Tawazun: Journal of Sharia Economic Law P-ISSN: 2655-9021, E-ISSN: 2502-8316 Volume 3, Nomor 1, Maret 2020 DOI : 10.21043/tawazun.v3i1.7544 Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah Ana Liana Wahyuningrum1, Darwanto2 Universitas Diponegoro1, Universitas Diponegoro1 Abstract Mukhabarah is a profit sharing partnership between the land owner and the sharecropper, where the land owner surrenders his land to the sharecropper and the capital is fully borned by the sharecropper. Mukhabarah which are take a place in Brakas Village, people are more familiar with "maro". The profit sharing collaboration was based on verbal agreements based on trust without witnesses and it is not determined how long the collaboration will be. The study aims to analyse what the agricultural system are used, what are the reasons for profit sharing, and how "maro" system is compatible with the Mukhabarah. The research is used qualitative method with a descriptive approach, data collection methods through observation, interviews, and document review. The results found that smallholders and landowners preferred to profit sharing rather than rent. Furthermore, the implementation of profit sharing cooperation in Brakas Village was a mukhabarah agreement in Islamic law, but in practice was not fully in accordance with the existing Islamic concept, because there were some things that were not appropriate. Keywords: Mukhabarah, Maro, Agricultural Profit Sharing, Agricultural Cooperation, 'Urf Abstrak Mukhabarah adalah kerjasama bagi hasil antara pemilik lahan dan petani penggarap, dimana pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada petani penggarap dan modal dibebankan sepenuhnya oleh petani penggarap. Mukhabarah juga terjadi di Desa Brakas, dimana masyarakat lebih mengenal dengan istilah maro. Kerjasama bagi hasil yang terjadi di desa Brakas berdasarkan pada kata sepakat secara lisan atas dasar kepercayaan tanpa adanya saksi dan tidak ditetapkan jangka waktunya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sistem bagi hasil yang dipakai di Desa Brakas, apa yang menjadi alasan melakukan bagi hasil, dan bagaimana kesesuaian sistem maro terhadap mukhabarah. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif jenis studi kasus dengan pendekatan deskriptif, metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, serta telaah dokumen. Hasil penelitian ditemukan bahwa petani penggarap dan pemilik lahan lebih memilih bagi hasil daripada sewa. Pelaksanaan kerjasama bagi hasil di Desa Brakas merupakan akad mukhabarah dalam hukum Islam, tetapi dalam praktiknya belum sepenuhnya sesuai dengan konsep Islam yang ada, karena terdapat beberapa hal yang belum sesuai. Kata Kunci : Mukhabarah, Maro, Bagi Hasil Pertanian, Kerjasama Pertanian, 'Urf Tawazun: Journal of Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 2020 45
Ana Liana Wahyuningrum dan Darwanto PENDAHULUAN Pertanian menjadi sektor yang masih potensial untuk digarap dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia serta sebagai sumber penghasilan. Sektor pertanian memilik peran yang sangat penting dalam pertumbuhan perekonomian, hal ini karena banyaknya masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, terutama masyarakat perdesaan. Kabupaten Demak merupakan salah satu kabupaten yang berada di Jawa tengah dan memiliki tanah yang subur untuk pertanian, pada tahun 2018 kabupaten Demak memiliki luas panen bersih pada tanaman padi yaitu seluas 11,876 hektar (BPS Kabupaten Demak, 2019). Pertanian di kabupaten Demak dalam satu tahun dapat menghasilkan panen sampai tiga kali panen dengan tanaman padi dua kali dan palawija satu kali, sehingga sektor pertanian di kabupaten Demak masih sangat (2019) menjanjikan. Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak menyebutkan bahwa pada tahun 2018 kabupaten Demak mampu memproduksi padi sebesar 807.191 ton pertahun. Tabel 1 Data Produksi Padi Tahun 2018 di Kabupaten Demak No Nama Kecamatan 1 Mranggen Karangawen 2 Guntur 3 Sayung 4 Karangtengah 5 Bonang 6 Demak 7 8 Wonosalam 9 Dempet 10 Kebonagung 11 Gajah 12 Karanganyar 13 Mijen 14 Wedung Panen (Ton) 3.902 5.747 7.025 3.752 7.800 13.449 8.825 7.911 10.102 6.714 8.135 11.226 7.610 11.678 113.876 Bersih Jumlah Bersih (Ton) 26.283 39.253 50.111 26.580 55.854 94.561 63.545 57.066 71.356 48.237 57.703 80.131 54.323 82.188 807.191 Produksi Jumlah Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Demak dalam Demak Dalam Angka 2019 Kabupaten Demak memiliki lahan pertanian yang luas, tetapi terdapat beberapa lahan pertanian yang dulunya produktif, kini tidak lagi dapat berproduksi secara optimal bahkan tidak mengahasilkan lagi 46 Tawazun: Journal of Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 2020
Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah dikarenakan pemiliknya tidak mampu mengelolanya karena keterbatasan waktu, tenaga, dan keahlian. Sementara, disisi lain terdapat masyarakat yang mempunyai waktu dan keahlian dalam mengolah lahan tetapi tidak memmiliki lahan untuk bertani. Melihat kondisi ini maka terbuka peluang besar terjadinya hubungan kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap dalam hal pemanfaatan lahan pertanian. Hal ini sangat menguntungkan untuk kedua belah pihak, sebab Islam tidak menyukai tanah pertanian yang tidak dimanfaatkan atau dikosongkan, dan Rasulullah SAW melarang keras dalam hal menyia-nyiakan harta. "Sesungguhnya Rasulullah tidak mengharamkan bagi hasil dalam bertani, tapi Rasulullah memerintahkan supaya sesama manusia saling tolong menolong. Beliau Bersabda : Barang siapa yang memiliki tanah, hendaknya ia harus menanaminya atau ia berikan kepada saudaranya. Jika ia enggan, maka ia sendiri harus menggarap tanahnya." (HR. Bukhari dari Ibn Abbas) Terdapat beberapa bentuk kerjasama yang dilakukan oleh petani penggarap dengan pemilik lahan, yaitu pemilik lahan menyewakan lahannya kepada petani penggarap, petani penggarap menjadi buruh tani dengan imbalan (upah) tertentu, dan petani penggarap yang diberikan hak penuh untuk mengelola lahan dari pemilik lahan yang kemudian hasilnya dibagi diantara keduanya. Kerja sama pertanian dalam hukum Islam disebut dengan beberapa istilah yaitu muzara'ah, mukhabarah, dan musaqah. Persamaan dari muzara'ah, mukhabarah, dan musaqah adalah sama-sama akad kerjasama dimana pemilik lahan dengan petani penggarap mendapatkan bagi hasil dari lahan tersebut. Perbedaanya dalam muzara'ah tanah belum ada tanaman sehingga petani penggarap harus merawat dan mengelola dari masa tanam hingga panen, dengan modal dibebankan oleh pemilik lahan. Sedangkan mukhabarah hampir sama dengan akad muzara'ah, perbedaannya dalam mukhabarah modal dibebankan oleh petani penggarap. Sedangkan dalam musaqah tanah sudah ada tanamannya sehingga petani penggarap hanya merawat dan mengelola supaya hasil panen maksimal. Bentuk kerjasama dalam sektor pertanian adalah adanya upaya untuk mensinergikan harta dan pekerjaan sehingga diperbolehkan untuk memenuhi sebagaimana kebutuhan manusia. Bagi hasil menjadi hal yang penting dalam pengelolaan lahan, karena banyak orang-orang yang bekeinginan mengggarap lahan tetapi tidak memiliki lahan, sementara ada yang memiliki lahan tetapi tidak dapat atau tidak mampu mengelola lahan yang dimiliki, sehingga dengan adanya kerjasama menjadikan lahan menjadi produktif dan menghasilkan. Praktik tersebut menjadi solusi bagi pemilik lahan dan petani penggarap untuk melakukan kerjasama dan diperbolehkannya mudhorobah Tawazun: Journal of Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 2020 47
Ana Liana Wahyuningrum dan Darwanto merasakan keuntungan yang didapatkan dari kerjasama yang mereka lakukan. Priyadi & Shidiqie (2015) mengemukakan bahwa pemilik lahan di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Yogyakarta lebih memilih sistem bagi hasil dari pada sewa karena pemilik lahan ingin menikmati hasilnya secara bertahap, dan pemilik terlibat dalam penggarapan sawah. Bagi hasil yang dilakukan dengan sistem maro, dengan seluruh biaya sepenuhnya ditanggung oleh petani penggarap. Perjanjian yang dilakukan di Kecamatan Gamping dilakukan secara lisan tanpa menghadirkan saksi dan tidak dilaporkan kepada kepala Desa. Begitu pula dengan jangka waktu perjanjian yang tidak ditetapkan secara jelas ketika akad berlangsung. lahan tidak ingin Beny (2015) mengemukakan bahwa kerja sama penggarapan lahan yang dilakukan oleh petani di Desa Temu Kecamatan Kanor Bojonegoro dengan sistem maron dan sebagian kecil dengan sistem nelon. Aturan yang ada di desa Temu dalam sistem kerjasama paron jika terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh petani penggarap, hal ini sudah menjadi hal umum dan dianggap wajar sehingga tidak dipermasalahkan oleh petani di desa Temu. Kerjasama yang dilakukan oleh petani di desa Temu mengandung prinsip muamalah, serta sudah menjadi adat kebiasaan ('Urf) yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist serta tidak mengandung madharat. mekanisme perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh petani di Desa Jagung Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan menggunakan sistem maro, dan semua biaya pertanian ditanggung oleh petani penggarap. Bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di desa Jagung tidak hanya menguntungkan materi semata, tetapi dengan bagi hasil ini dapat memupuk solidaritas dalam masyarakat. Kerjasama yang dilakukan masyarakat desa Jagung untuk memberikan kesempatan kepada petani penggarap yang tidak memiliki sawah sehingga masih bisa menggarap sawah milik orang lain. Wahyuningsih (2013) mengemukakan bahwa Syarifah (2017) mengemukakan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah yaitu dengan akad bagi due tanoh, akad ini sangat mirip dengan konsep akad mukhabarah dalam Islam. Dikalangan masyarakat di kecamatan Kute Panang pengetahuan terhadap akad mukhabarah sangat minim sehingga masyarakat lebih mengenal istilah-istilah yang sudah menjadi kebiasaan dilingkungan sekitar. Praktiknya posisi petani penggarap menjadi lebih tinggi dibandingankan pemilik lahan, hal ini karena petani penggarap mendapat keuntungan yang lebih banyak dari pemilik lahan. Bagi hasil pertanian juga terjadi di Desa Brakas Kecamatan Dempet Kabupaten Demak, kerjasama pertanian yang dilakukan oleh 48 Tawazun: Journal of Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 2020
Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah masyarakat desa Brakas dengan sistem maro yaitu sebagian untuk pemilik lahan dan sebagian untuk petani penggarap. Pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada petani penggarap untuk dikelola, namun pemilik lahan dan petani penggarap hanya melakukan perjanjian dengan lisan tanpa adanya perjanjian tertulis dan tidak terdapat saksi serta tidak dilaporkan kepada kepala Desa. Minimnya pengetahuan masyarakat di desa Brakas tentang Undang-undang dan hukum Islam yang mengatur tentang bagi hasil pertanian, sehingga masyarakat desa Brakas melakukan kerjasama bagi hasil sesuai dengan adat istiadat ('Urf) yang sudah berlaku secara turun temurun. Berdasarkan penjelasan diatas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah sistem pertanian apa yang dipakai oleh masyarakat desa Brakas, apa yang menjadi alasan pemilik lahan dan petani penggarap melakukan kerjasama bagi hasil, dan bagaimana kesesuain pandangan Islam terhadap bagi hasil maro yang dilakukan masyarakat desa Brakas. KAJIAN PUSTAKA Bagi hasil menurut terminologi asing (bahasa inggris) dikenal dengan profit sharing, yaitu pembagian laba. Antonio (2001) mengatakan bagi hasil adalah sistem pengelolaan dana, dalam ekonomi Islam yaitu pembagian hasil usaha antara pemilik modal (shahibul maal) dengan pengelola (mudharib). Prinsip bagi hasil dalam ekonomi Islam terdapat empat akad utama yaitu musyarakah, mudharabah, muzara'ah, dan musaqah. Bagi Hasil Pertanian dalam Hukum Islam Kerjasama pertanian dalam hukum Islam disebut dengan tiga istilah, yaitu muzara'ah, musaqah, dan mukhabarah. 1. Muzara'ah Muzara'ah yaitu kerjasama antara pemilik lahan dengan petani penggarap, dimana benih yang akan ditanam berasal dari pemilik lahan, hasil dari tanaman tersebut dibagi kedua pihak sesuai dengan kesepakatan (Emily, 2019). Menurut beberapa ulama fiqh muzara'ah hukumnya boleh (mubah), karena terdapat prinsip tolong menolong didalamnya, bahkan terdapat hadist yang mengatakan bahwa barang siapa yang memiliki tanah maka tanah tersebut harus ditanami, jika ia tidak mau maka diberikan kepada saudaranya. 2. Mukhabarah Mukhabarah yaitu bentuk kerjasama antara petani penggarap dengan pemilik lahan, dengan pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan diantara kedua pihak, sedangkan benihnya berasal dari petani penggarap. Hukum akad mukhabarah sama dengan akad muzara'ah yaitu mubah (diperbolehkan). Akad mukhabarah hampir sama dengan muzara'ah, perbedaanna hanya dari pengadaan benih Tawazun: Journal of Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 2020 49
Ana Liana Wahyuningrum dan Darwanto yang akan ditanam. Jika muzara'ah benih berasal dari pemilik lahan, sedangkan mukhabarah benih berasal dari petani penggarap. 3. Musaqah Musaqah adalah kerjasama yang terjadi antara pemilik kebun dengan petani penggarap, dengan pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan diantara kedua pihak. Kerjasama dalam bentuk musaqah berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanamannya, karena dalam musaqah hasil yang akan diterima belum tentu tergantung dari hasil panen, sedangkan tukang kebun hasil yang diterima adalah upah yang telah pasti ukurannya (Syariffudin, 2003). Objek dari musaqah adalah pohon yang dapat berbuah seperti anggur, jambu, kurma dan lainnya. Hukum dari musaqah yaitu mubah atau diperbolehkan. Akad Mukhabarah Kamus besar bahasa indonesia (KBBI) mengatakan mukhabarah adalah perjanjian bagi hasil dalam penggarapan tanah, dimana pemilik menyerahkan tanahnya kepada petani penggarap, benih berasal dari petani penggarap, dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Menurut istilah mukhabarah adalah mengerjakan tanah milik orang lain, dengan pembagian hasil yang telah ditentukan diantara kedua pihak, dengan benih yang akan ditanam ditanggung oleh petani penggarap (Sulajman Rasyid, 1994). Ulama Syafi'iyah mengatakan mukhabarah adalah mengelola tanah diatas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari petani penggarap. Sedangkan Ibrahim Al-Bajuri mengatakan yang dimaksud dengan syaikh mukhabarah adalah pemilik lahan hanya menyerahkan lahannya kepada petani penggarap dan modal berasal dari pengelola. Mekanisme Bagi Hasil Mukhabarah Imam Bukhari meriwayatkan dari Jabir, bahwa bangsa Arab senantiasa mengolah tanahnya secara muzara'ah dengan metode pembagian 1:2, 1:3, dan 1:1 (Mardani 2013 dalam syarifah, 2017). Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk hasil panen, yaitu : 1) Bentuk dari hasil panen harus diketahui dengan jelas dalam akad, karena hasil panen tersebut yang akan dijadikan upah. 2) Hasil panen adalah milik bersama antara pemilik lahan dan petani penggarap. 3) Kadar dari pembagian hasil panen harus ditentukan, boleh dengan cara setengah, sepertiga, atau seperempat sesuai dengan kesepakatan kedua pihak. 4) Pembagian hasil panen ditentukan secara umum dari keseluruhan hasil panen. 50 Tawazun: Journal of Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 2020
Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah Akibat Akad Mukhabarah Akad mukhabarah akan terbentuk jika semua syarat yang diperlukan sudah terpenuhi, dengan adanya akad mukhabarah sehingga timbul akibat dari terpenuhinyya syarat tersebut, yaitu (Mukhammad Sukron, 2016) : 1) Petani penggarap bertanggung jawab terhadap pengelolaan lahan, mulai dari penanaman, perawatan dan lainnya hingga menghasilkan panen 2) Pembayaran pajak bumi dibebankan kepada pemilik lahan bukan kepada petani penggarap, pembayaran pajak bumi juga tidak bisa diambilkan dari hasil panen yang belum dibagi kedua pihak 3) Pemilik lahan dan petani penggarap berhak mendapatkan pembagian dari hasil panen sesuai dengan kesepakatan diantara kedua pihak 4) Jika terjadi gagal panen, maka ditanggung oleh kedua pihak Berakhirnya Mukhabarah Terdapat beberapa hal yang menyebabkan berkahirnya mukhabarah, diantaranya yaitu : 1) Jangka waktu perjanjian telah habis 2) Salah satu pihak antara pemilik lahan dan petani penggarap akad meninggal dunia 3) Adanya uzur yang menyebabkan batalnya akad, yaitu : tanah yang dijadikan objek bagi hasil terpaksa harus dijual, petani penggarap sakit, petani penggarap sudah tidak sanggup menggarap, dan pemilik lahan berkeinginan untuk menggarap lahannya sendiri tanpa bantuan petani penggarap Hikmah yang didapatkan dari mukhabarah: 1) Saling tolong menolong antara pemilik lahan dan petani penggarap 2) Saling memberi keuntungan diantara kedua pihak melalui pembagian hasil panenya 3) Menghindari adanya lahan yang tidak dimanfaatkan, karena dengan adanya mukhabarah tanah yang tidak dimanfaatkan bisa digarap oleh petani penggarap 'Urf (Adat) Secara terminologi 'Urf adalah sesuatu yang dimengerti sekelompok masyarakat yang dipandang baik dan diterima oleh akal manusia serta berlaku secara konsisten dimasyarakat. Sedangkan secara definisi 'Urf dan adat memiliki suatu kesamaan, yaitu menjadi suatu yang dikenal dan diulang-ulang kemudian menjadi suatu kebiasaan. 'Urf dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu dari segi objek, dari segi cakupan, dan dari segi keabsahan. Tawazun: Journal of Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 2020 51
Ana Liana Wahyuningrum dan Darwanto Syarat 'Urf Sebagai Landasan Hukum Islam Efendi (2005) mengatakan 'Urf bisa dijadikan landasan hukum apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berkut : 1) 'Urf harus termasuk 'urf sahih, yaitu 'urf tidak bertentangan dengan ajaran Al-qur'an dan sunnah. 2) 'Urf harus bersifat umum, yaitu telah menjadi suatu kebiasaan mayoritas masyarakat. 3) 'Urf sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada 'urf tersebut. Kerangka Pemikiran Gambar 1 Kerangka Pemikiran Sumber : Diolah Oleh Penulis METODE PENELITIAN ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif kualitatif dengan bentuk studi kasus, penulis menggunakan untuk jenis penelitian mengumpulkan informasi yang detail yang mencakup kasus yang akan Penelitian ini karena memungkinkan penulis 52 Tawazun: Journal of Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 2020
Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah penulis teliti. Data yang akan dikumpulkan berupa kata-kata. Data dalam penelitian ini adalah penerapan bagi hasil pertanian di desa Brakas. Objek dalam penelitian ini yaitu masyarakat yang melakkan kerjasama bagi hasil pertanian antara pemilik lahan dengan petani penggarap di Desa Brakas Kecamatan Dempet Kabupaten Demak. Instrumen utama dalam pengumpulan data yaitu peneliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, dan data sekunder, data primer diperoleh dari wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Data sekunder diperoleh dari sumber lain sebagai penunjang data primer. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan proses pengumpulan data dari berbagai sumber data. Triangulasi dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. trianggulasi. Trianggulasi data adalah PEMBAHASAN Desa Brakas merupakan sebuah desa yang terletak di paling timur dari kecamatan Dempet kabupaten Demak, desa brakas berbatasn langsung dengan kabupaten Grobogan di sebelah timur dan kota Kudus di sebelah utara. Desa ini terdiri dari 15 Rukun Tetangga (RT) dan 03 Rukun Warga (RW). Jumlah penduduk di desa Brakas sebanyak 2.550 jiwa, dengan jumlah 1.291 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 1.259 berjenis kelamin perempuan Tabel 2 Jumlah Penduduk Desa Brakas Berdasarkan Mata Pencaharian No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pekerjaan Petani Sendiri Buruh Tani Pengusaha Buruh Industri Buruh Bangunan Pedagang Angkutan Pegawai Negeri / ABRI Lainnya Jumlah Jumlah 594 615 7 22 116 86 62 31 74 1604 Sumber : BPS Kabupaten Demak dalam Dempet Dalam Angka 2019 Tawazun: Journal of Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 2020 53
Ana Liana Wahyuningrum dan Darwanto Tabel 2 menyebutkan bahwa mayoritas masyarakat desa Brakas menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, hasil pertanian yang dihasilkan adalah padi, bawang, cabe, sayur-sayuran dan sebaginya. Sistem Pertanian Di Desa Brakas Sistem pertanian yang terjadi di Desa Brakas terdiri dari 4 macam yaitu, sistem dikerjakan sendiri, sistem bagi hasil, sistem buruh tani, dan sistem sewa. 1. Sistem Dikerjakan Sendiri Sistem seperti ini dilakukan oleh petani yang memiliki lahan sendiri serta memiliki waktu dan keahlian dalam bertani, dalam sistem ini modal dan tenaga berasal dari petani sendiri tanpa campur tangan dari orang lain, sehingga hasil dari pertanian tersebut sepenuhnya milik sendiri. 2. Sistem Bagi Hasil (Maro) Masyarakat di Desa Brakas biasa menyebutnya dengan maro yaitu sistem pertanian yang dilakukan antara petani penggarap dengan pemilik lahan, dimana pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada petani penggarap, semua modal sepenuhnya ditanggung oleh petani penggarap. 3. Sistem Buruh Tani Sistem ini berbeda dengan bagi hasil, jika sistem bagi hasil upahnya dari hasil panen beda dengan sistem buruh tani yang mendapatkan upah tertentu. 4. Sistem Sewa Sistem ini beda dengan sistem-sistem sebelumnya. Sistem sewa yaitu dimana seseorang membayar uang dengan jumlah tertentu kepada pemilik lahan sebagai uang untuk sewa tanahnya dalam waktu tertentu. Sistem bagi hasil / maro yang dipraktikkan oleh masyarakat di Desa Brakas hampir sama dengan akad mukhabarah yang dijelaskan dalam hukum Islam. Sistem maro ini belum sepenuhnya sesuai dengan mukhabarah, karena minimnya pengetahuan masyarakat mengenai tentang hukum Islam dan Undang-undang yang mengatur tentang bagi hasil pertanian, sehingga masyarakat lebih berpedoman dengan hukum adat yang telah menjadi hukum kebiasaan secara turun temurun di desa tersebut. Alasan Masyarakat Melakukan Kerjasama Bagi Hasil Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, alasan pemilik sawah di desa Brakas kecamatan Dempet memilih sistem bagi hasil dibandingan dengan menggarap sendiri atau sistem sewa atau membayar tani dalam mengelola lahannya karena ingin menikmati hasilnya secara bertahap, faktor lainnya yaitu karena pemilik lahan tidak memiliki waktu dan keahlian dalam mengelola lahan. Alasan lainnya yaitu pemilik lahan memiliki beberapa lahan buruh 54 Tawazun: Journal of Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 2020
Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah sehingga mereka kewalahan dalam mengelolanya, sehingga pemilik lahan melakukan kerja sama bagi hasil dengan petani penggarap yang tidak memiliki lahan, dengan tujuan lahan tetap terawat dan menghasilkan. Faktor lainnya yaitu adanya rasa sosialisasi atau balas jasa atau tolong menolong, sehingga dengan terjalinnya kerjasama bagi hasil ini bisa menjalin rasa tolong menolong antara petani penggarap dengan pemilik lahan. Berdasarkan wawancara dengan informan, alasan petani penggarap melakukan kerjasama bagi hasil yaitu karena petani penggarap memiliki waktu dan keahlian dalam bertani tidak memiliki lahan untuk bertani, petani penggarap tidak memiliki uang atau modal untuk menyewa lahan sehingga mereka lebih memilih bagi hasil, karena hal ini sama-sama menguntungkan baik dari pihak pemilik lahan ataupun petani penggarap. Sebagai masyarakat desa, sifat-sifat murninya masih sangat kental yaitu adanya sifat saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya. Sifat kerukunan yang menjadikan salah satu alaan terjadinya perjanjian bagi hasil dengan saling percaya. Rasa tolong menolong dan saling percaya menjadi salah satu alasan mereka untuk melanjutkan perjanjian bagi hasil sesuai dengan adat kebiasaan setempat. Dilihat dari penjelasan diatas, jika dilihat dari hukum Islam tidak ada yang menunjukan sesuatu yang dilarang, sehingga alasan untuk melakukan kerja sama yang dilakukan masyarakat di desa Brakas tetap sah apabila antara kedua pihak saling ridho dan tidak ada unsur paksaan dalam melakukan kerjasama bagi hasil tersebut. Praktek Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Hasil wawancara yang dilakukan kepada informan (Pemilik lahan, informan pendukung) menyatakan bahwa petani penggarap, dan pengetahuan masyarakat tentang adanya konsep Islam dan Undang-Undang yang mengatur kerjasama bagi hasil sangat mini, hal ini karena belum pernah ada sosialisasi mengenai konsep Islam dan Undang- undang yang membahas mengenai bagi hasil pertanian. Masyarakat di desa Brakas pada umunya melakukan perjanjian bagi hasil sesuai dengan adat setempat dan tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep Islam. Faktor ketidaktahuan akan adanya konsep Islam dan Undang- undang yang mengatur bagi hasil pertanian sangat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang mereka lakukan, perjanjian yang mereka lakukan yaitu perjanjian secara lisan dan langsung dengan tindakan atas dasar kepercayaan. Kesepakatan Akad Kerjasama Bagi Hasil Perjanjian bagi hasil di desa Brakas pada umunya dilakukan secara lisan dan langsung dengan tindakan atas dasar kepercayaan tanpa Tawazun: Journal of Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 2020 55
Ana Liana Wahyuningrum dan Darwanto menghadirkan saksi. Setelah terjadinya akad dengan kata sepakat maka secara otomatis kerjasama bagi hasil tersebut dimulai. Akad perjanjian seperti ini memang sudah menjadi adat kebiasaan secara turun temurun oleh masyarakat setempat. Waktu Pelaksanaan Kerjasama Bagi Hasil Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan petani yang melakukan kerjasama bagi hasil di desa Brakas, terdapat fakta bahwa kerjasama yang mereka lakukan tidak ada ketentuan lamanya waktu kerjasama, sehingga akad ini bisa berakhir kapan saja. Perjanjian kerjasama yang dilakukan masyarakat desa Brakas berlangsung begitu saja tanpa adanya ketentuan waktu lamanya kerjasama berlangsung, model seperti ini sudah menjadi suatu kebiasaan masyarakat di desa Brakas. Hal ini karena kebanyakan pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada saudaranya sebagai petani penggarap, sehingga mereka tidak pernah menenukan batasan waktu lamanya kerjasama tersebut. Perjanjian bagi hasil ini bisa berakhir kapan saja, berdasarkan kesepakatan bersama, berdasarkan keinginan petani penggarap, dan berdasarkan keinginan pemilik lahan. Modal dan Pembayaran Pajak Tanah Kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di desa Brakas, disebutkan bahwa semua modal dari masa tanam hingga masa panen sepenuhnya ditanggung oleh petani penggarap. Modal tersebut mulai dari bibit, pupuk, alat-alat, tenaga, dan lainnya yang diperlukan dalam mengelola lahan. Hasil wawancara dengan informan mengatakan bahwa modal sepenuhnya ditanggung oleh petani penggarap, pemilik lahan hanya menyediakan lahan saja. Selain modal, tanah yang dijadikan sebagai objek perjanjian bagi hasil juga memiliki kewajiban pajak yang harus dibayarkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan menyatakan bahwa pembayaran pajak tanah sewa ditanggung oleh pemilik lahan, petani penggarap, atau ditanggung oleh kedua pihak, hal ini sesuai kesepakatan bersama. Mekanisme Bagi Hasil Proses bagi hasil dilakukan ketika panen, dan sebagai petani penggarap mempunyai kewajiban untuk membagi hasil panen dengan kesepakatan diantara kedua pihak. Semua modal dari masa tanam hingga panen sepenuhnya ditanggung oleh petani penggarap, dan untuk bagi hasil tanaman padi yang berlaku dimasyarakat Brakas dibagi 1:1, yaitu 1 bagian untuk pemilik lahan dan 1 bagian lainnya untuk petani penggarap, sedangkan untuk tanaman palawija dibagi 1:2, yaitu 1 bagian untuk 56 Tawazun: Journal of Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 2020
Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah pemilik lahan dan 2 bagian untuk petani penggarap, dengan modal ditanggung sepenuhnya oleh petani penggarap. Pembagian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat desa Brakas bisa dalam bentuk uang atau hasil panen, jika hasil panen dijual disawah maka bagi hasil berupa uang dan jika hasil panen dibawa pulang maka bentuk bagi hasil berupa hasil panen, hal ini sesuai kesepakatan kedua belah pihak antara pemilik lahan dengan petani penggarap sesuai dengan kebutuhan mereka. Pandangan Islam Tentang Kerjasama Bagi Hasil Di Desa Brakas Perjanjian bagi hasil yang dilakukan masyarakat desa Bralas secara lisan langsung dengan tindakan, atas dasar kepercayaan, dan tidak menghadirkan saksi. Menurut Jumhur ulama kerjasama pertanian dalam hukum islam memiliki beberapa rukun yang harus dipenuhi supaya akad menjadi sah, yaitu adanya pemilik lahan, adanya petani penggarap, objek, serta ijab dan qabul. Tidak dijelaskan bahwa akad perjanjian Bagi hasil harus dilakukan secara tertulis, sehingga dengan adanya ijab dan qabul dapat dipenuhi dengan kata sepakat yang terjadi antara pemilik lahan dengan petani penggarap secara lisan dan langsung dengan tindakan, dengan demikian pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian yang dilakukan masyarakat desa Brakas telah memenuhi syarat tersebut. Pemilik lahan dan petani penggarap yang melakukan kerjasama bagi hasil tidak menjelaskan secara jelas tentang jangka waktu diawal akad. Sehingga kerjasama ini bisa berakhir kapan saja bergantung pada keinginan pemilik lahan , keinginan petani penggarap, dan kesepakatan antara kedua pihak. Syarat dari kerjasama perspektif mukhabarah dalam hukum Islam menurut Jumhur ulama lamanya jangka waktu perjanjian harus dijelaskan diawal akad. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam hal jangka waktu perjanjian dan berakhirnya kerjasma yang terjadi di desa Brakas tidak sesuai dengan hukum Islam. Mekanisme bagi hasil yang digunakan oleh masyarakat desa Brakas secara umum yaitu 1:1 untuk tanaman padi, yaitu 1 bagian untuk pemilik lahan dan 1 bagian untuk perani penggarap, dengan seluruh biaya dibebankan sepenuhnya kepadda petani penggarap, dan hasilnya dibagi diantara kedua pihak tanpa dikurangi biaya selama produksi. Penentuan bagi hasil yang dilakukan masyarakat desa Brakas sudah sesuai dengan hukum Islam, hal ini sebagaimana syarat sahnya mukhabarah sehubungan dengan bagi hasil yaitu disebutkan secara jelas diawal akad. Pemilik lahan dan petani penggarap yang melakukan kerjasama bagi hasil merasa tidak ada yang dirugikan, karena jika mengalami gagal panen atau kerugian maka kerugian tersebut ditanggung kedua pihak. Kaidah hukum Islam dari sistem bagi hasil yaitu yang terikat dalam perjanjian kerjasama akan mendapatkan bagian dari hasil yang diperoleh, Tawazun: Journal of Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 2020 57
Ana Liana Wahyuningrum dan Darwanto dan akan menanggung kerugian jika mengalami gagal panen. Sehingga dengan hal ini penanggungan kerugian pada pelaksanaan kerjasama di desa Brakas sudah sesuai dengan hukum Islam. Terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi ketidaksesuaian antara sistem bagi hasil maro yang terjadi di desa Brakas dengan sistem bagi hasil sesuai hukum Islam, yaitu : 1. Faktor Kebiasaan Faktor kebiasaan yang ada di masyarakat menjadi alasan pertama mengapa masyarakat tidak melakukan bagi hasil sesuai dengan hukum Islam. Pemilik lahan dan petani penggarap hanya melakukan sistem bagi hasil sesuai dengan adat kebiasaan, karena hal ini sudah mereka lakukan secara turun temurun dan sudah menjadi hukum adat setempat. 2. Faktor Ketidaktahuan Selain faktor kebiasaan, faktor ketidaktahuan tentang sistem bagi hasil, bagaimana cara sistem bagi hasil yang dianjurkan dalam Islam, hal ini karena tidak pernah adanya sosialisasi tetang hukum Islam yang membahas mengenai kerjasama bagi hasil pertanian. Tabel 3 Pandangan Islam Tentang Kerja Sama No 1 2 3 Keterangan Subjek Perjanjian Objek Perjanjian Bentuk Perjanjian Penerapan Bagi Hasil Pertanian di Desa Brakas Subjek bagi hasil di Desa Brakas yaitu lahan pemilik perorangan dan petani penggarap perorangan tanah Hasil dari pemilik sawah lahan dan tenaga kerja dari petani penggarap Secara lisan atas dasar kepercayaan, tanpa ada saksi Kesesuaian dengan Hukum Islam (Mukhabarah) Sesuai : Secara etimologi, kerjasama bagi hasil pertanian dalam menurut hukum Islam yaitu harus adanya pemilik lahan dan petani penggarap. : menurut Jumhur Sesuai Ulama objek perjanjian bagi hasil yaitu manfaat dari tanah sawah milik pemilik lahan dan hasil kerja dari petani penggarap, sehingga antara pemilik lahan dan penggarap petani mendapatkan hak dari hasil tanah tersebut. : dengan adanya Sesuai syarat ijab dan qabul dapat kata dipenuhi sepakat pemilik petani lahan penggarap secara lisan bisa bidang dengan antara dengan 58 Tawazun: Journal of Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 2020
Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah 5 6 7 8 4 Jangka Waktu Perjanjian Berakhirnya Kerjasama Bagi Hasil Penyedia modal (benih, pupuk, alat, dll) Mekanisme bagi hasil Bentuk Bagi Hasil Pembayaran Pajak Tanah dikatakan sah, karena akad rukun dalam mukhabarah tidak terdapat penjelasan yang menyatakan perjanjian kerjasama bagi hasil harus pertanian dilakukan secara tertulis. Tidak Sesuai : menurut Jumhul Ulama mukhabarah harus mengenai jangka waktu dan berakhirnya kerjasama tersebut. Jangka waktu tidak ditetapkan Berdasarkan kesepakatan bersama, keinginan pemilik lahan dan berdasarkan keinginan petani penggarap Sepenuhnya disediakan oleh petani penggarap Sesuai : Modal (benih, pupuk, alat, dll) disediakan oleh petani penggarap sesuai dengan syarat akad mukhabarah. Sesuai : dalam hukum Islam jika mekanisme pembagian disebutkan diawal akad maka menjadi sah. Mekanisme bagi yang hasil digunakan yaitu 1:1 untuk tanaman 1:2 dan padi, untuk tanaman palawija yaitu 1 untuk lahan dan 2 untuk penggarap Hasil panen / uang peemilik petani Tidak dijelaskan mengenai bentuk bagi hasil yang akan dibagi dalam bentuk apa. Hal ini sesuai kesepakatan diantara kedua pihak yang bersangkutan. Tidak terdapat pembahasan secara eksplisit mengenai pembayaran pajak tanah dalam kerjasama bagi hasil pertanian. Ditanggung pemilik lahan, ditanggung petani penggarap, dan ditanggung diantara kedua pihak 9 Risiko Gagal Ditanggung Sesuai : kaidah dari sistem Tawazun: Journal of Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 2020 59
Ana Liana Wahyuningrum dan Darwanto Panen diantara pemilik lahan dan petani penggarap bagi hasil adalah yang terikat dalam perjanjian akan turut menanggung terjadi jika risiko gagal panen. Sumber : Data Primer KESIMPULAN 1. Sistem pertanian yang ada di Desa Brakas terdiri dari 4 macam, yaitu dikerjakan sendiri, bagi hasil (maro), buruh tani, dan sewa. Sistem bagi hasil maro yang terjadi di desa Brakas memiliki kesamaan dengan akad mukhabarah dalam hukum Islam. 2. Selain tidak memiliki keahlian dalam bertani, alasan pemilik lahan memiliki bagi hasil daripada sewa karena agar mendapatlan hasil panen selama bertahap. Alasan petani penggarap memilih sistem bagi hasil dari pada sewa karena mereka tidak memiliki modal untuk membayar sewa. 3. Pandangan Islam tentang sistem kerjasama bagi hasil yang dilakukan masyarakat desa Brakas dari segi bentuk perjanjian yang dilakukan secara lisan sudah sesuai dengan rukun akad mukhabarah, dari segi jangka waktu dan berakhirnya kerjasama tidak sesuai dengan syarat akad mukhabarah, penyedia modal berasal dari petani penggarap sudah sesuai dengan syarat mukhabarah, mekanisme bagi hasil sudah sesuai, penanggungan risiko gagal panen sudah sesuai. DAFTAR PUSTAKA Amir Syariffudin. (2003). Garis-Garis Besar Fiqh. Bogor: Kencana. Antonio, M. syafi'i. (2001). Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik. Jakarta : Gema Insani. Beny Septyliyan Primada. (2015). Tinjauan Mekanisme Kontrak Pengelolaan Lahan Pertanian Berbasasis Adat Istiadat Dalam Kajian Fiqh Muamalah. Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan Universitas Airlangga, Vo. 2 No.11 Efendi, S. (2005). Ushul Fiqh. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. Emily Nur Saidy. Implementasi Al-Musaqah Terhadap Kesejahteraan Buruh Petik Cengkeh Di Desa Kombo. LAA MAISYIR - Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Vol.6 No., 16-37. (2019). Mukhammad Sukron. (2016). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Mukhabarah Di Desa Tlogorejo Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang. Institut Agama Islam Negeri Salatiga. 60 Tawazun: Journal of Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 2020
Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah Priyadi, U., & Shidiqie, J. S. A. (2015). Pelaksaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah. Jurnal Studi Agama Universitas Islam Indonesia, Vol. XV, N. Sulajman Rasyid. (1994). Fiqh Islam. Sinar Baru Algensindo. Syarifah Nurul Faridah. (2017). Implementasi Akad Mukabarah Pada Pengelolaan Perkebunan Kopi DI Kalangan Masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah. UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Wahyuningsih, T. (2013). Sistem Bagi Hasil Maro Sebagai Upaya Mewujudkan Solidaritas Masyarakat. Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture, 3(2), 197-204. Tawazun: Journal of Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 2020 61
Ana Liana Wahyuningrum dan Darwanto Halaman ini sengaja dikosongkan 62 Tawazun: Journal of Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 2020