PERKEMBANGAN ANCAMAN ISLAMIC STATE (IS) DI ASIA TENGGARA ANALISIS PERKEMBANGAN DAN RISIKO BERBASIS 3D MATRIK STUDI KASUS JARINGAN TEROR DI WILAYAH PERBATASAN THAILAND, MALAYSIA, FILIPINA DAN INDONESIA Amarulla Octavian Joni Widjayanto I Nengah Putra Apriyanto
1 PERKEMBANGAN ANCAMAN ISLAMIC STATE (IS) DI ASIA TENGGARA Analisis Perkembangan dan Risiko Berbasis 3D Matrik Studi Kasus Jaringan Teror di Wilayah Perbatasan Thailand, Malaysia, Filipina dan Indonesia PENULIS: Amarulla Octavian Joni Widjayanto I Nengah Putra Apriyanto EDITOR: Adi Bandono
2 PERKEMBANGAN ANCAMAN ISLAMIC STATE (IS) DI ASIA TENGGARA Analisis Perkembangan dan Risiko Berbasis 3D Matrik Studi Kasus Jaringan Teror di Wilayah Perbatasan Thailand, Malaysia, Filipina dan Indonesia TIM PENULIS: Amarulla Octavian Joni Widjayanto I Nengah Putra Apriyanto Hak Cipta. Amarulla Octavian dan kawan-kawan ISBN. 978-602-5808-99-9 Cetakan Pertama, September 2020 Diterbitkan oleh Unhan Press Kawasan IPSC Sentul Bogor Indonesia 16810 Website: Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari Penerbit, termasuk memfotocopi, tanpa izin tertulis dari penerbit. Pengutipan harap menyebutkan sumbernya.
3 Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah). (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa ijin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah). dan/atau pidana denda paling banyak
4 SAMBUTAN MENTERI PERTAHANAN RI H. Prabowo Subianto B erbicara tentang masalah terorisme, tak akan pernah ada habisnya, karena pada tiap-tiap masa, pasti ada saja terkuak berita tentang teorisme. Memang sejarah terorisme telah dimulai sejak berabad-abad yang lampau dan ditandai dengan bentuk kejahatan murni berupa pembunuhan atau ancaman untuk mencapai tujuan tertentu. Sebenarnya istilah terror dan terorisme baru mulai populer pada abad 18. Kata terorisme itu sendiri berasal dari Bahasa Perancis le terreur yang semula dipergunakan untuk menyebutkan tindakan pemerintah hasil Revolusi Perancis yang penuh dengan kekerasan, kebrutalan dan berlebihan dengan memenggal sebanyak 40.000 orang yang dituduh anti pemerintah. Selanjutnya kata terorisme juga dipergunakan untuk menyebutkan gerakan kekerasan anti pemerintah di Rusia. Pada akhirnya kata terorisme dipergunakan untuk menyebutkan tindakan kekerasan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun kegiatan yang anti pemerintah.
5 Terorisme itu sendiri merupakan ancaman tidak nyata (nir- militer) sehingga ancaman pada saat ini bukan hanya sekedar ancaman militer atau perang konvensional saja, tetapi juga ancaman nir-militer atau perang non-konvensional yang sering disebut Irregular Warfare. Kondisi saat ini, hampir semua negara di dunia menghadapi kasus ancaman terorisme baik berupa separatisme wilayah maupun kegiatan anarkhis jaringan teror internasional diantaranya kasus-kasus Al-Qaedah berupa Bom Bali-1 di Indonesia, Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) di Suriah Timur Tengah dan Islamic State (IS) yang merupakan insurjensi Moro di Filipina. Ancaman teror juga melanda Kawasan Asia Tenggara yang saat ini dapat dibagi menjadi tiga generasi teror yaitu: pertama, ancaman jaringan teror Al-Qaeda; kedua, ancaman jaringan teror ISIS; dan ketiga, ancaman jaringan teror IS. Ketiga ancaman ini tidak saja menjadi ancaman bagi dunia, namun juga menjadi permasalahan besar bagi pembangunan nasional di Indonesia dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi negara-negara di Kawasan Asia Tenggara. Saya bangga dengan terbitnya buku ini, karena ternyata buku ini menyimpan kemenarikan isi tersendiri. Saya berharap isi buku ini dapat memberikan kontribusi dalam pemikiran yang lebih komprehensif dan holistik dalam menyelesaikan berbagai permasalahan terorisme tidak hanya di Indonesia saja, namun juga bagi negara-negara di Asia Tenggara, serta memberikan masukan yang berharga dalam ikut serta menciptakan situasi dan kondisi yang lebih baik, sehingga tingkat risiko dan kerentanan yang tinggi ditengah ketidakstabilan, ketidakpastian, kompleksitas dan ambiguitas dapat dihadapi dengan kesejahteraan dan keadilan bagi umat manusia. Mengakhiri kata sambutan ini, maka dapat saya simpulkan bahwa segala bentuk terorisme memang harus diberantas sampai
6 ke akar-akarnya, namun demikian yang lebih penting dari itu semua adalah tindakan untuk mencegah munculnya bentuk-bentuk teorisme itu sendiri, sehingga kesejahteraan dan keadilan manusia menjadi nomor satu untuk diperhatikan dan diprioritaskan. Umat sejahtera dan penegakan keadilan dalam manusia yang kemanusiaan merupakan solusi ampuh dalam mencegah kembali munculnya terorisme di dunia. Jakarta, September 2020 Menteri Pertahanan RI, ttd H. Prabowo Subianto Letnan Jenderal (Purn.)
7 KATA PENGANTAR REKTOR UNIVERSITAS PERTAHANAN Amarulla Octavian D engan senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, pada akhirnya buku yang berjudul "Perkembangan Ancaman Islamic State (IS) di Asia Tenggara: Analisis Perkembangan dan Risiko Berbasis 3D Matrik Studi Kasus Jaringan Teror di Wilayah Perbatasan Thailand, Malaysia, Filipina dan Indonesia" ini dapat diterbitkan untuk bisa dibaca, ditelaah, dan direnungkan oleh para akademisi, praktisi, dan pemerhati hubungan internasional dalam hubungannya dengan masalah pertahanan dan keamanan suatu negara. Buku ini disajikan dengan berbasis pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Tim dosen Universitas Pertahanan, sehingga bahan kajian yang dibahas dapat digunakan sebagai salah satu buku referensi yang memiliki validitas dan berkualitas. Perspektif akademis yang mendukung hasil penelitian ini juga telah dikaji secara mendalam dengan harapan menghasilkan suatu karya penelitian dengan bahan literasi yang bermutu.
8 Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada awalnya perkembangan agama Islam di Asia Tenggara, berjalan dengan damai. Namun seiring dengan perkembangan jaman, kini muncul aksi-aksi terorisme, yang salah satunya mengatasnamakan Islamic State (IS). Terbentuknya organisasi internasional di Asia Tenggara, yaitu Association of South East Asia Nations (ASEAN) pada 8 Agustus 1967 di Bangkok dengan tujuan untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil dan sejahtera dinilai masih belum mampu menyatukan kepentingan negara-negara di Kawasan Asia Tenggara dalam menghadapi berbagai kepentingan negara- negara yang mempunyai hak veto di PBB, yakni kepentingan Amerika Serikat dan Cina yang melakukan perang dagang saat ini. Situasi ini menimbulkan permasalahan ketika penanganan terhadap perkembangan ancaman Islamic State (IS) di Asia Tenggara semakin memanas, sehingga muncul kesan kebijakan yang digunakan kurang komprehensif. ini bertujuan untuk memberikan analisis terhadap perkembangan Islamic State (IS) di Asia Tenggara dengan menggunakan pendekatan mixed method (kualitatif dan kuantitatif), metode AHP (Analytical Hierarchy Process) dan TOPSIS (Technique for Others Reference by Similarity to Ideal Solution) serta berbasis matriks risiko. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh temuan kriteria ancaman memiliki nilai tertinggi dengan nilai bobot sebesar 0,411; sedangkan kriteria kerentanan memiliki nilai bobot terendah sebesar 0,261. Pada sub kriteria dampak moderate memiliki bobot tertinggi sebesar 0,106; sedangkan sub kriteria kemampuan teror musuh dan sub kriteria dampak insignificant memiliki bobot terendah sebesar 0,032. Buku yang berbasis penelitian risiko tiga dimensi (3D) Berdasarkan hasil analisis perhitungan risiko, Negara Indonesia memiliki nilai faktor risiko sebesar 0,170 dan berada pada level low; Negara Malaysia memiliki nilai faktor risiko sebesar 0,088 dan berada pada level low; Negara Thailand memiliki nilai faktor
9 risiko sebesar 0,176 dan berada pada level low; Negara Filipina memiliki nilai faktor risiko sebesar 0,351 dan berada pada level Guarded. Berdasarkan hasil analisis tersebut, Negara Filipina memiliki nilai faktor risiko tertinggi terhadap IS, sedangkan negara Malaysia memiliki faktor risiko terendah terhadap Islamic State (IS). Disadari sepenuhnya bahwa dalam menyajikan data, menganalisa, menyimpulkan dan mengupas penyelesaian masalah terorisme dalam buku ini masih banyak terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan. Hal ini bisa disebabkan oleh karena keterbatasan waktu penyusunan, kurangnya literasi pendukung, dan kurang luasnya wawasan yang dimiliki oleh Tim Penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika dalam pembahasan materi buku ini masih kurang mendalam, kurang jeli dan kurang teliti. isi dan gagasan yang terkandung dalam buku ini, kami mengundang para pihak, yang terdiri dari para akademisi, praktisi, dan pakar hubungan internasional untuk berkenan ikut urun rembuk memberikan masukan yang berharga serta menanggapi secara kritis isi dari buku ini guna meningkatkan kualitas buku menjadi lebih baik dan sempurna. Dalam rangka menyempurnakan Demikian, kata pengantar dari kami, semoga buku ini dapat bermanfaat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua dalam mengabdi kepada bangsa dan negara tercinta, Indonesia. Wassalamu'alaikum Wr.Wb. Bogor, September 2020 Rektor Universitas Pertahanan ttd Dr. Amarulla Octavian, S.T., M.Sc, D.E.S.D., CIQnR., CIQaR. Laksamana Madya TNI
10 DAFTAR ISI ISI COVER HALAMAN DALAM ... 1 SAMBUTAN ... 4 KATA PENGANTAR ... 7 DAFTAR ISI ... 10 DAFTAR GAMBAR ... 12 DAFTAR TABEL ... 13 Hal BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ... 15 Fokus Bahasan ... 24 1.2. 1.3. Urgensi, Signifikansi dan Manfaat Pembahasan ... 25 BAB 2 PERSPEKTIF AKADEMIS Perkembangan Individu Dalam dan Kelompok ... 29 2.1. Hubungan Interaksi antar Individu dan Kelompok ... 32 2.2 Prinsip Elektifitas Atas Pemilikan Suatu Wilayah ... 36 2.3. Boundaries dan Frontier ... 37 2.4. 2.5. Soft Power Diplomacy ... 41 2.6. Konsep Ancaman ... 43 2.7. Konsep Kerjasama ... 45 2.8. Konsep Intelijen ... 48 2.9. Konsep Operasi ... 51 2.10. Terorisme ... 52 2.11. Risiko ... 57 2.12. Analitycal Hierarchy Process (AHP) ... 72 2.13. Technique For Others Reference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) ... 74
11 BAB 3 SITUASI DAN KONDISI ASEAN 3.1. Situasi dan Kondisi ASEAN Terkini ... 83 3.2. Wilayah Perbatasan Thailand, Malaysia, Filipina, dan Indonesia ... 92 BAB 4 BAB 4 PERKEMBANGAN ANCAMAN IS DI ASIA TENGGARA 4.1. Perkembangan Ancaman Islamic State (IS) di Asia Tenggara ... 105 Jaringan Teror ... 107 4.2. BAB 5 ANALISIS RISIKO PERKEMBANGAN TERORISME 5.1. Analisis Risiko Dilakukan Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dan TOPSIS ... 127 BAB 6 PENUTUP 6.1. Kesimpulan... 143 Saran... 144 6.2. DAFTAR PUSTAKA INDEKS PROFIL PARA PENULIS
12 DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1. Peta Asia Tenggara... 18 Gambar 1.2. Peta Batas Laut RI-Negara Tetangga... 22 Gambar 2.1. Teori Stephen Jones... 39 Gambar 2.2. Matriks 3D Analisis Risiko Terorisme... 69 Gambar 2.3. Perbandingan Antara MCDM dan MCDA... 73 Gambar 3.1. Batas Maritim RI-Thailand... 93 Gambar 3.2. Batas Maritim RI - Malaysia... 94 Gambar 3.3. Garis Batas Darat Indonesia-Malaysia... 97 Gambar 3.4. Batas Maritim RI-Filipina... 99 Gambar 3.5. Legal Aspects... 101 Gambar 3.6. Perbatasan Sabah Malaysia dengan Kep.Sulu Filipina... 103 Gambar 4.1. Alur Perkembangan Islamic State... 107 Gambar 4.2. Struktur Jaringan Teror Thailand Selatan, ... 110 Gambar 4.3. Jaringan Teror Indonesia, Filipina, & Malaysia... 113 Gambar 4.4. Jaringan Teror ISIS di Filipina Selatan... 115 Gambar 4.5. Penduduk Islam di Wilayah Separatis Thailand Selatan... 118 Gambar 4.6. Potensi Ancaman dari Utara... 120 Gambar 4.7. Abu Sayyaf Group - Zamboanga... 122 Gambar 4.8. Abu Sayyaf Group - Basilan... 123 Gambar 4.9. Abu Sayyaf Group - Sulu... 124 Gambar 5.1. Risk Breakdown Structure Hirarchy pada Analisis Risiko Jaringan Terorisme... 129 Gambar 5.2. Histogram Nilai Analisis Risiko sub kriteria ancaman (T)... 134 Gambar 5.3. Histogram Nilai Analisis Risiko sub kriteria Vurnerability (V)... ... 135 Gambar 5.4. Histogram Nilai Analisis Risiko sub kriteria Impact (I)... 137 Gambar 5.5. Histogram Nilai Analisis Risiko Terhadap Jaringan Islamic State (IS) di Asia Tenggara... 138 Gambar 5.6. Pemetaan Analisis Risiko Jaringan Islamic State (IS) di Asia Tenggara... 139
13 DAFTAR TABEL Tabel 2.1. Aspek Dimensi Terorisme... 55 Tabel 2.2. Nilai Level Analisis Risiko Terorisme... 65 Tabel 2.3. Nilai Level Analisis Risiko Tiap-Tiap Kriteria... 66 Tabel 2.4. Rating Nilai Level Pada Tiap-Tiap Kriteria Analisis Risiko... 66 Tabel 2.5. Nilai Skala Saaty... 74 Tabel 2.6. Matrik Keputusan D... 75 Tabel 3.1. Nama Provinsi di Thailand... 88 Tabel 3.2. Pembagian 17 Wilayah dari 80 Provinsi di Filipina... 91 Tabel 3.3. Dasar Hukum Perbatasan Darat Indonesia-Malaysia... 95 Tabel 5.1. Kriteria dan Sub Kriteria Analisis Risiko Terorisme... 128 Tabel 5.2. Perbandingan berpasangan pada Kriteria Utama... 130 Tabel 5.3. Nilai hasil pembobotan kriteria utama... 130 Tabel 5.4. Perbandingan berpasangan sub kriteria Threat (T)... 130 Tabel 5.5. Nilai hasil pembobotan sub kriteria Threat (T)... 130 Tabel 5.6. Perbandingan berpasangan sub kriteria Vurnerability (V)... 131 Tabel 5.7. Nilai hasil pembobotan sub kriteria Vurnerability (V). 131 Tabel 5.8. Perbandingan berpasangan sub kriteria Impact (I)... 131 Tabel 5.9. Nilai hasil pembobotan sub kriteria Impact (I)... 131 Tabel 5.10. Nilai Bobot Kriteria dan Sub Kriteria Analisis Risiko. 132 Tabel 5.11. Perhitungan pembobotan matrix normalisasi analisis risiko sub kriteria ancaman (T)... 133 Tabel 5.12. Nilai Analisis Risiko sub kriteria ancaman (T)... 133 Tabel 5.13. Perhitungan pembobotan matrix normalisasi analisis risiko sub kriteria Vurnerability (V)... 134 Tabel 5.14. Nilai Analisis Risiko sub kriteria Vurnerability (V)... 135 Tabel 5.15. Perhitungan pembobotan matrix normalisasi analisis risiko sub kriteria Impact (I)... 136 Tabel 5.16. Nilai Analisis Risiko sub kriteria Impact (I) ... 137 Tabel 5.17. Nilai Analisis Risiko Terhadap Jaringan Islamic State (IS) di Asia Tenggara... 137
14 BAB 1 PENDAHULUAN
15 1. BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Perkembangan Islam di Asia Tenggara pada awalnya berasal dari Gujarat Arab dan Persia yang datang secara damai, tidak pernah menggunakan kekerasan atau perang. Harry J. Benda (1962) menyatakan bahwa wilayah Asia Tenggara yang ter-Indianisasi yaitu Indonesia dan Malaysia sering disebut sebagai Islam Melayu- Indonesia. Selain itu, Vietnam merupakan negara di Asia Tenggara yang berdaulat yang juga mempengaruhi wilayah muslim di Thailand Selatan. Namun, setelah kedatangan kolonialisme, Filipina juga merupakan bagian dari wilayah Asia Tenggara yang disatukan. Kedatangan kolonialisme ini menimbulkan konflik agama yang mempengaruhi berkembangnya Islam di Asia Tenggara saat itu (Jumal, 2017). Indonesia merupakan salah satu negara terbesar di Asia Tenggara yang memiliki tujuan nasional yaitu perlindungan bangsa, rekonsiliasi dan kemerdekaan sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi ini mendukung Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mencegah perang dan memprioritaskan perdamaian dunia sehingga Indonesia ikut berpartisipasi aktif dalam PBB. Faktanya, konflik Arab Spring (Musim Semi Arab) dan Israel-Palestina telah mempengaruhi penyelesaian konflik dengan kecenderungan yang masih berpihak pada kepentingan negara-negara besar yang memiliki hak veto di PBB serta mempengaruhi negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Kondisi ini kemudian menimbulkan masalah bagi negara-negara yang baru-baru ini merdeka dan dijajah, terutama negara-negara yang minoritas atau mayoritas warganya adalah Islam di Asia Tenggara. Ancaman asimetris, proksi, dan hibrid dari Timur Tengah pindah ke Asia Tenggara.
16 Pembentukan organisasi internasional di Asia Tenggara yaitu Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) pada 8 Agustus 1967 di Bangkok memiliki tujuan untuk menciptakan wilayah Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan makmur. Kenyataannya hingga kini ASEAN tidak selalu mampu menyatukan kepentingan negara-negara di Asia Tenggara dalam menghadapi kepentingan negara-negara yang memiliki hak veto di Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), seperti kepentingan Amerika Serikat dan Cina yang terlibat dalam perang dagang saat ini. Kemitraan dan koordinasi dalam menghadapi perubahan bidang strategis cenderung berdiri di negara-negara besar dan masih ada yang bersikap netral seperti Indonesia. Kedudukan kaum minoritas tampaknya justru makin penting di era globalisasi kini. Begitu pentingnya, kedudukan mereka tidak cukup hanya ditempatkan dalam pola dan sistem demokrasi konvensional belaka, melainkan dituntut untuk dirombak akarnya dari sistem demokrasi dan hak asasi manusia itu sendiri. Ahmad Suaedy mengatakan di negara komunis, minoritas bangkit karena penindasan dan di negara demokrasi, minoritas bangkit karena pengabaian. Maksud pengabaian ini berupa pembiaran terjadinya kekerasan yang dilakukan mayoritas bahkan negara dituduh sebagai state terrorist karena membunuh rakyatnya sendiri. Dalam Springs, kebanyakan masyarakat berupaya konflik Arab menjatuhkan kekuasaan dikarenakan belum ada demokrasi. Ancaman penjatuhan rezim di Arab Springs merubah ancaman kelompok minoritas masyarakat Islam beraliran Sunny dan Syiah ke negara-negara Asia Tenggara (Suaedy, 2010). sejak berkembangnya kekuasaan besar yaitu Dinasti Sri Wijaya di Indonesia pada abad 7-14, Dinasti Tang di Cina pada abad 7-10, dan Dinasti Umayyah di Arab pada abad 7-8. Perkembangan Islam ini Penyebaran Islam di Asia Tenggara dimulai
17 dikarenakan faktor perdagangan dan pelayaran internasional yang melewati Teluk Persia, Laut Cina Selatan dan Selat Malaka. Namun, kondisi perebutan wilayah Laut Cina Selatan antara Cina dan negara-negara ASEAN serta Taiwan yang didukung oleh Amerika Serikat menyebabkan ancaman bagi negara-negara yang berpenduduk Islam di ASEAN. Ancaman ini adanya satu kepentingan Cina dan Amerika Serikat yang tidak menginginkan terbentuknya negara Islam atau Separatis Wilayah Islam seperti Xinjiang, Moro, Pattani dan Aceh. Hal ini menimbulkan permasalahan aksi teror dan insurjensi yaitu perlawanan kelompok kecil berpenduduk Islam melawan kelompok besar Non-Islam. Kelompok-kelompok ini saling berhubungan membentuk jaringan internasional melawan Amerika Serikat dan sekutunya serta Cina. Kekuasaan kolonial diantaranya Inggris menguasai Australia, India, Burma, Srilanka, Malaysia, Singapura dan Hongkong sehingga jaringan pemberontak Islam melawan Inggris untuk membentuk negara Islam, khususnya wilayah Thailand Selatan, negara Rakine di Burma, Macan Tamil di Srilanka, dan kelompok-kelompok kecil Islam di Singapura dan Hongkong. Begitu juga, Wilayah Kepulauan Mindanao di Filipina melawan bangsa Spanyol dan Amerika Serikat. Kenyataan, pada tahun 1954 terbentuknya South East Asia Treaty Organization (SEATO) bidang pertahanan melawan ideologi komunis dan Islam menimbulkan intervensi Amerika Serikat di Vietnam melawan perkembangan Komunis dan di Mindanao melawan perkembangan Islam di Filipina. Setelah SEATO ini bubar muncul strategi Cina dan Amerika Serikat model baru yaitu Belt and Road Initiative (BRI) dan Indo-Pacific Command (Indo-Pacom) dalam perang dagang saat ini. Hal ini menimbulkan permasalahan konflik baru bagi negara-negara Asia Tenggara di wilayah jalur Selat Malaka dan di Jalur Laut Cina Selatan antara penduduk Islam melawan Cina dan Amerika.
18 Pada Tahun 1785 Kerajaan Siam menaklukkan wilayah Thailand Selatan termasuk Kelantan wilayah Malaysia. Perlawanan penduduk minoritas di Thailand Selatan yakni wilayah Pattani, Yala, dan Narathiwat yang dikenal dengan tiga provinsi perbatasan selatan (PPS), dan wilayah Songkhla terhadap negara Thailand yang berbentuk kerajaan. Kelantan dipisah oleh Inggris dari Thailand dengan bergabung ke Federasi Malaysia tahun 1948. Thailand Selatan menginginkan negara Islam terpisah dari Thailand. Begitu juga, perlawanan penduduk Filipina melawan Amerika Serikat dan negara Filipina untuk membentuk negara Islam Moro (Mindanao). Kenyataannya, negara-negara Asia Tenggara yang berpenduduk minoritas Islam yang menginginkan berpisah ini tidak mendapatkan dukungan United Nations Organization (PBB) dan sebaliknya gerakan perlawanannya dianggap sebagai gerakan terorisme yang mendukung Al-Qaeda, Islamic State of Iraq and Suriah (ISIS) dan Islamic State (IS) dari negara-negara Timur Tengah yang terlibat konflik Arab Springs. Gambar 1.1. Peta Asia Tenggara. Sumber: Wikipedia, diakses tanggal 21 juli 2019 pukul 09.50 WIB
19 yang tersebut menimbulkan berkepanjangan, sangat kompleks, dan permasalahan perang generasi keempat dan kelima yang menitikberatkan kepada ancaman nir-militer dengan pusat kekuatan (center of gravity) pada ideologi, simpatisan dan Non-State Actors. Perlawanan ini juga sangat dirasakan sarat dengan kepentingan Amerika dan Cina yang ikut campur ketika terjadi pemilihan umum secara nasional di negara-negara Asia Tenggara. Perlawanan konflik Pencegahan terhadap ancaman terorisme jaringan Al-Qaeda, ISIS, dan IS dari PBB telah dilakukan seperti pembentukan organisasi-organisasi, yaitu: Terrorism Prevention Branch-United Nations Offices on Drugs and Crimes (TPB-UNODC), United Nations Counterterrorism Executive Directorate (UNCTED), Global Counter- Terrorism Forum (GCTF), Counter-Terrorism Implementation Task Force (CTITF), International Special Operations Forces (ISOF). Organisasi-organisasi tersebut mempunyai ratusan sampai ribuan jaringan Non-Government Organisation (NGO) penduduk lokal sebagai mata-mata asing yang melaporkan setiap kegiatan jaringan teror di Asia Tenggara. Pada kenyataannya, alat negara seperti militer dan polisi di negara-negara ASEAN atas dasar tujuan negara masing-masing mempunyai cara-cara yang berbeda dalam mengatasi aksi terorisme tersebut. Hal ini menimbulkan kurangnya kerjasama, koordinasi dan komunikasi dalam mengatasi aksi terorisme. Perbedaan kepentingan dan dukungan Amerika Serikat dan Cina sebagai penyebab model cara mengatasinya, walaupun kerjasama secara bilateral dan multilateral sudah dilaksanakan. Menteri Pertahanan RI, Ryamizard Ryacudu dalam Buku Putih Pertahanan memandang bahwa terorisme merupakan ancaman tidak nyata (nir-militer) sehingga ancaman saat ini bukan ancaman militer atau perang konvensional, tetapi ancaman nir-militer atau
20 perang non-konvensional (irregular warfare). Saat ini, hampir terorisme baik semua negara menghadapi kasus ancaman separatisme wilayah Islam maupun kegiatan anarkis jaringan teror internasional diantaranya kasus Bom Bali-1 di Indonesia oleh jaringan Al-Qaeda, ISIS di Suriah dan Timur Tengah serta insurjensi Moro di Filipina oleh IS. Ancaman teror di Asia Tenggara saat ini terbagi menjadi tiga generasi teror yaitu ancaman jaringan teror Al- Qaeda, ancaman jaringan teror ISIS dan ancaman jaringan teror IS. Ketiga ancaman ini menjadi permasalahan ancaman bagi pembangunan nasional dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi negara-negara Asia Tenggara. Sejak serangan terhadap Menara kembar World Trade Center (WTC) Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001 yang dilakukan oleh kelompok Al-Qaeda di Afganistan, Osama Bin Laden telah diketahui sebagai mitra dagang Amerika. Kenyataan, Osama dituduh sebagai dalang serangan jaringan teror Al-Qaeda sehingga pasukan Amerika Serikat menyerang Afghanistan. Jaringan Al- Qaeda ini diantaranya organisasi Mujahiddin Asia Tenggara yang juga meliputi Majelis Mujahiddin Indonesia yang didirikan pada tahun 1999 oleh Abu Bakar Ba'asyir yang pernah di kirim ke Afghanistan untuk membantu perang Afghan-Soviet, Mujahiddin Pattani, Mujahiddin Malaysia dan Mujahiddin Filipina. Para Mujahiddin tersebut ingin mendirikan negara Islam di Asia Tenggara yang dikenal sebagai Katibah Nusantara atau Daulah Islamiyah Raya. Hal ini merupakan perkembangan baru ancaman teror generasi pertama dari jaringan Al-Qaeda. Ancaman generasi teror kedua berupa jaringan teror Al-Qaeda yang melarikan diri ke Timur Tengah, khususnya Irak dan Suriah, kemudian membentuk ISIS atau Daesh atau ISIL dibawah pimpinan Abdullah Al-Baqdadi. Kelompok ini kebanyakan beraliran Sunny yang berbeda dengan Al-Qaeda yang beraliran Syiah. Organisasi ISIS
21 pada awalnya mendukung Amerika Serikat melawan penjatuhan rezim-rezim Timur Tengah, tetapi organisasi ini berbalik menjadi lawan Amerika Serikat setelah menyerang suku Kurdi. Amerika Serikat menghancurkan perlawanan ISIS dalam menciptakan negara Islam di Suriah dan Irak. Namun, para jihadis yang berasal dari Asia Tenggara pergi bergabung sebagai foreign fighter atau foreign terrorist fighter ke Irak dan Suriah dalam rangka berjihad. Hal ini merupakan permasalahan bagi negara-negara Asia Tenggara yang kesulitan dalam mencegah para jihadis tersebut. Sebagai contoh dukungan ISIS asal Indonesia diantaranya adalah Anshorut Tauhid yang sangat aktif melawan pemerintah dan alat negara dengan melakukan aksi bom jamaah dengan target tempat ibadah, hotel dan pariwisata yang sering didatangi oleh turis asing. Ancaman teror generasi ketiga muncul ketika pemimpin ISIS Abdullah Al-Baqdadi mendoktrin pengikutnya agar segera kembali ke negara masing-masing menjadi Lone Wolf untuk menciptakan sebuah Negara Islam atau IS. Para returneess ini kembali ke negaranya melalui berbagai jalur, baik rute laut, darat maupun udara melalui berbagai perbatasan negara-negara di Asia Tenggara. Kenyataannya, institusi negara yang melaksanakan penjagaan wilayah perbatasan negara masih lemah. Selain itu kerjasama internasional dengan negara tetangga termasuk ASEAN belum optimal karena perbedaan cara pandang, tujuan, dan kepentingan negara. Bom Surabaya di Indonesia dan Bom Jolo di Filipina merupakan aksi bom teror generasi ketiga. Hal ini menimbulkan jumlah pasukan penjagaan dan permasalahan perkuatan pengamanan wilayah perbatasan mulai dari personel, alat utama sistem senjata (Alutsista) sampai dengan perlengkapan dan alat komunikasi yang disiapkan di wilayah perbatasan.
22 Gambar 1.2. Peta Batas Laut RI-Negara Tetangga. Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2017 Perbatasan laut Indonesia dengan negara-negara ASEAN dan negara lainnya terdapat 10 wilayah yaitu perbatasan laut RI-India, RI-Thailand, RI-Malaysia, RI-Singapura, RI-Vietnam, RI-Filipina, RI- Palau, RI-PNG, RI-Australia dan RI-Timor Leste. Wilayah perbatasan ini berpeluang akan dilewati oleh para returneess dari Irak dan Suriah yang kembali ke negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Bukti Bom Surabaya tahun 2018 berasal dari seorang Returneess yang dideportasi dari Suriah, yaitu Abubakar yang membawa tiga pengantin bom bunuh diri yaitu Dita, Anton & Tri untuk mengunjungi narapidana Abu Bakar Ba'asyir sebagai narapidana politik di Nusa Kambangan Cilacap tahun 2015. Pada saat ini para Returneess ini menjadi permasalahan negara-negara Asia Tenggara. Strategi penjagaan dan pengamanan wilayah laut dan darat diantaranya kerjasama untuk pertukaran informasi, koordinasi kelembagaan dan komunikasi antar negara kurang optimal dalam pelaksanaannya. Kehadiran negara di wilayah perbatasan dalam pembangunan infrastruktur pos-pos penjagaan dan keamanan
23 wilayah perbatasan masih lemah di negara-negara Asia Tenggara. Kenyataannya, negara tetangga justru membantu dan memfasilitasi kelompok pemberontak dari negara tetangganya sebagai akibat dari perbedaan kepentingan dan tujuan negara. Hal ini merupakan yang memerlukan permasalahan pemahaman bersama antar negara bahwa teror adalah ancaman bersama negara-negara ASEAN. kerjasama internasional Jaringan teror mulai dari Jemaah Islamiyah (JI), Mujahiddin, sampai Katibah Nusantara yang dihadapi negara-negara Asia Tenggara saat ini semakin menguat dan subur dalam kondisi negara-negara ASEAN mulai dilanda krisis ekonomi, politik, dan kepemimpinan akibat gencarnya persaingan Amerika Serikat dan Cina. Bahkan ASEAN sudah sepakat membentuk ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) yang bertujuan untuk mencegah kejahatan-kejahatan termasuk aksi terorisme. lintas negara Kenyataan negara-negara ASEAN tidak kompak dan justru memilih sesuai tujuan nasional masing-masing seperti Indonesia yang tidak mau bergabung dengan Islamic Military Alliance Fight to Terrorism (IMAFT). Padahal, Indonesia merupakan anggota Global Counter-Terrorism Forum (GCTF) yang bertujuan untuk mengatasi ancaman terorisme dan meningkatkan kerjasama global. Sementara itu, Malaysia bergabung karena memang sejak awal telah berkeinginan memiliki blok pertahanan untuk melindungi kepentingan negaranya. Dalam hal ini antara organisasi pertahanan dengan ratifikasi ketentuan PBB menjadi permasalahan tersendiri bagi negara-negara Asia Tenggara yang berbeda kepentingan dan tujuan negaranya dengan dasar hukum yang berbeda pula. Kondisi saat ini PBB dikuasai Amerika Serikat dan Cina yang mempunyai hak veto serta sekutunya untuk mengadili negara- Indonesia negara yang tidak mendukung kepentingannya.
24 merupakan salah satu anggota PBB yang mempunyai arah tujuan nasional mengutamakan penyelesaian masalah dengan perdamaian untuk terwujudnya kemerdekaan, dan bukan penyelesaian masalah dengan kekerasan atau peperangan. Sementara itu, IMAFT bertujuan untuk koordinasi, bertukar informasi, perencanaan dan pelatihan personil negara aliansi serta melakukan operasi militer untuk mengatasi terorisme sesuai perjanjian PBB dan OKI. Bukti aksi pemberontak Islam Yaman yang didukung Iran dalam melawan Saudi Arabia yang didukung Amerika Serikat bertentangan dengan IMAFT. Hal ini merupakan permasalahan yang dilema bagi Indonesia yang tergabung sebagai anggota PBB, AMMTC dan OKI dalam mencegah jaringan teror internasional. Permasalahan permasalahan tersebut di atas akan dibahas secara mendalam dalam buku ini tentang Perkembangan Ancaman Islamic State (IS) di Asia Tenggara, Studi Kasus: Jaringan Teror di Wilayah Perbatasan Thailand, Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Kajian dalam buku ini sangat menarik dan cukup urgen untuk dipublikasikan ke khalayak agar semua orang tahu dan memahaminya mengingat opini masyarakat yang berkembang di negara negara Asia Tenggara sejak penembakan di New Zealand, Aksi Teror Bom Surabaya, Srilanka dan Jolo, tidak hanya menjadi perhatian utama dunia namun juga menjadi ancaman teror bagi generasi 3. Pembahasan isi materi dalam buku ini, semoga dapat membuka mata bagi setiap orang, bagaimana perkembangan terkini jaringan terorisme IS di Asia Tenggara, dan strategi apa yang tepat untuk penanggulangannya. 1.2. Fokus Bahasan Berdasarkan latar belakang di atas, maka disusun rumusan masalah yang akan menjadi focus bahasan utama dalam kajian isi materi buku ini, meliputi:
25 1. Bagaimanakah situasi dan kondisi negara-negara yang tergabung dalam ASEAN memerangi terorisme? Pembahasan terhadap rumusan masalah ini diulas pada Bab 3 buku ini. Bagaimanakah perkembangan ancaman Islamic State (IS) di Asia Tenggara? Pembahasan terhadap rumusan masalah ini diulas pada Bab 4 buku ini. Bagaimanakah analisis risiko perkembangan jaringan teror di Wilayah Perbatasan Thailand, Malaysia, Philipina, dan Indonesia? Pembahasan terhadap rumusan masalah ini diulas pada Bab 5 buku ini. Mengingat buku ini berbasis penelitian, maka fokus bahasan utama dalam buku ini adalah pada pembahasan kerjasama ASEAN dalam menghadapi jaringan terorisme di Asia Tenggara, dengan pembatasan pembahasan sebagai berikut: Pertama, Waktu (time) dari tahun 1999 sd 2019. Kedua, Kegiatan (Activity) Perkembangan Ancaman, Jaringan Teror dan Kerjasama ASEAN. Ketiga, Tempat (Place) di Thailand / Filipina. Selain itu, buku ini juga menganalisis, mengungkap dan membahas kerjasama ASEAN dalam menghadapi jaringan teror di wilayah perbatasan negara, khususnya antara perbatasan negara Thailand, Malaysia, Philipina dan Indonesia dengan harapan tercapainya keamanan nasional Indonesia dari segala ancaman Islamic State (IS). 2. 3. 1.3. Urgensi, Signifikansi dan Manfaat Pembahasan Pembahasan topik dalam buku ini memiliki urgensi dan signifikansi tinggi mengingat perkembangan ancaman Islamic State (IS) di Asia Tenggara dirasakan semakin besar dengan kemunculan jaringan teror di wilayah ASEAN yaitu Thailand, Malaysia, Filipina dan Indonesia. Kerjasama ASEAN sangat diperlukan dalam menghadapi para returneess ISIS yang kembali ke negaranya lone wolf. Mengingat masih adanya masing-masing sebagai
26 perompakan, penyanderaan dan kegiatan illegal serta pengaruh ISIS di perbatasan Indonesia dengan Thailand, Malaysia dan Filipina, kerjasama ini dirasakan sangat mendesak dan penting untuk mencegah aksi teror generasi ketiga untuk mendirikan negara Islam di Kawasan Asia Tenggara. Pembahasan tentang perkembangan ancaman Islamic State (IS) di Asia Tenggara dalam buku ini menawarkan solusi dengan memberikan hasil analisis risiko dan metode mengatasi gerakan teror Katibah Nusantara atau Daulah Islamiyah Raya serta menghadapi jaringan teror di wilayah perbatasan Thailand, Indonesia melalui kerjasama ASEAN Malaysia, Filipina dan berdasarkan teori teori yang relevan dan masukan lainnya yang mendukung. Pembahasan kajian secara mendalam tentang perkembangan ancaman Islamic State (IS) di Asia Tenggara dalam buku ini diharapkan memberikan kontribusi dan manfaat berikut: 1. Kajian ini diharapkan berkontribusi secara langsung pada ilmu pertahanan khususnya di bidang pengembangan peperangan asimetris yang di dalam pembahasannya mensintesis beberapa terkait kerjasama bidang pertahanan dan keamanan beserta penerapannya untuk menghadapi aksi terorisme di Asia Tenggara yang terus berlangsung hingga masa kini. Para peneliti dan praktisi yang langsung bersinggungan dengan permasalahan terorisme akan memperoleh wawasan pengetahuan yang terbarukan sehingga menginpirasi untuk melakukan inovasi-inovasi prosedur terorisme secara soft dalam menangani permasalahan humanistic dengan tetap memperhatikan aspek kemanusiaan dan kesejahteraan. teori 2. Hasil kajian dalam buku ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi pemangku kepentingan dalam melakukan kerjasama ASEAN dalam rangka melakukan
27 pencegahan terhadap bahaya ancaman jaringan teror pada generasi ketiga, sehingga perlu ditemukan pola baru dalam kerjasama ASEAN yang saling menguntungkan berdasarkan perjanjian perbatasan negara yang baru. Masalah terorisme akan terus terjadi jika tidak diantisipasi sejak dini, oleh karena itu butuh kolaborasi yang kokoh diantara negara-negara di Asia Tenggara.
28 BAB 2 PERSPEKTIF AKADEMIS
29 2. BAB 2 PERSPEKTIF AKADEMIS 2.1. Perkembangan Individu Dalam dan Kelompok ilmu Kosa kata "perkembangan" (development) dalam psikologi diartikan sebagai sebuah konsep yang sangat ruwet, kompleks, dan mengandung banyak dimensi. Keruwetan ini dapat dipahami dan dimengerti maknanya dari istilah perkembangan. Oleh karena itu, konsep pertumbuhan, kematangan, dan perubahan setiap individu mulai kecil sampai dewasa perlu dimahami lebih dulu dalam rangka memahami perkembangan. Dalam hubungan dengan perkembangan Islamic State (IS), istilah ini menyangkut ancaman teror lone wolf yang dilakukan oleh sebuah kelompok keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan anak anaknya. Menurut Zainudin Abubakar (2001), perkembangan adalah perubahan tingkah laku yang tersusun dan teratur dalam mencapai proses kematangan yang bersifat berbeda dengan yang lalu. Selain itu, perkembangan dapat juga didefinisikan sebagai perubahan pada struktur, pendapat dan tingkah laku individu. Perkembangan ini terlahir dari fungsi biologi, pemaknaan, dan pengaruh alam sekitar. Oleh karena itu, Perkembangan bersifat kualitatif yang dapat dilihat dengan cara membandingkan sifat yang lama dengan sifat yang terbentuk saat ini. Dengan kata lain, perkembangan adalah sebuah proses individu dalam mencapai kematangan, pengukuhan dan kestabilan (Abubakar, 2001). Perkembangan ini memasukkan sifat- sifat seorang suami yang memungkinkan mempengaruhi istri dan anak-anaknya dalam melakukan serangan bom bunuh diri pada era ancaman Islamic State (IS) saat ini. Crow & Crow (1956) dalam Abubakar (2001) berpendapat bahwa perkembangan merupakan perubahan melalui cara kualitatif dengan kecenderungan menuju ke arah yang lebih baik dari segi Jean Piaget (1977) pemikiran, rohani, moral, dan sosial.
30 mendefinisikan perkembangan adalah konsep fungsi dan struktur. Fungsi merupakan suatu sistem bawaan biologis yang berlaku sama bagi semua orang serta memberi kecenderungan secara biologis pada seseorang untuk berpikir pengetahuan secara terorganisasi ke dalam struktur kognisi dan beradaptasi menghadapi ancaman lingkungan. Piaget membuat tahap tahap perkembangan anak sampai dewasa dipengaruhi oleh lingkungannya sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. Sensorimotor: Dari lahir - umur 2 tahun Preoperational: Dari umur 2 - 7 tahun Concrete Operational: Dari umur 7 - 11 tahun Formal Operational: Dewasa (Adolescence -Adulthood) Seifert dan Hoffnung (1994) memberi arti perkembangan sebagai "long-term changes in a person's growth feelings, paterns of thinking, social relationships, and motor skills." Kecenderungan, seorang teroris mempunyai perasaan dan pemikiran yang berbeda dimulai ketika memasuki sebuah hubungan sosial dan lingkungan. Sikap dan pola perilaku fanatik sempit terlihat dalam perkembangan seseorang ketika masih anak-anak meniru perbuatan orang tuanya (Seifert & Hoffnung, 1994). Sementara itu, F. J. Monks & Knoers (1988) mendefinisikan perkembangan sebagai suatu proses pembentukkan menuju ke arah yang lebih baik dan perubahan ini tidak dapat terulang kembali. Oleh karena itu, perkembangan memfokuskan kepada sebuah perubahan yang bersifat tetap dan tidak dapat diulang kembali seperti seorang teroris dengan proses pembentukannya mulai dari kecil menuju ke arah ekstrimis radikal yang diakhiri dengan kegiatan teror seperti aksi pembunuhan dan bunuh diri. Selain itu, Monks (1988) juga mengartikan perkembangan sebagai proses yang abadi dan konstan menuju kepada pembentukan suatu organisasi pada level gabungan yang lebih tinggi yang diukur berdasarkan:
31 1. Pertumbuhan. 2. Pematangan. 3. Pembelajaran. Ketiga tahapan ini dihubungkan dengan perkembangan ancaman teror sampai keinginan pembentukan organisasi IS dalam upaya hubungan persaudaraan Islam dunia (Muslim Brotherhood). Hal ini diawali dari pertumbuhan jasmani sejak kecil, proses pematangan secara rohani, dan perubahan cara berfikir yang mengarah kepada aksi terorisme. Sebaliknya, Desmita (2005) memberi arti perkembangan tidak hanya pada definisi perubahan secara fisik, tetapi di dalam definisi ini terkandung banyak perubahan yang rutin dan terus menerus dari fungsi-fungsi fisik dan rohani yang dimiliki setiap individu tahap pertumbuhan, kematangan dan berubah ke arah pembelajaran. Desmita membenarkan teori perkembangan Monks, namun kelebihan Desmita kepada perubahan fungsi fisik dan rohani yang jika dihubungkan dengan aksi teroris sangat jelas terdapat hubungan erat pertumbuhan seorang teroris dengan proses kematangan dan pembelajaran di lingkungan tinggalnya. Teori Perkembangan memuat tentang pertumbuhan (growth), yaitu sebuah istilah atau kata yang selalu digunakan dalam ilmu biologi. Oleh sebab itu istilah perkembangan ini condong bersifat biologis. C.P. Chaplin (2002) mendefinisikan pertumbuhan sebagai pengembangan atau pertumbuhan ukuran fisik suatu organisme secara keseluruhan. Ahmad Tanthowi dalam Desmita (2005) jasad yang mendefinisikan pertumbuhan sebagai perubahan mengembang ukurannya diakibatkan adanya pertambahan sel sel mahluk hidup. Dengan demikian, istilah pertumbuhan merujuk ke jasmani dan istilah perkembangan merujuk ke rohani setiap individu. Hal ini merupakan satu kesatuan yang ada dalam diri manusia dan saling
32 mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, kecepatan perkembangan rohani dipengaruhi oleh kecepatan pertumbuhan sebaliknya. Pertumbuhan dan perkembangan pada umumnya berjalan seirama dan pada langkah langkah tertentu menghasilkan kematangan jasmani dan rohani. Kematangan rohani sering disebut sebagai kematangan mental (maturation). jasmani, dan Chaplin (2002) mendefinisikan kematangan dalam tahapan berikut : 1. 2. individu yang bertingkah laku yang sama dengan induknya. Proses Perkembangan untuk mencapai kematangan. Proses perkembangan dari keturunan untuk menjadi seorang Pada saat yang sama Davidoff (1988), memakai istilah kematangan untuk menekankan pola perilaku individu yang dipengaruhi pertumbuhan jasmani dan kesiapan susunan syaraf. Proses ovulasi sampai kematangan tergantung pada faktor genetika yang diturunkan dari orang tua pada saat proses kehamilan. Gen- gen ini akan mempengaruhi program perkembangan setiap individu di masa yang akan datang. 2.2 Hubungan Interaksi antar Individu dan Kelompok Kashudin (2004) mendefinisikan jaringan sebagai kumpulan dalam hubungan. Kumpulan ini mempunyai benda dan pemetaan yang dikenal sebagai deskripsi antara benda yang satu dengan benda yang lain dalam sebuah jaringan. Jaringan ini sangat sederhana, terdiri dari dua benda (benda "A" dan "B"). Sebuah jaringan memberikan gambaran hubungan dan interaksi antar benda benda tersebut yang dapat dikelompokkan menjadi: 1. 2. 3. Hubungan satu arah (non-directional). Hubungan dua arah (directional). Hubungan seimbang (transitive).
33 Jaringan teror di Asia Tenggara kebanyakan terletak di wilayah pinggiran, pulau pulau kecil terluar dan perbatasan Negara. Terdapat hubungan satu arah atau dua arah dan hubungan seimbang dalam hubungan persaudaraan antara Negara A dengan Negara B. Sementara itu, Agusyanto (2014) membagi beberapa komponen sebuah jaringan sebagai berikut: 1. Sekelompok orang, obyek, dan kejadian sebagai tempat pemberhentian (terminal) yang setidaknya terdiri dari tiga kelompok. Kelompok kelompok ini kemudian dihubungkan menggunakan titik titik yang disebut aktor atau node menjadi jaringan. Sekumpulan kelompok tersebut membentuk satu ikatan yang terintegrasi. Ikatan ini dihubungkan dari satu titik ke titik yang lain dalam membentuk jaringan yang saling berhubungan. 3. Hubungan titik-titik ini mempunyai arah yang jelas dengan 2. arus yang disimbolkan dengan anak panah. Penggunaan komponen sebuah jaringan teror dalam teori ini mengilusterasikan sekelompok orang dalam suatu Negara A mempunyai ikatan yang terintegrasi dengan kelompok Negara B untuk membentuk jaringan IS dengan arah pembentukannya yang jelas. Bentukan jaringan tersebut adalah jaringan tipe khusus yang mempunyai ikatan hubungan satu titik ke titik lain dalam hubungan sosial. Oleh karena itu, jaringan ini secara langsung atau tidak langsung telah menjadi anggota suatu jaringan sosial yang berupa manusia sebagai makhluk individu. Anggota jaringan sosial ini juga dapat berupa sekelompok manusia yang mewakili titik titik, sehingga masing-masing titik tidak harus mewakili satu manusia, tapi dapat mewakili sekelompok manusia, organisasi, instansi, pemerintah dan bahkan negara serta jaringan pertahanan negara atau ASEAN. Dengan demikian, pencegahan jaringan teror juga
34 dilakukan oleh jaringan yang lebih besar seperti jaringan blok blok pertahanan tersebut. jaringan menjadi tiga model hubungan manusia dalam kehidupan sehari- hari, hubungan antar kelompok, dan hubungan antar simpul kelompok manusia sebagai berikut: 1. Selanjutnya, Damsar (2011) membagi tingkat Jaringan mikro. Manusia selaku makhluk individu selalu ingin berinteraksi secara sosial dengan manusia lainnya. Interaksi antar manusia secara individu tersebut menjalin suatu ikatan hubungan sosial yang selalu berjalan terus menerus dan membentuk sebuah jaringan sosial. Model jaringan sosial itu disebut sebagai jaringan sosial mikro sebagai bentuk jaringan yang selalu ditemukan dalam kehidupan rutin. Jaringan meso. Secara umum hubungan manusia yang sudah berinteraksi sosial dengan orang lain, selalu melaksanakan suatu konteks sosial yang terjadi dalam satu kelompok. Hubungan manusia yang diciptakan oleh kelompok aktor dan anggota didalam kelompok tersebut sehingga kelompok ini membentuk sebuah ikatan disebut sebagai jaringan sosial model jaringan meso. Jaringan makro. Hubungan manusia yang mempunyai ikatan kuat sehingga terbentuk simpul-simpul dari beberapa kelompok manusia yang dapat berupa organisasi, institusi dan bahkan negara. Jaringan kelompok manusia ini sering disebut jaringan sosial model makro. Dalam teori ini, jaringan teroris di Asia Tenggara akan dihubungkan mulai dari tingkat perilaku teroris dalam sebuah keluarga, wilayah dan negara yang bermuara pada pembentukan IS seperti dalam hubungan jaringan mikro, meso dan makro. Wellman (1983) membagi prinsip prinsip jaringan yang berkaitan dan 2. 3.
35 dibenarkan secara logika jika dihubungkan dengan jaringan teror di wilayah perbatasan negara, yang meliputi: 1. Ikatan antar aktor bersifat simetris. Hubungan ini ditentukan oleh kadar dan intensitasnya, di mana para aktor saling memberi dukungan satu sama lain dengan sesuatu yang berbeda. Ikatan antar individu harus dianalisis dalam hubungan ikatan struktur jaringan yang lebih luas. Ikatan sosial yang terstruktur dapat menimbulkan berbagai jenis jaringan non acak. Sebagai contoh, ikatan antara individu A, B, dan C membentuk suatu jaringan, tetapi ada kemungkinan bahwa sebenarnya jaringan hanya dibentuk ikatan A dan C. Dengan demikian, terdapat juga jaringan yang terdiri dari ikatan A, B, dan C, di mana penyebabnya jaringan itu adalah transitif. 2. 3. 4. Munculnya yang menyebabkan jaringan terbentuknya hubungan silang antara kelompok jaringan dengan kelompok individu. kelompok 5. Munculnya ikatan asimetris antara komponen-komponen di dalam satu sistem jaringan dikarenakan keterbatasan sumber daya sehingga dapat dipastikan terbagi secara tidak merata. 6. Munculnya permasalahan yang berasal dari pembagian sumber daya yang terbatas, dan berimplikasi pada kerja sama dan persaingan. Beberapa kelompok dengan kepentingan yang sejalan akan bergabung untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas itu dengan cara kerja sama kepentingan. Sebaliknya, kelompok dan memperebutkan sumber daya tersebut. Prinsip-prinsip ini dapat digunakan untuk menganalisis kepentingan negara besar dalam pemberantasan terorisme sampai dengan penjatuhan kekuasaan dalam rangka berlawanan bersaing jaringan yang akan
36 mendapatkan sumber daya nasional suatu negara. Sebaliknya, para penguasa suatu negara akan melakukan kerjasama kepentingan dengan negara tetangga untuk melawan aksi terorisme atau melawan kebijakan dari negara-negara besar mengikuti prinsip- prinsip jaringan tersebut. 2.3. Prinsip Elektifitas Atas Pemilikan Suatu Wilayah Kedaulatan wilayah adalah kedaulatan yang dimiliki negara dalam melaksanakan yurisdiksi eksklusif di wilayahnya. Di dalam wilayah inilah negara memiliki wewenang untuk melaksanakan hukum nasionalnya, sehingga semua orang dan benda yang berada dan mempunyai peristiwa hukum di suatu wilayah pada prinsipnya wajib tunduk kepada kedaulatan dari negara yang memiliki wilayah tersebut. Hans Kelsen (2005) menentukan suatu wilayah menjadi milik negara dengan acuan prinsip efektivitas (the principle of effectiveness) atas pemilikan suatu wilayah. Prinsip uti possidetis yang terkait dengan perbatasan suatu negara. Prinsip larangan penggunaan kekerasan (The Prohibition of Resort to Force). Prinsip Penyelesaian sengketa secara damai dan prinsip penentuan nasib sendiri (self determination). Kedaulatan wilayah dapat diperluas sebagai akibat dari negara memperoleh wilayah baru berdasarkan cara cara yang dikenal dalam hukum internasional; atau terjadinya klaim klaim atas wilayah, ini didorong oleh perkembangan teknologi, khususnya teknologi militer dan teknologi penambangan dasar laut samudera dalam. Selain itu, cara cara memperoleh wilayah terkadang masih dilakukan secara tradisional melalui pendudukan (occupation), penaklukan (annexation), akresi atau gejala alam (accretion/avulsion), preskripsi (prescription), cessi (cession), pemilihan umum (plebisit) dan putusan pengadilan atau arbitrase (adjudication). terutama wilayah laut. Klaim
37 Karena sifatnya yang tidak mutlak, kedaulatan wilayah mempunyai pembatasan menurut hukum internasional, yaitu: 1. Suatu negara tidak dapat melaksanakan yurisdiksi eksklusif di luar wilayahnya yang dapat mengganggu kedaulatan wilayah negara lain; Suatu negara yang memiliki kedaulatan wilayah juga memiliki kewajiban untuk menghormati kedaulatan wilayah negara lain. Kedaulatan wilayah suatu negara mencakup tiga dimensi yang terdiri dari tanah atau daratan (berikut segala yang ada di bawah dan di atas permukaan tanah tersebut), laut, dan udara. Terdapat empat bentuk rezim hukum yang mengatur kedaulatan wilayah, yaitu kedaulatan atas wilayah di dalam suatu negara, wilayah yang berada di bawah kedaulatan negara lain dan yang memiliki status tersendiri misalnya wilayah mandat atau trust, res nullius (wilayah yang tidak dimiliki atau tidak berada dalam kedaulatan suatu negara manapun), dan res communis (wilayah yang tidak dapat berada di bawah suatu kedaulatan tertentu/no state's land seperti ruang angkasa dan dasar laut samudera dalam). 2. 3. 4. 2.4. Boundaries dan Frontier Pengertian perbatasan secara umum adalah sebuah garis demarkasi antara dua negara yang berdaulat yang pada awalnya terbentuk karena kelahiran sebuah negara. Sebelumnya penduduk yang tinggal di wilayah perbatasan tidak merasakan perbedaan itu, bahkan tak jarang berasal dari etnis yang sama. Namun dengan munculnya negara, mereka menjadi terpisahkan dan mempunyai kewarganegaraan yang berbeda karena perbedaan peraturan masing-masing negara. Kekuatan pengaruh wilayah yang satu terhadap wilayah yang lain tergantung pada tingkat perkembangan ekonomi negara,
38 budaya bangsanya, dan sistem pemerintahan yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Wilayah perbatasan memiliki karateristik tersendiri, yaitu: kepadatan penduduk yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah sekitarnya; terdapat dua bahasa yang digunakan oleh penduduk setempat meskipun bahasa universal cenderung lebih domain; berlaku dua jenis mata uang, yaitu mata uang dari dua negara berbatasan tersebut; dan kota yang terdapat di wilayah perbatasan melayani penduduk di kedua negara yang berbatasan dan berada di wilayah tersebut. Menurut pendapat ahli geografi politik, pengertian perbatasan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu boundaries dan frontier. Kedua definisi ini mempunyai arti dan makna yang berbeda meskipun keduanya saling melengkapi dan mempunyai nilai strategis bagi kedaulatan wilayah negara. Perbatasan disebut frontier karena posisinya terletak didepan dari suatu negara, sehingga dapat juga disebut dengan istilah foreland, borderland atau march. Sedangkan istilah boundary digunakan karena fungsinya yang mengikat atau membatasi (bound or limit) suatu unit politik, di mana negara beserta semua yang terdapat di dalamnya terikat menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh serta saling terintegrasi satu dengan yang lain (Hadiwijoyo,2011). Stephen B. Jones dalam Ludiro Madu (2010) merumuskan teori yang berkaitan dengan pengelolaan perbatasan, di mana ruang lingkup pengelolaan perbatasan dibagi menjadi empat bagian yang terdiri dari alokasi (allocation), delimitasi (delimitation), demarkasi (demarcation), dan administrasi (administration). Khusus untuk administrasi telah bergeser ke arah pengelolaan perbatasan atau management (Pratt, 2006 dalam Sutisna, Lokita & Sumaryo, 2008). Keempat ruang lingkup tersebut saling berkaitan satu sama lainnya yang menandakan bahwa keempatnya merupakan satu rangkaian
39 pengambilan yang pelaksanaannya (lihat Gambar 2.1). keputusan saling berkaitan dalam Alokasi merupakan cakupan dari wilayah suatu negara, termasuk wilayah yang berbatasan dengan negara tetangganya. Perihal cakupan wilayah ini, dalam hukum internasional telah diatur tentang cara cara bagaimana sebuah negara memperoleh atau kehilangan wilayahnya (Kusumaatmaja, 1990). Terkait dengan Indonesia, maka cakupan wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah yang diwariskan dari penjajah Belanda sesuai dengan prinsip hukum internasional uti possidetis juris yang menyatakan bahwa suatu negara mewarisi wilayah penguasa penjajahnya. Gambar 2.1. Teori Stephen Jones. Sumber: Ludiro Madu (2010) Delimitation (penetapan batas) merupakan fase identifikasi area area yang overlapping atau harus ditentukan batasnya dengan negara tetangga setelah cakupan wilayah suatu negara diketahui. Sebagai salah satu contoh wilayah yang overlapping, klaim lebar laut wilayah antar negara pantai disekitar Selat Singapura antara
40 Malaysia dan Singapura harus dinegosiasikan sesuai dengan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 pasal 15. Untuk batas yurisdiksi di laut, pasal 74 dan pasal 76 UNCLOS 1982 mengatur perlunya negosiasi penetapan batas antar negara yang memiliki overlapping. Demarcation tahapan selanjutnya setelah garis batas ditetapkan oleh pemerintah negara yang saling berbatasan. Pada tahap ini, perjanjian batas wilayah antara negara yang berbatasan disepakati, serta batas-batas wilayah negara ditegaskan. Perjanjian batas wilayah memuat koordinat titik titik batas dan lampiran peta ilustrasi umum berdasarkan garis batas yang disepakati. Karena sifat garis batas yang sangat penting sebagai tanda mulai dan berakhirnya hak dan kewajiban suatu negara, maka letak pastinya di lapangan perlu ditegaskan dengan cara memasang tanda tanda batas di sepanjang garis batas yang sudah diperjanjikan. Dalam konteks perbatasan maritim, penegasan batas dengan menggunakan tanda batas di tengah laut merupakan hal yang tidak lazim dilakukan, namun tidak menutup kemungkinan dengan meletakan suar apung (buoy) sebagai penanda batas kedua negara yang telah disepakati. Sebelum kedua negara melakukan penegasan batas di lapangan, pada umumnya dilakukan serangkaian pertemuan untuk menyepakati berbagai hal teknis dan nonteknis terkait penegasan batas (Sutisna & Handoyo, 2006). (penegasan batas) merupakan kegiatan administration/management pembangunan perbatasan dapat dilaksanakan secara overlapping dengan demarkasi. Karena pada kenyataannya kendala dan dinamika aspek ekonomi, sosial, budaya dan kegiatan administrasi/manajemen berjalan beriringan secara tersegmentasi dengan pelaksanaan penegasan batas di lapangan sebagai bagian Menurut of theory boundary making, politik sering ditemukan di lapangan,
41 tindak lanjut dari pemisahan hak dan kewajiban antar negara akibat munculnya perbatasan wilayah. 2.5. Soft Power Diplomacy Kluber (1918) dalam Hammarskjöld, Guerrero & Mastny (1928) mendefinisikan diplomasi dengan menitikberatkan aspek seni berkomunikasi. Kluber menyatakan bahwa diplomasi adalah seluruh pengetahuan serta dasar dasar yang diperlukan untuk melaksanakan berbagai urusan resmi antar negara. Dalam definisi ini, diplomasi mencakup kegairahan pencetusan ide mengenai pengelolaan masalah internasional, pengendalian hubungan luar negeri, serta pengelolaan pertukaran informasi baik dalam situasi damai maupuna dalam keadaan permusuhan (perang). Schmelzing (1820) memberikan batasan tentang diplomasi sebagai ilmu mengenai hubungan hubungan dalam berbagai hal dengan negara negara beserta perundingan perundingan yang terkait dengan hal tersebut, baik yang disepakati secara lisan maupun secara tertulis. Panikkar (1956) pun menyatakan bahwa diplomasi berhubungan dengan politik internasional, yang dimaknai sebagai seni yang mengedepankan pencapaian kepentingan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain. Diplomasi publik (soft power diplomacy) pertama kali diperkenalkan oleh Joseph S. Nye, seorang dosen pada the Kennedy School, Amerika Serikat. Diplomasi ini merupakan ragam tersendiri atau bagian dari diplomasi publik yang hingga kini masih menjadi silang pendapat di antara para ahli. Nye mengkritik keras kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat George W. Bush yang terkenal terlalu menonjolkan hard power dan diibaratkan seperti kerajaan Romawi yang runtuh karena hanya mengandalkan hard power, yaitu pendekatan militer.
42 Di Indonesia, diplomasi Soft Power pertama kali diperkenalkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menekankan gagasan atas alternatif penyelesaian masalah melalui pesan pesan damai, bukan melalui provokasi, agitasi atau sinisme. Diplomasi soft power mengandalkan kekuatan kerjasama ekonomi dan kebudayaan, sebagai lawan dari diplomasi hard power yang mendasarkan pada kekuatan militer. Dengan kata lain, diplomasi soft power adalah kemampuan untuk mendapatkan apa yang dikehendaki dengan mengajak dan menarik simpati orang lain sehingga orang lain bisa sama sama mewujudkan keinginan kita. soft power mengutamakan bentuk bentuk diplomasi seperti dialog, persidangan, konferensi internasional, kunjungan kenegaraan, simposium, negosiasi dan lobby. Selain dalam bentuk komunikasi kelompok, diplomasi juga dapat berlangsung dalam bentuk komunikasi melalui media surat maupun media massa yang antara lain meliputi internasional, penerangan masyarakat, hubungan masyarakat hubungan media atau hubungan pers internasional dan korespondensi diplomatik antar lembaga diplomatik. Diplomasi seminar internasional, Menurut Lord Strang dalam Badri (1993), fungsi utama diplomasi adalah menyelesaikan berbagai perbedaan internasional melalui dialog dengan terciptanya saling pengertian. Secara umum fungsi diplomasi adalah reporting, representation dan negotiation yang dijelaskan sebagai berikut: 1. Fungsi untuk melaporkan (reporting) perkembangan berbagai bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan bidang lainnya yang terjadi di negara akrediasi dan mengomunikasikan lain yang perlu informasi penting diketahui negara akreditasi. Dalam konteks ini, seorang diplomat dituntut untuk bekerja sungguh-sungguh dalam memantau perkembangan yang terjadi, khususnya untuk pelaporan
43 2. 3. menangkap peluang-peluang menguntungkan yang bisa dimanfaatkan. Fungsi perwakilan (representation), di mana seorang diplomat mewakili negaranya dan mendemonstrasikan keresmiannya di hadapan sesama utusan diplomatik di negara akreditasi. Diplomat mewakili negaranya dalam upacara-upacara kenegaraan resmi; penganugerahan bintang-bintang jasa/kehormatan, dan acara- acara resmi kenegaraan lainnya; berpenampilan dengan pakaian-pakaian resmi; serta peduli terhadap tatakrama serta tatacara diplomatik. Fungsi perundingan (negosiation), di mana diplomat berperan sebagai pembawa pesan (messenger) dan senantiasa bertindak sesuai instruksi yang diberikan oleh negaranya. Kendati demikian, ia pun harus mengerahkan kemampuannya, serta menggunakan wewenang dan tanggungjawabnya untuk memenangkan negosiasi. serta pertemuan-pertemuan 2.6. Konsep Ancaman Menurut Doktrin Pertahanan Negara yang diterbitkan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, hakikat ancaman adalah segala sesuatu yang mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan keselamatan bangsa Indonesia yang merupakan kepentingan keamanan nasional, baik dari segi sumber ancaman berupa ancaman dalam negeri dan luar negeri; dari segi jenis ancaman berupa ancaman militer dan non-militer; maupun dari segi aktor ancaman berupa ancaman dari aktor negara atau aktor bukan negara. Sumber ancaman (source of the threat) terhadap keamanan nasional saat ini menjadi semakin luas, tidak hanya meliputi
44 ancaman dari luar (external threat) atau ancaman dari dalam (internal threat), akan tetapi juga ancaman azimutal yang bersifat global dari segala arah dan berbagai aspek, tanpa bisa dikategorikan sebagai ancaman yang datang dari luar atau dari dalam. Seirama dengan sumber ancaman tersebut, hakikat ancaman (nature of the threat) juga berubah menjadi multi dimensional dan kompleks. Penyebab konflik semakin majemuk dan tidak bisa semata-mata dibatasi sebagai ancaman berdimensi militer saja, namun juga meliputi dimensi ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya yang relevan untuk dikategorikan sebagai ancaman. Di samping persoalan persoalan ancaman keamanan konvensional, muncul langsung juga masalah masalah ancaman baru yang mempengaruhi keamanan nasional seperti perpindahan penduduk, pencurian uang (money laundering), perdagangan obat-obatan terlarang (drugs trafficking), penyakit/epidemi yang belum ada obatnya, kejahatan siber, hingga terorisme internasional dan nasional. Hakikat ancaman saat ini mencakup spektrum ancaman yang cukup luas, dari yang berintensitas rendah dalam bentuk kejahatan kriminal, sabotase, teror dan subversi hingga yang berintensitas tinggi dalam bentuk pemberontakan bersenjata, perang terbatas dan perang terbuka baik dengan senjata konvensional maupun dengan senjata penghancur massal. Menurut Ismono Wijayanto dalam Widodo, Siswoyo, dan Timur (2018), sasaran ancaman terhadap kepentingan nasional meliputi sasaran ancaman terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa yang dijelaskan sebagai berikut: 1. terhadap kedaulatan negara. Sasaran Sasaran ancaman ancaman ini ditinjau dari aspek militer dapat berupa penguasaan atau pendudukan sebagai wilayah darat, laut dan udara atau klaim wilayah/pulau-pulau terluar Indonesia yang dilakukan oleh negara lain karena adanya konflik atau
45 sengketa antar negara (Inter state conflict) yang dapat dikelompokkan sebagai ancaman militer tradisional. Sasaran ancaman terhadap keutuhan wilayah RI. Sasaran ancaman terhadap keutuhan wilayah RI ditinjau dari aspek militer dapat berupa hilangnya sebagian wilayah RI karena adanya keinginan untuk merdeka atau memisahkan diri dari NKRI yang dilakukkan oleh aktor non-negara (non-state actor) ataupun non-state actor yang mendapat dukungan dari aktor negara (state actor) atau pihak ketiga yang dapat dikelompokkan sebagai ancaman militer non tradisional. Sasaran ancaman terhadap keselamatan bangsa. Sasaran ancaman ini ditinjau dari aspek militer dapat berupa keselamatan jiwa dan raga setiap warga negara Indonesia, baik yang ada di dalam ataupun di luar negeri, sebagai akibat tindakan fisik ataupun non fisik dari aktor negara dan/atau aktor non negara. Jika salah satunya tidak dapat diatasi, maka ancaman ancaman tersebut akan berdampak satu terhadap yang lainnya. Oleh karena itu perlu diantisipasi dengan mempersiapkan dan memperkuat pertahanan dan keamanan negara, melalui pemberdayaan semua komponen bangsa secara semesta. 2. 3. 2.7. Konsep Kerjasama Istilah kerjasama keamanan secara bergantian digunakan sebagai terjemahan dari "security cooperation" atau "cooperative security". Hal ini menjadi sangat populer di kalangan negara­negara ASEAN dengan tekadnya menerima ASEAN Concord II pada summit meeting di Bali tahun 2003 yang menggantikan ASEAN Concord I untuk membangun pilar ASEAN Security Community. Dalam ASEAN Security Community, para negara anggota bertekad untuk mengelola segala konflik secara kolektif (managed collectively) yang mencakup
46 conflict prevention, conflict resolution, dan post conflict peace building: Istilah cooperative security dapat digambarkan sebagai usaha penekanan perbedaan melalui pendekatan konvensional, yaitu collective defence dan collective security. Collective defence menekankan pada pembentukan military alliances (defence pact/pakta pertahanan) yang diarahkan untuk melawan musuh yang bersifat spesifik. Upaya ini dilakukan melalui pendekatan bersifat konfrontatif yang ditujukan untuk mencegah atau menghalangi serangan musuh dengan cara memelihara kemampuan militer untuk melancarkan serangan balik. Sebagai contoh, koalisi North Atlantic Treaty Organization (NATO), Pakta Warsawa di masa lalu (1955 1991), Pakta militer antara AS Korsel, AS Jepang, Five Power Defence Arrangement (FPDA) antara Inggris, Singapura, Malaysia, dan Australia dan Selandia Baru, serta pakta pertahanan lainnya. security mendorong negara negara untuk melakukan suatu pendekatan kerjasama dan bertujuan membangun usaha usaha multilateral tanpa beranggapan adanya hubungan antara teman musuh. Hal ini merupakan usaha untuk mencapai security with others, sedangkan collective defence merupakan suatu usaha untuk memelihara prinsip security against enemy. Selanjutnya collective security bertujuan mematahkan agresi melalui pemeliharaan kekuatan militer untuk menghukum agresor. Dalam kerangka collective security, asas "one for all, all for one" diterapkan. Agresi terhadap salah satu anggota dianggap sebagai suatu serangan terhadap seluruhnya, sehingga semua anggota dapat menghukum aggressor. Sebaliknya pengertian cooperative Cooperative security pada hakikatnya bersifat non militeristic. Dalam kerangka kerjasama ini, semua peserta bekerjasama untuk meningkatkan stabilitas suatu kawasan, di mana asas yang berlaku
47 adalah "all for all". Hal ini sangat menjiwai makna security anggotanya untuk community yang memungkinkan para mengembangkan rasa "We ness" atau "We feeling" dan ada suatu jaminan bahwa mereka tidak akan berkelahi secara fisik satu sama lain dan akan menyelesaikan segala perselisihannya dengan cara damai. Bagi Indonesia, konsep cooperative security sangat sesuai dengan politik bebas aktif yang dianut dan juga terkait dengan salah satu tujuan nasional dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni "ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Dihadapkan dengan permasalahan perbatasan Indonesia dengan negara tetangga, kerjasama keamanan di ASEAN hanya berbentuk kerjasama patroli baik patroli laut maupun darat yang masih bersifat sendiri sendiri karena ASEAN bukan merupakan aliansi perkumpulan pertahanan dan keamanan. Hal ini berbeda dengan FPDA yang merupakan perkumpulan pertahanan negara negara bekas jajahan inggris (British Commonwealth). Arah kebijakan cooperative security di Indonesia masih belum jelas, di mana Indonesia belum jelas berpihak ke mana terait kerjasama pertahanan keamanan dengan negara lain seperti Amerika, Cina, India atau Jepang. Pada prinsipnya, Indonesia masih dikatakan non-blok atau negara abu abu sehingga menjadi sasaran perebutan pengaruh antara Cina dan Amerika Serikat. Jika tidak berhati hati dalam penyelesaian konflik perbatasan Indonesia dengan negara tetangganya, dikhawatirkan sebagian wilayah akan lepas menjadi negara sendiri atau akan bergabung dengan negara lain karena Indonesia belum mempunyai arah kebijakan cooperative security yang tegas dengan negara tetangganya.
48 Menurut James A. F. Stoner, R. Edward Freeman, Daniel R. Gilbert Jr. (1995), hubungan antara dua pihak dapat menghasilkan tingkatan komunikasi bila dihadapkan pada elemen kerjasama dan kepercayaan. Tingkatan komunikasi tersebut akan menghasilkan tiga level kerjasama yang meliputi: 1. Defensive: Tingkat kerjasama dan kepercayaan yang rendah akan mengakibatkan pola komunikasi yang bersifat pasif/defensif. Respectful: Tingkat kerjasama dan kepercayaan yang meningkat akan memunculkan suatu pola komunikasi yang bersifat kompromi dan saling menghargai. Synergistic: Dengan kerjasama yang tinggi dan saling mempercayai akan menghasilkan pola komunikasi yang bersifat sinergitas (simbiosis mutualisme), yang berarti bahwa kerjasama yang terjalin akan menghasilkan output (keluaran) yang jauh lebih besar dari penjumlahan hasil keluaran masing masing pihak. 2. 3. 2.8. Konsep Intelijen Intelijen merupakan bagian yang sangat menentukan bagi Indonesia (TNI), keberhasilan Kepolisian Republik (Polri), Pemerintah dan Kementerian/Lembaga (K/L) dalam mencegah berkembangnya ancaman paham IS yang dilakukan oleh jaringan teror di wilayah perbatasan Thailand, Malaysia, Filipina dan Indonesia karena organ intelijen berfungsi menyediakan bahan bahan keterangan yang diperlukan institusinya untuk pencegahan atau antisipasi sebelum kejadian terjadi (Early Warning System). tugas tugas Tentara Nasional Indonesia Menurut Wahyu Saronto dan Jasir Karwita (2001), istilah intelijen berasal dari kata intellegensia yang artinya adalah kecerdasan. Ini memberikan makna pekerjaan intelijen memerlukan
49 kecerdasan. Dalam arti luas, intelijen merupakan suatu proses yang dalam pengelolaannya memerlukan pemikiran untuk menghasilkan informasi penting tentang sesuatu yang telah dan akan terjadi. Intelijen tidak hanya memiliki kecerdasan ilmu intelijen tetapi memiliki banyak akal, mampu memahami masalah, mampu membaca situasi dan mampu beradaptasi dengan cepat. Jennifer James (1997) menyatakan masalah perspektif kemampuan intelijen memahami masa lalu, memahami masa kini, dan membentuk visi ke masa depan merupakan hasil analisis tugas dan analisis sasaran dihubungkan dengan peristiwa masa lalu dan sekarang untuk kegiatan masa yang akan datang. Pengambilan keputusan pimpinan mengenai gerakan, langkah dan kegiatan telah didahului oleh pertimbangan baik atau buruk, menguntungkan atau merugikan, dan pemilihan alternatif yang paling baik dengan risiko sekecil kecilnya. Pengambilan keputusan ini tentunya membutuhkan intelijen yang tingkat kebenaran dan kepercayaan akan bahan keterangan itu tepat waktu dan manfaatnya. Informasi tersebut perlu dipilah dari segi kualitas dan kuantitasnya dalam kaitannya dengan kepentingan pimpinan pokok dalam institusi/lembaga. informasi rangka mendukung keberhasilan tugas Dengan demikian, kerjasama intelijen diperlukan untuk serta memadukan kepentingan dan pengamanan dan penggalangan agar tidak saling menyalahkan atau tidak saling menjatuhkan institusi/lembaga. Kerjasama intelijen daerah yang dikenal dengan Forum Komunitas Intelijen Daerah (Forkominda) merupakan wujud kerjasama intelijen untuk membahas informasi yang bersifat strategis di daerah dalam rangka cara mengatasi antisipasi/pencegahan permasalahan melalui hasil analisis tugas dan sasaran untuk tujuan penyelidikan, peristiwa dengan
50 peramalan peristiwa pemerintah daerah. terhadap keuntungan institusi/lembaga Konsep intelijen yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendukung kerjasama ASEAN diantaranya pertukaran informasi intelijen tentang jaringan teror, para aktor dan kegiatan Katibah Nusantara di Asia Tenggara dengan membagi beberapa tahap operasi intelijen secara tertutup (covert action), yaitu: 1. intelijen yang bertujuan untuk Propaganda: Operasi menumbuhkembangkan informasi yang sengaja diciptakan untuk menghasilkan cara berpikir tertentu dalam rangka mendukung kegiatan pemerintah. Political Activity: Operasi intelijen yang diawali dengan propaganda dan dilanjutkan fokus kepada mengintervensi proses politik negara sehingga membatasi lawan dalam mencari kelemahan pemerintah. Economic Activity: Operasi intelijen yang bertujuan untuk mendukung negara dengan cara menyalurkan uang ke partai politik pendukung pemerintah yang sedang berkuasa untuk stabilisasi. Coups: Operasi intelijen yang bertujuan untuk menjatuhkan kekuasaan negara lawan yang diketahui bekerjasama dengan oposisi pemerintah dengan gabungan cara propaganda, political activity dan economic activity. Para Military Operations: Operasi intelijen yang dimulai dengan melatih personel, melengkapi alat dan perlengkapan kepada sipil yang dipersenjatai (bela negara) untuk melakukan perlawanan kepada jaringan teror, sehingga merupakan operasi intelijen dengan biaya yang terbesar. 2. 3. 4. 5. 6. Military Operations: Operasi intelijen yang dilakukan untuk mendukung operasi tempur karena aktivitas jaringan teror sudah semakin membahayakan keberadaan sebuah negara.
51 Keenam tahap ini merupakan konsep intelijen yang ideal untuk dilakukan sebelum, selama dan sesudah terjadinya ancaman IS di Asia Tenggara melalui jaringan teror generasi ketiga di wilayah perbatasan Thailand, Malaysia, Filipina dan Indonesia. 2.9. Konsep Operasi Dalam buku Vademikum Sesko TNI Tahun 2013, Marsekal Madya TNI Ismono Wijayanto menguraikan hakekat operasional sebagai pengerahan kekuatan dan kemampuan militer yang meliputi personel dan seluruh alutsista serta perlengkapan lainnya yang diorganisasikan secara gabungan untuk menyelenggarakan operasi militer. Pengerahan kekuatan dan kemampuan TNI secara gabungan diselenggarakan untuk memenangkan peperangan gabungan. Operasi militer untuk perang ditujukan untuk memenangkan peperangan gabungan, selain perang/Military Operatioan Other Than War (MOOTW) diselenggarakan untuk melaksanakan tugas tempur dan non- tempur. Tugas non-tempur termasuk tugas perbantuan/tugas kemanusiaan atau tugas lain berdasarkan keputusan pemerintah yang ditetapkan Undang Undang. Pelaksanaan tugas perbantuan penanggulangan bencana dapat dilakukan secara gabungan bersama maupun secara terpadu dengan instansi terkait lainnya (K/L, badan/lembaga kemanusiaan dan NGO nasional dan internasional, serta militer negara lain. sedangkan Operasi militer Satuan operasional merupakan satuan satuan TNI di lapangan baik di darat, laut maupun udara yang melaksanakan tugas tugas operasi. Pelibatan satuan satuan TNI yang disebut engagement merupakan interaksi permusuhan, yaitu interaksi antara satuan operasional TNI dengan pihak asing di lapangan dalam situasi niat permusuhan (hostile intent) dan atau tindak permusuhan (hostile act). Pada dasarnya subtansi Rules of Engagement (ROE) atau aturan
52 pelibatan TNI memuat uraian tentang kewenangan dan prosedur penggunaan senjata sebagai berikut: 1. Kewenangan/pendelegasian kewenangan kepada Panglima/ Komandan/Prajurit menyangkut penggunaan kekerasan bersenjata dalam suatu operasi militer untuk Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yaitu: menggunakan senjata dalam rangka/hanya untuk dalam melumpuhkan rangka/sampai dengan mematikan. prosedur dan menggunakan senjata 2. Mengatur dengan melaksanakan: antisipasi terhadap serangan berdasarkan indikasi yang jelas, pengukuran besarnya/proporsionalitas kekuatan yang digunakan, prosedur tembakan peringatan dan jika diperlukan harus disesuaikan situasi taktis, balasan tembakan dengan terbidik, penggunaan senjata sampai dengan tingkat mematikan yang hanya diizinkan dalam rangka pembelaan diri (self defense) dan dalam rangka mencapai misi operasi militer. penggunaan senjata tepat sasaran/tembakan 2.10. Terorisme Teror dan terorisme adalah dua kata sejenis yang belakangan ini menjadi topik populer. Istilah terorisme itu sendiri berkaitan dengan kata teror dan teroris, yang secara umum belum memiliki pengertian atau definisi yang baku dan universal. Namun demikian, negara negara internasional bersepakat bahwa istilah tersebut memiliki konotasi negatif yang sekelas atau setara akibatnya dengan istilah genosida. Teror merupakan fenomena yang cukup memiliki umur yang panjang dalam sejarah, hal ini dibuktikan dari akar kata teror itu sendiri pada frase Romawi "cimbricus teror" yang berarti untuk menakut nakuti. Frase tersebut menggambarkan kepanikan yang terjadi saat prajurit lawan beraksi dengan sengit dan keras.
53 Kemudian kata ini berkembang meluas pertama kalinya pada zaman Revolusi Prancis menjadi le terreur atau terrere yang dipergunakan ketika adanya kekerasan bersifat brutal dengan cara memenggal banyak orang yang dituduh melakukan kegiatan anti pemerintah, sehingga terorisme dapat diartikan sebagai gemar melakukan intimidasi serta aksi brutal terhadap masyarakat sipil dengan alasan alasan tertentu. Makna terorisme kemudian mengalami pergeseran yang semula adalah perbuatan yang dilakukan oleh penguasa otoriter dengan alasan politik menjadi kategori crime against state dan crime against humanity yang mengakibatkan korban masyarakat suatu pemerintahan sehingga cita cita politik maupun religius pelaku teror tersebut tercapai. Menurut Henry Campbell Black (1990), terorisme dilakukan dengan maksud mengintimidasi untuk mempengaruhi penduduk sipil, mempengaruhi peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, atau mempengaruhi jalannya pelaksanaan dan penyelenggaraan bidang bidang dalam pemerintahaan dengan cara penculikan dan pembunuhan. Sedangkan Webster's New World Dictionary, lebih menekankan alasan politik pada kata terorisme karena terorisme didefinisikan sebagai "the act of terrorizing, use force or threats to demoralize, intimidate, and subjugate especially such use as political weapon or policy". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata terorisme berkaitan dengan teror dan teroris yang berarti "penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai suatu tujuan (terutama tujuan politik)". Dari beberapa pengertian mengenai terorisme di atas, terdapat perluasan makna kata terorisme dari sebelumnya merupakan salah satu metode pemerintahan untuk menguasai keadaan politik di wilayahnya menjadi crime against state and humanity. Terkadang tindakan terorisme belakangan ini juga menyerang hati nurani perseorangan (crime against conscience)
54 dikarenakan pemilihan penyerangan secara acak dan tidak menentu yang menyebabkan keresahan masyarakat. Terorisme saat ini dapat dikategorikan sebagai perang asimetris (asymmetric warfare). Berbeda dengan perang secara tradisional di mana kekuatan militer dan sumber daya menjadi sorotan utama, perang asimetris lebih mengutamakan tekanan psikologi. 2.10.1 Dimensi Terorisme Schmid (1983) menyusun definisi akademik tentang terorisme dan mengemukakan bahwa definisi terorisme yang tersedia sebanyak jumlah ahli terorisme di lapangan atau dengan kata lain definisinya sangat beragam. Meskipun demikian, dua elemen umum biasanya ditemukan dalam definisi kontemporer bahwa terorisme melibatkan agresi terhadap orang orang yang tidak berperang dan tindakan teroris itu sendiri tidak diharapkan oleh pelaku untuk mencapai tujuan politik, melainkan untuk mempengaruhi audiens target dan mengubah perilaku audiens dengan cara yang akan melayani kepentingan teroris (Badey, 1998); (Laquer, 1986) sebagaimana pepatah mengatakan bahwa teroris bagi satu orang adalah pejuang kebebasan bagi orang lain (Jenkins, 1982; Hoffman, 1998). Tipologi terorisme tersebut kompleks dan kontroversial karena para aktor dapat dicirikan dari berbagai variabel. Schultz (1980) menggagas tujuh variabel yang terdiri dari penyebab, lingkungan, tujuan, strategi, sarana, organisasi, dan partisipasi untuk terorisme revolusioner versus subrevolusi. Sementara itu, Post (2004) dalam Victoroff (2005) membagi terorisme substrat politik menjadi terorisme revolusioner sosial, terorisme sayap kanan, terorisme nasionalis separatis, terorisme ekstremis agama, (a.l. hak hak binatang); serta dan terorisme isu tunggal
55 mengemukakan bahwa masing masing jenis cenderung dikaitkan dengan dinamika sosial psikologisnya sendiri. Tabel 2.1. Aspek Dimensi Terorisme. Dimensi Variabel Klasifikasi Jumlah pelaku Sponsor Relasi untuk otoritas Lokal Status militer Motivasi spiritual Motivasi finansial Ideologi Politik Aturan Hirarki Willingness to die Target Individu, Grup State, non State, Individual Anti-state/anti-establishment; Pro- state Intrastate; Transnasional Sipil; paramiliter/militer Sekuler; Religius Idealistik; Enterprenurial Sosialis; fasisme; anarkis Sponsor; Follower; Leader; Middle Management Bunuh diri; non bunuh diri Property; Individual; Masyarakat Bom; Pembunuhan; penculikan; senjata kimia massal, dll Metodologi 2.10.2 Analisis Ancaman Terorisme Gagasan bahwa prinsip resistensi terkecil dapat memandu distribusi probabilitas tindakan manusia tertentu berasal dari sosiologi dan dapat dipertimbangkan dalam konteks preferensi mode serangan. Salah satu rambu utama di jalur resistensi paling rendah adalah pembelajaran adaptif. Teroris sangat ingin belajar dari pengalaman masa lalu, baik keberhasilan dan kegagalan serangan yang dilakukan oleh jaringannya sendiri, dan oleh teroris lain di seluruh dunia. Teroris cenderung menggunakan metode 'peniru' yang telah terbukti berhasil, atau dianggap berpotensi untuk berhasil. Jika mode serangan telah menunjukkan efektivitas
56 atau memiliki janji untuk menjadi efektif, kemungkinan akan menjadi opsi serangan. Pengembangan skenario mengarah dari mode serangan senjata untuk menyerang multiplisitas, penargetan, dan estimasi kehilangan. Gudang senjata dasar untuk teroris berisi sejumlah senjata konvensional seperti bahan peledak dan alat pembakar yang diimprovisasi, dan senjata militer standar seperti senapan otomatis, granat, mortir, dan rudal permukaan ke udara. Menggunakan senjata yang ada di pasaran atau test-and-try mungkin tampaknya menjadi strategi yang paling mudah, tetapi variasi lebih lanjut dalam mode serangan diperlukan dari waktu ke waktu untuk terus membuat pasukan anti terorisme menebak. Kebutuhan ini mengarah pada penemuan mode serangan yang tidak konvensional seperti sabotase industri, infrastruktur dan pertanian, jet yang dibajak, helikopter dan kapal, kapal dan pesawat bermuatan bom, senjata nuklir biologis kimia (nubika), peretasan ruang maya, pencemaran makanan dan minuman, dll. Ciri khas dari operasi Al-Qaeda adalah memiliki beberapa titik serangan yang sinkron. Multiplisitas tinggi membantu Al-Qaeda tujuannya untuk menimbulkan kerugian dalam memenuhi maksimal, dan kesuksesan masih dapat diklaim bahkan jika beberapa serangan sinkron gagal seperti yang terjadi pada 11 September 2001 di Amerika Serikat dan 11 Maret 2004 di Spanyol. Selain itu, banyak manfaat dapat diperoleh dari penyebaran mode serangan kejutan khusus, di mana pertahanan terhadap mode serangan seperti itu akan menguat sesudahnya seperti halnya dampak pesawat. Uang dan materi terus tersedia untuk berbagai serangan sehingga kendala pembatas bagi Al-Qaeda pada multiplisitas serangan adalah probabilitas deteksi. Dengan meningkatnya multiplisitas, maka diperlukan lebih banyak target yang diawasi, pengadaan senjata serangan, dan jumlah teroris yang
57 terlibat dalam perencanaan dan persiapan. Secara progresif, kemungkinan bahwa keseluruhan plot akan dirusak oleh kesalahan keamanan semakin meningkat. Pada titik tertentu, akan sangat tidak memungkinkan untuk lebih baik untuk memperluas ukuran serangan sehingga menghentikan untuk ambisi dan tetap dengan keberagaman yang ada. Dilema yang dihadapi oleh organisasi teroris dalam meningkatkan multiplisitas serangan adalah analog dengan jenis kegiatan kriminal lainnya. Analisis penelitian operasional (Haggstrom, 1967) mendefinisikan kapan waktu optimal untuk berhenti daripada melanjutkan dan berisiko kehilangan keuntungan yang ada. Dalam krisis teroris real time, otoritas sipil akan waspada tentang serangan lebih lanjut setelah serangan pertama terjadi. Antisipasi kemungkinan banyaknya serangan akan membantu kesiapsiagaan, seperti halnya wawasan tentang kemungkinan target. Penargetan teroris atas serangan sinkron umumnya diukur dari sejarah keberhasilan serangan sebelumnya, komunikasi dan interogasi teroris, serta publikasi terbuka teroris dalam bentuk cetak, siaran, dan bentuk virtual. Rentang target mungkin dipersempit oleh intelijen yang terkait dengan serangan yang akan terjadi. Penyebaran sumber daya yang efisien untuk menanggapi intelijen tersebut akan tergantung pada pembuatan skenario yang konsisten dengan pembaruan ancaman. 2.11. Risiko Risiko merupakan kemungkinan akan terjadinya dampak buruk atau merugikan yang tidak bisa dijamin seratus persen dapat dihindarkan kecuali jika kegiatan yang mengandung risiko tidak dilakukan (Darmawi, 2005). Sumber risiko yang merupakan kategori utama (major category) antara lain bersumber dari klien
58 atau pemerintah seperti perubahan pada peraturan daerah dan birokrasi; risiko keuangan seperti perubahan kebijakan keuangan pemerintah; risiko proyek seperti perubahan dalam ruang lingkup (scope) proyek; risiko organisasi proyek seperti wewenang manajer proyek yang terlibat dalam organisasi; risiko perencanaan (desain); risiko kondisi setempat (cuaca); risiko kontraktor sebagai pelaksana misalnya pengalaman dan keadaan keuangan kontraktor; risiko material untuk kontruksi; risiko tenaga kerja; risiko logistik (akses menuju lokasi); risiko inflasi; risiko perubahan harga dan risiko force majeur (Raftery, 1994). 2.11.1 Identifikasi Risiko Project Management Institute (PMI) (2008) mengemukakan beberapa cara (tools & techniques) yang dapat dilakukan untuk identifikasi risiko, antara lain: 1. Document review: melakukan review terhadap dokumen proyek terdahulu, kontrak, dan informasi lain yang relevan. Information gathering Techniques: melakukan pengumpulan informasi melalui teknik brainstorming, delphi technique, interviewing, dan root cause analysis. Checklist analysis: merumuskan checklist yang dikembangkan berdasarkan pengalaman proyek terdahulu yang sejenis. Assumption analysis: memeriksa keakuratan asumsi risiko yang digunakan dalam sebuah proyek. SWOT analysis: menganalisis kekuatan (strength), kelemahan (weaknesses) di dalam organisasi proyek, serta peluang (opportunities) dan ancaman (threats) dari lingkungan organisasi yang bisa dilakukan dengan brainstrorming. Expert judgment: identifikasi risiko secara langsung oleh para pakar yang mempunyai pengalaman relevan dengan proyek sejenis. 2. 3. 4. 5. 6.
59 2.11.2 Klasifikasi Risiko Menurut Godfrey (1996), nilai risiko ditentukan sebagai perkalian antara kecenderungan/frekuensi dengan konsekuensi risiko. Kecenderungan (likelihood) adalah peluang terjadinya kerugian yang merugikan, yang dinyatakan dalam jumlah kejadian pertahun. Sedangkan konsekuensi (consequences) merupakan besaran kerugian yang ditimbulkan dari suatu kejadian merugikan yang dinyatakan dalam nilai uang. Secara umum berdasarkan kecenderungan peluang terjadinya risiko (likehood) dan konsekuensi yang diakibatkan (consequences), risiko dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 1. Unacceptable: risiko yang tidak dapat diterima dan harus dihilangkan. Undesirable: risiko yang tidak diharapkan dan harus dihindari. Acceptable: risiko yang dapat diterima. Negligible: risiko yang sepenuhnya dapat diterima. 2. 3. 4. 2.11.3 Analisis Risiko Keseluruhan proses analisis risiko dan manajemen dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu analisis risiko dan manajemen risiko. Sedangkan tingkat analisis risiko dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu analisis kualitatif, yang berfokus pada identifikasi dan penilaian risiko, serta analisis kuantitatif yang berfokus pada evaluasi probabilitas risiko. Tujuan dari analisis dan manajemen risiko adalah membantu menghindari kegagalan dan memberikan gambaran tentang apa yang terjadi bila proyek yang dijalankan ternyata tidak sesuai dengan rencana. Analisis risiko dapat dilakukan baik secara kualitatif maupun kuantitatif, di mana sumber risiko harus diidentifikasi dan akibat (effect) harus dinilai atau dianalisis.
60 Menurut Godfrey (1996) analisis risiko yang dilakukan secara sistematis dapat membantu untuk: 1. Mengidentifikasi, menilai dan memeringkat risiko secara jelas. 2. Memusatkan perhatian pada risiko utama (Major Risk). 3. Memperjelas keputusan tentang batasan kerugian. 4. Meminimalkan potensi kerusakan apabila timbul keadaan yang paling jelek. 5. Mengontrol aspek ketidakpastian dalam proyek. 6. Memperjelas dan menegaskan peran setiap orang / badan yang terlibat dalam manajemen risiko. Menurut Thompson dan Perry (1991), analisis risiko secara kualitatif mempunyai dua tujuan yaitu identifikasi risiko dan penilaian awal risiko dengan sasaran untuk menyusun sumber risiko utama dan menggambarkan tingkat konsekuensi yang sering terjadi, termasuk perkiraan pada akibat yang potensial pada estimasi biaya dan waktu; sedangkan analisis kuantitatif terfokus pada evaluasi risiko. Tiga teknik yang biasanya dilakukan pada analisis risiko secara kualitatif: 1. Menyusun daftar (check lists) risiko berdasarkan pengalaman sebelumnya. 2. Melakukan wawancara dengan personil kunci pada proyek (orang yang berpengalaman dalam bidangnya). 3. Melakukan brainstorming (gagasan) dengan tim proyek tersebut. Project Management Body of Knowledge (PMBOK) (2000) menyatakan bahwa analisis risiko secara kualitatif adalah proses dalam menilai kekuatan pengaruh dan kemungkinan terjadinya risiko. Proses ini memprioritaskan risiko berdasarkan potensi akibat yang ditimbulkan terhadap tujuan proyek yang ingin dicapai. Hal hal yang menjadi masukan (input) dalam melakukan analisis risiko kualitatif terdiri rencana manajemen risiko, identifikasi risiko,
61 status proyek, tipe proyek, data yang teliti, skala pada probabilitas dan pengaruhnya, dan asumsi proyek. Langkah-langkah analisis risiko menurut NIST SP 800-30, terdiri dari: 1. 2. 3. Identifikasi ruang lingkup analisis. Identifikasi persamaan data. Identifikasi dan analisis dokumen potensial dari ancaman dan kerentanan. Akses terhadap ukuran ancaman dan keamanan. Penentuan dampak potensial. Penentuan tingkat atau level risiko. Identifikasi pengukuran keamanan dan analisis dokumentasi akhir. Selanjutnya teknik yang dapat dilakukan dalam analisis risiko 4. 5. 6. 7. kualitatif adalah: 1. Menentukan probabilitas dan pengaruh risiko. 2. 3. Melakukan test asumsi proyek. 4. Melakukan pemeringkatan terhadap data yang sudah lengkap. Sedangkan hasil yang didapatkan melalui analisis risiko Probabilitas/pengaruh risiko berdasarkan matrik. kualitatif adalah: 1. 2. Daftar (list) pada risiko yang diprioritaskan. 3. Daftar (list) risiko untuk tambahan analisis dan manajemen. 4. Peringkat risiko secara keseluruhan pada suatu proyek. Kecenderungan dalam hasil analisis risiko kualitatif. 2.11.4 Analisis Risiko Kualitatif Analisis kualitatif dalam manajemen risiko adalah proses menilai dampak dan kemungkinan dari risiko yang sudah di identifikasi. Proses ini dilakukan dengan menyusun risiko berdasarkan dampaknya terhadap tujuan proyek. Analisis ini
62 merupakan salah satu cara menentukan bagaimana pentingnya memperhatikan risiko-risiko tertentu dan bagaimana respon yang akan diberikan risiko dengan (Santosa, 2009). Analisis menggunakan teknik kualitatif terdiri dari tahap berikut (PMI, 2008): 1. Kemungkinan terjadi. Memperkirakan risiko yang mungkin saja dapat terjadi dilakukan dengan menyelidiki masing masing risiko yang mungkin terjadi secara spesifik. Memperkirakan dampak dari risiko dilakukan dengan menyelidiki dampak dampak potensial yang mungkin saja terjadi. Setiap risiko yang sudah teridentifikasi harus ditaksir kemungkinan terjadinya dan dampak yang akan ditimbulkan jika risiko tersebut terjadi. Risiko dapat diperkirakan dengan cara wawancara atau rapat/diskusi dengan peserta yang terpilih yang berkaitan langsung dengan kategori risiko yang akan dibahas. risiko dan dampak yang 2. Matriks kemungkinan dan dampak. Informasi risiko dengan prioritas tinggi, sedang, ataupun rendah dapat dituangkan dalam bentuk matriks. Kategori kategori tersebut dapat dibedakan menggunakan warna yang berbeda. Risk data quality assessment. Analisis kualitas data risiko adalah teknik untuk mengevaluasi kelayakan data risiko yang digunakan untuk manajemen risiko, sehingga membutuhkan data yang akurat dan tidak memihak (obyektif) jika ingin mencapai hasil yang dapat dipercaya. Kategorisasi risiko (Risk categorization). Risiko dalam proyek bisa digolongkan berdasarkan dokumen-dokumen asli risiko, daerah di dalam proyek yang berpengaruh, atau kategori berguna lainnya untuk membatasi bagian proyek mana saja yang terdampak ketidakpastian. 4. 3.
63 2.11.5 Analisis Risiko Kuantitatif Analisis kuantitatif adalah proses menganalisis secara numerik probabilitas dari setiap risiko dan kosekuensinya terhadap tujuan proyek (Santosa, 2009). Cara cara yang dapat digunakan dalam analisa risiko dengan teknik kuantitatif terdiri dari interviewing (wawancara), probability distributions (distribusi kemungkinan), dan expert judgement (putusan dari para ahli) (PMI, 2008). Dalam melakukan analisa dan penilaian resiko, parameter yang digunakan adalah Ancaman, Kerentanan, dan dampak. Ancaman adalah sesuatu yang dapat mengganggu kegiatan sebuah organisasi (Liua, et al., 2012). Ancaman merupakan upaya sistematis untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi ancaman teroris yang ada atau potensial terhadap yurisdiksi dan aset targetnya. Karena kesulitan dalam menilai teroris secara akurat, penilaian ancaman hanya dapat menghasilkan informasi umum tentang risiko ini mempertimbangkan spektrum penuh potensial. Penilaian ancaman, seperti bencana alam, aktivitas kriminal, dan kecelakaan besar, serta aktivitas teroris. Penilaian ancaman harus disusun dari penelitian dan analisis yang komprehensif dan ketat. Penegakan hukum tidak dapat berfungsi secara sepihak. Penilaian ancaman yang tidak memasukkan pengetahuan, penilaian, dan pemahaman organisasi dan lembaga negara, lokal, dan swasta dengan potensi ancaman yang dinilai secara inheren tidak lengkap (Ganin, et al., 2017). Kerentanan adalah suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi sebuah bahaya (Ganin, et al., 2017). Pada prinsipnya analisis kerentanan digunakan sebagai : (1) alat diagnostik untuk memahami masalah-masalah dan faktor-faktor penyebab kerentanan, (2) alat perencanaan sebagai dasar
64 penetapan prioritas kegiatan serta urutan kegiatan yang direncanakan, (3) alat pengukuran risiko untuk menilai risiko secara spesifik, dan (4) alat untuk pemberdayaan dan mobilisasi kelompok masyarakat yang rentan. Analisis kerentanan merupakan bagian dari analisis risiko yang memungkinkan para pemangku kepentingan penanggulangan terorisme (Kaewunruen, et al., 2018). Dampak merupakan tingkat pengaruh atau ukuran dampak pada aktivitas lain, jika aktivitas yang tidak diinginkan terjadi. Penilaian terhadap dampak (konsekuensi) dilakukan untuk menilai konsekuensi dan dampak kemungkinan terjadinya berbagai fasilitas yang dikaji. ancaman yang teridentifikasi terhadap Penilaian didasarkan pada kriteria, termasuk kehilangan nyawa, cidera, kehilangan atau kerusakan bangunan dan aset serta dampak terhadap kesejahteraan ekonomi dan atau sosial-politik negara dan bangsa (Liua, et al., 2012). Penilaian dampak dalam hal jumlah korban jiwa dan potensi jumlah cedera harus mempertimbangkan skenario terburuk dari kapasitas hunian penuh dari fasilitas yang dikaji. Kriteria penilaian kehilangan harus mempertimbangkan biaya konstruksi bangunan dan aset. Penilaian terhadap kehilangan layanan utama harus didasarkan pada periode pemulihan pembangunan kembali bangunan dan aset dan atau penggantian peralatan pendukung yang menentukan operabilitas seluruh fasilitas. Analisis risiko tersebut dapat dituliskan dengan persamaan sebagai berikut (Liua, et al., 2012): kerusakan bangunan dan aset Risiko = Ancaman x Kerentanan x Dampak Maksud pernyataan dari formula diatas adalah (Liua, et al., 2012) threat akan melakukan eksploitasi vulnerability sehingga dapat menyebabkan impact terhadap sistem, sehingga menjadikan hal tersebut sebagai risiko terhadap organisasi (Ezell, et al., 2010).
65 Oleh karena itu jika tidak ditemukan threat, vulnerability dan impact maka tidak terdapat risiko. 2.11.6 Kolom Skor, Level dan Warna Perhitungan yang dibuat memungkinkan untuk melihat indikasi tugas yang terkuat dan yang terlemah dalam rangka analisis risiko terorisme dengan mempertimbangkan setiap kriteria yang dapat diterima. Dalam situasi seperti itu, sebuah negara perlu melaksanakan suatu kajian strategis dalam rangka untuk memutuskan apakah risiko tersebut dapat berpengaruh secara signifikan terhadap stabilitas sebuah negara atau bahkan tidak berpengaruh sama sekali. Terjadinya kedua kemungkinan tersebut memiliki probabilitas yang sama. Ketika ada kemungkinan ancaman yang akan segera terjadi atau serangan terhadap aset tertentu dalam sebuah negara, maka harus segera dikomunikasikan ke seluruh kawasan ASEAN untuk sesuai dan untuk menentukan meningkatkan perlindungan terhadap semua aset yang menjadi target dan menyulitkan musuh untuk membahayakan atau merusak aset-aset tersebut. respons keamanan yang Matriks 5 × 5 x 5 dikembangkan untuk menentukan tingkat peringatan dalam sebuah negara tehadap serangan terorisme. Sub kriteria ancaman ditempatkan pada sumbu X sedangkan kemungkinan kerentanan terhadap serangan ditempatkan pada sumbu Y serta analisis dampak ditempatkan pada sumbu Z. Kondisi tersebut dapat dideskripsikan pada tabel dan gambar sebagai berikut. Tabel 2.2. Nilai Level Analisis Risiko Terorisme. Nilai Probabilitas AHP Scale Skor Likert Description Level 9 5 0,81-1,0 Risiko parah serangan teroris; Menambah atau mengarahkan personel untuk memenuhi Severe
66 7 5 3 4 3 2 0,61-0,8 0,41-0,6 0,21-0,4 kebutuhan darurat yang kritis; Perluas kemampuan pengawasan dan respons; Menugaskan personel tanggap darurat dan penentuan posisi awal; Memobilisasi tim atau sumber daya yang dilatih khusus Risiko tinggi serangan teroris; Memperluas kemampuan pemantauan; Meningkatkan postur keamanan; Bersiap untuk melaksanakan prosedur darurat; Membatasi akses fasilitas yang terancam hanya ke personil tetentu Risiko signifikan serangan teroris; Meningkatkan pengawasan lokasi kritis; Mengkoordinasikan rencana darurat yang sesuai dengan Organisasi terdekat Risiko umum serangan teroris; Pemberitahuan kewaspadaan yang meningkat oleh Organisasi terdekat Risiko rendah serangan teroris; Postur keamanan normal High Elevated Guarded 1 1 0-0,2 Low Sumber: (Hosseinnia, et al., 2018) Tabel 2.3. Nilai Level Analisis Risiko Tiap-Tiap Kriteria. Score Likert 5 4 3 2 1 Threat Very High High Medium Low Very Low Risk Analysis Level Vurnerabiliy Very High High Medium Low Very Low Impact Catastropic Significant Moderate Minor Insignificant Sumber: (Hosseinnia, et al., 2018); (Liua, et al., 2012); (Cioaca, et al., 2016). Tabel 2.4. Rating Nilai Level Pada Tiap-Tiap Kriteria Analisis Risiko. Score Likert 5 Threat Ancaman akan memiliki tingkat ketertarikan yang Description of Risk Analysis Vurnerabiliy Kerusakan lebih dari 10% dari sistem Impact Kehilangan atau kerusakan aset
4 3 2 sangat tinggi pada sebuah negara. - Pengambil keputusan internal dan / atau penegak hukum eksternal dan badan intelijen sebagai penentu agar ancaman tersebut dapat dipercaya. - Ancaman akan memiliki tingkat kepentingan yang tinggi dalam sebuah negara - Pengambil keputusan internal dan / atau penegak hukum eksternal dan badan intelijen sebagai penentu agar ancaman tersebut dapat dipercaya. - Ancaman akan memiliki tingkat kepentingan yang moderat dalam sebuah negara. - Pembuat keputusan internal dan / atau penegakan hukum eksternal dan badan intelijen sebagai penentu ancaman, tetapi tidak diverifikasi. Ancaman akan memiliki tingkat kepentingan 67 organisasi sebuah negara; - Lebih dari 200 kehilangan nyawa. Kerusakan lebih dari 25% dari suatu subsistem organisasi sebuah negara; - Antara 101 dan 200 kehilangan nyawa. Kerusakan kurang dari 25% dari suatu subsistem organisasi sebuah negara; - Antara 51 dan 100 kehilangan nyawa. Kerusakan total komponen kritis dari satu subsistem memiliki konsekuensi yang luar biasa, seperti kematian yang luas, cedera parah yang meluas, dan dampak bencana pada kesejahteraan ekonomi dan politik bangsa. Kehilangan atau kerusakan aset memiliki konsekuensi yang serius, seperti hilangnya nyawa, cedera parah, kehilangan layanan utama, dan dampak besar pada kesejahteraan ekonomi dan politik bangsa. Kehilangan atau kerusakan aset memiliki konsekuensi sedang hingga serius, seperti cedera atau gangguan fungsi inti dan proses; dan fungsi; kerusakan properti; dan dampak moderat pada kesejahteraan ekonomi dan politik negara. Kehilangan atau kerusakan aset memiliki konsekuensi
68 1 tertentu dalam sebuah negara. - Pembuat keputusan internal dan / atau penegak hukum eksternal dan badan intelijen sebagai penentu ancaman itu ada, tetapi tidak mungkin. Ancaman akan sedikit atau setidaknya tidak ada minat pada aset sebuah negara. - Pembuat keputusan internal dan / atau penegak hukum eksternal dan badan intelijen sebagai penentu ancaman itu tidak ada atau sangat tidak mungkin. organisasi sebuah negara; - Antara 11 dan 50 kehilangan nyawa; Kerusakan sebagian komponen kritis dari satu subsistem organisasi sebuah negara; - Antara 0 dan 10 kehilangan nyawa atau dampak kecil, seperti sedikit dampak pada fungsi dan proses inti untuk periode waktu yang singkat; dan fungsi; kerusakan properti; dan dampak kecil pada kesejahteraan ekonomi dan politik negara. Kehilangan atau kerusakan aset memiliki konsekuensi atau dampak yang dapat diabaikan; dan fungsi; kerusakan properti; dan dampak yang tidak signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi dan politik negara. Sumber: ((Hosseinnia, et al., 2018); (Liua, et al., 2012); (Cioaca, et al., 2016)).
69 Gambar 2.2. Matriks 3D Analisis Risiko Terorisme. Sumber: ((Chien, et al., 2019); (Cioaca, et al., 2016)). 2.11.7 Kalkulasi Risiko Terorisme Dalam kondisi krisis terorisme, pembuat keputusan harus mengambil risiko yang diperhitungkan dengan tidak gegabah. Kelebihan informasi dapat menyebabkan keputusan yang buruk. Pemrosesan informasi risiko dapat dipercepat dengan perhitungan risiko sebelumnya yang melibatkan simulasi komputer secara
70 ekstensif dari sejumlah besar kemungkinan hasil ancaman/ kontra terorisme yang dinilai masuk akal. Untuk mengukur ancaman teroris, sejumlah matriks risiko dapat dihitung. Metode ini berfungsi sebagai acuan dasar jangka menengah dengan rata rata tersegmentasi ekonomi kerugian manusia berdasarkan geografi, dan mode serangan. Matriks risiko utama selama krisis terorisme adalah kemungkinan massa korban atau kerugian ekonomi yang sangat besar, dan efektivitas biaya dari langkah langkah mitigasi risiko atau tindakan manajemen krisis. atau tahunan, Matriks risiko pada umumnya mendeskripsikan estimasi kerugian akibat serangan teroris yang berhasil. Estimasi kerugian melibatkan serangkaian masalah dalam bidang ilmu teknik, fisika, kimia, dan biologi; mengevaluasi efek ledakan ledakan bom; tingkat kebakaran dari ledakan tanker bahan bakar; radiasi yang jatuh dari perangkat penyebaran radiologis; penyebaran penularan dari wabah cacar, dll. Masalah masalah ini secara teknis kompleks dan menantang, tetapi model komputasi inti untuk analisis ledakan, kebakaran, penyebaran atmosfer, transportasi polusi, epidemiologi, dll dikembangkan berdasarkan prinsip prinsip konsensus ilmiah. Dalam menuntut pemikiran yang lebih inovatif, hal tersebut adalah tugas memperkirakan kemungkinan serangan langka. Untuk ini, pemodel risiko menggunakan model pohon probabilistik jalur peristiwa yang menggambarkan banyak cabang dan kemungkinan terjadinya serangan terorisme. Bahkan dengan wawasan para pakar intelijen, masih ada ketidakpastian pemodelan yang signifikan atas kemungkinan serangan spektakuler baru. Namun, kendala kontra terorisme pada plot efektivitas jaringan teror membatasi jangkauan kemungkinan praktis, dan informasi intelijen dapat memperbarui perkiraan kemungkinan selama masa krisis.
71 Dalam domain pemantauan komunikasi, upaya alami yang dapat dilakukan yaitu berusaha untuk menyesuaikan dengan bagian dari spektrum komunikasi yang dapat digunakan oleh teroris, dan memperkuat sinyal elektronik yang diterima. Upaya analog dalam domain psikologi perilaku manusia adalah mencoba untuk 'menyesuaikan' dengan perilaku teroris, dan meningkatkan keuntungan pada sinyal perilaku yang sesuai, khususnya perilaku teroris yang licik, imajinatif dan mengejutkan. Kesiapsiagaan yang tidak memadai mengambil banyak bentuk yang antara lain meliputi kurangnya keamanan fisik, kurangnya personel keamanan, dan intelijen yang buruk, dll. Akses terhadap informasi intelijen langsung tentang potensi rencana kejutan teroris akan selalu diterima. Meskipun demikian, tanpa adanya intelijen tersebut, masih banyak hal yang dapat dilakukan oleh pasukan anti terorisme untuk mencegah yang pertama tama dan terutama merupakan reaksi dari pikiran lebih kecil manusia. Mereka yang siap secara mental kemungkinannya untuk terkejut. kejutan strategis, jauh Informasi anti terorisme secara intrinsik bersifat tidak pasti dan terdiri dari laporan ancaman dari berbagai tingkat kepercayaan, validitas, dan keandalan. Untuk memproses informasi lunak tersebut secara sistematis dan meminimalkan subjektivitas, masalah masalah epistemologis mendasar mengenai perbedaan tingkat pengetahuan kontra teroris perlu diatasi. Secara khusus, seseorang membutuhkan metode untuk menimbang kemungkinan kebenaran hipotesis ancaman berbadasarkan kriteria berikut: 1. 2. Berapa banyak sumber informasi yang ada? Apakah informasi berasal dari satu sumber, atau dari beberapa sumber? Apakah sumbernya independen? Seberapa andalkah masing masing sumber? Seberapa besar kemungkinan sebuah sumber membuat laporan palsu?
72 3. 4. Seberapa koheren informasinya? Apakah sumber laporan konsisten satu sama lain, atau ada sebagian yang saling bertentangan? Sejauh mana laporan itu mengonfirmasi satu sama lain? Seberapa beberapa sumber memberikan informasi mengejutkan yang sama? mengejutkan informasi itu? Apakah 2.12. Analitycal Hierarchy Process (AHP) Pada Group Decision Support System (GDSS), salah satu masalah yang sering dihadapi adalah bagaimana mengagregasikan opini opini dari para pengambil keputusan untuk menghasilkan suatu keputusan yang tepat. Metode metode dalam pengambilan keputusan secara kelompok yang terkait dengan Multi Criteria Decision Making (MCDM) biasanya akan mengalami kendala ketika setiap pengambil keputusan memberikan preferensinya secara individual. Secara umum, ada dua tahapan yang harus dilakukan dalam Group Decision Support System (GDSS), yaitu membangkitkan preferensi pengambil keputusan secara terpisah dan melakukan agregasi kelompok terhadap setiap prefensi yang diberikan. Salah satu sarana (tools) yang digunakan dalam agregasi pengambilan keputusan berdasarkan group adalah voting, yaitu tindakan untuk memilih nilai yang paling banyak muncul dari alternatif alternatif yang telah dipilih. Analitycal Hierarchy Process (AHP) adalah metode untuk memecahkan suatu situasi yang komplek tidak terstruktur kedalam beberapa komponen dalam susunan yang hirarki, dengan memberi nilai subjektif tentang pentingnya setiap variabel secara relatif, dan menetapkan variabel mana yang memiliki prioritas paling tinggi guna mempengaruhi hasil pada situasi tersebut. Peralatan utama Analitycal Hierarchy Process (AHP) adalah memiliki sebuah hirarki
73 fungsional dengan input utamanya persepsi manusia. Dengan hirarki, suatu masalah kompleks dan tidak terstruktur dipecahkan ke dalam kelompok-kelompoknya dan diatur menjadi suatu bentuk hirarki. Analytical Hierarchy Process (AHP) digunakan sebagai metode pemecahan masalah dibanding dengan metode yang lain karena alasan-alasan berikut: 1. Struktur yang berhirarki, sebagai konsekuensi dari kriteria yang dipilih, sampai pada sub kriteria yang paling dalam. 2. Memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi inkonsistensi sebagai kriteria dan alternatif yang dipilih oleh pengambil keputusan. 3. Memperhitungkan daya tahan output analisis sensitivitas pengambilan keputusan. Gambar 2.3. Perbandingan Antara MCDM dan MCDA. (Saaty, 1980)
74 Dengan hirarki, suatu masalah yang kompleks dapat diuraikan ke dalam kelompok-kelompoknya yang kemudian diatur menjadi suatu bentuk hirarki sehingga permasalahan akan tampak lebih terstruktur dan sistematis. Akhir dari proses AHP adalah prioritas- tersebut dapat prioritas dari alternatif-alternatif. Prioritas digunakan untuk menentukan alternatif terbaik. Tabel 2.5. Nilai Skala Saaty. Tingkat 1 3 5 7 9 2, 4, 6, 8 Definisi Elemen yang satu sama pentingnya dibanding dengan elemen yang lain (equal importance) Elemen yang satu sedikit lebih penting dari pada elemen yang lain (moderate more importance) Elemen yang satu jelas lebih penting dari pada elemen yang lain (essential, strong more importance) Elemen yang satu sangat jelas lebih penting dari pada elemen yang lain (demonstrated importance) Elemen yang satu mutlak lebih penting dari pada elemen yang lain (absolutely more importance) Apabila ragu-ragu antara dua nilai yang berdekatan (grey area) (Saaty, 1990) ini, metode AHP digunakan untuk mengidentifikasi kriteria dan sub kriteria serta memberikan pembobotan pada kriteria tersebut. untuk menganalisis Risiko strategis perkembangan jaringan terorisme islamic state (IS) di Asia Tenggara. Metode AHP ini selanjutnya dikombinasikan dengan metode TOPSIS. Dalam penelitian 2.13. Technique For Others Reference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) Technique For Others Reference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) adalah salah satu metode pengambilan keputusan multikriteria yang diperkenalkan oleh Yoon dan Hwang (1981). Metode ini menggunakan prinsip bahwa alternatif yang terpilih
75 harus mempunyai jarak terdekat dari solusi ideal positif dan terjauh dari solusi ideal negatif berdasarkan sudut pandang geometris (Wan, et al., 2014). Penentuan kedekatan relatif dari suatu alternatif dengan solusi optimal dilakukan dengan menghitung jarak Euclidean. Metode TOPSIS mempertimbangan jarak terhadap solusi ideal positif dan solusi ideal negatif dengan cara mengambil nilai kedekatan relatif terhadap solusi ideal posisitifnya (Farmadi, et al., 2015). Solusi ideal positif sendiri diartikan sebagai jumlah dari seluruh nilai terbaik yang dapat dicapai untuk setiap atribut, sedangkan solusi ideal negatif terdiri dari seluruh nilai terburuk yang dicapai untuk setiap atribut. Metode ini banyak digunakan untuk menyelesaikan pengambilan keputusan secara praktis (Sukwadi & Yang, 2014). Hal ini disebabkan konsepnya sederhana dan mudah dipahami, komputasinya efisien, dan memiliki kemampuan mengukur kinerja relatif dari alternatif alternatif keputusan (Herman Firdaus, et al., 2016). 2.13.1 Prosedur TOPSIS Terdapat beberapa langkah prosedur yang harus dilakukan dalam menjalankan metode TOPSIS, yaitu: 1. Menghitung separation measure. 2. Menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan matriks solusi ideal positif dan negatif. 3. Menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif. 4. Decision matrix D mengacu pada m alternatif yang akan dievaluasi berdasarkan n kriteria dengan xij menyatakan performansi dari perhitungan untuk alternatif ke i terhadap atribut ke j (Firdaus, et al., 2016) sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut: Tabel 2.6. Matrik Keputusan D.
76 2.13.2 Langkah-Langkah Metode TOPSIS. Langkah-langkah algoritma dari TOPSIS dalam melakukan pengambilan kesimpulan dijelaskan sebagai berikut (Rađenović & Veselinović, 2017): 1. Mendefinisikan permasalahan yang akan diselesaikan dengan metode TOPSIS. 2. Membuat matriks keputusan sesuai dengan permasalahan yang akan dipecahkan, kemudian melakukan normalisasi matriks dengan persamaan. 𝑥𝑖𝑗 𝑟𝑖𝑗 = 2𝑚 √∑ 𝑥𝑖𝑗 𝑖=1 Dimana: 𝑟𝑖𝑗 permasalahannya, dengan i = 1,2,3,....m, dan j = 1,2,3 ... n. 𝑥𝑖𝑗 : matriks dasar yang akan dinormalisasikan. Setiap i menunjukkan baris dari matriks, dan setiap j menunjukkan kolom dari setiap matriks. : matriks hasil normalisasi dari matriks dasar 3. Melakukan normalisasi matriks rij menggunakan bobot peringkat sehingga diperoleh matriks bobot peringkat
77 4. ternormalisasi. Persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut: yij = wi x rij... ..... (2) Dimana: yij : matriks rating terbobot wi: bobot rating ke i rij : matriks hasil normalisasi pada langkah ke dua i = 1,2,..., m; dan j = 1,2, .., n. Dalam hal ini, bobot rating harus ditentukan berdasarkan jumlah variabel keputusan yang sedang diselesaikan. Tentukan solusi ideal positif (A+) dan solusi ideal negatif (A-) berdasarkan nilai matriks rating terbobot pada langkah ke 3. Berikut persamaan yang digunakan untuk mencari nilai solusi ideal positif: A+=(y1+,y2+,... ,yn+)..(3) Untuk mencari nilai solusi ideal negatif digunakan persamaan berikut: A−=(y1−,y2−,... ,yn−), dengan ketentuan: max 𝑦𝑖𝑗: 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑖 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡 𝑘𝑒𝑢𝑛𝑡𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 + = {min 𝑦𝑖𝑗 :𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑗 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡 𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑦𝑖 max 𝑦𝑖𝑗: 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑖 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡 𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎 − = {min 𝑦𝑖𝑗 :𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑗 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡 𝑘𝑒𝑢𝑛𝑡𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑦𝑖 5. Menentukan jarak antara nilai terbobot setiap alternatif terhadap solusi ideal positif dan solusi ideal negatifnya. Untuk menentukan jarak antara nilai terbobot setiap alternatif terhadap solusi ideal positif, digunakan persamaan berikut. 6. 𝑛 5. Menentukan jarak antara nilai terbobot setiap alternatif terhadap solusi ideal positif dan solusi ideal negatifnya. Untuk menentukan jarak antara nilai terbobot setiap alternatif terhadap solusi ideal positif, digunakan persamaan berikut. 6. 𝑛 + = √∑ (𝑦𝑖 𝐷𝑖 𝑖=1
78 7. Untuk menghitung jarak antara nilai terbobot setiap alternatif terhadap solusi ideal negatif, digunakan persamaan berikut: 𝑛 Langkah terakhir adalah menghitung − = √∑ (𝑦𝑖𝑗 − 𝑦𝑖 −) 𝑖=1 𝐷𝑖 2 nilai preferensi untuk setiap alternatif dengan persamaan : 𝑉𝑖 = − 𝐷𝐼 + − + 𝐷𝐼 𝐷𝐼 2.14 Studi Literatur Tinjauan terhadap penelitian terdahulu dilakukan untuk mendapatkan informasi yang mendalam terkait permasalahan yang hendak diselesaikan. Penelitian terdahulu juga untuk menunjukkan perbedaan yang mendasar dengan penelitian-penelitian yang telah dilaksanakan saat ini terhadap pembahasan permasalahan yang hampir serupa. Jadi penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai tolok ukur pembeda dengan penelitian yang dilakukan pada saat ini. juga untuk menunjukkan novelty dari Penelitian terdahulu penelitian yang sedang dilakukan. Temuan-temuan baru yang tidak dapat terungkap pada penelitian terdahulu dapat ditemukan, diungkapkan dan dibahas secara mendalam pada penelitian yang saat ini dilaksanakan. Pada buku ini, juga dilakukan tinjauan terhadap beberapa penelitian yang terkait dengan perkembangan ancaman IS di Asia Tenggara, khususnya jaringan terorisme di wilayah perbatasan Thailand, Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Hasil penelitian ini juga digunakan sebagai pembanding yang diperkuat dengan hasil wawancara (das sein) dan mendukung beberapa data gambaran
79 umum (das sollen) dalam rangka memperjelas penyelesaian permasalahan yang awalnya masih samar samar. Teori yang digunakan dalam penelitian terdahulu juga akan digunakan untuk mendukung dan memperkuat landasan pembahasan dalam penelitian ini sehingga mendukung setiap penyelesaian masalah perkembangan ancaman IS di Asia Tenggara dan jaringan teror khususnya yang terjadi di wilayah perbatasan negara ASEAN, khususnya di wilayah negara Thailand, Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Hasil penelitian terdahulu yang relevan untuk mendukung penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Penelitian Mohd Mizan & Mohammad Aslam. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan sebuah kritik terhadap Kumpulan Militan Malaysia (KMM) dengan koneksi hubungan wilayah dan pelaksanaan radikal Islam untuk stabilitas Asia Tenggara dalam mengatasi radikalisme dan Gerakan KMM serta mencegah ancaman JI di Asia Tenggara. Peneliti menggunakan teori politik, sosial dan psikologi dalam menyelesaikan permasalahan Kumpulan Militan Malaysia (KMM). 2. Penelitian Robert J. Bunker & Pamela Ligouri Bunker. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mencegah radikalisme Islam dapat diwujudkan melalui majalah online berbahasa Inggris yang didisain dengan membuat propaganda di media, penciptaan narasi, dan counter argument serta pencegahan efek ini negatif berita terhadap psikologi massa. Penelitian menggunakan teori strategi, kebijakan, dan perbandingan, serta konsep proses sistem kehidupan (life cycle process) dalam memecahkan permasalahan propaganda dan rekruitmen radikal Islam serta hijrah, jihad dan teror. 3. Penelitian Aswan Haryadi & Nurhasanah Muthia. Hasil
4. 5. 80 penelitian menunjukkan bahwa pembentukan gerakan politik dapat dijadikan sebagai instrumen atau alat ideologisasi ISIS di Indonesia. Untuk itu diperlukan kebijakan deradikalisasi dalam memerangi paham radikalisme di Indonesia yang didukung oleh partisipasi masyarakat dan organisasi kelembagaan agama. Penelitian teori kebijakan dan konsep keamanan dalam memecahkan masalah ISIS yang akan menciptakan Negara Islam Indonesia dengan dasar keagamaan dan Khalifah. ini mengunakan Penelitian Poltak Partogi Nainggolan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kekhalifahan ISIS di Asia Tenggara yang tidak lagi sekadar wacana, serta jaringan ISIS dalam memerangi negara dan aparat penentangnya sudah menjadi ancaman nyata yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Penelitian ini menggunakan teori negara, kedaulatan, dan suksesi negara dalam memecahkan permasalahan kekhalifahan jauh dari ISIS di Asia Tenggara sebagai suatu opsi dan basis baru perlawanan dan perjuangan khilafah global. ISIS sudah merupakan ancaman yang nyata-nyata eksis. Penelitian Marsetio. Penggunaan teori sea power dan Revolution in Military Affairs (RMA) sebagai strategi Tentara (TNI-AL) dalam Nasional mengamankan batas maritim yang diantaranya meliputi mengatasi perompakan, terorisme dan aktivitas pertahanan keamanan negara asing seperti memasuki kedaulatan tanpa izin dan pelanggaran terhadap wilayah perbatasan sangat mendukung penelitian ini, khususnya dalam kerjasama TNI/TNI AL dengan Kementerian Lain (K/L) dan Pemerintah Daerah. Marsetio mengemukakan bahwa suatu negara harus memiliki empat keunggulan dalam memperkokoh pertahanan (b) negaranya, meliputi: Indonesia Angkatan Laut (a) keunggulan organisasi,
` 6. 7. 8. 81 keunggulan sumber daya manusia, (c) keunggulan teknologi, dan (d) keunggulan kesiapan operasi. Keempat keunggulan tersebut saling menopang dan saling mendukung, sehingga sama-sama harus diwujudkan. Penelitian Adisty Larasati. Penelitian ini sangat mendukung penggunaan internasional, kerjasama keamanan dan keamanan non tradisional dalam meningkatkan Indonesia dengan Filipina dalam kerjasama keamanan mengatasi masalah terorisme khususnya hubungan JI dengan Tanpa MILF dengan fokus pada persoalan insurgency. kerjasama yang erat antar negara, akan terbuka peluang munculnya ancaman terorisme berskala internasional. teori kerjasama Penelitian Novie Lucky Andriyani dan Feriana Kushindarti. Penelitian ini berfokus pada konsep kekhalifahan global yang diperkenalkan oleh negara-negara Islam, serta pengungkapan ancaman negara-negara Islam yang berpeluang menyebar di seluruh teori pengambilan keputusan, konsep kekhalifahan global, dan konsep perkembangan gerakan Negara Islam Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan kelompok organisasi Jihad yang bertujuan untuk membentuk sebuah IS. Indonesia. Penelitian ini menggunakan Penelitian Neil J. Melvin. Hasil penelitian ini berfokus pada pembahasan konflik Islam dengan negara dan bangsa serta tantangan politik dan keamanan di Thailand Selatan. Penelitian ini menggunakan teori konflik, teori politik dan konsep keamanan dalam memecahkan permasalahan Pemberontak Islam Pattani di Thailand Selatan.
82 BAB 3 SITUASI DAN KONDISI ASEAN
83 3. BAB 3 SITUASI DAN KONDISI ASEAN 3.1. Situasi dan Kondisi ASEAN Terkini 3.1.1 Indonesia Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki 17.499 pulau dengan wilayah lautnya 5,8 juta km2 atau 2/3 wilayah Indonesia merupakan laut. Indonesia memiliki garis pantai yang membentang sepanjang 81.900 km2. Ribuan pulau tersebar hampir di seluruh perairan Indonesia. Negara Indonesia berbatasan dengan 10 (sepuluh) negara lain yaitu negara Singapura, Malaysia, Filipina, India, Vietnam, Thailand, Kamboja, Republik Palau, Papua New Guinea (PNG) dan Australia. Sebagian besar perbatasan negara tersebut dipisahkan oleh laut. Hanya tiga negara diantaranya yang berbatasan langsung di daratan yaitu dengan negara Malaysia, Papua New Guinea (PNG), dan Timor Leste. Secara administratif, Kawasan Perbatasan Indonesia dengan negara tetangga berada di- 12 Provinsi dan 38 Kabupaten/Kota. Ke-12 provinsi tersebut yaitu Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD), Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Kawasan perbatasan tersebut terdiri dari kawasan perbatasan darat dan kawasan perbatasan laut serta udara yang tersebar secara luas dengan tipologi yang beragam, mulai dari pedalaman hingga pulau- pulau kecil terdepan atau terluar (Malta, et al., 2018). Indonesia dengan negara lain Merujuk pada Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019, perbatasan darat tersebar di 3 (tiga) kawasan,
84 yaitu: (1) Kawasan Perbatasan Darat RI-Malaysia di Pulau Kalimantan, (2) Kawasan Perbatasan Darat RI-PNG di Papua, dan (3) Kawasan Perbatasan Darat RI-Timor Leste di Nusa Tenggara Timur. Panjang garis batas negara yang berada di Pulau Kalimantan yaitu perbatasan antara RI-Malaysia terbentang sepanjang 2004 Km2. Sedangkan garis batas yang ada di Papua yaitu antara RI-Papau Nugini (PNG) sepanjang 107 km2, dan di Nusa Tenggara Timur antara RI-Timor Leste sepanjang kurang lebih 263,8 km2 (Malta, et al., 2018). Sementara itu, terdapat 7 (tujuh) kawasan perbatasan laut yang juga termasuk didalamnya terdapat pulau-pulau kecil terluar. Ke-7 (tujuh) kawasan tersebut adalah: (1) Kawasan perbatasan laut RI dengan Negara Thailand/India/Malaysia termasuk 2 (dua) pulau kecil terluar yang ada di Provinsi Aceh dan Sumut; (2) Kawasan perbatasan laut RI dengan Negara Malaysia/Vietnam/Singapura termasuk 20 (dua puluh) pulau kecil terluar yang ada di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau; (3) Kawasan perbatasan laut RI dengan Negara Malaysia dan Filipina termasuk 18 (delapan belas) pulau kecil terluar di Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara; (4) Kawasan perbatasan laut RI dengan negara Palau termasuk 8 (delapan) pulau kecil terluar di Provinsi Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua; (5) Kawasan perbatasan laut dengan Negara Timor Leste/Australia termasuk 20 (dua puluh) pulau kecil terluar di Provinsi Maluku dan Papua; (6) Kawasan Perbatasan Laut RI dengan Negara Timor Leste termasuk 5 (lima) pulau kecil terluar di Provinsi NTT; dan (7) Kawasan Perbatasan Laut dengan lautlepas termasuk 19 (sembilan belas) pulau kecil terluar di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu. Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat (Malta, et al., 2018). 3.1.2 Malaysia
85 Malaysia merupakan negara yang memperoleh kemerdekaan pada 31 Agustus 1957. Malaysia merupakan sebuah Negara Bangsa yang terbagi menjadi Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Malaysia terdiri dari 13 negara bagian yaitu Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Pahang, Melaka, Johor, Kelantan, Terengganu, Sabah dan Sarawak dan satu pemerintah federal yang terdiri dari 3 wilayah yaitu Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan dan Wilayah Persekutuan Putrajaya. Secara geografis, Malaysia terletak di kawasan Asia Tenggara. Malaysia memiliki dua wilayah utama yang dipisahkan oleh Laut Cina Selatan, Malaysia Barat yang disebut sebagai Semenanjung Malaysia dan Malaysia Timur. Secara astronomis, Malaysia berada dekat dengan garis khatulistiwa dengan posisi koordinat 1˚ LU-7˚ LS dan 100˚ BT-119˚BT . Total luas wilayah negara Malaysia adalah ±329.847 km², yang terdiri dari daratan seluas ±328,657 km² dan laut seluas ±1,190 km². Malaysia memiliki total garis pantai sepanjang +4,675 km2 yaitu garis pantai di Semenanjung Malaysia sepanjang +2,068 km2 dan Malaysia Timur dengan panjang garis pantai seluas +2,607 km2. Malaysia Barat dan Timur dipisahkan oleh Laut Cina Selatan sepanjang +540 km2, di mana 131,805 km2 Wilayah Semenanjung Malaysia berbatasan dengan negara Thailand di Sebelah Utara dan Singapura di sebelah Selatan sedangkan wilayah Sabah memiliki luas 73,997 km2 dan wilayah Sarawak memiliki luas 124,450 km2. Berdasarkan letak geografisnya, Malaysia berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga seperti Indonesia 1,782 km2, Thailand 506 km2, Brunei 381 km2 dengan total wilayah perbatasan seluas ± 2,669 km2. Negara negara bagian yang terletak di wilayah Malaysia Barat (Semenanjung Malaysia) terdiri dari Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Pahang, Melaka, Johor, Kelantan, Terengganu, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
86 dan Wilayah Persekutuan Putrajaya. Negara bagian Pahang memiliki luas wilayah 35,965 km2 dan merupakan negara bagian terbesar di Semenanjung Malaysia. Negara bagian Sabah terdiri dari lima daerah yaitu Tawau, Sandakan, Kudat, Pantai Barat dan Pedalaman. Wilayah Persekutuan Labuan terletak di wilayah pantai Barat Sabah memiliki luas 91 km2. Sedangkan wilayah Sarawak terdiri dari sebelas daerah, yaitu Kuching, Sri Aman, Sibu, Miri, Sarikei, Limbang, Kapit, Bintulu, Kota Samarahan, Mukah dan Betong. Negara Malaysia berbatasan Negara dengan lima negara, yaitu Thailand, Singapura, Indonesia, Brunei, dan Filipina. Kepala negara Malaysia dipimpin oleh seorang Raja atau seorang Sultan yang dipilih secara bergiliran setiap 5 tahun sekali. Hanya Raja atau Sultan pada Kerajaan Negeri dan Negara Federal saja yang diperbolehkan mengirimkan wakilnya untuk menjadi Raja Malaysia. Gelar Sri Paduka Baginda Yang di Pertuan Agong merupakan Kepala Negara dan Pemerintah Tertinggi Angkatan Bersenjata (Raja Malaysia). Pemimpin Kerajaan Negeri dipimpin Sultan yaitu Sultan Selangor, Johor, Pahang, Perak, Kedah, Terengganu, dan Kelantan. Kesultanan-kesultanan tersebut yang memilih Raja Malaysia. itu, Kepala Pemerintahan dipimpin seorang Perdana Menteri yang disebut juga Menteri Besar yang dipilih dari partai pemenang Pemilu. Perdana menteri ini memiliki kekuasaan eksekutif yaitu memimpin Kabinet. Mengacu pada konstitusi Malaysia, Perdana Menteri harus berasal dari anggota Dewan Rakyat. Kemudian, menurut Yang di-Pertuan Agong, Perdana Menteri memimpin kelompok mayoritas dalam parlemen. Kabinet adalah anggota parlemen yang dipilih dari Dewan Rakyat atau Dewan Negara. Sistem pemerintahan Malaysia mengikuti model seperti sistem parlementer Inggris Raya yaitu menggunakan sistem parlemen dua kamar yang terdiri dari DPR dan Dewan Negara. Sementara
87 Dewan Negara berjumlah 70 orang yang dipilih selama tiga tahun sekali. Dewan Negara berasal dari 13 negara yang berjumlah 26 orang dipilih oleh Dewan Undangan Negeri dan yang berjumlah 44 orang ditunjuk oleh Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri. Selain itu, ada dua orang ditunjuk dari Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, satu orang dari Labuan, dan satu orang dari Putrajaya. Sementara itu, DPR mempunyai 222 orang, dan setiap orang mewakili satu daerah pemilihan. Anggota DPR ini dipilih atas dasar dukungan suara pemilu dan menjabat selama 5 tahun. 3.1.3 Thailand Thailand adalah salah satu negara yang terletak di Asia Tenggara. Secara kultural, baik dari agama, bahasa dan budaya, minoritas muslim Muangthai yang tinggal di Pattani (Thailand Selatan) merupakan bagian dari bangsa melayu karena secara geografis perbatasan dengan negara negara Melayu Malaysia. Dari segi politik, orang Melayu Muslim merupakan bagian dari bangsa Mungthai yang agama negaranya Buddha, sejak orang Melayu Muslim secara langsung dimasukkan ke dalam kerajaan Thai, di bawah kekuasaan Chulalongkorn (Raja ke-V) pada tahun 1902. Letak geografis provinsi Pattani, Yala, Naratiwat, dan Satun serta ikatan-ikatan budayanya telah membantu memupuk satu rasa keterasingan di kalangan orang Melayu-Muslim terhadap lembaga sosial, budaya dan politik Thai. Negara Thailand berbentuk Kerajaan yang dibagi menjadi 76 Provinsi yang sering disebut Changwat. Provinsi ini kemudian dikelompokkan menjadi lima kelompok, yang dibagi lagi menjadi 795 distrik yang sering disebut Amphoe. Setiap Amphoe dibagi menjadi 81 sub distrik dikenal dengan sebutan King Amphoe dan 50 distrik Bangkok yang sering disebut Khet. Baik King Amphoe
88 maupun Khet, keduanya terdiri dari 7.236 komunitas yang disebut Tambon. Setiap Tambon mempunyai 55.746 desa yang disebut Muban, 123 kotamadya yang disebut Tesaban, dan 729 distrik sanitasi yang disebut Sukhaphiban. Tabel 3.1. Nama Provinsi di Thailand. No Kelompok Provinsi Provinsi 1 2 3 4 Provinsi Utara Provinsi Timur Laut Provinsi Timur Provinsi Tengah Chiang Mai • Chiang Rai • Kamphaeng Phet • Lampang • Lamphun • Mae Hong Son • Nakhon Sawan • Nan Amnat Charoen • Bueng Kan • Buriram • Chaiyaphum • Kalasin • Khon Kaen • Loei • Maha Sarakham • Mukdahan • Nakhon Phanom • Chachoengsao • Chanthaburi • Chonburi • Rayong • Ang Thong • Ayutthaya • Bangkok Phayao • Phetchabun • Phichit • Phitsanulok • Phrae • Sukhothai • Tak • Uthai Thani • Uttaradit • Nakhon Ratchasima • Nongbua Lamphu • Nong Khai • Roi Et • Sakon Nakhon • Sisaket • Surin • Ubon Ratchathani • Udon Thani • Yasothon • Prachinburi • Sa Kaeo • Trat Pathumthani • Phetchaburi
89 5
Provinsi Selatan Chainat
Kanchanaburi
Lopburi
Nakhon Nayok
Nakhon Pathom
Nonthaburi Chumphon
Krabi
Nakhon Si Thammarat
Narathiwat
Pattani
Phang Nga
Phattalung Prachuap Khiri Khan
Ratchaburi
Samut Prakan
Samut Sakhon
Samut Songkhram
Saraburi
Sing Buri
Suphanburi
Phuket
Ranong Satun
Songkhla Surat Thani
• Trang
• Yala Sumber : (Kedutaan Besar Thailand, 2019) Negara Thailand yang juga disebut sebagai Kerajaan Thai mempunyai batas
-batas wilayah negara sebagai berikut: Pertama, berbatasan dengan Laos dan Myanmar di sebelah utara. Kedua, berbatasan dengan Malaysia dan Teluk Siam di selatan. Ketiga, berbatasan dengan Myanmar dan Laut Timur di barat. Keempat, berbatasan dengan Laos dan Kamboja di timur. Kemudian, letak koordinat geografis negara Thailand adalah 5°
-21° LU dan 97°
- 106° BT. Thailand dipimpin oleh seorang Raja yang mempunyai sedikit kekuasaan langsung di bawah konstitusi negara. Raja Thailand berfungsi sebagai pelindung Buddhisme Kerajaan Thailand. Kerajaan sebagai lambang jati diri dan persatuan bangsa. Saat ini Raja Thailand sangat dicintai dan dihormati oleh rakyatnya, sehinga Raja dianggap sebagai pemimpin dari segi moral. Raja terkadang
90 dapat dimanfaatkan untuk kepentingan politik dalam rangka menyelesaikan krisis politik. 3.1.4 Filipina Filipina atau Republik Filipina (Republic of The Philippines) merupakan salah satu negara yang berada di dalam kawasan Asia Tenggara. Ibukota negara Filipina adalah Manila. Filipina merupakan negara kepulauan yang memiliki total luas wilayah dan total ±300.000 km² dengan total daratan seluas 298.170 km2 perairan seluas 1.830 km2, serta terdiri dari 7.107 pulau. Pulau terbesar di Filipina adalah Pulau Luzon (di sebelah utara) dan Pulau Mindanau (di sebelah selatan). Mata uang Filipina adalah Peso. Filipina memiliki dua bahasa resmi, yaitu Tagalog dan Inggris. Filipina resmi menjadi negara berdaulat pada tanggal 12 Juni 1946 setelah merdeka dari penjajahan Amerika Serikat. Filipina secara astronomis terletak antara 4°LU - 21°LU dan 116°BT - 228°BT. Negara Filipina berbatasan langsung dengan Samudera Pasifik di sebelah utara, Laut Sulawesi di sebelah selatan, Laut Cina Selatan di sebelah barat, dan Samudera Pasifik di sebelah timur. Berdasarkan letak lintangnya, Filipina merupakan negara yang rawan terjadi bencana alam seperti angin topan, banjir, gunung meletus, tsunami, dan longsor. Hal ini disebabkan oleh posisi Filipina yang banyak dipengaruhi angin Muson yang bertiup dari Samudera Pasifik ke arah Laut Cina Selatan. Berdasarkan data statistik tahun 2015, total populasi Filipina sebanyak 100.998.376 juta jiwa dengan ratarata angka harapan hidup selama 69 tahun. Hingga tahun 2014, laju pertumbuhan penduduk Filipina adalah 1,61%. Mayoritas penduduk Filipina beragama Katolik, yaitu sebesar 82,9% dari total penduduk. Sementara itu, penduduk yang beragama Islam sebesar 5%, Kristen sebesar 4,5%, dan penganut kepercayaan lain sebesar 7,6% dari
91 total populasi Filipina. Kebebasan beragama dan pemisahan antara gereja dan negara dijamin berdasarkan konstitusi negara Filipina. Menurut International Human Development Index, nilai indeks kesehatan Filipina adalah 0,773, yang menunjukkan tingkat kesehatan secara keseluruhan masih rendah. Jumlah tenaga kerja di Filipina sebanyak 40.430.000 juta jiwa. Sebanyak 26,5% dari total populasi Filipina masih berada di bawah garis kemiskinan. Negara Filipina mempunyai unit pemerintah daerah (LGUs). . Pembagian Divisi dari yang tertinggi sampai yang terendah ialah sebagai berikut: Pertama, Otonomi daerah; Kedua, Provinsi (Lalawigan, Probinsiya, Kapuoran) dan Kota independen (Lungsod, Siyudad/Ciudad, Dakbayan, Dakbanwa, Lakanbalen); Ketiga, Pemerintahan Kota (Bayan, Balen, Bungto, Banwa) dan Kota bagian (Lungsod, Siyudad/Ciudad, Dakbayan, Dakbanwa, Lakanbalen); Keempat, Barangay (Barrio). Pembagian administrasi Negara Filipina dibagi menjadi 3 grup pulau yaitu Pulau Luzon, Visayas, dan Mindanao. Pulaupulau ini dibagi menjadi 17 wilayah (Region), 80 Provinsi, 120 Kota, 1.511 Munisipalitas, dan 42.008 distrik. Terdapat 14 wilayah yang cenderung aman dan 3 wilayah belum aman khususnya pulau Mindanao yaitu Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM). Pembagian 17 wilayah tersebut ditunjukkan pada tabel berikut: Tabel 3.2. Pembagian 17 Wilayah dari 80 Provinsi di Filipina. Daerah Wilayah Ilocos Lembah Cagayan Luzon Tengah CALABARZON MIMAROPA Wilayah Bicol Visayas Barat Visayas Tengah Wilayah Wilayah I Wilayah II Wilayah III Wilayah IV-A Wilayah IV-B Wilayah V Wilayah VI Wilayah VII Pusat San Fernando, La Union Tuguegarao, Cagayan San Fernando, Pampanga Calamba, Laguna Calapan, Oriental Mindoro Legazpi, Albay Iloilo City Cebu City
92 Visayas Timur Wilayah VIII Zamboanga Peninsula Wilayah IX Mindanao Utara Wilayah Davao Wilayah X Wilayah XI SOCCSKSARGEN Wilayah XII Tacloban Pagadian, Zamboanga del Sur Cagayan de Oro Davao City Koronadal, Cotabato Selatan Butuan Caraga Wilayah Otonomi di Mindanao Muslim Wilayah Administratif Cordillera National Capital Region Wilayah XIII ARMM CAR NCR Cotabato City Baguio Manila 3.2. Wilayah Perbatasan Thailand, Malaysia, Filipina, dan Indonesia 3.2.1 Wilayah Perbatasan Thailand-Indonesia Dasar-dasar hukum batas maritim RI dengan Thailand terdiri dari Perjanjian garis batas landas kontinen tahun 1971 dan persetujuan garis batas dasar laut tahun 1971, Keputusan Presiden (Keppres) No. 21 tahun 1972 tanggal 11 Maret 1972 dan Keppres No. 1 tahun 1977 tanggal 11 Desember 1977. Meskipun demikian terdapat kendala di mana Thailand secara sepihak mengumumkan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan Royal Proclamation tanggal 23 Februari 1981 (200 NM dari Baseline Thailand). Thailand mengusulkan Batas Landas Kontinen yang sudah ditetapkan sebagai batas ZEE, sedangkan RI berpendapat bahwa ZEE mempunyai rezim hukum yang berbeda dengan Landas Kontinen sesuai UNCLOS 1982 sehingga ZEE tidak harus berhimpit dengan garis batas landas kontinen.
93 Gambar 3.1. Batas Maritim RI-Thailand. Sumber: Mabes TNI AL, 2019 3.2.2 Wilayah Perbatasan Malaysia - Indonesia Perbatasan antara Malaysia dengan Indonesia di Asia Tenggara mencakup perbatasan darat yang memisahkan kedua negara di Pulau Kalimantan dan perbatasan maritim di sepanjang Selat Malaka, Laut Cina Selatan dan Laut Sulawesi. Khusus untuk perbatasan maritim, dasar-dasar hukum Selat Malaka dan Laut Natuna mengacu pada Perjanjian Garis Batas Landas Kontinen pada tahun 1969 dengan menggunakan Konvensi Geneva pada tahun 1958. Penetapan garis laut wilayah Selat Malaka pada tahun 1970 diratifikasi dengan Keppres No. 89 tahun 1969 tanggal 15 November 1969 dan Undang-Undang No. 2 tahun 1971 tanggal 10 Maret 1971. Sedangkan dasar hukum Laut Sulawesi seharusnya menggunakan UNCLOS 1982, namun kenyataannya Malaysia menginginkan agar menggunakan UNCLOS 1958. Malaysia tidak mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan, di mana pada tahun 1969 terjadi kesepakatan 25 titik koordinat, dan
94 tahun 1970 terjadi kesepakatan 8 titik koordinat di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan. Malaysia mengklaim Laut Sulawesi melewati batas ZEE Indonesia dikarenakan terdapat tambang migas di area Blok Ambalat yang telah diberikan ke Shell Company milik Inggris serta di Tanjung Datu. Sebaliknya, Indonesia menyerahkan tambang migas tersebut ke Amerika Serikat sehingga menemui jalan buntu. Kendala tersebut menyebabkan sering terjadi pelanggaran wilayah oleh kapal, pesawat dan kegiatan ilegal penduduk Malaysia di perbatasan. Oleh karena itu penjagaan perbatasan akibat kerawanan keamanan di perbatasan Malaysia dan Indonesia perlu mendapatkan prioritas. Gambar 3.2. Batas Maritim RI - Malaysia. Sumber: Mabes TNI AL, 2019 Selain batas maritim, Indonesia dan Malaysia juga memiliki perbatasan darat, di mana perjanjian internasionalnya mengikuti perjanjian bekas daerah jajahan Inggris dan Belanda. Dengan demikian, kejelasan batas wilayah jajahan Inggris dan Belanda dapat memperoleh pengakuan internasional terhadap yurisdiksi jajahan Inggris dan Belanda di Indonesia dan Malaysia. Sehubungan dengan
95 hal tersebut, sejak 1891 sampai 1928 telah dilakukan beberapa kali perundingan mengenai penetapan dan penegasan batas bersama antara Indonesia dengan Malaysia. Tabel 3.3. Dasar Hukum Perbatasan Darat Indonesia-Malaysia. Negara Belanda - Inggris Belanda - Inggris Belanda - Inggris RI - Malaysia Dasar Hukum The Boundary Convention The Boundary Agreement The Boundary Convention Memorandum of Understanding Minute of The First Meeting of The Join Indonesia Malaysia Boundary Committee Tempat Keterangan 20 Juni 1891 London London 28 Sep 1915 Hague 26 Maret 1928 26 Nop 1973 Jakarta 16 Nop 1974 RI - Malaysia Kinabalu, Sabah Mal Sumber: Ditoppad TNI AD, 2019 Setelah negara Indonesia berdiri pada tahun 1945 dan Malaysia pada tahun 1957, wilayah kedua negara harus dipertegas dengan perjanjian internasional yang mengikuti perjanjian wilayah jajahan Inggris dan Belanda. Sejak penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tahun 1973 antara pihak RI dengan Malaysia, penegasan perbatasan negara telah diusahakan oleh kedua belah pihak. Dari hasil penegasan tersebut, terdapat persoalan teknis, strategis, dan politis yang hingga saat tuntas. Permasalahan perbatasan darat tersebut meliputi: a. ini belum Permasalahan TANJUNG DATU (Daerah Prioritas I (A - C)). Hasil pengukuran bersama tidak sesuai dan perlu pengukuran ulang, sedangkan menurut Malaysia sudah selesai karena
b. c. d. e. f. g. h. i. j. 96 Indonesia sudah setuju dan menandatangani isi MoU 1973 meskipun tidak sesuai dengan isi perjanjian Inggris dan Belanda. Permasalahan Titik D.400 (Daerah Prioritas III (D - E)). Hasil survei RI-Malaysia tahun 1987/1988 tidak menemukan watershed. Permasalahan Gunung Raya (Daerah Prioritas III (D - E)). Hasil joint survei garis batas gunung Raya I & II tidak dapat disepakati oleh kedua pihak. Permasalahan BATU AUM (Daerah Prioritas VI (E - F)). Penerapan arah dan jarak tidak diterima kedua belah pihak. Permasalahan Gunung, Jagoi/Sungai, Buan/Sungai (Daerah Prioritas VI (E-F)). Kenyataan di lapangan tidak sesuai dengan konvensi 1928. Permasalahan Titik C.500-C.600 (Daerah Prioritas III (C - D)). Pihak Malaysia mengajukan komplain terhadap watershed dipotong sungai. Permasalahan Titik B.2700-B.3100 (Daerah Prioritas II (B - C). Hasil ukuran bersama menunjukan penyimpangan, Malaysia dirugikan. Permasalahan Aliran Sungai SIMANTIPAL (Daerah Prioritas II (B - C)). Pihak Malaysia komplain letak muara S. Simantipal (minta Pengukuran ulang). Permasalahan Aliran Sungai SINAPAD (Daerah Prioritas II (B - C)). Muara S. Sinapad berada di sebelah utara dari lintang 4° 20" LU, tidak sesuai dengan konvensi 1891 dan 1915. Permasalahan Pulau Sebatik. Kedua tim survei menemukan tugu di sebelah barat Pulau. Sebatik berada pada bagian selatan posisi yang seharusnya (4°10" LU), sehingga RI dirugikan.
97 Gambar 3.3. Garis Batas Darat Indonesia-Malaysia. Sumber: Kodam XII/Tanjung Pura, 2019. Kendala peraturan perundang-undangan perbatasan darat diantaranya terdapat perbedaan pandangan dalam menentukan Outstanding Border Problem. UNCLOS 1982, sedangkan Malaysia menggunakan UNCLOS 1958 dan tidak mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan. Perjanjian selalu menunda masalah OBP itu dan hanya membahas kerjasama keamanan dan ekonomi di perbatasan. Niat Malaysia terlihat tidak mau menyelesaikan secara hukum Internasional untuk saat ini, dan menunggu ketergantungan masyarakat perbatasan Indonesia akan kebutuhan hidupnya ke Malaysia. Sikap okupasi aktif ini mengundang kejahatan transnasional di perbatasan darat seperti illegal logging, illegal trafficking, penyelundupan narkoba, dan lain-lain. 3.2.3 Wilayah Perbatasan Filipina - Indonesia Filipina menggunakan Traktat Paris 1898 dan Traktat 1930 sebagai dasar hukum perbatasan laut Indonesia dengan Filipina. Kendalanya, Filipina tidak menganut prinsip jarak dari garis pangkal
98 seperti ditegaskan oleh hukum internasional. Hal ini menyebabkan wilayah maritim Filipina berupa kotak sehingga menyulitkan negosiasi karena dasar hukum yang digunakan Filipina berbeda dengan Indonesia yang cenderung mengacu kepada UNCLOS 1982. Hal ini terungkap juga dalam Pertemuan Tingkat Pejabat Tinggi pada bulan Juni 1994. Kendala lainnya adalah perbedaan pandangan kepemilikan Pulau Palmas menurut Filipina atau Pulau Miangas menurut Indonesia. Sebelum adanya kesepakatan akan kepemilikan pulau ini, Filipina telah memuat seluruh bagian wilayah Filipina yang didasarkan pada perjanjianperjanjian terdahulu yang pada intinya menyatakan bahwa Pulau Miangas termasuk ke dalam wilayah Filipina. Dasar hukum yang digunakan adalah: Pertama, Traktat Paris tanggal 10 Desember 1898, khususnya pasal III yang dibuat antara Amerika Serikat dan Spanyol. Kedua, Traktat Washington tanggal 7 November 1900 antara pemerintah Amerika Serikat dan Spanyol. Ketiga, Traktat tanggal 2 Januari 1930 antara Amerika Serikat dan Inggris. Pihak Indonesia berpedoman pada keputusan Mahkamah Arbitrase Permanen Den Haag tahun 1928. Mahkamah Arbitrase tersebut meneliti sengketa antara Amerika Serikat dengan Belanda untuk mengetahui apakah sampai saat penyerahan kepada Amerika Serikat, Spanyol tidak dapat membuktikan penguasaannya atas Pulau Miangas secara efektif. Sementara itu, Belanda dapat membuktikan secara administratif penguasaannya terhadap pulau Miangas sejak tahun 1677. Akhirnya, Pulau Miangas menjadi milik Indonesia karena merupakan wilayah kedaulatan Pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1677. Oleh karena itu, berdasarkan Territoriale Zee en Marietieme Kringen Ordonantie (TZMKO) 1939, Pulau Miangas menjadi wilayah kedaulatan Republik Indonesia berdasarkan hasil keputusan mahkamah arbitrase.
99 Gambar 3.4. Batas Maritim RI-Filipina. Sumber: Mabes TNI AL, 2019 Selain menggunakan UNCLOS 1982, saat ini Filipina tengah memasuki tahap negosiasi untuk membicarakan masalah prinsip dan metode penarikan garis batas di Samudera Pasifik, yaitu kawasan perairan antara pantai utara Pulau Sulawesi dengan pantai selatan Pulau Mindanau. Kendalanya, pembicaraan ini belum menemukan titik temu karena adanya perbedaan pandangan dalam mewujudkan batas maritim yang "adil" atau "equitable". Filipina masih menganggap batas laut Pulau Miangas adalah miliknya (batas ZEE). Hal ini akan mengancam kepemilikan Pulau Miangas, Pulau Marampit dan Pulau Marore di kemudian hari jika penduduk setempat menggunakan mata uang Peso dan bahasa Filipina, serta menggantungkan kesejahteraannya dari Filipina. Penduduk wilayah tersebut kapanpun dapat minta untuk bergabung dengan Filipina dengan alasan okupasi efektif mirip Malaysia. Baru-baru ini terdapat penyanderaan 9 warga Indonesia yang dilakukan oleh Kelompok pemberontak Filipina pimpinan Abu
100 Sayyaf yaitu Moro National Liberation Front (MNLF) di perbatasan Indonesia, Malaysia dan Filipina yang menimbulkan ajakan pembentukan pakta pertahanan Filipina-Indonesia mengingat terorisme adalah musuh bersama. Meskipun demikian, Indonesia belum mau bergabung dan berpandangan bahwa cukup mengadakan kerjasama setingkat MoU dengan pemerintah Filipina yang menyepakati apakah TNI diperbolehkan membantu dalam pembebasan sandera atau membentuk daerah operasi depan di sekitar Filipina untuk persiapan menyerang terorisme. Filipina tidak menghendaki tentara asing memasuki wilayah kedaulatannya, tidak sehingga penyelesaiannya dengan operasi mengandalkan pemerintah Filipina dan belum ada perlindungan hukum bagi tim negosiasi dalam pembebasan sandera. tertutup 3.2.4 Wilayah Perbatasan Thailand - Malaysia. Perbatasan Thailand-Malaysia mencapai 506 km2 atu 314 mil yang merupakan hasil perjanjian antara Inggris dan Thailand di Bangkok pada 10 Maret 1909 dan diratifikasi di London pada 9 Juli 1909. Panjang perbatasan kedua negara tersebut yang berada di Semenanjung Malaya, terdiri dari 251 mil yang berupa perbatasan darat dan perbatasan air yang berbentuk Sungai Golok sepanjang 59 mil, ditambah dengan 4 mil perbatasan air yang berbentuk pantai. 20 perbatasan ini kemudian menjadi perbatasan darat antara Thailand pada satu pihak dengan Federasi Malaya pada pihak lainnya yang mencapai kemerdekaan pada 31 Agustus 1957, dan kemudian berubah menjadi Malaysia pada 16 September 1963 (Lihat Gambar 3.5).
101 Gambar 3.5. Legal Aspects. Sumber: Mabes TNI AL, 2019. fisik, perbatasan darat Thailand-Malaysia di Semenanjung Malaya dapat dipecah ke dalam tiga sektor, yaitu Sektor Barat, Tengah, dan Timur. Sektor Barat mencakup Provinsi Satun dan Provinsi Songkhla di Thailand, dan Negara Bagian Perlis dan Kedah. Perbatasan darat sektor Barat meliputi daerah pesisir, perbukitan dan lembah Lam Yai; Sektor Tengah meliputi Provinsi Songkhla dan Provinsi Yala di Thailand dan Negara Bagian Kedah dan Perak di Malaysia. Perbatasan darat sektor Tengah ini merupakan daerah pegunungan; Sedangkan sektor Timur menjangkau Provinsi Narathiwat di Thailand dan Negara Bagian Perak dan Kelantan di Malaysia. Perbatasan Sektor Timur ini merupakan perbatasan air yang mengikuti aliran Sungai Golok. Secara Di luar perlintasan yang formal ini, bagian pegunungan di sektor Tengah dan bagianbagian Sungai Golok yang sempit memiliki risiko keamanan sehingga memungkinkan mudahnya aktivitas pelintas batas ilegal. Dengan kata lain, perbatasan Thailand-- Malaysia memperlihatkan perbatasan yang terbuka, terpencil, dan keropos yang mendukung maraknya aktivitas lintas batas ilegal. Selain sembilan pintu perlintasan yang formal tersebut, sekurang-
102 kurangnya sebanyak 127 pintu perlintasan ilegal tersedia di sepanjang perbatasan darat dan air Thailand-Malaysia. Pada satu sisi, aktivitas lintas batas ilegal ini dapat bersifat tradisional untuk tujuan kekerabatan dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari bagi penduduk asli kawasan perbatasan. Bagi Thailand, aktivitas lintas batas ilegal dalam bentuknya sebagai kejahatan transnasional menjadi ancaman bagi keamanan negara dan pola tatanan masyarakatnya. Sejak dasawarsa 1980an dan 1990an, pekerja migran banyak masuk ke Thailand ketika Thailand mulai bergerak dari ekonomi yang mengandalkan tenaga kerja rendah menjadi ekonomi yang mengutamakan modal. Dalam hal ini, Thailand menerima lebih dari 1 juta pekerja migran dari tiga negara tetangganya, yakni Myanmar, Laos dan Kamboja. Sejalan dengan penanganan migrasi lintas batas dan pekerja migran dari ketiga negara tetangganya itu, pekerja migran itu rentan terhadap human trafficking. Kawasan perbatasan Thailand Selatan juga merupakan daerah bermasalah dengan merebaknya gerakan separatis terutama pada tiga provinsi di kawasan perbatasan Thailand Selatan, sehingga mendorong pemerintah Thailand menerapkan kebijakan yang keras di daerah Thailand Selatan. Sedangkan bagi Malaysia, aktivitas lintas batas ilegal dalam bentuknya sebagai kejahatan transnasional pun menjadi ancaman terbesar bagi keamanan dan pola tatanan masyarakatnya. Malaysia menyatakan bahwa ilegal merupakan ancaman sosial terbesar kedua karena Malaysia telah menjadi negara tujuan yang utama bagi para imigran illegal. 3.2.5 Wilayah Perbatasan Malaysia - Filipina imigran Perbatasan Laut Malaysia dengan Filipina di wilayah Laut Sulu selalu menemui permasalahan, yaitu, aksi perompakan dan penyanderaan kapal maupun awak kapal yang dilakukan Abu Sayyaf Group (ASG); Serangan pasukan kesultanan Sulu tahun 2013
103 yangmenuntut wilayah Sabah menjadi milik Kesultanan Sulu; Tuntutan kepemilikan tujuh Pulau di wilayah Kepulauan Spratly, terutama pulau Layang Layang; Pelanggaran Kedaulatan dan Hukum di wilayah perbatasan Malaysia Filipina; serta Hubungan kekerabatan Malaysia Filipina di Kepulauan Mindanao. Di perbatasan Malaysia bagian timur dengan Laut Sulu Filipina, terdapat sengketa kepemilikan Kepulauan Spratly antara Malaysia dengan Filipina. Negara-negara yang mengajukan klaim tentunya bukan tergiur akan luas daratan kepulauan Spratly yang hanya 3 km persegi itu, melainkan potensi sumber daya alam yang terkandung di kawasan seluas hampir 2 kali pulau Jawa itu. Gambar 3.6. Perbatasan Sabah Malaysia dengan Kep.Sulu Filipina. diakses tgl 20 November 2019.
104 BAB 4 PERKEMBANGAN ANCAMAN IS DI ASIA TENGGARA
105 4. BAB 4 PERKEMBANGAN ANCAMAN IS DI ASIA TENGGARA 4.1. Perkembangan Ancaman Islamic State (IS) di Asia Tenggara ISIS merupakan kelompok teroris yang didirikan oleh Abu Musab al Zarqawi pada tahun 1999 dengan nama Jamaat Al Tawhid wal Jihad (JTWJ). Abu Musab al Zarqawi sendiri adalah seorang murid dari pimpinan Al Qaeda, yaitu Osama Bin Laden. Pada tahun 2000, Zarqawi mendatangi Osama Bin Laden sebagai pimpinan Al- Qaeda untuk meminta bantuan bagi kelompoknya yang memiliki tujuan menggulingkan pemerintah Yordania. Pada tahun 2004, JTWJ berubah menjadi Al Qaeda in Iraq (AQI) atas dasar kesamaan target dengan Al Qaeda, yakni menguasai Iraq. Kemudian di tahun 2006 AQI berubah nama menjadi Majlis Shura Al Mujahidin (MSM) yang masih berada di bawah pimpinan Al Qaeda pusat (Nainggolan, 2017). Di Tahun 2006 Majlis Shura Al Mujahidin (MSM) diubah kembali menjadi Islamic State of Iraq (ISI). Kemudian di tahun yang sama Zarqawi terbunuh oleh serangan udara Amerika Serikat yang mengakibatkan kepemimpinan ISI dilanjutkan oleh Abu Umar al Bagdadi. Di tahun 2010 Abu Umar al Bagdadi meninggal dunia. Setelah kepergian Abu Umar al Baghdadi, ISI berada dalam kepemimpinan Abu Bakar al Baghdadi. Kemudian, di tahun 2013 Abu Bakar al Baghdadi mengubah Islamic State of Iraq (ISI) menjadi ISIL/ISIS. Pada kepemimpinan Abu Bakar al Baghdadi, tepatnya pada tanggal 4 Februari 2014, ISIS memutuskan hubungan dengan Al Qaeda pusat. Kemudian pada tanggal 29 Juni 2014, Abu Bakar lalu al Baghdadi mendeklarasikan diri sebagai khalifah ISIS,
106 memindahkan pusat kendalinya ke Suriah (Djelantik & Akbar, 2016). Perubahan nama ISIS yang bermula dari JTWJ menjadi AQI dikarenakan afiliasinya terhadap Al Qaeda. Namun perubahan tersebut tidak berlangsung lama karena terpecahnya JTWJ dengan Al Qaeda hingga pemimpin JTWJ Zarqawi merubah nama kelompok menjadi MSM. Perubahan nama kembali terjadi dari MSM menjadi ISI/ISIS/IS setelah kematian Zarqawi yang kemudian digantikan oleh al Baghdadi (Nainggolan, 2017). ISIS merupakan sebuah kelompok yang menggambarkan gelombang baru dari global jihadism yang sebelumnya dipimpin oleh kelompok Al Qaeda. ISIS sempat berafiliasi dengan Al Qaeda karena alasan kesamaan kepentingan. Saat itu kelompok ISIS masih bernama AQI dengan pembagian tugas Al Qaeda pusat fokus pada far enemy seperti Amerika Serikat, Israel dan aktor global lainnya; sedangkan AQI lebih berfokus pada near enemy, yaitu rezim Irak dan Suriah yang kemudian menyebar ke negara negara Arab di sekitarnya. Di tahun 2006 ISIS yang masih bernama MSM memutuskan untuk keluar dari Al Qaeda dan membentuk kelompok baru. Setelah ISIS melakukan deafiliasi dengan Al Qaeda, pemimpin ISIS saat itu Abu Bakar al Baghdadi mendeklarasikan diri sebagai khalifah yang baru, yaitu pemimpin tertinggi umat muslim di dunia. ISIS juga memberi tantangan secara terbuka kepada Al Qaeda dengan menunjukkan ambisinya terkait kelompoknya yang akan menjadi negara yang secara de facto menjadi pemain utama dunia dengan ideologi Salafy Jihadism. Kemudian ISIS memulai penargetan pada far enemy, yaitu negara Barat seperti Amerika Serikat dan Eropa. Hanya saja ISIS memilih untuk tidak menyerang daerah teritorial negara far enemy, namun memilih menyerang daerah strategis target Barat seperti Baghdad, Riyadh dan Damaskus (Nainggolan, 2017).
107 Gambar 4.1. Alur Perkembangan Islamic State. 4.2. Jaringan Teror 4.2.1. Jaringan Teror di Perbatasan Thailand - Indonesia. Thailand adalah sebuah Negara Kerajaan di Asia Tenggara yang mempunyai penduduk berjumlah sekitar 65 juta. pada tahun 1939 adalah disebut Negara Siam menganeksasi Kesultanan Pattani di wilayah Thailand Selatan, sehingga menciptakan gerakan separatis yang bernuansa agama Islam. Menurut pandangan Nik Anuar, saat ini masyarakat muslim minoritas Pattani Thailand menghadapi perlakuan diskriminasi dari pemerintahan Thailand yang cenderung menggunakan teror. Oleh karena itu, kehidupan sosial dan politik penduduk Thailand Selatan sangat terbatas. (Nik Anuar, 2004).
108 linguistik dan kebudayaan yang dijalankan negara Thailand telah gagal. Adanya diskriminasi penduduk Pattani yang mayoritas Melayu Muslim bertolak belakang dengan budaya Thailand, yaitu Thai Buddhist. Berbagai larangan menggunakan bahasa Melayu, mengajar agama Islam di sekolah dan larangan lainnya memunculkan protes dari masyarakat Melayu Muslim di wilayah perbatasan dengan Malaysia. Hal ini menyebabkan pelanggaran hak asasi, sehingga terjadi penghilangan nyawa secara paksa dengan kekerasan dan pembunuhan yang dapat disebut sebagai state terrorism. Peneliti berpendapat kebijakan asimilasi Husam Malato dalam bukunya "The Role of Haji Sulong in Fighting Special Autonomy for Pattani Southern Thailand (1947- 1954)" mengatakan Haji Sulong merupakan pelopor gerakan perlawanan terhadap pemerintah Thailand pada 1947. Gerakan perlawanan selanjutnya muncul sejak tahun 1960 yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil dengan mendirikan front perlawanan bawah tanah, yaitu Barisan Nasional Pembebasan Pattani (BNPP). (Husam, 2017). Sejak perlawanan ini, BNPP dinyatakan pemerintah Thailand sebagai kelompok teroris yang ingin menjatuhkan pemerintah yang sah. Pada tahun 1970 kelompok BNPP ini diberantas oleh Pemerintah Thailand. Jaringan teror ini justru memicu kemunculan organisasiorganisasi perlawanan lainnya, yaitu Barisan Revolusi Nasional (BRN), Pertumbuhan Perpaduan Pembebasan Pattani (PPPP) atau Pattani United Liberation Organization (PULO) sehingga Thailand Selatan dibagi empat wilayah yaitu Pattani, Yala, Songkhla, dan Narathiwat. Penelitian terdahulu Mohd Mizan Mohammad menjelaskan fenomena terorisme di Thailand Selatan sebagai berikut: Berdasarkan Pandangan peneliti terdahulu Mohd Mizan Mohammad mengatakan sebagai berikut:
109 "Rebellions in Southern Thailand have demonstrated all of the characteristics of long running conflicts such as religious disputes, separatist activities, crime, unfair treatment, personal vendettas and many more. This has played a key role in transporting surplus Chinese weapons to the Khmer Rouge regime in Cambodia. The Tamil Tigers (LTTE) rebel groups had an office in Thailand for many years just to purchase weapons for their insurgents". Kelompok Perlawanan ini mendapat dukungan senjata dari pemberontak Macan Tamil Sri Lanka dan Khmer Merah Kamboja karena pemerintahan Thailand memberikan dukungan Kantor kepada LTTE sebagai awal kesalahan yang mana pemberontak separatis Thailand selatan memiliki senjata tersebut. Pada tahun 1980 pemberontakan mulai meredam karena para ketua gerakan separatis ini mulai menyerah setelah melihat masyarakat banyak yang menjadi korban kekerasan dan pembunuhan tentara Thailand. Penelitian terdahulu dari Neil J. Melvin menjelaskan perkembangan jaringan teror Thailand Selatan dan hubungannya dengan Paham Salafi dan ISIS Timur Tengah sebagai berikut: "By the late 1980s the Pattani conflict was taking on a clearer Islamic character, as can be seen in the names of the insurgent groups formed at this time. Several leaders of the BNPP broke away in 1985 to form the United Mujahedin Front of Pattani (Barisan Bersatu Mujahidin Pattani, BBMP). In 1986 the BNPP renamed itself the Islamic Liberation Front of Pattani (Barisan Islam Pembebasan Pattani, BIPP)". (Neil, 2007) Jaringan teror Thailand selatan dapat dirangkum sesuai perkembangannya seperti struktur organisasi sebagai berikut:
110 Gambar 4.2. Struktur Jaringan Teror Thailand Selatan, Sumber: Universitas Pertahanan,2019. Keadaan stabil ini timbul kembali pada tahun 2004 setelah menelan korban sekitar 6.500 orang meninggal dan 11.500 orang lukaluka. Puncak kekerasan terjadi pada tanggal 15 oktober 2016 yaitu, pada peringatan peristiwa Takbai sebuah peristiwa kekerasan 12 tahun yang lalu yang mana 48 mahasiswa ditangkap Polisi Thailand secara sewenangwenang dengan tuduhan berkaitan dengan pelaku bom bunuh diri. Peristiwa ini menyebabkan terjadinya negosiasi antara pemerintah Thailand dengan MARA
111 sampai saat ini dengan penawaran otonomi khusus oleh pemerintah Thailand kepada wilayah Pattani, Yala, Songkhla, dan Narathiwat. telah dijelaskan sebelumnya, Perbatasan Thailand-Indonesia sudah ditegaskan dengan perjanjian garis batas landas kontinen tahun 1971 dan persetujuan garis batas dasar laut tahun 1971, Keppres No. 21 tahun 1972 tanggal 11 Maret 1972, dan Keppres No. 1 tahun 1977 tanggal 11 Desember 1977. Meskipun demikian, Thailand secara sepihak mengumumkan ZEE dengan Royal Proclamation tanggal 23 Februari 1981 (200 NM dari Baseline Thailand). Hal ini menyebabkan perjanjian dikhianati oleh pemerintah Thailand, sehingga garis batas menjadi "Modus Vivendi" yang berarti perjanjian itu bersifat sementara. Berdasarkan gambaran umum yang Penulis berpendapat bahwa Gerakan Aceh Merdeka yang berada di Indonesia sudah sepakat menerima otonomi khusus dan mirip dengan kondisi Thailand Selatan saat ini. Selama ini, senjata yang berasal dari Thailand Selatan dijual oleh pejuang pemberontak Pattani ke Aceh melalui perbatasan laut Malaysia dan Indonesia. Jika aparat keamanan Indonesia mengejar, maka senjata itu disimpan di Malaysia. Begitu juga sebaliknya Thailand Selatan mendapatkan senjata dari Pemberontak Macan Tamil Sri Lanka dan Khmer Merah Kamboja. Dua negara ini juga mendapatkan senjata dari Cina. Akhirnya perlombaan senjata ini menjadi lingkaran kejahatan penyelundupan senjata api, amunisi, dan bahan peledak (Sapi Muhandak). Kelemahan ini tidak pernah dibahas dalam tingkat ASEAN terkait asal senjata itu, sehingga diperlukan kerjasama tingkat ADMM di ASEAN yang membahas penyelundupan Sapi Muhandak di wilayah perbatasan negara-negara Asia Tenggara.
112 4.2.2 Jaringan Teror di Perbatasan Malaysia - Indonesia Jaringan teror di Malaysia dan Indonesia mempunyai hubungan melalui rute perbatasan yang kurang dijaga secara ketat, khususnya perbatasan darat Malaysia dengan Indonesia di Kalimantan Utara. Perbatasan ini hanya dijaga oleh 5 pos Malaysia dan dijaga oleh satuan tugas pengamanan perbatasan oleh TNI sebanyak 1 Batalyon Infanteri (Yonif) di perbatasan Kalimantan Barat (Kalbar) dan 1 Yonif di perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara). Penelitian terdahulu Mohd Mizan Mohammad Aslam mengulas tentang perkembangan jaringan teror di Malaysia yang diawali oleh pembentukan Mujahidin untuk membantu perjuangan Afghanistan melawan Soviet sebagai berikut: "Significant radicalism emerged in Malaysia in the 1970s and since this time several radical groups have been formed including Tentera Sabiullah, Koperasi Angkatan Revolusi Islam Malaysia (KARIM), Golongan Rohaniah, Kumpulan Crypto, Kumpulan Mohd Nasir Ismail. Kumpulan Jundullah, Kumpulan Revolusi Islam Ibrahim Libya, Kumpulan Mujahidin Kedah (KMK), Kumpulan Perjuangan Islam Perak (KPIP), AlMaunah, KMM and JI". (Aslam, 2009) Jaringan teror ini diawali pembentukan JI yang dipimpin oleh Abdullah Sungkar dari Indonesia yang melarikan diri ke Malaysia era presiden Soeharto. Abu Bakar Ba'asyir selaku wakilnya kemudian membentuk Majelis Mujahidin Indonesia yang berhubungan dengan JI dan Kumpulan Militan Malaysia. Jaringan Teror Indonesia dan Malaysia saling berhubungan dan bergerak memasuki wilayah negara itu dengan jalan rute laut dan daratan tanpa diketahui oleh aparat keamanan kedua negara. Prof. Rolan Gunaratna, guru besar Universitas Nangyang Singapura, mengatakan terdapat hubungan jaringan teror antara
113 Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Jaringan teror ini pada awalnya mendukung JI tetapi lama kelamaan jaringan ini juga mendukung perjuangan ISIS di Irak dan Suriah (Gunaratna, 2015). Jaringan teror ini ditunjukkan pada gambar berikut: Gambar 4.3. Jaringan Teror Indonesia, Filipina, & Malaysia. Sumber: Prof Rolan Gunaratna, 2015. Jaringan teror pendukung ISIS kemudian menjadi lone wolf yang kembali ke negaranya masingmasing (returnees) untuk mendirikan IS Asia Tenggara dengan nama Katibah Nusantara atau Daulah Islamiyah Raya. Jaringan ini lebih berbahaya dan besar dengan basis operasi IS di Filipina Selatan, yakni pulau Mindanao. Moch Zaini, Staf Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan Malaysia, mengatakan bahwa terdapat 24 orang LTTE yang ditangkap aparat keamanan di Malaysia Barat tahun 2019 terkait jaringan teror Sri Lanka dan menuntut ke pemerintah Malaysia untuk dapat mengakui IS di Sri Lanka. Jaringan teror Sri Lanka ini terusir oleh pemerintahan Sri Lanka yang mayoritas Budha. Jaringan teror ini mengungsi melalui Thailand Selatan, lalu masuk ke Malaysia untuk mendeklarasikan tujuannya agar Malaysia mengakui bahwa jaringan teror ini eksis
114 untuk mendirikan negara Islam di Asia Tenggara pada umumnya dan negara Islam Sri Lanka pada khususnya. Dapat disimpulkan bahwa jaringan teror Malaysia yang saat ini menonjol adalah jaringan IS yang mendeklarasikan diri pada tanggal 4 Desember 2019 di Malaysia, yang pada awalnya diwarnai Jemaah Islamiyah dan Mujahidin. Untuk saat ini, jaringan teror tersebut diwarnai separatis Aceh, Sri Lanka, Thailand Selatan yang masuk melalui rute perbatasan laut dan darat menuju Malaysia untuk berjanji mendukung IS di Asia Tenggara. 4.2.3. Jaringan Teror di Wilayah Perbatasan Filipina - Indonesia Jaringan Teror di Filipina dan Indonesia mempunyai hubungan kekerabatan. Tokoh masyarakat Tahuna, Martinus, mengatakan bahwa jaringan teror Indonesia mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dengan separatis Islam di pulau Mindanao. Bukti dari perkawinan ini adalah istri pemberontak Maute yang merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) asal Bekasi, yaitu Minhati Madrais. Persaudaraan penduduk yang mempunyai dua warga kenegaraan berdasarkan MoU tahun 1973 tentang perjanjian lintas batas sampai saat ini belum diperbaiki dan diperbaharui. Pemberontakan maute yang terjadi di kota Marawi menyebabkan konflik pejuang kemerdekaan Mindanao dengan pemerintah Filipina, sehingga mendorong pembentukan kodam VIII/Merdeka untuk meningkatkan penjagaan di perbatasan dalam rangka mengantisipasi pengungsi illegal yang mendukung gerakan terorisme. Pemimpin perwakilan ISIS Asia Tenggara, yakni Isnilon Hapilon tinggal di Filipina, dan berdasarkan dokumen gambaran umum dinyatakan telah tewas dalam pertempuran Marawi.
115 Meskipun demikian, gerombolan ASG masih mendominasi kelompok perlawanan dan semakin aktif melakukan penculikan dan penyanderaan baik nelayan maupun kapal kapal asing yang melewati wilayah perbatasan laut Indonesia dengan Philipina. Hasil wawancara dengan Asintel Kodam VIII/ Merdeka kolonel Inf Agus Bhakti terkait jaringan teror ISIS di Filipina yang ingin mendirikan IS di pulau Mindanao ditunjukkan dalam Gambar 4.4. Gambar 4.4. Jaringan Teror ISIS di Filipina Selatan. Sumber: Kodam VIII/Merdeka, 2019 Penelitian terdahulu dari Robert J. Bunker mengatakan bahwa hijrah kelompok jaringan teror diawali dari kepulangan returnees menuju negara masing masing dipromosikan melalui media massa sebagai berikut: "The intent of the magazine is to specifically promote hijrah (emigration) by Western recruits to the Caliphate with in place lone jihadist attacks being a secondary consideration. It is also
116 being used as a vehicle to launch direct criticism against al Qaeda and its leader Ayman al Zawahiri." (Bunker & Bunker, 2019) Hijrah yang dimaksud oleh Robert J. Bunker adalah mencari daerah Islam sebagai basis operasi tempat pelatihan dan tempat berkumpulnya tokoh tokoh Islam di Filipina yang juga dapat difungsikan sebagai basis perlawanan. Tokoh tokoh ini kemudian mencari lahan sel sel tidur sebagai kelompok pengikut, pendukung, dan simpatisan yang secara diam diam mendukung kelompok pendiri IS di Filipina. Kelompok ini diantaranya sel sel tidur di Tahuna, Kepulauan Sangir Talaud, Indonesia, dan 8 sel tidur yang lain seperti pemburu aliran sesat, Hisbul Tahir dan Mujahidin Indonesia Timur. Semua permasalahan disebabkan kurangnya penjagaan aparat keamanan di perbatasan laut dan darat Indonesia dengan Filipina. kurangnya penjagaan aparat keamanan secara terpadu antara Filipina dan Indonesia, disebabkan kurangnya perhatian dari pemerintah kedua negara serta kurangnya pertukaran informasi dikarenakan keterbatasan sistem informasi dan teknologi. Hal ini menyebabkan leluasa keluar masuk kelompok perbatasan tanpa diketahui oleh aparat keamanan kedua negara. Dapat disimpulkan bahwa permasalahan jaringan teror ini semakin 4.2.4. Jaringan Teror di Wilayah Perbatasan Thailand - Malaysia. Jaringan teror di wilayah perbatasan Thailand dengan Malaysia terkait hubungan kekerabatan antara penduduk melayu kedua negara. Bagi para teroris di wilayah perbatasan Thailand dengan malaysia, wilayah perbatasan merupakan pencapaian tujuan Thailand Selatan untuk bersatu sebagai wilayah nasional.
117 berbatasan dengan Malaysia Timur, di mana kemampuan dan peralatan penjagaan perbatasan yang dipunyai aparat keamanan Thailand sangat lemah sehingga membuka peluang bagi teroris internasional sebagai tempat transit dan tempat melarikan diri. Thailand Selatan berbatasan dengan Malaysia Timur yang mempunyai kelemahan kemampuan dan peralatan penjagaan perbatasan yang dipunyai aparat keamanan Thailand sangat lemah sehingga peluang bagi teroris internasional sebagai tempat transit dan tempat melarikan diri. Penelitian terdahulu Neil J. Melvin menjelaskan konflik perbatasan Thailand Selatan sebagai berikut: "Under these new conditions, militant organizations faced increased internal pressures; both the BRN and the PULO split into rival factions, further weakening the insurgency. By the end of the 1990s, Thai officials were able to claim with some confidence that the separatist movement in the South had ceased to exist at any significant level and that its main elements had either surrendered, gone into exile or become involved in criminality. The GMIP was suspected of conducting a series of raids between 2001 and 2003 but was generally considered to be a marginal force." (Neil, 2007) Kelompok separatis Islam di Pattani yang ingin mendirikan Negara Islam di Thailand Selatan masih tidak bersatu pandangan, baik yang dilakukan BRN, PULO, GMIP dan grup grup separatis lainnya. Tuduhan kalangan separatis ini sebagai kelompok pelanggar hukum seperti aksi kejahatan dijatuhkan agar pemerintah Thailand dapat menangkap dan memenjarakan kelompok separatis itu. Hal ini merupakan bentuk hard power. Sebaliknya, jaringan ini adalah suatu teroris kelemahan dikarenakan teroris internasional ini tidak berhadapan dengan militer, tetapi berhadapan dengan Polisi. Jika berhadapan internasional menganggap model
118 dengan militer maka aktivitasnya pasti gagal karena dianggap sebagai teroris internasional. Jaringan teror Thailand selatan memiliki hubungan dengan jaringan teroris Internasional. Sebagai buktinya, Hambali yang merupakan anggota jaringan JI tertangkap di Thailand Selatan. Jaringan teror ini mulai dikaji dan dibahas oleh pemerintah Thailand dengan mendirikan Universitas Pertahanan Thailand dalam proses penyelesaian konflik perbatasan dengan Malaysia dan konflik penduduk melayu Thailand dengan Pemerintah Thailand yang mayoritas beragama budha. Dalam kunjungannya ke Universitas Pertahanan Indonesia, Col. Pakom Suttiluk, Captain Rachada Suengthanom dan Mr. Kongfa Mangkonsateean selaku Delegasi Militer Thailand mengatakan bahwa Thailand akan mendirikan Universitas Pertahanan Thailand seperti Indonesia dan membuat program studi Asimetris yang menganalisis tentang IS di Thailand Selatan berbasis pendekatan perdamaian dengan kelompok separatis seperti BRN, PULO, GMIP, dan kelompok lainnya melalui organisasi MARA (Pakom, 2019). Gambar 4.5. Penduduk Islam di Wilayah Separatis Thailand Selatan.
119 south.html diakses tgl 30 November 2019 Berdasarkan gambar di atas, jaringan terorisme di Thaliand sangat berkaitan dengan pemberontakan yang terjadi di Thailand Selatan. Pemberontakan ini sangat aktif di Narathiwat, Pattani dan Provinsi Yala, tetapi kurang aktif di provinsi Songkhla terutama di wilayah yang banyak penduduk Muslim, yaitu di Hat Yai, dan daerah commercial hub. Gerakan separatis ini tidak saling berhubungan antara BRN, PULO, GMIP, Gempar dan grup grup separatis Islam lainnya. Kelompok separatisme ini tidak terlalu dikenal oleh dunia internasional sehingga menjadi tempat bersembunyi jaringan teroris Internasional. Akhirnya penyelesaian konflik perbatasan dan jaringan teror Thailand Selatan dilakukan dengan penawaran otonomi khusus melalui negosiasi dengan bantuan OKI dan fasilitator Malaysia, meskipun seharusnya Thailand hanya perlu menyelesaikan permasalahan dengan negara negara ASEAN. 4.2.5. Jaringan teror di Wilayah Perbatasan Malaysia-Filipina. Jaringan Teror di wilayah perbatasan didominasi kelompok Abu Sayyaf Group (ASG) yang seringkali melakukan perompakan terhadap kapal dan penculikan terhadap nelayan Malaysia dan Indonesia yang melintasi perbatasan Malaysia dengan Filipina. Letkol (P) Arya Duta Nugroho selaku Komandan Satuan (Dansat) Keamanan Laut Lantamal VIII berpendapat pengamanan laut perbatasan Indonesia, Malaysia dan Filipina ditujukan untuk mengantisipasi masuknya orang atau kapal asing yang tanpa ijin melintasi perbatasan dan melakukan kegiatan ilegal. Custom, Immigration, Quarantine,and Security (CIQS) setiap negara memiliki tugas yang sama untuk mengantisipasi ancaman di perbatasan negara. Meskipun demikian, aparat keamanan CIQS
120 terkendala pada faktor peralatan untuk mendeteksi returnees jaringan teror yang kembali dari perang di Irak dan Suriah menuju ke negaranya masing masing. Target kelompok FTF, FF dan keluarga pendukung teroris asal Malaysia, Indonesia dan Filipina diprediksi masuk ke Filipina sebagai pusat pelatihan jaringan teror di Kamp Hudaibiyah Mindanao. Kejahatan dengan cara teror yang dilakukan oleh ASG ditunjukkan dalam gambar berikut: Gambar 4.6. Potensi Ancaman dari Utara. Sumber: Kodam XIII/Merdeka, 2019 terdahulu Mohd Mizan Mohammad Aslam menjelaskan bahwa pembagian wilayah pulau Mindanao menjadi lima bagian sebagai berikut: Penelitian "Specifically, the areas of conflict have been region IX (Western Mindanao), region XII (Central Mindanao), the Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM) and region XI (Southern Mindanao), which consists of Davao del Sur, Sarangani, South Cotabato and Sultan Kudarat". (Aslam, 2009)
121 Wilayah Sultan Kudarat yang menyinggung wilayah kesultanan Sulu pimpinan Datu Raju Abgimuddin adik kandung kesultanan Sulu Sultan Jamalul Kiram pernah menyerang Lahad Datu tanggal 5 maret 2013 sebagai bom waktu yang ditinggalkan Inggris dengan menyewa Sabah dari kesultanan Sulu, tetapi menyerahkan wilayah ini kepada Malaysia tahun 1963 ketika Negara Federasi Malaysia dibentuk. Adanya sengketa perbatasan laut yang belum tuntas antara Malaysia dengan Filipina ini menyebabkan penduduk Sulu yang tinggal di Malaysia mengungsi ke Indonesia, lalu menjadi penduduk Indonesia karena Malaysia dan Filipina tidak mengakui sebagai warga negaranya. Jaringan teror dan pasukan Sulu sulit dibedakan ketika konflik di Lahad Datu sabah tahun 2013. Jaringan teror Filipina pimpinan Abu Sayyaf dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu: a. Kelompok ASG - Zamboanga. Pada gambar 4.7 di bawah ini, terdapat dua ancaman kelompok ASG di Zamboanga, yaitu ancaman kelompok ASG dibawah komando Marzan Ajijul yang disebut sebagai kelompok Ajijul Group dengan Wilayah operasi di Basilan yang dipimpin oleh Mundas, di Sulu dipimpin oleh Igasan dan di Tawi Tawi dipimpin oleh Muktar, ketiganya sering disebut Basulta; serta kelompok yang disebut Another Threat Group (ATG) atau Kidnap For Ransom Group (KFRG) di bawah komando Pingli Group yang membawahi kelompok Abdu Salam Group dan Arasid Group.
122 Gambar 4.7. Abu Sayyaf Group - Zamboanga. Sumber Kodam XIII/Merdeka, 2019 b. Kelompok ASG - Basilan. Kelompok ini berada di bawah kendali langsung Isnilon Hapilon dan Khair Mundos yang mengawasi sekitar 36 hingga 40 orang pelaksana lapangan ini sering yang dipimpin Purodji melakukan penyanderaan dan beberapa kelompok ini bergabung dengan kelompok sel tidur, yaitu Maute Marawi. Ketika konflik Marawi pecah, Isnilon Hapilon memberikan briefing jalannya pertempuran gerilya antara pasukan militer Filipina dengan Kelompok ASG ini. Dalam kelompok ini terdapat kelompok pelanggar hukum yang sering disebut Law Less Element (LLE) di bawah pimpinan Madi Umangkat dan kelompok yang memperjuangkan ideologi Islam yang sering dikenal sebagai Bangsa Moro Islamic Freedom Fighter (BIFF). Kelompok BIFF yang tergabung dalam ASG disebut kelompok Albarka Group dengan kekuatan 9 hingga 12 orang dan dipimpin oleh Basir Kasaran. Indama. Kelompok terlihat
123 Gambar 4.8. Abu Sayyaf Group - Basilan. Sumber Kodam XIII/Merdeka, 2019 c. Kelompok ASG - Sulu. Kelompok ini dipimpin oleh Radolan Sahiron yang diperhitungkan oleh Federal Bureau of Investigation (FBI) Amerika Serikat dan dinyalir sering melakukan perompakan terhadap kapal kapal asing, termasuk Amerika dan Eropa. Radolan menjadi target hadiah sayembara bagi yang dapat membunuhnya. Selain itu, kelompok ini juga berjuang sebagai kelompok pelanggar hukum atau LLE dan kelompok inti Abu Sayyaf yang sering dikenal Rogue MNLF Element (RME).
124 Gambar 4.9. Abu Sayyaf Group - Sulu. Sumber: Kodam XIII/Merdeka, 2019 Kelompok Abu Sayyaf yang berdiri sejak tahun 1991, atau yang dikenal sebagai Al Harakat Al Islamiyya eksistensinya semakin kuat, jaringannya ke dan bahkan akhir-akhir ini mengembangkan Malaysia, Thailand dan Indonesia. Kelompok ini juga sering melakukan aksi-aksi pengeboman, pembunuhan, penculikan dan pemerasan untuk mendirikan negara Islam di sebelah Barat Mindanau dan Kepulauan Sulu. Indonesia sebagai negara muslim terbesar di Asia Tenggara tidak luput dari sasaran dan serangan kelompok ini. Pada tahun 2020 ini telah beberapa kali terjadi penculikan WNI oleh kelompok Abu Sayyaf. Terakhir, pada Kamis, 16 Januari 2020, 8 orang WNI yang dikabarkan hilang di perairan Tambisan, Sabah, ternyata diculik oleh kelompok ini. Untuk setiap pembebasan bagi WNI yang diculik, mereka selalu meminta tebusan sejumlah uang untuk digunakan sebagai biaya operasional bagi perjuangannya. Kejadian tersebut sering terjadi berulang-ulang setiap tahunnya, sehingga dirasakan adanya ketidaknyamanan bagi para nelayan atau
125 pedagang yang menggunakan kapal niaga ketika melewati jalur pelayaran antar negara. Keidaknyamanan ketika melewati jalur pelayaran antar negara sangat membutuhkan penjagaan yang ketat pada jalur pelayaran dari kedua negara yang bertetangga.
126 BAB 5 ANALISIS RISIKO PERKEMBANGAN TERORISME
127 5. BAB 5 ANALISIS RISIKO PERKEMBANGAN TERORISME 5.1. Analisis Risiko Dilakukan Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dan TOPSIS Setelah mengumpulkan input dan memilih teknik analisis risiko, maka hasil analisis menjelaskan beberapa kondisi yang menonjol pada setiap tahapan konstruksi. Risiko yang akan dihadapi dari sisi keamanan nasional tentu berbeda sesuai dengan kondisi geopolitik pada tiap negara. Sehubungan dengan itu, diperlukan manajemen risiko untuk melihat risiko risiko yang dihadapi dan pengaruhnya terhadap tujuan kegiatan. Selanjutnya akan dapat direncanakan solusi untuk meminimalisir dampak risiko dalam rangka mendukung terwujudnya tujuan kegiatan. Langkah paling penting dalam manajemen risiko adalah mengidentifikasi risiko yang ada. Pada penelitian ini digunakan metode AHP dan dimensi terorisme untuk mengindentifikasi dan memberikan bobot pada risiko, sedangkan TOPSIS untuk menentukan risiko yang dominan dalam keamanan nasional terhadap ancaman IS pada tiap negara tersebut. Tahap identifikasi risiko ini diantaranya menghasilkan daftar risiko yang menjadi komponen dari rencana manajemen risiko secara keseluruhan. Isi dari daftar risiko ini diantaranya adalah daftar risiko yang telah diidentifikasi dan kategori risiko yang telah juga diperbaharui. Dalam daftar diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok risiko yang memiliki karakter sama. Pada penelitian ini, terdapat 3 kriteria dan 18 sub kriteria dalam dimensi terorisme yang ditunjukkan dalam tabel berikut: risiko tersebut, risiko
128 Tabel 5.1. Kriteria dan Sub Kriteria Analisis Risiko Terorisme. Kriteria Ancaman (T) Kerentanan (V) Dampak (I) Sub Kriteria Eksistensi Kemampuan Teror musuh Historis Intensitas Type of planning activities Target strategis Jumlah Populasi Keamanan Lingkungan Lokasi Aksesability Kecukupan Keamanan Ketersediaan Kerawanan Insignificant Minor Moderate Major Catastropic Kode T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 V1 V2 V3 V4 V5 I1 I2 I3 I4 I5 Langkah selanjutnya adalah proses pembobotan pada kriteria dengan menggunakan metode AHP. Setelah data kualitatif dan kuantitatif dari masing masing alternatif dapat dideskripsikan, tahap selanjutnya adalah melakukan penilaian terhadap alternatif. Setelah penilaian terhadap alternatif dilakukan, maka dapat dilanjutkan ke proses pengolahan data. Penghitungan bobot kriteria dengan metode AHP dan proses pengolahan peringkat alternatif dilakukan menggunakan software microsoft excel.
129 Gambar 5.1. Risk Breakdown Structure Hirarchy pada Analisis Risiko Jaringan Terorisme. Untuk menentukan analisis risiko jaringan terorisme Islamic State (IS) kedalam struktur yaitu dengan menemukan faktor atau kriteria yang berpengaruh. Oleh karena itu, membangun struktur hirarki berfungsi untuk membangun hubungan sebab akibat antara faktor risiko. Analisis risiko jaringan Islamic State (IS) memilik 3 (tiga) kriteria utama yaitu ancaman, kerentanan, dan dampak. Kriteria Ancaman memiliki 8 (delapan) sub kriteria; kriteria vurnerability dan dampak masing-masing memiliki 5 (lima) sub kriteria. Keseluruhan faktor hirarki tersebut tampak pada Gambar 5.1.
130 Tabel 5.2. Perbandingan berpasangan pada Kritera Utama. CRITERIA Threat (T) Vunerability (V) Impact (I) Threat (T) 1 2 1 Vunerability (V) 1/2 1 1 Impact (I) 1 1 1 Tabel 5.3. Nilai hasil pembobotan kriteria utama. CRITERIA Threat (T) Vunerability (V) Impact (I) weight Threat (T) 1 2 1 0,411 Vunerability (V) 1/2 1 1 0,261 Impact (I) 1 1 1 0,328 CR= 0,024 1,000 Tabel 5.4. Perbandingan berpasangan sub kriteria Threat (T). SUB CRITERIA T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T1 1 1 2 1 2 2 2 2 T2 1 1 1/2 1/2 1/2 1 1/2 1/3 T3 1/2 2 1 1/2 1/2 1/3 2 2 T4 1 2 2 1 2 2 2 1 T5 1/2 2 2 1/2 1 1/2 1/3 1/2 T6 1/2 1 3 1/2 2 1 2 2 T7 1/2 2 1/2 1/2 3 1/2 1 1/2 T8 1/2 3 1/2 1 2 1/2 2 1 Tabel 5.5. Nilai hasil pembobotan sub kriteria Threat (T). SUB CRITERIA T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 Weight T1 1 1 2 1 2 2 2 2 0,175 T2 1 1 1/2 1/2 1/2 1 1/2 1/3 0,079 T3 1/2 2 1 1/2 1/2 1/3 2 2 0,109 T4 1 2 2 1 2 2 2 1 0,171 T5 1/2 2 2 1/2 1 1/2 1/3 1/2 0,090 T6 1/2 1 3 1/2 2 1 2 2 0,147 T7 1/2 2 1/2 1/2 3 1/2 1 1/2 0,100 T8 1/2 3 1/2 1 2 1/2 2 1 0,128 CR = 0,001 1,000
131 Tabel 5.6. Perbandingan berpasangan sub kriteria Vurnerability (V). SUB CRITERIA V1 V2 V3 V4 V1 1 2 ½ 2 V2 1/2 1 2 1 V3 1/2 1 1 1/2 V4 1/2 1 2 1 V5 1 1/2 2 2 Tabel 5.7. Nilai hasil pembobotan sub kriteria Vurnerability (V). SUB CRITERIA V1 V2 V3 V4 V5 V1 V2 1 1/2 2 1 1/2 2 2 1 1 2 V3 1/2 1 1 ½ 1/2 V4 1/2 1 2 1 1/2 V5 1 1/2 2 2 1 CR= 0,070 Tabel 5.8. Perbandingan berpasangan sub kriteria Impact (I). SUB CRITERIA I1 I2 I3 I4 I1 1 1/2 1/3 ½ I2 2 1 1/2 ½ I3 2 2 1 2 I4 2 2 1/2 1 ½ Tabel 5.9. Nilai hasil pembobotan sub kriteria Impact (I). I5 2 2 1/2 SUB CRITERIA I1 I2 I3 I4 I5 I1 1 1/2 1/3 ½ 1/2 I2 2 1 1/2 ½ 1/2 I3 2 2 1 2 2 I4 2 2 1/2 1 2 I5 2 2 1/2 ½ 1 CR= 0,021 V5 1 2 ½ ½ 1 weight 0,245 0,229 0,127 0,169 0,230 1,000 I5 1/2 1/2 2 2 1 weight 0,098 0,145 0,324 0,244 0,189 1,000
132 Tabel 5.10. Nilai Bobot Kriteria dan Sub Kriteria Analisis Risiko. Kriteria Ancaman (T) Bobot kriteria 0,411 Sub Kriteria Eksistensi Kemampuan Teror musuh Kode T1 T2 Bobot Rasio 0,175 0,079 Bobot Akhir 0,072 0,032 Historis T3 0,109 0,045 Intensitas Type of planning activities T4 T5 0,171 0,090 0,070 0,037 Target strategis T6 0,147 0,061 Jumlah Populasi Keamanan Lingkungan T7 T8 0,100 0,128 0,041 0,053 Kerentanan (V) 0,261 Lokasi V1 0,245 0,064 Aksesability Kecukupan Keamanan V2 V3 0,229 0,127 0,060 0,033 Ketersediaan V4 0,169 0,044 Kerawanan V5 0,230 0,060 Dampak (I) 0,328 Insignificant I1 0,098 0,032 Minor I2 0,145 0,048 Moderate I3 0,324 0,106 Major I4 0,244 0,080 Catastropic I5 0,189 0,062 Berdasarkan hasil perhitungan Metode AHP, kriteria ancaman memiliki nilai tertinggi nilai bobot sebesar 0,411; sedangkan kriteria kerentanan memiliki nilai bobot terendah sebesar sebesar 0,261. Pada sub kriteria dampak moderate memiliki bobot tertinggi sebesar 0,106; sedangkan sub kriteria kemampuan teror musuh dan sub kriteria dampak insignificant memiliki bobot terendah sebesar 0,032. Setelah diperoleh hasil bobot pada masing masing kriteria, langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan terhadap hasil
133 penilaian alternatif menggunakan metode TOPSIS. Pada perhitungan metode TOPSIS, kriteria dimensi terorisme akan dikaitkan dengan negara negara di ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Proses tersebut digunakan untuk menentukan analisis risiko pada keempat negara yang ada. Langkah pertama dilakukan dengan mengidentifikasi nilai ancaman (threat) dan kerentanan (vulnerability), kemudian mengalikan kedua. Nilai keduanya kemudian diidentifikasi pada matriks risiko untuk menentukan level risiko yang ada saat ini. integrasi Prinsip metode TOPSIS adalah memberikan bobot alternatif nilai risiko dari jarak terdekat solusi ideal positif dan jarak terjauh dari solusi ideal negatif. Tabel 5.11. Perhitungan pembobotan matrix normalisasi analisis risiko sub kriteria ancaman (T). THREAT (T) Weight T1 0,07 2 T2 0,03 2 T3 0,04 5 T4 0,07 0 T5 0,03 7 T6 0,06 1 T7 0,04 1 T8 0,05 3 Alternative Indonesia T1 3 T2 3 T3 4 T4 2 T5 2 T6 3 T7 3 T8 3 Malaysia 3 2 3 2 2 2 3 2 Thailand 3 3 4 2 2 3 4 4 Filiphina 4 3 4 3 3 3 4 3 Tabel 5.12. Nilai Analisis Risiko sub kriteria ancaman (T). Negara Indonesia Malaysia Thailand Filiphina Hasil Analisis sub kriteria ancaman (T) Description 0,758 0,669 0,790 0,912 High High High Very High
134 Result of Threat Analysis 1,0 0,912 0,8 0,758 0,669 0,790 0,6 0,4 0,2 0,0 Indonesia Malaysia Thailand Filiphina Gambar 5.2. Histogram Nilai Analisis Risiko sub kriteria ancaman (T). Berdasarkan hasil analisis risiko kriteria ancaman pada Tabel 5.12 dan Gambar 5.2 didapatkan bahwa Indonesia memiliki nilai risiko ancaman sebesar 0,758; Malaysia memiliki risiko nilai ancaman sebesar 0,669; Thailand memiliki nilai risiko ancaman sebesar 0,790. Ketiga negara tersebut berada pada level risiko ancaman kategori High. Filiphina memiliki nilai risiko ancaman sebesar 0,912 dengan kategori Very High. Filiphina memiliki nilai risiko ancaman paling tinggi diantara tiga negara Asia Tenggara yang lain. Tabel 5.13. Perhitungan pembobotan matrix normalisasi analisis risiko sub kriteria Vurnerability (V). VURNERABILITY (V) Weight V1 0,064 V2 0,060 V3 0,033 V4 0,044 V5 0,060 Alternative Indonesia V1 3 V2 3 V3 3 V4 3 V5 4 Malaysia 3 4 3 3 3 Thailand 3 4 3 3 3 Filiphina 3 3 4 3 4
135 Tabel 5.14. Nilai Analisis Risiko sub kriteria Vurnerability (V). Negara INDONESIA MALAYSIA THAILAND FILIPHINA Hasil analisis risiko sub kriteria Vurnerability (V) 0,463 0,461 0,461 0,539 Description Medium Medium Medium Medium Result of Vurnerability Analysis 0,6 0,539 0,463 0,461 0,461 0,4 0,2 0,0 INDONESIA MALAYSIA THAILAND FILIPHINA Gambar 5.3. Histogram Nilai Analisis Risiko sub kriteria Vurnerability (V). Result of Vurnerability Analysis 0,6 0,539 0,463 0,461 0,461 0,4 0,2 0,0 INDONESIA MALAYSIA THAILAND FILIPHINA
136 Berdasarkan hasil analisis risiko kriteria Vurnerability pada Tabel 5.14 dan Result of Vurnerability Analysis 0,6 0,539 0,463 0,461 0,461 0,4 0,2 0,0 INDONESIA MALAYSIA THAILAND FILIPHINA Gambar 5.3 didapatkan bahwa Indonesia memiliki nilai risiko Vurnerability sebesar 0,463; Malaysia memiliki risiko nilai Vurnerability sebesar 0,461; Thailand memiliki nilai risiko Vurnerability sebesar 0,461; Filipina memiliki nilai risiko Vurnerability sebesar 0,539. Filipina memiliki nilai risiko Vurnerability paling tinggi diantara tiga negara Asia Tenggara yang lain. Namun demikian, keempat negara tersebut memiliki kategori medium. Tabel 5.15. Perhitungan pembobotan matrix normalisasi analisis risiko sub kriteria Impact (I). IMPACT (I) Weight Alternative INDONESIA MALAYSIA THAILAND FILIPHINA I1 0,032 I1 2 2 2 2 I2 0,048 I2 2 3 2 2 I3 0,106 I3 3 2 3 3 I4 0,080 I4 2 2 2 3 I5 0,080 I5 2 2 2 2
137 Tabel 5.16. Nilai Analisis Risiko sub kriteria Impact (I) Hasil Analisis risiko sub kriteria Impact (I) 0,484 0,287 0,484 0,713 Negara INDONESIA MALAYSIA THAILAND FILIPHINA Description Moderate Minor Moderate Significant Result of Impact Analysis 1,0 0,8 0,713 0,6 0,484 0,484 0,4 0,287 0,2 0,0 INDONESIA MALAYSIA THAILAND FILIPHINA Gambar 5.4. Histogram Nilai Analisis Risiko sub kriteria Impact (I). Berdasarkan hasil analisis risiko kriteria Dampak pada Tabel 5.16 dan Gambar 5.4 didapatkan bahwa Indonesia memiliki nilai risiko Dampak sebesar 0,484 dengan kategori moderate; Malaysia memiliki risiko nilai Dampak sebesar 0,287 dengan kategori minor; Thailand memiliki nilai risiko Dampak sebesar 0,484 dengan kategori moderate; Filiphina memiliki nilai risiko Dampak sebesar 0,713 significant. Filiphina memiliki nilai risiko Dampak paling tinggi diantara tiga negara Asia Tenggara yang lain. Tabel 5.17. Nilai Analisis Risiko Terhadap Jaringan Islamic State (IS) di Asia Tenggara. COUNTRY INDONESIA THREAT SCORE 0,758 VURNERABILITY SCORE 0,463 IMPACT SCORE 0,484 RISK SCORE (T x V x I) 0,170 COLOUR LEVEL Low MALAYSIA 0,669 0,461 0,287 0,088 Low
138 THAILAND 0,790 0,461 0,484 0,176 Low FILIPHINA 0,912 0,539 0,713 0,351 Guarded Setelah melakukan tahapan, mengumpulkan input dan memilih teknik analisis risiko, maka hasil analisis menjelaskan bahwa beberapa kondisi yang menonjol dan pada setiap tahapan konstruksi. Risiko yang akan dihadapi dari sisi keamanan nasional pada tiap negara tentu berbeda-beda sesuai dengan kondisi geopolitik yang ada. Result of Risk Analysis for IS Terrorism 0,4 0,351 0,2 0,170 0,176 0,088 0,0 INDONESIA MALAYSIA THAILAND FILIPHINA Gambar 5.5. Histogram Nilai Analisis Risiko Terhadap Jaringan Islamic State (IS) di Asia Tenggara. Pada Tabel 5.17 dan Gambar 5.5 diatas dapat dilihat bahwa nilai risiko berasal dari hasil perkalian antara nilai ancaman (Threat), kerentanan (Vurnerability) dan dampak (Impact). Berdasarkan hasil analisis perhitungan risiko, didapatkan bahwa negara Filipina memiliki nilai faktor risiko tertinggi terhadap Islamic State (IS) dengan nilai 0,351 pada level 2. Sedangkan tiga negara lainnya memiliki faktor risiko terhadap Islamic State (IS) pada level 1. Negara Indonesia dengan nilai 0,170; negara Malaysia dengan nilai 0,088; negara Thailand memiliki nilai 0,176.
139 Gambar 5.6. Pemetaan Analisis Risiko Jaringan Islamic State (IS) di Asia Tenggara. Ketiga negara yang memiliki nilai analisis risiko pada level 1 merupakan negara yang tidak memiliki basis organisasi sayap terdapat beberapa militer yang berkembang. Di organisasi berbasis islam yang memiliki afiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan basis Islamic State (IS), ancaman terorisme berbasis Islamic state (IS) dapat dikondisikan sebagai ancaman tidak nyata. Namun demikian, dengan adanya beberapa teror yang terjadi di Surabaya pada tahun 2018 telah memberikan bukti yang tegas bahwa di Indonesia jaringan Islamic State (IS) masih bebas beraktifitas akibat dari faktor sosial, ekonomi dan faktor agama. Indonesia Di Thailand, masyarakat muslim merupakan minoritas. Masyarakat muslim di Thailand sebagian besar meruapakan ras melayu. Namun demikian, terjadi beberapa protes dari penduduk tersebut akibat larangan menggunakan bahasa Melayu, mengajar agama Islam di sekolah dan larangan lain-lainnya. Kondisi tersebut memberikan adanya diskriminasi pada sebagian penduduk dan pada akhirnya terjadi penghilangan nyawa secara paksa dengan
140 kekerasan dan pembunuhan yang boleh disebut sebagai State Terorism. Gerakan perlawanan selanjutnya muncul mulai tahun 1960 yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil yang mendirikan front perlawanan bawah tanah yaitu Barisan Nasional Pembebasan Patani (BNPP), namun gerakan ini justru memicu bermunculan organisasi- organisasi perlawanan lainnya yaitu Barisan Barisan Revolusi Nasional (BRN), Pertumbuhan Perpaduan Pembebasan Patani (PPPP) atau Pattani United Liberation Organization (PULO) sehingga Thailand Selatan dibagi empat wilayah yaitu Pattani, Yala, Songkhla, dan Narathiwat. Namun pada akhirnya, kondisi negara Thailand masih pada keadaan stabil level 1 untuk analisis risiko jaringan terorisme di Asia Tenggara. Di Malaysia, perkembangan jaringan teror di malaysia diawali oleh pembentukan mujahidin untuk membantu perjuangan Afghanistan melawan Soviet. Jaringan teror Malaysia saat ini menonjol adalah jaringan Islamic State (IS) yang pada awalnya diwarnai Jemaah Islamiyah dan Mujahidin, untuk saat ini diwarnai separatis Aceh, Srilanka. Jaringan teror ini mengungsi melalui Thailand Selatan yang kemudian masuk Malaysia untuk mendeklarasikan tujuannya agar Malaysia mengakui bahwa jaringan teror ini eksis untuk mendirikan negara Islam di Asia Tenggara pada umumnya dan negara Islam Srilanka pada khususnya. Namun demikian, berdasrkan hasil penelitian Malaysia masih berada pada level 1 untuk analisis risiko jaringan terorisme di Asia Tenggara. Negara Filipina memiliki nilai risiko tertinggi yaitu pada level 2. Hasil tersebut dikuatkan bahwa di Filipina terdapat pejuang garis keras dengan berbasis ideologi yang kuat serta bersifat paramiliter yaitu pejuang Moro National Liberation Front atau yang dikenal dengan pejuang MNLF. Setelah kekalahan ISIS tahun 2015 pemimpin ISIS Abubakar Al-Bagdadi mendoktrinasi agar pengikutnya kembali ke negara masing-masing untuk mendirikan
141 Islamic State (IS) di negaranya. Dalam hal ini pendukung ISIS Filipina, khususnya pemimpin ASG yakni Isnilon Hapilon sebagai pemimpin ISIS cabang Asia Tenggara. Kembalinya para Returnees ini sebagai penculikan dan penyanderaan yang dilakukan ASG aktif kembali memuncak perlawanan Bangsa Moro di Marawi tanggal 23 Mei 2017 sehingga keputusan Duterte selaku pemerintah Filipina memberlakukan Darurat militer sampai tanggal 26 Juli 2017, kemudian diperpanjang sampai 26 Desember 2017. Perdamaian dan pemberontakan terus bergulir di Filipina sehingga sulit diselesaikan dikarenakan hubungan Ideologi Islam juga berasal dari tetangganya yakni Thailand Selatan, Malaysia, dan Negara Indonesia. Namun demikian keberadaan jaringan Islamic State (IS) di Filiphina tidak berlanjut hingga kerusakan sebagaimana Negara Suriah.
142 5.
BAB 6 PENUTUP
143 6. BAB 6 PENUTUP 6.1. Kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut: 1. Tahap identifikasi risiko menghasilkan daftar risiko yang menjadi komponen dari rencana menajemen risiko secara keseluruhan. Pada penelitian ini idenfitikasi risiko dilakukan menggunakan aspek dimensi terorisme yang memiliki 3 kriteria dan 18 sub kriteria. Berdasarkan hasil perhitungan metode AHP, kriteria ancaman memiliki nilai tertinggi nilai bobot sebesar 0,411; sedangkan kriteria kerentanan memiliki nilai bobot terendah sebesar sebesar 0,261. Pada sub kriteria dampak moderate memiliki bobot tertinggi sebesar 0,106; sedangkan sub kriteria kemampuan teror musuh dan sub kriteria dampak insignificant memiliki bobot terendah sebesar 0,032. Berdasarkan hasil penelitian, nilai analisis risiko berasal dari hasil perkalian antara nilai ancaman (Threat), kerentanan (Vulnerability), dan dampak (Impact). Analisis tersebut teridentifikasi berdasarkan: a. Hasil perhitungan TOPSIS pada analisis ancaman, di mana ditemukan bahwa negara Filipina memiliki nilai ancaman tertinggi terhadap IS dengan nilai 0,912 dengan kategori very high dan negara Malaysia memiliki nilai ancaman terendah terhadap IS dengan nilai sebesar 0,669 dengan kategori high. 2. b. Hasil perhitungan TOPSIS pada analisis kerentanan, di mana ditemukan bahwa negara Filipina memiliki nilai
144 c. d. kerentanan tertinggi terhadap IS dengan nilai 0,539 dan serta Thailand memiliki nilai negara Malaysia kerentanan terendah terhadap IS dengan nilai sebesar 0,461. Keempat negara ini memiliki kategori medium. Hasil perhitungan TOPSIS pada analisis dampak, di mana ditemukan bahwa negara Filipina memiliki nilai kerentanan tertinggi terhadap IS dengan nilai 0,713 dengan kategori significant dan negara Malaysia memiliki nilai dampak terendah terhadap IS dengan nilai sebesar 0,287 dengan kategori minor. Berdasarkan hasil analisis perhitungan risiko, ditemukan bahwa negara Indonesia memiliki nilai faktor risiko sebesar 0,170 dan berada pada level low; Negara Malaysia memiliki nilai faktor risiko sebesar 0,088 dan berada pada level low; Negara Thailand memiliki nilai faktor risiko sebesar 0,176 dan berada pada level low; Negara Filipina memiliki nilai faktor risiko sebesar 0,351 dan berada pada level Guarded. Berdasarkan hasil tersebut, Negara Filipina memiliki nilai faktor risiko IS, sedangkan negara Malaysia tertinggi memiliki faktor risiko terendah terhadap IS. terhadap 6.2. Saran. Berdasarkan hasil temuan dan analisis serta kesimpulan, maka ditetapkan saran-saran untuk ditindaklanjuti sebagai berikut: 1. 2. Agar dilaksanakan perhitungan risiko yang meliputi semua negara di ASEAN. Agar dilaksanakan pengembangan strategi deradikalisasi terorisme IS berdasarkan hasil analisis risiko.
3. 4. 145 Agar dilaksanakan penelitian lebih lanjut tentang aspek/ variabel lain yang terkait dengan perkembangan terorisme IS di ASEAN. Agar dilaksanakan identifikasi dan analisis sustainability atau keberlanjutan perkembangan IS di ASEAN.
146 DAFTAR PUSTAKA Buku Abu bakar, Z. (2001). Teori-teori perkembangan. Jakarta: s.n. Agusyanto, R. (2014). Jaringan sosial dalam organisasi. Jakarta: Rajawali Press. Badri, J. (1993). Kiat diplomasi: mekanisme dan pelaksanaannya. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Black, Henry C. (1990). Black's law dictionary 6th edition. Minnesota: West Publishing. Bunker, Robert J. & Bunker, Pamela L. (2019). Radical Islamist English-Language online magazines: Research guide, strategic insights, and policy response. Pennsylvania: The Strategic Studies Institute & US Army War College Press. Chaplin, C. P. (2002). Dictionary of psychology. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Crow, Lester D. & Crow, A. (1956). Human development and learning. New York: American Book Co. Damsar. (2011). Pengantar sosiologi ekonomi. Edisi revisi. Jakarta: Kencana. Darmawi, H. (2005). Manajemen risiko. Jakarta: Bumi Aksara. Davidoff, L. L. (1988). Psikologi: Suatu pengantar. Terjemahan Jumiati Mari. Jakarta: Erlangga. Desmita (2005). Psikologi perkembangan. Bandung: Remaja Rosda Karya. Djelantik, S. & Akbar, T. H. (2016). Terorisme internasional dan fenomena ISIS di Indonesia. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan. Firdaus, Indra H., et. al. (2016). Sistem pendukung penentuan karyawan terbaik menggunakan metode AHP dan TOPSIS. Yogyakarta: Sentika 2016. Hadiwijoyo, Suryo S. (2011). Perbatasan negara dalam dimensi hukum internasional. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hoffman, B. (1998). Inside terrorism. New York: Columbia University Press. Hwang, C. L. & Yoon, K. (1981). Multiple attribute decision making: Methods and applications. Springer-Verlag, New York.
147 James, J. (1997). Thinking in the future tense. New York: Free Press. Jumal, A. (2017). Islam Asia Tenggara: Dinamika historis dan Jakarta: Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif distingsi. Hidayatullah. Kashudin, C. (2004). Introduction to social network theory. New York: In Press. Kelsen, Hans (2005). General theory of law & state. New Jersey: Transaction Publishers. Kusumaatmadja, M. (1990). Pengantar hukum internasional. Jakarta: Bina Cipta. Madu, L. (2010). Mengelola perbatasan Indonesia di dunia tanpa batas: isu, permasalahan, dan pilihan kebijakan. Yogyakarta: Graha Ilmu. Marsetio (2014). Indonesian sea power. Jakarta: Indonesian Defence University. Monks, F. & Knoers, A. M. P. (1988). Ontwikkelings psychology. Terjemahan Siti Rahayu Haditono penyunt. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Nainggolan, Poltak P. (2017). Ancaman ISIS di Indonesia. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Panikkar, K.M. (1956). The principles and practice of diplomacy. Bombay: Asia Pub. House. Piaget, J. (1977). Epistemology and psychology of functions. Dordrecht: Reidel Publishing Company. Rađenović, Ž. & Veselinović, I. (2017). Integrated AHPTOPSIS method for the assessment of health management information systems efficiency. Economic Themes. Raftery, J. (1994). Risk analysis in project management, 1st edition. London: Routledge. Saaty, T. L. (1980). The Analytical Hierarchy Process. New York: McGraw Hill. Santosa, B. (2009). Manajemen proyek. Yogyakarta: Graha Ilmu. Saronto, Y. W. & Karwita, J. (2001). Intelijen: Teori, aplikasi dan modernisasi. Jakarta: PT Ekalaya Saputra. Schmelzing, J. (1820). Systematischer grundriss des praktischen europäischen Völker-Rechtes: für akademische Vorlesungen und
148 zum Unterricht, Kunsthandlung. Volume 3. Jerman: Hof-Buch-und Schmid, A P. (1983). Political terrorism - A research guide to concepts, theories, data bases and literature. New Jersey: Transaction Publishers. Schultz, R. 1980. Conceptualizing political terrorism - a typology. Dalam A. D. Buckley and D. D. Olson (ed.), International terrorism: Current research and future directions (hlm. 9-15). New Jersey: Avery Publishing Group. Seifert, K. L. & Hoffnung, R. J. (1994). Child and adolescent development. Boston: Houghton Mifflin Company. Stoner, James A. F., Freeman, R. E. & Gilbert, Daniel R. (1995). Management, 6th Edition. New Jersey: Prentice Hall Inc. Sugiyono (2009). Penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. Thompson, P. A. & Perry, J. G. (1991). Engineering construction risk: A guide to project risk analysis and assessment, implications for project clients and project managers. London: Thomas Telford. Wan, C., Yan, X., Zhang, D. & Shi, J. (2014). Facilitating AHPTOPSIS method for reliability analysis of a marine LNGdiesel dual fuel engine. s.l.: s.n Artikel Jurnal Andriyani, Novie L. & Kushindarti, F. (2017). Respons Pemerintah Indonesia dalam menghadapi perkembangan Gerakan Islamic State di Indonesia, Jurnal Penelitian Politik, 14 (2), 223-238. Aragão, J. d. S. et al. (2015). A content validity study of signs, symptoms and diseases/health problems expressed in LIBRAS. Revista LatinoAmericana de Enfermagem, 23(6), 10141023. Badey, T. J. (1998). Defining international terrorism: A Pragmatic approach. Terrorism and Political Violence , 10 (1), 90-107. Benda, Harry J. (1962). The structure of Southeast Asian history: Some preliminary observations. Journal of Southeast Asian History, 3 (1), 106-138. Chien, L.-K., Wu, J.-P., & Tseng, W.-C. (2019). The Study of Risk Assessment of Soil Liquefaction on Land Development and
149 Utilization by GIS in Taiwan. Geographic Information Systems (hal. 1-19). Intechopen. Cioaca, C., Constantinescu, C.-G., Boscoianu, M., & Lile, R. (2016). Extreme Risk Assessment Methodology (ERAM) in Aviation System. Environmental Engineering and Management Journal, 14(6), 1399-1408. Ezell, B. C., Bennett, S. P., Winterfeldt, D. v., Sokolowski, J., & Collins, A. J. (2010). Probabilistic Risk Analysis and Terrorism Risk. Risk Analysis, 30(4), 575-589. Farmadi, A., Kartika Candra, H., Yani Km, J., & selatan, K. (2015). Penerapan Metode AHP TOPSIS Pada Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Taman Kanak-Kanak (TK) Terbaik Dari Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru. Kumpulan jurnaL Ilmu Komputer (KLIK) , 02. Ganin, A. A., Quach, P., Panwar, M., Collier, Z. A., Keisler, J. M., Marchese, D., & Linkov, I. (2017). Multicriteria Decision Framework for Cybersecurity Risk Assessment and Management. Risk Analysis, 1-17. Godfrey, P. S. (1996). Control of risk: A guide to the management of risk from construction. Construction Research Industry and Information Association, CIRIA Special Publication 125. Gunaratna, R. (2015). Countering Violent Extremism: Revisiting Rehabilitation and Community Engagement. Counter Terrorist Trends and Analyses , 7 (3), 5-13. Haggstrom, G. W. (1966), Optimal stopping and experimental design, Ann. Math. Statist., 37 (1), 7-29. Hammarskjöld, Hj. L., Guerrero, J. G. & Mastny, A. (1928). Questionnaire No. 10. Revision of the classification of diplomatic agents, American Journal of International Law, 22 (S5), 111-116 Haryadi, A. & Muthia, N. (2017). Gerakan politik Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) dan pengaruhnya terhadap Indonesia, TransBorders: International Relations Journal, 1 (1), 1-19. Hosseinnia, B., Khakzad, N., & Reniers, G. (2018). An Emergency Response Decision Matrix Againts Terrorist Attack with Improvised Device in Chemical Cluster. International Journal of Safety and Security Engineering, 8(2), 187-199.
150 Jenkins, Brian M. (1982). Statements about terrorism, The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 463 (1), 11-23. Kaewunruen, S., Alawad, H., & Cotruta, S. (2018). A Decision Framework for Managing the Risk of Terrorist Threats at Rail Stations Interconnected with Airports. Safety, 4(36), 1-19. Khairunnisa, Farmadi, A. & Candra, Heru K. (2015). Penerapan metode AHP TOPSIS pada sistem pendukung keputusan penentuan Taman Kanak-Kanak (TK) terbaik dari Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru, Kumpulan Jurnal Ilmu Komputer (KLIK), 2 (1), 1-10. Larasati, A. (2015). Kerjasama keamanan Indonesia-Filipina dalam mengatasi masalah terorisme tahun 2005-2011, Jom FISIP, 2 (1), 1-15. Laquer, W. (1986). Reflections Om Terrorism. Foreign Affairs , 65 (1), 86-100. Liua, C., Tan, C.-K., Fang, Y.-S., & Lok, T.-S. (2012). The Security Risk Assessment Methodology. 43, hal. 600 - 609. International Symposium on Safety Science and Engineering in China. Malta, Sumardjo, Fatchiya, A. & Susanto, D. (2018). Keberdayaan transmigran dalam berusaha tani di Kabupaten Banyuasin dan Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, Jurnal Penyuluhan, 14(2), 257270. Neil, M. J. (2007). Conflict in Southern Thailand: Islamism, violence and the state in the Patani insurgency, SIPRI Policy Paper No. 20. Mora, J. N. C., Silva, F. B., Lopez, R. R. & Cortez, R. E. C. (2016). Design, adaptation and content validity process of a questionnaire: A case study, International Journal of Management, 7(7), 204216. Nainggolan, P. P. (2017). Kekhalifahan ISIS di Asia Tenggara, Sekedar Wacana atau Realitas ?, Politica, 8(2), 205230. Nye, Joseph S. (1990). Soft power. Foreign Policy, 80 (Autumn, 1990), 153-171. Saaty, T. L. (1990). How to make a Decision : The Analytic Hierarchy Process. European Journal of Operation Research, 9-11. Suaedy, A., 2010. Islam, identittas dan minoritas di Asia Tenggara, Jurnal Kajian Wilayah, 1 (2), 237-252.
151 Sukwadi, R., Yang, C. C., & Benny. (2014). Integrasi fuzzy AHP-TOPSIS dalam evaluasi kualitas layanan elektronik rumah sakit, Jurnal Teknik Industri: Jurnal Keilmuan dan Aplikasi Teknik Industri, 16 (1), 25-34. Victoroff, J. (2005). The mind of the terrorist: A review and critique of psychological approaches, Journal of Conflict Resolution, 49 (1), 3-42. Wellman, B. (1983). Network analysis: Some basic principles, Sociological Theory, Vol. 1 (1983), pp. 155-200. Widodo, P., Siswoyo, M., Timur, F. G. C. (2018). Strategi penjagaan perbatasan laut Indonesia dan Filipina dalam mencegah ancaman insurjensi di Sulawesi Utara, Jurnal Prodi Perang Asimetris, 4 (2), 21-47. Presentasi Konferensi Sutisna, S. & Handoyo, S. (2006). "Delineation and demarcation surveys of the land border in Timor: Indonesian perspective". Makalah dipresentasikan pada "The International Symposium on Land and River Boundaries Demarcation and Maintenance in Support of Borderland Development" yang diselenggarakan di Bangkok, Thailand pada tanggal 6-11 November 2006. Sutisna, S., Lokita, S. & Sumaryo (2008). "Boundary making theory Indonesia", Makalah dan pengelolaan perbatasan di dipresentasikan pada Seminar Pengelolaan Perbatasan yang diselenggarakan oleh UPN Veteran Yogyakarta pada tanggal 16 November 2008. Hukum, Peraturan dan Dokumen Resmi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Buku Putih Kementerian Pertahanan 2015. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Doktrin Pertahanan Negara, Edisi Tahun 2014. National Institute of Standards and Technology. (2012). NIST Special Publication 800-30: Guide for Conducting Risk Assessments. Project Management to project management body of knowledge. Pennsylvania: Project Management Institute. Institute. (2008). A guide
152 United Nations Convention on the Law of the Sea. Website Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari: Webster's New World Dictionary, diakses dari: Tesis & Disertasi Aslam, M. M. M. (2009). A critical study of Kumpulan Militant Malaysia, in the region and the implications of Radical Islam for the stability of Southeast Asia. Victoria University of Wellington Doctoral Thesis its wider connections
153 INDEKS Abdullah Al-Bagdadi, 20 Abubakar Ba'asyir, 22 Al Qaeda, 17, 18 AMMCT, 22, 23 ASEAN, 15, 21, 22, 28 Arab Springs, 15, 17 Belt and Road Initiative (BRI), 16 Boundaries dan Frontier, 37, 38, 39, 40 Counter Terrorism Impelementation Task Force (CTITF), 18 Dinasti Sri Wijaya, 15 Dinasti Tang, 15 Dinasti Umayyah, 15 Foreign Fighter, 20 Filipina, 90, 91, 92, 93, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 105, 106, 119, 120 Global Counter Terrorism Forum (GCTF), 18, 23 Indonesia, 84, 85, 86, 94,, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 Indo-Pacific Command (Indo-Pacom), 16 International Special Operations Forces (ISOF), 18 Islamic State (IS), 17, 18, 19, 24, 28 Islamic State of Iraq and Suriah (ISIS), 17, 18, 19, 20 Islamic Military Alliance Fight to Terrorism (IMAFT), 23 Jemaah Islamiyah (JI), 22 Kerajaan Siam, 17 Katibah Nusantara, 20 Konsep Ancaman, 43, 44, 45 Konsep Kerjasama, 45, 46, 47, 48 Konsep Operasi, 50, 51 Lone Wolf, 20 OKI, 23 Malaysia, 86, 87, 88, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 102, 103, 104, 105, 106
154 Majelis Mujahidin Indonesia, 20 Metode TOPSIS, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 Metode Analytical Hierarchy Process (AHP), 28, 66, 67, 72, 73, 74 Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC), 22 Non Government Organization (NGO), 18 Returneess, 20 Risiko, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 South East Asia Treaty Organization (SEATO), 16 Soft Power Diplomacy, 41, 42, 43 Teori Perkembangan, 28, 29, 30 Teori Diplomasi, 40, 41, 42, 43 Teori Intelijen, 48, 49, 50 Teori Jaringan, 32, 33, 34, 35 Teori Kedaulatan Wilayah, 35, 36 Teori Perbatasan Negara, 37, 38, 39, 40 Terorisme, 52, 53, 54, 55, 56, 57 Terrorism Prevention Branch-United Nation Offices on Drug and Crimes (TPB-UNODC), 18 Terrorist Fighter, 20 Thailand, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 100, 102 United Nations Organization (PBB), 17, 18 United Nations Counterterrorism Executive Directorate (UNCTED), 18
155 PROFIL PARA PENULIS
156 Dr. Amarulla Oktavian, S.T., M.Sc., D.E.S.D., CIQnR., CIQaR LAKSAMANA MADYA TNI Laksamana Madya TNI Amarulla Octavian lulus dari Akademi Angkatan Laut pada tahun 1988 dan ditugaskan di Kapal Perusak dan Fregat sampai dengan tahun 2002. Sebagai komandan KRI Tjiptadi (KK-881) pada tahun 2003 dan KRI Karel Satsuitubun (FFG- 356) pada tahun 2006. Penugasan penting lainnya meliputi penunjukan sebagai Komandan Skuadron Kapal Eskorta dan Komandan Skuadron Kapal Patroli Cepat, Komando Armada Timur pada 2007. Menyelesaikan pelatihan kerja di atas kapal Pengangkut Helikopter Prancis Jeanne d'arc pada tahun 1991-1992, berspesialisasi pada Kursus Perang Kapal Selam Anti pada tahun 1993. Dr. Octavian pernah tercatat menghadiri Periode Studi Maritim Angkatan Laut Australia pada tahun 1995, dan Kursus Pelatihan Tata Pemerintahan dan Konflik di Den Haag pada tahun 2002. Lulus dari Akademi Komando dan Staf Angkatan Laut pada tahun 2003 dan Collège Interarmées de Défense di Prancis pada tahun 2006. Dr. Octavian merupakan alumni Kursus Komandan Komponen Gabungan Angkatan Laut Angkatan Gabungan pada tahun 2014 dan Kursus Kerjasama Keamanan Transnasional pada tahun 2017. Keduanya berada di Hawaii, AS.
157 Dalam penugasan didarat, pernah menjabat sebagai Komandan Pusat Pelatihan Operasi Laut, Komando Pelatihan Armada Timur pada tahun 2003. Sebagai Komandan Lanal Sangatta pada tahun 2004 dan Aide-de-Camp untuk Presiden RI keenam pada tahun 2009-2012. Selanjutnya dipromosikan sebagai Komandan Gugus Tempur Laut Komando Armada Barat pada 2013. Kemudian diangkat sebagai Kepala Staf Komando Armada Barat pada 2014. Pada tahun 2018 diangkat sebagai Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut, sebelum posisinya saat ini. Dr. Octavian adalah Associate professor dan peneliti di bidang keamanan maritim, sosiologi militer, dan strategi Angkatan Laut. Juga sebagai dosen untuk Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara Indonesia, Staf Gabungan dan Komando Indonesia dan Universitas Indonesia. Dia adalah profesor tamu di Naval Postgraduate School tahun 2016, Akademi Pertahanan Nasional Jepang pada tahun 2017, Universitas Pertahanan Nasional Rumania "Carol I" pada tahun 2017 dan Universitas Pertahanan Nasional PLA pada tahun 2018. Dia juga memberikan presentasi dan pidato di sejumlah simposium nasional, internasional, lokakarya, seminar dan kelompok kerja. Peristiwa-peristiwa ini termasuk Kesadaran Domain Maritim Global ke-9: Simposium Surveilans Pesisir, pada 2012 di Singapura, Konferensi Kepala Intelijen Asia Pasifik ke-6, pada 2013 di Jakarta, Dialog Trilateral Kedua tentang Samudera Hindia, pada 2014 di Canberra, Keamanan Umum Uni Eropa ke-2 dan Seminar Orientasi Kebijakan Pertahanan, pada 2015 di Brussels, Seminar Nasional pada Hari Nusantara, pada 2015 di Universitas Syiah Kuala, Aceh, Konferensi Maritim Internasional selama Tinjauan Armada Internasional 2016 di Visakhapatnam, India dan Forum Universitas Rusia-ASEAN ke-2 2017 di Vladivostok, Rusia. Dia adalah ketua Seminar Ilmu Pertahanan Internasional Indonesia 2017 dan 2018. Beliau meraih gelar sarjana dari Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut (STTAL) pada tahun 2001, gelar Master of Science dari Université Paris 2 Panthéon-Assas pada tahun 2006 dan gelar doktor
158 untuk sosiologi militer dari Universitas Indonesia pada tahun 2013. Ia dianugerahi 7 bintang dan 11 medali kehormatan. Dia adalah penulis beberapa artikel, buku, dan jurnal internasional. Alamat email yang bisa dihubungi amarulla.octavian@idu.ac.id.
159 Dr. Joni Widjayanto, S.SOS., M.M., CIQnR., CIQaR BRIGADIR JENDERAL TNI Brigjen TNI Dr Joni Widjayanto, S.Sos., M.M., lulus dari Akademi Militer pada tahun 1989. Selanjutnya membekali diri dengan mengambil pendidikan S1, S2 dan S3 dibidang Ilmu Sosial dan Manajemen. Untuk mendalami profesi militer, beliau menempuh pendidikan, meliputi:Sussarpapara, Sussarcabif, Tarlat Kader, Suslapa I, Tar Pemburu, Tar Gumil, Selapa If, Seskoad, Sus Danyon Multi Corps, dan Sus Dandim. Berbagai jabatan dan penugasan yang pernah diemban, meliputi: Danton Yonif DAM Brawijaya, Danton I/A Yonif 527, Danton I/A Yonif 512, Dankipan B Yonif 512, Danramil 0820/25, Pasimin Dim 0820/25, Danramil 0820/01, Kasubdep Doktrin Depjuang Pusdikif Kodiklat TNI AD, Gumil Gol VI Deptik Pusdikif Kodiklat TNI AD, Kasi Ops Rem 102/PJG Dam VI/TPR, Pabandya Dik Spersdam VI/TPR, Danyonif 611/AWL Rem 091/ASN Dam VI/TPR, Dan Secata A Gumil Juang Rindam VI/TPR. Dandim 1007/BJM REM 101/ANT Dam VI/TPR, Dandim 1007/BJM REM 101/ANT Dam VI/MLW, Waaslog Kasdam VI/MLW, Kapuslit Penanggulangan Bencana LPPM Unhan, Kapuslit Penelitian Bela Negara LPPM Unhan, Kapus Penelitian Bela
160 Negara dan Pengabdian kepada Masyarakat LP2M Unhan, dan kini menjabat sebagai Ses LP2M Universitas Pertahanan. Beliau menerima 10 tanda jasa dan bintang penghargaan dari Presiden RI. Yang menarik adalah sebagian penugasannya ada di medan juang operasi tempur termasuk pernah terlibat dalam operasi Timor Timur dan Pamtas RI Malaysia. Beliau aktif sebagai peneliti, menulis jurnal, dan buku serta kegiatan ilmiah lainnya. Alamat email yang bisa dihubungi joni.widjayanto@idu.ac.id.
161 Dr. I Nengah Putra A, S.T., M.Si (Han)., CIQaR KOLONEL LAUT (E) Kolonel Laut (E) Dr. I Nengah Putra, S.T., M.Si (Han) lulus dari pendidikan militer di Akademi Angkatan Laut pada tahun 1989. Selanjutnya menempuh Pendidikan Profesi Teknik Elektronika pada tahun 1990, dan Pendidikan Pengembangan Spesialis Perwira Jurusan Teknik Navigasi dan Komunikasi pada tahun 1998 di Kobangdikal Surabaya. Lulus Program S1 Teknik Elektro STTAL pada tahun 2002, Seskoal pada tahun 2005, Sesko TNI pada tahun 2007. Gelar Magister diperoleh dari Universitas Pertahanan pada program studi S2 Strategi Perang Semesta. Gelar Doktor diperoleh dari Universitas Brawijaya Malang pada program studi S3 Ilmu Lingkungan (Cyber space). Berbagai pelatihan dan kursus dalam dan luar negeri yang pernah diikuti, meliputi: Diklat Fast Patrol Boats 57 di PT PAL, In-Service Training Parchim Corvette Class in Noistatd Germany, Latihan Armada Jaya ke XIX dan XX, Lembaga Pengabdian pada Masyarakat di ITB, Pembekalan Pengetahuan Kapal Korvet Klas Sigma Cawak dan Base Maintenance Team di Koarmatim, Depo Level Maintenance Sigma Class di Thales Nederland, On Board Level Maintenance Tacticos Combat Management System/235RI/04A di Thales Nederland, Operator and Intermadiate Level Maintenance (ILM) Integrated Communication System di Raytheon Ans. GMBH Germany,
162 Operator and Intermadiate Level Maintenance (ILM) Identification Friend Or Foe (IFF) TSB 2525 di Thales France, In-Service Training Sigma Corvette Class in Vlisingen Nederland, Kursus Ahli Pengadaan Barang dan Jasa di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa BPK. Berbagai jabatan dan penugasan yang pernah dilaluinya, meliputi: Asisten Perwira Divisi Elektronika dan Senjata KRI Malahayati-362, Perwira Divisi Elektronika s.d. Kepala Departemen Elektronika KRI Pandrong-801, Kepala Departemen Elektronika dan Bantu KRI Memed Sastrawirya-330, Kepala Divisi Teknik Senjata dan Kepala Departemen Elektronika KRI Fatahillah-361, Kasi Sistem Senjata Atas Air-Indera Kendali dan Senjata di Dissenlekal Mabesal, Kepala Bengkel Senjata di Fasfarkan Koarmatim, Kasi Sistem Senjata Bawah Air-Indera Kendali dan Senjata di Dissenlekal Mabesal, Pranata Utama Bidang SW Aplikasi di Disinfolahtal Mabesal, Kasubdis Material Navigasi di Dissenlekal Mabesal, Dosen Utama Kodiklatal, Wakil Komandan STTAL, Dosen Prodi Industri Pertahanan, dan saat ini menjabat Kapuslit Kamnas LPPM Universitas Pertahanan. Dr. I Nengah Putra sangat aktif meneliti, menulis jurnal (terindex scopus) dan buku, serta dianugrahi 7 tanda jasa berbagai satya lencana dari presiden RI, brevet dan piagam penghargaan dari berbagai kegiatan dalam maupun luar negeri. Aktif pula sebagai motivator, memberikan pembekalan bela negara kepada mahasiswa dan dosen tamu pada berbagai perguruan tinggi (ITS, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Brawijaya Malang, dan Universitas Pertahanan). Alamat email yang bisa dihubungi nengah.putra@idu.ac.id.
Seiring dengan perkembangan jaman, kini muncul aksi-aksi terorisme, yang salah satunya mengatasnamakan Islamic State (IS). Terbentuknya organisasi internasional di Asia Tenggara, yaitu Association of South East Asia Nations (ASEAN) pada 8 Agustus 1967 di Bangkok dengan tujuan untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil dan sejahtera dinilai masih belum mampu menyatukan kepentingan negara- negara di Kawasan Asia Tenggara dalam menghadapi berbagai kepentingan negara-negara yang mempunyai hak veto di PBB, yakni kepentingan Amerika Serikat dan Cina yang melakukan perang dagang saat ini. ini menimbulkan permasalahan ketika penanganan terhadap perkembangan ancaman IS di Asia Tenggara semakin memanas, sehingga muncul kesan kebijakan yang digunakan kurang komprehensif. Buku berbasis penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis risiko tiga dimensi (3D) terhadap perkembangan IS di Asia Tenggara dengan menggunakan pendekatan mixed method (kualitatif dan kuantitatif), metode AHP (Analytical Hierarchy Process) dan TOPSIS (Technique for Others Reference by Similarity to Ideal Solution) serta berbasis matriks risiko. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh temuan kriteria ancaman memiliki nilai tertinggi dengan nilai bobot sebesar 0,411; sedangkan kriteria kerentanan memiliki nilai bobot terendah sebesar 0,261. Pada sub tertinggi sebesar 0,106; kriteria dampak moderate memiliki bobot sedangkan sub kriteria kemampuan teror musuh dan sub kriteria dampak insignificant memiliki bobot terendah sebesar 0,032. Berdasarkan hasil analisis perhitungan risiko, Indonesia memiliki nilai faktor risiko sebesar 0,170 dan berada pada level low; Malaysia memiliki nilai faktor risiko sebesar 0,088 dan berada pada level low; Thailand memiliki nilai faktor risiko sebesar 0,176 dan berada pada level low; Filipina memiliki nilai faktor risiko sebesar 0,351 dan berada pada level Guarded. Berdasarkan hasil analisis tersebut, Filipina memiliki nilai faktor risiko tertinggi terhadap IS, sedangkan Malaysia memiliki faktor risiko terendah terhadap IS. Situasi