ANALISIS YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI SATU DATA DI KABUPATEN ACEH TENGAH Nurmai Syaroh Daulay,S.Si Mentor : Panangian Siregar, SE., MMPP ABSTRAK Satu Data Indonesia (SDI) merupakan upaya untuk menyediakan data yang kredibel, akuntabel, dan mutakhir dengan jalan membangun database pemerintah yang dapat digunakan sebagai acuan dalam setiap pengambilan kebijakan. Inisiatif tersebut merupakan mandat Presiden yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019. Kondisi implementasi SDI saat ini masih mengalami banyak kendala terutama di pemerintahan daerah. Sehingga dibuat survey ke beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melihat kendala yang mempengaruhi implementasi Satu Data di Kabupaten Aceh Tengah. Hasil Survey dianalisis menggunakan analis regresi linier berganda yang kesimpulannya bahwa implementasi Satu Data di Kabupaten Aceh Tengah masih terdapat kendala terutama di kendala pengumpulan data (data yang belum terstandar, proses menghubungkan dan penyeragaman data yang sulit, data yang saling tumpang tindih antara instansi dan data yang masih manual), dan kendala penyebarluasan data (format metadadata yang berbeda setiap instansi, membutuhkan regulasi turunan Perpres tentang Satu Data Indonesia, pemanfaatan portal data yang masih kurang dan kesiapan inspratruktur digital yang masih rendah). Kata kunci: Satu Data Indonesia, Organisasi Perangkat Daerah, analisis regresi linier berganda PENDAHULUAN Transformasi digital menyajikan peluang dan tantangan bagi Pemerintah Indonesia, terutama dalam pengambilan kebijakan berbasis data. Penyelenggaraan tata kelola data pemerintah untuk meningkatkan nilai data sebagai dasar pengambilan kebijakan tertuang dalam rencana aksi nasional pemerintahan terbuka Indonesia (Open Government Indonesia) 2018-2020, dengan salah satu inisiatifnya adalah Satu Data Indonesia (SDI) (Bappenas, 2017). Inisiatif Satu Data Indonesia lahir sebagai upaya untuk menyediakan data yang kredibel, akuntabel dan mutakhir guna mendukung terwujudnya pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas. Implementasi SDI adalah mandat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019. Perpres ini lahir dari dorongan terkait kebutuhan terhadap data yang valid dan akuntabel. Perpres ini juga merupakan terobosan pemerintah untuk mengatur tata kelola data
dalam rangka mendukung pembangunan. SDI diharapkan sebagai strategi perbaikan tata kelola data untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga mampu menjadi fondasi penentuan kebijakan yang efektif dan tepat sasaran (Kemensetneg, 2019). Program SDI merupakan kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan pengelolaan data yang ada di berbagai instansi secara integrasi. Sehingga memudahkan dalam pemanfaat untuk pengambil kebijakan secara akurat. Implementasi SDI saat ini masih mengalami banyak tantangan dan hambatan terutama di Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah terdiri dari dari 54 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sebagian belum optimal dalam pengimplementasian Satu Data. Berdasarkan hasil survey yang dilaksanakan ke beberapa OPD yang mana tantangannya adalah data yang tidak konsisten dan tersebar di berbagai institusi publik yang sulit untuk diakses, kurangnya koordinasi antar instansi pemilik data, data yang belum terstandar dan belum terintegrasi data-data yang ada di OPD sebagai produsen data dengan walidata yaitu dinas Komunikasi dan Informatika. Studi ini dilakukan untuk mengidentifikasi tantangan atau permasalahan Implementasi Satu Data di Kabupaten Aceh Tengah. Metode yang digunakan adalah melakukan survey dan menganalisis hasil menggunakan Analisis regresi linier berganda. Diharapkan agar Implementasi Satu Data di Kabupaten Aceh Tengah dari hasil studi ini dapat menjadi masukan untuk mengatasi tantangan dan hambatan dari berbagai aspek dalam implementasi Satu Data. SATU DATA INDOESIA Satu Data Indonesia lahir sebagai upaya untuk menyediakan data yang kredibel, akuntabel dan mutakhir guna mendukung terwujudnya pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas (OGI, 2018). Implementasi SDI adalah mandat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019. Kondisi implementasi SDI saat ini masih mengalami banyak tantangan dan hambatan. Di antara permasalahan tersebut adalah data yang tidak konsisten dan tersebar di berbagai institusi publik yang sulit untuk diakses, kurangnya koordinasi antarinstitusi pemilik data, dan data yang belum terstandar. Kehadiran Peraturan Presiden No. 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi landasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya untuk
mendukung agenda transformasi digital Indonesia, dengan mengupayakan perbaikan konektivitas data antar instansi pemerintah (Thomas, 2020). Gambar 1. Pijakan Transformasi Penyusunan Kebijakan (Thomas, 2020) Peraturan tersebut memperkuat tata kelola nasional dalam rangka penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan pemanfaatan data pemerintah yang terpadu. Penetapan Data Prioritas dan rencana aksi Satu Data Indonesia untuk tahun berjalan paling lambat ditetapkan pada bulan pertama tahun tersebut METODE PENELITIAN Jenis studi yang dilakukan adalah studi deskriptif dengan bentuk survey dan bentuk pengujiannya dengan regresi linier berganda. Studi ini melihat pengaruh dan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Survei dilakukan menggunakan kuesioner dan google form yang disebar ke beberapa OPD di Kabupaten Aceh Tengah. Metode pemilihan sampel menggunakan metode Purposive sampling. Dengan jumlah sampel 35 responden. Teknik skala pengukuran dengan menggunakan skala Likert. Pernyataan diberikan berjenjang dengan 5 (lima) kategori respons yaitu (1=sangat tidak setuju, 2=tidak setuju, 3=kurang setuju, 4=setuju, dan 5=sangat setuju).
Gambar 2. Variabel bebas dan Variabel terikat HASIL DAN PEMBAHASAN Uji Validitas Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Validitas adalah tingkat keandalan dan kesahihan alat ukur yang digunakan. Instrumen dikatakan valid berarti menunjukkan alat ukur yang dipergunakan untuk mendapatkan data itu valid atau dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya di ukur. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel untuk degree of freedom (df) =n-k, dalam hal ini n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah konstruk. Pada studi ini besarnya df dihitung dengan 35-2 atau df 33 dengan alpha 0.05 didapat r tabel 0.3338. Jika r hitung (korelasi item terhadap total korelasi) lebih besar dari r tabel dan nilai r positif, maka butir atau pertanyaan tersebut dinyatakan valid. No. A Indikator Total Korelasi Pengetahuan Tentang Satu Data R tabel Keputusan 1 Pengetahuan_1 2 Pengetahuan_2 3 Pengetahuan_3 4 Pengetahuan_4 0.56 0.545 0.589 0.723 0.3338 Valid 0.3338 Valid 0.3338 Valid 0.3338 Valid B Manfaat Satu Data 1 Manfaat_1 2 Manfaat_2 3 Manfaat_3 4 Manfaat_4 0.672 0.524 0.562 0.542 0.3338 Valid 0.3338 Valid 0.3338 Valid 0.3338 Valid
C 5 Manfaat_5 1 Tugas _1 2 Tugas _2 3 Tugas _3 4 Tugas _4 0.471 Tugas Produsen Data 0.608 0.592 0.541 0.618 0.3338 Valid 0.3338 Valid 0.3338 Valid 0.3338 Valid 0.3338 Valid D Pengumpulan Data E 1 Pengumpulan_1 2 Pengumpulan_2 3 Pengumpulan_3 4 Pengumpulan_4 5 Pengumpulan_5 1 Penyebarluasan_1 2 Penyebarluasan_2 3 Penyebarluasan_3 4 Penyebarluasan_4 5 Penyebarluasan_5 6 Penyebarluasan_6 0.79 0.868 0.92 0.646 0.495 Penyebarluasan Data 0.735 0.931 0.932 0.772 0.729 0.606 0.3338 Valid 0.3338 Valid 0.3338 Valid 0.3338 Valid 0.3338 Valid 0.3338 Valid 0.3338 Valid 0.3338 Valid 0.3338 Valid 0.3338 Valid 0.3338 Valid Sumber : Hasil keputusan Uji Validitas Profil Responden Survei Survei Satu Data yang dilakukan di 5 OPD kepada 35 responden ini mencakup 34% dari Bappeda dengan 54% berasal dari Perempuan. Jumlah Jenis Kelamin BPS 34% 29% Diskominfo Inspektorat SetdaKab 54% 46% Perempuan Laki-laki 9% 14% 14% Bappeda Gambar 3. Proporsi Instansi dan Jenis Kelamin Responden Usia responden survei ini tersebar, namun 12 orang berada pada rentang usia 31 sampai 40 tahun dengan 21 orang berasal dari Pendidikan Sarjana.
Umur Pendidikan >51th 41-50th 31-40th jumlah 9 9 12 25 20 15 10 5 0 Jumlah 20-30th 5 SD-SMA Diploma S1 S2-S3 Gambar 4. Profil responden berdasarkan usia dan pendidikan Sebanyak 35 responden survey yang dilakukan di beberapa OPD memiliki bermacam jabatan. Jabatan Fungsional merupakan Jabatan yang dimiliki oleh 25 responden, dan 12 responden memilki golongan III dengan tingkat pengetahuan tentang Satu Data yang berbeda-beda sebanyak 69% mengetahui tentang Satu Data tetapi Satu Data belum terealisasikan di Instansi masing-masing sebanyak 54%. Jabatan Golongan 30 20 10 0 20 10 0 Jumlah Jumlah
Pengetahuan Tentang Satu Data Sistem Satu Data Sudah Terealisasi Tidak 31% Ya 69% Tidak 54% Ya 46% Gambar 5. Profil responden berdasarkan jabatan, golongan dan pengetahuan tentang Satu Data Uji Normalitas Uji normalitas dilakukan dengan cara melihat grafik normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dan distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal, jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Gambar 6. Normal probability plot
Dengan melihat grafik normal plot dapat disimpulkan bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal oleh karena itu model Regresi memenuhi asumsi normalitas. Analisis Hasil UJi F dan T Hasil uji F yang diperoleh setelah melakukan pengujian serentak menunjukkan nilai P-Value yang diuji pada taraf nyata 5%. Variabel-variabel tersebut memiliki nilai P-Value kurang dari 0.05. Keputusan yang dipilih adalah tolak H0 sehingga variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel Implementasi Satu Data. Gambar 7. Hasil Uji F Hasil uji t yang diperoleh setelah melakukan pengujian setiap variabel menunjukkan nilai P- Value yang diuji pada taraf nyata 5%. Terdapat dua variabel yang memiliki nilai P-Value yang kurang dari 0.05 yaitu variabel kendala pengumpulan data dan variabel kendala penyebarluasan data. Keputusan yang dipilih tolak H0 sehingga variabel bebas berpengaruh nyata terhadap Implementasi Satu Data. Gambar 8. Hasil Uji T
Hasil analisis regresi menunjukkan nilai koefesien determinasi (R2 ) sebesar 78.3%. Hal ini menunjukkan sebesar 78.3% pengaruh variabel X terhadap variabel Implementasi Satu Data. Selain itu sebesar 21.7% variabel lain menjelaskan yang tidak termasuk kedalam persamaan regresi. Gambar 9. Model Summary Analisis regresi yang dilakukan memperoleh model persamaan yang menunjukkan pengaruh faktor kendala pengumpulan data dan kendala penyebarluasan data terhadap Implementasi Satu Data di Kabupaten Aceh Tengah ditampilkan pada persamaan dibawah ini: Y = 0.75 - 0.014 (X1) - 0.282 (X2) - 0.045 (X3) + 0.538 (X4) + 0.716 (X5) + ε KESIMPULAN Setelah dilakukan analisis dari hasil survey ke beberapa OPD pemerintahahn daerah Kabupaten Aceh Tengah, dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Indikator kendala pengumpulan data (data yang belum terstandar, proses menghubungkan dan penyeragaman data yang sulit, data yang saling tumpang tindih antara instansi dan data yang masih manual) berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan dalam implementasi Satu Data. 2. Secara parsial variabel kendala penyebarluasan data (format metadadata yang berbeda setiap instansi, membutuhkan regulasi turunan Perpres tentang Satu Data Indonesia, pemanfaatan portal data yang masih kurang dan kesiapan inspratruktur digital yang masih rendah) berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan dalam implementasi Satu Data. 3. Setelah melakukan analisis, ditemukan bahwa Satu Data akan terimplementasikan jika fokus ke kendala yang dihapi.
4. Berdasarkan studi literatur yang dilakukan, permasalahan atau kendala pengimplementasian Satu Data di Kabupaten Aceh Tengah dapat diminimalisasi dengan memperkuat faktor-faktor yang menjadi kunci sukses pelaksanaan seperti: 1) data yang terstandar, 2) menetapkan peran dan penanggung jawab data 3) kolaborasi. DAFTAR PUSTAKA Bappenas. 2017. Tentang Satu Data Indonesia. dari Bappenas. 2019. Peran Satu Data Indonesia dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Terbuka The Role of Satu dari Propel Data Indonesia to the Practices of Open Government. Bayu, D. J. 2020. Implementasi Program Satu Data Indonesia Terganjal Berbagai Kendala. Kemensetneg. 2019. Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia Nadinda, D. 2020. Aplikasi Pengolahan Data Statistik Sektoral pada Dinas KOmunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat. Tanjung Pura: Jurnal Sistem dan Tekhnologi In formasi. OGI. 2018. Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintahan Indonesia 2018-2020. Jakarta: Open Government Indonesia Thomas, E. 2020. Satu Data Indonesia: Menuju Big Data Pemerintah. Jakarta: FGD Kesiapan Big Data Pemerintah Jayanti, M. 2021. Implementasi Satu Data Indonesia : Tantangan dan Critical Succes Factors (CSFs). Jawa Timur: Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika