Mengawal Akuntabilitas Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020 Pengarah: Hadiyanto, R. Wiwin Istanti Penyunting: Mei Ling, Mega Meilistya, Denny F.S., Rahmat Mulyono, Budiman, Dwinanto Penulis: Aditya Ardhi N., Wakhid Susilo, Albertus Eddi P., Teguh Puspandoyo, Made Krisna A., Joko Tri Prasetyo, Mauritz C.R. Meta, R. Yongki Andrea, Joni Afandi, Nur Abdul Haris, Wahid Ahyani, Saripudin, Didied Ary S., Syahrawi Munthe, Syahrul Fattah, Hazmi Muzakki, Pirhot Hutauruk, Nugroho Adi W, Widha Adinata, Athur Waga I., Nur Istiqomah, Melina Hutabarat, Ria Kusuma D., Yuda Pamungkas. Desainer Grafis dan Perancang Sampul: Eki Mahipal, Hendy Surjono, Ferarizca R. Rivandi, Amanda Diahrestu Penerbit: Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai IV, Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710. Email: litbangdsp@kemenkeu.go.id Diterbitkan tahun 2021. Hak cipta pada penulis. Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-Non Komersial-Berbagi Serupa Dipersilakan menggunakan sebagian atau seluruh isi buku ini dengan menyebut sumbernya. Dipersilakan untuk menggunakan, memperbanyak, menggandakan, membagikan, dan menyebarkan buku ini dengan bentuk, format, dan cara apa pun bukan untuk tujuan komersial. Dilarang menggunakan, memperbanyak, menggandakan, membagikan, dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial. 4.0 Internasional Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan ISBN 978-623-6382-14-1 (cetak) ISBN 978-623-6382-15-8 (pdf) 255 halaman; 18 x 25 cm
MENGAWAL AKUNTABILITAS PENANGANAN COVID-19 DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL TAHUN 2020
SAMBUTAN Saya mengapresiasi hadirnya buku ini dalam memberikan refleksi dan pembelajaran tidak hanya bagi internal Kementerian Keuangan, namun juga bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional pada tahun 2020. Tahun 2020 adalah tahun yang sangat memporakporandakan tidak hanya kesehatan manusia namun seluruh sendi kehidupan, untuk itu sangat penting didokumentasikan untuk dalam bentuk buku yang menjadi saksi betapa APBN bekerja sangat keras untuk mengatasi pandemi COVID-19. Buku ini dapat dijadikan salah satu referensi utama dalam melihat bagaimana kebijakan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional digulirkan dan bagaimana peran APBN sebagai countercyclical dalam masa pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Dengan hadirnya buku insan ini diharapkan seluruh yang mencintai republik ini mampu belajar dari sebuah pengalaman berharga di tahun 2020, tidak saja dalam rangka membuat kebijakan fiskal yang responsif, adaptif, dan tetap prudent, namun juga bagaimana pemerintah mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang tercermin dari perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited). tersebut Pencapaian opini pada kondisi extraordinary dan tidak terduga (unprecedented) sepanjang Pandemi akibat 2020 tahun COVID-19 memberikan keyakinan kepada seluruh masyarakat bahwa APBN Tahun 2020 dikelola dengan efisien, transparan, dan akuntabel. Hal juga membuktikan bahwa komitmen dan keseriusan pengelola keuangan negara dan daerah dalam menjalankan tata kelola keuangan yang baik, sekaligus merupakan Pemerintah semangat cerminan tidak pernah padam untuk terus memperbaiki dan mengembangkan kualitas keuangan pengelolaan negara agar setiap Rupiah APBN mampu digunakan sebaik-baiknya demi kesejahteraan masyarakat. terbaik itu peningkatan
SRI MULYANI INDRAWATI MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
HADIYANTO DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN 2
KATA PENGANTAR Fungsi Perbendaharaan memegang peranan Kami mengucapkan puji dan syukur kepada penting dalam perjalanan mengawal Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Kuasa atas akuntabilitas berbagai kesuksesan kebijakan rahmat dan karunia-Nya sehingga Buku dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 Mengawal Akuntabilitas Penanganan dan Pemulihan Ekonomi Nasional pada COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional tahun 2020. Pemerintah melalui instrumen Tahun 2020 telah selesai disusun. Saya APBN melakukan beberapa penyesuaian berharap buku ini tidak hanya sebagai sejarah dalam rangka menyelamatkan perekonomian textual yang akan dikenang oleh segenap insan sekaligus menjaga agar kehidupan berbangsa Perbendaharaan, namun lebih dari itu, secara dan bernegara tetap stabil di tengah guncangan substansi buku ini mampu menjadi katalisator dahsyat pandemi COVID-19. Dinamisnya dari semangat generasi muda republik ini dalam perubahan kebijakan pengelolaan keuangan menyongsong tantangan pengelolan keuangan sebagai respon yang cepat, adaptif, dan tidak negara pasca pandemi COVID-19 Tahun 2020. biasa merupakan sebuah antithesis kegagapan Selain itu buku ini merupakan bentuk knowledge atas masifnya penyebaran virus dalam upaya management dalam pengelolaan keuangan penanganan pandemi COVID-19 ini. Langkah negara khususnya di masa pandemi sekaligus strategis yang diambil tentu dengan niat sebagai perwujudan Direktorat Jenderal utama mempertahankan salah satu cita-cita Perbendaharaan menjadi world-class state pendiri bangsa sebagaimana termaktub dalam treasury manager. Pada tataran perekonomian Pembukaan UUD 1945 yakni memajukan secara umum, buku ini juga diharapkan dapat kesejahteraan umum. berkontribusi sebagai historical literature untuk Oleh karena itu, pemahaman yang utuh atas berbagai kebijakan yang diambil Pemerintah disertai cerita kondisi dimulai dari sektor kesehatan hingga perekonomian global dan domestik, bagaimana kinerja realisasi anggaran, kolaborasi dengan para stakeholders analisis ekonomi makro yang mampu menjadi khazanah alternatif oleh pimpinan dalam pengambilan kebijakan dalam pengelolaan keuangan negara sehingga kondisi fiskal dan moneter menjadi selalu solid dan sustain. Saya juga memberikan apresiasi dan yang terlibat, serta apa rencana dan upaya penghargaan seraya mengucapkan terima kasih Pemerintah dalam memulihkan ekonomi pasca atas kontribusi semua pihak yang telah terlibat tahun 2020 menjadi sebuah keniscayaan. dalam penyusunan buku ini. Saya yakin dan Dengan ciri khas tersebut, buku ini menjadi percaya buku ini akan menjadi sebuah lentera sebuah karya literasi yang dapat dinikmati oleh yang bermanfaat tidak hanya bagi pengambil publik sehingga mampu menjadi satu bagian kebijakan dan pemerhati kebijakan, namun juga puzzle yang akan melengkapi keseluruhan menjadi referensi dalam dunia akademik. puzzle khazanah literatur pada saat terjadi pandemi COVID-19 Tahun 2020. Selamat Membaca.
SEKAPUR SIRIH Sebagai salah satu komponen bangsa yang ikut mendukung dan berperan aktif dalam kebijakan pengelolaan keuangan negara di masa Pandemi COVID-19, rasanya kurang indah jika tidak mewariskan sedikit coretan tinta yang dapat dimanfaatkan bagi generasi mendatang. Coretan yang terpatri dalam buku ini menyajikan gambaran bagaimana virus COVID-19 muncul hingga berdampak terhadap penurunan kinerja ekonomi makro dan fiskal, tidak hanya bagi Indonesia namun juga seluruh negara di dunia. Kebijakan yang diambil merupakan sebuah orkestra dari sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang tujuannya tidak hanya untuk mendukung pengendalian virus COVID-19, namun juga untuk mendukung daya beli masyarakat serta menjaga perekonomian negara agar tidak mengalami dampak negatif yang lebih besar. Buku ini secara khusus mengulas mengenai kebijakan penanganan pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dalam kurun waktu tahun 2020 yang menggunakan data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 Audited dan melihat dari berbagai sudut pandang supaya tidak mengabaikan prinsip akuntabilitas. Ulasan dalam buku ini bukan hanya ditujukan semata sebagai bentuk transparansi kepada publik karena disusun bersamaan dengan masa pelaporan LKPP Tahun 2020 namun juga sebagai pemenuhan hasrat tanggung jawab dan pengabdian segenap jajaran Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam menjadikan kebijakan tersebut menjadi sebuah pembelajaran bagi perjalanan bangsa di masa mendatang. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas karunia-Nya sehingga penyusunan buku ini dapat diselesaikan tepat waktu. Penghargaan yang sebesar-besarnya atas arahan dan bimbingan Bapak Direktur Jenderal Perbendaharaan, dan apresiasi atas kerja keras yang luar biasa dari tim penyusun, serta kontribusi dan masukan berharga dari semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan buku ini, khususnya kepada Badan Kebijakan Fiskal, Direktorat Jenderal Anggaran, Inspektorat Jenderal, Tim PEN, serta seluruh punggawa Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Bagaikan gading yang tak retak, buku ini juga disusun bukan tanpa kekurangan atau kesalahan. Oleh karena itu, Kami terbuka atas segala masukan dari berbagai pihak yang telah membaca dan memahami isi buku ini. Kami berharap Buku Mengawal Akuntabilitas Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020 ini dapat dimanfaatkan tidak saja dalam analisis dan evaluasi kebijakan yang bersifat parsial sesuai sektorisasinya namun juga dilihat sebagai bagian dari pengelolaan keuangan negara secara komprehensif. Semoga bermanfaat.
R. WIWIN ISTANTI DIREKTUR AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
TESTIMONI Sumiyati, Ketua Komite Kerja KSAP Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Periode 23 Januari 2017- 30 Juli 2021 Buku ini mencerminkan suatu perjalanan pemeriksaan oleh BPK. Kerja sama dengan yang penuh perjuangan dalam menghadapi Aparat Penegak Hukum terutama untuk tantangan di saat pandemi demi menjaga menjaga kelancaran program PC PEN dengan akuntabilitas atas setiap rupiah dari keuangan mengutamakan pencegahan juga terus negara yang digunakan untuk menangani dilaksanakan. Sosialisasi tentang pengelolaan pandemi COVID-19. Buku ini sangat menarik dan pertanggungjawaban PC PEN juga terus untuk dibaca karena membahas secara dilakukan. Konsultasi dengan BPK sudah komprehensif upaya-upaya pemerintah, mulai dilakukan sejak awal. Pandemi ini benar- tidak hanya Kementerian Keuangan, namun benar menyadarkan kita semua bahwa sinergi, juga seluruh stakeholders dalam menjaga bekerja sama, mencari terobosan bersama akuntabilitas pelaksanaan Penanganan untuk menangani suatu masalah adalah sangat COVID-19 dan Program Pemulihan Ekonomi diperlukan. Kerja keras, kolaborasi, dan sinergi Nasional (PC PEN). dari semua pemangku kepentingan bersama Sinergi yang kuat dari semua pemangku kepentingan benar-benar dibangun sejak awal. Pemerintah berupaya menjaga tata kelola, sistem pengendalian intern, dan menangani risiko dengan baik. KSAP sudah dilibatkan ini, mencerminkan komitmen dan keseriusan pemerintah untuk melaksanakan program PC PEN secara efektif, cepat dan tepat, namun tata kelola tetap terjaga dan akuntabilitas tidak boleh dikorbankan. sejak awal untuk memastikan bahwa standar Buku ini sangat bagus dan perlu untuk dibaca akuntansi yang ada sudah memadai untuk oleh semua kalangan sebagai lesson learned pertanggungjawaban atas program PC PEN. APIP berperan sebagai strategic partner untuk untuk pengembangan internal control systems, tidak hanya saat penanganan pandemi dan menjaga efektivitas, efisiensi dan kepatuhan pemulihan ekonomi nasional, namun juga dalam pelaksanaan anggaran, demikian pengembangan pada saat new normal ke pula dalam penyusunan laporan keuangan, depannya. serta pendampingan saat berlangsungnya
Kunta Wibawa Dasa Nugraha, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Periode 9 Agustus 2021 sampai saat ini Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Periode 31 Januari 2020 - 8 Agustus 2021 Saya memberikan apresiasi atas terbitnya buku semua sektor perekonomian. Oleh karenanya ini, karena dapat menambah khasanah literatur dokumentasi atas berbagai hal yang dilakukan Penanganan COVID-19 dan Program Pemulihan Pemerintah secara umum sangat diperlukan Ekonomi Nasional khususnya terkait dengan sehingga mampu menghadirkan kebijakan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan yang adaptif dan responsif di masa depan. keuangan negara, sekaligus menjadi leading knowledge di bidang pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara khususnya di tengah pandemi COVID-19 ini. Peran Pemerintah dalam program pemulihan ekonomi saat pandemi ini sangat diperlukan, mengingat Buku ini sangat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin memahami dan mengetahui langkah-langkah dalam menjamin akuntabilitas penanganan COVID-19 dan Program PEN pada Tahun 2020. dampak yang dirasakan telah menyentuh ke 7
MENGAWAL AKUNTABILITAS PENANGANAN COVID-19 DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL TAHUN 2020 8
SELAYANG PANDANG SELAYANG PANDANG Bab I Ekonomi Nasional (Program PC-PEN) yang Menceritakan mengenai virus COVID-19 yang pertama kali ditemukan di Wuhan pada akhir tahun 2019 dengan nama SARS-COV2. Virus ini menyebabkan penyakit COVID-19 dan menyerang sistem pernapasan. Karena penyebaran yang masif ke berbagai negara dan terjadinya ledakan kasus, pada 11 Maret 2020 WHO mengumumkan bahwa COVID-19 sebagai pandemi global. Kecepatan menularnya virus ini mengharuskan dilakukannya pembatasan interaksi antar manusia, atau dengan kata lain terjadi pula pembatasan interaksi sosial. Pada bagian ini diulas pula berbagai kebijakan yang diambil Pemerintah hingga perjalanan kasus positif yang terus meningkat sampai akhir tahun 2020. dilakukan dengan mengalokasikan dana sebesar Rp695,2 Triliun atau sekitar USD51,3 Miliar. Alokasi tersebut terbagi menjadi 6 kebijakan sektoral yakni Sektor Kesehatan, Sektor Perlindungan Sosial, Sektor Kementerian Negara dan Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda), Sektor UMKM, Kebijakan Pembiayaan Korporasi, dan Kebijakan Insentif Usaha. Kebijakan yang diambil Pemerintah tersebut didasarkan pada Perpu Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian disahkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020. Selanjutnya pemerintah juga menerbitkan berbagai peraturan yang menjadi turunan dari UU tersebut, yakni Perpres Nomor 54 Tahun 2020 dan Perpres Nomor 72 Tahun 2020. Kemudian PP Nomor 23 Tahun 2020 dan PP Nomor 43 Tahun 2020 hingga Bab II beberapa Peraturan Menteri Keuangan. Di sisi Pemda, terbitlah Permendagri Nomor 20 Tahun Mengulas terkait Pandemi COVID-19 yang telah 2020 di mana Pemda harus memprioritaskan memberikan dampak yang besar terhadap penggunaan APBD untuk antisipasi dan perekonomian global sehingga menyebabkan penanganan dampak penularan COVID-19. pelemahan ekonomi yang cukup dalam di tahun 2020 dan berada pada kisaran minus 3,5 persen Berbicara mengenai alokasi dan realisasi, sebagaimana WEO Update Januari 2021. tak lengkap jika tidak mengulas mengenai WEO Update memperkirakan pertumbuhan ekonomi AS selama tahun 2020 diproyeksikan rencana jangka menengah pemerintah dan kebijakan fiskal yang telah dicanangkan jauh menjadi minus 3,4 persen, sedangkan wilayah sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Oleh Eropa proyeksinya minus 7,2 persen, Tiongkok karenanya, diberikan gambaran mengenai proyeksinya 2,3 persen dan India minus 8,0 RPJMN 2020-2024 yang menetapkan 6 (enam) persen. Demikian juga, pertumbuhan ekonomi pengarusutamaan (mainstreaming) sebagai Indonesia terkontraksi menjadi sebesar minus bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi 2,07 persen (y-on-y). katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif. Lalu, dalam jangka tahunan, Bab III Pemerintah telah menerbitkan RKP Tahun 2020 Membahas upaya Pemerintah dalam yang memuat lima Prioritas Nasional. Untuk mengatasi Pandemi COVID-19 dan Pemulihan mewujudkan prioritas tersebut telah diambil kebijakan ekonomi makro dan kebijakan fiskal 9
Tahun 2020 yang menjadi landasan dalam dan memastikan kelancaran pelaksanaan penganggaran APBN Tahun 2020. tugas pencapaian kinerja. Kegiatan tersebut Bab IV dilakukan melalui refocussing dan realokasi/ revisi anggaran/DIPA KL. Total realisasi untuk Mengulas data sampai dengan akhir Desember kegiatan non PEN tersebut hingga akhir 2020, realisasi seluruh kebijakan PC-PEN Desember 2020 sebesar Rp13,16 Triliun. mampu terserap sebesar Rp575,85 Triliun atau sekitar 82,83 persen. Kegiatan PC-PEN yang dijabarkan menjadi 6 sektor, dilaksanakan oleh 21 Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan Bendahara Umum Negara (BUN), termasuk didalamnya berupa pemberian insentif perpajakan yang dimanfaatkan oleh para wajib pajak. Kegiatan penanganan Pandemi COVID-19 yang dilaksanakan oleh seluruh K/L diungkapkan pada bagian ini. Dengan bersumber dari pengungkapan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) diharapkan data yang tersaji menunjukkan bentuk komitmen Pemerintah dalam selalu menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam mempertanggungjawabkan PC-PEN yang dilaksanakan oleh K/L setidaknya pengelolaan keuangan negara. terbagi dalam 4 sektor program PC-PEN, yakni sektor perlindungan sosial, kesehatan, Bab VI dukungan sektoral K/L dan Pemda, serta Membahas mengenai pelaksanaan kebijakan dukungan kepada UMKM. Sementara kegiatan dalam rangka program penanganan pandemi yang dilaksanakan oleh BUN tersebar di seluruh COVID-19 dan PEN, tentunya membutuhkan sektor program PC-PEN, termasuk dari alokasi sinergi dengan seluruh stakeholders. Sinergi non anggaran insentif perpajakan. tersebut tergambar dalam beberapa kegiatan, Sektor perlindungan sosial mampu terealisasi sebesar Rp216,59 triliun yang dilaksanakan oleh 4 K/L dan BUN. Sektor kesehatan yang dilaksanakan oleh 7 K/L dan BUN total realisasinya sebesar Rp62,67 triliun, Sektoral K/L dan Pemda yang salah satunya untuk kegiatan padat karya mampu direalisasikan sebesar Rp65,22 triliun oleh 12 K/L dan BUN, Sektor UMKM yang dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM Bersama BUN, realisasinya mencapai Rp112,26 triliun, sektor pembiayaan diantaranya melalui Sidang Kabinet dan melibatkan Gubernur BI, Kepala OJK, LPS, Gubernur, Bupati, dan Walikota serta Pejabat strategis lain. Lalu, sinergi dengan DPR RI dalam rangka dengan penetapan dan pengesahan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020. Koordinasi sedini mungkin juga dilakukan dengan BPK yang melakukan pemeriksaan penanganan COVID-19. Telah dilakukan antara Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum, dan pengawasan oleh auditor internal korporasi mampu terealisasi sebesar Rp60,73 triliun yang seluruhnya dilaksanakan oleh BUN, dan terakhir sektor insentif usaha di mana pemerintah. Sinergi dengan stakeholders ini dalam rangka memastikan proses check and balance selalu diwujudkan demi terlaksananya sebagian besar berupa insentif pajak mampu terealisasi sebanyak Rp58,38 triliun. kebijakan yang komprehensif dan menyentuh seluruh sektor lapisan masyarakat. Bab V Bab VII Membicarakan terkait penanganan Pandemi COVID-19 melalui non program PEN, atau dilakukan secara mandiri oleh masing-masing KL demi melindungi kesehatan para pegawainya Mengulas tentang Audit Universe dan Mitigasi Risiko Temuan Audit karena di tahun 2020 merupakan pertama kalinya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencanangkan program audit 10
universe. Oleh karenanya, perlu digambarkan bagaimana strategi pemeriksaan BPK dalam rangka pelaksanaan audit universe ini. Selain itu, diulas juga bagaimana mitigasi yang telah dilakukan Pemerintah dan upaya mempertahankan Opini WTP atas LKPP, LKBUN dan LKKL di tengah Pandemi COVID-19 Bab VIII Bercerita mengenai tantangan dan perang melawan Pandemi COVID-19 sejatinya tidak berhenti hanya di penghujung tahun 2020 saja, namun seluruh dunia masih mengalami ketidakpastian. Kebijakan yang direncanakan pasca Tahun 2020 boleh dikata sebagai suatu game changer. Pemerintah sendiri dalam merencanakan kebijakan fiskal pasca tahun 2020 telah dituangkan dalam KEM-PPKF Tahun 2021, di mana diantaranya mengulas mengenai kebijakan optimalisasi pendapatan negara, bagaimana kebijakan belanja negara, dan kebijakan PEN Tahun 2021. Dalam sektor kesehatan dan pemulihan ekonomi pada Tahun 2021 pemerintah mencanangkan vaksinasi gratis bagi 185 juta orang, tetap melakukan 3M dan 3T, pemberian APD dan perbaikan fasilitas kesehatan. Tidak berhenti hanya sampai KEM PPKF, Secara rutin Pemerintah terus memantau dinamisnya perkembangan ekonomi baik secara makro di berbagai belahan dunia, maupun perekonomian domestik. Oleh karenanya, digambarkan pula update kondisi makroekonomi terkini dan beberapa rencana kebijakan berdasarkan perkembangan terbaru. Update tersebut terkait dengan bagaimana reformasi menjaga kesinambungan bisnis, struktural melalui UU Cipta Kerja, reformasi regulasi, pengembangan Sovereign Wealth Fund, Ease of Doing Business, hingga alokasi untuk program PEN Tahun 2021. Saat ini, Program PEN Tahun 2021 dianggarkan untuk sektor kesehatan sebesar Rp214,95 Triliun, Sektor Dukungan UMKM dan Korporasi sebesar Rp162,40 Triliun, Sektor Perlindungan Sosial sebesar Rp186,64 Triliun, Sektor Insentif Usaha sebesar Rp62,83 Triliun, dan Program Prioritas SELAYANG PANDANG sebesar Rp117,94 Triliun. Tak lupa, dapat pula dinikmati narasi mengenai usaha pemerintah untuk selalu memperbaiki dan meningkatkan sistem dan kebijakan dalam menjaga agar pengelolaan keuangan negara selalu akuntabel dan transparan khususnya dalam penanganan pandemi COVID-19 dan program PEN pasca Tahun 2020. 11
DAFTAR ISI BAB I Pandemi COVID-19 dan Perkembangannya BAB II Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Ekonomi Makro dan Fiskal/Keuangan BAB III Kebijakan dan Langkah-langkah Pemerintah dalam Penanganan Pandemi COVID-19 BAB IV Penanganan Dampak Pandemi COVID19 melalui PC-PEN pada BUN dan KL PC-PEN BAB V Penanganan Dampak Pandemi COVID-19 melalui Non PC-PEN BAB VI Sinergi dengan Stakeholders BAB VII Audit Universe dan Mitigasi Risiko Temuan Audit serta Upaya Mempertahankan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat BAB VIII Penanganan Pandemi COVID-19 Pasca Tahun 2020 DAFTAR ISI 19 25 39 107 167 179 199 207 13
DAFTAR TABEL Tabel 1 Rincian Bantuan Paket Data Internet (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) Tabel 2 Rincian Bantuan Paket Data Internet (Kementerian Agama) Tabel 3 Penanganan Dampak Pandemi COVID19 melalui KL PC-PEN Tabel 4 Realisasi Pengembangan Vaksin COVID-19 Merah Putih 100 100 110 117 Tabel 11 Capaian Output PEN pada KLHK Tabel 12 Realokasi Anggaran Subsidi Bunga KUR Tabel 13 Realisasi Anggaran Subsidi Bunga KUR Tabel 14 Realisasi Pembayaran Subsidi KUR Tambahan Tahun 2020 Per Bank Penyalur 143 144 144 145 Tabel 5 Realisasi Program Kartu Prakerja 120 Tabel 15 Realisasi Subsidi KUR Super Mikro Tahun 2020 Per Bank Penyalur 145 Tabel 6 Realisasi Program Diskon Listrik 123 Tabel 16 Rekapitulasi Data Pencairan Subsidi Bunga Koperasi Tahun 2020 148 Tabel 7 Realisasi Kegiatan Pendukung Penyaluran BSU Kementerian Ketenagakerjaan 127 Tabel 17 Realisasi Anggaran Program Insentif BM-DTP Tahun 2020 154 Tabel 8 Proyek Prioritas Strategis Tahun 2020 138 Tabel 18 Realisasi Program PMN 157 Tabel 9 Dukungan Ketahanan Pangan Terpadu (Food Estate) 139 Tabel 19 Realisasi Program Pemberian Pinjaman BUMN 158 Tabel 10 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) 140 Tabel 20 Realisasi Program Pemberian 161 Pinjaman BUMN 14
Tabel 21 Pagu DIPA Seluruh K/L Untuk Penanggulangan Pandemi COVID-19 Tabel 22 Realisasi Belanja Penanganan Pandemi COVID-19 Non-PEN pada K/L Tabel 23 Realisasi Penanganan COVID-19 pada K/L yang Menggunakan Akun Reguler Tabel 24 Pedoman Pengungkapan Penanganan COVID-19 pada LKKL 168 172 174 176 DAFTAR TABEL 15
DAFTAR GRAFIK Grafik 1 Perkembangan Kasus COVID-19 Dunia Grafik 2 Data Perkembangan Sebaran Positif COVID-19 Indonesia 20 22 Grafik 14 Tema RKP: Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas Grafik 15 5 Fokus Kebijakan Fiskal Tahun 2020 48 48 Grafik 3 Pertumbuhan Ekonomi Global 40 Tahun Terakhir (1980-2020) 26 Grafik 16 Kebijakan Belanja Negara Tahun 2020 51 Grafik 4 Ekonomi Global Tahun 2020 28 Grafik 17 Kebijakan Pembiayaan Tahun 2020 54 Grafik 5 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2010-2020 30 Grafik 18 Fokus Belanja Pemerintah Pusat 55 Grafik 6 Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara G20 dan ASEN Tahun 2020 30 Grafik 19 Hal Baru dan Strategis dalam APBN 2020 56 Grafik 7 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2020 31 Grafik 20 Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020 59 Grafik 21 63 Grafik 8 Tingkat Inflasi Januari 2019-Maret 2021 33 Linimasa Postur APBN 2020 Grafik 22 71 Grafik 9 Nilai Ekspor Impor Tahun 2020 35 Alur Kerja Sistem Laporan Rekapitulasi PEN pada SPAN dan OMSPAN Grafik 10 Nilai Cadangan Devisa Indonesia Tahun 2020 36 Grafik 23 Kebijakan Sektoral Penanganan 72 Grafik 11 Kebijakan Fiskal dan Penganggaran 40 Pandemi COVID-19 Grafik 12 6 Pengarusutamaan 44 Grafik 24 Cluster Penanganan Dampak Pandemi 108 COVID-19 melalui PC PEN Pada KL Grafik 13 5 Prioritas Nasional 46 Grafik 25 112 Cluster Kesehatan 16
Grafik 26 Cluster Perlindungan Sosial Grafik 27 Cluster Sektoral KL dan Pemda Grafik 28 Cluster Dukungan UMKM Grafik 29 Penyebaran Tambahan Bunga Subsidi Non KUR (Program PEN) Grafik 30 Cluster Insentif Usaha Grafik 31 Cluster Pembiayaan Korporasi Grafik 32 Pembahasan di Sidang Kabinet Grafik 33 Konsultasi dan Pelaksanaan Fungsi DPR Grafik 34 Koordinasi dan Kebijakan Audit BPK Grafik 35 Koordinasi Pemerintah dengan APIP dan APH dalam rangka Pengawasan Pelaksanaan Program PEN Grafik 36 Pengawasan oleh BPKP 118 128 142 146 152 156 186 188 192 194 196 Grafik 37 Keseimbangan Primer dan Defisit terhadap PDB Grafik 38 Kebijakan PNBP SDA Minerba Tahun 2021 Grafik 39 Kebijakan PNBP SDA Migas Tahun 2021 Grafik 40 Arah Kebijakan Belanja Negara Tahun 2021 Grafik 41 Kebijakan Belanja Barang Tahun 2021 Grafik 42 Kebijakan Belanja Subsidi Tahun 2021 Grafik 43 Kebijakan TKDD Tahun 2021 Grafik 44 Pembiayaan Utang dan Non Utang Grafik 45 Update Ekonomi Makro Grafik 46 Kerangka Pemulihan Ekonomi Indonesia Tahun 2021 melalui Program PEN Grafik 47 Anggaran Program PEN Tahun 2021 DAFTAR GRAFIK 208 212 212 214 215 216 217 218 219 220 221 17
BAB I - PANDEMI COVID-19 DAN PERKEMBANGANNYA BAB I PANDEMI COVID-19 DAN PERKEMBANGANNYA Salah satu jenis virus yang menyerang Pada awalnya, virus COVID-19 dideteksi manusia berasal dari Coronavirus. Virus ini menular melalui tetesan kecil (droplet) dari menyebabkan infeksi saluran pernapasan, mulai dari flu ringan hingga penyakit serius hidung atau mulut saat batuk atau bersin, maupun pernapasan normal dan terhirup oleh seperti SARS (Severe Acute Respiratory orang lain. Disamping itu, virus ini juga dapat Syndrome) dan MERS (Middle-East Respiratory menyebar akibat menyentuh permukaan Syndrome). Dalam perjalanannya, pada akhir benda yang terkontaminasi dan kemudian tahun 2019, ditemukan Coronavirus jenis baru seseorang menyentuh area segitiga wajahnya yang menyerang manusia yang diberi nama (mulut, hidung, dan mata). Hal tersebut menjadi Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus alasan setiap orang untuk saling menjaga 2 (SARS-COV2). Virus baru ini menyebabkan jarak kurang lebih satu atau dua meter karena penyakit Coronavirus Disease-2019 atau droplet tersebut mampu menyebar dalam disebut juga COVID-19. Perbedaan virus ini rentang jarak tersebut. Selain itu, para ahli juga dengan SARS dan MERS, antara lain jenis mengharuskan setiap orang untuk menutup virusnya dan tingkat penularan yang sangat mulutnya (menggunakan masker) untuk cepat walaupun angka kematian SARS lebih menghindari potensi penularan. tinggi dari COVID-19. COVID-19 menyerang sistem pernapasan manusia dengan gejala ringan seperti pilek, Penyebaran Global COVID-19 Selama Tahun 2020 sakit tenggorokan, batuk, dan demam dengan panas tubuh sekitar 38°C. Data statistik awal Kemunculan virus baru dari keluarga besar menunjukkan bahwa 1 dari 6 orang mungkin Coronavirus yang bernama COVID-19 awalnya akan menderita sakit parah disertai pneumonia dideteksi di Wuhan, Tiongkok pada medio atau kesulitan bernafas. Selain itu, penyakit ini antara tanggal 18 hingga 29 Desember 2019. juga sangat mungkin memperburuk kondisi Virus baru tersebut telah mengejutkan dunia kesehatan bagi orang yang berusia lanjut dan karena terindikasi bisa menyerang manusia orang-orang dengan kondisi medis yang sudah dan hewan. Sejak tanggal 31 Desember 2019 ada sebelumnya (comorbid) seperti diabetes, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung. Hal sampai 3 Januari 2020 kasus yang dilaporkan meningkat yang ditandai dengan pelaporan tersebut yang menjadi ancaman serius pada kesehatan publik secara global. sebanyak 44 kasus. Bahkan pada tanggal 30 Januari 2020, penyakit ini telah terkonfirmasi menyebar ke negara lain seperti Thailand, 19
MENGAWAL AKUNTABILITAS PENANGANAN COVID-19 DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL TAHUN 2020 Grafik 1 - Perkembangan Kasus COVID-19 Dunia Sumber: Wikipedia Jepang, Korea Selatan, Australia, Perancis, dan negara untuk membatasi interaksi antar orang Jerman. dan menekan laju penyebaran COVID-19 Begitu cepatnya penyebaran virus ini, yang ditandai dengan melonjaknya jumlah pasien terinfeksi, bertambahnya jumlah negara yang mengkonfirmasi bahwa penduduknya terinfeksi, hingga kasus kematian yang terus bertambah, pada 11 Maret 2020 WHO mengumumkan bahwa COVID-19 sebagai pandemi global, atau akrab disebut sebagai pandemi COVID-19. Pada hari itu dilaporkan jumlah kasus COVID-19 telah mencapai lebih dari 100.000 kasus di 114 negara (WHO). Bahkan per 30 Maret 2020 dilaporkan bahwa, terdapat 693.224 kasus terkonfirmasi dengan 33.106 orang yang meninggal di seluruh dunia. Saat itu Amerika Utara dan Eropa telah menjadi jumlah pusat episentrum pandemi dengan kematian yang melebihi Tiongkok, di mana Italia memiliki tingkat mortalitas paling tinggi di dunia yakni 11,30 persen. diantaranya dengan cara menutup akses transportasi umum, menutup tempat wisata dan hiburan, menutup pusat perbelanjaan, dan bahkan ada negara yang memberlakukan jam malam untuk memastikan pembatasan mobilisasi warganya. Lockdown tersebut sepertinya berhasil menurunkan tingkat infeksius para penduduk sementara waktu, setidaknya hingga periode akhir Mei 2020. Namun ketika lockdown tidak lagi diberlakukan dan digantikan dengan kebijakan new normal, angka terkonfirmasi positif COVID-19 kemudian melonjak kembali. Tercatat pada tanggal 28 Juli 2020 total kasus mencapai 16,8 juta orang yang positif COVID-19 dengan jumlah kematian sebanyak 662 ribu orang. Saat itu episentrum pandemi telah berubah tidak hanya di Amerika Utara dan Eropa, namun beralih ke negara- negara berpenduduk besar seperti Amerika Serikat, Brazil, India, dan Rusia di mana ikut Kondisi yang sangat mengkhawatirkan tersebut, andil dalam kenaikan kasus yang eskalatif. telah melahirkan kebijakan lockdown di berbagai Setahun setelah kasus pertama COVID-19 20
terkonfirmasi atau per 31 Desember 2020, tercatat jumlah kasus positif di seluruh dunia mencapai 82 juta kasus dengan peningkatan kenaikan kasus per hari mencapai sekitar 700 ribu kasus. Dari sisi mortalitas, tercatat sebanyak 1,8 juta jiwa dengan kenaikan per hari sekitar 14 ribu jiwa. Dari jumlah tersebut, tercatat Amerika Serikat masih menduduki peringkat pertama di mana kasus positif sebanyak 19 juta jiwa dengan jumlah kematian sebanyak 335 ribu jiwa, kemudian di urutan kedua, India mengkonfirmasi kasus positif sebanyak 10,26 juta kasus dan di posisi ketiga Brazil dengan 10,19 juta kasus. Dari sisi kawasan, per 31 Desember 2020 kawasan Amerika masih menjadi yang terbanyak dengan 35,39 juta kasus, disusul oleh Eropa dengan 27,17 juta kasus, dan Asia Timur-Selatan dengan 11,96 juta kasus. Pandemi COVID-19 di Indonesia Selama Tahun 2020 Pemerintah Indonesia selalu memonitor perkembangan kasus COVID-19 sejak ditemukan pada Desember 2019 dan mengambil kebijakan untuk melindungi kesehatan masyarakat dalam negeri. Merespon kasus terkonfirmasi positif yang terjadi di beberapa negara saat akhir Januari 2020, pada tanggal 5 Februari 2020, Indonesia telah memberlakukan pembatasan perjalanan ke Tiongkok yakni penghentian sementara penerbangan dari dan ke Tiongkok. Pada saat itu Tiongkok dianggap sebagai salah satu episentrum penyebaran COVID-19 dan tempat awal virus ini ditemukan. Pada awal Maret 2020, Pemerintah Indonesia juga menerapkan kebijakan pembatasan atas kedatangan orang asing berupa pemberlakukan pelarangan transit atau masuk ke Indonesia bagi pelaku perjalanan yang dalam 14 hari sebelumnya datang dari beberapa wilayah di Iran, Italia, dan Korea Selatan. Masifnya penyebaran virus yang terjadi di BAB I - PANDEMI COVID-19 DAN PERKEMBANGANNYA luar negeri dan interaksi warga yang terjadi sebelum adanya berbagai kebijakan tersebut, akhirnya berdampak ke Indonesia, di mana pada tanggal 2 Maret 2020 terkonfirmasi kasus positif COVID-19 pertama. Dari tanggal tersebut sampai dengan 31 Maret 2020 kasus positif terus melonjak hingga mencapai jumlah 1.528 kasus dan 136 kematian atau secara rerata terjadi kenaikan kasus positif sebanyak 50 jiwa per hari. Pada akhir Maret 2020, tingkat mortalitas COVID-19 di Indonesia merupakan tertinggi di Asia Tenggara sebesar 8,9 persen. Kebijakan untuk melindungi kesehatan masyarakat terus berlanjut baik yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Pada akhir Maret 2020, Presiden memberikan imbauan kepada seluruh sektor baik Pemerintahan maupun Swasta untuk menerapkan metode bekerja dari rumah (work from home). Imbauan tersebut membuat interaksi antar penduduk saat bekerja secara otomatis berkurang. Kemudian pada tanggal 31 Maret 2020 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 yang menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat sehingga memungkinkan diberlakuannya UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pada tanggal 9 April 2020 Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Penanganan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta. Kebijakan tersebut meliputi mengganti aktivitas di sekolah dan tempat bekerja menjadi kegiatan di rumah, beberapa pembatasan aktivitas luar rumah hingga pembatasan pergerakan orang menggunakan transportasi umum. Pergub tersebut diterbitkan karena saat itu Jakarta menjadi provinsi dengan jumlah kasus positif COVID-19 tertinggi. Pada tanggal 5 April 2020 Presiden mewajibkan penggunaan masker saat bepergian keluar rumah. 21
MENGAWAL AKUNTABILITAS PENANGANAN COVID-19 DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL TAHUN 2020 Grafik 2 - Data Perkembangan Sebaran Positif COVID-19 Indonesia Sumber: covid.go.id, diolah Kemudian disusul dengan dikeluarkannya Jakarta. Selain itu juga dikeluarkan kebijakan Surat Edaran Ditjen Kesehatan Masyarakat pendukung lain seperti penentuan Rumah Sakit tentang penggunaan masker dan penyediaan Rujukan, tempat isolasi. sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) untuk mencegah penularan COVID-19 kepada seluruh Dinas Kesehatan lingkup Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Kebijakan pemberlakuan PSBB dilakukan berbeda-beda oleh setiap Pemda, namun berkisar selama 14 hari dan dapat diperpanjang. Kebijakan tersebut sepertinya efektif dalam Berbagai kebijakan untuk menghambat menekan jumlah kasus positif, karena hingga laju penyebaran COVID-19 terus diterbitkan Pemerintah Indonesia baik oleh Pemerintah per 5 Juni 2020 jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia berada di kisaran 28 ribu dengan Pusat maupun Pemerintah Daerah. Pemerintah penambahan kasus harian dibawah seribu per Pusat mengeluarkan kebijakan yang bersifat hari. Data menunjukkan adanya peningkatan lintas wilayah seperti pelarangan aktivitas kasus terkonfirmasi COVID-19 setelah mudik, pengurangan cuti bersama Idul Fitri, diberlakukannya new normal/PSBB Transisi. Natal, dan hari besar lainnya, mewajibkan Per 30 September kasus terkonfirmasi positif penggunaan masker dan CTPS, hingga sebanyak 287 ribu atau naik rata-rata 64 ribu penyiapan fasilitas kesehatan untuk merawat pasien yang positif atau isolasi mandiri. Pemda kasus per bulan jika dibandingkan dengan awal Juni 2020. Bahkan per 31 Desember 2020 sesuai kewenangannya kebijakan PSBB dalam juga mengeluarkan lingkup wilayahnya menunjukkan bahwa kasus positif sebanyak 743 ribu jiwa atau terjadi kenaikan rata-rata 150 seperti yang dijalankan oleh Pemprov DKI ribu jiwa per bulan jika dibandingkan dengan 22
akhir September 2020. Data kematian pun ikut meningkat, di mana pada tanggal 30 September 2020 terdapat 10 ribu orang yang meninggal dan hingga 31 Desember 2020 meningkat menjadi 22 ribu orang. Jika dibandingkan antara jumlah kasus positif COVID-19 dengan jumlah pasien sembuh, kurvanya sejalan atau sama-sama meningkat. Menutup tahun 2020, jumlah kumulatif pasien COVID-19 yang sembuh menjadi 611 ribu orang atau sekitar 82,2 persen. Dilihat dari sebaran wilayah untuk pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 sepanjang tahun 2020, pulau Jawa masih konsisten tertinggi dibanding wilayah lainnya. Dimulai pada awal Maret kasus positif pertama terjadi di DKI Jakarta, Per 31 Maret 2020 dilaporkan kasus positif terbanyak terjadi di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten. Hingga penghujung tahun 2020, 5 provinsi dengan kasus positif terbanyak, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Dari Grafik 2, terlihat bahwa 4 provinsi di Pulau jumlah Jawa konsisten mencatat kenaikan kasus positif COVID-19 sepanjang tahun 2020. Hal ini menggambarkan bahwa episentrum COVID-19 di Indonesia berada di Pulau Jawa. Tingginya kasus positif yang terjadi di Pulau Jawa tersebut sejalan dengan lokasi yang selama ini menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi, di mana Pulau Jawa memberikan andil terbesar dalam penurunan kinerja ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19 di Indonesia. Dalam grafik terlihat bahwa secara akumulatif data pasien terkonfirmasi positif COVID-19 terus meningkat, namun pada waktu tertentu seperti medio Oktober hingga awal November 2020 grafiknya melandai dan menunjukkan penurunan. Hal ini merupakan gambaran langkah pemerintah dalam dari masifnya penanganan COVID-19. Disamping itu, pada akhir tahun 2020 telah banyak diberitakan BAB I - PANDEMI COVID-19 DAN PERKEMBANGANNYA BAB I - PANDEMI COVID-19 DAN PERKEMBANGANNYA salah satu alternatif dalam mengatasi pandemi COVID-19 yakni melalui vaksinasi. Di Indonesia sendiri, pada tahun 2020 vaksin COVID-19 masih dalam tahap pengembangan, namun walau begitu Pemerintah telah mulai bersiap dengan melakukan penjajakan ke berbagai negara untuk mengimpor vaksin COVID-19 dan melakukan vaksinasi pada tahun 2021 sehingga diharapkan dapat menurunkan angka COVID-19 pada tahun 2021. 23
MENGAWAL AKUNTABILITAS PENANGANAN COVID-19 DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL TAHUN 2020 24
BAB II - DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP EKONOMI MAKRO DAN FISKAL/KEUANGAN BAB II DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP EKONOMI MAKRO DAN FISKAL/KEUANGAN Perkembangan Ekonomi Global belahan dunia. Perekonomian global mengalami Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian global dampak langsung setelah sejumlah negara mengumumkan kebijakan karantina/penutupan wilayah dan/atau pembatasan sosial berskala sehingga menyebabkan pelemahan ekonomi yang cukup dalam di tahun 2020 dan berada pada kisaran minus 3,5 persen sebagaimana WEO Update Januari 2021. Setelah perekonomian global tahun 2019 mengalami besar untuk mencegah perluasan penyebaran wabah. Kondisi ketidakpastian akibat terjadinya wabah tersebut secara ekstrem telah mengubah arah perekonomian global. pasang surut sebagai dampak perang dagang WEO April 2020 menyatakan bahwa pandemi antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, awal COVID-19 telah menyebabkan perekonomian tahun 2020 diharapkan prospek perekonomian global tahun 2020 jatuh melebihi pelemahan global akan menuju arah perbaikan dengan yang terjadi pada krisis keuangan global menurunnya tensi perang dagang. Hal tersebut tahun 2008-2009. Atas kondisi tersebut, WEO mulai membawa perbaikan pasca kesediaan April 2020 telah mengaktualkan proyeksi AS dan Tiongkok untuk melakukan perundingan pertumbuhan ekonomi global pada tahun dagang, sehingga masyarakat global optimis 2020 menjadi minus 3,00 persen. Selanjutnya, akan adanya babak baru yang lebih positif dengan mempertimbangkan intensitas dari hasil perundingan dagang kedua negara pandemi yang semakin meluas di sejumlah besar tersebut. Optimisme prospek ekonomi negara yang menyebabkan ancaman disrupsi global sejatinya terlihat ketika International Monetary Fund melalui publikasinya, World aktivitas ekonomi menjadi semakin besar, pada WEO Update Juni 2020, proyeksi pertumbuhan Economic Outlook (WEO) Update Januari 2020 ekonomi kembali terkoreksi menjadi minus memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global 4,90 persen. Dalam perkembangannya, tanda- tahun 2020 berada pada kisaran 3,30 persen, tanda pemulihan ekonomi mulai tampak atau mengalami peningkatan dari tahun 2019 secara bertahap, namun perekonomian global yang berada pada kisaran 2,80 persen. masih menghadapi ketidakpastian yang tinggi. Namun demikian, harapan dan optimisme masyarakat dunia terhadap pemulihan kondisi Pada WEO Update Oktober 2020, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan masih tumbuh negatif menjadi sebesar minus 4,40 persen. Perbaikan perekonomian global harus menghadapi kenyataan pahit ketika pandemi COVID-19 antara lain didukung oleh pemulihan ekonomi Tiongkok sebagai dampak dari besarnya melanda secara cepat dan meluas ke berbagai stimulus fiskal dan berkurangnya penyebaran 25
Grafik 3 - Pertumbuhan Ekonomi Global 40 Tahun Terakhir (1980-2020) Sumber: IMF COVID-19, yang meningkatkan investasi di kondisi global, meningkatkan sentimen positif sektor manufaktur, di tengah terbatasnya terhadap percepatan pemulihan aktivitas perbaikan ekonomi negara berkembang lainnya. ekonomi. Selain itu, volatilitas pasar keuangan Pada WEO Update Januari 2021, pertumbuhan ekonomi tahun 2020 diperkirakan tumbuh negatif sebesar 3,50 persen, lebih tinggi 0,9 global menurun, penguatan harga komoditas, dan tren penguatan aktivitas manufaktur global menunjukkan perbaikan aktivitas ekonomi. persen dari yang diproyeksikan pada WEO Update Pemulihan perekonomian global didorong oleh Oktober 2020. Hal tersebut mencerminkan peningkatan mobilitas dan dampak stimulus momentum pemulihan ekonomi yang lebih kebijakan yang berlanjut di berbagai negara kuat dari perkiraan pada semester II tahun 2020. Pemulihan ekonomi dunia diproyeksikan akibat adanya ketersediaan vaksin, terutama Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. Kenaikan bervariasi secara signifikan di seluruh negara, Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur bergantung pada akses intervensi medis, efektivitas dukungan kebijakan, dan karakter dan jasa berlanjut di AS dan Tiongkok, keyakinan konsumen dan bisnis terus membaik di AS, struktural negara ketika memasuki krisis. Tiongkok, dan kawasan Eropa, serta tingkat Optimisme adanya vaksin telah meningkatkan pengangguran menurun di banyak negara. harapan menghadapi pandemi COVID-19 meskipun adanya gelombang dan varian baru virus juga menimbulkan kekhawatiran Perkembangan Ekonomi Amerika Serikat Terjadinya pelemahan ekonomi global secara di masa mendatang. Pengembangan vaksin umum tidak terlepas dari perkembangan yang memberikan harapan positif terhadap 26
BAB II - DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP EKONOMI MAKRO DAN FISKAL/KEUANGAN ekonomi beberapa kawasan/negara besar negara-negara emerging market dan ekonomi yang menjadi barometer ekonomi, di mana AS berkembang. Perbaikan ekonomi AS berlanjut menjadi salah satunya. WEO Update Januari di tengah kasus gelombang ketiga COVID-19. 2020 sempat mencatat proyeksi pertumbuhan Peningkatan permintaan mendorong kegiatan ekonomi AS pada angka moderat di kisaran manufaktur dan jasa serta meningkatkan 2,00 persen. Proyeksi pertumbuhan ekonomi produksi yang pada akhirnya meningkatkan tersebut didukung dengan menurunnya tensi daya serap tenaga kerja ke perekonomian. perang dagang dengan Tiongkok sehingga mendorong penguatan perekonomian domestik AS. Namun, di sisi lain, peningkatan Perkembangan Ekonomi Eropa tensi geopolitik dengan Iran menjadi sebuah ancaman baru yang dapat mendorong sentimen negatif pasar. Hingga pada akhirnya, perekonomian AS juga mengalami guncangan hebat sebagai dampak pandemi COVID-19 secara global. Sepanjang bulan Maret 2020, jumlah pengangguran di AS bertambah Selanjutnya, kawasan Eropa sebagai salah satu wilayah dengan tingkat perekonomian yang maju juga mengalami pelemahan ekonomi yang dalam pada awal tahun 2020. Meluasnya pandemi COVID-19 di wilayah Eropa telah dimulai sejak awal tahun 2020, yang terindikasi pertama kali di wilayah Italia, hingga akhirnya secara signifikan akibat penurunan secara drastis aktivitas perekonomian baik domestik maupun global. Sebagai dampak pandemi global, proyeksi pertumbuhan ekonomi AS berdasarkan WEO April 2020 juga mengalami penurunan hingga berada pada kisaran minus 5,90 persen. Selanjutnya, berdasarkan WEO Update Juni 2020, pasar global diprediksi mengalami tekanan yang makin dalam karena masih berada dalam kondisi ketidakpastian, serta penanganan pandemi yang dinilai belum berhasil mengendalikan jumlah penderita positif COVID-19, termasuk di wilayah AS. Oleh karena itu, WEO Update Juni 2020 melakukan penyesuaian terhadap proyeksi pertumbuhan AS tahun 2020 menjadi minus 8,00 persen, jauh menurun di bawah proyeksi pada WEO Januari 2020 yaitu sebesar 2,00 persen. Dalam perkembangannya sampai dengan September 2020, pertumbuhan ekonomi dunia terus membaik yang dipengaruhi besarnya stimulus fiskal di beberapa negara maju, terutama AS. Pada WEO Update Oktober 2020, pertumbuhan AS tahun 2020 diproyeksikan menjadi minus 4,3 persen dan perkiraan tahun 2020, pertumbuhan AS sebesar minus 3,4 persen sebagaimana WEO Update Januari 2021. Hal ini dipengaruhi lebih awal pada oleh ketersediaan vaksin negara AS dan Jepang dibandingkan dengan meluas ke berbagai negara di Eropa. Proyeksi pertumbuhan ekonomi di kawasan Eropa tahun 2020 pada awalnya mengindikasikan adanya perbaikan dibandingkan tahun 2019 yang didukung dengan proyeksi peningkatan permintaan eksternal terhadap sejumlah komoditas, serta tren pertumbuhan ekonomi sejumlah negara di Eropa. WEO Update Januari 2020 memberikan proyeksi pertumbuhan wilayah Eropa tahun 2020 sebesar 1,30 persen. Namun, dalam perkembangannya, setelah wabah COVID-19 menjangkiti wilayah Eropa, tren pertumbuhan ekonomi langsung berbalik arah dan WEO April 2020 mencatatkan koreksi terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi wilayah Eropa menjadi minus 7,50 persen, dan pada WEO Update Juni 2020 proyeksi pertumbuhan ekonomi wilayah Eropa mengalami koreksi yang semakin dalam hingga berada pada minus 10,20 persen. Empat negara utama perekonomian Eropa yaitu Jerman, Perancis, Italia dan Spanyol turut menyumbang pelemahan ekonomi karena kasus COVID-19 yang meluas di negara-negara tersebut menyebabkan turunnya aktivitas perekonomian secara signifikan. Pada WEO Oktober 2020, pertumbuhan wilayah Eropa tahun 2020 diproyeksikan menjadi minus 8,3 persen seiring 27
dengan perbaikan perekonomian global yang GRAFIK 4 mendorong peningkatan beberapa indikator seperti keyakinan konsumen di kawasan Eropa. Perkiraan pertumbuhan ekonomi wilayah Eropa tahun 2020 sebagaimana WEO Update Januari 2021 sebesar minus 7,2 persen. Perbaikan ekonomi mulai terjadi pada akhir tahun 2020. Pemulihan ekonomi Eropa ditopang oleh stimulus serta penanganan COVID-19 yang terkendali di tengah risiko dari ketidakpastian Brexit. Prospek pertumbuhan perekonomian wilayah Eropa didorong oleh proses vaksinasi yang mulai pada awal Desember 2020. Perkembangan Ekonomi Tiongkok Selanjutnya, di kawasan Asia, sebagai titik awal munculnya COVID-19 yaitu di Tiongkok, juga tidak berbeda jauh kondisi pertumbuhan ekonominya dengan kawasan lainnya. Perekonomian Tiongkok yang pada awal Januari diproyeksikan tumbuh sebesar 6,00 persen, mengalami dampak akibat pandemi COVID-19 awal tahun 2020. Namun, Tiongkok mulai mengalami pemulihan jelang akhir Triwulan I setelah dianggap berhasil menurunkan jumlah kasus positif dan dianggap telah melewati fase puncak pandemi, sehingga walaupun mengalami pelemahan, koreksi atas pertumbuhan ekonomi Tiongkok masih berada pada proyeksi pertumbuhan yang positif sebesar 1,20 persen setelah pada Triwulan I diproyeksikan sebesar minus 6,8 persen. Namun demikian, munculnya kasus positif baru di Tiongkok yang menyebabkan wilayah Beijing melakukan lockdown pada akhir Triwulan II memberikan sentimen negatif terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi Tiongkok, sehingga terkoreksi menjadi 1,00 persen. Perkembangan positif di Tiongkok pada Triwulan III yang sejalan dengan melandainya penyebaran COVID-19 mendorong peningkatan mobilitas masyarakat global ke level ekuilibrium normal baru dan dampak stimulus moneter dan fiskal yang cukup besar. Sejalan dengan itu, 28
BAB II - DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP EKONOMI MAKRO DAN FISKAL/KEUANGAN pertumbuhan ekonomi Tiongkok berdasarkan adaptasi kebiasaan baru dengan melakukan WEO Oktober 2020 diproyeksikan sebesar relaksasi aktivitas masyarakat secara bertahap, 1,9 persen. Perkiraan pertumbuhan ekonomi serta pengembangan vaksin juga memberikan wilayah Tiongkok tahun 2020 sebagaimana harapan positif terhadap perbaikan aktivitas WEO Update Januari 2021 sebesar 2,3 persen. perekonomian. Hasil perbaikan tersebut Tiongkok mengalami perkiraan pertumbuhan diprediksi akan mulai terlihat di tahun 2021 positif pada tahun 2020. sehingga proyeksi pertumbuhan ekonomi ke depan diharapkan semakin membaik. Perkembangan Ekonomi India Perekonomian Indonesia India sebagai salah satu negara produsen terbesar di Asia, juga harus mengalami Kontraksi perekonomian global akibat perlambatan ekonomi yang signifikan akibat pandemi COVID-19 turut mendorong terjadinya turunnya jumlah permintaan global karena penurunan pertumbuhan ekonomi domestik. pandemi COVID-19. Pada awal Januari Target pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020, pertumbuhan ekonomi India sejatinya diprediksikan akan mengalami perbaikan yang dicanangkan dalam Kebijakan Ekonomi Makro Tahun 2020 berkisar antara 5,3 - 5,6 dengan pertumbuhan sebesar 5,80 persen, persen menjadi sulit dicapai. Indikasi adanya setelah pemerintahan terpilih hasil pemilihan penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia umum akan menggulirkan kebijakan untuk Tahun 2020 telah mulai terlihat sejak Triwulan menstimulus perekonomian. Di samping I ketika pandemi COVID-19 mulai merebak itu, penurunan harga minyak dunia juga di Indonesia sebagaimana ditunjukkan pada memberikan dampak positif bagi iklim usaha grafik 5. Pertumbuhan ekonomi Triwulan I 2020 di wilayah India. Namun, akibat gelombang tercatat sebesar 2,97 persen (y-on-y). Walaupun pandemi COVID-19 yang juga masuk ke masih mengalami pertumbuhan positif, wilayah India, aktivitas perekonomian menjadi apabila dibandingkan periode yang sama terhambat, sehingga WEO April 2020 mencatat tahun 2019 yaitu sebesar 5,06 persen (y-on-y), proyeksi pertumbuhan ekonomi India tahun pertumbuhannya mengalami perlambatan. 2020 turun menjadi 1,90 persen. Pemulihan Selanjutnya, dengan terus meningkatnya dampak COVID-19 yang dianggap lambat, jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia, serta periode lockdown di wilayah India yang pemerintah akhirnya mengumumkan keadaan lebih lama dari perkiraan telah mendorong darurat kesehatan dan menetapkan kebijakan kontraksi pertumbuhan ekonomi menjadi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada minus 4,50 persen dan kembali terkoreksi tanggal 31 Maret 2020. Sejak saat itu, potensi pada WEO Oktober 2020 sebesar minus 10,3 pelemahan ekonomi Indonesia pada periode persen. Perkiraan pertumbuhan ekonomi India selanjutnya menjadi tidak dapat terelakkan tahun 2020 sebagaimana WEO Update Januari karena aktivitas perekonomian menurun 2021 sebesar minus 8,0 persen, lebih tinggi 2,3 akibat pembatasan aktivitas masyarakat persen dibandingkan proyeksi sebelumnya. untuk mencegah penularan COVID-19 semakin Secara umum, pandemi COVID-19 telah menyebabkan great shock dan berdampak terhadap kontraksi ekonomi yang dalam di tahun 2020. Namun demikian, melalui kebijakan stimulus perekonomian di berbagai meluas. Eskalasi kasus COVID-19 dan kebijakan PSBB memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi Triwulan II 2020 yang terkontraksi sebesar 5,32 persen (y-on-y). Perbaikan ekonomi Indonesia mulai pada negara, dimulainya era kebijakan new normal/ Triwulan III 2020 yang menunjukkan proses 29
Grafik 5 - Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I Tahun 2010-2020 Sumber: Badan Pusat Statistik Grafik 6 - Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara G20 dan ASEN Tahun 2020 Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara G20 dan ASEAN pada Tahun 2020 4 Tiongkok 2,3 Vietnam 2,9 2 0 2 4 Singapura -5,8 Jerman -5 Amerika Serikat -3,5 Rusia -3,1 Indonesia -2,07 Korea Selatan -1 6 8 Filipina -9,5 10 12 Sumber: Siaran Pers Menteri Keuangan 30
BAB II - DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP EKONOMI MAKRO DAN FISKAL/KEUANGAN pemulihan dan pembalikan arah (turning point) aktivitas ekonomi nasional dari kondisi kuartal GRAFIK 7 sebelumnya dan menuju ke zona positif yang berlanjut hingga Triwulan IV 2020. Pertumbuhan ekonomi Indonesia Triwulan III 2020 mencatat perbaikan dan pembalikan arah walaupun masih mencatat kontraksi sebesar 3,49 persen (y-on-y) dan arah pemulihan tersebut semakin nyata pada Triwulan IV 2020 yang mencatat kontraksi yang semakin menurun menjadi 2,19 persen (y-on-y). Secara tahunan, pertumbuhan tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,07 persen (y-on-y) atau dapat dikatakan bahwa pertumbuhan tersebut masih cukup moderat dan lebih tinggi dibandingkan beberapa negara di ASEAN maupun G20 (Grafik 6). Perkembangan kondisi global yang positif mendorong pergerakan capital flow ke emerging market, termasuk Indonesia. Stabilitas ekonomi nasional tetap terus terjaga dan perbaikan sisi permintaan hingga akhir tahun 2020 memberikan pondasi bagi pemulihan ekonomi nasional ke depan. Aktivitas sektor manufaktur nasional juga mengalami perbaikan. Upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi, terutama melalui optimalisasi penyerapan belanja APBN 2020 dan belanja daerah yang telah dilaksanakan mampu mendukung penanganan pandemi COVID-19, menjaga daya beli masyarakat, perlindungan sosial, serta menahan keterpurukan aktivitas dunia usaha. Selain itu, komitmen Pemerintah menyiapkan vaksin gratis bagi seluruh warga menunjukkan harapan dan perbaikan ekonomi. Menjelang akhir tahun 2020, Indonesia telah memasuki fase new normal dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Perbaikan ini menunjukkan proses pemulihan dan pembalikan arah (turning point) aktivitas ekonomi nasional menuju ke zona positif, terutama didorong oleh peran stimulus fiskal dalam menangani PC-PEN. Berbagai sinyal positif seperti menurunnya tendensi risiko geopolitik pasca pemilihan Presiden Amerika Serikat dan perkembangan vaksin COVID-19, pemulihan ekonomi Tiongkok 31
sebagai mitra dagang utama Indonesia, dan Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan pengesahan UU Cipta Kerja (Omnibus Law) Akomodasi dan Makan Minum; Jasa yang mendorong perbaikan iklim usaha menjadi Perusahaan; Jasa Lainnya; dan Perdagangan optimisme Pemerintah tahun depan. Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Dari sisi pengeluaran, semua komponen pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan kecuali komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah. Pelaksanaan APBN yang ekspansif dengan defisit sebesar 6,1 persen PDB dan Motor. Sebaliknya, beberapa lapangan usaha masih mengalami pertumbuhan positif, yaitu Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Informasi dan Komunikasi; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Real Estate; dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. pertumbuhan belanja negara mencapai 12,2 Pertumbuhan positif beberapa komponen persen mendukung pertumbuhan komponen pada Lapangan Usaha tersebut didukung PK-P. Selain itu, akselerasi pelaksanaan oleh tingginya permintaan di tengah pandemi Program PEN berkontribusi tidak hanya pada dengan masih berlakunya kebijakan work from Konsumsi Pemerintah, tetapi juga memberi home dan penanganan pandemi COVID-19. dukungan langsung kepada Konsumsi Rumah Tangga, dan Investasi. Lapangan Usaha Pertanian mengalami pertumbuhan positif didukung oleh kenaikan Perbaikan kinerja perekonomian terutama didorong oleh peran stimulus fiskal untuk penanganan PC-PEN. Akselerasi bantuan sosial pemerintah melalui program PEN secara konsisten mampu menjaga stabilitas daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dan yang rentan terdampak pandemi COVID-19 yang mendorong perbaikan pada komponen PK- produksi palawija dan holtikultura, sedangkan lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial tumbuh positif didukung oleh pencairan pembayaran insentif COVID-19 untuk tenaga kesehatan dan peningkatan pendapatan rumah sakit, klinik, dan laboratorium kesehatan untuk pelayanan COVID-19. RT. Peningkatan berbagai indikator investasi, Tingkat Inflasi Tahun 2020 seperti penjualan semen dan impor barang modal mendukung perbaikan pada komponen Kebijakan pemerintah untuk penanganan dan PMTB. Kinerja ekspor produk-produk unggulan, seperti CPO dan batubara yang meningkat pencegahan penyebaran pandemi COVID-19 telah menyebabkan penurunan aktivitas juga mendukung perbaikan komponen Ekspor perekonomian masyarakat dan berdampak Barang dan Jasa. Permintaan atas komoditas terhadap penurunan daya beli dan tingkat tersebut meningkat seiring adanya pemulihan permintaan masyarakat. Kondisi tersebut telah ekonomi dari negara mitra dagang utama. Sejalan dengan perbaikan komponen Ekspor mendorong tingkat inflasi tahun 2020 memiliki kecenderungan yang stabil berada di bawah 2 Barang dan Jasa, komponen Impor Barang persen. Tingkat inflasi nasional tahun 2020 relatif dan Jasa juga mengalami perbaikan sejalan dengan indikator Purchasing Manager Index dapat dikendalikan dengan baik dan berada pada nilai 1,68 persen dengan tren meningkat (PMI) Indonesia sampai dengan Desember sepanjang tahun 2020. Namun demikian, inflasi 2020 yang berada pada zona ekspansi. tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 2,72 persen. Dari sisi Lapangan Usaha, kontraksi Tingkat inflasi rendah yang terkendali tersebut pertumbuhan tahun 2020 terjadi pada hampir lapangan usaha. Lapangan usaha semua sejalan dengan konsumsi masyarakat yang mulai mengalami perbaikan meskipun dengan yang mengalami kontraksi signifikan adalah tingkat yang rendah di tengah pasokan bahan 32
BAB II - DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP EKONOMI MAKRO DAN FISKAL/KEUANGAN Grafik 8 - Tingkat Inflasi Januari 2019-Maret 2021 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 9 1 0 2 i r a u n a J 9 1 0 2 i r a u r b e F 9 1 0 2 t e r a M 9 1 0 2 l i r p A 9 1 0 2 i e M 9 1 0 2 i n u J 9 1 0 2 i l u J 9 1 0 2 s u t s u g A 9 1 0 2 r e b m e t p e S 9 1 0 2 r e b o t k O 9 1 0 2 r e b m e v o N 9 1 0 2 r e b m e s e D 0 2 0 2 i r a u n a J 0 2 0 2 i r a u r b e F 0 2 0 2 t e r a M 0 2 0 2 l i r p A 0 2 0 2 i e M 0 2 0 2 i n u J 0 2 0 2 i l u J 0 2 0 2 s u t s u g A 0 2 0 2 r e b m e t p e S 0 2 0 2 r e b o t k O 0 2 0 2 r e b m e v o N 0 2 0 2 r e b m e s e D 1 2 0 2 i r a u n a J 1 2 0 2 i r a u r b e F 1 2 0 2 t e r a M Sumber: Bank Indonesia pangan yang melimpah (lihat grafik 8). Secara Inflasi dari komponen harga diatur pemerintah umum, terkendalinya tingkat inflasi nasional tercatat sebesar 0,25 persen, lebih rendah dari dipengaruhi oleh terjaganya seluruh komponen tahun 2019 yang sebesar 0,51 persen, sejalan inflasi yaitu inflasi komponen inti (inflation core) dengan mobilitas masyarakat yang masih sebesar 1,60 persen; inflasi komponen harga terbatas dan upaya Pemerintah menurunkan diatur pemerintah (administered price) sebesar harga energi guna mendorong daya beli 0,25 persen; dan inflasi komponen bergejolak masyarakat. Inflasi dari komponen ini didorong (volatile food) sebesar 3,62 persen. oleh deflasi komoditas tarif listrik sebagai Inflasi dari komponen inti yang tercatat sebesar 1,60 persen, lebih rendah dari tahun 2019 yang sebesar 3,02 persen dipengaruhi oleh permintaan masyarakat yang menurun di tengah terjadinya pandemi COVID-19 dan dampak nilai tukar yang menurun. Permintaan masyarakat yang masih rendah tersebut antara lain sebagai dampak lanjutan atas kondisi pelemahan daya beli masyarakat secara umum dampak penyesuaian tarif listrik pada beberapa terjadi pada golongan. Selain beberapa komoditas rokok sejalan dengan itu, inflasi kenaikan cukai rokok dan mulai meningkatnya permintaan transportasi udara pada akhir tahun 2020 sejalan dengan meningkatnya pergerakan masyarakat antar daerah yang berkontribusi pada inflasi dari komponen harga diatur pemerintah. karena menurunnya aktivitas perekonomian di Sejalan dengan dua komponen lainnya, inflasi sejumlah sektor. Selain itu, juga dipengaruhi komponen bergejolak masih terkendali dan oleh deflasi komoditas emas perhiasan sejalan dengan perlambatan harga emas dunia. tercatat sebesar 3,62 persen, lebih rendah dari tahun 2019 yang sebesar 4,30 persen. 33
Hal itu didukung oleh penurunan permintaan terendah pada tanggal 2 April 2020 sebesar masyarakat di tengah pasokan bahan pangan Rp16.741 per dolar AS. yang melimpah, meskipun terdapat tekanan musiman pada akhir tahun. Pada Januari - Maret 2020, inflasi pada komponen bergejolak sempat mengalami peningkatan karena naiknya harga sejumlah komoditas pangan akibat kendala yang umum terjadi pada awal tahun seperti distribusi dan cuaca. Selanjutnya, pada April - Juni 2020, inflasi pada komponen bergejolak mulai menunjukkan adanya penurunan yang didorong antara lain oleh stabilitas pasokan pangan pada periode panen. Hari besar keagamaan pada Juni 2020 relatif tidak terlalu memberikan dampak yang besar terhadap peningkatan inflasi. Hal tersebut antara lain karena adanya dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan aktivitas masyarakat jelang hari besar keagamaan Bulan Ramadhan serta Idul Fitri relatif menurun dibandingkan pada tahun- tahun sebelumnya dengan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mulai berlaku sejak bulan Maret hingga bulan Juni. Dengan demikian, inflasi pada komponen bergejolak dapat dimitigasi secara memadai, yang juga didukung dengan sejumlah kebijakan pengendalian inflasi di tingkat nasional maupun daerah, serta koordinasi kebijakan antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI). Pelemahan nilai tukar rupiah tersebut merupakan titik terendah rupiah sejak krisis keuangan dalam negeri pada tahun 1998 karena dampak pandemi COVID-19 yang sangat signifikan dalam mengubah arah perekonomian global, sehingga berdampak terhadap kondisi domestik. Namun demikian, keputusan pemerintah melakukan langkah fundamental dengan menyusun kebijakan keuangan untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 telah memberikan dampak positif adanya perbaikan keadaan, sehingga mendorong sentimen positif pasar terhadap perekonomian domestik. Di samping itu, aliran modal ke negara berkembang Indonesia ke pasar keuangan termasuk domestik dan peningkatan cadangan devisa juga memberikan dampak positif terhadap likuiditas dalam negeri. Kondisi tersebut sejalan dengan penurunan ketidakpastian pasar keuangan global dan persepsi positif investor terhadap prospek perbaikan perekonomian domestik. Hal tersebut secara bertahap telah mengapresiasi nilai tukar rupiah menuju kondisi yang lebih baik. Penguatan nilai tukar rupiah mulai terlihat pada Triwulan II 2020 dan bergerak dinamis. Hingga penutupan akhir Desember 2020, rupiah ditutup menguat dengan nilai tercatat sebesar Rp14.105 per Rata-Rata Nilai Tukar Rupiah Selama Tahun 2020 dolar AS. Dengan demikian, sepanjang periode Januari-Desember 2020, rata-rata nilai tukar rupiah berada pada nilai sebesar Rp14.577 per Selama Januari - Desember 2020, nilai tukar dolar AS. rupiah mengalami pergerakan yang dinamis mengikuti sentimen keuangan global. Terjadinya Pada tahun 2020, tren volatilitas nilai tukar pandemi COVID-19 pada awalnya memberikan Rupiah mengalami peningkatan yang tercatat tekanan terhadap stabilitas nilai tukar rupiah. Pada pembukaan awal tahun 2020, rupiah sebesar 15,9 persen. Volatilitas rupiah pada tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan dengan berada pada posisi Rp13.895 per dolar AS tahun 2019 sebesar 7,0 persen. Volatilitas relatif stabil hingga bulan Februari 2020. Ketika pasar keuangan yang stabil mendorong penyebaran pandemi COVID-19 mulai terjadi di pulihnya aliran modal ke pasar keuangan Indonesia pada bulan Maret 2020, nilai tukar rupiah mulai mengalami depresiasi. Nilai tukar domestik, peningkatan PMI manufaktur yang terjadinya pemulihan ekonomi, menandai rupiah sempat mengalami depresiasi pada titik perkembangan neraca perdagangan, dan optimisme perkembangan vaksin di dalam 34
BAB II - DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP EKONOMI MAKRO DAN FISKAL/KEUANGAN Grafik 9 - Nilai Ekspor Impor Tahun 2020 (dalam Miliar USD) 18.000 16.538,30 16.000 13.632,00 14.060,90 14.067,90 13.702,70 13.960,50 14.362,20 15.259,30 14.000 13.095,80 14.268,70 12.163,10 12.009,30 14.438,40 12.000 13.352,20 12.535,20 10.454,30 12.664,40 10.000 11.548,10 10.760,30 10.464,30 10.742,40 11.570,10 10.786,00 8.000 8.438,60 6.000 4.000 2.000 0 0 2 - n a J 0 2 - b e F 0 2 - t e r a M 0 2 - r p A 0 2 - i e M 0 2 - n u J 0 2 - l u J 0 2 - t s u g A 0 2 - t p e S 0 2 - t k O 0 2 - v o N 0 2 - s e D Eksp or Impor Sumber: Badan Pusat Statistik negeri turut menjadi sentimen positif pasar kontraksi pada impor. keuangan domestik yang menopang nilai tukar Rupiah. Nilai ekspor dan impor Indonesia secara kumulatif sampai akhir tahun 2020 masing- masing mencapai 163,31 miliar dolar AS Akumulasi Nilai Ekspor dan Impor Tahun 2020 dan 141,57 miliar dolar AS. Apabila dilihat perkembangan secara bulanan, nilai ekspor dan impor pada akhir tahun 2020 mengalami Sepanjang tahun 2020, nilai ekspor dan impor kenaikan dibandingkan bulan-bulan Indonesia terdampak akibat terhambatnya aktivitas perekonomian karena penyebaran sebelumnya. Hal tersebut juga menjadi indikasi adanya pemulihan aktivitas perekonomian COVID-19 secara luas, khususnya yang terjadi setelah mengalami kontraksi sejak merebaknya di negara-negara yang menjadi mitra dagang pandemi COVID-19 di Indonesia dan dunia. terbesar Indonesia seperti Tiongkok, AS, dan Jepang. Pertumbuhan ekspor dan impor Nilai kumulatif ekspor Indonesia tahun 2020 tahun 2020 sempat mengalami kontraksi mengalami penurunan sebesar 2,61 persen pada pertengahan tahun dan mulai kembali dibandingkan periode yang sama di tahun 2019 meningkat pada akhir tahun 2020. Apabila tahun 2019, kinerja dibandingkan dengan yang tercatat sebesar 167,68 miliar dolar AS. Nilai kumulatif ekspor Indonesia tahun 2020 ekspor dan impor secara kumulatif mengalami penurunan. Namun demikian, kontraksi pada dikontribusikan dari nilai kumulatif ekspor migas sebesar 8,31 miliar dolar AS atau sebesar 5,09 ekspor relatif lebih rendah dibandingkan dengan persen, serta dari ekspor nonmigas sebesar 35
Grafik 10 - Nilai Cadangan Devisa Indonesia Tahun 2020 (dalam Miliar USD) Sumber: Bank Indonesia 155,00 miliar dolar AS atau 94,91 persen. positif pada November 2020 didukung kinerja Selama tahun 2020, nilai ekspor nonmigas ekspor manufaktur antara lain ekspor alas turun sebesar 0,57 persen dibandingkan tahun kaki ke Amerika Serikat dan ekspor kendaraan 2019. ke ASEAN. Sementara itu, ekspor besi baja Begitu pula dengan nilai ekspor migas turun sebesar 29,52 persen dibandingkan tahun 2019. Secara bulanan, nilai ekspor migas dan konsentrat tembaga menopang kinerja ekspor wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua). maupun nonmigas pada akhir tahun 2020 Selanjutnya, sejalan dengan kondisi ekspor, mengalami kenaikan dibandingkan bulan- nilai kumulatif impor Indonesia tahun 2020 bulan sebelumnya. Kenaikan ekspor nonmigas juga mengalami penurunan sebesar 17,34 tersebut terutama didorong oleh perbaikan persen dibandingkan dengan tahun 2019. kinerja ekspor kelompok manufaktur dan Nilai kumulatif impor Indonesia tahun 2020 pertambangan. Sedangkan kenaikan kinerja dikontribusikan dari impor migas sebesar 14,26 ekspor nonmigas tersebut sejalan dengan miliar dolar AS atau sebesar 10,07 persen, dan perbaikan permintaan eksternal terutama dari dari impor non migas sebesar 127,31 miliar Tiongkok dan Amerika Serikat. dolar AS atau sebesar 89,93 persen. Sejalan Dari sisi kewilayahan, perbaikan kinerja ekspor didukung oleh kinerja positif di sebagian besar wilayah, termasuk wilayah Jawa. Perbaikan ekspor Sumatera dan Kalimantan terutama ditopang oleh kinerja ekspor CPO seiring dengan kinerja ekspor secara bulanan, impor nonmigas tercatat membaik dan tumbuh positif pada akhir tahun 2020 yang didukung oleh impor kelompok barang konsumsi, bahan baku, maupun barang modal. permintaan dari India, Pakistan, dan Tiongkok yang meningkat serta perbaikan harga ekspor. Akumulasi neraca perdagangan tahun 2020 mengalami surplus sebesar 21,74 miliar dolar Ekspor wilayah Jawa tercatat mulai tumbuh AS lebih tinggi dari tahun 2019 yang defisit 36
BAB II - DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP EKONOMI MAKRO DAN FISKAL/KEUANGAN sebesar 3,59 miliar dolar AS, didorong surplus stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. nonmigas terutama ekspor hasil kelapa sawit dan logam dasar mulia, serta rendahnya defisit migas terutama impor BBM dampak penurunan konsumsi BBM selama pandemi. Secara kumulatif kegiatan ekspor-impor masih berada di zona negatif. Hal ini disebabkan faktor eksternal yang belum pulih, lesunya perdagangan global, hingga meluasnya dampak pandemi COVID-19. Cadangan Devisa Pada Akhir Tahun 2020 Posisi cadangan devisa pada Desember 2020 tetap tinggi yaitu sebesar 135,90 miliar dolar AS. Jumlah cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 10,2 bulan impor atau 9,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Jumlah cadangan devisa tersebut berada di atas standar kecukupan internasional yaitu 3 bulan impor, serta dinilai mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makro dan sistem keuangan. Nilai cadangan devisa tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar 129,18 miliar dolar AS atau naik sebesar 5,20 persen. Posisi cadangan devisa sepanjang 2020 berada pada posisi terendah pada bulan Maret 2020 sebesar 121,0 miliar dolar AS setara 7,2 bulan impor atau 7,0 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Posisi bulan Maret dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah dan keperluan stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah kondisi pasar keuangan global yang dipicu mulainya pandemi COVID-19 di Indonesia. Meskipun sempat mengalami penurunan pada bulan Maret 2020, cadangan devisa mengalami peningkatan hingga Desember 2020 yang luar dipengaruhi oleh penarikan pinjaman negeri pemerintah dan penerimaan pajak. Cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga 37
MENGAWAL AKUNTABILITAS PENANGANAN COVID-19 DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL TAHUN 2020 38
BAB III - KEBIJAKAN DAN LANGKAH-LANGKAH PEMERINTAH DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 BAB III KEBIJAKAN DAN LANGKAH- LANGKAH PEMERINTAH DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 Peraturan Perundang-Undangan dalam Penanganan Pandemi COVID-19 ekonomi yang terdampak krisis, termasuk masyarakat berpendapatan menengah ke Perekonomian dunia jatuh ke jurang terdalam bawah. Kebijakan kedua yakni instrumen kebijakan moneter, selain stimulus ekonomi setidaknya dalam sepuluh dasawarsa terakhir karena pandemi COVID-19 ini. Perlambatan ekonomi menerpa hampir semua negara. World Bank memperkirakan setidaknya 150 negara akan mengalami resesi di tahun 2020. Terhentinya segala aktivitas ekonomi tak pelak melalui penurunan suku bunga, fokus kebijakan juga diarahkan kepada pemeliharaan stabilitas sistem keuangan termasuk melakukan pengendalian jumlah uang beredar yang dijalankan oleh bank sentral. membuat pertumbuhan ekonomi terjerembab Pemerintah Indonesia sendiri merespon sangat dalam, melebihi tekanan beberapa krisis kondisi perekonomian secara dinamis sesuai ekonomi sebelumnya. Pemerintah di berbagai dengan kebutuhan dari waktu ke waktu. negara menggelontorkan stimulus besar- Pada periode awal masuknya COVID-19 ke besaran akibat disruptif dan masifnya dampak Indonesia, Pemerintah mengambil kebijakan COVID-19 dengan total lebih dari US$ 8 Triliun dengan melakukan realokasi anggaran atau sekitar 10 persen PDB dunia. berupa penghematan belanja dan realokasi Melalui kolaborasi yang solid dan ekspansif antara kebijakan fiskal dan moneter, Pemerintah Indonesia menetapkan stimulus yang bertujuan tidak hanya untuk mendukung pengendalian belanja serta memprioritaskan anggaran untuk Penanganan COVID-19 yang akan dijalankan melalui Pemda dan K/L. Melihat laju perkembangan ekonomi global dan dalam negeri, Pemerintah kembali mengeluarkan virus COVID-19, tetapi juga untuk mendukung daya beli masyarakat serta menjaga perekonomian negara agar tidak mengalami dampak negatif yang lebih besar. Dalam kebijakan fiskal salah satu instrumen yang dijalankan yakni melalui anggaran pendapatan dan belanja negara untuk meredam goncangan yang terjadi di masyarakat. Fungsi alokasi, stimulus I dan II yang masing-masing sebesar Rp8,5 Triliun dan Rp22,5 Triliun dengan fokus pada penguatan ekonomi domestik melalui belanja pemerintah sekaligus menjaga daya beli masyarakat serta memudahkan ekspor dan impor. Skema stimulus penanganan pandemi ini terus mengalami penyesuaian dan penguatan seiring dengan situasi pandemi yang dinamis. distribusi, dan stabilisasi yang diemban oleh anggaran pendapatan dan belanja negara akan Hal Ini menunjukkan bahwa pandemi menuntut Pemerintah untuk terus belajar, responsif, dan mencoba berfokus dalam membantu pelaku fleksibel, namun tetap dalam koridor yang 39
GRAFIK 11 40
BAB III - KEBIJAKAN DAN LANGKAH-LANGKAH PEMERINTAH DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 41
baik. Hingga akhirnya, untuk menyelamatkan SAL, dana abadi, dan akumulasi dana abadi perekonomian, Pemerintah memutuskan pendidikan, dana yang dikuasai negara dengan untuk mengeluarkan stimulus III dan disusul kriteria tertentu, dan yang dikelola oleh BLU, dan dengan kebijakan PC-PEN. Program PC-PEN ini dana pengurangan Penyertaan Modal Negara merupakan kebijakan yang komprehensif dan pada BUMN; menerbitkan SUN; menetapkan bersinergi untuk menyelamatkan masyarakat sumber-sumber pembiayaan Anggaran dalam dan perekonomian Indonesia. Dalam program dan luar negeri; memberi pinjaman ke LPS; tersebut, setidaknya ada dua dimensi melakukan refocusing, penyesuaian alokasi, utama, yakni dimensi pertama adalah untuk pemotongan/penundaan Transfer ke Daerah penanganan kesehatan sebagai sumber utama dan Dana Desa; memberikan hibah kepada penyebab pandemi, dan dimensi kedua adalah Pemda; dan melakukan penyederhanaan penanganan dari sisi perekonomian sebagai mekanisme dan simplifikasi dokumen di efek domino dari adanya pandemi. Alokasi bidang keuangan negara. Terbitnya Perpu yang PC-PEN tersebut membuat fokus pemerintah kemudian disahkan menjadi UU tersebut turut tidak hanya parsial dan terbatas untuk sektor mengubah peraturan turunan dibawahnya. tertentu saja, namun sudah bersifat holistik mencakup seluruh sektor dalam perekonomian. Total alokasi sebesar Rp695,2 triliun setara dengan US$ 51,3 miliar atau sekitar 4,2 persen PDB. Dari nilai total tersebut, kebijakan Penanganan COVID-19 (PC) di sektor kesehatan dialokasikan senilai Rp99,50 triliun, sedangkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mendapatkan alokasi anggaran Rp595,70 triliun. turunan pelaksanaan Sebagai salah satu dari Perpu Nomor 1 Tahun 2020, diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program PEN Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, ditetapkan Dukungan APBN untuk penanganan COVID-19 4 modalitas yang merupakan instrumen APBN tersebut tertuang dalam Perpu No.1 Tahun untuk mendukung program PEN, diantaranya 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan melalui penyertaan modal negara, penempatan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan dana pemerintah di perbankan, investasi Pandemi COVID-19 dan/atau dalam Rangka pemerintah, dan penjaminan. Selain itu, dalam Menghadapi Ancaman yang Membahayakan rangka mendukung program PEN di atas, Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas pemerintah juga dapat melakukan kebijakan Sistem Keuangan yang kemudian telah melalui belanja negara yang ditujukan untuk disetujui oleh DPR untuk disahkan menjadi menjaga dan memulihkan dampak COVID-19. UU No.2 Tahun 2020. Dalam ketentuan Dalam perkembangannya PP tersebut diubah tersebut, disebutkan bahwa batasan defisit menjadi PP Nomor 43 Tahun 2020. anggaran dapat melampaui 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama masa penanganan COVID-19 diatur paling lama sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022; melakukan penyesuaian besaran belanja wajib; melakukan pergeseran anggaran antar tindakan unit/fungsi/program; melakukan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN; Program adanya PC-PEN menujukkan respon cepat Pemerintah untuk menangani COVID-19 dan menanggulangi dampaknya ke perekonomian. Situasi pandemi yang terus menyebar dengan cepat menuntut kebijakan yang responsif dan antisipatif. Perpu yang lahir dan selanjutnya menjadi UU serta PP merupakan menggunakan anggaran yang bersumber dari salah satu bentuk kebijakan extraordinary agar Pemerintah memiliki amunisi yang 42
BAB III - KEBIJAKAN DAN LANGKAH-LANGKAH PEMERINTAH DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 mencukupi untuk penanganan COVID-19 dan untuk lima tahun yang akan dilaksanakan oleh penyelamatan ekonomi. Tidak cukup sampai Pemerintah. Rencana Pembangunan Jangka PP, Presiden pun mengeluarkan peraturan yang Menengah Nasional IV 2020-2024 memiliki bersifat lebih detail untuk mengatur mengenai tiga prinsip dasar pembangunan nasional yakni postur APBN dan perubahannya, di mana terbit membangun kemandirian, menjamin keadilan, Perpres 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan dan menjaga keberlanjutan. Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 yang kemudian direvisi menjadi Perpres 72 Tahun 2020. PP dan Perpres di atas menjadi legitimasi dalam penentuan kebijakan atas pelaksanaan program PEN serta acuan dan rujukan dalam pengelolan keuangan negara dalam rangka memastikan hadirnya peran APBN sebagai garda terdepan dalam menjaga perekonomian nasional. Penentuan program PC-PEN juga mengalami perkembangan, selaras dengan dinamisnya stimulus yang dikeluarkan untuk menyikapi kondisi internal dan eksternal perekonomian Indonesia. Di awal Pandemi, Pemerintah masih berfokus pada sektor kesehatan dan program yang berhubungan dengan bantuan tunai, namun dalam perkembangannya diperluas hingga enam cluster penting untuk memulihkan dan menjaga kondisi ekonomi dengan total alokasi Rp695,2 Triliun. Untuk mempercepat pencapaian target pembangunan nasional, RPJMN IV tahun 2020 2024 telah ditetapkan 4 (empat) pengarusutamaan (mainstreaming) sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif. Keempat pengarusutamaan memiliki peran yang vital dalam pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta partisipasi dari masyarakat. Selain mempercepat dalam mencapai target-target dari fokus pembangunan, pengarusutamaan juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptif terhadap faktor eksternal lingkungan. Hal ini perlu dilakukan oleh Indonesia untuk mencapai tujuan global. Empat pengarusutamaan tersebut dapat dilihat pada Grafik 12. Kebijakan Fiskal dan Penganggaran B. RKP 2020 Kebijakan Fiskal dan Penganggaran sebelum COVID-19 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan A. RJPMN 2020 - 2024 pembangunan tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. RKP Nasional Tahun 2020 - 2024 merupakan hasil Tahun 2020 memiliki nilai strategis mengingat penjabaran visi, misi, dan program presiden terpilih hasil Pemilu Tahun 2019. Strategi dokumen pelaksanaan RPJMN Tahun ini disusun pada tahun terakhir 2015-2019, pelaksanaan pembangunan Indonesia bersamaan dengan penyusunan RPJMN Tahun didasarkan pada Rencana Pembangunan 2020-2024. Dengan demikian, RKP Tahun 2020 Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. diharapkan dapat menjembatani RPJMN Tahun Pelaksanaan strategi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dibagi ke dalam 2015-2019 dengan RPJMN Tahun 2020-2024. empat tahap Rencana Pembangunan Jangka tahap Menengah Nasional yang tiap-tiap Dengan mengacu pada sasaran pembangunan yang hendak dicapai, maka arah kebijakan memuat rencana dan strategi pembangunan pembangunan yang ditempuh dalam RKP 43
GRAFIK 12 44
BAB III - KEBIJAKAN DAN LANGKAH-LANGKAH PEMERINTAH DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 Tahun 2020 utamanya akan fokus pada upaya pembangunan sumber daya manusia dan pemerataan wilayah, yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan ekspor. Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pelaksanaan pembangunan dituangkan ke dalam lima Prioritas Nasional, yaitu: (1) Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan; (2) Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah; (3) Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja; (4) Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup; dan (5) Stabilitas Pertahanan dan Keamanan. (lihat Grafik 13) Agar prioritas sasaran pembangunan nasional dan prioritas nasional lainnya tersebut dapat tercapai, Pemerintah perlu mengoptimalkan Penerimaan Perpajakan dan PNBP. Peningkatan Penerimaan Perpajakan dilakukan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Selanjutnya, Pemerintah juga melakukan langkah-langkah efisiensi sumber pembiayaan yang diantaranya dengan mengutamakan pembiayaan dalam negeri, untuk kegiatan produktif. Dalam rangka mendorong konektivitas dan pemerataan wilayah masih perlu dilanjutkan skema kerja sama Pemerintah dengan badan usaha (KPBU) sebagai salah satu sumber untuk mendukung pembiayaan kreatif percepatan pembangunan infrastruktur. Selanjutnya untuk menunjang kerja sama tersebut, Pemerintah telah menyusun kebijakan yang memberikan dukungan bagi proyek-proyek infrastruktur yang menggunakan skema KPBU Ketersediaan Layanan (Availability Payment atau KPBU-AP) C. KEM-PPKF 2020 Semangat optimisme atas pertumbuhan ekonomi Indonesia masih terasa, salah satunya tercermin dalam publikasian bulan Mei Tahun 2019, di mana Kementerian Keuangan telah menetapkan kebijakan fiskal yakni Kebijakan 45
GRAFIK 13 5 PRIORITAS NASIONAL Ekonomi Makro Pokok Pokok Kebijakan Fiskal 1. Kebijakan fiskal diarahkan untuk (KEM-PPKF) Tahun 2020. Dalam dokumen menstimulasi pertumbuhan ekonomi, tersebut telah ditetapkan tema kebijakan fiskal menggerakkan sektor riil, serta tahun 2020 yakni "APBN untuk Akselerasi meningkatkan investasi dan daya saing, Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan 2. Pengelolaan fiskal yang sehat terefleksi Kualitas SDM". Tema ini juga selaras dengan dari pendapatan yang optimal, belanja tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP), yaitu yang berkualitas, dan pembiayaan yang "Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk efisien dan berkelanjutan, dan Pertumbuhan Berkualitas" (Lihat Grafik 14). 3. Kebijakan fiskal diarahkan untuk Penentuan tema tersebut dilatarbelakangi oleh mendorong perbaikan neraca keuangan tantangan pembangunan menuju Indonesia pemerintah yang ditandai dengan yang berdaulat, maju, adil, dan makmur meningkatnya aset dan ekuitas, serta tahun 2045 diantaranya kesenjangan output, terkendalinya liabilitas. perubahan demografi dan distribusi antar daerah, jebakan pendapatan menengah (middle income trap), dan perubahan struktur ekonomi dan revolusi industri 4.0. Dalam pengejawantahan tiga pendekatan tersebut, maka kebijakan fiskal diarahkan untuk mendorong inovasi dan penguatan kualitas SDM untuk peningkatan produktivitas, serta Dalam menghadapi tantangan pembangunan mendorong upaya akselerasi daya saing untuk tersebut, dilakukan perumusan arah kebijakan fiskal menggunakan 3 pendekatan yakni: penguatan investasi dan ekspor. Selain itu, kebijakan fiskal juga diarahkan untuk fasilitasi adopsi perkembangan ICT (digitalisasi, 46
BAB III - KEBIJAKAN DAN LANGKAH-LANGKAH PEMERINTAH DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 GRAFIK 13 5 PRIORITAS NASIONAL e-commerce, internet of things, AI dan AR) dijaga pada kisaran 14,4-15,4 persen terhadap serta mendukung transformasi industrialisasi. PDB. Pendapatan dan hibah dicapai dengan Semua itu dilakukan dengan tetap konsisten penerimaan perpajakan berkisar antara 10,6 menjaga kesehatan fiskal agar tetap efektif, - 11,2 persen terhadap PDB dan PNBP antara fleksibel dan sustainable. Kebijakan fiskal yang 2,0 - 2,5 persen dari PDB. Sedangkan belanja mendukung pencapaian kondisi makro jangka negara dicapai dengan belanja pemerintah menengah diwujudkan dalam strategi kebijakan pusat yang berada di kisaran 9,6 - 10,1 persen fiskal tahun 2020. dari PDB dan transfer ke daerah dan dana desa ditargetkan antara 4,8 - 5,3 persen dari PDB. Strategi kebijakan fiskal tahun 2020 adalah meningkatkan Tax Ratio sebesar 11,8-12,4 Strategi dan postur makro fiskal dituangkan dalam APBN Tahun 2020. persen PDB, menjaga Defisit APBN pada kisaran 1,52 - 1,75 persen PDB, menjaga Desain dan struktur APBN harus lebih produktif primary balance pada 0,00-0,23 persen PDB, dan efisien dalam mendorong pertumbuhan serta menjaga debt ratio pada 29,40-30,1 ekonomi untuk kesejahteraan dan dapat persen PDB. Strategi yang telah dirumuskan berkontribusi terhadap perbaikan neraca tersebut dilaksanakan dengan postur makro pemerintah pusat agar keuangan negara lebih fiskal tahun 2020, di mana secara umum masih kredibel dan akuntabel. APBN yang semakin tetap melakukan kebijakan fiskal ekspansif sehat dan produktif dilaksanakan melalui 3 terarah dan terukur dengan pendapatan negara dan hibah diupayakan mencapai 12,7- strategi penyehatan fiskal, yaitu: 1. Mobilisasi pendapatan dilakukan 13,9 persen terhadap PDB dan belanja negara 47
Grafik 14 - Grafik 15 - 5 Fokus Kebijakan Fiskal Tahun 2020 48
BAB III - KEBIJAKAN DAN LANGKAH-LANGKAH PEMERINTAH DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 melalui reformasi perpajakan, mencakup dalam APBN Tahun 2020. Dalam bidang reformasi regulasi dan administrasi untuk penerimaan, demi mencapai target penerimaan meningkatkan basis pajak dan kepatuhan. perpajakan sesuai postur makro fiskal Tahun Mobilisasi pendapatan juga dilakukan 2020, kebijakan perpajakan diupayakan untuk melalui jalur Penerimaan Negara Bukan mendorong peningkatan rasio perpajakan Pajak (PNBP) dengan berbagai langkah dengan tetap memberi insentif fiskal yang tepat reformasi sesuai amanat UU Nomor 9 bagi peningkatan daya saing dan investasi. Tahun 2018 menuju pengelolaan aset Upaya tersebut antara lain ditempuh melalui yang makin baik serta administrasi PNBP kebijakan pemberian insentif perpajakan yang yang modern dan melayani. Mobilisasi tepat bagi kegiatan usaha untuk meningkatkan pendapatan juga tetap memberikan daya saing, baik dari sisi SDM maupun produk insentif fiskal untuk menarik investasi dan yang dihasilkan, dan insentif perpajakan untuk mendorong daya saing yang berujung menjaga iklim investasi agar tetap kondusif. pada peningkatan aktivitas ekonomi yang merupakan basis peningkatan pendapatan negara. 2. Penyehatan fiskal dilakukan melalui peningkatan kualitas belanja (spending better) dilakukan secara efisien namun dengan output atau dampak terhadap ekonomi yang optimal, atau dikenal implementasi atas konsep value for money. Spending better tidak cukup hanya melakukan proses realokasi belanja dari yang konsumtif menjadi produktif tetapi juga perlu dilakukan dengan langkah- langkah penghematan belanja barang, peningkatan belanja modal, penguatan belanja untuk reformasi birokrasi, sinergitas belanja subsidi dan bansos agar lebih tepat sasaran, dan peningkatan kualitas desentralisasi fiskal. 3. Penyehatan fiskal perlu dilengkapi dengan mendorong pengembangan skema Penguatan daya saing dilakukan melalui peningkatan kompetensi angkatan kerja agar mampu menyongsong transformasi industri 4.0 dan mengadopsi perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK); dengan memberikan insentif super deduction untuk pengembangan kegiatan vokasi dan litbang. Selain itu, daya saing juga diperkuat dengan mendorong hilirisasi industri yang berorientasi ekspor melalui pemberian insentif perpajakan yang lebih terarah, serta penyempurnaan kebijakan bea keluar, dan kebijakan bea masuk ditanggung pemerintah untuk sektor industri tertentu. Sementara itu, dalam rangka meningkatkan investasi, kebijakan perpajakan juga didorong untuk dapat menciptakan kawasan industri baru melalui perluasan tax holiday, pengubahan tax allowance, dan insentif investment allowance untuk industri padat karya. pembiayaan kreatif dan mitigasi risiko agar defisit dan utang terkendali. Kebijakan bersifat pengendalian dan perlindungan masyarakat perpajakan yang Selain 3 strategi penyehatan fiskal di atas, Pemerintah juga mempunyai 5 fokus kebijakan fiskal Tahun 2020 yakni di bidang Sumber Daya Manusia, infrastruktur, birokrasi, desentralisasi fiskal, dan risiko ketidakpastian (lihat Grafik 15). terhadap dampak eksternalitas negatif atas konsumsi barang-barang tertentu, diupayakan melalui penyesuaian tarif cukai HT, ekstensifikasi barang kena cukai, dan penerapan fleksibilitas earmarking pada pungutan cukai. Pemerintah dalam mengambil kebijakan tersebut selalu Dalam pengejawantahan fokus kebijakan fiskal dan strategi penyehatan fiskal, Pemerintah memperhatikan dan menjaga keseimbangan di antara aspek kesehatan serta perkembangan mempunyai berbagai kebijakan baik itu di bidang industri dan penyerapan tenaga kerja. penerimaan, belanja, maupun pembiayaan 49
Sementara itu, dalam konteks praktik 3. Optimalisasi penerimaan dari pengelolaan perpajakan internasional, Pemerintah berupaya BMN. Kebijakan ini dilakukan antara lain untuk melakukan optimalisasi pajak Indonesia dengan mengoptimalkan pemanfaatan melalui Perjanjian Penghindaran Pajak BMN melalui sewa, kerja sama Berganda (P3B) dan Multilateral Instrument pemanfaatan, serta melakukan pemetaan (MLI) untuk meminimalkan double taxation, dan inventarisasi melalui peningkatan double non-taxation, dan Base Erosion and Profit pengawasan dan pengendalian BMN. Shifting (BEPS). Upaya tersebut dilakukan untuk 4. Peningkatan efisiensi kinerja BUMN. memitigasi praktik aggressive tax planning, Dalam arah kebijakan ini, Pemerintah praktik transfer pricing, serta penggerusan akan terus berupaya untuk meningkatkan basis pajak dan pengalihan laba. profitabilitas dan likuiditas perusahaan Sejalan dengan kebijakan perpajakan, Pemerintah terus menyempurnakan peningkatan optimalisasi dan penyempurnaan tata kelola PNBP. Penyempurnaan tersebut salah satunya pada tahun 2019, di mana Pemerintah sedang menyusun berbagai aturan turunan dari UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP. Penyempurnaan tersebut menjadi salah satu arah kebijakan PNBP tahun 2020, di mana secara umum meliputi beberapa hal sebagai berikut: terutama mempertimbangkan tingkat laba dan kemampuan pendanaan, menjaga persepsi investor yang dapat berpotensi menurunkan nilai pasar BUMN di pasar bursa, mempertimbangkan regulasi dan covenant yang mengikat BUMN, serta penugasan Pemerintah. 5. Peningkatan kualitas layanan dan penyesuaian tarif PNBP Pelayanan. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan, penggunaan teknologi informasi, dan kualitas SDM, serta 1. Penyempurnaan tata kelola PNBP pasca mengintensifkan pengawasan dan lahirnya UU No. 9 Tahun 2018 tentang lain PNBP. Upaya ini dilakukan antara penagihan PNBP merupakan beberapa upaya Pemerintah untuk meningkatkan dengan memperkuat kewenangan kualitas layanan dan penyesuaian tarif Menteri Keuangan dalam penetapan PNBP Pelayanan. Perbaikan terhadap tarif PNBP serta penegasan tugas dan kapasitas dan kualitas pelayanan jawab K/L untuk melakukan tanggung verifikasi, menyempurnakan pemeriksaan diharapkan dapat turut mendorong peningkatan daya saing nasional. pengelolaan PNBP, serta menyediakan opsi 6. Peningkatan kinerja pelayanan BLU yang keberatan, keringanan, dan pengembalian lebih profesional. Pemerintah berupaya PNBP. Selain itu perbaikan tata kelola menerapkan tata kelola BLU yang lebih PNBP juga akan didukung peningkatan peran APIP dalam pengawasan PNBP. baik, mendorong peningkatan kinerja BLU dari investasi kas BLU, dan memodernisasi 2. Pengelolaan dan pemanfaatan SDA yang pengelolaan BLU melalui pemanfaatan optimal, efektif, dan efisien. Arah kebijakan lain dengan tersebut ditempuh antara teknologi informasi. Kebijakan diharapkan dapat turut memberikan andil ini mendorong optimalisasi produksi SDA, terhadap peningkatan daya saing nasional. menyempurnakan regulasi baik berupa Dengan adanya kebijakan yang akan peraturan maupun kontrak perjanjian efisiensi pengusahaan, mendorong kegiatan usaha hulu, meningkatkan kepatuhan wajib bayar, serta ditempuh untuk menghadapi tantangan- tantangan yang ada, PNBP dalam tahun 2020 diperkirakan mencapai 2,0-2,5 persen terhadap PDB. mengintensifkan pengawasan. 50
BAB III - KEBIJAKAN DAN LANGKAH-LANGKAH PEMERINTAH DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 Dari sisi belanja negara, untuk mencapai 4,9 - 5,2 persen dari PDB dan belanja non KL pertumbuhan 5,3 - 5,6 persen di tahun 2020 sekitar 4,7 - 4,9 persen PDB. Alokasi tersebut dan melihat perkembangan tantangan, serta mendukung penguatan kualitas belanja yang arah kebijakan jangka menengah dan panjang diwujudkan melalui kebijakan penghematan menuju Indonesia 2045, maka kebijakan belanja belanja barang yang diharapkan dapat negara tahun 2020 perlu diarahkan untuk mengurangi beban operasional, penguatan beberapa hal utama yang dapat dilihat pada belanja modal untuk meningkatkan ekuitas Grafik 16. Belanja negara tersebut dapat di- dan investasi pemerintah, reformasi belanja breakdown menjadi belanja Pemerintah Pusat pegawai untuk efektivitas birokrasi dan efisiensi dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). jangka panjang, serta mengefektifkan belanja Belanja Pemerintah Pusat memerlukan bantuan sosial dan belanja subsidi. penguatan kualitas belanja untuk menstimulasi Kebijakan belanja pegawai pemerintah pusat di perekonomian dan kesejahteraan, mendorong tahun 2020 akan diarahkan untuk mendukung penyehatan fiskal, dan sekaligus diharapkan pemantapan reformasi birokrasi yang dapat berkontribusi terhadap perbaikan neraca merupakan bagian dari reformasi institusional pemerintah pusat. Kebijakan tersebut diterapkan dalam alokasi belanja K/L yang berkisar antara agar efektif untuk mendorong produktivitas dan integritas ASN (kunci untuk mendorong Grafik 16 - Kebijakan Belanja Negara Tahun 2020 51
keberhasilan reformasi fiskal) antara lain pembangunan infrastruktur pendukung dengan menjaga kesejahteraan aparatur negara Transformasi industrialisasi dan antisipasi melalui pemberian Gaji ke-13, Tunjangan Hari urbanisasi, serta mendorong agar K/L pro aktif Raya (THR), dan reformasi skema pensiun mengembangkan skema pembiayaan kreatif yang dibarengi dengan penerapan reward and dengan program Kerjasama Pemerintah dan punishment yang obyektif. Badan Usaha (KPBU). Belanja barang Pemerintah Pusat akan Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Pusat difokuskan kepada langkah kebijakan spending merupakan belanja yang langsung berdampak better berupa penghematan belanja barang kepada masyarakat yang mempunyai resiko mengurangi beban Laporan Operasional sosial sekaligus mampu meningkatkan sehingga mengakibatkan pertambahan belanja kemampuan ekonomi dan kesejahteraan modal pembentuk aset, atau mengurangi defisit masyarakat, antara lain melalui Program APBN dan defisit Laporan Operasional pada Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan, Neraca Pemerintah Pusat. Penghematan yang Program Indonesia Pintar (PIP), Bidikmisi, dan dilakukan berupa penghematan belanja barang sebagainya. Pada tahun 2020, arah kebijakan lain barang non-operasional (honor, antara bahan, dan ATK), perjalanan dinas dan paket belanja ketepatan ini difokuskan pada peningkatan ICT, sasaran, pemanfaatan meeting. Penajaman dan sinkronisasi antara penguatan monitoring dan evaluasi, mendorong K/L dan Pemda dalam belanja barang yang pemberdayaan dan melindungi daya beli diserahkan kepada masyarakat/Pemda, dan masyarakat miskin dan rentan, serta mulai Pemanfaatan hasil efisiensi untuk penguatan mendorong perlindungan sosial yang berbasis reformasi birokrasi (mendorong konsumsi produktivitas. Pemerintah untuk target pertumbuhan ekonomi). Kebijakan tersebut selaras juga dengan penguatan value for money pengelolaan APBN. Belanja Subsidi Pemerintah Pusat dimaknai sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk menjalani fungsi distribusi dan stabilisasi. Arah kebijakan subsidi pada tahun 2020 Kebijakan belanja modal Pemerintah Pusat terbagi menjadi 2 kategori yakni subsidi energi membutuhkan alokasi sebesar 1,4 - 1,6 persen dan subsidi non energi. Subsidi energi akan dari PDB untuk memenuhi target pertumbuhan ini ekonomi yang telah ditetapkan. Hal difokuskan pada melanjutkan pemberian subsidi Tetap untuk solar dan subsidi selisih mengingat salah satunya karena belanja modal harga untuk minyak tanah dan LPG tabung menjadi penopang pertumbuhan ekonomi 3kg dan memberikan subsidi listrik tepat berupa komponen krusial bagi peningkatan sasaran bagi seluruh pelanggan Rumah tangga PMTB. Kebijakan tersebut selaras dengan langkah spending better penguatan belanja daya 450 VA dan Rumah tangga miskin dan tidak mampu 900 VA dengan mengacu pada modal yakni ditujukan untuk membentuk aset data terpadu. Kemudian untuk subsidi non untuk meningkatkan ekuitas dan investasi pemerintah pendukung pertumbuhan ekonomi. energi arah kebijakan tahun 2020 yakni terus melakukan perbaikan data petani penerima Hal tersebut dilakukan dengan cara refocusing pupuk bersubsidi, menghapus Subsidi Selisih belanja modal untuk peningkatan kapasitas Bunga (SSB) dan tetap memberikan bantuan produksi dan daya saing antara lain energi, pembiayaan perumahan bagi Masyarakat pangan, air, penguatan konektivitas, dan transportasi masal. Kemudian, pembatasan Berpenghasilan Rendah (MBR), melanjutkan pemberian SSB untuk Kredit Usaha Rakyat pengadaan kendaraan bermotor dan (KUR) bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah pembangunan gedung baru, berfokus pada (UMKM), meningkatkan penyebaran informasi 52
BAB III - KEBIJAKAN DAN LANGKAH-LANGKAH PEMERINTAH DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 publik dan informasi kebijakan pemerintah, melanjutkan kebijakan pengalokasian dan melakukan perbaikan kualitas dan inovasi penyaluran DAK Nonfisik berdasarkan pelayanan kelas ekonomi untuk angkutan kereta kinerja pelaksanaan dan capaian output; api dan laut, melanjutkan pembayaran bunga 3. Meningkatkan dan memperkuat subsidi kredit program ketahanan pangan, pengelolaan Dana Insentif Daerah, Dana pemberian insentif perpajakan, dan pemberian Otonomi Khusus, Dana Tambahan subsidi bunga untuk air bersih. Infrastruktur (DTI) dalam rangka Otsus, Pemerintah juga berfokus terhadap peningkatan kualitas pelaksanaan otonomi daerah. Untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur, Pemerintah harus memiliki strategi kebijakan yang berkesinambungan terutama terhadap elemen kunci desentralisasi fiskal antara lain mengembangkan hubungan keuangan pusat dan daerah dalam meminimumkan ketimpangan vertikal dan horizontal, mengembangkan sistem pajak daerah yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien, mengembangkan keleluasaan belanja daerah yang bertanggung jawab untuk mencapai standar pelayanan minimum; dan harmonisasi belanja pusat dan daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal. Oleh karena itu, pokok-pokok kebijakan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa tahun 2020 diarahkan pada: serta Dana Keistimewaan D.I.Yogyakarta, antara lain melalui DID diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program/ kegiatan yang menjadi bagian dari kebijakan prioritas nasional, kemandirian fiskal, kualitas belanja daerah, inovasi dan keunggulan daerah, kualitas pelayanan, kesejahteraan, serta kepatuhan daerah dalam pemenuhan mandatory spending, dan peningkatan akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan efektivitas pengelolaan Dana Otsus, DTI, dan Dana Keistimewaan D.I.Yogyakarta; 4. Memperkuat pengelolaan Dana Desa, antara lain melalui penyempurnaan formulasi alokasi Dana Desa agar lebih adil, merata dan mendorong percepatan pengentasan kemiskinan desa dan ketimpangan; dan mengarahkan penggunaan Dana Desa untuk 1. Penguatan pengelolaan Dana Transfer meningkatkan pelayanan publik di desa, Umum (DTU) dalam mendanai memajukan perekonomian desa, dan lain kewenangan desentralisasi, antara melalui peningkatan kualitas pengelolaan mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa; DBH yang transparan dan berkeadilan; 5. Mendorong peningkatan peran TKDD dan penyempurnaan formula DAU dalam dalam mewujudkan pusat pertumbuhan rangka mendorong pembangunan dan ekonomi daerah, memperkuat kualitas meningkatkan pelayanan publik di daerah; 2. Mengarahkan pengelolaan Dana Transfer Khusus (DTK) dalam mendukung implementasi kebijakan desentralisasi, fokus lain melalui penguatan antara pemanfaatan DTK untuk meningkatkan kualitas SDM dan daya saing daerah melalui pendidikan, kesehatan (termasuk infrastruktur stunting), pengentasan daerah, pelayanan publik, kepariwisataan, SDM, dan mendorong daya saing di daerah. Aspek pendapatan dan belanja dalam APBN juga membutuhkan peran serta pembiayaan. Hal ini wajar karena pada tahun 2020 Pemerintah menerapkan kebijakan fiskal yang ekspansif dalam rangka percepatan pembangunan nasional demi menopang pertumbuhan ekonomi tetap tumbuh tinggi dan berkesinambungan. Arah kebijakan pembiayaan pada prinsipnya dilakukan untuk mendorong dan lainnya. Refocusing bidang, subbidang, dan menu kegiatan DAK Fisik; serta efisiensi dan inovasi pembiayaan agar efektif 53
Grafik 17 - Kebijakan Pembiayaan Tahun 2020 dalam menopang program prioritas namun kebijakan yang akan dilaksanakan di tahun dengan tetap memperhatikan risiko yang dapat 2020. dikendalikan agar terjaga kesinambungannya. Secara umum, arah kebijakan pembiayaan tahun 2020 dapat dilihat pada Grafik 17. Sebelum pelaksanaan APBN Tahun 2020, terlebih dahulu dilakukan pembahasan antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat D. APBN 2020 (DPR). Pembahasan tersebut memperhatikan Pemerintah pada Oktober 2019 telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020. APBN Tahun Anggaran 2020 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020, serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok- Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2020. APBN Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3S/ PUU-XIl/2013 tanggal 22 Mei 2014. Akhirnya, pada tanggal 18 Oktober 2019, APBN Tahun Anggaran 2020 ditetapkan melalui Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020. Tahun Anggaran 2020 juga mempertimbangkan Kebijakan APBN tahun 2020 diformulasikan kondisi ekonomi, sosial, dan perkembangan ke dalam bentuk beberapa fokus belanja internasional dan domestik terkini, kinerja pemerintah pusat diantaranya dalam bidang pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018, Sumber Daya Manusia (SDM), perlindungan serta berbagai langkah antisipatif yang telah sosial, pembangunan infrastruktur, ditempuh di tahun 2019, maupun rencana desentralisasi fiskal, dan reformasi birokrasi 54
BAB III - KEBIJAKAN DAN LANGKAH-LANGKAH PEMERINTAH DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 (lihat Grafik 18). Fokus tersebut ditransmisikan melalui peningkatan belanja negara yang lebih Grafik 18 - Fokus Belanja Pemerintah Pusat berkualitas (spending better) sebagai upaya menstimulasi perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan. Dalam pencapaian belanja berkualitas, bukan hanya dititikberatkan pada efisiensi, tetapi juga difokuskan pada program yang memiliki multiplier effect dalam mendukung optimal. yang perekonomian lebih Oleh karena itu, selain proses realokasi belanja dari konsumtif menjadi produktif, maka diperlukan juga langkah-langkah penajaman belanja barang, peningkatan belanja modal yang produktif, penguatan belanja untuk reformasi birokrasi, sinergitas belanja subsidi dan bantuan sosial agar lebih tepat sasaran, dan peningkatan kualitas desentralisasi fiskal. Dalam melaksanakan APBN Tahun Anggaran 2020, Pemerintah telah menetapkan target dalam rangka pememenuhan sasaran pembangunan yang berkualitas. Target tersebut yakni menurunkan kemiskinan, menurunkan tingkat pengangguran terbuka, menurunkan angka Gini Ratio, dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam mencapai target tersebut, Pemerintah akan mengoptimalkan penerimaan perpajakan dan PNBP. Pada bidang perpajakan, pemerintah akan melakukan langkah ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Pemerintah pun melakukan langkah efisiensi sumber pembiayaan dengan mengutamakan pembiayaan dalam negeri untuk kegiatan yang produktif. Guna mancapai target tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 telah ditetapkan postur APBN Tahun Anggaran 2020. Postur ini ditetapkan dengan berdasarkan pada beberapa asumsi dasar ekonomi makro diantaranya pertumbuhan 55
ekonomi Tahun 2020 diperkirakan mencapai 5,3 persen, nilai tukar rupiah Grafik 19 - Hal Baru dan Strategis dalam terhadap dolar AS (USD) secara rerata di angka Rp14.400, inflasi selama tahun 2020 diperkirakan sekitar 3,1 persen, suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 5,4 persen, dan rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar USD63 per barel serta lifting minyak bumi rata-rata sebesar 755 barel per hari dan lifting gas bumi rata-rata sebesar 1.191 ribu barel setara minyak per hari. Dalam postur APBN Tahun 2020, secara khusus Pemerintah menekankan terhadap inovasi atau kebaharuan kebijakan yang akan mendukung target pembangunan. Setidaknya terdapat 6 bidang yang menjadi hal baru dan strategis dalam APBN Tahun 2020 (lihat Grafik 19). Kebijakan fiskal tahun 2020 diarahkan dapat tetap ekspansif dalam rangka menstimulus perekonomian dan mengakselerasi pencapaian target pembangunan dengan sasaran yang lebih terarah dan terukur. Kebijakan ini ditujukan untuk memelihara momentum perekonomian yang semakin tumbuh dan menghindari opportunity loss dalam peningkatan kesejahteraan. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBN. Sejalan dengan kebijakan fiskal Pemerintah, pembiayaan utang masih diperlukan dengan pertumbuhan yang semakin menurun. Oleh karena itu dalam APBN 2020 telah ditetapkan defisit sebesar Rp307.225.798.899.000 atau sekitar 1,76 persen dari PDB. Penerimaan negara memegang peranan kunci, namun demikian, apabila realisasi tidak sesuai dengan perkiraan ketercapaian yang telah ditetapkan, atau terdapat pengeluaran yang belum tersedia 56
BAB III - KEBIJAKAN DAN LANGKAH-LANGKAH PEMERINTAH DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 anggarannya, atau pengeluaran melebihi pagu membutuhkan sebuah langkah yang responsif. anggaran, maka Pemerintah dapat melakukan Sebab, Pemerintah tentu harus menyelamatkan beberapa langkah strategis. Langkah tersebut perekonomian negara sekaligus juga kesehatan diantaranya penggunaan dana SAL, penarikan rakyatnya dalam waktu yang bersamaan namun pinjaman tunai, penambahan penerbitan dengan suasana abnormal. SBN, pemanfaatan saldo kas BLU, dan/atau penyesuaian Belanja Negara. Pada saat itu, perekonomian negara diprediksi akan terganggu karena arus perdagangan Hal khusus yang diatur ditetapkan dalam APBN terhambat dan mobilitas orang pun sangat tahun 2020 diantaranya Anggaran Pendidikan terbatasi. Implikasinya, akan berdampak antara direncanakan sebesar Rp508.084.504.311.000. lain terhadap perlambatan pertumbuhan Anggaran ini termasuk dana abadi investasi ekonomi nasional, penurunan penerimaan Pemerintah di bidang pendidikan sebesar negara, dan peningkatan belanja negara Rp29.000.000.000.000 yang digunakan dan pembiayaan, sehingga diperlukan untuk pengembangan pendidikan nasional, berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penelitian, kebudayaan, dan perguruan tinggi. penyelamatan kesehatan dan perekonomian Untuk memenuhi amanat UUD 1945, anggaran pendidikan telah dialokasikan setara dengan nasional, dengan fokus pada belanja untuk jaring pengaman sosial (social kesehatan, 20 persen dari total anggaran Belanja Negara. safety net), serta pemulihan perekonomian Selain pada bidang pendidikan, Pemerintah juga termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat menetapkan dana kerja sama pembangunan yang terdampak. Dari sisi stabilitas sistem internasional sebesar Rp1.000.000.000.000. keuangan pun diprediksi akan terganggu Alokasi dana ini disiapkan sebagai bentuk karena penurunan berbagai aktivitas ekonomi partisipasi Indonesia dalam pembangunan domestik sehingga perlu dimitigasi bersama pengurangan kemiskinan global, misi oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) kemanusiaan, pelaksanaan politik luar negeri, untuk melakukan tindakan antisipasi (forward dan pemberdayaan ekonomi nasional yang looking) dalam rangka menjaga stabilitas sektor pengelolaannya dilakukan oleh Badan Layanan keuangan. Umum di bidang pengelolaan dana kerja sama dan bantuan pembangunan internasional. Untuk merespon kedaruratan tersebut tentunya membutuhkan dana yang luar biasa besar yang sebelumnya tidak teranggarkan Kebijakan Fiskal dan Penganggaran setelah COVID-19 dalam APBN Tahun 2020 yang mengacu pada KEM PPKF Tahun 2020. Pemerintah tentu mempertimbangkan dari segi hukum A. Perpu Nomor 1 Tahun 2020 dan UU Nomor 2 Tahun 2020 karena prinsipnya merupakan pelaksana dari Undang Undang Pemerintah pada Kondisi di awal tahun 2020 memang mengkhawatirkan, di mana jatuhnya perekonomian global sebagai dampak diterapkannya kebijakan lockdown di banyak negara membuat aktivitas perekonomian tersebut dalam negeri terganggu. Kondisi diperparah dengan fakta bahwa di dalam terkonfirmasi negeri jumlah pasien yang positif pun terus bertambah. Situasi darurat itu UU). Memperhitungkan lamanya waktu untuk memproses hingga menjadi sebuah UU, dan mempertimbangkan gentingnya situasi, maka pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah mengeluarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas 57
Sistem Keuangan. Layanan Umum; dan/atau dana yang Indikator dalam perekonomian dan kondisi sistem keuangan yang terus menunjukkan tren menurun, telah memenuhi parameter sebagai kegentingan memaksa yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan Perpu tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perpu tersebut memberikan Pemerintah kewenangan dalam kebijakan keuangan negara untuk: berasal dari pengurangan Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 6. Menerbitkan Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara dengan tujuan tertentu khususnya dalam rangka pandemi COVID-19 untuk dapat dibeli oleh Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), investor korporasi, dan/atau investor ritel. 7. Menetapkan sumber-sumber pembiayaan anggaran yang berasal dari dalam dan 1. Menetapkan batasan defisit anggaran, atau luar negeri. dengan ketentuan yaitu melampaui 3 8. Memberikan pinjaman kepada Lembaga persen dari PDB selama masa penanganan COVID-19 dan/atau untuk menghadapi Penjamin Simpanan (LPS). 9. Melakukan pengutamaan penggunaan ancaman membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas yang alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), penyesuaian alokasi, dan/ lama sampai sistem keuangan paling dengan berakhirnya Tahun Anggaran atau pemotongan/penundaan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana 2022. Namun, mulai Tahun Anggaran Desa, dengan kriteria tertentu. 2023 besaran defisit akan kembali menjadi paling tinggi sebesar 3 persen dari PDB. 10. Memberikan hibah kepada Pemda; dan/ atau Selain itu jumlah pinjaman yang dilakukan rangka pelaksanaan pelebaran dalam 11. Melakukan penyederhanaan mekanisme dan simplifikasi dokumen di bidang defisit tersebut dibatasi maksimal 60 keuangan negara. persen dari PDB. 2. Melakukan penyesuaian besaran belanja wajib terhadap (mandatory spending), pengalokasian kecuali anggaran pendidikan sebesar 20 persen. 3. Melakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarfungsi, dan/atau antarprogram. 4. Melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN, yang anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut belum tersedia atau tidak cukup tersedia, serta menentukan proses dan metode pengadaan barang /jasa; 5. Menggunakan anggaran yang bersumber dari: Sisa Anggaran Lebih (SAL), dana abadi dan akumulasi dana abadi pendidikan, Sejalan, dari sisi kebijakan keuangan daerah, Pemda diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), perubahan alokasi, dan penggunaan (APBD). Selain itu, terhadap daerah yang dilanda maupun yang belum dilanda pandemi COVID-19 dapat menggunakan sebagian atau seluruh belanja infrastruktur sebesar 25 persen dari Dana Transfer Umum (DTU) untuk penanganan pandemi COVID-19, baik untuk sektor kesehatan maupun untuk jaring pengaman sosial (social safety net) dalam bentuk penyediaan logistik beserta pendistribusiannya dan/atau belanja lain yang bersifat mendesak yang ditetapkan Pemerintah. dana yang dikuasai negara dengan kriteria Pemerintah juga memberikan perhatian kepada tertentu, dana yang dikelola oleh Badan dunia usaha khususnya dalam kebijakan 58
BAB III - KEBIJAKAN DAN LANGKAH-LANGKAH PEMERINTAH DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 perpajakan dan kepabeanan dan cukai. Berbagai memberikan pinjaman likuiditas khusus kepada pengaturan dalam kebijakan ini meliputi: bank sistemik yang mengalami kesulitan 1. Penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap 2. Perlakuan perpajakan dalam kegiatan likuiditas, LPS diperbolehkan menerbitkan surat utang, memberikan pinjaman kepada pihak lain, dan beberapa kewenangan yang diberikan pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Selain itu Perpu ini memberikan payung hukum (PMSE) guna pelaksanaan pemulihan ekonomi di mana 3. Perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan dalam pelaksanaannya nanti menjadi cikal pemenuhan kewajiban perpajakan bakal lahirnya 6 cluster atau program PC-PEN 4. Pemberian kewenangan kepada (lihat Grafik 20). Menteri Keuangan untuk memberikan pembebasan/keringanan bea masuk penanganan darurat yg membahayakan perekonomian nasional/stabilitas sistem keuangan nasional dan penguatan ekonomi Langkah penerbitan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 juga tetap memperhatikan aspek legal formal dalam ketentuan perundangan. Buktinya, Pemerintah segera memproses Perpu tersebut untuk dibahas dengan Dewan Dari sisi stabilitas sistem keuangan, beberapa Perwakilan Rakyat (DPR), dan dalam waktu sekitar 1,5 bulan setelah Perpu tersebut terbit kebijakan dalam Perpu Bank diperbolehkannya ini diantaranya (BI) Indonesia atau tepatnya tanggal 16 Mei 2020 UU Nomor 2 Tahun 2020 atas penetapan Perpu Nomor membeli SUN dan SBSN di pasar perdana, BI 1 Tahun 2020 menjadi UU disahkan. Secara Grafik 20 - Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020 59
substansi tidak ada pengaturan yang berbeda semata-mata karena kondisi darurat yang antara Perpu Nomor 1 Tahun 2020 dengan UU berubah dengan cepat sekaligus sebagai Nomor 2 Tahun 2020. respon aktif Pemerintah dalam beradaptasi B. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 dengan situasi urgent yang berkejaran dengan sang waktu. Tahun 2020 Dalam PP tersebut diatur bahwa pengambil APBN Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan sebelum terjadinya Pandemi COVID-19 menjadi harus dilakukan perubahan demi menyelamatkan perekonomian nasional. Sebagai tindak lanjut dari terbitnya Perpu Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian ditetapkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program PEN Dalam Rangka kebijakan dalam pelaksanaan PEN dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. Pengambil kebijakan tersebut merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi pelaksanaan Program PEN, termasuk penetapan prioritas bidang usaha atau sektor yang terdampak pandemi COVID-19. Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada tanggal 31 Mei 2020. Penetapan prioritas bidang usaha atau sektor yang terdampak pandemi COVID-19 dengan melibatkan Menteri/Pimpinan Lembaga pemerintah non kementerian pembina usaha atau sektor terkait. Dalam PP Nomor 23 Tahun 2020 disebutkan bahwa Program PEN bertujuan ini Sebelum menetapkan kebijakan dan strategi pelaksanaan Program PEN, Menteri Keuangan melaporkan kepada Presiden kebijakan dan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para Pelaku Usaha dalam menjalankan usahanya dengan prinsip asas keadilan sosial; sebesar- besarnya kemakmuran rakyat; mendukung strategi pelaksanaan Program PEN, termasuk prioritas bidang usaha atau sektor yang terdampak pandemi COVID-19 dalam rapat kabinet guna mendapatkan arahan Presiden yang dapat menyertakan Gubernur Bank Pelaku Usaha; menerapkan kaidah-kaidah kebijakan yang penuh kehati-hatian, serta-tata kelola yang baik, transparan, akseleratif, adil, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; tidak menimbulkan Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan untuk memberikan pandangan dan pertimbangan sesuai dengan tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan moral hazard; dan adanya pembagian biaya dan risiko antar pemangku kepentingan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Dalam perundang-undangan. Selain itu dapat juga menyertakan lembaga penegak hukum dan/ atau Badan Pengawasan Keuangan dan perjalanannya, melihat dinamika dan kebutuhan yang mengharuskan diambil kebijakan oleh Pemerintah, maka dilakukan perubahan dan penyempurnaan atas PP Nomor 23 Tahun Pembangunan untuk membantu terjaganya tata kelola yang baik dalam pelaksanaan Program PEN. 2020 tersebut menjadi PP Nomor 43 Tahun 2020 yang diterbitkan pada 4 Agustus 2020. Kebijakan pemerintah dalam melaksanakan Program PEN dilakukan melalui Penyertaan Perubahan dan kebijakan tersebut tentunya Modal Negara (PMN), Penempatan Dana, 60
BAB III - KEBIJAKAN DAN LANGKAH-LANGKAH PEMERINTAH DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 Investasi Pemerintah, dan/atau Penjaminan PEN. yang bersumber dari APBN dan/atau sumber lainnya. Selain itu Pemerintah juga dapat melakukan kebijakan melalui belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pada PP Nomor 43 Tahun 2020, Penempatan Dana kepada Bank Umum Mitra diatur bagaimana pelaksanaannya dengan mekanisme pengelolaan uang negara. Bank umum yang menjadi Bank Umum Mitra Terminologi PMN diubah melalui PP Nomor memenuhi kriteria paling sedikit: 43 Tahun 2020 dengan menambahkan klausul lembaga dalam definisi, sehingga menjadi PMN adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal Badan Usaha Milik Negara, perseroan terbatas lainnya, dan/atau lembaga, dan dikelola secara korporasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1. Memiliki ijin usaha yang masih berlaku sebagai bank umum; 2. Mempunyai kegiatan usaha di wilayah NKRI dan mayoritas pemilik saham/ modal adalah Negara, Pemda, Badan Hukum Indonesia, dan/atau Warga Negara Indonesia; 3. Memiliki tingkat Kesehatan minimal komposit 3 yang telah diverifikasi OJK; PMN kepada BUMN dan/atau melalui BUMN yang ditunjuk dilakukan untuk memperbaiki struktur permodalan BUMN dan/atau anak perusahaan BUMN yang terdampak pandemi 4. Melaksanakan kegiatan bisnis perbankan yang mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional. 4. Melaksanakan kegiatan bisnis perbankan yang mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional. COVID-19 dan/atau meningkatkan kapasitas usaha BUMN dan/atau anak perusahaan BUMN termasuk untuk melaksanakan penugasan Pada PP Nomor 43 Tahun 2020 mengatur Penempatan Dana pada Bank Umum Mitra merupakan bagian dari pembiayaan Program PEN. Bank Umum Mitra menggunakan Penempatan Dana untuk menyalurkan kredit/ pembiayaan kepada debitur dalam rangka Dalam rangka pelaksanaan Program PEN, mendukung dan mengembangkan ekosistem Pemerintah melakukan Penempatan Dana yang Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, ditujukan untuk menyalurkan kredit/pembiayaan dan Koperasi dan mendukung percepatan melalui perbankan kepada debitur dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Debitur mendukung dan mengembangkan ekosistem mencakup debitur Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Usaha Menengah, dan Koperasi; dan debitur dan Koperasi dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional. lain termasuk tidak terbatas pada debitur non-UMKM dan lembaga keuangan. Lembaga Pada PP Nomor 23 Tahun 2020, Penempatan Dana dilakukan kepada Bank Peserta yang Penjamin Simpanan memberikan penjaminan terhadap seluruh Penempatan Dana oleh Pemerintah kepada Bank Umum Mitra. memiliki kriteria tertentu. Bank Peserta tersebut ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan informasi Ketua Dewan Komisioner OJK mengenai kriteria tersebut. Selanjutnya pada Penjaminan yang dilakukan pemerintah dapat dilakukan secara langsung dan/atau melalui badan usaha penjaminan yang ditunjuk. PP No 43 Tahun 2020, Bank Peserta diubah Dalam pelaksanaan Penempatan Dana, PP menjadi Bank Umum Mitra yaitu bank umum Nomor 43 Tahun 2020 menjelaskan lebih rinci yang telah ditetapkan menjadi mitra dalam terkait koordinasi Menteri Keuangan dan Ketua Penempatan Dana untuk pelaksanaan Program Dewan Komisioner OJK untuk melakukan 61
pertukaran data dan informasi untuk pengaman sosial (social safety net) termasuk Penempatan Dana dalam rangka Program bantuan sosial dan bantuan Pemerintah. PEN; dan peran OJK sesuai kewenangannya Selain itu, juga mengubah persyaratan Debitur melakukan pengawasan terhadap Bank perbankan dan perusahaan pembiayaan. Umum Mitra untuk memastikan dana yang ditempatkan oleh Pemerintah digunakan oleh Bank Umum Mitra untuk melakukan kegiatan bisnis dalam rangka Program PEN. Hal tersebut tidak diatur pada PP Nomor 23 Tahun 2020. Pengaturan lebih lanjut tentang Pertanggungjawaban Pejabat Pelaksana Program PEN dijelaskan pada PP Nomor 43 Tahun 2020, yaitu dalam rangka pelaksanaan kebijakan dan Program PEN, pejabat Jenis Investasi Pemerintah yang dilakukan perbendaharaan dan pejabat yang mengelola dalam rangka pelaksanaan Program PEN Program PEN melaksanakan penyaluran diatur dalam PP Nomor 43 Tahun 2020 bahwa dana dan bertanggung jawab sesuai dengan yang berupa investasi langsung dalam bentuk ketentuan peraturan perundang-undangan pemberian pinjaman kepada BUMN, pemberian yang mengatur mengenai Program PEN. pinjaman kepada lembaga; dan/atau Pinjaman PEN Daerah. PP Nomor 23 Tahun 2020 tidak investasi mengatur secara spesifik jenis C. Perpres 54 Tahun 2020 dan Perpres 72 Tahun 2020 pemerintah ini. Pada PP Nomor 43 Tahun Dalam rangka melaksanakan Pasal 12 ayat 2020, diatur lebih rinci dalam dua pasal terkait (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- mekanisme pinjaman kepada BUMN dan Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pinjaman PEN Daerah. Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas langsung oleh Dalam Pemerintah, PP Nomor 43 Tahun 2020 rangka Penjaminan Sistem keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka Menghadapi menyebutkan secara langsung menugaskan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan/ Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, atau PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Dalam rangka Penjaminan melalui badan usaha Penjaminan yang ditunjuk, PP juga menambah Nomor 43 Tahun 2020 badan usaha Penjaminan yang semula pada ditetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur PP Nomor 23 Tahun 2020 hanya PT Jaminan Kredit Indonesia dan PT Asuransi Kredit Indonesia,ditambahkan badan usaha Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020. Selanjutnya dilakukan perubahan kembali melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 untuk menjaga kualitas dan kesinambungan APBN TA 2020 dalam untuk melakukan Penjaminan. rangka pemenuhan kebutuhan penanganan pandemi COVID-19 dan/atau menghadapi Pada PP Nomor 43 Tahun 2020 dilakukan ancaman yang membahayakan perekonomian pengubahan terkait dengan Program PEN nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. melalui belanja negara. Belanja negara yang Perubahan postur APBN yang cepat ini menjadi dimaksud termasuk tetapi tidak terbatas pada bukti bahwa pemerintah selalu adaptif terhadap pemberian subsidi bunga kepada debitur perkembangan perekonomian yang tidak pasti perbankan, perusahaan pembiayaan, dan lembaga penyalur program kredit Pemerintah rakyat dan ancaman Indonesia sekaligus meningkatkan peran APBN terhadap kesehatan yang memenuhi persyaratan; dan/atau jaring sebagai countercyclical. 62
BAB III - KEBIJAKAN DAN LANGKAH-LANGKAH PEMERINTAH DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 Perubahan Postur APBN Tahun 2020 berupa perubahan rincian besaran Anggaran Grafik 21 Pendapatan Negara; Anggaran Belanja Negara; Surplus/defisit anggaran; dan Pembiayaan Anggaran. Perubahan anggaran belanja dari Perpres Nomor 54 Tahun 2020 menjadi Perpres Nomor 72 Tahun 2020 salah satu fokusnya yakni tambahan belanja untuk penanganan pandemi COVID-19 di pemerintah pusat dan penanganan pandemi COVID-19 yang disalurkan melalui transfer ke daerah dan dana desa (lihat Grafik 21). Anggaran Belanja Pemerintah Pusat diutamakan penggunaannya dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dengan fokus pada belanja kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan perekonomian. Sama halnya dengan Anggaran Dana Desa, di mana fokusnya selain untuk kegiatan penanganan wabah COVID-19, juga dapat digunakan untuk jaring pengaman sosial di desa berupa bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa. Anggaran Pendidikan yang semula dialokasikan melalui UU Nomor 20 Tahun 2019 sebesar Rp508.084.504.311.000 mengalami perubahan sebagaimana dituangkan dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2020 menjadi Rp522.763.975.574.000, di mana didalamnya termasuk dana abadi investasi pemerintah di bidang Pendidikan sebesar Rp29.000.000.000.000. Alokasi dana abadi yang tidak mengalami perubahan hingga Perpres 72 Tahun 2020 tersebut, digunakan untuk Pengembangan pendidikan nasional, Penelitian, Kebudayaan, dan Perguruan tinggi. Pada Perpres Nomor 54 Tahun 2020 diatur mengenai perubahan rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berupa: 1. pergeseran pagu anggaran antarunit organisasi, antarfungsi, dan/atau 63
antarprogram dalam rangka penanganan Tahun 2019 yang tidak terserap untuk pandemi COVID-19 dan/atau menghadapi pembayaran uang muka kontrak kegiatan ancaman yang membahayakan yang dibiayai pinjaman luar negeri; perekonomian nasional dan/atau stabilitas 12. perubahan/tambahan kewajiban yang sistem keuangan; timbul dari penggunaan dana Saldo 2. perubahan anggaran belanja yang Anggaran Lebih, Penarikan Pinjaman bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Tunai, penerbitan Surat Berharga Negara Pajak: termasuk penggunaan saldo kas dan/atau pemanfaatan saldo kas Badan Badan Layanan Umum; Layanan Umum sebagai akibat tambahan 3. perubahan anggaran belanja yang pembiayaan; bersumber dari pinjaman termasuk 13. pergeseran anggaran antarprogram pinjaman luar negeri baru untuk dalam 1 (satu) Bagian Anggaran untuk penanggulangan bencana alam; penanggulangan bencana alam; 4. perubahan anggaran belanja yang 14. pergeseran anggaran dari Bagian bersumber dari hibah termasuk hibah yang Anggaran 999.08 (Bendahara Umum diterushibahkan; Negara Pengelola Belanja Lainnya) untuk 5. perubahan anggaran belanja dalam rangka pemberian bantuan dan/atau hibah penanggulangan bencana alam; kepada pemerintah daerah dalam rangka 6. perubahan anggaran belanja yang penanganan pandemi COVID-19 dan/atau bersumber dari klaim asuransi Barang kebijakan stimulus fiskal dalam rangka Milik Negara pada K/L tertentu; mengurangi dampak ekonomi; 7. perubahan anggaran belanja yang 15. pergeseran Bagian Anggaran 999.08 bersumber dari Surat Berharga Syariah (Bendahara Umum Negara Pengelola Negara untuk pembiayaan kegiatan/proyek Belanja Lainnya) ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga termasuk Kementerian Negara/Lembaga, antar penggunaan sisa dana penerbitan Surat subbagian anggaran dalam Bagian Berharga Syariah Negara yang tidak Anggaran 999 (BA BUN), atau antar terserap pada tahun 2019; keperluan dalam Bagian Anggaran 999.08; 8. perubahan anggaran Belanja Pemerintah 16. pergeseran anggaran belanja yang dibiayai Pusat berupa perubahan pagu untuk dari Penerimaan Negara Bukan Pajak pengesahan belanja yang bersumber dari antar satuan kerja dalam 1 (satu) program pinjaman/hibah luar negeri yang telah yang sama atau antarprogram dalam satu closing date; Bagian Anggaran; 9. perubahan pembayaran program 17. pergeseran anggaran antarprogram dalam pengelolaan subsidi berdasarkan 1 (satu) Bagian Anggaran yang bersumber perubahan asumsi dasar ekonomi dari rupiah murni untuk memenuhi makro, perubahan parameter, dan atau kebutuhan belanja operasional; pembayaran kekurangan subsidi tahun- 18. pergeseran anggaran antarprogram dalam tahun sebelumnya; I (satu) Bagian Anggaran untuk memenuhi 10. perubahan pembayaran investasi kebutuhan pengeluaran yang tidak pada organisasi/ lembaga keuangan diperkenankan (ineligible expenditure) atas internasional/ badan usaha internasional sebagai akibat dari perubahan kurs; kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan/ atau hibah luar negeri; 11. perubahan anggaran Belanja Pemerintah Pusat berupa penambahan pagu karena 19. pergeseran anggaran antar program dalam rangka penyelesaian restrukturisasi Kementerian Negara/Lembaga; 19. pergeseran anggaran antar program dalam rangka penyelesaian restrukturisasi Kementerian Negara/Lembaga; 64
BAB III - KEBIJAKAN DAN LANGKAH-LANGKAH PEMERINTAH DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 20. realokasi anggaran bunga utang sebagai sebagai belanja modal pada kementerian dampak dari perubahan komposisi negara/lembaga terkait sehingga akan instrumen pembiayaan utang dalam menambah belanja kementerian negara/ rangka menjaga ketahanan ekonomi dan lembaga tersebut. fiskal; dan 21. pergeseran anggaran dalam satu atau antar Provinsi/Kabupaten Kota dan/ atau antar kewenangan untuk kegiatan dalam rangka tugas pembantuan, urusan D. Regulasi Pendukung Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 dan Penanganan Pandemi COVID-19 serta Program Pemulihan Ekonomi Nasional bersama, dan/atau dekonsentrasi, Setelah sebelumnya mengulas mengenai Sama halnya, rincian anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa mengalami perubahan sebagaimana tercantum dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2020. Perubahan tersebut ditetapkan oleh Menteri Keuangan, antara lain berupa: 1. Penyesuaian alokasi Dana Bagi Hasil yang peraturan/regulasi dari program PC-PEN, dalam bahasan ini akan membahas peraturan/ regulasi yang menjadi pendukung dalam rangka pelaksanaan anggaran tahun 2020 dan penanganan pandemi COVID-19 serta Program Pemulihan Ekonomi Nasional, diantaranya adalah sebagai berikut: dilakukan berdasarkan perkembangan penerimaan perekonomian dan/atau negara; 2. Penyesuaian alokasi Dana Alokasi Umum menurut daerah berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan Menteri Keuangan; z Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019. Inpres yang dikeluarkan tanggal 20 Maret 2020 berisi 3. Penambahan/pengurangan alokasi Dana Transfer Khusus, pengalihan alokasi antar bidang/subbidang Dana Alokasi Khusus mengenai pengaturan terkait penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan mempercepat penanganan Fisik atau penyesuaian penggunaan Dana Transfer Khusus karena kondisi tertentu yang membutuhkan anggaran mendesak; 4. Penyesuaian alokasi Dana Insentif Daerah; COVID-19 (Refocussing kegiatan, dan realokasi anggaran), kemudian mempercepat refocussing kegiatan dan realokasi anggaran melalui mekanisme 5. Penyesuaian alokasi Dana Otonomi Khusus mengikuti perubahan alokasi Dana Alokasi Umum; 6. Penyesuaian alokasi Dana Desa; 7. Pemotongan/penundaan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa; dan 8. Perbaikan data dan salah hitung, revisi anggaran, dan mengakselerasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 termasuk barang dan jasa alat kesehatan dan alat kedokteran. Regulasi ini juga memberikan pengaturan khusus kepada beberapa Menteri dan Kepala Lembaga. Menteri Keuangan diminta untuk memfasilitasi proses revisi anggaran Perpres Nomor 72 Tahun 2020 terdapat secara cepat, sederhana, dan akuntabel, tambahan pengaturan yakni tentang Menteri Dalam Negeri diberikan mandat Pembiayaan Anggaran pengadaan tanah untuk khusus untuk mengambil langkah lebih Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara. lanjut dalam percepatan penggunaan APBD dan/atau perubahan peraturan Kepala Realisasi pengadaan tanah tersebut dicatat Daerah berkaitan percepatan penanganan 65
COVID-19. Menteri Pekerjaan Umum Akhir Tahun Anggaran, dan ketiga, kontrak dan Perumahan Rakyat diamanatkan yang ditandatangani paling lambat tanggal melakukan percepatan penyiapan 30 November 2020. Atas kondisi tiga hal di dan pembangunan infrastruktur untuk atas, diatur mekanisme penyelesaian sisa penanganan COVID-19. Menteri Kesehatan pekerjaan pada tahun 2021. Pengaturan ini diminta mempercepat pemberian registrasi ditujukan untuk mendukung optimalisasi alat kesehatan dan alat kedokteran untuk dan efisiensi pelaksanaan anggaran atas penanganan COVID-19 yang belum penyelesaian pekerjaan yang tidak selesai memiliki nomor registrasi. Kepala BPKP karena pandemi COVID-19 . diserahi amanah untuk melakukan pendampingan dan pengawasan keuangan z PMK Nomor 103/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Rekening Khusus demi terjaganya akuntabilitas keuangan Dalam Rangka Pembiayaan Penanganan negara untuk percepatan penanganan Dampak Pandemi Corona Virus Disease COVID-19. Terakhir, tugas khusus diberikan 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. kepada Kepala LKPP untuk melakukan Regulasi yang mulai berlaku tanggal 7 pendampingan pelaksanaan pengadaan Agustus 2020 ini mengatur kewenangan Barang dan Jasa dalam rangka percepatan Menteri Keuangan selaku BUN dalam penanganan COVID-19. membuka, mengoperasikan, dan menutup z PMK Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Anggaran Mekanisme Pelaksanaan Rekening Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan Nasional serta tata cara pengelolaan dan Belanja Negara dalam Penanganan Rekening Khusus yang atas pembukaan Pandemi Corona Virus Disease 2019. dan penutupan, pengoperasian, serta Regulasi ini menjadi dasar relaksasi dalam akuntansi dan pelaporan. Kewenangan pelaksanaan anggaran atas beban APBN tersebut akan dilimpahkan kepada Direktur dalam penanganan COVID-19, di mana Jenderal Perbendaharaan. anggarannya telah dialokasikan dalam z PMK Nomor 107/PMK.05/2020 DIPA K/L. Secara khusus regulasi ini tentang Mekanisme Pelaksanaan mengatur kebijakan dalam situasi Pandemi dan Pertanggungjawaban atas Pajak COVID-19 terkait pembuatan komitmen Ditanggung Pemerintah dalam rangka dan mekanisme pembayarannya. Regulasi Penanganan Pandemi Corona Virus ini mulai berlaku pada saat diundangkan Disease 2019. PMK ini mengatur mengenai tanggal 27 April 2020. ruang lingkup Pajak DTP, yaitu Belanja z PMK Nomor 217/PMK.05/2020 tentang rangka Pelaksanaan Anggaran dalam Subsidi Pajak DTP yang berupa Belanja Subsidi PPh DTP dan Belanja Subsidi Penyelesaian Pekerjaan pada Masa PPN DTP; serta Pendapatan Pajak DTP Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang yang berupa Pendapatan PPh DTP dan Tidak Terselesaikan sampai dengan Akhir Pendapatan PPN DTP. PMK ini juga secara Tahun Anggaran 2020 dan akan Dilanjutkan khusus mengatur kepada objek pajak yang pada Tahun Anggaran 2021. Ruang lingkup menerima insentif berupa pajak DTP dari regulasi ini mencakup tiga hal pekerjaan dari barang dan jasa yang diperlukan dalam suatu kontrak, yakni pertama kontrak yang dibiayai dari rupiah murni, kedua, kontrak rangka penanganan pandemi COVID-19 serta untuk wajib pajak yang terdampak yang pembayarannya dilakukan melalui mekanisme pembayaran LS kontraktual dengan lampiran Jaminan Pembayaran pandemi COVID-19. z PMK Nomor 187/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Berharga 66
BAB III - KEBIJAKAN DAN LANGKAH-LANGKAH PEMERINTAH DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 Negara dalam rangka Penanganan dalam bentuk investasi berupa surat Dampak Pandemi Corona Virus Disease utang yang diterbitkan oleh BUMN atau 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Lembaga sebagai penerima Investasi, dan Nasional Tahun 2020, serta Penggunaan investasi langsung. Peraturan Menteri ini Sisa Dana Penerbitan Surat Berharga bertujuan agar Investasi Pemerintah PEN Negara Tahun 2020 dalam rangka mampu melindungi, mempertahankan, Pembiayaan Pelaksanaan Lanjutan dan meningkatkan kemampuan ekonomi Kegiatan Penanganan Pandemi Corona BUMN atau Lembaga serta dapat Virus Disease 2019 (COVID-19) dan terselenggara dengan tata kelola yang Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun baik dan memberikan hasil yang optimal. 2021. Regulasi ini mengatur mengenai Pengaturan Investasi Pemerintah ini mulai Tata Cara Penerbitan Surat Berharga berlaku tanggal 2 September 2020. Negara tujuan tertentu. Pada penerbitan SBN melalui private placement kepada BI z PMK Nomor 75/PMK.09/2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan Pedoman untuk membiayai kegiatan yang termasuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional kategori Public Goods, serta penerbitan dalam rangka Mendukung Kebijakan SBN Tujuan Tertentu melalui lelang Keuangan Negara untuk Penanganan termasuk yang dibeli oleh Bank Indonesia di Pandemi Corona Virus Disease 2019 pasar perdana untuk membiayai kegiatan dan/atau Menghadapi Ancaman yang yang termasuk kategori Non-Public Goods. Membahayakan Perekonomian Nasional Selain itu ditentukan juga bagaimana dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan pengaturan sisa dana pada Rekening serta Penyelamatan Ekonomi Nasional. Khusus Penanganan PC-PEN yang Pengawasan yang dimaksud dilakukan digunakan untuk pembiayaan beberapa pada seluruh anggaran yang dialokasikan kegiatan diantaranya penanganan PC-PEN pemerintah untuk melaksanakan Program untuk pekerjaan yang telah dikontrakkan PEN, yang meliputi penyertaan modal pada TA 2020 dan dilanjutkan ke TA 2021, negara, penempatan dana, investasi tunggakan kegiatan penanganan PC-PEN pemerintah, dan penjaminan. Selain TA 2020, kegiatan penanganan PC-PEN Pengawasan atas anggaran, Pengawasan yang dialokasikan pada DIPA TA 2020 yang juga dilakukan atas kebijakan Program belum terlaksana dan kegiatan dimaksud PEN melalui belanja negara sesuai pembiayaannya dialokasikan pada DIPA TA ketentuan perundang-undangan. Secara 2021, serta kegiatan penanganan PC-PEN khusus Peraturan Menteri ini disusun TA 2021. sebagai pedoman bagi APIP dalam z PMK Nomor 118/PMK.06/2020 tentang rangka Investasi Pemerintah dalam melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan Program PEN. Pengawasan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. dilakukan untuk memberikan keyakinan Investasi Pemerintah PEN merupakan yang memadai, terbatas, dan/atau cukup investasi pemerintah nonpermanen yang atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dilaksanakan oleh pelaksana investasi. dan efektivitas pencapaian tujuan, serta Ruang lingkup pelaksanaan Investasi ini mencegah dan mendeteksi dugaan meliputi tata kelola pelaksanaan lnvestasi terdapat Pemerintah PEN, di mana penyimpangan dan/atau penyalahgunaan kewenangan. Regulasi ini mulai berlaku Investasi pengaturan Pemerintah PEN yang bersumber dari dana khusus terkait APBN. Investasi Pemerintah PEN dilakukan pada tanggal 29 Juni 2020. z PMK Nomor 104/PMK.05/2020 tentang Rangka Penempatan Dana Dalam 67
Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi berbagai peraturan turunan dari UU dan PP Nasional. Latar belakang penerbitan Program PEN berupa Peraturan Menteri regulasi ini diantaranya perlunya dilakukan Keuangan maupun ketentuan lain yang penyempurnaan dalam mendukung dikeluarkan oleh Ditjen Perbendaharaan. modalitas penempatan dana dalam rangka program PEN agar lebih optimal. Penyempurnaan tersebut dilakukan dengan menggunakan skema penempatan Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar disebutkan sebagai berikut: sejumlah dana pada bank umum mitra. 1. BAS terdiri dari 12 segmen dan salah satu Bank Umum Mitra melaksanakannya segmennya adalah Segmen Akun (Pasal 2 dengan mekanisme pengelolaan uang ayat (1) huruf c) negara dan menggunakan penempatan 2. Segmen Akun merupakan kode Akun dana tersebut untuk menyalurkan kredit/ (Pasal 2 ayat (4)) pembiayaan kepada debitur dalam 3. BAS digunakan oleh K/L dan BUN sebagai rangka mendukung dan mengembangkan pedoman dalam penyusunan RKA-KL/ ekosistem Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Koperasi serta mendukung RDP-BUN, penyusunan DIPA, pelaksanaan anggaran, pelaporan keuangan Pemerintah percepatan pemulihan ekonomi nasional. Pusat, dan proses validasi keuangan Pemerintah Pusat (Pasal 4) transaksi E. Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kebijakan Pelaporan 4. Kode akun merupakan salah satu bagian penting yang menunjukkan suatu transaksi tertentu dan dampaknya pada laporan 4. Kode akun merupakan salah satu bagian penting yang menunjukkan suatu transaksi tertentu dan dampaknya pada laporan Anggaran Penanganan Pandemi COVID-19 keuangan (lampiran PMK Nomor 214/ PMK.05/2013) Terhadap penanganan PC-PEN yang dilakukan oleh pemerintah, Komite Standar Akuntansi Terdapat amanat untuk menggunakan Pemerintahan (KSAP) melalui surat Nomor 47 klasifikasi akun khusus COVID-19 yaitu: tanggal 27 Juli 2020 yang ditujukan kepada Ketua BPK RI, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, menyampaikan bahwa tidak ada sebuah bagian dari Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang menjadi tidak dapat diberlakukan dan karena itu penyusunan laporan keuangan tetap menggunakan SAP yang sesuai dan relevan. Pandemi COVID-19 merupakan kejadian luar biasa, namun penanganannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang sepenuhnya berada di bawah kendali Pemerintah, untuk itu pemerintah dapat memberikan informasi tambahan yang menjelaskan dampak pandemi COVID-19 serta kegiatan penanganannya dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 1. Pasal 6 PMK Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman Yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan: 2. "Untuk memudahkan perencanaan Kegiatan, Koordinasi pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi kinerja, termasuk pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarfungsi, dan/atau antarprogram dalam penanganan pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pengalokasian dana penanganan pandemi COVID-19 dilakukan berdasarkan klasifikasi Selain KSAP, Pemerintah dalam hal ini akun khusus COVID-19 ". Kementerian Keuangan telah menerbitkan 3. Pasal 2 ayat (3) PMK Nomor 43/ 68
PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban APBN dalam penanganan Pandemi COVID-19 : 4. "Dalam memudahkan perencanaan kegiatan, koordinasi pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi kinerja penanganan pandemi COVID-19, alokasi dana penanganan pandemi COVID-19 dikelompokkan dalam klasifikasi akun khusus COVID-19 ". Dalam rangka mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, ditetapkan PP Nomor 23 Tahun 2020 yang telah diubah dengan PP Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program PEN. Berdasarkan ketentuan di atas, terdapat urgensi penggunaan akun khusus COVID-19 untuk belanja program penanganan pandemi COVID-19 dan PEN. Pengeluaran untuk program penanganan pandemi COVID-19 dan PEN dialokasikan anggarannya dan dibebankan biayanya dengan menggunakan akun khusus COVID-19 sepanjang substansi belanjanya berkaitan dengan kegiatan penanganan dan/ atau pencegahan COVID-19. Kebijakan yang telah ditetapkan berkenaan dengan penggunaan akun khusus COVID-19 adalah sebagai berikut: 1. Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020 hal Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 tanggal 27 April 2020 2. Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-135/PB/2020 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar tanggal 23 Juni 2020 3. Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-628/PB/2020 hal Tindak Lanjut Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-369/ PB/2020 hal Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 tanggal 23 Juli 2020 4. Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-273/PB/2020 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar tanggal 30 November 2020 (mencabut KEP-135/PB/2020) Selain kebijakan penggunaan akun khusus COVID-19 tersebut, dapat digunakan informasi penanda anggaran lainnya selain akun sebagaimana telah diatur dalam PMK Nomor 185/PMK.02/2020 tentang Pengelolaan Anggaran Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Program PEN sebagai berikut: 1. Dalam hal untuk keperluan penandaan anggaran penanganan pandemi COVID-19 dan/atau Program PEN termasuk kegiatan/ belanja reguler K/L yang telah direalisasikan tidak dapat/tidak cukup menggunakan klasifikasi akun khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka digunakan informasi penanda anggaran 2. lainnya (Pasal 13 ayat (3)). Informasi penanda anggaran lainnya sebagaimana dimaksud ayat (3) antara lain berupa penambahan uraian "penanganan pandemi COVID-19 dan/atau Program PEN" pada surat perintah membayar/ komponen/subkomponen/level detail akun (Pasal 13 ayat (4)). Dalam pelaksanaannya oleh setiap entitas Satker K/L dan Satker BA-BUN, dapat disampaikan penggunaan akun dalam rangka belanja penanganan dan/atau pencegahan COVID-19 sebagai berikut: 1. Penggunaan akun khusus COVID-19 dilaksanakan oleh setiap entitas mulai dari pengalokasian anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan sehingga memudahkan dalam penyajian informasi secara wajar dalam laporan keuangan baik Laporan Keuangan Kementerian Negara/ 69
Lembaga (LKKL), Laporan Keuangan pencegahan COVID-19 serta program PC- Bendahara Umum Negara (LK BUN), dan PEN baik yang menggunakan maupun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang tidak menggunakan akun khusus (LKPP). COVID-19. Jurnal penyesuaian dilakukan 2. Terhadap alokasi anggaran dan/atau terhadap realisasi yang tidak menggunakan realisasi belanja penanganan pandemi akun khusus COVID-19 tersebut untuk COVID-19 yang tidak menggunakan menyajikan informasi beban penanganan akun-akun khusus COVID-19, dengan dan/atau pencegahan COVID-19 serta mempertimbangkan batas waktu yang program PC-PEN terkait secara wajar memadai, maka sebaiknya perlu dilakukan dalam laporan keuangan. revisi anggaran dan/atau ralat dokumen realisasi belanja 3. Berdasarkan pengaturan dalam F. Pengembangan Pelaporan SPAN/OM SPAN Atas Pelaksanaan Program PC-PEN Lampiran IV angka 4 Surat Dirjen Dari sisi Teknologi Informasi, Ditjen Perbendaharaan Nomor S-947/PB/2020 Perbendaharaan tak lupa membuat terobosan hal Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan, dan Penyampaian Laporan Keuangan untuk memudahkan stakeholders baik internal pihak Kementerian Keuangan maupun Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2020 Unaudited serta Perlakuan eksternal dalam mengakses dan memproses mulai dari pelaksanaan anggaran hingga Akuntansi atas Transaksi Akhir Tahun tanggal 30 Desember 2020, apabila pelaporannya dengan meningkatkan fungsi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara sampai dengan saat penyusunan laporan (SPAN) dan aplikasi Online Monitoring SPAN keuangan belum seluruh satker yang telah merealisasikan belanja PC-PEN (OM SPAN). Hal ini merupakan salah satu bentuk fast response Ditjen Perbendaharaan yang menggunakan akun khusus COVID-19 dan tidak dapat melakukan revisi anggaran tetap memastikan bahwa pelayanan keuangan negara sama sekali tidak terganggu di tengah (DIPA/POK) dan/atau melakukan ralat masifnya pembatasan interaksi antar orang dokumen realisasi belanja (SPM/SP2D) dan mobilisasi penduduk. Tanpa tatap muka maka dalam rangka penyajian wajar dalam dan tidak mengurangi jam pemrosesan layanan laporan keuangan dapat dilakukan jurnal penyesuaian untuk mengeliminasi akun hingga mendukung kebijakan work from home bagi seluruh stakeholders dapat diwujudkan yang tidak sesuai (bukan akun khusus oleh Ditjen Perbendaharaan. Dalam rangka COVID-19) dan mencatat akun yang menyediakan informasi pada aplikasi SPAN dan seharusnya (akun khusus COVID-19). OMSPAN, dilakukan penandaan terlebih dahulu 4. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan perlu diberikan penjelasan yang memadai terhadap kodefikasi anggaran dan realisasi dari penanganan Pandemi COVID-19 dan Program yang memuat setidaknya informasi PEN dengan menetapkan beberapa kriteria mengenai kendala tidak dapat dilakukannya antara lain: revisi anggaran dan/atau ralat dokumen realisasi belanja dengan menggunakan 1. Kebijakan cut off penggunaan akun khusus akun khusus COVID-19. penanganan COVID-19 dan program PEN 5. Penjelasan pada Catatan atas Laporan tersebut diperlukan untuk Keuangan menghimpun seluruh alokasi anggaran dan realisasinya yang secara substansi dalam rangka penanganan dan/atau 2. Monitoring dan update pagu anggaran dan realisasi program PEN 3. Kebutuhan dan kesepakatan penggunaan elemen data dari uraian belanja dalam penandaan anggaran dan realisasi 70
BAB III - KEBIJAKAN DAN LANGKAH-LANGKAH PEMERINTAH DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 Proses N A P S DIPA • SPM/SP2D • ND Reimbursement • Keppres 72 Input FSG (Financial System Generator) SPAN Laporan Rekapitulasi Program PEN (unverified) Output Grafik 22 - Alur Kerja Sistem Laporan Rekapitulasi PEN pada SPAN dan OMSPAN N A P S M O Input Laporan Rekapitulasi Program PEN (unverified) dari data SPAN Proses Verifikasi Data dari Unit Terkait Output Laporan Rekapitulasi Program PEN (verified) penanganan program PEN PEN sehingga proses administrasi dan 4. Identifikasi program regular yang penyimpanan dokumen serta pencatatan dimasukan sebagai program PEN yang akuntansi dilakukan secara tepat dan telah direalisasikan sejak awal tahun benar sehingga dapat menghindari temuan anggaran 2020 terkait pelaksanaan program PC-PEN 5. Jumlah reimbursement atas belanja cluster 3. Melibatkan BPKP dalam proses PEN (terutama public goods) yang ditalangi pengawalan pelaksanaan program PC- dari dana RKUN berdasarkan data realisasi PEN. 6. pada OMSPAN Informasi kendala penggunaan akun khusus COVID-19 bagi Satker BLU di bidang layanan kesehatan. Kondisi ini juga tidak terlepas dari dinamika perubahan pada laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program PC-PEN yang sangat dinamis dan cepat sehingga Selain itu, untuk mengantisipasi potensi risiko membutuhkan program yang dinamis dan cepat opini LK tahun 2020, dilakukan langkah-langkah dalam mengantisipasi perubahan tersebut sebagai berikut: khususnya dalam penyediaan informasi. 1. Melakukan komunikasi secara intensif Dari beberapa hal yang perlu ditetapkan di atas, dengan seluruh K/L untuk memberikan untuk dapat menyediakan informasi terkait data pemahaman tentang risiko opini LK 2020 dan situasi audit BPK RI yang akan berbeda pagu dan realisasi atas kegiatan penanganan COVID-19 dan program PEN, maka telah dengan tahun sebelumnya, sehingga setiap K/L dapat mengantisipasi hal tersebut. dituangkan dalam penambahan fitur Laporan Rekapitulasi Program PEN pada aplikasi SPAN 2. Melakukan pengawalan program PC- dan OMSPAN yang dibuat sebagai tindak lanjut 71
MENGAWAL AKUNTABILITAS PENANGANAN COVID-19 DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL TAHUN 2020 72 GRAFIK 23
BAB III - KEBIJAKAN DAN LANGKAH-LANGKAH PEMERINTAH DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 GRAFIK 23 73
atas tersedianya informasi dimaksud. diharapkan dapat menjadi salah satu tools/ Konsep Sistem alat dalam mewujudkan tata kelola yang baik, transparan, akseleratif, adil dan akuntabel Untuk dapat mengakomodir kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- monitoring dan evaluasi data rekapitulasi undangan. program PEN pada masing-masing unit pengguna informasi data program PEN, alur G. Panduan Teknis kerja sistem laporan rekapitulasi Program PEN Dalam rangka mendukung edukasi dan pada aplikasi SPAN dan OMSPAN dapat dilihat memberikan salah satu referensi yang pada Grafik 22. bersifat lebih teknis kepada Satuan Kerja di Fitur Laporan Rekapitulasi Realisasi PEN pada SPAN dapat menyajikan data berupa laporan yang terdiri dari: Lingkup Pemerintah Pusat dalam rangka akuntabilitas dan transparansi keuangan, Ditjen Perbendaharaan juga menerbitkan Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan 1. Program PC-PEN (data berasal dari jenis Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 28 dan cluster dan sub cluster program PEN) 2. Alokasi Anggaran per masing-masing 29 yang secara khusus mengulas mengenai bagaimana melaporkan pertanggungjawaban Program PC-PEN (data berasal dari informasi berupa nomor dan tanggal DIPA/ atas pelaksanaan anggaran penanganan pandemi COVID-19 agar tetap sesuai dengan Revisi DIPA, Tahun Anggaran, kodefikasi 12 segmen CoA pada DIPA, nilai pagu dan Standar Akuntansi Pemerintahan. Edisi 28 membahas dari sisi kebijakan penanganan deskripsi) pandemi COVID-19 dari sisi pengeluaran 3. Realisasi per masing-masing Program PC-PEN (data berasal dari kodefikasi 12 pemerintah, dimulai dari refocusing kegiatan dan realokasi anggaran, Penggunaan segmen segmen CoA, nilai SPM/SP2D, tanggal dan nomor SPM, tanggal dan nomor SP2D, dan akun khusus yang tepat dalam rangka belanja serta keperluan penanganan COVID-19 deskripsi pembayaran) implikasinya terhadap pelaksanaan anggaran 4. Informasi Pembiayaan (data berasal serta akuntansi dan pelaporan keuangannya. dari nomor dan tanggal Nota Dinas Berbeda, edisi 29 memberikan petunjuk dan Reimbursment, nilai Reimbursment) ilustrasi pengungkapan penanganan pandemi COVID-19 dalam Catatan atas Laporan Fitur Informasi PEN pada OMSPAN dapat Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. menyajikan data berupa laporan terdiri dari: Adanya Panduan Teknis tersebut memperkaya 1. Rekapitulasi Anggaran Program PEN literatur sekaligus melengkapi regulasi/ 2. Data Dukungan Fiskal PEN 3. Realisasi Belanja COVID-19 per Akun ketentuan pelaksanaan anggaran dan akuntansi yang berlaku sehingga diharapkan penanganan 4. Rekapitulasi Data Kontrak COVID-19 COVID-19 tetap selalu mencerminkan prinsip 5. Rincian Akun Program PEN good governance. 6. Realisasi Belanja COVID-19 per Bagian Anggaran 7. Realisasi Belanja COVID-19 per Bagian Satker Kebijakan Sektoral Penanganan Pandemi COVID-19 Dengan adanya pengembangan penyempurnaan laporan rekapitulasi Program dan Kebijakan Sektoral Kementerian Negara/ Lembaga (K/L) PEN pada aplikasi SPAN dan OMSPAN K/L memiliki peran yang sangat penting karena 74
BAB III - KEBIJAKAN DAN LANGKAH-LANGKAH PEMERINTAH DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 semua kebijakan teknis penanganan pandemi tikar sebagai akibat dari adanya Pembatasan ada pada masing-masing K/L di bawah Sosial Berskala Besar (PSBB) dan dampak komando Presiden. K/L saling koordinasi dan pemutusan hubungan kerja (PHK) dari pemberi bahu membahu dengan menjalankan fungsi kerja kepada pekerja baik formal maupun sesuai tugas dan fungsi masing-masing. informal. Pemerintah melalui APBN berusaha Dalam menangani dampak pandemi COVID-19, memberikan kompensasi kepada mereka yang Pemerintah telah menerbitkan Peraturan terdampak. Sejalan dengan arahan Presiden Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 dalam rangka penanganan dampak pandemi tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan COVID-19, K/L diminta untuk memperbanyak Negara untuk Penanganan Pandemi Corona proyek-proyek yang bersifat padat karya dengan Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau harapan dapat membuka lapangan pekerjaan Menghadapi Ancaman yang Membahayakan seluas-luasnya sehingga dapat menjaga daya Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas beli masyarakat dalam rangka mendukung Sistem Keuangan. Melalui PMK Nomor 38/ program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). PMK.02/2020 tersebut, K/L diminta untuk Program padat karya dilaksanakan di empat mengutamakan penggunaan anggarannya K/L yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan untuk kegiatan penanganan pandemi COVID-19 Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta K/L. Beberapa kegiatan yang jadi fokus adalah Kementerian Pertanian. Beberapa kegiatan bidang kesehatan, pemberian Jaring Pengaman yang termasuk ke dalam program padat karya Sosial (social safety net) dan dukungan dunia di K/L adalah sebagai berikut. usaha serta program Pemulihan Ekonomi Nasional. 1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Di saat kondisi ekonomi sulit, tentu APBN dengan berbagai cara diminta untuk menanggulangi kondisi tersebut. Salah satu cara yang ditempuh untuk pendanaan penanganan COVID-19 adalah melalui realokasi anggaran/penghematan yang berasal dari belanja barang perjalanan dinas, biaya rapat, honorarium, dan belanja non-operasional, serta belanja barang lainnya. Di luar item tersebut, beberapa pengeluaran yang dapat dihemat adalah belanja modal untuk proyek- proyek/kegiatan yang tidak prioritas, sehingga harapannya bisa ditunda ke tahun berikutnya, atau diperpanjang waktu penyelesaiannya. Beberapa kebijakan sektor K/L dalam Dalam rangka memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang terdampak pandemi COVID-19, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menggulirkan 16 Program Padat Karya Tunai (PKT/cash for work) pada Tahun Anggaran 2020 dengan target menyerap 638.990 tenaga kerja. PKT dalam rangka penanggulangan dampak COVID-19 dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, dan Direktorat Jenderal Perumahan. penanganan dampak pandemi COVID-19 yang Pekerjaan utama PKT meliputi pembangunan harus menjadi prioritas adalah sebagai berikut. infrastruktur kerakyatan yang mendukung A. Program Padat Karya K/L produktivitas masyarakat perdesaan seperti peningkatan irigasi kecil, perbaikan jalan Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang lingkungan, rumah subsidi, penanganan sangat signifikan terhadap aktivitas ekonomi kawasan kumuh, serta peningkatan kualitas air dunia usaha terutama usaha yang gulung minum dan sanitasi. Program ini dilaksanakan 75
melalui pembangunan infrastruktur yang SDA terpadu, dan penyediaan dan melibatkan masyarakat/warga setempat pengelolaan air tanah dan air baku. sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan z Bidang Bina Marga melalui kegiatan lokasi, preservasi jalan di 282 sederhana yang tidak membutuhkan pembangunan jalan di 51 lokasi, teknologi. Tujuan utama program PKT adalah pembangunan jembatan di 69 lokasi, dan mendistribusikan dana pembangunan ke desa- OP Jalan Bebas Hambatan & Perkotaan desa, mempertahankan dan meningkatkan daya beli masyarakat di perdesaan, mempercepat (JBHP) sebanyak 36 lokasi. z Bidang Cipta Karya di 274 lokasi, pemulihan ekonomi, dan mendistribusikan meliputi kegiatan pengembangan dana hingga ke desa/pelosok. kawasan permukiman, pembangunan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menerapkan PKT/cash for work ke dalam tujuh program yang digulirkannya, yaitu: dan rehabilitasi prasarana pendidikan, pengembangan sarana prasarana olahraga, dan pasar, pembinaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air z Program Percepatan Peningkatan Tata Minum (SPAM), penataan bangunan dan Guna Air Irigasi (P3TGAI); lingkungan. z Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan; z Pengembangan Infrastruktur Sosial z Bidang Perumahan melalui kegiatan peningkatan kualitas Prasarana dan Sarana Ekonomi Wilayah (PISEW); Umum (PSU) di komplek perumahan z Penataan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU); z Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk 303 penerima manfaat yang tersebar Reuse, Recycle (TPS 3R); di 69 lokasi. z Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Pamsimas) dan Berbasis Masyarakat Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas); z Pembangunan Baru dan Peningkatan 2. Kementerian Perhubungan Kementerian Perhubungan melaksanakan PKT dalam rangka ikut berpartisipasi dalam Kualitas Rumah Swadaya. penanggulangan dampak COVID-19. Program Selain itu, terdapat 18 kegiatan atau program infrastruktur yang pelaksanaannya diubah ini dilaksanakan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Laut, Direktorat Perhubungan Jenderal Jenderal dengan metode padat karya dengan durasi kerja 30-100 hari. Berikut beberapa kegiatan yang dilaksanakan Kementerian PUPERA yang dibagi ke dalam beberapa bidang yaitu: Perhubungan Udara, Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDM). z Bidang Sumber Daya Air (SDA) seperti dukungan manajemen Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai, operasi dan pemeliharaan sarana prasarana SDA, pengelolaan bendungan, danau, dan bangunan penampung air lainnya, pengembangan/rehabilitasi jaringan irigasi pengendalian banjir, lahar, pengelolaan drainase utama perkotaan, dan pengaman Jenis pekerjaan yang dapat menggunakan skema PKT adalah pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan khusus, seperti pembersihan saluran, pembersihan bangunan pelengkap, pembersihan perlengkapan jalan, pengecatan sederhana, dan pemotongan rumput. Rincian kegiatan PKT masing-masing Unit Eselon I Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut. pantai, peningkatan tata kelola pengelolaan z Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 76
BAB III - KEBIJAKAN DAN LANGKAH-LANGKAH PEMERINTAH DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 menyelenggarakan program padat pembangunan gedung poliklinik. karya meliputi rehabilitasi gedung dan fasilitas pelabuhan, pemeliharaan sarana 3. Kementerian Pertanian dan prasarana operasional pelabuhan, Kementerian Pertanian melaksanakan program pemeliharaan fasilitas kenavigasian, padat karya melalui gerakan pengendalian pembangunan dan rehabilitasi fasilitas OPT secara masal, padat karya olah tanah dan pelabuhan serta pembangunan dan percepatan tanam, padat karya perkebunan, rehabilitasi fasilitas kenavigasian, dan padat karya rehabilitasi Jaringan Irigasi peningkatan peralatan navigasi dan rambu Tingkat Usaha Tani (JITUT). Di samping itu, suar. ada beberapa program lain yaitu program z Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menyelenggarakan program padat karya padat karya pembangunan embung pertanian, padat karya optimasi lahan rawa, padat karya meliputi pembuatan drainase sisi udara irigasi perpipaan dan perpompaan serta dan darat, standar pengaman dengan antisipasi kekeringan dan banjir, padat karya BRC, perbaikan apron, penanaman Sekolah Lapang Petani, penumbuhan jiwa gibalan rumput dan pembangunan gedung dan terminal. Direktorat Jenderal kewirausahaan dan penyerapan tenaga kerja pertanian serta pembinaan UMKM pertanian. Perhubungan Udara menggelar program padat karya di beberapa Bandar Udara di Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi dalam Indonesia. Program padat karya tersebut rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun diperuntukkan bagi masyarakat di sekitar Anggaran 2020 dialokasikan melalui dana Bandar Udara terutama bagi warga yang Padat Karya di Pusat dengan pola bantuan mengalami Pemutusan Hubungan Kerja pemerintah berupa Rehabilitasi/ Pembangunan (PHK) akibat pandemi COVID-19. Gedung/Bangunan, dalam bentuk uang. z Direktorat Jenderal Perkeretaapian Sasaran program tersebut diantaranya adalah menyelenggarakan program padat meningkatnya partisipasi P3A/GP3A/Poktan/ karya meliputi pekerjaan pembersihan Gapoktan dalam pengelolaan jaringan irigasi saluran, pemagaran, pengeceran balas, dan meningkatnya kemampuan ekonomi petani pemasangan gebalan rumput, galian dalam menjalankan usaha taninya. untuk penanaman kabel, dan pengecatan. Di samping itu, Direktorat Jenderal Perkebunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian turut berpartisipasi dengan mengalokasikan menggelar program padat karya di berbagai kegiatan yang bersifat padat karya melalui wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian penambahan biaya Hari Orang Kerja (HOK) yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera pada semua kegiatan Direktorat Jenderal dan Sulawesi. Perkebunan. Untuk kegiatan pengendalian OPT z Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menyelenggarakan program padat karya dan kegiatan PPHT HOK dapat digunakan untuk upah pengamatan, pengendalian, sanitasi, meliputi rehabilitasi UPPKB dan Terminal pemangkasan, pemupukan dan aplikasi tipe A, pemasangan ATCS, perlengkapan pestisida. ruas jalan nasional, pembangunan halte sungai dan pelabuhan penyebrangan. z Badan Pengembangan Sumber Daya (BPSDM) Manusia Perhubungan menyelenggarakan program padat karya meliputi rehabilitasi gedung taruna dan taruni, peningkatan kapasitas kelas dan 4. Kementerian Kelautan dan Perikanan Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan c.q. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut memberikan stimulus ekonomi bagi masyarakat pesisir dan pelaku usaha 77
wisata bahari yang terkena dampak COVID-19 Rakyat Nomor 20/PRT/M/2019 tentang melalui pekerjaan restorasi terumbu karang Kemudahan dan Bantuan Pemilikan Rumah dengan pembuatan taman dan kebun karang Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, atau yang lebih dikenal juga dengan sebutan dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Indonesia Coral Reef Garden (ICRG). Perumahan Rakyat Nomor 242/KPTS/M/2020 Program ini dimaksudkan untuk menunjang taman/kebun karang tadi sebagai atraksi pariwisata bawah laut. Di sisi lain, kegiatan ini juga akan memberdayakan masyarakat agar lebih produktif dengan memanfaatkan sumber daya dan tenaga kerja lokal. Nantinya para pekerja Program Padat Karya/Indonesia Coral Reef Garden (ICRG) akan dilibatkan dalam kegiatan pembuatan struktur media karang, pemasangan dan instalasi struktur dengan meletakkan media karang di laut sesuai rencana, dan pembuatan patung bawah air. Salah satu tentang Batasan Penghasilan Kelompok Sasaran Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi, Besaran Suku Bunga/ Marjin Pembiayaan Bersubsidi, Lama Masa Subsidi dan Jangka Waktu Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah, Batasan Harga Jual Rumah Umum Tapak dan Satuan Rumah Susun Umum, Batasan Luas Tanah dan Luas Lantai Rumah Umum Tapak, Luas Lantai Satuan Rumah Susun Umum serta Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan. Bentuk stimulus fiskal tersebut berupa program ICRG adalah program padat karya rehabilitasi terumbu karang yang dilaksanakan pengalokasian dana untuk Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan tetap memberikan Subsidi Bantuan di Taman Wisata Perairan (TWP) Kapoposang Uang Muka (SBUM) untuk KPR. Persyaratan Makassar dan pelaksanaan restorasi terumbu untuk mendapatkan subsidi antara lain: karang ICRG di Bali. z Harus merupakan warga negara Indonesia Program padat karya berikutnya yang (WNI); dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah program bantuan Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP) yang dilaksanakan oleh Direktorat z Berpenghasilan maksimal Rp8.000.000,00; z Belum punya rumah; dan z Belum pernah mendapat subsidi/bantuan pembiayaan perumahan dari Pemerintah Jenderal Perikanan Budidaya. Program PITAP terkait pembiayaan pemilikan atau merupakan penyelenggaraan irigasi swakelola berbasis peran serta Kelompok Pengelola Irigasi pembangunan rumah. Perikanan (Poklina) mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan dan operasional pemeliharaan. Manfaat yang didapatkan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari Subsidi Selisih Bunga (SSB) yaitu pembayaran angsuran KPR dengan suku bunga sebesar 5 persen B. Insentif perumahan per tahun selama 10 tahun. Pemerintah akan Selain program PKT, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga mengalokasikan anggaran bagi pemberian stimulus berupa subsidi perumahan untuk rumah tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Skema ini dijalankan melalui proses Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Kebijakan tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan membayarkan subsidi sebesar selisih angsuran dengan suku bunga pasar dari perbankan dengan angsuran yang dibayar debitur/ nasabah. Khusus untuk pembelian rumah tapak, Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) akan mendapatkan manfaat tambahan yaitu pemberian sebagian uang muka KPR melalui Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp4.000.000,00, dan untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp10.000.000,00. 78
BAB III - KEBIJAKAN DAN LANGKAH-LANGKAH PEMERINTAH DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 Melalui program ini, Pemerintah berharap sektor UMKM dan juga industri lainnya. Namun dapat membantu Masyarakat Berpenghasilan di sisi lain para stakeholder penerbangan tetap Rendah (MBR) untuk mendapatkan rumah diwajibkan menaati Surat Edaran Menteri yang layak huni dan terjangkau. Dengan Perhubungan Nomor 13 Tahun 2020 tentang setiap keluarga MBR akan memiliki tempat Operasional Transportasi Udara Dalam Masa berlindung, berkembang, belajar, dan bekerja Kegiatan Masyarakat Produktif dan Aman dari dari rumah dengan sehat, aman, dan nyaman, COVID-19. sehingga tercipta lingkungan yang kondusif di masyarakat. D. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pesantren dan Pendidikan C. Stimulus Subsidi Penerbangan Keagamaan Islam Di tengah tantangan kinerja industri Pandemi juga berdampak pada komunitas penerbangan yang berat pada masa pandemi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam. ini, Pemerintah c.q. Kementerian Perhubungan Pemerintah melalui Kementerian Agama hadir turut membantu pemulihan perekonomian dengan program BOP Pesantren dan BOP nasional dengan kebijakan stimulus subsidi penerbangan tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pendidikan Keagamaan Islam. Program ini dimaksudkan untuk memberikan dukungan dan Pesawat Udara (PJP2U) di 13 bandar udara. ini berlaku bagi penumpang rute Stimulus "stimulan" guna meringankan beban Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. domestik yang melakukan pembelian tiket dan penerbangan mulai dari periode tanggal 23 Program BOP Pesantren dan Pendidikan Oktober 2020 sampai dengan 31 Desember Keagamaan memiliki beberapa tujuan yaitu: 2020, khusus di bandar udara yang telah ditentukan sebelumnya di antaranya adalah 1. Untuk meringankan biaya operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Bandara Soekarno-Hatta (CGK), Bandara Hang Nadim (BTH), Bandara Kualanamu (KNO), Islam; 2. Untuk memutus, mengurangi mata Bandara I Gusti Ngurah Rai (DPS), Bandara rantai penyebaran COVID-19 di kalangan Internasional Yogyakarta (YIA), Bandara Halim Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Perdanakusuma (HLP), Bandara Internasional Islam; Lombok Praya (LOP), Bandara Jenderal Ahmad Yani (SRG), Bandara Sam Ratulangi (MDC), 3. Untuk pemerintah mewujudkan keberpihakan (affirmative action) bagi Bandara Komodo Labuan Bajo (LBJ), Bandara Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Silangit (DTB), Bandara Banyuwangi (BWX), dan Islam. Bandara Adi Sucipto (JOG). Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Mekanismenya adalah setiap penumpang Islam pada tahun 2020 mendapatkan bantuan tersebut tidak dibebani biaya PJP2U/PSC karena akan dikeluarkan dari komponen biaya tiket dan uang tunai yang berasal dari DIPA Pusat/ DIPA Daerah Tahun 2020. Dana ini dapat biaya PJP2U-nya akan ditagihkan oleh operator dimanfaatkan untuk beberapa hal, yaitu: bandara kepada Pemerintah. Pemberian stimulus ini dimaksudkan agar masyarakat 1. Pembiayaan Operasionalisasi Pesantren yang berangkat dari 13 bandar udara yang telah dan Pendidikan Keagamaan Islam, seperti ditentukan akan mendapatkan keringanan membayar listrik, air, dan keamanan; biaya perjalanan. Kondisi ini akan membawa terhadap pertumbuhan dampak signifikan 2. Pembiayaan kebutuhan protokol kesehatan, seperti sabun, hand sanitizer, ekonomi di daerah, seperti industri pariwisata, masker, thermal scanner, penyemprotan 79
desinfektan, wastafel, alat kebersihan dari sebelumnya 7.949.303 ton. Penambahan dan pembiayaan lain terkait pendukung anggaran pupuk bersubsidi masuk dalam protokol kesehatan. cluster perlindungan sosial Program PEN. Dana Bantuan BOP Pesantren Kecil sebesar Rp25.000.000, Bantuan BOP Pesantren Sedang sebesar Rp40.000.000, Bantuan BOP Pesantren Besar sebesar Rp50.000.000 dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam sebesar Pengaturan mengenai tambahan subsidi pupuk ini tidak diatur secara khusus dalam peraturan tersendiri, namun menggunakan peraturan terkait penyaluran belanja subsidi pupuk secara umum Rp10.000.000 serta dilakukan pencairan sekaligus atau dalam 1 tahap. Dana BOP Kebijakan untuk Pemerintah Daerah Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada masa pandemi COVID-19 ini Untuk mengoptimalkan penanganan dampak disalurkan secara langsung (LS) ke rekening dari pandemi COVID-19 di seluruh wilayah lembaga penerima BOP Pesantren dan BOP Indonesia, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Keagamaan Islam. Dalam Negeri menerbitkan Permendagri E. Subsidi Pupuk Tambahan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Salah satu kegiatan yang dibiayai dari program (COVID-19) di lingkungan Pemerintah PEN adalah penambahan anggaran subsidi Daerah. Dengan peraturan ini, Pemda harus pupuk. Penambahan anggaran ini didasari memprioritaskan penggunaan APBD untuk pertimbangan bahwa sampai akhir tahun antisipasi dan penanganan dampak penularan 2020 anggaaran subsidi pupuk dipastikan COVID-19. tidak akan cukup untuk penyediaan pupuk Menteri Dalam Negeri bersama dengan Menteri bersubsidi di masyarakat. Rata-rata realisasi Keuangan juga menerbitkan Surat Keputusan penyerapan pupuk bersubsidi selama 2016- Bersama Nomor 199/2813/SJ dan Nomor 177/ 2019 sebesar 8,9 juta ton/tahun, sedangkan KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian pada tahun 2020 alokasi pupuk bersubsidi APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan berkurang menjadi 7.949.303 ton. Realisasi Corona Virus Disease 2019, serta Pengamanan penyaluran pupuk bersubsidi per 26 Agustus Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian 2020 sudah mencapai 6.001.932 ton atau Nasional yang ditetapkan pada tanggal 75 persen, sehingga terdapat kekurangan 9 April 2020 sampai dengan berakhirnya 951.164 ton untuk memenuhi kebutuhan pupuk tahun anggaran 2020. Peraturan-peraturan bersubsidi pada puncak musim tanam Oktober- Desember 2020. Kelangkaan pupuk bersubsidi tersebut meminta Kepala Daerah untuk melakukan penyesuaian target pendapatan di masyarakat khususnya pada masa tanam daerah dalam APBD melalui dua hal yakni dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan politik di masyarkat. pertama, penyesuaian pendapatan Transfer ke Daerah dan Dana Desa berdasarkan rincian Untuk mencukupi kebutuhan tersebut diberikan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa tambahan anggaran untuk subsidi pupuk senilai ditetapkan dalam PMK dan kedua, penyesuaian Rp3.137.218.991.000. Dengan demikian total Pendapatan Asli Daerah dengan menghitung anggaran subsidi pupuk tahun 2020 menjadi potensi pajak daerah dan retribusi daerah Rp35.477.464.269.000. Secara kuantitas di masing-masing provinsi dan kabupaten/ jumlah pupuk yang akan disalurkan menjadi 8.900.467 ton atau bertambah 951.164 ton kota serta melihat perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi 80
BAB III - KEBIJAKAN DAN LANGKAH-LANGKAH PEMERINTAH DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 tahun 2020 yang dapat mempengaruhi target sebesar 50 persen dari pagu alokasi; dan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah 2. tahap II paling cepat minggu ketiga bulan sebagai akibat dari menurunnya kegiatan September dan paling lambat bulan perekonomian. Selain itu, Kepala Daerah juga Desember sebesar selisih antara jumlah diminta untuk melakukan penyesuaian belanja dana yang telah disalurkan sampai dengan daerah melalui rasionalisasi belanja pegawai, tahap I dengan nilai rencana kebutuhan belanja barang/jasa, dan rasionalisasi belanja dana untuk penyelesaian kegiatan. modal. Kementerian Keuangan melalui instrumen Di samping itu, Kemendagri juga mengeluarkan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) telah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Nomor 6/PMK/07/2020 tentang Penyaluran dan Percepatan Penanganan COVID-19 di Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang lingkungan Pemerintah Daerah. Gubernur Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional dan Bupati/Walikota diinstruksikan untuk Kesehatan (BOK) Dalam Rangka Pencegahan melakukan refocusing dan/atau perubahan dan/atau Penanganan COVID-19. Respon alokasi anggaran untuk meningkatkan kapasitas penanganan kesehatan, penanganan dampak kebijakan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan dan Dana ekonomi, dan penyediaan jaring pengamanan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebagai sosial/social safety net. Kebijakan (refocusing) langkah antisipasi dampak COVID-19 yang diatur dan/atau perubahan alokasi anggaran pada dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor Pemda disesuaikan dengan alokasi anggaran 6/PMK/07/2020 yaitu Dana Alokasi Khusus Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Belanja (DAK) Fisik pada Bidang Kesehatan dapat Pemerintah Pusat, serta Pembiayaan Anggaran, digunakan untuk kegiatan pencegahan dan/ antara lain sebagai berikut: atau penanganan COVID-19. Penggunaan Dana A. Cadangan DAK Fisik Alokasi Khusus (DAK) Fisik tersebut dilakukan melalui revisi rencana kegiatan. Penggunaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Dana Bantuan Operasional Kesehatan untuk Anggaran 2020 yang selanjutnya disebut pencegahan dan/atau penanganan COVID-19 Cadangan DAK Fisik adalah Dana Alokasi dilaksanakan sesuai petunjuk teknis yang Khusus Fisik yang dialokasikan sebagai bagian diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan. dari Program PEN akibat dampak pandemi COVID-19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 mengatur bahwa Cadangan Kementerian Keuangan melalui PMK Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan TKDD TA 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan DAK Fisik dialokasikan pada bidang tertentu berdasarkan kriteria umum dan kriteria khusus. Salah satu kriteria khusus yang ditekankan Perekonomian Nasional yang telah diubah dengan PMK Nomor 145/PMK.07/2020, juga tentang pelaksanaan kebijakan mengatur adalah pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan secara padat karya, menggunakan material dan tenaga kerja lokal. Penyaluran Cadangan DAK Fisik dengan ketentuan: 1. tahap I paling cepat bulan Juli dan paling APBN TA. 2020 terdapat penyesuaian dan/ atau penetapan pagu alokasi TKDD TA 2020 dengan ruang lingkup pengelolaannya meliputi terkait pengalokasian, beberapa kebijakan penggunaan, penyaluran, dan pemantauan lambat minggu kedua bulan September serta evaluasi. Penyesuaian dan/atau penetapan pagu alokasi TKDD dilakukan atas: 81
z DBH z DAU z DAK Fisik z DAK Nonfisik z DID z Dana Otonomi Khusus dan DTI z Dana Keistimewaan z Dana Desa bidang kesehatan diarahkan untuk kegiatan pencegahan dan penanganan COVID-19. Untuk mendorong agar Pemda bekerja keras dalam menangani pandemi ini, Menkeu telah mengeluarkan PMK Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun 2020. Bagi Pemda yang berhasil menang dalam lomba inovasi daerah Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 16 April 2020 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2020. dalam tatanan normal baru (new normal) dan berkinerja baik dalam menangani pandemi, akan diberikan pagu DID Tambahan. Penggunaan DID Tambahan harus diprioritaskan untuk mendorong pemulihan ekonomi di Daerah dan Disamping itu, terdapat PMK Nomor 219/ penanganan COVID-19 bidang kesehatan dan PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua bantuan sosial, sehingga tidak diperkenankan atas PMK Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan TKDD TA 2020 Dalam Rangka untuk membiayai honorarium dan perjalanan dinas. Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau Menghadapi Ancaman yang C. Pinjaman PEN Daerah Membahayakan Perekonomian Nasional, yang mengatur mengenai ruang lingkup pengelolaan membutuhkan pandemi Penanganan biaya yang sangat besar khususnya untuk TKDD Tahun Anggaran 2020, yang meliputi membangkitkan kembali kegiatan usaha Penyaluran, Pengalokasian, Pemantauan dan Evaluasi. Penyesuaian dan Penggunaan, yang banyak gulung tikar. Untuk itu, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 penetapan atas pagu alokasi TKDD Tahun Anggaran 2020, yang dilakukan atas DBH, DAU, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020, Pemerintah DAK Fisik, DAK Nonfisik, DID, Dana Otonomi Pusat memberi dukungan pembiayaan kepada Khusus dan DTI, Dana Keistimewaan, Dana Pemda. Dukungan ini untuk mempercepat Desa. Penyesuaian dan penetapan pagu alokasi pemulihan ekonomi di daerah sebagai bagian TKDD sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan dari Program PEN, salah satunya dalam bentuk Pinjaman PEN Daerah, dengan ketentuan: Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Pengaturan mengenai Pengelolaan TKDD TA 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau Menghadapi Ancaman 1. Pinjaman PEN Daerah diberikan oleh Pemerintah kepada Pemda melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero); 2. Dapat berupa pinjaman program dan/atau yang Membahayakan Perekonomian Nasional mulai berlaku pada tanggal 16 April 2020 pinjaman kegiatan; dan 3. Diberikan dengan suku bunga tertentu yang ditetapkan oleh menteri. B. DID Pemulihan Ekonomi 4. Jangka waktu pinjaman paling lama 8 Pemerintah Daerah harus menganggarkan belanja wajib bidang kesehatan yang besarannya telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dalam APBD dan/ atau Perubahan APBD. Belanja wajib tahun; 5. Biaya pengelolaan pinjaman per tahun sebesar 0,185 persen dari jumlah Pinjaman PEN Daerah; dan 6. Biaya provisi sebesar 1 persen dari jumlah Pinjaman PEN Daerah. 82
BAB III - KEBIJAKAN DAN LANGKAH-LANGKAH PEMERINTAH DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 Di sisi lain Pemda yang berminat juga harus memenuhi persyaratan paling sedikit: z Termasuk dalam 10 Destinasi (DPP) dan Pariwisata Prioritas 1. Merupakan daerah yang terdampak pandemi COVID-19; 2. Memiliki program pemulihan ekonomi termasuk dalam 5 Destinasi Super Prioritas (DSP); z Ibu Kota Provinsi; z Merupakan daerah Destinasi Branding daerah yang mendukung Program PEN; 3. Jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah Pinjaman PEN Daerah tidak melebihi 75 persen dari jumlah penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun sebelumnya; dan Pariwisata; z Daerah dengan kegiatan yang termasuk dalam 100 Calendar of Event; dan z Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menerima hibah pariwisata dengan 4. Memenuhi nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan Pinjaman PEN Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah. total Rp3,3 Triliun dengan mekanisme pembagian 70 persen kepada Industri Hotel dan Restoran serta 30 persen untuk sebagai kas umum daerah. D. Hibah Sektor Pariwisata Sektor pariwisata adalah sektor yang paling terdampak oleh pandemi COVID-19 selain 2. Industri Pariwisata (Hotel dan Restoran) z Hotel dan Restoran sesuai database Wajib Pajak Hotel dan Restoran tahun sektor kesehatan. Pemerintah menyiapkan hibah untuk sektor pariwisata untuk melindungi industri pariwisata yang sangat terdampak 2019 di daerah penerima Hibah; z Hotel dan Restoran yang masih berdiri dan masih beroperasi hingga agar industri pariwisata dapat bangkit kembali. pelaksanaan dana hibah pariwisata Hibah pariwisata ini sekaligus membantu Pemda untuk menyiapkan lingkungan wisata yang bersih, sehat, dan sesuai protokol pada bulan Agustus tahun 2020; z Hotel dan Restoran yang memiliki perizinan berusaha yaitu TDUP yang pencegahan COVID-19 terutama bagi masih berlaku; dan industri hotel dan restoran. Pemberian hibah z Hotel dan Restoran yang pariwisata ini berpedoman pada Peraturan membayarkan dan memiliki bukti Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.07/2020 pembayaran PHPR pada tahun 2019. dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 23/KM.7/2020. Selain itu pemberian hibah Alokasi Dana Hibah pariwisata juga harus memenuhi ketentuan Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi 1. Perhitungan alokasi dana hibah per daerah adalah berdasarkan realisasi penerimaan Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi pajak hotel dan restoran selama 4 bulan Kreatif Republik Indonesia Nomor KM/704/ PL/07.02/M-K/2020. Secara umum, kriteria tahun 2019 dengan perhitungan rata-rata per bulan PHPR tahun 2019 dikalikan penerima hibah pariwisata dalam rangka PEN empat. antara lain: 2. Perhitungan alokasi hibah per daerah 1. Pemerintah Daerah z Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan untuk: a. Provinsi DKI Jakarta sebesar 32,25 memiliki 15 persen PAD berasal dari persen dari total PHPR 4 bulan tahun Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak 2019; Restoran (PHPR); b. Ibukota Provinsi lainnya sebesar 50 83
persen dari total PHPR 4 bulan tahun B. Insentif dan santunan kematian bagi 2019; tenaga kesehatan c. Daerah dengan kriteria PHPR minimal 15 persen dari total PAD Tahun Anggaran 2019, 10 DPP, 5 DSP, Destinasi Branding, dan 100 COE dialokasikan sebesar 100 persen dari realisasi pajak PHPR selama 4 bulan yang diproporsionalkan dengan pagu total hibah daerah ini. Selain fokus untuk menunjang fasilitas kesehatan, Pemerintah juga memberikan perhatian khusus kepada para tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagai pahlawan yang menjadi garda terdepan dalam penanganan pandemi COVID-19. Tidak hanya berkorban waktu dan tenaga, namun tidak sedikit pula tenaga medis dan tenaga 3. Dana Hibah yang diberikan kepada kesehatan yang kehilangan nyawa dalam pemerintah daerah dibagi dengan menangani pandemi ini. Oleh sebab itu, imbangan 70 persen dialokasikan untuk sebagai penghargaan bagi tenaga Kesehatan, bantuan langsung kepada Industri Hotel Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan Restoran dan 30 persen untuk menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan pemerintah daerah digunakan untuk penanganan dampak ekonomi dan sosial Nomor HK.01.07/MENKES/447/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan dari pandemi COVID-19 terutama pada Nomor HK.01.07/MENKES/392/2020 yang sektor pariwisata. mengatur bahwa tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 diberikan insentif dan santunan kematian. Insentif dan santunan Kebijakan Sektor Kesehatan kematian ini diberikan terhitung mulai bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Desember Sektor kesehatan merupakan sektor yang 2020 dan dapat diperpanjang sesuai dengan paling terdampak. Sektor ini tentu saja menjadi ketentuan peraturan perundang-undangan. perhatian sangat serius Pemerintah karena Besaran insentif dan santunan kematian untuk menjadi sumber masalah utama yang harus tenaga kesehatan adalah sebagai berikut. segera ditanggulangi. Beberapa kebijakan sektor kesehatan sebagai upaya yang intensif 1. Besaran insentif untuk tenaga kesehatan dalam pengendalian COVID-19 adalah sebagai berikut. yang memberikan pelayanan COVID-19 di rumah sakit setinggi-tingginya sebesar: z Dokter Spesialis Rp15.000.000 per A. Belanja Penanganan Kesehatan orang per bulan; Pengeluaran untuk belanja-belanja penanganan z Dokter Umum dan Gigi Rp10.000.000 kesehatan digunakan untuk: per orang per bulan; z Bidan dan Perawat Rp7.500.000 per 1. Pengadaan alat kesehatan (APD, test kit, orang per bulan; reagen, ventilator, hand sanitizer, dll); z Tenaga Medis Lainnya Rp5.000.000 2. Pengadaan sarana dan prasarana per orang per bulan. kesehatan, antara lain upgrade 132 rumah 2. Besaran insentif yang diberikan kepada sakit rujukan bagi penanganan pasien dokter yang mengikuti penugasan khusus COVID-19, termasuk Wisma Atlet; residen dan dokter yang mengikuti Program 3. Dukungan SDM. Internship Dokter Indonesia di rumah sakit yang terlibat dalam penanganan COVID-19 paling tinggi sebesar Rp10.000.000. Sedangkan dokter yang mengikuti Program 84
BAB III - KEBIJAKAN DAN LANGKAH-LANGKAH PEMERINTAH DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 Internship Dokter Indonesia di Puskesmas COVID-19 setara dengan besaran insentif yang terlibat dalam penanganan COVID-19 tenaga kesehatan yang menangani paling tinggi sebesar Rp5.000.000. COVID-19 di Puskesmas. 3. Besaran insentif yang diberikan kepada 8. Dalam hal tenaga kesehatan yang mengikuti dokter yang mengikuti Pendayagunaan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dokter Spesialis yang terlibat dalam dalam Mendukung Program Nusantara penanganan COVID-19 paling tinggi Sehat terlibat dalam penanganan COVID-19 sebesar Rp15.000.000. di rumah sakit diberikan insentif yang 4. Besaran insentif untuk tenaga kesehatan besarannya sesuai dengan besaran tiap di Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan jenis tenaga kesehatan yang menangani Pengendalian Penyakit (BTKL-PP) dan Balai COVID-19 di rumah sakit. Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan 9. Besaran santunan kematian sebesar Pengendalian Penyakit (BBTKL-PP) Unit Rp300.000.000 diberikan kepada tenaga Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan, kesehatan yang meninggal karena terpapar diberikan sesuai dengan besaran tiap jenis COVID-19 yang memberikan pelayanan tenaga kesehatan. di fasilitas pelayanan kesehatan atau 5. Insentif untuk tenaga kesehatan di Kantor institusi kesehatan, termasuk dokter yang Kesehatan Pelabuhan (KKP), Dinas mengikuti penugasan khusus residen, Kesehatan Daerah Provinsi dan Dinas dokter yang mengikuti Program Internship Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota, Dokter Indonesia, dokter yang mengikuti Puskesmas termasuk tenaga kesehatan Pendayagunaan Dokter Spesialis, dan yang mengikuti Penugasan Khusus Tenaga tenaga kesehatan yang mengikuti Kesehatan dalam Mendukung Program Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat setinggi-setingginya dalam Mendukung Program Nusantara sebesar Rp5.000.000 setara dengan Sehat, dan relawan yang ditetapkan oleh besaran insentif tenaga medis lainnya. Kementerian Kesehatan. 6. Insentif untuk tenaga kesehatan dan tenaga lain yang terlibat dalam C. Bantuan Iuran JKN. melaksanakan pemeriksaan spesimen Program Jaminan Kesehatan Nasional COVID-19 secara langsung di laboratorium yang ditetapkan oleh Kementerian Kartu diimplementasikan Indonesia Sehat di (JKN-KIS) Indonesia telah sejak Kesehatan setinggi-tingginya sebesar tahun 2014. Keberadaan program Jaminan Rp5.000.000 setara dengan besaran Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat insentif tenaga medis lainnya. (JKN-KIS) semakin dirasakan manfaatnya Dalam hal tenaga kesehatan dan tenaga lain yang melakukan pemeriksaan oleh masyarakat terutama pada masa pandemi COVID-19. Pemerintah menerbitkan spesimen COVID-19 secara langsung di Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 laboratorium dengan pendidikan Strata 3 (S3), dokter spesialis patologi klinik tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang dan dokter spesialis mikrobiologi klinik, Jaminan Kesehatan sebagai upaya perbaikan besaran insentif disamakan dengan dan menjaga kesinambungan ekosistem besaran insentif dokter spesialis. program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 7. Besaran insentif yang diberikan kepada tenaga kesehatan di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Unit Pelaksana Teknis dengan tujuan untuk memberikan kesehatan jaminan seluruh masyarakat kepada Indonesia terutama ketika masyarakat sangat Kementerian Kesehatan yang menangani membutuhkannya. Pemerintah mengatur 85
kebijakan terkait penyesuaian besaran iuran sebagai bagian dari penduduk yang dan penegakan kepatuhan pembayaran peserta didaftarkan oleh Pemda, berdasarkan serta perbaikan tata kelola program Jaminan Peraturan Presiden mengenai jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat kesehatan dibayarkan oleh Pemda. (JKN-KIS) dengan tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat yang sedang turun sebagai imbas pandemi COVID-19. Sebagai ketentuan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2020 Bantuan Iuran diberikan kepada Peserta PBPU dan Peserta BP dengan status Peserta Aktif. Bantuan Iuran untuk tahun 2020 sebesar Rp16.500 per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Pusat untuk bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun 2020. tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi D. Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Dalam rangka percepatan penanganan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja COVID-19, diperlukan langkah-langkah dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis Kelas III, dan Bantuan Iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta antar K/L dan pemerintah daerah. Presiden telah menerbitkan Republik Indonesia Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Keppres Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Dalam Disease 2019 (COVID-19) yang telah diubah kebijakan Bantuan Iuran JKN yang diatur dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/ 2020. Gugus Tugas Percepatan Penanganan PMK.02/2020 menyebutkan bahwa pemerintah COVID-19 berada di bawah dan bertanggung pusat menanggung biaya iuran peserta PBI jawab kepada Presiden. Gugus Tugas Jaminan Kesehatan (JKN) pada periode tahun Percepatan Penanganan COVID-19 bertujuan: 2020. Sedangkan pemerintah daerah baru mulai 1. Meningkatkan ketahanan nasional di menanggung biaya iuran peserta PBI Jaminan bidang kesehatan; Kesehatan (JKN) pada tahun berikutnya yaitu 2. Mempercepat penanganan COVID-19 2021. Secara rinci besaran iuran bagi Peserta melalui sinergi antar K/L dan pemerintah PBPU dan Peserta BP dengan manfaat daerah; pelayanan di ruang perawatan kelas III yaitu 3. Meningkatkan antisipasi perkembangan sama dengan besaran Iuran bagi Peserta PBI eskalasi penyebaran COVID-19; Jaminan Kesehatan dengan ketentuan untuk 4. Meningkatkan sinergi pengambilan tahun 2020: kebijakan operasional; dan 1. Sebesar Rp25.500 per orang per bulan 5. Meningkatkan kesiapan dan kemampuan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP dalam mencegah, mendeteksi, dan atau pihak lain atas nama Peserta; merespons terhadap COVID-19. 2. Sebesar Rp16.500 per orang per bulan Dalam melaksanakan tugas, Gugus Tugas dibayar oleh Pemerintah Pusat sebagai Percepatan Penanganan COVID-19 dibantu 3. Bantuan Iuran; dan Iuran bagian Peserta PBPU dan Peserta oleh Sekretariat yang berkedudukan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Gubernur BP atau pihak lain atas nama Peserta sebesar Rp25.500 per orang per bulan dan Bupati/Walikota membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah yang sebelumnya dibayarkan oleh Pemda berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi 86
BAB III - KEBIJAKAN DAN LANGKAH-LANGKAH PEMERINTAH DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan barang untuk penanganan COVID-19 Penanganan COVID-19. Penanganan COVID-19 kepada badan/instansi pemerintah, rumah di daerah dilakukan dengan memperhatikan sakit rujukan, atau pihak lain yang ditunjuk arahan Ketua Pelaksana Gugus Tugas untuk membantu penanganan COVID-19, Percepatan Penanganan COVID-19. berlaku April s.d. Desember 2020. Untuk memperkuat dan meningkatkan upaya Penanganan Pandemi COVID-19, pada tanggal 20 Juli 2020 Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 108 Tahun 2020 yang mengatur pembentukan Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden, yang terdiri atas: 4. Pembebasan PPh 21 kepada WP orang pribadi dalam negeri yang menerima imbalan dari badan/instansi pemerintah, rumah sakit rujukan, atau pihak lain yang ditunjuk atas jasa penanganan COVID-19, berlaku April s.d. Desember 2020. 5. Pembebasan PPh 23 kepada WP badan dalam negeri dan bentuk usaha yang menerima imbalan dari badan/instansi pemerintah, rumah sakit rujukan, atau pihak lain yang ditunjuk atas jasa teknik, manajemen, konsultan, atau jasa lain yang 1. Komite Kebijakan 2. Satgas Penanganan COVID-19 diperlukan dalam penanganan pandemi COVID-19, berlaku April s.d. Desember 3. Satgas Pemulihan dan Transformasi 2020. Ekonomi Nasional 4. Penetapan Tugas pelaksanaan tugasnya dan pelaporan Selain meningkatkan alokasi belanja di bidang kesehatan sebagai sisi permintaan, pemerintah pun turut mendorong di sisi penawaran dengan E. Insentif Perpajakan di Bidang Kesehatan memberikan fasilitas tertentu di industri kesehatan guna mendukung ketersediaan Pemberian fasilitas pajak terhadap barang barang dan jasa guna penanganan pandemi dan jasa yang diperlukan dalam penanganan COVID-19. Fasilitas tersebut dipayungi dengan pandemi COVID-19, yaitu: PMK Nomor 28/PMK.03/2020, diganti dengan 1. PPN ditanggung pemerintah bagi badan/ PMK Nomor 143/PMK.03/2020, diganti kembali instansi pemerintah, rumah sakit rujukan, dengan PMK Nomor 239/PMK.03/2020. Atas atau pihak lain yang ditunjuk untuk peraturan tersebut, terdapat beberapa bentuk membantu penanganan COVID-19 atas fasilitas yang diberikan, yaitu pembebasan PPN impor, perolehan, dan/atau pemanfaatan atas impor bahan dalam rangka penyediaan barang dan jasa untuk penanganan barang/jasa dalam rangka penanganan COVID-19, berlaku April s.d. Desember COVID-19, pembebasan PPh pasal 22 impor 2020. dan/atau PPh pasal 22 dalam rangka impor 2. Pembebasan PPh 22 Impor dan/atau atau pembelian barang yang diperlukan dalam PPh 22 atas impor dan/atau pembelian rangka penanganan pandemi COVID-19, barang untuk penanganan COVID-19 yang tambahan uang muka vaksin, serta pengadaan dilakukan oleh badan/instansi pemerintah, sarpras dan pembelian alat kesehatan. rumah sakit rujukan, atau pihak lain yang ditunjuk untuk membantu penanganan COVID-19, berlaku April s.d. Desember Peraturan lain yang terkait dengan fasilitas perpajakan di bidang kesehatan adalah PMK 149/PMK.04/2020 tentang Perubahan Kedua 2020. atas PMK 34/PMK.04/2020 tentang pemberian 3. Pembebasan PPh 22 atas penjualan fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta 87
perpajakan atas impor barang untuk keperluan 2019 yang terakhir diubah dengan Perpres penanganan pandemi COVID-19, mengatur Nomor 14 Tahun 2021. Regulasi tersebut mengenai jenis barang impor yang diberikan berisikan mengenai percepatan pengadaan fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi perpajakan untuk keperluan penanganan COVID-19 yang meliputi: pandemi COVID-19, diantaranya hand sanitizer, zat desinfektan, rapid test, PCR test, beberapa jenis obat dan vitamin, termometer, ventilator, alat swab, beberapa Alat Pelindung Diri (APD), dsb. PMK ini juga membahas mengenai fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan khusus atas barang impor yang 1. Pengadaan Vaksin COVID-19; 2. Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19; 3. Pendanaan pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19; dan 4. Dukungan dan fasilitas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. ditentukan berupa pembebasan Bea Masuk Peraturan ini juga mencantumkan adanya dan/atau Cukai, tidak dipungutnya PPN dan penugasan kepada PT Bio Farma (Persero) PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah), dan oleh Menkes dalam pengadaan Vaksin dibebaskan dari PPh Pasal 22. PMK pengaturan di atas mulai dijalankan bulan April 2020 dengan COVID-19. Menkes menetapkan jenis dan jumlah untuk pengadaan Vaksin COVID-19, terus mengalami perubahan pengaturan sesuai dinamika yang terjadi dan masa berlakunya yang dapat melibatkan anak perusahaan PT Bio Farma (Persero) yaitu PT Kimia Farma Tbk sampai dengan keadaan pandemi COVID-19 dinyatakan berakhir oleh BNPB. dan PT Indonesia Farma Tbk. PT Bio Farma (Persero) dalam pelaksanaan penugasan Selain itu, terdapat juga Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-32/PJ/2020 tentang Penegasan atas Penetapan Periode Waktu Keadaan Kahar Akibat Pandemi Corona Virus Disease. Surat Edaran yang mulai berlaku sejak tanggal 29 Mei 2020 meliputi pengaturan sebagai berikut: dapat bekerjasama dengan badan usaha dan/ atau lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri untuk pengadaan Vaksin COVID-19; dan menetapkan ketentuan kerjasama pelaksanaan pengadaan Vaksin COVID-19 dengan tetap memperhatikan tujuan, prinsip, dan etika pengadaan. Perpres ini mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 5 Oktober 2020 1. Penetapan periode waktu Keadaan Kahar: 2. Dampak periode waktu penetapan Keadaan Kahar terhadap perpanjangan Kebijakan untuk Korporasi jangka waktu pelaksanaan hak dan/ atau pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2020; dan Kebijakan Pembiayaan Korporasi dalam rangka penanganan dampak pandemi COVID-19 adalah sebagai berikut: 3. Dampak penetapan periode waktu A. Penempatan Dana untuk Restrukturisasi Keadaan Kahar administrasi perpajakan. terhadap pelayanan Padat Karya Pemerintah akan mengalihkan beban Kebijakan di sektor kesehatan juga memiliki restrukturisasi perusahaan padat karya regulasi yang berkaitan dengan vaksinasi. yang terdampak krisis COVID-19 kepada Peraturan tersebut adalah Perpres Nomor PT Perusahaan Pengelola Aset. Tambahan 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka anggaran untuk pembiayaan korporasi baik BUMN dan swasta ini digunakan untuk dua Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease hal yakni untuk anggaran penempatan dana 88
BAB III - KEBIJAKAN DAN LANGKAH-LANGKAH PEMERINTAH DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 dan untuk restrukturisasi perusahaan padat mendukung penguatan BUMN dalam karya. Dalam memberikan bantuan kepada menghadapi dampak pandemi ini korporasi padat karya ini pemerintah tidak karena BUMN memiliki peran vital dalam menyalurkan pinjaman secara langsung, perekonomian nasional, dengan terus menjaga namun mekanismenya mirip penjaminan kredit keberlangsungan BUMN melalui dukungan modal kerja UMKM melalui pembayaran IJP ketahanan kinerja BUMN. Di samping itu, atau asuransinya. Pemerintah secara bersamaan juga terus B. Penyertaan Modal Negara mendorong kesehatan pengelolaan keuangan dan kemandirian BUMN agar dalam jangka PMN adalah pemisahan kekayaan negara dari panjang tidak selalu bergantung kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Pemerintah serta memiliki fondasi yang kuat penetapan cadangan perusahaan atau sumber dalam menjalankan baik bisnis komersilnya lain untuk dijadikan sebagai modal Badan Usaha maupun penugasan dari Pemerintah. Milik Negara, perseroan terbatas lainnya, dan/ atau lembaga, dan dikelola secara korporasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pemberian PMN ini diatur dalam Terdapat juga PMK yang mengatur mengenai penjaminan pemerintah untuk BUMN selama masa pandemi, yaitu PMK 211/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Pemberian Penjaminan PP Nomor 23 Tahun 2020, dan telah diubah dengan PP Nomor 43 Tahun 2020. Maksud dari pemberian PMN untuk memperbaiki struktur permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas usaha BUMN dan/atau anak perusahaan BUMN yang terdampak pandemi COVID-19. Pemberian PMN kepada BUMN tetap memperhatikan kriteria dan skala prioritas, terutama BUMN yang berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak dan berdampak sistemik bagi sektor keuangan. Di samping itu, Pemerintah juga akan melihat syarat lainnya adalah peran BUMN untuk sistem keuangan, jumlah saham yang dimiliki pemerintah, serta total aset yang dimiliki oleh BUMN tersebut. Di samping itu, Pemerintah juga akan akan memberikan prioritas pada BUMN yang bergerak di sektor pangan, transportasi, keuangan, manufaktur, pariwisata, dan energi. Pemerintah untuk Badan Usaha Milik Negara dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, yang berisikan mengenai penjaminan langsung oleh pemerintah kepada BUMN, dan dukungan pemerintah dalam rangka pelaksanaan Penjaminan Pemerintah. Tujuan dari penjaminan Program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi nasional melalui BUMN. Namun demikian, dalam pelaksanaannya mempertimbangkan beberapa prinsip yakni kemampuan keuangan negara, dukungan kepada BUMN, penerapan kaidah kebijakan yang penuh kehati-hatian, tata Kelola yang baik dan transparan, tidak menimbulkan moral hazard, serta pembagian biaya dan risiko antar stakeholders sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Pengaturan ini mulai berlaku tanggal 23 Desember 2020. Beberapa kriteria BUMN yang mendapatkan PMN adalah: C. Dana Talangan Bantuan Investasi untuk Modal Kerja. 1. Pengaruh terhadap hajat hidup masyarakat; 2. Peran sovereign yang dijalankan BUMN; 3. Eksposur terhadap sistem keuangan; 4. Kepemilikan pemerintah; 5. Total aset yang dimiliki. Pemerintah memberikan dukungan tambahan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rangka program Penyelamatan Ekonomi Nasional (PEN) akibat pandemi COVID-19. Dukungan tambahan diberikan kepada BUMN Pemerintah akan terus berupaya untuk yang terdampak pandemi atau memiliki 89
pengaruh terhadap hajat hidup orang banyak. antara lain: BUMN yang diberikan dana talangan atau pinjaman tersebut adalah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, PT Perkebunan Nusantara (Persero) atau PTPN, Perum Perumnas, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, dan PT Perusahaan Pengelolaan Aset (Persero) atau PPA. 1. Pariwisata (hotel dan restoran); 2. Otomotif; 3. TPT dan alas kaki; 4. Elektronik; 5. Kayu olahan, furnitur, dan produk kertas; serta 6. Sektor usaha lainnya yang memenuhi D. Program Penjaminan Pemerintah kepada kriteria terdampak COVID-19 sangat Korporasi Padat Karya. berat, padat karya dan/atau memiliki Kebijakan ini merupakan bentuk dukungan Pemerintah bagi pelaku ekonomi yang dampak multiplier tinggi serta mendukung pertumbuhan ekonomi di masa depan. terdampak pandemi COVID-19 yang juga Pemerintah menanggung pembayaran imbal dirasakan oleh usaha pada skala korporasi jasa penjaminan sebesar 100 persen atas kredit padat karya. Penjaminan Pemerintah kepada Korporasi Padat Karya dilakukan melalui modal kerja sampai dengan Rp300 miliar dan 50 persen untuk pinjaman dengan plafon Rp300 penyediaan fasilitas penjaminan sehingga perbankan dapat menambah exposure kredit miliar sampai Rp1 triliun. Skema penjaminan direncanakan berlangsung hingga akhir 2021 modal kerja kepada pelaku usaha. Program ini bertujuan untuk menunjang kebutuhan dan diharapkan dapat menjamin total kredit modal kerja yang disalurkan perbankan hingga korporasi padat karya atas tambahan kredit Rp100 triliun. modal kerja agar dapat kembali melakukan aktivitas secara maksimal selama masa Pada bulan April 2021 terbit PMK Nomor 32/ pandemi. Diharapkan melalui program ini, pelaku usaha dapat menghindari aksi PMK.08/2021 yang mengubah PMK Nomor 98/PMK.08/2020 di mana terdapat beberapa pengurangan tenaga kerja. Sesuai dengan PP Nomor 43 Tahun 2019 dan/atau padat karya sesuai PMK Nomor 98/PMK.08/2020 dan PMK Nomor 16/PMK.03/2020, fasilitas penjaminan kredit modal kerja korporasi ditujukan kepada perubahan pengaturan diantaranya jumlah karyawan dari sebuah korporasi minimal 100 orang, besaran tambahan kredit modal kerja yang dijamin minimal menjadi Rp5 miliar, dan pengaturan imbal jasa penjaminan menjadi 70 pelaku usaha korporasi yang memiliki usaha persen dan 80 persen sesuai plafon pinjaman. berorientasi ekspor dan/atau padat karya yang memiliki minimal 300 karyawan. Pelaku usaha korporasi yang dijamin tidak termasuk kategori BUMN dan UMKM, dan tidak termasuk Kebijakan untuk UMKM Langkah pembatasan sosial yang diambil dalam daftar kasus hukum dan/atau tuntutan oleh Pemerintah untuk mengatasi penyebaran kepailitan serta memiliki performing loan lancar sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Besaran pandemi COVID-19 berdampak pada terbatasnya aktivitas ekonomi dan pelaku tambahan kredit modal kerja yang dijamin usaha di dalam negeri. UMKM dengan jumlah bernilai antara Rp10 miliar sampai dengan Rp1 yang sangat besar dan salah satu sektor triliun. Dalam skema penjaminan kredit modal kerja korporasi, porsi penjaminan sebesar 60 persen dari kredit, namun untuk sektor-sektor prioritas porsi yang dijamin sampai dengan penyumbang terbanyak dalam PDB nasional, merupakan salah satu pihak yang terdampak cukup signifikan. Oleh karena itu, Pemerintah selalu berkomitmen dalam mendukung sektor 80 persen dari kredit. Sektor prioritas tersebut UMKM, berikut adalah beberapa kebijakan 90
BAB III - KEBIJAKAN DAN LANGKAH-LANGKAH PEMERINTAH DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 yang diterapkan untuk membantu sektor dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik UMKM selama masa pandemi: Indonesia Nomor 138/PMK.05/2020 tentang A. Subsidi Bunga/Subsidi Margin KUR Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Dalam rangka memberikan kemudahan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. pembayaran angsuran pokok dan bunga/marjin Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin bagi UMKM penerima Kredit Usaha Rakyat bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, (KUR) yang terdampak pandemi COVID-19 dan dan meningkatkan ekonomi Debitur pelaku menjaga keberlangsungan usaha mereka, serta UMKM dalam menjalankan usahanya sebagai mendorong tetap tumbuhnya ekonomi dan bagian dari upaya mendukung Program PEN. penyerapan tenaga kerja selama masa pandemi COVID-19, Pemerintah memberikan perlakuan khusus bagi penerima KUR terdampak pandemi COVID-19, salah satunya adalah stimulus berupa pemberian tambahan subsidi bunga/ marjin KUR. Perlakuan khusus bagi penerima KUR terdampak pandemi COVID-19 ini diatur Debitur sendiri dalam PMK di atas didefinisikan sebagai adalah Pelaku Usaha individu/ perseorangan baik sendiri maupun dalam kelompok usaha atau badan usaha yang sedang menerima Kredit/Pembiayaan dari Penyalur Kredit/Pembiayaan. Dari definisi tersebut dan dikaitkan dengan Program PEN, dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlakuan Khusus bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 19 Tahun 2020. Selain itu, tambahan subsidi bunga/marjin KUR ini juga didukung oleh kebijakan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 255/KMK.05/2020 tentang Tambahan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR bahwa Pemerintah memberikan perhatian pada para pelaku UMKM yang menerima kredit/pembiayaan karena sektor UMKM menjadi salah satu yang paling terdampak saat pandemi COVID-19. Debitur yang dapat menerima subsidi bunga ini terdiri atas debitur perbankan dan perusahaan pembiayaan, debitur Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah, dan debitur lainnya yang telah memenuhi persyaratan yaitu: Bagi Penerima KUR Terdampak Pandemi 1. Merupakan: COVID-19. a. Usaha mikro, b. Usaha kecil, Tambahan subsidi bunga/marjin KUR diberikan sampai dengan 30 Juni 2021 kepada penerima KUR dengan kategori kolektibilitas performing loan (kolektibilitas 1 atau 2) pada saat periode bulan penagihan. Tambahan subsidi bunga/ c. Usaha menengah, d. Koperasi, e. Debitur KPR sampai dengan tipe 70, f. Debitur Kredit Kendaraan Bermotor untuk usaha produktif, termasuk yang marjin KUR tersebut diberikan kepada Penerima KUR dengan akad kredit sampai dengan 30 Juni 2021. Besaran tambahan subsidi bunga/ marjin KUR bagi penerima KUR selama masa pandemi COVID-19 adalah sebesar 3 persen digunakan untuk ojek dan/atau usaha informal, dengan plafon kredit/ pembiayaan paling tinggi Rp10 miliar; 2. Memiliki Baki Debet Kredit/Pembiayaan B. Subsidi Bunga Non-KUR sampai dengan 29 Februari 2020; Di samping memberikan tambahan subsidi 3. Tidak termasuk dalam Daftar Hitam Nasional untuk plafon Kredit/Pembiayaan bunga KUR, Pemerintah juga memberikan di atas Rp50 juta; subsidi bunga non-KUR, sebagaimana diatur 4. Memiliki kategori performing loan lancar 91
(kolektibilitas 1 atau 2) dihitung per 29 Bank umum yang dapat menjadi Bank Umum Februari 2020; dan Mitra harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 5. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau mendaftar untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak. 1. Memiliki izin usaha yang masih berlaku sebagai bank umum; 2. Mempunyai kegiatan usaha di wilayah Sementara itu, Debitur Lembaga Penyalur Negara Republik Indonesia dan mayoritas Program Kredit Pemerintah harus memenuhi pemilik saham/modal adalah Negara, persyaratan: Pemerintah Daerah, Badan Hukum 1. Merupakan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dengan plafon Kredit/ Pembiayaan paling tinggi Rp10 miliar; 2. Memiliki Baki Debet Kredit/Pembiayaan sampai dengan 29 Februari 2020; dan 3. Memiliki kategori performing on loan (kolektibilitas 1 atau 2) dihitung per 29 Februari 2020. Indonesia, dan/atau Warga Negara Indonesia; 3. Memiliki tingkat kesehatan minimal komposit 3 (tiga) yang telah diverifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan 4. Melaksanakan kegiatan bisnis perbankan yang mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional, berupa: a. Ekspansi kredit; dan/atau Subsidi Bunga/Subsidi Margin diberikan kepada b. Pemberian dukungan pembiayaan Debitur dalam jangka waktu paling lama 6 kepada lembaga keuangan untuk bulan. Subsidi Bunga/Subsidi Margin mulai melakukan ekspansi kredit, berlaku sejak tanggal 1 Mei 2020 dan paling kepada debitur UMKM, Koperasi, debitur lama sampai dengan 31 Desember 2020. non-UMKM, dan/atau korporasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. C. Penempatan Dana Pemerintah di Perbankan Penempatan Dana kepada Bank Umum Mitra dapat dilakukan dalam bentuk deposito dan/ Dalam rangka mendukung percepatan atau rekening giro pemerintah. Jangka waktu pemulihan ekonomi nasional dan Penempatan Dana dalam bentuk deposito mengembangkan ekosistem UMKM dan adalah paling lama 6 (enam) bulan, sedangkan koperasi, Pemerintah dapat melakukan Penempatan Dana pada Bank Umum jangka waktu Penempatan Dana dalam bentuk rekening giro pemerintah adalah sampai Mitra. Bank Umum Mitra selanjutnya akan dengan berakhirnya penugasan tertentu dari menggunakan penempatan dana tersebut Pemerintah dalam rangka Program PEN. untuk menyalurkan kredit/pembiayaan kepada debitur UMKM dan koperasi, serta debitur Evaluasi dilakukan secara berkala atas lainnya, yang mencakup tapi tidak terbatas pada pencapaian target kinerja Penempatan Dana debitur non-UMKM dan lembaga keuangan. Pengaturan mengenai Penempatan Dana ini sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian perjanjian kemitraan serta pelaksanaan tercakup dalam Peraturan Menteri Keuangan kemitraan dan risiko penempatan pada Bank Nomor 104/PMK.05/2020 tentang Penempatan Umum Mitra, paling sedikit satu kali dalam Dana Dalam Rangka Pelaksanaan Program periode 3 (tiga) bulan. Pemulihan Ekonomi Nasional. Program ini merupakan pengembangan atau simplifikasi D. Penjaminan Kredit Modal Kerja. dari kebijakan penempatan dana sebelumnya Sebagai bagian dari kebijakan Program PEN, dalam rangka mendukung restrukturisasi kredit Pemerintah memberikan penjaminan kepada atau pembiayaan. pelaku UMKM dan koperasi yang kegiatan 92
BAB III - KEBIJAKAN DAN LANGKAH-LANGKAH PEMERINTAH DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 usahanya terdampak oleh pandemi COVID-19 dan hanya diberikan oleh satu penerima untuk melindungi, mempertahankan, dan jaminan; meningkatkan kemampuan ekonomi para 3. Pinjaman yang dijamin adalah pinjaman pelaku usaha tersebut dalam menjalankan yang sertifikat penjaminannya diterbitkan usahanya. Ketentuan terkait Penjaminan paling lambat tanggal 30 November 2021 Pemerintah ini dituangkan dalam Peraturan sampai dengan selesainya tenor pinjaman Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.08/2020. tersebut; Dalam rangka pelaksanaan program 4. Tenor pinjaman maksimal 3 (tiga) tahun; Penjaminan Pemerintah ini, Pemerintah 5. Tidak termasuk dalam daftar hitam menugaskan PT Jamkrindo dan PT Askrindo nasional; dan untuk melakukan penjaminan terhadap 6. Memiliki performing loan lancar kewajiban finansial atas pinjaman modal kerja (kolektibilitas 1 atau kolektibilitas 2) yang diterima oleh pelaku UMKM dan koperasi, dihitung per tanggal 29 Februari 2020. dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan negara dan kesinambungan E. Imbal Jasa Penjaminan UMKM fiskal. Melalui skema penjaminan tersebut, Pemerintah berupaya mendorong penyaluran Untuk mendukung pelaksanaan program ini, Pemerintah Penjaminan Pemerintah kredit dari perbankan ke pelaku usaha UMKM. Kriteria untuk perbankan selaku penerima jaminan adalah: menanggung Jasa pembayaran Penjaminan (IJP) kepada PT Jamkrindo dan Imbal PT Askrindo, dan menyediakan anggaran dana cadangan penjaminan. Pemerintah juga turut 1. Merupakan bank umum; menjaga kapasitas PT Jamkrindo dan/atau PT 2. Memiliki reputasi yang baik; 3. Merupakan bank kategori sehat dengan peringkat komposit 1 atau peringkat komposit 2 berdasarkan penilaian tingkat 2. Memiliki reputasi yang baik; 3. Merupakan bank kategori sehat dengan peringkat komposit 1 atau peringkat komposit 2 berdasarkan penilaian tingkat guarantee, loss limit, atau dukungan pembagian risiko lainnya. kesehatan bank oleh Otoritas Jasa Keuangan; 4. Menanggung minimal 20 persen dari risiko pinjaman modal kerja; 5. Pembayaran bunga kredit/imbalan/margin pembiayaan dari pelaku usaha kepada penerima jaminan dapat dibayarkan di akhir periode pinjaman; dan 6. Sanggup menyediakan sistem informasi yang memadai untuk melaksanakan program penjaminan pemerintah. Kebijakan tersebut dipayungi dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program PEN. IJP yang dibayarkan kepada kepada PT Jamkrindo dan PT Askrindo berdasarkan formula yang telah ditetapkan, di mana dalam formula tersebut terdapat tarif IJP. Tarif IJP ditetapkan berdasarkan: Sementara itu, kriteria untuk pelaku UMKM dan koperasi selaku terjamin, yaitu: 1. Keputusan mengenai kebijakan penjaminan, 2. Laporan Keuangan PT. Jamkrindo dan/ 1. Merupakan pelaku usaha mikro, usaha atau PT. Askrindo, kecil, dan usaha menengah yang berbentuk 3. Kemampuan Pemerintah menyediakan usaha perseorangan, koperasi, ataupun alokasi belanja pembayaran IJP, dan/atau badan usaha; 4. Data dan informasi pendukung lainnya 2. Plafon pinjaman maksimal Rp10 miliar seperti proyeksi non performing loan, 93
besaran porsi penjaminan, batasan Pinjaman atau pembiayaan ini dimaksudkan loss limit, biaya overhead, jangka waktu untuk digunakan sebagai modal kerja dan/atau pinjaman, dan marjin. investasi. Apabila penyaluran dilakukan kepada F. Insentif PPh Final UMKM DTP. koperasi, LPDB-KUKM dapat menyalurkan pinjaman atau pembiayaan kepada koperasi Pada tahun 2018, melalui penerbitan Peraturan primer maupun sekunder. Koperasi yang Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Pemerintah mengakses pinjaman atau pembiayaan dana mengeluarkan kebijakan perpajakan untuk bergulir tanpa melalui lembaga perantara mendukung UMKM, yaitu penerapan PPh Final tersebut harus memenuhi kriteria: dengan tarif 0,5 persen dari jumlah peredaran bruto. Selanjutnya, untuk meringankan beban para pelaku UMKM di tengah pandemi COVID-19, Pemerintah memberikan insentif perpajakan berupa PPh Final Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Ditanggung Pemerintah (PPh Final UMKM DTP). Insentif ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 1. Berbadan hukum koperasi; 2. Memiliki sertifikat Nomor Induk Koperasi; 3. Status kantor yang jelas; 4. Memiliki usaha produktif; 5. Kinerja pengembalian kategori lancar dan tidak memiliki tunggakan atas Pinjaman atau Pembiayaan sebelumnya dalam hal Koperasi sedang menerima Pinjaman Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor atau Pembiayaan Dana Bergulir dari LPDB- KUKM. H. Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM). 110/PMK.03/2020. Insentif PPh Final UMKM DTP diberikan selama periode April 2020 sampai dengan Desember 2020. Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang G. Pembiayaan Investasi kepada Koperasi bersumber dari APBN. BPUM diberikan kepada Melalui LPDB. pelaku usaha mikro untuk menjalankan usaha di Dukungan lainnya untuk sektor UMKM dan koperasi dalam Program PEN diantaranya adalah Pembiayaan Investasi kepada Koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM). Dasar hukum untuk pelaksanaan program tersebut adalah tengah krisis akibat pandemi COVID-19 dalam rangka program PEN. Dasar hukum pemberian BPUM adalah Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyaluran Pinjaman Atau Pembiayaan Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 Dana Bergulir Oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (COVID-19). dan Surat Edaran Kementerian Koperasi. Pinjaman atau pembiayaan dapat disalurkan oleh LPDB-KUKM kepada koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah tanpa melalui lembaga perantara maupun melalui lembaga perantara, baik melalui skema konvensional atau syariah. BPUM diberikan satu kali dalam bentuk uang sejumlah Rp2.400.000 dengan target sasaran sebanyak 12 juta pelaku usaha mikro yang memenuhi kriteria tertentu. Dana BPUM disalurkan langsung ke rekening penerima 94
BAB III - KEBIJAKAN DAN LANGKAH-LANGKAH PEMERINTAH DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 BPUM yang tidak sedang menerima kredit masyarakat pada masa pandemi COVID-19 atau pembiayaan dari perbankan. Persyaratan yaitu dengan melanjutkan program existing, pelaku usaha mikro penerima BPUM adalah: melakukan penyesuaian program (manfaat, 1. Warga Negara Indonesia; 2. Memiliki Nomor Induk Kependudukan; 3. Memiliki Usaha Mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM cakupan, waktu distribusi) dan menjalankan program baru. Berbagai program perlindungan sosial di masa pandemi COVID-19 antara lain sebagai berikut: dari pengusul BPUM beserta lampirannya A. Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan satu kesatuan 4. Bukan Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai BUMN atau pegawai BUMD; 5. Tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan. Lebih lanjut, pengusul BPUM meliputi: PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga rentan yang memenuhi eligilitas yang ditentukan yaitu keluarga dengan anggota keluarga ibu hamil/ menyusui, balita, siswa SD-SMA, lansia, dan disabilitas. Dalam penentuan penerima KPM menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diolah oleh Pusat Data dan 1. Dinas yang membidangi Koperasi dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. UKM Provinsi/Kabupaten/Kota; 2. Koperasi yang telah disahkan sebagai Program ini telah dilaksanakan oleh Pemerintah ini Indonesia sejak tahun 2007. Program badan hukum; 3. Kementerian Negara/Lembaga; 4. Perbankan dan perusahaan pembiayaan merupakan salah satu program andalan dalam jaring pengaman sosial untuk menangani dampak pandemi COVID-19. Sasaran PKH yang terdaftar di OJK; 5. Lembaga Penyalur Program Kredit merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data Pemerintah yang terdiri atas: a. BUMN yang menyalurkan pembiayaan atau pinjaman yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/ atau kesejahteraan sosial. Keluarga Penerima Manfaat PKH berhak mendapatkan bantuan sosial PKH; pendampingan PKH; pelayanan b. BLU yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir kepada koperasi dan/atau UMKM. di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial; dan program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Dalam Kebijakan Perlindungan Sosial Untuk menangani dampak pandemi COVID-19, rangka penanangan pandemi COVID-19, untuk tahun 2020, besaran manfaat PKH dinaikkan 25 persen menjadi Ibu hamil Rp3.750.000 pada tahun 2020 APBN diprioritaskan salah per tahun; Anak usia 0 - 6 tahun Rp3.750.000 satunya untuk memastikan perlindungan per tahun; Anak SD sederajat Rp1.125.000 per sosial terutama untuk masyarakat miskin dan rentan serta kelas menengah bawah yang paling terdampak. Berbagai kebijakan yang telah diambil oleh Pemerintah dalam tahun; Anak SMP sederajat Rp1.875.000 per tahun; Anak SMA sederajat Rp2.500.000 per tahun; Disabilitas berat Rp3.000.000 per tahun; Lansia 70 tahun ke atas Rp3.000.000 per tahun. rangka memastikan perlindungan sosial untuk Selain itu, periode penyaluran manfaat yang 95
semula triwulanan diubah menjadi bulanan. penyaluran bantuan sosial. Penerima manfaat Anggaran untuk bantuan PKH berasal dari dana program Sembako adalah keluarga dengan bantuan sosial di Kementerian Sosial. PKH kondisi sosial ekonomi terendah di daerah sendiri dikelola oleh Direktorat Jaminan Sosial pelaksanaan, selanjutnya disebut Keluarga Keluarga, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Penerima Manfaat (KPM) program Sembako, Jaminan Sosial Kemensos. yang namanya termasuk di dalam Daftar B. Bantuan Sosial Beras (BSB) Penerima Manfaat (DPM) program Sembako dan ditetapkan oleh KPA di Kementerian Bantuan Sosial Beras (BSB) adalah salah satu Sosial. DPM program Sembako bersumber program jaring pengaman sosial yang dilakukan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang Pemerintah dalam rangka penanganan dampak dapat diakses oleh Pemerintah Provinsi dan pandemi COVID-19. Pemerintah melaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui aplikasi Program BSB dengan mendasarkan pada SIKS-NG menu Bantuan Sosial Pangan (BSP). Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Besaran manfaat program Sembako adalah Sosial Nomor 322 Tahun 2020 tentang Petunjuk Rp150.000/KPM/bulan. Bantuan tersebut tidak Teknis Bantuan Sosial Beras Tahun 2020. Tujuan dari program ini untuk mengurangi dapat diambil tunai dan hanya dapat ditukarkan dengan bahan pangan yang ditentukan untuk beban pengeluaran keluarga miskin melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan program Sembako di e-Warong. Instrumen pembayaran yang digunakan sebagai media beras pada masa pandemi COVID-19 selama 3 bulan. Sasaran program BSB adalah 10 juta penyaluran dana bantuan program Sembako kepada KPM adalah Kartu Keluarga Sejahtera KPM PKH dengan manfaat program berupa (KKS). Namun dalam menghadapi pandemi tiga bantuan beras 15 kg/bulan selama bulan (Agustus - Oktober 2020). Beras yang COVID-19, Program Sembako dinaikkan dari 15,2 juta KPM menjadi 20 juta KPM atau disalurkan merupakan beras kualitas medium yang berasal dari Perum Bulog. Anggaran yang Keluarga Penerima Manfaat, dengan indeks dinaikkan pula dari Rp150.000 menjadi digunakan untuk mendanainya bersumber Rp200.000 per bulan per KPM. Wilayah dari Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Ditjen pelaksanaan program Sembako dibedakan Perlindungan dan Jaminan Sosial. Kementerian menjadi dua, yaitu wilayah kabupaten/kota yang Sosial bekerjasama dengan Perum BULOG jawab dalam menjamin yang bertanggung melaksanakan mekanisme reguler dan wilayah kabupaten yang menerapkan mekanisme ketersediaan stok Bantuan Sosial Beras (BSB) khusus karena keterbatasan aksesibilitas dan dengan kualitas medium di Gudang Layanan. infrastruktur nontunai. Lokasi pelaksanaan program Sembako dengan mekanisme khusus C. Program Sembako merupakan kabupaten wilayah perluasan BPNT Program Sembako adalah merupakan bulan September tahun 2019, kecuali ada pengembangan dari program Bantuan Pangan ketentuan/kebijakan lain mengenai penentuan Nontunai (BPNT) sebagai program transformasi wilayah khusus program Sembako oleh Tim bantuan pangan untuk memastikan program Pengendali. menjadi lebih tepat sasaran, tepat jumlah, D. Bantuan Sosial Jabodetabek tepat waktu, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Program Sembako Dalam rangka melaksanakan jaring pengaman diberikan melalui Kartu Keluarga Sejahtera yang memiliki fitur uang elektronik dan/atau sosial untuk penanganan dampak pandemi juga memberikan COVID-19, Pemerintah tabungan serta dapat digunakan sebagai media bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai. Bantuan Sosial Jabodetabek dilaksanakan 96
BAB III - KEBIJAKAN DAN LANGKAH-LANGKAH PEMERINTAH DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor program keluarga harapan; dan dilaksanakan 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan di luar wilayah pelaksanaan bantuan sosial Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam sembako dan senilai Rp500.000, dengan Penanganan Dampak COVID-19. Program ketentuan diberikan kepada keluarga penerima ini dilaksanakan di wilayah Pemerintah DKI manfaat program sembako non-program Jakarta, Kabupaten Bogor (meliputi Kecamatan keluarga harapan; dan dilaksanakan di seluruh Cibinong, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan wilayah Indonesia. Perubahan besaran nilai Klapanunggal, Kecamatan Bojong Gede, Bantuan Sosial Tunai ditetapkan melalui Kecamatan Jonggol, Kecamatan Cileungsi, Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir dan Kecamatan Citeureup), Kota Depok, Kota Miskin Nomor 22/6/SK/HK.02.02/6/2020 yang Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota mengubah besaran nilai Bantuan Sosial Tunai Bekasi. Data keluarga penerima manfaat menjadi senilai Rp600.000 per keluarga untuk bantuan sosial sembako berasal dari usulan tahap I, tahap II, dan tahap III dan sejumlah Pemda di wilayah Jabodetabek tersebut di Rp300.000 untuk tahap IV, tahap V, tahap VI, atas. Kemudian pada pelaksanaan selanjutnya, tahap VII, tahap VIII dan tahap IX. Jumlah KPM Pemerintah menerbitkan Keputusan Menteri Bantuan Sosial Tunai sebanyak 9 juta keluarga. Sosial Nomor 100/HUK/2020 tentang KPM Bantuan Sosial Tunai diutamakan bagi Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri keluarga yang tercantum dalam data terpadu Sosial Nomor 54/HUK/2020 yang mengubah kesejahteraan sosial yang bukan terdaftar wilayah pelaksanaan bantuan sosial tunai sebagai penerima program keluarga harapan, menjadi di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga program sembako dan dapat berasal dari usulan pelaksanaan Bantuan Sosial Jabodetabek pemerintah daerah kabupaten/kota dengan yang semula berupa bantuan sosial sembako melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mengalami perubahan menjadi bantuan sosial mutlak mengenai kebenaran data keluarga tunai. penerima manfaat yang diusulkan sebagai E. Bantuan Sosial Non Jabodetabek keluarga penerima bantuan sosial tunai. Penerima bantuan sosial tunai dapat diberikan Bantuan Sosial Non Jabodetabek berupa juga kepada penyandang disabilitas dan/atau Bantuan Sosial Tunai. Bantuan ini berupa uang lanjut usia. yang diberikan kepada keluarga miskin, tidak mampu, dan/atau rentan yang terkena dampak F. Kartu Pra Kerja wabah COVID-19. Pada awalnya sesuai Program Kartu Prakerja adalah program dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/ pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan HUK/2020, bantuan sosial tunai dilaksanakan di untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena seluruh wilayah Indonesia kecuali Jabodetabek. Kemudian melalui diterbitkannya Keputusan pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja/ peningkatan buruh yang membutuhkan Menteri Sosial Nomor 100/HUK/2020 tentang kompetensi. Program ini dilaksanakan Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020, mengubah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020. Sasaran utama program Kartu wilayah pelaksanaan bantuan sosial tunai yaitu Prakerja bukan lagi pencari kerja muda seperti menjadi di seluruh wilayah Indonesia termasuk yang direncanakan sebelumnya, melainkan Jabodetabek. Besaran Bantuan Sosial Tunai diprioritaskan kepada calon penerima Kartu sesuai Keputusan Menteri Sosial Nomor 100/ HUK/2020 yaitu senilai Rp300.000, dengan Prakerja yang terdampak pandemi COVID-19 dan belum menerima bantuan sosial. Program ketentuan diberikan kepada keluarga penerima Kartu Prakerja dilaksanakan melalui pemberian manfaat nonprogram sembako dan non- Kartu Prakerja dan diberikan kepada Pencari 97
Kerja. Selain kepada Pencari Kerja, Kartu sebesar Rp62.658.474.777.000 yang terdiri Prakerja dapat diberikan kepada Pekerja/Buruh dari anggaran subsidi listrik reguler sebesar yang terkena PHK; atau Pekerja/Buruh yang Rp51.039.894.936.000 dan anggaran diskon membutuhkan peningkatan Kompetensi Kerja, listrik sebesar Rp11.618.579.841.000, di mana termasuk Pekerja/Buruh yang dirumahkan; dan untuk anggaran diskon listrik bersumber dari pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku pergeseran anggaran BA 999.08 Belanja Lain- usaha mikro dan kecil. lain. Kartu Prakerja digunakan untuk mendapatkan Program subsidi listrik dalam bentuk diskon manfaat pelatihan dan insentif. Penerima listrik merupakan program baru di tahun 2020 Kartu Prakerja berhak mendapatkan bantuan yang dikhususkan untuk memperluas cakupan biaya dengan besaran tertentu untuk mengikuti perlindungan kepada masyarakat atas dampak Pelatihan. Insentif diberikan kepada penerima pandemi COVID-19. Program ini didasarkan Kartu Prakerja yang telah menyelesaikan pada arahan Presiden RI tanggal 31 Maret Pelatihan. Setiap penerima Kartu Prakerja 2020 terkait PSBB akibat dampak Penyebaran akan mendapatkan paket manfaat total senilai Virus COVID-19 yang kemudian ditindaklanjuti Rp3.550.000 yang terdiri dari bantuan biaya pelatihan sebesar Rp1.000.000 yang dapat dengan penugasan ke PLN, melalui sejumlah Surat Direktur Jenderal Ketenagalistrikan yaitu: digunakan untuk membeli aneka pelatihan di Surat Nomor 707/26/DJL.3/2020 tanggal 31 platform digital mitra termasuk SISNAKER. Maret 2020; Surat Nomor 847/23/DJL.3/2020 Insentif akan ditransfer ke rekening bank tanggal 30 April 2020; Surat Nomor 1005/23/ atau e-wallet LinkAja, Ovo atau GoPay milik DJL.3/2020 tanggal 5 Juni 2020; Surat Nomor peserta. Insentif ini terdiri dari dua bagian yaitu 1458/23/DJL.3/2020, 29 Juli 2020; dan Insentif pasca penuntasan pelatihan pertama Surat Nomor 1475/23/DJL.3/2020 tanggal 3 sebesar Rp600.000 per bulan selama 4 bulan Agustus 2020). Kemudian Kementerian ESDM (Rp2.400.000). Insentif pasca pengisian survei menetapkan Keputusan Menteri ESDM Nomor evaluasi sebesar Rp50.000 per survei untuk 3 208 K/26/MEM/2020 tentang Perubahan kali survei (Rp150.000). atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber G. Subsidi Listrik Daya Mineral Nomor 139 K/26/MEM/2020 Tentang Penetapan Diskon Tarif Tenaga Listrik Salah satu program yang dijalankan oleh Konsumen PT Perusahaan Listrik Negara Pemerintah di tahun 2020 dalam rangka (Persero) Dalam Rangka Menghadapi Dampak memberikan perlindungan sosial atas dampak Corona Virus Disease 2019 dan Keputusan pandemi COVID-19 adalah program subsidi listrik. Belanja Subsidi Listrik dalam rangka Menteri ESDM Nomor 209 K/23/MEM/2020 tentang Penetapan Pembebasan Biaya Penanganan Pandemi COVID-19 atau program Beban, Abonemen, dan Penerapan Ketentuan listrik merupakan bentuk dukungan diskon pemerintah yang diberikan selama pandemi Rekening Minimum kepada Konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dalam COVID-19 sekaligus sebagai pelengkap atas Rangka Menghadapi Dampak Corona Virus subsidi listrik reguler yang memang sudah Disease 2019. dialokasikan selama ini. Program subsidi listrik ini diberikan kepada golongan masyakarat yang merupakan objek subsidi listrik reguler dan golongan masyarakat diberikan diskon tarif tenaga tertentu yang listrik. Total anggaran subsidi listrik tahun 2020 adalah Diskon tarif tenaga listrik diperuntukkan bagi pelanggan rumah tangga daya 450 VA, 900 VA bersubsidi, dan UMKM (bisnis 450 VA dan industri 450 VA) dan pembebasan penerapan ketentuan rekening minimum dan biaya beban/ abonemen diperuntukkan bagi pelanggan 98
BAB III - KEBIJAKAN DAN LANGKAH-LANGKAH PEMERINTAH DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 sosial, bisnis, industri, dan layanan khusus. Stimulus Pembebasan Ketentuan Rekening Targetnya adalah pelanggan bisnis, industri, Minimum dan Biaya Beban/Abonemen, yaitu: dan sosial yang pemakaian listriknya di bawah rekening minimum 40 jam nyala (untuk layanan khusus disesuaikan dengan SPJBTL). 1. Pembebasan penerapan ketentuan rekening minimum bagi pelanggan PT PLN (Persero) yang pemakaian energi listrik di Pemberian Keringanan Diskon Tarif Tenaga bawah ketentuan rekening minimum (40 Listrik yaitu: 1. Konsumen rumah tangga daya 450 VA (R1/ TR 450 VA), konsumen bisnis kecil daya 450 VA (B1/TR 450 VA), dan konsumen industri kecil daya 450 VA (I1/TR 450 VA), dengan ketentuan: z Diskon rekening listrik sebesar 100 persen, meliputi biaya pemakaian dan biaya beban, untuk konsumen reguler; dan z Pemberian token listrik sebesar 100 persen pemakaian bulanan tertinggi dari pemakaian bulan Desember 2019, Januari 2020 dan Februari 2020, untuk konsumen prabayar; 2. Konsumen tangga daya 900 VA bersubsidi (R1/TR 900 VA), dengan rumah ketentuan: z Diskon rekening listrik sebesar 50 persen dari biaya pemakaian dan biaya beban, untuk konsumen reguler; dan z Pemberian token listrik sebesar 50 persen pemakaian bulanan tertinggi dari pemakaian bulan Desember jam nyala), diberlakukan bagi: " Pelanggan Golongan Sosial daya 1.300 VA ke atas (S2/1.300 VA s.d. S-3/> 200 kVA); " Pelanggan Golongan Bisnis daya 1.300 VA ke atas (B1/1.300 VA s.d. B-3/> 200 kVA); dan " Pelanggan golongan Industri daya 1.300 VA ke atas (I-1/1.300 VA s.d. I-4/30.000 kVA ke atas); 2. Pembebasan ketentuan rekening minimum bagi pelanggan Golongan Layanan Khusus disesuaikan dengan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL); 3. Pembebasan biaya beban atau abonemen, diberlakukan bagi: " Pelanggan Golongan Sosial daya 220 VA, 450 VA dan 900 VA (S-1/220 VA s.d. S-2/900 VA); " Pelanggan Golongan Bisnis daya 450 VA dan 900 VA (B-1/450VA dan B-1/900 VA); dan " Pelanggan Golongan Industri daya 450 VA dan 900 VA (I-1/450VA dan I-1/900 VA); 2019, Januari 2020 dan Februari 4. Ketentuan Butir 1 s.d Butir 3 berlaku untuk 2020, untuk konsumen prabayar; rekening bulan Juli s.d Desember 2020 (6 3. Pemberian diskon tarif tenaga diberlakukan pada: z Rekening listrik atau token listrik listrik bulan). 5. Perhitungan ketentuan pembebasan penerapan rekening minimum dan bulan April 2020 - Desember 2020 untuk konsumen rumah tangga daya pembebasan atau biaya abonemen untuk rekening bulan Juli yang beban 450 VA (R1/TR 450 VA) dan daya 900 telah dibayarkan, menjadi pengurang VA bersubsidi (R1/TR 900 VA); dan perhitungan rekening bulan berikutnya z Rekening listrik atau token listrik dan diselesaikan paling lambat pada bulan Mei 2020 - Desember 2020 untuk konsumen bisnis kecil daya perhitungan rekening bulan Oktober 2020; 6. Selisih pendapatan PT PLN (Persero) akibat 450 VA (B1/TR 450 VA) dan industri pelaksanaan pembebasan penerapan kecil daya 450 VA (I1/TR 450 VA). ketentuan rekening minimum dan 99
Tabel 1 - Rincian Bantuan Paket Data Internet (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) Tabel 2 - Rincian Bantuan Paket Data Internet (Kementerian Agama) pembebasan biaya beban atau abonemen berupa bantuan sosial bagi masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada butir 1 yaitu Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT sampai dengan butir 4 akan dikompensasi Pemerintah sesuai peraturan perundang- Dana Desa). BLT Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak undangan. mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa. H. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Ketentuan mengenai penggunaan Dana Desa Dana Desa) untuk bantuan langsung tunai ini diatur dalam Dalam upaya mengurangi dampak ekonomi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah (Permendesa Tertinggal dan Transmigrasi bagi masyarakat desa akibat adanya pandemi COVID-19, Dana Desa dapat digunakan sebagai PDTT) Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020 yang telah salah satu instrumen jaring pengaman sosial 3 (tiga) kali diubah terakhir dengan Permendesa 100
BAB III - KEBIJAKAN DAN LANGKAH-LANGKAH PEMERINTAH DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 PDTT Nomor 14 Tahun 2020. Sementara itu, penurunan daya beli, sementara kelompok ketentuan mengenai mekanisme penyaluran pekerja/buruh belum semuanya mendapatkan BLT Dana Desa diatur dalam Peraturan Menteri bantuan sosial dari Pemerintah. Pemerintah Keuangan (PMK) Nomor 205/PMK.07/2019 melalui Kementerian Ketenagakerjaan tentang pengelolaan Dana Desa yang terakhir memberikan Bantuan Pemerintah berupa kali diubah dengan PMK 156/PMK.07/2020. subsidi Gaji/Upah kepada Pekerja/Buruh Calon keluarga penerima manfaat (KPM) BLT Dana Desa paling sedikit memenuhi kriteria keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja (sesuai PMK 156/2020). KPM berdasarkan Permendesa 14/2020 yaitu keluarga miskin non penerima PKH/bantuan pangan non tunai yang kehilangan mata terdata, dan memiliki pencaharian, belum dengan menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/ Upah Bagi Pekerja/Buruh. Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi Pekerja/Buruh dalam penanganan dampak COVID-19. Pekerja/Buruh penerima subsidi gaji/upah harus anggota keluarga yang rentan sakit menahun/ kronis. Pendataan calon KPM BLT Dana Desa memenuhi persyaratan yaitu Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor dilakukan oleh Kepala Desa/Tim Relawan Induk Kependudukan, terdaftar sebagai peserta Desa dan mempertimbangkan Data Terpadu aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan Sosial. Apabila ditemukan keluarga miskin Nomor Kartu Kepesertaan, Pekerja/Buruh sesuai kriteria yang tidak terdata dalam DTKS penerima Gaji/Upah, kepesertaan sampai tetap dapat diberikan BLT Dana Desa. Data KPM dengan bulan Juni 2020, merupakan peserta yang baru terdata tersebut kemudian dicatat aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan dalam pemutakhiran DTKS sesuai dengan yang membayar iuran dengan besaran iuran ketentuan yang berlaku. Hasil pendataan KPM yang dihitung berdasarkan Gaji/Upah di ditetapkan oleh Kepala Desa berdasarkan hasil bawah Rp5.000.000 sesuai Gaji/Upah terakhir musyawarah desa khusus. BLT Dana Desa yang dilaporkan oleh pemberi kerja kepada disalurkan selama 9 bulan dari April sampai BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat di BPJS dengan Desember 2020. Besaran BLT Dana Ketenagakerjaan, serta memiliki rekening bank Desa ditetapkan sebesar Rp600.000 untuk yang aktif. Bantuan Pemerintah yang diberikan bulan pertama sampai dengan bulan ketiga berupa subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh per KPM dan sebesar Rp300.000 untuk bulan dalam bentuk uang sebesar Rp600.000 per keempat sampai dengan bulan kesembilan bulan selama 4 bulan (Oktober - Desember per KPM. Kepala desa bertanggungjawab atas 2020) dengan target 15,7 juta pekerja/buruh. penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Dana Desa. J. Bantuan Kuota Data Internet I. Subsidi Gaji/Upah Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memastikan ketersediaan Dalam masa pandemi COVID-19, kelompok paket data internet bagi pendidik dan peserta pekerja/buruh yang bekerja dengan upah rentan mengalami merupakan kelompok didik dengan menerbitkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan masalah ekonomi yang berdampak pada Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2020 untuk 101
menjaga kelancaran proses pembelajaran jarak oleh Direktorat Jenderal lingkup Kementerian jauh dalam masa pandemi COVID-19. Bantuan Agama. Bentuk bantuan yang diberikan berupa kuota internet pendidikan diberikan kepada paket data internet. Bantuan terdiri atas: Paket peserta didik pada Pendidikan Anak Usia Dini Umum, yaitu paket data internet yang dapat (PAUD) dan jenjang pendidikan dasar dan digunakan untuk mengakses seluruh laman menengah, pendidik pada PAUD dan jenjang dan aplikasi; dan Paket Belajar, yaitu paket data pendidikan dasar dan menengah, mahasiswa, internet yang hanya dapat digunakan untuk dan dosen. Bantuan diberikan oleh Pusat Data mengakses laman dan aplikasi pembelajaran dan Teknologi Informasi melalui operator atau pembelajaran secara daring (lihat Tabel 2) seluler. Bentuk bantuan yang diberikan berupa kuota data internet. Pemberian Bantuan Subsidi Upah (BSU) Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS) bertujuan Pada tahun 2020, total anggaran Rp7,2 triliun untuk meningkatkan kualitas proses belajar diberikan untuk subsidi kuota internet selama mengajar dan prestasi belajar peserta didik di empat bulan, terhitung dari bulan September- satuan pendidikan dan meningkatkan motivasi Desember 2020. Bantuan kuota data internet dan kinerja GBPNS dalam melaksanakan dibagi atas: kuota umum, yaitu kuota yang dapat digunakan untuk mengakses seluruh tugasnya. Sasaran atau penerima BSU bagi GBPNS adalah guru yang tercatat di Emis, laman dan aplikasi; dan kuota belajar, yaitu Simpatika atau SIAGA. kuota yang hanya dapat digunakan untuk mengakses laman dan aplikasi pembelajaran, dengan daftar yang tercantum pada kuota-belajar.kemdikbud.go.id/ (lihat Tabel 1) K. Bantuan Paket Data Internet dan Bantuan Kriteria penerima BSU bagi GBPNS sebagai berikut: Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK); Berpenghasilan kurang dari 5 juta rupiah; Bukan penerima program Prakerja; Bukan penerima BSU lainnya; Tercatat pada Emis, Subsidi Upah (BSU) Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS) Simpatika atau SIAGA yang telah di-review oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Pemerintah melalui Kementerian Agama memberikan Bantuan Paket Data Internet dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS) dengan sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan telah dipadankan dengan data penerima Program Prakerja dan BSU lainnya sejumlah melalui BPJS. Besaran BSU Rp600.000 per orang per bulan. Bantuan menerbitkan Keputusan Menteri Agama Nomor 715 Tahun 2020 sebagai salah satu respon pemerintah dalam mengatasi dampak pandemi COVID-19. Bantuan Paket Data Internet adalah diberikan/disalurkan kepada guru yang berhak menerimanya secara langsung ke rekening yang bersangkutan. Pembayaran/penyaluran bantuan dibayarkan satu kali untuk 3 bulan (Oktober, November dan Desember 2020). bantuan pemerintah yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Kementerian Agama kepada peserta didik Kebijakan Insentif Usaha madrasah dan satuan pendidikan keagamaan Pandemi COVID-19 terus meluas dan membuat serta mahasiswa perguruan tinggi keagamaan. Bantuan paket data internet pendidikan dunia usaha dalam kondisi rentan, Pemerintah sangat memahami hal ini dan tidak ingin dunia diberikan kepada Peserta didik pada Madrasah dan Satuan Pendidikan Keagamaan dan usaha berjuang sendiri mempertahankan usahanya. Salah satu bentuk dukungan dari Mahasiswa pada PTK. Bantuan diberikan pemerintah adalah dalam bentuk insentif 102
BAB III - KEBIJAKAN DAN LANGKAH-LANGKAH PEMERINTAH DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 perpajakan dengan beberapa tujuan, antara lain yang diterima Pegawai dengan kriteria tertentu, sebagai berikut: meliputi: 1. Mendorong demand: untuk membantu 1. Menerima atau memperoleh penghasilan menjaga daya beli masyarakat pada masa pandemi. Bentuk insentifnya PPh 21 DTP dari Pemberi Kerja yang: " Memiliki kode KLU tertentu (di tahun 2021: PPnBM DTP kendaraan, sesuai lampiran PMK Nomor 86/ dan PPN DTP hunian) PMK.03/2020 yang diperbarui dengan 2. Membantu cashflow: Bagi sektor PMK Nomor 110/ PMK.03/2020. usaha terdampak pandemi, pemerintah Insentif PPh pasal 21 DTP diberikan memberikan kemudahan tambahan berupa kepada 1.189 KLU; keringanan pajak. Bentuk insentifnya yang " Telah ditetapkan sebagai perusahaan diatur dalam PMK 110/2020 adalah PPh yang mendapatkan fasilitas Final UMKM Ditanggung Pemerintah (DTP), Kemudahan Impor Tujuan Ekspor PPh Final jasa konstruksi DTP, PPh Pasal (KITE); 22 impor Dibebaskan, Pengurangan PPh " Telah mendapatkan izin pasal 25, dan Restitusi PPN dipercepat. Selain dalam PMK tersebut juga terdapat Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau fasilitas Bea Masuk DTP yang diatur dalam izin Pengusaha Dalam Kawasan PMK 134/2020, dan fasilitas perpajakan Berikat (PDKB); lainnya dalam PMK 31/2020. 2. Memiliki NPWP; Pemerintah mengeluarkan stimulus pajak yang tersedia untuk lebih banyak sektor usaha dan pada tahun 2020 dapat dimanfaatkan hingga Desember 2020 dan dengan prosedur yang lebih sederhana 3. Pada Masa Pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh Penghasilan Bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Pemberian insentif usaha ini sebagai respon dari pemerintah atas menurunnya produktivitas para pelaku usaha. Pemerintah mengeluarkan stimulus pajak yang tersedia untuk lebih PPh Pasal 21 DTP harus dibayarkan secara tunai oleh Pemberi Kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada Pegawai, termasuk dalam hal Pemberi Kerja memberikan tunjangan PPh Pasal 21 atau menanggung PPh Pasal banyak sektor usaha dan pada tahun 2020 dapat dimanfaatkan hingga Desember 2020 dan dengan prosedur yang lebih sederhana. PMK Nomor 86/PMK.03/2020, yang diperbarui dengan PMK Nomor 110/ PMK.03/2020, telah 21 kepada Pegawai. Namun pemberian insentif PPh pasal 21 DTP dikecualikan untuk penghasilan yang diterima pegawai yang berasal dari APBN, APBD, dan penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengatur detail Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) dan prosedur pemberian fasilitas. Jenis insentif usaha dan kriterianya adalah sebagai yang berlaku di bidang perpajakan. Insentif diberikan pada masa pajak April 2020 sampai dengan masa pajak Desember 2020 berikut: A. Insentif PPh Pasal 21 B. Insentif PPh Pasal 22 Impor Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai wajib dipotong sesuai ketentuan PPh Pasal 21 oleh Pemberi Kerja. PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah atas penghasilan PPh Pasal 22 Impor dipungut oleh Bank Devisa atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada saat Wajib Pajak melakukan impor barang. PPh Pasal 22 Impor dibebaskan dari pemungutan 103
kepada Wajib Pajak yang: angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30 persen 1. Memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha tertentu sesuai lampiran PMK Nomor 86/ PMK.03/2020, yang diperbarui dengan PMK Nomor 110/PMK.03/2020. Insentif PPh pasal 22 Impor diberikan kepada 721 KLU; 2. Telah ditetapkan sebagai perusahaan yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE); atau 3. Telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin Pengusaha Dalam Kawasan Berikat (PDKB), pada saat pengeluaran barang dari Kawasan Berikat dari angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya terutang diberikan pada masa pajak April 2020 sampai dengan masa pajak Juni 2020 berdasarkan PMK Nomor 86/PMK.03/2020. Besaran tersebut diperbarui menjadi 50 persen dari angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya terutang untuk masa pajak Juli 2020 sampai dengan masa pajak Desember 2020 berdasarkan PMK 110/PMK.03/2020. Wajib Pajak menyampaikan pemberitahuan kepada kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui saluran tertentu pada laman Penerima fasilitas wajib menyampaikan laporan realisasi insentif PPh Pasal 25 setiap bulan. ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean. D. Insentif PPN Pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor diberikan melalui Surat Keterangan Insentif PPN berupa kemudahan proses pemberian restitusi kepada Pengusaha Kena Impor. Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Wajib Pajak mengajukan permohonan Surat Pajak (PKP). PKP dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak Keterangan Bebas melalui saluran tertentu sebagai PKP berisiko rendah sebagaimana laman Penerima pada fasilitas wajib menyampaikan laporan realisasi dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4c) Undang- Undang PPN. PKP yang diberikan pengembalian pembebasan PPh Pasal 22 Impor setiap bulan. Insentif diberikan pada masa pajak April 2020 pendahuluan kelebihan pembayaran pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut: sampai dengan masa pajak Desember 2020. 1. Memiliki Klasifikasi Lapangan Usaha C. Insentif Angsuran PPh Pasal 25 tertentu sesuai lampiran PMK Nomor 86/ Insentif diberikan kepada wajib pajak dengan kriteria sebagai berikut: PMK.03/2020, yang diperbarui dengan PMK Nomor 110/PMK.03/2020. Insentif PPN diberikan kepada 716 KLU; 1. Memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha 2. Telah ditetapkan sebagai Kemudahan tertentu sesuai lampiran PMK Nomor 86/ Impor Tujuan Ekspor (KITE); atau PMK.03/2020, yang diperbarui dengan 3. Telah mendapatkan izin Penyelenggara PMK Nomor 110/PMK.03/2020. Insentif Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan PPh Pasal 25 diberikan kepada 1.013 KLU; 2. Telah ditetapkan sebagai perusahaan yang Berikat, atau Kawasan Berikat (PDKB). izin Pengusaha Dalam mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE); atau 3. Telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan izin Pengusaha Dalam Berikat, atau Kawasan Berikat (PDKB). Untuk mendapatkan insentif PPN tersebut, PKP harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp5 miliar. Insentif diberikan pada masa pajak April 2020 sampai dengan masa pajak Insentif tersebut berupa pengurangan besaran Desember 2020. 104
BAB III - KEBIJAKAN DAN LANGKAH-LANGKAH PEMERINTAH DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 E. Penurunan Tarif PPh Badan efek di Indonesia paling sedikit 40 persen; Salah satu kebijakan perpajakan yang diatur dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 yakni penurunan tarif PPh untuk Wajib Pajak badan dalam negeri secara 3. Memenuhi persyaratan tertentu, yang terdiri dari: " PT harus dimiliki oleh paling sedikit 300 Pihak; " Masing-masing pihak tersebut hanya boleh memiliki saham kurang dari 5 bertahap sebagai berikut: persen dari keseluruhan saham yang 1. Menjadi sebesar 22 persen untuk tahun ditempatkan dan disetor penuh; pajak 2020 dan tahun pajak 2021; dan " PT dengan kriteria di atas harus sudah 2. Menjadi sebesar 20 persen yang mulai terpenuhi dalam waktu paling singkat berlaku pada tahun pajak 2022. 183 hari kalender dalam jangka waktu 1 Tahun Pajak; Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk " Wajib Pajak tersebut wajib meningkatkan pendanaan untuk investasi menyampaikan laporan kepada sehingga mendorong percepatan pemulihan Direktorat Jenderal Pajak. ekonomi nasional. Selain itu, dalam Perpu I Tahun 2020 tersebut, pemerintah juga tetap " Wajib pajak dalam negeri yang memenuhi kriteria di atas dapat memberikan tarif preferensi yang lebih rendah memperoleh penyesuaian tarif PPh bagi perusahaan terbuka yang menjual Badan sebesar 3 persen lebih rendah sahamnya di bursa berupa tarif 3 persen lebih dari tarif normal PPh badan dalam rendah dari tarif normal PPh badan; sehingga negeri dan bentuk usaha tetap. pada tahun 2020 dan tahun 2021, perusahaan terbuka yang memenuhi persyaratan tertentu dikenai PPh sebesar 19 persen, dan mulai tahun 2022 dikenai PPh sebesar 17 persen. Pelaksanaan ketentuan tersebut lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka, yang kemudian diturunkan dalam PMK Nomor 123/PMK.03/2020 tentang Bentuk dan Tata Cara Penyampaian Laporan serta Daftar Wajib Pajak dalam Rangka Pemenuhan Persyaratan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka. Sementara itu, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi wajib pajak dalam negeri untuk memperoleh fasilitas fiskal tersebut, yaitu: 1. Berbentuk Perseroan Terbuka (PT); 2. Memiliki jumlah keseluruhan saham yang disetor dan diperdagangkan pada bursa 105
BAB IV - PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID19 MELALUI PC-PEN PADA BUN DAN KL PC-PEN BAB IV PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID-19 MELALUI PC-PEN PADA BUN DAN K/L PC-PEN Pasca terkonfirmasinya penyebaran Corona beberapa tahun terakhir persentase angka Virus Disease (COVID-19) pada awal Maret kemiskinan sudah mencapai level satu digit. tahun 2020 di Indonesia, Pemerintah bergerak langkah-langkah cepat untuk mengambil Proses penganggaran, penentuan kebijakan, strategis demi penanganan dampak penyebaran COVID-19 yang mempengaruhi segala aspek, seperti aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi yang berpotensi mempengaruhi fundamental perekonomian nasional. Pemerintah mewaspadai perkembangan ekonomi dan telah merespon melalui kebijakan stimulus fiskal yang harus dilakukan secara cepat dan tepat sasaran. Akselerasi belanja APBN melalui K/L dan BUN diyakini sebagai salah satu langkah strategis untuk menyelamatkan perekonomian nasional agar pertumbuhan ekonomi tidak terkoreksi terlalu dalam. Kebijakan diwujudkan dengan perencanaan kegiatan dan dituangkan dalam penganggaran. hingga merealisasikan PC-PEN yang seolah berkejaran dengan waktu membuahkan hasil dengan pencapaian penyerapan sebesar 82,23 persen atau sekitar Rp575,85 triliun. Capaian maksimal tersebut dijalankan dengan adanya pembatasan mobilitas melalui kebijakan PSBB transisi, pengetatan PSBB, PSBB proporsional, PSBB Mikro, dan ditambah fakta bahwa kasus positif COVID-19 masih terus mendaki tanpa berhenti sekejap. Dari sisi dunia usaha, selain pembatasan mobilitas manusia, banyaknya aktivitas yang digantikan dengan teknologi informasi turut membuat omset dan pendapatan ikut terjun bebas. Oleh karenanya Program PC-PEN ini diharapkan mampu mencegah perekonomian Indonesia terus penanganan Alokasi COVID-19 dan program PEN realisasi Pandemi (PC-PEN) bergerak dan mencegah terjadinya krisis yang meluas dan berkepanjangan. Tahun 2020 sebesar Rp695,2 triliun yang pelaksanaannya dilakukan oleh K/L dan BUN melalui DIPA, serta dengan memberikan insentif perpajakan melalui skema non DIPA berupa fasilitas insentif perpajakan. Hal ini menjadi bukti bahwa PC-PEN dijalankan semaksimal mungkin menyentuh dan dirasakan oleh semua kalangan masyarakat. Tidak hanya membantu Dilihat dari struktur DIPA dalam APBN dan Non DIPA, realisasi PC PEN sebesar Rp575,85 Triliun terbagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama sekitar 38,90 persen berasal dari realisasi kegiatan yang dilaksanakan oleh K/L. Bagian kedua dilaksanakan oleh BUN yang menyumbangkan 43,93 persen dari total dunia usaha sebagai pelaku aktif dalam juga menggerakkan perekonomian namun realisasi PC-PEN. . Alokasi dan realisasi dalam PC PEN secara umum ditampilkan dalam Tabel menyentuh kalangan tidak mampu yang dalam 3. 107
108 GRAFIK 24
109
Tabel 3 - Penanganan Dampak Pandemi COVID-19 melalui KL PC-PEN (dalam Rupiah) Sumber : Daftar rekapitulasi BAR PC PEN 2020
BAB IV - PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID19 MELALUI PC-PEN PADA BUN DAN KL PC-PEN Cluster Kesehatan tahun 2020, alokasi dan realisasi anggaran PC Kebijakan di bidang kesehatan dikeluarkan sebagai bentuk kehadiran pemerintah untuk PEN di cluster kesehatan yang dijalankan oleh BUN sebagai berikut: kesehatan seluruh rakyat Indonesia dalam A. Program Insentif Tenaga Kesehatan Daerah menghadapi pandemi COVID-19. Langkah- langkah kebijakan yang telah dilakukan meliputi aktivasi RS rujukan, RS darurat, dukungan peralatan dan tenaga medis, pengetesan dan penelusuran, physical distancing, work and study from home, hingga Pembatasan Sosial Berskala Besar di beberapa wilayah di Indonesia. Insentif Tenaga Kesehatan Daerah berasal dari alokasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan yang bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada tenaga kesehatan yang berjuang untuk menangani COVID-19. Pada tahun 2020, insentif tenaga kesehatan diberikan mulai bulan Maret 2020 Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk s.d. Desember 2020 dan dapat diperpanjang penyediaan fasilitas kesehatan, karantina, jika ada kebijakan baru terkait penanganan pengadaan alat pelindung diri (APD) bagi para pandemi COVID-19. tenaga kesehatan, biaya klaim perawatan pasien COVID-19, pengadaan sarana dan prasarana Dasar Hukum Pelaksanaan: 1. Peraturan Menteri Keuangan Republik serta alat kesehatan, kefarmasian, pengujian COVID-19, serta biaya operasi dan sosialisasi penegakan PSBB dan protokol kesehatan. Selain itu, Pemerintah juga memberikan stimulus berupa insentif bagi tenaga kesehatan yang berperan besar dalam penanganan pandemi COVID-19, termasuk pemberian santunan bagi para tenaga kesehatan yang gugur saat melaksanakan tugas. Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional. 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/ Stimulus untuk penanganan di sektor kesehatan MENKES/392/2020 Tentang Pemberian dialokasikan semula sebesar Rp87,55 triliun Insentif Dan Santunan Kematian Bagi kemudian direklasterisasi menjadi diperkirakan Tenaga Kesehatan Yang Menangani Rp99,5 triliun pada 16 Desember 2020. Sampai COVID-19. dengan Desember tahun 2020, anggaran 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor sektor kesehatan telah direalisasikan sebesar 13/KMK.7/2020 tentang Rincian Alokasi Rp62,67 triliun antara lain untuk 1,07 juta orang penerima insentif tenaga kesehatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan dan Tata Cara Pengelolaan pusat dan daerah (akumulasi pembayaran), Dana Cadangan TA 2020. santunan kematian bagi 194 tenaga kesehatan, penyaluran bantuan iuran JKN bagi 41,59 juta 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor tentang Tata Cara 14/KMK.7/2020 Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor tentang Tata Cara 14/KMK.7/2020 Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana COVID-19, pengadaan awal vaksin COVID-19, Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan serta pemberian insentif perpajakan di bidang (BOK) Tambahan Gelombang II TA 2020. Kesehatan sebesar Rp4,05 triliun. 5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KMK.7/2020 tentang Tata Cara Kegiatan dalam cluster kesehatan ini dijalankan oleh Bagian Anggaran BUN dan Bagian Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pada (BOK) Tambahan Gelombang III TA 2020. 111
GRAFIK 25
BAB IV - PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID19 MELALUI PC-PEN PADA BUN DAN KL PC-PEN Realisasi Dana BOK Tambahan sampai Desember 2020 terdapat kekurangan alokasi dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar anggaran sebesar Rp1.118.336.624.000 Rp4.173.318.578.376 atau 99,99 persen dari sehingga KPA mengusulkan revisi pagu Rp4.173.330.000.000. Realisasi Dana penambahan pagu DIPA Tahun Anggaran BOK Tambahan tersebut telah sesuai dengan 2020 semula Rp3.000.000.000.000 menjadi nota dinas rekomendasi gelombang 1 sampai Rp4.118.336.624.000. Berdasarkan penjelasan dengan rekomendasi gelombang 6 penyaluran dari BPJS Kesehatan, kenaikan jumlah peserta Dana BOK Tambahan TA 2020. Capaian output tersebut disebabkan pada Tahun 2020 BOK Tambahan ini adalah 449.581 orang terdapat peserta pasif (menunggak iuran) yang tenaga kesehatan. kemudian diaktifkan kepesertaannya oleh BPJS B. Program Bantuan Iuran JKN Kesehatan karena telah melunasi tunggakan selama 6 bulan dari ketentuan semula harus Pembayaran iuran peserta PBI Jaminan melunasi tunggakan selama 24 bulan terlebih Kesehatan sebesar Rp42.000 per orang per dahulu agar kepesertaan dapat diaktifkan serta bulan dan Bantuan iuran peserta PBPU dan BP adanya perpindahan kelas peserta dari kelas dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III sebesar Rp16.500 per orang per bulan. Penyaluran dilaksanakan oleh Satker Direktorat Sistem Perbendaharaan, DJPb dengan pagu rawat I dan II ke kelas rawat III. KPA BUN melakukan perhitungan selisih lebih/ kurang atas pembayaran bantuan iuran kepada BPJS Kesehatan setiap triwulan berdasarkan sebesar Rp4.118.336.624.000. hasil reviu pembayaran bantuan iuran pada BPJS Dasar Hukum Pelaksanaan: Kesehatan yang dilakukan oleh Inspektorat 1. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Jenderal Kementerian Keuangan setelah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan triwulan berakhir. Pada Triwulan III Tahun 2020 Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang dari catatan hasil reviu Inspektorat Jenderal Jaminan Kesehatan. terdapat kelebihan pembayaran bantuan iuran 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor pada BPJS Kesehatan sebesar Rp52.486.500 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan dan KPA BUN telah melakukan perhitungan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta selisih lebih/kurang atas pembayaran bantuan Penerima Bantuan Iuran Jaminan iuran dan kemudian melakukan perhitungan/ Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan pemotongan pada pembayaran tagihan Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pekerja bantuan iuran bulan November 2020 kepada Dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang BPJS Kesehatan. Perawatan Kelas III, Dan Bantuan Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Jumlah utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 sebesar Rp284.998.507.000. Nilai Utang dimaksud merupakan perhitungan Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2020 dari : 1. Tagihan BPJS Kesehatan atas kekurangan Dana Bantuan Iuran Bulan Desember 2020 dengan memperhitungkan temuan Reviu adalah sebesar Rp4.118.240.745.500 atau Itjen Kementerian Keuangan Triwulan IV hampir 100 persen dengan capaian output Tahun 2020, sebagai berikut : mencapai sekitar 41,59 juta penerima. Berdasarkan proyeksi BPJS Kesehatan untuk a. Terdapat kekurangan pembayaran iuran bulan Desember bantuan kebutuhan alokasi anggaran sampai dengan 2020 dari Direktorat Sistem Perbendaharaan selaku KPA 113
sebesar Rp287.318.572.000. Hal PEN, BPKP juga melakukan pengawasan atas tersebut terjadi karena tagihan pembayaran bantuan iuran bulan Juli sampai bantuan iuran bulan Desember dengan Oktober 2020. Hasil pengawasan BPKP 2020 mempertimbangkan sisa pagu berupa rekomendasi kepada KPA BUN untuk anggaran tahun 2020. memperhitungkan adanya potensi kelebihan b. Berdasarkan pembayaran tagihan pembayaran sebesar Rp940.945.500 yang bantuan iuran Triwulan IV tahun terdiri dari kelebihan karena ketidaktepatan 2020 terdapat kelebihan pembayaran jumlah sebesar Rp376.233.000 dan kelebihan sebesar Rp403.507.500. karena ketidaktepatan sasaran sebesar c. Hasil pengujian kembali Rp564.712.500. KPA telah menindaklanjuti (reperformance) periode Juli- rekomendasi BPKP tersebut dengan melakukan September 2020 adalah sebesar koordinasi dengan BPKP, Inspektorat Rp25.278.000 Jenderal Kementerian Keuangan dan BPJS d. Sehingga kekurangan pembayaran Kesehatan. Hasil koordinasi yaitu KPA meminta bantuan iuran oleh KPA Triwulan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan IV tahun 2020 adalah jumlah untuk melakukan penelitian atas data hasil perhitungan dari ketiga poin di pengawasan BPKP tersebut dan meminta atas sebesar Rp286.889.786.500 konfirmasi kepada BPJS Kesehatan. Hasil (Rp287.318.572.000 - Rp403.507.000 penelitian Inspektorat Jenderal Kementerian
Rp25.278.000). KPA sudah Keuangan dan hasil konfirmasi BPJS Kesehatan melakukan rekonsiliasi sehingga tersebut akan menjadi bagian dari hasil reviu dapat dibayarkan setelah selesai Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan revisi pencantuman tunggakan pada yang selanjutnya menjadi dasar bagi KPA BUN halaman IV DIPA. untuk melakukan perhitungan selisih lebih/ 2. Hasil Pemeriksaan BPK atas BA.999.08 kurang atas pembayaran bantuan iuran kepada Belanja Lainnya: BPJS Kesehatan Triwulan IV 2020 sebagaimana a. Terdapat irisan PBI APBN dan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Bantuan Iuran mengakibatkan terjadi Nomor 78/PMK.02/2020. penagihan double Bantuan Iuran dan PBI APBN, sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar C. Program Insentif Perpajakan di Bidang Kesehatan Rp1.840.624.500 Subsidi PPN DTP atas penyerahan BKP dan/ b. Masalah peserta Penerima Bantuan atau JKP yang Diperlukan Dalam Rangka Iuran lebih besar dari BAR akhir Penanganan Pandemi COVID-19 kepada pihak- tahun sehingga Rp50.655.000. terjadi kelebihan pihak seperti rumah sakit rujukan COVID-19 atau pihak lain yang ditunjuk untuk membantu 3. Atas hasil reviu Itjen Kementerian penanganan pandemi COVID-19. Keuangan yang selanjutnya juga telah dilakukan Pemeriksaan oleh BPK sehingga Dasar hukum pelaksanaan program ini adalah nilai utang kepada pihak ketiga sebesar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/ perhitungan dua poin di atas sebesar PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Rp284.998.507.000 - (Rp286.889.786.500 - Rp1.840.624.500 - Rp50.655.000) Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19. Berdasarkan penugasan oleh Pemerintah Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan kepada BPKP atas pengawasan program PC- Nomor 239/PMK.03/2020, badan/instansi 114
BAB IV - PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID19 MELALUI PC-PEN PADA BUN DAN KL PC-PEN pemerintah yang ditunjuk untuk melakukan penanganan pandemi COVID-19, rumah sakit z Biaya klaim perawatan pasien COVID-19 dan operasional penanganan Pandemi rujukan pasien pandemi COVID-19, serta pihak COVID-19 sebesar Rp22.103.261.069.765 lain yang ditunjuk untuk membantu penanganan untuk 200 ribu lebih pasien. pandemi COVID-19 dapat memperoleh Fasilitas PPN DTP atas barang dan jasa yang digunakan z Insentif Tenaga Kesehatan bagi sekitar 624 ribu lebih tenaga kesehatan yang untuk keperluan penanganan pandemi menangani Pandemi COVID-19 di tingkat COVID-19. Realisasi PPN DTP atas Alat pemerintah pusat. Insentif tersebut Kesehatan berdasarkan dari data Satuan Kerja menghabiskan anggaran sebanyak Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara Rp4.653.033.999.048. sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.936.218.632.936 yang z Santunan kematian bagi 194 orang tenaga kesehatan yang meninggal akibat merupakan pembayaran atas tagihan Tahun penanganan COVID-19 selama tahun 2020 2020. Barang/jasa yang telah diberikan fasilitas sebesar Rp58.800.000.000. PPN DTP antara lain obat-obatan, vaksin, peralatan laboratorium, peralatan pendeteksi, z Pengadaan vaksin untuk penanggulangan pandemi COVID-19 yang merealisasikan peralatan pelindung diri, peralatan untuk anggaran sejumlah Rp633.846.000.000 perawatan pasien, dan peralatan pendukung lainnya. Selain pemberian fasilitas PPN 2. Kementerian Pertahanan Ditanggung Pemerintah tersebut, terdapat pula insentif perpajakan di bidang Kesehatan yang Kementerian Pertahanan dalam rangka PC- PEN mendapatkan alokasi anggaran sebesar tidak masuk dalam DIPA (Non DIPA). Hingga 31 Rp9.500.006.685.640 dan atas alokasi tersebut Desember 2020, realisasi insentif perpajakan non DIPA mencapai Rp2.117.462.771.644 telah terealisasi sebesar Rp9.499.989.382.650 atau penyerapan mencapai hampir 100 persen. Untuk kegiatan yang dijalankan oleh Bagian Anggaran K/L, alokasi dan realisasi anggaran PC-PEN tahun 2020 sebagai berikut: 1. Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan merupakan Peruntukan atas Kementerian Pertahanan antara lain: z Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) z Pengadaan Obat-obatan dan vitamin z Pengadaan persediaan habis pakai untuk test PCR dan Alat rapid test (reagen), alat test PCR yang mobile dan peralatan realisasi PC-PEN pada Kementerian dengan pagu anggaran terbesar dalam rangka PC-PEN pada sektor kesehatan, mengingat tugas fungsi Kementerian Kesehatan sebagai instansi yang memiliki pendukungnya, alat test PCR applied biosystem, alat rapid test swab z Pengadaan Ventilator invasif z Pembentukan Rumah Sakit Lapangan fasilitas dan tenaga kesehatan terbanyak. Pada Tahun 2020 Kementerian Kesehatan mendapatkan alokasi anggaran PC-PEN sebesar Rp28.631.962.443.581 dengan realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp27.448.941.068.813 atau penyerapan mencapai 95 persen. sebanyak 2 unit z Peralatan Rumah Sakit kapal laut KRI dr Soeharso dan KRI Semarang z Operasi Pendisiplinan Pelaksanaan Protokol Kesehatan dalam Menghadapi Pandemi COVID-19. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dari bulan Agustus sampai Alokasi anggaran PC-PEN pada Kementerian Kesehatan diperuntukkan pada belanja antara dengan Desember 2020 untuk semua personil TNI yang terlibat dalam operasi lain: z Pembayaran peserta jasa penyuluhan kepada relawan terkait penanganan 115
COVID-19/kesehatan 5. Kementerian Komunikasi dan Informatika z Pengadaan sarana pendukung komunikasi untuk kegiatan penugasan dan data penanganan pandemi COVID-19 Pusat Rehabilitasi Kemhan TA. 2020 z Perjalanan dinas pasukan dalam rangka operasi pendisiplinan Protokol Kesehatan Jaringan komunikasi saat Pandemi terjadi memainkan peran penting, di tengah terbatasnya mobilitas masyarakat sedangkan pelayanan Kesehatan harus terus berjalan. Oleh karenanya, dalam cluster Kesehatan ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika 3. Kepolisian Negara RI menerima alokasi anggaran program PEN POLRI dalam rangka PC-PEN mendapatkan alokasi Rp3.145.407.026.000 dan terealisasi sebesar Rp3.141.616.239.091 atau penyerapan mencapai hampir 99,88 persen. Peruntukan atas realisasi PC-PEN pada POLRI antara lain: z Dukungan kegiatan operasi pengamanan dalam rangka pendisiplinan penerapan protokol kesehatan sebesar Rp161.008.840.000 yang digunakan untuk kegiatan Sewa Akses Internet Fasilitas Kesehatan (Puskesmas) dalam rangka penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN TA 2020. Sampai dengan Akhir Desember 2020, Kementerian Kominfo berhasil merealisasikan anggarannya sebesar Rp161.005.987.685 dengan capaian output yang tersebar hingga 2.901 lokasi. z Pengadaan peralatan pengamanan anggota di lapangan Selain memperoleh alokasi anggaran pada z Pengadaan alat kesehatan habis pakai (test PCR dan Alat rapid test/reagen, alat cluster kesehatan, Kementerian Komunikasi juga memperoleh alokasi dan Informatika rapid test swab), alat kesehatan penunjang, anggaran Penanganan Pandemi COVID-19 dan dan alat laboratorium z Pengadaan Ambulance PEN pada cluster sektoral K/L dan Pemda yang akan dijelaskan pada bagian berikutnya. 4. Badan Nasional Penanggulangan Bencana 6. Kementerian Ristek/BRIN Alokasi anggaran untuk Program PEN Dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 pada BNPB pada tahun 2020 sebesar dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Kemenristek/ Rp10.092.372.374.000, dengan realisasi BRIN memperoleh alokasi anggaran untuk sebesar Rp9.180.269.886.231 atau sebesar kegiatan Pengembangan Vaksin COVID-19 90,96 persen. Peruntukan atas realisasi PC-PEN Merah Putih dan Artikel Kesehatan dan Obat, pada BNPB antara lain: z penyediaan belanja penanganan pandemi dan Hak Kekayaan Intelektual Produktif, sebesar Rp94.509.173.000 dengan realisasi COVID-19; sebesar Rp80.809.575.120 atau 85,5 persen z insentif tenaga medis; z santunan kematian tenaga medis; z bantuan iuran Nasional; Jaminan Kesehatan dari total alokasi anggaran, dengan rincian sebagai berikut: z Artikel Kesehatan dan Obat, dan Hak Kekayaan Intelektual Produktif z pengadaan alat kesehatan, sarana dan prasarana, serta dukungan sumber daya Program ini dilaksanakan oleh Satuan Kerja Deputi Risbang dengan alokasi anggaran manusia bagi Gugus Tugas COVID-19/ sebesar Rp30.000.000.000 dengan Satuan Tugas COVID-19; realisasi total sebesar Rp29.100.000.000 z insentif perpajakan di bidang kesehatan; berupa pemberian Penghargaan Artikel dan Ilmiah Berkualitas Bidang Kesehatan z penanganan Kesehatan lainnya. dan Obat. Penghargaan tersebut sesuai 116
BAB IV - PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID19 MELALUI PC-PEN PADA BUN DAN KL PC-PEN Tabel 4 - Realisasi Pengembangan Vaksin COVID-19 Merah Putih No 1 Kode Satker 401518 Satker Deputi Penguatan Inovasi Akun 522192 Realisasi (Kas) Keterangan 1.086.167120 1. Kegiatan Penyusunan Peta Jalan pengembangan Sarana dan Prasarana Vaksin Merah Putih Indonesia 2. Kegiatan Penyusunan Peta Jalan Manajemen Pengelolaan Pengembangan Vaksin Merah Putih Indonesia 3. Kegiatan Penyusunan Peta Jalan Sumber Daya Manusia Pengembangan Vaksin Merah Putih Indonesia 2 3 401518 401518 Deputi Penguatan Inovasi Deputi Penguatan Inovasi 532119 533119 50.623.408.000 Pengadaan Peralatan Pengembangan Vaksin Merah Putih di Eijkman, ITB dan ILSC Tidak terealisasi TOTAL 51.709.575.120 dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Rp816.874.770.200. Mengingat dinamisnya Komitmen pada Direktorat Pengelolaan perkembangan dalam menghadapi Pandemi Kekayaan Intelektual Nomor 191/E5.3/ COVID-19 dan perubahan kebijakan dalam KPT/2020 Tanggal 13 November 2020. rangka PEN, maka dalam struktur anggaran z Pengembangan Vaksin COVID-19 Merah Putih BIN pada cluster kesehatan terdapat 2 sumber pengalokasiannya, yaitu: Program ini dilaksanakan oleh Satuan Kerja Deputi Penguatan Inovasi dengan z Berasal dari refocussing dan realokasi dengan menggunakan akun 521219 pagu anggaran sebesar Rp64.509.173.000 Belanja Barang Non Operasional Lainnya yang terealisasi sebesar Rp51.709.575.120 sampai akhir tahun anggaran (lihat Tabel 4) sebesar Rp264.032.512.030. Anggaran ini antara lain untuk kegiatan: " 5 paket pembayaran subgugus tugas, 7. Badan Intelijen Negara honor tim medis, pengembangan aplikasi Lacak dan Premise, dan Kegiatan penanganan pandemi COVID-19 dan pengadaan sembako. PEN pada cluster kesehatan juga dijalankan " 50 Kontrak tahap I berupa oleh Badan Intelijen Negara (BIN). Dalam pengadaan alat kesehatan dengan kegiatan ini, BIN mendapatkan alokasi sebesar Rp817.677.915.000 dan hingga akhir distribusi kepada UGM, UNAIR, RS Persahabatan, LBM Eijkman, Pemkot tahun 2020 berhasil merealisasikan sebesar Surabaya, RS Polri, Poliklinik, Lab Mobile, BNPB, Kemenkes, Kantor BIN, 117
GRAFIK 26 118
BAB IV - PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID19 MELALUI PC-PEN PADA BUN DAN KL PC-PEN Relawan, dan Tim Medis. masyarakat kelas menengah bawah. Selain itu " 29 Kontrak tahap II berupa pengadaan Pemerintah juga memberikan stimulus yang alata kesehatan dengan distribusi ditujukan sebagai respon atas potensi ancaman kepada Pemkot Surabaya, Poliklinik, yang luar biasa terhadap kesejahteraan BNPB, Kemenkes, Kantor BIN, masyarakat. " Relawan, dan Tim Medis. 23 kontrak pengadaan aset dalam penanggulangan COVID-19 berupa alat kesehatan, kendaraan disinfektan, ambulance, dan lainnya. PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Salah satu tujuan program tersebut untuk menanggulangi kemiskinan pada masyarakat z Tambahan alokasi anggaran dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA yang terdampak pandemi COVID-19 agar tetap mendapatkan fasilitas layanan kesehatan dan 999.08) ke BA 050 untuk Treatment layanan pendidikan. Adapun fasilitas layanan sebesar Rp817.677.915.000 sesuai Surat kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan Nomor: S-290/MK.2/2020 tanggal 9 bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi, dan Oktober 2020 dengan realisasi sebesar kontrak). Rp816.874.770.300 (12 imunisasi serta timbang badan anak balita dan anak prasekolah. Sedangkan fasilitas Pelaksanaan Treatment merupakan layanan pendidikan meliputi pendaftaran dan upaya konsisten BIN dalam memberikan pembelajaran pendidikan pada jenjang sekolah pelayanan pengobatan kepada dasar dan menengah. Selain fasilitas kesehatan pasien positif COVID-19 (internal dan dan pendidikan, PKH juga memberikan bantuan eksternal), aktif mendukung program sosial beras untuk kelompok masyarakat penyelenggaraan kegiatan Dekontaminasi miskin dan rentan serta masyarakat yang di berbagai titik lokasi rawan penyebaran berpenghasilan rendah seperti buruh bangunan, COVID-19, serta Pelaksanaan Sosialisasi pekerja pabrik, petani, dan pedagang kecil. dan Edukasi kepada masyarakat terkait kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID-19. Alokasi Program PEN untuk sektor perlindungan sosial semula sebesar Rp203,90 triliun kemudian direklasterisasi menjadi diperkirakan Cluster Perlindungan Sosial Rp230,20 triliun pada 16 Desember 2020. Target penerima manfaat dari sektor perlindungan sosial antara lain penerima program PKH Pembatasan Sosial Berskala Besar memberikan sebesar 10 juta Keluarga Penerima Manfaat dampak cukup baik dalam menekan penyebaran (KPM), kartu Sembako sebesar 19,2 juta KPM, COVID-19. Di sisi lain, kebijakan ini cukup memukul pergerakan ekonomi masyarakat diskon listrik sebesar 31,40 juta rumah tangga, bantuan tunai non-Jabodetabek sebesar 9,2 kelas menengah dan bawah. Pemerintah hadir juta KPM, bantuan paket sembako Jabodetabek di seluruh lapisan masyarakat. Perlindungan sosial yang dilakukan adalah dengan Program sebesar 1,9 juta KPM, BLT Dana Desa sebesar 8 juta orang, penerima Kartu Prakerja sebesar Keluarga Harapan (PKH), pemberian logistik/ 5,6 juta peserta, dan 12,4 juta orang penerima pangan/Sembako, Bantuan sosial Jabodetabek bantuan subsidi gaji/upah. dan non jabodetabek, perluasan kartu Prakerja, diskon listrik rumah tangga 450 VA dan 900 Sampai dengan Desember tahun 2020, VA, serta BLT Dana Desa. Melalui PEN sektor perlindungan sosial, Pemerintah berusaha anggaran cluster perlindungan sosial telah direalisasikan sebesar Rp216,59 triliun antara menjaga kebutuhan pokok dan konsumsi lain untuk 10 juta KPM penerima manfaat PKH, 119
Tabel 5 - Realisasi Program Kartu Prakerja Sumber: LK Tahun 2020 (Audited) UAKPA BA BUN 999.08 19,41 juta KPM kartu sembako, 2,2 juta KPM Program Kartu Prakerja diharapkan bahwa Paket Sembako Jabodetabek, 9,18 juta KPM dalam rangka perluasan kesempatan kerja, BST non-Jabodetabek, 5,5 juta peserta Kartu peningkatan produktivitas, dan daya saing bagi Prakerja, 32,1 juta rumah tangga penerima angkatan kerja, perlu diberikan pengembangan diskon tarif listrik, 8 juta KPM BLT Dana Desa, kompetensi kerja sehingga perlu dilaksanakan dan 12,4 juta penerima bantuan subsidi gaji/ Program Kartu Prakerja. Program Kartu upah. Kegiatan yang dilaksanakan pada cluster Prakerja adalah program pengembangan perlindungan sosial menggunakan Bagian kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari Anggaran BUN dan Bagian Anggaran K/L. kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan Rincian alokasi dan realisasi anggaran PC PEN di bidang perlindungan sosial pada BUN sebagai berikut: hubungan kerja, dan/atau pekerja/ buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Kartu Prakerja adalah kartu penanda atau identitas yang diberikan kepada penerima manfaat A. Program Kartu Prakerja Program Kartu Prakerja yang digunakan untuk mendapatkan Pelatihan dan Insentif. Pandemi COVID-19 membuat banyak orang Penerima Kartu Prakerja berhak mendapatkan yang kehilangan pekerjaan. Begitu juga dengan bantuan biaya dengan besaran tertentu untuk adanya pandemi COVID-19 menuntut jenis mengikuti Pelatihan yang meliputi pembekalan pekerjaan dilakukan secara online di mana Kompetensi Kerja, peningkatan Kompetensi sebelumnya pekerjaan dilakukan secara Kerja, atau alih Kompetensi Kerja. konvensional. Dengan adanya kondisi seperti ini maka Pemerintah berupaya menyiapkan Dalam rangka Program PEN melalui Program pekerja untuk lebih siap dalam bekerja di Kartu Prakerja telah ditetapkan Peraturan masa pandemi ini Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Presiden nomor 36 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor Pengembangan Kompetensi Kerja melalui 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur 120
BAB IV - PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID19 MELALUI PC-PEN PADA BUN DAN KL PC-PEN dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020, B. Program Diskon Listrik bahwa pengalokasian pagu untuk Program Kartu Prakerja dalam rangka Program PEN, terdapat pada Belanja Lain-Lain. Berdasarkan Laporan Keuangan BA BUN Belanja Lain Lain (999.08) Tahun 2020 (Audited) bahwa Penanganan Dampak Pandemi COVID-19 pada satker Manajemen Pelaksana Program (MPP) Kartu Prakerja dengan pagu sebesar Rp20.000.000.000.000 telah terealisasi sebesar Rp18.252.242.050.924 atau sekitar 91,26 persen dengan output dapat dimanfaatkan oleh Program ini diwujudkan dalam penyaluran Belanja Subsidi Listrik - Penanganan Pandemi COVID-19 untuk pemberian Diskon Tarif Rumah Tangga daya 450 VA dan 900 VA bersubsidi serta Diskon Tarif Bisnis dan Industri daya 450 VA kepada PT PLN (Persero) yang termasuk dalam program perlindungan sosial dalam rangka menghadapi dampak COVID-19 yang penyalurannya dilaksanakan oleh KPA Subsidi Energi di Direktorat Jenderal Anggaran. 5,6 juta orang (lihat Tabel 5). Dasar Hukum Pelaksanaan: Terdapat piutang bukan pajak pada Program Kartu Prakerja sebesar Rp1.376.243.745 yang merupakan pengembalian atas belanja operasional Manajemen Pelaksana atas 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2020 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyediaan, Pembayaran, Bantuan dan Pertanggungjawaban kegiatan Diseminasi dan Evaluasi Tata Kelola Penyelenggaraan Program Kartu Prakerja melalui platform digital SISNAKER (Sistem Informasi Ketenagakerjaan) sebesar Rp255.000 pengembalian atas realisasi tagihan PT Mitracomm Ekasarana sebesar Rp1.161.648.181 dan Pengembalian atas realisasi tagihan PT Sosial Teknologi Indonesia Pembayaran Tagihan Listrik Perusahaan (Persero) PT Perusahaan Perseroan Listrik Negara bagi Pelanggan Golongan Industri, Bisnis, dan Sosial dalam rangka Pelaksanaan Program PEN. 2. PMK Nomor 174/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik. sebesar Rp214.340.564. Pada Program Kartu Prakerja ini terdapat Utang Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp7.205.000 yang merupakan penyetoran dana dari peserta Program Kartu Prakerja ke rekening RPL BNI Pemberian Diskon Tarif Tenaga Listrik Konsumen PT PLN (Persero) didasari kebijakan Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan MPPKP. Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 mengenai Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh Pada CaLK LK BA BUN Lain lain (999.08) Tahun 2020 (Audited) pengungkapan lain-lain PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 139K/26/ dijelaskan bahwa MPP Kartu Prakerja setelah MEM/2020 tentang Penetapan Diskon Tarif tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan terdapat keuangan diselesaikan, laporan Tenaga Listrik Konsumen PT PLN (Persero) Dalam Rangka Menghadapi Dampak COVID-19. tagihan sebesar Rp347.164.595.994 yang Penyaluran diskon tarif listrik dimaksud masih menunggu keputusan Legal Opinion dilaksanakan dengan ketentuan sebagai (LO) dari Jaksa Agung Muda Bidang Perdata berikut: dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) untuk dilakukannya pembayaran kepada mitra Platform Digital atau Lembaga Pelatihan. 1. Pelanggan rumah tangga daya 450 VA (R1/ TR 450 VA) berlaku April - Desember: " Reguler (Pascabayar): rekening listrik gratis (biaya pemakaian dan biaya 121
beban); C. Program BLT Dana Desa " Prabayar: setiap bulannya diberikan token gratis sebesar pemakaian bulanan tertinggi dari pemakaian 3 bulan terakhir; 2. Pelanggan rumah tangga daya 900 VA (R1/ TR 900 VA) berlaku April - Desember: " Reguler (Pascabayar): rekening listrik dibayar 50 persen (biaya pemakaian dan biaya beban); " Prabayar: setiap bulannya diberikan token listrik gratis sebesar 50 persen x pemakaian bulanan tertinggi dari pemakaian 3 bulan terakhir; 3. Pelanggan Bisnis daya 450 VA (B1/450 VA) dan Industri daya 450 VA (I1/450 VA) berlaku Mei - Desember: " Reguler (Pascabayar): rekening listrik gratis (biaya pemakaian dan biaya beban); " Prabayar setiap bulannya diberikan token gratis sebesar pemakaian bulanan tertinggi dari pemakaian 3 bulan terakhir Alokasi Dana Desa Tahun 2020 sebesar Rp71,2 triliun seluruhnya berasal dari APBN yang penggunaannya diprioritaskan untuk BLT Desa. Besaran BLT Desa ditetapkan Rp600.000/ KPM/bulan untuk 3 (tiga) bulan pertama dan Rp300.000/KPM/bulan untuk 6 bulan selanjutnya. Penggunaan Dana Desa untuk BLT Desa sebagai jaring pengaman sosial diberikan dalam rangka menjaga daya beli masyarakat akibat terdampak pandemi COVID-19. Oleh karena itu, BLT Desa ditujukan kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang tidak termasuk penerima PKH, Kartu Sembako, Bantuan Sosial Tunai, Kartu Prakerja dan Bansos lainnya. Proyeksi kebutuhan BLT Desa adalah sebesar Rp31,8 triliun dengan target 12 juta KPM yang kemudian Kementerian Desa PDTT melakukan revisi target menjadi 8 juta KPM. Pendataan KPM dilakukan oleh Kepala Desa/ Tim Relawan Desa dengan pendampingan dari Pemda dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditetapkan oleh Kepala Desa berdasarkan hasil Atas pelaksanaan kebijakan diskon tarif Musyawarah Khusus/Insidentil Desa yang dimaksud, pembayaran kepada PT PLN berpedoman pada Peraturan Menteri Desa (Persero) dilakukan melalui mekanisme subsidi PDTT. listrik dengan pertimbangan bahwa pelanggan penerima diskon tarif juga merupakan pelanggan penerima subsidi listrik reguler. Berdasarkan Laporan Keuangan BA BUN Belanja Subsidi (999.07) Tahun 2020 (Audited) bahwa Pagu Anggaran sebesar Rp11.618.579.841.000 dan telah terealisasi Belanja Diskon Tarif Tenaga Listrik Konsumen PT PLN (Persero) sebesar Rp11.448.439.134.297 merupakan pembayaran Diskon Tarif Listrik Rumah Tangga daya 450 VA dan 900 VA bersubsidi serta Diskon Tarif Listrik Bisnis dan Industri daya 450 VA kepada PT PLN (Persero) yang termasuk dalam program perlindungan sosial dalam rangka menghadapi dampak COVID-19. Program diskon tarif listrik ini dimanfaatkan oleh 32 juta Rumah Tangga. Rincian Pagu dan Realisasi Program Diskon Tarif Listrik dapat dilihat pada Tabel 6. Mengingat program-program pemerintah berupa jaring pengaman sosial masuk dalam program PEN sehingga BLT Desa masuk dalam program PEN walaupun bukan merupakan DIPA baru melainkan termasuk ke dalam pagu Dana Desa sesuai Perpres tentang Rincian APBN. Dasar Hukum Pelaksanaan: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/ PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/ PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas PMK No 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. 3. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. 122
BAB IV - PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID19 MELALUI PC-PEN PADA BUN DAN KL PC-PEN Tabel 6 - Realisasi Program Diskon Listrik Kode Akun Jenis Belanja Pagu Anggaran (Rp.) Realisasi Belanja (Rp.) % 554111 Diskon Tarif Tenaga Listrik 11.618.579.841.000 11.448.439.134.297 98,54 1. Diskon Tarif Rumah Tangga 11.467.505.077.000 11.298.234.838.602 98,52 2. Diskon Tarif Bisnis dan Industri 151.074.764.000 150.204.295.695 99,42 Sumber: LK BA BUN Belanja Subsidi (999.07) Tahun 2020 (Audited) Sampai dengan 31 Desember 2020 realisasi z Bantuan Sosial Beras (BSB) penggunaan Dana Desa untuk BLT dari Program Rp23.737.018.473.021 dari Pemulihan Ekonomi sebesar total anggaran Sampai dengan periode yang berakhir 31 Desember 2020, pelaksanaan Belanja Rp31.800.000.000.000 dengan pencapaian output sebesar 7.865.603 Keluarga Penerima Manfaat. Bantuan Sosial Beras pada satuan kerja Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat telah terealisasi seluruh Proyeksi kebutuhan BLT Desa diproyeksinya pagu alokasinya yakni sebesar sebesar Rp31,8 triliun dengan target 12 juta Rp4.505.850.000.000. Penyaluran KPM yang kemudian Kementerian Desa PDTT bantuan ini menggunakan akun khusus melakukan revisi target menjadi 8 juta KPM, COVID-19 yakni Belanja Bantuan Sosial sehingga realisasi per tanggal 29 Desember untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk 2020 sebesar Rp22,78 triliun untuk 8 juta KPM. Barang - Penanganan Pandemi COVID-19 Penerima BLT Desa adalah: 1) petani dan buruh (573115). tani 88 persen, 2) pedagang dan UMKM 5 persen, 3) nelayan dan buruh nelayan 4 persen, z Paket Sembako Jabodetabek buruh 2 persen, guru 1 persen. Sampai dengan periode yang berakhir 31 Alokasi dan realisasi anggaran penanganan COVID-19 di bidang perlindungan sosial terdapat pada beberapa K/L sebagai berikut: Desember 2020, atas Belanja Bantuan Sosial Paket Sembako Jabodetabek pada satuan kerja Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial terealisasi sebesar 1. Kementerian Sosial Rp6.726.251.483.944 dari total alokasi Salah satu kebijakan Pemerintah dalam PEN adalah perbaikan kesejahteraan masyarakat untuk menjaga sisi demand pada perekonomian nasional. Kebijakan ini diwujudkan melalui Kementerian Sosial melalui alokasi anggaran sebesar Rp129.282.139.774.200 dengan realisasi sebesar Rp125.527.036.676.964 atau 97,1 persen, dengan rincian program kegiatan pagu berjumlah Rp6.732.786.600.000 atau sekitar 99,90 persen. Penyaluran paket sembako ini sepenuhnya menggunakan akun khusus COVID-19 yakni Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Bencana dalam Bentuk Barang - Penanganan Pandemi COVID-19 (576115). Pencatatan pengakuan beban bantuan sebagai berikut: sosial sembako sudah dilakukan 123
berdasarkan Berita Acara Serah Terima Bantuan Sosial Penanganan Pandemi (BAST). Hal tersebut didasarkan atas COVID-19 (574114), namun demikian pemeriksaan yang telah dilakukan oleh karena keterbatasan waktu sehingga revisi tim Inspektorat Jenderal Kementerian anggaran dan/atau ralat SPM/SP2D tidak Keuangan, BPK dan Tim PSKBS terkait dapat dilakukan. dengan BAST penerima bansos sembako mulai dari tahap 1 sampai dengan 12, serta bansos sembako komunitas 1 dan 2 se-Jabodetabek, bahwa bukti berita acara serah terima barang bantuan paket sembako sudah dilengkapi seluruhnya dan diberikan fisiknya secara langsung kepada Tim pemeriksa. Mengacu pada Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-947/PB/2020 tanggal 30 Desember 2020 perihal Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan, dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2020 Unaudited serta Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Akhir Tahun pada z Program Keluarga Harapan lampiran IV, Direktorat Jaminan Sosial Sampai dengan periode yang berakhir 31 Desember 2020, atas Belanja Bantuan Keluarga memutuskan untuk melakukan jurnal penyesuaian dari Beban Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial Dalam Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) pada satuan kerja Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Rp36.683.018.869.358 dari terealisasi sebesar total pagu alokasi sejumlah Rp36.713.986.000.000 atau hampir seluruhnya mampu terserap. Dalam pelaksanaan program ini yang terus Bentuk Uang (Reguler) menjadi Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp28.416.478.396.110 (jurnal dilakukan dengan nilai netto). z Program Kartu Sembako berkejaran dengan waktu di awal-awal pandemi, realisasinya menggunakan dua Sampai dengan periode yang berakhir 31 akun yakni akun reguler Belanja Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial dalam Bentuk Uang (574111) dan Belanja Bantuan Desember 2020, atas Belanja Bantuan Sosial Program Kartu Sembako telah terealisasi sebesar Rp39.376.633.472.066. Sosial untuk Perlindungan Sosial dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi PPK sepakat memasukkan Program Kartu Sembako sebagai bantuan sosial COVID-19 (574114). dalam rangka penanganan pandemi Berdasarkan PMK.02/2020 PMK tentang Nomor 185/ Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional, Bantuan COVID-19 dengan merujuk pada surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: S-947/PB/2020 tanggal 30 Desember 2020. Namun demikian, sampai dengan saat penyusunan laporan keuangan Sosial Program Keluarga Harapan merupakan bagian dalam Program PEN, hal ini menyebabkan ketidaktepatan penggunaan akun sehingga akun Belanja Bantuan Sosial Reguler (574111) harus dilakukan dan/atau meralat dokumen revisi anggaran (DIPA/POK) realisasi belum seluruh Satker yang telah merealisasikan belanja PC-PEN dengan tidak menggunakan akun-akun khusus PC-PEN melakukan revisi anggaran (DIPA/ POK) dan/atau meralat dokumen realisasi belanja (SPM/SP2D). Pada praktiknya di lapangan, terdapat kondisi tertentu belanja (SPM/SP2D) ke akun Belanja sehingga revisi anggaran dan/atau ralat 124
BAB IV - PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID19 MELALUI PC-PEN PADA BUN DAN KL PC-PEN SPM/SP2D tidak dapat dilakukan. Kondisi Jabodetabek sebesar dimaksud meliputi: " Satker tidak memiliki sisa pagu " Rp32.603.359.599.673. Bantuan Sosial Tunai bagi anggaran yang cukup untuk KPM Sembako Non PKH direalokasi menjadi akun-akun PC- Rp4.499.889.280.000. " PEN. Ralat akun pada SPM/SP2D memerlukan pemisahan jenis belanja yang berbeda (2 digit akun yang berbeda). Dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan sosial ini, Kementerian Sosial juga telah merealisasikan berbagai kegiatan pendukung seperti biaya kirim paket sembako untuk Papua dan Papua Barat, biaya kirim paket sembako Dengan mempertimbangkan bahwa untuk Jabodetabek, dan biaya distribusi tidak semua ketidaktepatan penggunaan bantuan sosial. akun terkait PC-PEN dapat dilakukan revisi anggaran dan/atau ralat SPM/ 2. Kementerian Agama SP2D, dalam rangka penyajian pos-pos Dalam rangka program PEN pada cluster laporan keuangan secara wajar dalam serta penyajian informasi atas dampak Perlindungan Sosial, Kementerian Agama melaksanakan berbagai kegiatan pada sub PC-PEN dalam laporan keuangan tahun cluster berupa Bantuan Internet dan Bantuan 2020 secara memadai, Satker dengan Gaji Honorer Guru. Alokasi anggaran yang kondisi sebagaimana dimaksud pada dua diperoleh Kementerian Agama berasal dari kondisi di atas dapat melakukan jurnal penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran penyesuaian untuk mengeliminasi akun (SABA) Kementerian Keuangan sebesar yang tidak sesuai (akun non PC-PEN) dan Rp2.345.324.385.000 dengan rincian realisasi mencatat akun yang seharusnya (akun PC- PEN). Atas hal tersebut, Direktorat PFM Wilayah I, II, dan III melakukan penyesuaian dengan koreksi antara beban dari akun Beban Bantuan Sosial untuk Penanganan Kemiskinan dalam Bentuk Uang (575111) per kegiatan sebagai berikut: z Bantuan Pembelajaran Jarak Jauh (Kuota sebesar Rp234.847.665.000 Internet) untuk 6.755.762 orang. z Bantuan Subsidi Upah Guru Non PNS yang sebesar Rp1.132.568.639.400 disalurkan kepada 623.109 guru. menjadi akun Beban Bantuan Sosial 3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Penanganan Kemiskinan dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi Program PEN dalam rangka Perlindungan COVID-19 (575114) dengan nilai total (jurnal dilakukan Rp39.395.597.722.066 Sosial pada Kemendikbud memiliki alokasi anggaran sebesar Rp9.668.051.620.000 untuk dengan nilai netto). kegiatan Subsidi Kuota Internet serta Bantuan Subsidi Upah. Sampai dengan akhir Desember z Bantuan Sosial Tunai 2020, total anggaran yang telah disalurkan Sampai dengan periode yang berakhir 31 Desember 2020, atas Belanja Bantuan Sosial Bantuan Sosial Tunai telah terealisasi sebesar Rp37.103.248.879.673 sebanyak Rp6.771.108.031.000 atau 70 persen dari pagu. Adapun rincian realisasi dan output dari masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut: dengan rincian sebagai berikut: " Bantuan Sosial Tunai Non- z Subsidi Kuota Internet Program bantuan kuota data internet untuk 125
mendukung penerapan pembelajaran Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan baru selama masa pandemi COVID-19 (PHI & JSK). Bantuan ini diberikan dalam bentuk melalui pendekatan Belajar Dari Rumah uang sebesar Rp600.000 perbulan selama (BDR) yang berdampak pada sebagian 4 bulan bagi Pekerja/Buruh berpenghasilan besar atau seluruh proses pembelajaran di bawah Rp5.000.000/bulan. Realisasi dilaksanakan berbasis media internet. Bantuan Subsidi Upah Tahun 2020 adalah Kegiatan ini dilakukan pada Pusat Data sebesar Rp29.483.021.996.500 dengan rincian dan Statistik Pendidikan Sekretariat Jenderal Kemendikbud. Sampai dengan penerima sebagai berikut: z Bantuan Tahap 1 diberikan kepada akhir Desember 2020, program bantuan 12.302.005 Penerima kuota internet ini berhasil disalurkan z Bantuan Tahap 2 diberikan kepada kepada 35.725.387 penerima dengan total 12.238.106 Penerima realisasi sejumlah Rp3.828.410.431.000. Dalam penyaluran BSU, terdapat alokasi z Bantuan Subsidi Upah (BSU) anggaran untuk kegiatan pendukung yang BSU merupakan Program PEN dalam rangka mendukung Kebijakan Keuangan dapat dilihat pada Tabel 7. Dalam penyaluran bantuan, terdapat beberapa Negara untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau menghadapi ancaman Perekonomian yang membahayakan Nasional dan/atau Stabilitas Sistem kendala dalam penyaluran dana disebabkan antara lain karena: z Rekening ditutup; z Rekening tidak ada transaksi dalam jangka yang Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi waktu tertentu; Nasional. BSU diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan PNS pada z Nama yang terdaftar tidak sama (contoh Muhammad dan Muhamad, Agus Triyanto satuan pendidikan negeri dan swasta. Kegiatan BSU ini dilaksanakan pada Satker Pamungkas tertulis Agus T Pamungkas); z Rekening terblokir (contoh sedang proses Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan penggantian Kartu Chip); Sekretariat Jenderal Kemendikbud. z Data NIK di bank tidak sesuai dengan data Hingga akhir Desember 2020, Bantuan NIK Penerima Subsidi; Subsidi Upah telah terealisasi sebesar Rp2.942.697.600.000 atau 80,35 persen z Bank penerima tidak ikut dalam Sistem Kliring Nasional (SKN) (Bank BPR); dan disalurkan kepada 2.009.668 orang. z Masih terdapat data perbaikan BPJS yang belum disampaikan ke Kemnaker sebanyak 4. Kementerian Ketenagakerjaan 41.204 orang penerima; Kementerian Ketenagakerjaan memperoleh anggaran PEN dalam cluster Perlindungan z Keterbatasan waktu dari pertengahan bulan Agustus sampai dengan Desember Sosial berupa BSU dan Jaring Pengaman 2020. Sosial (JPS), dengan total pagu sebesar Rp30.381.112.258.000 dan realisasi sebesar Rp29.483.840.923.223. Program BSU ini bertujuan untuk melindungi, meningkatkan mempertahankan, dan Untuk memitigasi permasalahan tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan telah melakukan upaya Pengendalian Internal: z Bekerja sama dengan Ditjen Pajak dalam pendapatan/gaji verifikasi melakukan kemampuan ekonomi Pekerja/Buruh dalam penanganan dampak Pandemi COVID-19 yang dikelola di bawah Ditjen Pembinaan Hubungan calon penerima bantuan subsidi Upah; z Melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawal akuntabilitas 126
BAB IV - PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID19 MELALUI PC-PEN PADA BUN DAN KL PC-PEN Tabel 7 - Realisasi Kegiatan Pendukung Penyaluran BSU Kementerian Ketenagakerjaan Kode URAIAN PAGU (Rp) REALISASI ANGGARAN % SISA DANA (Rp) 051 A Pembayaran Upah/Gaji bagi Pekerja/Buruh Persiapan Pelaksanaan Subsidi Upah/Gaji bantuan Pemerintah Subsidi 521241 Belanja Barang Non Operasional - Penanganan 521841 Belanja Barang Persediaan - Penangan 522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 Penetapan Peserta Penerima Bantuan Pemerintah Subsidi Upah/Gaji dan Pelaporannya 521241 Belanja Barang Non Operasional - Penanganan 522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 524115 Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi B C Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Subsidi Upah/Gaji 998.420.000 113.840.000 9.840.000 40.0000.000 64.00.000 436.200.000 82.200.000 22.400.000 331.600.000 350.180.000 818.926.723 82.240.000 9.840.000 39.000.000 33.400.000 322.166.723 82.200.000 9.200.000 230.766.723 316.320.000 82.02 72.24 100.00 97.50 52.19 73.86 100.00 41.07 69.59 90.33 179.493.277 31.600.000 - 1.000.000 30.600.000 114.033.277 13.200.000 100.833.277 33.860.000 521241 Belanja Barang Non Operasional - Penanganan 522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 524115 Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi D Pelaksanaan Pembayaran Bantuan Pemerintah Subsidi Upah/Gaji bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak 23.280.000 22.400.000 304.500.000 98.200.000 15.000.000 301.320.000 98.200.000 66.96 98.96 100.00 23.280.000 7.400.000 3.180.000 - 522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 98.200.000 98.200.000 100.00
pelaksanaan program; COVID-19. Refocussing dan realokasi diarahkan z Pendampingan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas untuk program-program penanganan penanggulangan serta pemulihan pasca Keuangan dan Pembangunan (BPKP); z Koordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan yaitu Ditjen Perbendaharaan COVID-19. Program yang dilakukan antara lain program padat karya, insentif perumahan, insentif sektor pariwisata, DID pemulihan dan Ditjen Kekayaan Negara. ekonomi, cadangan DAK fisik, pinjaman z Diawasi langsung oleh Itjen dan APIP daerah, dan cadangan perluasan. Kecepatan Kementerian Ketenagakerjaan. respon sangat dibutuhkan namun tetap memperhatikan akuntabilitas serta ketentuan yang berlaku. Cluster Sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Program sektoral K/L dan Pemda dilakukan untuk mendorong penyerapan tenaga Belanja negara yang tepat guna dan kerja melalui kegiatan pembangunan fisik, tepat sasaran adalah hal yang sangat penting. Penyesuaian mandatory spending, pergeseran dan refocussing anggaran pusat pemberdayaan masyarakat setempat, serta perluasan alternatif pendanaan bagi Pemda dalam bentuk pinjaman. dan daerah merupakan respon Pemerintah terhadap situasi luar biasa akibat pandemi Alokasi Program PEN untuk sektoral K/L dan pemda semula sebesar Rp106,11 triliun 127
GRAFIK 27 128
BAB IV - PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID19 MELALUI PC-PEN PADA BUN DAN KL PC-PEN kemudian direklasterisasi menjadi diperkirakan dan sisanya merupakan optimalisasi anggaran sebesar Rp67,86 triliun pada 16 Desember 2020, yang sudah ada dalam DIPA 2020 awal. untuk dukungan penanganan Program PEN Pemerintah kemudian menggagas adanya bagi Pemda, Pemerintah telah mengalokasikan program bantuan Subsidi perumahan melalui anggaran Dana Insentif Daerah (DID) Tambahan stimulus fiskal; sebesar Rp5 triliun, cadangan DAK Fisik sebesar Rp7,29 triliun, serta penyediaan fasilitas Pinjaman PEN Daerah sebesar Rp20 triliun. Pinjaman PEN Daerah dapat menjadi sumber alternatif dukungan pendanaan bagi daerah, khususnya bagi daerah-daerah yang memiliki kelayakan dan mengalami dampak COVID-19 yang relatif tinggi sehingga mampu membiayai penyediaan infrastruktur prioritas daerah. Pada tanggal 1 April 2020 dilakukan press conference terkait langkah penguatan perlindungan sosial dan stimulus ekonomi menghadapi dampak COVID-19. Pada program Perlindungan Sosial/Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net) terdapat tambahan insentif perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebanyak 1,5 triliun dengan perincian: Sampai dengan Desember tahun 2020, 1. Rp788.790.030.000 dialokasikan untuk anggaran cluster sektoral K/L dan Pemda telah direalisasikan sebesar Rp65,22 triliun Subsidi Selisih Bunga Kredit Perumahan dengan target sebanyak 175 ribu unit antara lain untuk pinjaman daerah kepada 21 (Belanja Subsidi Bunga KPR - Penanganan pemda, untuk 2,40 juta pekerja program padat Pandemi COVID-19) karya pada Kementerian PUPR, Kementerian 2. Rp712.000.000.000 dialokasikan untuk Perhubungan, Kementerian Pertanian, dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) Kementerian Kelautan dan Perikanan; DID dengan target 75 ribu unit (Belanja Pemulihan Ekonomi sebesar Rp4,96 triliun; DAK Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan - Fisik sebesar Rp7,29 triliun; Stimulus Pariwisata Penanganan Pandemi COVID-19) sebesar Rp2,90 triliun; Insentif Perumahan sebesar Rp0,48 triliun; serta Bantuan Pesantren sebesar Rp2,61 triliun. Dalam pelaksanaannya anggaran tersebut terserap sebesar Rp482.785.765.525 dengan rincian sebagai berikut: Pada tahun 2020, alokasi dan realisasi anggaran 1. Belanja Subsidi Bantuan Uang Muka PC-PEN di bidang Sektoral K/L dan Pemda terdapat pada BUN dapat dijelaskan sebagai Penanganan Pandemi Perumahan COVID-19 sebesar Rp367.038.000.000 atau 51,55 persen Penanganan Pandemi Perumahan COVID-19 sebesar Rp367.038.000.000 atau 51,55 persen A. Program Subsidi Bunga Kredit Perumahan dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan 2. Belanja Subsidi Bunga KPR Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp115.747.765.525 atau 14,67 persen
Pada tanggal 25 Februari 2020, dalam Rapat Dasar Hukum pelaksanaan Stimulus Fiskal Bantuan Subsidi Perumahan SSB dan SBUM Terbatas (Ratas) lanjutan pembahasan dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia, diputuskan bahwa salah satu program pemerintah dalam menghadapi pandemi yaitu pemberian stimulus fiskal untuk subsidi perumahan melalui subsidi bunga kredit perumahan sebesar Rp1,5 triliun, di mana tahun 2020: 1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020. Pasal 2 Peraturan Presiden Rp1,26 triliun merupakan penambahan dana, Nomor 54 Tahun 2020 menyatakan 129
bahwa Anggaran Belanja Pemerintah (BA 999.08) Ke Subbagian Anggaran Pusat diutamakan penggunaannya dalam Bendahara Umum Negara Pengelolaan rangka penanganan Pandemi COVID-19 Belanja Subsidi (BA 999.07). dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan B. Program Hibah Ke Pemerintah Daerah Untuk Pariwisata dengan fokus pada belanja kesehatan, Tujuan pemberian hibah kepada Pemerintah jaring pengaman sosial dan Pemulihan Daerah adalah mendukung pertumbuhan perekonomian. ekonomi domestik melalui pengembangan 2. Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri wisata dan ekonomi kreatif. Sasaran Hibah Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 Pariwisata adalah Pemda yang terdampak tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan perekonomiannya terutama di sektor pariwisata, Negara Untuk Penanganan Pandemi khususnya industri hotel dan restoran sehingga COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman dapat menggerakkan kembali kegiatan Yang Membahayakan Perekonomian pariwisata dengan pemberian safety net bagi Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, pasal 9 menyatakan bahwa industri wisata (hotel dan restoran) dan bantuan kepada Pemda untuk menyiapkan lingkungan salah satu kegiatan program jaring pengaman sosial adalah tambahan insentif wisata yang bersih, sehat, dan sesuai standar operasional prosedur COVID-19. perumahan bagi MBR. 3. Peraturan Menteri PUPR Nomor 20/ Latar belakang Hibah Bantuan Pendanaan PRT/M/2019 tentang Kemudahan dan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Bantuan Pemilikan Rumah Bagi MBR; (Hibah Rehab Rekon), antara lain: 4. Keputusan Menteri PUPR Nomor 1. Pandemi COVID-19 memberikan efek 242/KPTS/M/2020 tentang Batasan domino pada aspek sosial, ekonomi, dan Penghasilan Kelompok Sasaran Kredit/ keuangan, yang menyebabkan tekanan Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi, pada perekonomian baik dari sisi supply Besaran Suku Bunga/Marjin Pembiayaan maupun demand, tidak terkecuali pada Bersubsidi, Lama Masa Subsidi dan sektor pariwisata. Jangka Waktu Kredit/Pembiayaan 2. Bertujuan untuk mendukung pertumbuhan Pemilikan Rumah, Batasan Harga Jual ekonomi domestik melalui pengembangan Rumah Umum Tapak dan Satuan Rumah wisata dan ekonomi kreatif. Susun Umum, Batasan Luas Tanah dan 3. Safety net bagi industri pariwisata (hotel Luas Lantai Rumah Umum Tapak, Luas Lantai Satuan Rumah Susun Umum Serta dan restoran) dan bantuan kepada Pemda lingkungan wisata untuk menyiapkan Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka yang bersih, sehat, dan sesuai standar Perumahan; operasional prosedur COVID-19. 5. Surat Menteri PUPR Nomor KU.01.01- Kriteria Penerima hibah pariwisata Mn/725 perihal Tambahan Anggaran adalah: untuk Stimulus Fiskal Subsidi Perumahan 1. Termasuk dalam 10 Destinasi Pariwisata TA.2020 (BA 999.07) dari BA 999.08; Prioritas dan 5 Destinasi Super Prioritas 6. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020 perihal Penetapan Pergeseran Anggaran BA BUN Dari Subbagian Anggaran Bendahara Umum 2. Daerah Destinasi Branding Pariwisata 3. Daerah dengan kegiatan yang termasuk dalam 100 Calender of Event 4. Daerah dengan 15 persen PAD TA 2019 Negara Pengelolaan Belanja Lainnya 130
BAB IV - PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID19 MELALUI PC-PEN PADA BUN DAN KL PC-PEN berasal dari Pajak Hotel dan Pajak Restoran 1. Tahap I sebesar Rp1.605.225.27.570 5. Ibukota Provinsi mampu disalurkan kepada 97 Pemda Hibah Pariwisata dialokasikan sebagai pre- kondisi untuk reaktivasi pariwisata nasional melalui pemberian safety net bagi industri wisata (hotel dan restoran) dan bantuan kepada Pemda untuk menyiapkan lingkungan wisata yang bersih, sehat, dan sesuai standar operasional prosedur COVID-19 sehingga dapat membantu sektor pariwisata untuk kembali bergerak. Sasaran Hibah Pariwisata yaitu Pemda yang saat ini sedang mengalami (total seluruh Pemda yang dialokasikan di kurangi dengan 4 Pemda yang menolak dan tidak memberikan respon sebagaimana penjelasan di atas). 2. Tahap II, di mana merupakan kelanjutan dari tahap I dan sedianya akan disalurkan kepada 97 Pemda, namun realisasinya hanya 47 Pemda yang mendapat penyalurannya. Tahap II ini terealisasi sebesar Rp659.421.976.612. gangguan finansial serta recovery penurunan Berdasarkan data dari executing agency, output PAD bagi Pemda akibat Pandemi COVID-19 sementara atas Hibah Pariwisata terdiri dari 97 dan Industri hotel dan restoran yang memenuhi Pemda, 6.818 industri hotel, dan 7.625 industri kriteria penerima hibah. restoran. Pagu anggaran Hibah Pariwisata pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp3.300.000.000.000 3. Program DID Pemulihan Ekonomi sebagaimana dituangkan dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-265/MK.2/2020 hal Dalam rangka pemenuhan kebutuhan penanganan pandemi COVID-19 dan/atau Penetapan Pergeseran Anggaran BA BUN Dari Subbagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, Pemerintah menerbitkan Subbagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Hibah (BA 999.02) untuk Kegiatan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Hibah Pariwisata. Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. 2020, realisasi Hibah Pariwisata sebesar Rp2.264.647.247.182 atau sebesar 68,63 persen dari pagu anggarannya. Hibah Pariwisata Tahun 2020 dialokasikan kepada 101 Pemda, namun terdapat 1 daerah yang menolak mengikuti Hibah pariwisata yaitu Kab. Salah satu kebijakan yang dituangkan dalam Perpres tersebut adalah terdapat tambahan belanja TKDD untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp5 triliun yang selanjutnya dialokasikan kepada Pemda melalui mekanisme Malang, dan 3 daerah yang tidak memberikan respon yaitu Kab. Dogiyai, Kab. Teluk Bintuni dan Kab. Kab. Bulungan, sehingga Hibah DID Tambahan. DID Tambahan tersebut dialokasikan untuk memberikan insentif kepada Pemda yang berkinerja baik dalam penanganan Pariwisata Tahun 2020 disalurkan kepada 97 Pemda. Penyaluran Hibah Pariwisata tersebut dilakukan dalam 2 tahap sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 23/ KM.7/2020 tentang Tahapan Penyaluran Hibah pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2020, dengan rincian COVID-19 yang didasarkan pada kinerja: 1. Kemampuan mengurangi jumlah paparan COVID-19 secara nasional; 2. Keberhasilan memperbaiki posisinya dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan COVID-19 yang efektif; 3. Dukungan percepatan pemulihan ekonomi sebagai berikut: di daerah; dan 131
4. Kemampuan daerah untuk berinovasi COVID-19. Dukungan DAK Fisik tahun 2020 dalam penerapan protokol COVID-19. dalam rangka PC-PEN terdiri atas: DID Tambahan dialokasikan kepada Pemda dalam 3 (tiga) periode pengalokasian, hal tersebut ditujukan agar dapat memacu Pemda lain untuk dapat berkinerja lebih baik dalam penanganan dampak COVID-19 sehingga akan memperoleh DID tambahan pada periode berikutnya. Besaran alokasi DID Tambahan 1. Realokasi anggaran melalui perubahan rencana kegiatan (RK) DAK Fisik Bidang Kesehatan untuk penanganan COVID-19 sebesar Rp768,9 miliar, dan 2. Penggunaan cadangan DAK Fisik untuk mendukung pemulihan perekonomian daerah. untuk setiap daerah serta aturan penggunaan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 DID Tambahan dituangkan dalam Peraturan Tahun 2019 tentang Rincian APBN TA 2020, Menteri Keuangan, yaitu: pagu DAK Fisik ditetapkan sebesar Rp72,25 1. PMK 87/PMK.07/2020 tentang triliun, namun seiring dengan waktu terdapat Pengelolaan Dana Insentif Daerah beberapa perubahan kebijakan maupun pagu Tambahan Tahun Anggaran 2020; alokasi untuk merespon adanya dampak 2. PMK 114/PMK.07/2020 tentang Insentif Daerah Pengelolaan Dana Tambahan Periode Kedua Tahun Anggaran 2020; dan 3. PMK 151/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Ketiga Tahun Anggaran 2020. pandemi COVID-19. Pada tanggal 14 Maret 2020, ditetapkan kebijakan realokasi anggaran Bidang Kesehatan untuk penanganan COVID-19 melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.7/2020 tentang Penyaluran DAK Fisik Bidang Kesehatan dan Dana BOK Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan Dalam ketentuan tersebut diatur juga terkait arah penggunaan DID Tambahan oleh Pemda, COVID-19. Realokasi penggunaan DAK Fisik Bidang Kesehatan dilakukan melalui perubahan yaitu untuk program/kegiatan yang dapat Rencana Kegiatan (RK) dan penambahan menu mendorong pemulihan ekonomi di daerah serta kegiatan untuk penanganan COVID-19 pada penanganan COVID-19 bidang kesehatan dan 3 (tiga) Subbidang yaitu Pelayanan Rujukan, bantuan sosial. Sedangkan untuk penyaluran DID tambahan dilakukan secara sekaligus Penguatan rumah sakit Rujukan Nasional/ Provinsi/Regional Pariwisata, dan Peningkatan, setelah Pemda menyampaikan persyaratan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. penyaluran dengan lengkap dan benar, yaitu berupa rencana penggunaan DID Tambahan untuk periode pertama dan Surat Komitmen Kepala Daerah mengenai penggunaan DID Kementerian Keuangan juga menerbitkan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-247/MK.07/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Penghentian Tambahan untuk periode kedua dan ketiga. Sampai dengan akhir Desember 2020, DID Pemulihan Ekonomi telah disalurkan kepada 423 Proses Pengadaan Barang/Jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2020 yang diberlakukan untuk selain Bidang Pendidikan (Subbidang Pemda dengan nilai total Rp4.955.285.206.000. GOR dan Subbidang Perpusda termasuk yang dihentikan) dan Bidang Kesehatan dalam C. Program Cadangan DAK Fisik rangka pengalihan dan refocusing belanja Pada tahun 2020, Kebijakan DAK Fisik mengalami beberapa perubahan terutama serta perlunya dilakukan penghematan pada beberapa ekonomi dan penerimaan negara. jenis belanja akibat penurunan untuk merespon adanya dampak pandemi 132
BAB IV - PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID19 MELALUI PC-PEN PADA BUN DAN KL PC-PEN Selanjutnya, Pemerintah menerbitkan dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Nomor 76/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cadangan DAK Fisik Tahun Anggaran 2020. Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Cadangan DAK dialokasikan berdasarkan Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi kriteria umum dan kriteria khusus. Kriteria COVID-19 dan/atau dalam rangka Menghadapi umum meliputi: a) mendukung pencapaian Ancaman yang Membahayakan Perekonomian target pembangunan nasional dalam Rencana Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana yang kemudian diikuti oleh penerbitan Perpres Kerja Pemerintah; b) memiliki daya dukung tinggi Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan terhadap pemulihan perekonomian daerah; c) Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran mendukung ketahanan pangan; dan/atau d) 2020, dan Peraturan Menteri Keuangan mendukung pengembangan kawasan strategis Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan pariwisata nasional. Sedangkan kriteria khusus Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun meliputi: a) bukan merupakan usulan baru; b) Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan secara Pandemi COVID-19 dan/atau Menghadapi padat karya, menggunakan material dan tenaga Ancaman yang Membahayakan Perekonomian kerja lokal; dan c) dapat diselesaikan pada sisa Nasional, di mana terdapat penyesuaian pagu Tahun Anggaran 2020. DAK Fisik menjadi sebesar Rp54,1 triliun yang terdiri dari: (a) Alokasi DAK Fisik per jenis/ bidang/subbbidang sebesar Rp45,07 triliun yang didasarkan atas kebijakan penghentian proses pengadaan barang/jasa DAK Fisik TA 2020 untuk selain Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan; dan (b) Cadangan DAK Fisik sebesar Rp9,1 triliun yang diperuntukkan untuk mendanai kebutuhan mendesak, terutama untuk pencegahan, penanganan, dan mengatasi dampak COVID-19. Cadangan DAK Fisik termasuk dalam program PC-PEN cluster Sektor K/L dan Pemda yang meliputi Jenis Reguler, Penugasan, dan Afimasi serta tersebar dalam Bidang Air Minum, Industri Kecil dan Menengah, Irigasi, Jalan, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Perumahan dan Permukiman, Sanitasi, dan Transportasi Perdesaan. Sampai dengan 31 Desember 2020, Cadangan DAK Fisik yang terkait dengan program PC-PEN telah disalurkan senilai Rp7.285.623.090.246 atau 83,59 persen dari Pada bulan Juni 2020, Pemerintah menerbitkan alokasi sebesar Rp8.715.745.783.000 dengan Peraturan Presiden nomor 72 Tahun 2020 penyerapan tenaga kerja sebesar 920.636 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN orang tenaga kerja. Penyaluran Cadangan Tahun Anggaran 2020 di mana pagu alokasi DAK Fisik dilakukan senilai kontrak yang DAK Fisik ditetapkan menjadi sebesar Rp53,7 diajukan daerah untuk dimintakan penyaluran. triliun termasuk di dalamnya penetapan rincian Berdasarkan kriteria dan mekanisme alokasi penggunaan Cadangan DAK Fisik pengalokasian Cadangan DAK Fisik, terdapat per provinsi/kabupaten/kota sebesar Rp8,55 sisa cadangan DAK Fisik yang belum dirinci triliun dan sisa pagu Cadangan DAK Fisik sebesar Rp160.307.234.000. Selanjutnya, sisa yang masih belum dirinci sebesar Rp160,03 Cadangan DAK Fisik tetap berada di RKUN miliar. Cadangan DAK Fisik ini merupakan dan tidak dialokasikan kembali kepada daerah bagian dari Program PEN 2020 yang ditujukan mengingat ketidaksesuaian dengan kriteria dan untuk mendukung pemulihan perekonomian mekanisme pengalokasian. daerah dengan memulihkan kembali sebagian kegiatan-kegiatan DAK Fisik yang sempat dihentikan. Pengelolaan Cadangan DAK Fisik 133
D. Program Fasilitas Pinjaman Daerah Daerah Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan Dalam rangka pelaksanaan Program PEN untuk mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi COVID-19, Pemerintah pada Tahun Anggaran 2020 memberikan alokasi anggaran pinjaman PEN Daerah yang merupakan dukungan pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemda berupa pinjaman untuk digunakan dalam rangka melakukan percepatan pemulihan ekonomi di daerah sebagai bagian dari Program PEN. Kebijakan terkait Pinjaman ini sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan yang Ekonomi Nasional Untuk Pemda kemudian diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah. Pinjaman daerah tersebut disalurkan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur sebagai pengelola pinjaman daerah. Ada 2 jenis pinjaman daerah yaitu: 1. Pinjaman Daerah Berbasis Program/ Pinjaman Program yaitu Pinjaman Daerah yang penarikannya mensyaratkan dipenuhinya paket kebijakan yang disepakati antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 381/KMK.02/2020 tentang Penetapan Rincian Pembiayaan Anggaran pada Bagian Bendahara Umum Negara Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA 999.03) Tahun Anggaran 2020 yaitu sebesar Rp10.000.000.000.000 dengan DIPA Nomor DIPA-999.03.1.999302/2020. Kemudian terdapat revisi pagu sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 500/ KMK.02/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 381/ KMK.02/2020 tentang Penetapan Rincian Pembiayaan Anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA 999.03) yang dirubah kembali menjadi Keputusan Menteri Keuangan Nomor 525/KMK.02/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 381/KMK.02/2020 tentang Penetapan Rincian Pembiayaan Anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA 999.03 total pagu alokasi anggaran menjadi sebesar Rp20.000.000.000.000 dengan DIPA Revisi I Nomor SP DIPA-999.03.1.999302/2020. Dari jumlah pagu anggaran Pengelolaan Investasi Pemerintah untuk Pinjaman PEN Daerah sebesar Rp20.000.000.000.000 telah direalisasikan sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp18.762.627.567.235 atau sekitar 93,81 persen dan dimanfaatkan oleh 30 Pemda. 2. Pinjaman Daerah Berbasis Kegiatan/ E. Program Subsidi Pupuk Tambahan Pinjaman Kegiatan yaitu Pinjaman Daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana tertentu yang menjadi kewenangan Daerah. Salah satu program PEN yang dibiayai dari alokasi anggaran PC-PEN adalah penambahan anggaran subsidi pupuk. Penambahan anggaran ini didasari pertimbangan bahwa sampai akhir Dengan adanya Pinjaman Program dan Pinjaman Kegiatan untuk daerah ini, Pemerintah tahun 2020 anggaran subsidi pupuk dipastikan tidak akan cukup untuk penyediaan pupuk Pusat mengharapkan adanya pemulihan bersubsidi di masyarakat. Kelangkaan pupuk ekonomi nasional dapat lebih cepat serta dapat bersubsidi di masyarakat khususnya pada mengurangi beban bagi Pemda. masa tanam dapat mempengaruhi stabilitas Dalam Pelaksanaan Program PEN, pemerintah mengalokasikan pagu anggaran Pengelolaan ekonomi dan politik di masyarakat. Rata-rata realisasi penyerapan pupuk bersubsidi Investasi Pemerintah untuk Pinjaman PEN selama 2016-2019 sebesar 8,9 juta ton/tahun, 134
BAB IV - PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID19 MELALUI PC-PEN PADA BUN DAN KL PC-PEN sedangkan pada tahun 2020 alokasi pupuk Rp3.137.218.991.000 sehingga total pagu bersubsidi berkurang menjadi 7.949.303 ton. pada Revisi ke 5 senilai Rp29.764.600.606.000. Realisasi penyaluran pupuk bersubsidi per 26 Pada akhir Desember 2020, dari anggaran Agustus 2020 sudah mencapai 6.001.932 ton Tambahan Subsidi Pupuk tersebut mampu atau 75 persen, sehingga terdapat kekurangan terserap sebanyak Rp3.137.209.202.861 dan 951.164 ton untuk memenuhi kebutuhan pupuk secara kuantitas jumlah pupuk yang disalurkan bersubsidi pada puncak musim tanam Oktober- bertambah 951.164 ton atau total sebanyak Desember 2020. 8.900.467 ton jika ditambah dengan anggaran Menteri Pertanian mengajukan surat kepada awal. Menteri Keuangan untuk Usulan Penambahan Selain melalui anggaran pada BUN, cluster Anggaran Pupuk Bersubsidi dengan Nomor sektoral K/L dan Pemda ini juga dilaksanakan Surat 134/RC.110/M.09/2020 sebesar Rp5,2 oleh berbagai Kementerian Negara/Lembaga, Triliun. Menteri Keuangan memberikan yakni sebagai berikut: tambahan Belanja Subsidi Pupuk Program PEN senilai Rp3.137.218.991.000. Penambahan 1. Kementerian Perhubungan pupuk bersubsidi masuk dalam cluster perlindungan sosial Program PEN, sehingga Program PEN pada Kementerian Perhubungan jenis program yaitu terbagi dalam dua untuk akunnya perlu menggunakan akun program padat karya dan insentif transportasi COVID-19. Namun demikian, perubahan akun kepariwisataan. ini tidak merubah program, kegiatan dan output. Perubahan akun ini dalam rangka kepentingan z Program Padat Karya monitoring pemerintah dan aparat pemeriksa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor bahwa pemerintah benar telah mengalokasikan 73 Tahun 2018 tentang Tata Cara sesuai program PEN walaupun sebenarnya Penyelenggaraan Program Padat Karya di usulan dari Kementerian Pertanian adalah Lingkungan Kementerian Perhubungan. untuk usulan penambahan subsidi pupuk Program Padat Karya Kementerian regular bukan untuk program PEN. Perhubungan mengalokasikan anggaran Berbeda dengan program PC-PEN pada belanja Padat Karya kedalam program PEN sebesar subsidi yang lainnya yang mempunyai peraturan tersendiri, tambahan subsidi pupuk tidak diatur Rp7.966.761.430.855 dan direalisasikan sebesar Rp7.108.681.201.726 atau 89,23 dalam peraturan tersendiri. Peraturan yang persen. Program padat karya ini berupa digunakan adalah peraturan terkait penyaluran operasional dan pemeliharaan kantor belanja subsidi pupuk secara umum. Jika serta pemeliharaan sarana dan prasarana kita melihat history penganggaran tambahan subsidi pupuk, sebenarnya tambahan subsidi pada 267 Satker. Dari sisi output, program ini mampu berkontribusi kepada 26.580 pupuk tidak berbeda dengan subsidi pupuk pekerja. reguler, karena obyek dan subyek subsidi yang sama. Penambahan subsidi pupuk sebagai z Insentif Transportasi Kepariwisataan bagian PC-PEN semata-mata untuk menutup Kementerian Perhubungan mengalokasi- kekurangan subsidi pupuk sampai dengan akhir kan Insentif Transportasi Kepariwisataan tahun yang diperkirakan tidak akan cukup. dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional antara lain melalui subsidi biaya Pada DIPA Revisi ke 5 yang terbit tanggal tambahan 29 September 2020 terdapat kalibrasi penerbangan, biaya subsidi Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Belanja Subsidi Pupuk Program PEN senilai Udara (PJP2U) serta subsidi rute pelayanan 135
angkutan umum menuju Kawasan dalam Penanganan COVID-19 dan KPC- Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) pada Tahun 2020 dengan total anggaran senilai PEN dengan rincian: " Reaktivasi Kanal Diseminasi Rp306.278.834.000. Daerah pariwisata Informasi Penanganan COVID-19 yang mendapat subsidi rute pelayanan dan PEN untuk 5 Paket Pekerjaan KSPN pada Tahun 2020 yakni Borobudur, (Chat bot COVID, Media Monitoring Bromo, Bali, Bukit Tinggi, dan Banyuwangi. COVID, Laman covid.go.id, dan Hingga akhir Desember 2020 telah berhasil Livestreaming) dengan realisasi direalisasikan sebesar Rp303.156.322.495 sebesar Rp1.366.266.000 atau atau 99,01 persen. Dari sisi output kepada sebesar 74,98 persen dari pagu yang masyarakat, insentif ini mampu dinikmati tersedia. oleh 2.813.771 penumpang angkutan " Produksi Konten dan Diseminasi umum. Informasi Publik untuk 66 Produksi 2. Kementerian Komunikasi dan Informatika Konten dan Beberapa Spot Media Televisi, Radio, Cetak, Digital dan Anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika turut serta masuk dalam cluster Pertunjukan Virtual Rakyat dengan realisasi sebesar Rp295.492.184.916 Sektoral K/L & Pemda pada program PEN dengan total realisasi sebesar Rp315.830.955.726. atau sebesar 99,47 persen dari pagu yang tersedia Kegiatan Kementerian Komunikasi Informatika di cluster dan ini dijabarkan pada 3. Kementerian Agama kegiatan Komunikasi Publik, yang terbagi ke Program PEN pada cluster Sektoral KL & Pemda dalam beberapa sub kegiatan, yaitu: z Fasilitasi Kesekretariatan PMO dalam Penanganan COVID-19 dan KPC-PEN bidang Komunikasi Publik untuk 58 Paket di Kementerian Agama memiliki total alokasi anggaran sebesar Rp2.646.511.473.000 yang dilaksanakan dalam 3 kegiatan. Sampai dengan akhir Desember 2020 telah disalurkan sebesar Pekerjaan Fasilitasi dengan realisasi Rp2.653.932.732.310 atau sekitar 99,88 persen. sebesar Rp6.917.117.806 atau sebesar Rincian realisasi serta output yang dihasilkan 99,99 persen dari pagu yang tersedia. z Fasilitasi Sarana dan Prasarana dalam dan Komite Penanganan COVID-19 Penanganan COVID-19 dan Pemulihan sampai dengan akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut: z Bantuan Operasional Lembaga Pendidikan Agama Kristen sebesar Rp10.499.929.000 Ekonomi Nasional (KPC-PEN) bidang atau sebesar 100 persen dari pagu Komunikasi Publik untuk 10 Paket Pekerjaan pengadaan (Renovasi, Meubelair, Dashboard Aplikasi, dan Alat anggaran. z Bantuan Pendidikan Keagamaan Islam dan Pondok Pesantren, Operasional Pengolah Audio Visual) dengan realisasi Madrasah Diniyah Takmiliyah dan Sebesar Rp11.093.253.404 atau sebesar 97,84 persen dari pagu yang tersedia. Lembaga Pendidikan Al-Qur'an, Bantuan Daring untuk Pondok Pesantren sebesar z Fasilitasi Jaringan informasi dalam Rp2.603.315.000.000 atau sebesar 100 Penanganan COVID-19 dan KPC-PEN persen dari pagu anggaran untuk 209.449 bidang Komunikasi Publik untuk 2 Paket lembaga. sebesar Pekerjaan dengan Rp962.133.600 atau sebesar 97,78 persen realisasi z Sertifikasi Da'i dan Bantuan Organisasi (Ormas) Keagamaan Kemasyarakatan dari pagu yang tersedia. sebesar Rp40.117.803.310 atau z Pelaksanaan Kegiatan Komunikasi Publik sebesar 92,8 persen dari pagu anggaran 136
BAB IV - PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID19 MELALUI PC-PEN PADA BUN DAN KL PC-PEN Rp43.196.473.000 untuk 248 lembaga. strategis nasional yang didorong Pemerintah 4. Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020 - 2024 dan/atau ketentuan perundangan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait. Penyusunan peta peluang investasi mengalokasikan anggaran untuk penanganan proyek prioritas strategis yang siap ditawarkan PC PEN sebesar Rp917.529.435.000 yang dilakukan hingga tahap pra studi kelayakan masuk ke dalam cluster Sektoral K/L dan Pemda, proyek, sehingga dapat memberikan gambaran dengan realisasi sebesar Rp713.138.022.605. yang lebih mendetail terkait kelayakan suatu Kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian proyek baik dari aspek legal, teknis, serta Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2020 ekonomi/keuangan kepada investor. Pada antara lain sebagai berikut: z Subcluster Padat Karya dengan realisasi sebesar Rp171.613.526.419. Dari realisasi tahun 2020, penyusunan peta peluang investasi proyek prioritas strategis meliputi 23 proyek yang berlokasi pada 16 provinsi (lihat Tabel 9) tersebut yang menggunakan akun khusus COVID-19 sebesar Rp24.000.000 sedangkan sebesar Rp171.589.526.419 menggunakan non akun khusus. Realisasi Untuk pelaksanaan program PEN tersebut, pada tahun 2020 BKPM memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp84.902.904.000 dan telah terealisasi sebesar Rp83.916.739.373 atau anggaran tersebut mampu dirasakan oleh 15.190 orang pekerja pada Tahun 2020. z Subcluster Ketahanan Pendukung Pangan yang bertujuan meningkatkan 98,84 persen dari pagu yang tersedia, dengan capaian output strategis sebanyak 23 dokumen. 6. Kementerian Perindustrian produktivitas perikanan mampu terealisasi sejumlah Rp389.948.408.450. Jumlah yang dianggarkan realisasi tersebut menggunakan akun khusus COVID-19 sebesar Rp337.611.209.050 sedangkan Pada tahun 2020 Kementerian Perindustrian mendapatkan alokasi anggaran PC-PEN sebesar Rp10.648.629.721 untuk alokasi Sertifikasi TKDN. Sampai dengan akhir Tahun sebesar Rp52.337.199.400 menggunakan non akun khusus. z Subcluster Restorasi Terumbu Karang sebesar Rp151.576.087.736 di mana seluruhnya menggunakan akun khusus 2020, alokasi tersebut berhasil dibelanjakan seluruhnya. Kegiatan PC-PEN pada Kementerian Perindustrian ini dilaksanakan oleh Satker Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dengan output yang dihasilkan berupa COVID-19. Kegiatan restorasi ini mampu 990 Sertifikasi bagi Importir. menyerap 10.171 tenaga kerja. 7. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ 5. Badan Koordinasi Penanaman Modal Badan Pertanahan Nasional Program PEN Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh BKPM berupa pelaksanaan program kegiatan Penyusunan Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis yang Siap Ditawarkan di Sektor Pariwisata, Pengembangan Kawasan dan Industri yang Terintegrasi dengan Kawasan, dan Infrastruktur Penunjang Kawasan Tahun Anggaran 2020. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memperoleh alokasi anggaran dalam rangka PC PEN Tahun 2020 untuk mendukung kegiatan Food Estate dan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Project Management Office (PMO) Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek- itu Punjur Tahun 2020. Kedua kegiatan dilaksanakan pada Satuan Kerja Kantor Penyusunan peta peluang investasi dilakukan Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau, Kantor pada major project dan/atau proyek Pertanahan Kabupaten Kapuas, Direktorat 137
Tabel 8 - Proyek Prioritas Strategis Tahun 2020 Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan persen dari anggaran yang telah dialokasikan. Ruang, dan Direktorat Jenderal Pengendalian Kegiatan dilaksanakan oleh 4 Deputi yaitu D2, Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan D3, D5 dan D6 dengan kegiatan sebagaimana Tanah serta pada Direktorat Jenderal Tata Ruang. Anggaran yang dialokasikan sebesar berikut: z Deputi Bidang Sumber Daya dan Rp69.835.072.000 dan berhasil direalisasikan Kelembagaan (D2) dengan kegiatan sejumlah Rp61.196.147.877 atau 87,63 persen yang terkait dengan Sumber Daya dan (lihat Tabel 9 dan Tabel 10) Kelembagaan pada Kemenparekraf. 8. Kementerian Pariwisata z Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur (D3) dengan Kegiatan Pada Tahun 2020, Kementerian Pariwisata dan terkait dengan pengembangan infrastruktur Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mendapatkan pada kawasan wisata prioritas. alokasi pagu untuk Penanganan PEN untuk cluster Belanja Sektoral K/L dan Pemda sebesar Rp372.642.830.000 dengan realisasi z Deputi Bidang Pemasaran (D5) dengan terkait dengan pelaksanaan Kampanye kegiatan Strategi Komunikasi tercatat sebesar Rp329.476.999.521 atau 88,42 Cleanliness, Healthy, Safety and 138
BAB IV - PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID19 MELALUI PC-PEN PADA BUN DAN KL PC-PEN Tabel 9 - Dukungan Ketahanan Pangan Terpadu (Food Estate) No Satker (Kode Satker) Pagu DIPA Akun Khusus Rp Realisasi Anggaran Akun Reguler Rp Total Khusus & Reguler % Realisasi DIPA Realisasi Output Vol Sat 1. Sektoral K/L dan Pemda Kegiatan (1): Food Estate Kantor Pertanahan Kab Pulang Pisau (446022) Sub Total Kantor Pertanahan Kab. Kapuas (431359) 10.700.000 85.120.000 1.299.136.000 1.243.186.000 127.165.000 23.641.000 2.788.948.000 47.530.000 3.442.914.000 369.684.000 521241 521841 521241 933.295.740 933.295.740 2.362.384.478 521211 521213 521219 521811 521211 521213 9.305.000 85.120.000 311.285.260 127.164.800 532.875.060 9.305.000 85.120.000 933.295.740 311.285.260 127.164.800 - 1.466.170.800 - 2.362.384.478
86,96 100,00 71,84 25,04 100,00 0,00 52,70 0,00 68,62 0,00 3.040 8.818 Ha Ha Sub Total Direktorat Jenderal Survei Pemetaan Pertanahan dan (352410) dan Ruang 2.558.647.000 344.317.000 217.617.000 6.980.709.000 589.254.000 440.850.000 5.557.233.000 94.670.000 521841 536118 2.362.384.478 71.089.486 521219 521811 536112 536113 536117 450.220.800 344.305.000 795.525.800 564.254.500 440.850.000 5.511.144.267 3.156.910.278 564.254.500 440.850.000 5.511.144.267 71.089.486 17,60 100,00 0,00 45,22 95,76 100,00 99,17 75,09 90.500 Ha Sub Total Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah (352414) 6.682.007.000 161.537.000 22.967.000 378.011.000 937.485.000 521241 521841 522192 524115 71.089.486 161.537.000 22.967.000 303.838.900 929.234.300 6.516.248.767 6.587.338.253 161.537.000 22.967.000 303.838.900 929.234.300 98,58 100,00 100,00 80,38 99,12 1 12 148. 000 Dok. Bid. Ha Sub Total Total Kegiatan (1) 1.500.000.000 17.951.664.000 1.417.577.200 4.784.346.904 7.843.649.627 1.417.577.200 12.627.996.531 94,51 99,12 Environment Sustainability (CHSE) sebagai seharusnya dilaksanakan pada Tahun 2020 protokol kesehatan dalam pariwisata pada mengalami penundaan pelaksanaan atau masa pandemi COVID-19 serta kerjasama berpotensi batal dilaksanakan yaitu: dengan berbagai mitra penyedia tour/ travel. z Deputi Bidang Produk Wisata dan (D6) Penyelenggara Kegiatan (Events) dengan kegiatan Sertifikasi CHSE, pembangunan Wisata Edukasi Tematik, Pembuatan Materi Promosi Produk Pariwisata, Reaktivasi Industri Perhotelan, Publikasi CHSE melalui berbagai media dan Publikasi Event Pariwisata Indonesia: MTV Word Stage 2020. z Marine Diving Fair Tokyo masih tentatif untuk dilaksanakan terkait kondisi yang kurang kondusif, selanjutnya akan diinfokan lebih lanjut oleh Direktorat. Minat Khusus. z Diving and Resort Travel (DRT) Taiwan pelaksanaannya diundur ke tahun 2021, namun untuk pelaksanaannya tanggalnya belum ditentukan. Pihak Organizing Committee (OC) akan menginformasikan Kegiatan pada satker Deputi Bidang untuk tanggal pelaksanaannya di tahun 2021. Pengembangan Pemasaran Pariwisata yang z Seatrade Cruise Global Miami, Florida- 139
Tabel 10 - Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) No Satker (Kode Satker) Pagu DIPA Akun Khusus Rp Realisasi Anggaran Akun Reguler Rp Total Khusus & Reguler % Realisasi DIPA Realisasi Output Vol Sat 2. Kegiatan (2): Penyusunan RDTR dan PMO Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur 2.328.000 521211
0,00 3.040 Ha Direktorat Jenderal Tata Ruang (352409) 36.842.000 45.500.000 12.772.000 521241 2.327.040 521213 521811 12.771.500 2.327.040 12.771.500
6,32 0,00 100,00 4.767.000 521841
0,00 35.003.360.000 522131 34.982.713.269 34.982.713.269 99,94 1.953.412.000 522192 116.800.000 116.800.000 5,98 51.300.000 522141
0,00 36.470.000 524114
0,00 532.970.000 524115 36.470.000 36.470.000 6,84 2.954.810.000 532111 2.954.809.537 2.954.809.537 100,00 237.154.000 532119
0,00 10.462.260.000 536111 10.462.260.000 10.462.260.000 100,00 549.463.000 536118 0,00 Sub Total 51.883.408.000 155.597.040 48.412.554.306 48.568.151.346 93,61 Total Kegiatan (2) 51.883.408.000 155.597.040 48.412.554.306 48.568.151.346 99,12 Amerika Serikat pelaksanaannya diundur sebesar Rp14.208.899.845.000 dengan realisasi ke tahun 2021 dikarenakan kondisi tercatat sebesar Rp13.199.041.492.302 yang kurang kondusif di negara yang atau 92,89 persen dari anggaran yang telah bersangkutan. dialokasikan. z Tourism Expo Japan 2020, pelaksanaannya pun masih tanggal tentatif Pelaksanaan Realisasi PEN untuk cluster Belanja dikarenakan info dari OC tidak ada pembatalan atau pengunduran pelaksanaan hanya saja tanggalnya belum Sektoral K/L Dan Pemda pada Kementerian PUPR dibagi dalam 4 kegiatan yaitu: z Padat Karya dengan realisasi sejumlah Rp11.535.312.921.049 yang digunakan ditentukan kembali ditahun ini. untuk bantuan/penghasilan sementara 9. Kementerian Pekerjaan Umum Dan bagi pekerja melalui program K/L dengan Perumahan Rakyat output sebanyak 680.221 pekerja dan Pada Tahun 2020, Kementerian Pekerjaan disalurkan melalui 282 Satker yang tersebar di berbagai daerah. (PUPR) Umum dan Perumahan Rakyat mendapatkan alokasi Pagu Penanganan PEN untuk cluster Belanja Sektoral K/L dan Pemda z Dukungan Pembelian Produk Rakyat dukungan yang digunakan sebagai 140
BAB IV - PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID19 MELALUI PC-PEN PADA BUN DAN KL PC-PEN infrastruktur material tambalan cepat 1.058 Perusahaan mantap dengan melakukan pembelian z Penerapan Gerakan Pekerja Sehat di bahan material/produk pada UMKM. Perusahaan kepada 24.367 Orang Kegiatan ini menghabiskan alokasi sebesar Rp1.342.102.155.257 atau output sekitar 11. Kementerian Pertanian 100.000 ton. Kementerian Pertanian memperoleh z Dukungan Prioritas Nasional yang alokasi anggaran untuk PEN melalui digunakan untuk Pembangunan sarpras Program/Kegiatan Padat Karya sebesar sanitasi, dukungan pengadaan lahan, Rp2.516.177.106.000 dengan total realisasi pengembangan, dan penataan KSPN pada sebesar Rp2.306.494.585.009. Kegiatan PEN 100 lokasi. Kegiatan ini telah terealisasi pada Kementerian Pertanian antara lain: sebanyak Rp137.773.841.044 z Dukungan Food Estate yang digunakan untuk melakukan Peningkatan akses jalan, z Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Lingkup Irigasi Pertanian pengembangan jaringan jalan, dan jalan Kegiatan ini merupakan kegiatan bantuan akses kawasan industri dalam mendukung pemerintah uang padat karya infrastruktur dan menjaga ketahanan dan produksi Prasarana dan Sarana Pertanian berupa pangan menyerap anggaran sejumlah kegiatan percontohan Embung, Dam Parit, Rp183.852.574.952. Total output kegiatan Long Storage, dan Jaringan Irigasi. Output ini mencapai 40 km. 10. Kementerian Ketenagakerjaan kegiatan ini meliputi: " Percontohan pengembangan jaringan irigasi: 22.601 Ha Pada berpartisipasi cluster Sektoral K/L, Kemenaker Jaring pada kegiatan " Percontohan pengembangan Irigasi Perpompaan: 206 Unit Pengaman Sosial (JPS) yang dikelola di bawah Ditjen Binapenta dan PKK serta " Percontohan Perpipaan: 45 Unit pengembangan Ditjen Binwasnaker dan K3 dengan pagu " Pembangunan embung/dam parit/ sebesar Rp533.048.515.000 dan realisasi long storage : 342 Unit Rp531.784.194.630 (99,76 persen). Kegiatan tersebut dapat dirinci sebagai berikut: z Penanganan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Terdampak COVID-19 sebanyak z Kegiatan Lahan Konservasi dan Rehabilitasi diimplementasikan untuk kegiatan Padat Karya Produktif Infrastruktur dan Jalan 120 Orang Usaha Tani (JUT) berupa Pilot Percontohan z Pemulangan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang gagal berangkat akibat COVID-19 sebanyak 3 Orang Pengembangan Jalan Pertanian. z Program Swasembada Gula. z Antisipasi kekurangan pangan akibat z Padat Karya Infrastruktur Penanganan COVID-19. COVID-19 sebanyak 72.800 Orang 12. Kementerian Lingkungan Hidup dan z Wirausaha Baru dalam rangka Penanganan Kehutanan COVID-19 sebanyak 175.000 Orang z Wirausaha Baru Melalui Inkubasi Bisnis rangka Penanganan COVID-19 dalam Pada tahun 2020, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendapatkan sebanyak 780 Orang alokasi dana PEN yang berasal dari SABA BA z Penanggulangan COVID-19 di tempat kerja BUN Belanja Lainnya (BA 999.08) sebesar pada 765 Perusahaan Rp812.435.436.000, yang realisasi sebesar z Pemeriksaan Kesehatan bagi Pekerja pada Rp717.005.925.391 (88,25 persen) dengan 141
GRAFIK 28 142
BAB IV - PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID19 MELALUI PC-PEN PADA BUN DAN KL PC-PEN BAB IV - PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID19 MELALUI PC-PEN PADA BUN DAN KL PC-PEN Tabel 11 - Capaian Output PEN pada KLHK rincian sebagai berikut: imbal jasa penjaminan modal kerja, PPh Final z Cluster Dukungan Ketahanan Pangan sebesar Terpadu (Food Estate) Rp406.257.935.000 dilaksanakan oleh 8 UMKM Ditanggung Pemerintah, pembiayaan investasi kepada koperasi melalui LPDB- KUMKM, dan BPUM. Eselon I yaitu Ditjen PHP, KSDAE, PKTL, Alokasi Program PEN untuk Dukungan UMKM PSKL, PPKL, Badan Litbang dan Inovasi semula sebesar Rp123,46 triliun, kemudian dan Badan P2SDM. direklasterisasi menjadi diperkirakan sebesar z Cluster Penanaman Mangrove seluas 15.000 Ha sebesar Rp406.177.500.000 Rp116,30 triliun pada 16 Desember 2020. Sampai dengan akhir tahun 2020, total realisasi dilaksanakan oleh Ditjen PDASHL. cluster Dukungan UMKM ini sebesar Rp112,26 triliun, di mana salah satunya, yaitu subsidi bunga KUR dan Non KUR, telah terserap sebesar Cluster Dukungan UMKM Rp12,81 triliun dan berhasil menjangkau 19,6 UMKM merupakan usaha masyarakat yang sangat terdampak akibat pandemi COVID-19. Pelaku ekonomi ini dikhawatirkan tidak memiliki kapasitas keuangan yang cukup juta pelaku UMKM. Program Subsidi Bunga bagi UMKM tersebut sangat penting untuk menjaga keberlangsungan dan kesinambungan UMKM di tengah pandemi COVID-19. untuk bertahan sampai dengan selesainya Pada tahun 2020, alokasi dan realisasi anggaran wabah COVID-19, padahal UMKM merupakan penanganan COVID-19 di bidang UMKM pada salah satu penggerak ekonomi Indonesia. BUN sebagai berikut: Mempertimbangkan peran penting UMKM dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan A. Program Subsidi Bunga KUR penciptaan lapangan pekerjaan baru bagi Dasar hukum pelaksanaan program ini masyarakat, dukungan terhadap UMKM adalah Peraturan Menteri Koordinator Bidang menjadi salah satu fokus utama dalam Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020 tentang rangka penyelamatan dan pemulihan ekonomi Perlakuan Khusus bagi Penerima Kredit Usaha nasional. Oleh sebab itu, melalui program Rakyat Terdampak Pandemi COVID-19 yang PEN, Pemerintah memberikan stimulus- terakhir diubah dengan Peraturan Menteri stimulus agar UMKM dapat bertahan dan Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 19 tetap berkembang. Langkah-langkah untuk Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Keuangan melindungi UMKM dimaksud antara lain subsidi Nomor 255/KMK.05/2020 tentang Tambahan bunga, penempatan dana di perbankan, belanja Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR Bagi 143
Penerima KUR Terdampak Pandemi COVID-19. direalisasikan Rp4.984.218.342.076 atau 98,09 Dalam rangka Program PC-PEN, Subsidi persen dari pagu anggarannya (lihat Tabel 13) Bunga KUR mendapatkan stimulus berupa tambahan anggaran yang telah ditetapkan dengan Surat Pengesahan Nomor SP- B. Program Subsidi Bunga Non KUR DIPA-999.07.1.984620/2020 tanggal 26 B.1. Program Subsidi Bunga Perbankan dan Juni 2020 dengan Nama Satker Deputi Perusahaan Pembiayaan Bidang Pembiayaan (Kode 984620) sebesar Rp18.917.340.033.000. Berdasarkan Revisi 3 Dasar hukum pelaksanaan program ini yaitu DIPA Satker Deputi Bidang Pembiayaan Nomor Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/ SP DIPA-999.07.1.984620/2020 tanggal 23 PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian November 2020, terdapat realokasi anggaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam rangka untuk skema Subsidi Bunga KUR Tambahan Mendukung Pelaksanaan Program PEN. dan Subsidi Bunga KUR Super Mikro (Lihat Dalam rangka penyaluran subsidi bunga pada Tabel 12) perbankan dan perusahaan pembiayaan, Subsidi Bunga KUR Tambahan dan Subsidi Direktorat Sistem Manajemen Investasi pada Bunga KUR Super Mikro merupakan bagian dari program PC-PEN cluster UMKM. Dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) total pagu anggaran belanja Subsidi Bunga KUR Tambahan dan Subsidi Bunga KUR Super Penyaluran. Pagu anggaran untuk subsidi bunga pada perbankan dan perusahaan pembiayaan Mikro sebesar Rp5.081.357.176.000 berhasil adalah sebesar Rp27.197.182.900.000, dengan Tabel 12 - Realokasi Anggaran Subsidi Bunga KUR Tabel 13 - Realisasi Anggaran Subsidi Bunga KUR 144
BAB IV - PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID19 MELALUI PC-PEN PADA BUN DAN KL PC-PEN Tabel 14 - Realisasi Pembayaran Subsidi KUR Tambahan Tahun 2020 Per Bank Penyalur No Nama Bank Jumlah Debitur Dibayar (Rp.) BRI 1 Bank Mandiri 2 BNI 3 Bank Bukopin 4 BTPN 5 BPD Bali 6 BPD DIY 7 BPD Sulselbar 8 9 BPD Jateng 10 BPD Sumut 11 BPD Riau Kepri 12 BPD Sumbar 13 Bank Sinarmas 14 BCA 15 Bank Permata 16 Bank Jabar Banten (BJB) 17 BPD Papua 18 BPD NTT 19 BPD Kalsel 20 BPD Jambi 21 BRI Agroniaga 22 BPD Lampung 23 BRI Syariah 24 BPD Bengkulu 25 CTBC Indonesia 26 BPD Sumselbabel 27 BTN 28 BPD Kaltimtara 29 BPD Sulawesi Tenggara 30 ITC Finance 31 KSP Guna Prima Dana 32 Bank Nationalnobu 33 Mandiri Taspen 34 BPD SulutGo TOTAL 6.484.478 554.493 298.355 30 343 12.243 9.648 2.531 26.164 3.247 6.327 18.839 1.148 2.248 269 5.655 631 4.716 4.277 347 527 601 53.865 341 783 9.943 456 308 1.062 4.287 566 287 26 754 7.509.795 2.643.968.070.714 980.827.043.505 975.044.671.933 241.974.952 1.183.905.696 43.708.967.126 12.389.370.883 2.947.097.585 59.628.659.006 7.347.011.206 20.277.110.161 45.895.275.686 6.760.705.596 6.481.177.320 1.290.926.497 16.668.923.932 1.437.332.149 3.119.345.113 8.621.101.833 704.408.287 1.717.281.447 800.162.954 43.817.241.578 1.327.916.263 71.049.251 11.953.278.836 1.592.172.399 343.041.297 3.518.637.473 1.106.259.824 327.866.387 243.842.404 3.502.136 1.103.911.698 4.906.469.243.127 Tabel 15 - Realisasi Subsidi KUR Super Mikro Tahun 2020 Per Bank Penyalur No Nama Bank Dibayar (Rp.) BRI 1 Bank Mandiri 2 BNI 3 BPD Bali 4 BPD DIY 5 BPD Jateng 6 BPD Sumut 7 BPD Kalbar 8 9 BPD Kalsel 10 BRI Agroniaga 11 BPD Lampung 12 BPD Sumselbabel 77.602.228.693 13.814.149 55.682.763 44.066.452 5.248.493 4.434.808 10.784.244 2.508.773 3.169.870 237.130 5.195.670 1.727.904 77.749.098.949 TOTAL 145
realisasi sebesar Rp6.332.908.394.939 atau B.2. Program Subsidi Bunga PT Pegadaian 23,29 persen dari pagu anggarannya. Alokasi dan PT PNM anggaran tersebut didasarkan pada revisi DIPA ke 01 tanggal 6 Juli 2020. Dasar hukum pelaksanaan program ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/ Subsidi bunga pada perbankan dan perusahaan PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian pembiayaan disalurkan melalui kerja sama Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam rangka dengan 874 penyalur yang terdiri atas 738 Bank Mendukung Pelaksanaan Program PEN. Pembangunan Rakyat, 76 Bank Pembangunan Rakyat Syariah, 19 Bank Pembangunan Daerah, 19 Bank Swasta Nasional, 8 Bank Syariah, 4 Bank BUMN (Himpunan Bank Negara), dan 10 Perusahaan Pembiayaan. Selain UMKM, penerima subsidi bunga tersebut juga mencakup debitur KPR sampai dengan tipe 70 dan juga pelaku usaha ojek online maupun usaha informal lainnya. Peta persebaran subsidi bunga tersebut dapat dilihat pada Grafik 29. Untuk penyaluran subsidi bunga pada Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah, yaitu PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan PT Pegadaian, Kementerian BUMN ditunjuk sebagai KPA Penyaluran. Program subsidi bunga pada PT Pegadaian dan PT PNM ini memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp2.371.000.000.000. Realisasi belanja pada program ini per 31 Desember 2020 sebesar Penyebaran subsidi bunga non-KUR untuk Rp1.457.106.553.933 atau 61,46 persen dari pagu anggarannya, di mana rincian realisasi UMKM masih didominasi oleh debitur yang berada di Indonesia Bagian Barat, sebanyak belanja subsidi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut: 80 persen debitur dari total penerima berada di pulau Jawa dan Sumatera sedangkan sisanya tersebar ke pulau Kalimantan dan Indonesia 1. Realisasi dari tagihan subsidi bagi debitur PT Pegadaian periode bulan Mei Bagian Tengah dan Indonesia Bagian Timur. Hal ini tak terlepas dari kepadatan jumlah penduduk di kedua wilayah tersebut. sampai dengan Oktober 2020 sebesar Rp422.525.664.525. " Tagihan Periode Bulan Mei 2020 sebesar Rp107.766.373.157; " Tagihan Periode Bulan Juni 2020 Penyebaran Tambahan Bunga Subsidi Non KUR (Program PEN) GRAFIK 29 146
BAB IV - PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID19 MELALUI PC-PEN PADA BUN DAN KL PC-PEN sebesar Rp85.972.403.463; 1. Realisasi baru dapat dimulai pada bulan " Tagihan Periode Bulan Juli 2020 Oktober 2020, yang disebabkan Peraturan sebesar Rp75.530.456.572; Menteri Keuangan yang memberikan " Tagihan Periode Bulan Agustus 2020 relaksasi atas persyaratan pemenuhan sebesar Rp62.258.302.706; NPWP bagi debitur (Peraturan Menteri " Tagihan Periode Bulan September Keuangan Nomor 138/PMK.05/2020) baru 2020 sebesar Rp48.932.293.373; diterbitkan pada tanggal 28 September " Tagihan Periode Bulan Oktober 2020 2020. sebesar Rp42.065.835.254. 2. Pengurangan jumlah debitur PT Pegadaian Tagihan Periode Bulan Mei sampai dengan sebesar 45 persen serta PT PNM sebesar Juli 2020 telah dicairkan pada Bulan 13 persen yang disebabkan adanya debitur Oktober 2020, sedangkan Tagihan Periode yang tidak eligible berdasarkan hasil reviu Bulan Agustus sampai dengan Oktober BPKP atas indikator validitas NIK, keaktifan 2020 telah dicairkan pada Bulan November rekening pinjaman dan baki debet pinjaman 2020. dari debitur penerima subsidi. 2. Realisasi dari tagihan subsidi bagi debitur PT PNM periode bulan Mei s.d. Oktober 2020 sebesar Rp1.034.580.889.408. 3. Tidak dilakukan revisi DIPA atas sisa anggaran Program PEN yang tidak terealisasikan, dikarenakan berkurangnya Rincian tagihan dan realisasi sebagai berikut: " Tagihan Periode Bulan Mei Tahap I 2020 sebesar Rp119.613.007.638; " Tagihan Periode Bulan Mei Tahap II 2020 sebesar Rp71.819.786.584; " Tagihan Periode Bulan Juni 2020 sebesar Rp155.694.552.055; " Tagihan Periode Bulan Juli 2020 sebesar Rp167.821.584.768; " Tagihan Periode Bulan Agustus 2020 sebesar Rp162.211.436.731; " Tagihan Periode Bulan September 2020 sebesar Rp170.567.377.196; " Tagihan Periode Bulan Oktober 2020 sebesar Rp186.853.144.436. jumlah debitur sebagaimana tercantum dalam butir 2 tersebut. Berdasarkan arahan dari Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Berharga Negara Dalam Rangka Penanganan Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020, serta Penggunaan Sisa Dana Penerbitan Surat Berharga Negara Tahun 2020 Dalam Rangka Pembiayaan Pelaksanaan Lanjutan Kegiatan Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2021, bahwa Program PEN yang belum terlaksana atau selesai di tahun anggaran Tagihan Periode Bulan Mei Tahap I 2020 telah 2020 dapat di-carry over ke tahun anggaran dicairkan pada Bulan Oktober 2020, sedangkan berikutnya. Tagihan Periode Bulan Mei Tahap II sampai dengan Oktober 2020 telah dicairkan pada Bulan Desember 2020. Dari realisasi belanja subsidi margin untuk kredit/pembiayaan UMKM sebesar Rp1.457.106.553.933, di antaranya sebesar Realisasi Belanja Subsidi untuk periode yang Rp1.228.894.335.500 per 31 Desember 2020 berakhir pada 31 Desember 2020 hanya masih tersimpan di rekening penampungan mencapai 61,46 persen dari anggaran belanja antara lain dikarenakan hal-hal sebagai berikut: lembaga penyalur dan belum didistribusikan kepada penerima subsidi. 147
Tabel 16 - Rekapitulasi Data Pencairan Subsidi Bunga Koperasi Tahun 2020 B.3. Program Subsidi Bunga Koperasi penyalur koperasi, telah ditunjuk sebagai Dasar hukum pelaksanaan program ini yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/ PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian KPA Penyalurannya pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan telah mendapatkan anggaran subsidi sebesar Rp751.698.700.000 dengan alokasi Subsidi Bunga/Subsidi Margin Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program PEN. realisasi subsidi bunga/subsidi margin kredit/ pembiayaan UMKM Program PEN sebesar Untuk pelaksanaan subsidi bunga melalui Rp32.269.398.184 atau 4,29 persen dari pagu 148
BAB IV - PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID19 MELALUI PC-PEN PADA BUN DAN KL PC-PEN anggarannya. Realisasi tersebut untuk 13 kepada UMKM dan Pelaku Usaha koperasi mitra Badan Layanan Umum (BLU) Korporasi. Selain itu, dampak dari pandemi dengan jumlah debitur mencapai 85.002 COVID-19 yang menyebabkan rendahnya UMKM. Adapun rincian realisasi belanja subsidi sisi demand mengakibatkan banyak pelaku bunga/subsidi margin untuk kredit/pembiayaan usaha belum berminat untuk melakukan UMKM Program PEN ini sebagai berikut: ekspansi usaha. z Pada BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP) terealisasi sebesar Rp5.442.191.186 pada 6 koperasi mitra dengan total debitur mencapai 15.619 UMKM. z Pada BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) terealisasi sebesar Rp12.109.583.965 pada 9 koperasi mitra dengan total debitur mencapai 49.941 UMKM. z Pada BLU Badan Pengelola Dana terealisasi Lingkungan Hidup (BPDLH) sebesar Rp14.717.623.033 dengan total debitur mencapai 19.442 UMKM. 2. Penetapan Program PEN dilaksanakan pada Semester II 2020 sehingga terdapat keterbatasan waktu untuk melakukan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait, khususnya kepada Penjamin dan Perbankan sehingga sebagian informasi masih belum diterima secara menyeluruh oleh kantor perwakilan/cabang dari Penjamin dan Perbankan yang berada di daerah. 3. Sebagai langkah mitigasi, Pemerintah bersama Pihak Penjamin telah beberapa kali melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi, serta kegiatan sosialisasi melalui media daring (webinar) dengan Secara detil rekapitulasi Data Pencairan Per mengundang pihak-pihak terkait lainnya. 31 Desember 2020, di mana terdapat 2 unit Koperasi yang masing-masing menjadi mitra PIP dan juga mitra LPDB-KUMKM dapat dilihat pada Tabel 16. D. Program Penjaminan Untuk Loss Limit UMKM Realisasi kewajiban penjaminan yang C. Program Subsidi IJP Penjaminan UMKM dialokasikan kepada KPA Satker Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Dasar hukum pelaksanaan program ini adalah (Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/ PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Tahun 2020 untuk sektor UMKM sebesar Rp1.000.000.000.000 atau mampu terserap 100 Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjaminan persen. Realisasi tersebut merupakan realisasi yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan penjaminan loss limit terhadap program Program PEN. Penjaminan Pemerintah yang ditugaskan kepada PT Jamkrindo dan PT Askrindo. Realisasi Belanja Subsidi Imbal Jasa Penjaminan Program PEN sebesar Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Rp1.091.611.029.137 dari total pagu Nomor 71/PMK.08/2020, dalam rangka Rp4.930.000.000.000. Realisasi tersebut masih pemberian dukungan loss limit kepada PT rendah disebabkan beberapa hal antara lain: Jamkrindo dan PT Askrindo yang melaksanakan Penjaminan Pemerintah tersebut, Pemerintah 1. Kondisi ekonomi yang masih tidak pasti mendapatkan Penerimaan Negara Bukan diakibatkan masih belum optimalnya Pajak (PNBP) atas Imbal Jasa Penjaminan penanganan pandemi COVID-19, sehingga Loss Limit (PNBP IJP Loss Limit). Pelaksanaan menyebabkan Bank Penyalur masih lebih lanjut terkait PNBP ini diatur dalam berhati-hati dalam memberikan pinjaman Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah 149
(dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Jenderal dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko) dengan dari 3 bulan sampai dengan 12 bulan. PT Askrindo dan PT Jamkrindo, di mana telah ditetapkan bahwa tarif PNBP sebesar 1 persen per tahun dari plafon pinjaman yang dijamin F. Program PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah oleh PT Askrindo dan PT Jamkrindo. Jangka Dasar Hukum Pelaksanaan: waktu penerimaan PNBP tersebut ditetapkan maksimal 15 hari kerja setelah Subsidi IJP 1. Peraturan Menteri Keuangan Republik diterima oleh PT Askrindo dan PT Jamkrindo. Indonesia Nomor 86/PMK. 03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak E. Program Penempatan Dana di Perbankan Terdampak Pandemi Corona Virus Disease Dasar Hukum Pelaksanaan: 2019. 2. Peraturan Menteri Keuangan Republik 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Indonesia Nomor 110/PMK. 03/2020 104/PMK.05/2020 tentang Penempatan Tentang Perubahan Atas Peraturan Dana pada Bank Umum dalam rangka Menteri Keuangan Republik Indonesia Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional. Jenderal Direktur 2. Peraturan Nomor 86/PMK. 03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Perbendaharaan Nomor 14/PB/2020 Pandemi Corona Virus Disease 2019. tentang Petunjuk Teknis Penempatan Dana Dalam Bentuk Deposito Dalam Rangka Pelaksanaan Program PEN. Subsidi PPh Final atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Pada tahun 2020, Penempatan Dana pada Sesuai Ketentuan Sebagaimana Dimaksud Bank Umum Mitra (BUM) senilai total dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun Rp66.750.000.000.000, yaitu pada Bank 2018 merupakan fasilitas perpajakan yang Himbara sebesar Rp47.500.000.000.000, diberikan dengan tujuan membantu pelaku Bank Pembangunan Daerah sebesar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Rp16.250.000.000.000, dan Bank Syariah yang terdampak pandemi COVID-19 serta sebesar Rp3.000.000.000.000. Penempatan mendukung pemulihan ekonomi nasional Dana tersebut telah menghasilkan penyaluran sebagaimana dijelaskan dalam PMK Nomor kredit/pembiayaan mencapai Rp315,51 triliun 86/PMK.03/2020. Pelaku UMKM mendapat kepada 4,7 juta debitur. Lebih lanjut, kebijakan fasilitas Pajak Penghasilan Final tarif 0,5 persen akuntansi atas Penempatan Dana juga telah yang ditanggung oleh pemerintah. Realisasi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan PPh Final DTP bagi UMKM berdasarkan Satker Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara Akuntansi Pemerintah Pusat, yaitu: (SPAN) sampai dengan tanggal 31 Desember 1. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang siap dicairkan menjadi 2020 adalah sebesar Rp671.166.848.877 yang merupakan pembayaran atas tagihan Tahun 2020. kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang G. Program Pembiayaan Investasi kepada signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 bulan atau kurang, terhitung dari Koperasi melalui LPDB-KUMKM tanggal perolehannya. 2. Kebijakan Akuntansi Investasi Investasi yang dapat segera dicairkan dan Peraturan yang mendasari pemberian dukungan kepada BLU LPDB-KUMKM dalam rangka Program PEN sebagai berikut: 150
BAB IV - PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID19 MELALUI PC-PEN PADA BUN DAN KL PC-PEN 1. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Selanjutnya, pada bulan Oktober 2020, alokasi Kecil dan Menengah Nomor 04 Tahun pagu untuk kegiatan BPUM ditambahkan 2020 Tentang Penyaluran Pinjaman Atau sebesar Rp6.810.033.600 atau untuk sebanyak Pembiayaan Dana Bergulir Oleh Lembaga 2.937.514 pelaku usaha mikro. Dengan Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan demikian, jumlah total sasaran penerima BPUM Usaha Mikro Kecil Dan Menengah; menjadi 12.000.000 pelaku usaha mikro. 2. Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Restrukturisasi Pinjaman/Pembiayaan Kepada Koperasi dan Usah Mikro, Kecil dan Menengah Penerima Dana Bergulir Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah; Total alokasi anggaran Program BPUM adalah sebesar Rp28.800.000.000.000 dan untuk dana safeguarding program BPUM adalah sebesar Rp24.834.250.000. Dalam pelaksanaan kegiatan penyaluran BPUM pada tahun 2020, terdapat pengembalian dana BPUM sehingga secara neto, realisasi penyaluran BPUM adalah sebesar Rp28.639.162.198.755, dengan Realisasi program Investasi kepada BLU LPDB- capaian outputnya terkoreksi dari rencana KUMKM adalah sebesar Rp1.292.000.000.000 atau 100 persen dari pagu anggarannya. awal sebanyak 12 juta pelaku usaha mikro menjadi sebanyak 10.119.721 pelaku usaha Program ini dilaksanakan dengan bekerja sama mikro. Realisasi safeguarding program BPUM dengan sekitar 63 mitra koperasi, dan berhasil mencapai Rp9.025.612.854. menjangkau lebih dari 101 ribu UMKM. Kendala utama dalam pelaksanaan program H. Program Bantuan Produktif Usaha Mikro ini adalah Kementerian Koperasi dan Usaha (BPUM) Kecil dan Menengah, khususnya Deputi Bidang Pembiayaan, baru pertama kali menjalankan Dasar hukum pelaksanaan: 1. Peraturan Menteri Koperasi dan program dengan target penerima manfaat sebesar 12 juta pelaku usaha mikro, yang tidak Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 ada basis datanya. Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Di samping itu, kendala dan hambatan lainnya selama proses penyaluran antara lain: Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam " Pembatasan sosial, di mana pihak Rangka Menghadapi Ancaman Yang bank membatasi jumlah nasabah per Membahayakan Perekonomian Nasional harinya; Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional " Kondisi geografis penerima pada Pada Masa Pandemi COVID-19. daerah yang terpencil atau kepulauan, 2. Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Bagi sehingga menyulitkan mobilisasi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Nomor 98 penerima; Tahun 2020. " Jaringan seluler yang terbatas di Pada bulan Agustus 2020, Deputi Bidang Pembiayaan pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mendapatkan alokasi pagu untuk kegiatan BPUM sebesar " beberapa daerah; Penerima BPUM sudah tidak ada di alamat awal karena PSBB dan nomor telepon sudah berganti. Rp21.989.966.400 atau untuk sebanyak 9.162.486 pelaku usaha mikro dengan bantuan masing-masing sebesar Rp2.400.000. 151
GRAFIK 30 Cluster Insentif Usaha Alokasi Program PEN untuk insentif usaha adalah sebesar Rp120,61 triliun dan seluruhnya dilaksanakan oleh Bagian Anggaran BUN. Dari alokasi tersebut, anggaran yang masuk dalam DIPA BA BUN terdiri atas Subsidi PPh Pasal 21 DTP, Insentif BM DTP, dan Bantuan Pembayaran Listrik, sedangkan beberapa kegiatan lainnya tidak masuk dalam DIPA BA BUN. Kegiatan lain tersebut yakni pengurangan angsuran PPh Pasal 25, penurunan tarif PPh Badan, pembebasan PPh Pasal 22 impor, pengembalian pendahuluan PPN, serta bantalan untuk DTP dan pembebasan abonemen listrik. Sampai dengan Desember tahun 2020, anggaran cluster sektoral insentif usaha telah direalisasikan 152 sebesar Rp58,38 triliun. Pemberian fasilitas fiskal ini diberikan kepada 1.814 entitas terdiri dari Yayasan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perseorangan dan Swasta. Dengan adanya insentif ini, negara mampu memenuhi kebutuhan alat kesehatan dalam negeri secara cepat dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Khusus untuk fasilitas impor atas vaksin COVID-19, juga diberikan insentif fiskal dan prosedural dengan nilai fasilitas selama 2020 sebesar Rp50,95 miliar, atas impor vaksin sebanyak 1,2 juta dosis. A. Subsidi PPh 21-DTP Subsidi PPh Pasal 21 DTP atas Penghasilan yang Diterima oleh Pegawai Dengan Kriteria
BAB IV - PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID19 MELALUI PC-PEN PADA BUN DAN KL PC-PEN Tertentu diberikan kepada pegawai yang Perbendaharaan dan Anggaran Negara sampai memperoleh penghasilan dari pemberi kerja dengan tanggal 31 Desember 2020 adalah dengan kriteria tertentu sesuai dengan PMK sebesar Rp13.181.356.232 yang merupakan Nomor 86/PMK.03/2020 jo. PMK Nomor 110/ pembayaran atas tagihan Tahun 2020. PMK.03/2020. Dengan demikian pegawai yang memiliki NPWP dan penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp200 juta pada sektor-sektor tertentu akan mendapatkan penghasilan tambahan dalam bentuk pajak yang tidak dipotong pemberi kerja tetapi diberikan secara tunai kepada pegawai. Pemberian fasilitas ini dilakukan dengan tujuan membantu pegawai yang terdampak pandemi COVID-19 sehingga Kedua jenis subsidi PPh tersebut jika ditotal mampu terealisasi sebesar Rp1.722.767.990.009 dan fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh sekitar 131 ribu Wajib Pajak. Banyaknya Wajib Pajak yang memanfaatkan menunjukkan keberpihakan Pemerintah kepada dunia usaha dalam menjaga ketahanan dan produktivitas di tengah situasi sulit akibat Pandemi. daya belinya ikut terangkat dan sekaligus B. Program Insentif BM-DTP mendukung pemulihan ekonomi nasional. Realisasi PPh Pasal 21 DTP berdasarkan dari data Satuan Kerja Sistem Perbendaharaan Anggaran belanja subsidi pada Kementerian Perindustrian sesuai dengan Peraturan Menteri dan Anggaran Negara sampai dengan Keuangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Bea tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Rp1.709.586.633.777 yang merupakan Tertentu Tahun Anggaran 2020 sebesar pembayaran atas tagihan Tahun 2020. Rp391.674.336.000 dan Anggaran belanja subsidi dalam rangka penanganan pandemi Selain itu juga terdapat Subsidi PPh Final COVID-19 sesuai dengan Peraturan Menteri Jasa Konstruksi atas Penghasilan dari Usaha Keuangan Nomor 134 Tahun 2020 tentang Jasa Konstruksi yang Diterima atau Diperoleh Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Wajib Pajak Penerima Program Percepatan Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) Barang dan/atau Jasa oleh Industri Sektor merupakan fasilitas perpajakan yang diberikan Tertentu Yang Terdampak Pandemi COVID-19 pemerintah sebagaimana diatur dalam sebesar Rp583.287.000.000. Total anggaran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/ tersebut tersebar pada 4 Unit Eselon I yaitu PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Alat Transportasi dan Elektronika, Direktorat Disease 2019 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil, Direktorat Jenderal Industri Agro, dan Direktorat Nomor 110/PMK.03/2020, merupakan Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka fasilitas perpajakan yang diberikan dengan (Lihat Tabel 17). tujuan membantu petani melalui program perbaikan, rehabilitasi, atau peningkatan C. Bantuan Pembayaran Listrik jaringan irigasi dengan berbasis peran serta Bantuan Pembayaran Tagihan Listrik PT PLN masyarakat petani yang dilaksanakan oleh (Persero) kepada pelanggan listrik golongan, Perkumpulan Petani Pemakai Air, Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air, atau Induk bisnis, dan sosial, dialokasikan pada BA BUN (BA 999.08) Pengelolaan Belanja Lainnya Perkumpulan Petani Pemakai Air. Realisasi PPh Final DTP atas Jasa Konstruksi P3-TGAI untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan ekonomi pelaku usaha dan berdasarkan dari data Satuan Kerja Sistem kelompok masyarakat dalam menjalankan 153
usaha dan aktivitasnya sebagai bagian dari z Pelanggan golongan industri daya 900 VA. upaya mendukung Program PEN. Capaian pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Dasar Hukum Pelaksanaan: Bantuan Pembayaran Tagihan Listrik dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/ PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penyediaan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Pembayaran Tagihan Listrik Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara bagi Pelanggan Golongan Industri, Bisnis, dan Sosial dalam rangka Pelaksanaan Program PEN. Rangka PEN yaitu sebesar Rp1.688.040.000.000 atau terealisasi seluruhnya dari anggaran yang dialokasikan, dengan output sebanyak 1.180.853 pelanggan dari target 1.155.073 pelanggan. Berdasarkan Asersi Manajemen hasil verifikasi KPA BUN, terdapat bantuan yang belum dapat dibayarkan kepada PT PLN (Persero) hingga periode Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp18.823.101.252. Bantuan pembayaran selisih kurang antara pemakaian riil dengan rekening minimum diberlakukan bagi: Cluster Pembiayaan Korporasi z Pelanggan golongan sosial daya 1300 VA Alokasi Program PEN untuk sektor pembiayaan ke atas; korporasi adalah semula sebesar Rp53,57 z Pelanggan golongan bisnis daya 1300 VA triliun kemudian direklasterisasi menjadi ke atas; dan sebesar Rp60,73 triliun pada 16 Desember z Pelanggan golongan industri daya 1300 VA 2020. Sampai dengan Desember tahun 2020, ke atas. anggaran cluster pembiayaan korporasi Pembebasan biaya beban atau abonemen diberlakukan bagi: telah direalisasikan berupa PMN BUMN dan Lembaga dalam rangka PEN sebesar Rp24,07 triliun; Pinjaman kepada BUMN dalam rangka z Pelanggan golongan sosial daya 220 VA, PEN sebesar Rp19,65 triliun; Pembiayaan 450 VA, dan 900 VA; SWF sebesar Rp15 triliun; IJP korporasi z Pelanggan golongan bisnis daya 900 VA; sebesar Rp9,11 miliar, Kompensasi Penugasan dan Dukungan Loss Limit sebesar Rp0,76 miliar; Tabel 17 - Realisasi Anggaran Program Insentif BM-DTP Tahun 2020 URAIAN ANGGARAN REALISASI % Ditjen Industri Agro 276.333.000.000 69.854.899.764 25,28 Ditjen IKFT 192.205.000.000 0 0,00 Ditjen ILMATE 114.337.000.000 21.221.846.906 18,56 Ditjen IKMA 412.000.000 0 0,00 Total 583.287.000.000 91.076.746.670 15,61 154
BAB IV - PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID19 MELALUI PC-PEN PADA BUN DAN KL PC-PEN dan stop loss penjaminan sebesar Rp2 triliun. kelompok kepada perempuan pra sejahtera A. Program Penanaman Modal Negara melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) sebagaimana Berdasarkan Laporan Keuangan BA BUN diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor Investasi Pemerintah (999.03) Tahun 2020 63 Tahun 2020. (Audited) bahwa dalam rangka menjaga 4. PMN kepada PT Pengembangan ketahanan keuangan BUMN, Kementerian Pariwisata Indonesia/ITDC (Persero) BUMN telah mendorong agar BUMN sebesar Rp500.000.000.000 untuk diikutsertakan dalam Program PEN pada Tahun memperbaiki struktur permodalan dan Anggaran 2020 diantaranya Penyertaan Modal meningkatkan kapasitas usaha dalam Negara (PMN). Dukungan pemerintah dalam rangka mendukung program PEN rangka program PEN kepada BUMN berupa oleh pemerintah serta melanjutkan PMN telah terealisasi 100 persen atau sebesar pembangunan infrastruktur dasar dan Rp24.070.000.000.000 (Lihat Tabel 18) fasilitas penunjang di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika sebagaimana diatur Rincian realisasi Penyertaan Modal Negara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64 dalam rangka program PEN sebagai berikut: Tahun 2020. 1. PMN kepada PT Hutama Karya (Persero) 5. PMN kepada Lembaga Pembiayaan sebesar Rp7.500.000.000.000 untuk Ekspor Indonesia (LPEI) sebesar memperbaiki struktur permodalan dan Rp5.000.000.000.000 untuk memperbaiki meningkatkan kapasitas usaha dalam struktur permodalan dan meningkatkan rangka mendukung program PEN oleh kapasitas usaha dalam rangka mendukung pemerintah serta melanjutkan pelaksanaan program PEN oleh pemerintah serta penugasan percepatan pembangunan mendorong perekonomian nasional Jalan Tol Trans Sumatera sebagaimana melalui penugasan kepada LPEI dalam diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor program penjaminan pemerintah atas 71 Tahun 2020. modal kerja pelaku usaha sebagaimana 2. PMN kepada PT Bahana Pembinaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor Usaha Indonesia (Persero) sebesar 78 Tahun 2020. Rp6.000.000.000.000 untuk memperbaiki 6. PMN kepada PT Penjaminan Infrastruktur struktur permodalan dan meningkatkan Indonesia (Persero) (PT PII) sebesar kapasitas usaha dalam rangka mendukung Rp1.570.000.000.000 untuk memperbaiki program PEN oleh pemerintah guna struktur permodalan dan meningkatkan mendukung pemberdayaan Usaha Mikro kapasitas usaha dalam rangka mendukung Kecil dan Menengah yang dilaksanakan program PEN oleh pemerintah serta oleh PT Askrindo dan PT Jamkrindo mendorong perekonomian nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan melalui penugasan pemerintah kepada Pemerintah Nomor 72 Tahun 2020. PT PII dalam program penjaminan 3. PMN kepada PT Permodalan pemerintah atas modal kerja pelaku usaha Nasional Madani (Persero) sebesar sebagaimana diatur dalam Peraturan Rp1.500.000.000.000 untuk memperbaiki Pemerintah Nomor 79 Tahun 2020. struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha dalam rangka mendukung program PEN oleh pemerintah melalui pelaksanaan pembiayaan berbasis 7. PMN kepada PT Bio Farma (Persero) untuk Rp2.000.000.000.000 sebesar memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha dalam rangka mendukung program PEN oleh 155
GRAFIK 31 pemerintah guna meningkatkan kapasitas dan kapabilitas layanan kesehatan serta kemandirian industri farmasi nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2020. B. Program Pemberian Pinjaman (Investasi) kepada BUMN Sesuai dengan PMK Nomor 118/PMK.06/2020, investasi pemerintah dalam rangka program PEN merupakan penempatan sejumlah dana dan/atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat langsung guna investasi utang, dan/atau memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/ atau manfaat lainnya. Berdasarkan Laporan Keuangan BA BUN 156 Investasi Pemerintah (999.03) Tahun 2020 (Audited) Investasi Pemerintah Dalam Rangka Program PEN telah terealisasi sebesar Rp19.650.000.000.000 (Lihat Tabel 19) Rincian realisasi investasi pemerintah dalam rangka program PEN bagi BUMN sebagai berikut: 1. PT Garuda Indonesia (Persero) Rp8.500.000.000.000 untuk mendukung kinerja perusahaan yang terdampak pandemi COVID-19 (penurunan penumpang sebesar 95 persen). 2. PT Kereta Api Indonesia (Persero) Rp3.500.000.000.000 untuk mendanai biaya operasional dan mendukung kinerja perusahaan yang terdampak pandemi
BAB IV - PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID19 MELALUI PC-PEN PADA BUN DAN KL PC-PEN Tabel 18 - Realisasi Program PMN No BUMN REALISASI KETERANGAN 1 PT Hutama Karya (Persero) 7.500.000.000.000 PP 71/2020 2 PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) 6.000.000.000.000 PP 72/2020 3 PT Permodalan Nasional Madani (Persero) 1.500.000.000.000 PP 63/2020 4 PT Pengembangan Pariwisata Indonesia/ITDC 500.000.000.000 PP 64/2020 5 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) 5.000.000.000.000 PP 78/2020 6 PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) 1.570.000.000.000 PP 79/2020 7 PT Bio Farma (Persero) 2.000.000.000.000 PP 80/2020 TOTAL 24.070.000.000.000 Sumber: LK BA BUN Investasi Pemerintah (999.03) Tahun 2020 (Audited) COVID-19. dari alokasinya. 3. Perum Perumnas Rp650.000.000.000 untuk membantu likuiditas perusahaan dan dalam rangka melaksanakan program pembangunan kawasan rumah tapak yang tersebar di seluruh Indonesia. Realisasi Belanja Subsidi Imbal Jasa Penjaminan Program PEN Penanganan Pandemi COVID-19 yang masih rendah disebabkan beberapa hal antara lain: 4. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 1. Kondisi ekonomi yang masih tidak pasti Rp4.000.000.000.000 untuk investasi yang diakibatkan masih belum optimalnya tertunda karena keterbatasan dana serta penanganan pandemi COVID-19, sehingga tambahan investasi dan modal kerja dalam menyebabkan Bank Penyalur masih meningkatkan produksi dan profitabilitas berhati-hati dalam memberikan pinjaman perusahaan, serta untuk revitalisasi on kepada UMKM dan Pelaku Usaha farm dan off farm pabrik gula nasional. Korporasi. Selain itu, dampak dari pandemi 5. PT Krakatau Steel (Persero) COVID-19 yang menyebabkan rendahnya Rp3.000.000.000.000 untuk memberikan sisi demand mengakibatkan banyak pelaku relaksasi di pengguna. industri hilir dan industri usaha belum berminat untuk melakukan ekspansi usaha. C. Program Subsidi IJP Penjaminan Kredit Korporasi 2. Penetapan Program PEN dilaksanakan pada Semester II 2020 sehingga terdapat keterbatasan waktu untuk melakukan Berdasarkan Laporan Keuangan BA BUN sosialisasi kepada pihak-pihak terkait, Belanja Subsidi (999.07) Tahun 2020 (Audited) khususnya kepada Penjamin dan Pagu Subsidi Imbal Jasa Penjaminan Perbankan. Sehingga informasi sebagian sebesar Rp4.803.000.000.000, namun yang dialokasikan dalam anggaran PC PEN hanya masih belum diterima secara menyeluruh kantor perwakilan/cabang dari oleh Rp10.000.000.000. Hingga 31 Desember 2020 terdapat realisasi pembayaran belanja Subsidi Penjamin dan Perbankan yang berada di daerah. IJP sebesar Rp9.105.288.357 atau 91,05 persen 3. Sebagai langkah mitigasi, Pemerintah 157
Tabel 19 - Realisasi Program Pemberian Pinjaman BUMN Sumber: LK BA BUN Investasi Pemerintah (999.03) Tahun 2020 (Audited) bersama Pihak Penjamin telah beberapa sektor UMKM yang telah dibahas sebelumnya, kali melakukan kegiatan monitoring Pemerintah menugaskan/menunjuk PT dan evaluasi, serta kegiatan sosialisasi Jaminan Kredit Indonesia/Jamkrindo (Persero) melalui media daring (webinar) dengan dan PT Asuransi Kredit Indonesia/Askrindo mengundang pihak-pihak terkait lainnya. (Persero) untuk melaksanakan penjaminan D. Program Penjaminan Stop Loss Korporasi atas pemenuhan kewajiban finansial atas kredit modal kerja yang diberikan oleh perbankan. Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional Selanjutnya, dalam sektor pembiayaan akibat dari dampak pandemi COVID-19, korporasi, Pemerintah menugaskan/menunjuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Tahun 2020 (diubah kembali dengan Peraturan untuk memberikan penjaminan kredit modal Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020), Pemerintah kerja kepada pelaku usaha korporasi yang dapat memberikan penjaminan secara langsung berorientasi ekspor dan/atau padat karya yang dan/atau melalui badan usaha yang ditunjuk. tidak termasuk kategori BUMN dan UMKM. Penjaminan secara langsung oleh Pemerintah Pada skema penjaminan untuk pelaku usaha hanya dapat diberikan kepada BUMN, sedangkan korporasi ini, Pemerintah juga menugaskan penjaminan melalui badan usaha penjaminan yang ditunjuk diberikan kepada pelaku usaha PT PII untuk melaksanakan dukungan Loss Limit atas penjaminan pemerintah. Dalam dalam bentuk penjaminan atas kredit modal skema tersebut, Pemerintah memberikan kerja yang diberikan oleh perbankan. Adapun dukungan penjaminan berupa pembayaran tujuan pemberian penjaminan Pemerintah IJP kepada LPEI dan pembayaran IJP Loss tersebut untuk melindungi, mempertahankan, Limit kepada PT PII. Selain itu, Pemerintah juga dan meningkatkan kemampuan ekonomi memberikan dukungan backstop Loss Limit para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor atas skema penjaminan pemerintah untuk keuangan dalam menjalankan usahanya. pelaku usaha korporasi. Untuk mendukung pelaksanaan backstop Loss Limit atas skema Pemberian penjaminan Pemerintah tersebut penjaminan pemerintah untuk pelaku usaha masuk dalam dua sektor dalam program PEN korporasi tersebut, di tahun 2020, Pemerintah yakni sektor UMKM dan Sektor Korporasi. Dalam mengalokasikan anggaran kewajiban 158
BAB IV - PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID19 MELALUI PC-PEN PADA BUN DAN KL PC-PEN penjaminan sebesar Rp2.000.000.000.000 dan E. Kompensasi Penugasan Dukungan Loss mampu terealisasi 100 persen. Limit Adapun PNBP IJP Loss Limit dicatat sebagai Dukungan loss limit merupakan dukungan yang PNBP Bendahara Umum Negara Bagian diberikan oleh Pemerintah atas pelaksanaan Anggaran 999.03 dengan akun 425747 jaminan pemerintah yang dilakukan oleh PT (Pendapatan Imbal jasa Penjaminan Loss Limit) Jamkrindo dan PT Askrindo dengan pagu untuk satuan kerja Ditjen Pembiayaan dan Rp764.200.000 dan mampu terealisasi 100 Pengelolaan Risiko, Kementerian Keuangan persen. Dalam pelaksanaan dukungan loss limit, (970974). Selain itu, tata cara pengelolaan Menteri Keuangan menugaskan PT Reasuransi PNBP mengenai penagihan, pengenaan denda Indonesia (PT. RIU) untuk melaksanakan dan metode pembayaran PNBP IJP Loss Limit operasionalisasi dukungan loss limit tersebut. mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Adapun tugas dari PT RIU yaitu: nomor 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. 1. Melaksanakan kegiatan operasional program loss limit sesuai dengan praktik Kewajiban penjaminan limit untuk program PEN masuk dalam 2 cluster yakni loss yang umum digunakan di dalam kontrak reasuransi, cluster dukungan UMKM (penjaminan pelaku UMKM) dan cluster pembiayaan korporasi 2. Memberikan masukan dalam bentuk analisis aktuaria terhadap pelaksanaan Penjaminan didalamnya atas pemodelan, tarif termasuk IJP Pemerintah 2. Memberikan masukan dalam bentuk analisis aktuaria terhadap pelaksanaan Penjaminan didalamnya atas pemodelan, tarif termasuk IJP Pemerintah sebesar Rp3.000.000.000.000. Realisasi Loss Limit, proyeksi klaim dan tarif IJP anggaran kewajiban tersebut dipindahbukukan rekening Dana Cadangan Penjaminan ke Penjaminan Pemerintah, dan 3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pemerintah pada triwulan IV tahun 2020 (tanggal 27 Oktober 2020). Realisasi anggaran oleh Menteri. kewajiban penjaminan APBN TA 2020 bukan dikarenakan adanya klaim penjaminan, F. Program Pembiayaan Sovereign Wealth Fund (SWF) melainkan pemindahbukuan guna menambah Dalam rangka mendukung Program PEN telah akumulasi saldo rekening dana cadangan jaminan penjaminan dan rekening dana ditetapkan alokasi pembiayaan SWF sebesar Rp15.000.000.000.000 dan sampai dengan penugasan pembiayaan infrastruktur. Adapun 31 Desember 2020 alokasi tersebut dapat sampai dengan akhir tahun 2020 pihak yang terealisasi seluruhnya. Realisasi pembiayaan dijamin oleh Pemerintah tidak mengalami SWF tersebut yang dilaksanakan sepenuhnya default atau masih mampu memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit oleh Lembaga Pengelola Investasi (LPI) berupa penambahan penyertaan modal negara sebagai atau perjanjian kerja sama. modal awal. Dana tersebut dititipkan sementara Adapun saldo akumulasi pada rekening dana cadangan penjaminan pemerintah sampai dengan akhir tahun 2020 sebesar Rp7,67 triliun dan saldo rekening dana jaminan penugasan pembiayaan infrastruktur daerah sebesar Rp372,52 miliar. pada rekening BUN pada Bank Indonesia (rekening escrow) berdasarkan KMK Nomor 574/KMK.06/2020 tentang Penempatan Dana Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi Tahun Anggaran 2020 pada Rekening Milik Bendahara Umum Negara. Perlakuan akuntansi atas transaksi tersebut didasarkan pada Nota Dinas Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 159
Nomor ND-1124/PB.6/2020 hal Perlakuan per 31 Desember 2020, seperti disajikan pada Akuntansi atas Rekening Lain BI - Lembaga Tabel 20. Pengelola Investasi di mana Kuasa Pengguna Anggaran Ditjen Kekayaan Negara melakukan jurnal penyesuaian akrual secara manual untuk mencatat nilai aset investasi definitif yang dikelolanya menggunakan akun sesuai dengan substansi karakteristik asetnya (transfer keluar atas PMN LPI) sebesar Rp15.000.000.000.000. Realisasi pemanfaaatan insentif pajak sebagaimana disajikan di atas, bersumber dari laporan realisasi pemanfaatan insentif yang disampaikan oleh Wajib Pajak. Sementara itu, untuk realisasi Penurunan Tarif PPh Badan, tidak ada ketentuan yang mewajibkan Wajib Pajak untuk melaporkan realisasi insentif, sehingga Dalam situasi pandemi, bergejolaknya sektor realisasi insentif dihitung dengan menggunakan utama perekonomian membuat Pemerintah proxy PPh Pasal 25 Badan (menggunakan data membuat berbagai strategi untuk menopang pembayaran PPh Pasal 25 Badan dan daftar sekaligus membangkitkan dunia usaha. Strategi Wajib Pajak yang memanfaatkan insentif tersebut salah satunya dengan mengeluarkan Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25). Insentif kebijakan yang dapat memberi stimulus ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh Wajib Pajak namun berbentuk non anggaran. Kebijakan ini merupakan bentuk belanja pemerintah namun Badan tanpa didahului dengan permohonan. Meskipun demikian, atas Wajib Pajak yang bukan sebagai belanja langsung ataupun subsidi memanfaatkan insentif ini akan tetap dilakukan seperti yang termaktub dalam APBN. Kebijakan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban ini tidak dijalankan oleh K/L dan Pemda maupun perpajakannya sesuai ketentuan perpajakan BUN, namun berupa anggaran yang bersifat yang berlaku, sebagai konsekuensi kemudahan non DIPA. Kebijakan alokasi non anggaran pelaporan dan pelayanan dalam kondisi darurat tersebut berupa Pajak Ditanggung Pemerintah secara self assessment. (Pajak DTP) yang dihitung berdasarkan realisasi SP2D yang telah diterbitkan oleh BUN. Insentif perpajakan yang telah diperhitungkan dalam realisasi Program PEN, sepanjang tahun 2020 berdasarkan PMK 143/PMK.03/2020, Insentif Perpajakan Pemerintah juga memberikan insentif berupa PPh Pasal 21 dibebaskan dengan realisasi Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dengan cepat, diharapkan insentif yang pemanfaatan oleh Wajib Pajak sebesar Rp34.930.310.115, PPh Pasal 22 Dalam Negeri diberikan dapat dimanfaatkan oleh Wajib dibebaskan sebesar Rp210.820.359.226, Pajak secara maksimal dengan tetap mengacu dan PPh Pasal 23 dibebaskan sebesar pada ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Rp11.551.534.857. Insentif perpajakan ini ketentuan dalam Perpu 1 Tahun 2020, PMK- 23/PMK.03/2020 dan perubahannya, PMK- dalam rangka penanganan COVID-19, namun tidak masuk ke dalam perhitungan alokasi 28/PMK.03/2020 dan perubahannya, serta cluster dan subcluster insentif usaha program PMK-125/PMK.010/2020, antara lain diatur PEN. mengenai kriteria yang harus terpenuhi untuk dapat memanfaatkan insentif, prosedur pengajuan permohonan dan pelaporannya, serta mengenai mekanisme pengawasannya. Dalam pelaksanaan atas insentif ini jumlah Wajib Pajak yang mengajukan permohonan dan kemudian disetujui beserta nilai pelaporannya 160
BAB IV - PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID19 MELALUI PC-PEN PADA BUN DAN KL PC-PEN Tabel 20 - Realisasi Pemanfaatan Insentif Perpajakan Realisasi Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Keselarasan dengan Burden Sharing Bank Indonesia dan menambah belanja perlindungan sosial, yang diharapkan akan menjadi katalisator perekonomian, serta tetap memprioritaskan penanganan kesehatan masyarakat untuk meminimalisir dampak pandemi COVID-19. Pemerintah menetapkan kebijakan sektor fiskal dengan mengutamakan penanganan Di sisi penawaran, Pemerintah merancang pandemi COVID-19 melalui sisi permintaan berbagai kebijakan berupa insentif yang dan penawaran karena kondisi pandemi diberikan kepada sisi penawaran perekonomian menimbulkan tekanan atas sisi penawaran tersebut, antara lain dengan memberikan akibat melambatnya transaksi dan menurunnya insentif perpajakan kepada dunia usaha, kemampuan/kapasitas produksi pelaku usaha, mendukung sektor UMKM, serta pembiayaan dan tekanan atas sisi permintaan akibat BUMN yang terdampak pandemi. Selain itu, penurunan daya beli masyarakat. Kebijakan fiskal yang dimaksudkan untuk meningkatkan terdapat berbagai kebijakan yang dilakukan oleh Pemda untuk meningkatkan ruang gerak sisi permintaan adalah dengan mempercepat fiskal Pemerintah agar dapat dinikmati oleh 161
seluruh rakyat Indonesia/penerima manfaat dengan periode yang sama tahun 2019. Hal secara luas. ini sejalan dengan lebih rendahnya kinerja Oleh karena itu penentuan kebijakan yang akan diambil membutuhkan sinergi yang kuat dan berpegang pada prinsip budaya gotong royong dari Pemerintah. Sinergi tersebut diwujudkan dengan mengeluarkan kebijakan burden sharing di mana Kementerian Keuangan selaku otoritas fiskal dan Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter bekerja sama dalam pembiayaan keuangan negara untuk PC-PEN. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 yang dijelaskan dalam pasal 21 bahwa Pemerintah dapat menerbitkan Surat Berharga Negara dalam rangka pembiayaan PC-PEN. pendapatan negara akibat perlambatan ekonomi disertai kinerja belanja negara tetap tumbuh positif dalam rangka mendukung kebijakan countercyclical Pemerintah dalam penanganan dampak COVID-19 sebesar Rp947,70 triliun atau sekitar 6,14 persen terhadap PDB Tahun 2020. Namun demikian, realisasi defisit anggaran tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan target Perpres 72 Tahun 2020 yakni sebesar 6,34 persen. Kebijakan extraordinary berupa relaksasi defisit APBN di atas 3 persen (ditetapkan melalui Perpu 1 Tahun 2020 dan diperkuat dengan UU 2 Tahun 2020) merupakan konsekuensi kebijakan untuk mengatasi efek domino pada perekonomian Program PC-PEN ini sesuai dengan Peraturan Indonesia Menteri Keuangan Republik yang ditimbulkan pandemi COVID-19. Pada tahun 2020 kebutuhan prioritas belanja negara Nomor 103/PMK.05/2020 Tentang Tata Cara Pengelolaan Rekening Khusus Dalam Rangka mengalami peningkatan signifikan untuk mendukung langkah extraordinary Pemerintah Pembiayaan Penanganan Dampak Pandemi dalam penanganan COVID-19, melindungi daya COVID-19 dan PC-PEN, terdapat dua kelompok besar dalam realisasi PC-PEN yaitu untuk Public beli masyarakat, serta menjaga daya tahan dunia usaha dan pemulihan ekonomi nasional Goods dan Non Public Goods. di tengah kondisi kapasitas fiskal terbatas sehingga relaksasi defisit harus difasilitasi oleh Public Goods adalah belanja barang/jasa atau pembiayaan anggaran tambahan pada tahun insentif/bantuan sosial untuk kepentingan 2020 dengan tetap memperhatikan pengelolaan umum, yang mencakup pembiayaan untuk secara prudent dan risiko tetap terkendali. sektor kesehatan dan perlindungan sosial serta program sektoral pada K/L dan pemerintah Relaksasi defisit pada Tahun 2020 sebagai daerah dalam rangka penanganan PC-PEN. resultan kebijakan yang dirumuskan oleh Sedangkan Non Public Goods merupakan Pemerintah dalam upaya percepatan belanja subsidi, pemberian insentif dan stimulus lainnya, yang mencakup pembiayaan fiskal penanganan COVID-19 sekaligus bertujuan melindungi masyarakat dan dunia usaha antara lain untuk memberikan insentif usaha, agar dapat bangkit dan pulih, berfokus pada: usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), pembiayaan korporasi dan kegiatan insentif (1) intervensi kesehatan melalui berbagai kegiatan penanganan COVID-19 seperti lainnya dalam rangka penanganan PC-PEN. penyediaan sarana prasarana, alat kesehatan, biaya perawatan dan insentif/santunan Realisasi dari anggaran pemerintah dalam untuk tenaga kesehatan, serta (2) pemberian program PC-PEN yang digunakan baik untuk dukungan anggaran untuk PEN dalam bentuk belanja Public Goods dan Non Public Goods perlindungan sosial, dukungan sektoral K/L dan tentunya membutuhkan anggaran yang besar. Akibatnya defisit anggaran tahun 2020 Pemda, insentif pada bidang usaha, dukungan dan insentif pada UMKM termasuk pembiayaan mengalami peningkatan jika dibandingkan korporasi. 162
BAB IV - PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID19 MELALUI PC-PEN PADA BUN DAN KL PC-PEN PC-PEN sangat memerlukan kerja keras dan utang. Penerbitan SKB I ini merupakan langkah kerja sama dari seluruh pihak agar dapat bersama untuk mengantisipasi tingginya dilaksanakan secara maksimal dan tepat kebutuhan pembiayaan utang tahun 2020. sasaran. Kementerian Keuangan bersama Peranan Bank Indonesia dalam hal ini adalah dengan Bank Indonesia, OJK dan LPS telah dan sebagai backstop pembiayaan utang, di mana akan terus melakukan koordinasi yang intensif Bank Indonesia berjaga sebagai pembeli dalam merumuskan dan mengimplementasikan SBN pada saat pasar tidak dapat menyerap bauran berbagai kebijakan fiskal dan moneter kebutuhan pembiayaan utang, sesuai dengan yang efektif dan efisien dalam rangka PC-PEN. mekanisme yang telah disepakati. Hingga Kebijakan fiskal yang bermuara pada pelebaran Desember 2020, total pembelian SBN oleh Bank defisit juga diiringi dengan peningkatan Indonesia (sesuai SKB I) mencapai Rp75,86 pengeluaran pembiayaan yang diperhitungkan triliun yang terdiri dari SUN sebesar Rp42,07 dengan penuh kehati-hatian dan ditangani triliun dan SBSN sebesar Rp33,78 triliun. secara sinergi antara Kementerian Keuangan dengan Bank Indonesia. Pemerintah mendapat dukungan yang sangat besar dari Bank Indonesia melalui adanya kesepakatan yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB). Selanjutnya dalam SKB II yang disepakati pada bulan Juli 2020, sinergi terkait PC-PEN terus dilakukan oleh Pemerintah dan Bank Indonesia dengan skema burden sharing, di mana Bank Indonesia menanggung sebagian atau keseluruhan beban bunga atas penerbitan SBN Surat Keputusan Bersama (SKB) I antara Menteri yang ditujukan sebagai (a) belanja/pembiayaan Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Public Goods dalam rangka pembiayaan Bank Indonesia diterbitkan pada tanggal 16 April untuk belanja Kesehatan, Perlindungan 2020 dengan Nomor 190/KMK.08/2020 dan Sosial, dan sektoral K/L dan Pemda, serta (b) Nomor 22/4/KEP.GBI/2020 junto Keputusan belanja/pembiayaan Non-Public Goods dalam Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia mendukung UMKM dan korporasi. Skema dan Gubernur Bank Indonesia Nomor burden sharing tersebut dilaksanakan dalam 565/KMK.08/2020 dan Nomor 22/15/KEP. rangka menyediakan fiscal space dan menjaga GBI/2020 yang mengukuhkan Bank Indonesia keseimbangan fiskal dalam jangka menengah sebagai standby buyer di pasar perdana SBN. hingga jangka panjang melalui pengendalian Dukungan Bank Indonesia berlanjut melalui biaya utang di masa depan yang meningkat mekanisme pembagian beban (burden sharing) karena penanganan PC-PEN. Mekanisme kerja antara Pemerintah dan BI yang disepakati sama antara lain dilakukan melalui: dalam SKB II (Nomor 326/KMK.08/2020 dan Nomor 22/8/KEP.GBI/2020 junto Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 347/ KMK.08/2020 dan Nomor 22/9/KEP.GBI/2020) yang ditetapkan pada tanggal 7 Juli 2020. 1. Pada kelompok kebutuhan pembiayaan public goods yang menyangkut hajat hidup orang banyak, pemerintah menerbitkan SBN berbunga mengambang (variable rate) dengan acuan suku bunga sebesar reverse repo rate 3 bulan. Seluruh SBN ini Berdasarkan SKB I, Bank Indonesia dapat dibeli Bank Indonesia dengan mekanisme melakukan pembelian SBN tenor jangka private placement dan beban bunganya panjang di pasar perdana melalui lelang, lelang seluruhnya ditanggung Bank Indonesia. (Green Shoe Option/GSO), dan tambahan penawaran langsung atau Private Placement/ 2. Pada kelompok kebutuhan pembiayaan non-public goods UMKM dan Korporasi, Bank Indonesia berkontribusi sebesar 2. Pada kelompok kebutuhan pembiayaan non-public goods UMKM dan Korporasi, Bank Indonesia berkontribusi sebesar sebagai last resort atau back stop pembiayaan selisih antara market rate dengan beban 163
yang ditanggung oleh Pemerintah, atau dikelola oleh Kementerian Sosial. Dari segi sebesar selisih antara market rate dengan pengelolaan anggaran, Kementerian Sosial BI reverse repo rate 3 bulan ditambah 1 mendapatkan pagu anggaran terbanyak persen. pada cluster ini yakni sekitar 57.60 persen 3. Pada kelompok kebutuhan pembiayaan dari total anggaran dan sebesar 29,28 non-public goods lainnya, beban bunga persen dikelola oleh Bagian Anggaran seluruhnya ditanggung Pemerintah BUN untuk program BLT Dana Desa, Kartu sebesar market rate. Prakerja, dan Diskon Listrik. Adapun pelaksanaan penerbitan SBN untuk pemenuhan atas belanja/pembiayaan Public Goods dan Non-Public Goods untuk UMKM dan Korporasi, sampai dengan 31 Desember 2020, telah dilakukan 8 kali private placement dalam rangka pemenuhan pembiayaan untuk Public Goods dengan nilai Rp397.560.000.000.000 dan 9 kali lelang dalam rangka pemenuhan pembiayaan Non Public Goods dengan nilai Rp177.030.000.000.000 sehingga nilai totalnya sebesar Rp574.590.000.000.000. Selanjutnya, realisasi kontribusi yang dibayarkan oleh Bank Indonesia kepada Pemerintah dan diakui serta dicatat oleh Pemerintah sebagai pengurang beban/belanja bunga atas SUN sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp1.753.214.980.000 untuk Public Goods dan sebesar Rp941.773.886.995 untuk Non Public Goods, sehingga total kontribusi Bank Indonesia terhadap pengurang beban/belanja bunga atas SUN adalah sebesar Rp2.694.988.866.995. 2. Cluster kesehatan mampu terealisasi sebesar Rp62.674.747.638.246 atau sekitar 62,99 persen dari anggarannya. Cluster ini sebagian besar dialokasikan pada Kementerian Kesehatan untuk belanja penanganan COVID-19 lainnya, insentif tenaga kesehatan pusat, santunan tenaga medis, dan penanganan Vaksin COVID-19 Tahun 2020. Pada kegiatan belanja penanganan COVID-19 lainnya, beberapa K/L yang terlibat yakni Kementerian Pertahanan, Kepolisian, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Inteligen Negara, Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Riset dan Teknologi (BRIN). 3. Cluster Dukungan Sektoral K/L dan Pemda. Cluster ini terdiri dari 7 sub cluster yang tersebar untuk beberapa Kementerian dengan realisasi sebesar Rp65.222.482.027.735 atau sekitar 96,11 persen dari total anggarannya. Pengelola Pemerintah telah menentukan kategorisasi terbesar yakni Bagian Anggaran BUN kegiatan PC-PEN atau cluster yang dibiayai dengan alokasi mencapai 59,17 persen dengan skema burden sharing ini dalam bentuk dari total anggaran cluster ini. BA BUN public goods dan non public goods. Untuk Public mengelola sub cluster yang ditujukan Goods terdiri dari 3 cluster yakni: kepada Pemda, diantaranya Dana Insentif Daerah untuk Pemulihan Ekonomi, 1. Cluster perlindungan sosial dengan realisasi atau sebesar Rp216.587.101.593.829 sekitar 94,09 persen dari total alokasinya. Cadangan DAK Fisik, dan Fasilitas Pinjaman Daerah. Sub cluster selanjutnya yakni Program padat karya K/L yang telah Dalam cluster tersebut, terdapat sub terealisasi 94,43 persen dari keseluruhan cluster yang mampu terealisasi 100 persen pagu yang tersedia. Kementerian yang atau hampir 100 persen dari pagu yang dianggarkan, yakni Bantuan Sosial Beras, menyelenggarakan program padat karya K/L diantaranya Kementerian Pertanian, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai bagi KPM Sembako Non PKH, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan Perikanan, dan Kementerian dan Paket Sembako Jabodetabek yang PUPR. Kegiatan berikutnya yakni 164
BAB IV - PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID19 MELALUI PC-PEN PADA BUN DAN KL PC-PEN pariwisata yang terbagi menjadi 2 program yaitu dukungan kepariwisataan kepada Pemda dan dukungan kepariwisataan yang dijalankan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Perhubungan. Terakhir, yakni sub cluster cadangan perluasan yang dijalankan oleh beberapa kementerian, diantaranya Kementerian Agama, Kementerian PUPR, Kementerian Tenaga Kerja, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dari sisi non public goods, terdapat dua cluster, yakni: 1. Cluster dukungan UMKM Cluster ini dianggarkan sebesar Rp116.300.000.000.000 dan telah terealisasi Rp112.259.468.378.755 atau sekitar 96,53 persen. Cluster ini sebagian besar dijalankan oleh Bagian Anggaran BUN berupa subsidi bunga UMKM, penempatan dana pemerintah di perbankan, penjaminan untuk modal kerja (stop loss), dan pembiayaan investasi untuk LPDB KUKM. Selain BA BUN, hanya Kementerian Koperasi dan UMKM yang terlibat dalam cluster ini yakni untuk program bantuan bagi pelaku usaha mikro. 2. Cluster Pembiayaan Korporasi. Cluster ini mampu terealisasi seluruh pagu anggaran yang dialokasikan yakni sebesar Rp60.729.869.488.357. Cluster ini seluruhnya dijalankan oleh Bagian Anggaran BUN. Hampir semua kegiatan dalam cluster ini mampu terealisasi 100 persen yakni Penyertaan Modal Negara, pemberian pinjaman (investasi) kepada BUMN, kompensasi penegasan Dukungan loss limit, dan pembaiyaan Sovereign Wealth Fund (SWF). 165
MENGAWAL AKUNTABILITAS PENANGANAN COVID-19 DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL TAHUN 2020 166
BAB V - PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID-19 MELALUI NON PC-PEN BAB V PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID-19 MELALUI NON PC-PEN Pertanggungjawaban COVID-19 melalui Non PC-PEN oleh K/L Penanganan pulsa atau kuota internet dalam mendukung pelaksanaan tugas secara daring, pengadaan Penanganan yang cepat dan tepat dalam lisensi aplikasi komunikasi/zoom, pengadaan laptop, web kamera, hingga pengadaan sarana rangka mengendalikan penyebaran pandemi selain dilakukan melalui program PC-PEN, juga dilakukan secara mandiri oleh masing-masing dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas dan pencapaian target kinerja Satker. satker Kementerian Negara/ Lembaga antara A. Refocussing dan alokasi/revisi anggaran/ lain melalui refocussing kegiatan dan Realokasi DIPA KL Anggaran pada K/L dan BUN untuk melindungi pegawai dari ancaman COVID-19 dan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pencapaian kinerja masing-masing satker. Dalam Pasal 2 ayat (3) PMK 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban APBN dalam penanganan Pandemi COVID-19 disebutkan bahwa "dalam Perlindungan kepada pegawai dilakukan antara memudahkan perencanaan kegiatan, koordinasi lain melalui penyediaan masker, hand sanitizer, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kinerja APD, alat cuci tangan, dan penyemprotan penanganan pandemi COVID-19, alokasi dana disinfektan di lingkungan kerja. Pengecekan penanganan pandemi COVID-19 dikelompokkan kondisi kesehatan pegawai juga dilakukan dalam klasifikasi akun khusus COVID-19". secara berkala baik dilakukan mandiri maupun melibatkan pihak ketiga, meliputi penyediaan alat-alat kesehatan, thermogun serta pemeriksaan melalui rapid test, rapid antigen, swab test, dan lain sebagainya. Selain itu sosialisasi pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19 dalam berbagai kesempatan juga terus dilakukan masing-masing Satker. Kementerian Keuangan telah menetapkan penggunaan akun khusus untuk penanganan pandemi COVID-19 melalui Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-628/ PB/2020 hal Tindak Lanjut Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-369/ PB/2020 hal Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tanggal 23 Juli 2020 dan Keputusan Direktur pekerjaan di tengah keterbatasan pelaksanaan Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-273/ tugas dan sehubungan adanya kebijakan PB/2020 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Satker juga menganggarkan dan merealisasikan Segmen Akun pada BAS, seluruh transaksi yang dilakukan untuk penanganan COVID-19 kegiatan misalnya pemberian bantuan harus menggunakan akun khusus COVID-19 167
Tabel 21 - Pagu DIPA Seluruh K/L Untuk Penanggulangan Pandemi COVID-19 Kementerian Negara/Lembaga 168
agar lebih mudah tercermin dan diukur dengan jelas peran APBN, melalui belanja K/L terkait penanganan pandemi COVID-19. Satker menindaklanjuti ketentuan tersebut dengan melakukan revisi DIPA/POK serta ralat akun SPM atas transaksi yang dilakukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 namun belum menggunakan akun khusus COVID-19, melalui refocussing maupun realokasi anggaran. Dalam rangka mencegah, melindungi, dan menangani pegawai masing-masing Satker dari ancaman COVID-19 serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dalam pencapaian target kinerja, Satker merencanakan kegiatan untuk dituangkan dalam DIPA. Dalam rangka perencanaan kegiatan untuk penanggulangan dan pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan K/L, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp17.137.915.361.404 (Lihat Tabel 21). Namun demikian, realita di lapangan tidak berjalan semudah yang diharapkan sehingga masih terdapat realisasi belanja K/L dalam penanganan pandemi COVID-19 belum menggunakan akun khusus. Untuk memperkuat akuntabilitas dalam laporan keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selain memperkuat regulasi melalui surat kepada seluruh K/L, juga telah menerbitkan Panduan Teknis Edisi 28 dan 29 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Penanganan Pemerintah Pusat dalam Pandemi COVID-19. Panduan Teknis tersebut memberikan guidance bagaimana mempertanggungjawabkan realisasi anggaran hingga pengungkapan di Catatan atas Laporan Keuangan dalam Laporan Keuangan K/L. Namun begitu, karena situasi pandemi ini mempengaruhi semua sendi kehidupan, maka diperlukan adaptasi, tidak saja terhadap pola pemenuhan target kinerja masing-masing K/L, namun juga bagaimana cara agar pelaksanaan anggaran dapat sesuai dengan regulasi hingga BAB V - PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID-19 MELALUI NON PC-PEN laporan keuangan dapat dipastikan memenuhi kaidah yang telah ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Oleh karenanya, selama tahun 2020, dapat diidentifikasi beberapa tantangan yang dialami K/L dalam menyesuaikan pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangannya agar selalu menggunakan akun khusus dalam penanganan pandemi COVID-19. Tantangan tersebut antara lain: 1. Pandemi COVID-19 terjadi saat proses penganggaran hingga penerbitan DIPA tahun 2020 diselesaikan. Kemudian, dengan cepatnya semua kegiatan berubah untuk menyesuaikan dengan protokol kesehatan, sehingga penyesuaian anggaran dalam DIPA agar sesuai dengan akun khusus COVID-19 memerlukan upaya perencanaan dan penganggaran Kembali. Sementara itu, pengetahuan dan penguasaan pegawai perencanaan K/L terhadap akun khusus COVID-19 pada periode semester I tahun 2020 masih sangat minim mengingat regulasi penggunaan akun khusus COVID-19 sebagaimana diatur dalam Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-369/ PB/2020 tanggal 27 April 2020 merupakan hal yang baru. Meskipun sinergi dan sharing knowledge antara Kementerian Keuangan dengan seluruh K/L terus dilakukan, namun masih ada kegiatan yang belum menggunakan akun khusus COVID-19. 2. Sebagian realisasi untuk kegiatan penanganan pandemi COVID-19 telah terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebelum terbitnya regulasi akun Khusus COVID-19, sehingga selain dibutuhkan upaya revisi DIPA, juga memerlukan beberapa tahapan lainnya yakni koreksi Surat Perintah Membayar (SPM) dan penyesuaian beberapa aplikasi, hingga penyesuaian monitoring atas anggaran pada masing-masing K/L. realisasi 3. Ralat akun pada dokumen realisasi 169
Tabel 21 - Pagu DIPA Seluruh K/L Untuk Penanggulangan Pandemi COVID-19 (Lanjutan) Kementerian Negara/Lembaga 170
belanja, dalam hal ini SPM ke akun khusus COVID-19 harus didahului dengan revisi DIPA untuk penyediaan anggaran dengan memakai akun khusus COVID-19. Sementara itu, revisi DIPA pada umumnya terkendala dengan sisa dana sudah tidak mencukupi lagi untuk dapat dilakukan revisi DIPA, meskipun telah diberikan dua kali masa pemberian dispensasi revisi DIPA dan koreksi SPM untuk transaksi tahun 2020 sebagaimana diatur dalam surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-5/PB/2021 tanggal 13 Januari 2021 dan Nomor S-28/PB/2021 tanggal 2 Februari 2021. 4. Penerapan PSBB pada mayoritas wilayah di Indonesia dan sebagian pengelola keuangan pada K/L terpapar positif COVID-19 telah berdampak pada keterlambatan proses penyelesaian administrasi revisi DIPA dan koreksi SPM/ SP2D. B. Realisasi Anggaran Penanganan Pandemi COVID-19 Pada K/L Dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19 di internal K/L pada tahun 2020, dapat diidentifikasi realisasi kegiatan baik yang menggunakan akun reguler maupun akun khusus COVID-19. Sampai dengan 31 Desember 2020, total realisasi belanja untuk kegiatan pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19 di seluruh internal K/L sebesar Rp13.160.752.895.715, yang terdiri dari Belanja Barang sebesar Rp10.667.601.420.061, Belanja Modal sebesar Rp2.486.947.575.654, dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp6.203.900.000. Dari total realisasi tersebut, yang sudah menggunakan akun khusus COVID-19 sebesar Rp12.808.849.754.917 terdiri dari Belanja Barang Akun khusus sebesar Rp10.318.570.108.781, Belanja Modal Akun khusus sebesar Rp2.484.075.746.136 dan Belanja Bantuan Sosial akun khusus sebesar Rp6.203.900.000. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 22. BAB V - PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID-19 MELALUI NON PC-PEN Menindaklanjuti ketentuan dalam Lampiran IV angka 4 Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-947/PB/2020 hal Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan, dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2020 Unaudited serta Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Akhir Tahun tanggal 30 Desember 2020, bahwa apabila sampai dengan saat penyusunan laporan keuangan masih terdapat Satker yang belum menggunakan akun khusus COVID-19 yang dilakukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan Satker tidak dapat melakukan revisi anggaran (DIPA/POK) dan/atau melakukan ralat dokumen realisasi belanja (SPM/SP2D) maka dalam rangka penyajian wajar pada laporan keuangan, dapat dilakukan jurnal penyesuaian untuk mengeliminasi akun yang tidak menggunakan akun khusus COVID-19 dan mencatat akun yang seharusnya (akun khusus COVID-19). Hingga akhir tahun 2020, realisasi atas kegiatan penanganan pandemi COVID-19 yang masih menggunakan akun reguler terdapat pada 28 K/L dengan total realisasi sebesar Rp351.903.140.798. Realisasi tersebut terdiri dari Belanja Barang Akun Reguler sebesar Rp349.031.311.280, dan Belanja Modal Akun Reguler sebesar Rp2.871.829.518. Secara rinci, realisasi untuk kegiatan pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19 yang menggunakan akun reguler dapat dilihat pada Tabel 23. C. Pengungkapan Dampak pada Laporan Keuangan Dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan nasional, Pemerintah menetapkan kebijakan dan strategi perekonomian Program Penanganan Pandemi COVID-19 dan/ atau PEN yang meliputi 6 sektor sebagai berikut: 1. sektor kesehatan (dilaksanakan oleh K/L dan BUN) 2. sektor perlindungan sosial (dilaksanakan oleh K/L dan BUN) 171
Tabel 22 - Realisasi Belanja Penanganan Pandemi COVID-19 Non-PEN pada K/L Kementerian Negara/Lembaga
BAB V - PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID-19 MELALUI NON PC-PEN Tabel 22 - Realisasi Belanja Penanganan Pandemi COVID-19 Non-PEN pada K/L Kementerian Negara/Lembaga
Tabel 23 - Realisasi Penanganan COVID-19 pada K/L yang Menggunakan Akun Reguler Kementerian Negara/Lembaga 174
3. sektor dukungan sektoral K/L dan Pemda (dilaksanakan oleh K/L dan BUN) 4. sektor insentif usaha (dilaksanakan oleh BUN) 5. sektor dukungan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (dilaksanakan oleh K/L dan BUN), dan 6. sektor pembiayaan korporasi (dilaksanakan oleh BUN) Pengungkapan pelaksanaan dampak pandemi COVID-19 dan hasil (output) yang dicapai dilakukan oleh setiap entitas Pemerintah Pusat pada CaLK. Pengungkapan dalam CaLK per pos Laporan Keuangan yang terpengaruh mulai dari level Satker (UAKPA) s.d. level K/L (UAPA), dilakukan secara sistematis dan terstruktur untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antar generasi dan evaluasi kinerja pengungkapan tersebut diperlukan untuk membantu pengguna laporan keuangan pemerintah dalam memahami dampak pandemi COVID-19 dan pelaksanaan PC-PEN terhadap suatu entitas pemerintah. Ditjen Perbendaharaan telah mengeluarkan Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat edisi 28 dan 29 Tahun 2020 serta Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 947/PB/2020 tanggal 30 Desember 2020 yang dapat membantu K/L mengenai bagaimana pengungkapan secara lebih detil atas dampak pandemi COVID-19 pada LKKL. Pedoman pengungkapan tersebut dapat dilihat pada Tabel 24. D. Pengungkapan Penanganan COVID-19 Non PEN pada LKKL Tahun 2020 Secara umum sebagian besar K/L telah mengungkapkan penanganan COVID-19 sesuai dengan Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat edisi 28 dan 29 Tahun 2020 dan Surat Direktur Jenderal Nomor 947/PB/2020 tanggal 30 Desember 2020. Beberapa K/L telah mengungkapkan secara memadai dan rinci dampak pandemi COVID-19 pada CaLK LKKL Tahun 2020 Audited. BAB V - PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID-19 MELALUI NON PC-PEN Beberapa pengungkapan yang memadai dan rinci tersebut antara lain: 1. Pengungkapan penurunan pendapatan akibat dampak pandemi COVID-19, antara lain: penurunan pendapatan visa pada Kementerian Luar Negeri akibat adanya kebijakan lockdown di beberapa negara, penurunan pendapatan sewa BMN pada beberapa K/L akibat belum ditetapkannya tarif dan/atau belum dilakukannya pembayaran oleh penyewa akibat pandemi. 2. Pengungkapan secara rinci output yang dihasilkan dari belanja dalam rangka penanganan COVID-19 pada beberapa K/L, antara lain pembelian masker, hand sanitizer, dan bilik disinfektan. 3. Pengungkapan peningkatan Kas Lainnya di K/L dari Hibah, antara lain hibah dalam rangka penanganan COVID-19 pada Kemendes PDTT, dan Badan POM. Namun demikian, masih terdapat tantangan dan ruang perbaikan untuk meningkatkan kualitas pengungkapan penanganan pandemi COVID-19 pada laporan keuangan K/L, antara lain: 1. Masih terdapat K/L yang belum mengungkapkan secara memadai atas pagu dan realisasi penanganan COVID-19 yang masih menggunakan akun reguler. 2. Beberapa K/L belum mengungkapkan secara memadai dampak pandemi terhadap COVID-19 terutama output strategis nasional. capaian output, 3. Belum seluruh K/L mengungkapkan dampak pandemi COVID-19 pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), terutama pada pos Transaksi Antar Entitas (TAE), antara lain transfer keluar dan transfer masuk (TKTM) dan pengesahan hibah langsung dalam rangka penanganan COVID-19, sehingga tidak memberikan gambaran yang rinci atas dampak Pandemi COVID-19 terhadap Ekuitas. 175
Tabel 24
Pedoman Pengungkapan Penanganan COVID
19 pada LKKL
Tabel 24
Pedoman Pengungkapan Penanganan COVID
19 pada LKKL
MENGAWAL AKUNTABILITAS PENANGANAN COVID-19 DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL TAHUN 2020 178
BAB VI - SINERGI DENGAN STAKEHOLDERS BAB VI SINERGI DENGAN STAKEHOLDERS Pembahasan dalam Sidang Kabinet anggaran yang besar, namun pengelolaan Program PC-PEN mendapat perhatian sangat serius oleh Presiden karena dampak yang Program PEN tetap harus dilakukan secara hati-hati, transparan, akuntabel, serta mampu mencegah terjadinya risiko moral hazard. ditimbulkan oleh COVID-19 sangat memukul banyak sektor pada berbagai sendi-sendi Konsultasi dan Pelaksanaan Fungsi DPR ekonomi. Untuk itu Presiden, mengadakan rapat dengan para Menteri dan Pimpinan Lembaga yang ada pada Kabinet Indonesia Maju dengan intensitas yang sangat tinggi. Presiden juga melibatkan para pimpinan lembaga lain seperti Gubernur Bank Indonesia, Kepala Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Gubernur, Bupati, Walikota dan Pejabat strategis lain untuk membahas berbagai kebijakan strategis dalam rangka menyelamatkan perekonomian nasional. Dalam merespon kondisi penyebaran COVID-19 di seluruh dunia yang telah menjadi krisis kesehatan dan krisis kemanusiaan, di mana berpotensi menciptakan krisis ekonomi maupun krisis keuangan, diperlukan langkah- langkah yang extraordinary karena kita menghadapi kondisi yang di luar kebiasaan. Pemerintah memandang perlunya payung hukum untuk mengambil langkah-langkah penyelamatan ekonomi nasional dan mengantisipasi munculnya permasalahan Dalam beberapa kesempatan pada saat lembaga keuangan yang membahayakan penyusunan Program PC-PEN, Presiden bagi perekonomian nasional dan stabilitas mengingatkan bahwa tantangan terbesar sistem keuangan. Pemerintah berkeyakinan pemerintah saat ini adalah menyiapkan bahwa penerbitan produk hukum yang paling program PEN yang tepat serta dieksekusi memadai untuk mengatasi kondisi kegentingan dengan cepat agar laju pertumbuhan ekonomi memaksa tersebut adalah penerbitan Peraturan Indonesia tidak terkoreksi lebih dalam. Presiden Pemerintah Pengganti Undang-Undang dengan menginginkan agar APBN dapat menjadi mendasarkan pada ketentuan Pasal 22 ayat penopang perekonomian pada saat sektor (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa pelaku ekonomi lain sedang lesu. Presiden "dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, berharap agar Program PEN harus dapat Presiden berhak menetapkan Peraturan memberikan manfaat nyata pada pelaku usaha, Pemerintah sebagai pengganti Undang- terutama sektor industri padat karya agar tetap mampu beroperasi. Meskipun program PEN Undang. Pertimbangan Pemerintah tersebut juga didasarkan pada terpenuhinya parameter harus dilakukan dengan cepat dengan jumlah kegentingan memaksa sebagaimana terdapat 179
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Peraturan Perundang-Undangan, Perpu 138/PUU-VII/2009, yaitu Pertama, adanya harus diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan (DPR) dalam masa sidang pertama DPR masalah hukum secara cepat berdasarkan setelah Peraturan Pemerintah Pengganti UU Undang-Undang. Kedua, kekosongan hukum ditetapkan. Pengajuan Perpu dilakukan dalam atau Undang-Undang yang saat ini ada tidak bentuk pengajuan rancangan undang-undang memadai. Ketiga, kekosongan hukum tidak tentang penetapan Perpu menjadi undang- dapat di atasi dengan cara membuat Undang- undang. DPR hanya memberikan persetujuan Undang dengan prosedur biasa yang cukup atau tidak memberikan persetujuan terhadap lama sedangkan keadaan yang mendesak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. Undang. RUU Perpu Nomor 1 Tahun 2020 Dengan mempertimbangkan berbagai faktor diserahkan secara resmi oleh Pemerintah yang terkait dengan kegentingan memaksa diwakili oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan tersebut di atas, pada tanggal 31 Maret 2020, didampingi Menteri Hukum dan HAM Yasonna Presiden telah menerbitkan Perpu 1 Tahun 2020 Laoly melalui Surat Presiden (Surpres) untuk sesuai kewenangannya berdasarkan Pasal 22 Perpu No. 1 Tahun 2020 kepada DPR yang ayat (1) UUD 1945. Tujuan dari pembentukan diterima oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Perpu 1 Tahun 2020 tersebut antara lain Setelah melewati proses pembahasan adalah pertama, untuk memberikan landasan dengan Badan Anggaran (Banggar), DPR RI hukum bagi Pemerintah dalam menetapkan akhirnya mengesahkan Peraturan Pemerintah kebijakan dan langkah-langkah extraordinary di Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 bidang keuangan negara dan sektor keuangan, Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan dalam rangka penanganan krisis kesehatan, Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan kemanusiaan, ekonomi, dan keuangan sebagai Pandemi COVID-19 menjadi Undang-Undang akibat dari pandemi COVID-19. Kedua, sebagai (UU). Disahkannya Perpu tersebut diharapkan bentuk antisipasi dalam rangka penanganan dapat memberikan fondasi bagi Pemerintah pandemi COVID-19 dan/atau implikasinya untuk melakukan langkah luar biasa dalam berupa ancaman yang membahayakan menjamin kesehatan masyarakat di tengah perekonomian nasional dan/atau stabilitas pandemi COVID-19. sistem keuangan. Disamping itu, dalam rangka menjalankan DPR merupakan lembaga tinggi negara yang fungsi pengawasan DPR RI membentuk Tim kedudukannya sangat strategis berdasarkan Pengawasan (Timwas) terhadap Pelaksanaan amandemen UUD 1945. DPR memiliki Penanganan Bencana Pandemi COVID-19 kedudukan sejajar dengan lembaga-lembaga dan Satuan Tugas (Satgas) Lawan COVID-19. negara lainnya agar tercipta mekanisme Timwas dibentuk untuk memastikan pengawasan (check and balances) antar bahwa pelaksanaan penanganan pandemi lembaga-lembaga negara. DPR sebagai wakil COVID-19 oleh pemerintah dari aspek regulasi, rakyat menjalankan fungsi legislasi, anggaran kelembagaan, dan mitigasi bencana dapat dan pengawasan. Terkait dengan fungsi berjalan dengan efektif dan tepat sasaran. legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang Anggota Timwas berasal dari seluruh fraksi antara lain yaitu menyetujui atau tidak dan komisi yang diketuai oleh Wakil Ketua menyetujui peraturan pemerintah pengganti DPR Bidang Kesejahteraan Rakyat, Muhaimin UU (yang diajukan Presiden) untuk ditetapkan menjadi UU. Sesuai dengan Undang-undang lintas Iskandar. Satgas dibentuk secara partai untuk membantu pemerintah dalam Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan mempercepat penanganan COVID-19 hingga 180
ke setiap daerah. Satgas merupakan wujud partisipasi para anggota DPR RI sebagai bagian dari masyarakat sipil yang dalam pelaksanaan kegiatannya juga melibatkan partisipasi masyarakat sipil lainnya untuk menanggulangi pandemi COVID-19 di Indonesia. Satgas dipimpin oleh wakil ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Ahmad Sahroni. Melalui Timwas dan Satgas, DPR RI diharapkan dapat optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan sekaligus turut berperan aktif dalam gerakan penanggulangan wabah COVID-19. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Satgas di antaranya adalah melakukan sosialisasi COVID-19, pembagian masker gratis, penyediaan APD, serta pemberian sembako kepada masyarakat yang kurang mampu dan membutuhkan. Sementara itu, pembentukan Timwas DPR terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana Pandemi COVID-19 merupakan representasi DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat yang mengawasi kinerja pemerintah dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Koordinasi dan Kebijakan Audit BPK Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selalu mendorong pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Negara yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, BPK memiliki fungsi pemeriksaan (auditif). Selain itu, bisa dikatakan BPK memiliki fungsi sebagai oversight, yaitu memastikan bahwa pemerintah telah melakukan tata kelola Keuangan Negara yang baik dan patuh pada perundang-undangan. jawab untuk BPK juga memiliki tanggung mencegah adanya tindak pidana korupsi, pemborosan, penyalahgunaan, maupun kesalahan manajemen dalam pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara. Untuk program PC-PEN pun, BPK juga memberikan pendapat-pendapat mengenai program- program atau kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. BPK menaruh perhatian utama pada BAB VI - SINERGI DENGAN STAKEHOLDERS pemeriksaan semesta (audit universe) untuk mengatasi adanya kompleksitas penggunaan anggaran COVID-19. Tentu ini menjadi cara di luar kebiasaan yang dilakukan oleh BPK. Salah satunya dengan melakukan pemeriksaan penanganan COVID-19 sedini mungkin/ pemeriksaan ongoing, sehingga dapat membantu pemerintah agar penggunaan anggaran COVID-19 dan pelaksanaan program PC-PEN dapat berjalan dengan baik, transparan, akuntabel, dan efektif. Pemeriksaan secara dini ini bukan dilakukan untuk mencari kesalahan, namun justeru untuk memberikan konfirmasi terkait apakah suatu kebijakan atau program telah dilaksanakan dengan benar. Contohnya adalah Peraturan Presiden perihal gugus tugas yang telah direvisi sebanyak tiga kali oleh pemerintah merupakan sumbangsih masukan dari tim pemeriksa yang bekerja lebih awal. Kebijakan BPK terkait pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Negara dalam rangka penanganan COVID-19 dilakukan dengan cara pemeriksaan berbasis risiko secara menyeluruh. Tujuannya untuk memeriksa efektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang dirumuskan berdasarkan analisis risiko dan isu publik. BPK memeriksa mengenai manfaat/ fasilitas/ bantuan telah diterima oleh pihak yang berhak dan bagaimana ketepatan waktu, tepat jumlah, dan tepat kualitas. Selanjutnya, BPK juga akan memeriksa keseluruhan pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban transaksi, dan ada/tidaknya pelanggaran ketentuan dan penyalahgunaan anggaran. Pemeriksaan secara menyeluruh ini berarti pemeriksaan yang menggabungkan tiga jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan keuangan, kinerja, dan tujuan tertentu. Cakupan pemeriksaannya sendiri meliputi refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19, skema PEN, dan tambahan belanja negara. BPK juga telah mengikuti rapat konsultasi dengan Tim Pengawas (Timwas) 181
Penanggulangan COVID-19 Dewan Perwakilan Penyertaan modal Negara, penempatan Rakyat (DPR), di mana rapat tersebut bertujuan dana, investasi pemerintah dan penjaminan. untuk memberikan pemahaman mengenai Pengawasan juga dilakukan atas kebijakan fungsi dan tugas BPK terkait penanganan Program PEN melalui belanja Negara sesuai bencana COVID-19 serta meningkatkan sinergi ketentuan perundang-undangan. Selain antara BPK dan DPR. Dalam rapat ini juga penguatan peran APIP melalui koordinasi dipastikan bahwa BPK tetap menjaga kualitas antar APIP KL dan menerbitkan PMK pemeriksaan di tengah pandemi dengan sebagai pedoman pengawasan, Unit institusi menaati Standar Pemeriksaan Keuangan pemerintah juga menjalin kerja sama dengan Negara (SPKN), meskipun terdapat penyesuaian Aparat Penegak Hukum (APH) dalam rangka pada beberapa prosedur pengujian agar sejalan pengawasan pelaksanaan Program PEN. dengan keterbatasan kondisi yang terjadi, seperti misalnya hambatan dalam interaksi Peran Kejaksaan Agung sosial. Peran Kejaksaan RI khususnya bidang Sinergi Antar APIP KL dan APH Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Perdata dan Tata Usaha Negara dalam Proses Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 23 Tahun 2020 mengamanatkan bahwa Internal Pemerintah Aparat Pengawasan 23 Tahun 2020 tentang Program PEN. Dalam pelaksanaannya, Kejaksaan akan mengambil pada K/L/Pemda melakukan pengawasan intern sesuai kewenangannya. Khusus untuk fungsi pendampingan hukum peran dan (legal assistance) yang terdiri dari 3 kegiatan pengawasan intern Program PEN, Inspektorat utama. Ketiga peran itu adalah Pertama, Jenderal Kementerian Keuangan untuk dan atas nama Menteri selaku Bendahara Umum pendampingan dalam penyaluran kredit dengan subsidi bunga untuk usaha ultra mikro dan Negara menyusun pedoman pengawasan dan penjagaan kualitas pengawasan intern. UMKM. Pendampingan itu berupa sosialisasi resiko hukum Pidana dan Perdata bagi Pelaku Pedoman tersebut diatur melalui Peraturan Usaha Mikro dan UMKM. Lalu pendampingan Menteri Keuangan nomor 75/PMK.09/2020 sosialisasi resiko hukum pidana (Khususnya tanggal 26 Juni 2020 tentang Pedoman TPK serta TP Perbankan) dan perdata bagi Pengawasan Pelaksanaan Program PEN Kebijakan Dalam Rangka Mendukung petugas pelaksana penyaluran kredit, termasuk pejabat bank dan petugas yang memproses dan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi mengambil keputusan dalam analisis kredit, COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman verifikasi data dan agunan. Dan pendampingan Yang Membahayakan Perekonomian Nasional konsultasi hukum (apabila diminta) dalam tahap Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional. verifikasi data dan agunan, tanpa mencampuri keputusan. pengambilan kewenangan Pengawasan atas program PEN dilakukan untuk memberikan keyakinan yang memadai, Kedua, Kejaksaan adalah pendamping dalam kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan penyaluran kredit dengan subsidi bunga cukup atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan, serta mencegah dan mendeteksi dugaan penyimpangan dan/atau penyalahgunaan kewenangan. Pengawasan anggaran seluruh yang dialokasikan pemerintah dilakukan pada untuk melaksanakan Program PEN, termasuk dan pencegahan korupsi. Peran ini berupa sosialisasi dan pemberian saran pencegahan korupsi penyalahgunaan kredit subsidi tidak sesuai ketentuan dan peruntukannya. Ketiga, yakni bantuan hukum litigasi dan non litigasi dalam penyelesaian kredit bermasalah yang diberikan berdasarkan Surat Permohonan dan 182
Surat Kuasa Khusus (SKK), untuk melakukan penagihan, somasi, mediasi hingga litigasi. Dalam berbagai kesempatan, Kejaksaan Agung selalu menghimbau kepada pihak-pihak yang akan terlibat dalam pelaksanaan Program PEN untuk memperhatikan dan mengikuti prinsip- prinsip azas keadilan sosial dan menerapkan kaidah kebijakan yakni kehati-hatian, tata kelola yang baik, transparan, akseleratif, adil dan akuntatabel. Prinsip lainnya yakni mendukung pelaku usaha dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, tidak menimbulkan moral hazard serta pembagian biaya dan resiko antar pemangku kepentingan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Peran Kepolisian RI Kepolisian Negara juga memiliki peran vital dalam pelaksanaan program PC-PEN ini. Kabareskrim Polri Komjen (Pol) Listyo Sigit Prabowo, yang sekarang menjadi Kapolri, membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pembentukan Satgas PEN dilakukan dalam rangka mengawal kebijakan pemerintah, yaitu program pemulihan ekonomi sejalan dengan tema kebijakan fiskal 2021, Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi. Satgas PEN Bareskrim Polri memiliki misi untuk mendukung dan memastikan program tersebut terlaksana dengan baik, benar, tepat sasaran dan akuntabel. Selain itu, peran lainnya adalah melakukan sinergitas dengan aparat penegak hukum (APH), BPK, dan BPKP. Kemudian, memperkuat Aparat Pengawasan Intern (APIP) Kementerian Negara/ Pemerintah Lembaga dalam melaksanakan pengawasan program pemulihan ekonomi hingga tingkat daerah. Polri juga aktif menjalin komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dalam hal pertukaran data atau informasi untuk asistensi. Di samping itu, Polri juga melakukan upaya deteksi pencegahan apabila ada penyimpangan. Namun demikian, BAB VI - SINERGI DENGAN STAKEHOLDERS upaya penegakan hukum tetap akan dilakukan secara terukur dan merupakan upaya paling akhir apabila ditemukan indikasi kesengajaan dalam perbuatan penyimpangan. Satgas PEN telah terbentuk di tingkat Mabes Polri dan Polda jajaran. Satgas PEN Polri ini telah melakukan upaya-upaya mendukung pelaksanaan program pemulihan ekonomi dengan melakukan upaya sosialisasi, konsultasi, asistensi, identifikasi masalah, pengawasan bersama, menyusun mekanisme pengaduan, dan pemetaan area risiko. Pengawasan Oleh BPKP Melalui Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020, Presiden RI memberikan mandat kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan anggota Pengarah dan anggota Pelaksana dalam Gugus (BPKP) sebagai Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Hal tersebut dilakukan guna memberdayakan peran strategis BPKP sebagai Auditor Internal Pemerintah Republik Indonesia untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan program percepatan penanganan COVID-19. Selain itu, melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020, BPKP melakukan pendampingan dan pengawasan keuangan terkait dengan penanganan PC-PEN. Di samping itu, melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 mengenai Program PEN BPKP juga diberikan mandat untuk melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan program PEN. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, BPKP menjalin koordinasi dengan BPK, Kemendagri, Kejaksaan Agung, KPK, para kepala daerah, serta pihak terkait lainnya. Selain itu, BPKP juga berkoordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) K/L dan pemerintah daerah untuk mengawal pelaksanaan penanganan COVID-19 sesuai kewenangannya masing-masing. Tugas-tugas yang dilakukan seperti misalnya melakukan pendampingan dan audit atas pengadaan alat material kesehatan 183
(almatkes), melakukan audit atas bantuan sosial kawan-kawan, serta aktivis Damai Hari Lubis. dalam hal ketepatan sasaran, jumlah, waktu, Uji materi Perpu 1/2020 diajukan oleh dua kualitas, dan administrasi penyaluran, serta pemohon dan teregister dengan nomor perkara melindungi dan mempertahankan kemampuan berbeda. Para pemohon, yakni Masyarakat ekonomi para pelaku usaha, termasuk kelompok Anti Korupsi (MAKI), KEMAKI, Yayasan Mega UMKM yang terdampak COVID-19. Dalam Bintang Solo Indonesia 1997, LP3HI dan PEKA melaksanakan pengawasannya, BPKP juga dengan nomor perkara 24/PUU-XVIII/2020, dan telah menerapkan Sistem Pengendalian Intern perkara yang diajukan Din Syamsuddin, Amien Pemerintah (SPIP) yang berorientasi pada hasil Rais dan Sri Edi Swasono dengan nomor 23/ dan dapat memberikan manfaat agar dapat PUU-XVIII/2020. dilakukan perbaikan-perbaikan sehingga kinerja menjadi lebih berkualitas. Seiring bergulirnya proses pendaftaran gugatan tersebut ke MK, dalam Rapat Paripurna, Selasa Judicial Review (12 Mei 2020), DPR telah mengesahkan Perpu Pemerintah Indonesia dalam menangani COVID-19 mengambil berbagai langkah cepat. Meskipun mengambil langkah cepat, namun tersebut menjadi undang-undang. Dengan disahkannya Perpu tersebut menjadi UU, Damai Hari Lubis mencabut gugatannya, sedangkan permohonan Amien Rais dan kawan-kawan tetap dilaksanakan secara terukur dengan faktor dan mempertimbangkan berbagai dimensi, seperti: kesehatan, psikologi, sosial dan ekonomi nasional. Salah satu langkah cepat pemerintah adalah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Republik Indonesia (Perpu) No.1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitasi Sistem Keuangan untuk Penanganan serta MAKI tetap dilanjutkan. Setidaknya ada enam pasal yang digugat lantaran dianggap berpotensi menimbulkan disharmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lain. Misalnya terkait penerapan defisit anggaran yang lebih besar dibandingkan ketentuan yang telah ditentukan selama masa penanganan COVID-19. COVID-19. Namun dalam perjalanan waktu, Setelah dilakukan persidangan, Mahkamah pada tanggal 28 April 2020 telah diadakan Konstitusi (MK) memutuskan untuk menolak judicial review atas Perpu tersebut. Ada permohonan uji materi Perpu Nomor 1 Tahun yang sekelompok mengajukan gugatan atas terbitnya peraturan anggota masyarakat 2020 terkait penyesuaian keuangan negara akibat wabah virus COVID-19. Putusan tersebut tersebut. Sebagai negara demokratis yang dibacakan oleh Ketua Hakim MK Anwar Usman berlandaskan hukum, tentu saja wajar jika ada pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020. Dalam warga negara yang mengajukan gugatan atas amar putusannya, Majelis Hakim Konstitusi Undang-Undang (UU) atau Perpu ke Mahkamah jika Konstitusi. Gugatan boleh diajukan menilai bahwa para pemohon sudah kehilangan objek pengujian lantaran Perpu tersebut telah memang ditemukan adanya ketentuan yang disahkan oleh Pemerintah dan disetujui DPR dinilai bertentangan dengan konstitusi. RI untuk menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Pertimbangan ini didasarkan pada Berdasarkan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, tercatat ada tiga pemohon ke MK yang mengajukan gugatan atas Perpu Nomor 1 Tahun 2020. Ketiganya adalah Korupsi Perkumpulan Masyarakat Indonesia (MAKI) dan kawan-kawan, Politisi Anti Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais dan persidangan uji materi pada tanggal 20 Mei 2020. Kala itu, Majelis Hakim mengundang perwakilan pemerintah dan DPR sebagai pihak terkait untuk memberikan keterangan di persidangan. Perwakilan Pemerintah dan DPR menyatakan Perpu tersebut sudah ditetapkan menjadi UU oleh Menteri Hukum 184
dan HAM sejak tanggal 18 Mei 2020. Oleh karena itu, permohonan para pemohon telah kehilangan objek maka Mahkamah tidak akan mempertimbangkan pokok permohonan para pemohon dan hal-hal lain yang terkait dengan permohonan tidak dipertimbangkan. Majelis Hakim menjelaskan keputusan untuk tidak menerima permohonan pemohon telah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang diikuti oleh 9 Hakim MK pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020. BAB VI - SINERGI DENGAN STAKEHOLDERS 185
GRAFIK 32
GRAFIK 33
GRAFIK 34
GRAFIK 35
GRAFIK 36
MENGAWAL AKUNTABILITAS PENANGANAN COVID-19 DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL TAHUN 2020 198
BAB VII - AUDIT UNIVERSE DAN MITIGASI RISIKO TEMUAN AUDIT BAB VII AUDIT UNIVERSE DAN MITIGASI RISIKO TEMUAN AUDIT SERTA UPAYA MEMPERTAHANKAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT Sebagai bentuk jaminan agar penanganan Triliun (Perpres No. 54) menjadi Rp695,2 pandemi COVID-19 dan pemulihan Triliun (Perpres No. 72). ekonomi dilaksanakan dengan tata kelola transparan, akuntabel dan efektif, yang z Pelebaran Defisit dari 5,07 persen (Perpres No. 54) menjadi 6,34 persen (Perpres No. membutuhkan pemeriksaan pengelolaan dan 72) dari PDB. tanggung jawab yang bersifat menyeluruh. Pelaksanaan pemeriksaan secara menyeluruh ini dilakukan oleh BPK. Karena bersifat menyeluruh dan skala masalah tata kelola dalam pemeriksaan begitu luas sehingga diistilahkan sebagai audit universe. Pada awal pemeriksaan dilakukan identifikasi dan penilaian risiko secara mendalam, atau dapat dikatakan sebagai risk-based comprehensive audit. Kebijakan pemeriksaan ini terdiri dari tiga jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan keuangan, Selain itu, observasi secara terstruktur atas perkembangan kebijakan, regulasi dan implementasinya juga merupakan target pemeriksanaan. Observasi ini menghasilkan sebuah kajian komprehensif dengan fokus pada identifikasi, penilaian dan mitigasi risiko keuangan negara dalam penanganan pandemi COVID-19 dengan hasil kajian yang akan dijadikan bahan pendapat BPK dan kriteria dalam pemeriksaan BPK. pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan Terkait pergeseran dana APBN/APBD Tahun tujuan tertentu. Pemeriksaan ini dilakukan 2020 sebagai hasil refocusing dan realokasi terhadap pengelolaan dan tanggung jawab anggaran untuk penanganan COVID-19, BPK keuangan negara dalam penanganan pandemi memeriksa pertanggungjawaban pelaksanaan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. refocusing Cakupan pemeriksaan meliputi APBN/APBD Tahun 2020 dalam Laporan Keuangan dengan beberapa pertimbangan. dan realokasi anggaran untuk penanganan Pertimbangan tersebut meliputi hal-hal COVID-19 serta tambahan belanja negara/ mengenai kesesuaian terhadap Standar daerah dalam skema Program PEN. Beberapa Akuntansi Pemerintah, kecukupan atas diantara cakupan tersebut, rinciannya antara pengungkapan, tingkat efektivitas SPIP, serta lain: kepatuhan terhadap ketentuan perundang- z APBN Refocusing Rp190 Triliun dan Realokasi Rp54,6 Triliun. z Alokasi APBD Penanganan COVID-19 Rp67,21 Triliun (6,83 persen dari APBD). z Tambahan Belanja dan PEN dari Rp405,1 undangan. Selain itu, fokus pemeriksaan atas pergeseran dana APBN/APBD Tahun 2020 yang dialokasikan bagi penanganan COVID-19, dalam pemeriksaan pertanggungjawaban pelaksaan APBN/APBD, BPK melaksanakan Pemeriksaan 199
Interim pada Semester II Tahun 2020. " Pengadaan Barang/Jasa Masa BPK selain melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan, juga melaksanakan Darurat Bencana. " Manajemen Bencana. Penanggulangan pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagai bagian dari 2. Sumber pemeriksaan: pemeriksaan menyeluruh atas pengelolaan " Refocusing kegiatan dan realokasi dan pertanggungjawaban dana penanganan anggaran K/L dan Pemda. pandemi COVID-19. Pemeriksaan pendahuluan " Penghematan belanja K/L Rp95,7 untuk menyusun strategi pemeriksaan Triliun. dijalankan dengan menetapkan area kunci dan " Realokasi cadangan dari BUN Rp54,6 kriteria pemeriksaan. Strategi Pemeriksaan Triliun. BPK RI dapat dijelaskan sebagai berikut: " Penghematan Transfer ke Daerah dan z Melaksanakan pemeriksaan terhadap program prioritas pemerintah dalam penanganan COVID-19. z Menetapkan pedoman pelaksanaan " " Dana Desa Rp94,2 Triliun. Alokasi TKDD ke Pemda Rp176,98 Triliun. Refocusing kegiatan dan realokasi APBD pos Belanja Tidak Terduga pemeriksaan dalam situasi COVID-19 atau keadaan bencana (ISSAI 5500 Series). z Menggunakan sumber daya yang dimiliki : SDM, keuangan, sarpras, serta standar- Rp21,81 Triliun dan belanja bansos Rp25,34 Triliun menjadi belanja penanganan pandemi COVID-19 sistem-pedoman pemeriksaan yang dikembangkan & ditetapkan. z Pelaksanaan pemeriksaan BPK dilakukan dengan pemanfaatan optimalisasi teknologi informasi, seperti TABK, Big Data, Rp56,57 Triliun. " " " Anggaran BI dan LPS. CSR BUMN. Dana masyarakat yang dikelola BNPB. 3. Alokasi anggaran: Analitycs dan lain-lain. " Stimulus I Rp8,5 Triliun dan Stimulus Kegiatan audit universe ini tentunya memiliki tujuan antara lain sebagai alat untuk mengukur Efektifitas, Transparansi, Akuntabilitas dan Kepatuhan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam kondisi darurat pandemi COVID-19. Audit universe ini dilaksanakan sebagai bagian dari implementasi pemeriksaan tematik nasional yang berkaitan dengan penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, kegiatannya adalah sebagai berikut: " " II Rp22,5 Triliun dalam APBN 2020 (sebelum pandemi COVID-19). APBN-P untuk belanja penanganan sosial, kesehatan, perlindungan penanganan dampak ekonomi dan keuangan (termasuk PEN) mulai dari Rp405,1 Triliun (Perpres 54 Tahun 2020) berubah menjadi Outlook Rp641,17 Triliun, Outlook Rp677,2 Triliun, dan Rp695,2 Triliun (Perpres 72 Tahun 2020). Alokasi APBD-P 528 Pemda untuk 1. Program/kegiatan yang diperiksa: penanganan kesehatan Rp24,1 " " " " Refocusing & Realokasi. Penanganan Kesehatan. Perlindungan Sosial. Penanganan Dampak Ekonomi & Keuangan (PEN). " " " Triliun, Penyediaan JPS Rp25,34 Triliun, Penanganan Dampak Ekonomi Rp7,13 Triliun. Alokasi Anggaran BI Rp1.386 Triliun. Alokasi Anggaran LPS. Alokasi Dana CSR BUMN. 200
" Alokasi Hibah dan Donasi Masyarakat yang dikelola BNPB. 4. Siklus Budget meliputi Perencanaan, Penganggaran, Implementasi, Monev & Pengawasan, Pelaporan & Pertanggungjawaban. 5. Pemangku Kepentingan: " " " K/L pemangku kebijakan. Pihak pelaksana kegiatan. Pihak penerima manfaat. Pemeriksaaan ini berfokus pada Tahun 2020, untuk tahapan detailnya ada di dalam pelaksanaan auditor keuangan negara, dengan koordinator dari pimpinan Auditor Keuangan III. Rencana pemeriksaan akan Negara dilaksanakan sampai akhir tahun dan pada bulan kedua tahun 2021 telah terdapat proses pelaporan. BPK akan berperan sebagai pemberi insight dan foresight, dengan maksud bahwa tidak hanya hasil pemeriksaan yang akan diberikan tapi juga akan memberikan pendapat tentang kebijakan yang sudah diambil, kebijakan sistemik terhadap kebijakan yang sudah diambil dan pilihan kebijakan apa yang dapat dilaksanakan. BPK juga menawarkan pilihan kebijakan apa yang bisa digunakan untuk encourage, meningkatkan kinerja dan akuntabilitas dan transparasi program pemulihan penanganan PC-PEN. Seperti diketahui bahwa tata kelola keuangan negara itu tahapannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban. BPK memandang bahwa semua tahapan dan bidang memiliki risiko yang sama. BPK melakukan pemeriksaan dalam beberapa tahapan, yaitu tahap risiko strategis mengenai capaian tujuan dari program penanganan COVID-19, risiko operasional terkait validitas dan keandalan data, serta koordinasi antara pusat dan daerah. Dalam koordinasi antara Pemerintah Pusat dan BAB VII - AUDIT UNIVERSE DAN MITIGASI RISIKO TEMUAN AUDIT Pemerintah Daerah, diperlukan mitigasi atas potensi terjadinya duplikasi data antara lain terkait penerima bantuan sosial dan distribusi bantuan. Selain itu, juga terdapat risiko fraud dan integritas khususnya terkait pengadaan barang dan jasa. BPK memahami pengadaan barang dan jasa dilakukan pada situasi darurat. Oleh karena itu, aspek kedaruratan ini akan menjadi aspek penting bagi BPK. Tugas BPK bukan hanya pada situasi kedaruratan, akan tetapi melakukan identifkasi masalah dan kemudian merumuskan solusi. Dalam hal ini, BPK berperan untuk meng- encourage proses penanganan COVID-19 yang dilaksanakan pemerintah dan menguatkan pemerintah agar lebih transparan. Mitigasi-mitigasi Pemerintah yang dilakukan Pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa program penanganan COVID-19 dan PEN adalah program yang luar biasa penting, didesain dalam suasana kegentingan yang memaksa. Emergency dan urgency menjadi sangat penting, namun pada saat yang sama ditekankan bahwa kecepatan tidak boleh mengompromikan akuntabilitas, transparansi, dan pengelolaan yang baik. Untuk itu beberapa mitigasi yang dilakukan pemerintah adalah: Mitigasi pertama, inventarisasi dan akselerasi penyelesaian berbagai peraturan yang menjadi payung hukum pelaksanaan kebijakan penanganan pandemi COVID-19 dan program PEN. Jika terdapat langkah-langkah emergency yang belum memadai payung hukumnya, segera disempurnakan dan dipenuhi sehingga tidak menjadi permasalahan/kendala dalam implementasi, serta meminimalkan risiko pelaksanaan anggaran. Mitigasi kedua, menyusun petunjuk teknis yang adaptif, komprehensif dan dapat menjawab persoalan fleksibilitas di lapangan untuk 201
masing-masing sektor penanganan pandemi prinsip-prinsip itu, dan tetap berusaha optimal COVID-19 dan PEN. Berbagai langkah tersebut mempertahankan pencapaian opini WTP atas perlu diikuti dengan penyempurnaan sistem LKPP dan LKBUN serta meningkatkan jumlah informasi sebab data akan menjadi basis LKKL yang mendapat opini WTP. Pada situasi dalam melaksanakan program-program bidang pandemi, semangat pemerintah ini tentu tidak kesehatan dan PEN. mudah dalam pencapaiannnya. Mitigasi ketiga dan sangat berperan besar untuk pengawalan PC PEN adalah dengan meningkatkan dan memperkuat peran Aparat Perjuangan dan Upaya mempertahankan Opini WTP atas LKPP, LKBUN dan LKKL di tengah Pandemi COVID-19 Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mengawal program penanganan pandemi COVID-19 dan PEN di masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi. APIP yang diinisiasi oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu telah mengembangkan framework pengawasan PC-PEN maupun Komitmen dan langkah Pemerintah untuk mempertahankan opini tertinggi, yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP, LKBUN dan peningkatan kualitas LKKL tak pernah sedikit pun surut. Tercatat, sepanjang Tahun 2020 telah dilakukan berbagai hal, baik di level strategis yang melibatkan pimpinan K/L pedoman teknis pengawasan program PC- maupun di level teknis. PEN, pedoman reviu revisi anggaran, dan pedoman pengawasan belanja barang dan Menjaga dan memelihara komitmen Pimpinan Kementerian/Lembaga. jasa penanganan COVID-19, serta melakukan pemetaan risiko program PC-PEN yang dapat Pemerintah berusaha menjaga dan memelihara menjadi panduan seluruh APIP K/L maupun komitmen dari masing-masing Pimpinan APIP Pemda. Sinergi APIP K/L dengan pihak Kementerian/Lembaga dari tingkat tertinggi terkait termasuk dengan BPKP juga diupayakan sampai dengan Pimpinan Satuan Kerja untuk mengawal tata kelola, pengelolaan walaupun di tengah situasi pandemi. Penekanan risiko dan penguatan pengendalian program komitmen ini terutama terkait pemahaman PC-PEN, terkait penanganan kesehatan dan dan kesepakatan bahwa situasi darurat tidak vaksin, bantuan sosial, padat karya, investasi mengesampingkan akuntabilitas pengelolaan pemerintah, dukungan UMKM dan korporasi, keuangan negara. pinjaman PEN daerah, penempatan dana, DID Kementerian Keuangan selaku pengelola fiskal pemulihan ekonomi, dan insentif perpajakan menyelenggarakaan Rapat Kerja Nasional COVID-19. (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Upaya mitigasi yang dilakukan pemerintah tersebut, sejalan dengan semangat audit pada September 2020, yang melibatkan seluruh Pimpinan Kementerian/Lembaga, universe oleh BPK, sehingga program PC-PEN Sekjen/Sestama, dan Inspektur Jenderal/APIP dapat memberikan dampak yang optimal bagi penanganan Pandemi dan pemulihan Kementerian/Lembaga untuk menjaga dan memelihara komitmen Pimpinan Kementerian/ ekonomi Indonesia, serta tetap mengutamakan Lembaga baik di level Menteri/Pimpinan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Prinsip Lembaga, maupun Eselon I dan Eselon II. akuntabilitas dan transparansi Program PC PEN tergambar dalam Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, Laporan Keuangan Walaupun rakernas tersebut diselenggarakan secara online, tidak mengurangi komitmen dan semangat dari para pimpinan dan tim teknis. BUN, dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Hal ini terbukti dengan hampir semua Menteri/ Pemerintah berkomitmen untuk tetap menjaga Kepala Lembaga beserta jajarannya turut hadir 202
hingga berakhirnya acara. Semangat Rakernas Akuntansi ini juga di bawa ke daerah oleh seluruh Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang menjadi motor dan penghubung dengan Pimpinan dan perangkat pengelola keuangan di tingkat Satuan Kerja dan Wilayah. Selain kegiatan Rakernas tersebut, juga dilaksanakan rangkaian kegiatan FGD maupun workshop yang melibatkan pimpinan Satuan Kerja, baik yang dilakukan oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan maupun oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN. Menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait pemeriksaan LKPP, LKBUN dan LKKL BPK dalam laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan telah memaparkan permasalahan yang menjadi temuan pemeriksaan baik dari sisi kelemahan Sistem Pengendalian Internal maupun Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangan. Pada setiap temuan pemeriksaan yang disampaikan BPK, juga terdapat rekomendasi dari BPK yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Untuk itu, Pemerintah konsisten menyampaikan action plan untuk menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari BPK. Action plan ini dilakukan secara konsisten dan berkala selalu dimonitor progress penyelesaiannya. Monitoring ini juga melibatkan APIP di masing-masing Kementerian/Lembaga. Kementerian Keuangan selaku pengelola fiskal juga melakukan monitoring secara berkala yang dilakukan di bulan Juli dan November dengan menerapkan one on one meeting dengan masing-masing unit/instansi/eselon I yang terkait sebagai Person In Charge. Hasil pembahasan one on one meeting ini kemudian dibahas bersama dengan BPK untuk mengetahui status tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Pemerintah. Kementerian Keuangan juga telah mengembangkan dan menerapkan aplikasi monitoring tindak lanjut BAB VII - AUDIT UNIVERSE DAN MITIGASI RISIKO TEMUAN AUDIT temuan BPK pada tahun 2020. Penyempurnaan Pemerintah Pusat Sistem Akuntansi Kementerian Keuangan juga menyempurnakan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat. Penyempurnaan perlu dilakukan untuk menyesuikan dengan perkembangan transaksi keuangan pemerintah. Bentuk penyempurnaan itu antara lain, penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Kebijakan Akuntansi Keuangan Pemerintah Pusat yang merupakan revisi dari Kebijakan Akuntansi sebelumnya. Bagan Akun Standar juga mengalami penyesuaian untuk menampung terkait PC-PEN. Selain itu, beberapa aplikasi yang identifikasi transaksi digunakan Satuan Kerja dalam pelaporan keuangan seperti Aplikasi SAIBA, SIMAK BMN dan Aplikasi Persediaan, maupun SAKTI, juga mengalami penyempurnaan dan penyesuaian supaya mengakomodir seluruh kebutuhan atas transaksi keuangan di Tahun 2020. Pada tingkat juga dilakukan penyempurnaan konsolidasi sistem aplikasi terintegrasi dalam penyusunan LKPP Tahun 2020, antara lain terkait telaah LKKP sehingga validitas data LKPP dapat memenuhi standar kualitas yang lebih baik. Pembentukan Task Force Peningkatan Kualitas LKKL Pemerintah juga membentuk task force untuk mempercepat penyelesaian permasalahan penyebab beberapa LKKL yang masih mendapat opini Tidak Menyatakan Pendapat (disclaimer) dan Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Pembentukan task force tersebut dalam rangka pemantauan secara intensif terhadap penyelesaian berbagai permasalahan yang menjadi penyebab tidak dapat diraihnya opini WTP. Taskforce ini melibatkan juga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang merupakan pembina APIP untuk memberikan masukan yang konstruktif kepada Kementerian/Lembaga. 203
Peningkatan Anggaran Kualitas Pelaksanaan kepercayaan para pemangku kepentingan. Penerapan PIPK yang semakin baik juga Pemerintah juga melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan merupakan satu variabel penting dalam upaya mempertahankan opini WTP. anggaran di antaranya dengan memberikan Meningkatkan peran dan kualitas Aparat penghargaan kepada Kementerian/Lembaga Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang memilliki kinerja anggaran yang baik. Peningkatan peran APIP tidak hanya terkait Penghargaan tersebut merupakan bentuk dengan reviu Laporan Keuangan, tetapi reward dan apresiasi Kementerian Keuangan dalam konteks pengelolaan keuangan sekaligus menunjukkan komitmen terhadap Negara dalam satu siklus, mulai dari tahap peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, yang terlibat dalam proses perencanaan, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan penganggaran, dan revisi anggaran, serta anggaran. Inspektorat Jenderal/Inspektorat secara berkala melakukan pemantauan dan Utama sebagai pengawas internal evaluasi pelaksanaan anggaran. Kementerian/Lembaga dituntut untuk berperan Menerapkan Pelaporan Keuangan (PIPK) Pengendalian Internal aktif dalam mengawal implementasi kebijakan Inspektorat APBN. Perspektif pengawasan Jenderal/Inspektorat Utama diharapkan PIPK telah diterapkan pada seluruh tidak hanya beriorientasi ke dalam tetapi juga Kementerian/Lembaga dan dilakukan secara berorientasi keluar melalui sinergi dengan berjenjang dari entitas akuntansi dan entitas APIP lainnya, terutama dalam menjaga pelaporan secara intensif pada Tahun 2020. kualitas belanja negara. Inspektorat Jenderal/ Penerapan PIPK meliputi pengendalian tingkat Inspektorat Utama juga diharapkan dapat entitas mengacu pada penerapan komponen- mengembangkan profesional dan leadership komponen dan prinsip-prinsip pengendalian capacity sekaligus menjadi agent of change intern menurut COSO, dan pengendalian dalam mengawal efisiensi dan efektivitas setiap intern tingkat proses/aplikasi/transaksi, di rupiah yang keluar dari kas negara. Di samping mana pengendalian ini terkait dan berdampak itu, pemanfaatan IT dalam pengelolaan APBN terhadap satu/sekelompok proses, transaksi, secara masif menimbulkan risiko-risiko baru akun, atau asersi tertentu. Penerapan PIPK yang harus APIP deteksi dan tangani. bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat telah dilaksanakan dengan sistem pengendalian intern yang memadai. Adapun manfaat penerapan PIPK antara lain adalah: a. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi operasi; Untuk meningkatkan peran APIP, pada Tahun 2020 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan telah bersinergi dengan Komite Pengembangan Profesi Asosiasi Auditor (AAIPI) Intern Pemerintah Indonesia menyelenggarakan webinar bertema "COVID-19: Pencegahan dan Dampak Kebijakan Internal." Sekitar Fiskal, serta Pengawasan b. Meningkatnya kualitas tata kelola dan sistem pelaporan keuangan; c. Meningkatnya keandalan laporan keuangan; d. Terjaganya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundangundangan; dan e. Meningkatnya reputasi organisasi dan 500 peserta dari seluruh APIP di Indonesia turut hadir. Acara tersebut diharapkan dapat memberi keseragaman persepsi pengawasan sehingga memudahkan kolaborasi pengawasan dan internal pemerintah koordinasi saat masa pandemi. Selain acara tersebut, APIP Pemerintah Pusat juga ikut hadir dalam 204
acara Rakernas Akuntansi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2020. Lalu pada bulan September 2020, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan juga menginisiasi acara Seminar Nasional Sinergi Pengawasan APIP- SPI-APH yang membahas mengenai bagaimana membangun kepercayaan dan menghilangkan keragu-raguan dalam pelaksanaan percepatan program PC-PEN. Meningkatkan Kementerian/Lembaga kualitas SDM pada Peningkatan kualitas SDM yang terlibat dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara terus dilanjutkan. Berbagai upaya dilakukan secara berkala pada Tahun penyesuaian 2020, walaupun dengan format pelatihan, di mana ada diselenggarakan yang daring maupun secara luring. Pelatihan, workshop dan FGD dilakukan untuk seluruh Kementerian/Lembaga, yang diselenggarakan oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di tingkat pusat, maupun diselenggarakan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN seluruh Indonesia pada level wilayah dan Satker. Komitmen, Komunikasi dan Sinergi dari semua Intansi yang terlibat untuk kelancaran Proses Pemeriksaan oleh BPK Upaya yang tidak kalah pentingnya dalam upaya mempertahankan opini WTP, tentu tidak terlepas dari komitmen, komunikasi dan sinergi yang terlibat dalam proses pemeriksaan, mulai dari Pimpinan Kementerian/Lembaga, pejabat dan pegawai di level teknis, tim APIP dan tim pemeriksa dari BPK. Komitmen ditunjukan dengan komitmen di level pimpinan Kementerian/Lembaga yang ikut terlibat baik dalam proses penyusunan Laporan Keuangan maupun pada proses pemeriksaan. Pada proses pemeriksaan pada setiap tahapan pemeriksaan yaitu entry meeting pemeriksaan, pembahasan dan exit meeting juga melibatkan Pimpinan Kementerian/Lembaga. Sebagai BAB VII - AUDIT UNIVERSE DAN MITIGASI RISIKO TEMUAN AUDIT contoh, pada saat entry meeting LKPP, delegasi Pemerintah dipimpin langsung oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan didampingi oleh Menteri/Pimpinan Lembaga, yang diharapkan dapat memberi gambaran secara langsung sekaligus sebagai wujud komitmen untuk kelancaran proses audit BPK. Komitmen di level pimpinan tersebut selalu ditindaklanjuti di level teknis. Proses diskusi, pengumpulan dokumen maupun pemeriksaan lapangan didukung sepenuhnya oleh tim teknis dari setiap entitas yang terlibat. Walaupun tidak semua dapat dilakukan secara tatap muka secara langsung, proses diskusi, klarifikasi, dan pembahasan tetap dilakukan secara konstruktif dan efektif. Direktorat Keuangan Pelaporan dan juga secara aktif memfasilitasi Akuntansi adanya pertemuan tiga pihak (triparit) untuk membahas mengenai beragam case yang muncul dalam proses pemeriksaan BPK dan memerlukan diskusi antara Kementerian/ Lembaga, Kementerian Keuangan, dan BPK. Kondisi pandemi yang membuat setiap orang harus menjaga jarak dan mobilitas terbukti tidak menjadi halangan berarti, karena sebagian besar tripartit yang dilaksanakan berlangsung secara online dan tidak sedikit pun mengurangi esensi dan tujuannya. Pelaksanaan APBN Tahun 2020 memiliki tantangan yang luar biasa termasuk dalam proses pertanggungjawaban dalam Laporan Keuangan dan Pemeriksaan oleh BPK. Semua upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut di atas telah teruji efektif dalam mempertahankan opini WTP, yang tergambar dalam raihan opini WTP yang ke lima kali secara berturut-turut atas LKPP dan LKBUN, serta kualitas LKKL yang semakin membaik. 205
MENGAWAL AKUNTABILITAS PENANGANAN COVID-19 DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL TAHUN 2020 206
BAB VIII - PENANGANAN PANDEMI COVID-19 PASCA TAHUN 2020 BAB VIII PENANGANAN PANDEMI COVID-19 PASCA TAHUN 2020 KEM-PPKF 2021 nasional, dengan tetap mengedepankan Kebijakan yang ditempuh Pemerintah pada tahun 2020 dengan penetapan Perpu No.1/2020 pengelolaan fiskal yang fleksibel berkelanjutan. Hal tersebut akan ditempuh langkah yakni pertama, melalui beberapa dan dan Perpres No. 54/2020 sebagai langkah penanganan pandemi COVID-19 dan menjaga kondisi perekonomian nasional serta stabilitas sistem keuangan, menjadi landasan penting dalam perumusan kebijakan fiskal tahun 2021. Pemerintah akan melakukan upaya pemulihan (recovery) sekaligus melakukan reformasi mengendalikan defisit anggaran pada kisaran 3,21 persen s.d. 4,17 persen, kedua, menjaga rasio utang terhadap PDB (debt to GDP ratio) pada kisaran 36,67 persen s.d. 37,97 persen dan ketiga, mendorong turunnya keseimbangan primer (primary balance) yang negatif. sektoral dan fiskal, sehingga tema kebijakan Berbagai langkah untuk mengawal kebijakan fiskal pada tahun 2021 adalah "Percepatan fiskal akan selalu ditempuh Pemerintah, Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi". sehingga pendapatan negara dapat Dalam periode lima tahun terakhir, Pemerintah menerapkan kebijakan fiskal ekspansif yang terarah dan terukur. Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan fiskal ini, Pemerintah mengimplementasikan anggaran defisit yang dilakukan dengan upaya pengendalian (risk treatments) atas berbagai risiko yang berpotensi dioptimalkan untuk mencapai tujuan nasional, termasuk meningkatkan produktivitas dan mendorong transformasi ekonomi nasional dalam rangka mencapai Visi Indonesia Maju 2045. Optimalisasi pendapatan negara dilakukan baik dari sisi penerimaan perpajakan maupun PNBP. Dari sisi perpajakan, Pemerintah terus mengupayakan perluasan menciptakan deviasi pada kinerja APBN. Upaya pengendalian risiko dalam APBN, tercermin dari perkembangan tingkat defisit yang diupayakan berada dalam tren yang terus menurun tanpa mengurangi pencapaian sasaran dan target pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. basis pajak, serta perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan dalam rangka meningkatkan tax ratio. Selain itu, penerapan Omnibus Law Perpajakan dan pemberian berbagai insentif fiskal diharapkan mampu mendorong peningkatan investasi dan daya saing nasional, mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, serta Kebijakan fiskal ekspansif konsolidatif juga akan dijalankan untuk mendukung pencapaian memacu transformasi ekonomi. Sedangkan dari sisi PNBP, optimalisasi PNBP juga terus berbagai sasaran dan target pembangunan bergulir dengan memperhatikan daya dukung 207
Grafik 37 - Keseimbangan Primer dan Defisit terhadap PDB SDA, kualitas pelayanan publik, daya beli menerapkan kebijakan ekstensifikasi Barang masyarakat, serta kondisi keuangan BUMN dan Kena Cukai (BKC) baru dan pengenaan cukai kinerja BLU. Pemerintah juga terus berupaya terhadap kantong plastik belanja sekali pakai menyelesaikan regulasi turunan dari UU No. 9 dalam rangka mendukung perlindungan Tahun 2018 tentang PNBP. Regulasi tersebut terhadap kelestarian lingkungan. Kebijakan antara lain mendorong kinerja PNBP di bidang tersebut disetujui melalui rapat pembahasan pengawasan, pemeriksaan, serta penetapan APBN antara Pemerintah dan DPR setelah dan penyederhanaan tarif. Penerapan seluruh diusulkan sejak tahun 2016. regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan optimalisasi dan tata kelola PNBP. Adanya tax exemption dan insentif perpajakan yang nilainya relatif besar tercermin dalam belanja perpajakan di mana mempengaruhi capaian tax ratio Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa kebijakan pajak yang berdampak signifikan terhadap penerimaan perpajakan antara lain penurunan PTKP pada tahun 2015 dan 2016, tax amnesty tahun 2017-2018, penurunan tarif pajak untuk wajib pajak UMKM pada tahun 2018, tax holiday dan tax allowance Langkah-langkah proaktif yang dilakukan Pemerintah agar perubahan struktur ekonomi dapat tetap mendorong pertumbuhan sisi penerimaan perpajakan diantaranya perbaikan administrasi perpajakan dan penggalian itu, sumber-sumber pajak baru. Selain Pemerintah akan mendukung transformasi ekonomi dengan mendorong berkembangnya sektor industri pengolahan di dalam negeri melalui kebijakan pemberian insentif perpajakan untuk sektor-sektor tertentu dan berbagai fasilitas pajak lainnya. pada tahun 2018 dan 2019, serta penyesuaian Kebijakan khusus di bidang perpajakan tarif cukai hasil tembakau setiap tahun, kecuali tahun 2019. investasi, diharapkan dapat meningkatkan menjaga daya beli masyarakat, dan mendukung Selain itu, pada tahun 2020, Pemerintah dunia usaha dan bisnis di tengah lesunya 208
perekonomian, sehingga kegiatan usaha dan aktivitas ekonomi dapat terus berkembang dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. Tax holiday dan tax allowance adalah beberapa contoh perlakuan perpajakan khusus yang ditujukan untuk meningkatkan iklim investasi dan mendorong sisi produksi pelaku usaha. Pemerintah juga memiliki perlakuan perpajakan khusus berupa pengecualian pengenaan PPN atas barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan kesehatan. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan barang dan jasa dengan harga terjangkau, yang diharapkan mampu mendorong sisi konsumsi masyarakat. Fasilitas perpajakan dalam bentuk insentif dan berbagai kebijakan khusus di bidang perpajakan merupakan belanja non tunai Pemerintah dalam bentuk pengurangan kewajiban perpajakan, atau lazim dikenal sebagai tax expenditure atau belanja perpajakan. Pada tahun 2020, Pemerintah mengeluarkan stimulus perpajakan untuk mencapai dua tujuan utama yaitu mempercepat penanganan kesehatan akibat dampak pandemi COVID-19 dan menjaga dunia usaha agar tetap bergerak sehingga roda perekonomian tetap berjalan. Oleh karena itu, kebijakan perpajakan yang ditempuh oleh Pemerintah secara umum adalah melakukan relaksasi perpajakan di mana pemungutan perpajakan dilaksanakan dalam kerangka merespon dampak pandemi global COVID-19 yang ditujukan untuk tiga bidang, yaitu: 1. Bidang Kesehatan untuk penanganan COVID-19, stimulus ini pada dasarnya diberikan percepatan untuk melakukan penanganan upaya COVID-19 terutama untuk mendukung penyediaan alat kesehatan, obat-obatan, dan tenaga medis. Stimulus perpajakan dalam ini diberikan dalam bidang kesehatan bentuk PPN tidak dipungut untuk Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak tertentu untuk penanganan COVID-19, PPN DTP BAB VIII - PENANGANAN PANDEMI COVID-19 PASCA TAHUN 2020 untuk penyediaan obat-obatan dan alat kesehatan, dan pembebasan PPh untuk honor tenaga medis tertentu. 2. Bidang Perlindungan Sosial untuk mendukung social safety net, dalam rangka mengurangi dampak bencana pandemi COVID-19 bagi masyarakat, Pemerintah menanggung Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) pasal 21. Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) ini diberikan kepada masyarakat dengan penghasilan di bawah Rp200 juta setahun. Pemberian pajak DTP ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mempertahankan daya belinya sehingga mampu menghadapi dampak pandemi COVID-19 tahun 2020. Stimulus ini merupakan salah satu upaya untuk mendukung penciptaan social safety net yang pendanaannya dialokasikan dari belanja Pemerintah. 3. Bidang usaha untuk membantu dunia usaha yang terdampak COVID-19, untuk mempertahankan stabilitas ekonomi dan dunia usaha dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19, Pemerintah juga memberikan stimulus perpajakan kepada dunia usaha terutama kepada perusahaan yang terkena dampak negatif dari pandemi global ini. Stimulus pajak diberikan antara lain berupa pengurangan angsuran PPh 25, pembebasan PPh 22 impor, relaksasi restitusi, dan fasilitas BM DTP. Selain itu, Pemerintah juga melakukan percepatan penurunan tarif PPh Badan dari 25 persen menjadi 22 persen yang diimplementasikan pada tahun 2020 dan dilanjutkan tahun 2021. Kebijakan ini setahun lebih cepat dari yang diusulkan dalam Omnibus Law Perpajakan. Dengan memperhatikan kinerja penerimaan perpajakan selama lima tahun terakhir, melihat kondisi ekonomi terkini dari dalam dan luar negeri, serta mempertimbangkan tantangan yang akan dihadapi pada tahun 2021, secara umum kebijakan penerimaan perpajakan 209
tahun 2021 diarahkan untuk mendukung upaya dan berkualitas, regulasi yang berkepastian pemulihan dan transisi ekonomi pasca pandemi hukum, dan edukasi dan humas yang efektif. COVID-19 dengan tetap memberikan insentif Keempat, mengoptimalkan penerimaan pajak, perpajakan yang tepat dan terukur dalam rangka melalui pemajakan atas perdagangan melalui meningkatkan produktivitas, daya saing dan sistem elektronik (PMSE), ekstensifikasi dan investasi, mendorong transformasi ekonomi, pengawasan berbasis individu dan kewilayahan, serta mengantisipasi perubahan ekonomi pemeriksaan, penagihan, dan penegakan global. Kebijakan umum perpajakan tersebut hukum yang berbasis risiko dan berkeadilan; ditempuh melalui pemberian insentif fiskal yang serta meneruskan reformasi perpajakan yang lebih tepat dan terukur, melakukan relaksasi meliputi bidang organisasi, SDM, IT dan basis prosedur untuk mempercepat pemulihan data, proses bisnis, serta peraturan pajak. ekonomi nasional, menyempurnakan peraturan perpajakan, mengoptimalkan penerimaan perpajakan melalui perluasan basis pajak, dengan cara peningkatan kepatuhan sukarela WP, pengawasan dan penegakan hukum yang berkeadilan, serta pelaksanaan lima pilar reformasi. Kelima pilar tersebut yakni organisasi, SDM, IT dan basis data, serta proses bisnis dan regulasi, memberikan insentif untuk vokasi dan litbang, dan perlindungan untuk masyarakat dan lingkungan, meningkatkan pelayanan kepabeanan, serta melakukan ekstensifikasi barang kena cukai. Selain perpajakan, juga terdapat kebijakan teknis kepabeanan dan cukai pada tahun 2021, yang difokuskan pada upaya untuk mendorong kemudahan logistik dan perlindungan masyarakat guna mendukung pemulihan pendapatan ekonomi dan mendorong negara, yaitu mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, melalui relaksasi prosedur kepabeanan dan cukai untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, serta pembebasan bea masuk untuk sektor- sektor yang terkena dampak. Selanjutnya, memperkuat sektor strategis dalam rangka Sejalan dengan arah kebijakan umum transformasi ekonomi, melalui perbaikan perpajakan 2021 di atas, kebijakan teknis pajak rasio neraca ekspor impor untuk penerima yang akan diimplementasikan pada tahun fasilitas kepabeanan, pengembangan fasilitas 2021 dapat dikategorikan menjadi empat kepabeanan (Tempat Penimbunan Berikat/TPB, pilar kebijakan besar. Pertama, mendukung Kemudahan Impor Tujuan Ekspor/KITE, dan pemulihan ekonomi nasional melalui pemberian Industri Kecil dan Menengah/IKM), kawasan insentif perpajakan yang selektif dan terukur, khusus, dan reputable traders (Authorized pemberian insentif perpajakan dalam rangka Economic Operator/AEO dan Mitra Utama/ membantu likuiditas WP, dan pemberian insentif MITA), harmonisasi fasilitas fiskal lintas K/L, perpajakan untuk membantu penyediaan dan penguatan klinik ekspor/klinik Kementerian sarana dan prasarana kesehatan masyarakat. Keuangan untuk percepatan investasi dan Kedua, memperkuat sektor strategis dalam daya saing. Kemudian peningkatan kualitas rangka transformasi ekonomi, melalui SDM dan perlindungan untuk masyarakat dan terobosan di bidang regulasi melalui Omnibus lingkungan, melalui sinergi pemberantasan Law Perpajakan, fasilitas Perpajakan melalui penyelundupan di laut, pelabuhan dan pemberian insentif pajak yang lebih terarah, dan perbatasan, pengembangan Narcotic proses bisnis layanan yang user friendly berbasis Targeting Center (NTC) untuk memperkuat IT. Ketiga, meningkatkan kualitas SDM dan upaya pemberantasan peredaran narkoba, perlindungan untuk masyarakat dan lingkungan, insentif untuk kegiatan melalui pemberian pemberantasan dan penurunan peredaran Barang Kena Cukai (BKC) ilegal, ekstensifikasi vokasi dan litbang, pelayanan yang mudah BKC baru untuk mengendalikan eksternalitas 210
negatif. Kebijakan teknis kepabeanan dan cukai selanjutnya yaitu menyempurnakan proses bisnis, melalui pengembangan pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) melalui platform CEISA 4.0 Smart Fraud Detection, perluasan basis penerimaan, integrasi dan konektivitas pelayanan ekspor-impor dengan K/L, dan pembangunan platform National Logistic Ecosystem (NLE). Kebijakan teknis kepabeanan dan cukai yang terakhir yaitu mengoptimalkan penerimaan, melalui relaksasi pelayanan, penyempurnaan regulasi administrasi penerimaan, proses bisnis pemeriksaan, pengelolaan penerimaan, keberatan, dan peningkatan pemenangan sengketa di pengadilan pajak. Kemudian juga terdapat kebijakan PNBP 2021 dengan fokus kebijakan adalah "Inovasi Kebijakan dan Layanan serta Penguatan Tata Kelola Mendukung Efektivitas dan Efisiensi Kegiatan Usaha dan Optimalisasi PNBP". Secara umum, kebijakan PNBP untuk tahun 2021 mencakup: 1. Pengelolaan sumber daya alam secara optimal. Kebijakan ini mencakup upaya: (i) mendukung pengelolaan SDA dari hulu ke hilir; (ii) upaya pencapaian optimalisasi produksi SDA antara lain melalui penyederhanaan dan kemudahan perizinan; (iii) penyempurnaan regulasi baik berupa peraturan maupun kontrak perjanjian pengusahaan; (iv) peningkatan monitoring, evaluasi, pengawasan, dan transparansi pemanfaatan SDA serta penggalian potensi; (v) menjalankan upaya peningkatan lifting migas antara lain mendorong penemuan cadangan migas baru dengan peningkatan iklim investasi sektor hulu migas; (vi) pelaksanaan kontrak bagi hasil dan pengendalian biaya operasional kegiatan hulu migas yang lebih efektif dan efisien; dan (vii) penerapan kebijakan penetapan harga gas bumi tertentu berdasarkan paket kebijakan stimulus ekonomi untuk mendorong BAB VIII - PENANGANAN PANDEMI COVID-19 PASCA TAHUN 2020 pertumbuhan industri dalam negeri agar lebih kompetitif. Kebijakan PNBP SDA Minerba dan Migas Tahun 2021 dapat dilihat pada Grafik 38 dan 39. 2. Kebijakan peningkatan kinerja BUMN yang akan ditempuh pada tahun 2021 antara lain menjaga profitabilitas dan likuiditas perusahaan dengan mempertimbangkan tingkat laba, kemampuan pendanaan, dan solvabilitas, menjaga persepsi investor yang dapat berpotensi menurunkan nilai pasar BUMN yang terdaftar di bursa saham, penyesuaian regulasi dan perjanjian (covenant) yang mengikat BUMN, dan penetapan dividen lebih selektif untuk menyeimbangkan antara kebutuhan APBN dengan pelaksanaan program dan kesinambungan usaha BUMN. Langkah yang telah dilakukan kementerian BUMN salah satunya adalah melakukan perampingan beberapa anak usaha BUMN. Ini merupakan langkah strategis dalam mendorong efisiensi usaha, menarik investasi masuk, serta refocusing atas tujuan awal pembentukan BUMN tersebut. 3. Peningkatan kualitas layanan PNBP, Kebijakan PNBP pelayanan pada K/L dalam tahun 2021 secara umum diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan, penyederhanaan prosedur, penyederhanaan jenis dan/atau tarif, kecepatan layanan, pengoptimalan potensi dan inovasi layanan, perluasan sistem pembayaran berbasis cashless, peningkatan penggunaan teknologi dan informasi, dan peningkatan kapasitas sarana prasarana layanan; dan peningkatan penerimaan dari pengelolaan aset BMN, dan (iii) penyempurnaan tata kelola, yang antara lain dilakukan dengan memperluas akses terhadap layanan, pengenaan tarif Rp0 atau 0 persen dengan pertimbangan tertentu, memberikan keringanan PNBP dalam kondisi tertentu, dan peningkatan sinergi pengawasan dan penagihan PNBP secara lebih intensif. 211
GRAFIK 38 GRAFIK 39 212
4. Peningkatan kualitas layanan BLU dilakukan dengan peningkatan inovasi dan penyempurnaan kebijakan serta optimalisasi aset dengan penerapan Highest and Best Use (HBU), peningkatan kinerja pelayanan BLU, serta penyempurnaan tata kelola. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, kebijakan BLU tahun 2021 antara lain mengutamakan peningkatan kualitas pelayanan yang affordable, available, dan sustainable; meningkatkan tata kelola untuk mengawal peningkatan kinerja BLU; meningkatkan pemanfaatan idle fund melalui investasi kas BLU untuk meningkatkan kualitas layanan; dan modernisasi pengelolaan BLU melalui pemanfaatan informasi teknologi. Kebijakan penerimaan hibah diarahkan sebagai berikut: (i) penerimaan hibah harus memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, kehati-hatian, tidak disertai ikatan politik, dan tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara; (ii) mengutamakan penerimaan hibah yang tidak memerlukan Rupiah Murni Pendamping (RMP); dan (iv) penerimaan hibah diutamakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas K/L dan memberikan nilai tambah dalam pembangunan nasional. Kebijakan belanja negara secara umum yang ditempuh Pemerintah antara lain melakukan efisiensi, realokasi, dan refocusing untuk penanganan pemulihan sosial-ekonomi. Dalam COVID-19 dan akselerasi rangka penanganan COVID-19, kebijakan belanja negara tahun 2021 difokuskan untuk menjaga kesehatan masyarakat, memberi tingkat perlindungan terhadap masyarakat terutama kelompok miskin dan rentan, serta menjamin keberlangsungan dunia usaha, utamanya UMKM yang terdampak. Arah kebijakan belanja negara tahun 2021 dapat dilihat pada Grafik 40. Kebijakan belanja pegawai tahun 2021 akan BAB VIII - PENANGANAN PANDEMI COVID-19 PASCA TAHUN 2020 diarahkan untuk menjaga tingkat kesejahteraan pegawai yang diselaraskan dengan capaian kinerjanya melalui penerapan reward and punishment berbasis indikator kinerja, antara lain melalui upaya menjaga kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13; serta mendorong birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, produktif, dan kompetitif melalui reformasi birokrasi. Kemudian, yang kedua, peningkatan efektivitas dan efisiensi birokrasi sebagai kunci keberhasilan reformasi fiskal melalui simplifikasi aturan administrasi, penguatan birokrasi berbasis teknologi, serta delayering birokrasi kelembagaan. Ketiga, penguatan koordinasi kebijakan secara horizontal dan vertikal antara Pemerintah Pusat dan daerah, serta penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Secara umum, arah kebijakan belanja barang di tahun 2021 dapat dilihat pada Grafik 41. Rendahnya belanja modal menjadi tantangan bagi Pemerintah dalam upaya menutup lebih tinggi infrastructure gap yang relatif dibandingkan dengan peer countries (Realizing Indonesia's Economic Potential, IMF 2017). Jika dilihat berdasarkan komponennya, porsi terbesar belanja modal selama periode tahun 2015-2019 didominasi untuk belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, yaitu berada di kisaran 0,60 persen PDB. Meskipun belanja modal terhadap PDB cenderung menurun namun investasi Pemerintah termasuk investasi Pemda masih mengalami peningkatan meskipun sangat tipis. Kebijakan belanja modal tahun 2021 terutama diarahkan pada 3 hal yakni pertama, untuk mendukung Kelanjutan proyek yang tertunda di tahun 2020 secara selektif dan pendanaan proyek multi years, kedua, Inisiatif baru dan kegiatan prioritas tahun 2021, dan ketiga, fokus infrastruktur untuk mendukung transformasi ekonomi. Belanja Bantuan Sosial (Bansos) menjadi sangat penting sebagai salah satu instrumen fiskal dalam memberikan jaring pengaman sosial 213
GRAFIK 40 (social safety net) di tengah pandemi COVID-19. Kesehatan Nasional (PBI JKN). Di samping itu, Belanja bansos secara esensi memiliki tujuan terdapat kenaikan iuran PBI JKN dan perubahan untuk memberikan stimulan kepada individu skema bantuan dan penambahan komponen dan keluarga yang memliki resiko sosial agar eligibilitas PKH dalam lima tahun terakhir. Oleh dapat memenuhi kebutuhan dasar. Belanja karena itu, Pemerintah mengalokasikan belanja bansos terus meningkat dalam lima tahun bansos lebih besar untuk mencakup lebih terakhir disebabkan oleh peningkatan jumlah banyak peserta program dan meningkatkan peserta dan nilai bantuan di berbagai program besaran manfaat. Pemerintah melakukan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bidik berbagai terobosan pada PKH untuk Misi, serta Penerima Bantuan Iuran Jaminan mempercepat penurunan kemiskinan dan 214
kesenjangan. Sejalan dengan hasil studi World Bank (2015), penelitian internal Kementerian Keuangan (2019) juga menunjukkan bahwa PKH merupakan program yang paling efektif dalam menurunkan kemiskinan dan kesenjangan. Kebijakan Bantuan Sosial tahun 2021 secara umum adalah: z Efektivitas Bantuan Sosial, diantaranya akurasi dan integrasi data dan integrasi/ sinergi program z Kelanjutan sebagian program perlindungan sosial pasca COVID-19 z Integrasi PIP dan PKH z Sinergi program perlindungan sosial di bidang pendidikan untuk mendukung BAB VIII - PENANGANAN PANDEMI COVID-19 PASCA TAHUN 2020 GRAFIK 41 sustainable education dalam memutus mata rantai kemiskinan. z Bantuan Sosial yang adaptif terhadap ketidakpastian (bencana/resesi ekonomi) yang bersifat automatic stabilizer. Subsidi merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang menjalankan fungsi distribusi dan stabilisasi. Tujuan dari pemberian subsidi adalah untuk menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan daya saing dan produktivitas dari sektor-sektor ekonomi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang transportasi dan komunikasi. Dalam 2015 s.d. 2019, belanja subsidi terus didorong untuk lebih efisien dan tepat sasaran, sehingga 215
subsidi mencapai kisaran 1 persen s.d. 1,6 GRAFIK 42 persen dari PDB, lebih rendah dibandingkan periode 2010 s.d. 2014 sebesar 3 persen s.d. 4 persen PDB. Kebijakan subsidi tahun 2021 ditujukan untuk: 1. Menjaga stabilitas harga maupun menjaga daya beli masyarakat, khususnya golongan miskin dan rentan miskin. 2. Meningkatkan produktivitas dan menjaga ketersediaan pasokan energi dan pangan dengan harga terjangkau. 3. Mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. 4. Meningkatkan daya saing produksi, kualitas pelayanan publik dan akses permodalan UMKM. Dalam menjalankan kebijakan subsidi, Pemerintah tetap menjaga kesinambungan kinerja keuangan BUMN penyedia barang bersubsidi. Untuk mengantisipasi tantangan terkait ketepatan sasaran, perlu dilakukan reformasi subsidi, terutama subsidi energi, melalui perubahan paradigma dari subsidi berbasis komoditas menjadi berbasis orang (direct personal subsidy) secara bertahap. Kebijakan belanja subsidi tahun 2021 dapat dilihat pada Grafik 40. Kewajiban pembayaran bunga utang selalu dilakukan secara tepat waktu dan tepat jumlah, agar solvabilitas dan kredibilitas Pemerintah tetap terjaga. Dalam periode 2015 s.d. 2020, rata-rata pembayaran bunga utang tumbuh sebesar 16,69 persen. Akan tetapi, pertumbuhan tersebut secara year-on-year menunjukkan tren perlambatan, yaitu pada tahun 2019 pertumbuhan realisasi pembayaran bunga utang turun signifikan menjadi 6,81 persen. Untuk tahun 2020, pertumbuhan pembayaran bunga utang meningkat menjadi 21,64 persen, yang antara lain dipengaruhi adanya penambahan utang untuk membiayai stimulus fiskal karena pandemi COVID-19. Langkah efisiensi biaya utang yang dapat dilakukan adalah menjaga volatilitas yield SBN, 216
GRAFIK 43 agar besaran yield dapat cenderung menurun. Hal ini dapat dilakukan dengan menjaga nilai tukar riil, defisit APBN, defisit transaksi berjalan, inflasi, dan likuiditas. Dari sisi Transfer ke Daerah, dalam rangka mendukung tercapainya target pembangunan nasional, Pemerintah menerapkan kebijakan mandatory spending pada DTU, yaitu 25 persen diarahkan untuk pembangunan infrastruktur melalui APBD. Namun, dalam perkembangannya masih terdapat sebagian Pemda yang belum dapat memenuhi mandatory spending atas DTU tersebut. Kebijakan Pemerintah Pusat untuk melakukan berbagai langkah penghematan melalui pemotongan TKDD merupakan kebijakan realokasi anggaran untuk mendukung program nasional penanganan pandemi COVID-19. Langkah penting yang perlu dilakukan dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 dan upaya pemulihan ekonom, antara lain: 1. Koordinasi dalam pelaksanaan program, baik dalam konteks burden sharing pendanaannya, maupun dalam perencanaan dan eksekusinya. 2. Mendorong efisiensi belanja-belanja yang tidak produktif, untuk selanjutnya dialihkan BAB VIII - PENANGANAN PANDEMI COVID-19 PASCA TAHUN 2020 kepada belanja yang langsung bersentuhan dengan layanan publik. 3. Penyiapan jaring pengaman sosial yang memadai untuk mendukung masyarakat berpenghasilan rendah yang sangat rentan 3. Penyiapan jaring pengaman sosial yang memadai untuk mendukung masyarakat berpenghasilan rendah yang sangat rentan dalam menghadapi krisis. 4. Membentuk mencukupi, dana yang cadangan dikelola yang dengan profesional, dalam rangka menghadapi berbagai bentuk krisis. Berdasarkan evaluasi perkembangan pelaksanaan TKDD dan adanya dampak pandemi COVID-19, maka kebijakan TKDD tahun 2021 diarahkan untuk pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas pelaksanaan guna mendukung peningkatan kinerja. Perumusan Kebijakan TKDD tahun 2021 dapat dilihat pada Grafik 41. Kebijakan pembiayaan tahun 2021 difokuskan antara lain untuk: 1. Pengembangan pembiayaan inovatif untuk mendukung countercyclical dalam rangka pemulihan ekonomi (antara lain penguatan KPBU, SWF, SAL, BLU dan standby loan). 2. Mendukung restrukturisasi BUMN dan penguatan BLU serta SWF untuk mendukung pemulihan ekonomi dan akselerasi pencapaian target. 217
3. Meningkatkan akses pembiayaan bagi GRAFIK 44 KUMKM, UMi dan perumahan yang layak huni dengan harga terjangkau bagi MBR. 4. Mendorong pendalaman pasar dan efisiensi cost of borrowing (perluasan basis investor/kanal pembayaran SBN ritel serta mendorong penerbitan obligasi/ sukuk daerah). 5. Efektivitas quasi fiscal untuk mengakselerasi penguatan kualitas daya saing SDM serta peningkatan ekspor. 6. Pemanfaatan SAL untuk antisipasi ketidakpastian. Kebijakan pembiayaan terus dilakukan secara hati-hati namun tetap prudent dengan sustainability. mempertimbangkan Pemerintah harus membuat guidelines agar sisi memudahkan dalam melakukan pemantauan dan kebijakan yang dilakukan tetap on track. Oleh karenanya, Pemerintah telah menetapkan arah kebijakan pembiayaan, di mana secara umum terbagi ke dalam kebijakan pembiayaan utang dan kebijakan pembiayaan non utang. Arah kebijakan pembiayaan utang tahun 2021 dapat dilihat pada Grafik 44.. Update Kebijakan Ekonomi Makro Indonesia dan Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca 2020 Kebijakan penyusunan ekonomi makro dan kebijakan fiskal dalam APBN Tahun 2021 dilakukan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang saat itu berlaku. Namun, dalam perkembangannya terdapat ketentuan dan update kondisi yang telah berubah. Beberapa hal tersebut diantaranya penyusunan KEM- PPKF masih menggunakan ketentuan pada Perpu Nomor 1 Tahun 2020 dan Perpres 54 tahun 2020 serta rilis KEM-PPKF yg dilakukan sekitar bulan Mei 2020. Saat penyusunan buku ini, ketentuan tersebut telah berubah menjadi Perpres 72 Tahun 2020 dan kondisi perekonomian baik di Indonesia maupun global dapat terpotret hingga penghujung akhir tahun 218
2020. Arah pemulihan ekonomi terlihat menguat dari berbagai indikator. Secara global, kinerja manufaktur menunjukkan tren penguatan seiring kenaikan permintaan, khususnya di Amerika dan Eropa, di mana terlihat dari skor Purchasing Manager's Index (PMI) Manufaktur. Untuk Indonesia sendiri, PMI Manufaktur membaik secara signifikan dan tercatat pada angka 53,2 di bulan Maret 2021, dan berada di atas PMI Manufaktur beberapa negara Asia lainnya. Berbagai indikator perekonomian pun menunjukkan arah perbaikan, diantaranya harga komoditas menunjukkan peningkatan, dengan kembali pada level sebagaimana sebelum adanya pandemi COVID-19. Level Consumer Confidence Index (CCI) atau Indeks juga menunjukkan Keyakinan Konsumen adanya perbaikan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, seperti terlihat bahwa indeks Keyakinan konsumen pada bulan Januari 2021 sebesar 84.85, sedikit meningkat di bulan Februari 2021 sebesar 85.82 dan terus meningkat hingga pada bulan Mei 2021 menjadi 104.43. Tren tersebut dapat diartikan bahwa terdapat peningkatan keinginan masyarakat untuk melakukan konsumsi. Adanya perbaikan permintaan luar negeri dan domestik menyebabkan perdagangan internasional kembali ke level pertumbuhan positif. Sementara itu, IHSG menunjukkan kestabilan yang juga diikuti dengan nilai tukar rupiah yang relatif stabil. Pada sisi lain, mobilitas masyarakat terus menunjukkan peningkatan, yang berarti bahwa terdapat peningkatan kepercayaan masyarakat dan peningkatan aktivitas perekonomian. Aktivitas perekonomian pada lokasi perdagangan bahan pokok dan farmasi telah mencapai level yang sama dengan sebelum juga dengan aktivitas pandemi. Begitu pada perkantoran dan stasiun transit yang telah menunjukkan perbaikan, meskipun masih terkontraksi cukup dalam. Kondisi BAB VIII - PENANGANAN PANDEMI COVID-19 PASCA TAHUN 2020 GRAFIK 45 219
GRAFIK 46 tersebut berdampak positif terhadap proyeksi bahwa pandemi COVID-19 dapat dikendalikan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 (Lihat dan aktivitas sosial ekonomi akan terus Grafik 45). berangsur pulih. Oleh karena itu, kebijakan Dengan melihat perkembangan ekonomi dan harga komoditas di pasar global yang menunjukkan arah pemulihan, serta memperhatikan terkendalinya penanganan pandemi COVID-19 dan dimulai pelaksanaan vaksinasi bagi seluruh rakyat Indonesia, telah mendorong sentimen positif pemulihan ekonomi nasional. Pada kuartal I tahun 2021, yang menjadi prioritas akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan kualitasnya, diantaranya vaksinasi massal, Penguatan 3M dan 3T, serta melanjutkan Program PEN pada Tahun 2021. Untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi, Pemerintah telah mengalokasikan belanja APBN Tahun 2021 sebesar Rp2.750 triliun dengan defisit sebesar Rp1.006 triliun. realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia Program PEN Tahun 2020, yang mampu menjadi mencapai 0,74 persen. Tren pemulihan buffer sehingga kondisi ekonomi Indonesia ekonomi terus berlanjut, hal ini dapat dilihat tidak jatuh terlalu dalam, akan terus ditingkatkan dengan ketersediaan pasokan vaksin yang kualitasnya pada tahun 2021 dengan strategi sesuai dengan jadwal, APBN 2021 yang mendorong laju pemulihan ekonomi melalui ekspansif dan konsolidatif yang difokuskan Konsumsi Rumah Tangga (belanja perlindungan untuk melanjutkan penanganan pandemi dan sosial secara tunai), Konsumsi Pemerintah memperkuat tren pemulihan ekonomi, paket (pengeluaran pemerintah untuk alkes, APD, dan kebijakan terpadu KKSK untuk peningkatan iuran JKN), dan Investasi Publik (Belanja Modal pembiayaan dunia usaha, serta memperkuat Pemerintah untuk infrastruktur dan program implementasi reformasi struktural dengan padat karya). Kerangka kebijakan pemulihan menyusun aturan turunan UU Cipta Kerja, ekonomi Indonesia untuk tahun 2021 melalui membuat Indonesia Investment Authority (INA), program PEN dapat dilihat pada Grafik 46. serta melanjutkan pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas. Untuk menopang Pada Tahun 2021 Pemerintah kembali pertumbuhan ekonomi, Indonesia optimis meneruskan kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Kondisi pandemi yang terjadi 220
BAB VIII - PENANGANAN PANDEMI COVID-19 PASCA TAHUN 2020 GRAFIK 47 - Anggaran Program PEN Tahun 2021 pada tahun 2021 masih sangat dinamis, jasa dalam rangka penanganan COVID-19. sehingga memerlukan respon kebijakan Insentif ini diatur dengan PMK Nomor adaptif yang cepat, termasuk dari segi 239/PMK.03/2020 yang berlaku sampai penganggarannya. Anggaran PEN Tahun 2021 dengan Desember 2021. Insentif yang awalnya sebesar Rp699,43 triliun, namun diberikan berupa pengaturan pemberian telah mengalami penyesuaian dan di bulan fasilitas pajak bagi penyediaan barang/ Agustus 2021 menjadi total senilai Rp744,75 jasa kebutuhan penanganan COVID-19 triliun. Anggaran tersebut akan ditujukan oleh fasilitas kesehatan dan pihak yang untuk beberapa bidang yang mampu mewakili ditunjuk serta produsen vaksin/obat. kelompok penggerak ekonomi sekaligus Memberikan insentif pajak untuk PPN, PPh memastikan dapat membantu lapisan Pasal 21, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 23, masyarakat baik di kelas menengah maupun di serta memperpanjang masa fasilitas pajak kelas bawah (lihat Grafik 47). dalam PP Nomor 29 Tahun 2020. Selain kebijakan sektorisasi di atas, Pemerintah pun telah menyiapkan berbagai skema fasilitas perpajakan terkait penanganan dampak pandemi COVID-19 bagi sektor kesehatan. z Fasilitas kepabeanan, cukai, dan pajak penanganan impor barang untuk COVID-19. Fasilitas ini berlaku mulai 17 April 2020 sampai dengan berakhirnya masa pandemi seperti tertuang dalam Berbagai fasilitas tersebut diantaranya: PMK Nomor 34/PMK.04/2020 yang z Insentif pajak untuk pembelian barang dan telah diubah dalam PMK Nomor 83/ 221
PMK.04/2020. Berbagai fasilitas yang ekonomi dan menjaga sektor keuangan. dapat dimanfaatkan terkait dengan Orkestra tersebut diharmonisasikan berupa pemberian fasilitas perpajakan tambahan kebijakan fiskal yang dilaksanakan oleh dalam rangka pengadaan barang impor Kementerian Keuangan yang mendesain untuk keperluan penanganan COVID-19, bagaimana kebijakan fiskal tersebut, serta dan insentif tambahan mencakup PPN bagaimana pelaksanaan APBN. Selanjutnya atau PPN dan PPnBM, PPh 22, Bea Masuk, dari sisi kebijakan moneter yang dilaksanakan Cukai, dan teknis kepabeanan. oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, z Fasilitas kepabeanan, cukai, dan dan Lembaga Penjamin Simpanan berguna perpajakan untuk impor dan pengadaan dalam menjaga stabilitas makro ekonomi dan vaksin. Fasilitas ini dipayungi dengan sektor keuangan. Kedua kebijakan tersebut PMK Nomor 188/PMK.04/2020 di mana harus dijaga dari sisi akuntabilitas dan mengatur pemberian fasilitas BM, Cukai, memastikan good governance di mana hal PPN/PPN dan PPnBM, PPh, bagi impor ini merupakan peran dari Aparat Pengawas vaksin dan bahan baku vaksin. Internal Pemerintah dan Aparat Penegak z Fasilitas PPh untuk penanganan COVID-19. Fasilitas ini berpedoman pada PP Nomor Hukum. Kemudian, tidak lupa pula fungsi dari Badan Legislatif (MPR, DPR, dan DPD) yang 29 Tahun 2020 dan telah diperpanjang merupakan mitra dari pemerintah dalam sesuai dengan PMK Nomor 239/ memformulasikan dan menetapkan kebijakan. PMK.04/2020. Dalam ketentuan tersebut Last but not least yakni peran dari masyarakat diatur bahwa pemberian fasilitas PPh bagi dan Lembaga Non Pemerintah agar dapat sektor kesehatan berupa: memberikan masukan dan mengawasi i. tambahan pengurangan penghasilan pelaksanaan APBN dan program PEN. neto atas produksi alat kesehatan, Reformasi Struktural Ekonomi ii. pengenaan PPh Pasal 21 final 0 persen terhadap tambahan penghasilan SDM di bidang kesehatan dari pemerintah, iii. sumbangan menjadi pengurang penghasilan bruto iv. Pengenaan PPh final 0 persen terhadap kompensasi/penggantian atas penggunaan harta dari pemerintah, dan v. penurunan tarif PPh Badan bagi perseroan terbuka yang memperdagangkan saham di BEI minimal 40 persen termasuk yang melakukan pembelian kembali saham atas persetujuan pemerintah. Sinergi yang telah terbangun dengan baik, tentu tidak akan berjalan mulus tanpa dukungan pihak swasta karena sejatinya APBN hanya merupakan stimulan yang menjadi trigger dunia usaha untuk melajukan kendaraan perusahaan yang mampu menampung tenaga kerja dan menggulirkan roda perekonomian berbagai lapisan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang memiliki regulasi turunan setidaknya terdiri dari 47 Peraturan Pemerintah dan 4 Peraturan Presiden yang telah disahkan. Secara umum isi Undang-Undang Cipta Kerja mengatur sebagai berikut: Kebijakan pemulihan ekonomi nasional pada tahun 2021 yang telah dicanangkan tersebut dan penyediaan fasilitas perpajakan, tentu membutuhkan sinergi berbagai pihak. Sinergi 1. Pertumbuhan Investasi dan simplifikasi perizinan 2. Ketenagakerjaan ini dapat dikatakan sebagai orkestra semua kebijakan untuk mendorong pertumbuhan 3. Menyederhanakan Proses Izin Berusaha " Penghapusan ketentuan modal awal 222
pendirian PT Perseorangan untuk UMKM. Penyederhanaan proses (berbasis digital) dan pengurangan biaya pendirian PT " " BUMDes berbentuk badan hukum Percepatan proses pengajuan paten. Penyederhanaan dan percepatan proses pengajuan merek " Izin usaha berbasis risiko dan penghapusan izin tumpang tindih 4. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 5. Investasi Pemerintah Pusat dan Program Strategi Nasional 6. Kemudahan dan Perlindungan UMKM " Bantuan dan perlindungan hukum bagi UMKM " Kemudahan pembiayaan dan insentif fiskal " Penggunaan DAK bagi pengembangan UMKM " Izin tunggal UMKM melalui NIB (Nomor Induk Berusaha) " " Kemudahan membentuk koperasi Prioritas produk UMKM untuk pengadaan pemerintah " Sinergi pusat dan daerah dalam pengelolaan terpadu UMKM 7. Dukungan Riset dan Inovasi 8. Pengendalian Lahan 9. Administrasi Pemerintahan 10. Perlindungan dan Kepastian Hukum Pengaturan tersebut secara umum sudah menggambarkan harapan pemerintah di mana pada prinsipnya Pemerintah menginginkan penciptaan lapangan kerja baru, meningkatkan kemudahan dan kepastian berusaha, simplifikasi regulasi dan perizinan, dan memperbaiki iklim investasi. Untuk mendukung harapan tersebut, Pemerintah juga menggulirkan skema perpajakan diantaranya bebas PPh atas dividen dari dalam negeri yang diterima badan usaha, dan orang pribadi jika dividen tersebut diinvestasikan di Indonesia. Selain itu ada penurunan tarif PPh badan secara bertahap dan deviden serta laba setelah pajak BAB VIII - PENANGANAN PANDEMI COVID-19 PASCA TAHUN 2020 dari luar negeri tidak dikenakan PPh selama diinvestasikan di Indonesia. Dalam pengaturan UU Cipta Kerja tersebut, investasi memiliki peran khusus, yakni ditujukan untuk memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya yang ditetapkan sebelumnya. Selain itu investasi dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional dan penerimaan negara. Oleh karenanya, Pemerintah mendirikan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) sebagai Sovereign Wealth Fund Indonesia. Lembaga ini memiliki karakteristik dan keunggulan yaitu fokus pada capital maximation, tujuan ekonomi seimbang dengan manfaat komersil, fleksibilitas dalam melakukan investasi, mampu investor, governance meng-capture appetite mengikuti praktik bisnis internasional, landasan hukum yang kuat untuk kepastian, dan support yang kuat dari negara, serta independensi kuat dan manajemen profesional. Selain itu, LPI juga memiliki target diantaranya adalah mengoptimalisasi nilai investasi pemerintah pusat, meningkatkan foreign direct investment (FDI), dan mendorong perbaikan iklim investasi. Kesinambungan Fiskal Jangka Menengah Secara Bertahap Berbagai kebijakan dan penerbitan peraturan dilaksanakan dalam rangka pendisiplinan fiskal untuk keberlanjutan fiskal jangka menengah dan panjang. Terdapat tiga perspektif dalam menjaga supaya fiskal mampu sustain dalam jangka menengah yaitu: 1. Perspektif Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan. Kegiatan yang dilaksanakan yakni menjaga macro equilibrium agar tidak terganggu (CA, primary balance dan defisit fiskal). Selanjutnya kegiatan dalam rangka melaksanakan kebijakan fiskal agar lebih efektif untuk fungsi stabilitas dan distribusi. instrumen untuk akselerasi Sebagai pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga 223
mengoptimalkan reformasi struktural dan pembiayaan, pendalaman pasar (financial menghindari crowding out yang menaikkan deepening), penguatan peran SWF dan SMV, yield SBN dan menghambat investasi utang sebagai instrumen untuk countercyclical swasta. lebih kuat namun dikelola secara prudent, dan 2. Perspektif Risiko Makro Fiskal. Perspektif mendorong efektifitas pembiayaan investasi ini dilaksanakan dengan kegiatan berupa antara lain pemberian PMN ke BUMN dilakukan mengendalikan risiko utang (debt ratio, secara selektif. Tahap terakhir, yakni fiscal interest ratio, debt service ratio) dan buffer yang handal dan efisien dengan kegiatan mempercepat reformasi fiskal di bidang mensinkronkan waktu penerbitan SBN dengan perpajakan dan spending better demi posisi kas, menjaga batas efisiensi fiscal buffer menghindari penyempitan ruang fiskal. yang aman, mengembangkan manajemen kas 3. Perspektif Konsistensi Kebijakan. yang fleksibel dan terkoneksi dengan pasar Perspektif ini ditempuh dengan dua keuangan, serta meminimalisir idle cash dan kegiatan yakni konsistensi kebijakan menjaga likuiditas untuk menopang kebutuhan penanganan COVID-19 (extraordinary prioritas. policy, reopening policy dan recovery serta reforms policy dan fiscal consolidation) dan komitmen menjaga amanat UU Nomor 2 Tahun 2020, defisit kembali maksimal 3 Pengendalian Pandemi COVID-19 Pasca Tahun 2020 persen di tahun 2023 Pengendalian pandemi COVID-19 pada tahun Perspektif di atas, diharapkan mampu 2021 akan diprioritaskan pada penyediaan dan mendukung reformasi yang holistik supaya pemberian vaksin kepada seluruh masyarakat menjadi kunci dalam mendukung langkah Indonesia. Pemerintah terus mengikuti konsolidasi fiskal jangka menengah secara perkembangan vaksinasi yang telah dilakukan bertahap dengan tujuan pada tahun 2023. di beberapa negara di dunia, seperti Inggris, Tahapan tersebut setidaknya terdiri dari empat Amerika Serikat, dan Kanada, yang telah terlebih tahap. Tahap pertama, peningkatan pendapatan dahulu melaksanakan vaksinasi pada tahun melalui inovasi penggalian potensi, perluasan 2020. Untuk selanjutnya, Pemerintah akan terus basis perpajakan antara lain e-commerce dan mengikuti perkembangan vaksinasi yang telah cukai plastik, sistem perpajakan yang sejalan dilakukan di berbagai negara tersebut, sebagai dengan struktur perekonomian, optimalisasi bahan masukan bagi program vaksinasi pengelolaan aset dan inovasi layanan, dan nasional. penguatan tata kelola dan kebijakan melalui implementasi peraturan pelaksanaan UU PNBP. Tahap kedua, penguatan spending better dengan aktivitas adalah efisiensi belanja kebutuhan dasar, fokus program prioritas, berorientasi pada hasil (result base), transformasi subsidi ke bansos, efektifitas perlindungan sosial terutama terkait akurasi data dan integrasi atau sinergi program, quality control transfer ke daerah dan dana desa, skema KPBU lebih masif, dan daya tahan (automatic stabilizer). Tahap ketiga, yaitu pembiayaan inovatif dan sustainable dengan Penentuan kandidat vaksin COVID-19 akan menggunakan dua jalur kerja sama dalam pengadaannya. Dua jalur tersebut adalah pengembangan vaksin Merah Putih dan hasil kerja sama bilateral/multilateral. Vaksin Merah Putih ini sendiri merupakan vaksin yang dikembangkan dari hasil kerja sama antara perguruan tinggi dan lembaga penelitian di Indonesia. Pada triwulan pertama tahun 2021, vaksin Merah Putih direncanakan akan diserahkan kepada PT Bio Farma untuk dilakukan uji klinis dan praklinis, agar vaksin kegiatan diantaranya adalah inovasi dalam tersebut mendapatkan izin edar. Sedangkan 224
dalam skema kerja sama bilateral dan multilateral, beberapa vaksin yang diusulkan untuk digunakan, diantaranya adalah vaksin Sinovac (kerja sama dengan Tiongkok), Novavax dan Pfizer (kerja sama dengan Amerika Serikat), Astra Zeneca, serta vaksin hasil kerja sama dengan negara-negara lainnya. Pada skema multilateral, vaksin yang diperoleh merupakan hasil koordinasi dari Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO). Vaksin tersebut adalah vaksin COVAX atau GAVI. Banyaknya kandidat vaksin yang ditetapkan oleh Pemerintah bertujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan vaksin dalam negeri akan tercukupi, sehingga pada nantinya mampu menciptakan kekebalan komunitas (herd immunity). Proses distribusi vaksinasi akan diberikan secara bertahap, dengan memperhitungkan skala prioritas atas kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Indonesia. Penyuntikan vaksin perdana akan diprioritaskan pada tiga kelompok. Ketiga kelompok tersebut adalah pejabat publik pusat dan daerah, pengurus asosiasi profesi tenaga kesehatan dan pimpinan kunci institusi kesehatan di daerah, serta tokoh agama di daerah. Selanjutnya, pelaksanaan vaksinasi akan diberikan kepada kelompok masyarakat yang pertama, yaitu petugas kesehatan, petugas publik, dan penduduk lansia (lanjut usia). Vaksinasi ini akan dilaksanakan pada periode kuartal pertama tahun 2021. Setelah itu, pemberian vaksinasi akan dilanjutkan kepada kelompok kedua, yaitu masyarakat umum dan wilayah penduduk lainnya dengan rentan, serta masyarakat mempertimbangkan klaster penularan. Bagi kelompok ini, vaksinasi akan dilaksanakan pada periode April 2021 sampai Maret 2022. Hal ini mencerminkan adanya komitmen Pemerintah untuk menyediakan vaksin yang aman dan berkualitas, sekaligus mengajak seluruh lapisan masyarakat di Indonesia agar tidak ragu dalam mengikuti vaksinasi. Pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat yang BAB VIII - PENANGANAN PANDEMI COVID-19 PASCA TAHUN 2020 masuk rentang lanjut usia dan menjadi prioritas, merupakan suatu cerminan bentuk komitmen dari Pemerintah. Bentuk komitmen ini berupa pemberian jaminan hak kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Vaksinasi ini juga dilaksanakan demi mencapai kekebalan komunitas (herd immunity) dengan tetap memperhatikan kesesuaian antara jenis vaksin dan target sasaran, demi meminimalisir adanya efek samping yang tidak diinginkan. Saat ini, negara-negara di berbagai belahan dunia sedang menghadapi ancaman gelombang ketiga pandemi COVID-19 atau third wave. Ancaman gelombang ketiga ditunjukkan dengan adanya kenaikan kasus secara signifikan pada suatu periode tertentu, dan jika gelombang ketiga ini benar-benar terjadi, maka lonjakan kasus akan terjadi kembali untuk yang ketiga kalinya. Pemerintah Indonesia telah berusaha sebaik mungkin dengan melakukan berbagai upaya agar tidak mengalami lonjakan kasus COVID-19. Berbagai upaya tersebut diantaranya dilaksanakan dengan tiga cara berikut. Pertama, rekayasa pelayanan pembuatan pedoman kesehatan jika terjadi lonjakan kasus dengan menyesuaikan besaran kenaikan kasus yang terjadi. Kedua, koordinasi Satgas Penanganan COVID-19 dimulai dari tingkat nasional sampai ke tingkat kelurahan/desa, untuk mendukung upaya perubahan perilaku disiplin protokol kesehatan. Koordinasi ini dilakukan sampai ke tingkat mikro, dengan menggunakan sistem pelaporan perubahan perilaku untuk menghasilkan data realtime, supaya dapat dilakukan tindakan penanganan dengan cepat. Ketiga, pembatasan mobilitas di dalam negeri dan luar negeri untuk mencegah imported case. Pencegahan ini dimulai dari suatu daerah atau suatu negara dengan kasus varian baru. Pembatasan ini diatur melalui Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 No. 3 Tahun 2020 dan No. 4 Tahun 2020. Upaya Pemerintah ini tentu saja tidak akan 225
berhasil tanpa adanya partisipasi dari untuk meningkatkan angka kesembuhan. masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Hal ini juga menjadi bentuk semangat meminta kerjasama dari segenap masyarakat gotong royong dalam penanganan pandemi untuk berdisiplin mematuhi peraturan yang COVID-19, di mana masyarakat ikut berperan telah dibuat, karena kepatuhan ini adalah modal meningkatkan angka kesembuhan melalui dalam meningkatkan produktivitas masyarakat terapi plasma convalescent. Dengan menjadi yang aman dari COVID-19. donor, masyarakat turut berkontribusi dalam Dilihat dari perkembangan beberapa negara di dunia yang telah mengalami third wave, terdapat peningkatan kasus dengan cakupan lapisan masyarakat yang lebih luas. Hal ini ditunjukkan dengan mulai bermunculannya klaster-klaster baru pada kegiatan sektor sosial ekonomi yang mulai dibuka, di mana sebelumnya terdapat pelandaian kasus pada sektor tersebut. Sebagaimana yang terjadi di negara Jepang, kontribusi atas kasus meningkatkan kualitas pelayanan dan penanganan pasien COVID-19, utamanya pada kasus gejala berat dan kritis. Diharapkan dengan adanya sinergi yang baik dari seluruh lapisan masyarakat dalam penanganan COVID-19, dapat meningkatkan kualitas penanganan COVID-19 secara nasional. Dengan kualitas penanganan COVID-19 yang semakin membaik, maka semakin banyak nyawa yang bisa diselamatkan. tersebut berasal dari klaster tempat kerja. Kasus aktifnya tercatat sejumlah 38.920 Satgas Penanganan COVID-19 telah membentuk bidang baru, yaitu Bidang Perlindungan Tenaga atau 16,15 persen. Dengan begitu, diperlukan Medis dan Tenaga Kesehatan. Hal ini bertujuan upaya persiapan mitigasi yang baik dalam untuk meningkatkan keselamatan tenaga mengantisipasi datangnya third wave. Mitigasi medis dan menurunkan penambahan angka dalam menangani pandemi COVID-19 yang kematian tenaga kesehatan akibat COVID-19, baik, meliputi upaya kuratif melalui persiapan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, fasilitas kesehatan yang memadai, dan upaya dan rehabilitatif, melalui respon yang cepat. preventif berupa penegakan disiplin protokol Hal ini juga sebagai bentuk upaya Pemerintah kesehatan yang baik. dalam melengkapi upaya penanganan pandemi Dengan begitu, dapat diartikan bahwa suatu negara maju yang disertai dengan fasilitas kesehatan yang lengkap, ternyata belum tentu COVID-19, di mana keberadaan tenaga kesehatan semakin berkurang karena gugur sebagai korban COVID-19. mampu menopang perkembangan kasus, Dari data yang ada pada awal tahun 2021, sudah jika tidak disertai dengan kepatuhan protokol tercatat sejumlah 237 dokter yang meninggal. kesehatan. Upaya 3M yakni memakai masker, Hal ini menunjukkan bahwa tren dokter yang menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, serta 3T yaitu testing (pemeriksaan), tracing meninggal cenderung mengalami peningkatan, terjadi pada bulan Desember terutama (pelacakan), dan treatment (perawatan), harus 2020. Jika masyarakat terus-menerus tidak dilaksanakan dengan patuh karena kedua upaya tersebut saling melengkapi. menerapkan disiplin protokol kesehatan yang ketat, maka fasilitas kesehatan yang ada, tidak Pada awal tahun 2021, Indonesia sedang menyiapkan bank donor plasma convalescent, yang bertujuan untuk terapi pasien COVID-19 yang membutuhkan. Dalam hal ini, semua para masyarakat Indonesia, khususnya akan cukup menangani kasus-kasus baru. Satu-satunya cara bagi masyarakat adalah dengan mencegah penularan dan menjalankan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. penyintas COVID-19, dapat berkontribusi Tren perkembangan kasus COVID-19 226
belakangan, membuat Pemerintah mengambil kebijakan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Pemerintah menetapkan kebijakan ini melalui instruksi Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Pulau Jawa dan Bali mulai 11 hingga 25 Januari 2021. Pemda beserta seluruh masyarakat diminta mematuhi kebijakan ini, di mana seluruh elemen bangsa kembali menerapkan tahapan menuju masyarakat yang produktif dan aman dari COVID-19, yaitu tahap prakondisi. Timing, prioritas, dan koordinasi antara pusat dan daerah. Pembatasan kegiatan masyarakat berfokus pada beberapa sektor, yaitu tempat kerja atau perkantoran, kegiatan belajar mengajar, restoran atau tempat makan, mall atau pusat perbelanjaan, dan tempat ibadah. Untuk sektor esensial dan kegiatan konstruksi diizinkan tetap dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. PPKM ini harus terus dilakukan pengawasan dan evaluasi agar dapat ditentukan langkah selanjutnya. Pemda yang masuk peta zona merah diinstruksikan untuk membatasi kegiatan masyarakat melalui peraturan daerahnya yang disesuaikan kebutuhan masing-masing daerah. Apabila peningkatan kasus positif di Pulau Jawa dan Bali dapat dikendalikan dengan baik, maka kondisi kasus COVID-19 di tingkat nasional dapat menurun drastis. Hal tersebut tentunya menjadi modal yang penting agar masyarakat kembali produktif. Selain itu, PPKM juga dapat menjadi bentuk tanggungjawab Pemda terus terhadap komitmen nasional dalam melakukan perbaikan penangan COVID-19. Walaupun instruksi ini ditujukan pada beberapa daerah di Jawa dan Bali, namun pembatasan kegiatan masyarakat ini tidak terbatas hanya untuk daerah-daerah tersebut saja. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 kemudian memperketat aturan mengenai pembatasan perjalanan orang di dalam negeri dengan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2021 tentang Ketentuan BAB VIII - PENANGANAN PANDEMI COVID-19 PASCA TAHUN 2020 Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi COVID-19 yang berlaku mulai tanggal 9 hingga 25 Januari 2021. Surat Edaran ini juga didasarkan atas peningkatan penularan COVID-19 yang masih tinggi ditandai oleh positivity rate, kasus aktif, dan penambahan kasus positif di tingkat nasional. Perpanjangan ini dimaksudkan untuk mencegah dan memutus rantai penyebaran COVID-19 yang berpotensi meningkat akibat perjalanan orang dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Peraturan ini berlaku bagi seluruh pengguna moda transportasi pribadi maupun umum, baik melalui udara, perkeretaapian, darat, maupun laut. Seluruh pengguna moda transportasi pribadi maupun umum, wajib menjalankan protokol kesehatan sebagai berikut: 1. Pertama, yang melaksanakan perjalanan orang, wajib setiap individu menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer. 2. Kedua, pengetatan protokol kesehatan sepanjang perjalanan yang perlu dilakukan, berupa penggunaan masker wajib secara benar menutupi hidung dan mulut dengan jenis masker kain 3 lapis atau masker medis. Tidak diperkenankan untuk berbicara satu arah maupun dua arah melalui telepon ataupun secara langsung sepanjang perjalanan dengan moda transportasi umum. Tidak diperkenankan untuk makan dan minum sepanjang perjalanan penerbangan bagi perjalanan yang kurang dari 2 jam, kecuali bagi individu yang wajib mengonsumsi obat untuk keselamatan dan kesehatannya. 3. Ketiga, pelaku perjalanan dalam negeri harus mengikuti sejumlah ketentuan: " Setiap individu yang melaksanakan perjalanan orang, dengan kendaraan pribadi maupun umum, bertanggung jawab atas kesehatannya masing- 227
masing, serta tunduk dan patuh pada laut, wajib menunjukkan keterangan syarat dan ketentuan yang berlaku; hasil negatif menggunakan tes " Untuk perjalanan ke Pulau Bali, pelaku RT-PCR atau rapid test antigen perjalanan dengan moda transportasi paling lama 3 x 24 jam sebelum udara wajib menunjukkan keberangkatannya. surat keterangan hasil negatif " Untuk pelaku perjalanan yang menggunakan tes RT-PCR paling lama menggunakan moda transportasi 2 x 24 jam, atau rapid test antigen darat pribadi menuju ke daerah di paling lama 1 x 24 jam sebelum dalam maupun luar Pulau Jawa keberangkatan sebagai persyaratan dihimbau melakukan rapid test perjalanan. Sementara untuk antigen paling lama 3 x 24 jam pengguna moda transportasi darat sebelum keberangkatan sebagai atau laut, baik pribadi maupun umum, persyaratan perjalanan. Tes acak wajib menunjukkan keterangan hasil rapid test antigen akan dilakukan oleh negatif menggunakan tes RT-PCR Satgas COVID-19 Daerah bagi pelaku atau nonreaktif rapid test antigen perjalanan dengan moda transportasi paling lama 3 x 24 jam sebelum umum darat apabila diperlukan. keberangkatan; Pengisian e-HAC Indonesia bersifat " Untuk perjalanan dari dan ke wajib bagi pelaku perjalanan dengan Pulau Jawa serta di dalam pulau seluruh moda transportasi umum Jawa (antar Provinsi/Kabupaten/ maupun pribadi, terkecuali bagi moda Kota), pelaku perjalanan dengan transportasi kereta api. moda transportasi udara wajib " Bagi siapapun yang memalsukan menunjukkan surat keterangan hasil keterangan hasil rapid tes antigen negatif menggunakan tes RT-PCR maupun RT-PCR akan dikenakan paling lama 3 x 24 jam atau rapid sanksi sesuai dengan peraturan test antigen paling lama 2 x 24 jam perundangan. " sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan. Sementara untuk pengguna moda transportasi laut dan kereta api antar kota wajib menunjukkan keterangan hasil negatif menggunakan tes RT-PCR atau nonreaktif rapid test antigen paling lama 3 x 24 jam sebelum keberangkatan; Untuk perjalanan ke daerah lainnya, pelaku perjalanan dengan moda transportasi udara wajib Penambahan kasus positif COVID-19 per 12 Januari 2021 bertambah sebanyak 10.047 kasus dengan jumlah kasus aktif 126.313 kasus atau persentasenya sebesar 14,9 persen jika dibandingkan dengan rata-rata dunia 26,32 persen. Jumlah kesembuhan sebanyak 695.807 kasus atau 82,2 persen dibandingkan dengan rata-rata dunia 71,54 persen. Pada kasus meninggal sebanyak 26.645 kasus atau 2,9 persen dibandingkan dengan rata-rata dunia 2,14 persen. menunjukkan surat keterangan hasil Hal ini harus diwaspadai oleh setiap Pemda negatif menggunakan tes RT-PCR beserta masyarakat, bahwa semakin tinggi paling lama 3 x 24 jam atau rapid test antigen paling lama 2 x 24 jam sebagai keberangkatan sebelum persyaratan perjalanan. Sementara peningkatan kasus positif, maka akan berdampak pada keterisian tempat tidur di fasilitas kesehatan. Dikhawatirkan, rumah sakit tidak dapat menangani penambahan pasien untuk pengguna moda transportasi baru COVID-19. Sebagai gambaran, dengan 228
tingkat keterisian rumah sakit antara 60 - 70 persen saja, petugas kesehatan sudah sangat kewalahan menangani pasien COVID-19. Apabila terus meningkat, maka beban tenaga kesehatan akan semakin besar dan potensi penularan COVID-19 pada petugas kesehatan akan semakin meningkat. Pemerintah sendiri, melalui Menteri Kesehatan, telah mengeluarkan arahan untuk mengantisipasi lonjakan keterisian tempat tidur di fasilitas kesehatan. Arahan tersebut adalah dengan meminta pihak rumah sakit agar mengalihfungsikan fasilitas yang tersedia untuk penanganan pasien COVID-19. Kemudian, Pemerintah juga melakukan penambahan jumlah tenaga kesehatan melalui pemangkasan prasyarat kepemilikan Surat Tanda Registrasi (STR), demi menyokong ketersediaan fasilitas yang terlebih dahulu dilakukan. Selain mencukupi SDM, Pemerintah juga menyediakan kebutuhan obat dan terapi COVID-19, termasuk plasma konvalesen. Akan tetapi, upaya penanganan pandemi COVID-19 yang dilakukan tidak hanya berupa upaya antisipatif di bagian hilir, namun juga antisipasi di bagian hulu. Oleh karena itu, pimpinan daerah diminta untuk melakukan pengawasan dan penegakan disiplin terhadap penerapan protokol kesehatan. Pemda juga diminta untuk segera berkoordinasi dengan satgas di pusat, apabila fasilitas kesehatan di daerah masing-masing sudah mendekati penuh, sehingga dapat diambil langkah-langkah antisipasi. Hal ini berarti bahwa Pemda juga perlu menunjukkan keseriusan dalam mengawasi masyarakatnya yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Dari sisi ketersediaan alat material kesehatan (almatkes), Satgas Penanganan COVID-19 telah memastikan bahwa almatkes dapat tercukupi dalam penanganan pandemi COVID-19 dan pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 yang sedang berjalan. Satgas Penanganan COVID-19 telah bekerjasama dengan Kementerian BAB VIII - PENANGANAN PANDEMI COVID-19 PASCA TAHUN 2020 Perindustrian dan produsen almatkes dalam negeri, menjamin tercukupinya ketersediaan alat material kesehatan di berbagai fasilitas kesehatan. Sedangkan dalam pendistribusian almatkes dan vaksin COVID-19, Pemerintah bersama dengan TNI/Polri dan Pemda saling bahu membahu, agar pendistribusiannya dapat berjalan dengan lancar, termasuk jaringan rantai dingin atau cold chain yang menjaga suhu vaksin selama pendistribusian, agar vaksin tidak akan rusak hingga sampai ke penerimanya. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 juga mengeluarkan aturan bagi Warga Negara Asing (WNA) dan Warga Negara Indonesia (WNI) yang baru tiba dari luar negeri sebagai upaya mencegah penularan virus SARS CoV- 2 varian baru B117. Surat Edaran No 2 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 ini berlaku sejak 15 hingga 25 Januari 2021, dan dapat diubah sesuai dengan perkembangan situasi. Upaya ini dilakukan untuk melindungi masyarakat Indonesia dari penyebaran virus SARS COV-2 varian B117 yang lebih mudah menular. Pelarangan bagi WNA untuk masuk ke Indonesia ini dikecualikan bagi pemegang izin tinggal diplomatik dan tinggal dinas, pemegang kartu izin tinggal terbatas (KITAS), dan kartu izin tinggal tetap (KITAP), serta WNA dengan pertimbangan dan izin khusus secara tertulis dari K/L. Regulasi bagi pelaku perjalanan dari luar negeri ini dikeluarkan untuk mengantisipasi mobilitas masyarakat pada periode liburan Natal tahun 2020 dan liburan Tahun Baru 2021 menyusul temuan virus SARS CoV-2, varian baru B117 di Inggris. Adapun bagi WNA yang dikecualikan maupun WNI yang baru tiba dari luar negeri, wajib menjalani beberapa ketentuan sebagai berikut: 1. Seluruh perjalanan internasional yang berstatus WNI maupun WNA dari luar negeri yang memasuki Indonesia, baik langsung maupun transit, wajib menunjukkan hasil 229
negatif tes RT-PCR di negara asal yang ditafsirkan sebagai dua sisi mata uang. sampelnya diambil kurun waktu maksimal 3 x 24 jam sebelum keberangkatan. Pada saat kedatangan, harus dilakukan tes ulang RT-PCR bagi pelaku perjalanan. Peningkatan Akuntabilitas Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Tahun 2020 2. Diwajibkan menjalani karantina selama 5 hari baik bagi WNA yang dikecualikan maupun WNI yang tiba dari luar negeri. WNI dapat menjalankan karantina di tempat akomodasi khusus yang disediakan Pemerintah. WNA harus menjalankannya dengan biaya mandiri di tempat akomodasi karantina (hotel/penginapan) yang telah mendapatkan sertifikasi penyelenggaraan akomodasi karantina dari Kementerian Kesehatan. Kepala perwakilan asing dan Dalam rangka perbaikan berkelanjutan untuk menyediakan suatu mekanisme monitoring dan evaluasi guna semakin meningkatkan sisi akuntabilitas dan pertanggungjawaban pelaksanaan PC PEN, di mana pada tahun 2020 telah ditempuh melalui regulasi atas kebijakan penggunaan akun khusus COVID-19 dan penyediaan sistem teknologi informasi dalam menghasilkan informasi yang handal dan akurat. keluarga yang bertugas di Indonesia dapat Berbagai terobosan kebijakan tersebut akan melakukan karantina mandiri di kediaman dilanjutkan pada tahun 2021 dalam rangka masing-masing. Diplomat asing lainnya perbaikan berkelanjutan yang dapat menjamin dapat melakukan karantina di tempat yang pemantauan dan evaluasi program PC PEN disediakan Pemerintah. lebih efisien dan efektif. Terobosan tersebut diwujudkan melalui penerbitan regulasi, 3. WNA dan WNI yang telah melakukan peningkatan penyediaan sistem informasi, dan karantina selama 5 hari terhitung pada saat kebijakan yang merupakan bentuk komitmen kedatangan, wajib melakukan pemeriksaan pemerintah. ulang RT-PCR. Apabila menunjukkan hasil positif, maka dilakukan perawatan di rumah A. Penerbitan Regulasi sakit bagi WNI dengan biaya ditanggung Regulasi mengenai penetapan mekanisme Pemerintah dan bagi WNA dengan biaya penandaan anggaran PC PEN Tahun 2021 mandiri. dengan menggunakan Rincian Output (RO) Beberapa kebutuhan dalam rangka Penanganan COVID-19 di tahun-tahun mendatang telah teridentifikasi. Hal ini semakin meneguhkan bahwa tahun mendatang tentu tantangannya sudah berbeda dengan Tahun 2020. Jika di Tahun 2020 kita semua masih shock dan terhenyak akan cepatnya penyebaran COVID-19 lalu menjadi pandemi kemudian mengguncang Khusus PEN dan/atau akun khusus COVID-19 sebagaimana telah dituangkan dalam Perdirjen tentang Anggaran nomor PER-5/AG/2021 Petunjuk Teknis Penandaan Anggaran dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19 dan/ atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Pokok pengaturan dalam Perdirjen tersebut sebagai berikut: perekonomian global, maka di tahun selanjutnya 1. Pengalokasian anggaran PC PEN 2021 fokus Pemerintah adalah memulihkan ekonomi dilakukan pada level Rincian Output (RO) sekaligus mengendalikan pandemi sehingga dan/atau berdasarkan klasifikasi akun kesehatan rakyat dan ekonomi merupakan satu paket yang harus selalu bergandengan khusus COVID-19 sepanjang akun khusus dimaksud tersedia. Dengan penjelasan tangan dan bukan untuk diperdebatkan, apalagi sebagai berikut: 230
" Dalam hal terdapat alokasi anggaran untuk PC PEN yang telah dilaksanakan tapi belum semuanya dirumuskan pada level RO dan/atau belum diklasifikasikan ke dalam akun khusus COVID-19, KL wajib melakukan penyesuaian terhadap DIPA/POK dengan RO khusus PEN dan/atau akun khusus COVID-19 sepanjang akun khusus tersebut tersedia. " Jika hasil identifikasi ditemukan bahwa alokasi anggaran pada level RO atau komponen dalam RO (komponen/subkomponen/ detil akun) disimpulkan seluruhnya berkaitan dengan program PC PEN, maka terhadap nomenklatur RO dimaksud ditandai dengan penambahan kata PEN " Jika hasil identifikasi ditemukan bahwa alokasi anggaran dalam RO disimpulkan sebagian berkaitan dengan program PC PEN dan sebagian lainnya tidak berkaitan, maka terhadap alokasi yang berkaitan dibuatkan RO baru dengan nomenklatur yang sama dengan ditambahkan kata PEN, sedangkan terhadap alokasi yang tidak berkaitan dipertahankan pada RO existing dengan penyesuaian seperlunya. 2. Terkait mekanisme pembuatan catatan khusus atas anggaran terkait PC-PEN yang sudah terealisasi, maka: " tetap memindahkan alokasi anggaran sudah tersebut ke RO "(PEN)" sepanjang masih dalam satu realisasi KRO dan tidak merubah Akun (6 digit), bukan membuat catatan khusus. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa metode RO "(PEN)" dipandang lebih efisien dibandingkan metode pembuatan catatan khusus " apabila terdapat DIPA yang sudah BAB VIII - PENANGANAN PANDEMI COVID-19 PASCA TAHUN 2020 dilakukan revisi dengan metode catatan khusus, yaitu tetap menggunakan RO existing tanpa mengubah menjadi RO "(PEN)" dan mencantumkan catatan khusus pada halaman IV.b DIPA, maka DIPA dimaksud tidak perlu direvisi ulang untuk dibuat RO "(PEN) 3. Terkait kebijakan penggunaan akun khusus COVID-19 untuk tahun anggaran 2021 dapat disampaikan sebagai berikut: " Sesuai PMK 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar, Segmen Akun merupakan salah satu segmen dalam Bagan Akun Standar yang digunakan oleh K/L dan BUN sebagai pedoman dalam penyusunan RKL-KL/RDP-BUN, penyusunan DIPA, pelaksanaan anggaran, pelaporan keuangan Pemerintah Pusat, dan proses validasi transaksi keuangan " Pemerintah Pusat. Sebagaimana diatur dalam PER- 5/AG/2021 bahwa apabila menggunakan RO telah "(PEN)" maka idealnya akun yang digunakan adalah akun khusus COVID-19. " Dalam hal akun khusus COVID-19 tersedia sesuai substansi belum transaksinya, maka dapat diterbitkan akun khusus COVID-19 baru berdasarkan pengajuan yang dapat dilakukan oleh entitas yang memiliki Perbendaharaan. transaksi kepada Ditjen " Penggunaan akun reguler (bukan akun khusus COVID-19) untuk transaksi substansinya merupakan yang PC-PEN menyebabkan terjadinya penggunaan akun yang tidak sesuai peruntukkannya sehingga untuk menjaga penggunaan kodefikasi akun yang selaras sejak dari perencanaan sampai dengan pelaporan maka idealnya perlu dilakukan ralat 231
dokumen sumber realisasi dan/atau " Sisa dana PC-PEN Public Goods revisi anggaran. sebesar Rp53,076 triliun akan " Penggunaan akun reguler (bukan akun digunakan untuk pendanaan kegiatan khusus COVID-19) untuk transaksi lanjutan penanganan pandemi yang substansinya merupakan PC- COVID-19 bidang kesehatan yakni PEN berdampak pada penyajian program vaksinasi dan biaya beban dalam laporan keuangan perawatan pasien COVID-19. (Laporan Operasional) yang tidak " Sisa dana PC-PEN Non Public Goods dapat secara langsung tersaji namun Rp4,041 triliun diperuntukkan bagi masih memerlukan kertas kerja pendanaan dukungan UMKM, yaitu tambahan untuk menyajikannya dan kurang bayar subsidi bunga KUR dan juga pengungkapan secara memadai non KUR tahun 2020, serta tambahan dalam Catatan atas Laporan untuk perpanjangan subsidi bunga Keuangan. KUR dan non KUR tahun 2021. B. Peningkatan Penyediaan Sistem Informasi 2. Alokasi pemanfataan sisa dana PC PEN Peningkatan dari sisi sistem teknologi baik Public Goods maupun Non Public Goods akan terus dievaluasi sesuai dengan informasi diwujudkan dalam pengembangan penyediaan menu pada SPAN dan OMSPAN progress realisasi APBN tahun 2021. yang menghasilkan laporan rekapitulasi PC- PEN yang berbasis data rowset, telah dilakukan 3. Apabila terjadi pengembalian belanja atau pengembalian atas pembiayaan koordinasi yang intensif di unit-unit internal PC PEN tahun 2020 pada tahun 2021, kegiatan pemadanan Kemenkeu berupa data anggaran PC-PEN. Metode penandaan akan maka dicatat sebagai PNBP dari pengembalian pengembalian tersebut anggaran PC-PEN menggunakan data rowset ini dilakukan secara paralel dengan penandaan belanja Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) atau penerimaan pembiayaan pada TA anggaran PC-PEN yang menggunakan RO 2021. Namun demikian, pengembalian khusus PEN. Dengan kata lain, apabila terdapat belanja atau penerimaan pembiayaan perubahan atau update data rowset, akan ini selanjutnya akan diperhitungkan disampaikan segera oleh DJA ke DJPb c.q. Dit. PA dan Dit. SITP, sebagai dasar update rowset menambah sisa dana PC-PEN Public Goods maupun Non Public Goods pada rekening pada aplikasi SPAN dan OMSPAN. khusus dan dilaporkan sebagai bagian dari C. Kebijakan Pemerintah Dana yang Dibatasi Penggunaannya (DDP). Kebijakan atas penggunaan sisa dana PC-PEN Tahun 2020 yang akan digunakan pada Tahun 2021 tertuang dalam surat Menteri Keuangan Semoga dengan segala ikhtiar Pemerintah dan dukungan segenap stakeholders termasuk pelaku perekonomian, akuntabilitas atas pelaksanaan penanganan Pandemi nomor S-469/MK.05/2021 tanggal 28 Mei 2021, bahwasanya telah ditetapkan beberapa kebijakan sebagai berikut: COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dapat tetap terjamin dengan baik. Dengan sinergi semua pihak, harapan Pemerintah 1. Sisa akan penerbitan dimanfaatkan untuk pendanaan beberapa dana SBN yang tidak hanya mendapatkan opini terbaik dari Badan Pemeriksa Keuangan dalam kegiatan penanganan pandemi COVID-19 bidang kesehatan dan pemulihan ekonomi pertanggungjawaban keuangan negara namun juga dikelola dengan good governance di masa nasional, dengan rincian: pandemi ini bukanlah sebuah angan belaka, 232
melainkan sebuah keniscayaan. Dengan Kesabaran, Doa, dan Usaha yang saling bergandengan dan melangkah bersama demi kepentingan bangsa dan negara, semoga menjadikan Indonesia segera keluar dari situasi pandemi. Sikap penuh gotong royong di setiap kebijakan, sinergi dengan seluruh elemen bangsa, sekaligus adaptif terhadap perkembangan global, menjadi sebuah keniscayaan bahwa ekonomi Indonesia akan mulai bangkit di tahun 2021 dan menjadikan Indonesia Maju. Amin.. --- 00oo00 Selesai 00oo00--- BAB VIII - PENANGANAN PANDEMI COVID-19 PASCA TAHUN 2020 233
DAFTAR AKRONIM 3M Memakai Masker, Menjaga Jarak, dan Menghindari Kerumunan 3T Testing (Pemeriksaan), Tracing (Pelacakan), dan Treatment (Perawatan) AEO Authorized Economic Operator AEoI Automatic Exchange of Information AI Artificial Intelligence APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APD Alat Pelindung Diri APH Aparat Penegak Hukum APIP Aparat Pengawas Internal Pemerintah APK Akuntasi dan Pelaporan Keuangan AS Amerika Serikat ASEAN Association of Southeast Asian Nations ASN Aparatur Sipil Negara ATCS Area Traffic Control System ATK Alat Tulis Kantor BA Bagian Anggaran Banggar Badan Anggaran Bansos Bantuan Sosial BAS Bagan Akun Standar BAST Berita Acara Serah Terima BBTKL-PP Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit BBWS/BWS Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai BDR Belajar Dari Rumah BEI Bursa Efek Indonesia BEPS Base Erosion and Profit Shifting BI Bank Indonesia BIN Badan Intelijen Negara BKC Barang Kena Cukai BLT Bantuan Langsung Tunai BLU Badan Layanan Umum BMN Barang Milik Negara BNI Bank Negara Indonesia BNPB Badan Nasional Penanggulangan Bencana BOK Bantuan Operasional Kesehatan BOP Bantuan Operasional Pesantren BOS Bantuan Operasional Sekolah BPD Bank Pembangunan Daerah BPDLH Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup BPJS Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 234
BPK BPKP BPNT BPPK BPSDM BPUM BRI BSB BSU BTKL-PP BUMDes BUMN BUN CaLK CCI CEISA CoA COVAX COVID-19 CSR CTPS DAK DAU DBH DDP DID DIPA Dit. PA Dit. SITP DJPb DKI DPD DPM DPMP DPN AAIPI DPP/DSP DPR DTI DTK DTP Badan Pemeriksa Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bantuan Pangan Nontunai Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro Bank Rakyat Indonesia Bantuan Sosial Beras Bantuan Subsidi Upah Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Badan Usaha Milik Desa Badan Usaha Milik negara Bendahara Umum Negara Catatan atas Laporan Keuangan Consumer Confidence Index Customs-Excise Information System and Automation Chart of Account COVID-19 Vaccine Global Access Coronavirus Disease-2019 Corporate Social Responsibility Cuci Tangan Pakai Sabun Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Umum Dana Bagi Hasil Dana yang Dibatasi Penggunaannya Dana Insentif Daerah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Pelaksanaan Anggaran Direktorat Sistem Infomasi dan Teknologi Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Daerah Khusus Ibukota Dewan Perwakilan Daerah Daftar Penerima Manfaat Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Destinasi Pariwisata Prioritas/Destinasi Super Prioritas Dewan Perwakilan Rakyat Dana Tambahan Infrastruktur Dana Transfer Khusus Ditanggung Pemerintah LAMPIRAN 235
DTU Dana Transfer Umum EBT Energi Baru Terbarukan ESDM Energi Sumber Daya Mineral FDI Foreign Direct Investment FLPP Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Gapoktan Gabungan Kelompok Petani GAVI Global untuk Vaksin dan Imunisasi GBPNS Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil GDP Gross Domestic Product GP3A Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air HOK Hari Orang Kerja HT Hasil Tembakau HUT Hari Ulang Tahun ICRG Indonesia Coral Reef Garden ICT Information and Communication Technology IHSG Indeks Harga Saham Gabungan IIPG Indonesian Institute for Public Governance IJP Imbal Jasa Penjaminan IKM Industri Kecil dan Menengah IMF International Monetary Fund INA Indonesia Investment Auhority Inpres Instruksi Presiden ISSAI International Standards of Supreme Audit Institutions IT Information Technology JAMDATUN Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara JBHP Jalan Bebas Hambatan & Perkotaan JKN-KIS Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat JPS Jaring Pengaman Sosial K/L Kementerian/Lembaga KAI PT Kereta Api Indonesia KDP Konstruksi Dalam Pengerjaan KEK Kawasan Ekonomi Khusus Kemenparekraf Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemhan Kementerian Pertahanan KEM-PPKF Kebijakan Ekonomi Makro Pokok Pokok Kebijakan Fiskal KIP Kartu Indonesia Pintar KITAP Kartu Izin Tinggal Tetap KITAS Kartu Izin Tinggal Terbatas KITE Kemudahan Impor Tujuan Ekspor KKP Kantor Kesehatan Pelabuhan 236
KKS KLU KOTAKU KPA KPBU KPBU-AP KPK KPM KPR KRI KSSK KUR LK BUN LKKL LKPP LP3HI LPDB LPDB-KUMKM LPDP LPE LPG LPS LS MAK MAKI MAP MBR Menristek/ BRIN MERS MK MLI MPP NIA NIK NLE Non PC-PEN NPWP NTC OJK Kartu Keluarga Sejahtera Klasifikasi Lapangan Usaha Penataan Kota Tanpa Kumuh Kuasa Pengguna Anggaran Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha-Availability Payment Komisi Pemberantasan Korupsi Keluarga Penerima Manfaat Kredit Pemilikan Rumah Kapal Perang Republik Indonesia Komite Stabilitas Sistem Keuangan Kredit Usaha Rakyat Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Lembaga Pengawasan dan Pengawalan PenegakanHukum Indonesia Lembaga Pengelola Dana Bergulir Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Laporan Perubahan Ekuitas Liquefied Petroleum Gas Lembaga Penjamin Simpanan Langsung Mata Anggaran Pengeluaran Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Mata Anggaran Penerimaan Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kementeri Riset dan Teknologi dan Badan Riset dan Inovasi Nasional Middle-East Respiratory Syndrome Mahkamah Konstitusi Multilateral Instrument Manajemen Pelaksana Program National Interest Account Nomor Induk Kependudukan National Logistic Ecosystem Non Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Nomor Pokok Wajib Pajak Narcotic Targetting Center Otoritas Jasa Keuangan LAMPIRAN 237
OM SPAN Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara OPT Organisme Pengganggu Tanaman Otsus Otonomi Khusus P3A Perkumpulan Petani Pemakai Air P3B Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda P3TGAI Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi Pamsimas Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat PAUD Pendidikan Anak Usia Dini PBI Program Bantuan Iuran PBJ Pengawasan Barang Jasa PBPU Pekerja Bukan Penerima Upah PC-PEN Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional PCR Polymerase Chain Reaction PDB Produk Domestik Bruto PDF Project Development Facility PDKB Pengusaha Dalam Kawasan Berikat PEN Pemulihan Ekonomi Nasional Perpu Peraturan Pengganti Undang-Undang Perpres Peraturan Presiden PHI & JSK Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan PHK Pemutusan Hubungan Kerja PHPR Pajak Hotel dan Pajak Restoran PIP Program Indonesia Pintar BLU PIP Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah PISEW Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah PITAP Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif PJP2U Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara PKH Program Keluarga Harapan PK-LNPRT Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga PK-P Pengeluaran Konsumsi Pemerintah PK-RT Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga PKT Padat Karya Tunai PLN Perusahaan Listrik Negara PMI Purchasing Manager's Index PMK Peraturan Menteri Keuangan PMN Penyertaan Modal Negara PMSE Perdagangan Melalui Sistem Elektronik PMTB Pembentukan Modal Tetap Bruto PNBP Penerimaan Negara Bukan Pajak PNM PT Permodalan Nasional Madani 238
POJK POK Poklina Poktan POLRI PP PPA PPh PPHT HOK PPKM PPN PPnBM PSBB PSN PSU PT SMI PTPN PUG PUPERA PUPR Rakernas Rakorwas Rakorwasdanas RDP-BUN RDTR RK RKA-K/L RKP RKUN RMP RO RPJMN RT-PCR SAL Sanimas SAP SARS SARS-COV2 Satgas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Petunjuk Operasional Kegiatan Kelompok Pengelola Irigasi Perikanan Kelompok Petani Kepolisian Negara Republik Indonesia Peraturan Pemerintah PT Perusahaan Pengelolaan Aset Pajak Penghasilan Penerapan Pengendalian Hama Terpadu Hari Orang Kerja Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pajak Pertambahan Nilai Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah Pembatasan Sosial Berskala Besar Proyek Strategis Nasional Prasarana dan Sarana Umum PT Sarana Multi Infrastruktur PT Perkebunan Nusantara Pengarus Utamaan Gender Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rapat Kerja Nasional Rapat Koordinasi Pengawasan Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara Rencana Detail Tata Ruang Rencana Kegiatan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga Rencana Kerja Pemerintah Rekening Kas Umum Negara Rupiah Murni Pendamping Rincian Output Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Real time polymerase chain reaction Saldo Anggaran Lebih Sanitasi Berbasis Masyarakat Standar Akuntansi Pemerintahan Severe Acute Respiratory Syndrome Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Satuan Tugas LAMPIRAN 239
Satker Satuan Kerja SBN Surat Berharga Negara SBSN Surat Berharga Syariah Negara SBUM Subsidi Bantuan Uang Muka SDA Sumber Daya Alam SDM Sumber Daya Manusia SISNAKER Sistem Informasi Ketenagakerjaan SKN Sistim Kliring Nasional SMV Special Mission Vehicle SP2D Surat Perintah Pencairan Dana SPAM Sistem Penyediaan Air Minum SPAN Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara SPI Satuan Pengawasan Internal SPIP Sistem Pengendalian Intern Pemerintah SPJBTL Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik SPKN Standar Pemeriksaan Keuangan Negara SPM Surat Perintah Membayar SSB Subsidi Selisih Bunga STR Surat Tanda Registrasi SUN Surat Utang Negara Surpres Surat Presiden SWF Sovereign Wealth Fund TABK Teknik audit berbantuan komputer TAE Transaksi Antar Entitas TAYL Tahun Anggaran Yang Lalu TIK Teknologi Informasi dan Komunikasi Timwas Tim Pengawasan TKDD Transfer ke Daerah dan Dana Desa TKDN Tingkat Kandungan Dalam Negeri TK-TM Transfer Keluar-Transfer Masuk TNI Tentara Nasional Indonesia TPB Tempat Penimbunan Berikat TPK Tindak Pidana Korupsi TPS 3R Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle TW Triwulan TWP Taman Wisata Perairan UAKPA Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran UAPA Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran UAPPA-E1 Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I 240
UAPPA-W UMI UMKM UP UPPKB UU UUD VA WEO WHO WNA WNI y-on-y Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah Ultra Mikro Usaha Mikro Kecil dan Menengah Uang Persediaan Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor Undang-Undang Undang-Undang Dasar Volt Ampere World Economic Outlook World Health Organization Warga Negara Asing Warga Negara Indonesia Year on Year LAMPIRAN 241
DAFTAR PUSTAKA Aini, Nur. 2020. "Pemerintah Prioritaskan ington, D.C.: International Monetary Penyediaan Vaksin COVID-19 pada Fund. 2021". Diakses dari Cable News Network Indonesia. 2020. "MK Tolak Uji Materi Perppu Coro- na Jokowi". Diakses dari w w w. c n n i n d o n e s i a . c o m / n a s i o n - Anidya, Kurnia Fitri. 2020. "Menjaga Akuntabil- al/20200623122815-12-516394/ itas Pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Nasional". Diakses dari kowi jen.kemenkeu.go.id/baca/716 Dewan Perwakilan Rakyat. 2020. "Hadapi Atmaja, Ichsan. 2020. "Perkuat Sinergi APIP Pu- sat dan Daerah, Itjen Kemenkeu dan It- Pelemahan Ekonomi, Pemerintah Per- lu Dorong Pemulihan Daya Beli". Diak- jen Kemendagri Gelar Dialog Interaktif". ses dari Diakses dari detail/id/30586/t/ Hadapi+Pelemah- keu.go.id/ baca/712 an+Ekonomi%2C+Pemerintah+Per- Badan Pemeriksa Keuangan. 2020. Warta Pe- lu+Dorong+Pemulihan+Daya+Beli meriksa Edisi Kaleidoskop 2020. Jakar- Dewan Perwakilan Rakyat. 2020. "Jalan Pan- ta: Badan Pemeriksa Keuangan. jang Pemulihan Ekonomi, Pemerintah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. 2020. "Sinergi Kemenkeu dan BPKP un- tuk Perkuat Ekosistem Pengawasan APBN yang Terintegrasi". Diakses dari Harus Lebih Gesit dan Sigap". Diakses dari tail/id/31450/t/ Jalan+Panjang+Pemu- lihan+Ekonomi%2C+Pemerintah+Ha- rus+Lebih+Gesit+dan+Sigap unit/pusat/files/SP%20bersama%20 Dewan Perwakilan Rakyat. 2020. "Kartu Prak- Kemenkeu%20dan%20BPKP-Siner- erja Perlu Disosialisasikan Kepada gi%20Kemenkeu%20dan%20BPKP%20 Masyarakat Kota Sukabumi". Diakses untuk%20Perkuat%20 Ekosistem%20 dari Pengawasan%20APBN%20yang%20 tail/id/32189/t/ Kartu+Prakerja+Per- Terintegrasi-05032021.pdf lu+Disosialisasikan+Kepada+Mas- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangu- yarakat+Kota+Sukabumi nan. 2020. "Kolaborasi dan Sinergi Dewan Perwakilan Rakyat. 2020. "Komisi APIP, BPK dan APH untuk Pengawasan XI Berharap Sinergi Pusat dan Daer- yang Efektif". Diakses dari ah Pulihkan Ekonomi". Diakses dari bpkp.go.id/ berita/read/24933/955/ id/31160/t/ Komisi+XI+Berharap+Sin- Breue, Guajardo, and Kinda, 2019. Realizing In- konomi donesia's Economic Potential. Wash- Dewan Perwakilan Rakyat. 2020. "Komisi IX 242
Pastikan BSU dan Kartu Prakerja di Bengkulu Berjalan Baik". Diakses dari id/32194/t/ Komisi+IX+Pastikan+B- lu+Berjalan+Baik Dewan Perwakilan Rakyat. 2020. "Optimalisa- si Pinjaman Daerah Sebagai Stimulus Pemulihan Ekonomi". Diakses dari id/30902/t/ Optimalisasi+Pinjaman+- Daerah+Sebagai+Stimulus+Pemuli- han+Ekonomi Dewan Perwakilan Rakyat. 2020. "Pandemi COVID-19 Berdampak pada Pendapa- tan Daerah". Diakses dari P a n d e m i + C O V I D - 1 9 + B e r d a m p a - k+pada+Pendapatan+Daerah Dewan Perwakilan Rakyat. 2020. "Pemerin- tah Harus Perhatikan Kualitas Sera- pan PEN". Diakses dari Pemerintah+Harus+Perhatikan+ Kuali- tas+Serapan+PEN Dewan Perwakilan Rakyat. 2020. Pemerintah Harus Temukan Akar Masalah Sera- pan PEN Masih 55 Persen. Diakses dari detail/id/30677/t/ Pemerintah+Ha- rus+Temukan+Akar+Masalah+Sera- pan+PEN+Masih+55+Persen Edon, Marsi. 2020. "Kawal Pemulihan Ekonomi Nasional dan Pilkada, Mendagri Minta Sinergi dan Kolaborasi APIP". Diakses dari id/ar tikel/312298/Kawal-Pemuli- han-Ekonomi-Nasional-dan-Pilka- orasi-APIP/ Haqie, Elzami. 2020. "APIP Bergerak Bersama Hadapi COVID-19". Diakses dari LAMPIRAN Haqie, Elzami. 2020. "APIP Harus Siap Kaw- al Penanganan COVID-19". Diakses dari baca/679 Haqie, Elzami. 2020. "Berkawan dengan Perkembangan Teknologi". Diakses dari baca/759 Haqie, Elzami. 2020. "Kami Kemenkeu: Satu Keluarga, Satu Visi, Mengawal Pemu- lihan Ekonomi". Diakses dari Haqie, Elzami. 2020. "Melihat Lebih Dekat Im- plementasi Program PEN di Lapangan". Diakses dari keu.go.id/baca/747 Haqie, Elzami. 2020. "Mencari Akar Masalah Penanganan Dampak COVID-19". Diak- ses dari go.id/baca/723 Haqie, Elzami. 2020. "Menggali Lebih Dalam Penanganan Pandemi di Setiap Sek- tor". Diakses dari menkeu.go.id/baca/724 Haqie, Elzami. 2020. "Rakerpim Tengah Tahun 2020: Perhatian Ekstra untuk Kebija- kan Extraordinary". Diakses dari Haqie, Elzami. 2020. "Saatnya Para Pengawas Bersatu Mengawal Percepatan PC- PEN". Diakses dari menkeu.go.id/baca/722 Haqie, Elzami. 2020. "Sinergi APIP Mengawal Pemulihan Ekonomi Nasional". Diakses dari baca/718 Haqie, Elzami. 2020. "Terus Fokus di Setiap Lini Pengawasan PC-PEN". Diakses dari baca/743 243
Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik International Monetary Fund, 2021. World Eco- Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 ten- nomic Outlook (WEO) January 2021. tang Pencegahan Penyebaran dan Washington, D.C.: International Mone- Percepatan Penanganan COVID-19 di tary Fund. lingkungan Pemerintah Daerah. Jakar- ta: Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomi- an Republik Indonesia. 2020. "Kutipan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Menko Airlangga tentang COVID-19 Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang dan New Normal". Diakses dari Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Pulau Jawa dan Bali mulai 11 hingga 25 Januari 2021. Jakarta: Kementerian tang-COVID-19-dan-new-normal Dalam Negeri. Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Fakir Miskin Nomor 22/6/SK/ Tahun 2020 tentang Refocussing Ke- HK.02.02/6/2020. Jakarta: Direktorat giatan, Realokasi Anggaran serta Pen- Jenderal Penanganan Fakir Miskin. gadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Jakarta: Pe- merintah Republik Indonesia. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-135/PB/2020 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar. Jakarta: Di- rektorat Jenderal Perbendaharaan. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 ten- tang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-273/PB/2020 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar den- gan mencabut Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP- International Monetary Fund, 2020. World 135/PB/2020 tentang Pemutakhiran Economic Outlook (WEO) April 2020. Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Washington, D.C.: International Mone- Akun Standar. Jakarta: Direktorat Jen- tary Fund. deral Perbendaharaan. International Monetary Fund, 2020. World Eco- Keputusan Menteri Energi dan Sumber nomic Outlook (WEO) January 2020. Daya Mineral Republik Indonesia Washington, D.C.: International Mone- Nomor 139K/26/MEM/2020 tentang tary Fund. Penetapan Diskon Tarif Tenaga International Monetary Fund, 2020. World Economic Outlook (WEO) June 2020. Washington, D.C.: International Mone- tary Fund. Listrik Konsumen PT PLN (Persero) dalam rangka Menghadapi Dampak COVID-19. Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. International Monetary Fund, 2020. World Eco- nomic Outlook (WEO) October 2020. Washington, D.C.: International Mone- Keputusan Menteri Kesehatan Republik HK.01.07/ Indonesia Nomor MENKES/447/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan tary Fund. Nomor HK.01.07/MENKES/392/2020 244
Tentang Pemberian Insentif dan San- tunan Kematian bagi Tenaga Keseha- tan yang Menangani COVID-19. Jakar- ta: Kementerian Kesehatan. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/PMK/07/2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khu- sus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dalam Rangka Pencegahan dan/ atau Penanganan COVID-19. Jakarta: Kementerian Keuangan. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/KMK.7/2020 ten- tang Rincian Alokasi Bantuan Opera- sional Kesehatan (BOK) Tambahan dan Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan TA 2020. Jakarta: Kementerian Keuan- gan. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/KMK.7/2020 ten- tang Tata Cara Pengelolaan dan Rin- cian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tamba- han Gelombang II TA 2020. Jakarta: Kementerian Keuangan. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/ KMK.7/2020 tentang Tata Cara Pen- gelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kese- hatan (BOK) Tambahan Gelombang III TA 2020. Jakarta: Kementerian Keuan- gan. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/KM.7/2020 tentang Tahapan Penyaluran Hibah pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2020. Jakarta: Kementerian Keuangan. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 255/KMK.05/2020 tentang Tambahan Subsidi Bunga/ Subsidi Marjin KUR Bagi Penerima KUR LAMPIRAN Terdampak Pandemi Corona Virus Dis- ease 19 (COVID-19). Jakarta: Kemente- rian Keuangan. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 381/KMK.02/2020 tentang Penetapan Rincian Pem- biayaan Anggaran pada Bagian Benda- hara Umum Negara Pengelolaan In- vestasi Pemerintah (BA 999.03) Tahun Anggaran 2020. Jakarta: Kementerian Keuangan. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 500/ KMK.02/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 381/KMK.02/2020 tentang Penetapan Rincian Pembiayaan Anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA 999.03) Tahun Anggaran 2020. Jakar- ta: Kementerian Keuangan. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 525/ KMK.02/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuan- gan Nomor 381/KMK.02/2020 tentang Penetapan Rincian Pembiayaan Ang- garan BUN Pengelolaan Investasi Pe- merintah (BA 999.03) Tahun Anggaran 2020. Jakarta: Kementerian Keuangan. Keputusan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Re- strukturisasi Pinjaman/Pembiayaan Kepada Koperasi dan Usah Mikro, Ke- cil dan Menengah Penerima Dana Ber- gulir Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. Jakarta: Kementerian Ko- perasi. Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia No- mor KM/704/PL/07.02/M-K/2020 Ten- tang Perubahan Atas Keputusan Men- teri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi 245
Kreatif Republik Indonesia Nomor Diakses dari Km/694/Pl.07.02/M-K/2020 Tentang berita/nasional/umum/qm8w2e380/ Petunjuk Teknis Hibah Pariwisata Da- lam Rangka Pemulihan Ekonomi Na- demi-di-tahun-2021 sional Tahun Anggaran 2020. Jakarta: Kementerian Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nainggolan, Edward P. 2020. "Judicial Review atas PERPPU Nomor 1/2020". Diak- ses dari Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako Dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak COVID-19. Ja- karta: Kementerian Sosial. Nugraheny, Dian Erika. 2020. "Gugus Tugas: Kita Tak Boleh Terpapar COVID-19, Juga Tak Boleh TerkaparPHK" Diak- ses dari Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia com/read/2020/06/08/06475981/ Nomor 100/HUK/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 phk?page=all. tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako Dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak COVID-19. Jakarta: Kementerian Sosial. Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 28. Jakarta: Direktorat Jenderal Perbenda- haraan. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas Keppres Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 29. Jakarta: Direktorat Jenderal Perbenda- haraan. 2019 (COVID-19). Jakarta: Pemerintah Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Republik Indonesia. Sosial Nomor 322 Tahun 2020 tentang Kompas TV. 2020. "PT SMI Dorong Transpar- ansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Pinjaman PEN Daerah". Diak- Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Beras Tahun 2020. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial. ses dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 12/PJ/2020 tentang Batasan Kriteria Tertentu Pemungut Serta Penunjukan laan-dana-pinjaman-pen-daerah Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, Media Indonesia. 2020. "Kejagung Siap Kawal Program Pemulihan Ekonomi Nasion- al". Diakses dari han-ekonomi-nasional Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Melalui Perd- agangan Melalui Sistem Elektronik. Ja- karta: Direktorat Jenderal Pajak. Muhammad, Hiru. 2020. "Vaksin COVID-19, Pri- oritas Atasi Pandemi di Tahun 2021". Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan 246
Nomor 14/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Penempatan Dana Dalam Ben- tuk Deposito dalam rangka Pelaksa- naan Program PEN. Jakarta: Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Ta- hun 2020 tentang Pelaksanaan Pem- batasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Penanganan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta. Jakarta: Pemer- intah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 ten- tang Percepatan Penanganan Coro- na Virus Disease 2019 (COVID-19) di lingkungan Pemerintah Daerah. Jakar- ta: Kementerian Dalam Negeri. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Peru- bahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Ter- tinggal Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggu- naan Dana Desa Tahun 2020. Jakarta: Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indone- sia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Jakarta: Ke- menterian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indone- sia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sek- tor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2020. Jakarta: Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indone- sia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Da- lam Rangka Penanganan Pandemi Co- rona Virus Disease 2019 (COVID 19) LAMPIRAN Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasi- onal. Jakarta: Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasi- onal dan/atau Stabilitas Sistem Keuan- gan. Jakarta: Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Ang- garan Belanja atas Beban APBN dalam penanganan Pandemi COVID-19. Ja- karta: Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 46/PMK.07/2020 tentang Pen- gelolaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) Dan Dampak Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19). Jakarta: Ke- menterian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 48/PMK.03/2020 tentang Tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pe- mungutan, dan Penyetoran, Serta Pel- aporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Menimbang Melalui Sistem Elektronik. Jakarta: Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas PMK No 205/PMK.07/2019 tentang Penge- lolaan Dana Desa. Jakarta: Kementeri- 247
an Keuangan. PMK.04/2020 Tentang Pemberian Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 71/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemer- intah Melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksa- Fasilitas Kepabeanan Dan/Atau Cukai Serta Perpajakan atas Impor Barang Untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) . Jakarta: Kementerian Keuangan. naan Program PEN. Jakarta: Kemente- Peraturan Menteri Keuangan Republik rian Keuangan. Indonesia Nomor 86/PMK.03/2020 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 75/PMK.09/2020 tentang Pe- doman Pengawasan Pelaksanaan Pro- gram PEN Dalam Rangka Mendukung tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Vi- rus Disease 19. Jakarta: Kementerian Keuangan. Kebijakan Keuangan Negara Untuk Pen- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia anganan Pandemi COVID-19 Dan/Atau Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pen- Menghadapi Ancaman Yang Memba- gelolaan Dana Insentif Daerah Tamba- hayakan Perekonomian Nasional Dan/ han Tahun 2020. Jakarta: Kementerian Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Keuangan. Penyelamatan Ekonomi Nasional. Ja- karta: Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 103/PMK.05/2020 Peraturan Menteri Keuangan Republik tentang Tata Cara Pengelolaan Reken- Indonesia Nomor 76/PMK.07/2020 ing Khusus Dalam Rangka Pembiayaan tentang Pengelolaan Cadangan Dana Penanganan Dampak Pandemi Corona Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran. Virus Disease (COVID-19) dan Pemu- Jakarta: Kementerian Keuangan. lihan Ekonomi Nasional. Jakarta: Ke- Peraturan Menteri Keuangan Republik menterian Keuangan. Indonesia Nomor 78/PMK.02/2020 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Pembayaran Nomor 104/PMK.05/2020 tentang Kontribusi Iuran Peserta Penerima Penempatan Dana pada Bank Umum Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, dalam rangka Percepatan Pemulihan Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Ekonomi Nasional. Jakarta: Kemente- Upah Dan Peserta Bukan Pekerja rian Keuangan. Dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III, Dan Bantuan Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat Dan/Atau Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indone- sia Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah. Jakarta: Kementerian Keuan- gan. Jakarta: Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indone- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.04/2020 tentang Peru- bahan atas Peraturan Menteri Keuan- gan Republik Indonesia Nomor 34/ sia Nomor 107/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertang- gungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah dalam rangka Penanga- nan Pandemi Corona Virus Disease 248
2019 (COVID-19). Jakarta: Kementeri- an Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.03/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pa- jak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pan- demi Corona Virus Disease 19. Jakarta: Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 114/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Kedua Ta- hun Anggaran 2020. Jakarta: Kement- erian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.06/2020 tentang In- vestasi Pemerintah dalam rangka Pro- gram Pemulihan Ekonomi Nasional. Jakarta: Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 123/PMK.03/2020 tentang Bentuk dan Tata Cara Penyampaian Laporan serta Daftar Wajib Pajak da- lam Rangka Pemenuhan Persyaratan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka. Ja- karta: Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2020 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Mem- produksi Barang dan/atau Jasa oleh In- dustri Sektor Tertentu Yang Terdampak Pandemi COVID-19. Jakarta: Kemente- rian Keuangan. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 136/PMK.02/2020 Keuangan Tahun 2020 tentang Tata Cara Penye- diaan, Pembayaran, dan Pertanggung- jawaban Bantuan Pembayaran Tagihan LAMPIRAN Listrik Perusahaan Perseroan (Perse- ro) PT Perusahaan Listrik Negara bagi Pelanggan Golongan Industri, Bisnis, dan Sosial dalam rangka Pelaksanaan Program PEN. Jakarta: Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indone- sia Nomor 138/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/ Subsidi Margin Dalam Rangka Men- dukung Pelaksanaan Program PEN Penempatan. Jakarta: Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 149/PMK.04/2020 tentang Perubahan Kedua atas PMK 34/PMK.04/2020 tentang pemberian fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan atas impor barang untuk keperluan Penanganan pan- demi COVID-19. Jakarta: Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 151/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Ketiga Ta- hun Anggaran 2020. Jakarta: Kement- erian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indone- sia Nomor 174/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawa- ban Subsidi Listrik. Jakarta: Kemente- rian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indone- sia Nomor 179/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelo- laan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah. Jakarta: Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indone- 249
sia Nomor 185/PMK.02/2020 tentang Pandemi Corona Virus Disease 2019 Pengelolaan Anggaran Dalam Rangka yang Tidak Terselesaikan sampai den- Penanganan Pandemi COVID-19 dan/ gan Akhir Tahun Anggaran 2020 dan atau Program PEN. Jakarta: Kemente- akan Dilanjutkan pada Tahun Anggaran rian Keuangan. 2021. Jakarta: Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indone- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indone- sia Nomor 187/PMK.05/2020 tentang sia Nomor 219/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Berharga Perubahan Kedua atas PMK No. 35/ Negara dalam rangka Penanganan PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dampak Pandemi Corona Virus Dis- TKDD TA 2020 Dalam Rangka Penan- ease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan ganan Pandemi Corona Virus Disease Ekonomi Nasional Tahun 2020, serta 2019 (COVID-19) dan/atau Menghada- Penggunaan Sisa Dana Penerbitan Su- pi Ancaman yang Membahayakan Per- rat Berharga Negara Tahun 2020 dalam ekonomian Nasional. Jakarta: Kement- rangka Pembiayaan Pelaksanaan Lan- erian Keuangan. jutan Kegiatan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indone- dan Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2021. Jakarta: Kementerian Keuangan. sia Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pu- sat. Jakarta: Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indone- sia Nomor 188/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/ atau Cukai serta Perpajakan atas Im- por Pengadaan Vaksin dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 239/PMK.03/2020 tentang perubahan atas PMK Nomor 143/PMK.03/2020 tentang perubahan atas PMK Nomor 28/PMK.03/2020. Jakarta: Kementerian Keuangan. Disease 2019 (COVID-19). Jakarta: Ke- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil menterian Keuangan. dan Menengah Republik Indonesia Peraturan Menteri Keuangan Republik Indone- sia Nomor 211/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Pemberian Penjaminan Pe- merintah untuk Badan Usaha Milik Negara dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Jakarta: Kementerian Keuangan. Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyal- uran Pinjaman Atau Pembiayaan Dana Bergulir Oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro Ke- cil Dan Menengah. Jakarta: Kementeri- an Koperasi dan Usaha Kecil dan Me- nengah. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indone- sia Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar. Jakarta: Kement- erian Keuangan. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Peraturan Menteri Keuangan Republik Indone- Pemulihan Ekonomi Nasional dalam sia Nomor 217/PMK.05/2020 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam rang- Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasi- ka Penyelesaian Pekerjaan pada Masa onal Serta Penyelamatan Ekonomi Na- 250
sional pada Masa Pandemi Corona Vi- rus Disease 2019 (COVID-19). Jakarta: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru- mahan Rakyat Republik Indonesia No- mor 20/PRT/M/2019 tentang Kemu- dahan dan Bantuan Pemilikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Jakarta: Kementerian Peker- jaan Umum dan Perumahan Rakyat. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Pe- rumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 242/KPTS/M/2020 tentang Batasan Penghasilan Kelompok Sasa- ran Kredit/Pembiayaan Pemilikan Ru- mah Bersubsidi, Besaran Suku Bunga/ Marjin Pembiayaan Bersubsidi, Lama Masa Subsidi dan Jangka Waktu Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah, Batasan Harga Jual Rumah Umum Tapak dan Satuan Rumah Susun Umum, Batasan Luas Tanah dan Luas Lantai Rumah Umum Tapak, Luas Lantai Satuan Rumah Susun Umum serta Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan. Jakarta: Kemente- rian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasi- onal Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran COVID-19. Jakar- ta: Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No- mor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor No. 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Mi- gas, dan skema gross split. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia. LAMPIRAN Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No- mor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Migas dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Jakarta: Pemerintah Republik In- donesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No- mor 23 Tahun 2020 tentang Pelak- sanaan Program PEN Dalam Rang- ka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Menghadapi An- caman Yang Membahayakan Pere- konomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional. Jakarta: Pemerin- tah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No- mor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka Pen- anganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Jakarta: Pemerintah Re- publik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020 Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka. Ja- karta: Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No- mor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 ten- tang Pelaksanaan Program PEN Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuan- gan Negara Untuk Penanganan Pan- demi COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Pere- konomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional. Jakarta: Pemerin- tah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan 251
Modal Negara Republik Indonesia ke (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Dalam Modal Saham Perusahaan Per- Nasional. Jakarta: Pemerintah Repub- seroan (Persero) PT Pengembangan lik Indonesia. Pariwisata Indonesia. Jakarta: Pemer- intah Republik Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2020 Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Da- tentang Penambahan Penyertaan lam Rangka Penanggulangan Pan- Modal Negara Republik Indonesia ke demi Corona Virus Disease 2019 dalam Modal Lembaga Pembiayaan (COVID-19). Jakarta: Pemerintah Re- Ekspor Indonesia. Jakarta: Pemerintah publik Indonesia. Republik Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia No- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2020 mor 108 Tahun 2020 Peraturan Pres- tentang Penambahan Penyertaan Mod- iden Republik Indonesia Nomor 82 al Negara Republik Indonesia ke dalam Tahun 2020 tentang Perubahan atas Modal Saham Perusahaan Perseroan Komite Penanganan Corona Virus Dis- (PERSERO) PT Penjaminan Infrastruk- ease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan tur Indonesia. Jakarta: Pemerintah Re- Ekonomi Nasional. Jakarta: Pemerin- publik Indonesia. tah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2020 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor tentang Perdagangan Melalui Sistem 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Elektronik. Jakarta: Pemerintah Repub- Peraturan Presiden Republik Indonesia lik Indonesia. Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pen- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Jakarta: Pemerintah Re- gadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksi- nasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Jakarta: Pemerintah Re- publik Indonesia. publik Indonesia. Pratama, Akhdi Martin. 2020. "Erick Tho- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubah- an atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 Ten- tang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020. Jakarta: hir: COVID-19 Akan Memak- sa Kita Go Digital". Diakses dari go-digital. Pemerintah Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia. 2020. "Keterangan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2020. Jakarta: Pemer- intah Republik Indonesia. Pers Presiden Republik Indonesia Men- genai Isu Penerapan Pelonggaran Pem- batasan Sosial Berskala Besar (PSBB)". Diakses dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Pen- i d e n - r e p u b l i k - i n d o n e s i a - m e n g e - anganan Corona Virus Disease 2019 252
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/ PUU-VII/2009. Jakarta: Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3S/PUU- XIl/2013. Jakarta: Mahkamah Konsti- tusi. Santoso, Yusuf Imam. 2020. "Ini pesan Ir- jen Kemenkeu bagi aparat penga- wasan intern pemerintah". Diakses dari 20(Irjen)%20Kementerian%20Keuan- gan,pemerintahan%20yang%20efek- tif%20dan%20akuntabel. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 2020. "Rapat Terbatas (melalui Vid- eo Conference) mengenai Lapo- ran Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasion- al (PEN), 12 Oktober 2020, di Ista- na Merdeka, Provinsi DKI Jakarta". Diakses dari a n g a n a n - C O V I D - 1 9 - d a n - p e m u l i - si-dki-jakarta/ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 2020. "Rapat Terbatas (melalui Video Cofer- ence) mengenai Penetapan Pro- gram Pemulihan Ekonomi Nasional dan Perubahan Postur APBN Tahun 2020, 3 Juni 2020, di Istana Merde- ka, Provinsi DKI Jakarta". Diakses dari nai-penetapan- program-pemulihan- Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor LAMPIRAN SE-32/PJ/2020 tentang Penegasan atas Penetapan Periode Waktu Keadaan Kahar Akibat Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19). Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020 hal Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19. Jakarta: Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-628/PB/2020 hal Tindak Lanjut Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-369/ PB/2020 hal Pemutakhiran Akun Da- lam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19. Jakarta: Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-947/PB/2020 hal Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan, dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2020 Unaudited serta Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Akhir Tahun. Jakarta: Direktorat Jenderal Perbenda- haraan. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-5/PB/2021. Jakarta: Direktorat Jen- deral Perbendaharaan. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-28/PB/2021. Jakarta: Direktorat Jen- deral Perbendaharaan. Surat Edaran Kementerian Koperasi dan Us- aha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 267/SM/VIII/2020. Jakarta: Kementerian Koperasi dan Us- aha Kecil dan Menengah. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan No- mor 199/2813/SJ dan Nomor 177/ tentang Percepatan KMK.07/2020 Penyesuaian APBD Tahun 2020 Da- 253
lam Rangka Penanganan Corona Virus Anggaran untuk Stimulus Fiskal Sub- Disease 2019 (COVID-19), Serta Pen- sidi Perumahan TA.2020 (BA 999.07) gamanan Daya Beli Masyarakat dan dari BA 999.08. Jakarta: Kementeri- Perekonomian Nasional. Jakarta: Ke- an Pekerjaan Umum dan Perumahan menterian Dalam Negeri dan Kement- Rakyat. erian Keuangan. Tagamal, Syaifudin. "BPKP Kawal Percepatan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Penanganan COVID-19". Diakses dari Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 347/KMK.08/2020 unit/pusat/files/Siaran%20Pers%20 dan Nomor 22/9/KEP.GBI/2020 ten- BPKP%2029%20Mei%202020_Was- tang Perubahan atas Surat Keputusan covid19.pdf Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indo- nesia Nomor 326/KMK.08/2020 dan Nomor 22/8/KEP.GBI/2020 tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indo- nesia Tahun 1945. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia. Skema dan Mekanisme Koordinasi Pembelian Surat Utang Negara dan/ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan atau Surat Berharga Syariah Nega- Peraturan Perundang-Undangan. Ja- ra oleh Bank Indonesia di Pasar Per- karta: Pemerintah Republik Indonesia. dana dan Pembagian Beban Biaya Dalam Rangka Pembiayaan Penanga- nan Dampak Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Jakarta: Kementeiran Keuangan dan Bank Indo- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Neg- ara Bukan Pajak. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia. nesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-247/MK.07/2020 tentang Penghentian Proses Pengadaan Ba- Tahun 2019 Tentang APBN Tahun An- ggaran 2020. Jakarta: Pemerintah Re- publik Indonesia. rang/Jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) Undang-undang Republik Indonesia Nomor Fisik Tahun Anggaran 2020. Jakarta: 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kementerian Keuangan. Peraturan Pemerintah Pengganti Un- Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-265/MK.2/2020 hal Pene- tapan Pergeseran Anggaran BA BUN Dari Subbagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belan- ja Lainnya (BA 999.08) ke Subbagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Hibah (BA 999.02) untuk Kegiatan Hibah Pariwisata. Jakarta: dang-undang Nomor 1 Tahun 2020 ten- tang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Pen- anganan Pandemi COVID-19 Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan. Jakarta: Pemerintah Repub- lik Indonesia. Kementerian Keuangan. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumah- an Rakyat Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Ja- karta: Pemerintah Republik Indonesia. KU.01.01-Mn/725 perihal Tambahan 254
Unidayan. 2020. "Relevankah PERPPU No- mor 1 Tahun 2020 Dalam Penanga- nan COVID-19?". Diakses dari unidayan.ac.id/index.php/utama/ informasi/relevankah-perppu-no- mor-1-tahun-2020-dalam-penanga- nan-COVID-19 Yahya, Acmad Nasrudin. 2020. "Kabare- skrim Bentuk Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional, Apa Tugasnya?" dari read/2020/08/17/13301211/ ka- bareskrim-bentuk-satgas-pemuli- LAMPIRAN 255
TIM PENULIS PENGARAH Hadiyanto R. Wiwin Istanti EDITOR Mei Ling Mega Meilistya Denny F.S. Rahmat Mulyono Budiman Dwinanto DESAINER Eki Mahipal Hendy Surjono Ferarizca R. Rivandi Amanda Diahrestu
PENULIS Aditya Ardhi N. Made Krisna A. Joni Afandi Didied Ary S. Pirhot Hutauruk Nur Istiqomah Wakhid Susilo Joko Tri Prasetyo Nur Abdul Haris Syahrawi Munthe Nugroho Adi W. Melina Hutabarat Albertus Eddi P. Mauritz C.R. Meta Wahid Ahyani Syahrul Fattah Widha Adinata Ria Kusuma D. Teguh Puspandoyo R. Yongki Andrea Saripudin Hazmi Muzakki Athur Waga I. Yuda Pamungkas