LAPORAN SINGKAT KOMISI VI DPR RI B I D A N G PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, INVESTASI, BSN DAN KPPU Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat ke Jenis Rapat Sifat Rapat Hari, tanggal W a k t u Tempat A c a r a : 2011-2012 : : 4 (empat) : RDPU : Terbuka : Selasa, 24 Januari 2012 : Pukul 13.30 s.d. 15.45 WIB : Ruang Rapat Komisi VI DPR RI : 1. Pengantar Ketua Rapat; 2. Penyampaian aspirasi; 3. Tanya Jawab; 4. Lain-lain. III Ketua Rapat : Aria Bima (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI), didampingi : 1. Ir.H. Airlangga Hartarto, MMT.MBA (Ketua Komisi VI DPR-RI) 2. Ir. Agus Hermanto, MM (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI) 3. Erik Satrya Wardhana, SE (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI) Sekretaris Rapat : Wahyu Prameswari, SH, M.Si (Kabagset Komisi VI DPR RI) Hadir : A. 1. Ketua DPP. Dewan Bawang Merah Nasional 2. Ketua Asosiasi Petani Bawang Merah Indonesia, 3. Ketua Asosiasi Petani Bawang Merah Berebes 4. Himpunan Petani Nanas Subang. B. ... orang dari 50 orang Anggota I. PENDAHULUAN 1. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VI DPR RI dibuka pada pukul 13.30 WIB dan Rapat dinyatakan terbuka untuk umum. 2. Ketua Rapat menginformasikan bahwa agenda utama Rapat Dengar Pendapat Umum pada hari ini adalah dalam rangka menampung dan meneruskan aspirasi para petani bawang merah yang menuntut Pemerintah c.q. Kementerian Perdagangan supaya membenahi tataniaga bawang merah secara menyeluruh. 3. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada DPP. Dewan Bawang Merah Nasional, Asosiasi Bawang Merah Indonesia, Asosiasi Petani Bawang Merah Kabupaten Berebes, dan Himpunan Petani Nanas Subang untuk menyampaikan aspirasinya terkait dengan tuntutan pembenahan terhadap tataniaga bawang merah.
4. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Anggota Komisi VI DPR RI untuk memberikan tanggapan atas aspirasi yang telah disampaikan oleh DPP. Dewan Bawang Merah Nasional, Asosiasi Bawang Merah Indonesia, Asosiasi Petani Bawang Merah Kabupaten Berebes, dan Himpunan Petani Nanas Subang. II. KESIMPULAN 1. Komisi VI DPR-RI sependapat dengan para petani bawang merah bahwa masuknya bawang merah impor murah telah menekan harga jual bawang merah lokal. Akibatnya harga jual bawang merah lokal di tingkat petani jatuh dan tidak dapat menutup biaya produksi. Ongkos produksi bawang merah mencapai sekitar Rp 6.000/kg, sementara harga jual bawang merah di tingkat petani hanya Rp 1.500,- s.d. Rp 2.500/kg. Walhasil produksi bawang merah lokal tidak dapat terserap pasar dan para petani pun merugi. 2. Komisi VI DPR-RI menampung dan akan meneruskan aspirasi para petani bawang merah yang menuntut Pemerintah cq. Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan, supaya benar-benar membenahi tata niaga bawang merah secara menyeluruh. Dengan demikian diharapkan akan tercipta tata niaga bawang merah yang berkeadilan bagi semua pihak, baik bagi konsumen, petani, pedagang, maupun kalangan industri. 3. Komisi VI DPR-RI menampung dan akan memperjuangkan aspirasi para petani bawang merah agar pemerintah membentuk suatu mekanisme stabilisasi harga yang dapat menjamin kesejahteraan petani, sekaligus bisa menjamin harga yang wajar bagi konsumen, pedagang, maupun industri. Termasuk dalam hal ini dengan memberdayakan gudang-gudang yang telah ada namun belum dimanfaatkan secara optimal. 4. Komisi VI DPR-RI akan memanggil pihak terkait (pemerintah) untuk mengetahui lebih jauh praktek dumping yang menurut para importir bawang merah dan anggota Dewan Bawang Merah Nasional telah dilakukan oleh pemerintah India. Praktek dumping yang melanggar aturan perdagangan internasional ini diduga telah ikut memperparah anjloknya harga bawang merah lokal, termasuk bawang merah produksi petani Berebes. 5. Komisi VI DPR-RI menampung dan akan menindaklanjuti aspirasi Himpunan Petani Nanas (HPN) Subang terkait konflik lahan mereka dengan PTPN VIII (Persero), agar dapat dihasilkan titik temu dengan pihak PTPN VIII (Persero). Dalam hal ini agar para petani HPN dapat kembali menggarap sebagian lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik PTPN VIII (Persero), namun tanpa mengganggu kepentingan bisnis utama PTPN VIII (Persero) sendiri. Komisi VI DPR RI, juga meminta kepada Himpunan Petani Nanas (HPN) untuk memberikan data-data otentik/hukum mengenai lahan yang dipermasalahkan. III. PENUTUP Rapat ditutup pada pukul 15.45 WIB. KOMISI VI DPR-RI