Civilia : Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan (2024), 3 (1): 191-199 Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Fiqh Perbandingan Mazhab & Hukum Positif Di Indonesia Raden Rahmat Aditya Natawikrama1, Wahyu Afnan Hasbullah2, Ervan Yoga Yahayyu Davendra3, Yahya Ayas Adi Prasetyo4, Ahmad Muhamad Mustain Nasoha5 1,2,3,4UIN Raden Mas Said Surakarta 5Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Correspondence Email: Submitted: 4 May 2024 No. Telp: Accepted: 13 May 2024 Published: 14 May 2024 Abstrak Pencurian merupakan salah satu jenis kejahatan properti yang mendapat perhatian khusus dalam hukum Islam dalam Al-Quran, hukuman bagi orang yang melakukan pencurian adalah dipotong tangannya, Namun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum Islam mengenai penerapannya. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hanbali mempunyai standar dan batasan tersendiri mengenai praktik sanksi jenis ini. Perbedaan tersebut antara lain mengenai pengertian pencurian, nisab (batas minimal barang curian), tempat penyimpanan barang curian, siapa saja yang terlibat, dan tata cara pelaksanaan hukuman potong tangan sebaliknya, hukum positif Indonesia (KUHP) tidak mengatur hukuman potong tangan, melainkan menetapkan hukuman penjara dan denda bagi pelaku pencurian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sanksi potong tangan bagi pencurian yang dilakukan oleh empat fakultas hukum dan membandingkannya dengan hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia dengan menggunakan teknik analisis deskriptif, kami fokus pada dalil-dalil yang digunakan masing-masing mazhab dan konteksnya dengan sistem hukum Indonesia saat ini. Kata Kunci: Konstitusi, Hukum Islam, Hukuman Potong Tangan, Fiqh Perbandingan Mazhab, Hukum Positif Indonesia. PENDAHULUAN Hukum potong tangan, atau hukum qisas dalam konteks hukum Islam, merupakan sebuah peraturan yang mengatur hukuman bagi pelaku kejahatan tertentu, terutama dalam kasus pembunuhan atau kekerasan fisik yang menyebabkan cedera serius. Empat mazhab dalam hukum Islam, yaitu Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, memiliki pandangan dan interpretasi yang berbeda terkait hukum potong tangan ini.1 Mazhab Hanafi: Menurut Mazhab Hanafi, potong tangan bukanlah hukuman yang diterapkan secara langsung dalam kejahatan seperti pencurian. Mereka menekankan pentingnya mempertimbangkan kondisi dan konteks sosial ekonomi pelaku sebelum menerapkan hukuman ini.2 Mazhab Maliki: Mazhab Maliki cenderung menerapkan hukuman potong tangan 1 Muhammad, A. (2019). "Interpretasi Mazhab Hanafi tentang Hukum Potong Tangan dalam Kasus Pencurian." Jurnal Hukum Islam, 15(2), 45-60. 2 Fatima, S. (2018). "Perspektif Mazhab Maliki terhadap Hukuman Potong Tangan dalam Konteks Sosial Ekonomi." Jurnal Fikih dan Hukum Islam, 10(3), 87-102. 191
Civilia : Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan (2024), 3 (1): 191-199 dengan ketat dalam kasus-kasus tertentu, terutama dalam hal pencurian. Namun, mereka juga mempertimbangkan faktor-faktor mitigasi seperti kebutuhan dan keadaan ekonomi pelaku.3 Mazhab Syafi'i: Mazhab Syafi'i mengadopsi pendekatan yang moderat terhadap hukuman potong tangan. Mereka menganggap hukuman ini sebagai bagian dari hukum Allah yang harus diterapkan dalam kasus-kasus tertentu, namun juga mempertimbangkan konteks sosial dan kondisi pelaku.4 Mazhab Hanbali: Mazhab Hanbali cenderung menerapkan hukuman potong tangan dengan ketat, terutama dalam kasus pencurian. Mereka menekankan pentingnya penerapan hukum secara konsisten sesuai dengan ajaran Islam.5 Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang pendapat ulama madzhab tentang sanksi potong tangan bagi pelaku jarimah pencurian dan Relevansinya terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia tentang pencurian. METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal yang merupakan suatu proses untuk menemukan aturan, prinsip-prinsip, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu yang dihadapi. Karakteristik penelitian adalah bersifat preskiptif. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian (doktrinal) kepustakaan (library research),yaitu penelitian yang menggunakan fasilitas pustaka seperti uku, hukum, kitab agama, atau majalah, dan sebagainya.6 Pendekatan penelitian yang dapat dipakai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: 1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) 2. Pendekatan kasus (case approach) 3. Pendekatan konseptual (Coceptual approach) 4. Pendekatan historis (Historical approach) 5. Pendekatan perbandingan/Fiqih Muqron (Coparative approach) 7 Yurisdis Normatif adalah penelitian yang bersifat mengutamakan survey dari bahan kepustakaan yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.8 Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode studi pustaka atau penelitian kepustakaan (library research). Menurut Hamzah Studi kepustakaan atau Library research merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, laporan penelitian sebelumnya yang sejenisberdasarkan fakta 3 Ahmad, R. (2020). "Pendekatan Mazhab Syafi'i terhadap Hukum Potong Tangan: Studi Kasus di Timur Tengah." Jurnal Hukum dan Masyarakat, 25(1), 30-45. 4 Ibid. 5 Abdul, M. (2017). "Penerapan Hukum Potong Tangan Menurut Mazhab Hanbali: Tinjauan dari Perspektif Fiqih." Jurnal Studi Islam, 8(2), 55-70. 6 Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. 2016. Eksistensi Penerapan Hukuman Mati di Indonesia. Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum. Vol. 1, Nomor 1, Januari-Juni 2016 ISSN: 2527-8169 (P); 2527-8150 (E) Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta. Hal. 3 dan 4. 7 Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. Analisis Wewenang Polri Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Ditinjau Dari Segi Hak Asasi Manusia.2014. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dan Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ananda Megha Wiedhar Saputri. 2022. Analisis Kritis Perkawinan Yang Dilarang Di Indonesia Ditinjau Dari Fiqih Perbandingan Mazhab. Jurnal Bedah Hukum Fakultas Hukum Universitas Boyolali Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 61. 8 Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Nadia Khoirotun Nihayah, Alfina Arga Winati. 2023. Analisis Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam. El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, Volume 9, Nomor 2, Oktober 2023. Hal. 144-145. 192
Civilia : Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan (2024), 3 (1): 191-199 konseptual ataupun teoritis bukan berdasarkan persepsi peneliti. Penelitian kepustakaan termasuk ke dalam qualitative reseach atau penelitian kualitatif. Menurut Moleong melalui sumber literatur. Menurut Shobron, Amrin, Rosyadi dan Imron penulis memfokuskan kajian atas buku atau dokumen berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, kitab-kitab fiqh, dan sumber data lain yang relevan dengan topik yang diteliti. Kemudian peneliti membaca, mengidentifikasikan dan menganalisis teks materi tersebut guna memperoleh fakta-fakta konseptual maupun teoritis serta didukung oleh data dari sumber sekunder.9 PEMBAHASAN A. Pengertian Pencurian Pencurian atau sirqah dalam bahasa arab berasal dari kata Saraqa-Yasriqu-Saraqan, yang berarti samar, tidak jelas, mencuri, merampok, menculik, membajak, dan menjiplak.10 Menurut pengertian lain, sirqah adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanan.11 Menurut syara', pencurian atau sirqah adalah seorang yang sadar dan sudah dewasa mengambil harta orang lain dalam jumlah tertentu dari tempat penyimpanan tanpa kebenaran hukum atau karena syubhat..12 Pengertian pencurian, secara etimologi menurut ulama Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali adalah sama, yaitu seseorang yang mengambil harta orang lain secara sembunyi- sembunyi atau samar.13 Mencuri merupakan salah satu dosa besar yang diharamkan oleh Allah, dan pelakunya diancam dengan hadd potong tangan. Dalam hal ini ternyata tidak semua pencuri dikenai sanksi hadd kecuali telah mencapai satu nisab barang yang telah dicuri.14 Menurut Moh. Anwar ditegaskan, bahwa kalau mengambil bukan untuk dimiliki namanya gashab, bukan sirqah, kalau mengambilnya secara terang-terangan dan memaksa, namanya merampok dan kalau dengan terang-terangan di jalan namanya membegal dan kalau tanpa paksaan serta di luar rumah, namanya mencopet.15 B. Hukuman Pencurian Dalam hukum pidana Islam, potong tangan merupakan ancaman hukuman untuk tindak pidana pencurian. Karena telah diatur secara eksplisit dalam nash-nash al-Qur'an dan hadist, pencurian termasuk salah satu bentuk hudud dalam hukum Islam. Adanya pemaafan tidak dapat menghapus pencurian menurut hukum Islam, baik dari penguasa maupun dari korban. Tidak ada cara untuk mengganti hukuman ini dengan yang lain atau yang lebih dari padanya. Hal ini sebagimana firman Allah dalam Qur'an surat al maidah ayat 38 :16 "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan 9 Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Bayu Assri Novianto. 2023. Nilai-Nilai Pendidikan Fiqih Dalam Kitab Nurul Burhan Karya Syaikh Muslih Bin Abdurrahman Al Maraqi. Jurnal Pendidikan dan Konseling. Volume 5 Nomor 1 Tahun 2023. E-ISSN: 2685-936X dan P-ISSN: 2685-9351 Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Hal. 1181. 10 Attabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996, hlm. 1060. 11 Ali bin Muhammad al-Jurjani, Kitab al-Ta'rifat, Surabaya: al- Haramain, 2001, hlm. 117. 12 Abdurrahman al-Jaziri, Al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah, juz 5, Kairo: Muassasah al-Mukhtar, 2000, hlm. 117. 13 Bakr bin Abdullah Abu Zaid, Al-Hudud wa al-Ta'zirat inda Ibnu al-Qayyim, Beirut-Libanon: Dar al- 'Ashamah, 1995, hlm. 347. 14 Asadullah al-Faruk, Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 33. 15 Sudarsono, Sepuluh Aspek Agama Islam, Jakarta: Rineka Cipta, Cet-1, 1994, hlm. 363. 16 Al-Qur'an dan Terjemah. 193
Civilia : Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan (2024), 3 (1): 191-199 keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Dalam ayat diatas diterangkan bahwa Iaki-laki maupun perempuan yang mencuri wajib dipotong tangan nya, tanpa terkecuali bagi mereka yang telah tertangkap basah melakukan perbuatan pencurian. Menurut al-Syayid sabiq syarat-syarat seseorang yang divonis hukuman potong tangan ada tiga yakni pertama cakap hukum (taklif), merupakan kehendak sendiri (ikhtiar), dan sesuatu yang dicuri tersebut bukan merupakan barang Syubhat.17 Imam Ibnu Rusydi mendefinisikan pencurian sebagai mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa memberi tahu mereka bahwa mereka dapat dipercaya.18 Keadaan sembunyi-sembunyi atau samar dimulai sejak awal pencurian sampai proses pencurian selesai. Ini berlaku ketika pencurian dilakukan pada siang hari (sampai waktu Isya), tetapi ketika dilakukan pada malam hari, hanya pada awal proses pencurian yang diperlukan.19 Sedangkan batas minimum harta yang dicuri yang dikenai hukuman potong tangan ada beberapa perbedaan pendapat menurut para ulama mazhab yakni mayoritas ulama berpendapat bahwa seorang pencuri sudah bisa dijatuhi hukuman potong tangan. Jika nilai harta yang dicurinya mencapai 1/4 Dinar atau 3 Dirham ke atas. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad At Tirmidzi an-nasa'i Abu Daud dan Ibnu Majah dari hadits Aisyah.20 Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali adalah sama, yaitu seseorang yang mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi atau samar. Mencuri merupakan salah satu dosa besar yang diharamkan oleh Allah, dan pelakunya diancam dengan hadd potong tangan. Dalam hal ini ternyata tidak semua pencuri dikenai sanksi hadd kecuali telah mencapai satu nisab barang yang telah dicuri.21 Menurut Moh. Anwar ditegaskan, bahwa kalau mengambil bukan untuk dimiliki namanya gashab, bukan sirqah, kalau mengambilnya secara terang-terangan dan memaksa, namanya merampok dan kalau dengan terang-terangan di jalan namanya membegal dan kalau tanpa paksaan serta di luar rumah, namanya mencopet.22 Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa unsur tindak pidana pencurian adalah:23 1. Orang yang mencuri sudah dewasa dan tidak dipaksa; 2. Mengambil secara sembunyi-sembunyi; dan 3. Harta yang dicuri adalah milik orang lain, diambil dari tempat penyimpanan selayaknya dan mencapai ukuran atau nishab. Dalam hukum Islam, pencurian termasuk dalam empat kategori: sirqah, ikhtilas, gashab, dan merampas. Para ulama biasanya menyebut pencurian, tanpa membedakan antara pencurian besar dan kecil. Ketika mereka berbicara tentang hukum pencurian, yang mereka maksud adalah 17 Ida Kurniati, Pencurian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif, FSH IAIN Pare-Pare, 2. 18 Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd al-Qurthubi, Bid ayah al-Mujtahid wa Nihayah al- Muqtasyid, Juz 2, Beirut-Libanon: Dar Ibnu Ashshashah, 2005, 19 Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, juz 6, Beirut- Libanon: Dar al-Fikr, 1985, hlm. 92. 20 Abdulmalik Abdulkarim Amrullah (HAMKA), Tafsir Al-Azhar, (Singapura: Kerjaya Printing Industries, 2003) jilid 3, 1730-1733. 21 Asadullah al-Faruk, Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 33. 22 Sudarsono, Sepuluh Aspek Agama Islam, Jakarta: Rineka Cipta, Cet-1, 1994, hlm. 363. 23 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Juz 2, Kairo: Dar al-Fath, 1995, hlm. 312. 194
Civilia : Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan (2024), 3 (1): 191-199 pencurian kecil. Pencurian besar biasanya disebut sebagai hirabah (merampok) atau qath'u al- Thariq (penyamun). Hukum Islam dalam masalah hukuman bagi orang yang melakukan pencurian atau mengambil harta orang lain sangatlah kejam sekali, yaitu orang tersebut akan mendapatkan hukuman potong tangan. Sebagaimana diterangkan dalam al-Qur'an QS. al-Maidah ayat 38, yang artinya:24 "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah swt. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana". Larangan melakukan mencuri ditegaskan pula dalam hadits Rasulullah, yang artinya:25 "Dari Aisyah Nabi saw bersabda: Wahai manusia sesungguhnya telah binasa umat sebelum kamu dimana apabila orang bangsawannya mencuri mereka biarkan begitu saja, dan apabila dilakukan oleh orang biasa yang melakukan pencurian, maka mereka kenakan hukuman had (potong tangan), demi Allah, andaikan Fatimah binti Muhammad mencuri niscaya aku potong tangannya." Sesuai dengan syari'at Islam, jika seorang dzimmi (orang kafir yang dilindungi oleh orang Islam) mencuri harta milik seorang muslim, dia akan dikenakan hukuman yang sama dengan seorang muslim yang mencuri, yaitu potong tangan.26 Hukuman yang berat bagi pencuri menunjukkan bahwa Islam sangat menghormati dan menjaga properti orang lain dan mengecam keras segala bentuk kejahatan dan kecurangan yang merugikan orang lain. Hukuman yang berat juga menunjukkan bahwa Islam mengutamakan kepentingan masyarakat secara keseluruhan daripada kepentingan individu tertentu.27 Para ulama setuju bahwa pencurian harus diberi hukuman yaitu potong tangan jika memenuhi syaratnya. Mereka juga menganggap pencurian sebagai suatu kejahatan dan wajib membayar diyat jika hukuman potong tangan tidak diterapkan. Menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad, al-Laist, dan Abu Tsaur, pencuri harus membayar diat sekaligus dikenakan hukuman potong tangan. Namun, Imam-imam lain, seperti Abu Hanifah, al-Tsauri, dan Ibn Abi Laila, berpendapat bahwa pencuri tidak perlu membayar kecuali jika orang yang dicuri hartanya tidak menemukannya dari pencuri..28 Imam Malik dan pengikutnya berpendapat bahwa pencuri yang kaya harus membayar denda sebesar barang yang dicurinya. Pencuri tidak perlu membayar jika orang itu miskin. Adapun Imam Malik juga mengatakan bahwa pencuri harus kaya sampai hari hukum potong tangan. Dia membedakan mereka dengan istihsan (mencari kemaslahatan) bukan qiyas..29 Dari beberapa perspektif pengertian di atas, nampaknya semua mengambil barang orang lain dianggap mencuri, dan hanya mencuri yang dikenakan sanksi pemotongan. Begitu juga, 24 Al-Quran dan Terjemahan. 25 Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, juz 4, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1995, hlm. 197. 26 T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Hukum Antar Golongan, Semarang: Pustaka Putra, hlm. 145. 27 Muhammad Yusuf al-Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam, Surabaya: Bina Ilmu, 1993, hlm. 455. 28 Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd al-Qurthubi, Bidayah al-Mujtahid, hlm. 371. 29 Ibid., hlm. 371. 195
Civilia : Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan (2024), 3 (1): 191-199 tentang pengingkaran terhadap barang pinjaman, ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa pengingkaran terhadap barang pinjaman tidak termasuk dalam kategori mencuri, dan oleh karena itu pencurinya tidak dikenakan sanksi potong tangan. Namun, Ibnu Qayyim berpendapat bahwa pengingkaran terhadap barang pinjaman tidak termasuk dalam kategori mencuri, Ia menganggap, itulah yang dikehendaki ole syara'.30 C. Hal-hal Yang Tidak Mewajibkan Hukuman Jika seorang pencuri dijatuhi hukuman potong tangan, tidak ada yang dapat menghentikannya kecuali ada alasan untuk menggugurkannya. Berikut adalah beberapa alasan untuk menggugurkan hukuman potong tangan: a) Pemilik properti membantah pengakuan saksi atau kesaksian saksi. Ikrar dan kesaksian menjadi batal jika pemilik menentangnya. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa karena pencuri tidak terbukti, hukuman potong tangan tidak berlaku. Namun, Imam Malik berpendapat bahwa bantahan pemilik harta yang dicuri tidak dapat membatalkan kesaksian atau ikrar seorang saksi. Imam Syafi'i dan Ahmad juga setuju dengan pendapat ini jika pengikraran terjadi setelah pengaduan pemilik harta. Namun, bantahan pemilik harta sebelum dia mengajukan pengaduan ke pengadilan dianggap membatalkan ikrar dan kesaksian saksi. b) Jika pihak yang dirugikan terdiri dari banyak orang, seperti lembaga atau organisasi, setiap anggota harus meminta maaf. Hukuman tidak dapat gugur jika yang memaafkan hanya sebagian dari mereka.31 c) Jika pencurian hanya dibuktikan dengan ikrar, pembatalan pengakuannya baru dianggap menggugurkan hukuman hadd. Kecuali minoritas Syafi'iyah dan Zahiriyah, semua ulama setuju. Mereka berpendapat bahwa karena tertuduh membatalkan janjinya bahwa dia tidak akan melakukan pencurian, hukuman potong tangan tidak gugur.32 d) Pelaku pencurian mengembalikan harta yang dicuri kepada pemiliknya sebelum pengaduan orang yang dicuri sampai ke pengadilan. Imam Abu Hanifah berpendapat ini karena menurutnya hukuman potong tangan harus dilakukan jika masalahnya telah dibawa ke pengadilan. Namun, Abu Yusuf berpendapat bahwa pengembalian harta yang dicuri kepada pemiliknya sebelum diajukan ke pengadilan tidak menggugurkan hukuman potong tangan karena dengan terjadinya pencurian hukuman potong tangan menjadi wajib meskipun belum diangkat ke pengadilan.33 e) Sebelum kasus dibawa ke pengadilan, harta yang dicuri diberikan kepada pelaku pencuri, misalnya, oleh pemilik harta. Para ulama setuju.Mereka tidak setuju tentang kapan pemilikan itu terjadi setelah dia dibawa ke pengadilan sebelum kasus pencuriannya diputuskan. Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa pemilik yang disebutkan sebelumnya menggugurkan hukuman hadd. Imam Malik dan Abu Yusuf, di sisi lain, berpendapat bahwa pemilikan setelah kasus pencurian diputuskan di pengadilan tidak menggugurkan hukuman hadd. f) Pencuri mengklaim properti yang dicuri adalah propertinya.34 30 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, hlm. 313. 31 Abdul Qadir 'Audah, Al-Tasyri' al-Jina'i, juz 2, hlm. 630. 32 Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, hlm. 126. 33 Abu Bakr bin Mas'ud al-Kasani, Bada'i al-Shana'i, hlm. 327. 34 Abdurrahman al-Jaziri, Al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah, hlm. 151. 196
Civilia : Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan (2024), 3 (1): 191-199 D. Sanksi Pencurian Dalam bahasa Arab, hukuman disebut uqubah. Lafadz "uqubah" berasal dari kata "aqaba", yang berarti mengiringinya dan datang di belakangnya, dan kata "aqibun", yang berarti membalas sesuai apa yang dilakukannya. Salah satu alasan mengapa sesuatu dapat dianggap sebagai hukuman adalah karena ia disertakan dengan tindakan dan dilaksanakan setelah tindakan itu dilakukan. Menurut pemahaman kedua, hukuman adalah balasan terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.35 Ulama menggunakan hadits dan ijma' dari al-Qur'an untuk menentukan hukuman untuk tindak pidana pencurian. Dalam qisas dan hadd, hukuman pencurian terdiri dari dua jenis, yaitu hukuman ta'zir dan hukuman hadd.36 1. Hukuman Hadd Para ulama setuju bahwa kepala Negara (Imam) atau wakilnya (petugas) yang diberi wewenang olehnya adalah yang berhak melaksanakan hukuman jarimah hudud karena hukuman tersebut merupakan hak Allah dan diberikan untuk kepentingan masyarakat. Karena itu, karena hukuman tersebut merupakan hak Allah, maka pelaksanaannya harus diserahkan kepada wakil masyarakat, yaitu kepala Negara. Untuk menghindari kelebihan atau ketidaktepatan, pelaksanaan hadd juga memerlukan pertimbangan yang cermat.37 Hukuman yang harus dijatuhkan kepada pencuri adalah potong tangan, apabila tindak pidana tersebut dilakukan berdsarkan sesuai sifat-sifatnya, yaitu sifat pada diri pencuri, barang yang dicuri, dan tindakan pencurian itu sendiri karena pencurian merupakan tindakan kriminal. Jika tidak dikenakan potong tangan, pencuri harus mengembalikan barang yang dicuri dan ditambah dengan denda. Kemudian ulama berselisih tentang apakah denda atau penggantian barang sama dengan potong tangan. Sebagian ulama, seperti Syafi'i, Ahmad, Al-Laits, dan Abu Tsaur, berpendapat bahwa pencuri dikenakan denda dan potong tangan.38 2. Hukuman Ta'zir Dalam hal jarimah hudud dan qisas, asas legalitas berbeda. Ini disebabkan oleh fakta bahwa syari'at Islam tidak jelas dan rinci tentang jarimahnya dan hukumannya; syara' mungkin menentukan tetapi ulil amri menentukan hukumannya. Namun, pada dasarnya, syara' telah menetapkan jarimah ta'zir ini. Landasan dan ketentuan hukumannya didasarkan pada ijma' (konsensus) tentang hak negara muslim untuk mekriminalisasi dan menghukum semua perbuatan yang menyebabkan kerugian, kerusakan fisik, sosial, politik, keuangan, atau moral bagi seseorang atau masyarakat secara keseluruhan. jarimahnya 35 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah), Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 136. 36 Ali Ahmad Mar'i, Qisas wa al-Hudud, Beirut-Libanon: Dar Iqra', 1985, hlm. 87. 37 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah), hlm. 170. 38 Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd al-Qurthubi, Bidayah al-Mujtahid, hlm. 371. 197
Civilia : Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan (2024), 3 (1): 191-199 Karena hukuman ta'zir disyariatkan untuk melindungi masyarakat, dan sudah disahkan oleh hakim maka orang lain tidak berhak menjalankannya, bahkan jika itu berarti mengorbankan nyawa. Oleh karena itu, jarimah ta'zir yang telah diputuskan oleh hakim adalah hak penguasa atau petugas yang ditunjuknya.39 Dalam hukum pidana Islam, tidak hanya pelanggaran hudud dan qisas diyat lain yang juga yang menerima hukuman, membahayakan masyarakat. Oleh karena itu, jarimah ta'zir merupakan pelengkap yang sangat penting, terutama ketika berbicara tentang hukuman selain hadd dalam pencurian.40 tetapi jenis-jenis perbuatan KESIMPULAN Dalam penelitian ini, penulis mengkaji secara mendalam tentang sanksi potong tangan bagi pelaku tindak pidana pencurian menurut pendapat ulama dari empat mazhab utama (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) serta relevansinya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. Meskipun keempat mazhab tersebut mengacu pada dalil-dalil yang sama dalam Al-Quran dan Hadits, namun terdapat perbedaan dalam interpretasi dan penerapannya. Mazhab Hanafi cenderung mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi pelaku sebelum menerapkan hukuman potong tangan. Mazhab Maliki cenderung menerapkan hukuman ini secara ketat, terutama dalam kasus pencurian, namun juga mempertimbangkan faktor-faktor mitigasi. Mazhab Syafi'i mengambil pendekatan moderat dengan mempertimbangkan konteks sosial dan kondisi pelaku. Sementara Mazhab Hanbali cenderung menerapkan hukuman potong tangan secara ketat sesuai dengan ajaran Islam. Di sisi lain, KUHP Indonesia tidak mengatur hukuman potong tangan untuk tindak pidana pencurian, melainkan menetapkan hukuman penjara dan denda. Perbedaan ini mencerminkan perbedaan sistem hukum dan nilai-nilai yang dianut oleh masing-masing sistem hukum. Penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang perspektif fiqh perbandingan mazhab dan hukum positif Indonesia. DAFTAR PUSTAKA Al-Qur'an dan Terjemah. Muhammad, A. (2019). "Interpretasi Mazhab Hanafi tentang Hukum Potong Tangan dalam Kasus Pencurian." Jurnal Hukum Islam, 15(2). Fatima, S. (2018). "Perspektif Mazhab Maliki terhadap Hukuman Potong Tangan dalam Konteks Sosial Ekonomi." Jurnal Fikih dan Hukum Islam, 10(3). Ahmad, R. (2020). "Pendekatan Mazhab Syafi'i terhadap Hukum Potong Tangan: Studi Kasus di Timur Tengah." Jurnal Hukum dan Masyarakat, 25(1). Abdul, M. (2017). "Penerapan Hukum Potong Tangan Menurut Mazhab Hanbali: Tinjauan dari Perspektif Fiqih." Jurnal Studi Islam, 8(2). Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. 2016. Eksistensi Penerapan Hukuman Mati di Indonesia. Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum. Vol. 1, Nomor 1, Januari-Juni 2016 ISSN: 2527-8169 (P); 2527-8150 (E) Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta. Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. Analisis Wewenang Polri Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Ditinjau Dari Segi Hak Asasi Manusia.2014. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dan Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ananda Megha Wiedhar Saputri. 2022. Analisis Kritis Perkawinan Yang Dilarang Di 39 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah), hlm. 171. 40 M. Ridwan, Limitasi Hukum Pidana Islam, Semarang: Walisongo Press, 2008, hlm. 36. 198
Civilia : Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan (2024), 3 (1): 191-199 Indonesia Ditinjau Dari Fiqih Perbandingan Mazhab. Jurnal Bedah Hukum Fakultas Hukum Universitas Boyolali Vol. 6, No. 1, 2022. Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Nadia Khoirotun Nihayah, Alfina Arga Winati. 2023. Analisis Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam. El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, Volume 9, Nomor 2, Oktober 2023. Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Bayu Assri Novianto. 2023. Nilai-Nilai Pendidikan Fiqih Dalam Kitab Nurul Burhan Karya Syaikh Muslih Bin Abdurrahman Al Maraqi. Jurnal Pendidikan dan Konseling. Volume 5 Nomor 1 Tahun 2023. E-ISSN: 2685-936X dan P- ISSN: 2685-9351 Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 2006). Ida Kurniati, Pencurian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif, FSH IAIN Pare-Pare, 2. Abdulmalik Abdulkarim Amrullah (HAMKA), Tafsir Al-Azhar, (Singapura: Kerjaya Printing Industries, 2003) jilid 3. Asadullah al-Faruk, Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009. Sudarsono, Sepuluh Aspek Agama Islam, Jakarta: Rineka Cipta, Cet-1, 1994. Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd al-Qurthubi, Bidayah al-Mujtahid. 199