KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA PADA SEKOLAH DASAR Oleh: Angelika Bule Tawa Abstrak Pendidikan merupakan fenomena kemanusiaan universal yang jika benar aktivitasnya akan menumbuh kembngkan multidimensi kemampuan dasar manusia. Arah perhatian pendidikan lebih pada anak didik yakni mereka yang mampu mengoptimasi potensi diri sebagai insan pribadi. Untuk mencapai cita-cita ini maka peran berbagai pihak sangat dibutuhkan secara khusus para pengambil kebijakan dalam hal ini pemerintah dan lembaga-lembaga yang berkaitan langsung dengan pendidikan. Arah dasar perhatian kebijakan pendidikan nasional adalah Sekolah Dasar karena merupakan lembaga awal pembentukan manusia menuju kecerdasan yang optimal. Kebijakan pendidikan nasional dalam konteks ini lebih pada implementasinya di lembaga pendidikan dasar. Kata kunci: kebijakan, pendidikan nasional, pendidikan dasar. Kebijakan selalu mencakup struktur yang mendua. Pada satu sisi kebijakan mempunyai dimensi instrumental dalam menghasilkan keputusan, program dan hasil lainnya dengan nilai-nilai yang diyakini oleh para aktor pengambil keputusan, namun di sisi lain kebijakan dapat menghasilkan nilai-nilai yang anti nilai seperti dominasi dan proses non-developmental (Considine, 1994). Kebijakan pendidikan adalah konsep atau gagasan yang sering kita dengar, kita ucapkan bahkan kita lakukan, tetapi seringkali tidak dipahami secara baik. Landasan utama yang mendasari suatu kebijakan adalah pertimbangan akal sehat dan juga berdasarkan kebutuhan di lapangan. Tentunya suatu kebijakan bukan semata-mata merupakan hasil pertimbangan akal manusia entah itu perseorangan maupun kelompok, walaupun akal manusia merupakan unsur yang dominan dalam mengambil keputusan. Suatu kebijakan kadang kala lebih menekankan kepada faktor-faktor emosional dan irasional. Hal ini bukanlah berarti bahwa suatu kebijakan tidak mengandung unsur- 107
unsur rasional. Bisa saja terjadi bahwa faktor-faktor rasional tersebut belum tercapai pada saat itu atau baru saja merupakan intuisi belaka. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasioanal menegaskan Fungsi Pendidikan Nasional adalah upaya untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sepak terjang kebijakan pendidikan nasional dan implementasinya pada sekolah dasar pada saat ini belum maksimal diperhatikan. Hal ini sebenarnya merupakan unsur penting karena Sekolah Dasar dilihat sebagai lembaga pendidikan awal yang sangat menentukan arah pencapaian cita-cita bangsa. Masalah yang sering muncul dalam konteks Kebijakan Pendidikan Nasional adalah, pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan Kebijakan Pendidikan itu sendiri, apa saja Karakteristik Kebijakan Pendidikan, bagaimana Kebijakan-Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Pendidikan, dan bagaimana Implementasi Kebijakan Pendidikan Nasional di Indonesia untuk Sekolah Dasar. Kajian ini mencoba memberikan suatu informasi sehubungan dengan Kebijakan Pendidikan, yaitu, agar mengetahui arti Kebijakan Pendidikan Nasional, mengeta-hui Karakteristik Kebijakan Pendidikan, mengetahui Kebijakan-Kebijakan Pemerintah dalam bidang Pendidikan dan juga untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pendidikan Di Indonesia bagi Sekolah Dasar. Pendidikan merupakan modal utama yang harus dimiliki setiap manusia, hal ini menjadi penting karena pada dasarnya pendidikan adalah laksana eksperimen yang tidak akan pernah selesai sampai kapan pun, sepanjang ada kehidupan manusia di dunia ini. Dikatakan demikian, karena pendidikan merupakan bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Hal ini sejalan dengan pembawaan manusia yang memiliki potensi kreatif dan inovatif dalam segala 108
bidang kehidupannya (Sudarwan 2010). Perkembangan dunia pendidikan di Indonesia saat ini telah banyak mengalami perubahan dan kemajuan, tentu saja proses perubahan dan kemajuan tersebut banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor pokok yang mempengaruhi perubahan adalah landasan pendidikan yang digunakan. Tanpa adanya landasan maka pendidikan tidak akan mempunyai pijakan atau pondasi yang kuat untuk menopang pengembangan kegiatan pendidikan. Oleh karena itu banyak sekali landasan yang harus diperhatikan untuk pengembangan kegiatan pendidikan, salah satunya yaitu landasan kebijakan. Landasan kebijakan dalam pendidikan merupakan pedoman dan petunjuk bagi pelaksana pendidikan di dalam menjalankan kegiatan pendidikan. Oleh sebab itu landasan tersebut biasanya mempunyai keterkaitan yang erat dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku pada suatu negara, kemudian ditetapkan dan dikeluarkan oleh orang yang mempunyai kekuasaan dalam bidang tersebut pada saat itu. Kebijakan yang dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah khususnya dalam bidang pendidikan pasti mempunyai dasar yang kuat untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, dengan memperhatikan pertimbangan- pertimbangan kebutuhan masyarakat yang diimbangi dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Agustino, 2008). Oleh sebab itu sangat jelas bahwa kebijakan pendidikan nasional sangat penting perannya di dalam melindungi dan memberikan pengawasan terhadap kegiatan pendidikan agar dapat berjalan sesuai dengan rencana untuk mencapai tujuan seperti yang diharapkan. Kebijakan pendidikan nasional merupakan bagian dari kebijakan publik. Pemahaman ini dimulai dari ciri-ciri kebijakan publik secara umum, antara lain: a) kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh Negara, yaitu berkenaan dengan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. b) kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, dan bukan mengatur orang seorang atau golongan. Disini kebijakan publik dipahami sebagai keputusan-keputusan yang dibuat oleh institusi Negara dalam rangka mencapai visi dan misi Negara. Kebijakan 109
pendidikan adalah kebijakan publik di bidang pendidikan. Sebagaimana dikemukakan oleh Mark Olsen, Jhon Codd, dan Anne-Mari O'Neil, kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan, bahkan eksistensi, bagi Negara-bangsa dalam persaingan global, sehingga kebijakan perlu mendapatkan prioritas utama dalam era- globalisasi. Salah satu argumen utamanya adalah bahwa globalisasi membawa nilai demokrasi. Demokrasi yang memberikan hasil adalah demokrasi yang didukung oleh pendidikan (Sudarwan, 2010). Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, kebijakan pendidikan dipahami sebagai bagian dari kebijakan publik, yaitu kebijakan publik di bidang pendidikan. Maka kebijakan pendidikan merupakan kebijakan pendidikan yang ditujukan untuk mencapai tujuan pembangunan Negara dan bangsa di bidang pendidikan, sebagai salah satu dari tujuan pembangunan Negara bangsa secara keseluruhan. Kebijakan pendidikan menurut Carte V.Good 1959) menyata- kan, Educational policy is judgment, derived from some system of values and some assessment of situational factors, operating within institutionalized education as a general plan for guiding decision regarding means of attaining desired educational objectives. Pengertian pernyataan di atas adalah, bahwa kebijakan pendidikan adalah suatu penilaian terhadap sistem nilai dan faktor-faktor kebutuhan situasional, yang dioperasikan dalam sebuah lembaga sebagai perencanaan umum untuk panduan dalam mengambil keputusan, agar tujuan pendidikan yang diinginkan bisa dicapai. Hough (1984) sebagaimana dikutip oleh Mudjia Rahardjo (2012) juga menegaskan sejumlah arti kebijakan. Kebijakan bisa menunjuk pada seperangkat tujuan, rencana atau usulan, program-program, keputusan-keputusan, menghadirkan sejumlah pengaruh, serta undang-undang atau peraturan-peraturan. Kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan, dalam rangka untuk mewujudkaan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu secara khusus Sekolah Dasar (Muchlis, 2002). Dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan nasional adalah suatu produk 110
yang dijadikan sebagai panduan pengambilan keputusan pendidikan yang legal-netral dan disesuaikan dengan lingkugan hidup pendidikan secara moderat. Fungsi kebijakan pendidikan yaitu kebijakan pendidikan dibuat untuk menjadi pedoman dalam bertindak, mengarahkan kegiatan dalam pendidikan atau organisasi atau sekolah dengan masyarakat dan pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, kebijakan merupakan garis umum untuk bertindak bagi pengambilan keputusan pada semua jenjang pendidikan atau organisasi. Kebijakan pendidikan memiliki karakteristik yang khusus (Subarsono, 2013) , yakni: a) Memiliki tujuan pendidikan. Kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan, namun lebih khusus, bahwa ia harus memiliki tujuan pendidikan yang jelas dan terarah untuk memberikan kontribusi pada pendidikan. b) Memenuhi aspek legal-formal. Kebijakan pendidikan tentunya akan diberlakukan, maka perlu adanya pemenuhan atas pra-syarat yang harus dipenuhi agar kebijakan pendidikan itu diakui dan secara sah berlaku untuk sebuah wilayah. Maka, kebijakan pendidikan harus memenuhi syarat konstitusional sesuai dengan hirarki konstitusi yang berlaku di sebuah wilayah hingga ia dapat dinyatakan sah dan resmi berlaku di wilayah tersebut. Sehingga, dapat dimunculkan suatu kebijakan pendidikan yang legitimat. c) Memiliki konsep operasional. Kebijakan pendidikan sebagai sebuah panduan yang bersifat umum, tentunya harus mempunyai manfaat operasional agar dapat diimplementasikan dan ini adalah sebuah keharusan untuk memperjelas pencapaian tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Apalagi kebutuhan akan kebijakan pendidikan adalah fungsi pendukung pengambilan keputusan. d) Dibuat oleh yang berwenang. Kebijakan pendidikan itu harus dibuat oleh para ahli di bidangnya yang memiliki kewenangan untuk itu, sehingga tak sampai menimbulkan kerusakan pada pendidikan dan lingkungan di luar pendidikan. Para administrator pendidikan, pengelola lembaga pendidikan dan para politisi yang berkaitan langsung dengan pendidikan adalah unsur minimal pembuat kebijakan pendidikan. e) Dapat dievaluasi. Kebijakan pendidikan itu pun tentunya tak luput dari keadaan yang sesungguhnya untuk ditindaklanjuti. Jika baik, maka 111
dipertahankan atau dikembangkan, sedangkan jika mengandung kesalahan, maka harus bisa diperbaiki atau dievaluasi. e) Memiliki sistematika. Kebijakan pendidikan tentunya merupakan sebuah sistem juga, oleh karenanya harus memiliki sistematika yang jelas menyangkut seluruh aspek yang ingin diatur olehnya. Sistematika itu pun dituntut memiliki efektifitas, efisiensi dan sustainabilitas yang tinggi agar kebijakan pendidikan itu tidak bersifat pragmatis, diskriminatif dan rapuh strukturnya akibat serangkaian faktor yang hilang atau saling berbenturan satu sama lainnya. Hal ini harus diperhatikan dengan cermat agar pemberlakuannya kelak tidak menimbulkan kecacatan hukum secara internal. Kemudian, secara eksternal pun kebijakan pendidikan harus bersepadu dengan kebijakan lainnya; kebijakan politik; kebijakan moneter; bahkan kebijakan pendidikan di atasnya atau disamping dan dibawahnya. Landasan yuridis atau kebijakan pendidikan Indonesia adalah seperangkat konsep peraturan perundang-undangan yang menjadi titik tolak sistem pendidikan Indonesia, yang menurut Undang-Undang Dasar 1945 meliputi, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Undang-Undang Peraturan Pemerintah pengganti undang- undang, peraturan pemerintah, dan lainnya. Berikut kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan: 1). Dalam pembukaan (UUD 1945, antara lain : " Atas berkat Rahmat Tuhan yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan berkebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial." 2). Pasal 31 UUD 1945 menyatakan bahwa (a) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan; (b) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (c) Pemerintah mengusahakan dan 112
menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; (d) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; serta (e) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. 3). UU No. 20 Tahun 2003 tentang: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 4). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Nasional pendidikan menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 5). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 1 yang berisi bahwa Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan pendidikan hendaknya mewujudkan salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Pendidikan untuk semua 113
menjamin keberpihakan kepada peserta didik yang memiliki hambatan fisik ataupun mental, hambatan ekonomi dan sosial ataupun kendala geografis, dengan menyediakan layanan pendidikan untuk menjangkau mereka yang tidak terjangkau. Pendidikan nasional bagi negara berkembang seperti Indonesia merupakan program besar, yang menyajikan tantangan tersendiri. Hal ini karena jumlah penduduk yang luar biasa dan posisinya tersebar ke berbagai pulau. Ditambah lagi Indonesia merupakan masyarakat multi-etnis dan sangat pluralistik, dengan tingkat sosial-ekonomi yang beragam. Hal ini menuntut adanya sistem pendidikan nasional yang kompleks, sehingga mampu memenuhi kebutuhan seluruh rakyat secara khusus pendidikan bagi peserta didik Sekolah Dasar. Sistem pendidikan semacam itu tidak mungkin dipenuhi tanpa adanya suatu perencanaan pendidikan nasional yang handal. Perencanaan itu juga bukan perencanaan biasa, tetapi suatu bentuk perencanaan yang mampu mengatasi perubahan kebutuhan dan tuntutan yang bisa terjadi karena perubahan lingkungan global. Globalisasi yang menjangkau seluruh bagian bumi membuat Inonesia tidak bisa terisolasi. Perkembangan teknologi telekomunikasi dan informasi, membuat segala hal yang terjadi di dunia internasional berpengaruh juga berpengaruh ke Indonesia. Dalam mengimplementasikan desentralisasi di bidang pendidikan, sebagai wujud dari implementasi kebijakan pemerintah maka diterapkanlah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Dengan MBS, maka sekolah-sekolah yang selama ini dikontrol ketat oleh pusat menjadi lebih leluasa bergerak, sehingga mutu dapat ditingkatkan. Pemberdayaan sekolah dengan memberikan otonomi yang lebih besar tersebut merupakan sikap tanggap pemerintah terhadap tuntutan masyarakat, sekaligus sebagai sarana peningkatan efisiensi pendidikan. Tanggung jawab pengelolaan pendidikan bukan hanya oleh pemerintah tetapi juga oleh sekolah dan masyarakat dalam rangka mendekatkan pengambilan keputusan ke tingkat yang paling dekat dengan peserta didik. MBS ini sekaligus memperkuat kehidupan berdemokrasi melalui desentralisasi kewenangan, sumber daya dan dana ke tingkat sekolah sehingga sekolah dapat menjadi unit utama peningkatan mutu 114
pembelajaran yang mandiri (kebijakan langsung, anggaran, kurikulum, bahan ajar, dan evaluasi). Program MBS sendiri merupakan program nasional sebagaimana yang tercantum dalam Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Pasal 51 (1): "Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah" Dalam konteks ini, MBS memungkinkan organisasi sekolah lebih tanggap, adaptif, kreatif, dalam mengatasi tuntutan perubahan akibat dinamika eksternal, dan pada saat yang sama mampu menilai kelebihan dan kelemahan internalnya untuk terus meningkatkan diri. Tujuan utama MBS adalah meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya yang ada, partisipasi masyarakat dan penyederhanaan birokrasi. Peningkatan mutu diperoleh melalui partisipasi orang tua, kelenturan pengelolaan sekolah, peningkatan profesionalisme guru, serta hal lain yang dapat menumbuhkembangkan suasana yang kondusif. Pemerataan pendidikan tampak pada tumbuhnya partisipasi masyarakat (stake-holders), terutama yang mampu dan peduli terhadap masalah pendidikan. Implikasinya adalah pemberian kewenangan yang lebih besar kepada kabupaten dan kota untuk mengelola pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerahnya. Juga, melakukan perubahan kelembagaan untuk memenuhi dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan dan pelaksanaan, serta memberdayakan sumber daya manusia, yang menekankan pada profesionalisme. Ada beberapa pilar pokok dalam MBS adalah; 1) Manajemen Sekolah. Hal ini mencakup, a) Kepala sekolah dan masyarakat sekolah dituntut untuk menerapkan pengelolaan/manajemen sekolah yang transparan, akuntabel dan partisipatif. b). Kepala sekolah dan stafnya didorong berinovasi dan berimprovisasi agar menjadi kreatif dan berprakarsa. c) Kepala sekolah dan masyarakat sekolah menjadikan sekolah sebagai tempat perubahan. 2) Pembelajaran yang Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan, meliputi: a) Kepala sekolah dan guru harus memahami 115
konsep belajar dan cara belajar anak dan memandang anak sebagai individu yang unik yang mempunyai kemampuan yang berbeda. b) Proses pembelajaran didesain dengan memanfaatkan organisasi kelas agar guru dan siswa menjadi Aktif dan Kreatif yang mendukung terciptanya pembelajaran yang Efektif namun tetap Menyenangkan (PAKEM). 3. Peran Serta Masyarakat, meliputi: a. Menggali inisiatif, prakarsa, dukungan, dan kontribusi masyarakat untuk pendidikan sekolah. b) Masyarakat terlibat dan merasa memiliki sekolah. c) Sekolah yang paling berhasil & diminati masyarakat adalah sekolah yang kepala sekolah, guru, dan masyarakatnya bekerja sama secara aktif mengembangkan sekolah. Pelaksanaan MBS memerlukan upaya penyelarasan, sehingga pelaksanaan berbagai komponen sekolah tidak tumpang tindih, saling lempar tugas dan tanggung jawab. Dengan begitu, tujuan yang telah ditetapkan sebagai konkretisasi visi dan misi organisasi dapat dicapai secara efektif, efisien, dan relevan dengan keperluannya. Kebijakan pendidikan adalah suatu produk yang dijadikan sebagai panduan pengambilan keputusan pendidikan yang legal-netral dan disesuaikan dengan lingkugan hidup pendidikan secara moderat. Fungsi kebijakan pendidikan yaitu kebijakan pendidikan dibuat untuk menjadi pedoman dalam bertindak, mengarahkan kegiatan dalam pendidikan atau organisasi atau sekolah dengan masyarakat dan pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Daftar Rujukan Agustino. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. (Bandung: Alfabeta). Carte V. Good. 1959. Multiple Assesment for Multiple Inteligences. (Arlington Heghts: ______) Considine, M. 1994. Public Policy A Critical Approach. (London, Illinois: Maksmillan Press). Muchlis. 2002. Kebijakan Publik. (Bogor: Ghalia Indonesia) Mudjia Rahardjo. 2012. Kebijakan dalam Pendidikan. (Bandung: Misan Pustaka). 116
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Subarsono. 2013. Analisis Kebijakan Publik. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar). Sudarwan. 2010. Pengantar Kependidikan. (Bandung: Alfabeta). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasioanal. 117