BAB I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Penerbangan MH-17 Malaysia Airlines merupakan penerbangan dari Amsterdam ke Kuala Lumpur pada tanggal 17 Juli 2014 dengan 298 penumpang dari berbagai negara, pesawat tersebut ditembak jatuh oleh rudal permukaan ke udara Buk pada ketinggian 10.000 meters.1 Hampir sebagian besar penumpang Malaysia Airlines MH 17 yang jatuh di Ukraina berkebangsaan Belanda, tercatat 192 orang Belanda turut menjadi korban, negara lain yang warga negara nya turut menjadi korban, yaitu Malaysia, Australia, Indonesia, United Kingdom, Belgium, Jerman, Filiphina, Kanada, New Zealand, Vietnam, Hongkong, Irlandia, Afrika Selatan, United States.2 Seluruh negara yang ikut menjadi korban penembakan pesawat meminta untuk dilakukan investigasi yang paling objektif dan meminta semua pihak supaya segera melakukan gencatan senjata. Pesawat MH-17 jatuh di Ukraina Timur dekat perbatasan Rusia, tepatnya di kota Donetsk wilayah yang dikuasai para pejuang pro-Rusia, penembakan tersebut diduga ditembak misil yang diluncurkan dari daerah yang dikuasai oleh milisi pro Rusia, Wilayah donetsk merupakan wilayah bagian dari Rusia yang ingin bergabung ke dalam federasi Ruisa, wilayah ini mengikutu jejak Crimea untuk menggelar referendum guna menentukan kemerdekaan. Referendum ditunjukan passengers-crew diakses pada 7 Januari 2015 1 PENEMBAKAN PESAWAT MH-17 DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL
2 untuk membentuk pemerintah republik sendiri. Di wilayah tersebut kelompok pro Rusia menduduki gedung pemerintah dan bentrok dengan militer Ukraina, perpecahan di wilayah Donetsk ini menjadikan konflik negara Ukraina semakin melebar, referendum yang diadakan di wilayah Donetsk menyusul referundum yang diadakan oleh Crimea, wilayah yang berbatasan dengaan Rusia. Penggabungan Crimea ke Rusia disebabkan oleh intervensi militer Rusia di Republik Otonom Krimea dan Sevastapol pada bulan Maret 2014.3 Dilihat dari sejarahnya, sejak abad ke-18 Crimea memang menjadi bagian dari Rusia. Pada tahun 1954, Pemimpin Soviet Nikita Khrushchev menyerahkan Crimea ke Ukraina. Pada saat itu, Ukraina masih berada dalam kekuasaan Uni Soviet sampai pada tahun 1991, Ukraina secara resmi memerdekakan dan melepaskan diri. Secara kultural, maka Crimea pun sejak saat itu menjadi bagian dari wilayah Ukraina. Pada bulan Maret 2014 lalu parlemen Rusia menyetujui penggunaan kekuatan militer di Ukraina untuk melindungi kepentingan Rusia dan melindungi etnis Rusia di Ukraina, sekitar 30.000 pasukan militernya dikirim ke Crimea untuk mempertahankan legitimasi, perdamaian dan hukum di sana. Rusia berdalih bahwa etnis Rusia di Crimea mengalami traumatik dan ancaman teror sejak jatuhnya pemerintahan Viktor Yanukovych. Sejak saat itu, perdana menteri Ukraina Arseniy Yatseniuk, mengatakan bahwa Rusia telah menyatakan perang dengan Ukraina dengan mengirimkan pasukannya di Wilayah Ukraina. Pihak Ukraina menilai bahwa masuknya Rusia ke wilayah Crimea bukan semata-mata 3 in ukraine background diakses pada tanggal 13 Februari 2015 PENEMBAKAN PESAWAT MH-17 DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL
3 untuk melindungi warga etnis rusia di Crimea, melainkan membuat kekacauan, memancing kepanikan dan menghentikan perekonomian Ukraina sejak Presiden dukungan Rusia, V. Yanukovych digulingkan.4 Pada awal bulan April, Ukraina dan Rusia telah mencapai kesepakatan di Jenewa menyerukan kelompok pemberontak untuk meninggalkan lokasi pendudukan dan menyerahkan senjata mereka, namun Rusia menolak untuk memenuhi kesepakatan itu.5 Sikap keras Rusia itu membuat pihak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), North Atlantic Treaty Organization (NATO) memperingatkan agar Rusia menarik pasukannya dari Crimea, tapi hal itu tidak dilakukan oleh Rusia, Rusia mengambil sikap dengan menambah pasukan militernya di semenanjung tersebut. Hal ini menyebabkan pasukan militer Ukraina yang berjaga-jaga menjadi terpojok atas kehadiran pasukan Rusia, dengan latar belakang masalah yang dihadapi oleh Rusia dan Ukraina penembakan pesawat MH-17 menambah kerumitan konflik antara kedua negara tersebut, karena lokasi penembakan tersebut berada pada wilayah konflik bersenjata. Pihak yang bertikai lantas saling melempar tuduhan mengenai siapa yang bertanggungjawab atas jatuhnya pesawat tersebut. Pemerintah Ukraina menuduh pasukan pemberontak yang dipersenjatai oleh Rusia sebagai pelakunya, sementara kubu pemberontak dan pemerintah Rusia juga melontorkan tuduhan yang sama kepada pemerintah Ukraina. 4"Mengenal Crimea penyebab ancaman perang Rusia dan Ukraina", , diakses pada 18 Oktober 2014 5"Ukraina Pesawat Rusia" , diakses pada tanggal 20 Oktober 2014 PENEMBAKAN PESAWAT MH-17 DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL
4 Palang Merah Internasional (International Committee of the Red Cross / ICRC) menyatakan bahwa Ukraina saat ini berada dalam kondisi perang dengan demikian, pihak-pihak yang berkaitan dalam konflik itu bisa dikenai pasal kejahatan perang.6 Status ini memungkinkan dibukanya penyelidikan dan penuntutan kejahatan perang atas jatuhnya pesawat Malaysia Airlines.7 Dengan adanya pernyataan dari ICRC tersebut menunjukan bahwa memang terdapat pelanggaran hukum humaniter internasional dengan hal itu menunjukan bahwa tidak ada perlindungan terhadap penduduk sipil dalam konflik bersenjata di Ukraina. Pelanggaran tersebut adalah bahwa ketika pelaku penembak pesawat tersebut telah menggunakan Rudal untuk menembak pesawat sipil, penduduk sipil bukan angkatan bersenjata dan seharusnya mendapatkan perlindungan dan mendapat status berbeda dengan angkatan bersenjata. Berdasarkan prinsip pembedaan (distinction priciple) telah jelas dikatakan bahwa harus membedakan penduduk sipil (civilian) dan peserta tempur atau kombatan (combatant). Berdasarkan uraian diatas, dalam skripsi ini tulisan/kajian lebih dititik beratkan pada kajian dari perspektif Hukum Humaniter Internasional. Berdasarkan pernyataan ICRC akan dikaji menurut teori yang ada dalam Hukum Humaniter Internasional. 6"Penembakan MH17 sama dengan Kejahatan Perang" , diakses pada tanggal 1 Oktober 2014. 7 ICRC merupakan lembaga yang mandiri dan netral terhadap politik, ideology, dan agama, secara eksplisit menurut Hukum Humaniter Internasional sebagai otoritas pengawas, dianggap sebegai acuan PBB untuk memutuskan kapan kekerasan telah berkembang menjadi konflik bersenjata, mempunyai fungsi sebagai pelaksana dan pengawal Hukum Humaniter Internasional. ICRC merupakan subyek hukum internasional yang menyandang hak dan kewajiban internasional, dan mempunyai kemampuan untuk mempertahankan hak dengan mengajukan klaim internasional. Subyek internasional mempunyai kemampuan untuk mengajukan klaim dalam hal terjadinya pelanggaran hukum internasional. PENEMBAKAN PESAWAT MH-17 DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL
5 Perlu ditambahkan, saat ini juga sedang berlangsung investigasi yang dilakukan ICAO, ICAO mengadakan Satuan Tugas khusus pada Risiko untuk Penerbangan Sipil yang timbul dari zona konflik.8 1.2 Rumusan Masalah a. Atas dasar apakah penembakan Pesawat MH-17 disebut sebagai kejahatan perang ? b. Upaya hukum apakah yang dapat dilakukan sebagai upaya penegakan hukum atas penembakan Pesawat MH-17 ? 1.3 Tujuan penulisan Penulisan skripsi ini bertujuan untuk: 1. Memiliki pendalaman yang lebih mengenai pelanggaran hukum humaniter internasional dan kejahatan perang ; 2. Mengkaji penegakan hukum atas kasus penembakan Pesawat MH-17 dalam kaitannya dengan kejahatan internasional, utamanya kejahatan perang ; 3. Memenuhi persyaratan akademik untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Airlanggga. 1.4 Metode penelitian 1.4.1 Tipe penelitian 8 RECEIVES PRELIMINARY REPORT ON MH17 ACCIDENT INVESTIGATION diakses tanggal 9 Februari 2015 PENEMBAKAN PESAWAT MH-17 DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL
6 Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, dengan pertimbangan bahwa pembahasan dalam skripsi ini didasarkan pada konvensi internasional di bidang hukum humaniter internasional. 1.4.2 Pendekatan masalah Dalam penelitian ini untuk memecahkan masalah menggunakan pendekatan: 1. Pendekatan konseptual (conseptual approach) Pendekatan konseptual merupakan suatu pendekatan konsep hukum yang dilakukan untuk mendapatkan jawaban atas pemecahan rumusan masalah dengan mempelajari kata-kata atau definisi yang terdapat pada bahan-bahan hukum, pendekatan ini dilakukan untuk menganalisis dan memahami ruang lingkup pelanggaran kejahatan perang. 2. Pendekatan peraturan perundangan (statute approach) Pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi dalam pemecahan permasalahannya.9 Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mencari dan menemukan pengertian kejahatan perang. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengananlisis ketentuan hukum internasional maupun hukum nasional. Ketentuan dalam hukum internasional mencakup ketentuan dalam hukum humaniter internasional. 3. Pendekatan historis (historical approach) 9Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h.177. PENEMBAKAN PESAWAT MH-17 DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL
7 Pendekatan historis (historical approach) disini merupakan pendekatan untuk menganalisis dan menemukan prinsip hukum mengenai tanggung jawab individu atas tindakan pelanggaran hukum humaniter internasional saat ini dan juga pada masa sebelumnya. Melalui pendekatan ini maka dapat dijumpai perkembangan prinsip hukum humaniter internasional. 1.4.3 Sumber Bahan Hukum Dalam pemecahan permasalahan hukum diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas sedangkan bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen- dokumen resmi.10 a. Bahan Hukum Primer Sumber bahan hukum yang diperoleh dari konvensi internasional serta aturan hukum internasional yang berkaitan dengan hukum perang, dalam hal ini adalah Konvensi-konvensi Jenewa Tahun 1949 tentang Perlindungan Korban Perang (Geneva Convention of 1949 for the Protection of Victims of War), Konvensi Den Haag, Protokol Tambahan 1977, Statuta ICTY-ICTR, London Agreement, International Criminal Act 2003, Statuta Roma 1998, KUHP, RUU- KUHP, KUHPM. b. Bahan Hukum Sekunder 10 Ibid, h.181. PENEMBAKAN PESAWAT MH-17 DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL
8 Sumber bahan hukum yang bersumber dari literatur / buku yang berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini, artikel yang diperoleh dari media massa dan internet, tulisan ilmiah serta jurnal hukum yang relevan dengan isu hukum yang diangkat dalam skripsi ini. PENEMBAKAN PESAWAT MH-17 DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL