LIPUTAN UTAMA Warta LAN/Edisi 45/2017 1
2 Salam redaksi, Tahun 2017 akhirnya sudah kita lewati. Banyak sekali pencapaian yang sudah digapai Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam rangka meningkatkan kinerja organisasinya. Kerja sama semua unit dan satuan kerja yang ada di lingkungan LAN telah memberikan hasil yang maksimal. Bukti nyata dari semua pencapaian itu adalah diganjarnya LAN dengan kenaikan tunjangan kinerja di penghujung tahun 2017. Selain karena keberhasilan kinerja organisasi, kenaikan tunjangan kinerja ini juga tidak lepas dari proses reformasi birokrasi yang secara terus menerus dilakukan LAN. Semua pencapaian ini tentu tidak boleh membuat seluruh entitas di LAN berpuas diri dan alpa dalam merawat organisasi. Bagaimanapun organisasi ini menjadi tempat bernaung dan hidup seluruh keluarga besar LAN. Disamping itu, profesionalisme LAN juga sangat menentukan wajah birokrasi di Indonesia ke depan. Suudah bukan masanya lagi kita berpangku tangan dan saling melempar jawab dalam menyelesaikan tugas organisasi. Penguatan kompetensi dan kapasitas setiap entitas di LAN harus terus diperhatikan agar kita mampu mewarnai jalannya sejarah perbaikan aparatur di Indonesia. Akhir kata, Selamat Natal dan Tahun Baru 2018. tanggung Warta LAN /Edisi 45/2017 Penanggung Jawab Sri Hadiati Redaktur Elly Fatimah, Sudardi, Etty Kurniasih Penyunting/Editor Idha Saftawaty, Nur Kristian Hidayat, Budi Prayitno Desain & Layout Mustofa Penulis Artikel Pracoyo Cipto Nugroho, Budi Prayitno, Fatehah, Alamsyah, Adi Setyono Sekretariat Reni Kusuma Seputri, Yarip Rusli, Nofeldy Pratomo Putro Penerbit Humas dan Informasi LAN RI Alamat Redaksi Bagian Humas dan Informasi LAN, Jl. Veteran No. 10 Jakarta Pusat Telepon 021-3455021 ext 186-189 Fax 021-3848792 SMS Humas 082 2345 123 57 Email humas@lan.go.id Website Facebook Humas LAN RI Twitter @LAN_RI Redaksi menerima artikel singkat ilmiah popular yang merupakan karya asli dan dapat dipertanggungjawabkan. Redaksi berhak melakukan penyuntingan terhadap isi tulisan yang dianggap layak untuk ditampilkan tanpa mengubah makna
LIPUTAN UTAMA 3 4 PPT Teladan Award Bukan Pengukuhan Juara Sebagai bentuk penghargaan pada Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Madya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyelenggarakan PPT Madya Teladan Award Tingkat Nasional Tahun 2017. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengaskan jika Penganugerahan PPT Madya Teladan untuk kali pertama dan Anugerah KASN Tahun 2017 merupakan bentuk penghargaan kepada pejabat pimpinan tinggi dan instansi yang telah melaksanakan sistem merit dengan berbagai komitmen dan konsistensi guna mewujudkan ASN yang profesional. GALERI FOTO 27 Rapat Kerja LAN RI 2017 Jatinangor, 12-15 Desember 2017 DAFTAR ISI WARTA Local Government Capacity for Business Indeks Award 2017 LAN Akreditasi 24 Lembaga Diklat Pemerintah ASN Penting Memanfaatkan Teknologi Informasi Rakornas Diklat: Akselerasi Pengembangan Kompetensi ASN yang Berdaya Saing Uji Kompetensi Calon Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Kepala LAN Lantik Pejabat Fungsional Pelayanan Publik Harus Terukur Banyumas Luncurkan 92 Inovasi Pelatihan RLA Menghilangkan Sekat-sekat Dalam Birokrasi Peserta RLA Usulkan Pembentukan Komisi Vokasi Nasional Perlu Kerjasama Semua Pihak di Era Kolaboratif Pejabat Administrator Harus Kreatif & Inovatif Profesionalisme ASN Tak Bisa Ditawar Pemkab Parigi Moutong Jalin Kerjasama dengan LAN Widyaiswara Harus Melek Teknologi WI Motor Perbaikan Kualitas Pelayanan Publik Ekonomi Hijau Belum Banyak Dipahami Bonus Demografi Harus Dikelola dengan Baik Mari Wujudkan Open Government Partnership Warta LAN/Edisi 45/2017 10 12 14 16 19 20 22 25 26 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 3
PPT Teladan Award Bukan Pengukuhan Juara AKARTA - Sebagai bentuk penghargaan pada Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Madya, Kementerian Pendayagunaan Reformasi Aparatur Birokrasi menyelenggarakan PPT Madya Teladan Award Tingkat Nasional Tahun 2017. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengaskan jika Penganugerahan PPT Madya Teladan untuk kali pertama dan Anugerah KASN Tahun 2017 merupakan bentuk penghargaan kepada pejabat pimpinan tinggi dan instansi yang telah melaksanakan sistem merit dengan berbagai komitmen dan konsistensi guna mewujudkan J Negara dan ASN yang profesional. "Penghargaan yang diberikan bukan untuk mengukuhkan juara, karena seluruh pejabat 4 Warta LAN /Edisi 45/2017
pimpinan tinggi merupakan aset yang berharga dalam menjalankan organisasi pemerintahan," ujarnya dalam sambutan Penganugerahan PPT Madya Teladan untuk tahap pertama dan Anugerah KASN Tahun 2017, di Kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN) Jakarta, Kamis (28/12). tinggi dan sistem seleksi ASN secara terbuka, obyektif dan transparan. "Kompetisi yang terbuka penting dilakukan sebagai manifestasi pelaksanaan merit system, lebih-lebih dalam pengisian Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT)," ucap Asman. Diharapkan melalui penganugerahan ini, dapat menjadi sebuah motivasi serta mendorong setiap individu pejabat untuk terus menjadi pelopor dalam bidang keahlian profesional, analisis dan rekomendasi kebijakan serta kepemimpinan manajemen, pengembangan kerja sama dengan instansi lain. Selain itu, tentunya keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar ASN serta melaksanakan kode etik dan kode perilaku ASN. Penganugerahan PPT Madya Teladan Award ini ditujukan bagi instansi yang mendapatkan apresiasi dengan kategori kepatuhan dan kualitas tata kelola seleksi terbuka dalam pengisian JPT dan kategori inovasi penguatan sistem merit dalam manajemen ASN. Dengan demikian para pejabat dapat terus mengembangkan kualitas kepatuhan dan inovasinya agar dapat menjadi contoh bagi lainnya untuk terus melaksanakan tata kelola manajemen ASN berbasis sistem merit dalam setiap tahapan manajemen ASN itu sendiri. instansi Dikatakannya bahwa sesuai amanat Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pengisian jabatan pimpinan Selain kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, pengangkatan ASN dalam lebih- lebih jabatan pimpinan tinggi baik utama, madya, dan pratama harus didasarkan pada pertimbangan aspek integritas dan moralitas. Dalam hal ini kompetensi manajerial, teknis dan sosial kutural menjadi penting dalam mendukung keberhasilan pencapaian tujuan dan kepemimpinan dalam organisasi. jabatan, Menteri mengingatkan, bahwa dengan adanya kompetisi yang lebih terbuka harus mendorong para PPT untuk terus meningkatkan kualitas, kapasitas, dan kinerjanya. "Kinerja menjadi tolak ukur, dan kinerja yang tinggi hanya dapat diraih dengan kualitas SDM yang handal dan mumpuni," ujarnya. Ditambahkan, PPT sebagai panglima dalam birokrasi Indonesia, harus mampu memimpin dan menjadi teladan dan mampu mewujudkan kerja nyata sehingga Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara lain di dunia. Dengan penghargaan yang diberikan pemerintah akan memberikan dorongan kepada para PPT untuk terus bangkit guna bersaing membangun Indonesia yang maju dan sejahtera. Penghargaan yang diberikan bukan untuk mengukuhkan juara, karena seluruh pejabat pimpinan tinggi merupakan aset yang berharga dalam menjalankan organisasi pemerintahan Warta LAN/Edisi 45/2017 5
Masih Ada Like and Dislike Dalam kesempatan juga tahun mengakatakan bahwa selama penerapan sistem seleksi Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) secara terbuka, pengisian jabatan yang lebih transparan dan adil bagi ASN sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya. itu, Menteri tiga Namun tidak dapat dipungkiri pula bahwa sistem merit masih belum dijalankan dengan baik dan di sana- sini masih terjadi pelanggaran dalam pelaksanaannya. "Di berbagai daerah masih ada intervensi dan kooptasi politik, rasa suka dan tidak suka serta pencopotan jabatan yang tidak berdasar, baik dalam pengisian JPT, mutasi maupun promosi," ujarnya. hasil pengamatan dan evaluasi selama ini masih terdapat beberapa kekurangan dan kelemahan dalam praktek pengisian JPT. Dengan adanya pengaturan dalam pengisian JPT mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta kinerja dalam menduduki jabatan, menjadikan JPT memiliki peran yang strategis dan tanggung jawab yang besar dalam mempertahankan kinerjanya. Menteri mengingatkan, adanya kompetisi yang lebih terbuka harus mendorong para Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) untuk terus meningkatkan kualitas, kapasitas, dan kinerjanya. Kinerja menjadi tolak ukur, dan kinerja yang tinggi hanya dapat diraih dengan kualitas SDM yang handal dan mumpuni. dengan Pelaksanaan seleksi terbuka PPT ditandai dengan terbitnya Peraturan Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah. Sampai saat ini, praktik pengisian JPT secara terbuka dan kompetitif sudah dilaksanakan pada instansi pusat dan daerah, yaitu pada 51 kementerian/lembaga, 15 provinsi, dan 118 kabupaten/kota. Dari praktek pengisian JPT tersebut, pengaduan lebih banyak dari Kabupaten/Kota. Bahkan, lanjutnya, persaingan juga sudah mulai terjadi bukan hanya dengan sesama PNS namun juga non PNS yang dapat menduduki JPT Madya dan Utama, termasuk yang lebih luas lagi persaingan antar negara. "Hal ini perlu kita respon dengan positif dan dijawab dengan kesiapan PPT kita, yang tujuannya tidak lain adalah untuk meningkatkan daya saing bangsa di dunia internasional," tegas Asman. Sampai dengan saat ini proses pengisian JPT pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah masih berlangsung atau dalam proses telah pengisian, artinya semua menerapkan seleksi terbuka dan kompetitif. Yang perlu dilakukan adalah pengawasan terhadap kepatuhan dalam pelaksanaan sistem meritnya. lembaga Dikatakan, saat ini sudah ada dan sedang dikembangkan tools assesment yang dapat menilai PPT dengan standar internasional agar dapat bersaing dengan SDM dari negara-negara lain. Setidaknya dapat bersaing dengan negara-negara ASEAN lainnya. "Dengan standar ini kita dapat membandingkan kualitas PPT kita dalam persaingan global," imbuhnya. Seiring diundangkannya telah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, Kementerian PANRB sedang melakukan penyesuaian dan penguatan terhadap pengaturan pengisian JPT. Sebab dari dengan Tantangan Panglima Birokrasi Setidaknya ada 16 permasalahan mendasar di Indonesia yang paling mendapatkan sorotan dari World Economic Forum WEF. Semua itu 6 Warta LAN /Edisi 45/2017
merupakan tantangan yang harus dijawab dengan kinerja ASN, terutama para PPT yang menjadi panglima dalam birokrasi Indonesia. harus mampu memimpin dan menjadi teladan dan mampu mewujudkan kerja nyata sehingga Indonesia mampu bersaing dengan negara- negara lain di dunia. lain korupsi Persoalan dimaksud menempati urutan pertama dengan skor mencapai 11,8. Disusul inefisiensi birokrasi pemerintah (9,3) dan keterbatasan infrastruktur (9,0). Selanjutnya adalah akses terhadap pembiayaan (8,6); inflasi (7,6); ketidakstabilan politik (6,5); etos kerja yang buruk (6,3); tarif pajak (6,1); keterbatasan sumber daya manusia terdidik (6,3); regulasi perpajakan (4,8), regulasi mata uang (4,6); ketidakstabilan pemerintah (4,1); kesehatan masyarakat miskin (4,0); pencurian (4,0); kurangnya inovasi (3,7), serta kebijakan perburuhan yang menghambat (3,7). antara Dijelaskan, World Economic Forum (WEF) memangkas peringkat daya saing Indonesia tahun ini, dari posisi ke-37 pada tahun lalu menjadi ke-41. Dalam Laporan Indeks Daya Saing WEF 2016-2017, posisi Indonesia tidak lebih baik dibandingkan dengan negara tetangga di Asia Tenggara, seperti Thailand (34), Malaysia (25), dan Singapura (2). Namun, Indonesia masih unggul dibandingkan dengan Filipina (57), Vietnam (60), dan Laos (93). Meski skornya tetap (4,52), posisi Indonesia menurun empat level setelah disalip sejumlah negara. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur mengatakan, sebagai panglima birokrasi, PPT Setidaknya ada 12 indikator yang menjadi penilaian WEF, institusi, yakni infrastruktur, kondisi makroekonomi, pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar, pelatihan kualitas Warta LAN/Edisi 45/2017 7
42. Namun, kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar di Indonesia masih tergolong rendah, yakni di posisi ke-100 atau anjlok 20 level dibandingkan tahun lalu. Selanjutnya, untuk efisiensi pasar tenaga kerja, Indonesia berada di peringkat ke-108. Sementara untuk pemanfaatan teknologi, peringkat Indonesia turun enam peringkat menjadi ke-91. Sebab, penetrasi investasi di sektor informasi dan komunikasi masih rendah, di mana hanya seperlima dari populasi menggunakan internet dan hanya ada satu koneksi broadband untuk setiap 100 orang. Menteri Asman Abnur mengatakan, upaya sebenarnya telah dilakukan Indonesia untuk memperbaiki berusaha. Komitmen untuk mencapai cita- cita tersebut harus kita bangun dan yakin bersama. percaya penghargaan yang diberikan pemerintah akan memberikan dorongan kepada para PPT untuk terus bangkit guna bersaing membangun Indonesia yang maju dan sejahtera," ujarnya. reformasi iklim "Saya dengan dan pendidikan tinggi, efisiensi pasar barang, efisiensi pasar tenaga kerja, pengembangan pasar keuangan, penerapan teknologi, ukuran pasar, dan kecanggihan bisnis. ini, Komisi Dalam kesempatan Aparatur Sipil Negara (KASN) juga memberikan penghargaan. Ada 24 kementerian/lembaga dari nasional hingga tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan penghargaan. Terkait lingkungan ekonomi makro, Indonesia bertengger di posisi ke-30. Sedangkan untuk kategori inovasi, Indonesia masih berkutat di posisi ke-31 dari 138 negara yang disurvei. Perbaikan terjadi dalam hal pengembangan sektor keuangan, di mana posisi Indonesia naik tujuh level menjadi ke- signifikan Penghargaan ini dibagi ke dalam dua kategori. kementerian/lembaga ini Berikut penerima penghargaan: daftar 8 Warta LAN /Edisi 45/2017
01 Kategori Kepatuhan dan Kualitas Tata Kelola Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Instansi Kementerian: Kementerian Koordinator Perekonomian - Kementerian Badan Usaha Milik Negara - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Instansi Lembaga Pemerintahan Non Kementerian: Badan Pengkaji dan Penerapan Teknologi - Badan Kepegawaian Negara - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Instansi Pemerintah Provinsi Provinsi Jawa Barat - Provinsi Jawa Tengah Pemerintah Sulawesi Utara Instansi Pemerintah Kabupaten Kabupaten Ngawi - Kabupaten Deli Serdang - Kabupaten Penajam Paser Utara - Kabupaten Buleleng Instansi Pemerintah Kota Kabupaten Banyuwangi - Kabupaten Bandung Barat - Kabupaten Grobogan Kota Yogyakarta Kota Bandung 02 Kategori Inovasi Penguatan Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara Pengembang Manajemen Talenta Kementerian Keuangan Penerapan Uji Publik dalam Pelaksanaan Seleksi Terbuka Pengembang Instrumen Uji Kompetensi Teknis Provinsi Kalimantan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Timur Perintis Pengembangan Sistem Merit Secara Berkelanjutan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Pelayanan Assessment Center bagi Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Timur Warta LAN/Edisi 45/2017 9
Local Government Capacity for Business Indeks Award 2017 akarta - Kapasitas pemerintah daerah dalam mendorong tumbuhnya iklim usaha yang kondusif memegang peran penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi itu diperlukan dukungan daerah. Untuk kebijakan berbasis data dan fakta agar arah kebijakan yang diambil sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. J Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Adi Suryanto, M.Si mengatakan, di era otonomi daerah seperti sekarang ini, peran pemerintah daerah untuk dapat menarik investor sangat penting dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. "Daerah tentu berlomba-lomba untuk meningkatkan daya saingnya dalam rangka menarik investasi. Harapannya tentu roda perekonomian berjalan dengan adanya investasi," jelasnya saat memberikan sambutan pada acara Penyerahan Local Government Capacity For Business Award 2017, di Mezzanine Room, Hotel Arya Duta, Senin (18/12). saat ini Menurut Kepala LAN, dukungan pemerintah 10 Warta LAN /Edisi 45/2017
daerah dalam mendukung iklim usaha harus didasari oleh instrumen kebijakan tepat. Dengan demikian para yang pembuat kebijakan dapat menentukan kebijakan yang tepat untuk mengarahkan kebijakan didaerahnya pada dukungan peningkatan daya saing. Sementara itu, Deputi Bidang Kajian Kebijakan LAN Dr. Muhammad Taufiq DEA mengatakan, local government capacity for bussines award diberikan dalam rangka memberikan apresiasi kepada para Kepala Daerah yang memiliki komitmen mendorong iklim usaha di daerahnya. Ada empat Kepala Daerah dari 12 nominasi yang dinilai mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif berdasarkan Indeks Kapasitas Pemerintah Daerah diantaranya Kota Surabaya, Kota Pontianak, Kabupaten Siak dan Kabupaten Demak. (fateha/ budiprayitno) Warta LAN/Edisi 45/2017 11
LAN Akreditasi 24 Lembaga Diklat Pemerintah akarta - Sebanyak 24 Lembaga Diklat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memperoleh sertifikat akreditasi dari Lembaga Administrasi Negara (LAN). Akreditasi ini dilakukan dalam rangka menjaga kualitas penyelenggara diklat bagi para pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). J Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr. Adi Suryanto, M.Si mengatakan, akreditasi terhadap lembaga diklat yang dilakukan LAN selaku instansi pembina diklat bertujuan untuk memastikan lembaga diklat kredibel dalam penyelenggaraan pelatihan. "Standarisasi lembaga diklat dilakukan agar instansi pemerintah dapat memastikan telah mengirimkan para ASN-nya kepada lembaga layak atau kredibel di diklat yang telah dalam penyelenggaraan pelatihan sehingga kompetensi yang dihasilkan dari proses pelatihan dapat diterapkan secara langsung di tempat kerja," jelasnya saat memberikan Laporan dan Overview dalam acara penyerahan sertifikat akreditasi lembaga diklat pemerintah, di kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN) Jakarta, Selasa (19/12), di Auditorium Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Selasa (19/12). 12 Warta LAN /Edisi 45/2017
Menurut Kepala LAN, akreditasi ini juga sebagai bentuk kontrol kualitas serta monitoring dan evaluasi badan diklat yang dimiliki setiap instansi baik di pusat maupun daerah. Melalui upaya tersebut diharapkan setiap pimpinan di badan diklat terdorong untuk memperbaiki sistem pelatihan yang dimiliki. "Monitoring ini kita lakukan rutin setiap tahun dengan terus memperbaiki kualitas lembaga diklat. Dengan demikian, secara nasional pemerintah dapat menjamin seluruh penyelenggaraan pelatihan bagi ASN berbasis kompetensi telah memenuhi standar penyelenggaraan diklat," jelasnya. tujuan untuk "Jangan jadikan akreditasi sebagai tujuan, berikan yang terbaik apa yang saudara saudara miliki. Pusat pendidikan dan pelatihan harus memberikan yang terbaik, bukan karena ingin akreditasi," kata dia. Asman menegaskan, pusat pendidikan dan pelatihan memiliki peran penting dalam pengembangan kompetensi ASN. Dimana kunci keberhasilan sebuah tempat pendidikan dan pelatihan terletak pada model pelatihan yang disajikan. Upaya tersebut juga sejalan dengan UU ASN yang mengamanahkan ASN jam mendapatkan pelatihan minimum 20 pertahun. (alamsah/budiprayitno) Kepala LAN juga mengatakan secara bertahap akan melakukan standarisasi lembaga pelatihan swasta yang akan menyelenggarakan pelatihan bagi ASN. Sementara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur meminta Kepala LAN Adi Suryanto untuk terus memperbaiki akreditasi pusat pendidikan dan pelatihan yang dimiliki pemerintah pusat maupun daerah, misalnya dengan sistem penurunan akreditasi. itu, Menteri "Jika yang dinilai kurang baik dapat diturunkan, misalnya dari A menjadi B. Begitupun sebaliknya sebelumnya mendapat jika penilaian B dapat naik menjadi A apabila memenuhi kriteria," kata dia. akreditasi Menurut Asman, yang kepada lembaga diklat pemerintah harus diimbangi perbaikan dengan kualitas. Apalagi, akreditasi ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh sebuah lembaga diklat. disematkan Warta LAN/Edisi 45/2017 13
ASN Penting Memanfaatkan Teknologi Informasi akarta - Teknologi pendukung kinerja pemerintahaan semakin tinggi. Sayangnya masih banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) enggan mengikuti perubahan pola kerja J berbasis teknologi tersebut. touch" kata Asman saat memberikan sambutan dalam Pelepasan Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat I Angkatan XXXVII di Aula Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Kantor LAN Pusat, Jakarta, Kamis (30/11). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengatakan, ini perlu diikuti perkembangan oleh para ASN agar bisa dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan publik yang baik. teknologi "High tech harus diikuti pula dengan high touch. Teknologinya tinggi, maka sentuhan kita terhadap teknologi harus tinggi juga. Tidak mungkin teknologinya tinggi kitanya low Menurut dia, perkembangan teknologi informasi membutuhkan aparatur yang selalu cepat dan tanggap dalam mengantisipasi perubahan. Apalagi penggunaan teknologi juga menjadi salah satu kunci untuk mendongkrak daya saing SDM aparatur yang saat ini semakin ketat. "Tak ada cara lain selain setiap individu dan lembaga harus meningkatkan kapasitasnya. lama, kita Jangan terlena dengan cara 14 Warta LAN /Edisi 45/2017
harus mengikuti pola kinerja jaman sekarang," ujarnya. itu, Kepala Lembaga Sementara Administrasi Negara (LAN) Dr. Adi Suryanto, M.Si mengatakan, upaya pemerintah untuk meningkatkan profil ASN yang berkompeten terus dilakukan. Menurut dia, keluarnya UU ASN dan PP tentang manajemen PNS memberikan kewenangan penuh terhadap LAN untuk mengembangkan kemampuan ASN seluruh Indonesia. "Beberapa langkah telah dilakukan LAN dalam memperbarui pola diklat aparatur antara lain memperbarui sistem kurikulum, metode pengajaran serta prasarana dan sarana diklatnya. Saya berharap para peserta selalu menjadi agen perubahan di intansi masing- masing serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik di negeri ini," pungkasnya. (choky/budiprayitno) Warta LAN/Edisi 45/2017 15
Rakornas Diklat: Akselerasi Pengembangan Kompetensi ASN yang Berdaya Saing akarta - Lembaga Administrasi Negara (LAN) saat ini terus mengambil langkah inisiatif dan antisipasif dalam rangka mewujudkan aparatur sipil negara yang kompeten. Hal ini diwujudkan dengan melakukan perubahan diklat aparatur sipil negara secara menyeluruh, baik Pelatihan Dasar CPNS maupun Diklat Kepemimpinan sesuai dengan dinamika yang berkembang. J Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Adi Suryanto, M.Si mengatakan, perubahan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo yang menginginkan apartur sipil negara terus hadir membangun tata kelola pemerintahan yang baik. "Sesuai dengan Nawa Cita yang digagas Presiden Joko Widodo yang menginginkan pemerintahan bersih, efektif, demokratis, 16 Warta LAN /Edisi 45/2017
efisien dan akuntabel, Lembaga Administrasi Negara (LAN) sesuai UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terus melakukan penyesuaian. Harapan kita adalah produktifitas rakyat dan daya saing di pasar global semakin meningkat seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan publik yang dihadirkan aparatur sipil negara," jelas Kepala LAN Dr. Adi Suryanto, M.Si saat membuka Rapat Kordinasi Nasional bertema "Akselerasi Pengembangan Kompetensi ASN yang Berdaya Saing", di Aula Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Kantor LAN Jakarta, Rabu (22/11). Rakornas Diklat ini juga dihadiri Wakil Menteri Keuangan Prof. Dr. Mardiasmo, MBA serta Menteri PAN & RB Asman Abnur. Dr. Adi Suryanto mengatakan, peningkatan kualitas pelayanan publik hanya dapat tercapai melalui pengembangan kapasitas dan kompetensi aparatur sipil negara. Karena merekalah ujung tombak birokrasi. Kepala LAN mengatakan, Rakorna Diklat ini antara lain memiliki sejumlah tujuan di antaranya memaparkan strategi percepatan pengembangan kompetensi ASN, meningkatkan sinergitas lembaga pelatihan dan pengembangan ASN lintas instansi dalam mengelola pelatihan bagi ASN, mendukung percepatan investasi SDM ASN serta mengidentifikasikan program bersma untuk pelatihan dan pengembangan ASN. "Saya berharap melalui Rakornas ini kita dapat mengambil peran penting dalam pembangunan nasional dengan mengembangkan kompetensi ASN melalui pelatihan-pelatihan yang terstandar, terakreditasi dan berlaku secara nasional," tutupnya. (choky/mustofa/budiprayitno) "Pemenuhan sipil negara dan antisipasi perkembangan global memerlukan strategi yang handal dan inovatif dalam upaya mengembangkan investasi sumber daya manusia aparatur. Disinilah peran strategis Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) untuk langkah terus melakukan berbagai inovatif dibidang kediklatan," jelas dia. kompetensi aparatur Kepala LAN mengungkapkan saat ini LAN sendiri juga tengah membuat terobosan baru terkait Diklat Penjenjangan Widyaiswara. Perekrutan Widyaiswara nantinya akan didelegasikan kepada lembaga-lembaga diklat terpilih untuk merekrut widyaiswara. Usulan WI akan dimulai melalui BPSDM nya dan ketika telah siap dapat melakukan ujian kompetensi calon widyaiswara di LAN. "Sistemnya saat ini sedang kita siapkan dan akan segera kita berlakukan," jelasnya. Warta LAN/Edisi 45/2017 17
Rakornas Diklat yang berlangsung selama dua hari itu menghasilkan sejumlah rekomendasi di antaranya : 01 Melakukan transformasi BPSDM atau Pusat pelatihan berbasis modal aparatur (human capital) sesuai dengan kebutuhan dan tantangan global. 02 Mendorong strategi co-production melalui pemetaan (mapping) dan pemanfaatan aset. 03 Mempercepat pengembangan kompetensi teknis ASN yang didapat dengan sinergi program lintas lembaga dan daerah. 04 Meningkatkan kapasitas lembaga melalui peningkatan kapasitas SDM pelatihan 05 Meningkatkan pelayanan pelatihan berbasis teknologi informasi. 18 Warta LAN /Edisi 45/2017
Uji Kompetensi Calon Pejabat Fungsional Analis Kebijakan akarta - Sebanyak 37 orang calon pejabat fungsional analis kebijakan mengikuti proses seleksi dan uji kompetensi yang dilaksanakan Pusat Pembinaan Analis Kebijakan Lembaga Administrasi Negara, di Gedung A Kantor LAN Jakarta, Rabu (29/11). J Kepala Bagian Administrasi Pusat Analis Kebijakan Lembaga Administrasi Negara Al Zuhruf menjelaskan, uji kompetensi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan yang diikuti para peseerta ini merupakan prasyarat yang harus dilalui oleh setiap sebelum mereka menduduki peserta jabatan fungsional Analis Kebijakan. "Uji kompetensi ini dilakukan untuk menilai kompetensi para calon analis kebijakan sehingga analis kebijakan yang dihasilkan adalah yang benar-benar kapabel. Karena mereka nantinya akan memberikan rekomendasi kebijakan sesuai kepakarannya kepada para pengambil keputusan," jelasnya. Zuhruf menjelaskan, uji kompetensi yang dilakukan terhadap para peserta ini dilakukan dalam dua sesi. Pertama, uji kompetensi dilakukan melalui ujian tertulis dengan Sistem Uji Kompetensi Analis Kebijakan berbasis on line. Kedua, Wawancara terhadap peserta oleh Tim Penilai Pusat (TPP) Jabatan Fungsional Analis Kebijakan. Disamping juga sebagai bentuk respon dan solusi LAN dalam menyikapi kualitas kebijakan publik kita," jelasnya. Untuk diketahui, sepanjang tahun 2017, Pusat Pembinaan Analis Kebijakan Lembaga Administrasi Negara telah melakukan seleksi terhadap 250 orang peserta. Seleksi kali ini yang diikuti 37 orang peserta terdiri dari 36 orang peserta dari Badan Kebijakan Fiskal dan 1 orang peserta dari Pemda Provinsi Jambi. Uji kompetensi ini merupakan gelombang terakhir dari 7 Angkatan yang diproyeksikan pada tahun 2017. (aset/budiprayitno) "Seleksi ketat ini memang diperlukan untuk menjaring analis kebijakan yang berkualitas. Warta LAN/Edisi 45/2017 19
Kepala LAN Lantik Pejabat Fungsional 20 Warta LAN /Edisi 45/2017
akarta - Jabatan Fungsional tertentu harus dimaknai sebagai tanggung jawab dan kewenangan yang melekat pada senantiasa jabatan agar pemangku menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan kondusif untuk mendukung organisasi dalam menghasilkan produk-produk yang berkualitas pemangku kepentingan (stakeholder). J sesuai tuntutan ucapan selamat kepada para pegawai yang dilantik sebagai pejabat fungsional. (choky/ budiprayitno) Lembaga Hal Administrasi Negara (LAN) Dr. Adi Suryanto, M.Si saat melantik sejumlah pejabat fungsional tertentu seperti Analis Kebijakan, Dosen serta Widyaiswara di lingkungan LAN, di Gedung A Kantor LAN Pusat Jakarta, Selasa (28/11). ini disampaikan Kepala Dr. Adi Suryanto mengatakan, aparatur sipil negara merupakan jabatan profesi. Karena itu harus diisi oleh para pegawai yang memiliki kapasitas dan kompetensi sesuai dengan profil jabatan tersebut. "Kompetensi pejabat merupakan hal yang mutlak diperlukan agar ada korelasi antara jabatan yang diampu dengan kemampuan yang dimiliki. Dengan demikian, kinerja aparatur sipil negara yang profesional dapat terwujud," kata dia. Menurut Kepala LAN, pelantikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya LAN untuk meningkatkan kualitas dan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi LAN, khususnya dalam bidang pendidikan dan pelatihan aparatur, serta inovasi dan kajian. Acara pelantikan didahului dengan pengambilan sumpah jabatan dan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara penyumpahan yang disaksikan oleh Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara, Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, MA serta Deputi Bidang Diklat aparatur Nasional, Dr. Muhammad Idris, M.Si. Diakhir pelantikan, Kepala LAN memberikan Warta LAN/Edisi 45/2017 21
Pelayanan Publik Harus Terukur akarta - Indeks persepsi inovasi pelayanan publik diharapkan dapat mempermudah kementerian/lembaga dan daerah, BUMN serta BUMD dalam menetapkan arah kebijakan pengembangan inovasi pelayanan publik untuk saat ini dan masa yang akan datang. J Hal itu disampaikan Kepala Lembaga Administrasi Negara Dr. Adi Suryanto, M.Si saat memberikan sambutan pada pembukaan acara "Launching Indeks Persepsi Inovasi Pelayanan Publik dan Forum Replikasi Inovasi" di Gedung LAN, Jakarta, Kamis (16/11/2017). Menurut Kepala LAN, kegiatan peluncuran indeks persepsi inovasi pelayanan publik sangat relevan dengan perbaikan pelayanan publik yang menjadi program prioritas pemerintah. 22 Warta LAN /Edisi 45/2017
Indeks ini dilakukan secara berkelanjutan dan digunakan sebagai acuan dalam penguatan kinerja inovasi pelayanan publik atas dimensi atau unsur yang dipandang lemah. Indeks ini dapat dimanfaatkan sebagai data dasar kinerja kementerian, lembaga dan daerah untuk menentukan arah kebijakan pengembangan inovasi pemerintah, "Indeks ini dilakukan secara berkelanjutan dan digunakan sebagai acuan dalam penguatan kinerja inovasi pelayanan publik atas dimensi atau unsur yang dipandang lemah. Indeks ini dapat dimanfaatkan sebagai data dasar kinerja kementerian, lembaga dan daerah untuk menentukan arah kebijakan pengembangan inovasi pemerintah," katanya. publik harus segera dilakukan agar memberikan dampak yang optimal. "Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan fungsi pemerintah yang harus dilaksanakan dengan baik, salah satunya adalah pelayanan bidang kewenangan penyelenggaraannya masih menjadi monopoli pemerintah," katanya. administrasi yang Indeks persepsi pelayanan publik adalah hasil penilaian secara komprehensif terhadap inovasi penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan kementerian/lembaga dan daerah. Adanya pengukuran terhadap indeks persepsi inovasi pelayanan publik diharapkan dapat mempermudah kementerian/ lembaga dan daerah, BUMN serta arah BUMD dalam menetapkan kebijakan inovasi pelayanan publik untuk saat ini dan masa yang akan datang. pengembangan Hasil nyata dari kinerja pemerintah dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik adalah meningkatnya peringkat kemudahan berbisnis atau Ease of Doing Business di Indonesia dari Dalam kesempatan itu, Kepala LAN juga memberikan apresiasi kepada sejumlah pemerintah daerah yang telah menjadi bagian dari laboratorium inovasi yang digagas LAN. Menurut dia, upaya perbaikan kualitas pelayanan Warta LAN/Edisi 45/2017 23
sebelumnya peringkat 91, kini naik menjadi 72 tahun 2017. Pemeringkatan tersebut dilakukan pada 189 negara yang berada di kawasan Asia Pasifik. Kendati peringkat kemudahan berbisnis naik, namun dalam kualitas pelayanan publik di Indonesia saat ini masih rendah untuk wilayah ASEAN. "Dibanding dengan Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam dan Brunei Darussalam, kemudahan bisnis di Indonesia masih kalah jauh. Peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia tersebut masih jauh dari target," jelasnya. Kondisi ini, lanjut Kepala LAN, harus segera diperbaiki dengan memperbaiki kualitas pelayanan publik. Demikian juga dengan kualitas ASN. "Dulu dianggap ASN itu adalah makhluk yang tidak berinovasi, tapi hari ini kita semua bisa membuktikan bahwa ASN Indonesia mampu berinovasi. Kalau tidak berinovasi, jangan jadi ASN," pungkasnya. (budiprayitno) 24 Warta LAN /Edisi 45/2017
Banyumas Luncurkan 92 Inovasi B anyumas - Kabupaten Banyumas meluncurkan 92 inovasi yang telah dihasilkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Banyumas. Acara peluncuran yang berlangsung di Pendopo Sipanji Banyumas, Selasa (10/10) itu dihadiri Kepala Lembaga Administrasi Negara Dr. Adi Suryanto, M.Si, Bupati Banyumas Achmad Husain, Kepala Pusat Inovasi Tata Pemerintahan Andi Taufik serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Banyumas. Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Adi Suryanto mengatakan, inovasi yang dihasilkan Pemkab Banyumas rangka merupakan menghadirkan kualitas layanan publik yang baik. langkah maju dalam Sementara itu, Bupati Banyumas H. Ir. Achmad Husain sangat mengapresiasi berbagai capaian inovasi yang telah dilakukan oleh seluruh ASN di kabupatennya. inovasi diukur bukan dari "Keberhasilan jumlah inovasi atau out put-nya. Namun juga kemanfaatan inovasinya," jelasnya saat memberikan sambutan. Kepala LAN mengatakan, saat ini Aparatur Sipil Negara harus mampu berinovasi agar dapat memenuhi ekspektasi publik, khususnya kehadiran pemerintah yang memudahkan masyarakat di semua sektor. "Program Laboratorium Inovasi yang diasisteni oleh tim ahli dari LAN harus benar-benar memberikan dampak yang bisa dirasakan manfaatnya, baik secara internal ataupun eksternal," ujarnya. "Saya berharap agar seluruh ASN jangan hanya berhenti pada tataran ide dan rencana inovasi saja. Tetapi inovasi yang dilakukan harus benar- benar diimplementasikan," jelasnya. Peluncuran 92 Inovasi di Kabupaten Banyumas ini merupakan hasil program Laboratorium Inovasi yang diasisteni Lembaga Administrasi Negara (LAN). Bulan Oktober dan November ini merupakan tahap monitoring implementasi hasil inovasi. Pemkab Banyumas sendiri rencananya akan menggelar Pameran Inovasi pada Rabu 22 November mendatang. Pameran ini nantinya akan dikolaborasikan dengan berbagai pameran hasil pembangunan Kabupaten Banyumas. (suripto/intan) Warta LAN/Edisi 45/2017 25
Pelatihan RLA Menghilangkan Sekat-sekat Dalam Birokrasi J akarta - Persoalan koordinasi lintas instansi, tingginya ego sektoral, dan sikap mental individual menjadi hambatan besar dalam capaian efektivitas dan efisiensi kebijakan serta program pemerintah. Sekat dalam birokrasi ini harus segera dihilangkan agar mampu mempercepat proses pembangunan. Kepala Lembaga Administrasi Negara Dr. Adi Suryanto, M.Si mengatakan, sejumlah persoalan itu coba diatasi dengan pelatihan menggagas Reform Leader Academy. Pelatihan ini berupaya menjawab sejumlah isu nasional yang dihadapi dengan mendorong terwujudnya policy paper yang akan menjadi bahan masukan bagi pemerintah. "Sejumlah isu seperti "ease of doing business, business regulatory framework, connectivity for better synergi" dan tema-tema lainnya tentu memiliki keterkaitan antara satu instansi dengan instansi lintas lainnya. Disinilah kerjasama sektor secara sinergis mampu menghilangkan sekat-sekat dalam birokrasi kita," kata dia saat memberikan sambutan pada acara Evaluasi Pasca Pelatihan Reform Leader Academy, Jumat (24/11). Menurut Kepala LAN, sinergitas antar instansi pemerintah dalam mewujudkan policy paper sesuai dengan isu yang berkembang itu tidak hanya rekomendasi kebijakan yang sifatnya normatif semata. Harus ada rencana aksi yang terukur, terarah dan dapat diimplementasikan. merupakan pelatihan yang dikembangkan untuk menghasilkan pemimpin reformasi melalui kegiatan project based dan result oriented dengan metode action learning. Para peserta perubahan diharuskan membuat berupa terobosan atau inovasi dalam bidang program atau pelayanan publik. Bahkan, dalam pemerintahan saat ini, pelatihan Reform Leader Academy menjadi salah satu program yang termasuk dalam prioritas nasional," jelasnya. proyek Acara Evaluasi Pasca Pelatihan Reform Leader Academy bertujuan untuk melakukan identifikasi keberhasilan dan kelemahan-kelemahan dari penyelenggaraan Reform Leader Academy serta melakukan konsolidasi untuk membentuk alumni tidak hanya berbasis pada angkatan tetapi juga alumni Reform Leader Academy secara nasional. (alam/fateha/budiprayitno). "Pelatihan Reform Leader Academy ini 26 Warta LAN /Edisi 45/2017
RAPAT KERJA LAN RI 2017 "MERAWAT ORGANISASI JATINANGOR, 12-15 DESEMBER 2017 Warta LAN/Edisi 45/2017 27
GALERI FOTO 28
Warta LAN /Edisi 45/2017
GALERI FOTO Warta LAN/Edisi 45/2017 29
GALERI FOTO 30
Warta LAN /Edisi 45/2017
GALERI FOTO Warta LAN/Edisi 45/2017 31
Peserta RLA Usulkan Pembentukan Komisi Vokasi Nasional akarta - Peserta Diklat Reform Leader Academy (RLA) LAN Angkatan VII mendorong pembentukan Komisi Vokasi Nasional untuk meminimalisasi tingginya angka pengangguran di Indonesia. Komisi Vokasi Nasional diperlukan mengingat besarnya angka lulusan SMA/SMK yang tidak mampu melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. J Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Adi Suryanto, M.Si mengatakan, pendidikan vokasi merupakan tengah untuk meminimalisasi tingginya angka pengangguran industri dalam serta menjembatani pihak mencari tenaga kerja yang berkualitas dan kompeten. jalan "Hasil survei tahun 2016 menyatakan bahwa ada 3,3 juta lulusan SMA/SMK tiap tahun di Indonesia. Dari jumlah itu, hanya 1,7 juta yang mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi, dan sisanya 1,6 juta 32 Warta LAN /Edisi 45/2017
merupakan angkatan kerja baru yang harus diserap oleh dunia industri," jelasnya Kepala LAN, Dr. Adi Suryanto, M. Si saat memberikan sambutan dalam Kampanye Reformasi Birokrasi Nasional dan pelepasan Peserta Diklat Reform Leaders Academi (RLA), di Graha Makarti Bhakti Nagari, PPLPN LAN Pejompongan, Rabu(15/11). Tingginya itu, lanjut dia, akan menjadi sia-sia apabila tidak dibekali dengan kemampuan dan keterampilan yang benar-benar dibutuhkan oleh pihak industri. Alhasil jumlah angkatan kerja yang seharusnya produktif hanya menambah kompleksitas masalah terkait sumber daya manusia di Indonesia. jumlah angkatan kerja "Usulan policy brief yang dihasilkan para peserta Diklat RLA Angkatan VII dengan gagasan sistem pelatihan vokasi terintegrasi yang melibatkan 7 K/L yaitu Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perindustrian, Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pertanian dan Kepolisian akan segera kita serahkan ke Presiden untuk menjadi acuan kebijakan peningkatan pelatihan vokasi," ujarnya. (choky/budiprayitno) Kementerian Hasil survei tahun 2016 menyatakan bahwa ada 3,3 juta lulusan SMA/SMK tiap tahun di Indonesia. Dari jumlah itu, hanya 1,7 juta yang mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi, dan sisanya 1,6 juta merupakan angkatan kerja baru yang harus diserap oleh dunia industri Warta LAN/Edisi 45/2017 33
Perlu Kerjasama Semua Pihak di Era Kolaboratif akarta - Perkembangan ekonomi yang kian menegasi batas-batas negara membutuhkan kolaborasi dengan semua sektor. Kerjasama dan keterlibatan antara sektor publik, masyarakat, serta pemerintah menjadi kunci untuk mendorong keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia. J "Indonesia kini dihadapkan kepada era kolaboratif yang satu sama lain menjadi itu sektor publik yang penopang. Untuk ditunjang dengan tata kelola pemerintahan yang baik saling terkait satu dengan yang lain," kata Deputi Bidang Kajian Kebijakan LAN, Dr. Muhammad Taufiq, DEA saat acara "Pelepasan Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XLII, Kelas I, di Graha Makarti Bhakti Nagari, Pejompongan, Jumat (10/11). Menurut Taufiq, keterlibatan ketiga sektor tersebut penting dilakukan guna menyelesaikan berbagai problematika yang dihadapi sektor publik dan masyarakat. Pemerintah sebagai regulator perlu duduk bersama dengan para pemangku kepentingan untuk memberikan tengah bagi penyelesaian sejumlah jalan masalah tersebut. "Keterlibatan intensif antara ketiga aktor ini perlu dilakukan mengingat dinamika yang 34 Warta LAN /Edisi 45/2017
kompleks. berkembang Pemerintah pada perkembangan yang luar biasa di sektor publik," kata dia. kini kian dihadapkan Menurut dia, kompleksitas persoalan di ruang publik ini harus dijawab dengan kemampuan para aparatur sipil negara untuk menginisiasi sejumlah terobosan yang inovatif dan kolaboratif. Inisiasi diharapkan semakin menghasilkan tata kelola pemerintahan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan publik ini saat Taufiq mengungkapkan, pemerintah sendiri tengah berupaya mengimplementasikan konsep reformasi target yaitu birokrasi melalui pemerintahan yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien, serta kualitas pelayanan yang baik. Jika ketiga hal ini telah berjalan maka akan tercipta tata kelola pemerintahan yang baik. tiga "Saya merasa ini merupakan tanggung jawab aparatur sipil negara, terutama para pemimpin di level apapun untuk mampu menggerakkan serta merangkul para pemangku kepentingan guna mendukung berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah," pungkasnya. (choky/ budiprayitno) Indonesia kini dihadapkan kepada era kolaboratif yang satu sama lain menjadi penopang. Untuk itu sektor publik yang ditunjang dengan tata kelola pemerintahan yang baik saling terkait satu dengan yang lain Warta LAN/Edisi 45/2017 35
Pejabat Administrator Harus Kreatif & Inovatif akarta - Pejabat eselon III sebagai unsur pengawasan diharapkan selalu menciptakan gagasan, ide, dan inovasi pada untuk memberi bawahan guna mewujudkan birokrasi yang lebih baik. J keteladanan Kepala Pusat Diklat Kepemimpinan Aparatur Nasional, Dra. Purwastuti, MBA mengatakan, sebagai ujung tombak di sektor lini, para pejabat administrator harus mampu membuat terobosan dan inovasi yang berorientasi ke depan untuk meningkatakan kinerja pelayanan publik. "Pimpinan administrator merupakan front liner dalam suatu institusi. Untuk itu, diperlukan kemampuan membangun relasi dan komunikasi baik dengan pimpinan, pemangku kepentingan, bawahan dan juga masyarakat luas," jelasnya saat memberikan sambutan dalam upacara Pelepasan Diklatpim Tingkat III angkatan XV, di Graha Makarti Bhakti Nagari, Kampus PPLPN LAN Pejompongan, Jakarta, Jumat (3/11). 36 Warta LAN /Edisi 45/2017
Menurut Purwastuti, pada tataran makro, perlu ada penguatan koordinasi dan sinergitas kebijakan antara pusat dan daerah yang mencakup penyempurnaan tata kelola birokrasi, pemberantasan korupsi, serta percepatan peningkatan pembangunan insfrastruktur. "Selaras dengan hal tersebut, perlu juga ada kapabilitas instansi dalam mengelola sumber daya aparatur," jelasnya. Purwastuti mengatakan, pemerintah saat ini terus berupaya untuk menstimulasi, memfasilitasi serta menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif bagi meningkatnya daya saing. "Peran tersebut akan mencapai optimal apabila birokrasi aktif mendorong upaya peningkatan ekonomi dan sosial masyarakat, meningkatkan pelayanan publik, serta memberikan edukasi dan pembinaan dalam rangka meningkatkan daya saing," jelasnya. kesejahteraan Menyadari beratnya tugas yang harus diselesaikan, Purwastuti mengakui, bahwa itu sangat sulit dilakukan. perubahan Namun, melalui proses pembelajaran dan inovasi perubahan di berbagai sektor publik, hal itu dapat dilakukan. "Upaya perubahan dapat dilakukan dengan inovasi agar terjadi perubahan. Melalui diklat ini, saya yakin para pemimpin di level administrator dapat mengawal perubahan di instansi masing-masing dengan baik. Pengalaman yang diperoleh dalam diklat saya harapkan bisa menambah kepercayaan diri sehingga perubahan yang dilakukan berjalan sesuai dengan yang dihadapkan," jelasnya. (choky/budiprayitno). Warta LAN/Edisi 45/2017 37
Profesionalisme ASN Tak Bisa Ditawar ulawesi Tengah - Profesionalisme aparatur sipil negara saat ini menjadi harga yang tidak bisa ditawar lagi dalam memberikan pelayanan publik tengah kompetisi S kepada masyarakat di terbuka di antara negara ASEAN. "Kita saat ini terus berbenah menyadari makin kompetitif-nya persaingan di antara negara- negara ASEAN. Saat ini berdasarkan data Global Competitiveness Index (GCI) tahun 2016, Indonesia berada di peringkat 41, berada di bawah Singapura dengan peringkat 2, Malaysia peringkat 25 dan Thailand peringkat 34. Kita masih ketinggalan jauh. Apalagi jika kita melihat Global Innovation Index tahun 2016 yang mendudukkan Indonesia di peringkat 88, masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan," jelas Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Adi Suryanto, M.Si saat memberikan sambutan dalam acara "Pembukan Pelatihan Dasar CPNS Pengangkatan Tenaga Dokter, Bidan PTT, Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian dan 38 Warta LAN /Edisi 45/2017
Guru Garis Depan," yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Jumat (3/11). Menurut dia, untuk mewujudkan profesionalisme aparatur maka hal itu harus dimulai dari pembentukan mental dan karakter Aparatur Sipil Negara (ASN) sejak perekrutan awal. Dengan demikian, dalam perjalanan pengabdiannya para PNS dapat menjalaninya dengan profesional dan disertai dengan dedikasi yang tinggi. Kepala LAN berpesan kepada para peserta Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS yang saat ini diterima melalui jalur khusus untuk memanfaatkan waktu belajar sebaik- baiknya dan melakukannya dengan disiplin yang tinggi. "Masih banyak saudara-saudara kita yang tidak seberuntung anda semua. Karena itu kesempatan untuk mengabdi kepada bangsa dan negara melalui jalur PNS ini harus disyukuri dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Karena itu manfaatkan lah waktu belajar dengan baik serta bangun jejaring kerja perkuat silaturahmi kebangsaan serta jaga kesehatan baik-baik sehingga saudara semua dapat menjalani proses Latsar dengan baik hingga memperoleh hasil yang baik. Saya doakan semua nya lulus dengan hasil terbaik," kata dia. bermanfaat ketika mereka nantinya bertugas di tempat kerja. "Kita harus membangun iklim belajar yang kondusif yang memungkinkan peserta dapat menjalaninya dengan suasana hati yang menyenangkan. Harapannya tentu agar ilmu yang diberikan dapat bermanfaat," pesannya. (budiprayitno) Dalam kesempatan juga meminta kepada para Widyaiswara yang mengajar para CPNS dari jalur khusus ini untuk memberikan performa terbaiknya. Sehingga transfer nilai dan pengetahuan yang diberikan para Widyaiswara kepada para CPNS dapat itu Kepala LAN Warta LAN/Edisi 45/2017 39
Pemkab Parigi Moutong Jalin Kerjasama dengan LAN ulawesi - Pemerintah Moutong Parigi Kabupaten melakukan penandatanganan nota peningkatan (MoU) kesepahaman kapasitas administrasi pemerintahan dengan menggandeng Lembaga Administrasi Negara (LAN). LAN nantinya akan memberikan administrasi pengembangan dukungan negara yang meliputi asistensi dan advokasi dalam pengembangan kapasitas ASN, kajian inovasi kebijakan publik, pengembangan Tengah S administrasi negara, dan pengembangan ilmu administrasi negara. Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Adi Suryanto, M.Si dalam sambutannya sangat mengapresiasi langkah strategis dan sinergis yang dilakukan Kab. Parigi Moutong. Menurut dia, perlu segera ada tindak lanjut dalam bentuk kegiatan nyata setelah dilakukannya penandatanganan piagam kerjasama. 40 Warta LAN /Edisi 45/2017
"LAN akan segera menindaklanjuti dengan mengakselerasi Inovasi Administrasi Negara, yang akan dimulai pada beberapa waktu ke depan serta program- program lainnya," jelasnya saat memberikan sambutan di hadapan Bupati Parigi Moutong Samsurizal Tombolutu, jajaran DPRD, serta Kepala OPD di lingkungan Kab. Parigi Moutong, Jumat (3/11). Pengembangan Menurut Kepala LAN, penguatan kapasitas pemerintah daerah saat ini sangat penting. Terlebih memperhatikan semakin maraknya praktik-praktik inovasi di berbagai daerah, menurut dia, hal itu menjadi momentum bagi kabupaten Parigi Moutong untuk mendorong tumbuhnya inovasi di lingkungan pemerintahannya. jika kabupaten Parigi Moutong untuk menciptakan praktik-praktik gagasan dalam ini, program pemerintahannya. Melalui diharapkan dapat memberikan nilai inovatif dan solutif kepada program kerja Kabupaten Parigi Moutong dan meningkatkan kinerja aparatur sipilnya. inovasi "Sehingga pada akhirnya dapat membuahkan kepuasan masyarakat sebagai stakeholder utama dalam pelayanan publik pemerintah," pungkasnya. (budiprayitno) "ASN Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong harus didorong untuk meninggalkan cara kerja Business as Usual atau yang biasa-biasa saja. Seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara di setiap SKPD di Kabupaten Parigi Moutong perlu melakukan revolusi mental, yaitu mengubah cara kerjanya menjadi cara kerja yang lebih inovatif, cara kerja baru, dan hasil kerja baru, yang dampak dan manfaatnya jauh lebih besar dan jauh lebih cepat dapat dirasakan dibandingkan oleh masyarakat, dengan cara kerja dan hasil kerja yang lama," jelasnya. Kepala LAN mengatakan, melalui program Akselerasi Pengembangan Inovasi ini, Lembaga Administrasi Negara berupaya membantu OPD Warta LAN/Edisi 45/2017 41
Widyaiswara Harus Melek Teknologi akarta - Widyaiswara sesuai dengan UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN dan PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN memiliki peran strategis dalam menciptakan SDM aparatur yang kompeten dan profesional. Untuk itu, Widyaiswara harus melek teknologi agar mampu menghadirkan berbagai macam pendekatan dalam pembelajaran kediklatan. J Kepala Lembaga Administrasi Negara Dr. Adi Suryanto, M.Si mengatakan, Widyaiswara sebagai sentral dalam kegiatan kediklatan harus memberikan peran tidak hanya mengajar dan melatih tetapi juga menghadirkan ide dan gagasan dalam rangka mewujudkan Smart ASN dan World Class Bureaucracy ada dipundak Widyaiswara. "Widyaiswara harus memberikan ide atau gagasan yang konstruktif sehingga mampu memperkuat dengan dan perkembangan teknologi," jelasnya dalam Acara Orasi Ilmiah dan Pengukuhan Widyaiswara Ahli Utama, di Auditorium Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Kantor kebijakan ilmu sesuai pengetahuan 42 Warta LAN /Edisi 45/2017
LAN Pusat, Jakarta, Senin (30/10). Menurut Kepala LAN, sebagai pencetak kader-kader ASN, Widyaiswara harus mendidik ASN memiliki kompetensi sebagai pelayan publik. Di samping juga menanamkan nilai-nilai integritas sebagai aparatur sipil negara. "Memajukan sebuah bangsa tidak bisa dipisahkan dari kualitas aparaturnya. Oleh karena itu, melalui Diklat yang baik akan dihasilkan aparatur yang berorientasi pada pelayanan publik," jelasnya. Dalam kesempatan itu, Kepala LAN juga meminta agar Widyaiswara mampu memformulasikan materi pembelajaran dengan konten yang menarik, baik itu melalui animasi dan grafik. "Dalam pendidikan, pengajaran dan pelatihan, Widyaiswara dituntut untuk melek teknologi. Sehingga mampu berbagai macam mengkreasikan pembelajaran pendekatan tentu kediklatan. kompetensi ASN yang dihasilkan lebih berkualitas," ujarnya. dalam Harapannya Kepala LAN mengungkapkan, dalam waktu dekat juga akan melakukan perubahan dalam diklat penjenjangan Widyaiswara. Model training klasikan di kelas rencananya akan diganti dengan model e-learning. Nantinya bahan ajar diklat penjenjangan Widyaiswara akan di unggah di sistem aplikasi dan dapat dipelajari dengan cara diunduh. Widyaiswara. Terobosan ini dilakukan untuk mengurangi beban antrian diklat penjenjangan Widyaiswara," jelasnya. Meski demikian, Kepala LAN mengingatkan, perekrutan Widyaiswara tetap dilakukan sesuai dengan kebutuhan instansi dan yang berhak melakukan seleksi adalah instansi yang bersangkutan. (choky/budipayitno). "Bahan ajar akan diunggah dan dapat dipelajari oleh setiap Widyaiswara. Jika telah siap dapat ke LAN untuk ujian penjenjangan Warta LAN/Edisi 45/2017 43
WI Motor Perbaikan Kualitas Pelayanan Publik akarta kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) salah satunya perlu didukung oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) yang kompetitif serta Widyaiswara yang mumpuni. Hal itu dibutuhkan karena tuntutan lingkungan teknologi strategis, informasi dan komunikasi, globalisasi dan peningkatan daya saing bangsa, serta harapan masyarakat terhadap kinerja pemerintah pusat dan daerah yang terus berkembang. Pengembangan J seperti perkembangan Hal ini diungkapkan Kepala Lembaga Administrasi Negara, Dr. Adi Suryanto, M.Si dalam Upacara Pengukuhan Widyaiswara Ahli Utama, di Aula Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Gedung A, Kantor LAN Pusat, Jakarta, Rabu (27/9) Menurut Kepala LAN, pengembangan kompetensi 44 Warta LAN /Edisi 45/2017
ASN saat ini dan kedepan diarahkan untuk membentuk para pemimpin perubahan dalam rangka mendukung reformasi birokrasi guna mewujudkan good and clean governance Kepala agar Widyaiswara tidak berpuas diri.Namun harus terus belajar dan mengembangkan kreatifitas, inovasi dan pengetahuan. LAN juga mengingatkan "Kami menyadari bahwa peningkatan daya terlepas dari proses saing negara pelayanan publik yang cepat dan efisien. Untuk mencapainya diperlukan SDM aparatur yang berkualitas. Disinilah peran strategis Widyaiswara dalam upaya percepatan kualitas pelayanan publik," jelasnya. tidak "Sehingga dalam pengembangan kompetensi ASN semakin lebih baik," pungkasnya. (choky/budiprayitno) proses pembelajaran Kepala LAN mengatakan, Widyaiswara dapat memainkan peran penting dengan sekedar melakukan transfer pengetahuan saja. Lebih jauh dari itu, Widyaiswara harus mampu serta menjadi kreator, motivator, provokator dalam terciptanya inovasi di sektor publik. tidak "Harapannya adalah akan semakin banyak inovasi sektor publik yang berdampak pada kualitas pelayanan publik yang kian baik," jelasnya. Warta LAN/Edisi 45/2017 45
Ekonomi Hijau Belum Banyak Dipahami akarta - Aparatur Sipil Negara dinilai belum memahami konsep pembangunan pertumbuhan berkelanjutan melalui upaya ekonomi mewujudkan pertumbuhan ekonomi hijau sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. J hijau. Padahal, tidak memikirkan faktor lingkungan dan sosial," ujar Kepala Lembaga Administrasi Negara Adi Suryanto seusai acara peresmian peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hijau, Selasa (19/9) di Kampus PPLPN LAN, Jakarta Pusat. "ASN itu aktir penting pembangunan pada pemerintahan. Mereka yang mengonsepkan pembangunan. Masalahnya, mereka tidak punya cara berpikir pertumbuhan ekonomi hijau. Sehingga masih banyak pembangunan yang Adi mengatakan, ASN harusnya fokus pada konsep pertumbuhan ekonomi hijau, di mana pembangunan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. "Para pengambil juga perlu mempertimbangkan daya dukung alam. Sebab, keputusan 46 Warta LAN /Edisi 45/2017
jika tidak memikirkan itu, malah bisa menjadi bencana alam," kata Adi. Menurut Adi, ASN masih memfokuskan pertumbuhan hanya dari sisi ekonomi, tanpa memikirkan pembangunan yang berkelanjutan. mengatakan, untuk mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengan Nasional (RPJMN), setiap pembangunan harus bertumpu pada tiga syarat, yaitu bertumbuh, berkualitas dan hijau. "Tidak bisa memikirkan ekonomis saja, Mereka sering melepas tanggung jawab pembanguna ke pihak swasta karena hanya memedulikan uang. Setelah itu, mereka tidak mengontrol pembangunan itu, yang bisa saja merusak lingkungan," katanya. "Pertumbuhan kita saat ini sudah 5,1 persen. Namun, belum tentu semuanya berkualitas dan hijau. Padahal untuk bisa jadi pembangunan jangka panjang, dibutuhkan dua syarat itu," ujar Josaphat. (Harian Kompas/Humas) tata kota Nirwono Pengamat Joga mengakui, selain ASN, kepala daerah juga masih sedikit yang memikirkan ekonomi hijau sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Hal itu dikarenakan sebagian besar masih mengejar pendapatan asli daerah sebagai sumber pemasukan APBD. "Sehingga kurang memikirkan keberlanjutan daerahnya," ujarnya. Nirwono menambahkan, masa kepemimpinan hanya yang tahun dan waktu kerja lima optimal tahun membuat kepala daerah kerap memilih kebijakan yang instan, seperti kemudahan perizinan dengan biaya kompensasi tinggi. Namun, mereka tidak memikirkan dampak perizinan pembangunan tersebut. tiga "Seperti permukiman persawahan," kata Nirwono. reklamasi dan yang memakan Direktur Sumber Daya Energi, Mineral Pertambangan Bappenas Josaphat Rizal Primana dan Warta LAN/Edisi 45/2017 47
Bonus Demografi Harus Dikelola dengan Baik akarta - Bonus demografi yang dimiliki Indonesia pada tahun 2035 mendatang secara optimal harus dimanfaatkan tenaga kerja agar menjadi sumber yang produktif. Jika tidak kelola, bonus demografi justru menjadi sumber masalah yang menyebabkan permasalahan sosial bagi pemerintah di kemudian hari. J diserahkan kepada Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani pekan lalu,"jelas Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Adi Suryanto, M. Si dalam laporannya pada upacara pelepasan Diklat Kepemimpinan Tingkat I Angkatan XXXVI di Aula Prof.Dr. Agus Dwiyanto, Jakarta, Jumat (15/9). "Bonus demografi yang mulai sejak tahun 2013 ini belum disikapi secara serius oleh pemerintah. Oleh karena itu, peserta Diklatpim Tk. I Angkatan XXXVI mengangkat topik bonus demografi dalam policy brief- nya dan telah Menurut Kepala LAN, cepatnya pertumbuhan bonus demografi akan membawa Indonesia pada kondisi windows of opportunity, di mana jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) 48 Warta LAN /Edisi 45/2017
Bonus demografi yang mulai sejak tahun 2013 ini belum disikapi secara serius oleh pemerintah. Oleh karena itu, peserta Diklatpim Tk. I Angkatan XXXVI mengangkat topik bonus demografi dalam policy brief-nya dan telah diserahkan kepada Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani pekan lalu terus meningkat dan mencapai puncaknya pada 2030. "Dalam periode tersebut, Indonesia akan menjadi salah satu negara dengan angkatan kerja terbanyak di Asia," kata dia. Melihat kondisi lanjut Kepala LAN, peserta Diklatpim lantas berupaya demografi menyelesaikan dengan berbagai kebijakan yang relevan sesuai dengan instansinya masing-masing. tersebut, permasalahan Pendayagunaan Sementara Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN- RB), Asman Abnur mengatakan, hal strategis yang harus dilakukan dalam menghadapi bonus demografi ialah membangun SDM (Sumber Daya Manusia) yang berkualitas. itu, Menteri inovasi-inovasi baru untuk menghadapi bonus demografi yang akan mengalami puncaknya pada 2030 nanti. "Inovasi harus menjadi nafas setiap ASN agar lebih fleksibel terhadap perubahan yang dinamis di tengah masyarakat," jelasnya. Dalam kesempatan itu, Menpan RB Asman Abnur juga mengapresiasi policy brief yang telah dihasilkan para peserta diklatpim tingkat I. Dia berharap setiap proyek perubahan yang telah dihasilkan dapat terus diimplementasikan secara berkelanjutan. (choky/budiprayitno) dengan pemerintah "Tugas memperhatikan bonus demografi yang ada adalah menyiapkan yang strategi mampu menciptakan lapangan kerja layak dan berkelanjutan bagi angkatan kerja yang terus bertambah," jelasnya. pembangunan Menurut Menpan, para pimpinan tinggi pemerintah harus mampu menciptakan instansi Warta LAN/Edisi 45/2017 49
Mari Wujudkan Open Government Partnership J akarta - Pemerintah saat ini terus mendorong penciptaan open government partnership untuk menciptakan pemerintah dan yang akuntabel. Hal ini diwujudkan dengan pemberdayaan masyarakat terhadap aspirasi dan masyarakat. transparan, efektif responsif Ketua STIA LAN Dr. Makhdum Priyatno, MA mengatakan, open government partnership dapat diwujudkan salah satunya melalui inovasi yang dihasilkan para pimpinan tinggi instansi pemerintah. "Semua Kementerian/Lembaga/ Pemda harus mulai mengarah ke open government partnership dengan melibatkan aktif masyarakat," jelasnya saat mewakili Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Adi Suryanto, M.Si dalam pembukaan Pameran Inovasi Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat I angkatan XXXVI di Graha Makarti bhakti Nagari, Pejompongan, Kamis (14/9). peran serta dilakukan efektif untuk memecahkan berbagai permasalahan khususnya di sektor publik," jelasnya. Makhdum mengatakan, pameran inovasi hasil Diklat Kepemimpinan yang telah dihasilkan ini menjadi ajang artikulasi, visualisasi, ekspresi dan manifestasi proyek perubahan yang telah dianalisa kebutuhannya sesuai dengan instansi masing-masing. Menurut dia, selain mendorong prinsip keterbukaan dan pelibatan aktif masyarakat rangka pengawasan pemerintahan, dalam inovasi yang dihasilkan para peserta Diklatpim Tk. I ini juga memberikan wawasan baru bagi semua pihak. "Melalui ajang pameran ini, saya berharap peserta dan pengunjung pameran dapat mengubah mindset dalam berpacu menciptakan inovasi baru untuk kepentingan publik dalam mencapai cita-cita bangsa," pungkasnya. (choky/budiprayitno) inovasi "Yang lebih penting lagi adalah memberikan kesempatan kerja sama antar lintas instansi telah pemerintah. Apalagi, inovasi yang 50 Warta LAN /Edisi 45/2017