MENATA RUANG LAUT INDONESIA DEPUTI SUMBER DAYA MARITIM KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA 2021
Foto :
S A M B U TA N Saat memperbincangkan laut, kita begitu berapi-api mengulas kejayaan maritim nusantara di masa silam atau kita begitu bangga dan bersemangat untuk menjelaskan figur bangsa ini sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan tiga perempat dari luas wilayahnya merupakan laut. Akan tetapi, ditengah perbincangan kita kerap menjadi tertunduk saat terlontar pertanyaan sejauhmana kemajuan yang telah dicapai oleh bangsa ini dengan kebesaran dan kekayaan lautnya saat ini? Situasi perbincangan seperti itu tidak boleh terus terulang dan berkepanjangan. Sesegera mungkin kita perbaiki keadaan saat ini, dan saat ini jugalah kita harus memulai langkah perubahan menuju babak baru kejayaan maritim Indonesia. Maka, Saya melihat tata ruang laut sebagai faktor kunci, karena dari tata ruang laut inilah akan dihasilkan formulasi keberhasilan dalam pengelolaan berbagai sumber daya pembangunan kelautan. Tata ruang laut merupakan instrumen penting yang kita butuhkan untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, sebagaimana yang telah dicanangkan Pemerintah. Berkenaan dengan hal tersebut, Saya merasa bangga dan antusias dengan kehadiran buku Menata Ruang Laut Indonesia ini, dan dengan penuh harap buku ini mampu memberikan vibrasi dan kontribusi positif bagi stakeholders pembangunan kelautan pada khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya untuk bersama-sama dan bahu- membahu mewujudkan babak baru kejayaan maritim Indonesia. Jakarta, Maret 2021 Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas rahmat dan hidayah-Nya-lah buku "Menata Ruang Laut Indonesia" ini dapat kami tuntaskan dan kami hadirkan ke tengah-tengah masyarakat Indonesia, khususnya khalayak perindu kemajuan maritim dan kejayaan bangsa. Berkenaan dengan perhatian yang semakin meluas dan sorotan yang kian dalam terhadap penataan ruang laut oleh berbagai pihak dalam beberapa tahun terakhir, maka Kami memandang penting untuk turut andil mendorong dan meningkatkan respon dan dukungan publik terhadap penataan ruang laut. Disisi lain, apa yang menjadi amatan Kami terkait perkembangan dan progres penataan ruang laut, termasuk perubahan regulasi penataan ruang laut dengan hadirnya Undang-undang Cipta Kerja, semakin memberikan semangat bagi Kami untuk menuangkan pandangan dan gagasan yang kiranya bermanfaat bagi peningkatan substansi dan implementasi penataan ruang laut. Hal-hal tersebut dan anggapan atas momentum yang baik inilah yang Kami jadikan latarbelakang untuk penyusunan buku ini. Besar harapan kami atas kemanfaatan buku ini terhadap kemajuan penataan ruang laut di Indonesia. Tak lupa Kami sampaikan pula penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesarnya bagi seluruh pihak yang telah terlibat dan berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Salam Maritim Jakarta, Maret 2021 Deputi Sumber Daya Maritim Safri Burhanuddin Koordinator : Dr. Muh. Rasman Manafi, S.P., M.Si (Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir) Anggota : Yogi Yanuar, S.T., M.Si (Kepala Bidang Penataan Ruang dan Zonasi); Andreas A. Hutahean, S.Pi, M.Sc, Ph.D. (Kepala Bidang Pengelolaan Konservasi Perairan dan Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil); F irman Ibnusina, S.T., M.Sc (Kepala Bidang Pengelolaan Jasa Kelautan); Arnold Caniago, S.T.; Sarah Anindiya Sa'badini, S.Kel.; Suci Alisafira, S.Kel.; R. Stevanus Bayu Mangkurat, S.Kel.; Rizki Dwi Utari, S.I.A.; Nitis Surti Rumingkang
ISBN 978-602-73674-5-6 Diterbitkan oleh KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI Gedung Kemenko Maritim Jl. MH. Thamrin No.8 Jakarta 10340 Telp. +62 21 2395 1100 Fax. +62 21 3912959 Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang Bagian Satu Laut adalah Milik Bersama hal 1 Bagian Dua Pengelolaan Laut dan Amanat Konstitusi . ........ hal 3 Bagian Tiga Laut Indonesia, Selangkah Menuju Kejayaan hal 11 Bagian Empat Pengelolaan Laut Wajib Berhasil hal 19 Bagian Lima Perencanaan Ruang Laut sebagai Faktor Kunci hal 23 Bagian Enam Menuju Tata Ruang Laut yang Lebih Baik ........... hal 37
MENATA RUANG LAUT INDONESIA Perairan Pelabuhan Penyeberangan Lembar, Lombok Foto : Raja Drone ID, Bagian Satu LAUT ADALAH MILIK BERSAMA Laut adalah milik bersama (common property), untuk dibingkai aturan yang dipatuhi secara bersama, untuk dimanfaatkan secara bersama, dan sekaligus untuk dilindungi dan dilestarikan secara bersama. Beragam sumber daya dan jasa lingkungan laut tersaji untuk dapat didayagunakan oleh berbagai pihak, dalam berbagai sektor kehidupan, dalam berbagai jenis aktivitas, serta dalam berbagai bentuk produk dan jasa. Oleh karena itu, laut dapat dipandang sebagai wadah kolaborasi antar berbagai dimensi kehidupan dan penghidupan dalam sebuah media fluida dinamis dengan sub-sub kehidupan dan sub-sub penghidupan yang hanya dibatasi oleh sekat-sekat imajiner.
Wujud kolaborasi yang terjadi di laut mencakup kolaborasi harapan, kolaborasi kepentingan, kolaborasi aturan, kolaborasi fungsi, kolaborasi sektor, dan kolaborasi pelaku, yang masing- masing kolaborasi tersebut dapat disarikan sebagai berikut: 1. Kolaborasi harapan, dimana laut menjadi wadah atas terwujudnya keberlanjutan (sustainibility), kesejahteraan (prosperity), dan kedaulatan (sovereignity) secara bersamaan. 2. Kolaborasi kepentingan, dimana laut menjadi wadah atas terakomodirnya kepentingan internasional, nasional, provinsi, dan kabupaten/kota secara bersamaan. 3. Kolaborasi aturan, dimana laut menjadi wadah atas terselenggaranya penegakan aturan perwilayahan, pemanfaatan, pengawasan, perlindungan, dan pelestarian secara bersamaan. 4. Kolaborasi fungsi, dimana laut menjadi wadah atas terselenggaranya pengelolaan fungsi ekologi, ekonomi, sosial, budaya, politik, pertahanan dan keamanan secara bersamaan. 5. Kolaborasi urusan, dimana laut menjadi wadah atas terselenggaranya urusan kelautan dan perikanan, pariwisata, energi dan sumber daya mineral, kehutanan, p a n g a n , ko p e ra s i , u s a h a ke c i l , d a n menengah, perindustrian, penanaman modal, tenaga kerja, lingkungan hidup, kebudayaan, pemberdayaan masyarakat dan desa, perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang, politik luar negeri, p e r t a h a n a n , d a n ke a m a n a n s e c a ra bersamaan. 6. Kolaborasi pelaku, dimana laut menjadi wadah atas teraktualisasinya hak dan peran pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara bersamaan. Kolaborasi Harapan • Keberlanjutan • Kesejahteraan • Kedaulatan Hal yang menjadi catatan, perwujudan kolaborasi dalam wadah laut dihadapkan pada medan dan tantangan yang sangat berbeda dengan di darat. Laut dengan batas-batas semunya, dengan rambu- rambu pemisah dan penunjuk arah yang terbatas, dengan permukaan atau media pijak yang bersifat fluida, serta dengan akses dan daya jelajah yang tidak praktis dan tidak leluasa, justeru menjadikannya sebagai wadah yang sarat atas terjadinya tumpang tindih, gesekan maupun benturan antar aktivitas yang ada, hingga gangguan keseimbangan lingkungan yang begitu mudah dan cepat terjadi. Karena itulah kolaborasi untuk mewujudkan laut sebagai milik bersama membutuhkan kepekaan, kecermatan, kesepahaman, dan kesalingmengertian dengan kadar yang lebih besar yang harus ada pada diri seluruh pihak yang terlibat dan berkepentingan. LAUT WADAH KOLABORASI Kolaborasi Pelaku • Pemerintah • Pemerintah Daerah • Dunia Usaha • Asosiasi • Akademisi • Media • Masyarakat Kolaborasi Urusan • Kelautan & Perikanan • Pariwisata • ESDM • Kehutanan • Pangan • KUKM • Perindustrian • Penanaman Modal • Tenaga Kerja • Lingkungan Hidup, • Kebudayaan • Pemberdayaan Masyarakat & Desa • Perhubungan • PU & Penataan Ruang • Politik Luar Negeri • Pertahanan • Keamanan LAUT ADALAH MILIK BERSAMA 2 Kolaborasi Kepentingan • Internasional • Nasional • Provinsi • Kabupaten/Kota Kolaborasi Aturan • Perwilayahan • Pemanfaatan • Pengawasan, • Perlindungan • Pelestarian Kolaborasi Fungsi • Ekologi • Ekonomi • Sosial • Budaya • Politik • Pertahanan & Keamanan
MENATA RUANG LAUT INDONESIA Bagian Dua PENGELOLAAN LAUT DAN AMANAT KONSTITUSI Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang- undangan dan hukum internasional. Berdasarkan pengertian tersebut, laut dapat dipandang sebagai wadah dengan berbagai unsur, aturan, aktivitas, dan dinamika yang ada di dalamnya yang memerlukan serangkaian upaya pengelolaan untuk meraih berbagai tujuan atau keberhasilan secara bersamaan. Peringatan HUT RI ke-75 Bawah Laut di Teluk Kupang Foto :
MATRA LAUT DAN ATURAN PERWILAYAHANNYA "Kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan meliputi wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial, termasuk ruang udara di atasnya serta dasar Laut dan tanah di bawahnya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kedaulatan Indonesia tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan, Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982, dan hukum internasional yang terkait." Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Wilayah Laut terdiri atas wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi serta laut lepas dan kawasan dasar laut internasional. Perairan Kepulauan adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jarak dari pantai. Wilayah Perairan adalah perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial. Laut Teritorial adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal Kepulauan Indonesia. Wilayah Yurisdiksi adalah wilayah di luar Wilayah Negara yang terdiri atas Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, dan Zona Tambahan di mana negara memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Zona Tambahan adalah zona yang lebarnya tidak melebihi 24 (dua puluh empat) mil laut yang diukur dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. Perairan Pedalaman adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah pantai-pantai Indonesia, termasuk kedalamnya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah suatu area di luar dan berdampingan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perairan Indonesia dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. Sumber : • Diolah dari UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, dan UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan • ii PENGELOLAAN LAUT DAN AMANAT KONSTITUSI 4 Landas Kontinen meliputi dasar Laut dan tanah dibawahnya dari area di bawah permukaan Laut yang terletak di luar laut teritorial, sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggiran luar tepi kontinen atau hingga suatu jarak 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur; dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut hingga paling jauh 350 (tiga ratus lima puluh) mil laut atau sampai dengan jarak 100 (seratus) mil laut dari garis kedalaman (isobath) 2.500 (dua ribu lima ratus) meter. Landas Kontinen Ekstensi adalah perluasan dari Landas Kontinen, dimana garis batas terluarnya berjarak lebih dari 200 mil.
5 MENATA RUANG LAUT INDONESIA SUMBER DAYA DAN JASA LINGKUNGAN LAUT Sumber Daya Hayati Jasa Lingkungan 1 2 3 4 5 Terumbu Karang Mangrove Padang Lamun Perikanan Biota Laut Lainnya Sumber Daya Non Hayati 1 2 3 Minyak dan Gas Bumi Mineral dan Batubara Air Laut 1 2 3 Transportasi Pariwisata Kemaritiman Sumber Daya Non Konvensional 1 2 3 Panas Bumi Pasang Surut Arus dan Gelombang 4 Sumber Daya Buatan 1 2 3 Bangunan Laut Instalasi Laut BMKT 3 3 4 2 3 5 Sumber Daya Hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove, dan biota Laut lain. Sumber Daya Nonhayati meliputi pasir, air laut, dan mineral dasar laut. Sumber Daya Buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan. Jasa Lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan, serta energi gelombang laut. Sumber Daya Alam Nonkonvensional adalah sumber daya alam yang belum dimanfaatkan secara optimal. Sumber : Penjelasan Pasal 22 dan 23, UU No. 32 Tahun 2014 1 1 2 3 2 3 2 1 2 1 1 2 1
Laut membutuhkan upaya pengelolaan, yang sekurang-kurangnya disebabkan oleh 3 alasan pokok sebagai berikut: 1. Adanya penguasaan, hak, dan wewenang menurut batas-batas ruang yang telah ditetapkan di laut bagi pihak tertentu sebagai subjek pengelolaan. 2. Adanya ragam sumber daya dan jasa lingkungan laut yang membutuhkan ragam perlakuan sebagai objek pengelolaan. 3. Adanya ukuran keberhasilan maupun kegagalan dalam mengelola laut sebagai predikat pengelolaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan laut adalah pengaktualisasian hak dan wewenang dalam pendayagunaan dan sekaligus pemertahanan sumber daya dan jasa lingkungan laut untuk meraih beragam kemanfaatan yang dilandasi oleh prinsip kebijaksanaan, keadilan, kemajuan dan keberlanjutan. Sejak awal kemerdekaan, platform pengelolaan laut sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya alam Indonesia telah dicanangkan dalam UUD 1945, sebagaimana pada Pasal 33 Ayat 3 yang berbunyi "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat". Riwayat perjalanan pemerintahan dan pembangunan di Indonesia mencatat bahwa pengarusutamaan pembangunan kelautan baru digulirkan sejak era reformasi, yang rintisannya ditandai dengan pembentukan Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan (DELP) di tahun 1999 oleh Presiden Abdurrahman Wahid, dan setelah Sidang Tahunan MPR tahun 2000 terjadi perubahan nomenklatur menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), selanjutnya pada tahun 2009 berubah kembali nomenklaturnya menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hingga saat ini. "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat" UUD 1945, Pasal 33 Ayat 3 Bersamaan dengan gema Otonomi Daerah, mulai muncul kewenangan daerah Provinsi sejauh dua belas mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Ketentuan tersebut berubah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil PENGELOLAAN LAUT DAN AMANAT KONSTITUSI 6 laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota. Menginjak tahun 2007 adalah kali pertama Indonesia memiliki aturan setingkat undang- undang yang berpihak kepada laut, yaitu dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam UU Pengelolaan WP3K ditegaskan tujuan pengelolaan WP3K adalah: 1. Melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan; 2. Menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil; 3. Memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif Masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan; dan 4. Meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat melalui peran serta Masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. D i t a h u n ya n g s a m a , s e s a a t s e b e l u m ditetapkannya UU Pengelolaan WP3K, juga ditetapkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Berkenaan
7 MENATA RUANG LAUT INDONESIA dengan pengelolaan laut, hal prinsipil yang ditetapkan dalam UU Penataan Ruang tersebut adalah sebagaimana Pasal 6 Ayat 3 yang berbunyi "Penataan ruang wilayah nasional meliputi ruang wilayah yurisdiksi dan wilayah kedaulatan nasional yang mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan". Selanjutnya, pada Pasal 6 Ayat 5 dinyatakan "Ruang laut dan ruang udara, pengelolaannya diatur dengan undang-undang tersendiri". "Menginjak tahun 2007 adalah kali pertama Indonesia memiliki aturan setingkat undang-undang yang berpihak kepada laut, yaitu dengan kehadiran UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil" Foto : Sementara itu, dari sisi kewenangan pengelolaan laut, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, aturan tersebut berubah, dimana hanya Pemerintah dan daerah Provinsi yang memiliki kewenangan pengelolaan laut. Kewenangan daerah provinsi di laut sesuai dengan ruang lingkupnya dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai batasan wilayah laut, yaitu : (1) paling jauh 12 mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan; dan (2) Jika jarak antara dua buah provinsi kurang dari 24 mil laut, maka jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antara dua daerah provinsi tersebut. Melalui UU Pemerintahan Daerah yang baru ini juga mendudukkan kelautan sebagai bidang pembangunan tersendiri secara lebih tegas, dimana dalam ketentuan terkait dengan urusan p e m e r i n t a h a n ko n ku re n , Ke l a u t a n d a n Perikanan ditetapkan sebagai salahsatu daftar dalam urusan pemerintahan pilihan. Sesuai dengan pemaknaan urusan pemerintahan konkuren, maka urusan kelautan dan perikanan secara kewenangan terdistribusi (dibagi) antara Pemerintah dan daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota. Pengutuhan kerangka dan kepastian hukum di wilayah laut Indonesia menjadi semakin lengkap dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Adapun tujuan penyelenggaraan kelautan sebagaimana UU Kelautan pada Pasal 3 adalah: 1. Menegaskan Indonesia sebagai negara kepulauan berciri nusantara dan maritim; 2. Mendayagunakan sumber daya kelautan dan/atau kegiatan di wilayah laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan hukum laut internasional demi tercapainya kemakmuran bangsa dan negara; 3. Mewujudkan laut yang lestari serta aman sebagai ruang hidup dan ruang juang bangsa Indonesia; 4. Memanfaatkan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk sebesar- besarnya kesejahteraan bagi generasi s e k a r a n g t a n p a m e n g o r b a n k a n kepentingan generasi mendatang; 5. Memajukan budaya dan pengetahuan Kelautan bagi masyarakat; 6. Mengembangkan sumber daya manusia di bidang Kelautan yang profesional, beretika, berdedikasi, dan mampu mengedepankan kepentingan nasional dalam mendukung Pembangunan Kelautan secara optimal dan terpadu; 7. Memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat sebagai negara kepulauan; dan 8. Mengembangkan peran Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam percaturan kelautan global sesuai dengan hukum laut internasional untuk kepentingan bangsa dan negara. Melalui UU Kelautan ditegaskan pula perihal prinsip pengelolaan kelautan sebagaimana Pasal 14 yang berbunyi "Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengelolaan kelautan untuk sebesar- b e s a r nya ke m a k m u r a n r a k ya t m e l a l u i pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya kelautan dengan menggunakan prinsip ekonomi biru". Dalam penjelasannya, "ekonomi biru" dimaknai sebagai sebuah pendekatan untuk
m e n i n g k a t k a n p e n g e l o l a a n k e l a u t a n berkelanjutan serta konservasi laut dan sumber daya pesisir beserta ekosistemnya dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi dengan prinsip-prinsip antara lain keterlibatan m a s y a r a k a t , e fi s i e n s i s u m b e r d a y a , meminimalkan limbah, dan nilai tambah ganda (multiple revenue). "Pengutuhan kerangka dan kepastian hukum di wilayah laut Indonesia menjadi semakin lengkap dengan diterbitkannya UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan" Foto : Substansi esensial lainnya yang termaktub dalam UU Kelautan berkenaan dengan pengelolaan ruang laut, dimana melalui Pasal 42 Ayat 1 dikemukakan bahwa "pengelolaan ruang laut dilakukan untuk: (1) melindungi sumber daya dan lingkungan dengan berdasar pada daya dukung lingkungan dan kearifan lokal; (2) memanfaatkan potensi sumber daya dan/atau kegiatan di wilayah Laut yang berskala nasional dan internasional; dan (3) mengembangkan kawasan potensial menjadi pusat kegiatan produksi, distribusi, dan jasa". Pengelolaan ruang laut sebagai rangkaian upaya sistematis diterangkan melalui Pasal 42 Ayat 2 yang berbunyi "pengelolaan ruang laut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian". "Pengelolaan ruang laut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian" Pasal 42 Ayat 2, UU No. 32 Tahun 2014 Foto : Meski telah diperkuat dengan keberadaan kedua undang-undang yang merepresentasikan laut tersebut, efektivitas pengelolaan laut dinilai belum optimal, diantaranya disebabkan karena keselarasan antarurusan dan antarlembaga yang berkepentingan dengan laut belum terkoordinasi secara baik. Karena itu, pada tahun 2015 oleh Presiden Joko Widodo dibentuk Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya. Memasuki periode kedua ke p e m i m p i n a n n ya , P re s i d e n m e r u b a h nomenklatur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya menjadi PENGELOLAAN LAUT DAN AMANAT KONSTITUSI 8 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yaitu saat pelantikan Kabinet Indonesia Maju di tahun 2019. Seiring dengan perkembangan narasi yang berhubungan dengan potensi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, maka secara khusus diterbitkan Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI). Melalui Perpres KKI tersebut dicanangkan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, yaitu Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional. Kebijakan Kelautan Indonesia itu terdiri atas 7 (tujuh) pilar, yaitu: 1. Pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia; 2. Pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut; 3. Tata kelola dan kelembagaan laut; 4. Ekonomi dan infrastruktur kelautan dan peningkatan kesejahteraan; 5. Pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut; 6. Budaya Bahari; dan 7. Diplomasi Maritim. Pada tahun 2020, terjadi penyesuaian kembali atas beberapa ketentuan dan/atau aturan yang berhubungan dengan pengelolaan laut seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor
9 MENATA RUANG LAUT INDONESIA 7 PILAR KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Pengembangan SDM "Visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia" Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional Perpres 16/2017 "Kebijakan Laut Indonesia" Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum, dan Keselamatan di Laut Ekonomi dan Infrastruktur Kelautan dan Peningkatan Kesejahteraan Pengelolaan Ruang Laut dan Perlindungan Lingkungan Laut Budaya Bahari Diplomasi Maritim Tata Kelola dan Kelembagaan Laut 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Diantara ketentuan dan/atau aturan yang disesuaikan dimaksudkan untuk mewujudkan keselarasan antara perencanaan ruang laut dengan ruang darat. Melalui UU Cipta Kerja telah merubah pernyataan Pasal 42 Ayat 2 UU No. 32 Tahun 2014 menjadi "pengelolaan ruang laut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian ruang laut yang merupakan bagian integral dari pengelolaan tata ruang". Secara lebih lanjut, penyesuaian tersebut berimbas pada perubahan tatanan produk- produk perencanaan di wilayah pesisir dan laut, sekaligus tuntutan agar rencana tata ruang laut diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang darat sesuai kesepadanan penjenjangannya. Pada akhirnya, membutuhkan perjalanan selama 75 tahun atau seusia bangsa ini untuk mendekati kemapanan tatanan hukum dalam pengelolaan laut Indonesia, dari peletakan landasan, pembentukan perangkat hukum, hingga pencarian formasi kelembagaan dalam pengelolaannya. Meskipun dipandang belum sepenuhnya tuntas, akan tetapi saat ini adalah momentum untuk membangun kesadaran dan upaya bersama, bahwa ketertinggalan langkah yang telah dialami bangsa ini hanya layak dibalas dengan percepatan pencapaian kemajuan dan ke b e r h a s i l a n d a l a m p e n g e l o l a a n l a u t , diantaranya memparipurnakan tatanan hukum terkait pengelolaan laut.
PENGINTEGRASIAN DOKUMEN PENATAAN RUANG UU NO. 11/2020 "CIPTA KERJA" UU No. 26 Tahun 2007 "Penataan Ruang" UU No. 11 Tahun 2020 "Cipta Kerja" RTRW Nasional RTRW Nasional RTR P/K RTR P/K l a n o i s a N RTR KSN RTR KSN RTRW Provinsi RTRW Provinsi i s n v o r P i RTR KSP a t o K / n e t a p u b a K RTRW Kab/Kota RTR KSK RDTR RTRW Kab/Kota RDTR Keterangan : Diintegrasikan Diserasikan, Diselaraskan, Diseimbangkan Dihapus UU No. 27 Tahun 2007 "Pengelolaan WP3K" RSWP-3-K RZWP-3-K RPWP-3-K RAWP-3-K Peristilahan : RTRW RTRL RTR P/K RTR KSN RTR KSP RTR KSK RSWP-3-K RZWP-3-K RPWP-3-K RAPWP-3-K RZ KSN RZ KSNT RZ KAW RDTR PENGELOLAAN LAUT DAN AMANAT KONSTITUSI 10 UU No. 32 Tahun 2014 "Kelautan" RTRL Nasional RZ KAW RZ KSN RZ KSNT RZWP-3-K Rencana Tata Ruang Wilayah Rencana Tata Ruang Laut Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Rencana Detail Tata Ruang
MENATA RUANG LAUT INDONESIA LAUT INDONESIA, SELANGKAH MENUJU KEJAYAAN Adalah anugerah terindah yang tak ternilai dari Sang Maha Kuasa atas keanekaragaman dan keberlimpahan sumber daya alam yang ditakdirkan bagi Indonesia, termasuk apa-apa yang terhampar dan tersaji di lautnya, sehingga sebaik-baiknya ungkapan syukur dibuktikan dengan sebaik-baiknya pengelolaan. Indonesia sebagai negara berdaulat memiliki wilayah seluas 8.300.000 km², dengan figur bentang wilayah yang terdiri dari laut seluas 6.400.000 km² (77,11%) dan darat seluas 1.900.000 km² (22,89%), didalamnya terangkai sebanyak 17.504 pulau, serta dengan garis pantai sepanjang 108.000 km. Berdasarkan realitas kewilayahan tersebut telah menisbatkan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Terumbu Karang Tulamben, Bali Foto :
FIGUR RUANG LAUT INDONESIA S E L A T M A L A K A SUMATERA I I Luas Hak dan Wewenang Pengelolaan Laut Indonesia 6.400.000 km² Perairan Pedalaman & Perairan Kepulauan Laut Teritorial Zona Tambahan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Landas Kontinen Sumber : Kemenko Marves, 2018 LAUT NATUNA UTARA LAUT NATUNA L T K A RIM ATA LAUT JAWA JAWA SAMUDERA HINDIA 3.110.000 290.000 270.000 3.000.000 2.800.000 km² km² km² km² km² KALIMANTAN LAUT SULAWESI TELUK TOMINI R A S S A K A M T A L E S SULAWESI U N LAUT BALI LAUT FLORES LAUT SAWU Keterangan : Batas Laut Teritorial Batas Laut Teritorial Perlu Kesepakatan Batas Zona Tambahan Batas Landas Kontinen Batas Landas Kontinen Kesepakatan Belum Diratifikasi Batas Landas Kontinen Perlu Kesepakatan LAUT MALUKU LAUT HALMAHERA LAUT SERAM LAUT BANDA Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Batas ZEE Kesepakatan Perlu Diratifikasi Batas ZEE Perlu Kesepakatan Batas ZEE dan Landas Kontinen Indonesia Batas ZEE dan Landas Kontinen Belum Diratifikasi LAUT INDONESIA, SELANGKAH MENUJU KEJAYAAN 12 SAMUDERA PASIFIK TELUK CENDRAWASIH PAPUA LAUT ARU LAUT ARAFURA Batas Maritim Indonesia - Australia terkait Pengelolaan Perikanan dan ZEE Batas Maritim Indonesia - Australia terkait Pengelolaan Perikanan, ZEE dan Landas Kontinen Batas Maritim Indonesia - Australia terkait Pengelolaan Perikanan
13 MENATA RUANG LAUT INDONESIA Dari total luas laut tersebut, Indonesia memiliki hak dan wewenang pengelolaan menurut klasifikasi perwilayahan perairan yang terdiri dari: (1) Perairan Pedalaman dan Perairan Kepulauan seluas 3.110.000 km²; (2) Laut Teritorial seluas 290.000 km²; (3) Zona Tambahan seluas 270.000 km²; (4) Zona Ekonomi Eksklusif seluas 3.000.000 km²; dan (4) Landas Kontinen seluas 2.800.000 km². Dengan demikian, Indonesia memiliki tipologi ruang laut yang begitu beragam sebagai penegasan atas satu sisi keunggulan yang jarang dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. "Indonesia memiliki tipologi ruang laut yang begitu beragam sebagai penegasan atas satu sisi keunggulan yang jarang dimiliki oleh bangsa- bangsa lain" Foto : Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia dikaruniai pula posisi geografis yang terletak di antara dua samudera dan dua benua. Indonesia juga berbatasan langsung dengan 10 negara di kawasan Asia Pasifik, baik di laut maupun darat. Sehingga, dengan kedudukannya sebagai jalur utama perdagangan internasional disertai dengan ragam kandungan sumber daya dan jasa lingkungan laut yang ada di dalamnya menjadikan Indonesia sebagai negara dengan nilai geostrategis, geopolitis, dan geoekonomis tinggi dan diperhitungkan secara global. "Dengan kedudukannya sebagai jalur utama perdagangan internasional disertai dengan ragam kandungan sumber daya dan jasa lingkungan laut yang ada di dalamnya menjadikan Indonesia sebagai negara dengan nilai geostrategis, geopolitis, dan geoekonomis tinggi dan diper- hitungkan secara global" Foto : Sementara itu, pada luasnya hamparan laut Indonesia terkandung beragam sumber daya dan jasa lingkungan dengan potensi yang lebih dari cukup untuk mencapai derajat kemandirian, bahkan berpeluang untuk didayagunakan dalam memasok dan melayani kebutuhan global. Baik sumber daya hayati dan non hayati, sumber daya non konvensional, hingga jasa kelautan merupakan varian lumbung-lumbung kekayaan yang dimiliki bangsa ini dari laut, seluruhnya memiliki deposit bernilai ekonomis dan ekologis yang dapat melambungkan perekonomian nasional dan ketergantungan kelestarian global. Dari sisi sumber daya hayati, juga menunjukkan keragaman potensi, antara lain berupa sumber daya ikan, terumbu karang, mangrove, padang lamun, dan biota laut lainnya, termasuk mikro organisme laut. Potensi lestari sumber daya ikan laut Indonesia sebagaimana Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/Kepmen- KP/2017 diperkirakan sebesar 12,54 juta ton per tahun yang tersebar di wilayah perairan maupun wilayah yurisdiksi, yang terdiri dari pelagis besar 3,23 juta ton, pelagis kecil 4,88 juta ton, demersal 3,02 juta ton, ikan karang 688 ribu ton, udang penaeid 315 ribu ton, lobster 11 ribu ton, kepiting 43 ribu ton, rajungan 60 ribu ton, dan cumi-cumi 284 ribu ton. Adapun pemanfaatan sumber daya ikan laut tersebut berdasarkan data penangkapan ikan di laut (Statistik Indonesia 2020, BPS) hingga tahun 2018 sebesar 6,70 juta ton. Berdasarkan pemberitaan yang di lansir the Daily Record, Sabtu (2/2/2019), Indonesia menempati peringkat ketiga sebagai negara penghasil atau produsen ikan terbesar di dunia setelah China dan India. Sementara itu, potensi sumber daya ikan laut Indonesia tidak hanya yang telah disediakan oleh alam, akan tetapi juga dalam bentuk ruang laut yang berpotensi untuk didayagunakan sebagai media pembudidayaan ikan maupun biota laut lainnya. Rokhmin (2020) menyebutkan bahwa luas potensi budidaya laut (mariculture) Indonesia sebesar 24 juta hektar, dengan potensi produksi yang diperkirakan mencapai 46,7 juta ton per tahun, sementara realisasi produksi baru 0,7 juta ton.
"Rokhmin (2020) menyebutkan bahwa luas potensi budidaya laut (mariculture) Indonesia sebesar 24 juta hektar, dengan potensi produksi yang diperkirakan mencapai 46,7 juta ton per tahun, sementara realisasi produksi baru 0,7 juta ton. " Foto : Berkenaan dengan potensi sumber daya hayati, maka Indonesia juga menyandang predikat negara dengan keanekaragaman hayati laut terbesar di dunia (marine mega-biodiversity). Hal tersebut antara lain dikarenakan keberadaan hamparan terumbu karang dengan luasan yang mencapai 25.000 km² atau sekitar 10% dari total terumbu karang dunia yang seluas 284.300 km². Indonesia juga menjadi pusat dari Kawasan Segitiga Terumbu Karang (Coral Triangle Area) yang merupakan jantung terumbu karang dunia yang membentang di perairan laut Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Kepulauan Solomon, dan Timor-Leste. Kawasan Segitiga Terumbu Karang merupakan habitat sekaligus rumah bagi separuh dari seluruh spesies karang, mencakup hampir 30% luas terumbu karang dunia dan 75% dari semua spesies karang yang dikenal. Dari 73.000 km² total luas terumbu karang di kawasan ini, sekitar 34% diantaranya tersebar di Indonesia. Kawasan ini merupakan tempat tinggal bagi lebih dari 3.000 spesies ikan (dua kali lipat dari jumlah yang ditemui di tempat lain mana pun di dunia). Terumbu karang di kawasan tersebut juga m e n g h a s i l k a n s u m b e rd aya a l a m ya n g menyangga hidup lebih dari 130 juta orang yang tinggal di dalam kawasan dan jutaan lainnya di seluruh dunia. "Indonesia juga menjadi pusat dari Kawasan Segitiga Terumbu Karang (Coral Triangle Area) yang merupakan jantung terumbu karang dunia yang membentang di perairan laut Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Kepulauan Solomon, dan Timor-Leste" Foto : Namun demikian, menurut dokumen The Status of Indonesian Coral Reefs 2019 (LIPI, 2020) mengungkap bahwa kondisi terumbu karang dengan kategori sangat baik hanya 6,42% dan LAUT INDONESIA, SELANGKAH MENUJU KEJAYAAN 14 baik 22,38%. Sedangkan 37,38% terumbu karang berkategori sedang, dan 33,82% terkategori buruk. Hal ini menunjukkan bahwa terumbu karang Indonesia mengalami kerusakan pada level yang sangat serius dan masif. Mangrove adalah jenis potensi keanekaragaman hayati lainnya yang dimiliki Indonesia, dengan luasan mencapai 3,31 juta hektar, dimana jumlah ini setara dengan 20% dari total 16,53 juta hektar ekosistem mangrove dunia (KLH, 2020). Mangrove memiliki fungsi ekologis maupun ekonomis yang besar dan beragam, bahkan mangrove menyangga spektrum luas ekosistem sekitar, termasuk gugus karang, padang lamun, hamparan lumpur dan pasir (UNEP, 2014). Saat ini, seluas 637 ribu hektar atau 19,26% mangrove dalam kondisi kritis, sedangkan yang tidak kritis seluas 2,67 juta hektar atau 80,74% (KLH, 2020). Dengan kondisi mangrove yang baik, vegetasi ini mampu menyumbang setidaknya sebesar US$ 1 , 5 m i l y a r d a r i p e r i k a n a n s a j a u n t u k perekonomian nasional (KKP, 2015). Kekayaan hayati laut Indonesia lainnya adalah padang lamun dengan luasan 293.464 hektar (LIPI, 2018). Padang lamun memiliki fungsi dan peran penting bagi lingkungan laut, antara lain sebagai produsen primer, habitat biota, penangkap sedimen, penahan arus dan gelombang, pendaur zat hara, serta penyerap karbon. Sebagaimana ekosistem terumbu karang dan mangrove, kondisi ekosistem lamun di Indonesia mengalami gradasi, berstatus kurang sehat, sebagaimana persentase tutupan lamun yang hanya sebesar 42,23% (Status Padang Lamun Indonesia 2018, PPO LIPI, 2018).
15 MENATA RUANG LAUT INDONESIA SUMBER DAYA HAYATI LAUT INDONESIA "Indonesia menyandang predikat negara dengan keanekaragaman hayati laut terbesar di dunia (marine mega-biodiversity). Laut Indonesia merupakan rumah bagi 2.500 spesies molluska, 2.000 spesies krustasea, 6 spesies penyu laut, 30 mamalia laut, dan lebih dari 2.500 spesies ikan laut. Seluruh biota tersebut keberlang- sungannya ditopang oleh ekosistem terumbu karang, mangrove, dan padang lamun dengan hamparan yang luas di Indonesia" Terumbu Karang Luas 25.000 km² atau sekitar 10% dari total terumbu karang dunia yang seluas 284.300 km² (LIPI, 2020) Status 2019 : 6,42% sangat baik, 22,38% baik, 37,38% sedang, dan 33,82% buruk (LIPI, 2020) Indonesia merupakan episenter dari sebaran karang dunia, termasuk bagi kawasan segitiga terumbu karang (Coremap, 2012) Perikanan Potensi lestari sumber daya ikan laut diperkirakan 12,54 juta ton per tahun (Kepmen-KP 50/2017) Pemanfaatan sumber daya ikan laut tahun 2018 sebesar 6,70 juta ton (Statistik Indonesia 2020, BPS) Fungsi : sumber makanan berprotein tinggi, sumber bahan obat-obatan, sumber bahan bangunan, sumber penghasilan (berupa hasil tangkapan seperti ikan, udang dan agar-agar; usaha pariwisata seperti menyelam dan memancing), serta melindungi pantai dari hempasan ombak dan arus. Potensi lestari pelagis besar 3,23 juta ton, pelagis kecil 4,88 juta ton, demersal 3,02 juta ton, ikan karang 688 ribu ton, udang penaeid 315 ribu ton, lobster 11 ribu ton, kepiting 43 ribu ton, rajungan 60 ribu ton, dan cumi-cumi 284 ribu ton (Kepmen-KP 50/2017) Indonesia menempati peringkat ketiga sebagai negara penghasil ikan terbesar di dunia (the Daily Record, 2/2/2019) Mangrove Luas 3,31 juta hektar atau mewakili 20% dari keseluruhan ekosistem mangrove dunia (KLH, 2020). Status : 19,26% dalam kondisi kritis dan 80,74% tidak kritis (KLH, 2020) Dengan kondisi mangrove yang baik, vegetasi ini mampu menyumbang setidaknya sebesar US$ 1.5 milyar dari perikanan saja untuk perekonomian nasional (KKP, 2015). Fungsi lingkungan ekosistem mangrove meliputi suplai dan regenerasi nutrisi, daur ulang polutan, siklus air dan men- jaga kualitas air (Ruitenbeek, 1994). Mangrove menyediakan pertahanan penting melawan erosi pesisir, mem- bantu mengurangi dampak terjangan badai, gelombang besar, dan tiupan angin dari siklon tropis (UNEP, 2004) Mangrove Indonesia menyimpan 3,14 miliar metrik ton karbon (PgC) (Murdiyarso et al., 2015). Jumlah ini mencakup sepertiga stok karbon pesisir global (Pendleton et al., 2012). Padang Lamun Luasan padang lamun 293.464 hektar (LIPI, 2018) Status : tutupan lamun 42,23%, kategori kurang sehat (LIPI, 2018) Terdapat 360 jenis ikan, 117 jenis makro alga, 24 jenis moluska, 70 jenis krustacea dan 45 jenis echinodermata yang hidup di padang lamun Indonesia. (Kiswara, 2009) Fungsi : produsen primer, habitat biota, penangkap sedimen, penahan arus dan gelombang, pendaur zat hara, serta penyerap karbon.
Sementara itu, laut Indonesia juga mengandung beragam jenis sumber daya non hayati yang bernilai ekonomis, seperti minyak dan gas bumi, serta mineral dan batubara. Indonesia diketahui memiliki 60 cekungan minyak dan gas bumi, dari jumlah cekungan itu, 40 cekungan terdapat di lepas pantai dan 14 cekungan lagi ada di pesisir. Iskandar (2020) mengatakan kekayaan minyak bumi Indonesia diperkirakan mencapai 40,1 miliar barel dan gas bumi 217,7 triliun kaki kubik yang berada di bawah laut, namun hingga saat i n i , y a n g d i p e r o l e h I n d o n e s i a d a r i pemanfaatannya hanyalah sekitar 15% saja. "Kekayaan minyak bumi Indonesia diperkirakan mencapai 40,1 miliar barel dan gas bumi 217,7 triliun kaki kubik yang berada di bawah laut, namun hingga saat ini, yang diperoleh Indonesia dari pemanfaatannya hanyalah sekitar 15% saja" Iskandar (2020) Foto : Potensi mineral juga ditemukan dibanyak tempat di wilayah laut Indonesia. Sumberdaya mineral lepas pantai dan sekitar pulau-pulau kecil yang sudah terindentifikasi meliputi, timah yang merupakan endapan letakan (placer deposit), fosforit berupa fosfat kalium, kerak dan nodul oksida yang berindikasi mangan, kobal, pasir besi, lumpur logam besi, kromit yang berasosiasi dengan batuan ultra basa-ofiolit, mineral zirkon dan monasit, karbonat dan agregat bahan konstruksi (Kemen ESDM, 2009). Bentuk kemanfataan lainnya yang disediakan oleh laut Indonesia berupa jasa-jasa lingkungan laut atau jasa kelautan, baik di area permukaan, kolom, maupun dasar laut. Pelayaran sebagai salahsatu jasa kelautan adalah potensi andalan bagi Indonesia, dimana dalam hal ini Rokhmin (2020) menuturkan bahwa dalam rantai pasok global, Indonesia terletak di lokasi strategis dimana 45% total perdagangan barang dunia dengan nilai rata-rata US$ 15 triliun per tahun dikapalkan melalui laut Indonesia. Sejalan dengan potensi pelayaran tersebut, maka jasa kepelabuhanan pun merupakan ceruk-ceruk perekonomian potensial dari jasa kelautan. "Dalam rantai pasok global, Indonesia terletak di lokasi strategis dimana 45% total perdagangan barang dunia dengan nilai rata-rata US$ 15 triliun per tahun dikapalkan melalui laut Indonesia" Rokhmin Dahuri (2020) Foto : pelindo.co.id LAUT INDONESIA, SELANGKAH MENUJU KEJAYAAN 16 Jasa kelautan lainnya berupa pariwisata bahari juga potensi yang teramat sulit untuk disaingi oleh bangsa manapun, dengan bermodalkan 108.000 km panjang garis pantai, 17.504 pulau- pulau kecil, dan 195 kawasan konservasi laut, serta ditopang oleh keragaman adat, budaya dan sejarah masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu, pemanfaatan BMKT (Benda Muatan Kapal Tenggelam) merupakan potensi jasa kelautan yang berkeistimewaan, dimana setidaknya terdapat 463 lokasi BMKT (periode tahun 1508 sampai 1878) dan baru 43 lokasi yang telah berhasil disurvei (Kemenkomarves, 2019). "Pariwisata bahari juga potensi yang teramat sulit untuk disaingi oleh bangsa manapun, dengan bermodal 108.000 km panjang garis pantai, 17.504 pulau kecil, dan 195 kawasan konservasi laut, serta ditopang oleh keragaman adat, budaya dan sejarah masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil." Foto : Banyak lagi potensi jasa-jasa lingkungan yang dapat dikembangkan di wilayah laut Indonesia, baik yang telah didayagunakan maupun belum, seperti jasa instalasi kabel bawah laut, jasa instalasi pipa bawah laut, jasa pendidikan dan penelitian, hingga jasa kesehatan (terapi).
17 MENATA RUANG LAUT INDONESIA Tak berhenti sampai disini, kemegahan sumber daya laut Indonesia lainnya juga berupa sumber daya non konvensional atau sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan laut yang karena alasan teknis maupun ekonomis belum layak (feasible) untuk dimanfaatkan. Indonesia merupakan negara dengan potensi cadangan panas bumi dasar laut (Ocean Thermal Energy Conversion/ OTEC) terbesar di dunia. Potensi energi panas l a u t d i p e r a i r a n I n d o n e s i a d i p r e d i k s i menghasilkan daya sekitar 240.000 MW. Indonesia bagian timur memiliki perbedaan suhu lebih besar dari bagian barat. Energi ini bernilai ekonomi lebih tinggi dibanding sumber energi lainnya. Energi ini menghasilkan listrik dan air murni akibat penguapan air laut (PPPGL, 2017). "Indonesia merupakan negara dengan potensi cadangan panas bumi dasar laut (Ocean Thermal Energy Conversion/ OTEC) terbesar di dunia. Potensi energi panas laut di perairan Indonesia diprediksi menghasilkan daya sekitar 240.000 MW" PPPGL (2017) Foto : Sumber daya non konvensional lainnya dalam bentuk energi di perairan laut Indonesia meliputi energi pasang surut, energi gelombang, energi arus laut, dan energi perbedaan suhu lapisan laut, termasuk biomassa laut. Selain energi laut, juga terdapat potensi air mineral laut dalam (deep sea mineral resources). Bonar (2011) mengatakan bahwa sekitar 40% wilayah perairan Indonesia adalah air mineral laut dalam, dengan kedalaman 200-600 meter. Air mineral laut dalam tersebut juga merupakan peluang bagi pengembangan deep sea water industries. Potensi sumber daya non konvensional lainnya yang berpeluang dikembangkan di perairan laut Indonesia adalah perikanan laut dalam (deep sea fisheries), yaitu pemanfaatan sumber daya ikan pada kedalaman 200 s.d. 400 meter. Disamping itu juga potensi budidaya ikan laut lepas (offshore mariculture). Keseluruhan jenis dan potensi sumber daya dan jasa lingkungan yang terhampar, terkandung, dan tersaji di laut Indonesia tersebut telah menjadikan luas dan beragamnya peluang p e n g e m b a n g a n s e kto r- s e kto r e ko n o m i kelautan. Dalam buku Ekonomi Maritim Indonesia (Kemenkomarves, 2019) telah diklasifikasikan 11 (sebelas) klaster ekonomi maritim Indonesia, yang terdiri dari: 1. 2. 3. Perikanan; Energi dan Sumber Daya Mineral; Sumber Daya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; 4. 5. 6. 7. 8. Sumber Daya Non Konvensional; Industri Bioteknologi; Industri Maritim; Jasa Maritim; Wisata; 9. 10. 11. Perhubungan; Bangunan Laut; Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum, dan Keselamatan di Laut . Rokhmin (2020) menyampaikan bahwa potensi ekonomi kelautan Indonesia senilai US$ 1,4 triliun per tahun atau lima kali APBN 2020, serta berpotensi menciptakan lapangan kerja bagi 45 juta penduduk. Sehingga menjadi sangat jelas bahwa laut adalah modal dasar pembangunan potensial yang dapat menempatkan Indonesia selangkah di depan dalam berkompetisi mengelola laut dengan bangsa-bangsa lainnya, atau dengan kata lain selangkah lebih dekat dengan kejayaan. Dengan demikian, Indonesia membutuhkan selangkah lagi menuju kejayaan pengelolaan laut, tentunya melalui strategi yang tepat langkah, tepat cara, dan tepat sasaran. "Potensi ekonomi kelautan Indonesia senilai US$ 1,4 triliun per tahun atau lima kali APBN 2020, serta berpotensi menciptakan lapangan kerja bagi 45 juta penduduk" Rokhmin Dahuri (2020) Foto : news.kkp.go.id
KLASTER EKONOMI MARITIM INDONESIA 1 Perikanan 2 Energi dan Sumber Daya Mineral 3 Sumber Daya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 4 Sumber Daya Non Konvensional 5 Industri Bioteknologi 6 Industri Maritim 7 Jasa Maritim 8 Wisata 9 Perhubungan 10 Bangunan Laut 11 Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum, dan Keselamatan di Laut 9 6 7 "Ekonomi Maritim dapat dijelaskan sebagai kegiatan ekonomi yang terjadi di wilayah lautan, menerima output dari lautan, dan menyediakan barang dan jasa ke lautan. Dengan kata lain, ekonomi maritim dapat didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang secara langsung atau tidak langsung terjadi di wilayah pesisir dan lautan, dan kegiatan ekonomi di darat (lahan atas) yang menggunakan sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa, dan memasukkan barang dan jasa ke dalam kegiatan lautan." Sumber : Ekonomi Maritim Indonesia, Kemenkomarves, 2019 10 9 4 7 11 3 1 3 1 2 10 1 1 10 LAUT INDONESIA, SELANGKAH MENUJU KEJAYAAN 18 5 8
MENATA RUANG LAUT INDONESIA Nelayan Tuna Pulau Buru Foto : wwftr.awsassets.panda.org PENGELOLAAN LAUT WAJIB BERHASIL Bagi bangsa Indonesia, pengelolaan laut tidak semata persoalan yang berkaitan dengan kehidupan dan penghidupan, akan tetapi juga persoalan pengukuhan jatidiri bangsa. Secara fitrah, laut adalah pembentuk karakter dominan bagi bangsa Indonesia, yang semestinya menjadi penopang citra keunggulan yang melekat pada diri bangsa ini, dan juga menjadi persepsi utama bangsa-bangsa lain saat memandang jatidiri Indonesia.
Karena itu, keberhasilan dalam pengelolaan laut adalah tuntutan dan sekaligus pembuktian atas realitas jatidiri bangsa Indonesia, yang meliputi: 1. Realitas sejarah bangsa yang mencatat bahwasannya nusantara memang pernah berjaya dengan laut; Relief Perahu Besar di Candi Borobudur Foto : Kemendikbud 2. Realitas karakter bangsa sebagai negara maritim, yaitu negara kepulauan dengan tiga perempat luas wilayahnya merupakan laut; 3. Realitas geostrategis dan geopolitis bangsa yang sepatutnya menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia; 4. Realitas keanekaragaman dan kekayaan sumber daya dan lingkungan laut Indonesia dengan keunggulan kompetitif dan komparatifnya; 5. Realitas dua pertiga masyarakat Indonesia yang mendiami wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil dengan hajat, kultur dan kearifan yang berhubungan dengan laut. Pencapaian keberhasilan pengelolaan laut hanya dimungkinkan saat bangsa ini mengenali dirinya sendiri secara baik, yang ditandai dengan kemampuan memindai dan menstrukturkan anatomi (baca : kerangka kerja) pengelolaan laut secara komprehensif dan sistematis. Melalui anatomi tersebut akan dapat dipetakan isu-isu pokok dan penjabaran persoalannya, untuk selanjutnya diskemakan peta keberhasilannya. Adapun anatomi pengelolaan laut Indonesia beserta isu-isu pokok yang menyertainya terdiri dari: 1. Tatanan hukum kelautan, dengan isu-isu pokok yang mencakup : (a) penyelarasan peraturan perundang-undangan kelautan; (b) pemaduserasian dengan peraturan penataan ruang wilayah daratan; dan (c) penuntasan produk hukum kelautan. 2. Kelembagaan dan kerjasama kelautan, dengan isu-isu pokok yang mencakup : (a) p e n ye l a ra s a n s t r u k t u r, f u n g s i d a n wewenang kelembagaan kelautan; (b) p e n i n g k a t a n k a p a s i t a s d a n k i n e r j a kelembagaan kelautan; (c) peningkatan kompetensi dan profesionalitas SDM kelautan; (d) peningkatan kolaborasi antarlembaga di bidang kelautan; (e) pengembangan kerjasama dan kemitraan kelautan. 3. Data dan informasi kelautan, dengan isu- isu pokok yang mencakup : (a) keutuhan, validitas, dan keselarasan data dan informasi kelautan; (b) keterpaduan jaringan dan sistem informasi kelautan (c) silo data dan informasi antarlembaga; (d) pengembangan big data kelautan. 4. 5. 6. 7. 8. LAUT INDONESIA, SELANGKAH MENUJU KEJAYAAN 20 Riset dan teknologi kelautan, dengan isu- i s u p o k o k y a n g m e n c a k u p : ( a ) penumbuhkembangan riset dan teknologi kelautan; (b) pendayagunaan hasil riset untuk kepentingan perencanaan dan pembangunan laut; (c) transformasi digital di bidang kelautan. Perencanaan ruang laut, dengan isu-isu pokok yang mencakup : (a) penuntasan r e n c a n a z o n a s i k a w a s a n l a u t ; ( b ) penuntasan perencanaan zonasi wilayah p e s i s i r d a n p u l a u - p u l a u k e c i l ; ( c ) pengintegrasian rencana tata ruang laut dan darat; dan (d) peningkatan efektivitas koordinasi perencanaan ruang laut. Pemanfaatan dan pengusahaan laut, dengan isu-isu pokok yang mencakup : (a) ekstensifikasi dan intensifikasi usaha berbasis kelautan; (b) penguatan hulu-hilir b i s n i s k e l a u t a n ; ( c ) k o n fl i k d a l a m pemanfaatan ruang di laut. Perlindungan dan pelestarian laut, dengan isu-isu pokok yang mencakup : (a) penegakan hukum lingkungan di wilayah laut; (b) penanganan pencemaran dan kerusakan lingkungan laut; (c) peningkatan keragaan konservasi sumber daya laut. Masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, dengan isu-isu pokok yang mencakup : (a) peningkatan keberdayaan dan kemandirian masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; (b) peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan laut; (c) perlindungan hak dan kearifan lokal di wilayah pesisir dan laut.
21 MENATA RUANG LAUT INDONESIA 9. Budaya maritim nusantara, dengan isu-isu pokok yang mencakup : (a) penguatan i d e n t i t a s d a n b u d aya m a r i t i m ; ( b) pengembangan arkeologi maritim; dan (c) pengembangan sumber daya budaya maritim. 10. Kedaulatan atas laut, dengan isu-isu pokok yang mencakup : (a) penuntasan perjanjian b a t a s m a r i t i m ; ( b ) o p t i m a l i s a s i pendayagunaan wilayah yurisdiksi; (c) pendayagunaan potensi geostrategis dan geopolitis; (d) penguatan pertahanan ke a m a n a n d i w i l aya h l a u t ; d a n (e) penegakan hukum di wilayah laut. "Pencapaian keberhasilan pengelolaan laut hanya dimungkinkan saat bangsa ini mengenali dirinya sendiri secara baik, yang ditandai dengan kemampuan memindai dan menstrukturkan anatomi (baca : kerangka kerja) pengelolaan laut secara komprehensif dan sistematis." Foto : Sesuai dengan adagium 'mulai dengan akhir dari pikiran' sebagai salahsatu cerminan manajemen efektif, maka pengelolaan laut juga harus diawali dengan mendeskripsikan bentuk-bentuk ke b e r h a s i l a n ya n g m e re p re s e n t a s i k a n anatominya. Deskripsi keberhasilan tersebut pada dasarnya merupakan keadaan-keadaan yang diharapkan tercapai di masa yang akan datang, untuk menuntun fokus, mengefektifkan langkah, dan mengefisiensi pengerahan sumber daya dalam pengelolaan laut Indonesia. Mengacu pada anatomi pengelolaan laut di atas, maka terdapat 10 orientasi keberhasilan dalam pengelolaan laut Indonesia, meliputi: 1. Berhasil menselaraskan dan mengutuhkan tatanan hukum laut; 2. Berhasil menguatkan dan mensinergikan kelembagaan dan kerjasama kelautan; 3. Berhasil mengutuhkan dan mengintegrasi- kan data dan informasi laut; 4. Berhasil menumbuhkembangkan riset dan teknologi kelautan; 5. Berhasil memaduserasikan dan menuntas- kan perencanaan tata ruang laut; 6. Berhasil mengefektifkan pemanfaatan dan pengusahaan laut; 7. Berhasil meredam dan menanggulangi kerusakan dan kebencanaan di laut; 8. Berhasil meningkatkan keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau- pulau kecil; 9. Berhasil mengarusutamakan budaya maritim nusantara; Pulau Peucang, Ujung Kulon - Banten sumber foto : 10. Berhasil mengokohkan kedaulatan dan kewibawaan bangsa atas laut. S e l u r u h o r i e n t a s i ke b e r h a s i l a n d a l a m pengelolaan laut tersebut merupakan buah- buah yang akan dapat dipetik apabila energi dan sinergi anak bangsa terwujud sejak memilih benih (rekonsiliasi) hingga memastikan tumbuh kembang pohon sesuai harapan (aksi dan konsistensi). Seluruh orientasi keberhasilan tersebut wajib dicapai, sekalipun baru akan terealisasi secara utuh pada masa generasi yang akan datang.
ANATOMI PENGELOLAAN LAUT Tatanan Hukum Kelautan Kelembagaan dan Kerjasama Kelautan Riset dan Teknologi Kelautan Data & Informasi Kelautan Perencanaan Ruang Laut Pemanfaatan dan Pengusahaan Laut Perlindungan dan Pelestarian Laut Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau kecil Budaya Maritim Nusantara Kedaulatan Atas Laut LAUT INDONESIA, SELANGKAH MENUJU KEJAYAAN 22
MENATA RUANG LAUT INDONESIA PERENCANAAN RUANG LAUT SEBAGAI FAKTOR KUNCI Dalam cakrawala pandang yang utuh atas anatomi pengelolaan laut sebagai kerangka kerja dan medan tugas bersama, dapat terlihat adanya satu organ (baca : aspek) yang berperan menjadi simpul utama yang menjembatani organ-organ pengelolaan laut lainnya, yaitu perencanaan ruang laut. Dapat dikatakan bahwa perencanaan ruang laut menjadi organ yang menampung dan merajut seluruh maksud dan kepentingan yang mewakili 9 dari 10 organ pengelolaan laut. Karena itulah perencanaan ruang laut merupakan faktor kunci yang menentukan keberhasilan dalam pengelolaan laut, dimana harmonitas dan efektivitas kolaborasi akan dapat teridentifikasi. Perencanaan Zonasi KSN Taman Nasional Komodo Foto :
Perencanaan ruang laut dapat dimaknai sebagai suatu proses untuk menentukan struktur dan pola ruang di wilayah laut yang menghasilkan rencana tata ruang laut dan/atau rencana zonasi. Dalam pandangan peraturan perundang- undangan, perencanaan ruang laut secara garis besar diklasifikasikan dalam : (1) perencanaan tata ruang laut nasional; (2) perencanaan zonasi kawasan laut; dan (3) perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Terdapat penegasan bahwasannya perencanaan ruang laut dilakukan secara berjenjang dan komplementer. Secara berjenjang adalah pemahaman bahwa produk perencanaan ruang laut dengan kedudukan yang lebih tinggi menjadi acuan bagi produk perencanaan ruang laut di bawahnya. Adapun secara komplementer adalah pemahaman bahwa seluruh produk perencanaan ruang laut disusun saling melengkapi satu sama lain dan bersinergi sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengaturan. Perencanaan ruang laut menghasilkan rencana tata ruang laut dan/atau rencana zonasi, yang secara prinsip merupakan penetapan struktur dan pola ruang sesuai lingkup kawasan perencanaan beserta ketentuan atas kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan kegiatan pemanfaatan ruang laut, konfirmasi kesesuaian ruang laut, dan perizinan berusaha pemanfaatan di laut. Struktur dokumen yang dihasilkan dari perencanaan ruang laut sesuai penjenjangannya terdiri dari: 1. Rencana tata ruang laut nasional; 2. Rencana zonasi kawasan laut, terdiri dari rencana zonasi kawasan antarwilayah, rencana zonasi kawasan strategis nasional, dan rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu; 3. Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil. Bahwa, tidak semata keberadaan dokumen hasil perencanaan ruang laut tersebut yang wajib tersedia sesuai mandat peraturan perundang- undangan, akan tetapi hal yang lebih penting adalah seberapa besar validitas, reliabilitas, dan keberfungsiannya? Disinilah keharmonisan dan keefektifan atas kolaborasi pengelolaan ruang laut dapat diuji dan dinilai, dimana dari dokumen perencanaan ruang laut nantinya dapat diidentifikasi apakah organ-organ pengelolaan ruang laut telah mendapatkan perhatian, penempatan, perlakuan, dan pengejawantahan sebagaimana mestinya?. "Bahwa, tidak semata keberadaan dokumen hasil perencanaan ruang laut tersebut yang wajib tersedia sesuai mandat peraturan perundangan, akan tetapi hal yang lebih penting adalah seberapa besar validitas, reliabilitas, dan keberfungsiannya?" Foto : PERENCANAAN RUANG LAUT SEBAGAI FAKTOR KUNCI 24 Sejatinya dokumen perencanaan ruang laut dihadirkan untuk mengurai dan meminimalisir masalah, akan tetapi bisa jadi keberadaan dan fungsinya kelak justeru menimbulkan keresahan dan gejolak dari berbagai kalangan. Dengan demikian, aktualisasi kolaborasi harus sejalan dengan elaborasi pada saat perencanaan ruang laut berjalan. "Sejatinya dokumen perencanaan ruang laut dihadirkan untuk mengurai dan meminimalisir masalah, akan tetapi bisa jadi keberadaan dan fungsinya kelak justeru menimbulkan keresahan dan gejolak dari berbagai kalangan" Foto : Disatu sisi, perencanaan ruang laut merupakan pekerjaan ekstra besar, dimana sesuai dengan mandat peraturan perundang-undangan, keseluruhannya berjumlah 194 dokumen perencanaan ruang laut yang wajib disusun dan ditetapkan. Dari total dokumen perencanaan ruang laut tersebut, sebanyak 160 dokumen yang wewenang dan tanggungjawabnya ada pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan
25 MENATA RUANG LAUT INDONESIA sebanyak 34 dokumen menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Provinsi. Masing- masing rencana tata ruang laut dan/atau rencana zonasi memiliki kekuatan hukum yang berbeda, akan tetapi keseluruhannya memiliki dimensi perencanaan (masa berlaku) jangka panjang, yakni 20 tahun, namun dapat ditinjau kembali setiap 5 tahun. "Sesuai dengan mandat peraturan perundang-undangan, keseluruhannya berjumlah 194 dokumen perencanaan ruang laut yang wajib disusun dan ditetapkan" Mandat dan Capaian Penyusunan Dokumen Rencana Zonasi Per Tahun 2020 Klasifikasi Dokumen Rencana Zonasi Jumlah Mandat Capaian per 2020 RZ KAW 20 10 RZ KSN 29 16 RZ KSNT 111 57 RZ WP3K 34 27 Jumlah 194 110 Direktorat Perencanaan Ruang Laut, KKP, 2020 Foto : static.republika.co.id Rencana tata ruang laut dan/atau rencana zonasi disusun dalam bingkai pendekatan manajemen strategis, yaitu rangkaian upaya yang berfokus pada proses penetapan tujuan, pengembangan strategi dan kebijakan untuk mencapai sasaran, mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan, serta mengkombinasikan aktivitas-aktivitas dari berbagai bagian fungsional untuk mencapai tujuan. Dalam teknis implementasinya, pendekatan manajemen strategis tersebut ditopang dengan pendekatan-pendekatan relevan lainnya yang mendorong dihasilkannya dokumen perencanaan ruang laut yang representatif dan berkualitas, meliputi pendekatan politis, teknokratis, partisipatif, top down dan bottom up. "Rencana tata ruang laut dan/atau rencana zonasi disusun dalam bingkai pendekatan manajemen strategis, yaitu rangkaian upaya yang berfokus pada proses penetapan tujuan, pengem- bangan strategi dan kebijakan untuk mencapai sasaran, mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan, serta mengkombinasikan aktivitas-aktivitas dari berbagai bagian fungsional untuk mencapai tujuan" Foto : cdn.medcom.id Secara konstruktif, dokumen rencana tata ruang laut dan/atau rencana zonasi dibangun dari penghimpunan material dalam bentuk data, informasi, dan aspirasi, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, dan utamanya spasial. Diantara jenis informasi yang digali adalah kebijakan pembangunan dan penataan ruang ya n g m e m i l i k i ke s e p a d a n a n d a n /a t a u berkedudukan hukum lebih tinggi dari dokumen rencana yang akan dihasilkan. Berbagai data, informasi, dan aspirasi tersebut disaring, diolah, dan dipertautkan melalui sejumlah metode analisis yang relevan untuk menjaring isu-isu strategis beserta potensi dan permasalahan yang tertangkap. Sementara itu, kekhasan dalam analisis perencanaan tata ruang laut adalah mekanisme tumpang susun (overlay) atas peta dasar dan seperangkat peta-peta tematik untuk menghasilkan delineasi pola pemanfaatan ruang yang kelak akan menjadi bahan bagi perumusan dan penetapan rencana operasional (indikasi program dan kegiatan). "Kekhasan dalam analisis perencanaan tata ruang laut adalah mekanisme tumpang susun (overlay) atas peta dasar dan seperangkat peta-peta tematik untuk menghasilkan delineasi pola pemanfaatan ruang" Foto :
20 KAW DAFTAR DAN STATUS PROGRES RZ KAW (RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH) PER TAHUN 2020 LAUT NATUNA UTARA 13 S E L A T M 1 LAUT NATUNA L A K A S U T E R K A L I M A N T A N A H I 18 I T K A RIM ATA R A S S A K 12 A M T A L E S 2 LAUT JAWA 14 J A W A LAUT BALI 3 SAMUDERA HINDIA 19 DAFTAR KAWASAN 1 Laut Natuna dan Natuna Utara 11 12 Laut Sawu Selat Makassar 2 Laut Jawa 13 Selat Malaka 3 Laut Bali 14 Selat Sunda 4 5 6 7 Laut Banda Laut Aru Laut Sulawesi Laut Halmahera 15 16 17 18 Teluk Bone Teluk Tomini Teluk Cendrawasih Laut Barat Sumatera "Kawasan Antarwilayah (KAW) adalah kawasan Laut yang meliputi dua provinsi atau lebih yang dapat berupa teluk, selat, dan Laut." 8 9 10 Laut Seram Laut Maluku Laut Flores 19 20 Laut Selatan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Laut Utara Papua Sumber : - PP No. 32 Tahun 2019 (Rencana Tata Ruang Laut) Buku Informasi Kegiatan Direktorat Perencanaan Ruang Laut, KKP, 2021 STATUS PROGRES Belum/Akan Disusun Penyusunan Dokumen LAUT SULAWESI 6 9 LAUT MALUKU TELUK TOMINI 16 S U L A W E S I 15 B O 10 LAUT FLORES LAUT SAWU 11 4 Dokumen Final LAUT HALMAHERA 7 LAUT SERAM 8 LAUT BANDA PERENCANAAN RUANG LAUT SEBAGAI FAKTOR KUNCI 26 Harmonisasi Antar K/L Legalisasi Peraturan Presiden SAMUDERA PASIFIK 20 17 TELUK CENDRAWASIH P A P U A LAUT ARU 5 LAUT ARAFURA Foto :
27 MENATA RUANG LAUT INDONESIA 29 KSN DAFTAR DAN STATUS PROGRES RZ KSN (RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL) PER TAHUN 2020 1 LAUT NATUNA UTARA 2 3 S E L LAUT NATUNA A T M A L A K A S 4 A T E R L T K A RIM ATA I I LAUT JAWA 5 6 23 J A W A 7 22 SAMUDERA HINDIA "Kawasan Strategis Nasional (KSN) adalah wilayah yang penataan ruang- nya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia." Sumber : - PP No. 32 Tahun 2019 (Rencana Tata Ruang Laut) Buku Informasi Kegiatan Direktorat Perencanaan Ruang Laut, KKP, 2021 Foto : STATUS PROGRES Belum/Akan Disusun LAUT SULAWESI 26 21 19 K A L I M A N T A N TELUK TOMINI 13 R A S S A K A M T A L E S S U L A W E S I 18 12 T E L U 20 N 15 8 LAUT BALI LAUT FLORES 9 10 24 11 LAUT SAWU 9 DAFTAR KAWASAN 2 3 4 5 6 7 8 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Kawasan Banda Aceh Darussalam Kawasan Perkotaan Medan-Binjai- Deli Serdang-Karo (Mebidangro) Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun Kawasan Selat Sunda Kawasan Perkotaan Jabodetabek- Punjur termasuk Kep. Seribu Kawasan Perkotaan Kendal-Demak Ungaran-Salatiga-Semarang- Purwodadi (Kedungsepur) Kawasan Perkotaan Gresik-Bangkalan Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo- Lamongan (Gerbangkertosusila) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Penyusunan Dokumen Dokumen Final LAUT HALMAHERA 14 LAUT MALUKU 26 LAUT SERAM 16 LAUT BANDA 28 Kawasan Perkotaan Denpasar-Badung Gianyar-Tabanan (Sarbagita) Kawasan Bima Kawasan Mbay Kawasan Batulicin Kawasan Samarinda-Sanga-Sanga- Muara Jawa-Balikpapan (Sasamba) Kawasan Manado-Bitung Kawasan Perkotaan Makassar-Maros Sungguminasa-Takalar (Mamminasata) Kawasan Seram Kawasan Biak Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarmasin-Banjarbaru-Banjar- Barito Kuala-Tanah Laut Kawasan Perkotaan Bitung- Minahasa-Manado Harmonisasi Antar K/L Legalisasi Peraturan Presiden SAMUDERA PASIFIK 17 27 TELUK CENDRAWASIH P A P U A 29 LAUT ARU LAUT ARAFURA 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Kawasan Parepare Kawasan Gorontalo-Kwandang- Paguyuman Kawasan Pangandaran-Kalipucang- Segara Anakan-Nusakambangan (Pacangsanak) Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon Kawasan Taman Nasional Komodo Kawasan Kritis Lingkungan Buol- Lambunu Kawasan Konservasi Keaneka- ragaman Hayati Raja Ampat Kawasan Konservasi Keaneka- ragaman Hayati Teluk Bintuni Kawasan Laut Banda Kawasan Timika 29
111 PPKT DAFTAR DAN STATUS PROGRES RZ KSNT (RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU / PULAU-PULAU KECIL TERLUAR) PER TAHUN 2020 97 96 98 95 11 LAUT NATUNA UTARA 10 12 9 94 99 8 93 92 100 101 S E L 103 102 104 5 105 106 7 6 4 LAUT NATUNA 3 13 14 A T M A L 91 S A K A 2 M A 1 90 T E K A L I M A N T A N 107 108 109 110 111 S E L T K 89 A RIM ATA I I A 88 87 86 DAFTAR PPKT LAUT JAWA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 P. Berakit P. Sentut P. Tokongmalangbiru P. Damar P. Mangkai P. Tokongnanas P. Tokongberlayar P. Tokongboro P. Semiun P. Sebetul P. Sekatung P. Senua P. Subi Kecil P. Kepala P. Sebatik Karang Unarang P. Maratua P. Sambit P. Lingayan P. Solando P. Dolangan P. Bongkil P. Mantehage P. Makalehi P. Kawaluso P. Kawio P. Marore 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 P. Batubawaikang P. Miangas P. Marampit P. Intata P. Kakorotan P. Kabaruan P. Yiew Besar P. Moff P. Fani P. Miossu P. Fanildo P. Bras P. Befondi P. Liki P. Habe P. Komolom P. Kolepon P. Laag P. Puriri P. Ararkula P. Karerei 85 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 84 83 82 81 P. Panambulai P. Kultubai Utara P. Kultubai Selatan P. Karang P. Enu P. Batu Goyang P. Nuhu Yut P. Larat P. Asutubun P. Selaru P. Batarkusu P. Marsela P. Metimarang P. Letti P. Kisar P. Wetar P. Lirang P. Alor P. Batek 80 79 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 J A W A 78 77 76 SAMUDERA HINDIA P. Rote P. Ndana P. Sabu P. Dana P. Mangudu Gili Sepatang P. Nusapenida P. Nusabarong P. Ngekel P. Panikan P. Nusakambangan P. Batukolotok P. Nusamanuk P. Deli P. Karangpabayang P. Guhakolak 75 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 LAUT BALI 73 74 P. Bertuah P. Enggano P. Mega P. Sibaru-baru P. Pagai Utara P. Niau P. Simuk P. Wunga P. Simeuleu Cut P. Salaut Besar P. Raya P. Rusa P. Bateeleblah P. Rondo P. Weh 27 48 67 83 98 PERENCANAAN RUANG LAUT SEBAGAI FAKTOR KUNCI 28 STATUS PROGRES Belum/Akan Disusun Penyusunan Dokumen Dokumen Final Harmonisasi Antar K/L Legalisasi Peraturan Presiden 26 27 28 29 30 Keterangan : Hingga tahun 2020, telah ditetapkan RZ KSNT pada 12 PPKT melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP), namun menurut ketentuan UU No. 11 Tahun 2020 (Cipta Kerja) legalitas RZ KSNT ditetapkan melalui Peraturan Presiden" 15 16 31 32 25 33 17 18 19 21 20 LAUT SULAWESI 22 23 24 34 36 LAUT HALMAHERA 35 SAMUDERA PASIFIK 39 38 LAUT MALUKU 37 40 TELUK TOMINI R A S S A K A M T A L E S S U L A W E S I LAUT SERAM TELUK CENDRAWASIH 41 L U P A P U A N LAUT BANDA 47 46 48 LAUT ARU 49 45 55 LAUT FLORES 56 54 51 LAUT ARAFURA 53 52 50 LAUT SAWU 67 66 65 64 63 61 60 59 58 57 44 43 42 62 72 71 70 68 69 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 P. Berhala P. Batumandi P. Rupat P. Bengkalis P. Rangsang P. Tokonghiu Kecil P. Karimunanak P. Nipa P. Pelampung P. Batuberantai P. Putri P. Bintan P. Malangberdaun "Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional." "Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang meng- hubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional." Sumber : - PP No. 32 Tahun 2019 (Rencana Tata Ruang Laut) Buku Informasi Kegiatan Direktorat Perencanaan Ruang Laut, KKP, 2021 Foto :
29 MENATA RUANG LAUT INDONESIA 34 PROV DAFTAR DAN STATUS PROGRES RZ WP3K (RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL) PER TAHUN 2020 LAUT NATUNA UTARA 1 24 2 S E L A T M LAUT NATUNA L A K A S U M 4 3 T E R A 9 20 K A L I M A N T A N 23 T K A 5 RIM ATA 21 I I A 7 10 22 6 8 LAUT JAWA 12 11 13 14 J A W A 15 16 LAUT BALI 17 SAMUDERA HINDIA "Hingga tahun 2020, sebanyak 27 Provinsi telah menerbitkan Perda RZ WP3K, sebanyak 5 Provinsi dalam proses legalisasi RZ WP3K, dan sebanyak 2 Provinsi dalam proses penyusunan RZ WP3K" Sumber : - PP No. 32 Tahun 2019 (Rencana Tata Ruang Laut) Buku Informasi Kegiatan Direktorat Perencanaan Ruang Laut, KKP, 2021 Foto : STATUS PROGRES Belum/Akan Disusun Penyusunan Dokumen Dokumen Final Tanggapan & Saran K/L Evaluasi & Legalisasi Peraturan Daerah LAUT SULAWESI SAMUDERA PASIFIK LAUT HALMAHERA 30 29 LAUT MALUKU 32 TELUK TOMINI R A S S A K A M T A L E S 27 S U L A W E S I 26 LAUT SERAM 33 TELUK CENDRAWASIH 25 L U K B O 28 31 P A P U A 34 LAUT BANDA LAUT ARU LAUT FLORES LAUT ARAFURA 18 LAUT SAWU 19 DAFTAR PROVINSI 1 2 3 4 5 6 Nangroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Bengkulu Sumatera Selatan 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Lampung Kepulauan Riau Kepulauan Bangka Belitung Banten DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Utara Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua 7 21 34
Terbangunnya pondasi rencana tata ruang laut dan/atau rencana zonasi ditandai dengan terumuskannya tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang laut sesuai lingkup wilayah perencanaan. Dengan adanya pondasi tersebut, maka akan ditegakkan pilar-pilar rencana tata ruang laut dan/atau rencana zonasi yang ditandai dengan terumuskannya rencana struktur ruang laut dan rencana pola ruang laut. Struktur ruang laut adalah susunan pusat pertumbuhan kelautan dan sistem jaringan prasarana dan sarana laut yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Sedangkan pola ruang laut adalah distribusi peruntukan ruang laut dalam wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, yang secara umum terdiri dari kawasan konservasi, kawasan pemanfaatan umum, alur laut, dan kawasan strategis. "Terbangunnya pondasi rencana tata ruang laut dan/atau rencana zonasi ditandai dengan terumuskannya tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang laut sesuai lingkup wilayah perencanaan" Foto : cdn-2.tstatic.net "Dengan adanya pondasi tersebut, maka akan ditegakkan pilar-pilar rencana tata ruang laut dan/atau rencana zonasi yang ditandai dengan terumuskannya rencana struktur ruang laut dan rencana pola ruang laut" Foto : Untuk mencapai kesempurnaan konstruksi bangunan rencana tata ruang laut dan/atau rencana zonasi maka selanjutnya ditetapkan perangkat kebijakan operasional dan kontrol, antara lain peraturan dan/atau arahan teknis pemanfaatan ruang laut, indikasi program pemanfaatan ruang laut, dan pengendalian p e l a k s a n a a n p e m a n fa a t a n r u a n g l a u t . Keseluruhan konstruksi rencana tata ruang laut dan/atau rencana zonasi tersebut sejak awal penyusunan hingga penetapannya dilaksanakan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku, dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders), melalui teknik atau mekanisme penyusunan ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan, melalui rangkaian pembahasan dan konsultasi publik, serta melalui tata cara pembentukan produk hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PERENCANAAN RUANG LAUT SEBAGAI FAKTOR KUNCI 30 "Untuk mencapai kesempurnaan konstruksi bangunan rencana tata ruang laut dan/atau rencana zonasi maka selanjutnya ditetapkan perangkat kebijakan operasional dan kontrol, antara lain peraturan/arahan teknis pemanfaatan ruang laut, indikasi program, dan pengendalian pelak- sanaan pemanfaatan ruang laut" Foto : greenpeace.org Pada akhirnya, penetapan dan pengesahan dokumen perencanaan tata ruang laut sebagai produk hukum (dokumen legal) juga merupakan titik awal fungsionalisasinya. Secara umum, fungsi dokumen rencana tata ruang laut dan/ atau rencana zonasi adalah untuk memberikan jaminan, kepastian dan rambu hukum atas berbagai aktifitas dan hal-hal lain yang berhubungan dengan ruang laut. Sedangkan secara khusus, fungsi dokumen perencanaan tata ruang laut adalah : 1. Acuan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang laut untuk berbagai aktivitas dan berbagai pihak sesuai lingkup dan aturan yang ditetapkan;
31 MENATA RUANG LAUT INDONESIA PENDEKATAN MANAJEMEN STRATEGIS "Rencana tata ruang laut dan/atau rencana zonasi disusun dalam bingkai pendekatan manajemen strategis, yaitu rangkaian upaya yang berfokus pada proses penetapan tujuan, pengembangan strategi dan kebijakan untuk mencapai sasaran, mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan, serta mengkombinasikan aktivitas-aktivitas dari berbagai bagian fungsional untuk mencapai tujuan." Environtmental Scanning Strategy Formulation (Developing Long-Range Plans) External: Opportunities and Threats Mission Reason for Existance Objectives Societal Environtments: General Forces Task Environtments: Industry Analysis Internal: Strenghts and Weaknesses What Result to Accomplish by When Strategies Plan to Achieve The Mission and Objectives Policies Broad Guidelines for Decision Makings Structure: Chain of Command Culture: Beliefs, Expectations, Values Resources: Assets, Skills, Competencies, Knowledges Feedback / Learning Model Pendekatan Manajemen Strategis Thomas L. Wheelen & David J. Hunger, 2004 Strategy Implementations (Putting Strategy Into Action) Programs Activities Needed for Accomplish a Plan Budgets Cost of The Programs Procedures Sequences of Steps Needed to Do a Job Evaluation & Control Process to Monitor Performance, and Take Corrective Action Performance Actual Result
PERENCANAAN ALOKASI PEMANFAATAN RUANG LAUT MEKANISME TUMPANG SUSUN (OVERLAY) Overlay Potensi Pemanfaatan Ruang Laut Peta Dasar Batimetri Penetapan Lokasi, Sebaran dan Alur pada Dokumen Perencanaan yang Diacu Suhu Permukaan Laut Sebaran Klorofil Salinitas Daya Dukung, Daya Tampung dan Resiko Lingkungan Ekosistem Lainnya Kesesuaian Perairan (Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Pariwisata, Pertambangan/Pengelolaan Energi, Lainnya) Pemaduserasian Alokasi Pemanfaatan Ruang Laut Rencana Alokasi Ruang Laut PERENCANAAN RUANG LAUT SEBAGAI FAKTOR KUNCI 32 Overlay Pemanfaatan Eksisting Ruang Laut Peta Dasar Kawasan Konservasi Perikanan Tangkap Perikanan Budidaya Pariwisata Pertambangan Pelabuhan (DLKP/DLKR) Pertahanan dan Keamanan Alur Pelayaran Alur Kabel dan Pipa Laut Alur Migrasi Biota Keragaman dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Laut
33 MENATA RUANG LAUT INDONESIA SISTEMATIKA RENCANA STRUKTUR DAN POLA RUANG LAUT Rencana Tata Ruang Laut Rencana Struktur Ruang Laut Rencana Pola Ruang Laut 1. Pusat Pertumbuhan Kelautan a. Pusat Kegiatan Nasional di Wilayah Pesisir b. Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan Kawasan Konservasi Kawasan Pemanfaatan Umum Alur Laut Kawasan Strategis 2. Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Laut 1. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 1. Zona Perikanan Tangkap 1. Alur Pelayaran dan Lintas Penyeberangan 1. Kawasan Strategis Nasional a. b. Pelabuhan Laut Pelabuhan Penyeberangan 2. Kawasan Konservasi Maritim 2. 3. Zona Perikanan Budidaya Zona Pariwisata 2. Alur Pipa/Kabel Bawah Laut 2. Kawasan Strategis Nasional Tertentu c. Pelabuhan Perikanan 3. Kawasan Konservasi Perairan 4. Zona Pertambangan 3. Alur Migrasi Biota Laut 5. Zona Pertahanan dan Keamanan 6. Zona Pelabuhan Tata Ruang Laut adalah wujud Struktur Ruang Laut dan Pola Ruang Laut. Struktur Ruang Laut adalah susunan pusat pertumbuhan Kelautan dan sistem jaringan prasarana dan sarana laut yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Pola Ruang Laut adalah distribusi peruntukan ruang laut dalam Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi. Kawasan Konservasi adalah kawasan Laut dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan Pengelolaan Ruang Laut secara berkelanjutan yang setara dengan kawasan lindung dalam peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari perairan yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan non konservasi dan alur Laut yang setara dengan kawasan budi daya dalam peraturan perundangundangan di bidang Penataan Ruang. Alur Laut adalah perairan yang dimanfaatkan, antara lain, untuk alur- pelayaran, pipa dan latau kabel bawah Laut, dan migrasi biota Laut. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia. Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat KSNT adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangan- nya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
2. 3. 4. 5. "Secara umum, fungsi dokumen rencana tata ruang laut dan/ atau rencana zonasi adalah untuk memberikan jaminan, kepastian dan rambu hukum atas berbagai aktifitas dan hal-hal lain yang berhubungan dengan ruang laut." Foto : cdn.medcom.id Acuan dalam penetapan dan pemberian izin lokasi bagi kegiatan investasi dan/atau pengusahaan sumber daya kelautan; Acuan dalam penanganan dan penyelesaian konflik dan/atau persengketaan dalam pemanfaatan dan/atau pengusahaan ruang laut; Acuan dalam koordinasi dan harmonisasi pengelolaan program dan kegiatan di ruang laut bagi seluruh pemangku kepentingan terkait dan bagi seluruh sektor/urusan terkait; Acuan dalam penegakan hukum di wilayah laut, dan pelaksanaan perlindungan sumber daya, warisan serta hak-hak masyarakat adat di wilayah laut. 6. Acuan dalam pengendalian pelaksanaan pemanfaatan ruang laut, yang mencakup kegiatan pemantauan, pengawasan, dan evaluasi; 7. Acuan dalam penyusunan rencana kerja lima tahunan bagi pemerintah dan/atau pemerintah daerah; 8. Material komplementer untuk diintegrasi- kan dalam dokumen rencana tata ruang di w i l aya h d a ra t s e s u a i ke s e p a d a n a n penjenjangannya. Sesuai perkembangan penyelarasan peraturan perundang-undangan terkait yang berlangsung hingga saat ini, terdapat tuntutan untuk mengintegrasikan rencana tata ruang laut dan/atau rencana zonasi ke dalam rencana tata ruang di wilayah darat sesuai kesepadanan penjenjangannya. Melalui UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah ditegaskan paradigma p e n g e l o l a a n r u a n g l a u t ya n g m e l i p u t i perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian ruang laut yang merupakan bagian integral dari pengelolaan tata ruang. Pengintegrasian dokumen rencana tata ruang sebagaimana dimaksud meliputi: 1. Rencana Tata Ruang Laut Nasional (RTRLN) diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN); 2. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil (RZWP-3-K) diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP); dan 3. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) diintegrasikan ke dalam Rencana PERENCANAAN RUANG LAUT SEBAGAI FAKTOR KUNCI 34 Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTRKSN). Bahwasannya berbagai persoalan di atas kertas maupun di lapangan telah bermunculan sejak lama, yang disebabkan oleh ketidakharmonisan antara rencana tata ruang laut dengan rencana tata ruang darat. Bahwasannya pula, dalam sudut pandang bio-ekoregion maupun dalam sudut pandang keutuhan wilayah NKRI, antara laut dan darat sejatinya adalah satu kesatuan. Untuk itu, semangat, itikad dan proses pengintegrasian penataan ruang tersebut harus direspon, didukung, dan dijalankan sebaik- baiknya oleh semua pihak. "Melalui UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah ditegaskan paradigma pengelolaan ruang laut yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian ruang laut yang merupakan bagian integral dari pengelolaan tata ruang" Foto : mongabay.co.id
35 MENATA RUANG LAUT INDONESIA Batas Administrasi Ibukota Provinsi Batas Negara Batas Provinsi Batas Laut Teritorial Batas Laut Teritorial Perlu Kesepakatan Batas Zona Tambahan Batas Landas Kontinen Batas Landas Kontinen Kesepakatan Belum Diratikasi Batas Landas Kontinen Perlu Kesepakatan Peta Rencana Struktur Ruang Laut dalam Dokumen RTRL Sumber : Diolah dari Lampiran IV, PP No. 32 Tahun 2019 Batas ZEE Batas ZEE Kesepakatan Belum Diratikasi Batas ZEE Perlu Kesepakatan Batas ZEE dan Landas Kontinen Indonesia Batas ZEE dan Landas Kontinen Belum Diratikasi Batas Maritim Indonesia - Australia Terkait Pengelolaan Perikanan dan ZEE Batas Maritim Indonesia - Australia Terkait Pengelolaan Perikanan, ZEE, dan Landas Kontinen Batas Maritim Indonesia - Australia Terkait Pengelolaan Perikanan Susunan Pusat Pertumbuhan Kelautan Sentra Kegiatan Usaha Pergaraman Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap dan/atau Perikanan Budidaya Sentra Industri Bioteknologi Kelautan Sentra Indutri Maritim Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Laut Tatanan Kepelabuhanan Perikanan Pelabuhan Perikanan Samudera Pelabuhan Perikanan Nasional Pelabuhan Perikanan Pantai
POLA RUANG LAUT Kawasan Pemanfaatan Umum Kawasan Pemanfaatan Umum, masih dimungkinkan menjadi Kawasan Konservasi, KSNT, dan/atau Alur Laut pada rencana yang lebih detail Kawasan Konservasi Kawasan Konservasi Kawasan Konservasi, masih dimungkinkan menjadi Kawasan Pemanfaatan Umum, KSNT,dan/atau Alur Laut pada rencana yang lebih detail Peta Rencana Pola Ruang Laut dalam Dokumen RTRL Sumber : Diolah dari Lampiran VIII, PP No. 32 Tahun 2019 Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pengendalian Lingkungan Hidup berupa Daerah Cadangan Karbon Biru Situs Warisan Dunia berupa Situs Warisan Dunia yang Alami Pengendalian Lingkungan Hidup berupa Kawasan yang Signikan secara Ekologis dan Biologis Alur Laut Alur Pelayaran Pipa Bawah Laut Kabel Bawah Laut Rekomendasi Koridor Kabel Bawah Laut Alur Migrasi Biota Cetacea Alur Migrasi Biota Penyu Alur Laut, masih dimungkinkan terdapat perubahan pada rencana yang lebih detail PERENCANAAN RUANG LAUT SEBAGAI FAKTOR KUNCI 36
MENATA RUANG LAUT INDONESIA Nelayan Tradisional Papua Foto : Conservation International MENUJU TATA RUANG LAUT YANG LEBIH BAIK Adalah sesuatu yang menjadi impian bersama atas terwujudnya kedaulatan, kesejahteraan dan keberlanjutan atas sebab pengelolaan laut di negeri tercinta ini. Akan tetapi, disadari bersama bahwa untuk menuju cita-cita mulia tersebut masih terhambat oleh berbagai persoalan di berbagai lini pengelolaan laut. Seberapa tepat dan cepat persoalan-persoalan tersebut dapat diselesaikan bergantung pada kemampuan memetakan permasalahan, menentukan prioritas penanganannya, dan mengerahkan tindakan strategis.
Anatomi pengelolaan laut dapat digunakan sebagai peta untuk mengidentifikasi susunan dan alur permasalahan dengan pendekatan hulu-hilir. Melalui pendekatan hulu-hilir melahirkan logika bahwa hulu adalah sebab dan hilir adalah akibat, sehingga semakin besar permasalahan di ranah hulu maka akan semakin besar pula permasalahan di ranah hilir dan/atau sebaliknya. Dari organ-organ yang membentuk anatomi pengelolaan laut dapat kita identifikasi 4 organ di ranah hulu sebagai prioritas perhatian dan penanganan, yang terdiri dari: (1) produk hukum kelautan; (2) kapasitas kelembagaan dan kerjasama kelautan; (3) data dan informasi kelautan; dan (4) riset dan teknologi kelautan. "Anatomi pengelolaan laut dapat digunakan sebagai peta untuk meng- identifikasi susunan dan alur perma- salahan dengan pendekatan hulu-hilir. Melalui pendekatan hulu-hilir melahir kan logika bahwa hulu adalah sebab dan hilir adalah akibat, sehingga semakin besar permasalahan di ranah hulu maka akan semakin besar pula permasalahan di ranah hilir dan/atau sebaliknya." Foto : mangroveactionproject.org Berdasarkan simpulan tersebut, maka langkah mendasar dan mendesak menuju tata ruang laut yang lebih baik adalah : 1. Menselaraskan dan mengutuhkan tatanan hukum laut; 2. M e n g u a t k a n d a n m e n s i n e r g i k a n kelembagaan dan kerjasama kelautan; 3. Mengutuhkan dan mengintegrasikan data dan informasi laut; 4. Menumbuhkembangkan riset dan teknologi kelautan. Sementara itu, organ perencanaan ruang laut adalah organ yang menempati ranah antara (simpul pengelolaan laut), sehingga organ ini yang akan terimbas besar terhadap perbaikan dan kemajuan yang dicapai pada organ-organ di ranah hulu. Selanjutnya, dengan adanya perbaikan dan kemajuan di ranah hulu dan antara, maka organ-organ pengelolaan laut di ranah hilir akan dapat dikondisikan dan diupayakan secara lebih efektif dan efesien, m e n c a k u p o r g a n p e m a n f a a t a n d a n pengusahaan laut, perlindungan dan pelestarian laut, masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, budaya maritim nusantara, serta kedaulatan atas laut. Bahwasannya, apa yang dikemukakan di atas merupakan gagasan atau ide dasar menuju tata ruang laut yang lebih baik. Gagasan tersebut sangat berkemungkinan menjadi shortcut yang realistis untuk mengentaskan hambatan- hambatan pokok dalam pengelolaan laut, sehingga progres perbaikan dan kemajuan MENUJU TATA RUANG LAUT YANG LEBIH BAIK 38 dapat mengalir secara lebih lancar dan deras hingga akhirnya lebih segera bermuara pada kedaulatan, kesejahteraan dan keberlanjutan. "Perencanaan ruang laut adalah organ yang menempati ranah antara (simpul pengelolaan laut), sehingga organ ini yang akan terimbas besar terhadap perbaikan dan kemajuan yang dicapai pada organ-organ di ranah hulu. Selanjutnya, dengan adanya perbaikan dan kemajuan di ranah hulu dan antara, maka organ-organ pengelolaan laut di ranah hilir akan dapat dikondisikan dan diupayakan secara lebih efektif dan efesien." Foto :
DAFTAR PUSTAKA Bengen, D. G. 2001. Ekosistem dan Sumberdaya Pesisir dan Laut serta Pengelolaan Secara Terpadu dan Berkelanjutan. Prosiding Pelatihan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu. PKSPL-IPB: 28-55 Burhanuddin, Safri. 2020. Optimalisasi Investasi Pasca Rencana Zonasi WP3K. Makalah dipresentasikan pada Webinar Nasional Optimalisasi Investasi Pasca Rencana Zonasi WP3K, Juni 10. Dahuri, Rokhmin (I) et. al. 2001. Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Laut secara Terpadu. Pradnya Paramita. Jakarta Darwanto, H., Stepantoro, D. 2000. Penataan Ruang Kawasan Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil, serta Hubungannya dengan Penataan Ruang. Pembangunan Daerah. Perencanaan Pembangunan No. 21. Dina Sunyowati. 2008. Penataan Ruang Laut Berdasarkan Integrated Coastal Management. Mimbar Hukum, Volume 20, Nomer 3; 425-442 Dwi Rahmanto. B. 2020. Peta Mangrove Nasional dan Status Ekosistem Mangrove di Indonesia. Makalah Disampaikan Dalam Webinar Development for Mangrove Monitoring Tools in Indonesia, 6 Agustus Esdm.go.id. (2009, 17 Agustus). Cadangan Mineral Bernilai Ekonomis Tersebar di Perairan Antar Pulau Indonesia. Diakses pada 3 Desember 2020, dari antar-pulau-indonesia Inibaru.id. (2017, 27 September). Energi Panas Bumi Dasar Laut Indonesia Jadi yang Terbesar di Dunia. Diakses pada 3 Desember 2020, dari jadi-yang-terbesar-di-dunia Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2018. Buku Pintar Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. 2018. wilayah-kelautan-indonesia/ Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. 2019. Ekonomi Maritim Indonesia. Buku I Maritim.go.id. (2019, 7 November). Pengelolaan BMKT melalui Kolaborasi Antarnegara dan Capacity Building. Diakses pada 5 Desember 2020, dari antarnegara-capacity-building/ Pusat Penelitian Oseanografi - LIPI. 2018. Status Padang Lamun Indonesia 2018. Ver. 02 Pusat Penelitian Oseanografi - LIPI. 2020. The Status Of Indonesian Coral Reefs 2019 Rais, Jacub, et. al. 2004. Menata Ruang Laut Terpadu. Pradnya Paramita. Jakarta. Suharyanto. 2020. Peran RZWP3K dalam Pengembangan Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan. Makalah dipresentasikan pada Webinar Nasional Optimalisasi Investasi Pasca Rencana Zonasi WP3K, Juni 10. Tekno.tempo.co.id. (2011, 10 Oktober) Air Laut Dalam, Sumber Air Minum Kaya Nutrisi. Diakses pada 4 Desember 2020, dari kaya-nutrisi Tokohkita.co. (2020, 26 Agustus). Rokhmin Dahuri, 46 Juta Ton Potensi Budidaya Laut Indonesia Belum Dilirik. Diakses pada 3 Desember 2020, dari read/20200826/1402/46-juta- Wikantiyoso, R. 2017. Review Kebijakan Penataan Ruang Terintegrasi. Implementasi One Map Policy dalam Penataan Ruang Berkelanjutan. Invited Paper Seminar Nasional Teknik FST-UNDANA. Windyawati, Reni. 2020. Integrasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Makalah dipresentasikan pada Webinar Nasional Optimalisasi Investasi Pasca Rencana Zonasi WP3K, Juni 10.
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI Jl. M.H. Thamrin No. 8 Jakarta 10340 - INDONESIA Telp: +62 21 23951100 email: kemenkomaritim@maritim.go.id