaksudkan untuk menanamkan kesan di benak para konsumen agar mereka bisa memnbedakan produk dan jasa yang dihasilan oleh partai politik dengan parpol lainnya. Dalam positioning produk dan jasa akan direkam dalam bentuk image yang terdapat dalam system kongninitif konsumen. Dengan demikian konsumen akan dengan mudah mengidentifikasi sekaligus membedakan produk dan jasa yang dihasilkan oleh suatu parpaol dengan parpol lainnya. Semakin tinggi emage yang direkam dalam benak konsumen, semakin mudah pula mereka mengingat s image produk dan jasa bersangkutan.