Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 1 Juni 2022 P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328 URGENSI MATA KULIAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI KALANGAN MAHASISWA PADA ZAMAN MILLENIAL Muh Nur Afrizal1 & Fatma Ulfatun Najicha2 Prodi Informatika, Fakultas Teknologi Informasi dan Sains Data, Universitas Sebelas Maret1 Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret2 Email : & Abstrak Dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional Bangsa Indonesia, salah satu caranya adalah mengkaderisasi generasi penerus bangsa yang lebih baik lagi dalam segi kualitas maupun sumber dayanya. Contoh dari kaderisasi tersebut adalah adanya mata kuliah/pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan bagi siswa maupun mahasiswa di tingkat perguruan tinggi sebagai bekal untuk melanjutkan roda kepemimpinan yang telah dijalankan sebelumnya. Mata kuliah ini sangat perlu diberikan dan diajarkan kepada mahasiswa di tingkat perguruan tinggi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bentuk mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mahasiswa harus selalu cinta tanah air dan siap sedia untuk membela pertahanan dan keamanan negara. Dalam hal ini mahasiswa dituntut untuk bersatu dalam beraneka ragam budaya dan adat-istiadat yang telah berlaku di tertulis maupun tidak tertulis, mampu hidup berdampingan dalam keanekaragaman budaya dan mampu menguatkan rasa kebersamaan dalam Negara Indonesia. Mahasiswa juga digadang- gadang menjadi agen perubahan bagi kondisi Bangsa Indonesia menjadi lebih baik lagi dimasa mendatang dan bisa menunjukkan jati dirinya di kancah internasional. Kata kunci: Pendidikan Kewarganegaraan, bela negara, mahasiswa, agen perubahan. Abstract In realizing the ideals and national goals of the Indonesian nation, one way is to regenerate the next generation of the nation that is even better in terms of quality and resources. An example of this regeneration is the existence of Citizenship Education courses for students and students at the tertiary level as a provision to continue the leadership wheel that has been carried out previously. This course really needs to be given and taught to students at the university level to educate the nation's life as a form of loving the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). Students must always love their homeland and be ready to defend the defense and security of the country. In this case, students are united in various cultures and customs that have occurred both written and unwritten, are able to live in cultural diversity and are able to strengthen the sense of togetherness in the Indonesian state. Students are also expected to be agents of change for the condition of the Indonesian nation to be better in the future and be able to show their identity in the international arena. Keywords: Citizenship Education, defending the country, students, agents of change. Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional. PENDAHULUAN Republik Indonesia (NKRI) telah lebih dari 76 tahun Ir. diplokamirkan kemerdekaan oleh Soekarno dan Moh. Hatta. Setelah melalui perjuangan panjang akhirnya Indonesia berabad-abad setelah bisa merdeka dibelenggu oleh penjajah. Sebagai negara yang baru saja merdeka pada kala itu, Negara Kesatuan Indonesia harus berbenah untuk berdiri sebanding dengan negara-negara lain. Indonesia telah mempunyai Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar negara. Mahasiswa generasi penerus dan agent of change harus melanjutkan perjuangan yang telah diraih oleh pendahulu untuk mempertahankan sebagai Muh Nur Afrizal & Fatma Ulfatun Najicha - Universitas Sebelas Maret Surakarta 1345
Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 1 Juni 2022 P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328 kemerdekaan. memiliki tanggung jawab untuk memastikan NKRI tetap berdiri kokoh dan utuh serta melanjutkan tonggak kepemimpinan dari para pendahulu menuju Indonesia lebih baik lagi. Mahasiswa Mahasiswa yang dianggap sebagai kaum intelektual dan anggota masyarakat yang memiliki nilai lebih, mahasiswa dituntut untuk mampu memerankan diri sendiri dan proporsional di masyarakat ataupun di dunia pendidikan. Peran mahasiswa sekarang tidak hanya belajajr di bangku perkuliahan saja, melainkan lebih dari itu. Mahasiswa bukan hanya lulusan SLA yang tidak sengaja terdampar di kampus. secara profesional Untuk meraih itu, maka Pendidikan Kewarganegaraan haruslah menjadi dasar mahasiswa untuk memahami dalam meneruskan bangsa Indonesia. METODE PENELITIAN ini Pendekatan pada penelitian adalah dengan kualitatif dengan sumber data Pertama, cetak (kepustakaan), yang meliputi buku, jurnal, makalah, maupun literatur hasil penelitian tentang Pendidikan Kewarganegaraan maupun Pancasila di Perguruan Tinggi. Kedua, sumber data berupa dokumen analisis meliputi hasil dokumen-dokumen kenegaraan tentang kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di lingkungan Sekolah Dasar - Perguruan Tinggi dari tahun 2000 - 2022. sumber bahan Teknik pengumpulan data dan informasi yang digunakan adalah teknik pengumpulan data kualitatif yang meliputi studi dokumentasi dan studi pustaka. Sementara itu, untuk proses analisis data yang digunakan peneliti antara lain reduksi data, display data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan. (Yani, 2019) Peran mahasiswa yang sekarang ini iron stock, sebagai agent of change, control maupun mengharuskan mahasiswa untuk peduli terhadap dan sekitar (Istiqomaharani & bangsanya dapat Habibah, didefinisikan atau individu yang tengah menuntut ilmu di tinggi baik negeri tingkat perguruan maupun swasta ataupun yang lainnya yang setingkat tinggi (Martadinata, 2019). Mahasiswa haruslah sadar mengenai kondisi yang terjadi di dalam bangsa Indonesia. Selain itu, karena wilayah negara Indonesia sangatlah luas, di era millenial ini peran dari media sosial sangatlah penting dan mahasiswa harus bisa menyaringnya (Suwa No 3 Agustus 2005.Pdf, n.d.). Hal ini tentunya menuntut mahasiswa untuk mempelajarinya melalui mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan atau yang biasa disingkat dengan istilah PKn sangatlah konsep pendidikan di Indonesia baik dari jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, bahkan hingga di lingkungan Perguruan Tinggi sekalipun (Kewarganegaraan et al., 2022). Hal ini karena PKn memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk moral maupun budi pekerti seseorang ketika seseorang tersebut menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara garis besar, PKn memiliki arti menjelaskan tentang tatanan warga negara dalam kehidupan sehari-hari yang mampu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah Indonesia. Hal ini telah diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatakan bahwa PKn wajib diajarkan dalam kurikulum pendidikan yang bertujuan untuk membentuk agar menjadi manusia yang mempunyai rasa air kebangsaan sebagai social lingkungan sendiri 2016). Mahasiswa sebagai seseorang perguruan dengan penting dalam siswa/siswi HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian dan cinta tanah Muh Nur Afrizal & Fatma Ulfatun Najicha - Universitas Sebelas Maret Surakarta 1346
Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 1 Juni 2022 P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328 (nasionalisme) sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 serta mewujudkan cita-cita nasional Indonesia dimasa mendatang. bangsa Pembahasan Indonesia tertuang di dalam sebagaimana pembukaan Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea II untuk mewujudkan Negara tertulis Indonesia bersatu, yang merdeka, berdaulat, adil, dan Makmur. Selain itu juga nasional untuk mewujudkan Indonesia yang juga dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 pada alinea IV yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (Annisa & Ulfatun Najicha, 2021). Cita-cita bangsa telah UUD Negara tujuan tertuang kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Indonesia memiliki sejarah yang sangat panjang dalam memenuhi peranannya yaitu mempersiapkan warga negara dari kalangan siswa atau mahasiswa yang baik sesuai dengan hak dan kewajibannya. PKn juga telah mengalami pergantian nama dan kurikulum dalam kurun waktu 6 dekade terakhir sejak awal pendiriannya sebagai salah satu bidang studi pada tahun 1947. Menurut Nuh, "Tidak ada kurikulum yang karena abadi, perubahan karena kurikulum sekarang yang jelek atau salah. Sudah benar itu di zamannya. Tapi zaman berubah dan kita harus ikut berubah" (Yani, 2019). Pengembangan serta evaluasi kurikulum PKn di Indonesia bukanlah sebagai ajang berlomba-lomba zaman yang paling bagus melainkan ada kekhasan masing-masing di zamannya. Perkembangan mata kurikulum berubah bukan zaman, sudah Dengan kata lain, mata kuliah PKn sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat sesuai dengan zamannya. Contoh konkretnya pada Keputusan Dirjen Dikti No. 43 Tahun 2006 (Keputusan Direktur Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 43/DIKTI/Kep/2006, n.d.) rambu-rambu mata kuliah mengenai Pendidikan yang memuat pokok-pokok bahasan sebagai berikut: Filsafat Pancasila, Identitas, Hak negara, dan Demokrasi, dan Geostrategi Indonesia (Hikmah & Dewi, 2021). Jenderal Pendidikan Kewarganegaraan Konstitusi kewajiban, HAM, Geopolitik PKn di perguruan tinggi paling utama mempunyai untuk memantapkan dan mencerdaskan mahasiswa sebagai warga negara yang baik dan cerdas. Adapun tujuan lain pendidikan agar kewarganegaraan peserta kemampuan sebagai berikut (Gunawan & Najicha, 2022): a. Mampu berfikir kritis, rasional, dan isu-isu tujuan (PKn) didik memiliki adalah kreatif dalam menanggapi mengenai masalah kewarganegaraan. b. Berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab serta anti korupsi dalam kegiatan bermasyarakat, dan bernegara. c. Berkembang dan mampu demokratis membentuk untuk karakter berkembang dan hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain. berbangsa, secara sehingga positif diri d. Mampu berinteraksi dengan bangsa- bangsa lain secara langsung maupun tidak langsung di era globalisasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan tujuan PKn seperti diatas, kuliah dikalangan mahasiswa, mata Pendidikan yang Kewarganegaraan berperan untuk mempersiapkan dalam berwarga negara meliputi pokok bahasan antara lain Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, identitas dan integrasi, kewarganegaraan, hak, dan kewajiban, konstitusi Negara Indonesia, demokrasi, Muh Nur Afrizal & Fatma Ulfatun Najicha - Universitas Sebelas Maret Surakarta 1347
Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 1 Juni 2022 P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328 HAM, geopolitik Bangsa Indonesia dalam Wawasan Nusantara, dan geostrategi ketahanan Bangsa nasional. Indonesia dalam Pemahaman terhadap mata kuliah Pendidikan dapat Kewarganegaraan menjadi wujud nyata dalam bertekad untuk berpegang teguh pada NKRI sebagai negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur yang diantaranya yaitu identitas dan integrasi sebagai berikut: a. Bangsa dan Identitas Pada topik bahasan identitas dan integrasi di mata kuliah PKn mahasiswa harus paham dengan adanya suatu bangsa yang memiliki yang membedakannya dengan negara atau bangsa lain yang ada di belahan dunia. Ciri khas tersebutlah yang menjadi identitas dari suatu bangsa tersebut. Sementara itu, identitas yang telah disepakati bersama oleh seluruh kelompok suku bangsa yang mendiami negara tersebut dinamakan identitas nasional. Disamping dengan dengan adanya identitas, suatu bangsa juga memiliki integrasi yang digunakan untuk menjamin mempertahankan kedaulatan negara tersebut. ciri khas dan b. Identitas Nasional Indonesia identitas nasional Indonesia akan mengerucut kepada bahasan bahwa seluruh rakyat Indonesia merupakan kumpulan dari berbagai suku bangsa yang menyatu dan bersepakat untuk bersatu dan memiliki identitas yang nantinya menjadi ciri khas Bangsa Indonesia. Walaupun dari suku pastinya memiliki bangsa perbedaan yang cukup mendasar, misalnya dalam hal budaya, kebiasaan-kebiasaan, itu malah adat-istiadat, namun hal dijadikan sebagai ragam atau variasi dari keberagaman yang ada di Indonesia untuk hidup bersama-sama dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbicara mengenai tersebut Beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yang dimiliki antara lain : a). bahasa Bahasa pemersatu antar suku bangsa. b). Bendera Indonesia, Sang Merah Putih, yang memiliki arti merah yaitu berani dan putih yang berarti suci. c). Lagu kebangsaan Indonesia, yaitu "Indonesia Raya". d). Garuda Pancasila sebagai lambang Negara Indonesia. e). Semboyan Negara yaitu "Bhinneka Tunggal Ika" yang mempunyai arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. f). Pancasila sebagai dasar falsafah negara serta menjadi cita-cita Negara Indonesia. g). UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi Negara Indonesia. h). Kebudayaan daerah yang beraneka ragam yang menjadi corak seni dari identitas bangsa Indonesia. Indonesia sebagai c. Indonesia Negara Kesatuan Indonesia telah merdeka lebih dari 70-an tahun yang lalu. Waktu tersebut bukanlah waktu yang singkat untuk sebuah negara belajar dari delenggu penjajahan sebelum merdeka. Mencintai negara telah menjadi kewajiban dari rakyat dan warga negara sejak Indonesia belum merdeka. Hal ini didasari oleh kebangkitan nasional yang menjadi tonggak awal Indonesia dalam bersatu dan bertekad untuk mengusir penjajah dari wilayah Indonesia. Bentuk semangat ini sering kita sebut dengan sebutan Nasionalisme artinya yaitu semangat dan tekad dari orang-orang yang berada dalam suatu wilayah atau negara yang sama untuk membangun masa bersama walaupun berasal dari latarbelakang yang berbeda seperti perbedaan ras, etnik, agama, budaya (Muzayanah, 2020). Sebagai satu bangsa dan negara, adat istiadat yang berkembang dari masing-masing wilayah, daerah, serta suku bangsa yang majemuk wajib dilestarikan sebagai suatu ragam kebiasaan yang tumbuh dan berkembang sehingga nasionalisme. depan ataupun ragam Muh Nur Afrizal & Fatma Ulfatun Najicha - Universitas Sebelas Maret Surakarta 1348
Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 1 Juni 2022 P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328 terjaganya harmonisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. seseorang kehilangan kewarganegaraan Indonesia, dan lain sebagainya. d. Kedudukan Warga Negara dalam Suatu Negara Dalam setiap negara yang berdaulat untuk juga menentukan warga negaranya. Penentuan ini terkadang muncul permasalahan, karena negara bisa saja menganut dan memiliki tentang peraturan kewarganegaraan rakyatnya yang berbeda- beda. Masalah ini muncul dalam kondisi apatride dan bipatride. Apatride yaitu istilah untuk orang-orang yang tidak memiliki warga negara atau tidak diakui oleh negara manapun. Sedangkan bipatride adalah kebalikan dari apatride yaitu orang-orang bisa saja memiliki kewarganegaraan yang ganda. Bahkan lebih parahnya lagi, dalam kondisi tertentu bisa saja orang memiliki kewarganegaraan multi patriade yaitu orang yang memiliki kewarganegaraan lebih dari 2 negara. memiliki wewenang kewarganegaraan Peraturan tersebut juga mengatur tentang seseorang yang mendapatkan kewarganegaraan ganda dengan negara lain. Ada batasan sampai umur berapa orang tersebut masih bisa mendapatkan kewarganegaraan ganda, yang tentunya tidak mungkin tersebut dianggap sudah mempunyai pendirian tetapi masih memiliki kewarganegaraan ganda. jika orang Juga termasuk mengatur tentang yang dapat status diperoleh kondisi pelaksanaan pernikahan dengan beda kewarganegaraan. Tentunya ada syarat dan aturan sendiri ini. juga tentang seseorang yang Demikian Indonesia kehilangan kewarganegaraan lain dengan berbagai alasan, antara dengan meninggalkan menerima status WNA di negara lain ataupun WNI yang masuk menjadi anggota dari status kewarganegaraan orang tersebut akan hilang dari Indonesia. kewarganegaraan ketika dalam tentang hal status WNI tentara asing maka e. Warga Negara Indonesia Dengan identitas yang telah dimiliki oleh Negara Indonesia, diharapkan tidak lagi adanya perbedaan antara Warga Negara Indonesia (WNI) yang pribumi maupun keturunan yang dapat memicu konflik antar penduduk Indonesia. Ada kewajiban bagi sebuah negara untuk menentukan dan memayung hukum tentang aturan kewarganegaraan. Di Indonesia sendiri telah ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun Undang-Undang yang telah mengatur tentang Warga Negara secara jelas tentang warga Indonesia. Pengaturan negara mengatur tentang apa saja yang dapat menjadi Warga Negara Indonesia, bagaimana mendapatkan tersebut, sebab-sebab kewarganegaraan dasar pelaksanaan cara status Permasalahan mengenai kewarganegaraan ini sangat komprehensif mengingat adanya hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini menjadi titik kunci apakah orang tersebut wajib melakukan hak dan kewajiban di negara Indonesia atau tidak. f. Hak dan Kewajiban Warga Negara UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang diatur dalam ketentuan pasal 27 hingga pasal 34 nya. Hal ini dapat dipahami dan dimengerti oleh setiap warga negara agar mengetahui sesungguhnya apa saja yang menjadi hak dan kewajiban setiap warga negaranya. Setiap mahasiswa yang mempelajari ketentuan pasal -pasal yang menyebutkan tentang hak dan kewajiban Muh Nur Afrizal & Fatma Ulfatun Najicha - Universitas Sebelas Maret Surakarta 1349
Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 1 Juni 2022 P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328 setiap warga akan menumbuhkan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dengan memahami hak dan kewajiban bagi setiap warga negara, maka mahasiswa sadar bahwa sebagai generasi muda akan berusaha untuk menggunakan hak serta melaksanakan segala kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya sebagai warga tentu dengan memahami negara dan tanggungjawabnya ini akan tekad yang kuat mereka dalam mencintai dan membela negaranya. Ada beberapa hak yang dimiliki oleh setiap warga Negara Indonesia, antara lain Hak yang tercantum dalam UUD tahun 1945. Beberapa pasal mengatur tentang hak asasi manusia yang dirinci dalam ketentuan pasal 28 a; 28 b; 28 c; 28 d; 28 e; 28 f; 28 g; 28 h; 28 I; 28 j. Demikian pula kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap Warga Negara Indonesia. Kewajiban terhadap Kepatuhan pada Peraturan-perundang- undangan, tinggi Kewajiban Ideologi Pancasila, Kewajiban untuk melaksanakan Hak- hak Negara, kewajiban untuk melaksanakan dan memenuhi kepentingan sesama bagi setiap orang yang ada di Indonesia. negara, maka untuk Menjunjung menghormati kehidupan Internasional secara Universal. Kita dilarang untuk menindas bangsa lain, mengurangi hak dan kemerdekaan masyarakat Internasional yang hidup dalam dunia ini. Kewajiban yang harus kita jaga bersama adalah saling menghargai dan menghormati hak-hak hidup, hak untuk merdeka dan tidak boleh melakukan penjajahan serta penindasan ini. terhadap warga di muka bumi jauh-jauh Pembukaan UUD 1945 telah memberikan betapa rambu-rambu pentingnya menjaga hubungan baik antar bangsa. Ini merupakan kewajiban yang harus dijunjung tinggi dalam hidup bersama secara universal.dijelaskan juga perbandingannya dengan hasil-hasil para peneliti lain yang hampir sama topiknya. Hasil-hasil penelitian dan temuan harus bisa menjawab rumusan masalah penelitian di bagian pendahuluan. Gunakan referensi yang faktual dan relevan. Artikel wajib menghasilkan novelty atau kebaruan baik dari sisi teoritis maupun dari sisi praktisi. KESIMPULAN Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik yang diundangkan pada tanggal 18 Agustus Tahun 1945 juga terdapat kewajiban Universal yang dapat kita pahami dalam alinea Pertama : "bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena dengan perikemanusiaan dan perikeadilan". Hal ini meyiratkan kepada kita semua sebagai Internasional memiliki warga dan menjaga kewajiban menghormati kemerdekaan hak-hak kemerdekaan bangsa-bangsa yang ada ini. Saling menjaga dan dimuka bumi tidak sesuai dunia untuk Kewarganegaraan sangatlah penting bagi mahasiswa sebagai bekal estafet untuk melanjutkan kepemimpinan Bangsa Indonesia. Di dalam mata kuliah PKn, mahasiswa dituntut untuk bisa mengerti mengenai hal-hal penting yang harus ada di dalam sebuah negara yang berdaulat. Pendidikan Mahasiswa juga dituntut untuk bisa membangun negara yang berdaulat, adil, dan makmur sesuai dengan cita-cita dan telah tujuan bangsa di kemerdekaan. dirumuskan Kewarganegaraan Pendidikan juga terhadap mahasiswa membekali kedudukannya sebagai generasi muda yang harus dijunjung tinggi agar mampu melaksanakannya sebagai warga negara. Indonesia yang awal Muh Nur Afrizal & Fatma Ulfatun Najicha - Universitas Sebelas Maret Surakarta 1350
Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 1 Juni 2022 P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328 DAFTAR PUSTAKA Annisa, H., & Ulfatun Najicha, F. (2021). Wawasan Nusantara Dalam Mememcahkan Konflik Ilmiah Kajian Pendidikan Jurnal Global Citizen : Kebudayaan Nasional. Kewarganegaraan, 10(2), 40-48. Jurnal Gunawan, R. Z., & Najicha, F. U. (2022). PERAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MEMBANGUN. 6(1), 422-427. Hikmah, S. N., & Dewi, D. A. (2021). Meninjau Sejauh Mana Implementasi Nilai Pendidikan Jurnal Karakter Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi. Kewarganegaraan, 5(2), 417-425. Istiqomaharani, I. S., & Habibah, S. S. (2016). Mewujudkan Peran Mahasiswa sebagai "Agent Of Change, Social Control, dan Iron Stock." Prosiding Seminar Nasioanal Dan Call For Paper Ke-2, 2, 1-6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 43/DIKTI/Kep/2006. (n.d.). Kewarganegaraan, K., Di, S. I., & Negeri, S. M. A. (2022). PENGARUH PEMBELAJARAN PPKN DALAM MEMBENTUK. 7(1). Martadinata, A. M. (2019). Pendahuluan Metode Hasil dan Pembahasan Pembangunan di Indonesia. Jurnal Humaniora, 2(1), 1-6. Muzayanah. (2020). PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BAGI MAHASISWA UPAYA KOMITMEN CINTA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI) DAN BELA NEGARA. 8(1). Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Suwa No 3 Agustus 2005.pdf. (n.d.). Yani, A. (2019). Pendidikan Kewarganegaraan - Akhwani. Universitas Esa Unggul, 85-86. Muh Nur Afrizal & Fatma Ulfatun Najicha - Universitas Sebelas Maret Surakarta 1351