Aktivisme : Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia Volume. 1 No. 2 April 2024 e-ISSN: 3032-5161; dan p-ISSN: 3032-5153, Hal. 57-69 DOI: Peran Pancasila Dan Bhineka Tunggal Ika Dalam Upaya Menanggulangi Perbedaan Politik Identitas Zainudin Hasan Universitas Bandar Lampung E-mail: zainudinhasan@ubl.ac.id Gani Hamaminata Universitas Bandar Lampung E-mail: Riki Cahyono Universitas Bandar Lampung E-mail: Muhammad Guntur Universitas Bandar Lampung E-mail: Nanang Fahrozi Bandarsyah Universitas Bandar Lampung E-mail: Alamat: Jl. ZA. Pagar Alam No.26 Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung 35142 Korespodensi: zainudinhasan@ubl.ac.id Abstract: Pancasila and unity in diversity are very important for the Indonesian nation. Not just as a motto but more as a tool to unify the nation. In this political era, unity in diversity is being tested by groups who use identity politics to gain power, even by changing Pancasila and unity in diversity into the caliphate and Islamic law. These extreme groups are very dangerous for the integrity of the Republic of Indonesia (Unitary State of the Republic of Indonesia) because Indonesia is made up of various different ethnicities, religions and races which are united by Pancasila and Bhinneka Tunggal Ika, so that if Bhinneka Tunggal Ika and Pancasila are changed, it is feared that Indonesia will break up or disband. Keywords: unity in diversity, Pancasila, NKRI. Abstrak: Pancasila dan bhinneka tunggal ika sangat penting bagi bangsa Indonesia.Bukan hanya sebagai semboyan melainkan lebih sebagai alat pemersatu bangsa. Pada era politik ini, bhineka tunggal ika sedang diuji oleh kelompok-kelompok yang menggunakan politik identitas untuk meraih kekuasaan bahkan dengan cara mengubah pancasila dan bhineka tunggal ika menjadi khalifah dan syariat islam. Kelompok-kelompok beraliran ekstrim ini sangat berbahaya bagi keutuhan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) karena Indonesia terdari dari berbagai suku bangsa, agama, ras yang berbeda yang disatukan dengan pancasila dan bhineka tunggal ika sehingga apabila bhineka tunggal ika dan pancasila diubah maka dikhawatirkan Indonesia akan pacah atau bubar. Kata kunci: bhinneka tunggal ika, pancasila, NKRI. Received Maret 30, 2024; Accepted April 30, 2024; Published April 30, 2024 * Zainudin Hasan, zainudinhasan@ubl.ac.id
Peran Pancasila Dan Bhineka Tunggal Ika Dalam Upaya Menanggulangi Perbedaan Politik Identitas PENDAHULUAN Indonesia adalah negara kesatuan yang penuh dengan keragaman.Indonesia terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan. Berbagai suku, agama, ras, budaya, bahasa daerah, dan golongan serta beberapa agama tersebut diperbolehkan berkembang di Indonesia yang dilindungi oleh konstitusi dan Idiologi bangsa. Indonesia memiliki lebih dari 300 suku bangsa, dimana setiap suku bangsa memiliki kebudayaan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Selain itu masing masing suku bangsa juga memiliki norma sosial yang mengikat masyarakat di dalamnya agar taat dan melakukan segala yang tertera di dalamnya. Selain itu, Indonesia juga memiliki 17.504 pulau yang mana pulau-pulau tersebut tersebar mulai dari Sabang sampai Merauke. Banyaknya pulau-pulau di Indonesia memberikan batasan secara geografis yang di batasi oleh laut sehingga membuat masyarakat tersebar dan tersekat-sekat oleh pulaupulau karena 70% wilayah Indonesia adalah laut1. Indonesia, sebuah negara yang didirikan berdasarkan Pancasila, berkomitmen kuat untuk memastikan hukum yang adil dan berkeadilan. Pancasila berfungsi sebagai landasan ideologi bagi Indonesia, memainkan peran sentral dalam pembangunan dan kehidupan negara2. Proses pembentukan hukum Indonesia didasarkan pada Pancasila sebagai dasar negara.3 Sejarah membuktikan bahwa kebudayaan di Indonesia mampu hidup secara berdampingan, saling mengisi, dan ataupun berjalan secara paralel. Misalnya kebudayaan kraton atau kerajaan yang berdiri sejalan secara paralel dengan kebudayaan berburu meramu kelompok masyarakat tertentu.Dalam konteks kekinian dapat kita temui bagaimana kebudayaan masyarakat urban dapat berjalan paralel dengan kebudayaan rural atau pedesaan, bahkan dengan kebudayaan berburu meramu yang hidup jauh terpencil Hubungan-hubungan antar kebudayaan tersebut dapat berjalan terjalin dalam bingkai "Bhinneka Tunggal Ika", dimana bisa kita maknai bahwa konteks keanekaragamannya bukan hanya mengacu kepada keanekaragaman kelompok sukubangsa semata namun kepada konteks kebudayaan. Didasari pula bahwa dengan jumlah kelompok sukubangsa kurang lebih 700'an sukubangsa di seluruh nusantara, dengan berbagai tipe kelompok masyarakat yang beragam, serta keragaman agamanya, pakaian adat, rumah adat kesenian adat bahkan makanan yang dimakan pun beraneka ragam. 1 M. Ambari. indonesiasebenarnya/. 2 Zainudin, H.,Dodi, S., Angga, B.,Erlangga, A.,Andre ,A. (2024). Pancasila Dan Hak Asasi Manusia: Perspektif Menuju Manusia Yang Adil Dan Beradab. . Jurnal Ilmu Hukum dan Politik Vol.2. 3 Zainudin, H., Fathaniah, G., Cinta, J., Amanda, P. (2024). Penerapan Nilai -Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum dan Politik Vol.2. 58 AKTIVISME - VOLUME. 1, NO.2 APRIL 2024
E-ISSN: 3032-5161; DAN P-ISSN: 3032-5153, HAL. 57-69 Namun Indonesia mampu mepersatukan bebagai keragaman itu sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia "Bhinneka Tunggal Ika" , yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bhineka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa yang tercantum dan menjadi bagian dari lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila.Sebagai semboyan bangsa, artinya Bhinneka Tunggal Ika adalah pembentuk karakter dan jati diri bangsa. Bhinneka Tunggal Ika sebagai pembentuk karakter dan jati diri bangsa ini tak lepas dari campur tangan para pendiri bangsa yang mengerti benar bahwa Indonesia yang pluralistik memiliki kebutuhan akan sebuah unsur pengikat dan jati diri bersama.Kebhinekaan Indonesia itu bukan sekedar mitos, tetapi realita yang ada di depan mata kita. Harus kita sadari bahwa pola pikir dan budaya orang Jawa itu berbeda dengan orang Minang, Papua, Dayak, Sunda dan lainnya. Elite pemimpin yang berasal dari kota-kota besar dan metropolitan bisa jadi memandang Indonesia secara global akan tetapi elite pemimpin nasional dari budaya lokal tertentu memandang Indonesia berdasarkan jiwa, perasaan dan kebiasaan lokalnya. Ini saja menunjukkan kalau cara pandang kita tentang Indonesia berbeda. Jadi tanpa kemauan untuk menerima dan menghargai kebhinekaan maka sulit untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Apa yang dilakukan oleh pendahulu bangsa ini dengan membangun kesadaran kebangsaan atau nasionalisme merupakan upaya untuk menjaga loyalitas dan pengabdian terhadap bangsa4. Hal yang begitu indah damai tersebut tercoreng akhir-akhir ini oleh yang dinamakan politik Identitas. Indonesia di saat-saat ini mengalami yang dinamakan politik identitas yang lebih disebabkan oleh perbedaan pandang dan pilihan politik yang ingin mengubah Pancasila sebagai Idiologi bangsa yang sah diganti. Politik Identitas sudah terjadi sejak tahun 2014 silam atau saat pemilihan presiden 2014 sampai saat ini, yang diperkirakan akan memuncak pada pemilihan presiden 2019 mendatang. Politik identitas berakibat buruk akan keutuhan bangsa yang sangat mempengaruhi keutahan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indinosia) sebagai harga mati. RUMUSAN MASALAH 1. Bagaimanakah Praktek Politik Identitas Di Indonesia? 2. Bagamaina Peranan Bhinneka Tunggal Ika Dan Pancasila Dalam Upaya Menanggulangi Perbedaan Politik Identitas? 4
Peran Pancasila Dan Bhineka Tunggal Ika Dalam Upaya Menanggulangi Perbedaan Politik Identitas PEMBAHASAN 1. Praktek Politik Identitas Di Indoensia Secara historis, pembentukan Indonesia sebagai bangsa baru terjadi tahun 1920-an, dilakukan melalui kegiatan intensif PI (Perhimpunan Indonesia) di Negeri Belanda, kemudian dikukuhkan oleh Sumpah Pemuda 1928.Semua peristiwa penting ini terjadi di zaman colonial periode akhir. Selanjutnya dengan Proklamasi 17 Agustus 1945, sebuah negara baru yang juga bernama Indonesia, muncul ke atas peta dunia, sekalipun Belanda dibantu Inggris sama sekali tidak rela dengan cetusan kemerdekaan rakyat terjajah ini. Proklamasi kemerdekaan Indonesia bisa saja tertunda sekiranya PD II tidak meledak, sebab Belanda sebagai penjajah memang tidak pernah siap untuk melihat sebuah kemerdekaan bagi Nusantara yang sebagaian wilayahnya sudah cukup lama dikuasainya. Indonesia adalah negara kepulauan yang terluas di muka bumi.Jumlah pulaunya lebih dari 17.000, etnisitas, sub- kultur, dan Bahasa lokalnya ratusan.Bahkan di Papua saja misalnya, tidak kurang dari 252 suku dengan bahasa khasnya masing-masing.Dari sisi keragaman budaya (pluralisme) ini saja, jika Indonesia bisa bertahan dalam tempolama, maka menurut saya adalah mukjizat sejarah yang bernilai sangat tinggi. Oleh sebab itu, apa yang bernama politik identitas yang sering muncul ke permukaan sejarah modern Indonesia harus ditangani dan dikawal secara bijak oleh nalar historis yang dipahami secara benardan cerdas5. Saat proklamasi, jumlah penduduk Indonesia adalah sekitar70 juta; sekarang di awal abad ke-21 sudah menjadi sekitar 235 juta, membengkak lebih tiga kali lipat sejak 1945, telah muncul sebagai bangsa terbesar keempat di dunia sesudah Cina, India, dan Amerika Serikat.Modal dasar untuk pengawalan keutuhan bangsa itu sudah kita miliki, yaitu, pengalaman sejarah berupa pergerakan nasional, PI, Sumpah Pemuda, Pancasila, dan adanya tekad bulat untuk mempertahankan dan membela keutuhan bangsa dan negara ini. Dalam ranah gerakan sosial keagamaan, ada Muhammadiyah dan NU, dua sayap besar umat Islam, yang telah mengukuhkan dirinya sebagai benteng demokrasi dan pluralisme di Indonesia. Sekalipun sering digerogoti oleh kelakuan politisi. Tantangan lain yang cukup serius terhadap keutuhan bangsa dating dari berbagai gerakan bermotif agama dengan politik indentitas nya masing-masing. Mereka ini semua anti- 5 Panji Haryadi. 4 Tentang siapa Osama bin Laden dan al‐Zawahiri, lihat misalnya Fareed Zakaria,The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad (New York and London: W.W. Norton & Company, 2003), hal. 125 dan 136. 60 AKTIVISME - VOLUME. 1, NO.2 APRIL 2024
E-ISSN: 3032-5161; DAN P-ISSN: 3032-5153, HAL. 57-69 Pancasila, anti-demokrasi, dananti-pluralisme. Bentuk ekstrem dari gerakan politik identitas ini yang sering melakukan bom bunuh diri di Indonesia punya hubungan transnasional pada al- Qaedah dengan tokoh utamanya Osama bin Laden dan Ayman al Zawahiri (Mesir).6 Indonesia sangat terganggu oleh prilaku nekat bom bunuh diri ini. Peran Densus 88 yang pada akhirnya bisa menghabisi beberapa tokoh puncak bom bunuh diri ini, seperti Dr. Azahari dan Noordin M. Top (keduanya warga Malaysia), dan beberapa pengikutnya warga Indonesia, patut diberi apresiasi yang tinggi. Secara ideologis, mereka ini jelas mendapat inspirasi dan pengaruh dari gerakan Islamis dan Salafi yang semula berpusat di beberapa negara-negara Arab, kemudian dengan kecepatan tinggi menyebar ke seluruh dunia. Untungnya di Indonesia, sebagian besar masjid masih di bawah pengawalan Muhammadiyah dan NU, sekalipun ada beberapa yang terinfiltrasi oleh virus ideologi serbaradikal itu. Sekalipun gerakan Islamis dan Salafi ini terdiri dari berbagai faksi di Indonesia, dalam satu hal mereka punya tuntutan yang sama: pelaksanaan Syari'ah Islam dalam kehidupan bernegara, mereka itu ialah HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), MMI (Majelis Mujahidin Indonesia), FPI (Front Pembela Islam). a. MMI (Majelis Mujahidin Indonesia) MMI dilatar belakangi oleh tersingkirnya Piagam Jakarta, khususnya pencoretan tujuh kata dari sila pertama Pancasila yang berbunyi "dengan kewajiban menjalankan Syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya" pada 18 Agustus 1945 atas prakarsa Hatta. Bagi MMI, penolakan arus besar umat Islam Indonesia terhadap pelaksanaan Syari'ah secara konstitusional dengan sendirinya dapat masuk dalam kategori "kafir, fasiq, dan zalim7. b. FPI (Fron Pembela Islam) FPI didirikan pada tanggal 17 Agustus 1998 di Pesantern Al-Umm, Ciputat, Tangerang, diprakarsai oleh beberapa habib dan kiyai. Tentang latar belakang kelahirannya, dikatakan bahwa umat Islam telah lama menjadi korban penindasan, seperti yang berlaku di Aceh, Lampung, Tanjung Priok, Haur Koneng, dan Sampang, tetapi tidak terungkap dan tidak mendapat keadilan.Bagi FPI, segala tindakan kekerasan dinilai sebagai bagian dari prinsip nahi munkar (mencegah kemungkaran). Yang biadab adalah bahwa tindakan kekerasan itu dilakukan dengan cara-cara yang munkar oleh aparat swasta. 7 Irfan S. Awwas, Risalah Kongres Mujahidin I dan Penegakan Syari'at Islam (Jogjakarta: Wihdah Press, 2001), hal. 154.
Peran Pancasila Dan Bhineka Tunggal Ika Dalam Upaya Menanggulangi Perbedaan Politik Identitas c. HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) HTI berbeda dengan MMI dan FPIyang bercorak lokal Indonesia, HTI adalah gerakan politik transnasional yang pertama kali digagas antara lain oleh Taqiyuddin al-Nabhani. Tujuan akhir perjuangan politik mereka adalah terciptanya sebuah kekhilafahan yang meliputi seluruh dunia Islam di bawah satu payung politik. Bagi HTI, khilafah adalah satu-satunya sistem politik yang sejalan dengan kehendak Syari'ah. Salah seorang tokoh HTI, M. Shiddiq al-Jawi, dalam sebuah diskusi buku di PADMA (Padepokan Musa Asy'arie, Yogyakarta) beberapa waktu yang lalu, dengan nada optimis mengatakan bahwa kekhilafahan yang dibayangkan itu akan berdiri tahun 20208.Tidak dijelaskan bagaimana semuanya itu akan terjadi. Tokoh HTI yang lain, Farid Wadjdi, ketika menyoroti demokrasi dengan prinsip ke daulatan rakyatnya, tegas-tegas mengatakan bahwa demokrasi itu sistem kufur: "Sistem itu [demokrasi] bahkan bertentangan 100 persen dengan sistem Islam. Sistem ini tidak lain merupakan sistem kufur."Menurut HTI, kekhilafahan juga sebagai realisasi negara Syari'ah.Oleh sebab itu formalisasi Syari'ah harus dilakukan oleh negara. Sedangkan dalam sebuah negara-bangsa, seperti Indonesia, cita-cita ke arah realisasi Syari'ah menjadi tidak mungkin. Dalam perspektif ini, bagi HTI,konsep-negara bangsa itu "tidak lain hasil rekayasa penjajah yang kafir. Meskipun HTI diembeli dengan perkataan Indonesia, organisasi ini jelas bercorak transnasional, di mana bangunan negara-negara bangsa harus dilebur. Bukankah angan-angan semacam ini tidak lain dari sebuah utopia mereka yang berusaha lari dari kenyataan? Tetapi kritik HTI terhadap praktik demokrasi di berbagai tempat, bukan substansinya yang menempatkan setiap warga pada posisi yang setara dalam sebuah negara, mengandung beberapa unsur ke benaran. HTI berangan-angan menciptakan sebuah " imperialisme agama" pada skala global, yang menurut Shiddiq al-Jawi akan menjadi kenyataan pada tahun 2020. Kelompok-kelompok radikal ini, ada kemungkinan perbedaan dan bahkan konflik di antara berbagai faksi di kalangan mereka, menurut Yusuf al-Qardhawi termasuk dalam kategori mazhab Zha hiriyyah baru dengan enam ciri yang menonjol: pemahaman dan penafsiran yang literal, keras, dan menyulitkan, sombong terhadap pendapat mereka, tidak menerima perbedaan 8 Arief B. Iskandar (ed.), Ilusi Negara Demokrasi (Bogor: Al‐Azhar Press, 2009), tebal 417 halaman dengan catatan kaki tanpa indeks. 62 AKTIVISME - VOLUME. 1, NO.2 APRIL 2024
E-ISSN: 3032-5161; DAN P-ISSN: 3032-5153, HAL. 57-69 pendapat, mengkafirkan orang yang berbeda pendapat dengan mereka, dan tidak peduli terhadap fitnah9. Kita contohkan salah satu ciri saja, yaitu mudah mengkafirkan orang yang berbeda pendapat. Jika sikap mudah mengkafirkan orang-orang yang berlainan pendirian ini menyebar, maka sudah bisa dibayangkan bahwa yang akan terjadi adalah makin buyarnya suasana persaudaraan Muslim yang memang sudah lama rusak. Dengan kata lain, "Mereka memonopoli kebenaran, sebuah keangkuhan teologis yang muaranya satu: menghancurkan peradaban dengan memakai lensa kacamata kuda10. 2. Peranan Bhinneka Tunggal ika dan Pancasila dalam menanggulangi perbedaan dan politik identitas Semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah kutipan dari buku atau kitab Sutasoma karya Mpu Tantular.Kata Bhineka Tunggal Ika merupakan bahasa Jawa kuno yang jika diartikan bhinneka berarti beraneka ragam atau berbeda-beda, tunggal berarti satu, sedangkan ika berarti itu.Secara harfiah Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan "Beraneka Satu Itu", yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap kesatuan.Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan. Dipersatukan dengan bendera, lagu kebangsaan, mata uang, bahasa dan lain-lain yang sama. Kata-kata Bhinneka Tunggal Ika juga terdapat pada lambang negara Republik Indonesia yaitu Burung Garuda Pancasila.Di kaki Burung Garuda Pancasila mencengkram sebuah pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika.Seakan kontras akan semboyan yang selama ini selalu kita bicarakan, kejadian yang ada di lapangan justru jauh dari makna Bhineka Tunggal Ika. Banyaknya konflik yang terjadi karena politik identitas adalah indikasi bahwa tidak semua orang paham akan makna semboyan negara kita tersebut. Jika mereka mengaku paham akan makna semboyan Bhineka Tunggal Ika, mereka justru akan memahami perbedaan sebagai keberagaman yang akan memperkaya negeri mereka. Tetapi yang terjadi adalah keberagaman tersebut dijadikan alasan untuk menonjolkan perbedaan prinsip dan pendapat antar kelompok dan golongan yang menuju politik identitas.Jika kita lihat fenomena maraknya konflik saat ini, sebenarnya merupakan refleksi proses panjang bangsa Indonesia dengan 9 Yusuf al‐Qardhawi, Fiqih Maqasid Syari'ah: Moderasi Islam antara Aliran Aliran Tekstual dan Aliran Liberal, terj. Arif Munandar Riswanto (Jakarta: Pustaka Al‐Kautsar, 2007), hal. 49‐55 10 Ahmad Syafii Maarif, Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan, hal. 189 satu
Peran Pancasila Dan Bhineka Tunggal Ika Dalam Upaya Menanggulangi Perbedaan Politik Identitas semboyan Bhineka Tunggal Ika yang sedang diuji. Jika kita melihat kembali pada masa lalu, tidak akan ada kita lihat orang berperang atas nama perbedaan. Para pahlawan contohnya.Walaupun mereka berbeda daerah asal, tapi mereka sama- sama bertujuan dan bertempur melawan penjajah. Tidak ada yang saling berdebat bahwa cara peperangan yang baik adalah dari daerahku, atau agama yang paling baik untuk dipertahankan dan disebarkan pada masyarakat adalah agamaku. Semua seakan berjalan selaras dan saling berdampingan.Bangsa Indonesia adalah bangsa yang mengakui banyak perbedaan dan seharusnya tidak ada konflik yang berujung pada kekerasan.Konflik sebagai alat berekspansi merupakan sifat dasar manusia yang ingin memperluas wilayah kekuasaannya, sehingga menimbulkan konflik.Kalau ada solusi untuk konflik itu maka ada perubahan untuk penyesuaian, sedangkan kalau tidak ada solusi maka yang terjadi adalah peperangan. Jika dilihat di dalam Pacasila sebagai idiologi bangsa pada sila ketiga yang berbunyi "Persatuan Indonesia" mengajak masyarakat Indonesia untuk bersatu, menjaga perdamaian antar individu dan antar kelompok. Dalam sila tersebut jelas digambarkan sebagai pohon beringin yang melambangkan negara yang besar dimana rakyatnya bisa berlindung dibawah satu pemerintahan yang kuat.Pancasila adalah ideologi bangsa, suatu jati diri bangsa, kepribadian bangsa, cita - cita bangsa. Jika kita gagal mempertahankan makna dari salah satu sila tersebut, maka dengan kata lain kita pun mulai menghancurkan sendiri jati diri bangsa kita dihadapan bangsa lain, kita menjatuhkan martabat bangsa kita yang mengaku sebagai negara dan bangsa yang menganut sistem demokrasi. Cita-cita yang luhur mulia yang dibuat oleh para perintis kemerdekaan sedikit demi sedikit pudar karena tingkah laku kita yang tidak bisa menjaga sikap dan perilaku kita. Di dalam sila "Persatuan Indonesia" diharapkan kita bisa mendukung antara satu dengan yang lain, membentuk tujuan bersama yang nantinya dapat kita wujudkan dalam tindakan toleransi kepada semua golongan tanpa melihat adanya status perbedaan yang dapat mewujudkan Indonesia yang aman, nyaman, dan layak untuk dijadikan contoh sebagai negara keberagaman yang dapat menyatukan perbedaan sehingga terciptalah keselarasan yang indah.Pada prinsipnya Pancasila dibangun di atas kesadaran adanya kompleksitas, heterogenitas atau pluralitas kenyataan dan pandangan. Artinya segala sesuatu yang mengatasnamakan Pancasila tetapi tidak memperhatikan prinsip ini, maka akan gagal. Berbagai ketentuan normatif tersebut antara lain: Pertama, Sila ke-3 Pancasila secara eksplisit disebutkan "Persatuan Indonesia". Kedua, Penjelasan UUD 1945 tentang Pokok pokok Pikiran dalam Pembukaan terutama pokok pikiran pertama. Ketiga, Pasal-Pasal UUD 1945 tentang Warga Negara, terutama tentang hak-hak menjadi warga negara. Keempat, 64 AKTIVISME - VOLUME. 1, NO.2 APRIL 2024
E-ISSN: 3032-5161; DAN P-ISSN: 3032-5153, HAL. 57-69 Pengakuan terhadap keunikan dan kekhasan yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia juga diakui, (1) seperti yang terdapat dalam penjelasan UUD 1945 tentang Pemerintahan Daerah yang mengakui kekhasan daerah, (2) Penjelasan Pasal 32 UUD 1945 tentang puncak- puncak kebudayaan daerah dan penerimaan atas budaya asing yang sesuai dengan budaya Indonesia; (3) penjelasan Pasal 36 tentang peng-hormatan terhadap bahasa-bahasa daerah. Kiranya dapat disimpulkan bahwa secara normatif, para founding fathers negara Indonesia sangat menjunjung tinggi pluralitas yang ada di dalam bangsa Indonesia, baik pluralitas pemerintahan daerah, kebudayaan, bahasa dan lain-lain. Justru pluralitas itu merupakan aset yang sangat berharga bagi kejayaan bangsa. Beberapa prinsip yang dapat digali dari Pancasila sebagai alternatif pemikiran dalam rangka menyelesaikan masalah politik identitas ini antara lain: Pertama, Pancasila merupakan paham yang mengakui adanya pluralitas kenyataan, namun mencoba merangkumnya dalam satu wadah ke indonesiaan. Kesatuan tidak boleh menghilangkan pluralitas yang ada, sebaliknya pluralitas tidak boleh menghancurkan persatuan Indonesia. Implikasi dari paham ini adalah berbagai produk hukum dan perundangan yang tidak sejalan dengan pandangan ini perlu ditinjau kembali, kalau perlu dicabut, karena jika tidak akan membawa risiko sosial politik yang tinggi. Kedua, sumber bahan Pancasila adalah di dalam tri prakara, yaitu dari nilainilai keagamaan, adat istiadat dan kebiasaan dalam kehidupan bernegara yang diterima oleh masyarakat. Dalam konteks ini pemikiran tentang toleransi, kerukunan, persatuan, dan sebagainya idealnya digali dari nilai-nilai agama, adat istiadat, dan kebiasaan kehidupan bernegera yang diterima oleh masyarakat. Implementasi Bhineka Tunggal Ika a) Perilaku inklusif. Dalam kehidupan bersama yang menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika memandang bahwa dirinya, baik itu sebagai individu atau kelompok masyarakat merasa dirinya hanya merupakan sebagian dari kesatuan dari masyarakat yang lebih luas. Betapa besar dan penting kelompoknya dalam kehidupan bersama, tidak memandang rendah dan menyepelekan kelompok yang lain. Masing-masing memiliki peran yang tidak dapat diabaikan, dan bermakna bagi kehidupan bersama. b) Mengakomodasi sifat pluralistik. Bangsa Indonesia sangat pluralistik ditinjau dari keragaman agama yang dipeluk oleh masyarakat, aneka adat budaya yang berkembang di daerah, suku bangsa dengan bahasanya masing-masing, dan menempati ribuan pulau yang tiada jarang terpisah demikian jauh pulau
Peran Pancasila Dan Bhineka Tunggal Ika Dalam Upaya Menanggulangi Perbedaan Politik Identitas yang satu dari pulau yang lain. Tanpa memahami makna pluralistik dan bagaimana cara mewujudkan persatuan dalam keanekaragaman secara tepat, dengan mudah terjadi disintegrasi bangsa. Sifat toleran, saling hormat menghormati, mendudukkan masing-masing pihak sesuai dengan peran, harkat dan martabatnya secara tepat, tidak memandang remeh pada pihak lain, apalagi menghapus eksistensi kelompok dari kehidupan bersama, merupakan syarat bagi lestarinya negara-bangsa Indonesia. Kerukunan hidup perlu dikembangkan dengan sepatutnya. Suatu contoh sebelum terjadi reformasi, di Ambon berlaku suatu pola kehidupan bersama yang disebut pela gandong, suatu pola kehidupan masyarakat yang tidak melandaskan diri pada agama, tetapi semata-mata pada kehidupan bersama pada wilayah tertentu. Pemeluk berbagai agama berlangsung sangat rukun, bantu membantu dalam kegiatan yang tidak bersifat ritual keagamaan. Mereka tidak membedakan suku-suku yang berdiam di wilayah tersebut, dan sebagainya. Sayangnya dengan terjadinya reformasi yang mengusung kebebasan, pola kehidupan masyarakat yang demikian ideal ini telah tergerus arus reformasi. c) Tidak mencari menangnya sendiri. Menghormati pendapat pihak lain, dengan tidak beranggapan bahwa pendapatnya sendiri yang paling benar, dirinya atau kelompoknya yang paling hebat perlu diatur dalam menerapkan Bhinneka Tunggal Ika. Dapat menerima dan memberi pendapat merupakan hal yang harus berkembang dalam kehidupan yang beragam. Perbedaan ini tidak untuk dibesar- besarkan, tetapi dicari titik temu.Bukan dikembangkan divergensi, tetapi yang harus diusahakan adalah terwujudnya konvergensi dari berbagai keanekaragaman.Untuk itu perlu dikembangkan musyawarah untuk mencapai mufakat. d) Musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam rangka membentuk kesatuan dalam keanekaragaman diterapkan pendekatan "musyawa-rah untuk mencapai mufakat. "Bukan pendapat sendiri yang harus dijadikan kesepakatan bersama, tetapi common denominator, yakni inti kesamaan yang dipilih sebagai kesepakatan bersama. Hal ini hanya akan tercapai dengan proses musyawarah untuk mencapai mufakat. Dengan cara ini segala gagasan yang timbul diakomodasi dalam kesepakatan. Tidak ada yang menang tidak ada yang kalah. Inilah yang biasa disebut sebagai win win solution. e) Dilandasi rasa kasih sayang dan rela berkorban. Dalam menerapkan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 66 AKTIVISME - VOLUME. 1, NO.2 APRIL 2024
E-ISSN: 3032-5161; DAN P-ISSN: 3032-5153, HAL. 57-69 perlu dilandasi oleh rasa kasih sayang. Saling curiga mencurigai harus dibuang jauh- jauh.Saling percaya mempercayai harus dikembangkan, iri hati, dengki harus dibuang dari kamus Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini akan berlangsung apabila pelaksanaan Bhnneka Tunggal Ika menerapkan adagium "leladi sesamining dumadi, sepi ing pamrih, rame ing. gawe, jer basuki mowo beyo." Eksistensi kita di dunia adalah untuk memberikan pelayanan kepada pihak lain, dilandasi oleh tanpa pamrih pribadi dan golongan, disertai dengan pengorbanan. Tanpa pengorbanan, sekurang-kurangnya mengurangi kepentingan dan pamrih pribadi, kesatuan tidak mungkin terwujud. f) Toleran dalam perbedaan. Setiap penduduk Indonesia harus memandang bahwa perbedaan tradisi, bahasa, dan adat-istiadat antara satu etnis dengan etnis lain sebagai, antara satu agama dengan agama lain, sebagai aset bangsa yang harus dihargai dan dilestarikan. Pandangan semacam ini akan menumbuhkan rasa saling menghormati, menyuburkan semangat kerukunan, serta menyuburkan jiwa toleransi dalam diri setiap individu. Bila setiap warga negara memahami makna Bhinneka Tunggal Ika, meyakini akan ketepatannya bagi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta mau dan mampu mengimplementasikan secara tepat dan benar, Negara Indonesia akan tetap kokoh dan bersatu selamanya. Bhinneka Tunggal Ika pada era Glablisasi saat ini, Indonesia pada saat ini banyak mengalami kemunduran persatuan dan kesatuan. Penyebabnya adalah adanya ketimpangan sosial, kesenjangan ekonomi, belum stabilnya kondisi politik pemerintahan di Indonesia menjadikan rakyat tumbuh menjadi rakyat yang apatis terhadap pemerintah.Dampak buruk globalisasi yang membawa kebudayaan-kebudayaan baru menjadikan komposisi kebudayaan masyarakat Indonesia menjadi lebih kompleks atau rumit. Karena banyaknya kebudayaan baru yang datang dan diterima begitu saja, menyebabkan terjadinya penyimpangan kebudayaan di masyarakat. Belum lagi masalah klasik yang sepele namun berdampak serius seperti perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan yang semakin memecah belah kesatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Melihat kondisi seperti ini tentu kita semua tidak boleh pesimis dan patah semangat, Semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua, selamanya akan tetap relevan untuk mengiringi kehidupan bernegara di negeri yang multikultural ini, karena komposisi kehidupan rakyat Indonesia akan terus beragam sampai kapanpun. Ketimpangan sosial, kesenjangan ekonomi, perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan di antara kita janganlah dijadikan pembeda.Perkembangan jaman yang cepat dan masuknya budaya baru biarkanlah berlalu, karena pada dasarnya kita semua satu, satu bangsa,
Peran Pancasila Dan Bhineka Tunggal Ika Dalam Upaya Menanggulangi Perbedaan Politik Identitas Bangsa Indonesia. Satu tanah air, Tanah air Indonesia. Satu bahasa, bahasa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua11. KESIMPULAN Politik Identitas ialah penggolongan-penggolongan setiap individu beradasarkan pilihan politiknya sehingga individu tersebut dapat dibedakan dengan golongan yang lain. Dampaknya ialah kekerasan fisik.kekerasan fisik adalah Fenomena persekusi terhadap seseorang karena latar belakang keagamaan, kesukuan maupun pilihan politik yang sempat marak beberapa waktu lalu adalah salah satu wujudnya.yang kedua adalah kekerasan simbolik yang seringkali berupa kekerasan dalam bentuk verbal. Saat ini berbagai ujaran kebencian berseliweran di lini masa media sosial, forum-forum publik, bahkan sampai di panggung ceramah agama.yang ketiga kekerasan struktural, yakni kekerasan yang dilakukan oleh negara, baik melalui perangkat hukum maupun oleh aparatnya sendiri. Praktek Politik identitas di Indonesia dapat dipastikan semua anti-Pancasila, antidemokrasi, anti-pluralisme dan bahkan tidak mengakui Pancasila sebagai idiologi bangsa dan Bhinneka tunggal ika sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Bentuk ekstrem dari gerakan politik identitas ini yang sering melakukan bom bunuh diri di Indonesia punya hubungan transnasional pada al-Qaedah dengan tokoh utamanya Osama bin Laden dan Ayman al- Zawahiri. Perilaku inklusif, Mengakomodasi sifat pluralistic, Tidak mencari menangnya sendiri, Musyawarah untuk mencapai mufakat, Dilandasi rasa kasih sayang dan rela berkorban, Toleran dalam perbedaan. DAFTAR PUSTAKA Andreas p. 2013. Pendidikan Pancasila Bhineka Tunggal ika.UNESA; Surabaya. Ahmad Syafii Maarif, Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan. Arief B. Iskandar. 2009. Ilusi Negara Demokrasi, Bogor: Al‐Azhar Press Ayril, Amrizal, 2012, Lunturnya Makna Bhinneka Tunggal Ika, Amrizalfile Barton, Greg dan Greg Fealy. 1997. Tradisional Radikal: Persinggahan Nahdatul Ulama- Negara.Yogyakarta:LKis. W.W.NortonCompany Inc.,Epistemology NewYork.2003. Irfan S. Awwas, Risalah Kongres Mujahidin I dan Penegakan Syari'at Islam, Jogjakarta: Wihdah Press, 2001, M.S, Kaelan.2010. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta : Pardigma Maarif, Ahmad Syafii, Peta Bumi Intlektualisme Islam di Indonesi, Mizan, Jakarta, 1995 indonesiasebenarnya/. 11Andreas p. 2013. Pendidikan Pancasila Bhineka Tunggal ika. Hal: 10-16. 68 AKTIVISME - VOLUME. 1, NO.2 APRIL 2024
E-ISSN: 3032-5161; DAN P-ISSN: 3032-5153, HAL. 57-69 Panji Haryadi. Yusuf al‐Qardhawi. 2007. Fiqih Maqasid Syari'ah: Moderasi Islam antara Aliran Aliran Tekstual dan Aliran Liberal, Jakarta: Pustaka Al‐Kautsar. Ziner. Zainudin Hasan. (2023) Rendahnya Moralitas Mengakibatkan Profesionalisme dan Terjadi Ketidakmauan Penegak Hukum. COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Zainudin, H.,Dodi, S., Angga, B.,Erlangga, A.,Andre ,A. (2024). Pancasila Dan Hak Asasi Manusia: Perspektif Menuju Manusia Yang Adil Dan Beradab. . Jurnal Ilmu Hukum dan Politik Vol.2. Zainudin, H., Fathaniah, G., Cinta, J., Amanda, P. (2024). Penerapan Nilai -Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum dan Politik Vol.2.