BUPATI BIREUEN S A M B U T A N PADA ACARA PENUTUPAN RAPAT PARIPURNA I MASA PERSIDANGAN III DPRK BIREUEN TAHUN SIDANG 2022/2023 DAN PEMBUKAAN RAPAT PARIPURNA II MASA PERSIDANGAN III DPRK BIREUEN TAHUN SIDANG 2022/2023 DALAM RANGKA PENYAMPAIAN RANCANGAN QANUN TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA PENYERAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KABUPATEN BIREUEN (KUA-PPAS) TAHUN ANGGARAN 2024 TANGGAL, 23 AGUSTUS 2023 Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil 'Alamin, Washshalatu Wassalamu 'Ala Asyrafil Ambia-i Walmursalin wa'ala alihi Washahbihi Ajma'in. Marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT karena atas perkenan-Nya kita semua telah diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini dapat menghadiri Sidang Dewan Yang Terhormat dalam rangka Penutupan Rapat Paripurna I Masa Persidangan III DPRK Bireuen Tahun Sidang 2022/2023 dan Pembukaan Rapat Paripurna II Masa Persidangan III DPRK Bireuen Tahun Sidang 2022/2023 Dalam Rangka Penyampaian Rancangan Qanun Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Penyerahan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Bireuen (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2024. Acara Penutupan Rapat Paripurna I Masa Persidangan III dan Pembukaan Rapat Paripurna II Masa Persidangan III DPRK Bireuen Tahun Sidang 2022/2023 1
Shalawat dan salam mari pula kita persembahkan kepangkuan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah merubah sikap dan perilaku manusia sehingga menjadi umat yang beradab dan berilmu pengetahuan. Yang Kami Hormati, 1. Sdr. Para Pimpinan dan Para Anggota DPRK Bireuen Yang Terhormat; 2. Sdr. Para Unsur Forkompimda Kabupaten Bireuen; 3. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen; 4. Sdr. Sekretaris DPRK Bireuen; 5. Sdr. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen; 6. Sdr. Para Insan Pers dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, Pada kesempatan yang berbahagia ini izinkanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan segenap Anggota Dewan yang Terhormat, yang telah memberikan dukungan dan kerjasama yang baik dalam rangka melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu 1 Tahun ini. Sidang dewan dan hadirin, undangan yang berbahagia, Pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2022 telah berjalan dengan baik dan kita patut mensyukurinya. Kami mengapresiasi atas kerja keras dan dukungan seluruh jajaran Aparatur Pemerintahan Kabupaten Bireuen dan seluruh elemen masyarakat, yang telah membuahkan hasil yang sangat menggembirakan, Acara Penutupan Rapat Paripurna I Masa Persidangan III dan Pembukaan Rapat Paripurna II Masa Persidangan III DPRK Bireuen Tahun Sidang 2022/2023 2
yaitu berdasarkan Laporan Hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Aceh terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022 berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang kesembilan kalinya secara berturut-turut. Untuk itu, kami juga mengharapkan kepada semua kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bireuen agar tidak cepat berpuas diri dan dapat bekerja lebih keras lagi, sehingga opini WTP yang telah kita peroleh ini dapat terus kita pertahankan pada tahun-tahun mendatang. Keberhasilan ini tentunya bukanlah semata-mata hasil kerja dari pihak eksekutif semata, capaian ini adalah hasil kerjasama dari semua pihak baik eksekutif, legislatif, masyarakat serta swasta yang merupakan pilar-pilar dalam pembangunan di daerah. DPRK selaku legislatif telah menjalankan fungsinya dengan sangat baik, baik fungsi anggaran, legislasi dan pengawasan. Sidang Dewan Yang Terhormat, serta hadirin yang berbahagia, Sesuai dengan Pasal 194 Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBK kepada DPRK dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta laporan ikhtisar laporan kinerja keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir. Acara Penutupan Rapat Paripurna I Masa Persidangan III dan Pembukaan Rapat Paripurna II Masa Persidangan III DPRK Bireuen Tahun Sidang 2022/2023 3
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 120/1306/59/2006 tanggal 7 Juni 2005 bahwa Kepala Daerah sebagai pengemban dan pelaksana Amanah Rakyat di daerah harus mempertanggungjawabkan kinerja pada setiap akhir tahun anggaran dan pertanggungjawaban Kepala Daerah ini lebih bersifat pemberian informasi kepada DPRK tentang Penggunaan Dana APBK selama kurun waktu satu tahun anggaran. Alhamdulillah hari ini kita telah merampungkan pembahasan Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022. Tentunya apa yang sudah kita laksanakan dalam APBK Tahun Anggaran 2022 masih terdapat kekurangan-kekurangan dari berbagai sektor, hal ini akan terus bersama-sama kita benahi, baik dalam hal pengendalian internal maupun kepatuhan kita terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dapat kami sampaikan bahwa sebagian besar rekomendasi yang diberikan oleh BPK-RI Perwakilan Aceh sudah kita tindak lanjuti bahkan sebelum Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen dikeluarkan Oleh BPK-RI Perwakilan Aceh, sebagian lagi masih dalam proses tindak lanjut. Kami sudah menginstruksikan Inspektur Kabupaten Bireuen untuk memacu Penyelesaian/Tindaklanjut atas semua temuan pemeriksaan agar dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat sesuai dengan rekomendasi dari tim BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh, bahkan ada beberapa produk hukum yang hampir selesai kita revisi seperti penyusunan beberapa regulasi dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Acara Penutupan Rapat Paripurna I Masa Persidangan III dan Pembukaan Rapat Paripurna II Masa Persidangan III DPRK Bireuen Tahun Sidang 2022/2023 4
Disisi lain, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan ini hanya semata-mata dimaksudkan sebagai bahan masukan bagi Anggota Dewan yang Terhormat untuk melakukan koreksi dan evaluasi sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan DPRK terhadap jalannya pemerintahan di daerah. Kita juga terus berupaya untuk melakukan inovasi-inovasi dan pembenahan-pembenahan dalam pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik lagi. Kita terus menyaring dan menempatkan SDM yang sesuai antara latar belakang pendidikan dan keahlian dengan bidang pekerjaannya. kita juga akan mengupayakan penyediaan anggaran dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dalam Kabupaten Bireuen terutama dalam pengelolaan keuangan didaerah dengan mengikuti pelatihan dan Bimtek. Kita juga sedang berupaya untuk menerapkan sistem perencanaan dan sistem penganggaran melalui suatu sistem aplikasi e-plaining dan e-budgeting yang terintegrasi. Ini juga sejalan dengan harapan dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia agar setiap daerah melaksanakan pemerintahan secara transparan dan akuntabel dari proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan sampai dengan pertanggungjawaban dalam upaya mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan bersih (Good and Clean Government). Selain itu, pembenahan-pembenahan diberbagai sektor pemerintahan lainnya juga terus kita lakukan dalam upaya kita untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik di sektor pendidikan, kesehatan, pelayanan publik dan penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah. Acara Penutupan Rapat Paripurna I Masa Persidangan III dan Pembukaan Rapat Paripurna II Masa Persidangan III DPRK Bireuen Tahun Sidang 2022/2023 5
Sidang Dewan yang terhormat, serta hadirin yang berbahagia, Akhirnya, Pada kesempatan ini, kami menyadari sungguh bahwa masih banyak harapan dan impian masyarakat yang belum bisa kami wujudkan. Masih banyak persoalan yang belum tuntas untuk diselesaikan dan masih ada tantangan, hambatan yang perlu secara bersama kita cari solusinya. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Bireuen tetap membutuhkan dukungan dan keterlibatan seluruh masyarakat untuk membantu pemerintah dalam mensukseskan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan. Pemerintah juga butuh kritik dan saran guna perbaikan kearah yang lebih baik dan berkualitas dari semua pemangku kepentingan di daerah agar ke depan lebih baik lagi. Pada kesempatan ini juga, saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh masyarakat Bireuen yang telah mendukung saya sebagai Penjabat Bupati. Terima kasih kepada yang terhormat Pimpinan dan Anggota DPRK Bireuen, selaku mitra Pemerintah Daerah, terima kasih juga kepada Pimpinan TNI/POLRI, Kepala Kejaksaan, Ketua Pengadilan, dan khusus kepada Sekretaris Daerah. Terima kasih juga kepada seluruh Asisten, Staf Ahli dan Pimpinan OPD, Camat, Geuchiek, serta seluruh Stake Holder lainnya yang telah membantu kami. Demikian juga teman-teman wartawan baik media cetak maupun media elektronik yang membantu memberitakan berbagai capaian program/kegiatan pemerintah daerah, yang juga mengkritik secara terus menerus kebijakan-kebijakan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, sebagai pengawalan jalannya roda pemerintahan selama ini. Acara Penutupan Rapat Paripurna I Masa Persidangan III dan Pembukaan Rapat Paripurna II Masa Persidangan III DPRK Bireuen Tahun Sidang 2022/2023 6
Kalau ada perbedaan, bagi saya itu soal tugas pokok dan fungsi (TUSI) saja, sebab pada akhirnya apapun yang kita kerjakan semuanya bermuara untuk kepentingan masyarakat di Kabupaten Bireuen yang kita cintai. Sidang Dewan yang Terhormat, hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini, melalui Rapat Paripurna II Masa Persidangan III DPRK Bireuen Tahun Sidang 2022/2023, Pemerintah Kabupaten Bireuen menyampaikan Rancangan Qanun tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Penyerahan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Bireuen (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2024. Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri secara efektif dan efisien. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Pungutan yang dimaksud berupa pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi sumber pembiayaan daerah dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang saat ini menjadi dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, dilakukan restrukturisasi dan rasionalisasi pajak daerah dan retribusi daerah. Acara Penutupan Rapat Paripurna I Masa Persidangan III dan Pembukaan Rapat Paripurna II Masa Persidangan III DPRK Bireuen Tahun Sidang 2022/2023 7
Restrukturisasi pajak dilakukan dengan penambahan dan pengurangan objek pajak, serta penyesuaian tarif maksimal pajak daerah. Restrukturisasi pajak juga dilakukan dengan penambahan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) sebagai sumber penerimaan baru. Opsen pajak MBLB diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di daerah. Hal ini akan mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen pajak juga mendorong peran daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan daerah. Kehadiran mekanisme opsen pajak diharapkan dapat meningkatkan kemandirian daerah dengan mengoptimalkan penerimaan pajak tanpa menimbulkan beban tambahan bagi wajib pajak. Sementara itu, rasionalisasi dilakukan terhadap retribusi daerah dengan menyederhanakan jumlah objek retribusi dari sebelumnya 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemungutan retribusi serta meniminalisasi biaya pemungutan dan kepatuhan. Selain itu, penyederhanaan juga dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam upaya untuk mendapatkan pelayanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, maka jenis pajak dan retribusi, subjek pajak dan wajib pajak, subjek retribusi dan wajib retribusi, objek pajak dan retribusi, dasar pengenaan pajak, tingkat penggunaan jasa retribusi, saat terutang pajak, wilayah pemungutan pajak, serta tarif pajak Acara Penutupan Rapat Paripurna I Masa Persidangan III dan Pembukaan Rapat Paripurna II Masa Persidangan III DPRK Bireuen Tahun Sidang 2022/2023 8
dan retribusi, untuk seluruh jenis pajak dan retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Daerah perlu ditetapkan dalam 1 (satu) Qanun dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah. Dengan demikian, terdapat adanya kebutuhan bagi Pemerintah Daerah untuk segera melakukan integrasi, harmonisasi, penataan kembali, dan penyesuaian dengan kondisi saat ini terhadap berbagai Qanun yang selama ini mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka pada kesempatan yang berbahagia ini kami menyampaikan Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk dilakukan pembahasan bersama. Kehadiran Rancangan Qanun ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah, serta diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Bireuen. Sidang Dewan yang terhormat, serta hadirin yang berbahagia, Demikianlah yang dapat saya sampaikan dengan harapan pembahasan Rancangan Qanun ini dapat berjalan dengan lancar sebagaimana yang kita harapkan dan selesai pada waktu yang tepat. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah SWT selalu meridhai usaha dan ikhtiar kita semua. Acara Penutupan Rapat Paripurna I Masa Persidangan III dan Pembukaan Rapat Paripurna II Masa Persidangan III DPRK Bireuen Tahun Sidang 2022/2023 9
Amin Ya Rabbal 'Alamin. Wabillahitaufiq Wal Hidayah Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. BIREUEN, 23 AGUSTUS 2023 Pj.BUPATI BIREUEN, Dto. AULIA SOFYAN, Ph.D Acara Penutupan Rapat Paripurna I Masa Persidangan III dan Pembukaan Rapat Paripurna II Masa Persidangan III DPRK Bireuen Tahun Sidang 2022/2023 10