PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN ... 1 1.1. LATAR BELAKANG ... 1 1.2. TUJUAN DAN MANFAAT ... 1 1.3. PRINSIP DASAR ... 2 1.4. LANDASAN HUKUM DAN REFERENSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ... 2 1.5. RUANG LINGKUP ... 4 1.6. DAFTAR ISTILAH ... 4 BAB II KETENTUAN GRATIFIKASI ... 6 2.1. PENERIMAAN GRATIFIKASI OLEH INSAN BPUI ... 6 2.2. PEMBERIAN GRATIFIKASI OLEH INSAN BPUI ... 8 2.3. PERMINTAAN GRATIFIKASI OLEH INSAN BPUI ... 9 BAB III PENGENDALIAN GRATIFIKASI ... 10 3.1. UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI ... 10 3.2. MEDIA PELAPORAN GRATIFIKASI ... 10 BAB IV MEKANISME PELAPORAN GRATIFIKASI ... 11 4.1. PENANGANAN LAPORAN GRATIFIKASI ... 11 4.2. PROSEDUR TINDAK LANJUT ATAS PELAPORAN GRATIFIKASI YANG DITERIMA UPG ... 12 4.3. PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN OBJEK GRATIFIKASI: ... 13 4.4. LAPORAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI: ... 13 BAB V PERLINDUNGAN, SANKSI DAN KOMPENSASI ... 144 5.1. PERLINDUNGAN PELAPOR GRATIFIKASI ... 144 5.2. SANKSI ... 144 5.3. MEKANISME KOMPENSASI ... 144 BAB VI PENUTUP ... 155 LAMPIRAN 1 Form Laporan Penerimaan Gratifikasi ... 166 LAMPIRAN 2 Form Serah Terima Objek Gratifikasi ... 18 LAMPIRAN 3 Form Laporan Penolakan Gratifikasi ... 19 LAMPIRAN 4 Form Review Checklist Gratifikasi Upg ... 211 LAMPIRAN 5 Frequently Ask Question Gratifikasi ... 233 LAMPIRAN 6 Self Assessment Checklist ... 266
BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Dalam kegiatan bisnis Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia ("BPUI") sebagai Holding di bidang keuangan dan investasi serta konsultasi manajemen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada umumnya tidak terlepas dari hubungan dan interaksi antara para pihak, baik internal maupun eksternal yang saling menjalin kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan tidak melupakan etika serta prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG). Hal yang sering terjadi dan sering tidak terhindarkan dalam hubungan bisnis adalah adanya penerimaan, pemberian dan/atau permintaan gratifikasi dari satu pihak kepada pihak lainnya. Gratifikasi menjadi salah satu perhatian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketentuan mengenai gratifikasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12 huruf b, yang menyatakan bahwa "setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya". Memperhatikan hal-hal tersebut, untuk menjaga hubungan bisnis dengan para pemangku kepentingan, maka BPUI perlu memiliki pedoman yang mengatur mengenai pengendalian gratifikasi sebagai upaya preventif dan proteksi bagi insan BPUI. 1.2. TUJUAN DAN MANFAAT 1.2.1. Tujuan 1. Memberikan panduan dalam menangani atau mengendalikan segala bentuk gratifikasi serta mencegah benturan kepentingan akibat segala bentuk tindakan gratifikasi. 2. Mengendalikan gratifikasi yang selaras dengan tata nilai dan kode etik BPUI. 3. Mendukung terciptanya praktik Good Corporate Governance (GCG) dan mewujudkan pengelolaan BPUI yang bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). 1.2.2. Manfaat a. Membantu meningkatkan pemahaman tentang gratifikasi bagi Insan BPUI. b. Meningkatkan kesadaran pelaporan penerimaan gratifikasi di lingkungan BPUI. c. Meminimalisasi kendala psikologis insan BPUI khususnya terkait pelaporan penerimaan gratifikasi. d. Menciptakan lingkungan pengendalian yang bersih dari praktik gratifikasi yang memenuhi unsur dapat dianggap sebagai suap sebagaimana Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 1/26
1.3. PRINSIP DASAR Pedoman Pengendalian Gratifikasi dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut: 1. Setiap insan BPUI dilarang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan wewenang/jabatan dan yang berlawanan dengan tugas dan kewajibannya di BPUI. 2. Setiap insan BPUI dilarang untuk melakukan pemberian apabila pemberian tersebut ditujukan untuk memudahkan proses bisnis, mempengaruhi pengambilan keputusan, menimbulkan benturan kepentingan, dan menggunakan harta/dana/fasilitas BPUI. 3. Setiap insan BPUI dilarang untuk meminta gratifikasi kepada pihak diluar insan BPUI baik secara langsung maupun tidak langsung. Insan BPUI dilarang untuk memberi gratifikasi yang dilakukan karena adanya permintaan dari pihak diluar insan BPUI baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Setiap insan BPUI dilarang untuk melakukan pemberian apabila pemberian tersebut ditujukan untuk memudahkan proses bisnis, mempengaruhi pengambilan keputusan, menimbulkan benturan kepentingan, dan menggunakan harta/dana/fasilitas BPUI. 3. Setiap insan BPUI dilarang untuk meminta gratifikasi kepada pihak diluar insan BPUI baik secara langsung maupun tidak langsung. Insan BPUI dilarang untuk memberi gratifikasi yang dilakukan karena adanya permintaan dari pihak diluar insan BPUI baik secara langsung maupun tidak langsung. 1.4. LANDASAN HUKUM DAN REFERENSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.4.1. Undang-Undang: 1. Undang-Undang Republik tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70); dan 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756). 1.4.2. Peraturan Pemerintah: 1. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 tanggal 06 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang 2/26
Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara; 2. Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN; 3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi; 4. Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B.1341/01-13/03/2017 tanggal 15 Maret 2017 tentang Pedoman dan Batasan Gratifikasi; 5. Surat Edaran Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor SE- 2/MBU/07/2019 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara Yang Bersih Melalui Implementasi Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Penanganan Benturan Kepentingan Serta Penguatan Pengawasan Intern; dan 6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi. 1.4.3. Anggaran Dasar Perusahaan: Anggaran Dasar Perusahaan berdasarkan akta pendirian Nomor 11 tanggal 17 April 1973 yang telah diumumkan dan dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 57 tanggal 17 Juli 1973 Tambahan Nomor 508; anggaran dasar mana telah diubah beberapa kali sebagaimana telah diumumkan dan dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 8 tanggal 28 Januari 1986 Tambahan Nomor 103; Berita Negara Republik Indonesia Nomor 38 tanggal 11 Mei 1993 Tambahan Nomor 2081; Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5 tanggal 16 Januari 1996 Tambahan Nomor 716; Berita Negara Republik Indonesia Nomor 86 tanggal 28 Oktober 1997 Tambahan Nomor 5079; anggaran dasar mana telah diubah dan disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diumumkan dan dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 27 Juli 2009 Nomor 57 Tambahan Nomor 18788, terakhir telah diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 4 Tanggal 4 November 2021 dibuat di hadapan Hadijah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 4 November 2021 berdasarkan surat Nomor AHU-AH.01.03-0469414, serta susunan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir masing-masing telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Nomor 28 tanggal 23 Agustus 2021 yang pemberitahuannya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusaia berdasarkan surat Nomor AHU- AH.01.03-0443227 tanggal 1 September 2021 dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Nomor 13 tanggal 6 Oktober 2021 yang pemberitahuannya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat Nomor AHU-AH.01.03-0458016 tanggal 07 Oktober 2021. 3/26
1.5. RUANG LINGKUP Pedoman ini berlaku bagi seluruh insan BPUI serta pihak eksternal termasuk namun tidak terbatas pada mitra bisnis, konsultan, advisor, outsourced, vendor, dan/atau pihak- pihak lain yang berkerja untuk dan atas nama BPUI. 1.6. DAFTAR ISTILAH 1. Insan BPUI yang Benturan Kepentingan adalah situasi dimana seorang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan ketentuan BPUI memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya. 2. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Insan BPUI adalah Dewan Komisaris, Direksi, pejabat struktural, dan fungsional serta seluruh karyawan, baik karyawan tetap maupun karyawan tidak tetap (KKWT) dari BPUI. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah Lembaga Negara yang dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002. Negara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pegawai Negeri adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, dan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, meliputi: a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepegawaian. Saat ini berlaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja; 3. 4. 5. 6. b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara/daerah; d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah. Definisi ini antara lain mencakup Pegawai pada BUMN/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan/atau e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. 7. 8. Pemangku Kepentingan adalah Insan BPUI, pelanggan, agen penjualan, investor, Usaha Kecil Menengah (UKM), penyewa gedung, Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), BUMN, BUMD, instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah, pemasok, dan kreditor yang terkait langsung atau tidak langsung dengan BPUI. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. 4/26
9. Perseroan yang selanjutnya disebut BPUI adalah PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero). 10. Sekretaris Perusahaan adalah salah satu fungsi yang wajib diselenggarakan oleh Direksi yang bertanggung jawab sebagai penghubung antara BPUI dengan Pemangku Kepentingan. Salah satu fungsinya yaitu bertindak sebagai Unit Pengendalian Gratifikasi. 11. Suap adalah setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, atau memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. 12. Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) adalah unit yang dibentuk untuk menjalankan fungsi pengendalian Gratifikasi di lingkungan BPUI, dalam hal ini adalah Sekretaris Perusahaan. 5/26
BAB II KETENTUAN GRATIFIKASI 2.1. PENERIMAAN GRATIFIKASI OLEH INSAN BPUI 2.1.1. Penerimaan Gratifikasi yang diperbolehkan dan tidak wajib dilaporkan Insan BPUI diperbolehkan untuk menerima gratifikasi dibawah ini dan tidak wajib untuk melaporkan penerimaan tersebut kepada UPG. Bentuk-bentuk Gratifikasi tersebut meliputi: a. Pemberian berupa hidangan atau jamuan yang berlaku umum, dengan batasan jamuan tidak dilakukan secara berlebihan dan tidak mewah. b. Perangkat atau perlengkapan (seminar kit, modul, alat tulis, dan setifikat) yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan kedinasan seperti seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan sejenis yang berlaku umum. c. Pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi, atau perayaan/upacara agama lainnya yang nilainya dengan batasan nilai paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per pemberi. d. Pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh Insan BPUI, bapak/ibu/mertua/menantu, suami/istri, atau anak sepanjang tidak memiliki Benturan Kepentingan dan memenuhi kewajaran atau kepatutan. e. Pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu, dan keponakan, sepanjang tidak memiliki Benturan Kepentingan. f. Pemberian dari sesama rekan kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, mutasi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang (termasuk uang digital), atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet giro, saham, deposito, voucher, pulsa, dan lain-lain) yang paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak memiliki Benturan Kepentingan. g. Pemberian sesama rekan kerja tidak dalam bentuk uang (termasuk uang digital) atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet giro, saham, deposito, voucher, pulsa dan lain-lain) paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian maksimal Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama. h. Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi, atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum. i. Manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian, atau organisasi yang sejenis berdasarkan pegawai berdasarkan keanggotaan yang berlaku umum. j. Diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan, yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban Insan BPUI, sepanjang tidak memiliki Benturan Kepentingan, dan tidak melanggar/dilarang oleh peraturan internal/kode etik yang berlaku di BPUI. 6/26
k. Hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi, sepanjang tidak memiliki Benturan Kepentingan dan berlaku umum. l. Hadiah, apresiasi, atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan. m. Penghargaan baik berupa uang (termasuk uang digital) atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. n. Hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point rewards, atau suvenir yang berlaku umum dan tidak terkait kedinasan. o. Kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat Benturan Kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di BPUI. p. Karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya, pisah sambut, pensiun, promosi jabatan. q. Pemberian cendera mata/plakat kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri sepanjang tidak diberikan untuk individu pegawai negeri atau penyelenggara negara. 2.1.2. Perlakuan Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan Jika Insan BPUI menerima bentuk Gratifikasi sesuai dengan sub bab 2.1.1. maka Insan BPUI tidak wajib melaporkan kepada UPG dan menjadi hak Insan BPUI. Jika Insan BPUI ragu apakah penerimaan memenuhi/tidak memenuhi salah satu bentuk Gratifikasi sesuai dengan sub bab 2.1.1. maka Insan BPUI dapat melihat lembar self assessment checklist dan lembar Frequently Ask Question pada lampiran pedoman ini dan/atau berkonsultasi dengan UPG untuk memastikan apakah Gratifikasi tersebut termasuk Gratifikasi yang wajib dilaporkan atau Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. 2.1.3. Penerimaan Gratifikasi yang dilarang dan wajib dilaporkan: a. b. c. d. Insan BPUI dilarang untuk menerima Gratifikasi yang bertentangan/diluar batas sesuai dengan ketentuan pada sub bab 2.1.1. dari huruf a sampai dengan huruf q. Insan BPUI selanjutnya diwajibkan untuk menolak dan melaporkan hal tersebut. Insan BPUI dilarang untuk menerima Gratifikasi yang berhubungan dengan wewenang/jabatan Insan BPUI di BPUI. Insan BPUI selanjutnya diwajibkan untuk menolak dan melaporkan hal tersebut. Insan BPUI dilarang menerima Gratifikasi yang berlawanan dengan tugas dan kewajiban Insan BPUI di Perusahaan. Insan BPUI selanjutnya diwajibkan untuk menolak dan melaporkan hal tersebut. Insan BPUI dilarang menerima Gratfikasi yang memiliki Benturan Kepentingan (sebagaimana diatur dalam peraturan tentang Benturan Kepentingan). Insan BPUI selanjutnya diwajibkan untuk menolak dan melaporkan hal tersebut. 7/26
2.1.4. Perlakukan Gratifkasi yang dilarang dan wajib dilaporkan: a. b. c. lnsan BPUI wajib melaporkan dan menyerahkan objek Gratifiikasi yang diterima yang tidak sesuai dengan ketentuan sub bab 2.1.1. huruf a sampai dengan huruf q kepada UPG menggunakan formulir yang sudah ditetapkan selambat- lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak penerimaan Gratifikasi tersebut. Insan BPUI wajib melaporkan penolakan Gratifikasi yang diberikan pihak lain kepada UPG dengan menggunakan formulir yang sudah ditetapkan selambat- lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak penolakan Gratifikasi tersebut. Insan BPUI diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai kebijakan Gratifikasi kepada pihak yang menawarkan/memberikan Gratifikasi. d. Jika Insan BPUI dirasa membutuhkan bantuan dalam menjelaskan kebijakan Gratifikasi kepada pihak yang menawarkan/memberikan, maka Insan BPUI dapat meminta kepada UPG untuk membantu menjelaskan mengenai kebijakan Gratifikasi kepada pihak yang menawarkan/memberikan Gratifikasi. e. Dalam kondisi lnsan BPUI tidak dapat menolak Gratifikasi yang diberikan pihak lain, dikarenakan antara lain: 1) Gratifikasi tidak diterima secara langsung; tidak diketahuinya pemberi Gratifikasi; 2) 3) penerima ragu dengan kualifikasi Gratifikasi yang diterima; dan 4) adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak, seperti dapat mengakibatkan rusaknya hubungan baik institusi, membahayakan diri sendiri/karier Penerima, atau ada ancaman lain. Insan BPUI dapat menerima Gratifikasi yang diberikan, namun selanjutnya Insan BPUI wajib untuk melaporkan dan menyerahkan objek Gratifikasi yang diterima kepada UPG selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak penerimaan Gratifikasi tersebut. 2.2. PEMBERIAN GRATIFIKASI OLEH INSAN BPUI 2.2.1. Larangan Pemberian Gratifikasi oleh Insan BPUI: Insan BPUI dilarang untuk melakukan pemberian apabila masuk dalam unsur-unsur berikut: a. melakukan pemberian dalam hal untuk memudahkan proses bisnis; b. melakukan pemberian dalam hal mempengaruhi pengambilan keputusan; c. melakukan pemberian yang terdapat atau menimbulkan Benturan Kepentingan (sebagaimana diatur dalam peraturan tentang Benturan Kepentingan); dan d. melakukan pemberian dengan menggunakan harta/dana/fasilitas BPUI untuk dan atas nama pribadi. 2.2.2. Batasan Pemberian Gratifikasi oleh Insan BPUI: a. Insan BPUI dapat memberikan kepada sesama Insan BPUI/pihak lain sesuai dengan batasan pada sub bab 2.1.1. huruf a sampai dengan huruf q; dan b. Insan BPUI dapat melakukan konsultasi kepada UPG dalam hal ingin memberikan kepada sesama Insan BPUI/pihak lain agar sesuai dengan batasan pada sub bab 2.1.1. huruf a sampai dengan huruf q. 8/26
2.3. PERMINTAAN GRATIFIKASI OLEH INSAN BPUI 1. 2. Insan BPUI dilarang untuk meminta Gratifikasi kepada pihak diluar Insan BPUI baik secara langsung maupun tidak langsung; Insan BPUI dilarang untuk memberi Gratifikasi yang dilakukan karena adanya permintaan dari pihak diluar Insan BPUI baik secara langsung maupun tidak langsung. 9/26
BAB III PENGENDALIAN GRATIFIKASI 3.1. UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI 1. 2. BPUI membentuk unit khusus untuk melaksanakan tugas-tugas UPG, dalam hal ini adalah Sekretaris Perusahaan. UPG melaksanakan tugas antara lain: a. menyiapkan perangkat aturan terkait penerapan dan pengendalian praktik Gratifikasi di lingkungan BPUI; b. menyampaikan usulan Pedoman Pengendalian Gratifikasi kepada Direksi; c. melakukan pembaharuan pedoman pengendalian Gratifikasi sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan BPUI dan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. melakukan sosialisasi dan memberikan informasi yang jelas terkait dengan ketentuan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal BPUI; e. melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian Gratifikasi; f. menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Insan BPUI; g. menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penolakan Gratifikasi, dalam hal Insan BPUI melaporkan penolakan Gratifikasi; h. meneruskan laporan Gratifikasi kepada KPK setelah UPG menerima laporan dari Insan BPUI; i. melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi secara periodik kepada KPK; j. melakukan koordinasi dan konsultasi baik lisan maupun tertulis dengan KPK terkait pelaksanaan pengendalian Gratifikasi; k. menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi kepada Direksi; l. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian Gratifikasi dan melaporkan kepada Direksi; dan m. melakukan pemeliharaan objek Gratifikasi yang dilaporkan oleh Insan BPUI sampai dengan adanya penetapan status objek Gratifikasi tersebut dari KPK. 3.2. MEDIA PELAPORAN GRATIFIKASI Pelapor Gratifikasi dapat menyampaikan laporan Gratifikasi melalui: 1. UPG BPUI: a. Email: pengaduan@ifg.id. b. Alamat: Lantai 18 Gedung Graha CIMB, Jakarta. Ditujukan kepada Divisi Sekretaris Perusahaan. 2. Direktorat Gratifikasi KPK: a. Email: b. Alamat: Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1. Jakarta Selatan 12920. c. Aplikasi: 10/26
BAB IV MEKANISME PELAPORAN GRATIFIKASI 4.1. PENANGANAN LAPORAN GRATIFIKASI 4.1.1. Setiap Pelapor Gratifikasi wajib untuk menyampaikan laporan Gratifikasi dalam hal: 1. 2. Telah menerima Gratifikasi yang tidak termasuk dalam bentuk-bentuk Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Telah menolak suatu pemberian Gratifikasi. 4.1.2. Pelaporan Gratifikasi dapat dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut: 1. Pelapor Gratifikasi menyampaikan laporan Gratifikasi melalui formulir yang telah disediakan kepada: a. UPG dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal Gratifikasi diterima; b. UPG dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal Gratifikasi ditolak; atau c. KPK dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Gratifikasi diterima. 2. 3. 4. 5. 6. Apabila laporan dikirimkan kepada UPG sebagaimana yang dimaksud pada sub bab 4.1.2. angka 1 (satu) huruf a, maka UPG wajib meneruskan laporan Gratifikasi kepada KPK dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal laporan Gratifikasi diterima dalam bentuk tertulis, surat elektronik atau aplikasi sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Pelapor Gratifikasi yang melaporkan melalui UPG sesuai dengan sub bab 4.1.2. angka 1 (satu) huruf a wajib menyertakan objek Gratifikasi dalam laporan. Pelapor Gratifikasi yang melaporkan melalui KPK wajib menyertakan objek Gratifikasi dalam tersebut memerlukan uji orisinalitas dan/atau untuk kepentingan verifikasi dan analisis. Formulir Gratifikasi dapat diperoleh dari UPG atau mengunduh dari situs resmi KPK untuk laporan yang dilaporkan langsung kepada KPK. Formulir Gratifikasi wajib diisi sekurang-kurangnya adalah: a. laporan, jika KPK memutuskan laporan Identitas penerima berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, alamat lengkap, dan nomor telepon. b. Informasi pemberi Gratifikasi. c. Jabatan penerima Gratifikasi. d. Tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi. e. Uraian jenis Gratifikasi yang diterima. f. Nilai Gratifikasi yang diterima. g. Kronologis peristiwa penerimaan Gratifikasi. h. Bukti, dokumen, atau data pendukung terkait laporan Gratifikasi. 11/26
4.2. PROSEDUR TINDAK LANJUT ATAS PELAPORAN GRATIFIKASI YANG DITERIMA UPG UPG memastikan kelengkapan data yang tercantum dalam laporan Gratifikasi, baik laporan penerimaan Gratifikasi dan laporan penolakan Gratifikasi. Seluruh laporan Gratifikasi yang diterima oleh UPG akan diverifikasi dan dianalisa untuk menentukan tindak lanjut yang akan dilakukan atas laporan. Tahapan verifikasi dan analisa atas laporan Gratifikasi dibedakan sesuai jenis laporan (penerimaan dan penolakan) berikut tahapan setiap jenis laporan Gratifikasi: 4.2.1. Laporan Penerimaan Gratifikasi: 1. UPG menerima laporan penerimaan Gratifikasi dan objek Gratifikasi dari pelapor. 2. UPG selanjutnya mengisi surat serah ditandatangani oleh pelapor dan UPG. terima objek Gratifikasi yang 3. UPG melakukan verifikasi dan analisis awal atas laporan Gratifikasi dan objek Gratifikasi dengan menggunakan lembar review checklist Gratifikasi untuk menetapkan kategori laporan Gratifikasi. Jika berdasarkan hasil verifikasi dan analisis dinyatakan informasi tidak cukup, UPG dapat meminta Pelapor untuk melengkapi data dan/atau informasi. 4. Berdasarkan hasil verifikasi dan analisis, jika dinyatakan laporan cukup, UPG selanjutnya akan meneruskan laporan Gratifikasi tersebut Kepada KPK melalui sistem Gratifikasi online (GOL KPK) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan Gratifikasi diterima. 5. UPG selanjutnya akan melakukan monitoring disampaikan kepada KPK, dengan memperhatikan: a. Jika KPK meminta untuk disampaikan objek Gratifikasi karena memerlukan uji orisinalitas dan/atau untuk kepentingan verifikasi dan analisis, maka UPG selanjutnya menyampaikan objek Gratifikasi tersebut kepada KPK dengan dilampirkan surat serah terima. laporan yang terhadap b. Jika tidak memerlukan untuk menyampaikan objek Gratifikasi, maka UPG mengadministrasikan objek Gratifikasi tersebut. 6. UPG selanjutnya menerima putusan KPK terkait laporan Gratifikasi yang disampaikan melalui sistem Gratifikasi Online (GOL) KPK. 7. Jika KPK menetapkan objek Gratifikasi menjadi milik Negara, maka: a. UPG menyampaikan objek Gratifikasi ke KPK jika objek Gratifikasi belum disampaikan kepada KPK dengan melampirkan surat serah terima. b. Jika sudah disampaikan sebelumnya karena KPK memerlukan uji orisinalitas dan/atau untuk kepentingan verifikasi dan analisis maka UPG tidak perlu menyampaikan objek Gratifikasi ke KPK. 8. Jika KPK menetapkan objek Gratifikasi tersebut menjadi milik penerima, maka: 1) UPG akan mengambil objek Gratifikasi tersebut jika sebelumnya telah diserahkan kepada KPK maksimal 1 (satu) tahun setelah ditetapkan menjadi milik penerima. 2) Jika objek Gratifikasi tersebut belum diserahkan kepada KPK karena tidak memerlukan uji orisinalitas dan/atau untuk kepentingan verifikasi dan analisis, maka UPG akan menetapkan terlebih dahulu keputusan terkait objek Gratifikasi tersebut. 12/26
9. UPG selanjutnya menentukan objek Gratifikasi yang menjadi milik penerima untuk di manfaatkan oleh BPUI atau disampaikan kepada pelapor Gratifikasi sesuai dengan ketentuan bab 4.3. pedoman ini. 4.2.2. Laporan Penolakan Gratifikasi: a. UPG menerima laporan penolakan Gratifikasi dari pelapor. b. UPG selanjutnya melakukan verifikasi dan analisis atas laporan penolakan yang disampaikan kepada pelapor. Jika laporan tidak cukup, maka UPG meminta pelapor untuk melengkapi laporan penolakan tersebut. c. Jika laporan telah memenuhi persyaratan maka UPG selanjutnya akan melakukan pelaporan penolakan kepada KPK melalui aplikasi GOL KPK. 4.3. PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN OBJEK GRATIFIKASI: 1. Objek Gratifikasi yang diterima oleh UPG wajib disimpan dan diadministrasikan dengan baik dengan memberikan nomor dan identitas pada objek Gratifikasi tersebut. Setelah mendapat keputusan terhadap objek Gratifikasi tersebut yang menyatakan objek Gratifikasi: a. Menjadi milik Negara, maka UPG menyerahkan objek Gratifikasi kepada KPK. b. Menjadi milik penerima maka UPG menyampaikan laporan tersebut kepada 2. pelapor Gratifikasi. 3. UPG dapat berdiskusi kepada pelapor Gratifikasi sesuai dengan bab 4.3. angka 2 (dua) huruf b di atas apakah objek Gratifikasi tersebut diperkenankan untuk dimanfaatkan BPUI: a. Jika diperkenankan, maka objek Gratifikasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh 1. Objek Gratifikasi yang diterima oleh UPG wajib disimpan dan diadministrasikan dengan baik dengan memberikan nomor dan identitas pada objek Gratifikasi tersebut. Setelah mendapat keputusan terhadap objek Gratifikasi tersebut yang menyatakan objek Gratifikasi: a. Menjadi milik Negara, maka UPG menyerahkan objek Gratifikasi kepada KPK. b. Menjadi milik penerima maka UPG menyampaikan laporan tersebut kepada 2. pelapor Gratifikasi. 3. UPG dapat berdiskusi kepada pelapor Gratifikasi sesuai dengan bab 4.3. angka 2 (dua) huruf b di atas apakah objek Gratifikasi tersebut diperkenankan untuk dimanfaatkan BPUI: a. Jika diperkenankan, maka objek Gratifikasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh BPUI untuk kepentingan acara internal BPUI (hadiah, quiz, dan sebagainya); b. Jika tidak diperkenankan, maka UPG wajib untuk menyerahkan kembali objek Gratifikasi kepada pelapor Gratifikasi dengan menandatangani kembali surat serah terima objek Gratifikasi. 4. Dalam hal objek Gratifikasi berupa makanan dan/atau minuman yang mudah rusak, objek Gratifikasi dapat ditolak kepada pihak pemberi Gratifikasi; Dalam hal objek Gratifikasi sesuai dengan bab 4.3. angka 4 (empat) di atas tidak dapat ditolak untuk dikembalikan kepada pelapor, objek Gratifikasi dapat disalurkan sebagai bantuan sosial. 4.4. LAPORAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI: 1. 2. 3. 4. UPG melakukan evaluasi atas penerapan program pengendalian Gratifikasi secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali. UPG dapat berkoordinasi dengan KPK dalam melakukan evaluasi atas penerapan program pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 (satu). UPG membuat rekapitulasi laporan hasil penerimaan dan penolakan Gratifikasi 1 (satu) tahun sekali. UPG melaporkan hasil evaluasi pengendalian Gratifikasi dan rekapitulasi pelaporan Gratifikasi (penerimaan dan penolakan) sebagaimana tercantum pada bab 4.4. angka 1 (satu) danangka 3 (tiga) di atas kepada Direksi minimal 1 (satu) tahun sekali. 13/26
BAB V PERLINDUNGAN, SANKSI DAN KOMPENSASI 5.1. PERLINDUNGAN PELAPOR GRATIFIKASI 1. Pelapor Gratifikasi berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum, yaitu: a. Perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat administratif kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan pelapor seperti namun tidak terbatas pada penurunan peringkat jabatan, penurunan penilaian, usulan pemindahan tugas/mutasi, atau hambatan karir lainnya. b. Pindah tugas/mutasi bagi pelapor dalam hal timbul intimidasi atau ancaman fisik terhadap pelapor. c. Bantuan hukum (jika diperlukan), sesuai dengan ketentuan yang berlaku di 2. lingkungan BPUI. d. Kerahasiaan identitas. Upaya perlindungan sebagaimana dimaksud bab 5.1. angka 1 (satu) di atas diberikan dalam hal: a. Adanya intimidasi, ancaman, mendiskreditan, atau perlakuan yang tidak lazim lainnya baik dari pihak internal maupun eksternal. b. Pelapor menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Direktur Utama melalui UPG. 3. 4. Setiap Direksi wajib memberikan perlindungan terhadap Insan BPUI yang menyampaikan laporan Gratifikasi. Setiap Direksi dilarang memberi perlakuan diskriminatif atau tindakan yang merugikan Insan BPUI karena melaporkan Gratifikasi. 5.2. SANKSI Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pedoman pengendalian Gratifikasi ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan BPUI dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 5.3. MEKANISME KOMPENSASI 1. 2. Dalam hal Insan BPUI menerima Gratifikasi diluar batas yang diperbolehkan dan tidak wajib dilaporkan, namun Insan BPUI tetap ingin memiliki objek Gratifikasi tersebut, maka Insan BPUI dapat melakukan mekanisme kompensasi kepada KPK sesuai dengan ketentuan KPK. Pelaksanaan kompensasi dilakukan oleh Insan BPUI sendiri dengan langsung melaporkan dan berkonsultasi dengan KPK sesuai dengan media yang telah ditetapkan pada bab 3 dalam pedoman ini. 14/26
1. 2. 3. BAB VI PENUTUP Pedoman ini berlaku bagi seluruh satuan kerja di lingkungan BPUI dan Insan BPUI. Pedoman ini akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian secara berkala sesuai dengan perkembangan usaha BPUI dan dinamika bisnis serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini, akan diatur kemudian. 15/26
LAMPIRAN 1 Form Laporan Penerimaan Gratifikasi LAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI A. Data Pelapor/Penerima Nama Pelapor/Penerima Unit Kerja/Jabatan Nomor Induk Pegawai Nomor Kontak HP: Tlp.(Ext): Email: Dengan ini menyampaikan bahwa saya telah menerima pemberian Gratifikasi dari: B. Data Pemberi Nama Pemberi Jabatan/Pekerjaan Alamat Hubungan dengan Penerima Nomor Kontak HP: Tlp.(Ext): Email: C. Uraian Penerimaan Tempat/Waktu Lokasi/Kota : Penerimaan Hari/Tgl/Bln/Thn : Kegiatan (jika ada) : Jenis/Bentuk Penerimaan Nilai Penerimaan *) Dokumen Pendukung Ada Tidak Ada **) 1. 2. Nomor Kontak HP: Tlp.(Ext): Email: Jakarta, ... (tandatangan & Nama Jelas) 16/26
Kolom bukti Pelaporan Telah Diterima oleh Unit Pengendali Gratifikasi Nama Penerima Tanggal Penerima Tanda Tangan Penerima Pelaporan Pelaporan Pelaporan Catatan: ) Isi dengan nilai penerimaan sesuai mata uang yang diterima atau nilai ekuivalensi jika penerimaan dalam bentuk bukan uang. **) Beri tanda check ( pada kolom yang sesuai. √) 17/26
LAMPIRAN 2 Form Serah Terima Objek Gratifikasi FORMULIR SERAH TERIMA OBJEK GRATIFIKASI Pada hari ini ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ... pada pukul ... WIB Kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Jabatan : Selanjutnya disebut pihak pertama Nama : Jabatan : Selanjutnya disebut pihak kedua PIHAK PERTAMA menyerahkan objek Gratifikasi kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima barang dari PIHAK PERTAMA berupa daftar telampir: No Jenis Barang Jumlah 1 2 3 Pihak Pertama Pihak Kedua Nama Jelas Nama Jelas 18/26
LAMPIRAN 3 Form Laporan Penolakan Gratifikasi LAPORAN PENOLAKAN PENERIMAAN GRATIFIKASI A. Data Pelapor/Penolak Penerimaan Nama Pelapor/Penolak Unit Kerja/Jabatan Nomor Induk Pegawai Nomor Kontak HP: Tlp.(Ext): Email: Dengan ini menyampaikan bahwa saya telah melakukan penolakan Gratifikasi dari: B. Data Pemberi Nama Pemberi Jabatan/Pekerjaan Alamat Hubungan dengan Pelapor Nomor Kontak HP: Tlp.(Ext): Email: C. Uraian Penolakan Tempat/Waktu Lokasi/Kota : Penolakan Hari/Tgl/Bln/Thn : Kegiatan (jika ada) : Jenis/Bentuk Penerimaan Nilai Penolakan *) Dokumen Pendukung Ada Tidak Ada **) 1. 2. Nomor Kontak HP: Tlp.(Ext): Email: Jakarta, ... (tandatangan & Nama Jelas) 19/26
Kolom bukti Pelaporan Telah Diterima oleh Unit Pengendali Gratifikasi Nama Penerima Tanggal Penerima Tanda Tangan Penerima Pelaporan Pelaporan Pelaporan Catatan: ) Isi dengan nilai penerimaan sesuai mata uang yang diterima atau nilai ekuivalensi jika penerimaan dalam bentuk bukan uang. **) Beri tanda check ( pada kolom yang sesuai. √) 20/26
LAMPIRAN 4 Form Reviee Checklist Gratifikasi UPG LEMBAR REVIW CHECKLIST GRATIFIKASI Review I No Pertanyaan 1 Apakah penerimaan tersebut termasuk dalam kategori hadiah seremonial dan atau hadiah/fasilitas berkaitan pekerjaan? 2 Apakah penerimaan tersebut termasuk dalam kategori hadiah promosi? Formula Tindak Lanjut Penanganan Atas Hasil Review I 1. 2. 3. 4. NO Y T NO Y T NO Y T 1 V 1 V 1 V 2 V 2 V 2 V Hasil: BPUI Hasil: BPUI Hasil: Tidak Proses Review II No Pertanyaan 1 Apakah pemberian tersebut dalam bentuk uang? FORMULA TINDAK LANJUT PENANGANAN ATAS HASIL REVIEW II 1. 2. NO Y T NO Y T 1 v 1 v Hasil: KPK Hasil: Review III Review III No Pertanyaan 1 Apakah nilai obyek penerimaan tersebut di bawah standard nilai yang ditetapkan BPUI? 2 Apakah obyek penerimaan tersebut masuk kategori makanan maupun minuman? Ya Ya Ya Tidak NO Y T 1 V 2 V Hasil : Review II Tidak Tidak 21/26
Formula Tindak Lanjut Penanganan Atas Hasil Review III 1. 2. 3. 4. NO Y T NO Y T NO Y T NO Y T 1 V 1 V 1 V 1 V 2 V 2 V 2 V 2 V Hasil: BPUI Hasil: BPUI Hasil: BPUI Hasil : KPK REKOMENDASI PENANGANAN BPUI KPK Nama Pemeriksa Tanggal Periksa Tanda Tangan Pemeriksa LEMBAR PERSETUJUAN Nama Pemberi Persetujuan Tanggal Persetujuan Tanda Tangan Pemberi Persetujuan 22/26
LAMPIRAN 5 Frequently Ask Question Gratifikasi Pertanyaan Mengapa Gratifikasi dilarang? Bukankah seluruh hubungan bisnis memiliki risiko Benturan Kepentingan? Apa yang dapat dilakukan jika saya merasa terlibat dalam Benturan Kepentingan? Apa yang perlu saya lakukan jika saya mendapatkan Gratifikasi dan saya tidak yakin apakah termasuk dalam Gratifikasi yang wajib dilaporkan atau tidak wajib dilaporkan? Saya tidak yakin dengan hadiah yang akan saya berikan ke sesama rekan kerja apakah termasuk Gratifikasi yang wajib dilaporkan atau tidak wajib dilaporkan? Sebuah saya akomodasi untuk perjalanan Dinas apakah boleh diterima? instansi memberikan Apakah boleh saya menerima honorarium atas suatu acara yang telah saya hadiri misalnya kegiatan menjadi narasumber acara perkuliahan atau lainnya? Jawaban Gratifikasi pada dasarnya adalah "suap yang tertunda" atau sering juga disebut "suap atau Pegawai terselubung". Negeri terbiasa Penyelenggara Negara yang terlarang menerima lama kelamaan dapat terjerumus melakukan korupsi bentuk lain, seperti suap, pemerasan dan korupsi lainnya. Sehingga gratifikasi dianggap sebagai akar korupsi. gratifikasi Sebuah Benturan Kepentingan terjadi bila kepentingan satu pihak dilindungi dengan merugikan kepentingan pihak lain. Apabila menyadari adanya potensi sebuah Benturan Kepentingan, maka hubungi UPG secepat mungkin sehingga kegiatan operasional dapat berjalan dan Benturan Kepentingan ditangani secara tepat. Panduan lebih lanjut untuk menhindari Benturan Kepentingan terdapat dalam ketentuan terkait kode etik. Penerima dapat menghubungi UPG dan berkonsultasi untuk memastikan Gratifikasi tersebut. Penerima dapat menghubungi UPG dan berkonsultasi untuk memastikan Gratifikasi tersebut. Dapat diterima selama telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di BPUI sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat Benturan Kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di BPUI. Diperbolehkan, ada hubungan acara tersebut dengan BPUI dan tidak membawa nama BPUI dalam acara sepanjang tidak 23/26
Pertanyaan Apa yang saya perlu lakukan jika saya mengetahui adanya Insan BPUI yang menerima Gratifikasi yang seharusnya dilaporkan tetapi tidak melaporkan Gratifikasi tersebut dalam jangka waktu maksimal 10 (sepuluh) hari kepada UPG atau tidak melaporkan Gratifikasi tersebut kepada KPK dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Gratifikasi tersebut? Apa yang perlu saya lakukan jika saya teman kerja saya meminta mengetahui Gratifikasi kepada pihak lain? Apa yang dimaksud bertentangan dengan tugas dan kewajiban Insan BPUI? Gratifikasi yang berhubungan dengan wewenang/jabatan bagaimana bentuk dan apa yang disebabkan atas Gratifikasi tersebut? Jawaban tersebut melainkan dilakukan atas nama pribadi. Anda dapat melaporkan penyimpangan tersebut melalui whistleblowing system yang dimiliki BPUI, karena hal tersebut telah menyalahi ketentuan. Anda dapat melaporkan penyimpangan tersebut melalui whistleblowing system yang dimiliki BPUI, karena hal tersebut telah menyalahi ketentuan. Bertentangan dengan tugas dan kewajiban adalah suatu tindakan yang sudah menjadi tugas dan kewajiban seorang pekerja dalam mengerjakan pekerjaan tersebut. Contoh: panitia pengadaan menetapkan tender adalah pemenang dalam proses Perusahaan x. Karena telah dipilih oleh panitia pengadaan, maka Perusahaan x memberikan sejumlah barang sebagai tanda terima dibawah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per anggota panitia pengadaan. Hal tersebut termasuk gratifikasi yang wajib ditolak dan dilaporkan karena sudah menjadi tugas dan kewajiban panitia pengadaan untuk meniliai dan menunjuk perusahaan yang paling berkompeten sesuai mekanisme pengadaan barang dan jasa untuk menetapkan pemenang tender. kasih yang nilainya seorang anggota Jika sesorang yang berwenang atau memiliki jabatan melakukan dalam kapasistasnya untuk membuat keputusan atau memberikan kemudahan/percepatan sesuatu 24/26
Pertanyaan Bagaimana kepantasan/kewajaran frekuensi pemberian yang diterima (secara sosial)? Bagaimana jika saya diberikan hadiah oleh keluarga saya tetapi nilai pemberian tersebut diatas batas yang ditetapkan untuk tidak wajib dilaporkan? Jawaban atau menguntungkan pihak pemberi Gratifikasi. bentuk lainnya yang dapat yang berhubungan dengan Gratifikasi wewenang/jabatan dapat menimbulkan Benturan Kepentingan yang mempengaruhi independensi, maupun profesionalisme Insan BPUI. objektivitas, Jika pemberian tersebut dilakukan terlalu sering sehingga membuat orang yang berakal sehat menduga ada sesuatu di balik pemberian tersebut, maka pemberian tersebut sebaiknya anda laporkan ke UPG/KPK atau sedapat mungkin Anda tolak. Anda perlu memastikan apakah keluarga yang memberikan tersebut memiliki Benturan Kepentingan dan berhubungan dengan tugas dan jabatan? Jika ya, maka anda wajib menolak dan melaporkan Gratifikasi tersebut. Jika tidak, maka anda dapat menerima Gratifikasi tersebut. 25/26
LAMPIRAN 6 Self Assessment Checklist Self Assessment Checklist dilakukan sesuai dengan metode yang telah digunakan KPK. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan "PROVE IT", berikut pertanyaan yang dapat ditanyakan ke diri sendiri jika diberikan Gratifikasi: (P) Purpose (R) Rules (O) Openess (V) Value (E) Ethics (I) Identity (T) Timing tujuan "Apakah tujuan pemberian ini?" aturan "Bagaimanakan aturan perundangan mengatur tentang Gratifikasi?" keterbukaan "Bagaimana substansi keterbukaan pemberian tersebut?" apakah hadiah diberikan secara sembunyi-sembunyi atau di depan umum nilai "Berapa nilai dari gratifikasi tersebut?" etika "Apakah nilai moral pribadi anda memperbolehkan penerimaan hadiah tersebut?" identitas pemberi "Apakah pemberi memiliki hubungan jabatan, calon rekanan, atau rekanan instansi?" waktu pemberian, "Apakah pemberian gratifikasi berhubungan dengan pengambilan keputusan, pelayanan, atau perizinan?" Jika mempengaruhi wajib ditolak. diatur Aturan Gratifikasi sesuai pada Pedoman ini terhadap Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan pada sub bab 2.1.1. huruf a sampai dengan huruf q. Jika diatas ketentuan tersebut maka wajib ditolak dan dilaporkan. Secara umum, pemberian secara sembunyi-sembunyi adanya mengindikasikan sesuatu dibalik pemberian tersebut. tujuannya untuk keputusan, Jika gratifikasi tidak sesuai dengan sub bab 2.1.1, huruf a sampai dengan huruf q , maka wajib ditolak dan dilaporkan. Jika anda mengamalkan nilai "AKHLAK" dapat menilai etika dari pemberian tersebut. Jika memiliki hubungan yang Benturan bersifat Kepentingan anda wajib menolak dan melaporkan. Gratifikasi Jika sesuai yang ciri-ciri dengan disampaikan, maka Anda wajib dan menolak melaporkan. anda 26/26