SALINAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKAN NASIONAL KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Kesastraan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
Menetapkan 2 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5554); 5. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575); MEMUTUSKAN: : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG KEBIJAKAN NASIONAL KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN.
3 - BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Kesastraan yang selanjutnya disebut Kebijakan Nasional adalah kebijakan yang berisi perencanaan, pengarahan, dan garis haluan yang dipakai sebagai dasar pengelolaan keseluruhan masalah kebahasaan dan kesastraan. 2. Pengembangan Bahasa adalah upaya mengembangkan bahasa dengan memodernkan bahasa melalui pemerkayaan kosakata, pemantapan dan pembakuan sistem bahasa, pengembangan laras bahasa, serta mengupayakan peningkatan fungsi Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. 3. Pengembangan Sastra adalah upaya mengembangkan mutu sastra melalui penelitian sastra, pengembangan ilmu sastra, dan kodifikasi sastra. 4. Pembinaan Bahasa adalah upaya membina mutu penggunaan bahasa melalui pembelajaran bahasa di semua jenis dan jenjang pendidikan serta pemasyarakatan bahasa ke berbagai lapisan masyarakat. 5. Pembinaan Sastra adalah upaya membina mutu apresiasi sastra masyarakat melalui pengajaran, pemasyarakatan, dan pemberdayaan. 6. Pelindungan Bahasa adalah upaya menjaga dan memelihara kelestarian bahasa melalui penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pengajarannya. 7. Pelindungan Sastra adalah upaya melindungi kedudukan dan fungsi sastra sebagai sarana aktualisasi nilai-nilai kehidupan melalui pemetaan sastra, penelitian vitalitas sastra, konservasi sastra, dan revitalisasi sastra.
4 - 8. Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia menjadi Bahasa Internasional adalah upaya meningkatkan potensi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional yang bertujuan untuk menunjukkan jati diri dan meningkatkan daya saing bangsa. 9. Bahasa Daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga negara Indonesia di daerah-daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 10. Sastra Daerah adalah karya kreatif yang berisi pemikiran, pengalaman, dan penghayatan atas kehidupan yang diungkap secara estetis dalam Bahasa Daerah, tinjauan kritis atas karya sastra dalam Bahasa Daerah, atau tinjauan kritis atas karya Sastra Daerah. 11. Bahasa Asing adalah bahasa selain Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah. 12. Kawasan Tertib Berbahasa Indonesia adalah wilayah atau area yang mengutamakan penggunaan Bahasa Indonesia secara baik dan benar. 13. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 14. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
5 - 16. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga kebahasaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Pasal 2 Kebijakan Nasional bertujuan memberikan acuan untuk mengatur perencanaan, pengarahan, dan penyusunan garis haluan kebahasaan yang dipakai sebagai dasar pengelolaan seluruh masalah kebahasaan dan kesastraan. Pasal 3 (1) Sasaran Kebijakan Nasional adalah a. Pemerintah; b. Pemerintah Daerah; dan c. pemangku kepentingan lainnya. (2) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas lembaga atau perseorangan yang terkait dengan kebahasaan dan/atau kesastraan. BAB II RUANG LINGKUP KEBIJAKAN NASIONAL Bagian Kesatu Umum Pasal 4 (1) Ruang lingkup Kebijakan Nasional meliputi: a. Pengembangan Bahasa dan Sastra; b. Pembinaan Bahasa dan Sastra; c. Pelindungan Bahasa dan Sastra; dan d. Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia menjadi Bahasa Internasional. (2) Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c meliputi Pengembangan,
6 - Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah. Pasal 5 (1) Penyusunan Kebijakan Nasional dilakukan oleh Badan. (2) Kebijakan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. (3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kewenangan: a. menyusun dan menetapkan Kebijakan Nasional dalam hal pengembangan, pembinaan, serta Pelindungan Bahasa dan Sastra; b. melaksanakan pengembangan, pembinaan, serta Pelindungan Bahasa dan Sastra; c. mengoordinasikan dan bekerja sama dalam hal pengembangan, pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra dengan instansi terkait; d. memberikan pertimbangan kepada peneliti asing yang akan meneliti bahasa dan/atau sastra di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; e. mengesahkan penggunaan bahasa di ruang publik bekerja sama dengan lembaga kebahasaan, baik di pusat maupun di daerah; f. memberi rekomendasi pada Pemerintah Daerah dalam hal terjadi pelanggaran penggunaan bahasa; g. meningkatkan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional; dan h. mendelegasikan pelaksanaan pengembangan, pembinaan, serta Pelindungan Bahasa dan Sastra kepada unit pelaksana teknis di daerah.
7 - Bagian Kedua Pengembangan Bahasa dan Sastra Pasal 6 (1) Pengembangan Bahasa Indonesia dilakukan untuk: a. memantapkan kedudukan dan fungsi Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara; dan b. meningkatkan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. (2) Pengembangan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. penelitian kebahasaan; b. pengayaan kosakata; c. pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa; d. penyusunan bahan ajar; e. penyusunan alat uji kemahiran berbahasa; f. penerjemahan; dan g. publikasi hasil Pengembangan Bahasa Indonesia. (3) Penelitian kebahasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui penelitian aspek bunyi bahasa, bentuk kata, makna kata, struktur kalimat, dan wacana. (4) Pengayaan kosakata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pemilihan, penilaian, dan penetapan kosakata Bahasa Daerah dan/atau Bahasa Asing menjadi kosakata dan istilah Bahasa Indonesia. (5) Pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan melalui penyusunan dan penetapan pedoman dan acuan penggunaan bahasa. (6) Penyusunan bahan ajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan melalui penyusunan buku pelajaran dan buku/bahan pengayaan pelajaran Bahasa Indonesia.
8 - (7) Penyusunan alat uji kemahiran berbahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan dengan inventarisasi, pembuatan, validasi, penyelarasan, pengatakan, dan pemutakhiran bank soal uji kemahiran berbahasa Indonesia. (8) Penerjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan melalui pengalihbahasaan dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. (9) Publikasi hasil Pengembangan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dilakukan melalui penyebarluasan hasil penelitian, pengayaan kosakata, pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa, penyusunan bahan ajar, penyusunan alat uji kemahiran berbahasa, dan penerjemahan. (10) Pengatakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan pengaturan tata letak naskah yang akan dicetak (setting). Pasal 7 (1) Pengembangan Bahasa Daerah bertujuan untuk memantapkan dan meningkatkan fungsi Bahasa Daerah sebagai: a. pembentuk kepribadian suku bangsa; b. peneguh jati diri kedaerahan; c. sarana pengungkapan serta Pengembangan Sastra dan budaya daerah dalam bingkai keindonesiaan; d. sarana komunikasi dalam keluarga dan masyarakat daerah; e. bahasa media massa lokal; f. sarana pendukung Bahasa Indonesia; dan g. sumber Pengembangan Bahasa Indonesia. (2) Pengembangan Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. penelitian kebahasaan; b. pengayaan kosakata; c. pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa;
9 - d. penyusunan bahan ajar; e. penerjemahan; dan f. publikasi hasil Pengembangan Bahasa Daerah. (3) Penelitian kebahasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui penelitian aspek bunyi bahasa, bentuk kata, makna kata, struktur kalimat, dan wacana. (4) Pengayaan kosakata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan pemilihan, penilaian, dan penetapan kosakata Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Asing melalui Bahasa Indonesia menjadi kosakata dan istilah Bahasa Daerah. (5) Pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui penyusunan dan penetapan pedoman dan acuan penggunaan Bahasa Daerah. (6) Penyusunan bahan ajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan melalui penyiapan buku pelajaran dan buku/bahan pengayaan pelajaran Bahasa Daerah. (7) Penerjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan melalui pengalihbahasaan dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. (8) Publikasi hasil Pengembangan Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan melalui penyebarluasan hasil penelitian, pengayaan kosakata, pembakuan dan kodifikasi kaidah Bahasa Daerah, penyusunan bahan ajar, dan penerjemahan. Pasal 8 (1) Pengembangan Sastra Indonesia dilakukan untuk: a. memantapkan kedudukannya sebagai kekayaan budaya bangsa dan sebagai pengungkapan budaya daerah dalam bingkai keindonesiaan; b. meningkatkan fungsinya sebagai peneguh jati diri bangsa dan solidaritas kemanusiaan; dan
10 - c. meningkatkan posisi Sastra Indonesia sebagai bagian dari sastra dunia. (2) Pengembangan Sastra Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. penelitian kesastraan Indonesia; b. peningkatan jumlah dan mutu karya sastra dan kritik Sastra Indonesia; kodifikasi Sastra Indonesia; c. d. penyusunan bahan ajar; e. f. g. publikasi hasil Pengembangan Sastra Indonesia. penerjemahan; pengalihwahanaan; dan (3) Penelitian kesastraan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui penelitian terhadap aspek kesastraan, sejarah sastra, dan perbandingan karya sastra. (4) Peningkatan jumlah dan mutu karya sastra dan kritik Sastra Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan inventarisasi dan dokumentasi bahan sastra untuk mendukung kreativitas berkarya. (5) Kodifikasi Sastra Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui penyusunan pedoman, acuan, ensiklopedia, dan kamus sastra. (6) Penyusunan bahan ajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan melalui penyiapan buku pengayaan bacaan sastra. (7) Penerjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan melalui pengalihbahasaan karya, kritik, dan teori sastra dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. (8) Pengalihwahanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan melalui pengubahan bentuk karya sastra dari bentuk asal ke bentuk baru. (9) Publikasi hasil Pengembangan Sastra Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dilakukan melalui penyebarluasan hasil penelitian,
11 - peningkatan jumlah dan mutu karya sastra dan kritik sastra Indonesia, kodifikasi Sastra Indonesia, penyusunan bahan ajar, penerjemahan, dan pengalihwahanaan. Pasal 9 (1) Pengembangan Sastra Daerah dilakukan untuk: a. mendukung dan memperkukuh kepribadian suku bangsa; b. meneguhkan jati diri kedaerahan; dan c. mengungkapkan serta mengembangkan budaya daerah dengan Bahasa Daerah yang bersangkutan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2) Pengembangan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. penelitian kesastraan daerah; b. peningkatan jumlah dan mutu karya Sastra Daerah dan kritik Sastra Daerah; c. kodifikasi Sastra Daerah; d. penerjemahan; dan e. publikasi hasil Pengembangan Sastra Daerah. (3) Penelitian kesastraan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui penelitian terhadap aspek kesastraan, sejarah Sastra Daerah, dan perbandingan karya Sastra Daerah. (4) Peningkatan jumlah dan mutu karya Sastra Daerah dan kritik Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan inventarisasi dan dokumentasi bahan Sastra Daerah untuk mendukung kreativitas berkarya. (5) Kodifikasi Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui penyusunan pedoman, acuan, ensiklopedia, dan kamus Sastra Daerah.
12 - (6) Penerjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan melalui pengalihbahasaan karya, kritik, dan teori sastra dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. (7) Publikasi hasil Pengembangan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan melalui penyebarluasan hasil penelitian, peningkatan jumlah dan mutu karya sastra dan kritik Sastra Daerah, kodifikasi Sastra Daerah, penyusunan bahan ajar, dan penerjemahan. Bagian Ketiga Pembinaan Bahasa dan Sastra Pasal 10 (1) Pembinaan Bahasa Indonesia dilakukan terhadap pengguna Bahasa Indonesia pada kelompok umur anak-anak, remaja, dan dewasa. (2) Pembinaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penggunaan Bahasa Indonesia dalam situasi resmi dan tidak resmi. (3) Pembinaan terhadap pengguna Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: a. meningkatkan sikap positif agar masyarakat memiliki kesadaran, kebanggaan, dan kesetiaan terhadap norma berbahasa Indonesia; b. meningkatkan kedisiplinan dan keteladanan dalam penggunaan Bahasa Indonesia; c. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam penggunaan Bahasa Indonesia; d. menciptakan suasana yang kondusif untuk Pembinaan Bahasa Indonesia; dan e. meningkatkan mutu penggunaan Bahasa Indonesia.
13 - (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui: a. pendidikan; b. pelatihan; c. pemasyarakatan Bahasa Indonesia; d. penetapan dan penerapan Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia; dan e. penciptaan suasana yang kondusif untuk berbahasa Indonesia. (5) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan melalui: a. pendampingan penyusunan kurikulum Bahasa Indonesia; b. pendampingan pengajaran Bahasa Indonesia di semua jenjang pendidikan; c. pendampingan dan fasilitasi penyusunan bahan pengayaan pelajaran Bahasa Indonesia; d. pendampingan penyusunan soal Ujian Nasional Bahasa Indonesia; dan e. penguatan kesadaran berbahasa Indonesia di kalangan pendidik dan peserta didik. (6) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi pemberian fasilitasi dalam penulisan karya ilmiah dan peningkatan kemahiran berbahasa bagi pendidik, peserta didik, aparatur pemerintah, jurnalis, dan pengguna bahasa lainnya (7) Pemasyarakatan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan melalui penyuluhan, sosialisasi, dan/atau implementasi produk kebahasaan. (8) Penetapan dan penerapan Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dilakukan dengan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia.
14 - (9) Penciptaan suasana yang kondusif untuk berbahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dilakukan melalui: a. pemantauan dan penilaian penggunaan Bahasa Indonesia di ruang publik; b. pemberian penghargaan; c. penciptaan kawasan tertib berbahasa Indonesia; dan d. pelibatan pemangku kepentingan dalam pengutamaan penggunaan Bahasa Indonesia. Pasal 11 (1) Pembinaan Bahasa Daerah dilakukan terhadap pengguna Bahasa Daerah pada kelompok umur anak-anak, remaja, dan dewasa. (2) Pembinaan terhadap masyarakat pengguna Bahasa Daerah dilakukan untuk: a. meningkatkan sikap positif agar masyarakat memiliki kesadaran, kebanggaan, dan kesetiaan terhadap norma berbahasa daerah; b. meningkatkan kedisiplinan dan keteladanan berbahasa daerah; c. meningkatkan mutu penggunaan Bahasa Daerah secara lisan ataupun tertulis menurut kaidah Bahasa Daerah; dan d. meningkatkan kemampuan masyarakat berbahasa daerah. (3) Pembinaan Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, melalui: a. pengajaran Bahasa Daerah di wilayah masing- masing pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah; b. pengajaran Bahasa Daerah di wilayah masing- masing pada pendidikan program kesetaraan; c. penggunaan Bahasa Daerah di ranah keluarga, adat istiadat, dan seni budaya daerah; dan
15 - d. penciptaan suasana yang kondusif untuk berbahasa daerah. (4) Pengajaran Bahasa Daerah di wilayah masing-masing pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan pembelajaran bahasa tematik tahap awal pendidikan di suatu daerah yang disesuaikan dengan intensitas penggunaannya apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu dan pendidikan tata Bahasa Daerah pada sekolah menengah. (5) Pengajaran Bahasa Daerah di wilayah masing-masing pada pendidikan program kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan pembelajaran Bahasa Daerah berbasis modul dengan mempertimbangkan klasifikasi program kesetaraannya. (6) Penggunaan Bahasa Daerah di ranah keluarga, adat istiadat, dan seni budaya daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui pewarisan bahasa dari orang tua kepada anak, penggunaan pada kegiatan-kegiatan adat istiadat, dan pementasan seni budaya daerah. (7) Penciptaan suasana yang kondusif untuk berbahasa daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan melalui penyusunan peraturan daerah tentang kebahasaan, penilaian penggunaan Bahasa Daerah di berbagai ranah sesuai dengan fungsi dan kedudukan Bahasa Daerah, pengawasan penggunaan Bahasa Daerah, pelaksanaan lomba-lomba kebahasaan, dan pemberian penghargaan. Pasal 12 (1) Pembinaan Sastra Indonesia dilakukan untuk: a. meningkatkan sikap apresiatif masyarakat terhadap Sastra Indonesia;
16 - b. meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memahami nilai-nilai yang terkandung dalam karya Sastra Indonesia; dan c. menciptakan suasana yang kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan Sastra Indonesia. (2) Pembinaan Sastra Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui: a. pendidikan sastra; b. pelatihan sastra; c. penyediaan fasilitas untuk mendorong berkembangnya komunitas sastra; d. penyediaan fasilitas untuk menyajikan karya sastra; dan e. penciptaan suasana yang kondusif untuk bersastra. (3) Pendidikan sastra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui pendampingan pengajaran sastra, kuliah sastra, sastrawan masuk sekolah, dan belajar bersama maestro sastra. (4) Pelatihan sastra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pelatihan penulisan karya sastra, pelatihan pementasan karya sastra, dan pelatihan pengalihwahanaan karya sastra bagi pendidik, peserta didik, dan masyarakat. (5) Penyediaan fasilitas untuk mendorong berkembangnya komunitas sastra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui pembentukan, pendampingan, penajaan komunitas sastra, dan penerbitan karya komunitas sastra. (6) Penyediaan fasilitas untuk menyajikan karya sastra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan melalui penerbitan jurnal, majalah, tabloid, dan antologi sastra, serta penyiaran melalui media massa elektronik.
17 - (7) Penciptaan suasana yang kondusif untuk bersastra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan melalui pemberian penghargaan terhadap sastrawan dan karyanya. (8) Penajaan komunitas sastra sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan pemberian fasilitas dalam kegiatan yang dilakukan oleh komunitas sastra. (9) Antologi sastra sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan kumpulan atau himpunan sastra. Pasal 13 Pembinaan Sastra Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan selaras dengan upaya peningkatan daya apresiasi, kreasi, inovasi, dan daya saing bangsa. Pasal 14 (1) Pembinaan Sastra Daerah bertujuan: a. meningkatkan kreativitas dan apresiasi masyarakat daerah terhadap Sastra Daerah; b. meningkatkan kemampuan masyarakat daerah untuk memahami nilai-nilai yang terkandung dalam karya Sastra Daerah; dan c. menciptakan suasana yang kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan Sastra Daerah. (2) Pembinaan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. pendidikan sastra; b. pelatihan sastra; c. penyediaan fasilitas untuk mendorong berkembangnya komunitas sastra; d. penyediaan fasilitas untuk menyajikan karya sastra; dan e. penciptaan suasana yang kondusif untuk bersastra.
18 - (3) Pendidikan sastra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan memasukkan unsur kesastraan dalam pembelajaran Bahasa Daerah. (4) Pelatihan sastra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pelatihan penulisan karya Sastra Daerah, pelatihan pementasan karya Sastra Daerah, dan pelatihan pengalihwahanaan karya Sastra Daerah bagi pendidik, peserta didik, dan masyarakat. (5) Penyediaan fasilitas untuk mendorong berkembangnya komunitas sastra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui pembentukan, pendampingan, penajaan komunitas Sastra Daerah, dan penerbitan karya komunitas Sastra Daerah. (6) Penyediaan fasilitas untuk menyajikan karya sastra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan melalui penerbitan jurnal, majalah, tabloid, dan antologi Sastra Daerah, serta penyiaran melalui media massa elektronik. (7) Penciptaan suasana yang kondusif untuk bersastra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan melalui pemberian penghargaan terhadap sastrawan dan karyanya. (8) Penajaan komunitas Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan pemberian fasilitas dalam kegiatan yang dilakukan oleh komunitas Sastra Daerah. (9) Antologi Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan kumpulan atau himpunan Sastra Daerah. Bagian Keempat Pelindungan Bahasa dan Sastra Pasal 15 (1) Pelindungan Bahasa Indonesia bertujuan mempertahankan serta menguatkan kedudukan dan
19 - fungsi Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. (2) Pelindungan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. pendidikan; b. pengembangan; c. pembinaan; d. penelitian kebahasaan; e. f. pendokumentasian; dan publikasi. (3) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan penggunaan Bahasa Indonesia dalam proses pembelajaran, penulisan bahan ajar, dan bahan pengayaan pendidikan. (4) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan memanfaatkan kosakata Bahasa Indonesia dalam pembentukan istilah berbagai bidang ilmu untuk tujuan mempertahankan kedudukan dan fungsi Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan registrasi hak cipta karya adiluhung berbahasa Indonesia dan meningkatkan penguasaan kemampuan berbahasa masyarakat dalam rangka mempertahankan kedudukan dan fungsi Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. (6) Penelitian kebahasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan mengamati berbagai aspek Bahasa Indonesia dalam rangka mempertahankan kedudukan dan fungsi Bahasa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sesuai dengan perkembangan zaman. (7) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan dengan inventarisasi data hasil penelitian aspek-aspek kebahasaan, registrasi jumlah kosakata dan istilah, dan inventarisasi ragam bahasa.
20 - (8) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan melalui penyebarluasan produk kebahasaan dalam rangka mempertahankan fungsi Bahasa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sesuai dengan perkembangan zaman. Pasal 16 (1) Pelindungan Bahasa Daerah bertujuan mempertahankan kedudukan dan fungsi Bahasa Daerah sebagai pembentuk kepribadian suku bangsa, peneguh jati diri kedaerahan, dan sarana pengungkapan serta pengembangan sastra dan budaya daerah. (2) Pelindungan Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. pendidikan; b. penggalian potensi bahasa; c. pengaksaraan; d. pendataan; e. pendaftaran; f. revitalisasi penggunaan Bahasa Daerah; g. pendokumentasian; dan h. publikasi (3) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui pengajaran Bahasa Daerah di dunia pendidikan formal. (4) Penggalian potensi bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui penelitian pemetaan. (5) Pengaksaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui penyusunan untuk aksara Bahasa Daerah yang belum memilikinya dengan menggunakan aksara Indonesia atau mengadaptasi aksara daerah lain yang serumpun.
21 - (6) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan inventarisasi kosakata Bahasa Daerah, penyusunan kamus Bahasa Daerah, dan penyusunan tata Bahasa Daerah. (7) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan melalui pencatatan dan pengajuan hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh Badan Daerah, berdasarkan masyarakat, atau pihak lain yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. masukan Pemerintah (8) Revitalisasi penggunaan Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan melalui berbagai kajian vitalitas dan peningkatan vitalitas bahasa. (9) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dilakukan melalui usaha penyusunan struktur bahasa, perekaman, dan pengembangan konservasi terhadap bahasa-bahasa yang hampir punah. (10) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dilakukan melalui penyebarluasan hasil pelindungan dengan menggunakan berbagai media. (11) Kajian vitalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan kajian untuk mengetahui status daya hidup/vitalitas bahasa dari kategori aman, rentan, mengalami kemunduran, terancam punah, kritis, hingga punah. (12) Peningkatan vitalitas bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan kegiatan untuk mencegah terjadinya penurunan status bahasa dan mencegah kepunahan bahasa. Pasal 17 (1) Pelindungan Sastra Indonesia dilakukan untuk mempertahankan fungsi Sastra Indonesia sebagai sarana:
22 - a. pengenalan, penumbuhan, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai kemanusiaan; b. penyadaran, penumbuhan, dan penguatan sikap serta penghalusan perasaan dan budi pekerti; peneguhan jati diri bangsa dan penumbuhan solidaritas kemanusiaan; dan c. d. pengungkapan wawasan keindonesiaan. (2) Pelindungan Sastra Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. pendidikan; b. pendataan dan pendaftaran; c. pendokumentasian; d. peningkatan apresiasi; dan e. publikasi. (3) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui pendampingan pengajaran sastra dalam pendidikan Bahasa Indonesia. (4) Pendataan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan menginventarisasi karya sastra lisan, sastra tulis, dan sastra digital. (5) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui perekaman karya sastra lisan, sastra tulis, dan sastra digital dengan berbagai media. (6) Peningkatan apresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan melalui penghargaan atas karya sastra lisan, sastra tulis, dan sastra digital. (7) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan melalui penyebarluasan hasil pendidikan, pendataan dan pendaftaran, pendokumentasian, dan peningkatan apresiasi. Pasal 18 (1) Pelindungan Sastra Daerah dilakukan untuk mempertahankan fungsi Sastra Daerah sebagai sarana:
23 - a. pengenalan, penumbuhan, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai kedaerahan; b. penyadaran dan penumbuhan sikap serta penghalusan perasaan dan budi pekerti; c. pengungkapan budaya daerah dan kearifan lokal; d. peneguhan jati diri daerah dan penumbuh solidaritas kemanusiaan; dan e. pengungkapan wawasan kedaerahan. (2) Pelindungan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. pendidikan; b. penelitian; c. pendataan; d. pendaftaran; e. transkripsi; f. transliterasi; g. penerjemahan; h. penyaduran; i. pengalihwahanaan; j. aktualisasi; dan k. publikasi. (3) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui pendampingan pengajaran Sastra Daerah dalam pengajaran Bahasa Daerah pada tahap awal pendidikan. (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui kajian terhadap karya sastra lisan, sastra tulis, dan sastra digital. (5) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan inventarisasi karya sastra lisan, sastra tulis, dan sastra digital. (6) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan melalui pengajuan karya Sastra Daerah untuk memperoleh nomor terbitan nasional dan internasional.
24 - (7) Transkripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan melalui pengubahan dari bentuk karya sastra lisan ke sastra tulis. (8) Transliterasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan melalui pengalihaksaraan karya Sastra Daerah ke aksara Latin atau ke aksara daerah lain. (9) Penerjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dilakukan melalui pengalihbahasaan karya Sastra Daerah ke Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, atau Bahasa Asing. (10) Penyaduran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dilakukan melalui pengubahan bentuk karya Sastra Daerah ke bentuk yang lain. (11) Pengalihwahanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilakukan melalui pengubahan media karya Sastra Daerah ke media lain. (12) Aktualisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j dilakukan melalui pementasan dan pengemasakinian karya Sastra Daerah. (13) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k dilakukan melalui penyebarluasan hasil pelindungan karya Sastra Daerah dalam berbagai media, baik cetak maupun elektronik. Bagian Kelima Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia menjadi Bahasa Internasional Pasal 19 (1) Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia menjadi Bahasa Internasional bertujuan untuk menunjukkan jati diri dan meningkatkan daya saing bangsa. (2) Jati diri dan daya saing bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa keberadaan dan kemampuan bangsa Indonesia untuk berperan penting
25 - di dunia internasional yang diwujudkan melalui pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan. (3) Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia menjadi Bahasa Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. penggunaan Bahasa Indonesia di forum internasional; b. pengembangan program pengajaran Bahasa Indonesia untuk orang asing; c. peningkatan kerja sama kebahasaan dan kesastraan dengan pihak luar negeri; d. pengembangan dan pemberdayaan pusat pembelajaran Bahasa Indonesia di luar negeri; dan/atau e. upaya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penggunaan Bahasa Indonesia di forum internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan melalui penerjemahan bahasa asing ke dalam Bahasa Indonesia atau penerjemahan Bahasa Indonesia ke dalam bahasa asing pada forum yang diikuti oleh peserta dari berbagai negara yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat, baik dengan maupun tanpa dukungan pihak asing. (5) Pengembangan program pengajaran Bahasa Indonesia untuk orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui pengembangan kurikulum dan bahan ajar Bahasa Indonesia bagi penutur asing. (6) Peningkatan kerja sama kebahasaan dan kesastraan dengan pihak luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan melalui keikutsertaan dalam kegiatan pameran internasional, penerjemahan Bahasa Asing ke dalam Bahasa Indonesia atau penerjemahan Bahasa Indonesia ke dalam bahasa asing.
26 - (7) Pengembangan dan pemberdayaan pusat pembelajaran Bahasa Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai lembaga kebahasaan di luar negeri dan pendirian tempat uji kemahiran berbahasa Indonesia di luar negeri. (8) Upaya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan melalui pengembangan wawasan kebinekaan bahasa pada tataran lokal dan global, penanggulangan secara kebahasaan terhadap ancaman, gangguan, dan hambatan atas terwujudnya jati diri bangsa Indonesia, dan pengembangan Bahasa Asing yang bernilai strategi dan diplomasi kebahasaan. BAB III PENUTUP Pasal 20 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
27 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2018 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, TTD. MUHADJIR EFFENDY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, TTD. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1696 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, TTD. Dian Wahyuni NIP 196210221988032001