KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL NOMOR : PHN-03.HH.05.06 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan; b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional. Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32); 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor Nomor 1630); 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 436); 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 900); 6. Pedoman Standar Layanan Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH- 07.HH.05.06 Tahun 2022.
MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL KESATU : Standar Pelayanan pada Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. KEDUA : Standar Pelayanan pada Organisasi Penyelenggara Pelayanan meliputi ruang lingkup pelayanan : 1. Konsultasi Hukum Langsung 2. Konsultasi Hukum Online 3. Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu 4. Penyuluhan Hukum Keliling 5. Pemberian Pertimbangan Usulan Kebutuhan/Formasi JF Penyuluh Hukum 6. Penyelarasan Naskah Akademik 7. Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum/ Perpustakaan Hukum 8. Layanan Pembinaan JDIHN 9. Pelayanan PPID 10. Pengaduan Masyarakat 11. Partisipasiku 12. Jurnal Rechstvinding 13. Layanan Konsultasi terkait Jabatan Fungsional Analis Hukum 14. Permohonan Uji Kompetensi Analis Hukum 15. Permohonan Rekomendasi Formasi JF Analis Hukum 16. Konsultasi Analisis dan Evaluasi KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. KEEMPAT : Lampiran dalam Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal, 29 Mei 2024 KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL Widodo Ekatjahjana NIP 197105011993031001 Tembusan: 1. Menteri Hukum dan HAM; 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
Lampiran I Keputusan Badan Pembinaan Hukum Nasional tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-03.HH.05.06 Tahun Tanggal : 29 Mei 2024 GAMBARAN UMUM A. Pendahuluan Badan Pembinaan Hukum Nasional mempunyai tugas melaksanakan pembinaan hukum nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pembinaan Hukum Nasional menyelenggarakan fungsi antara lain : a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang pembinaan hukum nasional, pemantauan dan peninjauan undang-undang, analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan, penyuluhan dan bantuan hukum, jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional, serta pembinaan penyuluh hukum dan analis hukum; b. Pelaksanaan perencanaan peraturan perundangundangan, pemantauan dan peninjauan undang-undang, analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan, penyuluhan dan bantuan hukum, jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional, serta pembinaan penyuluh hukum dan analis hukum; c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perencanaan peraturan perundang- undangan, pemantauan dan peninjauan undang-undang, analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan, penyuluhan dan bantuan hukum, jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional, serta pembinaan penyuluh hukum dan analis hukum; d. Pelaksanaan administrasi Badan; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
B. Susunan Organisasi Badan Pembinaan Hukum Nasional terdiri atas: a. Sekretariat Badan Pembinaan Hukum Nasional; b. Pusat Perencanaan Hukum Nasional; c. Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional; d. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; dan e. Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Widodo Ekatjahjana NIP. 197105011993031001
Lampiran II Keputusan (Pimpinan Organisasi Penyelenggara Pelayanan) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : PHN-03.HH.05.06 TAHUN 2024 Tanggal : 29 Mei 2024 STANDAR PELAYANAN KONSULTASI HUKUM LANGSUNG KOMPONEN NO. PENYAMPAIAN LAYANAN URAIAN 1. Persyaratan KTP atau kartu identitas lainnya 2. Sistem Mekanisme dan 1. Masyarakat mengunjungi ruang konsultasi hukum di Prosedur Law Center BPHN; 2. Petugas registrasi menyambut masyarakat dan mengarahkan untuk mengisi buku pengunjung layanan; 3. Masyarakat diarahkan menuju ruang/bilik layanan konsultasi hukum; 4. Masyarakat menyampaikan permasalahan hukum kepada Konsultan/Penyuluh Hukum; 5. Masyarakat menerima jawaban/pendapat/saran; 6. Masyarakat mengisi survei layanan; 7. Selesai. 3. Jangka Waktu Pelayanan 30-60 menit 4. Biaya/Tarif Gratis 5. Produk Pelayanan Jawaban berupa saran/pendapat/nasihat hukum 6. Penanganan Pengaduan, Pengaduan, saran, dan masukan oleh pemohon Saran dan Masukan informasi dapat disampaikan dengan cara memasukkan materi aduan atau masukan ke dalam kotak pengaduan yang tersedia di Unit Pelayanan BPHN. Disamping itu, pengaduan juga dapat disampaikan melalui kanal berikut: a. lapor.bphn.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN 1. Dasar Hukum 2. Sarana dan Prasarana dan/ atau Fasilitas 3. Kompetensi Pelaksana 4. Pengawasan Internal 5. Jumlah Pelaksana 6. Jaminan Pelayanan 7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 8. Evaluasi Kinerja Pelaksana b. Layanan Pengaduan BPHN via Whatsapp c. 021-8091908 (ext: 1132) d. Email: humas@bphn.go.id e. lapor.go.id f. wbs.kemenkumham.go.id g. Sosial Media BPHN (twitter: @bphn_kumham, IG: @bphn_kemenkumham, Facebook: BPHN Kemenkumham) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01- PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum Surat Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.51-HN.04.03 Tahun 2024 tentang Tim Kerja Kegiatan Konsultasi Hukum Langsung 1. Blanko formulir konsultasi hukum 2. Alat Tulis 3. Komputer 4. Printer Sebagai konsultan hukum berasal dari Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Penanggung jawab kegiatan dilakukan oleh Koordinator yang hasil pelaksanaannya dilaporkan kepada Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum Pemberi layanan konsultasi hukum yaitu Penyuluh Hukum sejumlah 32 orang Jawaban berupa saran/nasihat/pendapat hukum yang diberikan sesuai dengan pemahaman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku Jawaban yang diberikan berdasarkan pemahaman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku Evaluasi dilakukan setiap bulan
STANDAR PELAYANAN KONSULTASI HUKUM ONLINE NO. KOMPONEN PENYAMPAIAN LAYANAN URAIAN 1. Persyaratan Email aktif 2. Sistem Mekanisme dan 1. Masyarakat mengakses laman webste bphn.go.id - Prosedur layanan publik - konsultasi hukum atau melalui laman/aplikasi legal smart channel; 2. Masyarakat mengisi identitas, pertanyaan, dan email; 3. Masyarakat menerima jawaban/pendapat/saran; 4. Masyarakat mengisi survei layanan; 5. Selesai. 3. Jangka Waktu Pelayanan 5 Hari 4. Biaya/Tarif Gratis 5. Produk Pelayanan Jawaban berupa saran/pendapat/nasihat hukum 6. Penanganan Pengaduan, Pengaduan, saran, dan masukan oleh pemohon Saran dan Masukan informasi dapat disampaikan dengan cara memasukkan materi aduan atau masukan ke dalam kotak pengaduan yang tersedia di Unit Pelayanan BPHN. Disamping itu, pengaduan juga dapat disampaikan melalui kanal berikut: a. lapor.bphn.go.id b. Layanan Pengaduan BPHN via Whatsapp c. 021-8091908 (ext: 1132) d. Email: humas@bphn.go.id e. lapor.go.id f. wbs.kemenkumham.go.id g. Sosial Media BPHN (twitter: @bphn_kumham, IG: @bphn_kemenkumham, Facebook: BPHN Kemenkumham)
PENGELOLAAN PELAYANAN 1. Dasar Hukum 2. Sarana dan Prasarana dan/ atau Fasilitas 3. Kompetensi Pelaksana 4. Pengawasan Internal 5. Jumlah Pelaksana 6. Jaminan Pelayanan 7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 8. Evaluasi Kinerja Pelaksana Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01- PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum Surat Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.51-HN.04.02 Tahun 2024 tentang Tim Kerja Kegiatan Konsultasi Hukum Online 1. Komputer 2. Handphone 3. Jaringan Internet Sebagai konsultan hukum berasal dari Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Penanggungjawab kegiatan dilakukan oleh Koordinator yang hasil pelaksanaannya dilaporkan kepada Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum Pemberi layanan konsultasi hukum yaitu Penyuluh Hukum sejumlah 32 orang Jawaban berupa saran/nasihat/pendapat hukum yang diberikan sesuai dengan pemahaman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku Jawaban yang diberikan berdasarkan pemahaman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku Evaluasi dilakukan setiap bulan
STANDAR PELAYANAN CERAMAH PENYULUHAN HUKUM TERPADU NO. KOMPONEN PENYAMPAIAN LAYANAN URAIAN 1. Persyaratan Surat Permohonan Kegiatan Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu 2. Sistem Mekanisme dan 1. Kelompok masyarakat/organisasi/instansi Prosedur mengirimkan surat permohonan kegiatan yang ditujukan kepada Kepala BPHN c.q Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum; 2. Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum mendisposisi surat permohonan tersebut dan selanjutnya dibentuk tim pelaksana kegiatan ceramah penyuluhan hukum terpadu (menentukan nama pelaksana dan narasumber); 3. Pelaksanaan kegiatan; 4. Pengisian survei layanan; 5. Selesai. 3. Jangka Waktu Pelayanan 2-3 Hari 4. Biaya/Tarif Gratis 5. Produk Pelayanan Kegiatan ceramah penyuluhan hukum terpadu 6. Penanganan Pengaduan, Pengaduan, saran, dan masukan oleh pemohon Saran dan Masukan informasi dapat disampaikan dengan cara memasukkan materi aduan atau masukan ke dalam kotak pengaduan yang tersedia di Unit Pelayanan BPHN. Disamping itu, pengaduan juga dapat disampaikan melalui kanal berikut: a. lapor.bphn.go.id b. Layanan Pengaduan BPHN via Whatsapp c. 021-8091908 (ext: 1132) d. Email: humas@bphn.go.id e. lapor.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN 1. Dasar Hukum 2. Sarana dan Prasarana dan/ atau Fasilitas 3. Kompetensi Pelaksana 4. Pengawasan Internal 5. Jumlah Pelaksana 6. Jaminan Pelayanan 7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 8. Evaluasi Kinerja Pelaksana f. wbs.kemenkumham.go.id g. Sosial Media BPHN (twitter: @bphn_kumham, IG: @bphn_kemenkumham, Facebook: BPHN Kemenkumham) 1. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01- PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum 2. Surat Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.51-HN.04.01 Tahun 2024 tentang Tim Kerja Kegiatan Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu 1. Aula Pertemuan 2. Spanduk 3. Komputer 4. LCD/Projector 5. Pengeras suara Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Penanggungjawab kegiatan dilakukan oleh Koordinator yang hasil pelaksanaannya dilaporkan kepada Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum Pelaksana kegiatan dilakukan oleh Penyuluh Hukum sebanyak 3-5 orang per kegiatan Pemberian informasi hukum/isu hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pemberian informasi hukum/isu hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Evaluasi dilakukan setiap per kegiatan
STANDAR PELAYANAN PENYULUHAN HUKUM KELILING NO. KOMPONEN PENYAMPAIAN LAYANAN URAIAN 1. Persyaratan Surat Permohonan Kegiatan Penyuluhan Hukum Keliling 2. Sistem Mekanisme dan 1. Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum Prosedur mengirimkan surat permohonan pelaksanaan kegiatan kepada pengelola tempat wisata/keramaian, sekolah/kampus, dan instansi; 2. Setelah mendapatkan konfirmasi oleh pengelola tempat wisata/keramaian, sekolah/kampus, dan instansi dilakukan survei lokasi kegiatan; 3. Pelaksanaan kegiatan; 4. Pengisian survei layanan; 5. Selesai. 3. Jangka Waktu Pelayanan 2-3 Hari 4. Biaya/Tarif Gratis 5. Produk Pelayanan 1. Brosur 2. Leaflet 3. Buku 4. Stiker 5. Konsultasi hukum langsung 6. Penanganan Pengaduan, Pengaduan, saran, dan masukan oleh pemohon Saran dan Masukan informasi dapat disampaikan dengan cara memasukkan materi aduan atau masukan ke dalam kotak pengaduan yang tersedia di Unit Pelayanan BPHN. Disamping itu, pengaduan juga dapat disampaikan melalui kanal berikut: a. lapor.bphn.go.id b. Layanan Pengaduan BPHN via Whatsapp c. 021-8091908 (ext: 1132)
PENGELOLAAN PELAYANAN 1. Dasar Hukum 2. Sarana dan Prasarana dan/ atau Fasilitas 3. Kompetensi Pelaksana 4. Pengawasan Internal 5. Jumlah Pelaksana 6. Jaminan Pelayanan 7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 8. Evaluasi Kinerja Pelaksana d. Email: humas@bphn.go.id e. lapor.go.id f. wbs.kemenkumham.go.id g. Sosial Media BPHN (twitter: @bphn_kumham, IG: @bphn_kemenkumham, Facebook: BPHN Kemenkumham) 1. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01- PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum 2. Surat Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.51-HN.04.05 Tahun 2024 tentang Tim Kerja Kegiatan Penyuluhan Hukum Keliling 1. Mobil penyuluhan hukum keliling (Mobil Penyuling) 2. Pengeras suara Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Penanggungjawab kegiatan dilakukan oleh Koordinator yang hasil pelaksanaanya dilaporkan kepada Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum Pelaksana kegiatan dilakukan oleh Penyuluh Hukum sebanyak 5-10 orang per kegiatan Pemberian informasi hukum/isu hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pemberian informasi hukum/isu hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Evaluasi dilakukan setiap per kegiatan
STANDAR PELAYANAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN USULAN KEBUTUHAN/FORMASI JF PENYULUHAN HUKUM NO. KOMPONEN PENYAMPAIAN LAYANAN URAIAN 1. Persyaratan Usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional harus berdasarkan Penghitungan Kebutuhan yang terlebih dahulu dilakukan melalui tahapan penghitungan dan pengusulan. Dalam melakukan penghitungan, aspek yang harus disiapkan adalah Beban Kerja dan Standar Kemampuan Rata-Rata (SKR) penyelesaian kegiatan. Seluruh tahapan dilaksanakan dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 Tahun 2021 tentang Penghitungan dan Pengusulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum. 2. Sistem Mekanisme dan 1. Instansi Pengguna menyampaikan surat usulan Prosedur kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Kepala BPHN; 2. Kepala BPHN melalui Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum melakukan verifikasi terhadap usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dari Instansi Pengguna; 3. Verifikasi dilakukan dengan validasi dan konfirmasi atas kesesuaian penghitungan terhadap Beban Kerja dan SKR oleh Instansi Pengguna; 4. Validasi dan konfirmasi dapat dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi baik secara daring maupun luring; 5. Apabila konfirmasi telah dilakukan dan pengusulan telah sesuai maka BPHN akan memberikan surat pertimbangan usulan kebutuhan kepada Instansi Pengguna;
3. Jangka Waktu Pelayanan 4. Biaya/Tarif 5. Produk Pelayanan 6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan PENGELOLAAN PELAYANAN 1. Dasar Hukum 6. Apabila terdapat hal-hal yang perlu disesuaikan maka BPHN akan memberikan pendampingan penghitungan usulan kebutuhan hingga disampaikannya surat pertimbangan usulan kebutuhan kepada Instansi Pengguna. Jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja merupakan jangka waktu penyelesaian maksimal dimulai sejak penerimaan surat usulan kebutuhan dari Instansi Pengguna oleh BPHN hingga diterbitkannya surat pertimbangan usulan kebutuhan kepada Instansi Pengguna Gratis/tanpa biaya Surat Pertimbangan Usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Pengaduan, saran, dan masukan oleh pemohon informasi dapat disampaikan dengan cara memasukkan materi aduan atau masukan ke dalam kotak pengaduan yang tersedia di Unit Pelayanan BPHN. Disamping itu, pengaduan juga dapat disampaikan melalui kanal berikut: a. lapor.bphn.go.id b. Layanan Pengaduan BPHN via Whatsapp c. 021-8091908 (ext: 1132) d. Email: humas@bphn.go.id e. lapor.go.id f. wbs.kemenkumham.go.id g. Sosial Media BPHN (twitter: @bphn_kumham, IG: @bphn_kemenkumham, Facebook: BPHN Kemenkumham) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Sarana dan Prasarana dan/ atau Fasilitas Kompetensi Pelaksana Pengawasan Internal Jumlah Pelaksana Jaminan Pelayanan Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Evaluasi Kinerja Pelaksana Nomor 44 Tahun 2021 tentang Penghitungan dan Pengusulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum. 1. Komputer/laptop 2. Printer 3. Jaringan internet 4. Fasilitasi zoom Penyuluh Hukum yang memahami tata cara penghitungan dan pengusulan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Penanggungjawab kegiatan oleh koordinator/ketua tim dan pelaksanaannya dilaporkan kepada Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum 5 (lima) orang Rekomendasi yang diterbitkan oleh BPHN menjadi penjamin kualitas Kementerian Pendayagunaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasi RI dalam menerbitkan Penetapan Formasi bagi Instansi Pengusul Dokumen rekomendasi oleh Kepala BPHN sudah ditandatangani secara elektronik menggunakan SISUMAKER Kementerian Hukum dan HAM sehingga dijamin keasliannya Evaluasi dilakukan ketika draft rekomendasi selesai dilakukan hingga pelaksanaan validasi dan konfirmasi dengan Instansi Pengusul
STANDAR PELAYANAN PENYELARASAN NASKAH AKADEMIK NO. KOMPONEN PENYAMPAIAN LAYANAN URAIAN 1. Persyaratan Surat permohonan penyelarasan, Naskah Akademik, Rancangan Undang-Undang hasil PAK, (Izin prakarsa dan naskah perjanjian jika RUU Pengesahan Perjanjian Internasional). 2. Sistem Mekanisme dan Penyelarasan dilakukan oleh tim berdasarkan Prosedur permohonan tertulis dari Pemrakarsa kepada Menteri Hukum dan HAM dengan melampirkan dokumen administratif, layanan diberikan langsung kepada Pemrakarsa. 3. Jangka Waktu Pelayanan 60 Hari 4. Biaya/Tarif Gratis 5. Produk Pelayanan Surat Keterangan Hasil Penyelarasan dan Naskah Akademik RUU Hasil Penyelarasan 6. Penanganan Pengaduan, Pengaduan, saran, dan masukan oleh pemohon Saran dan Masukan informasi dapat disampaikan dengan cara memasukkan materi aduan atau masukan ke dalam kotak pengaduan yang tersedia di Unit Pelayanan BPHN. Disamping itu, pengaduan juga dapat disampaikan melalui kanal berikut: a. lapor.bphn.go.id b. Layanan Pengaduan BPHN via Whatsapp c. 021-8091908 (ext: 1132) d. Email: humas@bphn.go.id e. lapor.go.id f. wbs.kemenkumham.go.id g. Sosial Media BPHN (twitter: @bphn_kumham, IG: @bphn_kemenkumham, Facebook: BPHN Kemenkumham)
PENGELOLAAN PELAYANAN 1 Dasar Hukum 2. Sarana dan Prasarana dan/ atau Fasilitas 3. Kompetensi Pelaksana 4. Pengawasan Internal 5. Jumlah Pelaksana 6. Jaminan Pelayanan 7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 8. Evaluasi Kinerja Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2023 1. Ruang Rapat 2. Laptop 3. Jaringan Internet Memahami teknik penyusunan naskah akademik, Memahami teknik penyusunan peraturan perundang- undangan, Mengetahui metode penelitian Pengawasan berjenjang terhadap pelaksana oleh Ketua Kelompok Kerja dan Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional 10 Orang Pelaksanaan penyelarasan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan dan penyelarasan naskah akademik Naskah akademik ditandatangani oleh Pimpinan Kementerian/Lembaga Pemrakarsa, Surat keterangan hasil penyelarasan ditandatangani oleh Kepala Badan atas nama Menteri Evaluasi dilakukan setiap triwulan
STANDAR PELAYANAN LAYANAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM/PERPUSTAKAN HUKUM NO. PENYAMPAIAN LAYANAN KOMPONEN URAIAN 1. Persyaratan Persyaratan Penerima Layanan 1. Penerima pelayanan merupakan Anggota Perpustakaan BPHN dan/atau Masyarakat Umum; 2. Anggota Perpustakaan merupakan Pegawai Internal BPHN dan/atau mahasiswa Tk. I/II yang telah mendaftar dan disetujui sebagai anggota perpustakaan BPHN; 3. Syarat Pendaftaran menjadi Anggota Perpustakaan BPHN; Merupakan mahasiswa Tk I/II Melampirkan surat keterangan dari kampus untuk pendaftaran Melampirkan Fotocopy KTP Melampirkan Foto Mengisi Formulir Pendaftaran Keanggotaan Perpustakaan 4. Untuk Masyarakat umum dapat meminjam koleksi untuk baca ditempat; 2. Sistem Mekanisme dan Alur Pelayanan Informasi Hukum offline/langsung: Prosedur 1. Pemustaka mengunjungi Perpustakaan BPHN untuk kebutuhan dokumen dan informasi hukum; 2. Pemustaka mengisi buku tamu kemudian menyimpan tas, topi, jaketndi loker yang telah disediakan; 3. Pustakawan akan mengarahkan Pemustaka mencari koleksi dokumen dan informasi hukum melalui Online Public Acces Catalog (OPAC) atau bphn.jdihn.go.id;
3. Jangka Waktu Pelayanan 4. Pemustaka mencatat koleksi yang dibutuhkan dalam formulir peminjaman koleksi dan menyerahkan formulir tersebut ke pustakawan; 5. Pustakawan akan mencari bahan yang dibutuhkan dalam jajaran koleksi dan memberikannya ke pemustaka untuk dipinjam atau baca di tempat; Alur Layanan informasi Hukum Online (melalui website JDIH) 1. Pencari informasi dapat mengakses bphn.jdihn.go.id dan jdihn.go.id untuk mencari koleksi dokumen hukum yang dibutuhkan; 2. Jika dokumen yang dicari ada dan memiliki softcopy pencari informasi dapat langsung melihat atau download koleksi dokumen hukum yang dibutuhkan; 3. Jika tidak memiliki softcopy pencari informasi dapat berkunjung langsung ke Perpustakaan BPHN atau mengirimkan permohonan dokumen melalui kontak yang disediakan pada website JDIH. Untuk layanan offline/langsung: 15-60 menit tergantung pada jenis dokumen yang dicari; layanan perpustakaan (offline) dilaksanakan selama jam kerja, yaitu: Senin dan Jum'at : 09.00 s.d. 15.00 Selasa s.d. Kamis : 09.00 s.d. 15.00 Istirahat: 12.00 s.d. 13.00 Hari besar dan libur nasional layanan tutup Sedangkan layanan offline dapat diakses selama 24 jam melalui website bphn.jdihn.go.id dan jdihn.go.id Untuk permohonan dokumen melalui email atau surat,
4. Biaya/Tarif 5. Produk Pelayanan 6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan dilaksanakan 3-7 hari kerja tergantung pada jenis dokumen yang dicari. Untuk layanan Online dapat langsung mengakses website bphn.jdihn.go.id/jdihn.go.id selama 24 jam, dengan estimasi waktu penemuan kembali kurang dari 1 menit. Gratis Koleksi dokumen hukum yang terdiri dari: Peraturan Perundangan-undangan tingkat Pusat Buku Hukum Hasil Terbitan BPHN Koleksi Dokumen Hukum Kolonial Hasil Analis dan Evaluasi Hukum, Kajian dan Penelitian yang dilaksanakan BPHN Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan, dll Pengaduan, saran, dan masukan oleh pemohon informasi dapat disampaikan dengan cara memasukkan materi aduan atau masukan ke dalam kotak pengaduan yang tersedia di Unit Pelayanan BPHN. Disamping itu, pengaduan juga dapat disampaikan melalui kanal berikut: a. lapor.bphn.go.id b. Layanan Pengaduan BPHN via Whatsapp c. 021-8091908 (ext: 1132) d. Email: humas@bphn.go.id e. lapor.go.id f. wbs.kemenkumham.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN 1. Dasar Hukum 2. Sarana dan Prasarana dan/ atau Fasilitas 3. Kompetensi Pelaksana g. Sosial Media BPHN (twitter: @bphn_kumham, IG: @bphn_kemenkumham, Facebook: BPHN Kemenkumham) 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang JDIHN 3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenkumham 4. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus Sarana dan Prasarana: Ruang Koleksi Perpustakaan Ruang Baca Pemustaka PC Pelayanan PC untuk dapat digunakan oleh Pemustaka Ruang Layanan Khusus Disabilitas OPAC atau website bphn.jdihn.go.id dan jdihn.go.id Wifi / Akses Internet Printer Scanner Barcode AC Meja dan Kursi Baca Meja dan Kursi Petugas Pelayanan Loker untuk Pengunjung Telpon/Handphone Kompetensi kemampuan SDM:
4. 5. 6. Pengawasan Internal Jumlah Pelaksana Jaminan Pelayanan memiliki kemampuan untuk membimbing pemustaka dalam mencari koleksi yang dibutuhkan; memahami standar pelayanan publik; memiliki kemampuan komunikasi yang efektif; mampu berkoordinasi dalam pencarian koleksi; memiliki pengetahuan terkait bidang Kepustakaan; memiliki kemampuan tambahan untuk dapat memberikan layanan bagi pengunjung disabilitas (seperti: Bahasa Isyarat, dll) Berperilaku baik dan ramah dalam memberikan layanan kepada pemustaka; Kompetensi Pendidikan: Diharapkan S1 Ilmu Perpustakaan, namun bidang lainnya juga diperkenankan selama dapat memberikan pelayanan dokumen dan informasi hukum sesuai dengan standar yang ditetapkan Pengawasan berjenjang oleh Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional JFT Pustakawan yang bertugas memberikan layanan dokumentasi dan informasi hukum berjumlah 18 orang 1. Menjamin ketersediaan koleksi Dokumen Hukum yang dibutuhkan oleh Pemustaka, jika tidak ditemukan maka petugas akan memberikan alternatif lain sebagai pengganti untuk koleksi lainnya sesuai dengan kebutuhan pemustaka; 2. Memberikan Pelayanan Informasi Hukum secara mudah, cepat dan tepat; 3. Menjamin kevalidan koleksi dokumen hukum yang dilayankan;
7. 8. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Evaluasi Kinerja Pelaksana 4. Bersikap adil, tidak diskriminatif dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik; 5. Menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik; 6. Menjamin layanan informasi publik sesuai dengan ketentuan dan tata tertib yang berlaku; 7. Tidak melakukan pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam memberikan layanan informasi publik. Dokumentasi hukum yang dilayankan sudah di verifikasi terlebih dahulu, sehingga informasi yang disampaikan valid Evaluasi kinerja pelaksana layanan dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun sekali, sehingga menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan yang diselenggarakan
STANDAR PELAYANAN LAYANAN PEMBINAAN JDIHN NO. KOMPONEN PENYAMPAIAN LAYANAN URAIAN 1. Persyaratan Persyaratan Penerima Layanan : 1. Merupakan Anggota JDIHN sesuai Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; 2. Mengirimkan surat konsultasi JDIH; 3. Mengirimkan surat permohonan Integrasi JDIHN (dengan syarat Anggota JDIHN sudah memiliki Website JDIH instansinya); 4. Mengirimkan surat permohonan Aplikasi Standar JDIH (ILDIS); 5. Mengirimkan surat permohonan Bimbingan Teknis JDIH. 2. Sistem Mekanisme dan Alur Pelayanan: Prosedur 1. Layanan Konsultasi JDIH : Anggota JDIHN mengunjungi kantor BPHN sesuai jadwal yang sudah disampaikan melalui surat konsultasi JDIH; Pegawai Pusat JDIHN menerima konsultasi Anggota JDIHN di ruang rapat Pusat JDIHN; Anggota JDIHN menyampaikan maksud dan tujuan konsultasi JDIH yang dilakukan; Pusat JDIHN akan memberikan arahan, masukan dan solusi kepada Anggota JDIHN. 2. Layanan Integrasi : Anggota JDIHN menginfokan kepada Pusat JDIHN, bahwa instansinya sudah memiliki/membangun
website JDIH sesuai dengan Standar Permenkumham No. 8 Tahun 2019 baik melalui surat/email ataupun langsung berkunjung ke BPHN; Pusat JDIHN akan mengevaluasi website Anggota JDIHN khusus pada standar metadata; Jika standar metadata sudah dipenuhi, Anggota JDIHN mendaftar integrasi melalui Portal JDIHN.GO.ID ; Pusat JDIHN akan menverifikasi pendaftaran integrasi Anggota JDIHN; Anggota JDIHN melalui tim IT diinstrusikan untuk menyiapkan dan mengkonfigurasi script API integrasi sesuai kondisi servernya masing-masing melalui halaman admin Anggota JDIHN pada Portal JDIHN.GO.ID dengan didampingi oleh Pusat JDIHN baik secara langsung ataupun virtual; Jika proses konfigurasi API integrasi sudah selesai, Anggota JDIHN kemudian melakukan sinkronisasi API Integrasi sampai proses berhasil; Pusat JDIHN akan melakukan validasi dan publis dokumen hukum Anggota JDIHN pada Portal JDIHN.GO.ID 3. Layanan Aplikasi Standar JDIH (ILDIS) : Anggota JDIHN mengirimkan Surat Permohonan Aplikasi Standar JDIH (ILDIS) kepada Pusat JDIHN; Pusat JDIHN membalas Surat Permohonan Aplikasi Standar (ILDIS) Anggota JDIHN dengan mencantumkan Link Download Aplikasi Standar (ILDIS) dan Nama Tim Teknis Pusat JDIHN sebagai PIC yang akan membantu proses instalasi aplikasi
3. Jangka Waktu Pelayanan 4. Biaya/Tarif 5. Produk Pelayanan 6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan jika Anggota JDIHN mengalami kendala dalam proses instalasi. 4. Layanan Bimbingan Teknis JDIH : Anggota JDIHN mengirimkan Surat Permohonan Bimbingan Teknis JDIH kepada Pusat JDIHN sesuai kebutuhan pelatihan yang dibutuhkan; Pusat JDIHN membalas Surat Permohonan Bimbingan Teknis JDIH sesuai disposisi Pimpinan; Proses Bimbingan Teknis JDIH. 1. Layanan Konsultasi JDIH : sesuai surat permohonan konsultasi JDIH 2. Layanan Integrasi JDIHN: 1 - 3 hari 3. Layanan Aplikasi Standar JDIH (ILDIS) : 7 hari 4. Layanan Bimbingan Teknis JDIH : sesuai kebutuhan Anggota JDIHN yang disampaikan dalam surat permohonan Gratis Layanan Pembinaan JDIHN, terdiri dari: 1. Layanan Konsultasi JDIH 2. Layanan Integrasi JDIHN 3. Layanan Aplikasi Standar JDIH (ILDIS) 4. Layanan Bimbingan Teknis JDIH Pengaduan, saran, dan masukan oleh pemohon informasi dapat disampaikan dengan cara memasukkan materi aduan atau masukan ke dalam kotak pengaduan yang tersedia di Unit Pelayanan BPHN. Disamping itu, pengaduan juga dapat disampaikan melalui kanal berikut: a. lapor.bphn.go.id b. Layanan Pengaduan BPHN via Whatsapp
PENGELOLAAN PELAYANAN 1. Dasar Hukum 2. Sarana dan Prasarana dan/ atau Fasilitas 3. Kompetensi Pelaksana 4. Pengawasan Internal 5. Jumlah Pelaksana c. 021-8091908 (ext: 1132) d. Email: humas@bphn.go.id e. lapor.go.id f. wbs.kemenkumham.go.id g. Sosial Media BPHN (twitter: @bphn_kumham, IG: @bphn_kemenkumham, Facebook: BPHN Kemenkumham) 1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional 2. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen Dan Informasi Hukum 1. Ruang Konsultasi 2. PC/Laptop 3. Akses Internet Memahami Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Memahami Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen Dan Informasi Hukum Memahami standar pelayanan publik Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif Memahami proses integrasi Memahami proses instalasi dan proses bisnis aplikasi standar JDIH (ILDIS) Pengawasan berjenjang oleh Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Pegawai Pusat JDIHN berjumlah 40 orang
6. 7. 8. Jaminan Pelayanan Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Evaluasi Kinerja Pelaksana sebagai bentuk Pembinaan Pusat JDIHN kepada Anggota JDIHN mengembangkan kerja sama yang efektif antara Pusat jaringan dan Anggota jaringan serta antar sesama Anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum Dalam bentuk komitmen untuk memberikan kepastian rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu- raguan Evaluasi dilakukan secara internal
STANDAR PELAYANAN PELAYANAN PPID NO. KOMPONEN PENYAMPAIAN LAYANAN URAIAN 1. Persyaratan Persyaratan Teknis : Pemohon informasi wajib mengisi formulir permohonan informasi yang tersedia di meja pelayanan atau situs web ppid.kemenkumham.go.id Persyaratan Administrasi : Menyertakan identitas diri (KTP), bagi pemohon informasi atas nama perorangan, atau; Menyertakan akte pengesahan badan hukum organisasi/lembaga, bagi pemohon informasi atas nama organisasi/lembaga 2. Sistem Mekanisme dan 1. Pemohon mengisi formulir permohonan informasi di Prosedur meja pelayanan atau melalui situs web ppid.kemenkumham.go.id; 2. Petugas pelayanan meregister permohonan yang sudah memenuhi syarat dan kemudian memproses permohonan dengan memberikan pemberitahuan tertulis; 3. Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima dan memenuhi syarat, PPID memberikan jawaban atas permohonan informasi. Namun, jika proses pelayanan masih membutuhkan tambahan waktu, maka petugas pelaksana PPID akan memberikan surat pemberitahuan perihal penambahan waktu selama 7 (tujuh) hari kerja. 3. Jangka Waktu Pelayanan Jangka Waktu Pelaksanaan Waktu Penyelesaian Pekerjaan: 10 (sepuluh) hari kerja + 7 (tujuh) hari kerja
4. Biaya/Tarif 5. Produk Pelayanan 6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan PENGELOLAAN PELAYANAN 1. Dasar Hukum Layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia tidak dipungut biaya, kecuali untuk informasi yang telah ditentukan biayanya sesuai dengan peraturan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak. Untuk biaya penggandaan atau perekaman yang timbul dari Permohonan Informasi Publik ditanggung oleh Pemohon Informasi Publik Produk pelayanan yang diberikan berupa penyediaan informasi yang bisa didapatkan baik dalam bentuk hardcopy (buku, majalah, brosur, cetakan, dan hasil printing) sesuai dengan ketersediaan dan softcopy (data digital) dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku Pengaduan, saran, dan masukan oleh pemohon informasi dapat disampaikan dengan cara memasukkan materi aduan atau masukan ke dalam kotak pengaduan yang tersedia di Unit Pelayanan BPHN. Disamping itu, pengaduan juga dapat disampaikan melalui kanal berikut: a. lapor.bphn.go.id b. Layanan Pengaduan BPHN via Whatsapp c. 021-8091908 (ext: 1132) d. Email: humas@bphn.go.id e. lapor.go.id f. wbs.kemenkumham.go.id g. Sosial Media BPHN (twitter: @bphn_kumham, IG: @bphn_kemenkumham, Facebook: BPHN Kemenkumham) 1. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. 3. 4. 5. 6. Sarana dan Prasarana dan/ atau Fasilitas Kompetensi Pelaksana Pengawasan Internal Jumlah Pelaksana Jaminan Pelayanan 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik a. Komputer; b. Laptop; c. Akses internet d. Printer e. Scanner f. Smart Phone g. Ruang Layanan PPID (Law Centre) h. Dokumen DIP dan DIK Kemenkumham SDM di Pelayanan: S1, Memiliki pengetahuan tentang perundang-undangan terkait Keterbukaan Informasi Publik Pengawasan berjenjang oleh Sekretaris BPHN selaku Ex-Officio Atasan PPID BPHN Berdasarkan SK Kepala BPHN Nomor PHN-HH.01.03- 01 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berjumlah 16 orang 1. Memberikan pelayanan informasi secara cepat dan tepat waktu berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Memberikan kemudahan kepada publik dalam mendapatkan informasi yang diperlukan dengan murah dan sederhana 3. Menyediakan dan memberikan informasi publik secara akurat, benar dan tidak menyesatkan 4. Menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan 5. Bersikap adil, tidak diskriminatif dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik 6. Menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik
7. 8. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Evaluasi Kinerja Pelaksana 7. Menjamin layanan informasi publik sesuai dengan ketentuan dan tata tertib yang berlaku 8. Tidak melakukan pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam memberikan layanan informasi publik 9. Melakukan pengawasan internal dan evaluasi kinerja pelaksana 1. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan 2. Petugas yang memberikan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung 3. PPID BPHN selalu berusaha melindungi informasi/data pribadi yang diberikan oleh Pemohon dengan menerapkan keamanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan
STANDAR PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT NO. KOMPONEN PENYAMPAIAN LAYANAN URAIAN 1. Persyaratan Laporan Pengaduan paling sedikit memuat: a. Identitas pelapor b. Identitas terlapor c. Tempat kejadian d. Waktu kejadian e. Kronologis kejadian f. Dokumen atau bukti pendukung lainnya 2. Sistem Mekanisme dan 1. Laporan Pengaduan dapat disampaikan secara Prosedur langsung maupun tidak langsung; 2. Laporan Pengaduan secara langsung bisa disampaikan kepada Tim Petugas Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Pegawai pada BPHN; 3. Laporan Pengaduan secara tidak langsung disampaikan melalui laman resmi BPHN: a. lapor.bphn.go.id b. Layanan Pengaduan BPHN via Whatsapp c. 021-8091908 (ext: 1132) d. Email: humas@bphn.go.id e. lapor.go.id f. wbs.kemenkumham.go.id g. Sosial Media BPHN (twitter: @bphn_kumham, IG: @bphn_kemenkumham, Facebook: BPHN Kemenkumham) 3. Jangka Waktu Pelayanan Jangka Waktu Pelaksanaan Maksimal 18 hari kerja 4. Biaya/Tarif Gratis 5. Produk Pelayanan Pengelolaan Layanan Pengaduan meliputi segala kegiatan yang berindikasi pelanggaran disiplin dan dugaan tindak pidana sesuai dengan ketentuan
6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan peraturan perundang - undangan juga meliputi pertanyaan, saran, keluhan, aspirasi, permintaan informasi, dan kritik/aduan terkait Pelayanan Publik yang diterima masyarakat. Pengaduan, saran, dan masukan oleh pemohon informasi dapat disampaikan dengan cara memasukkan materi aduan atau masukan ke dalam kotak pengaduan yang tersedia di Unit Pelayanan BPHN. Disamping itu, pengaduan juga dapat dsampaikan melalui kanal berikut: a. lapor.bphn.go.id b. Layanan Pengaduan BPHN via Whatsapp c. 021-8091908 (ext: 1132) d. Email: humas@bphn.go.id e. lapor.go.id f. wbs.kemenkumham.go.id g. Sosial Media BPHN (twitter: @bphn_kumham, IG: @bphn_kemenkumham, Facebook: BPHN Kemenkumham) Pengaduan, saran, dan masukan oleh pemohon informasi dapat disampaikan dengan cara memasukkan materi aduan atau masukan ke dalam kotak pengaduan yang tersedia di Unit Pelayanan BPHN. Disamping itu, pengaduan juga dapat disampaikan melalui kanal berikut: a. lapor.bphn.go.id b. Layanan Pengaduan BPHN via Whatsapp c. 021-8091908 (ext: 1132) d. Email: humas@bphn.go.id e. lapor.go.id f. wbs.kemenkumham.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN 1. Dasar Hukum 2. Sarana dan Prasarana dan/ atau Fasilitas 3. Kompetensi Pelaksana 4. Pengawasan Internal g. Sosial Media BPHN (twitter: @bphn_kumham, IG: @bphn_kemenkumham, Facebook: BPHN Kemenkumham) 1. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penanganan Laporan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penanganan Laporan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia a. Komputer b. Laptop c. Akses internet d. Printer e. Scanner f. Smart Phone g. Ruang Layanan Pengaduan (Law Centre) SDM yang menangani Layanan Pengaduan memiiki kompetensi untuk merespon pengaduan yang masuk dan juga mampu berkordinasi dengan Pusat atau Bagian yang terkait dengan aduan yang masuk dari masyarakat Pengawasan berjenjang oleh Ketua Tim, Penanggung Jawab dan Pengarah Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Melalui Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Tahun 2024
5. 6. 7. 8. Jumlah Pelaksana Jaminan Pelayanan Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Evaluasi Kinerja Pelaksana Berdasarkan SK Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Melalui Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Tahun 2024: 15 orang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di laksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Kompensasi bagi penerima layanan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Tentang Penghargaan, Sanksi, dan Kompensasi Layanan atas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Badan Pembinaan Hukum Nasional Evaluasi di lakukan baik secara formal dalam rapat rutin dan non formal kepada seluruh anggota Tim
STANDAR PELAYANAN PARTISIPASIKU NO. KOMPONEN PENYAMPAIAN LAYANAN URAIAN 1. Persyaratan Mendaftar mengisi email 2. Sistem Mekanisme dan Membuka laman Partisipasiku.bphn.go.id, memilih isu, Prosedur mengisi komentar/pendapat dengan terlebih dahulu menuliskan nama dan email 3. Jangka Waktu Pelayanan 1 Hari 4. Biaya/Tarif Gratis 5. Produk Pelayanan Website partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningfull participation) dalam proses pembentukan perundang-undangan 6. Penanganan Pengaduan, Pengaduan, saran, dan masukan oleh pemohon Saran dan Masukan informasi dapat disampaikan dengan cara memasukkan materi aduan atau masukan ke dalam kotak pengaduan yang tersedia di Unit Pelayanan BPHN. Disamping itu, pengaduan juga dapat dsampaikan melalui kanal berikut: a. lapor.bphn.go.id b. Layanan Pengaduan BPHN via Whatsapp c. 021-8091908 (ext: 1132) d. Email: humas@bphn.go.id e. lapor.go.id f. wbs.kemenkumham.go.id g. Sosial Media BPHN (twitter: @bphn_kumham, IG: @bphn_kemenkumham, Facebook: BPHN Kemenkumham) PENGELOLAAN PELAYANAN 1. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Sarana dan Prasarana dan/ atau Fasilitas Kompetensi Pelaksana Pengawasan Internal Jumlah Pelaksana Jaminan Pelayanan Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Evaluasi Kinerja Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan a. Komputer b. Laptop c. Akses internet d. Printer e. Scanner f. Smart Phone Memahami bahasa pemrograman, memahami komunikasi publik, dan memahami substansi hukum Pengawasan berjenjang oleh Ketua Tim, Penanggung Jawab dan Pengarah Tim Pengelola dan Admin Partisipasi Masyarakat Berbasis Website pada Laman "partisipasiku.bphn.go.id" Tahun 2024 Berdasarkan SK Tim, Penanggung Jawab dan Pengarah Tim Pengelola dan Admin Partisipasi Masyarakat Berbasis Website pada Laman "partisipasiku.bphn.go.id" Tahun 2024: 27 orang Pengelolaan laman Partisipasiku dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Kompensasi bagi penerima layanan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Tentang Penghargaan, Sanksi, dan Kompensasi Layanan atas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Badan Pembinaan Hukum Nasional Evaluasi di lakukan baik secara formal dalam rapat rutin dan non formal kepada seluruh anggota Tim
STANDAR PELAYANAN JURNAL RECHTSVINDING NO. KOMPONEN PENYAMPAIAN LAYANAN URAIAN 1. Persyaratan Naskah sesuai dengan Tema 2. Sistem Mekanisme dan Penulis registrasi pada website open journal system Prosedur kemudian melakukan unggah tulisan yang akan didaftarkan pada edisi dimaksud 3. Jangka Waktu Pelayanan 60 menit, 120 menit 4. Biaya/Tarif Gratis 5. Produk Pelayanan Naskah 6. Penanganan Pengaduan, Pengaduan, saran, dan masukan oleh pemohon Saran dan Masukan informasi dapat disampaikan dengan cara memasukkan materi aduan atau masukan ke dalam kotak pengaduan yang tersedia di Unit Pelayanan BPHN. Disamping itu, pengaduan juga dapat disampaikan melalui kanal berikut: a. lapor.bphn.go.id b. Layanan Pengaduan BPHN via Whatsapp c. 021-8091908 (ext: 1132) d. Email: humas@bphn.go.id e. lapor.go.id f. wbs.kemenkumham.go.id g. Sosial Media BPHN (twitter: @bphn_kumham, IG: @bphn_kemenkumham, Facebook: BPHN Kemenkumham) PENGELOLAAN PELAYANAN 1. Dasar Hukum SK Nomor PHN-01.HN.01.05 TAHUN 2024 tentang Pembentukan Tim Kerja Pengelolaan Jurnal Ilmiah Rehctsvinding dan Artikel Hukum 2. Sarana dan Prasarana dan/ Laptop, Ruang Rapat atau Fasilitas 3. Kompetensi Pelaksana Sarjana Hukum S1
4. 5. 6. 7. 8. Pengawasan Internal Jumlah Pelaksana Jaminan Pelayanan Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Evaluasi Kinerja Pelaksana Pengawasan berjenjang dari redaktur pelaksana, pemimpin redaksi, pemimpin umum sampai dengan penanggung jawab Jumlah Pelaksana 6 orang Informasi yang diberikan yaitu penjelasan terkait persyaratan naskah pada edisi berjalan Naskah masuk kedalam website Open Journal System Jurnal Rechtsvinding Evaluasi dilakukan secara internal pada setiap edisi
STANDAR PELAYANAN LAYANAN KONSULTASI TERKAIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS HUKUM NO. KOMPONEN PENYAMPAIAN LAYANAN URAIAN 1. Persyaratan Surat Permohonan Konsultasi atau Surat Perintah dalam hal konsultasi dilakukan dengan kunjungan ke BPHN 2. Sistem Mekanisme dan 1. Layanan konsultasi diberikan secara langsung Prosedur dimana Pengguna Layanan hadir langsung di BPHN 2. Layanan konsultasi melalui pesan WhatsApp atau telepon 3. Jangka Waktu Pelayanan 30 menit s,d 120 menit 4. Biaya/Tarif Gratis 5. Produk Pelayanan Informasi 6. Penanganan Pengaduan, Pengaduan, saran, dan masukan oleh pemohon Saran dan Masukan informasi dapat disampaikan dengan cara memasukkan materi aduan atau masukan ke dalam kotak pengaduan yang tersedia di Unit Pelayanan BPHN. Disamping itu, pengaduan juga dapat dsampaikan melalui kanal berikut: a. lapor.bphn.go.id b. Layanan Pengaduan BPHN via Whatsapp c. 021-8091908 (ext: 1132) d. Email: humas@bphn.go.id e. lapor.go.id f. wbs.kemenkumham.go.id g. Sosial Media BPHN (twitter: @bphn_kumham, IG: @bphn_kemenkumham, Facebook: BPHN Kemenkumham) PENGELOLAAN PELAYANAN 1. Dasar Hukum Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Sarana dan Prasarana dan/ atau Fasilitas Kompetensi Pelaksana Pengawasan Internal Jumlah Pelaksana Jaminan Pelayanan Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Evaluasi Kinerja Pelaksana 1. Ruang Rapat 2. Laptop 3. Jaringan Internet Memahami ketentuan dan kebijakan dalam pembinaan Jabatan Fungsional Analis Hukum Pengawasan berjenjang terhadap pelaksana oleh Ketua Kelompok Kerja dan Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Jumlah Pelaksana 6 orang Informasi yang diberikan merupakan informasi yang benar berkaitan dengan kebijakan dan pengelolaan pembinaan di bidang Jabatan Fungsional Analis Hukum Dalam bentuk komitmen untuk memberikan kepastian rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu- raguan Ketua Pokja Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan JFAH memberikan arahan dan update kebijakan dalam pembinaan pengelolaan Jabatan Fungsional Analis Hukum
STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN UJI KOMPETENSI ANALIS HUKUM NO. KOMPONEN PENYAMPAIAN LAYANAN URAIAN 1. Persyaratan Memenuhi dokumen persyaratan yang telah ditentukan 2. Sistem Mekanisme dan 1. Bersurat resmi kepada Kepala BPHN Prosedur 2. Melampirkan dokumen administrasi persyaratan Uji Kompetensi 3. Jangka Waktu Pelayanan Jangka waktu tentatif mengikuti kebijakan penjadwalan Uji Kompetensi oleh Kementerian Hukum dan HAM 4. Biaya/Tarif Gratis 5. Produk Pelayanan Sertifikat Hasil Uji Kompetensi 6. Penanganan Pengaduan, Pengaduan, saran, dan masukan oleh pemohon Saran dan Masukan informasi dapat disampaikan dengan cara memasukkan materi aduan atau masukan ke dalam kotak pengaduan yang tersedia di Unit Pelayanan BPHN. Disamping itu, pengaduan juga dapat disampaikan melalui kanal berikut: a. lapor.bphn.go.id b. Layanan Pengaduan BPHN via Whatsapp c. 021-8091908 (ext: 1132) d. Email: humas@bphn.go.id e. lapor.go.id f. wbs.kemenkumham.go.id g. Sosial Media BPHN (twitter: @bphn_kumham, IG: @bphn_kemenkumham, Facebook: BPHN Kemenkumham) PENGELOLAAN PELAYANAN 1. Dasar Hukum Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional 2. Sarana dan Prasarana dan/ 1. Ruang Rapat
3. 4. 5. 6. 7. 8. atau Fasilitas Kompetensi Pelaksana Pengawasan Internal Jumlah Pelaksana Jaminan Pelayanan Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Evaluasi Kinerja Pelaksana 2. Fasilitasi BPSDM Hukum dan HAM 3. Laptop 4. Jaringan Internet Memahami ketentuan dan kebijakan dalam Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Hukum Pengawasan berjenjang terhadap pelaksana oleh Ketua Kelompok Kerja dan Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Jumlah Pelaksana 16 orang Pelaksanaan Uji Kompetensi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan Dokumen sudah ditandatangani secara elektronik/sudah dilegalisir sehingga dijamin keasliannya Evaluasi dilaksanakan setelah penerbitan sertifikat hasil Uji Kompetensi
STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN REKOMENDASI FORMASI JF ANALIS HUKUM NO. KOMPONEN PENYAMPAIAN LAYANAN URAIAN 1. Persyaratan Memenuhi dokumen persyaratan yang telah ditentukan 2. Sistem Mekanisme dan 1. Bersurat resmi kepada Kepala BPHN Prosedur 2. Melampirkan hasil perhitungan formasi dari Instansi Pengusul (Kementerian/Lembaga/Pemda) 3. Jangka Waktu Pelayanan Rapat Klarifikasi berkisar antara 30 sd 90 Menit 4. Biaya/Tarif Gratis 5. Produk Pelayanan Surat Rekomendasi Formasi JF Analis Hukum 6. Penanganan Pengaduan, Pengaduan, saran, dan masukan oleh pemohon Saran dan Masukan informasi dapat disampaikan dengan cara memasukkan materi aduan atau masukan ke dalam kotak pengaduan yang tersedia di Unit Pelayanan BPHN. Disamping itu, pengaduan juga dapat disampaikan melalui kanal berikut: a. lapor.bphn.go.id b. Layanan Pengaduan BPHN via Whatsapp c. 021-8091908 (ext: 1132) d. Email: humas@bphn.go.id e. lapor.go.id f. wbs.kemenkumham.go.id g. Sosial Media BPHN (twitter: @bphn_kumham, IG: @bphn_kemenkumham, Facebook: BPHN Kemenkumham) PENGELOLAAN PELAYANAN 1. Dasar Hukum Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan JF Analis Hukum 2. Sarana dan Prasarana dan/ 1. Zoom Meeting atau Fasilitas 2. Laptop
3. 4. 5. 6. 7. 8. Kompetensi Pelaksana Pengawasan Internal Jumlah Pelaksana Jaminan Pelayanan Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Evaluasi Kinerja Pelaksana 3. Jaringan Internet Memahami ketentuan dan kebijakan dalam pembinaan Jabatan Fungsional Analis Hukum Pengawasan berjenjang terhadap pelaksana oleh Ketua Kelompok Kerja dan Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Jumlah Pelaksana 6 orang Informasi yang diberikan merupakan informasi yang benar berkaitan dengan kebijakan dan pengelolaan pembinaan di bidang Jabatan Fungsional Analis Hukum Dokumen sudah ditandatangani secara elektronik/sudah dilegalisir sehingga dijamin keasliannya Ketua Pokja Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan JFAH memberikan arahan dan update kebijakan dalam pembinaan pengelolaan Jabatan Fungsional Analis Hukum
STANDAR PELAYANAN KONSULTASI ANALISIS DAN EVALUASI NO. KOMPONEN PENYAMPAIAN LAYANAN URAIAN 1. Persyaratan Surat Permohonan Konsultasi 2. Sistem Mekanisme dan Bersurat resmi kepada Kepala BPHN Prosedur 3. Jangka Waktu Pelayanan Rapat Konsultasi berkisar antara 30 s.d 120 menit 4. Biaya/Tarif Gratis 5. Produk Pelayanan Informasi 6. Penanganan Pengaduan, Pengaduan, saran, dan masukan oleh pemohon Saran dan Masukan informasi dapat disampaikan dengan cara memasukkan materi aduan atau masukan ke dalam kotak pengaduan yang tersedia di Unit Pelayanan BPHN. Disamping itu, pengaduan juga dapat disampaikan melalui kanal berikut: a. lapor.bphn.go.id b. Layanan Pengaduan BPHN via Whatsapp c. 021-8091908 (ext: 1132) d. Email: humas@bphn.go.id e. lapor.go.id f. wbs.kemenkumham.go.id g. Sosial Media BPHN (twitter: @bphn_kumham, IG: @bphn_kemenkumham, Facebook: BPHN Kemenkumham) PENGELOLAAN PELAYANAN 1. Dasar Hukum Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenkumham 2. Sarana dan Prasarana dan/ 1. Ruang Rapat atau Fasilitas 2. Laptop 3. Kompetensi Pelaksana Memahami Proses Evaluasi Peraturan Perundang- undangan
4. 5. 6. 7. 8. Pengawasan Internal Jumlah Pelaksana Jaminan Pelayanan Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Evaluasi Kinerja Pelaksana Pengawasan berjenjang terhadap pelaksana oleh Ketua Kelompok Kerja dan Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Jumlah Pelaksana 16 orang Informasi yang diberikan antara lain penjelasan proses/tahapan pelaksanaan kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum Dalam bentuk komitmen untuk memberikan kepastian rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu- raguan untuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM wajib melaporkan hasil Laporan Akhir kegiatan Analisis dan Evaluasi
Lampiran 4 Keputusan Badan Pembinaan Hukum Nasional tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor Tanggal : PHN-03.HH.05.06 TAHUN 2024 : 29 Mei 2024 MAKLUMAT PELAYANAN