Menimbang Mengingat SALINAl~ BUPATITABALONG BUPATI TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 44 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMERIKSAAN KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABAWNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TABAWNG, a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang professional, efektif dan efisien sehingga lingkungan pemeriksaan perlu dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tabalong ; dalam rangka meningkatkan kinerja di b. bahwa untuk menunjang dan menjamin kualitas pelaksanaan pemeriksaan kinerja perlu disusun pedoman pemeriksaan kinerja; pelaksanaan c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, pertu menetapkan Peraturan Bupati Tabalong tentang Pedoman Pemeriksaan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong; : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
Menetapkan KESATU KEDUA 3. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ; Nomor 23 Tahun 2014 4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292) ; 5. Peraturan 2008 tentang Sistem Pengadilan Intem Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); pemerintahan Nomor 60 tahun 6. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 penyelenggaraan atas tentang Tata Cara Pengawasan Pemerintahan telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri Nomor 8 Tahun 2009 atas peraturan Menteri Dalam Negeri tentang perubahan Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; daerah sebagaimana 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 ten tang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawasan Pemerintah ( Lembaran Negara 121 Tahun 1999 Nomor 169); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 4); Pembentukan susunan dan 10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 64 Tahun 2016 tentang kedudukan,Susunan dan Organisasi,Tugas Uraian Tugas Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tabalong. Pokok,Fungsi MEMUTUSKAN: Menetapkan Pedoman Pemeriksaan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong; Pedoman Pemeriksaan Kinerja dimaksud diktum KESATU Merupakan acuan Bagi APIP di lingkungan Inspektorat pelaksanaan Tabalong Daerah pemeriksaan kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong; Kabupaten dalam
KETIGA KEEMPAT : Pedoman Pemeriksaan Kinerja sebagaimana dimaksud tercantum pada lampiran diktum KESATU sebagaimana Peraturan : Peraturan ini; ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Ketentuan akan diadakan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliuran didalamnya. Ditetapkan Pada tanggal di Tanjung ,8 j'(~~e>r- .. BUPj\'T'L31"'3ALONG, \TD . f ANANG SYAKHF1ANI ;lo~ ! Diundangkan pada tanggal di Tanjung \~ Ito f~rl~&( )C;':; SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG, V1D, ABDULMUTHALIBSANGADJI BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022 NOMOR -45
LAMPlRAN : PERATURANBUPATITABALONG : -44 NOMOR "fAHuH dfJ).7- TANGGAL : 15 ,-to Vt?I'I)\7 G'jl TENTANG : ;)<)9- ';l TABALONG BAGIAN 1 PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Sebagai aparat pengawasan internal pemerintahan, Inspektorat Provinsi/kabupaten/Kota dituntut meningkatkan kapabilitasnya dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah melalui hasil-hasil pengawasan.Dengan audit ketaatan , APIP akan mampu menilai kepatuhan suatu program / kegiatan terhadap peraturan terkait, namun tidak mampu menyimpulkan apakah suatu fungsi/program/kegiatan telah dilaksanakan secara efisien,efektifdan hemat yang pada akhimya APIP belum dapat memberi kontribusi bagi peningkatan aspek kinerja efektif,efisien,ekonomis(3E)di organisasi. Audit kinerja merupakan salah satu jenis audit yang diyakini mampu mengatasi ke1emahan dari audit ketaat tersebut. B. TUJUAN DAN SASARAN Pedoman ini bertujuan untuk menjadi acuan APIP di lingkungan Inspektorat kabupaten tabalong dalam melaksanakn audit kinerja agar APIP memiliki kesamaan persepsi dan keseragaman metodologi dalam rangka audit yang efisien dan efektif. Sasaran yang ingin dicapai adalah APIPakan mampu memberi nilai tambah terhadap efektivitas,efesiensi, dan keekonomian prograrrr/kegiatan dengan cara yang lebih sistematik. c. LANDASAN HUKUM a. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem Pengendalian intem pemerintah.
b. Keputusan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor KEP- 005/ AAIPI/DPN/2014 tanggal 24 April 2014 tentang pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia,Standar audit Pemerintah Indonesia dan Pedoman telah Sejawat Auditor Pemerintah Indosenia. c. Produk aturan hukum APIP terkait. D. RUANG LINGKUP Pedoman ini mengatur ten tang tata cara pelaksanaan audit kinerja mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap komunikasi hasil audit pedoman ini tidak mengatur hal-hal yang bersifat rind yang mungkin membutuhkan pemahaman bisnis proses dari prograrri/kegiatan yang diaudit dan referensi/ petunjuk lainnya untuk diperhatikan. E. SISTEMATIKA PENYAJIAN Penyusunan Pedoman Audit Kinerja terdiri dari 6 Bagian, yaitu: BAGIANI PENDAHULUAN BAGIAN II GAMBARANUMUMAUDITKINERJA BAGIANIII PERENCANAANAUDITKINERJA BAGIANIV PELAKSANAANAUDITKINERJA BAGIANV KOMUNlKASIHASILAUDIT BAGIANVI PELAPORAN BAGIANVII PENUTUP Intern Intern
BAGIAN II GAMBARAN AUDIT KINERJA A. PENGERTIAN DAN TUJUAN AUDIT KINERJA Berdasarkan PP Nomor60 tahun 2008 pasal 50 ayat (2) , Audit Kinerja adalah audit atas pengelolaan keuangan Negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, dan audit aspek efektivitas serta ketaatan pada peraturan. Tujuan dari audit kinerja adalah menilai kinerja suatu organisasi, program atau kegiatan yang meliputi audit atas aspek ekonomis,efisiensi dan efektivitas (3E). Audit fokus pada area yang mampu memberi nilai tambah dan memilikipotensi terbesar untuk perbaikan. Pada prinsipnya audit kinerja terkait dengan hubungan antar Input,output,proses,dan outcome.
Input adalah sumber daya dalam bentuk dana, sumber daya manusia (SDM),Peralatan, dan Material yang digunakan untuk menghasilkan Output. Output adalah barang-barang yang diproduksi jasa yang diserahkanj diberikan atau hasil-hasillain dari proses atas input. Proses adalah kegiatan-kegiatan operasional yang menggunakan input untuk menghasilkan output. Sedangkan outcome adalah tujuan atau sasaran yang akan dicapai melalui output. Gambar dibawah menjelaskan hubungan antara Input,output,proses,dan outcome. Biaya Input _. Proses _. OUtput _. Outcome Ekonomi Efisienei Efektivita Gambar : Hubungan input, proses, output dan outcome Ekonomis berkaitan dengan perolehan sumber daya yang akan digunakan dalam proses dengan biaya, waktu, tempat, kualitas, dan kuantitas yang tepat. Ekonomis berarti meminimalkan biaya perolehan. Input yang akan digunakan dalam proses, dengan tetap menjaga kualitas dan standar yang ditetapkan. Audit atas aspek ekonomis meliputi faktor-faktor, apakah :
1. Barang atau jasa untuk kepentingan program, aktivitas, fungsi, dan kegiatan telah diperoleh dengan harga lebih murah dibandingkan dengan barang atau jasa yang sama; dan 2. Barang atau jasa telah diperoleh dengan kualitas yang lebih bagus Dibandingkan dengan jenis barangj jasa serupa dengan harga yang sarna Efisiensi merupakan hubungan optimal antara input dan output. Suatu entitas dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output maksimal dengan jumlah input tertentu atau mampu menghasilkan output tertentu dengan memanfaatkan input minimal. Audit atas aspek efisiensimeliputi : 1) Apakah input yang bersedia untuk menghasilkan barangfjasa telah dipakai secara optimal; 2) Apakah Output yang sama dapat diperoleh dengan lebih sedikit input. 3) Apakah Output yang terbaik dalam ukuran kuantitas dan kualitas dapat diperoleh dari input yang digunakan. Efektivitas merupakan pencapaian tujuan.Efektivitas berkaitan dengan hubungan antara output yang dihasilkan dengan tujuan yang dicapai (Outcomes). Efektifberarti output yang dihasilkan telah memenuhi tujuan yang ditetapkan. Audit atas aspek efektivitasmeliputi : 1) Apakah Output yang dihasilkan telah dimanfaatkan sebagaimana diharapkan; 2) Apakah Output yang dihasilkan konsisten dengan tujuan yang ditetapkan; 3) Apakah outcome yang dinyatakan berasal dari output yang dihasilkan dan bukan dari pengaruh lingkungan luar. Dalam melaksanakan audit kinerja, APIP harus mempertimbangkan sumber daya yang tersedia dan risiko audit. Semakin luas aspek kinerja yang diperiksa, maka risiko audit juga akan meningkat. Ilustrasi aspek kinerja pada Lampiran A. A. STANDAR AUDIT INTERN Audit dilaksanakan berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintahan Indonesia (SAIPI) yang diterbitkan oleh Asosiasi Audiator Intern Pemerintahan Indonesia pada tahun 2014. B. PERSYARATAN DASAR AUDITOR
Dalam melaksanakan tugasnya, audiator wajib mengikuti standar audit yang telah diterapkan dalam pelaksanaan suatu audit kinerja, APIP dapat menggunakan tenaga ahli internal ataupun eksternal , APIP perlu mempertimbangkan kualifikasi mereka seperti yang telah diatur pada SAIPI, Standar Umum poin 10 s.d 16. c. METODOLOGI AUDIT KINERJA METODOLOGI AUDIT KlNERJA Ukuran Kinerja Audit.: Standar Audit - Pedoman Pengawasan / SOP - Tujuan Penugasan PELAKSANAAN Standar Audit - Pedoman Pengawasan / SOP - Tujuan Penugasan PELAKSANAAN KOMUNIKASI BASIL AUDIT 1. Pemahaman obyek audit dan identifikasi masalah • • • 2. Penentuan potensial 2. Penentuan potensial 3. Penentuan tujuan dan 4. Penentuan kriteria audit 7. Pengujian Data • 8. Penyusunan Konsep Temuan Audit 9. Perolehan Tanggapan Auditan
10. Penyampaian Temuan kepada Auditan 11. Penyusunan KonsepLHA
12. Penyusunan dan Penyampaian LHA 5. Identifikasi jenis bukti dan prosedur audit
6. Penyusunan Program Audit SUPERVISI KENDALl DAN PENJAMINAN MUTU DOKUMENTASI Secara garis besar metodologiini terbagi dalam tiga tahap, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan komunikasi hasil audit.
I. Perencanaan 1) Pemahaman obyek audit dan identifikasi masalah; 2) Penentuan area potensial; 3) Penentuan tujuan dan lingkup audit; 4) Penentuan kriteria audit; 5) Penyusunan program audit. II. Pelaksanaan 1) Pengujian data; 2) Penyusunan dan penyampaian konsep Temuan Audit; 3) Perolehan tanggapan resmi dan tertulis atas konsep Temuan Audit; 4) Penyampaian Temuan Audit; III. Komunikasi Basil Audit 1) Penyusunan konsep laporan hasil audit; 2) Penyusunan dan penyampaian Laporan Hasil Audit (LHA); Sebagai bentuk kesepakatan atas tahapan proses metodologiaudit kinerja yang dilaksanakan oleh APIPKabupaten Tabalong, dituangkan dalam Berita Acara MetodologiAudit Kinerja. (Lampiran 2) D. TAHAPAN AUDIT KINERJA Tahapan Audit Kinerja meliputi : 1. Perencanaan yang setidak-tidaknya memuat : };;> Surat Tugas dan kelengkapannya; };;> Program KerjaAudit; };;> Dokumen pendukung; };;> Sistem Pengendalian intem yang dilakukan pengujian. 2. Pelaksanaan yang meliputi : };;> Pemeriksaan Dokumen; };;> WawancaraJKonfirmasi; };;> Klarifikasi; };;> Uji Fisik Lapangan; };;> Teknik Audit lain yang relevan 3. Pe1aporan Hasil audit kinerja dibahas bersama antara inspektorat dengan auditan yang dituangkan ke dalam Berita Acara. (Lampiran 3) 4. Tindak Lanjut
Seluruh rekomendasi yang dihasilkan dari audit kinerja ini harus ditindaklanjuti oleh OPD/ Auditan yang diperiksa paling lama 60 hari kerja setelah tanggallaporan hasil audit diterima oleh auditan. Pemantauan tindak lanjut dilakukan oleh inspektorat melalui mekanisme yang telah ada.
BAGIAN III PROSES PERENCANAAN AUDIT A.TUJUAN Tujuan perencanaan audit adalah mempersiapkan audit secara rind berdasarkan perencanaan pengawasan APIP, sehingga pelaksanaan audit berjalan secara efisien dan efektif. Pada perencanaan audit, auditor mengumpulkan informasi untuk menentukan kebijakan awal mengenai: (1) Lingkup Audit, (2) Biaya, Waktu, dan Keahlian yang diperlukan, (3) Tujuan Audit, (4) Area audit yang perlu untuk direviu secara mendalam, (5) Kriteria audit, dan (6)jenis bukti dan prosedur pengujian yang akan dilakukan. B. PEMAHAMAN OBYEK AUDIT DAN IDENTIFIKSI MASALAH Tujuan dan kegiatan pemahaman obyek audit dan pengidentifikasian masalah adalah : 1. Memperoleh data, informasi serta latar belakang auditan/program /kegiatan dan fungsi pelayanan publik yang diaudit mengenai hal-hal yang berhubungan dengan input,proses,output serta outcome, dan 2. Mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dalam auditarr/kegiatan/ program yang akan diaudit. Input yang diperlukan dalam kegiatan ini, Antara lain : 1. Peraturan perundang-undangan seperti: Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintahan (PP), Peraturan Presiden (PerPres), Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Keputusan Dirjen, Surat Edaran Dirjen, Keputusan Kepala Dinas, Surat Edaran Kepala Dinas yang terkait dengan program/ Kegiatan yang diaudit; 2. Sistem dan Prosedur Operasional (SOP), dan petunjuk operasional yang terkait dengan program/kegiatan yang diaudit; 3. Laporan hasil audit sebelumnya; 4. Hasil-hasil diskusi dengan pimpinan auditan dan stakeholder, dan; 5. Hasilliputan media massa dan penelaahan informasi dari internet yang terkait dengan prograrrr/kegiatan yang diaudit. Tidak semua input yang terdaftar diatas harus diperoleh ,tergantung dari lingkup audit dan pertimbangan auditor.
Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam melakukan pemahaman terhadap auditan dan pengidentifikasian masalah dirinci sebagai berikut 1. Analisis SOP/ aturan-aturan berkaitan dengan auditan yang relevan dengan tujuan audit; 2. Jika diperlukan, lakukan observasi singkat pada kantor auditan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengukur tingkat kepatuhan atas implementasi SOP/ aturan-aturan dan sistem pengendalian internal; 3. Jika diperlukan, lakukan wawancara dengan pimpinan auditan. Wawancara ini dilakukan dalam rangka untuk memperoleh informasi yang bersifat umum , seperti misi auditan yang akan diaudit ,target kegiatan pada tahun berjalan ,anggaran yang tersedia, realisasi kegiatan dan sebagainya; 4. Reviu peraturan-peraturan yang terkait auditan/prograrn/kegiatan yang diaudit. Laporan kemajuan pelaksanaan program,serta hambatan-hambatan dalam pencapaian program; 5. Lakukan inventarisasi atas tolok ukur,standar, atau KPIyang telah diterapkan oleh auditan dalam melaksanakan program/kegiatan. 6. Buatlah simpulan mengenai pemahaman atas auditan dan permasalahan yang berhasil diidentifikasi dalam tahap ini. Permasalahan ini merupakan identifikasi awal bagi pengembangan arah dan tujuan audit pada tahap perencanaan selanjutnya. Seluruh pengajian APIPmengenai tahap " Pemahaman auditan dan pengidentifikasian masalah" didokumentasikan dalam KKA(Lampiran 4 dan 5). c. PENENTUAN AREA POTENSIAL Tujuan penentuan area potensial adalah untuk memahami area-area yang memilikipotensi resiko tinggi dan menentukan urutan prioritas yang akan dipilih. Penentuan area potensial dapat dilakukan melalui penilaian atas : 1. Risiko manajemen, yaitu resiko yang dihadapi oleh manajemen atas tidak tercapainya aspek 3E; 2. Signifikansi yaitu penilaian apakah suatu kegiatan dalam suatu area audit secara komparatif mempunyai pengaruh yang besar terhadap kegiatan lainnya dalam obyek audit secara keseluruhan; :
3. Dampak audit, yaitu pengaruh hasil audit terhadap perbaikan atas area yang diaudit; dan 4. Auditabilitas, berhubung dengan kemampuan tim audit untuk melaksanakan audit sesuai standar /prosedur (weigand et al, 2013). Dalam pertimbangan auditabilitas.auditor perlu mempertimbangkan risiko audit. Semakin tinggi risiko audit maka auditabilitasnya akan semakin rendah. Jika auditan belum mengelolarisikonya, maka APIPharus menilai kualitas system pengendalian intern pada auditan. Penilaian system pengendalian internal dilakukan melalui penyusunan kuesioner dengan menggunakan pertimbangan profesionalnya untuk menentukan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan kebutuhan audit suatu kegiatan. Contoh evaluasi pengendalian internal pada lampiran 6. input yang diperlukan dalam kegiatan penentuan area potensial antara lain berupa: 1. Hasil kegiatan pemahaman auditan dan pengidentifikasian masalah; 2. Hasil diskusi dengan pimpinan auditan; 3. Hasil diskusi dengan pimpinan APIP; 4. Hasil olahan database auditan yang dikelola oleh inspektorat; 5. Hasil kajian,wawancara,observasi, dan metodologipengumpulan data lainnya yang digunakan oleh APIPdalam mengumpulkan data dan informasi dalam tahap perencanaan audit ini. Secara umum penentuan area potensial dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut : 1. Menentukan area-area yang dapat diaudit Berdasarkan output dari tahap identifikasi masalah telah teridentifikasi beberapa permasalahan utama yang ada pada auditan. Permasalahan-permasalahan tersebut kemudian diklasifikasikan kedalam beberapa area potensial yang akan dijadikan area audit. Area-area tersebut adalah area yang dianggap signifikan terhadap keseluruhan program yang akan diaudit. 2. Menyusun urutan prioritas atas beberapa area yang telah ditentukan berdasarkan faktor-faktor pemUihan Tidak semua area potensial yang telah ditetapkan sebelumnya akan ditindaklanjuti area-area tersebut akan dirangking dengan mengunakan faktor-faktor pemilihan yaitu faktor resiko manajemen ( dilihat pada risk register), signifikansi.dampak audit, dan
auditabilitas APIP dapat melakukan pembobotan berdasarkan pertimbangan professional (professional judgmenta). Pembobotan dilakukan dengan menggunakan matriks pembobotan dengan skor terhadap faktor-faktor pemilihan sebagai contoh berikut: a). Bobot 1 untuk nilai yang rendah; b). Bobot 2 untuk nilai sedang; c). Bobot 3 untuk nilai tinggi; Berdasarkan hasil pembobotan tersebut, APIPmenyusun urutan prioritas dari masing-masing area potensial. 3. Menentukan area potensial berdasarkan prioritas yang telah disusun APIPdapat memilih satu atau beberapa area yang menjadi area potensial berdasarkan urutan prioritasnya dengan memperhatikan faktor ketersediaan sumber daya seperti jumlah sumber daya manusia (audiator),waktu,anggaran, dan kesiapan APIP. Output dari kegiatan penilian tehadap area potensial adalah teridentifikasinya area potensial yang menjadi fokus audit. Seluruh pengajian APIP mengenai tahap identifikasi dan penentuan area potensial ditingkat auditan didokumentasikan pada kertas kerja audit ( lihat lampiran 7 dan 8). Iiustrasi penentuan Area Potensial dapat dilihat pada lampiran B. D. PENENTUAN TUJUAN DAN LINGKUP AUDIT Input yang diperlukan dalam kegiatan " Penentuan tujuan dan lingkup audit" adalah output dari kegiatan pemahaman auditan dan pengidentifikasian masalah serta output dari kegiatan penentuan area potensial. Langkah-langkah yang diperlukan dalam menentukan tujuan dan lingkup audit sebagai berikut : 1. Menentukan tujuan audit Dalam menentukan tujuan audit kinerja, APIPdapat memilih untuk mengaudit seluruh aspek kinerja meliputi aspek (lK) kepatuhan atau salah satu aspek kinerja saja (IE) atau kombinasi dari dua aspek kinerja tersebut (2E)disertai kepatuhan.
Menentukan lingkup audit Langkah-langkahdalam penentuan lingkupaudit adalah sebagaiberikut: a. Tentukan lingkup audit atas dasar informasi yang diperoleh pada audit sebelumnya. b. Lakukan perubahan dalam lingkup audit apabila informasi yang diperolehdalam pelaksanaan audit mengharuskan demikian. c. Apabila terdapat perintah/ arahan dalam menentukan lingkup audit lakukan pertimbangan profesional untuk kinerja secara luas, merincinya secara lebih khusus (spesifik). Output dari kegiatan "Penentuan Tujuan dan Lingkup Audit" adalah sebagai berikut. a. Tujuan audit; b. Lingkup auditan, area prograrri/kegiatan, tahun yang diaudit, dan aspek kinerja yang diaudit. audit meliputi: potensial, unit Seluruh pengkajianAPIPmengenai tahap penentuan tujuan dan lingkup audit di tingkat auditan didokumentasikan dalam KKA,dapat dilihat pada lampiran 9. E. PENENTUAN KRlTERIA AUDIT Kriteria adalah standar-standar kinerja yang logis dan bisa dicapai untuk menilai aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dari kegiatan yang dilaksanakan oleh auditan. Kriteriamerepresentasikan praktik-praktik yang baik, yaitu suatu harapan mengenai "apa yang seharusnya". Perbandingan kriteria dengan kondisi aktual akan menghasilkan temuan audit. Jika kondisi memenuhi atau melebihikriteria, hal in mengindikasikan bahwa auditan telah melaksanakan praktik terbaik. Sebaliknya,jika kondisi ini mengindikasikan perlunva tindakan tidak memenuhi kriteria, hal perbaikan. APIP perlu mengembangkan kriteria yang spesifik dengan memulai dari pernyataan-pernyataan kriteria yang bersifat umum, kemudian diperinci menjadi pernyataan yang lebih khusus atau spesifik. Kriteriadiperlukan sebagai dasar pembanding apakah praktik-praktik yang dilaksanakan telah mencapai standar kinerja yang seharusnya. Input yang digunakan untuk menentukan kriteria antara lain sebagai berikut. 1. Output dari kegiatan perencanaan sebelumnya, antara lain: a. Gambaran umum dari auditan/program/kegiatan yang diaudit yang antara lain meliputi input, proses, output, dan outcome; b. Hasil reviu peraturan perundang-undangan yang meliputi kewenangan, maksud dan tujuan, dan struktur organisasi; dan
c. Informasi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerja auditan. 2. Kriteria yang diperoleh dari ukuran, pengendalian, ditetapkan oleh auditan terse but. standar, auditan hasil, terkait, lain memuat target, dan komitmen yang antara 3. Kriteria yang diperoleh dari kinerja historis auditan. 4. Praktik terbaik (best practice) yang diperoleh dari kegiatan serupa yang telah berhasil. 5. Standar yang ditetapkan oleh organisasi profesional dengan melalui proses yang baku (due process) dan berterima umum. Artinya kriteria tersebut merupakan hasil konsultasi dan telah diuji, sehingga diterima dan telah mencerminkan oleh pihak-pihak berwenang/berkepentingan hasil kesepakatan profesional. 6. Indikator-indikator atau oleh pemerintah. misalnya indikator yang tercantum dalam RPJMD, Renstra, atau RKA. kinerja yang dirancang oleh auditan 7. Informasi dan ilmu pengetahuan yang telah dibakukan. 8. Kriteria yang digunakan dalam kegiatan audit serupa atau oleh Lembaga Pengawasan di negara lain. 9. Standar kriteria dari organisasi di dalam atau di luar negen yang me1aksanakan kegiatan atau program serupa. 10. Hasil identifikasi atas tujuan atau sasaran dari prograrrr/kegiatan auditan. 11. Hasil identifikasi tren kinerja rata-rata atau optimal yang telah dicapai. 12. Literatur lainnva.
Langkah-langkah yang harus ditempuh dalarn menentukan dirinci sebagai berikut: kriteria dapat 1. Mengidentifikasi apakah auditan telah memiliki kriteria yang dapat yang untuk mengukur program/ kegiatan kinerja digunakan dilaksanakan; 2. Menguji apakah kriteria yang dimiliki auditan relevan dengan tujuan audit dan memenuhi karakteristik kriteria yang baik sebagai berikut. a. Andal: apabila kriteria tersebut digunakan oleh APIP lain untuk masalah yang sarna, maka kriteria tersebut harus bisa memberikan simpulan yang sarna. b. Obyektif: kriteria bebas dari bias baik dari sisi APIPmaupun auditan. c. Bermanfaat: kriteria dapat menghasilkan temuan dan simpulan audit yang memenuhi keinginan para pengguna informasi. d. Dapat dimengerti: kriteria ditetapkan secara jelas dan bebas dari perbedaan interpretasi. e. Dapat diperbandingkan: kriteria terse but bersifat konsisten apabila digunakan dalarn audit kinerja atas auditan atau kegiatan-kegiatan yang serupa atau apabila digunakan dalarn audit kinerja sebelumnya atas auditan yang sarna. f. Lengkap: kriteria yang lengkap mengacu kepada penggunaan seluruh kriteria yang signifikan dalarn menilai kinerja. g. Dapat diterima: kriteria dapat diterima oleh auditan yang diaudit, lembaga legislatif, media, dan masyarakat umum. Semakin tinggi tingkat yang dilaksanakan. "dapat diterima" semakin efektif audit kinerja h. Relevan: kriteria pelaksanaan audit dengan tujuan audit. dapat memberikan proses terkait dengan pembuatan simpulan yang sesuai kontribusi dalarn 3. Mengembangkan kriteria lain dengan persetujuan auditan jika auditan tidak memiliki kriteria atau dari hasil pengujian, kriteria yang ada tidak relevan dengan tujuan audit dan belum memenuhi temyata karakteristik kriteria.
4. Komunikasikan kriteria yang akan dipakai kepada auditan sebelum audit dilaksanakan (APIP dan manajemen auditan) mengenai dasar pengukuran kinerja yang digunakan dalam audit atas obyek yang diaudit. Hal ini dilakukan agar diperoleh kesepakatan antara auditan dengan APIP, sehingga nantinya tidak ada penolakan terhadap hasil audit. Jika tidak tercapai kesepakatan antara telah APIP dan dikembangkan, maka APIP harus melakukan analisis dan diskusi lebih lanjut sampai diperoleh kriteria yang disepakati kedua belah pihak. diaudit mengenai bersama auditan kriteria yang yang untuk mendapatkan kesepakatan 5. Menerapkan kriteria yang telah ditetapkan dalam audit. Output yang dihasilkan dari kegiatan "Menentukan Kriteria Audit" adalah terhadap standar praktikpraktik yang berjalan meliputi: yang akan digunakan sebagai pembanding 1. Kelompok kriteria (ekonomis, efisiensi, dan efektivitas); 2. Jenis kriteria (rincian kriteria yang terdapat dalam masing-masing kelompok); 3. Penjelasan (deskripsi ringkas setiap jenis kriteria); 4. Satuan pengukuran (misalkan kilometer/jam, orang/hari); 5. Sumber data (deskripsi tentang dari mana data diperoleh); 6. Standar ukuran kinerja (menjelaskan standar yang digunakan dan artinya); 7. Tanggapan auditan (sepakat atau tidak sepakat). F. PENYUSUNAN PROGRAM KERJA AUDIT Program kerja audit berisi tujuan audit dan prosedur yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan audit. Input yang diperlukan dalam kegiatan terinci antara lain berupa Survei Penvusunan Program Kerja Audit Pendahuluan, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI),Pedoman Pelaksanaan Pengawasan (SOP),dan Arahan khusus dari pimpinan APIP terkait audit terinci.
Di dalam program audit tersebut dituangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Dasar Audit APIP memasukkan ketentuan perundang-undangan yang menjadi mandat bagi APIPdalam melaksanakan audit. 2. Stanclar Audit Diisi dengan standar audit yang akan digunakan dalam melaksanakan audit. Standar yang digunakan yaitu Standar Audit Intern Pemerintah Intern Indonesia (SAIPI) yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Pemerintan Indonesia (AAIPI). 3. Organisasi/Program/Fungsi Pelayanan Publik yang Diaudit Diisidengan auditan yang akan diaudit, pengertian auditan di sini dapat berupa organisasi/program/fungsi pelayanan publik yang kinerjanya akan diaudit. 4. Tahun Anggaran yang Diaudit Bagian dari penjabaran lingkup audit yang akan memasukkan periode/ tahun anggaran yang akan diaudit. Secara umum, periode yang dipilih adalah hanya untuk satu periode tahun anggaran. Namun demikian, dimungkinkan juga untuk pelaksanaan audit atas periode yang lebih dari satu tahun jika pada audit atas keseluruhan pelaksanaan program yang memakan waktu lebih dari 1 tahun. 5. Identitas dan Data Umum yang diaudit Data umum dari organisasi/program/fungsi pelayanan publikyang akan diaudit yang didapat selama proses pemahaman atas auditan. 6. Alasan Audit Diisi dengan alasan audit yang bisa berasal dari hasil analisis perolehan data dan informasi awal maupun yang berasal dari output penentuan area potensial yang akan diaudit. 7. Jenis Audit Diisidengan Audit Kinerja 8. TuJuan Audit Tujuan audit merupakan tujuan umum yang didapat atau ditentukan selama pelaksanaan proses Penentuan Tujuan dan LingkupAudit. 9. Sasaran Audit Tujuan audit secara rind yang menjabarkan apa yang telah ditentukan dalam tujuan audit umum.
10. Metodologi Audit Diisi dengan metodologiatau cara serta pendekatan audit yang akan ditempuh dalam menjalankan penugasan audit kinerja. 11. Kriteria Audit Diisi dengan kriteria audit yang akan dipakai dalam audit. 12. Jenis dan Sumber Bukti serta Prosedur Audit Diisi dengan jenis dan sumber bukti yang dibutuhkan untuk menjawab tujuan audit. Prosedur audit yang dibuat bertujuan memberikan petunjuk kepada para APIPberkaitan bukti-bukti audit yang dibutuhkan. Langkah atau prosedur audit sebaiknya dibuat menurut sasaran audit yang telah ditetapkan agar nantinya secara keseluruhan hasil audit dapat menjawab atau mencapai tujuan audit. Berdasarkan program kerja audit terinci yang ditetapkan oleh pimpinan APIP, ketua tim APIPmembuat pembagian tugas dan anggota tim menyusun program kerja perorangan dan disampaikan kepada ketua tim untuk mendapatkan persetujuan.
BABIV PELAKSANAAN AUDIT KINERJA A.TUJUAN Tujuan pelaksanaan audit kinerja adalah untuk mendapatkan bukti yang cukup, kompeten, dan relevan, sehingga APIP dapat: 1. Menilaiapakah kinerja auditan yang diaudit sesuai dengan kriteria atau tidak; 2. Menyimpulkanapakah tujuan-tujuan audit tercapai atau tidak; 3. Mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan kinerja auditan yang diaudit; dan 3. Mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan kinerja auditan yang diaudit; dan 4. Mendukung simpulan, temuan, dan rekomendasi audit. B. KEGIATAN AUDIT Kegiatan dalam audit meliputi: pengumpulan data, pengujian kompetensi data, pengujian atas kriteria yang telah ditetapkan, penyusunan dan pengomunikasian konsep temuan audit, perolehan tanggapan resmi dan tertulis atas konsep temuan audit (opsional), dan penyampaian temuan audit. Petunjuk Pelaksanaan Audit Kinerja pada tahap pelaksanaan terdiri atas 4 (empat)tahap, yaitu: 1. Perolehan dan pengujian data untuk mencapai tujuan audit; 2. Penyusunan dan pengomunikasian konsep temuan audit dengan auditan; 3. Perolehan tanggapan resmi dan tertulis atas konsep temuan audit (opsional):dan 4. Penyampaian temuan audit. C. PEROLEHAN DAN PENGUJIAN DATA tahap ini adalah untuk memperoleh bukti audit sebagai Tujuan dari pendukung temuan audit dan simpulan audit. Bukti audit harus memiliki karakteristik cukup, kompeten, dan relevan untuk memberikan dasar yang kuat bagi temuan, simpulan, dan rekomendasi audit.
Bukti-bukti yang diperoleh dapat berupa: 1. Bukti Fisik Jenis bukti ini dapat diperoleh dari beberapa hal sebagai berikut: a. Pengamatan langsung, misalnya: terhadap aktivitas dari orang, suatu kejadian, maupun kondisi aset tertentu; b. Pengamatan terhadap proses/ prosedur yang berjalan; dan c. Inspeksi/kunjungan lapangan ke suatu proyek, verifikasipersediaan, dan lainnya. Sumber-sumber di atas dapat didukung dengan foto atau dokumenloin seperti berita acara audit tertulis dari hasil pengamatan yang telah dilakukan. fisik, dan deskripsi 2. Testimoni Bukti yang diperoleh secara lisan melalui wawancara, diskusi, atau dalam bentuk pernyataan tertulis sebagai respon dari pertanyaan atau wawancara. Bukti testimonial/Iisanj'keterangan didokumentasikan dalam bentuk dokumenhasil wawancara, rekaman percakapan yang disimpan dalam alat perekam atau magnetic tape beserta transkripnya. testimonial/Iisarr/keterangan merupakan pernyataan 3. Dokumen Bukti dokumen adalah bukti dalam bentuk fisik, baik berupa dokumen resmi ataupun barang elektronik. Bukti ini adalah yang paling umum diperoleh dari seluruh jenis bukti audit. Bukti dokumen dapat diperoleh dari dalam maupun luar auditan yang diaudit. Hal-hal yang termasuk bukti dokumen misalnya: Peraturan perundangan-undangan, Dokumen terkait organisasi (rencana strategis organisasi, visidan misi organisasi, struktur organisasi), Surat-surat, Notulen rapat, Dokumen kontrak, D11
4. Analisis Jenis bukti audit ini dapat diperoleh dari auditan atau dikembangkan sendiri olen APIP. Bukti analisis yg diperoleh dari auditan perlu diuji kualitasnya untuk dapat digunakan sebagai bukti audit. Bukti analisis dapat mencakup analisis rasio dan tren, perbandingan prosedur dan perbandingan kinerja standar dengan ketentuan yang dipersyaratkan, dengan organisasi sejenis, analisis dari pengujian terinci atas transaksi transaksi, dan analisis biaya-manfaat. Input yang digunakan dalam kegiatan "Pengumpulan dan Pengujian Data" antara lain berupa: Program Kerja Audit, Data Audit, dan Kriteria Audit. Berdasarkan jenis dan sumber bukti yang telah diidentifikasiserta program kerja audit yang telah ditetapkan, maka APIPmelakukan pengumpulan data. Setelah itu, data diuji untuk memastikan tercapainya tujuan audit. Data audit inilah yang nantinya akan menjadi bukti pendukung atas temuan audit. Langkah-langkah yang diperlukan dalam kegiatan pengujian bukti audit adalah sebagai berikut: 1. APIP dapat menggunakan lain: wawancara, inspeksij audit secara langsung, konfirmasi, reviu analitis (rasio, tren, pola), dU.Dalam menentukan teknik pengujian bukti, maka APIP perlu mempertimbangkan faktor-faktor antara lain jenis dan sumber bukti yang diuji, serta waktu dan biaya yang diperlukan untuk menguji bukti; teknik-teknik pengujian,antara 2. APIPmembandingkan hasil pengujian bukti-bukti audit dengan kriteria audit. 3. APIPmengidentifikasisebab dan akibat apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi dan kriteria. Output yang dihasilkan dari kegiatan "Pengujian Data" adalahkesimpulan hasil pengujian bukti. Kesimpulanhasil pengujian bukti didokumentasikan pada KKA.Dalam KKAtersebut APIPjuga mengidentifikasi unsur-unsur temuan dan usulan rekomendasi. Kegiatanpada tahap "Pengujianterhadap Data Audit" ini didokumentasikan dalam KKAdan dapat dilihat pada lampiran 10.
D. PENYUSUNAN TEMUAN BASIL AUDIT Input yang digunakan dalarn kegiatan "Penyusunan Temuan Audit"adalah: 1. Tujuan audit, 2. Kriteriayang telah ditetapkan; 3. Bukti audit; dan 4. Kesimpulanhasil pengujian bukti Dalarnmenyusun suatu temuan audit kinerja, hal yang sangat utama untuk diperhatikan adalah apakah temuan audit yang dibuat oleh APIPmerupakan yang telah sementarajhipotesis jawaban dituangkan dalarn suatu tujuan audit yang telah ditetapkan. atas pertanyaanjdugaan Suatu temuan audit seharusnya berisi kesimpulan hasil pengujian atas bukti audit yang diperoleh APIPdalarn usahanya untuk mencapai tujuan audit yang telah ditetapkan sebelumnya. Langkah-langkahyang diperlukan dalarn kegiatan menyusun temuan audit adalah sebagai berikut: 1. Berdasarkan kesimpulan hasil pengujian bukti, apabila terdapat perbedaan (gap) yang signifikan antara kondisi dan kriteria, tentukan apakah perbedaan tersebut positif atau negatif. Perbedaan positif terjadi apabila kondisi yang ditemukan sarna atau lebih baik darlpada kriteria Perbedaan negatif terjadi apabila kondisi yang ditemukan tidak sesuai/ mencapai kriteria. 2. Sangat dimungkinkan, APIP menemukan suatu kondisi yang telah memenuhi atau melebihikriteria yang disebut temuan positif.APIPperlu mempertimbangkan relevansi temuan positif dengan tujuan audit. Apabilatemuan tersebut relevan terhadap tujuan audit, maka APIPperlu mengungkap hal tersebut dalarn Laporan Hasil Audit. 3. Dalarnhal APIPmenemukan kondisi yang tidak memenuhi kriteria, yang disebut sebagai temuan negatif,APIPperlu mengidentifikasiunsur-unsur temuan hingga menjadi suatu temuan audit.
4. Jika ditemukan indikasi yang mengandung unsur kerugian negara/Jraud yang relevan dengan tujuan audit, maka APIP perlu melakukan pendalaman auditnya sampai menjadi temuan audit. Indikasi yang tidak relevan dengan tujuan audit, perlu didokumentasikan secara memadai dalam KKAdan akan ditindaklanjuti pada jenis audit lain yang sesuai. 5. APImengomunikasikan konsep temuan audit dengan pimpinan auditan untuk mendapatkan klarifikasi. Tujuan dari komunikasi konsep temuan audit dengan auditan adalah untuk memvalidasi konsep temuan yang telah dikembangkan oleh APIP. 6. APIP menyampaikan Temuan Audit kepada pimpinan auditan yang diaudit. Output yang dihasilkan dari kegiatan "Penyusunan Temuan Audit"adalah: 1. KonsepTemua Audit; 2. Berita Acar Temuan Audit; 3. Tanggapan resmi tertulis atas Berita Acara Temuan Audit. E. PENDOKUMENTAS~ KegiatanPenyusunan Temuan Audit didokumentasikan menjadi suatu KKA. BABV
KOMUNIKASI BASIL AUDIT A. Kegiatan Dalam Komunikasi Hasil Audit Kinerja Komunikasihasil audit kinerja meliputi penyusunan konsep Laporan Hasil Audit (LHA)termasuk penyusunan rekomendasi dan simpulan audit, perolehan tanggapan resmi atas rekomendasi dan simpulan, dan penyusunan serta penyampaian LHA. B. Penyusunan Konsep Laporan Hasil Audit Standar AuditorInternal Pemerintah Indonesia (SAIPI)mensyaratkan bahwa suatu laporan hasil audit intern harus mencakup hal-hal di bawah ini: 1. Pemyataan bahwa Audit dUakukan sesuai dengan Standar Audit APIP dalam menjalankan tugas auditnya diwajibkan untuk mengikuti standar audit yang ada. Standar Audit yang digunakan oleh APIPadalah Standar Auditor Intern Pemerintah Indonesia yang diterbitkan oleh AsosiasiAuditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) 2. Tujuan, Ungkup, dan metodologi Audit Suatu laporan hasil audit harus memuat tujuan, lingkup dan metodologi audit. APIPharus menjelaskan alasan mengapa suatu auditan diaudit apa yang diharapkan atau dicapai dari pelaksanaan audit, apa yang audit, dan bagaimana cara audit dUakukan. 3. Hasil audit berupa temuan audit, simpulan, dan rekomendasi. a) Temuan Audit Temuan audit merupakan 'potret' kenyataan yang ditemukan APIP dalam melaksanakan suatu audit Jdnerja b) Simpulan Hasil Audit Simpulan hasil audit harus dapat menjawab tujuan audit yang telah ditetapkan sebelumnya. Penarikan simpulan dapat dilakukan dengan metode kuantitatif ataupun kualitatif c) Rekomendasi APIP harus menyampaikan rekomendasi kepada auditan untuk memperbaiki kinerja guna meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan auditan yang diaudit. atas bidang yang bermasalah BABVI PELAPORAN
A. KEWAJIBAN MEMBUAT LAPORAN Auditor harus membuat laporan hasil audit kinerja setelah selesai melakukan tugasnya sesuai dengan format yang telah ditentukan. Laporan hasil audit merupakan hasil akhir dari proses audit. Laporan hasil audit berguna antara lain untuk: 1. mengkomunikasikan hasil audit kepada auditi dan pihak lain yang berwenangberdasarkan peraturan perundang - undangan; 2. menghindarikesalahpahaman atas hasil audit; 3. menjadi bahan untuk melakukan tindakan perbaikan bagi auditi dan instansi terkait; dan; 4. memudahkan pemantauan tindak lanjut untuk menentukan pengaruh tindakan perbaikan yang semestinyatelah dilakukan. B. CARA DAN SAAT PELAPORAN Laporan hasil audit kinerja harus dibuat secara tertulis dan segera, yaitu pada kesempatan pertama setelah berakhimya pelaksanaan audit. ~ Laporan hasil audit harus dibuat secara tertulis untuk menghindari kemungkinan salah tafsir atas kesimpulan, temuan dan rekomendasi auditor. Keharusan membuat laporan secara tertulis tidak berarti membatasi atau mencegah pembahasan lisan dengan auditi selama proses audit berlangsung. ~ Pembuatan laporan hasil audit dilakukan segera setelah selesainya pekerjaan lapangan, tanpa harus ditunda.
c. BENTUK DAN LAPORAN Laporan hasil audit kinerja harus dibuat bentuk dan lSI yang dapat dimengertioleh auditi dan pihak lain terkait. )i;> Bentuk laporan pada dasarnya bisa berbentuk surat atau bab. Bentuk surat digunakan apabila dari hasil audit tersebut tidak diketemukan banyak temuan. Sedangkan bentuk bab digunakan apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan banyak temuan. )i;> Dalam bentuk bab, laporan hasil audit setidaknya harus memuat: 1. dasar melakukan audit; 2. identifikasi auditi; 3. tujuanj sasaran, lingkup, dan metodologiaudit; 4. pernyataan bahwa audit dilaksanakan sesuai dengan standar audit; 5. kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi; 6. hasil audit berupa kesimpulan, temuan audit, rekomendasi; 7. tanggapan dari pejabat auditi bertanggungjawab; 8. pernyataan adanya keterbatasan dalam audit serta pihak-pihak yang menerima laporan; 9. pelaporan informasi rahasia apabila ada. )i;> Laporan Hasil Audit dalam bentuk surat dituangkan dalam beberapa paragraf yaitu: 1. Paragraf pembuka memuat tujuan ruang lingkup; 2. Paragraf 3. lsi memuat sampulan hasil audit yang dapat menjawab secara langsung tujuan audit dan rekomendasi; 4. Paragraf penjelas memuat penjelasan tambahan jika diperlukan; 5. Paragraf penutup berisi permintaan kepada auditan rekomendasi segera ditindaklanjuti dan menginformasikannyakepada APIP Kegiatan Penyusunan Konsep Laporan Hasil Audit didokumentasikan menjadi Kertas KerjaAudit (KKA). )i;> Adanya kelemahan dalam sistem pengendalian intern serta adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan dan ketidakpatutan (abuse) disajikan sebagai bagian temuan.
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern. Auditor harus melaporkan adanya kelemahan atas sistem pengendalian intern auditi. )io> Kelemahanatas sistem pengendalianintern yang dilaporkan adalah yang mempunyai pengaruh signifikan. Sedangkan kelemahan yang tidak signifikan cukup disampaikan kepada auditi dalam bentuk surat (management letten. Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, Kecurangan dan Ketidakpatutan (Abuse). Auditor harus melaporkan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan dan ketidakpatutan (abuse). )io> Apabila berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh auditor menyimpulkan bahwa telah terjadi ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang undangan, kecurangan dan ketidakpatutan (abuse), auditor harus melaporkan hal tersebut. )io> Peraturan perundang-undangan mungkin mengatur bahwa APIPharus segera melaporkan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang undangan, kecurangan dan ketidakpatutan (abuse) segera setelah ditemukan langsung kepada pihak-pihak yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalamkondisi demikian,auditor harus segeramelaporkansesuai dengan ketentuan internal APIP tanpa harus menunggu laporan hasil audit diselesaikan. )io> Auditor dapat menggunakan bantuan konsultan hukum untuk menentukan apakah telah terjadi ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kecurangan serta mekanisme pelaporannya.
D. KUALITAS LAPORAN Laporan hasil audit kinerja harus tepat waktu, lengkap, akurat, obyektif. meyakinkan, sertajelas, dan seringkas mungkin. Tepat Waktu ~ Agar suatu informasi bermanfaat secara maksimal, maka laporan hasil audit harus tepat waktu. Laporan yang dibuat dengan hati-hati tetapi terlambat disampaikan, nilainya menjadi kurang bagi pengguna laporan hasil audit. Oleh karena itu, auditor harus merencanakan penerbitan laporan tersebut secara semestinya dan melakukan audit dengan dasar pemikiran tersebut. ~ Selama audit berlangsung, auditor harus mempertimbangkan adanya laporan hasil audit sementara untuk hal yang material kepada auditi danjatau kepada pihak lain yang terkait. ~ Laporan hasil audit sementara tersebut bukan merupakan pengganti laporan hasil audit akhir, tetapi mengingatkan kepada pejabat terkait terhadap hal yang membutuhkan perhatian segera dan memungkinkan pejabat tersebut untuk memperbaikinya sebelum laporan hasil audit akhir diselesaikan. Lengkap ~ Agar menjadi lengkap, laporan hasil audit harus memuat semua informasi dari bukti yang dibutuhkan untuk memenuhi sasaran audit, memberikan pemahaman yang benar dan memadai atas hal yang dilaporkan, dan memenuhi persyaratan isi laporan hasil audit. Hal ini juga berarti bahwa laporan hasil audit harus memasukkan informasi mengenai latar belakang permasalahan secara memadai. Laporan harus memberikan perspektif yang wajar mengenai aspek kedalaman dan signifikansi temuan audit, seperti frekuensi terjadinya penyimpangan dibandingkan dengan jumlah kasus atau transaksi yang diuji, serta hubungan antara temuan audit dengan kegiatan entitas yang diaudit. Hal ini diperlukan agar pembaca memperolehpemahaman yang benar dan memadai. ~ Umumnya, satu kasus kekuranganjkelemahan saja tidak cukup untuk mendukung suatu simpulan yang luas atau rekomendasi yang berhubungan dengan simpulan tersebut. Satu kasus itu hanya dapat diartikan sebagai adanya kelemahan, kesalahan atau kekurangan data.
Obyektij ~ Obyektifitasberarti penyajian seluruh laporan harus seimbangdalam isi dan redaksi. Kredibilitassuatu laporan ditentukan oleh penyajian bukti yang tidak memihak, sehingga pengguna laporan hasil audit dapat diyakinkan oleh faieta yang disajikan. ~ Laporanhasil audit harus adil dan tidak menyesatkan. Ini berarti auditor harus menyajikan hasil audit seeara netral dan menghindari keeenderungan melebih-lebihkan kekurangan yang ada. Dalam menjelaskan kekurangan suatu kinerja, auditor harus menyajikan penjelasan pejabat yang bertanggungjawab,termasuk pertimbanganatas kesulitan yang dihadapi entitas yang diperiksa. Redaksi laporan harus mendorong pengambil keputusan untuk bertindak atas dasar temuan dan rekomendasi auditor. Meskipun temuan auditor harus disajikan dengan jelas dan terbuka, auditor harus ingat bahwa salah satu tujuannya adalah untuk meyakinkan. Cara terbaik untuk itu adalah dengan menghindari bahasa laporan yang menimbulkan adanya sikap membela diri dan menentang dari entitas yang diaudit. Meskipun kritik terhadap kinerja yang telah lalu seringkali dibutuhkan, laporan hasil audit harus menekankan perbaikan yang diperlukan. 14eyaldnkan ~ Agar meyakinkan, maka laporan harus dapat menjawab sasaran audit, menyajikantemuan, kesimpulan, dan rekomendasiyang logis.Informasi yang disajikan harus eukup meyakinkan pengguna laporan untuk mengakuivaliditastemuan tersebut dan manfaat penerapan rekomendasi Laporan yang disusun dengan eara ini dapat membantu pejabat yang bertanggung jawab untuk memusatkan perhatiannya atas hal yang memerlukan perhatian itu, dan dapat membantu untuk melakukan perbaikan sesuai rekomendasidalam laporan hasil audit Jew ~ Laporan harus mudah dibaea dan dipahami. Laporan harus ditulis dengan bahasa yang jelas dan sesederhana mungkin. Penggunaan bahasa lugas dan tidak teknis sangat penting untuk menyederhanakan penyajian. Jika digunakan istilah teknis, singkatan, dan akronim yang tidak begitu dikenal, maka hal itu harus didefinisikan dengan jelas Akronimagar digunakan sejarang mungkin.
~ Apabila diperlukan, auditor dapat membuat ringkasan laporan untuk oleh jawaban yang paling material, dan informasi yang penting sehingga diperhatikan menyampaikan pengguna laporan hasil audit. Ringkasan tersebut memuat terhadap rekomendasi sasaran audit, temuan-temuan ~ Pengorganisasin laporan secara logis, keakuratan dan ketepatan dalam menyajikan fakta, merupakan hal yang penting untuk memberi kejelasan dan pemahaman bagi pengguna laporan hasil audit Penggunaan judul, laporan lebih mudah sub judul dan kalimat topik (utama) akan membuat dibaca dan dipahami. Alat bantu visual (seperti gambar, bagan, grafik, dan petal dapat digunakan untuk menjelaskan dan memberikan resume terhadap suatu masalah yang rumit. Ringkas ~ Laporan yang ringkas adalah laporan yang tidak lebih panjang daripada yang diperlukan untuk menyampaikan dan mendukung pesan. Laporan yang terlalu rind dapat menurunkan kualitas laporan, bahkan dapat menyembunyikanpesan yang sesungguhnya dan dapat membingungkan atau mengurangi minat pembaca. Pengulangan yang tidak perlu juga harus dihindari. Meskipunbanyak peluang untuk mempertimbangkanisi laporan, laporan yang lengkap tetapi ringkas, akan mencapai hasil yang lebih baik. E. TANGGAPAN AUDITI Auditorharus meminta tanggapanjpendapat terhadap kesimpulan, temuan, dan rekomendasi termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan oleh auditi, secara tertulis dari pejabat auditi yang bertanggungjawab. ~ Tanggapan tersebut harus dievaluasi dan dipahami secara seimbang dan obyektif, serta disajikan secara memadai dalam laporan hasil audit. Tanggapanyang diberikan, sepertijanji atau rencana tindakan perbaikan, harus dicantumkan dalam laporan hasil audit, tetapi tidak dapat diterima sebagai pembenaran untuk menghilangkan temuan dan. rekomendasi yang berhubungan dengan temuan tersebut.
Apabila tanggapan dari auditi bertentangan dengan kesimpulan, dan rekomendasi dalam laporan hasil audit, dan menurut pendapat auditor tanggapan terse but tidak benar, maka auditor harus menyampaikan ketidaksetujuannya alasannya secara seimbang dan obyektif. Sebaliknya, auditor harus memperbaiki laporannya, apabila auditor berpendapat bahwa tanggapan tersebut benar. atas tanggapan terse but beserta temuan, F. PENERBITAN DAN DISTRIBUSI LAPORAN Laporan hasil audit kinerja diserahkan kepada pimpinan organisasi, auditi, dan pihak lain yang diberi wewenanguntuk menerima laporan hasil audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ~ Laporan hasil audit kinerja harus didistribusikan tepat waktu kepada pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Namun dalam hal yang diaudit merupakan rahasia negara maka untuk tujuan keamanan atau dilarang disampaikan kepada pihak-pihak tertentu atas dasar ketentuan peraturan perundang undangan, auditor dapat membatasi pendistribusian laporan tersebut. ~ Apabila suatu audit dihentikan sebelum berakhir, tetapi auditor tidak mengeluarkan laporan hasil audit, maka auditor harus membuat catatan yang mengikhtisarkan hasil auditnya sampai tanggal penghentian dan tersebut. Auditor juga harus menjelaskan alasan penghentian audit mengkomunikasikan secara tertulis alasan penghentian audit tersebut kepada auditi dan pejabat lain yang berwenang. BAB VII
PENUTUP A. Pemberlakuan Pedoman Pedoman Audit Kinerja mulai berlaku saat ditetapkan melalui Keputusan Inspektur Kabupaten Tabalong. B. Perubahan Pedoman Perubahan atas pe,domanini akan dilakukan melalui Keputusan Inspektu Kabupaten Tabalong tentang Perubahan atas Pedoman dimaksud. c. Pemantauan Pedoman Pedoman ini merupakan dokumen yang dapat berubah sesuai dengan perubahan peraturan perundangan-undangan dan Iatau kondisi lain. Oleh karena itu APIP dapat menugaskan tim dalam rangka pemantauan atas pedoman ini.
LAMPIRAN : PERATURANBUPATI NOMOR TANGGAL TENTANG : PEDOMANPEMERIKSMN KINERJADILINGKUNGANPEMKAB TABALONG (logoAPIP) AUDIT KINERJA JL~~~ ••••••••••••••••• 1r~111f •••••••••••• No. Dibuat oleh Direviu oleh Disetujui oleh ... ·... ·... ••...•... BERITA ACARA KESEPAKATAN METODOLOGI AUDIT KINERJA J"ADA OJ"D/AUDITI T~UN JlIIGG~ . Pada hari ini, tanggal Tahun , bertempat di , kami : 1. Nama NIP Jabatan Inspektur Kab. Tabalong Sebagai "Pihak Pertama" 2. Nama NIP Jabatan Kepala SKPD/ auditi Sebagai "Pihak Kedua" Telah mengadakan dan metodologi Audit Kinerja pada OPD/ auditi pembahasan kesepakatan bersama mengenai Tahun . Kedua belah pihak telah sepakat terhadap metodologi yang akan dipakai oleh inspektorat untuk melakukan hasil audit kinerja pada OPD/ Auditi mulai ai proses perencanaan, simpulan hasil audit kinerja, pelaksanaan, serta mekanisme lain yang dipakai. komunikasi Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. PIHAKPERTAMA, PIHAKKEDUA, ( ) ( )
(logoAPIP) AUDIT K1NERJA ~~~~ TABUK ... •... ••...•••.••... No. Dibuat oleh Direviu oleh Disetujui oleh ... ·... ·... •.••... • ·...•...•... BERITA ACARA PEMBAHASAN BASIL AUDIT KINERJA ~JlI)A()~D/AUDITI TJlIf1J1iJl!I()(}~ ••••• Pada hari ini, tanggal Tahun , bertempat di , kami : 1. Nama NIP Jabatan Inspektur Kab. Tabalong Sebagai "Pihak Pertama" 2. Nama NIP Jabatan Kepala OPD/ auditi Sebagai "Pihak Kedua" Telah mengadakan pembahasan bersama mengenai hasil Audit Kinerja pada OPD/ AUDITI.. dengan skor Tahun ANGGARAN dengan hasil tingkat kinerja " . Kedua belah pihak telah sepakat melaksanakan terhadap hasil audit dan Pihak Kedua akan Rekomendasi seperti pada resume hasil audit lama 60 hari kerja. terlampir dalam waktu paling Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. PIHAKPERTAMA, PIHAKKEDUA, NIP . NIP . "
(logoAPIP) AUDIT K1NERJA ATAS ~~1J1f •••••••••••• . No. Dibuat oleh Direviu oleh Disetujui oleh ... •....•.•..•• ·... ·... ·... KERTAS KERJA PEMAIIAMAN ORGANISASI AUDITAN Hasil penelaahan dokumen dan wawancara dengan manajemen: 1. Visi dan MisiOrganisasi 2. Tujuan organisasi 3. Tugas pokok dan fungsi organisasi ... 4. Dasar hukum dan peraturan yang memengaruhi pelaksanaan program atau fungsi pelayanan publik organisasi ... 5. Sasaran dari programjkegiatan organisasi ...
6. Struktur organisasi auditan ... 7. Input, proses, output, dan outcome dari organisasi yang diperiksa ... 8. Anggaran yang dikelola organisasi 9. KeyPerformance Indicator yang digunakan oleh organisasi dalam menilai kinerja 10. Ringkasan hasil reviu atas peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tupoksi organisasi ... 11. Ringkasan program kegiatan yang ditetapkan dalam tahun berjalan ...
(logo APIP) AUDIT KINERJA ATAS TABUR . . No. Dibuat oleh Direviu oleh Disetujui oleh ... ·... ·... ·... •... KERTAS KERJA PENGIDENTIFIKASIAN MASALAH Hasil wawancara dengan manajemen, pemahaman auditan, dan isu yang berkembang di media massa: No Permasalahan Sumber Informasi
(LOGOAPIP) AUDIT KINERJA ~~~~ ~~lJlf ...•... •••••••••••••• No. Dibuat oleh Direviu oleh Disetujui oleh ... ••... •• ·... ·•... ·... PEMAHAMAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL No Pemahaman SPI Ya Ticlak Catatan 1. Lingkungan Pengendalian a. Integritas dan NilaiEtika 1) Apakah entitas memiliki komitmen terhadap integritas dan nilai etika? jajaran pimpinan 2) Apakah entitas memiliki kode etik yang bersifat komprehensif? 3) . b. Komitmenterhadap Kompetensi 1) Apakah telah terdapat menjelaskan job description suatu tugas sesuai yang pekerjaanj posisi kebutuhan entitas? 2) Apakah manajemen tertentu telah melakukan analisis, baik formal maupun informal, mengenai jenis pekerjaan dan perlujtidaknya supervisi atau pelatihan? entitas 3) . c. Gaya operasi dan filosofimanajemen 1) Apakah manajemen entitas menerapkan prinsip kehati-hatian? 2) Apakah manajemen entitas hanya akan analisis dan bertindak mendalam terhadap kemungkinan manfaat yang diperoleh? setelah melalui risiko 3) .
d. Struktur Organisasi 1) Struktur organisasi tidak boleh terlalu pemantauan sederhana terhadap tidak akan memadai dan tidak boleh pula terlalu kompleks dapat mengganggu kelancaraan arus informasi. sehingga kegiatan entitas karena 2) Apakah jajaran pimpinan entitas telah memahami sepenuhnya tanggung jawab pengendalian yang mereka miliki? 3) . e. TanggungJawab dan Wewenang 1) Apakah mekanisme pembebanan suatu pendelegasian jawab, tanggung wewenang,dan pengembangankebijakan dapat terciptanya akunbilitas dan pengendalian? mendukung pendelegasian 2) Apakah pembebanan tanggung jawab dan wewenang dihubungkanj dikaitkan dengan tujuan dan sasaran organisasi, fungsi operasi, tuntutan peraturan, tanggungjawab atas sistem operasi, dan wewenangatas suatu perubahan? . 2) Apakah pembebanan tanggung jawab dan wewenang dihubungkanj dikaitkan dengan tujuan dan sasaran organisasi, fungsi operasi, tuntutan peraturan, tanggungjawab atas sistem operasi, dan wewenangatas suatu perubahan? . f. Kebijakan dan Praktek Sumber Daya Manusia 1) Apakah terdapat prosedur dan kebijakan tertulis dalam penggunaan, pelatihan, promosi, dan penggajian pegawai? 2) Jika tidak ada praktek dan kebijakan tertulis, manajemen apakah tentang mengomunikasikan ekspektasi orang yang akan dipekerjakan atau berpartisipasi secara langsung dalam proses pemilihan tersebut? 3) . g. KegiatanPengawasan 1) Apakah entitas memiliki auditor intern dan telah ditempatkan pada kedudukan yang tepat dalam organisasi? 2) Apakah auditor internal melakukan audit dan reviu atas kegiatan entitas secara independen? . 2) Apakah auditor internal melakukan audit dan reviu atas kegiatan entitas secara independen? .
2. Penilai Resiko a. Penetapan Tujuan Organisasi 1) Apakah telah menetapkan tujuan umum orgarusasi dalam bentuk VISI, misi, tujuan, dan sasaran? pimpman ogamsasi 2) Apakah visi, misi, tujuan , dan sasaran organisasi dengan program yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif7 ........ sejalan 3) tersebut b. Penetapan Tujuan Operasional Entitas 1) Apakah semua aktivitas yang signifikan sudah sejalan dengan tujuan operasional entitas? 2) Apakah semua aktivitas telah direviu secara periodik untuk memastikan tidak bahwa aktivitas-aktivitas tesebut menyimpangdari tujuan operasional dan rencana strategis entitas? ........ 3) c. IdentifikasiResiko sudah 1) Apakah digunakan metode penilaian untuk menentukan urutan risiko relatif secara periodik? risiko kualitatif 2) Apakah digunakan metode penilaian untuk menentukan urutan risiko relatif secara periodik? ........ sudah risiko kuantitatif 3) d. Analisis Resiko 1) Apakah telah entitas pimpinan untuk formal proses menetapkan menganalisis risiko termasuk proses informal berdasarkan aktivitas sehari hari? 2) Apakah telah ditetapkan kriteria dalam rendah, tingkat risiko menetapkan sedang, dan tinggi? ...... 3) e. MengelolaRisikoakibat Perubahan 1) Apakah sudah diperhitungkan seluruh dapat entitas operasional dipengaruhi oleh perubahan? yang
2) Apakah yang rutin sudah diperhitungkan dalam proses identifikasirisiko yang sudah baku? ......... perubahan-perubahan 3) 3. AktifitasPengendalian a. Pelaksanaan reviu oleh manajemen pada tingkat atas 1) Apakah terdapat mekanisme reviu dari pejabat tinggiatau manajer senior untuk mengawasi pencapaian suatu entitas terhadap rencana yang telah dibuat? 2) Apakah pejabat tinggi atau manajer suatu terhadap rencana yang telah senior mengawasi pencapaian entitas dibuat sesuai mekanismeyang ada? ....... 3) b. MereviupengelolaanSDM 1) Apakah ekspektasi manajemen terhadap telah seluruh pencapaian didokumentasikan personil? kepada tujuan 2) Apakah ekspektasi manajemen terhadap telah seluruh kepada tujuan pencapaian dikomunikasikan personi1? 3) . c. Mereviu pengelolaan informasi untuk dan memastikan tingkat kelengkapan informasi 1) Pakah pembukuan semua dilakukan secara sekuensial? 2) Apakah jumlah-jumlah transaksi keakuratan transaksi telah 3) dicocokandengan jumlah pengendali? ........ d. Menetapkan dan memantau indikator dan ukuran kinerja 1) Apakah indikator dan ukuran kinerja telah dibuat untuk setiap bagian dan level dalam organisasi sampai dalam individu? 2) Apakah terhadap indikator tersebut telah dilakukann revru dan validasi secara periodik? --------------------------"-- "--
4. 3) . e. Mernisahkantugas atau fungsi 1) Apakah wewenanguntuk rnengendalikan seluruh aktivitas kunci dipisahkan? 2) Apakah terdapat pernisahan tugas dan tanggungjawab dalam otorisasi? 3) . f. Mereviu otorisasi kepada personil tertentu dalam rnelakukan suatu transaksi 1) Apakah transaksi yang diakui hanya transaksi -transaksi yang valid sesuai ketentuan rnanajernen? 2) Apakah suatu transaksi hanya dilakukan oleh orang yang rnernilikiwewenang? 3) . g. Mereviu pencatatan atas transaksi dengan menguji: 1) Apakah telah diklasifikasidan dicatat secara rnernadai guna rnendukung pengendalian operasi dan pengambilan keputusan? setiap transaksi 2) . h. Mernbuat dan akuntabilitas terhadap surnber daya dan catatan-catatan: 1) Apakah terdapat pernbatasan terhadap akses atas surnber daya dan catatan? 2) Apakah standar, prosedur, dan operasi atas pernbatasan akses telah ditetapkan? pernbatasan akses . 1. Pendokurnentasian 3) 1) Apakah sistern pengendalian intern, sernua transaksi dan kejadian penting lainnya telah didokurnentasikan secara rnernadai? 2) Apakah dokurnentasi tersebut selalu tersedia untuk kepentingan pengujian? 3) . Informasidan Kornunikasi a. Informasi 1) Apakah informasi diidentifikasi, dilaporkan diperoleh, diproses, dan rnelalui suatu sistern informasi? 2) Apakah informasiyang relevan diperoleh baik dari surnber eksternal rnaupun dari informasiyang dikelolasecara internal? 3) .
b. Komunikasi 1) Apakah jawab dan pengendalian pegawai dikomunikasikan melalui jaringan komunikasi yang efektif7 2) Apakah saluran komunikasi seperti pada dalam secara telah tanggung tugas pelatihan, atau saat baik pelaksanaan formal informal maupun dilaksanakan secara memadai? rapat pekerjaan 3) . c. Bentuk dan alat komunikasi 1) Apakah pimpinan entitas menggunakan metode komunikasi efektif antara lain meliputimanual kebijakan dan prosedur, memorandum, arahan pemberitahuan, dan internet situs intranet, pesan-pesan melaluivideo-tape, e-mail, dan pidato-pidato? manajemen, . 1) Apakah pimpinan entitas menggunakan metode komunikasi efektif antara lain meliputimanual kebijakan dan prosedur, memorandum, arahan pemberitahuan, dan internet situs intranet, pesan-pesan melaluivideo-tape, e-mail, dan pidato-pidato? manajemen, . 5. Pemantauan a. Pemantauan Berkelanjutan 1) Apakah pemerintah atau manajemen untuk menjamm memiliki efektivitas pelaksanaan pemantauan berkelanjutan. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan: (a)Apakah strategi dimiliki manajemen atau pemerintah menjamin umpan balik (feed back) secara rutin, pemantauan kinerja, dan pencapaian tujuan SPI? yang strategi . 2) Dalam pelaksanaan (b) rutinnya, apakah pegawai memperoleh informasi berfungsi SPI. mengenai Beberapa dapat informasi dipetimbangkan adalah: (a)Apakah pejabat tugas tidaknya yang atau manajemen operasi membandingkan produksi, persediaan, penjualan, dan informasi lainnya yang didapatkan dari kegiatan rutin dengan sistem yang menghasilkan informasi? pe1aksana (b) . 3) Apakah pihak ketiga Juga dilibatkan dalam pelaksanaan pemantauan?
(a) Apakah keluhan-keluhan masyarakat segera diketahui penyebabnya? dan pihak lain dapat (b) . 4) Apakah struktur organisasi dan kegiatan supervrsi yang ada dapat membantu pemantauan terhadap fungsi SPI? tugas (a)Apakah dan tanggung jawab digunakan untuk membantu kecurangan? pembagian (b) . 5) Apakah data yang dicatat oleh sistem informasi maupun telah dibandingkan secara periodik dengan fisiknya? (a)Apakah persediaan dan aset lainnya keuangan diperiksa secara berkala? (b) . 6) Apakah tanggapan atas rekomendasi auditor baik intemal maupun ekstemal ditujukan untuk memperkuat/ perbaikan pengendalian intem? pejabat (a)Apakah yang pelaksana kewenangan memberi rekomendasi mempunyai keputusan mengenai yang akan diimplementasikan? (b) . 7) Apakah terdapat mekanisme pertemuan pegawai dalam rangka balik mengenai dengan para memperoleh umpan efektivitas SPI? (a)Apakah relevan, informasi, dan umpan balik terkait pengendalian dengan intem yang dalam pelatihan, seminar, sesi perencanaan, lain dan pertemuan-pertemuan didapatkan oleh menjawab untuk manajemen masalah-masalah atau memperkuat struktur pengendalian intem? yang lSU-lSU efektivitas dinyatakan dan digunakan . 8) Apakah para (b) rutin pegawai diminta secara untuk menyatakan eksplisit mengenai kesesuaian perilaku mereka terhadap kode etik? (a)Apakah kepada para pegawai secara berkala untuk diminta melaksanakan kode etik? secara
(b) . 9) Apakah terdapat efektivitasdari kegiatan auditor intern? (a)Apakah kegiatan auditor intern di dalam organisasi mempunyai tingkat kompetensi dan di bidangnya? . pengalaman (b) b. Evaluasi Terpisah 1) Apakah frekuensi pelaksanaan evaluasi khusus terhadap pengendalian intern telah memadai? (a)Apakah hasil penilaian risiko dan pemantauan efektivitas berkelanjutan, dipetimbangkan dalam menentukan lingkup dan frekuensi evaluasi terpisah? lingkup dn (b) . 2) Apakah metodologiuntuk mengevaluasi pengendalian intern telah memadai dan perlu logis? Beberapa dipertimbangkan: (a)Apakah terdapat yang hal instrumen yang checklist. digunakan kuisioner, atau instrumen lain? seperti . 3) Apabila evaluasi (b) irn dilakukan oleh auditor intern, apakah mereka memiliki sumber dan independensi yang memadai. Hal-hal berikut bahan pertimbangan: (a)Apakah daya, kemampuan perlu menjadi intern mempunyai dengan kompetensi dan pengalaman untuk melakukan kompetensi? auditor unit pegawai . 4) Apakah terdapat (b) kecukupan proses evaluasi? Beberapa hal berikut dapat dijadikan pertimbangan: evaluator (a)Apakah mempunyai terhadap kecukupan aktivitas organisasi? pemahaman . c. Penyelesaianhasil audit (b) 1) Apakah terdapat mekanisme yang dapat menjamin bahwa terhadap temuan temuan audit ataupun reviu lainnya telah
dilakukan penyelesaian dengan tepat? Antara lain: (a)Apakah dan audit mengevaluasi ataupun termasuk penyimpangan - penyimpangan dan kemungkinan perbaikannya? manajer mereviu temuan-temuan lainnya reviu (b) . 2) Apakah manajemen tanggap terhadap temuan dan rekomendasi audit ataupun revru lainnya yang bertujuan kepada perbaikan pengendalian intem? Hal tersebut dapat terlihat dari: (a)Apakah eksekutif yang berwenang dan serta menentukan untuk atau meningkatkan mengevaluasi rekomendasi tindakan memperbaiki pengendalian? temuan yang tepat (b) ..... 3) Apakah tindak lanjut terhadap temuan dan rekomendasi audit ataupun reviu lainnya telah dilakukan secara memadai? Antara lain dapat diketahui dari: (a)Apakah masalah-masalah atau pada kejadian tertentu transaksi dikoreksisecara tepat? (b) . KESIMPULAN
(logoAPIP) AUDIT KINERJA ATAS ...•... 1r~1J1i •••••••••••• No. Dibuat oleh Direviu oleh Disetujui oleh ... •....••• ·•..•... • ·•••••... •• ·... •.•....•.• KERTAS KERJA PENENTUAN AREA POTENSIAL No 1. 2. 3. 4. Basil Identifikasi Masalah Area Potensial Catatan: 1. Kolom2 Hasil Identifikasi Masalah diisi dengan output berupa masalah masalah utama yang didapatkan dari langkah sebelumnya yaitu pengidentifikasian masalah. 2. Kolom3 Area Potensial diisi dengan areajprogramjkegiatanjbidang yang berkaitan dengan masalah utama yang didapatkan
(logoAPIP) AUDIT KINERJA ATAS ... ••.••.•••.. 1r~lJlf •••••••••••• No. Dibuat oleh Direviu oleh Disetujui oleh ... •.•. ·... ·.•..••...•...•••. ·... ••.• KERTAS KERJA PEMILIHAN AREA POTENSIAL No. 1 1. 2. 3. 4. 5. Area potensial 2 Risiko ManaJemen 3 Faktor PemilihaD Signifikansi 4 Dampak Audit 5 Auditabilitas 6 Total Skor 7 Urutan Prioritas 8 Kesimpulan Dipilih/Tidak 9 Catatan: 1. Kolom2 diisi dengan area-area potensial yang di dapatkan dari hasil pengidentifikasimasalah. 2. Kolom3,4,5, dan 6 diisi dengan menggunakan skor 1 = rendah, 2 = sedang, 3 = tinggi. 3. Kolom7 merupakan penjumlahan dari kolom 3, 4 , 5, dan 6. 4. Kolom8 merupakan urutan prioritas dari area-area potensial yang akan dipilih sebagai obyek audit. 5. Kolom9 merupakan kesimpulan area potensial yang akan dipilih sebagai fokus obyek audit.
(logo APIP) AUDIT KINERJA ATAS •.•... •... 1r~1J1i •••••••••••• No. Dibuat oleh Direviu oleh Disetujui oleh KERTAS KERJA PENETAPAN TUJUAN DAN LINGKUP AUDIT 1. Area potensial yang dipilih 2. Tujuan audit 3. Periode waktu audit 4. Lingkup audit ... ·... •••• ·... •.•• ·.•... ••••
(logoAPIP) AUDIT KINERJA ~1r~1I ••••••••••••••••• 1rJlJEltJlf •••.•••••••• No. Dibuat oleh Direviu oleh Disetujui oleh ... ·••••..••... ·... •..•.•. ·..•••...•... KERTAS KERJA PENGUJIAN DATA AUDIT Tujuan kegiatan pengujian data adalah menentukan bukti-bukti pemeriksaan yang penting dan perlu sebagai bahan penyusunan suatu temuan pemeriksaan, kesimpulan pemeriksaan, dan usul rekomendasi. 1. Daftar sumber data yang diperoleh: 2. Teknik analisis yang digunakan: 3. Ringkasan hasil analisis: 4. UsuI rekomendasi:
LampiranA ILUSTRASI Pemerintah Daerah ABC mempunyai program pelayanan bus yang bertujuan untuk mengurangi tingkat penggunaan kendaraan pribadi di dalam kota sesuai dengan Pergub No. 100/Gub/I/2016. Outputnya berupa pelayanan bus yang diukur dengan jumiah kilometer yang ditempuh. Dalam rangka pelaksanaan program tersebut, Pemerintah Daerah ABCmelakukan pengadaan pembelian bus baru. Setelah dilakukan tender, pemerintah daerah ABC menjatuhkan pilihannya pada dealer X dengan merk A, diketahui dealer X menawarkan merk busnya seharga Rp1.000.000.000 per unit dibanding dealer Yyang menawarkan bus merknya seharga Rp1.100.000.000. Selain itu Pemda ABCjuga mendapatkan bantuan hibah unit bus merk B dari pemerintah pusat. Dapat disimpulkan pemerintah daerah ABC telah melakukan penghematan atau bertindak ekonomis (hubungan antara biaya input dan input) sebesar Rp100.000.000,00, selain memperolehbantuan hibah dari pemerintah pusat. Dalam operasonal setahun diketahui biaya pengoperasian setahun bus merk A Rp500.000.000,00 sedangkan biaya pengoperasian bus merk B juga Rp500.000.000,00. Kilometer yang dilayani bus A sebanyak 250.000 km setahun, sedangkan bus B sebanyak 275.000 km setahun. Akan tetapi, dengan bus A penggunaan kendaraan pribadi turun 20%, sedangkan dengan bus B, penggunaan kendaraan pribadi turun 10%. Kesimpulan dari sisi efektivitas (hubungan antara output dan outcome) penggunaan bus A lebih efektif,sedangkan dari sisi efisiensi (hubungan antara input dan output) penggunaan bus B lebih efisien daripada bus A. Perbedaan ini disebabkan bus B memang mempunyaijarak tempuh yang lebihjauh, tetapi tingkat kenyamanan yang kurang memadai, sehingga masyarakat tidak serta merta menggunakan bus B sebagai kendaraan pengganti mobil pribadi. Berikut kriteria kinerja (efisiensi)yang dibangun dari tujuan PemdaABC dalam mengurangi tingkat penggunaan kendaraan pribadi sebagai berikut: Merk Jumlah Tempuh Bus (km) o s.d 150.000 km 150.001 s.d 250.000 km 250.001 s.d 300.000 km 300.001 s.d 350.000 km o s.d 150.000 km 150.001 s.d 250.000 Ian 250.001 s.d 300.000 km 300.001 s.d 350.000 km Nilai 0-25,0 25,1-50,0 50,1-75,0 75,1-100 0-25,0 25,1-50,0 50,1-75,0 75,1-100 Kriteria Kurang Cukup Baik Sangat Baik Kurang Cukup Baik SangatBaik Bus A BusB Kriteriakinerja (efektivitas)yang dibangun dari tujuan PemdaABCdalam mengurangi tingkat penggunaan kendaraan pribadi sebagai berikut: Merk Jumlah Tempuh Bus (km) Kriteria Kendaraan pribadi berkurang 0%-5% Kurang Kendaraan pribadi berkurang 5,1%-15% Cukup Kendaraan pribadi berkurang 15,1-30% Baik Sangat Baik Kendaraan pribadi berkurang>30% Kurang Kendaraan pribadi berkurang 0%-5% Kendaraan pribadi berkurang 5,1%-15% Cukup Kendaraan pribadi berkurang 15,1-30% Baik Kendaraan pribadi berkurang>30% Bus A BusB Sangat Baik Nilai 0-25,0 25,1-50,0 50,1-75,0 75,1-100 0-25,0 25,1-50,0 50,1-75,0 75,1-100 LampiranA
Kriteria Nilai Kinerja yang menjadi acuan APIP sebagai berikut: Kriteria 0-25,0 25,1-50,0 50,1-75,0 75,1-100 Milai Kurang Cukup Baik Sangat Baik Hasil Kinerja setelah dilakukan Audit Kinerja oleh APIP No Aspek A. Aspek Kebijakan 1 Komitmen Pemda Bobot Parameter 40 50% Terdapat peraturan terkait pelayanan bus daerah program Jenis Y/T Nilai 100 2 Anggaran 50% Terdapat anggaran Y/T 100 operasional transportasi Nilai Kinerja Aspek Kebijakan B Aspek 60 1 Pelaksanaan Ekonomis 15% Pemilihan dealer 15% Bantuan hibah 100 100 2 Efisiensi 30% Jarak tempuh/ biaya operasional tabulasi 56,25 3 efektivitas 40% Berkurangnya tingkat penggunaan kendaraan pribadi tabulasi 50 Nilai Kinerja Aspek Pelaksanaan Total Kinerja Aspek Kebijakan Pelaksanaan + Aspek Kesimpulan dari skor keseluruhan aspek kinerja adalah 80,125 atau dalam kriteria "Sangat Baik" Skor 20 20 40 9 9 10,125 12 40,125 80,125
Lampiran B Ilustrasi Penentuan Area Potensial Pendahuluan Auditor dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan auditnya harus mempertimbangkan signifikansi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan atas audit kinerja. Suatu masalah dianggap signifikanapabila masalah itu relatifpenting bagi pencapaian tujuan audit dan bagi pengguna laporan hasil audit. Untuk memenuhi hal tersebut dan mempertimbangkanadanya keterbatasan-keterbatasan seperti waktu, sumber daya manusia dan biaya yang dihadapi oleh auditor serta menyesuaikan dengan tahap-tahap dalam Panduan Audit Kinerja maka dalam tahap perencanaan audit perlu menentukan suatu area potensial. suatu masalah Ilustrasi Penentuan Risiko Manajemen Dari hasil identifikasi pada Kantor Pertanahan di Kabupaten ABCdiketahui beberapa masalah yang kemudian dikembangkan menjadi beberapa area potensialyaitu: Kurangnya pemberian pelayanan yang tepat waktu dan tarif yang tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Penggunaan belanja PNBPyang tidak ekonomis, tidak efisien dan tidak efektif. Pencapaian target terpenuhi rendahnya karena kesadaran hukum masyarakat di bidang pertanahan. Timbulnyasengketa pertanahan yang disebabkan karena belum adanya database pertanahan. kepada pelayanan Pengelolaan pelanggan (A1) Penggunaan belanja PNBP(A2) PNBP tidak PengelolaanPNBP(A3) pelayanan dalam Pengelolaan penanganan sengketa konflik dan perkara (A4)
Penilaian risiko manajemen untuk area-area potensial sebagai berikut: Unsur Al Area Potensial A3 A2 A4 RisikoTidak Tercapainya 3E Tingginyamutasi pegawai Adanya perubahan kebijakan mendadak Adanya hubungan tanggungjawab tumpah tindih Pengeluaran tidak sesuai angggaran Sur rata-rata 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 3 3 2 3 3 3 1,5 1,25 2,5 2,75 Signifkansi memiliki beberapa aspek antara lain Materialitas keuangan, faktor ini didasarkan atas penilaian terhadap aset yang dikuasai dan jumlah penerimaan serta pengeluaran yang dikelola oleh auditan. Materialitas dalarn audit keuangan dan audit kinerja dapat berbeda Obyek yang sarna bisa dipandang secara berbeda, sehingga ada kemungkinan material menurut audit kinerja tapi menurut audit keuangan tidak material. Selain aspek materialitas keuangan, juga dapat dimasukkan aspek batas kritis keberhasilan yang menunjukkan pentingnya suatu area dalarn menentukan keberhasilan suatu instansi, sebagai contoh: Pelayanan utama kepada pemohon merupakan bisnis utama dari Kantor Pertanahan Kabupaten ABC,sehingga peningkatan kinerja dari pelayanan utama kepada pemohon akan menaikkan FNBP. Dengan kasus yang sarna Aspek Signifikansidiilustrasikan sebagai berikut: Uraian Alokasi anggaran belanja (Rp) Total anggaran kantor pertanahan (Rp) Persentase Bobot Sur Al 150.000.000 10 Milyar 1,5% 2 A2 100.000.000 10 Milyar 1% 1 A3 300.000.000 10 Milyar 3% 3 A4 200.000.000 10 Milyar 2% 2
Contoh Penilaian signifikansi: Unsur Al Area Potensial A2 A3 A4 Keterangan Materialitas Keuangan Batas Kritis Keberhasilan 2 2 1 2 3 3 2 1 Pengelolaan pelayanan utama kepada pemohon memilikipersentase alokasi anggaran tertinggi (3%),sehingga diberi bobotj skor tertinggi 3. Pengelolaan pelayanan utama kepada pemohon merupakan proses bisnis utama kantor pertanahan. Perbaikan pada area ini akan meningkatkan kinerja instansi secara keseluruhan Skor rata-rata signifikansi 2 1,5 3 1,5 Ilustrasi Dampak Audit Dampak audit merupakan nilai tambah yang diharapkan dari audit tersebut, yaitu suatu perubahan dan perbaikan yang dapat meningkatkan aspek 3E dari area yang diaudit. Pertanyaan yang selalu diajukan oleh auditor adalah "Apakah audit yang akan dilaksanakan dapat memberikan suatu perbaikan kinerja organisasij instansi?" Apabila pelaksanaan audit tampaknya tidak akan menimbulkan perubahan berarti pada kinerja manajemen, auditor dapat memberikan bobot yang rendah terhadap komponen dampak audit. 1. Efektivitas (a+b+c)j 3 Perbaikan analisis kebutuhan untuk suatu program Tujuan dan kebijakan program lebih jelas tujuan melalui Peningkatan pencapaian perubahan output atau peningkatan sasaran 2. Peningkatan akuntabilitas (a+b+c+d+e)j 5 Peningkatan kejelasan output-output dan prosedur Perbaikan pengelolaan keuangan perwakilan Perbaikan indikator kerja perbandingan Perbaikan badan sejenis yang di audit Penyajian informasi yang lebih jelas dan informative pertanggungjawaban dan lembaga kepada kinerja antara Al 3 3 3 3 2,6 3 3 3 I 3 1. Efektivitas (a+b+c)j 3 Perbaikan analisis kebutuhan untuk suatu program Tujuan dan kebijakan program lebih jelas tujuan melalui Peningkatan pencapaian perubahan output atau peningkatan sasaran 2. Peningkatan akuntabilitas (a+b+c+d+e)j 5 Peningkatan kejelasan output-output dan prosedur Perbaikan pengelolaan keuangan perwakilan Perbaikan indikator kerja perbandingan Perbaikan badan sejenis yang di audit Penyajian informasi yang lebih jelas dan informative pertanggungjawaban dan lembaga kepada kinerja antara Al 3 3 3 3 2,6 3 3 3 I 3 1. Efektivitas (a+b+c)j 3 Perbaikan analisis kebutuhan untuk suatu program Tujuan dan kebijakan program lebih jelas tujuan melalui Peningkatan pencapaian perubahan output atau peningkatan sasaran 2. Peningkatan akuntabilitas (a+b+c+d+e)j 5 Peningkatan kejelasan output-output dan prosedur Perbaikan pengelolaan keuangan perwakilan Perbaikan indikator kerja perbandingan Perbaikan badan sejenis yang di audit Penyajian informasi yang lebih jelas dan informative pertanggungjawaban dan lembaga kepada kinerja antara Al 3 3 3 3 2,6 3 3 3 I 3 Unsur A2 3 3 3 3 2,6 3 3 3 1 A3 3 3 3 3 2,2 3 1 3 1 A4 3 3 3 3 1 3 1 3 3 3
Aspek Efisiensi (a+b)j2 Peningkatan output yang dihasilkan dari tingkat input yang sama Perbaikan atas pekerjaan ganda dan perbaikan koordinasi Aspek Ekonomis (a+b+c+d)j4 Pengurangan biaya melalui perbaikan sistem pengontrakan dan pembelian besar- besaran Pengurangan biaya melalui perbaikan pemanfaatan SDM dan sumber daya lain Penyederhanaan fasilitas Revisi biaya -biaya Aspek Peningkatan Mutu Pelayanan (a+b+c+d+e)j 5 Daftar tunggu yang lebih pendek Pengurangan waktu respon Peningkatan akses-akses informasi Perluasan cakupan pelayanan dan perluasan pilihan Peningkatan kesetaraan akses terhadap program-program terhadap 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Skor rata-rata "Dampak Audit" dapat disajikan di bawah ini: Aspek Efektivitas Peningkatan Akuntabilitas Efisiensi Ekonomis Peningkatan Mutu Pelayanan Skor Rata-rata (1+2+3+4+5'/5 "Dampak Audit" Al 3 2,6 3 1 1 2 3 3 3 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 A2 3 2,6 3 2 1 1 3 3 3 2,5 1 3 3 3 2,8 3 3 3 3 2 A3 3 2,2 3 2,5 2,8 3 3 1 2 1 1 1 3 1 2 3 3 2 1 1 A4 3 2,2 1,5 1 2 2
Ilustrasi Aspek AuclitabUitas Auditabilitas behubungan dengan kemampuan auditor untuk melaksanakan audit sesuai dengan Standar Audit. Berbagaikeadaan dapat terjadi baik karena keadaan audtan maupun keadaan auditor. Berbagai keadaan auditan dan keadaan auditor dapat menyebabkan auditor memutuskan untuk tidak melakukan audit dalam area tertentu walaupun hal tersebut amat signifikan. No. A4 3 1 3 Unsur A2 2,33 2 Al 2,33 2 A3 3 3 Personil (a+b+c)j3 a. Kemampuanjkeahlian personil b. Pengalaman auditor atas area yang 2 2 3 akan diperiksa c. Jumlah Personil Waktu yang tersedia untuk melakukan audit Perubahan yang signifikan atas auditan 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 , . ··258 3 2,58· Skol' Rata-rata "Auditabmt:&$" (1+2+3)/3 3 3 3 3 3 3 Penentuan Area Potensial Berikut ilustrasi penentuan area potensial pada Kantor Pertahanan Kabupaten Tabalong sebagai berikut Area Potensial No Faktor Pemilihan s:: (I,) o S (I,) ~ f/) .-:'1 ..... cd ~ § :=E ..... f/) cO ..... f/) ..... s:: .!4 ..... ..... cO ..... cd 0.. ..... .!4 .0 l::l ~] cO ..... ..... ..... 0< "'d ..... ~ ;:j a: < ..c: cO ...... S ;:j 'J Keterangan 1 PengelolaanPNBP(A1) 2 Penggunaan Belanja PNBP(A2) PengelolaanPelayanan 3 Utama pada Pemohon 1,5 2,5 2,5 2 1,5 3 2 1 3 2,58 2,58 3 Dipilih dengan P-3 atau tidak dipilih Dipilih dengan P-4 atau tidak dipilih DipUih 11,5 sebagai area 8,08 7,58 4 (A3) Pengelolaandalam Pelayanan Penanganan Sengketa, Konflikdan Perkara (A4) 2,75 1,5 2 3 9,25 potensial Dipilih dengan P-2 atau tidak dipilih Dari tabel di atas terlihat area potensial pengelolaan pelayanan kepada pemohon mendapatkan skor tertinggi sebesar 11 (sebelas), sehingga tim audit memutuskan area ini sebagai fokus area potensial. Jika sumber daya mencukupi, auditor dapat melakukan audit atau memilih keempat area tersebut sesuai dengan prioritasnya. setelah Analisis hasil menjelaskan alasan mempertimbangkan faktor-faktor pemilihan. Tujuannya adalah untuk memberikan dasar pemilihan fokus area potensial dari area-area yang tersedia, berikut Ilustrasi Alasan Pemilihan Risiko: pemilihan area potensial
A. Risiko Manajemen Risiko pengelolaan pelayanan tegolong tinggi karena masih terdapat beberapa kelemahan dalam pengendalian intemal berdasarkan audit terdahulu. Selain itu terdapat risikoyang tinggitidak tercapainya 3E seperti tingginyamutasi pegawai,adanya hubungan tanggungjawabyang tumpah tindih, dan pengeluaran tidak sesuai anggaran. B. Signifikansi Signifikansi dari segi materialitas keuangan, nilai anggaran belanja yang dilakukan untuk pengelolaan pelayanan utama kepada pemohon lebih besar dari kegiatan lain yaitu sebesar Rp.300.000.000,OO. C. Dampak Audit Dampak audit tergolong tinggi karena perbaikan atas pengelolaan pelayanan akan menurunkan keluhan dai pemohon dan meningkatkan faktor 3E seperti: 1) Efektivitas, yaitu adanya perbaikan analisis kebutuhan untuk suatu program,tujuan dan kebijakanyang lebihjelas, tujuan dan sasaran yang lebih memadai, peningkatan pencapaian tujuan melalui perubahan output atau perbaikan sasaran; 2) Efisiensi,yaitu adanya peningkatan output yang dihasilkan dari tingkat input yang sarna, perbaikan atas pekerjaan ganda dan perbaikan koordinasi; 3) Ekonomis, yaitu adanya pengurangan biaya melalui perbaikan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lain serta pemulihan biaya-biayaj revisiongkos-ongkos D. AuditabUitas tim audit sudah memilikipengalarnan dalam mengaudit kantor pertanahan dan personilyang cukup, waktu yang cukup untuk melakukan audit, dan tidak adanya perubahan signifikanatas auditan.