Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Vol. 7 (No.1 ) Tahun 2023. P: 36-47 PROFIT : JURNAL KAJIAN EKONOMI DAN PERBANKAN P-ISSN : 2685-4309 E-ISSN : 2597-9434 EFEK KEMITRAAN PEMERINTAH - SWASTA DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM GERBANGMASTRA Shafwan Tsauri Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang Email : 210504220011@student.uin-malang.ac.id Abstract The purpose of this study was to describe and examine the impact of community participation and public-private partnerships on the success of the Gerbangmastra program in Probolinggo District, East Java Province. This research was conducted using a combination of qualitative and quantitative methods. Public-private partnerships impact community participation and the success of the Gerbangmastra program. The results of this study on the analysis of the path coefficient and the estimation of the direct effect between variables indicate that the public-private partnership has a direct effect on the successful implementation of the Gerbangmastra program with a path coefficient value of 0.345, significant at an error rate (p) <0.05. The higher the implementation of public-private partnerships, the higher the successful implementation of the Gerbangmastra program. The research findings indicate that the successful implementation of the Gerbangmastra program in the Probolinggo District can be assisted by a partnership between the private sector and local government. Keywords: Public Private Partnership, Gatesmastra Program, Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengkaji dampak partisipasi masyarakat dan kemitraan publik-swasta terhadap keberhasilan program Gerbangmastra di Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kombinasi metode kualitatif dan kuantitatif. Kemitraan publik-swasta berdampak pada partisipasi masyarakat dan keberhasilan program Gerbangmastra. Hasil Penelitian ini pada analisis koefisien jalur dan pendugaan pengaruh langsung antar variabel, menunjukkan bahwa kemitraan pemerintah-swasta berpengaruh langsung terhadap keberhasilan implementasi program Gerbangmastra dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,345, signifikan pada tingkat kesalahan (p) < 0,05. Semakin tinggi implementasi kerjasama pemerintah-swasta, maka keberhasilan implementasi program Gerbangmastra semakin tinggi pula. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi program Gerbangmastra di Kabupaten Probolinggo dapat dibantu oleh kemitraan antara sektor swasta dan pemerintah daerah. Kata Kunci: Kemitraan Pemerintah Swasta, Program Gerbangmastra, 36
PENDAHULUAN Dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat, pembangunan perdesaan merupakan komponen penting dalam pembangunan daerah dan nasional. Berdasarkan potensi dan kemampuan sumber daya yang ada, program pembangunan desa harus berkelanjutan (Djabbari, et al, 2008). Dalam konteks pembangunan daerah, pelaksanaan program pembangunan desa menjadi sangat penting. Pembangunan desa di era otonomi daerah perlu ditingkatkan melalui pelaksanaan program pembangunan berbasis masyarakat. Dengan memupuk semangat gotong royong dan swadaya, didukung oleh organisasi, dan dilaksanakan secara terpadu, maka pembangunan desa meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Tujuannya adalah untuk mendayagunakan kemampuan dan potensi sumber daya yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui peningkatan kualitas hidup, keterampilan, juga bertujuan untuk dan prakarsa masyarakat. (Kumorotowo, 1999). Pembangunan desa meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan mengutamakan kebutuhan dasar masyarakat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah sangat mendukung pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah guna mengatur urusan pemerintahan, pembangunan, pembangunan perdesaanPemerintah daerah dituntut untuk melaksanakan kebijakan pembangunan yang tepat dalam rangka menjalankan amanat undang-undang otonomi daerah dan memastikan pembangunan terjadi secara merata, khususnya di daerah pedesaan masih mengalami kesenjangan pembangunan jika dibandingkan dengan daerah perkotaan. kemasyarakatan, termasuk perdesaan, sejalan dengan Perbaikan pedesaan perlu mendapatkan perhatian terlebih dahulu dari pemerintah daerah, karena di sekitar sini terdapat berbagai keadaan tertinggal, baik dari segi geologi, geografi, demografi maupun struktur. Pembangunan desa harus didekati dengan cara yang sesuai dengan karakteristik dan sifatnya. Strategi utama pembangunan pedesaan harus terdiri dari empat upaya besar yang saling berkaitan dan harus diikuti: Pertama, pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan; Kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia di perdesaan untuk memberikan landasan yang memadai bagi peningkatan produktivitas dan daya saing; Ketiga, peningkatan infrastruktur pedesaan; Keempat, pembentukan kelembagaan pedesaan baik formal maupun informal merupakan kebutuhan mutlak bagi pedesaan. (Syahza, 2007). Mengingat keadaan di perdesaan, maka pemerintah daerah harus menyediakan dana yang cukup besar untuk program pembangunan perdesaan yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan meningkatkan kapasitas masyarakat. Tujuan membangun kapasitas masyarakat adalah untuk mendidik masyarakat dan menginspirasi mereka untuk bertanggung jawab atas pembangunan mereka sendiri. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang meliputi seluruh aspek kehidupan akan melibatkan seluruh masyarakat. Salah satu tanda kemajuan yang efektif adalah kerja sama daerah setempat (Supriyadi, 2010). Landasan penguatan posisi dan peran masyarakat dalam pembangunan adalah pelaksanaan otonomi daerah. Peralihan dari model pembangunan linier ke model pembangunan partisipatif merupakan salah satu dampak utama. Model pembangunan ini adalah salah satu dari rakyat, oleh 37
rakyat, dan untuk rakyat. Dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan mendorong pemerataan pembangunan, model pembangunan partisipatif ini mengutamakan pembangunan dilaksanakan serta dikelola langsung oleh masyarakat setempat. Hal ini dilakukan dalam rangka membangun kapasitas masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat (Soekamto et al, 2004). Meski akses masyarakat terhadap informasi program pembangunan sangat terbatas, fenomena keterbelakangan pembangunan desa seringkali luput dari perhatian pemerintah daerah. Karena penyuluhan pembangunan yang diberikan oleh pemerintah daerah kurang menjangkau seluruh masyarakat, maka masyarakat tidak dapat menyalurkan aspirasinya. Akibat kesenjangan komunikasi dan informasi antara masyarakat dan pemerintah daerah, partisipasi masyarakat dalam program pembangunan rendah (Djabbari et al., 2021). Alhasil, banyak program pembangunan yang tidak berhasil mencapai tujuan pembangunannya. Akan menarik untuk menyelidiki secara mendalam sejauh mana program pembangunan desa digunakan untuk mengatasi masalah dan mencapai tujuan pembangunan mengingat kesenjangan komunikasi yang ada antara masyarakat dan pemerintah daerah mengenai informasi mengenai program-program ini (Jamali, 2004). Program ini didasarkan pada model pembangunan daerah Gerbangmastra (Gerakan Pembangunan Masyarakat Sejahtera) yang dimulai oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo di Provinsi Jawa Timur. Program Gerbangmastra dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program Gerbangmastra diwujudkan melalui kegiatan desa mandiri yang melibatkan instansi pemerintah daerah, swasta dan masyarakat. Program Gerbangmastra bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui penyuluhan pembangunan, pemberdayaan ekonomi, peningkatan pelayanan publik, serta menumbuhkan semangat gotong royong dan gotong royong dalam pembangunan. Program Gerbangmastra dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kapasitas sumber daya pemerintah daerah, khususnya pembiayaan pembangunan. Kemampuan keuangan guna membiayai program-program perbaikan wilayah terbatas, pemerintah Kabupaten Probolinggo sedang mencari alternative baru sehingga upaya-upaya kemajuan dapat dilakukan. Dalam rangka bermitra dengan investor guna menjalankan program Gerbangmastra, telah menggunakan komunikasi pembangunan. Pemerintah Kabupaten Probolinggo bermitra dengan pihak swasta yang memiliki sejarah membantu mengisi kesenjangan pembangunan. Alhasil, pihak swasta sangat diuntungkan dari upaya pemerintah mengelola sumber daya alam (pertambangan). Terlepas dari kenyataan bahwa kesenjangan sosial dan ekonomi terlihat jelas dalam kehidupan masyarakat dibandingkan dengan sektor swasta yang mengelola sumber daya alam dan sektor swasta tidak pernah berkontribusi dalam pembangunan masyarakat, pemerintah daerah hanya menerima sedikit royalti dari sektor swasta melalui pemerintah pusat. pemerintah. Selain bermitra dengan pihak swasta dalam pelaksanaan program Gerbangmastra, Pemerintah Kabupaten Probolinggo berupaya mendorong partisipasi masyarakat sebagai kekuatan utama dalam mensukseskan tujuan pembangunan. Sebagai bentuk komunikasi pembangunan pemerintah daerah di era otonomi daerah, formula baru dalam pembangunan daerah adalah sinergi antara pemerintah 38
daerah, swasta, serta masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan daerah. Pengenalan program pembangunan kepada masyarakat melalui pendekatan komunikasi pembangunan. Penelitian sebelumnya mengenai kerjasama dengan pihak swasta dalam pembangun juga dilakukan oleh Supriyadi (1999), dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pembangunan desa dengan menggandeng komunitas di luar pemerintahan berpengaruh secara positif. Hal ini didorong oleh beberapa faktor seperti komunikasi yang terjalin langsung dan jelas. Ni'mah (2018) juga menjelaskan bahwa public-private partnership mampu meinigkatkan pertumbuhan dari ekonomi di wilayah Kedungsepur. Hal ini terlihat dari adanya perkembangan pada sektor pertumbuhan ekonomi pada bidang pariwisata di wilayah Kedungsepur. Studi ini berencana untuk memotret dan membedah dampak sosialisasi program kemajuan, organisasi pemerintah-swasta, dan kerjasama daerah terhadap kecukupan pelaksanaan program Gerbangmastra di Kabupaten Probolinggo. Hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut: (1) diduga kerjasama pemerintah-swasta berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan program Gerbangmastra, (2) diduga kerjasama pemerintah-swasta dalam pelaksanaan program Gerbangmastra berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat, (3) diduga partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan program Gerbangmastra (4) diduga kerjasama pemerintah swasta dan partisipasi masyarakat secara simultan berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan program Gerbangmastra. METODE PENELITIAN ini menggunakan kombinasi pendekatan kuantitatif dan kualitatif dimana pendekatan kuantitatif didukung kualitatif. Ketika mencoba memahami suatu kenyataan, menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif menghasilkan hasil sangat baik serta data lebih luas dan saling melengkapi. Informasi kualitatif menjadi sama ilmiahnya dengan data kuantitatif. Penelitian Data dalam penelitian ini adalah hasil survei terhadap 266 warga (KK) di Kabupaten Probolinggo. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik random sampling dan dilakukan kepada masyarakat yang mengetahui tentang program Gerbangmastra. Penentuan responden dilakukan secara purposive yaitu masyarakat yang mengetahui program Gerbangmastra. Analisis data penelitian ini terdiri dari analisis kuantitatif. Analisis data dan informasi kualitatif dilakukan dengan analisis deskriptif melalui tahapan, reduksi data atau meringkas data relevan dengan fokus penelitian, penyajian data, dan penarikan kesimpulan data. Analisis data kuantitatif melalui analisis jalur (Path Analysis). Analisis regresi dapat dianggap sebagai bentuk analisis jalur yang berbeda karena merupakan pengembangan dari metode tersebut. Untuk menentukan pengaruh langsung dan tidak langsung dari sekumpulan variabel independen terhadap variabel dependen, analisis jalur digunakan untuk menguji pola hubungan antar variabel. Persamaan struktural dapat digunakan untuk menggambarkan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat serta hubungan antara variabel bebas. Model dalam analisis jalur merupakan bagian dari model persamaan struktural. Dalam persamaan struktural, variasi variabel dependen ditentukan oleh variabel-variabel dalam model, dimana variabel independen merupakan titik awal dalam model. 39
Standar pengujian model adalah jika Chi-Square dengan tingkat kesalahan (p) > 0,05 menunjukkan tidak berdampak atau tidak kritis, hal ini menunjukkan model fit karena tidak ada kontras antara model spekulatif dan informasi lapangan. Sebaliknya, jika Chi-Square memiliki tingkat kesalahan (p) < 0,05 yang menunjukkan pengaruh (signifikan), maka model tidak fit karena data lapangan dan model hipotetik berbeda. Secara struktural. Persamaan struktural dari diagram jalur adalah: X2 = x2x1. X1 + x2 1 (1) x2x1 merupakan koefisien jalur yang menunjukkan adanya pengaruh langsung kerjasama pemerintah- swasta (X1) terhadap partisipasi masyarakat (X2). Sedangkan x2 1 adalah pengaruh variabel lain terhadap partisipasi masyarakat (X2) yang tidak diidentifikasi atau diteliti. Y = yx1. X1 + yx2.X2+ y 2 (2) yx1 merupakan koefisien jalur yang menunjukkan adanya pengaruh langsung kerjasama pemerintah swasta (X1) terhadap keberhasilan implementasi program Gerbangmastra (Y). yx2 merupakan koefisien jalur yang menunjukkan pengaruh langsung partisipasi masyarakat (X2) terhadap keberhasilan pelaksanaan program Gerbangmastra (Y). Sedangkan y 2 pengaruh variabel lain terhadap keberhasilan implementasi program Gerbangmastra (Y) tidak teridentifikasi. Evaluasi nilai koefisien jalur variabel independen terhadap variabel dependen yang menunjukkan adanya hubungan sebab akibat adalah jika critical ratio > t-tabel pada tingkat kesalahan < 0,05. Analisis pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung dan pengaruh total untuk menguji hipotesis. Pengaruh langsung terjadi antara variabel bebas dengan variabel terikat dan pengaruh antar variabel bebas yang ditunjukkan oleh koefisien jalur pada salah satu ujung garis panah. Efek tidak langsung datang melalui variabel perantara. Efek total terjadi melalui efek langsung dan tidak langsung. HASIL PEMBAHASAN Berdasarkan hasil uji dalam SPSS dengan metode SEM dihasilkan sebagai berikut: Tabel 1. Hasil Analisis Koefisien Jalur Antar Variabel Variabel yang Mempengaruhi Variabel yang Dipengaruhi Koefisien Rasio Kritis Kemitraan publik-swasta Partisipasi komunitas Partisipasi komunitas Keberhasilan implementasi Program Gerbangmastra Keberhasilan pelaksanaan program Gerbangmastra Jalur 0,747 0,345 0,409 10.512*** 4.814*** 5.697*** Catatan:***menunjukkan signifikan: pada tingkat signifikansi 1%. Tabel 2. Pengaruh Langsung, Pengaruh Tidak Langsung, dan Pengaruh Total Antar Variabel dalam Model 40
Variabel Mempengaruhi Kemitraan publik-swasta Partisipasi komunitas yang Variabel Dipengaruhi yang Partisipasi komunitas Keberhasilan implementasi Program Gerbangmastra Keberhasilan pelaksanaan Gerbangmastra program Efek langsung 0,747 0,345 0,409 Efek Tidak Langsung 0,000 0,305 0,000 Efek Total 0,747 0,650 0,409 Sedangkan Model diagram jalur pengaruh langsung dan tidak langsung antar variabel berdasarkan hasil pengujian model (Gambar 1). Catatan: Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPS), Partisipasi Masyarakat (PM), dan Keberhasilan Pelaksanaan Program Gerbangmastra (KPPG) Analisis Pengaruh Kerjasama Pemerintah-Swasta dan Partisipasi Masyarakat terhadap Keberhasilan Pelaksanaan Program Gerbangmastra Analisis Jalur Pegawai. Penggunaan analisis jalur adalah untuk mengukur pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung antar variabel dalam model. Analisis jalur dilakukan melalui tahap pengujian model untuk membuktikan bahwa model yang dikembangkan merupakan model yang sesuai (fit). Jika Chi-Square memiliki tingkat kesalahan (p) > 0,05 yang menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh atau tidak signifikan, maka model dikatakan fit karena tidak ada perbedaan antara model hipotetik dengan data lapangan. Ini adalah kriteria untuk 41
menguji model. Sebaliknya, jika Chi-Square memiliki tingkat kesalahan (p) < 0,05 yang menunjukkan pengaruh (signifikan), maka model tidak fit karena data lapangan dan model hipotetik berbeda. Pengujian model dengan menggunakan program Amos 20.0 memberikan nilai Chi-Square sebesar 3,229, dan nilai probabilitas (p) sebesar 0,07>0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan dengan data lapangan. Indeks kesesuaian model seperti CMIN/DF, dan TLI, memenuhi kriteria (Gambar 1). Mengingat tidak ada perbedaan antara model hipotetik dan data lapangan, temuan ini menunjukkan bahwa model yang dikembangkan memenuhi persyaratan kecocokan, sehingga layak untuk diteliti lebih lanjut. Koefisien jalur variabel bebas dengan variabel terikat menunjukkan terjadinya kausalitas, sedangkan rasio kritis menunjukkan pengaruh yang signifikan antara variabel yang mempengaruhi terhadap variabel yang dipengaruhi. Hubungan kausalitas terjadi secara signifikan jika nilai critical ratio (CR) lebih besar dari nilai ttabel sebesar 1,645 pada tingkat kesalahan (p) < 0,05. Nilai koefisien jalur dan perkiraan efek langsung, tidak langsung, dan total dari satu variabel terhadap variabel lain disajikan pada Tabel 1 dan 2, yang merupakan hasil analisis jalur yang dilakukan dengan program AMOS versi 20.0. Pengaruh langsung variabel antara variabel bebas dengan variabel bebas lainnya dan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dampak langsung variabel independen terhadap variabel independen lainnya terlihat pada pengaruh langsung kemitraan pemerintah swasta (X1) terhadap partisipasi masyarakat (X2) dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,747, signifikan pada taraf kesalahan 0,01 < 0,05 (Persamaan 1). Pengaruh langsung variabel bebas terhadap variabel terikat antara lain: kerjasama pemerintah dengan badan usaha (X1) berpengaruh langsung terhadap keberhasilan pelaksanaan program Gerbangmastra (Y) dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,345, signifikan pada tingkat kesalahan (p) 0,01 < 0,05. Sedangkan partisipasi masyarakat (X2) berpengaruh langsung terhadap keberhasilan pelaksanaan program Gerbangmastra (Y) dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,409 dan signifikan pada taraf kesalahan (p) 0,01 < 0,05 (Persamaan 2). Penggunaan analisis jalur menunjukkan pengaruh langsung antara variabel bebas dengan variabel bebas lainnya, serta antara variabel bebas dengan variabel terikat, analisis jalur juga menunjukkan pengaruh tidak langsung variabel bebas terhadap variabel terikat melalui variabel antara. Berdasarkan estimasi pengaruh tidak langsung (Tabel 2 dan Gambar 1) menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi program Gerbangmastra (Y) dipengaruhi secara tidak langsung oleh kemitraan pemerintah-swasta (X1) melalui partisipasi masyarakat (X2) dengan nilai total efek sebesar 0,650 . Dengan demikian, setiap peningkatan pelaksanaan KPS yang didukung partisipasi masyarakat sebesar satu satuan, maka keberhasilan pelaksanaan program Gerbangmastra akan meningkat sebesar 0.650 satuan. Diagram jalur (Gambar 1) juga menunjukkan kontribusi kerjasama pemerintah-swasta dan partisipasi masyarakat secara simultan pada kesuksesan pelaksanaan program Gerbangmastra (R2) sebesar 50 %. Berdasarkan hasil analisis koefisien jalur (Tabel 1) dan estimasi pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, dan pengaruh total antar variabel (Tabel 2), maka hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan tingkat kesalahan 5% ( = 0,05), adalah: (1) diduga kerjasama pemerintah-swasta 42
berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan program Gerbangmastra, dapat diterima secara empiris dengan nilai koefisien pengaruh langsung sebesar 0,345 dan signifikan pada tingkat kesalahan (p) 0,001 < 0,05; (2) diduga kerjasama pemerintah-swasta dalam pelaksanaan program Gerbangmastra berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat, dapat diterima secara empiris dengan nilai koefisien pengaruh langsung sebesar 0,747 dan signifikan pada tingkat kesalahan (p) 0,001 < 0,05; (3) diduga keikutsertaan masyarakat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan program Gerbangmastra, dapat diterima secara empiris dengan nilai koefisien pengaruh langsung sebesar 0,409 dan signifikan pada taraf kesalahan (p) 0,001 < 0,05; (4) diduga kerjasama pemerintah-swasta dan partisipasi masyarakat secara bersama-sama berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan program Gerbangmastra, dapat diterima secara empiris dengan nilai total effect sebesar 0,650 dan signifikan pada tingkat error (p) 0,001 < 0,05 . Hasil analisis koefisien jalur dan pendugaan pengaruh langsung antar variabel menunjukkan bahwa kemitraan pemerintah-swasta berpengaruh langsung terhadap partisipasi masyarakat dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,747, signifikan pada tingkat kesalahan (p) < 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa program Gerbangmastra yang disosialisasikan kepada masyarakat dilaksanakan melalui kemitraan antara pemerintah daerah dengan pihak swasta berdampak pada partisipasi masyarakat. Hasil penelitian tersebut didukung oleh pendapat Armistead dan Pettigrew (2004) yang menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat sangat penting untuk menguji akseptabilitas suatu kemitraan pembangunan. Implementasi publicprivate partnership dalam pelaksanaan program pembangunan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, karena organisasi swasta yang memiliki kemampuan produksi dan kemampuan teknis yang tinggi tidak dimiliki oleh pemerintah sehingga mampu memberikan transformasi keterampilan dalam pembangunan kepada masyarakat. Karena kemitraan publik-swasta memiliki korelasi dengan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Kemitraan publik-swasta merupakan bentuk usaha dan kerjasama antar organisasi dalam mencapai tujuan bersama. Dalam kemitraan ini, masing-masing aktor menyumbangkan sumber daya (keuangan, sumber daya manusia, teknis, dan tidak berwujud seperti informasi orang dalam atau dukungan politik) dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan (World Bank, 1999). Orientasi penerapan public private partnership dalam pelaksanaan program pembangunan adalah untuk mencapai efektivitas pelaksanaan pembangunan khususnya dalam memberikan pelayanan publik, kemudian dalam pelaksanaannya melibatkan pelaku pembangunan yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Keterlibatan pihak swasta dalam pelaksanaan program pembangunan bersama pemerintah dan masyarakat merupakan perubahan mendasar dalam pengelolaan pembangunan yang seolah-olah pembangunan masyarakat hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, padahal semua pemangku kepentingan termasuk pihak swasta memiliki tanggung jawab yang sama. terhadap upaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang harus dilaksanakan secara serasi dan seimbang. Kemitraan pemerintah-swasta merupakan elemen penting bisa mendorong tercapainya keberhasilan implementasi program Gerbangmastra. Partisipasi swasta dalam pelaksanaan kerjasama operasional dalam kegiatan program dan kontribusi sumber daya menghasilkan terwujudnya kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta dalam pelaksanaan program. Keberhasilan pelaksanaan program Gerbangmastra dapat dibantu oleh partisipasi masyarakat dan kemitraan pemerintah daerah dengan 43
pihak swasta. Keberhasilan pelaksanaan program Gerbangmastra diidentifikasi dari pencapaian produk pelayanan publik, pencapaian target program dan kepuasan masyarakat terhadap hasil yang dicapai. Kegiatan program Gerbangmastra diwujudkan dalam bidang pembangunan prasarana umum, dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas sosial, ekonomi produktif, pertanian, peternakan, perikanan, dan lingkungan hidup. Hasil analisis koefisien jalur dan pendugaan pengaruh langsung antar variabel, menunjukkan bahwa kemitraan pemerintah-swasta berpengaruh langsung terhadap keberhasilan implementasi program Gerbangmastra dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,345, signifikan pada tingkat kesalahan (p) < 0,05. Semakin tinggi implementasi kerjasama pemerintah-swasta, maka keberhasilan implementasi program Gerbangmastra semakin tinggi pula. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi program Gerbangmastra di Kabupaten Probolinggo dapat dibantu oleh kemitraan antara sektor swasta dan pemerintah daerah. Gibson dan Davis (2008) dan Lee (2010) yang menjelaskan bahwa implementasi public-private partnership dapat meningkatkan efektivitas implementasi program kerjasama mendukung temuan penelitian ini. Pendapat yang sama dijelaskan oleh Kumorotomo (1999), bahwa dari aspek manajemen, manfaat yang dapat diperoleh dari kemitraan adalah peningkatan efektifitas dan efisiensi kerja. Simbiosis mutualisme harus menjadi landasan utama suatu kerjasama berbentuk kemitraan. Komitmen masing-masing pihak dapat berupa uang, barang, tenaga ahli, atau keduanya sekaligus. Itu berpusat pada kontribusi kolektif untuk tujuan bersama. Pelaksanaan kerjasama pemerintah-swasta dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan. Hal ini disebabkan swasta memiliki fasilitas dan sumber daya yang jarang dimiliki oleh pemerintah, sedangkan pemerintah memiliki keterbatasan dalam menyediakan segala fasilitas dan sumber daya untuk melaksanakan program pembangunan. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa implementasi publicprivate partnership dapat meningkatkan tingkat keberhasilan program pembangunan yang dijalankan (Thuen dan Laerum, 2005; Runde, 2006). Penelitian Jamali (2004) yang menjelaskan bahwa kombinasi karakteristik utama pemerintah dan swasta mampu memberikan tingkat keberhasilan yang tinggi dalam pelaksanaan program pembangunan, juga mendukung temuan penelitian ini. Sifat pemerintahan yang cenderung kaku dan tertutup adalah bekerja sama dengan pihak swasta atau cenderung fleksibel dan terbuka. Keberhasilan kemitraan publik-swasta ditentukan oleh faktor peran keterlibatan pemerintah, kerangka peraturan, ketergantungan sumber daya, komitmen yang simetris, kesamaan tujuan, komunikasi, kemampuan, dan budaya kerja. Hasil studi Bagchi dan Paik (2001) yang mengidentifikasi keberhasilan kemitraan publik-swasta bergantung pada proses kemitraan yang berjalan. Keberhasilan suatu program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah dan kemitraan swasta ditentukan sejak proses kerjasama tersebut terjalin. Mulai dari penentuan prasyarat saat kerjasama pertama kali dilakukan. Kemudian dilanjutkan dengan pengembangan kemitraan dengan menyelaraskan visi, misi dan tujuan, diakhiri dengan evaluasi kinerja program yang dilaksanakan. Berdasarkan estimasi pengaruh langsung antar variabel, partisipasi masyarakat berpengaruh langsung terhadap keberhasilan program Gerbangmastra yang ditunjukkan dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,409 yang signifikan bila tingkat kesalahan (p) < 0,05. Temuan studi ini menunjukkan bahwa 44
partisipasi masyarakat yang diwujudkan melalui pembayaran iuran, keikutsertaan pengorganisasian, serta pemberdayaan dapat lebih mendukung keberhasilan pelaksanaan program Gerbangmastra. Program Gerbangmastra akan lebih berhasil dilaksanakan jika ada partisipasi masyarakat yang lebih besar. Produk pelayanan publik, pencapaian tujuan program, dan kepuasan masyarakat terhadap pencapaian hasil dari pelaksanaan program Gerbangmastra menunjukkan keberhasilan pelaksanaan program. Temuan penelitian ini didukung oleh Soekamto et al. (2004), yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sangat penting untuk mencapai tujuan program yang sejalan dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Jika masyarakat, organisasi, atau lembaga pelaksana program pembangunan di daerah diyakini utuh, mampu menjawab permasalahan, serta memberikan manfaat bagi kesejahteraan mereka, maka partisipasi masyarakat akan terjadi. Masyarakat akan terdorong untuk menggunakan segala potensi dan kemampuannya untuk membantu keberhasilan program pembangunan jika kewenangan diberikan kepada masyarakat. Hasil penelitian ini juga didukung oleh pendapat Stiglitz (2002), bahwa partisipasi diperlukan untuk efektivitas penuh suatu program atau proyek pembangunan, transformasi pembangunan masyarakat secara luas. Partisipasi membawa berbagai usaha atau upaya yang diperlukan untuk mensukseskan program pembangunan. Partisipasi aktif diharapkan tumbuh dari masyarakat lokal dalam melaksanakan program pembangunan. Masyarakat mempunyai peran ganda, yaitu sebagai subjek dan objek pembangunan. Sebagai objek pembangunan, masyarakat menjadi sasaran berbagai program pembangunan, sedangkan masyarakat berperan sebagai subjek pembangunan menentukan dan mengontrol proses pelaksanaan program pembangunan. Akibatnya, peran masyarakat dan pemerintah daerah sebagai fasilitator pembangunan justru lebih besar dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu program pembangunan. Partisipasi masyarakat memiliki peran strategis sebagai katalisator dalam proses pencapaian tujuan pembangunan daerah. Hasil estimasi pengaruh tidak langsung dan pengaruh total (Tabel 2 dan Gambar 1), diketahui bahwa variabel kemitraan pemerintah-swasta berpengaruh secara tidak langsung terhadap keberhasilan pelaksanaan program Gerbangmastra melalui variabel partisipasi masyarakat dengan nilai total effect sebesar 0,650. Sebesar 50% keberhasilan program Gerbangmastra di Kabupaten Probolinggo karena keberhasilan implementasi kemitraan pemerintah-swasta dengan partisipasi masyarakat. Hasil ini menunjukkan bahwa program Gerbangmastra di Kabupaten Probolinggo dapat berhasil dilaksanakan melalui kemitraan publik-swasta dan partisipasi masyarakat. Berdasarkan temuan kajian tersebut, diperlukan penguatan dan pengintensifan komunikasi pembangunan kepada seluruh komponen pembangunan yang ada guna meningkatkan keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan daerah, khususnya di era otonomi daerah yang menuntut setiap daerah untuk lebih kreatif dan inovatif dalam merumuskan model pembangunan daerah berdasarkan kewenangan di daerah, khususnya pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat sebagai penggerak pencapaian tujuan pembangunan. Kerjasama pemerintah-swasta dan partisipasi masyarakat merupakan dua model pembangunan yang dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan program pembangunan daerah. 45
PENUTUP 1. Kemitraan publik-swasta dan partisipasi masyarakat memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan program Gerbangmastra, melalui kerja sama operasional dan kontribusi sumber daya, kemitraan program Gerbangmastra dengan pihak swasta dan Pemerintah Daerah. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program Gerbangmastra dengan berkontribusi, berorganisasi, dan memberdayakan diri mereka sendiri. Kesuksesan program Gerbangmastra dilihat dari beberapa indikator keberhasilan program Gerbangmastra yaitu meningkatnya produktivitas kerja program, pencapaian tujuan program, dan kepuasan masyarakat terhadap hasil pembangunan 2. Hasil estimasi ada pengaruh tidak langsung dan pengaruh langsung terhadap variabel kemitraan pemerintah-swasta dengan nilai total effect sebesar 0,650. Sebesar 50% keberhasilan pertama program Gerbangmastra di Kabupaten Probolinggo karena keberhasilan implementasi kemitraan pemerintah-swasta dengan partisipasi masyarakat. Kedua melalui kemitraan publik-swasta dan partisipasi masyarakat. DAFTAR PUSTAKA Armistead, C. and P. Pettigrew (2004), "Effective Partnerships: Building a Sub-Regional Network of Reflective Practitioners,"International Journal of Public Sector Man- agement, 17, 571- 585. Bagchi, P.K. and S.K. Paik (2001), "The Role of Public-Private Partnership in Port Infor- mation Systems Development," International Journal of Public Sector Manage- ment, 14(6), 482- 499. Djabbari, M. H., Alwi, A., & Thamrin, S. H. (2021). Implementasi Public Private Partnership dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Toraja Utara. JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik), 1-13. Gibson, H. and B. Davies (2008), "The Impact of Public Private Partnerships on Educa- tion: A Case Study of Sewell Group Plc. and Victoria Dock Primary School," Inter- national Journal of Educational Management, 22(1), 74-89. Jamali, D. (2004), "Success and Failure Mechanisms of Public Private Partnerships (PPPs) in Developing Countries: Insight from the Lebanese Context," International Jour- nal of Public Sector Management, 17(4/5), 414-430. Kumorotomo, W. (1999), "Business Partnership as an Alternative in the Empowerment of the Public Sector in Region," Sociopolitical Journal, 3(1), 80-108. Lee, S. (2010), "Development of Public Private Partnership (PPP) Projects in the Chinese Water Sector," Water Resource Management, 24, 1925-1945. Ni'mah, I. (2018). Public-Private Partnership untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata di Wilayah Kedungsepur. Economics Development Analysis Journal, 5(4), 410-425. Runde, D. (2006), "How to Make Development Partnership Work," OECD Observer, 255, 29-31. Soekamto, H., R. Soeprapto and I. Noor (2004), "The Community Participation in Over- coming of Poverty," Scientific Journal of Public Administration, 4, 1-16. Stiglitz, J.E. (2002), "Partcipation and Development: Perspectives from the Comprehen- sive Development Paradigm," Review of Development Economics, 6(2), 163-182. Supriyadi (1999), "Effect of Implementation of Rural Development Programme to the 46
Community Participation," Journal of Management and Accounting, 11(2), 152-165. Syahza, A. (2007), "Accelerating the Economic Empowerment of Rural Communities with Model Agroestate Based-Palm Oil," Economic Journal, 12(1), 126-139. Thuen, F. and K.T. Laerum (2005), "A Public/Private Partnership in Offering Relation Education to the Norwegian Population," Family Process, 44(2),175-85. World Bank (1999), Working together for a Change: Government, Business and Civil Partnerships for Poverty Reduction in Latin America and the Caribbean, EDI Learning Resources Series, The World Bank, Washington D.C. 47