SYARAT UMUM SURAT PERINTAH KERJA (SPK) UNGKUP PEKERJMN Penyedia yan~ ditunjuk berke~ajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang d1tentukan, sesua1 dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK. 2. ITIKAD BAIK a. Para pihak bertindak atas asa saling percaya yang saling disesuaikan dengan hak hak yang terdapat dalam SPK; b. Para pihak setuju untuk melaksanakan SPK dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut. 3. HUKUM YANG BERLAKU Keabsahan , interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia. 4. PENYEDIA JASA MANDIRI Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan. 5. HARGASPK a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK. b . Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan , beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi. c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum) . 6. HAK KEPEMILIKAN a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku. b. Hak kepemilikan alas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar. 7. CACAT MUTU PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan penyedia secara tertulis atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan. 8. PERPAJAKAN Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi , dan pungutan lain yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.
PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK Penyedia dila~ang untuk 1!1engalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh. pekeqaan. Pengahhan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal p~rgant1an nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat la1nnya. 10. JADWAL a. SPK lni berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SPMK. b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK. c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan. d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK. 11 . ASURANSI a. Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk: 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; risiko tinggi 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan 3) perlindungan terhadap kegagalan bangunan. b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dala harga SPK. 12. PENANGGUNGAN DAN RESI KO a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir: 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personil; 2) cidera tubuh , sakit atau kematian Personil; 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematia pihak ketiga ; b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua resiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK. c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini. d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia. 13. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.
14. PENGUJIAN Jika PPK alau Pengawas Pekerjaan memerinlahkan penyedia unluk melakukan pengujian Cacal Mulu yang tidak lercanlum dalam Spesifikasi Teknls dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacal Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian lersebut. Jika tidak dilemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba lersebul dianggap sebagai Perisliwa Kompensasi. 15. LAPORAN HASIL PEKERJAAN a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan . Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan. b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harlan sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian. c . Laporan harian berisi: 1) jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan; 2) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya; 3) jenis, jumlah dan kondisi peralatan; 4) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan; 5) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan lainnya yang 6) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan. d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK. e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan. t. Laporan bulanan laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan. terdiri dari rangkuman g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan. 16. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK. b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda. c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesalan disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang. d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan. 17. SERAH TERIMA PEKERJAAN a. Setel~h pekerjaan sel~sai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan perm1ntaan secara tertuils kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan. b. Dala~ rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil PekerJaan. c. Pejabat Pen~rima ~asil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah d1selesa~kan ole_h penyedla. '."pabil_~ terdapat kekurangan-kekurangan dan/ata~ cacat has1I pekerJaan , penyed1a waJ1b memperbaiki/menyelesaikanny atas penntah PPK. a,
d. PPK menerima penyerahan pert k . dilaksanakan sesuai dengan kete~~a P;Pe~adan s~tel~h seluruh hasil pekerjaan an ditenma oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. uan 95o/c ( . e. Pembayaran dilakukan sebe . d o semb1lan puluh hma perseratus) dari harga , _se ang an yang 5% (lima perseratus) merupakan retensi selama masa ~:~ehharaan, atau pe~bayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari . ga SPK dan pen~ed1a harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% 1ma perseratus) dan harga SPK. SPK k sar (I Peny_edia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kond1s1 tetap seperti p~da saat penyerahan pertama pekerjaan. 9 Setel~h masa pemehharaan berakhir, penyedia mengajukan permintaan secara tertuhs kep~da PPK untuk penyerahan akhir pekerjaan. h PPK ~enenma penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia melaksanakan semua kewaJlbannya _selama masa pemeliharaan dengan baik. PPK wajib melakukan pembayaran s1sa harga SPK yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan. tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana Apabila penyedia mestinya , maka PPK berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan atau mencairkan Jaminan Pemeliharaan. 18. SERTIFIKAT GARANSI a. Sertifikat garansi diberikan kepada PPK setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% ( seratus perseratus). b. Masa berlakunya Sertifikat Garansi sekurang-kurangnya sejak tanggal serah terima pertama pekerjaan (PHO) sampai dengan 1 (satu) Tahun. 19. PERUBAHAN SPK a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK. b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi: 1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK; 2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; 3) perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan. c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak alas usul PPK. 20. PERISTIWA KOM PENSASI a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut: 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia; 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan; 4) Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal; 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tidak ditemukan tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK; 8) ketentuan lain dalam SPK. b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan. c. Ganti jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktlkan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi. rugi hanya dapat dibayarkan
d. Perpanjangan waktu penyelesaian berdasarkan data penunjan dan jika penyedia kepada PPK dapaf dibukti~erhltu~gan kompensas, yang dJaJukan oleh an per unya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi. k . . P~ erJaan hanya ~apat d1~~rikan ' e. Penyedia tidak berhak atas ga f d pekerja~~ _iika . penyedia gaga I ~;a~u~~laia:~~~t i=~~;~~~~a;e~~~~~:,,e~r~'~:~~a~ mengan 1s1pas1 atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi. 21. PERPANJANGAN WAKTU a. Jika terja?i Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melam~au1 Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanJangan Ta_nggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasark~n pertI~bangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal P_en yelesa1an Pe_kerJaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus d1lakukan melalur adendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK. b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia. 22. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar. b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk: 1) biaya langsung pengadaan bah an dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK; 2) biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan; 3) biaya langsung demobilisasi personll. c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK. d . Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila: 1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; 2) penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan; 3) penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan; 4) penyedia berada dalam keadaan pail it; 5) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK; 6) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan; 7) Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; 8) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK; 9) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang. 9) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang. e . Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia: 1) penyedia membayar denda; dan/atau 2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam. tidak
Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terII·b t a penyImpangan prosedur 1 k k me a ~ an dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaa~ pendga aan , maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang un angan. . KKN 23. PEMBAYARAN a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK dengan ketentuan: ' 1) penyedia telah '!1engajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan; 2) pembayaran d1lakukan dengan [sistem bulananlsistem terminlpembayaran secara sekaligus]; 3) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan; 4) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak dan uang retensi; b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerj aan selesai 100% (seratus perseratus) dan Serita Acara penyerahan pekerjaan diterbitkan. c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM). d. Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan. 24. DENDA Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda jawab kontraktual penyedia. tidak mengurangi tanggung 25. PENYELESAIAN PERSELISIHAN PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia. 0 26. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini. Untu~_,.da~ tas nama d ·PEN\'r,EE>IA . cv~A,R] K~~~M;ttJ SEJA Tl _'-.; <...~ t\ ., , , _ ~/ ,.J , :;:·. \ . .. L ,\ r. ,' --AR -, s. Direktur.
I · PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jalan Sindoro Nomor 36 Telp/Fax (0282) 5563111 Website : Email : komlnfo@cllacapkab.go.id CILACAP Kode Pos 53223 SURAT PERINTAH KERJA (SPK) OINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CILACA P : 07/SPK-LPPD-SAT/IV/201 9 : 11 APRIL 2019. NOMOR TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG NOMOR TANGGAL : 8 APRIL 2019. : 02/LPPD.SATELIT/IV/2019 PEKERJAAN KANTOR PUBLIKASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH NOMOR DAERAH DI MEDIA CETAK (SATELIT TANGGAL : 10 APRIL 20 19. POS). BELANJA JASA (BELANJA LAPORAN DAN NEGOSIASI PENAWARAN SERITA ACARA HASIL EVALUASI , KLARIFIKASI LAINNYA : 06/LPPD.SATELIT/IV/2019 SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan peke~aan sebagaimana diatur dalam SPK ini. SUMBER DANA: Dibebankan atas APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2019 DPA Dinas Komunikasi dan lnformatika Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2019 untuk mata anggaran kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah nomor rekening 2.10.2.10.01 .18.1 0.5.2.2.03.21. WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 6 (enam) hari kalender. NILAI PEKERJAAN N 0 . Uraian Pekerjaan Kuantita s Satuan Ukuran Harga satuan (Rp. ) Total (Rp.) Q 1. Publikasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui media cetak (Satelit Post) 1 (3 X tayang) paket 43.500.000 43.500.000 Jumlah 43.500.000 INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: 1. Pena9ihan hany~ dapat ?ila~~kan setelah p,myele~:ai:an pekerjaan yang diperintahkan dalam Surat Penntah KerJa 1ni dan d1bukt1kan dengan Serita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda <epada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai Surat Perintah K,}rja sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Penyedia berkewajiban untul< mematuhi standar ketentuan dan syarat umum SPK terlampir.
I 2. Pembayaran diterimakan sebesar 100 % dari harga borongan /SPK atau sebesar Rp. 43.500.000 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) setelah pekerjaan mencapai 100 % yang dinyatakan dalam Serita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dan diterima baik oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. s nama N INFORMATIKA ILACAP Untuk dan atas nama PENYEDIA PT. SATRIA MEDIA mitmen ~""" ;~ E,B PT. S'.rtric, Me
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jalan Sindoro Nomor 36 Telp/Fax (0282) 5563111 Website : Email : kominfo@cilacapkab.go.id CILACAP .._. Kode Pos 53223 ..., ,~ , t vlUI" ' v ,_.1 1 ...,, u KASUPATEN CILACAP 11'41 ..... , .. v SURAT PERINTAH KERJA (SPK) NOMOR TANGGAL : 08/SPK-LPPD-RADAR/IV/2019 : 11 APRIL 2019. SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : 02/LPPD.RADAR/IV/2019 NOMOR TANGGAL : 08 APRIL 2019. JASA PEKERJAAN (SELANJA KANTOR LAPORAN PUSLI KASI PENYELENGGARAAN PEM ERINTAH TANGGAL : 10 APRIL 2019. DAE RAH DI MEDIA CET AK (RADAR SAN YUMAS). SELANJA SERITA ACARA HASIL EVALUASI , KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI PENAWARAN NOMOR LAINNYA : 06/LPPD.RADAR/IV/2019 SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini. SUMSER DANA: Dibebankan atas APSD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2019 DPA Dinas Komunikasi dan lnformatika Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2019 untuk mata anggaran kegiatan Sosialisasi Pen yelenggaraan Pemerintah Daerah nomor rekening · 2.10.2.10.01 .18.10.5.2.2.03.21. WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 6 (enam) hari kalender. NILAI PEKERJAAN N 0 . Uraian Pekerjaan Kuantita s Satuan Ukuran Harga satuan (Rp. ) Total (Rp.) 1. Publikasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui media cetak (Radar Sanyumas) 1 (3 X terbit) paket 43.500.000 43.500.000 Jumlah 43.500.000 TERSILANG : Empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah. Keterangan : Nilai pekerjaan ini sudah termasuk Pajak, bea , retribusi, dan pungutan lain sesuai dengan peraturan perundanq-undanqan vanq berlaku. INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: 1. Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam Surat Perintah Kerja ini dan dibuktikan dengan Serita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai Surat Perintah Kerja sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan . Penyedia berkewajiban untuk mematuhi standar ketentuan dan syarat umum SPK terlampir.
2 Pembayaran diterimakan sebesar 1 oo % dari harga borongan /SPK atau sebesar Rp. 43.500.000 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) setelah pekerjaan mencapai 100 % yang dinyatakan dalam Serita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dan diterima baik oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. DINAS KO las nama ORMATIKA p Untuk dan alas nama PENYEDIA PT. WAHANA MESTA BANYUMAS Pej EMESTA UMAS __J S TRIONO. Pembin NIP. 19680622 19 803 1 002 General Manager. .J
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jalan Sindoro Nomor 36 Telepon/Fax. (0282) 5563111 Website : Email : kominfo@cilacapkab.go.id CILACAP Kode Pos 53223 SURAT PERINTAH KERJA (SPK) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CILACAP : 05/SPK-ADV-RADAR/1I1/2019 NOMOR TANGGAL : 13 MARET 2019. PEKERJAAN BELANJA JASA KANTOR LAINNYA (BELANJA ADVERTORIAL PERINGATAN HARi JADI (SELURUH OPD) MELALUI MEDIA CETAK RADAR BANYUMAS. SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG NOMOR : 02/PL.RADAR/11I/2019 TANGGAL : 13 MARET 2019. BER IT A ACARA HASIL EVALUASI , KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI PENAWARAN NOMOR TANGGAL : 13 MARET 2019. : 06/PL.RADAR/111/2019 SUMBER DANA: Dibebankan atas APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2019 DPA Dinas Komunikasi dan lnformatika Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2019 untuk mata anggaran kegiatan Penyebarluasan lnformasi dan Publikasi Kegiatan Peringatan Hari Jadi dan HUT RI Kab. Cilacap nomor rekening : 2.10.2.10.01 .18.04.5.2.2.03.21. WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 10 (sepuluh) hari kalender. NILAI PEKERJAAN N 0 . Uraian Pekerjaan Kuantita s Satuan Ukuran Harga satuan (Rp. Total (Rp.) 1. Advertorial di Media Cetak (Radar Banyumas) paket 44.000.000 44.000.000 Jumlah 44.000.000 TERBILANG : Empat puluh empat juta rupiah . Keterangan : Nilai pekerjaan ini sudah termasuk Pajak, bea, retribusi , dan pungutan lain sesuai dengan berlaku. INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: 1. Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam Surat Perintah Kerja ini dan dibuktikan dengan Serita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai Surat Perintah Kerja sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Penyedia berkewajiban untuk mematuhi standar ketentuan dan syarat umum SPK terlampir. 2. Pembayaran diterimakan sebesar 100 % dari harga borongan /SPK atau sebesar Rp. 44.000.000 (empat puluh empat juta rupiah) setelah peke~aan mencapai 100 % yang dinyatakan dalam Serita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dan diterima baik oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Untuk .Dl~A§Jm._MUNI KA'B.U ama RMATIKA . ·-~ ·1 l ~ ~~!f,orr{;t. 1 ____ eejab 1 \"'·1 •~.:I: ,J ~ _ ~ SU '\. 1 \" r, ,,\. .'.::_ , ' f d
.M.M.
c -NIP.J86806221988031 002 Untuk dan alas nama PENYEDIA PT. p.t:i~w;,~ ~~uu:i.w..1J.LY:~A~S .,.11 ..... -.A SEMESTA YUMAS _ ) US TRIONO
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jalan Sindoro Nomor 36 Telepon/Fax. (0282) 5563111 Website : Email : kominfo@cilacapkab.go.id CILACAP Kode Pos 53223 SURAT PERINTAH KERJA (SPK) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CILACAP . 04/SPK-ADV-SAT/111/2019 NOMOR TANGGAL : 12 MARET 2019 PEKERJAAN BELANJA JASA KANTOR LAINNYA (SELANJA ADVERTORIAL PERINGATAN HARi JADI (SELURUH OPD) MELALUI MEDIA CETAK SATELIT POS SURAT UNDA NGAN PENGADAAN LANGSUNG NOMOR TANGGAL : 12 MARET 2019. : 02/PL.SATELIT POST/111/2019 SERITA ACARA HASIL EVALUASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI PENAWARAN NOMOR TANGGAL : 12 MARET 2019. : 03/Pl.SATELIT POST/111/2019 SUMSER DANA: Dibebankan alas APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2019 DPA Dinas Komunikasl dan lnformatika Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2019 untuk mata anggaran kegiatan Penyebarluasan lnformasl dan Publikasl Kegiatan Peringatan Hari Jadi dan HUT RI Kab. Cilacap nomor rekening : 2.10.2 .10.01 .18.04 5.2.2.03.21 . WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN· 10 (sepuluh) hari kalender. NILA! PEKERJAAN N 0 . Uralan Pekerjaan Kuantita s Saluan Ukuran Harga satuan (Rp. Total (Rp.) 1. Advertorial di Media Cetak (Satelit Pos) paket 44.880.000 44.880.000 Jumlah 44.880.000 TERBILANG : Empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah. Keterangan : Nilal pekerjaan ini sudah termasuk Pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain sesuai dengan berlaku. INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperinlahkan dalam Surat Perintah Kerja ini dan dibuktikan dengan Serita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan. Jika pekerjaon tidak dapat dlselesaikan dalam jangka waklu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan alau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (salu per seribu) dari bagian tertentu nilai Surat Perintah Kerja sebelum PPN setlap hari kalender keterlambatan. Penyedia berkewajiban untuk mematuhi standar kelentuan dan syaral umum SPK terlampir. 2 . Pembayaran diterimakan sebesar 100 % dari harga borongan /SPK atau sebesar Rp. 44.880.000 (empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) setelah pekerjaan mencapai 100 % yang dinyatakan dalam Berila Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dan diterima balk oleh P, jabal Penerlma Hasil Pekerjaan. Untuk dan alas nama PENYEDIA PT. SATRIA MEDIA RAFIKA ON. Direklur Operasional.