BAB 1 ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH NASIONAL 2015 - 2019 1.1 Kerangka Pengembangan Wilayah 1 Isu utama pembangunan wilayah nasional saat ini adalah masih besarnya kesenjangan antar wilayah, khususnya kesenjangan pembangunan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Hal ini tercermin salah satunya dari kontribusi PDRB terhadap PDB, yang mana selama 30 tahun (1983-2013), kontribusi PDRB KBI sangat dominan dan tidak pernah berkurang dari 80 persen terhadap PDB. GAMBAR 1.1 PERAN WILAYAH/PULAU DALAM PEMBENTUKAN PDB NASIONAL 1983-2013 (PERSEN) Sehubungan dengan hal tersebut, arah kebijakan utama pembangunan wilayah nasional difokuskan untuk mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah. Oleh karena itu, diperlukan arah pengembangan wilayah yang dapat mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI, yaitu Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua, dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera. 1 Wilayah nasional adalah seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi berdasarkan peraturan perundang-undangan (PP No. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional) Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 1
2 Transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah tersebut bertumpu pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan efisiensi dan nilai tambah sumber daya alam, penguatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi, penyediaan infrastruktur tata kelola yang pemerintahan yang baik. untuk mempercepat dan memperluas pembangunan wilayah tersebut adalah sebagai berikut: "Kerangka Pengembangan Wilayah" terpadu dan merata; serta penyelenggaraan 1. Mendorong pusat-pusat penggerak utama pertumbuhan pertumbuhan ( ), di masing-masing pulau, terutama di wilayah koridor ekonomi, dengan menggali potensi dan keunggulan daerah. Industrialisasi perlu didorong untuk mengolah bahan mentah, agar dapat meningkatkan nilai tambah serta menciptakan kesempatan kerja baru. percepatan engine of growth ekonomi, pembangunan sebagai 2. Kedepan, secara khusus akan dilakukan pula percepatan pembangunan ekonomi nasional berbasis maritim (kelautan) dengan memanfaatkan sumber daya kelautan dan jasa maritim, yaitu peningkatan produksi perikanan; pengembangan energi dan mineral kelautan; pengembangan kawasan wisata bahari; dan kemampuan industri maritim dan perkapalan. 3. Dikarenakan adanya keterbatasan dana pemerintah, maka tidak semua wilayah dapat dikembangkan pada saat yang itu, perlu dipilih pusat-pusat bersamaan. Oleh karena pertumbuhan yang mempunyai komoditas prospektif (nilai tambah tinggi dan menciptakan kesempatan kerja tinggi), terutama yang berada di masing-masing koridor ekonomi. Selain itu, prioritas juga akan diberikan pada pengembangan kawasan pesisir yang mempunyai sumber daya kelautan dan jasa maritim. Investasi Pemerintah, BUMN/BUMD, dan Swasta perlu dioptimalkan pada klaster-klaster industri untuk memicu dampak penggandanya ) pada daerah sekitarnya, termasuk di wilayah-wilayah tertinggal. multiplier effect 4. ( (KLHS) sebagai 5. Upaya peningkatan pembangunan ekonomi di semua pusat pertumbuhan tersebut, harus tetap mengacu Rencana Tata Ruang Wilayah dan menggunakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan keserasian ekosistem dan lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, diharapkan dapat diciptakan pertumbuhan yang inklusif yang dapat menjangkau seluruh wilayah dan masyarakat dengan tetap menjaga keberlanjutan di masa depan. | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 pedoman
6. Keterkaitan antara pusat pertumbuhan wilayah dan daerah sekitarnya, perlu difasilitasi dengan infrastruktur wilayah yang terintegrasi dan terpadu, khususnya jalan dan perhubungan, baik perhubungan laut maupun udara, termasuk jaringan informasi dan komunikasi, serta pasokan energi, sehingga tercipta konektivitas nasional, baik secara domestik maupun secara internasional ( ). Prioritas khusus akan diberikan pada peningkatan fungsi dan peran perhubungan laut sebagai pengembangan poros maritim. 7. Untuk memperlancar distribusi logistik barang, jasa, dan informasi, pemerintah pusat dan daerah, maupun melalui kerja sama dengan dunia usaha, termasuk BUMN, berupaya untuk (a) menurunkan biaya transaksi logistik ( ); (b) dwelling time mengurangi ekonomi biaya tinggi; (c) menurunkan rata-rata (waktu tunggu kapal di pelabuhan); (d) post mengembangan sistem logistik dan distribusi secara elektronik, clearance terutama untuk proses transaction cost sampai dengan pre-clearance ; dan (e) optimalisasi perijinan ekspor-impor secara terintegrasi dan elektronik antar sektor. skilled labor terhubung dengan baik dan infrastruktur locally integrated, internationally connected 8. Selain itu, perlu dilakukan pula peningkatan kemampuan SDM dan Iptek untuk mendukung pengembangan klaster-klaster industri. Ketersediaan sumber daya manusia yang terampil dan ) merupakan modal utama untuk merintis cerdas ( terbangunnya proyek-proyek besar di setiap klaster industri. 9. Dari sisi regulasi, Pemerintah secara berkelanjutan terus berupaya untuk menciptakan dan meningkatkan iklim usaha debottlenecking investor. dan Pemerintah perlu melakukan deregulasi ( ) terhadap beberapa peraturan yang menghambat pelaksanaan investasi. Fasilitasi dan katalisasi secara bertahap akan terus diberikan oleh Pemerintah melalui pemberian insentif fiskal dan non fiskal. investasi yang kondusif bagi para iklim 10. Pemerintah secara berkelanjutan perlu berupaya untuk meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi kebijakan antara antar Kementerian/Lembaga Daerah. dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu bersinergi dan meningkatkan kualitas belanjanya sehingga menjadi stimulus bagi berkembangnya usaha dan investasi di daerah. Kementerian/Lembaga Pemerintah dan 11. Untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi investor, perlu dilakukan peningkatkan dan penguatan kapasitas kejelasan kelembagaan 3 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 pemerintah termasuk daerah
4 pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, serta peningkatan kapasitas aparatur, kelembagaan, dan keuangan pemerintah daerah. 12. Untuk menghindari timbulnya kesenjangan baru antara wilayah koridor ekonomi dengan wilayah sekitarnya di setiap pulau, maka pembangunan daerah tertinggal, termasuk desa dengan melakukan ditingkatkan tertinggal, pemberdayaan ekonomi lokal, penciptaan akses transportasi lokal ke wilayah pertumbuhan, dan percepatan pemenuhan infrastruktur dasar. perlu 13. Pada saat yang bersamaan diperlukan percepatan peningkatan pembangunan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kota layak huni yang aman dan nyaman; hijau yang berketahanan iklim dan bencana; cerdas; dan mempunyai daya saing kota. Disamping itu, diperlukan juga peningkatan pembangunan kawasan perdesaan yang bertujuan untuk mewujudkan kemandirian masyarakat dan menciptakan desa-desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi, serta penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi kota-desa. 14. Selain daripada itu, akan dilakukan pula penanganan kawasan perbatasan yang ditujukan untuk mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, security berdaya saing, dan aman. Pendekatan pembangunan kawasan approach perbatasan (i) pendekatan keamanan terdiri: prosperity approach ( ) dan (ii) pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat ( ). 15. Karena hampir seluruh wilayah di Indonesia memiliki risiko tinggi terhadap bencana, maka risiko bencana tersebut perlu dikelola atau diminimalkan. Pada akhirnya diharapkan dapat tercapai pengurangan kesenjangan antar wilayah antara KBI dan KTI. Kerangka pengembangan wilayah secara diagramatis dapat dilihat pada Gambar 1.1 dan Gambar 1.2. | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
GAMBAR 1.2 KERANGKA PENGEMBANGAN WILAYAH Sumber : Bappenas, 2014 1.2 Tema Pengembangan Wilayah Pengembangan wilayah didasarkan pada pembagian 7 (tujuh) wilayah pembangunan, yaitu: Wilayah Papua, Wilayah Maluku, Wilayah Nusa Tenggara, Wilayah Sulawesi, Wilayah Kalimantan, Wilayah Jawa- Bali dan Wilayah Sumatera. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Pulau menjadi acuan utama dalam mengendalian tata ruang, serta pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 5
6 GAMBAR 1.3 SKETSA HIRARKI PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN DAN HINTERLAND Sumber : Bappenas, 2014 | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
Pengembangan wilayah berdasarkan pada potensi dan keunggulan daerah, serta lokasi geografis yang strategis di masing- masing pulau. Adapun tema pengembangan wilayah di setiap pulau adalah sebagai berikut : Pembangunan Wilayah Pulau Papua 1. sebagai "lumbung pangan melalui pengembangan industri berbasis komoditas padi, jagung, kedelai, kacang tanah, sagu, ubi, sayur dan buah- buahan, serta pengembangan peternakan dan tanaman non- pangan, seperti tebu, karet, dan kelapa sawit; percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan pariwisata bahari; serta lumbung energi di Kawasan Timur Indonesia melalui pengembangan minyak, gas Pembangunan Wilayah Kepulauan Maluku bumi, dan tembaga." 2. sebagai "produsen makanan laut dan lumbung ikan nasional dengan percepatan pembangunan perekonomian berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri berbasis komoditas perikanan; serta pengembangan industri pengolahan berbasis Pembangunan Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara nikel, dan tembaga." 3. sebagai "pintu gerbang pariwisata ekologis melalui pengembangan (MICE); industri penopang pangan nasional dengan percepatan pembangunan perekonomian (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan, garam, dan rumput laut; pengembangan industri berbasis peternakan terutama sapi, Pembangunan Wilayah Pulau Sulawesi jagung; serta pengembangan industri mangan, dan tembaga." Meeting, Incentive, Convetion, Exhibition berbasis maritim 4. sebagai "salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional dan dengan pintu pengembangan lumbung pangan nasional dengan pengembangan industri berbasis kakao, padi, jagung; dan pengembangan industri berbasis rotan, aspal, nikel, dan biji besi; serta percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan Pembangunan Wilayah Pulau Kalimantan industri perikanan dan pariwisata bahari." gerbang Kawasan Timur Indonesia logistik; serta industri berbasis 5. sebagai "salah satu paru-paru dunia dengan mempertahankan luasan hutan dengan Kalimantan; lumbung serta pengembangan hilirisasi komoditas batu bara; pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, 7 dan energi nasional Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
8 food estate bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon dan pasir kuarsa, Pembangunan Wilayah Pulau Jawa-Bali serta pengembangan ." 6. sebagai "lumbung pangan nasional dan pendorong sektor industri dan jasa nasional dengan pengembangan industri makanan-minuman, tekstil, otomotif, alutsista, telematika, kimia, alumina dan besi baja; salah satu pintu gerbang destinasi wisata terbaik dunia dengan pengembangan ekonomi kreatif; serta percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui Pembangunan Wilayah Pulau Sumatera pengembangan industri perkapalan dan pariwisata bahari." 7. sebagai "salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional dan lumbung energi nasional, diarahkan untuk pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, serta industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, timah, bauksit, dan kaolin." Secara diagramatis, tema pembangunan wilayah di masing- masing pulau dapat dilihat pada Gambar 1.3 dan Gambar 1.4. 1.3 Tujuan dan Sasaran Pokok Pengembangan Wilayah Dengan mengacu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, maka tujuan pengembangan wilayah pada tahun 2015-2019 adalah untuk mengurangi kesenjangan pembangunan wilayah antara KBI dan KTI melalui percepatan dan pemerataan pembangunan wilayah dengan menekankan keunggulan kompetitif perekonomian daerah berbasis SDA yang tersedia, SDM berkualitas, penyediaan infrastruktur, serta meningkatkan kemampuan ilmu dan teknologi secara terus menerus. Pada akhirnya diharapkan dapat tercapai "Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Secara Merata di Seluruh Wilayah." Adapun sasaran pengembangan wilayah pada tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut: 1. Untuk percepatan dan perluasan pengembangan ekonomi sasarannya adalah pengembangan pusat-pusat wilayah, pertumbuhan ekonomi di masing-masing pulau dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah, termasuk diantaranya adalah pengembangan 10 KEK, 13 KAPET, 4 KPBPB, 169 KPI. | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
WILAYAH PAPUA MALUKU NUSA TENGGARA SULAWESI KALIMANTAN JAWA-BALI SUMATERA GAMBAR 1.4 TEMA PENGEMBANGAN WILAYAH TEMA Sebagai lumbung pangan melalui pengembangan industri berbasis komoditas padi, jagung, kacang tanah, sagu, ubi, sayur dan buah-buahan, serta pengembangan peternakan dan tanaman non-pangan, seperti tebu, karet, dan kelapa sawit; percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan pariwisata bahari; serta lumbung energi di kawasan Timur Indonesia, melalui pengembangan minyak, gas bumi, dan tembaga. Sebagai produsen makanan laut dan lumbung ikan nasional dengan percepatan pembangunan perekonomian berbasis maritim (kelautan), melalui serta pengembangan pengembangan industri pengolahan berbasis nikel dan tembaga. industri berbasis komoditas perikanan; Sebagai pintu gerbang pariwisata ekologis dan penopang pangan nasional, diarahkan dengan pengembangan industri MICE; penopang pangan nasional dengan percepatan perekonomian berbasis maritim (kelautan) melalui perikanan, garam dan rumput laut; pengembangan industri berbasis peternakan, terutama sapi, jagung; serta pengembangan industri mangan, dan tembaga. Sebagai salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional dan pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia dengan pengembangan industri berbasis logistik, serta lumbung pangan nasional dengan pengembangan jagung, dan pengembangan industri berbasis rotan, aspal, nikel, dan bijih besi; serta percepatan pembangunan berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan dan pariwisata bahari. industri berbasis kakao, padi, Sebagai salah satu paru-paru dunia dengan mempertahankan luas hutan Kalimantan; dan lumbung energi nasional dengan pengembangan hilirisasi komoditas batu bara; serta pengembangan industri berbasis komuditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon dan pasir kuarsa, serta pengembangan food estate. Sebagai lumbung pangan nasional dan penopang sektor industri dan jasa nasional dengan mengembangkan tekstil, otomotif, alutsista, telematika, kimia, alumina, dan besi baja; salah satu pintu gerbang destinasi wisata terbaik dunia dengan pengembangan industri kreatif; serta percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perkapalan dan pariwisata bahari. industri makanan-minuman, Sebagai salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional dan energi nasional, diarahkan untuk pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, serta industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, timah, bauksit, dan kaolin. Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 9
5 1 R A B M A G . 10 9 1 0 2 - 5 1 0 2 A I S E N O D N I H A Y A L I W N A G N A B M E G N E P A M E T | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
2. Percepatan pembangunan ekonomi nasional berbasis maritim (kelautan) dengan memanfaatkan sumber daya yaitu peningkatan produksi perikanan; kelautan, pengembangan kelautan; pengembangan kawasan bahari; dan kemampuan industri maritim dan perkapalan, dengan sasaran (a) peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya sebesar 48 juta ton pada tahun 2019 (termasuk rumput laut); (b) peningkatan dan pengembangan jumlah kapal perintis 75 unit untuk menghubungkan pulau besar dan pulau-pulau kecil dan 100 lintas subsidi perintis; (c) pengutuhan dan penambahan luasan kawasan koservasi laut dari 15,7 juta ha (tahun 2013) menjadi 20 juta ha (tahun 2019); (d) pengembangan energi dan mineral kelautan, serta kawasan wisata bahari; (e) peningkatan cakupan pengawasan sumber daya perikanan dan kelautan menjadi 53,4 persen terhadap wilayah pengelolaan perikanan Indonesia. outcome energi dan mineral 3. Untuk menghindari terjadinya kesenjangan antar wilayah di masing-masing pulau, sasarannya adalah pembangunan daerah tertinggal sebanyak 75 Kabupaten tertinggal dapat terentaskan dengan sasaran : (a) meningkatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal (b) menurunnya persentase sebesar 7,35 persen; penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 12,5 persen; dan (c) meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal sebesar 71,5. 4. Untuk mendorong pertumbuhan pembangunan kawasan perkotaan sekaligus pemerataan pembangunan di luar Jawa, sasarannya adalah percepatan pembangunan 5 Kawasan Strategis Nasional (KSN) Perkotaan baru sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). 5. Untuk mengendalikan (buffer) arus urbanisasi, dilakukan optimalisasi sedikitnya 20 kota otonom sedang di luar Pulau Jawa khususnya di KTI sebagai pusat pertumbuhan utama yang mendorong keterkaitan kota dan desa-desa di sekitarnya; 6. Untuk menjaga pertumbuhan wilayah dan meningkatkan daya saing kota, dilakukan peningkatan peran dan fungsi sekaligus perbaikan manajemen pembangunan di 7 KSN Perkotaan yang sudah ada sebagai pusat kegiatan skala global; Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 11
12 7. Sementara itu, sesuai dengan amanat UU No. 6/2014 tentang Desa, maka akan dilakukan pembangunan perdesaan dengan sasaran mengurangi jumlah desa tertinggal dari 26 persen (2011) menjadi 20 persen (2019). 8. Untuk meningkatkan keterkaitan pembangunan kota- desa, sasarannya adalah dapat diwujudkan 39 pusat pertumbuhan baru perkotaan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atau Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). 9. Untuk pembangunan perdesaan, sasarannya adalah mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5.000 desa atau meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa. 10. Untuk mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman, sasarannya adalah pengembangan 26 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara yang dapat mendorong pengembangan kawasan sekitarnya, terutama 187 lokasi prioritas (lokpri) perbatasan. 11. Untuk mengurangi risiko bencana, maka sasaran indeks penanggulangan bencana adalah mengurangi risiko bencana pada PKN dan PKW yang memiliki indeks risiko bencana tinggi, baik yang berfungsi sebagai KEK, KAPET, KSN, ataupun PKSN. 12. Untuk penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah, sasaran yang perlu dicapai adalah: (1) Meningkatnya proporsi penerimaan pajak dan retribusi daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; (2) Meningkatnya proporsi belanja modal dalam APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota pada tahun 2019 serta sumber pembiayaan lainnya dalam APBD; (3) Meningkatnya opini audit BPK di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota; (4) Meningkatnya kualitas dan proporsi tingkat pendidikan aparatur daerah untuk jenjang S1 sebesar 60% dan S2-S3 sebesar 8%; (5) Terlaksananya diklat kepemimpinan daerah serta diklat manajemen pembangunan, kependudukan, dan keuangan daerah di seluruh wilayah; (6) Terlaksananya evaluasi otsus dan pembenahan terhadap kelembagaan, aparatur, dan pendanaan pelaksanaan otsus; (7) Terlaksananya sinergi perencanaan dan penganggaran di wilayah; (8) | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
Meningkatnya implementasi pelaksanaan SPM di daerah, khususnya pada pendidikan, kesehatan dan infrastruktur; (9) Terlaksananya pengaturan kewenangan secara bertahap di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; (10) Meningkatnya persentase jumlah PTSP di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; (11) Meningkatnya persentase jumlah perizinan terkait investasi yang dilimpahkan oleh kepala daerah ke PTSP; (12) Terlaksananya sinergi perencanaan dan penganggaran; (13) Terlaksananya koordinasi pusat dan daerah melalui peningkatan peran on- gubernur sebagai wakil pemerintah; (14) terlaksananya line sistem monitoring dan evaluasi dana transfer secara di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; (14) Terlaksananya penguatan kelembagaan Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Papua dan Papua Barat. 13. Untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, maka sasaran penataan ruang meliputi: (a) terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; (b) terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan (c) terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Sehubungan dengan sasaran tersebut, diharapkan pada akhir tahun 2019, kesenjangan pembangunan wilayah antara KBI dan KTI semakin berkurang yang dicerminkan dengan makin meningkatnya kontribusi PDRB KTI terhadap PDB Nasional, yaitu dari sekitar 20 persen (2014) menjadi 22-25 persen. Dengan demikian, kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di KTI. Secara rinci target pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan pengangguran dalam kurun waktu 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 1.2 sampai dengan Tabel 1.4 sebagai berikut : Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 13
TABEL 1.1 ASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI PER WILAYAH TAHUN 2015-2019 S Wilayah 2015 Pertumbuhan Ekonomi (Persen) 2016 2017 2018 Sumatera Jawa-Bali 5.7 - 5.8 6.1 - 6.3 6.3 - 6.7 6.7 - 7.3 Nusa Tenggara 5.6 - 5.7 6.5 - 6.7 6.9 - 7.3 7.0 - 7.6 Kalimantan 5.9 - 6.1 6.2 - 6.5 6.5 - 6.9 7.2 - 7.8 Sulawesi 5.0 - 5.1 5.8 - 6.0 6.0 - 6.3 6.6 - 7.2 Maluku 7.4 - 7.5 7.5 - 7.8 8.0 - 8.5 8.5 - 9.2 Papua 6.4 - 6.6 6.7 - 7.0 7.5 - 8.0 7.7 - 8.3 11.7-11.9 13.0-13.5 15.5 -16.5 16.5-17.9 Sumber : Perhitungan Bappenas, 2014 TABEL 1.2 SASARAN TINGKAT KEMISKINAN PER WILAYAH TAHUN 2015-2019 Wilayah 2015 Tingkat Kemiskinan (Persen) 2016 2017 2018 Sumatera Jawa-Bali 9.4 - 9.2 9.0 - 8.6 8.1 - 7.6 7.1 - 6.5 Nusa Tenggara 9.1 - 8.9 8.7 - 8.4 7.8 - 7.4 6.9 - 6.4 Kalimantan 16.1 - 15.8 15.4 - 14.8 13.8 - 13.0 12.2 - 11.2 Sulawesi 5.8 - 5.7 5.5 - 5.3 4.9 - 4.6 4.3 - 4.0 Maluku 9.7 - 9.5 9.3 - 8.9 8.4 - 7.9 7.4 - 6.8 Papua 12.9 - 12.7 12.3 - 11.8 11.0 - 10.3 9.7 - 8.9 27.1 - 26.6 Sumber : Perhitungan Bappenas, 2014 25.8 - 24.8 23.0 - 21.6 20.1 - 18.6 | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 14 2019 7.2 - 8.0 7.4 - 8.2 7.3 - 8.1 7.3 - 8.0 8.7 - 9.6 7.8 - 8.6 16.5-18.2 2019 5.6 - 5.1 5.5 - 5.0 9.6 - 8.7 3.4 - 3.1 5.8 - 5.3 7.6 - 6.9 15.9 - 14.4
TABEL 1.3 SASARAN TINGKAT PENGANGGURAN PER WILAYAH TAHUN 2015-2019 Wilayah 2015 Tingkat Pengangguran (Persen) 2016 2017 2018 2019 Sumatera Jawa-Bali 5.7 - 5.5 5.5 - 5.3 5.3 - 5.0 5.1 - 4.8 5.0 - 4.5 Nusa Tenggara 6.4 - 6.3 6.3 - 6.0 6.1 - 5.7 5.9 - 5.5 5.8 - 5.2 Kalimantan 3.8 - 3.7 3.6 - 3.5 3.5 - 3.3 3.4 - 3.1 3.3 - 3.0 Sulawesi 4.8 - 4.7 4.7 - 4.5 4.5 - 4.3 4.4 - 4.0 4.2 - 3.8 Maluku 4.8 - 4.7 4.7 - 4.5 4.6 - 4.3 4.4 - 4.1 4.1 - 3.7 Papua 5.6 - 5.5 5.4 - 5.2 5.2 - 4.9 5.0 - 4.7 4.9 - 4.4 3.3 - 3.3 3.2 - 3.1 3.1 - 2.9 3.3 - 3.0 2.9 - 2.6 Sumber : Perhitungan Bappenas, 2014 1.4 Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah 1.4.1 Pengembangan Kawasan Strategis2 Arah Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis adalah percepatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dengan memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah dan peningkatan efisiensi dalam penyediaan infrastruktur. Pendekatan ini pada intinya merupakan integrasi dari pendekatan akan mengembangkan produk yang menjadi potensi dan keunggulannya. Strategi yang akan dilakukan dalam pengembangan kawasan strategis tersebut adalah: sektoral regional. dan Setiap wilayah 1. Pengembangan Potensi Ekonomi Wilayah Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan, baik yang telah ada (KEK, KAPET, KPBP, dan KPI) maupun yang baru, terutama di wilayah koridor ekonomi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Pada pusat-pusat pertumbuhan tersebut akan dibangun klaster-klaster industri pengolahan 2 Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan untuk mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budi daya unggulan sebagai "penggerak utama pengembangan wilayah." Pusat-Pusat pertumbuhan tersebut dapat berupa KEK, KAPET, KPI, KPBPB dsb. Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 15
3. 4. 16 terutama yang produk yang menjadi keunggulannya, mempunyai nilai tambah tinggi dan menciptakan banyak kesempatan kerja. Selain itu, akan dilakukan pula percepatan pembangunan ekonomi nasional berbasis maritim (kelautan) di kawasan pesisir dengan memanfaatkan sumber daya kelautan dan jasa kemaritiman, yaitu peningkatan produksi perikanan; pengembangan energi dan mineral kelautan; pengembangan kawasan wisata bahari; dan kemampuan industri maritim dan perkapalan. 2. Percepatan Pembangunan Konektivitas Percepatan di wilayah pertumbuhan, antar wilayah pertumbuhan serta antar wilayah koridor ekonomi atau antar pulau melalui percepatan jalan, pembangunan informasi dan telekomunikasi, serta pasokan energi. Tujuan penguatan konektivitas adalah untuk (a) menghubungkan inter- pusat-pusat pertumbuhan ekonomi untuk memaksimalkan modal supply chained system pertumbuhan berdasarkan prinsip keterpaduan melalui pembangunan konektivitas/infrastruktur infrastruktur pelabuhan, bandara, ; (b) memperluas pertumbuhan ekonomi dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi ke wilayah belakangnya (c) menyebarkan manfaat pembangunan secara luas melalui peningkatan konektivitas dan pelayanan dasar ke daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan. Peningkatan Kemampuan SDM dan Iptek hinterland ( ) Peningkatan pengembangan kemampuan SDM dan Iptek dilakukan melalui penyediaan SDM yang memiliki kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan industri di entre of masing-masing pusat-pusat pertumbuhan, Selain itu, akan Science and Technology Park Excellence dilakukan pembangunan klaster inovasi sebagai C dalam rangka mendukung peningkatan kemampuan berinovasi untuk meningkatkan daya serta mengoptimalkan interaksi dan pemanfaatan sumber daya Regulasi dan Kebijakan universitas, lembaga litbang, dan dunia usaha. atau saing di Koridor Ekonomi, debottlenecking Dalam rangka mempermudah proses pembangunan, Pemerintah ) peraturan- akan melakukan deregulasi | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 (
peraturan yang menghambat pengembangan investasi dan usaha di kawasan pertumbuhan ekonomi, melalui: (i) mempercepat penyelesaian peraturan pelaksanaan undang- undang yang terkait dengan investasi, (ii) menghilangkan tumpang tindih antar peraturan yang sudah ada baik di tingkat pusat dan daerah, maupun antara sektor/lembaga, (iii) merevisi atau menerbitkan peraturan yang sangat dibutuhkan untuk mendukung pengembangan wilayah strategi, (iv) menyusun peraturan untuk memberikan insentif bagi pengembangan investasi di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, dan (v) menyusun atau merevisi peraturan untuk mempercepat dan menyederhanakan proses serta memberikan kepastian perizinan; 5. Peningkatan Iklim Investasi dan iklim usaha Dalam rangka mempermudah dan memperlancar proses kemudahan berusaha dan berinvestasi, perlu dilakukan melalui: (i) penyederhanaan prosedur investasi dan prosedur berusaha, (ii) peningkatan efisiensi logistik, (iii) optimalisasi Pelayanan Terpada Satu Pintu (PTSP) dan penggunaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE), (iv) meningkatkan efektivitas pelaksanaan KPS terutama dalam investasi penyediaan infrastruktur dan energi, (v) meningkatkan efektivitas strategi promosi investasi, (vi) labour market pembatalan perda bermasalah dan pengurangan biaya untuk flexibility memulai usaha, (vii) menerapkan kebijakan terutama terkait pertimbangan penetapan UMP dengan tetap mempertimbangkan upaya untuk menarik minat investor (iklim usaha); dan pemberian insentif fiskal dan non fiskal. 1.4.2 Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan 1.4.2.1 Pembangunan Perkotaan Arah kebijakan pembangunan wilayah perkotaan difokuskan untuk membangun kota berkelanjutan dan berdaya saing menuju masyarakat kota yang sejahtera berdasarkan karakter fisik, potensi ekonomi dan budaya lokal. Untuk itu, strategi pembangunan perkotaan tahun 2015-2019 adalah : 1. Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional (SPN) a) Mengembangkan 5 Kawasan Strategis Nasional (KSN) 17 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
Perkotaan sebagai Pusat Kegiatan skala global dan Pusat Kegiatan Nasional (PKN), yaitu: kawasan perkotaan 3 di provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jabodetabekjur 4 Banten; kawasan perkotaan Cekungan Bandung (Jawa di Provinsi Barat); kawasan perkotaan Kedungsepur 6 Jawa Tengah; kawasan perkotaan Gerbangkertosusila di Provinsi Jawa Timur; dan kawasan perkotaan 7 Sarbagita 5 di Provinsi Bali, di wilayah Jawa-Bali. Jawa-Bali di wilayah termasuk kawasan perkotaan Mebidangro di Sumatera dan kawasan perkotaan Mamminasata usulan KSN wilayah Sulawesi; dan membentuk (kawasan Perkotaan baru di Wilayah Sumatera perkotaan Palembang dan kawasan sekitarnya, perkotaan Padang dan sekitarnya), Kalimantan (kawasan perkotaan Banjarmasin dan sekitarnya), Sulawesi (kawasan perkotaan Manado dan sekitarnya), dan Nusa Tenggara Barat (kawasan perkotaan Mataram dan sekitarnya) sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pembangunan di luar Jawa-Bali. c) Melakukan optimalisasi sedikitnya di 20 Kota sedang yang diarahkan sebagai pengendali ( ) arus urbanisasi dan diarahkan sebagai pusat pertumbuhan utama yang mendorong keterkaitan kota dan desa di wilayah sekitarnya. b) Mengembangkan KSN Perkotaan di luar 8 buffer d) Mengembangkan 39 pusat pertumbuhan baru sebagai atau Pusat Kegiatan yang mendorong terwujudnya keterkaitan 10 Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Lokal (PKL) kota dan desa. 11 3 4 Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab. Majalengka, Kab. Sumedang 5 Kabupaten Kendal, Demak, Ungaran di Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kota Semarang, dan Purwodadi di Kabupaten Grobogan 6 Gersik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan 7 Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Gianyar, dan Tabanan) di Provinsi Bali, di wilayah Jawa-Bali 8 Kawasan Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo 9 Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar 10PKW: kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota 11PKL: kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 18 9
2. Perwujudan Kota Layak Huni yang Aman dan Nyaman a) Menyediakan sarana dan prasarana dasar perkotaan sesuai dengan tipologi kotanya; b) Meningkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial budaya; c) Mengembangkan perumahan sesuai dengan tipologinya; d) Mengembangkan sistem transportasi publik terintegrasi dan multimoda sesuai dengan tipologi dan kondisi geografisnya; e) Menyediakan dan meningkatkan sarana prasarana ekonomi khususnya sektor perdagangan dan jasa termasuk pasar tradisional, koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM); f) Meningkatkan keamanan kota melalui pencegahan, penyediaan penanganan dan kriminalitas dan konflik, serta memberdayakan modal 3. Perwujudan Kota Hijau yang Berketahanan Iklim dan sosial masyarakat kota; fasilitas sistem Bencana a) Menata, mengelola, dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan penataan perkotaan yang efisien dan berkeadilan. ruang dan b) Meningkatkan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan teknologi informasi dan komunikasi dalam menerapkan urban prinsip kota hijau dan membangun ketahanan kota resilience terhadap perubahan iklim dan bencana alam ( ). green transportation green open space c) Mengembangkan dan menerapkan konsep kota hijau (ruang , green water (pengelolaan sampah dan green (efisiensi green waste melalui: terbuka hijau), ), limbah melalui energy pemanfaatan dan pengelolaan air permukaan) dan 12 3R (pemanfaatan sumber energi yang efisien dan ramah tingkat lingkungan) untuk pengurangan pencemaran di darat, laut, dan udara, pemanfaatan energi alternatif dan terbarukan, pemanfaatan daur 12 3R: pengurangan (Reduce), pemanfaatan kembali (Re-use), dan Daur Ulang (Re-cycle) Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 19
green Economy ulang, serta pengembangan kegiatan perekonomian kota ( 4. Pengembangan Kota Cerdas dan Daya Saing Kota ). a) Mengembangkan perekonomian dengan membangun pencitraan kota (city branding) yang mendukung pencitraan bangsa (nation branding). b) Menyediakan infrastruktur dan pelayanan publik melalui penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). c) Membangun kapasitas masyarakat yang inovatif, kreatif 5. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pembangunan dan produktif. Perkotaan a) Mewujudkan sistem, peraturan dan prosedur dalam birokrasi kepemerintahan kota yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat kota berkelanjutan. b) Meningkatkan kapasitas pemimpin kota yang visioner dan kapasitas aparatur pemerintah dalam membangun dan mengelola kota berkelanjutan, melalui pendidikan, pelatihan dan pembinaan secara bersikenambungan. c) Menyederhanakan proses perijinan dan berusaha bagi para pelaku ekonomi termasuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). d) Membangun dan mengembangkan kelembagaan dan kerjasama pembangunan antar kota dan antar kota- kabupaten. e) Mengembangkan dan menyediakan pusat data informasi perkotaan terpadu yang mudah diakses. f) Meningkatkan peran swasta, organisasi masyarakat, dan organisasi profesi secara aktif, dalam penyusunan kebijakan perencanaan dan pembangunan Kota Berkelanjutan. g) Mengembangkan lembaga bantuan teknis dan bank pembiayaan pembiayaan infrastruktur perkotaan. 1.4.2.2 Pengembangan Perdesaan Sesuai dengan amanat UU No. 6/2014 tentang Desa, tujuan pembangunan desa/ perdesaan adalah mewujudkan kemandirian masyarakat dan menciptakan desa-desa berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi, serta membangun keterkaitan | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 20
pembangunan ekonomi lokal antara perdesaan dan perkotaan. Sasaran utama pembangunan perdesaan difokuskan kepada pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Pembangunan desa ditujukan untuk menurunkan tingkat kemiskinan di desa dan mengurangi jumlah desa tertinggal dan terisolasi, serta meningkatkan desa-desa berkembang dan desa mandiri. Sedangkan pembangunan kawasan perdesaan ditujukan untuk memperluas dan mendiversifikasikan kegiatan ekonomi masyarakat desa, mendorong terjadinya industrialisasi perdesaan berbasis usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, serta mengembangkan kegiatan pengolahan Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan oleh masyarakat desa berbasis ketahanan sosial-ekonomi dan ekologi perdesaan. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan perdesaan tahun 2015-2019 dilakukan dengan strategi sebagai berikut: 1. Perwujudan konektivitas antara kota sedang dan kota kecil, antara kota kecil dan desa, serta antar pulau Mempercepat pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang terintegrasi antara laut, darat, dan udara untuk memperlancar arus barang, jasa, penduduk, dan modal; Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi perdagangan dan pertukaran informasi antar wilayah; Mempercepat pemenuhan suplai energi untuk memenuhi 2. Perwujudan keterkaitan antara kegiatan ekonomi hulu dan kebutuhan domestik dan industri. hilir desa-kota melalui pengembangan klaster khususnya agropolitan, minapolitan, pariwisata, dan transmigrasi. a) sistem, b) c) a) Meningkatkan hasil pertanian dan perikanan, serta mengembangkan industri pengolahannya yang berbasis koperasi dan usaha kecil dan menengah. b) Menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang di dan kawasan serta kegiatan perikanan/kelautan pariwisata. agribisnis sektor pengembangan pertanian c) Mengembangkan lembaga keuangan di daerah untuk meningkatkan akses terhadap modal usaha khususnya di sektor pertanian dan perikanan/kelautan serta sektor lain yang mendukung. Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 21
d) Menerapkan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan 3. Peningkatan tata kelola ekonomi lokal yang berorientasi nilai tambah dan daya saing industri pengolahan dan jasa. kepada keterkaitan desa-kota a) Mengembangkan sistem perdagangan antar daerah yang efisien; b) Meningkatkan peran Pelayanan Terpadu Satu Pintu di daerah; c) Mengembangkan kerjasama antar daerah khususnya di luar Jawa-Bali dan kerjasama pemerintah-swasta; d) Mengembangkan forum dialog antar stakeholder yang mendorong perwujudan kerjasama; e) Mengembangkan pendidikan kejuruan untuk memperkuat 1.4.2.3 Peningkatan Keterkaitan Perkotaan dan Perdesaan kemampuan inovasi, dan kreatifitas lokal Arah kebijakan peningkatan keterkaitan perkotaan dan perdesaan difokuskan pada perwujudan Sistem Perkotaan Nasional yang berperan sebagai Penghubung Kota-Desa (PKD), dengan menghubungkan keterkaitan fungsional antara pasar dan kawasan produksi. Dalam PKD ini terdapat suatu kegiatan yang dapat meningkatkan nilai dari komoditas barang dan jasa dari kawasan ) perkotaan maupun perdesaan. Kebijakan tersebut sekitar ( 1. Perwujudan Konektivitas antar Kota Sedang dan Kota dijabarkan melalui strategi sebagai berikut: Kecil, dan antar Kota Kecil dan Desa sebagai Tulang Punggung (Backbone) Keterhubungan Desa-Kota. hinterland a) Mempercepat pembangunan sistem, sarana dan prasarana untuk di memperlancar arus barang, jasa, penduduk, dan modal. b) Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk informasi bidang transportasi, komunikasi dan memfasilitasi perdagangan dan pertukaran antar wilayah. c) Mempercepat pemenuhan suplai energi untuk memenuhi 2. Perwujudan Keterkaitan antara Kegiatan Ekonomi Hulu linkages) dan Kegiatan Ekonomi Hilir kebutuhan domestik dan industri. (upstream (downstream linkages) Desa-Kota. a) Mengembangkan industri kecil dan menengah yang mengolah hasil pertanian/perikanan dan industri yang berbasis koperasi dan usaha kecil dan menengah. | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 22
3. b) Menyediakan sarana dan prasarana termasuk informasi pasar dan pemasaran dalam menunjang kegiatan agribisnis dan industrialisasi perdesaan. c) Mengembangkan lembaga keuangan daerah untuk meningkatkan akses terhadap modal usaha di sektor pertanian dan perikanan. d) Menerapkan teknologi dan inovasi guna menerapkan ekonomi hijau dan ekonomi kreatif sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing di industri pengolahan. Strategi perwujudan keterkaitan antara Kegiatan Ekonomi Hulu dan Hilir tersebut di atas dapat dilakukan melalui pengembangan agribisnis (agrowisata dan agroindustri), Peningkatan Kapasitas Tata Kelola, Kelembagaan, dan pariwisata, dan transmigrasi. Masyarakat dalam Peningkatan Keterkaitan Kota-Desa e) a) Menyediakan peraturan yang mendukung pergerakan barang dan jasa antara desa-kota dan antar wilayah. b) Menyederhanakan proses perijinan dan berusaha dengan mengefektifkan peran lembaga Perijinan Terpadu Satu Pintu di daerah guna meningkatkan iklim dunia usaha. c) Mengembangkan kerjasama antar daerah dan kerjasama pemerintah-swasta, serta mengembangkan forum-forum yang mendorong perwujudan kerjasama. d) Meningkatkan pendidikan formal dan informal untuk memperkuat kemampuan inovasi, kreatifitas lokal serta potensi keragaman sosial budaya untuk membangun daya saing kota-desa. Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 23
1.4.3 Pengembangan Daerah Tertinggal13 dan Kawasan Perbatasan14 1.4.3.1 Pengembangan Daerah Tertinggal Arah kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal difokuskan pada: a. Upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik; b. Pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan infrastruktur penunjang konektivitas antara daerah tertinggal dan kawasan strategis. Strategi pengembangan daerah tertinggal sebagai berikut: a. Pengembangan perekonomian masyarakat di daerah tertinggal dalam rangka meningkatkan nilai tambah sesuai dengan karakteristik, posisi strategis, dan keterkaitan infrastruktur, antarkawasan aspek inovasi, dan manajemen usaha, akses permodalan, pemasaran; yang meliputi b. Peningkatan aksesibilitas yang menghubungkan daerah tertinggal dengan kawasan strategis melalui pembangunan sarana dan prasarana, seperti: peningkatan akses jalan, jembatan, pelabuhan, serta pelayanan penerbangan perintis dan pelayaran perintis; c. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Iptek, dan kapasitas tata kelola kelembagaan pemerintahan daerah tertinggal, meliputi aspek peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah, kelembagaan dan keuangan daerah; d. Percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pelayanan publik dasar di daerah tertinggal, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, air minum, transportasi, listrik, dan telekomunikasi; 13 Daerah Tertinggal adalah meliputi kabupaten yang masih dalam kategori tertinggal berdasarkan kriteria ekonomi; SDM; infrastruktur; kapasitas keuangan daerah; aksesibilitas; dan karakteristik daerah. 14 Kawasan Perbatasan Negara adalah wilayah kabupaten/kota yang secara geografis dan demografis berbatasan langsung dengan negara tetangga dan atau laut lepas. Kawasan perbatasan negara meliputi kawasan perbatasan darat dan kawasan perbatasan laut termasuk pulau-pulau kecil terluar. | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 24
e. Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk daerah tertinggal yang sudah terentaskan. f. Percepatan pembangunan wilayah Papua dan Papua Barat yang diprioritaskan pada: (i) peningkatan tata kelola pemerintah daerah, dan (ii) peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui pengembangan ekonomi masyarakat asli Papua, peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang menjangkau di kampong terisolir, membuka akses infrastruktur di pegunungan tengah dan wilayah lainnya, terisolir Papua dan Papua Barat pemihakan putra-putri asli Papua dalam pendidikan kedinasan dan pendidikan menengah, dan meningkatkan kemampuan kelembagaan pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Papua dan Papua Barat. 1.4.3.2 Pengembagan Kawasan Perbatasan Pengembangan kawasan perbatasan 2015-2019 difokuskan (PKSN) Kawasan pada 26 Pusat Kegiatan Strategis Nasional Perbatasan dan 187 lokasi prioritas (lokpri) perbatasan. Arah kebijakan pengembangan kawasan perbatasan adalah mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman. Pendekatan pembangunan kawasan prosperity perbatasan terdiri: (i) pendekatan keamanan ( ), dan approach (ii) pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat ( 15 security approach ). Sehubungan dengan hal tersebut,strategi pengembangan kawasan perbatasan diperlukan melalui: a. Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara berdasarkan karakteristik wilayah, lokal, dan mempertimbangkan peluang pasar potensi negara pembangunan tetangga infrastruktur transportasi, energi, sumber daya air, dan telekomunikasi; dengan didukung Pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang handal serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam memanfaatkan dan mengelola potensi lokal, untuk 15 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong b. pengembangan kawasan perbatasan negara. Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 25
mewujudkan kawasan perbatasan negara yang berdaya saing; c. Pembangunan konektivitas simpul transportasi utama Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dengan lokasi prioritas (Kecamatan disekitarnya), Pusat Kegiatan Wilayah (Ibukota Kabupaten), Pusat Kegiatan Nasional (Ibukota Provinsi). Untuk kawasan perbatasan laut, pelayanan transportasi laut perlu peningkatan kualitas dan intensitas pelayanan. Konektivitas simpul transportasi juga didorong untuk menghubungkan dengan negara tetangga. Membuka akses transportasi darat, sungai, laut, dan udara di dalam Lokasi Prioritas (Lokpri) dengan jalan/moda/dermaga non status dan pelayanan keperintisan; Costum, Immigration, Quarantine, Security d. Transformasi kelembagaan lintas batas negara, yaitu (CIQS) menjadi satu sistem pengelolaan yang terpadu; e. f. Peningkatan kualitas dan kuantitas, serta standarisasi sarana-prasarana pengamanan perbatasan laut dan darat, dalam serta melibatkan mengamankan batas dan kedaulatan negara; Pra-investigation, Penegasan batas wilayah negara di darat dan laut melalui (IRM), pelaksanaan IRM, penataan kelembagaan diplomasi perundingan yang didukung oleh kelengkapan data/peta dukung dan kapasitas peran dan fungsi kelembagaan yang Border Trade kuat; dan Aggreement Peningkatan kerjasama perdagangan peran aktif masyarakat refixation, maintanance g. ( ) dan kerjasama pertahanan dan keamanan 1.4.4 Penanggulangan Bencana batas wilayah dengan negara tetangga. Untuk mengantisipasi risiko bencana yang sudah ada dan yang berpotensi dimasa yang akan datang bila tidak dikelola/ diminimalisasi akan dapat mengakibatkan terjadinya kemunduran dari pembangunan yang sudah dilakukan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka arah kebijakan didalam penanggulangan bencana adalah (1) mengurangi risiko bencana; dan (2) meningkatkan ketangguhan menghadapi bencana. Strategi penanggulangan bencana dan risiko bencana adalah sebagai berikut. | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 26
a. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam pembangunan sektoral dan wilayah; b. Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana di pusat dan daerah; c. Penyediaan kajian dan peta risiko untuk perencanaan pembangunan; d. Penyusunan RPJMD dan RTRWP/K yang sensitif terhadap risiko bencana; e. Penyediaan dan operasionalisasi sistem peringatan dini; f. Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan; g. Pengembangan IPTEK dan pendidikan untuk membangun budaya keselamatan terhadap bencana; h. Perkuatan kapasitas manajemen penanggulangan bencana pada fase pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana dan peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat; Partisipasi penyelenggaraan penanggulangan bencana; Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan; i. dan peranserta multi-pihak j. dalam 1.4.5 Pengembangan Tata Ruang Wilayah Nasional k. Penurunan kerentanan terhadap bencana. Untuk mendukung pelaksanaan percepatan pembangunan wilayah, diperlukan landasan utama pembangunan, yaitu: penataan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang ditujukan untuk pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Acuan untuk pengembangan tata ruang wilayah nasional mengacu pada PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Adapun arah kebijakan pengembangan tata ruang wilayah a) Kebijakan terkait pengembangan struktur tata ruang: nasional adalah sebagai berikut: peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki; jangkauan pelayanan peningkatan kualitas dan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah nasional;
b) Kebijakan terkait pengembangan pola ruang: Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 27
pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; fungsi dan daya pelestarian dan peningkatan dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan ekosistem, dan meningkatkan melestarikan hayati, fungsi mempertahankan perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam, dan melestarikan warisan budaya nasional; pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian nasional yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian internasional; pengembangan untuk kawasan mengurangi kesenjangan tingkat perkembangan antarkawasan. keseimbangan keanekaragaman dan meningkatkan tertinggal Strategi yang diuraikan di bawah hanya mencakup strategi untuk pengembangan struktur ruang khususnya terkait dengan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasaran; dan strategi untuk pengembangan pola ruang khususnya pengembangan kawasan lindung, dan strategi pengendalian perkembangan kegiatan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta strategi untuk pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Sedangkan strategi untuk pengembangan kebijakan lainnya dipertimbangkan dalam perumusan pengembangan strategi-strategi pengembangan kawasan strategis, daerah tertinggal, daerah perbatasan, kawasan perkotaan, dan kawasan perdesaan. Untuk melaksanakan arah kebijakan pengembangan tata ruang wilayah nasional tersebut, maka strategi pengembangan tata ruang 1. Peningkatan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Jaringan wilayah sebagai berikut: Prasarana, meliputi: a) meningkatkan dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara; kualitas jaringan prasarana | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 28
b) mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan terisolasi; c) meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik; d) meningkatkan kualitas serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air; jaringan prasarana e) meningkatkan jaringan transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi, serta mewujudkan sistem jaringan pipa Fungsi minyak dan gas bumi nasional yang optimal. 2. Pemeliharaan dan Perwujudan Kelestarian Lingkungan Hidup, meliputi: a) menetapkan kawasan lindung di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi; b) mewujudkan kawasan berfungsi lindung dalam satu wilayah pulau dengan luas paling sedikit 30 persen dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi ekosistemnya; fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan 3. Pencegahan Dampak Negatif Kegiatan Manusia Terhadap memelihara keseimbangan ekosistem wilayah. c) mengembalikan dan meningkatkan Kerusakan Lingkungan Hidup, meliputi: a) menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup; b) melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya; c) melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya; d) mencegah tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan; terjadinya Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 29
e) mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan; f) mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber untuk menjamin daya terbarukan kesinambungan tetap ketersediaannya memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya; alam yang dengan g) mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai 4. Pengendalian Perkembangan Kegiatan Budi Daya Sesuai Daya daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana. Dukung dan Daya Tampung Lingkungan, meliputi: a) membatasi perkembangan kegiatan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana; b) mengembangkan perkotaan metropolitan dan kota besar dengan mengoptimalkan pemanfaaatan ruang secara vertikal dan kompak; c) mengembangkan ruang terbuka hjau dengan luas paling sedikit 30 persen (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan; d) membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan besar dan metropolitan untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya. mengembangkan kegiatan budidaya yang dapat mempertahankan keberadaan pulau-pulau kecil. 5. Pelestarian dan Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup, meliputi: a) menetapkan kawasan strategis nasional berfungsi lindung; b) mencegah pemanfaatan ruang di kawasan strategis nasional yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan; membatasi pemanfaatan ruang di sekitar kawasan strategis nasional yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan; c) d) membatasi pengembangan prasarana dan sarana di | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 30
dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya; mengembangkan kegiatan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional yang berfungsi sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan lindung dengan kawasan budi daya terbangun; merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di 1.4.6 Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional. e) f) Tata kelola pemerintah daerah dan otonomi daerah memiliki 1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah arah kebijakan dan strategi sebagai berikut: a) Penataan kewenangan Adapun arah kebijakan penataan kewenangan adalah meningkatkan kualitas dan sinkronisasi penataan kewenangan antar level pemerintahan. Strategi yang dilakukan adalah: (a) Penguatan regulasi dan kebijakan penataan kewenangan; (b) Penguatan peran gubernur melalui sebagai wakil Pemerintah Pusat; dan (c) Formulasi desentralisasi Asimetris dalam penataan kewenangan. b) Harmonisasi peraturan perundangan Adapun arah kebijakannya adalah meningkatkan kualitas harmonisasi peraturan perundangan sektoral dan investasi dengan peraturan perundangan daerah. Strategi yang dilakukan adalah (a) Pembinaan dan fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku penyusun Perda dan (b) Fasilitasi peningkatan kapasitas pemerintahan provinsi dalam evaluasi dan harmonisasi peraturan daerah. c) Penataan daerah Adapun arah kebijakannya adalah meningkatkan kualitas penataan DOB serta "penundaan" pemekaran DOB. Strategi yang dilakukan adalah: (a) Penguatan regulasi dan (b) persiapan, Pengembangan 31 kebijakan penataan daerah; pedoman daerah Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
32 2. penggabungan serta penghapusan daerah; dan (c) Peningkatan kapasitas DOB. d) Sinergi perencanaan dan penganggaran Adapun arah kebijakannya adalah meningkatkan sinergi perencanaan dan penganggaran untuk efektifitas dan efesiensi serta pemerataan pelaksanaan pembangunan di daerah. Strategi yang dilakukan adalah: (a) Penguatan regulasi sinergi perencanaan dan penganggaran; dan (b) Perbaikan mekanisme khususnya Musrenbang. perencanaan, e) Inovasi dan Pelayanan Publik Arah kebijakan inovasi dan pelayanan publik yaitu perbaikan kualitas pelayanan publik yang semakin percepatan merata kesejahteraan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Strategi terkait inovasi dan pelayanan public meliputi: teknologi (a) Optimalisasi pemanfataan informatika guna menciptakan pelayanan yang lebih cepat, murah dan efisien; (b) Penerapan standar pelayanan dan sistem pengaduan pada tiap pemerintah daerah yang terintegrasi dengan manajemen kinerja; dan (c) Penguatan peran PTSP sebagai sarana penyederhanaan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha. agar mampu mendukung Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah a) Penguatan Aparatur Pemerintah Daerah isu penguatan aparatur Arah kebijakan pemerintah daerah yaitu percepatan penerapan Undang-undang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjamin tersedianya aparatur pemerintah daerah yang profesional, memiliki integritas, dan terdistribusikan secara merata di berbagai daerah sesuai dengan beban kerja masing-masing daerah. Strategi turunan arah kebijakan tersebut yaitu penguatan mutu pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sesuai arah dan prioritas pembangunan daerah. terkait | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
3. b) Reformasi Birokrasi Arah aparatur pemerintah daerah yaitu percepatan reformasi birokrasi pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan tata penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dari korupsi dan kolusi. Untuk mewujudkan percepatan reformasi birokrasi tersebut strategi yang dilakukan yaitu penguatan transparansi dan pemberdayaan peran masyarakat dalam memperkuat sistem akuntabilitas pemerintah percepatan sebagai pemberantasan korupsi. kebijakan Birokrasi Reformasi sarana daerah Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah a) Kualitas belanja pemerintah daerah Adapun arah kebijakannya adalah Meningkatkan belanja pemerintah daerah yang berkontribusi signifikan terhadap pembangunan. Strategi yang dilakukan adalah: (a) Peningkatan proporsi belanja modal; (b) Pengurangan rasio belanja pegawai terhadap total belanja; (c) Pengembangan variasi pendanaan untuk belanja infrastruktur di daerah, antara lain melalui skema hibah, pinjaman, dan skema obligasi; dan (d) Peningkatan akuntabilitas dan transparansi penganggaran, salah satunya melalui penciptaan informasi anggaran pemerintah daerah melalui e- government. Peningkatan kualitas yang kerjasama daerah dalam upaya peningkatan pelayanan publik di daerah. b) Mekanisme monitoring dan evaluasi dana transfer Arah kebijakannya adalah Penyempurnaan Kebijakan strategi Dana penyempurnaan revisi UU No.33 tahun 2004 dan regulasi turunan yang terkait. ke Daerah melalui Transfer Arah kebijakannya adalah penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi dana transfer melalui strategi yang dilakukan meliputi: (a) Penataan mekanisme monitoring dan evaluasi dana transfer yang terintegrasi di tingkat provinsi secara on-line; (b) Penerapan skema evaluasi dan penetapan alokasi dana transfer sesuai 33 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
kinerja dalam sistem transfer yang ada saat ini; dan (c) Penataan mekanisme dalam proses monitoring dana transfer Otsus melalui pelibatan aktif masyarakat. 4. Pelaksanaan Otonomi Khusus Adapun arah kebijakannya adalah penguatan pelaksanaan Otonomi Khusus bagi kemajuan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Strategi pembangunan yang (a) Perbaikan kerangka ditempuh antara peraturan perundangan mengenai Otonomi Khusus; dan (b) Penguatan tranparansi dan akuntabilitas kebijakan dan pengelolaan keuangan Daerah. lain adalah: 1.5 Kaidah Pelaksanaan Pengembangan Wilayah 1.5.1 Sinergi Pusat-Daerah dan Kerjasama Antardaerah Salah satu faktor terpenting dalam sinergi pusat dan daerah adalah terwujudnya sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang dirumuskan perlu memperhatikan dan menampung aspirasi daerah, serta mengutamakan penyelesaian permasalahan secara nyata di daerah. Selain itu, sinergi kebijakan juga dimaksudkan agar pemerintah daerah mampu memahami dan melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dengan efisien dan efektif; serta mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut dengan berbagai sumber daya yang tersedia. Sinergi kebijakan pembangunan antara pusat dan daerah dan (1) memperkuat koordinasi antardaerah diperlukan untuk: antarpelaku pembangunan di pusat dan daerah; (2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah; (3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, baik di Pusat maupun di Daerah; (4) mengoptimalkan partisipasi masyarakat di tingkatan pemerintahan; serta (5) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. semua Upaya bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dapat dilakukan antara (1) sinergi berbagai dokumen perencanaan pembangunan (RPJP dan RPJPD, RPJM dan RPJMD, RKP dan RKPD); (2) sinergi dalam penetapan target pembangunan; (3) standarisasi oleh pembangunan kementerian/lembaga dan satuan perangkat kerja daerah; (4) pengembangan database dan sistem informasi pembangunan yang lain: indikator yang digunakan | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 34
lengkap dan akurat; (5) sinergi dalam kebijakan perijinan investasi di daerah; dan (6) sinergi dalam kebijakan pengendalian tingkat inflasi. Sinergi dalam perencanaan kebijakan pembangunan pusat dan daerah baik lima tahunan maupun tahunan akan dilaksanakan dengan mengoptimalkan Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di semua tingkatan pemerintahan (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional) sehingga terwujud sinkronisasi antara kebijakan, program dan kegiatan antarsektor, antarwaktu, antarwilayah, dan antara pusat dan daerah. Selain itu, Musrenbang juga diharapkan dapat lebih mendorong terciptanya proses partisipasi semua pelaku pembangunan dan dalam berkembangnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 1.5.2 Kerangka Pendanaan penyelenggaraan Musyawarah transparansi dan akuntabilitas Sinergi Pusat-Daerah dilaksanakan selaras dengan upaya penataan dan penguatan kerangka perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Salah satu kebijakan RPJMN 2015-2019 adalah restrukturisasi dan penataan instrumen pendanaan melalui transfer ke daerah termasuk dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan dana bagi hasil (DBH) yang secara keseluruhan disebut dana perimbangan (DP); serta dana otonomi khusus (Dana Otsus) untuk menjaga harmonisasi kepentingan nasional dan kebutuhan daerah. Dalam lima tahun mendatang pengelolaan dana perimbangan dan dana otonomi khusus diarahkan untuk: (1) meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah, serta antar daerah; (2) menyelaraskan besaran kebutuhan pendanaan di daerah dengan pembagian urusan pemerintahan; (3) meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah; (4) meningkatkan daya saing daerah; (5) mendukung kesinambungan fiskal nasional dalam kerangka kebijakan ekonomi makro; (6) meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah; (7) meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional; dan (8) meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pemanfaatan DAU langkah yang akan dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah block grant antara lain adalah untuk: (1) mewujudkan seutuhnya fungsi DAU belanja publik pemda menurut kewenangan; (2) sebagai formulasi DAU secara komprehensif yang mampu menyusun 35 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
menggambarkan seluruh fungsi daerah dalam menunjang keutuhan nasional, serta memberikan perhatian khusus kepada daerah-daerah dengan beban nasional seperti pusat prasarana vital dan strategis, pusat investasi, kawasan hutan lindung dan wilayah perbatasan yang belum diakomodasi dalam aspek legal. Dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan DAK, langkah yang akan ditempuh Pusat-Daerah antara lain adalah: (1) sinergi perencanaan DAK antara kementerian/lembaga dan satuan kerja perangkat daerah agar pengelolaan dan pemanfaatan DAK benar- benar mendorong peningkatan pelayanan publik di daerah dan mendukung pencapaian prioritas nasional; (2) memberi kewenangan kepada Gubernur dalam pelaksanaan DAK sehingga masuk dalam APBD, serta menjamin efektivitas program dan kelancaran pelaporan; dan (3) sinkronisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang dikeluarkan kementerian/lembaga agar sesuai dengan kebutuhan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan DBH dan mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemda, langkah yang akan ditempuh Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah dalam tahun mendatang adalah: (1) menjamin keterbukaan informasi dan data dari pusat kepada daerah; dan (2) mempercepat penyaluran DBH sumber daya alam. lima rangka menjamin efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan dana dekonsentrasi untuk mencapai prioritas pembangunan nasional, memperkuat kapasitas pemerintah daerah, dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, maka langkah yang akan ditempuh dalam lima tahun mendatang adalah (1) mempertegas kerangka organisasi dan personil pelaksana pemanfaatan dana dekonsentrasi; sinkronisasi perencanaan program antara kementerian/lembaga dan satuan kerja perangkat daerah; dan (3) penentuan sasaran fungsional program secara bersama. Dalam (2) Selain itu, dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan pendanaan pembangunan daerah, maka dapat dilakukan dengan peningkatan Kerjasama Pemerintah - Swasta (KPS), penerbitan obligasi daerah, dan peningkatan kinerja BUMD. 1.5.3 Kerangka Regulasi Sinergi dalam kerangka regulasi diarahkan untuk mendorong harmonisasi peraturan perundang-undangan baik dalam bentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 36
Presiden, dan Peraturan Menteri dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019. Selain itu, sinergi juga diarahkan untuk meningkatkan kesepahaman, kesepakatan dan ketaatan dalam melaksanakan peraturan perundang- undangan. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan peraturan perundang- undangan di daerah baik Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati dan Peraturan Walikota harus harmonis dan sinkron dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan nasional baik Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri. Sinergi pusat dan daerah antara lain dilakukan dengan: (1) konsultasi dan koordinasi secara lebih efektif dalam penyusunan peraturan perundangan; (2) pembentukan forum koordinasi lintas instansi dalam rangka harmonisasi peraturan perundangan: baik penyusunan peraturan baru maupun review atas peraturan yang sudah ada; dan (3) fasilitasi proses legislasi guna mengurangi jumlah Perda yang bermasalah. 1.5.4 Kerangka Kelembagaan Sinergi Pusat-Daerah dalam bidang pemerintahan akan diarahkan untuk memperbaiki tata kelola kelembagaan pemerintahan daerah dan meningkatkan kapasitas aparatur daerah. Dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah, upaya yang akan dilakukan dalam lima tahun mendatang diarahkan mempercepat reformasi organisasi perangkat daerah agar mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan secara lebih efisien dan efektif, meningkatkan mutu dan jangkauan publik pelayanan sesuai standar pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, melaksakan kaidah penyelenggaraan pemerintahan yang baik; serta meningkatkan daya saing daerah. Sementara, upaya peningkatan kapasitas aparatur daerah diarahkan untuk menjadi aparatur yang lebih handal, kompeten dan profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Sinergi Pemerintah Pusat-Daerah yang akan dilakukan dalam lima tahun mendatang adalah: (1) menata dan menyempurnakan pengaturan kewenangan antartingkat pemerintahan sebagai dasar penetapan kinerja dan alokasi anggaran dengan penerapan anggaran berbasis secara bertanggung jawab; (2) mengendalikan pemekaran daerah dan memantapkan pengelolaan daerah otonom dengan tetap mengutamakan harmonisasi kepentingan nasional dan kebutuhan ideal: serta (3) daerah dan rentang kendali manajemen yang meningkatkan kapasitas aparatur yang mampu menjembatani 37 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
kepentingan nasional dan daerah serta kerjasama antardaerah. Sinergi dalam kerangka regulasi diarahkan untuk mendorong harmonisasi peraturan perundang-undangan baik dalam bentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019. Selain itu, sinergi juga diarahkan untuk meningkatkan kesepahaman, kesepakatan dan ketaatan dalam melaksanakan peraturan perundang- undangan. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan peraturan perundang- undangan di daerah baik Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati dan Peraturan Walikota harus harmonis dan sinkron dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan nasional baik Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri. Sinergi pusat dan daerah antara lain dilakukan dengan: (1) konsultasi dan koordinasi secara lebih efektif dalam forum penyusunan peraturan perundangan; koordinasi instansi dalam rangka harmonisasi peraturan perundangan: baik penyusunan peraturan baru maupun review atas peraturan yang sudah ada; dan (3) fasilitasi proses legislasi guna mengurangi jumlah Perda yang bermasalah. (2) pembentukan lintas | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 38
BAB 2 ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH PAPUA 2.1 Capaian Kinerja Saat Ini 1. Berdasarkan data BPS dari tahun 2009 hingga Triwulan II tahun 2014, kinerja pertumbuhan ekonomi provinsi di Wilayah Papua mengalami peningkatan dari tahun. Rata-rata pertumbuhan ekonomi dengan migas Wilayah Papua selama kurun waktu 2009 - 2013 sebesar 9,6 persen (dengan migas) atau diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,9 persen. Namun demikian, peranan Wilayah Papua dalam pembentukan PDB nasional mengalami penurunan dari 2,0 persen (2009) menjadi 1,6 persen (Triwulan II 2014). tahun ke 2. Pemerintah Provinsi di Wilayah Papua telah cukup berhasil dalam menurunkan jumlah penduduk miskin dari tahun 2009 hingga 2014 (Maret), namun masih berada di atas angka kemiskinan nasional sebesar 14,15 persen (2009) dan 11,25 persen (Maret 2014). Demikian halnya dengan pencapaian tingkat pengangguran terbuka (TPT), Pemerintah Provinsi di Wilayah Pulau juga telah berhasil menurunkan TPT dan sudah di bawah TPT nasional sebesar 7,87 persen (2009) dan 5,70 persen (Feb, 2014). ini masih perlu ditingkatkan. Hal 3. Dari sisi peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka di Wilayah Papua ini diindikasikan dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Wilayah Papua masih berada di bawah rata-rata IPM nasional sebesar 71,76 (2009) dan 73,81 (2013). Namun demikian, dari tahun ke tahun pada masing-masing provinsi mengalami peningkatan nilai IPM. 4. Dari sisi distribusi pendapatan antar golongan masyarakat, seluruh provinsi di Wilayah Papua mengalami kenaikan kesenjangan pendapatan antar golongan. Hal ini diindikasikan dengan meningkatnya angka Rasio Gini provinsi-provinsi di Wilayah Papua yang cenderung meningkat pada tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2009 dan masih berada di atas rata- rata rasio gini nasional 0,413 (2013). Ke depan, hal ini perlu mendapatkan perhatian agar proses pembangunan terus lebih melibatkan masyarakat secara inklusif, sehingga hasil-hasil pembangunan tersebut dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat. Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 1
2 2.2 Potensi dan Keunggulan Wilayah Wilayah Papua sebagai salah satu pulau terbesar di Indonesia dengan potensi sumber daya alam sangat besar di sektor pertambangan, migas dan pertanian. 1. Komoditas sektor pertambangan dan penggalian yang paling dominan adalah minyak, gas, dan tembaga. Pada tahun 2013, sektor pertambangan dan penggalian sudah berkontribusi sebesar 33,56 persen untuk seluruh Wilayah Papua. Kontribusi sektor ini di Wilayah Papua terpusat di Provinsi Papua yang menjadi salah satu penyumbang terbesar bagi sektor pertambangan nasional. Dengan bertumpunya perekonomian Wilayah Papua pada sektor pertambangan dan penggalian sangat menyebabkan berpengaruh secara keseluruhan. Trillion Square Cubic Feet fluktuasi pada terhadap sektor pertumbuhan ini akan ekonomi 2. Wilayah Papua memiliki potensi gas bumi sebesar 23,91 TSCF ( ) atau sebesar 23,45 persen dari potensi cadangan gas bumi nasional. Sementara itu, cadangan minyak bumi di Wilayah Papua mencapai sekitar 66,73 MMSTB Million Stock Tank atau sebesar 0,91 persen dari cadangan minyak bumi nasional Barrels yang mencapai 7.039,57 MMSTB ( /Cadangan Minyak Bumi). Cadangan gas bumi di sekitar Teluk Bintuni. Sementara itu, cadangan migas terbesar terdapat di sekitar Sorong, Blok Pantai Barat Sarmi, dan Semai. 3. Tembaga merupakan hasil tambang yang sangat potensial untuk dikembangkan di Wilayah Papua karena memiliki lebih dari 45 persen cadangan tembaga nasional yang sebagian eksplorasi dan pengolahannya terpusat di Timika (Kabupaten tembaga di Wilayah Papua Mimika). Cadangan bijih diperkirakan sekitar 2,6 milliar ton, sementara itu cadangan logam tembaga hanya sekitar 25 juta ton. Bahan tambang dan galian yang menjanjikan potensi lainnya adalah bijih nikel, pasir besi, dan emas. Bijih nikel terdapat di daerah Tanah Merah, Jayapura. Sebagian besar dari sumber daya tersebut masih dalam indikasi dan belum dieksploitasi. Penambangan pasir besi, bijih tembaga, dan emas berlokasi di tempat yang Merauke Integrated Food & Energy sama dengan penambangan biji tembaga di Timika. Estate 4. Pengembangan MIFEE ( ) dialokasikan seluas 1,2 juta Ha yang terdiri dari 10 Klaster Sentra Produksi Pertanian (KSPP). Empat Klaster Sentra Produksi Pertanian yang dikembangkan yaitu: Greater | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
Merauke, Kali Kumb, Yeinan, dan Bian di Kabupaten Merauke. Untuk jangka menengah (kurun waktu 2015 - 2019) diarahkan pada terbangunnya kawasan sentra produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan, serta perikanan darat di Klaster Okaba, Ilwayab, Tubang, dan Tabonji. Sedangkan untuk jangka panjang (kurun waktu 2020 - 2030) diarahkan pada terbangunnya kawasan sentra produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan. 5. Dari sektor pertanian terutama perkebunan, Wilayah Papua merupakan produsen kelapa sawit yang besar di Asia, yaitu sebesar 7,80 persen per tahun lebih tinggi dibandingkan Malaysia yang hanya sebesar 4,20 persen per tahun. Perkebunan kelapa sawit di Wilayah Papua saat ini telah Crude Palm Oil memiliki 43 persen dari total produksi minyak mentah sawit /CPO) dunia sehingga Indonesia dikenal sebagai ( penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Investasi kelapa sawit dalam skala besar dapat meningkatkan pendapatan pemerintah untuk jangka pendek tetapi akan sedikit mempengaruhi proses hilir dan pertumbuhan sektor lain dikarenakan keterbatasan kemajuan dan kaitannya sektor ini. Selain kelapa sawit, produksi perkebunan karet di Wilayah Papua secara keseluruhan cukup besar. Produksi karet di Wilayah Papua mengalami peningkatan selama periode 2009-2013. Pada tahun 2013, produksi karet di Wilayah Papua mencapai 2.308 ton dengan dominasi produksi dari Provinsi Papua sebesar 2.281 ton. Wilayah Papua juga sangat berpotensi untuk menjadi penghasil tebu yang besar karena memiliki lahan untuk produksi tebu terluas di luar Jawa yaitu sebesar 500.000 Ha atau 47 persen dari total lahan tebu di luar Pulau Jawa. multiplier effect 6. Berdasarkan data BPS tahun 2013, produksi tanaman pangan di Wilayah Papua terdiri dari produksi jagung sebesar 9.107 ton dari luas panen 4.255 ha, produksi padi mencapai 199.362 ton dari luas panen 58.634 ha, produksi kedelai mencapai 5.219 ton dari luas panen sebesar 4.367 ha, produksi kacang tanah mencapai 2.693 ton dari luas panen sebesar 2.551 ha, produksi sagu sebesar 7.319 ton dari luas panen 7.608 ha, dan produksi ubi jalar mencapai 455.742 ton dari luas panen sebesar 34.100 ha (2012), serta ubi kayu yang memiliki produksi mencapai 51.120 ton dari luas panen 4.253 ha. Sedangkan untuk peternakan besar di Wilayah Papua, jumlah populasi terbesar adalah babi, sapi potong, dan kambing. Sebaran populasi ternak babi terbesar di Provinsi Papua sebesar 577.407 ekor di tahun 3 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
4 2012. Secara umum, jumlah populasi untuk ternak, sebagian besar terdapat di Provinsi Papua dibandingkan di Provinsi Papua Barat. 7. Selain pengembangan pertanian, Wilayah Papua juga memiliki beberapa potensi pengembanganpariwisata terutama wisata bahari yang merupakan tujuan wisatawan mancanegara maupun wisatawan lokal yang salah satunya terdapat di Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. 2.3 Tema Pengembangan Wilayah Papua Wilayah Papua sebagai "lumbung pangan Berdasarkan potensi dan keunggulan Wilayah Papua, maka melalui pengembangan industri berbasis komoditas padi, jagung, tema besar pembangunan kedelai, kacang tanah, sagu, ubi, sayur dan buah-buahan, serta pengembangan peternakan dan tanaman non-pangan, seperti tebu, karet, dan kelapa sawit; percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan pariwisata bahari; serta lumbung energi di Kawasan Timur Indonesia melalui pengembangan minyak, gas bumi, dan tembaga." 2.4 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Papua Tujuan pengembangan Wilayah Papua tahun 2015-2019 adalah mendorong percepatan dan perluasan pembangunan Wilayah Papua dengan menekankan keunggulan dan potensi daerah melalui: (a). pengembangan hilirisasi komoditas minyak, gas bumi dan tembaga, (b). pengembangan industri berbasis komoditas padi, jagung, kedelai, kacang tanah, sagu, ubi, sayur dan buah-buahan, (c) peternakan dan tanaman non-pangan, seperti tebu, karet, dan kelapa sawit, (d). pengembangan pariwisata bahari, (e). penyediaan infrastruktur wilayah, dan (f). peningkatan SDM dan Ilmu serta teknologi secara terus menerus. Adapun sasaran pengembangan Wilayah Papua pada tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut: 1. Dalam rangka percepatan dan perluasan pengembangan ekonomi Wilayah Papua, akan dikembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah, termasuk diantaranya adalah pengembangan 1 Kawasan Industri, 1 MIFEE, 1 Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), 11 Kawasan Perhatian Investast (KPI). ekonomi di koridor 2. Sementara itu, untuk menghindari terjadinya kesenjangan antar wilayah di Wilayah Papua, maka akan dilakukan | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
pembangunan daerah tertinggal dengan sasaran sebanyak 9 outcome Kabupaten tertinggal dapat terentaskan dengan sasaran : (a) meningkatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal menjadi 9,5 persen di tahun 2019; (b) menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 18 persen di tahun 2019; (c) meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal sebesar 68,3 pada tahun 2019. 3. Untuk mendorong pertumbuhan pembangunan kawasan perkotaan di Papua, maka akan dilakukan optimalisasi peran 2 kota otonom berukuran sedang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, pusat pelayanan primer, dan hub untuk Pulau Papua dan Maluku dalam bentuk Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sekaligus sebagai pendukung pengembangan kawasan perbatasan negara. 4. Sesuai dengan amanat UU 6/2014 tentang Desa, maka akan dilakukan sasaran berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 340 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 140 desa. pembangunan perdesaan dengan 5. Meningkatkan keterkaitan desa-kota, dengan memperkuat 4 pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah pusat-pusat (PKW) atau Pusat Kegiatan Lokal (PKL). 6. Dalam rangka mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman, maka akan dikembangkan 3 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara yang dapat mendorong pengembangan kawasan sekitarnya. 7. Untuk meningkatkan pelaksanaan Otonomi Daerah di Wilayah Papua ditunjukkan dengan: (1) Meningkatnya proporsi penerimaan pajak dan retribusi daerah sebesar 10% untuk propinsi dan 8% untuk kabupaten/kota; (2) Meningkatnya proporsi belanja modal dalam APBD propinsi sebesar 35% dan untuk Kabupaten/Kota sebesar 35% pada tahun 2019 serta sumber pembiayaan lainnya dalam APBD; (3) Meningkatnya jumlah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sebanyak 2 provinsi dan 8 kabupaten/kota di wilayah Papua; (4) Meningkatnya kualitas dan proporsi tingkat pendidikan aparatur daerah untuk jenjang S1 sebesar 50% dan S2-S3 sebesar 5%; (5) Terlaksananya diklat kepemimpinan daerah serta diklat manajemen pembangunan, kependudukan, dan keuangan daerah di seluruh wilayah Papua 5 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
6 sebesar 30 angkatan; (6) Terlaksananya evaluasi otsus dan pembenahan terhadap kelembagaan, aparatur, dan pendanaan pelaksanaan otsus; (7) Terlaksananya sinergi perencanaan dan penganggaran di wilayah Papua (dengan proyek awal Provinsi Papua); (8) Meningkatnya implementasi pelaksanaan SPM di kesehatan dan daerah, infrastruktur; jumlah PTSP (9) Meningkatnya persentase sebesar 40%; (10) Terlaksananya koordinasi pusat dan daerah melalui peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah; (11) terlaksananya sistem monitoring dan evaluasi dana transfer secara di wilayah Papua; (12) Terlaksananya penguatan kelembagaan Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Papua dan Papua Barat. khususnya pada pendidikan, on-line 8. Sasaran penanggulangan bencana adalah mengurangi Indeks Risiko Bencana di Wilayah Papua pada 2 (dua) PKN terdiri dari Kota Sorong dan Kota Jayapura; 4 (empat) PKW terdiri dari Kota Manokwari, Kabupaten Nabire yang merupakan bagian wilayah KAPET Biak; Kabupaten Merauke sebagai MIFFEE Merauke dan Kabupaten Sarmi, serta Kabupaten Raja Ampat sebagai kawasan minapolitan dan pariwisata yang memiliki indeks risiko bencana tinggi, baik yang berfungsi sebagai KAPET, KSN, atau PKSN. Sehubungan dengan sasaran tersebut, diharapkan pada akhir tahun 2019, pembangunan Wilayah Papua semakin meningkat. Hal ini dicerminkan dengan makin meningkatnya kontribusi PDRB Wilayah Papua terhadap PDB Nasional, yaitu dari sekitar 1,8 persen (2014) menjadi 2,6 persen. Dengan demikian, kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Wilayah Papua. Secara rinci target pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan pengangguran dalam kurun waktu 2015-2019 di Wilayah Papua dapat dilihat pada Tabel 2.1 sampai dengan Tabel 2.3 sebagai berikut. | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
TABEL 2.1 SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH PAPUA PER PROVINSI TAHUN 2015-2019 Pertumbuhan Ekonomi (persen) Provinsi 2015 2016 2017 2018 Papua Papua Barat 14,0 - 14,3 14,7 - 15,3 16,2 - 17,2 16,9 - 18,3 7,8 - 8,0 Sumber: Perhitungan Bappenas, 2014 10,1 - 10,5 14,3 - 15,1 15,8 - 17,1 TABEL 2.2 SASARAN TINGKAT KEMISKINAN WILAYAH PAPUA PER PROVINSI TAHUN 2015-2019 Tingkat Kemiskinan (persen) Provinsi 2015 2016 2017 2018 Papua Papua Barat 23,4 - 22,9 22,1 - 21,2 19,6 - 18,4 17,1 - 15,8 28,2 - 27,6 Sumber: Perhitungan Bappenas, 2014 26,8 - 25,7 23,9 - 22,5 21,0 - 19,4 TABEL 2.3 SASARAN TINGKAT PENGANGGURAN WILAYAH PAPUA PER PROVINSI TAHUN 2015-2019 Tingkat Pengangguran (persen) Provinsi 2015 2016 2017 2018 Papua Papua Barat 5,5 - 5,4 5,3 - 5,1 5,1 - 4,8 4,9 - 4,5 2,9 - 2,8 2,8 - 2,6 2,6 - 2,5 2,9 - 2,6 Sumber: Perhitungan Bappenas, 2014 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 2019 16,9 - 18,6 15,8 - 17,4 2019 13,4 - 12,1 16,6 - 15,0 2019 4,7 - 4,2 2,4 - 2,2 7
8 2.5 Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Papua 2.5.1 Pengembangan Kawasan Strategis Pengembangan kawasan strategis bidang ekonomi di Kawasan Merauke Integrated Food and Energy Papua difokuskan pada pengembangan Kawasan Pengembangan Estate Ekonomi Terpadu (KAPET) Biak, (MIFEE), Kawasan Perdagangan Internasional Skouw Kota Jayapura, Kawasan Industri Bongrang, Kawasan Industri Tembaga Timika, Kawasan Pengembangan Ekonomi (KPE) Wamena Kabupaten Jayawijaya dan usulan KEK di Provinsi Papua Barat dengan fokus industri pengolahan industri petrokimia dan pengembangan pertambangan mineral, yang dapat dilihat pada Gambar 2.1. Arah kebijakan pengembangan kawasan strategis bidang ekonomi dilakukan melalui pengembangan untuk meningkatkan infrastruktur dasar, pengembangan sumber daya manusia, dan meningkatkan konektivitas menuju dan dalam kawasan-kawasan strategis tersebut. Percepatan pembangunan kawasan strategis di 1. Peningkatan Potensi Ekonomi Wilayah di Koridor Ekonomi Wilayah Papua dilakukan melalui strategi sebagai berikut: Wilayah Papua Pengembangan kegiatan ekonomi di kawasan strategis erat kaitanya dengan memberdayakan masyarakat berbasis potensi ekonomi wilayah, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas unggulan. a. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI) a) Peningkatan produktivitas ekspor untuk produk minyak- gas, pengolahan pertambangan mineral di papua bagian barat, pertanian/perkebunan, dan hasil laut. b) Pengembangan kawasan industri petrokimia di Papua bagian barat. b. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) c) Pembangunan Smelter di Kabupaten Mimika. a) b) Pengembangan pengelolaan KAPET Biak dengan fokus komoditas perikanan, rumput laut, dan pariwisata (bahari, budaya, sejarah); Percepatan pembangunan kawasan ekonomi lokal Papua berbasis kesatuan adat, meliputi (1) Wilayah Mamta | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
c) d) e) dengan pusat pertumbuhan di Jayapura, dan fokus industri pengolahan komoditas sagu, kakao, kelapa dalam, pariwisata kawasan wisata Danau Sentani; (2) Wilayah Saireri dengan pusat pertumbuhan di Biak, dan fokus industri pengolahan komoditas rumput laut, perikanan tangkap, udang, teripang, kelapa dalam, produk kayu rakyat, kawasan wisata bahari Padaido; (3) Wilayah La Pago dengan pusat pertumbuhan di Wamena, dan fokus industri komoditas buah merah, kopi, ubi-ubian, ternak babi, wisata budaya; (4) Wilayah Me Pago dengan pusat pertumbuhan di Timika, dan fokus industri pengolahan komoditas Sagu, Kopi, Buah Merah, Kepiting, Emas, Batu Bara, Kayu Rakyat, Perikanan Air Tawar; (5) Wilayah Anim Ha dengan pusat pertumbuhan di Merauke, dan fokus industri pengolahan komoditas pengolahan karet, minyak kayu putih, padi, perikanan tangkap, pengolahan perikanan; Pengembangan sentra-sentra produksi industri rakyat di lima kawasan berbasis adat untuk memenuhi kebutuhan input kegiatan produksi (saprodi); Pengembangan sagu rakyat dan komoditas sagu; Pengembangan pusat-pusat kegiatan ekonomi kecil dan menengah guna mendukung potensi sektor pariwisata, terutama industri kreatif dan makanan olahan khas wilayah KAPET Biak, Jayapura, Merauke, Sorong, Manokwari, Fak-fak, dan Wamena; Pembinaan terhadap mutu produk usaha kecil dan menengah di KAPET Biak. investasi industri f) 2. Percepatan Penguatan Konektivitas Peningkatan konektivitas antara pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan kawasan-kawasan penyangga sekitarnya a. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri meliputi: (KI) a) Penyelesaian pembangunan ruas-ruas jalan strategis nasional sesuai Peraturan Presiden RI No. 40 Tahun 2013 tentang Pembangunan Jalan Strategis Nasional Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; b) Percepatan pembangunan jaringan kereta api untuk 9 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
mengatasi keterisolasian dan kemahalan di pegunungan tengah; c) Konektivitas Kawasan MIFEE di Merauke dan sekitarnya (Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, dan Kabupaten Boven Digoel); d) Konektivitas Kawasan Arar, Kawasan Peternakan (Salawati, Bomberai, Kebar), dan lumbung pangan Sorong Selatan, yang terhubungkan dengan Kota Sorong dan Manokwari; Industri e) Percepatan pembangkit Mamberamo, Baliem, dan Orya; penyediaan listrik sumber tenaga air berupa (PLTA) Urumuka, energi f) Pengembangan pelabuhan Sorong, Merauke, Pomako; penambahan kapasitas kargo Pelabuhan Laut Pomako di Timika, pengembangan pelabuhan terminal agribisnis, pergudangan, dan pelabuhan ekspor-impor Depapre di Jayapura, serta pelabuhan ekspor Serapuh dan Wogikel di Merauke. b. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) a) Pengembangan konektivitas darat, laut, maupun udara pusat KAPET Biak Numfor dengan daerah penyangga sekitarnya yaitu Nabire, Kepulauan Yapen, Waropen, dan Supiori; b) Pengembangan konektivitas darat, laut, maupun udara di kawasan berbasis adat (Mamta, Saireri, La Pago, Me Pago, Anim Ha); c) Peningkatan kapasitas bandara yang melayani rute daerah tertinggal, terpencil, dan terisolir (Waghete, Mopah, Wamena, Kambuaya, Mozes Kilangin, Mindiptana). 3. Penguatan Kemampuan SDM dan IPTEK Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kapasitas kelembagaan di tingkat pusat maupun di daerah dilakukan dengan strategi: a. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI) a) Pembinaan kelembagaan untuk mendukung pengelolaan kawasan yang berdaya saing; b) Penguatan kemampuan Pemda dalam menyusun bersama peraturan pemanfaatan lahan ulayat | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 10
c) masyarakat adat untuk memberikan kemudahan investasi. Penyiapan tenaga kerja berkualitas dengan kompetensi unggulan di bidang industri petrokimia dan pengolahan pertambangan mineral, pertanian, perkebunan MIFEE Merauke, kawasan industri Arar, kawasan peternakan Bomberai, Kebar dan Salawati; Science Park d) Pembangunan berteknologi tinggi sebagai b. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) sarana peningkatan kualitas SDM kawasan. a) Restrukturisasi kelembagaan dan peningkatan kualitas SDM Badan Pengelola KAPET Biak, pengelola kawasan MIFEE di Merauke, dan pengelola Kawasan Arar; b) Memberikan pelatihan dan pembinaan terhadap masyarakat Papua untuk meningkatkan nilai tambah komoditas di kawasan berbasis kesatuan adat; c) Menyiapkan SDM yang memiliki kompetensi untuk mengelola komoditas unggulan KAPET Biak dan kawasan ekonomi berbasis kesatuan adat Papua; Peningkatan kapasitas Orang Asli Papua (OAP) untuk mendapatkan akses sumber daya ekonomi; d) Technology Park bidang pangan dan 4. Penguatan Regulasi bagi Peningkatan Iklim Investasi dan e) Pembangunan maritim untuk meningkatkan inovasi teknologi. Iklim Usaha Dalam upaya pengembangan kawasan strategis di Wilayah Papua diperlukan sinergisasi dan sinkronisasi regulasi melalui strategi berikut: a. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI) a) b) c) Penerapan regulasi insentif fiskal yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan kompetitif, antara lain fasilitas fiskal disemua bidang usaha, pembebasan PPN dan PPNBM untuk bahan dan barang impor yang akan diolah dan digunakan di KEK; Penetapan regulasi untuk mengatur pemanfaatan tanah ulayat dalam rangka memudahkan investasi; Pemetaan dan penegasan batas (deliniasi) hak ulayat 11 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
d) khususnya pada kawasan strategis yang dikembangkan sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi; Sosialisasi kepada masyarakat adat dan investor terhadap regulasi pemanfaatan lahan ulayat untuk investasi di kawasan MIFEE dan kawasan industri Arar, kawasan peternakan Bomberai, Kebar, dan Salawati; Pelayanan terpadu satu pintu dan penggunaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) di bidang perizinan perindustrian, perdagangan, pertanahan, dan penanaman modal di Kawasan MIFEE dan Kawasan Industri Arar. b. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) e) a) Harmonisasi peraturan perundangan terkait dengan iklim investasi, diantaranya adalah PP. Nomor 147 Tahun 2000 Tentang Perlakuan Perpajakan di KAPET; b) Pelimpahan kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi terkait kepada pengelola kawasan strategis nasional dan kawasan-kawasan industri lainnya; Sosialisasi kepada masyarakat adat terhadap regulasi pemanfaatan lahan ulayat untuk investasi di KAPET Biak dan kawasan ekonomi berbasis kesatuan adat; c) (shareholdings) d) Pelibatan desa dan warga desa pemilik tanah adat sebagai dalam pelaksanaan pemegang saham program-program investasi pembangunan perdesaan; e) Pelayanan terpadu satu pintu dan penggunaan Sistem Pelayanan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) di bidang perizinan perindustrian, perdagangan, pertanahan di KAPET Biak dan MIFEE di Merauke. Informasi dan Perijinan 2.5.2 Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan 2.5.2.1 Pengembangan Kawasan Perkotaan Arah kebijakan pembangunan wilayah perkotaan di Wilayah Papua difokuskan untuk membangun kota berkelanjutan dan berdaya saing menuju masyarakat kota yang sejahtera berdasarkan karakter itu, strategi fisik, potensi ekonomi dan budaya pembangunan perkotaan tahun 2015-2019 adalah : | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 lokal. Untuk 12
1. Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional (SPN) Perwujudan SPN merupakan langkah untuk meningkatkan keterkaitan pembangunan kota, baik itu antar kota maupun kota dengan desa serta pemenuhan fungsi kota itu sendiri. Kondisi kota otonom di Papua (Sorong dan Jayapura) sudah memenuhi standar, sehingga program diarahkan untuk meningkatkan keterkaitan antar kota maupun kota-desa, yang dilakukan dengan: a. Mengembangkan 2 kota sedang di pulau Papua, yakni Sorong dan Jayapura dalam rangka mempercepat perannya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, pusat pelayanan primer, dan hub untuk Pulau Papua dan Pulau Maluku dalam bentuk Pusat Kegiatan Nasional serta sebagai pendukung pengembangan kawasan perbatasan negara; b. Mengembangkan kegiatan industri pengolahan untuk dan meningkatkan ekonomi mengembangkan keterkaitan dengan desa-kota sekitar. c. Meningkatkan aksesibilitas antar PKN, PKW, dan PKL disekitarnya melalui penyediaan simpul transportasi khususnya simpul transportasi laut. 2. Percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk mewujudkan kota layak huni yang aman dan nyaman a. Mempercepat pemenuhan dan peningkatan pelayanan sarana prasarana permukiman sesuai dengan peran dan tipologi kota serta kearifan lokal pulau Papua; b. Meningkatkan kota melalui penyediaan sarana transportasi khususnya transportasi laut termasuk penyeberangan yang didukung oleh transportasi terpadu dan optimal sesuai dengan tipologi dan kondisi geografis Kota Sorong dan Jayapura aksesibilitas antar c. Menyediakan pelayanan sarana dan tenaga terampil diakses kesehatan masyarakat; dan pendidikanyang mudah Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 13
14 d. Mengembangkan sarana sosial budaya yang sesuai dengan kearifan lokal; e. Menyediakandan Meningkatkan ekonomi, khususnya di sektor perdagangan dan jasa serta dapat mendukung kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar; sarana pengembangan ekonomi f. Mendorong berkembangnya industri pengolahan yang didukung oleh Pelabuhan Nasional Sorong dan Jayapura sebagai pusat koleksi dan distribusi di Pulau Papua; g. Meningkatkan keamanan kota melalui pencegahan, penyediaan fasilitas dan sistem penanganan kriminalitas 3. Perwujudan Kota yang Berketahanan terhadap Iklim dan dan konflik antar suku Bencana a. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam upaya adaptasi dan mitigasi terhadap iklim ); danbencana ( urban resilience b. Membangun infrastruktur mitigasi terhadap bencana alam yang dapatmelindungi aset-aset sosial ekonomi masyarakat khususnya bencana banjir dan longsor; Mengembangkan sistem peringatan dini termasuk petunjuk tindakan yang harus dilakukan pada saat ada 4. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pembangunan Perkotaan peringatan; c. a. Meningkatkan kapasitas pemimpin kota yang visioner dan pemerintahmelalui aparatur pendampingan, pembinaan, pelatihan dan penilaian kinerja dan mengelola kota berkelanjutan; kapasitas dalam merencanakan, membangun | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
1 2 R A B M A G . 9 1 0 2 - 5 1 0 2 N M J P R A U P A P H A Y A L I W N A H U B M U T R E P T A S U P - T A S U P I S A K O L A T E P Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 15
b. Meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas kota melalui keuangan pemerintah pengelolaan pendampingan secara langsung dari pemerintah pusat; c. Membangunpusat data dan informasi perkotaan terpadu yang mudah diakses; d. Meningkatkan peran swasta, organisasi masyarakat, dan organisasi profesi secara aktif, dalam penyusunan kebijakan perencanaan dan pembangunan Kota Berkelanjutan; e. Memperkuat peran lembaga daerah dan masyarakat dalam mitigasi bencana daerah; f. Merevitalisasi kelembagaan di pusat dan daerah untuk Percepatan Pembangunan Kawasan Papua dan Papua Barat. 2.5.2.2 Pengembangan Kawasan Perdesaan Arah kebijakan pengembangan desa dan kawasan perdesaan di Wilayah Papua adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (selanjutnya disebut kampung) dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana kampung, membangun potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan dengan sasaran berkurangnya jumlah kampung tertinggal sedikitnya 340 kampung atau meningkatnya jumlah kampung mandiri sedikitnya 140 kampung. Selain itu, membangun keterkaitan ekonomi lokal antara perkotaan dan perkampungan melalui integrasi perkampungan mandiri pada 4 kawasan pertumbuhan, yang secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.5. Dalam rangka percepatan pembangunan desa di Wilayah Papua akan 1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum sesuai dengan dilakukan: kondisi geografis Kampung a. Membangun sarana dan prasarana dasar perumahan di kawasan kampung tertinggal dan berkembang; b. Membangun sarana dan prasarana pendidikan, khususnya | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 16
dan sekolah mempertimbangkan cakupan pelayanannya; dasar sekolah menengah dengan c. Menyediakan layanan puskesmas keliling dan membangun puskesmas yang memiliki kelengkapan obat-obatan yang cukup; d. Meningkatkan distribusi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan khususnya di kampung-kampung terpencil; e. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi, baik darat, air, maupun udara, khususnya pada pembangunan bandara perintis; f. Meningkatkan ketersediaan jaringan listrik (tenaga surya, tenaga air, dll) dan telekomunikasi yang jaringan menjangkau kampung terpencil, pulau-pulau, dan kampung 2. Pengembangan kemiskinan dan pengembangan usaha perbatasan. ekonomi Desa. a. Meningkatkan peran dan kapasitas pemerintah daerah dalam memajukan ekonomi masyarakat miskin dan rentan; b. Meningkatkan kapasitas masyarakat miskin dan rentan lokal melalui dalam pengembangan usaha berbasis pendampingan-pendampingan yang intensif; c. Memberikan dukungan bagi masyarakat miskin dan lapangan usaha bagi rentan melalui penyediaan masyarakat kampung; sarana dan prasarana produksi irigasi, armada perikanan, alat tangkap, bahan bakar), pasca panen, 3. Pembangunan Sumber Daya Manusia, Keberdayaan, dan pengolahan, dan pasar kampung. d. Meningkatkan ketersediaan (benih, pupuk, jaringan Modal Sosial Budaya Masyarakat Kampung a. Menguatkan kampung Adat, perlindungan hak-hak masyarakat adat sesuai dengan perundangan yang berlaku termasuk hak atas tanah adat/ulayat; lembaga adat dan Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 17
18 b. Meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui (kelompok wanita, penguatan kelompok masyarakat pemuda, anak, dan TKI); c. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dan kesehatan; d. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan tanah dan SDA termasuk pengelolaan kawasan pesisir dan laut yang berkelanjutan; e. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam bidang kewirausahaan berbasis potensi lokal; f. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi kebijakan shareholding pemerintah, kampung, dan pihak 4. Penguatan Pemerintahan Kampung dan masyarakat ketiga melalui pendampingan intensif; Kampung a. Sosialisasi peraturan pelaksanaan UU No.6/2014 tentang Kampung; b. Peningkatan kapasitas pemerintah kampung, Badan Permusyawaratan Kampung, dan kader pemberdayaan masyarakat melalui dan pendampingan dalam (i) Perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan kampung, (ii) Pengelolaan keuangan kampung, (iii) Pelayanan publik, (iv) Penyiapan (khususnya desa-desa dan penetapan batas desa perbatasan); serta (v) peta kampung; fasilitasi, pelatihan, c. Penguatan pemerintah kampung, masyarakat, dan kelembagaan masyarakat dalam meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial, lingkungan keamanan dan politik; d. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pemerintahan kampung; e. Fasilitasi pengembangan data dan informasi kampung yang digunakan sebagai acuan bersama perencanaan dan pembangunan kampung. | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
5. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup kawasan penataan ruang serta berkelanjutan, perkampungan land reform a. Menjamin pelaksanaan redistribusi lahan kepada petani dan nelayan ( ); b. Menekan laju alih fungsi lahan pertanian, hutan, dan kawasan pesisir secara berkelanjutan; c. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan, pengelolaan, dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang seimbang, berkelanjutan, dan berwawasan mitigasi bencana; d. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan kemandirian pangan; e. Rehabilitasi dan konservasi daerah pesisir dan pulau- 6. Pengembangan ekonomi kawasan perkampungan untuk pulau kecil. mendorong keterkaitan kampung-kota. a. Mewujudkan sentra produksi perikanan budidaya di kawasan Samate, P.Rembombo, P.Yefman, P. Matan, P. Senapan, Muara Tami, Muara Heram, dan sentra produksi pertanian padi di kawasan Prafi, Masui, Sidey, Tanah Miring, Kurik, Malind; b. Meningkatkan akses masyarakat kampung terhadap modal usaha, pemasaran, dan informasi pasar; c. Meningkatkan kampung terhadap lembaga pendukung ekonomi kampung seperti koperasi, BUMKampung, dan lembaga ekonomi mikro lainnya; pemahaman masyarakat d. Mengembangkan kerjasama antar kampung dan antar daerah. 2.5.2.3 Peningkatan Keterkaitan Kota dan Desa di Wilayah Papua Peningkatan keterkaitan desa-kota di Wilayah Papua diarahkan dengan memperkuat 4 pusat pertumbuhan, yaitu kawasan Misool dan sekitarnya (Prov. Papua Barat), Manokwari dan sekitarnya (Prov. Papua Barat), Arso dan sekitarnya (Prov. Papua), serta kawasan 19 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
ini Merauke dan sekitarnya (Prov. Papua). Kawasan-kawasan mencakup agropolitan dan minapolitan, serta kawasan pariwisata (lihat tabel 2.2). Arah kebijakan dan strategi peningkatan keterkaitan desa-kota di Wilayah Papua 1. Perwujudan konektivitas antara kota sedang dan kota kecil, adalah sebagai berikut: kawasan transmigrasi, kawasan antara kota kecil dan desa, serta antar pulau a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan Lintas Papua, pelabuhan nasional Manokwari dan Merauke, bandar udara tersier Manokwari dan Merauke, serta angkutan sungai yang melayani Kawasan Merauke; b. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi perdagangan dan pertukaran informasi antar wilayah; c. Mempercepat pemenuhan suplai energi untuk memenuhi industri, dengan prioritas kebutuhan domestik dan 2. Perwujudan keterkaitan antara kegiatan ekonomi hulu dan pengembangan PLTD Manokwari dan PLTD Merauke. hilir desa-kota melalui pengembangan klaster khususnya agropolitan, minapolitan, pariwisata, dan transmigrasi a. Mengembangkan sentra produksi dan pengolahan hasil pertanian di Kawasan Manokwari, Arso, dan Marauke, serta sentra produksi dan pengolahan hasil perikanan/kelautan di Kawasan Misool dan Arso; b. Meningkatkan akses desa-desa produksi menuju pusat- pusat pertumbuhan (lihat tabel 2.2) dan simpul-simpul transportasi, pengembangan pasar, dan toko sarana dan prasarana produksi; c. Mengembangkan daya tarik wisata bahari dan Taman Nasional Laut di Kawasan Pariwisata Raja Ampat dan sekitarnya, melalui peningkatan promosi dan ketersediaan infrastruktur penunjang, meliputi peningkatan kapasitas dan kualitas penerbangan menuju ke Sorong-Raja Ampat, pengembangan fasilitas kapal yatch, resort, dan fasilitas wisata olah raga air, dan toko souvenir khas lokal; d. Membangun bank pertanian dan perikanan untuk meningkatkan akses terhadap modal usaha di sektor pertanian dan perikanan/kelautan. | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 20
3. Peningkatan tata kelola ekonomi lokal yang berorientasi kepada keterkaitan desa-kota a. Menerapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu di daerah; b. Mengembangkan pendidikan kejuruan untuk memperkuat lokal di sektor inovasi, dan kreatifitas kemampuan pertanian dan perikanan; c. Meningkatkan dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan kawasan ekonomi khusus dan kawasan ekonomi terpadu, serta kerjasama di wilayah-wilayah perbatasan. kapasitas pemerintah daerah d. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat mengenai kelestarian laut dan pesisir serta mitigasi bencana, terutama di Kawasan Perdesaan Pesisir Misool, Manokwari, Arso, dan Merauke. Secara diagramatis, lokasi prioritas pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan dapat dilihat pada Gambar 2.2 dan Tabel 2.4. dan Tabel 2.5. TABEL 2.4 LOKASI PRIORITAS KOTA SEDANG YANG BERFOKUS PADA UPAYA PEMERATAAN WILAYAH DI PAPUA Kode Lokasi Prioritas Fokus Pengembangan P1 Jayapura (PKN) Sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang difokuskan dalam pengembangan Perdagangan dan Jasa (outlet pemasaran produksi tanaman pangan, hasil hutan, logam, dan perikanan), Industri (pengolahan pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan pertambangan), serta dikembangkan sebagai transhipment point di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan pusat pelayanan administrasi pelintas batas negara (perbatasan Indonesia-PNG-Palau). P2 Sorong (PKN) Sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berorientasi pada pengembangan kegiatan industri pengolahan: hasil hutan, bahan sebagai Penghubung/Hub Utama untuk Wilayah Papua dan Maluku. tambang dan hasil perikanan serta Sumber : Bappenas, 2014 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 21
TABEL 2.5 LOKASI PRIORITAS PUSAT PERTUMBUHAN BARU YANG BERFOKUS PADA UPAYA PEMERATAAN WILAYAH DI PAPUA Kode Lokasi Prioritas Kelompok Kawasan Komoditas Unggulan DD1 Perkotaan Misool Kawasan Minapolitan kerapu Ikan Misool dan sekitarnya (Kab. Raja Ampat, Prov. Papua Barat) Perikanan Budidaya: Samate, Pulau Rembombo, Pulau Yefman, Pulau Matan, Pulau Senapan Kawasan Pariwisata: KSPN Raja Ampat Kota Otonom Terdekat : Sorong Rumput laut Wisata Taman Nasional Laut Wisata bahari DD2 PKW Manokwari Kawasan Agropolitan Padi Kako DD3 Manokwari dan sekitarnya (Kab. Manokwari, Prov. Papua Barat) (Padi): Prafi, Masui, Sidey Kawasan Transmigrasi: Prafi, Manokwari, PKW Arso Kawasan Transmigrasi: Jagung Ikan Nila Arso dan sekitarnya (Kab. Keerom, Prov. Papua) Senggi Kawasan Minapolitan Perikanan Budidaya: Muara Tami dan Muara Heram. Kota Otonom Terdekat : Jayapura DD4 Merauke PKW dan PKSN Padi Kelapa Sawit Merauke dan sekitarnya (Kab. Merauke, Prov. Papua) Kawasan Agropolitan (Padi): Tanah Miring, Kurik, Malind KPB Salor Kawasan Transmigrasi: Kurik, Jagebob Kawasan MIFEE Sumber : Bappenas, 2014 2.5.3 Pengembangan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan 2.5.3.1 Pengembangan Daerah Tertinggal Arah kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Papua difokuskan pada upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik dan pengembangan perekonomian masyarakat yang berbasis pengembangan pangan, perikanan, energi, dan pertambangan yang didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang handal yang berkualitas dan infrastruktur penunjang konektivitas | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 22
antara daerah tertinggal dan pusat pertumbuhan terutama pada 21 kabupaten terisolir di Provinsi Papua. Pembangunan daerah tertinggal dilakukan melalui strategi sebagai berikut: 1. Pemenuhan Pelayanan Publik Dasar Mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pelayanan dasar publik di daerah tertinggal dengan prioritas kegiatan sebagai berikut: a. Bidang Pendidikan 1) Pemerataan distribusi tenaga pendidik khususnya di bagian pegunungan tengah dan perbatasan negara; 2) Peningkatan program Sarjana Mendidik di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (SM3T), khususnya untuk penempatan di Provinsi Papua dan Papua Barat; Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 23
2 2 R A B M A G . A U P A P U A L U P H A Y A L I W I D N A A S E D R E P N A D N A A T O K R E P N A S A W A K N A G N A B M E G N E P S A T I R O I R P I S A K O 24 | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) Peningkatan kapasitas tenaga pendidik khususnya di bagian pegunungan tengah dan perbatasan negara; Pemberian bagian pegunungan tengah dan perbatasan negara; Penyediaan rumah dinas tenaga pendidik di wilayah- wilayah terisolir dan perbatasan; Penyelenggaraan guru kunjung di wilayah terisolir dan perbatasan khususnya di bagian pegunungan tengah wilayah Papua; Penyelenggaraan sekolah satu atap berasrama di daerah terisolir dan perbatasan; Pengembangan asrama sekolah khususnya di bagian pegunungan tengah wilayah Papua Pengembangan sekolah kecil di wilayah terisolir dan perbatasan khususnya di bagian pegunungan tengah wilayah Papua; Penyediaan bus pegunungan tengah wilayah Papua; Pengembangan pendidikan jarak jauh khususnya di bagian pegunungan tengah wilayah Papua; Program pendidikan keaksaraan tingkat dasar; Pengembangan pendidikan kesetaraan (kelompok belajar paket A,B,C) khususnya di bagian pegunungan tengah wilayah Papua; Pemberian kuota khusus beasiswa Perguruan Tinggi untuk daerah tertinggal; Penyelenggaraan program PAUD; Pengembangan untuk meningkatkan kemampuan dasar dan pengembangan minat bakat melalui program olah raga dan kesenian lokal; Pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan dasar dan penunjang khususnya di bagian pegunungan tengah wilayah Papua. insentif tenaga pendidik khususnya di sekolah khususnya di bagian kurikulum 17) b. Bidang Kesehatan 1) 2) Pemberian insentif tenaga kesehatan diutamakan di bagian tengah dan perbatasan; Penyediaan rumah dinas tenaga kesehatan diutamakan Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 25
26 3) 4) 5) 6) 7) 8) di bagian tengah dan perbatasan; Pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan sarana kesehatan diutamakan di bagian tengah dan perbatasan; Pengadaan sarana kesehatan keliling untuk kepulauan di bagian tengah wilayah Papua; Pengembangan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pratama terutama di kawasan perbatasan; Pemerataan alat kesehatan dan obat-obatan di daerah tertinggal dan perbatasan; Pengembangan telemedis khususnya di wilayah terisolir dan kawasan perbatasan; Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular HIV Aids, TB Paru, dan Malaria melalui sosialisasi, fasilitasi, dan pengembangan Pusat Aids-Tuberculosis-Malaria. c. Bidang Energi Pengembangan PLTMH, PLTS, PLTU dan Biomass khususnya di Kabupaten Yahukimo, Puncak Jaya, Paniai, Pegunungan Bintang, Yalimo, Tolikara, Nduga, Dogiyai, Deiyai, Lanny Jaya, dan kawasan perbatasan; Pemberian bantuan subsidi listrik pada pemakaian 30- 60 kWh; Penyediaan energi biogas yang ramah khususnya di bagian utara dan selatan Papua; Penyediaan bahan bakar minyak ke wilayah terpencil tengah dan khususnya di wilayah pegunungan perbatasan; Pengembangan Depo BBM di daerah terisolir, khususnya d. Bidang Informasi dan Telekomunikasi di pegunungan tengah. 1) 2) 3) lingkungan 4) 5) 1) 2) 3) 4) 5) Pengembangan radio komunitas dan radio komunikasi diutamakan untuk menghubungkan wilayah perbatasan, bagian tengah Papua, dan pusat-pusat pertumbuhan; Pembangunan menara penguat sinyal dan radio penguat siaran RRI dan TVRI. Pendirian Media Center di setiap SKPD untuk penyebarluasan program dan kebijakan; Pengembangan jaringan internet; Pengadaan M-PUSTIKA Pusat Teknologi ( Informasi Komunitas) berupa kendaraan roda dua dan Mobile | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
roda empat; Pengembangan radio penguat siaran RRI dan TVRI, khususnya di wilayah perbatasan. 6) e. Bidang Permukiman dan Perumahan 1) 2) 3) Pembangunan prasarana perumahan dan air bersih yang sehat dan layak huni khususnya wilayah terisolir dan perbatasan; Pembangunan sarana air bersih sehat di seluruh kampung terutama di seluruh kampung terutama di wilayah terisolir dan perbatasan; Perbaikan lingkungan permukiman tidak layak huni khususnya di wilayah pegunungan tengah dan kawasan perbatasan. 2. Pengembangan Ekonomi Lokal Pengembangan kinerja perekonomian masyarakat di daerah tertinggal dalam rangka meningkatkan nilai tambah sesuai dengan karakteristik, posisi strategis, dan keterkaitan antar kawasan. Strategi ini meliputi aspek infrastruktur, manajemen usaha, akses permodalan, inovasi, dan pemasaran dengan prioritas kegiatan sebagai berikut: a. b. Penyusunan pengembangan berdasarkan menggunakan pendekatan berbasis lima wilayah adat; Cold Storage Pengembangan sistem logistik ikan melalui penyediaan rencana masterplan aksi agroindustri pengembangan komoditas, serta induk rencana dan berbasis ekonomi disetiap sentra perikanan; c. d. e. f. g. h. Penyediaan bibit tanaman agroindustri dan hewan ternak; Penyediaan pengolahan limbah agroindustri perkebunan dan peternakan; Penegakkan imbal jasa lingkungan bagi masyarakat di kawasan konservasi; Pengembangan pusat informasi dan teknologi, serta pengembangan SDM bagi pelaku usaha khususnya sub- sektor perkebunan dan perikanan laut, perhutanan; Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penyediaan tenaga pendamping; Penurunan biaya distribusi bahan pokok dan melancarkan distribusi kebutuhan bahan pokok; Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 27
i. j. k. l. Optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk pengembangan produk potensial lokal; Pengembangan jaringan irigasi; Pengembangan gudang dan fasilitas pengolahan pasca panen; Pengembangan sentra kuliner pengolahan hasil laut di wilayah pesisir; m. Pengembangan kegiatan kepariwisataan bahari dan sosial-budaya melalui insfrastruktur, promosi, dan peningkatan peran masyarakat adat, khususnya di Kabupaten Sorong, Raja Ampat, Fak-Fak, Biak Numfor, dan Kabupaten Merauke; peningkatan n. Pengembangan rumah pusat kebudayaan dan kesenian, museum; 3. Penguatan Konektivitas dan Sislognas Pembangunan pasar kecamatan. o. Peningkatan konektivitas di Wilayah Papua difokuskan pada pembukaan keterisolasian wilayah Pegunungan Tengah dan perbatasan dengan prioritas kegiatan sebagai berikut: a. b. c. d. e. Pembuatan untuk mendistribusikan hasil bumi menuju lokasi di luar kawasan Papua; Penyusunan masterplan transportasi dengan pemetaan status jalan dan sinergi kewenangan pembangunan infrastruktur transportasi untuk membuka akses seluruh kabupaten dan distrik; Pengembangan 15 ruas jalan strategis sepanjang 966 Km di Provinsi Papua yang meliputi daerah tertinggal seperti Kabupaten Asmat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Yapen, Memberamo Raya, dan Waropen; serta di Provinsi Papua Barat yang meliputi daerah tertinggal tertinggal seperti Kabupaten Tambrauw, Sorong Selatan, Maybrat, dan non tertinggal seperti Kabupaten Manokwari Selatan; Pembangunan jalan yang menghubungkan kampung- kampung dan distrik yang masih terisolir dan kawasan perbatasan; Pengembangan bandar udara perintis serta penyediaan pesawat udara perintis di wilayah terisolir dan perbatasan; sistem konektivitas laut | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 28
f. g. dan moda Pengembangan transportasi sungai, danau, dan laut sebagai penghubung rute regional dan antarpulau; Pengembangan transportasi darat; pelabuhan, dermaga terminal dan prasarana penunjang h. Pembangunan sentra logistik; i. Pembangunan Pondok Singgah di rute-rute jalan pejalan kaki di wilayah Pegunungan Tengah. 4. Penguatan Kemampuan SDM dan IPTEK Penguatan Kemampuan SDM dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) difokuskan pada afirmasi pendidikan bagi putera puteri asli Papua dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah di dalam pelayanan publik dan pengelolaan keuangan dengan prioritas kegiatan sebagai berikut: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. Harmonisasi kebijakan, program, dan kegiatan daerah untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal; Pemantapan Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Papua dan Papua Barat; Peningkatan kualitas aparatur daerah dalam memberikan pelayanan yang memenuhi SPM; Peningkatan jumlah dan kapasitas pemerintah daerah dalam monitoring dan evaluasi pencapaian SPM Pelayanan dasar publik di daerah tertinggal; Afirmasi putera puteri asli Papua dalam pendidikan menengah, afirmasi pendidikan tinggi, dan sekolah kedinasan; Pengembangan kelembagaan bagi peningkatan kapasitas Orang Asli Papua (OAP) untuk mendapatkan akses terhadap pusat-pusat kegiatan perekonomian; Pembangunan pusat penelitian dan pengembangan; Pengembangan dan peningkatan sarana pendidikan kejuruan dan keterampilan; Pengembangan Balai Pelatihan Kerja dan Kewirausahaan; Pendirian akademi keperawatan dan kebidanan atau politeknik kesehatan; k. Peningkatan kelembagaan pendidikan tinggi bidang pertanian, pariwisata, kelautan, perikanan, dan olahan kayu; Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 29
l. Peningkatan kesempatan pemagangan (internship industri mitra) bagi putera puteri asli Papua; m. Penyelenggaran program guru dengan output lulusan Kursus Pendidikan Guru (KPG) Diploma 2. 5. Penguatan Regulasi dan Insentif Dalam upaya menciptakan iklim yang kondusif untuk pengelolaan hasil bumi dan energi dilakukan melalui prioritas kegiatan sebagai berikut: a. Penyusunan pembangunan daerah tertinggal; strategi daerah tentang percepatan b. Harmonisasi kebijakan, program, dan kegiatan daerah untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal; Pengaturan kembali sistem distribusi keuangan nasional sesuai dengan kondisi dan kebutuhan wilayah Papua yang asimetris Pengaturan dan pengelolaan hak ulayat; Koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah dengan pemerintah daerah, antar-SKPD dalam penyelenggaraan program pembangunan di daerah; Dialog Pembangunan Ekonomi Papua-Jakarta terkait kebijakan pengakuan dan afirmasi potensi ekonomi masyarakat lokal; Pengaturan Khusus penerapan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk mengakomodir hak-hak masyarakat adat di kampung-kampung wilayah Papua; Pemberian insentif untuk pihak swasta dalam proses pengembangan usaha di daerah tertinggal; 6. Pembinaan Daerah Tertinggal Terentaskan Tunjangan khusus penyuluh pertanian. c. ; d. e. f. g. h. i. Pembinaan daerah tertinggal yang terentaskan melalui penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah dan peningkatan kapasitas SDM. 7. Pengembangan Kawasan Perdesaan Mendukung pengembangan kawasan perdesaan sebagai upaya pengurangan proses pembangunan kedepan, diharapkan adanya pelibatan warga desa sebagai pemilik tanah adat dalam perencanaan, penyelenggaran, dan evaluasi pembangunan di daerah tertinggal. kesenjangan antarwilayah. Dalam | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 30
8. Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat Pemihakan Regulasi dan Anggaran keberlanjutan pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Provinsi Papua sesuai dengan kebijakan Percepatan dan Papua Barat, Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat dengan lima program utama yaitu: bagi a. b. c. d. e. Peningkatan ekonomi lokal; Peningkatan pelayanan pendidikan; Peningkatan pelayanan kesehatan; Peningkatan infrastruktur dasar; Pemihakan terhadap Masyarakat Asil Papua' Lima program utama tersebut didukung oleh tiga program penunjang, yaitu: a. b. c. Penguatan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan pertanahan; Peningkatan keamanan dan ketertiban; dan Pengembangan kapasitas kelembagaan. Pada periode RPJMN 2010-2014 wilayah Papua terdiri dari 2 provinsi dengan total 42 kabupaten/kota, dimana 83,3 persen atau 35 kabupaten masuk dalam kategori daerah tertinggal. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah ini sebesar 60,33, berada dibawah target IPM rata-rata nasional di daerah tertinggal dalam RPJMN 2010-2014 sebesar 72,2. Pertumbuhan ekonomi sebesar 9,07 persen, melampaui target yang diharapkan pada RPJMN 2010-2014, sebesar 7,1 persen. Angka kemiskinan di daerah tertinggal wilayah Papua masih sebesar 32,98 persen, jauh dari target Angka Kemiskinan secara nasional di daerah tertinggal dalam RPJMN 2010-2014, sebesar 14,2 persen. Dalam periode RPJMN 2010-2014 di wilayah Papua telah ditetapkan 35 kabupaten tertinggal yang menjadi lokus agenda percepatan pembangunan daerah tertinggal. Pada akhir tahun 2014 diindikasikan terdapat 2 kabupaten tertinggal yang dapat terentaskan. Sehingga pada periode RPJMN 2015-2019 jumlah daerah tertinggal di wilayah Papua sebanyak 33 kabupaten. Pada akhir periode RPJMN 2015-2019 ditargetkan sebanyak 9 kabupaten tertinggal dapat terentaskan. Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 31
2.5.3.2 Pengembangan Kawasan Perbatasan Arah kebijakan Pengembangan Kawasan Perbatasan di Wilayah Papua difokuskan untuk meningkatkan peran kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang maju dan berdaulat dengan negara tetangga Papua Nugini di perbatasan darat dan terhadap negara Australia di perbatasan laut. Fokus Pengembangan Kawasan Perbatasan di Wilayah Papua diarahkan pada pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di Wilayah Papua, yaitu PKSN Jayapura, PKSN Tanah Merah, PKSN Merauke, serta serta mempercepat pembangunan di Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) tahun 2015- 2019. Strategi pengembangan kawasan perbatasan diarahkan untuk mewujudkan kemudahan aktivitas masyarakat kawasan perbatasan dalam berhubungan dengan negara tetangga dan menciptakan penegasan, 1. Penguatan kawasan perbatasan yang berdaulat, yang dilakukan melalui: pengelolaan dan fasilitasi pemeliharaan, pengamanan kawasan perbatasan Papua. Penguatan pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pemeliharaan, pengamanan, dan kawasan perbatasan secaraterpadudi Wilayah Papua, dilakukan dengan: a. Pengembangan pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan terpadu (satu atap) di PKSN Jayapura, PKSN Tanah Merah, dan PKSN Merauke; b. Perbaikan aktivitas lintas batas di pintu-pintu alternatif (ilegal) di kawasan perbatasan, khususnya sepanjang perbatasan darat Papua dengan PNG. c. Pengembangan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara di PKSN Jayapura, PKSN Tanah Merah, dan PKSN Merauke; d. Perkuatan fungsi pengamanan perbatasan wilayah darat (khususnya untuk daerah perbatasan RI-PNG yang laut, baik topografi sulit), sungai, dan memiliki penyediaan alutsista maupun non alutsista; e. Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil Terluar di Pulau Fani, Pulau Fanildo, dan Pulau Bras dengan pendekatan keamanan, ekonomi dan lingkungan; f. Menjalin kerjasama pengamanan dan pertahanan kawasan perbatasan negara antara RI-PNG; g. Sosialisasi batas wilayah darat, sungai, dan batas wilayah | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 32
laut RI-PNG kepada masyarakat perbatasan Wilayah Papua, serta pelibatan peran serta masyarakat dalam menjaga pertahanan dan keamanan di perbatasan; h. Pengembangan standar operasional prosedur (SOP) pertahanan dan keamanan yang profesional bagi aparatur pengaman perbatasan. 2. Pengembangan Ekonomi Lokal. Pengembangan ekonomi lokal secara terpadu pada kawasan perbatasan negara di Wilayah Papua, dilakukan dengan: a. Peningkatan produksi dan nilai tambah hasil pertanian pangan dan perkebunan untuk kebutuhan lokal dan melayani negara Papua Nugini di PKSN Merauke, PKSN Tanah Merah, dan PKSN Jayapura; b. Pengembangan kawasan agropolitan di 3 (tiga) Pusat Kegiatan Strategis Nasional di PKSN Jayapura, PKSN Tanah Merah, dan PKSN Merauke; supply c. Peningkatan kualitas dan kuantitas hasil perikanan dan kelautan melalui pengembangan sarana dan prasarana pengolahan untuk mencukupi kebutuhan lokal dan negara tetangga di Kepulauan Ayau, PKSN Jayapura, dan PKSN Merauke; d. Pengembangan program transmigrasi di kawasan perbatasan dalam bentuk Kota Terpadu Mandiri di Merauke, Jayapura, dan Tanah Merah; e. Peningkatan nilai potensi pariwisata alam, budaya, dan sejarah melalui pengelolaan pariwisata yang optimal (promosi dalam dan lintas negara dan penyediaan infrastruktur penunjang pariwisata) di Kepulauan Ayau, PKSN Merauke, dan PKSN Tanah Merah; f. Pengembangan pusat perdagangan skala internasional berbasis komoditas lokal berorientasi pasar ke negara tetangga serta secara bertahap menurunkan jumlah pelintas batas tradisional dititik lintas batas (Papua Nugini) di PKSN Jayapura, PKSN Tanah Merah, dan PKSN Merauke; g. Pengembangan untuk meningkatkan mengelola komoditas unggulan lokal yang berorientasi pasar ke negara tetangga di kawasan perbatasan Papua dan Papua Barat. balai-balai latihan kerja Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 33
3 2 R A B M A G . A U P A P U A L U P H A Y A L I W L A G G N I T R E T H A R E A D N A R A B E S A T E P 9 1 0 2 - 5 1 0 2 34 | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
6 2 L E B A T . A U P A P U A L U P H A Y A L I W L A G G N I T R E T H A R E A D L I F O R P Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 35
36 | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
3. Penguatan Konektivitas dan Sislognas Peningkatan konektivitas kawasan perbatasan baik ke pusat pertumbuhan maupun konektivitas dengan negara tetangga Papua Nugini dan Australia, yang dilakukan dengan: a. b. c. d. e. f. g. Pembangunan ruas jalan strategis Waropko-Oksibil di Kabupaten Pegunungan Bintang; Peningkatan konektivitas dengan membangun sistem jaringan jalan lokal di Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) dan antar Lokpri yang saling terhubung dengan pusat kegiatan ekonomi; Peningkatan intensitas dan pelayanan keperintisan yang menghubungkan pulau-pulau di kawasan perbatasan negara, termasuk pulau kecil terluar berpenduduk di Wilayah Papua, khususnya di Kepulauan Ayau dan Supiori, serta konektivitasnya dengan sistem transportasi laut nasional dan internasional; Pengembangan dermaga keperintisan pada pulau-pulau kecil terluar berpenduduk di Kepulauan Ayau dan Supiori; Penjaminan ketersedian logistik, khususnya untuk pulau- pulau kecil terluar berpenduduk; Pengembangan pusat pelayanan transportasi sungai, laut, dan udara internasional di PKSN Jayapura, PKSN Merauke, PKSN Tanah Merah; Penyediaan infrastruktur dasar kewilayahan terutama jalan, listrik, air bersih, dan telekomunikasi di Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri). 4. Penguatan Kemampuan SDM dan Iptek Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di kawasan perbatasan negara di Wilayah Papua, yang dilakukan dengan: a. Pengembangan dan meningkatkan sarana dan prasarana kejuruan berbasis pendidikan sumberdaya lokal (pertanian, perkebunan, perikanan tangkap, dan pertambangan) di kawasan perbatasan Papua dan Papua Barat; dan keterampilan b. Pengembangan sekolah bertaraf internasional, serta berasrama di Kawasan Perbatasan Keerom, Boven Digoel, dan Merauke; Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 37
38 c. Peningkatan akses pelayanan sosial dasar (pendidikan dan kesehatan) di kawasan perbatasan negara, khususnya di distrik-distrik terdepan dan terisolir dengan penyediaan sarana prasarana sesuai karakteristik geografis wilayah untuk meningkatkan SDM penduduk yang berkualitas; d. Peningkatan tenaga pendidikan dan kesehatan yang handal, serta penyedian insentif, serta sarana prasarana penunjang yang memadai khususnya di Distrik-Distrik terdepan dan terisolir; e. Peningkatan kapasitas aparatur wilayah perbatasan melalui penerapan kebijakan wajib tugas belajar dan pelatihan teknis, agar diperoleh sumberdaya aparatur yang memiliki kemampuan dan merumuskan kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan dan pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat perbatasan; f. Pengembangan teknologi tepat guna dalam menunjang pengembangan kawasan perbatasan di Wilayah Papua. 5. Penguatan Regulasi dan Insentif Dalam upaya mendukung pengembangan kawasan perbatasan negara, terhadap pengembangan kawasan perbatasan. Beberapa regulasi yang kurang harmonis dalam mendukung terhadap pengembangan kawasan perbatasan sebagai berikut: harmonisasi regulasi agar afirmasi afirmasi a. b. c. d. e. f. Akses masyarakat perbatasan yang tinggal di kawasan lindung untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalamnya, serta untuk kemudahan pembangunan infrastruktur yang melalui hutan lindung; Regulasi pengelolaan lintas batas; Regulasi Perdagangan lintas batas, Perjanjian kerjasama dalam antara RI-Australia, maupun RI-Papua pengembangan kawasan perbatasan negara; Regulasi untuk memberikan kewenangan yang lebih luas (asimetrik) kepada Pemerintah Pusat untuk menyediakan sumber daya air, pengelolaan jalan non status, dan pelayanan pendidikan dan kesehatan di kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar; Penciptaan iklim investasi yang kondusif di kawasan perbatasan; Pembagian kewenangan atau urusan antar jenjang pemerintah: pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam pengelolaan kawasan perbatasan; New guinea | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
g. h. i. Kelembagaan pengelola perbatasan yang memiliki otoritas penuh untuk mengelola pos-pos lintas batas negara; Pemberian kewenangan khusus bagi pemerintahan kecamatan di wilayah perbatasan (Lokpri) dalam bentuk desentralisasi asimetrik dengan penetapan daerah khusus untuk efektivitas peningkatan kualitas pelayanan publik; Penyusunan Rencana Tata Ruang termasuk Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan di Papua dan Papua Barat; akselerasi pembangunan dan j. Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan Tahun 2015-2019 menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan negara. Adapun sebaran lokasi prioritas pengembangan kawasan TABEL 2.7 perbatasan dapat dilihat pada Tabel 2.7 dan Gambar 2.4. DAFTAR LOKASI PRIORITAS PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN WILAYAH PAPUA No. Kabupaten/Kota Kecamatan Lokasi Prioritas 1 2 Kab. Merauke Eligobel, Muting, Sota, Ulilin, Naukenjeri 3 Kab. Boven Digoel Mindiptana, Tanah Merah, Jair, Waraopko 4 Kab. Pegunungan Bintang Batom, Iwur, Kiwirok, Pepera, Oksomol, Tarub, Murkim, Kiwirok Timur, Mufinop 5 Kab. Keerom Web, Senggi, Waris, Arso Timur, Towe 6 Kota Jayapura Muara Tami, Jayapura Utara 7 Kab. Supiori Supiori Barat, Supiori Utara, Kep.Aruri Kab. Raja Ampat Sumber : Bappenas, 2014 Kep. Ayau, Ayau Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 39
4 2 R A B M A G . 9 1 0 2 - 5 1 0 2 A U P A P U A L U P H A Y A L I W N A S A T A B R E P N A S A W A K ) I R P K O L ( S A T I R O I R P N A R A B E S A T E P 40 | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
2.5.4 Penanggulangan Daerah Bencana Wilayah Papua yang terdiri dari Provinsi Papua dan Papua Barat merupakan pertemuan dari tiga lempeng aktif (Lempeng Pasifik, Lempeng Eurasia, dan Lempeng Filipina) sehingga rawan terhadap bencana gerakan tanah dan gempa bumi. Daratan Provinsi Papua merupakan daratan yang terbentuk akibat pergerakan aktif antara lempeng pasifik dan Indo-Australia yang menyebabkan banyak terdapat patahan aktif dan gunung-gunung, Di bagian utara wilayah Provinsi Papua Barat terdapat patahan yang paling aktif di Indonesia, yaitu patahan Sorong sehingga di wilayah Provinsi Papua Barat sering mengalami gempa bumi. Jenis ancaman bencana yang dominan di pulau Papua adalah hazard banjir, longsor, gempa bumi, dan tsunami. Indeks Risiko Bencana yang tinggi di Wilayah Papua dapat disebabkan tingkat ancaman ( ) yang tinggi, tingkat kerentanan sedang bila dinilai dari potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian fisik ( ) dan tingkat kapasitas rendah di bidang kelembagaan, peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Berdasarkan DIBI yang merekam kejadian bencana 1815-2014, berbagai kejadian bencana di Pulau Papua telah mengakibatkan 1.965 orang meninggal dunia, 4.584 orang luka-luka, 6.371 orang hilang, 100.189 orang mengungsi dan 10.522 rumah yang hancur/rusak. exposures Dalam mendukung pengembangan wilayah Papua, maka arah kebijakan penanggulangan bencana di Wilayah Papua diarahkan untuk mengurangi indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan indeks risiko tinggi bencana dan meningkatkan yang memiliki ketangguhan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana. Strategi untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut adalah: 1. Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, melalui: a. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan daerah. b. Pengenalan, pengkajian dan pemantauan risiko bencana melalui penyusunan kajian dan peta risiko skala 1:50.000 pada kabupaten sasaran dan skala 1:25.000 untuk kota sasaran dengan memperhatikan indikator risiko iklim. c. Integrasi kajian dan peta risiko bencana dalam penyusunan dan review rencana tata ruan provinsi/kabupaten/kota. d. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) 41 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
daerah dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB). e. Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana di pusat dan daerah. f. Penyusunan rencana kontinjensi bencana alam banjir, longsor, gempa bumi, dan tsunami sebagai panduan kesiapsiagaan dan operasi penanganan darurat bencana. 2. Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana, melalui: a. Penguatan sosialisasi dan diseminasi pengurangan risiko bencana di Kota Sorong, Jayapura, Manokwari, Kabupaten Nabire, Merauke, Sarmi dan Raja Ampat. b. Perbaikan kualitas hidup masyarakat di daerah pasca bencana, melalui penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana alam di Wasior Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Yapen Waropen dan pasca bencana alam lainnya. c. Penataan bangunan dan lingkungan permukiman yang berada di lokasi rawan bencana. d. Mendorong dan menumbuhkan kearifan lokal masyarakat Papua untuk pengurangan risiko bencana. 3. Peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat melalui: dan kapasitas kelembagaan a. Penguatan penanggulangan bencana daerah. aparatur b. Penyediaan sistem peringatan dini bencana tsunami, longsor, banjir di Sorong, Manokwari, Nabire dan Sarmi serta memastikan berfungsinya sistem peringatan dini dengan baik. c. Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan (shelter/tempat evakuasi sementara, jalur evakuasi dan rambu-rambu evakuasi) menghadapi bencana, yang difokuskan pada kawasan rawan dan risiko tinggi bencana. d. Pengembangan Desa Tangguh Bencana di Kota Sorong, Jayapura, Manokwari, Kabupaten Nabire, Merauke, Sarmi dan Raja Ampat guna mewujudkan Gerakan Desa Hebat. e. Pembangunan pusat logistik kebencanaan di Wilayah Papua, yang dapat menjangkau wilayah terpencil. f. | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 Pembentukan dan penguatan kapasitas forum pengurangan 42
risiko bencana di daerah. g. Melaksanakan simulasi tanggap darurat secara berkala untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana di Sorong, Manokwari, Nabire dan Sarmi 2.5.5 Pengembangan Tata Ruang Wilayah Papua A. Arah Kebijakan Tata Ruang Wilayah Papua 1. Kebijakan untuk mewujudkan struktur ruang Pulau Papua dengan menggunakan prinsip pusat pengembangan wilayah berbasis Kampung Masyarakat Adat, meliputi: a. Pengintegrasian kawasan kampung masyarakat adat dalam pengembangan Wilayah Papua; Pengembangan pusat klaster; Pengembangan serta rehabilitasi prasarana dan sarana mitigasi dan adaptasi bencana untuk mengatasi indeks kerawanan dan risiko bencana yang tinggi (Tabel 2.10); dan Pengembangan jaringan transportasi untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan perkotaan nasional 1. Kebijakan untuk mewujudkan struktur ruang Pulau Papua dengan menggunakan prinsip pusat pengembangan wilayah berbasis Kampung Masyarakat Adat, meliputi: a. Pengintegrasian kawasan kampung masyarakat adat dalam pengembangan Wilayah Papua; Pengembangan pusat klaster; Pengembangan serta rehabilitasi prasarana dan sarana mitigasi dan adaptasi bencana untuk mengatasi indeks kerawanan dan risiko bencana yang tinggi (Tabel 2.10); dan Pengembangan jaringan transportasi untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan perkotaan nasional b. c. 2. Kebijakan untuk mewujudkan kawasan berfungsi lindung paling sedikit 70 persen dari luas Pulau Papua dan kelestarian keanekaragaman hayati kelautan dunia sebagai bagian dari Segitiga Terumbu Karang ( Coral Triangle ) meliputi: a. Pemantapan kawasan berfungsi lindung dan rehabilitasi kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi; b. Pemertahanan kawasan hutan yang bervegetasi sesuai dengan ekosistemnya; dan c. Pemertahanan dan pelestarian kawasan perairan yang memiliki nilai ekologis tinggi. 3. Kebijakan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian serta perikanan yang berdaya saing dengan prinsip berkelanjutan meliputi: a. Pengembangan kawasan Merauke sebagai pusat pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan berbasis bisnis; dan b. Pengembangan kawasan minapolitan. 4. Kebijakan untuk mewujudkan Kawasan Perbatasan sebagai beranda depan negara dan pintu gerbang internasional yang berbatasan dengan Negara Papua Nugini, Negara Palau, dan Negara Australia meliputi: Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 43
a. Percepatan pengembangan Kawasan Perbatasan dengan pendekatan negara, kesejahteraan masyarakat, serta kelestarian lingkungan hidup; dan Pertahanan dan keamanan b. Pemertahanan eksistensi 9 (sembilan) PPKT sebagai titik- titik garis pangkal Kepulauan Indonesia. 5. Kebijakan untuk mewujudkan Kawasan Strategis Nasional (KSN) di Pulau Papua meliputi: a. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara di Kawasan Perbatasan Papua; b. Pengembangan dan peningkatakan fungsi Kapet Biak dalam pengembangan perekonomian nasional yang produktif, efisien dan mampu berdaya saing dalam perekonomian internasional; dan c. Pemanfaatan sumberdaya alam di Kawasan Timika secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. B. Strategi Pengembangan Tata Ruang Wilayah Papua I. Struktur Ruang Wilayah 1. Strategi untuk pengintegrasian kawasan Kampung Masyarakat Adat dengan mengintegrasikan kawasan Kampung Masyarakat Adat dalam pengembangan sentra produksi, kawasan perkotaan nasional, serta prasarana dan sarana wilayah. Struktur perkotaan nasional yang akan dikembangkan pada periode 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 2.8. 2. Strategi untuk pengembangan pusat klaster, meliputi: a. Mengembangkan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat klaster; dan b. Mendorong pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri komoditas unggulan. 3. Strategi untuk pengembangan jaringan transportasi untuk meningkatkan perkotaan nasional, meliputi: keterkaitan antarkawasan a. Mengembangkan dan memantapkan jaringan prasarana dan sarana transportasi sesuai dengan kondisi dan karakteristik kawasan; b. Mengembangkan jaringan transportasi antarmoda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah; | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 44
c. Mengembangkan dan meningkatkan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan serta bandar udara untuk melayani angkutan keperintisan; dan d. Mengembangkan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan yang membuka akses kampung masyarakat adat. jaringan jalan serta Prioritas lokasi pengembangan pusat kegiatan pada periode TABEL 2.8 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 2.8. PRIORITAS LOKASI PENGEMBANGAN PUSAT KEGIATAN PULAU PAPUA PERIODE 2015-2019 Provinsi PKN Pusat Kegiatan dalam RTRWN PKW PKSN Papua Barat Papua Sorong (I/C/1) Fak-Fak (I/C/1) Manokwari (I/C/1) Ayamaru (II/C/1) Biak (I/C/1) Timika (I/C/1) Jayapura (I/C/1) Nabire (II/C/1) Jayapura (I/A/1) Tanah Merah (I/A/1) Sumber : Diolah, Bappenas 2014 Muting (II/C/2) Merauke (I/A/1) Bade (II/C/2) Merauke (I/C/1) Sarmi (II/C/2) Arso (I/C/1) Wamena (II/C/1) II. Pengembangan Kawasan Lindung 1. Strategi untuk pemantapan kawasan berfungsi lindung dan rehabilitasi kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi, meliputi: a. Mempertahankan dan merehabilitasi fungsi ekologis kawasan suaka alam dan pelestarian alam dengan memperhatikan keberadaan Kampung Masyarakat Adat; dan Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 45
III. 46 b. Mengembangkan nilai ekonomi dan jasa lingkungan pada kawasan suaka alam dan pelestarian alam. 2. Strategi pemertahanan kawasan hutan yang bervegetasi sesuai dengan ekosistemnya, dilakukan dengan: 3. Strategi pemertahanan dan pelestarian kawasan perairan yang memiliki nilai ekologis tinggi adalah dengan mengendalikan kegiatan budidaya di laut yang mengancam keanekaragaman hayati laut. a. Mempertahankan dan meningkatkan fungsi ekologis lindung dengan memperhatikan kawasan hutan keberadaan Kampung Masyarakat Adat; b. Mempertahankan, merehabilitasi, dan meningkatkan fungsi kawasan peruntukan hutan untuk meningkatkan kesejahteraan Kampung Masyarakat Adat; dan c. Mengendalikan alih fungsi kawasan peruntukan hutan untuk kegiatan budi daya nonhutan. 4. Strategi pemertahanan dan pelestarian kawasan perairan yang memiliki nilai ekologis tinggi adalah dengan mengendalikan kegiatan budidaya di laut yang mengancam keanekaragaman Pengembangan Kawasan Budidaya hayati laut. 1. Strategi untuk pengembangan kawasan Merauke sebagai pusat pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan berbasis bisnis, meliputi: a. Mengembangkan pusat penelitian dan pengembangan produksi hasil pertanian tanaman pangan, perkebunan dan peternakan; b. Mengembangkan prasarana sumberdaya air untuk tanaman meningkatkan pangan. luasan kawasan pertanian 2. Strategi untuk pengembangan kawasan minapolitan, meliputi mengembangkan kawasan peruntukan perikanan yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana yang didukung teknologi tepat guna dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat. 3. Strategi perwujudan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian serta perikanan yang berdaya saing dengan prinsip berkelanjutan, dilakukan dengan: a. Mengembangkan sentra pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan yang didukung industri | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
IV. pengolahan ramah lingkungan; b. Mengembangkan prasarana sumber daya air untuk tanaman meningkatkan pangan; luasan kawasan pertanian c. Mengembangkan kawasan peruntukan industri berbasis komoditas perikanan; d. Mengembangkan kawasan peruntukan perikanan yang dilengkapi prasarana dan sarana dengan memperhatikan kesejahteraan Kampung Masyarakat Adat. 4. Strategi percepatan pengembangan Kawasan Perbatasan dengan pendekatan pertahanan dan keamanan negara, kesejahteraan masyarakat, serta kelestarian lingkungan hidup, meliputi: a. Mempercepat pengembangan PKSN sebagai pusat pengembangan ekonomi, pintu gerbang internasional, simpul transportasi, serta pusat promosi dan pemasaran ke negara yang berbatasan; b. Mengembangkan kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai perwujudan kedaulatan negara. 5. Strategi untuk pemertahanan eksistensi 9 (sembilan) PPKT sebagai titik-titik garis pangkal Kepulauan Indonesia dengan mengembangkan transportasi penyeberangan yang dapat meningkatkan akses ke PPKT. Pengembangan Kawasan Strategis Nasional prasarana dan sarana Dalam rangka pengembangan Kawasan Strategis Nasional (tiga) KSN yang mendukung (KSN) dikembangkan 3 pengembangan wilayah Strategi di pengembangan KSN di Pulau Papua dapat dilihat pada Tabel 2.9 Pulau Papua. Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 47
TABEL 2.9 STRATEGI PENGEMBANGAN KSN DI PULAU PAPUA No KSN Tipe Strategi 1 Kawasan Perbatasan Papua Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan Pengelolaan kawasan lindung dengan memberdayakan masyarakat adat di Kawasan Perbatasan Papua 2 3 Kawasan Timika Kepentingan Pendayagunaan Sumberdaya Alam Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan pertambangan yang produktif dan berdaya saing internasional di Kawasan Timika Kapet Biak Kepentingan Ekonomi Pengembangan komoditas unggulan yaitu jeruk manis, kakao, kelapa, kopi, rumput laut, buah merah, udang, teripang dan obyek pariwisata, serta mengembangkan produk-produk turunannya di Kapet Biak. Sumber : Diolah, Bappenas 2014 Penguatan sistem pusat pelayanan kegiatan ekonomi dan sistem jaringan prasarana pendukung di Kapet Biak | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 48 K/L Kementerian Agraria dan Tata Ruang BNPP Kementerian Pertahanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kementerian ESDM Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Perekonomian Bappenas
5 2 R A B M A G . 9 1 0 2 - 5 1 0 2 A U P A P U A L U P H A Y A L I W A N A C N E B O K I S I R S K E D N I A T E P Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 49
TABEL 2.10 PROFIL KERAWANAN DAN RISIKO BENCANA PADA PUSAT PERTUMBUHAN DI WILAYAH PAPUA Lokasi Index Kerawanan (IRBI 2011) Index Multi Risiko (IRBI 2013) KAPET Biak Kab. Biak Numfor Tinggi untuk banjir, longsor, tsunami Kab. Kep. Yapen tinggi untuk longsor, gempabumi Kab. Mimika tinggi untuk banjir, longsor, gempabumi Kab. Nabire tinggi untuk banjir, longsor, gempabumi Kab. Supiori tinggi untuk longsor Kab. Teluk Wondama tinggi untuk longsor dan tsunami Kab. Teluk Bintuni tinggi untuk banjir, gempabumi Kab. Waropen tinggi untuk banjir, longsor Kab. Jayapura tinggi untuk banjr, longsor Kab. Mimika tinggi untuk banjir, longsor, gempa bumi Kab. Jayawijaya tinggi untuk gempabumi Kab. Merauke sedang untuk longsor Kab. Raja Ampat tinggi untuk ancaman banjir, gempa bumi KI Bongrang KI Tembaga Timika KPE Wamena MIFEE Merauke Misool dan sekitarnya (Perkotaan Samate, Kawasan Minapolitan Perikanan, Kawasan Pariwisata) Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Papua Kab. Biak Numfor sedang Kab. Kep Yapen sedang Kab. Mimika sedang Kab. Nabire tinggi Kab. Supiori sedang Kab. Teluk Wondama tinggi Kab. Teluk Bintuni tinggi Kab. Waropen sedang Kab. Jayapura Tinggi Kab. Mimika sedang Kab. Jayawijaya sedang Tinggi Tinggi Sorong Timika - Kab. Mimika Jayapura Tinggi untuk ancaman:gempa bumi, tsunami, banjir Tinggi untuk ancaman:gempa bumi, banjir Tinggi untuk ancaman: banjir, longsor Tinggi Sedang Tinggi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Papua Manokwari Fak-fak Tinggi untuk ancaman: gempa bumi, tanah longsor, tsunami, banjir Tinggi untuk ancaman tanah | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 Tinggi Sedang 50
Lokasi Index Kerawanan (IRBI 2011) Index Multi Risiko (IRBI 2013) Biak - Kab. Biak Numfor Nabire longsor, banjir Tinggi untuk ancaman: banjir, longsor, tsunami Tinggi untuk ancaman: gempa bumi Sedang Tinggi Bade - Kab. Mappi Merauke Sarmi Arso - Kab. Keerom Wamena - Kab. Jayawijaya Tinggi untuk ancaman: banjir Sedang untuk ancaman: longsor Tinggi untuk ancaman: gempa bumi, longsor, tsunami, banjir Tinggi untuk ancaman: banjir, longsor Tinggi untuk ancaman: banjir, longsor Sedang Tinggi Tinggi Sedang Sedang Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Papua Tanah Merah - Kab. Boven Digoel Merauke Arso - Kab. Keerom Tinggi untuk ancaman:banjir Sedang untuk ancaman: longsor Tinggi untuk ancaman: banjir, longsor Sedang Tinggi Sedang Sumber : Diolah, Bappenas 2014 2.5.6 Tata Kelola Pemerintah dan Otonomi Daerah Arah kebijakan pengembangan Wilayah Papua yakni peningkatan kapasitas pemerintah daerah yang mendorong pelestarian pembangunan berbasis masyarakat adat dan lingkungan, dengan strategi : 1. 2. 3. 4. 5. Penguatan peran gubernur melalui sebagai wakil Pemerintah Pusat; Penguatan regulasi sinergi perencanaan dan penganggaran; Penerapan standar pelayanan dan sistem pengaduan pada tiap pemerintah daerah yang terintegrasi dengan manajemen kinerja; Penguatan peran PTSP sebagai sarana penyederhanaan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha; penguatan mutu pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sesuai arah dan prioritas pembangunan daerah; Peningkatan proporsi belanja modal; 6. Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 51
7. 8. 9. Penataan mekanisme monitoring dan evaluasi dana transfer yang terintegrasi di tingkat provinsi secara on-line; Penataan mekanisme dalam proses monitoring dana transfer Otsus melalui pelibatan aktif masyarakat; Penguatan pengelolaan keuangan Daerah; tranparansi dan akuntabilitas kebijakan dan 2.6 Kaidah Pelaksana Pengembangan Wilayah Papua 10. Perbaikan pelaksanaan kebijakan otonomi khusus 2.6.1 Prioritas Program Pembangunan 2.6.1.1 Provinsi Papua TABEL 2.11 KEGIATAN STRATEGIS INFRASTRUKTUR JANGKA MENENGAH NASIONAL PROVINSI PAPUA Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional Perhubungan Udara 1. Pengembangan Bandara Sentani 2. Perpanjangan Bandara Mopah Merauke 3. Pembangunan Bandara Taria 4. Pembangunan Bandara Kenyam 5. Pembangunan Bandara Aboy Perhubungan Laut 6. Pembangunan Bandara Koroway Batu 1. Pengembangan Pelabuhan Jayapura 2. Pengembangan Pelabuhan Pomako 3. Pengembangan Pelabuhan Serui 4. Pembangunan Pelabuhan Bade 5. Pembangunan Dermaga Terminal Penumpang dan Peti Kemas Pelabuhan Depapre 6. Pengembangan Pelabuhan Nabire 7. Pengembangan Pelabuhan Agats 8. Pengembangan Pelabuhan Amamapare 9. Pengembangan Pelabuhan Sarmi 10. Pengembangan Pelabuhan Waren 11. Penanganan kapasitas kargo Pelabuhan Laut Timika | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 52
Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional 12. Pembangunan terminal agribisnis, pergudangan, dan pelabuhan ekspor di Serapuh & Wogikel 13. Pengembangan Pelabuhan Merauke Jalan 1. Pembangunan Jalan Buraka - Poletom 2. Pembangunan Jalan Dekai - Oksibil 3. Pembangunan Jalan Depapre - Bongkrang 4. Pembangunan Jalan Enarotali - Tiom (240km) 5. Pembangunan Jalan Habema - Kenyam 6. Pembangunan Jalan Habema - Yaguru 7. Pembangunan Jalan Jayapura - Sarmi 8. Pembangunan Jalan Jayapura - Wamena - Mulia 9. Pembangunan Jalan Kumbe - Okaba - Nakias 10. Pembangunan Jalan Merauke - Jagebob - Erambu 11. Pembangunan Jalan Merauke - Muting - Waropko 12. Pembangunan Jalan Merauke - Okaba - Buraka - Wanam - Bian - Wogikel 13. Pembangunan Jalan Ring Road Kota Jayapura 14. Pembangunan Jalan Tanah Miring-Jagebob-SP13 15. Pembangunan Jalan Timika - Enarotali 16. Pembangunan Jalan Timika - Potowaiburu - Wagete - Nabire 17. Pembangunan Jalan Timika-Urumuka 18. Pembangunan Jembatan Erambu-Torai 19. Pembangunan Jembatan Holtekamp 20. Pembangunan Jalan Oksibil - Waropko Ketenagalistrikan 1. PLTM Walesi 6, 7 2x0,6 MW 2. PLTA Orya/Genyem (On Going) 20 MW 3. PLTU Jayapura (FTP1) - Holtekamp 2x10 MW 4. PLTM Sinagma 4, 5 2x0,2 MW 5. PLTM Kalibumi I 2,6 MW 6. PLTGB Timika 8 MW 7. PLTGB Kurik/Merauke 3x5 MW 8. PLTU Jayapura - Holtekamp 2 2x15 MW 9. PLTM Orya 2 10 MW 10. PLTM Kalibumi II 2x2,5 MW Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 53
Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional 11. PLTM Sanoba 0,3 MW 12. PLTM Mariarotu I 2x0,65 MW 13. PLTM Mariarotu II 2x0,65 MW 14. PLTU Timika 4x7 MW 15. PLTA Baliem 10 MW 16. PLTM Kalibumi III Cascade 2x2,5 MW 17. PLTA Baliem 2x20 MW 18. PLTGB Biak 1 2x6 MW 19. PLTM Tatui 2x2 MW 20. PLTMG Timika Peaker (gas) 5 MW 21. PLTM Amai 1,4 MW 22. PLTU Jayapura 2 2x15 MW 23. PLTMG Nabire (CNG/LNG) 2x5 MW 24. PLTM Walesi Blok II 6x1 MW 25. PLTU Biak (FTP2) 2x7 MW 26. PLTU Merauke (FTP2) 2x7 MW 27. PLTU Nabire (FTP2) 2x7 MW 28. PLTU Jayapura (FTP2) 2x15 MW 29. PLTU Merauke 2 2x7 MW Sumber Daya Air 1. Pembangunan Embung di Kab. Mimika (Tersebar) 2. Rehabilitasi dan Peningkatan Embung Makbalin Distrik Mayamuk Makbalin 3. Rehabilitasi dan Peningkatan Embung Majaran 1 Distrik Mayamuk Majaran 4. Rehabilitasi dan Peningkatan Embung Majaran 2 Distrk Mayamuk Majaran 5. Rehabilitasi dan Peningkatan Embung Sisipan I. Distrik Salawati 6. Rehabilitasi dan Peningkatan Embung Sisipan II. Distrik Salawati 7. Rehabilitasi Embung Majener I. Distrik Moisigin 8. Rehabilitasi dan Peningkatan Embung Matawolot II . Distrik Salawati 9. Rehabilitasi dan Peningkatan Embung Klamalu II . Distrik Aimas Klamalu 10. Pembangunan Jaringan Air Baku Warsamson (SPAM Regional) Kab. Sorong 11. Pembangunan Bendung dan Jaringan Air Baku di Kab. Raja Ampat 12. Pembangunan Bendung dan Jaringan Air Baku Ransiki di Kab. Manokwari Selatan 13. Pembangunan Intake dan Jaringan Air Baku di Kab. Sorong Selatan (tersebar) | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 54
Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional 14. Pembangunan Bendung Wanggar (2300 Ha) Nabire 15. Pengendalian Banjir Kabupaten Keerom Keerom 16. Pengendalian Banjir Distrik Bonggo Kabupaten Sarmi Sarmi 17. Pengendalian Banjir Kota Sarmi Kabupaten Sarmi Sarmi 18. Pengendalian Banjir S. Titiwuk Kabupaten Sarmi Sarmi 19. Pengendalian Banjir Sungai Yahim Kabupaten Jayapura Jayapura 20. Pengendalian Banjir Sungai Dobokurung Kabupaten Jayapura Jayapura 21. Pengendalian Banjir Distrik Lereh Kabupaten Jayapura Jayapura 22. Pengendalian Banjir Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura Jayapura 23. Pengendalian Banjir Sungai Wanggar Kabupaten Nabire Nabire 24. Pengendalian Banjir Sungai Nabire Kabupaten Nabire Nabire 25. Pengendalian Banjir Sungai Musairo Kabupaten Nabire Nabire 26. Pengendalian Banjir Sungai Maryadei Kabupaten Yapen Yapen 27. Pengendalian Banjir Sungai Mantembu Kabupaten Yapen Yapen 28. Pengendalian Banjir Sungai Newi Kabupaten Yapen Yapen 29. Pengendalian Banjir Sungai Woru Kabupaten Yapen Yapen 30. Pengendalian Banjir Sungai Uwe Kabupaten Jayawijaya Jayawijaya 31. Pengendalian Banjir Sungai Elokorak Kabupaten Jayawijaya Jayawijaya 32. Pengendalian Banjir Sungai Digoel Kabupaten Boven Digoel Boven Digul 33. Pembangunan Pengaman Pantai Anggaduber Kab. Biak Numfor Biak Numfor 34. Pembangunan Pengaman Pantai Maff Kabupaten Nabire Nabire 35. Pembangunan Pengaman Pantai Sarmi Kabupaten Sarmi Nabire 36. Pembangunan Pengaman Pantai Animi Kab. Biak Numfor Biak Numfor 37. Pembangunan Pengaman Pantai Wadibu Kab. Biak Numfor Biak Numfor 38. Pembangunan Pengaman Pantai Soba Kab. Biak Numfor Biak Numfor 39. Pembangunan Pengaman Pantai Anggopi Kab. Biak Numfor Biak Numfor 40. Pembangunan Pengaman Pantai Skouw Sae Kota Jayapura Jayapura 41. Pembangunan Pengaman Pantai Warbefondi Kab. Supiori Supiori 42. Pembangunan Pengaman Pantai Maryadori Kab. Supiori Supiori 43. Pembangunan Pengaman Pantai Warpen Kab. Waropen Waropen 44. Pembangunan Pengaman Pantai Biak Kab. Biak Numfor Biak Numfor 45. Pembangunan Pengaman Pantai Skow Kota Jayapura Jayapura 46. Pembangunan Pengaman Pantai Holtekamp Kota Jayapura Jayapura 47. Pembangunan Pengaman Pantai Lampu Satu Kabupaten Merauke Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 55
56 Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional (Lanjutan) Merauke 48. Pembangunan KTA/PAH/Bendali di Kabupaten Merauke Merauke 49. Pembangunan Embung di Kabupaten Merauke Merauke 50. Pembangunan Embung di Kabupaten Timika Merauke 51. Pembangunan Embung di Kabupaten Sarmi Merauke 52. Pembangunan Embung di Kabupaten Tolikara Tolikara 53. Pembangunan Embung di Kabupaten Boven Digul Boven Digoel 54. Pembangunan Embung di Kabupaten Lanny Jaya Lanny Jaya 55. Pembangunan Long Storage di Kabupaten Merauke Merauke 56. Pembangunan sarana tampungan air baku rawa Biru distrik Sota Merauke 57. Pembangunan jaringan dan intake Danau Sentani untuk kota Jayapura dan Kota Sentani tahap III (lanjutan) Kota Jayapura | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
6 2 R A B M A G . 9 1 0 2 - 5 1 0 2 A U P A P I S N I V O R P L A N O I S A N H A G N E N E M A K G N A J R U T K U R T S A R F N I S I G E T A R T S N A T A I G E K Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 57
2.6.1.2 Provinsi Papua Barat TABEL 2.12 KEGIATAN STRATEGIS INFRASTRUKTUR JANGKA MENENGAH NASIONAL PROVINSI PAPUA BARAT Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional Perhubungan Udara 1. Pengembangan Bandara Domine Eduard Osok Perhubungan Laut 2. Pengambangan Bandara Rendani 1. Pengembangan Pelabuhan Kaimana 2. Pembangunan Pelabuhan Seget 3. Pengembangan Pelabuhan Owi 4. Pengembangan Pelabuhan Teminabuan 5. Pengembangan Pelabuhan Saunek 6. Pengembangan Pelabuhan Kokas 7. Pembangunan Faspel Laut Arar 8. Jalan 9. Pengembangan Pelabuhan di Sorong Pengembangan Pelabuhan Fak Fak 1. Pembangunan Jalan Bourof-Bofuer-Bomberai 2. Pembangunan Jalan Fakfak -Kokas - Bomberai 3. Pembangunan Jalan Kamiaman-Tanggarum-Sp.Wonama 4. Pembangunan Jalan Mameh-Wendesi-Ambuni-Tandia 5. Pembangunan Jalan Manokwari - Bintuni 6. Pembangunan Jalan Manokwari - Kebar - Sorong 7. Pembangunan Jalan Resei-Tandia-Sanderawoi-Bts Papua 8. Pembangunan Jalan Sorong - Pelabuhan Arar 9. Pembangunan Jalan 10. Pembangunan Jalan 11. Pembangunan Jalan Wendesi-Idor-Tiwara 12. Pembangunan Jembatan Arar II 13. Pembangunan Jalan Lingkar Raja Ampat Ketenagalistrikan 1. PLTM Prafi 2,5 MW | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 58
Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional 2. PLTM Prafi II 1 MW 3. PLTM Kombemur 2x3,3 MW 4. PLTGB Manokwari 2x3 MW 5. PLTM Waigo 1 MW 6. PLTM Ransiki 6 MW 7. PLTD Fak-Fak (Relokasi PLTD) 2x3 MW 8. PLTA Warsamson 3x15,5 MW 9. PLTU Andai (FTP2) 2x7 MW 10. PLTU Klalin (FTP2) 2x15 MW Sumber Daya Air 1. Lanjutan Pembangunan Bendung Wariori di Kab. Manokwari 2. 3. Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Oransbari 3.016 Ha (Jaringan Sekunder) di Kab. Manokwari Pembangunan Jaringan Irigasi D. I Mariyat 1.500 Ha (Jaringan Primer) di Kab. Sorong 4. Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa 750 Ha Wonosobo di Kab. Sorong 5. Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa 750 Ha Kampung Segun di Kab. Sorong 6. Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak Danau Ayamaru di Kab. Maybrat 7. Pengendalian Banjir Sungai Aimasi Kab. Manokwari 8. Pengendalian Banjir Sungai Ransiki Kab. Manokwari Selatan 9. Pengendalian Banjir Sungai Wariori Kab. Manokwari 10. Pengendalian Banjir Sungai Tubhi Kab. Teluk Bintuni 11. Pengamanan Pantai Pasir Putih di Kab. Manokwari 12. Pengamanan Pantai Wosi dan Rendani di Kab. Manokwari 13. Pengamanan Pantai Kaimana di Kab. Kaimana 14. Pengamanan Pantai Rado di Kab. Teluk Wondama 15. Pengamanan Pantai Miey di Kab. Teluk Wondama 16. Pengamanan Pantai Biriosi Wirsi di Kab. Manokwari 17. Pengamanan Pantai Maruni Maripi di Kab. Manokwari 18. Pengaman Pantai di Kab. Teluk Bintuni (Tersebar) 19. Pengaman Pantai di Kab. Nabire (Tersebar) 20. Pengaman Pantai di Kab. Mimika (Tersebar) 21. Pengamanan Pantai Oransbari di Kab. Manokwari Selatan 22. Pengamanan Pantai Ransiki di Kab. Manokwari Selatan 23. Pengamanan Pantai Tanjung Kasuari Kota Sorong Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 59
60 Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional 24. Pengamanan Pantai Pulau Fani Kab. Raja Ampat 25. Pengamanan Pantai Makbon Kota Sorong 26. Pengamanan Pantai Sausapor Kab. Tambrauw 27. Pengamanan Pantai Seget Kab. Sorong 28. Pengamanan Pantai Sailolof Kab. Sorong 29. Pengamanan Pantai Kotam Kab. FakFak 30. Pembangunan Embung di Kab. Raja Ampat (tersebar) 31. Pembangunan Embung di Kab. Sorong (Tersebar) 32. Pembangunan Embung di Kab. Fak-Fak (Tersebar) 33. Pembangunan Embung di Kab. Manokwari (Tersebar) 34. Pembangunan Embung di Kab. Teluk Bintuni (Tersebar) 35. Pembangunan Embung di Kab. Nabire (Tersebar) 36. Pembangunan Embung di Kab. Sorong Selatan (Tersebar) 37. Pembangunan Embung di Kab. Kaimana (Tersebar) 38. Pembangunan Embung di Kab. FakFak (Tersebar) 39. Pembangunan Embung di Kab. Teluk Bintuni (Tersebar) 40. Pembangunan Embung di Kab. Nabire (Tersebar) 41. Pembangunan Embung di Kab. Dogiyai (Tersebar) | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
7 2 R A B M A G . 9 1 0 2 - 5 1 0 2 T A R A B A U P A P I S N I V O R P L A N O I S A N H A G N E N E M A K G N A J R U T K U R T S A R F N I S I G E T A R T S N A T A I G E K Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 61
2.6.2 Kerangka Regulasi Pelaksanaan pembangunan Wilayah Papua tidak terlepas dari berbagai kerangka regulasi yang perlu diperhatikan, diantaranya: Regulasi pengelolaan lintas batas; Regulasi Perdagangan lintas batas, Perjanjian kerjasama antara RI-Australia, maupun RI-Papua New dalam pengembangan kawasan perbatasan negara; Regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan Regulasi untuk memberikan kewenangan yang lebih luas (asimetrik) kepada Pemerintah Pusat untuk menyediakan sumber daya air, pengelolaan jalan non status, dan pelayanan pendidikan dan kesehatan di kawasan perbatasan dan pulau- pulau kecil terluar; Penyusunan Rencana Tata Ruang termasuk Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan di Papua dan Papua Barat. Harmonisasi peraturan perundangan terkait dengan iklim investasi, diantaranya adalah PP. Nomor 147 Tahun 2000 Tentang Perlakuan Perpajakan di KAPET; Peraturan perundangan terkait pelimpahan kewenangan ijin investasi pada kawasan-kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri nasional lainnya di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; Regulasi untuk mengatur pemanfaatan tanah ulayat; Penyelesaian peninjauan kembali Perpres No. 57/2014 tentang RTR Pulau Papua. 2.6.3 Kerangka Kelembagaan a. b. guinea Dryport ; c. d. e. f. g. h. i. Pelaksanaan pembangunan Wilayah Papua tidak terlepas dari berbagai kerangka kelembagaan yang perlu diperhatikan, diantaranya: a. Penciptaan perbatasan; iklim investasi yang kondusif di kawasan b. Pembagian kewenangan atau urusan antar jenjang pemerintah: pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam pengelolaan kawasan perbatasan; c. Kelembagaan pengelola perbatasan yang memiliki otoritas penuh untuk mengelola pos-pos lintas batas negara; d. Pengkhususan pemberian kewenangan bagi pemerintahan kecamatan di wilayah perbatasan (Lokpri) dalam bentuk | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 62
desentralisasi asimetrik dengan penetapan daerah khusus untuk akselerasi pembangunan dan efektivitas peningkatan kualitas pelayanan publik; e. Pelimpahan kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah instansi terkait kepada pengelola kawasan daerah, dan strategis nasional dan kawasan-kawasan industri lainnya; f. Melaksanakan sosialisasi terkait dengan pemanfaatan lahan sebagai peruntukan investasi di KAPET Biak dan dan MIFEE di Merauke; g. Memberikan pelayanan terpadu satu pintu dan penggunaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) di bidang perizinan perindustrian, perdagangan, pertanahan di KAPET Biak dan MIFEE di Merauke; h. Penyiapan kemampuan pengelolaan investasi pada usulan KEK di provinsi Papua dan Papua Barat; i. Melakukan deliniasi hak ulayat pada kawasan kawasan pusat-pusat dikembangkan strategis pertumbuhan ekonomi. yang sebagai j. Pengembangan koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRD) Provinsi di Pulau Papua dalam melaksanakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang Pulau. Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 63
BAB III ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH KEPULAUAN MALUKU 3.1. Capaian Kinerja Saat Ini
Berdasarkan data BPS dari tahun 2009 hingga Triwulan II tahun 2014, kinerja pertumbuhan ekonomi provinsi di Wilayah Kepulauan Maluku mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Rata-rata pertumbuhan Wilayah Kepulauan Maluku selama kurun waktu 2009-2013 sebesar 6,4 persen atau rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,9 persen. Sementara itu, peranan Wilayah Kepulauan Maluku dalam pembentukan PDB nasional mengalami peningkatan dari 0,25 persen (2009) menjadi 0,28 persen (Triwulan II 2014). lebih tinggi dibandingkan dengan
Pemerintah Provinsi di Wilayah Kepulauan Maluku telah cukup berhasil dalam menurunkan jumlah penduduk miskin tahun 2009 sebesar 20,86 persen hingga 2014 (Maret) sebesar 14,32 persen akan tetapi masih berada di atas angka kemiskinan nasional sebesar 14,15 persen (2009) dan 11,25 persen (Maret 2014). Demikian halnya dengan pencapaian tingkat pengangguran terbuka (TPT). Pemerintah Provinsi di Wilayah Kepulauan Maluku juga telah berhasil menurunkan TPT tetapi berada diatas TPT nasional sebesar 8,99 persen (2009) dan 6,21 persen (Feb, 2014), kecuali di Provinsi Maluku Utara. Dari sisi peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka di Wilayah Kepulauan Maluku dapat dikatakan sudah cukup baik. Hal ini diindikasikan dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun ke tahun pada masing-masing provinsi di Wilayah Kepulauan Maluku. Namun demikian, pencapaian IPM di Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara masih perlu ditingkatkan karena masih di bawah IPM nasional sebesar 71,76 (2009) dan 73,81 (2013). Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 111
Dari sisi distribusi pendapatan antar golongan masyarakat, seluruh provinsi di Wilayah Kepulauan Maluku mengalami kenaikan kesenjangan pendapatan antar golongan. Hal ini diindikasikan dari angka Rasio Gini provinsi-provinsi di wilayah Kepulauan Maluku lebih tinggi dibandingkan Rasio Gini Nasional sebesar 0,37 (2009) dan 0,41 (2013). Kedepan, hal ini perlu mendapatkan perhatian agar proses pembangunan terus lebih melibatkan masyarakat secara inklusif, sehingga hasil-hasil pembangunan tersebut dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat. Potensi dan Keunggulan Wilayah 3.2. Perekonomian Wilayah Kepulauan Maluku berpotensi pada dua sektor utama, yakni sektor pertanian terutama perikanan, dan sektor pertambangan terutama nikel dan tembaga. Potensi perikanan Wilayah Kepulauan Maluku menjadikan Indonesia sebagai salah satu produsen makanan laut terbesar di Asia Tenggara. Kemudian dalam konteks global, berdasarkan potensi sumber daya alam yang dimiliki, Wilayah Kepulauan Maluku dikenal sebagai produsen skala besar komoditas perikanan dan pertambangan di Indonesia (terutama Provinsi Maluku Utara). Potensi terbesar dari sektor perikanan dan kelautan Wilayah Kepulauan Maluku berasal dari perikanan tangkap. Produksi perikanan tangkap dan budidaya tahun 2012 mecapai 688.241 ton dan untuk perikanan budidaya sebesar 600.383 ton. Dalam hal produksi perikanan tuna, Wilayah Kepulauan Maluku menjadikan Indonesia sebagai negara penghasil tuna terbesar, dengan peringkat ketiga dunia.
Selain potensi perikanan dan kelautan, Wilayah Kepulauan Maluku memiliki potensi pertambangan dan energi yang cukup besar, terutama untuk nikel dan tembaga. Wilayah terbesar Kepuluan Maluku merupakan penyumbang pertambangan nikel di Indonesia dengan cadangan nikel sebesar 39 persen dan tembaga sebesar 92.48 persen dari total nasional. Nikel dan tembaga merupakan sumber daya Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 112
3.3. alam yang cukup potensial di Wilayah Kepulauan Maluku, namun belum memiliki hasil produksi yang bernilai tambah dan berdaya saing tinggi. Hasil ekstraksi produk tambang nikel dan tembaga secara umum dilakukan tanpa melalui proses pengolahan untuk memberikan nilai tambah bagi hasil produksi, sehingga kontribusi sektor-sektor tersebut dalam memajukan perekonomian lokal kurang optimal. Hal ini merupakan peluang investasi bagi investor untuk pengembangan usaha di sektor pertambangan di Wilayah Tema Pengembangan Wilayah Kepulauan Maluku Kepulauan Maluku. Pembangunan Wilayah keunggulan Wilayah dan Kepulauan Maluku sebagai "produsen makanan laut dan Kepulauan Maluku, maka tema besar lumbung ikan nasional dengan percepatan pembangunan perekonomian berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri berbasis komoditas perikanan; serta pengembangan industri pengolahan berbasis nikel, dan tembaga." Berdasarkan potensi 3.4. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Kepulauan Maluku Tujuan pengembangan Wilayah Kepulauan Maluku tahun 2015-2019 adalah mendorong percepatan dan perluasan pembangunan Wilayah Kepulauan Maluku dengan menekankan keunggulan dan potensi daerah, melalui: (a) pengembangan komoditas perikanan tangkap dan budidaya, (b) pengembangan sektor pertambangan khususnya komoditas nikel dan tembaga, (c) peningkatan SDM dan ilmu dan teknologi secara terus menerus. Adapun sasaran pengembangan Wilayah Kepulauan Maluku pada tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut: 1. Dalam rangka percepatan dan perluasan pengembangan ekonomi Wilayah Kepulauan Maluku, akan dikembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di koridor ekonomi dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah, Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 113
termasuk diantaranya adalah pengembangan 2 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), 4 Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET). 2. Sementara itu, untuk menghindari terjadinya kesenjangan antar Wilayah Kepulauan Maluku, maka akan dilakukan pembangunan daerah tertinggal dengan sasaran sebanyak outcome 10 Kabupaten tertinggal dapat terentaskan dengan sasaran rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 7,3 persen; (b) menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 13,4 persen; dan (c) meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,0. : (a) meningkatkan 3. Untuk mendorong pertumbuhan pembangunan kawasan perkotaan di Maluku, maka akan dilakukan optimalisasi peran 2 kota otonom berukuran sedang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam bentuk Pusat Kegiatan Nasional pendukung sebagai pengembangan kawasan perbatasan negara. sekaligus (PKN) 4. Sesuai dengan amanat UU 6/2014 tentang Desa, maka akan dilakukan pembangunan perdesaan dengan sasaran berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 140 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 50 desa. 5. Meningkatkan keterkaitan desa-kota, dengan memperkuat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan 3 pusat-pusat Wilayah (PKW) atau Pusat Kegiatan Lokal (PKL). 6. Dalam rangka mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman, maka akan dikembangkan 4 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara yang dapat mendorong pengembangan kawasan sekitarnya. 7. Sasaran untuk Otonomi Daerah adalah: 1) Meningkatnya proporsi penerimaan pajak dan retribusi daerah sebesar 20% untuk propinsi dan 7% untuk kabupaten/kota; (2) Meningkatnya proporsi belanja modal dalam APBD propinsi Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 114
sebesar 30% dan untuk Kabupaten/Kota sebesar 30% pada tahun 2019 serta sumber pembiayaan lainnya dalam APBD; (3) Meningkatnya jumlah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sebanyak 2 provinsi dan 5 kabupaten/kota di wilayah Maluku; (4) Meningkatnya kualitas dan proporsi tingkat pendidikan aparatur daerah untuk jenjang S1 sebesar 50% dan S2-S3 sebesar 5%; (5) Terlaksananya diklat kepemimpinan daerah serta diklat manajemen pembangunan, kependudukan, dan keuangan daerah di seluruh wilayah Maluku sebesar 30 angkatan; (6) Meningkatnya implementasi pelaksanaan SPM di daerah, khususnya pada pendidikan, kesehatan dan infrastruktur; (7) Meningkatnya persentase jumlah PTSP sebesar 85%; (8) Meningkatnya persentase jumlah perizinan terkait investasi yang dilimpahkan oleh kepala daerah ke PTSP sebesar 75%; (9) Terlaksananya koordinasi pusat dan daerah melalui peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah; (10) terlaksananya sistem monitoring dan evaluasi dana transfer secara on-line di wilayah Maluku. 8. Sasaran penanggulangan bencana adalah mengurangi indeks risiko bencana pada 2 PKN (Kota Ambon dan Kota Ternate) dan 3 PKW (Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Maluku Tengah serta 1 PKSN (Morotai) yang memiliki indeks risiko bencana tinggi, baik yang berfungsi sebagai KAPET, KSN atau PKSN. Sehubungan dengan sasaran tersebut, diharapkan pada akhir tahun 2019, pembangunan Wilayah Kepulauan Maluku semakin meningkat. Hal ini dicerminkan dengan makin meningkatnya kontribusi PDRB wilayah Kepulauan Maluku terhadap PDB Nasional, yaitu dari sekitar 0.28 persen (2014) menjadi 0.33 persen. Dengan demikian, kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kepulauan Maluku. Secara rinci pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan pengangguran dalam kurun waktu 2015-2019 diwilayah Kepulauan Maluku dapat dilihat pada Tabel 3.1 sampai dengan Tabel 3.3 sebagai berikut. Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 115
Tabel 3.1. Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Kepulauan Maluku Per Provinsi Tahun 2015-2019 Provinsi Pertumbuhan Ekonomi (Persen) 2017 2015 2016 2018 2019 Maluku Maluku Utara Sumber: Perhitungan Bappenas, 2014 6,9 - 7,0 7,1 - 7,4 8,0 - 8,6 8,1 - 8,7 8,2 - 9,0 5,9 - 6,0 6,2 - 6,4 6,8 - 7,3 7,2 - 7,8 7,4 - 8,2 Tabel 3.2. Sasaran Tingkat Kemiskinan Wilayah Kepulauan Maluku Per Provinsi Tahun 2015-2019 Provinsi 2015 Tingkat Kemiskinan (Persen) 2017 2016 2018 2019 Maluku Maluku Utara 17,7 - 17,4 16,9 - 16,2 15,1 - 14,2 13,2 - 12,2 10,5 - 9,5 6,0 - 5,9 5,7 - 5,5 5,1 - 4,8 4,5 - 4,1 3,5 - 3,2 Sumber: Perhitungan Bappenas, 2014 Tabel 3.3. Sasaran Tingkat Pengangguran Wilayah Kepulauan Maluku Per Provinsi Tahun 2015-2019 Provinsi Tingkat Pengangguran (Persen) 2017 2015 2016 2018 2019 Maluku Maluku Utara Sumber : Perhitungan Bappenas, 2014 6,2 - 6,1 6,0 - 5,8 5,8 - 5,4 5,6 - 5,1 5,4 - 4,9 4,8 - 4,7 4,7 - 4,5 4,5 - 4,2 4,3 - 4,0 4,1 - 3,8 116 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
3.5. Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Kepulauan Maluku 3.5.1. Pengembangan Kawasan Strategis Kebijakan pembangunan kawasan strategis bidang ekonomi di Wilayah Kepulauan Maluku diarahkan menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang memiliki skala laut dan ekonomi dengan orientasi daya saing nasional dan internasional lumbung ikan nasional, diarahkan untuk pengembangan berbasis pengembangan serta komoditas industri pengembangan industri pengolahan berbasis nikel, dan tembaga produsen makanan berbasis perikanan . Persebaran kawasan strategis berada di beberapa provinsi, meliputi: (1) Provinsi Maluku terdapat Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Seram; (2) Provinsi Maluku Utara terdapat satu kawasan strategis, yaitu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Morotai di Kabupaten Pulau Morotai; dan (3)Provinsi Maluku sebagai Kawasan Industri pengolahan perikanan dan perkebunan; Percepatan pembangunan kawasan strategis dilakukan 1. Pengembangan Potensi Ekonomi Wilayah di Koridor melalui strategi sebagai berikut: Ekonomi Maluku Pengembangan potensi ekonomi wilayah dimaksudkan untuk mempercepat pertumbuhan dan memberdayakan masyarakat lokal. Pengembangan potensi berbasis komoditas unggulan lokal ini diupayakan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas unggulan. Adapun strategi untuk dapat meningkatkan pengembangan potensi ekonomi wilayah yaitu: berbasis komoditas unggulan a. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI) a) Menyiapkan kawasan pengembangan komoditas perikanan dan pariwisata bernilai tambah tinggi; Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 117
b) Mengembangkan pusat-pusat industri pengolahan produk perikanan, jasa pariwisata dan logistik berdaya saing internasional; c) Meningkatkan produktivitas hasil olahan perikanan di dalam dan sekitar pusat industri. b. Kawasan Pengembangan Terpadu (KAPET) Dalam rangka mendukung pemerataan pertumbuhan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam lokal dan memiliki daya saing tinggi, maka diperlukan strategi sebagai berikut: a) Menyiapkan kawasan pengelolaan klaster-klaster komoditas unggulan kawasan berupa perikanan tangkap (ikan pelagis dan ikan demersal) dan perkebunan (kelapa, cengkeh, pala, cokelat, dan kopi); b) Meningkatkan produktivitas produk 2. Percepatan Penguatan Konektivitas kelapa, kakao, cengkih, dan pala. turunan dari Peningkatan konektivitas antara pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku dan Maluku Utara dengan daerah sekitarnya yaitu daerah tertinggal (Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tengah), kawasan minapolitan (P. Geser, P. Gorom, P. Boano), kawasan agropolitan (Kaloa, Warasiwa), kawasan industri yang direncanakan di Masohi, serta KEK Morotai sebagai penunjang dalam peningkatan kinerja pembangunan ekonomi kawasan dilakukan melalui: a. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI) a) Pengembangan dan rehabilitasi Bandar Udara Morotai, Bandar Udara di Tual, dan Bandar Udara Sultan Babullah di Ternate; b) Pengembangan Pelabuhan Sofifi-Kaiyasa; c) Pembangunan terminal tipe A di Sofifi. b. Kawasan Pengembangan Terpadu (KAPET) 118 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
a) Pembangunan Pelabuhan Pelabuhan Labuha/Babang; fasilitas Pelabuhan Laut Ambon, Pelabuhan Matui-Jailolo, Tobelo, b) Pembangunan dermaga kapal di Waisamu, Pelabuhan Pengumpul Dokyar, Pelabuhan Areate, dermaga laut di Makariki, pelabuhan kontainer di Passo, dermaga penyeberangan Fatkayon, dermaga penyeberangan Gane Timur, dermaga penyeberangan Bicoli-Maba Selatan, dermaga penyeberangan Weda, dan dermaga Ferry Airmanang; c) Pengembangan Pelabuhan Sofifi-Kaiyasa, Pelabuhan Subaim; Pelabuhan Malbufa, Pelabuhan Tikong, Saketa; Pelabuhan Wayaluar-Obi; Pelabuhan Bosua; d) Pengembangan dan Pelabuhan rehabilitasi Bandar Udara 3. Penguatan Kemampuan SDM dan IPTEK Oesman Sadik Labuha, dan Lapangan Terbang Kawa. a. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI) a) Meningkatkan kualitas SDM Badan Pengelola dan Administratur KEK Morotai dan Pengelola Kawasan Industri di Maluku dalam bidang perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan kawasan; b) Pengembangan sarana prasarana pendidikan dan tenaga terampil untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, khususnya di bidang perikanan, perkebunan, perdagangan, dan logistik; c) Penyiapan tenaga kerja berkualitas di sekitar kawasan dalam bidang industri pengolahan berteknologi tinggi; d) Peningkatan koordinasi antara Badan Pengelola KEK, Science Park pemerintah pusat, dan pemerintah daerah; e) Pembangunan berteknologi tinggi sebagai sarana peningkatan kualitas SDM kawasan. b. Kawasan Pengembangan Terpadu (KAPET) Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 119
a) Meningkatkan kualitas SDM Badan Pengelola KAPET Seram di bidang perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan kawasan; b) Memberikan yang mendukung perubahan pola pikir bisnis berorientasi daya saing secara komparatif dan kompetitif; pembinaan kelembagaan c) Pengembangan sarana prasarana pendidikan dan SDM agroindustri, pelatihan untuk meningkatkan pengelola Technology Park peternakan, perikanan, distribusi dan pemasaran; kualitas komoditas unggulan bidang pangan dan 4. Penguatan Regulasi bagi Peningkatan Iklim Investasi d) Pembangunan maritim untuk meningkatkan inovasi teknologi. dan Iklim Usaha a. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI) a) Penerapan regulasi insentif fiskal yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan kompetitif, antara lain fasilitas fiskal disemua bidang usaha, pembebasan PPN dan PPNBM untuk bahan dan barang impor yang akan diolah dan digunakan di KEK; regulasi b) Membuat terkait dengan pelimpahan kewenangan antara pusat, daerah, dan instansi terkait kepada kawasan-kawasan pertumbuhan; administrator c) Memberikan pelayanan terpadu satu pintu dan penggunaan Informasi dan Sistem Pelayanan Perijinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE) bidang perindustrian, perdagangan, pertanahan, penanaman modal. b. Kawasan Pengembangan Terpadu (KAPET) a) Harmonisasi peraturan perundangan terkait dengan iklim investasi, diantaranya adalah PP Nomor 147 Tahun 2000 Tentang Perlakuan Perpajakan di KAPET; 120 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
b) Membuat terkait dengan pembagian kewenangan antara Kabupaten/Kota di pusat-pusat pertumbuhan; regulasi c) Melaksanakan sosialisasi terkait dengan pemanfaatan 3.5.2. Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan lahan sebagai peruntukan investasi. 3.5.2.1. Pengembangan Kawasan Perkotaan Arah kebijakan pengembangan kawasan perkotaan di Wilayah Maluku diprioritaskan pada peningkatan keterkaitan dan manfaat antar kota dan desa dengan kota, melalui penguatan Sistem Perkotaan Nasional (SPN) berbasis kepulauan melalui optimalisasi 2 kota sedang yakni Ambon dan Ternate sebagai pusat pertumbuhan ekonomi skala Provinsi dalam bentuk Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Untuk itu, pengembangan kawasan perkotaan di Wilayah Maluku juga diarahkan pada upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik dan pengembangan perekonomian berbasis potensi lokal pada bidang perikanan yang didukung transhipment bidang perdagangan jasa dan pengangkutan intermoda (pembangunan )untuk meningkatkan konektivitas antara kawasan strategis dengan Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL), serta pembangunan pusat pelayanan administrasi pelintas batas negara dan antar pulau. point Strategi pembangunan perkotaan Wilayah Kepulauan 1. Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional (SPN) Maluku tahun 2015-2019 yaitu: a. Mengembangkan 2 kota sedang di pulau Maluku, yakni Ambon dan Ternate dengan peran sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam bentuk Pusat Kegiatan Nasional (PKN) serta sebagai pendukung pengembangan kawasan perbatasan negara; b. Meningkatkan konektivitas antar pusat kegiatan maupun antar pulau melalui pengembangan sistem transportasi Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 121
2. berbasis udara dan kemaritiman salah satunya dengan Percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan peningkatan kapasitas pelabuhan di Ambon (SPP) untuk mewujudkan kota layak huni yang aman dan nyaman pada kawasan metropolitan dan kota sedang di luar Jawa termasuk kawasan perbatasan, kepulauan, dan pesisir . a. Peningkatan aksesibilitas antar kota melalui penyediaan transportasi umum antarmoda khususnya sarana transportasi laut dan udara secara terpadu dan optimal; b. Percepatan pemenuhan dan peningkatan pelayanan sarana prasarana permukiman c. Penyediaan dan peningkatan sarana prasarana ekonomi, pengembangan jalur pariwisata dan distribusi-koleksi kegiatan ekonomi wilayah yang mampu mengakomodasi pasar tradisional, sektor informal termasuk kegiatan koperasi dan Usaha Mikro kecil Menengah (UMKM) serta dapat mendukung kegiatan KAPET dan pengembangan ekonomi kawasan perbatasan untuk kota Ambon; d. Peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial budaya melalui pengembangan sarana prasarana dan tenaga terampil di bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial; dan e. Peningkatan keamanan kota melalui pencegahan, penyediaan fasilitas dan sistem penanganan kriminalitas sosial dan konflik, masyarakat kota. serta meningkatkan modal 122 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
. 1 3 r a b m a G . 9 1 0 2 - 5 1 0 2 N M J P R u k u l a M n a u a l u p e K h a y a l i W n a h u b m u t r e P t a s u P - t a s u P i s a k o L a t e P Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 123
3. Perwujudan Kota Hijau yang Berketahanan Iklim dan Adaptif terhadap Bencana Kota yang dibangun dengan memanfaatkan secara efektif dan efisien sumber daya air, energi dan ruang kota yang memperhatikan dan menjamin kesehatan lingkungan kota serta mensinergikan lingkungan alami dan lingkungan buatan kota untuk dapat mengembangkan ketahanan kota terhadap perubahan iklim. Perwujudan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana melalui: a. Perwujudan penyelenggaraan ruang yang efisien dan berkeadilan serta ramah lingkungan; b. Meningkatkan kapasitas masyarakat untuk tanggap, siap, dan tahan terhadap terjadinya bencana sehingga mampu kembali pada kondisi semula ( urban resilience ); c. Pembangunan infrastruktur mitigasi terhadap bencana alam untuk melindungi aset-aset sosial ekonomi; d. Penyelenggaraan tindakan preventif dalam penanganan bencana alam berdasarkan siklus bencana, pengawasan open space terhadap pelaksanaan rencana tata ruang; green waste e. Pengembangan konsep green green water (ruang terbuka (pengelolaan sampah dan limbah hijau), (efisiensi pemanfaatan dan melalui 3R ) dan pengelolaan air permukaan) untuk pengurangan tingkat 4. Peningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pembangunan pencemaran di darat dan laut. Perkotaan a. Penyediaan sistem, peraturan dan prosedur dalam birokrasi kepemerintahan kota yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat kota berkelanjutan; b. Peningkatan kapasitas pemimpin kota yang visioner dan kapasitas aparatur pemerintah dalam membangun dan mengelola kota berkelanjutan, baik melalui kota layak dan nyaman, kota hijau, maupun kota cerdas, melalui pendidikan, secara bersikenambungan; pelatihan dan pembinaan 124 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
c. Penyederhanaan proses perijinan dan berusaha bagi para pelaku ekonomi termasuk pelayanan terpadu satu pintu (PTSP); d. Pengembangan kelembagaan dan kerjasama pembangunan antar kota. e. Pengembangan dan penyediaan pusat data informasi perkotaan terpadu yang mudah diakses; f. Peningkatan peran swasta, organisasi masyarakat, dan organisasi profesi secara aktif, baik dalam forum dialog perencanaan dengan pemerintah dan masyarakat perkotaan, maupun kota dalam berkelanjutan, infrastruktur seperti: pembangunan perkotaan maupun masukan terhadap rencana tata ruang kota; pembangunan g. Pengembangan fasilitas penyediaan bantuan teknis dan pembiayaan infrastruktur perkotaan. 3.5.2.2. Pengembangan Kawasan Perdesaan Arah kebijakan pengembangan kawasan perdesaan di Wilayah Kepualuan Maluku adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, membangun potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan sasaran secara berkelanjutan berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 140 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 50 desa. Selain itu, membangun keterkaitan ekonomi lokal antara perkotaan dan perdesaan melalui integrasi perdesaan mandiri pada 3 kawasan pertumbuhan, yang secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.5. lingkungan dengan Dalam rangka percepatan pembangunan desa di Wilayah Kepulauan Maluku akan dilakukan: Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 125
1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum sesuai dengan kondisi geografis Desa. a. Membangun sarana dan prasarana dasar perumahan khususnya sarana prasarana air bersih di desa-desa di pulau-pulau terluar; b. Membangun sarana dan prasarana pendidikan, khususnya sekolah dasar dan sekolah menengah di desa tertinggal, berkembang termasuk desa-desa di pulau- pulau terluar; c. Membangun sarana prasarana kesehatan (pos kesehatan desa, pustu, puskesmas keliling) di desa tertinggal, berkembang termasuk desa-desa di pulau-pulau terluar; d. Meningkatkan distribusi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan di desa tertinggal, berkembang termasuk desa-desa di pulau-pulau terluar; e. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana jalan dan transportasi, baik darat, air, maupun udara yang mendukung konektifitas antar pulau; f. Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan listrik dan Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi Desa jaringan telekomunikasi. 2. a. Meningkatkan peran dan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam memajukan ekonomi masyarakat miskin dan rentan; b. Memberikan dukungan bagi masyarakat miskin dan lapangan usaha, dana rentan melalui penyediaan bergulir, dan jaminan sosial bagi masyarakat desa; c. Revitalisasi dan penguatan peran lembaga lokal dalam memberdayakan masyarakat miskin dan rentan; d. Memberikan jaminan terhadap pasokan energi bagi kegiatan ekonomi nelayan dan bantuan permodalan khususnya bagi nelayan di wilayah perbatasan; 126 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
3. e. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana produksi (benih, pupuk, jaringan irigasi, armada perikanan, alat tangkap, bahan bakar, sistem informasi nelayan), pasca Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Manusia, panen, pengolahan, dan pasar desa. Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa a. Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan, melalui fasilitasi dan pendampingan pengembangan kewirausahaan; b. Penguatan lembaga adat dan Desa Adat, pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat sesuai dengan perundangan yang berlaku; c. Penguatan peran pemuda dalam membangun desa; d. Penguatan peran perempuan dan kaum marjinal dalam perekonomian dan pendidikan; e. Meningkatkan peran dan kapasitas tenaga kesehatan lokal (dukun beranak), khususnya di desa kepulauan. f. Meningkatkan terhadap pentingnya pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat di desa tertinggal termasuk desa-desa di pulau-pulau terluar; kesadaran masyarakat g. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi kebijakan shareholding pemerintah, desa, dan pihak ketiga. h. Peningkatan keberdayaan petani dan nelayan dalam 4. Penguatan Pemerintahan Desa dan masyarakat Desa memanfaatkan teknologi (bio-energi, biofloc). a. Sosialisasi peraturan pelaksanaan UU No.6/2014 tentang Desa; kapasitas pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan kader pemberdayaan dan masyarakat melalui Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 127 b. Peningkatan fasilitasi, pelatihan,
pendampingan dalam (i) Perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa, (ii) Pengelolaan keuangan desa, (iii) Pelayanan publik, (iv) Penyiapan dan penetapan desa-desa batas perbatasan); serta (v) peta desa; desa (khususnya 5. dan kelembagaan masyarakat dalam meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial, lingkungan keamanan dan Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup politik; berkelanjutan, penataan ruang kawasan perdesaan, serta mewujudkan kemandirian pangan c. Penguatan pemerintah desa, masyarakat, a. Menjamin pelaksanaan distribusi lahan kepada desa dan distribusi hak atas tanah bagi petani dan nelayan; b. Menata ruang kawasan perdesaan untuk menekan laju alih fungsi lahan pertanian, hutan, dan kawasan pesisir secara berkelanjutan; c. Fasilitasi peningkatan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan, pengelolaan, dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang seimbang, berkelanjutan, dan berwawasan mitigasi bencana; d. Revitalisasi dan penguatan peran lembaga lokal dalam adaptasi terhadap perubahan iklim untuk mendukung penghidupan berkelanjutan; e. Pengembangan sistem pengelolaan pesisir laut yang berkelanjutan (SASI) yang telah ada sebagai usaha mewujudkan kemandirian pangan; f. Rehabilitasi dan konservasi daerah pesisir dan pulau- pulau kecil. 128 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
6. Pengembangan Ekonomi Perdesaan a. Mewujudkan sentra industri perikanan di kawasan Morotai, dan sentra pertanian tanaman lokal (padi, sagu, jagung, rumput laut). b. Meningkatkan akses masyarakat desa terhadap modal usaha, pemasaran dan informasi pasar; c. Mendukung kegiatan perikanan masyarakat dengan penjaminan mutu benih unggul dan penguatan unit pembenihan rakyat; d. Mengembangkan lembaga pendukung ekonomi desa seperti koperasi, BUMDesa, dan lembaga ekonomi mikro lainnya; 3.5.2.3. Peningkatan Keterkaitan Kota - Desa di Wilayah e. Mengembangkan kerjasama antar desa dan antar daerah. Kepulauan Maluku Peningkatan keterkaitan desa-kota di Wilayah Maluku diarahkan dengan memperkuat 3 pusat pertumbuhan, yaitu kawasan Morotai dan sekitarnya (Prov. Maluku Utara), Maba dan sekitarnya (Prov. Maluku Utara), serta Bula dan sekitarnya (Prov. Maluku). Kawasan-kawasan ini mencakup kawasan transmigrasi, kawasan agropolitan dan minapolitan, serta kawasan pariwisata (lihat tabel 3.2). Arah kebijakan dan strategi peningkatan keterkaitan desa-kota di Wilayah Maluku 1. Perwujudan Konektivitas antar Kota Sedang dan Kota adalah sebagai berikut: Kecil, dan antar Kota Kecil dan Desa, serta antar pulau a. Mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi untuk memperlancar arus barang, jasa, penduduk, dan modal; b. Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan Lintas Kepulauan Maluku, pelabuhan regional Morotai, Maba, dan Bula, bandar udara yang melayani Kawasan Daruba, Maba, dan Bula, serta angkutan penyebrangan yang melayani antar gugus kepulauan Maluku; Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 129
c. Menerapkan penggunaan informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi perdagangan dan informasi antar wilayah. teknologi d. Mempercepat pemenuhan suplai energi/listrik untuk memenuhi kebutuhan domestik dan industri, dengan prioritas pengembangan PLTD Morotai dan PLTD Maba, PLTS, PLT Ombak, dan PLT Angin 2. Perwujudan Keterkaitan antara Kegiatan Ekonomi Desa-Kota melalui pengembangan agropolitan, minapolitan, Hulu dan Hilir klaster pariwisata, dan transmigrasi khususnya a. Mengembangkan sentra produksi dan pengolahan hasil pertanian di Kawasan Maba dan Bula, serta sentra produksi dan pengolahan hasil perikanan/ kelautan di Kawasan Daruba; b. Meningkatkan akses desa-desa produksi menuju pusat pertumbuhan (lihat tabel 3.5) dan simpul-simpul transportasi, pengembangan pasar, dan toko sarana dan prasarana produksi; c. Mengembangkan daya tarik wisata bahari dan kepulauan di Kawasan Pariwisata Morotai dan sekitarnya melalui peningkatan promosi dan ketersediaan infrastruktur penunjang, meliputi perbaikan dermaga dan akses jalur darat, laut, dan antar pulau menuju obyek wisata, peningkatan kualitas homestay dan rumah makan, serta fasilitas umum wisata bahari; d. Membangun bank pertanian dan perikanan untuk meningkatkan akses terhadap modal usaha di sektor pertanian dan perikanan. e. Mengembangkan Techno Park berbasis pertanian dan perikanan/ kelautan rakyat yang mendukung penerapan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri pengolahan dan jasa. 130 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
tata kelola Peningkatan berorientasi kepada keterkaitan desa-kota ekonomi lokal yang 3. a. Meningkatkan peran Pelayanan Terpadu Satu Pintu di daerah; b. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan dan penyelenggaraan kerjasama antar daerah dalam tata kelola ekonomi lokal; c. Mengembangkan untuk pendidikan memperkuat kemampuan inovasi, dan kreatifitas lokal di sektor pertanian dan perikanan/ kelautan; kejuruan d. Meningkatkan kemampuan masyarakat mengenai kelestarian laut dan pesisir serta mitigasi bencana, terutama di Kawasan Perdesaan Pesisir Daruba, Maba, dan Bula. pengetahuan dan lokasi prioritas pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan dapat dilihat pada Gambar Tabel 3.4. 3.2 dan Tabel 3.4 serta Tabel 3.5 Lokasi Prioritas Kota Sedang yang Berfokus pada Upaya Pemerataan Wilayah Kepulauan Maluku Secara diagramatis, Kode Lokasi Prioritas Fokus Pengembangan P1 P2 Ternate (PKN) Nasional Sebagai pusat kegiatan (PKN) untuk mendukung sektor produksi wilayah yaitu hortikultura; tanaman tahunan; hasil hutan; dan industri Pengolahan Ambon (PKN) Sebagai pusat kegiatan nasional (PKN) pada industri pengolahan kegiatan perikanan, untuk sebagai Kawasan Papua dan Maluku, serta mendorong sebagai pusat kegiatan pariwisata kawasan Indonesia Timur. yang berorientasi hub Sumber : Bappenas, 2014 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 131
Tabel 3.5. Lokasi Prioritas Pusat Pertumbuhan Baru yang Berfokus pada Upaya Pemerataan Wilayah Kepulauan Maluku Kode Lokasi Kawasan Kelompok Kawasan Komoditas Unggulan
D1 Daruba dan sekitarnya (Kab. Pulau Morotai, Prov. Maluku Utara) D2 Maba dan sekitarnya (Kab. Halmahera Timur, Prov. Maluku Utara) •
PKSN Daruba Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap: Morotai Kawasan Pariwisata: KSPN Morotai Kawasan Transmigrasi: Morotai KEK (Usulan) Morotai Perkotaan Maba Kawasan Agropolitan (Padi): Wasile, Wasile Timur, Maba Tengah Kawasan Transmigrasi: Subaim Kota Otonom Terdekat : Tidore Kepulauan
• Perikanan Tangkap Wisata bahari dan kepulauan Padi Jagung Sagu Bula dan sekitarnya (Kab. Seram Bagian Timur, Prov. Maluku) Sumber : Bappenas, 2014 132 D3
PKW Bula KPB Kobisonta Kawasan Transmigrasi: Bula, KAPET Seram. • • Cengkeh Palawija Kakao Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
. 2 3 r a b m a G . n a a s e d r e P n a d n a a t o k r e P n a s a w a K n a g n a b m e g n e P s a t i r o i r P i s a k o L a t e P u k u l a M n a u a l u p e K h a y a l i W Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 133
3.5.3. Pengembangan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan 3.5.3.1. Pengembangan Daerah Tertinggal Arah kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Kepulauan Maluku difokuskan pada upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik dan pengembangan perekonomian masyarakat yang berbasis pengembangan pangan, perikanan, energi, dan pertambangan yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan infrastruktur penunjang konektivitas antara daerah tertinggal dan pusat pertumbuhan. Pembangunan 1. Pemenuhan Pelayanan Publik Dasar daerah tertinggal dilakukan melalui strategi sebagai berikut: Mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pelayanan dasar publik di daerah tertinggal dengan prioritas kegiatan sebagai berikut: a. Bidang Pendidikan 1) Pemerataan distribusi tenaga pendidik diutamakan di bagian utara Kepulauan Maluku; 2) Peningkatan kapasitas tenaga pendidik diutamakan di bagian utara Kepulauan Maluku; 3) Pemberian insentif tenaga pendidik diutamakan di bagian utara Kepulauan Maluku; 4) Penyediaan rumah dinas tenaga pendidik diutamakan di bagian utara Kepulauan Maluku; 5) Penyelenggaraan guru kunjung di daerah tertinggal dan perbatasan diutamakan di bagian utara Kepulauan Maluku; 6) Pengembangan sekolah kecil, diutamakan di Pulau Morotai, Kabupaten Aru, Kabupaten Maluku Barat Daya, dan Maluku Tenggara Barat; Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 6) Pengembangan sekolah kecil, diutamakan di Pulau Morotai, Kabupaten Aru, Kabupaten Maluku Barat Daya, dan Maluku Tenggara Barat; Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
7) Penyelenggaraan sekolah satu atap di wilayah kepulauan, diutamakan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kepulauan Aru, Buru, dan Morotai; 8) Pembangunan sekolah berasrama di wilayah kepulauan, diutamakan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kepulauan Aru, Buru, dan Morotai; 9) Pengembangan asrama sekolah diutamakan di bagian utara Kepulauan Maluku; 10) Pengembangan pendidikan jarak jauh; 11) Penyediaan bus sekolah di daerah tertinggal; 12) Pengembangan pendidikan kesetaraan (kelompok belajar paket A,B,C); 13) Pemberian kuota khusus beasiswa Perguruan Tinggi untuk daerah tertinggal. b. Bidang Kesehatan 1) Pemerataan distribusi tenaga kesehatan diutamakan di kepulauan Aru dan Halmahera Tengah, Maluku Barat Daya dan Maluku Tenggara Barat; 2) Peningkatan kesehatan diutamakan di kepulauan Aru dan Halmahera Tengah, Maluku Barat Daya dan Maluku Tenggara Barat; kapasitas tenaga 3) Pemberian insentif tenaga kesehatan diutamakan di kepulauan Aru dan Halmahera Tengah, Maluku Barat Daya dan Maluku Tenggara Barat; 4) Penyediaan kesehatan diutamakan di Kepulauan Aru dan Halmahera Tengah; rumah dinas tenaga 5) Pengadaan sarana kesehatan keliling di daerah tertinggal dan perbatasan; 6) Pengadaan puskesmas Kepulauan Maluku; terapung di wilayah Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 135
7) Pengadaan rumah sakit Kepulauan Maluku; 7) Pengadaan rumah sakit Kepulauan Maluku; 8) Pengembangan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pratama di daerah tertinggal dan perbatasan diutamakan di Kepulauan Aru dan Halmahera Tengah; 9) Pemerataan alat kesehatan dan obat-obatan di daerah tertinggal dan perbatasan; 10) Pengembangan telemedis di daerah tertinggal. c. Bidang Energi 1) Pengembangan PLTMH, PLTS, PLTU diutamakan Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kepulauan Aru; 2) Pengembangan energi biogas ramah lingkungan; 3) Pemberian bantuan subsidi listrik pada pemakaian 30-60 kWh; 4) Penyediaan bahan bakar minyak di wilayah terpencil. d. Bidang Informasi dan Telekomunikasi 1) Pengembangan radio komunikasi khususnya di desa-desa yang tersebar di Wilayah Kepulauan Maluku; radio komunitas dan 2) Pembangunan menara penguat sinyal khususnya di Kabupaten Aru dan Halmahera Tengah; 3) Pengembangan jaringan internet; 4) Pengembangan radio penguat siaran RRI dan TVRI, khususnya di Kabupaten Aru, Halmahera Tengah, Maluku Barat Daya dan Maluku Tenggara Barat. e. Bidang Permukiman dan Perumahan 1) Pembangunan perumahan layak huni di kawasan Wilayah Kepulauan Maluku; 136 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
2) Pembangunan sarana air bersih sehat di seluruh kampung terutama di kawasan kepulauan Maluku; 3) Perbaikan lingkungan permukiman tidak layak huni khususnya di kawasan perhutanan, perairan, dan pesisir. 2. Pengembangan Ekonomi Lokal Pengembangan kinerja perekonomian masyarakat di daerah tertinggal dalam rangka meningkatkan nilai tambah sesuai dengan karakteristik, posisi strategis, dan keterkaitan antar kawasan. Strategi ini meliputi aspek infrastruktur, manajemen usaha, akses permodalan, inovasi, dan pemasaran dengan prioritas kegiatan sebagai berikut: a. Menyusun aksi induk pengembangan ekonomi berbasis pada agroindustri, perkebunan, pangan-hortikultura, dan perikanan laut; b. Pengembangan kawasan pusat industri perikanan laut di rencana dan rencana wilayah Ambon dan Tual; c. Pengembangan kawasan industri di wilayah Seram Utara, Maluku Tenggara, dan Buru; d. Pengembangan ekonomi masyarakat berbasis perikanan laut, dan pengolahan hasil-hasil aspek perencanaan, laut mulai dari pelaksanaan, dan pengendalian; ekonomi daerah dan e. Fasilitasi bantuan peralatan penangkapan ikan dengan sistem informasi lokasi; Cold Storage f. Pengembangan sistem logistik ikan melalui penyediaan disetiap sentra perikanan; g. Pengembangan sentra produksi dan pusat pemasaran rumput laut dan perikanan di Maluku Utara dan Maluku; h. Pengembangan sentra kuliner pengolahan hasil laut di wilayah pesisir; i. Pengembangan jaringan irigasi; j. Pengembangan gudang dan fasilitas pengolahan pasca Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 137 panen;
k. Pengembangan kegiatan kepariwisataan bahari dan sosial-budaya melalui peningkatan insfrastruktur, serta sarana, promosi, masyarakat adat, khususnya di Pulau Morotai, Halmehara, Buru , Banda, Maluku Barat Daya dan Maluku Tenggara Barat; serta peningkatan peran l. Pengembangan rumah pusat kebudayaan dan kesenian, museum; m. Pengembangan koperasi simpan pinjam; n. Pemberian skema kredit yang afirmatif bagi petani, nelayan, dan peternak; 3. Penguatan Konektivitas dan Sislognas o. Pembangunan pasar kecamatan. Peningkatan konektivitas daerah tertinggal dengan pusat pertumbuhan yang diprioritaskan pada ketersediaan sarana dan prasarana penunjang peningkatan kinerja pembangunan ekonomi daerah dengan prioritas program sebagai berikut: a. Pengembangan 12 pelabuhan perikanan di Maluku, yakni: (i) Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN): (ii) Pelabuhan Tantui/Ambon dan Dumar/Tual, Penurunan Ikan (PPI): Eri/ Ambon, Taar/Tual, Amahai, Kayeli/Buru, Ukurlarang/Maluku Tenggara Barat, Klishatu/Wetar, Kalar-kalar/Aru, Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP): Dobo, Tamher Timur/ Seram Bagian Timur, Piru/Seram Bagian Barat); (iv) Pelabuhan Perikanan di Maluku Utara (Pulau Morotai) dan Sofifi; b. Peningkatan kapasitas sarana pelabuhan khususnya untuk mendukung pengembangan sektor agroindustri perkebunan; (iii) c. Peningkatan kapasitas pelabuhan kapal penumpang dan ferry; d. Pengadaan unit armada ferry baru di wilayah Maluku; 138 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
e. Pengembangan transportasi kepulauan; sarana laut untuk menghubungkan kawasan pelabuhan/dermaga dan f. Pembangunan Dermaga Ferry untuk mendukung jalur operasional Trans Maluku di Kabupaten Seram Bagian Barat dan Maluku Tengah; g. Pengembangan kapal perikanan tangkap 30 GT di kawasan perbatasan bagian utara dan barat daya wilayah Maluku; h. Pengembangan Bandar Udara Amahai di Kabupaten Maluku Tengah; i. Pembangunan jalan dan jembatan Trans Maluku yang meliputi Kabupaten Seram Bagian Barat dan Seram Bagian Timur Seram Bagian Timur, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara Barat, Maluku Barat Daya, dan Kepulauan Aru; j. Peningkatan di Kabupaten Seram Bagian Timur; Jalan Lintas Seram- Saleman di Kabupaten Maluku Tengah; dan Jalan Piru - Loki dan Taniwel - Saleman di Kabupaten Seram Bagian Barat. Jalan Dawang-Waru-Airnanang 4. Penguatan Kemampuan SDM dan Iptek Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kapasitas kepentingan pembangunan daerah tertinggal di pusat maupun di daerah yang terintegrasi untuk menunjang pengelolaan pangan, perikanan, energi, dan pertambangan. Strategi ini meliputi aspek peraturan perundangan, tata kelola, SDM, rumusan dokumen kebijakan, dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dengan prioritas kegiatan sebagai berikut: kelembagaan pemangku a. Peningkatan kualitas aparatur daerah khususnya pada pemenuhan SPM pada bidang pendidikan, kesehatan, listrik, telekomunikasi di daerah tertinggal dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian; informasi, dan Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 139
b. Pengembangan dan peningkatan sarana pendidikan kejuruan dan politeknik kelautan di bagian utara, tengah, dan tenggara wilayah Maluku; dan c. Pengembangan pusat serta teknologi, pendidikan, pelatihan untuk menunjang pengembangan SDM pelaku usaha khususnya sub-sektor perkebunan dan perikanan laut. informasi pemasaran d. Pengembangan Kewirausahaan; Balai Pelatihan Kerja e. Pengembangan keterampilan pengolahan pangan dan 5. Penguatan Regulasi dan Insentif perikanan. Dalam upaya mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal, bentuk afirmasi yang lebih nyata dan konkrit dilakukan dengan evaluasi terhadap harmonisasi regulasi untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui pelaksanaan prioritas program sebagai berikut: a. Harmonisasi kebijakan, program, dan kegiatan daerah untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal; b. Koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah dengan dalam pemerintah penyelenggaraan program pembangunan di daerah; daerah dan antar-SKPD c. Pemberian insentif untuk pihak swasta dalam proses pengembangan usaha di daerah tertinggal; d. Tunjangan khusus bagi pegawai pelayanan dasar publik di daerah tertinggal (bidan, dokter, guru, penyuluh pertanian). 6. Pembinaan Daerah Tertinggal Terentaskan Pembinaan daerah tertinggal yang terentaskan melalui penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah dan peningkatan kapasitas SDM. 7. Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi 140 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 dan
Mendukung pengembangan kawasan perdesaan dan transmigrasi sebagai upaya pengurangan kesenjangan antarwilayah. Dalam proses pembangunan kedepan, diharapkan pusat pertumbuhan baru dapat mendukung upaya percepatan tertinggal dan pengembangan pembangunan daerah kawasan perdesaan. kawasan transmigrasi sebagai Pada periode RPJMN 2010-2014 Wilayah Kepulauan Maluku terdiri dari 2 provinsi dengan total 21 kabupaten/kota, dimana 61,90 persen atau 13 kabupaten masuk dalam kategori daerah tertinggal. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah ini sebesar 69,77 berada dibawah target IPM rata-rata nasional di daerah tertinggal dalam RPJMN 2010-2014 sebesar 72,2. Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,86 persen, jauh dari target yang diharapkan pada RPJMN 2010-2014, sebesar 7,1 persen. Angka kemiskinan di daerah tertinggal Wilayah Kepulauan Maluku masih sebesar 18,65 persen, jauh dari target Angka Kemiskinan secara nasional di daerah tertinggal dalam RPJMN 2010-2014, sebesar 14,2 persen. Dalam periode RPJMN 2010-2014 di Wilayah Kepulauan Maluku telah ditetapkan 15 kabupaten tertinggal yang menjadi lokus agenda percepatan pembangunan daerah tertinggal. Pada akhir tahun 2014 diindikasikan terdapat 2 kabupaten tertinggal yang dapat terentaskan. Akan tetapi, terdapat 1 kabupaten dengan status Daerah Otonom Baru (DOB) hasil pemekaran yang masuk kategori daerah tertinggal yaitu Kabupaten Pulau Taliabu. Sehingga pada periode RPJMN 2015-2019 jumlah daerah tertinggal di Maluku diperkirakan sebanyak 14 kabupaten. Pada akhir periode RPJMN 2015-2019 ditargetkan sebanyak 10 kabupaten tertinggal dapat terentaskan. 3.5.3.2. Pengembangan Kawasan Perbatasan Arah kebijakan Pengembangan Kawasan Perbatasan di Wilayah Kepulauan Maluku difokuskan untuk meningkatkan peran kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang maju dan berdaulat dengan negara Australia, Palau, dan RDTL. Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 141
. 3 3 r a b m a G . 9 1 0 2 - 5 1 0 2 N M J P R u k u l a M n a u a l u p e K h a y a l i W l a g g n i t r e T h a r e a D n a r a b e S a t e P 142 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
2019 143
Fokus Pengembangan Kawasan Perbatasan di Wilayah Kepulauan Maluku diarahkan pada pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di Wilayah Maluku, yaitu PKSN Saumlaki, Dobo, Ilwaki, dan Daruba, serta mempercepat pembangunan di Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) tahun 2015-2019. Strategi pengembangan kawasan perbatasan diarahkan untuk mewujudkan kemudahan aktivitas masyarakat kawasan perbatasan dalam berhubungan dengan negara tetangga dan pengelolaan sumber daya laut untuk menciptakan kawasan perbatasan yang berdaulat. Strategi tersebut dilakukan sebagai 1. Penguatan Pengelolaan Dan Fasilitasi Penegasan, berikut: Pemeliharaan Dan Pengamanan Kawasan Perbatasan Maluku. penegasan, Penguatan pemeliharaan, dan pengamanan kawasan perbatasan secara terpadu di Wilayah Kepulauan Maluku, dilakukan dengan: a. Mengembangkan pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, pengelolaan dan fasilitasi karantina, dan keamanan terpadu (satu atap); b. Mengembangkan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara di kawasan perbatasan Maluku dan Maluku Utara; c. Membenahi aktivitas lintas batas di pintu-pintu alternatif (ilegal) di kawasan perbatasan Maluku dan Maluku Utara; d. Meningkatkan upaya perundingan dalam penetapan dan penegasan batas laut wilayah negara RI-Palau, RI- Australia, dan RI-RDTL; e. Memperkuat fungsi pengamanan perbatasan wilayah darat dan laut di kawasan perbatasan RI-RDTL dan RI- Australia, baik alutsista maupun non alutsista. f. Sosialisasi batas laut wilayah negara RI-Palau, RI- Australia, maupun RI-RDTL kepada masyarakat perbatasan Wilayah Maluku, serta pelibatan peran serta Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 144
masyarakat dalam menjaga pertahanan dan keamanan di perbatasan. g. Meningkatkan hubungan diplomatik RI-Palau, RI- Australia, dan RI-Australia dalam konteks kerjasama lintas batas negara (pertahanan dan keamanan, ekonomi, sosial-budaya). h. Mengembangkan standar operasional prosedur (SOP) pertahanan dan keamanan yang profesional bagi aparatur pengaman perbatasan. i. Mendayagunakan Pulau-Pulau Kecil Terluar di Pulau Kisar, Pulau Larat, Pulau Leti, Pulau Lirang, Pulau Marsela, Pulau Meatimiarang, Pulau Panambulai, Pulau Selaru, dan Pulau Wetar dengan pendekatan keamanan, 2. Pengembangan Ekonomi Lokal ekonomi dan lingkungan. terpadu pada Pengembangan ekonomi kawasan perbatasan negara di Wilayah Kepulauan Maluku, dilakukan dengan: a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi perikanan sumber kelautan melalui tangkap dan pengembangan sarana dan prasarana produksi, pengolahan, dan pemasaran di PKSN Saumlaki, PKSN Ilwaki, PKSN Dobo, dan PKSN Morotai; lokal secara daya b. Meningkatkan nilai potensi pariwisata bahari melalui pengelolaan pariwisata yang optimal (promosi dan penyediaan infrastruktur penunjang pariwisata) di PKSN Saumlaki, PKSN Ilwaki, PKSN Dobo, dan PKSN Morotai; c. Mengembangkan pusat kegiatan industri pengolahan hasil perikanan, perkebunan, dan pertambangan; d. Meningkatkan investasi pada sektor perikanan dan kelautan melalui kerjasama ekonomi RI-Palau dan RI- Philipina, termasuk di dua pulau terluar di sekitar Pulau Morotai, yaitu P. Sopi dan P. Bere-bere salah satunya yang mendesak yaitu penyediaan Kapal Tangkap 30 GT; e. Mengembangkan pusat perdagangan berbasis komoditas lokal berorientasi pasar ke negara tetangga (Australia, 145 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
RDTL, dan Palau) di PKSN Morotai, PKSN Dobo, PKSN Dobo dan PKSN Ilwaki; f. Mengembangkan program transmigrasi di kawasan perbatasan dalam bentuk Kota Terpadu Mandiri di Maluku dan Maluku Utara; g. Mengembangkan balai-balai latihan kerja untuk meningkatkan mengelola komoditas unggulan lokal yang berorientasi pasar ke negara tetangga (Australia, RDTL, dan Palau). 3. Penguatan Konektivitas dan Sislognas Peningkatan konektivitas kawasan perbatasan negara di Wilayah Kepulauan Maluku, dilakukan dengan: a. Meningkatkan intensitas dan pelayanan keperintisan kawasan yang menghubungkan perbatasan negara, terluar berpenduduk di Wilayah Maluku, 3 (tiga) gugus pulau perbatasan di Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara Barat, Kepulauan Aru, serta serta konektivitasnya dengan sistem transportasi laut regional, nasional dan internasional; pulau-pulau di termasuk pulau kecil b. Meningkatkan konektivitas dengan membangun sistem lokal di Kecamatan Lokasi Prioritas jaringan (Lokpri) yang saling terhubung dengan pusat kegiatan ekonomi; jalan c. Mengembangkan dermaga keperintisan pada pulau- pulau kecil terluar berpenduduk; d. Menjamin ketersedian logistik, khususnya untuk pulau- pulau kecil terluar berpenduduk; e. Mengembangkan pusat pelayanan transportasi udara nasional dan internasional di PKSN Saumlaki, Dobo, Ilwaki, dan Daruba; f. Menyediakan infrastruktur dasar kewilayahan terutama jalan, listrik, air bersih, dan telekomunikasi di Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri). 146 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
4. Penguatan Kemampuan SDM dan IPTEK Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) agar mampu mengelola sumber daya alam di kawasan perbatasan dapat melakukan aktivitas dengan negara tetangga dan turut mendukung upaya peningkatan kedaulatan negara dengan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang berkualitas, dilakukan dengan: a. Mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan kejuruan dan keterampilan berbasis sumber daya lokal (kelautan, perkebunan, pariwisata, maupun pertambangan) di kawasan perbatasan Maluku dan Maluku Utara; b. Mengembangkan sekolah bertaraf internasional, serta berasrama di Kawasan Perbatasan Maluku dan Maluku Utara; c. Meningkatkan akses pelayanan sosial dasar (pendidikan dan kesehatan) di kawasan perbatasan negara, termasuk di pulau-pulau kecil terluar berpenduduk dengan penyediaan sarana prasarana sesuai karakteristik geografis wilayah; d. Menyediakan tenaga pendidikan dan kesehatan yang handal serta penyedian insentif, serta sarana prasarana penunjang yang memadai, khususnya di pulau-pulau kecil terluar berpenduduk; e. Meningkatkan kapasitas aparatur wilayah perbatasan melalui penerapan kebijakan wajib tugas belajar dan pelatihan teknis, agar diperoleh sumberdaya aparatur yang memiliki kemampuan dan merumuskan kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan dan pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat perbatasan; f. Mengembangkan teknologi tepat guna dalam menunjang pengelolaan sumber daya alam/potensi lokal di kawasan perbatasan. Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 147
5. Penguatan Regulasi dan Insentif Dalam upaya mendukung pengembangan kawasan perbatasan negara, harmonisasi regulasi agar afirmasi terhadap pengembangan kawasan perbatasan. Beberapa regulasi yang kurang harmonis dalam mendukung afirmasi terhadap pengembangan kawasan perbatasan sebagai berikut: a. Akses masyarakat perbatasan yang tinggal di kawasan lindung untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalamnya, serta untuk kemudahan pembangunan infrastruktur yang melalui hutan lindung; b. Regulasi pengelolaan lintas batas; c. Regulasi Perdagangan lintas batas Perjanjian kerjasama antara RI-RDTL, RI-Australia, maupun RI-Palau dalam pengembangan kawasan perbatasan negara; d. Regulasi untuk memberikan kewenangan yang lebih luas (asimetrik) untuk menyediakan sumber daya air, pengelolaan jalan non status, dan pelayanan pendidikan dan kesehatan di kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar; kepada Pemerintah Pusat e. Penciptaan iklim investasi yang kondusif di kawasan perbatasan; f. Pembagian kewenangan atau urusan antar jenjang pemerintah: pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam pengelolaan kawasan perbatasan; g. Kelembagaan pengelola perbatasan yang memiliki otoritas penuh untuk mengelola pos-pos lintas batas negara; h. Pengkhususan bagi pemerintahan kecamatan di wilayah perbatasan (Lokpri) dalam bentuk desentralisasi asimetrik dengan penetapan daerah khusus untuk akselerasi pembangunan dan efektivitas peningkatan kualitas pelayanan publik; pemberian kewenangan i. Penyusunan Rencana Tata Ruang termasuk Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan di Maluku dan Maluku Utara; Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 148
j. Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan Tahun 2015-2019 menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan negara. Tabel 3.6. Tabel 3.7. Daftar Lokasi Prioritas Pengembangan Kawasan Perbatasan Wilayah Kepulauan Maluku No. Kabupaten Kecamatan Lokasi Prioritas 1 Kab. Morotai Morotai Jaya, Morotai Utara, Morotai Barat, Morotai Timur Selatan, Morotai 2 Kab. Maluku Tenggara Barat Tanimbar Selaru, Wertamrian, Kormomolin, Nirunmas, Tanimbar Utara, Yaru Selatan, 3 Kab. Maluku Barat Daya Wetar, Pulau-Pulau Terselatan, Pulau Leti, Moalakar 4 Kab. Kepulauan Aru Aru Tengah Selatan, Aru Selatan, Aru Selatan Timur Sumber : Bappenas, 2014 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 149
. 4 3 r a b m a G . n a s a t a b r e P n a s a w a K ) i r p k o L ( s a t i r o i r P i s a k o L n a r a b e S a t e P 9 1 0 2 - 5 1 0 2 N M J P R u k u l a M n a u a l u p e K h a y a l i W 150 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
3.5.4. Penanggulangan Bencana Wilayah Kepulauan Maluku terdiri dari Provinsi Maluku yang berada diujung patahan Sorong, dan Provinsi Maluku Utara yang sebagian besar (76,27%) merupakan wilayah perairan laut. Di Kepulauan Maluku terdapat 11 gunung, beberapa diantaranya merupakan gunung api aktif seperti Gunung Gamalama, Gunung Gamkonora dan Gunung Ibu. Jenis ancaman bencana alam yang sering terjadi di Kepulauan Maluku adalah banjir, longsor, gempa bumi, tsunami, cuaca ekstrim dan abrasi. Berdasarkan DIBI yang merekam kejadian bencana tahun 1815- 2014, berbagai kejadian bencana di Kepulauan Maluku telah mengakibatkan 3.514 orang meninggal dunia, 2.969 orang luka-luka, 213 orang hilang, 71.687 mengungsi dan 3.319 rumah hancur/rusak. Dalam mendukung pengembangan wilayah Kepulauan Maluku, maka arah kebijakan penanggulangan bencana adalah mengurangi risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana. indeks Strategi untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut Internalisasi Pengurangan Risiko Bencana dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan, melalui: 1. adalah: a. Pengenalan, pengkajian dan pemantauan risiko bencana melalui penyusunan kajian dan peta risiko skala 1:50.000 pada Kabupaten Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Maluku Tengah dan skala 1:25.000 di Kota Ambon dan Ternate. b. Integrasi kajian dan peta risiko bencana dalam penyusunan dan review RTRW Provinsi/Kabupaten/ Kota. c. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB) berdasarkan kajian dan peta risiko di Kota Ambon, Kota Ternate, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten 151 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Pulau Morotai, dan menjadi masukan untuk penyusunan RPJMD Kab/Kota. d. Penyusunan rencana kontinjensi pada kabupaten/kota sasaran sebagai panduan kesiapsiagaan dan operasi tanggap darurat dalam menghadapi bencana banjir, longsor, gempa bumi dan tsunami di Kota Ambon, Kota Ternate Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Pulau Morotai. 2. Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana, melalui: a. Mendorong dan menumbuhkan budaya sadar bencana dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan di Kota Ambon, Kota Ternate Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Pulau Morotai. b. Meningkatkan sosialisasi dan diseminasi pengurangan risiko bencana kepada masyarakat baik melalui media cetak, radio dan televisi, yang difokuskan di Kota Ambon, Kota Ternate Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Pulau Morotai. c. Bekerjasama dengan mitra pembangunan, OMS dan dunia usaha untuk mengurangi kerentanan sosial dan ekonomi masyarakat di Kota Ambon, Kota Ternate Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Pulau Morotai, dengan memperhatikan potensi lokal. d. Peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah pasca bencana, melalui percepatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana alam banjir bandang di Way Ela Kabupaten Maluku Tengah dan daerah pasca bencana alam lainnya. 152 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
e. Pemeliharaan, penataan bangunan dan lingkungan di sekitar daerah aliran sungai (DAS) Wae Hatu Merah Apur Efir maupun daerah rawan bencana alam lainnya. f. Membangun dan menumbuhkan kearifan lokal dalam upaya pengurangan risiko bencana gempa bumi, banjir, 3. Peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat, longsor dan letusan gunung api. melalui: a. Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana di pusat dan daerah, diantaranya melalui penyediaan prasarana kantor/ gedung penanggulangan bencana daerah. b. Penyediaan sistem peringatan dini bencana tsunami, letusan gunung api, longsor dan banjir serta memastikan berfungsinya sistem peringatan dini dengan baik. c. Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dan pendidikan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. d. Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan (shelter/tempat evakuasi sementara, jalur evakuasi dan rambu-rambu evakuasi) menghadapi bencana gempa bumi, tsunami dan letusan gunung api. e. Pengembangan Desa Tangguh Bencana di Kota Ambon, Kota Ternate Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Pulau Morotai dalam rangka mendukung Gerakan Desa Hebat. f. Peningkatan kapasitas manajemen dan pendistribusian logistik kebencanaan, melalui pembangunan 1 (satu) unit depo logistik di wilayah Pulau Maluku yang dapat menjangkau wilayah pasca bencana yang terpencil. g. Pembentukan forum pengurangan risiko bencana di Kota Ambon, Kota Ternate Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Pulau Morotai dan penguatan kapasitas h. Melaksanakan simulasi dan gladi kesiapsiagaan tanggap darurat secara berkala dan berkesinambungan untuk 153 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana di Kota Ambon, Kota Ternate Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten 3.5.5. Pengembangan Tata Ruang Wilayah Kepulauan Maluku Tengah dan Kabupaten Pulau Morotai. Maluku A. Arah Kebijakan Tata Ruang Wilayah Kepulauan Maluku 1. Kebijakan untuk mewujudkan struktur ruang wilayah Kepulauan Maluku melalui kawasan permukiman perkotaan yang berbasis mitigasi dan adaptasi bencana dengan sistem jaringan prasarana yang handal 2. Kebijakan untuk mewujudkan sistem jaringan prasarana yang handal berbasis Gugus Pulau serta kawasan permukiman perkotaan yang berbasis mitigasi dan adaptasi bencana meliputi: a. Pengendalian perkembangan kawasan permukiman perkotaan yang berada di kawasan rawan bencana; b. Pengembangan jaringan transportasi untuk membuka keterisolasian wilayah; c. Pengembangan jaringan jalan yang terpadu dengan jaringan transportasi penyeberangan, pelabuhan, dan bandar udara berbasis Gugus Pulau; dan d. Pengembangan serta rehabilitasi prasarana dan sarana mitigasi dan adaptasi bencana. 3. Kebijakan untuk mewujudkan lumbung ikan nasional yang berkelanjutan melalui pengembangan dan rehabilitasi kawasan perikanan tangkap dan perikanan budi daya sebagai kawasan minapolitan. 4. Kebijakan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis minyak dan gas bumi lepas pantai, perkebunan, serta kehutanan yang berkelanjutan dengan memperhatikan ekosistem Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil meliputi: a. Pengembangan dan rehabilitasi sentra perkebunan; Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 dan 154
b. Pengendalian dan rehabilitasi sentra pertambangan mineral. 5. Kebijakan untuk mewujudkan Kawasan Perbatasan sebagai beranda depan negara dan pintu gerbang internasional yang berbatasan dengan Negara Timor Leste, Negara Australia, dan Negara Palau meliputi: a. Percepatan pengembangan Kawasan Perbatasan dengan pendekatan pertahanan dan keamanan, kelestarian kesejahteraan masyarakat, lingkungan hidup; dan serta b. Pemertahanan eksistensi PPKT sebagai titik-titik garis pangkal Kepulauan Indonesia. 6. Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KSN) meliputi: a. Pengembangan KSN Perbatasan dalam rangka peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara; b. Pengembangan KSN untuk mendukung Kepulauan Maluku sebagai lumbung ikan nasional; c. Pengembangan KSN untuk meningkatkan fungsi kawasan perekonomian nasional yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian internasional. dalam pengembangan Tabel 3.8. Profil Kerawanan dan Risiko PKN, PKW dan PKSN di Wilayah Kepulauan Maluku Lokasi Index Kerawanan (IRBI 2011) Kelas Multi Risiko (IRBI 2013) KAPET Seram di Kab. Maluku Tengah KEK Morotai/Kab. Tinggi untuk gempa bumi, gelombang dan abrasi Tinggi untuk Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 Tinggi Tinggi 155
Lokasi Index Kerawanan (IRBI 2011) Kelas Multi Risiko (IRBI 2013) Morotai (Perkotaan Morotai Selatan,Kawasan Minapolitan, Kawasan Pariwisata, Kawasan Transmigrasi) Maba dan sekitarnya gempabumi, tsunami, banjir Kab. Halmahera Timur tinggi untuk ancaman banjir dan abrasi (Kawasan Agropolitan Wasile, Kawasan Transmigrasi, dekat PKSN Tidore Kepulauan) Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Maluku Tinggi Ambon Tinggi untuk ancaman: banjir dan tanah longsor, gempabumi, letusan gunung api, cuaca ekstrim dan abrasi, Tinggi Tinggi untuk ancaman: gempabumi, cuaca ekstrim Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Maluku Ternate Tinggi Masohi - Kab. Maluku Tengah 156 Tinggi untuk ancaman: gempabumi, cuaca ekstrim dan abrasi, Tinggi untuk Kab. Maluku Tengah Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
Lokasi Index Kerawanan (IRBI 2011) Werinama - Kab. Seram Bagian Timur Kairatu - Kab. Seram Bagian Barat Tual - Kab. Maluku Tenggara kekeringan Tinggi untuk ancaman: cuaca ekstrim dan abrasi Tinggi untuk ancaman: abrasi Tinggi untuk ancaman: banjir, abrasi, Namlea - Kab. Buru Tinggi untuk ancaman: banjir, gempabumi, abrasi, Tinggi untuk ancaman: gempabumi, abrasi, kekeringan Tinggi untuk ancaman: gempa bumi, gunung api, tsunami, banjir Tinggi untuk ancaman: gempabumi, tanah longsor Tinggi untuk ancaman: banjir, gempabumi, angin topan Tinggi untuk ancaman: gempa bumi, Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 Wahai - Kab. Maluku Tengah Tidore Kepulauan Tobelo - Kab. Halmahera Utara Labuha - Kab. Halmahera Selatan Sanana - Kab. Kepulauan Sula Kelas Multi Risiko (IRBI 2013) Tinggi untuk Kab. Seram Bagian Timur Tinggi untuk Kab. Seram Bagian Barat Tinggi untuk Kab. Maluku Tenggara Barat Tinggi untuk Kab. Tual Tinggi untuk Kab. Buru Tinggi untuk Kab. Maluku Tengah Tinggi untuk Kab. Kepulauan Tidore Tinggi untuk Kab. Halmahera Utara Tinggi untuk Kab. Halmahera Selatan Tinggi untuk Kab. Kepulauan Sula 157
Lokasi Index Kerawanan (IRBI 2011) Kelas Multi Risiko (IRBI 2013) tsunami, banjir Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Maluku Saumlaki - Kab. Maluku Tenggara Barat Tinggi untuk ancaman: cuaca ekstrim dan abrasi, Tinggi untuk ancaman: cuaca ekstrim dan abrasi Tinggi untuk ancaman: cuaca ekstrim, tsunami Tinggi untuk ancaman: gempa bumi, tsunami, banjir Sumber: Data diolah, Bappenas, 2014 Ilwaki - Kab. Maluku Barat Daya Dobo - Kab. Kepulauan Aru Daruba - Kab. Morotai Tinggi untuk Kab. Maluku Tenggara Barat Tinggi untuk Kab. Maluku Barat Daya Tinggi untuk Kab. Kepulauan Aru Tinggi untuk Kabupaten Pulau Morotai 158 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
. 5 3 r a b m a G . u k u l a M n a u a l u p e K h a y a l i W a n a c n e B o k i s i R s k e d n I a t e P Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 159
B. Strategi Pengembangan Tata Ruang Wilayah Kepulauan Maluku I. Struktur Ruang Wilayah 1. Strategi pengembangan jaringan transportasi untuk membuka keterisolasian wilayah, dilakukan dengan: a. Mengembangkan jaringan transportasi antarmoda yang menghubungkan Pulau Kecil berpenghuni dengan kawasan perkotaan nasional; dan b. Mengembangkan jaringan jalan nasional yang terpadu dengan dermaga di Pulau Kecil berpenghuni. 2. Strategi pengembangan jalan yang terpadu dengan jaringan transportasi penyeberangan, pelabuhan, dan bandar udara berbasis Gugus Pulau, dilakukan dengan: a. Mengembangkan jaringan jalan nasional yang terpadu dengan lintas penyeberangan pada pulau-pulau dalam Gugus Pulau; dan jaringan b. Mengembangkan jaringan jalan yang terpadu dengan pelabuhan dan bandar udara. 3. Strategi pengembangan serta rehabilitasi prasarana dan sarana mitigasi dan adaptasi bencana yaitu dengan mengembangkan dan merehabilitasi prasarana dan sarana yang adaptif terhadap dampak bencana tanah longsor, gelombang pasang,banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, dan tsunami. Prioritas lokasi pengembangan pusat kegiatan pada periode 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 3.9. 160 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
Tabel 3.9 Prioritas Lokasi Pengembangan Pusat Kegiatan Kepulauan Maluku Periode 2015-2019 Provinsi Pusat Kegiatan dalam RTRWN PKW PKN PKSN Maluku Maluku Utara Ambon (I/C/1) Masohi (I/C/1) Werinama (II/C/2) Kairatu (II/C/1) Tual (II/C/1) Namlea (II/C/1) Wahai (II/B) Bula (II/B) Tidore (I/C/1) Saumlaki (I/A/2) Ilwaki (II/A/2) Dobo (II/A/2) Ternate (I/C/1) Daruba (I/A/2) Tobelo (II/C/2) Labuha (II/C/1) Sanana Sumber: Data diolah, Bappenas, 2014. (II/C/2) II. Pengembangan Kawasan Lindung 1. Strategi penetapan dan pelestarian kawasan konservasi di tinggi laut yang memiliki keanekaragaman hayati meliputi: a. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam pada kawasan yang termasuk dalam Segitiga Terumbu Karang yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi; b. Mengendalikan perkembangan kegiatan budi daya dan transportasi perairan yang berpotensi merusak fungsi ekologis kawasan konservasi di laut. Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 161
2. Strategi pengendalian wilayah perairan di sekitar Koridor Ekosistem meliputi mengendalikan perkembangan kegiatan budi daya dan aktivitas transportasi pada Koridor Ekosistem. 3. Strategi mempertahankan luasan dan rehabilitasi kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi meliputi: a. Melestarikan kawasan suaka alam dan pelestarian alam dalam kesatuan Gugus Pulau; dan b. Mempertahankan luasan dan merehabilitasi kawasan yang memberikan bervegetasi perlindungan terhadap kawasan bawahannya. hutan tetap 4. Strategi pengembangan dan rehabilitasi kawasan perikanan tangkap dan perikanan budi daya sebagai kawasan minapolitan meliputi: a. Mengembangkan Kawasan Andalan dengan sektor unggulan perikanan sebagai kawasan minapolitan yang berkelanjutan; mempertahankan, memelihara, dan merehabilitasi ekosistem terumbu karang dan kawasan pantai berhutan bakau sebagai kawasan pemijahan ikan, udang, dan/atau hasil laut lainnya yang potensial; dan b. Meningkatkan keterkaitan sentra produksi perikanan dengan kawasan perkotaan nasional. 4. Strategi kawasan permukiman perkotaan yang berada di kawasan rawan bencana, dilakukan dengan: a. Mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan permukiman perkotaan dan kawasan budi daya terbangun yang berada dikawasan rawan bencana tanah letusan longsor, gelombang pasang, banjir, gunung berapi, gempa bumi, dan tsunami; dan pengendalian perkembangan b. Mengendalikan alih fungsi dan merehabilitasi kawasan pantai berhutan bakau di kawasan perkotaan nasional. 162 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
III. Pengembangan Kawasan Budidaya 1. Strategi sentra perkebunan dilakukan dengan mengembangkan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan hasil perkebunan. pengembangan dan rehabilitasi 2. Strategi pengendalian dan rehabilitasi sentra pertambangan mineral, dilakukan dengan: a. Merehabilitasi sentra produksi komoditas unggulan pertambangan mineral dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan b. Mengendalikan perkembangan kawasan peruntukan pertambangan mineral yang berpotensi merusak lingkungan dan mengancam keberadaan Pulau Kecil. 3. Strategi untuk percepatan pengembangan Kawasan Perbatasan dan keamanan, kesejahteraan masyarakat, serta kelestarian lingkungan hidup dengan mempercepat pengembangan PKSN sebagai pusat pengembangan ekonomi, pintu gerbang internasional, dan simpul transportasi, serta pusat promosi dan pemasaran ke negara yang berbatasan; 4. Strategi untuk pemertahanan eksistensi PPKT sebagai titik-titik garis pangkal Kepulauan Indonesia meliputi dengan mengembangkan sarana transportasi penyeberangan yang dapat meningkatkan akses ke PPKT berpenghuni di Pulau Panambulai, Pulau Larat, Pulau Selaru, Pulau Marsela, Pulau Meatimiarang, Pulau Letti, Pulau Kisar, Pulau Wetar, dan Pulau Liran. Pengembangan Kawasan Strategis Nasional prasarana dan Dalam rangka pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KSN) dikembangkan 4 (empat) KSN yang mendukung pengembangan wilayah di Kepulauan Maluku. Strategi pengembangan KSN di Kepulauan Maluku dapat dilihat pada Tabel 3.10. 3. Strategi untuk percepatan pengembangan Kawasan Perbatasan dan keamanan, kesejahteraan masyarakat, serta kelestarian lingkungan hidup dengan mempercepat pengembangan PKSN sebagai pusat pengembangan ekonomi, pintu gerbang internasional, dan simpul transportasi, serta pusat promosi dan pemasaran ke negara yang berbatasan; 4. Strategi untuk pemertahanan eksistensi PPKT sebagai titik-titik garis pangkal Kepulauan Indonesia meliputi dengan mengembangkan sarana transportasi penyeberangan yang dapat meningkatkan akses ke PPKT berpenghuni di Pulau Panambulai, Pulau Larat, Pulau Selaru, Pulau Marsela, Pulau Meatimiarang, Pulau Letti, Pulau Kisar, Pulau Wetar, dan Pulau Liran. Pengembangan Kawasan Strategis Nasional prasarana dan Dalam rangka pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KSN) dikembangkan 4 (empat) KSN yang mendukung pengembangan wilayah di Kepulauan Maluku. Strategi pengembangan KSN di Kepulauan Maluku dapat dilihat pada Tabel 3.10. dengan pendekatan pertahanan Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 163
Tabel 3.10 Strategi Pengembangan Kawasan Strategis Nasional di Kepulauan Maluku KSN Tipe Strategi K/L
1 2 Kawasan Perbatas an Maluku Kawasan Perbatas an Maluku Utara- Papua Barat Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan Mengembang kan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan yang mendukung kedaulatan dan keutuhan batas wilayah negara) di Kawasan Perbatasan Maluku, Kawasan Perbatasan Maluku Utara- Papua Barat - Kementeria n Agraria dan Tata Ruang (PU) BNPP Kementeria n Pertahanan
3 Kawasan Laut Banda Sudut Kepentingan Pendayaguna an Sumberdaya Alam Mengembang kan Kawasan Banda Laut sebagai Lumbung Ikan Nasional dengan memperhatik an kelestarian keanekaraga man hayati
Kementeria n Agraria dan Tata Ruang (PU) Kementeria n Kelautan dan Perikanan 4 Kapet Kepentingan Mengembang Kementeria 164 kan Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
KSN Tipe Strategi K/L Seram Ekonomi komoditas utama sebagai komoditas unggulan yaitu kerapu, udang, dan bandeng, serta mengembang kan produk- produk turunannya di KAPET Seram
n Agraria dan Tata Ruang (PU) Kementeria n Koordinator Perekonomi an Bappenas Penguatan sistem pusat pelayanan kegiatan ekonomi dan sistem jaringan prasarana pendukung di KAPET Seram Sumber: Data diolah, Bappenas, 2014. 3.5.6. Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah Arah kebijakan pengembangan Wilayah Kepulauan Maluku yakni peningkatan kapasitas pemerintah daerah yang mendorong pembangunan ekonomi dan pelayanan publik berbasis kepulauan, dengan strategi: 1. Penguatan peran gubernur Pemerintah Pusat; 1. Penguatan peran gubernur Pemerintah Pusat; melalui 2. Penguatan peran PTSP sebagai sarana penyederhanaan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha. Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 165
3. penguatan mutu pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sesuai arah dan prioritas pembangunan daerah. 4. Peningkatan proporsi belanja modal; 5. Penataan mekanisme monitoring dan evaluasi dana transfer yang terintegrasi di tingkat provinsi secara on-line; 6. Penguatan tranparansi dan akuntabilitas kebijakan dan pengelolaan keuangan Daerah. 3.6. Kaidah Pelaksanaan Pengembangan Wilayah Kepulauan Maluku 3.6.1. Prioritas Program Pembangunan 3.6.1.1. Provinsi Maluku Tabel 3.11. Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional di Provinsi Maluku Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional PERHUBUNGAN DARAT PERHUBUNGAN UDARA 1. Pengembangan Sistem Transit Kota Ambon 1. Perpanjangan Runway Bandara di Tual 2. Pengembangan Bandar Udara Amahai PERHUBUNGAN LAUT 3. Pembangunan Bandara Namniwel 1. Pembangunan Dermaga Kapal di Waisamu 2. Pembangunan Pelabuhan Areate 3. Pembangunan Dermaga Laut di Makariki 4. Pelabuhan Container di Passo JALAN 5. Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Ambon 1. Pembangunan Jalan Trans Maluku ruas Ibra--Damar-Tetoat (P. Tual) 2. Pembangunan Jalan Trans Maluku ruas Lingkar Barat Pulau Seram 3. Pembangunan Jalan Trans Maluku ruas Lingkar Pulau Ambon 166 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional Morela-Liang) 4. Pembangunan Jalan Trans Maluku ruas Lingkar Selatan Pulau Seram 5. Pembangunan Jalan Trans Maluku ruas Lingkar Timur Pulau Seram (Airnanang-Musiwang-Waru-Bula) 6. Pembangunan Jalan Trans Maluku ruas Leksuka - Namrole (P. Buru) 7. Pembangunan Jalan Trans Maluku ruas Tual - Ngadi - KETENAGALISTRIKAN Tamedan - Ohoitu (P. Tual) 1. PLTD Saparua (Relokasi PLTD) 0,5 MW 2. PLTU Waai ( FTP1) 2x15 MW 3. PLTM Wae Mala 1,5 MW 4. PLTM Ruwapa 1 MW 5. PLTM Tene 4 MW 6. PLTM Makariki 4 MW 7. PLTGB Buru (KPI) 6 MW 8. PLTGB Langgur 6 MW 9. PLTGB Tual (FTP 2) 8 MW 10. PLTP Tulehu (FTP2) 2x10 MW 11. PLTM Isal 3 2x2 MW 12. PLTU Waai 3 15 MW 13. PLTM Nua (Masohi) 6 MW 14. PLTD Tual (Relokasi PLTD) 4x2 MW 15. PLTA Wai Tala 13,5 MW 16. PLTA Wai Tala 40,5 MW 17. PLTM Isal 3x2 MW SUMBER DAYA AIR 18. PLTM PLTM Tersebar Maluku 18,5 MW 1. Pembangunan Bendung D.I. Bula (Fufa) Seram Bagian Timur 2. Pembangunan Irigasi Lahan Kering Kec. Tanimbar Maluku Tenggara Barat 3. Pembangunan D.I. Way Simi Buru Selatan 4. Pembangunan D.I Tehoru P. Seram Buru Selatan Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 167
Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional Waterfront City PERHUBUNGAN LAUT 5. Ambon Ambon 1. Pengembangan Pelabuhan Ternate 2. Pengembangan Pelabuhan Namlea 3. Pengembangan Pelabuhan Batu Goyang/Kalar-kalar 4. Pengembangan Pelabuhan Dobo 5. Pengembangan Pelabuhan Banda Naira 6. Pengembangan Pelabuhan Tulehu 7. Pengembangan Pelabuhan Saumlaki 168 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
. 6 3 r a b m a G . 9 1 0 2 - 5 1 0 2 u k u l a M i s n i v o r P l a n o i s a N h a g n e n e M a k g n a J r u t k u r t s a r f n I s i g e t a r t S n a t a i g e K Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 169
3.6.1.2. Provinsi Maluku Utara Tabel 3.12 Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional di Provinsi Maluku Utara Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional PERHUBUNGAN UDARA 1. Pengembangan Bandara Sultan Babullah Ternate PERHUBUNGAN LAUT 2. Pengembangan Bandara Oesman Sadik Labuha 1. Pengembangan Pelabuhan Sofifi/Kaiyasa 2. Pengembangan Pelabuhan Subaim 3. Pengembangan Pelabuhan Malbufa 4. Pengembangan Pelabuhan Tikong 5. Pengembangan Pelabuhan Wayaluar-Obi 6. Pengembangan Pelabuhan Saketa 7. Pengembangan Pelabuhan Bosua 8. Pembangunan Pelabuhan Khusus di Tanjung Buli 9. Pengembangan Pelabuhan Tobelo 10. Pengembangan Pelabuhan Matui-Jailolo 11. Pengembangan Pelabuhan Labuha/Babang 12. Pengembangan Pelabuhan Laut Falabisahaya 13. Adpel Ternate 14. Pengembangan Pelabuhan Gebe 15. Pembangunan Dermaga General Cargo 100 meter Pelabuhan Sofifi JALAN 16. Pembangunan Pelabuhan Halmahera 1. Pembangunan Jalan Daruba - Wayabula - Sopi - Bare bare 2. Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Tidore 3. Pembangunan Jalan Lingkar Halmahera Bagian Selatan (Weda - Matuting - Gane, Sakea - Dehep - Payahe) 4. Pembangunan Jalan Lingkar Halmahera Bagian Tengah Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 170
Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional Gamloba-Jara Jara-Buli-Maba-Sagea-Patani) 5. Pembangunan Jalan Lingkar Halmahera Bagian Utara KETENAGALISTRIKAN 1. PLTU Maluku Utara /Tidore (FTP1) 2x7 MW 2. PLTD Bacan Peaking (Relokasi PLTD) 1,2 MW 3. PLTU Sofifi 2x3 MW 4. PLTD Sanana (Relokasi PLTD) 3 MW 5. PLTGB Tobelo (FTP 2) 8 MW 6. PLTU Tidore 2 2x7 MW 7. PLTD Sanana (Relokasi PLTD) 1x3 MW 8. PLTD Bacan Peaking (Relokasi PLTD) 2 MW 9. PLTM PLTM Tersebar Maluku Utara 4,5 MW 10. PLTP Jailolo (FTP2) 2x5 MW 11. PLTP Songa Wayaua (FTP2) 5 MW SUMBER DAYA AIR 12. PLTP Jailolo 2 5 MW 1. Pembangunan Konstruksi Pengamanan Pantai Maba Thp. I KAB. HALMAHERA TIMUR 2. Pembangunan Konstruksi Pengamanan Pantai Jailolo Thp. I KAB. HALMAHERA BARAT 3. Pembangunan Konstruksi Pengamanan Pantai Bisui & Tabahidayat KAB. HALMAHERA SELATAN 4. Pembangunan Konstruksi Pengamanan Pantai Obi Thp. I KAB. HALMAHERA SELATAN 5. Pembangunan Embung Pulau Sanana Kab. Kepulauan Sula 6. Pembangunan Bendung dan Jar. Irigasi D.I. Jani 650 Ha Halmahera Barat 7. Pembangunan Bendung & Jaringan Irigasi DI. Leleseng 1500 Ha Halmahera Timur Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 171
172 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
. 7 3 r a b m a G . 9 1 0 2 - 5 1 0 2 a r a t U u k u l a M i s n i v o r P l a n o i s a N h a g n e n e M a k g n a J r u t k u r t s a r f n I s i g e t a r t S n a t a i g e K Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 173
3.6.2. Kerangka Regulasi Pelaksanaan pembangunan Wilayah Kepulauan Maluku tidak terlepas dari berbagai kerangka regulasi yang perlu diperhatikan, diantaranya: 1. Harmonisasi peraturan perundangan terkait dengan iklim investasi, diantaranya adalah PP Nomor 147 Tahun 2000 Tentang Perlakuan Perpajakan di KAPET. 2. Membuat regulasi terkait dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tengah dengan Badan Pengembangan KAPET Seram. 3. Regulasi pelayanan terpadu satu pintu di bidang investasi. 4. Regulasi pengelolaan lintas batas. 5. Regulasi Perdagangan lintas batas Perjanjian kerjasama antara RI-RDTL, RI-Australia, maupun RI-Palau dalam pengembangan kawasan perbatasan negara. 6. Regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan 7. Regulasi untuk memberikan kewenangan yang lebih luas (asimetrik) kepada Pemerintah Pusat untuk menyediakan sumber daya air, pengelolaan jalan non status, dan pelayanan pendidikan dan kesehatan di kawasan perbatasan dan pulau- pulau kecil terluar. Dryport . 8. Penyusunan Rencana Tata Ruang termasuk Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan di Maluku dan Maluku Utara. 9. Penyelesaian peninjauan kembali Perpres No. 77/2014 3.6.3. Kerangka Kelembagaan tentang RTR Kepulauan Maluku. Pelaksanaan pembangunan Wilayah Kepulauan Maluku tidak terlepas dari berbagai kerangka kelembagaan yang perlu diperhatikan, diantaranya: 1. Melaksanakan promosi potensi unggul KAPET Seram untuk menarik minat investor; 174 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
2. Melaksanakan sosialisasi terkait dengan pemanfaatan lahan sebagai peruntukan investasi di KAPET Seram; 3. Pelimpahan kewenangan perijinan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi terkait kepada pengelola kawasan strategis nasional di Maluku; 4. Kemudahan masyarakat perbatasan yang tinggal di kawasan lindung untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalamnya, pembangunan infrastruktur yang melalui hutan lindung; kemudahan untuk serta 5. Penciptaan perbatasan; iklim investasi yang kondusif di kawasan 6. Pembagian kewenangan atau urusan antar jenjang pemerintah: pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam pengelolaan kawasan perbatasan; 7. Kelembagaan pengelola perbatasan yang memiliki otoritas penuh untuk mengelola pos-pos lintas batas negara; 8. Pengkhususan pemberian kewenangan bagi pemerintahan kecamatan di wilayah perbatasan (Lokpri) dalam bentuk desentralisasi asimetrik dengan penetapan daerah khusus untuk akselerasi pembangunan dan efektivitas peningkatan kualitas pelayanan publik; 9. Pengembangan koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional dan Provinsi di Wilayah Kepulauan Maluku dalam melaksanakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang Pulau. Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 175
BAB IV ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH KEPULAUAN NUSA TENGGARA 4.1 Capaian Kinerja Saat ini
Berdasarkan data BPS dari tahun 2009 hingga Triwulan II tahun 2014, kinerja pertumbuhan ekonomi provinsi di Wilayah Nusa Tenggara mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun demikian, rata-rata pertumbuhan Wilayah Nusa Tenggara selama kurun waktu 2009 - 2013 yang sebesar 4,5 persen masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dengan migas nasional sebesar 5,9 persen. Peranan Wilayah Nusa Tenggara dalam pembentukan PDB nasional mengalami penurunan dari 1,5 persen (2009) menjadi 1,3 persen (Triwulan II 2014).
Pemerintah Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara telah berhasil dalam menurunkan jumlah penduduk miskin dari tahun 2009 hingga 2014 (Maret) walaupun persentasenya masih berada di atas angka kemiskinan nasional sebesar 14,15 persen (2009) dan 11,25 persen (Maret 2014). Demikian halnya dengan pencapaian tingkat pengangguran terbuka (TPT), Pemerintah Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara juga telah berhasil menurunkan TPT dan sudah berada di bawah TPT nasional sebesar 7,87 persen (2009) dan 5,70 persen (Feb 2014). Dari sisi peningkatan kualitas sumber daya manusia, di Wilayah KepulauanNusa Tenggara ini dapat dikatakan sudah cukup baik. Hal ini diindikasikan dengan selalu meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun ke tahun pada masing-masing provinsi di Wilayah Nusa Tenggara. Namun demikian, pencapaian IPM di Wilayah Nusa Tenggara masih perlu ditingkatkan karena masih jauh di bawah IPM nasional sebesar 71,76 (2009) dan 73,81 (2013). Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 175
Dari sisi distribusi pendapatan antar golongan masyarakat, seluruh provinsi di Wilayah Nusa Tenggara mengalami kenaikan kesenjangan pendapatan antar golongan. Hal ini diindikasikan dari angka Rasio Gini provinsi-provinsi di Wilayah Nusa Tenggara cenderung meningkat pada tahun 2013 dibandingkan tahun 2009, namun masih berada di bawah nasional sebesar 0,37 (2009) dan 0,413 (2013). Kedepan, hal ini perlu mendapatkan perhatian agar proses pembangunan terus lebih melibatkan masyarakat secara inklusif, sehingga hasil-hasil pembangunan tersebut dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat. Potensi dan Keunggulan Wilayah 4.2 Perekonomian Wilayah Nusa Tenggara ditopang oleh 3 sektor utama, yaitu pertanian, jasa-jasa, serta perdagangan, hotel dan restoran. Di luar ketiga sektor utama tersebut, sektor pertambangan dan penggalian juga memiliki peran yang cukup besar.
Sektor pertanian memberikan kontribusi besar terhadap Tenggara. Komoditas perekonomian Wilayah Nusa unggulan tanaman pangan di Wilayah Nusa Tenggara yaitu jagung dengan tingkat produksi jagung sebesar 947.762 ton pada tahun 2009 dan meningkat menjadi 1.335.723 ton pada tahun 2013.
Di sektor peternakan, jumlah populasi paling dominan di Wilayah Nusa Tenggara adalah sapi potong, babi, dan kambing. Provinsi Nusa Tenggara Timur mendominasi dalam persebaran populasi sapi potong, kambing dan babi. Produksi perikanan dan kelautan di Wilayah Nusa Tenggara terdiri atas perikanan tangkap dan budidaya, dengan produksi tangkap berasal dari perikanan tangkap laut di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk perkembangan budidaya perikanan, produksi terbesar adalah jenis budidaya laut dan budidaya tambak, dengan sebaran terbesar untuk produksi perikanan budidaya laut di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan terbesar perikanan 176 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
produksi perikanan budidaya tambak di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Produk kelautan Wilayah Nusa Tenggara adalah garam dan rumput laut. Dalam konteks nasional, Wilayah Nusa Tenggara merupakan lahan potensial produksi garam yang luas di Kawasan Timur Indonesia, mengingat kondisi geografisnya sebagai wilayah kepulauan yang dikelilingi lebih banyak sumber air laut. Sementara itu, volume produksi rumput laut pada tahun 2012 mencapai 2,649 ton di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan 481 ton di Provinsi Nusa Tenggara Timur, atau sekitar 41 persen dari volume produksi nasional (Statistik Kelautan dan Perikanan, 2012). Peran Wilayah Nusa Tenggara bidang pariwisata bagi nasional didasarkan atas potensi keadaan alam terutama bahari. Dalam hal ini Wilayah Nusa Tenggara diharapkan menjadi etalase wisata ekologis, petualangan, budaya dan bahari serta kepariwisataan yang berbasis UKM. Destinasi pariwisata yang akan diunggulkan yaitu Sail Komodo yang direncanakan sebagai destinasi wisata internasional. Gunung Kelimutu di Flores Nusa Tenggara Timur dan Pulau Komodo di Nusa Tenggara Barat menjadi fokus promosi destinasi wisata oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2014. Wilayah Nusa Tenggara dengan potensi pariwisata yang beragam telah disiapkan menjadi destinasi MICE. Kegiatan MICE selain mendorong kunjungan wisatawan dalam jumlah besar juga akan memperkenalkan potensi daya tarik wisata serta citra wilayah yang positif. Potensi sumber daya alam mineral di Wilayah Nusa Tenggara adalah unsur logam, dengan potensi terbesar adalah bijih mangan dan tembaga. Potensi tambang bijih mangan tersebar di beberapa daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, tambang bijih tembaga terbesar di Indonesia terdapat di daerah Batu Hijau, Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sumber daya mangan di Wilayah Nusa Tenggara diperkirakan sebesar 3,44 juta ton berupa bijih mangan dan 1,03 juta ton 177 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
itu, cadangan mangan merupakan diestimasi sebesar 1,08 juta ton berupa bijih mangan dan Mineral and Coal Statistics sebanyak 0,45 juta ton berupa logam dan terpusat di Provinsi Nusa Tenggara Timur ( , 2012). Saat ini, ekspor mangan masih dalam bentuk bahan mentah bijih mangan mengingat belum adanya industri pengolahandi Wilayah Nusa Tenggara. Dalam kurun waktu 2008 - 2013, ekspor mangan sendiri mengalami penurunan sebagai akibat dari penurunan harga komoditi mangan di pasar dunia. logam. Sementara Komoditas SDA mineral lain yang sangat berpengaruh pada perekonomian Wilayah Nusa Tenggara adalah bijih tembaga. Produksi bijih tembaga yang telah diolah menjadi konsentrat tembaga menunjukkan tren penurunan dalam 3 tahun terakhir sebagai dampak dari terjadinya penghentian produksi pada saat perluasan lahan eksploitasi di Batu Hijau. Pada tahun 2012 produksi konsentrat tembaga di Wilayah Nusa Tenggara mencapai sekitar 73 ribu ton, dengan 20 persennya dijual ke pabrik smelter di Gresik, Jawa Timur dan sebagian lagi diekspor. Nilai ekspor tembaga dalam lima tahun terakhir dalam tren meningkat seiring dengan meningkatnya permintaan dan keterbatasan suplai di pasar dunia. 4.3 Tema Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Pembangunan Wilayah Nusa Berdasarkan potensi dan keunggulan Wilayah Nusa Tenggara sebagai "pintu gerbang pariwisata ekologis Tenggara, maka tema besar Incentive, melalui pengembangan Convetion, Exhibition (MICE); penopang pangan nasional dengan percepatan pembangunan perekonomian berbasis industri (kelautan) melalui pengembangan maritim perikanan, garam, dan rumput laut; pengembangan industri berbasis peternakan serta terutama pengembangan industri mangan, dan tembaga." industri Meeting, sapi, jagung; 178 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
4.4. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Tujuan pengembangan Wilayah Nusa Tenggara tahun 2015-2019 adalah mendorong percepatan dan perluasan pembangunan Wilayah Nusa Tenggara dengan menekankan keunggulan dan potensi daerah, melalui: (a) pengembangan pariwisata ekologis, serta pengembangan industri berbasis komoditas peternakan terutama sapi, garam, rumput laut, jagung, mangan, dan tembaga, (b) penyediaan infrastruktur wilayah, (c) peningkatan SDM dan ilmu dan teknologi secara terus menerus. Adapun sasaran pengembangan Wilayah Nusa Tenggara pada tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut: 1. Dalam rangka percepatan dan perluasan pengembangan ekonomi Wilayah akan dikembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di koridor ekonomi dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan adalah termasuk pengembangan 1 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), 2 Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Sementara itu, untuk menghindari terjadinya kesenjangan antar wilayah di Wilayah Nusa Tenggara, maka akan dilakukan pembangunan daerah tertinggal dengan sasaran sebanyak 16 Kabupaten tertinggal dapat terentaskan dengan sasaran : (a) meningkatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 5,90 persen; (b) menurunnya persentase penduduk miskin di daerah (c) meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal sebesar 68,98. tertinggal menjadi 15,80 persen; dan outcome Pulau Nusa Tenggara, daerah, diantaranya 2. 3. Untuk mendorong pertumbuhan pembangunan kawasan perkotaan di Nusa Tenggara, maka akan diusulkan pembangunan 1 Kawasan Perkotaan Metropolitan. 4. Meningkatkan keterkaitan desa-kota, dengan memperkuat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan 4 pusat-pusat Wilayah (PKW) atau Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 179
5. Dalam rangka mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman, maka akan dikembangkan 3 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara yang dapat mendorong pengembangan kawasan sekitarnya. Sasaran Otonomi Daerah untuk Wilayah Nusa Tenggara adalah: (1) Meningkatnya proporsi penerimaan pajak dan retribusi daerah sebesar 25% untuk propinsi dan 10% untuk kabupaten/kota; (2) Meningkatnya proporsi belanja modal dalam APBD propinsi sebesar 25% dan untuk Kabupaten/Kota sebesar 25% pada tahun 2019 serta (3) lainnya sumber Meningkatnya jumlah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sebanyak 2 provinsi dan 10 kabupaten/kota di wilayah Nusa Tenggara; (4) di wilayah Nusa Tenggara Terlaksananya (dengan proyek awal Provinsi NTT); (5) Meningkatnya kualitas dan proporsi tingkat pendidikan aparatur daerah untuk jenjang S1 sebesar 50% dan S2-S3 sebesar 5%; (6) Terlaksananya diklat kepemimpinan daerah serta diklat manajemen pembangunan, kependudukan, dan keuangan daerah di seluruh wilayah Nusa Tenggara sebesar 30 angkatan; (7) Terlaksananya pengaturan kewenangan secara bertahap di wilayah Nusa Tenggara (dengan proyek awal Provinsi NTB); implementasi pelaksanaan SPM di daerah, khususnya pada pendidikan, kesehatan dan infrastruktur; (9) Meningkatnya persentase jumlah PTSP sebesar 100%; (10) Meningkatnya persentase jumlah perizinan terkait investasi yang dilimpahkan oleh kepala daerah ke PTSP sebesar 100%; (11) Terlaksananya koordinasi pusat dan daerah melalui peningkatan peran on-line gubernur sebagai wakil pemerintah; (12) terlaksananya sistem monitoring dan evaluasi dana transfer secara di wilayah Nusa Tenggara. Sasaran Penanggulangan Bencana di Wilayah Nusa Tenggara adalah kawasan pengembangan wilayah berisiko tinggi yaitu: 2 (dua) PKN terdiri dari Kupang dan Mataram Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 (8) Meningkatnya 180 7. 6. pembiayaan dalam APBD; e-budgeting
yang akan dikembangkan sebagai perkotaan Mataram Raya meliputi wilayah Kabupaten Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah dan Lombok Utara; 5 (lima) PKW terdiri dari Kabupaten Bima (KAPET Bima), Kabupaten Ngada (KAPET Mbay), Praya di Kabupaten Lombok Tengah (termasuk KEK Mandalika), Raba di Kabupaten Dompu, Ende dan sekitarnya (Kabupaten Ende dan Ngada) yang akan dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan baru. Sehubungan dengan sasaran tersebut, diharapkan pada akhir tahun 2019, pembangunan Wilayah Nusa Tenggara semakin meningkat. Hal ini dicerminkan dengan makin meningkatnya kontribusi PDRB Wilayah Nusa Tenggara terhadap PDB Nasional, yaitu dari sekitar 1,2 (2014) menjadi 1,3 persen (2019). Dengan demikian, kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Wilayah Nusa Tenggara. Secara rinci target pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan pengangguran dalam kurun waktu 2015-2019 di Wilayah Nusa Tenggara dapat dilihat pada Tabel 4.1 sampai dengan Tabel 4.3 sebagai berikut. Tabel 4.1. Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Nusa Tenggara Per Provinsi Tahun 2015-2019 Provinsi 2015 Pertumbuhan Ekonomi (Persen) 2016 2017 2018 2019 Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur 5,9 - 6,0 5,9 - 6,1 6,1 -6,4 7,0 - 7,5 7,0 - 7,7 6,0 - 6,1 6,6 - 6,9 7,0 - 7,5 7,6 - 8,3 7,6 - 8,4 Sumber: Perhitungan Bappenas, 2014 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 181
Tabel 4.2. Sasaran Tingkat Kemiskinan Wilayah Nusa Tenggara Per Provinsi Tahun 2015-2019 Tingkat Kemiskinan (Persen) Provinsi 2015 2016 2017 2018 2019 Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur 15,4 - 15,1 14,7 - 14,1 13,2 - 12,4 11,7 - 10,8 9,3 - 8,4 16,8 - 16,5 16,0 - 15,4 14,3 - 13,5 12,6 - 11,6 10,0 - 9,0 Sumber: Perhitungan Bappenas, 2014 Tabel 4.3. Sasaran Tingkat Pengangguran Wilayah Nusa Tenggara Per Provinsi Tahun 2015-2019 Tingkat Pengangguran (Persen) Provinsi 2015 2016 2017 2018 2019 Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur 4,6 - 4,5 4,4 - 4,3 4,3 - 4,1 4,2 - 3,9 4,1 - 3,7 3,0 - 2,9 2,8 - 2,7 2,7 - 2,5 2,6 - 2,4 2,5 - 2,3 Sumber: Perhitungan Bappenas, 2014 4.5 Arah kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara 4.5.1 Pengembangan Kawasan Strategis Kebijakan pengembangan kawasan strategis bidang ekonomi di Wilayah Nusa Tenggara diarahkan menjadi pusat- pusat pertumbuhan ekonomi yang memiliki daya saing nasional dan internasional berbasis pengembangan industri MICE, serta pengembangan industri berbasis peternakan terutama sapi, garam, rumput laut, jagung, mangan, dan tembaga. Persebaran pengembangan kawasan strategis di Wilayah Nusa Tenggara, yaitu: (1) Provinsi Nusa Tenggara Barat terdapat Kawasan 182 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Bima dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika; (2) Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat KAPET Mbay; serta (3) kawasan agropolitan, minapolitan, sebagai hinterland KAPET dan KEK. Percepatan pembangunan kawasan strategis dilakukan 1. Pengembangan Potensi Ekonomi Wilayah di Koridor melalui strategi sebagai berikut: Ekonomi Nusa Tenggara Pengembangan kegiatan ekonomi di kawasan strategis dimaksudkan untuk mempercepat pertumbuhan dan memberdayakan masyarakat berbasis potensi ekonomi wilayah, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas unggulan. a. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI) a) Menyiapkan kawasan KEK Mandalika sebagai pusat kegiatan MICE bertaraf internasional; b) Meningkatkan produktivitas industri kreatif penunjang pariwisata kawasan KEK Mandalika; c) Meningkatkan logistik penunjang kegiatan parawisata di kawasan KEK Mandalika. b. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) a) Menyiapkan kawasan pengelolaan klaster-klaster komoditas unggulan sapi, garam, rumput laut, dan jagung secara terpadu; b) Meningkatkan pendampingan pengelolaan komoditas unggulan sapi, garam, rumput laut, dan jagung untuk meningkatkan produktivitas. pembinaan dan c) Mengembangkan industri hilir yang sesuai dengan 2. Percepatan Penguatan Konektivitas komoditas unggulan. Peningkatan konektivitas antara pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya yang di dalamnya adalah daerah tertinggal dan KEK Mandalika sebagai penunjang Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 183
dalam peningkatan kinerja pembangunan ekonomi kawasan, dilakukan melalui: a. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI) a) Pengembangan Bandara Internasional Lombok; b) Penanganan ruas jalan Pemenanng - Mataram; b. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) a) Pembangunan ruas jalan Bangau - Dompu - Ramba - Labuhan Bajo; b) Pembangunan Bendungan Tanju-Mila; c) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Bima, PLTP Hu'u, PLTP Mataloka dan penyediaan jaringan penyaluran energi berupa saluran udara tegangan tinggi (SUTT) di sekitar kawasan. 3. Penguatan Kemampuan SDM dan IPTEK a. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI) a) Meningkatkan kualitas SDM Badan Pengelola dan Administratur KEK Mandalika di bidang perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan kawasan; b) Pengembangan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan profesi untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, khususnya di bidang industri jasa pariwisata; c) Peningkatan koordinasi antara Badan Pengelola KEK, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah; d) Peningkatan kemampuan pengelolaan investasi di Science Park KEK Mandalika. e) Pembangunan berteknologi sebagai sarana peningkatan kualitas SDM kawasan b. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) a) Restrukturisasi kelembagaan dan peningkatkan kualitas SDM Badan Pengelola KAPET di bidang perencanaan, pengelolaan kawasan; penganggaran, dan 184 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 tinggi
b) Memberikan yang mendukung perubahan pola pikir bisnis berorientasi daya saing secara komparatif dan kompetitif; pembinaan kelembagaan c) Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan serta tenaga terampil untuk meningkatkan kualitas SDM terhadap kompetensinya mengelola industri Technology Park peternakan sapi, garam, rumput laut, dan jagung; bidang pangan dan 4. Penguatan Regulasi bagi Peningkatan Iklim Investasi d) Pembangunan maritim untuk meningkatkan inovasi teknologi. dan Iklim Usaha a. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI) a) Membuat terkait dengan pelimpahan kewenangan antara pusat, daerah, dan instansi terkait kawasan-kawasan kepada pertumbuhan; regulasi administrator b) Memberikan pelayanan terpadu satu pintu dan penggunaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi (SPIPISE) bidang perindustrian, perdagangan, pertanahan, penanaman modal. secara Elektronik b. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) a) Harmonisasi peraturan perundangan terkait dengan iklim investasi, diantaranya adalah PP Nomor 147 Tahun 2000 Tentang Perlakuan Perpajakan di KAPET; terkait dengan pembagian kewenangan antara Kabupaten/Kota, provinsi, dan pusat di pusat-pusat pertumbuhan; b) Membuat regulasi antar instansi dan c) Melaksanakan sosialisasi terkait dengan pemanfaatan lahan sebagai peruntukan investasi. Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 185
4.5.2. Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan 4.5.2.1 Pengembangan Kawasan Perkotaan Arah kebijakan pengembangan kawasan perkotaan di Wilayah Nusa Tenggara diprioritaskan pada percepatan keterkaitan dan manfaat antar kota dan desa dengan kota, melalui Penguatan Sistem Perkotaan Nasional (SPN) melalui pembentukan 1 Kawasan Perkotaan Metropolitan, yaitu Kawasan Perkotaan Metropolitan Gumi Rinjani Raya (Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Utara) (lihat tabel 4.4). Pengembangan kawasan perkotaan di Wilayah Nusa Tenggara juga diarahkan pada upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik dan pengembangan perekonomian masyarakat yang diprioritaskan pada bidang pariwisata, sektor pengolahan perdagangan dan jasa. Percepatan pembangunan kawasan perkotaan di Wilayah Nusa Tenggara dilakukan melalui 1. Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional (SPN) berbagai strategi, sebagai berikut: sektor primer,dan pengembangan a. Membentuk Kawasan Perkotaan Metropolitan dalam rangka membangun koridor ekonomi wilayah timur Indonesia, mengurangi urbanisasi dari luar Jawa ke Pulau Jawa, serta diharapkan mampu mengurangi ketimpangan antar kota maupun kota-desa; b. Meningkatkan aksesibilitas berbasis kepulauan antar PKN, PKW, dan PKL disekitarnya melalui penyediaan simpul transportasi terutama laut dan udara; dan c. Mengembangkan konektivitas dengan Pulau Bali pada sektor unggulan pariwisata. 186 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
. 1 4 r a b m a G . 9 1 0 2 - 5 1 0 2 N M J P R a r a g g n e T a s u N h a y a l i W n a h u b m u t r e P t a s u P - t a s u P i s a k o L a t e P Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 187
2. Percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk mewujudkan kota layak huni yang aman dan nyaman pada kawasan metropolitan dan kota sedang di luar Jawa termasuk kawasan perbatasan, kepulauan, dan pesisir a. Mempercepat pemenuhan dan peningkatan pelayanan sarana prasarana permukiman; aksesibilitas b. Meningkatkan kota melalui transportasi umum antarmoda penyediaan sarana khususnya transportasi laut dan darat secara terpadu dan optimal; antar c. Menyediakan sarana prasarana pemerintahan dan ekonomi, khususnya di sektor perdagangan dan jasa serta pariwisata yang mampu mengakomodasi kegiatan koperasi, UMKM, industri pengolahan kecil dan menengah; d. Menyediakan perindustrian khususnya industri pengolahan untuk mengakomodasi dan mengembangkan kawasan perindustrian yang sudah ditetapkan sarana pengolahan e. Menyediakan pelayanan prasarana sarana kesehatan, pendidikan, sosial budaya, dan keamanan kota serta serta meningkatkan modal memberikan rasa aman dan tentram bagi masyarakat kota; sosial masyarakat f. Mengembangkan konsep insentif dan disinsentif dalam 3. Perwujudan Kota Hijau yang Berketahanan Iklim dan pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP). Adaptif terhadap Bencana a. Mewujudkan penyelenggaraan ruang yang efisien dan berkeadilan serta ramah lingkungan; b. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam upaya adaptasi terhadap dampak ). perubahan iklim dan mitigasi bencana ( pengetahuan dan urban resilience 188 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
c. Membangun infrastruktur kota dalam upaya adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim dan bencana; green d. Mengembangkan dan menerapkan konsep kota hijau green openspace waste melalui: (ruang terbuka hijau), (pengelolaan sampah dan limbah melalui 3R )untuk pengurangan tingkat pencemaran di darat, laut, dan udara, alternatif dan terbarukan, pemanfaatan daur ulang. pemanfaatan energi 4. Perwujudan Kota Cerdas dan Daya Saing Kota city branding a. Mengembangkan pencitraan kota ( ) melalui produk unggulan, SDM unggulan dan memiliki karakter sosial budaya lokal yakni potensi pariwisata; b. Meningkatkan jumlah tenaga kerja ahli dan terampil higher education and vocational melalui penyediaan sarana prasarana pendidikan tinggi training dan pelatihan kejuruan ( ) di bidang pariwisata agar memiliki daya saing dan kemampuan memasarkan produk unggulan; c. Menyediakan layanan publik berbasis Teknologi e-government Informasi dan Komunikasi untuk mendukung kegiatan e- seluruh sektor dalam bentuk pada sektor procurement pemerintahan, e-commerce pada sektor perdagangan, atau lelang elektronik layanan publik serta perencanaan, pengoperasian dan pemeliharaan sarana prasarana kota -government melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam bentuk e d. Menyediakan e-commerce; dan pasar keuangan dalam bentuk penyediaan kredit lunak kepada industri kecil, koperasi 5. Kebijakan untuk Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola dan UMKM. e. Mengembangkan Pembangunan Perkotaan a. Mewujudkan sistem, peraturan dan prosedur dalam birokrasi kepemerintahan kota yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat kota; Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 189
b. Meningkatkan kapasitas pemimpin kota yang visioner dan kapasitas aparatur pemerintah dalam membangun dan mengelola kota berkelanjutan, baik melalui kota layak dan nyaman, kota hijau, maupun kota cerdas, melalui pendidikan, pelatihan dan pembinaan secara bersikenambungan; c. Menyederhanakan proses perijinan dan berusaha bagi para pelaku ekonomi termasuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP); d. Membangun dan mengembangkan kelembagaan dan kerjasama pembangunan antar kota, untuk mewujudkan kota berkelanjutan; e. Mengembangkan dan menyediakan pusat data informasi perkotaan terpadu yang mudah diakses; f. Meningkatkan peran swasta, organisasi masyarakat, dan organisasi profesi secara aktif, baik dalam forum dialog perencanaan dengan pemerintah dan masyarakat perkotaan, maupun kota dalam berkelanjutan, infrastruktur seperti: pembangunan perkotaan maupun masukan terhadap rencana tata ruang kota; pembangunan g. Mengembangkan lembaga bantuan teknis 4.5.2.2 Pengembangan Wilayah Perdesaan pembiayaan infrastruktur perkotaan. Arah kebijakan pengembangan desa dan kawasan perdesaan di Wilayah Nusa Tenggara adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, membangun potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan dengan sasaran berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 260 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 100 desa. Selain itu, membangun keterkaitan ekonomi lokal antara perkotaan dan perdesaan melalui integrasi perdesaan mandiri pada 4 kawasan pertumbuhan, yang secara rinci dapat dilihat 190 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 dan
pada tabel 4.5. Dalam rangka percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan di Wilayah Nusa Tenggara akan 1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum sesuai dengan dilakukan: kondisi geografis Desa a. Pembangunan maupun peningkatan kualitas sarana dan prasarana dasar bidang pendidikan, khususnya PAUD, sekolah dasar dan sekolah menengah di desa tertinggal dan desa perbatasan; b. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan melalui penyediaan poskesdes dan/atau pustu di desa tertinggal, desa berkembang, dan desa perbatasan; c. Penyediaan sarana dan prasarana perumahan di kawasan tertinggal dan berkembang khususnya dalam ; desa penyediaan air bersih d. Peningkatan distribusi dan penguatan kapasitas tenaga pendidik dan tenaga kesehatan termasuk tenaga medis lokal khususnya di desa-desa terpencil; e. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana transportasi, baik darat, laut, maupun udara; f. Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan listrik (tenaga jaringan tenaga air, mikro hidro, dll) dan 2. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha surya, telekomunikasi. ekonomi Desa a. Peningkatan peran dan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam memajukan ekonomi masyarakat miskin dan rentan sesuai karakter lokal; b. Peningkatan kapasitas masyarakat miskin dan rentan dalam pengembangan usaha berbasis sumberdaya local; c. Pemberian dukungan bagi masyarakat miskin dan rentan melalui penyediaan lapangan usaha, dana bergulir, dan lembaga keuangan mikro yang disesuaikan dengan karakteristik sosial budaya setempat; Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 191
d. Pemberian jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan di Desa; e. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana produksi (benih, pupuk, irigasi, revitalisasi bendungan, armada perikanan, alat tangkap, bahan bakar, sistem informasi nelayan), pasca panen (sistem logistik), pengolahan produk pertanian dan perikanan skala rumah 3. Pembangunan Sumber Daya Manusia, Keberdayaan, dan tangga desa. jaringan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa a. Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan, melalui fasilitasi dan pendampingan berkelanjutan dalam lodok lingko, perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan desa; ngende, papalele, awig-awig b. Penguatan lembaga adat dan Desa Adat ( ), serta perlindungan hak-hak masyarakat adat sesuai dengan perundangan yang berlaku; c. Penguatan peran lembaga adat/masyarakat adat dalam pembangunan desa melalui kerjasama antar lembaga adat/masyarakat lembaga adat adat/masyarakat adat dengan Pemerintah Desa; dan antara d. Penguatan peran pemuda, perempuan, dan kaum marjinal dalam perekonomian, ketahanan pangan, dan pendidikan (arisan pendidikan, PUK/JARPUK, /pedagang pinggiran, lumbung pangan desa); papalele e. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat di desa tertinggal; f. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam bidang kewirausahaan berbasis potensi lokal; dan g. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi kebijakan shareholding pemerintah, desa, dan pihak ketiga; 192 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
4. Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik a. Sosialisasi peraturan pelaksanaan UU No.6/2014 tentang Desa; b. Penyediaan dan peningkatan kualitas sarana prasarana pemerintahan desa. c. Fasilitasi peningkatan kapasitas pemerintah desa, Badan lembaga-lembaga Permusyawaratan Desa (BPD) dan lainnya di (i) Perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa, (ii) Pengelolaan keuangan desa, (iii) Pelayanan publik, (iv) Penyiapan dan penetapan batas desa (khususnya desa- desa perbatasan); serta (v) peta desa; tingkat desa dalam d. Penguatan dan kelembagaan masyarakat dalam meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial, lingkungan keamanan dan politik; pemerintah desa, masyarakat, e. Pengembangan data dan informasi desa yang digunakan sebagai acuan bersama perencanaan dan pembangunan desa. community center ) untuk perlindungan dan pemberdayaan buruh migran dan 4. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup keluarganya. berkelanjutan, penataan ruang kawasan perdesaan, serta mewujudkan kemandirian pangan f. Penguatan peran kader desa ( a. Peningkatan pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian dan kawasan pesisir antara lain melalui redistribusi lahan kepada petani, buruh tani, dan nelayan ( land reform ); b. Fasilitasi penentuan tapal batas Desa yang rawan konflik; c. Menjamin hak bagi desa-desa dalam pemanfaatan, pengelolaan, dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup berskala seimbang, berkelanjutan, dan berwawasan mitigasi bencana; lokal yang d. Fasilitasi peningkatan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mewujudkan kemandirian pangan Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 193
melalui pengenalan kembali keragaman potensi pangan lokal; e. Fasilitasi peningkatan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mewujudkan kemandirian energi melalui penggunaan dan pemeliharaan energi alternatif (surya, mikro hidro); f. Fasilitasi penyediaan sistem pertanian tadah hujan berbasis kearifan lokal; g. Rehabilitasi dan konservasi daerah pesisir dan pulau- 5. Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk pulau kecil. mendorong keterkaitan desa-kota a. Mewujudkan sentra industri perikanan (rumput laut, perikanan tangkap, perikanan budidaya) terutama di kawasan Jerowaru, Keruak, Lape, dan pertanian unggulan (gaharu, cendana, kemiri, mete, padi, jagung) terutama di kawasan Moyo Hilir, Moyo Utara, Utan, Dompu, Soa, dan peternakan modern (sapi) di kawasan Ngada dan Ende. b. Fasilitasi dan pemberian dukungan kepada masyarakat dalam mengembangkan usaha yang mendukung wisata bahari di kawasan Ende-Kelimutu dan wisata pegunungan di Rinjani. 4.5.2.3 Peningkatan Keterkaitan Kota dan Desa di Wilayah Nusa Tenggara Peningkatan keterkaitan desa-kota di Wilayah Nusa Tenggara diarahkan dengan memperkuat 4 pusat pertumbuhan, yaitu Kawasan Praya dan sekitarnya (Prov. NTB), Sumbawa Besar dan sekitarnya (Prov. NTB), Raba dan sekitarnya (Prov. NTB), serta Kawasan Ende dan sekitarnya (Prov. NTT). transmigrasi, Kawasan-kawasan kawasan agropolitan dan minapolitan, serta kawasan pariwisata (lihat tabel 4.5). Arah kebijakan dan strategi peningkatan keterkaitan desa-kota di Wilayah Nusa Tenggara adalah sebagai berikut: ini mencakup kawasan 194 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
1. Perwujudan Konektivitas antar Kota Sedang dan Kota Kecil, dan antar Kota Kecil dan Desa, serta antar Pulau a. Mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi untuk memperlancar arus barang, jasa, penduduk, dan modal; b. Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan Lintas Nusa Tenggara, pelabuhan Sumbawa Besar dan Raba, bandar udara yang melayani Kawasan Sumbawa Besar dan Ende serta angkutan penyeberangan yang melayani Kawasan Ende; c. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi perdagangan dan pertukaran informasi antar wilayah; d. Mempercepat pemenuhan suplai energi/listrik untuk 2. Perwujudan keterkaitan antara kegiatan ekonomi hulu dan hilir desa-kota melalui pengembangan klaster khususnya agropolitan, minapolitan, pariwisata, dan transmigrasi memenuhi kebutuhan domestik dan industri. a. Mengembangkan sentra produksi dan pengolahan hasil pertanian di Kawasan Praya, Sumbawa Besar, Raba, dan Ende, serta sentra produksi dan pengolahan hasil perikanan/kelautan di Kawasan Praya dan Sumbawa Besar; b. Meningkatkan akses desa-desa produksi menuju pusat pertumbuhan (lihat tabel 5.3) dan simpul-simpul transportasi, pengembangan pasar, dan toko sarana dan prasarana produksi; c. Mengembangkan daya tarik wisata Taman Nasional dan sejarah di Kawasan Pariwisata Rinjani melalui peningkatan promosi dan ketersediaan infrastruktur penunjang, meliputi perbaikan akses menuju obyek wisata, peningkatan kualitas hotel, rumah makan, dan fasilitas umum. Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 195
d. Mengembangkan daya tarik wisata Taman Nasional dan bahari di Kawasan Pariwisata Ende-Kelimutu melalui peningkatan ketersediaan promosi dan ketersediaan infrastruktur penunjang, meliputi pengembangan dan peningkatan fasilitas pelayaran dan jalur darat menuju destinasi wisata, pengembangan akomodasi wisata ecolodge, toko souvernir, restauran dan rumah makan tradisional. e. Membangun bank pertanian dan perikanan untuk meningkatkan akses terhadap modal usaha di sektor pertanian dan perikanan; dan Techno Park berbasis pertanian dan perikanan rakyat yang mendukung penerapan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya 3. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola, Kelembagaan, dan saing industri pengolahan dan jasa. Masyarakat dalam Peningkatan Keterkaitan Kota-Desa f. Mengembangkan a. Mengembangkan sistem perdagangan antar daerah yang efisien; b. Mengembangkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu di daerah; c. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan dan penyelenggaraan kerjasama antar daerah dan kerjasama antar pemerintah-swasta dalam tata kelola ekonomi lokal; d. Mengembangkan untuk pendidikan memperkuat kemampuan inovasi, dan kreatifitas lokal di sektor pertanian dan perikanan; pengetahuan kejuruan e. Meningkatkan kemampuan masyarakat mengenai kelestarian laut dan pesisir serta mitigasi bencana, terutama di Kawasan Perdesaan Pesisir Praya, Sumbawa, Raba, dan Ende; dan lokasi prioritas pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan dapat dilihat pada Gambar 4.2 dan Tabel 4.4 - 4.5. 196 Secara diagramatis, Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
Tabel 4.4. Lokasi Prioritas Kawasan Strategis Nasional Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Wilayah Di Wilayah Nusa Tenggara Kode K1 Lokasi Prioritas Fokus Pengembangan KSN (Usulan) Perkotaan Mataram Raya (Mataram, Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Utara) Diarahkan untuk menjadi pusat (PKN) yang kegiatan Nasional berorientasi pada upaya mendorong sektor produksi perkembangan wilayah kehutanan, bijihh besi dan pertambangan agroindustri industri serta pengolahan seperti Sumber : Bappenas, 2014 Tabel 4.5. Lokasi Prioritas Peningkatan Keterkaitan Desa-Kota Untuk Memperkuat Pusat Pertumbuhan di Wilayah Nusa Tenggara Kode Lokasi Kawasan Kelompok Kawasan Komoditas Unggulan D1 Praya dan sekitarnya (Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Barat, Prov. NTB) PKW • Kawasan Praya Minapolitan Perikanan Tangkap: Jerowaru, dan • Kawasan Keruak Transmigrasi:
Perikanan Tangkap Padi Wisata Taman Nasional Wisata Sejarah Keruak , Selong • Kawasan Belanak Pariwisata: KSPN Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 197
Kode D2 D3 D4 198 Lokasi Kawasan Sumbawa Besar dan sekitarnya (Kab. Sumbawa, Prov. NTB) Raba dan sekitarnya (Kab. Dompu, Prov. NTB) Ende dan sekitarnya (Kab. Ngada, Kab. Ende, Prov. NTT) Kelompok Kawasan Komoditas Unggulan KEK Mandalika Rinjani • Kota Otonom Terdekat : PKW Mataram Sumbawa Kawasan Besar Agropolitan (Padi): • • Padi Jagung Rumput Laut Moyo Hilir, Kawasan Moyo Utara Agropolitan (Jagung): • Kawasan Utan Minapolitan Perikanan Budidaya: PKW • Kawasan Raba Agropolitan (Jagung): Lape • Jagung Sapi Dompu (Kec. Manggalewa) Transmigrasi: Kawasan KAPET Bima Dompu, Hu'u • Kota Otonom Terdekat : PKW • Kawasan Ende Agropolitan (Padi): • Kawasan Bima Soa Transmigrasi: • • •
Padi Kopi Sapi Wisata Budaya Wusata Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
Kode Lokasi Kawasan Kelompok Kawasan Komoditas Unggulan Kawasan Maronggela Pariwisata: KSPN KAPET Mbay Ende-Kelimutu
Pantai/ Bahari Wisata Taman Nasional Sumber : Bappenas, 2014 4.5.3 Pengembangan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan 4.5.3.1 Pengembangan Daerah Tertinggal Arah kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Nusa Tenggara difokuskan pada upaya dan pemenuhan pengembangan perekonomian masyarakat yang berbasis pariwisata, perikanan, dan peternakan yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas handal dan infrastruktur penunjang konektivitas antara daerah tertinggal dan kawasan strategis. Percepatan pembangunan daerah 1. Pemenuhan Pelayanan Publik Dasar tertinggal dilakukan melalui strategi sebagai berikut: kebutuhan pelayanan dasar publik Mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pelayanan publik dasar di daerah tertinggal dengan prioritas kegiatan sebagai berikut: a. Bidang Pendidikan 1. Pemerataan distribusi tenaga pendidik di wilayah Nusa Tenggara bagian timur dan kawasan perbatasan; 2. Peningkatan kapasitas tenaga pendidik di wilayah Nusa Tenggara bagian timur dan kawasan perbatasan 3. Pemberian insentif tenaga pendidik di wilayah Nusa Tenggara bagian timur dan perbatasan; Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 199
. 2 4 r a b m a G . n a a s e d r e P n a d n a a t o k r e P n a s a w a K n a g n a b m e g n e P s a t i r o i r P i s a k o L a t e P a r a g g n e T a s u N h a y a l i W 200 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
4. Penyediaan rumah dinas tenaga pendidik di wilayah Nusa Tenggara bagian timur dan perbatasan; 5. Penyelenggaraan guru kunjung di wilayah Nusa Tenggara bagian timur dan kawasan perbatasan; 6. Pengembangan sekolah kecil di wilayah Nusa Tenggara bagian barat; 7. Penyelenggaraan sekolah satu atap di daerah tertinggal dan perbatasan (SD, SMP, SMA/SMK); 8. Pembangunan sekolah berasrama di wilayah Nusa Tenggara bagian timur dan perbatasan; 9. Pengembangan asrama sekolah; 10. Penyediaan bus sekolah; 11. Pengembangan pendidikan jarak jauh; 12. Pengembangan pendidikan kesetaraan (kelompok belajar paket A,B,C); 13. Pemberian kuota khusus beasiswa Perguruan Tinggi untuk daerah tertinggal. b. Bidang Kesehatan 1. Pemerataan distribusi tenaga kesehatan di Kabupaten Sabu Raijua, Timor Tengah Selatan, dan Timor Tengah Utara; 2. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di Kabupaten Sabu Raijua, Timor Tengah Selatan, dan Timor Tengah Utara; 3. Pemberian insentif tenaga kesehatan di Kabupaten Sabu Raijua, Timor Tengah Selatan, dan Timor Tengah Utara; 4. Penyediaan rumah dinas tenaga kesehatan di bagian timur Nusa Tenggara dan perbatasan; 5. Pengadaan sarana kesehatan keliling di bagian timur Nusa Tenggara dan perbatasan; 6. Pengadaan puskesmas terapung di kawasan pulau kecil terluar; 7. Pengadaan rumah sakit terapung di kawasan pulau kecil terluar; Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 201
8. Pengembangan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pratama di bagian timur Nusa Tenggara dan perbatasan; 9. Pemerataan alat kesehatan dan obat-obatan di daerah tertinggal dan perbatasan; 10. Pengembangan telemedis di daerah tertinggal. c. Bidang Energi 1. Pengembangan PLTMH, PLTS, PLTU di kawasan terpencil dan perbatasan di Nusa Tenggara bagian Timur; 2. Pemberian bantuan subsidi 30-60 kWh; 2. Pemberian bantuan subsidi 30-60 kWh; 3. Pengembangan energi biogas ramah lingkungan; 4. Penyediaan bahan bakar minyak di wilayah terpencil dan perbatasan; d. Bidang Informasi dan Telekomunikasi 1. Pengembangan radio komunitas dan radio komunikasi khususnya yang menghubungkan wilayah perbatasan, bagian timur Nusa Tenggara, dan pusat-pusat pertumbuhan; 2. Pembangunan menara penguat sinyal; 3. Pengembangan radio penguat siaran RRI dan TVRI, khususnya di wilayah terisolir dan perbatasan; 4. Pengembangan jaringan internet; 5. Pengembangan pusat informasi desa/balai rakyat di wilayah Nusa Tenggara Timur. e. Bidang Permukiman dan Perumahan 1. Pembangunan perumahan layak huni di terisolir dan perbatasan; 2. Pembangunan sarana air bersih sehat di seluruh kampung terutama di wilayah terisolir dan perbatasan; 3. Perbaikan lingkungan permukiman tidak layak huni khususnya di kawasan perhutanan dan pesisir. 202 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
2. Pengembangan Ekonomi Lokal Pengembangan kinerja perekonomian masyarakat di daerah tertinggal secara terpadu dalam rangka meningkatkan nilai tambah sesuai dengan karakteristik, posisi strategis, dan keterkaitan antar kawasan. Strategi ini meliputi aspek infrastruktur, manajemen usaha, akses permodalan, inovasi, dan pemasaran dengan prioritas kegiatan sebagai berikut: a. Pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah Nusa tenaga pendamping khususnya dalam bidang pariwisata, Tenggara melalui penyediaan masyarakat perikanan, dan peternakan; b. Optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) laut, dan khususnya sektor pariwisata, perikanan subsektor perikanan laut; Cold Storage c. Pengembangan sistem logistik ikan melalui penyediaan disetiap sentra perikanan; d. Kerjasama investasi antara pemerintah daerah, sektor swasta dan pelaku usaha lainnya seperti perbankan dan koperasi; e. Pengembangan jaringan irigasi; f. Peningkatan produksi dan mutu tanaman buah berkelanjutan di bagian barat Nusa Tenggara; g. Peningkatan produksi komoditas jagung di Kabupaten Dompu; h. Peningkatan produksi ternak melalui pendayagunaan sumber daya lokal; i. Pengembangan sentra produksi rumput laut; j. Pengembangan sentra kuliner pengolahan hasil laut di wilayah pesisir; k. Pengembangan pusat-pusat peternakan modern; l. Pengembangan gudang dan fasilitas pengolahan pasca panen bidang pertanian; m. Pengembangan kegiatan kepariwisataan bahari dan sosial-budaya melalui peningkatan insfrastruktur, sarana, promosi, serta peningkatan peran serta masyarakat adat, 203 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
khususnya di Kabupaten Sumba Barat, Bima, Manggarai Barat, Ende, Alor, Flores Timur, Kupang, dan Rote Ndao; n. Pengembangan rumah pusat kebudayaan dan kesenian, museum; 3. Penguatan Konektivitas dan Sislognas o. Pengembangan pasar kecamatan tradisional. Peningkatan konektivitas daerah tertinggal dengan kawasan strategis yang diprioritaskan pada ketersediaan sarana dan prasarana penunjang peningkatan kinerja pembangunan ekonomi daerah dengan prioritas kegiatan sebagai berikut: a. Membuat sistem konektivitas laut untuk mendistribusikan hasil bumi menuju lokasi di luar Wilayah Nusa Tenggara; b. Peningkatan kapasitas pelayanan Bandara Nagekeo; c. Peningkatan kapasitas pelabuhan kapal penumpang dan ferry; d. Pengadaan unit armada ferry baru di wilayah Nusa Tenggara; e. Pengembangan jalan penghubung menuju kawasan strategis (Kapet Bima) di Kabupaten Dompu dan Bima; f. Pengembangan bandara perintis di kawasan Nusa Tenggara; g. Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur transportasi (jalan dan jembatan) difokuskan pada Wilayah Nusa Tenggara bagian barat; h. Penyediaan moda karakteristiknya; transportasi sesuai dengan i. Pembangunan dermaga di pulau-pulau kecil yang tersebar di Wilayah Nusa Tenggara; j. Pengembangan kapal perikanan tangkap 30 GT di kawasan perbatasan wilayah Nusa Tenggara; k. Pengembangan jalur keperintisan laut di Wilayah Nusa Tenggara; l. Pembangunan bandara perintis di Wilayah Nusa 204 Tenggara. Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
4. Penguatan Kemampuan SDM dan IPTEK Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kepentingan kapasitas pembangunan daerah tertinggal di pusat maupun di daerah yang terintegrasi untuk menunjang pengelolaan pariwisata, perikanan, dan peternakan. Strategi ini meliputi aspek peraturan perundangan, tata kelola, SDM, rumusan dokumen kebijakan, dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Prioritas program untuk mendukung strategi ini adalah sebagai berikut: a. Peningkatan kualitas aparatur daerah khususnya pada pemenuhan SPM pada bidang pendidikan, kesehatan, listrik, informasi, dan telekomunikasi di daerah tertinggal dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian; kelembagaan pemangku b. Pengembangan pusat serta teknologi, pendidikan, pelatihan, pengembangan SDM pelaku usaha untuk menunjang pengembangan usaha khususnya sektor pariwisata, perikanan laut, dan subsektor perikanan laut; informasi pemasaran c. Peningkatan kompetensi guru di daerah tertinggal melalui pelatihan; d. Pengembangan sekolah kejuruan dan politeknik e. Pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan; f. Pengembangan Balai Pelatihan Kerja dan Kewirausahaan; g. Pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat berbasis pengembangan pariwisata, perikanan, dan peternakan. 5. Penguatan Regulasi dan Insentif Dalam upaya mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal, bentuk afirmasi yang lebih nyata dan konkrit dilakukan dengan evaluasi terhadap harmonisasi regulasi untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam pengelolaan hasil bumi dan energi melalui pelaksanaan prioritas program sebagai berikut: a. Penyusunan Strategi Daerah Pembangunan Daerah Tertinggal; tentang Percepatan Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 205
b. Penyusunan aksi induk pengembangan ekonomi berbasis pada agroindustri peternakan dan perikanan laut secara terpadu; rencana dan rencana c. Penyusunan aksi induk pengembangan pariwisata baik wisata bahari dan sosial budaya; rencana dan rencana d. Harmonisasi kebijakan, program, dan kegiatan daerah untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal; e. Pengaturan dan pengelolaan hak ulayat; f. Koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah dengan pemerintah daerah, antar-SKPD dalam penyelenggaraan program pembangunan di daerah; g. Pemberian insentif untuk pihak swasta dalam proses pengembangan usaha di daerah tertinggal; h. Tunjangan khusus penyuluh pertanian. 6. Pembinaan Daerah Tertinggal Terentaskan Pembinaan daerah tertinggal yang terentaskan melalui penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah dan peningkatan kapasitas SDM. 7. Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi Mendukung pengembangan kawasan perdesaan dan transmigrasi sebagai upaya pengurangan kesenjangan antarwilayah. Dalam proses pembangunan kedepan, pusat diharapkan pertumbuhan baru dapat mendukung upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal dan pengembangan kawasan perdesaan. kawasan transmigrasi sebagai Pada periode RPJMN 2010-2014 wilayah Nusa Tenggara terdiri dari 2 provinsi dengan total 32 kabupaten/kota, dimana 78,12 persen atau 25 kabupaten masuk dalam kategori daerah tertinggal. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah ini sebesar 66,65, berada dibawah target IPM rata-rata nasional di daerah tertinggal dalam RPJMN 2010-2014 sebesar 72,2. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,31 persen, jauh dari target 206 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
yang diharapkan pada RPJMN 2010-2014, sebesar 7,1 persen. Angka kemiskinan di daerah tertinggal Wilayah Nusa Tenggara masih sebesar 21,43 persen, jauh dari target angka kemiskinan secara nasional di daerah tertinggal dalam RPJMN 2010-2014, sebesar 14,2 persen. Dalam periode RPJMN 2010-2014 di wilayah Nusa Tenggara telah ditetapkan 28 kabupaten tertinggal yang menjadi lokus agenda percepatan pembangunan daerah tertinggal. Pada akhir tahun 2014 diindikasikan terdapat 3 kabupaten tertinggal yang dapat terentaskan. Akan tetapi, terdapat 1 kabupaten dengan status Daerah Otonom Baru (DOB) hasil pemekaran yang masuk kategori daerah tertinggal yaitu Kabupaten Malaka. Sehingga pada periode RPJMN 2015-2019 jumlah daerah tertinggal di Nusa Tenggara di perkirakan sebanyak 26 kabupaten. Pada akhir periode RPJMN 2015-2019 ditargetkan sebanyak 16 kabupaten tertinggal dapat terentaskan di wilayah ini. 4.5.3.2 Pengembangan Kawasan Perbatasan Arah kebijakan Pengembangan Kawasan Perbatasan di Wilayah Nusa Tenggara difokuskan untuk meningkatkan peran kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang maju dan berdaulat dengan negara yaitu RDTL dan Australia. Fokus Pengembangan Kawasan Perbatasan di Wilayah Nusa Tenggara diarahkan pada pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di Wilayah Nusa Tenggara, yaitu PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu dan PKSN Kalabahi, serta Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) penanganan kawasan perbatasan tahun 2015-2019. Strategi pengembangan kawasan perbatasan diarahkan untuk mewujudkan kemudahan aktivitas masyarakat kawasan perbatasan dalam berhubungan dengan negara tetangga dan menciptakan kawasan perbatasan yang berdaulat. Strategi tersebut dilakukan sebagai berikut: Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 207
. 3 4 r a b m a G . 9 1 0 2 - 5 1 0 2 a r a g g n e T a s u N h a y a l i W l a g g n i t r e T h a r e a D n a r a b e S a t e P 208 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
2019 209
1. Penguatan pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pemeliharaan dan pengamanan kawasan perbatasan Nusa Tenggara Penguatan penegasan, pemeliharaan, dan pengamanan kawasan perbatasan, secara terpadu di Wilayah Nusa Tenggara dengan strategi sebagai berikut: pengelolaan dan fasilitasi a. Mengembangkan pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan terpadu di PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu, dan PKSN Kalabahi; b. Mengembangkan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara di PKSN Kefamenanu, PKSN Atambua, dan PKSN Kalabahi; c. Membenahi aktivitas lintas batas di pintu-pintu alternatif (ilegal) di kawasan perbatasan di Belu, Timor Tengah Utara, Rote, Alor, dan Kupang; d. Meningkatkan upaya perundingan dalam penetapan dan penegasan segmen-segmen batas wilayah negara RI- RDTL; e. Meningkatkan kapasitas tim perunding dari tingkat teknis, strategi, hingga kebijakan (pengambilan keputusan); f. Mendayagunakan Pulau-Pulau Kecil Terluar di Pulau Alor, Pulau Dana, Pulau Batek, Pulau Ndana dan Pulau Manggudu dengan pendekatan keamanan, ekonomi dan lingkungan; g. Memperkuat pertahanan dan pengamanan perbatasan wilayah laut dan darat baik dengan penambahan sarana dan prasarana alutsista maupun non alutsista; h. Menjalin kerjasama pengamanan dan pertahanan kawasan perbatasan negara antara RI-RDTL dan RI-Australia; i. Pembentukan kerjasama patroli pertahanan dan keamanan batas wilayah Negara RI-RDTL dan RI- Australia; 210 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
j. Sosialisasi batas wilayah laut negara RI-RDTL dan RI- Australia kepada masyarakat perbatasan Wilayah Nusa Tenggara; k. Mengembangkan standar operasional prosedur (SOP) pertahanan dan keamanan yang profesional bagi aparatur 2. Pengembangan Ekonomi Lokal pengaman perbatasan. Pengembangan ekonomi lokal secara terpadupada kawasan perbatasan negara di Wilayah Nusa Tenggara dengan strategi sebagai berikut: a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas supply perikanan tangkap dan sumber daya kelautan, peternakan, pertanian tanaman pangan, dan perkebunan melalui pengembangan sarana dan prasarana produksi, pengolahan, dan pemasaran di PKSN Kalabahi, PKSN Atambua, dan PKSN Kefamenanu; b. Meningkatkan nilai potensi pariwisata alam dan budaya melalui pengelolaan pariwisata yang optimal (promosi dan penyediaan infrastruktur penunjang pariwisata) di PKSN Kalabahi, PKSN Kefamenanu, dan PKSN Atambua; c. Mengembangkan program transmigrasi di kawasan perbatasan dalam bentuk Kota Terpadu Mandiri kawasan perbatasan Nusa Tenggara Timur; d. Mengembangkan pusat perdagangan skala internasional berbasis komoditas lokal berorientasi pasar ke negara tetangga serta secara bertahap menurunkan jumlah pelintas batas tradisional di titik lintas batas (RDTL dan Australia) di PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu, dan PKSN Kalabahi; e. Mengembangkan untuk meningkatkan mengelola komoditas unggulan lokal yang berorientasi pasar ke negara RDTL maupun Australia. balai-balai latihan kerja Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 211
3. Penguatan Konektivitas dan Sislognas Peningkatan konektivitas kawasan perbatasan negara di Wilayah Nusa Tenggara dengan strategi sebagai berikut: pembangunan a. Mempercepat dengan membangun sistem jaringan jalan lokal di Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) dan antar Lokpri yang saling terhubung dengan pusat kegiatan ekonomi di Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) Kabupaten Timor Tengah Utara, Kupang, dan Belu, terutama desa-desa yang masih terisolir; konektivitas b. Meningkatkan intensitas dan pelayanan keperintisan yang menghubungkan pulau-pulau di kawasan perbatasan negara di Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) Kabupaten Alor dan Kabupaten Rote Ndao, termasuk pulau kecil terluar berpenduduk di Wilayah Nusa Tenggara dengan pusat pertumbuhan/aktivitas ekonomi; c. Mengembangkan dermaga keperintisan pada pulau-pulau kecil terluar berpenduduk; d. Menjamin ketersedian logistik, khususnya untuk pulau- pulau kecil terluar berpenduduk; e. Mengembangkan pusat pelayanan transportasi laut dan udara internasional di Kupang, PKSN Kalabahi, dan PKSN Atambua Mengembangkan pusat pelayanan transportasi laut dan udara internasional di Kupang, PKSN Kalabahi, dan PKSN Atambua; f. Menyediakan infrastruktur dasar kewilayahan terutama jalan, listrik, air bersih, dan telekomunikasi di Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri); g. Menyediakan dan menata telekomunikasi dan informasi yang masif untuk menegakan kedaulatan telekomunikasi dan informasi di kawasan perbatasan RI-RDTL. 4. Penguatan Kemampuan SDM dan Iptek Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di kawasan perbatasan 212 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
negara di Wilayah Nusa Tenggara dengan strategi sebagai berikut: a. Mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan kejuruan dan keterampilan berbasis sumber daya lokal (kelautan, peternakan, pertanian tanaman pangan, dan perkebunan) di kawasan perbatasan Belu, Timor Tengah Utara, Alor, Kupang, Rote Ndao; b. Meningkatkan akses pelayanan sosial dasar (pendidikan dan kesehatan) di kawasan perbatasan negara, termasuk orientasi pelayanan kepada RDTL; c. Menyediakan tenaga pendidikan dan kesehatan yang handal serta penyedian insentif, serta sarana prasarana penunjang yang memadai, khususnya di pulau-pulau kecil terluar berpenduduk; d. Meningkatkan kapasitas aparatur wilayah perbatasan melalui penerapan kebijakan wajib tugas belajar dan pelatihan teknis, agar diperoleh sumberdaya aparatur yang memiliki kemampuan dan merumuskan kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan dan pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat perbatasan; e. Mengembangkan teknologi tepat guna dalam menunjang pengelolaan sumber daya alam/potensi lokal di kawasan perbatasan. 5. Penguatan Regulasi dan Insentif Dalam kawasan perbatasan negara, harmonisasi regulasi agar afirmasi terhadap pengembangan kawasan perbatasan. Beberapa regulasi yang kurang harmonis dalam mendukung afirmasi terhadap pengembangan kawasan perbatasan sebagai berikut: upaya mendukung pengembangan a. Akses masyarakat perbatasan yang tinggal di kawasan lindung untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalamnya, serta untuk kemudahan pembangunan infrastruktur yang melalui hutan lindung; b. Regulasi pengelolaan lintas batas; Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 213
c. Regulasi Perdagangan lintas batas Perjanjian kerjasama dalam antara RI-RDTL maupun pengembangan kawasan perbatasan negara; RI-Australia d. Regulasi untuk memberikan kewenangan yang lebih luas (asimetrik) kepada Pemerintah Pusat untuk menyediakan sumber daya air, pengelolaan jalan non status, dan pelayanan pendidikan dan kesehatan di kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar; e. Penciptaan iklim investasi yang kondusif di kawasan perbatasan; f. Pembagian kewenangan atau urusan antar jenjang pemerintah: pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam pengelolaan kawasan perbatasan; g. Kelembagaan pengelola perbatasan yang memiliki otoritas penuh untuk mengelola pos-pos lintas batas negara; h. Pemberian kewenangan khusus bagi pemerintahan kecamatan di wilayah perbatasan (Lokpri) dalam bentuk desentralisasi asimetrik dengan penetapan daerah khusus untuk efektivitas pembangunan peningkatan kualitas pelayanan publik.; akselerasi dan i. Penyusunan Rencana Tata Ruang termasuk Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan di Nusa Tenggara Timur; j. Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan Tahun 2015-2019 menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan negara. Adapun sebaran lokasi prioritas pengembangan kawasan perbatasan dapat dilihat pada Tabel 4.8 dan Gambar 4.4. Tabel 4.6. 214 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
Tabel 4.7. Daftar Lokasi Prioritas Pengembangan Kawasan Perbatasan Wilayah Nusa Tenggara No. Kabupaten Kecamatan Lokasi Prioritas 1 Kupang 2 Timor Tengah Utara 3 Belu 4 Malaka 5 Rote Ndao 6 Alor Amfoang Timur Insana Utara, Kefamenanu, Miaomaffo Barat, Bikomi Utara, Bikomi Tengah, Bikomo selatan, Bikomi Nalulat, Mutis, Musi, Nalbenu Atambua, Lamaknen Lamaknen, Selatan, Lasiolat, Tasifeto Timur, Raihat, Tasifeto Barat, Nanaet Dubesi, Malaka Barat Malaka Kobalima, Malaka Tengah, Wewiku Rote Barat Daya, Rote Ndao, Rote Ndao, Rote Baru, Rote Barat Laut, Rote Selatan, Rote Timur, Lobalain, Pantai Baru Teluk Mutiara, Alor Timur, Alor Selatan, Alor Barat Daya, Pureman, Mataru, Pantar, Pantar Tengah, Pantar Barat Laut, Pantar Barat Raijua Barat, Kobalima Timur, Sabu Raijua Sumber: Bappenas, 2014 7 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 215
. 4 4 r a b m a G . n a s a t a b r e P n a s a w a K ) i r p k o L ( s a t i r o i r P i s a k o L n a r a b e S a t e P 9 1 0 2 - 5 1 0 2 a r a g g n e T a s u N h a y a l i W 216 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
4.5.4 Penanggulangan Bencana Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 566 pulau dan pulau berpenghuni sebanyak 42 pulau. Di Wilayah Nusa Tenggara Timur terdapat 19 gunung, diantaranya Gunung Rokatenda dan Gunung Ranaka kategori gunung api dengan status aktif dan 15 sungai sungai dengan fluktuasi aliran yang cukup tinggi, pada musim penghujan berair dan banjir, sedangkan musim kemarau air berkurang, bahkan ada yang kering. Berdasarkan IRBI 2013, seluruh kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur berada dalam kelas risiko tinggi. Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat terdapat 16 wilayah sungai dan 16 gunung (7 di Pulau Lombok dan 9 di Pulau Sumbawa), diantaranya adalah Gunung Rinjani di Pulau Lombok dan Gunung Tambora di Pulau Sumbawa, merupakan gunung api dengan status aktif. Ancaman bencana di wilayah Nusa Tenggara adalah gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, kekeringan, banjir dan longsor. Risiko bencana alam yang tinggi di Wilayah Nusa Tenggara dapat disebabkan tingkat ancaman yang tinggi, potensi jumlah penduduk terpapar dan kerugian harta benda yang tinggi serta kapasitas penanggulangan bencana yang belum memadai di bidang dan peringatan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Berdasarkan DIBI yang tahun 1815-2014, berbagai merekam kejadian bencana kejadian bencana di Kepulauan Nusa Tenggara telah mengakibatkan 16.589 orang meninggal dunia, 15.035 orang luka-luka, 3.365 orang hilang, 189.619 orang mengungsi dan 72.250 rumah hancur/rusak. kelembagaan, dini, mitigasi Strategi untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut risiko bencana dalam 1. Internalisasi pengurangan adalah: kerangka pembangunan berkelanjutan, : melalui a. Pengenalan, pengkajian dan pemantauan risiko bencana, melalui penyusunan kajian dan peta risiko skala 1:50.000 pada Kabupaten Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Utara, Bima, Ngada, Dompu dan Ende, dan skala 1:25.000 pada Kota Mataram dan Kupang. Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 217
b. Integrasi kajian dan peta risiko dalam penyusunan dan review RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota. c. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB) berdasarkan kajian dan peta risiko di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Utara, Bima, Ngada, Dompu, Ende, Kota Mataram dan Kupang. d. Penyusunan rencana kontinjensi di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Utara, Bima, Ngada, Dompu, Ende, Kota Mataram dan Kupang sebagai panduan kesiapsiagaan dan operasi tanggap darurat dalam menghadapi bencana gempa bumi, tsunami, terhadap bencana, letusan gunung api, kekeringan, banjir dan longsor. 2. Penurunan : tingkat kerentanan melalui a. Mendorong dan menumbuhkan budaya sadar bencana dan meningkatkan tentang kebencanaan di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Utara, Bima, Ngada, Dompu, Ende, Kota Mataram dan Kupang; pengetahuan masyarakat b. Meningkatkan sosialisasi dan diseminasi pengurangan risiko bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, kekeringan, banjir dan longsor kepada masyarakat baik melalui media cetak, radio dan televisi, yang difokuskan di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Utara, Bima, Ngada, Dompu, Ende, Kota Mataram dan Kupang. c. Bekerjasama dengan mitra pembangunan, OMS dan dunia usaha untuk mengurangi kerentanan sosial dan ekonomi masyarakat di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Utara, Bima, Ngada, Dompu, Ende, Kota Mataram dan Kupang; d. Peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah pasca bencana, melalui percepatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana alam gempa bumi di letusan gunung api Lombok Utara, Lombok Timur, 218 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
Rokatenda dan daerah pasca bencana alam lainnya di Pulau Nusa Tenggara; e. Pemeliharaan, penataan bangunan dan lingkungan di sekitar daerah aliran sungai (DAS) Dodokan dan Moyosari di NTB dan DAS Benain Aisessa di NTT maupun daerah rawan bencana alam lainnya; dan f. Membangun dan menumbuhkan kearifan lokal dalam upaya pengurangan risiko bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, kekeringan, banjir dan longsor. 3. Peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat, melalui: a. Penguatan kelembagaan penanggulangan bencana di daerah, melalui penyediaan prasarana gedung kantor; kapasitas apratur dan b. Penyediaan sistem peringatan dini bencana tsunami, banjir dan letusan gunung di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Utara, Bima, Ngada, Dompu, Ende, Kota Mataram dan Kupang, serta memastikan berfungsinya sistem peringatan dini dengan baik; c. Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dan pendidikan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana; d. Melaksanakan simulasi dan gladi kesiapsiagaan tanggap darurat secara berkala dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, kekeringan, banjir dan longsor; e. Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan (shelter/tempat evakuasi sementara, jalur evakuasi dan rambu-rambu evakuasi) menghadapi bencana, yang difokuskan pada kawasan rawan dan risiko tinggi bencana tsunami dan letusan gunung api; f. Membangun dan memberikan perlindungan bagi prasarana vital yang diperlukan untuk memastikan keberlangsungan pelayanan publik, kegiatan ekonomi Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 219
masyarakat, keamanan dan ketertiban pada situasi darurat dan pasca bencana; g. Pengembangan Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Utara, Bima, Ngada, Dompu, Ende, Kota Mataram dan Kupang untuk mendukung Gerakan Desa Hebat; h. Peningkatan kapasitas manajemen dan pendistribusian logistik kebencanaan, melalui pembangunan 1 (satu) unit pusat logistik kebencanaan di wilayah Nusa Tenggara yang dapat menjangkau wilayah terpencil; dan i. Pembentukan forum pengurangan risiko bencana di daerah wilayah Nusa Tenggara. dan penguatan kapasitas Tabel 4.8. Profil Kerawanan Risiko Bencana Pada Pusat Pertumbuhan di Wilayah Nusa Tenggara Lokasi Index Kerawanan (IRBI 2011) Kelas Multi Risiko (IRBI 2013) KAPET Bima di Kota Bima dengan wilayah- wilayah sentra produksi bahan baku di Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu. Tinggi untuk gempa gelombang bumi, dan abrasi Kota tinggi Kab. tinggi Kab. Dompu: tinggi Bima: Bima: KAPET Ngada Mbay-Kab. Tinggi untuk gempa bumi, tsunami, banjir Tinggi untuk gempa bumi KEK Mandalika-Kab. Lombok Tengah Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Nusa Tenggara Kab. Tinggi Ngada: Kab. Tengah: tinggi Lombok Kupang 220 Tinggi untuk Tinggi Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
Lokasi Index Kerawanan (IRBI 2011) Mataram Lokasi ancaman: gempa tsunami, cuaca abrasi, Tinggi ancaman: gempa tsunami, ekstrim, abrasi Index Kerawanan (IRBI 2011) bumi, banjir, ekstrim, untuk bumi, cuaca KAPET Bima di Kota Bima dengan wilayah- sentra wilayah produksi bahan baku di Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu. Tinggi untuk gempa bumi, gelombang dan abrasi KAPET Ngada Mbay-Kab. Tinggi untuk gempa tsunami, bumi, banjir Tinggi untuk gempa bumi KEK Mandalika-Kab. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Nusa Tenggara Lombok Tengah Kupang Tinggi ancaman: Gempa tsunami, cuaca untuk bumi, banjir, ekstrim, Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 Kelas Multi Risiko (IRBI 2013) Tinggi KelasMulti Risiko (IRBI 2013) Kota tinggi Kab. tinggi Kab. Dompu: tinggi Bima: Bima: Kab. Tinggi Ngada: Kab. Tengah: tinggi Lombok Tinggi 221
Lokasi Index Kerawanan (IRBI 2011) Kelas Multi Risiko (IRBI 2013) abrasi, Tinggi ancaman: gempa tsunami, ekstrim, abrasi Mataram untuk bumi, cuaca Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Nusa Tenggara Tinggi Praya - Kab. Lombok Tengah Raba - Kab. Bima Sumbawa Besar - Kab. Sumbawa Soe Tengah Selatan - Kab. Timor Kefamenanu Timor Tengah Utara
Kab. untuk Tinggi banjir, ancaman: gempa bumi, abrasi, kekeringan untuk Tinggi ancaman: banjir, gempa bumi, cuaca ekstrim, kekeringan untuk Tinggi ancaman: gempabumi, cuaca tsunami, ekstrim, banjir dan tanah longsor, letusan gunung api untuk Tinggi ancaman: banjir dan tanah longsor, ekstrim, cuaca abrasi Tinggi ancaman: angin topan Tinggi ancaman: untuk banjir, Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Ende 222 untuk banjir Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 tinggi
Lokasi Index Kerawanan (IRBI 2011) Kelas Multi Risiko (IRBI 2013) Maumere - Sikka Waingapu Sumba Timur - Kab. Ruteng Manggarai - Kab. Labuan Bajo - Kab. Manggarai Barat dan tanah longsor, cuaca ekstrim, abrasi untuk Tinggi ancaman: banjir dan tanah longsor, letusan gunung api, abrasi, gempa bumi, tsunami, cuaca ekstrim Tinggi ancaman: cuaca ekstrim untuk Tinggi ancaman: banjir dan tanah longsor, cuaca ekstrim, abrasi Tinggi untuk banjir ancaman: dan tanah longsor, cuaca ekstrim untuk abrasi, Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Nusa Tenggara Atambua - Kab. Belu Kalabahi - Kab. Alor Kefamenanu Timor Tengah Utara - Kab. untuk Tinggi ancaman: angin topan, banjir dan tanah longsor Tinggi ancaman: gempabumi, cuaca, abrasi Tinggi ancaman: untuk untuk banjir, Tinggi Tinggi Tinggi Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 223
Lokasi Index Kerawanan (IRBI 2011) Kelas Multi Risiko (IRBI 2013) cuaca ekstrim Sumber: Data diolah, Bappenas, 2014. 4.5.5. Pengembangan Tata Ruang Wilayah Nusa Tenggara A. Arah Kebijakan Tata Ruang Wilayah Nusa Tenggara 1. Kebijakan untuk mewujudkan lumbung ternak nasional melalui pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan, industri kerajinan, dan industri jasa hasil peternakan. 2. Kebijakan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis perikanan dan kelautan, hortikultura dan perkebunan, pertanian tanaman pangan serta kehutanan yang berdaya saing dengan prinsip berkelanjutan meliputi: a. Pengembangan kawasan minapolitan; dan b. Pengembangan jaringan prasarana dan sarana yang terpadu untuk mewujudkan poros Indonesia Bagian Tenggara. 3. Kebijakan air sepanjang tahun dan kelestarian ekosistem kepulauan yang mendukung kegiatan pengembangan wilayah secara berkelanjutan meliputi: untuk mewujudkan ketersediaan a. Pelestarian kawasan berfungsi lindung yang bervegetasi hutan tetap paling sedikit 30 persen (tiga puluh persen) dari luas daratan Wilayah Nusa Tenggara sesuai dengan kondisi ekosistemnya dan pelestarian hayati kelautan dunia; dan kawasan keanekaragaman 224 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
. 5 4 r a b m a G . a r a g g n e T a s u N h a y a l i W a n a d n e B o k i s i R s k e d n I a t e P Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 225
b. Pengendalian perkembangan kawasan permukiman perkotaan dan kawasan budi daya terbangun pada wilayah pesisir, pulau kecil, dan kawasan rawan bencana. 4. Kebijakan untuk mewujudkan Kawasan Perbatasan sebagai beranda depan negara dan pintu gerbang internasional yang berbatasan dengan Negara Timor Leste dan Negara Australia melalui percepatan pengembangan Kawasan Perbatasan dengan pendekatan pertahanan dan keamanan negara, kesejahteraan masyarakat, serta kelestarian lingkungan hidup. 5. Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KSN) meliputi: a. Pengembangan KSN rangka peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara; dan Perbatasan dalam fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian nasional B. Strategi Pengembangan Tata Ruang Wilayah Nusa yang produktif, efisien, dan mampu bersaing. b. Pengembangan KSN untuk meningkatkan Tenggara I. Struktur Ruang Wilayah 1. Strategi pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan, industri kerajinan, dan industri jasa hasil peternakan meliputi: a. Mengembangkan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan, industri kerajinan, dan industri jasa hasil peternakan yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu; dan b. Mengembangkan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat penelitian dan pengembangan peternakan. 2. Strategi pengembangan kawasan minapolitan meliputi: a. Mengembangkan kawasan peruntukan industri berbasis komoditas perikanan dan kelautan; dan 226 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
b. Mengembangkan prasarana dan sarana transportasi untuk meningkatkan keterkaitan antara kawasan perkotaan nasional dan sentra perikanan dan kelautan. 3. Strategi untuk arah kebijakan pengembangan jaringan prasarana dan sarana yang terpadu untuk mewujudkan dengan poros Bagian mengembangkan untuk meningkatkan keterkaitan antarpulau dan antarwilayah. Prioritas lokasi pengembangan pusat kegiatan pada periode 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 4.9 Tabel 4.9 Prioritas Lokasi Pengembangan Pusat Kegiatan Kepulauan Nusa Tenggara Periode 2015-2019 penyeberangan Tenggara lintas Indonesia Provinsi PKN Pusat Kegiatan dalam RTRWN PKW PKSN NTB Mataram (I/C/1) Praya (I/B) NTT Kupang (I/C/1) Raba (II/B) Sumbawa Besar (II/C/1) Soe (II/B) Kefamenanu (II/B) Ende (I/C/1) Atambua (I/A/1) Kalabahi (II/A/2) Kefamenanu (I/A/2) Maumere (I/C/1) Waingapu (II/C/1) Ruteng (II/C/1) Labuan Bajo (I/C/1) Sumber: Data diolah, Bappenas, 2014. Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 227
II. Pengembangan Kawasan Lindung 1. Strategi pelestarian kawasan berfungsi lindung yang bervegetasi hutan tetap paling sedikit 30 persen (tiga puluh persen) dari luas daratan Wilayah Nusa Tenggara sesuai dengan kondisi ekosistemnya dan pelestarian kawasan keanekaragaman hayati kelautan dunia meliputi: c. Mempertahankan dan merehabilitasi kawasan hutan lindung, kawasan resapan air, sungai, danau, dan waduk; d. Mempertahankan luasan dan merehabilitasi kawasan suaka alam dan pelestarian alam yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi; e. Meningkatkan fungsi ekologis kawasan peruntukan hutan terutama di Pulau Kecil; f. Mengendalikan kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu fungsi kawasan berfungsi lindung; laut yang mengancam habitat keanekaragaman hayati laut; dan h. Mencegah pengembangan pelabuhan dan/atau alur fungsi g. Mengendalikan kegiatan budi daya pelayaran yang berpotensi mengganggu Kawasan Lindung dan ekosistem pesisir. 2. Strategi kawasan permukiman budidaya terbangun pada Wilayah Pesisir, Pulau Kecil, dan kawasan rawan bencana meliputi: a. Mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan permukiman perkotaan dan kawasan budi daya terbangun yang berada di kawasan rawan tanah longsor, gelombang pasang, banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, gerakan tanah, tsunami, dan abrasi; dan pengendalian perkotaan perkembangan kawasan dan b. Mengendalikan alih fungsi dan merehabilitasi kawasan pantai berhutan bakau di kawasan perkotaan nasional. 228 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
No 1 III. Pengembangan Kawasan Budidaya Strategi percepatan pengembangan Kawasan Perbatasan dengan pendekatan pertahanan dan keamanan negara, kesejahteraan masyarakat, serta kelestarian lingkungan hidup meliputi: a. Mempercepat pengembangan PKSN sebagai pusat pengembangan ekonomi, pintu gerbang internasional, transportasi, serta pusat promosi dan simpul pemasaran ke negara yang berbatasan; b. Mengembangkan kawasan sentra produksi berbasis sumber daya alam potensial dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan IV. c. Mengembangkan prasarana dan sarana transportasi penyeberangan dan pemenuhan kebutuhan air baku pada PPKT berpenghuni di Pulau Alor, dan mengembangkan jaringan telekomunikasi pada PPKT berpenghuni di Pulau Alor. Pengembangan Kawasan Strategis Nasional Dalam rangka pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KSN) dikembangkan 3 (tiga) KSN yang mendukung pengembangan wilayah di Kepulauan Nusa Tenggara. Strategi pengembangan KSN di Kepulauan Nusa Tenggara dapat dilihat pada Tabel 4.10. Tabel 4.10 Strategi Pengembangan Kawasan Strategis Nasional di Kepulauan Nusa Tenggara KSN Tipe Strategi
K/L Kawasan Sudut Perbatasa Kepenting n Nusa an Pertahana Tenggara dan n Timur Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 Pengembangan prasarana sarana pertahanan keamanan dan dan yang
Kementerian Agraria Tata Ruang BNPP dan 229
No 2 3 KSN Kapet Bima 3 Kapet Mbay 230 Tipe Strategi
K/L Keamanan mendukung kedaulatan keutuhan wilayah dan pemertahanan kawasan konservasi Kawasan Perbatasan Nusa Tenggara Timur Mengembangkan komoditas utama sebagai komoditas yaitu unggulan mete, jambu kelapa, coklat, kopi dan pisang, serta mengembangkan produk-produk turunannya Kapet Mbay Mengembangkan komoditas utama sebagai komoditas unggulan yaitu sapi, jagung, dan rumput laut, serta mengembangkan produk-produk turunannya Kapet Bima dan batas negara di Kepenting an Ekonomi di
Kementerian Pertahanan Kementerian Perhubungan Kementerian PU Perumahan Rakyat dan Kementerian Agraria Tata (PU) Kementerian Koordinator Perekonomia n Bappenas Kementerian Perhubungan Kementerian PU Perumahan Rakyat Kementerian Pertanian dan Ruang dan di Kepenting an Penguatan sistem pusat pelayanan kegiatan ekonomi Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
No KSN Tipe Strategi K/L Ekonomi dan jaringan prasarana pendukung Kapet Bima dan Mbay sistem Sumber: Data diolah, Bappenas, 2014. 4.5.6 Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah Arah kebijakan pengembangan Wilayah Nusa Tenggara yakni peningkatan kapasitas pemerintah daerah yang mendorong daya saing berbasis potensi ekonomi lokal dengan prinsip berkelanjutan, dengan strategi : 1. Penguatan regulasi dan kebijakan penataan kewenangan; 2. Penguatan peran gubernur melalui sebagai wakil Pemerintah Pusat; 3. Penerapan standar pelayanan dan sistem pengaduan pada terintegrasi dengan tiap pemerintah daerah yang manajemen kinerja; 4. Penguatan peran PTSP sebagai sarana penyederhanaan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha. 5. penguatan mutu pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sesuai arah dan prioritas pembangunan daerah. 6. Peningkatan proporsi belanja modal; 7. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi penganggaran, informasi anggaran salah satunya melalui penciptaan pemerintah daerah melalui e-government. 8. Penataan mekanisme monitoring dan evaluasi dana transfer yang terintegrasi di tingkat provinsi secara on-line; 9. Penguatan tranparansi dan akuntabilitas kebijakan dan pengelolaan keuangan Daerah. Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 231
4.6 Kaidah Pelaksanaan Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara 4.6.1 Prioritas Program Pembangunan 4.6.1.1 Provinsi Nusa Tenggara Barat Tabel 4.11. Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional di Provinsi Nusa Tenggara Barat Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional PERHUBUNGAN UDARA PERHUBUNGAN LAUT 1. Pengembangan Bandara Internasional Lombok 1. Pengembangan Faspel Bima 2. Pembangunan Faspel Laut Pelabuhan Lombok JALAN 3. Pengembangan Pelabuhan Lembar 1. Pembangunan Jalan Akses BIL (Patung Sapi - Gadjah Mada) 2. Pembangunan Jalan Benete - Sejorong - Lunyuk 3. Pembangunan Jalan dari Bangau - Dompu - Ramba - Lb. Bajo (159,2 km) 4. Pembangunan Jalan dari Benete - Simpang Negara (72,1km) 5. Pembangunan Jalan Dompu-Huu 6. Pembangunan Jalan 7. Pembangunan Jalan Lunyuk-Rapang-Sekokot-Toro- Sp.Dompu-Dompu 8. Pembangunan Jalan Pemenang - Ampenan 9. Pembangunan Jalan Pemenang - Tanjung - Bayan - Sanbella - Lb.Lombok 10. Pembangunan Jalan Penyaring-Labu Sawo dan Moyo - Sebewe (Samota) 232 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional 11. Pembangunan Jalan Sekotong - Pelangan 12. Pembangunan Jalan Sp.Banggo-Sp.Kempo-Doropati- Lb.Kenanga-Kawindatoi-Sp.Kore 13. Pembangunan Jalan Sp.Panujak-Sengkol-Kuta 14. Pembangunan Jembatan Penghubung (Labuan Bajo - Pulau KETENAGALISTRIKAN Bajo) 1. PLTM Santong 0,85 MW 2. PLTU Lombok (APBN) 25 MW 3. PLTU Lombok (FTP1) 2x25 MW 4. PLTU Bima (FTP1) 2x10 MW 5. PLTG/MG Lombok Peaker 2x30 MW 6. PLTU Sumbawa Barat 2x7 MW 7. PLTU Bima 2 2x10 MW 8. PLTU Lombok (FTP 2) 2x25 MW 9. PLTG/MG Lombok Peaker 2 30 MW 10. PLTA Brang Beh 1 8 MW 11. PLTA Brang Beh 2 4,1 MW 12. PLTU Lombok 2 2x25 MW 13. PLTG/MG Lombok Peaker 3 30 MW 14. PLTG/MG Lombok Peaker 4 30 MW 15. PLTP Sembalun (FTP2) 2x10 MW 16. PLTP Sembalun 2 2x10 MW 17. PLTU Lombok 3 2x25 MW 18. PLTU Lombok 56 MW 19. PLTM PLTM Tersebar NTB 28 MW 20. PLTU Sumbawa (FTP2) 2x10 MW 21. PLTU Lombok Timur 2x25 MW 22. PLTP Hu'u (FTP2) 20 MW SUMBER DAYA AIR 23. PLTP Hu'u 2 2x20 MW 1. Pembangunan Jaringan Irigasi DI. Rababaka Kompleks di Kabupaten Dompu Dompu Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 233
Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional 2. Pembangunan Pengendali Banjir Sungai Dodokan Lombok Barat 3. Rehabilitasi Tanggul Banjir Sungai Babak Lombok Barat 4. Pembangunan Pengaman Pantai Bintaro/Ampenan Kota Mataram 5. Pembangunan Pengaman Pantai Batu Nampar Lombok Timur 6. Pembangunan Bendung Pengalih dan Saluran Interbasin Bendungan Tanju dan Bendungan Mila Untuk Rababaka Komplek di Kabupaten Dompu Dompu 7. Pembangunan Bendungan Tanju dan Bendungan Mila Untuk Rababaka Kompleks Dompu 8. Pembangunan Bendungan Bintangbano Sumbawa 9. Pembangunan Bendungan Mujur Lombok Tengah 10. Pembangunan Bendungan Meninting Lombok Barat 11. Pembangunan Bendungan Krekeh Sumbawa 12. Pembangunan Embung Rakyat 50 di WS Lombok Tersebar PERHUBUNGAN LAUT 13. Pembangunan Embung Rakyat 50 di WS Sumbawa Tersebar 1. Pengembangan Pelabuhan Bima 2. Pengembangan Pelabuhan Badas 3. Pengembangan Pelabuhan Benete 234 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
. 6 4 r a b m a G . 9 1 0 2 - 5 1 0 2 t a r a B a r a g g n e T a s u N i s n i v o r P l a n o i s a N h a g n e n e M a k g n a J r u t k u r t s a r f n I s i g e t a r t S n a t a i g e K Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 235
4.6.1.2 Provinsi Nusa Tenggara Timur Tabel 4.12 Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional di Provinsi Nusa Tenggara Timur Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional PERHUBUNGAN DARAT PERHUBUNGAN UDARA 1. Pengembangan Sistem Transit Kota Kupang PERHUBUNGAN LAUT 2. Rehabilitasi Bandara El Tari Kupang 1. Pembangunan Dermaga kapal pesiar di Labuan Bajo 2. Pengembangan Dermaga Wisata di Rinca 3. Pengembangan Dermaga pariwisata di Ende 4. Pembangunan Dermaga pariwisata di Maumere 5. Pengembangan Faspel Laut Marapokot 6. Pengembangan Pelabuhan Tenau 7. Penanganan Fasilitas Pelabuhan Laut Pulau Komodo untuk JALAN 8. Pembangunan Pelabuhan Kupang mendukung Pariwisata 1. Pembangunan Jalan Kendidi - Ruteng 2. Pembangunan Jalan Bajawa - Ende 3. Pembangunan Jalan Baranusa-Kabir 4. Pembangunan Jalan Bolok - Lapter.penfui 5. Pembangunan Jalan Ende - Maumere - Magepanda 6. Pembangunan Jalan Lewoleba-Balauring 7. Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Pulau Timor 8. Pembangunan Jalan Lingkar Utara Pulau Flores (Ngorang- 9. Pembangunan Jalan Detusoko - Ronokolo 10. Pembangunan Jalan poros tengah di Kupang-Timor Tengah 236 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional Utara (Oilmasi - Sulamo) 11. Pembangunan Jalan Tenau-Sp.Lp.Terbang 12. Pembangunan Jalan Wailebe-Kolilanang-Waiwuring 13. Pembangunan Jalan Lingkar Barat Pulau Sumba (Wanokaka- 14. Pembangunan Jalan Waingapu-Melolo-Baing 15. Pembangunan Jalan Perbatasan NTT - Timor Leste KETENAGALISTRIKAN 16. Pembangunan Jalan Batutua - Baa - Pantebaru - Eakun 1. PLTM Ndungga 1,9 MW 2. PLTD Rote (Relokasi PLTD) 1 MW 3. PLTP Ulumbu (APBN) 2 x 2,5 MW 4. PLTU Atambua APBN 6 MW 5. PLTD Kalabahi Peaker (Relokasi PLTD) 0,75 MW 6. PLTU NTT-1 Ropa (FTP1)/Ende 14 MW 7. PLTU NTT-2 Kupang (FTP1) 33 MW 8. PLTU Rote Ndao 6 MW 9. PLTU Alor 6 MW 10. PLTU Atambua APBN (3x6) 18 MW 11. PLTD Kalabahi Peaker (Relokasi PLTD) 0,5 MW 12. PLTM Lokomboro 6, 7 0,4 MW 13. PLTM Maidang 1 MW 14. PLTB Oelbubuk-Soe 2 x 1 MW 15. PLTP Ulumbu (ADB) 5 MW 16. PLTP Ulumbu 4 2,5 MW 17. PLTGB Larantuka (FTP 2) 8 MW 18. PLTBiomass Waingapu 1 MW 19. PLTMH Maubesi 2 x 0,5 MW 20. PLTM Kudungawa 2 MW 21. PLTG/MG Kupang Peaker 20 MW 22. PLTG/MG Kupang Peaker 2 (gas) 20 MW 23. PLTMG Maumere Peaker (gas) 8 MW 24. PLTP Ulumbu 5 2,5 MW 25. PLTM Umbuwangu III 0,2 MW 26. PLTA Wae Rancang I - Man-ggarai 12 MW Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 237
Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional 27. PLTBiomass Waingapu 2 MW 28. PLTP Bukapiting 2 x 2,5 MW 29. PLTA Wae Rancang II - Man-ggarai 4,5 MW 30. PLTU Kupang 2 2 x 15 MW 31. PLTG/MG Kupang Peaker 3 (gas) 20 MW 32. PLTD Lembata (Relokasi PLTD) 3,5 MW 33. PLTG/MG Kupang Peaker 4 (gas) 20 MW 34. PLTM PLTM Tersebar NTT 14 MW 35. PLTP Ulumbu 3 5 MW 36. PLTP Atadei (FTP 2) 5 MW 37. PLTP Mataloko (FTP 2) 5 MW 38. PLTU Kupang 2 x 15 MW 39. PLTP Oka Larantuka 3 MW 40. PLTP Sokoria (FTP2)- Ende 3 x 5 MW 41. PLTP Mataloko 3 5 MW 42. PLTP Mataloko 4 5 MW SUMBER DAYA AIR 43. PLTP Sokoria 4 5 MW 1. Pembangunan Bendung Linamnutu D.I. Bena Kab. TTS 2. Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi D.I. Satar Beleng ( 1.225 Ha) Kab. Manggarai Timur 3. Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi D.I. Mbaing Kab. Sumba Timur 4. Pembangunan Waduk Raknamo Kab. Kupang 5. Pembangunan Waduk Jawa Tiwa (Multi Years) Kab. PERHUBUNGAN LAUT Nagekeo 1. Pengembangan Pelabuhan Maritaing 2. Pengembangan Pelabuhan Ippi 3. Pengembangan Pelabuhan Larantuka 238 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
. 7 4 r a b m a G . 9 1 0 2 - 5 1 0 2 r u m T a r a g g n e T a s u N i i s n i v o r P l a n o i s a N h a g n e n e M a k g n a J r u t k u r t s a r f n I s i g e t a r t S n a t a i g e K Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 239
4.6.2. Kerangka Regulasi Pelaksanaan pembangunan Wilayah Nusa Tenggara tidak regulasi yang perlu terlepas dari berbagai kerangka diperhatikan, diantaranya: a. Harmonisasi peraturan perundangan terkait dengan iklim investasi, diantaranya adalah PP. Nomor 147 Tahun 2000 Tentang Perlakuan Perpajakan di KAPET; b. Membuat regulasi terkait dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah Daerah Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu dengan Badan Pengembangan KAPET Bima; c. Membuat regulasi terkait dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada dan Kabupaten Nagekeo dengan Badan Pengembangan KAPET Mbay; d. Peraturan perundangan terkait dengan pelimpahan kewenangan ijin investasi di kawasan-kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri nasional lainnya; e. Penyelesaian peninjauan kembali Perpres No. 56/2014 4.6.3. Kerangka Kelembagaan tentang RTR Kepulauan Nusa Tenggara. Pelaksanaan pembangunan Wilayah Nusa Tenggara tidak terlepas dari berbagai kerangka kelembagaan yang perlu diperhatikan, diantaranya: c. Melaksanakan sosialisasi terkait dengan pemanfaatan lahan sebagai peruntukan investasi di KAPET Bima dan KAPET Mbay; d. Memberikan pelayan terpadu di bidang perizinan perindustrian, perdagangan, pertanahan di kawasan KAPET Bima dan KAPET Mbay; e. Penyiapan kemampuan pengelolaan investasi di KEK Mandalika; f. Promosi keunggulan wilayah KEK Mandalika kepada investor dalam/luar negeri untuk menarik minat investasi; 240 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
g. Pengembangan koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRD) Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara dalam melaksanakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang Pulau. Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 241
BAB V ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH SULAWESI 5.1. Capaian Kinerja Saat Ini
Berdasarkan data BPS dari tahun 2009 hingga Triwulan II tahun 2014, kinerja pertumbuhan ekonomi provinsi di Wilayah Sulawesi mengalami kecenderungan meningkat. Hal ini didukung dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Pulau Sulawesi yang tinggi selama kurun waktu 2009 - Triwulan II 2014 yaitu sebesar 7,8 persen atau jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yaitu sebesar 5,9 persen. Peranan Pulau Sulawesi dalam pembentukan PDB nasional juga mengalami peningkatan dari 4,5 persen (2009) menjadi 4,8 persen (Triwulan II 2014). Pemerintah Provinsi di Wilayah Sulawesi telah cukup berhasil dalam menurunkan persentase penduduk miskin dari tahun 2009 hingga 2014 (Maret) dengan kisaran penurunan di setiap Provinsi antara 2 - 9 persen. Walaupun demikian Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo, baik di tahun 2009 maupun di tahun 2014, masih memiliki tingkat kemiskinan di atas angka nasional yaitu 14,2 persen (2009) dan 11,3 persen (Maret 2014). Demikian halnya dengan pencapaian tingkat pengangguran terbuka (TPT). Pemerintah Provinsi di Pulau Sulawesi juga telah berhasil menurunkan TPT dengan kisaran penurunan setiap Provinsi antara 1 - 4 persen dan angkanya sudah di bawah TPT nasional yaitu sebesar 7,9 persen (2009) dan 5,7 persen (Februari, 2014), kecuali Provinsi Sulawesi Utara.
Dari sisi peningkatan kualitas sumber daya manusia, Wilayah Sulawesi dapat dikatakan sudah cukup baik. Hal ini diindikasikan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun ke tahun pada masing-masing provinsi di Pulau Sulawesi. Namun selalu meningkatnya 242 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
demikian, pencapaian IPM di Wilayah Sulawesi masih perlu ditingkatkan karena hanya Provinsi Sulawesi Utara yang berada di atas angka IPM nasional (71,76 di tahun 2009 dan 73,81 di tahun 2013). Dari sisi distribusi pendapatan antar golongan masyarakat, seluruh provinsi di Wilayah Sulawesi mengalami kenaikan kesenjangan pendapatan antar golongan. Hal ini dapat diindikasikan dari angka Rasio Gini provinsi-provinsi di Wilayah Sulawesi yang meningkat dari tahun 2009 dibandingkan tahun 2013 dengan kisaran peningkatan di setiap provinsi antara 0,05 - 0,1. Selain itu kesenjangan antar individu provinsi di Sulawesi rata-rata juga masih lebih tinggi dibandingkan dengan nasional yaitu sebesar 0,37 (2009) dan 0,41 (2013). Oleh karena itu, masalah kesenjangan antar individu perlu mendapatkan perhatian khususnya dalam proses pembangunan dengan lebih melibatkan masyarakat secara inklusif, sehingga hasil-hasil pembangunan tersebut dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat. 5.2. Potensi dan Keunggulan Wilayah Perekonomian Wilayah Sulawesi ditopang oleh 3 sektor tanaman pangan, utama, yaitu pertanian antara perkebunan, perikanan, dan kehutanan; pertambangan dan penggalian; serta perdagangan dan jasa-jasa. lain
Komoditas perkebunan yang paling dominan di Wilayah Sulawesi adalah Kakao. Wilayah Sulawesi merupakan produsen terbesar di Indonesia dengan memasok 67 persen produksi Kakao nasional dan produsen kedua terbesar di dunia dengan memasok sekitar 18 persen produksi Kakao dunia (Tahun 2012). Di sub sektor kehutanan, Sulawesi merupakan produsen terbesar kedua Rotan dengan angka produksi sebesar 2.540 ton di Tahun 2012. Wilayah Sulawesi juga memiliki potensi yang menjanjikan dalam komoditas tanaman pangan khususnya padi dan jagung. Pada tahun 2013, Sulawesi tercatat sebagai Indonesia yang terbesar ketiga di produsen beras Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 243
244 menyumbang 10 persen produksi padi nasional. Selain itu, Wilayah Sulawesi juga menyumbang 15 persen produksi Jagung nasional dengan produksi dan luas panen paling besar (Tahun 2013). Begitu pula di sub sektor perikanan. Di tahun 2012 Wilayah Sulawesi merupakan produsen perikanan terbesar di Indonesia dengan memasok lebih dari 40 persen produksi perikanan tangkap dan sekitar 20 persen produksi perikanan budidaya nasional. Keunggulan Wilayah tanaman pangan dan Sulawesi, baik di komoditas perikanan, menjadikan Sulawesi berpotensi untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Di sisi lain, pada sub sektor pertambangan, Wilayah Sulawesi merupakan salah satu dari tiga tempat yang memiliki deposit aspal alam terbesar di dunia dan juga penghasil aspal terbesar di Indonesia yaitu di Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara. Walaupun demikian, pada kenyataannya Indonesia masih melakukan impor aspal untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, produksi aspal perlu ditingkatkan paling tidak untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Wilayah Sulawesi juga menyimpan 50 persen cadangan nikel nasional yang didukung oleh proses produksi nikel paling maju. Kandungan nikel yang tersimpan di Wilayah Sulawesi mencakup hampir 50 persen dari cadangan nikel Indonesia dan menempati peringkat keempat dunia (60 persen). Besarnya cadangan nikel yang dimiliki Sulawesi berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut mengingat luasnya kemanfaatan nikel khususnya dalam mendukung pengembangan industri logam dan merupakan bahan baku utama besi tahan karat atau stainless steel . larangan Semenjak diberlakukannya undang-undang rencana ekspor bahan mentah mineral di 2012, pembangunan pabrik smelter di Wilayah Sulawesi merupakan salah satu yang terbanyak. Hal juga didukung oleh rencana pengembangan Kawasan Ekonomi ini Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
Khusus (KEK) di Sulawesi bagian Tengah, Tenggara, dan Selatan yang memiliki industri Investasi pabrik pengolahan (smelter) pertambangan. smelter nikel direncanakan di Morowali, Sulawesi Tengah, Bantaeng, Sulawesi Selatan, Konawe, dan Sulawesi tersebut didasari Tenggara. Rencana pembangunan keyakinan akan ketersediaan pasokan bijih nikel dan prospek permintaan baik domestik maupun global di masa mendatang. Meskipun demikian, salah satu tantangan yang dihadapi dalam peningkatan kapasitas pengolahan biji nikel adalah rendahnya kualitas bijih nikel yang masih jauh dibawah negara-negara lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya optimalisasi teknologi agar kualitas nikel yang dihasilkan dapat ditingkatkan. fokus pengembangan Wilayah Sulawesi juga memiliki potensi pada pengolahan biji besi terutama di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Selain sumber daya dan cadangan biji besi laterit yang besar, juga terdapat potensi pengolahan pasir besi di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah untuk mendukung pengembangan industri besi baja. Sumber daya pasir besi di Wilayah Sulawesi merupakan yang terbesar di luar Wilayah Pulau Jawa. Meskipun demikian, hingga saat ini pasir besi dari Wilayah Sulawesi cenderung langsung diekspor tanpa terlebih dahulu dan mengalami hambatan diolah pengembangan terkait infrastruktur fisik dan energi. industri pengolahan terutama Wilayah Sulawesi menjadi salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional. Secara geografis Wilayah Sulawesi memiliki posisi yang strategis dengan Negara Filipina dan Malaysia yaitu berbatasan di 14 internasional. terluar dan 46 gerbang pulau kecil Sedangkan Indonesia, terkait dengan konektifitas di Wilayah Sulawesi merupakan satu-satunya wilayah yang memiliki pergerakan barang tertinggi di Kawasan Timur Indonesia (data origin-destination tahun 2011). Namun tersebut demikian, pergerakan barang yang cenderung menuju dan berasal dari Wilayah Pulau Jawa- Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 terjadi 245
Bali yang kemudian disusul dengan Wilayah Pulau Sumatera dan Wilayah Pulau Kalimantan.
Selain itu, Sulawesi memiliki akses transportasi lintas pulau yang menghubungkan kawasan budidaya dengan arus peti kemas yang sangat tinggi. Hal tersebut juga didukung oleh pengembangan KEK Palu dan Bitung sebagai pusat pertumbuhan distribusi barang dan menunjang penyediaan logistik di Kawasan Timur Indonesia. Kawasan ekonomi tersebut juga memiliki akses Internasional dan berperan sebagai Hub Internasional, sehingga akan menunjang aktivitas logistik dan rantai distribusi kawasan Indonesia Timur. Oleh karena itu, Sulawesi sangat berpotensi sebagai pengembangan industri berbasis logistik yang tentunya juga akan mendukung industri berbasis komoditas unggulan Sulawesi lainnya. Peluang investasi di Wilayah Sulawesi tidak hanya terbuka bagi ketujuh kegiatan ekonomi tersebut (Kakao, Padi, Jagung, Rotan, Aspal, Nikel, Bijih Besi, dan logistik). Peluang investasi di sektor pariwisata khususnya pariwisata bahari akan bernilai tambah tinggi dengan potensi Sulawesi yang memiliki beberapa kawasan wisata yang sudah menjadi tujuan wisata internasional dan nasional diantaranya taman laut Bunaken, Wakatobi, dan Kepulauan Togean. Hal ini didukung oleh karakteristik fauna dan flora yang unik, dimana hampir semua spesies utama dan endemik dari tanaman, mamalia, burung, reptil dan amfibi menghuni wilayah konservasi dengan luas 20 persen dari total pulau dan tutupan lahan hutan 53 persen dari luas pulau. 5.3. Tema Pengembangan Wilayah Sulawesi Pembangunan Wilayah Sulawesi sebagai Berdasarkan potensi dan keunggulan Wilayah Sulawesi, "salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan maka tema besar internasional dan pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia dengan pengembangan industri berbasis logistik; serta lumbung pangan nasional dengan pengembangan industri berbasis kakao, padi, jagung; dan pengembangan industri 246 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
berbasis rotan, aspal, nikel, dan biji besi; serta percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan dan pariwisata bahari." 5.4. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Sulawesi Tujuan pengembangan Wilayah Sulawesi tahun 2015- perluasan 2019 pembangunan Wilayah dengan menekankan Sulawesi keunggulan dan potensi daerah, melalui: (a) pengembangan industri berbasis logistik, komoditas kakao, jagung, perikanan, padi, rotan, aspal, nikel, dan bijih besi, serta pengembangan pariwisata bahari, (b) penyediaan infrastruktur wilayah, (c) peningkatan SDM dan ilmu dan teknologi secara terus menerus. adalah mendorong percepatan dan Adapun sasaran pengembangan Wilayah Sulawesi pada tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut: 1. Dalam rangka percepatan dan perluasan pengembangan ekonomi Wilayah Sulawesi, akan dikembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di koridor ekonomi dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah, termasuk diantaranya adalah pengembangan 2 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), 4 Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET). 2. Sementara itu, untuk menghindari terjadinya kesenjangan antar wilayah di Sulawesi, maka akan dilakukan pembangunan daerah tertinggal dengan sasaran sebanyak 15 Kabupaten tertinggal dapat terentaskan dengan sasaran outcome: (a) meningkatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 9,2 persen; (b) menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 11,7 persen; dan (c) meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal sebesar 72,77. 3. Untuk mendorong pertumbuhan pembangunan kawasan perkotaan di Sulawesi, maka akan dipercepat pembangunan 1 Kawasan Perkotaan Metropolitan, peningkatan efisiensi pengelolaan 1 Kawasan Perkotaan Metropolitan yang sudah ada saat ini, serta mewujudkan optimalisasi peran 6 kota Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 247
otonom berukuran sedang sebagai penyangga (buffer) urbanisasi 4. Sesuai dengan amanat UU 6/2014 tentang Desa, maka akan dilakukan pembangunan perdesaan dengan sasaran berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 640 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 260 desa. 5. Untuk meningkatkan keterkaitan desa-kota, dengan memperkuat 9 pusat-pusat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) atau Pusat Kegiatan Lokal (PKL). 6. Untuk mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman, maka akan dikembangkan 2 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara yang dapat mendorong pengembangan kawasan sekitarnya. 7. Untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah sasaran untuk wilayah Sulawesi adalah: (1) Meningkatnya proporsi penerimaan pajak dan retribusi daerah sebesar 25% untuk propinsi dan 10% untuk kabupaten/kota; (2) Meningkatnya proporsi belanja modal dalam APBD propinsi sebesar 30% dan untuk Kabupaten/Kota sebesar 27% pada tahun 2019 serta sumber pembiayaan lainnya dalam APBD; (3) Meningkatnya jumlah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sebanyak 6 provinsi dan 20 kabupaten/kota di wilayah Sulawesi; (6) Meningkatnya kualitas dan proporsi tingkat pendidikan aparatur daerah untuk jenjang S1 sebesar 70% dan S2-S3 sebesar 10%; (7) Terlaksananya diklat kepemimpinan daerah serta diklat manajemen pembangunan, kependudukan, dan keuangan daerah di seluruh wilayah Sulawesi sebesar 90 angkatan; (9) Meningkatnya implementasi pelaksanaan SPM di daerah, khususnya pada pendidikan, kesehatan dan infrastruktur; (10) Meningkatnya persentase jumlah PTSP sebesar 100%; (11) Meningkatnya persentase jumlah perizinan terkait investasi yang dilimpahkan oleh kepala daerah ke PTSP sebesar 70%; (13) Terlaksananya koordinasi pusat dan daerah melalui peningkatan peran gubernur sebagai wakil Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 248
on-line pemerintah; (14) terlaksananya sistem monitoring dan evaluasi dana transfer secara di wilayah Sulawesi. 8. Untuk Penanggulangan Bencana di Wilayah Sulawesi adalah kawasan pengembangan wilayah berisiko tinggi yaitu: KAPET KAPET Bangsejahtera, KEK Palu, KEK Bitung; 4 (empat) PKN terdiri dari Gorontalo, Palu, Makassar, Sungguminasa; serta kelompok PKW yang terkait dengan pengembangan perkotaan minapolitan/agropolitan. KAPET Manado-Bitung, Sehubungan dengan sasaran tersebut, diharapkan pada akhir tahun 2019, pembangunan Wilayah Sulawesi semakin meningkat. Hal ini dicerminkan dengan makin meningkatnya kontribusi PDRB Wilayah Sulawesi terhadap PDB Nasional, yaitu dari sekitar 4,8 persen (2014) menjadi 5,2 persen (2019). Dengan demikian, kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Wilayah Sulawesi. Secara rinci target pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan pengangguran dalam kurun waktu 2015-2019 di Wilayah Sulawesi dapat dilihat pada Tabel 5.1 sampai dengan Tabel 5.3 sebagai berikut. Palapas, Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Sulawesi Per Provinsi Tahun 2015-2019 Wilayah 2015 Pertumbuhan Ekonomi (Persen) 2016 2017 2018 2019 Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara 7,9 - 8,7 7,5 - 8,0 7,0 - 7,2 8,5 - 9,4 8,1 - 8,6 6,6 - 6,7 8,4 - 9,3 7,8 - 8,3 7,5 - 7,6 7,3 - 7,5 8,7 - 9,6 8,0 - 8,5 8,0 - 8,1 9,6 - 10,0 9,8 - 10,4 9,8 - 10,6 9,9 - 10,9 9,7 - 10,5 9,8 - 10,8 8,0 - 8,5 7,8 - 7,9 7,1 - 7,4 7,1 - 7,4 7,6 - 7,9 7,4 - 7,6 7,5 - 8,2 8,3 - 9,0 8,0 - 8,6 8,7 - 9,4 7,9 - 8,2 Sumber: Perhitungan Bappenas, 2014 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 249
Sasaran Tingkat Kemiskinan Wilayah Sulawesi Per Provinsi Tahun 2015-2019 Wilayah 2015 Tingkat Kemiskinan (Persen) 2018 2016 2017 2019 Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara 4,0 - 3,6 14,5 - 14,2 13,8 - 13,3 12,9 - 12,2 10,9 - 10,1 8,6 - 7,8 7,4 - 6,7 12,5 - 12,3 11,9 - 11,5 10,7 - 10,1 5,1 - 4,6 8,0 - 7,7 5,5 - 5,0 8,9 - 8,5 7,2 - 6,5 6,2 - 6,0 6,5 - 6,4 5,6 - 5,3 5,0 - 4,6 9,4 - 8,7 6,4 - 5,9 7,0 - 6,4 9,1 - 8,4 8,3 - 8,2 9,3 - 9,2 7,2 - 6,8 7,9 - 7,5 10,4 - 9,8 12,3 - 12,1 11,7 - 11,2 Sumber: Perhitungan Bappenas, 2014 Sasaran Tingkat Pengangguran Wilayah Sulawesi Per Provinsi Tahun 2015-2019 Wilayah 2015 Tingkat Pengangguran (Persen) 2017 2016 2018 2019 Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara 8,4 - 8,3 8,3 - 8,0 8,1 - 7,6 7,8 - 7,2 7,7 - 6,9 4,0 - 3,9 3,9 - 3,8 3,8 - 3,6 3,7 - 3,4 3,6 - 3,2 4,0 - 3,9 3,9 - 3,8 3,8 - 3,6 3,7 - 3,4 3,5 - 3,2 4,6 - 4,5 4,4 - 4,3 4,3 - 4,2 4,2 - 3,9 3,7 - 3,4 4,0 - 3,9 3,9 - 3,8 3,8 - 3,6 3,6 - 3,3 3,5 - 3,2 3,9 - 3,8 3,7 - 3,6 3,6 - 3,4 3,5 - 3,2 3,3 - 3,0 Sumber: Perhitungan Bappenas, 2014 250 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
5.5. Arah kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Sulawesi 5.5.1. Pengembangan Kawasan Strategis Kebijakan pengembangan kawasan strategis bidang ekonomi sebagai Sulawesi pengembangan industri berbasis logistik, serta pengembangan industri berbasis komoditas kakao, rotan, perikanan, aspal, nikel, dan bijih besi, serta pengembangan pariwisata bahari yang miliki daya saing nasional dan internasional. Persebaran lokasi pengembangan kawasan strategis di Wilayah Sulawesi meliputi: (1) Provinsi Sulawesi Utara terdapat dua kawasan yaitu Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Mando-Bitung dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung; (2) Provinsi Sulawesi Tengah terdapat dua kawasan yaitu KAPET Palapas dan KEK Palu; (3) Provinsi Sulawesi Selatan terdapat satu kawasan yaitu KAPET Pare Pare; serta (4) Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat satu kawasan yaitu KAPET Bangsejahtera. Percepatan pembangunan kawasan strategis 1. Pengembangan Potensi Ekonomi Wilayah di Koridor dilakukan melalui strategi sebagai berikut: di Wilayah difokuskan Ekonomi Sulawesi Pengembangan potensi ekonomi wilayah dimaksudkan untuk mempercepat pertumbuhan dan memberdayaan masyarakat unggulan wilayah. Pengembangan potensi berbasis komoditas unggulan wilayah ini diupayakan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas unggulan yang dilakukan dengan: berbasis komoditas a. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI) a) Menyiapkan kawasan industri KEK Palu sebagai sentra pengolahan pertambangan mineral, agroindustri (kakao karet, dan rotan), industri manufaktur, dan logistik; serta KEK Bitung sebagai sentra pengolahan perikanan, angroindustri, dan logistik; komoditas unggulan Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 251
b) Mengembangkan klaster-klaster industri pengolahan pertambangan, pertanian, perkebunan dan perikanan yang berorientasi ekspor; c) Meningkatkan olahan produktivitas pertambangan, pertanian, perkebunan dan perikanan di dalam dan sekitar kawasan industri; hasil d) Mengembangkan tempat penyimpanan/pembekuan ikan yang berteknologi tinggi. b. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Dalam rangka mendukung pemerataan pertumbuhan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam lokal dan memiliki daya saing tinggi, maka upaya yang dilakukan adalah: a) Mengembangkan kawasan pengelolaan klaster-klaster komoditas unggulan kakao, rotan, peternakan dan perikanan secara terpadu; b) Meningkatkan pendampingan komoditas unggulan kakao, rotan, peternakan dan perikanan untuk meningkatkan produktivitas. pembinaan dan c. Kawasan Perhatian Investasi (KPI) Mengembangkan produktivitas komoditas unggulan dan industri-industri produk olahan komoditas wilayah untuk mendukung koridor ekonomi Sulawesi dan kawasan pertumbuhan lainnya. 2. Percepatan Penguatan Konektivitas Peningkatan konektivitas antara kawasan sebagai pusat- pusat pengolahan produk bernilai tambah tinggi dan berorientasi ekspor pada KEK Palu dan KEK Bitung dengan kawasan-kawasan sekitarnya sebagai pusat-pusat bahan baku yaitu KAPET dan KPI-KPI di Sulawesi, termasuk di dalamnya daerah tertinggal, agropolitan, dan minapolitan, dilakukan melalui: a. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI) 252 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
a) Penerapan fiskal yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan kompetitif, antara lain fasilitas fiskal disemua bidang usaha, pembebasan PPN dan PPNBM untuk bahan dan barang impor yang akan diolah dan digunakan di KEK; insentif b) Pembangunan pelabuhan Pantoloan dan pengembangan pelabuhan Bitung sebagai Hub Internasional; dan pengembangan c) Pembangunan jalur kereta api Palu-Poso, dan jalan tol Menado-Bitung; d) Pembangunan infrastruktur penunjang eksport hasil perkebunan dan perikanan. b. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) a) Pengembangan Bandara Mutiara Sis Aljufri sebagai bandara internasional dan perpanjangan landasan pacu Bandara Internasional Sam Ratulangi; b) Pengembangan penyeberangan Garongkong Barru, pelabuhan Kendari, Bitung, pelabuhan Pare-pare, Pembangunan ASEAN Ferry Roro Network; pelabuhan pengembangan c) Mempercepat pembangunan dan pengembangan jaringan jalan menuju Koridor Ekonomi meliputi pembangunan jalan lintas Palu - Parigi , peningkatan ruas jalan Simpang Torobulu-Lainea-Kendari, ruas jalan Kolaka - Lasusua - Batas Sulsel, ruas jalan Kolaka - Pomalaa, Tol Manado - Bitung, ruas jalan Parigi - Poso - Tentena - Tidantana (Batas Sulsel) - (Sultra), ruas jalan Atinggola - Maelang - Kaiya; d) Pembangunan bendungan Kuwil dan bendungan Torere; e) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lainea, PLTP Lahendong V dan VI, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kendari, PLTU Kolaka, PLTU Tawaeli, PLTU Sulsel Barru 2, PLTU Kendari 3, PLTU Palu 3, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Bakaru 2, PLTA Bonto Batu, PLTA Watunohu. Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 253
3. Penguatan Kemampuan SDM dan IPTEK a. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI) a) Meningkatkan kualitas SDM Badan Pengelola dan Administratur KEK Palu dan Bitung di bidang pengelolaan perencanaan, kawasan; penganggaran, dan b) Pengembangan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan profesi untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, khususnya di bidang perkebunan, perikanan, dan logistik; c) Penyiapan tenaga kerja berkualitas di sekitar kawasan dalam bidang industri pengolahan berteknologi tinggi; d) Peningkatan koordinasi antara Badan Pengelola KEK, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah; e) Peningkatan kemampuan pengelolaan investasi di KEK Palu dan Bitung. b. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) a) Meningkatkan kualitas SDM Badan Pengelola KAPET dan di pengelolaan kawasan; bidang perencanaan, penganggaran, b) Memberikan yang mendukung perubahan pola pikir bisnis berorientasi daya saing secara komparatif dan kompetitif ; pembinaan kelembagaan c) Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan serta tenaga terampil untuk meningkatkan kualitas SDM pengelola komoditas unggulan kakao, karet, rotan, dan pemasaran; peternakan, perikanan, distribusi Technology Park d) Pembangunan bidang pangan dan maritim untuk meningkatkan inovasi teknologi. 254 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
4. Penguatan Regulasi bagi Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha a. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI) a) Penerapan regulasi insentif fiskal yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan kompetitif, antara lain fasilitas fiskal disemua bidang usaha, pembebasan PPN dan PPNBM untuk bahan dan barang impor yang akan diolah dan digunakan di KEK; regulasi b) Membuat terkait dengan pelimpahan kewenangan antara pusat, daerah, dan instansi terkait kepada kawasan-kawasan pertumbuhan; administrator c) Memberikan pelayanan terpadu satu pintu dan penggunaan Informasi dan Sistem Pelayanan Perijinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE) bidang perindustrian, perdagangan, pertanahan, penanaman modal. b. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) a) Harmonisasi peraturan perundangan terkait dengan iklim investasi, diantaranya adalah PP Nomor 147 Tahun 2000 Tentang Perlakuan Perpajakan di KAPET; terkait dengan pembagian kewenangan antara Kabupaten/Kota di pusat-pusat pertumbuhan; b) Membuat regulasi c) Melaksanakan sosialisasi terkait dengan pemanfaatan lahan sebagai peruntukan investasi. c. Kawasan Perhatian Investasi (KPI) Memberikan pelayanan satu pintu dan penggunaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi bidang Elektronik perindustrian, pertanahan, dan penanaman modal. terpadu secara (SPIPISE) Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 255
. 1 5 r a b m a G . 9 1 0 2 - 5 1 0 2 N M J P R i s e w a l u S h a y a l i W n a h u b m u t r e P t a s u P - t a s u P i s a k o L a t e P 256 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
5.5.2. Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan 5.5.2.1. Pengembangan Kawasan Perkotaan Arah kebijakan pengembangan perkotaan di Wilayah Sulawesi diprioritaskan pada pemerataan pembangunan dan percepatan keterkaitan manfaat antarkotaserta desa dengan kota, melalui penguatan Sistem Perkotaan Nasional (SPN) Berbasis Kewilayahan di KSN Perkotaan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yaitu di KSN PerkotaanMamminasatadan usulanpembentukan 1 KSN Perkotaan baru yaitu KSN Bimindo buffer (Bitung, Minahasa Utara, Manado) (lihat tabel 5.4); melakukan optimalisasi di 4 kota sedang (lihat tabel 5.5.) sebagai urbanisasi. Untuk itu, strategi pembangunan perkotaan Wilayah 1. Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional (SPN) Sulawesi tahun 2015-2019 adalah: a. Membentuk Kawasan Perkotaan Metropolitan untuk membangun pusat pertumbuhan nasional diSulawesi Utara serta meningkatkan konektivitas antar wilayah khususnya kemaritiman skala nasional dan internasional dengan mengembangkan pelabuhan Bitung; b. Meningkatkan aksesibilitas berbasis kepulauan antar PKN, PKW, dan PKL disekitarnya melalui penyediaan simpul transportasi terutama laut dan udara c. Mengembangkan kegiatan industri pengolahan dalam ini pada serta pengembangan sektor pariwisata untuk mengembangkan ekonomi dan meningkatkan keterkaitan dengan desa-kota 2. Percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan sekitar; (SPP) untuk mewujudkan kota layak huni yang aman dan nyaman pada kawasan metropolitan dan kota sedang di luar Jawa termasuk kawasan perbatasan, kepulauan, dan pesisir sektor perikanan dan perkebunan a. Mempercepat pemenuhan dan peningkatan pelayanan sarana prasarana permukiman sesuai dengan tipologi, peran, dan kondisi geografisnya; Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 257
b. Meningkatkan aksesibilitas antar kota melalui penyediaan sarana transportasi antarmoda terutama transportasi laut untuk menghubungkan antar pusat udara dan kegiatan di Pulau Sulawesi serta mengembangankan transportasi terintegrasi dengan kawasan perbatasan dan penerapan konsep TOD (Transit Oriented Development) untuk kota besar dan metropolitan; c. Menyediakan sarana prasarana ekonomi, khususnya di sektor perdagangan dan jasa serta pariwisata yang mampu mengakomodasi kegiatan koperasi, UMKM, industri pengolahan kecil dan menengah; d. Meningkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial budaya melalui pengembangan sarana prasarana dan tenaga terampil di bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial; e. Mengembangkan konsep insentif dan disinsentif dalam pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP); dan f. Meningkatkan keamanan kota melalui pencegahan, penyediaan fasilitas dan sistem penanganan kriminalitas dan konflik, serta meningkatkan modal sosial masyarakat kota 3. Perwujudan Kota Hijau yang Berketahanan Iklim dan Adaptif terhadap Bencana a. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam upaya adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim dan bencana ( urban resilience ). b. Membangunan infrastruktur kota terkait dengan adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim dan bencana; green transportation, green openspace c. Pengembangan dan menerapkan konsep kota hijau (ruang green water (pengelolaan sampah dan green energy (efisiensi pemanfaatan green waste melalui: terbuka hijau), limbah melalui 3R), dan pengelolaan air permukaan) dan (pemanfaatan sumber energi yang efisien dan ramah 258 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
lingkungan)untuk pengurangan tingkat pencemaran di darat, laut, dan udara, pemanfaatan energi alternatif dan terbarukan, pemanfaatan daur ulang, serta pengembangan kegiatan perekonomian kota ( ) khususnya pada kota besar dan kota metropolitan Sulawesi. green Economy 4. Perwujudan Kota Cerdas dan Berdaya Saing city branding ekonomi a. Mengembangkan sektor dengan kota urban ) yang berbasis membangun pencitraan kota ( design pada produk unggulan, arsitektur perkotaan ( ), dan berdasarkan karakter sosial budaya lokal; b. Mengembangkan sektor pariwisata laut seperti Taman Laut Bunaken; c. Menyediakan infrastruktur dan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penggunaan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi (TIK) pada sektor pendidikan, kesehatan, permukiman, transportasi dan kegiatan pemerintahan (e-government); d. Meningkatkankapasitas masyarakat untuk membangun daya saing kota dengan menggunakan potensi lokal. e. Meningkatkan jumlah tenaga kerja ahli dan terampil melalui penyediaan sarana prasarana pendidikan tinggi dan pelatihan kejuruan (higher education and vocational training); dan f. Meningkatkan efisiensi pasar melalui pengaturan jalur dan mengembangkankerjasama tata kelola pembangunan distribusi ekonomi skala nasional dan internasional. 5. Peningkatan kapasitas perkotaan 5. Peningkatan kapasitas perkotaan a. Mewujudkan sistem, peraturan dan prosedur dalam birokrasi kepemerintahan kota yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat sistem, peraturan dan prosedur dalam birokrasi kepemerintahan kota yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat kota berkelanjutan; kota; Perwujudan b. Meningkatkan kapasitas pemimpin kota yang visioner dan kapasitas aparatur pemerintah dalam membangun dan Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 259
mengelola pelatihan dan pembinaan secara bersikenambungan; kota berkelanjutan\melalui pendidikan, c. Menyederhanakan proses perijinan dan usaha bagi para pelaku ekonomi termasuk pelayanan terpadu satu pintu (PTSP); d. Membangun dan mengembangkan kelembagaan dan kerjasama pembangunan antar kota, untuk mewujudkan kota berkelanjutan; e. Mengembangkan dan menyediakanpusat data informasi perkotaan terpadu yang mudah diakses; f. Meningkatkan peran swasta, organisasi masyarakat, dan organisasi profesi secara aktif, baik dalam forum dialog perencanaan dengan pemerintah dan masyarakat perkotaan, maupun kota dalam berkelanjutan, infrastruktur seperti: pembangunan perkotaan maupun masukan terhadap rencana tata ruang kota; pembangunan g. Pengembangan lembaga bantuan teknis dan pembiayaan 5.5.2.2. Pengembangan Kawasan Perdesaan infrastruktur perkotaan. Arah kebijakan pengembangan desa dan kawasan perdesaan di Wilayah Sulawesi adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, lokal, serta pemanfaatan membangun potensi ekonomi sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan dengan sasaran berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 640 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 260 desa. Selain itu, membangun keterkaitan ekonomi lokal antara perkotaan dan perdesaan melalui integrasi kawasan perdesaan mandiri pada 9 kawasan pertumbuhan, yang secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.6. Dalam rangka percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesan di Wilayah Sulawesi akan dilakukan: 260 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum sesuai dengan kondisi geografis Desa a. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dasar bidang pendidikan, khususnya sekolah dasar dan sekolah menengah; b. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan melalui yang puskesmas pelayanannya mencakup kawasan desa tertinggal dan berkembang; penyediaan sarana dan prasarana c. Meningkatkan ketersediaan perumahan, sanitasi (air limbah, persampahan, dan drainase lingkungan) dan air minum di kawasan desa tertinggal dan berkembang; d. Meningkatkan distribusi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan khususnya di desa-desa terpencil; e. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana jalan dan transportasi, baik darat, laut, maupun udara; f. Meningkatkan kapasitas dan kualitas listrik (tenaga surya, tenaga air, dll) dan jaringan telekomunikasi khususnya di desa-desa terpencil; jaringan g. Menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana irigasi, revitalisasi produksi (benih, pupuk, bendungan, armada perikanan, alat tangkap, bahan bakar, sistem informasi nelayan), pasca panen, pengolahan, dan 2. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha pasar desa; ekonomi Desa jaringan a. Meningkatkan pemerintah, dan pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam memajukan ekonomi masyarakat miskin dan rentan berbasis karakteristik desa; peran kapasitas b. Meningkatkan kapasitas masyarakat miskin dan rentan lokal melalui dalam pengembangan usaha berbasis fasilitasi, pelatihan, pendampingan; Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 261
c. Memberikan dukungan bagi masyarakat miskin dan rentan melalui penyediaan lapangan usaha, dana bergulir, dan jaminan sosial bagi masyarakat desa; jaminan terhadap pasokan energi bagi 3. Pembangunan Sumber Daya Manusia, Keberdayaan, dan d. Memberikan kegiatan ekonomi nelayan. Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa a. Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan, fasilitasi dan pendampingan pengembangan melalui kewirausahaan; b. Menguatkan lembaga adat dan Desa Adat, perlindungan hak-hak masyarakat adat sesuai dengan perundangan yang berlaku, termasuk pada tapal batas Desa Adat melalui pendampingan; c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pendidikan dan kesehatan, khususnya dalam peningkatan kapasitas tenaga kesehatan lokal (bidan desa, dukun beranak); d. Meningkatkan keberdayaan masyarakat (termasuk tokoh adat, tokoh agama, tokoh lokal) dan kelompok masyarakat (kelompok wanita, pemuda, anak, dan TKI) dalam membangun desa melalui penguatan sosial budaya masyarakat; e. Meningkatkan terhadap pendidikan, baik pendidikan formal, maupun pendidikan dan pelatihan ketrampilan dan kewirausahaan; dan partisipasi masyarakat kapasitas 4. Penguatan Pemerintahan Desa dan masyarakat Desa f. Meningkatkan petani/nelayan memanfaatkan teknologi tepat guna. dalam a. Sosialisasi peraturan pelaksanaan UU No. 6/2014 tentang Desa b. Meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kader pemberdayaan masyarakat melalui dan pendampingan dalam (i) Perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa, (ii) Pengelolaan keuangan desa, (iii) Pelayanan publik, (iv) Penyiapan dan penetapan fasilitasi, pelatihan, 262 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
batas desa (khususnya desa-desa perbatasan); serta (v) peta desa; c. Penguatan dan kelembagaan masyarakat dalam meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial, lingkungan keamanan dan politik, terutama di kawasan perbatasan; ketersediaan pemerintah desa, masyarakat, d. Meningkatkan sarana prasarana pemerintahan desa; e. Meningkatkan kerjasama pemerintah Desa dengan komunitas adat/Karaeng dalam membangun Desa; dan f. Mengembangkan data dan informasi desa yang digunakan sebagai acuan bersama perencanaan dan pembangunan 5. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup desa. berkelanjutan serta penataan ruang kawasan perdesaan a. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perdesaan melalui redistribusi lahan kepada petani, buruh tani, dan nelayan (land reform), serta menekan laju alih fungsi lahan pertanian, hutan, dan kawasan pesisir secara berkelanjutan; b. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan, pengelolaan, dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang seimbang, berkelanjutan, dan berwawasan mitigasi bencana; c. Memberikan dukungan kepada masyarakat pesisir dalam gerakan konservasi dan rehabilitasi laut; d. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan lembaga lokal dalam mewujudkan kemandirian pangan melalui pengembangan budidaya pangan lokal unggulan; dan. e. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan kemandirian energi melalui pemanfataan teknologi tepat 6. Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk guna berbasis kearifan lokal. mendorong keterkaitan desa-kota a. Mendorong industri berbasis komoditas pertanian unggulan (padi, jagung, cengkeh, terwujudnya sentra Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 263
kakao, kedelai) di kawasan Mootilango, Tolangohula, Mattiro Sompe, Lanrisang, Duampanua, Kentu Kowuna, Kabangka, Maginti, dan komoditas perikanan (rumput laut, ikan kerapu, udang, lobster) di kawasan Anggrek, Kwandang, Bungku Selatan, Mamuju, Suppa, Kabangka; b. Mendorong terwujudnya kawasan wisata bahari di kawasan Wakatobi dengan memberdayakan masyarakat dalam membuka usaha; c. Meningkatkan akses masyarakat desa terhadap modal usaha, pemasaran dan informasi pasar, khususnya pada mekanisme perdagangan pasca menangkap ikan; d. Meningkatkan peran lembaga pendukung ekonomi desa seperti koperasi/KUD, BUMDesa, lembaga perkreditan desa dan lembaga ekonomi mikro lainnya; dan 5.5.2.3. Peningkatan Keterkaitan Kota dan Desa di e. Mengembangkan kerjasama antar desa dan antar daerah. Wilayah Sulawesi Peningkatan keterkaitan desa-kota di Wilayah Sulawesi diarahkan dengan memperkuat 10 pusat pertumbuhan, yaitu Kwandang dan sekitarnya (Kab. Prov. Gorontalo), Buol dan sekitarnya (Prov. Sulteng), Poso dan sekitarnya (Prov. Sulteng), Kolonedale dan sekitarnya (Prov. Sulteng dan Prov Sulsel), Mamuju dan sekitarnya (Prov. Sulbar), Pinrang dan sekitarnya (Prov. Sulsel), Barru dan sekitarnya (Prov. Sulsel), Raha dan sekitarnya (Prov. Sultra), serta Wangi-Wangi dan sekitarnya Sultra). Kawasan-kawasan ini mencakup kawasan (Prov. transmigrasi, kawasan agropolitan dan minapolitan, serta kawasan pariwisata (lihat tabel 5.6). Adapun prioritas strategi yang dilaksanakan sebagai 1. Perwujudan konektivitas antara kota sedang dan kota berikut: kecil, antara kota kecil dan desa, serta antar pulau a. Mempercepat pembangunan sistem transportasi yang laut, darat, dan udara untuk terintegrasi antara memperlancar arus barang, jasa, penduduk, dan modal; Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 264
b. Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan Lintas Sulawesi, pelabuhan nasional Kwandang, Poso, Mamuju dan Barru, pelabuhan regional Buol dan Raha, bandar udara yang melayani Kawasan Buol, Poso, Mamuju dan Raha serta angkutan penyeberangan yang melayani Kawasan Poso, Mamuju, Barru, Raha, dan Wakatobi; c. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk informasi memfasilitasi perdagangan dan pertukaran antar wilayah; dan d. Mempercepat pemenuhan suplai energi untuk memenuhi kebutuhan domestik dan industri, meliputi pengembangan 2. Perwujudan keterkaitan antara kegiatan ekonomi hulu PLTS dan PLTA. desa-kota melalui pengembangan klaster dan hilir khususnya agropolitan, minapolitan, pariwisata, dan transmigrasi a. Mengembangkan sentra produksi dan pengolahan hasil pertanian di Kawasan Kwandang, Buol, Poso, Kolonedale, Mamuju, Pinrang, Barru, dan Raha, serta sentra produksi dan pengolahan hasil perikanan dan/atau kelautan di Kawasan Kwandang, Kolonedale, Mamuju, Pinrang, Raha, dan Wangi-Wangi; b. Meningkatkan akses desa-desa produksi menuju pusat pertumbuhan tabel 5.6) dan simpul-simpul transportasi, pengembangan pasar, dan toko sarana dan prasarana produksi (lihat c. Mengembangkan daya tarik wisata bahari di Kawasan Pariwisata Wakatobi dan sekitarnya melalui peningkatan infrastruktur penunjang, promosi dan ketersediaan meiputi peningkatan kapasitas dan kualitas penerbangan menuju ke Kendari-Wakatobi, peningkatan kualitas jalan menuju tempat wisata, pembangunan dermaga kapal " di kawasan Tanjung pesiar, pengembangan " Kelayang, serta peningkatan kualitas dan ketersediaan jaringan listrik, telekomunikasi, air bersih, dan energi ramah lingkungan; Green Resort Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 265
d. Membangun bank pertanian dan perikanan untuk meningkatkan akses terhadap modal usaha di sektor pertanian dan perikanan; dan e. Mengembangkan Techno Park berbasis pertanian dan perikanan rakyat yang mendukung penerapan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya 3. Peningkatan tata kelola ekonomi lokal yang berorientasi saing industri pengolahan dan jasa. kepada keterkaitan desa-kota a. Mengembangkan sistem perdagangan antar daerah yang efisien; b. Meningkatkan peran Pelayanan Terpadu Satu Pintu di daerah; c. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan dan penyelenggaraan kerjasama antar daerah dan kerjasama antar pemerintah-swasta dalam tata kelola ekonomi lokal; d. Mengembangkan forum dialog antar stakeholder yang mendorong perwujudan kerjasama; e. Mengembangkan pendidikan kejuruan untuk memperkuat lokal di sektor inovasi, dan kreatifitas kemampuan pertanian dan perikanan; f. Meningkatkan dan kapasitas pemerintah kemampuan masyarakat dalam pengelolaan kawasan ekonomi khusus dan kawasan ekonomi terpadu, serta kerjasama di wilayah-wilayah perbatasan; dan daerah g. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat mengenai kelestarian laut dan pesisir serta mitigasi bencana, terutama di Kawasan Kwandang, Kolonedale, Mamuju, Pinrang, Barru, Raha, dan Wakatobi. lokasi prioritas pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan dapat dilihat pada Gambar 5.2 dan Tabel 5.4 - Tabel 5.6. Secara diagramatis, 266 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
Lokasi Prioritas Kawasan Strategis Nasional Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Wilayah di Sulawesi Kode Lokasi Prioritas Fokus Pengembangan K1 K2 Kawasan Perkotaan Metropolitan Maminasata: Kota Makassar, Kab. Maros, Sungguminasa (Ibukota Kab. gowa), Kab. Takalar Kawasan Perkotaan Metropolitan Bimido: Manado, Bitung, Minahasa Utara Diarahkan sebagai pusat kegiatan global (PKG) yang mendorong kota-kota pertumbuhan sentra disekitarnya produksi wilayah pulau serta sebagai pusat orientasi pelayanan berskala dan penggerak utama bagi Kawasan Timur Indonesia; sebagai internasional Diarahkan sebagai pusat kegiatan nasional yang berorientasi pada meningkatkan spesialisasi fungsi pariwisata, industri pengolahan dengan tetap mempertahankan budaya lokal. Sumber : Bappenas, 2014 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 267
Lokasi Prioritas Kota Sedang yang Berfokus Pada Upaya Pemerataan Wilayah Di Sulawesi Kode Lokasi Prioritas Fokus Pengembangan P1 P2 P3 Kotamobagu Diarahkan sebagaj kota agropolitan yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan wilayah Provinsi yang mendukung pertumbuhan produksi pertanian wilayah di Provinsi Sulawesi Utara Diarahkan sebagai kota agropolitan yang berfungsi pusat kegiatan nasional (PKN) yang berorientasi pada upaya mendorong pertumbuhan produksi pertanian, pusat pengolahan ikan tangkap, dan wisata bahari yang memanfaatkan potensi Teluk Tomini Gorontalo sebagai P4 Palopo Diarahkan sebagai kota yang berfungsi sebagai pusat kegiatan nasional (PKN) kegiatan yang pelayanan hasil pertanian (sentra pangan nasional) dan perkebuanan berorientasi pada pengolahan sentra P5 Pare-Pare Kendari Diarahkan sebagaj Pusat Kegiatan Wilayah dengan fokussebagai pusat industri pengolaha untuk mendorong kegiatan ekonomi dan agroindustri di kawasan sekitarnya Diarahkan sebagai kota yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan nasional (PKN) dan berorientasi pada kegiatan pariwisata, pengolahan hasil perkebunan, tangkapan ikan dan perdagangan yang melayani pengembangan sentra-sentra produksi wilayah Sulawesi kebutuhan 268 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
Kode Lokasi Prioritas Fokus Pengembangan Tenggara P6 Bau-bau Diarahkan sebagai kota yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan wilayah (PKW) yang berorientasi pada aktivitas pariwisata yang memanfaatkan kawasan Taman Laut Nasional Wakatobi yang memiliki nilai global heritage di bidang keanekaragaman flora dan fauna laut dan pengolahan ikan tangkap. bahari-ekowisata Sumber : Bappenas, 2014 Lokasi Prioritas Peningkatan Keterkaitan Desa-Kota Untuk Memperkuat Pusat Pertumbuhan Di Sulawesi Kode D1 Lokasi Kawasan Kwandang dan sekitarnya (Kab. Boalemo, Kab. Gorontalo, dan Kab. Gorontalo Utara, Prov. Gorontalo) Kelompok Kawasan PKW • Kawasan Minapolitan Kwandang • Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap: Anggrek, Anggrek Budidaya: Kawasan Agropolitan (Padi): Kwandang Mootilango, KPB Pawonsari • Kawasan Transmigrasi: Tolangohula Komoditas Unggulan • • • • • Udang Lobster Kerapu Padi Jagung Kota Otonom Terdekat : Dino Liyohu Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 269
Kode D2 D3 D4 D5 270 Lokasi Kawasan Buol dan sekitarnya (Kab. Buol, Prov. Sulteng) Poso dan sekitarnya (Kab. Poso, Prov. Sulteng) Kolonedale dan sekitarnya (Kab. Morowali, Kab. Morowali Utara, Prov. Sulteng dan Kab. Luwu Timur, Prov Sulsel) Mamuju dan sekitarnya (Kab. Mamuju, Kab. Mamuju Tengah, Prov. Sulbar) Kelompok Kawasan Komoditas Unggulan Gorontalo PKW • KPB Air Tenang Buol • Kawasan Transmigrasi: • Padi Pakawuja Kota Otonom Terdekat : Momunu Gorontalo dan Palu PKW • KPB Tamporole Poso • Kawasan Transmigrasi: • Jagung Cengkeh Ambarona PKW • Kawasan Minapolitan: Kolonedale • KPB Mahalona Bungku Selatan • KPB Bungku • Kawasan Transmigrasi:
• Rumput Laut Padi Kakao Kolonedale, Lembo PKW
• Kawasan Minapolitan Mamuju Perikanan Budidaya: KPB Tobadak
• Kawasan Transmigrasi: Mamuju
• Rumput Laut Padi Kakao Salopangkang, Tomo Rancangan Awal RPJMN 2015
-2019
Kode Lokasi Kawasan Kelompok Kawasan D6 Pinrang dan sekitarnya (Kab. Pinrang, Prov. Sulsel) Perkotaan • Kawasan Minapolitan Budidaya: Pinrang Kawasan Agropolitan (Padi): Mattiro Suppa Sompe, • Kota Otonom Terdekat : Lanrisang, Duampanua D7 Barru dan sekitarnya (Kab. Barru, Kab. Sidenreng Rappang, Prov. Sulsel) Pare-Pare PKW • Kawasan Agropolitan (Kedelai): Barru Kawasan Transmigrasi: Barru Maritengae (Sindereng • Kota Otonom Terdekat : Rappang) D8 Pare-Pare dan Makassar • PKW • Kawasan Minapolitan Raha dan sekitarnya (Kab. Muna, Prov. Sultra) Raha Budidaya: Kawasan Agropolitan (Jagung): Kabangka Kentu Kowuna, • Kota Otonom Terdekat : Kabangka, Maginti D9 Bau-Bau • Perkotaan • Kawasan Pariwisata: Wangi-wangi dan sekitarnya (Kab. Wakatobi, Prov. Sultra) Sumber : Bappenas, 2014 Wangi-Wangi • Kota Otonom Terdekat : KSPN Wakatobi Bau-Bau Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 Komoditas Unggulan • Udang Padi • Kedelai Padi • Udang Jagung
Perikanan Tangkap Wisata bahari 271
5.5.3. Pengembangan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan 5.5.3.1. Pengembangan Daerah Tertinggal Arah kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Sulawesi difokuskan pada upaya berbasis dan pemenuhan dan pertanian, pengembangan perekonomian masyarakat yang pertambangan nasional kebutuhan pelayanan dasar publik perkebunan, perikanan, migas, yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan infrastruktur penunjang konektivitas antara daerah tertinggal dan pusat pertumbuhan. Pembangunan daerah tertinggal dilakukan melalui strategi 1. Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik sebagai berikut: Mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pelayanan dasar publik di daerah tertinggal dengan prioritas kegiatan sebagai berikut: a. Bidang Pendidikan 1) Pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan dasar diutamakan di bagian tengah dan bagian barat Sulawesi; 2) Pemerataan distribusi, kapasitas, dan pemberian insentif tenaga pendidik diutamakan di bagian tengah, bagian barat, sebagian bagian selatan wilayah Sulawesi; 3) Peningkatan penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar bagi masyarakat di kawasan terisolir, perairan, dan kepulauan; 4) Penyediaan rumah dinas tenaga pendidik di di kawasan terisolir, perairan, dan kepulauan. 5) Penyelenggaraan guru kunjung di bagian tengah, bagian barat, sebagian bagian selatan wilayah Sulawesi; 6) Pengembangan sekolah kecil di bagian tengah dan bagian barat Sulawesi; 6) Pengembangan sekolah kecil di bagian tengah dan bagian barat Sulawesi; Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
7) Penyelenggaraan sekolah satu atap berasrama (SD, SMP, SMA/SMK); 8) Pembangunan asrama sekolah di di bagian tengah dan bagian barat Sulawesi; 9) Penyediaan bus sekolah; 10) Pengembangan pendidikan jarak jauh; 11) Pengembangan pendidikan kesetaraan (kelompok belajar paket A,B,C); 12) Pemberian kuota khusus beasiswa Perguruan Tinggi untuk daerah tertinggal. b. Bidang Kesehatan 1) Pemerataan distribusi tenaga kesehatan di bagian tengah dan utara wilayah Sulawesi; 2) Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di bagian tengah dan utara wilayah Sulawesi; 3) Pemberian insentif tenaga kesehatan di bagian tengah dan utara wilayah Sulawesi; 4) Penyediaan rumah dinas tenaga kesehatan di bagian tengah dan utara wilayah Sulawesi; 5) Pengadaan sarana kesehatan keliling diutamakan di bagian Tengah dan Selatan Sulawesi; 6) Pengadaan puskesmas terapung di kawasan pulau kecil terluar; 7) Pengembangan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pratama di daerah tertinggal; Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 273
. 2 5 r a b m a G . n a a s e d r e P n a d n a a t o k r e P n a s a w a K n a g n a b m e g n e P s a t i r o i r P i s a k o L a t e P i s e w a l u S h a y a l i W 274 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
8) Pemerataan alat kesehatan dan obat-obatan di bagian tengah dan utara wilayah Sulawesi; 9) Pengembangan telemedis di daearh tertinggal. c. Bidang Energi 1) Pengembangan PLTMH, PLTS, dan PLTU; 2) Pemberian bantuan subsidi listrik pada pemakaian 30-60 kWh; 3) Penyediaan energi biogas yang ramah lingkungan khususnya di kawasan terisolir dan kepulauan; 4) Penyediaan bahan bakar minyak ke wilayah terpencil khususnya di kawasan terisolir dan kepulauan. d. Bidang Informasi dan Telekomunikasi 1) Pengembangan radio komunikasi khususnya di desa-desa terisolir dan kepulauan di wilayah Sulawesi; radio komunitas dan 2) Pembangunan menara penguat sinyal; 3) Pengembangan radio penguat siaran RRI dan TVRI, khususnya di kawasan kepulauan, dan desa-desa perhutanan Sulawesi; 4) Pengembangan jaringan internet; 5) Pengembangan pusat informasi desa/balai rakyat di wilayah Sulawesi Selatan. e. Bidang Permukiman dan Perumahan 1) Pembangunan perumahan layak huni di wilayah terisolir; 2) Pembangunan sarana air bersih sehat di seluruh kampung terutama di wilayah terisolir; 3) Perbaikan lingkungan permukiman tidak layak huni khususnya di kawasan perhutanan, perairan, dan pesisir. Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 275
2. Pengembangan Ekonomi Lokal Pengembangan kinerja perekonomian masyarakat di daerah rangka meningkatkan nilai tambah sesuai dengan karakteristik, posisi strategis, dan keterkaitan antar kawasan. Strategi ini meliputi aspek infrastruktur, manajemen usaha, akses permodalan, inovasi, dan pemasaran dengan prioritas kegiatan sebagai berikut: tertinggal secara terpadu dalam a. Peningkatan kapasitas sarana pelabuhan khususnya untuk sektor pertanian, perkebunan, perikanan, migas, dan pertambangan nasional; b. Pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah Sulawesi seperti penyediaan tenaga pendamping khususnya sub- sektor tanaman pangan, perkebunan, dan kawasan pesisir; Cold Storage c. Pengembangan sistem logistik ikan melalui penyediaan disetiap sentra perikanan; d. Peningkatan produktivitas budidaya ikan melalui penerapan teknologi tepat guna; e. Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Koperasi khususnya dalam bidang perkebunan dan perikanan; f. Pengembangan minapolitan dan penganekaragaman produk hasil laut serta pengembangan mata pencaharian alternatif bagi nelayan; g. Fasilitasi bantuan peralatan penangkapan yang dilengkapi dengan sistem informasi lokasi penangkapan ikan (satelit); h. Pengembangan sarana pengolahan produk hasil laut diutamakan di bagian selatan, utara, dan tenggara wilayah Sulawesi; i. Peningkatan kapasitas fasilitas penyimpanan hasil laut di pusat-pusat pangan, perkebunan dan hasil perdagangan dan pelabuhan; 276 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
j. Pengembangan sentra produksi rumput laut; k. Pengembangan sentra kuliner pengolahan hasil laut di wilayah pesisir; l. Pengembangan jaringan irigasi; m. Pengembangan kegiatan kepariwisataan bahari dan insfrastruktur, sosial-budaya melalui peningkatan sarana, promosi, serta masyarakat adat, khususnya di Kabupaten Wakatobi, Tojo Una-Una, dan Banggai Kepulauan; serta peningkatan peran n. Pengembangan rumah pusat kebudayaan dan kesenian, museum; o. Pengembangan pasar tradisional. 3. Penguatan Konektivitas dan Sislognas Peningkatan konektivitas daerah tertinggal dengan pusat pertumbuhan yang diprioritaskan pada ketersediaan sarana dan prasarana penunjang peningkatan kinerja pembangunan ekonomi daerah dengan prioritas kegiatan sebagai berikut: a. Membuat untuk mendistribusikan hasil bumi menuju lokasi di luar Kepulauan Sulawesi; sistem konektivitas laut b. Pembangunan dermaga di pulau-pulau kecil yang tersebar di wilayah kepulauan Sulawesi; c. Peningkatan kapasitas pelabuhan kapal penumpang dan ferry; d. Pengadaan unit armada ferry baru di wilayah Sulawesi; e. Pembangunan bandara perintis dan moda transportasi udara di sebagai daerah selatan, barat, dan utara Sulawesi; f. Pengembangan pelabuhan nasional dan pelabuhan penyeberangan antarpulau di wilayah kepulauan; g. Pengembangan jalur kereta api antarkota pada kawasan utara, selatan, dan barat Kepulauan Sulawesi; Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 277
h. Peningkatan status jalan penghubung diutama antara bagian selatan, barat, dan tengah Sulawesi. jalan dan pembangunan i. Pengembangan kapal perikanan tangkap 30 GT di 4. Penguatan Kemampuan SDM dan IPTEK kawasan perbatasan wilayah Sulawesi Utara; Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kapasitas kepentingan pembangunan daerah tertinggal di pusat maupun di daerah yang terintegrasi untuk menunjang pengelolaan pertanian, perkebunan, perikanan, migas, dan pertambangan nasional. Strategi ini meliputi aspek peraturan perundangan, tata kelola, dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dengan prioritas kegiatan sebagai berikut: kelembagaan pemangku SDM, rumusan dokumen kebijakan, a. Menyusun aksi induk pengembangan ekonomi berbasis pada agroindustri perkebunan, pangan-hortikultura, dan perikanan laut (minapolitan); rencana dan rencana b. Peningkatan kualitas aparatur daerah khususnya pada pemenuhan SPM pada bidang pendidikan, kesehatan, telekomunikasi di daerah listrik, tertinggal dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian; informasi, dan c. Pengembangan sekolah-sekolah kejuruan dan politeknik untuk menyiapkan SDM dalam rangka menunjang pengelolaan pertanian, perkebunan, perikanan, migas, dan pertambangan nasional; d. Pengembangan pusat teknologi informasi pemasaran, pendidikan, pelatihan, pengembangan SDM pelaku usaha untuk menunjang pengembangan usaha khususnya sub- tanaman perkebunan, sektor hortikultura, dan perikanan laut; tanaman pangan, e. Pelatihan keterampilan kewirausahaan bagi pemuda; 278 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
f. Pelatihan pengolahan hasil produksi perikanan kepada masyarakat di kawasan pesisir wilayah Sulawesi. g. Pengembangan Kewirausahaan; Balai Pelatihan Kerja dan 5. Penguatan Regulasi dan Insentif h. Pelatihan tenaga pendamping kelompok pertanian. Dalam upaya mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal, bentuk afirmasi yang lebih nyata dan konkrit dilakukan dengan evaluasi terhadap harmonisasi regulasi untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam pengelolaan hasil bumi dan energi melalui pelaksanaan prioritas program sebagai berikut: a. Harmonisasi kebijakan, program, dan kegiatan daerah untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal; b. Penyusunan Strategi Daerah Pembangunan Daerah Tertinggal; tentang Percepatan c. Koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah dengan pemerintah daerah, antar-SKPD dalam penyelenggaraan program pembangunan di daerah; d. Pemberian insentif untuk pihak swasta dalam proses pengembangan usaha di daerah tertinggal; 6. Pembinaan Daerah Tertinggal Terentaskan e. Tunjangan khusus penyuluh pertanian. Pembinaan daerah tertinggal yang terentaskan melalui penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah dan peningkatan kapasitas SDM. 7. Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi Mendukung pengembangan kawasan perdesaan dan transmigrasi sebagai upaya pengurangan kesenjangan antarwilayah. Dalam proses pembangunan kedepan, diharapkan pusat pertumbuhan baru dapat mendukung upaya percepatan tertinggal dan pengembangan pembangunan daerah kawasan perdesaan. Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 kawasan transmigrasi sebagai 279
Pada periode RPJMN 2010-2014 wilayah Sulawesi terdiri dari 6 provinsi dengan total 78 kabupaten/kota, dimana 25,64 persen atau 20 kabupaten masuk dalam kategori daerah tertinggal. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah ini sebesar 71.10, berada dibawah target IPM rata-rata nasional di daerah tertinggal dalam RPJMN 2010-2014 sebesar 72,2. Pertumbuhan ekonomi sebesar 8,94 persen, melampaui target yang diharapkan pada RPJMN 2010-2014, sebesar 7,1 persen. Angka kemiskinan di daerah tertinggal wilayah Sulawesi masih sebesar 14,76 persen, jauh dari target Angka Kemiskinan secara nasional di daerah tertinggal dalam RPJMN 2010-2014, sebesar 14,2 persen. Dalam periode RPJMN 2010-2014 di wilayah Sulawesi telah ditetapkan 34 kabupaten tertinggal yang menjadi lokus agenda percepatan pembangunan daerah tertinggal. Pada akhir tahun 2014 diindikasikan terdapat 21 kabupaten tertinggal yang dapat terentaskan. Akan tetapi, terdapat 4 kabupaten dengan status Daerah Otonom Baru (DOB) hasil pemekaran yang masuk kategori daerah tertinggal yaitu Kabupaten Bangai Laut, Mamuju Tengah, Morowali Utara, dan Konawe Kepulauan. Sehingga pada periode RPJMN 2015-2019 jumlah daerah tertinggal di Sulawesi sebanyak 18 kabupaten. Pada akhir periode RPJMN 2015-2019 ditargetkan sebanyak 15 kabupaten tertinggal dapat terentaskan. 5.5.3.2. Pengembangan Kawasan Perbatasan Arah kebijakan Pengembangan Kawasan Perbatasan di Wilayah Sulawesi difokuskan untuk untuk meningkatkan peran sebagai halaman depan negara yang maju dan berdaulat dengan negara laut. Fokus Pengembangan Kawasan Perbatasan di Wilayah Sulawesi diarahkan pada pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di Wilayah Sulawesi, yaitu PKSN Tahuna dan PKSN Melonguane, serta Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) penanganan kawasan perbatasan tahun 2015-2019. tetangga Filipina di perbatasan Strategi pengembangan kawasan perbatasan diarahkan untuk mewujudkan kemudahan aktivitas masyarakat kawasan 280 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
perbatasan dalam berhubungan dengan negara tetangga dan pengelolaan sumber daya laut untuk menciptakan kawasan fasilitasi penegasan, 1. Penguatan pengelolaan dan perbatasan yang berdaulat. Strategi tersebut yaitu: perbatasan kawasan pemeliharaan, Sulawesi pengamanan penegasan, Penguatan fasilitasi pemeliharaan, pengamanan, dan aktivitas lintas batas Wilayah Negara secara terpadu di Wilayah Sulawesi, dilakukan dengan: a. Pengembangan pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan terpadu di PKSN Tahuna dan PKSN Melonguane (termasuk di Pulau Marore dan/atau Pulau Miangas); pengelolaan dan b. Pembenahan aktivitas lintas batas di pintu-pintu alternatif (ilegal) di kawasan perbatasan Sulawesi; c. Pengembangan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara di Kabupaten Talaud dan Kabupaten Sangihe; d. Peningkatan upaya perundingan dalam penetapan dan penegasan batas wilayah negara RI- Philipina; e. Peningkatan kapasitas tim perunding dari tingkat teknis, strategi, hingga kebijakan (pengambilan keputusan); f. Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil Terluar di Pulau Miangas, Pulau Marore, Pulau Kawio, Pulau Kawaluso, Pulau Marampit dan Pulau Kakarotan dengan pendekatan keamanan, ekonomi dan lingkungan; g. Penyelesaian status kewarganegaraan masyarakat Philipina-Sangir (Phisang); Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 281
. 3 5 r a b m a G . 9 1 0 2 - 5 1 0 2 i s e w a l u S h a y a l i W l a g g n i t r e T h a r e a D n a r a b e S a t e P 282 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
7 5 l e b a T . i s e w a l u S h a y a l i W l a g g n i t r e T h a r e a D l i f o r P Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 283
284 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
2019 285
h. Penguatan fungsi pengamanan perbatasan wilayah laut, baik dan alutsista, pemberdayaan masyarakat dalam menjaga kedaulatan, khususnya perbatasan wilayah laut RI-Philipina; penyediaan non alutsista i. Pembentukan kerjasama patroli pertahanan dan keamanan batas wilayah Negara RI- Philipina; j. Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil Terluar di Pulau Miangas, Pulau Marore, Pulau Kawaluso, Pulau Kawio, Pulau Kakorotan, dan Pulau Marampit dengan pendekatan ekonomi, keamanan dan lingkungan; k. Sosialisasi batas wilayah laut negara RI- Philipina kepada masyarakat perbatasan Wilayah Sulawesi; l. Pengembangan standar operasional prosedur (SOP) pertahanan dan keamanan yang profesional bagi aparatur 2. Pengembangan Ekonomi Lokal pengaman perbatasan. Pengembangan ekonomi lokal secara terpadu pada kawasan perbatasan negara di Wilayah Sulawesi, dilakukan dengan: a. Peningkatan kualitas dan kuantitas hasil perikanan dan kelautan untuk ekspor melalui pengembangan sarana dan prasarana produksi, pengolahan, dan pemasaran di PKSN Tahuna, PKSN Melonguane, dan gugus pulau perbatasan di Sangihe dan Talaud (termasuk Miangas dan Marore) yang berorientasi pasar kepada negara Filipina, termasuk yang mendesak yaitu penyediaan Kapal Tangkap 30 GT ; b. Peningkatankerjasama lintas batas negara investasi produk unggulan kawasan perbatasan, khususnya dengan negara Filipina; c. Peningkatan kualitas dan kuantitas hasil perkebunan untuk mencukupi kebutuhan lokal maupun lintas negara; d. Pengembangan program transmigrasi di kawasan perbatasan dalam bentuk Kota Terpadu Mandiri di kawasan perbatasan Sangihe dan Talaud; e. Peningkatan nilai potensi pariwisata bahari dan budaya melalui pengelolaan pariwisata yang optimal (promosi 286 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
dalam dan lintas negara dan penyediaan infrastruktur penunjang pariwisata) di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud; f. Mengembangkan pusat perdagangan skala internasional, nasional, dan lokal berorientasi pasar ke negara Filipina serta secara bertahap menurunkan jumlah pelintas batas tradisional dititik lintas batas di PKSN Tahuna dan PKSN Melonguane; kerja berbasis latihan lokal yang berorientasi pasar ke negara regional berbasis komoditas g. Pengembangan balai-balai komoditas tetangga di kawasan perbatasan Sangihe dan Talaud. 3. Penguatan Konektivitas dan Sislognas Peningkatan konektivitas kawasan perbatasan negara di Wilayah Sulawesi, dilakukan dengan: a. Peningkatan intensitas dan pelayanan keperintisan yang menghubungkan pulau-pulau di kawasan perbatasan negara, di Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Talaud Melonguane, termasuk pulau kecil terluar berpenduduk, serta konektivitasnya dengan sistem transportasi laut nasional dan internasional; b. Pengembangan dermaga keperintisan pada pulau-pulau kecil terluar berpenduduk di gugus pulau perbatasan Kepulauan Talaud dan Kepulauan Sangihe; ketersedian c. Penjaminan termasuk BBM, khususnya untuk pulau-pulau kecil terluar berpenduduk, khususnya perhatian terhadap Pulau Miangas dan Pulau Marore; logistic d. Pengembangan pusat aktifitas perdagangan dan gudang logistik untuk meningkatkan distribusi hulu-hilir perdagangan antar negara, khususnya di Lokasi Prioritas yang memiliki aktifitas perdagangan tinggi; e. Pengembangan udara internasional dan nasional, khususnya di PKSN Sangihe dan PKSN Talaud; pelayanan transportasi f. Penyediaan infrastruktur dasar kewilayahan terutama jalan, listrik terbarukan memanfaatkan sumber daya Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 287
setempat, air bersih, dan telekomunikasi di Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri). 4. Penguatan Kemampuan SDM dan Iptek Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Pulau Sulawesi diarahkan untuk meningkatkan basis IPTEK dan produk unggulan berdaya saing diikuti peningkatan aktivitas perdagangan dengan negara tetangga. Strategi yang dilakukan antara lain: a. Pengembangan dan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan kejuruan dan keterampilan berbasis sumber daya maupun pertambangan) di kawasan perbatasan Sangihe dan Talaud; lokal (kelautan, perkebunan, b. Pengembangan sekolah kejuruan (SMK, politeknik) berbasis kelautan berasrama dan bertaraf internasional, serta berasrama di PKSN Sangihe atau PKSN Melonguane; c. Pengembangan akses pelayanan sosial dasar (pendidikan dan kesehatan) di kawasan perbatasan negara, khususnya di pulau-pulau kecil terluar dengan penyediaan sarana prasarana sesuai karakteristik geografis wilayah (sekolah berasrama, transportasi laut antar jemput); d. Penyediaan tenaga pendidikan dan kesehatan yang handal serta penyedian sarana prasarana penunjang yang memadai, khususnya di desa-desa terdepan dan terutama rumah guru, fasilitas informasi dan telekomunikasi guru; insentif, serta e. Peningkatan kapasitas aparatur wilayah perbatasan melalui penerapan kebijakan wajib tugas belajar dan pelatihan teknis, agar diperoleh sumberdaya aparatur yang memiliki kemampuan dan merumuskan kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan dan pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat perbatasan; f. Pengembangan teknologi tepat guna dalam menunjang pengelolaan sumber daya alam/potensi lokal di kawasan perbatasan. 288 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
5. Penguatan Regulasi dan Insentif kawasan Dalam perbatasan negara, harmonisasi regulasi agar afirmasi terhadap pengembangan kawasan perbatasan. Beberapa regulasi yang kurang harmonis dalam mendukung afirmasi terhadap pengembangan kawasan perbatasan sebagai berikut: a. Akses masyarakat perbatasan yang tinggal di kawasan lindung untuk mengelola sumber daya alam yang ada di dalamnya, serta untuk kemudahan pembangunan infrastruktur yang melalui hutan lindung\ upaya mendukung pengembangan b. Regulasi pengelolaan lintas batas; c. Regulasi Perdagangan lintas batas Perjanjian kerjasama antara RI-Filipina dalam pengembangan kawasan perbatasan negara; d. Regulasi untuk memberikan kewenangan yang lebih luas (asimetrik) kepada Pemerintah Pusat untuk menyediakan sumber daya air, pengelolaan jalan non status, dan pelayanan pendidikan dan kesehatan di kawasan perbatasan, khususnya di desa-desa terdepan dan terisolir (kecamatan lokpri); e. Penciptaan iklim investasi yang kondusif di kawasan perbatasan; f. Pembagian kewenangan atau urusan antar jenjang pemerintah: pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam pengelolaan kawasan perbatasan; g. Kelembagaan pengelola perbatasan yang memiliki otoritas penuh untuk mengelola pos-pos lintas batas negara; h. Pengkhususan pemberian kewenangan bagi pemerintahan kecamatan di wilayah perbatasan (Lokpri) dalam bentuk desentralisasi asimetrik dengan penetapan daerah khusus untuk efektivitas peningkatan kualitas pelayanan publik; akselerasi pembangunan dan i. Penyusunan Rencana Tata Ruang termasuk Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan di Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Talaud. Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 289
j. Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan Tahun 2015-2019 menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan negara. Adapun sebaran lokasi prioritas pengembangan kawasan perbatasan dapat dilihat pada tabel 5.8 dan gambar 5.4 Tabel 5.8 Daftar Lokasi Prioritas Pengembangan Kawasan Perbatasan Wilayah Sulawesi No. Kabupaten Kecamatan Lokasi Prioritas 1 Kep. Sangihe Kep. Talaud Melonguane, Miangas, Nanusa Tabukan Utara, Tahuna, Marore, Kendahe 2 Sumber : Bappenas, 2014 5.5.4. Penanggulangan Daerah Bencana Wilayah Sulawesi terdiri dari Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Gorontalo. Secara geografis, pulau Sulawesi terdapat banyak gunung dan sungai sehingga potensi bencana alam di Wilayah Sulawesi terdiri dari banjir, longsor, gempa bumi, letusan gunung api dan kekeringan. Risiko bencana alam yang tinggi di wilayah Sulawesi dapat disebabkan tingkat ancaman yang tinggi, potensi jumlah penduduk terpapar dan kerugian kapasitas yang penanggulangan bencana di bidang kelembagaan, peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan yang belum memadai. Berdasarkan DIBI yang merekam kejadian bencana tahun 1815- 2014, berbagai kejadian bencana di Pulau Sulawesi telah mengakibatkan 6.944 orang meninggal dunia, 17.140 orang luka-luka, 983 orang hilang dan 545.653 orang mengungsi dan 52.212 rumah hancur/rusak. harta benda tinggi dan 290 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
. 4 5 r a b m a G . n a s a t a b r e P n a s a w a K ) i r p k o L ( s a t i r o i r P i s a k o L n a r a b e S a t e P 9 1 0 2 - 5 1 0 2 i s e w a l u S h a y a l i W Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 291
Untuk mendukung pengembangan Wilayah Sulawesi, maka arahan kebijakan penanggulangan bencana diarahkan untuk mengurangi bencana pada pusat-pusat pertumbuhan dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana. risiko Strategi penanggulangan bencana dan pengurangan risiko Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, melalui: 1. bencana di Wilayah Sulawesi adalah sebagai berikut: a. Pengenalan, pengkajian dan pemantauan risiko bencana, melalui penyusunan kajian dan peta risiko bencana skala 1:50.000 di Kabupaten Sigi, Donggala, Poso, Parigi Moutong, Bitung, Kolaka, Konowe, Maros, Takalar, Gowa, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Gorontalo, Morowali, Luwu Timur, Mamuju dan Kepulauan Sangihe, dan skala 1:25.000 di Kota Gorontalo, Palu, Makasar, Manado, Kendari. b. Integrasi kajian dan peta risiko bencana dalam RTRW penyusunan dan Provinsi/Kabupaten/Kota. review c. Pemanfaatan kajian dan peta risiko untuk penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB) di 21 kabupaten/kota. 21 kabupaten/kota sasaran sebagai panduan kesiapsiagaan dan operasi tanggap darurat bencana banjir, longsor, 2. Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana gempa bumi, tsunami dan letusan gunung api. d. Penyusunan rencana kontinjensi pada melalui: 292 a. Mendorong dan menumbuhkan budaya sadar bencana serta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan di 21 kabupaten/kota sasaran. Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
b. Meningkatkan sosialisasi dan diseminasi pengurangan risiko bencana kepada masyarakat baik melalui media cetak, radio dan televisi pada 21 kabupaten/kota risiko tinggi bencana. c. Bekerjasama dengan mitra pembangunan, OMS dan dunia usaha untuk mengurangi kerentanan sosial dan ekonomi masyarakat di 21 kabupaten/kota risiko tinggi bencana. d. Peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah pasca bencana, melalui percepatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana banjir bandang di Manado dan daerah pasca bencana alam lainnya. e. Pemeliharaan dan penataan lingkungan di sekitar daerah aliran sungai (DAS) Mamasa, Tondano, Limboto, Tempe maupun daerah rawan bencana alam lainnya. f. Membangun dan menumbuhkan kearifan lokal dalam longsor, 3. Peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat upaya pengurangan risiko bencana banjir, gempa bumi, tsunami dan letusan gunung api. melalui: a. Penguatan kapasitas kelembagaan, melalui penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana di kabupaten/kota risiko tinggi di Pulau Sulawesi. b. Penyediaan sistem peringatan dini bencana banjir, longsor, gempa bumi, tsunami dan letusan gunung api serta memastikan berfungsinya sistem peringatan dini dengan baik. c. Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dan pendidikan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana di Wilayah Sulawesi d. Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan (shelter/tempat evakuasi sementara, jalur evakuasi dan rambu-rambu evakuasi) menghadapi bencana gempa bumi, tsunami dan letusan gunung api. Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 293
e. Pembentukan dan pengembangan Desa Tangguh Bencana di 21 kabupaten/kota sasaran di Pulau Sulawesi dalam rangka mendukung Gerakan Desa Hebat. f. Peningkatan kapasitas manajemen dan pendistribusian logistik kebencanaan serta pembangunan 2 (dua) unit yang dapat logistik di Wilayah Sulawesi depo menjangkau wilayah pasca bencana yang terpencil. g. Pembentukan dan penguatan kapasitas forum pengurangan risiko bencana. h. Melaksanakan simulasi dan gladi kesiapsiagaan tanggap darurat secara berkala dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir, longsor, gempa bumi, tsunami dan letusan gunung api. Adapun sebaran risiko bencana dan profil kerawanan dan risiko PKN, PKW dan PKSN di Wilayah Sulawesi dapat dilihat pada Gambar 5.5 dan Tabel 5.9. 294 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
. 5 5 r a b m a G . i s e w a l u S h a y a l i W a n a c n e B o k i s i R s k e d n I a t e P Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 295
Tabel 5.9. Profil Kerawanan dan Risiko PKN, PKW dan PKSN di Wilayah Sulawesi Lokasi Index Kerawanan (IRBI 2011) Kelas Multi Risiko (IRBI 2013) KAPET Palapas KAPET Manado-Bitung KAPET Bangsejahtera KEK Palu KEK Bitung Tinggi untuk ancaman: banjir dan longsor, gempabumi, cuaca ekstrim, kekeringan Kota Palu: tinggi Kab. Sigi: sedang Kab.Donggala: tinggi Kab. Parigi Moutong: tinggi Kota Manado: sedang Kab. Bitung: tinggi Tinggi untuk banjir dan longsor, letusan gunung api, gempabumi, cuaca ekstrim dan abrasi Tinggi untuk banjir, gempabumi, cuaca ekstrim Kota Kendari: tinggi Kab. Kolaka: tinggi Kab. Konawe: tinggi Tinggi Tinggi untuk banjir dan longsor, gempabumi, cuaca ekstrim dan abrasi Tinggi untuk banjir, gelombang ekstrim dan abrasi Index Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 Tinggi Lokasi 296 KelasMulti
Lokasi Index Kerawanan (IRBI 2011) KSN Perkotaan Maminasata: Kota Makassar, Kab. Maros, Sungguminasa (Ibukota Kab. gowa), Kab. Takalar KSN (Usulan) Perkotaan Manado Raya (Manado, Bitung,Tomohon,Minahasa Utara dan Minahasa Selatan) Kerawanan (IRBI 2011) Kab. Maros: tinggi untuk banjir dan cuaca ekstrim Kab. Takalar : banjir, cuaca ekstrim Kab. Tomohon: tinggi untuk banjir dan longsor Kab. Minahasa Utara: tinggi untuk banjir, longsor, cuaca ekstrim, letusan gunung api, abrasi Kab. Minahasa Selatan: tinggi untuk banjir, longsor, letusan gunung api, abrasi Tinggi untuk: cuaca ekstrim Bau-bau (usulan PKW) mendukung pariwisata bahari-ekowisata Taman Laut Nasional Wakatobi Pawonsari dan sekitarnya (perkotaan Limboto, kawasan minapolitan, agropolitan, Kab. Boalemo tinggi untuk banjir dan longsor, gempabumi Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 Kelas Multi Risiko (IRBI 2013) Risiko (IRBI 2013) Kab. Maros: tinggi Kab. Takalar: tinggi Kab. Tomohon: sedang Kab. Minahasa Utara: tinggi Kab. Minahasa Selatan: tinggi Tinggi Kab. Boalemo: sedang Kab. Gorontalo: tinggi Kab. Gorontalo 297
Lokasi Poso dan sekitarnya (KPB Tamporole, kawasan agropolitan) Kolonedale dan sekitarnya (Kawasan MinapolitanBungku Selatan, KPB Mahalona, KPB Bungku, Kawasan Transmigrasi) Mamuju dan sekitarnya (Kawasan Minapolitan Perikanan, KPB Tobadak, Kawasan Transmigrasi) 298 Index Kerawanan (IRBI 2011) Kelas Multi Risiko (IRBI 2013) Kab. Gorontalo tinggi untuk banjir dan tanah longsor, kekeringan Kab. Gorontalo Utara tinggi untuk banjir, gempabumi Kab. Poso tinggi untuk banjir, cuaca ekstrim, longsor, abrasi Kab. Donggala tinggi untuk banjir, cuaca ekstrim, gempa, longsor, abrasi Kab. Morowali: tinggi untuk banjir dan longsor Kab. Morowali Utara: data belum tersedia Kab. Luwu Timur: tinggi untuk banjir, longsor, kekeringan Kab. Mamuju:tinggi untuk gempabumi, banjir Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 Utara: sedang Kab. Poso: tinggi Kab. Donggala: tinggi Kab. Morowali: tinggi Kab. Morowali Utara: data belum tersedia Kab. Luwu Timur: tinggi Kab. Mamuju: tinggi Kab. Mamuju Tengah: data tidak tersedia
Lokasi Index Kerawanan (IRBI 2011) Kab. Mamuju Tengah: tinggi untuk banjir dan longsor Kab. Pinrang: tinggi untuk banjir dan longsor, cuaca ekstrim, abrasi Kab. Barru: tinggi untuk cuaca ekstrim Kab. Sidenreng Rappang: tinggi cuaca ekstrim Kab. Muna: tinggi untuk cuaca ekstrim Pinrang dan sekitarnya (Kawasan Minapolitan Perikanan, KPB Tobadak, Kawasan Transmigrasi) Barru dan sekitarnya (Perkotaan Lalabata, Kawasan Agropolitan, Kawasan Transmigrasi) Muna dan sekitarnya (Kawasan Minapolitan, Kawasan Agropolitan, dekat Bau-bau) Kab. Wakatobi: Wakatobi dan sekitarnya tinggi untuk (Perkotaan Wangi-Wangi, kawasan Pariwisata: KSPN banjir, abrasi Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Sulawesi Wakatobi, dekat Bau-bau) Gorontalo Palu Makassar Tinggi untuk ancaman: Gempabumi, banjir dan tanah longsor Tinggi untuk ancaman: banjir, tanah longsor, abrasi, Tinggi untuk ancaman: Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 Kelas Multi Risiko (IRBI 2013) Kab. Pinrang: tinggi Kab. Barru: tinggi Kab. Sidenreng Rappang: sedang Kab. Muna: tinggi Kab. Wakatobi: sedang Tinggi Tinggi Tinggi 299
Lokasi Index Kerawanan (IRBI 2011) Kelas Multi Risiko (IRBI 2013) banjir, kebakaran permukiman, angin topan Tinggi untuk ancaman: banjir dan tanah longsor, angin Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Sulawesi topan Sungguminasa Tinggi untuk Kab. Gowa Isimu - Kab. Gorontalo Tilamuta - Kab. Boalemo Luwuk - Kab. Banggai Donggala Mamuju Tinggi untuk ancaman: banjir dan tanah longsor, kekeringan Tinggi untuk ancaman: banjir dan tanah longsor Tinggi untuk ancaman: banjir, abrasi, angin topan, konflik sosial Tinggi untuk ancaman: gempabumi, banjir, tanah longsor, abrasi, angin topan Tinggi untuk ancaman: gempabumi, banjir Tinggi Sedang Tinggi Tinggi Tinggi Pasangkayu -Kab. Mamuju Tinggi untuk 300 Tinggi Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
Lokasi Index Kerawanan (IRBI 2011) Kelas Multi Risiko (IRBI 2013) Utara ancaman: gempabumi, tanah longsor, abrasi, angin topan Tinggi untuk ancaman: banjir dan tanah longsor Tinggi untuk ancaman: banjir dan tanah longsor, kekeringan, angin topan Tinggi untuk ancaman: angin topan Sedang Tomohon Tinggi Leneponto Pangkajene Kepulauan Tinggi Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Sulawesi Melonguane - Kab. Kepulauan Talaud Tahuna - Kab. Kepulauan Sangihe Tinggi untuk ancaman: gempa bumi, banjir dan tanah longsor, letusan gunung api, abrasi, Tinggi untuk ancaman: gempa bumi, banjir dan tanah longsor, letusan gunung api, abrasi, Sedang Tinggi Sumber: Data diolah, Bappenas, 2014. Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 301
5.5.5. Pengembangan Tata Ruang Wilayah Sulawesi 5.5.5.1. Arah Kebijakan Tata Ruang Wilayah Sulawesi 1. Kebijakan untuk mewujudkan pusat pengembangan ekonomi kelautan berbasis keberlanjutan pemanfaatan sumber daya kelautan dan konservasi laut meliputi pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan perikanan berbasis mitigasi dan adaptasi dampak pemanasan global. 2. Kebijakan untuk mewujudkan lumbung pangan padi nasional di bagian selatan Pulau Sulawesi dan lumbung pangan jagung nasional di bagian utara Pulau Sulawesi meliputi: a. Pengembangan sentra pertanian tanaman pangan padi dan jagung yang didukung dengan industri pengolahan dan industri jasa untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional; dan b. Pemertahanan kawasan peruntukkan pertanian pangan berkelanjutan. 3. Kebijakan untuk mewujudkan pusat perkebunan kakao berbasis bisnis di bagian tengah Pulau Sulawesi melalui pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan kakao yang bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan. 4. Kebijakan untuk mewujudkan pusat pertambangan mineral, aspal, panas bumi, serta minyak dan gas bumi di Pulau Sulawesi meliputi: a. Pembangunan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan pertambangan mineral berupa nikel serta minyak dan gas bumi yang ramah lingkungan; dan b. Pengembangan kawasan peruntukkan pertambangan mineral, aspal, panas bumi, serta minyak dan gas bumi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. 302 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
5. Kebijakan untuk mewujudkan yang jaringan dapat meningkatkan ekonomi, transportasi keterkaitan serta membuka antarmoda antarwilayah, keterisolasian wilayah meliputi: a. Pengembangan jaringan transportasi yang terpadu untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah, efisiensi, dan daya saing ekonomi wilayah; dan efisiensi b. Pengembangan untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil. jaringan transportasi 6. Kebijakan untuk mewujudkan kelestarian kawasan berfungsi lindung yang bervegetasi hutan tetap paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari luas Pulau Sulawesi sesuai dengan kondisi ekosistemnya meliputi: a. Pemantapan kawasan berfungsi lindung dan rehabilitasi kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi; dan b. Pengembangan koridor ekosistem antarkawasan berfungsi konservasi. 7. Kebijakan untuk mewujudkan kawasan perbatasan negara sebagai beranda depan dan pintu gerbang negara yang berbatasan dengan Negara Filipina dan Negara Malaysia dengan memperhatikan keharmonisan aspek kedaulatan, pertahanan kesejahteraan keamanan masyarakat, dan kelestarian lingkungan hidup, meliputi: a. Pengembangan kawasan perbatasan negara dengan pendekatan kesejahteraan, pertahanan dan keamanan negara, serta lingkungan hidup; dan negara, dan b. Pemertahanan eksistensi 14 (empat belas) PPKT sebagai titik-titik garis pangkal kepulauan Indonesia. 8. Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KSN), meliputi: a. Pengembangan KSN di Kawasan Sorowako secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 303
b. Pengembangan KSN rangka peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara; dan Perbatasan dalam 9. Pengembangan KSN untuk meningkatkan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian nasional yang dalam produktif, 5.5.5.2. Strategi Pengembangan Tata Ruang Wilayah perekonomian internasional. dan mampu bersaing efisien, Sulawesi I. Struktur Ruang Wilayah 1. Strategi untuk pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat pengembangan perikanan nasional berbasis mitigasi dan adaptasi dampak pemanasan global, dengan meningkatkan keterkaitan antara kawasan perkotaan nasional dan sentra perikanan. Struktur perkotaan nasional yang akan dikembangkan pada periode 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 5.10. 2. Strategi untuk pengembangan jaringan transportasi yang terpadu untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah, efisiensi, dan daya saing ekonomi wilayah, meliputi: a. Mengembangkan akses prasarana dan sarana transportasi yang laut menghubungkan antarkawasan perkotaan nasional dan memantapkan koridor ekonomi Pulau Sulawesi; udara darat, dan b. Mengembangkan dan memantapkan akses prasarana dan sarana transportasi darat meliputi jalan nasional, jaringan jalur kereta api, dan jaringan transportasi penyeberangan yang menghubungkan sentra kawasan perkotaan nasional dengan produksi, pelabuhan dan bandar udara; c. Mengembangkan pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul di sepanjang jalur ALKI II dan ALKI III; dan d. Memantapkan fungsi bandara pengumpul dengan skala pelayanan primer, bandar udara pengumpul 304 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
dengan skala pelayanan sekunder, dan badara pengumpul dengan skala pelayanan tersier. 3. Strategi untuk pengembangan jaringan transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil, meliputi: a. Mengembangkan yang menghubungkan kawasan perkotaan nasional dengan kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil; dan jaringan transportasi b. Mengembangkan sistem transportasi antarmoda menuju kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil. Prioritas lokasi pengembangan pusat kegiatan pada periode 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 5.10. Tabel 5.10 Prioritas Lokasi Pengembangan Pusat Kegiatan Pulau Sulawesi Periode 2015-2019 Provinsi PKN Pusat Kegiatan dalam RTRWN PKW PKSN Gorontalo Gorontalo (I/C/1) Sulawesi Utara Kawasan Perkotaan Manado-Bitung (I/C/1) Sulawesi Tengah Palu (I/C/1) Isimu (II/C/2) Kuandang (II/C/2) Tilamuta (II/C/2) Tomohon (I/C/1) Melonguane Tondano (II/C/1) Kotamobagu (II/C/1) Poso (II/C/3) Luwuk (II/C/1) Buol (II/C/1) Kolonedale (I/A/2) Tahuna (I/A/2) Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 305
Sulawesi Selatan Kawasan Perkotaan Makassar- Sungguminasa- Takalar-Maros (Mamminasata) (I/C/3) (II/C/1) Tolitoli (II/C/1) Donggala (II/C/1) Pangkajene (II/C/1) Jeneponto (I/C/1) Palopo (I/C/1) Watampone (II/C/1) Bulukumba (I/C/1) Barru (II/C/1) Parepare (II/C/1) Mamuju (I/C/1) Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara Kendari (I/C/1) Unaaha (II/C/1) Lasolo (II/C/1) Bau-bau (I/C/1) Raha (II/C/1) Sumber: Data diolah, Bappenas, 2014. II. Pengembangan Kawasan Lindung 1. Strategi untuk pemantapan kawasan berfungsi lindung dan rehabilitasi kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi, meliputi menetapkan kawasan hutan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas DAS. 2. Strategi untuk pengembangan koridor ekosistem antarkawasan berfungsi konservasi, meliputi penetapan koridor ekosistem antarkawasan suaka alam dan pelestarian alam dan pengembangan prasarana yang ramah lingkungan pada koridor ekosistem antarkawasan berfungsi konservasi. III. Pengembangan Kawasan Budidaya 1. Strategi untuk pengembangan sentra pertanian tanaman pangan padi dan jagung yang didukung dengan industri jasa untuk mewujudkan pengolahan dan industri Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 306
ketahanan pangan nasional, meliputi mendorong pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan dan pusat industri jasa hasil pertanian tanaman pangan padi dan jagung. 2. Strategi untuk pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan kakao yang bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan, melalui pengembangan kawasan industri pengolahan hasil perkebunan kakao dan peningkatan keterkaitan antara kawasan perkotaan nasional dengan sentra perkebunan kakao. 3. Strategi untuk pembangunan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan pertambangan mineral berupa nikel serta minyak dan gas bumi yang ramah lingkungan, melalui pengembangan kawasan industri pengolahan beserta prasarana dan sarana untuk kelancaran distribusi hasil produksi dari kawasan peruntukan pertambangan ke pasar nasional dan internasional. 4. Strategi untuk pengembangan kawasan perbatasan negara dengan pendekatan kesejahteraan, pertahanan dan keamanan negara, serta lingkungan hidup, meliputi: a. Mempercepat pengembangan PKSN sebagai pusat pengembangan gerbang ekonomi, internasional, serta simpul transportasi kawasan perbatasan negara dengan Negara Filipina dan Negara Malaysia; b. Mengembangkan dan kawasan keamanan negara sebagai perwujudan kedaulatan negara. pertahanan pintu 5. Strategi untuk pemertahanan eksistensi 14 (empat belas) PPKT sebagai titik-titik garis pangkal Kepulauan Indonesia dengan mengembangkan prasarana dan yang dapat sarana meningkatkan akses ke PPKT. transportasi penyeberangan Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 307
IV. Pengembangan Kawasan Strategis Nasional Dalam rangka pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KSN) dikembangkan 7 KSN yang mendukung pengembangan wilayah di Pulau Sulawesi. Strategi pengembangan KSN di Pulau Sulawesi dapat dilihat pada Tabel 5.11. Tabel 5.11 Strategi Pengembangan Kawasan Strategis Nasional di Pulau Sulawesi No 1 KSN Tipe Strategi
K/L 2 Kawasan Sorowako Perbatasa n Sulawesi Utara- Gorontalo -Sulawesi Tengah Pendayaguna an Sumberdaya alam Pertahanan dan Keamanan Pengembangan dan peningkatan kegiatan budidaya pertanian dan perikanan yang berkelanjutan sebagai alternatif kegiatan perekonomian masyarakat yang mampu bersaing dalam perekonomian nasional Kawasan Sorowako Pengembangan prasarana dan sarana Kawasan Perbatasan Negara secara sinergis di Provinsi Sulawesi Utara -
- Kementeria n Agraria dan Tata Ruang Kementeria n Pertanian Kementeria n Kelautan dan Perikanan Kementeria n Agraria dan Tata Ruang BNPP Kementeria n Perhubunga 308 Rancangan Awal RPJMN 2015
-2019
No 3 4 KSN Tipe Strategi Gorontalo - Sulawesi Tengah Perkotaan Maminasa ta Kepentinga n Ekonomi Pengembangan Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagai Pusat orientasi pelayanan berskala internasional dan penggerak utama bagi KTI Pusat pertumbuhan dan sentra pengolahan hasil produksi bagi pembangunan kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya Kapet Pare-Pare Mengembangkan komoditas utama sebagai komoditas unggulan yaitu sapi, jagung, dan rumput laut, serta Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 Kepentinga n Ekonomi
K/L n Kementeria n PU dan Perumahan Rakyat Kementeria n Agraria dan Tata Ruang Bappenas Kementeria n Agraria dan Tata Ruang Kementeria n Koordinator 309
No 5 6 310 KSN Kapet Manado- Bitung Kapet Palapas Tipe Kepentinga n Ekonomi Kepentinga n Ekonomi Strategi K/L mengembangkan produk-produk turunannya di Kapet Pare-Pare; Mengembangkan komoditas unggulan kelapa, ikan pelagis, dan rumput laut, beserta produk- produk turunannya di kapet Manado- Bitung; Mengembangkan komoditas utama sebagai komoditas unggulan yaitu kakao dan rumput laut, serta mengembangkan produk-produk turunannya di KAPET Palapas; -
Perekonomi an Bappenas Kementeria n Kelautan dan Perikanan Kementeria n Pertanian Kementeria n Perhubunga n Kementeria n PU dan Perumahan Rakyat Kementeria n Koperasi Mengembangkan sistem pusat pelayanan kegiatan ekonomi yang berfungsi sebagai pusat pelayanan kegiatan sentra Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
No 7 KSN Tipe Strategi produksi bahan baku, kegiatan sentra industri pengolahan termasuk usaha mikro-usaha kecil-menengah, kegiatan penelitian, kegiatan pendidikan dan pelatihan, kegiatan jasa (informasi, lembaga keuangan, dan koperasi), dan kegiatan distribusi di Kapet Bank Sejahtera; Kapet Bank Sejahtera Kepentinga n Ekonomi Penguatan sistem pusat pelayanan kegiatan ekonomi dan sistem jaringan prasarana pendukung Kapet Pare-Pare, Manado-Bitung, Palapas, Bank Sejahtera Sumber: Data diolah, Bappenas, 2014. Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 K/L 311
5.5.6. Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah Arah kebijakan pengembangan Wilayah Sulawesi yakni peningkatan kapasitas pemerintahan daerah yang mendorong pembangunan secara merata berbasis pada pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, dengan strategi: 1. Penguatan peran gubernur ekonomi melalui sebagai wakil Pemerintah Pusat; 2. Penerapan standar pelayanan dan sistem pengaduan pada terintegrasi dengan tiap pemerintah daerah yang manajemen kinerja; 3. Penguatan peran PTSP sebagai sarana penyederhanaan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha. 4. penguatan mutu pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sesuai arah dan prioritas pembangunan daerah. 5. Peningkatan proporsi belanja modal; 6. Penataan mekanisme monitoring dan evaluasi dana transfer yang terintegrasi di tingkat provinsi secara on-line; 7. Penguatan tranparansi dan akuntabilitas kebijakan dan pengelolaan keuangan Daerah. 5.6. Kaidah Pelaksanaan Pengembangan Wilayah Sulawesi 5.6.1. Prioritas Program Pembangunan 5.6.1.1. Provinsi Sulawesi Utara Tabel 5.12 Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional di Provinsi Sulawesi Utara Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional KERETA API 1. Pembangunan jalur KA antara Manado - Bitung (track, jembatan, stasiun, persinyalan, telekomunikasi, depo) Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 312
Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional PERHUBUNGAN DARAT PERHUBUNGAN UDARA 1. Pengembangan Sistem Transit Kota Manado 1. Pengembangan Bandara Samratulangi PERHUBUNGAN LAUT 2. Pembangunan Bandara Miangas 1. Pengembangan Pelabuhan (UPP) Tahuna 2. Pengembangan Pelabuhan Lirung 3. Pengembangan Pelabuhan Bitung (Pelabuhan hub Bitung) 4. Pembangunan infrastruktur penunjang eksport hasil JALAN perikanan Bitung 1. Pembangunan Jalan Atinggola - Maelang - Kaiya (Sulut) 2. Pembangunan Jalan Bypass Manado II 3. Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Karakelong (Esang- Rainis) 4. Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Sangihe (Enemawira- Tomako) 5. Pembangunan Jalan Pinogaluman-Duloduo-Molibagu 6. Pembangunan Jalan Tol Manado - Bitung - 39 km 7. Pembangunan Jalan Tomohon - Manado 8. Pembangunan Jalan Wailang - Waisan - Kokas - KETENAGALISTRIKAN Kawangkoang 1. PLTU Sulut II (FTP 1) / Amurang 2x25 MW 2. PLTU Talaud 2x3 MW 3. PLTM Lelipang/Belengan 1x0,5 MW 4. PLTGB Tahuna (FTP 2) 8 MW 5. PLTU Sulut I (FTP 1) 2x25 MW 6. PLTG/MG Minahasa Peaker 3x25 MW 7. PLTM Duminanga 1x0,5 MW 8. PLTA Sawangan 2x6 MW 9. PLTM PLTM Tersebar Sulut 2 MW 10. PLTG/MG Sulut Peaker 3x50 MW Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 313
Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional 11. PLTP Kotamobagu I (FTP 2) 2x20 MW 12. PLTP Kotamobagu II (FTP 2) 2x20 MW 13. PLTU Amurang 2x25 MW 14. PLTP Lahendong V (FTP 2) 20 MW 15. PLTU Sulut I - Kema 2x25 MW 16. PLTP Lahendong VI (FTP 2) 20 MW 17. PLTGB Tahuna 2 3 MW SUMBER DAYA AIR 18. PLTU Sulut 3 2x50 MW 1. perkuatan Tebing dan Tanggul Banjir Sungai Tondano (Paket 1) Manado 2. perkuatan Tebing dan Tanggul Banjir Sungai Tondano (Paket 2) Manado 3. Pembangunan Sabo Dam Sungai Milangodaa Kab. Bolsel 4. Pengamanan Pantai Amurang (Lanjutan) Kab. Minahasa Selatan 5. Pembangunan Pengaman Pantai Pulau Miangas (Lanjutan) Kab. Kepulauan Talaud 6. Pembangunan Bendungan Lolak Kab. Bolaang Mongondow 7. Pembangunan Bendungan Kuwil Kab. Minahasa Utara 8. Revitalisasi Danau Tondano Kab. Minahasa Utara 314 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
. 6 5 r a b m a G . 9 1 0 2 - 5 1 0 2 a r a t U i s e w a l u S i s n i v o r P l a n o i s a N h a g n e n e M a k g n a J r u t k u r t s a r f n I s i g e t a r t S n a t a i g e K Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 315
5.6.1.2. Provinsi Gorontalo Tabel 5.13. Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional di Provinsi Gorontalo Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional PERHUBUNGAN DARAT PERHUBUNGAN UDARA 1. Pengembangan Sistem Transit Kota Gorontalo 1. Pengembangan Bandara Jalaludin PERHUBUNGAN LAUT 2. Pembangunan Bandara Pohuwato 1. Pengembangan Fasilitas pelabuhan laut Anggrek, Gorontalo JALAN 2. Pengembangan Fasilitas pelabuhan Gorontalo 1. Pembangunan Jalan Gorontalo - Batas Sulut 2. Pembangunan Jalan Gorontalo Outter Ring Road (GORR) Provinsi Gorontalo KETENAGALISTRIKAN 3. Pembangunan Jalan Tolinggula - Marisa 1. PLTU Gorontalo (FTP1) 2x25 MW 2. PLTG/MG Gorontalo Peaker 25 MW 3. PLTU Gorontalo 2 2x50 MW 4. PLTM Taludaa II 1x2 MW 5. PLTU Molotabu 2x10 MW 6. PLTM Taludaa I 1x3 MW SUMBER DAYA AIR 7. PLTU Gorontalo Energi *) 2x6 MW 1. Pembangunan Bendung Randangan (Multi Year) Pohuwato 2. Pembangunan Jaringan Irigasi DI. Randangan Kiri (Lanjutan) Pohuwato 3. Pembangunan Jaringan Irigasi DI. Randangan Kanan Pohuwato 4. Pembangunan / Peningkatan Bendung Pilohayanga (Multi 316 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional Year) Gorontalo 5. Pembangunan Jaringan Reklamasi Rawa Imbodu Pohuwato 6. Pengendalian Banjir Sungai Tilamuta Boalemo 7. Pengendalian Banjir Sungai Molosipat Pohuwato 8. Pengendalian Banjir Sungai Lemito Pohuwato 9. Pengendalian Banjir Sungai Bone Bone Bolago 10. Pengendalian Banjir Sungai Tolinggula Prov. Gorontalo 11. Pengendalian Banjir Sungai Pontolo Gorontalo Utara 12. Pembangunan Long Storage Bulia Boalemo 13. Pembangunan Pengendali Sedimen Wil. Kab Boalemo Boalemo 14. Pembangunan Pengendali Sedimen Wil. Kab Pohuwato Pohuwato 15. Pembangunan Pengendali Sedimen Wil. Kab Gorontalo Utara Gorontalo Utara 16. Pengamanan Pantai Sumalata Gorontalo Utara 17. Pengamanan Pantai Tolinggula Gorontalo Utara 18. Pengamanan Pantai Atinggola Gorontalo Utara 19. Pengamanan Pantai Leato Kota Gorontalo 20. Pengamanan Pantai Biluhu Barat Kab. Gorontalo 21. Pengamanan Pantai Biluhu Timur Kab. Gorontalo 22. Pembangunan Waduk Bone Hulu Bone Bolango 23. Pembangunan Waduk Toheti Dehuwa Bone Bolango 24. Pembangunan Waduk Kayu Merah (multi years) Gorontalo 25. Revitalisasi Danau Limboto Gorontalo 26. Revitalisasi Danau Perintis Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 317
9 1 0 2 - 5 1 0 2 o l a t o r o G . 7 5 r a b m a G . i s n i v o r P l a n o i s a N h a g n e n e M a k g n a J r u t k u r t s a r f n I s i g e t a r t S n a t a i g e K 318 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
5.6.1.3. Provinsi Sulawesi Barat Tabel 5.14 Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional di Provinsi Sulawesi Barat Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional PERHUBUNGAN LAUT 1. Pengembangan Fasilitas pelabuhan laut Belang-belang, JALAN Sulawesi Barat 1. Pembangunan Jalan Akses Bandara Tampa Padang 2. Pembangunan Jalan Malabo - Polewali 3. Pembangunan Jalan Polewali - Batas Sulsel 4. Pembangunan Jalan Salubatu - Mambi - Malabo - Mamasa - Tandung 5. Pembangunan Jalan Salubatu - Tibo - Kalumpang - Bts Sulsel KETENAGALISTRIKAN (Tanah Toraja) 1. PLTA Poko 2x117 MW 2. PLTU Mamuju (FTP2) 2x25 MW 3. PLTA Karama Peaking (Unsolicited) 150 MW SUMBER DAYA AIR 4. PLTA Karama Baseload (Unsolicited) 300 MW 1. Lanjutan Pembuatan Tanggul Pengendalian Banjir, Sungai Pasang Kayu Kab. Mamuju Utara Mamuju Utara 2. Pembangunan Pengendalian Banjir, Sungai Lariang, Kab. Mamuju Utara Mamuju Utara 3. Lanjutan Pembangunan Pengendalian Banjir, Sungai Benggaulu, Kab. Mamuju Utara Mamuju Utara 4. Pembuatan Pengendalian Banjir, Sungai Kuma, Kab. Mamuju Utara Mamuju Utara 5. Pembuatan Pengendalian Banjir S.Rondo Mayang, Kab. Mamuju Utara Mamuju Utara Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 319
Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional 6. Pembuatan Pengendalian Banjir S.Pedongga, Kab. Mamuju Utara Mamuju Utara 7. Pembuatan Pengendalian Banjir S. Lumu Lanjutan, Kab. Mamuju Mamuju 8. Pembuatan Pengendalian Banjir S. KaroSul-Sela, Mamuju Tengah Mamuju Tengah 9. Pembangunan Pengendalian Banjir S. Tobadak Mamuju Tengah 10. Pembangunan Pengendalian Banjir S. Salubiro Mamuju Tengah 11. Pemabangunan Pengendalian Banjir S. Salulebbo Mamuju Tengah 12. Pembuatan Pengendalian Banjir S. Kalukku, Kab. Mamuju Mamuju 13. Pembuatan Pengendalian Banjir Sungai Papalang, Kab. Mamuju Mamuju 14. Pembuatan Pengendali Banjir Sungai Deking Kab. Majene Majene 15. Lanjutan Pembuatan Tanggul Pengendali Banjir dan Perkuatan Tebing Sungai Mapilli Kab. Polman Polman 16. Lanjutan Pembuatan Tanggul Pengendali Banjir Sungai Mandar Kab. Polman Polman 17. Pembangunan Pengendali Banjir Sungai Mamasa Kab. Mamasa Mamasa 18. Pembangunan Pengendali Banjir Sungai Palattoang Kab. Majene Majene 19. Pembangunan Pengendali Banjir Sungai MoSul-Selo Kab. Majene Majene 20. Pengendalian Banjir Sungai Benggaulu Mamuju Utara 21. Lan jutan Pembangunan Pengaman Abrasi Pantai Tapalang Kab. Majene Mamuju 22. Lanjutan Pembangunan Pengaman Abrasi Pantai Pasang Kayu Kab. Mamuju utara Mamuju Utara 23. Lanjutan Pembangunan Pengaman Abrasi Pantai Kalukku Kab. Mamuju Mamuju 320 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional 24. Lanjutan Pembangunan Pengaman Abrasi Pantai Budong- budong Kab. Mamuju Mamuju 25. Pembangunan Pengaman Abrasi Pantai Pangiang Kab. Mamuju Utara Mamuju Utara 26. Pembangunan Pengaman Abrasi Pantai Karya Bersama Kab. Mamuju Utara Mamuju Utara 27. Pembangunan Pengaman Abrasi Pantai Mamuju Kab. Mamuju Mamuju 28. Pembangunan Pengaman Abraasi Pantai Bambaira Kab. Mamuju Utara Mamuju Utara 29. Pembangunan Pengaman Abrasi Pantai Kasoloang Kab. Mamuju Utara Mamuju Utara 30. Pembangunan Pengaman Abrasi Pantai Tampaure Kab. Mamuju Utara Mamuju Utara 31. Pembangunan Pengaman Abrasi Pantai Bambapore Kab. Mamuju Utara Mamuju Utara 32. Pembangunan Pengaman Abrasi Pantai Sarasa Kab. Mamuju Utara Mamuju Utara 33. Pembangunan Pengaman Abrasi Pantai Sarudu Kab. Mamuju Utara Mamuju Utara 34. Pembangunan Pengaman Abrasi Pantai Tarailu kab. Mamuju Mamuju 35. Lanjutan Pembangunan Pengaman Abrasi Pantai Buku kab. Polman Polman 36. Pembangunan Pengaman Abrasi Pantai Baurung Kab. Majene Majene 37. Pembangunan Pengaman Abrasi Pantai Mampie kab. Polman Polman 38. Pembangunan Pengaman Abrasi Pantai Tanga-Tanga kab. Polman Polman 39. Pembangunan Pengaman Abrasi Pantai karama kab. Polman Polman 40. Pembangunan Pengaman Abrasi Pantai Onang Kab. Majene Majene 41. Pemb. Tanggul dan Pemecah Ombak Pantai Pasangkayu Mamuju Utara Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 321
. 8 5 r a b m a G . 9 1 0 2 - 5 1 0 2 t a r a B i s e w a l u S i s n i v o r P l a n o i s a N h a g n e n e M a k g n a J r u t k u r t s a r f n I s i g e t a r t S n a t a i g e K 322 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
5.6.1.4. Provinsi Sulawesi Tengah Tabel 5.15 Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional PERHUBUNGAN UDARA 1. Pengembangan Bandara Ampana di Kabupaten Tojo Una- una 2. Pengembangan Bandar Udara Syukuran Aminudin Amir- Luwuk 3. Pengembangan Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu 4. Pengembangan Bandara Tampa Padang 5. Perhubungan Laut 6. Pengembangan Pelabuhan Pantoloan 7. Pengembangan Pelabuhan Poso 8. Pengembangan Pelabuhan Toli - toli 9. Pegembangan Fasilitas pelabuhan laut Pantoloan, Sulawesi JALAN Tengah 1. Pembangunan Jalan Basi - Pasiputi - Mepanga 2. Pembangunan Jalan Luwuk - Batul - Moilong-Rata- Baturube 3. Pembangunan Jalan Pepe - Tomata 4. Pembangunan Jalan Pintas Palu-Parigi (36,45 km) 5. Pembangunan Jalan Poros Soroako - Bahodopi, Kab. Morowali, Sulawesi Tengah 6. Pembangunan Jalan Salakan-Sambut 7. Pembangunan Kolondale - Tondoyondo - Sp.Batutube 8. Pembangunan Jalan Palu - bangga - Simora - Gimpu - Puna - KETENAGALISTRIKAN Tonusa Tentena 1. PLTD Ampana (Relokasi PLTD) 2 MW 2. PLTU Ampana 2x3 MW 3. PLTMG Luwuk Peaker (CNG) 10 MW Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 323
Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional 4. PLTMG Morowali 10 MW 5. PLTM Halulai/Wuasa 2x0,7 MW 6. PLTM Buleleng 2x0,6 MW 7. PLTU Tolitoli 3x15 MW 8. PLTMG Luwuk Peaker (CNG) 5 MW 9. PLTU Palu 2 2x15 MW 10. PLTMG Morowali 2x5 MW 11. PLTU Palu 3 2x50 MW 12. PLTMG Luwuk Peaker (CNG) 5 MW 13. PLTA Poso 2 2x66 MW 14. PLTA Poso Energy (Transfer ke Sulsel) 130 MW 15. PLTA Poso (Transfer ke Palu) 65 MW 16. PLTM PLTM Tersebar Sulteng 25 MW 17. PLTU Tawaeli (Ekspansi) 2x15 MW 18. PLTU Luwuk (FTP2) 2x10 MW 19. PLTP Bora (FTP 2) 5 MW 20. PLTP Marana/Masaingi (FTP 2) 20 MW SUMBER DAYA AIR 21. PLTP Borapulu 2x20 MW 1. Pembangunan D.I. Sibea (3.321 Ha) Kab. Parigi Moutong 2. Pembangunan D.I. Binsil (1.510 Ha) Kab. Parigi Moutong 3. Pembangunan D.I. Meko (2.800 Ha) Kab. Poso Kab. Poso 4. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Lambunu (Saluran, Jalan Inspeksi) Kab. Parigi Moutong 5. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Gumbasa (tahap I) (Saluran Induk, Saluran Sekunder) Kab. Sigi 6. Pembangunan Tanggul Sungai Puna Kab. Poso 7. Pembangunan Revetment Pantai Kab. Donggala Kab. Donggala 8. Pembuatan Tanggul Penahan Tebing Danau Poso Danau poso, Kab. Poso 9. Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Transmisi Air Baku Sungai Saluki Gumbasa SPAM Regional PASIGALA (Tahap V) Kab. Sigi Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 9. Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Transmisi Air Baku Sungai Saluki Gumbasa SPAM Regional PASIGALA (Tahap V) Kab. Sigi Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional 10. Pembangunan Intake dan Pipa Transmisi Air baku Sungai Tandayo Donggala 11. Pembangunan Intake dan Pipa Transmisi Air baku Sungai Tunu Donggala 12. Pembuatan Tanggul Penahan Tebing Danau Poso Danau poso, Kab. Poso Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 325
9 1 0 2 - 5 1 0 2 h a g n e T . 9 5 r a b m a G . i s e w a l u S i s n i v o r P l a n o i s a N h a g n e n e M a k g n a J r u t k u r t s a r f n I s i g e t a r t S n a t a i g e K 326 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
5.6.1.5. Provinsi Sulawesi Selatan Tabel 5.16 Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional di Provinsi Sulawesi Selatan Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional KERETA API 1. Pembangunan jalur KA antara Makassar - Pare-Pare (track, jembatan, stasiun, persinyalan, telekomunikasi, depo) PERHUBUNGAN DARAT 2. Pembangunan KA Perkotaan Mamminasata (tahap 1) PERHUBUNGAN UDARA 1. Pengembangan Sistem Transit Kota Makassar 1. Pengembangan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin - Pembangunan Terminal II di Kawasan Bandara Lama Sultan PERHUBUNGAN LAUT Hasanuddin Makassar 1. Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Garongkong Barru 2. Pembangunan Pelabuhan Pare-pare 3. Perluasan Pelabuhan Makassar (Makassar New Port) 4. Pengembangan Pembangunan Faspel Laut Garongkong JALAN 1. Pembangunan Fly Over - Akses Bandara Internasional Sultan Hasanuddin 2. Pembangunan Jalan baypass Maminasata 3. Pembangunan Jalan Seseng - Bts.Sulbar 4. Pembangunan Jalan Trans Sulawesi Mamminasata (Middle Ring Road) 5. Pembangunan Jaringan Transportasi Danau Tempe 6. Pembangunan Under Pass A.P. Pettarani KETENAGALISTRIKAN 7. Pembangunan Jalan Kaluku - Sae - Talang - Sabang Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 327
Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional 1. PLTU Sulsel Barru (FTP 1) 2x50 MW 2. PLTG/MG Makassar Peaker 200 MW 3. PLTU Punagaya/Takalar (FTP2) 2x100 MW 4. PLTD Selayar (Relokasi PLTD) 2x1 MW 5. PLTU Sulsel 2 2x100 MW 6. PLTU Sulsel Barru 2 100 MW 7. PLTA Bakaru 2 2x63 MW 8. PLTM PLTM Tersebar Sulsel 13 MW 9. PLTG Sengkang, Op. Cycle - Unit 2 60 MW 10. PLTU Sulsel-1/Jeneponto Bosowa 2x100 MW 11. PLTGB Selayar (FTP 2) 8 MW 12. PLTGU Sengkang-ST Unit 3 -> Comb. Cycle 60 MW 13. PLTU Jeneponto 2 2x100 MW 14. PLTA Bontobatu (FTP 2) 110 MW 15. PLTA Malea 2x45 MW SUMBER DAYA AIR 16. PLTU Sulsel-3/Takalar 2x100 MW 1. Pembangunan Bendungan Karalloe Gowa 2. Pembangunan DI Pamukulu Takalar 3. Pembangunan Waduk Paselloreng Gowa 4. Pembangunan Waduk Nipa-Nipa Maros 5. Pembangunan Jaringan Irigasi Bayang-Bayang Bulukumba 6. Pembangunan Bendungan Cinemabella Selayar 7. Pembangunan Bendungan Posi Selayar 8. Pembangunan Bendung dan Jaringan Irgasi D.I. Baliase Luwu Utara 9. Pembangunan Bendung D.I. Baliase Luwu Utara 10. Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Baliase Luwu Utara 11. Rehabilitasi Konstruksi dan Pintu Bendung Benteng Pinrang 12. Pembangunan Perkuatan Tebing Bagian Hulu Bendung Gerak Tempe Wajo 13. Pengendalian Banjir dan Daya Rusak Air Sungai Taroang 328 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional dan Muara Sungai Tamanroya Jeneponto 14. Pemataan Sungai Tallo dengan Foto Udara Kt. MakaSul- Selar 15. Pengendalian Banjir dan Perbaikan Alur Sungai Kalaena dan Sungai Angkona Luwu Timur 16. Pekerjaan Pengendalian Banjir Sungai Rongkong Luwu Utara 17. Pengendalian Banjir dan Daya Rusak Air Sungai Baliase Luwu 18. Pengendalian Banjir dan Daya Rusak Air Sungai Kanjiro Luwu 19. Pengendalian Banjir dan Daya Rusak Air Sungai Bone-Bone Luwu 20. Pengendalian Banjir Sungai Cenranae Wajo-Bone 21. Pengendalian Banjir dan Daya Rusak Air Sungai Walanae Construction of Giant Sand Trap Soppeng Construction of Water Selected Construction of three Sabo Dam Construction of Two Sabo Dam 22. 23. 24. 25. 26. Rehabilitasi Bangunan Pengendali Sedimen Bagian Hulu Intake Gowa No 8-1, 8-2, & 8-3 Gowa No 8-4 & 8-5 Gowa Gowa Gowa 27. Penggalian Hulu Waduk Bili-Bili Gowa 28. Pembangunan Konsolidasi Dam Gowa 29. Pembangunan Sand Pocket Gowa 30. Pembangunan Bendungan Jenelata Gowa 31. Pembangunan DPS Rongkong Kab. Luwu Utara Luwu Utara 32. Pemb. Pengaman Abrasi Pantai Tanaberu Bulukumba 33. Pemb. Pengaman Abrasi Pantai Lengnga Pinrang 34. Pembangunan Embung Air Baku di Kab. Luwu Utara (7 buah) Luwu Utara Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 329
. 0 1 5 r a b m a G . 9 1 0 2 - 5 1 0 2 n a t a l e S i s e w a l u S i s n i v o r P l a n o i s a N h a g n e n e M a k g n a J r u t k u r t s a r f n I s i g e t a r t S n a t a i g e K 330 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
5.6.1.6. Provinsi Sulawesi Tenggara Tabel 5.16 Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional di Provinsi Sulawesi Tenggara Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional PERHUBUNGAN UDARA 1. Pengembangan Bandara Haluoleo 2. Perhubungan Laut 3. Pengembangan Pelabuhan Lawele 4. Pengembangan Fasilitas pelabuhan laut Bungkutoko 5. Pengembangan Pelabuhan Bau - Bau 6. Pengembangan Pelabuhan Raha JALAN 7. Pengembangan Pelabuhan Kendari 1. Pembangunan Jalan Lingkar Kota Kendari 2. Pembangunan Jalan Parigi - Poso - Tentena - Tidantana (Batas Sulsel) - (Sultra) 298 KM 3. Pembangunan Jalan Tampo-Raha 4. Pembangunan Jalan Tinanggea-Alangga-Punggaluku- Ambesia 5. Pembangunan Jembatan Teluk Kendari KETENAGALISTRIKAN 6. Pembangunan Jalan Raha - Wakuru - Wara 1. PLTU Kendari - Nii Tanasa (FTP1) 2x10 MW 2. PLTU Kendari - Nii Tanasa (Ekspansi) 10 MW 3. PLTD Wangi-Wangi (Relokasi PLTD) 2x2 MW 4. PLTM Rongi 2x0,4 MW 5. PLTM Lapai 1 2x2 MW 6. PLTM Lapai 2 2x2 MW 7. PLTM Riorita 2x0,5 MW 8. PLTM Toaha 2x0,5 MW 9. PLTU Raha 2x3 MW 10. PLTD Raha (Relokasi PLTD) 2 MW Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 331
Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional 11. PLTU Wangi-Wangi (FTP 2) 2x3 MW 12. PLTU Bau-Bau (FTP2) 2x10 MW 13. PLTA Konawe 2x25 MW 14. PLTU Kendari 3 2x50 MW 15. PLTA Watunohu 1 20 MW 16. PLTU Bau-Bau 2x7 MW 17. PLTU Kendari (FTP2) 2x25 MW 18. PLTU Kolaka (FTP2) 2x10 MW SUMBER DAYA AIR 19. PLTP Lainea 2x10 MW 1. Pembangunan Tanggul Sungai Konaweha Konawe 2. Pembangunan Pengaman Pantai Bahari Buton 3. Pembangunan Bendungan Pelosika di Kabupaten Konawe Konawe 332 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
. 1 1 5 r a b m a G . 9 1 0 2 - 5 1 0 2 a r a g g n e T i s e w a l u S i s n i v o r P l a n o i s a N h a g n e n e M a k g n a J r u t k u r t s a r f n I s i g e t a r t S n a t a i g e K Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 333
5.6.2. Kerangka Regulasi Pelaksanaan pembangunan Wilayah Sulawesi tidak regulasi yang perlu terlepas dari berbagai kerangka diperhatikan, diantaranya: 1. Penyelesaian peninjauan kembali Perpres No. 88/2011 tentang RTR Pulau Sulawesi. 2. Harmonisasi peraturan perundangan terkait dengan iklim investasi, diantaranya adalah PP Nomor 147 Tahun 2000 Tentang Perlakuan Perpajakan di KAPET; 3. Membuat regulasi terkait dengan pembagian kewenangan antara Kabupaten/Kota di wilayah KAPET Pare Pare, KAPET Palapas, KAPET Bank Sejahtera, KAPET Manado- Bitung, KEK Palu dan KEK Bitung; 4. Regulasi pengelolaan lintas batas; 5. Regulasi Perdagangan lintas batas Perjanjian kerjasama kawasan pengembangan dalam Dryport antara RI-Filipina perbatasan negara; 6. Regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan 7. Regulasi untuk memberikan kewenangan yang lebih luas (asimetrik) kepada Pemerintah Pusat untuk menyediakan sumber daya air, pengelolaan jalan non status, dan pelayanan pendidikan dan kesehatan di kawasan perbatasan, khususnya di desa-desa terdepan dan terisolir (kecamatan lokpri); ; 8. Penyusunan Rencana Tata Ruang termasuk Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan di Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Talaud. 5.6.3. Kerangka Kelembagaan Pelaksanaan pembangunan Wilayah Sulawesi tidak terlepas dari berbagai kerangka kelembagaan yang perlu diperhatikan, diantaranya: 1. Pengembangan koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRD) Provinsi di Pulau Sulawesi dalam 334 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
melaksanakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang Pulau. 2. Penciptaan iklim investasi yang kondusif di kawasan perbatasan; 3. Pembagian kewenangan atau urusan antar jenjang pemerintah: pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam pengelolaan kawasan perbatasan; 4. Kelembagaan pengelola perbatasan yang memiliki otoritas penuh untuk mengelola pos-pos lintas batas negara; 5. Pengkhususan pemberian kewenangan bagi pemerintahan kecamatan di wilayah perbatasan (Lokpri) dalam bentuk desentralisasi asimetrik dengan penetapan daerah khusus untuk akselerasi pembangunan dan efektivitas peningkatan kualitas pelayanan publik; 6. Harmonisasi kebijakan, program, dan kegiatan daerah untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal; Strategi Daerah Pembangunan Daerah Tertinggal; 7. Penyusunan tentang Percepatan 8. Koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah dengan pemerintah daerah, antar-SKPD dalam penyelenggaraan program pembangunan di daerah; 9. Pemberian insentif untuk pihak swasta dalam proses pengembangan usaha di daerah tertinggal; 10. Tunjangan khusus bagi pegawai pelayanan dasar publik di daerah tertinggal (bidan, dokter, guru, penyuluh pertanian). Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 335
BAB VI ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH PULAU KALIMANTAN 6.1. Capaian Kinerja Saat ini
Berdasarkan data BPS dari tahun 2009 hingga Triwulan II tahun 2014, kinerja pertumbuhan ekonomi provinsi di Wilayah Pulau Kalimantan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun demikian, rata-rata pertumbuhan ekonomi Wilayah Pulau Kalimantan selama kurun waktu 2009 - 2013 sebesar 4,4 persen atau masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,9 persen. Peranan Pulau Kalimantan dalam pembentukan PDB nasional mengalami penurunan dari 9,2 persen (2009) menjadi 8,3 persen (Triwulan II 2014). Pemerintah Provinsi di Wilayah Pulau Kalimantan telah cukup berhasil dalam menurunkan jumlah penduduk miskin dari tahun 2009 hingga 2014 (Maret) dan sudah berada di bawah angka kemiskinan nasional sebesar 14,15 persen (2009) dan 11,25 persen (Maret 2014). Demikian halnya dengan pencapaian tingkat pengangguran terbuka (TPT), Pemerintah Provinsi di Wilayah Pulau Kalimantan juga telah berhasil menurunkan TPT dan sudah di bawah TPT nasional sebesar 7,87 persen (2009) dan 5,70 persen (Feb, 2014), kecuali di Provinsi Kalimantan Timur yang masih berada di atas TPT Nasional. Dari sisi peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka di Wilayah Pulau Kalimantan ini telah dikatakan sudah cukup baik. Hal selalu meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun ke tahun pada masing-masing provinsi di Pulau Kalimantan. Namun demikian, pencapaian IPM di Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Selatan masih perlu ditingkatkan karena masih di bawah IPM nasional sebesar 71,76 (2009) dan 73,81 (2013). ini diindikasikan dengan 336 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
Dari sisi distribusi pendapatan antar golongan masyarakat, seluruh provinsi di Wilayah Pulau Kalimantan mengalami kenaikan kesenjangan pendapatan antar golongan. Hal ini diindikasikan dari angka Rasio Gini provinsi-provinsi di Wilayah Pulau Kalimantan yang cenderung meningkat pada tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2009. Namun, rasio gini Wilayah Pulau Kalimantan sudah berada dibawah rasio gini nasional yaitu 0,413 (2013). Kedepan, hal ini perlu mendapatkan perhatian agar proses pembangunan terus lebih melibatkan masyarakat secara inklusif, sehingga hasil-hasil pembangunan tersebut dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat. 6.2. Potensi dan Keunggulan Wilayah Perekonomian Wilayah Pulau Kalimantan ditopang oleh 3 sektor utama, yaitu pertambangan dan penggalian, pertanian terutama perkebunan, dan industri pengolahan.
Komoditas sektor pertambangan dan penggalian yang paling dominan adalah minyak, gas, dan batu bara. Untuk seluruh Wilayah Pulau Kalimantan tahun 2013, sektor pertambangan dan penggalian sudah berkontribusi sebesar 31,8 persen. Kontribusi sektor telah menyumbang keuangan negara hingga USD 100 juta pada tahun 2010. Potensi dari komoditas utama sektor ini adalah gas bumi sebesar 17,0 persen dari potensi cadangan gas bumi nasional, minyak bumi sebesar 9,0 persen dari cadangan minyak bumi nasional. Pada tahun 2002 produksi minyak dan gas nasional tidak mampu menopang kebutuhan dalam negeri yang mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menjadi tantangan bagi pengembangan ekonomi di Kalimantan dan ketahanan energi nasional. Revitalisasi kilang tua dan pencarian cadangan minyak dan gas yang baru memberikan peluang investasi bagi investor. Selain menjamin ketahanan energi nasional, upaya tersebut mampu menggerakkan perekonomian di Kalimantan, maka ini sedikitnya Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 337
338 sinkronisasi kebijakan untuk sektor migas menjadi hal utama ditengah meningkatnya permintaan migas nasional. Batu bara yang merupakan komoditas tambang utama Kalimantan, mempunyai cadangan 49,6 persen dari cadangan batu bara nasional, dengan naiknya permintaan terhadap batu bara dalam negeri, dan penurunan permintaan dari luar negeri terutama dari Tiongkok, hal ini sebenarnya memberikan peluang untuk pembangunan ekonomi Kalimantan selanjutnya dengan mengalihkan lagi peningkatan permintaan dalam negeri. Terlebih keunggulan yang dimiliki sektor batubara di Kalimantan ialah tingkat kalorinya yang tinggi (mencapai 7000 kalori/kg). Bahan tambang dan galian yang menjanjikan potensinya adalah pasir zirkon, bijih besi dan bauksit. Saat ini, produksi pasir zirkon Indonesia mencapai sekitar 20.000 ton sebulan dan menempati urutan keempat di dunia. Cadangan bauksit di Indonesia diperkirakan mencapai 24 juta ton, saat ini produksi bauksit nasional baru mencapai 5,5 juta ton. Cadangan bijih besi primer di Kalimantan mencapai 84 persen dan cadangan bijih besi laterit mencapai 29 persen dari Potensi pengembangan produk turunan bijih besi dan bauksit sangat besar. Pembangunan smelter yang menjadi hal wajib untuk meningkatkan nilai tambah bijih besi dan bauksit menunjukkan potensi investasi di ketiga komoditas tersebut sangat terbuka lebar. Ditambah lagi berdasarkan hasil Kemenperin), pengembangan klaster industri pengolahan SDA mineral tersebut akan mampu mendukung industri manufaktur yang memproduksi barang elektronik, peralatan listrik, kendaraan bermotor, mesin dan komponennya, serta barang konstruksi. Dari sektor pertanian, pengembangan sumber daya terbarukan, seperti kelapa sawit dan perkayuan juga perlu dipertimbangkan, kedua komoditas ini telah memberikan kontribusi ekonomi yang cukup besar. Pada tahun 2010 total cadangan bauksit nasional. identifikasi (pohon industri Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
luas perkebunan kelapa sawit di Kalimantan mencapai 83 persen dari luas kelapa sawit nasional. Sedangkan, potensi perkayuan di kawasan hutan produksi Kalimantan mencapai 29,8 juta Ha, dari sejumlah itu baru 52 persen (15,7 juta Ha) yang dapat dimanfaatkan. Artinya, potensi pengembangan komoditas kelapa sawit dan perkayuan masih dapat ditingkatkan. Hal ini menggambarkan potensi ekonomi dari kedua sektor ini masih mungkin terus dikembangkan dan tingkatkan nilai tambahnya. Sektor industri di Wilayah Pulau Kalimantan berpotensi untuk berperan besar menjadi bagian dari rantai industri industri barang strategis di wilayah ini saat kompleks. terkonsentrasi di Provinsi Kalimantan Timur yakni mencapai 23,5 persen yang didominasi oleh sektor industri berbasis migas. Dalam konteks pengembangan rantai industri strategis, hilirisasi potensi sumber daya alam akan dapat memperkuat basis ekonomi Wilayah Pulau Kalimantan secara keseluruhan. Adapun komoditas seperti pasir zirkon, bijih besi, dan bauksit berpotensi untuk diprioritaskan pengembangan dan integrasinya dengan mata rantai industri barang kompleks di wilayah Jawa. Peluang investasi di Wilayah Pulau Kalimantan tidak hanya terbuka bagi ketujuh kegiatan ekonomi tersebut (minyak bumi, gas bumi, batubara, besi baja, bauksit, kelapa sawit, dan perkayuan). Peluang investasi di sektor pertanian di pangan sangat terbuka lebar. Pengembangan Kalimantan pun membuka kesempatan bagi investor untuk terlibat dalam membangun ketahanan pangan nasional. Pengembangan kawasan direncanakan di Kalimantan Barat (Pontianak) dan Kalimantan Timur (Bulungan). Kedua provinsi tersebut menjadi wilayah yang potensial untuk meningkatkan produksi pangan nasional di luar Pulau Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa potensi Kalimantan membuka peluang investasi diberbagai bidang dan sektor ekonomi. Jawa terutama Sektor industri pengolahan food estate food estate Berbagai aktivitas ekonomi di Wilayah Pulau Kalimantan tentunya perlu memperhatikan fungsinya sebagai paru-paru Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 339
dunia. Hutan Kalimantan saat ini adalah 54 persen dari luas Wilayah Pulau Kalimantan. Proporsi penggunaan kawasan adalah Hutan Produksi Terbatas sekitar hutan 10.585.610 hektar atau 47,20 persen dan Hutan Produksi seluas 14.217.676 hektar (38,69 persen) dari total luas Kawasan hutan dan perairan Kalimantan. Dengan demikian, kelestarian kawasan konservasi keanekaragaman hayati dan kawasan berfungsi lindung menjadi perhatian pengembangan Wilayah Pulau Kalimantan kedepan. Tema Pengembangan Wilayah Pulau Kalimantan 6.3. terluas Pembangunan Wilayah Pulau Berdasarkan potensi dan keunggulan Wilayah Pulau Kalimantan sebagai "salah satu paru-paru dunia dengan Kalimantan, maka tema besar mempertahankan luasan hutan Kalimantan; dan lumbung energi nasional dengan pengembangan hilirisasi komoditas batu bara; serta pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijibesi, gas alam cair, pasir zirkon dan pasir kuarsa, serta pengembangan food estate." 6.4. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Pulau Kalimantan Tujuan pengembangan Wilayah Pulau Kalimantan tahun 2015-2019 adalah mendorong percepatan dan perluasan pembangunan Wilayah Pulau Kalimantan dengan menekankan keunggulan dan potensi daerah, melalui: (a) pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, serta pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon dan pasir kuarsa, (b) penyediaan infrastruktur wilayah, (c) peningkatan SDM dan ilmu dan teknologi secara terus menerus. Adapun sasaran pengembangan Wilayah Pulau Kalimantan pada tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut: 1. Dalam rangka percepatan dan perluasan pengembangan ekonomi Wilayah Pulau Kalimantan, akan dikembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di koridor ekonomi 340 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
2. dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah, termasuk diantaranya adalah pengembangan 1 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), 4 Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET). Sementara itu, untuk menghindari terjadinya kesenjangan antar wilayah di Kalimantan, maka akan dilakukan pembangunan daerah tertinggal dengan sasaran sebanyak 9 outcome Kabupaten tertinggal dapat terentaskan dengan sasaran rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 7,2 persen; (b) menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 9.6 persen; dan (c) meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal sebesar 73.26. : (a) meningkatkan 3. Untuk mendorong pertumbuhan pembangunan kawasan perkotaan dipercepat pembangunan 1 Kawasan Perkotaan Metropolitan, serta buffer mewujudkan optimalisasi peran 4 kota otonom berukuran sedang sebagai penyangga ( Sesuai dengan amanat UU 6/2014 tentang Desa, maka akan dilakukan pembangunan perdesaan dengan sasaran berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 450 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 180 desa. ) urbanisasi. 4. di Kalimatan, maka akan 5. Meningkatkan keterkaitan desa-kota, dengan memperkuat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan 7 pusat-pusat Wilayah (PKW) atau Pusat Kegiatan Lokal (PKL). 6. Dalam rangka mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman, maka akan 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara yang dapat mendorong pengembangan kawasan sekitarnya. (1) Sasaran untuk Wilayah Pulau Kalimantan adalah: Meningkatnya proporsi penerimaan pajak dan retribusi daerah sebesar 35% untuk propinsi dan 10% untuk kabupaten/kota; (2) Meningkatnya proporsi belanja modal 7. Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 341
8. 342 dalam APBD propinsi 35% dan untuk Kabupaten/Kota sebesar 40% pada tahun 2019 serta (3) lainnya sumber Meningkatnya jumlah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sebanyak 5 provinsi dan (4) kabupaten/kota 20 Terlaksananya penggunaan (inpres) yang efektif dengan proyek awal Provinsi Kalimantan Tengah; (5) Meningkatnya kualitas dan proporsi tingkat pendidikan aparatur daerah untuk jenjang S1 sebesar 50% dan S2-S3 sebesar 10%; (6) Terlaksananya diklat kepemimpinan daerah pembangunan, diklat manajemen kependudukan, dan keuangan daerah di seluruh wilayah Kalimantan sebesar 75 angkatan; (7) Meningkatnya implementasi pelaksanaan SPM di daerah, khususnya pada pendidikan, kesehatan dan infrastruktur; (8) Meningkatnya persentase jumlah PTSP sebesar 100%; (9) Meningkatnya persentase investasi yang dilimpahkan oleh kepala daerah ke PTSP sebesar 70%; (10) Terlaksananya sinergi perencanaan dan penganggaran di (dengan proyek awal Provinsi wilayah Kalimantan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur) (11) Terlaksananya koordinasi pusat dan daerah melalui peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah; (12) terlaksananya sistem monitoring dan evaluasi dana transfer secara di wilayah Kalimantan (dengan proyek awal Provinsi Kalimantan Timur Sasaran penanggulangan bencana adalah mengurangi indeks risiko bencana pada 3 PKN (Kota Samarinda, Kota Pontianak dan Palangkaraya) dan 9 PKW (Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Kotabaru, Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Tanah Laut) yang memiliki indeks risiko bencana tinggi, baik yang berfungsi sebagai KAPET, KSN atau PKSN. sebesar pembiayaan dalam APBD; block grant di wilayah Kalimantan; serta terkait jumlah perizinan on-line Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
Sehubungan dengan sasaran tersebut, diharapkan pada akhir tahun 2019, pembangunan Wilayah Pulau Kalimantan ini dicerminkan dengan makin semakin meningkat. Hal meningkatnya kontribusi PDRB Wilayah Pulau Kalimantan terhadap PDB Nasional, yaitu dari sekitar 9.5 persen (2014) menjadi 9.7 persen (2019). Dengan demikian, kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Wilayah Pulau Kalimantan. Secara rinci target pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan pengangguran dalam kurun waktu 2015-2019 di Wilayah Pulau Kalimantan dapat dilihat pada Tabel 6.1 sampai dengan Tabel 6.3 sebagai berikut. Tabel 6.1. Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Pulau Kalimantan Per Provinsi Tahun 2015-2019 Provinsi 2015 Pertumbuhan Ekonomi (persen) 2017 2016 2018 2019 Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara 6,0 - 6,1 5,7 - 5,9 6,1 - 6,4 6,9 - 7,5 7,5 - 8,3 6,0 - 6,1 6,9 - 7,2 7,3 - 7,7 7,8 - 8,5 8,3 - 9,2 5,0 - 5,1 6,0 - 6,3 6,6 - 7,0 7,3 - 7,9 8,2 - 9,1 4,5 - 4,6 5,5 - 5,8 5,5 - 5,8 6,1 - 6,6 6,7 - 7,4 4,9 - 5,0 4,9 - 5,1 5,8 - 6,1 6,1 - 6,7 6,6 - 7,3 Sumber : Perhitungan Bappenas, 2014 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 343
Tabel 6.2. Sasaran Tingkat Kemiskinan Wilayah Pulau Kalimantan Per Provinsi Tahun 2015-2019 Provinsi Tingkat Kemiskinan (persen) 2015 2016 2017 2018 2019 Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara 7,9 - 7,8 7,6 - 7,3 6,8 - 6,4 6,0 - 5,5 4,7 - 4,3 5,7- 5,6 5,4 - 5,2 4,8 - 4,5 4,2 - 3,9 3,3 - 3,0 4,1 - 4,0 3,9 - 3,8 3,5 - 3,3 3,1 - 2,9 2,5 - 2,2 4,6 - 4,5 4,4 - 4,2 3,9 - 3,7 3,4 - 3,2 2,7 - 2,4 6,2 - 6,0 5,8 - 5,6 5,2 - 4,9 4,5 - 4,2 3,6 - 3,2 Sumber : Perhitungan Bappenas, 2014 Tabel 6.3. Sasaran Tingkat Pengangguran Wilayah Pulau Kalimantan Per Provinsi Tahun 2015-2019 Provinsi 2015 Tingkat Pengangguran (persen) 2017 2016 2018 2019 Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara 4,1 - 4,0 4,0 - 3,9 3,9 - 3,7 3,8 - 3,5 3,7 - 3,3 3,4 - 3,3 3,3 - 3,2 3,2 - 3,0 3,0 - 2,8 2,9 - 2,6 4,5 - 4,4 4,4 - 4,2 4,3 - 4,0 4,1 - 3,8 4,0 - 3,6 6,8 - 6,7 6,6 - 6,3 6,3 - 6,0 6,0 - 5,6 5,8 - 5,2 6,3 - 6,2 6,2 - 6,0 5,8 - 5,5 5,4 - 5,0 5,2 - 4,7 Sumber : Perhitungan Bappenas, 2014 344 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
6.5. Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Pulau Kalimantan 6.5.1. Pengembangan Kawasan Strategis Kebijakan pengembangan kawasan strategis bidang ekonomi di Wilayah Pulau Kalimantan difokuskan untuk pusat produksi dan pengolahan hasil perkebunan, tambang, dan lumbung energi nasional yang berdaya saing. Fokus lokasi pengembangan kawasan strategis di Wilayah Pulau Kalimantan meliputi: (1) Provinsi Kalimantan Barat terdapat satu kawasan yaitu KAPET Khatulistiwa (2) Provinsi Kalimantan Timur terdapat dua kawasan yaitu KAPET Sasamba dan KEK Maloy; (3) Provinsi Kalimantan Tengah terdapat satu kawasan yaitu KAPET Daskakab; (4) Provinsi Kalimantan Selatan terdapat satu kawasan yaitu KAPET Batulicin; Percepatan pembangunan kawasan strategis dilakukan 1. Pengembangan Potensi Ekonomi Wilayah di Koridor melalui strategi sebagai berikut: Ekonomi Kalimantan Pengembangan potensi ekonomi wilayah erat kaitanya dengan pemberdayaan masyarakat berbasis komoditas unggulan wilayah. Pengembangan potensi berbasis komoditas unggulan wilayah ini diupayakan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas unggulan melalui: a. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI) a) Menyiapkan kawasan pengembangan komoditas mineral, batubara, dan kelapa sawit; b) Mengembangkan klaster-klaster industri pengolahan mineral, batubara, kelapa sawit berorientasi ekspor; c) Meningkatkan produktivitas hasil olahan mineral, batubara, kelapa sawit di dalam dan sekitar pusat industri. Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 345
9 1 0 2 - 5 1 0 2 N M J P R n a t n a m . 1 6 r a b m a G . i l a K u a l u P h a y a l i W n a h u b m u t r e P t a s u P - t a s u P i s a k o L a t e P 346 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
b. Kawasan Pengembangan Terpadu (KAPET) a) Menyiapkan kawasan pengelolaan klaster-klaster komoditas unggulan kawasan berupa pertanian pangan, kelapa sawit, karet, rotan; b) Mengembangkan industri hilir produk turunan dari kelapa sawit, karet, dan rotan. c) Meningkatkan pendampingan pengelolaan komoditas unggulan kelapa sawit, karet, dan rotan. pembinaan dan 2. Percepatan Penguatan Konektivitas Peningkatan konektivitas antara pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya yang termasuk daerah tertinggal, kawasan minapolitan, kawasan agropolitan, kawasan lokasi prioritas pengelolaan perbatasan, kawasan industri Mandor, Semparuk, Tayan, Kariangau, Tajun, Batulicin, dan Kota Baru, dilakukan melalui: a. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI) a) Menyiapkan pengembangan kawasan pertumbuhan Maloy, Batuta, zona Trans Kalimantan, dan kawasan pertumbuhan lainnya di hinterland Kalimantan dengan kawasan pendukung di sekitarnya ( prasarana sarana ); integrated mining development infrastruktur pelabuhan coal sebagai b) Pembangunan project pendukung MEC . b. Kawasan Pengembangan Terpadu (KAPET) a) Mempercepat pembangunan dan pengembangan jaringan jalan menuju Koridor Ekonomi yang meliputi pembangunan ruas jalan akses kawasan industri Batulicin ke pelabuhan Batulicin, pelebaran jalan Samarinda-Tenggarong, tol Samarinda-Tenggarong, dan tol Samarinda-Balikpapan. b) Mempercepat pembangunan Jembatan Kembar Mahakam dan Jembatan Loa Kulu; Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 347
c) Mempercepat pembangunan dan pengembangan pelabuhan Kuala Samboja, pelabuhan Seibuku, terminal peti kemas Palaran, pelabuhan Samarinda, Pelabuhan Internasional Maloy, fasilitas pelabuhan Kariangau serta bandara Samarinda Baru untuk meningkatkan distribusi logistik; d) Mempercepat pembangunan dan pengembangan jaringan jalan menuju Koridor Ekonomi yang meliputi pembangunan ruas jalan akses kawasan industri Batulicin ke pelabuhan Batulicin, pelebaran jalan Samarinda-Tenggarong, tol Samarinda-Tenggarong, dan tol Samarinda-Balikpapan. e) Mempercepat penyediaan air baku di Waduk Wain; f) Pengelolaan cekungan air tanah Palangkaraya- Banjarmasin di KAPET Daskakab, dan pengembangan Waduk Gunung Ulin, pengembangan Bendungan Batulicin, pengembangan sumber mata air di Pegunungan Maratus, Sungai Sitiung, dan Sungai Batulicin. 3. Penguatan Kemampuan SDM dan IPTEK a. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI) a) Pengembangan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan profesi untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, khususnya di bidang energi pertambangan; b) Memberikan pembinaan kelembagaan badan usaha pengelola kawasan yang mendukung perubahan pola Science Park pikir bisnis berorientasi daya saing internasional; c) Pembangunan berteknologi tinggi sebagai sarana peningkatan kualitas SDM kawasan. b. Kawasan Pengembangan Terpadu (KAPET) a) Memberikan badan pengelola yang mendukung perubahan pola pikir bisnis berorientasi daya saing secara komparatif dan kompetitif. pembinaan kelembagaan 348 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
b) Pengembangan sarana prasarana pendidikan serta tenaga terampil untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, khususnya di bidang pertanian, perkebunan, dan kehutanan Technology Park bidang pangan dan 4. Penguatan Regulasi bagi Peningkatan Iklim Investasi maritim untuk meningkatkan inovasi teknologi c) Pembangunan dan Iklim Usaha a. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI) a) Penerapan regulasi insentif fiskal yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan kompetitif, antara lain fasilitas fiskal disemua bidang usaha, pembebasan PPN dan PPNBM untuk bahan dan barang impor yang akan diolah dan digunakan di KEK; regulasi b) Membuat terkait dengan pelimpahan kewenangan antara pusat, daerah, dan instansi terkait kepada kawasan-kawasan pertumbuhan; administrator c) Memberikan pelayanan terpadu satu pintu dan penggunaan Informasi dan Sistem Pelayanan Perijinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE) bidang perindustrian, perdagangan, pertanahan, penanaman modal. b. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) a) Harmonisasi peraturan perundangan terkait dengan iklim investasi, diantaranya adalah PP Nomor 147 Tahun 2000 Tentang Perlakuan Perpajakan di KAPET; terkait dengan pembagian kewenangan antara Kabupaten/Kota di pusat-pusat pertumbuhan; b) Membuat regulasi c) Melaksanakan sosialisasi terkait dengan pemanfaatan lahan sebagai peruntukan investasi. Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 349
6.5.2. Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan 6.5.2.1. Pengembangan Kawasan Perkotaan Arah kebijakan pembangunan wilayah perkotaan di Wilayah Pulau Kalimantan difokuskan untuk membangun kota berkelanjutan dan berdaya saing menuju masyarakat kota yang sejahtera berdasarkan karakter fisik, potensi ekonomi dan budaya lokal. Untuk itu strategi pembangunan perkotaan 1. Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional (SPN) Wilayah Pulau Kalimantan tahun 2015-2019 yaitu: a. Mengusulkan Perkotaan Metropolitan dalam rangka membangun koridor wilayah yang kuat untuk mempercepat pembangunan di Wilayah Kalimantan bagian selatan, mengurangi urbanisasi dari luar Jawa ke Pulau Jawa, serta memperkuat orientasi kedalam ( ) dari pulau-pulau terluar di kawasan perbatasan; pembentukan Kawasan backward linkage b. Mengembangkan kegiatan industri pengolahan non kayu untuk mengembangkan ekonomi dan meningkatkan keterkaitan dengan desa-kota sekitar; c. Meningkatkan aksesibilitas antar PKN, PKW, dan PKL transportasi disekitarnya melalui penyediaan simpul khususnya simpul transportasi sungai dan transportasi Udara. 2. Perwujudan Kota Layak Huni yang Aman dan Nyaman. a. Mempercepat pemenuhan dan peningkatan pelayanan sarana prasarana permukiman sesuai dengan peran dan tipologi kota; b. Menyediakan sarana prasarana pemerintahan dan ekonomi, khususnya di sektor perdagangan dan jasa yang UMKM, mampu mengakomodasi kegiatan koperasi, industri pengolahan kecil dan menengah; c. Mengembangkan dan meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana transportasi massal perkotaan antar moda 350 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
terutama transportasi sungai, angkutan laut dan angkutan udara; d. Memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan, terutama untuk pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya, serta RS kab/kota terutama di kota yang berbatasan langsung dengan kawasan perbatasan; e. Meningkatkan pendidikan, sosial budaya, dan keamanan kota yang mudah diakses bagi seluruh kalangan masyarakat kota guna meningkatkan modal sosial masyarakat serta memberikan rasa aman dan tentram 3. Perwujudan Kota Hijau yang Berketahanan Iklim dan bagi masyarakat kota. Adaptif terhadap Bencana a. Perwujudan penyelenggaraan ruang yang efisien dan berkeadilan serta ramah lingkungan; b. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam upaya adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim dan bencana ( ) serta konservasi hutan; urban resilience c. Membangun infrastruktur kota dalam upaya adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim dan bencana green melalui konversi bahan bakar fosil menuju gas; openspace ( greentransportation, ), green waste d. Mengembangkan konsep green water ( ruang terbuka hijau sampah dan limbah melalui 3R energy pemanfaatan dan pengelolaan air permukaan 1 ), 4. Perwujudan Kota Cerdas dan Berdaya Saing . 4. Perwujudan Kota Cerdas dan Berdaya Saing . city branding a. Pengembangan perekonomian dengan membangun ) memanfaatkan produk pencitraan kota ( dan sumber daya manusia unggulan; b. Peningkatan jumlah tenaga kerja ahli dan terampil melalui penyediaan sarana prasarana pendidikan tinggi dan Reduce Re-use re-cycle 1 3R: pengurangan ( ), pemanfaatan kembali ( Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 ), dan Daur Ulang ( ) 351
higher education and vocational training pelatihan kejuruan ( ) pertambangan; berbasis kehutanan, perkebunan, dan c. Penyediaan perencanaan, publik pengoperasian dan pemeliharaan sarana prasarana kota e-government, e-commerce dan e- melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi infrastructures (TIK) dalam bentuk layanan serta ; d. Peningkatan efisiensi pasar melalui pengaturan jalur distribusi logistik dari dan keluar kota; dan e. Penyederhanaan proses perizinan melalui peningkatan 5. Kebijakan untuk Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola kualitas layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Pembangunan Perkotaan a. Penyediaan sistem, peraturan dan prosedur dalam birokrasi kepemerintahan kota yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat kota berkelanjutan; b. Peningkatan kapasitas pemimpin kota yang visioner dan aparatur pemerintah dalam membangun dan mengelola kota berkelanjutan, baik melalui kota layak dan nyaman, kota hijau, maupun kota cerdas, melalui pendidikan, pelatihan dan pembinaan secara bersikenambungan; c. Penyediaan dan melakukan pemutakhiran data, peta dan informasi perkotaan; d. Peningkatan kapasitas supremasi hukum baik perangkat maupun kelembagaan; e. Pengembangan pembangunan antar interkonektivitas obyek-obyek wisata lokal; kelembagaan dan kota serta kerjasama pengembangan f. Peningkatan peran swasta dan organisasi profesi secara aktif, baik dalam forum dialog dengan pemerintah dan masyarakat perkotaan, maupun dalam pembangunan kota berkelanjutan infrastruktur perkotaan maupun masukan terhadap rencana tata ruang kota; seperti: pembangunan 352 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
6.5.2.2. Pengembangan Kawasan Perdesaan Arah kebijakan pengembangan desa dan kawasan perdesaan di Wilayah Kalimantan adalah meningkatkan kemandirian masyarakat dan desa, serta mewujudkan desa- desa berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi sesuai dengan amanat Undang-Undang No.6/2014 tentang Desa dengan sasaran berkurangnya jumlah desa sedikitnya 450 desa tertinggal atau meningkatnya jumlah desa itu, membangun mandiri sedikitnya 180 desa. keterkaitan ekonomi lokal antara perkotaan dan perdesaan melalui integrasi kawasan perdesaan mandiri pada 7 kawasan pertumbuhan, yang secara rinci dapat dilihat pada Tabel 6.6. Dalam rangka percepatan pembangunan desa dan kawasan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Sesuai perdesaan di Wilayah Kalimantan akan dilakukan: Dengan Kondisi Geografis Desa Selain 1. a. Pembangunan sarana dan prasarana dasar bidang transportasi, terutama jalan;; b. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan sarana pendidikan khususnya sekolah dasar dan sekolah menengah, terutama di desa-desa perbatasan; c. Pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, terutama pasar desa dan saprodi pertanian; d. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan (Poskesdes, terutama di desa-desa Pustu, puskesmas keliling) perbatasan; e. Peningkatan distribusi dan kualitas tenaga pendidikan dan kesehatan di desa-desa terpencil dan desa-desa perbatasan; f. Penyediaan sarana dan prasarana perumahan di kawasan desa tertinggal dan berkembang khususnya dalam penyediaan air bersih dan sanitasi ; g. Peningkatan kapasitas maupun kualitas jaringan listrik dan telekomunikasi. Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 353
2. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa a. Peningkatan pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam memajukan ekonomi masyarakat miskin dan rentan peran dan kapasitas ; b. Peningkatan kapasitas masyarakat miskin dan rentan dalam pengembangan usaha berbasis lokal; c. Pemberian dukungan bagi masyarakat miskin dan rentan melalui penyediaan lapangan usaha, dana bergulir bagi masyarakat miskin; d. Pemberian akses dan kemudahan permodalan bagi lembaga masyarakat miskin dan keuangan mikro; rentan kepada e. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana produksi irigasi, armada perikanan, alat tangkap, bahan bakar, sistem informasi nelayan, pasar), pasca panen logistik), Pembangunan Sumber Daya Manusia, Keberdayaan, pengolahan, dan pasar desa. dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa (benih, pupuk, jaringan (sistem 3. keberdayaan masyarakat perdesaan, a. Peningkatan fasilitasi dan pendampingan berkelanjutan melalui dalam perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan desa berbasis kearifan lokal; b. Peningkatan keberdayaan masyarakat adat, melalui penguatan lembaga adat dan Desa Adat, c. Pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat sesuai dengan perundangan yang berlaku; d. Penguatan peran perempuan (Kelompok Usaha Bersama Perempuan), pemuda, dan kaum marjinal dalam bidang ketrampilan dan kewirausahaan berbasis komoditas lokal melalui pelatihan dan pendampingan; e. Peningkatan keberdayaan petani dan nelayan dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat 354 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
4. 5. guna (bio-energi, kemandirian pangan; biofloc) untuk mewujudkan f. Meningkatkan Penguatan Pemerintahan Desa dan Masyarakat Desa keberdayaan masyarakat memanfaatkan sumber energi terbarukan. dalam a. Sosialisasi peraturan pelaksanaan UU No.6/2014 tentang Desa; b. Fasilitasi peningkatan kapasitas tata kelola Pemerintah (BPD), dan Desa, Badan Permusyawaratan Desa lainnya dalam: (i) lembaga-lembaga Perencanaan, monitoring dan pembangunan desa, (ii) Pengelolaan keuangan desa, (iii) Pelayanan publik, (iv) Penyiapan dan penetapan batas desa (khususnya desa-desa perbatasan); serta (v) peta desa; tingkat desa pelaksanaan c. Penguatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan masyarakat desa dalam meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial, lingkungan keamanan dan politik; d. Peningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan desa; e. Penyiapan data dan informasi desa yang digunakan sebagai acuan bersama perencanaan dan pembangunan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup desa; Berkelanjutan, serta Penataan Ruang Kawasan Perdesaan a. Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perdesaan melalui redistribusi lahan kepada petani, buruh tani, dan nelayan (land reform), serta menekan laju alih fungsi lahan konservasi maupun lahan produktif (pertanian, hutan, kawasan pesisir dan kelautan) secara berkelanjutan; b. Menjamin pemanfaatan, pengelolaan, dan konservasi sumber daya alam dan hak desa-desa dalam Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 355
lingkungan hidup yang seimbang, berkelanjutan, dan berwawasan mitigasi bencana; c. Fasilitasi peningkatan kesadaran masyarakat dalam kemandirian pangan melalui diversifikasi pangan dan pengembangan varietas lokal; d. Fasilitasi peningkatan kesadaran masyarakat dalam kemandirian energi dengan mendorong penggunaan sumber energi di desa (kotoran ayam, kotoran sapi, kayu sersah, briket batu bara, gas, aliran air) dan teknologi tepat guna yang memanfaatkan inovasi lokal (micro- 6. Pengembangan Ekonomi Perdesaan Untuk Mendorong hydro, bio-gas, tenaga surya). Keterkaitan Desa-Kota a. Mendukung terwujudnya sentra produksi perikanan tangkap dan budidaya (udang, ikan patin, ikan haruan) di kawasan Jawai Selatan, Jawai, Pemangkat, Cindai Alus, sentra produksi pertanian dan perkebunan (karet, padi, kelapa, jagung, jeruk, kelapa sawit) di kawasan Kumai, Pangkala Lada, Pangkalan Bunteng, Arut Selatan, Berau; b. Peningkatan akses masyarakat desa terhadap modal usaha, pemasaran dan informasi pasar; c. Pengembangan lembaga pendukung ekonomi desa seperti koperasi (KUD), Lembaga Perkreditan Desa, dan BUMDesa, dan lembaga ekonomi mikro lainnya. d. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan usaha yang mendukung wisata agro di kawasan Sambas, wisata bahari di kawasan Tanjung Puting dan kawasan Kepulauan Derawan. 6.5.2.3. Peningkatan Keterkaitan Kota dan Desa di Wilayah Pulau Kalimantan Peningkatan keterkaitan desa-kota di Wilayah Kalimantan diarahkan dengan memperkuat 7 pusat pertumbuhan, yaitu kawasan Sambas dan sekitarnya (Prov. Kalbar), Rasau Jaya dan sekitarnya (Prov. Kalbar), Gerbang Kayong dan sekitarnya 356 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
(Prov. Kalbar), Pangkalan Bun dan sekitarnya (Prov. Kalteng), Marabahan dan sekitarnya (Prov. Kalsel), Sangata dan sekitarnya (Prov. Kaltim), serta Kawasan Tanjung Redeb dan sekitarnya (Prov. Kaltim). Kawasan-kawasan ini mencakup kawasan transmigrasi, kawasan agropolitan dan minapolitan, serta kawasan pariwisata (lihat tabel 6.3). Arah kebijakan dan strategi peningkatan keterkaitan desa-kota di Wilayah 1. Perwujudan konektivitas antara kota sedang dan kota Kalimantan adalah sebagai berikut: kecil, antara kota kecil dan desa, serta antar pulau a. Mempercepat pembangunan sistem transportasi yang laut, darat, dan udara untuk terintegrasi antara memperlancar arus barang, jasa, penduduk, dan modal. b. Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan Lintas Kalimantan, pelabuhan Kumai, Sangata, dan Tanjung Redeb, bandar udara yang melayani Kawasan Sambas, Pangkalan Bun, dan Tanjung Redeb, serta angkutan penyeberangan Sambas, Pangkalan Bun, Sangata, dan Tanjung Redeb; yang melayani Kawasan c. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk informasi memfasilitasi perdagangan dan pertukaran antar wilayah; d. Mempercepat pemenuhan suplai energi untuk memenuhi kebutuhan domestik dan industri, dengan prioritas pada pengembangan PLTGB Sangata dan PLTGB Tanjung 2. Perwujudan keterkaitan antara kegiatan ekonomi hulu Redeb. desa-kota melalui pengembangan klaster dan hilir khususnya a. Mengembangkan sentra produksi dan pengolahan hasil pertanian di Kawasan Sambas, Rasau Jaya, Sukadana, Pangkalan Bun, Marabahan, Sangata, dan Tanjung Redeb, serta serta sentra produksi dan pengolahan hasil perikanan dan/atau kelautan di Kawasan Sambas dan Marabahan. Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 357
b. Meningkatkan akses desa-desa produksi menuju pusat pertumbuhan tabel 6.3) dan simpul-simpul transportasi, pengembangan pasar, dan toko sarana dan prasarana produksi; (lihat c. Mengembangkan daya tarik wisata budaya dan agro di Kawasan Pariwisata Sambas, dan sekitarnya melalui peningkatan promosi dan ketersediaan infrastruktur penunjang, meliputi perbaikan jalur darat menuju destinasi wisata, peningkatan kualitas resort dan restoran; d. Mengembangkan daya tarik wisata Taman Nasional dan bahari di Kawasan Pariwisata Tanjung Puting dan sekitarnya, melalui peningkatan promosi dan ketersediaan infrastruktur penunjang, meliputi peningkatan kapasitas dan kualitas penerbangan menuju ke Palangkaraya- Tanjung Puting, peningkatan akses laut dan perbaikan jalur darat menuju destinasi wisata, serta pengembangan resort di sekitar kawasan. jalur e. Mengembangkan daya tarik wisata bahari di Kawasan Pariwisata Derawan dan sekitarnya melalui peningkatan infrastruktur penunjang, promosi dan ketersediaan meliputi peningkatan kapasitas dan kualitas penerbangan menuju ke Derawan-Kayan Mentarang, pengembangan fasilitas wisata kapal yatch, hotel, resort dan rumah makan, serta pengembangan produk kerajinan lokal. f. Membangun bank pertanian dan perikanan untuk meningkatkan akses terhadap modal usaha di sektor pertanian dan perikanan Techno Park berbasis pertanian dan perikanan rakyat yang mendukung penerapan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya 3. Peningkatan tata kelola ekonomi lokal yang berorientasi saing industri pengolahan dan jasa. g. Mengembangkan kepada keterkaitan desa-kota a. Mengembangkan sistem perdagangan antar daerah yang efisien; 358 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
b. Meningkatkan peran Pelayanan Terpadu Satu Pintu di daerah; c. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan dan penyelenggaraan kerjasama antar daerah dan kerjasama antar pemerintah-swasta dalam tata kelola ekonomi lokal; d. Mengembangkan forum dialog antar stakeholder yang mendorong perwujudan kerjasama; e. Mengembangkan pendidikan kejuruan untuk memperkuat lokal di sektor inovasi, dan kreatifitas kemampuan pertanian dan perikanan; f. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat mengenai kelestarian sungai, laut dan pesisir, tanah dan hutan, serta mitigasi bencana, terutama di Kawasan Perdesaan Pesisir Sambas, Rasau Jaya, Sukadana, Pangkalan Bun, Marabahan, Sangatta, dan Tanjung Redeb. lokasi prioritas pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan dapat dilihat pada Gambar 6.2 dan Tabel 6.4 - 6.6. Secara diagramatis, Tabel 6.4. Lokasi Prioritas Kawasan Strategis Nasional Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Wilayah Di Kalimantan Kode Lokasi Prioritas Fokus Pengembangan K1 Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarbakula Kota Banjarmasin, Kab. Banjarbaru, Kab. Banjar, Kab. Baritokuala, Kab. Tanah Laut Meningkatkan fungsi Banjarmasin dan Banjar Baru sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang mendukung pertumbuhan wilayah nasional dan memantapkan fungsi- fungsi keterkaitan dengan pusat- pusat pertumbuhan di Wilayah Pulau Kalimantan Bagian Selatan. Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 359
Sumber : Bappenas, 2014 Tabel 6.5. Lokasi Prioritas Kota Sedang yang Berfokus pada Upaya Pemerataan Wilayah Di Kalimantan Kode Lokasi Prioritas Fokus Pengembangan P1 P2 Singkawang Diarahkan sebagai kota agropolitan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan Nasional (PKN) yang mendorong pertumbuhan produksi pertanian dan perkebunan (kelapa sawit) di Wilayah Prov. Kalimantan Barat. P3 Palangkaraya Diarahkan untuk menjadi pusat kegiatan Nasional (PKN) yang berorientasi pada upaya mendorong perkembangan sektor produksi wilayah seperti perdagangan, pertanian, dan pertambangan galian logam. P4 P3 Bontang Tarakan Sebagai pusat pertumbuhan wilayah nasional (PKN)yang memantapkan fungsi-fungsi keterkaitan dengan pusat- pusat pertumbuhan wilayah internasional dan mendorong perkembangan sektor industri. Sebagai pusat pertumbuhan Nasional (PKN) yang berfungsi sebagai pintu gerbang kedua pulau kalimantan dan pusat transit perdagangan dengan sektor produksi wilayah seperti: Perkebunan, Perikanan, dan pertambangan. Sumber : Bappenas, 2014 360 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
Tabel 6.6. Lokasi Prioritas Pusat Pertumbuhan Baru yang Berfokus pada Upaya Pemerataan Wilayah Di Kalimantan Kode Lokasi Kawasan Kelompok Kawasan Komoditas Unggulan D1 Sambas dan sekitarnya (Kab. Sambas, dan Kab. Bengkayang, Prov. Kalbar) •
PKW Sambas Kawasan Minapolitan Perikanan Budidaya: Jawai Selatan Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap: Jawai Selatan, Jawai, Pemangkat KPB Subah Kawasan Transmigrasi: Sambas, Jawai, Ledo, Kawasan Pariwisata: KSPN Sambas • •
Udang Karet Wisata Budaya Wisata Agro D2
• Rasau Jaya dan sekitarnya (Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar)
Perkotaan Rasau Jaya KPB Rasau Jaya Kawasan Transmigrasi: Ambawang, dan Kubu Kota Otonom Terdekat: Pontianak Padi Kelapa D3
Sukadana dan Perkotaan
2019 Padi
361
Kode D3 D4 D5 362 Lokasi Kawasan sekitarnya (Kab. Kayong Utara, Prov. Kalbar) Gerbang Kayong dan sekitarnya (Kab. Kayong Utara, Prov. Kalbar) Pangkalan Bun dan sekitarnya (Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalteng) Marabahan dan sekitarnya (Kab. Banjar, Kab. Barito Kuala, Prov. Kalsel)
Kelompok Kawasan Komoditas Unggulan Sukadana KPB Gerbang Kayong Kawasan Transmigrasi; Teluk Batang , Pkl Suka Perkotaan Gerbang Kayong KPB Gerbang Kayong Kawasan Transmigrasi: Teluk Batang, Pkl. Suka
Padi • PKW Pangkalan Bun Kawasan Agropolitan (Jagung): Kumai, Pangkalan Lada, Pangkalan Bunteng, Arut Selatan. Kawasan Pariwisata: KSPN Tanjung Puting
Jagung Wisata Taman Nasional Wisata Pantai/Bahari, Wisata Situs Sejarah PKW Marabahan Kawasan Minapolitan Perikanan Budidaya: Cindai Alus KPB Cahaya Baru • • • Ikan Patin Ikan Haruan Padi Jeruk Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
Kode Lokasi Kawasan Kelompok Kawasan
Kawasan Transmigrasi: Anjir Pasar, Marabahan, Kota Otonom Terdekat : Banjarbaru dan Banjarmasin D6 Sangata dan sekitarnya (Kab. Kutai Timur, Prov. Kaltim) • • • PKW Sanggata KPB Maloy Kawasan Transmigrasi: Sangkulirang, Rantau Pulung KEK Maloy Kota Otonom Terdekat : Bontang D7
Tanjung Redeb dan sekitarnya (Kab. Berau, Prov. Kaltim)
PKW Tanjung Redeb Kawasan Agropolitan (Jagung): Berau (Kec. Talisayan) Kawasan Pariwisata: KSPN Kepulauan Derawan Sumber : Bappenas, 2014 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
• Komoditas Unggulan Kelapa sawit Jagung Wisata Bahari/ Flora
- Fauna 363
. 2 6 r a b m a G . n a a s e d r e P n a d n a a t o k r e P n a s a w a K n a g n a b m e g n e P s a t i r o i r P i s a k o L a t e P n a t n a m i l a K u a l u P h a y a l i W 364 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 4 1 0 2 , s a n e p p a B : r e b m u S
6.5.3. Pengembangan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan 6.5.3.1. Pengembangan Daerah Tertinggal Arah kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Pulau Kalimantan difokuskan pada upaya pemenuhan dan pengembangan perekonomian masyarakat yang berbasis energi dan pertambangan yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) infrastruktur penunjang 1. Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik konektivitas antara daerah tertinggal dan pusat pertumbuhan. kebutuhan pelayanan dasar publik yang berkualitas dan Mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pelayanan dasar publik di daerah tertinggal dengan prioritas kegiatan sebagai berikut: a. Bidang Pendidikan 1) Pemerataan distribusi tenaga pendidik di Bengkayang, Sangau, dan Kayong Utara; 2) Peningkatan kapasitas tenaga pendidik di Bengkayang, Sangau, dan Kayong Utara; 3) Pemberian insentif tenaga pendidik di wilayah- wilayah terisolir dan perbatasan; 4) Penyelenggaraan guru kunjung di wilayah-wilayah terisolir dan perbatasan; 5) Penyediaan rumah dinas tenaga pendidik di wilayah- wilayah terisolir dan perbatasan; 6) Pengembangan sekolah kecil di perbatasan; 7) Penyelenggaraan sekolah satu atap di daerah tertinggal dan perbatasan (SD, SMP, SMA/SMK); 8) Pembangunan sekolah berasrama di daerah tertinggal dan perbatasan; 9) Pengembangan asrama sekolah; 10) Penyediaan bus sekolah di daerah yang memiliki karakteristik khusus; Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 365
11) Penyediaan rumah dinas tenaga pendidik di Bengkayang, Sangau, dan Kayong Utara; 12) Pengembangan pendidikan kesetaraan (kejar paket A,B,C); 13) Pengembangan pendidikan jarak jauh; 14) Mengoptimalkan Corporate Kemitraan dan Bina Lingkungan Responsibility kemitraan Social dengan ( PKBL (CSR) Program ) atau dalam pemenuhan SPM bidang pendidikan; 15) Pemberian beasiswa miskin bagi anak-anak di kawasan perbatasan. b. Bidang Kesehatan 1) Pemerataan distribusi tenaga kesehatan terutama di bagian barat wilayah Kalimantan; 2) Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan terutama di bagian barat wilayah Kalimantan; 3) Pemberian insentif tenaga kesehatan terutama di bagian barat wilayah Kalimantan; 4) Penyediaan rumah dinas tenaga kesehatan di wilayah terisolir dan perbatasan; 5) Pengadaan sarana kesehatan keliling di wilayah terisolir dan perbatasan; 6) Pengadaan puskesmas terapung di kawasan pulau kecil terluar; 7) Pengembangan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pratama di wilayah terisolir dan perbatasan; 8) Pemerataan alat kesehatan dan obat-obatan di wilayah PKBL terisolir dan perbatasan; 9) Mengoptimalkan kemitraan dengan atau CSR dalam pemenuhan SPM bidang kesehatan 10)Pengembangan telemedis di daerah tertinggal c. Bidang Energi 1) Pengembangan PLTMH, PLTS, PLTU; 366 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
2) Pemberian bantuan subsidi listrik pada pemakaian 30- 60 kWh; 3) Pengembangan energi biogas ramah lingkungan; 4) Penyediaan bahan bakar minyak di wilayah terpencil dan perbatasan. d. Bidang Informasi dan Telekomunikasi 1) Pengembangan radio komunitas dan komunikasi di kawasan perbatasan; 2) Pembangunan menara penguat sinyal; 3) Pengembangan radio penguat siaran RRI dan TVRI di Sintang, Nunukan, Kapuas Hulu, dan Sekadau; 4) Pengembangan jaringan internet; 5) Pengembangan pusat informasi desa/balai rakyat di wilayah Kalimantan Barat. e. Bidang Permukiman dan Perumahan 1) Pembangunan prasarana perumahan layak huni di wilayah perbatasan; 2) Pembangunan sarana air bersih sehat di seluruh terisolir dan terutama di wilayah kampung perbatasan; 3) Perbaikan lingkungan permukiman tidak layak huni khususnya di kawasan perhutanan, perairan, dan pesisir. 2. Pengembangan Ekonomi Lokal Pengembangan kinerja perekonomian masyarakat di daerah tertinggal secara terpadu dalam rangka meningkatkan nilai tambah sesuai dengan karakteristik, posisi strategis, dan keterkaitan antar kawasan. Strategi ini meliputi aspek infrastruktur, manajemen usaha, akses permodalan, inovasi, dan pemasaran dengan prioritas program sebagai berikut: a. Pengembangan pusat teknologi informasi pemasaran, pendidikan, pelatihan, pengembangan SDM pelaku usaha khususnya sub-sektor perkebunan, penganeka-ragaman pengolahan hasil hutan, dan perikanan darat-sungai; Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 radio 367
b. Pengadaan instalasi pengolahan dan pemanfaatan limbah industri usaha agroindustri kelapa sawit; c. Pengembangan kawasan industri hasil kerjasama dengan pihak swasta; d. Pemberian imbal jasa lingkungan bagi masyarakat yang berada di wilayah konservasi; e. Pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti penyediaan tenaga pendamping bidang perkebunan, energi, dan pertambangan; f. Optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khususnya sub-sektor perkebunan rakyat, hasil hutan, perikanan darat, dan pertambangan rakyat; g. Pengembangan kelembagaan mikro; h. Pengembangan koperasi simpan pinjam; i. Pemberian skema kredit yang afirmatif bagi petani hutan; j. Pengelolaan produksi tanaman aneka kacang dan umbi di kawasan timur Kalimantan; k. Peningkatan produksi ternak dengan pendayagunaan lokal di bagian tengah Wilayah Pulau sumberdaya Kalimantan; l. Perluasan areal pertanian di kawasan timur dan tengah Wilayah Pulau Kalimantan; m. Pengembangan jaringan irigasi; n. Pengembangan gudang dan fasilitas pengolahan pasca panen; o. Pengembangan kegiatan kepariwisataan bahari dan sosial-budaya melalui peningkatan infrastruktur, sarana, promosi, serta peningkatan peran serta masyarakat adat, khususnya di Kabupaten Sintang dan Sambas; p. Pengembangan rumah pusat kebudayaan dan kesenian, museum; 3. Penguatan Konektivitas dan Sislognas q. Pengembangan pasar kecamatan tradisional. 368 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
Peningkatan konektivitas daerah tertinggal dengan pusat pertumbuhan yang diprioritaskan pada ketersediaan sarana dan prasarana penunjang peningkatan kinerja pembangunan ekonomi daerah dengan prioritas kegiatan sebagai berikut: a. Pembangunan infrastruktur jalan dan sarana transportasi di desa-desa terisolir dan kawasan perbatasan; b. Pengembangan jaringan jalur kereta api lintas selatan antarkota di kawasan timur dan timur Wilayah Pulau Kalimantan; c. Pembangunan sarana transportasi air dermaga dan perahu; d. Pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan prasarana bandara perintis; e. Pengembangan jalur keperintisan udara; dan f. Pembangunan jalan penghubung nasional di kawasan perbatasan menuju pusat pertumbuhan, yakni di Kabupaten Bengkayang, Kapuas Hulu, Sambas, Sanggau, Sintang, Kutai Barat, Nunukan, dan Malinau. peningkatan kapasitas 4. Penguatan Kemampuan SDM dan IPTEK Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kepentingan kapasitas pembangunan daerah tertinggal di pusat maupun di daerah yang pengelolaan pertambangan dan energi. Strategi ini meliputi aspek peraturan perundangan, tata kelola, SDM, rumusan dokumen kebijakan, dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dengan prioritas kegiatan sebagai berikut: a. Peningkatan kualitas aparatur daerah khususnya pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang pendidikan, informasi, dan telekomunikasi dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian; kelembagaan pemangku terintegrasi untuk menunjang jaringan listrik, b. Peningkatan kualitas aparatur daerah khususnya pada pengembangan ekonomi daerah dan ekonomi masyarakat pada perhutanan, perkebunan, dan tanaman hortikultura; 369 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
c. Pengembangan sekolah-sekolah kejuruan dan politeknik untuk menyiapkan SDM dalam rangka menunjang pengelolaan pertambangan dan energi; d. Pemberdayaan masyarakat di kawasan pertambangan menengah sampai dengan besar dan perkebunan menengah sampai dengan besar; e. Pengembangan teknologi pengolahan limbah industri; f. Pengembangan Balai Pelatihan Kerja dan Kewirausahaan; g. Pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat. 5. Penguatan Regulasi dan Insentif Dalam upaya mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal, bentuk afirmasi yang lebih nyata dan konkrit dilakukan dengan evaluasi terhadap harmonisasi regulasi untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam pengelolaan pertambangan dan energi melalui pelaksanaan prioritas program sebagai berikut: a. Harmonisasi kebijakan, program, dan kegiatan daerah untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal; Strategi Daerah Pembangunan Daerah Tertinggal; b. Penyusunan tentang Percepatan c. Penegakan regulasi bagi reklamasi lahan-lahan di kawasan pertambangan; rencana d. Penyusunan aksi induk pengembangan ekonomi berbasis pada agroindustri perhutanan, perkebunan, seperti kelapa dan kelapa sawit, serta tanaman hortikultura; dan rencana e. Koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah dengan dalam pemerintah penyelenggaraan program pembangunan di daerah; rencana dan daerah antar-SKPD f. Penyusunan aksi induk pengembangan ekonomi berbasis pada agroindustri peternakan dan perikanan laut, serta pengembangan pariwisata baik wisata bahari dan sosial budaya; rencana dan g. Pemberian insentif untuk pihak swasta dalam proses 370 pengembangan usaha di daerah tertinggal; Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
h. Tunjangan khusus penyuluh pertanian). 6. Pembinaan Daerah Tertinggal Terentaskan Pembinaan daerah tertinggal yang terentaskan melalui penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah dan peningkatan kapasitas SDM. 7. Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi Mendukung pengembangan kawasan perdesaan dan transmigrasi sebagai upaya pengurangan kesenjangan antarwilayah. Dalam proses pembangunan kedepan, diharapkan pusat pertumbuhan baru dapat mendukung upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal dan pengembangan kawasan perdesaan. kawasan transmigrasi sebagai Pada periode RPJMN 2010-2014 wilayah Kalimantan terdiri dari 4 provinsi dengan total 56 kabupaten/kota, dimana 28,57 persen atau 16 kabupaten masuk dalam kategori daerah tertinggal. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah ini sebesar 70,76, berada di atas target IPM rata-rata nasional di daerah tertinggal dalam RPJMN 2010-2014 sebesar 72,2. Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,38 persen, jauh dari target yang diharapkan pada RPJMN 2010-2014, sebesar 7,1 persen. Angka kemiskinan di daerah tertinggal wilayah Kalimantan masih target Angka Kemiskinan secara nasional di daerah tertinggal dalam RPJMN 2010-2014, sebesar 14,2 persen. sebesar 8,73 persen, melampaui Dalam periode RPJMN 2010-2014 di Wilayah Pulau Kalimantan telah ditetapkan 16 kabupaten tertinggal yang lokus agenda percepatan pembangunan daerah menjadi tertinggal. Pada akhir tahun 2014 diindikasikan terdapat 6 kabupaten tertinggal yang dapat terentaskan. Akan tetapi, terdapat 1 kabupaten dengan status Daerah Otonom Baru (DOB) hasil pemekaran yang masuk kategori daerah tertinggal yaitu Kabupaten Mahakam Ulu. Sehingga pada periode RPJMN 2015-2019 di Kalimantan diperkirakan sebanyak 11 kabupaten. Pada akhir periode jumlah daerah tertinggal Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 371
RPJMN 2015-2019 ditargetkan sebanyak 9 kabupaten tertinggal dapat terentaskan di wilayah ini. 6.5.3.2. Pengembangan Kawasan Perbatasan Arah kebijakan Pengembangan Kawasan Perbatasan di Wilayah Pulau Kalimantan difokuskan untuk meningkatkan peran sebagai halaman depan negara yang maju dan berdaulat dengan negara Malaysia di perbatasan darat dan laut. Fokus Pengembangan Kawasan Perbatasan di Wilayah Pulau Kalimantan diarahkan pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di Wilayah Pulau Kalimantan, yaitu PKSN Jagoi Babang, PKSN Nanga Badau, PKSN Paloh-Aruk, PKSN Entikong, PKSN Jasa, PKSN Long Pahangai, PKSN Long Nawan, PKSN Simanggaris, PKSN Long Midang dan PKSN Nunukan, serta mempercepat pembangunan di Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) tahun 2015-2019. Strategi pengembangan kawasan perbatasan diarahkan untuk mewujudkan kemudahan aktivitas masyarakat kawasan perbatasan dalam berhubungan dengan negara tetangga dan pengelolaan sumber daya darat dan laut untuk menciptakan kawasan perbatasan yang berdaulat. Strategi tersebut fasilitasi penegasan, 1. Penguatan pengelolaan dan dilakukan sebagai berikut: perbatasan kawasan pemeliharaan, Kalimantan pengamanan penegasan, Penguatan pemeliharaan, dan pengamanan kawasan perbatasan, secara terpadu di Wilayah Pulau Kalimantan dengan strategi sebagai berikut: pengelolaan dan fasilitasi a. Mengembangkan pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan terpadu (satu atap) di PKSN Jagoi Babang, PKSN Nanga Badau, PKSN Paloh-Aruk, PKSN Entikong, PKSN Jasa, PKSN Long Pahangai, PKSN Long Nawan, PKSN Simanggaris, PKSN Long Midang dan PKSN Nunukan; 372 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
2019 373
9 1 0 2 - 5 1 0 2 n a t n a m . 3 6 r a b m a G . i l a K u a l u P h a y a l i W l a g g n i t r e T h a r e a D n a r a b e S a t e P 374 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
2019 375
b. Merevitalisasi Membenahi aktivitas lintas batas di pintu- pintu alternatif (ilegal) di kawasan perbatasan Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara; c. Penegasan, pemeliharaan, dan pengawasan batas wilayah negara di darat dan laut; d. Mengembangkan pusat dan Outstanding Boundary Problem keamanan negara di beberapa wilayah yang memiliki (OBP) dan PKSN di kegiatan pertahanan wilayah perbatasan Kalimantan; e. Meningkatkan upaya perundingan dalam penetapan dan Outstanding Boundary Problem penegasan batas wilayah negara RI-Malaysia dalam penyelesaian 9 (sembilan) (OBP); f. Meningkatkan kapasitas tim perunding dari tingkat teknis, strategi, hingga kebijakan (pengambilan keputusan); g. Memperkuat pertahanan dan pengamanan perbatasan laut baik dengan penambahan sarana dan wilayah prasarana alutsista maupun non alutsista; h. Pembentukan kerjasama patroli pertahanan dan keamanan batas wilayah Negara RI-Malaysia; i. Mengembangkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pertahanan dan keamanan yang profesional bagi aparatur 2. Pengembangan Ekonomi Lokal pengaman perbatasan. Pengembangan ekonomi lokal secara terpadu pada kawasan perbatasan negara di Wilayah Pulau Kalimantan dengan strategi sebagai berikut: a. Meningkatkan nilai tambah produk hasil perkebunan dan pertanian melalui pengembangan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan PKSN Nanga Badau, PKSN Long Pahangai, PKSN Sei Simanggaris, PKSN Long Midang, dan PKSN di Perbatasan Kalimantan; b. Mengembangkan program transmigrasi di kawasan perbatasan Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara dalam bentuk Kota Terpadu Mandiri; 376 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
c. Mengembangkan kegiatan ekowisata hutan, melalui kegiatan konservasi dan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata di PKSN Paloh, LongNawang, PKSN Long Pahangai, dan PKSN Long Midang melalui pengelolaan pariwisata yang optimal (promosi dan penyediaan infrastruktur penunjang pariwisata); d. Mengembangkan pusat perdagangan skala internasional, nasional, dan lokal berorientasi pasar ke negara Malaysia serta secara bertahap menurunkan jumlah pelintas batas tradisional dititik lintas batas; e. Mengembangkan regional berbasis komoditas untuk meningkatkan mengelola komoditas unggulan lokal yang 3. Penguatan Konektivitas dan Sislognas berorientasi pasar ke negara Malaysia. balai-balai latihan kerja Peningkatan konektivitas kawasan perbatasan negara di Wilayah Pulau Kalimantan dengan strategi sebagai berikut: a. Mempercepat penyelesaian Jalan Strategis Perbatasan jalan paralel penghubung menuju perbatasan dan perbatasan negara di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara; b. Meningkatkan konektivitas dengan membangun sistem jaringan jalan lokal di Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) dan antar Lokpri yang saling terhubung dengan pusat kegiatan ekonomi; c. Mengembangkan pusat aktifitas perdagangan dan gudang logistik untuk meningkatkan distribusi hulu-hilir perdagangan antar negara, khususnya di Lokasi Prioritas yang memiliki aktifitas perdagangan tinggi; intensitas d. Meningkatkan pelayanan keperintisan (Angkutan Sungai dan Penyeberang) yang menghubungkan Lokasi Prioritas (Lokpri) di kawasan perbatasan negara dengan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) maupun pusat pertumbuhan/aktivitas ekonomi; dan kualitas Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 377
e. Menjamin khususnya untuk kecamatan-kecamatan Lokpri terisolir, di Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat; transportasi ketersedian logistik, udara f. Mengembangkan internasional nasional di PKSN Perbatasan Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara; pelayanan dan g. Menyediakan infrastruktur dasar kewilayahan terutama jalan, dan air bersih h. Penyediaan listrik yang bersumber bahan baku dari dalam negeri untuk menegakan kedaulatan energi; i. Menyediakan dan menata telekomunikasi dan informasi yang masif untuk menegakan kedaulatan telekomunikasi dan informasi yang selama ini dipengaruhi dari negara tetangga. 4. Penguatan Kemampuan SDM dan Iptek Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Pulau Kalimantan diarahkan agar mampu mengelola sumber daya alam di kawasan perbatasan darat dan laut, mampu melakukan aktivitas perdagangan dengan negara tetangga, dan turut mendukung upaya peningkatan kedaulatan negara dengan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang berkualitas, dengan penjabaran strategi sebagai berikut: a. Mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan kejuruan dan keterampilan berbasis sumber daya pariwisata, maupun pertambangan) di PKSN Nanga Badau, Entikong, PKSN Long Pahangai, PKSN Sei Simanggaris, PKSN Long Midang dan PKSN lain di Perbatasan Kalimantan; lokal (perkebunan, b. Mengembangkan sekolah kejuruan (SMK, politeknik) berbasis sumber daya lokal berasrama di PKSN Paloh, Badau, Entikong, Jagoi Babang, Nunukan, dan PKSN lain di Perbatasan Kalimantan; 378 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
c. Meningkatkan akses pelayanan sosial dasar (pendidikan dan kesehatan) di kawasan perbatasan negara, khususnya di desa-desa terdepan dan terisolir dengan penyediaan sarana prasarana sesuai karakteristik geografis wilayah (sekolah berasrama, poskesdes, mobile clinic ); d. Menyediakan tenaga pendidikan dan kesehatan yang handal serta penyedian insentif, serta sarana prasarana penunjang yang memadai, khususnya di desa-desa terdepan dan terisolir dalam kecamatan Lokpri terutama rumah guru, fasilitas telekomunikasi dan informasi bagi guru; e. Meningkatkan kapasitas aparatur wilayah perbatasan melalui penerapan kebijakan wajib tugas belajar dan pelatihan teknis, agar diperoleh sumberdaya aparatur yang memiliki kemampuan dan merumuskan kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan dan pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat perbatasan; f. Mengembangkan teknologi tepat guna dalam menunjang pengelolaan sumber daya alam/potensi lokal di kawasan perbatasan. 5. Penguatan Regulasi dan Insentif Dalam kawasan perbatasan negara, harmonisasi regulasi agar afirmasi terhadap pengembangan kawasan perbatasan. Beberapa regulasi yang kurang harmonis dalam mendukung afirmasi terhadap pengembangan kawasan perbatasan sebagai berikut: upaya mendukung pengembangan a. Kemudahan masyarakat perbatasan yang tinggal di kawasan lindung untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalamnya, serta untuk kemudahan pembangunan infrastruktur yang melalui hutan lindung; b. Regulasi pengelolaan lintas batas; c. Regulasi Perdagangan lintas batas Perjanjian kerjasama antara RI-Malaysia dalam pengembangan kawasan perbatasan negara; Dryport d. Regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 ; 379
e. Regulasi untuk memberikan kewenangan yang lebih luas (asimetrik) kepada Pemerintah Pusat untuk menyediakan sumber daya air, pengelolaan jalan non status, dan pelayanan pendidikan dan kesehatan di kawasan perbatasan, khususnya di desa-desa terdepan dan terisolir (kecamatan lokpri); f. Penciptaan iklim investasi yang kondusif di kawasan perbatasan; g. Pembagian kewenangan atau urusan antar jenjang pemerintah: pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam pengelolaan kawasan perbatasan; h. Kelembagaan pengelola perbatasan yang memiliki otoritas penuh untuk mengelola pos-pos lintas batas negara; i. Pengkhususan pemberian kewenangan bagi pemerintahan kecamatan di wilayah perbatasan (Lokpri) dalam bentuk desentralisasi asimetrik dengan penetapan daerah khusus untuk efektivitas peningkatan kualitas pelayanan publik; akselerasi pembangunan dan j. Penyusunan Rencana Tata Ruang termasuk Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. k. Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan Tahun 2015-2019 menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan negara. Adapun sebaran lokasi prioritas pengembangan kawasan perbatasan dapat dilihat pada Tabel 6.8 dan Gambar 6.4. 380 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
Tabel 6.7. Daftar Lokasi Prioritas Pengembangan Kawasan Perbatasan Wilayah Pulau Kalimantan No. Kabupaten Kecamatan Lokasi Prioritas 1 2 3 4 5 Sambas Bengkayang Sanggau Sintang Kapuas Hulu 6 Mahakam Ulu 7 Malinau 8 Nunukan Paloh; Sajingan Besar Jagoi Babang; Siding Entikong; Sekayam Ketungau Hulu; Ketungau Tengah Badau; Puring Kencana; Batang Lupar; Embaloh Hulu; Putussibau Utara; Putussibau Selatan Long Apari; Long Pahangai Kayan Hulu; Pujungan; Kayan Hilir; Bahau Hulu; Kayan Selatan Sebatik Barat; Krayan Selatan; Krayan; Lumbis; Sebuku; Sebatik, Lumbis Ogong, Simanggaris, Tulin Onsoi, Sebatik Tengah, Sebatik Timur, Sebatik Utara Sumber : Bappenas, 2014 6.5.4. Penanggulangan Daerah Bencana Kebakaran hutan dan lahan di wilayah Pulau Kalimantan terjadi hampir setiap tahun dengan intensitas yang cukup tinggi seiring dengan datangnya musim kemarau dan secara nyata telah menimbulkan berbagai dampak negatif pada semua tingkatan, baik lokal, nasional, maupun regional. Luas lahan kritis di wilayah Pulau Kalimantan tahun 2010 mencapai sekitar 34,09 % dari total luas lahan kritis di Indonesia. Berdasarkan data dari BNPB, bencana alam yang paling dominan berpotensi terjadi di wilayah Kalimantan adalah bencana kebakaran hutan dan lahan, banjir, dan kekeringan. Berdasarkan rekam data kejadian berbagai bencana DIBI BNPB tahun 1815-2014, telah mengakibatkan 720 orang meninggal, 17.140 orang luka-luka, 555 orang hilang, 1.058.973 orang mengungsi dan 43.102 rumah hancur/rusak. Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 381
Untuk mendukung pengembangan wilayah Pulau Kalimantan, arah kebijakan penanggulangan bencana diarahkan risiko bencana dan meningkatkan untuk mengurangi ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat terhadap bencana. Strategi penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana di wilayah Pulau Kalimantan 1. Internalisasi Pengurangan Risiko Bencana dalam adalah sebagai berikut: Kerangka Pembangunan Berkelanjutan, melalui : a. Pmengarusutamakan pengurangan risiko bencana dalam pembangunan sektoral dan wilayah; b. Pengenalan, pengkajian dan pemantauan risiko bencana melalui penyusunan kajian dan peta risiko skala 1:50.000 pada Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Kotabaru, Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tarakan dan skala 1:25.000 untuk Kota Samarinda, Kota Pontianak, Kota Palangkaraya, Kota Singkawang dan Kota Tarakan; c. Integrasi kajian dan peta risiko dalam penyusunan dan review RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota; d. Penyusunan Rencana Penanggulangan (RPB) Bencana Kab/Kota dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB) di 14 Kabupaten/kota dan menjadi masukan untuk penyusunan RPJMD Kab/Kota. 2. Penurunan Kerentanan Terhadap Bencana a. Mendorong dan menumbuhkan budaya sadar bencana serta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan.; b. Peningkatan sosialisasi dan diseminasi pengurangan risiko bencana kepada masyarakat baik melalui media cetak, radio dan televisi di 14 Kabupaten/Kota; 382 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
. 4 6 r a b m a G . n a s a t a b r e P n a s a w a K ) i r p k o L ( s a t i r o i r P i s a k o L n a r a b e S a t e P 9 1 0 2 - 5 1 0 2 n a t n a m i l a K u a l u P h a y a l i W Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 383
c. Meningkatkan kerjasama dengan mitra pembangunan, OMS dan dunia usaha untuk mengurangi kerentanan masyarakat di kawasan rawan sosial dan ekonomi bencana dan pasca bencana; d. Peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah pasca bencana, melalui percepatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana alam di wilayah Pulau Kalimantan; e. Pemeliharaan dan penataan lingkungan di sekitar daerah aliran sungai (DAS) Kapuas, Mahakam dan Barito maupun daerah rawan bencana alam lainnya; f. Membangun dan menumbuhkan kearifan lokal dalam 3. Peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat membangun dan mitigasi bencana. a. Penguatan aparatur penanggulangan bencana di pusat dan daerah, diantaranya prasarana penanggulangan bencana di 14 kabupaten/kota; kapasitas kelembagaan dan penyediaan sarana dan b. Penyediaan sistem peringatan dini bencana kawasan risiko tinggi serta memastikan berfungsinya sistem peringatan dini dengan baik; hot spot c. Meningkatkan monitoring di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara; d. Monitoring dan pemantauan ancaman bencana banjir, lahan dan kekeringan serta kebakaran hutan dan meningkatkan penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat; e. Melaksanakan simulasi dan gladi kesiapsiagaan tanggap darurat secara berkala dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesiapsiagaan; f. Membangun dan memberikan perlindungan bagi prasarana vital yang diperlukan untuk memastikan keberlangsungan pelayanan publik, kegiatan ekonomi masyarakat, keamanan dan ketertiban pada situasi darurat dan pasca bencana; 384 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
g. Pengembangan Desa Tangguh Bencana di 14 Kabupaten/Kota untuk mendukung Gerakan Desa Hebat; h. Peningkatan kapasitas manajemen dan pendistribusian logistik kebencanaan, melalui pembangunan 1 (satu) unit pusat logistik kebencanaan di wilayah pulau Kalimantan yang dapat menjangkau wilayah terpencil; i. Pembentukan pengurangan kabupaten/kota forum risiko bencana di daerah di 14 dan penguatan kapasitas Adapun sebaran risiko bencana dan profil kerawanan dan risiko PKN, PKW dan PKSN di Wilayah Pulau Kalimantan dapat dilihat pada Gambar 6.5 dan Tabel 6.9. 6.5.5. Pengembangan Tata Ruang Wilayah Pulau Kalimantan A. Arah KebijakanTata Ruang Wilayah Pulau Kalimantan 1. Kebijakan untuk mewujudkan pusat pengembangan kawasan perkotaan nasional: a. Pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai industri pengolahan dan industri jasa hasil pusat perkebunan kepala sawit, karet, dan hasil hutan; b. Pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi; c. Pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai kota tepi air (waterfront city); dan d. Pengembangan prasarana dan sarana perkotaan berbasis mitigasi bencana banjir.. Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 385
. 5 6 r a b m a G . n a t n a m i l a K u a l u P h a y a l i W a n a c n e B o k i s i R s k e d n I a t e P 386 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
Tabel 6.8. Profil Kerawanan dan Risiko PKN, PKW dan PKSN di Wilayah Pulau Kalimantan Wilayah Index Kerawanan (IRBI 2011) Indeks Risiko tingkat Kabupaten/Kota (IRBI 2013) KEK Maloy KAPET Khatulistiwa Kabupaten Kutai Timur: tinggi untuk bencana banjir, sedang untuk gempa bumi, tinggi untuk gelombang ekstrim dan abrasi, tinggi unutuk kebakaran hutan dan lahan, sedang untuk cuaca ekstrim, Kota Singkawang: tinggi untuk bencana banjir Kabupaten Bengkayang: sedang untuk bencana banjir Kabupaten Sambas: tinggi untuk banjir dan kebakaran hutan dan lahan Kabupaten Sanggau: tinggi untuk bencana dan kebakaran hutan dan lahan Kabupaten Sintang: sedang untuk bencana Kabupaten Landak: tinggi untuk bencana banjir dan kebakaran hutan Kabupaten Kapuas Hulu: sedang tinggi untuk Kabupaten Kutai Timur: tinggi Kota Singkawang: tinggi Kabupaten Bengkayang: tinggi Kabupaten Sambas: tinggi Kabupaten Sanggau: sedang Kabupaten Sintang: tinggi Kabupaten Landak: sedang Kabupaten Kapuas Hulu: tinggi Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 387
Wilayah KAPET Daskakab KAPET Batulicin KAPET Sasamba KSN Banjarbakula 388 Index Kerawanan (IRBI 2011) Indeks Risiko tingkat Kabupaten/Kota (IRBI 2013) bencana banjir dan kebakaran hutan Kota Palangkaraya: tinggi untuk bencana kebakaran hutan dan lahan Kabupaten Barito Utara:tinggi Kabupaten Barito Selatan:tinggi Kabupaten Kapuas: tinggi Kabupaten Kotabaru: Tinggi untuk bencana banjir Kota Palangkaraya: tinggi Kabupaten Barito Utara: sedang Kabupaten Barito Selatan: sedang Kabupaten Kapuas: tinggi Kabupaten Kotabaru: tinggi Kota Samarinda: tinggi untuk bencana kebakaran hutan dan lahan Kota Balikpapan: tinggi untuk bencana kebakaran hutan dan lahan Kabupaten Kutai Kertanegara: tinggi Kota Samarinda: sedang Kota Balikpapan: tinggi Kabupaten Kutai Kertanegara: tinggi Kota Banjarmasin: tinggi untuk ancaman banjir Kabupaten Banjar Baru: sedang untuk bencana banjir Kabupaten Barito Kuala: sedang untuk bencana kebakaran hutan dan lahan Kota Banjarmasin: sedang Kabupaten Banjar Baru: sedang Kabupaten Barito Kuala: tinggi Kabupaten Tanah Laut: tinggi Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
Wilayah Index Kerawanan (IRBI 2011) Indeks Risiko tingkat Kabupaten/Kota (IRBI 2013) Kabupaten Tanah Laut: tinggi untuk bencana banjir Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kalimantan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Kalimantan Pontianak Palangkaraya Banjarmasin Kawasan Perkotaan Balikpapan, Tenggarong, Samarinda, Bontang Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Kalimantan Mempawah - Kab. Pontianak Sambas Ketapang Putussibau - Kab. Kapuas Hulu Sanggau Tinggi untuk ancaman: kebakaran hutan dan lahan Tinggi untuk ancaman: kebakaran hutan dan lahan, Tinggi untuk ancaman: banjir Balikpapan, Tenggarong, Samarinda ancaman tinggi untuk: banjir, kebakaran hutan dan lahan Tinggi untuk ancaman: banjir, kebakaran jutan dan lahan, Tinggi untuk ancaman: banjir, kekeringan, tanah longsor, Tinggi untuk ancaman:banjir Tinggi untuk ancaman: Banjir, kekeringan Kota Pontianak: Sedang Kota Palangkaraya: Tinggi Kota Banjarmasin: Tinggi Kota Balikpapan: Tinggi; Kota Samarinda: Tinggi; Kota Bontang: Tinggi Kab. Pontianak: Tinggi Sambas: Tinggi Ketapang: Tinggi Kapuas Hulu: Tinggi Tinggi untuk ancaman: banjir dan tanah longsor Sanggau: Tinggi Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 389
Wilayah Index Kerawanan (IRBI 2011) Indeks Risiko tingkat Kabupaten/Kota (IRBI 2013) Sintang Muara Teweh - Kab. Barito Utara Paloh - Kab. Sambas Jagoi Babang - Kab. Bengkayang Entikong - Kab. Sanggau Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Perbatasan Kab. Nunukan Tinggi untuk ancaman: banjir Tinggi untuk ancaman: banjir Tinggi untuk ancaman: banjir, kekeringan Tinggi untuk ancaman: banjir dan tanah longsor Tinggi untuk ancaman: banjir dan tanah longsor Sintang: Tinggi Barito Utara: Tinggi Sambas: Tinggi Bengkayang: Tinggi Sanggau: Tinggi Tinggi untuk ancaman bencana: banjir Tinggi Sumber : Diolah, Bappenas 2014 2. Kebijakan untuk mewujudkan transportasi antarmoda yang dapat meningkatkan keterkaitan antarwilayah, serta membuka keterisolasian wilayah dilakukan melalui pengembangan jaringan transportasi antarmoda yang terpadu dan efisien untuk menghubungkan kawasan produksi komoditas unggulan menuju bandar udara dan/atau pelabuhan, dan antarkawasan perkotaan, serta membuka keterisolasian wilayah. jaringan efisiensi ekonomi, 3. Kebijakan untuk mewujudkan kelestarian kawasan konservasi kawasan berfungsi lindung yang bervegetasi hutan tropis basah paling sedikit 45 persen dari luas Pulau Kalimantan sebagai Paru-paru Dunia meliputi: keanekaragaman hayati dan Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 3. Kebijakan untuk mewujudkan kelestarian kawasan konservasi kawasan berfungsi lindung yang bervegetasi hutan tropis basah paling sedikit 45 persen dari luas Pulau Kalimantan sebagai Paru-paru Dunia meliputi: keanekaragaman hayati dan Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
a. Pelestarian kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati tumbuhan dan satwa endemik kawasan; b. Pengembangan koridor ekosistem antarkawasan konservasi; c. Pemantapan rehabilitasi terdegradasi; dan kawasan kawasan berfungsi berfungsi lindung lindung dan yang d. Pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu kawasan berfungsi lindung. 4. Kebijakan untuk mewujudkan swasembada pangan dan lumbung pangan nasional melalui pengembangan sentra pertanian tanaman pangan dan sentra perikanan yang didukung dengan industri pengolahan dan industri jasa untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. 5. Kebijakan untuk mewujudkan kawasan perbatasan negara sebagai beranda depan dan pintu gerbang negara yang dengan berbatasan memperhatikan kedaulanan, pertahanan dan keamanan negara, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan hidup meliputi: Negara Malaysia keharmonisan dengan aspek a. Percepatan pengembangan Kawasan Perbatasan dan serta negara keamanan, kelestarian lingkungan hidup; dan pendekatan pertahanan dengan 5. Kebijakan untuk mewujudkan kawasan perbatasan negara sebagai beranda depan dan pintu gerbang negara yang dengan berbatasan memperhatikan kedaulanan, pertahanan dan keamanan negara, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan hidup meliputi: Negara Malaysia keharmonisan dengan aspek a. Percepatan pengembangan Kawasan Perbatasan dan serta negara keamanan, kelestarian lingkungan hidup; dan pendekatan pertahanan dengan b. Pemertahanan eksistensi 4 (empat) pulau kecil terluar yang meliputi Pulau Sebatik, Pulau Gosong Makassar, Pulau Maratua, dan Pulau Sambit sebagai titik-titik garis pangkal kepulauan Indonesia. 6. Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KSN) meliputi: a. Pengembangan KSN Perbatasan dalam rangka peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara; dan b. Pengembangan KSN untuk meningkatkan fungsi perekonomian dalam kawasan pengembangan Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 391
nasional yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian internasional. B. Strategi Pengembangan Tata Ruang Wilayah Pulau Kalimantan I. Struktur Ruang Pulau Kalimantan 1. Strategi untuk arah kebijakan pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan kepala sawit, karet, dan hasil hutan meliputi: a. Mengembangkan industri pengolahan lanjut kelapa sawit, karet, dan hasil hutan yang berdaya saing dan ramah lingkungan; dan b. Mengembangkan prasarana dan sarana untuk kelancaran distribusi hasil perkebunan kepala sawit, karet dan/atau hasil hutan. 2. Strategi pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi meliputi: a. Mengembangkan kawasan industri pengolahan hasil pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu; b. Mengembangkan prasarana dan sarana untuk kelancaran distribusi hasil pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi. waterfront city 3. Strategi pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai kota tepi air ( ) meliputi: a. Mengembangkan pusat kegiatan ekonomi di kawasan perkotaan yang berdekatan/ menghadap badan air; dan 392 b. Mengembangkan jaringan transportasi sungai yang didukung dengan prasarana dan sarana yang memadai. Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
4. Strategi pengembangan prasarana dan sarana perkotaan berbasis mitigasi bencana banjir dilakukan dengan terhadap menata kawasan perkotaan yang adaptif ancaman bencana banjir. 5. Strategi untuk arah kebijakan pengembangan jaringan transportasi antarmoda yang terpadu dan efisien untuk menghubungkan kawasan produksi komoditas unggulan menuju bandar udara dan/atau pelabuhan, dan antarkawasan perkotaan, serta membuka keterisolasian wilayah meliputi: a. Mengembangkan jaringan jalan dan/atau jalur kereta api secara terpadu untuk menghubungkan kawasan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan dengan sentra produksi komoditas unggulan dan pelabuhan dan/atau bandar udara; b. Mengembangkan pelabuhan dan bandar udara yang terpadu dengan jaringan jalan, transportasi sungai dan penyeberangan; c. Mengembangkan pertumbuhan pusat menjangkau permukiman di wilayah pedalaman; dan alur-alur pelayaran untuk pusat dan d. Meningkatkan fungsi terusan yang menghubungkan antaralur pelayaran sungai. Prioritas lokasi pengembangan pusat kegiatan pada periode 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 6.10. Tabel 6.10 Prioritas Lokasi Pengembangan Pusat Kegiatan Pulau Kalimantan Periode 2015-2019 Provinsi Pusat Kegiatan dalam RTRWN PKN PKW PKSN Kalimant an Barat Pontianak (I/C/1) Mempawah (II/B) Singkawang (I/C/1) Sambas (I/A/1) Entikong (II/A/2) Paloh (II/A/2) Jagoibabang Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 393
Provinsi Kalimant an Tengah Kalimant an Selatan Kalimant an Timur 394 Pusat Kegiatan dalam RTRWN PKN PKW PKSN (I/A/2) Palangkara ya (I/C/1) Ketapang (I/B) Putussibau (I/A/2) Entikong (I/A/1) Sanggau (I/C/1) Sintang (II/C/1) Kapuas Kuala (II/C/1) Pangkalan Bum (I/C/1) Buntok (II/C/1) Muarateweh (II/C/1) Sampit (II/C/1) Amuntai (II/B) Nangabadau (I/A/2) Jasa (II/A/2) Banjarmasi n (I/C/1) Kawasan Perkotaan Samarinda- Balikpapan -Bontang (I/C/1) Tarakan (I/C/1) Tarakan (I/C/1) Martapura (II/B) Marahaban (II/B) Kotabaru (II/C/1) Tanjung Redeb (I/C/1) Sangata (I/B) Nunukan (I/B) Nunukan (I/A/2) Tanjung Selor Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
Provinsi Pusat Kegiatan dalam RTRWN PKN PKW PKSN Kalimant an Utara (II/C/1) Malinau (II/C/1) Tanlubis (II/B) Sungai Nyamuk (II/C/2) Sanga-sanga (II/C/2) Tanah Grogot (II/C/1) Sendawar (II/C/2) Tenggarong (I/B) Simanggaris (I/A/2) Long Midang (II/A/2) Long Pahangai (II/A/2) Long Nawan (II/A/2) II. Pengembangan Kawasan Lindung Sumber: Data diolah, Bappenas, 2014. 1. Strategi tata ruang pelestarian kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati tumbuhan dan satwa endemik kawasan dengan mempertahankan dan merehabilitasi luasan memiliki konservasi keanekaragaman hayati tumbuhan dan satwa endemik kawasan. kawasan yang 2. Strategi tata ruang untuk arah kebijakan pengembangan koridor ekosistem antarkawasan konservasi meliputi: a. Mengendalikan pemanfaatan ruang kawasan budi daya yang berfungsi sebagai koridor ekosistem; dan b. Membatasi perkembangan kawasan permukiman pada wilayah yang berfungsi sebagai koridor ekosistem. Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 395
III. 3. Strategi tata ruang untuk arah kebijakan pemantapan kawasan berfungsi lindung dan rehabilitasi kawasan dengan berfungsi mempertahankan luasan dan melestariakan kawasan bergambut untuk menjaga sistem tata air alami dan ekosistem kawasan. terdegradasi lindung yang 4. Strategi tata ruang untuk arah kebijakan pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu kawasan berfungsi lindung meliputi: a. Mempertahankan permukiman masyarakat adat dan menyediakan akses bagi masyarakat adat yang tidak mengganggu kawasan berfungsi lindung; dan b. Mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang di bagian hulu wilayah sungai (WS), kawasan hutan lindung, Pengembangan Kawasan Budidaya kawasan resapan air, dan kawasan konservasi. 1. Strategi tata ruang pengembangan sentra pertanian tanaman pangan dan sentra perikanan yang didukung dengan industri pengolahan dan industri jasa untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional meliputi: a. Mengembangkan sentra pertanian tanaman pangan di kawasan andalan dengan sektor unggulan pertanian untuk ketahanan pangan; b. Mengambangkan sentra produksi perikanan dengan memperhatikan potensi lestari; dan c. Mendorong perkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan dan perikanan. pengembangan kawasan 2. Strategi percepatan pengembangan Kawasan Perbatasan negara dengan pendekatan pertahanan dan keamanan, kesejahteraan masyarakat, serta kelestarian lingkungan hidup meliputi: a. Mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKSN sebagai pusat kegiatan pertahanan keamanan negara, Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 2. Strategi percepatan pengembangan Kawasan Perbatasan negara dengan pendekatan pertahanan dan keamanan, kesejahteraan masyarakat, serta kelestarian lingkungan hidup meliputi: a. Mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKSN sebagai pusat kegiatan pertahanan keamanan negara, Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
No 1 pertumbuhan ekonomi, pintu gerbang internasional, serta simpul transportasi di kawasan perbatasan negara dengan Negara Malaysia; dan b. Mengembangkan prasarana dan sarana transportasi kawasan untuk meningkatkan perbatasan. aksesibilitas di IV. 3. Strategi pemertahanan eksistensi 4 (empat) pulau kecil terluar yang meliputi Pulau Sebatik, Pulau Gosong Makassar, Pulau Maratua, dan Pulau Sambit sebagai titik- titik garis pangkal kepulauan Indonesia meliputi: a. Mengembangkan prasarana dan sarana transportasi penyeberangan untuk meningkatkan akses dari dan ke Pulau Sebati, Pulau Maratua, dan Pulau Sambit; dan b. Mengembangkan prasarana sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan air baku di Pulau Sebatik, Pulau Pengembangan Kawasan Strategis Nasional Maratua, dan Pulau Sambit. Dalam rangka pengembangan KSN, dikembangkan 5 (lima) KSN yang mendukung pengembangan wilayah di Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan dapat dilihat pada Tabel 6.11. Strategi pengembangan KSN di Tabel 6.11 Strategi Pengembangan Kawasan Strategis Nasional di Pulau Kalimantan KSN Tipe Strategi K/L Kawasan Perbatasan Kalimanta n Sudut Kepentinga n Pertahanan dan Keamanan Mengembangkan prasarana dan sarana Kawasan Perbatasan Negara secara sinergis di Kalimantan Kement erian Agraria dan Tata Ruang - BNPP - Kement erian 397 Kement erian Agraria dan Tata Ruang - BNPP - Kement erian 397
No 2 KSN Kapet Khatulisti wa 398 Tipe Kepentinga n Ekonomi Strategi K/L Mengembangkan komoditas utama sebagai komoditas unggulan yaitu sapi, jagung, dan rumput laut, serta mengembangkan produk-produk turunannya di Kapet Khatulistiwa; PU dan Peruma han Rakyat - Kement erian Perhub ungan - Kement erian Agraria dan Tata Ruang - Kement erian Koordin ator Ekonom i Bappen as Kement erian Pertani an - Kement erian LH dan Kehutan an Mengembangkan komoditas utama sebagai komoditas unggulan yaitu padi, karet, sawit, sapi, dan rotan serta mengembangkan produk-produk turunannya di Kapet DAS KAKAB; Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
No 3 4 5 KSN Tipe Strategi K/L Kapet DAS KAKAB Mengembangkan komoditas utama sebagai komoditas unggulan yaitu kelapa sawit dan perkayuan serta mengembangkan produk-produk turunannya di Kapet Sasamba dan Kapet Batulicin; Kapet Sasamba Kapet Batulicin Menguatkan sistem pusat pelayanan kegiatan ekonomi dan sistem jaringan prasarana pendukung Kapet Khatulistiwa, Kapet DAS KAKAB, Kapet Sasamba, Kapet Batulicin Sumber: Data diolah, Bappenas, 2014. 6.5.6. Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah Arah kebijakan pengembangan Wilayah Pulau Kalimantan yakni peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dalam Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 399
mendorong pembangunan daerah dengan mempertimbangkan kelestarian alam dan konektivitas wilayah, dengan strategi: 1. 2. Penguatan regulasi dan kebijakan penataan kewenangan; Penguatan peran gubernur Pemerintah Pusat; Penguatan penganggaran; Penerapan standar pelayanan dan sistem pengaduan pada terintegrasi dengan tiap pemerintah daerah yang manajemen kinerja; Penguatan peran PTSP sebagai sarana penyederhanaan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha. Penguatan mutu pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sesuai arah dan prioritas pembangunan daerah. Peningkatan proporsi belanja modal; Pengembangan variasi pendanaan untuk belanja infrastruktur di daerah, antara lain melalui skema hibah, pinjaman, dan skema obligasi; Penataan mekanisme monitoring dan evaluasi dana transfer yang terintegrasi di tingkat provinsi secara on- line; sebagai wakil melalui regulasi sinergi 3. perencanaan dan 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Penguatan tranparansi dan akuntabilitas kebijakan dan 6.6. Kaidah Pelaksanaan Pengembangan Wilayah Pulau pengelolaan keuangan Daerah. Kalimantan 6.6.1. Prioritas Program Pembangunan 6.6.1.1. Provinsi Kalimantan Barat 400 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
Tabel 6.12. Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional di Provinsi Kalimantan Barat Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional PERHUBUNGAN DARAT PERHUBUNGAN UDARA 1. Pengembangan Sistem Transit Kota Pontianak 1. Pengembangan Bandara Supadio PERHUBUNGAN LAUT 2. Pembangunan Bandara Singkawang 1. Pengembangan Pelabuhan Internasional Temajo (Sei Kunyit) 2. Pengembangan Pelabuhan Teluk Melano (Teluk Batang) JALAN 3. Pengembangan Pelabuhan Pontianak 1. Pembangunan Jalan akses Pelabuhan penyeberangan Ketapang 2. Pembangunan Jalan Siduk - Sei Keli - Nangatayap 3. Pembangunan Jalan Ketapang - Siduk - Sukadana - Teluk Batang 4. Pembangunan Jalan Merbau - Temajok 5. Pembangunan Jalan Tn.Hitam - Sp.Bantanan - Galing - Aruk 6. Pembangunan Jembatan Tayan 7. Pembangunan Jalan Nanga Pinoh - Batas Kalteng 8. Pembangunan Jalan Lingkar Luar Pontianak KETENAGALISTIKAN 9. Pembangunan Jalan Perbatasan (Lintas Utara Kalbar) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. PLTGB Nanga Pinoh 6 MW PLTGB Putussibau (FTP2) 8 MW PLTA Riam Badau 0,2 MW PLTU Pantai Kura-Kura (FTP1) 55 MW PLTU Parit Baru (FTP1) 100 MW PLTU Sanggau 14 MW PLTU Sintang 21 MW Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 401
Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional 8. 9. 10. PLTU Parit Baru - Loan China (FTP2) 100 MW 11. PLTU Kalbar-1 200 MW 12. PLTG/MG Pontianak Peaker 100 MW SUMBER DAYA AIR 13. PLTA Nanga Pinoh 98 MW PLTU Ketapang (FTP2) 20 MW PLTU Ketapang (FTP2) 14 MW 1. Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Sanggau Ledo Bengkayang 2. Pembangunan Outer Ring Canal Kota Metropolitan Pontianak Kota Pontianak 3. Perkuatan Tebing Sungai Kapuas Sei Nipah Kuning Kota Pontianak Kota Pontianak 4. Pembangunan Sarana/Prasarana Pengendali Banjir Kota Sintang Kab Sintang 5. Pembangunan Sarana/Prasarana Pengendali Banjir Kab. Kapuas Hulu Kab Kapuas Hulu 6. Pembangunan Bendungan Segedong Kab Pontianak 7. Pembangunan Bendungan Kapuas Hulu Kab Kapuas Hulu 8. Peningkatan kapasitas Waduk Panepat ( 10 Ha) Kota Pontianak 9. Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa Air Baku Kota Ketapang Kab Ketapang 10. Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa Air Baku Sungai Potan Kab Kapuas Hulu 402 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
. 6 6 r a b m a G . 9 1 0 2 - 5 1 0 2 t a r a B n a t n a m i l a K i s n i v o r P l a n o i s a N h a g n e n e M a k g n a J r u t k u r t s a r f n I s i g e t a r t S n a t a i g e K Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 403
6.6.1.2. Provinsi Kalimantan Tengah Tabel 6.13. Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional di Provinsi Kalimantan Tengah Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional PERHUBUNGAN UDARA 1. Pengembangan Bandara Tjilik Riwut 2. Pembangunan Bandara Muara Teweh PERHUBUNGAN LAUT 1. Pengembangan Pelabuhan Laut Batanjung, Teluk Segintung dan Pelabuhan Kumai 2. Pengembangan Pangkalan Bun 3. Pengembangan Pelabuhan Tongkang Bangkuang 4. Pengembangan Pelabuhan Bagendang 5. Pengembangan Pelabuhan Sampit 6. Pembangunan Bandara Palangkaraya JALAN 1. Pembangunan Jalan akses pelabuhan penyeberangan bahaur/pulau pisau 2. Pembangunan Jalan dari Kotawaringin ke Fasilitas Penggilingan (mills) 3. Pembangunan Jalan di Kab. Kotawaringin Barat : Kubu - Sungau Bakau - Teluk Bogam 4. Pembangunan Jalan Buntok-Ampah 5. Pembangunan Jalan Sampit-Samuda-Ujung Pandaran 6. Pembangunan Jalan Tumbang Samba-Tbg Senawang-Bts Kalbar 5. Pembangunan Jalan Sampit-Samuda-Ujung Pandaran 6. Pembangunan Jalan Tumbang Samba-Tbg Senawang-Bts Kalbar 1. PLTU Pulang Pisau (FTP1) 2x60 MW 2. PLTG/MG Bangkanai (FTP 2) 2x70 MW 3. PLTU Kuala Pambuang 2x3 MW 404 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
4. PLTU Sampit (APBN) 2x25 MW 5. PLTU Kuala Pambuang 2 3 MW 6. PLTU Kalselteng 3 2x50 MW 7. PLTU Kalselteng 1 2x100 MW 8. Pembangunan Bendungan Setongah Kab Lamandau SUMBER DAYA AIR 1. Pembangunan Prasarana Air Baku Kotawaringin Barat Kab Kotawaringin Barat Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 405
9 1 0 2 - 5 1 0 2 h a g n e T n a t n a m i l a K . 7 6 r a b m a G . i s n i v o r P l a n o i s a N h a g n e n e M a k g n a J r u t k u r t s a r f n I s i g e t a r t S n a t a i g e K 406 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
6.6.1.3. Provinsi Kalimantan Selatan Tabel 6.14. Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional di Provinsi Kalimantan Selatan Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional KERETA API 1. Pembangunan KA Tanjung-Paringin- Rantau- Martapura- Banjarmasin 2. Pembangunan KA Akses Bandara Syamsoedin Noor 3. Pembangunan KA Lintas Kalimantan PERHUBUNGAN DARAT PERHUBUNGAN UDARA 1. Pengembangan Sistem Transit Kota Banjarmasin PERHUBUNGAN LAUT 1. Pengembangan Bandara Syamsudian Noor Banjarmasin 1. Pengembangan Pelabuhan Laut Batulicin 2. Pembangunan Pelabuhan Seibuku (sebuku) 3. Pengembangan Pelabuhan Pelaihari 4. Pengembangan Pelabuhan Trisakti Banjarmasin JALAN 1. Pembangunan Jalan akses Kawasan Industri Batulicin ke Pelabuhan Batulicin 2. Pembangunan Jalan akses ke pelabuhan penyeberangan Kumai 3. Pembangunan Jalan akses menuju Pelabuhan Pelaihari di Kabupaten Tanah Laut 4. Pembangunan Jalan Benua Anyar - Margasari-Ma. Muning-Kandangan 5. Pembangunan Jalan Kandangan - Hampang- Batu Licin 6. Pembangunan Jalan Kawasan Industri Batulicin Ruas Batulicin-Lumpangi, Batulicin-Mentewe, Batulicin- Pagatan, Batulicin-S.Kupang, dan Simp. Kodeco-Mentewe 7. Pembangunan Jalan Nasional Ruas Banjarmasin- Pelaihari-Jorong 99 km Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 407
Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional 8. Pembangunan Jalan Pelabuhan Trisakti Banjarmasin (Trisakti - Pasir Mas - Jembatan Barito) 9. Pembangunan Jalan Sp. Serapat - Sei Tabuk Gambut 10. Pembangunan Jalan Tol Banjarmasin - Banjarbaru - Martapura 11. Pembangunan Jalan Trikora Banjarbaru 12. Pembangunan jembatan Tanjung Ayun -Tarjun di Kab. KETENAGALISTRIKAN Kotabaru 1. PLTU Asam Asam (FTP1) 2x65 MW 2. PLTU Kotabaru (APBN) 2x7 MW 3. PLTU Kalselteng 2 2x100 MW 4. PLTG/MG Kalselteng Peaker 50 MW 5. PLTA Kusan 65 MW 6. PLTU Kalsel 1 (FTP2) 2x100 MW SUMBER DAYA AIR 1. Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Batang Alai 2. Pembangunan Pengendali Erosi dan Proteksi S. Barito di Marabahan, Kab Batola 3. Pembangunan Pengendali Erosi dan Proteksi S. Martapura, Kota Banjarmasin 4. Pembangunan Pengendali Erosi dan Proteksi Sungai Martapura, Kab Banjar 5. Pembangunan Pengendali Erosi dan Proteksi S. Tabalong (3 Lokasi) 6. Pengendalian Banjir Santui, Kintap dan Batu Licin 7. Pengendalian Banjir, Jorong, Asam - Asam & Kintap 8. Pengendalian Banjir Kandang Jaya 9. Normalisasi Sungai Martapura 10. Pembangunan Pengaman Pantai Aluh Aluh 11. Pembangunan Waduk Tapin 12. Tanah Bendungan Tapin 13. Pembangunan Embung Tala 14. Pembangunan Embung Tanbu Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 6. Pengendalian Banjir Santui, Kintap dan Batu Licin 7. Pengendalian Banjir, Jorong, Asam - Asam & Kintap 8. Pengendalian Banjir Kandang Jaya 9. Normalisasi Sungai Martapura 10. Pembangunan Pengaman Pantai Aluh Aluh 11. Pembangunan Waduk Tapin 12. Tanah Bendungan Tapin 13. Pembangunan Embung Tala 14. Pembangunan Embung Tanbu Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional 15. Pembangunan Air Baku Banjar Bakula Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 409
9 1 0 2 - 5 1 0 2 n a t a l e S n a t n a m i l a K . 8 6 r a b m a G . i s n i v o r P l a n o i s a N h a g n e n e M a k g n a J r u t k u r t s a r f n I s i g e t a r t S n a t a i g e K 410 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
6.6.1.4. Provinsi Kalimantan Timur Tabel 6.15. Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional di Provinsi Kalimantan Timur Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional PERHUBUNGAN DARAT 1. Pengembangan Sistem Transit Kota Samarinda 2. Pengembangan Sistem Transit Kota Balikpapan PERHUBUNGAN UDARA 1. Pembangunan Bandara Tana Paser 2. Pengembangan Bandara Bontang 3. Pengembangan Bandara Samarinda Baru PERHUBUNGAN LAUT 1. Pengembangan Terminal Peti Kemas Palaran 2. Pembangunan Pelabuhan Internasional Maloy 3. Pelabuhan Kuala Samboja 4. Pengembangan Pelabuhan Internasional Balikpapan (Terminal Peti Kemas Kariangau) 5. Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Penajam Pasir Kuala Semboja (Kariangau) 6. Pengembangan Pelabuhan Tanah Grogot 7. Pengembangan Pelabuhan Samarinda 8. Pembangunan infrastruktur pelabuhan sebagai pendukung Integrated Mining Development MEC Coal Project 6. Pengembangan Pelabuhan Tanah Grogot 7. Pengembangan Pelabuhan Samarinda 8. Pembangunan infrastruktur pelabuhan sebagai pendukung Integrated Mining Development MEC Coal Project 1. Pembangunan Jalan Akses Jembatan Pulau Balang 2. Pembangunan Jalan dalam Kawasan Industri Maloy 3. Pembangunan Jalan Petung-Kenangan-Semoisepaku- Sp.Semboja 4. Pembangunan Jalan samarinda menuju tenggarong Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 411
Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional (Pengembangan Destinasi Pulau Parai Kumala - Tenggarong) 5. Pembangunan Jalan Sangkulirang-Taliyasan-Guntur- Tanjung Redep 6. Pembangunan Jalan Tol Samarinda - Balikpapan 7. Pembangunan Jembatan Kembar Mahakam 8. Pembangunan Jembatan Loa Kulu 9. Pembangunan Jembatan Pulau Balang KETENAGALISTRIKAN 10. Pembangunan Jembatan Tullur Aji Jejangkat 1. PLTU Kaltim Peaking (APBN) 100 MW 2. PLTU Tanjung Redep 14 MW 3. PLTU Muara Jawa/Teluk Balikpapan (FTP1) 2x110 MW 4. PLTU Sangatta 2x7 MW 5. PLTU Melak 2x7 MW 6. PLTU Tanjung Redep 2 2x7 MW 7. PLTD Sangatta Peaker (Relokasi PLTD) 2x5 MW 8. PLTU Sangatta 2 7 MW 9. PLTG/MG Kaltim Peaker 1( Ex Sewa Bontang) 100 MW 10. PLTA Kelai 75 MW 11. PLTG Senipah 2x41 MW 12. PLTU Lati 2 5 MW 13. PLTU Tanah Grogot (Terkendala) 2x7 MW 14. PLTU Senipah (ST) 35 MW 15. PLTU Kaltim (MT) 2x27,5 MW 16. PLTU Embalut (Ekspansi) 50 MW 17. PLTU Kaltim 2 (FTP2) 2x100 MW 18. PLTU Kaltim 3 2x100 MW 19. PLTU Kaltim 4 2x150 MW SUMBER DAYA AIR 1. Pembangunan Waduk Teritip Kab. Balikpapan 2. Pembangunan Bendung Tepian Buah (1.500 Ha) Kab. Berau 3. Pembangunan Bendung Sidomukti Kab. Kukar Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 412
Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional 4. Pembangunan Bendung Sukabumi Kab. Kukar 5. Pembangunan Bendung Ritan Lama Kab. Kukar 6. Pembangunan Bendung Mejang Kab. Kutim 7. Peningkatkan DR. Sebakung Kab. PPU 8. Pembangunan Bendali V Banjir Papan Lestari Sepinggan Kota Balikpapan Kota Balikpapan 9. Lanjutan Penanganan Banjir dan Pengaman Tebing Sungai Karang Mumus Kota Samarinda Kota Samarinda 10. Pembangunan Pintu Air dan Pompa Banjir Muara Sungai Karang Mumus Kota Samarinda Kota Samarinda 11. Lanjutan Pembangunan Bendungan Teritip Kota Balikpapan Kota Balikpapan 12. Pembangunan Bendungan Sepaku Semoi Kab. PPU 13. Pembangunan Bendungan Lambakan Kab. PPU 14. Pengerukan dan Konservasi DAS Danau Semayang Kab. Kukar 15. Pengerukan dan Konservasi DAS Danau Melintang Kab. Kukar 16. Pembangunan Embung Aji Raden Kota Balikpapan 17. Pembangunan Intake Keledang Kapasitas 900 Lt/dt Kota Samarinda 18. Pengadaan & Pemasangan Jaringan Transmisi Air Baku Dia 800 mm Intake Loa Kulu -IPA Lok Bahu L = 8.4 KM Kota Samarinda Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 413
. 9 6 r a b m a G . 9 1 0 2 - 5 1 0 2 r u m T n a t n a m i i l a K i s n i v o r P l a n o i s a N h a g n e n e M a k g n a J r u t k u r t s a r f n I s i g e t a r t S n a t a i g e K 414 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
6.6.1.5. Provinsi Kalimantan Utara Tabel 6.16. Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional di Provinsi Kalimantan Utara Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional PERHUBUNGAN UDARA 1. Pengembangan Bandara Tanjung Harapan, Bulungan 2. Pengembangan Bandara Juwata-Tarakan 3. Pembangunan Bandara Maratua PERHUBUNGAN LAUT 1. Pengembangan Pelabuhan Nunukan 2. Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan/Ferry Tarakan 1. Pengembangan Pelabuhan Nunukan 2. Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan/Ferry Tarakan 3. Pengembangan Pelabuhan Tarakan 1. Pembangunan Jalan Longmidang-Longbawan-Bulungan 2. Pembangunan Jalan Mesalong-Sasipu--Tou Lumbis KETENAGALISTRIKAN 1. PLTMG Tanjung Selor 0 MW 2. PLTU Malinau 2x3 MW 3. PLTMG Malinau Peaker 5 MW 4. PLTU Tanjung Selor 2x7 MW 5. PLTMG Nunukan 8 MW 6. PLTU Malinau 2 2x3 MW 7. PLTMG Nunukan 2 8 MW 8. PLTD Tana Tidung (Relokasi PLTD) 1 MW 9. PLTMG Nunukan 3 16 MW 10. PLTMG Tana Tidung 6 MW 11. PLTMG Nunukan 14 MW Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 415
Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional SUMBER DAYA AIR 1. Pembangunan DR. Sepunggur Kab. Bulungan 2. Pembangunan DR. Salim batu Kab. Bulungan 3. Pembangunan DR. Teras Baru Kab. Bulungan 4. Pembangunan Pengendalian Banjir Tanjung Belimbing (Kanal, Retarding Basin dan Drainase) Kota Malinau Kab. Malinau 416 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
. 0 1 6 r a b m a G . 9 1 0 2 - 5 1 0 2 a r a t U n a t n a m i l a K i s n i v o r P l a n o i s a N h a g n e n e M a k g n a J r u t k u r t s a r f n I s i g e t a r t S n a t a i g e K 6.6.2. Kerangka Regulasi Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 417
Pelaksanaan pembangunan Wilayah Pulau Kalimantan tidak terlepas dari berbagai kerangka regulasi yang perlu diperhatikan, diantaranya: 1. Harmonisasi peraturan perundangan terkait dengan iklim investasi, diantaranya adalah PP Nomor 147 Tahun 2000 Tentang Perlakuan Perpajakan di KAPET; 2. Penetapan regulasi terkait dengan pembagian kewenangan antara Kabupaten/Kota di pusat-pusat pertumbuhan; 3. Pembentukan sistem pelayanan terpadu satu pintu dan penggunaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE) bidang perindustrian, perdagangan, pertanahan, penanaman modal; 4. Penetapan regulasi Perdagangan lintas batas Perjanjian kerjasama antara RI-Malaysia dalam pengembangan kawasan perbatasan negara; 5. Penyelesaian peninjauan kembali Perpres No. 3/2012 6.6.3. Kerangka Kelembagaan tentang RTR Pulau Kalimantan. Pelaksanaan pembangunan Wilayah Pulau Kalimantan tidak terlepas dari berbagai kerangka kelembagaan yang perlu diperhatikan, diantaranya: 1. Pelaksanaan sosialisasi terkait dengan pemanfaatan lahan investasi di KAPET Khatulistiwa, sebagai peruntukan KAPET Sasamba, KAPET Daskakab, KAPET Batulicin; 2. Pemberian berbagai kemudahan perizinan perindustrian, perdagangan, pertanahan, penanaman modal di KEK, KAPET, KPI dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya; 3. Pengembangan pengelola perbatasan yang memiliki otoritas penuh untuk mengelola pos-pos lintas batas negara; 4. Pemberian kewenangan bagi pemerintahan kecamatan di wilayah perbatasan (Lokpri) dalam bentuk desentralisasi asimetrik dengan penetapan daerah khusus untuk 418 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
akselerasi pembangunan dan efektivitas peningkatan kualitas pelayanan publik; 5. Pembagian kewenangan atau urusan antar jenjang pemerintah: pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam pengembangan daerah tertinggal kawasan perbatasan; 6. Peningkatan koordinasi antar Kementerian/Lembaga untuk menyusun program/kegiatan dalam pengembangan KEK, KAPET, KPI dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya; 7. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kelembagaan KEK, KAPET, KPI dan pertumbuhan lainnya; terhadap pusat-pusat 8. Penciptaan iklim investasi yang menarik bagi investor dengan memberikan insentif fiskal dan non fiskal yang berimbang; 9. Pengembangan koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRD) Provinsi di Wilayah Pulau Kalimantan dalam melaksanakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang Pulau. Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 419
BAB VII ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH JAWA-BALI 7.1. Capaian Kinerja Saat ini
Berdasarkan data BPS dari tahun 2009 hingga Triwulan II tahun 2014, kinerja pertumbuhan ekonomi provinsi di Wilayah Jawa-Bali cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Wilayah Jawa-Bali selama kurun waktu 2009 - 2013 sebesar 6,1 persen atau lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,9 persen. Peranan Wilayah Jawa-Bali dalam pembentukan PDB nasional mengalami penurunan dari 60,0 persen (2009) menjadi 59,9 persen (Triwulan II 2014). Pemerintah Provinsi di Wilayah Jawa-Bali telah cukup berhasil dalam menurunkan jumlah penduduk miskin dari tahun 2009 hingga 2014 (Maret) dan sudah berada di bawah angka kemiskinan nasional sebesar 14,15 persen (2009) dan 11,25 persen (Maret 2014), kecuali di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Timur yang masih berada di atas angka kemiskinan nasional. Demikian halnya dengan pencapaian tingkat pengangguran terbuka (TPT). Pemerintah Provinsi di Wilayah Jawa-Bali juga telah berhasil menurunkan TPT dan sudah berada di bawah TPT nasional sebesar 7,87 persen (2009) dan 5,70 persen (Feb, 2014), kecuali di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten yang masih berada di atas TPT Nasional.
Dari sisi peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka di Wilayah Jawa-Bali ini telah dikatakan sudah cukup baik. Hal ini diindikasikan dengan selalu meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun ke tahun pada masing-masing provinsi di Wilayah Jawa-Bali. Namun demikian, pencapaian IPM di Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Banten masih perlu ditingkatkan Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 420
karena masih di bawah IPM nasional sebesar 71,76 (2009) dan 73,81 (2013). Dari sisi distribusi pendapatan antar golongan masyarakat, seluruh provinsi di Wilayah Jawa-Bali mengalami kenaikan kesenjangan pendapatan ini diindikasikan dari angka Rasio Gini provinsi-provinsi di Wilayah Jawa-Bali yang cenderung meningkat dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, namun telah berada di bawah angka Rasio Gini nasional sebesar 0,413 (2013), kecuali Provinsi DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Ke depan, hal ini perlu mendapatkan perhatian agar proses pembangunan terus lebih melibatkan masyarakat secara inklusif, sehingga hasil-hasil pembangunan tersebut dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat. antar golongan. Hal 7.2. Potensi dan Keunggulan Wilayah Perekonomian Wilayah Jawa-Bali ditopang oleh 3 sektor unggulan, yaitu industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran, serta pertanian.
Sektor industri pengolahan berkontribusi sebesar 26,6 persen Jawa-Bali. Komoditas industri pengolahan yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan antara lain makanan-minuman, tekstil, peralatan transportasi (otomotif, perkapalan dan alutsista), telematika, kimia dasar, serta logam dasar (alumina dan besi baja). Industri makanan-minuman menyerap banyak tenaga kerja dan merupakan kontributor industri pengolahan non migas terhadap PDB nasional, yaitu sebesar 7,4 persen pada tahun 2011. Penjualan domestik industri makanan-minuman diperkirakan tumbuh sebesar 6 persen pada tahun 2014 (GAPMMI, 2014). Sementara itu, ekspor industri makanan-minuman cenderung meningkat dalam periode 2005-2010 dan mencapai US$ 2.146,85 juta pada tahun 2010. Susu adalah salah satu produk industri makanan-minuman yang mempunyai potensi untuk dikembangkan karena konsumsi produk susu per kapita di Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 421 terhadap perekonomian Wilayah terbesar dari
Indonesia masih sangat rendah dibandingkan Cina, Malaysia dan India. Penjualan produk susu di Indonesia diproyeksikan akan tumbuh sebesar 17 persen setiap tahunnya. Industri tekstil juga merupakan salah satu penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Kontribusi produk tekstil terhadap PDB nasional cukup signifikan, yaitu sebesar 1,9 persen pada tahun 2011, dengan laju pertumbuhan sebesar 7,5 persen dan diperkirakan dapat terus meningkat di masa tekstil yang akan datang. Sebagian besar produksi Indonesia terpusat di Wilayah Jawa (94 persen), dimana Bandung dan Sukoharjo merupakan hub produksi utama, selain industri-industri hulu pembuat serat di Purwakarta, Subang dan Tangerang. Ekspor tekstil dan produk tekstil cenderung meningkat pada periode 2005-2010 dan mencapai sebesar US$ 11.224.04 juta pada tahun 2010. Industri otomotif Indonesia yang berpusat di Provinsi DKI Jakarta dan (Cikarang dan Karawang) menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2011, total penjualan kendaraan penumpang mengalami pertumbuhan tertinggi sekitar 23 persen (y-o-y). Dari sisi produksi, peningkatan produksi kendaraan penumpang juga cukup signifikan khususnya di tahun 2011 dan 2012, yaitu tumbuh mencapai lebih dari 30 persen (y-o-y). Sementara itu, pertumbuhan untuk kendaraan komersial mencapai puncaknya di 2011 yaitu sebesar 35,2 persen (y-o-y). Industri ini berpeluang besar untuk terus tumbuh karena kepemilikan kendaraan di Indonesia saat ini masih rendah dan diperkirakan akan semakin naik seiring dengan meningkatnya PDB. Selain itu, pasar ekspor juga masih terbuka lebar. Sebagai negara maritim dengan wilayah perairan yang cukup luas, industri perkapalan berpotensi untuk terus industri berkembang. Dalam perkapalan di Indonesia menunjukkan perkembangan cukup baik. Pada Maret 2010, Indonesia telah memiliki armada sebanyak 9.309 unit kapal atau meningkat 54,1 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 Jawa Barat lima tahun terakhir, 422
persen dari Maret 2005 (IPERINDO, 2011). Industri peralatan lainnya yaitu alutsista yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan alutsista TNI dan almatus POLRI. Industri lainnya yang berpotensi dalam mendukung perekonomian Wilayah Jawa-Bali yaitu industri telematika, Broadband dengan sentra produksi di area Jabodetabek. Kapasitas yang terpasang ditargetkan bergeser dari 1‐4 Mbps menjadi 20 Mbps pada tahun 2015. Pasar produk telematika semakin membesar setiap tahunnya seiring dengan teknologi telekomunikasi, serta ekspansi jaringan telekomunikasi ke berbagai wilayah terutama KTI. Industri pengolahan lainnya yang menjadi prioritas antara lain industri kimia dasar, termasuk petrokimia, serta industri (alumina dan besi baja). Perkembangan industri besi baja sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir sejalan dengan naiknya kebutuhan terhadap pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Kontribusi industri logam dasar besi dan baja terhadap PDB nasional yaitu sebesar 0,4 Indonesia Iron and Steel Industry Association persen pada tahun 2011, dengan laju pertumbuhan sebesar 13,1 persen. (IISIA) memprakirakan produksi besi dan baja nasional sekitar 7,2 juta ton pada 2012, sementara kebutuhan domestik mencapai hampir 10 juta ton. Produksi besi dan Indonesia diharapkan dapat meningkat hingga baja mencapai 12 juta ton pada 2014 dan 15 juta ton pada 2015. Di Wilayah Jawa, industri besi baja terutama terlokalisir di daerah Jawa Barat (Cilegon) dan Jawa Timur. lumbung pangan nasional, sektor pertanian Sebagai merupakan salah satu sektor unggulan di Wilayah Jawa- Bali. Produksi padi di Wilayah Jawa-Bali dari tahun 2009- 2013 cenderung meningkat dengan sentra produksi terbesar di Provinsi Jawa Timur (12,1 juta ton), Jawa Barat (12,0 juta ton) dan Jawa Tengah (10,3 juta ton). Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif juga merupakan sektor unggulan di Wilayah Jawa-Bali. Di Wilayah Jawa-Bali Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 423 transportasi semakin cepatnya perubahan logam dasar
terdapat 12 dari 50 Destinasi Pariwisata Nasional (DPN). Berdasarkan perspektif nasional, Provinsi Bali merupakan pintu gerbang pariwisata di Indonesia. Jumlah kedatangan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada tahun 2013 sebanyak 3.241.889 orang, atau sebesar 36,8 persen, melalui Provinsi Bali, dengan tingkat penghunian kamar hotel berbintang sebesar 59,2 persen. Sementara itu, di Wilayah Jawa terdapat satu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yaitu KEK Tanjung Lesung. di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Fokus dari KEK tersebut adalah pengembangan pariwisata termasuk hotel, resort, dan industri kreatif lain. Lebih lanjut, Wilayah Jawa-Bali juga memiliki potensi industri kreatif di berbagai kota, antara lain Bandung (desain, fashion, arsitektur, film, video, radio, perangkat lunak), Yogyakarta (barang antik, seni pertunjukan), lunak hiburan interaktif), Denpasar (barang antik, seni pertunjukan), dan Jakarta (periklanan, film dan video, televisi dan radio, musik, percetakan). Surabaya (perangkat 7.3. Tema Pengembangan Wilayah Jawa-Bali Pembangunan Wilayah Jawa-Bali sebagai Berdasarkan potensi dan keunggulan Wilayah Jawa-Bali, "lumbung pangan nasional dan pendorong sektor industri maka tema besar industri dan makanan-minuman, tekstil, otomotif, alutsista, telematika, kimia, alumina dan besi baja; salahsatu pintu gerbang destinasi wisata terbaik dunia dengan pengembangan ekonomi kreatif; serta percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perkapalan dan pariwisata bahari." jasa nasional dengan pengembangan 7.4. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Jawa-Bali Tujuan pengembangan Wilayah Jawa-Bali tahun 2015- perluasan 2019 pembangunan Wilayah Jawa-Bali dengan menekankan keunggulan dan potensi daerah, melalui: (a) pengembangan Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 424 adalah mendorong percepatan dan
produksi khususnya padi, pengembangan industri makanan-minuman, tekstil, peralatan transportasi, telematika, kimia, alumina dan besi baja, serta pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif; (b) penyediaan infrastruktur wilayah, (c) peningkatan SDM dan ilmu dan teknologi secara terus menerus. sektor pertanian pangan, Adapun sasaran pengembangan Wilayah Jawa-Bali pada tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut: 1. Dalam rangka percepatan dan perluasan pengembangan ekonomi Wilayah Jawa-Bali, akan dikembangkan pusat- pusat pertumbuhan ekonomi di koridor ekonomi dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah, termasuk diantaranya adalah pengembangan 1 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Sementara itu, untuk menghindari terjadinya kesenjangan antar wilayah di Pulau Jawa-Bali, maka akan dilakukan pembangunan daerah tertinggal dengan sasaran sebanyak 6 outcome Kabupaten tertinggal dapat terentaskan dengan sasaran rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal menjadi 6,2 persen; (b) menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 8,9 persen; dan (c) meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal menjadi 73,7. 2. : (a) meningkatkan 3. Untuk mendukung pemerataan pembangunan kawasan perkotaan di Jawa - Bali, maka akan dipercepat peningkatan efisiensi pengelolaan 5 Kawasan Perkotaan Metropolitan yang sudah ada saat ini. Sesuai dengan amanat UU 6/2014 tentang Desa, makaakan sasaran dilakukan pembangunan perdesaan dengan tertinggal sedikitnya 1.670 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 670 desa. 4. 5. Khusus untuk meningkatkan keterkaitan pembangunan kota-desa, diharapkan dapat diwujudkan 4 pusat pertumbuhan baru perkotaan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atau Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 425
6. Sasaran bidang otonomi daerah untuk Wilayah Jawa-Bali adalah: (1) Meningkatnya proporsi penerimaan pajak dan retribusi daerah sebesar 35% untuk propinsi dan 25% untuk kabupaten/kota; (2) Meningkatnya proporsi belanja modal dalam APBD propinsi sebesar 30% dan untuk Kabupaten/Kota sebesar 25% pada tahun 2019 serta sumber (3) lainnya Meningkatnya jumlah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sebanyak 7 provinsi dan e-budgeting 60 kabupaten/kota di wilayah Jawa-Bali; (4) Terlaksananya block di wilayah Jawa-Bali (dengan proyek awal grant Provinsi Jawa Barat); (5) Terlaksananya penggunaan pembiayaan dalam APBD; 7. (inpres) yang efektif dengan proyek awal Provinsi Jawa Tengah dan Bali (6) Meningkatnya kualitas dan proporsi tingkat pendidikan aparatur daerah untuk jenjang S1 sebesar 70% dan S2-S3 sebesar 10%; (7) Terlaksananya diklat kepemimpinan daerah serta diklat manajemen pembangunan, kependudukan, dan keuangan daerah di seluruh wilayah Jawa-Bali sebesar 100 angkatan (dengan proyek awal Provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Tengah); (8) Terlaksananya pengaturan kewenangan secara bertahap di wilayah Jawa-Bali (dengan proyek awal Provinsi Banten dan implementasi pelaksanaan SPM di daerah, khususnya pada pendidikan, kesehatan dan infrastruktur; (10) Meningkatnya persentase jumlah PTSP sebesar 100%; (11) Meningkatnya persentase jumlah perizinan terkait investasi yang dilimpahkan oleh kepala daerah ke PTSP sebesar 75%; (12) Terlaksananya pelayanan administrasi kependudukan di wilayah Jawa-Bali (dengan proyek awal Provinsi Banten); (13) Terlaksananya koordinasi pusat dan daerah melalui peningkatan peran on-line gubernur sebagai wakil pemerintah; (14) terlaksananya sistem monitoring dan evaluasi dana transfer secara di wilayah Jawa-Bali (dengan proyek awal Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Timur. Sasaran Pengurangan Risiko Bencana di Wilayah Jawa-Bali adalah pusat-pusat pertumbuhan berisiko tinggi yaitu: 5 (lima) PKN Kawasan Perkotaan (Jabodetabek, Bandung Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 Jawa Barat); (9) Meningkatnya 426
Raya, Kedung Sepur, Gerbangsusila, Sarbagita), 2 (dua) PKN rawan tsunami (Cilacap dan Yogyakarta), 5 (lima) PKW tsunami (Kebumen, Banyuwangi, Semarapura, rawan Ciamis, Pengandaran) dan 8 (delapan) PKW rawan letusan gunung api (Cilegon, Tasikmalaya, Wonosobo, Magelang, Kediri, Blitar, Klaten, Sleman). Sehubungan dengan sasaran tersebut, diharapkan pada akhir tahun 2019, pembangunan Wilayah Jawa-Bali semakin meningkat, dan juga semakin meratanya pembangunan antarwilayah. Hal ini dicerminkan dengan makin menurunnya kontribusi PDRB Wilayah Jawa-Bali terhadap PDB Nasional, yaitu dari sekitar 58,4 persen (2014) menjadi 55,3 persen (2019). Dengan demikian, kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Pulau Jawa-Bali. Secara rinci target pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan pengangguran dalam kurun waktu 2015-2019 di Wilayah Jawa-Bali dapat dilihat pada Tabel 7.1 sampai dengan Tabel 7.3 sebagai berikut. Tabel 7.1. Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Jawa-Bali Per Provinsi Tahun 2015-2019 Provinsi 2015 Pertumbuhan Ekonomi (persen) 2017 2016 2018 DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Bali 5,4 - 5,5 6,5 - 6,8 5,4 - 5,5 6,5 - 6,8 5,4 - 5,5 6,0 - 6,2 5,4 - 5,5 6,5 - 6,8 5,3 - 5,4 5,8 - 6,0 7,1 - 7,5 7,0 - 7,4 6,2 - 6,6 6,9 - 7,3 5,9 - 6,3 7,1 - 7,7 7,2 - 7,8 6,5 - 7,0 7,0 - 7,6 6,1 - 6,7 6,1 - 6,2 6,5 - 6,7 5,3 - 5,4 6,3 - 6,6 6,8 - 7,2 6,3 - 6,7 7,0 - 7,6 6,6 - 7,2 Sumber: Perhitungan Bappenas, 2014 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 2019 7,4 - 8,2 7,4 - 8,2 7,0 - 7,8 7,6 - 8,4 6,2 - 6,9 7,5 - 8,2 6,8 - 7,5 427
Tabel 7.2. Sasaran Tingkat Kemiskinan Wilayah Jawa-Bali Per Provinsi Tahun 2015-2019 Provinsi Tingkat Kemiskinan (persen) 2015 2016 2017 2018 2019 DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Bali 2,4 - 2,2 1,9 - 1,7 6,1 - 5,6 4,8 - 4,4 3,6 - 3,3 2,8 - 2,5 11,9 - 11,7 11,4 - 11,0 9,2 - 8,5 7,3 - 6,6 12,6 - 12,3 12,0 - 11,6 10,8 - 10,2 9,6 - 8,8 7,6 - 6,9 8,4 - 7,8 6,7 - 6,1 10,9 - 10,7 10,5 - 10,1 2,8 - 2,6 2,2 - 2,0 3,1 - 3,0 8,1 - 7,9 4,8 - 4,7 2,7 - 2,5 6,9 - 6,5 4,1 - 3,8 10,3 - 9,7 3,0 - 2,9 7,7 - 7,4 4,6 - 4,4 9,5 - 8,9 3,2 - 3,0 3,7 - 3,6 3,5 - 3,4 Sumber: Perhitungan Bappenas, 2014 Tabel 7.3. Sasaran Tingkat Pengangguran Wilayah Jawa-Bali Per Provinsi Tahun 2015-2019 Provinsi Tingkat Pengangguran (persen) 2015 2016 2017 2018 2019 DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Bali 9,3 - 8,8 8,9 - 8,1 9,1 8,4 8,2 - 7,7 7,9 - 7,3 7,7 - 6,9 10,4 - 10,2 10,1 - 9,7 9,7 - 9,2 9,4 - 8,7 9,1 - 8,2 5,3 - 5,0 5,2 - 4,8 5,1 - 4,6 4,4 - 4,1 4,3 - 3,9 4,2 - 3,8 3,4 - 3,2 3,3 - 3,0 3,2 - 2,9 2,3 - 2,2 2,2 - 2,1 2,2 - 2,0 9,7 - 9,5 8,6 - 8,5 9,5 - 9,2 8,4 - 8,1 5,6 - 5,4 4,6 -4,5 3,5 - 3,4 2,4 - 2,3 Sumber: Perhitungan Bappenas, 2014 5,4 - 5,2 4,5 - 4,3 3,5 - 3,3 2,4 - 2,3 428 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
7.5. Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Jawa-Bali 7.5.1. Pengembangan Kawasan Strategis Kebijakan pembangunan kawasan strategis bidang ekonomi di Wilayah Jawa-Bali diarahkan menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang memiliki skala ekonomi dengan orientasi daya saing nasional dan internasional berbasis sektor industri dan jasa nasional, pusat pengembangan ekonomi kreatif, serta sebagai salah satu pintu gerbang destinasi wisata terbaik dunia, diarahkan untuk pengembangan industri makanan-minuman, tekstil, peralatan transportasi, telematika, kimia, alumina dan besi baja. Fokus lokasi pengembangan kawasan strategis di Wilayah Jawa-Bali adalah KEK Tanjung Lesung yang terletak di Kabupaten Pandeglang. Percepatan pembangunan kawasan Pengembangan Potensi Ekonomi Wilayah di Koridor 1. strategis dilakukan melalui strategi sebagai berikut: Ekonomi Jawa-Bali Pengembangan potensi ekonomi wilayah erat kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat berbasis komoditas unggulan wilayah. Pengembangan potensi berbasis ini diupayakan untuk komoditas unggulan wilayah meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas unggulan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) melalui: a. Penyiapan pariwisata berorientasi internasional di KEK Tanjung Lesung, Provinsi Banten; kawasan industri jasa b. Pengembangan pusat-pusat industri jasa pariwisata berdaya saing internasional; c. Pengembangan industri kreatif penopang kawasan wisata Tanjung Lesung; 2. d. Stabilitasi dan konsistensi pengembangan pariwisata jasa penunjang Bali dan pariwisatanya. industri kreatif, serta Percepatan Penguatan Konektivitas Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 429
3. 4. 430 Peningkatan konektivitas antara pusat kegiatan ekonomi KEK Tanjung Lesung dengan kawasan industri dan kota- kota besar lainnya di Pulau Jawa dan Bali ditujukan untuk meningkatkan kelancaran arus orang dan barang dari dan menuju KEK Tanjung Lesung yang dilakukan melalui: a. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) a) Pembangunan Bandar Udara Banten Selatan (Panimbang); b) Pembangunan jalan Tol Serang-Panimbang; c) Pembangunan jaringan transmisi air baku dari Sungai Ciliman IPA, dan pipa distribusi primer ke lokasi KEK Tanjung Lesung. Penguatan Kemampuan SDM dan IPTEK a. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) a) Peningkatan kualitas SDM Badan Pengelola dan Administrator KEK Tanjung Lesung dalam bidang perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan kawasan; b) Pengembangan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan profesi untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, khususnya di bidang pariwisata dan jasa penunjang pariwisata; c) Peningkatan koordinasi antara Badan Pengelola Science Park KEK, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah; tinggi Penguatan Regulasi bagi Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha d) Pembangunan berteknologi sebagai sarana peningkatan kualitas SDM kawasan. Dalam upaya mendukung pengembangan kawasan strategis bidang ekonomi maka diperlukan strategi penguatan regulasi bagi peningkatan iklim investasi dan iklim usaha, yang dilakukan dengan: a. Penerapan regulasi insentif fiskal yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan kompetitif, antara lain Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
fasilitas fiskal disemua bidang usaha, pembebasan PPN dan PPNBM untuk bahan dan barang impor yang akan diolah dan digunakan di KEK; regulasi b. Membuat terkait dengan pelimpahan kewenangan antara pusat, daerah, dan instansi terkait kepada administrator kawasan-kawasan pertumbuhan; c. Memberikan pelayanan terpadu satu pintu dan penggunaan Sistem Pelayanan Informasi dan Investasi secara Elektronik (SPIPISE) Perijinan bidang perindustrian, perdagangan, pertanahan, penanaman modal. 7.5.2. Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan 7.5.2.1. Pengembangan Kawasan Perkotaan Arah kebijakan pengembangan kawasan perkotaan di Wilayah Jawa-Bali diprioritaskan pada percepatan keterkaitan dan manfaat antarkota dan desa dengan kota, melalui (SPN) melalui Penguatan peningkatan efisiensi pengelolaan 5 Kawasan Perkotaan Metropolitan Perkotaan Metropolitan Jabodetabekpunjur, Kawasan Perkotaan Metropolitan Cekungan Bandung, Kawasan Perkotaan Metropolitan Kedungsepur, Kawasan Perkotaan Metropolitan Gerbangkertasusila, dan Kawasan Perkotaan Metropolitan Sarbagita (lihat tabel 7.1) sebagai pusat kegiatan skala global dan pusat kegiatan nasional (PKN). Untuk itu strategi pembangunan perkotaan Wilayah Jawa-Bali tahun 2015-2019 yaitu: Sistem Perkotaan Nasional yaitu: Kawasan Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 431
9 1 0 2 - 5 1 0 2 N M J P R i l a B - a w a J h a y a l i 1 7 r a b m a G . W n a h u b m u t r e P t a s u P - t a s u P i s a k o L a t e P 432 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
1. Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional (SPN) a. Meningkatkan efisiensi pengelolaan Kawasan Perkotaan Metropolitan Jabodetabekpunjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur), Kawasan Perkotaan Metropolitan Cekungan Bandung (Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Perkotaan Metropolitan Kedungsepur (Kota Semarang, Kab. Kendal, Kota Salatiga, Kota Ungaran (Ibukota Kab. Semarang), Perkotaan Kab. Demak, Metropolitan Gerbangkertasusila (Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo, Kab. Gresik, Kab. Mojekerto, Kab. Lamongan, Kawasan Kab. Bangkalan, Kota Mojekerto),dan Perkotaan Metropolitan Sarbagita (Kota Denpasar, Kab. Badung, Kab. Gianyar, Kab. Tabanan) dalam rangka mempercepat penggerak dan mempertahankan pertumbuhan keberlangsungan lingkungan; Kab. Kawasan Sumedang), Kawasan Purwodadi), perannya ekonomi sebagai b. Mengoptimalkan simpul transportasi logistik khususnya (kereta api) untuk jawa bagian transportasi darat selatan untuk meningkatkan konektivitas antar PKN, PKW, dan PKL disekitarnya serta mengurangi beban jawa bagian utara; c. Meningkatkan kapasitas transportasi dan mengembangkan jaringann Pelabuhan pada kota-kota pelabuhan, untuk mengefisienkan jalur logistik antar kepulauan; simpul d. Mengembangkan industri pengolahan yang terintegrasi dengan keberadaan pusat pendidikan serta mendukung 2. Percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan koridor ekonomi Jawa Bali; (SPP) untuk mewujudkan kota layak huni yang aman dan nyaman pada kawasan metropolitan dan kota sedang di luar Jawa termasuk kawasan perbatasan, kepulauan, dan pesisir Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 433
compact city a. Menyediakan hunian vertikal serta menerapkan konsep dalam rangka efisiensi lahan di kota besar dan metropolitan; b. Mengembangkan jaringan sanitasi (pengolahan sampah dan air limbah) melalui sistem pengumpulan secara komunal di kota sedang dan mengarahkan pengolahan terpusat untuk kota besar dan metropolitan; c. Menyediakan saluran air minum perpipaan yang kawasan permukiman, dan infrasruktur yang berfungsi untuk terintegrasi dengan mengembangkan menyimpan cadangan air kota; d. Pengembangan Transit Oritented Development (TOD) (Rail Oriented Development) di kota dan ROD metropolitan untuk optimalisasi dan efisiensi kegiatan transportasi masyarakat serta lahan perkotaan; e. Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana underground upperground transportasi massal perkotaan yang berada diatas ( ) secara terintegrasi dan multimoda sesuai dengan tipologi dan kondisi geografisnya; ) atau dibawah tanah ( f. Menyediakan ruang publik dan fasilitas umum yang nyaman sesuai dengan kebutuhan pejalan kaki dan pengendara sepeda serta menyediakan ruang parkir terintegrasi multimoda dan antar moda (park and ride) untuk mengurangi kemacetan; g. Mengembangkan transportasi pengangkutan baik darat, laut, maupun udara untuk mendukung arus perpindahan logistik Menyediakan dan meningkatkan sarana prasarana ekonomi, khususnya di sektor perdagangan dan jasa dan industri manufaktur dan pengolahanyang mampu mengakomodasi pasar tradisional termasuk kegiatan koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) serta bertaraf internasional; sarana prasarana h. Meningkatkan bertaraf internasional serta mengembangkan upaya preventif pelayanan kesehatan 434 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
dan kuratif dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan lingkungan perkotaan; kualitas melalui i. Meningkatkan pengembangan laboratorium riset yang menunjang pembangunan kota serta terintegrasi dengan kebutuhan dunia kerja serta melalui pembangunan techno park; j. Meningkatkan keamanan lingkungan permukiman di perkotaan dengan memperkuat modal sosial masyarakat perkotaan untuk pencegahan kejadian kriminalitas dan konflik sosial antar kelompok masyarakat; dan pendidikan insentif dan disinsentif dalam pemenuhan Standar Pelayanan 3. Perwujudan Kota Hijau yang Berketahanan Iklim dan Perkotaan (SPP) k. Menyediakanperaturan yang memuat Adaptif terhadap Bencana a. Mengembangkan jalur hijau yang membatasi fisik kota inti disekitarnyauntuk satelit Urban sprawl mengimbangipertumbuhan kota secara ekspansif yang (konurbasi tidak terkendali ( ) dan pertumbuhan menerus dan kota ): b. Menetapkan aturan dan prosedur pemanfaatan ruang building kota yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung regulation lingkungan melalui land use planning dan sebagai dasar perijinan dan pemanfaatan lahan; c. Memberikan insentif dan disinsentif bagi perencanaan dan pembangunan kota, sesuai dengan aturan perundangan mengetai tata ruang dan pemanfaatan tanah perkotaan yang berlaku; kemampuan masyarakat dalam upaya adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim dan bencana ( ); green transportation e. Mengembangkan dan menerapkan konsep kota hijau , (ruang green water (pengelolaan sampah dan (efisiensi pemanfaatan 435 d. Meningkatkan dan pengetahuan urban resilience green openspace green waste melalui: terbuka hijau), limbah melalui 3R ), Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
green energy dan pengelolaan air permukaan) dan (pemanfaatan sumber energi yang efisien dan ramah lingkungan) untuk pengurangan tingkat pencemaran di darat, laut, dan udara, pemanfaatan energi alternatif dan terbarukan, serta pengembangan kegiatan perekonomian kota yang berwawasan lingkungan ( pemanfaatan ulang, daur green economy 4. Perwujudan Kota Cerdas dan Daya Saing Kota ). city branding a. Mengembangkan perekonomian dengan membangun pencitraan kota ( ) memanfaatkan produk dan sumber daya manusia unggulan, serta arsitektur perkotaan ( ), berdasarkan karakter sosial budaya lokal; urban design b. Meningkatkan Peningkatan kapasitas dan kemampuan inovasi Sumber Daya Manusia dalam kewirausahaan; c. Mengembangkan peran informasi industri, produk dan pasar dalam meningkatkan nilai tambah perekonomian serta mengembangkan pasar keuangan dalam bentuk penyediaan kredit lunak kepada industri kecil, koperasi e- dan UMKM; governance, e-commerce, e-budgeting, e-procurement, d. Meningkatkan penggunaan TIK dalam seluruh sektor ( layanan sistem e-commerce kota ( ) dan lain-lain); dan e. Optimalisasi pasar melalui pengaturan jalur distribusi logistik dari dan keluar kota dan kerjasama dengan 5. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pembangunan daerah lain. Perkotaan a. Mewujudkan sistem, peraturan dan prosedur dalam pembangunan perkotaan dan birokrasi kepemerintahan kota yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat kota berkelanjutan; b. Meningkatkan kapasitas pemimpin kota yang visioner dan kapasitas aparatur pemerintah dalam membangun Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 436
dan mengelola kota berkelanjutan, baik melalui kota layak dan nyaman, kota hijau, maupun kota cerdas, melalui pendidikan, pelatihan dan pembinaan secara bersikenambungan; c. Menyederhanakan proses perijinan dan berusaha bagi para pelaku ekonomi termasuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP); d. Membangun dan mengembangkan kelembagaan dan kerjasama pembangunan antar kota dan antar tingkatan pemerintahan; e. Mengembangkan dan menyediakan pusat data dan informasi perkotaan terpadu yang mudah diakses; f. Meningkatkan peran swasta, organisasi masyarakat, dan organisasi profesi secara aktif, baik dalam forum dialog perencanaan dengan pemerintah dan masyarakat perkotaan, maupun kota berkelanjutan, infrastruktur seperti: pembangunan perkotaan maupun masukan terhadap rencana tata ruang kota; dan dalam pembangunan bantuan 7.5.2.2. Pengembangan Kawasan Perdesaan g. Mengembangkan lembaga pembiayaan infrastruktur perkotaan. teknis Arah kebijakan pengembangan kawasan desa dan perdesaan di Wilayah Jawa-Bali adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, lokal, serta pemanfaatan membangun potensi ekonomi sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan dengan sasaran berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 1.670 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 670 desa. Selain itu, membangun keterkaitan ekonomi lokal antara perkotaan dan perdesaan melalui integrasi perdesaan mandiri pada 4 kawasan pertumbuhan, yang secara rinci dapat dilihat Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 dan 437
pada Tabel 7.4. Dalam rangka percepatan pembangunan desa di 1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum sesuai dengan Wilayah Jawa-Bali akan dilakukan: kondisi geografis Desa a. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana dasar bidang pendidikan, kesehatan, dan perumahan di desa tertinggal dan berkembang; b. Pengembangan dan penataan pasar-pasar desa; c. Peningkatan kuantitas dan kualitas bendungan dan water lokal dengan jaringan catchment area memperhatikan konservasi air di daerah hulu ( irigasi sesuai karakteristik ); d. Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana produksi (benih, pupuk, armada perikanan, alat tangkap, bahan bakar, sistem informasi nelayan), pasca panen (sistem logistik), dan pengolahan produk pertanian dan perikanan skala rumah tangga desa; e. Peningkatan jaringan sanitasi dengan pengembangan instalasi pengolahan air limbah di kawasan perdesaan; f. Pengembangan terminal dan moda transportasi yang memperlancar akses dari maupun menuju desa; Internet dan Base Transceiver Station g. Penyediaan dan peningkatan kualitas sarana prasarana 2. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha telekomunikasi ( ekonomi Desa ). a. Peningkatan kapasitas masyarakat miskin dan rentan dalam pengembangan usaha dengan memperhatikan karakteristik dan potensi desa; b. Pemberian dukungan bagi masyarakat miskin dan rentan melalui penyediaan lapangan usaha, dana bergulir, dan jaminan sosial; c. Memberikan jaminan terhadap pasokan energi bagi kegiatan ekonomi nelayan; dan 438 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
3. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana produksi (benih, pupuk, irigasi, revitalisasi bendungan, armada perikanan, alat tangkap, bahan bakar, sistem Daya Manusia, Peningkatan Pembangunan Sumber informasi nelayan), pasca panen, pengolahan, dan pasar. Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa jaringan a. Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan, melalui fasilitasi dan pendampingan berkelanjutan dalam perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan desa; b. Peningkatan keberdayaan masyarakat melalui penguatan sosial budaya masyarakat dan keadilan gender (kelompok wanita, pemuda, anak, dan TKI); c. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam bidang kewirausahaan berbasis potensi lokal; bio- d. Peningkatan keberdayaan petani dan nelayan dalam energi, biofloc memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi ( 4. Penguatan Pemerintahan ). Kemasyarakatan Desa Desa dan Lembaga a. Sosialisasi peraturan pelaksanaan UU No.6/2014 tentang Desa; b. Penyediaan dan peningkatan kualitas sarana prasarana pemerintahan desa; c. Peningkatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan kader pemberdayaan masyarakat melalui dan pendampingan dalam (i) Perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa, (ii) Pengelolaan keuangan desa, (iii) Pelayanan publik, (iv) Penyiapan dan penetapan batas desa (khususnya desa-desa perbatasan); serta (v) peta desa; d. Penguatan kapasitas pemerintah desa, fasilitasi, pelatihan, dan kelembagaan masyarakat dalam meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial, lingkungan keamanan dan politik; pemerintah desa, masyarakat, e. Pengembangan sistem pelayanan desa berbasis internet; Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 439
f. Pengembangan data dan sistem informasi desa yang digunakan sebagai acuan bersama perencanaan dan pembangunan desa; 5. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup g. Fasilitasi kerjasama antar desa. berkelanjutan serta penataan ruang kawasan perdesaan land reform a. Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perdesaan melalui redistribusi lahan ( ) bagi petani, buruh lahan, dan nelayan, serta menekan laju alih fungsi lahan produktif dan konservasi; b. Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam gerakan penghijauan dan menjaga kelestarian kawasan resapan air; c. Menjamin pemanfaatan, pengelolaan, dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang seimbang, berkelanjutan, dan berwawasan mitigasi bencana dengan memperhatikan karakteristik dan kondisi sosial budaya desa; hak desa-desa dalam d. Fasilitasi masyarakat desa dalam penyediaan listrik secara mandiri dengan sumber energi terbarukan (tenaga surya, tenaga air, mikro hidro, dll); e. Fasilitasi masyarakat dalam pengelolaan pendayagunaan limbah organik maupun non-organik. f. Rehabilitasi dan konservasi daerah pesisir utara Pulau 6. Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan Untuk Jawa. Mendorong Keterkaitan Desa-Kota a. Mendukung perwujudan sentra industri peternakan modern, sentra industri pertanian organik maupun non- organik (padi, jagung, kedelai) di kawasan Cianjur, Pandeglang, Pamekasan, Sampang, Salamandeg Barat, Salamandeg Timur, Kerambitan, sentra industri perikanan tangkap di kawasan Muncar; b. Fasilitasi masyarakat dalam mengembangkan usaha jasa dan perdagangan yang mendukung sektor pariwisata; 440 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 dan
c. Peningkatan akses masyarakat desa terhadap modal usaha, pemasarandan informasi pasar; d. Peningkatan peran lembaga pendukung ekonomi desa seperti koperasi, BUMDesa, dan lembaga ekonomi mikro lainnya dalam pengembangan ekonomi perdesaan; 7.5.2.3. Peningkatan Keterkaitan Kota dan Desa di Wilayah e. Fasilitasi peningkatan kesadaran Jawa-Bali Peningkatan keterkaitan desa-kota di Wilayah Jawa-Bali diarahkan dengan memperkuat 7 pusat pertumbuhan, yaitu kawasan Cibaliung dan Sekitarnya (Prov. Banten), Pamekasan dan sekitarnya (Prov. Jawa Timur), Banyuwangi dan sekitarnya (Prov. Jawa Timur), serta Tabanan dan sekitarnya (Prov. Bali). Kawasan-kawasan ini mencakup kawasan agropolitan dan minapolitan, serta kawasan pariwisata (lihat tabel 7.4). Kebijakan untuk meningkatkan keterkaitan desa-kota diarahkan untuk mendukung pengembangan kawasan perdesaan menjadi pusat pertumbuhan baru terutama di desa- desa mandiri. Adapun prioritas strategi yang dilaksanakan 1. Perwujudan konektivitas antara kota sedang dan kota sebagai berikut: kecil, antara kota kecil dan desa, serta antar pulau a. Mempercepat pembangunan sistem transportasi yang laut, darat, dan udara untuk terintegrasi antara memperlancar arus barang, jasa, penduduk, dan modal; b. Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan Lintas Selatan Pulau Jawa, Jalan Lintas Pulau Madura, Jalan Lintas Pulau Bali, jalan bebas hambatan dan jaringan kereta api di Pulau Jawa, Pelabuhan Regional Banyuwangi, serta angkutan penyebrangan yang melayani Pulau Madura dan Pulau Bali; c. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi perdagangan dan pertukaran informasi antar wilayah. Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 441
2. Perwujudan keterkaitan antara kegiatan ekonomi hulu dan hilir desa-kota melalui pengembangan klaster khususnya agropolitan, minapolitan, dan pariwisata. a. Mengembangkan sentra produksi dan pengolahan hasil pertanian di Kawasan Cibaliung, Pamekasan, dan Tabanan-Bali, serta sentra produksi dan pengolahan hasil perikanan dan kelautan di Kawasan Banyuwangi; b. Meningkatkan akses desa-desa produksi menuju pusat pertumbuhan (lihat tabel 7.2) dan simpul-simpul transportasi, pengembangan pasar, dan toko sarana dan prasaran produksi; c. Mengembangkan Pengembangan daya tarik wisata bahari dan sejarah di Kawasan Pariwisata Kuta-Sanur- ketersediaan Dua melalui Nusa infrastruktur penunjang; peningkatan d. Membangun bank pertanian dan perikanan untuk meningkatkan akses terhadap modal usaha di sektor pertanian dan perikanan. Techno Park e. Mengembangkan berbasis pertanian dan perikanan rakyat yang mendukung penerapan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya yang saing industri pengolahan dan jasa. 3. Peningkatan tata kelola berorientasi kepada keterkaitan desa-kota ekonomi lokal a. Mengembangkan sistem perdagangan antar daerah yang efisien; b. Meningkatkan peran Pelayanan Terpadu Satu Pintu di daerah; c. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan dan penyelenggaraan kerjasama antar daerah dan kerjasama antar pemerintah-swasta dalam tata kelola ekonomi lokal; 442 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
d. Mengembangkan forum dialog antar stakeholder yang mendorong perwujudan kerjasama; e. Mengembangkan untuk pendidikan memperkuat kemampuan inovasi, dan kreatifitas lokal di sektor pertanian dan perikanan; kejuruan f. Meningkatkan kemampuan masyarakat mengenai kelestarian daerah resapan serta mitigasi bencana, terutama di Kawasan Perdesaan Cibaliung, Pamekasan, Banyuwangi, dan Tabanan; pengetahuan dan lokasi prioritas pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan dapat dilihat pada Gambar 7.2 dan Tabel 7.4- Tabel 7.5. Secara diagramatis, Tabel 7.4. Lokasi Prioritas Kawasan Strategis Nasional Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Wilayah di Jawa-Bali Kode K1 Lokasi Prioritas Fokus Pengembangan K2 Kawasan Perkotaan Metropolitan Jabodetabek: Kota Jakarta, Kab. Bogor, Kota Bekasi, Kab. Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Kab. Bekasi, Kota Tangerang Selatan, Kota Bogor pusat Diarahkan kegiatan skala global yang pertumbuhan mendukung dan wilayah memantapkan fungsi-fungsi keterkaitan dengan pusat- pusat pertumbuhan atau kota- kota ditingkat internasional. sebagai nasional Kawasan Perkotaan Metropolitan Cekungan Bandung: Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab. Majalengka, Kab. pusat Diarahkan kegiatan skala global yang berorientasi pada meningkatkan spesialisasi pendidikan, jasa fungsi teknologi sistem informasi, industri, dan dan pariwisata perkotaan (urban tourism) sebagai Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 443
K3 K4 Sumedang Kawasan Perkotaan Metropolitan Kedungsepur: Kota Semarang, Kab. Kendal, Kota Salatiga, Unggaran (Ibukota Kab. Semarang), Kab. Demak, Purwodadi (Ibukota Kab. Grobogan) Diarahkan pusat kegiatan skala global yang mendorong berfungsi pertumbuhan jasa, informasi, teknologi pariwisata, industri dan wilayah Jawa Tengah sebagai sektor K5 Kawasan Perkotaan Metropolitan Gerbang Kertosusila: Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo, Kab. Gresik, Kab. Mojekerto, Kab. Lamongan, Kab. Bangkalan, Kota Mojekerto Diarahkan pusat kegiatan skala global yang untuk dipertahankan pusat berfungsi kegiatan yang pelayanan mendukung pengembangan wilayah Indonesia bagian Timur sebagai sebagai nasional Kawasan Perkotaan Metropolitan Sarbagita: Kota Denpasar, Kab. Badung, Kab. Gianyar, Kab. Tabanan Diarahkan pusat kegiatan skala global yang pertumbuhan mendorong wilayah disekitarnya sebagai sentra produksi wilayah pulau serta sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional berbasis kegiatan yang pariwisata bertaraf internasional sebagai Tabel 7.5. Sumber : Bappenas, 2014 Lokasi Prioritas Peningkatan Keterkaitan Desa-Kota Untuk Memperkuat Pusat di Jawa-Bali Kode Lokasi Kawasan Kelompok Kawasan Komoditas Unggulan D1 Perkotaan
444 Cibaliung dan Kedelai
2019
Kode Lokasi Kawasan Kelompok Kawasan D2 sekitarnya (Kab. Pandeglang, Prov. Banten) Pamekasan dan sekitarnya (Kab. Pamekasan, Kab. Sampang, Prov. Jatim) Kawasan Cibaliung Agropolitan (Kedelai): PKW • Kawasan Pandeglang Agropolitan (Jagung): Pamekasan Pamekasan, • Kota Otonom Sampang Terdekat : D3 PKW Surabaya • Kawasan Banyuwangi dan sekitarnya (Kab. Banyuwangi, Prov. Jatim) Banyuwangi Minapolitan Perikanan Tangkap: • Kawasan Tertinggal: Muncar D4 Tabanan sekitarnya (Kab. Tabanan, Prov. Bali) dan Perkotaan • Kawasan Agropolitan: Perkotaan • Kawasan Agropolitan: Tabanan Salamandeg Barat, Salamandeg Timur, Kerambitan Pariwisata: Kawasan KSPN Kuta-Sanur-Nusa • Kota Otonom Dua Terdekat : Denpasar Sumber : Bappenas, 2014 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 •
Komoditas Unggulan Jagung Sapi Perikanan Tangkap Padi Sapi Wisata Bahhari Wusata Sejarah 445
7.5.3. Pengembangan Daerah Tertinggal Arah kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah Jawa-Bali difokuskan pada upaya berbasis dan Tertinggal di Wilayah pemenuhan industri dan jasa pengembangan perekonomian masyarakat yang kebutuhan pelayanan dasar publik yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan infrastruktur penunjang konektivitas antara daerah tertinggal dan pusat pertumbuhan. Percepatan pembangunan daerah tertinggal dilakukan 1. Pemenuhan Pelayanan Publik Dasar melalui strategi sebagai berikut: Mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pelayanan publik dasar di daerah tertinggal Wilayah Jawa-Bali dengan prioritas program sebagai berikut: a. Bidang Pendidikan 1) Pemerataan distribusi tenaga pendidik diutamakan di Pulau Madura, bagian barat dan timur Pulau Jawa; 2) Peningkatan kapasitas tenaga pendidik diutamakan di Pulau Madura, bagian barat dan timur Pulau Jawa; 3) Penyelenggaraan sekolah satu atap di daerah tertinggal (SD, SMP, SMA/SMK); 4) Pembangunan tertinggal; sekolah berasrama di daerah 5) Pengembangan asrama sekolah; 6) Pengembangan pendidikan kesetaraan (kelompok belajar paket A,B,C); 7) Pemberian kuota khusus beasiswa Perguruan Tinggi untuk daerah tertinggal. 446 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
2 7 r a b m a G . n a a s e d r e P n a d n a a t o k r e P n a s a w a K n a g n a b m e g n e P s a t i r o i r P i s a k o L a t e P i l a B - a w a J h a y a l i W Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 447
b. Bidang Kesehatan 1) Pemerataan distribusi tenaga kesehatan diutamakan di Pulau Madura, bagian barat dan timur Pulau Jawa; 2) Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan diutamakan di Pulau Madura, bagian barat dan timur Pulau Jawa; 3) Pengembangan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pratama di daerah tertinggal; 4) Pemerataan alat kesehatan dan obat-obatan di daerah tertinggal; 2. Pengembangan Ekonomi Lokal 5) Pengembangan telemedis di daerah tertinggal. Pengembangan kinerja perekonomian masyarakat di daerah rangka meningkatkan nilai tambah sesuai dengan karakteristik, posisi strategis, dan keterkaitan antar kawasan. Strategi ini meliputi aspek infrastruktur, manajemen usaha, akses permodalan, inovasi, dan pemasaran dengan prioritas program sebagai berikut: a. Pengembangan kegiatan perekonomian tertinggal terpadu secara dalam sub-sektor laut laut, garam, dan produk olahan perikanan diutamakan di Pulau Madura; b. Pengembangan perekonomian masyarakat pada sub- sektor perkebunan, tanaman pangan, dan hortikultura diutamakan di baratdan timur Pulau Jawa; c. Menyusun aksi induk pengembangan ekonomi berbasis pada agroindustri perkebunan, tanaman hortikultura, dan kelautan; rencana dan rencana d. Pemberdayaan ekonomi masyarakat di Pulau Jawa seperti penyediaan tenaga pendamping; e. Optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khususnya sub-sektor pangan, perkebunan, dan kawasan pesisir; Cold Storage f. Pengembangan sistem logistik ikan melalui penyediaan 448 disetiap sentra perikanan; Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
g. Pengembangan sentra kuliner pengolahan hasil laut di wilayah pesisir; h. Pengembangan kelembagaan mikro; i. Pengembangan koperasi simpan pinjam; j. Pemberian skema kredit yang afirmatif bagi petani, nelayan, peternak; 3. Penguatan Konektivitas dan Sislognas k. Pengembangan pasar kecamatan tradisional. Peningkatan konektivitas daerah tertinggal dengan pusat pertumbuhan, diprioritaskan pada ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang pada peningkatan kinerja pembangunan ekonomi daerah, dengan prioritas kegiatan sebagai berikut: a. Pembangunan sarana transportasi di desa-desa terisolir khususnya di Pulau Madura, bagian timur, dan bagian barat Pulau Jawa; infrastruktur jalan dan b. Penyediaan dan pembangunan prasarana dan fasilitas pendukung kereta api di kawasan Pulau Jawa dan Madura; c. Pembangunan dan pemeliharaan sistem jaringan kawasan utara Pulau Jawa; d. Pengembangan pelabuhan penyebrangan antarpulau; e. Pembangunan sarana transportasi air di desa-desa terisolir bagian utara Pulau Jawa; f. Pengembangan pelabuhan berskala nasional; g. Pengembangan bandara perintis di kawasan Pulau Jawa dan Madura; 4. Penguatan Kemampuan SDM dan IPTEK h. Pengembangan jalan tol. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kapasitas kepentingan pembangunan daerah tertinggal di pusat maupun di daerah yang terintegrasi untuk menunjang pengelolaan industri Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 449 kelembagaan pemangku
aspek peraturan dan perundangan, rumusan dokumen kebijakan, dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dengan prioritas kegiatan sebagai berikut: a. Peningkatan kualitas aparatur daerah khususnya pada pemenuhan SPM pada bidang pendidikan, kesehatan, listrik, dan telekomunikas di daerah tertinggal dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian; jasa. Strategi ini meliputi tata kelola, SDM, b. Peningkatan kualitas aparatur daerah khususnya pada pengembangan ekonomi masyarakat pada perkebunan, pangan-hortikultura, dan laut (pesisir) dari aspek perencanaan, perikanan pelaksanaan, dan pengendalian; ekonomi daerah dan c. Pengembangan kewirausahaan bagi pemuda; d. Peningkatan teknologi pengolahan limbah hasil industri; serta e. Pengembangan pusat teknologi, pendidikan, pelatihan, pengembangan SDM pelaku usaha khususnya sub-sektor perkebunan dan perikanan laut. informasi pemasaran f. Pengembangan Kewirausahaan. Balai 5. Penguatan Regulasi dan Insentif Pelatihan Kerja dan Dalam upaya mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal, perlu adanya evaluasi terhadap harmonisasi dan regulasi agar afirmasi tertinggal secepatnya dapat direalisasikan melalui prioritas kegiatan sebagai berikut: a. Harmonisasi kebijakan, program, dan kegiatan daerah terhadap daerah untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal; b. Penyusunan Strategi Daerah Pembangunan Daerah Tertinggal; tentang Percepatan c. Koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah dengan dalam pemerintah penyelenggaraan program pembangunan di daerah; daerah dan antar-SKPD 450 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
d. Pemberian insentif untuk pihak swasta dalam proses pengembangan usaha di daerah tertinggal; e. Tunjangan khusus penyuluh pertanian. 6. Pembinaan Daerah Tertinggal Terentaskan Pembinaan daerah tertinggal yang terentaskan melalui penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah dan 7. Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi peningkatan kapasitas SDM. Mendukung pengembangan kawasan perdesaan dan kesenjangan transmigrasi antarwilayah. Dalam kedepan, diharapkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru dapat mendukung upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal dan pengembangan kawasan perdesaan. sebagai upaya pengurangan proses pembangunan Pada periode RPJMN 2010-2014 wilayah Jawa-Bali terdiri dari 7 provinsi dengan total 128 kabupaten/kota, dimana 7,03 persen atau 9 kabupaten masuk dalam kategori daerah tertinggal. (IPM) daerah tertinggal di wilayah ini sebesar 67,51, berada dibawah target IPM rata-rata nasional di daerah tertinggal dalam RPJMN 2010- 2014 sebesar 72,2. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,78 persen, jauh dari target yang diharapkan pada RPJMN 2010-2014, sebesar 7,1 persen. Angka kemiskinan di daerah tertinggal Wilayah Jawa-Bali masih sebesar 15,82 persen, jauh dari target Angka Kemiskinan secara nasional di daerah tertinggal dalam RPJMN 2010-2014, sebesar 14,2 persen. Indeks Pembangunan Manusia Dalam periode RPJMN 2010-2014 di wilayah Jawa-Bali telah ditetapkan 9 kabupaten tertinggal yang menjadi lokus agenda percepatan pembangunan daerah tertinggal. Pada akhir tahun 2014 diindikasikan terdapat 3 kabupaten tertinggal yang dapat terentaskan. Sehingga pada periode RPJMN 2015-2019 jumlah daerah tertinggal di Jawa-Bali diperkirakan sebanyak 6 kabupaten. Pada akhir periode RPJMN 2015-2019 ditargetkan sebanyak 6 kabupaten tertinggal dapat terentaskan. Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 451
9 1 0 2 - 5 1 0 2 3 7 r a b m a G . i l a B - a w a J u a l u P h a y a l i W l a g g n i t r e T h a r e a D n a r a b e S a t e P 452 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
2019 453
7.5.4. Penanggulangan Daerah Bencana jumlah penduduk terbesar ke 4 di dunia setelah Amerika Serikat; dan lebih dari 50 persen jumlah penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa. Jumlah penduduk miskin di Indonesia diwakili Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur sehingga potensi kerentanan sosial terhadap kejadian bencana sangat tinggi di Pulau lainnya. Berdasarkan data dari BNPB, bencana alam yang paling dominan berpotensi terjadi di Wilayah Jawa-Bali adalah banjir, tanah longsor, gempa bumi, letusan gunung api, tsunami. Tingginya risiko bencana alam di wilayah Jawa-Bali dapat jumlah disebabkan tingkat ancaman yang tinggi, potensi penduduk terpapar tinggi dan potensi kerugian ekonomi tinggi, mengingat karakteristik demografi dan pertumbuhan di Jawa- Bali yang lainnya. Disamping itu, kapasitas penanggulangan bencana yang belum merata, baik kelembagaan, peringatan dini, mitigasi maupun kesiapsiagaan menghadapi bencana. Berdasarkan DIBI yang merekam kejadian bencana tahun 1815-2014 untuk berbagai kejadian bencana di Pulau Jawa-Bali telah mengakibatkan 93.482 orang meninggal dunia, 207.969 orang luka-luka, 2.841 orang hilang, 4.966.943 orang mengungsi dan 506.643 rumah hancur/rusak. Indonesia merupakan negara yang memiliki Jawa, dibandingkan pulau-pulau lebih tinggi dibandingkan pulau-pulau Untuk mendukung keberlanjutan pembangunan dan meminimalisir dampak bencana di masa mendatang, maka arah kebijakan penanggulangan bencana di wilayah Jawa-Bali adalah mengurangi risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat terhadap bencana. Strategi penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana adalah sebagai Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam 1. berikut: kerangka pembangunan berkelanjutan, melalui: a. Pengenalan, pengkajian dan pemantauan risiko bencana melalui penyusunan kajian dan peta risiko skala Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 454
1:50.000 pada kabupaten sasaran dan skala 1:25.000 untuk kota sasaran dengan memperhatikan indikator risiko iklim; b. Pemanfaatan kajian dan peta risiko dalam penyusunan dan review RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota; c. Penyusunan Rencana Penanggulangan (RPB) Bencana Kab/Kota dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB) berdasarkan kajian dan peta risiko bencana dan menjadi masukan dalam penyusunan RPJMD Kab/Kota; d. Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana di pusat dan daerah; e. Penyusunan rencana kontinjensi pada kabupaten/kota sasaran sebagai panduan kesiapsiagaan dan operasi tanggap darurat dalam menghadapi bencana banjir, gempa bumi, tsunami dan letusan gunung api. 2. Penurunan kerentanan terhadap bencana, melalui: a. Mendorong dan menumbuhkan budaya sadar bencana serta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan; b. Peningkatan sosialisasi dan diseminasi pengurangan risiko bencana kepada masyarakat baik melalui media cetak, radio dan televisi kepada masyarakat di kabupaten/kota risiko tinggi; c. Meningkatkan kerjasama dengan mitra pembangunan, OMS dan dunia usaha untuk mengurangi kerentanan sosial dan ekonomi masyarakat; d. Peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah pasca bencana, melalui percepatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana alam; e. Pemeliharaan dan penataan lingkungan disekitar daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung, Citarum, Bengawan Solo, Cisadane dan daerah rawan bencana alam lainnya; f. Membangun dan menumbuhkan kearifan lokal dalam membangun dan mitigasi bencana. Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 455
3. Peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat, melalui: a. Penyediaan sistem peringatan dini bencana tsunami di 28 Kabupaten/Kota rawan bencana tsunami di Pulau Jawa-Bali dan memastikan berfungsinya sistem peringatan dini dengan baik; b. Penyediaan sistem pemantauan gunung api di Cilegon, Tasikmalaya, Wonosobo, Magelang, Kediri, Blitar, Klaten, Sleman, Bangli, Karangasem dan memastikan dapat berfungsi dengan baik; c. Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dan pendidikan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana; d. Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan (shelter/tempat evakuasi sementara, jalur evakuasi dan rambu-rambu evakuasi) menghadapi bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api dan banjir; e. Pengembangan Desa Tangguh Bencana yang difokuskan pada pusat-pusat pertumbuhan dan kegiatan yang berisiko Jawa-Bali dalam rangka mendukung Gerakan Desa Hebat; tinggi di Pulau f. Penguatan kapasitas manajemen dan pendistribusian logistik kebencanaan, di Wilayah Jawa-Bali yang dapat menjangkau wilayah pasca bencana yang terpencil; g. Pembentukan forum pengurangan risiko bencana di kabupaten/kota risiko tinggi bencana; dan penguatan kapasitas h. Melaksanakan simulasi dan gladi kesiapsiagaan tanggap darurat secara berkala dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api dan banjir. 456 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
4 7 r a b m a G . 9 1 0 2 - 5 1 0 2 i l a B - a w a J u a l u P h a y a l i W a n a c n e B o k i s i R s k e d n I a t e P Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 457
Tabel 7.6. Tabel 7.7. Profil Kerawanan dan Risiko PKN, PKW dan PKSN di Wilayah Jawa-Bali Wilayah Index Kerawanan (IRBI 2011) Kelas Multi Risiko tingkat Kabupaten/Kota Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Jawa-Bali Kawasan Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) Bandung Raya Kawasan Perkotaan Kedungsepur 458 DKI Jakarta: tinggi untuk banjir Kota Bogor : tinggi untuk banjir dan Longsor Kota Depok: tinggi untuk banjir, cuaca ekstrim Kota Tangerang: tinggi untuk banjir, cuaca ekstrim Tangerang: Kab. tinggi untuk banjir, cuaca ekstrim Kota Bekasi; tinggi untuk banjir, cuaca ekstrim Kab. Bekasi tinggi untuk banjir, cuaca ekstrim Bandung: Kota tinggi untuk banjir : dan tanah longsor. Bandung tinggi gempabumi. Kota Semarang: tinggi untuk banjir dan tanah longsor. DKI Jakarta: sedang Kota Bogor : tinggi Kota Depok: sedang Tangerang: Kota sedang Kab. tinggi Kota sedang Kab. Bekasi : tinggi Tangerang: Bekasi: Bandung: Kota Tinggi Kab. Bandung Barat : Tinggi Barat untuk Kota Tinggi Kab. Kendal: tinggi Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 Semarang:
Wilayah Index Kerawanan (IRBI 2011) (Kendal, Semarang, Ungaran, Purwodadi) Demak, Malang Cilegon Cirebon Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila (Gresik,Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan) Kab. Kendal: tinggi untuk banjir dan cuaca ekstrim Kab. Demak: tinggi untuk banjir, cuaca ekstrim, abrasi Kab. Ungaran: data belum tersedia Kab. Purwodadi: data belum tersedia Tinggi untuk ancaman : banjir, gempabumi Kota Cilegon : tinggi untuk letusan gunung api Kab. Cirebon : tinggi banjir, tanah longsor. Gresik : tinggi untuk tanah banjir, longsor, angin topan. Bangkalan : untuk banjir Mojokerto tinggi : untuk banjir dan tanah longsor Kota : tinggi untuk cuaca ekstrim : Sidoarjo untuk banjir Lamongan : untuk banjir. tinggi Surabaya tinggi tinggi Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 Kelas Multi Risiko tingkat Kabupaten/Kota Kab. Demak: tinggi Kab. Ungaran: data belum tersedia Kab. Purwodadi: data belum tersedia Kab.Malang: Tinggi Kota Tinggi Cilegon: Kota/Kab Cirebon: Tinggi
Gresik: Tinggi Bangkalan: Tinggi Kota/Kab Mojokerto: Tinggi Kota Surabaya: Tinggi Sidoarjo: Tinggi Lamongan: Tinggi 459
Wilayah Index Kerawanan (IRBI 2011) Kelas Multi Risiko tingkat Kabupaten/Kota Kawasan Perkotaan Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan) Denpasar tinggi untuk banjir, cuaca ekstrim Badung untuk ekstrim, abrasi. Gianyar untuk longsor, banjir. Tinggi ancaman : banjir, untuk Tinggi banjir, ancaman: bumi, gempa tsunami, tanah longsor, kebakaran. untuk Tinggi ancaman: gempabumi : : tinggi cuaca : tinggi tanah Serang untuk Cilacap Yogyakarta Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Jawa-Bali Denpasar: Tinggi Badung: Tinggi Gianyar: Sedang Tabanan: Tinggi Tinggi Cilacap: Tinggi Yogyakarta: Tinggi Sukabumi Tasikmalaya Pekalongan untuk Tinggi ancaman : banjir, gempa, kebakaran. Tinggi ancaman gempa, gunung api. : Kab. Pekalongan banjir, abrasi, tanah longsor, cuaca ekstrim, kebakaran Kota Pekalongan tanah kebakaran, banjir. Tinggi untuk : banjir, letusan : longsor, Tinggi Tinggi Kota/Kab Pekalongan: Tinggi Wonosobo 460 untuk Sedang Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
Wilayah Index Kerawanan (IRBI 2011) Kelas Multi Risiko tingkat Kabupaten/Kota Kebumen Magelang Boyolali Tuban Bojonegoro Pacitan Kediri Jember ancaman: banjir, longsor, gempabumi, letusan gunung api,. Tinggi ancaman : banjir dan longsor, tsunami. untuk Tinggi tanah ancaman longsor, letusan gunung api, gempa bumi, banjir. Tinggi ancaman: banjir, gempa bumi. untuk Tinggi ancaman: Banjir Tinggi ancaman: Banjir Tinggi ancaman: Banjir dan longsor Tinggi ancaman: letusan gunung api Tinggi ancaman: Banjir dan tanah longsor, angin topan Tinggi tanah untuk tanah : untuk untuk untuk tanah untuk untuk Kebumen: Tinggi Magelang: Sedang Boyolali: Tinggi Tuban: Tinggi Bojonegoro: Tinggi Pacitan: Tinggi Kota/Kab Kediri: Tinggi Jember: Tinggi Banyuwangi untuk Banyuwangi: Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 461
Wilayah Blitar Madiun Probolinggo Singaraja Indramayu Tegal Pandeglang Kudus Bantul 462 Index Kerawanan (IRBI 2011) Kelas Multi Risiko tingkat Kabupaten/Kota ancaman: gempabumi, tsunami, topan, kekeringan Tinggi ancaman: letusan gunung api, gempa bumi Tinggi ancaman: angin kekeringan Tinggi ancaman: Banjir Tinggi ancaman: banjir dan longsor Tinggi ancaman: banjir, Tinggi ancaman: angin kekeringan Tinggi ancaman: banjir dan longsor. Tinggi ancaman: banjir dan longsor. Tinggi angin untuk untuk topan, untuk untuk tanah untuk untuk topan, untuk tanah untuk Tinggi Kota/Kab Tinggi Blitar: Kota/Kab Madiun: Tinggi Kota/Kab Probolinggo: Tinggi Kab Tinggi Buleleng: Indramayu: Tinggi Kota/Kab Tinggi Tegal: Pandeglang: Tinggi Kudus: Tinggi tanah untuk Bantul: Tinggi Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
Wilayah Index Kerawanan (IRBI 2011) Klaten Sleman Mojokerto Semarapura Negara Pelabuhan Ratu Pangandaran ancaman: banjir dan longsor, gempabumi. Tinggi ancaman: banjir, longsor, gempabumi, letusan gunung api, Tinggi ancaman: gempabumi, letusan gunung api, Tinggi ancaman: banjir Tinggi ancaman: gempabumi, tsunami Tinggi ancaman: banjir, longsor, Tinggi ancaman: tanah banjir, longsor, kebakaran hutan dan lahan Tinggi ancaman: banjir, tsunami Tinggi ancaman: tanah untuk tanah untuk untuk untuk untuk tanah untuk untuk Pamekasan untuk Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 Kelas Multi Risiko tingkat Kabupaten/Kota Klaten: Tinggi Sleman: Tinggi Kota/Kab Mojokerto: Tinggi Kab Sedang Klungkung: Kab. Tinggi Jembrana: Kab. Tinggi Sukabumi: Kab. Ciamis: Tinggi Pamekasan: Tinggi 463
Wilayah Index Kerawanan (IRBI 2011) Kelas Multi Risiko tingkat Kabupaten/Kota Banjir Sumber: Data diolah, Bappenas, 2014 7.5.5. Pengembangan Tata Ruang Wilayah Jawa-Bali A. Arah Kebijakan Tata Ruang Wilayah Jawa-Bali 1) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan perkotaan nasional yang kompak berbasis mitigasi dan adaptasi bencana meliputi: a. Pengendalian perkembangan kawasan perkotaan nasional yang menjalar (urban sprawl); dan b. Pengendalian perkembangan kawasan perkotaan nasional di kawasan rawan bencana. 2) Kebijakan untuk mewujudkan transportasi antarmoda yang dapat meningkatkan daya saing melalui pengembangan dan pemantapan jaringan transportasi yang terpadu untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah dan efisiensi ekonomi; dan jaringan 3) Kebijakan untuk mewujudkan lumbung pangan nasional yang berkelanjutan, meliputi: a. pemertahanan lahan pertanian untuk tanaman pangan, termasuk lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan b. pengembangan dan pemertahanan jaringan prasarana lahan sumber daya air untuk meningkatkan pertanian untuk tanaman pangan. luasan 4) Kebijakan untuk mewujudkan peningkatan keterkaitan ekonomi antarpusat industri industri yang berdaya saing dan ramah lingkungan. 5) Kebijakan untuk mewujudkan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang memadai untuk pembangunan, meliputi: 464 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
a. peningkatan luasan kawasan berfungsi lindung paling sedikit 30 persen dari luas Pulau Jawa-Bali sesuai dengan kondisi ekosistemnya; dan b. pengembangan kawasan lindung dan kawasan budi daya untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. 6) Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KSN) dalam rangka menjaga momentum fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian nasional yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian internasional dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan hidup. B. Strategi Pengembangan Tata Ruang Wilayah Jawa-Bali I. Struktur Ruang Pulau Jawa-Bali 1. Strategi pengendalian perkembangan kawasan perkotaan nasional yang menjalar (urban sprawl) meliputi: a. mengendalikan perkembangan kawasan permukiman, perdagangan, industri di kawasan perkotaan nasional sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan jasa, dan/atau b. mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan nasional yang berdekatan dengan kawasan lindung. pengembangan dan pemantapan 2. Strategi jaringan untuk meningkatkan transportasi keterkaitan antarwilayah dan efisiensi meliputi: a. mengembangkan terpadu yang akses prasarana dan sarana transportasi darat, laut, dan/atau udara yang menghubungkan antarkawasan perkotaan nasional dan memantapkan koridor ekonomi Pulau Jawa-Bali; dan dan/atau memantapkan b. memantapkan akses prasarana dan sarana transportasi darat yang meliputi jaringan jalan, jaringan jalur kereta api, serta jaringan transportasi penyeberangan yang menghubungkan kawasan perkotaan nasional dengan sentra produksi, pelabuhan, dan/atau bandar udara; dan 465 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
Prioritas lokasi pengembangan pusat kegiatan di Pulau Jawa- Bali pada periode 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 7.8 Tabel 7.8 Prioritas Lokasi Pengembangan Pusat Kegiatan Pulau Jawa- Bali Periode 2015-2019 Provin si Pusat Kegiatan dalam RTRWN PKN PKW PKS N DKI Jakarta Kawasan Perkotaan Jabodetabek (I/C/3) Pandeglang (II/B) Banten Serang (I/C/1) Rangkas Bitung (II/B) Cilegon (I/C/1) Jawa Barat Kawasan Perkotaan Bandung Raya (I/C/3) Cirebon(I/C/1) Sukabumi (I/C/1) Cikampek - Cikopo (I/C/1) Pelabuhanratu (II/C/2) Indramayu (II/C/1) Kadipaten (II/C/2) Tasikmalaya (I/C/1) Pangandaran (II/C/2) Jawa Tengah Surakarta (I/C/1) Boyolali (II/B) 466 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
Provin si Pusat Kegiatan dalam RTRWN PKN PKW Kawasan Perkotaan Semarang-Kendal- Demak-Ungaran- Purwodadi (Kedungsepur) (I/C/3) Cilacap (I/C/1) Klaten (II/C/1) Salatiga (II/C/1) Tegal (II/C/1) Pekalongan (I/C/1) Kudus (I/C/1) Cepu (II/C/1) Magelang (I/C/1) Wonosobo (II/C/1) Kebumen (II/C/1) Purwokerto (II/C/1) DIY Yogyakarta (I/C/3) Bantul (I/D/1), (II/C/1) Sleman (II/C/1) Probolinggo (II/C/1) Jawa Timur Kawasan Perkotaan (Gerbangkertosusila ) (I/C/3) Malang (I/C/1) Tuban (I/C/1) Kediri (I/C/1) Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 PKS N 467
Provin si Pusat Kegiatan dalam RTRWN PKN PKW PKS N Bali Kawasan Perkotaan Denpasar-Bangli- Gianyar- Tabanan (Sarbagita) (I/C/1) Madiun (II/C/1) Banyuwangi (I /C/1) Jember (II/C/2) Blitar (II/C/2) Pamekasan (II/C/2) Bojonegoro (II/C/2) Pacitan (II/C/2) Singaraja (I/C/1) Semarapura (II/B) Negara (II/B) II. Pengembangan Kawasan Lindung Sumber: Data diolah, Bappenas, 2014 Strategi terkait Arah Kebijakan dalam rangka mewujudkan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang memadai untuk pembangunan adalah sebagai berikut: 3. Peningkatan luasan kawasan berfungsi lindung paling sedikit 30 persen dari luas Pulau Jawa-Bali sesuai dengan kondisi ekosistemnya meliputi: c. Pertahanan luasan kawasan berfungsi lindung dan lindung yang merehabilitasi kawasan berfungsi terdegradasi; d. Pengendalian dan rehabilitasi daerah aliran sungai 468 (DAS) kritis; Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
e. Pengendalian dan rehabilitasi kawasan lindung di bagian hulu Wilayah Sungai (WS), kawasan hutan lindung, kawasan resapan air, dan kawasan konservasi; dan 4. Pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, meliputi: pengembangan pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budi daya melalui kerja sama antardaerah untuk kelestarian pemanfaatan sumber daya alam. 3. Strategi pengendalian perkembangan kawasan perkotaan nasional di kawasan rawan bencana meliputi: zona-zona a. menetapkan rawan bencana beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana di kawasan perkotaan nasional; dan III. b. mengendalikan perkembangan kawasan budi daya terbangun di kawasan perkotaan nasional yang berpotensi terjadinya bencana. Pengembangan Kawasan Budidaya 1. Strategi pemertahanan lahan pertanian untuk tanaman pangan, termasuk lahan pertanian pangan berkelanjutan meliputi: a. Pengembangan dan pemeliharaan bendungan beserta waduknya untuk mempertahankan daya tampung air yang menjamin penyediaan air baku bagi kegiatan pertanian tanaman pangan; dan b. Pemeliharaan dan peningkatan jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi (DI) untuk meningkatkan luasan lahan pertanian tanaman pangan. 2. Strategi pengembangan dan pemertahanan jaringan prasarana sumber daya air untuk meningkatkan luasan lahan pertanian tanaman pangan meliputi: Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 469
a. Pemertahanan pangan lahan berkelanjutan dengan mengendalikan kegiatan budi daya lainnya; luas pertanian b. Pengendalian alih fungsi peruntukan lahan pertanian untuk tanaman pangan; dan c. Pengendalian perkembangan fisik kawasan perkotaan nasional untuk menjaga keutuhan lahan pertanian tanaman pangan. 3. Strategi peningkatan keterkaitan ekonomi antarpusat industri yang berdaya saing dan ramah industri lingkungan meliputi: a. Peningkatkan penataan lokasi kegiatan industri di dalam kawasan industri; dan IV. b. Peningkatkan kegiatan industri yang benilai tambah tinggi dengan penggunaan teknologi tinggi dan ramah lingkungan. Pengembangan Kawasan Strategis Nasional Dalam rangka pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KSN) dikembangkan 4 (empat) KSN yang mendukung pengembangan wilayah di Pulau Jawa-Bali. Strategi pengembangan KSN di Pulau Jawa-Bali dapat dilihat pada Tabel 7.9. Tabel 7.9 Strategi Pengembangan Kawasan Strategis Nasional di Pulau Jawa-Bali No KSN Tipe Strategi
K/L 1 Kawasan Perkotaan Sarbagita 470 Kepentinga n Ekonomi Pengembangan Kementeri keterpaduan an Agraria sistem pusat- dan Tata pusat kegiatan Ruang Bappenas yang mendukung fungsi kawasan Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
No 2 3 4 KSN Tipe Strategi berbagai pusat kegiatan ekonomi nasional berbasis kegiatan pariwisata yang bertaraf internasional di Kawasan Perkotaan Sarbagita Kawasan Perkotaan Kedungse pur Pemantapan sistem kota-kota secara hierarki dan terintegrasi dalam bentuk perkotaan inti dan perkotaan disekitarnya sesuai dengan fungsinya dan perannya di Kawasan Perkotaan Kedungsepur Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung Kawasan Perkotaan Jabodetab ek punjur Kepentinga n Ekonomi dan Lingkunga n Hidup Peningkatan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan, untuk menjamin tetap berlangsungnya konservasi air dan tanah dengan mempertahankan Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
K/L Kementeri an LH dan Kehutanan 471
No KSN Tipe Strategi K/L kualitas dan kuantitas air tanah dan air permukaan, serta penanggulangan banjir di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung dan Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunju r Sumber: Data diolah, Bappenas, 2014 7.5.6. Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah Arah kebijakan pengembangan Wilayah Jawa-Bali yakni peningkatan kapasitas pemerintah daerah yang mendorong daya saing nasional berbasis lumbung pangan nasional, serta perdagangan dan jasa berskala internasional, dengan strategi: industri, 1. Penguatan regulasi dan kebijakan penataan kewenangan; 2. Penguatan peran gubernur sebagai wakil melalui Pemerintah Pusat; 3. Penerapan standar pelayanan dan sistem pengaduan pada terintegrasi dengan tiap pemerintah daerah yang manajemen kinerja; 4. Penguatan peran PTSP sebagai sarana penyederhanaan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha. 5. penguatan mutu pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sesuai arah dan prioritas pembangunan daerah. 6. Peningkatan proporsi belanja modal; 472 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
7. Pengembangan belanja infrastruktur di daerah, antara lain melalui skema hibah, pinjaman, dan skema obligasi; variasi pendanaan untuk 8. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi penganggaran, informasi anggaran salah satunya melalui penciptaan pemerintah daerah melalui e-government. 9. Penataan mekanisme monitoring dan evaluasi dana transfer yang terintegrasi di tingkat provinsi secara on-line; 10. Penguatan tranparansi dan akuntabilitas kebijakan dan pengelolaan keuangan Daerah. Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 473
7.6. Kaidah Pelaksanaan Pengembangan Wilayah Jawa- Bali 7.6.1. Prioritas Program Pembangunan 7.6.1.1. Provinsi DKI Jakarta Tabel 7.10. Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional di Provinsi DKI Jakarta Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional KERETA API elevated loopline 1. Pembangunan jalur lingkar KA layang ( Jabodetabek termasuk shortcut antara Manggarai - Pondok Jati & Rajawali - Kampung Bandan 2. Pembangunan shortcut antara Palmerah dan Karet Lintas Serpong 3. Pembangunan MRT North-South antara Kampung Bandan - Lebak Bulus (Porsi Pemerintah) 4. Koridor Green Line (Circular Line) 5. Koridor Green Line (Extention) 6. Pembangunan KA Bandara Soekarno-Hatta express line (Porsi Pemerintah dalam skema KPS) 7. Pengembangan fasilitas baru KA Jabodetabek (ATP, Workshop) 8. Peningkatan prasarana KA eksisting Jabodetabek 9. Pembangunan jalur KA baru lingkar luar Jabodetabek antara Parungpanjang - Citayam (jalur ganda dan elektrifikasi) termasuk pengadaan lahan 10. Pembangunan jalur KA baru lingkar luar Jabodetabek antara Nambo - Cikarang - Tj. Priok/Kalibaru 11. Lanjutan pembangunan double-double track (DDT) dan elektrifikasi antara Manggarai - Cikarang termasuk PERHUBUNGAN DARAT pengadaan lahan 1. Pengembangan BRT Transjakarta 474 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 )
Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional PERHUBUNGAN LAUT 1. Pembangunan dermaga Kali Baru Utara (Tahap 1) - New Priok 2. Pengembangan Terminal Multipurpose di area Reklamasi JALAN Ancol Timur 1. Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Akses Tanjung Priok (E2, E2 A, dan NS) dan Akses Dry Port Cikarang 2. Pembangunan Jalan Bekasi - Cikunir - Cawang 3. Pembangunan Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kp. Melayu 4. Pembangunan Jalan Tol Depok-Antasari 5. Pembangunan Jalan Tol JORR W2 - Utara (7,67 km) 6. Pembangunan Flyover Dalam Kota (Semanggi, RE Martadinata, Pinang Baris, Pancoran, Kuningan, Sudirman) SUMBER DAYA AIR 7. Pembangunan FO/Underapass Perlintasan KA 1. Pembangunan Sudetan Kali Ciliwung ke KBT Jakarta 2. Normalisasi Kali Ciliwung Paket 1 Jakarta 3. Normalisasi Kali Ciliwung Paket 2 Jakarta 4. Normalisasi Kali Ciliwung Paket 3 Jakarta 5. Normalisasi Kali Ciliwung Paket 4 Jakarta 6. Perbaikan dan Pengaturan Kali Krukut Jakarta 7. Perbaikan dan Pengaturan Kali Cipinang Jakarta 8. Perbaikan dan Pengaturan Kali Cisadane Jakarta 9. Perbaikan dan Pengaturan Kali Buaran, Jatikramat, Cakung Jakarta 10. Perbaikan dan Pengaturan Cikarang Bekasi Laut Jakarta 11. Perbaikan dan Pengaturan Kali Cilemah Abang Jakarta 12. Perbaikan dan Pengaturan Kali Cimanceuri Jakarta 13. Pembangunan Cengkareng Drain 2 Jakarta 14. JUFMP/JEDI Paket 2A Cengkareng Floodway Jakarta 15. JUFMP/JEDI Paket 2B Lower Sunter Jakarta 16. JUFMP/JEDI Paket 6 Upper Sunter dan West Canal Flood Jakarta 17. National Capital Integrated Coastal Defence (Tanggul Laut) 475 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional Jakarta 18. O&P Banjir Kanal Barat Jakarta 19. O&P Banjir Kanal Timur Jakarta 476 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
5 7 r a b m a G . 9 1 0 2 - 5 1 0 2 a t r a k a J I K D i s n i v o r P l a n o i s a N h a g n e n e M a k g n a J r u t k u r t s a r f n I s i g e t a r t S n a t a i g e K Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 477
7.6.1.2. Provinsi Jawa Barat Tabel 7.11. Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional di Provinsi Jawa Barat Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional KERETA API 1. Pengembangan KA perkotaan Bandung (jalur ganda, stasiun, persinyalan, telekomunikasi dan elektrifikasi) 2. Pembangunan double-double track (DDT) antara Cikarang - Cikampek 3. Lanjutan pembangunan shortcut antara Cibungur - Tanjung Rasa (track, jembatan, persinyalan, telekomunikasi, stasiun) 4. Pembangungan jalur KA antara Cikarang - Pelabuhan Cilamaya 5. Pembangunan jalur KA antara Cangkring - Pelabuhan Cirebon 6. Pembangunan jalur ganda antara Cicalengka - Kroya 7. Reaktivasi jalur KA antara Rancaekek - Tj. Sari dan pembangunan jalur KA baru antara Tj. Sari - Bandara Kertajati 8. Reaktivasi jalur KA antara Cirebon - Kadipaten dan pembangunan jalur KA baru antara Kadipaten - Bandara Kertajati 9. Reaktivasi jalur KA antara Banjar - Cijulang PERHUBUNGAN DARAT 10. Pembangunan High Speed Railway Jakarta - Bandung 1. Pengembangan Sistem Transit Kota Bandung 2. Pengembangan Sistem Transit Kota Bogor 3. Pengembangan Sistem Transit Kota Bekasi 4. Pengembangan Sistem Transit Kota Depok 5. Pengembangan Sistem Transit Kota Cimahi PERHUBUNGAN UDARA 6. Pengembangan Sistem Transit Kota Tasikmalaya 478 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional 1. Pembangunan Bandara Karawang PERHUBUNGAN LAUT 2. Pembangunan Bandara Kertajati 1. Pembangunan Terminal Mobil Pelabuhan Kalibaru 2. Pengembangan Pelabuhan Pemanukan JALAN 3. Pembangunan konstruksi pelabuhan Cilamaya 1. Pembangunan Jalan Akses Menuju Bandara Internasional Karawang 2. Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Cilamaya 3. Pembangunan Jalan akses Subang ke Tol Cikampek- Palimanan 10 km 4. Pembangunan Jalan Akses Tol Cimanggis - Wanaherang - Nangrak 5. Pembangunan Jalan Antar Kawasan MM-2100-Bekasi Fajar- EJIP-Lippo Cikarang (3 km) 6. Pembangunan Jalan Bekasi - Narogong - Cilengsi 7. Pembangunan Jalan Cibiru-Dayu Kolot-Soreang-Patrol- Cemarene 8. Pembangunan Jalan 9. Pembangunan Jalan Kawasan Industri Cikarang menuju Timur Jakarta 10. Pembangunan Jalan Lintas Pantai Selatan Jawa Barat (Tegal Buleud-Sindang Barang-Kelapagenep) 11. Pembangunan Jalan menuju kawasan industri Purwakarta 5,1 Km 12. Pembangunan Jalan Pantura Cikampek - Cirebon (166,1 Km) 13. Pembangunan Jalan Soreang-Rancabali-Cidaun 14. Pembangunan Jalan Tegal Danas 15. Pembangunan Jalan Tol Ciawi-Sukabumi 16. Pembangunan Jalan Tol Cibitung - Cilincing 33,9 km (JORR 2) 17. Pembangunan Jalan Tol Cikampek-Palimanan 116. 75 km 18. Pembangunan Jalan Tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 479
Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional 19. Pembangunan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung (JORR 2) 20. Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi 14,6 km (JORR 2) 21. Pembangunan Jalan tol Pasir Koja- Soreang 22. Pembangunan Jalan tol terusan Pasteur - Ujung Berung - Cileunyi, Soekarno Hatta - Gedebage 23. Pembangunan Jembatan Layang Cikarang Kota-Pasir Gombong 24. Penambahan Jalur Jalan Tol Jakarta - Cikampek ENERGI 25. Pembangunan Jalan Tol Kota Bandung (BIUTR) KETENAGALISTRIKAN 1. Pipa Cirebon-Bekasi 220 km 1. PLTU Cirebon 660 MW 2. PLTU Pelabuhan Ratu 350 MW 3. PLTU Pelabuhan Ratu 350 MW 4. PLTM Pelabuhan Ratu 350 MW 5. PLTM Cianten 2 5 MW 6. PLTM Cikaso 5 MW 7. PLTM Cirompang 8 MW 8. PLTM Cikaniki 1 3 MW 9. PLTM Cikaniki 2 3 MW 10. PLTM Cisanggiri 3 MW 11. PLTM Pakenjeng Atas 4 MW 12. PLTM Pakenjeng Bawah 6 MW 13. PLTP Patuha 55 MW 14. PLTM Cibatarua 5 MW 15. PLTM Citaraje 3 MW 16. PLTM Cianten 1 2 MW 17. PLTM Cilaki 7 MW 18. PLTM Cimandiri 3 MW 19. PLTP Patuha 55 MW 20. PLTM Cijampang 1 1 MW 21. PLTM Cibalapulang 9 MW 480 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional 22. PLTM Cibalapulang-2 7 MW 23. PLTM Cibalapulang-3 6 MW 24. PLTM Cilaki 1A 3 MW 25. PLTM Cilaki 1B 10 MW 26. PLTM Cikopo-2 6 MW 27. PLTM Ciasem 3 MW 28. PLTM Cicatih 6 MW 29. PLTP Wayang Windu 110 MW 30. PLTP Kamojang 30 MW 31. PLTP Karaha Bodas 30 MW 32. PLTA Rajamandala 47 MW 33. PLTP Patuha 55 MW 34. PLTP Cibuni 10 MW 35. PLTA Jatigede 55 MW 36. PLTA Jatigede 55 MW 37. PLTM Kalapa Nunggal 3 MW 38. PLTM Cikandang 6 MW 39. PLTP Tangkuban Perahu 2 30 MW 40. PLTU Jawa-1 1 MW 41. PS Upper Cisokan Pump Storage 260 MW 42. PS Upper Cisokan Pump Storage 260 MW 43. PS Upper Cisokan Pump Storage 260 MW 44. PS Upper Cisokan Pump Storage 260 MW 45. PLTU Jawa-3 660 MW 46. PLTP Kamojang 60 MW 47. PLTP Karaha Bodas 55 MW 48. PLTP Karaha Bodas 55 MW 49. PLTP Tangkuban Perahu 2 30 MW 50. PLTP Wayang Windu 110 MW 51. PLTP Cisolok-Cisukarame 50 MW 52. PLTUIndramayu-4 1 MW 53. PLTU Jawa-3 660 MW 54. PLTU Jawa-5 1 MW Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 481
Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional 55. PLTP Tangkuban Perahu 1 55 MW 56. PLTP Tangkuban Perahu 1 55 MW 57. PLTP Tampomas 45 MW 58. PLTP Cisolok-Cisukarame 55 MW 59. PLTU Jawa-5 1 MW 60. PLTP Gn Ciremai 55 MW 61. PLTP Gn Ciremai 55 MW 62. PLTP Cisolok-Cisukarame 55 MW SUMBER DAYA AIR 63. PLTU Indramayu-5 1 MW 1. Pembangunan Waduk Ciawi (2015-2018) Bogor 2. Revitalisasi Situ - Jawa Barat (25 Situ) 3. Pembangunan SPAM Air Baku Kali Baru Barat dan Kali Baru Timur Bogor 4. Pembangunan DI Sadawarna Subang, Indramayu 5. Rehabilitasi Jaringan Irigasi SS Sukamandi Cs, SS Jengkol Cs, SS Gadung Cs, SS Rancabango Cs, dan SS Beres - Kab Subang (Loan World Bank - WISMP2) Bekasi 6. Pembebasan Tanah untuk Floodway Cisangkuy Bandung 7. Pembangunan Floodway Cisangkuy Bandung 8. Pembangunan Retensi Cieunteung Bandung 9. Pembangunan relokasi tanggul s. Citarum Hilir, desa Teluk Buyung Kab. Karawang 10. Pembebasan lahan untuk pembangunan tanggul s. Citarum Hilir, desa Pantai Sederhana Kab. Bekasi 11. Pembangunan tanggul s. Citarum Hilir, desa Pantai Sederhana Kab. Bekasi 12. Sodetan Sungai Cilamatan Ds. Wanasari Kec Cipunagara Subang 13. Pembebasan Lahan untuk rehabilitasi 4 anak sungai - Loan JICA IP-559 Bandung 14. Upper Citarum Basin Flood Management (Loan JICA IP-559) Bandung 15. Peningkatan Kapasitas Sungai Citarum Hulu Rancamanyar 482 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional s/d Nanjung Bandung 16. Pembebasan Lahan untuk peningkatan kapasitas s. Citarum Hilir 17. Peningkatan Kapasitas Sungai Citarum Hilir dari s. Cikao s/d Muara Gembong Bandung 18. Pembangunan Check Dam di Sungai Cipamingkis Bogor 19. Pembangunan Waduk Tegal Luar Bandung 20. Pembangunan Waduk Santosa Bandung 21. Pembangunan Waduk Sadawarna Bandung 22. Pembangunan Waduk Cimeta Bandung 23. Pembangunan Waduk Sukawana Bandung 24. Pembangunan Waduk Cikapundung Bandung 25. Pembangunan Waduk Citarik Bandung 26. Rehabilitasi Saluran Tarum Barat ruas Curug - Cibeet (Loan ADB - ICWRMIP) Karawang 27. Rehabilitasi Saluran Tarum Barat ruas Cibeet - Bekasi (Loan ADB - ICWRMIP) Bekasi 28. Rehabilitasi Saluran Tarum Barat ruas Bekasi-Cawang Bekasi 29. Operasi dan Pemeliharaan Sungai Citarum Hulu Sapan- Nanjung dan Anak-anak Sungai Citarum Hulu Bandung 30. Pembangunan Jaringan Irigasi DI. Leuwigoong AMS-19A Garut 31. Pembangunan Jaringan Irigasi DI. Leuwigoong AMS-19B Garut 32. Perbaikan Irigasi Kecil 78 Desa Provinsi Jawa Barat 33. Pengerukan Lembah Putri di Muara Sungai Ciputrapinggan Kab. Pangandaran 34. Perbaikan dan Pengaturan Sungai Cikidang di Ds. Babakan Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran Kab. Pangandaran 35. Pembangunan Acces Road Matenggeng Ciamis/Cilacap 36. Pembangunan Perkantoran Waduk Matenggeng Ciamis/Cilacap 37. Pembangunan Waduk Matenggeng Ciamis/Cilacap 38. Pembebasan Tanah Bendungan Matenggeng Kab. Ciamis/ Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 483
Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional Kab. Cilacap 39. Pembangunan Pipa Transmisi Air Baku Tasikmalaya, Ciamis, Cilacap, Banyumas 484 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
6 7 r a b m a G . 9 1 0 2 - 5 1 0 2 t a r a B a w a J i s n i v o r P l a n o i s a N h a g n e n e M a k g n a J r u t k u r t s a r f n I s i g e t a r t S n a t a i g e K Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 485
7.6.1.3. Provinsi Jawa Tengah Tabel 7.12. Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional di Provinsi Jawa Tengah Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional KERETA API 1. Pembangunan Jalur Ganda Lintas Selatan Jawa Purwokerto Kroya 2. Pembangunan Jalur Ganda Lintas Selatan Jawa Lanjutan Kroya - Kutoarjo 3. Lanjutan elektrifikasi jalur KA antara Yogyakarta - Solo 4. Elektrifikasi jalur KA antara Kutoarjo - Yogyakarta 5. Pembangunan shortcut Solokota - Solo jebres 6. Lanjutan reaktivasi jalur KA antara Kedungjati - Tuntang dan peningkatan jalur KA antara Tuntang - Ambarawa 7. Reaktivasi jalur KA antara Yogyakarta - Magelang dan Magelang - Ambarawa 8. Pembangunan jalur KA layang antara Jerakah - Semarang Poncol - Semarang Tawang - Alastua (perkotaan Semarang) termasuk flyover Kaligawe 9. Peningkatan jalur KA menuju Pelabuhan Cilacap 10. Reaktivasi jalur KA antara Semarang Gudang - Pelabuhan PERHUBUNGAN DARAT Tanjung Mas 1. Pengembangan Sistem Transit Kota Semarang PERHUBUNGAN UDARA 2. Pengembangan Semi BRT Kota Surakarta PERHUBUNGAN LAUT 1. Pengembangan Bandara Ahmad Yani Semarang 1. Pembangunan Pelabuhan Wonogiri di Kecamatan Paranggupito 2. Pengembangan Pelabuhan Kendal 3. Pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas 486 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional JALAN 4. Pembangunan Pelabuhan Cilacap 1. Pembangunan Fly Over Kali Banteng (Menuju Pelabuhan Tanjung Emas) 2. Pembangunan Jalan akses Pelabuhan Penyeberangan Kendal 3. Pembangunan Jalan Baru dari Desa Baseh menuju PLTG WKP Baturaden 4. Pembangunan Jalan Bypass Brebes-Tegal 5. Pembangunan Jalan Carikan - Deyangan - Bumihargo - Borobudur 6. Pembangunan Jalan Kb. Agung-Wanayasa-Dieng-Wonosobo 7. Pembangunan Jalan Lingkar Sumpiuh Kab. Banyumas 8. Pembangunan Jalan Lintas Pantai Selatan Jawa Tengan (Slarang-Jladri-Mawar-Congot) 9. Pembangunan Jalan Rembang - Blora-Batas Jatim 10. Pembangunan Jalan Surakarta-Sukoharjo-Wonogiri 11. Pembangunan Jalan Tol Batang - Semarang (75km) 12. Pembangunan Jalan Tol Pejagan - pemalang (57,5 km) 13. Pembangunan Jalan Tol Pemalang - Batang (39,20 km) 14. Pembangunan Jalan tol Semarang - Solo ENERGI 15. Pembangunan Jalan Wonogiri-Ngadirejo-Biting 1. Pipa Cirebon-Semarang 230 KM 2. FSRU Jawa Tengah 550 mmcfd KETENAGALISTRIKAN 3. Pipa Kepodang-TambakLorok 250 KM 1. PLTU Tanjung Jati B-#4 660 MW 2. PLTU Adipala/Cilacap 660 MW 3. PLTM Logawa Baseh 3 MW 4. PLTM Logawa Sunyalangu 2 MW 5. PLTG Semarang 150 MW 6. PLTM Bendosari 4 MW 7. PLTM Pugeran 6 MW 8. PLTM Ambal 2 MW Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 487
Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional 9. PLTM Banjaran /Kbnmanis 2 MW 10. PLTM Logawa Babakan 1 MW 11. PLTM Karangpelem 2 MW 12. PLTM Palumbungan 2 MW 13. PLTP Dieng 55 MW 14. PLTP Dieng 60 MW 15. PLTU Cilacap exp 600 MW 16. PLTA Karangkates 100 MW 17. PLTU Jawa Tengah (PPP) 950 MW 18. PLTU Jawa Tengah (PPP) 950 MW 19. PLTP Ungaran 55 MW 20. PLTP Baturaden 110 MW 21. PLTP Dieng 55 MW 22. PLTP Ungaran 30 MW 23. PLTP Baturaden 110 MW 24. PLTP Ungaran 55 MW 25. PLTP Guci 55 MW 26. PLTP Candi Umbu-Telomoyo 55 MW 27. PLTP Gunung Lawu 55 MW 28. PLTP Dieng 55 MW 29. PLTU Jawa-4 1 MW 30. PS Matenggeng PS 225 MW 31. PS Matenggeng PS 225 MW 32. PLTP Ungaran 55 MW 33. PLTP Gunung Lawu 55 MW 34. PLTU Jawa-4 1 MW 35. PS Matenggeng PS 225 MW SUMBER DAYA AIR 36. PS Matenggeng PS 225 MW 1. Rehabilitasi DI Pemali (27.482 Ha) Kab Tegal - Brebes 2. Rehabilitasi DI Klambu (37.451 Ha) Kab Grobogan - Demak 3. Revitalisasi Irigasi Tambak WS pemali Juana 4. Pembangunan Bendung Karet Tondomulyo Kab Pati 488 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional 5. Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sistem Sungai Jragung Kab Demak - Grobogan 6. Perkuatan Tebing Sungai Serang Kab Demak - Grobogan 7. Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai BKT Kota Semarang - Kab. Demak 8. Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Wulan Kab Kudus dan Demak 9. Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Lusi Kab Blora 10. Perkuatan Tebing Sungai Comal Kab. Pemalang 11. Perkuatan Tebing Sungai Pemali Kab. Brebes 12. PEMBANGUNAN PENGAMAN PANTAI KEDUNG SEMAT Kab Jepara, Ds Kedungmalang, Kalianyar, Surodadi, Panggung, Bulakbaru, Tanggultlare, Semat. 13. Pelaksanaan Konstruksi Bendungan Logung kab Kudus Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo 14. Pembangunan Embung Gondanglegi dan Embung Pelemputih Kab Boyolalai 15. Pembangunan Embung Coyo dan Embung Tirto Kab Grobogan 16. Rekondisi Rawa Pening Kab Semarang 17. Pembangunan Jaringan Air Baku Petanglong (Tahap I dan Tahap II) Kab Pemalang, Pekalongan 18. Pembangunan Jaringan Air Baku Dadi Muria Kab Kudus, Purwodadi 19. Pembangunan Jaringan Air Baku Semarsalat Kab Semarang, Salatiga 20. Penyempurnaan SAB Klambu Kudu Kab Demak, Grobogan, Semarang 21. Pembangunan/peningkatan DI Slinga Purbalingga 22. Rehabilitasi DI Serayu Banyumas, Cilacap Kebumen 23. Rehabilitasi DI Wadaslintang Kebumen, Purworejo 24. Peningkatan kapasitas dan normalisasi Sungai Serayu dan anak Sungainya (Sungai Serayu, Sungai Merawu, Kali Sapi, Sungai Klawing, Sungai Pekacangan) Wonosobo, Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas 25. Peningkatan kapasitas dan normalisasi Sungai Luk Ulo dan 489 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional anak sungainya Wonosobo, Kebumen 26. Peningkatan kapasitas, perkuatan tebing dan pintu klep Sungai Wawar dan anak sungainya Kebumen, Purworejo 27. Peningkatan kapasitas, perkuatan tebing dan pintu klep Sungai Bogowonto dan anak sungainya Wonosobo, Purworejo 28. Peningkatan, perkuatan tebing dan Pintu Klep Sungai Progo dan anak sungainya Temanggung, Magelang, Sleman, Yogyakarta, Bantul 29. Rehabilitasi, peningkatan kapasitas dan perkuatan tebing Sungai Serayu dan anak Sungainya (Sungai Serayu, Sungai Merawu, Kali Sapi, Sungai Klawing, Sungai Pekacangan) Wonosobo, Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas 30. Rehabilitasi, peningkatan kapasitas dan perkuatan tebing Sungai Tipar / Bengawan dan anak sungainya Cilacap, Banyumas, Kebumen 31. Rehabilitasi, peningkatan kapasitas dan perkuatan tebing Sungai Ijo dan anak sungainya Cilacap, Banyumas, Kebumen 32. Rehabilitasi, peningkatan kapasitas dan perkuatan tebing Sungai Telomoyo dan anak sungainya Kebumen 33. Rehabilitasi, peningkatan dan perkuatan tebing Sungai Wawar dan anak sungainya Kebumen, Purworejo 34. Rehabilitasi, peningkatan dan perkuatan tebing Sungai Cokroyasan dan anak sungainya Kebumen, Purworejo 35. Rehabilitasi, peningkatan dan perkuatan tebing Sungai Bogowonto dan anak sungainya Wonosobo, Purworejo 36. Rehabilitasi, peningkatan dan perkuatan tebing Sungai Progo dan anak sungainya Temanggung, Magelang, Sleman, Yogyakarta, Bantul 37. Pembangunan Sabo/DAM Pengendali Sedimen Boyolali, Magelang, Klaten 38. Pembangunan Diversion Channel Kali Putih Magelang 39. RehabilitasiSabo/DAM Pengendali Sedimen di Jateng Boyolali, Magelang, Klaten 40. Pembangunan Waduk Bener Purworejo dan Wonosobo 41. Pembangunan Waduk Gintung Banjarnegara 490 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional 42. Pembangunan Waduk Wanadadi / Punggelan Banjarnegara 43. Pembangunan Waduk Pasuruan Magelang 44. Pembangunan embung kecil / telaga Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Kebumen, Purworejo 45. Pembangunan SPAM Regional Keburejo Kebumen, Purworejo 46. Pembangunan SPAM Regional Purbamas Purbalingga, Banyumas, Banjarnegara 47. Pembangunan SPAM Wononegara Wonosobo, Banjarnegara 48. Pemeliharaan Sungai WS Serayu Bogowonto 49. O & P Sabo/DAM Pengendali Sedimen di Jateng Boyolali, Magelang, Klaten 50. Normalisasi Alur Sungai Cibeureum Kab. Cilacap 51. Normalisasi Alur Sungai Cihaur Kab. Cilacap Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 491
9 1 0 2 - 5 1 0 2 h a g n e T a w a J 7 7 r a b m a G . i s n i v o r P l a n o i s a N h a g n e n e M a k g n a J r u t k u r t s a r f n I s i g e t a r t S n a t a i g e K 492 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
7.6.1.4. Provinsi DI Yogyakarta Tabel 7.13. Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional di Provinsi Di Yogyakarta Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional PERHUBUNGAN DARAT PERHUBUNGAN UDARA 1. Pengembangan Sistem Transit Kota Yogyakarta 1. Pembangunan bandara internasional di Propinsi DI Yogyakarta 2. Pembangunan Jalan Lintas Pantasi Selatan Jawa (Temon- 3. Pembangunan Jalan Lingkar Kota Yogyakarta SUMBER DAYA AIR 4. Pembangunan Jalan Tol Solo - Yogyakarta 1. Peningkatan kapasitas, perkuatan tebing dan pintu klep Sungai Opak dan anak sungainya Gunung Kidul, Bantul 2. Rehabilitasi, peningkatan dan perkuatan tebing Sungai Serang dan anak sungainya Kulon Progo 3. Rehabilitasi, peningkatan dan perkuatan tebing Sungai Opak dan anak sungainya Gunung Kidul, Bantul 4. Pembangunan Sabo/DAM Pengendali Sedimen Sleman 5. Pembangunan Kantong Lahar Kali Gendol Sleman 6. Consulting Service Urgent Disaster Merapi 7. RehabilitasiSabo/DAM Pengendali Sedimen di DIY Sleman 8. Pembangunan Jetty Glagah Kulon Progo 9. Rehabilitasi Muara sungai dan Jetty di WS POS Kulon Progo, Bantul 10. Pembangunan Waduk Karang Talun Sleman 11. Pembangunan Long Storage Karang Talun dan Kali Bawang Sleman, Kulon Progo 12. Pembangunan Waduk Gari Gunung Kidul 13. Pembangunan embung kecil / telaga Gunungkidul, Sleman, Kulon Progo, Temanggung, Magelang Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 493
9 1 0 2 - 5 1 0 2 a t r a k a y g o Y I D 8 7 r a b m a G . i s n i v o r P l a n o i s a N h a g n e n e M a k g n a J r u t k u r t s a r f n I s i g e t a r t S n a t a i g e K 494 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
7.6.1.5. Provinsi Jawa Timur Tabel 7.14. Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional di Provinsi Jawa Timur Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional KERETA API 1. Pembangunan Jalur Ganda Lintas Selatan Jawa Solo - Paron 2. Pembangunan Jalur Ganda Lintas Selatan Jawa Paron - Madiun 3. Pembangunan Jalur Ganda Lintas Selatan Jawa Madiun - Surabaya 4. Pembangunan jalur KA antara Tulangan - Gununggangsir 5. Pengembangan KA perkotaan Surabaya (jalur ganda, elektrifikasi) termasuk akses jalur KA menuju Bandara Juanda 6. Pembangunan jalur ganda antara Bangil - Banyuwangi 7. Reaktivasi jalur KA antara Jombang - Babat - Tuban 8. Reaktivasi jalur KA antara Kalisat - Situbondo - Panarukan 9. Pembangunan jalur KA antara Kandangan - Pelabuhan Teluk Lamong 10. Pembangunan MRT Surabaya (Boyo Rail) PERHUBUNGAN DARAT 11. Pembangunan LRT Surabaya (Suro Tram) 1. Pengembangan Sistem Transit Kota Surabaya PERHUBUNGAN UDARA 2. Pengembangan Sistem Transit Kota Malang PERHUBUNGAN LAUT 1. Pengembangan terminal penumpang Bandara Djuanda 1. Pengembangan Pelabuhan Tanjung Perak 2. Pengembangan Pelabuhan Probolinggo 3. Pembangunan Pelabuhan Petikemas Bojonegara 4. Pengembangan Pelabuhan Branta 5. Pengembangan Pelabuhan Lamongan Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 495
Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional 6. Pembangunan Terminal Multi Purpose Teluk Lamong JALAN Tahap I 1. Pembangunan Jalan Bangkalan - Tj Bumi-Ketapang- Sotobar-Sumenep 2. Pembangunan Jalan Bonojegoro-Cepu 3. Pembangunan Jalan Lingkar Sidoarjo 4. Pembangunan Jalan Lintas Pantai Selatan Jawa Timur (Jarit-Puger-Glenmore) 5. Pembangunan Jalan Lintas Pantai Selatan Jawa Timur 6. Pembangunan Jalan menuju Bts di Probolinggo, Sukapura - Cemoro Lawang - Lautan Pasir 7. Pembangunan Jalan Prigi-Durenen 8. Pembangunan Jalan Ptg Bunder - Krian 9. Pembangunan Jalan Situbondo-Garduatak-Silapak- Ketapang-Banyuwangi 10. Pembangunan Jalan Tol Gempol - Pandaan 11. Pembangunan Jalan Tol Kertosono - Mojokerto (40,05 km) 12. Pembangunan Jalan Tol Pandaan - Malang 13. Pembangunan Jalan Tol Pasuruan - Probolinggo 45,32 Km 14. Pembangunan Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi 215 Km 15. Pembangunan Jalan Tol Solo - Kertosono 16. Pembangunan Jalan Tol Surabaya Gempol - Pasuruan 32 Km 17. Pembangunan Jalan Tol Surabaya-Mojokerto 36,27 km 18. Pembangunan Jalan 19. Pembangunan Jalan Waru - Wonokromo - Tj.Perak 20. Pembangunan Flyover Dalam Kota (Wonokromo, Kenjeran, Demak Kalibutuh, Jemur Sari, Letjen Sutoyo, Raya Darmo, Waru) 21. Pembangunan Jalan Tol Lingkar Timur Surabaya ENERGI 22. Pembangunan Jalan Tol Akses Pelabuhan Bulu Pandan 1. Kilang minyak 300 MBCD 496 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional 2. Pipa Gresik-Semarang 250 km KETENAGALISTRIKAN 3. FSRU Jawa Timur 150 mmcfd 1. PLTU Paiton-9 660 MW 2. PLTU Pacitan 315 MW 3. PLTU Paiton 3 Exp 815 MW 4. PLTU Pacitan 315 MW 5. PLTU Tj. Awar-awar 350 MW 6. PLTU Tj. Awar-awar 350 MW 7. PLTGB Bawean 3 MW 8. PLTG Grati 150 MW 9. PLTG Grati 150 MW 10. PLTGB Bawean 3 MW 11. PLTGU Jawa-1 500 MW 12. PLTM Pacet 2 MW 13. PLTGU Jawa-1 250 MW 14. PLTU Madura 200 MW 15. PLTU Madura 200 MW 16. PLTA Kalikonto 62 MW 17. PLTA Kesamben 37 MW 18. PLTP Iyang Argopuro 55 MW 19. PLTP Iyang Argopuro 110 MW 20. PLTP Wilis/Ngebel 55 MW 21. PLTP Iyang Argopuro 110 MW 22. PLTP Wilis/Ngebel 55 MW 23. PLTP Ijen 55 MW 24. PLTP Wilis/Ngebel 55 MW 25. PLTP Arjuno Welirang 55 MW 26. PLTGU Jawa-2 750 MW 27. Pembangunan Tanjung Bulu Pandan 28. Pembangunan Bendungan Tugu Kabupaten Trenggalek 29. Pembangunan Bendungan Semantok II Kabupaten Nganjuk 30. Pembangunan Bendungan Lesti III Kabupaten Malang 31. Pembangunan Bendungan Bagong Kabupaten Trenggalek Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 497
Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional 32. Pembangunan Bendungan Genteng I Kabupaten Malang 33. Pembangunan Bendungan Kedung Warak Kabupaten Nganjuk 34. Pembangunan Bendungan Kampak Kabupaten Trenggalek 35. Pembangunan Bendungan Sumber Agung Kabupaten Kediri 36. Pembangunan Waduk Blega Kab. Bangkalan 37. Pembangunan Waduk Gongseng Bojonegoro 38. Pembangunan Waduk Tukul Pacitan 39. Pembangunan Waduk bendo Kab. Ponorogo 40. Lower Solo River Improvement Project Phase 2 Bojonegoro, Lamongan, Gresik 498 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
9 7 r a b m a G . 9 1 0 2 - 5 1 0 2 r u m T a w a J i i s n i v o r P l a n o i s a N h a g n e n e M a k g n a J r u t k u r t s a r f n I s i g e t a r t S n a t a i g e K Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 499
7.6.1.6. Provinsi Banten Tabel 7.15. Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional di Provinsi Banten K giatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional e KERETA API 1. Pembangunan shortcut Lintas Tangerang 2. Pembangunan jalur ganda KA dan elektrifikasi antara Maja - Rangkasbitung - Merak 3. Pembangunan jalur KA antara Tonjong - Pelabuhan Bojonegara PERHUBUNGAN DARAT 4. Reaktivasi jalur KA antara Rangkasbitung - Labuan 1. Pengembangan Sistem Transit Kota Tanggerang 2. Pengembangan Sistem Transit Kota Tanggerang Selatan PERHUBUNGAN UDARA 3. Pengembangan Sistem Transit Kota Serang 1. Pembangunan Terminal 3 dan pengembangan Bandara Soekarno-Hatta JALAN 2. Pembangunan Bandara Banten Selatan 1. Pembangunan Jalan Cikande - Rangkasbitung 2. Pembangunan Jalan Cikande - Serang - Cilegon 3. Pembangunan Jalan Cilegon - Bojonegara - Merak 4. Pembangunan Jalan Cilegon- Pasauran 5. Pembangunan Jalan Cipanas-Warung banten - Bayah 6. Pembangunan Jalan Tanjung Lesung - Sumur (24 Km) 7. Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Cilegon 8. Pembangunan Jalan penghubung Kawasan Pariwisata Tanjung Lesung (Jalur Karet - Panjang 6,5 Km, Jalur Cipanon - Panjang 0,42 Km, Jalur Panjang - Cipenyu 5,3 Km) 9. Pembangunan Jalan Serang - Bojonegara - Merak 500 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
K giatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional e 10. Pembangunan Jalan Tol Cengkareng - Kunciran (JORR 2) 11. Pembangunan Jalan Tol Cilegon - Bojonegara 12. Pembangunan Jalan Tol Kunciran Serpong 13. Pembangunan Jalan Tol Panimbang - Serang KETENAGALISTRIKAN 14. Pembangunan Jalan Tol Serpong-Cinere 10,1 km (JORR 2) 1. PLTU Lontar 315 MW 2. PLTU Lontar 315 MW 3. PLTM Cisono 3 MW 4. PLTM Cikotok 4 MW 5. PLTM Situmulya 3 MW 6. PLTM Cikidang 2 MW 7. PLTM Cisungsang II 3 MW 8. PLTM Karang Ropong 6 MW 9. PLTM Cisimeut 2 MW 10. PLTM Bulakan 10 MW 11. PLTU Lontar Exp 315 MW 12. PLTU Banten 625 MW 13. PLTM Cidano 2 MW 14. PLTP Rawa Dano 110 MW 15. PLTP Endut 55 MW 16. PLTU Jawa-6 2 MW 17. SUMBER DAYA AIR 18. Pembangunan Waduk Sindang Heula Kab. Serang 19. Pembangunan Waduk Karian Kab. Lebak 20. Pengadaan dan Pemasangan Pintu Air Bendung Pasar Baru TANGERANG Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 501
0 1 7 r a b m a G . 9 1 0 2 - 5 1 0 2 n e t n a B i s n i v o r P l a n o i s a N h a g n e n e M a k g n a J r u t k u r t s a r f n I s i g e t a r t S n a t a i g e K 502 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
7.6.1.7. Provinsi Bali Tabel 7.16. Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional di Provinsi Bali Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional KERETA API PERHUBUNGAN DARAT 1. Pembangunan KA Bandara Ngurah Rai PERHUBUNGAN UDARA 1. Pengembangan Sistem Transit Kota Denpasar PERHUBUNGAN LAUT 1. Pembangunan Bandara Bali Utara 1. Pengerukan alur di Pelabuhan Benoa 2. Pengembangan Pelabuhan Celukan Bawang di Kab Buleleng JALAN 3. Pengembangan Pelabuhan pariwisata/cruise Tanah ampo 1. Pembangunan Jalan Antasari - Seririt 2. Pembangunan Jalan Buahan - Trunyan 3. Pembangunan Jalan Pumana 1. Pembangunan Jalan Antasari - Seririt 2. Pembangunan Jalan Buahan - Trunyan 3. Pembangunan Jalan Pumana 4. Pembangunan Jalan Canggu-Denpasar 5. Pembangunan Jalan Culali - Toya Mul 6. Pembangunan Jalan Denpasar-Gilimanuk 7. Pembangunan Jalan Kayuselem - Pradi A 8. Pembangunan Jalan Kubu Tambahan - Singaraja - Seririt - Celukan Bawang 9. Pembangunan Jalan Malet - Malet Kuta Mesir 10. Pembangunan Jalan Mengwitani-Singaraja 11. Pembangunan Jalan P . Nusa Penida 12. Pembangunan Jalan Penelokan - Yeh Mampeh 13. Pembangunan Jalan Penulisan - Blandingan (4 Km) Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 503
14. Pembangunan Jalan Saketi - Simpang 15. Pembangunan Jalan Soka-Sririt 16. Pembangunan Jalan Songan - Alengkong - Bukit Sari 17. Pembangunan Jalan Songan - Blandingan 18. Pembangunan Jalan Tohpati - Kosamba 19. Pembangunan Jalan Tol Kusamba-Padangbai KETENAGALISTRIKAN 20. Pembangunan Jalan Yehamampeh - Dalem Belingkang 1. PLTU Bali Utara/Celukan Bawang 130 MW 2. PLTU Bali Utara/Celukan Bawang 125 MW 3. PLTU Bali Utara/Celukan Bawang 125 MW 4. PLTM Telagawaja 4 MW 5. PLTG Pesanggaran 50 MW 6. PLTG Pesanggaran 50 MW 7. PLTG Pesanggaran 50 MW SUMBER DAYA AIR 8. PLTP Bedugul 10 MW 1. Pembangunan Waduk Titab Kab. Buleleng 2. Bali Beach Conservation Program Phase II 504 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
2019 505
9 1 0 2 - 5 1 0 2 i l a B 1 1 7 r a b m a G . i s n i v o r P l a n o i s a N h a g n e n e M a k g n a J r u t k u r t s a r f n I s i g e t a r t S n a t a i g e K 506 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
7.6.2. Kerangka Regulasi Pelaksanaan pembangunan Wilayah tidak Jawa-Bali regulasi yang perlu terlepas dari berbagai kerangka diperhatikan, diantaranya: a. Pelimpahan kewenangan perijinan pusat kepada pengelola KEK Tanjung Lesung; b. Penyelesaian peninjauan kembali Perpres No. 28/2012 tentang RTR Pulau Jawa-Bali. 7.6.3. Kerangka Kelembagaan tidak terlepas dari berbagai kerangka kelembagaan yang perlu diperhatikan, diantaranya: a. Pelayanan terpadu satu pintu di bidang investasi; b. Peningkatan kemampuan pengelolaan investasi di KEK Pelaksanaan pembangunan Wilayah Jawa-Bali Tanjung Lesung; c. Meningkatkan kualitas hubungan industrial antara tenaga kerja, serikat pekerja, dan perusahaan; d. Promosi pariwisata dan industri mikro kecil menengah KEK Tanjung Lesung kepada investor luar/dalam negeri untuk menarik minat para investor; e. Pengembangan koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional dan Provinsi di Wilayah Jawa-Bali dalam melaksanakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang Pulau. Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 507
BAB 8 ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA 8.1 CAPAIAN KINERJA SAAT INI 1. Berdasarkan data BPS dari tahun 2009 hingga Triwulan II tahun 2014, kinerja pertumbuhan ekonomi provinsi di Wilayah Sumatera mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Namun demikian, rata-rata pertumbuhan ekonomi Wilayah Sumatera selama kurun waktu 2009-2013 sebesar 6,74 persen atau sudah berada diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,9 persen. Peranan Wilayah Sumatera dalam pembantukan PDB nasional mengalami peningkatan dari 23,5 persen (2009) menjadi 23,74 persen (Triwulan II 2014). 2. Pemerintah Provinsi di Wilayah Sumatera telah cukup berhasil dalam menurunkan jumlah penduduk miskin dari tahun 2009 hingga 2014 (Maret) dan persentase penduduk miskin Wilayah Sumatera sudah berada di bawah angka kemiskinan nasional sebesar 14,15 persen (2009) dan 11,25 persen (Maret 2014). Demikian halnya dengan pencapaian tingkat pengangguran terbuka (TPT), Pemerintah Provinsi di Wilayah Sumatera juga telah berhasil menurunkan TPT dan sudah di bawah TPT nasional sebesar 7,87 persen (2009), kecuali Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Sumatera Selatan; dan 5,70 persen (Feb, 2014), kecuali di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang masih berada di atas TPT Nasional. 3. 4. Dari sisi peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka di Wilayah Sumatera ini telah dikatakan sudah cukup baik. Hal ini diindikasikan dengan selalu meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun ke tahun pada masing-masing provinsi di Wilayah Sumatera. Namun demikian, pencapaian IPM di Provinsi Lampung masih perlu ditingkatkan karena masih di bawah IPM nasional yaitu sebesar 71,76 (2009) dan 73,81 (2013). Dari sisi distribusi pendapatan antar golongan masyarakat, seluruh provinsi di Wilayah Sumatera mengalami kenaikan kesenjangan pendapatan antar golongan. Hal ini diindikasikan dari angka Rasio Gini provinsi-provinsi di Wilayah Sumatera yang cenderung meningkat pada tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2009. Namun, rasio gini Wilayah Sumatera sudah berada di bawah rasio gini nasional yaitu 0,413 (2013). Ke Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 | 508
perlu mendapatkan perhatian agar proses depan, hal ini pembangunan terus lebih melibatkan masyarakat secara inklusif, sehingga hasil-hasil pembangunan tersebut dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat. 8.2 POTENSI DAN KEUNGGULAN WILAYAH Perekonomian Wilayah Sumatera ditopang oleh beberapa sektor utama yaitu pertanian terutama perkebunan, pertambangan dan penggalian, serta industri pengolahan. 5. Potensi perkebunan Wilayah Sumatera cukup melimpah terutama pada komoditas kelapa sawit. Sebesar 70 persen lahan penghasil kelapa sawit nasional berada di Wilayah Sumatera, dengan produksi kelapa sawit di tahun 2013 mencapai 18.895.449 ton per tahun atau 68,10 persen dari jumlah produksi kelapa sawit di Indonesia. Sementara itu, Wilayah Sumatera juga menjadi produsen karet di Indonesia dengan kontribusi sebesar 65 persen dari produksi karet nasional serta memiliki 14 persen luasan lahan perkebunan karet nasional. Dalam perkembangannya, karet yang diproduksi kemudian menjadi konsumsi bagi 15 persen industri hilir nasional. 6. Sektor pertambangan dan penggalian yaitu batu bara, gas bumi dan minyak bumi cukup berlimpah. Perkembangan produksi batu bara nasional tahun 2004-2011 meningkat dengan produksi batubara hingga akhir tahun 2011 mencapai 290 juta ton. Total sumber daya batubara nasional tahun 2011 adalah sebanyak 105.187,44 juta ton, yang sebagian besar terdapat di Wilayah Sumatera sebanyak 52.483,2 juta ton atau sebesar 49,89 persen dari total cadangan batubara nasional. 7. Potensi bahan tambang di Wilayah Sumatera lainnya yaitu bijih timah, bauksit (bijih alumunium), dan kaolin. Kandungan timah Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Indonesia memasok sekitar 30 persen dari kebutuhan timah dunia dengan 27 persen di antaranya berasal dari Provinsi Bangka Belitung. Komoditas timah terdapat di Sungai Liat (Pulau Bangka), Manggara (Pulau Belitung), Dabo (Pulau Singkep), Provinsi Kepulauan Riau, dan Bangkinan (Provinsi Riau). Sementara itu, penambangan bauksit atau bijih aluminium di Wilayah Sumatera terdapat di Kepulauan Riau, dan Provinsi Bangka Belitung. Potensi kaolin di Wilayah Sumatera juga cukup besar untuk dikembangkan dengan potensi 34,9 persen dari cadangan nasional. Indonesia merupakan penghasil kaolin terbesar ke-5 di dunia. Kandungan kaolin yang cukup besar di Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 | 509
Wilayah Sumatera terdapat di Provinsi Bengkulu sebesar 162,5 miliar ton dan Sumatera Utara sebesar 91,8 miliar ton. 8. 9. Lebih jauh lagi, pohon industri Kemenperin mengindikasikan bahwa pengembangan klaster industri pengolahan timah dan aluminium akan mampu mendukung industri manufaktur yang memproduksi barang kompleks seperti elektronik, peralatan listrik, kendaraan bermotor, mesin dan komponennya. Sementara itu, industri kaolin dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai bahan baku dalam produksi barang kompleks pada industri otomotif, industri elektronik, dan industri peralatan laboratorium. Dalam konteks nasional, Wilayah Sumatera merupakan sentra produksi dan pengolahan hasil bumi. Sektor industri pengolahan juga memberikan kontribusi yang cukup besar pada perekonomian Wilayah Sumatera tahun 2012 sebesar 19,48 industri pengolahan yang berbasis persen. Persebaran komoditas unggulan di Wilayah Sumatera diantaranya: industri kelapa sawit, industri karet dan barang dari karet di Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu; Industri pulp dan kertas di Provinsi Riau; Industri dasar besi dan baja dan industri logam dasar bukan besi di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 8.3 TEMA PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA Berdasarkan potensi dan keunggulan Wilayah Sumatera, maka tema besar Pembangunan Wilayah Sumatera sebagai "salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional dan lumbung energi nasional, diarahkan untuk pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, serta industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, timah, bauksit, dan kaolin." 8.4 TUJUAN DAN SASARAN PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA Tujuan pengembangan Wilayah Sumatera tahun 2015-2019 adalah mendorong percepatan dan perluasan pembangunan Wilayah Sumatera dengan menekankan keunggulan dan potensi daerah, melalui: (a) pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, serta pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, timah, bauksit, dan kaolin; (b) penyediaan infrastruktur wilayah; (c) peningkatan SDM dan ilmu dan teknologi secara terus menerus. | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 510
Adapun sasaran pengembangan Wilayah Sumatera pada tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut: 10. Dalam rangka percepatan dan perluasan pengembangan ekonomi Wilayah Sumatera, akan dikembangkan pusat-pusat pertumbuhan dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah, termasuk diantaranya adalah pengembangan 2 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), 1 Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET). ekonomi ekonomi koridor di 11. Sementara itu, untuk menghindari terjadinya kesenjangan antar wilayah di Wilayah Sumatera, maka akan dilakukan pembangunan daerah tertinggal dengan sasaran sebanyak 10 terentaskan dengan sasaran Kabupaten outcome: (a) meningkatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah (b) menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 10,13 persen; dan (c) meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal sebesar 73,10 73,69. 10. Dalam rangka percepatan dan perluasan pengembangan ekonomi Wilayah Sumatera, akan dikembangkan pusat-pusat pertumbuhan dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah, termasuk diantaranya adalah pengembangan 2 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), 1 Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET). ekonomi ekonomi koridor di 11. Sementara itu, untuk menghindari terjadinya kesenjangan antar wilayah di Wilayah Sumatera, maka akan dilakukan pembangunan daerah tertinggal dengan sasaran sebanyak 10 terentaskan dengan sasaran Kabupaten outcome: (a) meningkatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah (b) menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 10,13 persen; dan (c) meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal sebesar 73,10 73,69. tertinggal sebesar 6,3 persen; 12. Untuk mendorong pertumbuhan pembangunan kawasan perkotaan di Sumatera, maka akan dipercepat pembangunan 2 Kawasan Perkotaan Metropolitan baru, peningkatan efisiensi pengelolaan 1 Kawasan Perkotaan Metropolitan yang sudah ada saat ini, serta mewujudkan optimalisasi peran 6 kota otonom berukuran sedang sebagai penyangga (buffer) urbanisasi. 13. Sesuai dengan amanat UU 6/2014 tentang Desa, maka akan dilakukan pembangunan perdesaan dengan sasaran sedikitnya 1500 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 600 desa. 14. Khusus untuk meningkatkan keterkaitan pembangunan kota- desa, diharapkan dapat diwujudkan 8 pusat pertumbuhan baru perkotaan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atau Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). 15. Dalam rangka mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman, maka akan dikembangkan 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara yang dapat mendorong pengembangan kawasan sekitarnya. 16. Sasaran Otonomi Daerah adalah: (1) Meningkatnya proporsi penerimaan pajak dan retribusi daerah sebesar 25% untuk propinsi dan 10% untuk kabupaten/kota; (2) Meningkatnya proporsi belanja modal dalam APBD propinsi sebesar 30% dan Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 | 511
untuk Kabupaten/Kota sebesar 30% pada tahun 2019 serta sumber pembiayaan lainnya dalam APBD; (3) Meningkatnya jumlah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian sebanyak 10 provinsi dan 23 kabupaten/kota di wilayah Sumatera; (4) Meningkatnya kualitas dan proporsi tingkat pendidikan aparatur daerah untuk jenjang S1 sebesar 65% dan S2-S3 sebesar 10%; (5) Terlaksananya diklat serta diklat manajemen pembangunan, kependudukan, dan keuangan daerah di seluruh wilayah Sumatera sebesar 150 angkatan (dengan proyek awal Provinsi implementasi pelaksanaan SPM di daerah, khususnya pada pendidikan, (7) Meningkatnya persentase kesehatan dan jumlah PTSP sebesar 100%; (8) Meningkatnya persentase jumlah perizinan terkait investasi yang dilimpahkan oleh kepala daerah ke PTSP sebesar 90%; (9) Terlaksananya sinergi perencanaan dan penganggaran di wilayah Sumatera (dengan proyek awal Provinsi Aceh dan Riau); (10) Terlaksananya koordinasi pusat dan daerah melalui peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah; dan (11) terlaksananya sistem monitoring dan evaluasi dana transfer secara di wilayah Sumatera (dengan proyek awal Provinsi Riau). (WTP) kepemimpinan daerah Lampung); (6) Meningkatnya infrastruktur; on-line 17. Sasaran Pengurangan Bencana adalah menurunnya indeks risiko bencana pada 5 PKN (Kota Medan, Kota Padang, Kota Lhokseumawe, Banda Lampung, Jambi) dan 15 PKW (Kota Banda Aceh, Langkat, Deli Serdang, Karo, Padang Pariaman, Kepulauan Mentawai, Kota Bengkulu, Mukomuko, Rejang Lebong, Banyuasin, Lahat, Lampung Barat, Tanggamus, Sarolangun, Kerinci) yang memiliki indeks risiko bencana tinggi, baik yang berfungsi sebagai KAPET, KSN atau PKSN. Sehubungan dengan sasaran tersebut, diharapkan pada akhir tahun 2019, pembangunan Wilayah Sumatera semakin meningkat. Hal ini dicerminkan dengan makin meningkatnya kontribusi PDRB Wilayah Sumatera terhadap PDB Nasional, yaitu dari sekitar 23,9 persen (2014) menjadi 25,6 persen (2019). Dengan demikian, kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sumatera. Secara rinci tingkat kemiskinan dan pengangguran dalam kurun waktu 2015-2019 di Wilayah Sumatera dapat dilihat pada Tabel 8.1 sampai dengan Tabel 8.3 sebagai berikut. target pertumbuhan ekonomi, | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 512
TABEL 8.1 SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH SUMATERA PER PROVINSI TAHUN 2015-2019 Provinsi Pertumbuhan Ekonomi (persen) 2015 2016 2017 2018 Aceh Sumatera Utara 5,5 - 5,6 5,7 - 5,9 5,8 - 6,2 5,9 - 6,4 Sumatera Barat 6,0 - 6,2 6,6 - 6,8 7,0 - 7,4 7,3 - 7,9 Riau 5,4 - 5,5 5,9 - 6,1 6,2 - 6,6 6,7 - 7,2 Kepulauan Riau 4,5 - 4,6 4,8 - 5,0 4,9 - 5,2 5,2 - 5,7 Jambi 6,6 - 6,7 6,8 - 7,1 7,2 - 7,6 7,9 - 8,5 Sumatera Selatan 6,4 - 6,6 6,9 - 7,2 7,2 - 7,6 7,8 - 8,4 Kep. Bangka Belitung 5,7 - 5,8 6,0 - 6,2 6,1 - 6,4 6,4 - 7,0 Bengkulu 5,4 - 5,5 6,0 - 6,2 6,6 - 7,0 6,8 - 7,4 Lampung 5,8 - 6,0 6,6 - 6,8 7,0 - 7,5 7,4 - 8,0 6,2 - 6,3 6,6 - 6,9 7,0 - 7,4 7,4 - 8,0 Sumber: Perhitungan Bappenas, 2014 TABEL 8.2 SASARAN TINGKAT KEMISKINAN WILAYAH SUMATERA PER PROVINSI TAHUN 2015-2019 Provinsi Tingkat Kemiskinan (persen) 2015 2016 2017 2018 Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Sumatera Selatan Kep. Bangka Belitung Bengkulu Lampung 14,8 - 14,5 8,6 - 8,4 6,1 - 6,0 6,4 - 6,2 4,6 - 4,5 5,4 - 5,3 11,1 - 10,9 3,6 - 3,5 13,4 - 13,1 13,4 - 13,1 14,0 - 13,5 8,2 - 7,9 5,9 - 5,6 6,0 - 5,8 4,4 - 4,2 5,1 - 4,9 10,6 - 10,2 3,4 - 3,3 12,8 - 12,3 12,8 - 12,3 12,5 - 11,8 7,4 - 7,0 5,3 - 5,0 5,3 - 5,0 4,0 - 3,7 4,6 - 4,3 9,5 - 9,0 3,0 - 2,8 11,4 - 10,8 11,5 - 10,8 11,0 - 10,2 6,5 - 6,0 4,7 - 4,3 4,7 - 4,3 3,4 - 3,1 4,1 - 3,7 8,4 - 7,8 2,6 - 2,4 10,1 - 9,3 10,2 - 9,4 Sumber: Perhitungan Bappenas, 2014 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 | 2019 5,9 - 6,5 7,7 - 8,5 7,0 - 7,7 5,7 - 6,3 8,6 - 9,5 8,5 - 9,4 7,1 - 7,9 7,1 - 7,9 7,9 - 8,8 7,8 - 8,6 2019 8,7 - 7,9 5,2 - 4,7 3,7 - 3,3 3,7 - 3,3 2,6 - 2,4 3,2 - 2,9 6,7 - 6,0 2,1 - 1,9 8,0 - 7,2 8,1 - 7,3 513
TABEL 8.3 SASARAN TINGKAT PENGANGGURAN WILAYAH SUMATERA PER PROVINSI TAHUN 2015-2019 Provinsi Tingkat Pengangguran (persen) 2015 2016 2017 2018 Aceh Sumatera Utara 9,1 - 9,0 8,9 - 8,5 8,5 - 8,1 8,2 - 7,6 Sumatera Barat 6,0 - 5,9 5,9 -5,6 5,7 - 5,4 5,5- 5,1 Riau 6,0 - 5,9 5,9 - 5,7 5,7 - 5,4 5,5 - 5,1 Kepulauan Riau 5,3 - 5,2 5,1 - 4,9 4,9 - 4,6 4,6 - 4,3 Jambi 6,4 - 6,3 6,1 - 5,9 5,9 - 5,5 5,6 - 5,2 Sumatera Selatan 4,5 - 4,4 4,4 - 4,2 4,2 - 4,0 4,1 - 3,8 Kep. Bangka Belitung 4,6 - 4,5 4,4 - 4,3 4,3 - 4,1 4,2 - 3,9 Bengkulu 4,4 - 4,3 4,2 - 4,1 4,1 - 3,9 3,9 - 3,6 Lampung 3,4 - 3,3 3,3 - 3,2 3,2 - 3,0 3,1 - 2,8 5,3 - 5,2 5,1 - 4,9 5,0 - 4,7 4,9 - 4,5 Sumber: Perhitungan Bappenas, 2014 SUMATERA 8.5 ARAH KEBIJAKAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH 8.5.1 Pengembangan Kawasan Strategis Kebijakan pembangunan kawasan strategis bidang ekonomi di Wilayah Sumatera diarahkan menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang memiliki skala ekonomi dengan orientasi daya saing nasional dan internasional berbasis produksi dan pengolahan hasil bumi serta menjadi lumbung energi nasional. Persebaran kawasan strategis berada di beberapa provinsi, meliputi: (1) Provinsi Aceh terdapat dua kawasan strategis, yaitu: Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Bandar Aceh Darussalam (KAPET BAD) dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Sabang di Kota Sabang; (2) Provinsi Sumatera Utara terdapat satu kawasan strategis, yaitu: Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei di Kabupaten Simalungun; (3) Provinsi Kepulauan Riau terdapat empat kawasan strategis nasional, yaitu: KPBPB Batam di Kota Batam, KPBPB Bintan di Kabupaten Bintan, KPBPB Tanjung Pinang, dan KPBPB Karimun di Kabupaten Karimun; serta (4) Provinsi Sumatera Selatan terdapat satu kawasan strategis, yaitu KEK Tanjung | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 514 2019 8,0 - 7,2 5,4 - 4,9 5,4 - 4,9 4,5 - 4,0 5,4 - 4,8 3,9 - 3,6 4,1 - 3,7 3,8 - 3,4 3,0 - 2,7 4,7 - 4,3
Api-Api di Kabupaten Banyuasin. Percepatan pembangunan kawasan 1. Pengembangan Potensi Ekonomi Wilayah di Koridor Ekonomi strategis dilakukan melalui strategi sebagai berikut: Sumatera Pengembangan kegiatan ekonomi di kawasan strategis erat kaitanya dengan memberdayakan masyarakat berbasis potensi ekonomi wilayah, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas unggulan yang dilakukan melalui: a. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI) a) Menyiapkan kawasan industri KEK Sei Mangke dan KEK Tanjung Api-Api sebagai sentra pengolahan komoditas unggulan kelapa sawit, karet, batu bara menjadi produk bernilai tambah tinggi, serta logistik; b) Mengembangkan industri-industri pengolahan kelapa sawit, karet, dan batu bara menjadi produk bernilai tambah tinggi berorientasi ekspor; c) Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan kelapa sawit, karet baik di dalam KEK maupun di sekitar wilayah KEK (kebun rakyat). b. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) a) Mengembangkan industri manufaktur unggulan kawasan berorientasi ekspor di KPBPB Batam, Bintan, Tanjung Pinang, dan Karimun dengan memanfaatkan fasilitas perdagangan bebas dan pelabuhan bebas; b) Mengembangkan Industri pariwisata dan pengolahan perikanan dan sumberdaya laut berorientasi ekspor di KPBPB Sabang; c) Menyiapkan sarana dan prasarana perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. c. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) a) Mengembangkan kawasan pengelolaan klaster-klaster komoditas unggulan kelapa sawit dan perkayuan secara terpadu; b) Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan kelapa 2. Percepatan Penguatan Konektivitas sawit dan perkayuan; Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 | 515
516 Peningkatan konektivitas antara kawasan sebagai pusat-pusat pengolahan produk bernilai tambah tinggi dan berorientasi ekspor pada KEK Sei Mangke dan KEK Tanjung Api-Api dengan kawasan- kawasan sekitarnya sebagai pusat-pusat bahan baku yaitu KAPET dan KPI-KPI di Sumatera, termasuk di dalamnya daerah tertinggal akan dilakukan melalui: a. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI) a) Pengembangan dan pembangunan pelabuhan Pelabuhan Tanjung Api-Api, Pelabuhan Kuala Tanjung sebagai hub internasional; b) Pengembangan dan pembangunan terminal peti kemas di Belawan, terminal peti kemas di Kuala Tanjung; c) Pembangunan jalur kereta api ruas Bandar Tinggi-Kuala Tanjung, ruas Prabumulih-Simpang-Tanjung Api-Api, ruas Spoor Simpang (Gunung Bayu)-KEK Sei Mangkei; d) Peningkatan kapasitas jalan ruas Simpang Inalum-Kuala Tanjung; ruas Ujung Kubu-Kuala Tanjung, ruas Simpang Sei Balai-Ujung Kubu, ruas Tanjung Kubah-Kuala Indah, ruas Simpang Mayang-Sei Mangkei-Simpang Pasar Baru- Boluk, ruas Simpang Pasar Baru-Pasar Baru-Dusun Pengkolan-Tinjoan-Sei Mejangkar, ruas Bts Simalungun- Silimbat-Bts Taput, ruas Tanjung Morawa-Saribudolok- Tongging; e) Pembangunan Bendungan Lausimeme; f) Pembangunan PLTU di Sumatera Selatan dengan kapasitas 300 MW. b. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) a) Pengembangan dan pembangunan pelabuhan Batu Ampar dan Pelabuhan Tanjung Sauh di Batam; b) Pembangunan jalan tol Batu Ampar-Muka Kuning-Hang Nadim. c. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) a) Pembangunan ruas jalan jalan Seulimum - Lam Teuba - Krueng Raya; b) Pengembangan jaringan jalur kereta api di pesisir timur; c) Pengembangan Pelabuhan Malahayati; | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
d) Peningkatan Bandara Sultan Iskandar Muda; e) Pembangunan dan peningkatan Bendungan Lambadeuk, Bendungan Keuliling, dan Bendungan Leubok Bendungan Rajui, Bendungan Rukoh dan Bendungan Tiro. 3. Penguatan Kemampuan SDM dan Iptek a. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI) a) Meningkatkan kualitas SDM Badan Pengelola dan Administratur KEK Sei Mangkei dan Tanjung Api-Api di bidang perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan kawasan; b) Peningkatan kemampuan pengelolaan investasi di KEK Sei Mangkei dan Tanjung Api-Api; c) Peningkatan koordinasi Badan Pengelola KEK, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah; d) Penyiapan tenaga kerja berkualitas di bidang industri pengolahan berteknologi tinggi. b. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) a) Meningkatkan kualitas SDM Badan Pengusahaan KPBPB BBK dan Sabang di bidang perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan kawasan; b) Revitalisasi kelembagaan BP KPBPB dalam mendukung pengembangan bisnis yang berorientasi profit; c) Peningkatan kualitas kelembagaan serikat pekerja; d) Penguatan peran Dewan Kawasan KPBPB BBK dan Sabang sebagai regulator kawasan; e) Peningkatan kemampuan koordinasi kewenangan antara BP KPBPB BBK dan Sabang dengan pemda dan pemerintah pusat; f) Pengembangan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan profesi untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dalam bidang industri pengolahan dan manufaktur. c. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) a) Meningkatkan kualitas SDM Badan Pengelola KAPET BAD di bidang perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan kawasan serta revitalisasi kelembagaan; b) Memberikan pembinaan kelembagaan yang mendukung Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 | 517
perubahan pola pikir bisnis berorientasi daya saing secara komparatif dan kompetitif; sarana prasarana pendidikan dan pelatihan profesi untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja di bidang agroindustri, bidang perikanan, bidang 4. Penguatan Regulasi bagi Peningkatan Iklim Investasi dan pariwisata, serta bidang distribusi dan pemasaran. c) Pengembangan Iklim Usaha a. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI) a) Penerapan regulasi insentif fiskal yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan kompetitif, antara lain fasilitas fiskal di semua bidang usaha, pembebasan PPN dan PPNBM untuk bahan dan barang impor yang akan diolah dan digunakan di KEK; b) Memberikan pelayanan satu pintu dan penggunaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) bidang perijinan di KEK Sei perindustrian, perdagangan, pertanahan Mangkei, dan KEK Tanjung Api-Api; terpadu c) Meningkatkan harmonisasi hubungan industrial antara tenaga kerja, serikat pekerja, dan perusahaan dalam KEK; d) Promosi produk unggulan KEK Sei Mangkei, KEK Tanjung Api-api kepada investor luar dan dalam negeri untuk menarik minat para investor. b. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) holding zone lahan, terutama terkait dengan a) Penyelesaian status pemanfaatan lahan yang masih berstatus kawasan hutan di kawasan-kawasan strategis; b) Meningkatkan harmonisasi hubungan industrial antara tenaga kerja, serikat pekerja, dan perusahaan di KPBPB Batam, Bintan, Karimun, Tanjung Pinang, dan Sabang; c) Promosi industri unggulan KPBPB BBK dan Sabang kepada investor luar dan dalam negeri untuk menarik minat para investor. c. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) a) Harmonisasi peraturan perundangan terkait dengan iklim investasi, diantaranya adalah PP. Nomor 147 Tahun 2000 | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 518
b) Tentang Perlakuan Perpajakan di KAPET c) Membuat regulasi terkait dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar, Kota Banda Aceh, dan Kabupaten Pidie Jaya dengan Badan Pengembangan KAPET BAD, sesuai dengan perundangan yang berlaku Promosi produk unggulan KAPET BAD kepada investor luar dan dalam negeri untuk menarik minat para investor. 8.5.2 Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan 8.5.2.1 Pengembangan Kawasan Perkotaan Arah kebijakan pembangunan wilayah perkotaan di Wilayah Sumatera difokuskan untuk membangun kota berkelanjutan dan berdaya saing menuju masyarakat kota yang sejahtera berdasarkan karakter fisik, potensi ekonomi dan budaya lokal. Untuk itu strategi pembangunan 1. Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional (SPN) perkotaan Wilayah Sumatera tahun 2015-2019 yaitu: a. Mengembangkan simpul transportasi khususnya transportasi darat (kereta api) untuk sumatera bagian timur dan mengembangkan jaringan transportasi laut untuk sumatera bagian barat untuk meningkatkan konektivitas antar PKN, PKW, dan PKL disekitarnya. Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 | 519
1 8 R A B M A G . 9 1 0 2 - 5 1 0 2 N M J P R A R E T A M U S H A Y A L I W N A H U B M U T R E P T A S U P - T A S U P I S A K O L A T E P 520 | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
b. Mengembangkan industri pengolahan untuk meningkatkan 2. Perwujudan Kota Layak Huni Yang Aman dan Nyaman konektivitas dengan desa-desa produksi sekitarnya. a. Mengembangkan perumahan swadaya di kawasan perkotaan ITBM Palapa dan Patungraya Agung; b. Mempercepat pemenuhan dan meningkatkan pelayanan sarana prasarana permukiman sesuai dengan tipologi dan peran kotanya; c. Mengembangkan sistem pengolahan sanitasi terpusat untuk kota besar dan Kota Metropolitan; d. Mengembangkan dan meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana transportasi massal perkotaan secara terintegrasi dan multimoda tipologi dan kondisi geografisnya; sesuai dengan e. Mempercepat sistem dan sarana prasarana logistik untuk mendukung peran kota sebagai pusat pasar wialayah sekitarnya; f. Mengembangkan konsep Transport Oriented Development (TOD) untuk optimalisasi dan efisiensi transportasi dan tata guna lahan perkotaan khususnya di kota besar dan KSN Perkotaan; g. Menyediakan dan meningkatkan sarana prasarana ekonomi, khususnya di sektor perdagangan dan jasa yang mampu mengakomodasi pasar tradisional, termasuk kegiatan koperasi dan Usaha mikro kecil Menengah (UMKM); h. Meningkatkan pelayanan sarana prasarana serta menyediakan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan profesional; i. Meningkatkan keamanan kota melalui pencegahan, penyediaan fasilitas dan sistem penanganan kriminalitasdan konflik, serta 3. Perwujudan Kota Hijau yang Berketahanan Iklim dan Adaptif meningkatkan modal sosial masyarakat kota; terhadap Bencana a. Perwujudan penyelenggaraan berkeadilan serta ramah lingkungan; resilience ruang yang efisien dan urban b. Pengembangan infrastruktur mitigasi bencana ) terutama pada kota yang memiliki indeks kerawanan ( bencana yang sangat tinggi; Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 | 521
c. Memberikan insentif kepada masyarakat dan pemerintah yang melakukan pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan terutama pada yang terkena dampak kebakaran hutan dan lahan; d. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam upaya adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan mitigasi bencana ( greentransportation, green openspace green waste green water ( urban resilience ). , d. Mengembangkan dan menerapkankonsep kota hijau melalui: (ruang terbuka hijau) 1 ), (pengelolaan sampah dan limbah melalui 3R efisiensi pemanfaatan dan pengelolaan air (pemanfaatan sumber energi permukaan yang efisien dan ramah lingkungan) untuk pengurangan tingkat pencemaran di darat, laut, dan udara,pemanfaatan energi green Economy alternatif dan terbarukan, pemanfaatan daur ulang, serta ) pengembangan kegiatan perekonomian kota ( khususnya di kota besar dan kota metropolitan.. ) dan green energy 4. Perwujudan Kota Cerdas yang Berdaya Saing city branding a. Mengembangkan pencitraan kota ( dan Sumber Daya Manusia unggulan; perekonomian dengan membangun ) yang memanfaatkan produk b. Peningkatan jumlah tenaga kerja ahli dan terampil melalui higher education and vocational training penyediaan sarana prasarana pendidikan tinggi dan pelatihan kejuruan ( ); c. Penyediaan layanan publik serta perencanaan, pengoperasian e- dan pemeliharaan sarana prasarana kota melalui penggunaan e-commerce dan e-infrastructures government teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam bentuk , ; d. Peningkatan efisiensi pasar melalui pengaturan jalur distribusi logistik dari dan keluar kota; dan e. Pengembangan pasar keuangan dalam bentuk penyediaan 5. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pembangunan Perkotaan kredit lunak kepada industri kecil, koperasi dan UMKM; a. Perwujudan sistem, peraturan dan prosedur dalam pembangunan perkotaan dan birokrasi kepemerintahan kota 13R: pengurangan (Reduce), pemanfaatan kembali (Re-use), dan Daur Ulang (re-cycle) | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 522
yang berkelanjutan; tanggap terhadap kebutuhan masyarakat b. Peningkatan kapasitas pemimpin kota yang visioner dan kapasitas aparatur pemerintah dalam membangun dan mengelola kota berkelanjutan, melalui pendidikan, pelatihan dan penilaian kinerja secara bersikenambungan; c. Penyederhanaan proses perijinan dan berusaha bagi para pelaku ekonomi termasuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP); d. Pembangunan dan pengembangan kelembagaan dan kerjasama pembangunan antar kota dan antar tingkatan pemerintahan terutama dan pengelolaan infrastruktur ; dalam pembangunan, pengembangan e. f. Pengembangan dan penyediaan pusat data dan informasi perkotaan terpadu yang mudah diakses; Peningkatan peran swasta, organisasi masyarakat, dan organisasi profesi secara aktif, baik dalam forum dialog perencanaan dengan pemerintah dan masyarakat perkotaan, maupun dalam pembangunan kota berkelanjutan, seperti: pembangunan infrastruktur perkotaan maupun masukan terhadap rencana tata ruang kota; dan 8.5.2.2 Pengembangan Kawasan Perdesaan Arah kebijakan pengembangan desa dan kawasan perdesaan di Wilayah Sumatera adalah meningkatkan kemandirian masyarakat dan desa, serta mewujudkan desa-desa berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi sesuai dengan amanat Undang- Undang No.6/2014 tentang Desa dengan sasaran berkurangnya jumlah desa sedikitnya 1500 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 600 desa. Selain itu, membangun keterkaitan ekonomi lokal antara perkotaan dan perdesaan melalui integrasi kawasan perdesaan pada 8 kawasan pertumbuhan, yang secara rinci dapat dilihat pada tabel 8.3. Dalam rangka percepatan pembangunan desa dan kawasan 1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Sesuai dengan perdesaan di Wilayah Sumatera akan dilakukan: Kondisi Geografis Desa a. meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar, baik perumahan, sanitasi, air minum, pelayanan pendidikan dan Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 | kota 523
; kesehatan di kawasan desa tertinggal dan berkembang b. Peningkatan distribusi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan khususnya di desa-desa terpencil; c. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana transportasi darat maupun air penghubung antar desa maupun penghubung desa dengan pusat produksi dan pemasaran; d. Peningkatan kualitas jaringan listrik (tenaga surya, tenaga air, 2. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha mikro hidro, dll) dan jaringan telekomunikasi. ekonomi a. Peningkatan kapasitas masyarakat miskin dan rentan dalam pengembangan usaha berbasis lokal; b. Pemberian dukungan bagi masyarakat miskin dan rentan melalui penyediaan lapangan usaha, bantuan permodalan, dan penyediaan lembaga keuangan mikro; prasarana produksi (benih, pupuk, jaringan irigasi, bendungan, armada perikanan, alat tangkap, bahan bakar, sistem informasi nelayan), pasca panen (sistem logistik), dan pengolahan produk 3. Pembangunan Sumber Daya Manusia, Keberdayaan, dan pertanian dan perikanan skala rumah tangga desa. c. Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa a. Peningkatan keberdayaan masyarakat dan kelompok/lembaga masyarakat (kelompok wanita, pemuda, anak, dan TKI) melalui fasilitasi dan pendampingan berkelanjutan dalam perencanaan, pemetaan, pembangunan, dan pengelolaan desa; b. Menguatkan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam lahan dan perairan, serta lingkungan hidup desa desa pesisir secara berkelanjutan c. Penguatan lembaga adat dan Desa Adat, pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat (termasuk suku adat terasing) disesuaikan dengan kearifan lokal; d. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pendidikan dan kesehatan, khususnya dalam peningkatan kapasitas tenaga kesehatan lokal (bidan desa, dukun beranak); e. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam bidang ketrampilan | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 524
dan kewirausahaan berbasis potensi lokal; f. Peningkatan keberdayaan petani dan nelayan dalam bio-energi, biofloc memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna 4. Penguatan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan ( Desa ) untuk mewujudkan kemandirian pangan; a. Sosialisasi peraturan pelaksanaan UU No.6/2014 tentang Desa b. Peningkatan Badan Permusyawaratan Desa, dan kader pemberdayaan masyarakat melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan dalam (i)_Perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa, (ii) Pengelolaan keuangan desa, (iii) Pelayanan publik, (iv) Penyiapan dan penetapan batas desa (khususnya desa-desa perbatasan); serta (v) peta desa; kapasitas pemerintah desa, c. Penguatan pemerintah desa, masyarakat, dan kelembagaan masyarakat dalam meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial, lingkungan keamanan dan politik; d. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pemerintahan desa; e. Fasilitasi penyiapan data dan informasi desa yang digunakan sebagai acuan bersama perencanaan dan pembangunan desa; f. Fasilitasi kerjasama antar desa termasuk penyusunan badan 5. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan, serta Penataan Ruang Kawasan Perdesaan kerjasama antar desa. a. Menata ruang kawasan perdesaan untuk melindungi lahan pertanian dan menekan alih fungsi lahan produktif dan lahan konservasi; b. Menjamin pelaksanaan distribusi lahan kepada desa-desa dan (land reform); distribusi hak atas tanah bagi petani, buruh lahan, dan nelayan c. Menjamin hak bagi desa-desa dalam pemanfaatan, pengelolaan, dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan lokal yang seimbang, berkelanjutan, dan hidup berskala berwawasan mitigasi bencana; d. Fasilitasi peningkatan kemandirian pangan melalui lumbung peningkatan kesadaran masyarakat, penyediaan Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 | 525
pangan dan pengenalan keanekaragaman pangan lokal; e. Fasilitasi peningkatan kemandirian energi melalui pemanfaatan teknologi tepat guna dan penyediaan pembangkit listrik bertenaga energi alternatif (angin, ombak, surya, dan energi terbarukan lainnya) di kawasan terpencil dan kepulauan. f. Rehabilitasi kawasan perdesaan yang tercemar dan terkena Untuk 6. Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan dampak bencana, termasuk daerah pesisir. Mendorong Keterkaitan Desa-Kota a. Mewujudkan sentra industri pertanian organik dan non organik (padi, jagung, kedelai) dan perkebunan (karet, kopi, kelapa sawit) di kawasan Peureulak, Peureulak Timur, Peureulak Barat, Ranto Peureulak, Peunaron, Argo Makmur, Amanjaya, Padang Jaya, Marta Pura, Bungamayang, Cempaka, Buay Pemuka Peliung, Mesuji, Banyuasin; b. Mewujudkan sentra industri perikanan tangkap dan budidaya (rumput laut, udang, ikan bandeng, ikan kerapu) di kawasan Peureulak dan Mandeh; c. Peningkatan akses masyarakat desa terhadap modal usaha dan pemasaran dan informasi pasar; d. Pengembangan lembaga pendukung ekonomi desa seperti lembaga perkreditan desa dan koperasi/KUD, BUMDesa, lembaga ekonomi mikro lainnya; e. f. Pengembangan lembaga pendukung ekonomi desa seperti koperasi/KUD, BUMDesa, lembaga perkreditan desa, dan lembaga ekonomi mikro lainnya; dalam 8.5.2.3 Peningkatan Keterkaitan Kota dan Desa di Wilayah Sumatera Fasilitasi pemanfaatan lembaga keuangan dan perbankan. peningkatan kesadaran masyarakat Peningkatan keterkaitan desa-kota di Wilayah Sumatera diarahkan dengan memperkuat 8 pusat pertumbuhan, yaitu Kawasan Peureulak dan sekitarnya (Prov. Aceh), Sidikalang dan sekitarnya (Prov. Sumatera Utara), Tapan dan sekitarnya (Prov. Sumatera Barat), Batik Nau dan sekitarnya (Prov. Bengkulu), Baturaja dan sekitarnya (Prov. Sumatera Selatan), Mesuji dan sekitarnya (Prov. Lampung), Tanjung Siapi-api dan sekitarnya (Prov. Sumatera Selatan), serta Toboali dan sekitarnya (Prov. Bangka Belitung). Kawasan-kawasan ini mencakup kawasan | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 526
transmigrasi, kawasan agropolitan dan minapolitan, serta kawasan pariwisata (lihat tabel 8.3) Kebijakan untuk meningkatkan keterkaitan desa-kota diarahkan untuk mendukung pengembangan kawasan perdesaan menjadi pusat pertumbuhan baru terutama di desa-desa mandiri. Adapun prioritas 1. Perwujudan Konektivitas antar Kota Sedang dan Kota Kecil, strategi yang dilaksanakan sebagai berikut: dan antar Kota Kecil dan Desa. a. Mempercepat pembangunan yang terintegrasi antara laut, darat, dan udara untuk memperlancar arus barang, jasa, penduduk, dan modal; sistem transportasi b. Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan Lintas Sumatera, Pelabuhan Tanjung Siapi-Api, bandar udara bukan angkutan pusat penyebrangan yang melayani Kawasan Bangka Belitung; penyebaran Tanjung Pandan, serta c. Menerapkan informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi perdagangan dan pertukaran informasi antar wilayah; teknologi d. Meningkatkan kualitas suplai energi untuk memenuhi 2. Perwujudan keterkaitan antara kegiatan ekonomi hulu dan hilir desa-kota melalui pengembangan klaster khususnya agropolitan, minapolitan, pariwisata, dan transmigrasi kebutuhan domestik dan industri. a. Mengembangkan sentra produksi dan pengolahan hasil pertanian di di Kawasan Peureulak, Sidikalang, Tapan, Batik Nau, Baturaja, Mesuji, Tanjung Siapi-api, dan Batu Betumpang serta sentra produkso dan pengolahan hasil perikanan di Kawasan Peureulak dan Tapan; b. Meningkatkan akses desa-desa produksi menuju pusat pertumbuhan (lihat tabel 8.2) dan simpul-simpul transportasi, pengembangan pasar, dan toko sarana dan prasaran produksi; c. Mengembangkan daya tarik wisata bahari dan sejarah di Kawasan Pariwisata Danau Toba melalui peningkatan promosi dan ketersediaan infrastruktur penunjang; d. Membangun untuk meningkatkan akses terhadap modal usaha di sektor pertanian dan perikanan; bank pertanian dan perikanan Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 | 527
Techno Park berbasis pertanian dan perikanan rakyat yang mendukung penerapan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing 3. Peningkatan tata kelola ekonomi lokal yang berorientasi industri pengolahan dan jasa. kepada keterkaitan desa-kota e. Mengembangkan a. Mengembangkan sistem perdagangan antar daerah yang efisien; b. Mengembangkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu di daerah; c. Meningkatkan dalam perencanaan dan penyelenggaraan kerjasama antar daerah dan kerjasama antar pemerintah-swasta dalam tata kelola ekonomi lokal; kapasitas pemerintah daerah d. Mengembangkan forum dialog antar stakeholder yang mendorong perwujudan kerjasama e. Mengembangkan pendidikan kejuruan untuk memperkuat kemampuan inovasi, dan kreatifitas lokal di sektor pertanian dan perikanan; f. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat mengenai kelestarian daerah resapan, pesisir, serta mitigasi bencana, terutama Kawasan Perdesaan Pesisir Peureulak, Tappan, Tanjung Siapi-Api, dan Toboali; g. Secara diagramatis, lokasi prioritas pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan dapat dilihat pada Gambar 8.2 dan Tabel 8.4. | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 528
TABEL 8.4 LOKASI PRIORITAS KAWASAN STRATEGIS NASIONAL PERKOTAAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH DI WILAYAH SUMATERA Kode K1 Lokasi Prioritas Fokus Pengembangan K2 K3 Kawasan Perkotaan Metropolitan Mebidangro: Kota Medan, Binjai (Ibukota Kab. Langkat), Kab. Deli Serdang, Kab. Karo) Kawasan Metropolitan ITBM Palapa Alung, Padang,Lubuk Pariaman, Indarung, Teluk Bayur, Bungus, Mandeh Kawasan Metropolitan Perkotaan Agung: Perkotaan (Usulan) Perkotaan (Usulan) Patungraya Kota Palembang, Kab. Banyuasin (betung), Kab. Ogan Ilir (indralaya), Kab. Ogan Komering Ilir (Kayu Agung) Diarahkan sebagai pusat kegiatan Global (PKG) yang diarahkan sebagai pusat administrasi batas yang pelintas berfungsi sebagai outlet pemasaran untuk wilayah Sumatera Utara bagian tetap memantapkan Timur dengan fungsi-fungsi keterkaitan dengan pusat- pusat wilayah pertumbuhan internasional Sebagai pusat kegiatan Nasional (PKN) yang berorientasi pada mendorong perkembangan sektor produksi prioritas laut; seperti: Pariwisata; dan Perdagangan dan jasa Industri; Perikanan Sebagai pusat kegiatan Nasional (PKN) yang pusat perdagangan dan jasa, simpul produksi dan distribusi, dan perluasan kegiatan hilirisasi industri dan pertanian dengan tetap memantapkan fungsi-fungsi keterkaitan menuju pusat kegiatan global diarahkan untuk Sumber : Bappenas, 2014 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 | 529
TABEL 8.5 LOKASI PRIORITAS KOTA SEDANG YANG BERFOKUS PADA UPAYA PEMERATAAN WILAYAH DI WILAYAH SUMATERA Kode Lokasi Prioritas Fokus Pengembangan P1 Banda Aceh Diarahkan sebagai pusat pertumbuhan Nasional (PKN) serta pusat pemerintahan Provinsi NAD sekaligus sebagai pusat koleksi dan distribusi skala regional untuk produksi pertanian, pariwisata, perikanan laut P2 P3 Tebing Tinggi Sebagai pusat pertumbuhan wilayah (PKW) yang berorientasi mendorong potensi produksi pertanian dengan cara sektor pertanian dan meningkatkan spesialisasi perdagangan fungsi Dumai Diarahkan sebagai pusat kegiatan nasional (PKN) dengan fokus pusat administrasi pelintas batas yang berfungsi sebagai outlet emasaran untuk wilayah Riau bagian timur serta berorientasi pada upaya mendorong perkembangan sektor produksi wilayah seperti perkebunan, industri, perdagangan, pertambangan dan perikanan P4 Bukittinggi Sebagai pusat pertumbuhan wilayah (PKW) yang berorientasi mendorong perkembangan sektor produksi prioritas seperti: Pariwisata;dan Pertanian P5 Lubuklinggau Diarahkan untuk menjadi pusat kegiatan wilayah (PKW) yang berfungsi sebagai pemerataan pembangunan di wilayah sumatera bagian selatan P6 Prabumulih Sebagai pusat pertumbuhan Wilayah (PKW) untuk mendukung sebagai pusat koleksi dan distribusoi sektor produksi wilayah seperti: perkebunan dan pertambangan Sumber : Bappenas, 2014 TABEL 8.6 LOKASI PRIORITAS PUSAT PERTUMBUHAN BARU YANG BERFOKUS PADA UPAYA PEMERATAAN WILAYAH DI WILAYAH SUMATERA Kode Lokasi Kawasan Kelompok Kawasan Komoditas Unggulan D1 Peureulak sekitarnya (Kab. Aceh Timur, Prov. Aceh) dan
Kawasan Agropolitan (Padi): Peureulak, Peureulak Timur, Peureulak Barat, Ranto Peureulak, Peunaron Kawasan Minapolitan Perikanan Budidaya: Peureulak • • Padi Udang Bandeng | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 530
Kode D2 D3 D4 D5 D6 Lokasi Kawasan Sidikalang sekitarnya (Kab. Bharat, Sumut) dan Pakpak Prov. Tapan sekitarnya (Kab. Selatan, Limapuluh Prov. Sumbar) dan Pesisir Kab. Kota, Batik Nau sekitarnya (Kab. Utara, Bengkulu) dan Bengkulu Prov. dan Baturaja sekitarnya (Kab Ogan Komering Ulu, Ogan Kab. Ulu Komering Timur, Prov. Sumsel) Mesuji sekitarnya (Kab. Mesuji dan Tulang Kab. Bawang, Prov. Lampung) dan Kelompok Kawasan
• Kawasan Transmigrasi: Peunaron, Aluemerah Kota Otonom Terdekat : Lhoksumawe PKW Sidikalang Kawasan Transmigrasi: Majanggut Kawasan Pariwisata: KSPN Danau Toba Kota Otonom Terdekat : Subulus
-salam dan Pematang Siantar Perkotaan Tapan Kawasan Minapolitan Perikanan Budidaya: Mandeh KPB Lunang Silaut Kawasan Transmigrasi: Painan PKW Terdekat: Muko
-Muko (Bengkulu) Kota Otonom Terdekat Sungai Penuh Perkotaan Batik Nau Kawasan Agropolitan (Padi): Argo Makmur, Amanjaya, Padang Jaya KPB Lagita Kawasan Transmigrasi: Argo Makmur Kota Otonom Terdekat : Kota Bengkulu PKW Baturaja Kawasan Agropolitan (Jagung): Marta Pura, Bungamayang, Cempaka, Buay Pemuka Peliung KPB Belitang Kawasan Transmigrasi: Air Komering, PKW Terdekat: Baturaja Kota Otonom Terdekat: Metro Perkotaan Mesuji Kawasan Agropolitan (Kedelai): Mesuji KPB Mesuji KPB Rawa Pitu Kawasan Transmigrasi: Rawa Jitu : Kota
Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 | Komoditas Unggulan Padi Karet Kopi Wisata Bentang Alam Wisata Budaya Ikan Kerapu Padi Karet Gambir Padi Karet Kelapa Sawit Jagung Kedelai 531
Kode Lokasi Kawasan Kelompok Kawasan Komoditas Unggulan • D7 D8 Tanjung dan sekitarnya (Kab. Prov. Selatan) Siapi-api Banyuasin, Sumatera Tanjung dan sekitarnya (Kab. Belitung, Kab. Selatan, Bangka Bangka Prov. Belitung) Pandan • •
PKW Terdekat: Menggala Kota Otonom Terdekat : Kota Metro dan Kota Palembang Perkotaan Tanjung Siapi-api Kawasan Agropolitan (Kedelai): Banyuasin KPB Telang Kawasan Transmigrasi: Air Saleh Kota Otonom Terdekat : Kota Jambi dan Kota Palembang KSPN Tanjung Kelayang Perkotaan Toboali KPB Batu Betumpang Kawasan Transmigrasi: Bukit Anda Kota Otonom Terdekat : Kota Pangkal Pinang
• Kedelai Karet Wisata Bahari Sumber : Bappenas, 2014 8.5.3 Pengembangan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan 8.5.3.1 Pengembangan Daerah Tertinggal Arah kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Sumatera difokuskan pada upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik dan pengembangan perekonomian masyarakat yang berbasis energi dan hasil bumi yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan infrastruktur penunjang konektivitas antara daerah tertinggal dan pusat pertumbuhan. Pembangunan daerah 1. Pemenuhan Pelayanan Publik Dasar tertinggal dilakukan melalui strategi sebagai berikut: Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pelayanan publik dasar di daerah tertinggal Wilayah Sumatera dengan prioritas kegiatan sebagai berikut: a. Bidang Pendidikan 1) Pemerataan distribusi dan kapasitas tenaga pendidik diutamakan di wilayah terisolir; 2) Peningkatan kapasitas tenaga pendidik diutamakan di wilayah terisolir; | Rancangan Awal RPJMN 2015
-2019 532
3) Pemberian insentif tenaga pendidik diutamakan di bagian utara, bagian selatan, dan kepulauan di wilayah Sumatera. 4) Penyediaan rumah dinas tenaga pendidik di wilayah terisolir; 5) Penyelenggaraan guru kunjung di wilayah terisolir dan perbatasan; 6) Pengembangan sekolah kecil di wilayah terisolir dan perbatasan; 7) Penyelenggaraan sekolah satu atap di wilayah terisolir dan perbatasan (SD, SMP, SMA/SMK); 8) Pembangunan sekolah berasrama di bagian utara, bagian selatan, dan kepulauan di wilayah Sumatera; 9) Pengembangan asrama sekolah; 10) Pengembangan pendidikan jarak jauh; 11) Penyediaan bus sekolah; 12) Pengembangan pendidikan kesetaraan (kelompok belajar paket A,B,C); 13) Pemberian kuota khusus beasiswa Perguruan Tinggi untuk daerah tertinggal. b. Bidang Kesehatan 1) Pemerataan distribusi tenaga kesehatan di kepulauan dan bagian utara di wilayah Sumatera; 2) Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di kepulauan dan bagian utara di wilayah Sumatera; 3) Pemberian insentif tenaga kesehatan di kepulauan dan bagian utara di wilayah Sumatera; 4) Penyediaan rumah dinas tenaga kesehatan di kepulauan dan bagian utara di wilayah Sumatera; 5) Pengadaan sarana kesehatan keliling diutamakan di bagian barat, dan bagian selatan wilayah Sumatera; 6) Pengadaan puskesmas terapung di kawasan pulau kecil terluar; 7) Pengembangan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pratama; 8) Pemerataan alat kesehatan dan obat-obatan; Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 | 533
534 9) Pengembangan telemedis di daerah tertinggal. | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
2 8 R A B M A G . N A A S E D R E P N A D N A A T O K R E P N A S A W A K N A G N A B M E G N E P S A T I R O I R P I S A K O L A T E P a r e t a m u S h a y a l i W c. Bidang Informasi dan Telekomunikasi Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 | 4 1 0 2 , s a n e p p a B : r e b m u S 535
1) Pengembangan PLTMH, PLTS, PLTU; 2) Pemberian bantuan subsidi listrik pada pemakaian 30-60 kWh; 3) Pengembangan energi biogas ramah lingkungan; 4) Penyediaan bahan bakar minyak di wilayah terpencil. d. Bidang Telekomunikasi 1) Pengembangan radio komunitas dan radio komunikasi khususnya di bagian terpencil dan terisolir Wilayah Sumatera; 2) Pembangunan menara penguat sinyal 3) Pengembangan radio penguat siaran RRI dan TVRI, khususnya di bagian utara Wilayah Sumatera. 4) Pengembangan jaringan internet. 5) Pengembangan pusat Provinsi Lampung, informasi desa/balai rakyat di e. Bidang Permukiman dan Perumahan 1) Pembangunan perumahan layak huni; 2) Pembangunan sarana air bersih sehat di seluruh kampung terutama di wilayah terisolir; 3) Perbaikan layak huni khususnya di kawasan perhutanan, perairan, dan pesisir.Bidang Informasi dan Telekomunikasi. lingkungan permukiman tidak 2. Pengembangan Ekonomi Lokal Pengembangan kinerja perekonomian masyarakat di daerah tertinggal secara terpadu dalam rangka meningkatkan nilai tambah sesuai dengan karakteristik, posisi strategis, dan keterkaitan antar kawasan. Strategi ini meliputi aspek infrastruktur, manajemen usaha, akses permodalan, inovasi, dan pemasaran dengan prioritas kegiatan sebagai berikut: a. Peningkatan kapasitas sarana pelabuhan khususnya untuk industri perkebunan penunjang pengembangan energi dan hasil bumi; b. Pemberdayaan ekonomi masyarakat di Wilayah Sumatera seperti penyediaan tenaga pendamping bidang pengelolaan dan hasil bumi; | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 536
c. Optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa Daerah (BUMD) khususnya sub-sektor pangan, perkebunan, dan kawasan pesisir; d. Pengembangan sarana distribusi perdagangan melalui pembangunan pasar-pasar percontohan di Wilayah Sumatera; e. Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana Pertanian; f. Pengembangan jaringan irigasi; g. Pengembangan gudang dan fasilitas pengolahan pasca panen; h. Pengembangan kelembagaan mikro i. Pengembangan koperasi simpan pinjam j. Pemberian skema kredit yang afirmatif bagi petani, nelayan, peternak; k. Pengembangan produk unggulan perikanan di Kabupaten Cold Kepulauan Mentawai; Storage l. Pengembangan sistem logistik ikan melalui penyediaan disetiap sentra perikanan; m. Pengembangan kegiatan kepariwisataan bahari dan sosial- budaya melalui peningkatan insfrastruktur, sarana, promosi, serta peningkatan peran serta masyarakat adat, khususnya di bagian utara dan barat Wilayah Sumatera; n. Pengembangan rumah pusat kebudayaan dan kesenian, museum; 3. Penguatan Konektivitas dan Sislognas o. Pengembangan pasar kecamatan tradisional. Peningkatan konektivitas daerah tertinggal dengan pusat pertumbuhan yang diprioritaskan pada ketersediaan sarana dan prasarana penunjang peningkatan kinerja pembangunan ekonomi daerah dengan prioritas kegiatan sebagai berikut: a. Membuat sistem konektivitas laut untuk mendistribusikan hasil bumi menuju lokasi di luar Pulau Sumatera; b. Pembangunan dermaga di pulau-pulau kecil yang tersebar di wilayah Sumatera; c. Pengembangan jalur keperintisan laut di wilayah kepulauan Sumatera; Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 | 537
d. Peningkatan kapasitas pelabuhan kapal penumpang dan ferry; e. Pengadaan unit armada ferry baru di Wilayah Sumatera; f. Pembangunan prasarana jalan dan jembatan penunjang di kawasan Trans Bangka-Belitung; g. Pembangunan infrastruktur jalan bagian selatan di wilayah Sumatera Selatan; h. Pengembangan jaringan publik darat antara lokasi perkebunan, serta pengolahan dan akses ke pelabuhan; i. Penyediaan dan pembangunan prasarana dan fasilitas pendukung kereta api di kawasan Sumatera bagian barat; j. Pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan bandara perintis 4. Penguatan Kemampuan SDM dan IPTEK di wilayah Sumatera. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kapasitas kelembagaan pemangku kepentingan pembangunan daerah tertinggal di pusat maupun di daerah yang terintegrasi untuk menunjang pengelolaan hasil bumi dan energi. Strategi ini meliputi aspek peraturan perundangan, tata kelola, SDM, rumusan dokumen kebijakan, dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) melalui prioritas kegiatan sebagai berikut: a. Peningkatan kualitas aparatur daerah khususnya pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang pendidikan, kesehatan, listrik, dan telekomunikasi di daerah tertinggal dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian; b. Peningkatan kualitas aparatur daerah khususnya pada pengembangan ekonomi daerah dan ekonomi masyarakat pada perkebunan, pangan-hortikultura, dan perikanan laut (pesisir) dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian; c. Pengembangan sekolah-sekolah kejuruan dan politeknik dalam menunjang pengelolaan hasil bumi dan energi; d. Pengembangan kewirausahaan bagi pemuda; e. Pengembangan Balai Pelatihan Kerja dan Kewirausahaan; f. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Aceh; g. Pengembangan pusat informasi dan teknologi untuk menunjang pengembangan usaha khususnya sub-sektor perkebunan dan | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 538
perikanan laut; 5. Penguatan Regulasi dan Insentif h. Peningkatan teknologi pengolahan limbah hasil industri Dalam upaya mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal, bentuk afirmasi yang lebih nyata dan konkrit dilakukan dengan evaluasi terhadap harmonisasi regulasi untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam pengelolaan hasil bumi dan energi melalui pelaksanaan prioritas kegiatan sebagai berikut: a. Penyusunan Strategi Daerah tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal; b. Harmonisasi kebijakan, program, dan kegiatan daerah untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal; c. Koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah dengan pemerintah daerah dan antar-SKPD dalam penyelenggaraan program pembangunan di daerah; d. Menghapus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari hulu-hilir untuk memangkas ongkos produksi hingga 10 persen; e. Menata ulang kebijakan penetapan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM DPT); public industry f. Menyusun rencana induk dan rencana aksi pengembangan perkebunan, pangan- ekonomi berbasis pada hortikultura, dan perikanan laut secara terpadu; g. Pemberian insentif untuk pihak swasta dalam proses pengembangan usaha di daerah tertinggal; 6. Pembinaan Daerah Tertinggal Terentaskan h. Tunjangan khusus penyuluh pertanian. Pembinaan daerah tertinggal yang terentaskan melalui penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah dan peningkatan kapasitas SDM. 7. Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi Mendukung pengembangan kawasan perdesaan dan transmigrasi sebagai upaya pengurangan kesenjangan antarwilayah. Dalam proses pembangunan kedepan, diharapkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru dapat mendukung upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal dan pengembangan Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 | 539
kawasan perdesaan. Pada periode RPJMN 2010-2014 wilayah Sumatera terdiri dari 10 provinsi dengan total 154 kabupaten/kota, dimana 29,87 persen atau Indeks 46 kabupaten masuk dalam kategori daerah tertinggal. Pembangunan Manusia (IPM) daerah tertinggal di wilayah ini sebesar 71,10, berada dibawah target IPM rata-rata nasional di daerah tertinggal dalam RPJMN 2010-2014 sebesar 72,2. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,90 persen, jauh dari target yang diharapkan pada RPJMN 2010-2014, sebesar 7,1 persen. Angka kemiskinan di daerah tertinggal Wilayah Sumatera masih sebesar 15,40 persen, jauh dari target Angka Kemiskinan secara nasional di daerah tertinggal dalam RPJMN 2010-2014, sebesar 14,2 persen. Gambaran umum kondisi daerah tertinggal di wilayah Sumatera secara lebih rinci disajikan dalam tabel di bawah ini. Dalam periode RPJMN 2010-2014 di Wilayah Sumatera telah ditetapkan 46 kabupaten tertinggal yang menjadi lokus agenda percepatan pembangunan daerah tertinggal. Pada akhir tahun 2014 diindikasikan terdapat 35 kabupaten tertinggal yang dapat terentaskan. Akan tetapi, terdapat 2 kabupaten dengan status Daerah Otonom Baru (DOB) hasil pemekaran yang masuk kategori daerah tertinggal yaitu Kabupaten Pesisir Barat dan Musi Rawas Utara. Sehingga pada periode RPJMN 2015-2019 jumlah daerah tertinggal di Wilayah Sumatera diperkirakan sebanyak 13 kabupaten. Pada akhir periode RPJMN 2015- 2019 ditargetkan sebanyak 10 11 kabupaten tertinggal dapat terentaskan. 8.5.3.2 Pengembangan Kawasan Perbatasan Arah kebijakan Pengembangan Kawasan Perbatasan di Wilayah Sumatera difokuskan untuk meningkatkan peran sebagai halaman depan negara yang maju dan berdaulat dengan negara Malaysia, Singapura, Thailand, India, Vietnam. Fokus Pengembangan Kawasan Perbatasan di Wilayah Sumatera diarahkan pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di Wilayah Sumatera, yaitu PKSN Sabang, PKSN Ranai, PKSN Batam, PKSN Dumai, serta mempercepat pembangunan di Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) tahun 2015-2019. Strategi pengembangan kawasan perbatasan diarahkan untuk mewujudkan kemudahan aktivitas masyarakat kawasan perbatasan dalam berhubungan dengan negara tetangga dan pengelolaan sumber daya darat dan laut untuk menciptakan kawasan perbatasan yang berdaulat. Strategi tersebut diantaranya: | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 540
1. Penguatan pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pemeliharaan dan pengamanan kawasan perbatasan Sumatera Penguatan pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pemeliharaan, dan pengamanan kawasan perbatasan, secaraterpadu di Wilayah Sumatera,dilakukan dengan: a. Mengembangkan pusat imigrasi, karantina, dan keamanan terpadu (satu atap) di PKSN Sabang, PKSN Ranai, PKSN Batam, PKSN Dumai, dan Anambas. pelayanan kepabeanan, b. Merevitalisasi aktivitas lintas batas di pintu-pintu alternatif (ilegal) di kawasan perbatasan Riau dan Kepulauan Riau; c. Mengembangkan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara; d. Penegasan, pemeliharaan, dan pengawasan batas wilayah negara di darat dan laut e. Meningkatkan upaya perundingan dalam penetapan dan penegasan batas wilayah negara RI-Malaysia, RI-Singapura, RI- Thailand, RI-Vietnam dan RI-India; f. Meningkatkan kapasitas tim perunding dari tingkat teknis hingga kebijakan (pengambilan keputusan); g. Menjalin kerjasama pengamanan dan pertahanan kawasan perbatasan negara antara RI-Malaysia, RI-Singapura, RI- Thailand, RI-Vietnam; h. Mendayagunakan Pulau-Pulau Kecil Terluar di Pulau Laut, Pulau Subi, Pulau Subi Kecil, Pulau Rondo, Pulau Berhala, Pulau Nipa dan Pulau-Pulau Kecil Terluar lainnya dengan pendekatan keamanan, ekonomi dan lingkungan; i. Memperkuat fungsi pengamanan perbatasan wilayah laut baik alutsista maupun non alutsista; Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 | 541
542 3 8 R A B M A G . 9 1 0 2 - 5 1 0 2 A R E T A M U S U A L U P H A Y A L I W L A G G N I T R E T H A R E A D N A R A B E S A T E P | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
7 8 L E B A T . A R E T A M U S U A L U P H A Y A L I W L A G G N I T R E T H A R E A D L I F O R P Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 | 543
544 | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
2019 |
545
546 | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
j. Sosialisasi batas laut wilayah negara RI-Malaysia, RI-Singapura, maupun RI-Vietnam kepada masyarakat perbatasan Wilayah Sumatera; (SOP) pertahanan dan keamanan yang profesional bagi aparatur 2. Pengembangan Ekonomi Lokal pengaman perbatasan. k. Mengembangkan standar operasional prosedur Pengembangan ekonomi lokal secara terpadu pada kawasan perbatasan negara di Wilayah Sumatera, dilakukan dengan: a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas supply produk perikanan tangkap terutama dengan penambahan Kapal Tangkap 30 GT dan sumberdaya kelautan ke negara tetangga melalui pengembangan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan; b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian dan perkebunan untuk mencukupi kebutuhan lokal di Riau dan Kepulauan Riau; c. Meningkatkan nilai potensi pariwisata bahari dan budaya di Anambas dan Natuna melalui pengelolaan pariwisata yang optimal (promosi dan penyediaan infrastruktur penunjang pariwisata); d. Mengembangkan pusat perdagangan internasional berbasis komoditas lokal berorientasi pasar ke negara tetangga (Singapura dan Malaysia) skala e. Mengembangkan program transmigrasi di kawasan perbatasan dalam bentuk Kota Terpadu Mandiri di Riau; f. Mengembangkan balai-balai latihan kerja untuk meningkatkan mengelola komoditas unggulan lokal yang berorientasi pasar ke negara tetangga. 3. Penguatan Konektivitas dan Sislognas Peningkatan konektivitas kawasan perbatasan baik ke pusat pertumbuhan maupun konektivitas dengan negara tetangga Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand, dilakukan dengan: a. Meningkatkan intensitas dan pelayanan keperintisan yang menghubungkan pulau-pulau di kawasan perbatasan negara, termasuk pulau kecil terutama di Kepulauan Anambas, Kepulauan Natuna, Bintan (Tambelan), dan Kepulauan Meranti, serta konektivitasnya dengan sistem Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 | terluar berpenduduk 547
transportasi laut nasional dan internasional; b. Mengembangkan dermaga keperintisan pada pulau-pulau kecil terluar berpenduduk di Kepulauan Anambas, Natuna, Tambelan, dan Pulau-Pulau kecil terluar lainnya; c. Menjamin ketersedian logistik, khususnya untuk pulau-pulau kecil terluar berpenduduk; d. Meningkatkan konektivitas dengan membangun sistem jaringan jalan lokal di Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) dan antar Lokpri yang saling terhubung dengan pusat kegiatan ekonomi; e. asional, khususnya di PKSN Ranai, PKSN Dumai, dan Anambas; f. Menyediakan infrastruktur dasar kewilayahan terutama jalan, listrik, terbarukan maupun non terbarukan, air bersih, dan telekomunikasi yang berdaulat di Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri). 4. Penguatan Kemampuan SDM dan Iptek Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) berdaya saing agar mampu mengelola sumber daya alam di kawasan perbatasan darat dan laut, mampu melakukan aktivitas perdagangan dengan negara turut mendukung upaya peningkatan kedaulatan negara dengan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) yang berkualitas, dilakukan dengan: tetangga dan a. Mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan kejuruan dan keterampilan berbasis sumberdaya (kelautan, pertanian, perkebunan, perikanan, dan lokal pertambangan) di kawasan perbatasan Riau dan Kepulauan Riau; b. Meningkatkan akses pelayanan sosial dasar (pendidikan dan kesehatan) di kawasan perbatasan negara, termasuk pulau- pulau kecil terluar berpenduduk dengan penyedian sarana dan prasarana sesuai karakteristik geografis wilayah (sekolah jemput sekolah, berasrama, poskesdes, mobile clinic transportasi perairan antar ); c. Menyediakan tenaga pendidikan dan kesehatan yang handal serta penyedian insentif, serta sarana prasarana penunjang yang memadai, khususnya di pulau-pulau kecil terluar berpenduduk terutama rumah guru, fasilitas telekomunikasi dan informasi bagi guru; d. Meningkatkan kapasitas aparatur wilayah perbatasan melalui penerapan kebijakan wajib tugas belajar dan pelatihan teknis, | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 548
agar diperoleh sumberdaya aparatur yang memiliki kemampuan dan merumuskan kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan dan pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat perbatasan; e. Mengembangkan teknologi tepat guna dalam menunjang lokal di kawasan pengelolaan sumber daya alam/potensi perbatasan. 5. Penguatan Regulasi dan Insentif Dalam upaya mendukung pengembangan kawasan perbatasan negara, diperlukan harmonisasi regulasi sebagai berikut: a. Akses masyarakat perbatasan yang tinggal di kawasan lindung untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalamnya, serta untuk kemudahan pembangunan infrastruktur yang melalui hutan lindung; b. Regulasi pengelolaan lintas batas; c. Regulasi Perdagangan lintas batas Perjanjian kerjasama antara dalam RI-Malaysia, RI-Singapura, maupun RI-Vietnam pengembangan kawasan perbatasan negara; d. Regulasi untuk memberikan kewenangan yang luas (asimetrik) kepada Pemerintah Pusat untuk menyediakan sumber daya air, pengelolaan jalan non status, dan pelayanan pendidikan dan kesehatan di kawasan perbatasan dan pulau- pulau kecil terluar; iklim lebih e. Penciptaan perbatasan; investasi yang kondusif di kawasan f. Pembagian kewenangan atau urusan antar jenjang pemerintah: pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam pengelolaan kawasan perbatasan; g. Kelembagaan pengelola perbatasan yang memiliki otoritas penuh untuk mengelola pos-pos lintas batas negara; h. Pemberian kewenangan khusus bagi pemerintahan kecamatan di wilayah perbatasan (Lokpri) dalam bentuk desentralisasi asimetrik dengan penetapan daerah khusus untuk akselerasi pembangunan dan efektivitas peningkatan kualitas pelayanan publik; Penyusunan Rencana Tata Ruang termasuk Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan di Kepulauan Riau dan Riau. i. j. Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah dalam Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 | Tahun 2015-2019 menjadi acuan 549
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perbatasan negara. 8.5.4 Penanggulangan Daerah Bencana kawasan Pada umumnya PKN, PKW dan PKSN di Wilayah Sumatera memiliki risiko tinggi terhadap bencana. Potensi ancaman bencana yang dominan terjadi di Wilayah Sumatera adalah banjir, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, letusan gunung api dan kebakaran hutan dan lahan. TABEL 8.8 DAFTAR LOKASI PRIORITAS PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN No. Kota/Kabupaten Kecamatan Lokasi Prioritas 1 2 3 4 5 6 7 Sabang Serdang Berdagai Rokan Hilir Bengkalis Indragiri Hilir Kepulauan Meranti Dumai Sukakarya Tanjung Beringin Pasirlimau Kapuas; Sinaboi Bukit Batu, Bantan, Rupat Utara, Rupat, Bengkalis Pulau Burung; Tanah Merang; Gaung Anak Serka; Kateman; Merbau, Rangsang, Pulau Merbau, Tasik Putri Uyu, Rangsang Barat, Rangsang Pesisir Dumai, Dumai Timur, Dumai Barat, Sungai Sembilan, Medang Kampa Kuala Kampar 8 Pelalawan 9 10 11 12 Natuna Kep. Anambas Kota Batam Bintan Bunguran Timur, Serasan, Bunguran Barat, Midai, Pulau Laut, Subi, Serasan Timur, Bunguran Utara Jemaja, Jemaja Timur, Palmatak, Siantan Belakang Padang, Batam Kota, Bulang, Sekupang, Lubuk Raja, Nongsa, Batu Ampar, Batu Aji Bintan Utara, Tambelan, Bintan Pesisir, Teluk Sebong, Gunung Kijang Kundur, Meral, Moro, Unggar, Meral Barat, Tebing 13 Karimun | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 550
4 8 R A B M A G . N A S A T A B R E P N A S A W A K ) I R P K O L ( S A T I R O I R P I S A K O L N A R A B E S A T E P 9 1 0 2 - 5 1 0 2 A R E T A M U S H A Y A L I W Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 | 551
Risiko bencana alam yang tinggi di wilayah Sumatera disebabkan oleh tingginya ancaman bencana, potensi jumlah penduduk terpapar tinggi dan kerugian ekonomi yang tinggi. Kemudian, kapasitas kelembagaan, peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana belum memadai. Berdasarkan DIBI yang merekam kejadian bencana tahun 1815-2014, berbagai kejadian bencana di Pulau Sumatera telah mengakibatkan 176.581 orang meninggal dunia, 63.041 orang luka-luka, 6.984 orang hilang, 2.129.726 orang mengungsi dan 460.531 rumah hancur/rusak. kebijakan penanggulangan bencana di wilayah Sumatera adalah mengurangi indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka 1. masyarakat terhadap bencana, yang dapat dilakukan melalui strategi: pembangunan berkelanjutan, melalui: Memperhatikan kondisi diatas, maka arah a. Mengarusutamakan pengurangan pembangunan sektoral dan wilayah; risiko bencana dalam b. Pengenalan, pengkajian dan pemantauan risiko bencana melalui penyusunan kajian dan peta risiko skala 1:50.000 pada 14 kabupaten (Langkat, Deli Serdang, Karo, Padang Pariaman, Kepulauan Mentawai, Kota Bengkulu, Mukomuko, Rejang Lebong, Banyuasin, Lahat, Lampung Barat, Tanggamus, Sarolangun, Kerinci) dan skala 1:25.000 di 6 kota (Kota Medan, Kota Padang, Kota Lhokseumawe, Banda Lampung, Jambi, Kota Banda Aceh) dengan memperhatikan indikator risiko iklim.; c. Integrasi kajian dan peta risiko dalam penyusunan dan review RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota. d. Pemanfaatan kajian dan peta risiko bagi penyusunan Rencana Penanggulangan (RPB) Bencana Kab/Kota dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB), di 20 Kabupaten/Kota dan menjadi masukan untuk penyusunan RPJMD Kab/Kota. e. Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana di 2. Penurunan kerentanan terhadap bencana pusat dan daerah a. Mendorong dan menumbuhkan budaya sadar bencana serta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 552
b. Peningkatan sosialisasi dan diseminasi pengurangan risiko bencana kepada masyarakat baik melalui media cetak, radio dan televisi di 20 kabupaten/kota risiko tinggi. c. Meningkatkan kerjasama dengan mitra pembangunan, OMS dan dunia usaha untuk mengurangi kerentanan sosial dan ekonomi masyarakat.; e d. Peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah pasca ncana, melalui percepatan penyelesaian rehabilitasi dan b rekonstruksi wilayah pasca bencana di Pulau Sumatera, yaitu: letusan gunung api Sinabung, Kabupaten Karo, Kepulauan Mentawai, Aceh Tengah, Bener Meriah, Sumatera Barat dan daerah pasca bencana alam lainnya e. Pemeliharaan dan penataan lingkungan di sekitar daerah aliran sungai (DAS) kritis dan daerah rawan bencana alam di Pulau Sumatera dan menumbuhkan kearifan 3. Peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat f. Membangun membangun dan mitigasi bencana. lokal dalam a. Penguatan aparatur penanggulangan bencana di pusat dan daerah melalui pembangunan gedung kantor di 20 kabupaten/kota. kapasitas kelembagaan dan b. Meningkatkan koordinasi antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antar pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana. c. Penyediaan sistem peringatan dini bencana tsunami pada 29 kabupaten/kota di pesisir pantai barat Pulau Sumatera serta memastikan berfungsinya sistem peringatan dini dengan baik. d. Pemantauan dan penyediaan sistem peringatan dini erupsi gunung api di Pulau Sumatera serta memastikan berfungsinya sistem peringatan dini dengan baik. e. Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dan pendidikan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. f. Melaksanakan simulasi dan gladi kesiapsiagaan tanggap darurat secara berkala dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api. g. Penyediaan infrastruktur mitigasi (shelter/tempat evakuasi sementara, dan kesiapsiagaan jalur evakuasi dan Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 | 553
rambu-rambu evakuasi) menghadapi bencana gempa bumi, hot spot tsunami, dan letusan gunung api. h. Meningkatkan monitoring kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu dan Lampung. i. Membangun dan memberikan perlindungan bagi prasarana vital yang diperlukan untuk memastikan keberlangsungan pelayanan publik, kegiatan ekonomi masyarakat, keamanan dan ketertiban pada situasi darurat dan pasca bencana. j. Pengembangan Desa Tangguh Bencana di 20 kabupaten/kota risiko tinggi bencana untuk mendukung Gerakan Desa Hebat. k. Peningkatan kapasitas manajemen dan pendistribusian logistik kebencanaan, melalui pembangunan 2 (dua) unit pusat logistik kebencanaan di wilayah Sumatera Bagian Utara dan Sumatera Bagian Selatan yang dapat menjangkau wilayah pasca bencana yang terpencil. l. Pembentukan dan penguatan kapasitas forum pengurangan risiko bencana di daerahTABEL 8.9 PROFIL KERAWANAN DAN RISIKO PKN, PKW DAN PKSN DI WILAYAH SUMATERA Lokasi Index Kerawanan (IRBI 2011) Indeks Risiko tingkat Kabupaten/Kota (IRBI 2013) KAPET BAD (Bandar Darussalam) KPBPB Sabang Aceh Kota Banda Aceh: tinggi untuk gempa bumi, tsunami, abrasi, cuaca ekstrim Kota Banda Aceh: Tinggi Kota untuk bencana cuaca ekstrim, banjir dan tanah longsor, Sabang: tinggi Kota Sabang: sedang KEK Sei Mangkei KPBPB Batam di Kota Batam Kabupaten Simalungun: tingkat kerawanan untuk bencana banjir, gempa bumi, cuaca ekstrim. sedang Kabupaten Simalungun: sedang Kota Batam: tingkat kerawanan tinggi untuk bencana banjir, Kota Batam: sedang | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 554
Lokasi KPBPB Bintan di Kabupaten Bintan KPBPB Tanjung Pinang KPBPB Karimun di Kabupaten Karimun KEK Tanjung Api- Api KSN Mebidangro: Perkotaan Kota Medan, Binjai (Ibukota Kab. Langkat), Kab. Deli Kab. Serdang, Karo) KSN Perkotaan Palapa (Usulan) ITBM Padang,Lubuk Alung, Pariaman, Indarung, Teluk Bayur, Bungus, Mandeh KSN Perkotaan Palembang Raya: (Usulan) Index Kerawanan (IRBI 2011) Indeks Risiko tingkat Kabupaten/Kota (IRBI 2013) cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan. Kabupaten kerawanan sedang Bintan: tingkat Kabupaten Bintan: sedang Kota Tanjung Pinang: tingkat kerawanan sedang Kota Tanjung Pinang: sedang Kabupaten Karimun: kerawanan sedang tingkat Kabupaten Karimun: sedang Kabupaten Banyuasin: : tingkat kerawanan tinggi untuk cuaca ekstrim dan sedang untuk bencana banjir Kota Medan: untuk bencana banjir, cuaca ekstrim, abrasi, Kota Binjai:tinggi untuk bencana banjir Kabupaten Langkat: tinggi untuk bencana banjir, cuaca ekstrim, kekeringan. Kabupaten Deli Serdang: tinggi untuk bencana banjir, cuaca ekstrim, kekeringan. Kabupaten Karo: letusan gunung api, tinggi untuk Kota Padang: bencana banjir, gempa bumi, tsunami, cuaca ekatrim, abrasi dan kekeringan, Kabupaten Padang Pariaman: tinggi untuk bencana banjir, gempa, cuaca ekstrim, tanah longsor dan abrasi tinggi Kabupaten Banyuasin: tinggi Kota Medan: tinggi Kota Binjai: sedang Kabupaten Langkat: tinggi Kabupaten Deli Serdang: tinggi Kabupaten Karo: tinggi Kota Padang: tinggi Kabupaten Padang Pariaman: tinggi Kota Palembang: tinggi untuk banjir dan cuaca ekstrim Kabupaten Banyuasin: tingkat kerawanan tinggi untuk cuaca Kota Palembang: sedang Kabupaten Banyuasin: tinggi Kabupaten Musi Banyuasin: Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 | 555
Index Kerawanan Lokasi (IRBI 2011) Kota Palembang, Banyuasin, Kab. Kab. Musi Banyuasin ekstrim dan bencana banjir Kabupaten Musi Banyuasin: tinggi untuk bencana cuaca ekstrim, tingkat sedang untuk bencana banjir dan kekeringan. sedang untuk Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Sumatera Kota Lhokseumawe Tinggi untuk ancaman: Gempa bumi, ekstrim, abrasi. tsunami, cuaca Padang Tinggi untuk ancaman: Gempa bumi, banjir, cuaca ekstrim, abrasi. longsor, Bandar Lampung Tinggi untuk ancaman: Banjir, longsor, cuaca ekstrim, abrasi, kekeringan. Jambi Jambi: banjir dan tanah longsor tinggi untuk bencana Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Sumatera Padang Sidempuan Tinggi untuk ancaman: banjir Bukittinggi Tinggi untuk ancaman: gempa bumi, kebakaran permukiman Muara Enim Tinggi untuk ancaman: banjir, cuaca ekstrim Lahat Tinggi untuk ancaman: Gempa bumi, letusan gunung api, banjir dan tanah longsor, cuaca ekstrim - Curup Kab.Rejang Lebong Tinggi untuk ancaman: letusan gunung api, banjir, kebakaran permukiman | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 556 Indeks Risiko tingkat Kabupaten/Kota (IRBI 2013) sedang Kota Lhokseumawe: tinggi Kota Padang: tinggi Bandar Lampung: tinggi Jambi: tinggi Kota Padang Sidempuan: Sedang Kota Bukittinggi: Sedang Muara Enim: Tinggi Lahat: Tinggi Rejang Lebong: Tinggi
Lokasi Bengkulu Manna Bengkulu Selatan - Kab. Mukomuko Sabang Meulaboh - Kab. Aceh Barat Gunung Sitoli Sibolga Pariaman Muara Siberut - Kepulauan Kab. Mentawai Kalianda Kab.Lampung Selatan - Index Kerawanan (IRBI 2011) Indeks Risiko tingkat Kabupaten/Kota (IRBI 2013) Tinggi untuk ancaman: Kota Bengkulu: Tinggi Gempa bumi, banjir dan tanah longsor, kekeringan, kebakaran permukiman Tinggi untuk ancaman: Bengkulu Selatan: Tinggi banjir, kebakaran permukiman Tinggi untuk ancaman: Mukomuko: Tinggi Tinggi untuk ancaman: Kota Sabang: Sedang banjir dan tanah longsor, cuaca ekstrim Tinggi untuk ancaman: Aceh Barat: Tinggi Gempa bumi, tsunami, banjir, cuaca ekstrim, abrasi. Tinggi untuk ancaman: Kota Gunung Sitoli: Tinggi gempabumi Tinggi untuk ancaman: Kota Sibolga: Tinggi Gempa bumi, banjir dan tanah longsor, kebakaran permukiman Tinggi untuk ancaman: Kota Pariaman: Tinggi Gempa bumi Tinggi untuk ancaman: Kepulauan Mentawai: Tinggi Gempa bumi, tsunami, tanah longsor, abrasi Tinggi untuk ancaman: Lampung Selatan: Tinggi banjir dan tanah longsor, cuaca ekstrim, abrasi kekeringan Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 | 557
Index Kerawanan Lokasi (IRBI 2011) Kota Agung - Kab. Tanggamus Tinggi untuk ancaman: banjir, cuaca ekstrim, abrasi, kekeringan Liwa Lampung Barat - Kab. Tinggi untuk ancaman: banjir dan tanah longsor, gempa bumi, cuaca ekstrim Sarolangun Tinggi untuk bencana banjir Kabupaten Kerinci Tinggi untuk bencana banjir, gempa bumi Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Sumatera Sabang Tinggi untuk ancaman: kebakaran permukiman, cuaca ekstrim, banjir dan tanah longsor Dumai Tinggi untuk ancaman: data tidak tersedia. Batam Tinggi untuk ancaman: longsor, Banjir kebakaran permukiman, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan kecelakaan transportasi dan tanah Ranai Natuna - Kab. Tinggi untuk ancaman: data tidak tersedia Sumber : Diolah, Bappenas 2014 | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 558 Indeks Risiko tingkat Kabupaten/Kota (IRBI 2013) Tanggamus: Tinggi Lampung Barat: Tinggi Sarolangun: tinggi Kabupaten Kerinci: tinggi Kota Sabang: Sedang Kota Dumai: Sedang Kota Batam: Sedang Natuna: Sedang
5 8 R A B M A G . A R E T A M U S U A L U P H A Y A L I W A N A C N E B O K I S I R S K E D N I A T E P Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 | 559
8.5.5 Pengembangan Tata Ruang Wilayah Sumatera A. Arah Kebijakan Tata Ruang Wilayah Sumatera 1. Kebijakan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan baru di wilayah pesisir barat dan wilayah pesisir timur Pulau Sumatera dilakukan dengan pengembangan kawasan perkotaan nasional berbasis sumber daya alam dan jasa lingkungan di wilayah pesisir barat dan wilayah pesisir timur Pulau Sumatera dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. 2. Kebijakan untuk mewujudkan jaringan transportasi antarmoda yang dapat meningkatkan keterkaitan antarwilayah, efisiensi ekonomi, serta membuka keterisolasian wilayah meliputi: a. Pengembangan jaringan transportasi yang terpadu untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah, efisiensi, dan daya saing ekonomi wilayah; dan b. Pengembangan jaringan transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil. 3. Kebijakan untuk mewujudkan kelestarian kawasan berfungsi lindung bervegetasi hutan tetap paling sedikit 40 persen (empat puluh persen) dari luas Pulau Sumatera sesuai dengan kondisi ekosistemnya meliputi: a. Pemertahanan luasan kawasan berfungsi lindung dan rehabilitasi kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi; dan b. Pengembangan pengelolaan potensi kehutanan dengan prinsip berkelanjutan. 4. Kebijakan untuk mewujudkan kelestarian kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati hutan tropis basah melalui pengembangan koridor ekosistem antarkawasan berfungsi konservasi. 5. Kebijakan untuk mewujudkan pusat industri yang berdaya saing melalui pengembangan keterkaitan ekonomi antar pusat-pusat industri. 6. Kebijakan untuk mewujudkan KSN Perbatasan Negara dan KSN sudut kepentingan ekonomi melalui pengembangan Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara, Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau, KSN KAPET BAD, Kawasan Perkotaan Medan- Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro), Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK), dan KPBPB Sabang. | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 560
B. Strategi Pengembangan Tata Ruang Wilayah Sumatera I. Struktur Ruang Pulau Sumatera 1. Strategi pengembangan pusat kegiatan dilakukan dengan: a. Mengembangkan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pertumbuhan perkebunan, agropolitan, pariwisata, minapolitan, dan pertambangan untuk pertumbuhan ekonomi wilayah; dan b. Mengembangkan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat perdagangan dan jasa yang berskala internasional. Prioritas lokasi pengembangan pusat kegiatan pada periode 2015- 2019 dapat dilihat pada Tabel 8.10. TABEL 8.10 PRIORITAS LOKASI PENGEMBANGAN PUSAT KEGIATAN PERIODE 2015-2019 Provinsi Pusat Kegiatan dalam RTRWN PKN PKW PKSN NAD Lhokseumawe (I/C/1) Sabang (I/C/1) Banda Aceh (I/C/1), (I/D/1) Langsa (II/C/3) Takengon (II/C/1) Meulaboh (I/D/1), (II/C/3) Sabang (I/A/ 2) Sumatera Utara Kawasan Perkotaan Medan-Binjai-Deli- Serdang-Karo (Mebidangro) (I/C/3) Tebing Tinggi (II/C/1) Sidikalang (II/B) Pematang Siantar (I/C/1) Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 | 561
Provinsi Pusat Kegiatan dalam RTRWN PKN PKW Balige (II/C/1) Rantau Prapat (I/C/1) Kisaran (II/C/1) Gunung Sitoli (I/D/1), (II/C/1) Padang Sidempuan (II/C/1) Sibolga (I /C/1) Sumatera Barat Padang (I/C/1) Pariaman (II/C/1) Sawahlunto (II/C/1) Muarasiberut (II/C/2) Bukittinggi (I/C/1) Solok (II/C/2) Riau Pekanbaru (I/C/1) Dumai (I/C/1) Bangkinang (II/B) Taluk Kuantan (II/C/1) Bengkalis (II/B) Bagan Siapi-api (II/B) Tembilahan (I/C/1) Rengat (II/C/1) Pangkalan Kerinci (II/C/1) Pasir Pangarayan (I/C/1) Siak Sri Indrapura (II/C/1) Kepulauan Riau Batam (I/C/3) Tanjung Pinang (I/C/1) Terempa (II/B) Daik Lingga (II/B) Dabo - Pulau Singkep (II/B) Tanjung Balai Karimun (I/C/1) Jambi Jambi (I/C/1) | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 562 PKSN Dumai (I/A/1) Batam (I/A/1) Ranai (I/A/2)
Provinsi Pusat Kegiatan dalam RTRWN PKN PKW PKSN Kuala Tungkal (II/B) Sarolangun (II/B) Muarabungo (I/C/1) Muara Bulian (II/C/1) Sumatera Selatan Palembang (I/C/1) Muara Enim (I/C/1) Kayuagung (II/B) Baturaja (II/B) Prabumulih (II/C/1) Lubuk Linggau (I /C/1) Sekayu (II/B) Lahat (II/B) Bengkulu Bengkulu (I/C/1) Manna (I/C/1) Muko-Muko (II/C/2) Curup (II/C/2) Bangka Belitung Pangkal Pinang (I/C/1) Muntok (II/B) Tanjungpandan (I/B) Manggar (II/B) Lampung Bandar Lampung (I/C/1) M e t r o (II/C/1) Kalianda (II/B) Liwa (II/C/2) Menggala (II/B) Kotabumi (I/C/1) Kota Agung (II/B) Sumber: Data diolah, Bappenas, 2014 2. Strategi untuk pengembangan jaringan transportasi yang terpadu untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah, efisiensi, dan daya saing ekonomi wilayah dilakukan dengan: a. Mengembangkan dan memantapkan akses prasarana dan laut, dan/atau udara yang dan perkotaan, sarana transportasi darat, menghubungkan antarkawasan Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 | 563
memantapkan koridor ekonomi Pulau Sumatera; b. Meningkatkan fungsi dan/atau mengembangkan jaringan transportasi dengan memperhatikan kawasan berfungsi lindung; dan c. Mengembangkan dan memantapkan akses prasarana dan sarana transportasi darat yang meliputi jaringan jalan, jaringan jalur kereta api, serta jaringan transportasi sungai, danau, dan lintas penyeberangan yang menghubungkan kawasan perkotaan nasional dengan sentra produksi, bandar udara, dan pelabuhan. 3. Strategi untuk pengembangan jaringan transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil dilakukan dengan: a. Mengembangkan jaringan yang menghubungkan kawasan perkotaan nasional dengan kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil; dan transportasi mengembangkan sistem transportasi antarmoda menuju kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil. II. Pengembangan Kawasan Lindung 1. Strategi untuk pemertahanan luasan kawasan berfungsi lindung dan rehabilitasi kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi dilakukan dengan: a. mempertahankan luasan kawasan bervegetasi hutan tetap yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; b. menetapkan kawasan hutan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Daerah Aliran Sungai (DAS); dan c. memulihkan kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi dalam rangka memelihara keseimbangan ekosistem pulau. 2. Strategi untuk pengembangan pengelolaan potensi kehutanan dengan prinsip berkelanjutan, dilakukan dengan: a. merehabilitasi kawasan peruntukan hutan yang mengalami deforestasi dan degradasi; b. mengembangkan sentra kehutanan pada kawasan andalan | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 564
dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. 3. Strategi perwujudan kelestarian kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati hutan tropis basah, dilakukan dengan: a. Menetapkan koridor ekosistem antarkawasan suaka alam dan pelestarian alam; dan b. Mengendalikan pemanfaatan ruang kawasan budi daya pada koridor ekosistem antarkawasan berfungsi konservasi. III. Pengembangan Kawasan Budidaya Strategi perwujudan pusat industri yang berdaya saing melalui pengembangan keterkaitan ekonomi antar pusat-pusat industri dilakukan dengan mengembangkan keterkaitan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan yang IV. Pengembangan Kawasan Strategis Nasional terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan dan/atau bandar udara. Dalam rangka pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KSN) dikembangkan 5 (lima) KSN yang mendukung pengembangan wilayah di Pulau Sumatera. Strategi pengembangan kawasan strategis nasional di Pulau Sumatera dapat dilihat pada Tabel 8.11. TABEL 8.11 STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS NASONAL DI PULAU SUMATERA No KSN Tipe Strategi K/L Kementerian 1 KPBPB Sabang Kepentingan Ekonomi Mengembangkan Kawasan Sabang sebagai pusat perdagangan dan jasa kepelabuhan serta pariwisata internasional Agraria dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Perekonomian Kementerian Pariwisata Kementerian 2 Perbatasan Negara di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara, Kepentingan Pertahanan dan Keamanan Menetapkan batas laut sebagai kawasan yang memiliki fungsi pertahanan dan keamanan dengan Negara India, Thailand dan Malaysia Agraria dan Tata Ruang - BNPP - Kementerian Pertahanan - Kementerian Kelautan dan Perikanan Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 | 565
No KSN Tipe Strategi 3 Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau Merehabilitasi dan melestarikan kawasan yang berfungsi lindung dalam rangka mempertahankan pulau-pulau kecil terluar dan pengembangan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan yang mendukung kedaulatan dan keutuhan batas wilayah negara di Perbatasan Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara dan di Perbatasan Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau 4 Kawasan Perkotaan Mebidangro Kepentingan Ekonomi Mengembangkan dan memantapkan fungsi Kawasan Perkotaan Mebidangro sebagai pusat perekonomian nasional yang produktif dan efisien serta mampu bersaing secara internasional terutama dalam kerja sama ekonomi subregional Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia- Thailand 5 Kapet Banda Aceh Darussalam Kepentingan Ekonomi Mengembangkan komoditas utama sebagai komoditas unggulan yaitu sapi, pisang, kelapa, kopi dan ikan serta | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 566 K/L Kementerian Perhubungan - Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Kementerian Agraria dan Tata Ruang - Bappenas - Kementerian Koordinator Perekonomian Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Perekonomian Bappenas
No KSN Tipe Strategi K/L Kementerian Pertanian mengembangkan produk-produk turunannya di Kawasan Kapet Banda Aceh Darussalam Sumber: Data diolah, Bappenas, 2014 8.5.6 Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah Arah kebijakan pengembangan Wilayah Sumatera yakni peningkatan kapasitas pemerintahan daerah yang mendorong daya saing dan pemerataan pelayanan, dengan strategi: 1. Penguatan regulasi dan kebijakan penataan kewenangan; 2. Penguatan peran gubernur melalui sebagai wakil Pemerintah Pusat; 3. Penguatan regulasi sinergi perencanaan dan penganggaran; 4. Penerapan standar pelayanan dan sistem pengaduan pada tiap pemerintah daerah yang terintegrasi dengan manajemen kinerja; 5. Penguatan peran PTSP sebagai sarana penyederhanaan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha. 6. Penguatan mutu pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sesuai arah dan prioritas pembangunan daerah. 7. Peningkatan proporsi belanja modal; 8. Penataan mekanisme monitoring dan evaluasi dana transfer yang terintegrasi di tingkat provinsi secara on-line; 9. Penguatan tranparansi dan akuntabilitas kebijakan dan pengelolaan keuangan Daerah. Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 | 567
8.6 KAIDAH PELAKSANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA 8.6.1 Prioritas Program Pembangunan 8.6.1.1 Provinsi Aceh TABEL 8.12 KEGIATAN STRATEGIS INFRASTRUKTUR JANGKA MENENGAH NASIONAL DI PROVINSI ACEH Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional Kereta Api 1. Pembangunan Jalur KA Banda Aceh - Lhoksemawe 2. Pembangunan Jalur KA Lhoksemawe - Langsa - Besitang Perhubungan Udara 1. Pengembangan Bandara Sultan Iskandar Muda Perhubungan Laut 1. Pembangunan dan Perluasan Pelabuhan Krueng Geukuh 2. Pengembangan Pelabuhan Sabang 3. Pembangunan Pelabuhan Banda Aceh Jalan 1. Pembangunan Jalan Kruengraya-Tibang 2. Pembangunan Jalan Gempang - Pameuh 3. Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Simelue 4. Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Weh (Sabang - Keuneukal) 5. Pembangunan Jalan Takengon-Sp.Peut 6. Pembangunan Jalan Tol Langsa - Lhokseumawe 7. Pembangunan Jalan Tol Lhokseumawe - Sigli 8. Pembangunan Jalan Tol Sigli - Banda Aceh Energi 1. Revitalisasi kilang LNG Arun 400 mmscfd Ketenagalistrikan 1. PLTA Peusangan 1-2 88 MW 2. PLTA Peusangan-4 (FTP2) 83 MW 3. PLTG Aceh Timur 70 MW 4. PLTG/MG Arun 200 MW 5. PLTGB Sabang (FTP2) 8 MW | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 568
Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional 6. PLTP Jaboi (FTP2) 10 MW 7. PLTP Seulawah 55 MW 8. PLTP Seulawah (FTP2) 55 MW 9. PLTU Meulaboh #1,2 (FTP1) 220 MW 10. PLTU Meulaboh #3,4 400 MW 11. PLTU Sinabang (eks Tapaktuan) 14 MW Sumber Daya Air 1. Pembangunan Waduk Jambo Aye Kab. Aceh Utara & Timur 2. Pembangunan Waduk Kreuto Aceh Utara 3. Pembangunan Waduk Rukoh & Tiro Pidie 4. Pembangunan Waduk Lawe Mamas I Aceh Tenggara 5. 6. 7. Pembangunan Waduk Lawe Atas Aceh Tenggara Integrated Participatory Development and Management Pembangunan Waduk Lawe Mamas II Aceh Tenggara Lhok Guci Irrigation 8. Jaya Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Kr. Pase Aceh Utara 9. Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Jambo Aye Kanan Aceh Utara 10. Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Jamuan (extension) Aceh Utara 11. Pembangunan Bendung D.I. Peureulak Aceh Timur 12. Pembebasan Lahan D.I. Peureulak & D.I. Lhok Guci Aceh Timur dan Aceh Jaya 13. Pembangunan Prasarana Pengendalian Daya Rusak Air Sungai Kr. Singkil Aceh Singkil - Kota Subulussalam 14. Pengendalian Banjir Sungai Lawe Bulan Aceh Singkil 15. Pengamanan Pantai Permukiman Kota Meulaboh Aceh Barat 16. Pengamanan Muara Krueng Peudada Bireun 17. Pembangunan Pengamanan Pantai krueng Raya kec. Mesjid Raya Aceh Besar 18. Pembangunan Intake & Pipa Transmisi Air Baku di Kab. Aceh Utara Aceh Utara 19. Pembangunan Intake & Pipa Transmisi Air Baku Aceh Singkil Aceh Singkil 20. Pembangunan Intake & Pipa Transmisi Air Baku Nagan Raya Nagan Raya 21. RESTORASI SUNGAI Sungai Lawe Alas Dan Lawe Bulan A. Tenggara & Aceh Singkil 22. RESTORASI SUNGAI Sungai Kr. Baro. Kr. Tiro Dan Krueng Aceh Aceh Besar, Pidie Dan Pidie Jaya Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 | Aceh 569
6 8 R A B M A G . 9 1 0 2 - 5 1 0 2 H E C A I S N I V O R P L A N O I S A N H A G N E N E M A K G N A J R U T K U R T S A R F N I S I G E T A R T S N A T A I G E K 570 | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
8.6.1.2 Provinsi Sumatera Utara Tabel 8.13 Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional Di Provinsi Sumatera Utara Kereta Api Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional 1. Pembangunan Jalur KA dan elektrifikasi Medan - Araskabu - Kualanamu 2. Pembangunan Jalur KA Medan - Belawan - Gablon 3. Perhubungan Darat Pembangunan Jalur KA Rantauprapat - Gunung Tua - Padang Sidempuan- Sibolga Perhubungan Udara 1. Pengembangan Sistem Transit Kota Medan Perhubungan Laut 1. Pengembangan Bandara Kualanamu 1. Pengembangan Terminal Curah Cair Kuala Tanjung 2. Pengembangan Terminal Peti Kemas Kuala Tanjung 3. Pengembangan Terminal Peti Kemas Belawan Paket I dan Paket II (700 m) 4. Jalan Pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung di Prupuk (Pelabuhan Hub Kuala Tanjung) 1. Pembangunan Jalan akses Bandara Kualanamu 2. Pembangunan Jalan akses Pelabuhan belawan 3. Pembangunan Jalan Bts Simalungun - Silimbat, Silimbat - bts Taput 4. Pembangunan Jalan KISM - Sp. Mayang - Lima Puluh 5. Pembangunan Jalan Lima Puluh - Pematang Siantar - Kisaran 6. Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Nias 7. Pembangunan Jalan Natal-Bts. Sumbar 8. Pembangunan Jalan Pematang Siantar - Tb.Tinggi 9. Pembangunan Jalan Tanjung Morawa - Saribudolok - Tongging (Rawa Saring) 10. Pembangunan Jalan Raya, Ruas: Lima Puluh - Sp. Inalum 11. Pembangunan Jalan RRSI (Ring Road Samosir Island / Jalan lingkar Pulau Samosir sejauh 56 km) 12. Pembangunan Jalan Silimbat-Aek Kotabatu 13. Pembangunan Jalan Simp. Dolok Bandar-Pajak Nagori (29,8 Km) Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 | 571
14. Pembangunan Jalan Simp. Sei Balai - Ujung Kubu 15. Pembangunan Jalan Simpang Inalum - Kuala Tanjung 16. Pembangunan Jalan Sp. Mayang-Sei Mangkei-Simpang Pasar Baru - Boluk 17. Pembangunan Jalan Sp. Pal XI - Sp.Kotapinang 18. Pembangunan Jalan Sp. Pasar Baru-Pasar Baru-Dusun Pengkolan-Tinjoan-Sei Bejangkar 19. Pembangunan Jalan Tanjung Kubah menuju Kuala Indah 20. Pembangunan Jalan Tele - Pangururan 21. Pembangunan Jalan Tol Binjai - Langsa 22. Pembangunan Jalan Tol Kisaran - Tebing Tinggi 23. Pembangunan Jalan Tol Medan - Binjai 24. Pembangunan Jalan Tol Medan - Kuala Namo - Tebing Tinggi 25. Pembangunan Jalan Tol Rantau Prapat - Kisaran 26. Pembangunan Jalan Tol Tebingtinggi - P.Siantar - Prapat - Tarutung - Sibolga 27. Pembangunan Jalan Ujung Kubu - Kuala Tanjung Energi 28. Pembangunan Seimangke Flyover 1. Ketenagalistrikan 2. Pipa Arun-Belawan 200 km Pipa Dumai-Medan 380 km 1. PLTA Asahan III (FTP2) 174 MW 2. PLTA Batang Toru (Tapsel) 510 MW 3. PLTA Hasang (FTP2) 40 MW 4. PLTA Simonggo-2 86 MW 5. PLTA Wampu 45 MW 6. PLTG/MG P. Brandan 200 MW 7. PLTGB Nias 8 MW 8. PLTM Tersebar Sumut 195 MW 9. PLTP Sarulla I (FTP2) 330 MW 10. PLTP Sarulla II (FTP2) 110 MW 11. PLTP Simbolon Samosir 110 MW 12. PLTP Sipoholon Ria-Ria 55 MW 13. PLTP Sorik Marapi (FTP2) 240 MW 14. PLTS Nias 1 MW 15. PLTU Nias (FTP2) 21 MW 16. PLTU Nias-2 10 MW 17. PLTU Pangkalan Susu #1,2 (FTP1) 440 MW | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 572
18. PLTU Pangkalan Susu #3,4 (FTP2) 400 MW Sumber Daya Air 19. PLTU Sumbagut 360 MW 1. Pembangunan Waduk Simanggo III Humbang Hasundutan 2. Pembangunan Waduk Lau Gunung 2 Karo 3. Pembangunan Waduk Lausimeme Kab. Deli Serdang 4. Pembangunan Bendung Sei Padang D.I. Bajayu, D.I. Paya Lombang dan D.I. Langau 7.558 Ha Serdang Bedagai 5. Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Bajayu, 4000 Ha Serdang Bedagai 6. Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Paya Lombang 1558 Ha Serdang Bedagai 7. Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Langau 2000 Ha Serdang Bedagai 8. Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi D.I. Belutu 5.832 Ha Serdang Bedagai 9. Pembangunan Bendung D.I. Sei Wampu 10.000 Ha Langkat 10. Peningkatan Jaringan Irigasi Kanan D.I. Sei Wampu 5864 Ha Langkat 11. Peningkatan Jaringan Irigasi Kiri D.I. Sei Wampu 3832 Ha Langkat 12. Pembangunan Bendung Irigasi D.I Sei Batugingging 3600 Ha Deli Serdang 13. Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi DI Silau Asahan 14. Pembangunan DI Batang Angkola Tapanuli Selatan/Madina 15. Pembangunan Bendung Suplesi Sungai Batang Pane D.I Batang Ilung Tapanuli Selatan/Madina 16. Pembangunan Bendung, Jaringan Irigasi dan Drainase D.I Batang Batahan Madina 17. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Paya Sordang 4.350 Ha Kota P.Sidempuan dan Kab. Tap. Selatan 18. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Batang Gadis 6,628 Ha Madina 19. Pembebasan Lahan Untuk Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Sei Wampu Langkat 20. Pengadaan Tanah Pembangunan Bendung, Jaringan Irigasi dan Drainase D.I Batang Batahan Kab.Madina / Pasaman Barat 21. Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Sungai Asahan Asahan & Kota Tanjung Balai 22. Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Sungai Silau Asahan 23. Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Sungai Belawan Kab. Deli Serdang 24. Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Sungai Belutu 25. Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Sungai Padang 26. Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Sungai Babura Medan 27. Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Sungai Kera Medan 28. Normalisasi Pertemuan Sungai Batang Angkola - Sungai Batang Gadis Kab. Tapsel / Madina 29. Normalisasi Sungai Tanjung Kab. Batubara Batubara Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 | 573
30. Rehabilitasi Prasarana Pengendalian Banjir Sungai Deli Hilir (lanjutan) Medan 31. Pembangunan Pengamanan Pantai Wisata Danau Toba Kab. Toba Samosir 32. Pembangunan Embung Aek Mandosi Kab. Toba Samosir Kab. Toba Samosir 33. Pembangunan Embung Napa Sibual Buali di Kab. Tapanuli Selatan Kab. Tapanuli Selatan 34. Pembangunan Embung Binanga Bolon di Kab. Samosir Kab. Samosir 35. Pembangunan Embung Sinapi di Kab. Samosir Kab. Samosir 36. Pembangunan Embung di Kab. Mandailing Natal Kab. Mandailing Natal 37. Pembangunan Embung di Kab. Padang Lawas Utara Kab. Padang Lawas Utara 38. Pembangunan Intake dan Jaringan Transmisi Air Baku Metro Medan Medan | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 574
. 1 8 r a b m a G . 9 1 0 2 - 5 1 0 2 a r a t U a r e t a m u S i s n i v o r P l a n o i s a N h a g n e n e M a k g n a J r u t k u r t s a r f n I s i g e t a r t S n a t a i g e K Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 | 575
8.6.1.3. Provinsi Sumatera Barat TABEL 8.13 KEGIATAN STRATEGIS INFRASTRUKTUR JANGKA MENENGAH NASIONAL DI PROVINSI SUMATERA BARAT Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional Kereta Api 1. Shortcut Pembangunan Jalur KA Padang Panjang - Bukit Tinggi 2. Pembangunan Jalur KA Padang - Solok Perhubungan Darat 1. Pengembangan Sistem Transit Kota Padang 2. Pengambangan Bandara Minangkabau 3. Pengembangan Bandara Rokot Perhubungan Laut 1. Pengembangan Pelabuhan Cerocok Painan 2. Pengembangan Pelabuhan Teluk Bayur 3. Pembangunan Pelabuhan Padang Jalan 1. Pembangunan Jalan Tol Bukittinggi - Padang Panjang - Lubuk Alung - Padang 2. Pembangunan Jalan Duku - Padang 3. Pembangunan Jalan P. Sipora 4. Pembangunan Jalan Sicincin-Lb.Alung 5. Pembangunan Jalan Tapan-Bts Jambi 6. Pembangunan Jalan Tiku-Sasak-Air Bangis-Bts.Prov Sumut 7. Pembangunan Jembatan Bukittinggi - Payakumbuh - Bts.Riau 8. Pembangunan Jalan Balinka-Matur-Ngarai Sihanouk (Jembatan & Terowongan) 9. Pembangunan Jalan Sieberut - Muara Sigep 10. Pembangunan Jalan Mara - Sioban - Taopejat Ketenagalistrikan 1. PLTA Masang-2 55 MW 2. PLTP Bonjol 165 MW 3. PLTP G. Talang 20 MW 4. PLTP Muara Laboh (FTP2) 220 MW 5. PLTS Simalepet - P. Siberut 0,04 MW 6. PLTS Tua Pejat - P. Sipora MW | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 576
Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional 7. PLTU Sumbar Pesisir #1,2 (FTP1) 224 MW Sumber Daya Air 1. Pengendalian Banjir Batang Sianok Kab. Agam 2. Pembangunan DI. Batang Sinamar 3. Pembangunan DI. Sawah Laweh Tarusan ( 3273 Ha) 4. Pemb. DI Kawasan Batang Bayang 5. Pemb. DI Kawasan Bandar Ubo Solok (3.2000 ha) 6. Pemb.D.I. Kawasan Lubuk Buaya (3362 Ha) 7. River Channel Improvement From River Mouth to Section 50 M Up Strem Bypass Peningkatan DI. Koto Salapan (Areal Air Tambang-Sungai Tunu) Bridge 8. Anai di Kab. Padang Pariaman (0,15 Km) 9. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Prasarana Pengendali Banjir Batang Kuranji 10. Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Batang Tapakis 11. Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Batang Lumpo Pesisir Selatan 12. Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Batang Tandikek 13. Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Batang Lurus Kota Padang 14. Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Batang Pasaman 15. Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Batang Kampar 16. Pembangunan Prasarana Pengendali Sedimen Batang Sanipan 17. Pembangunan Bangunan Terjun dan Perkuatan Tebing Bt. Air Dingin 18. Pembangunan Check Dam dan Perkuatan Tebing Bt. Kuranji-Limau Manis Kota Padang 19. Pembangunan Bangunan Terjun dan Perkuatan Tebing Bt. Timbalun Bungus Kota Padang 20. Pembangunan Sarana/Prasarana Pengamanan Pantai Padang Pariaman 21. Pembangunan Sarana/Prasarana Pengamanan Pantai Sasak Pasaman Barat 22. Pembangunan Sarana/Prasarana Pengamanan Pantai luhung-bayang-Api-api- Ketaping-Sago Pesisir Selatan 23. Pembangunan Sarana/Prasarana Pengamanan Pantai Sumedang Pesisir Selatan 24. Pembangunan Sarana/Prasarana Pengamanan Pantai Air Haji Pesisir Selatan 25. Pembangunan Sarana/Prasarana Pengamanan Pantai Amping Parak Pesisir Selatan 26. Pembangunan Sarana/Prasarana Pengamanan Pantai Bungus Padang 27. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengamanan Pantai Padang di Kota Padang Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 | 577
7 8 R A B M A G . 578 9 1 0 2 - 5 1 0 2 T A R A B A R E T A M U S I S N I V O R P L A N O I S A N H A G N E N E M A K G N A J R U T K U R T S A R F N I S I G E T A R T S N A T A I G E K | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
8.6.1.1 Provinsi Kepulauan Riau TABEL 8.14 KEGIATAN STRATEGIS INFRASTRUKTUR JANGKA MENENGAH NASIONALDI PROVINSI KEPULAUAN RIAU Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional Kereta Api 1. Pembangunan Jalur KA Batu Ampar - Bandara Hang Nadim 2. Pembangunan Jalur KA Tanjung Uncang - Batam Center Perhubungan Darat 1. Pengembangan Semi BRT Kota Batam Perhubungan Laut 1. Pengembangan Pelabuhan Dompak 2. Pengembangan Pelabuhan Pulau Laut 3. Pengembangan Pelabuhan Pulau Subi 4. Pengembangan Pelabuhan Letung 5. Pengembangan Pelabuhan Tanjung Sauh 6. Pengembangan Pelabuhan Malarko 7. Pengembangan Pelabuhan kontainer Batu Ampar Batam Jalan 1. Pembangunan Jalan Sei Buluh-Jagoh-Kote-Dabo 2. Pembangunan Jalan Sei Tenan-Sp. Limbung-Tj.Buton 3. Pembangunan Jalan Simpang Jam - Batu Ampar 4. Pembangunan Jalan Tj Uban-Mengkulu Bantan bayu-Sp.Gesek 5. Pembangunan Jalan tol Batu Ampar-Muka Kuning-Hang Nadin 6. Pembangunan Jembatan Batam-Bintan 7. Pembangunan Jalan tol Bantu Ampar - Muka Kuning - Hang Nadim Ketenagalistrikan 1. PLTGB Dabo Singkep 4 MW 2. PLTGB Tanjung Batu (FTP2) 8 MW 3. PLTU Dabo Singkep 8 MW 4. PLTU Natuna 14 MW 5. PLTU Tanjung Batu Baru 14 MW 6. PLTU Tanjung Pinang 1 (TLB) 30 MW Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 | 579
Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional 7. PLTU Tanjung Pinang 2 (FTP2) 30 MW 8. PLTU Tanjung Pinang 3 100 MW 9. PLTU TB. Karimun #1,2 (FTP1) 14 MW 10. PLTU TB. Karimun (FTP2) 30 MW 11. PLTU TB. Karimun Peakaer 20 MW Sumber Daya Air 1. Pembangunan Tampungan Air Baku DAS Kawal Kab. Bintan 2. Pembangunan Estuari Dam Sei Gong Kota Batam 3. Pembangunan Estuari Dam Rempang Utara Kota Batam 4. Pembangunan Estuari Dam Dompak Kota Tanjungpinang 5. Pembangunan Estuari Dam Busung Kab. Bintan 6. Pembangunan Estuari Dam Teluk Nongsa Kota Batam 7. Pembangunan Estuari Dam Pulau Kepala Jeri Kota Batam | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 580
8 8 R A B M A G . 9 1 0 2 - 5 1 0 2 U A I R N A U A L U P E K I S N I V O R P L A N O I S A N H A G N E N E M A K G N A J R U T K U R T S A R F N I S I G E T A R T S N A T A I G E K Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 | 581
8.6.1.1 Provinsi Riau TABEL 8.15 KEGIATAN STRATEGIS INFRASTRUKTUR JANGKA MENENGAH NASIONAL DI PROVINSI RIAU Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional Kereta Api 1. Pembangunan Jalur KA Duri -Pekanbaru 2. Pembangunan Jalur KA Pekanbaru Muara Lembu- Teluk Kuantan - Muaro 3. Pembangunan Jalur KA Rantauprapat- Duri - Dumai Perhubungan Darat 1. Pengembangan Semi BRT Kota Pekanbaru Perhubungan Udara 1. Pengembangan Bandara Sultan Syarif Kasim II Perhubungan Laut 1. Pengembangan Pelabuhan Dumai 2. Pengembangan Pelabuhan Pekanbaru 3. Pembangunan Pelabuhan Tanjung Buton 4. Pengembangan Pelabuhan Dumai Jalan 1. Pembangunan Jalan Batas Pekanbaru - Sp.Meredan 2. Pembangunan Jalan Buatan - Dayun 3. Pembangunan Jalan Dayun - Sungai Tonggak 4. Pembangunan Jalan di Kawasan Industri Dumai 5. Pembangunan Jalan Dumai - Pelintung 6. Pembangunan Jalan Maredan - Buatan 7. Pembangunan Jalan Pasir Pangarain-Tandun-Rt.Berangin 8. Pembangunan Jalan Pekan Heran - Siberida - Bts. Prov. Jambi 9. Pembangunan Jalan Rumbai Jaya-Tembilahan 10. Pembangunan Jalan Sikijangmati-Prawang-Sp.Bt.Km 11-Siak Sri Indrapura- Mangkapan 11. Pembangunan Jalan Simpang Batang - Batas Dumai 12. Pembangunan Jalan Simpang Pusako - Buton 13. Pembangunan Jalan Simpang Pusako - Teluk Mesjid 14. Pembangunan Jalan Sorek - Sp.Japura - Rengat - Rumbai Jaya - K.Enok | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 582
Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional 15. Pembangunan Jalan Sp. Batang - lubuk gaung 16. Pembangunan Jalan Sp. Kulim - Pelabuhan Dumai 17. Pembangunan Jalan Sp.Lago - Sp. Buatan - Siak Sri Indrapura - Pelabuhan Buton 18. Pembangunan Jalan Sungai Tonggak - Simpang Pusako 19. Pembangunan Jalan Tol Dumai - Rantau Prapat 20. Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru - Kandis - Dumai 21. Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru - Bangkinang - Payakumbuh - Bukittinggi 22. Pembangunan Jalan Tol Rengat - Pekanbaru Energi 1. Pipa Duri-Dumai 50 Km Ketenagalistrikan 1. PLTG Duri 32 MW 2. PLTG Rengat 20 MW 3. PLTGB Bengkalis 6 MW 4. PLTGU Duri 100 MW 5. PLTMG Duri 112 MW 6. PLTU Riau (Amandemen FTP1) 220 MW 7. PLTU Tembilahan 14 MW Sumber Daya Air 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Pembangunan Chek Dam Alur Sungai Silam Dusun Pulau Empat dan Dusun Sungai Lintang Kec. Bangkinang Barat Kab. Kampar Pembangunan Penahan Tebing Kuantan Desa Tanjung di Kec. Hulu Kuantan Kab. Kuantan Singingi Kab. Kuantan Singingi Pembangunan Penahan Tebing Kuantan Desa Seberang Pantai di Kec. Kuantan Mudik Kab. Kuantan Singingi Kab. Kuantan Singingi Pembangunan Penahan Tebing Kuantan Desa Sawah di Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi Kab. Kuantan Singingi Pembangunan Penahan Tebing Kuantan Pasar Usang Baserah di Kec. Kuantan Hilir Kab. Kuantan Singingi Kab. Kuantan Singingi Pembangunan Penahan Tebing Kuantan Pasar Cerenti di Kec. Cerenti Kab. Kuantan Singingi Kab. Kuantan Singingi Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Indragiri Di Desa Pisang Berebus Kabupaten Kuansing Kab. Kuantan Singingi Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Indragiri Di Desa Bandar Alai Kabupaten Kuansing Kab. Kuantan Singingi Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Indragiri Si Desa Kepala Pulau Baserah Kabupaten Kuansing Kab. Kuantan Singingi 10. Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Indragiri Di Desa Sikaping Pauh Angit Kecamatan Pangean Kabupaten Kuansing Kab. Kuantan Singingi 11. Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Indragiri Di Desa Kresek Kabupaten Kuansing Kab. Kuantan Singingi Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 | 583
Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional 12. Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Indragiri Di Desa Sawah Kabupaten Kuansing Kab. Kuantan Singingi 13. Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Kampar Kiri Di Pangkalan Indarung Kabupaten Kuansing Kab. Kuantan Singingi 14. Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Indragiri Di Desa Koto Taluk Kabupaten Kuansing Kab. Kuantan Singingi 15. Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Indragiri di Kelurahan Pasar Usang Baserah Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuansing Kab. Kuantan Singingi 16. Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Indragiri Di Desa Tanjung Kabupaten Kuansing Kab. Kuantan Singingi 17. Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Indragiri di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Kuansing Kabupaten Kuansing Kab. Kuantan Singingi 18. Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Indragiri Di Desa Seberang Pantai Kabupaten Kuansing Kab. Kuantan Singingi 19. Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Indragiri Di Pasar Cerenti Kabupaten Kuansing Kab. Kuantan Singingi 20. Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Indragiri Di Desa Pulau Aro Kabupaten Kuansing Kab. Kuantan Singingi 21. Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Indragiri Di Desa Kinali Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuansing Kab. Kuantan Singingi 22. Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Indragiri Di Desa Pebuan Hulu Kabupaten Kuansing Kab. Kuantan Singingi 23. Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Indragiri Di Desa Banjar Padang Kabupaten Kuansing Kab. Kuantan Singingi 24. Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Indragiri Di Desa Banjar Guntung Kabupaten Kuansing Kab. Kuantan Singingi 25. Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Sungai Siak di Sektor VI Kota Pekanbaru 26. Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Sungai Siak di Sektor IV Kota Pekanbaru 27. Pembangunan Pompa Banjir S. Senapelan II Sektor II Kota Pekanbaru Kota Pekanbaru 28. Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Sungai Siak di Sektor III Kota Pekanbaru 29. Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Sungai Siak di Sektor V Kota Pekanbaru 30. Pembangunan Pompa Banjir S. Pengambang Sektor V Kota Pekanbaru Kota Pekanbaru 31. Pembangunan Pompa Banjir Sungai Belanda Sektor IV Kota Pekanbaru Kota Pekanbaru 32. Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Siak di Kota Pekanbaru Kota Pekanbaru 33. Pembangunan Turap Pengendali Banjir Jl. Yos Sudarso Kota Pekanbaru Kota Pekanbaru 34. Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Indragiri di Desa Sungai Gantung Hilir Kab. Indragiri Hulu 35. Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Indragiri di Kelurahan Kampung Besar Kab. | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 584
Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional Indragiri Hulu 36. Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Indragiri di Kota Rengat Kab. Indragiri Hulu 37. Normalisasi Alur Sungai-sungai di Kabupaten Indragiri Hulu Kab. Indragiri Hulu 38. Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Enok di Kabupaten Indragiri Hilir Kab. Indragiri Hilir 39. Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Sungai Indragiri di Teluk Kiambang Kab. Indragiri Hilir 40. Pembangunan Pengaman Pantai Pulau Rangsang Kabupaten Bengkalis Kab. Bengkalis 41. Pembangunan Pengaman Pantai Pulau Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Kab. Kepulauan Meranti 42. Pembangunan Pengaman Pantai Pulau Jemur Kabupaten Rokan Hilir Kab. Rokan Hilir 43. Pembangunan Pengaman Pantai di Tanjung Kedabu 7.000 m' Kabupaten Kepulauan Meranti Kab. Kepulauan Meranti 44. Pembangunan Pengaman Pantai di Sepahat Tengayun 7.000 m' Kabupaten Bengkalis Kab. Bengkalis 45. Pembangunan Pengaman Pantai Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Kab. Rokan Hilir 46. Danau Singkarak Kab. Solok 47. Danau Dibawah Kab. Solok 48. Pembangunan Intake, dan Jaringan Pipa Transmisi PAB Pekanbaru Selatan Pekanbaru 49. Pembangunan Kolam Tandon, intake dan jaringan pipa transmisi di Duri Kec. Duri Bengkalis 50. Pembangunan Air Baku Dumai Kota Dumai (Sei Hulu Hala) Kota Dumai Kota Dumai 51. Pembangunan Intake, dan Jaringan Pipa Transmisi di Kerinci Kab. Pelalawan Kab. Pelalawan 52. Pembangunan Intake dan Jar. Pipa Transmisi Air Baku di Kota Bagan Siapai Api Rokan Hilir 53. Pembangunan Intake, Pengadaan dan Jaringan Pipa Transmisi dia. 20" (Sungai Kampar) Kota Pekanbaru - Kab. Kampar Pekanbaru-Kampar 54. Pembangunan Intake, Pengadaan dan Jaringan Pipa Transmisi dia. 20" (Sungai Rokan) Kab. Rokan Hilir Rokan Hilir 55. Pembangunan Intake, Pengadaan dan Jaringan Pipa Transmisi dia. 20" (Sungai Rokan) IKK Duri Bengkalis 56. Pembangunan Intake, Pengadaan dan Jaringan Pipa Transmisi dia. 20" (Sungai Rokan) Kota Dumai Dumai 57. Pembangunan Intake, dan Jaringan Pipa Transmisi PAB Pekanbaru Selatan Pekanbaru-Kampar Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 | 585
9 8 R A B M A G . 9 1 0 2 - 5 1 0 2 U A I R I S N I V O R P L A N O I S A N H A G N E N E M A K G N A J R U T K U R T S A R F N I S I G E T A R T S N A T A I G E K 586 | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
8.6.1.6 Provinsi Sumatera Selatan TABEL 8.16 KEGIATAN STRATEGIS INFRASTRUKTUR JANGKA MENENGAH NASIONAL DI PROVINSI SUMATERA SELATAN CAM Kereta Api Perhubungan Darat 1. Pembangunan Jalur KA Simpang - Tanjung Api Api Perhubungan Udara 1. Pengembangan Sistem Transit Kota Palembang Perhubungan Laut 1. Pengembangan Terminal di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II 1. Jalan 2. Pengembangan Pelabuhan di Palembang (South Sumatra Coal Terminal) Pembangunan Pelabuhan Tanjung Api-api 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Pembangunan Jalan Tol Palembang Jejawi - Jakabaring 11. Pembangunan Jalan Tol Pematang Panggang - Kayu Agung 12. Pembangunan Jalan Tol Pematang-Indralaya 13. Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang 14. Pembangunan Jembatan Musi 5/9 Ketenagalistrikan 15. Pembangunan Jembatan Musi III dan Jalan Akses PLTG Borang 30 MW 1. PLTG Jaka Baring (CNG/Peaker) 50 MW 2. PLTGU Gunung Megang, ST Cycle 30 MW 3. PLTGU Keramasan 80 MW 4. PLTP Danau Ranau 110 MW 5. PLTP Lumut Balai (FTP2) 220 MW 6. PLTP Rantau Dedap (FTP2) 220 MW 7. PLTU Banjarsari 230 MW 8. PLTU Baturaja 20 MW 9. 10. PLTU Keban Agung 225 MW 11. PLTU Mulut Tambang Sumsel-1 600 MW 12. PLTU Sumsel - 5 300 MW 13. PLTU Sumsel - 6 600 MW Pembangunan Jalan Tol Muara Enim - Palembang Pembangunan Jalan Palembang-Tj Api-Api Pembangunan Jalan Tanjung Enim - Muara Enim Pembangunan Jalan Tol Alang-Alang Lebar - Betung Pembangunan Jalan Tol Betung - Kayu Agung Pembangunan Jalan Tol Jakabaring - Borang - Alang Alang Lebar 42km Pembangunan Jalan Tol Kayu Agung - Palembang Pembangunan Jalan Tol Muara Enim - Lahat - Lubuk Linggau Pembangunan Jalan Tol Betung - Jambi Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 | 587
CAM Sumber Daya Air 14. PLTU Sumsel - 7 300 MW 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pembangunan DI. Merapi (3.000 ha) di Kabupaten Lahat Lahat Pembangunan DI. Selangis/Jemair Kota Pagar Alam Lahat Pembangunan DI. Dangku Kiri/Kanan 10.000 ha Muara Enim Pembangunan DI. Lematang 3.000 ha Kota Pagar Alam Pagar Alam- Sal. induk, sal sek. & Bang. Pelengkap BL. 27 - BL. 32 (1.361 Ha) Musirawas Pembangunan Jaringan Tersier D.I. Air Lakitan (3.592 Ha) pada Sal. Sadap BL.1 - BL. 11 Musirawas Pembangunan Jaringan Tersier dan Cetak Sawah (PLB) D.I. Air Lakitan (3.592 Ha) pada Sal. Sadap BL.0 - BL. 11 dan Sadap BL. 22 - BL.35 Musirawas Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Lintang Kiri (3.037 Ha) di Kab. Lahat & Empat Lawang Lahat & Empat Lawang 8. Rehabilitasi Jar. irigasi DI. Kelingi Tugumulyo Musirawas 9. Rehabilitasi Sal. Sek. Macak I OKU Timur 10. Pembangunan DR. Non Pasut Lebak Pauh OKI 11. Rehab. Jar. DR. Pasut Karang Agung Hilir Musi Banyuasin 12. Rehab. Jar. DR. Pasut Karang Agung II/Tengah Muba/Banyuasin 13. Rehab. Jar. DR. Pasut Delta Saleh P. 6, P. 8 & P. 10 (11.808 Ha) Banyuasin 14. Rehab. Jar. DR. Pasut Delta Telang I Banyuasin 15. Rehab. Jar. DR. Pasut Karang Agung Hulu OKI 16. Rehab. Jar. DR. Rawa Pasut Sugihan Kiri P16 - PP17; P18 - P19; P19 - P20; P13; P14 - P15 Banyuasin 17. Rehab. Jar. DR. Rawa Pasut Sugihan Kanan OKI 18. Peningkatan Jar. DR. Rawa Pasut Sungai Lumpur OKI 19. Rehab. Jar. DR. Rawa Pasut Upang Banyuasin 20. LARAP dan Pembebasan Tanah Lahat 21. LARAP dan Pembebasan Tanah Pembangunan DI. Dangku Kiri/Kanan 10.000 ha Muara Enim 22. Pembebasan Tanah Saluran Sekunder Senaro DI, Air Lakitan DI Kab. Musirawas Musirawas 23. Pembangunan Sarana/prasarana pengendali banjir kota pangkalpinang 24. Pembangunan Pompa Pengendali Banjir Sub DAS Bendung di Kota Palembang (lanjutan) Palembang 25. Pengendalian Banjir Sungai Lempuing 100 km (lanjutan) Kayuagung 26. Pembangunan Perkuatan Tebing Seberang Ulu Sepanjang 500 m (Kamp. Kapiten - Jemb. Musi II) OKI 27. Pembangunan Perkuatan Tebing Seberang Ilir Sepanjang 300 m (RM River Side - Jemb. Musi II) OKI 28. Normalisasi Sungai Lempuing 100 km di Kabupaten OKI (lanjutan) Kayuagung 29. Normalisasi Sungai Komering 100 km di Kabupaten OKI (lanjutan) Kayuagung 30. Normalisasi Sungai Banyuasin Boom Berlian (Tahap I) Kabupaten Banyuasin Banyuasin 31. Normalisasi Sungai Banyuasin Boom Berlian (Tahap II) Kabupaten Banyuasin Banyuasin 32. Normalisasi Sungai Banyuasin Boom Berlian (Tahap III) Kabupaten Banyuasin Banyuasin 33. Normalisasi Sungai Banyuasin Boom Berlian (Tahap IV) Kabupaten Banyuasin Banyuasin 34. Normalisasi Sungai Kelekar ( 50 Km ) Kota Prabumulih (Lanjutan) Prabumulih 35. Pembangunan Talud Pengaman Pantai Mudong | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 588
CAM 36. Pembangunan Talud Pengaman Pantai Penyak 37. Pembebasan Tanah Seluas 7,5 Ha Untuk Perkuatan Tebing S. Musi Kota Palembang OKI 38. Pembangunan Waduk/Dam Air Saka Kab. OKUS OKUS 39. Pembangunan Dam Komering II di Kab. OKU Selatan OKUS 40. LARAP dan Pembebasan Tanah Pemb. Dam Padang Bindu Kab. Muara Enim Muara Enim 41. LARAP dan Pembebasan Tanah Pemb. Dam Tanjung Pura Kab. OKU OKU 42. LARAP dan Pembebasan Tanah Pemb. Dam Buluh Kab. Lahat Lahat Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 | 589
0 1 8 R A B M A G . N A T A L E S A R E T A M U S I S N I V O R P L A N O I S A N H A G N E N E M A K G N A J R U T K U R T S A R F N I S I G E T A R T S N A T A I G E K 590 9 1 0 2 - 5 1 0 2 | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
8.6.1.7 Provinsi Jambi TABEL 8.17 KEGIATAN STRATEGIS INFRASTRUKTUR JANGKA MENENGAH NASIONAL DI PROVINSI JAMBI Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional Perhubungan Darat 1. Pengembangan Sistem Transit Kota Jambi Perhubungan Udara 1. Pengembangan Bandara damn Panjang Runway Depati Parbo Kabupaten Krinci 2. Pengembangan Bandara Sultan Thaha Perhubungan Laut 1. Pengembangan Pelabuhan Ujung Jabung Jalan 1. Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Kuala Tungkal 2. Pembangunan Jalan Muaro Jambi - Pelabuhan Muara Sabak 3. Pembangunan Jalan Bangko-Sp P Bengas-Sungai Penuh 4. Pembangunan Jalan di Kabupaten Merangin 5. Pembangunan Jalan lingkar Jambi - Talang Dukuh 6. Pembangunan Jalan Muara Tembesi - Jambi 7. Pembangunan Jalan Sp. Niam - Merlung 8. Pembangunan Jalan Talang Duku - Muara Sabak 9. Pembangunan Jalan Talang Duku - Ujung Jabung 10. Pembangunan Jalan Tol Jambi - Rengat Ketenagalistrikan 1. PLTA Merangin 350 MW 2. PLTG Payo Selincah 100 MW 3. PLTG/MG Jambi Peaker 100 MW 4. PLTGU Batanghari 30 MW 5. PLTMG Sungai Gelam (CNG/Peaker) 104 MW 6. PLTP Sungai Penuh (FTP2) 110 MW 7. PLTU Jambi (KPS) 800 MW 8. PLTU Kuala Tungkal 6 MW 9. PLTU Sarolangun 12 MW 10. PLTU Tebo 14 MW Sumber Daya Utama Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 | 591
1. 2. 3. 4. 5. 592 Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional Pembangunan Bendung DI. Lubuk Malako Kabupaten Solok selatan (MYC) Kab. Solok Selatan Pembangunan Jaringan Tersier DI. Lubuk Malako di Kab. Solok Selatan Kab. Solok Selatan Flood Control Pembebasan Tanah DI. Lubuk Malako Kabupaten Solok Selatan Kab. Solok Selatan Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Kota Jambi (Jambi (Multi Years Contract/MYC) Kota Jambi Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir di Kab. Batanghari Kab. Batanghari | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 ) -
1 1 8 R A B M A G . 9 1 0 2 - 5 1 0 2 I B M A J I S N I V O R P L A N O I S A N H A G N E N E M A K G N A J R U T K U R T S A R F N I S I G E T A R T S N A T A I G E K Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 | 593
8.6.1.8. Provinsi Bengkulu TABEL 8.18 KEGIATAN STRATEGIS INFRASTRUKTUR JANGKA MENENGAH NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional Perhubungan Udara 1. Pengembangan Bandara Fatmawati 2. Pembangunan Bandara Enggano Perhubungan Laut 1. Pengembangan Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu Jalan 1. Pembangunan Jalan Bengkulu-Kepahyang-Curup-Lubuk Linggau (Batas Sumsel sepanjang 124 km) 2. Pembangunan Jalan Bengkulu-Mukomuko (Batas Sumbar) 3. Pembangunan Jalan Bengkulu-Kaur (Batas Lampung) 4. Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Enggano 5. Pembangunan Jalan Manna-tanjung Sakti (Batas Sumsel) sepanjang 48 km 6. Pembangunan Jalan Tol Lubuk Linggau - Curup - Bengkulu Ketenagalistrikan 1. PLTA Ketahun-3 61 MW 2. PLTA Simpang Aur (FTP2) 23 MW 3. PLTP Hululais (FTP2) 110 MW 4. PLTP Kepahiyang 220 MW 5. PLTU Ipuh 6 MW 6. PLTU Muko Muko 8 MW Sumber Daya Air 1. Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Air Cawang Kidau Kaur 2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Air Seluma Kab. Seluma Seluma 3. Perkuatan Tanggul Sungai Air Bengkulu 4. Pembangunan Jetty Air Bengkulu 5. Pembangunan Pengendalian Banjir Air Jenggalu Seluma 6. Pembangunan Pengendali Banjir Air Teramang Mukomuko 7. Pembangunan Pengendalian Banjir Air Muar-Ipuh Mukomuko 8. Pembangunan Check Dam Lahar Gunung Berapi Desa Air Bungai Pasir Lebar Lebong 9. Pengawasan Teknis Pembangunan Check Dam Lahar Gunung Berapi Desa Air Bungai Pasir Lebar Lebong | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 594
Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional 10. Pembangunan Check Dam Air Ketahun Desa Karang Dapo Bengkulu Utara 11. Pengawasan Teknis Pembangunan Check Dam Air Ketahun Desa Karang Dapo Bengkulu Utara 12. Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai Maras Seluma 13. Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai Merpas Bengkulu Utara 14. Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai Punggur-Air Dikit Mukomuko 15. Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai Urai-Serangai Bengkulu Utara 16. Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai Lais-Serangai Bengkulu Utara 17. Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai Desa Ipuh Mukomuko 18. Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai Air Rami Mukomuko 19. Pembangunan Sarana Penyediaan Air Baku Regional Kota Karang Tinggi Seluma Kab. Bengkulu Tengah (MYC) Bengkulu Tengah Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 | 595
2 1 8 R A B M A G . 596 9 1 0 2 - 5 1 0 2 U L U K G N E B I S N I V O R P L A N O I S A N H A G N E N E M A K G N A J R U T K U R T S A R F N I S I G E T A R T S N A T A I G E K | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
8.6.1.9 Provinsi Lampung TABEL 8.19 KEGIATAN STRATEGIS INFRASTRUKTUR JANGKA MENENGAH NASIONAL DI PROVINSI LAMPUNG Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional Kereta Api 1. Pembangunan Jalur KA Rejosari - Bakauheni Perhubungan Darat 1. Pengembangan Sistem Transit Kota Bandar Lampung Perhubungan Laut 1. Pengembangan Pelabuhan Panjang Jalan 1. Pembangunan Jalan Blambangan Umpu - Pakuan Ratu 59,65km 2. Pembangunan Jalan Camp HTI - Sidoarjo, 15 km 3. Pembangunan Jalan masuk ke Kawasan Industri Maritim Terpadu sepanjang 10 km 4. Pembangunan Jalan Mesir Ilir - Pakuan Ratu 6,6km 5. Pembangunan Jalan Mesir illir - Sri Rejeki 12,5 km 6. Pembangunan Jalan Mesuji - Blambangan Umpu 7. Pembangunan Jalan Panaragan - Tajab, Negeri Besar-Negara Batin 43,3km 8. Pembangunan Jalan Penghubung (Bukit Kemuning - Liwa - Krui, Tegineneng - Metro Sukadana, Terbanggi Besar - Menggala, Sp. Pugung - Sribawono (akses pelabuhan panjang)) 9. Pembangunan Jalan Sp.Way Tuba - Mesir Ilir 49 km 10. Pembangunan Jalan Tol Bakauheni - Terbanggi Besar 11. Pembangunan Jalan Wiralaga - Sp.Pematang - lampung 12. Pembangunan Jembatan Kp.Karang Lantang, Kasui 60 m 13. Pembangunan Jembatan Kp.Kotabaru - Negeri Agung 100m 14. Pembangunan Jembatan Kp.Sukosari - Kp. Sukarame, Baradatu 60 m 15. Pembangunan Jembatan Kp.Tanjung Dalom, Bumi Agung 140m 16. Pembangunan Jalan Lingkar Bandarjaya Energi 1. FSRU Lampung (PGN) 100 mmscfd; Ketenagalistrikan 1. PLTA Semangka (FTP2) 56 MW 2. PLTG/MG Lampung Peaker 100 MW 3. PLTP Rajabasa (FTP2) 220 MW 4. PLTP Suoh Sekincau 220 MW 5. PLTP Ulubelu #1,2 110 MW 6. PLTP Ulubelu #3,4 (FTP2) 110 MW 7. PLTP Wai Ratai 55 MW 8. PLTU Tarahan #5,6 240 MW 9. PLTU Tarahan (FTP1) 200 MW Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 | 597
3 1 8 R A B M A G . 598 9 1 0 2 - 5 1 0 2 G N U P M A L I S N I V O R P L A N O I S A N H A G N E N E M A K G N A J R U T K U R T S A R F N I S I G E T A R T S N A T A I G E K | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
8.6.1.10 Provinsi Bangka Belitung TABEL 8.20 KEGIATAN STRATEGIS INFRASTRUKTUR JANGKA MENENGAH NASIONAL DI PROVINSI BANGKA BELITUMG Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional Perhubungan Udara 1. 2. Perhubungan Laut Pengembangan Bandara Tanjung Padan (Hanan Judin) Pengembangan Bandara Depati Amir 1. 2. 3. Jalan Pengembangan Pelabuhan Samudera Tj. Berikat - Bangka Tengah Pengembangan Pelabuhan Muntok - Pelabuhan Tj. Berikat (P. Bangka Ruas Tj. Batu - Manggar (P. Belitung) Pembangunan Pelabuhan Pangkal Pinang 1. 2. 3. 4. 5. Ketenagalistrikan Pembangunan Jalan Pangkal Pinang - Tj. Kelian Pembangunan Jalan Tanjung Gudang-Paritiga-Jebus-Ibul Pembangunan Jalan Tj. Pandan - Tj. Tinggi - Bangka Belitung Pembangunan Jembatan Teluk Belinyu Pembangunan Jembatan Teluk Kelabat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Sumber Daya Air 1. PLTG/MG Bangka Peaker 100 MW PLTG/MG Belitung Peaker 20 MW PLTG/MG Belitung-3 20 MW PLTGB Belitung-2 / Tanjung Pandan 5 MW PLTU Air Anyer (FTP1) 60 MW PLTU Bangka-1 130 MW PLTU Belitung Baru (FTP1) 33 MW PLTU Belitung-4 34 MW PLTU Sewa PLTU 60 MW 2. Pembangunan Bendung Pice Besar D.I. Selingsing di Kab. Belitung Timur Belitung Timur Rehab Jaringan D.I Selingsing PKT I Belitung Timur Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 | 599
4 1 8 R A B M A G . 600 9 1 0 2 - 5 1 0 2 G N U T I L E B A K G N A B I S N I V O R P L A N O I S A N H A G N E N E M A K G N A J R U T K U R T S A R F N I S I G E T A R T S N A T A I G E K | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
8.6.2 Kerangka Regulasi Pelaksanaan pembangunan Wilayah Sumatera tidak terlepas dari berbagai kerangka regulasi yang perlu diperhatikan, diantaranya: 1. Harmonisasi peraturan perundangan terkait dengan iklim investasi, diantaranya adalah PP.Nomor 147 Tahun 2000 Tentang Perlakuan Perpajakan di KAPET; 2. Membuat regulasi terkait dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar, Kota Banda Aceh, dan Kabupaten Pidie Jayadengan Badan Pengembangan KAPET BAD, sesuai dengan perundangan yang berlaku; 3. Penyelesaian status lahan, terutama terkait dengan pemanfaatan lahan yang masih berstatus holding zone di kawasan-kawasan strategis; 4. Memberikan pelayanan terpadu di bidang perijinan perindustrian, perdagangan, pertanahan di KAPET BAD, KEK Sei Mangkei, dan KEK Tanjung Api-Api; 5. Menghapus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari hulu-hilir untuk memangkas ongkos produksi hingga 10 persen; 6. Menata ulang kebijakan penetapan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM DPT); 7. Pemberian pengembangan usaha di daerah tertinggal; insentif untuk pihak swasta dalam proses 8. Tunjangan khusus bagi pegawai pelayanan publik dasar di daerah- daerah terisolir, pedalaman, dan pulau-pulau kecil seperti: bidan, dokter, guru, penyuluh pertanian; 9. Regulasi pengelolaan lintas batas; 10. Regulasi Perdagangan lintas batas Perjanjian kerjasama antara RI- Malaysia, RI-Singapura, maupun RI-Vietnam dalam pengembangan kawasan perbatasan negara; Dryport 11. Regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan ; 12. Regulasi untuk memberikan kewenangan yang lebih 12. Regulasi untuk memberikan kewenangan yang lebih Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 | 601
terluar; 13. Penyusunan Rencana Tata Ruang termasuk Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan di Kepulauan Riau dan Riau; Penyelesaian peninjauan kembali Perpres No. 13/2012 tentang RTR Pulau Sumatera, Perpres No. 87/2011 tentang RTR KSN Batam Bintan Karimun, dan Perpres No. 62/2011 tentang RTR KSN Perkotaan Mebidangro. 8.6.3 Kerangka Kelembagaan Pelaksanaan pembangunan Wilayah Sumatera tidak terlepas dari berbagai kerangka kelembagaan yang perlu diperhatikan, diantaranya: 1. Memberikan pelayanan terpadu di bidang perijinan perindustrian, perdagangan, pertanahan di KAPET BAD, KEK Sei Mangkei, dan KEK Tanjung Api-Api; 2. Meningkatkan kualitas hubungan industrial antara tenaga kerja, serikat pekerja, dan perusahaan; 3. Peningkatan kemampuan pengelolaan investasi di KEK Sei Mangkei dan Tanjung Api-Api; 4. Promosi produk unggulan KAPET BAD, KEK Sei Mangkei, KEK Tanjung Api-api dan KPBPB BBK kepada investor luar/dalam negeri untuk menarik minat para investor; 5. Penyusunan Strategi Daerah tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal; 6. Harmonisasi kebijakan, program, dan kegiatan daerah untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal; 7. Koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah dengan pemerintah daerah dan antar-SKPD dalam penyelenggaraan program pembangunan di daerah; 8. Menyusun rencana induk dan rencana aksi pengembangan ekonomi berbasis pada agroindustri perkebunan, pangan- hortikultura, dan perikanan laut secara terpadu; 9. Kemudahan masyarakat perbatasan yang tinggal di kawasan lindung untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalamnya, serta untuk kemudahan pembangunan infrastruktur yang melalui hutan lindung; 10. Penciptaan iklim investasi yang kondusif di kawasan perbatasan; | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 602
11. Pembagian kewenangan atau urusan antar jenjang pemerintah: pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam pengelolaan kawasan perbatasan; 12. Kelembagaan pengelola perbatasan yang memiliki otoritas penuh untuk mengelola pos-pos lintas batas negara; 13. Pengkhususan pemberian kewenangan bagi pemerintahan kecamatan di wilayah perbatasan (Lokpri) dalam bentuk desentralisasi asimetrik dengan penetapan daerah khusus untuk akselerasi pembangunan dan efektivitas peningkatan kualitas pelayanan publik; 14. Pengembangan koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional dan Provinsi di Wilayah Sumatera dalam melaksanakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang Pulau. Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 | 603
BAB 8 ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA ... 508 8.1 CAPAIAN KINERJA SAAT INI ... 508 8.2 Potensi dan Keunggulan Wilayah ... 509 8.3 Tema Pengembangan Wilayah Sumatera... 510 8.4 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Sumatera ... 510 8.5 Arah Kebijakan dan Pengembangan Wilayah Sumatera ... 514 8.5.1 Pengembangan Kawasan Strategis ... 514 8.5.2 Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan ... 519 8.5.3 dan Kawasan Perbatasan ... 532 Pengembangan Daerah Tertinggal 8.5.4 Penanggulangan Daerah Bencana... 550 8.5.5 Pengembangan Tata Ruang Wilayah Sumatera... 560 8.5.6 Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah .567 8.6 Kaidah Pelaksanaan Pengembangan Wilayah Sumatera ... 568 8.6.1 Prioritas Program Pembangunan ... 568 8.6.2 Kerangka Regulasi... 601 8.6.3 Kerangka Kelembagaan ... 602 | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 604
Tabel 8.1 Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Sumatera Per Provinsi Tahun 2015-2019... 513 Tabel 8.2 Sasaran Tingkat Kemiskinan Wilayah Sumatera Per Provinsi Tahun 2015-2019 ... 513 Tabel 8.3 Sasaran Tingkat Pengangguran Wilayah Sumatera Per Provinsi Tahun 2015-2019... 514 Tabel 8.4 Lokasi Prioritas Kawasan Strategis Nasional Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Wilayah di Wilayah Sumatera ... 529 Tabel 8.5 Lokasi Prioritas Kota Sedang Yang Berfokus Pada Upaya Pemerataan Wilayah Di Wilayah Sumatera... 530 Tabel 8.6 Lokasi Prioritas Pusat Pertumbuhan Baru Yang Berfokus Pada Upaya Pemerataan Wilayah Di Wilayah Sumatera ... 530 Tabel 8.7 PROFIL DAERAH TERTINGGAL WILAYAH PULAU SUMATERA ... 543 Tabel 8.8 Daftar Lokasi Prioritas Pengembangan Kawasan Perbatasan ... 550 Tabel 8.9 Profil Kerawanan dan Risiko PKN, PKW dan PKSN di Wilayah Sumatera... 554 Tabel 8.10 Prioritas Lokasi Pengembangan Pusat Kegiatan Periode 2015-2019 ... 561 Tabel 8.11 Strategi Pengembangan Kawasan Strategis Nasonal di Pulau Sumatera ... 565 Tabel 8.12 Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional Di Provinsi Aceh... 568 Tabel 8.13 Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional Di Provinsi Sumatera Barat ... 576 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 | 605
Tabel 8.14 Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah NasionalDi Provinsi Kepulauan Riau ... 579 Tabel 8.15 Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional di Provinsi Riau ... 582 Tabel 8.16 Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional di Provinsi Sumatera Selatan ... 587 Tabel 8.17 Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional Di Provinsi Jambi... 591 Tabel 8.18 Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional di Provinsi Bengkulu ... 594 Tabel 8.19 Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional di Provinsi Lampung... 597 Tabel 8.20 Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional di Provinsi Bangka Belitumg... 599 | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 606
Gambar 8.1 Peta Lokasi Pusat-Pusat Pertumbuhan Wilayah Sumatera RPJMN 2015-2019 ... 520 Gambar 8.2 Peta Lokasi Prioritas Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan ... 535 Gambar 8.3 Peta Sebaran Daerah Tertinggal Wilayah Pulau Sumatera 2015-2019 ... 542 Gambar 8.4 Peta Sebaran Lokasi Prioritas (Lokpri) Kawasan Perbatasan Wilayah Sumatera 2015-2019 ... 551 Gambar 8.5 Peta Indeks Risiko Bencana Wilayah Pulau Sumatera ..559 Gambar 8.6 Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional Provinsi Aceh 2015-2019 ... 570 Gambar 8.7 Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional Provinsi Sumatera Barat 2015-2019... 578 Gambar 8.8 Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2015-2019... 581 Gambar 8.9 Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional Provinsi Riau 2015-2019 ... 586 Gambar 8.10 Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional Provinsi Sumatera Selatan 2015-2019... 590 Gambar 8.11 Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional Provinsi Jambi 2015-2019 ... 593 Gambar 8.12 Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional Provinsi Bengkulu 2015-2019 ... 596 Gambar 8.13 Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional Provinsi Lampung 2015-2019 ... 598 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 | 607
Gambar 8.14 Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional Provinsi Bangka Belitung 2015-2019... 600 | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 608