Jurnal Dialektika Hukum Vol. 3 No.1 Tahun 2021 KUDETA MILITER MYANMAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Firdaus Muhamad Iqbal1, Indah Dwiprigitaningtias2 1Prodi Ilmu Hukum FISIP Universitas Jenderal Achmad Yani, E-mail: 2Prodi Ilmu Hukum FISIP Universitas Jenderal Achmad Yani, E-mail: ABSTRACT A coup is a key for a military officer to be able to take over state power which is then called a military coup. In developing countries, the military as a function always interferes with the government in power. One of the countries that often experience coups is Myanmar. The history of the Myanmar military coup began in 1962, 1988 until 2021, which was caused by the Myanmar military wanting to maintain its existence or influence. The coup that took place in Myanmar is a polemic for all parties because countries or international or regional organizations are not allowed to interfere in domestic affairs/non-intervention based on the principles that have been set out by law. So that the resolution of the coup conflict is hindered by international law because there are already binding provisions. Keywords : Coup d'etat, Military, Myanmar, International Law, Non- intervention ABSTRAK Kudeta adalah kunci bagi seorang perwira militer untuk dapat mengambil alih kekuasaan negara yang kemudian peristiwa itu disebut kudeta militer. Dalam negara berkembang, pihak militer sebagai ikut campur dalam pemerintahan yang sedang fungsinya selalu berkuasa. Negara yang sering mengalami kudeta salah satunya yaitu Myanmar. Riwayat terjadinya kudeta militer Myanmar dimulai pada tahun 1962, 1988 hingga tahun 2021 yang disebabkan militer Myanmar ingin tetap mempertahankan eksistensi atau pengaruhnya. Kudeta yang terjadi di Myanmar merupakan polemik bagi semua pihak, sebab negara atau orgainasi internasional maupun regional tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri/non-intervensi berdasarkan prinsip- prinsip yang sudah tertuang secara hukum. Sehingga penyelesaian konflik kudeta tersebut terhalang secara hukum internasional karena sudah ada ketentuan yang mengikat. Kata Kunci : Kudeta, Militer, Myanmar, Hukum Internasional, Non- Intervensi 113
Jurnal Dialektika Hukum Vol. 3 No.1 Tahun 2021 1. PENDAHULUAN Dewasa ini permasalahan dalam suatu negara tidak luput baik secara internal maupun eksternal. Permasalahan suatu negara bisa merupakan permasalahan yang tidak mempengaruhi kehidupan internasional, akan tetapi dapat pula merupakan masalah yang mengancam ketertiban dan perdamaian internasional. Masalah tersebut timbul di sutau negara karena adanya kepentingan dan tujuan negara, bahkan bisa menjadi tujuan pribadi. Tidak jarang dalam mewujudkan kepentingan serta tujuan negaranya, sering kali terjadi pertentangan atau konflik, dimana konflik ini dapat dipicu oleh beberapa faktor seperti konflik internal politik, krisis politik, ekonomi, agama maupun sosial budaya. Sering kali dengan adanya konflik dapat berakibat menganggu kemanan dan kertiban dalam negara tersebut. Adapun ancaman konflik seperti kasus intervensi militer ini berdampak pada tindakan kudeta. Kudeta adalah sebuah tindakan pembalikan kekuasaan terhadap seseorang yang berwenang dengan cara ilegal dan sering kali bersifat brutal, inkonstitusional berupa "penggambil-alihan kekuasaan", "penggulingan kekuasaan" sebuah pemerintahan negara dengan menyerang (strategis, taktis, politis) legitimasi pemerintahan kemudian bermaksud untuk menerima penyerahan kekuasaan dari pemerintahan yang digulingkan. Kudeta akan sukses bila terlebih dahulu dapat melakukan konsolidasi dalam membangun adanya legitimasi sebagai persetujuan dari rakyat serta telah mendapat dukungan atau partisipasi dari pihak non-militer dan militer (tentara).1 1 Christopher Orlando Sylvester, Roget's International Thesaurus of English Words and Phrases, New York, Thomas Crowell Company, 1962, hlm 1258. 114
Jurnal Dialektika Hukum Vol. 3 No.1 Tahun 2021 Kudeta merupakan sebuah kunci bagi seorang perwira militer untuk dapat mengambil alih kekuasaan negara yang kemudian peristiwa kudeta itu disebut kudeta militer. Hal ini biasanya dilakukan berdasarkan keadaan negara yang situasinya memburuk dari sisi ekonomi dan politik, misalnya korupsi oleh pejabat negara, aktor-aktor separatisme, kenaikan tingkat inflasi, tingkat pengangguran yang naik, dan lainlain. Biasanya, kudeta militer ini digunakan ketika muncul ketidakpercayaan lagi terhadap pemerintah yang sedang berkuasa dan berlaku tidak taat.2 Militer memiliki peran yang dominan dalam kehidupan politik di sebuah Negara. Posisi militer nasional dalam suatu negara mempunyai peran yang sangat penting sebagai pelindung negara dari berbagai macam ancaman, terutama ancaman militer. Militer mempunyai peran sebagai pertahanan suatu negara, dengan kata lain, militer mempunyai tugas di bidang pertahanan. Hubungan militer dengan sipil dapat diasumsikan bahwa militer dibentuk guna untuk membantu serta menopang dalam pemerintahan sipil. Namun, dengan tujuan utamanya yaitu untuk bertempur sebagai alat pertahanan negara. Militer tidak boleh ikut campur dengan hal-hal yang berkaitan dengan ideologi, politik, ekonomi hingga sosial budaya dan begitu juga dengan pemerintahan sipil (non-militer) tidak boleh ikut campur mengenai urusan militer atau pertahanan. Tetapi dalam negara berkembang pihak militer sebagai fungsinya selalu ikut campur dalam pemerintahan yang sedang berkuasa, oleh karena itu, pemerintahan yang sedang berkuasa 2 Eric A. Nordlinger, Militer Dalam Politik : Kudeta dan Pemerintahan, Jakarta, Rineka Cipta, 1990, hlm. 150. 115
Jurnal Dialektika Hukum Vol. 3 No.1 Tahun 2021 pasti menjalin hubungan kerjasama dengan pihak militer guna menjaga kestabilan dan keamanan untuk mencapai tujuan suatu negara dibidang ekonomi dan sosial masyarakat.3 Maka kegagalan pemerintahan sipil membuat pihak militer selalu merasa penting untuk melakukan campur tangan. Banyak negara diantaranya telah merasakan peristiwa politik tersebut, baik yang berhasil maupun tidak berhasil. Sebuah negara yang mengalami kudeta militer dapat dikatakan telah memiliki hakikat pengalaman serta proses bernegara tersendiri dibandingkan dengan peristiwa-peristiwa politik lainnya, sehingga tidak mudah bagi suatu negara dalam mencapai posisinya hingga sampai saat ini. Kudeta merupakan salah satu bentuk dari intervensi militer dalam masalah politik. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan demokrasi, kudeta merupakan menjadi bukti kemunduran bagi perkembangan demokrasi di suatu Negara. Yang menjadi fokus perhatian dalam masalah ini adalah proses demokrasi di Myanmar yang terhambat karena adanya campur tangan militer serta hubungan sipil dan militer. Begitu juga dengan Myanmar, proses bernegara yang dialami oleh Myanmar tentu mengalami pasang surut dalam terjadinya perubahan dan perkembangan di dalam negaranya. Selain adanya perkembangan dan perubahan demi perubahan, juga ditandai dengan gejolak, baik dari segi ekonomi, masyarakat, sosial budaya dan khususnya dalam proses politik. Myanmar, paling tidak sering mengalami kudeta sejak negara tersebut Merdeka pada tahun 1948. 3 Junita Setiana Ginting, Pretorian dalam Perkembangan Politik Negara Berkembang, Medan : Fakultas Sastra, Universitas Sumatera Utara, 2003, hlm 1. 116
Jurnal Dialektika Hukum Vol. 3 No.1 Tahun 2021 Melihat sejarah dalam beberapa dekade terakhir militer di Myanmar memiliki peran yang dominan dalam kehidupan politik. Para pemimpin sejak merdeka tahun 1948 dilatarbelakangi oleh orang dari militer. Militer seringkali merebut kekuasaan dari pemerintah sipil dengan cara kekerasan atau sebagai pretorian maya dengan kekuatan luar biasa untuk memveto atau pemerasan terhadap pemerintah non - militer 2. METODE PENELITIAN Metode merupakan salah kunci utama dalam membahas suatu permasalahan, dimana metode penelitian merupakan cara yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis dan konsisten, serta memecahkan suatu masalah untuk mendapatkan hasil akhir. Sesuai dengan permasalahan yang dibahas maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.4 Metode yang digunakan peneliti bertujuan untuk mengambarkan, memahami serta menjelaskan objek yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh melalui data kepustakaan mengenai pembahasan yang berfokus pada masalah kudeta yang terjadi di Myanmar oleh pihak militer dilihat dari perspektif hukum internasional. Maka dari itu, Metode penelitian yuridis normatif menjadi pedoman peneliti dalam membahas permasalahan sesuai dengan 4 Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13 117
Jurnal Dialektika Hukum Vol. 3 No.1 Tahun 2021 judul yang diangkat, karena pada metode yang sumber datanya diperoleh melalui data sekunder, sehingga dapat diperoleh jawaban yang akhirnya bisa di jelaskan secara terperinci. 3. PEMBAHASAN Riwayat Myanmar selama 6 (enam) dekade terakhir tidak bisa dipisahkan dari genggaman kediktatoran pihak militer, padahal mejelang tahun 1962 Myanmar berada pada posisi yang relatif stabil dan aman. Meskipun dihadapkan dengan berbagai permasalahan baik krisis ekonomi, tekanan internasional hingga gejolak protes massa, Tatmadaw, alias militer Myanmar, senantiasa menemukan jalan untuk memperkokoh dominasinya bahkan masih memegang kendali pemerintahan sampai sekarang ini. Semenjak adanya peralihan kekuasaan kepada pihk militer, seluruh aspek kehidupan yang ada di Myanmar diambil alih oleh militer baik dari segi politik, pemerintahan dan ekonomi. Pendapat ini dikemukakan oleh Davis I. Steinberg yang menyebut Myanmar sebagai the most monolithically military-controlled in the world. Hal ini disebabkan kondisi pemerintahan Myanmar yang sangat dikendalikan oleh militer sejak tahun 1962.5 Pengambil-alihan kekuasaan sipil oleh pihak militer bukan merupakan hal yang baru di Myanmar. Militer Myanmar memiliki catatan sejarah cukup panjang dalam kehidupan politik dalam negeri Myanmar. Kudeta merupakan isu yang tidak asing bagi Myanmar, sejak merdeka dari Inggris pada tahun 1948, tercatat Myanmar telah mengalami beberapa kali pergantian kekuasaan. Militer pernah menguasai pemerintahan Myanmar selama puluhan 5 M. Adian Firnas, Prospek Demokrasi di Myanmar, Jurnal Universitas Paramadina, Vol.2 No.2, 2003, hlm 130-131. 118
Jurnal Dialektika Hukum Vol. 3 No.1 Tahun 2021 tahun, dan sepanjang masa itu pula berbagai gerakan demokrasi tumbuh. Kudeta yang terjadi di Myanmar mengalami beberapa fase hingga sekarang ini, bahkan sebelum pergantian nama dari Burma menjadi Myanmar negara ini mengalami peristiwa kudeta di tahun 1962. Oleh karena itu terjadinya Kudeta pertama terhadap pemerintahan semi-demokrasi pada tahun 1962 menjadi titik penting berkuasanya militer di Myanmar. Pasang Surut Kudeta Militer Myanmar Kudeta militer di negeri Seribu Pagoda menjadi sejarah yang kelam bagi Myanmar bahkan hingga saat ini. Tercatat bahwa kudeta tersebut merupakan kudeta yang terus berulang, dimana dalam perjalanan sejarahnya militer Myanmar atau Tatmadaw sering mengambil alih kekuasaan sejak dari kudeta pertama. Kudeta yang terjadi pada tanggal 2 Maret 1962 menandai dimulainya pemerintahan satu partai dan dominasi politik tentara di Burma (sekarang Myanmar) yang berlangsung selama 26 tahun.6 Dalam kudeta tersebut, militer menggantikan pemerintahan sipil AFPFL, yang dipimpin oleh Perdana Menteri U Nu, dengan Dewan Revolusi Persatuan, yang diketuai oleh Jenderal Ne Win.7 Dapat diketahui bahwa Kudeta yang dipimpin oleh Jenderal Ne Win dalam menurunkan Perdana Menteri U Nu sebagai pimpinan negara yang sudah berkuasa sejak tahun 1948 karena dianggap tidak mempunyai kemampuan atau berkapabilitas dalam memimpin negara. Turunnya Perdana Menteri U Nu seperti menjadi pembuka rezim militer yang sangat berkuasa di Myanmar. 6 Michael Aung-Thwin dan Maitrii Aung-Thwin, A history of myanmar since ancient times: Traditions and transformations, London, UK: Reaktion Books, 2013, hlm. 245. 7 Robert H. Taylor, The State in Myanmar, Singapore, NUS Press, 2009, hlm 255-256. 119
Jurnal Dialektika Hukum Vol. 3 No.1 Tahun 2021 Kurang dari dua tahun setelah pemerintah sementara menyerahkan kekuasaan kembali kepada pemerintah AFPFL, pada 2 Maret 1962, Ne Win kembali merebut kekuasaan dalam kudeta yang dilakukan militer. Ne Win menjadi kepala negara sebagai Ketua Dewan Revolusi Uni dan juga Perdana Menteri. Dia menangkap U Nu, Sao Shwe Thaik, dan beberapa lainnya, dan mendeklarasikan negara sosialis yang dijalankan oleh "Dewan Revolusi" perwira militer senior. Putra Sao Shwe Thaik, Sao Mye Thaik, ditembak mati dalam apa yang umumnya digambarkan sebagai kudeta "tak berdarah" oleh media dunia.8 Memasuki periode Kediktatoran Konstitusional 1974, Jenderal Ne Win memperkenalkan konstitusi baru dan mengizinkan pemilu. Kekuasaan tak lagi di tangan militer, melainkan berada pada pemerintahan terpilih. Akan tetapi transfer kekuasaan hanya sebatas istilah, karena dialihkan dari Jenderal Ne Win kepada U Ne Win alias dirinya sendiri. Pemerintahan Burma terus terpusat di bawah partai sokongan militer, Burma Socialist Program Party (BSPP).9 Sehingga selama satu dekade lebih, permasalahan yang terjadi di Myanmar berujung pada kekecewaan rakyat terhadap pihak militer, hingga tahun 1987 kestabilan baik sosial, ekonomi, maupun politik tetap menjadi masalah baik antara pihak sipil maupun militer. Fase kedua terjadinya gerakan kudeta di Myanmar yaitu pada tahun 1988 atau biasa yang dikenal Pemberontakan 8-8-88 (The 8888 Uprising) atau Pemberontakan Kekuatan Rakyat. Sejak tahun 1962, Partai Program Sosialis Burma telah memerintah negara itu sebagai sebuah negara satu partai totaliter, dipimpin 8 Michael Aung-Thwin dan Maitrii Aung-Thwin, Loc.cit. 9 Sekar Kinasih, Sejarah Membuktikan Militer Myanmar Memang Gatal Kudeta, diakses 16 Maret 2021. 120
Jurnal Dialektika Hukum Vol. 3 No.1 Tahun 2021 oleh Jenderal Ne Win. Di bawah agenda pemerintah, yang disebut Jalan Burma Menuju Sosialisme, yang melibatkan isolasi ekonomi dan penguatan militer, Burma menjadi salah satu negara paling miskin di dunia.10 Sebelum krisis, Burma telah diperintah oleh Jenderal Ne Win yang represif dan terisolasi sejak tahun 1962. Negara ini memiliki utang nasional $3,5 miliar dan cadangan devisa antara $20 juta dan $35 juta, dengan rasio utang mencapai setengah dari anggaran nasional. Pada November 1985, para mahasiswa berkumpul dan memboikot keputusan pemerintah untuk menarik uang kertas Burma. Masalah ekonomi ditambah dengan penumpasan pemberontakan membutuhkan keterlibatan berkelanjutan di pasar internasional.11 Kudeta kedua berakar dari tahun 1985, bisa dilihat bahwa latar belakang ekonomi menjadi sebab munculnya demonstrasi secara besar-besaran yang terjadi pada tahun 1988, dimana selama tahun tersebut pihak sipil kecewa dengan pemerintahan yang pada masa itu dikuasai militer dan menuntut untuk mundur, akan tetapi militer masih dapat menguasai kekuasaan hingga tahun 1990. Fase ketiga menjadi babak baru krisis kudeta yang terjadi di Myanmar dan tetap berlanjut bahkan hingga tahun 2021. Militer sangat berkuasa di Myanmar selama 60 tahun terakhir dan pihak militer tetap menjadi kunci pemegang dalam mengambil alih kekuasaan terhadap pemerintahan Myanmar. 10 Mark Tallentire (28 September 2007). The Burma Road To Ruin , diakses 18 maret 2021. 11 Vincent Boudreau, Resisting Dictatorship: Repression and Protest in Southeast Asia, Cambridge, Cambridge University Press, 2004, hlm 192. rezim jasa 121
Jurnal Dialektika Hukum Vol. 3 No.1 Tahun 2021 Kudeta 2021 terjadi setelah pemilihan umum pada 8 November 2020, di mana Liga Nasional untuk Demokrasi memenangkan 396 dari 476 kursi di parlemen, selisih kemenangan yang lebih besar dibandingkan dengan pemilu 2015. Partai militer, dan Partai Solidaritas dan Pembangunan Persatuan, hanya memenangkan 33 kursi.12 Kudeta Myanmar 2021 dimulai pada 1 Februari 2021 ketika Penasihat Negara Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan beberapa pimpinan dari partai penguasa ditahan oleh militer Myanmar. Beberapa jam kemudian, Angkatan Bersenjata Myanmar menyatakan keadaan darurat dan mengatakan bahwa kekuasaan telah diserahkan kepada panglima tertinggi militer, Min Aung Hlaing.13 Militer yang sudah menguasai negara selama 60 tahun terakhir, masih bisa menjadi pihak yang dominan dalam suatu pemerintahan negaranya. Terlihat dengan kekalahan peristiwa pemilu 2020, pihak militer Myanmar memiliki kecurigaan dan menganggap terhadap hasil akhir pemilu yang menyebut kecurangan. Seperti disampaikan sebelumnya, Militer Myanmar tidak menerima kekalahannya di Pemilu 2020. Partai afiliasinya. Persatuan Solidaritas dan Pembangunan, kalah telak dari Liga Nasional untuk Demokrasi yang menghapuskan harapan para 12 Hannah Beech, Myanmar's Leader, Daw Aung San Suu Kyi, Is Detained Amid Coup diakses 18 Maret 2021. 13 Khine Lin Kyaw and Philip Heijmans, Myanmar Military Stages Coup; Suu Kyi Urges Nation to Resist, diakses 18 Maret 2021. 122
Jurnal Dialektika Hukum Vol. 3 No.1 Tahun 2021 pendukungnya untuk memiliki presiden berlatar militer secara demokratis.14 Dapat disimpulkan bahwa kudeta Myanmar oleh militer terjadi bukan karena alasan kecurangan, akan tetapi lebih kepada upaya militer Myanmar yang ingin mempertahankan eksistensi atau pengaruhnya. Jika pada akhirnya partai militer kalah dari Liga Nasional untuk Demokrasi memang mereka harus menunggu lima tahun untuk mendapatkan kesempatan berikutnya. Akan tetapi pihak militer akan tetap menjadi faktor penting dalam setiap masalah dan tetap haus akan kekuasaan. Kudeta Militer Myanmar Internasional dalam Perspektif Hukum Menurut hukum internasional hanya negaralah yang memiliki kedaulatan yaitu suatu kekuasaan tertinggi yang tidak berada di bawah kekuasaan negara lain dan memiliki hak-hak berdaulat yang diakui hukum internasional. Negara sebagai subyek hukum internasional memiliki hak dan kewajiban menurut hukum internasional diantaranya : hak kemerdekaan, persamaan kedudukan; hak bela diri dan yuridksi territorial; dan kewajiban untuk tidak mengambil jalan kekerasan; melaksanakan hubungan internasional dengan itikad baik; dan non-intervensi.15 Sehingga bias diketahui dengan adanya kedaulatan negara lahir prinsip non-intervensi yaitu prinsip tidak campir tangan terhadap urusan dalam negeri suatu negara. 14 Istman Musaharun Pramadiba, Kudeta Myanmar Masih Berlanjut, Ini 5 Hal yang Perlu Diketahui, diakses 19 Maret 2021. 15 J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional (Introduction To International Law. Diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm 13. 123
Jurnal Dialektika Hukum Vol. 3 No.1 Tahun 2021 Kudeta yang dilakukan oleh pihak militer Myanmar terhadap pemerintahan sipil dewasa ini menarik perhatian dunia, baik secara regional maupun internasional. Peristiwa tersebut mendapat berbagai kecaman dari berbagai negara, Organisasi Internasional seperti Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), Uni Eropa, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau lebih populer dengan sebutan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), bahkan dari masyarakat internasional. Aksi yang dilakukan militer tersebut dinilai sebagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), pada akhirnya isu tersebut tidak bisa dilihat sebagai isu domestik saja tetapi sudah menjadi isu mancanegara. Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI, HE Abdul Kadir Jailani menerangkan sejak perang dingin (1947- 1991) hukum internasional tidak bersikap tegas terhadap aksi kudeta karena ketika itu kudeta kerap terjadi di berbagai negara dengan dukungan masing-masing blok baik barat maupun blok timur. Kedua blok itu menganggap dirinya sebagai kekuatan demokratik. Tapi setelah perang dingin berakhir ada pergeseran hukum internasional, ada pandangan yang menilai legitimasi terhadap suatu pemerintahan itu, antara lain harus memenuhi prinsip demokrasi (melalui pemilu, red). Tapi, dalam praktiknya Dewan Keamanan (DK) PBB tidak jelas mengatur apakah kudeta itu sebagai bentuk pelanggaran hukum internasional atau tidak. DK PBB tidak melihat legalitas dari kudeta, tapi menilai apakah kudeta itu berdampak atau tidak terhadap keamanan dan perdamaian dunia internasional.16 16 Ady Thea DA, Melihat Status Kudeta Militer dalam Perspektif Hukum Internasional, diakses 1 April 2021. 124
Jurnal Dialektika Hukum Vol. 3 No.1 Tahun 2021 Melihat status kudeta militer Myanmar, bisa juga ditinjau dari piagam PBB dalam pasal 2 ayat (7) yang isinya : "Tidak ada satu ketentuan-pun dalam Piagam ini yang memberi kuasa kepada Perserikatan Bangsa- Bangsa untuk mencampuri urusan-urusan yang pada hakekatnya termasuk urusan dalam negeri sesuatu negara atau mewajibkan anggota- anggotanya untuk menyelesaikan urusan-urusan demikian menurut ketentuan-ketentuan Piagam ini; akan tetapi prinsip ini tidak mengurangi tindakan- ketentuan mengenai tindakan pemaksaan seperti tercantum dalam Bab VII.'17 penggunaan Selain itu Prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri / non-intervensi tertuang juga di dalam Piagam ASEAN Pasal 2 ayat 2 huruf e dan f yaitu : "Tidak campur tangan urusan dalam negeri Negara-Negara Anggota ASEAN" dan "Penghormatan terhadap hak setiap Negara Anggota untuk menjaga eksistensi nasionalnya bebas dari campur tangan eksternal, subversi, dan paksaan"18 Isi dari Piagam PBB maupun Piagam ASEAN sama-sama menyebutkan bahwa prinsip non-intervensi menjadi point yang 17 United Nations Information Centres, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Statuta Mahkamah Internasional akarta_charter_bahasa.pdf diakses 1 April 2021 18 Association of Southeast Asian Nations, Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara diakses 1 April 2021 125
Jurnal Dialektika Hukum Vol. 3 No.1 Tahun 2021 harus di hormati oleh negara-negara yang bernanung dalam payung organisasi tersebut. Selain itu secara hukum dengan adanya ketentuan yang sudah dibuat dan diberlakukan maka secara jelas prinsip-prinsip di atas mengatur bahwa hubungan antar negara tidak diperbolehkan adanya intervensi. Dalam perkembangan hukum internasional, intervensi terhadap urusan dalam negeri suatu negara dirasa semakin penting, tetapi hukum internasional tidak mengatur secara jelas aksi kudeta militer yang terjadi di berbagai negara contohnya adalah kudeta Myanmar. Piagam PBB ataupun ASEAN hanya mengatur prinsip kesetaraan dimana semua negara berada dalam posisi yang sama dan setara, karena itu tidak boleh ada negara yang berhak menentukan sepihak baik atau tidaknya kehidupan demokrasi yang berlangsung di suatu negara, serta tidak boleh ada negara yang menilai apakah sistem politik negara lain itu baik atau tidak. Banyak protes secara global yang mengecam, mengutuk, menjatuhkan sanksi sampai kecewa dengan langkah militer Myanmar yang menguasai kendali negaranya. Tetapi protes hanya sekedar lisan belaka karena banyak pihak yang tidak kompak, berbeda pendapat serta menahan diri agar tidak ikut campur sesuai aturan hukum yang berlaku. Di sini lain, kudeta yang terjadi di Myanmar merupakan polemik bagi semua pihak. Sebab negara-negara organisasi regional, maupun negara-negara organisasi internasional tidak memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan campur tangan Hal itu didasarkan pada prinsip yang sudah tertuang secara hukum dan selama kudeta Myanmar tidak memberikan dampak secara langsung kepada negara lain, maka kewajiban semua 126
Jurnal Dialektika Hukum Vol. 3 No.1 Tahun 2021 negara adalah menghormati permasalahan tersebut tanpa memberikan intervensi. Persoalan kudeta militer Myanmar merupakan pelanggaran serius karena kudeta tersebut telah menimbulkan dampak yang meluas dengan banyak korban jiwa. Dengan demikian, tidak mudah menyelesaikan konflik tersebut, karena melalui instrument penyelesaian politik dirasa lebih mudah sebab bersifat fleksibel akan tetapi penyelesaian konflik kudeta tersebut terhalang secara hukum internasional karena sudah ada ketentuan yang mengikat. 4. Penutup Kesimpulan Myanmar telah dikuasai oleh junta militer sejak tahun 1962 melalui sebuah kudeta yang menggeser sistem demokrasi yang telah diterapkan sejak awal kemerdekaannya. Kendali penuh militer sering kali membuat kebijakan yang tidak disetujui oleh pemerintah sipil dan tidak memihak rakyat. Kudeta yang dilakukan oleh militer Myanmar terhadap pemerintahan sipil yang terjadi adalah murni masalah internal di Myanmar. Pihak militer seharusnya berfungsi sebagai alat negara yang melindungi tetapi militer Myanmar selalu ikut campur dalam pemerintahan yang sedang berjalan. Berdasarkan pasang surut kudeta yang terjadi, militer Myanmar atau berulang kali melakukan aksi kudeta dari tahun 1962 hingga sekarang maka melihat dari sisi sejarah bahwa militer Myanmar gatal akan kudeta. Kudeta yang berlangsung hingga saat ini menjadi isu yang menarik perhatian secara global. Kudeta tersebut mencerminkan bahwa ketidaksiapan militer untuk menyerahkan pemerintahan sepenuhnya kepada sipil. Pada akhirnya dampak dari kudeta tersebut membuat banyak pihak yang mengecam tindakan militer 127
Jurnal Dialektika Hukum Vol. 3 No.1 Tahun 2021 Myanmar, akan tetapi terhambat dari aturan hukum internasional, sebab aturan tersebut sudah tertuang dalam Piagam PBB maupun Piagam ASEAN mengenai prinsip non- intervensi yang harus dipatuhi oleh semua pihak. DAFTAR PUSTAKA Association of Southeast Asian Nations. 2008. . Aung-Thwin, Michael dan Maitrii Aung-Thwin. 2013. A history of myanmar since ancient times: Traditions and transformations. London: Reaktion Books. Beech, Hannah. 2021. coup-suu-kyi.html . Boudreau, Vincent. 2004. Resisting Dictatorship: Repression and Protest in Southeast Asia. Cambridge: Cambridge University Press. DA, Ady Thea. 2021. Firnas, M. Adian. 2003. "Prospek Demokrasi di Myanmar." Jurnal Universitas Paramadina. Vol.2 No. 2: 128 - 141. Ginting, Junita Setiana. 2003. "Pretorian dalam Perkembangan Politik Negara Berkembang." Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara 1-12. Kinasih, Sekar. t.thn. gatal-kudeta-f91X. - . 2021. f91X. Kyaw, Khine Lin dan Philip Heijmans. 2021. Nordlinger, Eric A. 1990. Militer Dalam Politik : Kudeta dan Pemerintahan. Jakarta: Rineka Cipta. Pramadiba, Istman Musaharun. 2021. . 128
Jurnal Dialektika Hukum Vol. 3 No.1 Tahun 2021 Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. 2003. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Starke, J.G. 2006. Pengantar Hukum Internasional (Introduction To International Law). Jakarta: Sinar Grafika. Taylor, Robert H. 2009. The State in Myanmar. Singapore: NUS Press. United Nations Information Centres. 2008. 129