Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat Volume 8 Issue 2, 2022 P-ISSN: 2442-8019, E-ISSN: 2620-9837 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License Penerapan Asas Pencemar Membayar Aryanto Renaldi Sahala1, Fatma Ulfatun Najicha2 1 Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: 2 Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: Abstract: Pencemaran Lingkungan sudah seharusnya menjadi perhatian serius untuk setiap kalangan baik masyarakat, dan pemerintah wajib untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitar dan juga mencegah dan mengantisipasi akan terjadinya pencemaran terhadap lingkungan. Dalam UUPLH terdapat satu asas yang mengatur terkait pencemaran beserta tanggung jawab pelaku pencemaran tersebut, yaitu asas pencemar membayar.Asas pencemar membayar secara resmi dikenal sebagai Polutter Pays Principle pada Deklarasi Rio 1992, adalah bagian dari serangkaian prinsip yang lebih luas untuk menuju pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia. Di dalam asas ini, setiap pelaku kegiatan usaha yang dalam kegiatannya melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau menghasilkan polusi yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, harus menanggung biaya pengelolaannya dengan cara mengganti kerugian dan/atau melakukan tindakan tertentu terhadap apa yang dilakukan oleh pelaku kegiatan usaha tersebut untuk mencegah kerusakan pada kesehatan manusia atau lingkungan. Keywords: Asas Pencemar Membayar; Hukum; Penerapan. How to Site: Sahala, A. R., & Najicha, F. U. . (2022). Penerapan Asas Pencemar Membayar. Jurnal Hukum to-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat, 8(2), 209-216. Introduction Sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan penunjang keberlangsungan kehidupan manusia. Seluruh aktivitas ekonomi, baik produksi, konsumsi dan jasa secara langsung dan tidak langsung akan memanfaatkan unsur-unsur sumber daya dan lingkungan hidup dalam kegiatannya. Sumber daya alam dan lingkungan hidup juga merupakan modal utama bagi pembangunan. Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang kemudian menjadi tidak terkendali serta mengakibatkan menurunnya kualitas Sumber Daya Alam dan fungsi lingkungan hidup yang disebabkan karena terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan dari kegiatan usaha atau proses produksi. Oleh karena itulah, akibat komulatifnya juga dapat menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat, yang juga bergantung terhadap kualitas sumber daya alam atau lingkungan hidup. Dalam memanfaatkan lingkungan biasanya tidak jarang terjadi adanya pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh beberapa pihak yang melakukan kegiatan usahanya namun membuang limbah-limbah hasil usahanya di lingkungan setempat sehingga lingkungan hidup di tempat tersebut menjadi tercemar baik dilakukan sengaja maupun 209
Aryanto Renaldi Sahala, Fatma Ulfatun Najicha (2022) Penerapan Restorative Justice Oleh Polri Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum Jurnal Hukum tora: 8 (2): 209-216 tidak sengaja oleh pihak yang melakukan pelanggaran tersebut tetap saja harus bertanggung jawab menanggung segala kerugian yang dialami oleh masyarakat setempat dan juga harus bertanggung jawab melestarikan kembali lingkungan yang telah dicemarinya sebelumnya Dalam Hukum lingkungan terdapat salah satunya asas pencemar membayar yaitu setiap orang maupun badan hukum atau badan usaha yang dalam melakukan kegiatannya secara sengaja maupun tidak sengaja mencemarkan lingkungan hidup sekitar wajib membayar segala kerugian yang dialami masyarakat setempat dan juga wajib untuk melestarikan kembali lingkungan hidup yang telah dicemarinya. Sesuai dengan amanat konstitusi Indonesia Pasal 28H UUD 1945 mengamanatkan bahwa "Masyarakat Indonesia berhak atas lingkungan hidup baik dan sehat". Bahwa setiap masyarakat berhak untuk lingkungan hidup yang baik dan sehat maka dari itu sudah semestinya tiap pihak yang dalam menjalankan kegiatannya bersinggungan dengan lingkungan hidup disekitar masyarakat maka wajib hukumnya menjaga kesehatan lingkungan hidup sekitar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan asas pencemar membayar di Indonesia, dan juga untuk mengetahui dasar hukum yang mengatur tentang pencemaran dan tanggung jawab pelaku pencemaran. Hasil dari penelitian ini adalah mengetahui penerapan asas pencemar membayar di indonesia dan mengetahui hukuman serta bentuk tanggung jawab yang dapat dikenakan kepada pelaku pencemaran lingkungan. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah bersifat pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Discussion Bagaimana Penerapan Asas Pencemar Membayar di Indonesia Prinsip pencemar membayar diperkenalkan pertama kali oleh OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) pada tahun 1972. OECD mengeluarkan rekomendasi bernama "Guiding Principles Concerningnthe International Economic Aspects of Environmental polluter pays principle" (prinsip pencemar membayar).1 Prinsip pencemar membayar dalam Rekomendasi OECD 1972 memiliki makna sebagai berikut. 1 OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development),Recommendation of the Council on Guiding Principles concerning Internasional Economics Aspects of Environmental Policies, OECD/LEGAL/0102, diakses 15 Maret 2022, Annex, Introduction 1 210
Aryanto Renaldi Sahala, Fatma Ulfatun Najicha (2022) Penerapan Restorative Justice Oleh Polri Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum Jurnal Hukum tora: 8 (2): 209-216 Pencemar wajib menanggung beban biaya pencegahan dengan tolak ukur jelas yang ditetapkan pejabat berwenang dengan tujuan memastikan lingkungan pulih. Biaya tersebut harus direfleksikan sebagai biaya barang dan jasa penyebab pencemaran dan tidak dapat disertai subsidi yang menimbulkan penyimpangan dalam perdagangan internasional dan investasi.Rekomendasi OECD 1972 merupakan soft law turunan dari Konvensi OECD 1960.2 Meskipun demikian, Indonesia tidak terikat baik dengan Konvensi OECD 1960 maupun Rekomendasi OECD 1972 karena bukan negara anggota Konvensi OECD 1960.3 Kemudian, prinsip pencemar membayar kembali diterapkan dalam Prinsip 16 Rio Declaration on Environment and Development 1992 (Deklarasi Rio 1992).4 Prinsip 16 Deklarasi Rio 1992 menyatakan pencemar pada hakikatnya wajib menanggung biaya pencemaran dengan memperhatikan kepentingan publik serta tanpa menyimpangi perdagangan internasional dan investasi, berdasarkan standar biaya lingkungan yang wajib dikembangkan oleh pejabat berwewenang. Biaya pencemaran yang dimaksud merupakan biaya pencegahan dan pengendalian pencemaran. Indonesia menerapkan prinsip pencemar membayar sebagai salah satuasas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Prinsip pencemar membayar pertama kali diterapkan sebagai asas dalam UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU23/1997). Penjelasan Pasal 34 ayat (1) UU 23 tahun 1997 menjelaskan bahwa pencemar harus membayar ganti rugi dan hakim dapat membebani pencemar untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Tindakan hukum tertentu tersebut berupa pemasangan atau perbaikan unit pengolahan limbah supaya limbah sesuai baku mutu lingkungan hidup, pemulihan fungsi lingkungan hidup hingga, perintah untuk menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran.5 asas pencemar membayar kembali diterapkan dalam UU32/2009 yang mencabut UU 23/1997. asal 2 huruf j UU 32/2009 memuat asas pencemar membayar. Bunyi penjelasan Pasal 2 huruf j UU32/2009 adalah sebagai berikut: "Yang dimaksud dengan "asas pencemar membayar" adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan" Asas pencemar membayar instrumen dalam UU32/2009.Dikarenakan,asas dalam suatu peraturan perundang-undangan diterapkan dalam batang tubuh peraturan tersebut. Penerapan asas pencemar membayar di ini diterapkan pada berbagai 2 OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development),Recommendation of the Council on Guiding ... Op.Cit.,Preambule 3 "List of OECD Member Countries -Ratificatio of the Convention on the OECD",oecd.org, 2022, diakses 15 Maret 2022. 4 PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), Report of the United Nations Conference on Environment and Development(Deklarasi Rio) 1992, diakses 15 Maret 2022, Prinsip 16 5 Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, penjelasan,Pasal 34 Ayat (1) 211
Aryanto Renaldi Sahala, Fatma Ulfatun Najicha (2022) Penerapan Restorative Justice Oleh Polri Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum Jurnal Hukum tora: 8 (2): 209-216 antaranya instrumen pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan, serta penegakan hukum. Dalam Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), ketentuan pertanggunjawaban atas pencemaran lingkungan hidup , diatur dalam pasal 87 ayat 1, dimana setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.6 Secara teoritis, Prinsip Pencemar Membayar pada dasarnya merupakan sebuah kebijakan ekonomi dalam rangka pengalokasian biayabiaya bagi pencemaran dan kerusakan lingkungan, tetapi kemudian memiliki implikasi bagi perkembangan hukum lingkungan internasional dan nasional, yaitu dalam hal terkait dengan masalah tanggung jawab ganti kerugian atau dengan biaya-biaya lingkungan yang harus dipikul oleh pejabat publik.7 Dasar Hukum Terkait Pencemar Membayar Dalam Pasal 3 Huruf A Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa Tujuan dari undang-Undang PPLH tersebu adalah Menjaga Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Disamping itu UUPLH juga bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan sehingga lingkungan hidup sekitar dapat lestari dan juga berkelanjutan hingga masa mendatang. Bagian Ketiga dari Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan hidup menjabarkan terkait penanggulangan ketika terjadinya pencemaran. Pada Pasal 53 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan tentang bentuk-bentuk tanggung jawab yang perlu dilakukan oleh pencemar ketika kegiatannya mencemari lingkungan hidup sekitar. Seperti bunyi ayat (1) dan (2) pada pasal tersebut (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. (2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat; b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau 6 Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), Pasal 87 7 Laode M Syarif, Andri G Wibisana (ed), Hukum Lingkungan Teori, Legislasi dan Studi Kasus, (Jakarta: USAID), hal. 54 212
Aryanto Renaldi Sahala, Fatma Ulfatun Najicha (2022) Penerapan Restorative Justice Oleh Polri Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum Jurnal Hukum tora: 8 (2): 209-216 d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Bagian Keempat dari Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan terkait cara pemulihan lingkungan yang telah tercemar akibat kegiatan pencemar lingkungan. Pasal 54 Pada Undang-Undang ini juga terkait dengan asas pencemar membayar yang dimana dalam artiannya para pencemar wajib untuk bertanggung jawab atas segala kerugian yang disebabkan olehnya. Isi Pasal 54 Undang- Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ialah: (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan: a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar; b. c. d. e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan remediasi; rehabilitasi; restorasi; dan/atau teknologi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Selanjutnya, Undang-Undang No.32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, Walaupun UU No.32 tahun 2014 ttg Kelautan tidak menelaskan arti prinsip pencemar membayar, namun dalam Pasal 52 Ayat (3) menyatakan Proses penyelesaian sengketa dan penerapan sanksi Pencemaran Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan prinsip pencemar membayar dan prinsip kehati-hatian. Namun karena menyangkut penyelesaian sengketa, dapat ditafsirkan bahwa prinsip pencemar membayar di sini merujuk pada pertanggungjawaban perdata untuk pencemaran di laut. Hal lain yang juga diatur dalam UU 32 tahun 2004 ini adalah mengenai : a. Insentif & Disinsentif: (1) Pasal 46: Pengendalian pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dilakukan melalui perizinan, pemberian insentif, dan pengenaan sanksi. (2) Pasal 48: Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut sesuai dengan rencana zonasi dapat diberi insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Undang-Undang ini tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan insentif. Karena terkait pemanfaatan ruang, maka kita bisa merujuk pada berbagai ketentuan mengenai insentif pemanfaatan ruang. Undang-Undang No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang juga mengatur terkait asas Pencemar Membayar, tertera pada pasal 35: Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. 213
Aryanto Renaldi Sahala, Fatma Ulfatun Najicha (2022) Penerapan Restorative Justice Oleh Polri Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum Jurnal Hukum tora: 8 (2): 209-216 38(2): insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, berupa: a. keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham; b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; c. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, e. swasta dan/atau pemerintah daerah. 38(3): disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, berupa: a. pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan/atau b. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti. 38(5) Insentif dan disinsentif dapat diberikan oleh: c. Pemerintah kepada pemerintah daerah; d. pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan e. pemerintah kepada masyarakat. Ketentuan-ketentuan ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 169-181 PP No. 15/2010 ttg Penyelenggaraan Penataan Ruang. Pengaturan mengenai Pencemar Membayar di sektor kelautan dan perikanan dapat dilihat pada UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Dalam UU tersebut diatur mengenai (1) Insentif: Pemberian bantuan program yang dapat diarahkan untuk mengoptimalkan program akreditasi; dan bantuan teknis bagi pengelola program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah mendapat akreditasi (Pasal 40 ayat 4); Perdata: pengaturan tentang PMH (pasal 66) dan Strict Liability (Pasal 67); Sanksi Administrasi (pasal 71 dan 72), serta sanksi Pidana (pasal 73-74). 214
Aryanto Renaldi Sahala, Fatma Ulfatun Najicha (2022) Penerapan Restorative Justice Oleh Polri Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum Jurnal Hukum tora: 8 (2): 209-216 Conclusion Kesimpulan yang dapat ditarik dari tulisan ini ialah indonesia telah menerapkan asas pencemar membayar ke beberapa instrumen hukum yang ada di Indonesia, dengan adanya penerapan asas ini diharapkan pencemaran terhadap lingkungan hidup dapat berkurang dan juga diharapkan dapat memberikan kepastian hukum kepada korban pencemaran dan juga tanggung jawab hukum kepada pelaku pencemaran agar mendapatkan efek jera terhadap pelaku pencemaran. 215
Aryanto Renaldi Sahala, Fatma Ulfatun Najicha (2022) Penerapan Restorative Justice Oleh Polri Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum Jurnal Hukum tora: 8 (2): 209-216 References OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development),Recommendation of the Council onGuiding Principles concerning Internasional Economics Aspects of Environmental OECD/LEGAL/0102, Policies OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development),Recommendation of the Council on Guiding ... Op.Cit.,Preambule "List of OECD Member Countries -Ratificatio of the Convention on the OECD",oecd.org, 2022, PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), Report of the United Nations Conference on Environment 1992, and Development(Deklarasi Rio) Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), Pasal 87 Laode M Syarif, Andri G Wibisana (ed), Hukum Lingkungan Teori, Legislasi dan Studi Kasus, (Jakarta: USAID), hal. 54 Undang-Undang No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Undang-Undang No.32 Tahun 2014 Tentang Kelautan 216