NATIONAL ECONOMIC MOSI DEBAT Aktualisasi Kebijakan Pemerintah untuk Stabilitas Perekonomian Nasional
NATIONAL ECONOMIC 1. Bank Indonesia telah mengumumkan bahwa penggunaan mata uang digital (cryptocurrency) yaitu bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran, namun dapat digunakan sebagai salah satu pilihan portofolio investasi yang sah di Indonesia. Bitcoin juga berisiko tinggi disalahgunakan sebagai celah pencucian uang maupun pendanaan terorisme. Di sisi lain, kehadiran bitcoin merupakan salah satu bentuk dari inovasi digital. Serta cryptocurrency bitcoin ini sama halnya dengan emas yang dapat dijadikan sebagai pelindung inflasi. Sehingga dapat digunakan sebagai alat penekan laju inflasi yang berlebihan. 2. Kebijakan impor yang dilaksanakan oleh pemerintah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa di masyarakat, yang nantinya akan berdampak pada pembentukan harga barang dan jasa di pasaran sehingga menjadi lebih terjangkau. Selain itu juga menstabilkan perekonomian akibat dari meningkatnya konsumsi masyarakat. Hal tersebut membawa dampak positif bagi peningkatan pendapatan nasional. Namun, di sisi lain, kebijakan pemerintah menggalakkan impor luar negeri akan berdampak pada persaingan antara barang-barang produk impor dengan barang-barang produksi lokal. Kebanyakan barang-barang hasil produksi lokal kalah dalam hal kualitas. Hal tersebut mengakibatkan konsumen lebih memilih untuk membeli produk luar negeri. Jelas hal ini akan mematikan para produsen dalam negeri. 3. Kebijakan ekonomi jilid 3 tentang penurunan tarif listrik. Kebijakan ini berujung pada penghapusan subsidi listrik pelanggan 900 VA yang selama ini dinikmati oleh 19 juta penduduk dengan kategori masyarakat mampu (Rumah Tangga Menengah). Hal ini dianggap dapat menghemat anggaran negara sebesar Rp. 25 Triliun dari APBN. Logikanya, ketika terjadi pencabutan subsidi pemerintah, maka harga barang yang bersangkutan akan naik dikarenakan kembali pada harga asli non-subsidi. Pemerintah berdalih, pencabutan subsidi dengan menaikkan tarif dasar listrik digunakan untuk menambah infrastruktur listrik di berbagai wilayah di Indonesia. 4. Kebijakan Ekonomi jilid 4 tentang sektor ketenagakerjaan dan penyaluran kredit usaha rakyat. Dalam hal ini Pemerintah menjamin sistem pengupahan para pekerja atau buruh yang tidak masuk dalam kategori upah murah dan akan ada kenaikan setiap tahunnya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan pekerja. 1
NATIONAL ECONOMIC Namun, di sisi lain, hal ini diyakini akan memberatkan para pengusaha dan nantinya akan muncul perasaan enggan untuk berinvestasi dan mengembangkan perusahaannya di Indonesia. 5. Kebijakan ekonomi jilid 7, Dana Desa adalah upaya mempercepat pencairan infrastruktur dengan dana bagi desa-desa untuk pembangunan menyederhanakan prosedurnya. Dengan adanya kebijakan alokasi dana desa dari APBN ini sangat membantu kabupaten, sebab dana kabupaten amat terbatas. Dana ini digunakan untuk pembangunan jalan, air bersih (sanitasi), kesehatan, sarana Pendidikan, dll. Di sisi lain penerapan kebijakan dana desa ini juga rawan akan korupsi, sebagaimana data ICW (Indonesia Corruption Watch) pada 2016 lalu menemukan bahwa korupsi dana desa meningkat pesat, menempati peringkat ketiga sektor yang paling banyak ditangani penegak hukum terkait kasus korupsi. 6. Kebijakan ekonomi jilid 7 menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meminimalisir monopoli tanah oleh pihak kapitalis melalui kemudahan mendapatakan sertifikat tanah. Tujuan dari program sertifikat tanah adalah untuk memudahkan investasi masuk serta memudahkan petani untuk menjaminkan sertifikasi tanah tersebut ke bank apabila ingin mendapatkan modal usaha pertanian, atau dengan kata lain dengan cara tersebut pemerintah menjalankan program Bank Dunia yakni inklusivitas keuangan di pedesaan. Namun di sisi lain, hal tersebut menjadikan kaum tani semakin terjerat bunga yang mencekik dan semakin melarat dikarenakan tidak dapat mengembalikan pinjaman di bank yang berujung pada penyitaan sertifikat tanah. 7. Kebijakan Ekonomi jilid 9, Indonesia merupakan Negara yang cepat keluar dari perlambatan ekonomi dunia dengan mendorong investasi pada infastruktur. Akan tetapi pertumbuhan ekonomi baru menyentuh level 6% pada tahun 2018. Meski infastruktur sudah dilakukan hasilnya masih mencapai 5,3 - 5,4%. 8. Kebijakan Ekonomi jilid 11 tentang pengembangan Industri farmasi dan alat kesehatan yang bertujuan untuk peningkatan pelayanan kesehatan. Pemerintah menargetkan pada awal tahun 2019, seluruh masyarakat Indonesia sudah menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat 2
NATIONAL ECONOMIC (KIS). Berdasarkan data dari BPJS, sampai 31 Desember 2017, program KIS sudah menunjukkan peningkatan yang signifikan dengan jumlah peserta yang mencapai 187.982.949 atau hampir mencapai 72,9% dari total penduduk Indonesia. Akan tetapi, program tersebut masih mengalami ketimpangan pada besaran iuran yang ditetapkan pemerintah karena belum memenuhi harga yang sesuai untuk kebutuhan KIS. Akibatnya, dana yang dikumpulkan BPJS Kesehatan dari iuran peserta tidak cukup membayar klaim kepada fasilitas kesehatan (faskes). Bahkan setiap tahun program KIS mengalami defisit sekitar Rp. 6,7 triliun. 9. Kebijakan Ekonomi jilid 11, Sepanjang tahun 2017 pemerintah berhasil meningkatkan nilai ekspor UMKM sebesar 20,72% dari tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut bisa terjadi karena upaya pemerintah yang rajin mengikutsertakan para pelaku UMKM dalam event pameran di luar negeri. Di sisi lain pada saat ada event tersebut, para UMKM sering kali mengalami kasus pencurian karya yang di patenkan oleh perusahaan asing terlebih dahulu, khususnya karya cipta di sektor kerajinan tangan. 10. Paket kebijakan jilid 14, tentang roadmap e-commerce. Dalam upaya mengembangkan roadmap e-commerce ini pemerintah bekerja sama dengan Jack Ma pemilik ritel online terbesar di Tiongkok, Alibaba. Jack Ma ditunjuk sebagai salah satu penasihat Komite Pengarah Peta Jalan (Roadmap) Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik. Penunjukan Jack Ma ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi cara memperkuat usaha kecil dan menengah (UKM) lokal dan membantu mereka mengakses pasar seperti di Tiongkok, serta memperkaya pemahaman tentang ekonomi digital, khususnya elektronik dagang atau e-commerce. Tetapi penunjukan Jack Ma ini juga dikhawatirkan menimbulkan konflik kepentingan, dimana sudah diketahui bahwa Alibaba memiliki saham di Lazada yang juga beroperasi di Indonesia, serta adanya kemungkinan startup lokal bisa "dikuasai oleh Jack Ma". 11. Kebijakan ekonomi jilid 14 tentang perdagangan dan perluasan efisiensi bisnis perdagangan secara elektronik atau yang sering disebut e-commerce. Perkembangan teknologi yang mengarah pada penggunaan teknologi digital, tingginya angka pengguna internet, dan semakin banyaknya masyarakat yang 3
NATIONAL ECONOMIC beralih pada bisnis e-commerce di Indonesia, memiliki pengaruh yang sangar besar terhadap perekonomian, sehingga menjadi sebuah potensi bagi pemerintah dalam hal perpajakan untuk menetapkan pajak bagi para pelaku e-commerce. Proses penetapan pajak bagi e-commerce membutuhkan berbagai data yang mengarah pada data internal perusahaan seperti jumlah pendapatan, transaksi, nilai dan volume di sektor digital ekonomi. Namun, adanya pengumpulan data e-commerce menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi para pelaku seperti adanya kebocoran data, yang membuat pelaku e-commerce kesulitan mencari inverstor lantaran data internal mereka mudah diakses. Tidak adanya jaminan yang pasti dari pemerintah terkait tingkat kerahasiaan infomasi yang diberikan oleh para pelaku e-commerce menjadi alasan tersendiri para pelaku e-commerce tidak bersedia memberikan informasi data yang dibutuhkan. 12. Isu nilai tukar mata uang Yuan, wacana tersebut langsung digulirkan Presiden Joko Widodo fundamental perekonomian nasional tidak mesti berkiblat ke dolar AS. Idealnya, pergerakan rupiah mengacu pada mata uang mitra dagang utama Indonesia, dalam hal ini Yuan mata uang Tiongkok. Isu ini muncul sebagai akibat dari kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang akan terus memperkuat posisi dolar AS terhadap mata uang negara lain. Kebijakan tersebut ditengarai bakal memicu kenaikan suku bunga AS lebih cepat. Dampaknya yaitu rupiah akan terus melemah terhadap dolar AS. Di sisi lain, langkah pemerintah yang akan menjadikan Yuan sebagai acuan menimbulkan berbagai macam kritik, salah satunya dari pengamat ekonomi Yanuar Rizky yang mengibaratkan seperti keluar dari mulut harimau dan masuk ke mulut buaya. Pemerintah tetap harus waspada di tengah kondisi perekonomian dunia yang masih suram, yang juga sangat berpengaruh pada kestabilan mata uang Yuan. (Jokowi). Menurutnya mata uang terkait 13. Penguatan rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) diperkirakan mulai tertahan. Masih banyak sentimen negatif yang bisa menjegal laju penguatan mata uang rupiah. Pergerakannya masih akan didominasi isu perang dagang antara AS dan Tiongkok. Josua Pardede, ekonom PT Bank Permata Tbk. mengatakan, rencana Tiongkok untuk menerapkan devaluasi Yuan akan berpengaruh terhadap mata uang rupiah. Kalau negeri Tirai Bambu itu benar- 4
NATIONAL ECONOMIC benar akan melemahkan mata uangnya, maka dollar AS bisa turut menguat, sehingga menekan mata uang kawasan Asia, termasuk rupiah. Kata Josua, devaluasi Yuan ini merupakan langkah Tiongkok untuk mengantisipasi efek perang dagang. Dengan mata uang yang lebih rendah bisa mendorong ekspor. 14. Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan bahwa sekitar 60 persen pembangunan proyek infrastruktur nasional saat ini didanai oleh swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal tersebut, sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam mengurangi pembebanan pembiayaan infrastruktur kepada APBN. Namun, Bank Indonesia (BI) melansir data terbaru mengenai posisi utang luar negeri Indonesia. Per Maret 2017, utang luar negeri Indonesia tercatat sebesar USD 326,34 miliar. Angka utang ini naik dibanding bulan sebelumnya atau Februari 2017 yang tercatat hanya USD 322,36 miliar. Posisi utang per Februari 2017 ini juga naik dibanding Desember 2016 yang hanya USD 317,08 miliar. Maka, dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah belum bisa mencapai tujuannya. 15. Presiden Joko Widodo memiliki sembilan agenda prioritas atau yang biasa disebut dengan Nawa Cita. Program kartu sakti Jokowi tercatat dalam janji Nawa Cita poin ke-5. Kartu Indonesia Sehat (KIS) merupakan salah satu produk dari tiga kartu sakti Jokowi yang berfungsi sebagai kartu jaminan kesehatan dan mendapatkan layangan kesehatan gratis dengan fasilitas tingkat pertama yg diperuntukkan bagi penduduk tidak mampu khususnya fakir miskin. Dengan membayarkan sejumlah iuran kepada pemerintah. Namun, data terakhir menunjukkan bahwa 12 Juta peserta KIS selama tahun 2017 mengalami penunggakan pembayaran dikarenakan setiap keluarga menanggung beban iuran bagi sejumlah keluarga yang terdaftar pada KIS sehingga resiko penunggakannya semakin besar. 16. World Economic Organization (WEO) memproyeksikan ekonomi negara berkembang pada tahun 2018 akan tumbuh pada kisaran 4,9% dan ekonomi dunia akan tumbuh 3,7%. Pemerintah memperkirakan konsumsi masyarakat tumbuh lebih baik seiring dengan inflasi yang cukup rendah, perubahan pola belanja masyarakat, serta aktivitas pilkada dan persipan pemilu. Akan tetapi, setelah mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2017 sebesar 5
NATIONAL ECONOMIC 5,05%, Indonesia disebut-sebut akan mengalami masa sulit terkait dengan pesta demokrasi. Hal tersebut disebabkan investasi akan menurun karena investor akan mempertimbangkan keamanan dan resiko yang terjadi selama pesta demokrasi berlangsung sehingga target pertumbuhan ekonomi yang direncanakan pemerintah pada tahun 2018 kemungkinan tidak sesuai dengan target. 17. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35/2018 terkait kemudahan fasilitas pembebasan pajak (Tax Holiday) bagi para investor. Hal tersebut dinilai sangat baik bagi iklim investasi di Indonesia. Namun, pemberian stimulus fiskal dalam bentuk insentif perpajakan dalam rangka menarik investor dirasa dapat memberikan dampak buruk bagi perilaku bisnis dikarenakan keputusan pemodal dalam berinvestasi tidak didominasi oleh faktor pajak. Hal tersebut kemudian akan menimbulkan distorsi karena keputusan untuk melakukan investasi bergantung pada insentif pajak. 18. Berbagai pihak mulai dari Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI) sampai Gubernur Jawa Timur Soekarwo mendesak Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk membuka keran impor garam untuk mengatasi krisis garam. ini bukan hanya digunakan untuk mengatasi Kebijakan kelangkaan garam tapi juga untuk menekan harga garam yang naik, bahkan lima kali lipat dari harga normal. Namun, adanya desakan kepada pemerintah agar segera membuka keran impor mendapat kritikan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim. Menurutnya, situasi gagal panen garam pada 2016 lalu, menjadi celah importir garam untuk mendesak pemerintah membuka keran impor. Menurut Halim, luas pertambakan garam nasional produktif terus bertambah, dari 13.639 hektare menjadi 24.254 hektare, dan tersebar di 44 kabupaten/kota di Indonesia. Ia menegaskan impor garam sejatinya merupakan kebijakan bunuh diri. impor garam 19. Pemerintah melakukan impor 500 ribu ton beras dari Vietnam dan Thailand untuk menstabilkan harga beras di pasaran. Kebijakan tersebut sebagai upaya pemerintah untuk segera mengendalikan laju kenaikan harga beras tersebut, karena jika dibiarkan akan berdampak inflasi yang pada akhirnya akan semakin membebani rakyat. Namun beberapa pihak termasuk Anggota Komisi I DPR RI, 6
NATIONAL ECONOMIC Jazuli Juwaini menentang kebijakan ini. Kebijakan impor beras dinilai bukan solusi yang tepat, melainkan semakin menekan petani, sehingga wajar sejumlah Pemda dan petani lokal serempak menolak masuknya beras impor tersebut. Jazuli menilai, Pemerintah dalam hal ini Mentan dan Mendag lemah dalam koordinasi dan supervisi. Sehingga, lanjutnya, tidak mampu mengintervensi pasar dan mengendalikan stok pangan yang ada di pasar. 20. Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti untuk menenggelamkan kapal asing yang tertangkap mencuri ikan di Indonesia, hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi penangkap ikan illegal. Dasar hukum penenggelaman kapal asing juga sudah sangat jelas diatur dalam Pasal 69 ayat 2 UU No. 45 Tahun 2009 tentang perikanan. Namun di sisi lain, kapal-kapal eks asing dapat dioptimalkan untuk membantu nelayan lokal. 7
bem.fe.um.ac.id