Dharmasisya Dharmasisya Volume 1 NOMOR 3 SEPTEMBER 2021 November 2021 EMBEDAH PARAMETER BERUSAHA DALAM UPAYA EMBEDAH PARAMETER BERUSAHA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEMUDAHAN BERINVESTASI DI INDONESIA MENINGKATKAN KEMUDAHAN BERINVESTASI DI INDONESIA (STUDI KOMPARASI INDONESIA DAN VIETNAM) (STUDI KOMPARASI INDONESIA DAN VIETNAM) Hilda Swandani Prastiti Follow this and additional works at: Part of the Administrative Law Commons, Civil Law Commons, Constitutional Law Commons, Criminal Law Commons, and the International Law Commons Recommended Citation Recommended Citation Prastiti, Hilda Swandani (2021) "EMBEDAH PARAMETER BERUSAHA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEMUDAHAN BERINVESTASI DI INDONESIA (STUDI KOMPARASI INDONESIA DAN VIETNAM)," Dharmasisya: Vol. 1 , Article 13. Available at: This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Dharmasisya by an authorized editor of UI Scholars Hub. Article 13
EMBEDAH PARAMETER BERUSAHA DALAM UPAYA MENINGKATKAN EMBEDAH PARAMETER BERUSAHA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEMUDAHAN BERINVESTASI DI INDONESIA (STUDI KOMPARASI INDONESIA KEMUDAHAN BERINVESTASI DI INDONESIA (STUDI KOMPARASI INDONESIA DAN VIETNAM) DAN VIETNAM) Cover Page Footnote Cover Page Footnote Asian Development Bank, Jalan Menuju Pemulihan, Memperbaiki Iklim Investasi di Indonesia, 2005 Korupsi, Penghambat Utama Investasi di Indonesia, tanggal 24 April 2020 David Kairupan, Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2014), cetakan ke dua, hlm 4 Nissan Resmi Tutup Pabriknya di Indonesia, tutup-pabrik-di-indonesia, 29 Mei 2020. Jokowi Murka : Investor Lebih Pilih Vietnam daripada Indonesia, Kenapa? daripada-indonesia-kenapa, 6 Desember 2019 Ini Upaya Pemerintah Jaga Iklim Usaha Investasi dan Daya Saing, diakses dari 20 April 2020 Sekretariat Negara Republik Indonesia, Investasi dan Indonesia Maju, 2 Agustus 2019. Arief Budiman, Teori Penbangunan Dunia Ketiga, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm 19 Sebagaimana dikutip oleh Resha Rishana Putri, An-An Chandrawulan, Prita Amalia dalam jurnal yang berjudul 'Peringkat Arus Investasi Indonesia dalam Kerangka ASEAN-CHINA Free Trade Agreement (Perbandingan dengan Singapura, Malaysia, Thailand dan Vietnam) Ditinjau dari Prinsip Faidr and Equitable Treatment, Jurnal Hukum dan Pembangunan Universitas Indonesia, Volume 8 No. 2, 2018, hlm 278 Dikutip dari website Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melalui diakses pada tanggal 10 Desember 2020. Vietnam : ASEAN's Best Country to Invest In, , 11 Oktober 2019 Santandertrade, Vietamese Political Outline, , diakses pada tanggal 10 Desember 2020. Invest in Vietnam, investment-in-vietnam/, diakses tanggal 10 Desember 2020. Klaus E.Meyer & Yen Thi Thu Tran, Doing Business in Vietnam, Thunderbird International Business Review, 2006, hlm 27-28 Ngo Phuc Hanh, Đao Van Hùng, Nguyen Thac Hoat and Dao Thi Thu Trang, Improving Quality of Foreign Direct Investmen Attraction in Vietnam, International Journal of Quality Innovation, Springer Open, 2017, hlm 2 Wantanee Suntikul, David Airey, Richard W. Butler, The Influence of Foreign Direct Investment on Accomodation Patterns in Vietnam as A Result of the Open-Door Policy,2010, hlm 8 Ibid Ibid Indonesia, Undang Undang Penanaman Modal, UU Nomor 25 Tahun 2007, LN Nomor 67 TLN Nomor. 4724 Pasal 1 angka 2 Ibid, Pasal 1 angka 3 Huala Adolf, Perjanjian Penanaman Modal Dalam Hukum Perdagangan Internasional, (Jakarta, PT Rajagrafindo Perkasa,2004), hlm 12 Tri Hayati, Era Baru Hukum Pertambangan, (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2015), hlm 61 Chandrawulan, Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal, (Bandung, Penerbit Ikapi, 2011), hlm.37 Hernawati RAS, Joko Tri Suroso, Kepastian Hukum dalam Hukum Investasi di Indonesia melalui Omnibus Law, Jurnal Ilmiah MEA Vol 4 No 1 2020, hlm 394 Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Jukum Nasional, Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Mengenai Mekanisme Perizinan dalam Rangka Mendukung Kemudahan Investasi di Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM, 2016. Ibid, Sudikmo Mertokusumo, Bab-Bab tentang Penemuan Hukum, sebagaimana dikutip oleh Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, Jurnal Crepido Universitas Diponegoro, hlm 14 Ibid, Gralf-Peter Cailiess, "The Future of Commercial Law : Governing Cross Border Commerce" dalam The Law of The Future and The Future of Law, Sam Muller, Stavros Zouridis, Morly Frishmandan Laura Kistemaker (ed), (Oslo, Torkel Opsahl Academic Epublisher,2011), hlm 238. Hal ini
sebagaimana dikutip oleh Gek Sintha Mas Jasmin Wika dalam jurnal yang berjudul " Iklim Investasi Negara-Negara ASEAN menuju ASEAN Economic Community (AEC) : Investasi Langsung Luar Negeri", diakses dari tanggal 5 Desember 2020. Hal ini sebagaimana dikutip oleh Alghifari Mahdi Igamo, dalam jurnal yang berjudul "Pengaruh Resiko Ekonomi Terhadap Penanaman Modal Asing di Negara ASEAN (Studi Kasus Perbandingan Antara Negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei dan Myanmar, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Desember 2015 hlm 77 Hal ini sebagaimana dikutip oleh Hilman Panjaitan dan Anner Mangatur Sianipar, dalam buku yang berjudul Hukum Penanaman Modal Asing, (Jakarta, CV Indhill.Co,2008), ed Revisi, hlm 168 Suyud Margono, Hukum Investasi Asing Indonesia, (Jakarta, Novindo Pustaka Mandiri, 2008), hlm 56 Dhira Aditya Nanda, Pengaruh Ease of Doing Business dan Business Confidence terhadap Global Competitiveness Index ( Studi pada Negara Amerika Serikat, China dan Indonesia Tahun 2005-2017), 2018, dimuat dalam Jurnal Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya. Doing Business 2019, DB2019-report_web-version.pdf), diakses pada tanggal 25 April 2020 Lenida Ayumi, Mampukan Online Single Submission (OSS) Mendongkrak Kemudahan Berusaha?, , dalam KPPOD Brief berjudul Mampukan OSS Mendongkrak Kemudahan Berusaha? World Bank, Doing Business 2020,Economic Profile Indonesia Biaya dan Proses Perizinan Penyebab Peringkat EODB Stgnan, diakses tanggal 23 April 2020. Jokowi Inginkan Posisi EODB Turun Di Bawah 40, diakses pada tanggal 23 April 2020. 10 Best countries to invest in post COVID, invest/?utm_medium, 29 April 2020 Indonesia Peringkat 4 Negara Tujuan Investasi Asing di Asia, Laporan Asian Development Bank 2019, diakses dari 10 Desember 2020 Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Perizinan Berusaha, PP Nomor 24 Tahun 2008, LN Nomor 46 TLN Nomor 4831 Pasal 1 angka 4 EODB Report , Bank Dunia 2020 Vietnamese Economic Informastion, Administrative Cost: Barriers for VN/s Business Environtment, 6 Agustus 2020. EODB Report , Bank Dunia, 2020 Vietnam, Law on Investment 2020, Law Number No. 61/ 2020/QH14 Invest Vietnam, Construction Permit, diakses pada tanggal 10 Desember 2020. Vietnam Business Law, New Amandments to Vietnam Construction Law, diakses pada tanggal 10 Desember 2020. Peringkat kemudahan Berusaha di Indonesia Stagnan, indonesia-stagnan-17559?page_y=0, diakses pada tanggal 11 Desember 2020. ThompsonReuter, Electricity Regulation in Vietnam, Overview, diakses pada tanggal 10 Desember 2020. Vietnam, Law on Entreprise, Law Number 59/2020/QH14 Vietnam Briefing, Vietnam Ranked 70 for Ease of Doing Business : World Bank, 15 November 2019. Doing Business Indonesia, 19 Desember 2020 Vietnam Briefing, Vietnam Rises 14 Places in The World Bank;'s Ease of Doing Business Rankings, business-rankings.html/, diakses tanggal 19 Desember 2020. Sulistiowati, Ketidakseimbangan Hak dan Kewajiban antara Investor Asing dengan Pekerja Indonesia Dalam Pengaturan Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan, Jurnal Mimbar Hukum Universitas Gajah Mada, Volume 27, 2 Juli 2015, hlm 197. This article is available in Dharmasisya:
DHARMASISYA Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Volume 1 Nomor 3 (September 2021) 1259-1274 e-ISSN: xxxx-xxxx; p-ISSN: xxxx-xxxx MEMBEDAH PARAMETER BERUSAHA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEMUDAHAN BERINVESTASI DI INDONESIA (STUDI KOMPARASI INDONESIA DAN VIETNAM) Hilda Swandani Prastiti Fakultas Hukum Universitas Indonesia Korespodensi: Abstrak Investasi merupakan komponen penting bagi suatu negara untuk menggerakkan kegiatan perekonomian. Penanaman modal baik dari dalam maupun dari luar negeri atau Penanaman Modal Asing, memerlukan iklim investasi yang baik dan kemudahan berusaha. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sumber daya alam dan manusia yang melimpah, namun kenyataannya tidak selalu berkorelasi positif dengan peningkatan investasi. Kurangnya investasi berarti lambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara. Tulisan ini bermaksud untuk melakukan studi banding terhadap kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Vietnam dalam upaya meningkatkan Iklim Investasi dan Kemudahan Berusaha. Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dengan kebijakannya telah mampu menarik investor yang telah pergi dan pindah ke negara lain, namun belum sepenuhnya menghilangkan kesan bahwa Indonesia tidak ramah investasi. Vietnam memiliki lebih banyak terobosan yang menjadikannya negara tujuan investasi paling menarik di ASEAN Kata Kunci : Penanaman Modal Asing, Kemudahan Berusaha, Kebijakan, Investor, Pertumbuhan Ekonomi Abstract Investment is an important component for a country to drive economic activities. Investments both from within and from abroad or Foreign Direct Investment, require a good investment climate and ease of doing business. Indonesia is one of the countries with abundant natural and human resources, but in fact it is not alway in positive connection with the increase of investment. Lack of investment means slow economic growth for a country. This paper intends to conduct a comparative study of the policies taken by the Government of Indonesia and the Government of Vietnam in an effort to improve the Investment Climate and Ease of Doing Business. This research was conducted in a normative juridical manner with literature studies. The results of the research show that Indonesia with its policies has been able to attract investors who had left and moved to other countries, but have not completely abandoned the impression that Indonesia is not investment friendly. Vietnam has more breakthroughs which make it the most attractive investment destination country in ASEAN Keyword : Foreign Direct Investment, Ease of Doing Business, Policy, Investor, Economic Growth 1. PENDAHULUAN Investasi merupakan hal yang sangat penting bagi suatu negara, dimana investasi baik investasi asing maupun dari dalam negeri merupakan salah satu penggerak ekonomi. Indonesia sebagai negara yang dikaruniai banyak sumber daya alam dan sumber daya manusia sejatinya merupakan negara yang sangat menarik bagi sebuah investasi. Namun demikian Indonesia juga pernah dikenal sebagai negara yang tidak investor friendly dalam berbagai aspek. Meskipun saat ini sudah terdapat banyak upaya perbaikan, namun belum sepenuhnya bisa menanggalkan kesan ketidakramahan terhadap investor. Dikutip dari kajian Asian Development Bank1, hambatan dalam melakukan kegiatan bisnis di Indonesia meliputi : (1) ketidakpastian hukum dan ketidakjelasan kebijakan, (2) banyaknya korupsi, (3) regulasi di bidang ketenagakerjaan yang seringkali malah lebih rumit daripada kualitas pekerja, (4) biaya keuangan, (5) pajak yang tinggi dan (6) ketersediaan listrik. Sementara berdasarkan data World Economic Forum dalam Global Competitiveness Report 2017-20182 memperlihatkan bahwa hambatan terbesar dalam iklim investasi di Indonesia adalah korupsi. 1 Asian Development Bank, Jalan Menuju Pemulihan, Memperbaiki Iklim Investasi di Indonesia, 2005 2 Korupsi, Penghambat Utama Investasi di Indonesia, tanggal 24 April 2020 1259 DHARMASISYA Vol. I N0. 3 (September 2021)
DHARMASISYA Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Volume 1 Nomor 3 (September 2021) 1259-1274 e-ISSN: xxxx-xxxx; p-ISSN: xxxx-xxxx Selain korupsi, beberapa hambatan lain yang turut membuat muram wajah investasi di Indonesia antara lain adalah inefesiensi birokrasi, infrastruktur yang tidak memadai, kebijakan pemerintah yang tidak stabil dan regulasi tenaga kerja. Senada dengan hal tersebut, David Kairupan (2014) menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan problematika utama dalam menciptakan iklim investasi yang baik di Indonesia disamping faktor lain seperti infrastruktur, keamanan dan stabilitas politik3. Banyaknya investasi asing yang keluar dari Indonesia merupakan bukti bahwa label tidak ramah investasi nyata bagi Indonesia. Nissan Motor Co. Ltd misalnya, mengumumkan penutupan pabriknya di Indonesia dan akan berkonsentrasi pada pabrik di Thailand sebagai pusat produksi tunggal Nissan untuk pasar di ASEAN4. Yang menarik, pada tahun 2019 terdapat 33 perusahaan Cina yang melakukan ekspansi bisnis ke luar negara Cina. Sebanyak 23 perusahaan melakukan investasi di Vietnam dan tidak satupun investasi di lakukan di Indonesia5. Kondisi tersebut tidak bisa dianggap remeh. Berbagai upaya tentu dilakukan Pemerintah untuk merubah wajah buram investasi di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan tujuh langkah yang dilakukan Pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi dan daya saing. Langkah-langkah tersebut meliputi : (1) Pemberian tax holiday, (2) Perbaikan perizinan melalui Online Single Submisson (OSS), (3) Perubahan sistem perpajakan, (4) Pemberian insentif fiskal; (5) Kebijakan perdagangan untuk mendorong ekspor; (6) program pendidikan untuk penyiapan SDM yang kompeten; dan (7) optimalisasi infrastruktur. 6 Semua upaya yang dilakukan Pemerintah tersebut bermuara pada upaya peningkatan investasi di Indonesia. Peningkatan investasi artinya akan mendorong pembangunan perekonomian di dalam negeri dengan terserapnya tenaga kerja dan multiplayer effect lainnya. Dalam ekonomi makro, investasi juga berperan sebagai salah satu komponen dari pendapatan nasional. Investasi memiliki hubungan positif dengan Pendapatan Domestik Bruto atau PDB. Jika investasi naik, maka PDB akan naik, begitu juga sebaliknya, saat investasi turun maka PDB akan ikut turun7. Hal ini sejalan dengan teori dari Evsey Domar dan Roy Harrod yang selanjutnya dikenal dengan rumus Harrod-Doma, dimana "pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tabungan dan investasi, dan pembangunan pada dasarnya merupakan masalah menambahkan investasi modal8. Iklim investasi dan kemudahan berbisnis di Indonesia seringkali dibandingkan dengan Vietnam. Sebagai sesama negara di ASEAN, Vietnam disebut jauh lebih bersahabat bagi investor asing. Berdasarkan data ASEAN Integration Report 20189, jumlah Foreign Direct Investment 3 David Kairupan, Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2014), cetakan ke dua, hlm 4 4 Nissan Resmi Tutup Pabriknya di Indonesia, tutup-pabrik-di-indonesia, 29 Mei 2020. 5 Jokowi Murka : Investor Lebih Pilih Vietnam daripada Indonesia, Kenapa? kenapa, 6 Desember 2019 6 Ini Upaya Pemerintah Jaga Iklim Usaha Investasi dan Daya Saing, diakses dari investasi-dan-daya-saing?page=2, 20 April 2020 Republik 7Sekretariat Negara Indonesia, Investasi dan Indonesia Maju, 2 Agustus 2019. 8 Arief Budiman, Teori Penbangunan Dunia Ketiga, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm 19 9 Sebagaimana dikutip oleh Resha Rishana Putri, An-An Chandrawulan, Prita Amalia dalam jurnal yang berjudul 'Peringkat Arus Investasi Indonesia dalam Kerangka ASEAN-CHINA Free Trade Agreement (Perbandingan 1260 DHARMASISYA Vol. I N0. 3 (September 2021)
DHARMASISYA Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Volume 1 Nomor 3 (September 2021) 1259-1274 e-ISSN: xxxx-xxxx; p-ISSN: xxxx-xxxx Restriction atau FDI Restriction Vietnam lebih rendah daripada di Indonesia, sementara Indonesia hanya lebih banyak dari Kamboja, yang artinya menduruki urutan kedua terbanyak dalam FDI Restriction. Dikutip dari website Kementerian Luar Negeri10, Vietnam yang bernama resmi Republik Sosialis Vietnam merdeka sejak tanggal 2 September 1945. Dengan luas wilayah 333.210 km2, Vietnam memiliki 54 suku etnis yang tersebar di 63 provinsi. Sistem pemerintahan Vienam adalah Sosialis Rebuplik dengan sistem partai tunggal yaitu Partai Komunis Vietnam. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu yang tercepat di dunia sejak Pemerintah Vietnam meluncurkan program Doi Moi (Renovasi atau Reformasi) pada sekitar Tahun 198611. Dampak dari kebijakan tersebut terlihat dari banyaknya investasi asing yang langsung yang masuk ke Vietnam. Pertumbuhan ekonomi di Vietnam didukung oleh perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke industri manufaktur dan jasa, investasi swasta dan meningkatnya peran industri pariwisata12. Masih dari sumber yang sama, upah buruh meningkat di Vietnam, namun peningkatannya masih dalam batas yang wajar sehingga masih menarik bagi investor untuk mendirikan pabriknya di Vietnam. Harga tanah yang relatif lebih murah dan bahkan gratis dengan beberapa ketentuan turut mendukung kemudahan berbisnis di Vietnam. Vietnam melakukan banyak terobosan yang penting yang patut dipelajari oleh Indonesia. Melalui kebijakan Doi Moi, Pemerintah Vietnam secara kontinyu memperbaiki sistem peradilan, sistem politik, perpajakan dan meningkatkan komitmen kerjasama dengan internasional. Vietnam merubah paradigma komunisme menjadi ekonomi pasar dengan meliberalisasi pertanian, industri dan jasa13. Investasi Asing di Vietnam telah memiliki pengaruh besar bagi perekonomian domestik. Hal ini sangat berpengaruh pada berkembangnya pasar lokal yang merasakan dampak meningkatnya pendapatan. juga memprioritaskan sektor-sektor tertentu seperti telekomunikasi, pengembangan perangkat lunak dan pembuatan kapal14 yang telah menjadi tujuan favorit bagi investor asing. Dampak dari masuknya tersebut membawa dampak positif bagi Vietnam, yaitu meningkatkatnya investasi di dalam negeri, terciptanya persaingan sehat, transfer teknologi yang menjadikan banyak inovasi tercipta dan meningkatnya efisiensi produksi15. Law on Foreign Investment yang diterbitkan pada Tahun 1987 menandai era keterbukaan Vietnam bagi investasi asing. Amandemen yang telah dilakukan dua kali, yaitu pada Tahun 1990 dan Tahun 199216 membuka peluang swasta untuk dapat melakukan Joint Ventures dengan investor asing. Selain itu, amandemen dilakukan juga untuk memperpanjang durasi operasi bagi investor asing dari 20 tahun menjadi maksimal 70 tahun17. Pemerintah Vietnam investor asing dengan Singapura, Malaysia, Thailand dan Vietnam) Ditinjau dari Prinsip Faidr and Equitable Treatment, Jurnal Hukum dan Pembangunan Universitas Indonesia, Volume 8 No. 2, 2018, hlm 278 Indonesia melalui diakses pada tanggal 10 Desember 2020. 11 Vietnam : ASEAN's Best Country to Invest In, 10 Dikutip dari website Kementerian Luar Negeri Republik country-invest , 11 Oktober 2019 12 Santandertrade, Vietamese Political Outline, , diakses pada tanggal 10 Desember 2020. 13 Invest in Vietnam, diakses tanggal 10 Desember 2020. 14 Klaus E.Meyer & Yen Thi Thu Tran, Doing Business in Vietnam, Thunderbird International Business Review, 2006, hlm 27-28 15 Ngo Phuc Hanh, Đao Van Hùng, Nguyen Thac Hoat and Dao Thi Thu Trang, Improving Quality of Foreign Direct Investmen Attraction in Vietnam, International Journal of Quality Innovation, Springer Open, 2017, hlm 2 16 Wantanee Suntikul, David Airey, Richard W. Butler, The Influence of Foreign Direct Investment on Accomodation Patterns in Vietnam as A Result of the Open-Door Policy,2010, hlm 8 17 Ibid DHARMASISYA Vol. I N0. 3 (September 2021) 1261
DHARMASISYA Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Volume 1 Nomor 3 (September 2021) 1259-1274 e-ISSN: xxxx-xxxx; p-ISSN: xxxx-xxxx Vietnam bukan tidak pernah mengalami kegagalan. Pada Tahun 1996 FDI di Vietnam merosot tajam untuk pertama kalinya. Banyak analisa berujung pada pendapat bahwa Doi Moi hanya merupakan retorika kosong dan iklim politik di Vietnam masih belum seterbuka yang dikampanyekan18. Namun yang patut dicontoh adalah bahwa Vietnam segera bangkit karena menyadari bahwa FDI adalah faktor penting yang menggerakkan perekonomian bagi negaranya. Dari uraian tersebut, maka menarik untuk mempelajari kebijakan-kebijakan apa saja yang telah dilakukan oleh Indonesia dan Vietnam upaya memperbaiki iklim investasi dan kemudahan berusaha sehingga dapat mendorong peningkatan investasi kedua negara tersebut dan pada akhirnya membawa nama ASEAN sebagai kawasan ramah investasi. II. PEMBAHASAN 1. Investasi dan Kepastian Hukum Investasi pada dasarnya merupakan kegiatan penanaman modal. Undang undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal) menggunakan nomenklatur penanaman modal untuk menyebut investasi. Investasi bisa berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. UU Penanaman Modal mendefinisikan penanaman modal dalam negeri atau PMDN sebagai "kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.19 Sedangkan penanaman modal asing atau PMA didefinisikan sebagai "kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.20" Adapun persyaratan penanaman modal dikelompokkan dalam dua bentuk : (1) persyaratan masuk dan (2) persyaratan operasional21. PMA atau dalam istilah perdagangan internasional disebut dengan Foreign Direct Investment atau FDI merupakan aspek penting dalam integrasi ekonomi secara global. Dalam konteks kesesuaian dengan konstitusi di Indonesia, keberadaan investasi asing bukan suatu hal yang dilarang. Muhammad Hatta menjelaskan bahwa konteks penguasaan sumber daya alam oleh negara tidak selalu harus dengan pengelolaan langsung oleh negara namun dapat diserahkan kepada swasta dengan pengawasan pemerintah dengan tujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat22. Pengaturan FDI sendiri bersifat dinamis yang mendapat pengaruh dari perkembangan penanaman modal asing, strategi penggabungan perusahaan serta global merger dari perusahaan-perusahaan multinasional23. Diperlukan faktor-faktor pendukung yang menjadikan suatu negara menjadi tuan rumah atau host country yang ramah terhadap investasi. Tentu saja kemudahan berinvestasi menjadi salah satu parameter penting dalam menciptakan iklim yang kondusif. Faktor lain yang tak kalah penting adalah stabilitas politik dan kepastian hukum di host country. Kepastian hukum dalam berusaha merupakan salah satu aspek penting bagi sebuah investasi. Investor selalu akan melakukan uji kelayakan terhadap rencana bisnisnya, salah satunya terkait dengan peraturan 18 Ibid 19 Indonesia, Undang Undang Penanaman Modal, UU Nomor 25 Tahun 2007, LN Nomor 67 TLN Nomor. 4724 Pasal 1 angka 2 20 Ibid, Pasal 1 angka 3 21 Huala Adolf, Perjanjian Penanaman Modal Dalam Hukum Perdagangan Internasional, (Jakarta, PT Rajagrafindo Perkasa,2004), hlm 12 22 Tri Hayati, Era Baru Hukum Pertambangan, (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2015), hlm 61 23 Chandrawulan, Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal, (Bandung, Penerbit Ikapi, 2011), hlm.37 DHARMASISYA Vol. I N0. 3 (September 2021) 1262
DHARMASISYA Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Volume 1 Nomor 3 (September 2021) 1259-1274 e-ISSN: xxxx-xxxx; p-ISSN: xxxx-xxxx perundang-undangan dan kepastian hukum didalamnya.24 Kepastian hukum yang baik yang dapat mengundang masuknya investor ke dalam suatu negara pada akhirnya akan memberikan banyak manfaat baik berupa pemasukan negara maupun nilai tambah lain terutama di bidang penciptaan lapangan kerja. Istilah investasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan25. Dari pengertian singkat tersebut, setiap pelaku usaha tentu akan melakukan serangkaian upaya dalam rangka mencapai tujuannya, yaitu memperoleh keuntungan. Aspek kepastian hukum menjadi faktor utama dalam menarik minat para investor untuk memanamkan modal di Indonesia, disamping juga faktor kestabilan politik dan ekonomi26. Setiap pelaku usaha cenderung akan terlebih dahulu mencari pengetahuan tentang aturan-aturan hukum yang berlaku di suatu negara yang diminati untuk investasinya. Hal ini sangat penting karena akan menyangkut keberlangsungan investasi dan bisnisnya di masa depan. Investor membutuhkan adanya kepastian hukum karena dalam melakukan suatu investasi akan saling mengkait dengan banyak aturan dari berbagai sektor seperti perpajakan, ketenagakerjaan maupun pertanahan27. Kepastian hukum akan memberikan rasa tenang dan nyaman dalam menjalankan kegiatan usaha di suatu negara. Suatu kegiatan investasi sudah pasti terkait dengan perhitungan keekonomian yang telah melalui serangkaian perencanaan dari awal. Perhitungan tersebut tentu didasarkan pada kondisi aturan yang menjadi hukum positif pada saat itu. Hal ini sejalan dengan pendapat Sudikno Mertokusumo sebagaimana dikutip oleh Mario Julyan dan Aditya Yuli Sulistyawan28 bahwa "keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang- wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh apa yang diharapkan dalam keadaaan tertentu". Masih dari sumber yang sama, pernyataan Sudikno Mertokusumo ini dikuatkan oleh pendapat Van Apeldoorn yang mengatakan bahwa terdapat dua aspek dalam kepastian hukum, yaitu "dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum", dimana hal ini mengandung makna bahwa bahwa para pencari keadilan akan mencari hukum apa yang diterapkan pada saat itu sebelum memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan29. Dengan demikian maka kepastian hukum bertujuan untuk menghindari konflik, sebagaimana diungkapkan oleh Gralf-Peter Cailiess (2011) bahwa "the function that a legal system performs for society as a whole, however, is to prevent future dispute by providing legal certainty"30. Hal lain yang menjadi perhatian investor adalah tingkat keterbukaan terhadap investasi asing. Urata dan Ando (2010) menyatakan bahwa negara yang cenderung tertutup kurang menarik investor demikian pula sebuah negara meskipun memiliki kebijakan PMA yang terbuka namun apabila tidak ada transparansi dan akuntabilitas didalamnya maka akan cenderung 24 Hernawati RAS, Joko Tri Suroso, Kepastian Hukum dalam Hukum Investasi di Indonesia melalui Omnibus Law, Jurnal Ilmiah MEA Vol 4 No 1 2020, hlm 394 25 Kamus Besar Bahasa Indonesia 26 Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Jukum Nasional, Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Mengenai Mekanisme Perizinan dalam Rangka Mendukung Kemudahan Investasi di Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM, 2016. 27 Ibid, 28 Sudikmo Mertokusumo, Bab-Bab tentang Penemuan Hukum, sebagaimana dikutip oleh Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, Jurnal Crepido Universitas Diponegoro, hlm 14 29 Ibid, 30 Gralf-Peter Cailiess, "The Future of Commercial Law : Governing Cross Border Commerce" dalam The Law of The Future and The Future of Law, Sam Muller, Stavros Zouridis, Morly Frishmandan Laura Kistemaker (ed), (Oslo, Torkel Opsahl Academic Epublisher,2011), hlm 238. DHARMASISYA Vol. I N0. 3 (September 2021) 1263
DHARMASISYA Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Volume 1 Nomor 3 (September 2021) 1259-1274 e-ISSN: xxxx-xxxx; p-ISSN: xxxx-xxxx menghambat masuknya investasi asing.31 Krugman (1988)32 juga menjelaskan bahwa dengan penanaman modal asing maka tidak hanya akan terjadi pemindahan sumber daya, tetapi juga kontrol langsung terhadap kegiatan perusahaan di luar negeri termasuk pengawasan atas aset dan kegiatan operasionalnya, sehingga transparasi menjadi sangat penting. Pada dasarnya, investor asing dan host country memiliki posisi yang saling ketergantungan dan saling menguntungkan. Perusahaan yang memutuskan berinvestasi keluar negaranya relatif memiliki kelebihan secara permodalan, teknologi dan sumber daya. Dengan demikian investasi asing dapat lebih memberikan pengalaman dan pengetahuan bagi host country. Dengan kelebihannya tersebut maka diharapkan terjadi transfer teknologi dan penyerapan tenaga kerja secara masif sehingga tingkat pengangguran di host country dapat ditekan pada level yang sangat rendah. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, jika perlu menurut Sumantoro (1977), host country dapat menetapkan kebijakan bahwa investor asing hanya dapat melakukan investasi pada bidang-bidang yang belum dikuasai perusahaan dalam negeri dan menetapkan kebijakan investasi asing harus menunjang industri dalam negeri33. Host country maupun investor pada dasarnya memiliki simbiosis mutulisme yang diikat dalam perjanjian sebagai perikatan bersama berdasarkan asas kebebasan berkontrak (freedom of contract). Dalam konteks KUHPerdata, kebebasan berkontrak tidak boleh melanggar undang- undang, kesusilaan dan ketertiban umum34. Dengan hubungan yang saling menguntungkan tersebut, sudah seharusnya setiap negara menyediakan iklim investasi dan kemudahan berusaha yang ramah investor. Sebaliknya, investor juga memberikan hak-hak host country seperti pembayaran pajak, pembagian revenue dalam bentuk coorporate social responsibilty, penyerapan tenaga kerja, transfer teknologi dan peranan lain yang menguntungkan kedua belah pihak. 2. Posisi Indonesia dan Vietnam dalam peringkat investasi dunia. Ease of Doing Buseiness atau EODB merupakan suatu indeks kemudahan berbisnis yang direlease oleh World Bank. Indeks tersebut dapat menggambarkan kemudahan berbisnis di suatu negara. Semakin tinggi peringkat EODB suatu negara, maka diartikan bahwa kemudahan berbisnis di negara tersebut baik dan ramah terhadap investor.35 Dikutip dari Doing Business 202036, 10 indikator untuk mengukur kemudahan berbisnis adalah : starting a business, dealing with construction permit, getting electricity, registering property, getting credit, protecting minor investor, trading across border, paying taxes, enforcing contracts, dan resolving eficiency. Dari 190 negara, Vietnam menduduki peringkat 70, sementara Indonesia di peringkat 73 untuk kemudahan berbisnis sesuai hasil penilaian dari Bank Dunia. Pada Tahun 2018 Indeks EODB Indonesia pernah mencapai urutan ke 72 dari 180 negara. Namun pada tahun berikutnya turun ke peringkat 73. Salah satu hambatan yang dihadapi 31 Hal ini sebagaimana dikutip oleh Gek Sintha Mas Jasmin Wika dalam jurnal yang berjudul " Iklim Investasi Negara-Negara ASEAN menuju ASEAN Economic Community (AEC) : Investasi Langsung Luar Negeri", diakses dari tanggal 5 Desember 2020. 32 Hal ini sebagaimana dikutip oleh Alghifari Mahdi Igamo, dalam jurnal yang berjudul "Pengaruh Resiko Ekonomi Terhadap Penanaman Modal Asing di Negara ASEAN (Studi Kasus Perbandingan Antara Negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei dan Myanmar, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Desember 2015 hlm 77 33 Hal ini sebagaimana dikutip oleh Hilman Panjaitan dan Anner Mangatur Sianipar, dalam buku yang berjudul Hukum Penanaman Modal Asing, (Jakarta, CV Indhill.Co,2008), ed Revisi, hlm 168 34 Suyud Margono, Hukum Investasi Asing Indonesia, (Jakarta, Novindo Pustaka Mandiri, 2008), hlm 56 35 Dhira Aditya Nanda, Pengaruh Ease of Doing Business dan Business Confidence terhadap Global Competitiveness Index ( Studi pada Negara Amerika Serikat, China dan Indonesia Tahun 2005-2017), 2018, dimuat dalam Jurnal Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya. 36 Doing Business 2019, diakses pada tanggal 25 April 2020 DHARMASISYA Vol. I N0. 3 (September 2021) 1264
DHARMASISYA Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Volume 1 Nomor 3 (September 2021) 1259-1274 e-ISSN: xxxx-xxxx; p-ISSN: xxxx-xxxx pelaku usaha adalah perizinan yang masih berbelit-belit37. Lebih lanjut dikatakan bahwa dalam rangka mengatasi hal tersebut, standarisasi OSS menjadi salah satu titik berat Pemerintah dalam upaya menyederhanakan perizinan. Usaha tersebut nampaknya belum sepenuhnya membuahkan hasil. Berdasarkan hasil penilaian Bank Dunia melalui Report Doing Business 2020, 38 meskipun angka penilaian naik dari tahun sebelumnya, namun peringkat Indonesia masih stagnan di angka 73. Stagnasi ini menurut Kepala BKPM disebabkan oleh dua hal yaitu faktor biaya dan proses perizinan.39 Untuk itulah Presiden Joko Widodo meminta jajaran kabinet untuk fokus pada indikator penilaian EODB mengingat Presiden telah mencanangkan target agar peringkat EODB Indonesia berada di bawah 40.40 Vietnam sendiri berada di ranking 70 sama seperti Tahun 2019. Selain peringkat EODB yang dirilis oleh World Bank, terdapat penilaian lain untuk menilai investasi di suatu negara. CEO World merilis 10 negara terbaik untuk investasi di Tahun 2020. Analisa dilakukan terhadap iklim bisnis dan investasi di 80 negara. Parameter yang digunakan untuk menilai adalah tingkat korupsi, kebebasan, pajak, kualitas hidup, kesiapan teknologi, tenaga kerja, perlindungan investor, kesiapan infrastruktur dan birokrasi41. Indonesia masuk dalam 10 besar. Singapura berada di peringkat pertama, sementara Indonesia berada di peringkat ke empat di atas India. Urutan peringkat ke sepuluh negara tersebut adalah Singapura, Inggris, Polandia Indonesia, India, Italia, Australia, Filipina, Amerika, Malaysia dan Republik Chechnya. Sementara itu, berdasarkan laporan Asian Development Bank yang dirilis pada bulan November 201942, Indonesia berada di peringkat 4 negara tujuan investasi di Asia. Tiga negara yang berada di atas Indonesia adalah Tiongkok, India dan Australia, sedangkan 6 negara di peringkat lima sampai 10 adalah Vietnam, Singapura, Hongkong, Filipina dan Malaysia. Satu lagi penilaian dilakukan oleh media survei dari Amerika, yaitu USNews, yang melakukan survei terhadap 7000 entitas bisnis, dan menempatkan Indonesia di posisi ke empat dan Vietnam di posisi ke tujuh. Urutan selengkapnya adalah Kroasia, Thailand, Inggris, Indonesia, India, Italia, Australia, Vietnam, Latvia dan Singapura 3. Parameter Kemudahan Berinvestasi dan prakteknya di Indonesia dan Vietnam. Dalam menguji parameter kemudahan berusaha, penulis mengambil 10 parameter dari EODB yang lebih lengkap dan ditambahkan satu parameter yaitu ketenagakerjaan. Parameter ketenagakerjaan ini pada menjadi parameter dalam EODB pada Tahun 2019 namun tidak masuk dalam parameter EODB Tahun 2020. a) Kemudahan Berusaha (Starting A Business) Kemudahan berusaha menjadi parameter yang pertama wajib diperbaiki, karena kemudahan berusaha ini merupakan gerbang awal masuknya investasi ke suatu negara. Di Indonesia, pelayanan Terpadu (PTSP) dan layanan Perizinan Berusaha melalui Online Single 37 Lenida Ayumi, Mampukan Online Single Submission (OSS) Mendongkrak Kemudahan Berusaha?, , dalam KPPOD Brief berjudul Mampukan OSS Mendongkrak Kemudahan Berusaha? 38 World Bank, Doing Business 2020,Economic Profile Indonesia 39Biaya Stgnan, eodb-stagnan/), diakses tanggal 23 April 2020. dan Proses Perizinan Penyebab Peringkat EODB 40 Jokowi Inginkan Posisi EODB Turun Di Bawah 40, diakses pada tanggal 23 April 2020. 4110 Best countries to invest in post COVID, invest/?utm_medium, 29 April 2020 42 Indonesia Peringkat 4 Negara Tujuan Investasi Asing di Asia, Laporan Asian Development Bank 2019, diakses dari investasi-asing-di-asia#, 10 Desember 2020 DHARMASISYA Vol. I N0. 3 (September 2021) 1265
DHARMASISYA Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Volume 1 Nomor 3 (September 2021) 1259-1274 e-ISSN: xxxx-xxxx; p-ISSN: xxxx-xxxx Submission (OSS) dengan berbagai integrasi perizinan online merupakan upaya mempermudah masuknya investasi asing. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Perizinan Berusaha mendefinisikan perizinan berusaha sebagai pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen43. Perizinan Berusaha diproses melalui sistem elektronik terintegrasi yang disebut dengan OSS. Keberadaan perizinan berusaha saat ini diperkuat dengan kehadiran Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang memangkas birokrasi dan perizinan. Sebelumnya adanya UU Cipta Kerja, prosedur berusaha di Indonesia memakan waktu 13 hari dengan 11 prosedur44. Setelah berlakunya UU Cipta Kerja efektvitasnya baru akan dapat diketahui apabila aturan pelaksana yang saat ini masih dalam tahap pembahasan telah selesai dan berlaku. Untuk bidang usaha, di Indonesia terdapat 20 bidang usaha yang tertutup berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Di Tahun 2020 ini, Vietnam mengesahkan amandemen atas undang undang investasi dan memberlakukan Law on Investment 2020 dan Law on Enterprise 2020. Melalui Law on Investment ini Vietnam memberlakukan ketentuan baru mengenai insentif investasi yang yang tidak diatur di dalam undang undang seelumnya. Kemudahan berusaha di Vietnam sangat dipengaruhi oleh kebijakan Administrative Reform, dimana Vietnam menyadari bahwa biaya adimistratif dan segala formalitasnya sangat tinggi di Vietnam dan hal tersebut menjadi penghalang bagi iklim investasi di Vietnam.45 Reformasi periode pertama dilaksanakan pada kurun waktu 2010-2020 dan telah berhasil memangkas sejumlah perizinan. Berdasarkan data EODB46 saat ini investor dalam memulai usahanya melewati 8 prosedur dalam waktu hari. Sedangkan untuk bidang usaha, berdasarkan Law on Investment 2020, terdapat 6 bidang usaha yang tertutup untuk investasi asing, yaitu illicit drug, prostitution, human trafficking, human cloning, and other commerce related to otherwise illegal activities47. b) Izin Konstruksi (Dealing With Construction Permit) Landasan hukum dalam pemberian izin konstruksi di Indonesia diatur di dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan berbagai peraturan pelaksananya termasuk peraturan daerah. Pemberian izin dilakukan berjenjang sesuai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan. Kurang lebih dibutuhkan waktu 49 hari dengan 18 prosedur yang harus dilewati di Indonesia. Sejumlah terobosan penting telah dilakukan dalam mensimplifikasi proses pemberian izin konstruksi diantaranya melalui kebijakan reformasi pendirian bangunan melalui PTSP Provinsi dan Kabupaten, serta penghapusan biaya-biaya pengurusan. Di Vietnam, izin konstruksi juga diberikan sesuai jenjangnya, dimana Ministry of Construction akan memberikan izin konstruksi untuk pekerjaan khusus, Komite Rakyat Tingkat Provinsi dan Komite Rakyat Tingkat Kabupaten untuk jenis pekerjaan lainnya yang sesuai 43 Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Perizinan Berusaha, PP Nomor 24 Tahun 2008, LN Nomor 46 TLN Nomor 4831 Pasal 1 angka 4 44 EODB Report , Bank Dunia 2020 45 Vietnamese Economic Informastion, Administrative Cost: Barriers for VN/s Business Environtment, 6 Agustus 2020. 46 EODB Report , Bank Dunia, 2020 47 Vietnam, Law on Investment 2020, Law Number No. 61/2020/QH14 DHARMASISYA Vol. I N0. 3 (September 2021) 1266
DHARMASISYA Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Volume 1 Nomor 3 (September 2021) 1259-1274 e-ISSN: xxxx-xxxx; p-ISSN: xxxx-xxxx peraturan48. Landasan izin konstruksi di Vietnam adalah Construction Law No. 62/2020/QH14 Tahun 2014 yang telah diamandemen dengan The Construction Lawa 2020 yang baru akan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020. Inspeksi dilakukan oleh Department of Construction dan Komite Rakyat Tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten, dan wajib mendapatkan sertifikasi dari the Firefighters Prevention Department, Department of Construction dan Department of Natural Resources and Environment. Perubahan yang cukup krusial dalam undan undang konstruksi Vietnam adalah waktu pengurusan izin konstruksi yang semula 30 hari menjadi 20 hari, dan tidak lagi diharuskan menyediakan dana modal yang sesuai dengan jadwal untuk memulai pekerjaan konstruksi49. c) Kemudahan Memperoleh Sambungan Listrik ( Getting Electricity) Peringkat area perolehan listrik (getting electricity). Indonesia (Surabaya) meningkatkan keandalan pasokan daya setelah renovasi dan peningkatan pemeliharaan jaringan listriknya. Indonesia (Surabaya) juga membuat perolehan sambungan listrik baru lebih cepat berkat kapasitas pembangkit yang lebih tinggi50. Hal ini tak lepas dari upaya PT. PLN (Persero) sebagai perusahaan listrik yang memonopoli transmisi dan distribusi kelistrikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Beberapa terobosan yang dilakukan antara lain penyederhanaan dan percepatan proses penyelesaian pekerjaan penyambungan jaringan, layanan satu pintu untuk permohonan sambungan baru dan perbaikan total durasi (SAIDI) dan frekuensi (SAIFI) pemadaman pelanggan per tahun. EVN merupakan perusahaan listrik di Vietnam yang menguasai transmisi, distribusi, penjualan listrik skala besar maupun skala kecil dan bahkan memiliki kewenangan regulasi.51 Pengaturan mengenai kelistrikan diatur melalui Electricity Law of 2004 yang diamandemen pada Tahun 2012 dan 2018. Pengurusan sambungan listrik di Vietnam memerlukan waktu rata-rata 20 hari dengan melewati 4 prosedur. Dalam kaitan dengan kemudahan berinvestasi, maka ketersediaan listrik menjadi suatu keharusan. Untuk itu System Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) untuk pematauan pemadaman dan pemulihan layanan dilucurkan guna memperkuat ketahanan kelistrikan di Vietnam. Yang menarik, dalam rangka mendorong pengembangan listrik dengan tenaga dari energi baru terbarukan, melalui keputusan Nomor 2068 Pemerintah Vietnam memberikan insentif bagi badan usaha berupa pembebasan bea masuk, pengurangan atau pembebasan Cooporate Income Tax¸Pembebasan atau pengurangan sewa lahan dan pembiasaan untuk riset dan pilot project. d) Pencatatan Tanah dan Bangunan (Registering Property) Undang-undang Cipta Kerja membawa perubahan baru dalam prosedur pengurusan pertanahan, dengan memangkas beberapa proses sehingga peroehan tanah di Indonesia menjadi lebih cepat. Terlebih tanah yang akan digunakan untuk proyek strategis nasional, mendapatkan pengaturan khusus di dalam Undang Undang Cipta Kerja. Untuk jangka waktu penguasaan lahan masih sesuai dengan Undang Undang Pokok Agraria yaitu maksimal 60 tahun. Sejumlah 48 Invest Vietnam, Construction Permit, diakses pada tanggal 10 Desember 2020. 49 Vietnam Business Law, New Amandments to Vietnam Construction Law, diakses pada tanggal 10 Desember 2020. 50 Peringkat kemudahan Berusaha di Indonesia Stagnan, diakses pada tanggal 11 Desember 2020. 51ThompsonReuter, Electricity Regulation in Vietnam, Overview, diakses pada tanggal 10 Desember 2020. 1267 DHARMASISYA Vol. I N0. 3 (September 2021)
DHARMASISYA Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Volume 1 Nomor 3 (September 2021) 1259-1274 e-ISSN: xxxx-xxxx; p-ISSN: xxxx-xxxx terobosan lain yang dilakukan dalam bidang pertanahan ini adalah reformasi pada proses jual beli tanah, melalui penggunaan kode unik NIB (Nomor Indentifikasi Bidang) untuk menghubungkan database kepemilikan tanah dengan peta tanah dan layanan digitalisasi untuk mempersingkat pengurusan Sementara itu di Vietnam, investor dimanjakan dengan harga tanah yang relatif masih rendah dan bahkan pemakaian lahan dalam kondisi tertentu bisa mendapatkan pembebasan biaya sewa dari Pemerintah Vietnam. Pengaturan mengenai pertanahan di atur di dalam Land Law 2014. Keuntungan lain yang ditawarkan adalah bahwa pemberian hak atas tanah kepada investor bisa sampai 100 tahun. Hak atas tanah di Vietnam dusebut dengan Land Use Right. e) Kemudahan Kredit (Getting Credit) Bank Indonesia dan OJK terus menerus melakukan perbaikan sejak Tahun 2014 dimulai dengan penerbitan regulasi yang sebagai landasan pendirian Biro Kredit (lembaga Informasi perkreditan) hingga keterbukaan informasi melalui sistem informasi debitur. Keterbukaan informasi tersebut dtindaklanjuti oleh OJK dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan. Penerbitan aturan oleh OJK ini sebagai tindak lanjut berpindahnya fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke OJK. Vietnam telah menyusun regulasi pelonggaran persyaratan lembaga kredit. Disamping itu, Vietnam juga membuat terobosan dengan meluncurkan kebijakan transparansi kredit yang mewajibkan para biro kredit membuka informasi seluas-luasnya kepada investor. Peluncuran portal oleh National Credit Information Centre of Vietnam (CIC) and the State Bank of Vietnam (SBV) yang menghubungkan peminjam dan lembaga kredit menjadi momentum kemudahan kredit di Vietnam dalam ranah EODB. Meskipun belum mampu mendongkrak kemudahan berusaha, namun terobosan ini mendapat apresiasi positif dari investor. f) Perlindungan Investor (Protecting Minority Imvestor) Vietnam memiliki aturan baru yaitu Law on Enterprises 202052 dimana didalamnya tercakup perlindungan investor minoritas. Selain itu Vietnam juga memperkuat perlindungan investor minoritas dengan mempermudah mekanisme menuntut direksi untuk traksaksi yang dinilai merugikan. Upaya lain yang dilakukan adalah meningkatkan hak pemegang saham minoriotas dan meningkatkan peran pemegang saham minoritas dalam keputusan besar perusahaan. Sementara di Indonesia, upaya perlindungan investor minoritas nampak di sektor pasar Modal. OJK menerbitkan Peraturan OJK Nomor 4/POJK.04/2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Selain itu juga diterbitkan regulasi yang tmemberikan peningkatan hak dan peran pemegang saham minoritas dalam keputusan utama perusahaan dan Persyaratan transparasi perusahaan yang lebih baik antara lain melalui pengumuman RUPS 21 hari. Selain itu Pemerintah juga berencana untuk memasukkan ketentuan perlindungan investor minoritas pada revisi UU Penanaman Modal. g) Pembayaran Pajak (Paying Taxes) Berdasarkan laporan Bank Dunia Vietnam saat ini mengenakan 6 jenis pembayaran pajak dengan waktu pengurusan hingga 385 jam. Beberapa kendala yang dihadapi adanya satu dokumen yang sama yang diperlukan berkali-kali proses. Dalam rangka mengatasi kendala tersebut, Vietnam melakukan reformasi dengan meluncurkan Tax Payment Electronic System. 52 Vietnam, Law on Entreprise, Law Number 59/2020/QH14 DHARMASISYA Vol. I N0. 3 (September 2021) 1268
DHARMASISYA Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Volume 1 Nomor 3 (September 2021) 1259-1274 e-ISSN: xxxx-xxxx; p-ISSN: xxxx-xxxx Dengan sistem online ini investor hanya perlu 1 hari untuk menyelesaikan proses pembayaran pajak53. Indonesia tercatat mengenakan 26 pembayaran pajak dengan waktu pengurusan 191 jam. Peluncuran online filling system untuk SPT Online dan online payment system menjadi poin yang membawa Indonesia naik peringkat untuk kategori pembayaran pajak. Percepatan proses restitusi pajak dan penghapusan kewajiban penyampaian SPT bulanan menjadi tambahan penilaian dalam agenda reformasi pajak di Indonesia. h) Perdagangan Lintas Negara (TradingAcross Border) Dalam rangka mendukung efisiensi waktu dan biaya dalam proses ekspor dan impor, Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa perubahan seperti54: operasionalisasi sistem elektronik single billing untuk pajak, bea cukai dan PNBP; pemberlakuan manajemen risiko Bea Cukai untuk pemeriksaan fisik kepada importir/eksportir; pemberlakuan sistem Delivery Order Online untuk proses impor barang; pengoperasian sistem Inaportnet untuk mendukung pergerakan (tracking and tracing) barang keluar dan masuk wilayah pelabuhan dan pengoperasian akses jalan tol menuju Pelabuhan Tanjung Priok yang dapat memberikan efisiensi waktu untuk masuk dan keluarnya barang dari Pelabuhan Tanjung Priok. Sementara Vietnam mempermudah prosedur ekspor impor dengan memperbarui sistem clearance. Kebijakan ini mampu memangkas clearance time dan meningkatkan transparansi55. i) Pemenuhan Kontrak (Enforcing Contract) Prosedur peradilan di Vietnam memakan waktu hingga 400 hari. Lamanya waktu tersebut terbagi dalam proses Filling and Service sampai dengan 50 hari, proses pengadilan 200 hari dan pelaksanaan putusan 150 hari. Vietnam menggunakan sistem online untuk mempublikasikan hasil persidangan di semua tingkatan. Vietnam juga melakukan amandemen kitab perdata menjadi lebih progresif dan secara jelas melindungi hak warga negara Jakarta dan Surabaya (Indonesia), membutuhkan waktu lebih 390 dan 450 hari berperkara. Indonesia mendapat apresiasi karena adanya mekanisme online yang diterapkan dalam proses peradilan. E Court, E Litigation dan Gugatan Sederhana serta diterapkannya Sistem Informasi Penelusuran Perkara menjadikan nilai tambah yang menaikkan ranking EODB Indonesia. j) Penyelesaian Perkara Kepailitan (Resolving Insolvence) Vietnam menduduki ranking di bawah Indonesia untuk kategori ini. Penyelesaian kepailitan di Vietnam membutuhkan waktu selama 5 tahun. Dalam rangka perbaikan dan percepatan proses penyelesaian kepailitan ini, Vietnam menerbitkan ketentuan tentang likuidasi dan reoganisasi, modifikasi standar proses kepailitan serta Penerbitan Joint Circular No. 07/2018/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC. Sementara Indonesia memiliki ranking lebih tinggi dari Vietnam. Indonesia hanya membutuhkan waktu 1,1 tahun untuk menyelesaikan. Revisi atas Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang menjadi upaya pemerintah untuk semakin memperbaiki proses. Hal yang mendapatkan penilaian baik dari Bank 53 Vietnam Briefing, Vietnam Ranked 70 for Ease of Doing Business : World Bank, 15 November 2019. 54 Doing Business Indonesia, 19 Desember 2020 55 Vietnam Briefing, Vietnam Rises 14 Places in The World Bank;'s Ease of Doing Business Rankings, rankings.html/, diakses tanggal 19 Desember 2020. DHARMASISYA Vol. I N0. 3 (September 2021) 1269
DHARMASISYA Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Volume 1 Nomor 3 (September 2021) 1259-1274 e-ISSN: xxxx-xxxx; p-ISSN: xxxx-xxxx Dunia adalah adanya portal Bersama Mahkamah Agung dan Kementerian Hukum dan HAM mengenai informasi kepailitan. Gebrakan selanjutnya adalah lahirnya mekanisme penyampaian laporan keaadaan harta pailit oleh kurator. k) Aturan Ketenagakerjaan Meskipun tidak masuk dalam parameter EODB, namun ketenagakerjaan menjadi salah satu parameter yang menjadi pertimbangan investor dalam merencakana investasinya disuatu negara. Kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia selama ini diatur di dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang undang tersebut lantas diubah melalui Undang-undang tentang Cipta Kerja. Perubahan aturan ketenagakerjaan ini mendapat banyak penolakan karena dianggap merugikan buruh dan menguntungkan bagi pengusaha. Salah satu contohnya adalah terkait pekerja kontrak, dimana di dalam aturan sebelumnya kontrak hanya dapat diperpanjang maksimal satu kali, namun dalam Undang Undang Cipta Kerja ketentuan tersebut dihilangkan. Hal ini meyebabkan kekhawatiran bahwa pengusaha cenderung akan terus memperpanjang status kontrak daripada mengangkat sebagai pengawai tetap. Undang undang ini sekilas memang menguntungkan pengusaha. Namun dengan polemik penolakan yang terjadi, dapat membuat kekhawatiran atas keamanan dan kelancaran dalam berusaha. Di sisi lain, pemerintah juga seharusnya menyadari bahwa tenaga kerja merupakan faktor penting dalam investasi dimana tenaga kerja merupakan komponen penting dalam pembentukan harga barang dan jasa56. Sementara Vietnam akan segera memberlakukan Labor Code 2019 pada tanggal 1 Januari 2021 yang menggantikan Labor Code 2012. Hal-hal yang diubah melalui undang undang ini disebut lebih melindungi hak pekerja dan pemberi kerja. Aturan baru ini tidak hanya melindungi karyawan kontrak namun juga karyawan yang bekerja di bawah "service contract". Selain itu juga terdapat lebih banyak fleksibilitas dalam kontrak kerja, termasuk mengakui adanya e-contract. Sejauh mana efektifitas dari Labor Code 2012 tentu harus lebih diuji. Penambahan hari libur dan aturan jam kerja tentu bukan hal yang menarik bagi pengusaha karena mengakibatkan berkurangnya jam produktif. III. KESIMPULAN Kebijakan Pemerintahan Vietnam terlihat paling berani dalam terobosan dengan menyatakan perubahan paradigma dari komunis ke pasar terbuka. Kebijakan ini dikenal dengan Doi Moi yang disertai dengan berbagai perbaikan dan berfokus utama pada administrative reform yang memangkas sejumlah perizinan dan mengurangi biaya-biaya yang tidak urgen. Upaya ini mampu mendatangkan investor asing secara signifikan ke Vietnam. Vietnam juga pernah mengalami kegagalan dengan penurunan masuknya investasi asing secara drastis di Tahun 1996 yang lebih disebabkan karena politik yang belum stabil, yang pada akhirnya membuat kebijakan open market seolah hanya retorika padahal sebetulnya secara politis masih sangat tertutup. Namun Vietnam mampu bangkit dan melakukan serangkaian amandemen pada regulasi sehingga mampu menarik kembali investor asing ke negaranya. Sementara Indonesia memulai dengan pemangkasan perizinan secara bertahap, dimulai dari PTSP dan dilanjutkan dengan OSS. Namun kebijakan ini nampaknya masih belum mampu memperbaiki sepenuhnya kemudahan berusaha di Indonesia, sehingga Pemerintah dan DPR mengesahkan UU Cipta Kerja sebagai upaya untuk memotong rantai birokrasi dan mengatasi 56 Sulistiowati, Ketidakseimbangan Hak dan Kewajiban antara Investor Asing dengan Pekerja Indonesia Dalam Pengaturan Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan, Jurnal Mimbar Hukum Universitas Gajah Mada, Volume 27, 2 Juli 2015, hlm 197. DHARMASISYA Vol. I N0. 3 (September 2021) 1270
DHARMASISYA Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Volume 1 Nomor 3 (September 2021) 1259-1274 e-ISSN: xxxx-xxxx; p-ISSN: xxxx-xxxx permasalahan tumpang tindih regulasi yang banyak menimbulkan ketidakpastian. Namun demikian, keberadaan UU Cipta Kerja ini justru banyak menimbulkan polemik dari dalam negeri, sehingga masih perlu diuji efektifitas dari undang-undang baru ini. Keberhasilan dan kegagalan dalam meningkatkan iklim investasi dan kemudahan berbisnis di negaranya sedikit banyak dipengaruhi oleh stabilitas politik dan kehendak penguasa. Vietnam menganut sistem partai tunggal sehingga warga relatif lebih patuh dengan kebijakan pemerintah. Maka goyahnya iklim investasi di Vietnam lebih banyak terjadi karena kebijakan pemerintahannya. Sementara di Indonesia, sebagai negara demokrasi, cenderung terlalu bebas dalam mengekspresikan sesuatu pandangan. Hal ini sedikit banyak turut berpengaruh pada iklim investasi karena investor menjadi tidak tenang ketika kegiatan produksi banyak diutak atik oleh berbagai pihak yang merasa berkepentingan. Di lain sisi pemerintah juga belum dapat secara tegas menegakkan aturan, ego sektoral masih mendominasi sehingga menjadikan ketidakpastian bagi keputusan investasi. Pada akhirnya Indonesia harus dapat belajar dari negara-negara yang memiliki keberhasilan dalam memperbaiki iklim investasinya. Dari berbagai parameter komparasi yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat beberapa hal positif yang bisa diambil oleh Indonesia guna mendatangkan lebih banyak investasi. Dari Vietnam kita bisa mengambil pelajaran dari kemudahan mendapatkan lahan bagi investor asing disana. Mekanismenya jelas dan dalam kondisi tertentu investor diberikan hak penguasaan lahan secara gratis. Memang dengan perbedaan konsep penguasaan tanah di Indonesia akan sulit Pemberian tanah secara gratis sulit dilakukan. Namun Pemerintah dapat menyelesaikan kerumitan lahan antara lain melalui penghapusan mafia tanah yang menjadikan harga tanah tinggi. Administrative Reform juga menjadi hal menarik yang bisa kita pelajari, dimana reformasi ini dilakukan secara bertahap dengan target dan tahapan yang jelas sehingga pelaksanannya bisa lebih fokus. Belajar dari pengalaman Vietnam pendekatan karakteristik ideologi dengan mengenali karakteristik warga negara penting untuk dipelajari secara mendalam oleh Pemerintah Indonesia. Berbagai kebijakan yang diambil, terakhir dengan UU Cipta Kerja, nyatanya malah menimbulkan polemik panjang yang pada akhirnya banyak pihak mempertanyakan efektifitasnya. Pendekatan ideologi menjadi sama penting dengan pendekatan ekonomi itu sendiri karena bagaimanapun juga kebijakan di bidang investasi idealnya selaras sejalan dengan aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Berbekal pemahaman atas karakteristik tersebut, politik hukum investasi di Indonesia harus jelas dan kembali pada tujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal yang tak kalah penting bagi Indonesia jika ingin menaikkan ranking kemudahan berinvestasi adalah melakukan pembenahan serius dalam proses perizinan serta menghilangkan ego sektoral dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Daftar Pustaka Artikel Alghifari Mahdi Igamo, "Pengaruh Resiko Ekonomi Terhadap Penanaman Modal Asing di Negara ASEAN (Studi Kasus Perbandingan Antara Negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei dan Myanmar, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Desember 2015. Asian Development Bank, Jalan Menuju Pemulihan, Memperbaiki Iklim Investasi di Indonesia, 2005. DHARMASISYA Vol. I N0. 3 (September 2021) 1271
DHARMASISYA Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Volume 1 Nomor 3 (September 2021) 1259-1274 e-ISSN: xxxx-xxxx; p-ISSN: xxxx-xxxx Dhira Aditya Nanda, Pengaruh Ease of Doing Business dan Business Confidence terhadap Global Competitiveness Index (Studi pada Negara Amerika Serikat, China dan Indonesia Tahun 2005-2017), Jurnal Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya, 2018 Dinda Amelia dan I Wayan Sukadana, Analisi Korelasi Kualitas Pemerintahan dan Foreign Direct Investment di Lima Negara Asean Studi Tahun 2008-2017, -Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, Agustus 2019 Hernawati RAS, Joko Tri Suroso, Kepastian Hukum dalam Hukum Investasi di Indonesia melalui Omnibus Law, Jurnal Ilmiah MEA, Bandung Vol 4 No 1 2020. Ngo Phuc Hanh, Đao Van Hùng, Nguyen Thac Hoat and Dao Thi Thu Trang, Improving Quality of Foreign Direct Investmen Attraction in Vietnam, International Journal of Quality Innovation, Springer Open, 2017. Wantanee Suntikul, David Airey, Richard W. Butler, The Influence of Foreign Direct Investment on Accomodation Patterns in Vietnam as A Result of the Open-Door Policy,2010. Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum:. Jurnal Crepido Universitas Diponoegoro Klaus E.Meyer & Yen Thi Thu Tran, Doing Business in Vietnam, Thunderbird International Business Review, 2006. Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Jukum Nasional, Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Mengenai Mekanisme Perizinan dalam Rangka Mendukung Kemudahan Investasi di Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM, 2016. Resha Rishana Putri, An-An Chandrawulan, Prita Amalia, 'Peringkat Arus Investasi Indonesia dalam Kerangka ASEAN-CHINA Free Trade Agreement (Perbandingan dengan Singapura, Malaysia, Thailand dan Vietnam) Ditinjau dari Prinsip Fair and Equitable Treatment. Jurnal Hukum dan Pembangunan Universitas Indonesia, Vol. 48, 2018. Sulistiowati, Ketidakseimbangan Hak dan Kewajiban antara Investor Asing dengan Pekerja Indonesia Dalam Pengaturan Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan, Jurnal Mimbar Hukum Universitas Gajah Mada, Volume 27, 2 Juli 2015 Buku Adolf, Huala, Perjanjian Penanaman Modal Dalam Hukum Perdagangan Internasional, Jakarta, PT Rajagrafindo Perkasa,2004. Budiman, Arief, Teori Pembangunan Dunia Ketiga, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 1996. Cailiess, Gralf-Peter, "The Future of Commercial Law : Governing Cross Border Commerce" dalam "The Law of The Future and The Future of Law", Sam Muller, Stavros Zouridis, Morly Frishman dan Laura Kistemaker (ed), Oslo, Torkel Opsahl Academic Epublisher,2011. Chandrawulan, Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal, Bandung, Penerbit Ikapi, 2011. Hayati, Tri Era Baru Hukum Pertambangan, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2015. Haming, Murdifin dan Salim Basalamah, Studi Kelayakan dan Investasi Proyek dan Bisnis, Makassar: Penerbit PPM, 2003. Kairupan, David, Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia, Jakarta, Prenadamedia Group, cetakan ke dua, 2014. Margono Suyud, Hukum Investasi Asing Indonesia, Jakarta, Novindo Pustaka Mandiri, 2008, Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta, Prenadamedia, 2015. Panjaitan, Hilman dan Anner Mangatur Sianipar, Hukum Penanaman Modal Asing, ed. Revisi, Jakarta, CV Indhill.Co,2008. DHARMASISYA Vol. I N0. 3 (September 2021) 1272
DHARMASISYA Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Volume 1 Nomor 3 (September 2021) 1259-1274 e-ISSN: xxxx-xxxx; p-ISSN: xxxx-xxxx Peraturan Indonesia, Undang Undang tentang Pokok-Pokok Agraria, UU Nomor 5 Tahun 1960, LN Nomor 104 TLN Nomor 2043. Indonesia, Undang Undang Penanaman Modal, UU Nomor 25 Tahun 2007, LN Nomor 67 TLN Nomor 4724. Indonesia, Undang Undang Jasa Konstruksi, UU Nomor 2 Tahun 2017 LN Nomor 11 TLN Nomor 6018. Indonesia, Undang Undang Cipta Kerja, UU Nomor 11 Tahun 2020 LN Nomor 245 TLN Nomor 6573. Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Perizinan Berusaha, PP Nomor 24 Tahun 2008, LN Nomor 46 TLN Nomor 4831 Vietnam, Law Number 67/2014/QH13 on Investment 2014 Vietnam, Law Number 68/2014/QH13 on Enterprise 2014 Vietnam, Law Number 201445/2013/QH13 on Land 2013 Publikasi KPPOD Brief, Mampukah Online Single Submission (OSS) Mendongkrak Kemudahan Berusaha? World Bank, Doing Business 2020, EODB Report 2020 Kamus Kamus Besar Bahasa Indonesia Internet Biaya dan Stagnan, diakses tanggal 23 April 2020. Proses Perizinan Penyebab Peringkat EODB Doing Business 2019, diakses pada tanggal 25 April 2020 Gek Sintha Mas Jasmin Wika, " Iklim Investasi Negara-Negara ASEAN menuju ASEAN Economic Luar (AEC) Diakses tanggal 5 Desember 2020. Community : Investasi Langsung Ini Upaya Pemerintah Jaga Iklim Usaha Investasi dan Daya Saing, diakses dari tanggal 20 April 2020 Indonesia Peringkat 4 Negara Tujuan Investasi Asing di Asia, Laporan Asian Development dari Bank 10 Desember 2020. 2019, diakses Invest Vietnam, Construction Permit, diakses pada tanggal 10 Desember 2020. Invest in Vietnam, 1273 DHARMASISYA Vol. I N0. 3 (September 2021)
DHARMASISYA Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Volume 1 Nomor 3 (September 2021) 1259-1274 e-ISSN: xxxx-xxxx; p-ISSN: xxxx-xxxx Jokowi Murka Indonesia, Kenapa? 6 Desember 2019. : Investor Lebih Pilih Vietnam daripada Jokowi Inginkan Posisi EODB Turun Di Bawah 40, diakses pada tanggal 23 April 2020. Kementerian Indonesia, diakses pada tanggal 10 Desember 2020. Luar Negeri Republik Korupsi, Penghambat Utama Investasi di Indonesia, utama-investasi-di-indonesia, tanggal 24 April 2020 Nissan Resmi Tutup Pabriknya di Indonesia, 29 Mei 2020. Peringkat kemudahan Berusaha di Indonesia Stagnan, diakses pada tanggal 11 Desember 2020. Santandertrade, Vietamese Political Outline, , diakses pada tanggal 10 Desember 2020. Sekretariat Negara Republik Indonesia, Investasi dan Indonesia Maju, 2 Agustus 2019. Best COVID, invest invest/?utm_medium, 29 April 2020. Electricity Ten countries to in post Regulation ThompsonReuter, in Vietnam, Overview, hor_a137145, diakses pada tanggal 10 Desember 2020. Vietnam Business Law, New Amandments to Vietnam Construction Law, diakses pada tanggal 10 Desember 2020. Vietnamese Economic Informastion, Administrative Cost: Barriers for VN/s Business Environtment, vns-business- 6 Agustus 2020. Vietnam : ASEAN's Best Country to Invest In, best-country-invest , 11 Oktober 2019. 1274 DHARMASISYA Vol. I N0. 3 (September 2021)