NEGARA PALESTINA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL M. Syuib, MH Dosen Tetap Prodi Ilmu Hukum Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Email: Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Palestina sudah memenuhi kriteria sebagai sebuah negara berdaulat dalam perspektif hukum internasional atau belum. Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis menggunakan dua teori yang berkaitan dengan pembentukan negara berdaulat, yaitu teori konstitutif dan teori deklaratif sebagai landasan normatifnya. Teori konstitutif menekankan bahwa negara-negara atau pemerintah dapat menjadi subyek hukum Internasional jika negara lain mengakui mereka terlebih dahulu. Sedangkan lebih menekankan bahwa sebuah negara, baru dapat diklasifikasikan sebagai sebuah negara baru berdaulat jika negara-negara ini dapat memenuhi persyaratan normatif sebagaimana disebutkan dalam konvensi Montevideo, yaitu;adanya penduduk yang tetap (permanent population), wilayah (defined territory),dan pemerintah(government). Dalam analisisnya, ditemukan bahwa Palestina sebenarnya sudah memenuhi ketentuan atau persyaratan sebagai sebuah negara berdaulat berdasarkan kedua teori di atas. Palestina sudah memiliki penduduk yang tetap, wilayah yang jelas, dan pemerintah yang effektif. Begitu juga, Palestina sudah diakui oleh 136 negara dari 193 negara yang ada di dunia ini. Hanya saja faktor politik membuat negara superpower seperti Amerika Serikat belum memberi pengakuan kepada Palestina. Karena itu negara superpower maka sedikit banyak mempengaruhi sepak terjang Palestina dalam mendapatkan pengaruh dari negara lain. Namun begitu, Palestina adalah sebuah negara berdaulat dalam perspektif hukum internasional. Dalam melakukan penelitian ini, metode yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan bahan-bahan primernya seperti jurnal, buku, dokumen Perserikatan Bangsa- bangsa, dan beberapa bahan sekunder lainnya lalu dianalisis dan ditarik sebuah kesimpulan. teori deklaratif Kata kunci: Palestina, Berdaulat, Perspektif, Hukum Internasional Pendahuluan Perdebatan mengenai apakah Palestina telah menjadi sebuah negara berdaulat atau tidak masih terus terjadi hingga hari ini. Bagi mereka yang mendukung, berpendapat bahwa saat ini Palestina sudah menjadi sebuah negara berdaulat dikarenakan Palestina sudah memiliki pemerintah, wilayah, bendera dan juga populasi yang tetap. Sebaliknya, bagi mereka yang tidak setuju berpendapat bahwa meskipun Palestina telah memiliki kriteria-kriteria tadi, tetapi mereka masih tidak memiliki kontrol penuh terhadap wilayahnya. Beberapa bagian dari
wilayah Palestina masih berada di bawah kendali Israel. Oleh karena itu, kelompok ini menganggap bahwa Palestina tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah negara yang berdaulat karena mereka belum memiliki kontrol yang penuh terhadap wilayahnya. Namun, lahirnya resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun yang lalu tentang Negara-negara Pemantau Non-Anggota (Non-Member Observer States) yang berkonsekuensi dibolehkannya pengibaran bendera negara-negara non-anggota ini, termasuk York bendera Palestina, di depan markas besar PBB di New
1, dapat mengindikasikan bahwa Palestina telah diakui sebagai sebuah negara yang berdaulat. Alasannya, resolusi tersebut telah ditanda tangani oleh organisasi Internasional (PBB) yang terdiri dari 193 negara di seluruh dunia. Untuk itu, setidaknya berdasarkan teori deklaratif, Palestina sudah dapat disebut sebagai sebuah negara berdaulat. Atau mungkin saja belum karena beberapa negara kuat seperti Amerika Serikat dan China belum mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Untuk itu tulisan ini akan mengkaji lebih lanjut tentang apakah Palestina adalah sebuah negara berdaulat atau bukan dengan menggunakan pendekatan teori syarat berdirinya sebuah negara berdasarkan perspektif hukum internasional. Pembahasan Secara umum, ada dua teori yang berkaitan dengan pembentukan negara baru yang berdaulat. Yang pertama adalah teori konstitutif dan yang kedua adalah teori deklaratif2. Teori konstitutif menekankan bahwa negara-negara atau pemerintah dapat menjadi subyek hukum Internasional jika negara lain mengakui mereka terlebih dahulu. Ini berarti bahwa jika negara baru ini tidak mendapatkan pengakuan dari negara lain maka mereka tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah negara meskipun mereka telah memenuhi persyaratan untuk menjadi negara-negara seperti sudah adanya pendudukyang tetap, wilayah dan pemerintah3. Dengan demikian, adanya pengakuan menjadi sangat penting menurut teori konstitutif ini. Sementara itu, teori deklaratif lebih menekankan bahwa sebuah negara, baru dapat diklasifikasikan sebagai sebuah negara baru berdaulat jika negara-negara ini dapat memenuhi persyaratan normatif sebagaimana disebutkan dalam konvensi Montevideo4. a. Kriteria Sebuah Negara Berdasarkan Konvensi Montevideo (Teori Deklaratif) Konvensi Montevideo tentang Hak dan Kewajiban Negara dirumuskan dalam konferensi Internasional ketujuh negara-negara yang berada di benua Amerika pada tanggal 26 Desember tahun 1933 di Uruguay. Konvensi ini mendorong agar teori deklaratif dapat diterima sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional (international costumary law). Konvensi ini ditanda tangani oleh sembilan belas negara dan telah menjadi referensi utama dalam upaya menerjemahkan arti dan ciri sebuah negara5. Pasal 1 Konvensi ini menyebutkan bahwa ada empat kriteria yang harus dipenuhi oleh sebuah calon negara baru untuk menjadi sebuah negara berdaulat, yaitu; adanya populasi yang tetap 2 Fanny Thornton, 'Subject of International Law-States' (Lecture delivered in Unit 8063 International Law PG, University of Canberra, Lecture 5, Week 5) 3 Ioannidis Cristhoforos, 'Are the Conditions of Statehood Sufficient? An Argument in Favour of Popular Sovereignty as an Additional Condition of Statehood' (2014) 21(4) Jurisprudencija. 4Ibid, 975-6. 5 Grant Thomas D, 'Defining Statehood: The Montevideo Convention and its Discontents' (1999) Columbia Journal of Transnational Law 37(2)403, 414.
(permanent population), adanya wilayah yang jelas dan tetap (defined territory), adanya pemerintah (government)dan adanya kapasitas (negara) untuk melakukan tindakan atau hubungan hukum dengan negara lain6. Sekarang mari kita analisis satu persatu dari kriteria- kriteria tersebut. Kita awali dengan kriteria yang pertama, yaitu adanya populasi yang tetap (permanent population). Dalam kamus Oxford, populasi didefinisikan sebagai penduduk yang menghuni suatu tempat atau daerah tertentu secara terus menerus7 tanpa berpindah ke tempat lain yang kemudian menjadi penduduk tetap di daerah baru tersebut8. Namun begitu, tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai berapa lama (periode minimum) orang-orang ini harus hidup di satu daerah sehingga mereka dikategorikan sebagai penduduk yang tetap atau permanen. Tetapi kata kuncinya disini adalah populasi ini telah menghuni daerah itu untuk jangka waktu yang lama atau sudah beranak pinak. Barangkali inilah standar yang paling tepat digunakan untuk menggambarkan maksud dari penduduk yang tetap atau permanent population. Kriteria ini menjadi salah satu kriteria yang sangat penting bagi kehidupan bernegara. Logikanya, bagaimana sebuah negara bisa mengklaim diri sebagai negara berdaulat jika tidak ada orang yang tinggal di sana atau tanpa penduduk. Oleh karena itu, kriteria adanya pendudukan yang tetap (permanent population) menjelaskan bahwa ketika ada negara dan disana juga ada penduduk maka mereka perlu diatur. Jadi, sebuah pemerintah baru bisa eksis jika ada orang atau penduduk yang tinggal di daerah tertentu. Meskipun demikian, tidak ada ketentuan lebih lanjut juga mengenai jumlah minimum penduduk permanen yang harus dipenuhi oleh sebuah negara. Tetapi, berdasarkan beberapa contoh yang ada menjelaskan bahwa terkait jumlah, hal itu lebih fleksibel. Negara Nauru misalnya, pada tahun 1973 hanya memiliki 6.500 orang jumlah penduduk permanennya, pastinya untuk sebuah negara angka ini terlalu kecil, tetapi mereka diakui sebagai negara yang berdaulat9. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa walaupun disyaratkan adanya penduduk yang tetap bagi negara baru, tetapi tidak ada batasan berapa jumlah minimal yang harus dipenenuhi. Bagi Palestina, kriteria ini tidak menjadi masalah sama sekali karena jauh sebelum deklarasi negara Palestina dilakukan, disana sudah ada manusia yang mendiami wilayah tersebut, bahkan semenjak penjajahInggris masuk ke wilayah itu. Namun akibat perang Arab-Israel yang terjadi pada tahun 1948, sebagian besar penduduk Palestina terpaksa meninggalkan tanah mereka sendiri walau kembali lagi ketika perang berakhir10. Dengan demikian, mengenai kriteria pertama ini, Palestina memenuhinya karena mereka sudah memiliki populasi permanen sejak negara itu dideklarasikan atau didirikan. Saat ini jumlah penduduk Palestina sekitar 4,5 juta 6 Yale Law School, Convention on Rights and Duties of States (inter-American); December 26, 1933 (1969) 8 James Crawford, The Criteria for Statehood in International Law(1976) 9Ibid, 114. 10UsamaHalabi, 'The Legal Status of Palestinians in Jerusalem' (1997) 4(1)Palestine-Israel Journal,
orang yang tinggal di wilayah Palestina dan sekitar 6 juta yang tinggal di luar negeri (diaspora)11. Hal ini menjelaskan bahwa Palestina jauh-jauh hari telah siap dan dapat disebut sebagai negara berdaulat. Kriteria yang kedua adalah memiliki wilayah yang jelas (definded territory). Sebuah negara sudah pasti terdiri dari sebuah wilayah, tanpa wilayah maka tidak dapat disebut sebagai sebuah negara. Sudah barang tentu dengan adanya wilayah, maka negara tersebut dapat melakukan aktivitasnya. Itulah alasan mengapa memiliki wilayah yang tetap sangat penting, tanpa wilayah tidak mungkin negara dapat melakukan aktivitasnya. Selain itu, adanya wilayah mencerminkan kedaulatan sebuah negara, tanpa kedaulatan tidak ada negara. Namun begitu, meskipun diperlukan adanya wilayah, tidak ada ketentuan khusus seberapa besar wilayah tersebut harus dimiliki oleh sebuah negara. Walaupunsebuah negara memiliki wilayah yang sangat kecil, asalkan mereka memiliki kontrol penuh terhadap wilayah tersebut maka dapat lah disebut sebagai sebuah negara. Monaco dan Nauru misalnya, yang hanya memiliki wilayah seluas1,5 dan 21 kilometer persegi, namun memiliki kontrol penuh terhadap wilayah itu, maka berdasarkan teori ini mereka diakui sebagai negara yang memiliki wilayah yang tetap12. Jean Bodin, seorang ahli teori kedaulatan menyatakan bahwa kedaulatan adalah aspek utama sebuah negara. Pada akhirnya, makna kedaulatan didefinisikan ketika sebuah negara bisa memenuhi ciri-ciri adanya wilayah, penduduk, pemerintah dan yang lebih penting adalah ciri-ciri ini dipraktekkan secara efektif dilapangan13. Akan tetapi, bagi Palestina, mungkin agak sulit untuk menentukan mengenai wilayah yang jelas dan tetap ini karena perselisihan dengan Israel masih terus terjadi sampai sekarang. Seperti kita ketahui wilayah Palestina saat ini terbagi ke dalam tiga wilayah utama, yaitu; Jalur Gaza, Yerusalem Timur dan Tepi Barat14. Daerah-daerah ini terpisah satu sama lain. Jalur Gaza dan Tepi Barat misalnya dipisahkan oleh wilayah Israel. Selain itu, wilayah seperti Tepi Barat dan Jalur Gaza masih di bawah kontrol Israel15. Oleh karena itu disini memunculkan pertanyaan lain yaitu apakah karena wilayah-wilayah Palestina dipisahkan oleh wilayah negara lain (Israel) lantas dapat melemahkan arti dari kriteria wilayah (defined territory)? Karena hal ini juga menjelaskan jika Palestina dengan demikian memiliki kontrol yang tidak penuh terhadap wilayah-wilayah mereka. Jika kita mengacu pada penjelasan di atas, maka jawabannya bisa saja iya, karena ketentuan di atas menyebutkan bahwa kreteria wilayah diperlukan kontrol yang penuh akan wilayah tersebut. 11Palestinian Central Bureau Statistics, Population (2014) 12Above 8, 111-114. 13Edward Andrew, 'Jean Bodin on Sovereignty' (2011) 2(2) Republics of Letters 75-84, 14British Broadcasting Corporation (BBC), Palestinian territories profile - Overview(8 July 2015) 15 Aljazeera America, Maps: The occupation of the West Bank (4 July 2014)
Tetapi, PBB telah menjawab pertanyaan ini dengan menyatakan bahwa integritas wilayah Palestina telah diakui dan ditetapkan keberadaannya oleh Pengadilan Internasional (International Court Justice) dan dalam Resolusi Majelis Umum Dewan Keamanan Nasional PBB16. Jadi, dalam kasus Palestina, keterbatasan kontrol terhadap wilayahnya tidak mengaburkan makna tetap atau berintegritas sebagaimana disyaratkan oleh kriteria Defined Territorykarena hal itu terjadi akibat adanyapendudukan negara asing (Israel). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keberadaan Palestina sebagai sebuah negara yang terpisah dari wilayah-wilayahnya dan juga memiliki kontrol yang terbatas yang berkonsekuensi tidak dapat disebut sebagai sebuah negara merupakan kriteria yang tidak relevan untuk kasus Palestina. Kriteria ketiga adalah memiliki pemerintah atau pemerintahan. Penetapan kriteria adanya pemerintah ini telah menjadi salah satu syarat penting juga dalam mendirikan sebuah negara baru. Jika wilayah dan populasi telah ada, lalu bagaimana kita menyebut itu sebuah negara jika populasi dan wilayahnya tidak diatur oleh sebuah pemerintah yang efektif. Oleh karena itu, jelas bahwa adanya pemerintah atau pemerintah yangefektif telah menjadi faktor lain yang amat penting bagi pendirian sebuah negara baru. Hukum internasional itu sendiri mendefinisikan wilayah dengan mengacu kepada seberapa tersebut dapatdikontrol oleh pemerintahnya. jauh wilayah Sebenarnya bagi Palestinaketentuan tersebut belum begitu jelas apakah pemerintah saat ini bisa disebut pemerintah yang efektif sebagaimana dimaksud dalam kriteria ini atau tidak karena sejujurnya mereka tidak memiliki kontrol yang penuh atas wilayah-wilayahnya tersebut. Beberapa bagian dari wilayah Palestina masih dikendalikan oleh pemerintah Israel, seperti Tepi Barat. Hal serupa juga terjadi di Jalur Gaza di mana setelah penarikan militer Israel pada tahun 2005, pemerintah Israel masih mengambil kendali di daerah ini17. Ini berarti bahwa, pemerintah Palestina belum memiliki kontrol penuh terhadap wilayahnya sendiri. Memang, Palestina memiliki pemerintah, tetapi tampaknya mereka tidak memiliki 'pemerintah yang efektif'. Oleh karena itu, terkait syarat adanya pemerintah masih ada perdebatan apakah pemerintah yang dimaksud mestipemerintah yang efektif dan mampu mengendalikan wilayahnya secara total atau selama negara itu memiliki pemerintah (normatif) maka syarat ini terpenuhi dan dapat diterima. Bagi mereka yang mendukung Palestina sebagai sebuah negara berdaulat menyatakan bahwa dalam Konvensi Montevideo tidak berarti harus pemerintahyang "effektif". Sebaliknya, hal itu hanya mengacu kepada praktek negara-negara baru di mana wilayahnya dapat diakui sebagai wilayah negara yang bersangkutan meskipun mereka tidak bisa mengeksekusi kewenangan penuh saat pengakuan diberikan, tetapi selama mereka masihmemiliki hak atas wilayah itu serta dapat menentukan sendiri atau self- determinationatas wilayahnya itu maka mereka dapat diakui sebagai sebuah negara. Inilah istilah dari adanya "pemerintah" 16United Nations General Assembly, General Assembly Votes Overwhelmingly to Accord Palestine 'Non- Member Observer State' Status in United Nations, GA/11317, UN GA, 44th-45thmtg, 17British Broadcasting Corporation (BBC),Israel completes Gaza withdrawal (12 September
sebabnya mengapa pemerintah Palestina diakui oleh PBB memiliki pemerintah yang efektif karena mereka dapat menentukan sendiri (self-determination) atas wilayah-wilayahnya itu walaupun tidak dalam kontrol yang penuh. Deskripsi serupa tetapi berbeda hasilnya terjadi pada negara Bosnia, Herzegovina dan Timor Leste di masa lalu. Pada saat itu, dunia internasional menolak untuk mengakui wilayah mereka meskipun mereka memiliki pemerintah karena menurut pihak internasional tersebut, negara- negara ini kurangmemiliki kewenangan dalam penentuan nasib sendiri (self-determination) di wilayah-wilayahnya. Hak penentuan nasib sendiri (self-determination)menjadi penting ketika sebuah negara memiliki tingkatan terbatas dari "pemerintah yang efektif" seperti yang dialami oleh Palestina. Ketentuan mengenai menentukan nasib sendiri (self-determination) inidiatur dalam Pasal 1 ayat 2 Piagam PBB dan berlaku kepada semua orang tanpa ada perbedaan. Hak ini diberikan PBB untuk Palestina dan oleh karena itu pemerintah Palestina dianggap memiliki pemerintahan yang efektif meskipun wilayahnya dipisahkan. Kriteria keempat adalah kemampuan untuk melakukanperbuatan hukum atau hubungan dengan negara-negara lain. Kriteria ini sulit untuk didefinisikan. Berdasarkan Dapo Akande, ia menyatakan bahwa kriteria ini mungkin dipahami sebagai adanya kemerdekaan saja dari sebuah negara. Dengan status kemerdekaan ini, dengan sendirinya dapat memberikan kapasitas kepada sebuah negara untukmelakukan perbuatan hukum atau hubungan hukum dengan negara-negara lain. Tetapi, pertanyaannya adalah apa itu kemerdekaan dan bagaimana diperoleh. Untuk menjawab pertanyaan ini, harus dilihat berdasarkan dua aspek. Yang pertama adalah aspek faktual dan yang kedua adalah aspek hukum. Aspek faktual berarti tentang kemampuan fisik sebuah negara untuk memerintah wilayahnya tanpa diarahkan oleh negara lain. Sementara dari aspek hukum berarti bahwa tidak ada negara lain yang mengklaim wilayah itu sebagai wilayahnya seperti yang telah diklaim oleh negara sebelumnya. Jika kedua aspek ini ada maka akan lebih mudah untuk mendapatkan status negara berdaulat karena ia dipandang punya kapasitas untuk melakukan perbuatan atau hubungan hukum dengan negara lain18. Adanya kriteria ini telah memunculkan sejumlah pendapat yang mempertanyakan apakah Palestina memenuhi syarat ini atau tidak. Disatu sisi, barangkali dapat dianggap bahwa Palestina memiliki kapasitas seperti di atas, tetapi jika merujuk pada penjelasan Dapo Akande,Palestina masih memiliki masalah dengan aspek hukumnya karena sengketa wilayah dengan Israel masih terjadi hingga kini. Tetapi, disisi lain, Palestina telah menandatangani dan meratifikasi beberapa perjanjian internasional, misalnya Piagam Budaya dan Warisan UNESCO(the UNESCO Cultural 18DapoAkande, 'The Importance of Legal Criteria for Statehood: A Response to Jure Vidmar' on EJIL: Talk, Blog of European Journal of International Law(7 August 2013)
and Heritage Charter)19, Piagam Arab tentang Hak Asasi Manusia(the Arab Charter on Human Rights)20. Selain itu, mereka juga telah ikut serta terlibat dengan banyak negara untuk membuat perjanjian, seperti dengan Indonesia21. Di sisi lain, dalam perjanjian Oslo (the Oslo Accord)tidak memasukkan fungsi-fungsi dasar tertentu dari sebuah negara bagi Palestina untuk dilaksanakan, misalnya pembukaan misiatau kantor diplomatik Palestina di luar negeri atau pembukaan kantor diplomatik Internasional atau konsulat di Jalur Gaza dan Tepi Barat22. Tetapi, mengingat mereka telah terlibat dalam beberapa perjanjian internasional dengan negara-negara berdaulat lainnya, hal itu dapat disebut bahwa Palestina memiliki kapasitas untuk melakukan perbuatan atau hubungan hukum dengan negara-negara lain. Jadi, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pertama, Palestina jelas memiliki populasi yang tetap atau permanen, wilayah yang tetap dan jelas dan juga pemerintah yang mengatur negara tersebut. Kedua, Palestina telah mampu untuk terlibat dalam hubungan diplomatik dengan negara-negara lain dan organisasi internasional. Ketiga, Palestina jelas memiliki pemerintahan yang efektif sendiri yang dipilih melalui pemilihan umum. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Palestina memenuhi kententuan yang diatur dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo dan alhasil dapat diterima dan memenuhi syarat sebagai sebuah negara. b. Kriteria Negara Menurut Teori Konstitutif Seperti telah disebutkan di awal tulisan ini bahwa teori konstitutif menekankan adanya pengakuan dari negara lain untuk dinyatakan sebagai sebuah negara baru. Ini berarti bahwa ketika suatu negara telah memiliki wilayah, penduduk dan juga pemerintah menurut teori ini hal itu tidak otomatis menjadikan negara tersebut sebagai sebuah negara baru yang berdaulat. Berdasarkan teori ini, perlu adanya pengakuan yang cukup dari negara-negara berdaulat lainnya. Bahkan dalam prakteknya teori ini lebih banyak digunakan daripada teori deklaratif di atas. Ini berarti bahwa, meskipun sebuah calon negara baru telah memenuhi persyaratan berdasarkan kententuan Pasal 1 Konvensi Montevideo, maka itu menjadi sia-sia jika pengakuan dari negara- negara lain tidak dapat diperoleh. Adanya pengakuan menurut teori ini prasyarat untuk diterima sebagai sebuah negara23. 19Brett D. Schaefer, What Palestinian Membership Means for UNESCO and the Rest of the United Nations (13 December 2011) The Heritage Foundation < 20 The International Centre for Not-for-Profit Law (ICNL), NGO Law Monitor: League of Arab States (10 August 2015) < 21Fardah, 'Indonesia, Palestine Agree to Intensify Economic Cooperation, People-to-People Contact', Antara (online), 1 March 22 British Broadcasting Corporation (BBC), Text: 1993 Declaration of Principles (29 November 2001) < 23Above 3.
Jika begini ketentuannya bagaimana dengan Palestina, apakah memenuhi teori ini sehingga bisa disebut sebagai sebuah negara berdaulat atau tidak? Fakta menunjukkan bahwa Palestina telah diakui oleh sekitar 136 dari 193 negara yang ada di dunia24. Jumlah ini berpotensi meningkat. Jadi, menurut penulis, jumlah tersebut sudah cukup untuk sebuah pengakuan. Selain itu, Palestina telah memiliki kantor diplomatik di beberapa negara. Indonesia, misalnya, Palestina memiliki kedutaan sejak tahun 90-an. Bahkan, baru-baru ini Indonesia telah membuka kantor konsulat nya di Palestina. Kondisi serupa juga terjadi di beberapa negara lain25. Menariknya, hadirnya Resolusi Majelis Umum PBB tentang Negara-negara Pemantau Non-Anggota yang membolehkan berkibarnya bendera Palestina di depan markas PBB telah memperkuat jika Palestina juga telah memenuhi ketentuan berdasarkan teori konstitutif ini26. Tentunya, resolusi ini dapat memperkuat daya tawar-menawar Palestina untuk memperoleh pengakuan dari negara- negara kuat lain juga, seperti Amerika Serikat. Kesimpulan Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa idealnya berdasarkan kriteria dalam konvensi Montevideo dan juga teori konstitutif, maka Palestina jelas dapat dianggap sebagai sebuah negara yang berdaulat karena memenuhi persyaratan yang ditentukan di dalamnya. Tetapi, ini adalah bagian dari aspek normatifnya saja yang telah dipenuhi. Untuk itu, Palestina tidak bisa hanya mengandalkan dari sudut pandang teori ini, karena hal itu tidak bisa mendorong negara- negara lain untuk memberikan pengakuan. Meskipun secara normatif, semua persyaratan telah dipenuhi, tetapi sekali lagi pondasi dasar untuk disebut sebuah negara adalah ketika sebuah negara tersebut diperlakukan seperti negara itu sendiri atau organisasi internasional lainnya. Jika negara-negara tersebut merasa sudah diperlakukan seperti negara berdaulat maka pada saat itu sudah dapat disebut sebagai sebuah negara. Palestina menurut pendapat penulis, berdasarkan fakta-fakta di atas mereka sudah bisa disebut sebagai sebuah negara berdaulat karena mereka telah diperlakukan seperti layaknya sebuah negara oleh negara-negara lain dan organisasi internasional. Selain itu, mereka telah terlibat dalam banyak perjanjian internasional dan juga menjadi negara pengamat non-anggota di forum PBB. Jadi, berdasarkan fakta-fakta ini Palestina dapat dianggap sebagai sebuah negara berdaulat untuk tujuan-tujuan hukum publik internasional. Barangkali satu-satunya masalah bagi pengakuan Palestina sebagai sebuah negara berdaulat hanyalah terkait dengan aspek politik dari masing-masing negara. Misalnya, mengapa sampai 24Wikipedia, International recognition of the State of Palestine (3 November 2015) the Free 25Wikipedia, List of diplomatic missions of Palestine(19 August 2015) the Free Encyclopedia< 26Above 15.
sekarang Amerika Serikat belum mengakui Palestina sebagai sebuah negara berdaulat, hal itu terkait dengan kepentingan politik mereka dengan Israel. Contoh lain adalah Kosovo yang telah memproklamirkan kemerdekaannya, namun hingga kini masih belum diakui sebagai negara oleh China dan Rusia. Demikian juga dengan Palestina meskipun sudah ada sekitar 136 dari 193 negara di seluruh dunia yang telah mengakui sebagai sebuah negara, tetapi pengakuan tersebut nampaknya belum cukup kuat karena pengakuan dari negara-negara superpower belum lengkap. Jadi, hal ini bukan lagi terkait dengan kriteria normatif, tetapi cenderung kepada aspek politik. Untuk itu, dalam konteks ini Palestina juga harus melakukan pendekatan-pendekatan politik untuk mendapat pengakuan dari negara superpower lainnya. Bibliography Books/Articles/Reports Andrew Edward, 'Jean Bodin on Sovereignty' (2011) 2(2) Republics of Letters 75-84 Christoforos Ioannidis, 'Are the Conditions of Statehood Sufficient? An Argument in Favour of Popular Sovereignty as an Additional Condition of Statehood' (2014) 21(4)Jurisprudencija Clarke Ben, and Jackson Nyamuya Maogoto, International Law(Thomson Reuters, 2009) Crawford James, 'The Criteria for Statehood in International Law' (1976) 48 (1)Oxford Journals93-182 Halabi Usama, 'The Legal Status of Palestinians in Jerusalem' (1997) 4(1) Palestine-Israel Journal Malcolm D Evans, International Law (Oxford University Press, 2014) Website
Palestinian Central Bureau Statistics Others