PEMETAAN KERAWANAN PEMILIHAN 2024 KABUPATEN GARUT PROVINSI JAWA BARAT a. Peta Kerawanan Pemilihan 2024 Bawaslu Kabupaten Garut dalam upaya melaksanakan pencegahan pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melakukan identifikasi dan pemetaan kerawanan Pemilihan Tahun 2024 berbasis pada data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tahun 2024 yang telah diluncurkan pada tahun 2022 lalu oleh Bawaslu Republik Indonesia. Berdasarkan identifikasi yang dilakukan terhadap data IKP Tahun 2024 dapat ditarik kesimpulan bahwa dari 61 indikator kerawanan penyelenggaraan pemilu yang terdapat dalam IKP Tahun 2024, terdapat 8 indikator kerawanan yang berpotensi bisa terjadi pada Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Garut. Adapun peta kerawanan tersebut adalah sebagaimana tabel dibawah. Tabel Hasil Identifikasi Isu dan Tahapan Rawan Berdasarkan Data IKP No Indikator Skor Isu Tahapan 1 Adanya iklan kampanye di luar Jadwal 19,05 iklan kampanye di luar jadwal, Kampanye Calon Kampanye 2 Adanya putusan DKPP terhadap jajaran KPU/Bawaslu 7,5 Kelalayan dari penyelenggara sihingga menyebabkan dikeluarkan putusan DKPP, Pencalonan 3 Himbauan untuk memilih calon tertentu dari pemerintah lokal 6,67 Otoritas penyelenggara Pemilu Adanya Intervensi dari pemerintah local untuk memilih calon tertentu, Penyelenggara Negara Kampanye 1
Laporan politik uang yang 4 5 Adanya laporan politik uang yang dilakukan peserta/timses Adanya konflik antar pendukung peserta/paslon 5,08 dilakukan oleh peserta/timses, Kampanye Calon Adanya konflik antar pendukung peserta/paslon, Kampanye Calon Adanya sengketa proses 3,33 Kampanye Non - Tahapan 6 Adanya sengketa proses pemilu/pilkada 2,86 pemilu/pilkada, Ajudikasi dan Keberatan Intimidasi terhadap Pencalonan 7 Intimidasi terhadap penyelenggara pemilu 0,63 penyelenggara pemilu, Keamanan Rekomendasi Bawaslu terkait perubahan suara Non - Tahapan Rekomendasi Bawaslu terkait 8 perubahan suara pada proses rekapitulasi 0,19 pada proses rekapitulasi, Otorits Penyelenggara Pemilu Perhitungan Suara Pemetaan Kerawanan Pemilihn 2024 Kabupaten Garut Rekomendasi Bawaslu terkait perubahan suara pada proses rekapitulasi Intimidasi terhadap penyelenggara pemilu Himbauan untuk memilih calon tertentu dari pemerintah lokal Adanya sengketa proses pemilu/pilkada Adanya putusan DKPP terhadap jajaran KPU/Bawaslu Adanya laporan politik uang yang dilakukan peserta/timses Adanya konflik antar pendukung peserta/paslon Adanya iklan kampanye di luar jadwal 0 5 10 15 20 b. Analisis Kerawanan Pemilihan 2024 Berdasarkan skor Indikator kerawanan tersebut diatas, dapat dianalisis isu-isu dan tahapan yang rawan terjadinya pelanggaran pada Pemilihan Tahun 2024. Isu-isu yang menjadi rawanan diantaranya: 25 2
1) Kampanye tidak sesuai dengan jadwal 2) Pelanggaran Kode Etik oleh penyelenggara 3) Intervensi dari Pemerintah lokal 4) Politik Uang 5) Konflik antar pendukung 6) Keberatan dari Bakal calon/Calon Peserta Pemilu terhadap hasil/putusan 7) Keamanan Penyelenggara Pemiliu Setelah adanya isu-isu yang dianggap berpotensi terjadi pada pemilihan tahun 2024, bisa dikerucutkan lagi pada tahapan mana isu tersebut kemungkinan terjadi. Dari hasil Analisa tersebut dapat disampaikan tahapan yang berpotensi rawan pelanggaran dalam pemilihan tahun 2024 diantaranya Pencalonan, Kampanye, dan tahapan pemungutan dan perhitungan suara. Penentuan isu-isu dan tahapan yang dianggap rawan sebagaimana diatas didasarkan atas kejadian pada pemilu/pemilihan yang lalu diantara rentang tahun 2017 s.d 2020 yang sudah tertuang dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tahun 2024. Kejadian tersebut dapat dijabarkan sebagaimana berikut: 1. Isu Kampanye tidak sesuai dengan jadwal Kampanye tidak sesuai dengan jadwal menjadi isu yang dianggap rawan terjadi pada pemilihan tahun 2024 dikarenakan hal ini pernah terjadi pada Tahun 2019 di Kabupaten Garut. Pada Pemilihan tersebut ada 16 temuan dari Bawaslu Kabupaten Garut terkait kampanye diluar jadwal yang dilakukan peserta Pemilu. 2. Isu Pelanggaran Kode Etik oleh penyelenggara Pelanggaran Kode Etik oleh penyelenggara Pemilu menjadi rawan karena hal ini terjadi di Kabupaten Garut (Tahun 2018) yang melibatkan anggota Bawaslu Kabupaten Garut dan anggota KPU Kabupaten Garut, sebagaimana Putusan DKPP Nomor 64/DKPP-PKE-VII/2018 dan Putusan DKPP Nomor 65/DKPP-PKE- VII/2018. Putusan DKPP Nomor 139-PKE-DKPP/V/2021 3. Isu Intervensi dari Pemerintah local Intervensi dari Pemerintah local menjadi isu yang di anggap rawan karena hal ini terjadi di Kabupaten Garut yang dilakukan oleh Kepala Desa Cimareme Kecamatan 3
Banyuresmi yang terbukti dan dijatuhi putusan Pengadilan Negri Garut Nomor 73/pid.Sus/2019/PN.Grt 4. Isu Politik Uang Politik uang selalu menjadi isu yang rawan pada setiap pelaksaan pemilu/pemilihan. Dalam pemilihan tahun 2024 hal ini menjadi rawan karena pada pelaksanaan pemilu tahun 2019 laporan dan temuan adanya politik uang terjadi di Kabupaten Garut sebagai pelaporan dengan Nomor Registrasi 003/TM/PL/Kab/13.17/IV/2019, Nomor Registrasi 003/LP/PL/Kab/13.17/IV/2019, Nomor Registrasi 004/LP/PL/KAB/13.17/IV/2019, Nomor Registrasi 023/LP/PL/KAB/13.17/KAB/13.17/V/2019, dan Nomor Registrasi 009/LP/PL/KAB/13.17/IV/2019. 5. Isu Konflik antar pendukung Konflik antar pendukung menjadi isu yang rawan karena hal ini pernah terjadi di Tahun 2019 di Kabupaten Garut, adanya para pendukung satu pasangan calon yang berusaha melakukan intimidasi terhadap pendukung calon lain pada saat persiapan kampanye. 6. Isu Keberatan dari Bakal calon/Calon Peserta Pemilu terhadap hasil/putusan Keberatan dari calon terhadap hasil penyelenggaraan pemilihan menjadi isu rawan, hal ini karena di Kabupaten Garut pernah terjadi proses sengketa yang diajukan oleh pasangan Bakal Calon yang berdasarkan Berita Acara yang dikeluarkan KPU Kabupaten Garut tidak lolos sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan sebagaimna Putusan Penyelesaian Sengketa Nomor Register Permohonan: 001/PS/PWSL.GRT.13.17/II/2018. 7. Keamanan Penyelenggara Pemiliu Keamanan Penyelenggara Pemiliu menjadi isu yang rawan karena dalam Pemilihan Tahun 2019 pernah terjadi ancaman terhadap Penyelenggara seiring dengan dibacakan putusan Sengketa yang diajukan oleh bakal pasangan calon Pemilihan. 7 (Tujuh) Isu tersebut diatas dianggap isu yang paling rawan akan muncul kembali pada pelaksaan Pemilihan tahun 2024, namun tidak menutup kemungkinan adanya isu-isu baru yang muncul pada proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan Tahun 2024 yang sedang berjalan saat ini. 4
c. Langkah antisipasi (Mitigasi dan Pencegahan) Salah satu tujuan dilakukannya pemetaan kerawanan pemilihan tahun 2024 adalah tentunya untuk 1). Melakukan mitigasi potensi kerawanan Pemilihan 2024, 2). Melakukan pemetaan kerawanan Pemilihan 2024 dengan mengidentifikasi isu dan tahapan yang paling rawan berbasis pada data IKP 2024, 3). Menjadikan hasil pemetaan kerawanan Pemilihan 2024 sebagai basis strategi pencegahan. Oleh karena hal tersebut dengan adanya 7 (Tujuh) isu yang dianggap rawan pada Pemilihan Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Grut melakukan langkah-langkah mitigasi dan pencegahan yang dilakukan dengan berbagai metode. Langkah antisipasi tersebut adalah sebagai berikut: No Potensi Kerawanan Langkah Antisipasi 1 Kampanye tidak sesuai dengan jadwal Melakukan himbauan kepada peserta pemilu, Melakukan kegiatan sosialisasi Partisipatif, MoU dengan multi stakeholder, Sosialisasi kerawanan tahapan. 2 Pelanggaran Kode Etik oleh Melakukan himbauan kepada penyelenggara penyelenggara pemilu, Melakukan kegiatan sosialisasi Partisipatif, MoU dengan multi stakeholder, Sosialisasi kerawanan tahapan 3 Intervensi dari Pemerintah lokal Melakukan himbauan dan sosialisasi kepada multi Steakholder, Melakukan kegiatan sosialisasi Partisipatif, MoU dengan multi stakeholder, Sosialisasi kerawanan tahapan 4 Politik Uang Melakukan himbauan kepada peserta pemilihan, melakukan sosialisasi secara massif kepada Masyarakat, 5
MoU dengan multi stakeholder, Sosialisasi kerawanan tahapan 5 Konflik antar pendukung Melakukan himbauan dan koordinasi dengan peserta Pemilihan dan tim kampanye peserta Pemilihan, Melakukan kegiatan sosialisasi Partisipatif, MoU dengan multi stakeholder, Sosialisasi kerawanan tahapan 6 Keberatan dari Bakal calon/Calon Melakukan himbauan terhadap Peserta Pemilu terhadap hasil/putusan peserta Pemilu, Sosialisasi kerawanan tahapan 7 Keamanan Penyelenggara Pemiliu Melakukan koordiasi dengan pihak keamanan, melakukan sosialisasi kepada Masyarakat, MoU dengan multi stakeholder, Sosialisasi kerawanan tahapan d. Kesimpulan Berdasarkan pemetaan kerawanan Pemilihan Tahun 2024 yang telah dilakukan sebagaimana diatas yang datanya bersumber dari Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tahun 2024, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1. Terdapat 7 (tujuh) isu kerawanan yang berpotensi terjadi pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024, diantaranya: 1) Kampanye tidak sesuai dengan jadwal 2) Pelanggaran Kode Etik oleh penyelenggara 3) Intervensi dari Pemerintah local 4) Politik Uang 5) Konflik antar pendukung 6) Keberatan dari Bakal calon/Calon Peserta Pemilu terhadap hasil/putusan 7) Keamanan Penyelenggara Pemiliu 6
2. Dari hasil pemetaan kerawaan yang telah dilakukan dapat ditentukan langkah antisipasi yang harus dilakukan untuk mencegah terjadi pelanggaran pada pemilihan Tahun 2024, yaitu diantaranya: 1) Melakukan himbauan kepada semua pihak terkait 2) Melakukan Rapat Koordiansi dengan stakeholder terkait 3) Melakukan sosialisasi secara massif 4) Melakukan Pengawasan Partisipatif 5) Melakukan Patroli Pengawasan 6) Menjalin MoU dengan Lembaga dan Perguruan tinggi 7