Menimbang ( SALINAN BUPATI LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMONGAN, a. bahwa Pesantren merupakan salah satu wadah untuk melaksanakan kegiatan keagamaan, sarana dalam melaksanakan peribadatan, dan sekaligus sebagai lembaga yang turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaiamana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa untuk menjamin kualitas, mutu, dan ketahanan Pesantren dalam menyelenggarakan fungsi pendidikan dan dakwah sesuai dengan tantangan zaman, Pemerintah Daerah perlu terlibat dalam menyelenggarakan pesantren dengan tetap mempertahankan ciri khas, tradisi, dan nilai-nilai keagamaan masing-masing Pesantren, guna menjaga keberlangsungan hidup pesantren sebagai pionir dalam pengembangan dan penyebarluasan ajaran Islam rahmatan lil alamin; c. bahwa untuk menjaga keberlangsungan hidup Pesantren dengan menyelenggarakan Pesantren melalui penguatan terhadap kelembagaan
Mengingat Pesantren, dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Pesantren perlu memberP fasilitasi dan dukungan pendanaan mengembangkan Pesantren mengedepankan prinsip proporsionali' dan non diskriminasi; d . bahwa tanggung jawab Pemer dengan kewenangannya ditegaskan dalam Pasal (2) , Pasal 32, Pasal 4 r dan Pasal 48 ayr Tahun 2019 te· e. bahwa be· dimaks1 · d, F 2
3 Nomor 4301); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)' sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia ,
4 Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 ten tang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah (Lembaga
5 Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 16. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405); 1 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 19 / E) se bagaimana telah diu bah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 201 7 tentang Perubahan Atas (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 2); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN dan BUPATI LAMONGAN
Menetapkan 6 MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAANPESANTREN BABI KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan. 3. Bupati adalah Bupati Lamongan. 4. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan. 5. Pondok Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/ atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatanlil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6. Kiai adalah seseorang yang memiliki la tar belakang pendidikan agama Islam sesuai dengan faham ahl al-Sunnahwaal-Jamaah, dan secara umum dalam masyarakat diakui sebagai ahli agama Islam, baik yang memimpin atau memiliki Pondok Pesantren maupun tidak. 7. Dewan Masayikh adalah lembaga yang dibentuk
7 oleh Pesantren yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu internal pendidikan pesantren. 8. Santri adalah seseorang yang sedang menuntut ilmu dan bermukim di Pondok Pesantren. 9. Ki tab kuning adalah kitab berbahasa Arab yang umum diajarkan di Pondok Pesantren mulai dari tarikh/ sejarah, ilmu kitab fikih, aqidah/ akhlak, gramatika bahasa Arab (nahwu shorof), hadits, tafsir dan ulumul Qur'an. 10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. 11. Evaluasi adalah kegiatan penilaian dan pengendalian berbagai komponen pendidikan pada Pondok Pesantren sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. 12. Visitasi adalah kegiatan kunjungan untuk melakukan penilaian kelayakan program Pondok Pesantren berdasarkan kriteria yang ditetapkan. 13. Tim Visitasi adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dan/atau Kantor Kementerian Agama dalam rangka kunjungan untuk melaksanakan penilaian terhadap kelayakan penyelenggaraan pendidikan pada Pondok Pesantren. Bagian Kedua Asas, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup Pasal 2 Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan berdasarkan asas: a. Ketuhanan Yang Maha Esa; b. kebangsaan; c. kemandirian; d . keberdayaan;
8 e. kemaslahatan; f. multikultural; g. profesionalitas; h. akuntabilitas; 1. ke berlanju tan; dan J. kepastian hukum. Pasal 3 Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan norma hukum dan sebagai pedoman dalam memfasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 4 Peraturan Daerah ini bertujuan untuk: a. menJamm penyelenggaraan Pesantren sebagai lembaga pendidikan, sebagai sarana dakwah dan sebagai agen pemberdayaan masyarakat; b. memfasilitasi penyelenggaraan pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan; c. memfasilitasi pendidikan berbasis Pesantren bagi anak petani, anak nelayan, anak buruh, anak yatim, anak yatim piatu yang kurang mampu secara setara dan berkualitas; d. menjamin kemaslahatan guru, santri dan beasiswa bagi peserta didik Madrasah Diniyah; e. penyetaraan pendidikan pesantren dalam rangka menghapus kategori putus sekolah bagi Santri; f. menjamin keberlangsungan dakwah Islamiyah melalui Pesantren; dan g. memfasilitasi potensi ekonomi dan kemandirian Pesantren.
9 Pasal 5 Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. fasilitasi penyelenggaraan pesantren; b. pemberdayaan pesantren; c. pembinaan pesantren; d. sistem penjamin mutu dan struktur organisasi pesantren; e. kerjasama; f. partisipasi masyarakat dan dunia usaha; g. penilaian kelayakan pesantren; h. pembinaan dan pengawasan; 1. sistem informasi pesantren; J. pembiayaan; k. larangan; 1. sanksi administratif. BAB II FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN Bagian Kesatu Umum Pasal 6 ( 1) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi kepada pesantren. (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diberikan bagi pesantren yang memiliki Piagam Statistik Pesantren dan aktif melakukan pembelajaran.
10 Bagian Kedua Fasilitasi Pendidikan Pesantren Pasal 7 ( 1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan Pesantren. (2) Dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah. Pasal 8 Selain dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah melalui Kantor Kementerian Agama memberikan fasilitasi dengan mengikutsertakan peserta didik pada jenjang pendidikan menengah yang beragama Islam untuk mengikuti pendidikan keagamaan yang diselenggarakan oleh Pesantren. Pasal 9 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fasilitasi pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 diatur dalam Peraturan Bupati. Bagian Ketiga Fasilitasi Peningkatan Sumber Daya Manusia Pasal 10 ( 1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan terhadap sumber daya manusia Pesantren. (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) bertujuan:
11 a. meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional; b. menciptakan sumber daya manusia Pesantren yang mampu berperan sebagai pembaharu sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman; c. memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan santri dan masyarakat;dan d. menanamkan nilai-nilai kebangsaan untuk menumbuhkan sikap sukarelawan dan demokratis serta berjiwa sosial yang tinggi. Pasal 11 ( 1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan dengan tatap muka atau media elektronik. (2) Dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) , Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga pendidikan dan pelatihan. Bagian Keempat Fasilitasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pesantren Pasal 12 (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat secara bersama-sama melakukan pengembangan sarana dan prasarana Pesantren di Daerah. (2) Fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk: a. bantuan pendanaan;
12 b. kerjasama dengan lembaga dalam negen dan luar negeri; c. bantuan kemudahan akses terhadap sumber pendanaan oleh pihak ketiga; dan/ atau d. bentuk fasilitasi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB III PEMBERDAYAAN PESANTREN Pasal 13 ( 1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemberdayaan Pesantren di Daerah. (2) Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan untuk: a. peningkatan kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian masyarakat di lingkungan Pesan tren; dan b. peningkatan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah. Pasal 14 ( 1) Pemberdayaan Pesantren untuk meningkatkan kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian masyarakat di lingkungan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dilakukan dalam bentuk: a . fasilitasi peningkatan kapasitas Pesantren dalam rangka menumbuhkembangkan kewirausahaan di lingkungan Pesantren; b. fasilitasi akses pemasaran produk hasil usaha Pesantren; c . fasilitasi kemitraan antar usaha Pesantren; dan d. fasilitasi kemitraan antara usaha Pesantren dan badan usaha lainnya.
13 (2) Fasilitasi peningkatan kapasitas Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada: a. peningkatan keahlian usaha Pesantren; b. penguatan kelembagaan usaha Pesantren; dan c. pengembangan kelembagaan usaha Pesantren. Pasal 15 Pemberdayaan Pesantren untuk meningkatkan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk: a . pelibatan Pesantren dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan Daerah; b . pelibatan Pesantren dalam pemberdayaan masyarakat sekitar Pesantren; dan/ atau c. pemberdayaan bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 16 Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 diatur dalam Peraturan Bupati. BAB IV PEMBINAAN PESANTREN Pasal 17 (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan terhadap Pesantren di Daerah. (2) Pembinaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan untuk: a. pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana Pesantren b. peningkatan kualitas penyelenggaraan Pesantren;
14 c. peningkatan pengetahuan dan wawasan Kiai, Santri, dan Dewan Masyaikh; dan d. peningkatan keahlian manajerial Pesantren. Pasal 18 ( 1) Pembinaan untuk pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana Pesantren yang memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dalam bentuk: a. fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan Pesantren; b. fasilitasi sarana dan prasarana penunJang Pesantren; c. fasilitasi sarana bagi Kiai, Santri, dan Dewan Masyaikh; dan d . fasilitasi sarana dan prasarana peribadatan. (2) Pembinaan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dalam rangka menciptakan lingkungan Pesantren yang layak, aman, nyaman, bersih, dan sehat serta pemenuhan atas kebutuhan perkembangan fisik dan psikologis Santri, yang dilaksanakan dalam bentuk: a. penyuluhan; b. pemeriksaan kesehatan; c. konseling; d. edukasi; dan e. sosialisasi. (3) Pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan keahlian bagi Kiai, Santri, dan Dewan Masyaikh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk: a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; b. penyelenggaraan workshop; c. pemberian beasiswa bagi Kiai dan Santri; dan d. fasilitasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan keahlian.
15 (4) Pembinaan dalam rangka peningkatan keahlian manajerial Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7 ayat (2) huruf d dilakukan dalam bentuk: a. pendampingan dalam rangka pengelolaan Pesantren; b. pendidikan dan pelatihan pengelolaan Pesantren; c. fasilitasi kemitraan Pesantren dengan dunia usaha atau lembaga pendidikan; dan d. fasilitasi dalam rangka peningkatan kemampuan sumber daya manusia Pesantren dalam mengelola Pesantren. Pasal 19 Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatur dalam Peraturan Bupati. BABV SISTEM PENJAMINAN MUTU DAN STRUKTUR ORGANISASI PESANTREN Bagian Kesatu Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Pesantren Pasal 20 (1) Pesantren wajib menyusun sistem penJam1nan mutu untuk menJam1n kualitas dan mutu Pesantren dalam menyelenggarakan pendidikan keagamaan dan pendidikan umum. (2) Sistem penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Majelis Masyayikh. (3) Sistem penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berfungsi: a. melindungi kemandirian dan kekhasan pendidikan Pesantren;
16 b. mewujudkan pendidikan yang bermutu; dan c. memajukan penyelenggaraan pendidikan Pesantren. (4) Sistem penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan pada aspek: a. peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya Pesantren; b. penguatan pengelolaan Pesantren; dan c. peningkatan dukungan sarana dan prasarana Pesantren. Bagian Kedua Dewan Masyayikh Pasal 21 ( 1) Dalam rangka penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pesantren membentuk Dewan Masyayikh. (2) Dewan Masyayikh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kiai. (3) Dewan Masyayikh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sekurang-kurangnya: a . menyusun kurikulum pesantren; b. melaksanakan kegiatan pembelajaran; c. meningkatkan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan; d. melaksanakan ujian untuk menentukan kelulusan Santri berdasarkan kriteria mutu yang telah ditetapkan; dan e. menyampaikan data Santri yang lulus kepada Majelis Masyayikh.
17 Bagian Ketiga Majelis Masyayikh Pasal 22 ( 1) Selain membentuk Dewan Masyayikh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Pesantren membentuk Majelis Masyayikh dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas Dewan Masyayikh. (2) Majelis Masyayikh sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) memiliki tugas: a. menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum Pesantren; b. memberi pendapat kepada Dewan Masyayikh dalam menentukan kurikulum Pesantren; c. merumuskan kriteria mutu lembaga dan lulusan Pesantren; d. merumuskan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan; e. melakukan penilaian dan evaluasi serta pemenuhan mutu; dan f. memeriksa keabsahan setiap syahadah atau ijazah Santri yang dikeluarkan oleh Pesantren. Bagian Keempat Pendidik dan Tenaga Pendidik Pasal 23 ( 1) Dalam penyelenggaraan pendidikan Pesantren, Kiai dalam fungsinya sebagai pendidik berperan menjaga kultur dan kekhasan Pesantren. (2) Kultur dan kekhasan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan karakter dan nilai-nilai Islam rahmatan lilalamin, yang toleran, berkomitmen pada kebangsaan, berlandaskan keseimbangan, dan moderat, kepada Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
18 Pasal 24 ( 1) Pendidik pada pendidikan Pesantren jalur pendidikan formal harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi sebagai pendidik profesional. (2) Kualifikasi sebagai pendidik profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpendidikan Pesantren dan/ atau pendidikan tinggi. (3) Kompetensi sebagai pendidik profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kompetensi ilmu agama Islam dan/atau kompetensi sesuai bidang yang diampu dan bertanggung jawab. BAB VI KERJASAMA Pasal 25 (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pola kerja sama dalam rangka penyelenggaraan Pesantren sesua1 dengan peraturan perundang-undangan. (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk: a. sinergitas program dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan Pesantren; b. pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan Pesantren; c. pendidikan dan pelatihan bagi Kiai, Santri, dan Dewan Masyaikh; d. pemberdayaan masyarakat sekitar Pesantren; dan/atau e. bentuk kerjasama lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Ketentuan lanjut mengenai pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih diatur dalam Peraturan Bupati.
19 BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA Pasal 26 ( 1) Masyarakat dan dunia usaha dapat berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Pesantren di Daerah. (2) Partisipasi masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan dalam bentuk: a. memberikan bantuan program dan/ atau pendanaan kepada Pesantren; b . memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pesantren; c. mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan Pesantren sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan; d . mendorong pengembangan mutu dan standar Pesantren; e. mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren; f. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren; dan/ atau g. bentuk partisipasi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, dan/ atau badan. Pasal 27 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diatur dalam Peraturan Bupati.
20 BAB VIII PENILAIAN KELAYAKAN PESANTREN Pasal 28 ( 1) Dalam rangka melaksanakan penilaian kelayakan penyelenggaraan Pesantren, dilakukan visitasi. (2) Kegiatan operasional Tim Visitasi difasilitasi dan dibantu oleh Pemerintah Daerah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Visitasi diatur dalam Peraturan Bupati. BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 29 ( 1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Pondok Pesantren dilakukan untuk menjamin mutu dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan Pondok Pesantren. (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BABX SISTEM INFORMASI PESANTREN Pasal 30 ( 1) Pemerin tah Daerah membangun dan mengembangkan sistem informasi Pesantren di Daerah. (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: a. data dan informasi Pesantren di Daerah; b. data dan informasi Pesantren yang akan diberikan fasilitasi oleh Pemerintah Daerah;
21 c. data dan informasi Pesantren yang telah diberikan fasilitasi oleh Pemerintah Daerah; d. data manuscript karya Kiai, Pendidik, dan/ atau Santri Pesantren di Daerah; dan e. data Kiai, Pendidik, dan Santri yang memiliki potensi diberikan fasilitasi pendidikan dan pelatihan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sistem informasi Pesantren diatur dalam Peraturan Bupati. BAB XI PEMBIAYAAN Pasal 31 (1) Pembiayaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, Pesantren, dan masyarakat. (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b . anggaran Pesantren; c. hibah; dan/ atau d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan. BAB XII LARANGAN Pasal 32 (1) Setiap Pesantren di Daerah dilarang menganut, mengembangkan, dan menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan konsep Islam rahmatan lil alamin, Pancasila, dan/atau Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
22 (2) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Pesantren di Daerah dilarang: a. melakukan dakwah yang memuat unsur provokasi, ujaran kebencian, dan/ atau motif politik praktis; b. menggalang atau mengumpulkan dana untuk kepentingan kontestasi politik atau partai politik; c. menggerakkan Santri dan/ atau masyarakat untuk kepentingan kontestasi politik atau partai politik; d. melakukan kegiatan yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum; dan/atau e. melakukan perbuatan yang menyimpang dari tujuan dan fungsi Pesantren. BAB XIII SANKS! ADMINISTRATIF Pasal 33 ( 1) Setiap Pesantren yang melanggar ketentuan Pasal 32 dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didahului dengan upaya persuasif. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat beru pa: a. peringatan tertulis; b. penghentian bantuan dan/atau dukungan pendanaan; c. penghentian sementara kegiatan; dan/ a tau d. pemberian rekomendasi pencabutan izin Pesantren kepada pejabat yang berwenang. (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan secara berjenjang atau tidak secara berjenjang.
23 Pasal 34 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diatur dalam Peraturan Bupati. BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 35 Pondok Pesan tren yang telah berdiri dan menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini agar menyesuaikan dengan segala ketentuan Peraturan Daerah ini. BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 36 Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lam bat 6 ( enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
24 Pasal 37 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah m1 dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan. Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 13 April 2021 BUPATI LAMONGAN, ttd. YUHRONUR EFENDI Diundangkan di Lamongan pada tanggal 13 April 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN, ttd. ARIS MUKIYONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2021 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 36-6/2021 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ~ JOKO NURSIY ANTO ' NIP. 19680114 198801 1 001
I. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN UMUM Pesantren merupakan wadah perjuangan dan dakwah Islamiyah yang didirikan untuk mencetak manusia dan kader bangsa yang memiliki moral dan karakter yang dapat menjadi tauladan bagi masyarakat. Dalam tataran praksis, Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang turut serta melakukan pembangunan manusia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat alinea ke IV Pembukaan (preamble) U ndang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan fungsi tersebut, maka keberadaan Pesantren sangatlah penting dalam kehidupan berbangsa dan bemegara, mengingat sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk peradaban di masa mendatang tidak cukup dibekali dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mumpuni, namun juga harus memiliki moralitas yang baik serta pengamalan nilai-nilai keislaman yang kuat dan moderat. Dewasa ini, di tengah-tengah gempuran arus globalisasi barat yang kian mengikis kultur kebangsaan yang berciri khas budaya timur, sehingga berdampak pada tergerusnya moralitas generasi muda menjadi tantangan besar bagi Pesantren dalam melaksanakan dakwah dan pendidikan terhadap umat. Oleh karena itu, diperlukan upaya dan langkah-langkah progresif untuk dapat menjamin eksistensi dan keberlangsungan hidup Pesantren di Daerah. Bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menjaga keberlangsungan hid up Pesantren dengan menyelenggarakan Pesantren melalui penguatan terhadap kelembagaan Pesantren di Daerah, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Pesantren agar dapat melaksanakan sistem manajemen yang terpadu dan berkesinambungan sehingga Pesantren dapat dikelola secara profesional seperti lembaga pendidikan umum non Pesantren. Selain itu, juga harus
II. memberikan fasilitasi dan dukungan pendanaan untuk mengembangkan Pesantren di Daerah dengan mengedepankan prinsip proporsionalitas, keadilan, dan non diskriminasi serta sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai kewenangannya Pemerintah Daerah perlu mengatur fasilitasi penyelenggaraan pesantren. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Huruf a Yang dimaksud dengan asas "Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan sebagai bentuk penghayatan dan pengamalan terhadap keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hurufb Yang dimaksud dengan asas "kebangsaan" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren diiaksanakan untuk memupuk jiwa cinta tanah air dan bela negara. Huruf c Yang dimaksud dengan asas "kemandirian" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya Pesantren. Huruf d Yang dimaksud dengan asas "keberdayaan" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk mengoptimalkan fungsi pendidikan, fungsi penyiaran agama, dan memberdayakan masyarakat agar lebih sejahtera. Huruf e Yang dimaksud dengan asas "kemaslahatan" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk sebesar-besar pemanfaatan bagi pembentukan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera yang
Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 diridai oleh Allah SWT. Huruf f Yang dimaksud dengan asas "multikultural" adalah bahwa dalam Pesantren terdapat keanekaragaman budaya yang harus dihormati. Huruf g Yang dimaksud dengan asas "profesionalitas" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan dengan mengikuti prinsip manajemen pendidikan dan pengelolaan organisasi. Hurufh Yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas" adalah bahwa pengelolaan Pesantren dilakukan secara bertanggung jawab. Huruf i Yang dimaksud dengan asas "keberlanjutan" adalah bahwa pengelolaan Pesantren tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang, tetapi juga untuk kepentingan generasi yang akan datang. Hurufj Yang dimaksud dengan asas "kepastian hukum" adalah bahwa pengelolaan Pesantren berdasarkan peraturan perundang-undangan. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.
Pasal 7 Cukup jelas.
Pasal 8 Cukup jelas.
Pasal 9 Cukup jelas.
Pasal 10 Cukup jelas.
Pasal 11 Cukup jelas.
Pasal 12 Cukup jelas.
Pasal 13 Cukup jelas.
Pasal 14 Cukup jelas.
Pasal 15 Cukup jelas.
Pasal 16 Cukup jelas.
Pasal 17 Cukup jelas.
Pasal 18 Cukup jelas.
Pasal 19 Cukup jelas.
Pasal 20 Ayat (1) Sistem penJamman mutu Pendidikan Pesantren terdiri atas sistem penjaminan mutu internal dan sistem penjaminan mutu eksternal. Sistem tersebut mencakup penilaian Iembaga Pendidikan Pesantren berdasarkan kriteria mutu yang ditetapkan, rekognisi lulusan, rekognisi pendidik, dan tenaga kependidikan se bagai tenaga profesional, rekognisi kesetaraan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dengan pendidikan formal melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau, afirmasi dalam melindungi kekhasan Pendidikan Pesantren, serta fasilitasi dalam mengembangkan Pendidikan Pesantren. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Nilai Islam rahmatan lil'alamin dan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika dikembangkan sebagai jiwa Pesantren yang meliputi jiwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dan nasionalisme, jiwa keilmuan, jiwa keikhlasan, jiwa kesederhanaan, jiwa ukuwah, jiwa kemandirian, jiwa kebebasan, dan jiwa
keseimbangan. Yang dimaksud dengan "Jiwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dan nasionalisme" adalah jiwa yang merupakan pnns1p utama dalam penyelenggaraan sistem pendidikan yang dikembangkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan "Jiwa keilmuan" adalah jiwa yang melandasi seluruh pemangku kepentingan dan civitas akademika Pesantren untuk menimba, mencari, dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang tidak henti. Bagi kalangan Pesantren, mencari ilmu pengetahuan merupakan keharusan yang dilakukan hingga meninggal dunia.Demikian juga, semangat untuk mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat merupakan bagian dari ibadah sosial sebagai pengejewantahan iktikad meraih ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Yang dimaksud dengan "Jiwa keikhlasan" adalah jiwa yang tidak didorong oleh ambisi apa pun untuk memperoleh keuntungan tertentu, tetapi semata-mata demi ibadah kepada Allah SWT. Jiwa keikhlasan termanifestasi dalam segala rangkaian sikap dan tindakan yang selalu dilakukan secara ritual oleh komunitas Pesantren. Jiwa ini terbentuk oleh adanya suatu keyakinan bahwa perbuatan baik akan dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang baik pula, bahkan mungkin sangat lebih baik. Yang dimaksud dengan "Jiwa kesederhanaan" adalah sederhana yang bukan berarti pasif, melainkan mengandung unsur kekuatan dan ketabahan hati serta penguasaan diri dalam menghadapi segala kesulitan.Di balik kesederhanaan itu, terkandung jiwa yang besar, berani, maju terus dalam menghadapi perkembangan dinamika sosial. Kesederhanaan ini menjadi identitas Santri yang
paling khas. Yang dimaksud dengan "Jiwa ukhuwah" adalah jiwa demokratis yang tergambar dalam situasi dialogis dan akrab antarkomunitas Pesantren yang dipraktikkan sehari-hari. Disadari atau tidak, keadaan ini akan mewujudkan suasana damai, senasib sepenanggungan, yang sangat membantu dalam membentuk dan membangun idealisme Santri. Perbedaan yang dibawa oleh Santri ketika masuk Pesantren tidak menjadi penghalang dalam jalinan yang dilandasi oleh spiritualitas Islam yang tinggi. Yang dimaksud dengan "Jiwa kemandirian" bukanlah kemampuan dalam mengurusi persoalan internal, melainkan kesanggupan membentuk kondisi Pesantren sebagai institusi pendidikan Islam yang independen dan tidak menggantungkan diri pada bantuan dan pamrih kepada pihak lain. Pesantren harus mampu berdiri di atas kekuatannya sendiri. Yang dimaksud dengan "Jiwa kebebasan" adalah bebas dalam memilih altematif jalan hidup dan menentukan masa depan dengan jiwa besar dan sikap optimistis menghadapi segala problematika hidup berdasarkan nilai Islam. Kebebasan juga berarti tidak terpengaruh atau tidak mau didikte oleh dunia luar. Yang dimaksud dengan "Jiwa keseimbangan" adalah jiwa yang dalam Pesantren dimanifestasikan atas kesadaran yang mendasar atas fungsi manusia baik sebagai hamba Allah SWT maupun sebagai khalifah di muka bumi. Sebagai hamba Allah SWT, manusia diwajibkan untuk beribadah dan menjalin hubungan personal secara vertikal dengan Allah SWT melalui serangkaian ibadah mahdlah dan fasilitasi ibadah lainnya. Sebagai khalifah di muka bumi, manusia diwajibkan untuk menjalin komunikasi, kerja sama, dan hubungan sosial horizontal di antara sesama
serta memanfaatkan alam semesta secara harmonis untuk kepentingan kemanusiaan secara luas. Kedua fungsi itu senantiasa mendasari sikap dan perilaku keberagamaan, pola pikir, dan kegiatan sehari-hari secara seimbang. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Hurufb Yang dimaksud dengan "penghentian bantuan dan/atau dukungan dana" adalah penghentian oleh Pemerintah Daerah atas bantuan dan/ atau dukungan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Huruf c Penghentian sementara kegiatan dalam ketentuan ini tidak termasuk kegiatan internal, seperti rapat internal Pesantren. Huruf d Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas.