BAB VI KESIMPULAN Wilopo lahir di Purworejo pada 21 Oktober 1909. Wilopo merupakan anak angkat dari Prawirodiharjo. Ayah kandung Wilopo adalah orang yang selama ini dikenal sebagai pamannya yaitu Soedjono Soerodirjo. Kenyataan mengenai siapa ayah kandungnya baru dia ketahui setelah ia lulus sekolah AMS (Algemene Middelbare School). Ayah kandung Wilopo hanyalah seorang magang yang bergonta ganti pekerjaan, kondisi fisik yang sering sakit-sakitan membuatnya merasa kesulitan membiayai lima orang anaknya. Karena Prawirodiharjo tidak berketurunan maka ia mengangkat Wilopo sebagai anak kandungnya yang disahkan dalam akta lahir Wilopo. Akta lahir itu pula yang memberi kesempatan Wilopo untuk masuk Hollands Inlandse School (HIS). Setelah mengenyam pendidikan di HIS, Wilopo melanjtukan sekolah ke Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO). pada tahun 1927 Wilopo pidah ke Jogjakarta dan melanjutkan pendidikan di Algemene Middelbare School (AMS) mengambil bagian Ilmu pasti dan Fisika. Setelah lusus AMS Wilopo melanjutkan pendidikannya di Technisceh Hoge School (THS) Bandung. Selanjutnya Wilopo rsmi mnjadi mahasiswa Technisceh Hoge School (THS) tahun ajaran 1930-1931. Selepas itu Wilopo menamatkan kuliah di Rechts Hoge School (RHS) sekolah tinggi hukum dan lulus pada tahun 1939. 128
129 Sambil mengenyam pendidikan Wilopo juga mengembangkan diri dan pemikirannya dengan aktif mengikuti organisasi-organisasi pemuda. Mulai dari Jong Java, Perhimpunan Pelajar - Pelajar Indonesia (PPPI) Organisasi Kaum Mahasiswa Indonesia, Studentet Islam Studieclub (SIS), dan Unites Studiosorum Indonesiensis (USI). Selain berorganisasi Wilopo juga menjadi seorang pengajar di Taman Dewasa Suka Bumi, dan aktif menulis untuk harian berbahasa Belanda. Wilopo gemar mengikuti diskusi-diskusi yang diadakan Partai Indonesia (Partindo). Dari sinilah Wilopo mulai mengembangkan minatnya dalam dunia Politik. Menjelang akhir 1937, Wilopo mulai turut andil adalm organisasi politik. Dalam Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo) Wilopo menjabat sebagai Wakil ketua II, merangkap Ketua Departemen Perburuhan. pada masa pendudukan jepang Wilopo bekerja di salah satu kantor jepang, Gunseikanbu Somubu Indonesia Bunsitsu mengurusi bagian sosial dan perburuhan. Keahlian Wilopo untuk menangani masalah perburuhan nampaknya semakin terasah. Pasca Indonesia merdeka terjadilah Agresi Militer pertama oleh belanda ke Indonesia sehingga Pada tanggal 7 oktober 1946 dilangsungkan perundingan antara pihak Belanda dan pihak Indonesia. Hasil dari perundingan tersebut adalah disetujui dibentuknya Panitia tertinggi bersama Urusan Sipil yang berkewajiban memecahkan masalah-masalah yang mungkin timbul sebagai akibat gencatan perang. Wilopo terpilih menjadi ketua komisi bagian perburuhan yang nantinya berkembang menjadi jawatan perburuhan. Masa kabinet Amir II tanggal 3 Juli 1947 Wilopo dipercaya sebagai Menteri Muda Perburuhan
130 mendampingi S.K. Trimurti sebagai Menteri Perburuhuan. Pada masa Parlmenter tahun 1950 Wilopo memusatkan perhatiannya pada kepentingan politik dan negara. Wilopo menjabat sebagai ketua I Dewan Pimpinan Pusat PNI. Pada kabinet Soekiman 1951, Wilopo menjabat sebagai Mengteri Perekonomian. Pada 3 april 1952 Wilopo dilantik menjadi Perdana Menteri memimpin Kabinetnya. Terpilihnya Wilopo sebagai perdana menteri tidak lepas dari jatuhnya kabinet Soekiman yang dikarenakan kasus Mutual Security Act. Setelah itu Presiden menunjuk dua orang formatur untuk membentuk Kabinet Baru, yaitu Prawoto Mangkusasmito dan Sidik Djojosukarto. Namun kdua formatur ini gagal melaksanakan tugasnya. Akhirnya Presiden melimpahkan tugas tersebut kepada Wilopo dan menunjuknya sebagai formatur yang baru. Wilopo menginginkan agar kabinetnya menjadi sebuah Zaken Kabinet. dimana semua anggota kabinet tidak hanya terdiri dari anggota partai saja, tapi juga non partai namun ahli dalam bidang kementerian yang ditanganinya. Program Kabinet Wilopo terdiri dari enam poin yaitu: (1) Organisasi Negara, (2) Kemakmuran, (3) Keamanan, (4) Perburuhan, (5) Pendidikan dan Pengajaran, (6) Luar Negeri. Program kerja yang diajukan Kabinet ini tidak jauh berbeda dari kabinet sebelumnya, meskipun demikian pelaksanaanya mengandung pengertian yang luas. Wilopo diwajibkan menyelesaikan permasalahan-permasalahan luar negeri yang ditinggalkan kabinet sebelumnya.
131 Program Kerja yang diajukan Kabinet Wilopo hampir semua terealisasi dengan baik meskipun didalamnya masih ada kekurangan-kekurangan. Kabinet Wilopo telah berhasil menyelesaikan permaslahan ekonomi yang terjadi masa itu. Selain itu juga pemerintah telah berhasil mengeluarkan rancangan Undang-undang pemilu, meskipun Pemilu belum dapat dilakukan ditahun yang sama. Kegagalan ditemui ketika menyelesaikan permasalahan Irian Barat yang memang menjadi masalah utama dari kabinet-kabinet sebelumnya. Pada masa pemerintahan Wilopo juga terjadi beberapa kasus yang menggoyahkan pemerintahan Wilopo, baik kasus dari dalam tubuh kabinet sendiri maupun dari luar. Kasus dari dalam tubuh kabinet sendiri yaitu kasus keluarnya NU dari Masyumi dan berdiri sebagai partai politik. Hal ini melemahkan kedudukan Masyumi dalam kabinet. masalah dari luar adalah peristiwa 17 oktober 1952, yaitu peristiwa demonstrasi besar-besaran menuntut pembubaran parlemen. Masalah ini disebabkan oleh pertikaian antara parlemen dengan kaum militer. Masalah ini sempat menjadi pembahasan panjang dalam kabinet, meskipun demikian masalah 17 Oktober 1952 ini tidak dapat menjatuhkan kabinet pada saat itu. Masalah kedua adalah masalah Tanjung Morawa. Masalah yang disebabkan karena perebutan Tanah pertanian antara pemerintah dan petani setempat ini akhirnya menyebabkan konflik antara pemerintah dan petani local sampai mengakibatkan terbunuhnya lima petani dalam bentrokan tersebut. Peristiwa ini menjadi sorotan tajam pada pemerintah dan kabinet. Peritiwa tanjung morawa ini menyebabkan
keluarnya mosi Sidik Kertapati. Menghadapi mosi tersebut dalam tubuh Kabinet sendiri terdapat perselisihan-perselisihan antar partai. Akhirnya pada 2 Juni 1953 Wilopo mengembalikan mandatnya kepada pemeritah. Kabinet Wilopo memerintah selama kurang lebih empat belas bulan. Pada masa pemerintahannya Kabinet Wilopo telah menghasilkan berbagai kebijakan- kebijakan yang turut memajukan perkembangan bangsa terutama pada bidang politik, sosial dan ekonomi. Keberhasilasn terbesar kabinet Wilopo adalah dalam bidang ekonomi dan Perburuhan dimana, Kabinet ini mampu menyelesaikan krisis yang terjadi pada saat itu and mampu melahirkan undang-undang perburuhan. 132