Pembelajaran 3. Penerapan Hak dan Kewajiban serta Norma Pancasila A. Kompetensi Penjabaran model kompetensi yang selanjutnya dikembangkan pada kompetensi guru bidang studi yang lebih spesifik pada pembelajaran 3. Penerapan Hak dan Kewajiban serta Norma Pancasila, ada beberapa kompetensi guru bidang studi yang akan dicapai pada pembelajaran ini, kompetensi yang akan dicapai pada pembelajaran ini adalah guru PPPK mampu menganalisis penerapan hak dan kewajiban serta Norma Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. B. Indikator Pencapaian Kompetensi Dalam rangka mencapai komptensi guru bidang studi, maka dikembangkanlah indikator-indikator yang sesuai dengan tuntutan kompetensi guru bidang studi. Indikator pencapaian kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran 3. Penerapan Hak dan Kewajiban serta Norma Pancasila adalah sebagai berikut. 1. Menjelaskan pengertian warga negara 2. Menjelaskan karakteristik warga negara 3. Menjelaskan hak dan kewajiban sebagai warga negara 4. Menganalisis isu kewarganegaraan dalam isu lokal dan nasional 5. Menjelaskan norma-norma Pancasila 6. Menganalisis isu-isu penerapan norma Pancasila dalam kehidupan C. Uraian Materi 1. Pengertian Warga negara Istilah "warga negara" dalam konteks kosa kata bahasa Indonesia merujuk pada terjemahan kata citizen dalam bahasa Inggris atau citoyen dalam bahasa PPKn | 59
Perancis. Berawal dari konsep citizen inilah kita bisa memberikan pemaknaan yang luas mengenai warga negara. Dengan mengkaji makna citizen nantinya akan dapat diketahui bahwa istilah "warga negara" sesungguhnya belum cukup untuk mewakili konsep citizen. Istilah citizen secara etimologis berasal dari masa Romawi yang pada waktu itu berbahasa Latin yaitu kata "civis" atau "civitas" sebagai anggota atau warga suatu city-state. Selanjutnya kata ini dalam bahasa Perancis diistilahkan "citoyen" yang bermakna warga dalam "cite" (kota) yang memiliki hak-hak terbatas. Warga dan kota adalah suatu kesatuan yang bila ditelusuri secara historis bermula pada masa Yunani Kuno, di mana warga adalah anggota dari suatu polis (negara kota). Di Yunani, warga dari polis dinamakan polites, sedangkan di masa Romawi warga dari republic disebut civitas atau sivitas. Citizen dalam polis merujuk pada laki-laki dewasa yang memiliki hak berpartisipasi dalam pemerintahan. Di Luar polites atau civis adalah sebagai subyek yang harus tunduk pada hukum. Mereka adalah wanita, anak-anak, budak dan pendatang yang tidak memiliki hak berpartisipasi sebagaimana citizen. Dengan demikian konsep politik (Yunani/Greek), civitas atau civitas (Romawi-Latin), citoyen (Perancis), dan citizen (Inggris) kurang lebih bermakna sama yaitu menunjuk pada warga atau penghuni kota yang pada masa lalu merupakan komunitas politik. Jadi konsep warga bukanlah hal baru, ia telah muncul sejak Yunani Kuno yang dianggap tempat asalnya demokrasi, namun konsep warga, politic, citizen masih amat terbatas tidak mencakup seluruh penghuni polis. a. Siapakah warga negara Indonesia? Dalam konteks Indonesia, istilah warga negara seperti yang tertulis dalam UUD 1945 pasal 26 dimaksudkan: "Warga negara adalah Bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara". Selanjutnya dalam pasal 1 UU Nomor 22/1958, dan dinyatakan juga dalam UU Nomor 12/2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, menekankan kepada peraturan yang menyatakan bahwa Warga Negara Republik Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan dan atau perjanjian- perjanjian dan atau peraturan yang berlaku sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sudah menjadi warga negara Republik Indonesia. Warga negara memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat penting bagi kemajuan dan bahkan 60 | PPKn
kemunduran sebuah bangsa. Oleh karena itu, seseorang yang menjadi anggota atau warga suatu negara haruslah ditentukan oleh Undang-undang yang dibuat oleh negara tersebut. Sebelum negara menentukan siapa saja yang menjadi warga negaranya, terlebih dahulu negara harus mengakui bahwa setiap orang berhak memilih Kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali sebagaimana dinyatakan oleh pasal 28E ayat (1) UUD 1945. Pernyataan ini mengandung makna bahwa orang-orang yang tinggal dalam wilayah negara dapat diklasifikasikan menjadi: 1. Warga Negara Indonesia, adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan dengan undang-undang sebagai warga negara. 2. Penduduk, yaitu orang-orang asing yang tinggal dalam negara bersifat sementara sesuai dengan visa (surat izin untuk memasuki suatu negara dan tinggal sementara yang diberikan oleh pejabat suatu negara yang dituju) yang diberikan negara melalui kantor imigrasi. Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud rang-orang bangsa lain, misalnya orang peranakan Belanda, peranakan Cina, peranakan Arab, dan lain- lain yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai Tanah Airnya dan bersikap setia kepada Negara Republik Indonesia dapat menjadi warga negara. Dari sudut hubungan antara negara dan warga negara, Koerniatmanto S. mendefinisikan warga negara dengan konsep anggota negara. Sebagai anggota negara, warga negara mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya. Ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Ketentuan tentang warga negara Indonesia selanjutnya diatur dalam Undang- Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut ketentuan UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang dimaksud warga negara Indonesia adalah sebagai berikut. 1) setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain PPKn | 61
sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia; 2) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia; 3) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing; ketentuan ini berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu Kewarganegaraannya. 4) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia; ketentuan ini berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu Kewarganegaraannya. 5) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut; 6) anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia; 7) anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia; 8) anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin; 9) anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya; 10) anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui; 11) anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya; 62 | PPKn
12) anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan; berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Misalnya, anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Di samping itu, ditentukan pula bahwa yang menjadi warga negara Indonesia adalah: 1) anak warga negara Indonesia yang lahir di Iuar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia; dan 2) anak warga negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia (Pasal 5 ayat 1 dan 2 UU No. 12 Tahun 2006). Karena dua ketentuan di atas, maka akan berakibat anak berkewarganegaraan ganda, karena itu, maka setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu Kewarganegaraannya. b. Azas-azas Kewarganegaraan 1) Azas ius-sanguinis dan azas ius-soli Setiap negara yang berdaulat berhak untuk menentukan sendiri syarat-syarat untuk menjadi warga negara. Terkait dengan syarat-syarat menjadi warga negara dalam ilmu tata negara dikenal adanya dua azas Kewarganegaraan, yaitu azas ius-sanguinis dan ius-soli. Azas ius-soli adalah azas daerah kelahiran, artinya bahwa status kewarganegaraan seseorang ditentukan tempat kelahirannya di negara A tersebut. Sedangkan ius-sanguinis adalah azas keturunan atau hubungan darah, artinya kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh orang PPKn | 63
tuanya. Seseorang adalah warga negara B karena orang tuanya adalah warga negara B. 2) Bipatride dan Apatride Dalam hubungan antar negara seseorang dapat pindah tempat dan berdomisili di negara lain. Apabila seseorang atau keluarga yang bertempat tinggal di negara lain melahirkan anak, maka status kewarganegaraan anak ini tergantung pada azas yang berlaku di negara tempat kelahirannya dan yang berlaku di negara orang tuanya. Perbedaan azas yang dianut oleh negara lain, misalnya negara A menganut azas ius-sanguinis sedangkan negara B menganut azas ius-soli, hal ini dapat menimbulkan status bipatride atau aptride pada anak dari orang tua yang berimigrasi di antara kedua negara tersebut. Bipatride (dwi Kewarganegaraan) timbul apabila menurut peraturan dari dua negara terkait seseorang dianggap sebagai warga negara kedua negara itu. Misalnya, Adi dan Ani adalah suami istri yang berstatus warga negara A, namun mereka berdomisili di negara B. Negara A menganut azas ius- sanguinis dan negara B menganut azas ius-soli. Kemudian lahir anak mereka, Dani. Menurut negara A yang menganut azas ius-sanguinis, Dani adalah warganegaranya karena mengikuti kewarganegaraan orang tuanya. Menurut negara B yang menganut azas ius-soli, Dani juga warganegaranya , karena tempat kelahirannya ada di negara B. Dengan demikian Dani mempunyai status dua kewarganegaraan atau bipatride. Sedangkan Apatride (tanpa Kewarganegaraan) timbul apabila menurut peraturan Kewarganegaraan, seseorang tidak diakui sebagai warga negara dari negara mana pun. 64 | PPKn
Misalnya, Agus dan Ira adalah suami istri yang berstatus warganegara B yang berasas ius-soli. Mereka berdomisil di negara A yang berazas ius- sanguinis. Kemudian lahirlah anak mereka, Budi. Menurut negara A, Budi tidak diakui sebagai warga negara karena orang tuanya bukan warganegara, begitu pula menurut negara B. Budi tidak diakui sebagai sebagai warga negaranya. Begitu pula menurut negara B karena lahir di wilayah negara lain. Dengan demikian Budi tidak mempunyai kewarganegaraa atau azas atau apatride. 2. Karakteristik Warga negara Karakteristik warga negara yang digambarkan para ahli dan filosof menyiratkan bahwa karakteristik warga negara tidak bisa dilepaskan dari pengaruh sosial politik, latar belakang, institusi di mana dia hidup. Karakteristik warga negara yang baik menurut Aristotels adalah adanya "civic virtue" (keutamaan sipil) dalam dirinya. Menurutnya ada empat komponen civic virtue yaitu (1) temperance (keserdehanaan) termasuk self control dan avoidance of extremes; (2) justice (keadilan); (3) courage (keberanian atau keteguhan) termasuk patriotism dan (4) wisdom or prudence (kebijaksanaan atau kesopanan) termasuk the capacity for judgement (Heater, 2004). Warga negara yang memiliki kualifikasi demikian akan menjadi warga negara yang baik. Dia akan mampu memerintah secara baik dan juga ia dapat diperintah secara baik pula. Sampai di situ akhirnya ia menyatakan warga negara ada yang good citizen dan bad citizen. Cogan & Derricott (1998) mengidentifikasikan perlunya warga negara memiliki delapan (8) karakteristik yang dipandang sebagai cerminan warga negara ideal abad 21. Kedelapan karakteristik warga negara tersebut adalah: a. The ability to look at and approach problem as a member of global society (kemampuan untuk melihat dan mendekati masalah sebagai anggota masyarakat global) b. The ability to work others in a cooperative way and to take responsibility for one's ruler/duties within society (kemampuan bekerja sama dengan yang lain dengan cara yang kooperatif dan menerima tanggung jawab atas peran/tugasnya di dalam masyarakat) PPKn | 65
c. The ability to understand, accept, appreciate anf tolerate cultural differences (kemampuan memahami, menerima, menghargai, dan dapat menerima perbedaan-perbedaan budaya). d. The capacity to think in a critical and systematic way (kapasitas berpikir dengan cara yang kritis dan sistematis) e. The willingness to resolve conflict in a non violent manner (keinginan untuk menyelesaikan konflik dengan cara tanpa kekerasan) f. The willingness to change one's lifestyle and consumption habits to protect the environment (keinginan untuk mengubah gaya hidup dan kebiasaan konsumtifnya untuk melindungi lingkungan? g. The ability to be sensitive towards and to defend human rights (eg.rights of women, ethnic minorities and) (Kemampuan bersikap sensitif dan melindungi hak asasi manusia misalnya, hak wanita, hak etnis minoritas, dan lain-lain) h. The willingness and ability to participate in politics at local, national and international levels (keinginan dan kemampuan untuk ikut serta dalam politik pada tingkat lokal, nasional, dan internasional). Rekomendasi Cogan & Derricott tersebut dilatarbelakangi pemikiran bahwa dalam satu dunia modern yang semakin saling berhubungan di mana persoalan- persoalan yang mempengaruhi kehidupan orang bersifat global dan oleh karena itu, bersifat antarbudaya, konsep kewarganegaraan sendiri menjadi lebih kompleks. Kompleksitas ini mengharuskan bahwa semua warga negara memiliki serangkaian sifat tertentu yang memungkinkan berjalan dengan baik di tahun- tahun mendatang. Kewarganegaraan yang dipahami sebagai keanggotaan di dalam satu dunia global yang saling berhubungan menekankan pada kita untuk mendefinisikan diri sendiri pada satu konteks yang lebih luas, untuk mengembangkan konsep identitas warga negara kita untuk dimasukkan ke dalam identitas global, seperti identitas lokal, negara, dan nasional. Senada dengan karakter di atas, Douglas dalam Global Citizenship (2002) memandang warga negara global sebagai orang yang: a. Menyadari dunia secara luas dan mempunyai perasaan sendiri sebagai warga dunia, b. Pengakuan terhadap nilai-nilai keberagaman, 66 | PPKn
c. Memiliki satu pemahaman bagaimana dunia bekerja secara ekonomis, politis, sosial, kultural, teknologi, dan lingkungan, d. Menolak ketidakadilan social, e. Berpartisipasi dan berperan luas dalam masyarakat mulai tingkat lokal sampai global, f. Memiliki kemauan untuk bertindak dan membuat dunia sebagai suatu tempat yang patut, g. Bertanggung jawab terhadap tindakan-tindakan mereka. Karakter warga ideal, warga global seperti dicontohkan di atas telah berkembang jauh dari pengkarakteran warga negara di masa sebelumnya. Konsep warga negara amat bervariasi dari suatu konstitusi ke konstitusi, dan perbedaan konstitusi menentukan perbedaan tipe-tipe warga negara. Mengikuti jalan pemikiran tersebut, dapatlah diketahui bagaimana perihal dan kriteria dari warga negara Indonesia dengan cara melihat rumusannya dalam konstitusi negara Indonesia UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Melalui dokumen formal kenegaraan sekarang ini kita dapat mengetahui seperangkat kriteria dan karakter manusia Indonesia atau warga negara Indonesia yang hendak dicapai. Dalam pembukaan UUD 1945 diciptakan terwujudnya bangsa (manusia dan masyarakat) Indonesia yang merdeka, bersatu berdaulat, adil dan makmur. Salah satu tugas nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa atau dengan kata lain ingin mewujudkan bangsa yang cerdas. Sedangkan tentang kriteria manusia Indonesia yang baik adalah: "... manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab" (pasal 3 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Penjelasan pasal 37 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional yaitu "... manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air". Dalam Tap MPR NO VII/MPR/2001 yang dinyatakan masih berlaku terdapat visi Indonesia masa depan. Dalam visi Indonesia masa depan tersebut karakter bangsa telah diidealkan adalah terwujudnya bangsa yang religius, manusiawi, adil, bersatu, demokratis, adil dan sejahtera, maju, mandiri, PPKn | 67
baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara. Bangsa atau masyarakat yang demikian merupakan ciri dari masyarakat madani di Indonesia (Hamdan Mansoer: 2005) 3. Hak dan Kewajiban sebagai Warga negara Salah satu kepemilikan yang melekat dalam diri identitas seorang warga adalah hal dan kewajibannya secara resiprokalitas. Artinya ia memiliki hubungan timbal balik dengan komunitasnya yaitu hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak. Seorang warga memiliki hak dan kewajiban terhadap komunitasnya, demikian pula sebaliknya komunitas memiliki hak dan kewajiban terhadap anggota. Hak dan kewajiban warga negara muncul sebagai akibat adanya hubungan warga negara dan negara. Hubungan antara warga negara dan negara dapat dilihat dari perspektif hukum, politik, kesusilaan, dan kebudayaan (cholisin. 2007). Dari perspektif hukum didasarkan konsepsi bahwa warga negara adalah seluruh individu yang memiliki ikatan hukum dengan suatu negara. Hubungan yang bersifat hukum dibedakan menjadi (a) hubungan hukum yang sederajat dan tidak sederajat dan (b) hubungan timbal balik dan timbang timpang. Hubungan hukum warga negara dengan negara yang baik adalah hubungan hukum yang sederajat dan timbal balik. Antara warga negara dan negara sesungguhnya tidak ada perbedaan kedudukan tinggi atau rendah. Baik warga negara dan negara memiliki kedudukan yang sama dan sederajat. Hubungan timbal balik artinya hak dan kewajiban yang muncul dari warga negara maupun negara bersifat timbal balik. Apa yang menjadi hak warga negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi negara. Apa yang menjadi kewajiban warga negara merupakan hak negara. Dengan posisi yang sederajat maka antar keduanya dapat saling menggugat manakala hak dan kewajiban yang timbul dari keduanya diabaikan. Dalam hubungan politik warga negara dengan negara pada dasarnya adalah keinginan warga negara mempengaruhi pemerintah negara agar kepentingannya berupa nilai-nilai politik dipenuhi oleh negara. Nilai-nilai politik politik warga negara tersebut menurut W Deutsch sebagaimana dikutip dalam Cholisin (2007) meliputi kekuasaan, kekayaan, pendidikan, keterampilan, kesehatan, respek, 68 | PPKn
kewajiban , keamanan dan kebebasan. Adapun bentuk hubungan politik warga negara dengan negara dapat berupa kooperasi (kerjasama), kooperatif atau paternalistik (negara sebagai patront sedang kelompok sosial sebagai client). Manusia oleh Tuhan Yang Maha Kuasa diberi kemampuan akal, perasaan dan indera agar bisa membedakan benar dan salah, baik dan buruk, indah dan jelek. Kemampuan-kemampuan tersebut akan mengarahkan dan membimbing manusia dalam kehidupannya. Kemampuan tersebut juga menjadikan manusia menjadi makhluk yang memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan tindakannya. Oleh karena kebebasan yang dimiliki oleh manusia itulah maka muncul konsep tentang tanggung jawab. Kebebasan yang bertanggung jawab itu juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang secara kodrati merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Pengingkaran akan kebebasan berarti pengingkaran pada martabat manusia. Oleh karena itu, semua orang termasuk negara, pemerintah, dan organisasi wajib kiranya mengakui hak asasi manusia. Hak asasi bisa menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Bakry, 2009: 228). a. Pengertian Hak Pengertian Hak, menurut Prof. Dr. Notonagoro, Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Sedangkan pengertian Kewajiban berasal dari kata Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Contoh hak warga negara sebagai berikut. 1) Pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat 2) 2) Berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan tulisan (Pasal 28) 3) Membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (Pasal 28B ayat 1) PPKn | 69
4) Hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminsasi (Pasal 28 B ayat 2) 5) Mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapat pendidikan memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya (Pasal 28C ayat 1) 6) Memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya (Pasal 28C ayat 2) 7) Pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Pasal 28D ayat 1) 8) Bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (Pasal 28D ayat 2) 9) Memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Pasal 28D ayat 3) 10) Status kewarganegaraan (Pasal 28D ayat 3) 11) Memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih Kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali (Pasal 28E ayat 1) 12) Kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya (Pasal 28E ayat 2) 13) Kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat (Pasal 28E ayat 3) 14) Berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari memperoleh, memiliki, menyimpan mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia (Pasal 28F) 15) Perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. (Pasal 28G, ayat 1) 16) Bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia/ berhak memperoleh suaka politik dari Negara lain. (Pasal 28G, ayat 2) 70 | PPKn
17) Hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28H,ayat 1). 18) Mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan (Pasal 28H, ayat 2) 19) Jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat (Pasal 28H, ayat 3). 20) Mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun (Pasal 28H, ayat 4). 21) Hidup, tidak disiksa, kemerdekaan pikiran dan hati nurani, beragama, tidak diperbudak, diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (Pasal 28I, ayat 1). 22) Bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu (Pasal 28I, ayat 2) 23) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban (Pasal 28I, ayat 3). 24) Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara (Pasal 30, ayat 1) mendapat pendidikan (Pasal 31, ayat 1) b. Pengertian Kewajiban Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan (Prof. Dr. Notonagoro). Sedangkan Kewajiban adalah Sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Contoh Kewajiban Warga Negara Indonesia adalah: 1) Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara indonesia dari serangan musuh, 2) Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda), PPKn | 71
3) Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik- baiknya, 4) Setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia, 5) Setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. c. Pengertian warga negara Pengertian warga negara adalah warga suatu Negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. (Penjelasan UUD 1945 Psl 26). Sehingga tidak sama dengan kawula negara atau anggota sebuah negara. Seseorang yang berkedudukan sebagai warga negara Indonesia maka ia memiliki status sebagai warga negara Indonesia. Kedudukan sama artinya dengan status. Statusnya sebagai warga negara berbeda dengan orang yang berstatus sebagai orang asing. Perbedaan ini ditunjukkan dengan adanya seperangkat peranan, hak, dan kewajiban selaku warga negara. Menurut Padmo Wahyono (1983), status seorang warga negara terbagi 4 macam yaitu positif, negatif, aktif, dan pasif. 1) Status Positif Status positif dimaksudkan setiap warga negara berhak memperoleh sesuatu yang positif dari negara terutama yang berhubungan dengan upaya memenuhi kebutuhan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan. Negara tidak boleh pasif, tetapi harus aktif untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan warga negaranya. 2) Status Negatif Status negatif, maksudnya warga negara berhak untuk menolak atau tidak dicampuri oleh negara dalam hal-hal tertentu terutama menyangkut hak-hak pribadi. Misalnya, dalam hal memilih agama, pasangan hidup, memilih dalam pemilu, memilih pendidikan , dan memilih pekerjaan. 72 | PPKn
3) Status Pasif Status pasif, diartikan sebagai kepatuhan warga negara kepada pemerintah dan peraturan yang berlaku atau hukum yang bersumber pada keadilan dan kebenaran. Contohnya, mematuhi peraturan berlalu lintas, tidak main hakim sendiri ketika melihat seseorang yang sedang melakukan tindakan kejahatan atau pelanggaran hukum, membayar pajak. Status pasif sangat penting agar organisasi negara dapat berjalan dengan cara dipatuhi hukum dan kewenangannya. 4) Status Aktif Status aktif, adalah keterlibatan secara aktif warga negara dalam organisasi negara. Status aktif pada prinsipnya merupakan partisipasi warga negara terutama dalam proses politik seperti ikut aktif dalam kegiatan pemilu, aktif mempengaruhi pembuatan kebijakan politik, dan lain-lain. Berdasar atas keempat status tersebut maka warga negara memiliki 4 macam peran atau peranan yaitu peranan positif, peranan negatif, peranan pasif, dan peranan aktif (Cholisin. 2007). Peranan positif merupakan aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan dari negara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contoh sekelompok warga minta pemerintah daerah untuk membangun jembatan di desa tersebut. Peranan negatif merupakan aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan negara dalam persoalan pribadi. Contoh, seorang warga menolak campur tangan pejabat dalam hal membagi harta warisan orang tersebut. Peranan pasif adalah kepatuhan warga negara terhadap peraturan perundang- undangan yang berlaku. Contoh taat membayar pajak, memakai helm, memenuhi panggilan pengadilan. Peranan aktif merupakan aktivitas warga negara untuk terlibat (berpartisipasi) serta ambil bagian dalam kehidupan bernegara, terutama dalam mempengaruhi keputusan publik. Contoh ikut serta dalam pemilihan kepala daerah. d. Kewajiban Negara Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Keberadaan negara, seperti organisasi secara umum, adalah untuk memudahkan anggotanya (rakyat) mencapai tujuan bersama atau cita-citanya. Negara memiliki kekuasaan yang PPKn | 73
kuat terhadap rakyatnya. Kekuasaan, dalam arti kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi orang lain atau kelompok lain, dalam ilmu politik biasanya dianggap bahwa memiliki tujuan demi kepentingan seluruh warganya. Dengan demikian, kekuasaan yang dimiliki oleh sekelompok orang yang berperan sebagai penyelenggara negara adalah semata-mata demi kesejahteraan warganya. Kewajiban negara terhadap warganya antara lain: 1) Melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia (Pembukaan UUD 1945, alinea IV), 2) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah (Pasal 28I, ayat 4), 3) Menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 29, ayat 2), 4) Untuk pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung (Pasal 30, ayat 2) 5) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara (Pasal 30, ayat 3), 6) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum (Pasal 30, ayat 4). 7) Membiayai pendidikan dasar (Pasal 31, ayat 2), 8) Mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (Pasal 31, ayat 3), 9) Memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara sert dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional (Pasal 31, ayat 4), 74 | PPKn
10) Memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai- nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia (Pasal 31 ayat 5), 11) Memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya (Pasal 32, ayat 1), 12) Menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional (Pasal 32, ayat 2), 13) mempergunakan bumi dan air dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 33, ayat 3), 14) Memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar (Pasal 34, ayat 1), 15) Mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan (Pasal 34, ayat 2), 16) Bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak (Pasal 34, ayat 3). Status atau kedudukan sebagai warga negara Indonesia baik aktif, pasif, positif, dan negatif diakui sama dan diberlakukan sama untuk semua warga negara. Negara Indonesia adalah negara demokrasi. Demokrasi Indonesia meliputi demokrasi politik, ekonomi, dan sosial. Salah satu kriteria negara demokrasi adalah pengakuan akan kebersamaan kedudukan (status) warga negara baik di depan politik, ekonomi, dan sosial. Warga negara tanpa dilihat perbedaan ras, suku, agama, dan budayanya diberlakukan sama dan memiliki kebudayaan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Negara Indonesia mengakui adanya prinsip persamaan kedudukan warga negara. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945 bahwa "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Persamaan kedudukan warga negara itu terutama dalam hak, yaitu hak hukum dan pemerintahan (politik), hak ekonomi, hak dalam bela negara, hak berserikat, dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya (hak politik dan sosial). Persamaan kedudukan warga negara tersebut sejalan PPKn | 75
dengan prinsip NKRI yang menganut negara demokrasi dan hukum (Pasal 1, UUD 1945). Oleh karena itu, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara WNI memiliki kedudukan yang sama baik secara politik, hukum, sosial, dan moral. Memiliki status/kedudukan yang sama untuk menjalankan status baik aktif, pasif, positif, dan negatif yang tercermin melalui peranan yang aktif, pasif, positif, dan negatif. Semua WNI memiliki kedudukan yang sama untuk memperoleh hak-haknya dan peranan yang sama serta memiliki tanggung jawab yang sama pula untuk mewujudkan tujuan bernegara Indonesia. e. Akibat Ketidakselarasan Hak dan Kewajiban Negara Kesatuan republik Indonesia (NKRI) diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. NKRI dibangun berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Di dalam Pancasila dan UUD 1945 terdapat aturan mengenai apa-apa yang menjadi kewajiban dan apa-apa yang menjadi hak warga negara. Perlu ditekankan negara akan harmonis dan sejahtera bila masing-masing warga negara disamping mengerti dan memahami akan kewajiban dan hak-haknya secara tepat juga tentunya dapat mempraktikkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara akan dapat berjalan dengan baik bila warga negaranya mendukung. Ada beberapa hal yang merupakan kewajiban dari warga negara dan sebaliknya ada beberapa hal yang menjadi kewajiban dari negara. Demikian pula dengan hak, ada beberapa hal yang menjadi hak dari negara dan demikian pula ada beberapa hal yang menjadi hak dari warga negara. Penjaminan Hak dan Kewajiban antara negara dan warga negara terdapat dalam konstitusi negara,dalam hal ini UUD 1945. UUD 1945 adalah konstitusi Republik Indonesia. Kehidupan negara akan berjalan dengan baik, harmonis dan stabil bila antara negara dan warga negara mengetahui hak dan kewajiban secara tepat dan proporsional. Perlu disadari bahwa pelaksanaan hak adalah berkaitan dengan kewajiban. Kedua-duanya harus seimbang dan serasi serta selaras. Penuntutan hak oleh negara dan juga warga negara harus berimbang dengan kewajibannya. Tidak mungkin orang hanya menuntut haknya saja sedang kewajibannya diabaikan. 76 | PPKn
Bila ada orang yang hanya menuntut haknya saja maka akan pasti merugikan orang lain, masyarakat bangsa dan negara. Demikian pula orang yang hanya mengerjakan kewajiban saja tanpa mendapatkan hak maka juga akan merugikan orang lain, masyarakat bangsa dan negara. Oleh karena itu, antara Kewajiban dan hak harus dijalankan secara bersamaan, tidak ada yang mendahului atau yang ditinggalkan dari yang lain. Pelaksanaan Hak dan kewajiban yang tidak seimbang, berimbang dan berat sebelah menimbulkan pertikaian, konflik, permusuhan dan kekerasan. Ditengah-tengah masyarakat kita sering terjadi konflik demikian, semisal Upah Minimum Regional (UMR), konflik dalam perusahaan, kekerasan antara anggota masyarakat dan aparat pemerintah, unjuk rasa Tunjangan Kinerja Daerah (TKD), unjuk rasa yang disebabkan kekerasan aparat pemerintah dan masih banyak lainnya. Kekerasan seperti ada dalam lingkup (lingkungan) perorangan sederhana sampai pada tataran golongan, negara dan pemerintahan yang rumit. Inti dari permasalahan seperti itu karena pelaksanaan hak dan kewajiban yang tidak tepat. Konflik yang terjadi ditengah masyarakat tidak jarang sebagai cermin dari pelaksanaan hak dan kewajiban yang kurang tepat. Ada sebagian orang yang hanya ingin mendapatkan hak tanpa mengerjakan kewajibannya. Akibatnya terjadi ketidakseimbangan karena ada orang, kelompok lain yang harus melaksanakan kewajiban yang terkadang bukan merupakan hak sendiri untuk melakukannya hal tersebut. Sebagai contoh lain banyak sebagian warga negara menuntut hak agar jalan dan fasilitas umum diperhatikan dan diperbaiki oleh pemerintah, tetapi ada sebagian warga masyarakat yang tidak mau menjalankan kewajiban, semisal membayar pajak. Padahal jalan dan fasilitas umum tersebut diperbaiki dengan dana dari salah satunya adalah pajak. Contoh yang mudah adalah bagaimana mahasiswa hanya menuntut haknya saja sedangkan dia tidak menjalankan kewajibannya? mahasiswa menuntut perkuliahan yang baik, fasilitas yang lengkap dan baik, dosen yang berkualitas dan lain sebagainya sedangkan si mahasiswa tidak mau menjalankan kewajibanya membayar SPP? Bagaimana hal tersebut? Bukankah pasti tidak harmonis? tidak stabil? Sebenarnya akan mudah dipahami dalam perkuliahan di Perguruan Tinggi, seorang mahasiswa yang tidak mengerjakan PPKn | 77
kewajibaNnya seperti belajar, patuh pada aturan, disiplin,membayar SPP(sesuai dengan kemampuannya dan lain sebagainnya) pasti si mahasiswa itu akan menemui banyak masalah. Tidak belajar berarti tidak menjalankan kewajiban sebagai mahasiswa dan akhirnya mendapat nilai tidak lulus. Hal yang dialami mahasiswa sebenarnya juga berlaku dalam masyarakat, antara hak dan kewajiban menjadi satu paket. Tidak bisa seseorang hanya disuruh mengerjakan kewajiban saja tanpa diberikan haknya, demikian pula tidak bisa seseorang hanya menuntut haknya saja tanpa melaksanakan kewajiban. Bila itu terjadi maka akan ada pemerasan, penindasan, ketidakadilan, kesewenang- wenangan, melanggar hukum, kriminal dan lain sebagainya. Kasus yang terakhir ini merupakan hal umum yang akan terjadi bila antara hak dan kewajiban tidak dijalankan secara berimbang, dan tepat. f. Hak asasi Manusia Untuk dapat memahami pengertian HAM, ada baiknya perhatikan hal-hal berikut dengan seksama. 1) Dalam Pembukaan UUD Negara RI 1945 alinea pertama ditegaskan "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan perikeadilan". 2) Pasal 28 A UUD Negara RI 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". 3) Di dalam kehidupan masyarakat ada pandangan yang menyatakan "Tiada seorang manusia pun yang hidup sengsara, ia akan selalu berusaha mencapai kesejahteraan bagi dirinya lahir maupun batin" Apa makna ketiga kalimat tersebut? Jika Anda menyimaknya dengan seksama, maka dapat dipahami bahwa pada diri manusia selalu melekat tiga hal, yakni hidup, kebebasan dan kebahagian. Ketiga hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat mendasar yang harus dimiliki oleh manusia. Tanpa ketiga hal tersebut manusia akan hidup tidak terarah bahkan tidak akan menjadi seutuhnya. Sesuatu hak yang mendasar itu dalam pengertian lain disebut hak asasi. Dengan demikian secara sederhana hak asasi manusia itu adalah hak dasar manusia menurut kodratnya. 78 | PPKn
Darmodihardjo dalam Muladi (2007: 109) menyatakan bahwa HAM adalah hak- hak dasar yang dibawa manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun, dan yang seolah-olah merupakan suatu holy area. Perlu dipahami bahwa HAM tersebut tidaklah bersumber dari negara dan hukum, tetapi semata-mata bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta beserta isinya, sehingga HAM itu tidak bisa dikurangi (non derogable right). Menurut Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, khususnya dalam Pasal 1 Ayat (1) menyatakan HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Selain itu, dalam Undang- Undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM Pasal 1 ayat (2) juga dimuat tentang kewajiban dasar manusia, yaitu seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya HAM. Berdasarkan beberapa pemikiran tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak dasar tersebut meliputi hak hidup, hak kemerdekaan dan hak untuk mendapatkan kebahagian. Dibandingkan dengan hak-hak yang lain, HAM memiliki ciri-ciri khusus, yaitu: 1) Kodrati, artinya hak asasi manusia merupakan pemberian dari Tuhan kepada manusia agar hidup terhormat. 2) Hakiki, artinya hak asasi manusia adalah adalah hak asasi semua semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. 3) Universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender atau perbedaan lainnya. 4) Tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. 5) Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik, atau hak ekonomi, sosial dan budaya. PPKn | 79
g. Pelanggaran Hak Azasi Manusia. Setiap hak asasi yang dimiliki oleh manusia dibatasi oleh hak asasi manusia lainnya. Dengan demikian tidak ada seorang pun yang diperbolehkan melanggar hak asasi orang lain. Akan tetapi dalam kenyataannya manusia suka lupa diri, bahwa di sekitarnya terdapat manusia yang mempunyai kedudukan yang sama dengan dirinya. Namun, manusia sering melanggar hak asasi sesamanya dengan alasan yang tidak jelas, sehingga terjadilah pelanggaran HAM. Bentuk pelanggaran HAM yang sering muncul biasanya terjadi dalam dua bentuk, yaitu; 1) Diskriminasi, yaitu suatu pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, jenis kelamin, bahasa, keyakinan dan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik secara individual maupun kolektif dalam semua aspek kehidupan. 2) Penyiksaan, adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau orang ketiga. Berdasarkan sifatnya pelanggaran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 1) Pelanggaran HAM berat, yaitu pelanggaran HAM yang berbahaya dan mengancam nyawa manusia. Jenis-jenis pelanggaran HAM berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan kemanusian. Penanganan kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia di atur dalam Undang-Undang RI Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. 2) Pelanggaran HAM ringan, yaitu pelanggaran HAM yang tidak mengancam keselamatan jiwa manusia, akan tetapi dapat berbahaya jika tidak segera ditanggulangi. Misalnya, kelalaian dalam pemberian pelayanan kesehatan, pencemaran lingkungan yang disengaja dan sebagainya. 80 | PPKn
Di Indonesia, meskipun pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang- undangan mengenai HAM, namun pelanggaran HAM tetap selalu ada baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat sendiri. Berikut ini beberapa kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia: a) Kerusuhan Tanjung Priok tanggal 12 September 1984. Dalam kasus ini 24 orang tewas, 36 orang luka berat dan 19 orang luka ringan. Keputusan majelis hakim kasus ini menetapkan 14 terdakwa seluruhnya dinyatakan bebas. b) Penyerbuan Kantor Partai Demokrasi Indonesia tanggal 27 Juli 1996. Dalam kasus ini lima orang tewas, 149 orang luka-luka dan 23 orang hilang. Keputusan majelis hakim kasus ini menetapkan empat terdakwa dinyatakan bebas dan satu orang terdakwa divonis 2 bulan 10 hari. c) Penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Dalam kasus ini korban yang meninggal adalah Hery Hartanto, Elang Mulya Lesmana, Hendriawan, Hafidin Royan dan Alan Mulyadi. Mahkamah Militer yang menyidangkan kasus ini memvonis dua terdakwa dengan hukuman 4 bulan penjara, empat terdakwa divonis 2-5 bulan penjara dan 9 orang anggota Brimob dipecat dan dipenjara 3-6 tahun. d) Penculikan aktivis, pada bulan April 1997-April 1999. Dalam kasus ini 20 orang aktivis dinyatakan hilang (9 orang diantaranya telah dibebaskan dan 11 orang dinyatakan hilang). Mahkamah Militer memvonis komandan Tim mawar Kopassus dengan 22 bulan penjara dan dipecat dari TNI, empat orang terdakwa dipecat dan divonis 20 bulan penjara, tiga orang terdakwa divonis 16 bulan penjara dan tiga orang terdakwa divonis 12 bulan penjara. e) Tragedi Semanggi I pada tanggal 13 November 1998. Dalam kasus ini lima orang korban meninggal, yaitu Bernadus Irmawan, Teddy Mahdani Kusuma, Sigit Prasetyo, Muzamil Joko Purwanto dan Abdullah. Kemudian terjadi lagi tragedi Semanggi II pada tanggal 24 September 1999 yang memakan lima orang korban meninggal yaitu Yap Yun Hap, Salim Ternate, Fadli, Denny Yulian dan Zainal. Dalam kasus ini DPR membatalkan rekomendasi sebelumnya yang mendorong penyelesaian melalui peradilan militer bukan peradilan peradilan HAM. Kemudian, berkas penyelidikan Komnas HAM atas PPKn | 81
kasus Semanggi ini masih disimpan di Kejaksaan Agung dan sampai sekarang belum ada langkah menyikapi hasil penyelidikan itu. f) Pelanggaran HAM Timor Timur. Peristiwa ini ditandai dengan terjadinya dua serangan yaitu serangan ke kediaman Uskup Belo yang memakan korban tewas sebanyak 25 orang dan serangan ke kediaman Manuel Carrascalao yang memakan korban tewas sebanyak 12 orang. Dalam kasus ini majelis hakim menetapkan 18 terdakwa dinyatakan bebas, kecuali Eurico Guterres yang dinyatakan bersalah dan divonis 10 tahun penjara. g) Pembunuhan Ketua Presidium Dewan Papua, Theys Hiyo Eluay pada tanggal 10 November 2001. Dalam kasus ini empat dari tujuh anggota Kopassus yang menjadi terdakwa divonis 2-3,5 tahun penjara dan dipecat dari dinas militer oleh Mahkamah Militer III Surabaya. h) Pembunuhan Munir, pada tanggal 7 September 2004. Munir tewas dalam perjalanan udara dari Jakarta ke Amsterdam. Otopsi oleh Netherlands Forensic Institute menyimpulkan Munir tewas akibat racun arsenik. Dalam kasus ini, putusan kasasi Mahkamah Agung menyatakan Pollycarpus tidak terbukti membunuh. Ia hanya dihukum dua tahun penjara atas penggunaan surat palsu. Kasus-kasus di atas merupakan contoh kasus pelanggaran HAM yang dianggap berat. Negara kita selalu terfokus pada permasalahan HAM yang berat tadi. Akan tetapi pelanggaran HAM yang sifatnya ringan, yang bisa menjadi berat ketika tidak dilakukan upaya penyelesaian. Berikut ini merupakan kesaksian dari seorang ibu yang bernama Eupeka dari Porsea Sumatera Utara, yang kesaksiannya mungkin menggambarkan kegerahan di atas tidak diperhatikan pelanggaran HAM yang menimpa dirinya dan tetangganya. 82 | PPKn
.... Saya sedih melihat tetangga-tetangga meninggal akibat longsor, menderita penyakit kulit karena air tercemar limbah pabrik.... Selama empat tahun terakhir pabrik ditutup, kami dapat menghirup udara segar kembali, tanah kami menghasilkan panen yang baik. Saya betul-betul tidak mengerti kenapa pemerintah mengizinkan pabrik beroperasi kembali? Apa mereka tidak cukup melihat bahwa kami sudah cukup menderita? Kompas, 16 Desember 2006. Setelah Anda membaca kesaksian Ibu Eupeka di atas, bagaimana tanggapan Anda mengenai hal-hal berikut: 1) Bagaimana perasaan Anda akan nasib yang dialami Ibu Eupeka dan tetangganya? 2) Menurut pendapat Anda bagaimana perasaan Ibu Eupeka dan tetangganya atas nasib yang menimpanya? 3) Apakah mungkin nasib yang menimpa Ibu Eupeka dan tetangganya juga dialami oleh warga negara Indonesia lainnya? 4) Bagaimana perasaan Anda jika mengalami nasib seperti yang dialami oleh Ibu Eupeka dan tetangganya? 5) Menurut Anda benarkah pendapat Ibu Eupeka dan seandainya benar faktor apa yang menyebabkan pemerintah mengabaikan hak Ibu Eupeka dan tetangganya? 6) Solusi seperti apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Ibu Eupeka dan tetangganya? h. Pembelajaran Hak Asasi Manusia di Sekolah Dasar Sesuai dengan hakikat anak SD dan pendekatan pembelajaran, maka prinsip yang digunakan dalam pembelajaran HAM dikembangkan sesuai dengan karakteristik belajar anak. Pertama, anak SD belajar secara konkrit sehingga PPKn | 83
pembelajaran HAM diupayakan secara konkret pula. Implikasi dari prinsip ini maka pembelajaran HAM bagi anak SD menuntut guru untuk selalu menggunakan media dan sumber pembelajaran yang bersifat konkret dan dapat ditangkap secara inderawi. Media dan sumber pembelajaran yang dimaksud dapat berupa media dan sumber pembelajaran yang dirancang dan tidak dirancang untuk pembelajaran. Media dan sumber yang direncanakan adalah media dan sumber yang memang dengan sengaja dibuat untuk kepentingan pembelajaran. Sedangkan media dan sumber pembelajaran yang tidak direncanakan adalah segala sumber yang memang tidak disengaja untuk kepentingan pembelajaran. Misalnya jalan raya, pasar, stasiun, dan terminal. Media dapat juga yang bersifat alami dan buatan. Kedua, pembelajaran HAM menggunakan prinsip bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain. Bermain akan membuat anak berinteraksi dan belajar menghargai hak orang lain. Pola bermain dapat dibedakan menjadi tiga: (a) bermain bebas, (b) bermain dengan bimbingan, dan (c) bermain dengan diarahkan (Sumiarti Padmonodewo, 1995). Bermain bebas adalah suatu bentuk kegiatan bermain yang memberikan kebebasan kepada anak untuk melakukan berbagai pilihan alat dan menggunakannya. Bermain dengan bimbingan adalah suatu kegiatan bermain dengan cara guru memilihkan alat-alat permainan dan anak diharapkan dapat menemukan pengertian tertentu. Bermain dengan diarahkan adalah suatu bentuk permainan dengan guru mengajarkan cara menyelesaikan tugas tertentu. Bermain dapat menggunakan alat permainan ataupun tanpa alat permainan. Berbagai permainan dapat digunakan di dalam pembelajaran HAM. Ketiga, pembelajaran HAM di SD menggunakan prinsip active learning. Pembelajaran aktif memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk aktif mencari dan memaknai nilai-nilai HAM. Seluruh anggota tubuh dan psikologis anak bekerja baik melalui belajar individual maupun bekerja sama dalam kelompok. Problem solving akan memberikan tantangan pada anak untuk aktif menyelesaikan masalah tersebut. 84 | PPKn
Keempat, pembelajaran HAM di SD dilaksanakan dalam suasana yang menyenangkan. Joyfull learning akan sangat menyenangkan dan membuat belajar anak menjadi ceria, tanpa tekanan, dan menarik. Guru dapat membuat pembelajaran menjadi menyenangkan dengan memberikan sentuhan akrab, ramah, sambil bernyanyi, dengan gambar, dan lain sebagainya. Kelima, pembelajaran HAM di SD berpusat pada anak. Artinya anak menjadi subjek pelaku yang aktif di dalam belajar. Guru hanya berperan sebagai fasilitator dalam membantu anak mudah mempelajari nilai-nilai HAM. Pembelajaran HAM perlu mempertimbangkan aspek kemampuan dan potensi anak, suasana psikologis dan moral anak. Keenam, pembelajaran HAM di SD memberikan kesempatan kepada anak untuk mengalami, bukan saja melihat atau mendengar melainkan seluruh panca inderanya dan mental psikologis anak aktif mengalami sendiri dalam kegiatan yang memuat nilai-nilai HAM. Pembelajaran HAM memberikan kesempatan seluas-luasnya pada anak untuk bereksperimen (mencoba) mengalami berbagai kegiatan pembelajaran HAM. Pembelajaran HAM di SD dapat mengembangkan keterampilan sosial, kognitif, emosional serta spiritual. Multiple intelligence dapat ditumbuhkembangkan dalam pembelajaran HAM sehingga pembelajaran tersebut akan lebih bermakna bagi kehidupan anak. Pembelajaran HAM di SD bukan saja menyampaikan materi tentang nilai-nilai HAM tetapi pembelajarannya sendiri harus sesuai dan dijiwai dengan HAM. Jika tidak, maka anak akan mengalami suatu keadaan paradoksal atau inkonsistensi yaitu bagaimana ia dapat memahami materi HAM yang diterima ketika pembelajarannya sendiri melanggar HAM? Pendidikan mengandung unsur-unsur HAM dan demokrasi. Mendidik anak akan mengembangkan intelegensi dan karakternya. Hal ini tidak akan terjadi manakala anak hanya belajar secara tekstual dalam buku dan ditentukan oleh guru. Individu hanya akan terdidik dan memiliki kesadaran tentang HAM ketika ia memiliki kesempatan untuk mengalami sendiri HAM dan menyumbangkan sesuatu yang berguna dari pengalamannya tersebut. Misalnya, anak diajak secara langsung ikut membersihkan lingkungan sekolah. Pengalaman ini akan PPKn | 85
memberikan pengalaman pada anak bahwa ia telah membantu menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Berbagai pendekatan dapat digunakan dalam pembelajaran HAM di SD. Pendekatan tersebut antara lain adalah sebagai berikut. 1) Pendekatan induktif yaitu suatu pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran dengan dimulai dari contoh-contoh, peristiwa-peristiwa, kasus- kasus dan fenomena sejenis untuk ditarik kesimpulan umum. 2) Pendekatan deduktif dimulai dari konsep umum menuju penarikan kesimpulan khusus. 3) Pendekatan kontekstual yaitu suatu pendekatan pembelajaran yang digunakan guru sesuai dengan konteks kehidupan sehari-hari anak. Pembelajaran kontekstual tersebut memudahkan anak memaknai nilai-nilai HAM yang dipelajarinya. 4) Pendekatan kooperatif (cooperative learning) yaitu pendekatan pembelajaran dengan memberikan kesempatan pada anak untuk bekerja sama dalam belajar. Misalnya, belajar kelompok, belajar dengan model Jigsaw, diskusi kelompok, dan tugas kelompok. 5) Pendekatan inquiry yaitu pembelajaran dilaksanakan dengan memberikan kesempatan pada anak untuk mencari penyelesaian sendiri terhadap masalah yang dihadapinya. Anak belajar mengamati fenomena, menemukan masalah, dan menyelidiki kemungkinan-kemungkinan penyelesaian masalah sendiri. 6) Pendekatan discovery yaitu pendekatan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa menjelajah untuk menemukan sesuatu yang sudah ada. 7) Pendekatan konstruktivistik yaitu suatu pendekatan yang memberikan kesempatan kepada anak untuk menyusun sendiri konsep-konsep HAM berdasarkan kehidupan sehari-hari anak. 8) Pendekatan behavioristik dengan menciptakan lingkungan yang kondusif anak belajar HAM. 86 | PPKn
i. Materi Pembelajaran HAM di SD Materi HAM di SD dikembangkan sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak. Materi tersebut disajikan secara menarik dalam bentuk yang mudah dipahami oleh anak. Kalimat yang digunakan sederhana, lugas, dan jelas. Kalau perlu materi disertai gambar dan ilustrasi menarik dan menyenangkan. Unsur problematik dalam materi HAM juga akan membuat sajian materi tidak monoton dan menjemukan, tetapi menantang penalaran kritis anak. Supaya memiliki kebermaknaan pada anak, materi HAM diangkat dari realitas kehidupan anak sehari-hari. Dengan demikian materi yang dikembangkan disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan anak. Materi HAM diberikan di SD dibelajarkan secara terintegrasi dengan mata pelajaran lain yang sudah ada melalui pendekatan tematik. Jika materi HAM diberikan tersendiri dan menjadi mata pelajaran tersendiri maka akan terjadi penambahan mata pelajaran lain. Hal ini akan menambah beban mata pelajaran bagi anak dan di luar kemampuan anak. Pilihannya lebih baik diupayakan terintegrasi pada mata pelajaran lain sehingga setiap mata pelajaran yang dipelajari anak akan lebih bermakna. j. Perencanaan Pembelajaran HAM di SD Keberhasilan pelaksanaan pembelajaran HAM di SD sangat ditentukan oleh perencanaan yang baik. Perencanaan tersebut akan membantu guru untuk melaksanakan langkah-langkah pembelajaran secara sistematik. Langkah- langkah penyusunan perencanaan pembelajaran adalah sebagai berikut. 1) Menganalisis substansi kajian kurikulum. Melalui analisis dapat diketahui bahwa materi pokok HAM yang terintegrasi di dalam mata pelajaran sebagaimana termuat di kurikulum dapat diketahui. 2) Hasil analisis kajian itu kemudian dimuat di dalam silabus yang dikembangkan. Silabus tersebut berupa rencana kegiatan pembelajaran secara sistematis yang memuat materi pokok, media, dan evaluasi serta alokasi waktu yang akan dilaksanakan di dalam pembelajaran. 3) Pengembangan silabus disesuaikan dengan potensi anak, sarana dan prasarana sekolah, serta kemampuan guru. Di dalam silabus kita dapat PPKn | 87
merencanakan pembelajaran yang akan memberikan pengalaman belajar HAM yang sesuai dengan kurikulum dan potensi anak. Silabus adalah suatu rencana yang memuat pokok-pokok pengalaman belajar yang akan diperoleh anak dalam pembelajaran. Format silabus yang dikembangkan sangat bergantung pada guru, dan tidak ada yang sama. 4) Berdasarkan silabus dapat dikembangkan rencana pembelajaran (RP). Rencana pembelajaran adalah seperangkat langkah-langkah pembelajaran yang harus diikuti guru dalam membelajarkan anak. 4. Isu Kewarganegaraan dalam Isu Lokal dan Nasional a. Isu Kewarganegaraan dalam Konteks Lokal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan diarahkan untuk membangun sikap bela negara dengan penguatan pada aspek kognitif dan afektif (Amin, 2010). Pendidikan Kewarganegaraan dapat diartikan sebagai usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik agar pada masa yang akan datang dapat menjadi patriot pembela bangsa. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki sifat multidimensional yang artinya pendidikan kewarganegaraan mendapat peran lebih dalam menumbuhkan dan menjalankan sikap loyalitas pada bangsa dan negara. Agar terbentuk karakter warga negara yang memiliki dimensi global maka pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan harus menjunjung tinggi nilai-nilai ideologi Pancasila sebagai perwujudan jati diri bangsa Indonesia. Pendidikan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran yang diajarkan di semua jenjang pendidikan sekolah harus memfasilitasi pembentukan good and smart citizen pada setiap elemen kehidupan. Namun demikian konsep pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan masih banyak mengalami kendala dalam membentuk civic engagement peserta didik dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekitar. Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam membangun wawasan global warga negara. 88 | PPKn
Pendidikan kewarganegaraan tidak sebatas mempelajari hak dan kewajiban warga negara, melainkan lebih luas dan mendalam termasuk mempersiapkan warga negara menjadi warga global. Pendidikan kewarganegaraan membekali peserta didik di sekolah dengan pengetahuan tentang isu-isu global, budaya, lembaga dan sistem internasional dan merupakan indikasi dari pendekatan minimalis yang bisa mengambil tempat secara eksklusif di dalam kelas. Isu kewarganegaraan dalam konteks lokal berorientasi pada isu-isu kewarganegaraan pada teritori lokal atau wilayah bagian suatu negara seperti provinsi atau kabupaten kota. Indonesia sendiri adalah negara yang multikultural dan majemuk. Keduanya menjadi identitas khas bangsa Indonesia yang dapat memperkaya sekaligus menjadi faktor trigger (pemicu) lahirnya perpecahan. Dilematik paradigma ini yang dapat menjadi alasan munculnya berbagai isu kebangsaan dalam teritori lokal yang dapat melunturkan nilai kebhinekaan serta rasa kebangsaan seperti cinta tanah air, patriotik, dan bela negara. Realita tersebut dapat menjadi paradigma negatif pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, dan kontra dengan hakikat PKn sebagai pendidikan multikultural untuk membangun kehidupan yang rukun dan harmonis. Sebagaimana dalam (Setiawan dan Yunita, 2017) bahwa Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan dapat menjadikan warga negara yang selalu ikut berpartisipasi dalam pembangunan negara, yaitu menjaga keutuhan bangsa dan mampu hidup rukun dan harmonis dalam masyarakat Indonesia yang ber-Bhineka Tunggal Ika. Stereotip penduduk asli dengan pendatang misalkan, dimana penduduk asli lebih diutamakan dan mempunyai kedudukan yang spesial dengan pendatang. Contoh, tragedi Sampit antara penduduk asli suku Dayak dengan pendatang suku Madura. Seluruh penduduk asli di kota Sampit Kalimantan Tengah dan bahkan meluas sampai ke seluruh provinsi yang merasa tidak nyaman dengan keberadaan para pendatang dari suku Madura yang secara agresif berkembang untuk menguasai sektor industri komersial daerah Kota Sampit Kalteng. Hal ini mengakibatkan kecemburuan sosial dan ekonomi oleh kalangan suku Dayak sehingga memicu perang antar suku. PPKn | 89
Isu etnosentrisme di Indonesia seakan menjadi cambuk spirit perlunya peran pendidikan kewarganegaraan dalam memberikan peran edukasi untuk mencegah dampak negatif dari etnosentrisme. Untuk itu perlu upaya khusus untuk mengimplementasikan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menjadi wahana pendidikan multikultural di daerah-daerah sejak dini melalui institusi sekolah. Karena permasalahan etnosentrisme tidak hanya terjadi pada suku Dayak dengan Madura saja, ada banyak isu etnosentrisme yang pernah dan bahkan senantiasa menjadi rutin terjadi di Indonesia, Seperti kebiasaan suku pedalaman di Papua yang tetap menggunakan koteka dalam keadaan apapun dan dilihat oleh siapapun bahkan yang bukan orang Papua sekalipun. Pemakaian koteka tentu tidaklah salah karena itu adalah kekayaan budaya salah satu bangsa Indonesia. Yang menjadi kekeliruannya sehingga mengakibatkan timbulnya nilai etnosentris adalah pemakaian koteka di situasi dan kondisi yang orang-orangnya berlatarkan multi etnis. Jadi, etnosentrisme merupakan suatu sikap seseorang yang berlebihan kecintaannya terhadap nilai adat istiadat sukunya sendiri dan menganggap sukunya yang terbaik. Etnosentrisme adalah penilaian terhadap kebudayaan lain atas dasar nilai dan standar budaya sendiri. Orang-orang etnosentris menilai kelompok lain relatif terhadap kelompok atau kebudayaannya sendiri, khususnya bila berkaitan dengan bahasa, perilaku, kebiasaan, dan agama. Perbedaan dan pembagian etnis ini mendefinisikan kekhasan identitas budaya setiap suku bangsa. Etnosentrisme mungkin tampak atau tidak tampak, dan meski dianggap sebagai kecenderungan alamiah dari psikologi manusia, etnosentrisme memiliki konotasi negatif di dalam masyarakat org/wiki/Etnosentrisme. b. Isu Kewarganegaraan dalam konteks Nasional Dalam konteks nasional, isu kewarganegaraan cakupannya berkaitan dengan seluruh teritorial bangsa Indonesia yang kompleks. Nasional sendiri dapat diartikan sesuatu yang bersifat kebangsaan; berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri; meliputi suatu bangsa Sementara dalam buku bahan ajar "Identitas Nasional" (Sulisworo, Wahyuningsih, dan Arif, 2012) dijelaskan bahwa Dalam kamus ilmu Politik dijumpai istilah bangsa, yaitu "natie" dan "nation", artinya masyarakat yang 90 | PPKn
bentuknya diwujudkan oleh sejarah yang memiliki unsur satu kesatuan bahasa, daerah, ekonomi, dan satu kesatuan jiwa yang terlukis dalam kesatuan budaya. Dari penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa kewarganegaraan adalah perihal kebangsaan atau berkenaan dengan bangsa sendiri yang meliputi unsur- unsur seperti kesatuan bahasa, kesatuan daerah, kesatuan ekonomi, kesatuan hubungan ekonomi, dan kesatuan budaya. Isu kewarganegaraan dalam konteks nasional secara garis besar akan meliputi isu-isu yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan dan agama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 1) Ideologi Isu kewarganegaraan dalam konteks nasional pada bidang ideologi merupakan salah satu isu yang paling sering banyak dibicarakan. Indonesia telah lama dihujani isu-isu yang berdampak pada rasa kekhawatiran keberadaan dan kausalitas ideologi kita yaitu Pancasila yang akan memicu disintegrasi bangsa. Contohnya isu gerakan pembentukan negara khilafah di bumi Indonesia. Isu ini memicu disintegrasi, bahkan sampai menjadi bahan propaganda esensi kebenaran Jihad dalam Islam. Sehingga tidak sedikit umat beragama Islam di Indonesia yang terjebak di dalamnya. Sebut saja kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang menginginkan terbentuknya negara Indonesia sebagai negara khilafah. Dilain pihak selaku pemegang otoritas, pemerintah sejak 19 Juli lalu HTI resmi dibubarkan. Pemerintah mengkategorikannya sebagai organisasi anti Pancasila. Gagasan khilafah yang diusung dianggap bertentangan dengan dasar ideologi negara dan mengancam kesatuan Indonesia. Realitas ini tentu dapat mengganggu ketentraman bangsa Indonesia oleh karena orasi dan propaganda pihak HTI yang dianggap dapat melunturkan jiwa pancasilais bangsa Indonesia. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai program pendidikan yang juga berfokus pada penanaman nilai-nilai Pancasila, secara esensial juga turut bertanggung jawab untuk membentuk karakter Pancasilais. Konsepsi ini tentu dapat menjadi solusi alternatif menyelesaikan persoalan isu pembentukan negara khilafah. Hal ini didukung oleh paradigma substantif-pedagogis Pendidikan Pancasila dan PPKn | 91
Kewarganegaraan yaitu untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, dan mengembangkan semua potensi peserta didik yang menunjukkan karakter yang memancarkan nilai-nilai Pancasila (Winataputra, 2015). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam frame pendidikan berperan memberi andil secara signifikan dalam membentuk warga negara yang cinta tanah air dan Pancasilais. 2) Pertahanan dan Keamanan Separatisme adalah suatu paham yang mengambil keuntungan dari pemecah- belahan dalam suatu golongan (bangsa). Separatisme politis adalah suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia (biasanya kelompok dengan kesadaran nasional yang tajam) dari satu sama lain atau suatu negara lain. Gerakan separatis biasanya berbasis nasionalisme atau kekuatan religious (Hartati, 2010). Kasus-kasus separatisme di Indonesia sering kali dihubungkan dengan Aceh melalui Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Papua melalui Organisasi Papua Merdeka (OPM). Untuk GAM, secara resmi melalui peran dan kebijakan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) Presiden Republik Indonesia ke-6. Pada tahun 2005 terjadi kesepakatan di kota Helsinki (Finlandia), yang diikuti dengan penetapan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam rangka menyelesaikan masalah atau konflik sosial di kalangan masyarakat, Pemerintahan SBY juga membentuk lembaga-lembaga dialog. Antara lain pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). SBY berperan memfasilitasi proses perjanjian untuk damai melalui dialog-dialog. Untuk isu separatisme di Papua masih menjadi bara yang sewaktu-waktu siap untuk mengeluarkan api yang besar dan berefek merugikan bagi kedamaian negara persatuan Republik Indonesia. Intensitas dan kompleksitas konflik di Papua semakin menjadi-jadi tiap masanya. Tahun 2013 terjadi peningkatan intensitas konflik ketika aparat polisi menjadi lebih represif dalam 14 menghadapi kelompok-kelompok separatis Papua seperti national liberation army atau Organisasi Papua Merdeka. Kekacauan nasionalisme di tanah Papua ini sungguh menjadi PR besar bagi Indonesia dalam menata dan mendudukkan 92 | PPKn
kembali makna Negara kesatuan Republik Indonesia yang terlahir dari proses panjang dimasa masa lalu pada saat masa perjuangan kemerdekaan. 3) Ekonomi Kesenjangan antara si kaya dengan si miskin, seakan menjadi jargon yang buruk bagi Indonesia. Tercatat, disparitas antara si kaya dengan si miskin masih saja menjadi momok bagi Indonesia. Hal ini dikarenakan bahwa faktanya pada maret tahun 2019 BPS 15 (Badan Pusat Statistik) melansir masih ada 25,14 juta penduduk indonesia tergolong miskin. Survey ini pada satu sisi ada perbaikan karena jumlahnya berkurang 810 ribu dari tahun sebelumnya. (lihat Namun angka 25,14 juta itu bukanlah angka kecil. Karena berdampak pada kelompok yang berpendapatan rendah kesulitan untuk mengakses kebutuhan dan pelayanan dasar seperti makanan, kesehatan dan pendidikan. Polemik marjin ekonomi warga, dalam konsep kewarganegaraan akan memicu rendahnya egality (perasaan atas kedudukan yang sama atau persamaan) yang berkaitan erat dengan civic virtue (kebajikan warga negara). Tentu dalam kontekstual civics ini kontradiktif dan perlu adanya reaktualisasi konsep pembelajaran economi civic yang lebih digalakkan lagi di sekolah-sekolah. Dalam konteks civic education, bahwa economic civic selain mengutamakan unsur keterampilan warga negara untuk cerdas bersikap dalam menentukan masa depannya dan sumbangsihnya pada negara dan bangsanya, juga harus mempertimbangkan sisi prinsip hidup yang saling menghormati atau menghargai (inilah sisi civic virtue-nya) atau egality. Simpulan ini diadaptasi dalam penjelasan materi perkembangan pembelajaran civics yang berorientasi pada community, economic, dan vocational civics (Wahab dan Sapriya, 2011). Persoalan ekonomi akan memiliki efek negatif terhadap bidang politik dan budaya yang akan melahirkan diskriminasi maupun marjinalisasi. Untuk itu, guru dan segenap pemangku kepentingan ataupun agen pendidikan kewarganegaraan di Indonesia perlu memperhatikan sisi disposition warga negara dalam konteks aktualisasi perekonomiannya. Apalagi dalam dimensi PPKn | 93
pendidikan, khususnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan secara eksplisit bertanggung jawab pada pembinaan ekonomi warga negara yang kreatif dan terkontrol. Terkontrol dalam arti kreativitas ekonomi yang dibangun tetap dinetralisir dengan sikap berekonomi yang humanis yaitu menjaga prinsip menghargai dan menghormati, agar jangan sampai terjadi atau terciptanya disparitas atau marginalisasi dan diskriminasi yang mengakibatkan kecemburuan sosial atau bahkan perseteruan c. Pendidikan Multikultural dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan seyogyanya harus secara terencana, terstruktur, dan terukur dengan baik untuk menerapkan pendidikan multikultural di institusi sekolah-sekolah. Melalui kerjasama seluruh stakeholder akan lebih memudahkan target tercapainya dengan baik pendidikan multikultural di sekolah-sekolah. Pendidikan multikulturalisme adalah pendidikan yang menitikberatkan pada dua hal yaitu kebebasan dan toleransi. Dalam pengertian yang paling sederhana, kebebasan berarti ketiadaan dari paksaan-paksaan atau pembatasan- pembatasan (Kalidjernih, 2009: 17). Toleran sering dipahami sebagai suatu kerelaan untuk 'membiarkan sendiri' (leave alone) dengan sedikit refleksi pada motif-motif yang ada di balik posisi tersebut. Pendidikan multikultural menurut pemikiran Freddy K. Kalidjernih, kuncinya adalah masalah kebebasan dan toleransi yang mana kebebasan yang dimaksud adalah kehidupan tanpa ada batasan-batasan selama itu adalah hak warga negara, dan toleransi menjadi kunci kedua dalam multikulturalisme karena melalui toleransi warga negara akan terhindar dari sifat fanatik dan purbasangka. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan harus dapat menginternalisasi pentingnya nilai kebebasan dan toleransi pada tiap diri peserta didik atau warga negara. Pada jurnal civics dengan judul "Pendidikan Multikultural Untuk Membangun Bangsa Yang Nasionalis Religius" (Ambarudin, 2016) Pendidikan multikultural merupakan proses pengembangan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran, pelatihan, proses, perbuatan, dan cara-cara mendidik yang menghargai pluralitas dan heterogenitas secara humanistik. 94 | PPKn
Pendidikan multikultural mengandung arti bahwa proses pendidikan yang diimplementasikan pada kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan selalu mengutamakan unsur perbedaan sebagai hal yang biasa, sebagai implikasinya pendidikan multikultural membawa peserta didik untuk terbiasa dan tidak mempermasalahkan adanya perbedaan secara prinsip untuk bergaul dan berteman dengan siapa saja tanpa membedakan latar belakang budaya, suku bangsa, agama, ras, maupun adat istiadat yang ada. Polemik atau isu kewarganegaraan dalam konteks lokal sebenarnya ada banyak dan tidak hanya sebatas isu etnosentrisme, yang paling umum adalah isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan). Karena pada tatanan lokal biasanya isu SARA lebih rentan terjadi. Namun etnosentrisme sebenarnya adalah bagian dari kekerasan SARA, hanya saja memang etnosentrisme dianggap menjadi polemik kewarganegaraan yang tidak ada habis-habisnya. Untuk itu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki tanggung jawab besar untuk memfasilitasi edukasi positif kepada warga negara dalam hal pendidikan multikulturalisme. 5. Norma-norma Pancasila a. Pengertian Norma Setiap individu akan melakukan interaksi dengan manusia atau kelompok lainnya berdasarkan adat dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma-norma mempunyai dua macam isi yang berwujud perintah dan larangan. Perintah merupakan kewajiban bagi seseorang untuk berbuat sesuatu oleh karena akibat- akibatnya dipandang baik. Larangan merupakan kewajiban bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang tidak baik. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari aturan-aturan hidup yang berlaku. Aturan-aturan tersebut yang sering disebut norma. Dengan demikian norma adalah kaidah atau aturan yang disepakati dan memberi pedoman bagi perilaku para anggotanya dalam mewujudkan sesuatu yang dianggap baik dan diinginkan. Singkatnya, norma adalah kaidah atau pedoman bertingkah laku berisi perintah, anjuran dan larangan. PPKn | 95
Sebelum membahas konsep norma, hendaknya memahami dulu hubungan antara nilai, norma dan moral. Nilai (Darmadi.H, 2006:72) adalah kualitas suatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Nilai bersifat abstrak (Fraenkel, 1981 dalam Darmadi.H, 2006: 70) adanya dalam "people's minds", tidak dapat ditangkap dengan indera manusia. Imam Al Ghazali menyatakan keberadaan nilai-moral ini dalam "lubuk hati" (Al-Qolbu) serta menyatu di dalamnya menjadi suara hati nurani (the conscience of man). Wujud yang lebih konkret dari nilai adalah norma. Norma adalah perangkat ketentuan/hukum/arahan, dia bisa datang dari luar (eksternal) seperti dari Tuhan/agama, negara/Hukum, masyarakat/adat dan bisa pula (yang terbaik) datang dari dalam diri atau sanubari/qolbu kita sendiri (Djahiri.K, 2006:6). Moral adalah tuntutan sikap-perilaku yang diminta oleh norma dan nilai tadi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Norma mengandung makna sebagai berikut. 1) Aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok di masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima. 2) Aturan, ukuran atau kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu. Secara umum norma adalah sebuah aturan, patokan atau ukuran,yaitu sesuatu yang bersifat pasti dan tidak berubah. Norma berguna untuk menilai baik buruknya tindakan masyarakat sehari-hari, namun sebuah norma bisa bersifat objektif dan bisa pula bersifat subjektif. Bila norma yang bersifat objektif adalah norma yang dapat diterapkan secara langsung apa adanya, maka norma yang bersifat subjektif adalah norma yang bersifat moral dan tidak dapat memberikan ukuran atau patokan yang memadai. Norma adalah patokan perilaku dalam suatu kelompok tertentu untuk menentukan terlebih dahulu bagaimana tindakan itu akan dinilai oleh orang lain. b. Fungsi Norma dalam Kehidupan bermasyarakat Beberapa fungsi norma antara lain: 1) Sebagai pedoman dalam bertingkah laku. 96 | PPKn
2) Sebagai alat untuk menjaga kerukunan anggota masyarakat, mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan atau ketidaktertiban. 3) Sistem pengendalian sosial, artinya norma atau aturan menjadi alat yang dapat mengendalikan dan mengawasi tingkah laku anggota masyarakat c. Macam-Macam Norma Kirschenbaum dalam Djahiri, K. (2006:8) menjelaskan bahwa norma merupakan tatanan aturan hukum (arti luas). Jadi sesuatu yang sudah memiliki kekuatan normatif atau kekuatan lain dan bisa berasal dari negara (Norma Hukum), dari Tuhan (Norma Agama), dari masyarakat (Adat) dan dari ilmu pengetahuan (hukum ekonomi, politik, hukum alam dan lain-lain). Norma secara umum diklasifikasikan sebagai berikut. 1) Norma Agama merupakan peraturan hidup yang harus diterima manusia sebagai perintah- perintah, larangan-larangan dan ajaran-ajaran yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Pelanggaran terhadap norma ini akan mendapat hukuman dari Tuhan Yang Maha Esa kelak di akhirat yang dilarang misalnya: berzina, mencuri, menipu, membunuh. Gambar 2 Contoh Norma Agama PPKn | 97
Contoh-contoh norma agama ialah: Rajin beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan, berdoa sebelum makan, sebelum tidur, perjalanan, belajar, sebelum memasuki tempat ibadah, dll. Mengimani adanya Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing- masing. Pelanggar norma agama dalam penetapan sanksinya ada dua macam yaitu: a) Mendapatkan sanksi secara tidak langsung, artinya pelanggarnya baru akan menerima sanksinya nanti di akhirat berupa siksaan di neraka. b) Mendapat sanksi langsung: artinya jika seseorang telah melanggar norma agama. baik mengakui sendiri di depan mufti atau hakim, atau kedapatan/tertangkap basah melakukan pelanggaran agama, dikenakan hukuman sesuai dengan pelanggarannya. 2) Norma Kesusilaan merupakan peraturan hidup yang berasal dari suara hati nurani manusia. Pelanggaran norma kesusilaan adalah pelanggaran perasaan berakibat penyesalan. Norma kesusilaan bersifat umum dan universal, dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Contoh norma kesusilaan ini diantaranya: a) Jangan mencuri barang milik orang lain. b) Jangan membunuh sesama manusia. c) Hormatilah sesamamu. d) Bersikaplah jujur. Norma susila memiliki sanksi atau ancaman hukuman bagi yang melanggar norma tersebut dan sanksinya perasaan manusia itu sendiri, yang akibatnya penyesalan. 98 | PPKn
Gambar 3 Mencontek Saat Ulangan 3) Norma Kesopanan Adalah peraturan hidup yang bersumber dan diadakan oleh masyarakat itu sendiri untuk mengatur pergaulan sehingga masing-masing anggota masyarakat saling hormat menghormati. Akibat dari pelanggaran terhadap norma ialah dicela sesamanya atau masyarakat, karena sumber norma hakikat adalah keyakinan yang bersumber dari masyarakat itu sendiri. Hakikat norma kesopanan adalah kepantasan, kepatuhan, atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Norma kesopanan sering disebut sopan santun, tatakrama atau adat istiadat. Norma kesopanan tidak berlaku untuk seluruh masyarakat dunia, melainkan bersifat khusus dan setempat atau regional dan hanya berlaku bagi segolongan masyarakat tertentu saja. Apa yang dianggap sopan bagi segolongan masyarakat, mungkin bagi masyarakat lain tidak demikian misalnya menghormati orang yang lebih tua namun sebaliknya mencintai orang yang lebih muda, tidak makan sambil berbicara. Contoh norma kesopanan, antara lain: berangkat sekolah harus berpamitan dengan orang tua terlebih dahulu, memakai pakaian yang pantas dan rapi dalam mengikuti pelajaran di sekolah, janganlah meludah di dalam kelas. PPKn | 99
Gambar 4 Berpamitan pada Guru Bagi mereka yang melanggar norma kesopanan, sanksi yang dijatuhkan akan menimbulkan celaan dari sesamanya, dan celaan itu dapat berwujud kata-kata, sikap kebencian, pandangan rendah dari orang sekelilingnya, dijauhi dari pergaulan, sehingga akan menimbulkan rasa malu, rasa hina, rasa dikucilkan yang dirasakan sebagai penderitaan batin. d) Norma hukum adalah peraturan hidup yang dibuat oleh penguasa negara atau lembaga adat tertentu. Norma hukum adalah aturan-aturan yang bersumber atau dibuat oleh lembaga negara yang berwenang. Norma hukum bersifat memaksa dan mengikat, memaksa berarti aturan-aturan hukum harus dipatuhi oleh siapapun, sedangkan mengikat berarti berlaku untuk semua orang. Orang yang melanggar atuan-aturan hukum akan mendapatkan sanksi berupa hukuman, seperti penjara, atau denda, norma hukum memilki unsur-unsur antara lain: a) Aturan tentang perilaku manusia dalam pergaulan masyarakat b) Aturan dibuat oleh badan atau lembaga berwenang c) Aturan bersifat memaksa d) Sanksi bersifat tegas e) Aturan berisi perintah dan larangan,perintah harus ditaati dan larangan dijauhi setiap orang. 100 | PPKn
Gambar 5 Tiidak menggunakan helm dengan benar Contoh beberapa norma hukum, antara lain: a) Pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah. b) Pasal 1234 BW menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. c) Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 (Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang) menyatakan bahwa setiap orang yang melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang, wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan atau hartanya, termasuk keluarganya. d) Pasal 51 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah) menyatakan bahwa Kepala Daerah diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui Keputusan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih atau diancam dengan hukuman mati sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. PPKn | 101
Tabel 6 Perbedaan Norma-Norma dalam kehidupan bermasyarakat Norma Sumber Sifat Tujuan Kegunaan Sanksi Agama Tuhan/ Agama Kesusilaan Hati nurani Kesopanan Masya Rakat Hukum Negara Universal Menjadikan manusia beriman dan bertakwa Universal Memiliki rasa Lokal kesusilaan yang dalam kehidupan bermasyarak at Menciptakan ketertiban dalam hidup bermasyarak at tinggi Lokal Mewujudkan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum Mengendalikan sikap perilaku manusia dunia akhirat Mengendalikan tutur kata, sikap perilaku dan individu setiap melalui teguran hati nuraninya sendiri Mengatur kehidupan antar manusia dalam berinteraksi dengan sesamanya Melindungi kepentingan orang misalnya berkaitan dengan badan, kehormatan dan kekayaan/harta benda dan di dan lain, jiwa, Dosa Penyesal an Cemooh/ celaan dari anggota masyarak at Hukuman dan sanksinya memaksa Pada hakikatnya setiap norma-norma tersebut memiliki persamaan dan perbedaan. Setiap nilai dan norma mengandung dua nilai gunanya, yaitu bila dilaksanakan bernilai baik dan menyenangkan subjek pelaku. Sebaliknya bila dilanggar berakibat penyesalan, rasa berdosa, kecewa, dan nestapa subjek pelaku. Oleh karena itu, setiap norma memiliki sanksi. Sanksi merupakan alat pemaksa untuk menaati ketetapan yang telah ditentukan. Adapun perbedaannya dapat digambarkan tabel di bawah ini. 102 | PPKn
d. Penerapan Norma dalam Masyarakat Gambar 6 Gotong royong Dalam kehidupan bermasyarakat sudah tentu terdapat berbagai keinginan dan kepentingan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, untuk menjaga serta menjamin supaya setiap keinginan dan kepentingan yang berbeda itu tidak saling berbenturan dibutuhkan adanya aturan-aturan. Aturan-aturan dan norma-norma tersebut menjadikan pedoman yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat namun pada kenyataannya menunjukkan bahwa masih juga banyak kejadian yang sangat merugikan orang lain atau masyarakat dikarenakan kurang kesadaran orang-orang tertentu. Berbagai peristiwa kejahatan atau pelanggaran, seperti perampokan dan pencurian, sering kita dengar dari orang lain atau kita baca baik dari koran maupun media lainnya. Demikian pula kejadian-kejadian di sekolah dari mulai yang sederhana seperti tidak memakai seragam sekolah, pulang lebih awal tanpa izin. Hal ini menunjukan bahwa di negara kita ini tingkat kesadaran hukum maupun kesadaran mematuhi peraturan-peraturan masih dikatakan rendah. Padahal kita ketahui bahwa semua aturan yang diciptakan itu semata-mata untuk kepentingan kita bersama. Untuk lebih memahami semua ini perlu kita rinci beberapa penerapan Norma: 4) Penerapan norma di lingkungan keluarga. Penerapan norma di lingkungan keluarga yang harmonis dan sejahtera adapun contoh perbuatan yang dapat dilakukan sebagai pencerminan dari ketaatan terhadap norma (Penyebutan norma sudah meliputi norma kebiasaan,adat istiadat dan peraturan) dalam berbagai lingkungan keluarga yaitu: PPKn | 103
a) Berlaku sopan santun b) Menjaga nama baik keluarga c) Menghormati kedua orang tua d) Saling kasih sayang antar keluarga e) Bertutur kata yang baik f) Tertib dalam menggunakan fasilitas keluarga Gambar 7 Contoh norma dalam keluarga 2) Lingkungan Sekolah Penerapan norma di lingkungan sekolah bertujuan untuk menciptakan lingkungan, situasi dan kondisi belajar yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Sebagai siswa dapat menerapkan peraturan-peraturan dan norma di lingkungan sekolah dalam berbagai bentuk seperti berikut. a) Mentaati tata tertib di sekolah b) Sopan dan santun kepada guru dan warga sekolah c) Disiplin d) Saling menghormati antar sesama teman e) Menjaga nama baik sekolah f) Belajar tekun dan tertib waktu 104 | PPKn
Gambar 8 Contoh norma di lingkungan sekolah 3) Lingkungan masyarakat Semua norma diterapkan ke tengah masyarakat untuk mengatur perilaku setiap warga serta hubungan antar warga yang jumlahnya sangat banyak dan memiliki latar belakang yang majemuk ,adapun tujuan penerapan norma di tengah masyarakat adalah menciptakan kehidupan yang aman, tentram, tertib, dan harmonis. Sebagai anggota masyarakat,kalian dapat menerapkan dan mematuhi norma di masyarakat dalam bentuk-bentuk seperti berikut. a) Menghormati adat masyarakat b) Tidak berbuat onar dalam masyarakat c) Menghormati antar sesama anggota masyarakat d) Patuh pada aturan yang belaku di RT/RW dan desa e) Tidak membuang sampah di sembarang tempat f) Tertib dalam menggunakan fasilitas umum Gambar 9 Contoh Norma di Lingkungan Masyarakat PPKn | 105
Pada hakikatnya setiap norma tersebut memiliki persamaan dan perbedaan. Setiap nilai dan norma mengandung dua nilai gunanya, yaitu bila dilaksanakan bernilai baik dan menyenangkan subjek pelaku. Sebaliknya bila dilanggar berakibat penyesalan, rasa berdosa, kecewa dan nestapa subjek pelaku. Oleh karena itu, setiap norma memiliki sanksi. Sanksi merupakan alat pemaksa untuk menaati ketetapan yang telah ditentukan. Adapun perbedaannya dapat digambarkan tabel di bawah ini. e. Sanksi Bila Melanggar Norma Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa norma mempunyai dua macam isi yakni perintah dan larangan. Perilaku yang sesuai dengan norma (konformitas) mengandung arti sikap dan perilaku yang menjalankan perintah, mengikuti peraturan yang berlaku dan menjauhi larangannya, walaupun tidak ada orang yang mengawasinya. Perilaku menyimpang adalah setiap perilaku yang tidak sesuai dengan norma- norma dalam masyarakat. Perilaku menyimpang dikatakan sebagai perilaku yang tidak diinginkan dalam lingkungan masyarakat karena dapat menyebabkan akibat-akibat yang tidak baik bagi diri maupun orang lain. Bentuk-bentuk perilaku menyimpang antara lain: 1) Perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak-kehendak masyarakat atau kelompok tertentu dalam masyarakat 2) Perilaku yang dianggap sebagai hal tercela dan di luar batas-batas toleransi 3) Tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial Perilaku yang tidak sesuai dengan norma seharusnya dihindari agar tidak menjadikan konflik dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Setiap orang harus selalu bersikap positif dalam melaksanakan norma. Sikap positif dimaknai sebagai individu, anggota masyarakat dan warga negara mengerti dan mentaati norma karena keyakinan dalam hatinya bahwa dengan mentaati norma akan menciptakan kebaikan bagi dirinya dan semua orang. Bukan semata-mata karena ada sanksi. Sehingga dapat menciptakan ketertiban, ketentraman dan keadilan masyarakat dan negara. 106 | PPKn
Secara mikro pengembangan pendidikan agar setiap orang selalu bersikap positif dalam melaksanakan nilai dan norma dapat dibagi dalam empat pilar, yakni kegiatan belajar mengajar di kelas, kegiatan keseharian dalam bentuk budaya satuan pendidikan (school culture); kegiatan ko-kurikuler dan/atau ekstra kurikuler, serta kegiatan keseharian di rumah, dan dalam masyarakat (Budimansyah, 2010:58). f. Pengertian Keadilan Pengertian Keadilan Menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu hal yang tidak berat sebelah atau tidak memihak serta tidak sewenang-wenang. Keadilan merupakan suatu bentuk kondisi kebenaran ideal secara moral akan sesuatu hal. Ada banyak teori tentang jenis-jenis keadilan antara lain Aristoteles menggolongkan jenis-jenis keadilan sebagai berikut: keadilan komutatif, keadilan distributif, keadilan kodrat alam, keadilan konvensional dan keadilan perbaikan. g. Arti penting norma dalam mewujudkan keadilan Keberadaan norma melekat dalam kehidupan bermasyarakat. Norma diperlukan untuk mewujudkan dan menjaga tatanan kehidupan bersama yang harmonis. Tanpa adanya norma maka akan terjadi ketidakteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hidup bernegara diatur dengan norma hukum yang berbeda dengan norma-norma lainnya. Norma hukum memiliki peranan yang lebih besar karena mengikat dan memaksa seluruh warga negara serta para penyelenggara negara. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". 6. Isu Penerapan Norma Pancasila dalam Kehidupan Pentingnya mengetahui dan menerapkan secara nyata tentang nilai, moral dan norma serta kaidah-kaidah masyarakat lainnya dalam kehidupan setidaknya memiliki dua alasan pokok : a. Untuk kepentingan dirinya sendiri sebagai individu. Apabila individu tidak dapat menyesuaikan diri dan tingkah lakunya tidak sesuai dengan nilai, moral serta norma yang terdapat dalam masyarakat maka dimanapun ia hidup tidak dapat diterima oleh masyarakat. Dengan terkucilnya PPKn | 107
dari anggota masyarakat yang lain, maka pribadi tersebut tidak akan merasa aman, tentram, dan nyaman. Akibatnya dia tidak akan merasa betah tinggal di masyarakat, padahal setiap individu membutuhkan rasa aman dimanapun dia berada. Akibatnya dia tidak merasa betah di masyarakat yang menerimanya, dengan demikian selanjutnya dia tidak akan bertahan tinggal di masyarakat tersebut, dan kelak dia harus mencari masyarakat lain yang kiranya mau menerimanya sebagai anggota dalam masyarakat yang baru. Namun untuk itu, dia pun kelak dihadapkan pada tuntutan masyarakat yang sama seperti yang dialami dalam masyarakat sebelumnya dimana dia pernah tinggal, yaitu kemampuan untuk hidup dan bertingkah laku menurut nilai, moral dan norma serta kaidah-kaidah yang berlaku pada masyarakat yang baru. Karena setiap masyarakat masing-masing mempunyai nilai, moral, norma serta kaidah-kaidah lainnya yang harus diikuti oleh anggotanya. b. Untuk kepentingan stabilitas kehidupan masyarakat itu sendiri. Masyarakat tidak saja merupakan kumpulan individu, tetapi lebih dari itu, kebersamaan individu yang tinggal di suatu tempat yang kita sebut masyarakat telah menghasilkan dalam perkembangannya aturan-aturan main yang kita sebut norma, nilai, moral serta kaidah-kaidah sosial lainnya yang harus diikuti oleh anggotanya. Nilai, moral, norma, dan kaidah-kaidah sosial lainnya tersebut merupakan hasil persetujuan bersama untuk dilaksanakan dalam kehidupan bersama, demi untuk mencapai tujuan mereka bersama. Dengan demikian, kelangsungan kehidupan masyarakat tersebut sangat tergantung pada dapat tidaknya dipertahankan nilai, moral, norma dan kaidah masyarakat yang bersangkutan. Suatu masyarakat dapat dikatakan telah berakhir riwayatnya, apabila tata aturan yang berupa nilai, moral, norma, serta kaidah masyarakat lainnya telah digantikan seluruhnya dengan tata kehidupan yang lain yang diambil dari masyarakat lain, dalam hubungan ini kita semua telah menyadari bahwa betapa pentingnya kewaspadaan terhadap infiltrasi kebudayaan asing yang akan membawa nilai, moral, norma, serta kaidah kehidupan masyarakat lainnya yang asing bagi kehidupan kita. Kewaspadaan tersebut sangat penting bagi kehidupan kita agar kita bersama dapat mempertahankan eksistensi masyarakat dan bangsa Indonesia yang telah memiliki nilai, moral, norma, dan kaidah lainnya sebagai warisan yang tidak ternilai dari nenek moyang kita. 108 | PPKn tidak
1) Nilai, Moral dan Norma dalam Hubungan Warga Negara dengan Negara Negara sebagai organisasi memiliki kewajiban melindungi dan mensejahterakan seluruh warga masyarakatnya. Dengan sejumlah nilai, moral dan norma yang dimiliki oleh Negara memiliki kewajiban pula membina dan mencerdaskan warga Negara untuk menjadi baik, taat, patuh, menghargai sesama warga Negara, mengetahui dan melaksanakan tentang hak dan kewajibannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) dalam pembukaannya alinea ke-4 menyatakan bahwa "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yag berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" Dari pernyataan Pembukaan UUD Negara RI tahun 1945 alinea 4 di atas kita dapat pahami bahwa untuk mewujudkan tujuan Negara yang demikian tidaklah mudah dan berbagai macam kegiatan dan upaya dilakukan oleh Negara terhadap warga negaranya. Salah satu upaya yang dilakukan melalui pendidikan, baik formal, informal, maupun non formal. Semua orang pasti setuju pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk membantu seseorang mencapai kesuksesannya, meskipun sebenarnya pendidikan bukanlah satu-satunya hal yang menentukan keberhasilan tersebut. Kepandaian tanpa pembentukan karakter yang baik hanya akan menghasilkan sebuah ijazah, namun tidak menghasilkan generasi yang berbudi luhur. Pendidikan secara praktis tak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai budaya. Dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan sendiri, secara proses mentransfernya yang paling efektif dengan cara pendidikan. Keduanya sangat erat sekali PPKn | 109
hubungannya karena saling melengkapi dan mendukung antara satu sama lainnya. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) merumuskan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang harus digunakan dalam mengembangkan upaya pendidikan di Indonesia. Pasal 3 UU Sisdiknas menyebutkan, "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab". Tujuan pendidikan nasional itu merupakan rumusan mengenai kualitas manusia Indonesia yang harus dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Oleh karena itu, rumusan tujuan pendidikan nasional menjadi dasar dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa. Keterkaitan antara nilai, moral, dan norma yang diterima warga negara terhadap negara amat kuat, Negara tidak akan menjadi baik tanpa didukung oleh warga Negara-warga Negara yang baik, yakni warga Negara yang tahu akan hak kewajibannya sesuai dengan nilai, moral dan norma yang ada. Cerminan nilai, moral, dan norma yang hidup dalam masyarakat sebagai warga Negara dalam budaya. Budaya diartikan sebagai keseluruhan sistem berpikir, nilai, moral, norma, dan keyakinan (belief) manusia yang dihasilkan masyarakat. Sistem berpikir, nilai, moral, norma, dan keyakinan itu adalah hasil dari interaksi manusia dengan sesamanya dan lingkungan alamnya. Sistem berpikir, nilai, moral, norma dan keyakinan itu digunakan dalam kehidupan manusia dan menghasilkan sistem sosial, sistem ekonomi, sistem kepercayaan, sistem pengetahuan, teknologi, seni, dan sebagainya. Manusia sebagai makhluk sosial menjadi penghasil sistem berpikir, nilai, moral, norma, dan keyakinan; akan tetapi juga dalam interaksi dengan sesama manusia dan alam kehidupan, manusia diatur oleh sistem berpikir, nilai, moral, norma, dan keyakinan yang telah dihasilkannya. Ketika kehidupan manusia terus berkembang, maka yang berkembang sesungguhnya 110 | PPKn
adalah sistem sosial, sistem ekonomi, sistem kepercayaan, ilmu, teknologi, serta seni. Pendidikan merupakan upaya terencana dalam mengembangkan potensi peserta didik, sehingga mereka memiliki sistem berpikir, nilai, moral, dan keyakinan yang diwariskan masyarakatnya dan mengembangkan warisan tersebut ke arah yang sesuai untuk kehidupan masa kini dan masa mendatang. Nilai, moral dan norma dalam hubungann antara warga Negara dan Negara terlaksana melalui program pendidikan sebagai salah satu upaya mewariskan nilai, moral, dan norma yang terdapat dalam Pancasila sebagai sumber nilai, moral, dan norma, merupakan pedoman dalam berbagai aspek kehidupan warga Negara. Di atas telah dijelaskan bahwa pendidikan adalah suatu upaya sadar untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Usaha sadar itu tidak boleh dilepaskan dari lingkungan peserta didik berada, terutama dari lingkungan budayanya, karena peserta didik hidup tak terpisahkan dalam lingkungannya dan bertindak sesuai dengan kaidah-kaidah budayanya. Pendidikan yang tidak dilandasi oleh prinsip-prinsip itu akan menyebabkan peserta didik tercerabut dari akar budayanya. Ketika hal ini terjadi, maka mereka tidak akan mengenal budayanya dengan baik sehingga ia menjadi orang "asing" dalam lingkungan budayanya. Selain menjadi orang asing, yang lebih mengkhawatirkan adalah dia menjadi orang yang tidak menyukai budayanya. 2) Nilai, Moral dan Norma dalam Hubungan Sesama Warga negara Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa pada hakikatnya memiliki sifat kodrat sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu bangsa pada hakikatnya merupakan suatu penjelmaan dan sifat kodrat manusia dalam merealisasikan harkat dan martabat kemanusiaannya. Manusia adalah makhluk yang membutuhkan orang lain dalam kehidupannya sehari-hari. Tidak mungkin manusia itu hidup menyendiri di atas dunia ini. Arti kehidupan bagi manusia adalah adanya dia berhubungan dengan manusia lain. Dalam hal ini manusia mempunyai naluri untuk bermasyarakat; kodratnya adalah makhluk sosial, manusia itu adalah "homo socius". Inilah pangkal tolak untuk lebih memperhatikan nilai, moral serta norma yang hidup dalam masyarakat yang tercermin dalam bentuk kebudayaan. Kebudayaan manusia tidak lain dari PPKn | 111
pencerminan dan akibat dari manusia itu hidup bersama. Harkat manusia tidak saja ditentukan oleh kemampuan fisik dan kejiwaan belaka, tetapi seberapa jauh dia itu mempunyai kemampuan dalam hidup bermasyarakat. Pancasila sebagai sumber nilai, moral dan norma, serta kaidah-kaidah masyarakat lainnya menyadari bahwa manusia sebagai bagian masyarakat, perlu memiliki pedoman untuk mencapai keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat tersebut. Perlunya nilai, moral, dan norma agar kehidupan bersama berlangsung secara serasi dan baik penuh rasa kekeluargaan dan tanggung jawab. Peranan Pancasila sebagai sumber nilai, moral, dan norma bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memberi arah sehingga hubungan masyarakat dijiwai oleh nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Maka disusunlah berbagai aturan nilai, moral dan norma bagi kehidupan masyarakat sebagai warga Negara, misalnya disusunnya norma hukum seperti KUHP, Undang-Undang yang mengatur tentang pertanahan, perdagangan, perkawinan, dan lainnya. Bagi manusia nilai di jadikan sebagai landasan, alasan atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik disadari maupun tidak. Beberapa beberapa fungsi nilai berkaitan dengan kehidupan manusia seperti dikemukakan oleh Zuhroh Nilakandi (2019), kemudian dikembangkan intisarikan berfungsi: a) Sebagai faktor pendorong: nilai berhubungan dengan cita-cita dan harapan. b) Sebagai petunjuk arah: nilai berkaitan dengan cara berfikir, berperasaan, bertindak serta menjadi panduan dalam menentukan pilihan. c) Nilai sebagai pengawas: nilai mendorong, menuntun, bahkan menekan atau memaksa individu berbuat dan bertindak sesuai dengan nilai yang bersangkutan. d) Nilai sebagai alat solidaritas: nilai dapat menjaga solidaritas di kalangan kelompok atau masyarakat. e) Dapat mengarahkan masyarakat dalam berfikir dan bertingkah laku. f) Nilai sebagai benteng perlindungan: nilai berfungsi menjaga stabilitas budaya dalam suatu kelompok atau masyarakat. Proses terbentuknya nilai, etika, moral, norma, dan hukum dalam masyarakat dan negara merupakan proses yang berjalan melalui suatu kebiasaan untuk 112 | PPKn
berbuat baik, suatu disposisi batin yang tertanam karena dilatihkan, suatu kesiapsediaan untuk bertindak secara baik, dan kualitas jiwa yang baik dalam membantu kita untuk hidup secara benar. Salah satu cara mekanisme yang dapat membentuk jati diri yang berkualitas adalah keutamaan moral yang mencakup nilai, moral, dan etika. Dalam hubungannya antara nilai dan moral merupakan dua hal yang sangat erat. Nilai moral berkaitan dengan perilaku manusia tentang hal baik buruk. Moral juga bisa dikatakan sebagai perbuatan, tingkah laku, ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia. Apabila yang dilakukan seseorang itu sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat tersebut dan dapat diterima serta menyenangkan lingkungan masyarakatnya, maka orang itu dinilai mempunyai moral yang baik, begitu juga sebaliknya. Jadi disimpulkan moral adalah tata aturan norma-norma yang bersifat abstrak yang mengatur kehidupan manusia untuk melakukan perbuatan tertentu dan sebagai pengendali yang mengatur manusia untuk menjadi manusia yang baik. Dalam kaitannya dengan kehidupan masyarakat moral berfungsi, yaitu: 1) Mengingatkan manusia untuk melakukan kebaikan demi diri sendiri dan sesama sebagai bagian masyarakat. 2) Menarik perhatian pada permasalahan moral yang kurang di tanggapi. 3) Dapat menjadi penarik perhatian manusia pada gejala pembiasaan emosional. Hukum dalam masyarakat merupakan tuntutan, mengingat bahwa kita tidak mungkin menggambarkan hidup manusia tanpa masyarakat. Dalam kaitannya dengan masyarakat tujuan hukum yang utama adalah untuk ketertiban. Hukum merupakan bagian dari norma, yaitu norma hukum. Norma hukum adalah peraturan yang timbul dari hukum yang berlaku. Norma hukum diatur untuk kepentingan manusia dalam masyarakat agar memperoleh kehidupan yang tertib. Norma hukum dibutuhkan karena 2 hal, yaitu: (1) Karena bentuk sanksi dari norma agama, kesusilaan dan kesopanan belum cukup memuaskan dan efektif untuk melindungi ketertiban masyarakat; (2) Masih banyak perilaku lain yang belum diatur dalam norma agama, kesusilaan dan kesopanan, misalnya perilaku di jalan raya. PPKn | 113
Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalah-gunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana, perlindungan HAM dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan dimana mereka yang akan dipilih. Hadirnya hukum dalam masyarakat bukanlah tanpa fungsi. Adapun fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat yaitu sebagai: 1) alat pengukur tertib hubungan masyarakat 2) sarana untuk mewujudkan keadilan sosial 3) penggerak pembangunan Hubungan manusia dan hukum ada dalam setiap sikap dan perilaku termasuk tutur kata senantiasa diawasi dan dikontrol oleh hukum yang berlaku. Kehidupan manusia sehari-hari berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Manusia yang sadar hukum akan selalu bersikap dan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Manusia tersebut tidak akan main hakim sendiri dalam menyelesaikan suatu masalah. Hubungan manusia sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat tidak bisa terlepas dari nilai, moral, norma dan kaidah-kaidah masyarakat lainnya adalah suatu hal yang saling berkaitan dan saling menunjang. Sebagai warga negara kita perlu mempelajari, menghayati dan melaksanakan dengan ikhlas mengenai nilai, moral, dan hukum agar terjadi keselarasan dan harmoni kehidupan. 3) Nilai, Moral dan Norma dalam Pengembangan Komitmen Bela Negara. Pasal 30 (1 dan 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD-NRI 1945) menyatakan "Tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara (1); Usaha pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan pendukung (2)", pasal ini 114 | PPKn
merupakan pasal yang berkaitan dengan kewajiban setiap warga Negara dalam usaha bela Negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku seluruh warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Peran penting Bela Negara dapat disimak secara lebih jernih dan mendalam melalui perspektif keamanan dan pertahanan. Keutuhan wilayah Indonesia, beserta seluruh sumber daya, kedaulatan dan kemerdekaannya, selalu terancam oleh agresi asing dari luar dan pergolakan bersenjata dari dalam. Coba kita perhatikan ancaman yang akhir-akhir ini terjadi di Papua sebagai sebagian wilayah Negara kita dirongrong oleh Negara-negara yang tidak senang terhadap kedaulatan Negara Republik Indonesia, dengan menggunakan sesama warga Negara membuat kekacauan. Ancaman terhadap Negara kita banyak macam ragamnya selain agresi militer, juga ancaman ekonomi, ancaman ideologi, ancaman budaya, dan lainnya. Berbagai ancaman baik datang dari luar atau yang terjadi di dalam negeri, seandainya menjadi nyata dan Indonesia tidak siap, semuanya bisa kembali ke titik nol. Antisipasi para pendiri bangsa tercantum dalam salah satu poin tujuan nasional yang tertera dalam alinea 4 UUD-NRI tahun 1945 yaitu "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia". Pernyataan ini menjadi dasar dari tujuan pertahanan. Ia tidak berdiri sendiri tetapi berbagi ruang dengan tujuan keamanan atau ketertiban sipil dan berdampingan 3 (tiga) tujuan lainnya, yakni tujuan kesejahteraan (memajukan kesejahteraan umum), tujuan keadaban (mencerdaskan kehidupan bangsa) dan tujuan kedamaian (berpartisipasi aktif dalam perdamaian dunia yang adil dan abadi). Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara dan Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang. Kesadaran yang lahir dari setiap warga Negara sesuai fungsi dan perannya terhadap bela Negara hakikatnya kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Bela Negara memiliki arti yang sangat luas, dari yang paling halus, hingga yang paling keras. Mulai dari hubungan baik PPKn | 115
sesama warga negara sampai bersama-sama menangkal ancaman nyata musuh bersenjata. Tercakup di dalamnya adalah bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Beberapa unsur nilai moral yang dapat kita telaah terkandung dalam pelaksanaan bela negara antara lain sebagai berikut. 1. Cinta Tanah Air Penjelasan nilai, moral dan norma terkait dengan cinta tanah air dalam hubungannya dengan komitmen pengembangan bela negara, mengandung makna bahwa setiap orang harus mengenal dan mencintai tanah air agar selalu waspada dan siap membela tanah air Indonesia terhadap segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Indikator cinta tanah air meliputi: a. menjaga tanah dan lingkungan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. b. bangga sebagai bangsa Indonesia c. menjaga nama baik bangsa dan negara Indonesia d. memberikan kontribusi dan kemajuan pada bangsa dan negara Indonesia e. mencintai produk dalam negeri, budaya, dan kesenian Indonesia. 2. Kesadaran Berbangsa dan bernegara Kesadaran berbangsa dan bernegara diartikan sebagai kesadaran sadar sebagai warga bangsa negara Indonesia dalam bentuk tingkah laku, sikap, dan kehidupan pribadi agar dapat bermasyarakat sesuai dengan kepribadian bangsa. Indikator nilai kesadaran berbangsa dan bernegara meliputi : a. memiliki kesadaran Keberagaman budaya, suku, agama, bahasa dan adat istiadat. b. melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. c. mengenal Keberagaman individu di rumah dan di lingkungannya. d. berpikir, bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia. e. berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. f. Yakin terhadap Pancasila sebagai Negara dan kesediaan mempertahankannya 116 | PPKn
Keyakinan terhadap Pancasila sebagai pedoman dan pandangan hidup bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna mencapai tujuan nasional. Rasa yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara dicapai dengan menumbuhkan kesadaran: 1) yang didasari pada Pancasila, 2) pada kebenaran negara kesatuan republik Indonesia, 3) bahwa hanya dengan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, negara bangsa Indonesia akan tetap jaya, 4) setiap perbedaan pendapat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, 5) Pancasila dapat membentengi mental dan karakter bangsa dalam menghadapi ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Indikator nilai yakin pada Pancasila sebagai ideologi bangsa meliputi: 1) memahami nilai-nilai dalamPancasila. 2) mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 3) menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara Indonesia 4) senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila 5) setia pada Pancasila dan meyakini sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Rela berkorban untuk bangsa dan negara Rela berkorban untuk bangsa dan Negara, yakni bersedia mengorbankan waktu, tenaga, pikiran dan harta benda untuk kepentingan umum sehingga pada saatnya nanti siap mengorbankan jiwa raga bagi kepentingan bangsa dan negara. Indikator rela berkorban bagi bangsa dan negara meliputi : a. bersedia mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara. b. siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman. c. memiliki kepedulian terhadap keselamatan bangsa dan negara. d. memiliki jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya. e. mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan. PPKn | 117
4. Memiliki kemampuan dan kemauan awal terhadap bela Negara Kemampuan awal bela Negara baik sebagai warga dewasa, sedang sekolah, atau lainnya meliputi hal-hal sebagai berikut: a. secara psikis (mental) memiliki sifat disiplin, ulet, mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, percaya akan kemampuan diri sendiri, tahan uji, pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan untuk mencapai tujuan nasional; b. secara fisik (jasmani) memiliki kondisi kesehatan dan keterampilan jasmani yang dapat mendukung kemampuan awal bela negara yang bersifat psikis. Indikator nilai memiliki kemampuan awal bela negara meliputi: a. memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan dalam bertahan hidup atau mengatasi kesulitan dalam menghadapi tantangan dan hambatan yang berkaitan dengan negara. b. senantiasa memelihara kesehatan jiwa dan raganya sebagai warga negara, c. ulet dan pantang menyerah dalam menghadapi tantangan dan hambatan yang dihadapi negara. d. terus membina kemampuan jasmani dan rohan untuk mampu memberikan yang terbaik bagi Negara e. memiliki keterampilan bela negara dalam bentuk keterampilan. Beberapa bentuk bela negara yang dapat kita lakukan sebagai warga masyarakat sebagai wujud cinta kita kita kepada negaranya, antara lain: a. Melestarikan budaya yang ada di lingkungan masyarakat dimana kita bertempat tinggal dan berkembang ke wilayah yang lebih luas. b. Belajar dengan rajin bagi pelajar untuk meraih ilmu sebaik mungkin untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. c. Taat akan hukum dan aturan-aturan masyarakat dan negara d. Mencintai dan bangga menggunakan produk-produk dalam negeri 118 | PPKn
D. Rangkuman 1. Sebelum negara menentukan siapa saja yang menjadi warga negaranya, terlebih dahulu negara harus mengakui bahwa setiap orang berhak memilih Kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali sebagaimana dinyatakan oleh pasal 28E ayat (1) UUD 1945. Pernyataan ini mengandung makna bahwa orang- orang yang tinggal dalam wilayah negara dapat diklasifikasikan menjadi: a. Warga negara Indonesia, adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan dengan undang-undang sebagai warga negara. b. Penduduk, yaitu orang-orang asing yang tinggal dalam negara bersifat sementara sesuai dengan visa (surat izin untuk memasuki suatu negara dan tinggal sementara yang diberikan oleh pejabat suatu negara yang dituju) yang diberikan negara melalui kantor imigrasi. 2. Bangsa Indonesia perlu memiliki karakter sebagai bangsa yang religius, manusiawi, adil, bersatu, demokratis, adil dan sejahtera, maju, mandiri, baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara. Bangsa atau masyarakat yang demikian merupakan ciri dari masyarakat madani di Indonesia 3. Hak dan kewajiban warga negara muncul sebagai akibat adanya hubungan warga negara dan negara. Hubungan antara warga negara dan negara dapat dilihat dari perspektif hukum, politik, kesusilaan, dan kebudayaan (cholisin. 2007). Dari perspektif hukum didasarkan konsepsi bahwa warga negara adalah seluruh individu yang memiliki ikatan hukum dengan suatu negara. Hubungan yang bersifat hukum dibedakan menjadi (a) hubungan hukum yang sederajat dan tidak sederajat dan (b) hubungan timbal balik dan timbang timpang. 4. Isu kewarganegaraan dalam konteks lokal berorientasi pada isu-isu kewarganegaraan pada teritori lokal atau wilayah bagian suatu negara seperti provinsi atau kabupaten kota. Indonesia sendiri adalah negara yang multikultural dan majemuk. Keduanya menjadi identitas khas bangsa Indonesia yang dapat memperkaya sekaligus menjadi faktor trigger (pemicu) lahirnya perpecahan. Dilematik paradigma ini yang dapat menjadi alasan munculnya berbagai isu kebangsaan dalam teritori lokal yang dapat PPKn | 119
melunturkan nilai kebhinekaan serta rasa kebangsaan seperti cinta tanah air, patriotik, dan bela negara. 5. Kedudukan nilai, moral, serta norma dapat diuraikan sebagai berikut. a. Nilai merupakan suatu kenyataan yang tersembunyi di balik kenyataan- kenyataan lainnya. Menilai berarti menimbang, suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan sesuatu yang lain kemudian untuk selanjutnya diambil keputusan. Nilai bersumber pada budi nurani yang berfungsi mendorong dan mengarahkan sikap dan perilaku manusia. b. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk, yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Moralitas merupakan suatu usaha untuk membimbing tindakan seseorang dengan akal dan hati (perasaan). Membimbing tindakan dengan akal maksudnya melakukan apa yang paling baik menurut akal, seraya memberi bobot yang seimbang menyangkut kepentingan individu yang akan terkena oleh tindakan itu. Hal merupakan gambaran tindakan pelaku moral yang sadar. moral mengarahkan pelaku moral untuk memiliki keprihatinan, tanpa pandang bulu terhadap kepentingan setiap orang yang terkena oleh apa yang dilakukan serta implikasinya. c. Norma merupakan kebiasaan umum yang menjadi menjadi acuan atau ketentuan perilaku dalam suatu kelompok masyarakat dan batasan wilayah tertentu. Norma akan berkemang seiring dengan kesepakatan-kesepakatan sosial masyarakatnya. Nilai, moral, norma, serta kaidah masyarakat lainnya merupakan hal yang sangat penting, yang memberikan jalan, pedoman, tolok ukur dan acuan untuk mengambil keputusan tentang tindakan apa yang akan dilakukan dalam berbagai situasi dan kondisi tertentu dalam memberikan pelayanan profesi atau keahliannya masing-masing. 120 | PPKn ini