Menimbang Mengingat WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA YOGYAKARTA, : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keberhasilan pembangunan daerah, perlu didukung dengan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, cerdas, terampil, dan berbudaya; b. bahwa perkembangan teknologi dan globalisasi berdampak pada pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat yang berpengaruh pada kondisi ketahanan keluarga, sehingga perlu meningkatkan dukungan melalui pembangunan ketahanan keluarga; c. bahwa dalam melaksanakan pembangunan ketahanan keluarga, perlu didukung peraturan hukum yang jelas agar dapat menjadi payung hukum yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan ketahanan keluarga yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga; : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53,
Menetapkan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859); 3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614); 6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA dan WALIKOTA YOGYAKARTA MEMUTUSKAN: : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Ketahanan Keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. 2. Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya mewujudkan ketahanan keluarga. 3. Konselor Ketahanan Keluarga adalah kader yang menjalankan tugas untuk mewujudkan pembangunan Ketahanan Keluarga di wilayah tugasnya. 4. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. 5. Kepala Keluarga adalah seseorang yang bertanggung jawab terhadap Keluarga. 6. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. 7. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 9. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 10. Daerah adalah Kota Yogyakarta. 11. Walikota adalah Walikota Yogyakarta. Pasal 2 (1) Pengaturan Pembangunan Ketahanan Keluarga dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menyeimbangkan fungsi dan tanggung jawab
keluarga, penguatan kelembagaan, peningkatan peran serta masyarakat dalam mendampingi pelaksanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga. (2) Pengaturan Pembangunan Ketahanan Keluarga dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk: a. menjamin terwujudnya Keluarga yang religius, sejahtera, berbudaya, dan modern; b. melaksanakan proses pendidikan dalam Keluarga; c. mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Daerah; d. mendukung upaya kerja sama dan sinergisitas para pemangku kepentingan terkait dengan Pembangunan Ketahanan Keluarga; e. mendukung pemenuhan komponen Ketahanan Keluarga; f. menjamin peningkatan akses pemenuhan Ketahanan Keluarga;dan g. menjamin peningkatan akses terhadap pendampingan Keluarga. BAB II PERENCANAAN Pasal 3 (1) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan melibatkan masyarakat. (2) Dalam melakukan perencanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun indikator Ketahanan Keluarga. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai indika tor Ketahanan Keluarga diatur dalam Peraturan Walikota. Pasal 4 (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana strategis Pembangunan Ketahanan Keluarga. (2) Penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan: a. melakukan kajian Pembangunan Ketahanan Keluarga berdasarkan indikator Ketahanan Keluarga; dan b. melibatkan seluruh Perangkat Daerah di Daerah.
BAB III PELAKSANAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 5 (1) Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan oleh: a. Pemerintah Daerah; b. Keluarga; dan c. masyarakat. (2) Pelaksanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Asisten yang membidangi urusan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Pasal 6 Komponen Pembangunan Ketahanan Keluarga meliputi: a. legalitas dan keutuhan Keluarga; b. ketahanan fisik Keluarga; c. ketahanan ekonomi; d. ketahanan sosial psikologis; dan e. ketahanan sosial budaya. Pasal 7 Legalitas dan keutuhan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf terdiri atas unsur: a. legalitas Perkawinan dan kependudukan; dan b. kesetaraan gender. Pasal 8 Ketahanan fisik Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas unsur: a. kecukupan pangan dan gizi; b. kesehatan Keluarga; c. kecukupan sandang; dan d. tempat tinggal yang layak huni. Pasal 9 Ketahanan ekonomi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri atas unsur: a. pendapatan Keluarga yang memadai; b. pembiayaan yang memadai untuk pendidikan; dan
c. jaminan keuangan Keluarga. Pasal 10 Ketahanan sosial psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d terdiri atas unsur: a. keutuhan dan keharmonisan Keluarga; dan b. kepatuhan Keluarga terhadap hukum. Pasal 11 Ketahanan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e terdiri atas unsur: a. ketaatan beragama; b. kepedulian sosial; dan c. pendidikan. Bagian Kedua Pemerintah Daerah Pasal 12 (1) Pembangunan Ketahanan Keluarga yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan melalui upaya yang bersifat: a. komunikasi informasi edukasi; b. pendampingan; c. pemberdayaan; dan/atau d. penguatan. (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 13 (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pemenuhan legalitas dan keutuhan Keluarga. (2) Fasilitasi pemenuhan kebutuhan legalitas dan keutuhan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: a. kemudahan pelayanan satu paket dokumen perkawinan yang meliputi kartu Keluarga dan kartu tanda penduduk; b. penguatan kelembagaan layanan Keluarga; c. pelatihan dan pemberdayaan Keluarga; dan/atau d. sosialisasi pembangunan Ketahanan Keluarga.
Pasal 14 (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pemenuhan ketahanan Keluarga. (2) Fasilitasi pemenuhan ketahanan fisik Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. perbaikan dan peningkatan gizi Keluarga; b. meningkatkan penganekaragaman tanaman pangan dalam upaya peningkatan gizi Keluarga; c. menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi makanan yang beragam, bergizi, dan berimbang yang aman serta berbasis sumber daya lokal; d. pelatihan pemberian makan pada bayi dan anak; e. pendampingan bagi ibu hamil; f. mengusahakan pemanfaatan lahan untuk pemenuhan kebutuhan pangan keluarga; g. kemudahan pelayanan keluarga berencana; h. sosialisasi gerakan hidup bersih; i. penyediaan tempat mandi cuci kakus yang layak; dan/atau j. sosialisasi kesehatan reproduksi Keluarga. Pasal 15 (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pemenuhan ketahanan ekonomi Keluarga. (2) Fasilitasi pemenuhan ketahanan ekonomi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya: a. pelatihan kewirausahaan Keluarga; b. pendampingan dan pemberdayaan bagi korban kekerasan rumah tangga; c. pemberian kemudahan akses permodalan usaha; d. pemberian dukungan pemasaran produk; e. pemberian bantuan sosial; dan/atau f. informasi dan edukasi budaya menabung bagi Keluarga. Pasal 16 (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pemenuhan ketahanan sosial psikologis Keluarga. (2) Fasilitasi pemenuhan ketahanan sosial psikologis Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui upaya: fisik
a. pembinaan kelompok bina keluarga balita, bina keluarga remaja, dan bina keluarga lanjut usia; b. penyediaan sarana konseling Keluarga; c. pelatihan terkait tumbuh kembang anak; dan/atau d. komunikasi informasi dan edukasi mengenai sikap anti kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 17 (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pemenuhan ketahanan sosial budaya. (2) Fasilitasi pemenuhan ketahanan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui upaya: a. bantuan bagi tenaga pengajar pendidikan agama dan organisasi keagamaan di masyarakat; b. bantuan untuk kegiatan bidang keagamaan; c. bantuan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan keagamaan; d. bantuan peningkatan sarana dan prasarana ibadah; e. perlindungan sosial bagi Keluarga rentan; f. pembinaan keamanan dan ketertiban lingkungan; g. pengintegrasian mata pelajaran pada satuan pendidikan sesuai dengan kewenangan; h. pembuatan media edukasi dan konsultasi Ketahanan Keluarga untuk masyarakat; i. penyelenggaraan pelatihan dan/atau forum edukasi Keluarga;dan/atau j. media pembelajaran Ketahanan Keluarga melalui pemanfaatan teknologi informatika dan komunikasi. Bagian Ketiga Keluarga Pasal 18 (1) Kepala Keluarga wajib memenuhi legalitas Perkawinan dan kependudukan bagi seluruh anggota keluarga. (2) Legalitas perkawinan dan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas: a. dokumen Perkawinan; b. akta kelahiran; c. kartu Keluarga;
d. kartu identitas anak; e. kartu tanda penduduk; dan f. akta kematian. Pasal 19 (1) Setiap Keluarga harus menerapkan prinsip kesetaraan gender untuk menjalankan fungsi dan peran dalam mengelola rumah tangga. (2) Penerapan prinsip kesetaraan gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. kemitraan suami istri dalam pengasuhan anak; b. keterbukaan pengelolaan keuangan Keluarga; c. kebersamaan dalam pengambilan keputusan Keluarga; dan d. pembagian pekerjaan dan peran. Pasal 20 (1) Kepala Keluarga berusaha menjamin kecukupan pangan dan gizi Keluarga. (2) Kecukupan pangan dan gizi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. pemenuhan gizi seimbang bagi Keluarga; dan b. menerapkan pola makan sehat. Pasal 21 (1) Setiap Keluarga harus menjamin kesehatan Keluarga. (2) Kesehatan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. mengupayakan kondisi jasmani Keluarga yang terbebas dari penyakit dan gangguan fungsi tubuh; b. menjaga kesehatan mental Keluarga; c. menjaga kesehatan tempat tinggal dan lingkungan; dan d. mengikutsertakan anggota Keluarga dalam jaminan kesehatan. Pasal 22 (1) Kepala Keluarga berusaha menjamin kecukupan sandang bagi Keluarga. (2) Kecukupan sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. ketersediaan sandang yang layak bagi Keluarga; dan b. menjaga kebersihan sandang bagi Keluarga.
Pasal 23 (1) Kepala Keluarga berusaha memenuhi ketersediaan tempat tinggal yang layak huni. (2) Tempat tinggal yang layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas: a. kamar tidur yang layak; b. kamar mandi dan kakus yang bersih dan layak; dan c. dapur. Pasal 24 (1) Kepala Keluarga berusaha memiliki pendapatan yang memadai. (2) Pendapatan yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dapat memenuhi kebutuhan: a. pangan sehari-hari; b. sandang yang layak; dan c. tempat tinggal yang layak. Pasal 25 (1) Kepala Keluarga berusaha atas pembiayaan yang memadai untuk pendidikan bagi Keluarga. (2) Pembiayaan yang memadai untuk pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. biaya pendukung kegiatan pendidikan; dan b. jaminan keberlangsungan pendidikan anak. Pasal 26 (1) Kepala Keluarga berusaha atas jaminan keuangan Keluarga. (2) Jaminan keuangan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas: a. ketersediaan tabungan Keluarga; b. kepemilikan aset; dan c. ketersediaan asuransi bagi Keluarga. Pasal 27 (1) Setiap Keluarga berusaha menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga. (2) Keutuhan dan keharmonisan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. penerapan komunikasi efektif dalam Keluarga; b. penerapan pola asuh yang baik; c. pengendalian emosi secara positif; dan d. menumbuhkan kepedulian antara anggota Keluarga.
Pasal 28 (1) Kepala Keluarga wajib membina kepatuhan keluarga terhadap hukum. (2) Kepatuhan Keluarga terhadap hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. menumbuhkan sikap anti kekerasan dalam rumah tangga; b. ketaatan terhadap hukum; dan c. pemulihan krisis keluarga. Pasal 29 (1) Setiap Keluarga menjamin ketaatan beragama bagi anggota Keluarga. (2) Ketaatan beragama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. penerapan nilai agama dalam Keluarga; b. berpartisipasi dalam kegiatan agama; dan c. pembentukan karakter sejak dini sesuai dengan ajaran agama masing- masing. Pasal 30 (1) Setiap Keluarga menjamin pelaksanaan kepedulian sosial. (2) Kepedulian sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. penghormatan terhadap lanjut usia; dan b. berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Pasal 31 (1) Setiap Keluarga bertanggung jawab terhadap pendidikan di dalam Keluarga. (2) Pendidikan di dalam Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. internalisasi nilai-nilai budaya; b. memberikan pendidikan unggah ungguh dalam Keluarga; c. menanamkan pendidikan asah asih dan asuh; d. menanamkan tanggung jawab dan disiplin pada anggota Keluarga; e. edukasi pemanfaatan gawai secara sehat; dan f. edukasi kesehatan reproduksi sejak dini bagi anggota Keluarga.
Bagian Keempat Masyarakat Pasal 32 Masyarakat bertanggung jawab terhadap pemenuhan komponen Ketahanan Keluarga. Pasal 33 Tanggung jawab terhadap pemenuhan komponen Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 paling sedikit terdiri atas: a. melaksanakan tri dharma perguruan tinggi; b. penyediaan fasilitas fisik dan nonfisik untuk mendukung Pembangunan Ketahanan Keluarga di lingkungannya; c. berpartisipasi melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan; d. penyelenggaraan edukasi dan konsultasi Ketahanan Keluarga; e. pemberian advokasi penyelesaian permasalahan Keluarga; f. penyediaan media edukasi Ketahanan Keluarga untuk masyarakat; g. menyelenggarakan kegiatan yang mendukung pemenuhan komponen Ketahanan Keluarga; dan/atau h. memberikan usulan, masukan, dan/atau saran yang membangun terhadap kebijakan Pembangunan Ketahanan Keluarga di Daerah. BAB IV KELEMBAGAAN Bagian Kesatu Forum Koordinasi Ketahanan Keluarga Pasal 34 (1) Pemerintah Daerah membentuk forum koordinasi Ketahanan Keluarga Daerah. (2) Forum koordinasi Ketahanan Keluarga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit beranggotakan: a. Perangkat Daerah; b. instansi vertikal; c. lembaga pemerintah nonstruktural; d. lembaga non Pemerintah; dan e. masyarakat. (3) Forum koordinasi Ketahanan Keluarga Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
Pasal 35 Forum koordinasi Ketahanan Keluarga Daerah mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: a. merencanakan dan melaksanakan program serta kegiatan dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga; b. memberikan konsultasi untuk kebijakan sektoral dan lintas sektoral untuk Pembangunan Ketahanan Keluarga; dan c. mendorong terbentuknya forum koordinasi Ketahanan Keluarga di tingkat kelurahan. Bagian Kedua Konselor Ketahanan Keluarga Pasal 36 (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Konselor Ketahanan Keluarga. (2) Konselor Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk secara berjenjang sampai dengan tingkat kelurahan dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Konselor Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota. Pasal 37 Konselor Ketahanan Keluarga bertugas: a. memberikan edukasi, pendampingan, bimbingan, konsultasi, dan motivasi bagi Keluarga di Daerah; b. melakukan mediasi dan pendampingan terhadap permasalahan Keluarga yang terjadi di Daerah; c. mengoptimalkan peran perempuan dalam Ketahanan Keluarga, baik dari aspek pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, dan politik agar memiliki keberdayaan diri dalam kehidupan Keluarga dan masyarakat; dan d. bekerja sama dengan pihak lain yang berkaitan dengan pembangunan Ketahanan Keluarga.
BAB V PENGHARGAAN Pasal 38 (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang berperan serta terhadap keberhasilan Pembangunan Ketahanan Keluarga. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan mekanisme pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Walikota. BAB VI SISTEM INFORMASI Pasal 39 (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi Ketahanan Keluarga meliputi pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi tentang Ketahanan Keluarga. (2) Data dan informasi tentang Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data pilah Keluarga, permasalahan Keluarga, dan potensi Keluarga. (3) Sistem informasi Ketahanan Keluarga digunakan untuk: a. perencanaan kebijakan; b. monitoring dan evaluasi; c. pusat data dan informasi; d. pengaduan; dan/atau e. media belajar tentang Ketahanan Keluarga. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi Pembangunan Ketahanan Keluarga diatur dalam Peraturan Walikota. BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI Pasal 40 (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga di Daerah. (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan indikator Ketahanan Keluarga. (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
BAB VIII PENDANAAN Pasal 41 Pendanaan program Pembangunan Ketahanan Keluarga bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 42 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 18 Desember 2020 WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd HARYADI SUYUTI Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 18 Desember 2020 SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA, ttd AMAN YURIADIJAYA LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (8, 47/2020).
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA I. UMUM Upaya untuk mewujudkan visi Kota Yogyakarta "Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat untuk Keberdayaan Masyarakat dengan Berpijak pada Nilai Keistimewaan" dirumuskan melalui tujuh misi pembangunan yaitu: 1. meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat; 2. memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta; 3. memperkuat moral, etika, dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta; 4. meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya; 5. memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan; 6. membangun sarana prasarana publik dan permukiman; dan 7. meningkatkan tatakelola pemerintah yang baik dan bersih. Dalam rangka mewujudkan misi pembangunan Kota Yogyakarta khususnya dalam hal meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat serta memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta maka diperlukan suatu kebijakan yang lebih kuat untuk peningkatan ketahanan keluarga. Kebijakan ini perlu didukung dengan pembentukan regulasi tentang penyelenggaraan ketahanan keluarga. Ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga memberikan definisi ketahanan keluarga sebagai kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin. Dewasa ini pergeseran nilai sosial dan budaya tidak mungkin dihentikan dan akan terus berkembang. Pengaruh media massa, inovasi dan perkembangan teknologi, perubahan dalam nilai moral dan perubahan kondisi ekonomi yang tidak disertai dengan kesiapan keluarga dapat menyebabkan pergeseran nilai sosial dan budaya. Hal ini kemudian akan memberikan dampak yang lebih luas kepada kondisi sosial masyarakat, khususnya di dalam keluarga. Oleh karenanya dibutuhkan sistem untuk membuat
keluarga memiliki ketahanan dalam menghadapi perubahan tersebut, sehingga persoalan keluarga dapat diatasi dan tidak berkembang kepada persoalan yang lebih akut. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Cukup Jelas Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 7 Cukup Jelas Pasal 8 Cukup Jelas Pasal 9 Cukup Jelas Pasal 10 Cukup Jelas Pasal 11 Cukup Jelas Pasal 12 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan "komunikasi informasi edukasi" adalah kegiatan komunikasi untuk meningkatkan pengetahuan serta memperbaiki sikap dan perilaku keluarga, masyarakat dan penduduk dalam Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Huruf b Yang dimaksud dengan "pendampingan" adalah suatu proses untuk mendorong, membimbing dan memberikan kemudahan kepada Keluarga dalam mengatasi permasalahan.
Huruf c Yang dimaksud dengan "pemberdayaan" adalah memberikan perlindungan dan bantuan bagi Keluarga untuk mengembangkan diri. Huruf d Yang dimaksud dengan "penguatan" adalah fasilitasi penguatan kelembagaan di Daerah. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "pihak lain" antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, perseorangan, badan usaha, dan organisasi kemasyarakatan. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas Huruf c Cukup Jelas Huruf d Cukup Jelas Huruf e Yang dimaksud dengan "Keluarga Rentan" adalah Keluarga yang beresiko mengalami masalah baik dari diri maupun dari lingkungan sehingga tidak dapat mengembangkan potensinya. Huruf f Cukup Jelas
Huruf g Cukup Jelas Huruf h Cukup Jelas Huruf i Cukup Jelas Huruf j Cukup Jelas Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud dengan pembagian pekerjaan dan peran meliputi pembagian peran publik, domestik dan sosial kemasyarakatan. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27
Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Yang dimaksud dengan masyarakat antara lain perguruan tinggi, pelaku usaha, atau organisasi kemasyarakatan. Pasal 33 Huruf a Tri Dharma perguruan tinggi terdiri atas: a. pendidikan dan pengajaran; b. penelitian dan pengembangan; dan c. pengabdian kepada masyarakat. Huruf b Yang dimaksud dengan "fasilitas fisik" adalah infrastruktur di lingkungan usaha yang ramah keluarga dan difabel seperti ruang khusus ibu menyusui, ruang bebas asap rokok, tempat penitipan anak, dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan oleh keluarga untuk menjaga Ketahanan Keluarga. Sedangkan yang dimaksud dengan "fasilitas non-fisik" adalah fasilitas yang sediakan untuk karyawan dalam membangun dan menjaga Ketahanan Keluarga seperti pemberian ijin karyawan untuk mengikuti pendidikan pra-nikah, mendampingi istri melahirkan, program-program pelatihan kerukunan berumah tangga, dan fasilitas lainnya. Huruf c Cukup Jelas. Huruf d Cukup Jelas. Huruf e Yang dimaksud dengan "advokasi" adalah program dan kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur untuk pembelaan, dukungan, pendampingan, atau suatu bentuk rekomendasi agar keluarga yang bermasalah dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik. Dalam hal ini, rekomendasi dapat
disampaikan ke keluarga yang bermasalah, lingkungan masyarakat, pelaku usaha, maupun ke instansi pemerintahan sebagai bagian dari masukan untuk perumusan kebijakan. Huruf f Cukup Jelas. Huruf g Yang dimaksud dengan "kegiatan yang mendukung pemenuhan komponen Ketahanan Keluarga" adalah berbagai program dan kegiatan yang dapat berupa pendampingan, pelatihan, advokasi, mediasi, dan lain sebagainya yang bertujuan untuk menjadikan keluarga sejahtera, religius, berbudaya, dan modern. Huruf h Cukup Jelas Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup Jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas.