SALINAN BUPATI BOGOR PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOGOR, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penyelenggaraan telah fungsi kecamatan di penyuluhan Balai Penyuluhan Pertanian yang terdiri atas 12 (dua belas) wilayah berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2022 tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian; tingkat dibentuk b. bahwa dengan bertambahnya volume sasaran produksi dan produktivitas komoditas pertanian, serta terdapat beberapa lokasi kecamatan dengan potensi pertanian yang cukup tinggi tetapi belum dapat dikembangkan secara optimal salah satunya kelembagaan pertanian di wilayah tersebut, ketentuan mengenai wilayah Balai Penyuluhan Pertanian yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah dan disesuaikan; karena kurangnya penanganan c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2022 tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor tentang Pembentukan Daerah-Daerah 14 Tahun 1950 Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660); 3. Undang-Undang...
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan (Lembaran Negara Republik dan Pemberdayaan Petani Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah beberapa kali diubah, Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); terakhir dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pengawasan, Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Nomor 67/PERMENTAN/SM.010/9/2016 Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038); Menteri Pertanian tentang Peraturan Menteri SM.200/1/2018 Penyuluhan Pertanian Tahun 2018 Nomor 124); Pertanian Nomor 03/Permentan/ Penyelenggaraan (Berita Negara Republik Indonesia tentang Pedoman 10. Peraturan...
3- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 117); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2023 tentang (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 9); Pembentukan Kecamatan 13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman (Lembaran Daerah Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 130); 14. Peraturan Bupati Nomor Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 34); 34 Tahun 2022 tentang MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2022 tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 34) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: Pasal 2 Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Balai Penyuluhan Pertanian, yang terdiri atas: a. Balai Penyuluhan Pertanian Wilayah I, meliputi: 1. Kecamatan Parungpanjang; dan 2. Kecamatan Tenjo. b. Balai Penyuluhan Pertanian Wilayah II, meliputi: 1. Kecamatan Jasinga; dan 2. Kecamatan Cigudeg. c. Balai Penyuluhan Pertanian Wilayah III, meliputi: 1. Kecamatan Sukajaya; dan 2. Kecamatan Nanggung. d. Balai...
4- d. Balai Penyuluhan Pertanian Wilayah IV, meliputi: 1. Kecamatan Leuwisadeng; 2. Kecamatan Leuwiliang; dan 3. Kecamatan Rumpin. e. Balai Penyuluhan Pertanian Wilayah V, meliputi: 1. Kecamatan Pamijahan; 2. Kecamatan Tenjolaya; 3. Kecamatan Cibungbulang; dan 4. Kecamatan Ciampea. f. Balai Penyuluhan Pertanian Wilayah VI, meliputi: 1. Kecamatan Dramaga; 2. Kecamatan Ciomas; dan 3. Kecamatan Tamansari. g. Balai Penyuluhan Pertanian Wilayah VII, meliputi: 1. Kecamatan Caringin; 2. Kecamatan Cigombong; dan 3. Kecamatan Cijeruk. h. Balai Penyuluhan Pertanian Wilayah VIII, meliputi: 1. Kecamatan Cisarua; 2. Kecamatan Ciawi; dan 3. Kecamatan Megamendung. i. Balai Penyuluhan Pertanian Wilayah IX, meliputi: 1. Kecamatan Ciseeng; 2. Kecamatan Gunungsindur; 3. Kecamatan Parung; 4. Kecamatan Kemang; dan 5. Kecamatan Rancabungur. j. Balai Penyuluhan Pertanian Wilayah X, meliputi: 1. Kecamatan Cibinong; 2. Kecamatan Sukaraja; 3. Kecamatan Bojonggede; 4. Kecamatan Tajurhalang; dan 5. Kecamatan Babakan Madang. k. Balai Penyuluhan Pertanian Wilayah XI, meliputi: 1. Kecamatan Gunungputri; 2. Kecamatan Citeureup; 3. Kecamatan Klapanunggal; dan 4. Kecamatan Cileungsi. l. Balai...
5- l. Balai Penyuluhan Pertanian Wilayah XII, meliputi: 1. Kecamatan Jonggol; dan 2. Kecamatan Sukamakmur. m. Balai Penyuluhan Pertanian Wilayah XIII, meliputi: 1. Kecamatan Cariu; dan 2. Kecamatan Tanjungsari. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor. Ditetapkan di Cibinong pada tanggal 6 Mei 2024 Pj. BUPATI BOGOR, ttd. ASMAWA Diundangkan di Cibinong pada tanggal 6 Mei 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR, ttd. BURHANUDIN BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024 NOMOR 7 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN, ADI MULYADI