URGENSI PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN RELEVANSINYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA LAPORAN PENELITIAN KOLABORASI Peneliti: HANAFI AMRANI, SH, MH, LL.M, Ph.D. AYU WIDYA WATI -12410552 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA 2017
HALAMAN PENGESAHAN 1. Identitas Penelitian Judul Penelitian Bidang Ilmu Kategori Penelitian Urgensi Penjatuhan Pidana Mati terhadap Peiaku Tindak Pidana Narkotika dan Relevansinya dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia Ilmu Hukum Penelitian Kolaborasi 2. Identitas Ketua Peneliti Nama Lengkap Jenis Kelamin Golongan /Pangkat NIP Jabatan fungsional Jabatan Struktural Fakultas/Jurusan Hanafi Amrani, SH., MH., LL.M., Ph.D Laki-Laki IV/B 904100105 Lektor Kepala Ketua Departemen Hukum Pidana Hukum/ Ilmu Hukum 3. Alamat Peneliti a- Alamat Kantor b. Telpon/Faks Alamat Rumah FH UII Jl. Tamansiswa No. 158 Yogyakarta 027 4-37 9r7 8 I 027 4-37 7 063 dITP € 081223318607 .! rlrlah Anggota Peneliti 3- ,mgka Waktu Penelitian 4. Pembiayaan I orang 4 bulan 10.000.000 Mengetahui, Ketua Departem Hukum Pid arta, Yogyakarta, 23 Agustus 2017 eli M. Abdul I(hol M Hanafi Amr SH. NIP :92 100101 NIP : 904100105 tuJul, H. M.Hum. a i IA5 00101
KATA PENGANTAR Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat serta karunia-Nya berupa kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian kolaborasi yang berjudul "URGENSI PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN RELEVANSINYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA" ini dengan baik dan hasilnya terwujud dalam Laporan Penelitian ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kerabat dan sahabatnya. Penelitian ini dilakukan dalam rangka mewujudkan salah satu dharma dari Catur Dharma Universitas Islam Indonesia, khususnya dharma penelitian. Dengan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan meneliti dan mengembangkan ilmu pengetahuan bagi tenaga pengajar di lingkungan Universitas Islam Indonesia. Terwujudnya penelitian ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan dan dana kepada kami sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Kami menyadari bahwa laporan penelitian ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu tanggapan, kritik dan saran dari pembaca sekalian sangat kami harapkan demi sempurnanya tulisan ini. Akhirnya, semoga bermanfaat bagi kita semua, walau hanya sepercik. Yogyakarta, Agustus 2017 Hanafi Amrani, SH., MH., LL.M., Ph.D.
URGENSI PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN RELEVANSINYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Abstrak Penelitian ini membahas dua permasalahan pokok: pertama, apa urgensi penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika; dan kedua, bagaimana relevansi penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia. Penelitian ini termasuk kategori penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dan studi dokumen dengan analisis deskriptif kualitatif. Urgensi penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika adalah karena tindak pidana ini menimbulkan korban yang masif, membutuhkan biaya yang besar untuk pemulihan maupun penegakan hukumnya, serta merusak generasi muda dan melemahkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam perspektif hukum, sanksi pidana mati telah diatur dan diakui eksistensinya baik di dalam KUHP maupun Undang-undang di luar KUHP. Putusan Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa pidana mati terhadap kejahatan narkotika adalah sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Dalam perspektif hak asasi manusia, sanksi pidana mati tidak bertentangan dengan instrumen hukum nasional maupun internasional, seperti Undang-undang dasar 1945, Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia, Universal Declaration on Human Rights, maupun International Covenant on Civil and Politica Rights. Di dalam instrumen tersebut dinyatakan bahwa hak untuk hidup dijamin namun dimungkikan adanya pembatasan-pembatasan yang ditentukan dalam undang-undang. Kata kunci: tindak pidana narkotika, perspektif hukum, hak asasi manusia Abstract This study discusses two main issues: first, what is the importance of the imposition of capital punishment on the perpetrators of narcotic criminal acts; and secondly, how the relevance of the imposition of capital punishment on the perpetrators of narcotic criminal acts in the perspective of law and human rights. This study belongs to the category of normative legal research using legislation approach, concept approach, and case approach. Methods of data collection were conducted by literature study and document study with qualitative descriptive analysis. The urgency of the imposition of capital punishment on the perpetrators of narcotics crime is due to this crime causing massive casualties, costly for recovery and law enforcement, as well as damage to the young generation and weaken the joints of community life and the state. In the legal perspective, the sanction of capital punishment has been regulated and acknowledged its existence both in the Criminal Code and the Law outside the Criminal Code. The Constitutional Court ruling also states that capital punishment for narcotics crime is in accordance with the 1945 Constitution. In the perspective of human rights, the sanction of capital punishment is not contrary to national and international legal instruments, such as the 1945 Constitution, the Law on the Rights Human Rights, Universal Declaration on Human Rights, and International Covenant on Civil and Political Rights. Within the instrument it is stated that the right to life is guaranteed but may be contained in the limits prescribed by law. Key words: Narcotic law, law perspective, human rights
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ... i HALAMAN PENGESAHAN ... ii KATA PENGANTAR ... iii DAFTAR ISI ... .. iv BAB 1 PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ... . 1 B. Rumusan Masalah ... .. 3 C. Tujuan Penelitian ... 3 D. Kegunaan Penelitian ... 4 E. Kerangka Pemikiran Teoritik ... . 4 F. Definisi Operasional ... ... 7 G. Orisinalitas Penelitian ... .. 8 H. Metode Penelitian ... . 9 BAB II KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIK A. Tiga Pilar Utama dalam Hukum Pidana ... .. 12 B. Tindak Pidana Narkotika ... ... 21 C. Sanksi Pidana Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika .... ... ... ... 28 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Urgensi Penjatuhan Sanksi Pidana Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika ... .... 30 B. Relevansi Penjatuhan Sanksi Pidana Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia ... ...... .... 33 1. Relevansi dalam Perspektif Hukum ... ...... . 34 a. Ancaman Pidana Mati dalam KUHP ... . 34 b. Ancaman Pidana Mati di luarKUHP ... .... 37 c. Ancaman Pidana Mati dalam Rangcangan KUHP ... 43 2. Relevansi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia ... . 45 a. Undang-undang Dasar 1945 ... .. 45 b. Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM ... .. 46 c. Universal Declaration on Human Rights ... .. 47 d. International Covenant on Civil and Political Rights ... 49 BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI A. Kesimpulan ... 53 B. Rekomendasi ... . 54 DAFTAR PUSTAKA ... 55
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Dalam undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dicantumkan berbagai macam sansi pidana, baik pidana penjara, pidana denda, hingga pidana mati. Dalam konteks ini Indonesia telah memutuskan beberapa perkara terkait dengan penyalahgunaan narkotika dengan putusan pidana mati. Ada kurang lebih 64 orang yang telah dijatuhi pidana mati oleh pengadilan, beberapa diantaranya telah dieksekusi dan yang lainnya masih menunggu pelaksanaan eksekusi selanjutnya. Tahun 2015 dan 2016, misalnya, masing- masing terdapat 14 dan 16 orang yang dieksekusi pidana mati. Sedangkan pelaku yang eksekusinya ditunda hingga saat ini masih tersisa 14 orang. Narapidana yang dieksekusi mati di Pulau Nusakambangan pada tahun 2015 adalah Andrew Chan dan Myuran Sukumaran (Australia); Martin Anderson, RaheemA Salami, Sylvester Obiekwe, dan Okwudilli Oyatanze (Nigeria); Rodrigo Gularte (Brasil); serta Zainal Abidin(Indonesia); dari 8 (delapan) orang terpidana mati, 7 (tujuh) diantaranya adalah berkebangsaan asing dan seorang WNI. Penerapan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkotika tersebut nampaknya belum sepenuhnya memberi efek jera. Buktinya setiap tahun selalu ada peningkatkan jumlah kasus penyalahgunaan narkotika. Data tahun 2011 tercatat 36.589 tersangka, tahun 2012 tercatat 35.453 tersangka, dan tahun 2013 tercatat 43.767 tersangka. Adapun jenis narkotika yang paling banyak disalahgunakan adalah ganja, shabu, dan ektasi. Kurang lebih 40-50 pengguna meninggal setiap hari karena narkoba. Kerugian negara baik dalam bentuk peerekonomian maupun sosial ditengarai mencapai Rp.63 Trilyun per tahun.1 Dari gambaran di atas penyalahgunaan dan tindak pidana narkotika telah berada pada tingkat yang membahayakan, karena di samping merusak fisik dan mental juga mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat yang pada gilirannya dapat mengganggu sendi-sendi keamanan nasional dalam rangka pembangunan 1Sumber: Kepolisian Republik Indonesia, Maret 2014 dalam Jurnal P4GN.
nasional menuju masyarakat yang adil dan makmur seperti yang dicita-citakan dalam tujuan negara yang tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Dalam konteks ini dapat dikatakan bahwa tindak pidana narkotika berdampak sosial, ekonomi, dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara. Dengan demikian narkotika dapat menjadi menghambat pembangunan nasional yang beraspek materiel-spiritual. Bahaya pemakaian narkotika sangat besar pengaruhnya terhadap negara, jika sampai terjadi pemakaian narkotika secara besar-besaran di masyarakat, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang sakit, apabila terjadi demikian negara akan rapuh dari dalam karena ketahanan nasional merosot.2 Oleh karena itu sangat beralasan jika kemudian peredaran narkoba harus segera dicarikan solusi yang rasional, karena sudah jelas tindak pidana narkotika merupakan problema sosial yang dapat mengganggu fungsi sosial dari masyarakat. Selain itu, tindak pidana narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangani, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi. Salah satu usaha rasional yang digunakan untuk menanggulangi peredaran narkoba adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana. Khusus untuk kasus tindak pidana narkoba, sejak tahun 1999-2006, tercatat yang dijatuhi hukuman mati sebanyak 63 orang, terdiri dari 59 orang laki- laki dan 4 orang wanita dari berbagai kebangsaan (paling banyak Nigeria: 9 orang). Kemudian yang telah dieksekusi mati dalam kurun waktu 10 tahun (1994- 2004) baru 2 (dua) orang, yaitu tahun 1994, terpidana mati Steven (warga negara Malaysia) dan tahun 2004, Ayoodhya Prasaad Chaubey (warga negara India). Untuk terpidana mati kasus tindak pidana narkoba sebanyak 63 orang dan telah dieksekusi mati 3 orang, sehingga yang masih menunggu masih sejumlah 60 orang.3 Adanya ancaman pidana mati adalah sebagai suatu social defence. Menurut Hartawi A.M, pidana mati merupakan suatu alat pertahanan sosial untuk menghindarkan masyarakat umum dari bencana dan bahaya ataupun ancaman 2Gatot Supramono, Hukum Narkoba Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2004, hlm.5. 3Supardi, SH, Pro dan Kontra Pidana mati terhadap Tindak pidana Narkoba, bnn.go.id/konten. 2
bahaya besar yang mungkin terjadi dan yang akan menimpa masyarakat yang telah atau mengakibatkan kesengsaraan dan mengganggu kehidupan bermasyarakat, beragama, dan bernegara.4 Jika dikaitkan dengan konsep sanksi pidana mati dan hubungannya dengan tindak pidana narkotika dapat ditarik benang merah bahwa perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai urgensi penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Selain itu perlu dianalisis secara teoritis relevansi penjatuhan sanksi pidana mati tersebut dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia. Analisis ini penting mengingat masih terjadi kontroversi terkait eksistensi sanksi pidana mati. Sebagian kelompok ingin agar pidana mati dihapuskan karena bertentangan dengan hak asasi manusia untuk hidup dan bertentangan dengan konsep tujuan pemidanaan resosialisasi agar pelaku dapat manjadi orang yang lebih baik dan dapat kembali ke masyarakat. Namun sebagian kelompok lain menyatakan bahwa pidana mati masih perlu diterapkan terutama terhadap tindak pidana yang tergolong berat dan membahayakan terhadap kehidupan masyarakat secara luas. B. Rumusan Masalah 1. Apa urgensi penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika? 2. Bagaimana relevansi penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia? C. Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan : 1. Untuk menganalisis apa urgensi penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika. 2. Untuk menganalisis relevansi penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia. 4Hartawi. A.M, dalam Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, Pidana Mati di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm.29. 3
D. Kegunaan Penelitian 1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi kajian mengenai problematika penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Di samping itu penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman filosofis, teoritis, dan praktis serta dapat memberikan wacana yang utuh mengenai eksistensi pidana mati dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia. 2 Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan di dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan khususnya narkotika dalam rangka menyongsong pembaharuan hukum pidana nasional. E. Kerangka Pemikiran Teoritis Herbert L Packer mengungkapkan penggunaan sanksi pidana untuk menanggulangi tindak pidana sebagai berikut: a. Bahwa sanksi pidana sangat diperlukan sebab kita tidak dapat hidup sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana (The criminal sanction is indispensable, we could not, now or in the foreseeable future get along, without it). b. Bahwa sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi tindak pidana-tindak pidana atau bahaya besar serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya tersebut (The criminal sanction is the best availabledevice we have for dealing with gross and immadiate harms and treats of harm). Selain penggunaan sanksi pidana sebagai sarana untuk menanggulangi tindak pidana dan menjaga ketertiban masyarakat, tujuan pemidanaan juga merupakan hal yang tidak kalah pentingnya guna mencari dasar pembenaran dari penggunaan pidana sehingga pidana menjadi lebih fungsional. Pada mulanya, pemidanaan hanya dimaksudkan untuk sekedar menjatuhkan pidana terhadap pelanggar hukum. Namun dalam perkembangannya pemidanaan selalu terkait dengan tujuan yang ingin dicapai dengan pemidanaan tersebut. 4
Pada pokoknya, Herbert L Packer mengemukakan ada 4 teori yang merupakan tujuan pemidanaan, yaitu:5 a. Untuk Pembalasan atau Retributif Theory Ada dua versi utama dari teori retributif yaitu pembalasan dendam dan penebusan dosa. Pembalasan dendam merupakan suatu pembenaran yang berakar pada pengalaman manusia bahwa setiap serangan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan reaksi dari pihak yang diserang. Misalnya penjatuhan pidana mati terhadap pelaku pembunuhan. Sedangkan penebusan dosa maksudnya adalah bahwa hanya dengan penderitaan sebagai akibat pemidanaan maka penjahat dapat menebus dosanya sehingga pemidanaan yang memakan waktu lama dianggap sebagai hal yang wajar. b. Teori Pencegahan atau Deterrence Theory Terdapat dua versi tentang pencegahan yaitu pencegahan umum dan pencegahan khusus. Pencegahan umum didasarkan pada asumsi bahwa pemidanaan pelaku tindak pidana secara individu akan menjadi contoh bagi individu yang lain sehingga mereka tidak akan berbuat tindak pidana yang sama. Pencegahan umum ini menggunakan pengaruh pemidanaan untuk ditujukan kepada masyarakat umum, artinya pencegahan tindak pidana ingin dicapai melalui pemidanaan dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana melalui pembentukan Undang-undang yang bersifat represif terhadap tindak pidana tertentu. Sedangkan pencegahan khusus didasarkan pada asumsi bahwa pemidanaan pelaku tindak pidana akan menimbulkan efek jera kepada pelaku untuk tidak mengulangi tindak pidananya di masa yang akan datang. Pencegahan khusus ini mengarahkan secara langsung pengaruh pemidanaan kepada pribadi terpidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi dengan menghukum terpidana selama-lamanya di penjara. Sebagai contoh, penjatuhan pidana yang berat kepada pelaku- pelaku tindak pidana di bidang narkotika. 5Bambang Hariyono, "Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba di Indonesia", Tesis Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm.xxvi. 5
c. Untuk Membuat Pelaku Menjadi Tidak Berdaya (Incapacitation) Tujuan pemidanaan menurut teori ini hampir sama dengan Teori pencegahan yaitu agar seorang terpidana tidak mengulangi tindak pidananya maka terpidana harus dipenjara selama-lamanya sehingga ia tidak memiliki kesempatan dan akhirnya menjadi tidak berdaya untuk berbuat tindak pidana lagi. d. Untuk Pemasyarakatan atau Resosialisasi (Rehabilitation) Tujuan dari pemidanaan adalah untuk membina pelaku tindak pidana sehingga ia dapat sadar dan kembali ke masyarakat. Terkait dengan tindap pidana narkotika, perbuatan yang dilarang adalah meliputi: (a) menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan; (b) memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika; (c) memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan; (d) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan; (e) membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito. Tabel berikut menggambarkan perbuatan yang dilarang disertai ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika. PERBUATAN YANG DILARANG GOLONGAN I ANCAMAN PIDANA GOLONGAN II ANCAMAN PIDANA GOLONGAN III ANCAMAN PIDANA Pasal 111: menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Penjara 4 s/d 12 tahun; denda 800jt s/d 8M. Penjara seumur hidup, atau penjara 5 - 15 tahun; denda ditambah 1/3. Pasal 112/117/122 memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Penjara 4 -12 tahun Denda 800jt - 10M Penjara 5-15 tahun Denda ditambah 1/3 Penjara 3 - 10 tahun Denda 600jt-5M Penjara 5-15 tahun denda ditambah 1/3 Penjara 2 - 7 tahun; Denda 400jt - 3M Penjara 3-10 tahun; denda ditambah 1/3. Pasal 113 /118/123 memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Penjara 5-15 tahun denda 1M s/d 10M Penjara seumur hidup, atau 5-15 tahun; denda ditambah 1/3. Penjara 4 - 12 tahun; Denda 800jt - 8M Pidana mati, atau penjara seumur hidup, atau penjara 5 - 15 tahun; denda ditambah 1/3 Penjara 3 - 10 tahun; Denda 600jt - 1M. Penjara 5 - 15 tahun; denda ditambah 1/3. 6
Pasal 114 /119/124 menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Penjara seumur hidup, atau penjara 5 - 15 tahun; dan denda 1M - 10M Pidna mati, atau penjara seumur hidup, atau penjara 6 - 20 tahun; denda ditambah 1/3. Penjara 4 - 12 tahun; denda 800Jt - 8M. Pidana mati, penjara seumur hidup, penjara 5 - 15 tahun; denda ditambah 1/3. Penjara 3 - 10 tahun; denda 600jt - 5M. Penjara 5 - 15 tahun; denda ditambah 1/3. Pasal 115/120/125 membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Penjara 4 - 12 tahun; denda 800jt - 10M Penjara seumur hidup, atau pidana penjara 5-20 tahun; dan pidana denda ditambah 1/3. Penjara 3 - 5 tahun; denda 600jt - 5M Penjara 5 - 15 tahun; denda ditambah 1/3 Penjara 2 - 7 tahun; denda 400jt s/d 3M. Penjara 3 - 10 tahun; denda ditambah 1/3. Pasal 116/121/126 menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain Penjara 5 - 15 tahun; 1M - 10M. Pidana mati, atau penjara seumur hidup, atau penjara 5 - 15 tahun; denda ditambah 1/3. Penjara 4 - 12 tahun; denda 800jt s/d 8M Pidana mati, atau penjara seumur hidup, atau penjara 5 - 15 tahun; denda ditambah 1/3. Penjara 3 - 10 tahun; denda 600jt - 5M Penjara 5 - 15 tahun; denda ditambah 1/3. Pasal 127 Penyalahguna Penjara paling lama 4 tahun Penjara paling lama 2 tahun Penjara paling lama 1 tahun F. Definisi Operasional Untuk lebih memperjelas cakupan penelitian, beberapa konsep yang mendasar dioperasionalisasikan sebagai berikut. a. Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam defenisi Narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (morphine, codein, dan methadone).6 Yang termasuk dalam kategori narkotika adalah candu, ganja, cocaine, dan zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda- benda termasuk yakni morphine, heroin, codein hashisch, cocaine.7 b. Tindak pidana Narkotika adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-Undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya 6Taufik Makarao, Tindak Pidana Narkotika, Jakarta, 2005, hlm.18. 7Ridha Ma'roef, Narkotika, Masalah dan Bahayanya, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm.15 7
adalah kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana didalam undangundang tersebut merupakan kejahatan. Perbuatan yang dilarang dalam Undang-undang tersebut adalah: (a) menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan; (b) memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika; (c) memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika; (d) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika; (e) membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika. c. Pidana mati adalah salah satu pidana pokok yang diatur di dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pidana mati ini diljalankan dengan cara menembak mati pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang. d. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat setiap keberadaan manusia yang merupakan makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak merupakan anugerah-Nya yang haruslah untuk dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang untuk kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia (Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). G. Orisinalitas Penelitian Berikut kami kemukakan beberapa literatur sebagai perbandingan dengan kajian-kajian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. No Nama Penulis Tahun Perbandingan dengan Kajian Sebelumnya 1. Tri Fajar Nugroho 2016 Skripsi berjudul "Penjatuhan Pidana Mati terhadap Pelaku Pengedar Narkotika" ini membahas mengapa perlu menjatuhkan pidana mati terhadap pengedar narkotika dan faktor penghambat dalam eksekusi pidana mati. Namun tulisan ini tidak membahas secara spesifik mengenai urgensi penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana dan relevansinya dalam perspektif hukum dan HAM. 8 atau
2. Ferawati 2015 Artikel berjudul "Kajian Hukum dan HAM terhadap Penjatuhan Pidana Mati Bagi Terpidana Narkotika" ini membahas pertanyaan apakah penjatuhan pidana mati dapat digolongkan sebagai extraordinary punishment, sehingga penderitaan (nestapa)/pidana yang dijatuhkan tersebut memiliki efek pencegahan terhadap masyarakat ataukah pidana mati justru menyerang dan merusak tatanan sosial masyarakat sehingga tujuan untuk menekan bahkan menghentikan laju penyalahgunaan dan peredaran narkotika di negara ini tidak tercapai. 3. Bambang Hariyono 2009 Tesis berjudul "Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba di Indonesia" tentang apakah kebijakan formulasi ini membahas telah pidana mati dalam Undang-undang Narkoba keseimbangan/ menggambarkan wujud monodualistik dan bagaimana kebijakan formulasi pidana mati dalam Undang-undang Narkoba yang akan datang. dari ide H. Metode Penelitian 1. Sifat Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Penentuan jenis deskriptif didasarkan pada argumen bahwa penelitian ini menggambarkan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Atau dengan kata lain, penelitian ini hanya terbatas pada penggambaran satu atau lebih gejala tanpa perlu mengkaitkan gejala-gejala tersebut dalam suatu hubungan kausal. Penelitian ini juga merupakan penelitian hukum normatif yang lebih mengarah kepada pemahaman terhadap urgensi dan relevansi penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia. dan pola pemidanaan tindak pidana lingkungan oleh korporasi. 2. Ruang Lingkup Penelitian Penelitian ini mencakup dua hal. Pertama, berkaitan dengan urgensi penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika; dan kedua, relevansi penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia. 9
3. Pendekatan Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan kasus digunakan untuk menelaah fenomena kasus-kasus tindak pidana narkotika. Sedangkan pendekatan konseptual adalah bertolak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pemahaman terhadap pandangan dan doktrin tersebut diharapkan dapat menjadi sandaran dalam membangun dan memecahkan permasalahan penelitian. Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dalam pendekatan ini peneliti menafsirkan dan menerapkan aturan hukum pidana dan aturan yang terkait dengan narkotika untuk menemukan pola pemikiran penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia. 4. Jenis dan Sumber Data Bahan utama penelitian ini adalah bahan kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum skunder terdiri dari berbagai referensi terkait dengan hukum pidana dan narkotika, berbagai artikel, makalah dan jurnal ilmiah, serta hasil penelitian yang terkait dengan masalah penelitian ini. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum, enseklopedi Crime and Justice dan berbagai kamus yang relevan. 5. Metode Pengumpulan Data Ada dua macam metode atau teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Pertama-tama penelitian ini akan memusatkan perhatian pada bahan tertulis berupa literatur-literatur hukum pidana dan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Disamping itu juga akan dianalisis pendapat para pakar di dalam media cetak baik majalah, koran, jurnal-jurnal, ataupun hasil pertemuan ilmiah berupa makalah dan hasil penelitian yang dipublikasikan. 10
6. Analisis dan Penafsiran Data Setelah data terkumpul dari hasil studi literer maupun dokumen, maka diadakan reduksi data dengan jalan membuat abstraksi, yaitu usaha membuat rangkuman yang inti. Langkah selanjutnya adalah menyusun satuan-satuan, yakni bagian terkecil yang mengandung makna bulat dan dapat berdiri sendiri. Selanjutnya satuan-satuan itu dikategorisasikan berdasarkan pikiran, intuisi, pendapat atau kriteria tertentu dan kemudian diberi label sesuai dengan pengelompokannya. 11
BAB II KERANGKA TEORI A. Tiga Pilar Utama dalam Hukum Pidana 1. Perbuatan Pidana Perbuatan pidana dapat diwujudkan dengan kelakuan aktif atau positif, sesuai dengan uraian delik yang mensyaratkannya, misalnya, mencuri atau menipu. Perbuatan demikian dinamakan delictum commissionis. Ada juga ketentuan undang-undang yang mensyaratkan kelakuan pasif atau negatif, seperti Pasal 164-165, 224, 522, 523, 529, dan 531 KUHP. Delik-delik semacam itu terwujud dengan mengabaikan apa yang diperintahkan oleh undang-undang untuk dilakukan yang disebut delictum omissionis. Di samping itu, ada juga delik yang dapat diwujudkan dengan berbuat negatif yang dinamakan delicta commissionis per omnissionem commissa. Delik demikian terdapat dalam Pasal 341 KUHP, yaitu seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya dengan jalan tidak memberi makanan. Pasal 194 juga mengandung delik demikian, yaitu seorang penjaga pintu kereta api yang dengan sengaja tidak menutup pintu kereta api pada waktunya, sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Apakah arti kelakuan atau tingkah laku manusia itu? Beberapa ahli hukum telah mencoba memberikan pengertian kelakuan atau tingkah laku tersebut. Pendapat Simons dan Van Hamel mengenai kelakuan atau tingkah laku dapat dijumpai di dalam beberapa literatur hukum pidana.1 Menurut Simons dan Van Hamel, kelakuan (handeling) positif adalah gerakan otot yang dikehendaki yang diadakan untuk menimbulkan suatu akibat. Rumusan 'gerakan otot yang dikehendaki' itu ditentang oleh Pompe. Menurut Pompe, bagaimanapun pentingnya gerakan otot itu jika dipandang dari 1Moeljatto, Op.Cit., hal.83-87; Sudarto, Op.Cit., hal.64-65; dan Zainal Abidin, Op.Cit., hlm.236-239. 12
sudut psikologi, untuk hukum pidana dan ilmu hukum pidana, hal itu tidak mempunyai arti. Ada kalanya untuk mengadakan perbuatan pidana tidak diperlukan adanya gerakan otot, misalnya Pasal 111 KUHP, yakni mengadakan hubungan dengan negara asing. Hal itu cukup dilakukan dengan sikap badan atau pandangan mata tertentu. Menurut Pompe, makna kelakuan dapat ditentukan dengan 3 syarat, yaitu suatu kejadian yang ditimbulkan oleh seseorang, yang nampak keluar, dan yang diarahkan kepada tujuan yang menjadi objek hukum. Moeljatno tidak menyetujui pendapat Pompe tersebut dengan menyatakan alasan sebagai berikut. Apakah rumusan Pompe dapat kita terima? Hemat saya tidak. Sebab dengan demikian titik berat makna pengertian diletakkan pada kejadian, yaitu akibatnya kelakuan, hal mana justru kita pisahkan dari pengertian kelakuan. Lain halnya kalau melihat formularing Mezger, yang di samping adanya 'willens-grundlage' juga mensyaratkan adanya 'gerakan jasmani beserta akibat-akibatnya'. Dalam istilah aussere Korperbewegung (akibat-akibatnya kita hilangkan karena bagi kita merupakan unsur tersendiri) pokok pengertian tetap pada tingkah laku orang. Tetapi ini terlalu sempit kalau mengingat apa yang diajukan Pompe di atas. Yang terang ialah bahwa untuk kelakuan negatif, gerakan jasmani lalu tidak tepat. Hemat saya, kalau gerakan jasmani diganti dengan sikap jasmani, kiranya lebih tepat, sebab tidak berbuat sesuatu hal dapat dimasukkan formulering tersebut. Dan di situ tidak perlu lagi ditambahkan 'yang nampak keluar', karena sikap jasmani adalah sikap lahir. Keadaan lahir itu baru dinamakan gedraging kalau diarahkan kepada tujuan yang menjadi obyek hukum. Syarat ini letaknya di dalam batin orang yang mengadakan sikap jasmani itu. Mezger memintakan adanya willens-grundlage, yaitu sikap lahir tadi hanya didukung oleh satu kehendak, artinya adalah hasil dari bekerjanya kehendak. Tidak perlu bahwa itu juga merupakan isinya kehendak itu memang dikehendaki atau tidak, kata Mezger, itu adalah persoalan yang letaknya kalau menghadapi sifat melawan hukumnya perbuatan. Moeljatno lebih menyetujui pendapat Vos yang mengatakan 'sikap jasmani itu harus disadari, yaitu een bewuste gedraging', Selanjutnya Moeljatno tidak menyetujui pendapat Van Hattum yang menyatakan, kelakuan itu harus dipandang sebagai dasar jasmaniah (physiek substraat) tiap-tiap delik tanpa ditambah unsur subjektif atau normatif. 13
Van Hattum berpendapat bahwa kelakuan adalah kleurloos (tidak berwarna), yang berarti tidak perlu dikehendaki atau disadari. Menurut Moeljatno, pendapat Van Hattum itu bertalian dengan pendapat Max Rumpt, yang berpendapat bahwa kecuali kelakuan-kelakuan kecil yang memerlukan gerakan jasmani yang harus disadari, untuk melakukan sikap jasmani tertentu, tidak perlu selalu harus disadari. Selanjutnya Max Rumpt berpendapat, adalah sama sekali tidak perlu dan merupakan siksaan yang melelahkan apabila orang yang berjalan harus menyadari setiap tindakannya. Pekerjaan demikian dilakukan dengan sendirinya (secara otomatis), kecuali orang yang berjalan itu hendak berhenti yang harus menyadari kelakuannya (berhentinya).2 Moeljatno tidak menyangkal kebenaran pendapat Max Rumpt tersebut, tetapi tidak menyetujui pendapat yang menyatakan kelakuan itu hanyalah bersifat jasmani, yang hanya memandang dari segi lahiriah saja. Oleh karena itu, Moeljatno menyetujui pendapat Vos, tetapi dengan catatan bahwa yang disadari itu janganlah diartikan secara negatif. Yang dimaksudkannya adalah bahwa itu tidak termasuk kelakuan. Jika sikap jasmani yang tertentu benar-benar tidak disadari, atau meskipun disadari, tetapi kalau orang yang bersangkutan sama sekali tidak mengadakan aktivitas (berbuat pasif), maka kelakuan dimaksud tidak terjadi. Selanjutnya Moeljatno tidak memasukkan tiga macam aktivitas ke dalam arti kelakuan, yaitu a. Sikap jasmani yang sama sekali pasif, yang tidak dikehendaki, karena orang itu dipaksa oleh orang lain (berada dalam daya paksa, overmach, compulsion). b. Gerakan refleks; dan c. Sikap jasmani yang terwujud karena keadaan tak sadar, seperti mengigau, terhipnotis, dan mabuk.3 Akhirnya Moeljatno berkesimpulan bahwa pendapatnya sesuai dengan pendapat Mezger, karena ketiga sikap jasmani tersebut di atas tidak didukung 2Moeljatno, Op.Cit., hlm.85. 3Ibid., hlm.86. 14
oleh suatu kehendak atau terwujud bukan karena bekerjanya kehendak. Beliau lebih menyetujui pendapat Vos, karena pandangan Vos lebih mudah dipahami dan pandangan Vos bukan hanya menyangkut kelakuan positi, tetapi juga meliputi kelakuan negatif. 2. Pertanggungjawaban Pidana Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (subjective guilt). Sehubungan dengan hal itu, berlaku asas "tiada pidana tanpa kesalahan". Asas itu dianut oleh KUHP Indonesia dan juga negara-negara lain. Akan bertentangan dengan rasa keadilan apabila ada orang yang dijatuhi pidana padahal ia sama sekali tidak bersalah. Orang tidak mungkin dipertanggung jawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Akan tetapi, meskipun melakukan perbuatan pidana, dia tidak selalu dapat dipidana. Untuk pernyataan pertama, dijelaskan bahwa orang yang tidak melakukan perbuatan pidana atau melawan hukum tidak akan dipidana. Sedangkan pernyataan kedua, dijelaskan bahwa tidak semua orang yang melakukan perbuatan memenuhi unsur-unsur rumusan delik pasti dipidana. Hal itu tergantung pada apakah ia mempunyai kesalahan atau tidak. Makna kesalahan itu meliputi pengertian yang luas. Seseorang yang masih di bawah umur, walaupun dia melakukan perbuatan pidana, tidak dipidana karena fungsi batin atau jiwanya belum sempurna. Demikian juga orang gila yang melakukan perbuatan pidana, tidak dapat dipidana karena fungsi batinnya tidak normal. Di samping kedua hal di atas, walaupun orang yang melakukan perbuatan pidana itu dewasa dan tidak gila (artinya mempunyai fungsi batin yang normal), orang tersebut juga tidak serta-merta dipidana. Hal itu harus dilihat 15
terlebih dahulu apakah dia melakukan perbuatan itu atas kehendak bebasnya atau ada unsur-unsur paksaan dari luar, seperti daya paksa (overmach), pembelaan terpaksa, dan keadaan darurat, sehingga si pembuat itu tidak dipidana, karena ada alasan pemaaf. Dari uraian yang dikemukakan tersebut di atas, dalam membuktikan apakah seseorang dapat dijatuhi pidana, pandangan tersebut menganut ajaran dualisme. Ajaran itu memandang bahwa untuk menjatuhi pidana, pertama harus dilihat terlebih dahulu apakah perbuatan yang dituduhkan itu telah memenuhi unsur-unsur rumusan delik. Apabila telah dipenuhi, baru menuju pada tahap kedua, yaitu melihat apakah ada kesalahan dan apakah pembuat mampu bertanggungjawab. Sebaliknya, ajaran monisme memandang bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana sudah pasti dipidana kalau perbuatannya itu telah memenuhi rumusan delik tanpa harus melihat apakah dia mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila kedua aliran tersebut hendak dirumuskan syarat-syarat pemidanaan, akan tampak lebih jelas apa yang dikemukakan oleh A. Zainal Abidin berikut ini :4 Aliran klasik atau monisme. c = ab. c berarti syarat-syarat pemidanaan dan ab berarti seluruh unsur-unsur dari feit. Aliran modern atau dualisme. c = a + b. c berarti syarat-syarat pemidanaan dan a + b berarti dua kelompok unsur feit dan dader. Pandangan yang dualisme itu dianut juga oleh Moeljatno. Berdasar pada pandangan dualisme itu Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk dapat dikatakan bahwa seseorang mempunyai kesalahan harus dipenuhi unsur-unsur berikut. a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum). b. Di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab. c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan dan keaalpaan. d. Tidak ada alasan pemaaf.5 4A. Zainal Abidin, Azaz Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan tentang Delik-delik Khusus (Prapantja Jakarta & Taufieq Makasar, 1962), hlm.38. 16
Untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab. Pertanyaan yang muncul adalah, bilamanakah seseorang itu dikatakan mampu bertanggung jawab? Apakah ukurannya untuk menyatakan adanya kemampuan bertanggung jawab itu? Dalam KUHP tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggung jawab. Yang berhubungan dengan itu ialah Pasal 44: "Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit". Dari pasal 44 tersebut dan dari beberapa pendapat sarjana hukum, Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada (1) Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; (2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.6 Yang pertama adalah faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsafan atas mana yang diperbolehkan dan yang tidak. Sebagai konsekuensinya, tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan. Orang yang demikian itu tidak dapat dipertanggung-jawabkan. Menurut Pasal 44, ketidakmampuan tersebut harus disebabkan alat batinnya cacat atau sakit dalam tumbuhnya.7 Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Crimineel Wetboek) Tahun 1809 dicantumkan: "Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak 5Moeljatno, Op.Cit., hlm.164. 6Ibid., hlm.165. 7Ibid. 17
melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang- undang". Dalam Memorie van Toelichting (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan Criminiel Wetboek tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dijelaskan: "sengaja" diartikan: "dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu". Beberapa sarjana merumuskan de will sebagai keinginan, kemauan, kehendak, dan perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak. de will (kehendak) dapat ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang dan akibat yang dilarang. Ada dua teori yang berkaitan denganpengertian "sengaja", yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan.8 Menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Sebagai contoh, A mengarahkan pistol kepada B dan A menembak mati B; A adalah "sengaja" apabila A benar-benar menghendaki kematian B. Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat. Adalah "sengaja" apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat. Teori itu menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan si pembuat, ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Dari uraian tersebut, menurut hemat penulis, pembuktian terhadap teori kehendak itu tidak mudah dan memakan banyak waktu dan tenaga. Lain halnya kalau kesengajaan diterima sebagai pengetahuan. Dalam hal itu pembuktian lebih singkat karena hanya berhubungan dengan unsur-unsur perbuatan yang dilakukan saja. Tidak ada hubungan kausal antara motif dengan perbuatan. Hanya berhubungan dengan pertanyaan, apakah terdakwa mengetahui, menginsafi, atau 8 Lihat Moeljatno, Op.Cit., hlm.171-176; Sudarto, Op.Cit., hlm.102-105; A. Zainal Abidin Farid, Op.Cit., hlm.282-285; lihat juga Leden Marpaung, Op.Cit., hlm.12-13. 18
mengerti perbuatannya, baik kelakuan yang dilakukan maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya. Dalam perkembangannya kemudian, secara teoretis bentuk kesalahan berupa kesengajaan itu dibedakan menjadi tiga corak, yaitu kesengajaan sebagai kepastian, kesengajaan sebagai kemungkinan dan dolus eventualis (apa boleh buat). 9 Perkembangan pemikiran dalam teori itu ternyata juga diikuti dalam praktik pengadilan di Indonesia. Di dalam beberapa putusannya, hakim menjatuhkan putusan tidak semata-mata kesengajaan sebagai kepastian, tetapi juga mengikuti corak-corak yang lain. Menurut hemat penulis, praktek peradilan semacam itu sangat mendekati nilai keadilan karena hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa. Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan adalah terdakwa tidak bermaksud melanggar larangan undang-undang, tetapi ia tidak mengindahkan larangan itu. Ia alpa, lalai, teledor dalam melakukan perbuatan tersebut. Jadi, dalam kealpaan terdakwa kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati- hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang. Mengenai kealpaan itu, Moeljatno mengutip dari Smidt yang merupakan keterangan resmi dari pihak pembentuk WvS sebagai berikut:10 Pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan wet mengharuskan bahwa kehendak terdakwa ditujukan pada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Kecuali itu keadaan yang dilarang itu mungkin sebagian besar berbahayanya terhadap keamanan umum mengenai orang atau barang dan jika terjadi menimbulkan banyak kerugian, sehingga wet harus bertindak pula terhadap mereka yang tidak berhati-hati, yang teledor. Dengan pendek, yang menimbulkan keadaan itu karena kealpaannya. Di sini sikap batin orang yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah menentang larangan tersebut. Dia tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal yang dilarang, tetapi kesalahannya, kekeliruannya dalam batin sewaktu ia berbuat sehingga menimbulkan hal yang dilarang, ialah bahwa ia kurang mengindahkan larangan itu. 9Uraian terperinci mengenai bentuk-bentuk kesalahan ini dapat dilihat antara lain pada buku Moeljatno, Op.Cit., hlm.174-175; Sudarto, Op.Cit., hlm.103-105; Leden Marpaung, Op.Cit., hlm.14-18; dan A. Zainal Abidin Farid, Op.Cit., hlm.286-297 10Moeljatno, Op.Cit., hlm.198. 19
Dari apa yang diutarakan di atas, Moeljatno berkesimpulan bahwa kesengajaan adalah kesalahan yang berlainan jenis dari kealpaan. Akan tetapi, dasarnya sama, yaitu adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, adanya kemampuan bertanggungjawab, dan tidak adanya alasan pemaaf, tetapi bentuknya lain. Dalam kesengajaan, sikap batin orang menentang larangan. Dalam kealpaan, kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang. 11 Selanjutnya, dengan mengutip Van Hamel, Moeljatno mengatakan kealpaan itu mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.12 3. Pidana dan Pemidanaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, stelsel pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP, yang menyebutkan ada 2 jenis pidana yaitu: (1). Pidana Pokok, yang terdiri dari: (a). Pidana mati, (b) Pidana penjara, (c) Pidana kurungan, dan (d) Pidana denda, (2) Pidana Tambahan, yang terdiri dari: (a) Pencabutan hak tertentu, (b) Perampasan barang tertentu, (c) Pengumuman putusan hakim, (3). Pidana Tutupan, dengan dasar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Pidana Tutupan. Pidana mati berstatus sebagai pidana pokok, merupakan jenis pidana yang mengandung pro dan kontra. Ditingkat internasional pidana jenis ini dilarang untuk dijatuhkan kepada terpidana. Perserikatan Bangsa-Bangsa mendorong untuk ditiadakannya penerapan jenis pidana ini berdasarkan Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) yang di adopsi pada tanggal 10 Desember 1948, dengan menjamin hak hidup dan perlindungan terhadap penyiksaan. Demikian pula dijaminnya hak untuk hidup terdapat dalam Pasal 6 International Convenant on Civil and Political Rights/ICCPR) yang diadopsi tahun 1966 dan diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 11Ibid. 12Ibid., hlm.201. 20 (PBB)
2005 tentang Pengesahan ICCPR. Sistem hukum pidana Indonesia berusaha melepaskan pidana mati diluar pidana pokok, dengan mengaturnya sebagai pidana alternatif. Pidana mati tidak lagi merupakan pidana pokok pertama, tetapi mejadi pidana yang bersifat khusus. Bukti nyata perubahan status pidana mati tercantum dalam Draf Konsep KUHP yang menyatakan bahwa pidana mati menjadi pidana pokok yang bersifat khusus dan diancamkan alternatif dengan pidana pokok lainnya. Pelaksanaan pidana ini dengan cara menembak terpidana sampai mati dan tidak dilaksanakan di muka umum. Penjatuhan pidana mati bagi pelaku kejahatan mendasarkan pada kebijakan kriminal yang ditetapkan oleh penyelengara negara. Kebijakan kriminal (politik hukum pidana) merupakan bagian dari politik hukum nasional (legal policy) secara keseluruhan, serta merupakan bagian dari politik sosial (social welfare policy maupun social defense policy). Politik kriminal pada hakekatnya merupakan bagian integral dari politik sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial, politik kriminal terdiri dari penal policy dan non penal policy.13 Konsep dasar pembenar dan tujuan penjatuhan pidana meliputi 3 teori, yaitu: (1) Teori Absolut (Retributif) menyatakan bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku. Sanksi yang dijatuhkan untuk memuaskan tuntutan keadilan dan sebagai pembalasan. (2) Teori Tujuan (Doeltheorie) menyatakan bahwa pemidanaan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat (social defence), (3). Teori integratif menyatakan bahwa pemidanaan dilihat dalam perspektif multy dimenstional, sehingga tujuannya bersifat plural.14 B. Tindak Pidana Narkotika 1. Pengertian Narkotika 13 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana.,Kencana, Jakarta, 2014, hlm.4-5. 14Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, 2002. 21
Narkotika dan Obat (bahan berbahaya) merupakan istilah yang sering kali digunakan oleh penegak hukum dan masyarakat. Narkotika dikatakan sebagai bahan berbahaya bukan hanya karena terbuat dari bahan kimia tetapi juga karena sifatnya yang dapat membahayakan penggunanya bila digunakan secara bertentangan atau melawan hukum. Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya adalah istilah kedokteran untuk sekelompok zat yang jika masuk kedalam tubuh manusia dapat menyebabkan ketergantungan (adiktif) dan mempengaruhi sistem kerja otak (psikoaktif). Termasuk di dalamnya jenis obat, bahan atau zat yang penggunaannya diatur dengan Undang-undang dan peraturan hukum lain maupun yang tidak diatur tetapi sering disalahgunakan seperti alkohol, nicotin, cafein dan inhalansia/solven. Jadi istilah yang sebenarnya lebih tepat digunakan untuk kelompok zat yang dapat mempengaruhi sistem kerja otak ini adalah NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif) karena istilah ini lebih mengacu pada istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika. Narkotika atau lebih tepatnya Napza adalah obat, bahan dan zat yang bukan termasuk jenis makanan. Oleh sebab itu jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan maka ia akan mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, sistem kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung, pernafasan, peredaran darah dan lain-lain akan berubah meningkat pada saat mengkonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi (menjadi tidak teratur).15 Perkataan narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu "narke" yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata "narcissus" yang berarti sejenis tumbuha-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri. 16 Selain itu, pengertian narkotika secara farmakologis medis menurut 15Lydia Harlina Martono,....Op.Cit. Hal. 5 16 Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.35. 22
Ensiklopedia Indonesia IV (1980: 2336) adalah obat yang dapat menghilangkan rasa nyeri yang berasal dari daerah Viseral dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong atau kondisi sadar tetapi harus digertak) serta adiksi. Efek yang ditimbulkan narkotika adalah selain dapat menimbulkan ketidaksadaran juga dapat menimbulkan daya khayal /halusinasi serta menimbulkan daya rangsang/stimulant. Sebelum lahirnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 Tentang Narkotika, di Indonesia belum dibedakan secara jelas antara narkotika dan psikotropika sehingga seringkali dikelompokkan menjadi satu. M. Ridha Ma'roef menyebutkan bahwa narkotika ada dua macam yaitu narkotika alam dan narkotika sintetis. Yang termasuk dalam kategori narkotika alam adalah berbagai jenis candu, morphine, heroin, ganja, hashish, codein dan cocaine. Narkotika ala mini termasuk dalam pengertian narkotika secara sempit sedangkan narkotika sitetis adalah pengertian narkotika secara luas dan termasuk didalamnya adalah Hallucinogen, Depressant dan Stimulant.17 Golongan Obat yang sering disalahgunakan secara klinik dapat dibagi dalam beberapa kelompok, yaitu : a. Obat Narkotik seperti candu, morphine, heroin dan sebagainya. b. Obat Hallusinogen seperti ganja, LSD, mescaline dan sebagainya. c. Obat Depresan seperti obat tidur (hynotika), obat pereda (sedativa) dan obat penenang (tranquillizer). d. Obat Stimulant seperti amfetamine, phenmetrazine. Penggolongan narkotika adalah sebagai berikut: a. Narkotika Golongan I adalah jenis narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi 17Ibid. 23
dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. c. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan (Penjelasan Pasal 2 UU No. 22 Tahun 1997). 2. Penyalahgunaan Narkotika Penyalahgunaan narkotika memang sangat kompleks karena merupakan interaksi dari 3 faktor yang menjadi penyebabnya yaitu narkoba, individu dan lingkungan. Faktor pertama yaitu narkoba adalah berbicara tentang farmakologi zat meliputi jenis, dosis, cara pakai, pengaruhnya pada tubuh serta ketersediaan dan pengendalian peredarannya. Sementara itu dari sudut individu, penyalahgunaan narkoba harus dipahami dari masalah perilaku yang kompleks yang juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Selain faktor keturunan (keluarga), ada 5 faktor utama yang menyebabkan seseorang menjadi rawan terhadap narkoba, yaitu : a. Keyakinan adiktif, yaitu keyakina tentang diri sendiri dan tentang dunia sekitarnya. Semua keyakinan itu akan menentukan perasaan, perilaku, dan kepribadian sehari-hari. Contoh dari keyakinan adiktif adalah bila seseorang merasa harus tampil sempurna dan berkeinginan untuk menguasai atau mengendalikan orang lain, pada hal dalam kenyataannya hal itu tidak mungkin tercapai. b. Kepribadian adiktif, yaitu kepribadian yang mempunyai ciri-ciri terobsesi pada diri sendiri sehingga seseorang cenderung senang berkhayal dan melepaskan kenyataan. c. Ketidakmampuan mengatasi masalah d. Tidak terpenuhinya kebutuhan emosional, social, dan spiritual sehingga muncul keyakinan yang keliru. 24
e. Kurangnya dukungan sosial yang memadai dari keluarga, sekolah dan masyarakat. Sehingga ketidakmampuan menghadapi masalah yang timbul membuat seseorang mencari penyelesaian dengan narkoba untuk mengubah suasana hatinya. Bila seseorang telah sangat tergantung pada narkoba maka akibat yang ditimbulkannya bukan hanya bagi dirinya sendiri tetapi juga keluarga, sekolah serta bangsa dan negara. Akibat penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri dapat berupa : a. Terganggunya fungsi otak dan perkembangan normal remaja; b. Intoksikasi (keracunan), yakni gejala yang timbul akibat penggunaan narkoba dalam jumlah yang cukup berpengaruh apda tubuh; c. Overdosis (OD), yang dapat menyebabkan kematian karena terhentinya pernafasan atau perdarahan otak. OD terjadi karena adanya toleransi sehingga perlu dosis yang lebih besar; d. Gejala putus zat, yaitu gejala penyakit badan yang timbul ketika dosis yang dipakai berkurang atau dihentikan pemakaiannya; e. Gangguan perilaku mental dan sosial; f. Gangguan kesehatan berupa kerusakan organ tubuh dan penyakit kulit dan kelamin; g. Masalah ekonomi dan hukum yakni ancaman penjara bagi pengguna narkoba. h. Kerugian lainnya akan sangat dirasakan oleh negara dan masyarakat karena mafia perdagangan gelap akan berusaha dengan segala macam cara untuk dapat memasok narkoba. Terjalinnya hubungan antara bandar, pengedar dan pemakai akan menciptakan pasar gelap peredaran narkoba. Sehingga sekali pasar gelap tersebut terbentuk maka akan sulit untuk memutus mata rantai sindikat perdagangan narkoba. Masyarakat yang rawan narkoba tidak akan memiliki daya ketahanan sosial sehingga kesinambungan pembangunan akan terancam dan negara akan menderita kerugian akibat masyarakatnya tidak produktif, angka tindak pidana pun 25
akan meningkat. 3. Jenis Tindak Pidana Narkotika Dalam Undang-Undang Narkotika telah ditentukan mengenai perbuatan- perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana dalam hubungannya dengan narkotika. Perbuatan tersebut dikenal dengan tindak pidana narkotika yang dapat berupa penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika. Penyalahgunaan narkotika adalah pemakaian narkotika yang dilakukan oleh seseorang secara ilegal atau melawan hukum, yaitu tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter, sedangkan peredaran gelap narkotika adalah kegiatan atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum. Ketentuan Pidana narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang sangsi pidana penyalahgunaan narkotika. Dalam pasal tersebut dapat dilihat jenis tindak pidana narkotika diantaranya adalah: a. Tindak pidana yang menyangkut menanam, memelihara, memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (Pasal 111), Narkotika Golongan II (Pasal 117), Narkotika Golongan III (Pasal 122); b. Tindak pidana yang menyangkut memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (Pasal 112); c. Tindak pidana yang menyangkut memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I (Pasal 113), Narkotika Golongan II (Pasal 118), Narkotika Golongan III (Pasal 123); d. Tindak pidana yang menyangkut menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (Pasal 114), Narkotika Golongan II (Pasal 119), Narkotika Golongan III (Pasal 124); e. Tindak pidana yang menyangkut membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I (Pasal 115), Narkotika Golongan II 26
(120), Narkotika Golongan III (Pasal 125); f. Tindak pidana yang menyangkut menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain (Pasal 116) menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau untuk digunakan orang lain (Pasal 121), mengunakan Narkotika Golongan III (Pasal 126); g. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan narkotika terhadap diri sendiri baik Narkotika Golongan I, II, III (Pasal 127) h. Tindak pidana yang menyangkut dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkotika (Pasal 128); i. Tindak pidana yang menyangkut : Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika; Memproduksi, mengimpor, mengekspir, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekusor Narkotika untuk pembuatan narkotika; Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekusor Narkotika untuk pembuatan narkotika. (Pasal 129); j. Tindak pidana narkotika yang dilakukan korporasi (Pasal 130); k. Tindak pidana yang menyangkut tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika (Pasal 131); l. Tindak pidana yang menyangkut percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekusor narkotika (Pasal 132); m. Tindak pidana yang menyangkut menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana narkotika (Pasal 133), menggunakan narkotika (Pasal 133 ayat (2) ); 27
n. Tindak pidana yang menyangkut dengan sengaja tidak melaporkan diri sendiri (Pasal 134); dan lain sebagainya. C. Sanksi Pidana Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan ancaman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Uraian terkait dengan ancaman pidana mati yang terhadap perbuatan yang dilarang dalam Undang-undang Narkotika adalah sebagai berikut. Pertama, Pasal 114 ayat (2): Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Kedua, Pasal 116 ayat (2): Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Ketiga, Pasal 118 ayat (2): Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 28
Keempat, Pasal 119 ayat (2): Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Kelima, Pasal 121 ayat (2): Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Urgensi Penjatuhan Pidana Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Mengingat dampak negatif yang sangat besar oleh tindak pidana narkotika, maka pidana mati sebagai ganjaran nampaknya memang sangat diperlukan. Pertimbangan untuk menjatuhkan pidana mati ini lebih diarahkan kepada adanya keadilan dalam masyarakat. Namun di sisi lain, pidana mati juga dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup. Dua kutub pemikiran ini, yaitu kaum retensionist dan kaum abolisionist, terus bergulir seakan tiada henti. Walaupun demikian, penjatuhan pidana mati masih dirasakan urgen terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Pada hakekatnya pidana mati merupakan pidana menghilangkan nyawa terpidana, maka dengan menghilangkan nyawa pelaku tindak pidana, berarti menghentikan pelaku untuk melakukan kejahatan. Ini berarti dengan adanya pidana mati, masyarakat merasa aman dan terlindungi dari gangguan jahat pelaku. Dilihat dari unsur perlindungan masyarakat yang demikian, kebijakan tentang pidana mati terhadap kejahatan narkokotika dapat dikatakan memenuhi atau sesuai dengan aspek perlindungan masyarakat. Seperti diketahui bahwa perdagangan gelap narkotika dari tahun ke tahun pelakunya terus bertambah dengan modus operandi yang semakin canggih. Maka pidana mati dianggap pas karena narkotika dapat merusak masa depan anak bangsa. Narkotika merupakan 'monster' yang dapat membunuh manusia secara perlahan tapi pasti terhadap siapapun korbannya tanpa pandang bulu (tua, muda, laki-laki maupun wanita). Dengan kata lain, pengedar, pemasok, dan pendistributor narkotika pada dasarnya telah merampas hak hidup (the right to life) orang banyak (korban penyalahgunaan narkoba) yang juga wajib dilindungi oleh konstitusi. 30
Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Universitas Indonesia bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (2004- 2005)1, dapat diperoleh kesimpulan dari tahun ketahun peredaran gelap narkoba semakin meningkat cukup signifikan baik kualitas maupu kuantitasnya. Hal tersebut ditandai dengan semakin banyaknya korban penyalahgunaan narkoba yang saat ini berjumlah 3,2 juta atau 1,5% dari populasi penduduk Indonesia. Sedangkan jumlah sosial dan ekonomi yang harus ditanggung oleh negara dan masyarakat sebesar Rp.23,6 Triliun. Sementara itu angka kematian akibat penyalahgunaan narkoba mencapai 15.000 orang pertahun atau setara dengan 40 orang setiap hari. Selain itu fakta menunjukkan bahwa hampir 30% penghuni Lembaga Pemasyarakatan diseluruh Indonesia adalah narapidana kasus penyalahgunaan narkoba. Jika dibandingkan antara pihak yang akan dieksekusi mati (saat ini berjumlah 52 orang) dengan jumlah korban yang mati maupun sosial cost yang harus ditanggung oleh pemerintah adalah sangat ironi. Jadi dari aspek perlindungan masyarakat, pengenaan ancaman pidana mati terhadap kejahatan narkoba dapat dikatakan sangat urgen untuk direalisasikan. Berdasarkan data penelitian tersebut didapatkan data estimasi angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia yang mencapai prevalansi 2,2% dari penduduk yang berusia 10 sampai dengan 59 tahun atau setara dengan 3,8 juta jiwa. Disatu sisi, golongan umur terbanyak adalah pada usia 26 hingga 30 tahun, sedangkan kelompok umur terkecil adalah pada usia diatas 45 tahun. Sementara itu transaksi narkoba yang dilakukan sudah mencapai total 48 triliun.2 Peningkatan angka peredaran dan penyalahgunaan narkoba menyebabkan Indonesia kini berada dalam status darurat narkoba, dimana diketahui bahwa dari tahun 2008 hingga 2012 jumlah pengedar narkoba dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 171.000 orang dan jenis kelamin perempuan sebanyak 16.000 orang. Pengedar narkoba dari warga negara asing juga diketahui semakin meningkat jumlahnya dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 554 orang dan pengedar 1Mualimin Abdi, Hukuman mati (Death Penalty) Terhadap Terpidana Narkotika Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, dimuat dalam Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.4 No.4 Desember 2007. 2Dina Maryana, "Analisis Kebijakan Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Pidana Mati terhadap Pengedar Narkoba di Indonesia", Naskah Publikasi Jurnal, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017, hlm.3-4. 31
wanita sebesar 90 orang3 Selain itu, akibat yang ditimbulan dari penyalahgunaan narkoba ini adalah 40 orang per hari meninggal dunia, dana masyarakat yang dibelanjakan untukmembiayai 4 juta korban sekitar 292 trilliun per tahun.4 Data di atas menunjukkan kenyataan empirik bahwa korban tindak pidana narkotika semakin meningkat sehingga menimbulkan implikasi fisik dan psikologis tidak hanya terhadap korban pengguna tetapi juga terhadap masyarakat secara luas. Untuk menegakkan tertib hukum dan melindungi masyarakat, tepat apa yang dikatakan Remelling bahwa dengan menjatuhkan pidana mati maka para calon korban (potential victim) akan menjadi terlindungi. Senada dengan Ramelling, Sudarto juga mengemukakan agar menimbulkan efek jera, pelaku perlu dijatuhi pidana yang berat, yakni pidana mati. Dalam konteks perlindungan masyarakat, fungsi hukum pidana dapat dilihat secara khusus dan secara umum. Secara khusus fungsi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan negara, kepentingan masyarakat, dan kepentingan umum. Dalam hal ini tindak pidana narkotika telah membahayakan tiga kepentingan yang harus dilindungi tersebut, sehingga sangatlah wajar jika pelaku tindak pidana dimaksud dijatuhi pidana mati. Sedangkan secara umum, fungsi hukum pidana adalah untuk menakut-nakuti dan mendidik, sehingga dalam hukum pidana sanksi pidana ada yang bersifat ultimum remidium (dipergunakan sebagai jalan terakhir manakala sanksi-sanksi lain yang non-pidana tak berdaya) dan primum remidium (sebagai alat pertama untuk mengatasi tindak pidana).5 Bahwa dari manfaat sosiologis, pemidanaan termasuk pidana mati adalah untuk (1) pemeliharaan tertib masyarakat; (2) perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian, atau bahaya yang dilakukan orang lain; (3) memasyarakatkan kembali para pelanggar hukum (kecuali untuk hukuman mati), (4) memelihara dan mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan, dan keadilan individu. Terlebih lagi untuk 3Ibid. 4Henry Yosodiningrat, dikutip dari Risalah Sidang Perkara Nomor 2/PUU-V/2007 dan Perkara Nomor 3/PUU-V/2007 Perihal Pengujian UU No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap Undang-undang Dasar 1945, 30 Oktober 2007. 5Ibid. 32
kejahatan narkotika yang sudah sedemikian hebatnya, pidana mati nampaknya memang harus dipertahankan.6 Bahwa bicara tentang efek pidana mati atau pemidanaan lainnya dengan mengesampingkan efek pembalasan dan efek jera, ibaratnya hidup dalam dunia maya, karena hal itu pasti tak terhindarkan dalam perspektif korban atau pelaku, sehingga sifatnya selalu subjektif. Khusus tentang pidana mati dalam Undang- undang Narkotika, tentu diharapkan akan menimbulkan efek jera dalam masyarakat, sungguh tak terbayangkan jika pidana mati dihapuskan dari Undang- undang Narkotika. Bahwa antara pidana mati dan filosofi pemasyarakatan tidak ada hubungan, karena filosofi pemasyarakatan kaitannya adalah dengan pidana penjara.7 B. Penjatuhan Pidana Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia Penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika masih menjadi perdebatan yang cukup serius. Sebagian kelompok masyarakat, yaitu kaum abolisionist menghendaki agar pidana mati dihapuskan dengan alasan melanggar hak asasi manusia. Konsep pidana mati seringkali digambarkan sebagai sesuatu yang kejam, tidak manusiawi, dan sadis. Pidana mati juga digambarkan sebagai pengingkaran atas hak untuk hidup. Namun sebagian kelompok masyarakat yang lain, yaitu kaum retensinist, menghendaki agar pidana mati masih perlu dipertahankan mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh peredaran gelap narkotika yang dapat merusak tatanan masyarakat, merusak tatanan generasi muda, dan melemahkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Uraian berikut akan menganalisis penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika ditinjau dari hukum dan hak asasi manusia. Tinjauan dari aspek hukum lebih difokuskan kepada bagaimana kebijakan formulatif dalam merumuskan ancaman pidana mati dalam peraturan perundang-undangan, baik di dalam KUHP maupun di luar KUHP. Sedangkan tinjauan dari aspek hak asasi 6Rudi Satrio, Ibid. 7Ibid. 33
manusia lebih difokuskan kepada pertanyaan apakah pidana mati bertentangan dengan instrumen hukum nasional maupun internasional terkait dengan masalah hak asasi manusia. 1. Penjatuhan Pidana Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Hukum Ketentuan Pasal 10 KUHP masih menjadikan pidana mati sebagai pidana pokok. Dijelaskan dalam Pasal 11 KUHP bahwa pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Namun tata cara pidana mati ini kemudian dirubah menjadi dilakukan oleh regu tembak. Mengenai ketentuan teknis eksekusi pidana mati diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Pada Pasal 3 angka 3 disebutkan bahwa hukuman mati adalah salah satu hukuman pokok yang dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Secara yuridis, ancaman pidana mati terdapat baik di dalam KUHP maupun Undang-undang di luar KUHP sebagaimana. Di dalam KUHP terdapat 8 (delapan) tindak pidana yang diancam pidana mati. Sedangkan di luar KUHP, setidak-tidaknya terdapat 6 (enam) undang-undang yang memuat ancaman pidana mati, yaitu UU Korupsi, UU Narkotika, UU Psikotropika, UU Terorisme, dan UU Hak Asasi Manusia. Berikut akan diuraikan bagaimana ancaman pidana mati dirumusan dalam undang-undang tersebut. 1. Ancaman Pidana Mati di dalam KUHP a. Kejahatan terhadap Keamanan Negara Ada tiga ketentuan kejahatan terhadap kemanan negara yang diancam pidana mati. Pertama, Pasal 104 terkait makar dengan maksud untuk membunuh atau merampas kemerdekaan atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah. Kedua, Pasal 111 terkait mengadakan hubungan dengan negara asing dengan maksud menggerakkannya untuk melakukan perbuatan permusuhan atau perang 34
terhadap negara, memperkuat niat mereka, menjanjikan bantuan atau membantu mempersiapkan mereka untuk melakukan perbuatan permusuhan atau perang terhadap negara, jika perbuatan permusuhan dilakukan atau terjadi perang. Ketiga, Pasal 124 ayat (3) memberitahukan atau menyerahkan kepada musuh, menghancurkan atau merusakkan sesuatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki, suatu alat perhubungan, gudang persediaan perang, atau kas perang ataupun Angkatan Laut, Angkatan Darat atau bagian daripadanya, merintangi, menghalang-halangi atau menggagalkan suatu untuk menggenangi air atau karya tentara lainya yang direncanakan atau diselenggarakan untuk menangkis tau menyerang; dan menyebabkan atau memperlancar timbulnya huru-hara, pemberontakan atau desersi dikalangan Angkatan Perang. b. Kejahatan terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden. Terkait dengan kejahatan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden ini diatur dalam Pasal 140 ayat (3) yang menyebutkan bahwa jika makar terhadap nyawa dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dan mengakibatkan kematian. c. Perkelahian tanding Perkelahian tanding merampas nyawa pihak lawan atau melukai tubuhnya, maka diterapkan ketentuan mengenai pembunuhan berencana, pembunuhan atau penganiayaan jika persyaratan tidak diatur terlebih dahulu, atau jika perkelahian tanding tidak dilakukan di hadapan saksi kedua belah pihak, atau jika pelaku dengan sengaja dan merugikan pihak lawan atau bersalah melakukan perbuatan penipuan atau yang menyimpang dari persyaratan. d. Pembunuhan Berencana Paembunuhan berencana ini diatur dalam Pasal 340 KUHP yang menyebutkan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. 35
e. Pencurian dengan Kekerasan Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutupyang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta apa atau trem yang sedang berjalan; atau jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, f. Pemerasan Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3. g. Kejahatan Pelayaran Kejahatan pelayaran ini diatur dalam Pasal 444 yang melarang perbuatan kekerasan yang diterangkan dalam pasal 438 - 441 mengakibatkan seseorang di kapal yang diserang atau seseorang yang diserang itu mati maka nakoda. Komandan atau pemimpin kapal dan mereka yang turut serta melakukan perbuatan kekerasan, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. h. Kejahatan Penerbangan Mengatur mengenai perbuatan dimaksud pasal 479 huruf I dan pasal 479 itu dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama; sebagai kelanjutan permufakatan jahat; dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu; mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara tersebut sehingga dapat membahayakan penerbangannya; mengakibatkan luka berat seseorang; dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan 36
merampas kemerdekaan seseorang; jika perbuatan itu mengakibatkan matinya seseorang atau hancurnya pesawat udara itu. 2. Ancaman Pidana Mati dalam Undang-undang di Luar KUHP Sanksi pidana mati juga diancamkan oleh undang-undang di luar KUHP. Terdapat 6 (enam) buah undang-undang yang memberi ancaman pidana mati, yaitu undang-undang korupsi, narkotika, psikotropika, terorisme, dan pengadilan hak asasi manusia. Rincian perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tersebut dapat dilihat pada uraian berikut. a. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat (1) melarang terhadap setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negarayang dilakukan dalam keadaan tertentu. b. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika o Pasal 113 ayat (2): memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi gram. o Pasal 114 ayat (2): menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram. o Pasal 118 ayat (2): memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II beratnya melebihi 5 gram. o Pasal 119 ayat (2): menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II beratnya melebihi gram. 37
o Pasal 121 ayat (2): penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen. c. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 59 ayat (2): menggunakan psikotropika golongan I selain dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) atau memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I atau mengedarkan psikotropika golongan I tidak memenuhi ke-tentuan atau mengimpor psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan; atau secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I dilakukan secara terorganisasi. d. Perpu Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme o Pasal 6: dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana 38ublic atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas 38ublic atau fasilitas internasional. o Pasal 8: Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang: menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut; menyebabkan hancurnya, tidak dapat dipakainya atau rusaknya bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara, atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut; dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, mengambil, atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan 38 lain
penerbangan, atau menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru; karena kealpaannya menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah atau menyebabkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru; dengan sengaja atau melawan hukum, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; dengan sengaja dan melawan hukum mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara; karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai, atau rusak; dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, atas penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan kehancuran, kerusakan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang dipertanggungkan terhadap bahaya atau yang dipertanggungkan muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya, ataupun untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan; dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan; dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan; melakukan bersama-sama sebagai kelanjutan permufakatan jahat, dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan luka berat seseorang, mengakibatkan kerusakan pada pesawat 39
udara sehingga dapat membahayakan penerbangannya, dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang; dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan, jika perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut; dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut yang menyebabkan tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan penerbangan; dengan sengaja dan melawan hukum menempatkan atau menyebabkan ditempatkannya di dalam pesawat udara dalam dinas, dengan cara apapun, alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara yang membuatnya tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan; melakukan secara bersama-sama 2 orang atau lebih, sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat, melakukan dengan direncanakan lebih dahulu, dan mengakibatkan luka berat bagi seseorang dari perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf l, huruf m, dan huruf n; memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu 40ublic40ena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan; di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan; di dalam pesawat udara melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udara dalam penerbangan. o Pasal 9: secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, 40
membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan 41 ublic/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme. o Pasal 10: setiap orang yang dengan sengaja menggunakan senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya, sehingga menimbulkan suasana 41 ublic, atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, membahayakan terhadap kesehatan, terjadi kekacauan terhadap kehidupan, keamanan, dan hak-hak orang, atau terjadi kerusakan, kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas 41 ublic, atau fasilitas internasional. o Pasal 14: merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. o Pasal 15: melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidananya. o Pasal 16: di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12. 41
e. Undang-undang No.36 tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia o Pasal 36: melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, b, c, d, atau e. o Pasal 37: melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, b, d, e, atau j. o Pasal 40: melakukan percobaan, permufakatan jahat, atau pembantuan untuk melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau Pasal 9. o Pasal 42: (1) komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berada di dalam yurisdiksi Pengadilan HAM, yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando dan pengendaliannya yang efektif, atau di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif dan tindak pidana tersebut merupakan akibat dari tidak dilakukan pengendalian pasukan secara patut, yaitu : komandan militer atau seseorang tersebut mengetahui atau atas dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui bahwa pasukan tersebut sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan komandan militer atau seseorang tersebut tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. (2) Seorang atasan, baik polisi maupun sipil lainnya, bertanggung jawab secara pidana terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh bawahannya yang berada di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, karena atasan tersebut tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan benar, yakni: atasan tersebut mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahan sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan 42
dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Paparan tersebut di atas menggambarkan bahwa eksistensi pidana mati dalam perundang-undangan kita masih diakui, baik yang diatur di dalam KUHP maupun undang-undang di luar KUHP. Namun perlu dicatat bahwa pidana mati yang diancamkan dalam KUHP maupun Undang-undang di luar KUHP tersebut selalu dirumuskan secara alternatif dengan sanksi pidana lain, yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa kabijakan formulatif yang dirumuskan oleh pembentuk undang-undang adalah bahwa pidana mati itu dijatuhkan apabila kejahatannya memang sangat serius, dan hakim masih diberikan alternatif untuk memilih sanksi pidana selain pidana mati. Hal ini berarti pula bahwa sanksi pidana mati tidak bersifat mutlak atanpa ada alternatif sanksi pidana yang lain. 3. Ancaman Pidana Mati dalam Rancangan KUHP Dalam perspektif ius constituendum, Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (R KUHP) mempertahankan ancaman pidana mati ini. Namun dalam R KUHP ancaman pidana mati ini tidak dirumuskan sebagai pidaka pokok tyapi sebagai pidana yang bersifat khusus sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 67 yang menyatakan bahwa "pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif". Penjelasan atas pasal ini adalah: Pidana mati tidak terdapat dalam urutan pidana pokok. Pidana mati ditentukan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Pidana mati adalah pidana yang paling berat dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana mati dapat dijatuhkan pula secara bersyarat, dengan memberikan masa percobaan, sehingga dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan, dan dapat diganti dengan pidana perampasan kemerdekaan.8 8Konsep Rancangan KUHP tahun 2017. 43
Di samping itu, R KUHP memformulasikan bahwa pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan syarat-syarat : (a) reaksi masyarakat tidak terlalu besar; (2) terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki; (c) kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting; dan (d) ada alasan yang meringankan. Jika terpidana selama masa percobaan menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sementara jika terpidana selama masa percobaan tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung. Dengan ketentuan ini, terdapat kemungkinan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana mati bersyarat.9 Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa politik hukum tentang pidana mati dalam draft R KUHP adalah: menempatkan pidana mati sebagai pidana khusus atau istimewa;
pidana mati dapat diubah jadi pidana seumur hidup atau penjara dalam waktu tertentu setelah melalui masa percobaan selama sepuluh tahun;
condong untuk tidak menggunakan pidana mati sebagai jenis pidana utama (pokok) dan diutamakan;
penggunaan pidana mati harus selektif, hanya terhadap perbuatan pidana yang menimbulkan akibat kematian atau membahayakan nyawa manusia dan kemanusiaan, atau keamanan negara;
pelaksanaan pidana mati dapat ditangguhkan dengan pemberian masa percobaan sepuluh tahun, untuk perempuan hamil menunggu sampai melahirkan, dan untuk orang sakit jiwa hingga si terpidana sembuh.10 9Supriyadi Widodo Eddyono, "Catatan terhadap beberapa Ketentuan dalam Rancangan KUHP 2015, Insttute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2015. 10 Risalah Sidang Perkara Nomor 2/PUU-V/2007 dan Perkara Nomor 3/PUU-V/2007 Perihal Pengujian UU No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap Undang-undang Dasar 1945, 30 Oktober 2007. 44
2. Penjatuhan Pidana Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam perspektif hak asasi manusia, penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika masih dipermasalahkan. Sebagian kalangan mempermasalahkan dari segi instrumen hukum, baik nasional maupun internasional yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Beberapa instrumen hukum yang mengakui keberadaan hak asasi manusia terutama hak untuk hidup, antara lain adalah Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia, Universal Declaration of Human Rights, dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). 1. Undang-undang Dasar 1945 Undang-undang Dasar 1945 secara khusus mengatur hak asasi manusia ke dalam tiga pasal, yaitu Pasal 28A, Pasal 28I, dan Pasal 28J. Berikut adalah isi dari masing-masing pasal tersebut. o Pasal 28A: Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. o Pasal 28I: (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. o Pasal 28J: (1) setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (2) Dalam menjalankan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang diterapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai- nilai agama, dan ketertiban umum. Mencermati Pasal 28A dan 28I ayat (1) UUD 1945 tersebut di atas dengan tegas dinyatakan bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurang dalam keadaan apapun. Namun dalam konteks ini kita tidak boleh menafsirkan UUD 1945 secara sepotong-sepotong hanya Pasal 28A dan 28I ayat 45
(1), tetapi harus ditafsirkan dalam satu kesatuan dengan Pasal 28J ayat (2) yang merupakan pembatasannya. Pembatasan itu berupa mengecualikan, membatasi, mengurangi, dan bahkan menghilangkan hak dimaksud, asalkan sesuai dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, dan ketertiban umum. 2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 ini mengatur hak untuk hidup ke dalam 2 pasal, yaitu Pasal 4 dan Pasal 9. Berikut adalah isi dari masing-masing pasal tersebut. o Pasal 4: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. o Pasal 9: Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Apabila kita cermati ketentuan Pasal 4 dan Padal 9 Undang-undang tentang HAM tersebut, nampak seolah-olah hak untuk hidup adalah hak yang mutlak dan tidak dapat dikurangi dengan alasan apapun. Namun apabila kita baca bagian penjelasan pasal tersebut, ternyata terdapat pembatasan terhadap hak untuk hidup itu. Bunyi penjelasan pasal tersebut adalah: "Setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Hak atas kehidupan ini bahkan juga melekat pada bayi yang belum lahir atau orang yang terpidana mati. Dalam hal atau keadaan yang sangat luar biasa yaitu demi kepentingan hidup ibunya dalam kasus aborsi atau berdasarkan putusan pengadilan dalam kasus pidana mati, maka tindakan aborsi atau pidana mati dalam hal dan/atau kondisi tersebut, masih dapat diizinkan. Hanya pada dua hal tersebut itulah hak untuk hidup dapat dibatasi." Pembatasan oleh undang-undang dalam menjalankan hak dan kebebasan diatur pula dalam Pasal 70 Undang-undang tentang HAM. Pasal 70 dinyatakan 46
bahwa "dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Kemudian dalam Pasal 73 dinyatakan bahwa hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang- Undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata- mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa. Dengan adanya penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan kata lain, bahwa hak aasasi manusia yang dianut oleh bangsa Indonesia memang mengenal pembatasan-pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998, Undang-undang HAM, dan UUD 1945 khususnya Pasal 28J. Ini artinya bahwa ancaman pidana mati pada undang-undang narkotika dapat dikatakan sudah mempunyai landasan konstitusional yang sah. 3. Universal Declaration on Human Rights 1948 Universal Declaration on Human Rights 1948 merupakan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Deklarasi tersebut memberikan pengakuan hak- hak dasar manusia. Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi ini sebagai satu standar umum bagi keberhasilan untuk semua bangsa dan negara. Prinsip-prinsip dalam Deklarasi HAM antara Iain: (1) pengakuan terhadap mattabat dasar (inherent dignify) dan hak-hak yang sama dan sejajar (equal and inalienable rights) sebagai dasar dari kernerdekaan, keadilan dan perdamaian dunia; (2) membangun hubungan yang baik antarbangsa; (3) perlindungan HAM dengan rule of law; (4) persamaan antara laki-laki dan perempuan; dan (5) kerjasama antara Negara dengan PBB untuk mencapai pengakuan universal terhadap HAM dan kebebasan dasar. Beberapa ketentuan yang tercantum dalam Universal Declaration on Human Rights 1948 dapat dilihat dalam tabel berikut ini. 47
HAM dalam Deklarasi Universal PBB (1948) Jenis Hak - Hak Hidup - Bebas dari Perbudakan - Bebas dari penyiksaan & kekejaman - Persamaan dan bantuan hukum - Pengadilan yang adil - Perlindungan urusan pribadi & keluarga - Memasuki dan meninggalkan suatu negara - Mendapatkan suaka - Hak kewarganegaraan - Membentuk keluarga - Memiliki harta benda - Kebebasan beragama - Berpendapat, berserikat dan berkumpul - Turut serta dalam pemerintahan - Jaminan sosial, pekerjaan, upah layak dan kesejahteraan 22-25 - Pendidikan "gratis" dan kebudayaan Pasal 3 4 5 7-8 9-11 12 13 14 15 16 17 18 19-20 21 Pasal 3 Deklarasi hak asasi manusia 10 Desember 1948 merumuskan "setiap orang berhak atas penghidupan, kebebasan dan keselamatan individu". Rumusan ini menggariskan suatu prinsip utama dalam hak asasi manusia yaitu bahwa tidak seorang pun dapat dicabut hak atas kehidupannya (nyawanya) secara sewenang-wenang. Pernyataan tersebut menimbulkan sejumlah pertanyaan dan argumentasi apakah hukuman mati merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 dari Deklarasi hak asasi manusia tersebut? Dari segi hukum, Deklarasi hak asasi manusia tidak mempunyai daya ikat, namun memiliki arti yang sangat penting. Meskipun demikian, ketentuan- ketentuan yang terdapat dalam Deklarasi Universal HAM banyak dirnasukkan ke dalam hukum nasional negara-negara anggota PBB dan telah menjadi tolak ukur untuk menilai sejauh mana suatu negara melaksanakan hak-hak asasi rnanusianya. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Deklarasi Universal HAM ini dianggap mempunyai nilai sebagai hukum kebiasaan internasional (customary international 48
law). Deklarasi universal HAM terbagi dalam dua bagian, yaitu Economic and Social Rights (ICESCR) and Civil and Political Rights (ICCPR) 4. International Covenant on Civil and Political Rights Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) tahun 1966 yang sudah diratifikasi oleh Indonesia menyatakan bahwa hak atas hidup adalah hak yang mendasar dan tidak dapat dilanggar dalam keadaan apapun. Pengecualian hak untuk hidup oleh ICCPR terkait dengan pidana mati ada beberapa pasal yang mengaturnya, yakni Pasal 6 ayat (1) tidak melarang hukuman mati, tetapi Pasal 6 ayat (2) dan ayat (6) meletakkan sejumlah pembatasan dalam penerapannya. Lima pembatasan spesifik terhadap pidana mati dapat diidentifikasi dari ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (6), yaitu: Pembatasan pertama, pidana mati tidak bisa diterapkan kecuali pada kejahatan paling serius dan sesuai dengan hukuman yang berlaku pada saat kejahatan berlangsung. Jadi, meskipun Pasal 6 ICCPR tidak menghapuskan pidana mati, tetapi ia membatasi peranannya pada kejahatan dengan extremely grave consequences, yang menurut ahli kejahatan narkotika termasuk kategori kejahatan yang sangat serius dengan akibat buruk yang dahsyat. Pembatasan kedua, pidana mati dalam Pasal 6 ICCPR ialah keharusan tiadanya perampasan kehidupan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan kovenan, sehingga misalnya, mesti ada jaminan pemeriksaan yang adil, mesti tidak ada diskriminasi dalam hukuman berat, dan metode eksekusi yang tidak sampai menjadi penyiksaan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. Pembatasan kedua ini sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh The Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (Milan, 1985) yang dalam resolusi Nomor 15 telah ditentukan 9 ketentuan di bawah judul "Safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty" antara lain sebagai berikut: In countries which have not abolished the death penalty, capital punishment may be imposed only for the most serious crimes, ... intentional crimes with lethal or other extremely grave consequences. 49
Pembatasan ketiga, bahwa pidana mati hanya bisa dilaksanakan sesuai dengan putusan akhir yang dijatuhkan oleh pengadilan yang berwenang. Pembatasan keempat, bahwa siapa saja yang dihukum mati berhak meminta pengampunan atau keringanan hukuman dan bisa diberi amnesti, pengampunan atau keringanan hukum. Pembatasan kelima ialah bahwa hukuman mati tidak bisa dikenakan pada remaja di bawah umur 18 tahun dan tidak bisa dilaksanakan pada wanita hamil; Menurut Achmad Ali, 11 terdapat dua sila yang sangat mendukung pemberlakuan pidana mati untuk kejahatan-kejahatan yang sangat serius, yakni sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam mana semua agama mengenal pidana mati dan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab yang berarti harus ada keseimbangan dalam keadilan (balancing justice) dengan memperhatikan posisi korban kejahatan narkotika, jangan hanya memperhatikan penjahatnya. Selanjutnya dikatakan bahwa adalah keliru anggapan kaum anti pidana mati yang menganalogikan vonis pidana mati sama dengan pembunuhan, yang berarti sama saja dengan menganalogikan pidana penjara dengan penculikan atau hukuman denda disamakan dengan perampasan atau pencurian. Bahwa apa yang selalu dikumandangkan oleh kaum anti pidana mati yang menurut penelitian mereka pidana mati tidak menurunkan kejahatan, namun penelitian lain menunjukkan bahwa pidana mati jelas menurunkan kejahatan. Misalnya ketika Inggris menghapuskan pidana mati pada tahun 1965 kurva tingkat pembunuhan naik secara signifikan, demikian pula di Afrika Selatan ketika pidana mati dihapuskan pada tahun 1995 tingkat kejahatan menaik secara drastis, dan juga di Harris Country Texas Amerika Serikat kejahatan menurun drastis ketika eksekusi hukuman mati diterapkan kembali pada tahun 1982. Perlu diketahui bahwa di AS, dari 50 negara bagian (states) 38 states masih mempertahankan pidana mati. Dengan demikian, pidana mati mempunyai efek pencegahan umum.12 11 Risalah Sidang Perkara Nomor 2/PUU-V/2007 dan Perkara Nomor 3/PUU-V/2007 Perihal Pengujian UU No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap Undang-undang Dasar 1945, 30 Oktober 2007. 12Ibid. 50
Ahli pidana Rudi Satria juga setuju diterapkannya pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Dikatakan bahwa bicara tentang efek pidana mati atau pemidanaan lainnya dengan mengesampingkan efek pembalasan dan efek jera, ibaratnya hidup dalam dunia maya, karena hal itu pasti tak terhindarkan dalam perspektif korban atau pelaku, sehingga sifatnya selalu subjektif. Khusus tentang pidana mati dalam Undang-undang Narkotika, tentu diharapkan akan menimbulkan efek jera dalam masyarakat. Sungguh tidak terbayangkan jika pidana mati dihapuskan dari Undang-undang Narkotika. Dikaitkan dengan filosofi kemasyaraatan, oleh Rudi Satria dikatakan bahwa antara pidana mati dan filosofi pemasyarakatan tidak ada hubungan, karena filosofi pemasyarakatan kaitannya adalah dengan pidana penjara.13 Adapun yang menjadi alasan mengenai pentingnya penjatuhan pidana mati tersebut untuk diberlakukan terhadap terpidana narkotika antara lain sebagai berikut: a. Seandainya pidana mati tidak diterapkan terhadap terpidana narkotika dikhawatirkan perkembangan jaringan (sindikat) pengedar narkotika tidak dapat dibatasi oleh karena peredaran gelap narkotika dapat merusak tatanan masyarakat, merusak generasi muda, sehingga adalah wajar apabila dijatuhi Pidana mati. b. Pidana mati sangat dibutuhkan dalam era pembangunan terhadap mereka yang menghambat proses pembangunan, mengedarkan narkotika dapat diartikan menghambat pembangunan oleh karena sifatnya merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan nasional Indonesia. c. Pidana mati merupakan alat penting untuk penerapan yang baik dari hukum pidana oleh karena kemanfaatannya sebagai alat penguasa agar norma hukum dipatuhi.14 Dalam Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the death Penaly (Resolusi PBB.1984/50) dirumuskan hal-hal sebagai berikut: a. Di negara-negara yang belum menghapus hukuman mati, hukuman mati hendaknya hanya diancamkan kepada kejahatan- kejahatan yang paling serius, dimana dapat dipahami bahwa kejahatan-kejahatan tersebut merupakan kejahatan dengan menggunakan senjata api atau kejahatan yang menimbulkan ancaman kerusakan yang berat. 13Ibid. 14 SR. Sianturi dan Mompang Panggabean, Hukum Penitensier di Indonesia, Alumni, Bandung, 1999, hlm.62. 51
b. Hukuman mati telah diancam sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Bila terjadi perubahan setelah perbuatan dilakukan hendaknya pelaku mendapat keuntungan dari perubahan tersebut. c. Seseorang yang usianya dibawah 18 tahun pada saat perbuatan dilakukan tidak dapat dijatuhkan hukuman mati, tidak juga dapat dijatuhkan bagi wanita hamil atau yang baru melahirkan atau orang-orang yang menderita kelainan jiwa. d. Hukuman mati mungkin diancamkan kepada orang yang terbukti bersalah berdasarkan proses pembuktian yang jelas dan tidak dimungkinkan adanya penjelasan lain selain atas fakta yang ada. e. Hukuman mati hanya dapat dijatuhkan berdasarkan vonis hakim yang dikeluarkan oleh pengadilan yang berwenang setelah melalui proses persidangan yang adil dan tidak memihak sesuai dengan ketentuan pasal 14 Konvenan hak-hak sipil dan politik, termasuk hak tersangka untuk mendapat pendampingan penasihat hukum disemua tingkat peradilan. f. Seseorang yang telah divonis dengan pidana mati memiliki hak untuk melakukan upaya hukum ketingkat pengadilan yang lebih tinggi, dan dalam setiap upaya hukum yang dilalui harus diyakinkan bahwa telah diperiksa secara memadai dan oleh lembaga yang berwenang. g. Setiap orang yang dijatuhi pidana mati berhak meminta pengampunan atau peringanan hukuman, pemanfaatan atau perubahan hukuman dijaminkan dalam setiap kasus dimana hukuman mati dijatuhkan. h. Hukuman mati tidak dapat dijalankan ketika upaya hukum banding atau upaya hukum lainnya sebagai sarana untuk mendapatkan pemaafan atau pengurangan hukuman tengah dilakukan. i. Eksekusi terhadap hukuman mati selayaknya dilakukan dengan cara yang dapat mengurangi penderitaan yang timbul karenanya. 52
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI A. Kesimpulan Berdasarkan pemaparan terkait penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Urgensi penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika adalah kerana tindak pidana ini menimbulkan korban yang masif, membutuhkan biaya untuk rehabilitasi dan penegak hukumnya, merusak generasi muda, dan melemahkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Secara empiric, korban tindak pidana narkotika semakin meningkat sehingga menimbulkan implikasi fisik dan psikologis tidak hanya terhadap korban pengguna tetapi juga terhadap masyarakat secara luas. Dalam konteks perlindungan masyarakat, 2. Dalam perspektif hukum, sanksi pidana mati telah diatur dan diakui eksistensinya baik di dalam KUHP maupun undang-undang di luar KUHP. Pasal-pasal yang dirumuskan selalu dialternatifkan dengan sanksi pidana yang lain, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Dengan demikian maka pidana mati bukan satu-satunya alternatif yang dijatuhkan oleh hakim. Dalam hal ini pidana mati bersifat ultimum remedium, yaitu senjata pamungkas apabila jenis pidana yang lain diperkirakan tidak efektif. Sedangkan dalam perspektif hak asasi manusia, sanksi pidana mati tidak bertentangan dengan instrumen hukum nasional maupun internasional, seperti Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Universal Declaration on Human Rights 1948, maupun International Covenant on Civil and Politica Rights 1966. Di dalam instrument tersebut dinyatakan bahwa hak untuk hidup dijamin namun terdapat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang. 53
B. Rekomendasi Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan perlunya kebijakan penerapan pidana mati secara selektif dan limitatif dengan ketentuan berikut: menempatkan pidana mati sebagai pidana khusus atau istimewa; pidana mati dapat diubah jadi pidana seumur hidup atau penjara dalam waktu tertentu setelah melalui masa percobaan selama sepuluh tahun; tidak menggunakan pidana mati sebagai jenis pidana utama (pokok) dan diutamakan; penggunaan pidana mati hanya terhadap perbuatan pidana yang menimbulkan akibat kematian atau membahayakan nyawa manusia dan kemanusiaan, atau keamanan negara; dan pelaksanaan pidana mati dapat ditangguhkan dengan pemberian masa percobaan sepuluh tahun, untuk perempuan hamil menunggu sampai melahirkan, dan untuk orang sakit jiwa hingga si terpidana sembuh. 54
DAFTAR PUSTAKA A. Zainal Abidin. Azaz Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan tentang Delik- delik Khusus. Prapantja Jakarta & Taufieq Makasar, 1962). Bambang Hariyono, "Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba di Indonesia", Tesis Universitas Diponegoro, Semarang, 2009. Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Kencana, Jakarta, 2014. F. Ervanto, "Bab II: Pengertian dan Hakekat Kejahatan Korporasi" dikutip dari website: Gatot Supramono. Hukum Narkoba Indonesia. Djambatan, Jakarta, 2004. Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan, Jakarta: Rajagrafindo Persada, Cetakan Pertama, 2015. Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2003. Hartawi. A.M, dalam Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, Pidana Mati di Indonesia. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983. Hartiwiningsih, Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana. Ctk. Pertama, Surakarta: UPT Penerbitan dan Percetakan UNS, UNS Press, 2008. Herbert Hovenamp. "Rationality in Law and Economics". George Washington Law Review, No.60 Tahun 1992. H. Setiyono. "Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana". Edisi kedua, Cetakan Pertama, Banyumedia Publishing, Malang, 2003. J.E Jonkers. Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda. Cetakan Pertama, Bina Aksara, Jakarta. Kristian, Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, dikutip dari website: jhp.ui.ac.id/index.php/article/36 55
Mahrus Ali, Pola Pemberatan Ancaman Pidana Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup: Kajian atas Undang-Undang di Bidang Lingkungan Hidup dikutip dari website: aifis-digilib.org/uploads/1/3/4/6 Michael Faure dan Göran Skogh. The Economic Analysis Of Environmental Policy And Law An Introduction. Edward Elgar Publishing Limited, United Kingdom, 2003. Muladi. Lembaga Pidana Bersyarat. Alumni, Bandung, 2002. M. Sholehuddin. Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana. Edisi Pertama, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004. P.A.F. Lamintang. Hukum Penitensier Indonesia. Armico, Bandung. Ridha Ma'roef. Narkotika, Masalah dan Bahayanya. PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987. Roeslan Saleh, Stelsel Pidana di Indonesia, Cetakan Kelima, Aksara Baru, Jakarta, 1987. Sri Wulandari. "Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Kejahatan website: Korporasi repository.untagsmg.ac.id di Bidang Ekonomi" dikutip dari Sutan Remi Sjahdeini, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi", (Jakarta: Grafiti Pers, 2006), hlm. 162-163 dikutip dari Kristian, Loc. Cit Steven Shavell, Economic Analysis of Public Law Enforcement and Criminal Law, Chapter 21-Page 6, dikutip dari website: abstract.id=382200 Supardi. Pro dan Kontra Pidana mati terhadap Tindak pidana Narkoba. bnn.go.id/konten. Syaiful Bakhri. Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia, Ctk.Pertama, Total Media, Yogyakarta, 2009. Taufik Makarao. Tindak Pidana Narkotika, Jakarta, 2005. Thomas J. Miles. "Empirical Economics and Study of Punishment and Crime". University of Chicago Legal Forum, 237, 2005. Yudi Krismen, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kejahatan Ekonomi, dikutip dari website: view/2089. 56