BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Karenanya, anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak manusia yang dijunjung tinggi.1 Anak disebut juga seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Pada masa sekarang ini tidak jarang kita temukan seorang anak melakukan suatu kenakalan, kenakalan tersebut dapat dilihat pada lingkungan masyarakat sendiri, seperti perbuatan mencuri yang dilakukan oleh anak-anak dibawah umur. Perbuatan mencuri ini dilandasi oleh keinginan oleh anak itu sendiri. Ada beberapa alasan kenapa anak melakukan kejahatan tersebut; 1. Tidak bisa mengendalikan diri Jika pengendalian diri adalah hal yang memicu seorang anak untuk mencuri maka biasanya anak bisa mencuri segala hal yang menarik perhatiannya yang ada di depan mata. 2. Ingin memiliki barang mahal Seperti anak pada umumnya, sangat wajar jika seorang anak mendambakan mainan baru yang mungkin harganya mahal. Hanya saja, beberapa anak merasa putus asa saat mengetahui harga mainan ini mahal, dan orang tua tidak mampu untuk membelikan mainan 1Ahmad Kamil,2008,Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia,PT.Rajagrafindo Persada,Jakarta,hlm.7 1
tersebut. Sebagai jalan pintas, anak mencuri mainan tersebut atau dari teman yang memiliki permainan itu. 3. Sekedar mencari perhatian. Ketika seorang anak merasa tidak terlalu diperhatikan oleh orang-orang disekitarnya maka ia merasa butuh melakukan sesuatu yang bisa mencuri perthatian orang-orang disekelilingnya. 4. Untuk bersenang-senang. Anak mungkin mencuri benda yang tidak berguna baginya, karna ia hanya ingin bersenang-senang. Anak tersebut hanya ingin tahu apa rasanya jika ia berhasil mengambil suatu barang. Romli Atmasasmita memberikan perumusan bahwa setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan di sebut sebagai Juvenile Deliquency.2 Anak pada masa sekarang ini berbeda dengan anak pada masa lalu karena anak pada masa lalu takut untuk melakukan suatu tindak kejahatan sedangkan kejahatan yang dilakukan oleh anak sekarang telah sama dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa, beberapa contoh kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak mulai dari kasus penyalahgunaan narkoba, pencurian dengan kekerasan sehingga menewaskan korbannya dengan cara tidak wajar. Anak dapat melakukan tindak pidana disebabkan oleh beberapa 2Ibid, hlm. 11. 2
faktor. Faktor tersebut bisa berupa internal maupun eksternal. Faktor internal seperti anak tersebut tumbuh dikeluarga yang tidak baik. Faktor eksternal seperti pergaulan anak tersebut yang tidak sehat. Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Pidana pencurian ini diatur dalam pasal 362 Undang-undang hukum pidana yang menyatakan "Barang siapa mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian punya orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah" Salah satu bentuk tindak pidana pencurian ialah tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam pasal 363 KUHP. Pencurian ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana lebih berat pula dari pencurian biasa. Unsur- unsur yang memberatkan dalam pasal 363 KUHP meliputi: 1. Pencurian Ternak. 2. Pencurian pada waktu terjadinya kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, atau bahaya perang. 3. Pencurian di waktu malam hari pada sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang keberadaanya disitu tidak diketahui oleh tidak dikehendaki oleh yang berhak. 4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang yang yang bersekutu. 3
5. Pencurian yang untuk memasuki tempat mencurinya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Anak yang berhadapan dengan hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi sanksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindakan pidana. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ini diatur perlakuan khusus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, yang berbeda dengan dengan pelaku tindak pidana orang dewasa. Misalnya ancaman pidana 1/2 (satu perdua) dari anncaman maksimum orang dewasa. Terhadap anak tidak dikenal pidana penjara seumur hidup, pidana mati dan sebagainya. Adanya kekhususan terserbut melahirkan perbedaan dalam proses pidana dari pemidanaan. Perbedaan itu melingkupi hal yang berkaitan dengan jenis jenis tindak pidana maupun prosedur pemidanaan. Sehingaa terdapat jenis pidana dan tindakan yang dapat dijatuhkan kepada orang dewasa dan anak. Adapun proses peradilan bagi anak tersebut menjadi wewenang Pengadilan Anak. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diharapkan dapat mengurangi penjatuhan pidana terhadap anak dan sebaiknya dapat mengurangi anak melakukan tindak pidana terutama dalam tindak pencurian dengan pemberatan. Undang-undang ini berbeda dengan undang-undang sebelumnya, dimana undang-undang ini 4
mengedepankan model Restorative Justice, yaitu pemulihan ke kondisi semula, dan pemidanaan sebagai jalan terakhir, sehingga perlu didahulukan cara diluar pengadilan. Salah satunya adalah Diversi. Merujuk Pasal 1 ayat 7 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 pengertian Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar pengadilan pidana. Lalu, Pasal 5 ayat 3 menegaskan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak wajib diupayakan diversi. Diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, menanam rasa tanggung jawab pada anak. Tujuan diversi tersebut merupakan implementasi dari keadilan restoratif yang berupaya mengembalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan, bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana3. pada proses peradilan anak, para aparat bagi itu penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian dari Bapas dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Sanksi pelaku tindak pidana anak menurut UU SPPA dapat dikenakan dua jenis sanksi yaitu sanksi tindakan yang terdapat dalam Pasal 69 ayat 2 dimana pelaku yang berumur di bawah 14 (empat belas) tahun dan sanksi Pidana terhadap pelaku tindak pidana yang berumur 15 (lima belas) tahun keatas. 3M.Nasir Jamil,2013, Anak bukan untuk dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Cet.2, Jakarta: SInar Grafika,hlm. 138 5
Sanksi Tindakan menurut Pasal 82 UU SPPA yaitu: a. Pengembalian kepada orang tua/wali; b. Penyerahan kepada seseorang; c. Perawatan dirumah sakit jiwa; d. Perawatan di LPKS; e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; f. Pencabutan surat izin mengemudi; g. Perbaikan akibat tindak pidana. Sanksi Pidana menurut Pasal 71 UU SPPA yang dapat dikenakan pada anak pelaku tindak pidana terbagi atas dua yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas; a. Pidana peringatan; b. Pidana dengan syarat yang terdiri atas pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan; c. Pelatihan kerja; d. Pembinaan lembaga; e. Penjara Pidana tambahan terdiri atas; a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau; 6
b. Pemenuhan kewajiban adat. Terkait tindak pidana yang dilakukan oleh anak terkhusus mengenai tindak pidana pencurian yang diterdapat di Pengadilan Negeri Padang, ada beberapa kasus seorang anak melakukan tindak pidana dengan pemberatan dengan putusan yang berbeda-beda yaitu dikembalikan pada orang tua, kurungan penjara serta pembinaan di lembaga pembinaan kusus anak. Pada kasus tersebut sama-sama memiliki unsur memberatkan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP. Yaitu dengan hukuman kurungan selama-lamanya tujuh tahun dihukum. Pencurian yang dilakukan dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Padang ini peneliti menghubungkan dengan kasus Perkara Nomor 26/Pid.B/2015/PN.PDG yang mana tindak pencurian dengan pemberatan tersebut dilakukan oleh anak berumur 14 tahun dan dalam hal berdasarkan pemberatannya tindak pidana pencurian tersebut dilakukan dengan memanjat jendela rumah yang tertutup.4 Maka berdasarkan uraian tersebut penulis mengangkat permasalahan diatas menjadi sebuah karya ilmiah dengan judul: "PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A PADANG)" B. Rumusan Masalah Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang timbul sebagai berikut: 4Pra-Penelitian perkara nomor 26/pid.B/2015/PN.PDG , 2018, Padang. 7
1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Pengadilan Negeri Klas 1 A Padang? 2. Apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Klas I A Padang? C. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Klas I A Padang sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan. 2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dengan pemberatan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Klas I A Padang D. Manfaat Penelitian 1. Hasil Penelitian ini akan bermanfaat dalam memberikan pengetahuan tentang penerapan sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian. 2. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan informasi dan gambaran kepada masyarakat dalam menangani masalah perlindungan anak 3. Dapat memberikan informasi dan mengetahui penanganan kasus tindak pidana pencurian dengan pelaku anak. E. Kerangka Teoritis dan Konseptual 1. Kerangka Teoritis 8
Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk peneliti.5 a. Teori Tujuan Pemidanaan Pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Maka konsep pertama-tama merumuskan tentang tujuan pemidanaan. Konsep bertolak dari keseimbangan 2 (dua) sasaran pokok,yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu:6 1. Teori Retributive (teori absolut atau teori pembalasan) Menurut pandangan teori ini, pidana haruslah disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan, karena tujuan pemidanaan menurut mereka adalah memberikan penderitaan yang setimpal dengan tindak pidana yang telah dilakukan. 2. Teori Utilitarian (teori relatif atau teori tujuan) Menurut pandangan dari teori ini, pemidanaan ini harus dilihat dari segi manfaatnya, artinya pemidanaan jangan semata-mata dilihat hanya sebagai pembalasan belaka seperti pada teori retributive, melainkan harus dilihat pada manfaatnya bagi terpidana dimasa yang akan datang. Teori ini melihat dasar pembenaran 5Soerjono Soekanto,2008,Pengantar Penelitian Hukum,UI Press: jakarta,hlm.125 6Tri Andrisman, Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011, hal. 82 9
pemidanaan itu kedepan, yakni pada perbaikan para pelanggar hukum (terpidana) dimasa yang akan datang. 3. Teori Gabungan Teori ini didasarkan pada tujuan pembalasan mempertahankan ketertiban masyarakat. Sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan, maka harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan pemidanaan yang diharapkan akan menunjang tercapainya tujuan tersebut, atas dasar kemudian baru dapat ditetapkan cara, sarana atau tindakan apa yang akan digunakan. b. Teori Dasar Pertimbangan Hakim Hakim mempunyai peran penting dalam penjatuhan pidana, meskipun hakim memeriksa perkara pidana di persidangan dengan berpedoman dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan pihak kepolisian dan dakwaan yang dijukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa hakim bebas dalam menjatuhkan putusan, namun dalam pasal 50 (lima puluh) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menentukan hakim dalam memberikan putusan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mrngadili. 2. Kerangka Konseptual Untuk lebih terarahnya penulisan proposal penelitian ini, disamping perlu adanya kerangka teoritis juga diperlukaan kerangka konseptual yang dan itu 10
merumuskan definisi-definisi dari peristilahan yang digunakan sehubungan dengan judul proposal, yaitu a. Penerapan Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Penerapan adalah perbuatan menerapkan atau suatu perbuatan mempratekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang terencana dan tersusun sebelumnya.7 b. Pidana Pidana berasal dari kata straft (Belanda), yang pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan menurut Simons, Pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.8 c. Anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan 7Blog Media Belajar, melalui situs diakses pada hari jumat 19 Januari 2018 pkl 15.01 Wib diakses pada hari Jumat 19 Januari 2018 pkl 15.30 11
perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. d. Anak Pelaku Tindak Pidana Pelaku menurut KUHP dirumuskan dalam pasal 55 ayat (1) adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan tindak pidana. Berdasarkan pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pegadilan Anak, yang dimaksud dengan anak nakal adalah: a) Anak yang melakukan tindak pidana, atau b) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. e. Tindak Pidana Menurut Profesor Pompe, tindak pidana atau strafbar feit secara teori dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun sengaja ataupun tidak sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.9 f. Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan 9 P.A.F Lamintang,2011,Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia,PT Citra Aditya Bakti,Bandung: hlm.181-182 12
Menurut KUHP Pasal 363 yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan. Salah satu keadaan tertentu yang dimaksud adalah salah satu dari keadaan: 1) Dilakukan oleh 2 orang/lebih secara bersama-sama, atau 2) Dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu. F. Metode Penelitian Dalam menyusun proposal ini dibutuhkan bahan atau data yang kongkrit, jawaban yang objektif dan ilmiah serta dapat dipertanggung jawabkan yang berasal dari bahan kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara penelitian sebagai berikut: 1. Pendekatan Masalah Sesuai dengan judul proposal penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis yakni penelitian yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan melalui wawancara.10 Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini antara lainialah pendekatan 10Soerjono Soekanto,2008,Pengantar Penelitian Hukum,Universitas Indonesia,Jakarta.hlm.52 13
Undang-Undang (statute approach)dan pendekatan kasus approach)11. Dimana awal peneliti akan melihat Undang-Undang terkait dan dikaitkan dengan kejadian yang ada dilapangan. 2. Sifat Penelitian Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran tentang Penerapan Sanksi Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian. 3. Jenis dan Sumber Data Dalam penulisan ini, data yang digunakan terdiri dari : a. Data Primer Data primer yaitu data yang didapat melalui penelitian langsung di lapangan, guna mendapatkan data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.Data tersebut dikumpulkan melalui studi di lapangan melalui wawancara. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab,sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan intervivew guide (panduan wawancara). 12 Wawancara dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses perlindungan terhadap Anak di Tingkat Penyidikan Polresta Padang. b. Data Sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan hukum, disamping itu tidak tertutup kemungkinan diperoleh dari bahan hukum lainnya yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, 11 Peter Mahmud Marzuki,2005,Penelitian Hukum,Kencana Preneda Media Grup: Jakarta, hlm.93 12Moh.Nazir,2009,Metode Penelitian,Ghalia Indonesia, Bogor,hlm 193 - 194. (case 14
menelaah data yang terdapat di buku, lliteratur, tulisan-tulisan ilmiah, dokumen-dokumen hukum, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan seperti : a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak 2) Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder, yaitu bahan penelitian yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer yang berasal dari:13 a) Buku-buku b) Jurnal c) Hasil penelitian sebelumnya dan seterusnya. 3) Bahan Hukum Tersier Bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus-kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. 4. Teknik Pengumpulan Data 13Soerjono soekanto, op.cit., hlm 52. 15
Dalam pengumpulan data yang bermanfaat untuk penulisan ini ditempuh dengan cara wawancara dan studi dokumen. a. Wawancara Wawancara yang dilakukan penulis adalah wawancara yang tidak terstruktur. Maksudnya, penulis dalam melakukan wawancara bebas mengajukan wawancara kepada responden yang berhubungan dengan data yang dibutuhkan dalam penulisan proposal ini. adapun yang akan menjadi respondennya adalah Hakim Anak di Pengadilan Negeri Padang. b. Studi Dokumen (Bahan Pustaka) Studi dokumen adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitan penulis 5. Pengolahan dan Analisis Data a. Pengolahan Data Data yang telah diperoleh di lapangan diolah dengan cara : 1. Editing yaitu data yang diperoleh penulis akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data yang diperoleh sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan yang sudah dirumuskan.14 2. Data yang telah ditedit tersebut kemudian dilakukan coding. Coding yaitu proses pemberian tanda atau kodetertentu terhadap hasil wawancara dari responden.15 b. Analisis Data 14Bambang Sunggono, 2007, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta,hlm.125 15Ibid.hlm. 126 16
Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat analisis data secara kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai secara langsung.16 16Tatang M. Amirin,1995, Menyusun Rencana Penelitian,Raja Grafindo Persada,Jakarta, hlm 134 . 17