ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA KELESA KECAMATAN SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU SKRIPSI Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Oleh: AYU KESUMA NINGTIAS 11870520305 JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU 2022
ABSTRAK ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA DIDESA KELESA KECAMATAN SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU OLEH: AYU KESUMA NINGTIAS Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelaksaan pembangunan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama: bagaimana pelaksaan pembangunan desa di desa kelesa kecamatan seberida kabupaten indragiri hulu, yang kedua apa faktor penghambat dalam pelaksanaan program pembangunan desa didesa kelesa kecamatan Seberida kabupaten Indragiri hulu. ini adalah untuk mengetahui bagaimana adapun pelaksanaan program pembangunan didesa kelesa dan apa saja yang menjadi faktor penghambat dari program pembangunan desa kelesa. Dengan narasumber yang berjumlah 11 orang. teknik pengambila data adalah observasi dan wawancara. Untuk menganalisa data dalam penelitian ini peneliti melakukan pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan data yang diperoleh yaitu data sekunder dan data primer berupa hasil observasi dan wawancara. setelah dilakukan analisa disimpulkan baha pelaksanaan program pembangunan desa didesa Kelesa belum baik dan lamban. tujuan dari penelitian Kata kunci: Pelaksanaan Program Pmbangunan Desa, Faktor Penghambat Pembangunan Desa.
KATA PENGANTAR Assalamu'alikum Warohmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah segala puji atas kehadirat Allh SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya berupa keimanan, kesempatan, kesehatan, dan kekuatan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul: "Analisis Pelaksanaan Program Pembangunan Desa Di Desa Kelesa kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu" Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat wajib guna memperolah gelar sarjana pada jurusan administrasi Negara di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam proses pembuatan skripsi ini, penulis banyak menemui hambatan, baik dari segi refrensinya keterbatasan data maupan keterbatas pengetahuan yang dimiliki penulis, tetapi akhirnya semua hambatan itu Alhamdulillah dapat teratasi. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan dapat selesai tanpa bantuan dan biimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan: 1. Kepada keluargaku tercinta: Bapak dan Ibu (Jumiran dan Nurmi), Kakak (aulia) dan Adek (Rizki) terima kasih atas semangat, serta bantuan dana dan do'a yang telah diberikan kepada penulis selama ini sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan ini dengan tepat waktu. i
2. Kepada Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag., selaku Rektor UIN SUSKA RIAU 3. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. 4. Kepada Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si., sebagai Ketua Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. 5. Kepada Bapak Muslim S.Sos M. Si , selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi, sehingga penulis bisa menyusun karya ilmiah ini dengan lebih baik lagi. 6. Kepada Bapak dan Ibu Dosen pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial khususnya Dosen pada jurusan Administrasi Negara yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 7. Kepada Aparatur Pemerintahan Desa Di Desa Kelesa Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian. 8. Kepada teman penulis: Piska, Meri, Ira, suci dan temen-temen lainnya terimakasih atas semangat dan motivasi serta bantuannya mendapatkan data dalam proses pembuatan skripsi ini. 9. Kepada Kawan-kawan ANA A angkatan 2018, terimakasih telah bersedia untuk menjadi teman seperjuangan penulis selama ini. Tiada kata yang pantas penulis ucapkan kepada semua pihak, selain "Jazakumullah Kairan Katsiran" semoga Allah SWT memberikan balasan dan kebaikan yang berlipat ganda. Amin ya Rabb. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk penelitian-penelitian selanjutnya. ii
iii Pekanbaru, Juni 2022 Penulis, Ayu kesuma ningtias
DAFTAR ISI ABSTRAK ... 2 KATA PENGANTAR ... i DAFTAR ISI ... iv BAB I PENDAHULUAN ... vii 1.1 Latar Belakang ... 1 1.2 Rumusan Masalah ... 10 1.3 Tujuan Masalah ... 10 1.4 Manfaat Penelitian ... 10 1.5 Sistematika Penulisan ... 11 BAB II LANDASAN TEORI ... 13 2.1 Landasan Teori ... 13 2.1.1 Otonomi Daerah ... 13 2.1.2 Teori Pembangunan ... 15 2.1.3 Otonomi Desa ... 16 2.1.4 Konsep Pemerintahan Desa ... 21 2.1.5 Teori Pembangunan Desa ... 22 2.1.6 Pembangunan Menurut Islam ... 25 2.2 Penelitian Terdahulu ... 27 2.3 Definisi Konsep... 34 2.4 Konsep Opresional ... 36 2.6 Kerangka Pemikiran ... 39 BAB III METODE PENELITIAN ... 41 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian ... 41 3.1.1 Waktu Penelitian ... 41 3.1.2 Lokasi Penelitian ... 41 3.2 Jenis Penelitian ... 41 3.3 Jenis Dan Sumber Data ... 42 3.3.1 Data Primer ... 42 iv
3.3.2 Data Sekunder ... 42 3.4 Responden Penelitian ... 42 3.5 Teknik Pengumpulan Data ... 43 3.5.1 Obsevasi ... 43 3.5.2 Wawancara ... 44 3.6 Analisis Data ... 44 BAB IV GAMBARAN UMUM ... 45 4.1 Sejarah Dan Keadaan Goegrafis Desa Kelesa... 45 4.1.1 Sejarah Desa ... 45 4.1.2 Keadaan Geografis Desa ... 46 4.2 Jumlah Penduduk ... 47 4.4 Agama ... 49 4.5 Keadaan Ekonomi ... 49 4.6 Kepala Desa ... 51 4.7 Sekretatis Desa ... 51 BAB V PEMBAHASAN ... 52 5.1 Pelaksanaan program pembangunan Desa di Desa Kelesa ... 52 5.2 Pelaksanaan Pembangunan Desa Bidang Infrastruktur ... 53 5.1.1 Semenisasi Jalan ... 54 5.1.2 Pembangunan Gorong-Gorong... 59 5.2.3 Dreinase/ Aliran Air Rumah Tangga ... 62 5.3 Pelaksanaan Pembangunan Desa Bidang Kesehatan Masyarakat ... 64 5.3.1 Puskesmas Pembantu (PUSTU) ... 64 5.4 Pelaksanaan Pembangunan Desa Bidang Pendidikan ... 65 5.4.1 Pembangunan Sekolah UMUM ... 66 5.4.2 Pengadaan MDTA ... 68 5.5 Sosial Masyarakat ... 70 5.5.1 Pembardayaan Masyarakat ... 70 5.6 Kapasitas Aparatur Desa Dalam Memberikan Pelayanan Yang Baik ... 74 5.7 Sarana Perekonomian Desa ... 75 v
5.7.1 Lembaga Perekonomian Masyarakat... 75 5.8 Faktor Penghambat Pelaksaan Program Pembangunan Desa Didesa Kelesa... ... 75 5.8.1 Anggaran Dana Desa ... 76 5.8.2 Kurangnya Partisipasi Dari Masyrakat ... 76 5.8.3 Kurangnya Sarana Dan Prasarana ... 77 BAB VI PENUTUP ... 78 6.1 Kesimpulan ... 78 6.2 Saran ... 80 DAFTAR PUSTAKA ... 82 vi
DATAR TABEL Tabel 1.1 Program pembangunan didesa Kelesa Dalam 10 tahun Terakhir yang telah teralisasi dan belum teralisasi... .... 6 Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu... .... .27 Tabel 2.2 Konsep Oprasional.... ...... .36 Tabel 5.1 Realisasi Bangunan Semenisasi RT 09... ...... ...53 Tabel 5.2 Realisasi Bangunan semnisasi RT 08... ...... ... 54 Tabel 5.3 Realisasi Bangunan Semenisasi RT 05... ... 56 vii
DAFTAR GAMBAR Gambar 4.1 kantor Desa Kelesa... .48 Gambar 5.1 Kondisi jalan yang sudah dilakukan semenisasi ... ...57 Gambar 5.2 Kondisi jalan yang belum di semenisasi ... ..... .58 Gambar 5.3 Kondisi Parit ... ..59 Gambar 5.4 Kondosi saat banjir didesa kelesa ... .... .61 Gambar 5.5 Kondisi Gorong-gorong... .62 Gambar 5.6 Kondisi drainase desa Kelesa ... ..... .... .... 63 Gambar 5.7 Kondisi Puskesmas Pembantu ... .... ...... ...65 Gambar 5.8 Kondisi sekolah umum di desa Kelesa ...... ..... .67 Gambar 5.9 MDTA Al-Hidayah Desa Kelesa ... ..70 Gambar 5.10 Kegiatan sosialisasi kesehatan ... .... .... ..72 Gambar 5.11 Kegiatan pelatihan dan Pembinaan untuk para petani sawit...... ....73 Gambar 5.12 Kerjasama ternak sapi ... ..... ..... .74 viii
1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dalam proses pembangunan suatu negara, bukan hanya merupakan tanggungjawab pemerintah, melainkan juga merupakan tanggungjawab seluruh masyarakat. Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa 2 pemerintahan menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa. Berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa memberikan kebebasan kepada desa dalam pengelolaan sistem pemerintahannya. Sebagaimana terdapat dalam pasal 34 UU nomor 6 tahun 2014 tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf a, paling sedikit terdiri atas system organisasi masyakat adat, pembinaan kelembagaan masyarakat, pembinaan lembaga dan hukum adat, pengelolaan tanah khas desa serta pengembanganperan masyarakat desa. Berkaitan dengan pelaksanaan Perundang-Undangan Desa. Dalam pasal 81 Undang-undang No 6 tahun 2014 : 1. Pembangunan desadilaksanakan sesuai dengan rencana kerja pemerintah desa. 1
2. Pembangunan desa sebaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong. 3. Pelaksanaan pembangunan desa sebagaiman dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa. Otonomi daerah dilaksanakan dalam rangka menerapkan asas desentralisasi dalam Pemerintahan di Indonesia. Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan daerah otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan Pemberian Otonomi Daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan agar mengatur rumah tangga sendiri untuk meningkatkan daya guna. Hasil daya guna dalam penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan terhadap masyakat setempat. Otonomi daerah memberikan pengaruh yang besar bagi daerah, dimana daerah mendapatkan peluang yang besar dari sisi financial dan dalam pengambilan kebijakan pembangunan didaerah. 2 2
Dalam hal ini dengan salah satu Desa di provinsi Riau, kabupaten Indaragiri Hulu di kecamatan Seberida yakni Desa Kelesa, yang mana desa Kelesa termasuk desa yang belum maju dan pembangunannya lambat. Di karekan desa kelesa sendiri letak georafisnya tidak berada di desa pedalaman seperti talang mamak dan desa lainnya, desa kelesa terletak di persis tepi jalan lintas Timur, yang mana seharusnya desa kelesa dapat lebih maju pembangunan desanya. Namun setelah berdiri sejak tahun 1995 sampai sekarang pembangunan didesa kelesa lambat dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang sistem pemerintahan desa itu sendiri yang mengakibakan masyarakat tidak mengetahui apa saja pembangunan desa dan apa saja program pembangunan desa yang harus di prioritakan kepada masyarakat desa kelesa. Desa Kelesa adalah salah satu desa di Riau, kabupaten Indragiri Hulu dan di dalam kecamatan Seberida yang terletak di pada perbatasan dengan desa kecamatan lain, yang mana desa Kelesa adalah desa yang masih dalam proses pembangunan yang mana pemerintah desa terus berupaya melakukan pembangunan desa agar desa kelesa tidak menjadi desa tertinggal dengan memanfaat kan dana APBD Desa dalam pembangunan tersebut. Dengan adanya dana desa di setiap tahunnya, program pembangunan desa masih kurang terealisasikan dan mensejahterakan masyarakatnya, dari program pembangunan desa pemerintah desa harus transparansi terhadap program dan pendanaan program pembangunan desa kepada masyarakat desa Kelesa. Dengan transparansinya maka masyarakat dapat mengetahui dana apa saja yang di keluarkan untuk pembangunan didesanya. 3
Dalam hal ini pemerintah daerah kabupaten indragiri hulu terus mengawasi perkembangan desa desa yang ada di kabupaten indragiri hulu untuk mengontrol dan melihat apa saja kemajuan di desa-desa kabupaten Indragiri Hulu, tidak terkecuali desa kelesa yang notabennya bukan termasuk desa tertinggal. Dalam hal ini pemerinth daerah harus lebih tegas kepada Aparat pemerintahan desa. Yang mana seluruh program dan pendanaan nya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah tersebut. Desa Kelesa sudah tumbuh kurang lebih 26 tahun tetapi pembangunan desa nya masih sering macet dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pembangunan desa, yang mana hal itu menjadi kebutuhan masyarakat desa setempat yang harus di pembaiki oleh pemerintah desanya, termasuk kebijakan yang tepat yang harus di lakukan oleh kepala desa Kelesa. Kebijakan yang tepat dapat membangun desa kearah yang lebih baik dengan kosistensinya sebagai aparat pemerintah desa yang menguasai jabatan desa. Kehadiran Undang-undang tentang desa tersebut di atas tentu menandakan bahwa desa sebagai salah satu bagian pemerintahan paling kecil dan menempati posisi yang strategis. Selain itu, lahirnya Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang desa (UU No. 6 Tahun 2014) merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan keleluasaan kepada desa untuk menumbuhkan, memperkuat dan mengembangkan prakarsa lokal, semangat otonomi dan kemandiriannya. Selain itu, Undang-undang UU No. 6 Tahun 2014 juga memberikan kewenangan yang lebih besar kepada desa untuk menyelenggarakan 4
5 pemerintahan, melaksanakan pembangunan, dan melakukan pemberdayaan terhadap masyarakatnya. Pembangunan desa merupakan salah satu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur yang bertujuan perkembangan dea kerah yang lebih baik lagi. Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan lesejahteran rakyat. Dalam upaya melaksanakan pembangunan untuk mencapai tujuan yang hendak di capat oleh karna itu, keberhasilan di dalam melaksanakan pembangunan desa tidak lepas dari kebijakan pemerintah desa.dengan demikian pembangunan desa dapat terelisasikan sesuai dengan program pembangunan desa dan kerjasama antara masyarakat desa denngan pemerintah desa itu sendiri. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa ini yang dimaksud dengan: Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian perlu nya peningkatan pembangunan desa dalam upaya mensejahterakan masyarakat desa kelesa pada setiap tahun nya dengan adanya pembangunan berkelanjutan maka perlu adanya tindakan dari kebijakan kepala desa kelesa dengan merujuk pada peraturan perundang-undagan yang telah ada dalam membangun desa bersama masyarakat desa kelesa, serta lakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan kemasyarakatan yang membuat masyarakat menjadi masyarakat yang maju dan masyarakat yang sejahtera untuk kemajuan desa.
6 Tabel 1.1 Program Pembangunan Didesa Kelesa Dalam 10 Tahun Terakhir Yang Telah Teralisasi Dan Belum Teralisasi No Rencana Program pembangunan desa Anggaran Realisasi 1. Penyelenggaraan MUSRAMBANGDES Rp 2.500.000 Terealisasi pada bulan Januari 2021 2. Pengadaan ambulans desa RP 233.000.000 Teralisasi 3. Pembangunan jalan/semnisasi jalan a. RT 09 b. RT 05 c. RT 08 d. RT 01 e. RT 02 f. RT 03 g. RT 04 h. RT 06 i. RT 07 Rp 173.350.500 Rp 175.165.000 Rp 172.683.500 - - - - - - Teralisasi Terealisasi Terealisasi Belum terealisasi Belum terealisasi Belum terealisasi Belum terealisasi Belum terealisasi Belum terealisasi 4. Renovasi gedung TK Desa Kelesa Rp 40.000.000 Masih dalam proses teralisasi 60% tahap 5. Pembangunan aliran air di a. RT 02 b. RT 09 c. RT 05 d. RT 01 6. Rehab Gedung balai pertemuan desa Rp 90.000.000 - - - Rp 10.000.000 Teralisasi di RT 02 Belum terealisasi Belum terealisasi Belum teralisasi Teralisasi pada bulan Juni 2021 7. Penambahan Pengadaan pustu Desa Kelesa Rp 15.000.000 Tahap proses 65 % teralisasi 8. Pembangunan jembatan RT 05 Rp 90.000.000 Belum teralisasi Sumber: Data musrembang Desa Kelesa Dari rancangan pembangunan desa didesa kelesa maka peneliti menyimpulkan, bahwasanya pembangunan didsa kelesa lambat. Karena menurut
7 tabel di atas telah di terangkan bahawa perancanaan pembangunan masih banyak yang belum terlaksana contohnya bidang infrastruktur dan berikut penjelasan megenai tabel di atas sebagai berikut: 1. Pelakasaan MUSREMBANGDES yang telah terlaksana dengan menggukan anggaran desa dan menghasilkan beberapa rencana pembangunan desa. 2. Pengadaann ambulans desa, dimana Desa telah mengadakan ambulans namun pemakaian ambulans masyarakat tetap harus membayarnya dengan harga yang cukup tinggi, yang mana seharus nya ambulan dapat mempermudah masyarakat namun disamping itu masyarakat di kenakan biaya yang cukup besar sehingga beberapa masyarakat merasa terbebani. 3. Pembangunan jalan atau semineisasi jalan baru di laksanakan di 3 RT dari 9 RT dan 1 dusun , dengan kualitas semenisasi yang kurang baik dan beberapa bulan setalahnya kondisi jalan dengan semen yang hancur. 4. Renovasi gedung TK dimana renovasi ini telah teronovasi hanya belum sepenuhnya karna masih dalam tahap renovasi lebih lanjut. 5. Pembangunan aliran air yang di laukan hanya di RT 02 dan dirasa ada yang lebih urgent lagi yang seharus nya di bangun aliran air di RT 09 dan RT 05 yang mana sering terjadinya bajir pada saat hujan lebat turun , namun sampai saat ini belum ada pembangunan aliran air agar tidak terjadinya bajir di 2 RT yang sering datang banjir.
8 6. Renovasi gedung balai pertemuan desa yang sudah teralisasi, dimana gedung ini memng dibutuh kan untuk kegitan desa atau kemasyarakat di Desa Kelesa 7. Penambahan pengadaan pustu, dimana ini sangat penting bagi kesehatan masyarakat, puskesmas pembantu (pustu) adalah tempat berobat masyarakat sekitar , yang harus disediakan alat-alat dn pengomatan yang cakupannya ringan yang harus terpenuhi untuk kebutuhan masyarakat setempat. 8. Pembangunan jembatan di RT 05 yang belum teralisasikan yang mana jembatan ini sangat penting untuk masyarakat agar aliran air tidak sempit ketika curah hujan melimpah. Dari program di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan di desa kelesa belum mereta dan masih banyak permasalahan yang harus di selesaikan dan harus sesuai dengan undang-undang dasar yang mengatur tentang desa. Dalam pembangunan desa yang lamban ini perlu nya evaluasi dari pemerintah desa terhadap rancangan program program pembangunan desa dari tahun ketahun. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa , Dalam peraturan pemerintah No 72 Tahun 2005 yang merupakan penguat atau penjelasan yang lebih dari Undang-undang No 32 Tahun 2004 dimana Pemerintah Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan Untuk meningkat kan taraf hidup dan kesejahteraan mayarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Beberapa permasalahan yang masih terjadi di desa kelesa yakni masih seringnya banjir di beberapa titik, yang mana semakin dangkal nya sungai yang menyebabkan ketika curah hujan yang besar menyababkan cepatnya air meluap ke permukiman masyarakat, jalan umum warga masih belum bersemenisasi semua yang menyebabkan banyak nya jalan yang berlubang yang masih kurang perhatian dari pemerintah desa, kurang nya fasilatas umum untuk masyarakat, misalnya taman bermain, tempat olah raga yang di bebaskan untuk warga desa kelesa. Dengan ini maka peneliti mengatakan pembangunan di Desa Kelesa ini lamban dan sumberdaya manusia nya tidak berpartisipasi dalam kegiatan membangun desa. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diketahui bahwa program kerja Pelaksanaan Pembangunan di Desa Kelesa kecamatan seberida kab. Indragiri hulu belum maksimal di laksanakan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Pelasanaan Program Pembangunan Di Desa Kelesa Kecamatam Seberida Kabupaten Indragiri Hulu". 9
1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan fenomena yang terjadi dilapangan dalam Pelaksanaan pembangunan Desa di Desa kelesa kecamatan seberida sebagaimana yang dikemukakan pada latar belakang masalah diatas maka dapat disimpulkan permasalahan utama dari penelitian ini adalah: 1. Bagaimana Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Kelesa kecamatan seberida Kab. Indragiri Hulu. 2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Kelesa kecamatan seberida Kab. Indragiri Hulu. 1.3 Tujuan Masalah Ada pun tujuan penelitian ini yaitu: 1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program pembangunan desa di desa Kelesa untuk menjadikan desa kelesa lebih maju dan cepat nya proses pembangunan. 2. Untuk mengetahui faktor penghambat dari pembangunan Desa Kelesa, yang mana faktor penghambat dari pembangunan desa ini harus di minimalisir lagi agar tidak terjanya hambatan yang terus menerus. 1.4 Manfaat Penelitian Ada pun manfaat penelitian adalah : 1. Sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang mengkaji Sistem dan Prosedur pada masa yang akan datang. 10
2. Untuk memberikan input atau masukan dalam rangka pengembangan ilmu-ilmu sosial khususnya ilmu administrasi negara sendiri. 3. Penelitian ini dapat menjadi bahan untuk evaluasi Sistem dan Prosedur dalam memberi sanksi hukuman disiplin PNS di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dalam meningkatkan Sistem dan Prosedur supaya lebih baik lagi dimasa mendatang. 1.5 Sistematika Penulisan BAB I : PENDAHULUAN Pada BAB ini diuraikan latar belakang masalah perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. BAB II : TELAAH PUSTAKA Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang teoriteori yang berkaitan dengan kinerja dan dilanjutkan dengan hipotesis serta variabel penelitian ini. BAB III : METODE PENELITIAN Pada bab ini berisikan tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik dan pengumpulan data, populasi dan sampel serta analisis data. 11
BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN Pada bab ini berisikan gambaran umum tentang objek yang akan diteliti dan tempat dimana akan dilakukan penelitian, seperti lokasi penelitian, karakteristik, dan demokrafi. BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pada bab ini akan membahas hasil penelitian dari penelitian tentang Analisis Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Kelesa Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu BAB VI : PENUTUP Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang membangun bagi objek penelitian bisa lebih baik lagi kedepannya. 12
BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Landasan Teori 2.1.1 Otonomi Daerah Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang ini juga menyatakan bahwa daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hokum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengembangan otonomi pada daerah kabupaten dan kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Menurut (Prof. Dr. Mardiasmo, 2021) Hal mendasar dalam undang-undang tersebut adalah kuatnya upaya untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Undang- undang tersebut juga memberikan otonomi secara utuh kepada daerah kabupaten dan kota untuk membentuk dan melaksanakannya. Artinya, sekarang daerah 13 serta
sudah di beri kewenangan yang utuh dan bulat untuk merencanakan melaksanakan mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi kebijakan- kebijakan daerah. Dengan semakin besarnya partisipasi masyarakat desentralisasi dan otonomi daerah kemudian akan mempengaruhi komponen kualitas pemerintah lainnya. Salah satunya berkaitan dengan pergeseran orientasi pemerintah, yaitu dari command and control menjadi berorientasi pada tuntutan dan keuntungan publik orientasi yang seperti ini kemudian akan menjadi dasar bagi pelaksanaan peran pemerintah sebagai stimulator, fasilitator, koordinator dan wirausaha dalam proses pembangunan. Otonomi Daerah pada dasarnya berkaitan erat dengan pola pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaanya memberikan dampak baik yang cukup positif bagi Daerah, maupun yang mungkin akan menyulitkan Daerah bahkan Pemerintah pusat. Sebagai konsekuensi maka diperlukan pengaturan yang sistematis yang menggambarkan adanya hubungan berjenjang baik yang berkaitan dengan koordinasi, pembinaan dan pengawasan. Oleh karena itulah, pelaksanaan kebijakan ini kemudian menimbulkan tanggapan yang beragam dari Pemerintah maupun masyarakat. (Nadir, 2013) Faktor-faktor yang mempengaruhi otonomi daerah menurut (Elisabeth lenny marit, 2021) dalam bukunya yaitu: 1. Faktor manusia sebagai subjek penggerak dalam penyelenggaraan otonomi daerah. 14 ini,
15 2. Faktor keuangan yang merupakan tulang punggung bagi terseleggaranya aktivitas pemerintah daerah. 3. Faktor peralatan yang merupakan sarana pendukung bagi Terselenggaranya aktivitas pemerintah daerah 4. Faktor organisasi dan menejemen yang merupan sarana untuk melakukan penyelnggagraan pemerintahan daerah secara baik,fisien dan efektif. 2.1.2 Teori Pembangunan Menurut (Umar, 2004) Pembangunan adalah proses perubahan sistem yang direncanakan kearah perbaikan yang orientasinya pada modernisasi pembangunan dan kemajuan sosial ekonomis. Konsep pembangunan itu merupakan kunci pembuka bagi pengertian baru tentang hakekat fungsi administrasi pada setiap negara dan sifatnya dinamis. Pembangunan akan dapat berjalan lancar, apabila disertai dengan administrasi yang baik. Administrasi pembangunan menunjukkan betapa kompleksnya organisasi pemerintah, sistem manajemennya dan proses kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuannya. Untuk menilai seberapa jauh kebijaksanaan pemerintah itu dianggap berhasil, harus didasarkan seberapa jauh kebijaksanaan pemerintah itu dapat mempengaruhi masyarakat untuk melaksanakannya. Setiap kebijaksanaan yang dilakukan pemerintahdalam pembangunan terkait dengan pengalokasian sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya pemerataan pendapatan masyarakat.
Pembangunan merupakan suatu proses pembaharuan yang kontiniu dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang dianggap lebih baik. Sedangkan menurut Sondang P.Siagian (2001) pembangunan merupakan suatu rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana serta sadar, yang ditempuh oleh suatu negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Agar pembangunan dapat berhasil, maka diperlukan dukungan, perhatian dan partisipasi masyarakat dalam segala hal. Dalam hal ini tidak terkecuali masyarakat pedesaan. 2.1.3 Otonomi Desa (Hanif, 2011) mengatakan, Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional berada dikabupaten atau kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan. Undang-undang ini mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dengan sebutan lainnya dan kepala desa melalui pemerintah Desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintahan daerah untuk melaksanakan pemerintahan daerah tertentu. Sementara itu, terhadap desa diluar desa geneologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena 16
17 pemekaran desa ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk atau heterogen, maka otonomi desa akan memberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri. Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintah desa dibentuk badan permusyawaratan desa (BPD) atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang didesa yang bersangkutan yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan didalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, dan keputusan kepala desa. Didesa dibentuk lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masayarakat desa. Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang dalam tatacara dan prosedurnya pertanggungjawabannya disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat. Kepala Badan Permusyawaratan Desa, kepala desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya kepada rakyat, menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya, namun harus tetap memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menanyakan dan atau menerima keterangan lebih lanjut terhadap hal- hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban yang dimaksud. Pengaturan lebih lanjut mengenai desa seperti pembentukan, penghapusan, penggabungan, perangkat pemerintahan desa, keuangan desa, dan lain-lain sebagaimana dilakukan oleh kabupaten dan kota yang ditetapkan dalam peraturan daerah
mengacu pada pedoman peraturan yang telah ditetapkan pemerintah dengan BPD. Hal ini terjadi karena BPD belum memahami job discription sesungguhnya. (HAW, 2008) mengatakan Otonomi Desa adalah otonomi asli, yang memiliki makna bahwa kewenangan Pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan atas hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administratsi Pemerintahan Negara yang selalu mengikuti perkembangan zaman. Pelaksanaan Otonomi Desa berikut dengan pengakuan segala hak Otonomi yang dimilikinya merupakan salah satu bentuk langkah serius dalam memenuhi amanah UU No. 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 12, sebagai revisi atas Undang- undang Nomor 22 tahun 1999. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masayarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan pengembangan Otonomi Desa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan umum pembangunan pemerintah Kabupaten atau Kota, Provinsi dan Nasional yang telah dituangkan dalam berbagai dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek. Karena otonomi desa merupakan otonomi yang berdasarkan asal usul dan adat istiadat masyarakat setempat yang dihasilkan dari interaksi antar individu dalam 18
19 masyarakat dalam kenyataannnya pasti akan timbul keanekaragaman dari penataan Desa, tata kehidupan masyarakat dan potensi desa, susunan pemerintahan, maupun tatanan pemerintahan yang sangat dipengaruhi oleh keanekaragaman asal usul dan adat istiadat masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam waktu yang bersamaan perlu pula dikembangkan program untuk lebih meningkatkan keterlibatan secara langsung seluruh sumberdaya manusia potensial yang ada didesa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan seperti para pelaku ekonomi, tenaga-tenaga potensial, lembaga kemasyarakatan desa seperti PKK, LKMD, karang taruna, tokoh masyarakat, pemangku adat dan tokoh-tokoh agama. Menurut (HAW, 2003) desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagaimana sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya satuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumahtangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang No 32 Tahun 2004, menetapkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masayarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten. (Hanif, 2011) "Mengatur" diatas mengandung arti bahwa kewenangan membuat kebijakan yang bersifat mengatur, sedangkan " mengurus" artinya kewenangan membuat aturan pelaksanaan. Kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki kewenangan mengurus dan mengatur kepentingannya sendiri berarti kesatuan masyarakat hukum tersebut memiliki mempunyai otonomi. Hanya saja otonomi desa bukan otonomi formal seperti yang dimiliki pemerintah provinsi atau kabupaten kota, tapi otonomi berdasarkan asal-usul dan adat istiadat. Otonomi berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat adalah otonomi yang telah dimiliki sejak dulu kala dan telah terjadi adat istiadat yang melekat dalam masyarakat desa yang bersangkutan. Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2004 pasal 28 disebutkan tugas dan kewajiban Kepala Desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintah Desa diatur lebih lanjut dengan Perda, berdasarkan peraturan pemerintah. Kewenangan Desa menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut : 1. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul 2. Tugas pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah 3.Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota yang diserahkan pengaturan kepada Desa 4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan peundang- undangan yang diserahkan kepada Desa. Dalam Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan ada yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, ada yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi, dan ada yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Pengaturan tersebut dituangkan dalam peraturan pemerintah No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 20
antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota. Dengan PP No.38 2007 tersebut urusan pemerintahan yang pengaturan dan pengurusannya diserahkan kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten atau Kota sangat jelas dan rinci. Dalam rangka memperkuat desa, pemerintah mengeluarkan Peraturan dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten atau Kota kepada Desa diantara nya adalah Otonomi Desa. 2.1.4 Konsep Pemerintahan Desa Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, desa harus dipahami sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kekuasaan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya untuk mencapai kesejahteraan. Hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat inilah yang disebut otonomi desa. Menurut (Ndraha, 1991) "tentang desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan 21
dan/atau kepentingan politik, sosial, ekonomi dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir batin antara masing-masing warganya, umumnya warganya hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri, dan secara administratif berada di bawah pemerintahan Kabupaten/Kota". Pembangunan Desa yang lebih baik tentunya tidak terlepas dari sistem pemerintahan desa. Pemerintah desa merupakan lembaga yang memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya melaksanakan pembangunan masyarakat, terutama pembangunan masyarakat dalam desa adat sebagai suatu bentuk keanekaragaman budaya di negeri ini. Dengan demikian, untuk membangun kemandirian desa dalam kerangka Desa Membangun harus dimulai dari proses perencanaan desa yang baik, dan diikuti dengan tata kelola program yang baik pula. Pembangunan (pedesaan) yang efektif bukanlah semata-mata karena adanya kesempatan melainkan merupakan hasil dari penentuan pilihan-pilihan prioritas kegiatan, bukan hasil coba-coba, tetapi akibat perencanaan yang baik. (Heppy Sondakh, 2021) 2.1.5 Teori Pembangunan Desa Menurut (Widjaja, 2003) Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa tidak terlepas dari konteks manajemen pembangunan daerah baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi karena kedudukan desa dalam konteks yang lebih luas (sosial, ekonomi, akses pasar, dan ploitik) 22
harus melihat keterkaitan antar desa, desa dalam kecamatan, antar kecamatan dan kabupaten dan antar kabupaten. Pembangunan desa memiliki sebuah peran yang cukup penting dalam projek pembangunan nasional. Karena pembangunan desa ini cakupannya sangat luas karena merupakan dasar dari sebuah pembangunan. Pembangunan desa ditujukan untuk sebuah peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa. Banyak hal yang harus dilaksanakan dalam hal pembangunan desa itu. Dengan indikator pembangunan desa yaitu infrastruktur, kesehatan msyarakat, bidang pendidikan, sosial masyarakat, kapasistas dan jangkauan pelayanan publik dan sarana perekonomian desa. Dalam pelaksanaan pembangunan desa seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan dari pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan. Pembangunan desa adalah peningkatan pada kesejahteraan masyarakyat dimana pembangunan dilanjutkan pada kebijaksanaan yang berdasarkan Trilogi pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta stabilitas yang sehat dan dinamis. Pembangunan desa adalah pembangunan yang dilaksanakan di wilayah pemerintahan yang terendah, yaitu Desa dan di Kelurahan, ciri utama pembangunan desa yang terpenting adalah keikutsertaa masyarakat dalam pembangunan di Desa itu atau Kelurahan baik melaksanakan langsung dalam bentuk swadaya mandiri atau gotong-royong. 23
24 Adapun pembangunan itu terbagi atas dua yaitu Pembangunan fisik dan Pembangunan non fisik. Peningkatan pembanguna desa pada hakekatnya adalah sebuah proses perubahan yang terus menerus, yang pembangunan sebelumnya harus di tingkatkan atau tingkat pembangunannya di lanjutkan untuk kemajuan dan perbaikan menuju kearah yang lebih baik. Adapun yang harus diperhatikan dalam peningkatan pembangunan desa diantaranya Kualitas pembangunan dan Kuantitas pembangunan. (Mahayana, 2013) Pengertian Pembangunan Desa sebagai mana (Adisasmita, 2006) bahwa pembangunan desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, serta dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa berdasarkan kemampuan dan potensi sumber daya alam (SDA) mereka melalui peningkatan kualitas hidup, ketrampilan dan prakarsa masyarakat. Pembangunan desa/kelurahan mempunyai makna membangun masyarakat pedesaan dengan mengutamakan pada aspek kebutuhan masyarakat. Disini jelas bahwa pembangunan desa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan nasional pembangunan desa merupakan ujung tombak keberhasilan pembangunan nasional. Berhasilnya pelaksanaan pembangunan desa berdampak pada suksesnya pembangunan nasional nantinya. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat desa. Penduduk pedesaan adalah merupakan suatu
potensi sumber daya manusia yang memiliki peranan ganda, yaitu sebagai objek pembangunan dan sekaligus sebagai subjek pembangunan. Dikatakan sebagai objek pembangunan, karena sebagian penduduk di pedesaan dilihat dari aspek kualitas masih perlu dilakukan pemberdayaan. Sebaliknya sebagai subjek pembangunan penduduk pedesaan memegang peranan yang sangat penting sebagai pelaku dalam proses pembangunan pedesaan maupun pembangunan nasional. Pembangunan desa merupakan cara dan pendekatan pembangunan yang diprogramkan oleh negara (pemerintah dan masyarakat) dengan mengerahkan kemampuan yang dimiliki untuk membangun masyarakat di pedesaan.Pembangunan desa merupakan kewajiban dan tanggung jawab politis negara dalam usaha memecahkan masalah sosial ekonomi negara. (Cristian, 2015) 2.1.6 Pembangunan Menurut Islam Islam menempatkan manusia sebagai fokus dalam pembangunan. Pemikiran pembangunan menurut paradigma Islam diantaranya berasal dari Ibn Khaldun dan Syah Wali Allah, dua tokoh islam yang hidup pada priode waktu yang berbeda. Islam menunjukkan jalan hidup yang menyeluruh bagi umat manusia, yang tidak membedakan manusia menurut ras, kebangsaan maupun warna kulit. Manusia dilihat hanya dari pengakuan manusia pada keesaan Allah dan kepatuhan manusia pada kehendak dan bimbingan-Nya. Karena islam bersifat menyeluruh (kaffah), ibadah juga bersifat menyeluruh. Oleh karena itu, agar pembangunan dapat dipandang sebagai ibadah, pembangunan harus 25
dilaksanakan berdasarkan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan spiritual dan materiil seharusnya tidak dipisahkan, tetapi dibangun secara kebersamaan. Pembangunan dalam kerangka islam dikemukakan pada pola nilai yang melekat dalam Alquran dan sunnah. Kedua sumber tersebut membentuk kerangka rujukan yang menjadi dasar dalam upaya pembangunan sehingga menjadi titik awal dalam perumusan kebijakan pembangunan, proses pembuatan keputusan, dan tujuan pada semua level. Nabi Muhammad saw. Sebagai rasulullah dan negarawan yang berhasil menciptakan suatu sistem budaya lengkap dengan segala sistem pemerintahannya telah sering bersabda tentang administrasi pembangunan : "Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin maka ia termasuk orang yang beruntung, barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin maka ia termasuk orang yang merugi". Pembangunan bangsa ( nation building ) seperti yang telah dikemukakan diatas juga sudah dibicarakan didalam Alquran pada potongan Q.S Ar-Ra'd :11) sebagai berikut: Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah 26
Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (potongan Q.S Ar-Ra'd :11) Dari ayat ini jelas bahwa jika suatu kaum (bangsa) ingin berubah maka kaum ini harus berusaha terlebih dahulu berusaha bagaimana kaum ini dapat mencapai keinginannya atau menyusun rencana apa-apa saja yang harus mereka lakukan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik lagi. Karena Allah tidak akan merubah keadaan mereka apabila tidak ada usaha sama sekali dari kaum itu sendiri untuk berubah. 2.2 Penelitian Terdahulu Penelitian mengenai kebijakan pembangunan desa telah ada sebelumnya. Pratama, A., Da Pratama, S. I. P., Yuliatin, Y., & Lestiyani, T. E. K. (2019). Analisis Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Di Desa Tuk Jimun Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir (Doctoral Dissertation, Uin Sulthan Thaha Saifuddin). Mahayana, W. (2013). Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur. Akbar, G. G., Hermawan, Y., & Karlina, A. L. (2019). Analisis Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut. 27
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu No Nama (Tahun) Judul penelitian 1. PRATAMA, A., DA Analisis PRATAMA, S. I. P., Yuliatin, Pelaksanaan Y., & Lestiyani, T. E. K. Pembangunan (2019). Infrastruktur Pedesaan Kabupaten Indragiri Hilir 28 Hasil Penelitian Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang analisis pelaksanaan pembangunan infrastruktur pedesaan di Desa Tuk Jimun Kecamatan Kemuning Kabupaten Idragiri Hilir maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Tuk Jimun Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir
Yonatan1, Nur Fitriyah2,Antonius Margono Jurnal Administrative Reform, Vol.2 No.4,Desember 2014 Implementasi Pembangunan Infrastruktur Dalam Menunjang Kelancaran Pelayanan Masyarakat Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau Pada Di 29 dilakukan dengan menggunakan Transparansi RPJMD di mana pemerintah membuka informasi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan juga pengawasan dalam pembangunan infrastruktur desa Tuk Jimun dan Pelaksanaan dan melakukan Evaluasi RPJMD. Pembangunan infra struktur yang dilakukan Pemerintah Keca- matan Mentarang Kabupaten Malinau melalui Program Gerakan pembangunan Desa Mandiri telah mengalami perubahan yang
berarti bagi kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Perubahan terjadi bukan hanya bidang prasarana jalan dan jambatan, prasarana kesehatan, prasarana pendidikan, dan prasarana ekonomi. Dengan dibangunnya infrastrktur dibeberapa desa di Kecamatan Mentarang, akses- bilitas kehidupan masyarakat lebih lancar, aman dan terjangkau, disamping tidak dihadapkan pada pengrbanan yang tinggi Dengan dibangunnya prasarana jalan dan 30
jembatatan di daerah tersebut, tidak ada lagi masyarkat desa yang terisolasi, meskipun pembangunan prasarana jalan dan jembatan yang dilakukan pemerintah kecamatan Mentarang meskipun kurang optimal, tetapi tidakan yang dilakukan telah memberikan kontribusi yang lebih besar untuk memperlancar kepentingan masyarakat baik dibidang kesehatan, pendidikan dan bidang ekonomi (pasar). Kurang optimalnya pembangunan infrastruktur di 31
Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau disebabkan oleh terbatasnya alokasi sumber dana per sub kegiatan, terbatasnya sumberdaya aparatur yang professional, kurangnya pasrtisipasi masyarakat yang berkeinginan melibatkan diri untuk membantu dan melaksanakan pembangunan infrastruktur dan kurang singkronnya cairnya pendanaan sehingga pelaksanaan kegiatan terlambat 32
33 3. Gugun Geusan Akbar Analisis Berdarkan hasil Yusuf Hermawan Perencanaan pembahasan Ai Lina Karlin. (2019) Pembangunan perencana Desa Di Desa pembangunan di Sukamaju desa Sukamaju, Kecamatan untuk Cilawu mencapainya Kabupaten Garut. tujuan dimasa mendatang RKPDes membuat dari visi dan misa program dan strategi, dimana visi dan misi dari kepala desa Sukamaju. Kecamatan Cilawu kabupaten Garut Dari paparan di atas menunjukan hasil penelitian tentang kebijakan pemerintah desa dan pembangunan desa. Maka alasana penulis tertarik dalam penelitian yang mamfokuskan pada pelaksanaan pembangunan desa, dalam hal ini di perlukan penikatan kualitas desa pada desa seluruh indonesia yang mana pemerintah desa dan masyarakat desa berhak dengan mengacu pada undang- undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa memberikan kebebasan kepada desa dalam pengelolaan sistem pemerintahannya.
34 2.3 Definisi Konsep Definisi konsep "adalah pemaknaan dari konsep yang digunakan, sehingga memudahkan peneliti dalam mengoperasikan konsep tersebut di lapangan. Suatu gambaran dari apa yang pemirsa lihat dan perhatikan, dalam hal ini adalah Pembangunan Desa". pembangunan desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, serta dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong". Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa berdasarkan kemampuan dan potensi sumber daya alam (SDA) mereka melalui peningkatan kualitas hidup, ketrampilan dan prakarsa masyarakat. Pembangunan desa/kelurahan mempunyai makna membangun masyarakat pedesaan dengan mengutamakan pada aspek kebutuhan masyarakat. Disini jelas bahwa pembangunan desa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan nasional pembangunan desa merupakan ujung tombak keberhasilan pembangunan nasional. Berhasilnya pelaksanaan pembangunan desa berdampak pada suksesnya pembangunan nasional nantinya. (Tifani Ardilah, 2014) Konsep-konsep yang telah dikemukakan di atas masih bersifat abstrak, maka agar tercapai kesatuan pengetahuan dan untuk memudahkan penelitian, maka dimasukkan beberapa batasan yang berpedoman pada teori yang dikemukakan pada telaah pustaka. Definisi konsep merupakan batasan dalam penelitian yang merupakan pokok batasan pada bagian berikutnya, dimaksudkan
35 agar memberikan arah dalam penulisan bagian berikutnya, yaitu dengan mendefinisikan sebagai berikut : 1. Otonomi Daerah adalah penyerahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. 2. Otonomi Desa adalah berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional berada dikabupaten atau kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Pembangunan adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. 4. Pembangunan desa adalah peningkatan pada kesejahteraan masyarakyat dimana pembangunan dilanjutkan pada kebijaksanaan yang berdasarkan Trilogi pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta stabilitas yang sehat dan dinamis. 5. Pembangunan dalam kerangka islam dikemukakan pada pola nilai yang melekat dalam Alquran dan sunnah. Kedua sumber tersebut membentuk kerangka rujukan yang menjadi dasar dalam upaya pembangunan sehingga menjadi titik awal dalam perumusan
kebijakan pembangunan, proses pembuatan keputusan, dan tujuan pada semua level. 2.4 Konsep Opresional Penelitian ini berkenaan tentang pelaksaan pembangunan desa, dalam hal ini peneliti mendalami bagimana pembangunana desa di Desa Kelesa. Pemerintah desa merupakan lembaga yang memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya melaksanakan pembangunan masyarakat, terutama pembangunan masyarakat dalam desa adat sebagai suatu bentuk keanekaragaman budaya di negeri ini. Pembangunan desa bersifat multidimensional mengarah pada perbaikan layanan sosial, membuka kesempatan bagi rakyat desa menggali pendapatan dan pembangunan ekonomi desa, perbaikan infrastruktur fisik, memperkuat kohesi sosial dan keamanan fisik komunitas warga desa, memperkuat kapasitas desa mengelola pemerintahan dan pembangunan, membuat demokrasi dalam proses politik di desa. Berdasarkan konsep tersebut maka penelitian ini adalah segala sesuatu tentang kebijakan pemerintah desa melallui program pembangunan desa. Ada pun beberapakonsep dan indikator dalam penelitian pelaksaan pembangunan desa ini sebagai berikut : Tabel 2.2 Konsep Oprasional Penelitian Konsep Indikator Sub indikator Pembangunan Desa Infrastruktur 1. Jalan/semenisasi 36
37 Di Desa Kelesa 2. Pembangunan jembatan 3. Aliran air rumah tangga Kesehatan masyarakat 1. Puskesmas pembantu Pendidikan 1. Renovasi Pembangunan sekolah 2. Pengadaan MDTA di beberapa RT Sosial masyarakat 1. Pembardayaan masyarakat Aparatur dan Jangkauan Pelayanan yang baik Pelayanan Publik kepada masyarakat Sarana Perekonomian Lembaga-lembaga Desa perekonomian masyarakat. Sumber : (Widjaja H. , 2003) Pembangunan Desa terdiri beberapa indikator menurut Widjaja , sebagai berikut : 1. Pembangunan Desa dalam (infrastruktur), dalam pembangunan desa kelesa pembangunan infrastruktur harus di lakukan dalam anggaran
desa yang mana terdiri dari yang pertama Jalan/semenisasi yang harus dilakukan pemerataan pada setiap RT di Desa Kelesa, kedua Pembangunan jembatan yang harus di lakukan pada beberapa RT yang di membutuhkan jembatan dalam membantu aktivitas warga setempat, ketiga, aliran air rumah tangga warga desa kelesa membutuhkan aliran air rumah tangga untuk pembuangan limbah rumah tangga agar tidak terjadinya banjir saat curah hujan lebat. 2. Pembangunan desa juga terdiri dari (Kesehatan masyarakat) , yang pertama Puskesmas pembantu (PUSTU) yang mana PUSTU ini sangat dibutuh kan mayarakat untuk kemudahan dalam pengobatan dan hubungan tentang kesehatan lainnya. Kedua perlunya Edukasi kesehatan bagi masyarakat Desa, dalam mengatasi dan terhindar dari penyakit-penyakit menjaga kesehatan nasyarakat itu sendiri dan di anjurkan untuk hidup sehat. 3. Pembangunan desa dalam (Pendidikan), perlunya Renovasi Pembangunan Tk dalam kenyamana anak-anak calon pemimpin bangsa dalam menempuh pendidikan pertama nya dalam mendedikasi yang baik setiap harinya. Kedua, Pengadaan MDTA di beberapa RT dalam hal ini sangat di perlukan MDTA untuk anak-anak belajar ilmu agama agar dapat menjadi penerus bangsa yang amanah dan beriman kepada Allah SWT. 4. Pembangunan desa dalam (Sosial masyarakat), Renovasi balai desa agar seluruh masyarakat desa bebas memakai untuk keperluan kegitan 38
kemasyarakatan dengan nyaman. Kedua, dalam Pembardayaan masyarakat pemerintah desa dapat bekerjasama dengan masyarakat dalam membangun desa yang lebih maju dan sejahterakan masyarakat desa Kelesa. 5. Pembangunan desa dalam (Aparatur dan Jangkauan Pelayanan Publik), dalam pembangunan desa yang baik diperlukan pula Pelayanan publik yang baik kepada masyarakat didesa Kelesa. 6. Pembangunan desa dalam (Sarana Perekonomian Desa), Lembaga-lembaga perekonomian masyarakat diharapkan dapat membantu perekonmian masyarakat contuhnya pada BUMDES dan lembaga lainnya. 2.6 Kerangka Pemikiran Undang-undang No 06 tahun 2014 Pemerintah Desa PERMEDAGRI No 114 tahun 2014 Indikator 1.infrastruktur 2. Kesehatan masyarakat 3. pendidikan sosial masyarakat Masyarakat 4. kapasitas Aparatur dan jangkauan sejahtera 5. sarana perekonomian masyarakat 39
BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 3.1.1 Waktu Penelitian Penelitian akan dilaksanakan mulai bulan November hingga penelitian ini selesai selesai. Sehingga dapat menyelesaikan penelitian sesuai yang di inginkan. 3.1.2 Lokasi Penelitian Tempat penelitian ini di lakukan di Desa Kelesa, Kecamatan Seberida , Kabupaten Indragiri Hulu. Dikarekan beberapa pertimbangan, yaitu lokasi penelitian merupakan desa si peneliti, sehingga peneiti mengetahi permasalahan yang terjadi sehinga pelaksanaan penelitian dapat memudahkan peneliti dalam memperoleh data-data serta informasi yang dibutuhkan penelitian. 3.2 Jenis Penelitian Ada pun jenis penelitian yang di lakukan ini adalah jenis penelitian kualitatif, metode kualitatif lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke subtansi makna dari fenomena tersebut. Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat terpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan. Oleh karena itu, menyimpulkan bahwa fokus dari penelitian kualitatif adalah pada prosesnya dan pemaknaan hasilnya. Perhatian penelitian kualitatif lebih tertuju pada elemen manusia, objek, dan institusi, serta hubungan atau interaksi di antara elemen-elemen tersebut, dalam upaya memahami suatu 41
42 peristiwa, perilaku, atau fenomena, (Arikunto, 1996) metode kualitatif digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang "apa (what)", "bagaimana (how)", atau "mengapa (why)" atas suatu fenomen. 3.3 Jenis Dan Sumber Data 3.3.1 Data Primer Data primer yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan dari responden atau narasumber. Selanjutnya data tersebut akan diolah oleh penulis. Dalam penelitian ini data-data yang penulis gunakan sebagai data primer adalah obsevasi dan wawancara. 3.3.2 Data Sekunder Data sekunder yaitu data yang didapatkan dari kantor yang sudah tersajikan atau dipublikasikan yang diperlukan oleh peneliti, yang berhubungan dengan penelitian yang diteliti adalah dokumentasi yang terdiri dari tabel-tabel, bagan struktur organisasi dan arsip. 3.4 Responden Penelitian Responden penelitian adalah orang yang diminta untuk memberikaa keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Sebagaimana dijelaskan oleh (Arikunto, 1996) subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diikuti oelh peneliti. jadi, penelitian itu merupakan sumber informasi yang di gali untukmengungkap fakta-fakta ilapangan. Berdasarkan penjelasn tersebut, maka subjek penelitian digunakan utnuk memperoleh informasi yang dibutuhkan secara jelas dan mendalam.
Adapun yang menjadi subjek penelitian penulis untuk di wawancarai adalah sebagai berikut : Tabel 3.1 Informan penelitian No Key informan Jumlah 1. Kepala Desa 1 orang 2. Ketua BPD 1 orag 3. Sekretaris Desa 1 orang 4. RT /RW 4 orang 5. Perwakilan masyarakat 4 orang Jumlah 11 orang 3.5 Teknik Pengumpulan Data 3.5.1 Obsevasi Observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampat pada objek peelitian. Menurut (Sugiyono, 2007) "teknik obsevasi digunakan untuk menggali data yang dalam penelitian ini yang akan di amati adalah pembangunan infrastruktur desa di Desa Kelesa, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu. Berikut adalah tahapan obsevasi yang dilakukan peneliti: a. Obsevasi terhadap pembangunan Desa di Desa Kelesa 43
b. Observasi terhadap pembangunan infrastruktur desa (jalan, gorong-gorong ,parit dan bangunan lainnya ) dalam rangka mensejahterakan masyarakat. 3.5.2 Wawancara Untuk mengumpulkan data dan informasi yang valid dan akurat, pengumpuran data yang diutamakan untuk mendapatkan data primer peneliti akan melakukan wawancara secara langsung secara mendalam kepada informan yang kompeten dalam program pmbangunan Desa ini, serta mencatat kejadian dan informasi dari informan yang kemudian dijadikan sebagai bahan penulisan laporan hasil penelitian Informasi yang kompeten dalam pembangunan desa yaitu orang yang megetahui prosedur mengenai pembangunan desa untuk menggali informasi dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan program pembangunan desa tersebut. 3.6 Analisis Data Setelah semua data dari hasil penelitian ini dikumpul, maka data dikelompokkan menurut jenis dan sumber datanya. Adapun teknik penganalisaan yag digunakan adlalah teknik deskriptif yaitu menggambarkan keadaan sesuangguhnya disesuaikan dengan gjala-gejala dan permasalahan yang timbul di lapangan kemudian ditentukan interprestasi sehingga diperoleh kesimpulan. 44
BAB IV GAMBARAN UMUM 4.1 Sejarah Dan Keadaan Goegrafis Desa Kelesa 4.1.1 Sejarah Desa Desa kelesa adalah salah satu nama desa dalam ilayah kecamatan seberida kabupaten Indragiri Hulu, yang menurut beberapa tokoh masyarakat setempat dikenl karena keberadaan sebuah sungai di wilayah tersebut yang bernama sungai selesaa yang artinya lepas dari penjajahan. Wilayah tersebut lamban laun menjadi nama sebuah Desa yang pada saat sekarang ini bernama kelesa. Desa kelesa mulai terbentuk pada tahun 1920 yang pada saat itu berjumlah 10 kepala keluarga dan dipimpin oleh seorang datuk Tomang. Pada tahun 1965 pengelolaan Desa diserahkan kepada pemerintah Daerah Provinsi Riau dan selanjutnya kepala dea yang pertama di pilih oleh kecamatan yang bernama Ahmad jani. Selanjutya setelah tujuh belas tahun masa pemerintahan kepala desaini, masyarakat desa Kelesa memilih kepala Desa yang kedua pada tahun 1983 yang bernama Basri. Pemilihan kepala desa secara Tunggal. Selanjutnya pada tahun 1994, masa pemilihan kepala Desa yang ketiga kalinya melakukan pemlihan kepala desa dengan cara seperti pemilihan kepala desa saat sekarang ini, dengan beberapa calon kepala Desa dan sebelum pemilihan kepala desa memberikan visi dan misi dalam rencana pembangunan Desa kelesa. Pada pemillihan kepala desa tahun 1994 terpilihnya kepala Desa yang ketia ya itu kepala Desa Yasipan 45
Adapun pejabat kela Desa Kelesa muai berdiri hingga sekarang : 1. Tahun 1920-1965 Datuk Tomang sebagai pemimpin kepala Desa 2. Tahun 1965-1983 Ahmad Jani sebagai kepala Desa 3. Tahun 1983-1994 Basri sebagai kepala Desa 4. Tahun 1994-2000 Yasipan sebagai Kepala Desa 5. Tahun 2000-2008 Yasipan sebagai Kepala Desa 6. Tahun 2008-2014 Joni Aris asito 7. Tahun 2014 -september 2015 mai sebagai Pjs Kepala Desa 8. Tahun 2015-2021 Joni Aris Wasito sebagai kepala Desa 4.1.2 Keadaan Geografis Desa a. Letak dan batas Wilayah Desa Letak Geografis desa kelesa, terletak di antara: Sebelah Utara :Kelurahan pangkalan kasai kecamatan seberida Sebelah Selata :Desa Ringin kecamatan Batang Gansal Sebelah Barat :Desa Siambul kecatan Batang Gansal Sebelah Timur :Desa Payarumbai Kecamatan Seberida b. Luas Wilayah Desa 1. Permukiman : 39 ha 2. Pertanian/perkebunan : 466 ha 3. Ladang/tegelan : - 4. Perkantoran : 1480 m2 5. Sekolah : 3500 m2 6. Jalan : 1800.000 m2 46
7. Lapangan sepak bola : 10.000 m2 c. Orbitasi Orbitasi atau jarak dari pusat-pusat pemerintahan: 1. Jarak ke ibukota kecamatan terdekat 2. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan 3. Jarak ke ibu kota kabupaten 4. Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten Gambar 4.1 kantor Desa Kelesa 4.2 Jumlah Penduduk Jumlah penduduk Berdasarkan Jenis kelamin 1. Kepala Keluarga : 938 KK 2. Laki-laki : 1.484 jiwa 3. Perempuan : 2.194 jiwa 4. Jumlah : 3. 678 jiwa 4.3 Keadaan Sosial a. Pendidikan 1. Tidak/belum sekolah : 322 orang : 25 km : 45 menit : 61 km : 90 menit 47
2. Belum Tamat SD/sederajat : 13 orang 3. Tamat Sd/sederajat :312 orang 4. SLTP/MTs :57 orang 5. SLTA/MA : 234 orang 6. Diploma I/II/III : 74 orang 7. Strata I : 33 orang b. Lembaga Pendidikan 1. Gedung PAUD : 1 buah/ lokasi di dusun I 2. Gedung TK : 1 buah/lokasi di dusun I 3. SD : 2 buah /lokasi di Dusun I/II 4. MDTA : 2 buah/ lokasi di Dusun I 5. SMA : 1 buah/ loksi Didusun I 6. TPA : 1 buah/ lokasi di Dusun II c. Kesehatan 1. Kematian Bayi a. Jumlah bayi lahir pada tahun ini b. Jumlah bayi meninggal tahun ini 2. kematian ibu melahirkan a. jumlah ibu melahirkan tahun ini b. jumlah ibu melahirkan meninggal tahun ini : 0 3. cakupan imunisasi a. cakupan Imunisasi polio 3 b. cakupan Imunisasi DPT-1 : 63 orang : 0 : 63 orang : 63 orang : 74 orang 48
c. cakupan Imunisasi Cacar d. Pemenuhan Air Bersih a. Penggunaan sumur Aliran b. Penggunaan air PAM c. Penggunaan sumur pompa/bor d. Penggunaa air sungai 4.4 Agama Data keagamaan Desa Kelesa tahun 2018 Jumlah : 1. Islam : 2.460 orang 2. Katolik : 684 orang 3. Protestas : 553 orang 4. Hindu : 0 5. Budha : 0 Data Tempat ibadah 1. Mesjid : 1 buah 2. Mushallah : 5buah 3. Gereja :- 4. Pura :- 5. Vihara :- 4.5 Keadaan Ekonomi : 0 :530 KK : 0 KK : 320 KK : 88 KK 49
a. Pertanian 1. Jagung : 1 ha 2. Palawija : 5000 m2 3. Kelapa sawit : 1500 ha 4. Karet : 750 ha b. Peteernakan 1. Kambing : 150 ekor 2. Sapi : 45 ekor 3. Ayam : 1020 ekor 4. Burung : 53 ekor 5. Lain-lain : 5 ekor c. Mata pencaharia Masyarakat Jenis pekerjaan 1. Pertania : 346 orang 2. Pedagang : 17 orang 3. PNS : 15 orang 4. Tukang : 12 orang 5. Guru : 22 orang 6. Bidan/Perawat : 6 orang 7. TNI/Polri :2 orang 8. Pensiunan : 1 orang 9. Sopir/Angkutan :21 orang 10. Karyawan swasta : 457 orang 11. Buruh : 80 orang 12. Swasta : 492 orang 50
4.6 Kepala Desa Biodata Kepala Desa Kelesa Nama : Joni Aris Wasito Nomor KTP : 1402062605720001 Tempat/ Tanggal Lahir : Pasar Lapan, 26 Mei 1972 Jabatan Terhitung : Kepala Desa (13 April 2015) Pendidikan terakhir : SLTA Agama : Islam Suku/RAS/Bangsa : Melayu Alamat :RT 03 Rw 01 Dusun I kelesa Desa Kelesa Kecamatan Seberida Kab. Indragiri Hulu Nomor SK : Kpts. 284/IV/2015 4.7 Sekretatis Desa Nama : Eka Setiawati No KTP : 1402064110830003 Tempat / Tanggal Lahir : Seresam, 01 Oktober 1983 Jabatan : Sekretaris Desa (terhitung 15 juni 2004) Suku : Melayu Alamat : RT 09 R 01, Dusun I Kelesa, Desa Kelesa, Kecamatan Seberida Kab. Indragiri Hulu Nomor SK : 01/KPTS/KLS/VI?2004 51
BAB VI PENUTUP Bedasarkan hasil pembahasan yang penulis lakukan dapat ditulis simpulan dari penelitian ini sesuai dengan indikator penelian penulis : 6.1 Kesimpulan 1. Pelaksaan pembangunan Desa Bidang infastruktur: pelaksanaan pembangunan yang lamban didesa kelesa, belum terlaksananya pembangunan inrastruktur yang merata, contohnya: semenisasi jalan, drainase dan gorong-gorong dari hasil observasi, pembangunan infrastruktur dilakukan terkhir pada tahun 2015-2017 dan setelah itu belum ada pembangunan infrastruktur lebih lanjut, hal tersebut dapat di lihat pada indikator pelaksanaan pembangunan infastruktur, hanya 3 RT yang baru terealisasi. 2. Pelaksaan pembangunan Desa bidang kesehatan masyarakat: untuk kesehatan masyarakat PUSTU (puskesmas pembatu) desa sudah sangat membantu masyarakat dalam pengobatan, persalinan dan lainnya untuk jangka terdekat, namun perlunya penambahan bangunan dan perlengkapan pustu untuk memenuhi standar minimum kesehatan masyarakat. 3. Pelaksaan pembanggunan desa bidang pendidikan: di bidang pendidikan terbagi dua item yaitu a. Pendidikan/sekolah umum: dalam hal ini pemerintah desa tidak terlibat langsung dalam kelangsungan belajar mengajar karna sekolah umum 78
di ambil ahli langsung pada dinas pendidikan INHU, desa hanya sebagai perawatan. b. Pendidikan agama/ Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah (MDTA): adanya MDTA ini sangat membantu orang tua dan anak- anak desa kelesa dalam meningkatkan pendidikan agama islam anak- anak desa yang mayoritas beragama islam, namun perlunya perhatian khusus pemerintah desa dalam penambahan bangunan, peralatan dan guru lagi. 4. Pelaksaan pembanguan desa bidang sosial masyarakat: melalui pemberdayaan masyarakat pemerintah desa telah melakukan beberapa program pemberdayaan masyarakat yaitu : sosialisasi kesehatan, pelatihan untuk para petani sawit dan karet, pengadaan ternak sapi. Upaya meningkatkan kualitas dan penghasilan masyarakat desa pemerintah desa telah membuat beberapa program pemberdayaan masyarakat amun disini masyarakat desa Kelesa kurang berpartisipasi dalam beberapa kegiatan tersebut. Hal ini menyebab kan kurang berjalannya pemberdayaan masyarakat yang baik. 5. Apratur desa dalam memberikan pelayanan yang baik: aparatur desa kelesa telah melakukan pelayanan publik sesuai standar pelayanan publik di UU no 25 thn 2009 ayat 7 sesuai dengan hasil wawancara beberapa masyarakat mengatakan aparatur desa telah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. 79
6. Pelaksaan pembangunan desa bidang perekonomian desa: didesa kelesa terdapat 1 lembaga perekonnomian desa yaitu BUMDes mekar sari yang telah membantu UMKM masyarakat desa melalui program simpan pinjam, namun BUMDes didesa kelesa ini kurang berinovasi dalam meningkatakn kesejahteraan masyarakat. Maka perlunya peningkatan inovasi-inovasi program BUMDes terbaru atau penambahan lagi. 7. Faktor penghambat dari program pembangunan desa di desa Kelesa yaitu Anggaran dana desa, dana desa yang kurang tersalur sesuai kebutuhan desa menyebabkan terhambatnya pembangunan didesa Kelesa. Kurangnya partisipasi masyarakat desa kelesa menjadi faktor penghambat, mayarakat desa kurang berartisipasi dalam program proggram yang telah di buat oleh pemerintah desa, pembangunan desa yang baik adalah terjalinnya kerjasama yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat desa. Kurangnya sarana dan prasarana desa juga penyebab terhambatnya pembangunan desa hal ini dapat di lihat dari kekurangan alat kesehatan, olah raga, penerangan jalan,kesenian, alat komputer dan lainnya. 6.2 Saran Berdasarkan dengan hasil penelitian penulis melakukan anaisis pelaksanaan program pembangunan desa di desa Kelesa Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, maka dengan ini penulis memberikan saran-sarn sebagai berikut: 1. Program pembangunan desa dalam bidang inrastruktur harus ditingkat kan setiap anggaran tahunan. 80
2. Pemerintah desa harus lebih memperhatikan dan mendahulukan kepentingan masyarakat desa 3. Masyarakat desa harus ikut berpartisipasi dalam proses pelaksanaan pembangunan karena dengan keikutsertaan masyarakat maka pembangunan akan mudah terlaksana. 4. Pemerintah desa dan masyarakat hendaknya selalu melakukan kerjasama dalam berbagai bidang demi terwujudnya pembangunan desa sesuai dengan harapan desa dan masyarakat. 5. Pemerintah desa harus lebih tanggap dengan kondisi masyarakat dan mengatasi semua permasalahan yang mengakibatkan lembannya pelaksanaan program pemmbangunan agar pembangunan desa tidak terus terhambat. 81
DAFTAR PUSTAKA Adisasmita,Raharjo. (2006) Membangun Desa Partisipati. Yogyakarta: Graha Ilmu Akbar, G. G., Hermawan, Y., & Karlina, A. L. (2019). Analisis Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut. Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik, 10(2), 1-8. Ardilah, T. (2014). Upaya Kepala Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Di Desa Bareng Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang). Jurnal Administrasi Publik, 2(1), 71-77.. Bahjathul, M. (2018). Analisis Model Pemerintahan Desa Di Provinsi Riau Pasca Berlakunya Uu No 6 Tahun 2014. Jurnal Dinamika Pemerintahan, 30-41. Cristian, H. (2015). Studi Tentang Pelaksanaan Rancangan Kerja Pembangunan Desa (Rkpdes) Tahun 2013 Didesa Loa Janan Ulu Kecamatan Loan Janan Kabupaten Kutai Kartanegara. Ejournal Pemerintah Intergratif , 190-210. Elisabeth Lenny Marit, E. R. (2021). Pengantar Otonomi Daerah Dan Desa . Yayasan Kita Menulis. Fitriyah, N., & Margono, A. (2017). Implementasi Pembangunan Infrastruktur Dalam Menunjang Kelancaran Pelayanan Pada Masyarakat Di Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau. Jurnal Administrative Reform, 2(4), 538- 550 Gugun Geusa Akbar, Y. H. (2019). Analisis Perencanaan Pembangunan Didesa Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut. Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik 2019, 2087-1511. Lestari, E. R. (2015). Implementasi Kebijakan Otonomi Desa Di Desa Pilanjau Kecamatan Sambaling Kabupaten Berau. Journal Administrasi Negara , 466-479. Mahayana, W. (2013). Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Bumi Kapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur. Journal Ilmu Pemerintah , 400-414. Mardiasmo, M. B. A. (2021). Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru. Penerbit Andi. Murtasudun, B. (2018). Analisis Model Pemerintah Desa Di Provinsi Riau Pasca Berlakuya Uu No 6 Tahun 2014. Jurnal Dinamika Pemerintah, 30-41. 82
Nadir, S. (2013). Otonomi Daerah Dandesentralisasi Desa . Jurnal Politik Profetik, Vol 1 No 1. Ndraha, Taliziduhu Pemerintahan Desa Dan Administrasi Desa, Jakarta : Pt Bumi Aksara 1991 Nurcholis Hanif, Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Jakarta: Pt Gelora Aksara Pratama 2011. P. Siagian,Sondang. (2001). Administrasi Pembangunan. Jakarta: Pt Bumi Aksara Priyono, Onny S. & Pranarka, A.M.W. (Penyunting), 1999. Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan Dan Implementasi. Jakarta: Centre For Strategic And International Studies Prof. Dr. Mardiasmo, M. A. (2018). Otonomi Dan Manajemen Keauangan Daerah . Yogyakarta : Cv. Andi Offset. Sondakh, H., Mantiri, M., & Kasenda, V. (2021). Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Tondei Kec. Motoling Barat Kabupaten Minahasa Selatan. Governance, 1(1). Tifani Ardilah, M. M. (2014). Upaya Kepala Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Di Desa Bareng Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang). Jurnal Administrasi Publik , 71- 77. Umar, Husein.Metode Riset Ilmu Administrasi Negara, Pembangunan, Dan Niaga. Jakarta : Pt Gramedia Pustaka Utama 2004 Widjaja, H. A. W. (2003). Pemerintahan Desa/Marga. Pt. Raja Graindo Persada. Jakarta. Referensi lain UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa UU No 25 tahun 2009 tentang pelayanan Publik ayat 7 Permendagri No 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa Peraturan Dearah kabupaten Indragiri Hulu No 2 Tahun 2008 tentang penyusunan organisasi dan tata kerja pemeritnahan desa Prof. Dr. Hj. Syamsiah Badruddin, M. S. (2015, Juli 08). Pengertian Pembangunan. Bappeda@Bulelengkab.Go.Id , Pp. -. 83
LAMPIRAN Lampiran 1 Berikut Peserta Rapat MUSREMBANGDES Pada Tahun 2021 : No NAMA Jabatan keterangan 1 Joni ariswanto Kepala Desa Hadir 2 Roma Doris Camat seberida Hadir 3 Daulay Kapolsek seberida Hadir (perwkilan) 4 Luvy prastyo Ketua BPD Hadir 84
5 Raja asmal Tokoh mayarakat Hadir 6 Juhend risal Toko masyarakat Hadir 7 Samsuar Ketua RT 01 Hadir 8 Boniran Ketua RT 02 Hadir 9 Paiman Ketua RT 03 Hadir 10 Hendrizal Ketua RT 04 Hadir 11 Sunawan Ketua RT 05 Hadir 12 Arianto Ketua RT 06 Hadir 13 Hendri saputra Ketua RT 07 Hadir 14 Jailani Ketua RT 08 Hadir 15 Mayusnardi Ketua RT 09 Hadir 16 Bambang samsino Kepala Dusun 1 Hadir 17 Fendi Ketua RW 01 Hadir 18 Staf desa Staff pemerintahan Hadir Desa Sumber : data Desa Kelesa Lampiran 2. Wawancara Dan Obsevasi Penelitan Wawancara bersama kepala desa di wakili oleh sekretaris desa Kelesa yaitu ibu eka stiawati : 85
Wawancara bersama pegawai kantor Desa Kelesa Wawancara bersama bebrapa masyarakat Desa Kelesa 86