1 - OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2022 TENTANG BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BATAS MAKSIMUM PENYALURAN DANA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, Menimbang: a. bahwa untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih optimal, bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah perlu meningkatkan kredit atau pembiayaan kepada sektor riil dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko; b. bahwa untuk mendukung prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko dalam penyediaan dana atau penyaluran dana salah satunya melalui pengelolaan konsentrasi penyediaan dana bank perkreditan rakyat dan penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah individual atau kelompok peminjam atau kepada kelompok nasabah penerima risiko penyediaan dana atau penyaluran dana tersebut tidak terpusat pada individual atau kelompok peminjam atau kelompok nasabah penerima fasilitas tertentu; bahwa untuk menjaga stabilitas dan mendorong peningkatan kinerja bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah, Otoritas Jasa Keuangan mendukung upaya bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah untuk menanggulangi potensi dan/atau permasalahan likuiditas bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah lain; fasilitas agar c. d. bahwa untuk meningkatkan penerapan prinsip kehati- hatian dan manajemen risiko dalam penyediaan dana atau penyaluran dana dan untuk menyelaraskan dengan ketentuan terkini yang berlaku bagi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah, diperlukan penyempurnaan pengaturan mengenai batas maksimum
2 - e. pemberian kredit bank perkreditan rakyat dan batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah; sebagaimana bahwa dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; berdasarkan pertimbangan Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867); 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BATAS MAKSIMUM PENYALURAN DANA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan: 1. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 3. Direksi adalah direksi bagi BPR dan BPRS berbentuk badan hukum perseroan terbatas, perusahaan umum daerah, perusahaan perseroan daerah, perusahaan daerah, atau pengurus bagi BPR berbentuk badan hukum koperasi. 4. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris bagi BPR dan BPRS berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau komisaris bagi BPR berbentuk badan hukum perusahaan perseroan daerah, dewan pengawas bagi BPR berbentuk
3 - badan hukum perusahaan umum daerah dan perusahaan daerah, serta pengawas bagi BPR berbentuk badan hukum koperasi. 5. Batas Maksimum Pemberian Kredit yang selanjutnya disingkat BMPK adalah persentase maksimum realisasi penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal BPR. 6. Batas Maksimum Penyaluran Dana yang selanjutnya disingkat BMPD adalah persentase maksimum realisasi penyaluran dana yang diperkenankan terhadap modal BPRS. 7. Penyediaan Dana adalah penanaman dana BPR dalam bentuk kredit, dan/atau penempatan dana antar bank. 8. Penyaluran Dana adalah penanaman dana BPRS dalam bentuk pembiayaan, dan/atau penempatan dana antar bank. 9. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara BPR dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 10. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa-menyewa termasuk sewa-menyewa jasa, transaksi jual beli, dan transaksi pinjam meminjam berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara BPRS dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil, ujrah, margin, atau tanpa imbalan. 11. Penempatan Dana Antar Bank bagi BPR adalah penanaman dana pada bank lain dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, kredit yang diberikan, dan penanaman dana lainnya yang sejenis. 12. Penempatan Dana Antar Bank bagi BPRS adalah penanaman dana pada bank umum syariah, unit usaha syariah, atau BPRS lain berdasarkan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, pembiayaan yang diberikan, dan penempatan dana lainnya sesuai dengan prinsip syariah, serta pada bank umum konvensional dalam bentuk giro dan/atau tabungan untuk kepentingan transfer dana bagi BPRS dan nasabah BPRS. 13. Modal adalah modal inti dan modal pelengkap sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPR atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPRS. 14. Pihak Terkait adalah perorangan, perusahaan atau badan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan BPR atau BPRS, baik secara langsung maupun tidak langsung,
4 - melalui kepengurusan, dan/atau hubungan keuangan. hubungan kepemilikan, hubungan 15. Pihak Tidak Terkait adalah perorangan, perusahaan atau badan yang tidak mempunyai hubungan pengendalian dengan BPR atau BPRS, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, hubungan kepengurusan, dan/atau hubungan keuangan. 16. Pelanggaran BMPK atau BMPD adalah selisih lebih antara persentase Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana pada saat direalisasikan terhadap Modal BPR atau BPRS dengan BMPK atau BMPD yang diperkenankan dengan menggunakan posisi Modal bulan terakhir sebelum realisasi Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana. 17. Pelampauan BMPK atau BMPD adalah selisih lebih antara persentase Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana yang telah direalisasikan terhadap Modal BPR atau BPRS dengan BMPK atau BMPD yang diperkenankan pada saat tanggal laporan dan tidak termasuk Pelanggaran BMPK atau BMPD. 18. Peminjam adalah nasabah perorangan, perusahaan atau badan yang memperoleh Penyediaan Dana dari BPR. 19. Nasabah Penerima Fasilitas adalah nasabah perorangan, perusahaan atau badan yang memperoleh Penyaluran Dana dari BPRS. Pasal 2 BPR dan BPRS wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan Penyediaan Dana kepada Peminjam atau Penyaluran Dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas. Pasal 3 (1) BPR dan BPRS dilarang membuat suatu perikatan atau menetapkan persyaratan yang mewajibkan BPR dan BPRS untuk memberikan Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana yang akan mengakibatkan terjadinya Pelanggaran BMPK atau BMPD. (2) BPR dan BPRS dilarang memberikan Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana yang mengakibatkan Pelanggaran BMPK atau BMPD. Pasal 4 (1) BPR atau BPRS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau Pasal 3 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) Dalam hal BPR atau BPRS: a. telah dikenai sanksi administratif sebagaimana (1) dan tetap melanggar dimaksud pada ayat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau Pasal 3; atau b. belum dikenai sanksi administratif sebagaimana (1) namun berdasarkan dimaksud pada ayat penilaian Otoritas terdapat pelanggaran yang bersifat signifikan sehingga perlu dikenai sanksi segera, Jasa Keuangan BPR atau BPRS dapat dikenai sanksi administratif berupa penurunan tingkat kesehatan BPR atau BPRS.
5 - (3) Dalam hal BPR atau BPRS: a. telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) namun tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau Pasal 3; atau b. belum dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) namun berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat pelanggaran yang bersifat signifikan sehingga perlu dikenai sanksi segera, pihak utama BPR atau BPRS dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama jasa keuangan. lembaga BAB II DASAR PERHITUNGAN BMPK DAN BMPD Pasal 5 (1) BMPK untuk Kredit dan BMPD untuk Pembiayaan dihitung berdasarkan baki debet Kredit atau baki debet Pembiayaan. (2) BMPK dan BMPD untuk Penempatan Dana Antar Bank pada BPR atau BPRS lain dihitung berdasarkan nominal Penempatan Dana Antar Bank. BAB III BMPK DAN BMPD KEPADA PIHAK TERKAIT Pasal 6 (1) Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana kepada seluruh Pihak Terkait ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Modal BPR atau BPRS. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan BMPK atau BMPD kepada Pihak Terkait ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 7 Penyediaan Dana dalam bentuk Kredit atau Penyaluran Dana dalam bentuk Pembiayaan kepada Pihak Terkait wajib memperoleh persetujuan dari 1 (satu) orang anggota Direksi dan 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris BPR atau BPRS. Pasal 8 (1) Pihak Terkait meliputi: a. perorangan atau perusahaan yang merupakan pengendali BPR atau BPRS; b. anggota Direksi; c. d. pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal dari: 1. perorangan yang merupakan pengendali BPR atau BPRS sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan anggota Dewan Komisaris;
6 - e. f. 2. anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pada BPR atau BPRS sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan/atau huruf c; pejabat eksekutif; perusahaan bukan bank yang dimiliki oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e yang kepemilikannya baik secara individu maupun keseluruhan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor perusahaan; g. BPR atau BPRS lain yang dimiliki oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e yang kepemilikannya secara individu paling rendah 10% (sepuluh persen) dari modal disetor pada BPR atau BPRS lain tersebut; h. BPR atau BPRS lain yang: i. 1. anggota Dewan Komisarisnya merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris BPR atau BPRS; dan rangkap jabatan pada BPR atau BPRS lain dimaksud paling rendah 50% (lima puluh jumlah keseluruhan anggota persen) dari Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada BPR atau BPRS; perusahaan yang paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris merupakan anggota Dewan Komisaris BPR atau BPRS; dan Peminjam atau Nasabah Penerima Fasilitas yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf i. 1. anggota Dewan Komisarisnya merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris BPR atau BPRS; dan rangkap jabatan pada BPR atau BPRS lain dimaksud paling rendah 50% (lima puluh jumlah keseluruhan anggota persen) dari Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada BPR atau BPRS; perusahaan yang paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris merupakan anggota Dewan Komisaris BPR atau BPRS; dan Peminjam atau Nasabah Penerima Fasilitas yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf i. 2. jaminan oleh pihak (2) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perorangan atau perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung: a. memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham BPR atau BPRS secara sendiri atau bersama-sama; b. melakukan tujuan bersama dalam mengendalikan BPR atau BPRS, dengan atau tanpa perjanjian tertulis, sehingga secara bersama-sama mengendalikan dan/atau memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham BPR atau BPRS; tindakan untuk mencapai c. memiliki kewenangan dan/atau kemampuan untuk menyetujui, mengangkat, dan/atau memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi BPR atau BPRS; dan/atau d. memiliki kemampuan untuk menentukan kebijakan strategis BPR atau BPRS. (3) Ketentuan lanjut mengenai perorangan atau perusahaan yang memiliki kriteria pengendali yang merupakan Pihak Terkait ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. lebih Pasal 9 Dalam hal Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana kepada pihak selain yang dimaksud dalam Pasal 8 digunakan untuk
7 - keuntungan Pihak Terkait, Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana dimaksud dapat dikategorikan sebagai Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana kepada Pihak Terkait. Pasal 10 (1) BPR atau BPRS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) Dalam hal BPR atau BPRS: a. telah dikenai sanksi administratif sebagaimana (1) dan tetap melanggar dimaksud pada ayat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; atau b. belum dikenai sanksi administratif sebagaimana (1) namun berdasarkan dimaksud pada ayat penilaian Otoritas terdapat pelanggaran yang bersifat signifikan sehingga perlu dikenai sanksi segera, Jasa Keuangan BPR atau BPRS dapat dikenai sanksi administratif berupa penurunan tingkat kesehatan BPR atau BPRS. (3) Dalam hal BPR atau BPRS: a. telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) namun tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; atau b. belum dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) namun berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat pelanggaran yang bersifat signifikan sehingga perlu dikenai sanksi segera, pihak utama BPR atau BPRS dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama jasa keuangan. lembaga BAB IV BMPK DAN BMPD KEPADA PIHAK TIDAK TERKAIT Pasal 11 (1) Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana dalam bentuk Penempatan Dana Antar Bank pada BPR atau BPRS lain yang merupakan Pihak Tidak Terkait ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Modal BPR atau BPRS. (2) Penyediaan Dana dalam bentuk Kredit atau Penyaluran Dana dalam bentuk Pembiayaan kepada 1 (satu) Peminjam atau Nasabah Penerima Fasilitas Pihak Tidak Terkait ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Modal BPR atau BPRS. (3) Penyediaan Dana dalam bentuk Kredit atau Penyaluran Dana dalam bentuk Pembiayaan kepada 1 (satu) kelompok Peminjam atau kelompok Nasabah Penerima Fasilitas Pihak Tidak Terkait ditetapkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari Modal BPR atau BPRS.
8 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan BMPK atau BMPD kepada Pihak Tidak Terkait ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 12 (1) BPR dan BPRS wajib menetapkan penggolongan Peminjam atau Nasabah Penerima Fasilitas dalam suatu kelompok Peminjam atau kelompok Nasabah Penerima Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) terhadap Peminjam atau Nasabah Penerima Fasilitas yang mempunyai keterkaitan dengan Peminjam atau Nasabah lain baik melalui hubungan Penerima Fasilitas kepemilikan, hubungan dan/atau hubungan keuangan. kepengurusan, (2) Hubungan dan/atau keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria: a. perusahaan yang masing-masing paling rendah 25% (dua puluh lima persen) modal disetornya dimiliki oleh suatu perusahaan, badan usaha atau perorangan, atau secara bersama oleh suatu keluarga; kepemilikan, kepengurusan, b. perusahaan yang salah satunya memiliki paling rendah 25% (dua puluh lima persen) modal disetor perusahaan lainnya; perusahaan yang paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada suatu perusahaan sebagai anggota Direksi merangkap dan/atau pada perusahaan lainnya; c. jabatan anggota Dewan Komisaris d. Peminjam atau Nasabah Penerima Fasilitas yang memiliki hubungan keuangan dengan Peminjam atau Nasabah Penerima Fasilitas Lainnya; dan/atau perusahaan dan/atau perorangan yang salah satunya bertindak sebagai penjamin atas Kredit atau Pembiayaan yang diterima oleh perusahaan atau perorangan lainnya. e. Pasal 13 (1) BPR atau BPRS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) Dalam hal BPR atau BPRS: a. telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); atau b. belum dikenai sanksi administratif sebagaimana (1) namun berdasarkan dimaksud pada ayat penilaian Otoritas terdapat pelanggaran yang bersifat signifikan sehingga perlu dikenai sanksi segera, Jasa Keuangan BPR atau BPRS dapat dikenai sanksi administratif berupa penurunan tingkat kesehatan BPR atau BPRS.
9 - (3) Dalam hal BPR atau BPRS: a. telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) namun tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); atau b. belum dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) namun berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat pelanggaran yang bersifat signifikan sehingga perlu dikenai sanksi segera, pihak utama BPR atau BPRS dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama jasa keuangan. lembaga BAB V PELAMPAUAN BMPK DAN BMPD Pasal 14 (1) Penyediaan Dana oleh BPR atau Penyaluran Dana oleh BPRS dikategorikan sebagai Pelampauan BMPK atau BMPD, dalam kondisi Pelampauan BMPK atau BMPD yang disebabkan oleh: a. penurunan Modal BPR atau BPRS; b. penggabungan, pengambilalihan, dan/atau perubahan perubahan kepengurusan yang menyebabkan perubahan Pihak Terkait dan/atau kelompok Peminjam atau kelompok Nasabah Penerima Fasilitas; dan/atau perubahan ketentuan. lebih peleburan, struktur kepemilikan, c. (2) Ketentuan perhitungan Pelampauan BMPK atau BMPD ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. lanjut mengenai BAB VI PENYELESAIAN PELANGGARAN BMPK DAN BMPD SERTA PELAMPAUAN BMPK DAN BMPD Pasal 15 (1) BPR dan BPRS wajib menyampaikan rencana tindak untuk penyelesaian: a. Pelanggaran BMPK atau BMPD; dan/atau b. Pelampauan BMPK atau BMPD. (2) Rencana tindak untuk penyelesaian Pelanggaran BMPK atau BMPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama: a. 20 (dua puluh) hari kerja setelah batas akhir penyampaian laporan BMPK atau BMPD bulan yang bersangkutan; atau b. 10 (sepuluh) hari kerja sejak Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Pelanggaran BMPK atau BMPD. (3) Rencana tindak untuk penyelesaian Pelampauan BMPK atau BMPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
10 - yang disebabkan karena hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf b wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama: a. 20 (dua puluh) hari kerja setelah akhir bulan laporan BMPK atau BMPD bulan yang bersangkutan; atau b. 10 (sepuluh) hari kerja sejak Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Pelampauan BMPK atau BMPD. (4) Rencana tindak untuk penyelesaian Pelampauan BMPK atau BMPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang disebabkan karena hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berlakunya perubahan ketentuan. Pasal 16 (1) BPR dan BPRS wajib melaksanakan rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) yang memuat paling sedikit langkah untuk penyelesaian Pelanggaran BMPK atau BMPD dan/atau Pelampauan BMPK atau BMPD serta target waktu penyelesaian. (2) Target waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk: a. Pelanggaran BMPK atau BMPD, paling lama 3 (tiga) bulan sejak rencana tindak disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan; b. Pelampauan BMPK atau BMPD yang disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, paling lama 9 (sembilan) bulan sejak rencana tindak disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan; c. Pelampauan BMPK atau BMPD yang disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, paling lama 12 (dua belas) bulan sejak rencana tindak disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan; d. Pelampauan BMPK atau BMPD yang disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak rencana tindak disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan e. Pelanggaran BMPK dan/atau Pelampauan BMPK atau BMPD atas Penempatan Dana Antar Bank yang tidak memiliki jatuh tempo berupa tabungan pada BPR atau BPRS lain, paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak rencana tindak disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. atau BMPD (3) Dalam hal sisa jangka waktu Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana sampai dengan jatuh tempo lebih pendek daripada target waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), target waktu penyelesaian paling lama sampai dengan Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana jatuh tempo. (4) Dalam hal target waktu penyelesaian rencana tindak (2) dinilai tidak sebagaimana dimaksud pada ayat mungkin dicapai, BPR dan BPRS atas dasar persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan target waktu
11 - penyelesaian rencana tindak yang berbeda dengan target waktu penyelesaian tindak sebagaimana rencana dimaksud pada ayat (2). Pasal 17 (1) BPR atau BPRS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan/atau Pasal 16 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) Dalam hal BPR atau BPRS telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan/atau Pasal 16 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa: a. penurunan tingkat kesehatan; dan/atau b. penghentian sebagian sementara kegiatan operasional BPR atau BPRS. (3) Dalam hal BPR atau BPRS telah dikenai sanksi (1) administratif sebagaimana dimaksud pada ayat dan/atau ayat (2), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan/atau Pasal 16 ayat (1), pihak utama BPR atau BPRS dapat dikenai sanksi berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama jasa keuangan. lembaga Pasal 18 (1) BPR atau BPRS yang tidak menyelesaikan Pelanggaran BMPK atau BMPD dan/atau Pelampauan BMPK atau BMPD sesuai dengan rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, setelah diberi peringatan sebanyak 2 (dua) kali oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan tenggang waktu 1 (satu) minggu untuk setiap peringatan, dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan/atau ayat (3). (2) BPR atau BPRS yang tidak menyelesaikan Pelanggaran BMPK atau BMPD sesuai dengan rencana tindak selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham maupun pihak terafiliasi lainnya dapat dikenai perintah tertulis sesuai dengan Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan. (3) Dalam hal BPR atau BPRS tidak melaksanakan perintah tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPR atau BPRS dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan Undang- Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 19 (1) BPR dan BPRS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rencana tindak untuk penyelesaian Pelanggaran BMPK atau BMPD dan/atau Pelampauan BMPK atau BMPD disertai dengan bukti pendukung. (2) Laporan pelaksanaan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh BPR atau BPRS dan diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan paling
12 - lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak realisasi rencana tindak. Pasal 20 (1) BPR atau BPRS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) Dalam hal BPR atau BPRS: a. telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; atau b. belum dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun berdasarkan terdapat penilaian Otoritas pelanggaran yang bersifat signifikan sehingga perlu dikenai sanksi segera, Jasa Keuangan BPR atau BPRS dapat dikenai sanksi administratif berupa penurunan tingkat kesehatan BPR atau BPRS. (3) Dalam hal BPR atau BPRS: a. telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) namun tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; atau b. belum dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) namun berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat pelanggaran yang bersifat signifikan sehingga perlu dikenai sanksi segera, pihak utama BPR atau BPRS dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama jasa keuangan. lembaga (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud (3) tidak pada ayat menghilangkan kewajiban bagi BPR atau BPRS untuk menyampaikan laporan pelaksanaan rencana tindak. (1), ayat (2), dan/atau ayat BAB VII PERLAKUAN BMPK DAN BMPD TERTENTU Pasal 21 Perhitungan BMPK atau BMPD dikecualikan untuk: a. Penempatan Dana Antar Bank pada bank umum konvensional, bank umum syariah, dan/atau unit usaha syariah, termasuk bank umum yang memenuhi kriteria Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; b. Bagian Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana yang dijamin oleh: 1. agunan dalam bentuk agunan tunai berupa deposito atau tabungan di BPR atau BPRS; emas dan/atau logam mulia; dan/atau 2. 3. Sertifikat Bank Indonesia; c. Bagian Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana yang dijamin oleh Pemerintah Indonesia secara langsung
13 - maupun melalui badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. Bagian Penempatan Dana Antar Bank pada BPR atau BPRS lain yang memenuhi persyaratan tertentu. Pasal 22 Bagian Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b yang dikecualikan dari perhitungan BMPK atau BMPD harus memenuhi persyaratan: a. agunan diblokir dan dilengkapi dengan surat kuasa pencairan atau penjualan yang tidak dapat dibatalkan dari pemilik agunan untuk keuntungan BPR atau BPRS penerima agunan, termasuk pencairan atau penjualan sebagian untuk membayar tunggakan angsuran pokok atau bunga bagi BPR atau tunggakan angsuran pokok, margin, bagi hasil, atau ujrah bagi BPRS; jangka waktu pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling singkat sama dengan jangka waktu Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana; dan agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b angka 1 dan angka 2, disimpan atau ditatausahakan pada BPR atau BPRS yang bersangkutan. b. c. Pasal 23 Bagian Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana yang dijamin oleh Pemerintah Indonesia secara langsung maupun melalui badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c yang dikecualikan dari perhitungan BMPK atau BMPD harus memenuhi persyaratan: a. jaminan bersifat tanpa syarat dan tidak dapat dibatalkan; b. jangka waktu pencairan sesuai dengan dokumen jaminan; c. mempunyai jangka waktu penjaminan paling singkat sama dengan jangka waktu Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana; dan tidak dijaminkan kembali. d. Pasal 24 Bagian Penempatan Dana Antar Bank pada BPR atau BPRS lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d yang dikecualikan dari perhitungan BMPK atau BMPD harus memenuhi persyaratan meliputi: a. terdapat kesepakatan antara: 1. BPR atau BPRS yang melakukan Penempatan Dana Antar Bank; dan 2. BPR atau BPRS lain yang menerima Penempatan Dana Antar Bank, melalui skema kerja sama antar BPR atau BPRS lain sebagai lembaga pengayom; dan b. untuk menanggulangi kesulitan likuiditas BPR atau BPRS. Pasal 25 Penyediaan Dana BPR berupa Kredit dan Penyaluran Dana BPRS berupa Pembiayaan dengan pola kemitraan inti plasma
14 - inti menjamin Kredit atau dengan skema perusahaan Pembiayaan kepada plasma yang dikecualikan dari pengertian kelompok Peminjam atau kelompok Nasabah Penerima Fasilitas Pihak Tidak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) harus memenuhi persyaratan: a. perusahaan inti bukan merupakan Pihak Terkait dengan BPR atau BPRS; b. perusahaan plasma bukan merupakan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi dengan perusahaan inti; perusahaan plasma memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan inti sebagai bagian dari produksi perusahaan inti; dan c. d. perjanjian Kredit atau Pembiayaan dengan perusahaan plasma dilakukan oleh BPR atau BPRS secara langsung dengan perusahaan plasma. Pasal 26 (1) Kredit atau Pembiayaan kepada: anggota Direksi; a. b. anggota Dewan Komisaris; dan/atau c. pegawai BPR atau BPRS yang memenuhi kriteria Pihak Terkait, yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan dan dibayar kembali dari pendapatan yang diperoleh dari BPR atau BPRS yang bersangkutan, dikecualikan sebagai pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sepanjang didasarkan pada kebijakan tunjangan dan fasilitas jabatan sebagaimana pedoman pemberian Kredit atau Pembiayaan masing-masing BPR atau BPRS yang diberikan secara wajar dengan kriteria minimal: a. memiliki kemampuan mengembalikan Kredit atau b. c. Pembiayaan yang diterima; tidak ada perlakuan khusus antar pegawai BPR atau BPRS dalam pemberian Kredit atau Pembiayaan; dan sesuai dengan tujuan dan prosedur pemberian Kredit atau Pembiayaan yang diatur dalam pedoman perkreditan atau Pembiayaan masing-masing BPR atau BPRS. Pasal 27 Penyaluran Kredit atau Pembiayaan kepada beberapa Peminjam atau Nasabah Penerima Fasilitas yang merupakan organisasi sosial yang dikendalikan oleh 1 (satu) pihak yang dikecualikan dari penggolongan kelompok Peminjam atau kelompok Nasabah Penerima Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) harus memenuhi persyaratan: a. pihak pengendali tidak menerima keuntungan dari Peminjam atau Nasabah Penerima Fasilitas; b. pengendalian hanya untuk penerapan tata kelola; dan c. laporan keuangan Peminjam atau Nasabah Penerima Fasilitas tidak wajib dikonsolidasikan dalam laporan keuangan pihak pengendali.
15 - Pasal 28 Penyaluran Dana yang risikonya ditanggung oleh nasabah investor dikecualikan dari perhitungan BMPD BPRS. Pasal 29 (1) Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana dalam bentuk Penempatan Dana Antar Bank pada: a. BPR dan BPRS lain, bagi BPR; atau b. BPRS lain, bagi BPRS, untuk penanggulangan potensi dan/atau permasalahan likuiditas BPR dan BPRS lain dikecualikan dari ketentuan BMPK pada BPR atau BMPD pada BPRS. dan/atau (2) Penanggulangan permasalahan likuiditas BPR dan BPRS lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan BPR atau BPRS tidak dalam kondisi permasalahan struktural. potensi (3) Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana dalam bentuk Penempatan Dana Antar Bank untuk penanggulangan potensi dan/atau permasalahan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari Modal BPR atau BPRS. (4) Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana dalam bentuk Penempatan Dana Antar Bank pada BPR dan BPRS lain untuk penanggulangan potensi dan/atau permasalahan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi seluruh Pihak Terkait dan Pihak Tidak Terkait BPR atau BPRS. (5) Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana dalam bentuk Penempatan Dana Antar Bank pada BPR dan BPRS lain untuk penanggulangan potensi dan/atau permasalahan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk tabungan dan/atau deposito. (6) Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana dalam bentuk Penempatan Dana Antar Bank pada BPR dan BPRS lain untuk penanggulangan potensi dan/atau permasalahan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persyaratan: a. didasarkan telah mempertimbangkan penerapan manajemen risiko; dan pada evaluasi yang b. menyampaikan surat pemberitahuan segera kepada Otoritas Jasa Keuangan yang paling sedikit memuat pernyataan dan informasi Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana dalam rangka penanggulangan potensi dan/atau permasalahan likuiditas pada BPR dan BPRS lain. (7) Pertimbangan penerapan manajemen risiko dalam evaluasi penanggulangan dan/atau permasalahan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a mencakup minimal: a. proyeksi kebutuhan dana didasarkan data dan informasi yang valid dari BPR atau BPRS penerima Penempatan Dana Antar Bank; jangka waktu penempatan dan pengembalian Penempatan Dana Antar Bank disesuaikan dengan proyeksi kebutuhan dana; dan b.
16 - c. rencana tindak penyelesaian permasalahan likuiditas lain yang menerima pada BPR atau BPRS penempatan dan proyeksi yang kas masuk mekanisme diprioritaskan untuk pelunasan dana yang ditempatkan oleh BPR atau BPRS lain. dana, penyaluran termasuk (8) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b disampaikan dalam bentuk salinan elektronik melalui surat elektronik resmi atau salinan cetak yang ditujukan kepada Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat BPR atau BPRS. surat pemberitahuan (9) Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana dalam bentuk Penempatan Dana Antar Bank pada BPR dan BPRS lain yang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diperhitungkan sebagai Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 11. tidak memenuhi persyaratan (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana dalam bentuk Penempatan Dana Antar Bank dalam rangka penanggulangan potensi dan/atau permasalahan likuiditas pada BPR dan BPRS lain ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. BAB VIII TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN BMPK DAN BMPD SERTA KOREKSI LAPORAN BMPK DAN BMPD Pasal 30 (1) BPR dan BPRS wajib menyampaikan laporan BMPK atau BMPD secara daring sebagai bagian dari laporan bulanan BPR dan BPRS berupa informasi Pelanggaran BMPK atau BMPD dan/atau Pelampauan BMPK atau BMPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. (2) BPR dan BPRS bertanggung jawab atas kebenaran dan laporan BMPK atau BMPD yang kelengkapan disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Batas waktu penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan dalam kondisi normal dan dalam keadaan kahar sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. isi Pasal 31 (1) Dalam hal terdapat pelanggaran atas pelaksanaan ketentuan BMPK atau BMPD oleh BPR atau BPRS, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan koreksi laporan BMPK atau BMPD. (2) BPR dan BPRS wajib melakukan koreksi yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada
17 - ayat (1) dalam laporan BMPK atau BMPD kepada Otoritas Jasa Keuangan. (3) Dalam hal terdapat koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPR dan BPRS wajib menyampaikan koreksi laporan BMPK atau BMPD dengan batas waktu dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 32 BPR atau BPRS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 33 (1) BPR atau BPRS yang tidak melaksanakan langkah penyelesaian Pelanggaran BMPK atau BMPD dan/atau Pelampauan BMPK atau BMPD sesuai koreksi yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), setelah diberi peringatan sebanyak 2 (dua) kali oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan tenggang waktu 1 (satu) minggu untuk setiap peringatan: a. pihak utama BPR atau BPRS dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan; dan/atau b. BPR atau BPRS dapat dikenai sanksi penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPR atau BPRS. (2) BPR atau BPRS yang tidak melaksanakan langkah penyelesaian Pelanggaran BMPK atau BMPD selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham, dan pihak terafiliasi lainnya dapat dikenai perintah tertulis sesuai dengan Undang- Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan. (3) Dalam hal BPR atau BPRS tidak melaksanakan perintah tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPR atau BPRS dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan Undang- Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 34 Seluruh Peminjam BPR dan Nasabah Penerima Fasilitas BPRS yang telah ada sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku dan masuk dalam kriteria Pihak Terkait untuk perorangan atau perusahaan yang merupakan pengendali BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf
18 - a dan huruf d angka 1, diperhitungkan sebagai Pihak Terkait sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 35 Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku: a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/5/PBI/2011 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5191); dan Otoritas b. Peraturan Nomor Jasa 49/POJK.03/2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 155 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6098), Keuangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 36 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 mulai berlaku tanggal 1 April 2023. Pasal 37 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.
19 - orang mengetahuinya, memerintahkan Agar pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. setiap Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 November 2022 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd MAHENDRA SIREGAR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 November 2022 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 27/OJK Salinan ini sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum ttd Mufli Asmawidjaja
1 - PENJELASAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2022 TENTANG BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BATAS MAKSIMUM PENYALURAN DANA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH I. UMUM Kontribusi BPR dan BPRS dalam pertumbuhan ekonomi antara lain melalui peningkatan portofolio Kredit atau Pembiayaan sektor riil. Penyediaan Dana berupa Kredit dan/atau Penyaluran Dana berupa Pembiayaan kepada sektor riil antara lain untuk tujuan produktif usaha mikro, kecil, dan menengah hendaknya tetap mengacu pada prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan keberlangsungan usaha, termasuk pemeliharaan tingkat kesehatan BPR dan BPRS. Untuk mendukung prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko dalam Penyediaan Dana BPR dan Penyaluran Dana BPRS antara lain meliputi pengelolaan konsentrasi Penyediaan Dana BPR dan Penyaluran Dana BPRS, serta penyebaran portofolio Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana pada individu atau kelompok Peminjam atau kelompok Nasabah Penerima Fasilitas. Upaya mengelola risiko konsentrasi Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana dilakukan melalui serangkaian pembatasan Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana kepada individual atau kelompok Peminjam atau kelompok Nasabah Penerima Fasilitas, disertai beberapa pengecualian mempertimbangkan mitigasi risiko yang dapat dilakukan serta konsekuensi atas adanya pelanggaran atau pelampauan batas Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana dimaksud. Penyebaran portofolio Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana dilakukan agar Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana tidak terpusat pada individual atau kelompok Peminjam atau kelompok Nasabah Penerima Fasilitas tertentu. Hal ini antara lain untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan dan akses yang sama terhadap produk keuangan perbankan. Sebagai respon atas dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi BPR dan BPRS, Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan serangkaian ketentuan stimulus, antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 yang telah mengalami 2 (dua) kali perubahan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut antara
2 - lain mengatur mengenai kebijakan pengecualian Penyediaan Dana antar bank dalam rangka penanggulangan permasalahan likuiditas BPR dan BPRS dari BMPK bagi BPR dan BMPD bagi BPRS sepanjang masa tersebut. berlaku Mempertimbangkan kebutuhan untuk mendukung BPR dan BPRS dalam rangka menanggulangi potensi dan/atau permasalahan likuiditas BPR dan BPRS lain, pengaturan pengecualian Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta memperhatikan keselarasan dengan ketentuan terkini antara lain ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan dan pelaporan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan bagi BPR dan BPRS, diperlukan penyempurnaan pengaturan mengenai BMPK BPR dan BMPD BPRS. Sehubungan dengan hal tersebut, II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Termasuk dalam prinsip kehati-hatian antara lain penerapan manajemen risiko sesuai dengan: a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat; dan b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah. Dalam memberikan Penyediaan Dana kepada Peminjam atau Penyaluran Dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas juga memperhatikan antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b yang Penilaian mempertimbangkan antara lain: 1. dampak negatif permasalahan dan/atau pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap kelangsungan usaha atau kinerja BPR dan BPRS; tidak terpenuhinya komitmen; dan/atau jenis, jumlah, dan/atau frekuensi pelanggaran. pelanggaran bersifat signifikan 2. 3. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas.
3 - Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Yang dimaksud dengan "persetujuan anggota Dewan Komisaris" adalah persetujuan untuk melaksanakan tugas pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris terhadap tindakan kepengurusan oleh Direksi dan tidak menghilangkan tanggung jawab Direksi sebagai pemutus. Pasal 8 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud dengan "hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal" adalah pihak sebagai berikut: 1. 2. orang tua kandung/tiri/angkat; saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya; 3. anak kandung/tiri/angkat; 4. kakek atau nenek kandung/tiri/angkat; 5. 6. cucu kandung/tiri/angkat; saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya; suami atau istri; 7. 8. mertua; 9. 10. kakek atau nenek dari suami atau istri; 11. suami atau istri dari cucu kandung/tiri/angkat; atau 12. saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri suami atau istri dari anak kandung/tiri/angkat; beserta suami atau istrinya. Huruf e Yang dimaksud dengan "pejabat eksekutif" adalah pejabat eksekutif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank perkreditan rakyat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank pembiayaan rakyat syariah. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Ketentuan ini memperhatikan ketentuan pembatasan rangkap jabatan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank perkreditan rakyat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank pembiayaan rakyat syariah. Contoh: BPR A menyediakan dana kepada BPR B.
4 - BPR A mempunyai 2 (dua) orang direktur dan 2 (dua) orang komisaris. Kedua komisaris BPR A tersebut menjabat sebagai komisaris pada BPR B yang mempunyai 2 (dua) orang direktur dan 2 (dua) orang komisaris. Mengingat 2 (dua) orang komisaris pada BPR B memenuhi paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris BPR A maka BPR B tersebut merupakan Pihak Terkait dari BPR A, sehingga Penyediaan Dana BPR A kepada Pihak Terkait termasuk BPR B paling tinggi 10% (sepuluh persen). Huruf i Ketentuan ini memperhatikan ketentuan pembatasan rangkap jabatan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank perkreditan rakyat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank pembiayaan rakyat syariah. Contoh: BPRS C menyalurkan dana kepada PT D. BPRS C mempunyai 2 (dua) orang direktur dan 2 (dua) orang komisaris. Salah satu komisaris BPRS C tersebut menjabat sebagai komisaris pada PT D yang mempunyai 1 (satu) orang direktur dan 1 (satu) orang komisaris. Mengingat 1 (satu) orang komisaris pada PT D tersebut memenuhi kriteria paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris PT D maka PT D tersebut merupakan Pihak Terkait dari BPRS C, sehingga Penyaluran Dana BPRS C kepada Pihak Terkait termasuk PT D paling tinggi 10% (sepuluh persen). Huruf j Yang dimaksud dengan "jaminan" adalah janji yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang menjamin untuk mengambil alih dan/atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban pihak yang menerima Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana dalam hal pihak yang menerima Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana gagal memenuhi kewajiban (wanprestasi). Ayat (2) Pengendalian secara bersama-sama dibuktikan dengan adanya kesepakatan atau komitmen secara tertulis dari para pemilik untuk memberikan dukungan keuangan dan bukan keuangan sesuai kepemilikan masing-masing. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas.
5 - Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan "suatu keluarga" adalah keluarga inti yang istri, dan anak kandung/tiri/angkat; suami dan istri; suami dan anak kandung/tiri/angkat; anak atau kandung/tiri/angkat. Contoh: 1. Saham perusahaan A, perusahaan B, dan perusahaan C masing-masing paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dimiliki oleh 1 (satu) orang atau 1 (satu) perusahaan. Dalam hal perusahaan A, perusahaan B, dan perusahaan C menjadi Peminjam pada BPR yang sama, perusahaan tersebut digolongkan sebagai 1 (satu) kelompok Peminjam. 2. Saham perusahaan A, perusahaan B, dan perusahaan C masing-masing paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dimiliki secara bersama oleh X, Y, dan Z yang merupakan suami, istri, dan anak kandung/tiri/angkat. Dalam hal perusahaan A, perusahaan B, dan perusahaan C menjadi Peminjam tersebut pada BPR yang sama, perusahaan digolongkan sebagai 1 (satu) kelompok Peminjam. 3. Saham perusahaan A paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dimiliki oleh suami dan anak pertama, saham perusahaan B paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dimiliki oleh istri dan anak kedua. Dalam hal perusahaan A dan perusahaan B menjadi Peminjam pada BPR yang sama, perusahaan tersebut digolongkan sebagai 1 (satu) kelompok Peminjam. terdiri dari suami, istri dan Huruf b Contoh: Perusahaan A memiliki 25% (dua puluh lima persen) saham perusahaan B, sedangkan perusahaan B memiliki 25% (dua puluh lima persen) saham perusahaan C. Dalam hal perusahaan A, perusahaan B dan perusahaan C menjadi Peminjam BPR, perusahaan A dan perusahaan B digolongkan sebagai 1 (satu) kelompok Peminjam. Sementara perusahaan B dan perusahaan C digolongkan sebagai 1 (satu) kelompok Peminjam yang lain. Huruf c Pertimbangan kriteria paling rendah 50% (lima puluh persen) atau lebih dihitung dari jumlah keseluruhan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dalam hal perusahaan tersebut berbentuk badan hukum Koperasi, untuk menentukan mayoritas adalah jumlah keseluruhan dari pengurus, pengawas, dan pengelola yang diangkat oleh pengurus dari Koperasi dimaksud. Huruf d Hubungan keuangan antar Peminjam atau Nasabah Penerima Fasilitas dianalisis berdasarkan beberapa faktor yaitu:
6 - 1. 2. terdapat bantuan keuangan dari satu Peminjam atau Nasabah Penerima Fasilitas kepada Peminjam atau Nasabah Penerima Fasilitas lain dengan persyaratan tertentu yang menyebabkan pihak yang memberikan bantuan keuangan mempunyai kewenangan untuk menentukan kebijakan strategis perusahaan atau badan usaha yang menerima bantuan keuangan, antara lain keputusan untuk melakukan pembagian dividen dan/atau perubahan pengurus; dan/atau terdapat keterkaitan rantai bisnis yang signifikan dalam operasional usaha Peminjam atau Nasabah Penerima Fasilitas dengan Peminjam atau Nasabah Penerima terdapat lain ketergantungan antar Peminjam atau Nasabah lain yang dapat dibuktikan Penerima Fasilitas sehingga terdapat ketergantungan antar Peminjam atau yang Penerima mengakibatkan: a. Fasilitas sehingga Nasabah Fasilitas salah satu Peminjam atau Nasabah Penerima Fasilitas tidak mampu dengan mudah mengalihkan transaksi bisnis tersebut kepada pihak lain; dan b. ketidakmampuan dengan mudah mengalihkan transaksi bisnis tersebut menyebabkan arus kas salah satu Peminjam atau Nasabah Penerima Fasilitas dapat mengalami gangguan yang signifikan sehingga mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban. Huruf e Yang dimaksud dengan "penjamin" adalah pihak yang memberikan jaminan dalam bentuk janji yang dibuat secara tertulis yang menyatakan bahwa penjamin akan mengambil alih dan/atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban pihak yang berutang, dalam hal pihak yang berutang gagal memenuhi kewajibannya (wanprestasi). Termasuk dalam pengertian ini adalah pihak-pihak yang memperoleh Penyediaan Dana dari BPR atau Penyaluran Dana dari BPRS yang dijamin dengan menggunakan objek agunan yang sama dan/atau agunan dengan pemilik yang sama. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan BPR atau BPRS dengan BPR atau BPRS lain atau perusahaan Peminjam atau Nasabah Penerima Fasilitas dengan perusahaan lainnya dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan bagi BPR dan BPRS, atau terkait ketentuan peraturan perundang-undangan
7 - penggabungan, perusahaan Peminjam atau Nasabah Penerima Fasilitas. peleburan, atau pengambilalihan struktur Yang kepemilikan" adalah perubahan struktur kepemilikan di perusahaan Peminjam atau Nasabah Penerima Fasilitas dan/atau di BPR atau BPRS. dimaksud dengan "perubahan Yang dimaksud dengan "perubahan kepengurusan" adalah perubahan kepengurusan di perusahaan Peminjam atau Nasabah Penerima Fasilitas dan/atau di BPR atau BPRS. Yang dimaksud dengan "perubahan Pihak Terkait dan/atau kelompok Peminjam atau kelompok Nasabah Penerima Fasilitas" adalah: 1. Peminjam atau Nasabah Penerima Fasilitas Pihak Tidak Terkait menjadi Peminjam atau Nasabah Penerima Fasilitas Pihak Terkait; dan/atau 2. Peminjam atau Nasabah Penerima Fasilitas perorangan menjadi kelompok Peminjam atau kelompok Nasabah Penerima Fasilitas. Huruf c Yang dimaksud dengan "perubahan ketentuan" adalah perubahan ketentuan yang menyebabkan perubahan kriteria Pihak Terkait dan/atau kelompok Peminjam atau kelompok Nasabah Penerima Fasilitas, dan/atau perubahan ketentuan lainnya yang menyebabkan terjadinya Pelampauan BMPK atau BMPD. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 15 Ayat (1) Rencana tindak memuat antara lain langkah dan target waktu penyelesaian Pelanggaran BMPK atau BMPD dan/atau Pelampauan BMPK atau BMPD. Langkah untuk penyelesaian Pelanggaran BMPK atau BMPD dan/atau Pelampauan BMPK atau BMPD, antara lain: a. Pelunasan seluruh atau sebagian Kredit atau Pembiayaan yang melanggar dan/atau melampaui BMPK atau BMPD; dan/atau b. Penambahan modal disetor. Ayat (2) Penetapan Otoritas Jasa Keuangan dapat berupa risalah exit meeting atau surat pemberitahuan penetapan Pelanggaran BMPK atau BMPD. Laporan BMPK atau BMPD merupakan bagian dari laporan bulanan BPR atau BPRS yang disampaikan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. Contoh A: BPRS A memberikan Pembiayaan pada Ibu Y yang merupakan Pihak Tidak Terkait BPRS pada bulan Juni 2023 dan menyebabkan pelanggaran BMPD kepada Pihak Tidak Terkait. BPRS A yang diwajibkan menyampaikan rencana tindak pelanggaran BMPD kepada Otoritas Jasa Keuangan paling
8 - lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal 10 Juli 2023, yaitu pada tanggal 7 Agustus 2023. Contoh B: BPRS B memberikan Pembiayaan pada Bapak Z yang merupakan Pihak Tidak Terkait BPRS pada bulan Juni 2023 dan menyebabkan pelanggaran BMPD kepada Pihak Tidak Terkait yang didasarkan pada hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dituangkan dalam risalah exit meeting tanggal 10 Oktober 2023. BPRS B yang diwajibkan menyampaikan rencana tindak pelanggaran BMPD kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal 10 Oktober 2023, yaitu pada tanggal 23 Oktober 2023. Ayat (3) Untuk Pelampauan BMPK atau BMPD yang disebabkan oleh penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan, jangka waktu adalah 20 (dua puluh) hari kerja setelah akhir bulan laporan sejak disahkannya akta penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan oleh instansi yang berwenang. Laporan BMPK atau BMPD merupakan bagian dari laporan bulanan BPR atau BPRS yang disampaikan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. Contoh: Akta penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan BPR X disahkan oleh instansi yang berwenang pada tanggal 5 Agustus 2023. BPR X yang diwajibkan menyampaikan rencana tindak Pelampauan BMPK kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal 31 Agustus 2023, yaitu pada tanggal 28 September 2023. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 16 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Pada tanggal 7 Agustus 2023 BPR A menempatkan tabungan pada BPR B (Pihak Tidak Terkait) sebesar Rp500.000.000,00 rupiah) yang merupakan 21% (dua puluh satu persen) dari Modal BPR A, sehingga melanggar BMPK. Untuk itu BPR A yang diwajibkan membuat untuk menyelesaikan Pelanggaran BMPK tersebut. Rencana tindak disampaikan oleh BPR A pada tanggal 18 Agustus 2023 dengan target waktu penyelesaian paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak rencana tindak disampaikan (lima ratus juta rencana tindak
9 - kepada Otoritas Jasa Keuangan, yaitu pada tanggal 14 September 2023. Ayat (3) Contoh: Pada tanggal 3 April 2023 BPR B memberikan Kredit kepada debitur X (Pihak Tidak Terkait) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang merupakan 20% (dua puluh persen) dari Modal BPR B dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Pada tanggal 31 Januari 2024 Modal BPR B turun karena mengalami kerugian sehingga persentase Kredit kepada debitur X menjadi 25% (dua puluh lima persen) dari Modal BPR B atau melampaui BMPK yang ditetapkan sebesar 5% (lima persen). Untuk itu BPR B yang diwajibkan membuat rencana tindak untuk menyelesaikan pelampauan tersebut dengan target waktu penyelesaian paling lama sampai dengan Kredit jatuh tempo, yaitu 3 April 2024. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "bukti pendukung" antara lain bukti setoran Modal dan/atau bukti pembayaran sebagian atau pelunasan Kredit atau Pembiayaan. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "realisasi rencana tindak" adalah tahapan pelaksanaan penyelesaian Pelanggaran BMPK atau BMPD dan/atau Pelampauan BMPK atau BMPD. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Yang dimaksud dengan "Bagian Penempatan Dana Antar Bank" adalah: 1. simpanan, iuran, atau porsi dana yang diwajibkan ditempatkan oleh BPR atau BPRS pada BPR atau BPRS lain sesuai kesepakatan; atau
10 - 2. berasal dari simpanan, iuran, atau porsi dana dari masing- masing BPR atau BPRS yang ditujukan untuk menanggulangi kesulitan likuiditas masing-masing BPR atau BPRS. Huruf a Lembaga pengayom merupakan lembaga yang berfungsi menjalankan skema kerja sama antara lain untuk membantu BPR dan BPRS dalam mengatasi kesulitan likuiditas. Huruf b Cukup jelas. Pasal 25 Yang dimaksud dengan "pola kemitraan inti plasma" adalah pola pengembangan dengan menggunakan perusahaan inti yang membantu membimbing perusahaan rakyat sekitarnya sebagai plasma dalam saling menguntungkan, utuh, dan berkesinambungan. suatu sistem kerja sama yang Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Organisasi sosial antara lain organisasi yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan. Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan "penerapan tata kelola" adalah mekanisme untuk memastikan organisasi sosial dijalankan berdasarkan nilai organisasi sosial yang ditetapkan oleh pengendali organisasi sosial tersebut. Huruf c Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Permasalahan struktural antara lain ditunjukkan dengan BPR dan BPRS menghadapi permasalahan likuiditas dan/atau permodalan yang dapat menyebabkan BPR dan BPRS berpotensi ditetapkan dalam pengawasan intensif atau dalam pengawasan khusus. Ayat (3) Contoh 1: Apabila BPR X telah melakukan penempatan dana pada BPR A (Pihak Tidak Terkait) sebesar 20% (dua puluh persen) dari Modal BPR X, BPR X dapat melakukan penempatan dana pada BPR A dalam rangka penanggulangan permasalahan likuiditas paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari Modal BPR X. Penempatan dana BPR X dalam rangka penanggulangan permasalahan likuiditas kepada seluruh BPR atau BPRS
11 - termasuk BPR A paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari Modal BPR X. Contoh 2: Apabila BPRS Y telah melakukan penempatan dana pada seluruh Pihak Terkait (termasuk BPRS C) sebesar 10% (sepuluh persen) dari Modal BPRS Y, BPRS Y dapat melakukan penempatan penanggulangan permasalahan likuiditas pada BPRS C (Pihak Terkait) sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Modal BPRS Y. Penempatan dana BPRS Y dalam rangka penanggulangan permasalahan likuiditas kepada seluruh BPRS termasuk BPRS C paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari Modal BPRS Y. Contoh 3: Apabila BPR Z telah melakukan penempatan dana pada seluruh Pihak Terkait (termasuk BPR D) sebesar 10% (sepuluh persen) dari Modal BPR Z dan pada BPR E (Pihak Tidak Terkait) sebanyak 20% (dua puluh persen) dari Modal BPR Z, maka BPR Z dapat melakukan penempatan dana dalam rangka penanggulangan permasalahan likuiditas pada seluruh BPR atau BPRS Pihak Terkait dan Pihak Tidak Terkait termasuk BPR D dan BPR E paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari Modal BPR Z. dana dalam rangka Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan "pernyataan" adalah pernyataan dari BPR atau BPRS yang melakukan Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana dan BPR atau BPRS yang menerima Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana menyatakan bahwa penempatan dana dimaksud dilakukan untuk penanggulangan potensi dan/atau permasalahan likuiditas pada BPR atau BPRS penerima penempatan dana. Yang dimaksud dengan "informasi Penyediaan Dana atau informasi Penyaluran Dana" antara mengenai bentuk, jumlah, dan jangka waktu Penempatan Dana Antar Bank untuk penanggulangan potensi dan/atau permasalahan likuiditas pada BPR dan BPRS lain. lain memuat Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (9) Cukup jelas. Ayat (10) Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas.
12 - Pasal 31 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "pelaksanaan ketentuan BMPK atau BMPD" antara lain terkait dengan perhitungan Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana, perhitungan Modal, penentuan kelompok Peminjam atau kelompok Nasabah Penerima Fasilitas dan/atau penentuan Pihak Terkait. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19/OJK