BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.379, 2016 KEMHAN. Penanganan Konflik Sosial. Penggunaan dan Pengerahan. Kekuatan TNI. Bantuan. PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG BANTUAN PENGGUNAAN DAN PENGERAHAN KEKUATAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Bantuan Penggunaan dan Pengerahan Kekuatan Tentara Nasional Indonesia dalam Penanganan Konflik Sosial; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169); 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439); 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
2016, No.379 2- Indonesia Tahun 2004 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG BANTUAN PENGGUNAAN DAN PENGERAHAN KEKUATAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Konflik Sosial yang selanjutnya disebut Konflik adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. 2. Penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik.
3- 2016, No.379 3. Pencegahan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik dengan peningkatan kapasitas TNI dan Satuan Komando Wilayah dan sistem peringatan dini. 4. Penghentian Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda. 5. Pemulihan Pascakonflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat konflik melalui kegiatan berupa rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. 6. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI, terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara adalah alat Negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. 7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. 8. Panglima Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin Tentara Nasional Indonesia. 9. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 10. Alat Peralatan adalah segala peralatan yang dioperasikan oleh Satuan Tugas TNI dalam penanganan konflik sosial. 11. Bantuan TNI adalah dukungan kekuatan TNI membantu pelaksanaan fungsi pemerintah dalam Penanganan Konflik Sosial pada kondisi dan situasi yang memerlukan sarana, alat, dan kemampuan TNI. 12. Penggunaan Kekuatan TNI adalah segala upaya, pekerjaan dan kegiatan untuk menggunakan kekuatan TNI dalam penyelenggaraan Penanganan Konflik Sosial yang dilaksanakan oleh Panglima TNI.
2016, No.379 4- 13. Pengerahan Kekuatan TNI adalah segala upaya, pekerjaan dan kegiatan untuk mengerahkan dan/atau memobilisasi kekuatan TNI dalam penyelenggaraan Penanganan Konflik Sosial secara nasional berdasarkan Keputusan Presiden. 14. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Pasal 2 Bantuan Penggunaan Kekuatan TNI dan Pengerahan Kekuatan TNI berpedoman pada asas: a. tujuan, bahwa penyelenggaraan tugas Bantuan Penggunaan Kekuatan TNI dan Pengerahan Kekuatan TNI memiliki rumusan tujuan/sasaran yang jelas, sehingga tidak menimbulkan keraguan dalam pencapaian tugas pokok; b. kesatuan komando dan pengendalian, bahwa pelaksanaan tugas bantuan Penggunaan Kekuatan TNI dan Pengerahan Kekuatan TNI kepada pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berada dalam satu komando dan pengendalian; c. proporsional, bahwa kekuatan personel dan alat perlengkapan TNI yang dikerahkan dalam pelaksanaan tugas dilakukan secara sepadan, tidak berlebihan, memiliki standar tugas yang jelas, terhindar dari tindakan di luar batas kewajaran; d. keamanan, bahwa pelaksanaan tugas Bantuan Penggunaan Kekuatan TNI dan Pengerahan Kekuatan TNI mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan sampai dengan pengakhiran melakukan prosedur pengamanan; e. legitimasi, bahwa pelaksanaan tugas Bantuan Penggunaan Kekuatan TNI dan Pengerahan Kekuatan TNI kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah di laksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5- 2016, No.379 f. keterpaduan, bahwa tugas Bantuan Penggunaan Kekuatan TNI dan Pengerahan Kekuatan TNI kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah diperlukan adanya persamaan persepsi yang tepat dan kesamaan pola tindak serta saling melengkapi; g. koordinasi, bahwa tugas Bantuan Penggunaan Kekuatan TNI dan Pengerahan Kekuatan TNI kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah diperlukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait secara terus menerus; h. tidak berpihak, bahwa pelaksanaan tugas Bantuan Penggunaan Kekuatan TNI dan Pengerahan Kekuatan TNI memperlakukan masyarakat secara adil tanpa adanya keberpihakan suku, agama, ras, dan antargolongan; dan i. kemanusiaan, bahwa pelaksanaan tugas Bantuan Penggunaan Kekuatan TNI dan Pengerahan Kekuatan TNI selalu mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Pasal 3 Bantuan Penggunaan Kekuatan TNI dan Pengerahan Kekuatan TNI berpegang pada prinsip: a. atas perintah, bahwa pelaksanaan Pengerahan Kekuatan TNI dilakukan setelah adanya perintah dari Presiden; b. atas permintaan, bahwa pelaksanaan Bantuan Penggunaan Kekuatan TNI dilakukan setelah adanya permintaan dari Pemerintah Daerah; c. antisipatif, bahwa Satuan TNI tanggap terhadap perkembangan situasi konflik di daerah; d. kecepatan dan ketepatan bertindak, bahwa pemberian bantuan Penggunaan Kekuatan TNI dan Pengerahan Kekuatan TNI dilaksanakan dengan cepat dan tepat untuk menghindari terjadinya konflik yang lebih luas; e. kekenyalan, bahwa pelaksanaan bantuan Penggunaan Kekuatan TNI dan Pengerahan Kekuatan TNI
2016, No.379 6- menyesuaikan dengan tugas terhadap dinamika situasi di lapangan; f. kesatuan komunikasi, bahwa komunikasi yang terintegrasi dan terpadu yang dilakukan bersama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; g. minimalisasi resiko, bahwa menggunakan cara bertindak dengan resiko paling minimal; dan h. pembelaan diri, bahwa penggunaan senjata atau tindakan kekerasan lainnya hanya sebagai jalan terakhir untuk mempertahankan/menyelamatkan diri dan nyawa orang lain. BAB II BANTUAN PENGGUNAAN DAN PENGERAHAN KEKUATAN TNI Bagian kesatu Umum Pasal 4 (1) Peran TNI dalam penanganan konflik sosial pada tahap: a. pencegahan konflik; b. penghentian konflik; dan c. pemulihan pasca konflik. (2) Peran TNI dalam pencegahan konflik dan pemulihan pascakonflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Peran TNI dalam penghentian konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan setelah adanya penetapan status keadaan konflik oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah. Pasal 5 (1) Bantuan Penggunaan Kekuatan TNI dan Pengerahan Kekuatan TNI pada status keadaan konflik skala dalam bentuk Satuan Tugas TNI.
7- 2016, No.379 (2) Satuan Tugas TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberi tugas lain sampai dengan berakhir masa tugasnya. (3) Satuan Tugas TNI dalam melaksanakan tugas tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Bantuan Penggunaan Kekuatan TNI Paragraf 1 Pencegahan Konflik Pasal 6 (1) Peran TNI dalam pencegahan konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Satuan Komando Kewilayahan TNI yang dikoordinasikan dengan Pimpinan Daerah. (2) Pencegahan konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disinergikan dengan program Pemerintah Daerah. (3) Dikoordinasikan dengan Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui upaya: a. memelihara kondisi damai dalam masyarakat; b. mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai; c. meredam potensi konflik; dan d. membangun sistem peringatan dini. Pasal 7 Memelihara kondisi damai dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan kegiatan antara lain: a. penguatan kerukunan umat beragama; b. peningkatan forum kerukunan masyarakat; c. pembinaan kewilayahan; d. pendidikan dan pelatihan perdamaian; dan e. pendidikan bela negara dan wawasan kebangsaan;
2016, No.379 8- Pasal 8 Mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dengan kegiatan antara lain: a. meningkatkan kesadaran hukum; b. sosialisasi peraturan perundang-undangan; c. penguatan lembaga dalam rangka sistem peringatan dini; dan d. penguatan akses kearifan lokal dan keserasian sosial. Pasal 9 Meredam potensi konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c dilaksanakan dengan kegiatan antara lain: a. pendidikan agama dan penanaman nilai integrasi kebangsaan; dan b. bentuk kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 10 (1) Membangun sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d meliputi deteksi dini dan cegah dini. (2) Deteksi dini dan cegah dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kegiatan: a. penelitian dan pemetaan wilayah potensi konflik dan/atau daerah konflik; b. penyampaian data dan informasi mengenai konflik secara cepat dan akurat; dan c. penguatan dan pemanfaatan fungsi intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9- 2016, No.379 Paragraf 2 Penghentian Konflik Pasal 11 Peran TNI dalam penghentian konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui: a. bantuan penggunaan kekuatan TNI; dan b. pengerahan kekuatan TNI. Pasal 12 (1) Bantuan Penggunaan Kekuatan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilaksanakan setelah adanya penetapan status keadaan konflik oleh pemerintah daerah. (2) Bantuan Penggunaan Kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Standar Operasional Prosedur. (3) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk: a. menghentikan kekerasan fisik; b. melaksanakan pembatasan dan penutupan kawasan konflik untuk sementara waktu; c. melaksanakan upaya pembatasan orang di luar rumah untuk sementara waktu; d. melaksanakan upaya pelarangan orang untuk memasuki kawasan konflik atau keluar dari kawasan konflik untuk sementara waktu; e. mengamankan objek vital nasional dan daerah serta sarana dan prasarana vital yang dimungkinkan menjadi sasaran massa; f. penyelamatan, evakuasi, dan identifikasi korban konflik; g. perlindungan terhadap kelompok rentan; h. upaya sterilisasi tempat yang rawan konflik; dan i. penyelamatan jiwa raga dan harta benda korban konflik.
2016, No.379 10- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Panglima. Pasal 13 (1) Bantuan Penggunaan Kekuatan TNI kepada Pemerintah Daerah dikoordinasikan dengan Kepolisian Republik Indonesia. (2) Dikoordinasikan dengan Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. tugas bantuan; b. wilayah tugas bantuan; c. kekuatan pasukan; d. lamanya waktu perbantuan; e. waktu pelaksanaan; f. administrasi dan logistik; dan g. komando dan pengendali. (3) Bantuan penggunaan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk Satuan Tugas dengan alat peralatan organik satuan. (4) Pelaksanaan koordinasi bantuan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara teknis ditetapkan oleh Panglima TNI. Pasal 14 (1) Mekanisme permintaan Bantuan Penggunaan Kekuatan TNI: a. bupati/walikota/gubernur dalam status keadaan konflik skala kabupaten/kota/provinsi meminta Bantuan Penggunaan Kekuatan TNI secara lisan dan/atau tertulis kepada Presiden; b. permintaan Bantuan Penggunaan Kekuatan TNI secara lisan dapat dilakukan melalui telepon; dan c. apabila permintaan Bantuan Penggunaan Kekuatan TNI dilakukan secara lisan, dalam waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam harus ditindaklanjuti dengan permintaan secara tertulis.
11- 2016, No.379 (2) Permintaan Bantuan Penggunaan Kekuatan TNI harus memuat: a. alasan permintaan bantuan; b. wilayah perbantuan; c. lamanya waktu pemberian bantuan; dan d. kesiapan dukungan logistik oleh pemerintah daerah yang meminta bantuan. Paragraf 3 Pemulihan Pascakonflik Pasal 15 (1) Peran TNI dalam pemulihan pascakonflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilaksanakan atas permintaan Pemerintah Daerah untuk: a. membantu rehabilitasi pemulihan dan perbaikan kondisi sosial, psikologis trauma konflik, perbaikan kondisi lingkungan dan memberikan pelayanan kesehatan; dan b. membantu rekonstruksi membangun kembali sarana dan prasarana umum dan tempat tinggal masyarakat yang rusak akibat konflik. (2) Pemulihan pascakonflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan TNI sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Bagian Ketiga Pengerahan Kekuatan TNI Pasal 16 (1) Pengerahan Kekuatan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilaksanakan untuk menghentikan konflik dalam status keadaan konflik skala nasional. (2) Pengerahan Kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang Presiden setelah berkonsultasi dengan Pimpinan DPR.
2016, No.379 12- (3) Berkonsultasi dengan Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri memberikan dukungan administrasi dan saran pertimbangan kepada Presiden. (4) Menteri memberikan dukungan administrasi dan saran pertimbangan kepada Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh satuan kerja terkait di lingkungan Kementerian Pertahanan yang dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Strategi Pertahanan dalam hal ini Direktur Pengerahan. Pasal 17 Tugas bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI berakhir apabila: a. telah dilakukan pencabutan penetapan status keadaan Konflik; atau b. berakhirnya jangka waktu status keadaan Konflik. Pasal 18 Mekanisme Pengerahan Kekuatan TNI: a. Menteri menerima perintah dari Presiden setelah berkonsultasi dengan Pimpinan DPR untuk mengerahkan kekuatan TNI dalam Penanganan Konflik Sosial; b. Menteri menyampaikan perintah Presiden kepada Panglima untuk menyiapkan satuan TNI yang digunakan dalam Penanganan Konflik Sosial; dan c. Menteri menyusun kebutuhan dukungan logistik dan administrasi pelaksanaan tugas. BAB III KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB Pasal 19 (1) Dalam hal pemberian Bantuan Penggunaan Kekuatan TNI dan Pengerahan Kekuatan TNI Menteri berwenang: a. merumuskan kebijakan umum Bantuan Penggunaan Kekuatan TNI dan Pengerahan Kekuatan TNI dalam Penanganan Konflik Sosial;
13- 2016, No.379 b. menetapkan kebijakan anggaran untuk Kementerian Pertahanan dan TNI; dan c. koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait tentang penyusunan kebijakan Bantuan Penggunaan Kekuatan TNI dan Pengerahan Kekuatan TNI. (2) Dalam hal pemberian Bantuan Penggunaan Kekuatan TNI dan Pengerahan Kekuatan TNI Panglima berwenang: a. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis Penggunaan Kekuatan TNI untuk melaksanakan tugas Penanganan Konflik Sosial; b. menetapkan susunan organisasi, kekuatan, sarana prasarana yang dibawa dan dukungan Satuan TNI dalam Penanganan Konflik Sosial; c. mengkoordinasikan teknis pelaksanaan kekuatan TNI dalam Penanganan Konflik Sosial dengan instansi terkait dan Pemerintah Daerah; dan d. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Bantuan Penggunaan Kekuatan TNI atau Pengerahan Kekuatan TNI dalam Penanganan Konflik Sosial. (3) Menteri dan Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam melaksanakan kewenangan bertanggungjawab kepada Presiden. BAB IV PENDANAAN Pasal 20 (1) Pendanaan Bantuan Penggunaan Kekuatan TNI dan Pengerahan Kekuatan TNI bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disediakan untuk pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik .
2016, No.379 14- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. BAB V MONITORING DAN EVALUASI Pasal 21 (1) Kementerian Pertahanan dan TNI sesuai kewenangannya melakukan monitoring dan evaluasi secara sinergis, terkoordinasi, terus menerus, berkala, dan terukur terhadap pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial. (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, teknis pelaksanaan yang diperlukan diatur lebih lanjut oleh masing- masing pejabat dilingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI baik secara bersama maupun sendiri menurut bidang tugasnya. Pasal 23 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
15- 2016, No.379 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Maret 2016 MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd RYAMIZARD RYACUDU Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Maret 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA