Menimbang : Mengingat : SALINAN WALIKOTA JAMBI PROVINSI JAMBI PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG KETAHANAN KELUARGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA JAMBI, a. bahwa dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan diperlukan upaya daerah dan pembangunan manusia dengan seutuhnya berpegang pada nilai-nilai budaya yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga sejahtera, religius, berbudaya, dan modern; ketahanan nasional Indonesia b. bahwa kemajuan globalisasi terhadap kondisi sosial masyarakat dan berpengaruh pergeseran yang nilai-nilai mempengaruhi Ketahanan Keluarga sebagai lembaga sosial lembaga sosial yang berkembang dasar dari seluruh dimasyarakat; teknologi informasi dan luhur budaya bangsa c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Keluarga tentang merupakan bagian dari urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah yang perlu pengaturan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah; Pemerintahan Daerah, Ketahanan d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Keluarga; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945; 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4967); 5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1994 Nomor 36, Tambahan Republik Lembaran Negara Republik 3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053); Indonesia Nomor 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Republik Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
Menetapkan 10. Peraturan Pemerintah Nomor 87 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614); tahun 2014 11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6339); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Keluarga Penyelenggaraan Pembangunan (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 8). Ketahanan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI dan WALIKOTA JAMBI MEMUTUSKAN: : PERATURAN DAERAH TENTANG KETAHANAN KELUARGA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah Kota adalah Kota Jambi. 2. Pemerintah Daerah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Walikota adalah Walikota Jambi. 4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Walikota dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah. pemerintahan urusan 5. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu Keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna
hidup mandiri dan mengembangkan diri dan Keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. 6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. 7. Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk Keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 8. Keluarga Rentan adalah Keluarga yang beresiko mengalami masalah, baik dari diri maupun dari lingkungan sehingga tidak dapat mengembangkan potensinya. 9. Keluarga Prasejahtera adalah keluarga yang tidak dapat memenuhi salah satu indikator atau lebih dari 6 (enam) sandang, papan, yaitu pangan, indikator penentu, penghasilan, kesehatan danpendidikan. 10. Fasilitasi Ketahanan Keluarga adalah segala sesuatu yang menjadi sarana pendukung dalam rangka mewujudkan kondisi dinamik suatu Keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan Keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin 11. Motivator Ketahanan Keluarga menjalankan Ketahanan Keluarga di wilayahtugasnya. 11. Motivator Ketahanan Keluarga menjalankan Ketahanan Keluarga di wilayahtugasnya. yang tugas untuk mewujudkan pembangunan 12. Rencana Jangka Panjang Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah Perencanaan pembangunan ketahanan keluarga yang disusun dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. 13. Rencana Jangka Menengah Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah Perencanaan pembangunan ketahanan keluarga yang disusun dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. 14. Data Pilah Keluarga adalah informasi yang dapat menjadi salah satu indikator dalam mengukur capaian ketahanan keluarga. Pasal 2 (1) Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam upaya meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota, keluarga, masyarakat dan dunia usaha dalam menciptakan, mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan Keluarga dalam mewujudkan Ketahanan Keluarga. (2) Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk: a. mewujudkan kualitas Keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat melaksanakan fungsi Keluarga secara optimal menuju Keluarga sejahtera lahir dan batin; b. menerapkan nilai-nilai religius dalam kehidupan berkeluarga; dan
c. mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi upaya oleh yang Ketahanan Keluarga Pemerintah Daerah Kota, masyarakat dan dunia usaha. diselenggarakan BAB II RUANG LINGKUP Pasal 3 Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut: a. perencanaan; b. pelaksanaan; c. wali anak dan pengampuan; d. kelembagaan; e. koordinasi; f. kerja sama; g. sistem informasi; dan h. pembinaan, pengawasan dan pengendalian. BAB III PERENCANAAN Bagian Kesatu Perencanaan Jangka Panjang dan Menengah Pasal 4 (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pembangunan Ketahanan Keluarga sesuai kebijakan nasional dan kebijakan Pemerintah Provinsi di bidang Ketahanan Keluarga yang meliputi Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan periode perencanaan 20 (dua puluh) tahun dan Rencana Jangka Menengah Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan periode perencanaan 5 (lima) tahun. (2) Rencana pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mewujudkan Keluarga berkualitas yang diarahkan untuk: a. landasan legalitas dan keutuhan keluarga; b. ketahanan fisik keluarga; c. ketahanan ekonomi keluarga; d. ketahanan sosial psikologi keluarga; dan e. ketahanan sosial budaya dan agama. (3) Rencana Jangka Panjang Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
(4) Rencana Jangka Menengah Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Pasal 5 Perencanaan pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disusun dengan ketentuan sebagai berikut: a. melalui evaluasi, penelitian, dan pengembangan pembangunan Ketahanan Keluarga; b. meliputi penyiapan sasaran Keluarga secara berkelanjutan dan penetapan sasaran pembangunan Ketahanan Keluarga; c. melalui upaya program pembangunan yang tidak berisiko menimbulkan dan/atau menambah kerentanan Keluarga; dan penetapan kebijakan dan d. melalui pengendalian dampak terhadap pembangunan Ketahanan Keluarga. Pasal 6 Dalam hal perencanaan pembangunan Ketahanan Keluarga belum terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4), Walikota menetapkan pembangunan Ketahanan Keluarga dengan Peraturan Walikota. perencanaan Bagian Kedua Perencanaan Tahunan Pasal 7 (1) Pemerintah Daerah menyusun Tahunan Pembangunan Ketahanan Keluarga berdasarkan rencana pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud rencana pembangunan dalam Pasal 6 berdasarkan Ketahanan Keluarga. Rencana (2) Perencanaan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penggalangan peran individu, Keluarga, masyarakat, organisasi profesi, dunia usaha, dan penyandang dana tidak mengikat dalam pembangunan yang bersifat pembangunan Ketahanan Keluarga; b. advokasi, edukasi pembangunan Ketahanan Keluarga kepada seluruh komponen perencana dan pelaksana pembangunan serta Keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat; dan komunikasi, informasi, dan
c. fasilitasi serta pelayanan yang berkaitan dengan pembangunan Ketahanan Keluarga bagi Keluarga Rentan dan Keluarga Prasejahtera. (3) Rencana Tahunan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan daerah tahunan. Pasal 8 Penyusunan Perencanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dalam Pasal 7 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. BAB IV PELAKSANAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 9 Ketahanan Keluarga dilaksanakan oleh: a. pemerintah daerah; b. keluarga; c. masyarakat; dan d. dunia usaha. Pasal 10 (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Ketahanan Keluarga, yang meliputi: a. penerapan dan peningkatan nilai yang dilaksanakan melalui aktivitas Keluarga berbasis agama; agama b. ketahanan fisik keluarga yang dilaksanakan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar fisik c. strukturisasi dan legalitas Keluarga yang dilaksanakan untuk menurunkan angka perceraian; d. ketahanan fisik keluarga yang dilaksanakan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar fisik keluarga meliputi sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan; e. ketahanan ekonomi yang dilaksanakan untuk mendorong peningkatan penghasilan kepala keluarga; dan f. strukturisasi dan legalitas Keluarga yang dilaksanakan untuk menurunkan angka perceraian; g. ketahanan sosial psikologi, yang dilaksanakan untuk mendorong keluarga dalam memelihara ikatan, dan
komitmen berkomunikasi secara efektif, pembagian dan tujuan, mendorong penerimaan peran, menetapkan anggota keluarga untuk maju, membangun hubungan sosial, dan mengelola masalah Keluarga, serta menghasilkan konsep diri, harga diri, dan integritas diri yang positif. (2) Fasilitasi Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada (1) berpedoman pada perencanaan pembangunan ayat Ketahanan Keluarga. Pasal 11 (1) Fasilitasi Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilaksanakan melalui: a. peningkatan kualitas anak melalui pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan mengenai perawatan, pengasuhan, perlindungan, serta perkembangan anak; b. peningkatan kualitas remaja melalui pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan mengenai kehidupanberkeluarga; c. peningkatan kualitas hidup bagi lanjut usia agar tetap hidup mandiri dan produktif secara sosial dan ekonomis sehingga berguna bagi Keluarga dan masyarakat; d. peningkatan fungsi, peran, dan tugas Keluarga; e. pemberdayaan Keluarga Rentan melalui perlindungan, bantuan dan/atau fasilitasi untuk mengembangkan diri agar setara dengan Keluarga lain; f. peningkatan kualitas lingkungan Keluarga; g. peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumberdaya ekonomi Keluarga; h. pengembangan cara inovatif melalui bantuan dan/ atau fasilitasi yang lebih efektif bagi Keluarga Prasejahtera;dan i. pengembangan program dan kegiatan dalam upaya Keluarga mengurangi Prasejahtera dan perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga. angka kemiskinan bagi (2) Ketentuan fasilitasi Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan WaliKota. lebih lanjut mengenai
Bagian Kedua Keluarga Paragraf 1 Umum Pasal 12 Ketahanan Keluarga dilaksanakan melalui pemenuhan hak dan pelaksanaan atas kewajiban Keluarga, yang terdiri dari: a. anggota keluarga; b. calon pasangan menikah; c. suami istri; dan d. orang perseorangan. Pasal 13 (1) Setiap Keluarga berkewajiban melaksanakan fungsi keluarga. (2) Fungsi keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek: a. keagamaan, yaitu mengembangkan kehidupan keluarga yang menghayati, memahami serta melaksanakan nilai- nilai agama dengan penuh iman dan taqwa kepada tuhan yang mahaesa; b. sosial budaya, yaitu memberikan kesempatan kepada keluarga dan seluruh anggotanya untuk mengembangkan dan menanamkan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang beraneka ragam dalam satu kesatuan; c. cinta kasih, yaitu memberikan landasan yang kokoh terhadap hubungan yang harmonis antar anggota keluarga, masyarakat serta hubungan kekerabatan antar generasi serta tercipta kehidupan yang penuh cinta kasih lahir dan batin; d. perlindungan, yaitu menumbuhkan rasa aman baik secara fisik, ekonomi, dan psikosial, serta kehangatan dalam kehidupan keluarga; e. reproduksi, yaitu melanjutkan/meneruskan (menjaga kelangsungan garis keturunan) keturunan yang sehat, direncanakan, pengasuhan nyang baik, serta memelihara dan merawat keluarga sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan manusia lahir dan batin; f. sosialisasi dan pendidikan, yaitu memberikan peran kepada keluarga untuk mengasuh, merawat, dan mendidik tahapan yang agar menjadi perkembangannya berkualitas dan mampu beradaptasi terhadap lingkungan dan kehidupan; keturunan sesuai dengan generasi g. ekonomi, yaitu unsur pendukung untuk memenuhi kebutuhan keluarga dalam mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
h. pembinaan lingkungan, yaitu menanamkan pada setiap keluarga agar mampu menempatkan diri secara serasi, selaras, dan seimbang sesuai daya dukung alam dan lingkungan yang berubah secara dinamis. Paragraf 2 Anggota Keluarga Pasal 14 Dalam mewujudkan Ketahanan Keluarga, setiap anggota Keluarga mempunyai hak sebagai berikut: a. memperoleh kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan dan bantuan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; b. mendapatkan perlindungan untuk menjaga keutuhan, ketahanan dan kesejahteraan Keluarga; c. memperoleh legalitas kependudukan; d. mempertahankan dan mengembangkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius; e. berkomunikasi dan memperoleh informasi mengenai Keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungansosialnya; f. memperjuangkan pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kelompok untuk membangun daerah; g. memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya; h. mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untuk mengembangkan kualitas diri dan fungsi Keluarga sesuai norma agama dan etikasosial; i. mengembangkan pengetahuan dan Ketahanan Keluarga; dan memperoleh manfaat teknologi, seni dan budaya ilmu terkait j. mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan Ketahanan Keluarga dengan menggunakan sarana yang tersedia;dan k. hidup di dalam tatanan masyarakat yang aman dan dan tenteram, melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia. yang menghormati, melindungi, Pasal 15 Dalam mewujudkan Ketahanan Keluarga, setiap anggota Keluarga mempunyai kewajiban sebagai berikut : a. mengembangkan kualitas diri dan fungsi Keluarga agar Keluarga mengembangkan kualitas Keluarga guna mewujudkan Ketahanan Keluarga; dapat hidup mandiri dan mampu b. berperan dalam mewujudkan KetahananKeluarga;
c. menghormati hak sesama anggota Keluarga dan hak Keluarga lain dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan d. memberikan data dan informasi berkaitan dengan Keluarga yang diminta Pemerintah Daerah untuk pembangunan Ketahanan Keluarga sepanjang tidak melanggar hak-hak penduduk. Paragraf 3 Calon Pasangan Menikah Pasal 16 (1) Dalam mewujudkan Ketahanan Keluarga, setiap calon pasangan menikah mempunyai hak sebagai berikut: a. mendapatkan informasi, bimbingan, dan edukasi terkait perkawinan, pengembangan kualitas diri, dan fungsi Keluarga, sesuai norma agama, adat, sosial, serta ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. mendapatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan persiapan sesuai perkawinan. kebutuhan berkenaan dengan (2) Dalam mewujudkan Ketahanan Keluarga, setiap calon pasangan menikah mempunyai kewajiban sebagai berikut: a. mengikuti bimbingan atau bentuk sejenis lainnya berkenaan dengan perkawinan, pengembangan kualitas diri, dan fungsi Keluarga; dan b. melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah. (3) Pemerintah Daerah Kota dapat memfasilitasi pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban calon pasangan menikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). (4) Fasilitasi pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban calon pasangan menikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui koordinasi dan/atau kerja sama dengan lembaga pemerintah, lembaga keagamaan dan/atau lembaga sosial. Paragraf 4 Suami Istri Pasal 17 Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban suami istri, didasarkan atas perkawinan yang sah menurut hukum masing- masing agama, serta dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 18 Setiap suami Ketahanan Keluarga, sebagai berikut: istri mempunyai hak dalam mewujudkan a. membangun Keluarga bertanggungjawab; yang berkualitas secara b. mewujudkan hak reproduksinya dan semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya; dan c. mengangkat anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 19 (1) Setiap suami istri berkewajiban mewujudkan Ketahanan Keluarga dengan melaksanakan tugas dan fungsi sesuai norma agama, norma sosial, norma adat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Suami istri yang memiliki anak berkewajiban untuk: a. mencatatkan anak dalam register akta kelahiran, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b. merawat, mengasuh, melindungi, mengarahkan, membimbing, sesuai norma agama, norma sosial, norma adat dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. mendidik, mengarahkan dan membimbing anak untuk memahami dan melaksanakan kewajiban, sesuai usia, fisik, dan psikis anak. Paragraf 5 Orang Perseorangan Pasal 20 (1) Setiap orang dewasa yang belum pernah atau tidak menikah berhak mengangkat anak sesuai syarat dan tata cara pengangkatan anak. (2) Setiap orang yang mengangkat anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban memelihara, merawat, mendidik dan membimbing, serta melakukan perlindungan terhadap anak, sesuai usia, fisik dan psikis anak berdasarkan norma agama, norma sosial, norma adat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Ketiga Peran Serta Masyarakat Pasal 21 (1) Masyarakat berperan serta dalam mewujudkan Ketahanan Keluarga.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan/atau fasilitas untuk penyelenggaraan Ketahanan Keluarga dengan prinsip nondiskriminatif. (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan: a. pemberian saran dan pertimbangan; b. pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan kearifan lokal; c. penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana; d. pemberian layanan harmonis dan Keluarga Rentan; dan konsultasi bagi keluarga e. kegiatan lain yang mendukung terwujudnya Ketahanan Keluarga. (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kota. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat (1), diatur dengan sebagaimana dimaksud pada ayat Peraturan WaliKota. Bagian Keempat Dunia Usaha Pasal 22 (1) Dunia usaha berkewajiban berperan serta dalam mewujudkan Ketahanan Keluarga. (2) Peran serta dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terutama ditujukan terhadap karyawan dan keluarga karyawan yang berada di bawah tanggung jawabnya. (3) Peran serta dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. penyediaan fasilitas untuk mendukung Ketahanan Keluarga di lingkungan usahanya, yang meliputi: 1. fasilitas fisik; dan 2. fasilitas non fisik b. berpartisipasi dalam kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan; dan c. pemberian kesempatan bagi karyawannya untuk melaksanakan kehidupan pribadinya dalam rangka mewujudkan Ketahanan Keluarga, seperti melaksanakan istri saat persiapan perkawinan atau mendampingi melahirkan. (4) Pelaksanaan peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kota.
BAB V WALI ANAK DAN PENGAMPUAN Bagian Kesatu Wali Anak Pasal 23 Penunjukan Wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak. Pasal 24 (1) Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari: a. Keluarga Anak; b. saudara; c. orang lain; atau d. badan hukum,harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan. (2) Seseorang yang ditunjuk menjadi Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan Keluarga Anak. (3) Dalam hal Keluarga Anak tidak ada, tidak bersedia, atau tidak memenuhi persyaratan, dapat ditunjuk saudara sebagai wali. (4) Dalam hal Keluarga Anak dan saudara tidak ada, tidak bersedia, tidak memenuhi persyaratan, dapat ditunjuk orang lain atau badan hukum sebagai wali. tidak diketahui keberadaannya, atau (5) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali yang diatur Peraturan berlaku/Peraturan WaliKota. dengan Perundang-udangan Bagian Kedua Pengampuan Pasal 25 (1) Setiap anggota Keluarga yang telah dewasa dapat mengajukan hak atas pengampuan anggota Keluarganya yang telah dewasa. (2) Hak atas pengampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan.
(3) Anggota Keluarga yang diberi hak pengampuan sebagaimana (1) wajib memelihara, merawat, dimaksud pada ayat mendidik dan membimbing serta melakukan perlindungan, sesuai fisik dan psikis anggota Keluarga yang berada di bawah pengampuannya, berdasarkan norma agama, sosial, norma adat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VI KELEMBAGAAN Bagian Kesatu Tim Pembina Ketahanan Keluarga Pasal 26 (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Pembina Ketahanan Keluarga. (2) Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah mempunyai tugas sebagai berikut: a. merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan pembangungan kegiatan pelaksanaan ketahanan keluarga; pembinaan b. mengoordinasikan kegiatan pembangungan Ketahanan Keluarga di Daerah Kota; pembinaan c. mendorong terbentuknya forum koordinasi Ketahanan Keluarga di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;dan d. memfasilitasi pembentukan tenaga motivator Ketahanan Keluarga. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pembina Ketahanan Keluarga mempunyai peran: a. sebagai forum koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga; dan b. sebagai forum konsultasi untuk kebijakan sektoral dan lintas sektoral untuk Pembangunan Ketahanan Keluarga. (4) Keanggotaan Tim Pembina Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: a. unsur Pemerintah Daerah; b. instansi vertikal; c. lembaga pendidikan; d. dunia usaha; e. organisasi keagamaan; f. organisasi profesi;dan g. masyarakat. (6) Tim Pembina Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Pembina Ketahanan Keluarga diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Kedua Motivator Ketahanan Keluarga Pasal 27 (1) Pemerintah Daerah Kota dapat membentuk motivator Ketahanan Keluarga dalam upaya mempercepat terwujudnya Ketahanan Keluarga. (2) Motivator Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada (1), memiliki tugas mengidentifikasi, memberikan dan ayat motivasi, mediasi, mendidik, merencanakan mengadvokasi keluarga. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pembentukan motivator Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota. BAB VII KOORDINASI Pasal 28 (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Ketahanan Pusat, Keluarga Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lain, dunia usaha dan masyarakat. berkoordinasi dengan Pemerintah (2) Koordinasi penyelenggaraan pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. BAB VIII KERJASAMA Pasal 29 (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka mewujudkan Ketahanan Keluarga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan antara Pemerintah Daerah dengan: a. pemerintah pusat; b. pemerintah provinsi; c. pemerintah kabupaten/kota lain; d. lembaga pendidikan; e. organisasi keagamaan; f. dunia usaha; g. masyarakat; dan/atau h. pihak luar negeri.
(3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa: a. bantuan pendanaan; b. bantuan tenaga ahli; c. bantuan sarana dan prasarana; d. sistem informasi; e. pendidikan dan pelatihan; f. pemberdayaan dan pendampingan sosial; dan g. kerja sama lain di bidang Ketahanan Keluarga. BAB IX SISTEM INFORMASI Pasal 30 (1) Menyelenggarakan sistem informasi Ketahanan Keluarga yang terintegrasi. (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data pilah Keluarga, permasalahan Keluarga dan potensi Keluarga. (3) Sistem informasi Ketahanan Keluarga digunakan untuk: a. perencanaan kebijakan; b. pelaksanaan kebijakan; c. monitoring dan evaluasi; d. pusat data dan informasi; e. pengaduan; dan/atau f. media belajar tentang ketahanan keluarga. BAB X PENDANAAN Pasal 31 Pendanaan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. BAB XI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 32 (1) Walikota melaksanakan pembinaan, pengawasan dan Ketahanan pengendalian Keluarga. terhadap penyelenggaraan
(2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara teknis oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Perangkat Daerah urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. yang menyelenggarakan berencana mengoordinasikan BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 33 Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. Pasal 34 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. orang mengetahuinya, memerintahkan Agar pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi. setiap Ditetapkan di Jambi pada tanggal, 31 Januari 2023 WALIKOTA JAMBI, ttd SYARIF FASHA Diundangkan di Jambi Pada tanggal, 31 Januari 2023 SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI, ttd A.RIDWAN LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2023 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI ( 5-87/2022)