BAB II KAJIAN PUSTAKA A. Kajian Teori 1. Konsep Resolusi Konflik a. Pengertian Konflik Konflik merupakan suatu gejala sosial yang selalu muncul dalam kehidupan warga negara, baik dalam lingkup kecil seperti dalam keluarga maupun lingkup luas seperti dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Konflik bersifat inheren artinya konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, di mana saja dan kapan saja dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat merupakan arena konflik atau arena pertentangan dan integrasi yang senantiasa berlangsung setiap saat. Oleh sebab itu, konflik dan integrasi sosial merupakan gejala yang selalu mengisi setiap kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal-hal yang mendorong timbulnya konflik dan integrasi adalah adanya persamaan dan perbedaan kepentingan tiap individu. Di dalam setiap kehidupan tidak ada satupun manusia yang memiliki kesamaan yang persis, baik dari unsur etnis, kepentingan, kemauan, kehendak, tujuan dan lain sebagainya. Dari setiap konflik ada beberapa diantaranya yang dapat diselesaikan dengan damai, akan tetapi ada juga yang tidak dapat diselesaikan dengan damai sehingga menimbulkan beberapa aksi seperti kekerasan sebagai penyelesaian atau dampaknya. Hal ini merupakan gejala tidak dapat di atasinya akar konflik dengan baik sehingga menimbulkan kekerasan, mulai dari model kekerasan yang terkecil hingga besar. Contoh kekerasan yang 22
muncul dalam konflik biasanya berupa pengrusakan barang, penganiayaan dan bahkan pembunuhan. Konflik (conflict) secara etimologis berasal dari bahasa latin yaitu configere yang mempunyai arti saling memukul. Menurut Antonius (2002: 175) konflik merupakan sebuah tindakan salah satu pihak yang berdampak menghalangi, menghambat, atau mengganggu pihak lain di mana hal ini dapat terjadi antarkelompok dalam masyarakat ataupun dalam hubungan antar pribadi tiap individu. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Deutsch, seorang tokoh yang mendalami bidang resolusi konflik (dalam Maftuh, 2005: 47) yang menyatakan bahwa dalam konflik, interaksi sosial antar individu atau kelompok lebih dipengaruhi oleh perbedaan daripada oleh persamaan oleh karena mengakibatkan adanya suatu benturan karena adanya hal-hal yang tidak sejalan. Sedangkan menurut Scannell (2010: 2) konflik adalah suatu hal alami dan normal yang timbul karena perbedaan persepsi tiap tujuan atau nilai dalam sekelompok individu dan sudah biasa terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Webster dalam (Pruitt & Jeffery, 2009: 9) menegaskan bahwa istilah "conflict" menurut bahasa aslinya berarti suatu perkelahian, peperangan, atau perjuangan. Konflik adalah persepsi atau sudut pandang mengenai perbedaan kepentingan (perceived divergence of interest), atau suatu kepercayaan dan keyakinan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan karena adanya perbedaan-perbedaan. Menurut Watkins yang dikutip oleh (Chandra, 1992: 20), konflik terjadi apabila terdapat terdapat dua pihak yang secara potensial dan praktis/ operasional saling menghambat kepentingan masing- itu 23
masing. Secara potensial, artinya salah satu pihak atau kedua belah pihak memiliki kemampuan untuk menghambat. Secara praktis/ operasional, artinya kemampuan menghambat tadi bisa diwujudkan dan ada di dalam keadaan yang memungkinkan perwujudannya secara mudah untuk dilakukan. Konflik merupakan sebuah aspek intrinsik dan tidak mungkin dapat dihindarkan dalam perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Konflik adalah sebuah ekspresi heterogenitas kepentingan, nilai, dan keyakinan yang muncul sebagai formasi baru yang ditimbulkan oleh perubahan sosial yang muncul bertentangan dengan hambatan yang diwariskan oleh masyarakat terdahulu atau sebelumnya (Miall, 2002:65). Menurut Pruitt & Jeffery (2009:9) konflik sebagai sebuah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (Perceived divergence of interest), atau suatu kepercayaan yang beranggapan bahwa aspirasi yang dimiliki pihak-pihak berkonflik tidak dapat menemui suatu titik temu yang sejalan. Kepentingan yang dimaksud adalah perasaan orang mengenai apa yang sesungguhnya diinginkannya dalam hidup, di mana perasaan tersebut cenderung bersifat sentral dalam pikiran dan tindakan orang yang membentuk inti dari banyak sikap serta tujuan dan niatnya. Ritzer (2005: 15) menyatakan bahwa teori konflik sebenarnya masih berada dalam satu naungan paradigma dengan teori fungsional struktural, akan tetapi keduanya memiliki sudut pandang yang berbeda. Teori fungsional struktural menilai konflik adalah suatu hal fungsional. Sementara teori konflik menyoroti fakta sosial berupa wewenang dan posisi yang justru merupakan sumber 24
pertentangan dalam kehidupan sosial. Perbedaan tersebut pada gilirannya dapat memicu timbulnya konflik dalam masyarakat. Berdasarkan berbagai definisi mengenai konflik yang telah disampaikan oleh para ahli di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian konflik dalam hal ini adalah sebuah pertikaian yang terjadi baik antara individu dengan individu lain, kelompok dengan kelompok lain ataupun antara individu dengan kelompok karena beberapa alasan serta pertikaian menunjukkan adanya perbedaan antara dua atau lebih individu yang diekspresikan, diingat, dan di alami yang berupa perselisihan, adanya ketegangan atau munculnya kesulitan-kesulitan lain di antara dua pihak atau lebih dan sampai kepada tahap di mana pihak-pihak yang terlibat memandang satu sama lain sebagai penghalang dan pengganggu tercapainya kebutuhan dan tujuan dari masing-masing pihak. Hunt & Metcalf (1996: 97) membagi konflik menjadi dua jenis, yaitu intrapersonal conflict (konflik intrapersonal) dan interpersonal conflict (konflik interpersonal). Konflik intrapersonal adalah konflik yang terjadi dalam diri individu itu sendiri atau biasa disebut dengan konflik batin, misalnya ketika keyakinan yang dipegang individu bertentangan dengan nilai budaya masyarakat, atau keinginannya tidak sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Hal ini tentu sudah umum dialami oleh masing-masing individu. Semua individu pasti pernah mengalami konflik intrapersonal dalam dirinya dan tiap individu memiliki cara yang berbeda untuk mengelola atau melakukan manajemen pada konflik intrapersonal yang dihadapi. Konflik intrapersonal ini bersifat psikologis, yang jika tidak mampu di atasi dengan baik dapat menggangu bagi kesehatan 25
psikologis atau kesehatan mental (mental hygiene) individu bersangkutan yang mengalami konflik intrapersonal. Sedangkan konflik interpersonal ialah konflik yang terjadi antarindividu (melibatkan paling minimal dua individu). Konflik ini terjadi dalam setiap lingkungan sosial, seperti dalam keluarga, kelompok teman sebaya, sekolah, masyarakat, negara bahkan dengan warga negara dari negara lain (global). Konflik ini dapat berupa konflik antarindividu dan kelompok, baik di dalam sebuah kelompok (intragroup conflict) maupun konflik antarkelompok (intergroup conflict). Dalam penelitian tesis ini titik fokusnya adalah pada konflik agraria pada pembangunan New Yogyakarta Intrernational Airport (NYIA) di Kulon Progo Yogyakarta. Proses pembangunan bandara yang sudah mulai dilakukan pada tahun 2011 hingga saat ini tahun 2018 masih terus terjadi konflik berkepanjangan yang tak kunjung reda. Konflik yang terjadi tidak hanya melibatkan pihak yang berkepentingan antara masyarakat terdampak pembangunan bandara dan pihak pemrakarsa bandara yakni pemerintah dan PT Angkasa Pura I, tetapi juga melibatkan banyak NGO (Non Government Organization) baik yang pro maupun kontra terhadap pembangunan. Penelitian ini termasuk dalam jenis interpersonal conflict (konflik interpersonal) karena melibatkan banyak individu, yang nantinya terdapat intragroup conflict maupun antarkelompok intergroup conflict di dalamnya. b. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Konflik Potensi munculnya konflik di masyarakat terjadi ketika dilakukan kontak antara permerintah dengan warga negara maupun antarwarga negara. Sebagai 26
individu yang terorganisasi dalam kelompok, setiap warga negara ingin mencari jalan sesuai dengan pandangan masing-masing untuk memenuhi tujuan hidupnya masing-masing. Peluang untuk memenuhi tujuan itu hanya melalui pilihan bersaing secara sehat untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan, atau terpaksa terlibat dalam konflik dengan pihak yang lain jika kepentingan menjadi bertentangan. Konflik sebagai akibat dari menajamnya perbedaan dan kerasnya pertentangan kepentingan yang saling berhadapan antarwarga negara, disebabkan oleh berbagai faktor. Pertama, adanya faktor politik, ekonomi dan sosial budaya yang berbeda dan memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya konflik. Kedua, terdapatnya pemikiran yang menciptakan ketidak sepahaman antara seorang warga negara yang satu dengan yang lain. Ketiga, adanya sikap tidak simpatik terhadap suatu pihak, sistem dan mekanisme yang ada dalam sebuah kelompok maupun antarkelompok masyarakat. Keempat, adanya rasa tidak puas terhadap kelompok masyarakat, rasa tidak senang, iri, dengki dan lain-lain, sementara tidak dapat berbuat apa-apa dan apabila harus meningggalkan kelompok akan beresiko menanggung dampak buruk yang lebih besar. Kelima, adanya rasa gengsi untuk mempertahankan harga diri yang berlebihan dan berakibat pada tindakan untuk melakukan rekayasa dan manipulasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan tersebut (Hidayat, 2002:124). Fisher (2001:7-8) juga memberikan penjelasan mengenai teori penyebab konflik yang ada dan berkembang dalam masyarakat. Pertama, teori hubungan dalam masyarakat, bahwa konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat lebih disebabkan oleh adanya polarisasi, ketidakpercayaan (distrust) maupun 27
permusuhan antar anggota kelompok maupun antar kelompok. Kedua, teori negosiasi prinsip, bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras serta perbedaan pandangan tentang konflik antara pihak-pihak yang terlibat di dalam konflik yang terjadi. Ketiga, teori kebutuhan manusia, bahwa konflik yang muncul di tengah masyarakat disebabkan perebutan kebutuhan dasar manusiawi, seperti kebutuhan fisik, mental dan sosial yang tidak terpenuhi dalam perebutan tersebut dan akhirnya menimbulkan konflik. Keempat, teori identitas, bahwa konflik lebih disebabkan identitas yang terancam atau berakar dari hilangnya sesuatu serta ingatan akan penderitaan masa lalu yang tidak terselesaikan dengan baik dalam masyarakat. Kelima, teori transformasi konflik, bahwa konflik disebabkan oleh hadirnya masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam ranah kehidupan sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan sehingga menimbulkan ketimpangan dan kesenjangan yang signifikan. Penjelasan di atas sesuai dengan pendapat Setiadi & Kolip (2011: 361) yang menyatakan bahwa akar dari timbulnya konflik yang paling sering terjadi yaitu adanya hubungan sosial, ekonomi, politik yang berujung pada perebutan atas sumber-sumber kepemilikan, status sosial dan kekuasaan yang jumlah ketersediaanya sangat terbatas dengan pembagian yang tidak merata di masyarakat. Ketidakmerataan pembagian aset-aset sosial di dalam masyarakat tersebut dianggap sebagai bentuk ketimpangan atau kesenjangan. Kesenjangan pembagian ini menimbulkan pihak-pihak tertentu berjuang untuk mendapatkannya atau menambahinya bagi yang perolehan aset sosial relatif sedikit atau kecil. Sementara pihak yang telah mendapatkan pembagian aset sosial banyak atau besar 28
berusaha untuk mempertahankan dan bisa juga untuk menambahinya karena sifat manusia yang tidak pernah puas dengan apa yang sudah dimiliki. Pihak yang cenderung mempertahankan dan menambahinya disebut sebagai status quo dan pihak yang berusaha mendapatkannya disebut sebagai status need. Menurut Setiadi & Kolip (2011: 361) pada dasarnya, secara sederhana penyebab konflik dibagi dua, antara lain sebagai berikut. 1) Kemajemukan Horizontal Struktur masyarakat yang majemuk secara sosial dan kultural, seperti suku bangsa, agama, ras dan majemuk sosial dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi seperti militer, petani, nelayan, buruh, pedagang, pengusaha, pegawai negeri, wartawan, sopir, dan lain sebagainya. Kemajemukan horizontal-kultural menimbulkan konflik yang masing-masing unsur kultural tersebut mempunyai karakteristik sendiri dan setiap penganut kebudayaan tersebut ingin mempertahankan karakteristik yang dimiliki budayanya masing-masing (Hierro & Gallego, 2016: 1331-1333). Dalam masyarakat yang strukturnya seperti ini, jika belum ada konsensus nilai yang menjadi pegangan bersama, konflik yang terjadi dapat menimbulkan konflik yang sering dikenal dengan konflik SARA (suku, agama, ras dan budaya). 2) Kemajemukan Vertikal Struktur vertikal dalam masyarakat yang terpolarisasi berdasarkan kedudukan, kekayaan, pendidikan, dan kekuasaan (Warren & Visser, 2016: 279). Kemajemukan vertikal dapat menimbulkan konflik sosial kerena ada sekelompok masyarakat yang memiliki kedudukan yang tinggi, kekayaan, pendidikan yang 29
mapan, kekuasaan dan kewenangan yang besar, sementara sebagian relatif tidak memiliki kedudukan yang tinggi, kurang memiliki kekayaan, pendidikan rendah, dan tidak memiliki kekuasaan dan kewenangan. Pembagian masyarakat seperti ini merupakan benih subur bagi timbulnya konflik sosial karena menjadikan kesenjangan atau ketimpangan yang cukup mencolok dalam masyarakat (Setiadi & Kolip, 2011: 361). Menurut Narwoko & Suyanto (2004:68) beberapa sosiolog menjabarkan banyak faktor yang menyebabkan terjadinya konflik di masyarakat, antara lain perbedaan pendiriaan dan keyakinan, perbedaan kebudayaan serta perbedaan kepentingan. Perbedaan pendirian dan keyakinan orang perorangan menyebabkan konflik antarindividu. Dalam konflik seperti ini sering terjadi bentrokan pendirian, dan masing-masing pihak pun berusaha melumpuhkan bahkan melenyapkan lawannya. Melenyapkan disini tidak selalu diartikan sebagai pembinasaan fisik, tetapi bisa pula diartikan dalam bentuk pemusnahan simbolik atau melenyapkan pikiran-pikiran lawan yang tidak sejalan (Brandt et al, 2014: 27-34). Kemudian perbedaan kebudayaan tidak hanya akan menimbulkan konflik antar individu atau antar warga negara, akan tetapi bisa juga antar kelompok dalam suatu negara. Pola-pola kebudayaan yang berbeda akan menimbulkan pola kepribadian dan pola perilaku yang berbeda pula dalam masyarakat. Selain itu, perbedaan kebudayaan akan mengakibatkan adanya sikap etnosentrisme yaitu sikap yang ditunjukkan oleh suatu kelompok, bahwa kelompoknya adalah yang paling baik dan unggul, sedangkan kelompok lain buruk. Jika tiap kelompok yang ada di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sama-sama memiliki sikap telah 30
demikian, maka sikap ini akan memicu timbulnya konflik antar penganut kebudayaan, apalagi dalam negara multikultural seperti Indonesia (Hinner, 2017: 900). Perbedaan kepentingan, mengejar tujuan kepentingan masing-masing warga negara yang berbeda-beda, mereka akan bersaing dan pada akhirnya berkonflik untuk memperebutkan kesempatan dan sarana yang ada dalam kehidupan demi kepentingan masing-masing. Faktor-faktor yang memunculkan konflik seperti menurut pendapat para ahli di atas biasanya sangat berkaitan dengan sikap-sikap dan perilaku masyarakat yang ditandai dengan hal-hal berikut ini. (1) Rasisme, merupakan sebuah paham yang membenarkan dominasi satu kelompok ras tertentu terhadap kelompok lainnya atau perasaan superioritas yang berlebihan terhadap kelompok sosial tertentu, biasanya kelompok mayoritas akan melakukan tindakan-tindakan tidak menyenangkan dan diskriminasi dalam berbagai bentuk pada kelompok minoritas (Richeson, 2018: 148-149). (2) Elitisme, merujuk pada pemujaan yang berlebihan terhadap strata atau kelas sosial yang berdasarkan kekayaan, jabatan, kekuasaan dan materi serta kenikmatan menjadi tujuan utama kehidupan (Fumurescu, 2018: 10). (3) Gender, merupakan keyakinan bahwa jenis kelamin tertentu memiliki kelebihan atas jenis kelamin lainnya, dalam hal ini biasanya isu yang sering terjadi ialah dominasi kaum laki-laki terhadap perempuan (Siim, 2012: 211). (4) Usia, menunjuk pada sikap-sikap negatif pesimis terhadap proses ketuaan yang dialami individu. (5) Prasangka atau sikap negatif terhadap orang yang memiliki perbedaan tertentu seperti kecacatan atau disabilitas, baik disabilitas fisik maupun disabilitas mental (grahita). 31
Menurut Soekanto (2010: 98) dalam perspektif ilmu sosiologi, konflik dalam masyarakat terjadi karena pribadi maupun kelompok menyadari adanya perbedaan-perbedaan fisik, emosi, unsur-unsur kebudayaan pola perilaku dengan masyarakat lain. Salah satu sebab terjadinya konflik ialah karena reaksi yang diberikan seseorang atau kelompok yang berkonflik dalam situasi yang sama namun dengan pandangan atau perspektif yang berbeda-beda. Selain itu, konflik mudah terjadi apabila prasangka telah berlangsung sejak lama. Faktor penyebab atau akar-akar pertentangan atau konflik (Soekanto, 2010: 91-92) antara lain, (1) Perbedaan antara individu-individu yaitu perbedaan pendirian dan perasaan yang rentan melahirkan bentrokan antar masyarakat; (2) Perbedaan kebudayaan yakni perbedaan kepribadian dari orang perorangan tergantung pula dari pola-pola kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan serta perkembangan kepribadian; (3) Perbedaan kepentingan antara individu maupun kelompok merupakan salah satu sumber dari pertentangan baik kepentingan ekonomi, politik, sosial, pendidikan dan lain sebagainya; (4) Perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat akan mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang dapat menyebabkan munculnya golongan-golongan yang memiliki pemikiran baru dan pendirian yang berbeda. Pendapat selanjutnya disampaikan oleh Francis (2006: 29) yang mengatakan bahwa terdapat tiga hal penyebab konflik, di antaranya sebagai berikut. (1) Komunikasi, terkadang apa yang disampaikan oleh informan bisa ditangkap berbeda oleh penerima informasi (miss komunikasi), salah mengartikan suatu kalimat, bahasa dan penyampaian yang tidak tepat bisa menimbulkan 32
persepsi yang berbeda; (2) Struktur, pertarungan kekuasaan antara pemilik kepentingan atau sistemnya yang bertentangan, persaingan untuk merebutkan sumber daya yang terbatas, atau saling ketergantungan dua atau lebih kelompok- kelompok kegiatan kerja untuk mencapai tujuan mereka yang berbeda-beda; (3) Pribadi, persepsi dari setiap individu berbeda-beda serta memiliki kepentingan yang berbeda-beda pula serta perubahan dalam nilai-nilai persepsi mengikuti perkembangan zaman. Selain hal-hal di atas, menurut Pruitt yang memungkinkan terjadinya konflik, di antaranya adalah sebagai berikut. 1) Prestasi masa lalu, apresiasi akan bangkit ketika prestasi meningkat dan jatuh ketika prestasi menurun. Ini disebabkan karena orang merasa lebih berpengharapan ketika segala sesuatu bertambah baik dan kurang berpengharapan ketika sesuatu bertambah buruk, seperti halnya kebijakan yang dibuat dan dilakukan oleh pemerintah. Warga negara akan selalu mengapresiasi ketika kinerja pemerintah bagus namun jika kinerja pemerintah buruk, masyarakat juga akan memberikan punishment dalam berbagai bentuk seperti demonstrasi dan lain-lain. 2) Persepsi mengenai kekuasaan, aspirasi juga cenderung meningkat untuk alasan-alasan yang realistis ketika orang berhadapan dengan seseorang atau sebuah kelompok yang sumber dayanya dianggap berharga dan tampak lebih lemah dari pada dirinya sendiri. Bila aspirasi pihak lain tidak menurun secara bersamaan dengan meningkatnya aspirasinya sendiri, maka konflik yang bersifat eksploitatif menjadi sangat mungkin terjadi, hal ini biasanya terjadi di 33
daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah namun sumber daya manusianya terbatas. 3) Pembandingan dengan orang lain, orang cenderung mengidentifikasikan diri dengan para anggota kelompok lain yang berdekatan atau yang memiliki kesamaan dalam beberapa hal dengan kelompoknya sendiri. Bila kelompok tersebut berprestasi lebih baik atau selangkah lebih maju daripada kelompoknya sendiri, maka hal ini akan menstimulasi terjadinya peningkatan pada aspirasinya sendiri, yang kemudian akan mengarah pada terjadinya konflik. Ada dua kemungkinan manajemen konflik, yakni secara positif maupun negatif, jika dilakukan penyelesaian secara positif maka yang akan muncul berupa motivasi diri untuk lebih giat dan akan bersaing secara sehat namun pada umumnya banyak pula yang melakukan penyelesaian negatif sehingga sering terjadi peristiwa saling menjatuhkan, fitnah, kekerasan dan lain sebagainya. 4) Terbentuknya kelompok pejuang (Struggle Group), ketika beberapa orang dengan kepentingan laten (tidak disadari) yang sama saling bercakap-cakap, maka kepentingan laten mereka sering kali muncul pada kesadaran. Setelah merasa yakin dengan pendirian masing-masing, mereka mungkin akan mulai mengembangkan aspirasi baru dengan membentuk suatu kelompok, yang dapat mengarah ke konflik dengan orang lain yang kepentingannya bertentangan dengan aspirasi tersebut. Dalam hal ini konflik yang terjadi biasanya lebih dari dua orang atau berkelompok (Pruitt & Jeffery, 2009: 28-34). 34
Dari berbagai macam pendapat ahli mengenai faktor penyebab terjadinya konflik tersebut di atas, dapat kita ketahui bahwa sumber atau faktor-faktor penyebab konflik pada penelitian tesis mengenai resolusi konflik pada pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) ini antara lain ialah konflik yang disebabkan oleh faktor kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan kemajemukan vertikal. Untuk lebih detailnya, faktor-faktor penyebab konflik akan diperinci dalam pembahasan pada bab hasil penelitian tesis ini. c. Bentuk-Bentuk Konflik Konflik merupakan suatu gejala sosial yang selalu muncul dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Di dalam kehidupan masyarakat, terdapat beberapa bentuk konflik dilihat dari sudut pandang yang berbeda-beda. Berdasarkan sifatnya, konflik yang ada dalam kehidupan masyarakat dapat dibedakan menjadi konflik destruktif dan konflik konstruktif, penjelasannya sebagai berikut. 1) Konflik Destruktif, merupakan konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, rasa benci dan dendam dari seseorang ataupun kelompok terhadap pihak lain yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Penyelesaian dalam konflik ini biasanya bersifat negatif (Andersen, 2006: 230). Pada konflik ini terjadi kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda seperti konflik dalam perang Sampit, konflik Poso, konflik Ambon dan lain sebagainya. 2) Konflik Konstruktif, merupakan konflik yang bersifat fungsional, konflik ini muncul karena adanya perbedaan pendapat dari individu-individu atau 35
kelompok-kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan (Rogers, 2017: 450). Konflik ini akan menghasilkan suatu konsensus dari berbagai pendapat tersebut dan menghasilkan suatu perbaikan. Penyelesaian konflik konstruktif ini dikenal cenderung lebih halus dari konflik destruktif. Misalnya perbedaan pendapat dalam sebuah organisasi yang nantinya akan dimusyawarahkan hingga mencapai mufakat, dan jika tidak tercapai maka akan dilakukan voting. Berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik, konflik dibedakan menjadi konflik vertikal, konflik horizontal dan konflik diagonal. Konflik vertikal, merupakan konflik antar komponen masyarakat di dalam satu struktur yang memiliki hierarki atau susunan yang sistematis dari atas kebawah dan sebaliknya (Hall et al, 2015: 270). Contohnya, konflik yang terjadi antara atasan dengan bawahan dalam sebuah perusahaan, contoh lain misal antara pemerintah dengan rakyat. Konflik horizontal, merupakan konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relatif sama dan cenderung setara atau sejajar (Hillesund, 2018: 17-18). Contohnya konflik yang terjadi antar organisasi massa atau antar masyarakat, antar karyawan yang memiliki kedudukan sama dalam sebuah perusahaan. Konflik diagonal, merupakan konflik yang terjadi karena adanya ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi sehingga menimbulkan pertentangan yang ekstrim antara banyak pihak pada berbagai bidang. Contohnya konflik yang terjadi di Aceh dan Papua terkait dengan ketidakmerataan ekonomi yang dibangun oleh pemerintah (Kusnadi, 2002: 67). Berdasarkan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, Stoner & Freeman (1989: 393) membagi konflik dalam enam bentuk sebagai berikut. 36
1) Konflik dalam diri individu (conflict within the individual) terjadi dalam diri seorang individu. Misalnya jika seseorang harus memilih tujuan yang saling bertentangan atau karena tuntutan tugas yang melebihi batas kemampuannya. Sehingga terjadi konflik batin dalam dirinya. 2) Konflik antarindividu (conflict among individuals) terjadi pada lebih dari satu individu, biasanya karena perbedaan persepsi dan kepribadian (personality differences) antara individu yang satu dan individu yang lain. Hal ini dikarenakan tiap manusia memiliki pandangan, pemikiran dan kepentingan yang berbeda-beda. 3) Konflik antara individu dan kelompok (conflict among individuals and groups) biasanya terjadi karena individu gagal melakukan adaptasi dengan norma-norma kelompok tempat ia bekerja, bergaul dan atau ia tinggal. 4) Konflik antarkelompok dalam organisasi yang sama (conflict among groups in the same organization) terjadi karena masing-masing kelompok memiliki tujuan yang berbeda dan masing-masing berupaya untuk mencapainya sehingga seringkali menemui konflik dalam mencapai tujuan kelompok. 5) Konflik antarorganisasi (conflict among organizations) terjadi jika tindakan yang dilakukan oleh organisasi menimbulkan dampak negatif bagi organisasi lainnya (Plocharczyk, 2006: 87). Misalnya, dalam perebutan sumber daya yang sama sehingga terjadi kasus saling menjatuhkan dan bersaing dengan cara yang tidak sehat. 6) Konflik antarindividu dalam organisasi yang berbeda (conflict among individuals in different organizations) terjadi sebagai akibat sikap atau 37
perilaku dari anggota suatu organisasi yang berdampak negatif bagi anggota organisasi yang lain namun konflik tidak terjadi dalam seluruh organisasi, hanya individu yang terlibat. Misalnya, seorang manager perusahaan yang menyatakan keberatan atas pemberitaan yang yang dibuat oleh seorang jurnalis surat kabar tertentu. Sementara itu menurut Dahrendorf (dalam Lauer, 2001: 102) konflik dapat dibedakan atas empat macam antara lain sebagai berikut. 1) Konflik yang terjadi antara peranan sosial, atau biasa disebut dengan konflik peran. Setiap individu tentunya memiliki persamaan maupun perbedaan dalam menjalankan perannya sebagai salah satu anggota masyarakat. Terkadang dalam menjalankan peran tersebut terdapat perbedaan pendapat, perbedaan antara ekspektasi dan realita yang berujung pada konflik. 2) Konflik antara kelompok-kelompok sosial. Dalam suatu negara terdapat berbagai kelompok sosial yang hidup di dalamnya. Masing-masing kelompok tersebut memiliki tujuan dan cara kerja yang berbeda-beda, apabila adanya tujuan dan cara kerja yang berbeda tersebut tidak di integrasikan dengan baik maka akan timbul konflik. 3) Konflik antara kelompok-kelompok yang terorganisir dan tidak terorganisir. Konflik ini biasanya terjadi karena ketimpangan antarkelompok yang terorganisir dan tidak terorganisir. 4) Konflik antara satuan nasional, seperti antar partai politik, antar daerah, antar negara, maupun organisasi internasional. Konflik-konflik seperti ini biasanya 38
terjadi karena satu kelompok memandang bahwa kelompok yang lain menghambat dan merugikan kepentingannya. Selanjutnya menurut pendapat Soekanto (2010: 86), terdapat lima bentuk khusus konflik yang terjadi dalam masyarakat. Kelima bentuk itu yaitu konflik pribadi, konflik politik, konflik sosial, konflik antar kelas sosial, dan konflik yang bersifat internasional. (1) Konflik pribadi, yaitu konflik yang terjadi di antara individu karena masalah-masalah pribadi atau perbedaan pandangan antarpribadi dalam menyikapi suatu permasalahan tertentu. (2) Konflik politik, yaitu konflik yang terjadi akibat perebutan kekuasaan atau tujuan politis yang berbeda antara seseorang atau kelompok tertentu. Seperti perbedaan pandangan dan tujuan antarpartai politik karena perbedaan dasar ideologi, asas perjuangan yang dipakai, dan cita-cita politik tiap partai yang berbeda. Misalnya adanya tindakan saling menjatuhkan dan bentrok saat terjadi kampanye. (3) Konflik rasial, yaitu konflik yang terjadi di antara kelompok ras yang berbeda karena adanya kepentingan dan kebudayaan yang saling bertabrakan atau karena sifat etnosentrisme yang dimiliki salah satu pihak maupun kedua belah pihak. Misalnya konflik yang sering terjadi pada etnis Cina di Indonesia. (4) Konflik antarkelas sosial, yaitu konflik yang muncul karena adanya kesenjangan dan ketimpangan serta perbedaan-perbedaan kepentingan di antara kelas-kelas sosial yang ada di masyarakat. Misalnya konflik antara pemilik modal dan pegawai. 5) Konflik yang bersifat internasional, yaitu konflik yang melibatkan dua negara atau lebih karena perbedaan kepentingan masing-masing negara yang berbeda. Misalnya konflik antara Uni Soviet dengan 39
Amerika Serikat yang bersumber pada masalah perbedaan ideologi yang juga melibatkan negara-negara lain pendukungnya. Dalam penelitian ini bentuk konflik sangatlah kompleks, hal ini karena dalam pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) melibatkan banyak unsur dalam masyarakat yang terlibat mulai dari warga yang terdampak (terdapat warga yang pro dan kontra), warga yang tidak terdampak (terdapat warga yang pro dan kontra), Non-Governmental Organization atau NGO (terdapat NGO yang pro dan kontra), pemerintah beserta beberapa lembaga pemerintahan serta pemrakarsa bandara yaitu PT Angkasa Pura 1. Melihat dari banyaknya elemen dalam negara yang terlibat maka konflik yang ada dalam penelitian ini apabila dikategorikan berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik terdiri dari konflik vertikal dan konflik horizontal. d. Dampak Konflik terhadap Masyarakat Konflik mempunyai dampak besar terhadap kehidupan umat manusia, baik secara individual maupun kelompok. Konflik mempunyai dampak secara positif dan juga negatif. Kedua dampak tersebut masing-masing menciptakan perubahan bagi kehidupan manusia. Konflik mengubah dan mengembangkan kehidupan manusia, bisa menjadi lebih baik ataupun menjadi lebih buruk. Positif atau negatifnya akibat konflik-konflik memang tergantung dari persoalan yang dipertentangkan, tergantung pula dari struktur sosial yang menjadi ajang berlangsungnya konflik dan tergantung bagaimana resolusi konflik yang dipakai untuk menyelesaikan konflik tertentu. Oleh karena itu disini akan dijelaskan dua teori dampak dari adanya konflik terhadap masyarakat. 40
1) Dampak positif dari adanya konflik a) Bertambahnya solidaritas internal dan rasa in-group suatu kelompok (Suyanto & Narwoko, 2004: 68). Apabila terjadi pertentangan antara kelompok sendiri dengan kelompok lain, solidaritas antar anggota di dalam masing-masing kelompok itu akan meningkat sekali. Solidaritas di dalam suatu kelompok, yang pada situasi normal sulit dikembangkan, akan langsung meningkat pesat saat terjadinya konflik dengan pihak-pihak luar dan cenderung agresif untuk mencapai tujuan kelompok. b) Konflik di dalam masyarakat biasanya akan menggugah warga masyarakat yang semula pasif menjadi aktif dalam memainkan peranan tertentu di dalam masyarakat, hal ini karena munculnya rasa empati maupun simpati dari warga masyarakat. c) Menciptakan perubahan konflik berpengaruh besar terhadap kehidupan manusia. Konflik dapat mengubah dan mengembangkan kehidupan umat manusia, contohnya konflik antara penjajah dan bangsa yang dijajah menghasilkan kemerdekaan bangsa-bangsa yang terjajah. d) Menstimulus cara berpikir yang kritis dan meningkatkan kreativitas, konflik akan mendorong orang untuk berpikir kritis terhadap posisi lawan konfliknya dan posisi dirinya sendiri. Orang harus memahami mengapa lawan konfliknya mempunyai pendapat yang berbeda dan mempertahankan pendapatnya. Kreativitasnya meningkat yang digunakan dalam menyusun strategi dan tak-tik untuk menghadapi adanya konflik tersebut. 41
e) Konflik menciptakan revitalisasi norma, norma yang berlaku dan mengatur kehidupan masyarakat berkembang lebih lambat daripada perkembangan mayoritas anggota masyarakatnya. Perubahan norma sering dimulai dengan terjadinya perbedaan pendapat mengenai norma yang berlaku antara pihak yang ingin mempertahankannya dan anggota masyarakat yang mengubahnya. Seringkali, perbedaan pendapat tersebut berkembang menjadi konflik destruktif. Apabila konflik tersebut dapat dikelola dengan baik, maka norma baru yang merupakan revitalisasi norma yang ada akan berkembang. (Wirawan, 2010: 106-107). 2) Dampak negatif dari adanya konflik a) Bubarnya kesatuan kelompok. Jika konflik tak berhasil diselesaikan dengan jalan yang baik dan pada akhirnya menimbulkan kekerasan, maka sudah dapat dipastikan bahwa kesatuan kelompok yang mengalami konflik akan mengalami kemunduran bahkan kehancuran. b) Adanya perubahan kepribadian individu. Artinya, di dalam suatu kelompok yang mengalami konflik, maka seorang individu atau sekelompok orang yang semula memiliki kepribadian pendiam, penyabar bisa saja berubah menjadi beringas, agresif dan mudah marah, lebih-lebih jika konflik tersebut berujung pada kekerasan karena terbawa emosi. Hal ini karena munculnya trauma dan rasa marah dalam diri seseorang yang mengalami konflik (Setiadi & Kolip, 2011: 377). c) Lunturnya nilai-nilai dan norma sosial yang ada. Antara nilai-nilai dan norma sosial dengan konflik terdapat hubungan yang bersifat korelasional atau saling ingin 42
berhubungan, artinya bisa saja terjadinya konflik berdampak pada hancurnya nilai-nilai dan norma sosial yang sudah dibangun dan hidup dalam masyarakat, hal ini disebabkan oleh ketidakpatuhan anggota masyarakat akibat dari konflik kemudian terjadinya hukum yang memihak sehingga norma dianggap tidak efektif dan banyak anggota masyarakat yang tidak mematuhi (Suyanto & Narwoko, 2005: 68). d) Merusak hubungan dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat konflik. Konflik, terutama konflik destruktif menurunkan kualitas dan intensitas hubungan antara pihak-pihak yang terlibat konflik. Konflik dapat menimbulkan rasa tidak senang, marah dan benci kepada lawan konflik. Bahkan akibat fatalnya bisa berujung kekerasan. Keadaan ini merusak hubungan di antara pihak-pihak yang terlibat konflik dan komunikasi di antara mereka. Jika sebelum konflik hubungan yang terjalin harmonis maka setelah terjadi konflik akan muncul ketegangan dan permusuhan. e) Menurunkan mutu pengambilan keputusan. Konflik yang konstruktif atau sehat membantu dalam pengambilan keputusan dengan menyediakan alternatif yang diperlukan. Diskusi mengenai perbedaan pendapat, argumentasi, dan konflik pemikiran merupakan sumber alternatif yang diperlukan dalam pengambilan keputusan. Akan tetapi, jika konflik berkembang menjadi konflik destruktif dan tidak sehat akan menghasilkan kebuntuan diskusi serta menimbulkan sikap saling tak percaya. Situasi seperti ini akan menghasilkan pengambilan keputusan yang kurang bermutu karena tergesa-gesa dan dibawah tekanan serta rasa amarah. 43
f) Sikap dan perilaku negatif dalam suatu konflik akan menghilangkan rasa saling percaya antara kedua belah pihak atau lebih yang terlibat dalam konflik. Biasanya setelah terjadi konflik akan muncul perasaan untuk mempercayai lawan konfliknya dan selalu muncul prasangka buruk. g) Mengganggu kesehatan. Pihak yang terlibat konflik biasanya akan emosional, marah, kecewa bahkan stres. Keadaan ini memungkinkan seseorang tekanan darahnya meningkat, terkena struk dan serangan jantung. Selanjutnya, keadaan tersebut akan menyebabkan seseorang sakit dan bahkan meninggal dunia (Wirawan, 2010: 108-109). Kemudian terdapat pendapat dari Soekanto (2010: 95-96) terkait dengan akibat yang dapat ditimbulkan oleh adanya konflik, antara lain adalah sebagai berikut. 1) Bertambahnya solidaritas in-group. Jika suatu kelompok menghadapi konflik dengan kelompok yang lain, biasanya rasa solidaritas akan menguat dengan sendirinya untuk menghadapi konflik tersebut. Contohnya bisa kita lihat dalam kasus-kasus yang sering menimpa kelompok pendukung klub sepakbola. 2) Hancurnya atau retaknya kesatuan kelompok. Jika konflik yang terjadi adalah internal dalam kelompok, maka kemungkinan yang terjadi akan berbeda dengan konflik yang terjadi eksternal dengan kelompok lain. Apabila konflik yang terjadi adalah internal dalam kelompok, maka keretakan dalam kelompok justru yang paling dimungkinkan akan terjadi. tidak 44
3) Perubahan kepribadian para individu. Konflik sosial pada umumnya membentuk opini yang berbeda, terdapat pihak-pihak yang pro, kontra dan netral dalam suatu konflik. Misalnya orang yang setuju dan mendukung konflik, ada pula yang menaruh simpati kepada kedua belah pihak, ada pribadi-pribadi yang tahan menghadapi situasi konflik, akan tetapi ada yang merasa tertekan dan terguncang, sehingga menimbulkan penderitaan pada batinnya dan merupakan suatu penyiksaan batin sehingga bisa merubah kepribadian dari seorang individu, perubahan ini bisa mengarah pada hal yang positif ataupun negatif. Tergantung dari manajemen konflik yang dilakukan. 4) Hancurnya harta benda dan jatuhnya korban manusia. Setiap konflik yang tidak ditangani dengan damai umumnya membawa kehancuran dan kerusakan bagi lingkungan yang ada sekitarnya. Hal ini disebabkan masing-masing pihak yang berkonflik mengerahkan segala kekuatan untuk memenangkan pertikaian dengan bentuk kekerasan. Peristiwa ini menyebabkan penderitaan yang berat bagi pihak-pihak yang bertikai. Hancurnya harta benda dan jatuhnya korban jiwa adalah wujud nyata akibat konflik yag berakhir dengan kekerasan. Biasanya terjadi dalam bentuk demonstrasi yang anarkis, tawuran dan perang. 5) Akomodasi, dominasi dan takluknya salah satu pihak. Jika setiap pihak yang berkonflik mempunyai kekuatan seimbang, maka muncullah proses akomodasi. Akomodasi menunjuk pada proses penyesuaian antara individu dengan individu-individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok guna mengurangi, mencegah, atau mengatasi ketegangan dan kekacauan serta kekerasan akibat konflik. Namun apabila terjadi ketidak 45
seimbangan antara kekuatan-kekuatan pihak yang mengalami konflik menyebabkan dominasi yang berkuasa dan minoritas yang terdiskriminasi. e. Teori Resolusi Konflik Resolusi konflik dalam bahasa Inggris dikenal dengan conflict resolution yang memiliki makna berbeda-beda menurut para ahli yang fokus meneliti tentang konflik. Resolusi dalam Webster Dictionary menurut Levine (1998: 3) adalah (1) tindakan mengurai suatu permasalahan, (2) pemecahan, (3) penghapusan atau penghilangan permasalahan. Menurut pendapat Nicholson (Nicholson, 1991:59) "conflict resolution is the process facilitating a solution where the actors no longer feel the need to indulge in conflict activity and feel that the distribution of benefits in social system is acceptable". Berdasarkan definisi menurut Nicholson tersebut resolusi konflik menjadi suatu jalan keluar terciptanya suatu proses solusi terhadap berbagai dampak yang ditimbulkan oleh konflik. Resolusi konflik merupakan suatu proses upaya untuk meredam atau bahkan menyelesaikan sebuah konflik. Sebagaimana Kriesberg (2006:107) mendefinisikan resolusi konflik sebagai "conducting conflicts, constructively, even creatively". Hal itu berarti meminimalkan kekerasan yang timbul akibat konflik, mengatasi permusuhan yang terjadi antara pihak yang berkonflik, membuat suatu hasil yang saling dapat diterima oleh para pihak yang berkonflik dan suatu penyelesaian yang dapat dipertahankan dengan baik dan berkelanjutan secara damai. Sedangkan Weitzman & Weitzman (dalam Morton & Coleman 2006: 197) mendefinisikan resolusi konflik sebagai sebuah tindakan pemecahan masalah 46
yang dilakukan bersama-sama (solve a problem together). Lain halnya dengan Fisher (2001: 7) yang menjelaskan bahwa resolusi konflik adalah usaha menangani penyebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama di antara kelompok-kelompok yang terlibat. Menurut Mindes (2006: 24) resolusi konflik merupakan kemampuan untuk mengintegrasikan perbedaan dan merupakan aspek penting dalam pembangunuan sosial dan moral yang memerlukan keterampilan serta keahlian untuk bernegoisasi, kompromi serta mengembangkan rasa keadilan dalam pihak-pihak yang berkonflik. Resolusi konflik adalah setiap upaya yang ditujukan untuk menyelesaikan pertentangan atau perselisihan dalam berbagai lini kehidupan manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh Miall bahwa resolusi konflik adalah istilah komprehensif yang mengimplikasikan bahwa sumber konflik yang dalam dan berakar akan diperhatikan dan diselesaikan. Pada hakikatnya resolusi konflik itu dipandang sebagai upaya penanganan sebab-sebab konflik dan berusaha menyelesaikan dengan membangun hubungan baru yang bisa tahan lama dan positif di antara kelompok-kelompok atau pihak-pihak yang bermusuhan (Miall, 2002: 31). Sementara Askandar menyatakan bahwa resolusi konflik ini dijalankan untuk memberi penyelesaian yang diterima semua pihak meski dalam mekanisme akhirnya terdap pihak yang harus mengalah atau dikalahkan. Metode penyelesaian konflik bertujuan untuk memberikan penyelesaian yang diterima semua pihak. Ini akan membuat mereka mempunyai kepentingan untuk memberikan penyelesaian yang diterima oleh semua pihak, dan yang dicapai oleh mereka sendiri. Untuk 47
membuat pihak yang terlibat konflik menerima penyelesaian tersebut, harus disadarkan bahwa mereka perlu untuk hadir dalam pembicaraan mengenai konflik dan lebih aktif lagi dalam proses perundingan untuk mencapai penyelesaian. Hal ini agar mereka mendapat gambaran yang lebih jelas lagi mengenai konflik tersebut, dari perspektif mereka atau perspektif lawan. Selain itu pula, mereka juga diharapkan dapat melihat dengan lebih jelas lagi pilihan-pilihan yang ada, dan benar-benar menghargai pilihan akhir yang nantinya akan mereka terima (Askandar, 2002: 10). Dari pemaparan teori menurut para ahli tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan resolusi konflik adalah suatu cara pihak-pihak yang berkonflik dengan atau tanpa bantuan pihak luar untuk menyelesaikan konflik. Resolusi konflik juga menyarankan penggunaan cara-cara yang lebih demokratis dan konstruktif untuk menyelesaikan konflik dengan memberikan kesempatan pada pihak-pihak yang berkonflik untuk memecahkan masalah mereka oleh mereka sendiri atau dengan melibatkan pihak ketiga yang bijak, netral dan adil untuk menjembatani dan membantu pihak-pihak yang berkonflik dalam memecahkan masalahnya dengan diutamakan cara yang damai. Secara umum, untuk menyelesaikan konflik dikenal beberapa istilah: 1) Pencegahan konflik bertujuan mencegah timbulnya konflik yang menjalar pada dampak negatif seperti kekerasan, pengrusakan dan lain sebagainya; 2) Penyelesaian konflik bertujuan mengakhiri kekerasan dengan mengutamakan persetujuan perdamaian; 48
3) Pengelolaan konflik bertujuan mengatur dan membatasi atau menghindari terjadinya kekerasan atau mendorong perubahan pihak-pihak yang terlibat agar berperilaku positif dalam menghadapi konflik; 4) Resolusi konflik bertujuan menangani konflik dengan memperhatikan akar- akar atau sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang relatif dapat bertahan lama di antara kelompok-kelompok yang terlibat konflik dengan efektif dan efisien serta dengan cara yang baik atau positif; 5) Transformasi konflik yakni mengatasi sumber-sumber konflik yang lebih luas dengan mengalihkan dampak negatif dari konflik menjadi positif. Dari beberapa istilah yang digunakan dalam menyelesaikan konflik, dalam penelitian ini yang akan lebih ditekankan adalah mengenai resolusi konflik. Menurut Morton, resolusi konflik adalah sekumpulan teori dan penyelidikan yang bersifat eksperimental dalam memahami sifat-sifat konflik, meneliti strategi terjadinya konflik, kemudian membuat resolusi terhadap konflik yang muncul. Namun menurut pandangan para pemikir Neo-Marxist dan pemikir-pemikir radikal melihat seluruh usaha resolusi konflik sebagai sesuatu pandangan yang keliru, karena resolusi konflik berusaha mendamaikan benturan kepentingan yang sebenarnya tidak dapat direkonsiliasikan, gagal menjelaskan pertikaian yang tidak seimbang dan tidak adil, serta tidak adanya analisa yang memadai dalam sebuah perspektif kekuatan global yang mengeksploitasi dan menindas (Miall, 2000: 5). Penelitian ini akan berusaha untuk menjawab opini pesimis dari kaum pemikir Neo-Marxist tersebut. 49
Resolusi konflik adalah istilah komprehensif yang mengimplikasikan bahwa sumber konflik yang dalam berakar perlu diperhatikan untuk penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik mempunyai peran untuk dimainkan, bahkan dalam zona perang sekalipun, karena menciptakan perdamaian dan pemahaman di antara komunitas yang terpisah merupakan elemen kemanusiaan yang sangat penting. Penyelesaian konflik adalah bagian integral pekerjaan menuju ke arah pembangunan, keadilan sosial dan transformasi sosial, yang bertujuan menangani berbagai masalah dalam kehidupan manusia. Pemahaman yang luas terhadap penyelesaian konflik, tidak hanya menyangkut mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa tetapi bagaimana menyelesaikannya dengan cara yang baik dan bertahan lama (Miall, 2002: 6). Tugas penyelesaian konflik adalah membantu pihak-pihak yang merasakan situasi yang mereka alami sebagai sebuah situasi zero-sum (keuntungan diri sendiri adalah kerugian pihak lain) agar melihat konflik sebagai keadaan non- zero-sum (di mana kedua belah pihak dapat memperoleh hasil atau keduanya dapat sama-sama tidak memperoleh hasil) dan kemudian membantu pihak-pihak yang bertikai berpindah kearah hasil yang positif (Miall, 2002: 10). Resolusi konflik yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai resolusi konflik yang dimunculkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan seperti dari pemerintah daerah, PT Angkasa Pura 1, pemerintah pusat maupun dari masyarakat sendiri pada konflik agraria yang terjadi akibat dari pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo. 50
f. Bentuk-Bentuk Resolusi Konflik Dahrendorf dalam Putra (2009:16) menyebutkan ada tiga bentuk pengaturan konflik yang biasa digunakan sebagai resolusi konflik, yakni: a) Konsiliasi, di mana semua pihak berdiskusi dan berdebat secara terbuka untuk mencapai kesepakatan tanpa ada pihak-pihak yang memonopoli pembicaraan atau memaksakan kehendaknya masing-masing; b) Mediasi, ketika kedua pihak sepakat mencari nasihat dari pihak ketiga (berupa tokoh, ahli atau lembaga tertentu yang dipandang memiliki pengetahuan dan keahlian yang mendalam tentang permasalahan yang dihadapi dalam konflik), nasihat yang diberikan oleh mediator tidak mengikat kedua pihak yang bertikai dalam konflik, hanya sebatas sebagai saran; c) Arbitrasi, kedua belah pihak sepakat untuk mendapat keputusan akhir yang bersifat legal dari arbiter sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan konflik (Keethaponcalan, 2017: 60). Pihak-pihak wajib menjalankan keputusan yang telah diambil oleh arbiter. Menurut Ury (dalam Suwandono & Ahmadi, 2011:57) lebih menekankan resolusi konflik dengan basis menciptakan penghalang-penghalang agar ekskalasi konflik tidak cepat menjalar, sehingga sebelum membesar dan meluas sudah bisa dikelola dengan baik. Untuk itu Ury mengusulkan 3 langkah resolusi konflik sebagai berikut. 1) Menyalurkan berbagai ketegangan yang bersifat laten (tidak begitu nampak) agar tidak terjadi akumulasi ketegangan yang bisa membuat konflik jadi makin besar dan sulit untuk diselesaikan. Dengan mengatasi berbagai konflik secara 51
laten diharapkan mengurangi bentuk-bentuk polarisasi, politisasi dan bentuk- bentuk provokasi yang akan semakin memperparah konflik. 2) Segera menyelesaikan bentuk-bentuk konflik di permukaan. Resolusi dilandasi asumsi proses penyelesaian konflik secara dini, akan menutup kemungkinan proses menguatnya konflik. Dengan pola ini diharapkan tidak berkembang menjadi konflik kuat yang susah untuk diselesaikan. 3) Membendung potensi-potensi konflik melalui kebijakan yang responsif dan komprehensif. Dengan mendesain kebijakan ini diharapkan ruang konflik negatif bisa dihindari, dan ruang konflik yang positif tetap bisa dipelihara. Prinsip umum resolusi konflik yang umum dipakai adalah "Don't fight, solve the problem", Boulding (dalam Liliweri, 2005: 287) menjelaskan metode untuk mengakhiri konflik bisa dilakukan dengan beberapa pilihan sebagai berikut. 1) Menghindari konflik adalah menawarkan sebuah kemungkinan pilihan sebagai jawaban terbaik, namun hal ini sifatnya hanya sementara dan hanya bisa dilakukan diawal saat konflik belum benar-benar terjadi. 2) Menaklukkan atau mengeliminasi konflik adalah proses pengerahan semua kekuatan untuk mengaplikasikan strategi perlawanan terhadap konflik yang terjadi dalam komunitas, dengan mengajukan program penyelesaian baru, namun belum tentu dapat diakui oleh semua pihak. 3) Menyelesaikan konflik dengan rekonsiliasi atau kompromi adalah metode umum yang terbaik dan paling cepat untuk mengakhiri konflik yang sudah sering dipraktikkan selama ini (Liliweri, 2005: 287). 52
Menurut Galtung, pendekatan dalam resolusi konflik antara lain merujuk kepada upaya deskripsi konflik. Hal ini memuat tiga unsur utama, yaitu (1) Ketidaksesuaian di antara kepentingan, atau kontradiksi di antara kepentingan, atau suatu "ketidakcocokan" di antara nilai-nilai sosial dan struktur sosial dalam masyarakat. (2) Perilaku negatif dalam bentuk persepsi serta prasangka negatif atau stereotip yang berkembang di antara pihak-pihak yang berkonflik. (3) Perilaku kekerasan dan ancaman yang dimunculkan oleh pihak-pihak yang berkonflik (Rozi dkk, 2006: 18). Apabila konflik yang terjadi dalam suatu masyarakat sudah semakin memanas dan menggunakan kekerasan yang fatal maka ada beberapa langkah yang bisa dilakukan dalam resolusi konflik, di antaranya adalah sebagai berikut. 1) De-eskalasi dalam bentuk pembendungan, penyekatan, gencatan dan perlucutan senjata di tengah masyarakat yang berkonflik (Pruitt, 2009: 30). 2) Melakukan segregasi yaitu pemisahan tempat tinggal atas dasar agama/ etnis/ faksi atau unsur lain yang menjadi penyebab konflik dalam jangka waktu pendek ataupun menengah sesuai dengan kondisi konflik yang terjadi (Thiessen & Darweish, 2018: 74). Hal ini pernah dilakukan di Indonesia saat terjadi peristiwa Perang Sampit pada 2001 silam. 3) Rehabilitasi fisik dan mental bagi pihak-pihak yang terdampak konflik untuk membangun kembali sarana fisik maupun non fisik dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan yang telah hancur akibat konflik, kemudian menciptakan trauma center untuk pemulihan mental. 53
4) Negosiasi politik dan rekontruksi sosial-budaya adalah membangun kembali hubungan sosial, memulihkan kembali ikatan budaya dan tingkat kepercayaan yang telah hancur, menjadi bangunan masyarakat multikultural yang harmonis dan egaliter (Brandt & Mkodzongi, 2018: 273). Negosiasi harus dilakukan dengan masing-masing pihak menggunakan kepala dingin untuk tercapainya keputusan yang bermutu. 5) Rekonsiliasi adalah program atau kegiatan mediasi kohesi sosial di antara pihak-pihak yang pernah bertikai untuk hidup baru, bersedia menerima dan berhubungan lagi secara damai, sejajar, bertindak adil, mengubah perilaku yang buruk, saling memaafkan dan mau melupakan kepedihan masa lalu untuk menyongsong masa depan yang lebih baik (Rozi dkk, 2006: 31). Selanjutnya menurut Galtung (1976: 21) terdapat beberapa cara resolusi konflik yang digunakan dalam proses penyelesaian konflik. Konflik dapat dicegah atau diatur jika pihak-pihak yang berkonflik dapat menemukan cara atau metode menegosiasikan perbedaan kepentingan dan menyepakati aturan main untuk mengatur konflik di antara mereka. Johan Galtung kemudian menawarkan beberapa model yang dapat dipakai sebagai proses resolusi konflik, meliputi peacemaking, peacekeeping, dan peacebuilding. Ketiga rangakaian model resolusi konflik yang dikemukakan oleh Galtung memiliki dimensi dan target serta tujuan masing-masing, namun serangakain model tersebut akan bermuara pada tujuan akhir yang sama yaitu mewujudkan perdamaian jangka panjang dalam upaya menciptakan resolusi konflik. 54
1) Peacemaking Tahap awal yang harus dilakukan ketika konflik muncul adalah untuk sesegara mungkin menciptakan suatu perdamaian sebelum konflik semakin membesar. Perdamaian dapat diwujudkan dengan daya upaya negosiasi antara kelompok-kelompok yang memliki perbedaan kepentingan di dalamnya (Galtung dalam Jamil, 2007: 72). Ada beberapa metode yang bisa diterapkan dalam mewujudkan suatu perdamaian, di antaranya adalah sebagai berikut. a) Coercive, di mana pemerintah memiliki hak untuk mengeluarkan kebijakan intervensi sebagai upaya untuk mengendalikan konflik yang terjadi dengan pemaksaan secara fisik (coercive capacity). Hal ini dapat berupa ancaman dan penjatuhan sanksi kepada pihak yang tengah berkonflik (Cole, 2017: 160-161). Selain itu coercive juga perlu digunakan dalam tahap genting, terutama dalam hal menghentikan konflik terbuka yang sedang terjadi di masyarakat. b) Litigasi, merupakan penyelesaian konflik dengan mengedepanakan jalur hukum dalam penyelesaiannya, namun di sini perlu dicermati bahwa pemilihan jalur litigasi untuk menyelesaikan konflik harus dipertimbangkan secara bijak karena memiliki beberapa kekurangan (Leiner & Schliesser, 2018: 34). Salah satunya adalah proses peradilan menyerap banyak waktu dalam jangka panjang. c) Non-litigasi, merupakan model penyelesaian konflik yang berada di luar pengadilan. Penyelesaian konflik melalui lembaga non-peradilan semakin menarik karena lembaga peradilan tak mampu menjawab permasalahan yang semakin kompleks. Model non litigasi lebih sering digunakan dalam proses 55
penyelesaian konflik di Indonesia karena dengan melihat berbagai pertimbangan. Penyelesaian konflik dengan cara non litigasi dapat mengakomodasi segala macam kepentingan yang ada di masyarakat. Model non litigasi biasanya direpresentasikan dalam model negosiasi, mediasi maupun arbitrasi, di mana di dalamnya akan mendapatkan suatu kemenangan bersama (win-win solution). Menurut Dahendrof (dalam Surbakti, 2010: 160). Negosiasi merupakan langkah pertama yang diambil ketika keinginan berdamai muncul pada diri masyarakat yang berkonflik, karena di dalamnya terdapat berbagai unsur aktor- aktor yang di mana semua pihak berdiskusi secara terbuka untuk mencapai kesepakatan tanpa pihak-pihak yang memonopoli pembicaraan atau memaksakan kehendak. Oleh karena itu, negosiasi merupakan langkah teraman diawal masa perundingan kedua belah pihak yang berfkonflik. Apabila dalam proses negosiasi masih belum juga menemukan suatu jalan keluar dalam mendamaikan kedua kelompok yang berkonflik, maka perlu kiranya untuk menggunakan cara lain, salah satunya adalah jalan mediasi. Mediasi merupakan sebuah proses di mana pihak-pihak yang bertikai dengan bantuan dari seorang mediator mengidentifikasi isu-isu yang dijadikan sengketa kemudian mecari rumusan-rumusan solusi dan mempertimbangkan alternatif dan upaya untuk mencari sebuah kesepakatan bersama sebagai penyelesaiannya (Spencer & Brogan dalam Jamil, 2007: 106). Mediator diposisikan sebagai pihak pemberi saran atau menentukan sebuah proses mediasi untuk mengupayakan sebuah penyelesaian dengan adil. 56
Selain itu, juga perlu dicermati bahwa kecakapan mediator untuk membantu menyelesaiakan konflik harus diperhatikan, karena menurut Muslih dalam (Jamil, 2007: 107) mediator harus benar-benar tidak memihak dan mencari jalan keluar untuk kebaikan pihak-pihak yang bersengketa secara adil dan yang paling utama, seorang mediator harus benar menguasasi bidang yang menjadi masalah konflik (Coleman, Deutsch, & Marcus, 2014: 316). 2) Peacekeeping Setelah perjanjian pembuatan perdamaian terealisasi langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah bagaimana mengimplementasikan hal tersebut guna perdamaian tetap terjaga (peacekeeping). Peacekeeping sendiri memiliki arti sebagai proses penjagaan keamanan dengan pengakuan masing-masing pihak terhadap perjanjian dan berusaha untuk selalu menjaganya sebagai sebuah perisai dalam penyelesaian konflik yang bisa saja terjadi selanjutnya. Dalam artian (Galtung, 1996: 81), peacekeeping diartikan sebagai operasi keamanan yang melibatkan aparat keamanan dan militer dalam penyelesaian konflik. Hal ini perlu diterapkan guna meredam konflik dan menghindarkan penyebaran konflik terhadap kelompok lain. Tahapan menjaga perdamaian merupakan tahap lanjutan dari perjanjian damai yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang tengah berkonflik atau peacemaking. Menurut Fisher (2001: 11) menjaga perdamaian adalah sebuah kegiatan untuk memantau dan menegakkan kesepakatan, dan melegalkan kekerasan bila perlu. Caranya mencakup pengawasan terhadap dihormatinya kesepakatan oleh pihak-pihak yang pernah berkonflik dan dilaksanakannya kegiatan-kegiatan 57
pengembangan diri yang disepakati. Peacekeeping pun dalam tata perundang- undangan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial yang memandang bahwa peacekeeping merupakan upaya awal yang dilakukan untuk menghindari agar konflik yang sama tidak muncul kembali. Ketika tahap peacekeeping dapat terwujud, kedepannya akan lebih mudah lagi dalam menerapkan berbagai macam cara untuk membuat perdamaian menjadi bertahan lama dalam jangka waktu yang panjang, karena pada dasarnya peacekeeping diharapkan dapat menghentikan segala kekerasan yang sebelumnya telah terjadi di tengah masyarakat (Ramsbotham, Woodhouses & Miall, 2015: 196). 3) Peacebuilding Tahap peacebuilding merupakan hal krusial setelah peacemaking dan peacekeeping. Menurut (Galtung: 1996: 87) Berbagai tahap tersebut tidak dapat dipisahkan dari rangkaian resolusi konflik. Peacebuilding diartikan sebagai strategi atau upaya yang mencoba mengembalikan keadaan destruktif akibat kekerasan yang terjadi dalam konflik dengan cara membangun jembatan komunikasi yang baik antar pihak-pihak yang pernah terlibat konflik (Ramsbotham, Woodhouses & Miall, 2015: 244). Dalam tataran yang lebih luas, peacebuilding dimaknai untuk "membangun kembali landasan perdamaian dan menyediakan berbagai perangkat untuk membangun sesuatu yang lebih dari sekedar ketiadaan kekerasan". 58
Menurut Galtung, proses peacebuilding ini merupakan proses jangka panjang yang penelusuran dan penyelesaian akar konflik, mengubah asumsi- asumsi kontradiktif, serta memperkuat elemen yang dapat mengintegrasikan pihak-pihak yang bertikai dalam suatu formasi baru yang damai untuk mencapai perdamaian positif dan bertahan lama. Efek dari panjangnya waktu yang diperlukan dalam penerapan peacebuilding biasanya dipengaruhi oleh target yang ingin dicapai oleh masyarakat yang bersangkutan. Hal tersebut menjadi penting karena menurut Fisher (2001:126-138) pembangunan pasca konflik harus dilaksanakan menyeluruh dan semua aspek harus terkena dampak dari rekonstruksi pasca konflik terjadi, rekonstruksi harus difokuskan pada sisi fisik, sosial, dan psikologis, di mana secara fisik, kerusakan-kerusakan yang di akibatkan oleh konflik yang terjadi harus dipulihkan terlebih dahulu, kemudian harus adanya rekonstruksi dari dalam diri manusia itu sendiri melalui psikologis bagi masyarakat yang terguncang dengan adanya konflik. Dalam proses menerapkan peacebuilding dalam kehidupan masyarakat (Ball, 2001:723) menyatakan bahwa (a) menjamin tingkat keamanan yang memadai bagi masyarakat agar dapat melakukan kembali aktifitas ekonomi, memberi semangat kepada para pengungsi dan orang-orang yang berada dipengasingan untuk membangun kembali diri mereka sendiri, dan meyakinkan para pengusaha untuk berinvestasi untuk masa depan mereka; (b) Memperkuat kapasitas pemerintah untuk menyelenggarakan tugas-tugas pokoknya dalam memberikan keamanan dan ksejahteraan bagi warga negaranya, jadi pemerintah turut memiliki andil besar dalam peacebuilding ini; (c) Membantu memulihkan 59
pengungsi dan orang-orang yang berada di pengasingan, agar dapat pulih secara fisik maupun psikis; (d) Menyokong tumbuhnya ekonomi rumah tangga, untuk menghindari kesenjangan di masyarakat; (e) Membantu pemulihan masyarakat melalui proyek-proyek rehabilitasi infrastruktur sosial dan ekonomi; (f) Rehabilitasi infrastruktur yang penting untuk menghidupkan kembali ekonomi, memperbaiki berbabagi infrastruktur secara fisik seperti jalan-jalan utama, jembatan-jembatan, pasar-pasar dan fasilitas negara yang diperlukan; (g) Membersihkan ranjau-ranjau darat dari jalur-jalur transportasi utama, area yang padat penduduk, dan tempat-tempat krusial lainnya; (h) Menstabilkan mata uang nasional dan rehabilitasi lembaga-lembaga keuangan; (i) Mendorong rekonsiliasi nasional; (j) Memberikan prioritas kepada kelompok-kelompok masyarakat dan daerah-daerah yang terdampak oleh konflik. Pada titik penting lainnya adalah bagaimana sangat diperlukan peran aktif masyarakat terutama yang terlibat konflik, hal tersebut dibutuhkan untuk mewujudkan perdamaian yang mampu bertahan lama. Fisher (2001:132) menjelaskan bahwa ada tiga unsur utama yang perlu diperhatikan ketika melakukan upaya untuk membangun kembali suatu masyarakat yang mengalami kesengsaraan akibat kekerasan dari konflik. Proses menuju perdamaian dapat terealisasi melalui tiga konsep, yaitu kebenaran, belas kasihan, dan keadilan. Fisher yakin bahwa dengan mencari keseimbangan di antara ketiga unsur tersebut, rekonsiliasi dapat diusahakan dan rekonsiliasi inilah yang akan menjadi pondasi bagi terwujudnya peacebuilding. 60
Sedangkan menurut Harjana dalam (Kurningsih, 2004: 30-31), untuk mengelola konflik terdiri dari lima cara. Pertama, bersaing dan bertanding (competiting), menguasai (dominating), dan memaksa (forcing). Cara ini merupakan pendekatan terhadap konflik yang berciri menang dan kalah. Kedua, kerjasama (collaborating) dan menghadapi (confronting), kedua pihak yang terlibat dalam konflik ini bekerjasama dan mencari pemecahan konflik yang memuaskan kepentingan kedua belah pihak (win-win solution). Ketiga, kompromi (compromising) dan berunding (negotiating), cara ini merupakan pendekatan terhadap konflik di mana pihak-pihak yang berkonflik tidak ada yang menang ataupun kalah. Keempat, menghindari (avoiding) atau menarik (withdrawal), dalam pendekatan ini kedua belah pihak tidak memperjuangkan kepentingan masing-masing, bahkan mereka tidak menarik perhatian pada perkara konflik. Kelima, menyesuaikan (accommodating), memperlunak (smoothing), atau menurut (obliging), cara ini termasuk dalam pendekatan kalah menang. Lebih lanjut Mitchell dalam (Ginting, 2013: 30-31) mengemukakan bahwa untuk mengatasi suatu konflik melalui alternatif penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui empat upaya, (a) konsultasi publik untuk saling membagi informasi, mengungkapkan pandangan dari masing-masing pihak yang berkonflik, sehingga penyelesaiannya dapat berlangsung efisien dan adil. Kesemuanya dilakukan untuk dapat meyakinkan bahwa semua pihak mendapat kepuasaan yang sama dalam penyelesaian konflik; (b) negosiasi melibatkan situasi di mana dua kelompok atau lebih bertemu secara sukarela dalam usaha untuk mencari isu-isu yang menyebabkan konflik di antara mereka, untuk mendapatkan kesepakatan 61
yang dapat diterima oleh semua pihak; (c) mediasi dengan karakteristik dari negosiasi, yaitu ditambah dengan keterlibatan pihak ketiga yang netral; (d) arbitrasi, di mana pihak ketiga terlibat dalam penyelesaian dan bertindak sebagai arbitator yang mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan yang mengikat maupun tidak mengikat pihak-pihak yang bersengketa (Xu et al, 2018: 5). Jika keputusan tersebut mengikat, maka pihak yang bersengketa harus melaksanakan keputusan yang diambil oleh arbitator. Perbedaan lintas budaya dalam norma, nilai, dan kepercayaan yang berbeda-beda juga berdampak pada strategi penyelesaian konflik yang digunakan dalam masyarakat. Nilai-nilai ini dapat beroperasi melalui mekanisme yang berbeda, yang juga perlu dipahami dengan lebih baik agar negosiator dapat memahami dan beradaptasi dengan situasi negosiasi lintas budaya. Penelitian di masa depan harus terus menyelidiki alasan di balik pilihan strategi resolusi konflik secara lebih spesifik (Gomez & Taylor, 2017: 49). Pendapat ini sesuai dengan Face Negotiation Theory yang menjelaskan perbedaan respon konflik yang disebabkan oleh budaya dalam masyarakat yang beraneka ragam. Setiap orang dalam setiap budaya sebenarnya selalu menegosiasikan face. Face adalah istilah kiasan untuk public self-image, yaitu bagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain. Sedangkan facework berhubungan dengan pesan-pesan verbal dan nonverbal spesifik yang membantu memelihara dan memulihkan face loss (kehilangan muka), dan untuk menegakkan dan serta menghormati face gain. Teori ini menyatakan bahwa facework dari budaya individualistik sangat berbeda 62
dengan facework budaya kolektivistik. Artinya, jika facework-nya berbeda, maka cara menangani konfliknya juga berbeda (Toomey & Kurogi, 1998: 188-190). Teori ini berdasar pada pembedaan antara collectivism dan individualism. Perbedaan antara keduanya dapat dilihat dari cara mendefinisikan tiga istilah, yaitu self (diri), goals (tujuan), dan duty (tugas). Orang yang kolektivis mendefinisikan self-nya sebagai anggota dari kelompok-kelompok tertentu, dia tidak akan melawan tujuan kelompok, serta melaksanakan tugas yang berorientasi pada lebih mementingkan kepentingan kelompok daripada kepentingan pribadi. Orang-orang kolektivis biasanya menilai orang baru berdasarkan asal kelompoknya. Bukan berarti mereka tidak peduli pada tamu mereka, tetapi hal ini semata-mata karena mereka menganggap keunikan individual tidak lebih penting daripada group-based information. Sedangkan orang yang individualis akan mendefinisikan self-nya sebagai seseorang yang independen dari segala kelompok afiliasi, tujuannya adalah memenuhi kepentingan pribadinya, dan melakukan segala tugas yang menurutnya menyenangkan dan menguntungkan diri sendiri. Selain itu, orang yang individualistis tertarik mengenal seseorang karena keunikannya dan kepribadiannya. Ting-Toomey mengidentifikasikan 5 respons yang berbeda pada berbagai situasi bardasarkan perbedaan kebutuhan, kepentingan, atau tujuan, yaitu: (1) Avoiding, yaitu menghindari diskusi dengan kelompok tentang perbedaan yang kita miliki, (2) Obliging, yaitu menyampaikan harapan atau keinginan kepada kelompok, tetapi menyerahkan keputusan sepenuhnya pada kelompok, (3) Compromising, yaitu mengadakan give and take atau saling bertukar pikiran agar 63
kompromi bisa diciptakan, (4) Dominating, yaitu teguh dalam mempertahankan pendapat pribadi demi kepentingan pribadi, (5) Integrating, yaitu saling bertukar informasi yang akurat dengan anggota kelompok untuk memecahkan masalah bersama (Toomey et al, 1991: 292-296). Menurut pendapat Bau (2016: 350) penggunaan komunikasi partisipatif yang tindakannya mendorong keterlibatan berbagai kelompok masyarakat dalam memberikan suara dalam pengambilan keputusan di berbagai tingkatan perlu dilakukan. Dalam realitas pasca konflik, membingkai ulang keterlibatan warga melalui komunikasi partisipatif untuk pendekatan pembangunan memungkinkan untuk mulai membangun kembali perdamaian dari bawah ke atas, dan menempatkan suara masyarakat lokal di pusat proses rekonstruksi. Menurut pendapat Vaiz, Altinay & Altinay (2016: 147) manajemen konflik jelas sangat penting di semua sektor tetapi ketika seseorang berbicara tentang pendidikan, kita juga harus mempertimbangkan bahwa di dalam institusi pendidikan ada dua tujuan melalui manajemen konflik. Pertama adalah mengelola konflik dalam institusi pendidikan sebanyak mungkin, dan kedua adalah mengajarkan keterampilan manajemen konflik yang lebih baik kepada generasi mendatang. Tanpa tujuan pertama, sebenarnya tidak mungkin untuk mengajar atau belajar sesuatu secara efektif di lembaga pendidikan. Langkah kedua secara khusus akan meningkatkan dan menjamin generasi masa depan untuk menangani, menyelesaikan, dan menggunakan energi konflik secara positif untuk pendidikan dan generasi yang lebih baik. 64
2. Hukum Agraria a. Pengertian Hukum Agraria Istilah agraria berasal dari kata akker (Bahasa Belanda), agros (Bahasa Yunani) berarti tanah pertanian, agger (Bahasa Latin) berarti tanah atau sebidang tanah, agrarian (Bahasa Inggris) berarti tanah untuk pertanian (Santoso, 2012: 1). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), agraria memiliki arti urusan pertanian atau tanah pertanian/ urusan kepemilikan tanah. Hukum agraria dalam bahasa belanda disebut Agrarisch recht yang merupakan istilah yang dipakai dalam lingkungan administrasi pemerintahan. Dengan demikian Agrarisch recht meliputi perangkat peraturan perundang-undangan yang memberikan landasan bagi para penguasa dalam melaksanakan kebijakan di bidang lahan pertanahan untuk pertanian. Menurut Santoso (2012: 1) agraria adalah berkaitan dengan permasalahan tanah dan semua yang ada di dalam dan di atasnya. Apa yang ada di dalam tanah misalnya batu, kerikil, tambang, sedangkan yang ada di atas tanah dapat berupa tanaman dan bangunan. Menurut Black Law's Dictionary, hukum agraria adalah hukum yang mengatur kepemilikan, penggunaan, dan distribusi tanah-tanah yang terdapat di pedesaan. Agrarian Laws juga menunjuk pada perangkat peraturan hukum yang bertujuan mengadakan pembagian atas tanah-tanah yang luas dalam rangka lebih memeratakan penguasaan dan pemilikannya bagi masyarakat yang ada di suatu negara (Limbong, 2012: 51). Ada beberapa ahli hukum memberi definisi mengenai hukum agraria. Di antaranya adalah Utrecht, yang berpendapat bahwa hukum agraria itu merupakan 65
bagian dari hukum administrasi negara. Hukum agraria dan hukum tanah menjadi bagian dari hukum administrasi negara, yang menjadi hubungan hukum istimewa dan akan memungkinkan para pejabat negara yang bertugas mengurus soal-soal agraria karena hal tersebut masuk dalam ranah hukum administrasi negara (Utrecht & Djinjang 1982: 380). Menurut Mertokusumo, hukum agraria adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur tentang masalah agraria. Kaidah hukum agraria yang tertulis terdapat dalam bentuk hukum undang- undang dan peraturan-peraturan tertulis lainnya yang dibuat oleh negara, sedangkan kaidah hukum agraria yang tidak tertulis adalah dalam bentuk hukum adat agraria yang dibuat oleh masyarakat adat setempat dan yang pertumbuhan, perkembangan serta berlakunya dipertahankan oleh masyarakat adat yang bersangkutan (Santoso, 2012: 3). Pengertian hukum agraria dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dapat dilihat dalam arti luas maupun dalam arti sempit. Secara luas hukum agraria dapat dilihat dari beberapa kelompok hukum, hal ini dikarenakan hukum agraria bukan hanya merupakan satu perangkat bidang hukum, tetapi mengatur juga hak-hak penguasaan atas sumber-sumber daya alam tertentu yang termasuk pengertian agraria. Secara luas pengertian hukum agraria dapat dibagi menjadi lima, diantaranya sebagai berikut. (1) Hukum Tanah, yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah, dalam arti daratan pada permukaan bumi; (2) Hukum Air, yang mengatur hak-hak penguasaan atas air; (3) Hukum Pertambangan, yang 66
mengatur hak-hak penguasaan atas bahan-bahan galian, contohnya seperti yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; (4) Hukum Perikanan yang mengatur hak-hak penguasaan atas kekayaan alam yang terkandung di dalam air, contohnya seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan; (5) Hukum Penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa (bukan "space law"), mengatur hak- hak penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa yang dimaksudkan seperti dalam Pasal 48 UUPA (Harsono, 2008:8). Sedangkan secara sempit pengertian hukum agraria merupakan hukum atas tanah, hukum tanah adalah hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah, dalam arti daratan di atas permukaan bumi (Drbohlav, Svitálek, & Hejkrlík, 2017: 35). Pengertian mengenai tanah yang dimaksud sebagai permukaan bumi sendiri dapat dilihat dari ketentuan Pasal 4 Ayat (1) UUPA yang menegaskan bahwa atas dasar hak menguasai dari negara terhadap macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum. Untuk hak atas kepemilikan tanah, individu harus memenuhi berbagai persyaratan yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dari pengertian yang dimaksud oleh Pasal 4 ayat (1) dapat dilihat bahwa yang dimaksud tanah oleh pembentuk undang-undang adalah daratan di atas permukaan bumi. Sedangkan hak atas tanah adalah hak memiliki atas sebagian tertentu 67
permukaan bumi yang berbatas berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar bervariasi. Menurut Harsono (2008: 3) mengenai pengertian agraria dan hukum agraria yang terdapat dalam UUPA dimaknai dalam arti yang luas. Pengertian agraria meliputi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Dalam batasan yang ditentukan dalam Pasal 48 UUPA, agraria meliputi ruang angkasa yaitu ruang di atas bumi dan air yang mengandung tenaga dan unsur- unsur yang dapat digunakan untuk usaha-usaha menjaga, memelihara dan mengembangkan kesuburan bumi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum agraria merupakan keseluruhan kaidah-kaidah hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, mengatur agraria baik dalam pengertian sempit yang hanya mencakup permukaan bumi (tanah) maupun dalam pengertian luas, mencakup bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Menurut Soedikno dan Tjitrosoedibio, hukum agraria (Agrarisch recht) adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan hukum, baik hukum perdata, hukum tata negara (Staatsrecht) maupun hukum tata usaha negara (Administratif recht) yang mengatur hubungan antara orang termasuk badan hukum dengan bumi, air, dan ruang angkasa dalam seluruh wilayah negara dan mengatur pula wewenang- wewenang yang berasal dan bersumber pada hubungan-hubungan tersebut. Hukum agraria bukan hanya satu perangkat bidang hukum, tetapi merupakan satu kelompok berbagai bidang hukum yang masing-masing mengatur hak-hak penguasaan atas sumber-sumber daya alam tertentu yang termasuk dalam 68
pengertian agraria seperti yang telah dijelaskan di atas yakni hukum atas tanah, air, pertambangan, perikanan dan penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa (Harsono, 2008:18). Hukum agraria merupakan salah satu hukum yang digunakan untuk mengatur pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan hasil dari alam. Dalam UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) dijelaskan pengertian agraria meliputi bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang tergantung di dalamnya (pasal 1 ayat 2). Sementara itu pengertian bumi meliputi permukaan bumi (yang di sebut tanah), tubuh bumi di bawahnya serta yang berada dibawah air Pasal 1 ayat 4 jo. Pasal 4 ayat 1 UUPA (Supriadi, 2007: 1). Berdasarkan berbagai pengertian mengenai hukum agraria di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud hukum agraria dapat di definisikan secara sempit dan luas. Secara luas, hukum agraria merupakan keseluruhan kaidah-kaidah hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur mengenai bumi, air dan dalam batas-batas tertentu juga ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Sedangkan secara sempit, hukum agraria dalam arti sempit yaitu merupakan bagian daripada hukum agraria dalam arti luas, di mana ruang lingkupnya terbatas pada hukum tanah atau hukum tentang tanah yang mengatur mengenai daratan permukaan atau kulit bumi saja atau pertanian dan juga tanah untuk bangunan. Dalam penelitian ini yang akan dibahas ialah mengenai hukum agraria dalam pengertian secara sempit, karena permasalahan yang diangkat hanya membahas mengenai hak atas tanah saja. Tanah yang menjadi bagian dari unsur utama konflik agraria dalam penelitian ini 69
adalah tanah-tanah hak milik masyarakat yang diambil alih pemerintah untuk pembangunan fasilitas publik New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo. b. Wilayah Hukum Agraria Wilayah hukum agraria merupakan pelaksanan dari Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 tersebut merupakan landasan konstitusional bagi pembentukan politik dan hukum agraria nasional, yang berisi perintah kepada negara agar bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang diletakkan dalam penguasaan negara itu digunakan untuk mewujudkan sebesar- besarnya kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia (Santoso, 2012: 46). Sejatinya pengaturan agraria dilakukan tidak hanya untuk masyarakat yang lebih adil, tetapi juga untuk transformasi ekonomi progresif dalam suatu negara (Robles, 2018: 1). Hukum agraria mengawasi hak-hak dalam permasalahan agraria yang wilayah hukumnya adalah sebagai berikut. 1) Hak atas tanah sebagai suatu hubungan hukum didefinisikan sebagai hak atas permukaan bumi yang memberi wewenang kepada pemegangnya untuk mengunakan tanah, beserta tubuh bumi dan air serta ruang udara di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu, dalam batasan-batasan menurut UUPA dan peraturan hukum lain yang lebih tinggi seperti UUD NRI 1945. Hal itu mengandung arti 70
bahwa hak atas tanah itu disamping memberikan wewenang juga membebankan kewajiban kepada pemegang haknya dalam mengelola dan memanfaatkannya. Kewajiban ini seperti untuk tetap berpegangan pada keseimbangan alam sehingga tidak terjadi eksploitasi yang berlebihan (Sumardjono, 2008: 128). 2) Hak guna usaha, menurut pasal 28 ayat (1) UUPA yang dimaksud dengan hak guna usaha adalah hak untuk menguasai berjangka waktu tanah yang dikuasai oleh negara (Santoso. 2010: 99). Kemudian untuk hak guna usaha atas pertambangan memunculkan kewajiban-kewajiban dalam hal pertambangan menurut Pasal 95 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, antara lain adalah sebagai berikut. a) Menerapkan cara pertambangan yang baik; b) Mengelola keuangan pertambangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia; c) Meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan atau batubara; d) Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagai pekerja pada pertambangan dan; e) Mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan hidup disekitar tambang untuk menjaga keseimbangan alam. Pemegang hak guna usaha haruslah mampu mengembangkan dan memberdayakan masyarakat terutama masyarakat atau penduduk asli yang berekonomi lemah yang ada disekitar lokasi pertambangan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 6 UUPA bahwa semua hak atas tanah haruslah mempunyai fungsi sosial, ini berarti segala usaha yang dilakukan di tanah 71
Indonesia berkewajiban memberdayakan masyarakat Indonesia agar tercapai kemakmuran dan kemaslahatan bagi rakyat Indonesia (Widodo, 2017: 207), tak terkecuali bagi usaha pertambangan. c. Asas-Asas Hukum Agraria Di dalam hukum agraria terdapat asas-asas hukum yang berlaku sebagai berikut (Supriadi, 2007: 55-65). 1) Asas Kenasionalan. Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Ini menunjukan bahwa tanah bagi bangsa Indonesia mempunyai sifat komunalistik, artinya semua tanah yang ada dalam wilayah Negara Republik Indonesia merupakan tanah bersama rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai wilayah bangsa Indonesia yang diatur oleh negara dengan perwujudannya adalah pemerintah. Asas kenasionalan ditemukan dalam Pasal 1 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) UUPA, yaitu: a) Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai wilayah bangsa Indonesia. b) Seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, yang terkandung dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan milik nasional. c) Hubungan antara bangsa Indonesia dengan bumi, air, dan ruang angkasa adalah hubungan yang bersifat abadi. Tanah yang ada dalam wilayah negara Indonesia menjadi hak bagi bangsa Indonesia, jadi tidak semata-mata menjadi hak pemiliknya saja. Demikian pula 72
tanah di daerah-daerah dan pulau-pulau tidaklah semata-mata menjadi hak rakyat asli dari daerah atau pulau yang bersangkutan saja. 2) Asas pada tingkatan tertinggi, bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Asas ini dapat dilihat dalam Pasal 2 Ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 1 UUPA, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai kekuasaan organisasi seluruh rakyat yang berbentuk pemerintahan yang berdaulat. Atas dasar hak menguasai yang dimiliki negara tersebut, negara dapat memberikan tanah kepada seseorang atau badan hukum dengan suatu hak menurut peruntukan dan keperluannya. Misalnya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, atau memberikannya dalam pengelolaan kepada suatu badan penguasa untuk digunakan bagi pelaksanaan sesuai dengan tugasnya masing-masing asal masih dalam koridor kemaslahatan masyarakat. 3) Asas mengutamakan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa dari kepentingan perseorangan atau golongan. Asas ini dapat dilihat dalam Pasal 3 UUPA yang menyatakan pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara. Pada beberapa kasus di negara lain penerapan asas ini justru merugikan warga negara karena kekuatan negara 73
yang tidak terkontrol sehingga warga negara justru terpinggirkan (Ploeg & Ye, 2016: 159), untuk itu penerapannya harus selalu dalam koridor persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi. 4) Asas semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Asas semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial ditemukan dalam Pasal 6 UUPA, yang menjelaskan bahwa "semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial". Hak atas tanah mempunyai fungsi sosial tidak hanya berupa hak milik, akan tetapi juga hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak sewa untuk bangunan. Hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, atau badan hukum, tidaklah dapat dibenarkan bahwa tanahnya itu digunakan semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi jika hal itu merugikan masyarakat dan kepentingan publik yang urgen atau perlu untuk segera dilakukan demi hajat hidup orang banyak (Lucas & Warren, 2013: 388). 5) Asas hanya warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik atas tanah. Prinsip ini menegaskan bahwa hanyalah warga negara Indonesia yang berkedudukan sebagai subjek hak milik. Orang yang berkewarganegaraan asing tidak dapat mempunyai tanah hak milik. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia tidak dapat mempunyai tanah yang berstatus hak milik, melainkan hanya dapat menguasai tanah yang berstatus hak pakai dan hak sewa untuk bangunan dengan jangka waktu yang berjangka atau terbatas (Lucas & Warren, 2013: 27). Asas hanya warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik atas tanah dikemukakan dalam Pasal 9 ayat (1) UUPA, 74
menyatakan hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hubungan sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa di wilayah Indonesia. Asas ini juga dapat kita lihat dalam Pasal 21 Ayat 1 UUPA yakni, "hanya warga negara Indonesia yang mepunyai hak milik". 6) Asas persamaan bagi setiap warga negara Indonesia. Asas ini memandang bahwa warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh hak atas tanah. Asas ini dijelaskan dalam pasal 9 ayat (2) UUPA, yaitu tiap-tiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. Dari sini bisa disimpulkan bahwa perbedaan seksualitas antara laki-laki dan wanita tidak membedakan penguasaan hak atas tanah (Archambault & Zoomers, 2015: 144). 7) Asas tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri dan mencegah cara-cara yang bersifat pemerasan. Prinsip ini menegaskan bahwa siapapun yang mempunyai hak atas tanah untuk kepentingan pertanian wajib mengerjakan atau mengusahakan sendiri tanah pertaniannya secara aktif dan dalam mengerjakan atau mengusahakan tanah pertanian tersebut harus dicegah cara-cara yang bersifat pemerasan kepada orang lain (Sihombing, 2018: 1025). Asas ini dapat ditemui dalam Pasal 10 Ayat (1) UUPA. Asas ini muncul karena fenomena banyaknya tuan tanah 75
yang memiliki banyak kepemilikan tanah pertanian kemudian berlaku sewenang-wenang kepada pekerjanya. 8) Asas pemisahan horizontal (Horizontale Scheidings Beginsel) yaitu suatu asas yang memisahkan antara pemilikan hak atas tanah dengan benda-benda atau bangunan-bangunan yang berdiri di atasnya. Asas ini ditemukan dalam Pasal 44 Ayat (1) UUPA yang mengatakan seorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak menggunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan membayar kepada pemiliknya, sejumlah uang sebagai uang sewa. Implementasi dari asas pemisahan horizontal adalah hak sewa untuk bangunan, yaitu seorang atau badan hukum menyewa tanah hak milik orang lain yang kosong atau tidak ada bangunannya dengan membayar sejumlah uang sebagai uang sewa yang besarnya ditetapkan atas dasar kesepakatan antar kedua belah pihak pemilik dan penyewa, untuk jangka waktu tertentu, dan penyewa diberi hak mendirikan bangunan yang digunakan untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak; 9) Asas hukum adat, yaitu bahwa hukum adat yang dipakai sebagai dasar hukum agraria adalah hukum adat yang sudah dibersihkan dari segi-segi negatifnya dan diakui dalam hukum positif, seperti tanah ulayat yang diakui dalam peraturan perundang-undangan nasional. 10) Asas non-diskriminasi (tanpa pembedaan), yaitu asas yang melandasi hukum agrarian. UUPA tidak membedakan antar sesama WNI baik asli maupun WNI keturunan asing seperti (China, Arab, India dan lain sebagainya) dan tanpa 76
membedakan suku, agama ras dan budaya mengingat negara kita adalah negara plural. 11) Asas unifikasi hukum agraria disatukan dalam satu undang-undang yang diberlakukan bagi seluruh WNI, ini berarti hanya satu hukum agraria yang berlaku bagi seluruh WNI yaitu UUPA, tidak ada hukum lain dan UUPA ini berlaku sama bagi seluruh masyarakat Indonesia, namun disamping itu masih tetap mengakui adanya hukum adat asalkan tidak bertentangan dengan kaidah yang ada dalam Pancasila dan UUD NRI 1945. d. Hukum Tanah dalam Hukum Agraria Hukum tanah merupakan artian sempit dari hukum agraria, hukum tanah memiliki beberapa pengaturan sendiri dalam eksistensinya di Indonesia. Setiap pengaturan tersebut harus saling berkesinambungan karena pengaturan yang satu akan mempengaruhi pengaturan yang lainnya. Hal ini disebabkan kesamaan objek dasar pengaturan, yaitu tanah. Harus disadari bahwa bagaimanapun hukum merupakan suatu sistem, yang keseluruhannya tidak lepas dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat sekitar dan memiliki timbal balik. Untuk itu, pengembangan suatu bidang hukum akan berpengaruh kepada bidang-bidang hukum yang lainnya. Misalnya, peraturan di bidang penanaman modal mempunyai keterkaitan dengan masalah hukum pertanahan. Segala bentuk hukum yang ada di Indonesia belum dapat disebut sebagai bidang yang netral, karena pasti terdapat pengaruh dari hal-hal lain yang ada disekitarnya baik yang positif maupun negatif dengan hal-hal disekitarnya (Syarief, 2012: 87-88). 77
Meskipun hukum agraria secara luas tidak hanya membahas tanah, tapi umumnya perihal agraria ini lebih sering ditekankan pada unsur pertanahannya. Pengaturan hukum agraria ini harus selalu dilihat secara menyeluruh, yakni mencakup urusan kepemilikan, penggunaan, atau penguasaan atas tanah dan segala sesuatu yang berada di atas tanah maupun yang terkandung di dalamnya (Zurayk, Woertz, & Bahn, 2018: 12). Tanah sebagai tempat berpijak di bumi ini menjadi kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia sebagai makhluk hidup. Setiap kegiatan sehari-hari selalu dilakukan diatas tanah, baik dengan menempatinya untuk bangunan dan jalanan sampai dengan mengolahnya untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan seperti perumahan, pertanian dan perkebunan. Pada kondisi tersebut, hukum agraria memiliki peran dalam pengaturan pelaksanaan norma-norma hukum pertanahan, tentang penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagai benda tidak tetap yang melahirkan hak perorangan untuk menikmati hasil tanah baik oleh masyarakat maupun orang pribadi, maka haknya pun disebut dengan hak agraria. Di negara-negara berkembang termasuk di Indonesia yang bercorak agraris, tanah memberikan warna tersendiri bagi struktur masyarakatnya. Seperti pernyataan yang diungkapkan oleh Tjondronegoro & Wiradi (2004: 2-3), bukan saja karena kehidupan mayoritas penduduknya ditopang oleh properti yang disebut tanah, tetapi dengan tanah itu pula kesadaran masyarakat terwujudkan, baik dalam bentuk kerja produktif maupun bentuk-bentuk kesenian serta kebudayaan lainnya. Secara singkat, 78
seluruh bangunan pandangan hidup yang memberi arah bagi proses sosial kemasyarakatan, bertolak dari dialektika kesadaran manusiawi dengan tanahnya. Kedudukan tanah menjadi fokus terbesar yang akan sangat berpengaruh dalam hukum agraria karena ruang lingkup hukum agraria melekat dengan unsur tanah. Hukum tanah dan hukum agraria pun akan berjalan beriringan karena memiliki objek pengaturan yang sama (tanah). Pengaturan hak-hak penguasaan atas tanah perlu menjadi perhatian besar dalam pengaturan pada bidang hukum agraria mengingat keberadaannya memang sangat utama. Tanah memiliki hierarki hak-hak penguasaan atas tanah, menurut Santoso (2012: 11) hak-hak tersebut antara lain adalah sebagai berikut. 1) Hak bangsa Indonesia atas tanah; 2) Hak menguasai dari negara atas tanah; 3) Hak ulayat masyarakat hukum adat; 4) Hak perseorangan atas tanah, meliputi hak-hak atas tanah, wakaf tanah hak milik, hak jaminan atas tanah (hak tanggungan). Berdasarkan pembagian hak tersebut, diperlukan sebuah wujud nyata pengaturan yang akan menjadi pedoman dalam menggunakan hak-hak penguasaan atas tanah. Lalu hadirlah hukum tanah yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan hukum, baik tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah dan memiliki hubungan-hubungan yang konkrit dengan tanah (Perangin, 1994: 195). Dasar hukum ini antara lain sebagai berikut. 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 79
2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA); 4) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah; 5) Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah; dan Sebagainya. Sebagai bagian dari hukum agraria, pengaturan hukum tanah harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dari hukum agraria dan peraturan lain di atasnya. Sebagaimana ketentuan-ketentuan hukum tanah yang tertulis bersumber pada UUD NRI 1945 dan UUPA serta peraturan pelaksanaannya yang secara khusus berkaitan dengan tanah sebagai pokok bahasan utamanya, sedangkan ketentuan hukum tanah yang tidak tertulis bersumber pada hukum adat tentang tanah bisa diambil dari yurisprudensi tentang tanah sebagai sumber hukum pelengkapnya (Santoso, 2012: 11). Hukum tanah dalam UUPA menganut konsep pemisahan hak atas tanah menggunakan asas hukum adat yaitu asas pemisahan horizontal, di mana tanah terpisah dari segala sesuatu yang melekat pada tanah, atau pemilik atas tanah terlepas dari benda yang terdapat di atas tanah, sehingga pemilik hak atas tanah berbeda dengan pemilik hak atas benda yang berada di atas tanah tersebut. Selanjutnya, seperti yang telah dijelaskan dalam asas-asas hukum agraria pada bab 80
sebelumnya mengatakan bahwa asas pemisahan horizontal dalam hukum adat ini terlihat jelas dalam hak numpang yang menunjukkan bahwa dalam menumpang itu orang yang tinggal di dalam bangunan yang berada di atas tanah justru tidak ada sangkut pautnya dengan tanah tersebut, bahwa orang itu tinggal dalam rumah di atas tanah, terlepas dari tanah meskipun ia mempunyai rumah di situ. Terlihat pula bahwa pohon-pohon dapat dijual dan digadaikan tersendiri terlepas dari tanahnya dan untuk era modern seperti ini sering dijumpai apartemen-apartemen yang mulai menjamur di kota-kota besar Indonesia (Supriadi, 2007: 7). Namun belakangan ini, Sumardjono dalam (Syarief, 2012: 123) menyebut UUPA mengalami degradasi. Pelbagai undang-undang sektoral di bidang sumber daya alam yang berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tapi tanpa merujuk UUPA. Menurut Sumardjono, sudah banyak terbit peraturan pelaksana UUPA namun dua masalah mendasar masih tersisa, yakni belum tersedia cetak biru (blue print) kebijakan pertanahan yang komperhensif dan arah serta strategi penyempurnaan UUPA belum jelas. Degradasi UUPA tersebut dapat terlihat dalam peraturan-peraturan tentang pertambangan, kehutanan, pertanian, pertanahan, dan lain sebagainya. Hal inilah yang mengakibatkan sering terjadinya konflik agraria baik secara vertikal maupun horizontal di Indonesia, contohnya konflik agraria yang terjadi pada pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo. 3. Konsep Bandar Udara (Bandara) Sistem transportasi merupakan sebuah sarana yang berfungsi untuk memindahkan atau membawa manusia (penumpang) atau barang dari suatu 81
tempat asal ke tempat tujuan. Pemindahan penumpang ini erat kaitannya dengan aktivitas manusia itu sendiri, seperti bisnis, pengiriman produk usaha/ kargo, perjalanan wisata, dan lain sebagainya (Bezerra & Gomes, 2016: 6-7). Sedangkan perpindahan barang terkait dengan distribusi yang hemat waktu dan biaya. Salah satu di antara moda transportasi umum yang mampu mengatasi kendala jarak dan waktu adalah pesawat terbang. Kesulitan transportasi antar pulau bahkan antar benua dapat saja diatasi dengan kehadiran teknologi berupa pesawat terbang dengan menggunakan wadah pemberhentian asal dan tujuan yang bernama bandar udara (bandara). a. Pengertian Bandar Udara (Bandara) Menurut Annex 14 dari (International Civil Aviation Organization), bandar udara adalah area tertentu di daratan atau perairan (termasuk bangunan, instalasi dan peralatan) yang diperuntukkan baik secara keseluruhan atau sebagian untuk kedatangan, keberangkatan dan pergerakan pesawat, meliputi lapangan udara, termasuk segala bangunan dan peralatan yang merupakan kelengkapan minimal untuk menjamin tersedianya fasilitas bagi angkutan udara untuk masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia (PM 38 Tahun 2015) bandar udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas 82
keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya. Bandara atau bandar udara yang juga populer disebut dengan istilah airport merupakan sebuah fasilitas di mana pesawat terbang seperti pesawat udara dan helikopter dapat lepas landas dan mendarat. Suatu bandar udara yang paling sederhana minimal memiliki sebuah landasan pacu atau helipad (untuk pendaratan helikopter), sedangkan untuk bandara-bandara besar biasanya dilengkapi berbagai fasilitas lain, baik untuk operator layanan penerbangan maupun bagi penggunanya seperti bangunan terminal dan hanggar (Ryerson & Woodburn, 2014: 146). Dalam pengertian lain, bandara juga diartikan sebagai suatu wadah tempat berlangsungnya aktifitas pelayanan penerbangan, baik pelayanan terhadap pesawat udara (pendaratan, tinggal landas, parkir, pengisian bahan bakar dan pelayanan teknis penerbangan lainnya) maupun pelayanan kepada pengguna jasa penerbangan baik orang maupun barang. Definisi bandar udara menurut PT (Persero) Angkasa Pura I adalah lapangan udara, termasuk segala bangunan dan peralatan yang merupakan kelengkapan minimal untuk menjamin tersedianya fasilitas bagi angkutan udara untuk masyarakat. Pada masa awal penerbangan, bandara hanyalah sebuah tanah lapang berumput yang bisa didarati pesawat dari arah mana saja tergantung arah angin. Di masa Perang Dunia I, bandara mulai dibangun permanen seiring meningkatnya penggunaan pesawat terbang dan landas pacu mulai terlihat seperti sekarang. Setelah perang, bandara mulai ditambahkan fasilitas komersial untuk melayani penumpang (Prather & Steele, 2015: 86). Dimasa modern, bandara 83
bukan hanya tempat untuk naik dan turun pesawat. Dalam perkembangannya, berbagai fasilitas ditambahkan seperti toko-toko, restoran, pusat kebugaran, dan butik-butik merek ternama apalagi di bandara-bandara baru. b. Fungsi Bandar Udara (Bandara) Fungsi utama sebuah bandar udara sama halnya seperti sebuah terminal dimana dalam hal ini melayani penumpang pesawat udara, sebagai tempat pemberhentian, pemberangkatan, atapun sekedar persinggahan pesawat udara (transit) (Prather & Steele, 2015: 164). Di dalamnya terjadi berbagai macam rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pesawat terbang, seperti mengangkut, menurunkan penumpang dan barang, melakukan pengisian bahan bakar, pemeliharaan pesawat, perbaikan kerusakan pesawat, dan lain-lain. Bandar udara digunakan untuk memproses penumpang dan bagasi untuk pertemuan dengan pesawat dan moda transportasi darat. Bandar udara juga digunakan untuk penanganan pengangkutan barang (cargo) (Bitzan & Peoples, 2017: 315). Pentingnya pengembangan sub sektor transportasi udara antara lain (a) Mempercepat arus lalu lintas penumpang, kargo dan servis melalui transportasi udara di setiap pelosok Indonesia; (b) Mempercepat wahana ekonomi, memperkuat persatuan nasional dalaam rangka menetapkan wawasan nusantara; (c) Mengembangkan transportasi yang terintegrasi dengan sektor lainnya serta memperhatikan kesinambungan lingkungan secara ekonomis (Florida, Mellander & Holgersson, 2015: 209-210). Transportasi udara di Indonesia memiliki fungsi strategis sebagai sarana transportasi yang menyatukan seluruh wilayah dan 84
dampaknya berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan dan peranannya maupun dalam pengembangannya. Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 2009 dan Peraturan Menteri Nomor 69 Tahun 2013 tentang tatanan kebandarudaraan nasional, fungsi dan peran bandar udara dapat di uraikan sebagai berikut. Bandar Udara berdasarkan fungsinya maka merupakan tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sehingga bandar udara merupakan tempat unit kerja instansi pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya terhadap masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan dalam urusan antara lain (a) Pembinaan kegiatan penerbangan; (b) Kepabeanan; (c) Keimigrasian; (d) Kekarantinaan. Sedangkan peran bandar udara adalah sebagai berikut: (a) Simpul dalam jaringan transportasi udara yang digambarkan sebagai titik lokasi bandar udara yang menjadi pertemuan beberapa jaringan dan rute penerbangan sesuai hierarki bandar udara; (b) Pintu gerbang kegiatan perekonomian dalam upaya pemerataan pembangunan, pertumbuhan dan stabilitas ekonomi serta keselarasan pembangunan nasional dan pembangunan daerah yang digambarkan sebagai lokasi dan wilayah di sekitar bandar udara yang menjadi pintu masuk dan keluar kegiatan perekonomian; (c) Tempat kegiatan alih moda transportasi, dalam bentuk interkoneksi antar moda pada simpul transportasi guna memenuhi tuntutan peningkatan kualitas pelayanan yang terpadu dan berkesinambungan yang digambarkan sebagai tempat perpindahan moda transportasi udara ke moda transportasi lain atau sebaliknya (Adacher et al, 2017: 23); (d) Pendorong dan penunjang kegiatan industri, perdagangan dan/atau pariwisata dalam menggerakan 85
dinamika pembangunan nasional (Wattanacharoensil, Schuckert, & Graham, 2015: 319), serta keterpaduan dengan sektor pembangunan lainnya, digambarkan sebagai lokasi bandar udara yang memudahkan transportasi udara pada wilayah di sekitamya (Marintseva, Yun & Kachur, 2015: 8); (e) Pembuka isolasi daerah, digambarkan dengan lokasi bandar udara yang dapat membuka daerah terisolir karena kondisi geografis dan/atau karena sulitnya moda transportasi lain; (f) Pengembangan daerah perbatasan, digambarkan dengan lokasi bandar udara yang memperhatikan tingkat prioritas pengembangan daerah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia di kepulauan dan/atau di daratan; (g) Penanganan bencana, digambarkan dengan lokasi bandar udara yang memperhatikan kemudahan transportasi udara untuk penanganan bencana alam pada wilayah sekitarnya; (h) Prasarana memperkokoh wawasan nusantara dan kedaulatan negara, digambarkan dengan titik-titik lokasi bandar udara yang dihubungkan dengan jaringan dan rute penerbangan yang mempersatukan wilayah dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. c. Tipe Bandar Udara Bandar udara secara umum digolongkan dalam beberapa tipe menurut berbagai kriteria yang disesuaikan dengan keperluan penggolongannya, antara lain: 1) Bandar udara internasional, bandar udara yang berperan dan mempunyai fungsi sebagai tempat pelayanan penerbangan internasional dan sebagai pintu gerbang kedalam suatu negara. Di dalam bandar udara ini memiliki prosedur pelayanan yang berlaku secara internasional saat memproses keberangkatan dan 86
kedatangan internasional seperti, bea cukai, imigrasi dan karantina (Bardai, Johari & Noor, 2017: 3). 2) Bandara provinsi, bandar udara yang berperan dan mempunyai fungsi sebagai tempat pelayanan penerbangan domestik dan internasional serta sebagai pintu gerbang ke dalam sebuah provinsi. 3) Bandara perbatasan, bandara yang terletak dan berkedudukan pada suatu wilayah yang berbatasan dengan wilayah negara lain. Bandara ini melayani rute penerbangan domestik dan internasional serta jadwal penerbangan dengan negara yang berbatasan (Bednarczyk, 2017:77). 4) Bandara Perintis, bandara yang berfungsi sebagai pambuka jalur komunikasi dan transportasi pada daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau dengan alat transportasi lain. Selain itu terdapat beberapa klasifikasi mengenai tipe-tipe bandara menurut beberapa ahli, diantaranya adalah sebagai berikut. a. Berdasarkan karakter fisiknya, bandara dapat digolongkan menjadi seaplane bases (tempat pendaratan pesawat di atas air), heliports (tempat pendaratan helikopter), stol port (tempat pendaratan dengan jarak take-off dan landing yang pendek), dan bandara konvensional (bandar udara pada umumnya). b. Berdasarkan pengelolaan dan penggunaannya, Bandar udara dapat digolongkan menjadi dua yakni, bandara umum yang dikelola oleh pemerintah untuk penggunaan secara umum maupun militer atau bandara swasta atau pribadi yang dikelola atau digunakan untuk kepentingan pribadi atau perusahaan swasta tertentu (Young & Wells, 2019: 299). 87
c. Berdasarkan aktivitas rutinnya, bandara dapat digolongkan menurut jenis pesawat terbang yang beroperasi (enplanements) serta menurut karakteristik operasinya (operations). d. Berdasarkan fasilitas yang tersedia, bandara dapat dikategorikan menurut jumlah runaway yang tersedia, alat navigasi yang tersedia, kapasitas hangar, dan lain sebagainya. e. Berdasarkan tipe perjalanan yang dilayani, bandara dapat digolongkan menjadi bandara internasional, bandara domestik (Graham, 2013: 108). Macam-macam bandara menurut Prather & Steele (2015: 69-71) adalah sebagai berikut: (1) Airport, merupakan sebuah fasilitas dimana pesawat terbang dapat mendarat untuk mengambil muatan dan atau penumpang serta lepas landas. Biasanya airport dilengkapi dengan landasan pacu (runway), landasan penghubung (taxiway), appron serta berbagai fasilitas baik untuk operator layanan penerbangan maupun bagi penggunanya seperti bangunan terminal dan hanggar (Yu & Lau, 2015: 25-26). (2) STOL Port (Short TakeOff and Landing), merupakan sebuah fasilitas yang di desain khusus untuk pesawat-pesawat yang dalam operasinya tidak membutuhkan landas pacu yang panjang, biasanya penumpangnya juga tidak lebih dari 30 orang. Pada STOL port (short takeoff and landing) tidak bisa dipakai untuk melayani pesawat-pesawat konvensional yang biasa beroperasi pada airport karena landas pacunya tidak cukup panjang. (3) Vertiport. Suatu vertiport adalah suatu landasan bisa di area daratan atau pada suatu fasilitas bangunan yang di desain khusus dan berfungsi sebagai landasan pesawat berbaling-baling untuk pendaratan atau mengambil muatan dan 88
penumpang secara vertikal atau tegak lurus. (4) Heliport. Suatu heliport adalah suatu landasan bisa diarea daratan atau pada suatu fasilitas bangunan yang didesain khusus dan berfungsi sebagai landasan helikopter (Maritano, Amoroso, & Castelluccio, 2016: 365), untuk pendaratan atau mengambil muatan dan penumpang yang dilengkapi dengan fasilitas penunjang lainnya. Mengacu pada Undang-undang Nomor 1 tahun 2009 dan Peraturan Menteri No. 69 Tahun 2013 tentang tatanan kebandarudaraan nasional, maka klasifikasi bandar udara dapat dikategorikan dalam dua bagian (1) Bandar udara pengumpul, merupakan bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi. (2) Bandar udara pengumpan (Spoke) merupakan bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi lokal. Bandar udara tujuan atau bandar udara penunjang dari bandar udara pengumpul dan sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan kegiatan lokal (Santos et al, 2017: 35). Pembangunan bandara yang akan diberi nama New Yogyakarta International Airport (NYIA) di wilayah Kecamatan Temon Kulon Progo Yogyakarta merupakan bandara dengan tipe bandara internasional yang memiliki rute penerbangan tidak hanya dalam negeri, tetapi juga meliputi rute penerbangan luar negeri. Bandara juga dilengkapi dengan pembangunan berbagai fasilitas penunjang lainnya bagi para pengguna layanan bandara. 89
4. Hak dan Kewajiban Warga Negara Hak dan kewajiban warga negara merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi seringkali terjadi pertentangan karena pemenuhan serta pelaksanaan hak dan kewajiban yang dimiliki warga negara tidak seimbang (Spiro, 2013: 922). Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak dan sejahtera, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum bisa merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Hal tersebut terjadi antara lain karena pemerintah dan para pejabat tinggi dewasa ini lebih banyak mendahulukan hak mereka daripada kewajiban untuk melayani dan memenuhi hak rakyat, sedangkan kewajiban yang harusnya dilakukan justru dinomor duakan. Begitu pula dengan masyarakat, masih banyak masyarakat Indonesia yang hanya merengek untuk meminta hak-haknya sebagai seorang warga negara terpenuhi tanpa berkaca bahwa kewajibannya sebagai seorang warga negara belum mereka laksanakan dengan baik. Jika keadaannya terus berlangsung seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai seorang warga negara. Jika keseimbangan itu tidak ada, akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan dan menimbulkan disintegrasi. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban yang dimiliki, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara harus tahu dan memahami prinsip akan hak dan kewajibannya kemudian dilaksanakan dengan mengutamakan kewajiban (Sahabil et al, 2015:19). Begitu pula dengan pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan hak dan kewajibannya untuk kemudian dilaksanakan dengan mengutamakan 90
kewajiban terlebih dahulu (Huda et al, 2018: 24). Seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku, jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan damai dan sejahtera. Hal seperti ini harusnya mengingatkan kita pada sebuah pepatah yang diungkapkan oleh John F. Kennedy sebagai berikut. "Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang sudah kamu berikan kepada negaramu!". Pepatah ini berlaku bagi semua warga negara dan pemerintah, jangan saling menyalahkan dan menyudutkan atas kekurangan masing-masing, tapi bagaimana caranya agar pemerintah dan masyarakat sama-sama melakukan introspeksi diri terhadap hak dan kewajiban masing-masing untuk kemudian melakukan perubahan dan mengabdi kepada negara serta mensejahterakan seluruh warga negara sesuai dengan tujuan negara yang telah tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945. a. Pengertian Warga Negara Pengertian mengenai warga negara diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa warga negara yaitu orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia (WNI). Pengertian warga negara secara umum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat lahir dan sebagainya, yang memiliki kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga negara dari negara itu. 91
Aristoteles mendefinisikan warga negara sebagai orang yang secara aktif ikut ambil bagian dalam kegiatan hidup bernegara, yaitu orang yang bisa berperan sebagai yang diperintah dan orang yang bisa berperan sebagai yang memerintah dalam sebuah negara. Cholisin (2004: 78) mengemukakan bahwa warga negara merupakan keanggotaan seseorang dari institusi politik yang bernama negara. Ia sebagai subjek sekaligus objek dalam kehidupan dalam negaranya. Oleh karena itu seorang warga negara senantiasa akan berinteraksi dengan negara, dan bertanggung jawab atas bagaimana keberlangsungan kehidupan negaranya. Warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan menurut undang-undang sebagai warga negara setelah melewati berbagai syarat dan ketentuannya yang telah diatur dalam peraturan perundang- undangan. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa warga negara Indonesia merupakan orang yang ikut ambil bagian dalam kehidupan bernegara yang sekaligus sebagai objek dan subjek yang mempunyai tanggung jawab dan senantiasa berinteraksi dengan negara, bisa berasal dari bangsa Indonesia asli maupun keturunan dan juga penetapan undang-undang. Warga negara yang bertanggung jawab adalah warga negara yang tahu dan menjalankan hak dan kewajibannya secara seimbang sebagai warga negara. Kewajiban merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan terlebih dahulu sebelum seorang warga negara menuntut haknya sebagai warga negara (Gaudelli, 2016: 150). 92
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, warga negara dapat dibagi menjadi dua antara lain sebagai berikut. 1) Warga Negara Indonesia (WNI), yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang memberikan pengertian bahwa WNI adalah: (a) Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia; (b) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu yang kewarganegaraannya Warga Negara Indonesia; (c) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah berkewarganegaraan Indonesia dan ibu yang berkewarganegaraan asing; (d) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah berkewarganegaraan asing dan berkewarganegaraan Indonesia; (e) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu berkewarganegaraan Indonesia, tetapi ayahnya mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut; (f) Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya berkewarganegaraan Indonesia; (g) Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu berkewarganegaraan Indonesia; (h) Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu berkewarganegaraan asing yang diakui oleh seorang ayah berkewarganegaraan status ibu tidak tidak 93
Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas tahun atau sebelum kawin); (i) Anak yang lahir di wilayah Negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya; (j) Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah Negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui; (k) Anak yang lahir di wilayah Negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya; (l) Anak yang dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu berkewarganegaraan Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan; (m) Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. 2) Warga Negara Asing (WNA) dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak secara langsung memberikan definisi warga negara asing. Namun undang-undang ini menjelaskan bahwa setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia diperlakukan sebagai warga negara asing. b. Pengertian Hak Warga Negara Hak warga negara adalah sesuatu yang dapat dituntut dan dimiliki oleh warga negara dari negaranya, seperti hak untuk hidup secara layak dan aman, pelayanan publik, hak pendidikan dan hak lain yang diatur dalam peraturan 94
perundang-undangan setiap negara (Ahmad et al, 2012: 132). Pada umumnya hak yang dimiliki oleh setiap warga negara dalam suatu negara di berbagai belahan dunia memiliki garis besar yang sama apalagi jika negara-negara tersebut memiliki ideologi yang sama (Supriatnoko, 2008: 170). Dalam ilmu hukum terdapat teori untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan hak, yakni teori Belangen theorie (teori kepentingan) yang menyatakan, bahwa hak merupakan kepentingan seseorang yang terlindungi (Thakaso & Preece, 2018: 113). Salah seorang penganutnya adalah Rudolf Von Jhering, yang berpendapat bahwa "hak itu sesuatu yang penting bagi seseorang yang dilindungi oleh hukum, atau suatu kepentingan yang terlindungi" (Marwan, 2014: 28). Teori ini merumuskan bahwa hak merupakan sesuatu yang penting bagi orang bersangkutan yang memilikinya, serta keberadaannya dilindungi oleh hukum. Pada dasarnya hak warga negara adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang, baik yang bersifat pribadi maupun umum. Dapat diartikan bahwa hak warga negara adalah sesuatu yang patut atau layak diperjuangkan dan diterima oleh warga negara (Asikin, 2013: 115). Sejumlah pakar mengungkapkan definisi dari hak warga negara, di antaranya adalah sebagai berikut. 1) Van Apeldoorn berpendapat jika hak adalah kekuasaan (wewenang) yang oleh hukum diberikan kepada seseorang (atau suatu badan hukum) dalam suatu negara, dan yang menjadi tantangannya adalah pelaksanaan terhadap penghormatan untuk kewajiban orang lain (badan hukum lain). 95
2) Rahardjo (1986: 93) juga mengungkapkan definisi bahwa hak adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang dengan maksud untuk melindungi kepentingan dari seseorang tersebut. Berdasarkan beberapa definisi tentang hak di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa hak warga negara ialah suatu hal yang diberikan dari negara kepada warga negara untuk diwujudkan, dilindungi dan perjuangkan dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks Indonesia, hak warga negara Indonesia (WNI) terhadap negara telah diatur dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peratutan perundang- undangan lainnya yang merupakan penjabaran dari hak-hak konstitusional yang digariskan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hak yang dimiliki oleh warga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Dasar tahun 1945 antara lain sebagai berikut. 1) Pembukaan UUD 1945, mengatakan bahwa merupakan hak warga negara untuk merdeka dan bebas dari segala bentuk penjajahan. Hal ini tercantum jelas dalam pembukaan UUD 1945 karena Indonesia mendukung penghapusan penjajahan di dunia yang tidak berkeperimanusaan dan berperikeadilan. 2) Pasal 6 ayat 1 UUD 1945, mengatakan bahwa merupakan hak setiap warga negara untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Namun tentu saja terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, yang pelaksanaanya diatur lebih lanjut dalam undang undang. 3) Pasal 27 ayat 1 UUD 1945, mengatakan bahwa merupakan hak warga negara untuk memiliki kedudukan yang sama dalam hukum atau equality before the 96
law. Tidak ada warga negara yang memiliki afiliasi berbeda terhadap hukum yang berlaku meskipun memiliki jabatan dan status sosial yang berbeda. Hukum berlaku bagi semua warga negara tanpa kecuali. 4) Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 mengatakan bahwa merupakan hak warga negara untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Setiap warga negara berhak untuk hidup secara layak di Indonesia dan mengusahakan suatu usaha untuk mencapai kehidupan yang layak tersebut. 5) Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 mengatakan bahwa merupakan hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan.Warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan guna memenuhi kebutuhannya. Secara spesifik, syarat tentang pekerjaan ini diatur dalam undang-undang tenaga kerja. 6) Pasal 27 ayat 3 UUD 1945 mengatakan bahwa merupakan hak warga negara dalam usaha pembelaan negara. Warga negara Indonesia berhak untuk mencintai dan membela tanah airnya apabila ada gangguan terhadap keutuhan dan kestabilan negara Indonesia. 7) Pasal 28 UUD 1945 mengatakan bahwa merupakan hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul. Warga negara berhak membentuk organisasi, serikat, partai, lembaga, dan sebagainya untuk berbagai tujuan yang sesuai dengan undang-undang. 8) Pasal 28 UUD 1945 mengatakan bahwa merupakan hak warga negara untuk mengeluarkan pendapat. Warga negara berhak mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan secara langsung maupun perwakilan asal bertentangan dengan undang-undang. tidak 97
9) Pasal 28A UUD 1945 mengatakan bahwa merupakan hak warga negara untuk hidup. Warga negara berhak untuk hidup di Indonesia dan mempertahankan kehidupannya. 10) Pasal 28B ayat 1 UUD 1945 mengatakan bahwa merupakan hak warga negara untuk menikah. Setiap warga negara berhak untuk membentuk suatu keluarga dan memiliki keturunan. 11) Pasal 28B ayat 2 UUD 1945 mengatakan bahwa merupakan hak warga negara untuk tumbuh dan berkembang. Anak-anak berhak untuk tumbuh dan berkembang menjadi orang dewasa demi kelangsungan hidupnya. 12) Pasal 28B ayat 2 UUD 1945 mengatakan bahwa merupakan hak warga negara untuk bebas dari kekerasan. Lebih lanjut, perkembangan anak-anak harus bebas dari kekerasan dan diskriminasi. 13) Pasal 28C ayat 1 UUD 1945 mengatakan bahwa merupakan hak warga negara untuk mengembangkan diri. Setiap warga negara berhak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya demi kesejahteraan dengan cara mengembangkan dirinya. 14) Pasal 28C ayat 1 UUD 1945 mengatakan bahwa merupakan hak warga negara untuk mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan. Setiap warga negara yang mendapatkan pengetahuan berhak untuk mendapatkan manfaat dari ilmu, teknologi, seni, dan budaya dari apa yang telah dipelajarinya dan mengaplikasikannya untuk meningkatkan kualitas hidupnya. 15) Pasal 28C ayat 2 UUD 1945 mengatakan bahwa merupakan hak warga negara untuk memperjuangkan haknya. Hak-hak warga negara dihimpun secara kolektif untuk kemajuan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 98
16) Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 mengatakan bahwa merupakan hak warga negara untuk mendapatkan hukum yang adil. Selain berkedudukan sama di depan hukum, setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. 17) Pasal 28D ayat 2 UUD 1945 mengatakan bahwa merupakan hak warga negara untuk mendapatkan imbalan atas pekerjaannya. Warga negara yang bekerja berhak untuk mendapatkan imbalan yang adil dan layak atas apa yang dikerjakannya. 18) Pasal 28D ayat 3 UUD 1945 mengatakan bahwa merupakan hak warga negara untuk memperoleh kesempatan dalam pemerintahan. Setiap wara negara berhak untuk ikut serta dalam proses pemerintahan yang diatur dalam undang- undang. 19) Pasal 28D ayat 4 UUD 1945 mengatakan bahwa merupakan hak warga negara atas status kewarganegaraan. Setiap warga negara Indonesia berhak untuk memiliki status warga negara Indonesia. 20) Pasal 28E ayat 1 UUD 1945 mengatakan bahwa merupakan hak warga negara untuk memilih kewarganegaraan dan tempat tinggal. Namun demikian, setiap warga negara diberi kebebasan untuk memilih kewarganegaraan, tempat tinggal di Indonesia maupun di luar Indonesia. Warga negara berhak untuk meninggalkan Indonesia dan setelahnya kembali ke Indonesia. 21) Pasal 28E ayat 2 UUD 1945 mengatakan bahwa merupakan hak warga negara untuk meyakini kepercayaannya. Dalam meyakini kepercayaannya, warga 99
negara berhak untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya asal tidak bertentangan dengan dasar negara dan konstitusi. 22) Pasal 28F UUD 1945 mengatakan bahwa merupakan hak warga negara untuk berkomunikasi. Warga negara berhak untuk berkomunikasi satu sama lain dengan berbagai moda dan bertukar informasi. 23) Pasal 28F UUD 1945 mengatakan bahwa merupakan hak warga negara atas informasi. Untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, warga negara berhak untuk meperoleh, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia. 24) Pasal 28G ayat 1 UUD 1945 mengatakan bahwa merupakan hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman atas apa yang dimiliki. Setiap warga negara berhak atas perlindungan diri, pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang ia kuasai. 25) Pasal 28G ayat 1 UUD 1945 mengatakan bahwa merupakan hak warga negara untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman. Setiap warga negara berhak atas hidup aman dan perlindungan dari berbagai ancaman untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan hak asasi manusia. 26) Pasal 28G ayat 2 UUD 1945 mengatakan bahwa merupakan hak warga negara untuk bebas dari penyiksaan. Setiap warga negara tidak berhak untuk disiksa dan direndahkan martabatnya. 27) Pasal 28G ayat 2 UUD 1945 mengatakan bahwa merupakan hak warga negara untuk mendapatkan suaka politik. Warga negara berhak untuk mendapatkan 100
suaka politik dari negara lain apabila ia merasa tidak aman atas kondisi yang terjadi di Indonesia. 28) Pasal 28H ayat 1 UUD 1945 mengatakan bahwa merupakan hak warga negara untuk hidup sehat. Kehidupan yang sejahtera lahir dan batin berhak didapatkan oleh setiap warga negara melalui tempat tinggal dan lingkungan hidup yang sehat. Pelayanan kesehatan berhak untuk didapatkan oleh setiap warga negara. 29) Pasal 28H ayat 2 UUD 1945 mengatakan bahwa merupakan hak warga negara untuk mendapatkan kemudahan demi keadilan. Tidak ada perlakuan yang berbeda terhadap warga negara dalam mencapai persamaan dan keadilan. Setiap warga negara berhak mendapat kemudahan dan akses khusus guna mendapatkan kesempatan dan manfaat dari suatu hal. 30) Pasal 28H ayat 3 UUD 1945 mengatakan bahwa merupakan hak warga negara untuk mendapatkan jaminan sosial. Jaminan sosial akan didapatkan oleh setiap warga negara guna pengembangan dirinya sebagai manusia yang bermartabat. 31) Pasal 28H ayat 4 UUD 1945 mengatakan bahwa merupakan hak warga negara atas hak milik pribadi. Setiap warga negara berhak atas hak milik pribadi dan tidak seorang pun dapat mengambilnya secara sewenang-wenang. 32) Pasal 28I ayat 1 UUD 1945 mengatakan bahwa merupakan hak warga negara untuk menjunjung hak asasinya. Secara detail warga negara berhak untuk hidup, tidak disiksa, merdeka pikiran dan hati nuraninya, beragama, tidak diperbudak, diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku. 101
33) Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 mengatakan bahwa merupakan hak warga negara untuk memeluk suatu agama dan keyakinan. Negara Indonesia adalah negara yang berdasar pada Ketuhanan yang Maha Esa sehingga setiap warga negara berhak untuk memeluk agama masing-masing dan beribadat sesuai agama dan kepercayaan yang dianutnya. 34) Pasal 30 ayat 1 UUD 1945 mengatakan bahwa merupakan hak warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Setiap warga negara berhak untuk ikut dalam usaha sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI, POLRI, dan masyarakat sebagai pendukung. 35) Pasal 31 ayat 1 UUD 1945 mengatakan bahwa merupakan hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Tanpa kecuali, setiap warga negara berhak atas pendidikan dan pengembangan ilmu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 36) Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 mengatakan bahwa merupakan hak warga negara untuk mendapatkan kemakmuran dari sumber daya alam. Sumber daya alam yang penting dan terdapat di tanah Indonesia dikuasai oleh negara. Negara wajib menggunakan sumber daya alam itu sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. 37) Pasal 34 ayat 1 UUD 1945 mengatakan bahwa merupakan hak warga negara yang termasuk fakir miskin dan anak terlantar untuk dipelihara oleh negara. Masyarakat yang lemah dan tidak mampu akan dijamin oleh negara melalui suatu sistem jaminan sosial. 102
38) Pasal 34 ayat 3 UUD 1945 mengatakan bahwa merupakan hak warga negara untuk mendapatkan fasilitas publik yang layak. Negara bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas publik lainnya yang layak dan dapat digunakan untuk kepentingan seluruh warga negara. Begitu banyak hak-hak warga negara Indonesia yang telah termuat secara konstitusional dalam UUD NRI Tahun 1945. Kemudian untuk penjabaran masing- masing hak warga negara secara lebih mendalam dan instrumental terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan di bawah UUD NRI Tahun 1945 seperti undang-undang, peraturan menteri dan peraturan daerah. Menurut Cholisin (2004: 89) hak-hak warga negara yang substansial pada prinsipnya antara lain meliputi enam hal, (1) Hak untuk memilih/ memberikan suara, (2) Hak kebebasan berbicara, (3) Hak kebebasan pers, (4) Hak kebebasan beragama, (5) Hak kebebasan berkumpul dan (6) Hak kebebasan dari perlakuan sewenang-wenang oleh sistem politik dan atau hukum. Penjelasan dari keenam hak warga negara menurut Cholisin diatas dapat dijelaskan sebagai berikut. Kebebasan memberikan suara dianut dalam negara yang berlandaskan demokrasi, hak memilih atau memberikan suara ini merupakan jaminan keluasan individu, contohnya partisipasi politik warga negara dalam Pemilu dan Pilkada (Sobel, 2016: 79). Kemudian kebebasan berbicara dihadapan pers tetapi harus tetap pada koridor norma-norma yang berlaku di Indonesia, selanjutnya beragama dan berkumpul merupakan bidang-bidang pembuatan keputusan yang bersifat privat atau pribadi. Kebebasan-kebebasan tersebut di atas dapat menunjang kebebasan yang lain dan kebebasan dari perlakuan sewenang-wenang oleh sistem politik dan 103
hukum yang adil sebagai perlindungan utama (Bloemraad, 2017: 10). Perlakuan sewenang-wenang tidak hanya di dapatkan dari pemerintah, tetapi juga dari sesama warga negara (horizontal). CCE (Center for civic education) sebuah kajian mengenai kewarganegaraan juga mengemukakan pandangannya mengenai hak-hak yang dimiliki oleh seorang warga negara yang diberikan oleh negaranya, seperti hak pribadi (personal rights), hak-hak politik (political rights), dan hak-hak ekonomi (economic rights). Contoh hak pribadi antara lain ialah memilih dan menjalankan agamanya, berkumpul dan berorganisasi asalkan semua itu tidak bertentangan dengan konstitusi, dalam konteks Indonesia kesemuanya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945. Kemudian yang termasuk dalam hak-hak politik antara lain adalah memberikan suara dalam Pemilu atau Pilkada, kebebasan berbicara dan mengkritik pemerintahan, ikut serta/ menjadi anggota suatu organisasi untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah, ikut serta menjadi anggota suatu partai politik, mencalonkan menjadi aparat pemerintah (Ackerly, 2018: 178). Selanjutnya contoh hak ekonomi antara lain adalah hak memiliki pekerjaan, menjadi anggota/ikut serta dalam suatu serikat kerja, pindah kerja dan mendirikan suatu usaha bisnis (Cholisin, 2004: 90). Berdasarkan penjelasan di atas, akhirnya peneliti menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hak warga negara adalah suatu kewenangan yang dapat dituntut dan dimiliki oleh warga negara yang merupakan pemberian dari negara guna melakukan aktivitas sebagai warga negara sesuai peraturan perundang- undangan dalam melakukan kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. 104
Dengan kata lain hak warga negara Indonesia merupakan suatu keistimewaan yang menghendaki agar warga negara diperlakukan sesuai keistimewaan- keistimewaan yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan tidak dimiliki oleh warga negara lain/ asing. Dalam penelitian ini, hak warga negara yang akan dibahas secara mendalam ialah mengenai hak kepemilikan tanah, tempat tinggal dan pekerjaan masyarakat terdampak pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kecamatan Temon kabupaten Kulon Progo. c. Pengertian Kewajiban Warga Negara Kewajiban warga negara terhadap negaranya adalah kewajiban untuk menjaga persatuan dan kesatuan negara serta mentaati peraturan perundang- undangan guna tercipta kehidupan yang damai dan sejahtera dalam negara. Prinsip utama dalam penentuan hak dan kewajiban warga negara adalah terlibatnya warga negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui perwakilan dalam setiap perumusan hak dan kewajiban tersebut, sehingga warga negara sadar dan memperlakukan hak dan kewajiban sebagai bagian dari kehidupannya dan bisa melaksanakan keduanya secara seimbang (Supriatnoko, 2008: 170). Menurut Marwan (2014: 32), yang dimaksud dengan kewajiban adalah suatu hal yang diberikan oleh hukum kepada seseorang atau badan hukum dan biasanya hal tersebut diatur dalam suatu aturan yang salah satu bentuknya berupa peraturan perundang-undangan dan akan memiliki sanksi ketika kewajiban tersebut tidak dilakukan. Kewajiban ini pada umumnya harus diprioritaskan daripada hak, 105
namun keduanya tetap harus dijaga keseimbangannya (check and balances) (Butler, & Benoit, 2015: 27-28). Sedangkan menurut Saut Panjaitan, kewajiban adalah peranan yang harus dilakukan oleh seseorang dalam kehidupan (bersifat imperative) (Ishaq, 2008: 82). Kewajiban adalah suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual. Kewajiban adalah sesuatu yang seharusnya diberikan oleh orang yang berkewajiban untuk menjalankannya. Dalam hukum, kewajiban merupakan suatu beban yang dimiliki oleh subjek hukum yang bersumber dari hukum itu sendiri (Asikin, 2013: 115). Dalam konteks Indonesia, yang menjadi kewajiban warga negara Indonesia telah diatur secara garis besar dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di antaranya adalah sebagai berikut. 1) Pasal 23A UUD 1945 menyatakan Kewajiban warga negara membayar pajak terhadap negara. Negara berhak untuk memungut pajak dan pungutan resmi lainnya kepada warga negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. 2) Wajib mentaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 yang mengatur mengenai kewajiban seorang warga negara untuk mentaati hukum dan pemerintahan yang berlaku di Indonesia yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. 3) Wajib membela pertahanan dan keamanan negara. Pasal 27 ayat (3) UUD NRI 1945 yang pembahasannya terkait dengan bela negara yang harus dilakukan warga negara untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan terhindar dari disintegrasi. 106
4) Wajib menghormati hak asasi manusia. Pasal 28J ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa warga negara tidak hanya menuntut hak asasi manusia saja tetapi wajib untuk melakukan penghormatan terhadap hak asasi milik warga negara lain, kewajiban ini lebih dikenal dengan kewajiban asasi (Hassmann & Roberts, 2015: 205). 5) Pasal 28J ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa adalah kewajiban warga negara untuk tunduk pada pembatasan atas hak terhadap kebebasan. Kebebasan setiap warga negara dibatasi oleh undang-undang sehingga pengakuan dan penghormatan atas hak asasi orang lain terjamin. 6) Pasal 28J ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa adalah kewajiban bagi setiap warga negara untuk menjunjung tinggi moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Setiap warga negara wajib menghormati satu sama lain sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. 7) Wajib memeluk agama. Pada pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945 yang mengatur bahwa setiap warga negara Indonesia dilarang tidak beragama (atheis), hal ini merupakan penjabaran dari sila pertama Pancasila yang menyatakan bahwa ketuhanan adalah hal yang paling diutamakan di negara Indonesia. Selain wajib beragama, seorang warga negara juga memiliki kewajiban untuk melakukan penghormatan dan toleransi kepada agama yang dianut oleh warga negara lainnya. 8) Pasal 30 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara juga memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan negara, hal ini 107
bukan hanya kewwajiban dari militer, tetapi dari seluruh komponen bangsa tak terkecuali bagi seluruh warga negara Indonesia. 9) Wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 31 ayat (2) UUD NRI 1945 yang mengatakan bahwa stiap putra-putri bangsa wajib mengenyam pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai. Kemudian diteruskan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjabarkan mengenai kewajiban pendidikan dasar bagi anak usia tujuh hingga lima belas tahun dan lebih menekankan kewajiban negara dalam membiayai pendidikan dasar ini. Menurut Cholisin (2004: 92-93) kewajiban warga negara merupakan aspek dari tanggung jawab yang harus diemban oleh setiap warga negara (citizen resposibility/ civic responsibilities). Contoh yang termasuk tanggung jawab warga negara terbagi dalam sembilan hal yang akan dijelaskan sebagai berikut. (1) Menaati aturan hukum yang sudah tertulis dalam peraturan perundang-undangan; (2) Toleransi dan menghargai hak yang dimiliki oleh warga negara lain; (3) Memiliki kepedulian terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat, hal ini berkaitan dengan kepribadian bangsa yang dikenal saling tolong menolong dan gotong royong; (4) Memiliki andil dalam mengontrol pemerintahan, melakukan kritik jika pemerintahan melenceng dari jalur yang seharusnya dan memberikan apresiasi ketika pemerintah berhasil melakukan kegiatan yang berdampak positif bagi masyarakat; (5) Melakukan komunikasi dengan para wakil di sekolah, pemerintah lokal, pemerintah nasional untuk mengupayakan keserasian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; (6) Memberikan suara dalam suatu pemilihan seperti 108
Pemilu dan Pilkada; (7) Membayar pajak; (8) Menjadi saksi di pengadilan untuk memberikan keterangan yang jujur demi tercapainya keadilan; (9) Berusaha untuk mengikuti wajib militer, pengabdian pada negara dan lain sebagainya. Peneliti menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kewajiban warga negara adalah suatu keharusan dan tanggung jawab yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain, kewajiban warga negara merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh setiap warga negara dan menjadi tanggung jawab serta terkadang memiliki sanksi yang tegas, hal ini untuk mencapai keselarasan dalam kehidupan bernegara. Kewajiban harus lebih di dahulukan daripada hak warga negara. Namun hal ini bukan berarti mengesampingkan hak warga negara. Keduanya, antara hak dan kewajiban warga negara harus berjalan selaras dan seimbang dalam kehidupan warga negara sebagai suatu unsur dalam negara (Zembylas, 2015: 2). Kewajiban warga negara yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah kewajiban warga negara dalam hal lebih mengedepankan kepentingan publik dan hajat hidup orang banyak daripada kepentingan individu ataupun golongan. Pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) ini merupakan satu hal yang sangat urgen dan perlu segera direalisasikan demi tercapainya fasilitas publik yang dapat mensejahterakan hajat hidup orang banyak. Untuk itu pelaksanaan kewajiban warga negara terutama warga terdampak pembangunan NYIA akan peneliti kaji. Selain kewajiban warga negara, peneliti juga akan melihat bagaimana pelaksanaan kewajiban negara terhadap warga negara. 109
d. Persamaan Warga Negara dalam Bidang Hukum Persamaan warga negara dalam bidang hukum antara lain dapat dipahami dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menyatakan bahwa segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan baik tidak ada kecualinya. Berdasarkan pasal ini ada dua hal penting yang perlu diperhatikan yakni jaminan hak warga negara yang berupa persamaan di depan hukum dan pemerintahan serta kewajiban yang sama bagi setiap warga negara untuk menjunjung/mematuhi hukum dan pemerintahan yang semuanya telah tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Menurut pendapat Cholisin (2004:114) konsep persamaan di depan hukum atau "equality before the law" menurut UUD NRI 1945 adalah suatu mata rantai antara hak dan kewajiban yang harus benar-benar berfungsi menurut kedudukannya masing-masing. Persamaan di depan hukum mengharuskan setiap warga negara diperlakukan adil terlepas dari pangkat dan kekuasaan yang dimiliki warga negara, oleh setiap aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) dan pemerintah dalam suatu negara. Persamaan di hadapan pemerintah, berarti setiap warga negara memperoleh perlakuan yang sama oleh pemerintah terutama dalam pelayanan publik serta di persidangan dalam pengadilan. Warga negara juga memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki posisi atau jabatan eksekutif maupun dalam arti luas mencakup pula legislatif, yudikatif, dan lembaga pemerintahan yang lain, baik pada tingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah atau lokal (Cholisin, 2004: 115). 110
Selanjutnya persamaan dalam menjunjung hukum dan pemerintahan pada dasarnya merupakan tuntutan atau kewajiban mematuhi hukum dan pemerintahan bagi setiap warga negara. Kepatuhan ini, merupakan peran pasif yang dilakukan warga negara. Dengan mematuhi pemerintahan, maka organisasi negara dapat mempertahankan eksistensinya. Namun warga negara juga harus cerdas, di mana yang dipatuhi adalah kebijakan-kebijakan pemerintah yang baik dan sesuai dengan peraturan yang ada di atasnya, kebijakan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan Pancasila. Apabila peraturan atau kebijakan pemerintah justru bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya justru kewajiban yang dimiliki oleh warga negara berubah arah menjadi menentang dan menolak kebijakan tersebut. B. Kajian Penelitian Yang Relevan Ada beberapa penelitian lain yang relevan dengan penelitian ini, di antaranya, Pertama penelitian oleh Fariz Afifah (2016), Pascasarjana Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dengan "Manajemen Konflik Berbasis Komunitas pada Konflik Tambang Pasir Besi Kulon Progo (Studi Kasus Fisibilitas Implementasi Community Dispute Responsibility dalam Penyelesaian Konflik)". Penelitian ini dilatarbelakangi oleh situasi dan kondisi konflik tambang pasir besi di Kulon Progo yang mengalami proses panjang serta bersifat fluktuatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui indepth interview. Temuan penting dalam penelitian ini adalah adanya fisibilitas implementasi Community Dispute Responsibility (CDR) sebagai judul 111
preferensi resolusi konflik dipandang mampu meredam konflik yang tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah dan korporasi. Relevansi penelitian yang telah dilakukan oleh Fariz Afifah dengan penelitian ini adalah keduanya sama-sama meneliti tentang penyelesaian konflik agraria. Konflik yang ada dalam kedua penelitian bersifat fluktuatif dan bersifat horizontal maupun vertikal, kemudian secara administratif tempat penelitian sama-sama berada di kawasan Kabupaten Kulon Progo. Namun, tetap terdapat perbedaan di antara keduanya. Perbedaan pertama dapat dilihat berdasarkan objek yang diteliti. Penelitian yang dilakukan oleh Fariz lebih spesifik mengenai Konflik Tambang Pasir Besi Kulon Progo, sedangkan dalam penelitian ini mengenai resolusi konflik agraria pada pembangunan NYIA di Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo. Kemudian perbedaan juga terdapat pada kepentingan yang diperjuangkan pemerintah, pada penelitian Fariz kepentingan yang diperjuangkan adalah lebih kepada kepentingan swasta atau perusahaan penambang pasir besi sedangkan kepentingan yang diperjuangkan oleh pemerintah pada penelitian ini lebih kepada kepentingan umum, PT Angkasa Pura yang membersamai pemerintah dalam pembangunan Bandara baru ini juga merupakan salah satu perusahaan milik negara yang disebut BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Bandara merupakan salah satu fasilitas publik yang memang kebutuhannya dianggap urgen di era seperti ini, apalagi untuk Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedua, penelitian oleh Arum Puspasari (2015) Pascasarjana Kenotariatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang berjudul "Mekanisme Pengadaan jenis 112
Tanah untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Pelebaran Jalan Magelang- Keprekan)". Penelitian yang dilakukan oleh Arum, menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan yang menggunakan studi dokumen melalui bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperoleh bahwa proses pelaksanaan mekanisme pengadaan tanah pelebaran Jalan Magelang-Keprekan telah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan, Bupati Magelang telah membentuk panitia pengadaan tanah, panitia pengadaan tanah telah melakukan sosialisasi, musyawarah dan proses penyerahan besarnya ganti kerugian. Panitia pengadaan tanah membagi daerah-daerah yang terkena pelebaran jalan menjadi beberapa zona yang bertujuan untuk meminimalisasi konflik. Relevansi penelitian yang telah dilakukan oleh Arum dengan penelitian ini terletak pada aspek pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang bertujuan untuk pembangunan fasilitas publik. Fasilitas publik yang dimaksud dalam penelitian Arum ialah jalan raya, sedangkan fasilitas publik dalam penelitian ini adalah bandar udara (bandara). Ketiga, penelitian oleh Nurun Sholeh (2004) Pascasarjana Sosiologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang berjudul "Resolusi Konflik Pertanahan: Studi Kasus Strategi Ulama Bassra dalam Mengelola Konflik Pertanahan Pembangunan Jembatan Suramadu di Masaran, Kecamatan Trageh, Bangkalan Madura". Penelitian yang dilakukan oleh Nurun, berbentuk studi kasus yang direkonstruksi dengan menggunakan corak penulisan deskriptis analistis. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa strategi ulama Bassra dalam mengelola konflik tersebut meliputi dua tahap, yaitu tahap prakondisi; rekonsiliasi 113
dilakukan untuk mencapai kompromi antara pemerintah dan masyarakat Masaran, dan tahap kondisi; konsilidasi untuk mengeliminir konflik. Hasil resolusi tersebut berakhir dengan penolakan ganti rugi tanah dan dibangunnya jembatan Suramadu. Relevansi penelitian yang telah dilakukan oleh Nurun dengan penelitian ini antara lain yakni dalam pembahasan mengenai upaya pencarian resolusi konflik dalam pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan fasilitas publik. Sedangkan untuk perbedaannya, jika dalam penelitian Nurun hanya dilihat resolusi konflik dari satu sudut pandang saja yakni Ulama Bassra, sedangkan dalam penelitian ini perspektif akan lebih luas karena melihat resolusi dari semua pihak yang terlibat dalam konflik. Fasilitas publik dalam penelitian Nurun ialah berupa jembatan, sedangkan dalam penelitian ini adalah bandara, keduanya sama-sama untuk melancarkan sistem transportasi dan perhubungan. Keempat, penelitian oleh Chici Permatasari (2017) Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang berjudul "Strategi Komunikasi Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Dengan Masyarakat Adat Kelurahan Tampo, Lembang Marinding, Lembang Simbuang Dan Lembang Rantedada (Studi Deskriptif Pembebasan Tanah Adat Pada Pembangunan Bandara Buntu Kunik Kab. Tana Toraja)". Penelitian yang dilakukan oleh Chici menggunakan teknik wawancara dengan beberapa informan yang mengetahui tentang kegiatan komunikasi yang dilakukan pemerintah Tana Toraja. Hasil penelitian menunjukkan Pemerintah Tana Toraja melakukan beberapa tahap strategi komunikasi pemerintah dalam penyelesaian permasalahan komunikasi. Tahap awal yaitu tahap perencanaan. Tahap kedua yang menjadi perhatian pada 114
strategi komunikasi pemerintah yakni penentuan sasaran dan tujuan di mana panitia pembebasan lahan bandara telah melakukan pengamatan terlebih dahulu kepada masyarakat adat tersebut. Tahap selanjutnya yaitu tahap pemilihan media komunikasi pemerintah untuk menyampaikan pesan serta mampu menjangkau masyarakat adat di kawasan tersebut. Tahap pelaksanaan strategi komunikasi pemerintah yang terakhir yaitu melakukan evaluasi untuk mengetahui berhasil tidaknya strategi komunikasi pemerintah yang telah dilakukan. Relevansi penelitian yang telah dilakukan oleh Chici dengan penelitian ini antara lain yakni dalam pembahasan mengenai pengadaan tanah milik masyarakat untuk kepentingan umum. Fasilitas publik yang akan dibangun dalam kedua penelitian ini adalah Bandara. Jika penelitian yang dilakukan oleh Chici memfokuskan pada bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan untuk memberikan pengertian pada masyarakat tentang pembangunan Bandara, maka pada penelitian ini fokus pembahasan pada resolusi konflik terhadap pembangunan Bandara dengan perspektif hak dan kewajiban warga negara. Kelima, Penelitian oleh Yunita Irawati (2017) Pascasarjana Ekonomi Pembangunan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang berjudul "Analisis Pengaruh Pembangunan New Yogyakarta International Airport Terhadap Nilai Tanah di Kabupaten Kulon Progo". Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yunita dikatakan bahwa Pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) telah menjadikan Kabupaten Kulon Progo sebagai pusat pertumbuhan baru, yang memacu pertumbuhan ekonomi dan mengubah karakteristik penggunaan tanah di wilayah sekitarnya. Hal ini diduga memicu terjadinya 115
kenaikan nilai tanah setelah adanya penetapan lokasi NYIA. Hasil dari penelitian ini adalah pembangunan NYIA berpengaruh terhadap nilai tanah, adanya NYIA memicu terjadinya peningkatan nilai tanah secara signifikan rata-rata sebesar 133,06 persen, ceteris paribus. Relevansi penelitian yang telah dilakukan oleh Yunita dengan penelitian ini antara lain yakni dalam pembahasan mengenai objek penelitian yakni pembangunan bandara baru yang nantinya akan diberi nama New Yogyakarta International Airport (NYIA). Jika penelitian yang dilakukan oleh Yunita memfokuskan pada bidang ekonomi, terutama pada kenaikan nilai tanah. Maka, dalam penelitian ini memfokuskan pada bidang kewarganegaraan, sudut pandang yang dipakai dalam penelitian ini adalah bagaimana terpenuhinya hak warga negara bagi masyarakat serta bagaimana pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara yang telah dilakukan dalam menghadapi pembangunan NYIA. C. Alur Pikir Pada penelitian ini menggunakan kerangka berpikir sebagai pedoman dalam menentukan arah penelitian. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya perluasan bidang garapan yang akan mengakibatkan penelitian menjadi tidak fokus. Pada dasarnya kebutuhan bandara baru merupakan hal urgen yang harus segera direalisasikan, mengingat bandara yang lama yakni Bandara Adisutjipto sudah tidak layak lagi menghadapi perkembangan dan kemajuan yang pesat di Yogyakarta. Crowded dalam setiap perjalanan pesawat terbang di Bandara Yogyakarta merupakan hal yang tidak bisa dihindari, hal ini karena sempitnya bandara yang sudah tidak mampu lagi menampung banyaknya jumlah perjalanan pesawat yang terus naik tiap tahunnya. Selain itu, bandara yang 116
digunakan saat ini disamping untuk pesawat komersil juga aktif digunakan sebagai pangkalan TNI Angkatan Udara Adisutjipto. Sehingga permasalahan yang krusial saat ini selain bandara terlalu sempit dan sudah tidak sanggup lagi menampung banyaknya perjalanan pesawat komersil, tetapi juga harus bergantian dengan TNI Angkatan Udara yang sering melakukan latihan militer. Selain dua hal pokok di atas, lokasi bandara yang berada di kawasan padat penduduk dan banyak bangunan menjulang tinggi menjadi kekhawatiran tersendiri dalam hal keselamatan penerbangan. Berdasarkan beberapa alasan di atas maka pembangunan bandara baru memang perlu untuk segera dilaksanakan, untuk itulah akhirnya pemerintah bersama dengan PT. Angkasa Pura I menyepakati proyek pembangunan bandara baru yang lokasinya berada di Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo. Berbagai pertimbangan telah dilakukan terutama untuk meningkatkan ekonomi masa depan di kawasan Kulon Progo sendiri. Adanya program pembangunan bandara baru ini tentunya membutuhkan komunikasi dan pendekatan yang intensif kepada masyarakat Kulon Progo terutama bagi masyarakat terdampak pembangunan, mengingat tanah yang akan digunakan sebagian besar adalah tanah hak milik masyarakat. Pendekatan yang intensif diperlukan untuk memudahan dilakukannya pembebasan Perjalanan proses komunikasi dan pendekatan tersebut tidak berjalan mulus, terjadi polarisasi komunikasi sehingga menimbulkan konflik antara pihak yang pro dan kontra terhadap pembangunan bandara. Konflik yang terjadi tidak hanya bersifat vertikal, tetapi juga horizontal karena dalam masyarakat sendiri terbelah menjadi dua kubu yakni kubu pro dan kubu kontra. Selain dari masyarakat, tanah. 117
banyak pihak luar yang turut campur dalam konflik ini antara lain adalah berbagai NGO (Non-Government Organization). Melihat konflik makin memanas dan masih terdapatnya beberapa masyarakat terdampak yang belum mau melepaskan tanahnya maka disini penulis tertarik untuk meneliti bagaimana resolusi konflik yang telah diupayakan oleh berbagai pihak serta rekomendasi seperti apa yang cocok untuk meredam konflik yang terjadi. Resolusi konflik dilihat dari sudut pandang hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara merupakan suatu pedoman wajib yang harus digunakan oleh masyarakat dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara, serta dijadikan sebagai pedoman pemerintah dalam membuat kebijakan, terutama dalam kebijakan pembangunan NYIA. Semua kebijakan tentu memiliki sisi positif maupun negatif, tak lain dengan kebijakan pembangunan NYIA ini. Hal tersebut tergantung dari sudut pandang atau persperktif mana kita melihat. Dalam penelitian ini yang akan dijadikan tolok ukur ialah hak-hak dan kewajiban warga negara. 118
PROGRAM PEMBANGUNAN BANDARA POLARISASI KOMUNIKASI KONFLIK NGO & MASYARAKAT NGO & MASYARAKAT MASYARAKAT PRO TERDAMPAK KONTRA HAK WARGA RESOLUSI KEWAJIBAN NEGARA KONFLIK WARGA NEGARA PEMERINTAH ANGKASA PURA DAMPAK POSITIF PEMBANGUNAN DAMPAK NEGATIF BANDARA NYIA Keterangan Berhubungan (Alur Pembangunan Bandara) Pengaruh Bagan 1. Alur Pikir Penelitian Resolusi Konflik Agraria Pada Pembangunan NYIA Berdasarkan Perspektif Hak dan Kewajiban Warga Negara (Peneliti). 119
D. Pertanyaan Penelitian Pertanyaan penelitian merupakan penegasan dan penjabaran dari rumusan masalah yang akan dicari jawabannya melalui penelitian. Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut. 1. Bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat terdampak pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) berdasarkan perspektif hak dan kewajiban warga negara? 2. Bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh PT. Angkasa Pura I terhadap masyarakat terdampak pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) berdasarkan perspektif hak dan kewajiban warga negara? 3. Bagaimana feedback masyarakat terdampak pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) dalam merespons pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan perspektif hak dan kewajiban warga negara? 4. Bagaimana feedback masyarakat terdampak pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) dalam merespons pendekatan yang dilakukan oleh PT. Angkasa Pura berdasarkan perspektif hak dan kewajiban warga negara? 5. Bagaimana bentuk konflik yang terjadi pada pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) berdasarkan perspektif hak dan kewajiban warga negara? 120
6. Bagaimana dampak konflik yang tejadi pada pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) berdasarkan perspektif hak dan kewajiban warga negara? 7. Bagaimana upaya resolusi konflik yang dilakukan oleh berbagai pihak pada pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) berdasarkan perspektif hak dan kewajiban warga negara? 8. Apa saja kewajiban yang seharusnya dilakukan masyarakat terdampak pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) sebagai seorang warga negara? 9. Apa saja hak yang seharusnya diperoleh masyarakat terdampak pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) sebagai seorang warga negara? 10. Bagaimana peran pemerintah dalam mewujudkan hak dan kewajiban warga negara bagi masyarakat terdampak pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA)? 121