Jurnal Teknokris Volume 23 No. 2 Desember 2020 P- ISSN : 1411-0539 E-ISSN : 2622-8300 KAJIAN KONDISI PERTAHANAN DAN KEAMANAN WILAYAH PESISIR DAN LAUT DI SAMUDERA HINDIA Kasman1 1 Magister Tenik Program Studi Kajian Pembangunan Perkotaan dan Wilayah Fakultas Teknik - Universitas Krisnadwipayana Jl. Raya Jatiwaringin, RT. 03/ RW. 04, Pondok Gede, Jakarta Timur, 13077 E-mail: ABSTRAK Abstrak- Ancaman riil bagi Indonesia saat ini adalah ancaman di bidang maritim karena Indonesia masih menyimpan sumber daya alam maritim dan energi, serta adanya akses lintas jalur pelayaran dan perdagangan internasional (Alur Perhubungan Laut Utama (Sea Lines of Communications (SLOC)/ Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)) yang dapat membawa dampak munculnya potensi gangguan keamanan seperti perompakan, teroris melaut, perdagangan gelap, dan penyelundupan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kondisi pertahanan dan keamanan wilayah pesisir dan laut di Samudera Hindia, berdasarkan identifikasi dan analisis faktor-faktor pendukung pertahanan di wilayah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung pertahanan tidak semata-mata bisa dibangun dengan pendekatan militer tapi juga dengan melibatkan masyarakat khususnya nelayan. Kata Kunci : Pertahanan, Keamanan, Samudera Hindia, Kapasitas Nelayan ABSTRACT The real threat for Indonesia at this time is the threat in the maritime sector because Indonesia still has maritime natural resources and energy, as well as access to international shipping and trade routes (Sea Lines of Communications (SLOC). ALKI)) which can have an impact on the emergence of potential security disturbances such as piracy, terrorists at sea, illicit trade, and smuggling.This study aims to assess the condition of defense and security of coastal and marine areas in the Indian Ocean, based on the identification and analysis of defense supporting factors in the Indian Ocean. The results show that the supporting factors for defense can not only be built with a military approach but also by involving the community, especially fishermen. Keywords : Defense, Security, Indian Ocean, Fisherman Capacity I. PENDAHULUAN lautan Kondisi obyektif wilayah Samudera Hindia, meskipun tidak berbatasan langsung dengan negara lain, namun karena sifat lautannya yang terbuka (open sea accessed), potensial rawan terhadap adanya kegiatan-kegiatan ilegal. itu, secara ekonomi Samudera Selain Hindia dan pulau-pulau kecil terluar (PPKT) di wilayah ini, juga memiliki potensi sangat besar dalam menunjang pembangunan terutama sumberdaya kelautannya. nasional, Oleh karena itu konsep kebijakan pembangunan wilayah pesisir di Samudera Hindia hendaknya berdasarkan pada asas aspek pertahanan dan keamanan terhadap sumberdaya alam dan ekonomi kelautan, serta kelestarian alam dan keberlanjutan lingkungan yang ada, sehingga pada akhirnya pengembangan berbagai aktivitas pembangunan secara terpadu wilayah perbatasan negara yang berhadapan dengan Samudera Hindia termasuk PPKT sebagai wujud pemanfaatan sumberdaya alam dan jasa-jasa kelautan. Agar penyelesaian masalah dapat lebih terarah sasaran, maka permasalahan yang ada dikelompokkan menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu pertahanan dan keamanan, ekonomi dan sosial budaya, pertahanan dan keamanan, pengelolaan sumber daya alam. Studi ini memfokuskan pada masalah pertahanan dan keamanan dan tepat 73
Jurnal Teknokris Volume 23 No. 2 Desember 2020 P- ISSN : 1411-0539 E-ISSN : 2622-8300 wilayah pesisir dan laut di Samudera Hindia, yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut: a. Belum disepakatinya garis-garis batas secara dengan menyeluruh, seperti: 1) Batas Zona Ekonomi Eksklusif negara tetangga (ZEE) 1. Laut bebas dari ancaman kekerasan, yaitu ancaman dengan menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisir dan memiliki kemampuan untuk mengganggu dan membahayakan personel atau negara. Ancaman tersebut dapat berupa pembajakan, perompakan, sabotase obyek vital, peranjauan, dan aksi teror bersenjata. 2) Batas Laut Teritorial (BLT); 3) Batas Landas Kontinen (BLK) b. Terbatasnya jumlah aparat serta sarana dan prasarana; c. Terjadinya kegiatan-kegiatan ilegal dan pelanggaran hukum; d. Terbatasnya dan jumlah prasarana perbatasan (PLB, PPLB, dan fasilitas CIQS). sarana II. METODOLOGI PENELITIAN Tahap persiapan meliputi: 1) identifikasi kebutuhan dan data terkait penyusunan informasi yang rencana penataan kawasan; dan 2) melakukan dan kajian perundang-undangan terkait penyusunan rencana penataan kawasan. pustaka 2. Laut bebas dari ancaman navigasi, yaitu ancaman yang ditimbulkan oleh kondisi geografi dan hidrografi serta kurang memadainya sarana bantu navigasi, seperti lampu suar, pelampung (bouy) dan dapat membahayakan keselamatan pelayaran. 3. Laut bebas dari ancaman terhadap sumber daya laut, berupa pencemaran dan perusakan ekosistem laut, serta konflik pengelolaan sumber daya laut. Fakta menunjukkan bahwa konflik pengelolaan sumber daya laut memiliki kecenderungan mudah dipolitisasi dan dengan selanjutnya penggelaran kekuatan militer. diikuti akan lain-lain, sehingga Pengumpulan Data dilakukan melalui Kajian Dokumen yang merupakan metode pengumpulan data sekunder yang berasal dari laporan penelitian, dokumen KKP, data statistik dari instansi-instansi didaerah yang digunakan untuk mendapatkan konsep, gambaran dan kebijakan umum dari lokasi kegiatan dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Tahap kompilasi data, meliputi: 1) Melakukan pengumpulan data primer dan sekunder; 2) melakukan identifikasi permasalahan di wilayah kajian; 3) melakukan identifikasi pemanfaatan ruang di wilayah perencanaan; III. HASIL DAN PEMBAHASAN Keamanan laut mengandung pengertian bahwa laut aman digunakan oleh pengguna dan bebas dari ancaman atau gangguan atau terhadap pemanfaatan laut, yaitu : aktifitas penggunaan 4. Laut bebas dari ancaman pelanggaran hukum, yaitu tidak dipatuhinya hukum nasional maupun internasional yang berlaku di perairan, seperti illegal fishing, illegal logging,illegal migrant, penyelundupan dan lain-lain. Ancaman riil bagi Indonesia saat ini adalah ancaman di bidang maritim karena Indonesia masih menyimpan sumber daya alam maritim dan energi, serta adanya akses lintas jalur pelayaran dan perdagangan (Alur Perhubungan Laut internasional Utama (Sea Lines of Communications (SLOC)/ Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)) yang dapat membawa dampak munculnya potensi gangguan keamanan seperti teroris melaut, perdagangan gelap, dan penyelundupan. pada Keamanan maritim kepentingan nasional di dan lewat laut antara lain: keamanan di perairan wilayah jurisdiksi Indonesia; keamanan Gudang Persediaan Pangkalan (GPL) dan ALKI; keamanan laut; perlindungan ekosistem atau lingkungan perompakan, berfokus sumber alam di 74
Jurnal Teknokris Volume 23 No. 2 Desember 2020 P- ISSN : 1411-0539 E-ISSN : 2622-8300 laut; stabilitas kawasan strategis yang tetangga; berbatasan keamanan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE); dan peningkatan kemampuan industri untuk mendukung pertahanan negara di laut. Jika melihat pada karakteristik wilayah, terdapat 2 (dua) jenis potensi ancaman yaitu domestik dan kawasan. Ancaman domestik pelanggaran wilayah berupa bisa kedaulatan, pencurian ikan dan pasir, perompakan, human trafficking, keamanan energi. Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal-kapal asing di wilayah perbatasan banyak dilakukan di Laut Natuna oleh nelayan dari negara Vietnam, Thailand, RRC, dan Taiwan. Di utara Laut Sulawesi oleh nelayan Filipina, Malaysia, sementara di Laut Arafura oleh nelayan Vietnam, Thailand, dan RRC. dengan negara berperan dalam penegakkan hukum di laut, seperti TNI AL, Polri, Direktorat KPLP (Kementerian Perhubungan), Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Kementerian Kelautan dan Perikanan), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kementerian Keuangan), Jenderal Keimigrasian (Kementerian Hukum dan HAM). dan Direktorat Sarana dan prasana pendukung TNI AL Sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki oleh TNI AL antara lain: a. Kapal perang b. Kapal patroli pendukung c. Pesawat udara d. Pasukan pendarat Dalam kajian ini, dilakukan pendekatan pada dua pola atau strategi dalam menjaga pertahanan dan keamanan laut nasional, yakni melalui lembaga Negara yang dibentuk untuk tugas menjaga pertahanan dan keamanan laut dan pemberdayaan masyarakat khususnya nelayan. Berikut uraian upaya menjaga laut Indonesia di sebelah Barat Sumatera. Kapal Kapal TNI AL berjumlah 132 dengan inisial KRI (Kapal Republik Indonesia). KRI dibagi menjadi tiga kelompok kekuatan, yaitu 1. Kekuatan pemukul (striking force) terdiri atas 40 KRI yang memiliki persenjataan strategis: 2. Kekuatan patroli (patrolling force) berjumlah 50 KRI. 3. Kekuatan pendukung (supporting force) berjumlah 48 KRI. Peran Pemerintah Dalam Menjaga Laut Indonesia Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, pada salah satu pasalnya dinyatakan bahwa "Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan, dibentuk Badan Keamanan Laut". Badan Keamanan Laut Indonesia adalah revitalisasi dan penguatan kapasitas kelembagaan dari Badan Koordinasi Keamanan Laut yang sudah ada sejak tahun 1972. (Bakamla) Badan Keamanan mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Saat ini, Indonesia memiliki satuan patroli laut dari berbagai instansi yang Laut TNI AL sudah mempunyai 4 kapal LPD, 2 kapal multipurpose yang dibuat di Korea Selatan (KRI MKS dan KRI SBY), dan 2 unit dikerjakan oleh PT PAL yaitu KRI BAC dan KRI BJN. Selain itu, kapal TNI AL radar yang juga memiliki 12 ditempatkan di seluruh Indonesia. Sarana dan Prasarana Pendukung Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Instansi Polri yang terkait langsung dengan patroli keamanan laut adalah polair (polisi air). Sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki polair adalah a. 10 kapal kelas A (panjang 48 m), b. 11 kelas B (panjang 28 m), c. 5 kelas C (motor boat, panjang 15 m) yang tersebar di Riau (2 kapal), Kaltim (2 kapal), dan Jakarta (1 kapal). 75
Jurnal Teknokris Volume 23 No. 2 Desember 2020 P- ISSN : 1411-0539 E-ISSN : 2622-8300 d. 86 kapal 15 m tetapi kurang sesuai dengan standar operasi Polri. Sarana dan Prasarana Pendukung Departemen Perhubungan Sarana dan prasarana yang dimiliki Kementrian Perhubungan terkait kamla terbagi menjadi dua, yaitu Direktorat Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai serta Badan Search and Rescue Nasional (BASARNAS). Kapal milik Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terdiri atas 7 kapal negara kenavigasian dan 4 kapal KPLP. Adapun kapal negara Penjagaan Laut dan Pantai (Armada PLP) saat ini berjumlah 159 unit yang terdiri atas 4 unit kapal kelas I, 9 unit kapal kelas II, 27 unit kapal kelas III, 42 unit kapal kelas IV, dan 77 unit kapal kelas V. Adapun kapal negara Penjagaan Laut dan Pantai (Armada PLP) saat ini berjumlah 159 unit yang terdiri atas 4 unit kapal kelas I, 9 unit kapal kelas II, 27 unit kapal kelas III, 42 unit kapal kelas IV, dan 77 unit kapal kelas V. Sarana dan Prasana Pendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Fasilitas sarana pendukung yang dimiliki KKP terkait laut sesuai dengan dengan kewenangannya adalah 20 kapal patroli, 20 kapal latih, dan 31 speed boat. infrastsruktur Selain pendukung yang telah digunakan oleh KKP, antara lain Monitoring Controlling & Surveillance serta Vessel Monitoring Surveillance (VMS). infrastruktur dan tugas pengawasan itu, ada fasilitas (MCS) Sarana dan Prasarana Pendukung Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memiliki sarana dan prasarana pendukung, yaitu 27 fast patrol boat 28 meter bahan dasar kayu, 5 fast patrol boat 28 meter bahan dasar kayu, 10 LPC (Local Patrol Craft) dengan bahan dasar fiberglass, 10 VSV (very silinder vessel), dan 155 speed boat. Sarana dan Prasarana Pendukung Badan Keamanan Laut (Bakamla) Bakamla memiliki sarana dan prasarana pendukung sebagai berikut. Kapal Patroli Kapal patroli yang dimiliki Bakamla adalah 5 unit dengan tipe Catamaran serta kapal 48 meter yang diberi nama KN Singa Laut dan KN Kuda Laut. Bakamla memiliki kapal baru, yaitu Belut Laut, Bintang Laut, dan Gajah Laut. Ke depan, Bakamla berencana akan menambah 30 kapal. Sistem Teknologi Informasi National Picture Compilation (NPC) teknologi Bakamla mempunyai sistem informasi National Picture Compilation (NPC). Sistem ini merupakan sistem yang dikembangkan oleh Bakorkamla dengan mengoptimalkan akses dua satelit, yakni Inmarsat dan Vsat. Kedua satelit ini juga digunakan oleh Kemenhub dan KKP. dengan Sistem NPC menggabungkan data prakiraan cuaca, peta dasar rupa bumi, pola arus, peta fishing ground (daerah penangkapan ikan), serta informasi dari Vessel Monitoring System (VMS). Semua data dan informasi tersebut terkumpul dalam Bakamla Integrated Information System (BIIS) yang telah dikembangkan sejak tahun 2007. ini bekerja MRCC dan RCC Selain itu, Bakamla mempunyai Maritime Regional Crisis Center (MRCC) dan Regional Crisis Center (RCC), yaitu stasiun pemantau yang tersebar di seluruh Indonesia terutama untuk memantau jalur ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia). Stasiun ini dilengkapi dengan alat deteksi radar, AIS, Long Range Camera, dan yang peralatan ditempatkan hampir di seluruh Indonesia. Terkait keamanan laut, Bakamla lebih dan menekankan terintegrasinya sarana prasarana Early Warning System (EWS) dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). komunikasi lain pada sinergitas Sistem Keamanan Laut Masih Bersifat Sektoral 76
Jurnal Teknokris Volume 23 No. 2 Desember 2020 P- ISSN : 1411-0539 E-ISSN : 2622-8300 Berdasarkan informasi yang dihimpun dil lapangan, dapt diketahui bahwa tata kelola keamanan dan keselamatan di wilayah kajian masih bersifat sektoral, dimana setiap instansi menjalankan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dengan dimensi tugas dan fungsi instansi tersebut, seperti keimigrasian, perikanan, dan pelayaran yang dalam praktik operasional, fungsi keamanan laut dari tiap sektor tersebut masih dijalankan secara terpisah. kepabeanan, Pelaksanaan fungsi koordinasi yang dimiliki Bakamla masih dirasa kurang memadai sehingga pelaksanaan penegakan hukum di laut masih tidak efektif dan efisien serta masih diwarnai persaingan Sebagai kepentingan akibatnya, ini merugikan pelaksanaan penegakan hukum, anggaran belanja dan pendapatan negara, serta ekonomi kelautan. antarinstansi. sistem multiinstitusi perairan negara lain merupakan salah satu potensi sumber daya manusia maritim yang dapat membantu peran dan tanggung jawab institusi pertahanan dan keamanan negara terutama di wilayah laut. Nelayan lebih dikenal dengan berbagai macam keterbatasan yang dimiliki, salah satunya keterbatasan pengetahuan, namun jika dilihat lebih jauh, keterbatasan ini yang menjadi tantangan bagi institusi pertahanan dan untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan nelayan untuk membantu peran pertahanan dan keamanan negara. Data Statistik Perikanan Tangkap Indonesia 2011, jumlah nelayan dalam tahun 2001-2011 mengalami periode penurunan rata-rata sebesar 0,99% per tahun, yaitu dari 3.286.500 orang pada tahun 2001 menjadi 2.755.178 orang pada tahun 2011. Meskipun terjadi penurunan, dengan jumlah nelayan diatas 2 (dua) juta nelayan merupakan potensi sumber daya manusia yang cukup potensial untuk membantu peran pertahanan dan keamanan negara di wilayah laut. keamanan Peningkatan Kapasitas Nelayan Dalam Menjaga Keamanan Laut Pertahanan negara pada hakikatnya merupakan segala upaya pertahanan yang bersifat semesta disertai kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara yang yakin pada kekuatan sendiri untuk hidup mempertahankan bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Tujuan dari pertahanan adalah untuk menjaga dan negara melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Keutuhan wilayah NKRI merupakan putusan final bagi seluruh bangsa Indonesia yang dan harus dipertahankan. kelangsungan selalu dipelihara daya pertahanan dan keamanan di wilayah perairan perbatasan antarnegara yang dimiliki Indonesia membuat semua pihak harus bekerjasama, dalam hal ini pihak aparat pemerintah dan nelayan. Meskipun hingga saat ini nelayan dengan keterbatasan pendapatan maupun pendidikan, nelayan dengan wilayah penangkapan ikan (fishing ground) yang berbatasan dengan wilayah Keterbatasan sumber Sementara untuk pelibatan nelayan dalam kerangka pertahanan dan keamanan laut, maka harus diidentifikasi berdasarkan kemampuan jelajah kapal yang mampu beroperasi sampai ke Zona Ekonomi Ekslusif berdasarkan wawancara dengan nelayan di Pelabuhan Teluk Bayur, diketahui bahwa nelayan yang mampu beroperasi ke perairan ZEE adalah nelayan dengan kapal > 30 GT. (ZEE), yang Dengan demikian berdasarkan data statistik perikanan tangkap Tahun 2012, diketahui bahwa jumlah kapal yang berada di wilayah kajian yang dapat beroperasi hingga ke ZEE adalah sebanyak 6926 kapal, yang jika dikonversi kejumlah nelayan berkisar 30 ribuan nelayan. Upaya melibatkan masyarakat nelayan laut dapat dalam menjaga keamanan diuraikan dengan mengacu pada jenis kapal dan kemampuan daya operasi nelayan dengan kapalnya. Dari hasil diskusi dengan nelayan diketahui bahwa kapasitas kapal jarak operasional sangat menentukan 77
Jurnal Teknokris Volume 23 No. 2 Desember 2020 P- ISSN : 1411-0539 E-ISSN : 2622-8300 mereka di laut, dimana kapal dengan kapasitas < 20GT umumnya beroperasi di bawah 6 mil, sedangkan 20 - 30 GT beroperasi hingga 6 - 12 mil, dan kapal dengan kapasitas > 30 GT dapat beroperasi hingga laut lepas. dalam menjaga Pelibatan pertahanan dan keamanan laut yakni nelayan dapat menjadi mata dan telinga bagi instansi terkait, dimana nelayan dapat memberi informasi adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. nelayan dilengkapi dengan peralatan yang cukup intensitas jika dilihat dari memadai Tindakan criminal di wilayah pesisir dan laut tersebut. Hal lain yang menarik adalah pelibatan dalam menjaga pertahanan dan keamanan wilayah pesisir dan laut, melalui pemberian fasilitas dan pelatihan dasar bagi nelayan yang beroperasi di Samudera Hindia, dalam menghadapi ancaman pertahanan dan keamanan. nelayan DAFTAR PUSTAKA Untuk memaksimalkan peran nelayan dalam menjaga pertahanan dan keamanan laut, maka pemerintah harus berupaya meningkatkan kapasitas nelayan melalui : 1. Melakukan pendataan dan pemetaan nelayan yang beroperasi di wilayah laut Indonesia, khususnya di wilayah yurisdiksi. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 9 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Daerah Istimewa Yogyakarta 2018-2038. Statistik.kkp.go.id, 2012, data statistik perikanan tangkap. 2. Mengatur dengan bijaksana coverage area dengan maksud memaksimalkan fungsi sebagai mata dan telinga instansi Pemerintah. nelayan kualitas nelayan, 2. Mengatur dengan bijaksana coverage area dengan maksud memaksimalkan fungsi sebagai mata dan telinga instansi Pemerintah. nelayan kualitas nelayan, 3. Peningkatan sumberdaya manusia dengan membekali mereka pengetahuan terkait peraturan perundangan yang berlaku di perairan. yakni 4. Memfasilitasi nelayan dengan system informasi dan teknologi yang memadai. 5. Memberi insetif kepada nelayan yang berhasil memberi informasi penting terkait upaya penegakan hukum di wilayah laut Indonesia. IV. KESIMPULAN Kondisi pertahanan dan keamanan wilayah pesisir dan laut Indonesia di Samudera Hindia sangat ditentukan oleh peran Pemerintah Pusat dalam menyiapkan sarana dan prasarana pendukung, selain itu keterlibatan lintas sektor sangat dibutuhkan agar pertahanan dan keamanan dapat terwujud secara efektif dan efisien. Secara umum kualitas dan kuantitas pertahanan dan keamanan wilayah pesisir dan laut Indonesia di Samudera Hindia cukup memadai, dimana pihak-pihak terkait telah 78