S A L I N A N BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI PUTUSAN Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Menimbang Bahwa Bawaslu Kota Kendari, telah menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang dilaporkan oleh: Nama : Ahmad Farhan Sidik Tempat, Tanggal Lahir : Kendari, 12 Oktober 1985 Kewarganegaraa : Indonesia Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta Alamat : Kompleks Unhalu Blok G No. 26 RT 005/RW 008 Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara Melalui kuasa hukumnya bernama MUHAMAD RIZAL HADJU, SH., MUHAMMAD TAKDIR AL MUBARAQ, SH.MH., LA ODE MUHAMMAD DZUL FIJAR, SH., dan ARYA MUTTAQIN FAUZY RAHMAN, SH. Masing-masing adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat /Konsultan Hukum MRH & PARTNERS yang beralamat di Jln. Perjuangan, Kompleks Perumahan Margahayu Kambu, Blok P Nomor 43, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Tlp/HP : 0822 5933 7632. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 April 2024. Untuk selanjutnya disebut sebagai PELAPOR. Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 1 dari 154
MELAPORKAN 1. KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI yang beranggotakan: 1) JUMWAL SALEH, selaku Ketua; 2) LA ODE HERMANTO selaku Anggota Bidang Koordinasi Divisi Penyelenggaraan; 3) ARWAH selaku Anggota Bidang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia; 4) HANS ARISTARCUS ROMPAS selaku Anggota Bidang Koordinator Divisi Perencanaan, Data dan Informasi; 5) AHMAD SEGATI FIRIHU selaku Anggota Bidang Koordinator Hukum dan Pengawasan. yang beralamat di Jl. Chairil Anwar, No. 10 Puuwatu, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Terlapor I ; 2. La Ami Calon Anggota DPRD Kota Kendari pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Wilayah Kecamatan Kendari dan Kecamatan Kendari Barat dari Partai NasDem Nomor Urut 2, yang beralamat di Jl. Cakalang, RT 011, RW 004, Kel. Sanua, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada LA ODE SUPARNO TAMAR, SH., dan FAJARUDDIN, SH.I., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum LA ODE SUPARNO TAMMAR, S.H., & Partner, berkantor di Jl. Muh. Hatta, Kelurahan Sodohoa, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari serta Dr. MUHAMAD IKBAL, SH.,MH., Advokat dan Konsultan Hukum "MIA LAW FIRM", beralamat di Jl. Sanggoleo Pelangi Golf Garden Blok C No. 7 Kompleks Lapangan Golf, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya disebut sebagai TERLAPOR II ; Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 2 dari 154
Telah mendengar laporan pelapor; Mendengar jawaban terlapor; Mendengar keterangan saksi; Mendengar keterangan ahli dan Memeriksa dan mempelajari secara seksama segala bukti-bukti yang diajukan oleh Pelapor, Terlapor I dan Terlapor II. Menimbang Bawaslu Kota Kendari telah memeriksa laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 yang diregistrasi pada Tanggal 17 April 2024, dengan hasil sebagai berikut: 1. LAPORAN PELAPOR Bahwa Pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024, PELAPOR melalui Sdr.Alasman Mpesau diberikan dokumen administrasi syarat bakal calon atas nama LA AMI/TERLAPOR II (Calon Anggota DPRD Kota Kendari pada Pemilu 2024 Dapil 2 Wilayah Kecamatan Kendari dan Kecamatan Kendari Barat dari Partai NasDem Nomor Urut 2) (Bukti P-10); Bahwa berdasar dokumen yang diterima PELAPOR dari Sdr.Alasman Mpesau terungkap yakni: Pada masa pengajuan dokumen administrasi syarat calon dan pada masa perbaikan dokumen persyaratan bakal calon Anggota DPRD Kota Kendari pada Pemilu 2024 atau sekira diantara waktu tanggal 26 Juni 2023 s.d 6 Agustus 2023 (Bukti P-1), TERLAPOR II tidak pernah mengajukan dokumen fotocopy ijazah maupun surat keterangan pengganti ijazah. Terlapor II hanya mengajukan dokumen berupa; 1) Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Setara Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Tahun 2008 Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Atas Nama LA AMI, tertanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna atas nama Samual Bait Ndimuri,S.Pd.,M.Si (Bukti P.2); dan Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 3 dari 154
2) Surat Keterangan Ganti Nama Ijazah Paket C Nomor 421/624/2023 dari Nama LA RASANI menjadi LA AMI, yang diterbitkan oleh PKBM Bina Ilmu Wawesa Kabupaten Muna, tertanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Muna atas nama Samual Bait Ndimuri,S.Pd.,M.Si (Bukti P-3). Bahwa TERLAPOR I setelah menerima dokumen administrasi bakal calon atas nama TERLAPOR II tersebut pada masa pengajuan dokumen administrasi syarat bakal calon maupun pada masa pengajuan perbaikan dokumen administrasi syarat calon, selanjutnya melakukan verifikasi perbaikan dokumen administrasi bakal calon atas nama TERLAPOR II yang waktunya terjadi diantara tanggal 10 Juli 2023 s.d 6 Agustus 2023; Hasil verifikasi atas perbaikan dokumen administrasi bakal calon atas nama TERLAPOR II dinyatakan "SAH" atau "MEMENUHI SYARAT" (MS) oleh TERLAPOR I, dan seterusnya TERLAPOR II ditetapkan masuk sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) (Bukti P-4) serta masuk tertetapkan kedalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Kendari Dapil 2 Wilayah Kecamatan Kendari dan Kecamatan Kendari Barat dari Partai NasDem, atas nama LA AMI dengan nomor urut 2 (Bukti P-5); Bahwa tindakan TERLAPOR I menyatakan Memenuhi Syarat (MS) atas hasil verifikasi administrasi perihal kecukupan dokumen syarat bakal calon TERLAPOR II khususnya syarat fotocopy ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c PKPU 10/2023 telah menyimpangi mekanisme, prosedur dan tata cara sebagaimana prinsip kepastian hukum, tertib, profesional, dan aksesibel yang dianut sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf d, e, h, dan l Jo Pasal 43 huruf c dan Pasal 44 ayat (8) PKPU 10/2023, dengan uraian sebagai berikut: 1) TERLAPOR II saat tahapan pengajuan dokumen administrasi syarat bakal calon maupun pada tahapan perbaikan dokumen administrasi bakal calon tidak pernah mengajukan fotocopy ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c Jo Pasal 43 Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 4 dari 154
huruf c PKPU 10/2023. Dokumen yang diajukan oleh TERLAPOR II ada 2 (dua) dokumen berupa: Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Setara Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Tahun 2008 Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Atas Nama LA AMI, tertanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna atas nama Samual Bait Ndimuri,S.Pd.,M.Si; dan Surat Keterangan Ganti Nama Ijazah Paket C Nomor 421/624/2023 yang diterbitkan oleh PKBM Bina Ilmu Wawesa Kabupaten Muna, tertanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Muna atas nama Samual Bait Ndimuri,S.Pd.,M.Si. 2) TERLAPOR I telah keliru dalam mekanisme, prosedur dan tata cara saat melakukan verifikasi pemenuhan syarat fotocopy ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c PKPU 10/2023, sebab kedua dokumen tersebut bukanlah dokumen yang valid untuk dikualifikasi dan diverifikasi sebagai ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah; Kekeliruan dimaksud yakni TERLAPOR I memperlakukan sama antara dokumen Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Setara Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah yang diajukan oleh TERLAPOR II dengan fotocopy ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah; Seharusnya, ketika TERLAPOR I menerima dokumen yang dimaksud atau mendapati dokumen SKHUN yang diajukan sebagai pemenuhan syarat ijazah oleh TERLAPOR II, maka TERLAPOR I atas dugaan keragu-raguan atas ketepatan dokumen a quo, melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (1) PKPU 10/2023, apakah dokumen SKHUN yang diajukan TERLAPOR II adalah dokumen ijazah yang dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c PKPU 10/2023. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh TERLAPOR I, justru menyatakan TERLAPOR II telah memenuhi syarat (MS) dan selanjutnya ditetapkan dalam DCS dan DCT; Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 5 dari 154
Padahal, maksud ketentuan dokumen syarat ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah pada Pasal 12 ayat (1) huruf c PKPU 10/2023 harus sejalan dengan ketentuan Permendikbud 14/2017 yang secara tegas membedakan antara Ijazah dengan Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHUN) atau Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN); Ijazah sebagaimana norma Pasal 1 angka 1 Jo Pasal 2 ayat (1) Permendikbud 14/2017 adalah sertifikat pengakuan atas prestasi belajar dan kelulusan dari suatu jenjang pendidikan formal atau pendidikan non formal. Tujuan penerbitan Ijazah untuk memberikan pengakuan atas perolehan prestasi belajar dan penyelesaian suatu jenjang pendidikan kepada peserta didik setelah lulus dari satuan pendidikan. Sedangkan Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut sebagai SHUN sebagaimana norma Pasal 1 angka 2 Jo pasal 2 ayat (2) Permendikbud 14/2017 adalah surat keterangan yang berisi nilai ujian nasional sebagai tingkat capaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dalam kategori. Tujuan penerbitan SHUN untuk memberikan pengakuan kepada peserta didik atas pencapaian standar kompetensi lulusan untuk mata pelajaran ujian nasional yang diikuti; Apalagi, Pelapor melalui kuasa hukumnya MUHAMAD RIZAL HADJU,S.H bersama ALASMAN MPESAU,S.H.,M.H pada tanggal 1 April 2024 telah melakukan penelusuran dan pengecekkan Data Base Kepesertaan berbasis Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional Tahun 2008 untuk Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Muna, Kecamatan Laiworu di Pusat Asesmen Pendidikan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Hasilnya: Nama LA RASANI atau LA AMI (TERLAPOR II) sebagaimana dokumen Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Setara Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Tahun 2008 Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Atas Nama LA AMI Nomor peserta: 08-20-02-27-225, tertanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna atas nama Samual Bait Ndimuri,S.Pd.,M.Si" Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 6 dari 154
TIDAK TERCATAT SEBAGAI PESERTA UJIAN NASIONAL PAKET C TAHUN 2008 DARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA KABUPATEN MUNA KECAMATAN LAIWORU ASAL PKBM BINA ILMU WAWESA; Peserta Ujian Nasional Paket C Tahun 2008 dari Provinsi Sulawesi Tenggara Kabupaten Muna Kecamatan Laiworu dengan nomor peserta: 08-20-02-27-225 asal PKBM BINA ILMU WAWESA yang tercatat pada data base a quo adalah atas nama: LA ARA (Lahir: Muna, 31 Desember 1970) BUKAN atas nama LA RASANI atau LA AMI (lahir: Raha, 23 Desember 1974) atau TERLAPOR II. 3) Bahwa begitupula halnya TERLAPOR I telah keliru dalam mekanisme, prosedur dan tata cara memverifikasi surat keterangan pengganti ijazah sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c Jo Pasal 43 huruf c PKPU 10/2023 sebab mempersamakan antara Surat Keterangan Pengganti Ijazah dengan Surat Keterangan Ganti Nama Ijazah Paket C yang diajukan oleh TERLAPOR II sebagai kelengkapan dokumen administrasi syarat bakal calon; Sedangkan, ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c Jo Pasal 43 huruf c PKPU 10/2023 secara tegas menyebutkan syarat administrasi kepada Bakal Calon Anggota DPRD selain ijazah, adalah Surat Keterangan Pengganti Ijazah", bukan "Surat Keterangan Pengganti Nama Ijazah Paket C"; Surat Keterangan Penganti Ijazah kedudukannya dihargai sama dengan ijazah hanya dibedakan pada judul yang memuat nomenklatur "Surat Keterangan Pengganti Ijazah"; Dengan merujuk pada lampiran ketentuan Permendikbud 29/2014 secara tegas merinci format dokumen surat keterangan pengganti ijazah (dengan melampirkan daftar nilai maupun tanpa daftar nilai). Format dokumen surat keterangan pengganti ijazah dapat dilihat pada Lampiran Permendikbud 29/2014 (Bukti P-6); Bahwa model dokumen yang diajukan oleh TERLAPOR II berupa Surat Keterangan Ganti Nama Ijazah Paket C atas nama LA AMI untuk dipersamakan dengan Surat Keterangan Pengganti Ijazah tidak dikenal dalam regulasi penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah sebagaimana Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 7 dari 154
Lampiran Permendikbud 29/2014, maupun dalam dokumen syarat bakal calon yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c PKPU 10/2023; 4) Bahwa khusus mengenai surat keterangan yang isinya menerangkan adanya ganti nama atau adanya perbedaan nama dalam ijazah dengan KTP-EL sebagaimana dokumen yang diajukan oleh TERLAPOR II adalah berkaitan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Jo Pasal 44 ayat (8) PKPU 10/2023, yang mengatur: Pasal 20 ayat (1) PKPU 10/2023: (1) Bakal Calon yang memiliki perbedaan nama pada fotocopy ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menegah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah atas, madrasah aiyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan atau sekolah lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dengan nama Bakal Calon yang terdapat dalam KTP-el, Bakal calon melalui Partai Politik Peserta pemilu harus menyerahkan surat keterangan dari sekolah yang menyatakan bahwa Bakal calon yang Namanya tercantum pada fotocopy ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah merupakan Bakal Calon yang namanya tercantum pada KTP-el. Pasal 44 ayat (8) PKPU 10/2023: (8) dalam hal Bakal Calon memiliki perbedaan nama pada fotocopy ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menegah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah atas, madrasah aiyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan atau sekolah lain yang dengan nama Bakal Calon yang terdapat dalam KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota meneliti kebenaran: a. Surat keterangan dari sekolah telah menyatakan bahwa Bakal Calon yang Namanya tercantum pada fotocopy ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah dengan Bakal calon yang Namanya tercantum pada KTP-el; atau Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 8 dari 154
b. surat pernyataan telah dibubuhi materai dan ditandatangani oleh bakal calon yang menyatakan bahwa nama yang tercantum pada fotocopy ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah merupakan Bakal Calon yang Namanya tercantum dalam KTP-el. Artinya, Jika mencermati ketentuan norma Pasal 20 ayat (1) Jo Pasal 44 ayat (8) PKPU 10/2023 dalam hal adanya perbedaan nama pada KTP-EL dengan ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah, maka TERLAPOR II tetap dibebani kewajiban untuk mengajukan dokumen fotocopy ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah; Nanti ketika ditemukan ada perbedaan antara nama yang tertera dalam fotocopy ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah dengan KTP-EL, barulah kemudian perbedaan tersebut dijustifikasi dengan dokumen surat keterangan dari sekolah yang menyatakan bahwa bakal calon yang namanya tercantum pada fotocopy ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sama dengan bakal calon yang namanya tercantum pada KTP-EL sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) Jo Pasal 44 ayat (8) PKPU 10/2023; Sedangkan dalam kasus a quo, seolah-olah "ada perbedaan nama" dalam fotocopy ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah dengan KTP-EL, sedangkan senyatanya TERLAPOR II tidak pernah mengajukan dokumen fotocopy ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah pada masa pengajuan dokumen administrasi syarat calon namun hanya mengajukan dokumen Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN). Sehingga bagaimana mungkin dapat diverifikasi perbedaan namanya, yang faktanya TERLAPOR II sama sekali tidak pernah mengajukan dokumen fotocopy ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah; 5) Bahwa selain itu jika mencermati dokumen Surat Keterangan Ganti Nama Ijazah Paket C yang diajukan oleh LA AMI (TERLAPOR II), terdapat cacat materiil yang luput diverifikasi oleh TERLAPOR I sebagaimana mekanisme, prosedur dan tata cara pencalonan dalam PKPU 10/2023. Cacatnya yakni: Pada dokumen surat keterangan ganti nama ijazah paket C atas nama LA AMI ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 9 dari 154
Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama SAMAUL BAIT NDIMURI, S.Pd,M.Si menggunakan KOP atau Kepala Surat "PKBM BINA ILMU WASESA", padahal kapasitas SAMAUL BAIT NDIMURI,S.Pd,M.Si bukanlah bagian dari Pengurus/Ketua/Kepala PKBM BINA ILMU WASESA; Pada dokumen Surat Keterangan Ganti Nama Paket C atas nama LA AMI merujuk pada Penetapan pengadilan Negeri Kendari Nomor: 32/Pdt.P/2003/PN.Kdi, tanggal 28 Februari 2023, tentang perubahan Nama dan Tempat Tanggal Lahir atas nama LA RASANI, padahal faktanya tidak ada produk Penetapan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 32/Pdt.P/2003/PN.Kdi yang isinya perihal perubahan Nama dan Tempat Tanggal Lahir atas nama LA RASANI menjadi LA AMI; Pada dokumen Surat Keterangan Ganti Nama Paket C atas nama LA AMI secara tegas dinyatakan dokumen tersebut adalah lampiran atas Ijazah Paket C yang ada. Artinya dokumen tersebut kapasitas hukumnya hanyalah merupakan lampiran yang merupakan pelengkap dari Ijazah paket C yang ada, bukan merupakan surat keterangan pengganti ijazah paket C. Bahwa jika TERLAPOR I berpedoman pada prosedur, mekanisme dan tata cara yang benar dalam melakukan verifikasi perbaikan dokumen administrasi fotocopy ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah kepada TERLAPOR II sebagaimana ketentuan Pasal 62 ayat (2) PKPU 10/2023, maka TERLAPOR II dalam pemenuhan syarat fotocopy ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah secara hukum haruslah dinyatakan "TIDAK MEMENUHI SYARAT" (TMS)"; Bahwa dengan berdasar atas uraian peristiwa tersebut di atas yang didukung atas alat bukti yang diajukan PELAPOR, maka TERLAPOR II telah tebukti melakukan pelanggaran administrasi pemilu berupa tidak pernah mengajukan dokumen fotocopy Ijazah atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c PKPU 10/2023 pada tahapan pencalonan, dan pada gilirannya terbukti pula secara mutatis-mutandis adanya pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan TERLAPOR I berupa memverifikasi Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 10 dari 154
dokumen yang tidak sah atau bukan dokumen yang seharusnya sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c dan Pasal 43 huruf c PKPU 10/2023, dan karenanya beralasan hukum bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kendari, menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut: 1. Menyatakan TERLAPOR I dan TERLAPOR II terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilihan umum; 2. Memerintahkan Kepada KPU Kota Kendari untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme atas tidak terpenuhinya dokumen syarat pencalonan kepada TERLAPOR sebagaimana syarat dimaksud pada ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c Jo Pasal 43 huruf c PKPU 10/2023; 3. Memberikan sanksi adminitratif kepada TERLAPOR II berupa pembatalan atau pencoretan sebagai Calon atau Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Kendari Pada Pemilu 2024 Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Wilayah Kecamatan Kendari dan Kendari Barat Dari Partai NasDem Nomor Urut 2 karena tidak memenuhi syarat administrasi bakal calon dan/atau calon Anggota DPRD Kota Kendari Pada Pemilu 2024 Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Wilayah Kecamatan Kendari dan Kendari Barat Dari Partai NasDem; dan 4. Memberikan teguran kepada TERLAPOR I untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang- undangan. 2. BUKTI-BUKTI PELAPOR Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil laporannya, pelapor mengajukan bukti-bukti yang diberi kode P-1 sampai dengan P-10, sebagai berikut: No. Kode Bukti Nama Bukti 1. P-1 MODEL BB PERNYATAAN Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Kota Kendari 2. P-2 Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Setara Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Tahun Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 11 dari 154 II
2008 Program Studi Ilmu Pengetahan Sosial Atas Nama LA AMI 3. P-3 Surat Keterangan Ganti Nama Ijazah Paket C Nomor 421/624/2023 4. P-4 Pengumuman Nomor 1351/PL.01.5- PU/7471/2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Kendari Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 5 P-5 Pengumuman Nomor 1580/PL.01.5-Pu/7471/2/2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 6 P-6 dan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan tentang Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah 7 P-7 Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Tahun 2008 Atas Nama HUSRIANTAI. L 8 P-8 Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Setara Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Tahun 2008 Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial 9 P-9 Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Nomor 07.009/PKBM-Mekar/XI/2023 10 P-10 Tanda Terima Surat Dari ALASMAN MPESAU kepada AHMAD FARHAN SIDIK Bahwa selanjutnya pelapor mengajukan bukti-bukti tambahan yang di beri kode P-11 sampai P-14, sebagai berikut: No. Kode Bukti Nama Bukti 1. P - 11 Data Departemen Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Penilaian Pendidikan, yang berisikan Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional Tahun 2008 Paket C Program Studi IPS, Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 12 dari 154
pada Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Muna, Kecamatan Laiworu. 2. P - 12 Surat Keterangan Nomor: 421.1/1.385 Yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna pada tanggal 12 Juli 2024 3. P - 13 yang di Surat Tugas Nomor: 094/276/DPK, tandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 April 2024 4. P - 14 Print Out Foto Kunjungan ke Pusat Asesmen Pendidikan dan Balai Pengelolaan Pengujuan Pendidikan tanggal 1 April 2024. 3. KETERANGAN SAKSI PELAPOR Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil laporannya, Pelapor juga menghadirkan 4 (empat) orang saksi yaitu Sdr. Syafril Arifin Syam dan Sdr. Alasman Mpesau yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada sidang pemeriksaan hari Selasa, 23 April 2024 juga Sdr. Ade Sucipto Husain dan Sdr. Rahmat Rapiun, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada sidang pemeriksaan hari Rabu, 24 April 2024. Adapun keterangan masing-masing saksi dan ahli adalah sebagai berikut: 1) Saksi bernama Syafril Arifin Syam, memberikan keterangan sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Pak Ahmad Farhan sebagai Teman. Pak Ahmad Farhan merupakan Calon Anggota Legislatif dari Partai Bulan Bintang; Bahwa saksi menerangkan sebagai teman, saksi juga ikut membantu Pak Ahmad Farhan untuk mencarikan suara ketika itu. Jadi bukan tim sukses karena saksi tidak terlalu fokus untuk mencarikan suara Pak Ahmad Farhan, hanya mensosialisasikan kepada teman dan keluarga; Bahwa saksi menerangkan kronologis pertemuan antara Pak Alasman Mpesau dan Pak Ahmad Farhan, yakni pada hari Jumat tangal 29 Merat 2024 Pak Ahmad Farhan menghubungi saksi sekira selesai sholat Jumat, via telepon selluler. Ketika itu Pak Ahmad Farhan menyampaikan "Rul bisa ngak temani saya sebentar malam," kemudian saksi bertanya Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 13 dari 154
kembali "kemana?" Pak Ahmad Farhan menyampaikan akan pergi kerumah teman. Jadi ketika malam selesai sholat tarwih saksi berangkat sama Pak Ahmad Farhan menuju ke rumah Pak Alasman Mpesau; Bahwa saksi menerangkan setelah sholat tarwih, saksi bersama Pak Ahmad Farhan langsung menuju ke rumah Pak Alasman Mpesau. Ketika itu saksi menyatakan tidak ada diskusi ataupun perkataan dari Pak Ahmad Farhan terkait dengan tujuan menemui Pak Alasman Mpesau; Bahwa saksi menerangkan ketika sampai di rumah Pak Alasman Mpesau, Pak Ahmad Farhan menyampaikan "coba itu periksa dia punya berkasnya Pak La Ami kayaknya ada kejanggalan terkait ijazahnya," Kemudian Pak Alasman Mpesau mengatakan "nanti saya kasih liat dokumen nya kebetulan ada dokumen." Tak lama kemudian diperlihatkan lah dokumen tersebut oleh Pak Alasman Mpesau. Ketika itu saksi baru mengetahui tujuan dari Pak Ahmad Farhan bertemu dengan Pak Alasman Mpesau; Bahwa saksi menerangkan ada beberapa dokumen yang diperlihatkan oleh Pak Alasman Mpesau ketika itu, namun saksi hanya mengingat surat keterangan hasil ujian dengan surat keterangan ganti nama ijazah; Bahwa saksi menyatakan Ia sempat melihat dokumen Surat Keterangan Hasil Ujian dan Surat Keterangan Ganti Nama Ijazah yang diperlihatkan Pak Alasman Mpesau; Bahwa saksi melihat setelah diberikan dokumen-dokumen tersebut dari Pak Alasman Mpesau kepada Pak Ahmad Farhan, kemudian lalu dibuatkan surat tanda terima oleh Pak Alasman Mpesau; Bahwa saksi menyatakan ketika perjalanan pulang dari Rumah Pak Alasman Mpesau, saksi bertanya kepada Pak Ahmad Farhan "untuk apa ko ambil itu dokumen?" oleh Pak Ahmad Farhan menyatakan "ada kejanggalan saya mau laporkan." Sebab Pak Ahmad Farhan sudah banyak mendengar informasi diluar tentang kejanggalan dokumen ijazah Pak La Ami; Bahwa saksi menyatakan tidak mengenal Pak Alasman Mpesau dan Pak Ahmad Farhan tidak pernah menginformasikan siapa sebenarnya Pak Alasman Mpesau; Bahwa saksi menerangkan alamat rumah Pak Alasman Mpesau di Lepo- lepo, melewati Lorong Hombis, dan tepat ada jembatan lalu belok kiri; Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Pak Alasman Mpesau memperoleh dokumen tersebut; Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 14 dari 154
Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah diceritakan alasan Pak Ahmad Farhan datang bertemu dengan Pak Alasman Mpesau untuk meminta dokumen. Saksi hanya diajak untuk menemani Pak Ahmad Farhan; Bahwa saksi menyatakan Pak Ahmad Farhan tidak pernah mempermasalahkan masalah Ijazah Pak La Ami sebelum tanggal 29 Maret 2024; Bahwa saksi menyatakan setelah pertemuan di Rumah Pak Alasman Mpesau bersama dengan Pak Farhan, lagi pertemuan tidak selanjutnya. Hanya membicarakan terkait dengan dokumen yang diterima di rumah Pak Alasman Mpesau; tidak ada telepon berkomunikasi via namun Bahwa saksi menerangkan informasi yang diterima ketika itu lengkap, namun terkait dengan penjelasan keabsahan dokumen Pak Ahmad Farhan yang bicara sama Pak Alasman Mpesau. Sedangkan saksi hanya merokok saja ketika itu, dan mendengar terkait dokumen ijazah Pak La Ami; 2) Saksi bernama Alasman Mpesau, memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa saksi adalah mantan komisioner KPU Kota Kendari periode 2018 s.d 2023 yang saat ini berprofesi sebagai tenaga pengajar di Fakultas Hukum; Bahwa sepengetahuan saksi, pelapor adalah Calon Anggota DPRD Kota Kendari, dari Partai Bulan Bintang (PBB) daerah pemilihan (Dapil 2) Kec. Kendari dan Kec. Kendari Barat; Bahwa saksi menegaskan pengetahuannya tentang pelapor hanya sebatas mengetahuinya sebagai Caleg, tidak berteman; Bahwa saksi menerangkan pelapor menghubungi saksi pada tanggal 17 Maret 2024, ketika itu Pelapor meminta untuk bertemu. Namun pada saat itu saksi menyampaikan kepada pelapor bahwa saksi sedang sibuk, karena memasuki awal bulan Ramadhan dan kemungkinan saksi pulang ke Raha karena tradisi di Raha jika awal Ramadhan kami melakukan ziarah kubur; Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 17 Maret 2024 pelapor menghubungi saksi menanyakan berkaitan dengan dokumen pencalonan Pak La Ami (Terlapor II). Dokumen yang dimaksud adalah ijazah yang digunakan terlapor II mendaftar sebagai caleg DPRD Kota Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 15 dari 154
Kendari, dari Partai Nasdem untuk Dapil Kec. Kendari dan Kec. Kedari Barat; Bahwa pada tanggal 17 Maret 2024, ditanyakan oleh pelapor kepada saksi, "ada tidak dokumennya Pak La Ami sama kita?", ketika itu saksi menyampaikan kepada pelapor "seingat saya Pak La Ami itu dari partai Nasdem sempat ada konsultasi dengan saya."; Bahwa seingat saksi, terlapor II pernah datang konsultasi kepada saksi sebelum PKPU Pencalonan ada (PKPU 10/2023). Ketika itu, terlapor II datang konsultasi yang ditemani dengan seseorang yang saksi tidak ketahui namanya. Dalam proses konsultasi terlapor II memberikan 3 (tiga) dokumen yaitu Penetapan Pengadilan, Surat Keterangan Ganti Nama Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian. Terlapor II menyimpan dokumen tersebut di atas meja, saksi sempat mengatakan "ambil kembali dokumen mu pak," kemudian terlapor II menyatakan ketika itu "biar di simpan saja, masih ada fotocopy nya sama saya ini". Kemudian ketika saksi selesai menjabat sebagai Komisoner KPU Kota Kendari, ketiga dokumen yang diberikan oleh terlapor terbawa oleh saksi; Bahwa saksi menyatakan ketika bertemu terlapor II, saksi tidak pernah mengatakan kalimat "tidak ada masalah itu, sudah benar kita mendaftar saja, saya adalah sarjana hukum, magister hukum, biar siapa mau gugat tidak ada menangnya". Bahwa saksi menegaskan ketika itu saksi datang konsultasi terkait bagaimana ketika berbeda nama dalam ijazah dengan KTP, karena pada saat itu belum keluar PKPU Pencalonan dan pasti saksi akan merujuk pada peraturan-peraturan sebelumnya yang terjadi ada Pemilu 2019, maka saksi sarankanlah kepada terlapor II untuk mengurus surat penetapan pengadilan, pada saat II memperlihatkan pertama, surat penetapan pengadilannya terkait pergantian nama, kedua Surat Keterangan Ganti Nama Ijazah Paket C dan ketiga, Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional. Ketika itu saksi mengatakan kepada terlapor II diajukan saja kalau sudah ada ini; itu juga kemudian terlapor Bahwa saksi menegaskan dalam proses pertemuan antara terlapor II dengan saksi adalah hanya berkonsultasi tidak bisa kemudian dijadikan justifikasi untuk membenarkan apa yang dilakukan terlapor II. Karena pada tahapan pencalonan itu ada proses verifikasi yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali; Bahwa saksi menerangkan ketika dihubungi pada tanggal 17 Maret 2024, pelapor, menyampaikan "Pak La Ami tidak pernah sekolah, tidak SMA kemudian dia bisa caleg di DPRD kota Kendari", kemudian saksi mengatakan "Permasalahannya sudah clear sudah selesai, karena ada Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 16 dari 154
putusan pengadilan terkait tersebut kemudian ada ijazah yang di serahkan". pelapor kembali menyatakan "ada perbedaan nama terkait terlapor 2 nama LA RASANI dan LA AMI", dan saksi memberikan tanggapan bahwa "itu sudah clear sudah selesai"; Bahwa saksi menerangkan ketika pertama dihubungi dengan pelapor pada tanggal 17 Maret 2024, sejak itulah saksi mulai aktif berkomunikasi dengan pelapor khsusus terkait dokumen dari terlapor; Bahwa saksi menerangkan setelah ditelepn pelapor pada tanggal 17 Maret 2024, saksi kemudian kembali memeriksa dokumen yang ada dan melakukan verifikasi Kembali, dan bertanya-tanya apa benar ada kejanggalan terhadap dokumen Ijazah terlapor II, sambil memperhatikan ketiga dokumen yang diberikan terlapor II yakni Penetapan Pengadilan, Surat Keterangan Ganti Nama Ijazah, dan SKUHN; Bahwa saksi menerangkan ketika saksi pulang ke Muna pada awal Ramadhan, saksi menyempatkan melakukan pengecekan dokumen Surat Keterangan Ganti Nama Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Muna. Ketika melakukan kunjungan ke Dinas tersebut saksi bertemu dengan beberapa orang disana, salah satu nya Ibu Ayu dan memperlihatkan dokumen Surat Keterangan Ganti Nama Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian yang sudah saksi Scan dan menjadi file yang tersimpan di HP. Saksi bertanya kepada Ibu Ayu "bagaimana dokumen seperti ini bu", kemudian Ibu Ayu menyampaikan "terkait peserta ujian paket C, basis datanya mereka itu tidak ada untuk di Kabupaten Muna, kemudian untuk tanda tangannya ini, coba hubungi Pak Samaul", ketika itu pula Ibu Ayu memberikan nomor Hp Pak Samaul; Bahwa kemudian saksi menghubungi Pak Samaul, yang ketika itu Pak Samaul mengatakan sedang berada di rumah Pak Zudi Mulkian. Kami janjian bertemu setelah setelah shalat Dzuhur di rumah Pak Zudi Mulkian. Ketika bertemu dengan Pak Samaul saksi memperlihatkan dokumen Surat Keterangan Ganti Nama Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang ada di Hp saksi. Ketika itu Pak Samaul juga tidak bisa memastikan dokumen tersebut dalam konteks asli apa tidak dokumen tersebut. Bahwa saksi menerangkan Pak Samaul Bait tidak memberikan penjelasan secara eksplisit apakah dia yang melegalisir Surat Keterangan Ganti Nama Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional; Bahwa saksi menyatakan data base yang dimaksud oleh Ibu Ayu, adalah data base peserta ujian paket C, secara keseluruhan. Jadi di Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 17 dari 154
Kabupaten Muna tidak ada data base terkait dengan dokumen terlapor II. Ketika itu Ibu Ayu menyampaikan "sudah tidak ada data base terkait dokumen ini, jangankan dokumen ini, dokumen yang lain saja terkait paket C sudah tercecer karena kami sudah pindah kantor"; Bahwa sepengetahuan saksi Pak Samual Bait adalah Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Muna yang menandatangani Surat Keterangan Ganti Nama Ijazah Paket C dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional atas nama terlapor II; Bahwa saksi menerangkan motivasi untuk melakukan kroscek berkaitan dengan dokumen terlapor II berupa Surat Keterangan Ganti Nama Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional, Pertama, saksi penasaran terkait hal tersebut. Kedua, terkait dokumen tersebut adalah bagian tak terpisahkan dari yang pernah saksi kerjakan, jadi saksi pernah terlibat pada proses tersebut sehingga kemudian ada alasan kenapa kemudian saksi kroscek di Kab. Muna; Bahwa saksi menerangkan pernah melakukan kroscek di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara terkait dengan Dokumen Surat Keterangan Ganti Nama Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Pak milik Pak La Ami pada tanggal 24 Maret 2024. Saat itu saksi bertemu seseorang yang saksi lupa namanya, orang tersebut mengatakan terhadap dokumen yang diperlihatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sultra tidak punya data base tahun 2012 kebawah, yang data basenya di Dinas Pendidikan dan Kebudaayan Provinsi Sultra adalah data base tahun 2012 keatas; Bahwa saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024, pelapor kembali menghubungi saksi sekira jam 9 atau jam 10 pagi untuk bertemu dan menanyakan terkait dokumen terlapor II yang sebelumnya sempat ditanyakan pada tanggal 17 Maret 2024. Saat itu saksi menyampaikan bisa bertemu tetapi setelah sholat Tarwih; Bahwa saksi menerangkan setelah sholat tarwih, hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 pelapor dan salah seorang temannya yang bernama Pak Rul datang ke rumah saksi. Ketika itu yang kami bicarakan awalnya terkait Pemilu 2024 kemarin, jumlah suara pelapor, perolehan kursi partai, dan lain-lain. Sampai pada pembicaraan mengenai dokumen terlapor II tersebut, saksi menyampaikan kalau dokumennya sudah saksi itupula pelapor meminta dokumen-dokumen dapatkan, dan saat tersebut. Ada beberapa dokumen yang di minta namun saksi paling ingat itu dua dokumen yaitu Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional dan Surat Keterangan Ganti Nama Ijazah Paket C yang saksi serahkan kepada pelapor; Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 18 dari 154
Bahwa saksi menerangkan ketika memberikan dokumen tersebut, saksi bertanya kepada pelapor, "ini dokumen kamu pakai untuk apakah?" Katanya itu pula saksi menyampaikan kepada pelapor,"kalau di Kab. Muna data base untuk memastikan ini, sudah tidak ada. Kemudian di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sulawesi Tenggara, data base tahun 2012 ke atas itu yang ada dokumen di sana, sedangkan untuk tahun 2012 ke bawah sudah tidak ada data besenya"; "saya mau lapor di Bawaslu". Saat Bahwa saksi menerangkan saat memberikan dokumen-dokumen yang diminta pelapor, saksi membuatkan tanda terima. Sebab pelapor meminta untuk dibuatkan tanda terima dokumen, ketika itu pula dibuatkan tanda terima dokumen; Bahwa saksi menerangkan pada malam tanggal 29 Maret 2024, setelah saksi pelapor dokumen-dokumen memberitahukan "nanti kita di hubungi sama pengacara saya bahwa saya akan lapor ke Bawaslu ini kasus supaya kita buktikan", kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 saksi dihubungi sama Pak Rizal Hadju meminta kesediaan saksi untuk berangkat Ke Jakarta untuk melakukan pemastian II yakni Surat terhadap dokumen Keterangan Ganti Nama Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional di Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan; memberikan tersebut, terlapor Bahwa saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024, saksi bersama Pak Rizal Hadju (Kuasa Hukum pelapor). Nanti hari Senin tanggal 1 April 2024 barulah berkunjung ke Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di Pancoran. Sesampainya disana kami ini tanya-tanya dulu bagaimana mengecek data seperti (Surat resepsionis Ijazah dan SKHUN), oleh Keterangan Ganti Nama mengarahkan ke Pusat Asesmen Pendidikan dan Balai Pengelolaan Pendidikan di Depok; Bahwa saksi menerangkan masih di hari Senin tanggal 1 April 2024, saksi bersama dengan Pak Rizal Hadju berangkat menuju ke Pusat Asesmen Pendidikan dan Balai Pengelolaan Pendidikan di Depok pada siang hari. Ketika sampai, kami diarahkan oleh resepsionis untuk mengisi daftar tamu onlien, kemudian kami menyampaikan maksud dan tujuan kami untuk melakukan pengecekan terhadap dokumen terlapor II yakni Surat Keterangan Ganti Nama Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional. Kemudian datang seorang staf di ruang pengaduan yang melayani kami dan mempertanyakan keluhan permalasahannya. Kami sampaikan dan memperlihatkan bukti dokumen terlapor II yakni Surat Keterangan Ganti Nama Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional; Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 19 dari 154
Bahwa saksi menerangkan selanjutnya oleh Staf Pusat Asesmen Pendidikan dan Balai Pengelolaan Pendidikan tersebut melakukan pengecekan dan pemastian terlabih dahulu terhadap dokumen terlapor II yakni Surat Keterangan Ganti Nama Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang kami perlihatkan, Pertama dipastikan dulu ini bulannya yaitu bulan Juni. Kedua, dilakukan pengecekan terhadap unsur-unsur dalam Surat Keterangan Ganti Nama Ijazah Paket C dan Surat Keterangan Hasil Ujina Nasional, Ketiga dilihat nomor pesertanya yakni 08-20-02-27-225, yang mana angka 08 menunjukkan tahun yakni tahun 2008, selanjutnya angka 020 itu menunjukkan Provinsi, kemudian angka 02 menunjukkan kabupaten, dan angka 27 menunjukkan Kecamatan, dan angka 225 adalah menunjukkan nomor urut kepesertaannya. Namun terhadap nomor peserta tersebut ternyata bukan atas nama La Rasani atau La Ami, melainkan atas nama La Ara; Bahwa saksi menerangkan saat melakukan pengecekan terhadap dokumen terlapor II berupa Surat Keterangan Ganti Nama Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional di Pusat Asesmen Pendidikan dan Balai Pengelolaan Pendidikan ada dokumen yang diberikan, dan dalam persidangan dibawa oleh saksi serta diperlihatkan dihadapan Majelis Pemeriksa; Kemudian terhadap bukti P-2 tersebut saksi menerangkan, Pertama terdapat nomor peserta yaitu 08-20-02-27-225, namun jika disandingkan dengan Dokumen dari Pusat Asesmen Pendidikan yang diperlihatkan dalam persidangan dihadapan Majelis Pemeriksan nomor peserta 08- 20-02-27-225 bukan atas nama La Ami atau La Rasani, tetapi atas nama La Ara. Kedua jika dilihat dan dicocokan terhadap tiap-tiap nilai yang tertera dalam Bukti P-2 (Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C atas nama La Ami) dengan Dokumen dari Pusat Asesmen Pendidikan dengan nomor peserta 08-20-02-27-225 atas nama La Ara memiliki kecocokan/kesamaan yakni : Bahwa saksi sebagai mantan Komisioner KPU Kota Kendari yang membidangi divisi teknis penyelenggaraan Pemilu yang mengakomodir terkait dengan pencalonan. Dan saksi berakhir masa jabatannya pada tanggal 26 Juni 2023. Ketika masa pencalonan saksi telah melewati 3 (tiga) tahapan pencalonan, yaitu tahapan pengumuman bakal calon, pengajuan bakan calon dan verifikasi administrasi bakal calon; Bahwa saksi menerangkan pada saat tahapan pengajuan bakal calon yang dimulai tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 mei 2023, nama La Ami (terlapor II) di daftarkan sebagai salah satu bakal calon Anggota DPRD Kota Kendari; Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 20 dari 154
Bahwa saksi menerangkan terkait pengajuan Caleg harus lewat partai politik, untuk pengajuan terlapor II itu diajukan lewat Partai Nasdem Kota Kendari untuk Dapil 2, Kec. Kendari dan Kec. Kendari Barat; Bahwa saksi menerangkan pada Pemilihan Umum tahun 2024 pengajuan bakal calon anggota DPRD diajukan lewat sistem, namanya itu sistem informasi pencalonan yang biasa kita kenal itu SILON. Sedangkan kalau Pemilhan Umum tahun 2019 itu selain lewat SILON ada hard copy nya juga disetorkan; Bahwa saksi menerangkan berkaitan dengan adanya sistem penginputan bakal calon melalui SILON, yang memiliki akses untuk mengajukan bakal calon melalui LO Partai, untuk LO Partai Nasdem adalah Pak Jamal alias Pak Niko; Bahwa saksi menerangkan semua syarat pengajuan bakal calon untuk Partai tingkat Kota Kendari semua di ajukan lewat Silon dan semua by sistem; Bahwa saksi menerangkan yang bisa mengakses SILON adalah Komisioner KPU sebagai viewer, Bawaslu sebagai viewer, kemudian yang melakukan verifikasi adalah operator, dan LO Partai; Bahwa saksi menerangkan untuk koordinator Silon itu adalah Ibu Maya, yang menjabat juga sebagai Plh. kasubag teknis kemudian operator adalah Pak Kahar dan operator lainnya; Bahwa saksi menerangkan pembukaan Silon, merupakan tugas verifikator dalam hal ini operator, pada prinsipnya yang saksi pahami tanggung jawab akhir pekerjaan yang di lakukan operator ini ada pada komisioner, terkhusus pada saksi maka segala apapun aktivitas operator dalam melakukan verifikasi mulai tanggal 15 sampai 23 Juni itu di pastikan dan bisa liat apa yang di verifikasi; Bahwa saksi menerangkan sebagai mantan komisioner KPU Kota Kendari, saksi juga terlibat dalam proses verifikasi yang telah diawasi oleh Bawaslu Kota Kendari; Bahwa saksi menerangkan operator sudah dibekali dengan pemahaman-pemahaman terkait dengan verifikasi sebagaimana di atur pada petunjuk teknisnya yaitu nomor 352 tahun 2023 pedoman teknis pengajuan bakal calon, yang merupakan petunjuk terkait dengan item- item apa saja yang dipastikan saat verifikasi; Bahwa saksi menerangkan ketika ada masalah dalam proses verifikasi maka selanjutnya baru di sampaikan kepada kami. Namun jika tidak ada Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 21 dari 154
masalah kami bisa kerahkan operator untuk memastikan pekerjaan operator; Bahwa saksi menyatakan saat saksi menjabat tidak ada persoalan terkait dokumennya terlapor II, dan pada saat itu statusnya MS. Bahwa saksi menerangkan di silon masing-masing persyaratan ada kolom pengaupload nya termasuk ijazah tersebut, dan saksi pastikan kolom upload ijazah terlapor II itu diupload dokumen Surat Keterangan Ganti Nama Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional; Bahwa saksi menerangkan dalam kolom-kolom tiap persyaratan itu ada batas kapasitasnya. Dalam Juknis jelas muatannya yaitu 1mb, jadi kita bisa berhitung kalau memang lebih 1 itu muatannya sampai lebih berapa Mega; Bahwa saksi menerangkan setelah dilakukan verifikasi biasanya ada Berita Acara yang kita tanda tangani dan ada prodak yang di hasilkan di setiap tahapannya. Kegunaan Berita Acara tersebut sebagai produk hukum bahwa kita telah melakukan verifikasi; Bahwa saksi menegaskan terhadap dalil jawaban Termohon 1 yang menyatakan bahwa penetapan pengadilan tentang perubahan nama La Rasani menjadi La Ami yang juga diupload ke Silon adalah tidak benar. Sebab berdasarkan PKPU 10/2023 penetapan pengadilan itu tidak menjadi syarat calon. Kemudian dalam silon tidak ada terkait putusan pengadilan karena secara teknis di dalam Silon kamar-kamar upload dan terkait dengan muatannya saksi pastikan itu tidak akan muat; Bahwa saksi menerangkan terkait dengan perbedaan nama, itu diatur juga dalam PKPU 10/2023 yakni yang bersangkutan mengurus dari instansi yang berwenang terkait dengan ijazah tersebut bahwa nama yang dimaksud dalam ijazah adalah orang yang sama dengan nama yang ada di KTP. Atau jika instansi yang berwenang tidak mau melakukannya, maka pihak yang bersangkutan membuat surat pertanggung jawaban mutlak. Jadi memang bukan putusan yang menjadi syarat; Bahwa saksi menerangkan untuk berita acara yang diterbitkan dalam setiap tahapan proses pemilihan umum tahun 2024 selalu dikeluarkan melalui by sistem termasuk juga verifikasi administrasi saat ini keluar dari system, tidak ada lagi berita acara atau produk hukum dibuat manual; Bahwa saksi menerangkan dokumen yang ada dalam silon masih tersimpan, kalau memang mau liat siapa yang benar apakah saksi atau Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 22 dari 154
Terlapor 1 maka sehaurusnya kita buka saja Silon dan kita lihat untuk bisa menguji kebenaran yang sesungguhnya; Bahwa saksi menerangkan setelah dilakukan verifikasi terhadap persyaratan calon yang di upload di Silon kemudian diterbitkan berita acara verifikasi; Bahwa saksi menerangkan Setiap tahapan itu kamarnya berbeda, kalau di lakukan perbaikan lagi pasti kamar berbeda lagi, mungkin terkiat dengan kamar-kamar ini operator yang bisa jelaskan; Bahwa saksi menerangkan tersebut pernah di konsultasikan juga atas nama Abdul Wahid Daming tapi dia konsultasi nya setelah keluar PKPU Pencalonan diterbitkan, maka penjelasannya adalah karena dia ada perbedaan Abdul Wahid Daming dan Abdul Wahid, jadi ketika itu saksi menyarankan jika instansi yang berwenang tidak mau keluarkan itu maka kamu harus dibuatkan surat pertanggungjawaban mutlak; terkait kasus Bahwa saksi menerangkan keterlibatan saksi sebagai mantan komisioner KPU Kota Kendari dalam proses pencalonan hanya dalam tahapan pengumuman, kemudian pengajuan setelah itu verifikasi tahap 1 dilakukan 15 Mei 2023 s.d 23 juni 2023. Namun saksi berakhir masa jabatannya pada tanggal 26 Juni 2023. Jadi pada saat pengajuan perbaikan itu bukan lagi saksi yang menjabat sebagai Kordiv Teknis Penyelenggaraan Pemilu; Bahwa saksi menerangkan yang melakukan verifikasi tugas verifikator, baik melakukan perlakuan pada tahap verifikasi administrasi itu adalah tangannya operator, kita komisioner tidak bisa sebab kita hanya viewer yang kita lakukan adalah wajib melakukan asistensi memastikan terhadap kerja operator tersebut; itu Bahwa saksi menerangkan tanggung jawab terkait teknis pasti pertama kali di Divisi Teknis. Artinya ketika bisa di cover oleh divisi teknis dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undang. Namun jika dibawa pada tingkatan komisioner maka akan di bawa ke tingkatan komisioner; Bahwa saksi menerangkan pada saat itu, ketika saksi menjabat sebagai Komisioner KPU Kota Kendari terhadap dokumen persyaratan calon terlapor II adalah dokumen yang benar; Bahwa saksi menyatakan pada saat pengajuan bakan calon, Dokumen terlapor II sudah memenuhi syarat; Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 23 dari 154
Bahwa saksi menyatakan tidak pernah melihat atau mendengar adanya putusan pengadilan yang menyatakan dokumen terlapor II palsu; 3) Saksi bernama Ade Sucipto Husain, memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa saksi menerangkan saat menghadiri sidang Pelanggaran Administrasi Pemilu di Bawaslu membawa surat tugas yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara; Bahwa saksi menerangkan surat tugas tersebut terbit atas permintaan Kuasa Hukum Pelapor kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, yang isinya memerintahkan kepada Ade Sucipto, S. IP dan Rahmat Rapiun untuk memberikan keterangan sebagai saksi mengenai kepesertaan Ujian Paket C Tahun 2008 Kabupaten Muna, Kecamatan Laiworu di ruang sidang Bawaslu Kota Kendari tanggal 24 April 2024; Bahwa saksi merupakan pegawai Negeri Sipi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara sejak tahun 2009 sampai saat ini; Bahwa saksi menerangkan yang menyelenggarakan Ujian Paket C adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara; Bahwa Saksi menerangkan hasil dari penyelenggaraan Ujian Paket C otomatis akan terdata di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara melalui aplikasi Bio Ujian Nasional Pendidikan kesetaraan (BIO UNPK); Bahwa Saksi menerangkan Ujian Paket C yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara sudah ada sejak tahun 2000 an; Bahwa Saksi menerangkan dari hasil Ujian Paket C, dikeluarkan pengumuman kelulusan atau biasa disebut laporan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan, kemudian di lakukan pemberian Ijazah dan SKHUN (Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional). Ijazah dan SKHUN itulah yang diberikan kepada peserta jika peserta tersebut dinyatakan lulus pada Ujian Paket C; Bahwa Saksi menerangkan yang menandatangani Ijazah Paket A, Paket B dan Paket C beserta dengan SKHUN nya adalah Kepala Dinas tetapi yang Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota. Akan Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 24 dari 154
menerbitkan Ijazah dan SKHUN tersebut adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara; Bahwa saksi menerangkan nomor peserta Ujian Paket C sebagaimana yang tertera dalam Ijazah Paket C dan SKHUN Paket C hanya di peruntukan kepada satu orang; Bahwa Saksi menerangkan cara memverifikasi dan mengetahui keabsahan dari Ijazah Paket C dan SKHUN Paket C yang telah diterbitkan dapat dilihat dari Data Base peserta Ujian Paket C; Bahwa saksi menerangkan data base peserta Ujian Paket C yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara hanya untuk tahun 2012 ke atas, dan untuk data base peserta ujian paket C di bawah Tahun 2012 ada di Puspendik, Pusat Penilaian Pendidikan; Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan surat yang masuk ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara mengenai permintaan memberikan keterangan di Bawaslu Kota Kendari, maka saksi meminta data peserta Ujian Paket C Tahun 2008 ke Puspendik; Bahwa Saksi menerangkan PKBM merupakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat; Bahwa Saksi menerangkan saat penyelenggaraan Ujian Paket C, saksi tetapi saksi tidak pernah berkoordinasi dengan PKBM, akan berkoordinasi langsung dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna sebagai perpanjangan antara Provinsi dan PKBM, karena PKBM itu adanya di Kabupaten/Kota. Jadi Koordinasi PKBM itu melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota; Saksi menerangkan bahwa pada saat berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna, PKBM Bina Ilmu Wawesa sudah tidak aktif lagi sejak tahun 2013; Saksi menerangkan bahwa mengetahui PKBM Bina Ilmu Wawesa sudah tidak aktif lagi sejak tahun 2013 dari ibu Hj. AYU yang merupakan ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna; Saksi menerangkan bahwa ada dokumen yang diberikan oleh ibu Hj. AYU kepada saksi, yang menyebutkan bahwa PKBM Bina Ilmu Wawesa sudah tidak aktif lagi sejak tahun 2013; Saksi menerangkan bahwa untuk melegalisir fotocopy Ijazah paket C dan SKHUN Paket C, harus membawa Ijazah Paket C yang asli dan SKHUN Paket C yang asli. Sehingga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 25 dari 154
Provinsi Sulawesi Tenggara bisa melegalisir fotocopy ijazah beserta SKHUN Paket C tersebut, itupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara melihat atau mencocokan dengan data base yang ada. Jika nama yang bersangkutan ada di database maka Ijazah dan SKHUN nya dapat di Legalisir; Saksi menerangkan bahwa ketika PKBM sudah tidak aktif lagi, maka yang dapat melegalisir fotocopy Ijazah Paket C beserta dengan SKHUN nya adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara; Saksi menerangkan bahwa La Rasani atau La Ami yang merupakan Calon Anggota DRRD kota Kendari Dapil II dan juga merupakan Terlapor 2 dalam Pelanggaran Administrasi Pemilu, tidak pernah datang ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melegalisir Ijazah Paket C dan SKHUN paket C nya; Saksi menerangkan bahwa berdasarkan data yang diperoleh dari Puspendik, peserta Ujian Nasional Paket C dengan Nomor peserta 20- 02-27-225 atas nama La Ara kelahiran Raha, 31 Desember 1970; Saksi menerangkan bahwa berdasarkan data base peserta Ujian Nasional Tahun 2008 yang diperoleh dari Puspendik Ijazah Paket C dan SKHUN Paket C atas nama La Rasani tidak terdaftar sebagai peserta Ujian Nasional Paket C; Saksi menerangkan bahwa sekalipun peserta Ujian Nasional Paket C datang membawa fotocopy Ijazah dan SKHUN Paket C untuk dilegalisir dengan memperlihatkan ijazah asli dan SKHUN aslinya, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara tetap akan melakukan pengecekan di data base; Saksi menerangkan bahwa Nomor Peserta Ujian Nasional Paket C tidak mungkin ada yang double atau sama dengan Nomor Peserta ujian Nasional lainnya; Bahwa pada saat saksi memperlihatkan Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional Tahun 2008 di hadapan majelis dan di hadapan para pihak, saksi menunjukan nomor peserta ujian 20-02-27-225 atas nama La Ara kelahiran 31 Desember 1970; Bahwa pada saat di perlihatkan bukti P-2 Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C atas nama La Ami dengan nomor Peserta 20-02-27- 225 oleh Kuasa Hukum Pelapor, saksi melakukan pengecekan untuk masing-masing nilai per Mata Ujian yang ada di Bukti P-2 dengan masing-masing nilai per Mata Ujian atas Nama La Ara dengan nomor Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 26 dari 154
peserta 20-02-27-225 yang ada di Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional Tahun 2008 yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Penilaian Pendidikan; Bahwa setelah melakukan pengecekan, ternyata nilai per Mata Ujian yang ada di SKHUN atas Nama La Ami (Bukti P-2) sama dengan nilai per Mata Ujian atas nama La Ara yang ada dalam Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional Tahun 2008; Saksi menerangkan bahwa nomor peserta ujian Nasional Paket C terdiri dari beberapa kode Wilayah, contohnya nomor Peserta Ujian 20-02-27- 225. Kode Nomor 20 untuk Wilayah Provinsi, kode nomor 02 untuk Wilayah Kabupaten, Kode Nomor 27 untuk Wilayah Kecamatan dan kode Nomor 225 merupakan nomor Peserta Ujian; Bahwa setelah melihat Bukti P-2 tentang Surat keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C atas nama La Ami, saksi menerangkan bahwa format SKHUN Paket C tidak seperti demikian, format SKHUN paket C pasti disertakan dengan Kode Batang atau Kode QR; Bahwa pada saat di perlihatkan Ijazah Paket C atas nama Husrianti.L (Bukti P-7), saksi menerangkan bahwa nomor seri 20PC0500019 yang ada di pojok kanan atas Ijazah merupakan bukti bahwa orang tersebut juga memiliki SKHUN; Saksi menerangkan bahwa SKHUN Paket C tidak bisa dilakukan perubahan karena SKHUN tercetak tidak bisa di edit lagi karena terkunci di server pusat; Saksi menerangkan bahwa data yang diterima dari Puspendik yang telah di perlihatkan dihadapan Majelis Pemeriksa, bukan data yang berdasarkan PKBM Bina Ilmu Wawesa saja akan tetapi seluruh data peserta PKBM yang ada di wilayah Kecamatan Laiworu; Saksi menerangkan bahwa selama bertugas di Dinas Pendidikan dan terjadi Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara belum pernah pergantian nama di Ijazah Paket C; Saksi menerangkan bahwa data yang terinput dalam aplikasi BIO UNPK adalah data peserta yang berdasarkan copian Ijazah terakhir yang nanti akan dikeluarkan DNS (daftar Nominasi sementara), setelah dua atau tiga minggu DNS terbit selanjutnya dikeluarkan DNT (Daftar Nominasi Tetap), setelah DNT keluar maka itulah yang diberlakukan peserta Ujian Paket C; Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 27 dari 154
Saksi menerangkan bahwa blangko Ijazah dan SKHUN yang diterima oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi berasal dari Pusat, dari Puspendik sesuai dengan jumlah peserta yang ada; Saksi menerangkan bahwa seluruh peserta ujian yang ada di Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional Tahun 2008 yang diterbitkan oleh Pusat Penilaian Pendidikan akan diberikan blanko Ijazah kecuali yang tidak lulus; Saksi menerangkan bahwa nilai hasil Ujian Nasioanl paket C langsung berasal dari pusat, yang nantinya akan tercetak di SKHUN; Saksi menerangkan bahwa di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi belum pernah menemukan ada Ijazah Paket C ataupun SKHUN paket C yang hilang; Saksi menerangkan bahwa nomor peserta otomatis tercantum dalam SKHUN ketika SKHUN tercetak; Saksi menerangkan bahwa untuk format pergantian nama SKHUN paket C tidak ada, kecuali pergantian nama Ijazah Paket C; Saksi menerangkan bahwa saat ini bertugas di UPTD Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara yang bertempat di Kabupaten Konawe sebagai staf biasa yang melaksanakan perintah atasan; Saksi menerangkan bahwa KCD (Kantor Cabang Diknas) dibagi dibeberapa kabupaten/Kota serta bahwa ada Kantor Cabang Diknas di Kabupaten Muna akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang bertugas di KCD Kabupaten Muna karena Unit kerja saksi di Kabupaten Konawe; Saksi menerangkan bahwa sepengalaman selama menggeluti Pendidikan Non formal sebelum ditugas ke Konawe, Pendidikan Non formal itu menangani masalah Kesetaraan Ujian Paket A, B dan C. paket A setara dengan SD, paket B setara dengan SMP, paket C setara dengan SMA/Madrasah Aliyah; Saksi menerangkan bahwa pencetakan Ijazah Pendidikan Non Formal sama dengan Pencetakan dengan Ijazah Pendidikan Formal yang pencetakannya dari pusat hanya Ijazah dan SKHUN nya di tanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten/Kota sesuai dengan tempat dikeluarkan Ijazah tersebut; Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 28 dari 154
Saksi menerangkan bahwa pencetakan Ijazah tidak beserta dengan dikeluarkan fotocopy Ijazah yang telah di legalisir, fotocopy Ijazah di buat oleh yang bersangkutan atau pemilik Ijazah; Saksi menerangkan bahwa jika ada Penetapan Pengadilan mengenai pergantian nama, seharusnya di arahkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi untuk menngeluarkan Pergantian Nama Ijazah dan sebagai mana format yang ada, yang bertanda tangan dalam Surat pergantian nama tersebut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi; Ijazah Saksi menerangkan bahwa berdasarkan POS Ujian Pendidikan Kesetaraan, telah dilampirkan format syarat pergantian nama beserta dengan kolom tanda tangan yang ada dibawahnya. Akan tetapi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara tidak pernah terjadi pergantian nama Ijazah; Saksi menerangkan bahwa pernah melihat nomor seri Ijazah Paket C dan Nomor Peserta Ujian Nasional La Ami sehari sebelum memberikan keterangan dalam persidangan di Bawaslu Kota Kendari; Saksi menerangkan bahwa mendapatkan Surat Keterangan Ganti Nama Ijazah Paket C atas nama La Rasani dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C atas nama La Ami dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara; Saksi menerangkan bahwa pada saat memverifikasi dan berkoordinasi dengan Puspendik maupun bu Hj. Ayu saksi sudah bertugas sebagai staf di KCD Konawe; Saksi menerangkan bahwa tidak ada Surat tugas dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melakukan verifikasi, saksi berinisiatif sendiri untuk melakukan verifikasi; Saksi menerangkan bahwa hasil verifikasi dan koordinasi yang telah dilakukan, saksi menyimpannya sebagai kebutuhan sesuai dengan surat tugas dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memberikan keterangan dalam persidangan di Bawaslu Kota Kendari; Saksi menerangkan bahwa meminta data di Puspendik untuk kepentingan persidangan di Bawaslu Kota Kendari berdasarkan surat tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara kepada saksi; Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 29 dari 154
Saksi menerangkan bahwa untuk SKHUN paket C dikeluarkan oleh tangan adalah Kepala Dinas Puspendik dan yang bertanda Kabupaten/Kota; Saksi menerangkan bahwa dikirimkan data base oleh Puspendik via Email pada sore hari di tanggal 23 April 2024 dan setelah itu di legalisir oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara; Saksi menerangkan bahwa tidak bisa mengoreksi hasil pekerjaan Kantor Cabang Diknas yang ada di Raha. 4) Saksi bernama Rahmat Rapiun, memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa sidang Pelanggaran Administrasi Pemilu di Bawaslu Kota Kendari dengan membawa surat tugas yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara; saksi menerangkan, menghadiri Saksi menerangkan bahwa surat tugas tersebut terbit atas permintaan Kuasa Hukum Pelapor kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, yang isinya memerintahkan kepada Ade Sucipto, S. IP dan Rahmat Rapiun untuk memberikan keterangan sebagai saksi mengenai kepesertaan Ujian Paket C Tahun 2008 Kabupaten Muna Kecamatan Laiworu di ruang sidang Bawaslu Kota Kendari tanggal 24 April 2024; Bahwa saksi menerangkan secara kasat mata bingkai ijazah paket C dan bingkai Surat Keterangan Hasil Ujian Paket itu sama, hanya redaksi dalam Ijazah dan SKHUN yang berbeda; Bahwa saksi menerangkan SKHUN untuk SMA itu ada barcode dan setahu saksi Ijazah Paket C juga memiliki barkode; Bahwa saksi diperlihatkan bukti Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C (bukti P-8), saksi menerangkan bahwa kode batang yang ada di pojok kanan atas SKHUN jika di scan maka akan muncul nomor peserta Ujiannya; Bahwa saksi menjadi Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 1990; Bahwa saksi menerangkan Ujian Paket C dulu namanya masih Ujian bersamaan, nanti di tahun 2000 an baru namanya berganti Ujian Paket C; Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 30 dari 154
Bahwa saksi menerangkan satuan Pendidikan Non Formal adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), yang biasa disebut Paket A, Paket B dan Paket C; Bahwa saksi menerangkan yang menandatangani Ijazah Pendidikan Non Formal adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; Bahwa saksi menerangkan untuk melegalisir Ijazah SMA dilakukan juga di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara dan perlakuannya juga sama dengan legalisir Ijazah Paket C, menunjukan juga Ijazah Asli; Bahwa saksi menerangkan untuk pergantian nama di Ijazah laporannya tidak ke Kepolisian akan tetapi ke Pengadilan; Bahwa saksi menerangkan jika terjadi kehilangan Ijazah maka format dan kertasnya juga sudah pasti berbeda dengan format dan kertas Ijazah awalnya, begitu pula dengan pergantian nama Ijazah. Itupun pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masih malakukan verifikasi terhadap Ijazah tersebut; Bahwa saksi menerangkan secara umum untuk penerbitannya Ijazah dan SKHUN itu sama, hanya saja Ijazah memang di tulis tangan karena Ijazah itu masih dalam bentuk templet artinya sudah ada cetakannya. Kecuali SKHUN masih dalam blanko kosong; Bahwa saksi menerangkan pernah terjadi kasus pergantian nama dan telah di sidangkan karena SKHUN nya bermasalah; Bahwa saksi menerangkan untuk memverifikasi Ijazah dan SKHUN, kedua dokumen tersebut harus ada, hanya untuk membuktikan itu SKHUN nya harus tercetak karena data basenya ada di situ. Begitu pula dengan Ijazah Paket C; Bahwa saksi menerangkan data base sekolah Formal sama dengan data base paket C, hanya ada sedikit perbedaan di jurusan. Kalau paket C Jurusannya umum, sedangkan di SMA Formal jurusannya ada tiga, bahasa, ada IPA dan IPS; Bahwa saksi menerangkan untuk pencetakan Ijazah SMA dokumen yang diperlukan data Nominasi Sementara, setelah itu ada penetapan daftar nominas Tetap. Setelah Daftar Nominasi Tetap sudah di tetapkan dan sekolah sudah mengiyakan berarti data basenya sudah tidak ada masalah, tinggal menunggu ujian. Setelah ujian berlangsung setelah itu proses pengumuman. Setelah pengumuman keluar itu bersamaan Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 31 dari 154
dengan diberikannya daftar kolektif ujian nasional, jadi sekolah diberikan daftar kolektif; Bahwa saksi menerangkan setelah seluruh mekanisme itu dilakukan maka akan dikeluarkan Surat Keterangan Perbaikan Ijazah; Bahwa saksi menerangkan biasanya dalam perbaikan Ijazah sering terjadi karena adanya perubahan Agama, yang tadinya beragama Kristen berubah menjadi agama Islam; Bahwa saksi menerangkan selama bertugas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi tidak pernah diterbitkan Surat pengganti nama Ijazah, karena Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi mengikuti Permen, ikut contoh format dari Pusat; Bahwa saksi menerangkan jika ada Penetapan Pengadilan yang menunjuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari untuk mengganti nama Ijazah, dan yang bersangkutan membawa pergantian nama tersebut ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, maka Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi akan menolak hal tersebut; Bahwa saksi menerangkan kasus yang terjadi di Lagasa sama persis dengan kasus pelanggaran Administrasi ini, jadi kasus tersebut kami sebut mengganti data base karena data basenya atas nama orang lain terus tiba-tiba di ganti dengan nama orang lain, yang tadinya data basenya atas nama Ade tiba-tiba berganti nama Rahmat; Bahwa saksi menerangkan orang yang bernama Rahmat tersebut tidak terdaftar dalam data base akan tetapi dia mempunyai Ijazah Paket B; Bahwa saksi menerangkan pada saat ini bertugas sebagai staf bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi tenggara, khusus untuk persekolahan yang mengurus kelengkapan administrasi, Ijazah, dll; Bahwa saksi menerangkan kasus Ijazah Palsu pernah di sidangkan di Pengadilan Negari Raha, Kabupaten Muna pada tanggal 21 Maret 2024 dan juga saksi telah di mintai keterangan di Kepolisian Kabupaten Muna; Bahwa saksi menerangkan setiap tahun blangko Ijazah itu pasti berubah walaupun sedikit ; Bahwa saksi menerangkan penggunaan barcode batang untuk SKHUN SMA diterapkan sejak tahun 2002 atau 2003. 4. KETERANGAN AHLI PELAPOR Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 32 dari 154
Pendapat Ahli bernama Damang dalam sidang pemeriksa penanganan pelanggaran administratif Pemilu pada hari Rabu, tanggal 23 April 2024 sebagai berikut :
Bahwa Ahli menerangkan kebenaran yang temukan dalam penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu adalah kalau kita membaca Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 sama sekali tidak ada menyebut bahwa apakah dia menggunakan pencarian kebenaran formil atau materiil. Tetapi, dalam pendapat ahli karena ini terkait dengan yang namanya hukum publik, negara sebenarnya sedang melindungi hukum publik, ada hak-haknya Terlapor, Pelapor, maka bagi ahli butuh pencarian kebenaran materiil karena ada hak yang dilindungi; ingin
Bahwa Ahli menerangkan mengenai soal Bawaslu bisa memanggil pihak pemberi keterangan kalau itu dianggap penting dan masih kurang untuk membuktikan terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa, tetapi kalau dianggap cukup, maka dia juga punya otoritas untuk tidak memanggil lagi pihak pemberi keterangan;
Bahwa Ahli menerangkan kualifikasi pelapor di dalam Perbawaslu No. 7 Tahun 2022, dan Perbawaslu No. 8 Tahun 2022, di dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan diantara Pasal 400 itu salah satunya adalah Warga Negara Indonesia yang punya hak pilih, pemantau pemilu dan peserta pemilu;
Bahwa Ahli menerangkan mengapa kualifikasi pelapor di dalam UU Pemilu hanya dilimitasi hanya pada WNI yang memiliki hak pilih, itu karena persoalan dia memiliki kecakapan, dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi pun mengatakan bahwa yang memiliki hak itu dalam soal apapun adalah mereka yang punya umur dewasa, jadi kita berbicara mengenai kecakapan kalau orang yang harus punya hak pilih. Berbicara mengenai hak pilih itu berbicara mengenai keadilan pemilu. Keadilan pemilu itu adalah hukum publik sehingga harus ada jaminan terhadap setiap tindakan, prosedur, keputusan dalam setiap proses penyelenggaraan pemilu agar sesuai dengan kerangka hukum pemilu. Keadilan pemilu inilah yang sebenarnya yang mau dijaga, sehingga ada beberapa item yang diberikan legal standing untuk mengajukan laporan. Persoalan perdebatan kemudian, apakah hak pilih itu adalah limitasi itu adalah hal lain;
Bahwa Ahli menerangkan UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU maupun Perbawaslu itu tidak melimitasi hak pilih itu misalnya berdasarkan pendapilan, karena tidak mengatur, maka kita tidak bisa memakai kerangka hukum itu. Kenapa seperti itu rasionya, karena lagi-lagi ini adalah hukum publik, kepentingan publik itu kita butuh yang namanya calon yang berintegritas, kita punya calon yang kompetitif dalam hal Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 33 dari 154
misalnya diseleksi, terjamin, transparan. Dalam seleksi itu, semua hak- hak publik untuk mengetahui dia ada kepentingannya disitu, sehingga siapa pun yang melaporkan ada keadaan ada pelanggaran misalnya, sehingga tidak perlu ada pembatasan bahwa harus ada pendapilan, karena lagi-lagi ini hukum publik, beda misalnya kalau perdata dia dikonstruksi dalam keadaan bahwa harus ada kepentingan yang secara langsung point the action ini tidak ada; Bahwa Ahli menerangkan Pasal 8 Perbawasalu Nomor 8 Tahun 2022 itu jelas disitu menyebutkan siapa subjek itu kan ada penyelenggara, ada parpol, jadi tidak perlu lagi ditafsir apakah KPU tidak boleh dilapor sebagai subjek dari pelaku dugaan pelanggaran administrasi pemilu, karena karena sudah jelas di dalam Pasal 8 Perbawaslu 8 Tahun 2022; terlapornya, Bahwa Ahli menerangkan apakah memungkinkan KPU melakukan pelanggaran administrasi terkait dengan mekanisme, prosedur dan tata cara, ahli berpendapat memungkinkan saja, karena KPU adalah penyelenggara pemilu yang menyelenggarakan tiap tahapan, mulai dari tahapan perencanaan anggaran sampai tahapan penetapan calon terpilih, jadi kalau ada setiap tahapan-tahapan itu pelanggaran, kan yang melakukan lembaganya, penyelenggaranya, sehingga penyelenggaranya bisa diuji apakah betul ada pelanggaran terkait dengan mekanisme, prosedur, dan tata cara; itu adalah Bahwa Ahli menerangkan Bawaslu itu memiliki 2 fungsi. Aktif dan pasif. Pengawasan aktifnya Bawaslu dia yang melakukan pengawasan makanya produknya adalah temuan. Fungsi pasifnya adalah kalau dalam bentuk ada laporan; Bahwa Ahli menerangkan apakah masih memungkinkan laporan itu masuk melalui penanganan laporan, jadi Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 itu adalah saluran untuk semua jenis pelanggaran, mau dia pelanggaran pidana, administrasi masuk ke situ dulu. Nanti itu setelah kajian biasanya dia akan terkaji apakah dia sebagai pidana atau administrasi. Soal misalnya, tahapan itu tidak terkait daluwarsa mengenai bahwa sudah lewat tahapannya kemudian tidak bisa lagi diajukan laporan, tetapi UU Pemilu maupun Perbawaslu dia melimitasi kalau dia dalam bentuk laporan maka sejak diketahuinya pelanggaran itu. Kalau dia temuan maka sejak ditemukannya pelanggaran itu; Bahwa Ahli menerangkan mengapa pihak calon anggota legislatif menjadi pihak terlapor di dalam Pasal 8 Perbawaslu 8 Tahun 2022 karena aktor pemilu itu bukan hanya penyelenggara, salah satu aktor pemilu adalah peserta pemilu yaitu parpol yang di dalamnya ada bakal calon. Bakal calon itu selain ada syarat pencalonan yang melekat sama parpol, ada Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 34 dari 154
syarat calon. Disyarat calon itu pasti, tahapan-tahapan pengajuan verifikasinya dia juga menjadi bagian dari aktor disitu, sehingga kalau misalnya ada yang terjadi pelanggaran disitu, maka memungkinkan juga peserta pemilu dan calon anggota DPRD itu menjadi sebagai terlapor; Bahwa ahli menerangkan terkait dengan telah diberikannya dokumen syarat calonnya kepada partai politik itu tidak melepaskan statusnya sebagai pihak terlapor, karena ada syarat pencalonan, ada syarat calon. Dan syarat calon itu bukan hanya melekat bersama parpol tetapi melekat kepada individunya, misalnya mengenai KTPnya, mengenai ijazahnya, mengenai mantan terpidana, itu melekat pada individunya sehingga ada hak yang harus diberikan, makanya tidak bisa dipisahkan sebagai satu kesatuan, bahwa karena hanya parpol sebagai peserta pemilu kemudian dari caleg itu dia dibebaskan dari laporan, bahkan menurut ahli itu sangat penting ditarik sebagai terlapor supaya dia punya kesempatan untuk membela haknya jangan sampai parpol tidak mengetahui mengenai keadaan dirinya; Bahwa ahli menerangkan pertama kalinya muncul prinsip jujur dan adil itu justru memang untuk peserta pemilu. Karena dulu kita Golkar yang paling berkuasa. Makanya peserta pemilu itu dibuat agar dia bisa berlaku jujur dan adil. Belakangan juga itu penyelenggara juga harus jujur dan adil. Makanya prinsip jujur dan adil itu dalam beberapa kasus misalnya kasus perselisihan suara itu diturunkan kualitasnya boleh seorang pun diuntungkan atas kesalahan yang dilakukan oleh dirinya sendiri; Bahwa ahli menerangkan jika dalam pemeriksaan pelanggaran administrasi pemilu ternyata ada 2 dimensi hukum misalnya ada dimensi administrasi dan pidana apakah mesti menunggu putusan pidananya ahli berpendapat bahwa kalau dalam teori hukum suatu perbuatan yang berimplikasi 2 hukum, bisa hukum administrasi bisa hukum pidana. Kalau dalam beberapa pakar itu dikedepankan hukum administrasi ketimbang hukum pidana karena pidana terakhir. Tapi persoalannya Bawaslu mau menyatakan itu sebagai temuan misalnya ada indikasi palsu disitu kan bisa dijadikan informasi awal, tetapi itu ada pada kewenangan Bawaslu apakah dia mau melakukan atau tidak. Bawaslu harus melakukan kajian, melakukan pleno apakah itu bisa memenuhi sebagai perbuatan pidana yang dalam konteks memenuhi syarat materiil maupun formil; itu sebagai upaya Bahwa ahli menerangkan kalau pidananya terkait dengan pencalonan itu juga bagian dari tindak pidana pemilu tetapi lagi-lagi itu kembali ke Bawaslu, kalau mau melakukan kajian itu bisa saja jalan keduanya, administrasinya jalan dan pidananya jalan. Tetapi, kajian itu dia tidak akan tertangani dalam mekanisme penanganan dalam pidana umum tetapi tindak pidana pemilu, hanya saja akan ada dalam penanganan Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 35 dari 154
perdebatan apakah 7 hari sejak diketahuinya masih memenuhi sebagai pelanggaran pidana pemilu, itu lagi-lagi wilayah kajian pembahasan dari Bawaslu; Bahwa ahli menerangkan syarat pencalonan dan syarat calon itu berbeda, kalau syarat pencalonan itu terkait dengan parpol, jadi misalnya ada pengajuan bakal calon sudah memenuhi misalnya keterwakilan perempuannya itu 30 persen, itu syarat pencalonan; Bahwa ahli menerangkan syarat ijazah itu bukan saja terkait dengan PKPU Pencalonan, tetapi juga ada di dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada pasal 240 ayat (1) huruf e, paling rendah itu lulusan SMA. Dokumen administrasinya adalah fotokopi ijazah atau STTB atau yang disetarakan dengan itu. Jadi Pasal 240 UU Pemilu itu merujuk pada Pasal 11 dan Pasal 12 huruf c di PKPU; Bahwa Ahli menerangkan alasan mengapa pembentuk UU memberikan syarat hanya pada lulusan SMA untuk menjadi anggota DPR, DPD dan DPRD itu sebenarnya dari keadaan dulu karena Megawati Soekarno Putri dia hanya tamatan SMA mau menjadi presiden, makanya syarat presiden itu pun SMA. Itulah keadaannya sehingga disamakan semua. Itulah kenapa hanya tamatan SMA bukan tamatan Strata Satu. Itulah yang ditransaksikan oleh para elit, okelah kalau begitu kita cuma tamatan SMA tapi kedepan-kedepan ini mantan napi boleh juga masuk sebagai caleg, tapi mantan napi dia melalui judicial review melalui Mahkamah Konstitusi, ini melalui legislatif review. Itulah sejarahnya kenapa SMA; Bahwa Ahli menerangkan terkait apakah bisa dipersamakan antara ijazah SMA dengan surat keterangan ganti nama ijazah dan surat keterangan hasil ujian ahli berpendapat bahwa tidak bisa mengatakan dapat dipersamakan, sebab sepengetahuan ahli kalau kita membaca PKPU Nomor 10 Tahun 2023 maupun Juknis KPU Nomor 352, fotokopi ijazah itu hanya bisa dipersamakan dengan surat keterangan pengganti ijazah. Ahli tidak mendapatkan yang lain apakah ada surat keterangan hasil ujian atau surat keterangan pengganti nama ijazah. Hanya ada 2, kalau tidak ada ijazahnya maka dia bisa membuat surat keterangan pengganti ijazah, hanya itu; Bahwa Ahli menerangkan dokumen-dokumen terkait dengan syarat calon lulusan SMA atau fotokopi ijazah SMA, itu tidak ada dalam bentuk data fisik yang tersetorkan ke KPU, yang ada itu hanya model pengajuan daftar bakal calon dengan BB PERNYATAAN, itu ada data fisiknya. Untuk syarat calon misalnya KPTnya, ijazahnya, surat penguduran dirinya kalau misalnya dia ASN, itu masuk melalui SILON. Bagaimana kalau yang masuk itu bukan fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir atau surat keterangan pengganti ijazah, maka kalau kita berpedoman pada PKPU Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 36 dari 154
No. 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan, maka itu bisa dikatakan dokumen yang masuk tidak benar. Kalau masih ada kesempatan untuk melakukan perbaikan, maka ada pengajuan dokumen perbaikan atas ketidakbenaran dokumen itu; itu adalah Bahwa Ahli menerangkan terkait sekolah atau PKBM telah dinyatakan tutup, kemana mesti dilakukan legalisir ahli berpendapat bahwa di dalam Juknis Nomor 352 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon itu menyatakan kalau satuan pendidikannya tidak ada atau bubar, maka legalisasi itu bisa dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Provinsi; Bahwa Ahli menerangkan jika fotokopi ijazah yang dilegalisir tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan di PKPU maupun apa yang diperintahkan di juknis pedoman teknisnya KPU, maka dokumen itu bisa dianggap sebagai dokumen yang tidak benar; Bahwa Ahli menerangkan hampir semua tahapan pemilu itu ada perbawaslu pengawasannya oleh Bawaslu, termasuk pengawasan untuk pencalonan, termasuk untuk pengawasan kampanye. Jadi pasti setiap tahapan-tahapan itu berjalan fungsi pengawasan Bawaslu; Bahwa Ahli menerangkan kalau fungsi pengawasan Bawaslu tidak sampai bisa menemukan adanya pelanggaran administrasi dalam proses verifikasi dokumen syarat calon, maka fungsi pengawasan pasif itulah yang dalam bentuk laporan akan mengaktifkan Bawaslu untuk menjalankan fungsinya. Makanya tadi ahli membaginya, kalau temuan itu adalah fungsi aktifnya, kalau laporan itu fungsi pasifnya menunggu. Karena tidak semua keadaan-keadaan itu bisa tertangani oleh Bawaslu. Bahkan kalau kita rekap sekarang lebih banyak itu laporan dari seluruh pelanggaran-pelanggaran pemilu di Indonesia daripada jumlah temuan kalau kita rekap di web Bawaslu RI. Artinya apa, kalau fungsi Bawaslu yang aktif itu dia tidak sempat menanganinya maka bisa dengan melalui mekanisme laporan; Bahwa Ahli menerangkan laporan yang ahli maksudkan itu adalah misalnya pelanggaran pidana ya laporan pelanggaran pidananya, kalau administrasi ya pelanggaran administrasi. Yang jelas, semua jenis laporan pelanggaran itu akan tertapis dulu melalui perbawaslu penanganan laporan. Biasanya nanti melalui hasil kajian oleh Bawaslu yang menentukan apakah ini pidana, etik ataukah administrasi ataukah ini masuk dalam pelanggaran perundang-undangan lainnya; Bahwa Ahli menerangkan dalam setiap tahapan yang dilakukan oleh KPU pasti ada berita acara kalau misalnya sudah benar pengisian datanya memungkinkan ada berita acara produknya. Tapi kalau produk yang namanya SK DCS itu belum kalau masih sementara dalam batas Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 37 dari 154
verifikasi administrasi, sehingga berita acara hasil pemeriksaan terhadap baik misalnya berkas administrasi maupun maupun kegandaan bakal calon; Bahwa Ahli menerangkan berita acara itu nanti keluar setelah pengajuan perbaikan administrasi bakal calon ada verifikasi perbaikan administrasi bakal calon baru keluar berita acaranya bahwa ini memenuhi syarat, bahwa ini tidak memenuhi syarat. Jadi setelah verifikasi perbaikan, pengajuan perbaikan dulu kemudian verifikasi perbaikan baru keluarlah berita acara apakah memenuhi syarat ataukah tidak memenuhi syarat untuk kemudian ditingkatkan dalam formulir daftar calon sementara; Bahwa Ahli menerangkan terkait dengan apakah putusan pengadilan juga ikut di upload di dalam SILON ahli berpendapat bahwa jika sistemnya bagus, maka dia akan tertolak. Biasanya diawal-awal itu banyak karena biasa ijazah yang bukan pun ijazahnya orang biasa dikasih masuk. Nanti belakangan baru bisa di tolak. Jadi sistem di dalam SILON itu yang kemungkinan belum bagus, sehingga dia tidak akan tertolak dan akan masuk pastinya; Bahwa Ahli menerangkan yang melakukan verifikasi dari SILON itu adalah dari sekretariat dari KPU, apakah sudah benar, sudah lengkap. Jadi ada verifikasi terhadap data atau dokumen yang dimasukkan ke SILON oleh KPU; Bahwa Ahli menerangkan terkait dengan adanya perbedaan pendapat apakah ada dan tidak ada dokumen yang di upload di dalam SILON ahli berpendapat bahwa bersidang di Bawaslu ini sebenarnya ini tentang pengadilan tentang kejujuran. Kita sedang mencari kejujuran. Kalau kita mau jujur apakah ada ataukah tidak ada, dan SILON itu bagi ahli bukan saja sebagai alat bantu untuk pencalonan, untuk memenuhi syarat calon. Karena diverifikasi pun melalui disitu. Sehingga mau tidak mau, demi keadilan para pihak harus dibuka SILON-nya, harus dilihat apakah ada dokumen ijazah itu atau tidak. Cukup disitu saja dibuka dokumennya, supaya selesai pertengkaran antara pelapor dengan terlapor; Bahwa Ahli menerangkan terkait jika adanya pihak yang menolak untuk membuka SILON, ahli berpendapat bahwa namanya kepentingan penegakan hukum ada batas untuk pelapor dengan terlapor supaya seimbang tidak boleh di larang. Kalau pun harus dibuka harus ada izin. Misalnya, harus ada izin admin SILON-nya itu yang harus KPU RI yang membuka, maka bisa mengajukan permohonan supaya bisa dibuka dari sana; Bahwa Ahli menerangkan terkait sikap diammnya KPU dan Bawaslu untuk tetap tidak membuka SILON apakah bisa dilakukan pelaporan Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 38 dari 154
kepada Dewan Kehormatan Etik, ahli berpendapat itu adalah hak dari pelapor untuk menggunakannya; Bahwa Ahli menerangkan mengenai apakah SILON itu masih bisa dilakukan pembukaan ahli berpendapat bahwa kalau di sekretariat KPU- nya masih bisa dibuka dan masih bisa dilihat data basenya. Tapi untuk memasukkan data baru itu agak susah. Pengalaman ahli kemarin dari beberapa perkara yang verifikasi parpol untuk membuka SILON itu agak sulit kalau misalnya ada perubahan data mau dicek susah. Karena yang mengubah itu dia bisa kembalikan dan biasanya admin yang dipusat itu yang teman-teman mengikuti kelamnya verifikasi parpol kemarin itu lebih banyak salahnya pada SIPOL. Ahli tidak mau agar SILON itu jangan lagi begitu, dibuka juga supaya jangan lagi bermasalah bilang SILON yang bersalah SIPOL yang bersalah; lebih banyak yang mengendalikan. Jadi kalau Bahwa Ahli menerangkan terkait dengan pengawasan Bawaslu saat dalam tahapan verifikasi dokumen syarat calon maupun verifikasi perbaikan dokumen syarat calon kita tidak bisa pastikan, karena beberapa kasus Bawaslu itu ada yang memberikan keadaan-keadaan yang membatasi dia masuk ke SILON. Bahkan kemarin menjadi perdebatan dia tidak diberikan akses untuk melihat pencalonan. Kalau soal-soal itu yang mau dipersoalkan itu hanya memungkinkan soal etik saja di DKPP menghadirkan KPU dengan Bawaslunya; Bahwa Ahli menerangkan terkait apakah syarat calon itu berlaku sampai seorang menjadi anggota DPR kalau ada yang tidak terpenuhi bisa dijadikan keadaan untuk membatalkan ahli berpendapat Pertama, bahwa meskipun setelah penetapan DCT ada syarat calon yang tidak terpenuhi berdasarkan Pasal 426 ayat (1) memungkinkan terjadi calon terpilih sementara calon yang tidak memenuhi syarat lagi itu dia batal demi hukum. Mekanisme pembatalannya itu melalui KPU tidak menetapkan lagi dia sebagai calon terpilih kalau ada keadaan tidak lagi terpenuhi sebagai syarat-syarat dalam calon sebagai anggota DPRD misalnya. Sementara, Pasal 193 huruf f UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah itu dia sudah menjadi anggota DPR kemudian baru tertemukan ternyata misalnya orang ini adalah mantan napi yang belum melewati jeda 5 tahun sudah menjadi anggota DPR. Melalui Badan Kehormatan DPR mesti diperiksa. Kemudian Badan Kehormatan DPR mengeluarkan putusannya diberhentikan. Mekanisme pemberhentiannya kalau menggunakan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda, dia itu diberhentikan dia mengusul kepimpinan parpol, kemudian dari pimpinan parpol ke pimpinan DPRD ke Bupati, kemudian ke pemberhentian. Tapi Gubernur mengeluarkan SK penegasannya adalah itu pun yang diperiksa adalah kalau terkait dengan supaya orang ini peresmian Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 39 dari 154
ada syarat calon ternyata yang tidak terpenuhi ketika dia sebagai calon anggota DPRD kemudian dia terpilih dan dilantik sebagai anggota DPRD; Bahwa Ahli menerangkan setelah perhitungan suara, setelah penetapan calon terpilih itu jelas bentuk-bentuk putusan. Kalau mau di klaster putusan, Pertama bisa korektif. Kemudian bisa punitif. Korektif itu memerintahkan untuk memperbaiki prosedur, mekanisme dan tata cara. Punitif itu bisa dalam bentuk sanksi teguran, bisa juga dalam bentuk sanksi-sanksi lainnya, misalnya tidak lagi diberikan untuk peserta pemilu hak-hak misalnya dalam berkampanye, kemudian sanksi-sanksi yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Jadi amar putusan itu jelas dalam UU Pemilu maupun dalam Perbawaslu No. 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu; Bahwa Ahli menerangkan mekanisme pembatalan bisa saja berlaku mulai dari setelah pengajuan bakal calon sampai penetapan calon terpilih memungkinkan kalau kita membaca UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu; terkait dengan putusan Bawaslu yang Bahwa Ahli menerangkan menyatakan diskulifikasi terhadap peserta pemilu, ahli memiliki pengalaman saat menjadi ahli untuk KPU Konawe Selatan, salah satu calon yang dibatalkan itu Bernama Djussachri dia adalah mantan terpidana yang secara materiilnya dia sudah melewati jeda 5 tahun. Mengapa dia tidak ditetapkan dalam DCT? Karena nanti dimenit-menit akhir sebelum penetapan DCT terketahui oleh Bawaslu bahwa orang ini adalah mantan terpidana dan tidak pernah memasukkan 3 dokumen yang dipersyaratkan untuk mantan terpidana yang sudah melewati jeda 5 tahun, harus ada surat keterangan dari Lapas, petikan putusan terpidana. pengadilan dan mengumumkan dirinya sebagai mantan Dokumen itu tidak masuk di SILON. Malah dokumen yang masuk adalah surat keterangan dari pengadilan bahwa dia tidak pernah dipidana. Menjelang DCT, dia tidak ditetapkan. Kemudian orang ini menggugat di Bawaslu tetap menguatkan keputusan KPU Konawe Selatan itu kemudian menggugat ke PTUN tetap juga menguatkan putusan terkait dengan DCT dari KPU Konsel. Ahli ingin menyatakan bahwa yang memenuhi syarat materiilnya saja untuk ditetapkan sebagai calon karena sudah melewati jeda 5 tahun tapi karena berkasnya dia tidak memasukkan dan sudah melewati tahapan itu tidak ditetapkan dalam DCT; Bahwa Ahli menerangkan terkait dengan adanya putusan Bawaslu dalam pelanggaran administrasi pemilu dan jika KPU tidak menindak lanjuti putusan Bawaslu tersebut ahli berpendapat bahwa pertama, bisa diteruskan ke DKPP atas putusan itu karena tidak ditindak lanjuti. Kedua, itu bisa berkonsekuensi pidana di bab tindak pidana pemilu. Tetapi yang ahli perhatikan, hampir semua keputusan ditindak lanjuti oleh KPU jarang Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 40 dari 154
sekali tidak ditindak lanjuti oleh KPU, kecuali yang kontroversi mengenai keterwakilan perempuan mungkin tidak ditindak lanjuti; Bahwa Ahli menerangkan kalau di Juknis KPU No. 352 yang melegalisir itu kalau satuan pendidikannya sudah tidak ada maka dinas Pendidikan provinsi, kalau keadaannya bukan dinas Pendidikan provinsi yang melegalisir maka dokumen itu dia akan berada dalam penilaian dokumen yang tidak benar dan berkonsekuensi pada calon itu tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD; Bahwa Ahli menerangkan kehadirian Terlapor dalam sidang ini adalah perbuatan-perbuatannya, mempertahankan apakah masih sesuai dengan prosedur, mekanisme dan tata cara. Sama Ketika KPU hadir di depan Mahkamah Konstitusi dia mempertahankan jahat, ada pelanggaran- produk-produknya. Persoalan ada pelanggaran ada perbuatan dan tingkah laku yang mau disoal, sekarang KPU ini memiliki 2 pengawasan, ada Bawaslu ada DKPP, bahkan sekarang apapun yang akan saudara ke DKPP, DKPP akan periksa itu; tindakan-tindakannya, itikad Bahwa Ahli menerangkan terkait dengan ijazah kemudian syarat calon ahli tidak akan masuk misalnya pengadilan memerintahkan untuk menerbitkan ijazah di kota atau di provinsi, ahli tidak akan terikat disitu. Karena terikatnya itu syarat calon yang harus diikuti oleh KPU, Parpol dan Caleg adalah pada UU Pemilu dan PKPU Pencalonan. Kalau PKPU Pencalonan menyebutkan bisa menjadi syarat untuk memastikan bahwa dia adalah sama dengan ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah maka cukup itu tidak ada produk-produk lain yang bisa masuk selain itu; Bahwa Ahli menerangkan terkait dengan adanya penetapan pengadilan yang memerintahkan untuk dikeluarkannya produk oleh instansi A tetapi orang menggunakan putusan itu kepada instansi yang lain diluar dari penetapan pengadilan itu ahli berpendapat bahwa kalau putusan itu ex parte ada 2 pihak, kalau permohonan itu hanya 1 orang. Jadi dari penetapan itu keluar hak yang diberikan oleh pengadilan bahwa misalnya kau bisa mengubah namamu berdasarkan apa yang kau mohonkan di pengadilan kau bisa mengubah namamu di Dukcapil. Jadi, kau bisa mengubah namamu begitu. Jadi yang di amar itu dia akan menjadi hukum menjadi hak barunya orang yang memohonkan hak di pengadilan, itu diluar dari kerangka hukum pemilu itu sudah masuk kepada hukum acara perdata; Bahwa Ahli menerangkan mengenai tata kelola pemilu yang baik ahli berpendapat bahwa sepanjang sesuai dengan prosedurnya kemudian sesuai dengan prinsip-prinsipnya maka itulah tata kelola pemilu yang baik. Tata kelola pemilu itu adalah prinsip-prinsip hukum pemilu yang baik maka dia akan mengarah kepada prinsip-prinsip yang jujur dan adil saja; Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 41 dari 154
Bahwa Ahli menerangkan dalam pemilu ada pelanggaran administrasi, ada pelanggaran etik, ada pelanggaran pidana, ada pelanggaran berdasarkan UU lainnya, dan itu sudah jelas di UU Pemilu; Bahwa Ahli menerangkan seluruh tahapan pemilu memungkinkan adanya pelanggaran administrasi bahkan verifikasi parpol pun itu yang mana ahli pernah menjadi ahli dalam perkara itu dimana KPU Mamuju dilaporkan oleh Bawaslu Mamuju terkait dengan verifikasi parpol. Jadi hampir semua tiap tahapan itu memungkinkan itu ada pelanggaran administrasi. Selain pelanggaran administrasi, ada pelanggaran administrasi TSM. Ada pelanggaran administrasi TSM yang biasa, ada pelanggaran administrasi TSM yang money politik, itu memang lain lagi tapi dia tetap dalam satu perbawaslu PAP; Bahwa Ahli menerangkan terkait dengan apakah Bawaslu dalam menjadikan suatu fakta persidangan menjadi informasi awal atau temuan menurut ahli kalau berdasarkan Perbawaslu No. 7 Tahun 2022 tentang Temuan dan Laporan bisa saja menggunakan mekanisme penanganan laporan dan temuan sebagai informasi awal. Tetapi itu adalah otoritasnya Bawaslu untuk menentukan dalam kinerjanya nanti apakah ini masih memenuhi sebagai syarat pelanggaran yang syarat formil dan materiilnya kemudian bisa diregistrasi karena lagi-lagi kita memiliki kerangkan hukum pemilu yang termasuk daluwarsanya, itu terlalu singkat waktunya dan mengundang banyak perdebatan terkait dengan misalnya kalau tidak terpenuhi syarat materiil, apa yang dimaksud dengan terpenuhinya syarat materiil. Jadi bisa saja untuk dikatakan sebagai informasi awal; teramat banyak sebenarnya kekurangnnya Bahwa Ahli menerangkan kalau sudah masuk semua syarat pengajuan bakal calon itu dalam bentuk dokumennya di silon disitu dimulai dilakukan verifikasi, setelah verifikasi kemudian ada kekurangan ada lagi pengajuan perbaikan. Setelah pengajuan perbaikan kemudian ada penetapan, ada formulir DCS, dari situlah ada pencermatan calon. Jadi ada pencermatan untuk DCS, ada pencermatan untuk DCT; Bahwa Ahli menerangkan jika terdapat keraguan dalam hal KPU melakukan verifikasi dokumen syarat calon di dalam Pasal 46 PKPU No. 10 Tahun 2023 maka itu ada kewajiban hukumnya untuk melakukan faktualisasi terhadap dokumen itu apakah benar atau tidak; Bahwa Ahli menerangkan penjelasan ahli mengenai kasus di Konawe Selatan tadi mengenai mantan terpidana yang berkasnya tidak bisa lagi masuk, bahwa tahapan-tahapan itu ada batas perbaikan administrasi bakal calon sehingga tidak mungkin lagi memasukkan kalau sudah melewati tahapannya; Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 42 dari 154
Bahwa Ahli menerangkan terkait dengan kasus Sabu Raijua ahli berpendapat bahwa Sabu Raijua itu putusan PHP adanya setelah melewati batas waktu pengajuan permohonan sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi. Kasus spesifiknya adalah calon atas nama Orient, nanti belakangan tertemukan bahwa beliau memiliki kewarganegaraan ganda. Itulah yang disoal di Mahkamah Konstitusi, putusannya kemudian mengatakan MK tidak hanya mengadili mengenai hasil, tapi bisa mengadili mengenai proses. MK mengatakan bahwa syarat calon itu meskipun dia sudah mendapatkan suara terbanyak dia tetap melekat ke dalam dirinya. Saat yang sama di putusan MK mengenai PHP Yalimo, yang RD Dadi kemudian terpidana, itu juga dalam pertimbangan MK mengatakan bahwa syarat calon itu melekat sampai bahkan dia dilantik. Karena keputusan mengenai penetapan calon itu dia tidak berlaku seketika atau einmalig, dia berlaku sampai dia dilantik. Bahkan kalau kita membaca Pasal 193 UU Pemda mengenai keadaan yang bisa memberhentikan DPRD bahkan menjadi anggota DPRD pun masih berlaku ke dalam syarat-syarat calon itu; Bahwa Ahli menerangkan menganai asas actori in cumbit itu adalah asas yang menyatakan siapa yang menggugat dia yang harus membuktikan. Siapa yang melapor dialah yang harus membuktikan. Sebenarnya kalau seimbang pembuktian ini, nanti dinilai oleh majelis pemeriksa Bawaslu. Makanya dia itu berpatokan pada 2 alat bukti, berarti dia menggunakan sistem pembuktian positif. Tetapi terlepas dari itu karena ini adalah hukum publik, ada sebenarnya hak-hak publik yang dijaga, hak untuk mendapatkan calon-calon yang berintegritas, hak untuk mendapatkan pelayan-pelayan publik anggota legislatif yang bisa melayaninya nanti yang professional, maka pembuktian itu harus pada pembuktian yang sebenar-benarnya pembuktian yang materiil; Bahwa Ahli menerangkan terkait dengan mengapa putusan pengadilan tidak menjadi syarat dalam hal jika ada perbedaan nama dengan KPT elektronik ahli berpendapat secara a contrario bahwa justru kalau ada perbedaan nama pada KTP dengan ijazah itulah yang diatur di PKPU, PKPU mensyaratkan kalau ada perbedaan nama antaran KTP dengan ijazah, maka harus ada surat keterangan dari sekolah yang mengeluarkan ijazah itu bahwa orang yang ada di KTP dengan yang ada di ijazah itu adalah orang yang sama. Kedua, bagaimana kalau sekolahnya tersebut tidak mau memberikan surat keterangan bahwa orang itu adalah orang yang sama, maka caleg tersebut bisa membuat surat penyataan bahwa dia adalah orang yang sama dengan di KPT dengan di ijazahnya; Bahwa Ahli menerangkan mengapa dinas Pendidikan provinsi yang melegalisir kalau satuan pendidikannya sudah tutup, ratio hukumnya itu karena base data untuk sekolah SMA itu gaweannya provinsi. Kalau kita Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 43 dari 154
membuka UU Pemda, pada lampiran bagan-bagannya itu untuk urusan SMA itu masuk dalam bagian dari kewenangan provinsi, makanya untuk keputusan atau juknis itu dia pakai juga Dinas Pendidikan Provinsi, karena base data juga tercatat di dinas Pendidikan provinsi untuk dari ijazah dan SMA; Bahwa Ahli menerangkan terkait dengan yang dimaksud dengan satuan Pendidikan di dalam juknis pencalonan adalah sekolahnya. Kalau anda sekolah di Muhammadiyah, maka sekolah itulah yang mengeluarkan ijazahnya dan melegalisir ijazahnya. Satuan Pendidikan itu jadi kepala sekolah yang melegalisir ijazahnya; Bahwa Ahli menerangkan jika dalam hal melegalisir ijazahnya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berdasarkan juknis KPU maka dokumen itu menjadi dokumen tidak benar, itu kalau masih ada kesempatan itu dilakukan perbaikan; Bahwa Ahli menerangkan terkait dengan perlindungan hukum terhadap calon yang tidak memenuhi syarat tetapi diketahui dikemudian hari akibat kelalaian verifikasi oleh KPU ahli berpendapat bahwa seperti kasus yang terjadi di Konawe Kepulauan itu adalah contoh bahwa jika kesalahan itu dia sendiri yang menyebabkan itu maka dia sendiri yang harus menanggungnya; Bahwa Ahli menerangkan yang namanya tahapan-tahapan pemilu itu terprediksi, sehingga batasan-batasannya sangat ketat, waktunya makanya kalau ada misalnya sudah lewat waktu maka keadaan itu tidak bisa lagi memungkinkan terkoreksi kalau sudah lewat; Bahwa Ahli menerangkan mengenai terminologi yang terdapat di dalam verifikasi oleh KPU ada tidak benar, benar, itu ahli berpendapat bahwa untuk keterangan tidak benar, berarti dokumen itu harus diganti, kalau belum lengkap itu sudah ada dokumennya tetapi mesti ditambahkan dokumennya. Kalau belum lengkap berarti masih ada waktu untuk memperbaiki. Kalau tidak memenuhi syarat maka tidak ada lagi waktu untuk memperbaiki; Bahwa Ahli menerangkan mengenai perbedaan tidak ditetapkan, dicoret, dan dibatalkan. Kalau tidak ditetapkan dia tidak masuk di dalam surat keputusan. Kalau di coret dia masuk dulu dalam surat keputusan. Kalau dibatalkan dia masuk dulu dalam surat keputusan kemudian di hilangkan; Bahwa Ahli menerangkan terkait bagaimana mendeteksi persyaratan calon belum melengkapai persyaratan sebagai calon ahli berpendapat bahwa ada beberapa cara, Pertama, dia dengan melalui verifikasi administrasi. Kedua, dia dengan melalui verifikasi faktual. Ketiga, dia Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 44 dari 154
dengan melalui pengumuman kemudian ada tanggapan masyarakat. Keempat, dia dengan melalui saran perbaikan Bawaslu. Kelima, dia dengan melalui rekomendasi Bawaslu. Keenam, dia dengan melalui putusan Bawaslu kalau ada laporan. Jadi begitu model-modelnya untuk dilakukan pendeteksian persyaratan calon yang belum melengkapi persyaratan; Bahwa Ahli menerangkan terkait dengan adanya kesalahan KPU dalam hal melakukan verifikasi apakah berdampak pada pencoretan calon terpilih atau ada diberikan hak untuk melengkapi syarat calonnya ahli berpendapat bahwa karena sudah tidak ada masa untuk perbaikan maka tidak mungkin lagi ada masa koreksi. Sehingga keadaan itu mau tidak mau yang memungkinkan adalah pembatalan sebagai calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana di dalam Pasal 426 UU Pemilu ayat (1) huruf c karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon. Pasal 426 ayat (1) huruf c UU Pemilu itu di dalam putusan PTUN yang Konsel, dimaknai pun berlaku syarat calon dan kalau ada berkas yang terlambat dimasukkan itu bisa menyebabkan dia dibatalkan, Putusan No. 73 tahun 2023; Bahwa Ahli menerangkan keputusan itu bukanlah keputusan yang einmalig, bukan keputusan yang seketika. Dia melekat bahkan sampai pelantikan pun itu melekat syarat calon; tentang penetapan calon Bahwa Ahli menerangkan terkait apakah orang yang telah dimasukkan ke dalam DCS bisa dicoret saat dimasukkan ke dalam DCT ahli berpendapat bahwa pasti bisa dicoret kalau tidak memenuhi syarat sebagai calon, dan banyak kasus seperti itu; instansi yang Bahwa Ahli menerangkan berwenang melakukan menyatakan bahwa ijazah calon yang diajukan adalah tidak sah atau tidak valid, apakah keterangan dari instansi berwenang itu dapat dijadikan dasar melakukan verifikasi atau KPU telebih dahulu KPU melaporkan ke Gakumdu untuk menunggu putusan yang inkracht, ahli berpendapat bahwa KPU bisa melakukan kedua- duanya. KPU bisa melakukan verifikasi faktual jika ada keragu-raguan. Kemudian, jangan pun KPU, setiap warga negara memiliki hak kalau ada pengetahuannya mengenai tindak pidana; terkait dengan adanya Bahwa Ahli menerangkan mengenai apakah syarat calon itu menjadi dokumen yang dikecualikan untuk di publis, ahli berpendapat bahwa ada yang muncul di dalam info pemilu, tetapi kalau mengenai syarat-syarat calon misalnya seperti KTP itu agak susah di akses. Tapi kalau kita membuka info pemilu, hampir sebagian kita tahu itu misalnya ini adalah lulusan dari sini, ini adalah mantan napi. Tapi bagi ahli yang menjadi rahasia publik itu adalah yang tidak boleh terketahui orang adalah terkait Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 45 dari 154
dengan nomor KTP. Untuk yang lain kita harus mengetahui rekam jejak calon, misalnya apakah dia lulusan apa, perguruan tinggi mana, itu penting untuk kita ketahui, jadi itu bukan menjadi rahasia publik kalau terkait dengan syarat-syarat calon misalnya yang keadaan itu, mestinya memang harus transparan kalau menurut ahli; Bahwa Ahli menerangkan apakah ijazah menjadi bagian dari dokumen yang terkecualikan ahli berpendapat bahwa itu bukan menjadi bagian dari dokumen yang dikecualikan, dia menjadi persyaratan calon kemudian syarat-syarat calon itu harus diketahui oleh publik; Bahwa Ahli menerangkan yang berwenang dalam hal menghitung adalah penyelenggara negara dalam konteks ini KPU dengan jajarannya ke bawah. Bawaslu dia hanya bisa melakukan pengawasan atas pungut tidak punya kewenangan untuk menghitung hanya hitung. Dia pengawasan terhadap pungut hitung. Makanya dia juga diberikan C hasil salinan, diberikan juga B-Rekap kecamatan karena melakukan pengawasan terhadap pungut hitung itu; Bahwa Ahli menerangkan mengenai pengajuan calon dari individual itu bukan lagi calon anggota DPR namanya, tapi calon anggota DPD. Makanya syarat itu adalah tahapan-tahapannya mulai dari pengajuan bakal calon yang dibuka oleh KPU sampai penetapan DCT yang ditetapkan oleh KPU. Parpol itu, memang dia adalah peserta pemilu, calegnya bukan peserta pemilu. Hanya saja, kalau berbicara mengenai syarat calon itu syarat yang melekat sama caleg atau bakal calon yang diajukan oleh parpol. Praktiknya begini, yang terterima fisiknya di KPU itu hanya formulir B daftar bakal calon dengan BB PERNYATAAN. Semua syarat-syarat calon itu dia masuk ke SILON melalui admin SIPOL. Jadi admin SIPOL yang memasukkan, caleg itu yang menyetor ke SIPOL kemudian admin SIPOL yang memasukkan, karena admin SIPOL itu juga diakui sebagai orang yang sebagai aktor di proses pencalonan di PKPU itu; Bahwa Ahli menerangkan yang mendaftarkan bakal calonnya yang jelas hanya DPD atau orang yang dia kuasakan kalau DPD nya tidak ada. Kalau pusat pasti pimpinan pusatnya. Kalau pimpinan provinsi begitu juga pimpinan provinsinya, kalau DPRD kabupaten juga begitu. Tujuannya pun dari ketua umumnya sama sekjennya; Bahwa Ahli menerangkan yang diverifikasi oleh KPU mengenai berkas syarat calon adalah kebenaran dan kelengkapan dokumen persyaratan bakal calon; Bahwa Ahli menerangkan tahapan setelah diumumkannya DCS dan DCT ternyata tidak ada tanggapan dari terkait dengan dalam Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 46 dari 154
masyarakat mengenai adanya bakal calon yang diduga menggunakan ijazah palsu apakah bisa dilanjutkan tahapannya ahli berpendapat bahwa tahapannya tetap berlanjut karena tahapan itu tidak boleh terhenti karena ini namanya penyelenggaraan pemilihan; Bahwa Ahli menerangkan terkait dengan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang apakah bisa dilimpahkan pada orang lain ahli berpendapat tidak bisa; Bahwa Ahli menerangkan terkait WNI yang memiliki hak pilih yang dinyatakan sebagai pelapor menurut ahli adalah orang yang sudah berumur berdasarkan peraturan perundang-undangan pemilu itu, dia yang sudah memiliki KTP atau yang sudah menikah; Bahwa Ahli menerangkan untuk saat ini sudah tidak berlaku lagi istilah wajib pilih tetapi hak pilih. Makanya ada namanya DPT, orang masuk disitu sebagai orang yang punya hak pilih. Rezimnya dulu itu memang rezimnya wajib pilih, sekarang yang namanya memilih itu hak bukan wajib; Bahwa Ahli menerangkan terkait apakah WNI yang memiliki hak pilih yang tidak terdata di DPT bisa dikatakan sebagai WNI yang memiliki hak pilih ahli berpendapat bisa karena orang yang punya hak pilih bukan hanya yang terdaftar di DPT. Mengenai adanya orang yang dicabut hak pilihnya adalah soal lain; Bahwa Ahli menerangkan mengenai kualifikasi pelapor dalam PAP, karena kita bicara mengenai pemilah berarti aktor-aktor itu yang punya hak untuk melapor pasti yang punya hak pilih, yang dicabut hak pilihnya itu akan menjadi perdebatan kalau kita mau kontekskan apakah yang dicabut haknya untuk dipilih atau yang dicabut haknya untuk memilih. Ruang-ruang itu belum diberikan belum ditafsir secara ketat oleh Perbawaslu, kalau Perbawaslu itu mau mengetatkan misalnya yang dicabut hak pilihnya tapi dia masih punya hak untuk memilih bisa sebagai pelapor kan tidak ada penjelasan itu. Kemudian punya hak pilih tetapi di dapil yang domisinya berbeda, tidak ada Batasan itu. Tapi sebagai ide, terlapor 2 bisa kedepannya sebagai gagasan kuasa hukum mengembangkan untuk pembentukan perbawaslu kedepan; Bahwa Ahli menerangkan orang sebagai pihak yang diberikan hak melapor berarti ada hak-haknya disitu yang dilindungi. Kalau misanya dia WNI yang memiliki hak pilih, ada hak pilihnya dia. Kalau dia peserta pemilu ada hanyanya juga dia, ada haknya untuk dipilih, ada haknya untuk berkontestasi. Kalau pemantau pemilu ada haknya melakukan pengawasan dia bagian dari unsur publik untuk melakukan pengawasan terhadap kontestasi; Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 47 dari 154
Bahwa Ahli menerangkan partai yang parlementary pelanggaran administrasi pemilu; tidak dimasukkan kedalam tidak bisa menjadi pihak pelapor dalam threshold Bahwa Ahli menerangkan untuk pemantau pemilu yang dimaksudkan sebagai pelapor dalam UU Pemilu itu adalah hanya yang terdaftar sebagai pemantau pemilu; Bahwa Ahli menerangkan limitasi peserta pemilu itu hanyalah pada yang terterima sebagai peserta pemilu di KPU, parpol, anggota DPD kemudian paslon; Bahwa Ahli menerangkan pembuktian WNI yang memiliki hak pilih cukup dibuktikan dengan KPT. Kemudian, hak pilih itu tidak mesti aktual bahwa dia betul-betul pernah memilih, yang jelasnya ada haknya yang tidak pernah dicabut oleh putusan pengadilan selesai. Soal itu mau dibuktikan itu kan urusan Bawaslu, urusan pelapor, bukan urusan ahli; Bahwa Ahli menerangkan tidak semua harus memiliki kepentingan hukum sebagai pelapor dalam PAP, kalau dia mengenai misalnya hukum publik misalnya pidana, tidak mesti memiliki kepentingan baru bisa melapor, bahkan itu menjadi kewajiban hukum kalau dia hukum publik. Kalau dia hukum pemilu itu dia juga dalam ranah hukum publik. Kalau kita mengatas namakan misalnya kepentingan ini warga negara kita mengajukan, sepanjang bisa dibuktikan legal standingnya misalnya dia pemantau pemilu, tidak ada masalah; Bahwa Ahli menerangkan point d'interet point the action itu adalah sesuatu yang sudah selesai, pasti kalau kita berbicara orang yang maju sebagai individu orang yang maju sebagai kelompok dia akan membawa point d'interet point the action, pasti ada hak-haknya yang dia bawa; Bahwa Ahli menerangkan kepentingan privat itu individu-individu, negara tidak mencampuri urusan misalnya orang mau menikah dengan siapa. Kalau kepentingan publik itu urusan negara demi kesejahteraan warga negara demi keamanan warga negara; Bahwa Ahli menerangkan terkait mengapa partai politik tidak ditarik sebagai pihak terlapor dalam PAP padahal partai politik yang mendaftarkan calegnya ahli berpendapat bahwa berbeda antara syarat pencalonan dan syarat calon. Ini syarat calon ini melekat pada calegnya makanya calegnya bisa dikonfirmasi apakah pelanggaran administrasi dalam hal persyaratannya sebagai calon; Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 48 dari 154
Bahwa Ahli menerangkan tahapan pemilu itu terlalu teoritis, sudah jelas di UU, dan tidak ada masalah di tahapan. Makanya, kalau ada masalah di syarat calon, apakah dia ada ijazah tidak ada ijazah gampang saja buka SILON selesai. Kalau hanya perdebatan apakah di dalam ada ijazah atau tidak selesai itu; Bahwa Ahli menerangkan mengenai ditariknya caleg dalam penyelesaian PAP itu bukan karena persoalan perbuatan hukum tetapi karena ada peristiwa hukum berkaitan dengan keadaannya dia apakah betul dia tamatan SMA, untuk menerangkan itu pasti ada dokumen yang melekat dengan dirinya. Jadi ada peristiwa hukum dengan dirinya disitu, bukan persitiwa hukumnya partai saja disitu. Peristiwa hukumnya partai adalah mengusulkan dia sebagai calon; Bahwa Ahli menerangkan menjadi satu kesatuan antara syarat pencalonan dengan syarat calon, yang diajukan oleh partai politik syarat- syarat calonnya juga harus terpenuhi karena dia pasti harus dilengkapi setelah dia ketahui bahwa kurang ini kelengkapannya tidak benar, maka dia akan melakukan perbaikan sepanjang masih memenuhi waktu perbaikan; Bahwa Ahli menerangkan sepengetahuan ahli untuk SILON itu ada admin SILON yang dari partai bisa masuk ke situ; Bahwa Ahli menerangkan yang mengumpulkan calon-calonnya, kemudian berkas-berkas persyaratan yang dimasukkan ke SILON, daftar bakal calon itu yang dikirim file fisiknya ke KPU; pimpinan partai daerahnya Bahwa Ahli menerangkan pengiriman berkas itu diwakili oleh partai politiknya; Bahwa Ahli menerangkan mengenai adanya dokumen yang tidak benar itu bisa administrasi bisa pidana. Kenapa bisa administrasi? Karena kalau dokumen itu menjadi syarat dalam tahapan pencalonan dia akan terkait dengan mekanisme tahapan pencalonan dan bisa juga terpenuhi sebagai dugaan pelanggaran pidana karena kita mengenal ada tindak pidana pemalsuan. Bahwa ada tindak pidana pemalsuan untuk pidana pemilu terkait dengan dokumen yang dipalsukan; Bahwa Ahli menerangkan yang namanya pemalsuan itu tidak sesuai dengan aslinya, berarti kalau ada keadaan dokumen, jadi ada memalsukan, membuat palsu atau memalsukan surat, dari surat itu awalnya asli kemudian dibuat palsu ada surat yang memang awalnya palsu, itu pengertian palsu. Jadi, kalau surat itu digunakan dalam pencalonan maka caleg itu bisa kena tindak pidana. Kemudian, dalam Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 49 dari 154
PKPU No. 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan, surat ini misalnya kalau dia berbentuk dokumen yang berupa persyaratan, kan bisa juga di klarifikasi apakah ini benar atau tidak. Pada konteks itu apakah ada kebenaran dokumen atau tidak, benar atau salah ini dokumen, itu berbicara juga mengenai wilayah pelanggaran administrasi. Tapi menurut hemat ahli, ahli bukan orang yang apa-apa saja mau dipidana, kita dahulukan saja administrasi, jangan pikiran kita sedikit-sedikit orang mau di penjara, dahulukan yang namanya sanksi administrasi; Bahwa Ahli menerangkan untuk membuktikan dokumen itu palsu atau tidak, kalau pembuktian administrasi verifikasi dengan verifikasi faktual. Kalau pembuktian pidananya dia dengan mekanisme proses pidana sampai putusan inkracht; Bahwa Ahli menerangkan kalau di PKPU Pencalonan terkait dengan dokumen, dokumen itu bisa di kroscek di instansi yang berwenang apakah dokumen itu benar adanya apakah base datanya ada, itu verifikasi faktual. Kalau verifikasi administrasi dilihat dokumennya dulu nanti dicocokkan di yang mengeluarkan itu namanya verifikasi faktual. Tapi kalau pidana, sampai ada putusan inkracht yang harus membuktikan bahwa ini terbukti sebagai pidana pemalsuan; Bahwa Ahli menerangkan terkait dengan pembatalan, pembatan itu adalah sanksi administrasi, sanksi administrasi langsung dilakukan oleh KPU kalau dia mau dan yakin bahwa disitu ada pelanggaran yang terkait dengan syarat calon. Kalau dia tidak mau, bisa dengan melalui mekanisme laporan pelanggaran kemudian putusan itu diperintahkan kepada KPU untuk menggunakan mekanisme itu; itu bisa Bahwa Ahli menerangkan SK DCT atau keputusan DCT itu pun kalau mau diuji di acara pengujiannya harus dibatalkan dulu calonnya baru dia bisa menjadi objek, itu susahnya. Kalau dia batal calonnya dia bisa diuji ke PTUN kalau pemilu. Jadi pembatalan sebagai calon anggota legislatif. Putusan PTUN No. 73 Tahun 2023 ini adalah putusan tentang salah satu calon yang dibatalkan di DCT karena tidak memasukkan berkas di tahapan pengajuan berkas dengan perbaikan, ini 3 hari menjelang DCT dia tidak ditetapkan, kemudian dia menggugat ke Bawaslu kemudian ke PTUN. Jadi dia dibatalkan dulu baru bisa dia soal. Persoalannya sekarang, apa yang mau dibatalkan? DCT? Sudah lewat. Mau dicoret juga sudah lewat. Kalau kita membaca Pasal 426 UU Pemilu, yang memungkinkan itu kalau ada tidak memenuhi syarat calon, itu diganti calon terpilihnya pada calon pemenang suara terbanyak kedua kalau dia sebagai calon yang terpilih. Kalau tidak dilakukan itu maka dia batal demi hukum itu keputusan, jadi keadaannya adalah ketika ada SK penetapan calon terpilih dan orang ini yang tidak memenuhi syarat lagi tidak masuk ke dalam SK penetapan calon terpilih. Hanya itu yang memungkinkan; Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 50 dari 154
Bahwa Ahli menerangkan penetapan calon terpilih itu sebenarnya yang menarik kalau kuasa hukum terlapor 2 mau menggugat ke PTUN, karena dia tidak menjadi objek sengketa proses, dia bisa langsung menjadi objek sengketa TUN biasa; Bahwa Ahli menerangkan pencegahan oleh Bawaslu itu masih bisa kalau dalam masa-masa tahapan dia mengingatkan KPU, makanya bisa dalam bentuk saran perbaikan, rekomendasi, itu ada bagian-bagiannya. Tetapi ahli lebih banyak melihat sebenarnya pada masa kampanye, terutama himbauan-himbauannya jangan melibatkan ASN, kalau kita membaca juga UU Pemilu, sebenarnya pada tahapan verifikasi juga ada kewenangan-kewenangan pencegahannya jangan sampai ada menimbulkan bagi peserta pemilu. Persoalannya fungsi pengawasan itu tidak hanya dalam fungsi aktif, ada fungsi pasif yang menunggu laporan, jadi kalau ada laporan kemudian Bawaslu tangani keluar dalam bentuk rekomendasi atau putusan, itu juga bagian dari fungsi-fungsi yang tidak bisa kita abaikan. Ahli juga merupakan pengkritik Bawaslu, sampai dengan hari ini, kita tidak menemukan ruang bagaimana perbedaannya pelanggaran-pelanggaran apa saja yang bisa tertangani dengan rekomendasi yang bisa tertangani dengan putusan. Kenapa tidak semua dengan rekomendasi, tidak semua dengan putusan? Ini yang harus dipilah, sekarang ada lagi yang tertangani dengan mekanisme cepat, bahkan putusannya juga cepat. Tapi ada yang menarik, kita sedang melakukan pemeriksaan PAP ini ada pemeriksaan setempat, kalau Bawaslu mau menggunakan ruang ini pemeriksaan setempat, misalnya mengecek pelanggaran-pelanggaran itu misalnya apakah terjadi memang pelanggaran di tempat tesebut bisa melibatkan pelapor, terlapor dengan Bawaslu; kemudian pencegahan supaya itu, dia Bahwa Ahli menerangkan reaksi atas pelanggaran hukum itu memang ada beberapa dalam bentuk pencegahan oleh Bawaslu, preventif, dengan penindakan, fungsi itu ada semua pada Bawaslu; Bahwa Ahli menerangkan kalau ada yang kurang dari hasil pengawasan Bawaslu, Bawaslu juga bukan manusia super, jadi kalau ada yang kurang itulah yang menjadi pelengkapnya misalnya adalah warga yang bertindak sebagai pelapor dengan legal standing yang dibatasi; Bahwa Ahli menerangkan bisa saja dalam hal tahapan verifikasi berkas Bawaslu tidak melakukan pengawasan secara aktif; Bahwa Ahli menerangkan terkait dengan kepastian hukum di dalam UU Pemilu maupun yang ada di PKPU yang ada nilai dan makna kepastian hukum itu ada penentuan tahapan, tahapannya terprediksi, kalau ada pelanggaran terkoreksi, kemudian seluruh prosedur tindakan keputusan Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 51 dari 154
dalam proses penyelenggaraan pemilu sesuai dengan kerangka hukum pemilu; Bahwa Ahli menerangkan kepastian hukum itu pasti ada, yang namanya saja SK penetapan perolehan nasional bisa digugat, kepastian hukumnya ketika sudah ada putusan. MK menyatakan bahwa tetap sah keputusan rekap itu, jadi keputusan itu tidak ada yang dipersoalkan, pasti dia punya kepastian itu kalau sudah keluar SK; Bahwa Ahli menerangkan dokumen yang dikecualikan berkaitan dengan syarat calon ahli berpendapat adalah KPU, karena di KTP itu memiliki nomor KTP dan itu yang paling krusial. Kalau mau menambahkan di dalam UU Keterbukaan Informasi Publik atau diperaturan tersendirinya KPU, tapi kalau itu tidak ada hubungannya dengan pekara ini, itu pasti dengan mantan kolega saudara; Bahwa Ahli menerangkan kalau mau menguji dokumen syarat calon yang diberikan kepada orang lain, ahli menyarankan kepada Terlapor I untuk mengujinya di keterbukaan informasi publik kita punya lembaga itu untuk menguji apakah terdapat pelanggaran disitu yang mengambil informasi itu. Jadi KKIP. Kedua, kalau untuk penegakan hukum, maka menjadi pengecualian itu informasi publik, tapi terlepas mau menyatakan tidak ada ruang penegakan hukum disitu karena bukan polisi, karena itu bukan pemilu, itu bukan penilaian ahli. Ahli hanya mau menjelaskan bahwa kalau itu dianggap ada pelanggaran, Terlapor I bisa melaporkan ke KIP. Kemudian, Kedua, ahli berpendapat untuk penegakan hukum, hal-hal yang berkaitan dengan informasi publik itu menjadi pengecualian; Bahwa Ahli menerangkan kalau dia sudah bukan lagi sebagai penyelenggara maka dia sudah tidak ada lagi konflik kepentingannya, tapi kalau masih sebagai penyelenggara pasti ada konflik kepentingan; Bahwa Ahli menerangkan kalau mantan penyelenggara menjadi tim sukses salah satu calon itu tidak ada hubungannya lagi dengan produk KPU itu; Bahwa Ahli menerangkan orang itu biasanya terbatasi menjadi saksi kalau dia masih dengan profesi itu, dia harus melindungi profesinya. Tetapi kalau sudah berhenti profesinya itu sudah tidak lagi; Bahwa Ahli menerangkan meskipun menjadi mantan penyelenggara tetap masih bisa menjadi saksi dalam suatu perkara, karena tidak ada konflik kepentingan; Bahwa Ahli menerangkan orang yang sudah lagi menjadi penyelenggara pemilu masih bisa di proses di DKPP, dia akan kena tidak Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 52 dari 154
sanksi karena dia tidak bisa lagi menjadi penyelenggara untuk yang berikutnya; Bahwa Ahli menerangkan kalau mau menyoal berkaitan dengan dokumen syarat calon yang diserahkan oleh mantan komisioner KPU kepada orang lain, itu terkait dengan UU perlindungan data pribadi, mau menyoal soal etiknya bisa juga disoal etiknya meskipun dia sudah bukan lagi sebagai penyelenggara; Bahwa Ahli menerangkan itu bukan pertanggungjawaban individu tetapi pertanggungjawab kelembagaan. Kalau misalnya Ketua KPU diganti kemudian mengeluarkan SK penetapan suara, kan bukan pribadi ketua KPUnya yang digugat, tetapi Lembaga KPUnya karena produk dan tindakannya yang dipersoalkan; kalau produknya KPU Bahwa Ahli menerangkan tidak ada penjelasan hukum mengenai dokumen berdasarkan kepentingannya, ahli tidak menemukannya seperti itu. Yang ahli tahu, ada surat yang otentik ada surat yang dibawah tidak mengenal pembagian-pembagian dokumen tangan, berdasarkan kepentingan, hukum acara tidak mengenal itu; kami Bahwa Ahli menerangkan kalau kita membaca di dalam UU Perlindungan Data Pribadi memang informasi itu KTP, SIM, tetapi ahli mengambil poin utamanya adalah dia punya nomor KTP itu tidak bisa di publis, makanya sekarang tidak boleh lagi orang mengajukan gugatan, mengajukan permohonan, kemudian disitu dicantumkan nomor KTPnya pemohon, sekarang tidak boleh lagi karena kita menggunakan UU Perlindungan Data Pribadi, karena yang paling krusial dilindung itu. Kalau mau menambahkan pasti ada dokumen yang dilindungi tetapi paling krusial bagi ahli adalah nomor KTP. Bahkan nomor hp kita itu adalah data pribadi yang tidak boleh disebar, teman-teman kita tidak boleh dibagi sebelum dimintai izin oleh kita. Suara kita ketika berbicara dengan orang lain, tidak boleh direkam, masuk juga dalam data pribadi kalau kita mau kembangkan. Tapi hari ini bukan soal perdebatan disitu dalam sidang ini; Bahwa Ahli menerangkan mengenai adanya rilis pres KPU mengenai informasi yang dikecualikan ahli berpendapat bahwa itu berkaitan dengan pernyataan kontroversi dari KPU RI, karena juga banyak menuai kritik dari para aktivis pemilu gara-gara harta kekayaan dan penggunaan dana kampanye itu bermasalah, itu penyebabnya muncul itu; Bahwa Ahli menerangkan terkait Pasal 240 ayat (2) huruf b UU No. 7 Tahun 2017 itu ada penjelasannya di dalam UU Pemilu, ketentuan tersebut Pertama, itu terkait dengan sertifikat yang menunjukkan jenjang kelulusan Pendidikan seseorang baik SMA atau yang setara dengan itu. Ada juga surat tanda tamat belajar ada juga istilah paket c, maka itu ada Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 53 dari 154
penjelasannya didalam UU Pemilu. Ada juga misalnya yang mengikuti program guru dan dia setara dengan SMA itu bisa dipersamakan, itu penjelasan dari pasal itu; Bahwa Ahli menerangkan ketentuan Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu, mengenai frasa prosedur, mekanisme dan tata cara adalah frasa yang ahli tidak setuju dengan itu, karena kalau kita membuka kamus, makna itu hampir sama semua tata cara prosedur, mekanisme dan pengertiannya menuju pada sesuatu hal. Langkah-langkah yang harus ditempuh, proses-proses itu kan berbicara mengenai tata cara. Maka, kalau mau bagus disitu rubah saja pelanggaran yang terkait dengan syarat dan tata cara dalam setiap tahapan pemilu atau penyelenggaraan pemilu, itu lebih menarik. Kemudian, tidak perlu ada pengecualian seperti itu bahwa yang bukan pelanggaran administrasi pemilu adalah bukan tindak pidana bukan etik, kacau balau sebenarnya yang dibawahnya pasal itu. Kalau sudah dijelaskan bahwa begini materinya pelanggaran administrasi maka tidak usah lagi dijelaskan bahwa yang bukan tindak pidana dan bukan etik, itu tambah jadi bias pasal itu; Bahwa Ahli menerangkan mengenai adanya surat KPU RI bahwa ada penyerahan fisik berkas calon ahli berpendapat faktanya kalau ada berarti orang bisa periksa disana dan berarti itu disana bertumpuk berkas sekarang. Untuk sekarang itu, yang ada tinggal formulir model pengajuan bakal calon dengan BB yang lain itu masuk di SILON tetapi KPU mengatakan itukan hanya alat bantu SILON buktinya banyak orang juga bermasalah gara-gara SILON; Bahwa ahli menerangkan boleh saja orang menyuruh orang lain untuk melapor karena terpenuhi juga statusnya sebagai WNI yang memiliki hak pilih, terlepas apakah dia misalnya ada kepentingannya atau ada apa itu Bahasa politik bukan Bahasa hukum, hukum itu cara membuktikannya dia punya hak pilih, dia punya KTP umurnya sudah mencukupi atau sudah kawin tidak pernah dicabut hak pilihnya selesai sudah memenuhi sebagai pelapor; Bahwa ahli menerangan terkait status pelapor adalah juga adalah sebagai anggota parpol menurut ahli tidak apa-apa jika statusnya pelapor juga adalah sebagai anggota parpol; Bahwa ahli menerangkan terkait dengan akses dokumen oleh lembaga penyelenggara pemilu pada pemilu sebelumnya hampir semua berita acara salinannya diterima juga oleh Bawaslu misalnya kalau dulu verifikasi parpol, parpol itu yang misalnya lolos verifikasi ada juga berita acara salinannya untuk Bawaslu, sekarang sudah tidak ada karena berdasarkan apa yang di isi pop. Begitu juga di SILON karena kita sudah saking percayanya di SILON cukup kita mengakses ke sana saja semua Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 54 dari 154
sementara berita-berita acara yang bisa menjadi pembanding untuk setiap misalnya verifikasi-verifikasi itu KPU punya tapi Bawaslu tidak punya, itu sebenarnya yang menjadi masalah saat ini. Sehingga pun masalahnya adalah kita punya sistem informasi pemilu juga bermasalah juga belum efektif, belum biasa dibiarkan kemudian Bawaslunya kebebasan untuk masuk masih terjadi perdebatan konflik antara KPU dengan Bawaslu bahkan sampai di MK dia bilang kami tidak diberikan itu pencalonan. kembali kesempatan untuk mengakses-mengakses Sekarang ini perlu pembenahan kesadaran kita semua bahwa kedepannya kalau meskipun ada yang bisa masuk melalui SILON tetap kita butuh yang namanya produk berikut dengan salinannya sama dengan setelah pemungutan suara C PLANO itu bisa di foto oleh PTPS, bisa difoto oleh partai-partai. Tapi alangkah baiknya kalau KPPS juga bisa foto dan videokan itu, pasti lebih aman. Kok yang dibilang bisa foto bisa di video ternyata KPPSnya dia tidak dokumentasikan itu dan yang banyak bermasalah adalah C salinannya ketika disalin disitu bermasalah, plenonya sebenarnya yang bagus, disalinannya yang bermasalah C hasil; Bahwa ahli menerangkan PKPU itu mengatur bahwa nanti harus ada surat keterangan yang menerangkan bahwa orang itu adalah orang yang sama kalau nama di KTP berbeda dengan nama di ijazah. Kapan kita butuh putusan pengadilan terkait dengan identitas kalau ada orang yang mau mengubah namanya di KTP maka dia harus dengan melalui putusan pengadilan berdasarkan UU Administrasi Kependudukan dengan peraturan pelaksanaannya. Jadi yang diatur sebenarnya di UU Administrasi Kependudukan kalau ada orang yang mau mengubah namanya di KTP, baru ada putusan pengadilan, putusan pengadilan dibawa ke dukcapil baru namanya di KTP bisa diubah. UU ini mengatur bahwa KTP bisa berubah, sementara misalnya orang sudah lulus SMA pastikan berbeda lagi namanya, maka keadaan hukum yang bisa dibuat adalah cukup sekolah mengeluarkan surat keterangan bahwa orang yang di KTP dengan yang di ijazah itu sama. Yang kedua, kalau misalnya sekolahnya tidak mau maka bakal calonnya bisa mengeluarkan surat pernyataan bahwa dirinya adalah orang yang sama di KTP dengan di ijazah. Rasionya adalah karena nama itu menentukan segalanya, KTP itu yang menceritakan sebenarnya dirimu, kau lahir dimana, menceritakan peristiwamu lahir dan hidupmu, nanti setelah mati baru ada akta kematian. Bahwa ahli menerangkan mengenai adanya seseorang yang di TMS kan syarat pencalonannya karena kepalsuan dokumen verifikasi dan disaat yang sama berjalan proses pidananya tetapi putusan pengadilan tidak terbukti apakah dia mengubah DCT atau tidak ahli berpendapat bahwa itu tidak akan mengubah DCT, itu jawabannya di UU pemilu; Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 55 dari 154
Bahwa ahli menerangkan apakah ada upaya atas adanya putusan Bawaslu Kota yang menghukum KPU yaitu upaya koreksi ke Bawaslu RI baik bagi pelapor maupun terlapor;
Bahwa ahli menerangkan mengenai adanya jawaban oleh KPU yang isinya mengadung unsur-unsur kepalsuan ahli berpendapat bahwa KPU ini menjalankan hak-haknya, tugasnya. Ketika dia menjalankan tugasnya maka ada alasan pembenar sebagai perintah jabatan, tetapi alasan pembenar perintah jabatan imunitas itu sama dengan kuasa hukum, kalau ada surat palsu yang dia gunakan sebagai alat bukti jangankan KPU, kuasa hukum pun bisa disoal kalau dia menggunakan surat palsu dalam hal untuk kepentingan pembuktian;
Bahwa ahli menerangkan bagaimana dengan permohonan PHPU di MK yang merupakan produknya putusan, ahli berpendapat bahwa tadi ahli berbicara dalam wilayah perdata kalau orang mengajukan permohonan pengubahan nama itu perdata. Bahkan begini, di pengadilan agama ada disebut dengan gugatan cerai, ada permohonan cerai, kalau perempuan gugatan, kalau laki-laki permohonan, itukan juga dua pihak tapi kenapa disebut permohonan? Karena anda yang harus bermohon kalau mengucapkan talak bermohon ke istri anda, kira-kira begitu. Semua frasa permohonan itu dia akan berdedikasi pada satu orang tetapi kalau perdata dia hanya berdedikasi pada satu orang. Kalau di MK tetap biasa ada dua pihak permohon dengan termohon begitu;
Bahwa ahli menerangkan mengenai bukti fisik itu bisa diadakan kalau bukti fisik, kalau KPU meminta pasti dikasih;
Bahwa ahli menerangkan adanya bukti yang ditarik keluar dari SILON untuk dijadikan bukti dalam persidangan sepengetahuan ahli tidak bisa lagi ditarik keluar kalau sekarang tapi kalau mau melihat data yang masuk itu masih memungkinkan; Bahwa ahli menerangkan mengenai putusan pengadilan dapat diakses dalam system informasi. Kalau untuk putusan pengadilan biasanya itu tercover di website Mahkamah Agung untuk semua pengadilan baik yang dalam bentuk permohonan maupun dalam bentuk gugatan. 5. JAWABAN TERLAPOR I Bahwa terhadap laporan pelapor, Terlapor I mengajukan jawaban dengan uraian sebagai berikut : Dalam Eksepsi Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 56 dari 154
Pemenuhan Syarat Formil dan Materiel Laporan a. Permohonan Daluarsa Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. Ayat (1); Laporan disampaikan oleh Pelapor pada setiap tahapan penyelenggara Pemilu Ayat (2); Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a) WNI yang mempunyai hak pilih b) Peserta Pemilu c) Pemantau Pemilu Ayat (3); Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu Ayat (4); Dalam hal Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistimatis, dan massif, Laporan disampaikan sejak tahapan penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota atau penetapan Pasangan Calon sampai dengan hari pemungutan dan penghitungan suara Ayat (5); Dalam menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelapor dapat diwakili oleh pihak yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa khusus. Bahwa berdasarkan Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berlangsung pada hari Senin, tanggal 24 April 2023 s.d Sabtu 25 November 2023. Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 57 dari 154
Bahwa jadwal tahapan pencalonan a quo selain telah terurai dengan jelas pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum 10 Tahun 2022 lebih lanjut secara teknis telah dijabarkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Bahwa PELAPOR dalam uraian laporannya menyatakan baru mengetahui adanya peristiwa pelanggaran administrasi Pemilihan Umum yang dilakukan TERLAPOR 1 dan TERLAPOR 2 pada hari Jumat, Tanggal 29 Maret 2024 dengan dalih bahwa PELAPOR memperoleh dokumen syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kota Kendari pada Pemilu 2024 Dapil 2 Wilayah Kecamatan Kendari dan Kendari Barat dari partai NasDem Nomor Urut 2 atas Nama La Ami dari Sdr. Alasman Mpesau selaku mantan Anggota KPU Kota Kendari, adalah TIDAK BISA DIJADIKAN ALASAN LAPORAN karena menjadi alasan yang tidak sejalan dengan pelaksanaan tahapan Pencalonan yang telah yang dimulai pada hari Senin, tanggal 24 April 2023 s.d Sabtu 25 November 2023, terlebih lagi TERLAPOR sesuai dengan tugas dan tanggung jawab telah mengumumkan DCS kepada publik melalui media massa dan akun resmi media sosial KPU Kota Kendari pada Tanggal 19 s.d. 23 Agustus 2023 yang tidak lain dalam rangka mendapat tanggapan dan masukan dari Masyarakat. Apalagi status PELAPOR adalah Calon Anggota Legislatif dari salah satu peserta Pemilu Tahun 2024 di Dapil 2 (Kecamatan Kendari dan Kendari Barat), Dimana TERLAPOR 1 telah menyerahkan secara resmi Berita Acara Penetapan DCS Pemilu 2024 kepada Partai Politik yang mengajukan PELAPOR sebagai bakal calon anggota DPRD. Oleh karenanya TERLAPOR I berpendapat bahwa sejak diumumkannya DCS baik melalui media massa maupun akun resmi media sosial KPU Kota Kendari, maka publik telah mengetahui nama-nama Calon Anggota Legislatif yang tercantum dalam DCS. Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 58 dari 154
Apalagi setelah jadwal pengumuman DCS, ada tahapan penerimaan masukan tanggapan masyarakat atas DCS, yakni pada Tanggal 19 s.d. 28 Agustus 2023. Namun di mana tahapan tersebut tak ada masukan dan tanggapan masyarakat terhadap pencalonan TERLAPOR 2 dalam DCS yang telah diumumkan TERLAPOR 1. Bahwa berdasarkan uraian dari alasan-alasan di atas, maka TERLAPOR 1 memohon kepada majelis, untuk menyatakan Laporan PELAPOR telah melewati limitasi waktu DALUARSA, karena telah lewat 7 (tujuh) hari diketahui terjadinya peristiwa tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuaan Pasal 8 ayat (1) dan (3) Perbawaslu 7 Tahun 2022, yang berbunyi; Ayat (1); Laporan disampaikan oleh Pelapor pada setiap tahapan penyelenggara Pemilu. Ayat (3); "Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu." Sehingga laporan PELAPOR Batal Demi Hukum, dan MENOLAK Laporan PELAPOR untuk Seluruhnya. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka cukup beralasan bagi Majelis sidang dugaan pelanggaran administrasi pemilu untuk menyatakan menolak laporan a quo. b. Kedudukan hukum Pihak Terlapor Error In Persona Bahwa berdasarkan dalam dokumen Laporan PELAPOR yang dimasukan kepada Bawaslu Kota Kendari, menyatakan TERLAPOR 1 adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari, TERLAPOR 1 berpendapat, bahwa yang dijadikan subyek PELAPOR tidaklah tepat atau error in persona. TERLAPOR 1 berpendapat, seharusnya yang dijadikan subyek laporan adalah seseorang atau orang perorang, bukan Lembaga. Jawaban atas Pokok Laporan Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 59 dari 154
1. Bahwa pada pokoknya TERLAPOR I dengan tegas menolak seluruh uraian dalil laporan PELAPOR, dan mohon jawaban TERLAPOR dalam Eksepsi dianggap sebagai satu kesatuan dalam Jawaban Pokok Laporan ini. 2. Bahwa laporan yang disampaikan PELAPOR dalam Formulir Laporan Nomor 003/LP/PL/PROV/28.00/IV/2024 TERLAPOR 1 menolak seluruh dalil dalam uraian laporannya dengan alasan hukum sebagai berikut: a. Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari menerima dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Kendari dalam hal ini Ijazah atau Surat Keterangan Penganti Ijazah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 12 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 yang berbunyi: "Fotocopy Ijazah atau surat keterangan pengganti Ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejurusan, madrasah aliyah kejuruan atau sekolah lain sederajat yang dilegalisir Instansi berwenang". b. Bahwa berdasarkan huruf a di atas, maka dugaan terhadap TERLAPOR I yang diduga melakukan verifikasi dokumen tidak sah atau bukan dokumen yang seharusnya sebagaimana mekanisme, prosedur dan tata cara verifikasi syarat ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sebagai bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu 2024 yang diserahkan TERLAPOR II adalah TIDAK BENAR dan merupakan dalil yang tidak berdasar. Karena TERLAPOR II telah menyerahkan persyaratan dokumen administrasi bakal calon legislatif dalam hal ini adalah fotocopy ijazah Paket C dengan Nomor Ijazah 20PC0200411, diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2008 yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna, atas nama Drs. Safiudin serta dilampiri Surat Keterangan ganti nama Ijazah Paket C Nomor 421/624/2013 yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisakan dari ijazah Paket C dan telah di legalisir Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 60 dari 154
oleh Instansi berwenang dan Surat Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Kdi yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari atas nama Syarifuddin, SH.,M.Hum dan telah dilakukan verifikasi oleh TERLAPOR I sebagaimana diatur dalam pasal 42 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 (T.1.1) Bahwa terhadap dokumen persyaratan administrasi a quo, TERLAPOR I telah melakukan verifikasi administrasi dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam pasal 42 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. c. Surat terhadap dokumen berupa Keterangan Ganti Nama Ijazah Paket yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 421/624/2013 didukung dengan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 32/Pdt.P/2023/PN.KD yang menyatakan : "bahwa pemohon bermaksud mengubah nama pemohon pada Ijazah pemohon karena berbeda dengan akte kelahiran, Kartu Keluarga dan KTPnya yaitu LA RASANI menjadi LA AMI agar sama dengan surat surat lainnya dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari Berdasarkan hal tersebut pengadilan Negeri Kendari mengabulkan permohonan tersebut dan menetapkan bahwa nama LA RASANI menjadi LA AMI adalah merupakan satu orang yang sama". d. Bahwa dugaan TERLAPOR II tidak pernah mengajukan dokumen fotocopy ijazah atau surat keterangan pengganti Ijazah yang merupakan syarat bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pada TERLAPOR 1 adalah TIDAK BENAR Karena TERLAPOR II telah menyerahkan dokumen fotocopy ijazah atau surat keterangan pengganti Ijazah yang merupakan syarat bakal calon Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 61 dari 154
anggota DPRD Kabupaten/Kota pada TERLAPOR 1 pada masa pengajuan awal Bakal Calon yang dimulai sejak tanggal 1 Mei s.d 14 Mei 2023 sesuai Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2023 sebagaimana termuat dalam BA Nomor 897/PL.01.4-BA/7471/2023 Tentang Rekapitulasi pengajuan Bakal calon Anggota DPRD Kota Kendari dalam Pemilu 2024. (T.1.2) e. Bahwa pada masa verifikasi administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon TERLAPOR II dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) Daerah Pemilihan (DAPIL) 2 Wilayah Kecamatan Kendari dan Kendari Barat melakukan pengajuan Kembali sesuai jadwal yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 kepada TERLAPOR 1, dan setelah dilakukan verifikasi administrasi, Dokumen tersebut dalam hal ini Ijazah TERLAPOR II dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) dikarenakan Ijazah Paket C yang diunggah ke Silon belum di Legalisir oleh instansi berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 dan telah dimuat dalam BA Nomor 1077/PL.01.04-BA/7471/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu 2024 tertanggal 23 Juni 2023. (T.1.3) f. Bahwa dokumen yang belum memenuhi syarat (BMS) tersebut telah dilakukan perbaikan oleh TERLAPOR II yang dilakukan pada masa Verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon yang dimulai sejak tanggal 10 Juli s.d 6 Agustus 2023 dan telah diupload dalam Silon dan dinyatakan memenuhi syarat (MS) berdasarkan hasil verifikasi TERLAPOR I sebagaimana dimut dalam BA Nomor 1239/PL.01.04- BA/7471/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota tertanggal 31 Juli 2023. (T.1.4) Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 62 dari 154
g. Bahwa TERLAPOR I telah melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan administrasi bakal calon yang status pengajuannya diterima dilaksanakan melalui Silon, sebagaimana tercantum dalam Pasal 42 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 yang berbunyi: "Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan administrasi bakal calon yang status pengajuannya diterima dilaksanakan dengan bantuan Silon". h. Bahwa dokumen fotocopy Ijazah yang diduga diserahkan TERLAPOR II kepada TERLAPOR I bukanlah fotocopy ijazah atau surat keterangan pengganti Ijazah sekolah yang telah dilegalisir adalah TIDAK BENAR Karena TERLAPOR II telah menyerahkan Dokomen persyaratan bakal calon dalam hal ini Foto copy Ijazah Paket C beserta lampiran Ijazah Paket C dan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Kdi yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari atas nama Syarifuddin, SH., M.Hum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan kepada TERLAPOR I dan Ijazah tersebut telah diunggah di Silon sebagaimana termuat dalam BA Nomor 1239/PL.01.04-BA/7471/2023 (T.1.4) i. Bahwa dokumen administrasi persyaratan bakal calon anggota DPRD Kota Kendari TERLAPOR II yakni ijazah Paket C yang diserahkan Kepada TERLAPOR I telah dilakukan verifikasi administrasi sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 yang status pengajuannya diterima dilaksanakan dengan bantuan Silon sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (3) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 j. Bahwa terhadap dalil PELAPOR dalam laporannya bahwa dari hasil penelusuran dan pengecekan yang dilakukan oleh PELAPOR pada Data Base kepesertaan berbasis daftar nilai hasil ujian nasional Tahun 2008 Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 63 dari 154
untuk provinsi Sulawesi Tenggara Kabupaten Muna kecamatan Laiworu di Pusat Asesmen Pendidikan Badan Standar, kurikulum dan asesmen Pendidikan Kementrian Pendidikan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan hasil TERLAPOR II tidak tercatat sebagai peserta ujian nasional Paket C tahun 2008 dari Provinsi Sulawesi Tenggara Kabupaten Muna Kecamatan Laiworu Asal PKBM Bina Ilmu Wawesa dan Peserta ujian Nasional Paket C Tahun 2008 dari Sulawesi Tenggara Kabupaten Muna Kecamatan Laiworu dengan Nomor Peserta: 08-20-02-27-225 asal PKBM BINA ILMU WAWESA yang tercatat pada data base bukan atas nama LA RASANI atau LA AMI atau TERLAPOR II. Bahwa TERLAPOR I telah melakukan Verifikasi Administrasi terhadap kebenaran dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon dalam hal ini Ijazah dengan merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 43 huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023; "Verfikasi Administrasi terhadap kebenaran dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (2) huruf a meliputi kebenaran fotocopy ijazah atau surat keterangan pengganti Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c telah memuat keterangan kelulusan Bakal Calon dari sekolah menengah atas, madrasah Aliyah kejuruan, sekolah menengah kejuruan, madrasah Aliyah kejuruan atau sekolah lain yang sederajat serta di legalisir oleh Instansi yang berwenang". Bahwa Ijazah Paket C nomor 20PC0200411 milik TERLAPOR II yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Muna yang ditandatangani oleh Drs. Safiuddin adalah BENAR karena Ijazah Paket C tersebut setara sekolah menegah atas/Madrasah Aliyah yang memuat keterangan kelulusan TERLAPOR II dan telah ditandatangani oleh instansi berwenang (T.1.1) Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 64 dari 154
k. Bahwa dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan umum Tahun 2024 yang diduga terjadi pada masa : a) Pengajuan Dokumen administrasi syarat bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota diantara tanggal 1 Mei s.d 14 Mei 2023 b) Verifikasi syarat bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yakni diantara tanggal 15 Mei s.d 23 Juni 2023 c) Pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon yakni diantara tanggal 26 Juni s.d 9 Juli 2023 d) Verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon yakni tanggal 10 Juli s.d 6 Agustus 2023 Adalah TIDAK BENAR Bahwa TERLAPOR I telah melakukan penerimaan pengajuan dokumen administrasi persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, verifikasi syarat bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon dan verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon telah dilakukan sesuai mekanisme pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana termuat dalam Pasal 11, 12, 42 dan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023. l. Bahwa tahapan penyusunan pencalonan Anggota DPRD Kota Kendari dilakukan sesuai dengan Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan yang diatur dalam Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2023 yakni setelah dilakukan Verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon dan dinyatakan memenuhi syarat (MS) maka TERLAPOR II masuk pada tahapan selanjutnya yaitu Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) yaitu : 1) Pencermatan rancangan DCS yang dimulai pada tanggal 6 - 11 Agustus 2023; Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 65 dari 154
2) Penyusunan dan Penetapan DCS dimulai pada tanggal 12 - 18 Agustus 2023; 3) Pengumuman DCS dimulai pada tanggal 19 - 23 Agustus 2023; 4) Masukan dan tanggapan Masyarakat dimulai sejak tanggal 19 - 28 Agustus 2023 Setelah penyusunan dan Penetapan DCS tahap selanjutnya adalah Pengumuman DCS yang jadwalnya dimulai sejak tanggal 19 s.d 23 Agustus 2023 berdasarkan Jadwal tahapan pencalonan yang diatur Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2023 Berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 berbunyi: "DCS dapat diubah dalam hal terdapat kondisi calon sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/Kota tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil klarifikasi atau terbukti memalsukan dokumen atau menggunakan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi Bakal Calon berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ". Berdasarkan ketentuan pasal 74 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 berbunyi : "Dalam hal terdapat calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberitahukan dan memberi kesempatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu untuk mengajukan Pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan DCS hasil perbaikan". Bahwa sesuai hal tersebut diatas pada masa tahapan masukan dan tanggapan masyarakat yang dimulai sejak tanggal 19 s.d 28 Agustus Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 66 dari 154
2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023, tidak ada masukan atau tanggapan yang disampaikan masyarakat kepada TERLAPOR I dalam hal Daftar Calon Sementara yang telah diumumkan TERLAPOR I yang dimulai sejak tanggal 19 - 23 Agustus 2023 yang ditujukan kepada TERLAPOR II selaku Calon Anggota DPRD Kota Kendari Pemilu 2024 Daerah Pemilihan (DAPIL) 2 Wilayah Kecamatan Kendari dan Kendari Barat dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) Nomor urut 2. (T.1.5) Bahwa dikarenakan tidak adanya tanggapan masyarakat yang disampaikan kepada TERLAPOR I, maka TERLAPOR II dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) Daerah Pemilihan (DAPIL) 2 Wailayah Kecamatan Kendari dan Kendari Barat, maka TERLAPOR II masuk pada tahapan selanjutnya yaitu Penetapan DCT yang mulai pada tanggal 4 Oktober s.d 3 November 2023 dan telah diumumkan pada tanggal 4 November 2023 (T.1.6) 3. Bahwa berdasarkan dokumen laporan PELAPOR pada point 4, salah satu saksi atas nama Alasman Mpesau, SH., MH, saat pelaksaan verifikasi administrasi dokumen bakal calon yang dimulai sejak tanggal 15 Mei s.d 23 Juni 2023 masih menjabat sebagai anggota KPU Kota Kendari Koordinator Divisi Tekhnik Penyelenggara Pemilu atau sebagai penanggung jawab dalam proses verifikasi administrasi dokumen bakal calon anggota DPRD Kota Kendari sebagaimana termuat dalam Berita Acara Nomor 1077/PL.01.04-BA/7471/2023 tentang hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu 2024 yang ditangani oleh pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023. (T.1.3) Berdasarkan fakta di atas, TERLAPOR I berpendapat bahwa posisi Sdr. Alasman Mpesau, SH., MH tidak tepat untuk dijadikan saksi dalam laporan PELAPOR karena dapat dikategorikan sebagai pihak bersama-sama ikut bertanggung jawab melaksanakan tugas proses verifikasi administrasi dokumen bakal calon anggota DPRD Kota Kendari. Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 67 dari 154 :
Karena salah satu saksi dinyatakan tidak layak maka posisi saksi tidak cukup, sebab adagium hukum "unus testis nullus testis" yang memiliki arti satu saksi bukan merupakan saksi. 4. Bahwa berdasarkan uraian jawaban yang disampaikan diatas, Kami Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari sebagai TERLAPOR I menyatakan bahwa laporan yang disampaikan Sdr. Ahmad Farhan Sidik adalah TIDAK BENAR 6. BUKTI TERLAPOR I Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, terlapor I mengajukan bukti- bukti yang diberi kode T.1.1 sampai dengan T.1.6, sebagai berikut: No. Kode Bukti Nama Bukti 1. 2. 3. 4. 5. T.1.1 T.1.2 T.1.3 T.1.4 T.1.5 Surat Keterangan Ganti Nama ljazah Paket C dan lampirannya Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C BA Nomor : 897/PL01.4-BA/7471/2023 Tentang Rekapitulasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Kendari Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 BA Nomor : 1077/PL.01.04-BA/7471/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Untuk Pemilu 2024 BA Nomor : 1239/PL.01.04-BA/7471/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan DPRD Kabupaten/Kota Pengumuman Nomor:1351/PL.01.5-PU/7471/2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Kendari dalam Pemilu Tahun 2024 BA Nomor: 1348/PL.01.05-BA/7471/2023 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Kendari Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, KEPUTUSAN KPU KOTA KENDARI Nomor:1350 TAHUN 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Kendari Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 BA Nomor: 1570/PL01.5-BA/7471/2/2023 Tentang Penetapan Calon Tetap Anggota DPRD Kota Kendari Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bakal Calon Anggota 6. T.1.6 Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 68 dari 154
KEPUTUSAN KPU KOTA KENDARI Nomor:1572 Tahun 2023Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Kendari Tahun 2024, PENGUMUMAN PU/7471/2/2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Kendari Tahun 2024 Nomor: 1580/PL.01.5- 7. SAKSI TERLAPOR I Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam jawabannya, Terlapor menghadirkan 1 (satu) orang saksi yaitu Sdr. Kaharuddin yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada sidang pemeriksaan hari Kamis, 25 April 2024. Saksi bernama Kaharuddin, memberikan keterangan sebagai berikut : Bahwa Saksi merupakan Pegawai Negeri Sipil Sekretariat KPU Kota Kendari sejak tahun 2012 akhir; Bahwa saksi sudah masuk sebagai penyelenggara di KPU Kota Kendari sejak Pemilihan Wali Kota di zamannya Pak Asrul; Bahwa saksi pada awal bergabung dengan KPU Kota kendari bertugas pada bagian dokumentasi, dan sejak tahun 2022 saksi memegang akun SIPOL, SILON; Bahwa saksi pertama bertugas sebagai admin SIPOL. Kedua, saksi bertugas sebagai Operator di SILON untuk pencalonan Anggota DPD dan DPRD dan Admin SILON nya Ibu Maya; Bahwa saksi menerangkan tugas Operator itu hanya sebatas melakukan verifikasi terhadap dokumen bakal calon yang sudah di Upload di SILON Partai, selanjutnya kami sebagai Verifikator memverifikasi kembali di SILON KPU; Bahwa sepengetahuan saksi yang mempunyai SK hanya Admin SILON yang diberikan langsung oleh Sekjen KPU RI, kalau untuk penunjukan Operator SILON itu merupakan Hak prerogatif dari Admin atas persetujuan Sekretaris; Bahwa saksi sebelum bertugas sebagai operator, saksi mengikuti Bimtek terlebih dahulu yang dilaksanakan oleh KPU RI; Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 69 dari 154 I
Bahwa saksi menerangkan khusus untuk SILON Bimtek tersebut di hadiri oleh saksi sebagai Operator dan Komisioner Divisi Teknis serta Admin SILON; Bahwa saksi menerangkan dalam Bimtek dijelaskan seluruh tugas dari Operator beserta prosedurnya, termasuk semua jenis-jenis dokumen yang harus di Verifikasi; Bahwa saksi menerangkan pada prinsipnya ketika Bimtek itu di laksanakan baik oleh KPU Provinsi maupun KPU RI, kita dijelaskan secara teori sambil di tayangkan power point materinya; Bahwa saksi menerangkan setiap ada undangan Bimtek, operator berbeda kelas dengan Komisioner Divisi Teknis. Jadi ada kelas Komisioner, ada kelas operator dan juga ada kelas Kasubag; Saksi menerangkan bahwa proses pencalonan itu diawali dengan pengajuan awal, terus dilanjutkan verifikasi administrasi, terus masuk ke tahap administrasi perbaikan, selanjutnya masuk verifikasi administrasi perbaikan pergantian kalau misalnya ada calon yang ingin di ganti; Saksi menerangkan bahwa pengajuan awal dari tanggal 1 Mei 2023 s.d 14 Mei 2023 dokumen yang diserahkan langsung Ke Kantor KPU Kota Kendari oleh Partai Politik adalah Daftar Calon dan pada saat itu belum ada syarat calon; Bahwa saksi menerangkan pada saat pengajuan awal itu KPU hanya memberikan Tanda Terima Penyerahan pengajuan Awal; Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 14 Mei 2023 diakhir masa pendaftaran saksi tidak mengetahui apakah dikeluarkan Berita Acara atau tidak, karena pada tanggal 14 Mei 2023 saksi tidak masuk kantor; Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 15 Mei 2023 s.d 23 Juni 2023 masing-masing Partai Politik melakukan pengajuan dokumen syarat calon melalui SILON Partai dan yang mengupload dokumen tersebut adalah LO Partai Politik; Bahwa sepengetahuan saksi LO Partai Politik ada Bimtek tersendiri yang diadakan oleh DPP partainya masing-masing; Bahwa saksi menerangkan tidak pernah melihat tampilan SILON dari Partai Politik; Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 70 dari 154
Bahwa saksi menerangkan LO Partai tidak pernah berkonsultasi kepada saksi mengenai proses penguploadan atau jenis-jenis dokumen yang akan di upload karena biasanya konsultasinya itu ke Admin SILON atau ke Komisioner KPU; Bahwa saksi mengaku lupa jumlah calon Dapil 2 yang diajukan oleh partai NasDem; Bahwa saksi menerangkan pada verifikasi awal banyak partai yang belum mengupload sesuai dengan apa yang diminta di SILON, contohnya di kolom penguploadan KTP yang harusnya di Upload KTP tapi LO Partai mengupload KTA, itukan tidak sesuai; Bahwa saksi menerangkan untuk yang memasukkan Ijazah Pendidikan sampai SMA itu 9 Poin, jika Ijazah pendidikannya sampai dengan S2 maka ada 11 item; Bahwa saksi menerangkan jika dokumen yang di upload tidak sesuai dengan yang diminta maka akan dinyatakan BMS (belum memenuhi syarat); Bahwa saksi menerangkan tidak mengingat semua Caleg termasuk Terlapor II, akan tetapi ketika ada salah diupload dokumennya maka verifikator akan memberikan status BMS pada tahap verifikasi awal; Bahwa pada saat di perlihatkan bukti Terlapor I dengan Kode bukti T.1.3, yang merupakan Berita Acara Nomor 1077/PL.01.04-BA/7471/2023 tentang Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu 2024 yang isinya menjelaskan bahwa Bakal Calon anggota DPRD Kota Kendari Daerah Pemlihan 2 atas nama La Ami calon Nomor Urut 2 dari Partai NasDem Belum Memenuhi Syarat (BMS) dengan keterangan KTP-EL (Benar), BB Pernyataan (Tidak Benar), Fotocopy Ijazah (Tidak Benar). Saksi menerangkan bahwa sudah tidak mengingatnya lagi, tapi kalau sudah berstatus tidak benar sebagaimana dalam Berita Acara berarti di SILON memang tidak sesuai. Karena Berita Acara tersebut dari SILON; Bahwa saksi menerangkan dalam SILON ketika ada salah satu dokumen yang tidak benar maka otomatis status di bawahnya langsung BMS. Status BMS tersebut langsung terbaca di SILON Partai disertai dengan catatan yang menjelaskan alasan dokumen tersebut BMS; Bahwa saksi menerangkan setelah di nyatakan statusnya BMS, selanjutnya Partai politik mengupload kembali dokumen sesuai dengan yang minta oleh KPU; Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 71 dari 154
Bahwa saksi menerangkan setelah dilakukan perbaikan dan pengajuan dokumen perbaikan oleh Partai, KPU melakukan Verifikasi Administrasi Perbaikan dokumen; Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan verifikasi Administrasi tahap awal terhadap dokumen syarat calon yang masuk ada advice atau pendampingan dari Komisioner penanggung jawab divisi teknis; Bahwa saksi menerangkan komisioner penanggung jawab divisi teknis hanya memantau sejauh mana progres verifikasi administrasi yang operator lakukan, komisioner divisi teknis tidak mencek secara langsung dokumen apa saja yang diverifikasi karena akses ke SILON untuk Komisioner divisi Teknis hanya sebagai Viewer. Hanya bisa melihat, tidak bisa mengorek yang ada di dalam SILON; Bahwa saksi menerangkan saat Kepala Divisi Teknis berada di Kantor, Kadiv Teknis terus mendampingi Operator SILON melakukan Verifikasi; Bahwa saksi menerangkan Pengajuan Perbaikan Dokumen dilakukan pada tanggal 26 Juni 2023 s.d 9 Juli 2023 dan pengajuan tersebut dilakukan melalui SILON Partai; Bahwa saksi menerangkan ada beberapa orang yang menjadi Operator SILON di KPU Kota Kendari dan masing-masing operator bertanggung jawab memverifikasi dokumen syarat calon dari beberapa partai politik; Bahwa saksi hanya mengingat memverifikasi dokumen syarat calon dari Partai NasDem akan tetapi dari 30 Calon Anggota DPRD Kota Kendari Partai NasDem, tidak semua berkas calon tersebut saksi yang verifikasi; Bahwa terhadap pernyataan saksi atas nama Alasman Mpesau yang menyatakan bahwa pada saat tahapan Verifikasi Awal Terlapor II sudah Memenuhi Syarat adalah pernyataan tidak benar. Karena menurut saksi, status Terlapor II pada saat Verifikasi Awal Belum Memenuhi Syarat; Bahwa saksi menerangkan untuk dokumen perbaikan langsung di upload ke SILON tidak diserahkan dokumen Fisik; Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen, yang diverifikasi hanyalah dokumen yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat, untuk dokumen yang telah memenuhi syarat tidak lagi dilakukan verifikasi; Bahwa saksi menyatakan melakukan verifikasi terhadap Ijazah Terlapor II yang sebelumnya dinyatakan Belum Memenuhi Syarat; Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 72 dari 154
Bahwa saksi menerangkan pada saat masa perbaikan saksi tidak berkoordinasi atau melaporkan adanya perbedaan nama Ijazah dan KTP dari Terlapor II, karena menurut saksi pada saat melakukan verifikasi kembali, dokumen Terlapor II sudah sesuai dan saksi menganggap dokumen tersebut sudah benar; Bahwa saksi menerangkan atas kenyakinan saksi yang menganggap dokumen Ijazah Terlapor II sudah benar, maka pada tahapan verifikasi administrasi perbaikan dokumen status Terlapor II sudah berubah menjadi Memenuhi Syarat (MS); Bahwa saksi menerangkan pernah membuat surat pengantar menganai perjalanan Dinas Kordiv Teknis di kabupaten Kolaka dan Kabupaten Konawe; Bahwa saksi menerangkan Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Kordiv Teknis untuk melakukan Verifikasi Faktual terhadap Ijazah Paket C di Kolaka dan Konawe merupakan inisiatif dari Kordiv Teknis sendiri; Bahwa saksi menerangkan setelah masa pengajuan perbaikan dokumen di tanggal 26 Juni 2023 s.d 9 Juli 2023, ada lagi perpanjangan perbaikan dokumen bagi Partai yang ingin mengganti Calon Anggota DPRD dari tanggal 10 Juli 2023 s.d 16 juli 2023. Kalau saksi tidak salah sesuai catatan saksi; Bahwa saksi menerangkan semua proses pencalonan dilakukan by SILON termasuk didalannya ada Berita Acara yang di Generate dari SILON; Bahwa saksi menerangkan bahwa pada masa perbaikan tahapan pencalonan menuju penetapan DCS, ada pencermatan yang dilakukan oleh Komisioner besama operator dan Admin terkait dengan syarat dokumen calon; Bahwa saksi menerangkan apabila verifikator ragu dalam mengambil keputusan maka operator melakukan pencermatan bersama dengan Admin dan Komisioner; Bahwa seingat saksi untuk beberapa Calon Anggota DPRD Kota Kendari lagi yang dokumennya sudah dinyatakan MS maka pencermatan terhadap dokumen Calon Anggota DPRD tersebut; tidak dilakukan Bahwa saksi lupa berapa lama masa masukan dan tanggapan masyarakat atas penerbitan Daftar Calon Sementara (DCS), tapi seingat saksi tidak ada tanggapan atau masukan masyarakat yang diajukan ke KPU atas Pengumuman DCS; Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 73 dari 154
Bahwa saksi menerangkan Operator SILON tidak memiliki ruang ataupun akses untuk mengupload dokumen persyaratan calon anggota DPRD; Bahwa saksi menerangkan terkait dengan dokumen Terlapor II yang dijadikan alat bukti oleh Terlapor I, diperoleh atas permintaan KPU kepada Partai NasDem ketika ada Sengketa di Bawaslu Kota Kendari; Bahwa saksi menerangkan dokumen Terlapor I dimintakan kepada Partai NasDem karena untuk membuktikan bahwa SILON KPU maupun SILON Partai sudah tidak dapat di akses; Bahwa saksi menyatakan bukan saksi langsung yang meminta dokumen Terlapor I kepada Partai NasDem, akan tetapi yang meminta dokumen tersebut adalah Admin SILON Ibu Maya; Bahwa saksi tidak dapat lagi mengakses SILON sejak penetapan DCT dan pencetakan surat suara; Bahwa saksi menerangkan semua syarat pendaftaran calon dilakukan lewat Partai Politik, termasuk dengan dokumen perbaikannya; Bahwa seingat saksi pada saat mengikuti Bimtek ada Peraturan KPU yang dirujuk sebagai Petunjuk teknis dalam hal pengelolaan SILON; Bahwa saksi menerangkan rujukan yang dijadikan dasar untuk melakukan verifikasi adalah Keputusan KPU Nomor 352 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; Bahwa saksi menerangkan bahwa semua dokumen yang diupload oleh LO Partai di SILON, semuanya di verifikasi; Bahwa saksi menerangkan Putusan Pengadilan juga di upload di SILON jika ada pergantian nama, dan di Upload berurutan dengan KTP; Bahwa sepengalaman saksi belum pernah mendapati adanya Putusan pengadilan yang di Upload dalam SILON, tapi saksi beranggapan jika ada pergantian nama disertakan dengan Putusan Pengadilan; Bahwa saksi sebelumnya menyatakan mengetahui La Ami setelah adanya Laporan ke Bawaslu Kota Kendari, kemudian pada saat memverifikasi saksi mengetahui dokumen La Ami yang sebelumnya BMS menjadi MS dari Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan; Bahwa saksi menerangkan dokumen syarat calon yang telah di upload ke SILON, dokumen fisiknya ataupun arsipnya tidak ada di kantor KPU; Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 74 dari 154
Bahwa pada saat diperlihatkan Bukti Terlapor I dengan kode bukti T.1.1, saksi menerangkan bahwa bukti tersebut yang dimintakan oleh Ibu Maya kepada Partai NasDem, yang kemudian Ibu Maya menyerahkannya kepada saksi; Bahwa saksi menerangkan lupa apakah bukti T.1.1 yang diajukan oleh Terlapor I tersebut yang di upload di SILON; Bahwa saksi mengetahui adanya pergantian Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari; Bahwa saksi Ijazah La Ami adalah Surat keterangan Pengganti nama Ijazah, yang jelas pada saat dinyatakan BMS, dokumennya belum di legalisasi; tidak dapat mengatakan Bahwa seingat saksi pada saat verifikasi awal, saksi memberikan catatan kepada LO Partai NasDem bahwa Ijazah La Ami yang diupload di SILON belum di legalisir; Bahwa saksi kurang paham mengenai ukuran muatan dokumen yang akan diupload, hanya saja dokumen yang diupload berformat PDF; Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi pada saat Bimtek apakah di jelaskan prosedur mengenai legalisasi jika sekolahnya sudah di tutup atau tidak aktif lagi sebagaimana yang dimuat dalam Keputusan KPU Nomor 352 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; Bahwa saksi dapat memastikan jika seluruh proses verifikasi sudah sesuai dengan Juknis KPU; Bahwa saksi menerangkan Berita Acara Hasil generate dari SILON memang biasa tidak ada KOP KPU, karena di Berita Acara itu terkadang tidak menyebutkan spesifik Kabupaten/Kota apa, jadi bagi yang mau menambahkan KOP, KPU Kota Kendari mengedit dengan menambahkan kata "Kota Kendari"; Bahwa saksi menerangkan tidak terlalu tahu mengenai paraf yang ada di Berita Acara, saksi hanya mengetahui ada tanda tangan dari Komisioner dalam setiap Berita Acara; Bahwa pada saat melakukan verifikasi tahap awal, saksi sendiri yang memberikan keterangan bahwa dokumen yang diupload dalam SILON tersebut "Benar" atau "Tidak Benar"; Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 75 dari 154
Bahwa saksi menerangkan ada Berita Acara Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon; Bahwa saksi menerangkan pada Berita Acara Nomor 1077/PL.01.04- BA/7471/2023 tentang Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu 2024, yang dijadikan Bukti Surat oleh Terlapor I dengan Kode Bukti T.1.3, menyebutkan BB Pernyataan dinyatakan "Tidak Benar" dengan keterangan terdapat data ganda Partai PKB; Bahwa pada Berita Acara Nomor 1077/PL.01.04-BA/7471/2023 tentang Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu 2024, juga menyebutkan Ijazah "Tidak Benar" dengan keterangan dokumen harus hasil pindai terhadap fotocopy Ijazah yang telah di legalisir; Bahwa saksi menerangkan setiap verifikator memberikan keterangan atau catatan yang berbeda-beda terhadap dokumen atau data yang tidak benar; Bahwa sepemahaman saksi, fotocopy Ijazah yang diupload di SILON adalah fotocopy Ijazah yang memiliki legalisir basah; Bahwa saksi menerangkan ada menu download dokumen pada SILON tapi saksi selaku operator dan operator lainnya tidak pernah mendownload dokumen-dokumen tersebut. Kecuali terdapat dokumen syarat calon yang meragukan; Bahwa saksi belum pernah membaca Keputusan KPU Nomor 352 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; Bahwa saksi menerangkan apabila ada keragu-raguan dalam melakukan verifikasi, maka KPU dapat melakukan klarifikasi langsung; Bahwa saksi menerangkan pada waktu komisioner KPU melakukan Verifikasi faktual terdapat adanya perbedaan nama; Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat tahapan verifikasi awal komisioner KPU meminta kepada saksi untuk diberikan data-data yang dinyatakan BMS dan data-data yang meragukan untuk dilakukan Verifikasi Faktual oleh Komisioner KPU; Bahwa saksi menerangkan Komisioner yang melakukan Verifikasi Faktual pada saat itu hanya satu orang atas nama Alasman Mpesau; Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 76 dari 154
8. AHLI TERLAPOR I Pendapat Ahli bernama Munsir Salam dalam sidang pemeriksa penanganan pelanggaran administratif Pemilu pada hari Jumat, 26 April 2024, memberikan ketarangan sebagai berikut : Bahwa Ahli menerangkan memiliki pengalaman dalam kepemiluan yaitu pernah menjabat sebagai anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2013 sampai 2018 dan periode 2018 sampai dengan 2023; Bahwa Ahli menerangkan prosedur dan tahapan dalam pemilihan umum adalah satu ketetapan yang dibuat oleh KPU untuk memastikan semua tahapan berjalan sesuai dengan waktu, prosedur dan mekanisme di dalam penyelenggaraan pemilihan umum berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu; Bahwa Ahli menerangkan intinya tahapan, prosedur, mekanisme, dan tata cara itu adalah suatu ketentuan yang dibuat untuk menjadi pedoman bagi penyelenggara dan peserta pemilu untuk dipatuhi; Bahwa Ahli menerangkan fungsi dibuatnya tahapan dalam penyelenggaraan pemilu adalah Pertama, untuk memenuhi prinsip kepastian hukum. Hal-hal yang harus dipastikan dalam penyelenggaraan pemilu oleh penyelenggara pemilu itu ada 4 hal, yaitu, terkait dengan waktu. Waktu adalah sesuatu yang menjadi ketentuan yang perlu dipatuhi dimana pemilu ini dilakukan mulai itu dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan penetapannya dituangkan di dalam keputusan yang menyangkut waktu, maka aspek pertama yang harus dipastikan oleh penyelenggara pemilu adalah aspek waktu. Kedua, aspek kebenaran kelengkapan dan keabsahan dokumen- dokumen yang diperlukan di dalam semua tahapan pemilu, penyelenggara pemilu, peserta pemilu wajib sifatnya memastikan bahwa menyangkut dokumen atau hal-hal yang berkaitan dengan surat keterangan atau hal lainnya itu minimal ada 3 aspek tadi yaitu ada benar dan absah. Aspek Ketiga, menyangkut manusia atau orang yang secara hukum dimungkinkan atau diatur di dalam UU, peserta pemilu misalnya, peserta pemilu itu menyangkut orang atau menyangkut badan yang dalam UU ditetapkan sebagai peserta pemilu. Kemudian penyelenggara pemilu, menyangkut badan atau orang yang sudah ditetapkan oleh UU. Orang atau badan ini adalah juga sesuatu yang harus dipastikan di dalam pelaksanaan semua tahapan pemilu oleh penyelenggara dan peserta pemilu. Keempat, aspek prosedur, mekanisme dan tata cara serta tambahannya dalam menjamin demokrasi di dalam pemilu itu adalah aksesibilitas atau keterbukaan di dalam tahapan-tahapan pemilu tersebut. Jadi 4 hal tersebut yang harus dipastikan dalam semua prosedur, itulah yang berkaitan dengan apa yang dimaknai di dalam administrasi pelaksanaan pemilu; Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 77 dari 154
Bahwa Ahli menerangkan dalam hal memastikan setiap proses tahapan itu berjalan adalah menjadi kewajiban normatif dari penyelenggara dan peserta. Penyelenggara itu wajib memastikan ketentuan mengenai tahapan harus dipenuhi oleh penyelenggara sendiri. Kemudian peserta pemilu berkaitan dengan itu disamping menjamin dirinya sebagai penyelenggara pemilu, penyelenggara pemilu juga harus bisa menjamin bahwa peserta pemilu memahami, mengikuti dan melaksanakan tahapan pemilu tadi sehingga terjamin sebagai salah satu prinsip dalam kepastian hukum bisa pelaksanaan pemilu. Itulah fungsi tahapan pemilu dibuat yang menjadi peraturan atau keputusan di dalam pelaksanaan pemilihan umum; Bahwa Ahli menerangkan prinsip kepastian hukum itu harus melekat dalam setiap tahapan pemilu, dari sekian prinsip dari 11 prinsip dalam pemilu, kepastian hukum dan prinsip yang lain itu harus dipenuhi bukan saja penyelenggara pemilu dan peserta pemilu, tetapi semua pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan semua tahapan pemilu harus didasarkan pada prinsip-prinsip terkhusus dalam hal ini prinsip kepastian hukum sebagai salah satu prinsip utama di dalam pelaksanaan pemilu itu. Jadi sekali lagi penyelenggara, peserta dan masyarakat juga harus berpedoman kepada prinsip kepastian hukum; Bahwa Ahli menerangkan mesti harus dibedakan antara sengketa dan yang mana pelanggaran administrasi di dalam pemilu. Pemeriksaan hari ini adalah berkaitan dengan pelanggaran administrasi pemilu. Apa itu pelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan tata cara tahapan-tahapan pemilu, termasuk di dalamnya meskipun tidak terbatas pada aspek waktu yang sudah ditetapkan di dalam ketentuan perundang-undangan oleh KPU. Waktu adalah bagian dari administrasi pemilu. Surat-surat atau dokumen kelengkapan dalam setiap tahapan pemilu, termasuk dalam proses pencalonan tentu saja itu bagian dari administrasi pemilu. Ketidakterpenuhan hal-hal itu harus dimaknai sebagai ketidakterpenuhan administrasi pemilu; Bahwa Ahli menerangkan ketidakterpenuhan administrasi dalam pelaksanaan tahapan pemilu, itu berkonsekuensi secara hukum yang sifatnya administrasi bisa juga berakibat pada persoalan etika bahkan bisa sampai pada pidana pemilu; Bahwa Ahli menerangkan dalam pelanggaran administrasi pemilu yang menjadi subjek terlapor adalah KPU, juga partai politik baik secara institusional maupun secara personal calon anggota legislatif sebagai subjek hukumnya; Bahwa Ahli menerangkan syarat administrasi itu wajib untuk dipenuhi, kalau belum cukup maka harus dicukupkan dengan mekanisme yang diberikan di dalam pelaksanaan semua tahapan pemilu dan kewenangan yang diberikan Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 78 dari 154
kepada penyelenggara pemilu harus bisa mengarah kepada secara materiil memenuhi dicukupkannya syarat-syarat administrasi, itu juga tentu berkaitan dengan prinsip pemilu lainnya yaitu prinsip keadilan, harus dipastikan bahwa semua pihak jika diwajibkan secara administratif memenuhi syarat-syarat administrasi tertentu maka itu harus dipenuhi. Pertanyaannya apakah itu bisa dicukupkan? Ahli berpendapat itu wajib, wajib itu berkaitan dengan proses pelaksanaannya, mulai dari pelaksanaan tahapan itu sudah menjadi kewajiban kita untuk mencukupkan itu; Bahwa Ahli menerangkan terkait dengan adanya pelanggaran administrasi pemilu, dalam konteks pemilu yang punya kewajiban bukan hanya penyelenggara pemilu tetapi juga peserta pemilu termasuk juga partai politik dan calonnya. Jika terjadi pelanggaran maka harus bisa dipastikan pelanggaran itu terjadi diakibatkan oleh bukan hanya peserta pemilunya sendiri tetapi juga penyelenggara pemilunya harus dipastikan dan sidang pemeriksaan ini dalam konteks administrasi menurut ahli harus mendapatkan kebenaran dalam aspek profesionalitas penyelenggaranya apakah itu diakibatkan oleh penyelenggaranya yang tidak professional atau memang pesertanya yang tidak memenuhi syarat. Kedua-duanya harus dipastikan, dan kedua-duanya akan menerima konsekuensi secara hukum di dalam ketentuan UU Pemilu; Bahwa Ahli menerangkan sebagai penyelenggara pemilu yang pertama, tentu memiliki kewajiban professional pada saat perencanaan atau sebelum pra pelaksanaan tahapan itu harus. Ketentuan di dalam UU Pemilu yang menyangkut tugas dan fungsi penyelenggara pemilu itu ada mekanisme penyampaian semua syarat, prosedur, semua ketentuan wajib disampaikan kepada masyarakat dan pemilu itu sebagai langkah yang harus dilakukan. Yang kedua, menjamin kepastian di dalam proses pelaksanaannya mulai dari misalnya dalam konteks pencalonan, selain prosedur, mekanisme dan tata cara pencalonan, tata cara prosedur pencalonannya tidak, dan masuk kepada aspek dokumennya. Dokumen adalah sesuau yang sifatnya wajib dan utama yang harus dipastikan baik oleh penyelenggara pemilu dari aspek profesionalitas maupun perserta pemilu untuk dipenuhi wajib sifatnya. Maka langkah yang dilakukan adalah memastikan tidak berpindah satu langkah sebelum langkah yang sedang berjalan itu sampai pada tahap kepastian itu sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau belum; juga harus memastikan itu terpenuhi atau Bahwa Ahli menerangkan bagaimana jika belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka kewajiban penyelenggara pemilu untuk menjamin hak konstitusional peserta pemilu disampaikan apa kekurangannya. Kenapa kalau tidak disampaikan? Menurut ahli ada hak konstitusional yang potensial untuk dihilangkan karena tidak disampaikan apa kekurangannya, maka menjadi wajib menyampaikan Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 79 dari 154
apa kekurangannya sebelum memberikan status bahwa itu sudah sesuai dengan peraturan atau tidak; Bahwa Ahli menerangkan perkara pelanggaran administrasi pemilu tidak boleh didiamkan, ketika sudah disampaikan tidak memenuhi syarat, Bawaslu kemudian memutuskan sesuai dengan batas kewenangannya terhadap fakta hukum itu; Bahwa Ahli menerangkan mengenai yang harus dilakukan oleh lembaga terkait, di dalam pelanggaran administrasi pemilu sudah diatur di dalam ketentuan perundang-undangan mengenai pemilu, termasuk di dalamnya mengenai tata cara penanganan pelanggaran administrasinya, di dalam Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 itu bagaimana penanganan pelanggaran administrasi oleh Bawaslu. Jadi pelanggaran administrasi harus di selesaikan oleh Bawaslu sesuai dengan hukum acara atau prosedur hukum acara yang sudah diatur dalam peraturan Bawaslu, sidang pemeriksaan ini adalah menjadi bagian proses penanganan administrasi pemilu; Bahwa Ahli menerangkan apakah ada upaya untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan pada seseorang yang diluar dari pengetahuannya terjadi pelanggaran administrasi pemilu dan terjadi diluar tahapan, dalam ketentuan Perwaslu No. 8 Tahun 2022 itu menjadi kewenangannya ada pada Bawaslu, Bawaslu tentu berpatokan pada norma di waktu yang masih bisa menerima, memproses dan memutus pelanggaran itu, jika melihat faktanya sekarang sudah ada pemeriksaan pelanggaran administrasi pemilu berarti Bawaslu sudah meyakini bahwa itu masih bisa dilakukan; Bahwa Ahli menerangkan sidang pemeriksaan administrasi harus berujung kepada pemulihan administrasi fakta-fata persidangan hasil pemeriksaan menunjukkan ketidakterpenuhan administrasi, karena apa? Itu tadi satu ketentuan di dalam prinsip pemilu demi prinsip kepastian, prinsip keadilan itu harus dipenuhi. Pemulihan hukum harus menjadi ujung dari proses penanganan pelanggaran administrasi. Jadi bisa saja menurut ahli dilakukan pemulihan administrasi; jika Bahwa Ahli menerangkan mengenai terminologi administrasi itu adalah menyangkut tata cara, prosedur dan mekanisme. Setiap yang tidak memenuhi itu harus dimaknai sebagai ketidakterpenuhan atau pelanggaran administrasi. Bagaimana caranya? Diluar dari proses pemeriksaan tapi dalam tahapan, semua pihak harus memastikan menyangkut dokumen misalnya sebagai bagian dari administrasi pemilu itu sifatnya wajib, penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU misalnya harus bisa memastikan bahwa dokumen persyaratan harus dipenuhi, kalau belum dipenuhi harus lagi apakah diberikan perbaikan sudah dilakukan itu sudah sesuai dengan kebenaran dan kebasahan dokumen-dokumen itu, terus dilakukan sampai limitasi waktu dan informasi kemudian diperiksa lagi diverifikasi Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 80 dari 154
pemahaman KPU sebagai pihak yang punya kewenangan dan tanggungjawab memastikan itu secara minimal meyakini bahwa itu sudah memenuhi atau sebaliknya tidak memenuhi, itu upaya yang harus dilakukan diperiksa semuanya; Bahwa Ahli menerangkan jika verifikasi dokumen sudah berlanjut dan tahapannya telah berlalu, UU masih memberikan ruang untuk Bawaslu menangani pelanggaran administrasi pemilu; Bahwa Ahli menerangkan sidang ini harus bisa sampai kepada kepastian materiil yang dijadikan pokok perkara itu harus terungkap secara mandalam di dalam pelaksanaan pemeriksaan, kalau menyangkut syarat-syarat maka syarat itu harus dipastikan sebagaimana diawal ahli sudah menyampaikan mengenai syarat yang sifatnya dokumen minimal sampai pada 3 tahap, Pertama, ada, harus ada kalau tidak ada harus diadakan. Kalau tidak ada dengan semua upaya dan limitasi waktu maka demi kepastian hukum syarat itu harus dinyatakan tidak dipenuhi. Kedua, ada cukup atau benar dia, misalnya disayaratkan 2 ya harus 2, disyaratkan 12 harus 12 ada. Ketiga, ini memerlukan verifikasi yang kebenaran atau keabsahannya, hal mendalam, pada level itu tentu saja KPU mungkin ada limitasi waktu untuk memastikan, maka tadi menurut ahli, KPU harus menggunakan kewenangan maksimalnya untuk bisa mengukur kadar minimal keterpenuhannya sampai itu sudah bisa ditimbang oleh KPU, KPU memiliki dimana, kalau kewenangan untuk memastikan dengan 2 opsi tadi, memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat; Bahwa Ahli menerangkan dalam sidang ini meskipun tahapannya sudah dilalui ahli berpendapat sidang ini menjadi ruang untuk memastikan kebenaran materiil tadi cukup atau tidak dan ujungnya sekali lagi harus pada aspek pemulihan karena itu menjadi prinsip kepastian; Bahwa Ahli menerangkan pelanggaran administrasi itu dilakukan oleh Bawaslu, ada aspek orang atau pelaku di dalam tahapan pemilu yang harus dipastikan, ahli ingin menarik problemnya pada proses perkara ini, terhadap proses itu karena ada penyelenggara ada peserta maka dua-duanya harus dipastikan. Kelalaian seseorang yang diakibatkan secara sengaja tentu itu rananya adalah perbuatan yang berkonsekuensi pidana. Menghilangkan hak orang lain, hak peserta kalau dilakukan oleh penyelenggara. Tetapi juga harus dipastikan peserta dalam hal ini yang tadi punya kewajiban kita untuk menjamin hak konstitusionalnya harus dipastikan juga bahwa secara admininstrasi calon yang bersangkutan memang memenuhi syarat atau tidak. Ada tidak yang disyaratkan harus sampai disitu kita periksa. Kalau ada, harus dipastikan juga dia sudah menyampaikan itu atau belum, karena itu bisa diperiksa, karena prosedur pemilu itu diatur dan semua terverifikasi dari administrasi pelaksanaan tahapan itu. Kalau dia tidak menyampaikan berarti pesertanya yang tidak memenuhi ketentuan. Harus dipastikan juga, Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 81 dari 154
karena mekanismenya misalnya kalau dalam pencalonan ini kan pencalonan ini tidak hanya menyangkut yang bersangkutan sebagai calon, tetapi juga menyangkut partai politik kalau kita melihat PKPU dan Juknis KPU itu ada mekanisme yang secara personal kemudian secara institusional di partai politik dan secara institusional di KPU maka harus diperiksa juga sampai ke sana. Ketidakterpenuhan administrasi ini dimana tempatnya apakah dicalon, apakah dipartai politik atau penghubungnya apakah di KPU? Harus sampai pada level itu sehingga kita bisa melihat dan tentu Bawaslu sebagai majelis yang memeriksa itu bisa memutuskan seperti apa pemulihan administrasi yang akan diambil dalam putusan perkara. Karena harus sampai disitu, tidak boleh menghukum orang yang tidak bersalah. Kelalaian seseorang secara administrasi kalau dia sengaja maka dia yang harus kena sanksinya tadi. Tapi kalau disebabkan oleh orang lain, maka orang lain pun harus mendapatkan sanksi, ya tadi bisa etik bisa pidana dan administrasinya itu tadi pemulihan administrasi; Bahwa Ahli menerangkan pemilu itu harus dimaknai secara administrasi dan secara elektoral. Secara administrasi tadi menyangkut apa yang harus dipenuhi oleh setiap calon antara lain syarat-syarat itu wajib dipenuhi sifatnya administratif. Kemudian untuk masuk ke proses elektroralnya ini kewenangannya pada penyelenggara teknis KPU yang menyatakan yang bersangkutan bisa berpindah kepada proses elektoral atau tidak dalam kaitan itu, pendapat ahli seseorang atau peserta pemilu ketika secara prosedur dalam aspek administrasi sudah ditetapkan untuk memenuhi syarat maka dia harus diberikan kesempatan keleluasan untuk mengikuti proses elektoral dalam hal ini tadi kampanye, pemungutan suara dan seterusnya. Dalam proses elektoral kemudian ada hal yang harus kita pahami bahwa mau yang bersangkutan akan ditetapkan sebagai seseorang yang menang atau dalam tanda kutip ditetapkan sebagai peserta terpilih atau tidak, tetapi ada hak konstitusional yang diberikan oleh masyarakat pemilih kepada yang bersangkutan yang tidak bisa kita justifikasi itu sah atau tidak terkecuali atas ketentuan perundang-undangan bahwa suara itu dinyatakan batal atau tidak berhak dimiliki oleh yang bersangkutan dalam proses elektoral; atau tanggungjawab profesionalnya ada Bahwa Ahli menerangkan siapa pun harus menghargai hak elektoral seseorang atau peserta pemilu terlepas dia ditetapkan menjadi terpilih atau tidak, tapi hak elektoral itu didapatkan dari orang lain yang tidak mungkin kita langsung menyatakan tanpa didasari oleh ketentuan perundang- undangan langsung kita menyatakan itu batal, harus diperiksa dulu. Kemudian kita mundur lagi dalam aspek administrasinya. Maka dalam proses administrasi kewajiban penyelenggara pemilu, kewajiban institusi peserta pemilu untuk memastikan hak konstitusional secara personal warga negara ini dipenuhi atau tidak, menurut pengetahuan ahli di dalam PKPU sebelum yang bersangkutan sebagai calon disampaikan berkas-berkas syarat calonnya maka dia harus memenuhi ketentuan secara internal di Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 82 dari 154
partai politiknya seperti ketentuan perundang-undangan. Kemudian dalam aspek keterpenuhan syarat pencalonannya partai politik menyampaikan itu kepada KPU, jadi ada 2 tahap pra sebelum penentuan yang bersangkutan itu dinyatakan memenuhi syarat atau tidak, yaitu di partai politiknya sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ada proses memastikan syarat calon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau tidak. Yang kedua, dari partai politik sesuai dengan mekanisme PKPU atau juknis-juknis pencalonan kepada KPU baik secara mekanisme yang melalui alat bantu di KPU atau diluar itu, maka harus dipastikan juga dalam proses itu keterpenuhan syarat administrasi dalam aspek calon dan pencalonannya apakah dipenuhi atau tidak. Kalau seperti itu maka kembali lagi pertanyaan mendalam berikutnya kita harus pastikan ketidakterpenuhan syarat dalam kasus a quo ini disebabkan oleh siapa? Harus bisa ditarik. Kalau yang bersangkutan tidak memiliki syarat calon tidak memiliki itu maka demi hukum dinyatakan tidak memenuhi syarat secara administrasi. Tetapi kalau itu bisa dibuktikan dalam penelusuran dalam pemeriksaan ini yang bersangkutan memiliki itu, diperiksa lagi pada aspek prosedurnya kalau mekanismenya tadi apakah di partai politiknya atau dari partai politik ke KPU, kita lihat saja karena ada dokumennya disitu. Itu dilakukan semua secara normatif. Kalau pengetahuan kita tentang itu diperiksa saja pada saat pencalonan, di syarat pencalonannya dilihat kan masih ada dokumennya di KPU itu apakah dia lengkap atau tidak. Ketika dia tidak lengkap dan KPU memberikan status memenuhi syarat, maka di KPU yang tidak professional, tidak boleh dibebankan kepada orang yang tidak memenuhi syarat tadi. Kalau itu ada prosedurnya juga di dalam peraturan KPU apakah itu menggunakan sistem atau manual silahkan diperiksa; Bahwa Ahli menerangkan mengingatkan sebagai penyelenggara pemilu harus professional dalam hal itu selain berkonsekuensi etik tentu kalau memang yang bersangkutan memenuhi syarat kita nyatakan tidak memenuhi syarat maka kita hilangkan hak konstitusionalnya, etik dan pidana kalau menurut ahli. Atau sebaliknya, dia tidak memenuhi syarat tetapi kita nyatakan memenuhi syarat, padahal kalau kita nyatakan saat itu tidak memenuhi syarat mungkin masih ada waktu untuk menjamin hak konstitusional yang bersangkutan untuk diperbaiki, tetapi tidak disampaikan dia pada saat masih berlangsung proses tahapannya dan itu kewajiban kita menyampaikan sehingga terjamin hak konstitusionalnya. Tapi kalau dengan sengaja juga bisa dibuktikan memberikan keterangan yang keadaan hukumnya berbeda menurut ahli bisa berkonsekuensi etik dan bisa pidana, karena memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan hukumnya. Kalau etiknya bagaimana? Ya ke peradilan etika penyelenggaraan pemilu yang bersangkutan disampaikan; kepada KPU Bahwa Ahli menerangkan sekali lagi mesti memastikan pada 3 aspek tadi, yang bersangkutan sendiri sebagai calon prosedur di partai politiknya dan Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 83 dari 154
prosedur dari partai politik ke KPU sesuai dengan ketentuan peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 dan surat keputusan KPU tentang juknis pencalonan itu harus diperiksa sampai kesitu; Bahwa Ahli menerangkan ketidakterpenuhan syarat caleg apakah menjadi ketidakterpenuhan persyaratan peserta pemilu dalam hal ini partai politik, itu tentu bagian dari ketidakterpenuhan administrasi, karena administrasi itu dokumen-dokumen tata cara dan prosedur; Bahwa Ahli menerangkan apakah peserta pemilu yang tidak terpenuhi syaratnya bisa diberikan sanksi, ketidakterpenuhan syarat calon itu memiliki ketidakterpenuhan maka pemeriksaan konsekuensi adalah administrasi bisa opsionalnya adalah pemulihan administrasi, dilengkapi administrasinya, tapi tidak terbatas pada pelengkapan administrasinya saja karena pemulihan itu bisa luas maknanya; status Bahwa Ahli menerangkan apakah ketidak terpenuhan administasi menjadi tanggungjawab caleg itu sendiri atau menjadi tanggungjawab partai politik ahli berpendapat bahwa tergantung pemeriksaan, tidak serta merta harus dibebankan kepada calegnya. Ahli berpendapat jika yang bersangkutan atau calegnya bisa membuktikan ada sudah pernah ada mekanismenya namun dalam sistem atau prosedur pencalonan sampai kepada pihak KPU yang menyatakan tidak memenuhi syarat maka yang bersangkutan tidak bisa dibebankan secara professional ada pada partai politiknya kalau bisa dibuktikan atau di KPU nya, termasuk tadi kalau tidak memenuhi syarat secara professional ya KPU mestinya saat itu tidak memberikan status memenuhi syarat, kalau diberikan status memenuhi syarat, itu dipulihkan dan termasuk etikanya karena tidak professional KPU nya dalam bekerja. Kalau dengan sengaja terbukti ya selain etik juga pidana, memberikan keterangan yang tidak sesuai dan itu ahli kira bisa terverifikasi secara prosedur dalam lampiran-lampiran tahapan yang ada dalam peraturan KPU, periksa saja sampai kesitu kalau menurut Ahli, kita harus memeriksa sampai kesitu, siapa yang menyatakan itu di level mana; Bahwa Ahli menerangkan calon itu yang diutamakan itu harus memenuhi syarat calonnya, kalau dia tidak memenuhi syarat calon maka diskusinya sudah selesai, dia tidak memenuhi syarat calon. Kalau dia tidak memenuhi syarat calon dan kemudian sekarang ditemukan, pemulihan administrasi yang ahli maksudkan bisa berujung kepada pembenaran calon yang terpilih karena tidak memenuhi syarat dia, kalau menurut ahli sampai ke situ pemulihan administrasi yang harus dimaknai. Tetapi sekali lagi harus dipastikan dimana ketidakterpenuhan itu terjadi secara materiil yang bersangkutan apakah memenuhi syarat atau tidak; Bahwa Ahli menerangkan pemulihan administrasi itu juga berkaitan dengan membenarkan siapa atau layak atau tidaknya hak elektoral yang disandang Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 84 dari 154
oleh yang bersangkutan, kalau itu pertanyaannya bisa saja setelah melalui proses pemeriksaan untuk memastikan bahwa memang dia tidak memenuhi syarat secara personal sebagai calon, tetapi secara prosedural harus dipastikan prosedur itu apakah dia sengaja tidak melakukan itu atau pihak lain yang sengaja tidak professional melakukan itu, bisa saja kita harus periksa sampai kesitu; Bahwa Ahli menerangkan kalau ketentuan perbawaslu tentang pelanggaran administrasi pemilu itu batasannya adalah tahapan pemilu yang harus menjadi rujukan putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu. Kalau prosedurnya diatur tentang penyampaian temuan atau laporannya itu 7 hari sejak diketahui, setelah itu diregistrasi dan Bawaslu melakukan prosedur sesuai Perbawaslu. Tetapi dalam putusan Bawaslu untuk memastikan apa putusan dilakukan harus memperhatikan limitasi batasan tentang tahapan pemilu yang dimaksud kalau di dalam Perbawaslu itu memutus adalah penetapan suara secara nasional apakah sudah dilakukan atau tidak dengan ketentuan juga dalam pemilahan apakah dia ini masih dalam proses atau sudah hasil itu harus menjadi perhatian, tetapi kewenangan memeriksa dan memutus tetap ada pada Bawaslu, meskipun tahapannya sudah sampai kepada tahapan penetapan secara nasional tapi pemeriksaan di tingkat pelanggaran administrasi Bawaslu memastikan ketidakterpenuhan syarat maka pemulihan administrasinya tadi bisa dipulihkan oleh Bawaslu; Bahwa Ahli menerangkan pemulihan administrasi yang ahli maksud adalah bisa sampai kepada tidak ditetapkannya calon yang tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil pemeriksaan di dalam sidang; Bahwa Ahli menerangkan apakah peserta pemilu yang telah ditetapkan memenuhi syarat dalam tahapan berikutnya dinyatakan tidak memenuhi syarat, kalau proses pencalonan yang menjadi rujukan kita karena kita harus berpatokan kepada prinsip kebenaran maka dimana ditemukan fakta bahwa calon yang bersangkutan tidak memenuhi syarat maka itu harus dilakukan proses pemenuhan syarat, tetapi konsekuensinya bagi penyelenggara yang punya kewajiban itu ada juga. Dalam konteks pencalonan, ahli ingin mengajak saja orang yang sudah mendapatkan suara misalnya, sudah dipilih, dan kemudian dalam perhitungan yang bersangkutan menang atau memperoleh suara yang mungkin akan ditetapkan, tetapi ada dugaan bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi syarat maka pemeriksaan harus sampai pada kesimpulan yang bersangkutan itu mau dipulihkan atau memang harus sudah dinyatakan. Inilah ruang yang harus dilakukan atau dipastikan dalam proses ini. Kalau ketidakterpenuhannya tadi disebabkan oleh diluar yang bersangkutan, yang bersangkutan memang memenuhi syarat tetapi prosedurnya yang mengakibatkan yang bersangkutan atau orang lain yang bisa dibuktikan dengan sengaja, maka yang bersangkutan demi keadilan harus ditetapkan kalau memenuhi syarat, yang harus menerima konsekuensi hukum adalah siapa yang menyatakan yang bersangkutan Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 85 dari 154
pada keadaan hukum tertentu dia memenuhi syarat padahal dia belum memenuhi syarat dalam prosedurnya, kalau kita mengacu pada prosedur itu berarti ya KPU, siapa KPU nya pada saat itu? Kita bisa melihat secara prosedural tanggungjawabnya atau staf yang ditugaskan untuk memeriksa itu, ya silahkan diperiksa sampai kesana. Kalau ahli berpendapat, bisa saja orang sengaja, namanya juga ada kemungkinan diawal kita sengaja, menyatakan bahwa yang bersangkutan ini memenuhi syarat padahal tidak, meskipun tadi pada tahap yang lebih mendasar kita bisa buktikan juga yang bersangkutan sebenarnya dia memiliki syarat-syarat itu, hanya tidak tersampaikan kemudian kita dengan sengaja menyatakan dia memenuhi syarat padahal faktanya tidak, maka kita yang menyatakan itu siapa pun dia petugas di KPU atau komisioner yang terlibat harus ada konsekuensi terhadap yang bersangkutan. Kenapa tidak disampaikan saja pada saat itu bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi syarat kalau tidak ada lagi ruang perbaikan maka dia tidak memenuhi syarat itu kepastian hukum. Tapi kalau masih ada ruang, mestinya hak konstitusionalnya dijamin kepada pemberian ruang tadi, bahkan di KPU itu menerima konsultasi untuk orang atau partai politik tidak memahami suatu ketentuan kan dibuka ruang untuk konsultasi. Konsultasi itu menyampaikan yang benar, menyampaikan yang harus, menyampaikan yang patut. Bukan menyampaikan yang tidak benar, tidak harus dan tidak patut. Maka tadi menurut ahli, jadi lihat kadarnya siapa yang menyebabkan itu secara prinsip kalau yang bersangkutan dia memenuhi syarat, tetapi diluar kesengajaan akibat prosedur, dia kemudian tidak terpenuhi syaratnya maka tidak bisa dibebankan dosa itu kepada dia, harus kepada orang yang menerangkan keadaan itu; Bahwa Ahli menerangkan terkait adanya dugaan pelanggaran administrasi apakah mempengaruhi elektoral dan apakah berakibat pada perolehan suara ahli berpendapat bisa saja berakibat pada hasil perolehan suara, dalam konteks kepesertaan mungkin di partainya tidak akan berubah tetapi di personalnya mungkin akan berpengaruh hal itu akibat ketidakterpenuhan administrasi atau ketidakterpenuhan syarat personal yang bersangkutan itu bisa saja. Tetapi sekali lagi itu harus diperiksa sampai kadar kesana atau tidak mempengaruhi harus dipastikan sampai ke tingkat itu; Bahwa Ahli menerangkan terkait siapa yang dimintai pertanggungjawaban saat ada pergantian KPU ahli berpendapat siapa yang melakukan itu dialah yang bertanggungjawab, tentu saja KPU, ada 2 aspek menurut ahli untuk pertanggungjawaban KPU, bahwa KPU itu ada periodesasi tugas, yang tentu saja kalau kita maknai tahapan pemilu juga itu dibatasi maka periodesasi itu berkaitan atau bisa berkaitan dengan persoalan pelaksanaan tahapan berdasarkan ketentuan jadwal program dan tahapan pemilu. Kemudian di dalam pelaksanaan dan sub tahapannya dengan prinsip ahli tadi bahwa siapa yang melakukan dia yang harus bertanggungjawab, maka kesimpulan dari pertanyaan tentu KPU bertanggungjawab, institusi KPU bertanggungjawab secara professional. itu, secara institusional Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 86 dari 154
Kemudian kita Tarik, karena di KPU secara personal juga pembagian tugas- tugas secara personal itu menjadi sesuatu yang sifatnya mutlak, dilakukan siapa yang bertanggungjawab terhadap divisi ini maka siapa komisioner atau petugas dalam pokja yang ditentukan pada saat itu ya harus bertanggungjawab secara professional. Melalui pemeriksaan yang ahli sarankan tadi tentu kita bisa mengambil kesimpulan pada level itu dengan melihat bagaimana dokumen pelaksanaan tahapan pencalonan dan sub tahapannya sampai dimana, tidak ada yang bisa melepaskan diri dari tanggungjawab secara personal dan secara institusional dihadapan hukum, tinggal pembuktian yang memastikan, maka mari kita pastikan pada sidang ini harus sampai kepada kepastian siapa yang bertanggungjawab, siapa pun saat itu harus bertanggungjawab secara institusional ya alamatnya di KPU. Kalau itu dibuktikan, dan calonnya dalam kaitannnya dengan hak konstitusional tadi, juga bisa dibuktikan sebenarnya dia memenuhi syarat tetapi prosedur yang menghalangi dia, maka yang diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam batas yang sudah ditentukan adalah KPU, tidak bisa dibebankan kepada calonnya. Bahkan tadi, di partai politik pun harus diperiksa LO nya itu kan ada LO dalam prosedurnya itu, dimana kewajiban calon menyampaikan dulu karena tidak satu-satu orang datang berdasarkan PKPU tetapi secara institusional partai politik yang menyampaikan itu, apakah ini sudah disampaikan atau belum. Menurut ahli sejauh ini pun bisa meminta keterangan dari partai politiknya untuk mendapatkan kebenaran materiil, apakah saat itu jangan sampai calon sudah menyerahkan kepada yang bersangkutan supaya terang benderang ini ketidakterpenuhan administrasi ini posisi terjadinya. Pertanyaan tadi intinya bahwa kalau kita melihat periodesasi maka kita lihat saja tahapannya pada saat ditetapkan sebagai MS atau BMS, belum masuk DCS kan belum DCT kan belum ada status MS, tapi bisa jadi BMS. Itu bisa memenuhi syarat itu dilakukan tidak saat itu, siapa saat itu kita lihat periodesasi, yang lalu bertugas sejak kapan, yang sekarang bertugas sejak kapan. Persoalan kemudian adalah sanksi apa yang diberikan kepada yang bersangkutan, di dalam UU sudah ditentukan, dan etik itu pasti, pidana kita telusuri dulu, kita pastikan dulu sesuai dengan prosedurnya, kita buktikan dulu apakah ruangnya bukan di memenuhi unsurnya atau pemeriksaan administrasi ini; tidak dan tentunya Bahwa Ahli menerangkan apakah seseorang yang sudah tidak menjabat sebagai penyelenggara pemilu bisa diperiksa secara etik, menurut ahli itu bisa meskipun dia tidak menjabat sejauh apa yang didalilkan dalam pemeriksaan itu adalah perbuatan hukum yang dilakukan pada saat dia menjabat sebagai penyelenggara pemilu, kemungkinan putusannya bagaimana? Kalau kemungkinan putusannya bisa saja dinyatakan yang bersangkutan bukan untuk saat ini, kedepan tidak memenuhi syarat lagi sebagai penyelenggara pemilu, untuk pidana? Silahkan diperiksa ada unsur sengaja atau tidak memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan hukum saat itu atau secara sengaja misalnya itu di desain; Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 87 dari 154
Bahwa Ahli menerangkan mengenai dokumen pencalonan dan syarat calon itu menjadi dokumen negara atau dapat dikuasai secara pribadi, dokumen pencalonan dalam klasifikasi informasi berdasarkan ketentuan UU adalah terbatas, dikecualikan untuk terbuka, dokumen yang sifatnya kebutuhan apa. Kemudian itu menjadi dokumen yang penguasaannya ada di KPU dan KPU wajib berpedoman kepada klasifikasi informasi personal atau informasi yang bersangkutan untuk kepentingan apa syarat-syarat calon tadi di sebarluaskan, karena KPU pun secara institusi dia diikat oleh ketentuan terkait dengan perlindungan informasi warga negara sesuai dengan UU Informasi. Tetapi pendapat ahli bahwa dokumen itu tidak dapat dikemana- manakan oleh KPU selain untuk kepentingan pencalonan, kalau mau digunakan harus atas izin yang bersangkutan apalagi kalau di dalam dokumen itu kan termasuk di dalamnya rekam jejak, rekam medik, itu tidak izin dari yang bersangkutan diluar tidak atas boleh disebarluaskan pencalonan dan konsekuensinya lihat di UU apa tentu harus kita konsekuensinya itu atau juga di UU ITE misalnya itu bisa diperiksa, menggunakan informasi atau informasi transaksi elektronik diluar ketentuan UU konsekuensinya apa bisa ditarik kesana; tidak Bahwa Ahli menerangkan terkait penyerahan dokumen oleh mantan komisioner KPU ahli berpendapat bahwa ahli tidak bisa mengklaim diri ahli sekarang sebagai anggota Bawaslu. Pada saat ahli sebagai anggota Bawaslu maka semua kewenangan institusional ada pada ahli sebagai komisioner. Setelah 1 jam berkahir masa tugas ahli, maka ahli tidak memiliki kewenangan institusional Bawaslu lagi. Dalam konteks itu tadi administrasi, dalam konteks dokumen, ahli tidak boleh menggunakan dokumen itu untuk kepentingan pribadi ahli, dokumen yang diserahkan kepada KPU tadi, itu bisa pelanggaran UU Keterbukaan Informasi Publik bisa UU ITE. Tapi kalau KPU menggunakan untuk proses atau ketentuan dalam tahapan pemilu ya boleh-boleh saja; Bahwa Ahli menerangkan terkait syarat pelapor adalah WNI yang memiliki hak pilih adalah termasuk juga wilayah admininstratif Republik Indonesia; Bahwa Ahli menerangkan seseorang yang dicabut hak pilihnya itu harus dengan putusan pengadilan dan tidak tergolong sebagai WNI yang memiliki hak pilih; Bahwa Ahli menerangkan pihak yang tidak lolos sebagai peserta pemilu apakah masih memiliki hak menjadi pelapor dalam pelanggaran administrasi pemilu itu tidak terkualifikasi sebagai orang yang tidak memiliki hak sebagai subjek; Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 88 dari 154
Bahwa Ahli menerangkan yang menjadi batasan menjadi pelapor adalah status kewarganegaraan dia dan status dalam kaitannya sebagai peserta pemilu di partai politiknya; Bahwa Ahli menerangkan orang yang berada di daerah Jawa mempersoalkan pelanggaran administrasi pemilu di daerah NTT itu bisa saja kalau mengacu kepada ketentuan Perbawaslu itu kan bisa saja melalui partai politiknya yang ada di NTT; Bahwa Ahli menerangkan orang yang berada diluar dari daerah pemilihannya dan melaporkan terjadinya pelanggaran admininstrasi pemilu berdasarkan ketentuan Perbawaslu tadi WNI yang memiliki hak pilih maka dia berhak menjadi pelapor; Bahwa Ahli menerangkan mengenai apakah pelapor harus memiliki kepentingan dan informasi yang lengkap kalau kesimpulan terhadap itu tidak bisa langsung dijustifikasi pada saat dia melapor karena itu melalui pemeriksaan; Bahwa Ahli menerangkan terkait caleg yang telah mendaftarkan diri melalui partai poltik apakah tepat calegnya juga ikut ditarik menjadi pihak Terlapor dalam penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu menurut ahli kedua- duanya boleh saja ditarik menjadi terlapor, baik itu partai politik maupun calegnya, dimana jika ketidakterpenuhan itu terletak pada dibuktikan yang bersangkutan secara personal tidak memenuhi syarat calon, karena ada syarat calon ada syarat pencalonan, syarat calon itu sifatnya personal, sedangkan syarat pencalonan itu sifatnya institusional, jadi keduanya bisa saja. Di dalam Perbawaslu juga kalau kita membaca itu tegas disana berkaitan dengan hasil, hasil itu menyangkut 2 entitas, parpolnya atau personalnya, bisa saja parpolnya yang berganti, bisa saja orang yang didalamnya; Bahwa Ahli menerangkan apakah tidak ditariknya partai politik sebagai pihak terlapor dalam penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu dapat membatalkan proses pemeriksaan karena tidak adanya pemeriksaan secara komprehensif, ahli berpendapat bahwa kita mesti lihat dulu Perbawaslu sebagai panduan hukum acara, tapi untuk pembuktian secara materiil, dapat saja untuk memastikan tadi dilakukan oleh calonnya, calonnya yang tidak memenuhi syarat atau prosedurnya yang tidak dipenuhi. Ketika prosedur tidak dipenuhi, maka sangat mungkin melibatkan pihak di luar personal calon, siapa itu? Partai politiknya boleh jadi, KPUnya boleh jadi, KPU itu bisa sekretariat, bisa Komisioner. Demi untuk kepastian hukum hasil pemeriksaan ini sampai kepada kebenaran materiil maka bisa saja majelis meminta partai politik untuk memastikan prosedur di internal partai sudah di penuhi atau tidak. Tapi sebaliknya, kalau majelis berkeyakinan bahwa semua fakta dengan apa yang sudah dilakukan bisa sampai kepada Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 89 dari 154
kesimpulan majelis, ahli kira itu kewenangan majelis untuk memutus perkara itu; Bahwa Ahli menerangkan kalau pemeriksaan memastian pembuktiannya adalah pada partai politiknya tidak bisa dibebankan kepada calonnya. Harus bisa sampai pada pembuktian fakta-fakta seperti itu. Kalau dia bisa buktikan calonnya bahwa syarat calonnya dia penuhi tapi tidak disampaikan, menurut ahli tidak boleh, kita harus punya nurani tidak boleh membebankan itu kepada calon karena dia sudah, tapi itu harus dibuktikan secara prosedural dibuktikan dengan kelengkapan administrasi dalam pencalonan, itu menurut ahli bisa diperiksa, PKPU No. 10/2023 sudah memandu KPU bahkan peserta pemilu untuk melakukan prosedur memastikan keterpenuhan syarat calon dan syarat pencalonan. Ditambah lagi Keputusan KPU No. 352 terkait dengan panduan teknis bagaimana KPU bagaimana partai politik memenuhi ketentuan-ketentuan teknis di dalam PKPU 10/2023; Bahwa Ahli menerangkan tidak ada satu sub tahapan dalam memberikan proses administrasi di KPU yang tidak ditandai dengan administrasi, mau menggunakan SILON pun SILONnya bisa dibuka. Status MS itu dibuktikan dengan apa, silahkan dibuktikan di dalam ketentuan PKPU, memenuhi syarat itu ukurannya apa? Ukuran fisiknya apa? Kalau sampai kepada fakta bahwa secara fisik ada tapi secara keabsahan masih dipertanyakan maka kewajiban KPU melakukan proses verifikasi pendalaman dengan memperhatikan limitasi waktu dan keyakinan KPU secara minimal bahwa syarat calon dan syarat pencalonan sudah dipenuhi. Keyakinan KPU menentukan pada saat itu status yang diberikan kepada yang bersangkutan seperti apa. Jika dikemudian hari ini diperkarakan, yang menyangkut keabsahan materiil administrasi itu maka KPU siapa pun saat itu tidak boleh melepaskan tanggungjawab hukum hanya kepada calonnya karena dia yang menyatakan memenuhi syarat; Bahwa Ahli menerangkan terkait penggunaan dokumen palsu apakah termasuk dalam perbuatan administrasi atau perbuatan pidana umum atau pidana pemilu menurut ahli pada tahap sedang berlangsungnya pembuktian terkait dengan kepalsuan itu administrasi karena tidak absah, tapi kemudian sengaja menggunakan dokumen palsu itu dalam ketentuan lainnya itu bisa pidana karena menggunakan dokumen palsu; Bahwa Ahli menerangkan terkait Pasal 264 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengenai ditemukannya dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen atau dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon anggota DPD, KPU berkoordinasi dengan kepolisian republik Indonesia apakah masuk dalam ranah administrasi atau pidana pemilu ahli berpendapat bahwa penggunaan dokumen palsu untuk berkaitan kelengkapannya itu masuk ranah administrasi untuk perbuatannya masuk ranah pidana; Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 90 dari 154
Bahwa Ahli menerangkan Bawaslu dalam melakukan pengawasan pemilu memiliki 2 pendekatan yaitu aktif dan pasif. Bentuk pengawasan aktif Bawaslu adalah tidak ada satupun tahapan yang tidak secara proaktif harus dipastikan keterpenuhan prosedur dan tata caranya oleh Bawaslu. Dalam konteks aktif, bisa dimaknai bahwa ketika menerima informasi dari siapapun Bawaslu harus melakukan penelusuran untuk memastikan informasi itu benar atau tidak, dan tentu saja secara regulatif di peraturan Bawaslu kedua aspek pengawasan tadi harus terukur dan dibuktikan dengan laporan hasil pengawasan oleh Bawaslu pada setiap tingkatan pada setiap tahapan; Bahwa Ahli menerangkan mengenai apakah pelanggaran administrasi termasuk juga dalam kategori pelanggaran pemilu menurut ahli sudah pasti itu masuk dalam pelanggaran administrasi dalam pelanggaran pemilu yang klasifikasinya administrasi, boleh juga pelanggaran etika dan pelanggaran pidana; tahapan pemilu jadi Bahwa Ahli menerangkan salah satu pendekatan kerja dari Bawaslu adalah melakukan pencegahan yang dimaknai secara lain memastikan prosedur di dalam pelaksanaan tahapan pemilu itu bagian dari upaya pencegahan yang dilakukan. Yang kedua, mengingatkan institusi peserta pemilu atau personal peserta pemilu baik secara verbal maupun secara tertulis terkait dengan apa-apa saja yang potensi dilanggar di dalam setiap tahapan itu terkategorikan sebagai pendekatan pencegahan. Yang ketiga, berkoordinasi kepada penyelenggara pemilu kepada penyelenggara teknis dalam hal ini KPU berpedoman pada semua ketentuan peraturan perundang-undangan terkait tahapan itu dan ketentuan teknis itu juga terkategori sebagai pencegahan di dalam kerja Bawaslu, bahkan lebih jauh lagi, Bawaslu memiliki program pencegahan yang sifatnya pengawasan partisipatif yaitu merekrut kader-kader masyarakat untuk diberikan pendidikan terkait dengan bagaiaman pemilu harus berlangsung, bagaimana kewajiban masyarakat, bagaimana kewajiban peserta pemilu, itu juga terkategori sebagai bagian dari tugas Bawaslu dalam aspek pencegahan; teknis antara Bahwa Ahli menerangkan Bawaslu dalam melakukan kegiatan pencegahan itu ada Perbawaslunya. Seseorang yang baru diduga itu bisa diberikan dari 4 bentuk pencegahan tadi, disosialisasikan, dan tidak bisa di justifikasi dia sudah melanggar. Ketika belum melakukan proses penanganan pelanggaran, jadi ketika Bawaslu sudah mengingatkan secara verbal secara tertulis maka itu sudah terkategori, bisa saja dia mengingatkan; Bahwa Ahli menerangkan hasil pemeriksaan oleh Bawaslu bisa sampai pada pembatalan pemulihan, tetapi tentu saja itu berdasarkan hasil pemeriksaan. Kalau untuk sampai kepada kadar ketidakterpenuhannya oleh siapa, maka itu mesti dipastikan dulu. Catatannya, kalau yang bersangkutan secara calonnya tidak terpenuhi bukan akibat yang bersangkutan maka pemulihan tidak sampai kepada pembatalan, karena bukan dia. Karena tidak Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 91 dari 154
bisa kita bebankan, maka dia lengkapi saja administrasinya untuk memenuhi prinsip kelengkapan prosedur, norma dan syarat-syarat; Bahwa Ahli menerangkan selain Perbawaslu No. 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu, Perbawaslu No. 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu, PKPU No. 10 Tahun 2023 tentang Syarat Pencalonan, dan tentang Pedoman Teknsi Keputusan KPU Nomor 352 Tahun 2023 Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, peraturan yang dirujuk adalah peraturan yang menyangkut pemilu, apakah bisa peraturan lain, tentu saja dalam rangka untuk memastikan kadar keabsahan dari sebuah syarat misalnya, KPU bisa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hal itu, tetapi itu menjadi sebuah ukuran profesionalitas bagi KPU, tetapi ada juga keharusan mematuhi ketentuan limitasi waktu, sehingga keyakinan KPU berdasarkan kewenangannya apakah sudah sampai pada keyakinan minimal keterpenuhan itu bisa menjadi batasan KPU menjustifikasi atau memutuskan hasil pemeriksaannya, tapi untuk melihat peraturan lain saya kira bisa saja, hanya kan tidak mungkin KPU tidak mendasarkan hasil pemeriksaannya berdasarkan norma utama yaitu peraturan KPU, peran Bawaslu langsung merujuk kepada peraturan lainnya. Kecuali tidak diatur di dalam peraturan utama tadi, KPU bisa melihat; Bahwa Ahli menerangkan mengenai apakah KPU bisa menafsir lain mengenai syarat calon yang ditentukan di dalam Pasal 12 PKPU No. 10 Tahun 2023 ahli berpendapat bahwa sejauh tidak ditegaskan dalam norma utama yang digunakan oleh KPU, KPU wajib memastikan terjemahan normatifnya apa. Konsultasi dalam rangka memastikan itu bisa dilakukan oleh KPU apakah konsultasinya itu kepada stuktur yang ada diatasnya atau lainnya yang punya kewenangan berdasarkan mengkonfirmasi pihak peraturan perundang-undangan. Tetapi apakah KPU bisa menafsir, KPU tidak mendahulukan penafsiran, tetapi mendahulukan apa ketentuan yang secara normatif sudah tegas di dalam peraturan KPU; Bahwa Ahli menerangkan Bawaslu secara fungsional ada 2 fungsi yang karena kewenangan yang diberikan oleh UU sebagai pengawas pemilu yang harus melakukan proses dengan pendekatan pencegahan dan penindakan dengan fungsi pengadil dalam konteks pelanggaran administrasi atau sengketa pemilu. Pada aspek pemeriksaan dalam pelanggaran administrasi tentu saja Bawaslu mendasarkan pada fakta-fakta yang ada dalam proses sidang pemeriksaan. Informasi awal adalah istilah yang dikenal oleh Bawaslu dalam pendekatan fungsional dia sebagai pengawas pemilu dimana itu bisa bersumber dari informasi masyarakat. Kalau ini mau dikatakan bisa atau tidak, tentu ini dalam kepentingan tadi bahwa Bawaslu di 2 fungsi tadi harus mengarah kepada kebenaran materiil maka saya kira itu Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 92 dari 154
strategi Bawaslu itu bisa sampai ke sana, bagaimana informasi awal itu kemudian di tarik dalam konteks fakta persidangan. 9. JAWABAN TERLAPOR II Dalam Eksepsi I. Pelapor Dalam Perkara A Quo Tidak Terkualifikasi Sebagai Pihak Yang Dapat Melaporkan Atas Dugaan Pelanggaran Administrasi 1. Bahwa pada pokoknya Pelanggaran administrasi telah diatur secara umum pada Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yakni pada Pasal 460 "(1) Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksana." 2. Bahwa Pelanggaran Administrasi Selanjutnya diatur lebih lanjut pada Peraturan Bawaslu (PERBAWASLU) Nomor 8 tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, yakni Pasal 4 "(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran." 3. Bahwa kemudian kedudukan seorang Pelapor atas dugaan Pelanggara administrasi Pemilu dipertegas di dalam PERBAWASLU Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, yakni pada Pasal 7 "(1) Pelapor dugaan Pelanggaran administratif Pemilu terdiri atas : a. WNI yang mempunyai hak pilih; b. Peserta Pemilu; atau c. Pemantau Pemilu." 4. Bahwa kedudukan sebagai Warga Negara Indonesia pada PERBAWASLU Nomor 8 tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, yakni pada Pasal 7 (1) huruf a, haruslah di fahami bahwa Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 93 dari 154
ketentuan tersebut berlaku limitative yakni bagi mereka yang mempunyai hak pilih. 5. Terhadap ketentuan tersebut tidak menjadikan setiap orang berhak membuat laporan atas dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, ditambah lagi jika dikemudian hari ditemukan bahwa Pelapor mempersoalkan kedudukan Calon Anggota DPRD yang tidak berada dalam daerah pemilihannya. 6. Bahwa Pelapor dalam perkara ini seharusnya diperjelas dan dipertegas dalam statusnya sebagaimana ketetentuan hukum yang kami sebutkan di atas, hal ini demi memberikan kepastian hukum terhadap seorang Pelapor dalam suatu dugaan pelanggaran yang sedang dilaporkan. Kami memahami betul bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota mempunyai tugas untuk menerima setiap laporan yang disampaikan oleh Warga Negara Indonesia dalam penyeleggaraan Pemilu, namun terhadap dugaan Penyelenggara Pemilu Khususnya Pelanggaran Administrasi Pemilu, UU Pemilu dan Perbawaslu telah mengaturnya secara lengkap mulai dari menentukan Subjek Hukum Pelapor dan Terlapor, Jenis Pelanggaran Administrasi, Tatacara Penyelesaian, hingga Putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Pemeriksa Pelanggaran Administrasi, sehingga Bawaslu, Bawaslu Provinsi, khususnya Bawaslu Kab/Kota perlu memperhatikan secara yuridis dengan baik dan benar Kedudukan status Pelapor dalam Penyeleggaraan Pemilu tahun 2024 sebelum memeriksa dan memutus pokok perkara a quo. 7. Bahwa jika seorang Pelapor hanya berkedudukan sebagai Warga Negara Indonesia namun tidak diterangkan lebih jelas dan pasti tentang kedudukan dan statusnya dalam Penyelenggaraan Pemilu tahun 2024, maka secara hukum Bawaslu Kota Kendari berhak untuk tidak menerima laporan tersebut ataupun menolaknya, apalagi dalam perkara dugaan Pelanggaran Administrasi yang secara hukum telah diberikan pembatasan bahwa seorang pelapor haruslah "WNI Yang Mempunyai Hak Pilih, jika Pelapor Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 94 dari 154
bukan Peserta Pemilu maupun Pemantau Pemilu." Apalagi Pelapor bukanlah WNI yang terdaftar sebagai wajib pilih pada daerah Pemilihan Terlapor II yang sedang dipersoalkan oleh Pelapor. 8. Bahwa pembatasan ini merupakan sikap normatif untuk memudahkan proses Pengawasan dan Pencegahan terjadinya Pelanggaran Administrasi Pemilu. Bayangkan saja jika Pelapor Pelanggaran Administrasi Pemilu tidak dibatasi dengan ketentuan Wajib Pilih, maka kita akan mendapati WNI yang sedang dicabut hak pilihnya akan dapat melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi, sementara itu WNI tersebut tidak punya kepentingan yang dirugikan terhadap pencalonan seorang calon anggota DPRD, atau contoh lainnya WNI yang terdaftar sebagai Wajib Pilih diluar daerah pemilihan Jawa Tengah mempersoalkan pencalonan anggota DPRD Kendari, maka tentu Bawaslu Kota Kendari akan keliru dalam proses penyelesaian perkara yang dilaporkan, mulai penetuan subjek hukum, perbuatan hukum, kepentingan hukum, impilikasi hukum, dan kajian hukum yang diterapkan secara formil dan subtansi. Hal seperti itulah kemudian yang mendasari pembatasan terhadap seorang Pelapor agar lebih memudahkan Bawaslu meletakan seorang Pelapor yang tepat dan benar. Oleh karena itu menurut kami Bawaslu Kota Kendari tidak dapat sertamerta menerima begitu saja laporan yang disampaikan oleh Pelapor. 9. Bahwa dari uraian yang kami terangkan di atas, yang selanjutnya dihubungkan dengan kedudukan Pelapor, dimana identitas Pelapor disebutkan sebagai Warga Negaraan Indonesia, namun tidak dijelaskan lebih lanjut tentang kedudukan hukumnya dalam perkara a quo, maka secara hukum Majelis Pemeriksa menyatakan kedudukan Pelapor bertentangan dengan PERBAWASLU Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Pasal 6, dan pasal 7 tersebut, sehingga sebagai konsekwensinya Majelis Pemeriksa berhak menolak, atau menyatakan tidak menerima Laporan dari Pelapor, atau setidak-tidaknya mengesampingkan. Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 95 dari 154
II. Bahwa Terlapor II Tidak Tepat Didudukan Sebagai Pihak Dalam Perkara A Quo 1. Bahwa selanjutnya kedudukan Terlapor II yang ditarik dalam laporan ini menurut Pemahaman kami telah menyalahi ketentuan Undang-undang Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 Angka "27. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai potitik atau gabungan partai politik untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden." 2. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut dikatakan bahwa salah satu Peserta Pemilu adalah "Partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota" dengan kata lain bahwa Partai Politik yang memenuhi syarat adalah subjek hukum Peserta Pemilu yang sah sebagai dalam kontestan dalam Pemilu tahun 2024, yang jika dihubungkan dalam konteks perkara a quo, dimana Terlapor II merupakan Calon Anggota DPRD Kota Kendari yang diusulkan oleh partai Politiknya yakni Partai Nasdem, sehingga Terlapor II secara otomatis telah diwakili oleh Partainya dalam melakukan Pendaftar Calon Anggota DPRD Kota Kendari. 3. Bahwa pada saat proses Pendaftaran, Terlapor II telah menyerahkan seluruh berkas keperluan pendaftaran kepada partainya karena secara hukum Terlapor II tidak dapat secara mandiri melakukan pendaftaran calon. Selanjutnya setelah Partai menverifikasi berkas yang bersangkutan dan dianggap telah memenuhi syarat, Partai Terlapor II kemudian secara kolektif mendaftarkan seluruh Calonnya kepada Terlapor I yakni KPU Kota Kendari. 4. Bahwa seluruh proses pendaftaran para calon mulai dari penginputan pada laman silon sampai dengan penyerahan berkas kepada KPU merupakan Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 96 dari 154
kewenangan Partai Politik, maka patutlah dinilai Terlapor II dalam proses ini telah diwakili oleh Partainya, hal ini telah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 32 "(1) Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menyerahkan dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2)." 5. Bahwa karena proses penginputan dan penyerahan berkas calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota kepada KPU berada dalam kewenangan Partai, maka dalam proses Pendaftaran Terlapor II sebagai Pihak yang dilaporkan dan ditarik dalam perkara a quo sebagaimana dilaporkan oleh Pelapor sangat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu sudah selayaknya Majelis Pemeriksa berhak menolak, atau menyatakan tidak menerima Laporan dari Pelapor, atau setidak-tidaknya mengesampingkan. III. Bahwa Laporan Pelapor Tidak Dapat Diterima Karena Tidak Terkualifikasi Sebagai Pelanggaran Administrasi 1. Bahwa Pelapor harusnya memahami terlebih dahulu ketentuan Pelanggaran Administrasi, namun untuk menjelaskan kepada Pelapor berikut kami kutip kembali Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yakni pada Pasal 460 "(1) Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksana." dan lebih lanjut di pertegas dalam Peraturan Bawaslu (PERBAWASLU) Nomor 8 tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Pasal 32 "Pelanggaran Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 97 dari 154
Administratif Pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu." 2. Bahwa dari ketentuan hukum di atas, maka dapatlah kita mengetahui pelanggaran Administrasi Pemilu berbeda dengan Pelanggaran yang sedang didalilkan oleh Pelapor. Dalam surat laporan yang kami terima terhadap pemeriksaan perkara a quo dapat kami klasifikasikan pada 2 (dua) pokok perkara yang menyangkut Terlapor II yakni : a. Terlapor II menggunakan berkas yang tidak sesuai dengan berkas yang dipersyaratkan. (Dalil Pelapor menyatakan Terlapor menggunakan SKHU La Rasani adalah Nomor Ujian SKHU La Ara, Penetapan Pengadilan Negeri Kendari Nomor :32/Pdt.P/2003/Pn .kdi tanggal 28 februari 2023 tentang perubahan nama dan tanggal lahir atas nama La Rasani sebagai Pengganti Ijazah) b. Terlapor II menggunakan berkas yang tidak benar/sesuai Keasliannya (Dalil Pelapor menyatakan bahwa Nomor peserta ujian yang terdapat di SKHU La Rasani adalah Nomor Ujian SKHU La Ara, Penetapan Pengadilan Negeri Kendari Nomor :32/Pdt.P/2003/Pn .kdi tanggal 28 februari 2023 tentang perubahan nama dan tanggal lahir atas nama La Rasani tidak pernah ada putusan terkait hal itu), Bahwa dari 2 (dua) pokok permasalahan ini tentu secara gambalang tanpa harus menggunakan kacamata hukum, maka kita sudah dapat mengetahui apa sebenarnya jenis perbuatan yang dituduhkan oleh Pelapor terhadap Terlapor II, dan apakah perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang dikategorikan sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilu atau bukan. 3. Bahwa Terhadap 2 (dua) pokok permasalah yang dituduhkan kepada Terlapor II, maka kami hanya akan mengutip ketentuan yang lebih sesuai Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 98 dari 154 II
dengan dugaan yang dimiliki oleh Pelapor, yakni Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 254 : "Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon dan/atau calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Pasal 264 "Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon dan/atau calon anggota DPD, maka KPU dan KPU Provinsi berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan peraturan penrndang-undangan." 4. Bahwa dari 2 (dua) dalil laporan yang dibuat oleh Pelapor akan lebih tepat jika dikaulifikasikan sebagai perbuatan Pidana Umum, bukan Pelanggaran Administrasi Pemilu, sebab dalil Pelapor menyatakan bahwa Nomor peserta ujian yang terdapat di SKHU La Rasani merupakan Nomor Peserta SKHU orang lain atas nama LA ARA, Oleh karena itu sudah selayaknya Majelis Pemeriksa berhak menolak, atau menyatakan tidak menerima Laporan dari Pelapor, atau setidak-tidaknya mengesampingkan. IV. Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Yang Dilaporkan Oleh Pelapor Dalam Perkara A Quo Bertentangan Dengan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Kendari 1. Bahwa Bawaslu Kota Kendari secara hukum tunduk pada Undang- undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yakni Pasal 251 "(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 99 dari 154
calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota." 2. Begitu juga pada pada Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 251 "(2) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berakibat merugikan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, maka Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan dan hasil kajian kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota." 3. Bahwa jika Bawaslu Kota Kendari telah menjalankan Tugas dan Fungsi Pengawasan sesuai amanat Undang-undang PEMILU, maka dapat dipastikan setiap Pelanggaran yang terjadi pada tahapan Pendaftaran, Verifikasi, maupun Penetapan Bakal Calon DPRD Kota Kendari akan dilakukan pencegahan dengan maksud menyarankan untuk dilakukan perbaikan, atau Bawaslu Kota Kendari juga dapat melakukan Penindakan terhadap dugaan Pelanggaran Administrasi. 4. Bahwa untuk mengingatkan Kembali Bawaslu Kota Kendari, sebagaimana amanat Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yakni pada Pasal 101 "Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas: a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/ kota terhadap: 1. pelanggaran Pemilu; dan 2. sengketa proses Pemilu;" Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yakni Pasal 102 : Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 100 dari 154
"(1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a. Mengidentilikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota; b. Mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/ kota; c. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota." 5. Bahwa Bawaslu Kota Kendari dalam menjalankan tugas pengawasan terikat dengan ketentuan Pencegahan, yang dimaksudkan agar setiap potensi dugaan terjadinya Pelanggaran Pemilu sedini mungkin dilakukan pencegahan. Begitu juga dengan tugas memberikan saran perbaikan jika terjadi pelanggaran Administrasi, Bawaslu kota Kendari harus mengedepankan upaya perbaikan terlebih dahulu sebelum melakukan penindakan pelanggaran Pemilu. 6. Bahwa dari gambaran poin 3 dan poin 4 di atas, yang dihubungkan dengan hasil pengawasan Bawaslu Kota Kendari sama sekali tidak menemukan ataupun memperoleh laporan atas dugaan kekeliruan dan kesalahan yang dilakukan baik itu Peserta Pemilu dalam hal ini Terlapor II, ataupun Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari yakni Terlapor I. Hal ini dapat dibuktikan dan diketahui secara Bersama bahwa Para Terlapor sampai hari ini tidak pernah memperoleh teguran dan koreksi dari Bawaslu Kota Kendari terkait proses pendaftar yang telah dilakukan sebagaimana di dalilkan dalam perkara a quo. Dan apabila Pelapor masih meragukan proses pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Kendari, maka bukan hal yang sulit bagi Majelis Pemeriksa yang tidak lain adalah Bawaslu Kota Kendari untuk membuktikannya. Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 101 dari 154
7. Bahwa karena laporan Pelapor dalam perkara a quo secara langsung membantah dan tidak mengakui kebenaran hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Kendari, maka Pelapor telah menunjukkan ketidak percayaannya kepada Bawaslu Kota Kendari sebagai Pihak yang berkewajiban dan melaporkan hasil proses Pengawasan Pendaftaran yang telah dilakukan oleh Terlapor II, maka demi kepastian hukum hasil pengawasan Bawaslu Kota Kendari sudah selayaknya Majelis Pemeriksa menolak, atau menyatakan tidak menerima Laporan dari Pelapor, atau setidak-tidaknya dikesampingkan. V. Laporan Pelapor Tidak Dapat Diterima Karena Telah Ada Produk Hukum Yang Sah Dan Mengikat 1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 69 "(1) Rancangan DCS hasil pencermatan oleh Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ditetapkan menjadi DCS oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan menggunakan formulir MODEL DCS.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA." Kemudian mengeluarkan Keputusan KPU Kota Kendari Nomor 1350 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang di dalamnya juga telah mencantumkan Terlapor II sebagai salah satu Calon Sementara Anggota DPRD Kota Kendari. 2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 84 "(1) Rancangan DCT hasil pencermatan oleh Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ditetapkan menjadi DCT Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 102 dari 154
oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan menggunakan formulir MODEL DCT.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA." Kemudian mengeluarkan Keputusan KPU Kota Kendari Nomor 1572 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang di dalamnya juga telah mencantumkan Terlapor II sebagai salah satu Calon Tetap Anggota DPRD Kota Kendari. 3. Bahwa dari poin 1 dan poin 2 di atas telah diumumkan sebagaimana Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 70 "(1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan DCS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 untuk mendapatkan masukan dan tanggapan Masyarakat." dan Pasal 85 (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan DCT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, maka terhadap proses pendaftar yang dilakukan oleh Terlapor II telah dianggap oleh KPU Kota Kendari dan Bawaslu Kota Kendari telah memenuhi syarat sehingga sudah sepantasnya Surat Keputusan dianggap sebagai produk yang sah untuk mengakui dengan mengesahkan keabsahanan peserta pemilu dalam Pemilu yang diselenggarakan tahun 2024. 4. Bahwa terhadap produk hukum yang sah sebagaimana poin 1 dan poin 2 kami sebutkan di atas, pada pokoknya Pelapor menganggap perlu dilakukan perbaikan ataupun pembatalan sebagaimana di dalam dalil petitumnya meskipun tidak secara terang disebutkan, merupakan dalil yang tidak tepat untuk dipersoalkan pada sidang perkara a quo, karena dalil tersebut harusnya dilaporkan pada saat tahapan proses pendaftarn dan pengumuman Daftar Calon Anggota DPRD bukan setelah keluar haril pemilihan dan menetapkan Terlapor II sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Kendari. Selain itu jika dalil Pelapor tetap diterima maka Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 103 dari 154
dapat dipastikan setiap produk hukum yang dikeluarkan oleh KPU Kota Kendari tidak akan memperoleh kepastian hukum, sementara itu tahapan Pemilu telah memasuki fase perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi RI. 5. Bahwa karena dalil Pelapor masih mempersoalkan proses Pendaftaran calon anggota DPRD Kota Kendari dalam hal ini Terlapor II, dan dalil dugaan KPU Kota Kendari yakni Terlapor I tidak meneliti secara baik berkas yang diserahkan oleh Terlapor II melalui Partainya, maka dalil tersebut patut dinilai sebagai dalil yang menolak hasil Keputusan KPU Kota Kendari tanpa di dasari Fakta yang benar, dan melakukan pengkajian yuridis yang kuat, sehingga bagi kami ruangnya bukan pada Pemeriksaan di Bawaslu ini, melainkan lembagara Peradilan Tata Usaha Negara. 6. Bahwa karena telah ada produk hukum yang sah terhadap penetapan Calon Anggota DPRD Kota Kendari yang dikeluarkan oleh KPU Kota Kendari, maka secara prosedural kedudukan Terlapor II otomatis telah sah di hadapan hukum sebagai Calon Anggota DPRD Kota Kendari. Adapun dalil Pelapor agar Terlapor II di berikan sanksi untuk dibatalkan dan dicabut sebagai Calon atau Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Kendari merupakan dalil yang tidak dapat di terima, oleh karena itu demi kepastian hukum, sudah selayaknya Majelis Pemeriksa untuki menolak, atau menyatakan tidak menerima Laporan dari Pelapor, atau setidak- tidaknya dikesampingkan. DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa berdasarkan PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NO 10 TAHUN 2023 "TENTANG PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA" Di dalam Bab 1 tentang ketentuan umum pasal 1 ayat 14 yang berbunyi sebagai Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 104 dari 154
berikut " Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten /kota yang selanjutnya disebut bakal calon adalah seseorang yang di ajukan oleh partai politik peserta pemilu untuk di calonkan menjadi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota 2. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 14 tersebut di atas menjelaskan tentang pendaftaran bakal calon peserta pemilu yang di lakukan secara kolektif oleh partai politik sehingga segala macam persyaratan pengajuan bakal calon yang secara administratif terkait dokumen-dokumen peserta pemilu yang menjadi syarat bakal calon menjadi tanggung jawab partai politik untuk menerima dan menyerahkan kelengkapan syarat bakal calon peserta pemilu kepada komisi pemilihan umum kota kendari. Sehingga Terlapor II memiliki kewajiban secara administrasi untuk menyiapkan dan memberikan semua dokumen yang menjadi syarat pencalonan kepada partai politik secara lengkap dan hal itu sudah di lakukan oleh Terlapor II. Bahwa dengan dipenuhinya semua persyartan bakal calon peserta pemilu Terlapor II dianggap memenuhi syarat untuk menjadi daftar calon sementara (DCS),dan dalam perjalanannya tahapan demi tahapan yang di lakukan oleh KPU Kota Kendari akhirnya menetapkan Terlapor II sebagai daftar calon tetap sebagai peserta pemilu karna di anggap semua persyratan peserta pemilu telah lengkap dan tidak ada masalah. 3. Bahwa dalam "uraian kejadian" yang di paparkan oleh pelapor mengenai peristiwa pertemuan antara Terlapor II dan mantan komisioner kpu kota Kendari sdr Alasman Mpesau pada halaman 6 poin 6 tidak sesuai fakta yang sebenarnya. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebelum Terlapor II mendaftarkan diri sebagai bakal calon peserta pemilu terlebih dahulu Terlapor II melakukan konsultasi di internal partai nasdem yaitu kepada sekertaris DPD partai nasdem terkait perubahan nama ijazah paket c dari LA RASANI menjadi LA AMI sesuai dengan nama yang terterah di KTP-e dan kartu keluarga. Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 105 dari 154
kemudian sekertaris NASDEM tersebut menyarankan kepada Terlapor II untuk berkonsultasi di kpu kota Kendari, sehingga pada saat itu Terlapor II segera mendatangi kpu kota kendari ditemani sdr Masrul sebagai wakil ketua OKK nasdem dengan membawa ijazah paket C dan putusan pengadilan negeri Nomor: 32/Pdt.P/2023/PN Kdi, terkait perubahan nama. Dan kemudian dokumen tersebut di perlihatkan kepada komisioner kpu yang menjabat pada saat itu sdr alasman dan beliau mengatakan" tidak ada masalah sudah benar kita mendaftar saja, saya adalah sarjana hukum master hukum biar siapa mahu gugat tidak ada menangnya" dan akhirnya telapor II mendaftarkan diri sebagai bakal calon peserta pemilu melalui partai politik. Sehingga, sangatlah jelas pertemuan terlapor II dan sdr alasman hanya sekedar konsultasi dan hanya memperlihatkan dokemen ijazah paket c dan penetapan pengadilan. 4. Bahwa terkait dalil pelapor pada halaman 7 pada poin 6.1 yang berbunyi" Terlapor II saat tahapan pengajuan dokumen admintrasi syarat bakal calon maupun pada tahapan perbaikan dokumen administrasi bakal calon tidak pernah mengajukan foto copy ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sebagaimana ketentuan pasal 12 ayat (1) jo pasal 43 huruf c PKPU 10 TAHUN 2023" Bahwa pernyataan pelapor di atas terlalu mengada-ada sebab Terlapor II pada prinsipnya telah menyerahkan sepenuhnya kelengkapan berkas kepada partai politik untuk mendaftarkan ke kpu kota Kendari, sebab berdasrakan pkpu no 10 tahun 2023 seperti yang dijelaskan sebelumnya pada pasal 1 ayat 14 yang berbunyi: Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten /kota yang selanjutnya disebut bakal calon adalah seseorang yang di ajukan oleh partai politik peserta pemilu untuk di calonkan menjadi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 106 dari 154
Maka dapat kita menarik kesimpulan bahwa terlapor II tidak bisa mendaftarkan diri secara perseorangan atau individual ke kpu kota Kendari. sehingga setiap dalil dalil yang disampaikan pelapor dalam laporannya mengenai terlapor II mengajukan dokumen dokumen ke KPU Kota Kendari tidak memiliki rujukan hukum yang jelas, sehingga patut untuk dikesampingkan. 5. Bahwa terkait dalil pelapor pada halaman 9 pada baris 1 yang pada pokoknya menyatakan Bahwa nama La Rasani atau La Ami Terlapor II sebagaimana dokumen" surat keterangan hasil ujian nasional paket c setara sekolah menengah atas/madrasah aliah tahun 2008 program studi ilmu pengetahuan sosial atas nama La Ami nomor peserta: 08-20-02-27-225, tertanggal 17 april 2023 yang di tanda tangani oleh Plt kepala dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten muna atas nama Samual Bait Ndimuri, s.pd. M.si tidak tercatat sebagai peserta ujian nasional paket c tahun 2008 dari provinsi Sulawesi Tenggara kabupaten muna kecamatan laiworu asal PKBM Bina Ilmu Wawesa. Peserta ujian nasional paket c tahun 2008 dari provinsi Sulawesi Tenggara kabupaten muna kecamatan laiworu dengan nomor peserta: 08-20-02-27-225 asal PKBM Bina Ilmu Wawesa yang tercatat pada data base a quo adalah atas nama La Ara lahir muna 31 desember 1970 bukan atas nama La Rasani atau La Ami lahir Raha 23 desember 1970 atau Terlapor II. Bahwa rangkaian dalil pelapor di atas terhadap keabsahan ijazah Terlapor II tidak berdasarkan fakta hukum dan mengada- ada. sebab rangkaian dalil pelapor terkait nomor peserta ujian yang terdapat di SKHU atas Nama La Rasani yang menurut pelapor adalah Nomor peserta orang lain hanya berupa asumsi belaka yang tidak dapat di perlihatkan bukti SKHU yang katanya atas nama LA ARA, Sehingga menurut kami penasehat hukum Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 107 dari 154
Terlapor II Demi kepentingan hukum dan untuk memastikan pembuktian materil dalam perkara aquo agar lebih terang benerang terkait Nomor Peserta yang terterah di SKHU apakah atas nama la rasani ataukah atas Nama La ara. yang seyogyanya dapat menunjukan bukti FOTO COPY SKHU LA ARA yang telah di legalisir oleh instansi yang berwenang. sehingga ada pembanding antara SKHU la rasani dan SKHU La ara. 6. Bahwa terkait dalil pelapor pada halaman 11 poin 6.5 dan tanda titik 1 sampai tanda titik 3 berbunyi sebagai berikut: Halaman 11 poin 6.5 "Bahwa selain itu jika mencermati dokumen surat keterangan ganti nama ijazah paket c yang di ajukan oleh La Ami ( Terlapor II) terdapat cacat materil yang luput di verivikasi oleh Terlapor I sebagaimana mekanisme, prosedural dan tata cara pencalonan dalam PKPU 10 tahun 2023 catatannya yakni: Halaman 11 tanda titik 1 sampai tanda titik 3 Pada dokumen surat keterangan ganti nama ijazah paket c atas nama La Ami di tandatangani oleh plt kepala dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten muna provinsi Sulawesi Tenggara atas nama samaul bait ndimuri, S.Pd. M.Si bukanlah bagian dari pengurus/ketua/kepala PKBM Bina ilmu Wasesa Pada dokumen surat keterangan ganti nama paket c atas nama La Ami merujuk pada Penetapan Pengadilan Negeri Kendari Nomor :32/Pdt.P/2003/Pn .kdi tanggal 28 februari 2023 tentang perubahan nama dan tanggal lahir atas nama La Rasani.padahal faktanya tidak ada produk Penetapan Pengadilan Negeri Kendari nomor:32/Pdt.P/2003/Pn.Kdi yang isinya perihal perubahan nama dan tempat tanggal lahir atas nama La Rasani menjadi La Ami Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 108 dari 154
Pada dokumen surat keterangan ganti nama paket c atas nama La Ami secara tegas dinyatakan dokumen tersebut adalah lampiran atas ijazah paket c yang ada.artinya dokumen tersebut kapasitas hukumnya hanyalah merupakan lampiran yang merupakan pelengkap dari ijazah paket c yang ada, bukan merupakan surat ketrangan pengganti ijazah paket c. Bahwa dengan melihat dalil pelapor di atas pada halaman 11 poin 6.5 yang menyinggung cacat materil dan prosedural menjadi ambigu dan tidak konsisten sebab, bila memang itu di anggap cacat materil batu ujinya adalah di wilayah institusi lain yang memiliki kapasitas atau kompetensi untuk menyelediki hal tersebut, dan ini berkeseuaian dengan dalil pelapor pada halaman 11 mengenai tidak ada penetapan pengadilan negeri Kendari Nomor :32/Pdt.P/2003/Pn.Kdi. yang isinya perihal perubahan nama dan tempat tanggal lahir atas nama La Rasani menjadi La Ami. Apabilah itu di anggap bahwa Terlapor II mengada-ada mengenai putusan pengadilan tersebut seharusnya pelapor langsung melaporkan dugaan peristiwa pelanggaran hukum ini kepada pihak yang berwajib dalam hal ini institusi Kepolisian Republik Indonesia untuk dimintai pertanggungjawabanya kepada pihak Terlapor II dan tidak di ikut sertakan menjadi pihak Terlapor II dalam hal pelanggaran Administrasi. Bahwa dengan melihat rangkaian dalil dalil pelapor di atas kami berkesimpulan terhadap pihak pelapor banyak mendalilkan asumsi- asumsi yang pada prinsipnya tidak berkesesuain dengan alat bukti atau barang bukti yang di dalilkan pelapor. Sehingga kami memohon kepada ketua bawaslu/ yang mulia ketua majelis sidang untuk mengesampingkan laporan ini. Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 109 dari 154
Bahwa dalam tahapan pencalonan diatur dalam PKPU NO 10 TAHUN 2023 PASAL 3 ayat (1),ayat (2), ayat (3) ayat (4), ayat (5) yang berbunyi sebagai barikut: Dalam ayat (1) tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD Kabupaten/kota melipiti: a. Pengajuan bakal calon b. Verifikasi administrasi c. Penyusunan DCS, Dan d. Penetapan DCT Dalam ayat (2) pengajuan bakal calon sebagaimana di maksud pada ayat(1) huruf a meliputi: a. Persiapan pengajuan bakal calon, dan b. Pelaksanaan pengajuan bakal calon Dalam ayat (3) verifikasi adminstrasi sebagaimana di maksud pada ayat(1) huruf meliputi: a. Verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon b. Pengajuan perbaikan dokemen persyaratan bakal calon dan c. Verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon Dalam ayat (4) penyusunan DCS sebagai mana di maksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. Pencermatan rancangan DCS,dan b. Peyusunan dan penetapan DCS Dalam ayat (5) penetapan DCT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 110 dari 154
a. Penyermatan rancangan DCT, dan b. Penyusunan dan penetapan DCT. Bahwa dengan berpedoman dan mengacu pada PKPU NO 10 TAHUN 2023 PASAL 3 ayat (1),ayat (2), ayat (3) ayat (4), ayat (5) terkait tahapan pencalonan yang sudah di jelaskan di atas kami mengambil kesimpulan sebagai berikut Bahwa dalam hal pengajuan bakal calon yang di lakukan oleh partai politik menjadi satu kesatuan dengan persyaratan kelengkapan administrasi bakal calon dalam hal peryaratan tersebut. Bahwa setelah dilakukan pengajuan persyaratan bakal calon tersebut kemudian di lakukan verifikasi oleh pihak KPU kota Kendari. dalam hal verifikasi kemudian ditemukan ada syarat bakal calon yang tidak memenuhi syarat atau kurang memenuhi syarat pencalonan, maka KPU kota Kendari menyampaikan kepada partai politik peserta pemilu untuk melakukan perbaikan dokumen atau kelengkapan persyaratan bagi para bakal calon peserta pemilu, Bahwa setelah di lakukan perbaikan dokumen/administrsi persyaratan bakal calon kemudian dilanjutkan tahapan selanjutnya yaitu penyusunan DCS, dalam hal penyusunan DCS dilakukan pencermatan rancangan DCS dan yang berperan aktif dalam pencermatan tersebut adalah partai politik peserta pemilu di internal partai politik masing-masing Bahwa apakah ada perubahan atau pun tidak ada perubahan dari DCS tersebut. Dan setelah dikukan pencermatan kemudian di umumkan DCS melalui paling sedikit satu media masa cetak harian dan media masa elekronik nasional, paling sedikit satu media masa cetak harian dan media masa elekronik daerah, dan laman media sosial KPU, KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk mendapatkan masukan dan tanggapan Masyarakat dan itu berdasarkan pasal 70 ayat (1), dan ayat (2). Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 111 dari 154
dan kemudian dilakukan Pengumuman DCS selama 5 (lima) hari, sesuai pasal 70 ayat (4) PKPU No 10 tahun 2023. Bahwa terkait masukan dan tanggapan Masyarakat dapat disampaikan secara tertulis disertai dengan bukti identitas diri dan bukti yang relevan kepada KPU kota sesuai dengan pasal 71 ayat (2) PKPU No 10 tahun 2023. Bahwa masukan atau tanggapan Masyarakat sebagaimana dimaksud disampaikan paling lama 10 hari terhitung sejak DCS di sampaikan sesuai pasal 71 ayat(3) PKPU No 10 tahun 2023 Bahwa dalam hal pengumuman DCS tersebut pelapor seharusnya dapat mengunakan haknya untuk memberikan tanggapan dan masukan kepada KPU kota Kendari terkait dugaan dokumen terlapor II yang tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai peserta pemilu, namun hal tersebut tidak di lakukan oleh terlapor II sehingga berdasarkan asas hukum siapa yang tidak menggunakan haknya maka di anggap setuju atas peristiwa tersebut. Bahwa di karenakan tidak ada tanggapan dan masukan kepada terlapor II maka pihak KPU kota Kendari melakukan pencermatan rancangan DCT peserta pemilu dan yang berperan aktif adalah partai politik terhadap masing masing DCT nya apakah ada perubahan ataukah tidak ada perubahan dari daftar calon tetap peserta pemiluh tersebut. Bahwa setelah itu dilakukanlah penyusunan dan penetapan pihak KPU Kota kendari mengumumkan DCT tersebut. Bahwa dalam hal pengumuman DCT di lakukan melalui paling sedikit satu media masa cetak harian dan media masa elekronik nasional, paling sedikit satu media masa cetak harian dan media masa elekronik daerah, dan laman media sosial KPU, KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.dan dilakukan selama 1 (satu) hari berdasarkan pasal 85 ayat (2) dan ayat (4) PKPU 10 TAHUN 2023 Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 112 dari 154
Bahwa dalam hal pengumuman DCT, ternyata calon tetap angota DPR. DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota meninggal dunia, terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap melakukan larangan pelanggaran kampanye,terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu ternyata tidak memenuhi syarat berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR. DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota karena terbukti melakukan tindak pidana lainnya atau di berhentikan sebagai anggota partai politik peserta pemilu yang mengajukan. Maka KPU dapat membatalkan nama calon tetap peserta pemilu tersebut dan ini berdasarkan pasal 87 ayat (1) PKPU NO 10 TAHUN 2023. Bahwa karena tidak ditemukannya hal-hal seperti pasal 87 ayat (1) PKPU NO 10 TAHUN 2023. Maka KPU KOTA KENDARI menetapkan Terlapor II dalam hal ini bapak LA AMI sebagai calon anggota DPRD KOTA KENDARI. Dapil 2 kecamatan Kendari - Kendari barat melalu partai politik yaitu NASDEM Bahwa dari rentetan tahapan proses yang memberikan ruang hukum bagi pelapor untuk melakukan Upaya pembatalan calon sesuai dengan petitum dalam lapornya tidak di pergunakan, sehingga kami bertanya tanya apa yang melatar belakangi atau mendorong pelapor untuk melaporkan terlapor II sebab pelapor tidak memiliki keterkaitan langsung dengan Terlapor II. Apakah ini semangat DEMOKRASI ATAU SEMANGAT LAIN????? Biarkan pelapor sendiri yang tahu dan TUHAN YANG MAHA KUASA YANG MAHA MENGETAHUI Oleh karena itu kepada Ketua Bawaslu / Ketua Majelis sidang dalam perkara ini untuk mengesampingkan laporan ini. sebab, laporan ini hanya berupa asumsi- asumsi oleh pelapor yang kedudukan hukumnya pun tidak di jelaskan secara spesifik dalam dalil laporannya. Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 113 dari 154
KESIMPULAN 1. Bahwa berdasarkan fakta hukum Terlapor II telah melengkapi dan memberikan semua surat atau dokumen persyaratan KPU kota Kendari melalu partai politik untuk di daftarkan sebagai bakal calon peserta pemilu berdasarkan PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NO 10 TAHUN 2023 "TENTANG PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA" Di dalam Bab 1 tentang ketentuan umum pasal 1 ayat 14 yang berbunyi sebagai berikut " Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten /kota yang selanjutnya disebut bakal calon adalah seseorang yang di ajukan oleh partai politik peserta pemilu untuk di calonkan menjadi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota 2. Bahwa berdsarkan pasal 1 ayat 14 tersebut di atas menjelaskan tentang pendaftaran bakal calon peserta pemilu yang di lakukan secara kolektif oleh partai politik sehingga segala macam persyaratan pengajuan bakal calon yang secara administrative terkait dokumen-dokumen peserta pemilu yang menjadi syarat bakal calon menjadi tanggung jawab partai politik untuk menerima dan menyerahkan kelengkapan syarat bakal calon peserta pemilu kepada komisi pemilihan umum kota kendari. Sehingga Terlapor II memiliki kewajiban secara administrasi untuk menyiapkan dan memberikan semua dokumen yang menjadi syarat pencalonan kepada partai politik secara lengkap dan hal itu sudah di lakukan oleh Terlapor II. 3. Bahwa dengan dipenuhinya semua persyartan bakal calon peserta pemilu Terlapor II dianggap memenuhi syarat untuk menjadi daftar calon sementara (DCS),dan dalam perjalanannya tahapan demi tahapan yang di lakukan oleh KPU Kota Kendari akhirnya menetapkan Terlapor II sebagai daftar calon tetap sebagai peserta pemilu karena di anggap semua persyratan peserta pemilu telah lengkap dan tidak ada masalah. 4. Bahwa terkait perubahan nama ijazah paket C atas nama La Rasani menjadi La Ami yang di lakukan Terlapor II telah di lakukan melalui prosedur hukum Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 114 dari 154
yang berlaku berdasarkan Penetapan Pengadilan nomor /Pdt.P/2023/PN.Kdi tertanggal 28 februari 2023. Yang menetapkan memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan terhadap nama pemohon yang semula La Rasani menjadi La Ami, memberikan izin kepada dinas Pendidikan kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara setelah di berikannya turunan resmi penetapan ini untuk segera mencatat perubahan nama pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan untuk itu dan segera menerbitkan Ijazah paket c yang baru terhadap pemohon dengan nama La Ami, Lahir di raha 23 desember 1974. Dan menetapkan bahwa nama La Rasani menjadi La Ami merupakan satu orang yang sama. Kemudian muncul dalil pelapor terkait penetapan pengadilan Nomor: 32/pdt.P/2003/PN. Kdi. yang sangat berbeda jauh dengan penetapan pengadilan terlapor II yaitu nomor: 32/pdt.P/2023/PN.Kdi tertanggal 28 februari 2023. Sehingga kami beranggapan bahwa serangkaian dalil pelapor yang menjadi rangkaian persitiwa munculnya laporan ini di dasarkan atas asumsi asumsi yang tidak dapat dibuktikan. Untuk itu, kami meminta kepada yang mulia ketua majelis sidang untuk mengesampingkan laporan ini. 5. Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan tersebut Terlapor II segera ke dinas terkait untuk meminta surat keterangan ganti nama dan ijazah paket c. dan akhirnya Pemerintah Kabupaten Muna Dinas Pendidikan dan kebudayaan PKBM BINA ILMU WAWESA mengelurkan Surat Keterangan Ganti Nama Ijazah Paket c No :421/624/2023 tertanggal 17 April 2023 yang di sahkan dan di tanda tangani oleh plt. Kepala dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna SAMAUL BAIT NDIMURI. S.Pd.M.Si. 6. Bahwa setelah Terlapor II melakukan serangkaian proses perubahan nama tersebut kemudian berkonsultasi ke internal Partai Nasdem yaitu sekertaris DPD partai Nasdem terkait perubahan nama ijazah paket c dari LA RASANI menjadi La Ami sesuai dengan nama yang terterah di KTP-e dan kartu keluarga dan sekertaris tersebut menyarankan kepada Terlapor II untuk konsultasi di KPU Kota Kendari, sehingga pada saat itu Terlapor II segera ke Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 115 dari 154 :32
KPU Kota Kendari ditemani sdr. Masrul sebagai wakil ketua OKK Nasdem dengan membawa ijazah paket C dan Putusan Pengadilan Negeri terkait perubahan nama tersebut dan dokumen tersebut di perlihatkan kepada Komisioner KPU yang menjabat pada saat itu sdr. Alasman dan beliau mengatakan" tidak ada masalah sudah benar kita mendaftar saja, saya adalah sarjana hukum master hukum biar siapa mahu gugat tidak ada menangnya" dan akhirnya Telapor II mendaftarkan diri sebagai bakal calon peserta pemilu melalui partai politik Sehingga, sangatlah jelas pertemuan terlapor II dan sdr alasman hanya sekedar konsultasi dan hanya memperlihatkan dokemen ijazah paket c dan penetapan pengadilan. Bukan melakukan pendaftaran bakal calon. PETITUM Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kota Kendari untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dengan seadil-adilnya. Dan menjatuhkan putusan sebagai berikut: DALAM EKSEPSI 1. Menerima Eksepsi Terlapor II 2. Mengabulkan Eksepsi Terlapor II 3. Menyatakan Laporan Pelapor Tidak dapat diterima DALAM POKOK PERKARA 1. Menerima Jawaban Terlapor II 2. Menolak laporan Pelapor untuk seluruhnya 3. Menyatakan Terlapor II sebagai Calon Anggota DRPD Kota Kendari dan/atau Terlapor II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu. 4. Menyatakan Terlapor I sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu. Apabilah bawaslu kota berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya. Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 116 dari 154
10. BUKTI-BUKTI TERLAPOR II Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, terlapor II mengajukan bukti- bukti yang diberi kode T.II.1 sampai dengan T.II.9, sebagai berikut: ----------------- No. Kode Bukti Nama Bukti 1. T.II.1 ljazah Paket C La Rasani 2. T.II.2 Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C La Rasani 3. T.II.3 Penetapan Pengadilan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN.Kdl tentang Gantl Nama La Rasanl menjadl La Ami 4. T.II.4 Surat Keterangan Ganti Nama ljazah Paket C an. La Rasani, lahir Kondongia tahun 1974, menjadi La Ami, lahir Raha 23 Desember 1974 5. T.II.5 Surat Keterangan Hasll Ujian Paket C La Ami, lahlr Rahe 23 Desember 1974 6. T.II.6 ljazah Paket C Laode Tamulu 7 T.II.7 Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Laode Tamulu. 8 9 T.II.8 T.II.9 Kartu Tanda Penduduk La Ami Kartu Keluarga La Ami 11. SAKSI TERLAPOR II Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam jawabannya, Terlapor II juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Sdr. Rahman dan Sdr. La Ode Tamulu yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada sidang pemeriksaan hari Senin, 29 April 2024. Adapun keterangan masing-masing saksi dan ahli adalah sebagai berikut: Saksi bernama Rahman, memberikan keterangan sebagai berikut : Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 117 dari 154
Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terlapor II LA RASANI, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan; Bahwa saksi menerangkan mengetahui Bukti Surat yang diajukan oleh Terlapot II, yaitu: 1. Bukti Surat T.II.1 : Ijazah Paket C miliki Sdr. LA RASANI; 2. Bukti Surat T.II.2 : Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C milik Sdr. LA RASANI; 3. Bukti Surat T.II.6 : Ijazah Paket C milik Sdr. LAODE TAMULU; 4. Bukti Surat T.II.7 : Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C milik Sdr. LAODE TAMULU. Bahwa saksi menerangkan kronologis sehingga Terlapor II memperoleh Ijazah Paket C yaitu: pada bulan Maret 2008, saksi dihubungi oleh salah satu staf pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Muna atas nama NURLIA ISKANDAR tentang adanya pembukaan pendaftaran ujian paket C. Atas penyampaian tersebut saksi berkunjung ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Muna menemui Sdr. NURLIA INSKANDAR menanyakan persyarat yang diperlukan untuk mendaftar dan mengikuti Ujian Paket C. Adapun persyaratan yang disampaikan Sdr. NURLIA ISKANDAR kepada saksi yaitu Fotokopi Ijazah SMP, Foto 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar dan Foto 2x3 sebanyak 3 (tiga) lembar; Bahwa saksi menerangkan setelah pertemuannya dengan Sdr. NURLIA ISKANDAR selanjutnya saksi mencari keluarga dan teman yang bersedia dan mau mengikuti Ujian Paket C; Bahwa saksi menerangkan orang yang pertama kali ia hubungi via telepon guna menanyakan kesediaan mengikuti Ujian Paket C adalah Sdr. LAODE TAMULU, dan pada saat itu Sdr. LAODE TAMULU menyampaikan kesediannya untuk mengikuti Ujian Paket C. Dalam pembicaraan telepon itu juga terjadi percakapan, sebagai berikut: LAODE TAMULU Saksi LAODE TAMULU : ada juga saya punya keluarga, bisa ikut? : bisa. Siapa namanya? : LA RASANI Bahwa saksi menerangkan alasan menghubungi LAODE TAMULU untuk mengikuti Ujian Nasional Paket C, karena saksi mengetahui bahwa LAODE TAMULU tidak memiliki Ijazah SMA; Bahwa saksi menerangkan beberapa waktu setelah pembicaraan tersebut, saksi mengambil fotokopi Ijazah SMP milik Sdr. LAODE TAMULU, LA RASANI (Terlapor II), TOTO serta SUMIANA untuk nantinya diserahkan ke Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 118 dari 154
Dinas Pendidikan Kabupaten Muna melalui Sdr. NURLIA ISKANDAR sebagai syarat pendaftaran Ujian Nasional Paket C; Bahwa saksi menerangkan beberapa bulan kemudian ia dihubungi oleh Sdr. NULIA ISKANDAR yang menyampaikan "tolong datang ke Kantor ambil kartu peserta ujian yang berasal dari Kanwil Provinsi"; Bahwa saksi menerangkan setelah dihubungi oleh Sdr. NURLIA ISKANDAR, saksi datang ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Muna untuk mengambil kartu ujian paket C tersebut; Bahwa saksi menerangkan selepas mengambil kartu ujian paket C, saksi menghubungi Sdr. LAODE TAMULU menyampaikan bahwa kartu ujian paket C sudah saksi ambil dan akan menyerahkannya kepada Sdr. LAODE TAMULU, LA RASANI, TOTO dan SUMIANA; Bahwa saksi menerangkan menanyakan kepada Sdr. NURLIA ISKANDAR tentang kapan ujian paket C dilaksanakan. Selanjutnya, Sdr. NURLIA ISKANDAR menyampaikan bahwa ujian paket C akan dilaksanakan pada tanggal 24 s.d. 27 Juni 2008; Bahwa saksi menyampaikan kepada Sdr. LAODE TAMULU dan LA RASANI (Terlapor II) perihal jadwal ujian paket C yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 s.d 27 Juni 2008; Bahwa saksi menerangkan mengantar Sdr. LAODE TAMULU dan Sdr. LA RASANI (Terlapor II), TOTO dan SUMIANA ke SMK Negeri 1 Raha lokasi dimana Ujian Nasional Paket C dilaksanakan. Saksi mengantarkan mereka sampai ke bilik masing-masing; Bahwa saksi menerangkan setelah Ujian Nasional Paket C selesai diselenggarakan, saksi bertanya kepada Sdr. NURLIA ISKANDAR tentang kapan Ijazah Paket C dapat diambil. Sdr. NURIA ISKANDAR menyampaikan bahwa Ijazahnya sementara ditulis; Bahwa saksi menerangkan setelah Ijazah Paket C selesai ditulis, Sdr. NURLIA ISKANDAR menghubungi saksi menyampaikan bahwa Ijazah Paket C sudah dapat diambil melalui Sdr. HADINDA staf Dinas Pendidikan Kabupaten Muna; Bahwa saksi menerangkan pada bulan Januari 2009 saksi menemui Sdr. HADINDA untuk mengambil Ijazah Paket C milik Sdr. LAODE TAMULU, LA RASANI (Terlapor II), TOTO, dan SUMIANA, sesuai dengan catatan pada buku Penyerahan Ijazah Paket C Periode Ke II tahun 2007 yang saksi peroleh dari Sdr. HADINDA; Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 119 dari 154
Bahwa saksi menerangkan berdasarkan tanda terima dokumen tertanggal 25 April 2024 saksi menerima buku Penyerahan Ijazah Paket C Periode Ke II tahun 2007 dari Sdr. HADINDA yang dahulu merupakan staf pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Muna, namun saat ini sudah ditempatkan pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Muna; Bahwa saksi menerangkan saat menyerahkan Ijazah Paket C dan Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) Paket C milik Sdr. LA RASANI dirumahnya (rumah LA RASANI) di Desa Kondongia Kabupaten Muna, juga disertai dengan fotokopi Ijazah Paket C yang telah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Muna; Bahwa saksi menerangkan nama pada ijazah SMP milik Terlapor II yang digunakan sebagai syarat pendaftaran Ujian Nasional Paket C adalah atas nama LA RASANI; Bahwa saksi menerangkan bilik ujian mengikut pada nomor ujian peserta dan keempat orang (Sdr. LAODE TAMULU, LA RASANI, TOTO, dan SUMIANA) berada pada satu ruangan yang sama; Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui instansi mana yang menerbikan Ijazah Paket C dan SKHU paket C; Bahwa saksi menerangkan dirinya melakukan legalisir ijazah paket C milik Sdr. LAODE TAMULU, LA RASANI, TOTO, dan SUMIANA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Muna; Bahwa saksi menerangkan mengawal keempat orang tersebut hingga mengikuti ujian paket C didasari pada keikhlasan. Karena dikemudian hari ijazah yang akan mereka perolah dapat digunakan untuk melamar pekerjaan; Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui tentang instansi mana yang melaksanakan Ujian Nasional Paket C, apakah Dinas Pendidikan Kabupaten Muna ataukah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM); Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui syarat yang seharusnya dipenuhi sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan untuk pendaftaran Ujian Paket C, antara lain: 1. Kartu keluarga; 2. Ijazah SMP atau Sederajat; 3. KHUN SMP atau Sederajat; 4. Pas Foto 3x4 dan 4x6. Yang saksi ketahui tentang syarat pendaftaran Ujian Nasional Paket C hanya bersumber dari apa yang disampaikan oleh Sdr NULIA ISKANDAR yaitu: Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 120 dari 154
1. Fotokopi Izajah SMP; 2. Foto 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar; 3. Foto 2x3 sebanyak 3 (tiga) lembar. Bahwa saksi menerangkan dalam Ijazah SMP milik Terlapor II yang digunakan sebagai syarat pendaftaran Ujian Paket C tertera nama LA RASANI: Bahwa saksi menerangkan saat membantu Sdr. LAODE TAMULU, LA RASANI, TOTO, dan SUMIANA mendaftar Ujian Paket C, saksi tidak pernah mengisi formulir pendafataran, yang saksi lakukan hanya mengumpulkan Fotokopi Ijazah SMP serta foto ukuran 2x3 dan 3x4 yang nantinya saksi berikan kepada Dr. NURLIA ISKANDAR; Bahwa saksi menerangkan tidak melihat apakah pada Kartu Ujian Nasional Paket C yang diberikan oleh Sdr. NURLIA ISKANDAR kepada saksi terdapat waktu pelaksanaan Ujian Paket Nasional C atau tidak. Saksi Bernama La Ode Tamulu, memberikan keterangan sebagai berikut : Bahwa saksi menerangkan pernah melihat Ijazah paket C dan SKHUN paket C atas nama La Rasani; Bahwa saksi menerangkan pak Rahman pernah menelpon saksi memberitahukan bahwa akan dilaksanakan ujian Paket C; Bahwa saksi menerangkan menyampaikan ke Pak Rahman ada keluarganya dalam hal ini La Rasani juga ingin ikut ujian Paket C; Bahwa saksi menerangkan pada saat di informasikan akan dilaksanakan ujian Paket C, saksi dan La Rasani berada di Kota Kendari; Bahwa saksi menerangkan 2 hari sebelum dilaksanakan Ujian Paket C, saksi dan La Rasani Bersama-sama berangkat ke Raha; Bahwa saksi menerangkan lokasi Ujian Paket C di beritahukan oleh pak Rahman; Bahwa saksi menerangkan Pak Rahman yang mengantar saksi dan pak La Rasani beserta 2 peserta lainnya menuju ke Lokasi Ujian; Bahwa saksi menerangkan Ujian Paket C dilaksanakan pada tahun 2008; Bahwa saksi menerangkan setelah dilaksanakan ujian paket C, keluarlah Ijazah Paket C dan SKHUN paket C; Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 121 dari 154
Bahwa saksi menerangkan yang mengambilkan Ijazah dan SKHUN Paket C milik saksi dan milik La Rasani adalah pak Rahman; Bahwa saksi menerangkan pak Rahman yang berinisiatif untuk memfotocopy dan melegalisir Ijazah Paket C dan SKHUN Paket C milik saksi dan milik La Rasani beserta 2 Ijazah milik peserta lain; Saksi merupakan sepupu dari pak La Rasani; Bahwa saksi menerangkan nomor perseta Ujian Paket C diberikan oleh Pak Rahman pada saat di SMEA; Bahwa saksi menerangkan tidak tahu tentang PKBM Bina Ilmu Wawesa; Bahwa saksi menerangkan mengetahui La Rasani berganti nama menjadi La Ami pada saat Pa La Rasani mendaftar menjadi calon Anggota DPRD Kota Kendari; Bahwa saksi menerangkan alasan La Rasani mengganti nama menjadi La Ami karena menurut Dukun untuk mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD Kota Kendari La Rasani harus mengubah nama menjadi La Ami; Bahwa saksi menerangkan tidak ada peserta Ujian Paket C yang memiliki nomor peserta Ujian yang sama; Bahwa saksi menerangkan lupa hari dan tanggal pak Rahman menghubungi saksi untuk menginformasikan pelaksanaan Ujian Paket C; Bahwa saksi menerangkan lupa apakah pernah mengisi Formolir peserta Ujian Paket C; Bahwa saksi menerangkan setelah diberitahukan akan dilaksanakan Ujian Paket C oleh Pak Rahman sampai dengan dilaksanakannya Ujian Paket C, saksi dan Pak La Rasani hanya sekali ke Raha; Bahwa saksi menerangkan mengetahui pak La Rasani berganti nama menjadi La Ami setelah adanya Putusan Pengadilan; Bahwa saksi menerangkan tidak sekolah di SMP yang sama dengan pak La Rasani; Bahwa saksi menerangkan sejak Lahir hingga mengikuti Ujian Paket C La Rasani belum berganti nama menjadi La Ami; Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 122 dari 154
Bahwa saksi menerangkan hanya satu nama La Rasani yang saksi ketahui yaitu terlapor II; Bahwa saksi menerangkan pada saat mengikuti Ujian Paket C satu ruangan dengan pak La Rasani; Bahwa saksi menerangkan ada 3 Ruangan yang disediankan untuk Peserta Ujian Paket C tahun 2008; Bahwa saksi menerangkan pak Rahman tidak menyampaikan nama sekolah yang melaksanakan Ujian Paket C, hanya di informasikan untuk mengikuti Ujian Paket C; Bahwa saksi menerangkan sering bertemu pak La Rasani di Kota Kendari di tempat usaha Pak La Rasani; Bahwa saksi menerangkan pada saat mengikuti Ujian Nasional Paket C yang dikenal persis adalah Wa Sumiana, Wa ndoli dan La Rasani, pak Toto itu saya tidak kenal, termasuk juga dengan peserta lainnya saya tidak kenal; Bahwa saksi menerangkan Wa Sumiana tempat tinggalnya di Desa Mabolu; Bahwa pada saat di perlihatkan bukti Terlapor II dengan Kode Bukti T.II.7, saksi membenarkan dokumen tersebut; Bahwa saksi menyatakan tidak tahu dengan orang yang bernama La Ara; Bahwa saksi menerangkan 3 hari sebelum mengikuti Ujian Nasional Paket C saksi bersama dengan Pak Larasani sudah berada di Raha; Bahwa saksi menerangkan dua hari sebelum mengikuti Ujian Nasional Paket C, pak Rahman memberikan Nomor Ujian Paket C; Bahwa saksi menerangkan pak Rahman mengambil berkas persyaratan Ujian Paket C melalui orang tua saksi yang telah dikirim oleh saksi lewat Kapal Cepat, yang diantaranya Fotocopy Ijazah SMP dan Pas Foto 3x4 dan 2x3; Bahwa saksi menerangkan tidak tahu kapan Putusan Pengadilan pergantian nama La Ami itu ada; Bahwa saksi menerangkan kenal dengan pak La Ami sejak Lahir, karena rumah orang tua saksi dan La Ami berdekatan; Bahwa saksi menerangkan La Ami tidak seleting dengan saksi, La Ami usianya di bawah umur saksi; Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 123 dari 154
Bahwa saksi menerangkan La Ami ikut saksi merantau ke Kendari karena La Ami Putus Sekolah SMA; Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pak Rahman karena pak Rahman Nikah dengan kemenakan istri saksi; Bahwa saksi menerangkan sebelum adanya Putusan Pengadilan saksi hanya mengetahui nama La Rasani; Bahwa saksi menyatakan lupa kapan pak Rahman memberikan Ijazah Paket C milik saksi dan milik Pa La Ami beserta dengan copiannya yang telah di legalisir; Bahwa saksi menerangkan masih menyimpan Copian Ijazah Paket C dan SKHUN Paket Cyang telah di legalisir; Bahwa saksi menerangkan sewaktu sekolah La Rasani di panggil La Ami, tapi saksi tahunya nama ijazahnya La Rasani; Bahwa saksi menegaskan pergantian nama di Ijazah La Rasani menjadi La Ami setelah ada Putusan Pengadilan, kalau panggilan kecilnya La Ami; 12. AHLI TERLAPOR II Ahli bernama Dr. Azry Yusuf, SH.,MH, memberikan pendapat di bawah sumpah pada sidang pemeriksaan hari Selasa, 30 April 2024, menjelaskan sebagai berikut : Bahwa Ahli menerangkan pernah menjadi komisioner Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan periode 2013 sampai dengan 2018 dan periode 2018 sampai dengan 2023; Bahwa Ahli menerangkan tugas dan kewenangan penyelenggara pemilu itu diatur dalam buku ketiga UU No. 7 Tahun 2017, penyelenggara pemilu ini berdasarkan putusan MK No. 11 Tahun 2010 itu merujuk pada pemberian pengertian penyelenggara pemilu berdasarkan Pasal 22E ayat (5) itu bukan pendekatan kelembagaan tetapi pendekatan fungsi, oleh karena itu dibuka ruang bagi pembentuk UU untuk membentuk penyelenggara pemilu menjadi 3 institusi, yaitu KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP); Bahwa Ahli menerangkan yang bertugas dan berwenang dengan segala tahapan kewajiban yang ada di dalamnya dalam menyelenggarakan penyelenggaraan pemilu adalah KPU yang bertugas yang berwenang dan dengan segala kewajiban yang ada di dalamnya melakukan pengawasan Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 124 dari 154
dalam rangka memastikan terselenggaranya prosedur, tata cara dan mekanisme penyelenggaraan pemilu beserta penegakan-penegakan hukum dalam rangka layanan kepastian hukum dalam proses pemilu itu kemudian menjadi kewenangan Bawaslu. Lalu dari konteks kontrol perilaku etik dari penyelenggara pemilu ini oleh pembentuk UU dibentuk Lembaga yang namanya DKPP yang bertujuan menjaga kehormatan dan martabat Lembaga penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugas, kewenangan dan kewajibannya sebagai penyelenggara pemilu dari sisi hukum dan dari sisi etik; Bahwa Ahli menerangkan Bawaslu memiliki tugas dan kewenangan: pertama, melakukan pencegahan dan pengawasan dan kedua, menjalankan kewenangan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Dan ini diselenggarakan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu mulai dari proses rekturmen penyelenggaraan ad hoc, sampai penetapan hasil. Di dalamnya, diawal ada namanya tahapan pencalonan terdiri dari porses pengumuman, proses penerimaan pendaftaran, pengajuan calon dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam buku ketiga UU No. 7 Tahun 2017 dan secara teknis itu di atur dalam PKPU No. 10 Tahun 2023 dan berdasarkan Perbawaslu No. 5 yang memberikan tugas dan kewajiban serta kewenangan bagi Bawaslu untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan terkhusus seluruh rangkaian proses pencalonan itu dibawa pengawasan Bawaslu yang bertujuan, pertama, untuk mencegah terjadinya pelanggaran administrasi, tindak pidana pemilu dan sengketa. Lalu kemudian Bawaslu melakukan pengawasan seluruh proses itu dan akan dicatat pengawasannya dalam laporan pengawasan secara teknis diistilahkan formulir model A lampiran perbawaslu no. 5, oleh karenanya dalam konteks pengawasan ini menjadi kewenangan penting untuk memastikan bahwa seluruh prosedur, mekanisme dan tata cara yang dijalankan oleh KPU, partai politik, calon anggota legislatif, dan pasangan calon presiden dan wakil presiden itu berlangsung sesuai dengan tata cara, mekanisme dan prosedur. Dan jika seandainya pada tahap itu ada terdeteksi melalui aktivitas-aktivitas yang seharusnya dilakukan oleh Bawaslu terdapat potensi sengketa atau potensi pelanggaran, maka Bawaslu berdasarkan kewajiban yang ada padanya berdasarkan UU mesti melakukan upaya-upaya pencegahan. Satu dan lain hal jika seandainya ada persoalan yang tidak bisa dihindari maka Bawaslu seharusnya menyelesaikan persoalan itu ditahapan yang dimaksud dengan tepat cara, tepat prosedur, tepat waktu, tepat kewenangan dan tepat objek; Bahwa Ahli menerangkan berkaitan dengan tepat waktu ini berkaitan dengan tahapan, penyelenggaraan pemilu ini adalah penyelenggaraan administrasi, pemilu adalah ajang administrasi yang diselenggarakan oleh banyak pihak dan begitu rumit dan melibatkan banyak hal, dan ini juga berkaitan dengan sistem ketatanegaraan sehingga berdasarkan UU dibuatlah tahapan itu. Tahapan ini berkaitan dengan waktu, oleh karenanya antara satu tahapan Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 125 dari 154
awal kemudian tahapan berikutnya itu berkaitan. Ahli memberikan ilustrasi bahwa tahapan daftar pemilih itu tidak boleh ada masalah karena ini berkaitan dengan akses terhadap tempat-tempat pemungutan suara, itu berkaitan dengan hak konstitusi untuk memilih. Lalu kemudian proses pencalonan ini tidak boleh salah juga karena ini berkaitan dengan hak konstitusi warga negara untuk dipilih dan ini juga berhubungan langsung dengan tahapan berikutnya berkaitan dengan managemen pendistribusian surat suara, berkaitan dengan jumlah surat suara dan juga berkaitan dengan jaminan keterpenuhan hak konstitusional warga negara untuk memilih, artinya tidak boleh ada hal yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu sehingga berpotensi atau bahkan merugikan warga negara dalam rangka menyelenggarakan hak konstitusinya untuk memilih. Dan ini juga berlaku bagi hak konstitusi warga negara untuk dipiih. Oleh karenanya, baik dari sistem, managemen, elektoral lawnya, dan electoral law enforcementnya harus memberikan garansi terhadap terselenggaranya tahapan pemilu ini termasuk penyelenggaraan tahapan pencalonan ini tidak kemudian merugikan hak konstitusi warga negara dalam menjalankan hak konstitusinya untuk dipilih; Bahwa Ahli menerangkan tujuan penanganan pelanggaran pemilu ini ada 2, pertama, tujuannya untuk memberikan layanan kepastian hukum yang ahli sebutkan tadi tepat cara, tepat prosedur dan tepat waktu, karena ini berkaitan dengan tahapan yang tidak boleh diundur, dan ahli boleh mengatakan bahwa ada 3 kelangkaan dalam proses pemilu ini, pertama adalah kelangkaan waktu, kelangkaan partisipasi dan kelangkaan kepastian hukum. Dan kehadiran Bawaslu dalam melakukan pengawasan ini untuk mengatasi kelangkaan karena kelangkaan kalau menurut teorinya ada konflik karena ada kelangkaan. Oleh karenanya, Bawaslu diberikan tugas dan kewenangan untuk melakukan penanganan pelanggaran agar layanan kepastian hukum diproses. Kalau kita kembali layanan kepastian hukum dibidang apa saja yang mesti dihadirkan oleh Bawaslu, pertama administrasi, kedua pidana, ketiga kode etik. Bahkan terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya yang beririsan dengan pelanggaran pemilu, Bawaslu juga harus memberikan penilaian dan diteruskan kepada instansi yang berwenang untuk memberikan sanksi, terkecuali ada pelanggaran hukum lainnya yang dilaporkan kepada Bawaslu tetapi sama sekali tidak beririsan dengan penyelenggaraan pemilu, maka berdasarkan peraturan Bawaslu No. 7 Tahun 2022 dengan kewenangan melakukan kajian diawal cukup dengan kajian awal diteruskan kepada instansi yang berwenang. Oleh karenya bahwa tujuannya adalah sebetulanya pertama koreksi administrasi, kedua, memberikan sanksi jika ada administrasi penal law artinya ada ketentuan pidana yang diancamkan bagi pelanggaran administrasi terhadap beberapa pelanggaran- pelanggaran administrasi yang dikualifikasi sebagai tindak pidana pemilu dalam UU No. 7 Tahun 2017. Namun kemudian, dalam sistem penegakan hukum pemilu itu tetap menerapkan penanganan pelanggaran administrasi Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 126 dari 154
sebagai primum remedium, pidana itu sebagai ultimum remedium, artinya bahwa harus dibuktikan dulu pelanggaran administrasinya lalu kemudian sanksi pidananya bisa diterapkan. Ahli simpulkan bahwa jenis pelanggarannya itu ada 3, pelanggaran administrasi yang menjadi pelanggaran yang sangat penting untuk tujuan koreksi administrasi, pelanggaran pidana dan pelanggaran etik untuk tujuan punitive jika seandainya ada hal yang bisa diberikan sanksi dimintai pertanggungjawaban pidana dan etik menurut penilaian Bawaslu; Bahwa Ahli menerangkan pelanggaran administrasi kalau merujuk pada UU No. 7 Tahun 2017 dan Perbawaslu No. 8 Tahun 2022 untuk sanksi diskualifikasi hanya untuk pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) berkaitan dengan administrasi. Karena pelanggaran administrasi ini ada pelanggaran administrasi biasa ada juga pelanggaran administrasi TSM. Pelanggaran administrasi TSM itu juga ada 2, ada TSM yang berkaitan dengan money politic dan ada juga pelanggaran administrasi yang non-money politic. Itu kalau pelanggaran administrasi dilakukan secara masif melibatkan struktur pemerintahan, kekuasaan atau struktur penyelenggaraan pemilu. Sebetulnya, kalau kita berbicara sanksi diskualifikasi ini tidak semata-mata hanya pada pelanggaran adminitrasi yang TSM, kalau boleh ahli tegaskan kalau untuk mekanisme penanganan pelanggaran administrasi hanya terhadap pelanggaran TSM saja; Bahwa Ahli menerangkan diskualifikasi ini dapat dilakukan sebagai konsekuensi adanya tindak pidana yang dilakukan oleh peserta pemilu karena terjadi pelanggaran Pasal 280 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 7 Tahun 2017 salah satunya ada politik uang, pokoknya seluruh yang melibatkan aparat, dan Pasal 285 dan Pasal 286 UU No. 7 Tahun 2017, bahwa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena adanya pelanggaran Pasal 280 ayat (1) dapat dijadikan dasar bagi KPU untuk mencoret yang melibatkan calon maksudnya, mencoret yang bersangkutan atau terlapor kalau terbukti di pengadilan, jadi putusan pengadilan itu dijadikan dasar oleh KPU untuk mencoret calonnya dari Daftar Calon Tetap (DCT). Bagaimana kalau yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai daftar calon terpilih? maka menurut poin b nya dapat dijadikan dasar bagi KPU untuk mencoret dari daftar calon tetap, hanya saja ini terbatas pada pelanggaran Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu yang terbukti tindak pidananya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; Bahwa Ahli menerangkan proses pencalonan ini diatur dalam PKPU No. 10 Tahun 2023 dan turunannya, proses pencalonan ini dimulai dari sebuah aktivitas mengumumkan tahapannya, kita ada peraturan KPU No. 3. Lalu kemudian aktivitas proses dimulai dari pengisian SILON, lalu kemudian ada penyerahan dokumen fisiknya kepada KPU kalau kita merujuk ketentuan Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 127 dari 154
peraturan, SILON disini berdasarkan Pasal 29 ini adalah alat bantu, tetapi yang menjadi pokok adalah penyerahan dokumen. Dan jika merujuk dari sistem kerangka hukum yang mengatur tentang pencalonan dan segala termasuk kewajiban-kewajiban yang mengatur dilakukan oleh KPU kewenangannya termasuk tugas-tugasnya maka tidak menjadi sesuatu yang sederhana menyatakan syarat pencalonan atau bahwa syarat calon itu dari status belum memenuhi syarat, lalu kemudian dinyatakan memenuhi syarat. rangkaian-rangkaian verifikasi baik secara Itu artinya administrasi maupun secara faktual, sehingga itu akan berkonsekuensi munculnya hak dan kewajiban konstitusional bagi penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu termasuk bagi peserta pemilu entah dia partai politiknya, entah dia calon anggota DPRnya, atau DPDnya dan itu berkaitan dengan hak dan kewajiban konstitusi dan menurut ahli hubungannya dengan penjelasan ahli sebelumnya tertib tahapan, tertib penegakan hukum berdasarkan kerangka hukum kita saat ini, maka menurut pendapat ahli jika ada persoalan pencalonan yang kemudian dipersoalkan setelah penghitungan suara existing sekarang, kalau misalnya sekarang belum ada penetapan calon terpilih setelah perhitungan suara, maka hampir ahli tidak bisa meyakini ada persoalan yang berkaitan dengan syarat pencalonan dan syarat calon pada pelaksanaan tahapan pemilu. Terlebih lagi jika seandainya tidak ada satu dokumen negara yang namanya laporan hasil pengawasan yang diproduksi oleh pengawas pemilu atau yang diterbitkan oleh pengawas pemilu sebagai Lembaga yang bekerja dibawah sumpah untuk memberikan justifikasi atau disjutifikasi pada saat pelaksanaan tahapan itu berupa temuan maka ahli dapat simpulkan bahwa menurut hemat ahli yang dihadirkan di forum ini mengatakan tidak relevan lagi untuk kemudian dipersoalkan; telah melalui Bahwa Ahli menerangkan terkait dengan rule making, rule application, dan rule ajudication ahli berpendapat bahwa itu berkaitan dengan sistemnya, tata kelolanya managemennya, berkaitan dengan berkaitan dengan administrasi law-nya yaitu (dua) yaitu: pelaksanaan terdiri dari 2 administrasinya hukum administrasinya, tata cara dan mekanismenya dan penegakan hukumnya dan ini memang berpatokan pada 3 prinsip, formal, substansial dan etik; Bahwa Ahli menerangkan mengenai asas pemilu itu sudah diatur yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia lalu ditambah terakhir jujur dan adil. Lalu kemudian ada 11 prinsip penyelenggaran pemilu diantaranya akuntabel, berkepastian hukum, transparan dan lain sebagainya. Asas ini adalah pengetahuan dasar, langsung itu memastikan bahwa sistem, managemen dan perlindungan-perlindungan hukum menjamin hak warga negara dapat secara langsung baik memilih ataupun dipilih. Umum, pemilu ini tidak boleh bersifat ekslusif, harus inklusif, jadi tidak boleh satupun ada produk hukum yang diterbitkan lalu kemudian mengesampingkan hak-hak politik, hak-hak Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 128 dari 154
konstitusi warga negara untuk dapat memberikan partisipasinya baik dari sisi sebagai pemilih maupun dari sisi sebagai pihak yang dipilih. Bebas, pemilu ini tidak boleh ada dibawah tekanan, tidak boleh ada hal yang mempengaruhi pemilih maupun calon, termasuk pemilih dalam menentukan preferensinya apakah itu menggunakan kekuatan pendanaan, apakah itu menggunakan kekuatan kekuasaan, oleh karena itu kerangka hukum pemilu itu sudah diatur, kampanye itu diatur supaya adil negara juga terlibat disana untuk menyiapkan anggarannya agar seluruh calon itu bisa menyelenggarakan kampanye untuk mempengaruhi preferensi pemilihnya. Intinya adalah dalam sebuah kerangka hukum pemilu itu kita harus menciptakan pemilu bahwa dalam pemilu di Indonesia tidak boleh ada calon yang lebih kaya dari calon yang lain, tidak boleh ada calon yang lebih berkuasa dari calon yang lain, oleh karenanya diatur ada pembatasan-pembatasan pelaksanaan kampanye, ada pembatasan-pembatasan pelibatan data, pembatasan kekuasaan, bahkan tidak ada toleransi pun sebetulnya terhadap pelibatan-pelibatan itu, karena itu berkaitan dengan bebas. Rahasia ini luas yang selalu dimaknai kerahasiaan itu sebetulnya hanya terbatas bahwa tidak ada satu pihak pun yang membocorkan pilihan-pilihannya orang, tetapi ada hal yang memang juga berkaitan dengan kerahasiaan-kerahasiaan. Coba dibayangkan dalam sebuah proses pencalonan misalnya, ada beberapa data-data yang bersifat pribadi yang berdasarkan UU ITE dengan segala pertimbangan filosofinya itu mesti dilindungi kerahasiaannya dan ini juga mesti dijaga karena KPU ini menerima harta kekayaan, data tentang Kesehatan, alamat, NIK, dan lain sebagainya yang bisa berhubungan. Kemudian Jujur, ini biasanya hanya diperuntukan bagi penyelenggara pemilu. Tetapi substansinya sebetulnya semua pihak harus jujur dalam menyelenggarakan pemilu. Okelah kalau kita bebicara jujur standar kejujuran itu sudah diatur dalam UU Pemilu bahkan diatur dalam penyelenggara pemilu No. 2 Tahun 2017 tentang standar perilaku etik bagi KPU, tapi kejujuran bagi peserta pemilu juga itu mesti dikawal melalui UU, anggap saja itu tidak boleh menggunakan segala macam, tidak boleh mengelabui pemilih atau calon pemilih. Kemudian Adil, ahli bisa mengatakan dengan segala kebijaksanaan dan kemuliaan ketua dan anggota Bawaslu Kota Kendari hari ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan pemilu melalui sarana penegakan hukum karena berdasarkan kerangka hukum pemilu yang ada bahwa kehadiran Bawaslu itu tidak semata-mata menegakkan hukum, tetapi menegakkan keadilan, terkadang dari sisi formalitas ada hal-hal yang berpotensi merugikan seorang warga negara baik dalam rangka dia sebagai calon maupun dia sebagai pihak pemilih, secara prosedur tetapi secara substansial terancam hak konstitusnya cuma karena persoalan formalitas, oleh karenanya sarana penyelesaian sengketa dalam konteks menyelesaikan problem keadilan pemilu dalam rangka calon hak dipilih dan saran penanganan pelanggaran adminitrasi yang jauh lebih umum lagi itu sarana yang dipilih sebagai bentuk konsensus nasional ini adalah sarana yang dipilih oleh pembuat UU untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pemilu sebagai Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 129 dari 154
sarana penyelesaian konflik pemilu ini karena menurut ahli pemilu itu adalah konflik oleh karenanya hukum pemilu dan penyelenggaranya itu dan segala kewenangan yang diberikan kepadanya secara atributif melalui UU yang ada itu sebetulnya juga menjadi sarana pengendalian konflik pemilu; Bahwa Ahli menerangkan secara administratif berkaitan dengan prosedur, mekanisme dan tata cara yang teknis-teknis itu dalam rangka tertib pelaksanaan administrasi itu seharusnya selesai pada saat proses pencalonan itu karena disana KPU tidak bekerja secara sepihak, disana ada Bawaslu dan juga masyarakat untuk bisa menyampaikan sanggahan berkaitan dengan syarat calon, bahwa tidak semudah membalikkan telapak tangan sebuah administrasi itu dinyatakan memenuhi syarat, oleh karenanya standing ahli dihadirkan disini bahwa ahli sepandapat dengan standing-nya Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap perkara hasil pemilu baik presiden, bahwa MK menghargai Lembaga lain untuk menyelesaikan persoalan itu. Pertanyaan ahli, apakah pada saat pelaksanaan tahapan pencalonan ada temuan atau ada informasi awal yang kemudian pada proses penelusuran atau ada temuan yang kemudian berujung pada sebuah proses penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu saat itu? Menurut pengetahuan ahli berdasarkan Perbawaslu No. 8 Tahun 2022 salah satu alat bukti yang digunakan dalam penanganan pelanggaran adminitrasi itu adalah pengetahuan majelis, pengetahuan majelis itu juga dimaknai sebagai laporan hasil pengawasan, laporan hasil pengawasan yang ahli selama ini tempatkan sebagai dokumen negara yang merekam seluruh aktivitas tahapan yang sedang berjalan pada saatnya, sepanjang itu dilakukan pengawasan dengan baik oleh pengawas pemilu dan itu menjadi rujukan oleh semua pihak, dan ahli termasuk orang yang menghormati kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu dengan seluruh produk-produk hukum baik yang berkaitan hal lain, termasuk yang berkaitan dengan layanan kepastian hukumnya; Bahwa Ahli menerangkan kalau kita melihat secara holistik dari sisi prosedur tadi hasil pengawasan ada tidak? Tetapi ahli bukan pada kapasitas mau menyimpulkan disini, lalu kemudian pada saat itu ada persoalan tidak? Lalu kemudian keputusan akhirnya KPU itu apakah memenuhi syarat (MS) atau lalu kemudian belakangan ada yang tidak memenuhi syarat (TMS), persoalkan, boleh ahli katakan bahwa atas nama kepastian hukum semua harus ada ujungnya, oleh karenanya PKPU No. 7 menjelaskan dalam klausul di salah satu pasalnya bahwa salah syarat formil sebuah laporan itu dilihat dari waktu diketahuinya oleh pelapor, diketahui ini seharusnya kita lihat dari prinsip-prinsip dan asas hukum yang lain, diketahui itu dalam kerangka apa, terhadap sesuatu yang sudah diketahui oleh umum, dalam konteks penerapan asas notoir veiten ahli kira tidak perlu lagi semua orang tahu. Misalnya, semua orang tahu saya tamat SD karena tidak mungkin saya diterima di SMA, saya tidak perlu lagi dipersoalkan hal-hal yang diketahui oleh umum, Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 130 dari 154
termasuk kalau ada orang yang mau melihat, kapan tahapan itu dilaksanakan, kapan verifikasi administrasinya dilakukan, kapan verifikasi faktualnya dilakukan, kapan diberikan ruang kepada masyarakat untuk memberikan tanggapannya. Ahli kira itu sudah selesai, terlebih lagi bahwa kalau menurut ahli bahwa ada sistem yang bekerja di KPU untuk tadi PKPU No. 10 Tahun 2023, ada sistem yang bekerja di Bawaslu untuk mengontrol semuanya. Ahli berharap sekali dengan tidak mendahului fakta, bahwa memang ada persoalan disini tetapi kalau ini betul-betul terjadi sesuatu hal yang sangat fatal, namun satu dan lain hal menurut pengalaman dan pengetahuan hukum formal yang ahli miliki itu tidak mungkin lagi, kecuali ada ternyata ada informasi bahwa si Fulan itu menggunakan ijazah palsu. Ada putusan pengadilan mengenai ijazah palsu sebelum penetapan daftar calon tetap, maka yang bersangkutan tidak ditetapkan dalam daftar calon tetap. Ada putusan pengadilan yang mengatakan si Fulan itu menggunakan ijazah palsu berdasarkan keputusan pengadilan sebelum ditetapkan sebagai calon terpilih, maka yang bersangkutan dianulir atau setelah ditetapkan sebelum pelantikan dianulir karena ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap berkaitan dengan itu sampai disitu rezim UU Pemilu bekerja untuk meluruskan itu, setelahnya bahwa tidak mungkin juga ada kemudian ijazah palsu, karena itu diluar daripada pengetahuan penyelenggara pemilu karena bukan dia yang mengetahui tapi kalau proses verifikasi dan sebagainya menurut ahli tidak ada masalah, tetapi kalau ijazah palsu ini dokumen palsu yang dibuat tanpa sepengetahuan orang yang menerima dan tidak ada, ahli kira itu ada batasan- batasannya. Bahwa ahli menjelaskan ini juga berkaitan dengan anggota DPR yang sudah dilantik lalu kemudian terbukti dia menggunakan dokumen palsu atau ijazah palsu, maka dia dinyatakan tidak bersyarat lagi karena syarat pencalonan itu mutatis-mutandis sebagai syarat penetapan calon terpilih. Syarat calon terpilih juga mutatis-mutandis sebagai syarat menjadi anggota DPR, sehingga kalau tiba-tiba orang sudah dilantik sebagai anggota DPR kemudian tiba-tiba dicabut keanggotaannya, tiba dia mengundurkan diri, tiba-tiba meninggal, ada putusan pengadilan dicabut haknya atau menggunakan dokumen palsu, maka dia juga bisa diganti tetapi tidak lagi menggunakan rezim hukum pemilu, tetapi menggunakan rezim pemerintahan dalam negeri. Tetapi hal-hal yang berkaitan dengan teknis, verifikasi dan lain sebagainya ahli rasa tidak mungkin lagi, kalau kita geledah PKPU No. 10 Tahun 2023 itu tidak ada lagi. Kalau kita geledah Perbawaslu No. 7 dan 8, utamanya Perbawaslu No. 7 Tahun 2022 membatasi persoalan-persoalan itu; Bahwa Ahli menerangkan terkait sejak kapan syarat calon itu tidak lagi dilekatkan pada seseorang, ahli berpendapat bahwa kalau melihat PKPU No. 10 Tahun 2023 bahwa KPU itu memberikan ruang bagi partai politik untuk mengisi SILON, lalu kemudian calon ini tentunya yang melekat pada dia Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 131 dari 154
syarat calonnya bukan syarat pencalonannya. Berkaitan dengan itu, maka untuk melengkapi atau meyakinkan penyelenggara pemilu bahwa dia bersyarat sebagai calon anggota DPR kan menurut tata kerjanya melalui partai politiknya, pertama apa yang harus dilakukan oleh partai politk? Dia harus mengisi SILON dulu. Lalu kemudian dia menyerahkan dokumen fisiknya. Di SILON dokumen fisik akan diperiksa biasanya disitu muncul namanya belum memenuhi syarat dan lain sebagainya, lalu kemudian dilakukanlah verifikasi faktual dan lain sebagainya; Bahwa Ahli menerangkan berkaitan dengan ijazah, laporan harta kekayaan, berkaitan dengan syarat calon, tidak mungkin memverifikasinya kepada partai politiknya pasti memverifikasi faktualnya kepada yang bersangkutan. Pengalaman yang biasanya kita temukan pada saat melakukan pengawasan, fisiknya masuk ke KPU, diverifikasi secara manual oleh KPU, dan KPU menyatakan memenuhi syarat, tapi SILON ini tidak berubah, tidak dilakukan perubahan oleh partai politiknya. Ini pengalaman ahli menjadi Bawaslu, dan ini pernah ahli alami di SILON tidak diperbaiki tetapi fisiknya ada, lengkap dan ada dan kemudian menjadi dasar bagi KPU menyatakan MS. Lalu kemudian yang menjadi pertanyaannya mana yang kita mau pilih apakah manual atau SILON? Pasal 29 itu SILON itu alat bantu, mengapa mesti menggunakan alat bantu? Ahli juga membayangkan kalau tidak ada SILON itu setengah mati karena mesti membuka gudang dan mencari berkas-berkas, tapi kalau ada SILON itu tinggal main klik-klik saja, tetapi SILON itu tidak menjadi syarat mutlak, tetap mengacu pada isi; Bahwa Ahli menerangkan mengenai tanggungjawab calon itu sebatas pada pada saat pencalonan dan dia serahkan, apakah calon itu sudah menyerahkan selesai. Kemudian, tugasnya KPU melakukan verifikasi, hanya sebatas itu. Selanjutnya KPU yang mengumumkan apakah memenuhi syarat atau tidak; Bahwa Ahli menerangkan terkait dengan adanya kelalaian verifikasi oleh KPU tetapi diketahui setelah selesainya masa pungut hitung ahli berpendapat bahwa persoalan ini harusnya telah selesai karena ada kepastian hukumnya dan salah satu bentuk kepastian hukumnya ahli tahu, Bawaslu tahu apa yang terjadi, bahwa hari ini Bawaslu menerima laporan karena Bawaslu tidak satupun ketentuan yang membatasi Bawaslu untuk menolak laporan hanya pada tanggal sekian batasnya menerima laporan penanganan pelanggaran administrasi, dan ahli juga tidak boleh berpretensi termasuk hal-hal lain apa tujuannya. Yang pasti hari ini Bawaslu sudah menjalankan tugasnya dengan baik menerima, memeriksa nanti mengkonstituir memberikan hukumnya seperti apa. Ahli meyakini bahwa semua pihak tidak ada yang punya niat baik dalam penyelenggaraan pemilu ini semua tujuannya untuk menemukan kebenaran; Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 132 dari 154
Bahwa Ahli menerangkan ahli tidak bisa memberikan pretensi Bawaslu kedepan akan memutus apa, yang jelasnya hari ini Bawaslu bersidang karena memang tidak ada ketentuannya yang melarang. Ahli memberikan analogi begini, dibeberapa tempat ada rekomendasi pemungutan suara ulang yang keluar pada tanggal 22, kenapa di hari terakhir di UU Pemilu di hari ke-10 keluar, tetap Bawaslu keluarkan dan kemudian KPU tidak menindaklanjutinya, apakah Bawaslu salah? Ahli mengatakan tidak ada juga ketentuan yang membatasi Bawaslu untuk mengeluarkan rekomendasi, lalu kemudian apakah dengan KPUnya tidak menindaklanjuti ahli juga tidak ada dasar KPU tidak menindalanjuti berdasarkan ketentuan hukum dan penalaran hukum yang fakta-fakta yang ada. Oleh karenanya ahli bisa wajar berdasarkan mengatakan bahwa kalau diterima laporannya itu bagian dari pelayanan yang diberikan oleh Bawaslu, kalau berkaitan dengan apa yang mesti diputuskan itu menjadi kewenangan dari Bawaslu Kota Kendari; Bahwa Ahli menerangkan seseorang yang dibebankan syarat lalu kemudian diserahkan tapi satu dan lain hal dia dinyatakan ada tidak masuk di SILON dan sebagainya, itu kan faktor diluar dari dirinya, kalau ahli boleh mengatakan banyak hal yang bisa terjadi karena memang semua ada batasan-batasannya, karena bisa saja dikemudian hari dipersoalkan di luar tahapannya itu tidak ada yang sempurna dan ini akan menjadi preseden buruk SILON masih terbuka umpamanya, lalu kemudian sengaja dihilangkan, dicopot dan sebagainya itu bisa saja terjadi. Sehingga ahli meyakini bahwa apa yang sudah dilakukan oleh KPU itu sudah harus dihormati; Bahwa Ahli menerangkan mengenai keaslian ijazah itu ada mekanismenya di peraturan KPU, lalu kemudian ada kelalaian ada kesalahan dan lain sebagainya yang dilakukan orang lain, maka prinsip keadilan pemilu itu tidak boleh merugikan pihak calon, apa lagi kesalahan itu atau keadaan itu yang tidak bisa di luar dari faktor dirinya, makanya dari awal ahli mengatakan, mekanisme penangnaan pelanggaran ini harus mewujudkan keadilan pemilu juga baik sebagai pemilih maupun nanti sebagai yang dipilih, dan itu juga menjadi filosofi hadirnya kewenangan penyelesaian sengketa. Ilustrasinya, apakah adil bagi calon setelah pemilu baru dipersoalkan? Jika seandainya pada saat itu KPU menyatakan tidak memenuhi syarat, dan KPU pada akhirnya calon ini atau partai politiknya dinyatakan TMS dan tidak ditetapkan sebagai peserta pemilu. Berdasarkan kerangka hukum penegakan keadilan hukum dan keadilan pemilu yang ada di buku keempat UU Pemilu ada upaya hukum yang bisa dilakukan oleh peserta pemilu dan warga negara yang akan menggunakan hak konstitusi sebagai calon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa. Menurut pengalaman ahli mengadili sengketa dan memutus sengketa salah satu pertimbangan adalah pertimbangan keadilan. Bahwa ada seseorang warga negara yang kemudian tidak memenuhi kualifikasinya secara formal, tetapi secara mateiil dia, ada seseorang yang Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 133 dari 154
sebetulnya sudah lulu SMA, tetapi pada saat pencalonan karena ada kekuatan diluar pada dirinya ada orang yang tidak mau tanda tangan pengesahan ijazahnya, sehingga ijazah itu tidak disahkan, lalu kemudian dia tidak ditetapkan sebagai calon, lalu kemudian ajukan sengketa. Kalau kemudian tetap di tolak apakah ini adil? Apakah kita sukses menyelenggarakan pemilu yang substansial, apakah kita tidak lebih dari prosedural yang kita sukses lakukan di pemilu sebelum zaman reformasi? Hal-hal semacam ini kemudian menjadi warning bagi kita semua, ini kasusnya sama juga terhadap calon yang harus mundur, tetapi proses pengunduran dirinya dipersulit, dan itu harusnya sudah selesai ditahapannya dan kalau pun tidak selesai dan ditolak ada sengketa, kalau ditemukan oleh Bawaslu, maka Bawaslu harus menyelesaikan melalui proses yang seperti ini. Kalau tidak, lalu KPU menyatakan tidak memenuhi syarat tidak ditetapkan sebagai ini ada ruangnya. Bagi warga negara yang berstatus pengurus partai politik atas nama partai politiknya, ada ruangnya bagi warga negara yang berstatus calon anggtoa DPR, DPD, DPRD dan pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk mengajukan sengketa. Sengketa ini orientasinya keadilan pemilu kalau menurut ahli. Putusan sengketa bisa keluar daripada prosedur, oleh karenanya jika seandainya ada kesalahan administrasi; Bahwa ahli menerangkan, sidang yang digelar ini bisa memerintahkan penyempurnaan administrasi terbatas pada orang ini ada ijazahnya tidak, ijazahnya sah atau tidak, kalau tidak KPU lengkapi supaya dia itu tidak boleh dinyatakan bahwa dia itu ada anggota DPR di kota tidak berijazah, jadi tinggal disetor saja ke KPU karena sebelumnya dia tidak terpenuhi cuma karena persoalan-persolan prosedur atau bahkan diluar dari dirinya, lupa di upload, lupa diserahkan ke KPU, atau KPU-nya yang lalai atau lain sebagainya tetapi intinya dia punya ijazah; Bahwa Ahli menerangkan terkait tidak dimasukannya ijazah seandainya terjadi diawal mestinya menjadi itu menyatakan belum memenuhi syarat, kalau pun ternyata tidak bisa dipenuhi karena faktor diluar dari dirinya sendiri maka KPU wajib menyatakan tidak memenuhi syarat dengan keluarnya keputusan-keputusan KPU tidak memenuhi syarat maka itu ada kepastian hukum, karena hadirnya maka ada ruang bagi untuk mengajukan sengketa, kan orang tidak mungkin keluar sengketa, mengajukan sengketa supaya bisa ditilik kembali dari sisi penerapan keadilannya; temuan Bawaslu dan seharusnya KPU Bahwa Ahli menerangkan bagaimana jika ada temuan Bawaslu pada saat proses pencalonan? ahli menegaskan proses pencalonan itu mulai dari pendaftaran sampai penetapan DCT, kalau ahli mencermati berarti masih tahapan pencalonan atau bahkan setelah penetapa pencalonan DCT, Dami, ada temuan Bawaslu, pada saat itu Bawaslu masih relevan untuk memeriksa, Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 134 dari 154
menerima laporan atau temuan. Bawaslunya akan melihat aspek-aspek kepastian hukum dan keadilannya. Jika ada ketidakterpenuhan administrasi yang bisa dimaknai sebagai pelanggaran administrasi berdasarkan peraturan Bawaslu No. 5 maka sesungguhnya Bawaslu itu harus memberikan saran perbaikan tidak harus melulu melalui persidangan. Penerapan keadilan pemilu itu betapa tidak adilnya seseorang dihukum karena kesalahan yang harus terjadi bukan karena faktor dari dalam dirinya, tapi faktor dari luar. Betapa tidak adilnya juga hukum pemilu ini kalau ada orang yang kemudian ditolerir atas kesalahan tapi karena faktor dalam dirinya sengaja dia lakukan, menyadari dirinya tidak bersyarat dan tetap ngotot. Bawaslulah yang harus menilai, kerangka penegakan hukum pemilu kita sudah memberikan ruang- ruang penegakan hukum dan keadilan pemilu sebagai perwujudan pemilu yang substansial untuk menyandingkan antara demokrasi dan nomokrasi dalam penyelenggaraan demokrasi di Indoensia; Bahwa Ahli menerangkan ketika syarat calon salah satunya tidak terpenuhi dan telah keluar spesimen surat suaranya, ahli berpendapat bahwa itu tidak dimungkinkan lagi dilakukan pencoretan karena KPU sudah mengeluarkan produk dan sudah ada namanya di dami, sudah dicetak suaranya dan ditetapkan daftar calon tetap dan itu sudah menjadi rujukan untuk pembuatan; Bahwa Ahli menerangkan seharusnya tidak boleh ada dami sebelum ada DCT yang ditetapkan; Bahwa Ahli menerangkan semua hal ikhwal yang berkaitan dengan persoalan- persoalan pencalonan yang sebetulnya sudah tidak relevan lagi dipersoalkan, melalui penegakan hukum pemilu sengketa proses, menurut hemat ahli kalau ingin mewujudkan yang relevan dengan Sabu Raijua seharusnya pelapor melaporkan ke Mahkamah Konstitusi juga agar mendapatkan putusan yang sama jika seandainya dianggap relevan. Hanya saja catatan ahli, putusan MK mengenai Sabu Raijua itu berada diluar dari hukum acara MK, karena proses penerimaan laporan itu sudah selesai lalu kemudian kasus itu menguat. Tapi terobosan yang dilakukan oleh MK itulah segala kewenangan konstitusi yang dimilikinya karena jabatan Gubernur, Bupati, Walikota, DPR, dan Presiden itu jabatan ketatanegaraan dan produk yang berkaitan dengan hak pilih dan dipilih, entah dia DPT atau DCT, dia perolehan suara dan penetapan calon terpilih itu adalah produk administrasi tata negara yang memang menjadi kewenangan MK untuk diputus diakhir; Bahwa berkenaan dengan ketentuan Pasal 12 huruf c PKPU 10/2023 yang menentukan syarat calon anggota DPRD yaitu harus memiliki ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah, ahli berpendapat terkait dengan syarat tersebut kita harus melakukan penafsiran secara sistematis, kita lihat juga Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 135 dari 154
aturan-aturan lain yang mengatur tentang hal tesebut. Ahli menyatakan tidak bisa menjawab terkait apakah dokumen lain selain ijazah dapat digunakan atau tidak. Sebab jangan sampai diterjamahkan karena kalau di KPU biasanya mentolerir, misalnya jika tidak ada dokumen ini maka bisa menggunakan ini... ini...ini.., oleh karenanya dalam Pasal 12 PKPU 10/2023 itu adalah limitatif sepanjang aturan lain itu tidak mengatur mengenai terjemahan ijazah dan surat keterangan pengganti ijazah; Bahwa ahli berpendapat ketentuan mengenai syarat ijazah dan surat keterangan pengganti ijazah sebagaimana ketentuan Pasal 12 huruf c berlaku secara limitatif sepanjang tidak ada aturan-aturan lain yang mengatur hal tesebut; Bahwa ahli berpendapat KPU seharusnya bisa melakukan penafsiran terhadap bentuk ijazah dan surat keterangan pengganti ijazah. Namun terhadap ketentuan ijazah itu, jika dalam ketentuan PKPU 10/2023 menentukan ijazah SMA maka yang berlaku itu adalah ijazah SMA bukan ijazah SD atau SMP; Bahwa terhadap ketentuan Pasal 12 huruf C PKPU 10/2023 yang memuat syarat fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah harus dilegalisir, ahli berpendapat legalisir ijazah sangatlah penting bagi orang yang memiliki ijazah dan bagi KPU dalam hal melakukan verifikasi terhadap syarat legalisir tersebut; Bahwa ahli berpendapat fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah yang tidak di legalisir tidak dapat dikatakan sah sebagai syarat calon sebagaimana ketentuan Pasal 12 huruf C PKPU 10/2023. Olehnya itu jika dalam verifikasi awal ditemukan ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah yang tidak dilegalisir maka KPU harus menyatakan syarat calonya Belum Memenuhi Syarat (BMS). Sehingga ada kesempatan bagi calon untuk memperbaiki; Bahwa terhadap Keputusan KPU Nomor 352 tahun 2023 tentang Pedoman Teknis khususnya terkait dengan syarat legalisir ijazah bagi sekolah yang telah ditutup maka legalisirnya dilakukan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan di tingkat provinsi, ahli berpendapat ketentuan tersebut secara limitatif sepanjang tidak ada aturan secara sistematik yang membolehkan hal lain; Bahwa ahli berpendapat Silon adalah alat, jadi alat itu adalah sarana yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan. Tetapi, Silon bukannya satu- satunya cara yang membuat pekerjaan itu selesai. Kalau misalnya alat tersebut ada masalah atau terdapat masalah dalam pengoperasiannya. Maka sebagai alat bantu sepanjang tidak bertentangan dengan dokumen yang ada Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 136 dari 154
maka dibolehkan. Mengapa saya katakan alat bantu karena ini memudahkan bagi KPU untuk melakukan pemeriksaan dan pengecekan kelengkapan dengan mudah, tidak harus membuka fisik dan lain sebagainya seperti tempo dulu; Bahwa ahli berpendapat KPU seharusnya berpatokan pada dokumen fisik, bukan terhadap dokumen yang diupload ke Silon. Sebab silon adalah alat bantu, seperti yang ahli katakan tadi misalnya dokumen fisik sudah di verifikasi tetapi lupa diperbaiki silonnya; Bahwa ahli berpendapat berkaitan dengan penanganan pelanggaran administrasi pemilihan umum, itu berpedoman pada Perbawaslu 8 tahun 2022, dan mekanisme penerimaan laporannya berpedoman pada perbawaslu nomor 7 tahun 2022; Bahwa ahli berpendapat dalam Perbawaslu 8/2022 pihak yang dapat menjadi pelapor adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu dan Pemantau Pemilu; Bahwa ahli berpendapat jika ada 2 (dua) undang-undang yang mengatur hal yang sama dengan perlakuan yang berbeda, pertama dalam UU Pilkada itu dibatasi adalah warga negara yang memilik hak pilih di daerah tersebut misalnya terjadi pelanggaran pilkada di Kota Kendari, maka yang dapat melakukan laporan adalah warga Negara yang memiliki hak pilih di kota kendari. Dan kalau di UU Pemilu kita tidak temukan ada pembatasan warga Negara yang mempunya hak pilih bisa melakukan laporan. Sehingga kita melihat UU Pemilu, sepanjang dia adalah warga Negara yang memiliki hak pilih; Bahwa ahli berpendapat mengenai pelanggaran pemilu tidak berhubungan dengan adanya kerugian langsung. Jadi dalam UU Pemilu berkaitan dengan Pelanggaran Pemilu, entah Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Kode Etik dan Pelanggaran Pidana, itu masuk dalam hukum formil dimana kepentingan Negara melalui aparaturnya termasuk partisipasi warga Negara agar sadar hukum, diberikan ruang untuk melaporkan hal tersebut. Hal yang berbeda terhadap sengketa, karena sengketa itu berkaitan dengan keputusan KPU yang mengakibatkan kerugian langsung bagi calon atau bakal calon. Jadi dalam konteks penanganan pelanggaran pemilu itu tidak menggunakan terminologi kerugian langsung dialami oleh negara, ada kepentingan negara untuk menegakan hukumnya melalui aparaturnya dan partisipasi masyarakat; Bahwa ahli berpendapat yang menjadi pihak terlapor adalah, Partai Politik, Calon Anggota DPR, Calon Anggota DPD, Calon Anggota DPRD Povinsi, Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 137 dari 154
dan Komisi Pemilihan Umum RI, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sampai pada Kelompok Pemungutan Suara baik dalam negeri maupun luar negeri; Bahwa ahli berpendapat Perbawaslu 8/2023 tidak terbatas pada pelanggaran administrasi biasa, tetapi diatur juga pelanggaran administrasi TSM. Misalnya pelanggaran administrasi TSM yaitu politik uang, itukan dilakukan oleh Peserta Pemilu entah itu calonnya atau partai politiknya. Jadi itulah alasan mengapa calon anggota legislatif juga ditarik menjadi salah satu terlapor dalam penanganan pelanggaran administrasi sebagaimana Perbawaslu 8/2023; Bahwa ahli berpendapat ditariknya KPU sebagai terlapor dalam Perbawaslu 8/2023 dikarenakan KPU sebagai penyelenggara administrasi pemilihan umum yang berpotensi melakukan pelanggaran administasi entah itu akibat kesengajaan atau kelalaian; Bahwa ahli berpendapat yang menjadi pedoman dalam hal pencalonan dalam pemilihan umum tahun 2024 adalah PKPU 10/2023 dan Petunjuk Teknisnya yang termuat dalam Surat Keputusan KPU Nomor 352 tahun 2023; Bahwa ahli berpendapat satuan pendidikan adalah sekolah yang mengeluarkan ijazah atau surat keterangan ijazah; Bahwa ahli berpendapat terkait dengan legalisir yang jika sekolahnya sudah tutup atau sekolah di merger maka itu ada aturannya yaitu legalisirnya ke Dinas pada tingkat Provinsi sebab Sekolah Menengan Atas (SMA) dibawah naungan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi; Bahwa ahli berpendapat seseorang yang sudah terpilih menjadi anggota legislatif harus terpenuhi syaratnya menjadi anggota legislatif. Karena tidak ada orang yang boleh tercetak namanya dalam Surat Suara kalau tidak ada namanya dalam Daftar Calon Tetap, dan tidak ada namanya dalam daftar calon tetap kalau tidak pernah dilakukan verifikasi secara faktual dan tidak ada verifikasi secara faktual kalau tidak ada verifikasi administrasi kalau tidak ada dokumen administrasi yang disetorkan baik secara fisik maupun dengan bantuan silon; Bahwa ahli berpendapat putusan bawaslu itu sifatnya adalah korektif, sedangkan putusan punitif adalah putusan Pidana dan Putusan DKPP; Bahwa ahli berpendapat dalam Pasal 73 Perbawaslu 8/2022 ada pilihan- pilihan diktum putusan. Terhadap pelanggaran administrasi bisa saja dimintakan untuk melakukan perbaikan administrasi terbatas pada titik titik Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 138 dari 154
titik berdasarkan fakta yang ada. Serta bisa saja bawaslu melalui putusan koreksi administrasi itu bawaslu harus memperhatikan prinsip hukum dan keadilan. Artinya putusan bawaslu tidak bisa membebankan derita bukan dari faktor yang ada dalam dirinya sehingga atas nama keadilan pemilu itu menjadi pertimbangan-pertimbangan bawaslu. Jadi kesimpulannya tidak boleh ada calon yang tidak ada ijazahnya tetapi ijazahnya itu tidak sampai ke KPU bukan dari faktor dirinya, disitulah tantangan bagi Bawaslu untuk mewujudkan keadilan pemilu; Bahwa ahli berpendapat ruang perbaikan tersebut dilakukan pada sesuatu yang dianggap salah. Contohnya, ada dokumen yang tidak disahkan tetapi fakta persidangan sudah dilakukan upayah, tetapi dihalang-halangi, oleh karennya Bawaslu harus mengkongkritkan diktumnya, melakukan perbaikan terbatas pada titik...titik...titik, dan itulah yang harus dilakukan oleh KPU. Kan tidak benar ada calon yang tidak ada ijazahnya maka diperbaiki itu; Bahwa berkenaan dengan ilustrasi yang dipertanyakan oleh penasehat hukum pelapor yaitu : "bagaimana jika setelah adanya putusan bawaslu yang memerintahkan KPU untuk memberikan ruang terhadap caleg untuk melangkapi berkas administrasi, misalnya ijazah, namun ternyata dalam prosesnya celeg tersebut tidak bisa melengkapi dokumen ijazah yang dimaksud karena saat mau melakukan legalisir ijazah di dinas pendidikan provinsi yang bersangkutan tidak terdata sebagai peserta ujian, itu bagaimana hukumnya?" Bahwa terhadap hal tersebut ahli berpendapat yang berkaitan dengan keabasahan dan keaslian itu di uji melalui pembuktian yang tidak benar ada mekanismenya. Makanya berkaitan dengan dokumen-dokumen palsu itu mekanismenya di peradilan pidana; Bahwa ahli berpendapat tidak satupun ketentuan yang memberikan kewenangan bagi bawaslu untuk membuktikan adanya peristiwa pidana. Namun satu dan lain hal ada dinamika dalam persidangan yang bisa dimaknai sebagai tindak pidana pemilu, maka bawaslu tentunya akan melakukan penelusuran yang nantinya apakah ditindak lanjuti sebagai temuan atau tidak. Sedangkan proses administrasinya tetap berjalan dan bawaslu tetap akan memutus perkara tersebut; Bahwa ahli berpendapat ditetapkan sebagai calon terpilih, adalah warga negara yang memenuhi syarat atau masih memenuhi syarat. Orang yang dinyatakan sah menjadi anggota DPR adalah orang yang masih memenuhi syarat, satu dan lain hal ketika dia tidak lagi bersyarat karena satu dan lain hal maka itu ada mekanismenya dalam UU Pemilu untuk mengganti calon Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 139 dari 154
terpilih. Dan jika sudah dilantik dan ada syarat nya yang tidak terpenuhi maka itu menggunakan mekanisme Penggantian Antara Waktu; Bahwa ahli berpendapat dalam setiap tahapan pemilu, bawaslu harus melakukan pangawasan. Berkaitan dengan verfikasi administrasi bawaslu harus melakukan pengawasan langsung dan melekat; Bahwa ahli berpendapat putusan pengadilan seharusnya atas hasil vefikasi administrasi yang sebelumnya dilakukan. Misalnya putusan pengadilan untuk membenarkan dokumen calon. Artinya untuk menyempurnakan dokumen sebelumnya ahli menyatakan itu tidak ada masalah; Bahwa terhadap hal-hal teknis ahli tidak bisa menerangkan khusus terkait dengan muatan maksimal muatan dokumen yang diupload di Silon; Bahwa ahli menerangkan terkait dengan pembuktian dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu, hampir sama standarnya dengan Pembuktian Hukum Administrasi Negara; Bahwa ahli menerangkan khusus untuk pembuktian dalam penyelsaian pelanggaran administrasi pemilu adalah minimal 2 (dua) alat bukti dan satu keyakinan yang harus dijelaskan dengan reasoning. Menimbang bahwa pihak Pelapor, Terlapor I, dan Terlapor II telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada hari Jum"at, tanggal 03 Mei 2024. 13. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA Kronologis/Fakta-Fakta Persidangan 1. Bahwa KPU Kota Kendari membuka Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Kendari pada masa Pengajuan Dokumen Administrasi Syarat Bakal Calon Anggota DPRD oleh Partai Politik yaitu dari tanggal 01 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023; 2. Bahwa pada masa pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Kendari, Partai Nasdem Kota Kendari mengajukan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Kendari, salah satu diantaranya adalah La Ami (Terlapor II) sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kota Kendari Daerah Pemilihan Kendari (Kecamatan Kendari-Kecamatan Kendari Barat) Nomor Urut 2; Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 140 dari 154 II
3. Bahwa setelah dilakukan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Kendari, maka dilakukan proses Verifikasi Adminitrasi Syarat Calon oleh KPU Kota Kendari dari tanggal 15 Mei tahun 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni tahun 2023 Hasil verifikasi administrasi a quo lalu dituangkan dalam Berita Acara 1077/PL-01.04.BA/7471/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu 2024 tanggal 23 Juni Tahun 2023; 4. Bahwa hasil Verifikasi administrasi dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu 2024 menunjukkan bahwa Terlapor II masih dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS). Status BMS diberikan terkait dokumen Surat Pernyataan Bakal Calon menggunakan formular Model BB Persyaratan dengan keterangan "terdapat data ganda pada Partai PKB" dan dokumen foto copy ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah Aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah Aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang dengan keterangan "dokumen harus hasil pindai terhadap foto copy ijazah dan dilegalisasi"; 5. Bahwa selanjutnyan KPU Kota Kendari membuka perbaikan dokumen pada masa pengajuan perbaikan dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada tanggal 26 Juni Tahun 2023 Sampai dengan tanggal 09 Juli Tahun 2023; 6. Bahwa setelah dilakukan pengajuan perbaikan dokumen pada masa pengajuan perbaikan dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, maka dilakukan proses Verifikasi Adminitrasi perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon oleh KPU Kota Kendari dari tanggal 10 Juli Tahun 2023 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2023 Hasil verifikasi administrasi perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon a quo lalu dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 1239/PL.01.04-BA/7471/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, tanggal 31 Juli Tahun 2023; Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 141 dari 154
7. Bahwa hasil Verifikasi administrasi dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu 2024 menunjukkan bahwa Terlapor II dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) serta Dokumen Bakal Calon berdasarkan Hasil Verifikasi Administrasi untuk semua dokumen syarat calon dinyatakan "benar"; 8. Bahwa setelah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), Terlapor II selanjutnya ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Kendari dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan Berita Acara Nomor : 1348/PL.01.05-BA/7471/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Kendari Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Surat Keputusan KPU Kota Kendari Nomor : 1350 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Kendari Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; 9. Setelah dilakukan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Kendari dalam Pemilu Tahun 2024 a quo, selanjutnya KPU Kota Kendari mengumumkan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Kendari kepada public melalui Pengumuman Nomor : 1351/PL.01.05- PU/7471/2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Kendari dalam Pemilu Tahun 2024 untuk medapatkan tanggapan Masyarakat; 10. Bahwa pada masa penerimaan masukan dan tanggapan Masyarakat atas Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Kendari dari tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023 tidak terdapat tanggapan Masyarakat terhadap penetapan Terlapor II dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Kendari a quo; 11. Bahwa Terlapor II selanjutnya ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap berdasarkan Berita Acara Nomor : 1570/PL.01.5-BA/7471/2/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyar Daerah Kota Kendari Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 03 November 2023 dan Keputusan KPU Kota Kendari Nomor 1572 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyar Daerah Kota Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 142 dari 154
Kendari Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 03 November 2023 serta Pengumuman Nomor : 1580/PL.01.5-PU/7471/2/2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyar Daerah Kota Kendari Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 04 November 2023; 12. Bahwa Terlapor II setelah ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyar Daerah Kota Kendari Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan Kota Kendari II (Kendari-Kendari Barat) Nomor Urut 2 dari Partai Nasdem a quo lalu mengikuti Pemilu Tahun 2024 dengan perolehan suara 2.653 (dua ribu enam ratus lima puluh tiga) suara sebagai peringkat suara sah calon nomor 1 (satu) dari Partai Nasdem; 13. Bahwa terkait perolehan ijazah terlapor II dapat dijelaskan sebagai berikut : Bahwa Terlapor II memiliki Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Tahun 2008 : Nama : La Rasani Tempat & Tanggal Lahir : Kondongia Tahun 1974 Nama Orang Tua : La Ntanaadi Kelompok Belajar : PKBM Bina Ilmu Desa/Kelurahan : Wawesa Kecamatan : Batalaiworu yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna atas nama Drs. Safiuddin, dengan Nomor Ijazah 20PC0200411; Bahwa selanjutnya Terlapor II mengajukan permohonan penetapan Pengadilan melalui surat permohonan tertanggal 24 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 24 Februari 2023 dibawah Register Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Kdi, telah mengajukan permohonan untuk melakukan perubahan/perbaikan nama dari La Rasani menjadi La Ami; Bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Kendari mengeluarkan Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Kdi, tanggal 28 Februari 2023 dengan amar sebagai berikut : 1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 143 dari 154
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan terhadap nama pemohon yang semula LA RASANI menjadi LA AMI; 3. Memberikan izin kepada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara setelah diberikannya turunan resmi Surat Penetapan ini untuk segera mencatat Perubahan Nama Pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan untuk itu dan segera menerbitkan Ijazah Paket C SD, SMP, dan SMA yang baru terhadap Pemohon dengan nama LA AMI, lahir di Raha tanggal 23 Desember 1974; 4. Menetapkan bahwa nama pemohon LA RASANI menjadi LA AMI adalah merupakan satu orang yang sama; 5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah). Bahwa setelah diterbitkan penetapan Pengadilan Negeri Kendari a quo, selanjutnya terbitlah Surat Keterangan Ganti Nama Ijazah Paket C Nomor : 421/624/2023, tanggal 17 April 2023 oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna yang ditandatangani oleh Samaul Bait Ndimuri, S.Pd.,M.Si. selaku Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna. Surat keterangan a quo menerangkan soal ganti nama dan tempat tanggal lahir dari La Rasani menjadi La Ami dan digunakan sebagai lampiran ijazah paket C yang ada; Bahwa selanjutnya Terlapor II melakukan konsultasi ke KPU Kota Kendari terkait perubahan nama Terlapor II a quo dan bertemu dengan salah satu Komisioner KPU Kota Kendari Periode 2018 - 2023 Sdr. Alasman Mpesau, SH.,MH. terkait perubahan nama dalam ijazah dimaksud sebelum dimulainya Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota oleh peserta pemilu; Bahwa dalam konsultasi tersebut Terlapor II memperlihatkan dan menyerahkan kepada Sdr. Alasman Mpesau, SH.,MH. foto copy Surat Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 144 dari 154
Keterangan Ganti Nama Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Setara Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah atas nama La Rasani; Bahwa foto copy Surat Keterangan Ganti Nama Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Setara Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah atas nama La Rasani a quo dibawa serta oleh Sdr. Alasman Mpesau, SH.,MH. setelah berakirnya masa jabatan Anggota KPU Kota Kendari Periode 2018-2023. Kedua dokumen tersebut selanjutnya diserahkan kepada Pelapor pada tanggal 29 Maret 2024. Pertimbangan Atas Eksepsi Terlapor I dan Terlapor II 1. Bahwa baik Terlapor I maupun Terlapor II dalam Jawaban atas Laporan Pelapor mengajukan eksepsi; 2. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II dalam eksepsinya mempersolakan hal-hal sebagai berikut : Eksepsi Terlapor I Permohonan Daluarsa; Kedudukan hukum Pihak Terlapor Error In Persona. Eksepsi Terlapor II Pelapor Dalam Perkara a quo Tidak Terkualifikasi Sebagai Pihak Yang Dapat Melaporkan Atas Dugaan Pelanggaran Administrasi; Terlapor II tidak tepat didudukan sebagai pihak dalam perkara a quo; Laporan pelapor tidak dapat diterima karena tidak terkualifikasi sebagai pelanggaran administrasi; Laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang dilaporkan oleh pelapor dalam perkara a quo bertentangan dengan hasil pengawasan bawaslu kota Kendari; Laporan pelapor tidak dapat diterima karena telah ada produk hukum yang sah dan mengikat. Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 145 dari 154
3. Bahwa merujuk pada ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum Pasal 15 ayat (2) menyebutkan : Kajian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti: a. keterpenuhan syarat formal dan syarat materiel Laporan; dan b. jenis dugaan pelanggaran. 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum a quo, maka untuk menentukan dapat diregistrasinya suatu Laporan dugaan Pelanggaran didasarkan pada keterpenuhan syarat formil dan syarat materil Laporan; 5. Bahwa berdasarkan hasil Kajian Awal Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara tertanggal 03 April 2024 atas penerimaan Laporan a quo, telah disimpulkan bahwa Laporan yang dilaporkan Pelapor atas nama Farhan Sidik Memenuhi Syarat Formal dan Syarat Materil Laporan; 6. Bahwa oleh karena telah terpenuhi syarat formil dan syarat materil berdasar hasil kajian awal dalam laporan a quo maka terhadap eksepsi Terlapor I dan Terlapor II menurut hukum haruslah ditolak. Pertimbangan Atas Pokok Perkara 1. Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 460 ayat (1) menyebutkan bahwa "Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu"; 2. Menimbang bahwa pelapor dalam laporannya mendalilkan bahwa pada masa pengajuan bakal calon dan pada masa perbaikan dokumen persyaratan bakal calon Anggota DPRD Kota Kendari pada pemilu 2024 atau sekira diantara waktu tanggal 26 Juni 2023 s.d 6 Agustus 2023, Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 146 dari 154
Terlapor II tidak pernah mengajukan dokumen foto copy ijazah maupun surat keterangan pengganti ijazah. Terlapor II hanya mengajukan dokumen berupa : a. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Setara Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Tahun 2008 Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Atas Nama La Ami, tertanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna atas nama Samual Bait Ndimuri, S.Pd.,M.Si. (bukti P- 2); dan b. Surat Keterangan Ganti Nama Ijazah Paket C Nomor 421/624/2023 dari nama La Rasani menjadi La Ami, yang diterbitkan oleh PKBM Bina Ilmu Wasesa Kabupaten Muna, tertanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna atas nama Samual Bait Ndimuri, S.Pd.,M.Si. (bukti P-3). 3. Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan kedua bukti tersebut pelapor peroleh dari Sdr. Alasman Mpesau (saksi) pada tanggal 29 Maret 2024, hal ini juga diakui oleh saksi Alasman dalam keterangannya di bawah sumpah bahwa kedua dokumen yang diserahkan kepada pelapor a quo adalah dokumen yang diperoleh ketika Terlapor II mendatangi saksi untuk berkonsultasi terkait perubahan nama dari La Rasani menjadi La Ami dan pada saat itu kapasitas saksi masih sebagai Anggota KPU Kota Kendari Periode 2018-2023 (Koordinator Divisi Teknis Penyelanggaraan Pemilu) dan dokumen tersebut tertinggal di meja kerja saksi Alasman Mpesau; 4. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 240 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa "kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa foto copy ijazah, tanda tamat belajar, atau surat surat keterangan lain dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah". Demikian pula dalam ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 147 dari 154
tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c bahwa " Dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) meliputi: fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang; 5. Menimbang Bahwa setelah dilakukan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Kendari, maka dilakukan proses Verifikasi Administrasi Syarat Calon oleh KPU Kota Kendari dari tanggal 15 Mei tahun 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni tahun 2023 Hasil verifikasi administrasi a quo lalu dituangkan dalam Berita Acara 1077/PL-01.04.BA/7471/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu 2024 tanggal 23 Juni Tahun 2023; 6. Menimbang bahwa hasil Verifikasi administrasi dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu 2024 menunjukkan bahwa Terlapor II masih dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS). Status BMS diberikan terkait dokumen Surat Pernyataan Bakal Calon menggunakan formular Model BB Persyaratan dengan keterangan "terdapat data ganda pada Partai PKB" dan dokumen foto copy ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang dengan keterangan "dokumen harus hasil pindai terhadap foto copy ijazah dan dilegalisasi"; 7. Menimbang bahwa setelah dilakukan pengajuan perbaikan dokumen pada masa pengajuan perbaikan dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, maka dilakukan proses Verifikasi Administrasi perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon oleh KPU Kota Kendari dari tanggal 10 Juli Tahun 2023 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2023 Hasil Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 148 dari 154
verifikasi administrasi perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon a quo lalu dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 1239/PL.01.04-BA/7471/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, tanggal 31 Juli Tahun 2023; 8. Menimbang bahwa hasil Verifikasi administrasi dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu 2024 menunjukkan bahwa Terlapor II dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) serta Dokumen Bakal Calon berdasarkan Hasil Verifikasi Administrasi untuk semua dokumen syarat calon dinyatakan "benar"; 9. Menimbang bahwa setelah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), Terlapor II selanjutnya ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Kendari dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan Berita Acara Nomor : 1348/PL.01.05-BA/7471/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Kendari Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Surat Keputusan KPU Kota Kendari Nomor : 1350 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Kendari Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; 10. Menimbang bahwa setelah dilakukan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Kendari dalam Pemilu Tahun 2024 a quo, selanjutnya KPU Kota Kendari mengumumkan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Kendari kepada public melalui Pengumuman Nomor : 1351/PL.01.05-PU/7471/2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Kendari dalam Pemilu Tahun 2024 untuk medapatkan tanggapan Masyarakat; 11. Menimbang bahwa pada masa penerimaan masukan dan tanggapan Masyarakat atas Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Kendari dari tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023 tidak terdapat tanggapan Masyarakat terhadap penetapan Terlapor II dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Kendari a quo; Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 149 dari 154
12. Menimbang bahwa Terlapor II selanjutnya ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) berdasarkan Berita Acara Nomor : 1570/PL.01.5- BA/7471/2/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyar Daerah Kota Kendari Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 03 November 2023 dan Keputusan KPU Kota Kendari Nomor 1572 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyar Daerah Kota Kendari Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 03 November 2023 serta Pengumuman Nomor : 1580/PL.01.5- PU/7471/2/2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyar Daerah Kota Kendari Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 04 November 2023; 13. Menimbang bahwa Terlapor II setelah ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyar Daerah Kota Kendari Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan Kota Kendari II (Kendari- Kendari Barat) Nomor Urut 2 dari Partai Nasdem a quo lalu mengikuti Pemilu Tahun 2024 dengan perolehan suara 2.653 (dua ribu enam ratus lima puluh tiga) suara sebagai peringkat suara sah calon nomor 1 (satu) dari Partai Nasdem; 14. Menimbang bahwa Terlapor II dalam persidangan pemerikasaan mengajukan bukti Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Tahun 2008 : Nama : La Rasani Tempat & Tanggal Lahir : Kondongia Tahun 1974 Nama Orang Tua : La Ntanaadi Kelompok Belajar : PKBM Bina Ilmu Desa/Kelurahan : Wawesa Kecamatan : Batalaiworu yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna atas nama Drs. Safiuddin, dengan Nomor Ijazah 20PC0200411; Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 150 dari 154
15. Menimbang bahwa Terlapor II juga mengajukan bukti Penetapan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Kdi, tanggal 28 Februari 2023 dengan amar sebagai berikut : 1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon 2. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan terhadap nama pemohon yang semula LA RASANI menjadi LA AMI; 3. Memberikan izin kepada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara setelah diberikannya turunan resmi Surat Penetapan ini untuk segera mencatat Perubahan Nama Pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan untuk itu dan segera menerbitkan Ijazah Paket C SD, SMP, dan SMA yang baru terhadap Pemohon dengan nama LA AMI, lahir di Raha tanggal 23 Desember 1974; 4. Menetapkan bahwa nama pemohon LA RASANI menjadi LA AMI adalah merupakan satu orang yang sama; 16. Menimbang Bahwa setelah diterbitkan penetapan Pengadilan Negeri Kendari a quo, selanjutnya terbitlah Surat Keterangan Ganti Nama Ijazah Paket C Nomor : 421/624/2023, tanggal 17 April 2023 oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna yang ditandatangani oleh Samaul Bait Ndimuri, S.Pd.,M.Si. selaku Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna. Surat keterangan a quo menerangkan soal ganti nama dan tempat tanggal lahir dari La Rasani menjadi La Ami dan digunakan sebagai lampiran ijazah paket C yang ada; 17. Menimbang bahwa saksi Alasman Mpesau (saksi yang dihadirkan oleh pelapor) dalam keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan bahwa pada saat verifikasi dokumen syarat pencalonan tahap awal yaitu dokumen syarat calon terhadap Terlapor II telah dinyatakan memenuhi syarat (MS). Meskipun pernyataan saksi Alasman Mpesau tersebut berbeda dengan bukti Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi tahap awal yang masih dengan status Belum Memenuhi Syarat (BMS) Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 151 dari 154
terkait 2 (dua) dokumen syarat calon yaitu Surat pernyataan hanya dicalonkan oleh hanya 1 (satu) partai politik dan Syarat Foto Copy Ijazah namun dalam kerterangannya tertulis .dokumen pindai belum dilegalisir bukan pada foto copy ijazah yang di upload. Hal ini menunjukkan bahwa terkait dokumen ijazah yang di upload sudah tidak ada masaalah. Hal ini juga berkesesuaian dengan keterangan di bawah sumpah saksi Kaharuddin dalam kapasitasnya sebagai operator Silon KPU Kota Kendari yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh saksi terkait ijazah Terlapor II seingatnya hanya soal legalisir dan telah dilakukan perbaikan pada saat pengajuan syarat Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Kendari sehingga status terlapor II menjadi memenuhi syarat (MS). Saksi Kaharuddin juga menyatakan bahwa jika dokumen yang diupload dalam SILON belum sesuai maka secara otomatis statusnya BMS demikian pula jika status sudah MS maka dokumen yang di upload sudah sesuai. 18. Menimbang bahwa secara hukum Terlapor II telah melaksanakan proses pendaftaran melalui Partai Politik sebagai calon anggota DPRD Dapil II Kota Kendari sesuai dengan mekanisme yang berlaku baik itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 maupun PKPU Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; 19. Menimbang bahwa terhadap dalil pemohon a quo yang menyatakan pada masa pengajuan bakal calon dan pada masa perbaikan dokumen persyaratan bakal calon Anggota DPRD Kota Kendari pada pemilu 2024 atau sekira diantara waktu tanggal 26 Juni 2023 s.d 6 Agustus 2023, Terlapor II tidak pernah mengajukan dokumen foto copy ijazah maupun surat keterangan pengganti ijazah tidak terbukti; 20. Menimbang bahwa, terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pelapor, Terlapor I maupun Terlapor II serta keterangan yang disampaikan oleh saksi, yang diajukan oleh Pelapor, Terlapor I maupun Terlapor II dalam sidang pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum yang tidak Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 152 dari 154
berkaitan dengan subtansi permasalahan, maka patut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Pemeriksa. 21. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tidak terbukti terdapat pelanggaran administrasi Pemilhan Umum; Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kendari terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Kendari dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; 2. Bahwa Calon Anggota DPRD Kota Kendari atas nama La Ami sebagai Calon Anggota DPRD Kota Kendari Nomor Urut 2 Daerah Pemilihan 2 (dua) dari Partai Nasdem memenuhi syarat ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) pada Pemilihan Umum Tahun 2024; Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu. MEMUTUSKAN Menyatakan Terlapor I dan Terlapor II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum; Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kota Kendari oleh 1) Sahinuddin, SH.,MH, sebagai Ketua, 2) Arham, SP.,MP. dan Wa Ode Nur Iman, S.Pd.,M.Pd. masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kota Kendari pada Hari Senin Tanggal Enam Bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Rabu Tanggal Delapan Bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat. Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 153 dari 154
Bawaslu Kota Kendari Ketua ttd (Sahinuddin, SH.,MH.) Anggota Anggota ttd ttd (Arham, SP., MP.) (Wa Ode Nur Iman, S.Pd.,M.Pd.) Sekretaris Pemeriksa ttd (U p a, S.Pi.) Salinan Putusan Ini Dibuat Sesuai Dengan Aslinya Kendari, 08 Mei 2024 Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Kendari ttd (Murniati Muhtar, S.Pi.,MM.) Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/28.01/IV/2024 Halaman 154 dari 154