PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT) Telpon 0334-881804, Faksmili 890272 Website : E-mail : pendidikan@lumajang.go.id Lumajang - Provinsi Jawa Timur - 67358 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR : 800/1950.2/427.63/2022 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN (SP) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun profil dan perilaku aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten integritas, produktivitas, dan Lumajang yang memiliki bertanggungjawab serta memiliki kemampuan memberikan pelayanan yang prima melalui perubahan pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) dalam sistem manajemen pemerintahan, perlu dibuat Standar Pelayanan (SP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Standar Pelayanan (SP) dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang. b. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan; 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik; 7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 91 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik; 8. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang;
Menetapkan : Kesatu Kedua Ketiga Keempat MEMUTUSKAN : : Standar Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sebagaimana diuraikan dalam Lampiran Keputusan ini; : Standar Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang sebagaimana dalam diktum kesatu meliputi : a. Pelayanan Legalisir Ijazah/STTB b. Pelayanan Pendidikan Profesi Guru (PPG) c. Rekomendasi Ijin Mendirikan Sekolah Swasta d. Rekomendasi Ijin Operasional Sekolah e. Rekomendasi Ijin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal f. Pelayanan Mutasi Siswa g. Pelayanan Surat Keterangan Pengganti STTB/Ijazah Hilang atau Rusak h. Pengajuan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) i. Pengesahan Perpanjangan Ijin Operasional Satuan Pendidikan j. Pengajuan Tunjangan Profesi Guru PNS (Sertifikasi) k. Layanan Akreditasi Sekolah l. Layanan Operasional Sekolah (BOS) m. Layanan Dapodik n. Layanan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) o. Pengaduan Masyarakat p. Pelayanan Pengajuan Sarana dan Prasarana Sekolah q. Pelayanan Kunjungan Museum r. Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Anggota (KTA) Kesenian s. Pelayanan Pembuatan Nomor Induk Organisasi Kesenian : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua dipergunakan sebagai pedoman yang harus dilaksanakan oleh Aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan pelayanan. : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Ditetapkan di Pada Tanggal : Lumajang : 21 Maret 2022 KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LUMAJANG Drs. AGUS SALIM, M.Pd. NIP. 19640606 198903 1 015
Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Nomor Tanggal Tentang KABUPATEN LUMAJANG : 800/1950.2/427.63/2022 : 21 Maret 2022 : TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN (SP) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LUMAJANG STANDAR PELAYANAN (SP) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LUMAJANG I. GAMBARAN UMUM Dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang mempunyai tugas dan fungsi : a. penyusunan program dan anggaran ; b. pengelolaan keuangan ; c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara ; d. pengelolaan urusan Aparat Sipil Negara (ASN) ; e. Pengelolaan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar; f. Pengelolaan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan di lingkup bidang kebudayaan dan pendidikan masyarakat; g. Pengelolaan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan di bidang guru dan tenaga kependidikan; h. Pengelolaan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan di bidang sarana dan prasarana pendidikan; Sebagai perwujudan pelayanan yang prima dalam memberikan pelayanan administasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat untuk meningkatkan terttib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Lumajang dengan mengacu pada prinsip-prinsip pelayanan, yaitu : Kesederhanaan, prosedur pelayanan diselenggarakan secara mudah, cepat dan tidak berbelit-belit; Kejelasan dan kepastian prosedur pelayanan, persyaratan dan penjelasan kepada masyarakat; 1. Keamanan, proses dan hasil pelayanan memiliki kepastian hokum dan rasa aman; 2. Keterbukaan, masyarakat mudah memahami proses pelayanan; Efisiensi, proses hasil pelayanan disesuaikan kondisi; 3. Keadilan yang merata, jangkauan pelayanan diusahakan seluas dan seadil mungkin; 4. Ketepatan waktu, pelayanan terhadap masyarakat dapat diselesaikan dalam waktu yang tepat.
II. DASAR HUKUM 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan; 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik; 7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 91 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik; 8. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang; III. SARANA PRASARANA/ FASILITAS Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang telah tersedia sarana dan prasarana sebagai berikut : A. Tempat pelayanan dengan ketersediaan fungsi ruang, antara lain : a. Ruang Kepala Dinas; b. Ruang Sekretaris; c. Ruang Kepala Bidang; d. Ruang Kepala Sub Bagian; e. Ruang Pelayanan; f. Ruang Pencatatan Pngaduan; g. Ruang Laktasi; h. Ruang Tamu; i. Ruang Server; j. Ruang Tunggu; k. Ruang Rapat (aula}; l. Ruang Arsip; m. Ruang Baca; n. Ruang Bermain Anak; o. Musholla; p. Area Parkir dan Pos Pengamanan; q. Toilet; r. Ruang Dharma Wanita s. Ruang PDBI t. Pos SatPam u. Ruang Rapat Lantai 2 v. Ruang Pengawas
B. Tempat pelayanan dengan ketersediaan fungsi ruang, antara lain : a. Kendaraan Operasional; b. Petugas Informasi dan Petugas Layanan; c. Papan Informasi; d. Media TV; e. Kursi Roda; f. Alat Pemadam Kebakaran; g. Papan Meeting; h. Proyektor; i. Scanner dan Printer; j. Komputer dan Laptop; k. Telepon dan Faximile; l. Air dan Listrik; m. Jaringan Internet (Wifi); n. Genset; o. SMS Gateway dan Hotline Whatsapp; p. Meubelair; q. AC; r. Server; IV. KOMPETENSI PELAKSANA Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang adalah variabel kunci dalam keberhasilan pelayanan administrasi kependidikan dan kebudayaan yang dihasilkan. Setiap personel SDM yang ada/akan diadakan didasarkan pada kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan kualifikasi, mampu bekerja secara tim dan berintegritas pada institusi, bangsa dan negara V. PENGAWASAN INTERNAL Pengawasan internal dilaksanakan agar penyelenggaraan pelayanan administrasi kependidikan dan kebudayaan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP) yang telah ditetapkan, untuk itu perlu ada pengendalian secara terus menerus yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif atau agresif agar pelaksanaan tugas bawahan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan program/kegiatan. Pengawasan internal yang diberlakukan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang, yaitu : 1. Pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun administratif sesuai dengan tuigas pokok dan fungsi yang dilaksanakan setiap hari dengan penerapan SKP (Sasaran Kinerja Pegawai); Penandatanganan pakta integritas bagi seluruh aparatur sipil negara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang 2.
VI. JUMLAH PELAKSANA Dari beberapa jenis pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang dilaksanakan oleh 103 orang pelaksana/staf beserta seluruh jabatan struktural maupun fungsional yang tersebar di sekretariat dan Bidang, dimana pembagiannya disesuaikan dengan keahlian teknis dan administratif serta beban kerja masing-masing bidang. VII. JAMINAN PELAYANAN Untuk kompensasi yang dilaksanakan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang adalah apabila dalam pemrosesan permohonan ada kesalahan atau keterlambatan penyelesaian yang disebabkan karena faktor internal di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang maka kompensasinya adalah : 1. Pemberitahuan langsung melalui telepon sebagai awal informasi; 2. Mengantar produk pelayanan sampai ke pemohon; VIII. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN Jaminan keamanan dan keselamatan kepada masyarakat dengan memberikan sarana dan prasarana yang cukup memadai mulai dari gedung dan fasilitas pendukung, ruang pelayanan dan area parkir yang representatif, sehingga akan memberikan rasa aman. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang dalam memberikan pelayanan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. IX. EVALUASI KINERJA PELAKSANA Pelaksanaan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang dilakukan melalui : 1. Pelaksanaan Survey kepuasan pelanggan yang dilakukan per semester dengan teknik penyebaran kuisioner yang dilakukan oleh surveyor adalah masyarakat/pemohon. Hasil survey kepuasan pelanggan dijadikan bahan evaluasi terhadap kinerja pelaksana dan layanan; kepada responden dalam hal ini 2. Audit eksternal yang dilakukan oleh inspektorat secara berkala guna mendapatkan evaluasi terhadap kinerja pelaksana dan layanan; 3. Pemberian penghargaan dan sanksi yaitu untuk meningkatkan tertib administrasi, disiplin dan melakukan penilaian kinerja pelaksana dan layanan setiap tahun. Pemberian penghargaan dan sanksi ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang
SOP PENGUMPULAN, PENGOLAHAN DAN PUBLIKASI DATA SEKTORAL PENDIDIKAN Nomor SOP 427.41/1/3.08/2022 Tanggal Pembuatan 9 Mei 2022 Tanggal Revisi Tanggal Efektif 9 Mei 2022 Disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Drs. Agus Salim, M.Pd. NIP. 19640606 198903 1 015 Nama SOP Pengumpulan, Pengolahan dan Publikasi Data Pendidikan Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik 1. Memahami peraturan tentang administrasi persuratan dan kearsipan 1. Memahami peraturan tentang administrasi persuratan dan kearsipan 2. Menguasai pengoperasian komputer 3. Memiliki pengetahuan memadai dalam mengolah data, aplikasi dan jaringan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia 4. Bertanggung jawab terhadap kerahasiaan data, pengamanan terhadap data dan informasi yang dikelola 6. Permendikbudristek Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Satu data Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan 1. ATK 2. Peralatan Komputer 3. Jaringan Internet Peringatan : Pencatatan dan Pendataan
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tahapan Perencanaan Pengumpulan Pengolahan Verifikasi dan Validasi Kegiatan Kepala Dinas menugaskan Sekretaris untuk Mengumpulkan Data Statistik Sektoral di Bidang Pendidikan Sekretaris memberikan arahan dan menugaskan masing - masing Kepala Bidang untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis Data Sektoral Pendidikan Kepala Bidang melakukan koordinasi dan identifikasi terhadap kebutuhan data yang sesuai dengan permintaan Kepala Bidang memberikan arahan dan menugaskan KK Datadik untuk mempersiapkan surat permintaan pembaharuan (updating) data DAPODIK pada Satuan Pendidikan sesuai instrumen, formulasi, dan ketentuan pada Kemendikbud Ristek Satuan Pendidikan melakukan entry dan pembaharuan data pada DAPODIK dan sinkronisasi data DAPODIK sesuai ketentuan dari Kemendikbud Ristek Satuan Pendidikan memastikan kebenaran data dan menjamin aktualitas data dengan SPTJM KK Datadik mengunduh dan mengumpulkan data dari DAPODIK sesuai kebutuhan data KK Datadik melakukan pengolahan data hasil entry data dari Satuan Pendidikan KK Datadik menyampaikan pengolahan data kepada Kepala Bidang Kepala Bidang memeriksa dan melakukan verifikasi dan validasi data dari KK Datadik Kepala Bidang menganalisis kesesuaian dan akurasi data Kepala Dinas Sekretaris Kepala Bidang Y T KK Datadik Satuan Pendidikan Kelengkapan Disposisi surat Disposisi surat Draft, tabulasi daftar permintaan, softfile format tabel, dan instrumen lainnya Draft, tabulasi daftar permintaan, softfile format tabel, dan instrumen lainnya Draft tabel data Draft tabel data Draft tabel data Draft tabel data Draft tabel data Mutu Baku Waktu Output 1 hari Draft, tabulasi daftar permintaan, softfile format tabel, dan instrumen lainnya Draft, tabulasi daftar permintaan, softfile format tabel, dan instrumen lainnya 1 hari Draft, tabulasi daftar permintaan, softfile format tabel, dan instrumen lainnya 15 Hari SPTJM Satuan Pendidiakan 1 hari 1 hari Draft tabel data 1 hari Draft tabel data 15 Menit Draft tabel data 1 hari Draft tabel data 1 hari Draft tabel data Keterangan
12 13 14 15 16 Desiminasi Kepala Bidang melaporkan data yang sudah sesuai dan akurat kepada Kepala Dinas Kepala Dinas mengoreksi, menyetujui dan mengeluarkan surat pertanggungjawaban mutlak terhadap akurasi data pendidikan Kepala Dinas mendisposisikan kepada Sekretaris untuk melaporkan dan mempublikasikan data. Sekretaris melakukan penyebarluasan dan publikasi data sesuai dengan permintaan secara tepat waktu. Sekretaris melakukan pemantauan secara berkala terhadap ketersediaan, akses, dan konsistensi data yang terpublikasi Draft tabel data Draft tabel data Tabel Data yang telah disetujui Tabel Data yang telah disetujui 60 Menit Draft tabel data 60 Menit Tabel Data yang telah disetujui, SPTJM 60 Menit Tabel Data yang telah disetujui 60 Menit Tabel Data yang telah disetujui
PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LUMAJANG ALUR PENGADUAN MASYARAKAT
Mekanisme dan Layanan Pengaduan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang Dalam rangka memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat terkait cara untuk menangani masalah pelayanan, disediakan beberapa keluhan/pengaduan masyarakat selama rentang pemrosesan perizinan dan non perizinan yang diajukan, antara lain : 1. Website lapor.go.id Masyarakat dapat mengajukan keluhan di website yang khusus : menangani keluhan masyarakat, dengan alamat website 2. Media Surat tertulis Surat dialamatkan ke kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang (KWT), Desa Wonorejo, Kecamatan Kawasan Wonorejo Terpadu Kedungjajang, Kabupaten Lumajang 67358. 3. Email Email terkait keluhan dan pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang dapat di kirim ke alamat email : pendidikan@lumajangkab.go.id 4. Melalui Telepon Masyarakat dapat mengajukan keluhan melalui nomor HP. 0822-3380- 6734 atau nomor telepon (0334) 881804 5. Media Langsung Tatap Muka Masyarakat dapat langsung datang ke kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang dengan tujuan untuk mengajukan keluhan,
maka akan diterima petugas pengaduan kami untuk dicatat isi dari pengaduan tersebut, Petugas Layanan Informasi Dan Pengaduan adalah Drs. SULINDRA 6. Website Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang Masyarakat dapat langsung mengisi formulir di form pengaduan di website dindik.lumajangkab.go.id 7. Media Sosial Masyarakat dapat mengajukan keluhan melalui media social yaitu facebook dengan alamat facebook group Lapor Lumajang atau facebook Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang 8. Whatsapp Petugas Informasi dan Pengaduan Masyarakat dapat langsung menghubungi layanan informasi dan pengaduan di nomer HP. 0822-3380-6734 9. Jangka Waktu Penyelesaian Jangka waktu penyelesaian aduan masyarakat yaitu 60 hari sejak (Berdasarkan Peraturan berkas pengaduan dinyatakan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik). lengkap Melalui pengaduan ini, pengguna jasa/ pemohon dapat menyampaikan fasilitas sekolah, pelayanan, terhadap keluhan maupun komentar pembelajaran, peserta didik, pelanggaran kode etik, serta hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan prosedur pelayanan di Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang. Pengaduan ini disampaikan secara langsung atau melalui email dengan mengisi formulir pengaduan di website secara lengkap dan jelas, agar petugas kami dapat menindaklanjuti pengaduan yang telah disampaikan. Apabila data yang disampaikan tidak benar, pengaduan tidak akan diproses lebih lanjut. Pengaduan anda akan membantu kami meningkatkan kualitas pelayanan dan menegakkan integritas pegawai
Service Delivery (Penyampaian Layanan) NO 1 KOMPONEN Persyaratan 1. Identitas pelapor: URAIAN a. Perorangan: fotokopi KTP atau identitas lainnya yang masih berlaku (Paspor, SIM, Kartu Pelajar, Kartu Mahasiswa), dan surat kuasa dari pelapor (jika laporan pengaduan diwakilkan) b. Pengaduan atas nama Lembaga: fotokopi KTP atas nama pengadu, fotokopi akta pendirian organisasi/Lembaga, dan surat kuasa dari Lembaga yang bermaterai 2. Bukti kejadian meliputi lokasi, waktu, dokumen pendukung, dan kronologi 3. Mengisi form pengaduan luring maupun daring (portal: pendidikan@lumajangkab.go.id); Telepon (0822-3380-6734/(0334)881804); Media Social (Facebook Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang, WA. 082233806734) 2 Sistem Mekanisme dan Prosedur 3 Jangka Waktu Penyelesaian Selambat-lambatnya enam puluh (60) hari kerja bila berkas lengkap
4 Biaya/tarif 5 Produk Pelayanan Tidak ada biaya Laporan Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik
NO 1 2 KOMPONEN Persyaratan Sistem Mekanisme URAIAN 1. Identitas pelapor: a. Perorangan: fotokopi KTP atau identitas lainnya yang masih berlaku (Paspor, SIM, Kartu Pelajar, Kartu Mahasiswa), dan surat kuasa dari pelapor (jika laporan pengaduan diwakilkan) b. Pengaduan atas nama Lembaga: fotokopi KTP atas nama pengadu, fotokopi akta pendirian organisasi/Lembaga, dan surat kuasa dari Lembaga yang bermaterai 2. Bukti kejadian meliputi lokasi, waktu, dokumen pendukung, dan kronologi 3. Mengisi form pengaduan luring maupun daring (portal: pendidikan@lumajangkab.go.id); Telepon (0822-3380-6734/(0334)881804); Media Social (Facebook Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang, WA. 082233806734)
dan Prosedur 3 Jangka Waktu Penyelesaian 4 Biaya/tarif 5 Produk Pelayanan Selambat-lambatnya enam puluh (60) hari kerja bila berkas lengkap Tidak ada biaya Laporan Penanganan pengaduan pelayanan piblik
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi KETERKAITAN PERINGATAN Persyaratan yang belum lengkap dan benar tidak dapat diproses NOMOR SOP 427.63/1/1.03/2022 TANGGAL PEMBUATAN 14 Maret 2022 TANGGAL REVISI TANGGAL PENGESAH 14 Maret 2022 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang DISAHKAN OLEH Drs. AGUS SALIM, M.Pd. NIP. 19640606 198903 1 015 NAMA SOP PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Pejabat Pemerintah Kabupaten Lumajang 2. Pejabat Fungsional 3. Fungsional Umum 4. Staf PERALATAN/PERLENGKAPAN 1. ATK 2. Komputer PENCATATAN DAN PENDATAAN Disimpan sebagai data elektronik dan non elektronik
No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Kegiatan Memasukkan surat pengaduan ke Kasubag Tata Usaha Menerima dan memasukkan surat pengaduan ke surat masuk, dan mengajukan ke Kepala Dinas Memberikan disposisi kepada kepala bidang sesuai dengan jenis/bidang aduan Menerima disposisi dari Kepala Dinas dan mendisposisika surat pengaduan kepada kepala seksi sesuai dengan jenis/bidang aduan Menerima disposisi dari Kepala Bidang dan menugaskan petugas ke lapangan Melakukan pengecekan lokasi di lapangan apakah sudah sesuai dengan syarat teknis yang berlaku. Mencatat di buku laporan, memberikan saran/masukan dan mediasi berkoordinasi dengan atasan dan pejabat daerah setempat Membuar draf awal surat hasil pemeriksaan lapangan yang ditujukan kepada terlapor dengan tembusan kepada pelapor/pemohon serta instansi terkait dengan melampirkan hasil pemeriksaan lapangan kemudian meminta persetujuan kepada Kepala Seksi sesuai dengan jenis aduan Memberikan koreksi dan persetujuan draf awal surat hasil pemeriksaan lapangan dan meminta persetujuan Kepala Bidang Menelaah draf Final dan mengajukan ke Kepala Dinas Menelaah mengoreksi dan memberikan persetujuan dengan menandatangani draf Final surat hasil pemeriksaan lapangan Menerima surat dan menyampaikan terlapor serta tembusannya Pengadu Staf/Admin Pengaduan SOP Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang Pejabat Pengaduan Pelaksana Tim Pengaduan Sekr Bidang Kepala Dinas Y T Y T Y T Y Dinas Kelengkapan Surat pengaduan Agenda surat masuk,lembar disposisi surat ke Kepala Dinas, surat pengaduan dgn dokumen kelengkapannya Surat Pengaduan Surat aduan serta lembar disposisi dari Kepala Dinas Surat Pengaduan serta lembar yang disposisikan Kepala Bidang/Kasubag Surat pengaduan dan pedoman teknis pengaduan yang berhubungan dengan aduan Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan atau Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Hasil pemeriksaan draf awal surat hasil Pemeriksaan Lapangan Draf awal surat yang telah dikoreksi oleh Kepala Seksi, laporan hasil pemeriksaan Draf Final, laporan hasil pemeriksaan Surat yang telah ditandatangani Mutu Baku Waktu Output
1 Hari Surat pengaduan sert lembar disposisi ke Kepala Dinas 3 Hari 1 jam 2 Jam Surat pengaduan serta lembar disposisi dari Kepala Dinas Surat pengaduan serta lembar disposisi Kepala Bidang/Kasubag Surat pengaduan ditindaklanjuti oleh petugas 7 Jam Laporan hasil pemeriksaan 1 Jam Draf Awal Surat Hasil Lapangan 1 Jam Draf awal surat yang telah dikoreksi 1 Jam Draf final surat hasil lapangan Dokumen surat yang telah ditandatangani 30 Menit Penyimpanan 1 Jam Arsip Keterangan
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pembuatan KTA (Kartu Tanda Anggota) 1. KOMPONEN MANUFACTURING NO KOMPONEN 1 1 2 DASAR HUKUM 2 SARANA DAN PRASARANA 3 KOMPETENSI PELAKSANA 4 PENGAWASAN INTERNAL 5 JUMLAH PELAKSANA 6 JAMINAN PELAYANAN 7 JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN 8 EVALUASI KINERJA PELAKSANA URAIAN 3 1. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 8 Tahun tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2022 2. Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/288/427.12/2022 tentang Nomor Induk Organisasi Kesenian (NIOK) dan Kartu Tanda Anggota(KTA) Pelaku Seni di Kabupaten Lumajang 1. Ruang tunggu 2. Meja Resepsionis 3. AC 4. TV 5. Ruang Laktasi 6. Kursi Roda 7. Papan Informasi 8. Kotak Saran dan Pengaduan 9. Kotak Kepuasan 10. Kotak P3K 1. Kualifikasi Pendidikan : Minimal SMA 2. Menguasai komputer 3. Menguasai tata bahasa yang baik 4. Memahami peraturan perundang- undangan 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan dilakukan secara periodik Masing - masing pelayanan dilaksanakan oleh 1 (satu) orang 1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar dan aturan yang telah ditetapkan. 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun 1. Kerahasiaan data diri terjamin. 2. Personil layanan yang memadai 3. Peralatan standar 4. Berpedoman pada standar dan aturan yang berlaku 5. Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan Dilaksana monitoring dan evaluasi kinerja layanan minimal 1 (satu) bulan sekali
2. KOMPONEN SERVICE DELIVERY STANDAR PELAYANAN Pembuatan KTA (Kartu Tanda Anggota) Dokumen permohonan Berkas Pembuatan KTA (Kartu Tanda Anggota) 1. PERSYARATAN a. Pemohon ke Petugas pada Dinas Pendidikan dengan membawa dokumen persyaratan b. Petugas melakukan verifikasi kelengkapan dokumen sesuai dengan persyaratan, c. Jika dokumen sudah sesuai Petugas akan meneruskan ke Kasi dan Kepala Bidang untuk diparaf dan selanjutnya diserahkan Ke Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk ditandatangani. d. Petugas memberikan KTA (Kartu Tanda Anggota) yang telah ditandantangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada pemohon 1. MEKANISME/PROSEDUR a. Pemohon ke Petugas pada Dinas Pendidikan dengan membawa dokumen persyaratan b. Petugas melakukan verifikasi kelengkapan dokumen sesuai dengan persyaratan, c. Jika dokumen sudah sesuai Petugas akan memproses dokumen untuk dibuatkan KTA (Kartu Tanda Anggota) d. Petugas memberikan KTA (Kartu Tanda Anggota) yang bertanda tangan Kepala Dinas kepada pemohon 2. JANGKA WAKTU 1 Jam 3. BIAYA/TARIF Tidak dipungut Biaya (Gratis) 4. PRODUK LAYANAN KTA (Kartu Tanda Anggota) 5. LAYANAN PENGADUAN Email : pendidikan@lumajangkab.go.id Telp : 085761813745
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DASAR HUKUM 1. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2. Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/288/427.12/2022 tentang Nomor Induk Organisasi Kesenian (NIOK) dan Kartu Tanda Anggota(KTA) Pelaku Seni di Kabupaten Lumajang KETERKAITAN Direktorat Jendral Kebudayaan dan Pendidikan masyarakat PERINGATAN Persyaratan yang belum lengkap dan benar tidak dapat diproses NOMOR SOP 427.63/3/1.10/2022 TANGGAL PEMBUATAN 14 Maret 2022 TANGGAL REVISI TANGGAL PENGESAHAN 14 Maret 2022 KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LUMAJANG DISAHKAN OLEH Dr. AGUS SALIM, M.Pd NIP. 19640606 198903 1 015 NAMA SOP Pembuatan NIOK (Nomor Induk Organisasi Kesenian) KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Pejabat Pemerintah Kabupaten Lumajang 2. Pejabat Fungsional 3. Fungsional Umum 4. Staf PERALATAN/PERLENGKAPAN 1. Komputer 2. Blanko /Form NIOK 3. Kertas 4. Penggaris 5. Gunting/Cutter 6. Printer 7. Mesin Laminating PENCATATAN DAN PENDATAAN Disimpan sebagai data elektronik dan manual
NO 1 2 3 4 5 6 Kegiatan Menerima berkas Menerima berkas dan memeriksa Berkas Pembuatan KTA Pengecekan KTA Paraf Kasi diteruskan ke kabid Paraf kabid diteruskan ke Kadin Kepala Dinas Pelaksana Kepala Bidang Ya Kasi Staf Tidak Resepsionis Kelengkapan Berkas Pembuatan KTA Berkas permohonan lengkap dan benar Mengisi Formulir pendaftaran KTA KTA jadi dan benar Berkas KTA Berkas KTA Mutu Baku Waktu Output 1 Menit 5 menit 25 Menit 10 menit Mengisi Buku Tanda Terima KTA 10 Menit Paraf 9 Menit Tanda Tangan Ket Memulai Proses Tidak : Kembali melengkapi berkas
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pembuatan NIOK (Nomor Induk Organisasi Kesenian) 1. KOMPONEN MANUFACTURING NO KOMPONEN URAIAN 1 1 2 DASAR HUKUM 3 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan; 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik; 7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 91 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik; 8. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang; 2 3 SARANA DAN PRASARANA KOMPETENSI PELAKSANA 1. Ruang tunggu 2. Meja Resepsionis 3. AC 4. TV 5. Ruang Laktasi 6. Kursi Roda 7. Papan Informasi 8. Kotak Saran dan Pengaduan 9. Kotak Kepuasan 10. Kotak P3K 1. Kualifikasi Pendidikan : Minimal SMA 2. Menguasai komputer 3. Menguasai tata bahasa yang baik 4. Memahami peraturan perundang- undangan 4 PENGAWASAN INTERNAL 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 5 JUMLAH PELAKSANA 2. Pengawasan dilakukan secara periodik Masing - masing pelayanan dilaksanakan
6 7 8 JAMINAN PELAYANAN JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN EVALUASI KINERJA PELAKSANA oleh 1 (satu) orang 1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar dan aturan yang telah ditetapkan. 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun 1. Kerahasiaan data diri terjamin. 2. Personil layanan yang memadai 3. Peralatan standar 4. Berpedoman pada standar dan aturan yang berlaku 5. Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan Dilaksana monitoring dan evaluasi kinerja layanan minimal 1 (satu) bulan sekali
2. KOMPONEN SERVICE DELIVERY STANDAR PELAYANAN Pembuatan NIOK (Nomor Induk Organisasi Kesenian) Dokumen permohonan Berkas Pembuatan NIOK (Nomor Induk Organisasi Kesenian) 1. PERSYARATAN a. Pemohon ke Petugas pada Dinas Pendidikan dengan membawa dokumen persyaratan b. Petugas melakukan verifikasi kelengkapan dokumen sesuai dengan persyaratan, c. Jika dokumen sudah sesuai Petugas akan meneruskan ke Kasi dan Kepala Bidang untuk diparaf dan selanjutnya diserahkan Ke Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk ditandatangani. d. Petugas memberikan Kartu NIOK (Nomor Induk Organisasi Kesenian) yang telah ditandantangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada pemohon 1. MEKANISME/PROSEDUR a. Pemohon ke Petugas pada Dinas Pendidikan dengan membawa dokumen persyaratan b. Petugas melakukan verifikasi kelengkapan dokumen sesuai dengan persyaratan, c. Jika dokumen sudah sesuai Petugas akan meneruskan surat keterangan pengganti STTB/Ijasah ke Bagian Umum untuk diteruskan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani d. Petugas memberikan surat keterangan pengganti yang bertanda tangan Kepala Dinas kepada pemohon 2. JANGKA WAKTU 1 Jam 3. BIAYA/TARIF Tidak dipungut Biaya (Gratis) 4. PRODUK LAYANAN Kartu NIOK (Nomor Induk Organisasi Kesenian) 5. LAYANAN PENGADUAN Email : pendidikan@lumajangkab.go.id Telp : 085761813745
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DASAR HUKUM 1. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2. Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/288/427.12/2022 tentang Nomor Induk Organisasi Kesenian (NIOK) dan Kartu Tanda Anggota(KTA) Pelaku Seni di Kabupaten Lumajang KETERKAITAN Direktorat Jendral Kebudayaan dan Pendidikan masyarakat PERINGATAN Persyaratan yang belum lengkap dan benar tidak dapat diproses NOMOR SOP 427.63/3/1.10/2022 TANGGAL PEMBUATAN 14 Maret 2022 TANGGAL REVISI TANGGAL PENGESAHAN 14 Maret 2022 KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LUMAJANG DISAHKAN OLEH Dr. AGUS SALIM, M.Pd NIP. 19640606 198903 1 015 NAMA SOP Pembuatan NIOK (Nomor Induk Organisasi Kesenian) KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Pejabat Pemerintah Kabupaten Lumajang 2. Pejabat Fungsional 3. Fungsional Umum 4. Staf PERALATAN/PERLENGKAPAN 1. Komputer 2. Blanko /Form NIOK 3. Kertas 4. Penggaris 5. Gunting/Cutter 6. Printer 7. Mesin Laminating PENCATATAN DAN PENDATAAN Disimpan sebagai data elektronik dan manual
NO 1 2 3 4 5 6 Kegiatan Menerima berkas Menerima berkas dan memeriksa Berkas Pembuatan KTA Pengecekan KTA Paraf Kasi diteruskan ke kabid Paraf kabid diteruskan ke Kadin Kepala Dinas Pelaksana Kepala Bidang Ya Kasi Staf Tidak Resepsionis Kelengkapan Berkas Pembuatan KTA Berkas permohonan lengkap dan benar Mengisi Formulir pendaftaran KTA KTA jadi dan benar Berkas KTA Berkas KTA Mutu Baku Waktu Output 1 Menit 5 menit 25 Menit 10 menit Mengisi Buku Tanda Terima KTA 10 Menit Paraf 9 Menit Tanda Tangan Ket Memulai Proses Tidak : Kembali melengkapi berkas