E-ISSN: 2622-7045, P-ISSN: 2654-3605 Volume 5, Issue 4, Juni 2023 DOI: Diterima: 03/05/2023, Diperbaiki: 20/05/2023, Diterbitkan: 01/06/2023 PELAKSANAAN DISPENSASI KAWIN DI BAWAH UMUR PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS IB TANJUNG PATI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA Dwi Mega Oktoviona1, Yaswirman2, Yasniwati3 1 Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia E-mail: 2 Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia 3 Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia Corresponding Author: Dwi Mega Oktoviona ABSTRACT Marriage is an important thing in human life, from this marriage, a person will be able to obtain balance biologically, psychologically, and socially. According to Law Number 1 of 1974, it is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife to form a happy and eternal family (household) based on the Belief in One Supreme God. The enactment of Law No. 16 of 2019 concerning amendments to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage which stipulates that the age of marriage for men and women is 19 years will certainly increase the number of requests for dispensation for underage marriages at the Religious Courts. This writing is made in the form of empirical juridical writing (law as a social, cultural, or das sein reality). From the results of the author's research, the driving factors for applying for a marriage dispensation include first, economic factors, second, parental education factors, third, biological relationships, and fourth, pregnancy out of wedlock. Tanjung Pati Class IB Religious Court has implemented Law Number 16 of 2019. The enactment of the law is like a two-blade knife, on the one hand, the law wants proper education for children, and on the other hand, it concerns the needs of the community. Keywords: Marriage Dispensation, Underage, Religious Courts. ABSTRAK Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia, dari perkawinan tersebut seseorang akan dapat memperoleh keseimbangan baik secara biologis, psikologis, maupun sosial. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang dimaksud dengan ikatan jasmani dan rohani antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Page 1410
E-ISSN: 2622-7045, P-ISSN: 2654-3605 Volume 5, Issue 4, Juni 2023 Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun tentunya akan menambah jumlah permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama. . Tulisan ini dibuat dalam bentuk tulisan yuridis empiris (hukum sebagai realitas sosial, budaya, atau das sein). Dari hasil penelitian penulis, faktor pendorong untuk mengajukan dispensasi nikah antara lain pertama, faktor ekonomi, kedua, faktor pendidikan orang tua, ketiga, hubungan biologis, dan keempat, kehamilan di luar nikah. Pengadilan Agama Klas IB Tanjung Pati telah mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Berlakunya undang-undang tersebut ibarat pisau bermata dua, di satu sisi undang-undang menginginkan pendidikan yang layak bagi anak, dan di sisi lain menyangkut kebutuhan komunitas. Kata Kunci: Dispensasi Nikah, Di Bawah Umur, Pengadilan Agama. PENDAHULUAN Perkawinan adalah hal penting dalam kehidupan manusia, dari perkawinan tersebut seseorang akan lebih bisa memperoleh keseimbangan secara biologis, psikologis maupun secara sosial. Tuhan telah menjadikan perkawinann "jenis manusia" sebagai jaminan atas kelestarian populasi manusia di muka bumi dengan dengan menciptakan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan yang disebut dengan Pernikahan, atau secara khusus dalam bahasa hukum positif disebut dengan Perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaannya. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera dan kekal selamanya. Untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis dan sejahtera serta penuh dengan kebahagiaan yang kekal seperti yang dicita-citakan sebagaimana tujuan perkawinan, masing- masing pihak yang akan melangsungkan perkawinan hendaknya telah berusia dewasa baik secara biologis maupun secara psikologis, serta mampu untuk bertanggung jawab atas keluarga yang akan dijalani. Perkawinan merupakan salah satu peristiwa hukum terpenting dalam kehidupan manusia. Sebagai suatu peristiwa hukum, maka subjek yang melakukan peristiwa hukum tersebut harus memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan suatu perkawinan. Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh manusia sebagai subjek hukum (naturlijk persoon) sudah cakap melakukan perbuatan hukum adalah sudah dewasa atau cakap hukum sebagaimana yang diatur dalam Perundang-undangan tentang perkawinan. Salah satu asas perkawinan yang terkandung di dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia adalah calon suami-istri harus telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan suatu perkawinan.1 1 Teuku Yudi Afrizal "Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan PerUndang- Undang an Bidang Perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe" Jurnal Hukum Acara Perdata ADAPHER Vol. 5, No. 1, Januari - Juni 2019 Airlangga, Surabaya 2019. hlm. 96. Page 1411
E-ISSN: 2622-7045, P-ISSN: 2654-3605 Volume 5, Issue 4, Juni 2023 Perkawinan juga sangat berkaitan dengan permasalahan laju pertumbuhan penduduk suatu negara, sehingga negara mempunyai peran strategis dalam mengatur pembatasan usia warga negara untuk melangsungkan perkawinan dalam rangka mengendalikan angka kelahiran dan kematian ibu dan bayi dapat seoptimal mungkin. Berkaitan dengan hal tersebut, Undang- Undang Perkawinan sangat melarang terjadinya perkawinan di bawah umur dan pelaksanaannya harus dicegah. Pencegahan ini semata-mata didasarkan supaya kedua mempelai dapat memenuhi tujuan luhur dari suatu perkawinan yang mereka langsungkan dan telah mencapai batas umur rohani.2 Penentuan batas usia untuk melangsungkan perkawinan sangat penting, yaitu untuk menciptakan kemaslahatan dalam membina keluarga dan mengarungi kehidupan rumah tangga. Adanya pembatasan usia dalam perkawinan oleh pembuat Undang-Undang dimaksudkan supaya keluarga dan rumah tangga yang dibentuk dapat mencapai tujuan perkawinan yang bahagia dan kekal selamanya. Tujuan perkawinan yang dimaksud adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.3 Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang suci sehingga untuk mencapai tujuannya memerlukan suatu peraturan, namun bukan berarti adanya peraturan untuk mengekang umat, tetapi lebih kepada kemaslahatan.4 Dispensasi kawin bisa diartikan sebagai suatu keringanan dari kewajiban atau larangan bagi laki-laki dan perempuan yang belum memenuhi persyaratan untuk melakukan perkawinan yaitu berupa pemberian izin oleh Pengadilan Agama5 kepada calon mempelai yang belum cukup umur sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan.6 Dispensasi kawin bisa juga diartikan sebagai suatu kelonggaran hukum yang diberikan kepada calon mempelai yang tidak memenuhi syarat sah perkawinan secara hukum positif7 sehingga Undang-Undang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memberikan dispensasi kawin dengan pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada Undang-Undang dan hukum Islam.8 Dispensasi diberikan guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang memerlukan, terlepas apakah bermanfaat atau apakah mengandung mudarat, hal tersebut bersifat kasuistis. Dispensasi kawin ada karena dispensasi berkenaan dengan batasan usia yang 2 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cetakan ke 2, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008. hlm. 11. 3 Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan kekeluargaan di Indonesia, Cetakan I, PT. Sinar Grafi ka, Jakarta, 2006. hlm. 270. 4 Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Cetakan V, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2004. hlm.1 5 Munadiroh, Kajian Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Pada Perempuan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Semarang (Studi Kesehatan Reproduksi), Jurnal Idea Hukum, Vol 2. No. 1, edisi Maret 2016. 6 Marilang, Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur, Jurmal AL Daulah Vol. 7, No.1, Juni 2018. 7 Muhammad Kunardi dan Mawardi Muzamil, Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Semarang, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 1 No. 2, Mei-Agustus 2014. 8 Muhammad Kunardi dan Mawardi Muzamil, Op.,Cit. Page 1412
E-ISSN: 2622-7045, P-ISSN: 2654-3605 Volume 5, Issue 4, Juni 2023 ditetapkan oleh aturan perundang-undang an dan sebagai sebuah pengecualian terhadap batasan usia minimal perkawinan sehingga diberikan pada saat batasan yang ditetapkan akan dilanggar.9 Dispensasi kawin merupakan suatu pengecualian dalam hal perkawinan bagi kedua atau salah satu calon mempelai laki-laki atau perempuan yang masih dibawah umur. Perkawinan ini diperbolehkan dilangsungkan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai peraturan yang berlaku. Sebelum adanya perubahan atas Undang-Undang Perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dalam ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan diizinkan apabila pihak dari laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun, serta pihak dari perempuan sudah mencapai umur 16 tahun. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan khususnya Pasal 7 kemudian mengalami perubahan. Ketentuan perubahan ini termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mulai berlaku setelah diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang ini diundangkan dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Sedangkan Penjelasannya diundangkan dan ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUUXV/2017 yang mengabulkan sebagian gugatan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan membatalkan aturan batas usia minimal 16 tahun bagi perempuan untuk melakukan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan demikian, siapa pun yang masih berusia di bawah 18 tahun masih termasuk kategori anak-anak. Perkawinan yang dilakukan di bawah batas usia yang ditentukan dalam Undang- Undang Perlindungan Anak adalah perkawinan anak. Usia dan kedewasaan menjadi hal penting yang harus diperhatikan bagi pria dan wanita yang ingin melangsungkan pernikahan. Realitanya hakim pada Pengadilan Agama ketika diajukan perkara permohonan dispensasi perkawinan menghadapi masalah yang sangat dilematis. Satu sisi sebagai lembaga yudikatif, harus menegakkan hukum. Tetapi, di sisi lain terbentur dengan fakta yang terjadi, mau tak mau harus memberi dispensasi perkawinan karena untuk menutupi aib keluarga dan demi masa depan anak yang sudah hamil terlebih dulu. Realitanya akhir-akhir ini di Kabupaten Lima Puluh Kota, angka perkawinan usia dini cukup tinggi, yaitu sekitar 28 kasus pada 2019, 108 kasus pada 2020, dan 86 kasus selama 2021.10 Hal ini merupakan masalah yang sangat memprihatinkan dan perlu penanganan yang 9 Kamarusdiana dan Ita Sofia "Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam" Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 7 No. 1 (2020) hlm 50 10 , dilihat pada tanggal 15 Oktober 2022 Page 1413
E-ISSN: 2622-7045, P-ISSN: 2654-3605 Volume 5, Issue 4, Juni 2023 serius antara pemerintah, lembaga terkait, masyarakat serta para orangtua. Pernikahan dini di Kabupaten Lima Puluh Kota biasanya pihak yang meminta dispensasi perkawinan adalah orangtua. Hal ini terjadi karena si anak sudah hamil terlebih dahulu akibat hubungan bebas yang dilakukannya. Inilah pentingnya penelitian tentang penetapan dispensasi perkawinan dibawah umur, supaya tidak muncul asumsi bahwa mereka bebas melakukan hubungan suami istri di luar kawin karena sangat mudah untuk mendapatkan penetapan dispensasi perkawinan apabila terjadi kehamilan. Pemberian dispensasi umur perkawinan tersebut dapat diberikan melalui pertimbangan- pertimbangan tertentu. Hal ini dimaksudkan agar terwujudnya tujuan perkawinan itu sendiri. Pemberian dispensasi umur perkawinan tidak serta-merta tanpa adanya alasan yang dapat meyakinkan bagi Hakim di Pengadilan Agama. Banyak faktor-faktor yang melatar belakangi ditetapkannya dispensasi umur perkawinan. Baik faktor dari pemohon maupun dari pertimbangan hakim selaku pemberi dispensasi umur perkawinan. Dari putusan-putusan yang telah ada banyak pertimbangan yang dikemukakan, seperti untuk menghindari terjadinya hal-hal yang bisa menjerumuskan pada perzinahan, Karena kedua calon mempelai sulit untuk dipisahkan, dan bahwa kedua calon mempelai merasa sudah siap untuk melakukan perkawinan. Walaupun demikian, faktor-faktor yang dimaksud diatas merupakan faktor diatas bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap perkawinan dibawah umur, seharusnya yang menjadi pertimbangan bagi hakim juga adalah faktor dampak kedepannya terhadap anak yang telah melakukan perkawinan, karena mulainya kehidupan rumah tangga bermula setelah disahkan perkawinan tersebut, sementara belum ada kesiapan mental anak sehingga tujuan keluarga yang kekal dan abadi berdsarkan Ketuhanan Yang Maha Esa belum tentu dapat tercapai. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan dijabarkan di atas maka Penulis tertarik untuk membuat sebuah karya ilmiah dalam bentuk Tesis yang akan membahas secara lebih luas namun terbatas dengan judul "PELAKSANAAN DISPENSASI KAWIN DI BAWAH UMUR PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS I B TANJUNG PATI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA". METODE PENELITIAN Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau das solen), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan- bahan hukum ( baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan Empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau das sein), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diproleh dari lapangan. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu : data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis, dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Page 1414
E-ISSN: 2622-7045, P-ISSN: 2654-3605 Volume 5, Issue 4, Juni 2023 Data tersebut kemudian dianalisa secara interpretatif menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan kemudian secara deduktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada. HASIL DAN PEMBAHASAN Faktor-faktor Pendorong Adanya Pemohonan Dispensasi Kawin. Hukum Islam tidak menentukan secara spesifik tentang alasan permohonan Dispensasi Kawin karena dalam Islam perkawinan dapat terselenggara tanpa adanya batasan umur minimum, asalkan calon mempelai telah baligh (dewasa) maka boleh menyelenggarakan perkawinan. Tetapi apabila dalam keadaan yang mendesak seperti sudah hamil sebelum menikah, maka Hukum Islam mengaturnya, yaitu sesuai kaidah yang berarti "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan". Pelaksanaan pemberian Dispensasi Kawin oleh Pengadilan dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kedua mempelai sudah berhubungan/berpacaran cukup lama, sudah pernah berhubungan badan sehingga calon isteri hamil, orang tua tidak dapat mengontrol keadaan anak yang bekerja jauh dari orang tua, dan lain sebagainya.11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak menyebutkan tentang alasan yang membenarkan Dispensasi Kawin bagi anak yang masih dibawah umur, namun dalam Pasal 6 ayat (2) poin (c) menyebutkan bahwa: "Izin tertulis/izinPengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undangundang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun". Undang-undang tidak menyebutkan syarat-syarat atau alasan-alasan dalam pengajuan dispensasi. Adapun alasan-alasan yang melatarbelakangi maraknya dispensasi usia perkawinan yang diajukan ke Pengadilan Agama Kelas IIA Tanjung Pati disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: 1. Faktor Ekonomi Tingginya angka kawin muda dipicu oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat atau kesulitan ekonomi.Kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menyebabkan orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, untuk meringankan beban keluarga maka orang tua lebih memilih menikahkan anaknya dengan orang yang dianggap mampu agar beban hidupnya berkurang.Karena alasan pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalani beban hidup sehingga jalan terakhir yaitu menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur dan dimintakan dispensasi umur perkawinan di Pengadilan.12 Penyebab lainnya adalah dimana orang tua terlilit hutang yang sudah tidak mampu dibayarkan. Jika si orang tua yang terlilit hutang tadi mempunyai anak gadis, maka anak gadis 11 Wawancara dengan Dina Hayati, S.HI., selaku Hakim pada Pengadilan Agama Kelas I B Tanjung Pati, tanggal 19 Agustus 2022. 12 Wawancara dengan Yosmedi, S.H., selaku Panitera pada Pengadilan Agama Kelas I B Tanjung Pati , tanggal 01 September 2022. Page 1415
E-ISSN: 2622-7045, P-ISSN: 2654-3605 Volume 5, Issue 4, Juni 2023 tersebut akan diserahkan sebagai "alat pembayaran" kepada si piutang. Setelah anak tersebut dikawini, maka lunaslah hutang-hutang yang melilit orang tua si anak.13 Penulis mengambil bahan penelitian Penetapan Pengadilan Agama Kelas IB nomor 103/Pdt.P/2022/PA.LK yang jadi dalil permohonan dan pertimbangan dari Majelis Hakim adalah Calon suami anak Para Pemohon juga telah memiliki pekerjaan sebagai petani dengan penghasilan sekitar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan. Pernikahan keduanya harus segera dilaksanakan karena hubungan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah sangat dekat dan sudah serius untuk ke jenjang pernikahan, di tambah keadaan anak Para Pemohon yang memang membutuhkan sosok seorang pelindung dan mereka serta kedua orang tuanya khawatir jika calon pasangan tersebut akan melakukan hal yang dilarang oleh agama jika tidak segera dinikahkan. 2. Faktor Pendidikan Pendidikan bagi anak-anak mempunyai peran yang sangat besar. Jika seorang anak putus sekolah pada usia wajib sekolah, kemudian mengisi waktu dengan bekerja. Saat ini anak tersebut sudah merasa cukup mandiri, sehingga merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri.Atas dasar tersebutlah seorang anak cenderung ingin melakukan perkawinan di bawah umur. Hal yang sama juga jika anak yang putus sekolah tersebut menganggur. Dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan membuat mereka akhirnya melakukan hal-hal yang tidak produktif. Salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis, yang jika diluar kontrol membuat hal-hal yang tidak diinginkan dapat terjadi.Hal inilah yang mendorong orang tua untuk lebih cepat menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. Sebagian orang tua yang masih belum paham pentingnya pendidikan memaksa anak- anak mereka untuk segera menikah. Hal itu biasanya terjadi setelah remaja lulus SMP atau bahkan belum. Mereka menganggap, pendidikan tinggi itu tidak penting, bagi mereka lulus SD saja sudah cukup sehingga putus sekolah dan akhirnya anak mereka dinikahkan sebelum mecapai usia dewasa, sebagai contoh penulis mengambil contoh kasus Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.LK yang mana salah satu dasar dasil permohonannya berbunyi Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak melanjutkan pendidikan lagi, dan hanya bersekolah sampai kelas 3 (tiga) SD, dan anak Pemohon I dan Pemohon tidak ada niat untuk melanjutkan pendidikannya lagi. 3. Faktor Hubungan Biologis Perkembangan tekhnologi dan kurangnya pemahaman nilai-nilai agama dalam masyarakat memberikan pengaruh yang signifikan dalam kehidupan social masyarakat, tidak hanya orang yang telah dewasa, para remaja bahkan anak-anak sekalipun sudah dengan gampangnya mengakses tontonan ataupun gambar-gambar yang berbau pornografi. Arus perkembangan ilmu dan tekhnologi jika tidak diimbangi dengan pemahaman nilai iman dan taqwa tentunya akan merusak daya piker manusia yang berefek kepada pergaulan dalam social dan masyarakat. Pada zaman dahulu era tahun Sembilan puluhan jalan 13 Wawancara dengan Yosmedi, S.H., selaku Panitera pada Pengadilan Agama Kelas I B Tanjung Pati , tanggal 01 September 2022. Page 1416
E-ISSN: 2622-7045, P-ISSN: 2654-3605 Volume 5, Issue 4, Juni 2023 berdua dengan lawan jenis ada hal yang tabu karena masih tingginya rasa malu di masyarakat, namun tidak pada era digital yang dimulai tahun dua ribuan pacaran atau dalam istilah islam "berkhalwat" adalah hal yang biasa dipertontonkan masyarakat. 4. Faktor Hamil di luar Nikah Kehamilan sebelum perkawinan merupakan hal yang tidak seharusnya terjadi.Hal ini dikarenakan dalam ajaran agama Islam, pasangan yang bukan suami istri dilarang untuk melakukan hubungan seksual.Namun, nilai- nilai agama tidak lagi dijadikan pedoman dalam menjalankan hidup. Orang tua sudah jarang mengingatkan anak-anaknya tentang ajaran agama.Hal ini menimbulkan kemerosotan akhlak yang dialami oleh anak-anak. Mereka cenderung tidak memperdulikan aturan- aturan agama. Kehamilan sebelum perkawinan merupakan hal yang tidak seharusnya terjadi. Hal ini dikarenakan dalam ajaran agama, pasangan yang bukan suami istri dilarang untuk melakukan hubungan seksual. Apabila seseorang telah mengetahui adanya larangan ini dalam agama, maka seharusnya dia tidak melakukan hal tersebut. Namun, nilai-nilai agama tidak lagi dijadikan pedoman dalam menjalankan hidup. Orang tua sudah jarang mengingatkan anak-anaknya tentang ajaran agama. Hal ini menimbulkan kemerosotan moral yang dialami oleh anak-anak. Mereka cenderung tidak memperdulikan aturan- aturan agama. Orang tua seringkali bertindak terlambat, mengingatkan anak- anaknya ketika keadaan tersebut telah terjadi. Banyak anggapan bahwa pacaran di kalangan remaja adalah sesuatu yang wajar dan telah dianggap biasa. Padahal, anak-anak tetap butuh kontrol dari orang tua agar tidak bertindak berlebihan. Kondisi seperti ini, tentu saja dapat menimbulkan dampak yang cukup serius. Salah satu dampaknya adalah kehamilan yang dialami oleh perempuan yang telah melakukan hubungan seksual dengan pasangannya tersebut. Kehamilan seharusnya menjadi hal yang membahagiakan bagi sebuah pasangan. Namun, jika kehamilan ini terjadi sebelum adanya perkawinan, tentu saja akan menimbulkan dampak lanjutan yang sangat serius. Oleh karena itulah, menurut Yosmedi, S.H., mayoritas alasan permohonan dispensasi umur perkawinan adalah karena calon mempelai perempuan telah hamil terlebih dahulu.14 Jika kondisinya sudah demikian, maka satu-satunya jalan keluar yang diambil orang tua adalah menikahkan anaknya tersebut.Karena bayi yang ada di dalam kandungan si calon mempelai perempuan harus jelas identitasnya. Tanpa perkawinan yang sah, anak yang akan dilahirkan nanti menjadi tidak jelas statusnya. Dan kemungkinan besar akan menimbulkan dampak negatif yang akan merugikan si anak di kemudian hari. Hal ini juga dilakukan untuk menutup aib keluarga dan rasa malu akibat kehamilan yang telah terlanjur terjadi. Bahwa berdasarkan dalil di atas setelah persidangan bukti surat dan keterangan saksi- saksi Majelis Hakimpun dengan pertimbangan bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Calon Suami, umur 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan dengan 14 Wawancara dengan Yosmedi, S.H., selaku Panitera pada Pengadilan Agama Kelas I B Tanjung Pati , tanggal 01 September 2022. Page 1417
E-ISSN: 2622-7045, P-ISSN: 2654-3605 Volume 5, Issue 4, Juni 2023 seorang perempuan bernama Putri Juliana, umur 22 (dua puluh dua) tahun, karena hubungan mereka sudah sangat dekat dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena anak Pemohon dan calon istrinya tersebut telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya hubungan suami isteri dan calon istrinya telah hamil 3 (tiga) bulan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur Koto Baru menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur, maka hakim mengeluarkan penetapan dengan Mengabulkan permohonan Pemohon dan Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama Calon Suami untuk menikah dengan Calon Istri. Pelaksanaan Dispensasi Kawin di Bawah Umur Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Kelas IB Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota Pengadilan Agama Kelas IB Tanjung Pati beralamat di Jl. Negara Km. 11, Sarilamak, Harau, Sarilamak, Lima Puluh Kota, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Dpimpin oleh Alfiza,S.HI.MA sebagai wakil ketua Pengadilan dan Asep Nurdiansyah,SH sebagai wakil ketua Pengadilan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait penerapan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Tanjung Pati, Undang-Undang tersebut diterapkan sebagaimana yang telah diundangkan. Menurut Dina Hayati, S.HI., Hakim pada Pengadilan Agama Tanjung Pati, mengatakan bahwa:15 "Terkait penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Tanjung Pati, Pengadilan secara otomatis melaksanakan apa yang telah diundangkan. Namun, Undang-Undang tersebut diikuti dengan beberapa instrumen lain. Mahkamah Agung menerjemahkan putusan tersebut dalam bentuk PERMA Nomor 5 Tahun 2019 diantaranya bahwa disamping masalah usia, juga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak." Selain itu Bapak Yosmedi, S.H, Panitera Pengadilan Agama Tanjung Pati, melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti memberikan keterangan bahwa:16 "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diterapkan secara maksimal karena Undang-Undang tersebut dijadikan rujukan kedua setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama." Sejalan dengan pernyataan diatas, Ibu Dina Hayati, S.HI., Hakim pada Pengadilan Agama Tanjung Pati juga menyatakan bahwa: "Implementasi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dilaksanakan sejak lahirnya Undang-Undang tersebut. Sesuai dengan ketetapan Undang- Undang bahwa anak yang belum berusia 19 tahun baik itu laki-laki maupun 15 Wawancara dengan Dina Hayati, S.HI., selaku Hakim pada Pengadilan Agama Kelas I B Tanjung Pati, tanggal 19 Agustus 2022. 16 Wawancara dengan Yosmedi, S.H., selaku Panitera pada Pengadilan Agama Kelas I B Tanjung Pati , tanggal 01 September 2022. Page 1418
E-ISSN: 2622-7045, P-ISSN: 2654-3605 Volume 5, Issue 4, Juni 2023 perempuan yang akan meKawin harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama. Sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas minimal usia meKawin bagi perempuan yaitu 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas usia meKawin bagi laki-laki dan perempuan disamakan menjadi 19 tahun. Apabila belum cukup umur maka harus meminta dispensasi Kawin di Pengadilan Agama. Hal tersebut sudah dilaksanakan dan sudah ada beberapa penetapan dispensasi Kawin . Ada beberapa yang ditolak dan ada juga beberapa yang dikabulkan." Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ibarat dua mata pisau, di satu sisi Undang- Undang menginginkan Pendidikan yang layak bagi anak dan di sisi lain menyangkut kebutuhan masyarakat. Banyak di daerah termasuk Tanjung Pati, yang berusia 16 tahun ke atas sebelum berusia 19 tahun sudah dapat dikategorikan mapan, dari segi pergaulan berada pada keadaan yang mendesak. Selain itu, yang bersangkutan mungkin sudah lama putus sekolah. Jika perkara seperti itu harus masuk ke P2TP2A meminta rekomendasi untuk mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Tanjung Pati, pada akhirnya juga akan ada kendala.Undang-undang pada dasarnya mengutamakan kepentingan pendidikan, sedangkan anak yang bersangkutan sudah lama putus sekolah. Intinya bagi Pengadilan adalah ketika menilai bahwa perkara itu terdapat kepentingan anak, maka akan cenderung melihat apakah perkawinan ini memang murni keinginan seorang anak atau desakan dari pihak tertentu. Kemudian yang kedua apakah kemauan anak ini merupakan keinginan sesaat atau tingkat kematangannya memang sudah siap sedemikian rupa. Hal itu yang akan dipertimbangkan secara matang oleh Pengadilan. Adapun pertimbangan Hakim dalam memutus perkara dispensasi Kawin menurut Dina Hayati, S.HI., Hakim pada Pengadilan Agama Tanjung Pati, yaitu:17 "Pertimbangan dalam dispensasi kawin itu kalau kita merujuk ke PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang tata cara pedoman mengadili perkara dispensasi kawin. Pertimbangan yang paling urgen itu yang pertama ada atau tidaknya alasan mendesak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Apabila tidak ada bukti alasan mendesak, maka permohonan itu harus ditolak. Kemudian yang kedua bagimana membuktikan keadaan mendesak, apa saja yang menjadi alasan sehingga permohononan ini memenuhi unsur alasan mendesak. Biasanya yang dikabulkan itu kalau sudah hamil duluan, atau mereka terbukti hampir melakukan hubungan badan." Salah satu faktor yang paling menentukan diterima atau ditolaknya dispensasi kawin adalah keterangan anak yang dimintakan dispensasi. Kemudian terkait bukti pendukung yang cukup dapat diperoleh dari surat keterangan dokter bahwa yang bersangkutan positif hamil. Selain itu perlu digali dan dimasukkan kedalam pertimbangan terkait keterangan calon suami dan keterangan kedua orang tuanya. Hal tersebut untuk menggali kebenaran bahwa keinginan meKawin benar-benar muncul dari dalam diri dan bukan atas tekanan atau paksaan, baik dari orang tuanya, orang tua calon suaminya atau dari calon suaminya. Oleh karena itu, di dalam persidangan terkadang ada pertanyaan terkait kemampuan ekonomi orang tua perempuan juga kemampuan ekonomi orang tua laki-laki. Boleh jadi ketika kemampuan ekonomi orang tua 17 Wawancara dengan Dina Hayati, S.HI., selaku Hakim pada Pengadilan Agama Kelas I BTanjung Pati, tanggal 19 Agustus 2022. Page 1419
E-ISSN: 2622-7045, P-ISSN: 2654-3605 Volume 5, Issue 4, Juni 2023 perempuan dibawah rata-rata, sedangkan kemampuan ekonomi orang tua laki-laki menengah keatas dan sering terjadi transaksi ekonomi antar kedua orangtua, perKawin an itu dilaksanakan karena tekanan finansial. Alasan-alasan yang paling signifikan diungkapkan pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi Kawin yaitu besar sebagian hubungannya sudah sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Permohonan dispensasi Kawin terhadap anaknya karena khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan menganggap bahwa kepentingan terbaik bagi anak adalah dengan meKawin karena dapat terhindar dari perbuatan yang dilarang. Namun, permohonan yang diajukan tidak serta merta dapat dikabulkan. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara dispensasi Kawin tergantung jalannya persidangan, artinya tergantung pembuktian. Dari pembuktian apabila Hakim menilai bahwa permohonan yang diajukan patut dikabulkan maka akan dikabulkan, begitupun sebaliknya. Pertimbangan yang dimaksud tersebut apabila ada hal-hal yang mendesak terbukti di persidangan diantaranya hubungan mereka sudah tidak dapat dipisahkan atau hamil diluar Kawin. Dalam Teori Tanggung Jawab Hukum pertanggungjawaban hukum berhubungan dengan pertanggungjawaban secara hukum atas tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang bertentangan dengan Undang- Undang. Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau memikul tanggung jawab hukum, yang berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam hal terjadinya hamil di luar nikah pihak laki-laki harus mempertanggungjawabkan perbuatannya agar tidak mencoreng nama baik masing-masing di masyarakat dan adanya Perlindungan Hukum terhadap calon bayi yang ada dalam rahim pasangangan perempuanya, jika keadaannya demikian maka dapat dikabulkan. Kemudian jika tidak ada hal mendesak, anak yang bersangkutan juga belum siap diKawin kan atau mungkin setelah diberikan nasehat dan orangtuanya paham, maka permohonan yang diajukan tidak dikabulkan. Jadi, pertimbangan Hakim tergantung pemeriksaan di persidangan dan pembuktian terkait keterangan anak, keterangan orang tua dan bukti-bukti lainnya yang dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi Kawin . Menurut Dina Hayati, S.HI., Hakim pada Pengadilan Agama Tanjung Pati, hal yang paling utama di dalam pertimbangan Hakim mengizinkan dispensasi Kawin setelah adanya perubahan Undang-Undang Perkawinan yaitu kajiannya menitikberatkan pada kepentingan terbaik anak. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pertimbangan Hakim tidak terlalu kuat pada kepentingan anak, sepanjang ekonomi dan mental sudah cukup maka sudah dapat dikabulkan.18 Apabila dikaitkan dengan Teori Kepastian Hukum langkah yang diambil Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan dispensasi kawin merupakan Pameo Hakim dalam menetapkan suatu penetapan yang akan menjadi hukum yang harus dipatuhi pihak-pihak dalam 18 Wawancara dengan Dina Hayati, S.HI., selaku Hakim pada Pengadilan Agama Kelas I B Tanjung Pati, tanggal 19 Agustus 2022. Page 1420
E-ISSN: 2622-7045, P-ISSN: 2654-3605 Volume 5, Issue 4, Juni 2023 permohonan, hal ini senada dengan asas hukum Lex Spesialis Derogat Lex Generalis hak dan kewajiban yang melekat kepada suami atau istri walau mereka masih di bawah umur menurut undang-undang, namun dengan terikatnya dengan perkawinan mereka sudah dianggap dewasa secara biologis, psikologis maupun secara social Dasar utama Undang-Undang dalam menetapkan diizinkan atau tidaknya dispensasi Kawin itu adalah memperhatikan kepentingan anak. Hal itulah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim. Terkait penjabarannya, Hakim dalam memeriksa permohonan dispensasi Kawin mengidentifikasi apakah anak yang diajukan permohonannya benar-benar mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan yang akan dilangsungkan sehingga tidak ada unsur pemaksaan dari orangtua. Tidak hanya itu, juga dilihat dari kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak dalam perkawinan. Kemudian memastikan terkait ada atau tidaknya paksaan dari segi psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak sehingga ingin melangsungkan perkawinan atau terhadap keluarganya sehingga ingin mengawinkan anak. Dari berbagai alasan tersebut dapat dipertimbangkan alasan yang dikemukakam itu termasuk kepentingan- kepentingan anak atau tidak. Apabila sebenarnya masih ada keinginan anak untuk berkembang, baik dari segi usaha dan pendidikan, maka secara otomatis permohonan dispensasi Kawin yang diajukan akan ditolak oleh Pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 telah mengatur mengenai prosedur pemeriksaan yang ditempuh hakim dalam persidangan diantaranya seperti pemberian nasihat terkait resiko perkawinan. Kemudian Ada beberapa hal yang harus dimasukkan ke dalam pertimbangan, salah satunya nasehat Hakim tunggal ke semua pihak dan keterangan para pihak, apabila tidak dilakukan penetapan batal demi hukum. Dalam proses persidangan dispensasi Kawin dilakukan dengan Hakim tunggal dan umumnya pemeriksaan dilakukan secara terpisah dengan orang tua. Hal tersebut dilakukan agar tidak ada rasa sungkan bagi anak untuk menyampaikan bagaimana adanya. Bahkan agar tidak ada tekanan mental bagi anak untuk menyampaikan sesuatu. Kemudian Hakim dan Panitera tidak mengenakan atribut persidangan sebagaimana tercantum dalam pasal 11 ayat (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 "Hakim dan Panitera Pengganti dalam memeriksa anak tidak memakai atribut persidangan.19 Hal tersebut diupayakan sedemikian rupa agar tidak ada kesan sidang dan anak lebih terbuka dan leluasa menyampaikan sesuatu. Seperti yang dikatakan Bapak Amirullah, S.H.I.,M.H, sekiranya ada indikasi sedikit saja oleh Hakim bahwa ternyata bukan keinginan anak atau keinginan anak tetapi hanya karena keinginan sesaat, dan bukan berdasarkan tingkat kematangan seseorang untuk berumah tangga, maka permohonan tersebut ditolak. Salah satu hal yang rumit dalam memutus kasus dispensasi Kawin yang diungkap oleh Ibu Dina Hayati, S.HI., Hakim pada Pengadilan Agama Tanjung Pati bahwa: " hal yang rumit itu sebenarnya menilai. Kan ada banyak yang dinilai. Kenapa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 itu diundangkan karena untuk mencegah perkawinan anak. kenapa perkawinan anak itu 19 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 11 ayat (2) Page 1421
E-ISSN: 2622-7045, P-ISSN: 2654-3605 Volume 5, Issue 4, Juni 2023 dicegah untuk terjadi? Untuk menghindari kekerasan dalam rumah tangga, kesulitan dalam ekonomi, kesehatan reproduksi dan kesiapan mental. Yang paling susah itu adalah menilai si anak ini apakah sudah siap secara psikologi/mental untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Karena di rekomendasi dari P2TP2A hanya mencantumkan bahwa anak ini masih dibawah umur sehingga belum patut untuk meKawin . Tidak ada perincian lebih detail terkait kesiapannya. Makanya Hakim boleh meminta kepada para pihak untuk mendatangkan psikolog sebagai bahan pertimbangan. Tapi itupun tidak menentukan, Hakim tidak terikat dengan pertimbangan yang diberikan oleh Psikolog baik itu melalui surat atau di persidangan. Tidak cukup hanya pertimbangan dari psikolog saja, kesiapan ekonomi juga. Yang paling banter saya tanya itu kehidupan sehari-hari perempuan ini bagaimana, sudah bekerja atau belum, penghasilannya berapa, lebih ke materil. Karena susah untuk menilai kesiapan mental. Yang lebih baik itu kalau Hakim punya kewenangan untuk memanggil psikolog, sementara ini masih dibebankan kepada pemohon. Akan tetapi, tergantung pemohon apakah ingin mengahdirkan atau tidak. Sementara ini masih pertimbangan tertulis dari P2TP2A. surat rekomendasi dari P2TP2A itu menjadi bahan pertimbangan tetapi tidak mengikat untuk menentukan keputusan Hakim. Tidak ada ukuran pasti dalam memutus menerima atau menolak permohonan dispensasi Kawin karena setiap kasus memiliki karakter tersendiri."20 Hakim mengadili permohonan Dispensasi Kawin berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Kepentingan terbaik bagi anak yang dimaksud adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 menunjukkan bahwa persoalan dispensasi Kawin merupakan suatu hal yang harus dihadapi dengan serius. Artinya PERMA tersebut mengamanatkan kepada Hakim untuk menggali latar belakang dan alasan diajukannya permohonan dispensasi Kawin. Dari alasan-alasan tersebut kemudian dipertimbangkan terkait dampak yang akan terjadi jika permohonan ditolak atau dikabulkan, sehingga dapat mengambil keputusan yang paling tepat tentang layak atau tidaknya untuk dikabulkan permohonan dispensasi tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Tanjung Pati mengalami Peningkatan. Hal ini menunjukkan terdapat 8 pasangan yang mengajukan permohonan dispensasi Kawin sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 terhitung mulai Juli 2018 sampai September 2019, dan 16 pasangan yang mengajukan permohonan dispensasi Kawin pasca penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sampai dengan Desember 2020. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bukan satu-satunya faktor yang menjadi penyebab bertambahnya permintaan dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Tanjung Pati. 20 Wawancara dengan Dina Hayati, S.HI., selaku Hakim pada Pengadilan Agama Kelas I B Tanjung Pati, tanggal 19 Agustus 2022. Page 1422
E-ISSN: 2622-7045, P-ISSN: 2654-3605 Volume 5, Issue 4, Juni 2023 Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Dina Hayati, S.HI., Hakim pada Pengadilan Agama Tanjung Pati, beliau mengatakan bahwa:21 "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bukan satu-satunya faktor yang menjadi penyebab bertambahnya permintaan dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Tanjung Pati, melainkan ada faktor lain diantaranya yaitu rendahnya kesadaran hukum masyarakat, faktor ekonomi, dan faktor pendidikan." itu karena meningkatnya batas minimal usia perkawinan, tidak memiliki kekuatan finansial sehingga lebih memilih Kawin dan bekerja, dan juga kurang sosialisasi bahwa pendidikan itu penting dan merasa bahwa pendidikan itu cukup di jenjang SMA. Meskipun kuliah tidak menjamin kehidupan lebih baik, tapi setidaknya pendidikannya lebih baik. Yang menjadi faktor menigkatnya permintaan dispensasi Kawin Pengadilan sifatnya menerima perkara sehingga tidak bisa mencegah atau melarang siapapun untuk mendaftarkan perkara. Secara instrumental Pengadilan tidak memiliki alat untuk mencegah seseorang melakukan perkawinan di bawah umur. Satu-satunya jalan ialah melalui putusan dispensasi Kawin yang harus digali dari berbagai aspek pertimbangan terkait ada atau tidaknya alasan mendesak sehingga harus melangsungkan perkawinan. Alasan mendesak adalah kondisi dimana perkawinan adalah satu-satunya pilihan sehingga ketika perkawinan tidak dilaksanakan akan terjadi hal yang lebih buruk. Upaya yang bisa dilakukan oleh Pengadilan yaitu menggali sebenar-benarnya keterangan anak, keterangan orang tua, keterangan calon suami, keterangan orang tua calon suami tentang alasan mendesaknya dan hal-hal yang sudah digariskan dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 seperti kesiapan mental, kekuatan finansial, potensi kekerasan dalam rumah tangga, dan budaya." Menurut Ibu Dina Hayati, S.HI., Hakim pada Pengadilan Agama Tanjung Pati, dalam menekan angka perkawinan di bawah umur, Pengadilan Agama Tanjung Pati melakukan berbagai upaya diantaranya:22 1. Memberikan penjelasan tentang bahaya perkawinan usia dini melalui meja informasi sebelum perkara di daftar. 2. Ikut aktif dalam forum komunikasi Pemerintah Daerah khususnya dalam upaya pembentukan Perda tentang pencegahan perkawinan usia dini yang digagas oleh Pemda Tanjung Pati. Upaya Pengadilan dalam menekan angka perkawinan dibawah umur yaitu melalui penyuluhan hukum. Hal ini dilakukan ketika Pengadilan dalam beberapa kesempatan bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Tanjung Pati dalam forum-forum seperti itu disampaikan bahwa sedapat mungkin perKawin an dini jangan dilaksanakan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diudangkan semata-mata untuk kepentingan terbaik anak. Pengadilan Agama Tanjung Pati dalam menekan angka perkawinan dibawah umur diantaranya melalui putusan dispensasi Kawin dalam hal ini menggali sedalam-dalamnya mendesak atau tidaknya perkawinan tersebut dilangsungkan. Kemudian pengadilan juga 21 Wawancara dengan Dina Hayati, S.HI., selaku Hakim pada Pengadilan Agama Kelas I B Tanjung Pati, tanggal 19 Agustus 2022. 22 Wawancara dengan Dina Hayati, S.HI., selaku Hakim pada Pengadilan Agama Kelas I B Tanjung Pati, tanggal 19 Agustus 2022. Page 1423
E-ISSN: 2622-7045, P-ISSN: 2654-3605 Volume 5, Issue 4, Juni 2023 memberikan pemahaman tentang bahaya perKawin an dini di meja informasi sebelum didaftar serta melakukan penyuluhan hukum. Penyuluhan Hukum tersebut dilakukan ketika Pengadilan dalam beberapa kesempatan bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Tanjung Pati, dalam forum- forum seperti itu disampaikan bahwa sedapat mungkin perkawinan dini jangan dilaksanakan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diundangkan semata-mata untuk kepentingan terbaik anak. Pengadilan Agama Kelas I B Tanjung Pati Kecamatan Lima Puluh Kota sudah menjalankan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Perubahan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjadikan batas usia kawin bagi Perempuan dan Laki-Laki adalah 19 (Sembilan Belas) tahun, adapun dampak dari pemberlakuan Undang-undang tersebut terhadap jumlah permohonan dispensasi kawin yaitu adanya perubahan peningkatan jumlah permohonan karena usia kawin untuk perempuan dari 16 (enam belas) tahun menjadi 19 (Sembilan Belas) tahun. Namun ditambahkan Dina Hayati, S.HI Pengadilan Agama Kelas IB Tanjung Pati tetap berupaya menekan jumlah permohonan dispensasi kawin dengan memberikan penjelasan tentang bahaya perkawinan usia dini melalui meja informasi sebelum perkara di daftar dan Ikut aktif dalam forum komunikasi Pemerintah Daerah khususnya dalam upaya pembentukan Perda tentang pencegahan perkawinan usia dini yang digagas oleh Pemda Tanjung Pati.23 KESIMPULAN 1. Faktor Pendorong Adanya Pemohonan Dispensasi Kawin antara lain Pertama, faktor ekonomi Kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menyebabkan orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, untuk meringankan beban keluarga maka orang tua lebih memilih menikahkan anaknya dengan orang yang dianggap mampu agar beban hidupnya berkurang. Kedua, Faktor Pendidikan Orang tua yang memohon Dispensasi Kawin memberikan alasan bahwa anaknya sudah tidak bersekolah lagi, tidak punya pekerjaan tetap sehingga menjadi beban bagi orang tua, karena tingkat pendidikan masyarakat yang rendah sehingga mereka tidak memiliki keinginan dan motivasi untuk memfasilitasi anak-anaknya agar lebih maju. Ketiga, Faktor Hubungan Biologis Perkembangan tekhnologi dan kurangnya pemahaman nilai-nilai agama dalam masyarakat memberikan pengaruh yang signifikan dalam kehidupan social masyarakat, tidak hanya orang yang telah dewasa, para remaja bahkan anak-anak sekalipun sudah dengan gampangnya mengakses tontonan ataupun gambar-gambar yang berbau pornografi yang berujung pada hubungan biologis layaknya suami istri. Keempat, Faktor Hamil di luar nikah Banyaknya pasangan yang melakukan hubungan badan sebelum nikah, semakin membuat batas usia melakukan pernikahan diperbincangkan. Fakta yang terjadi adalah banyaknya pasangan usia muda yang mengawinkan karena hamil 2. Pelaksanaan Dispensasi Kawin Di bawah umur berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait penerapan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Tanjung 23 Wawancara dengan Dina Hayati, S.HI., selaku Hakim pada Pengadilan Agama Kelas I B Tanjung Pati, tanggal 19 Agustus 2022. Page 1424
E-ISSN: 2622-7045, P-ISSN: 2654-3605 Volume 5, Issue 4, Juni 2023 Pati, Undang-Undang tersebut diterapkan sebagaimana yang telah diundangkan, hal ini disampaikan secara langsung oleh Dina Hayati, S.HI., Hakim pada Pengadilan Agama Tanjung Pati dan Bapak Yosmedi, S.H, Panitera Pengadilan Agama Tanjung Pati melalui wawancara kepada Penulis. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ibarat dua mata pisau, di satu sisi Undang-Undang menginginkan Pendidikan yang layak bagi anak dan di sisi lain menyangkut kebutuhan masyarakat. DAFTAR PUSTAKA Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cetakan ke 2, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008. Kamarusdiana dan Ita Sofia "Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam" Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 7 No. 1 (2020) hlm 50 Marilang, Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur, Jurmal AL Daulah Vol. 7, No.1, Juni 2018. Muhammad Kunardi dan Mawardi Muzamil, Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Semarang, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 1 No. 2, Mei-Agustus 2014. Munadiroh, Kajian Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Pada Perempuan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Semarang (Studi Kesehatan Reproduksi), Jurnal Idea Hukum, Vol 2. No. 1, edisi Maret 2016. Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Cetakan V, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2004. Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 11 ayat (2) Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan kekeluargaan di Indonesia, Cetakan I, PT. Sinar Grafi ka, Jakarta, 2006. Teuku Yudi Afrizal "Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan PerUndang-Undang an Bidang Perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe" Jurnal Hukum Acara Perdata ADAPHER Vol. 5, No. 1, Januari - Juni 2019 Airlangga, Surabaya 2019. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Page 1425