Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Volume 6, Nomor 2, Juli 2023, 75-81 ISSN 2579-5422 online ISSN 2580-4146 print KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI PERJUDIAN DI MASA KINI DAN DI MASA YANG AKAN DATANG Mochamad Firmansyah1, Bambang Panji Gunawan2, Agung supangkat3 1,2,3Hukum, Fakultas Hukum Universitas Maarif Hasyim Latif, Sidoarjo, Indonesia e-mail: ABSTRAK Perjudian adalah jenis patologi sosial. Perjudian adalah bahaya nyata pada praktik yang diterima setelah mengorbankan permintaan sosial. Perjudian yang seperti ini bias menjadi penghalang material-spiritual bagi pembangunan nasional. Akibatnya, perjudian harus ditangani secara rasional. Pendekatan kebijakan penegakan hukum pidana adalah salah satu upaya logis tersebut. Pertanyaan yang perlu dijawab adalah apakah pengaturan regulasi pidana yang sedang berlangsung di Indonesia sudah memadai untuk menangani kasus judi dan bagaimana kebijakan aplikatif tersebut diterapkan. Dan bagaimana kebijakan hukum pidana yang akan datang, untuk memerangi perjudian. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah diubah menjadi Undang-Undang No. 7 Tahun 1974, yang mengatur tentang penertiban perjudian. Tetapi, terdapat sejumlah kelemahan dalam formulasi kebijakan peraturan perundang-undangan. Hakim tidak dapat memutuskan hukuman pidana seperti apa yang akan diberikan kepada orang yang melakukan tindak pidana perjudian pada tahap yang berlaku. Hal ini karena pengaturan KUHP tentang sistem minimum umum dan sistem maksimum umum, yang mengharuskan hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana terbaru. Di masa depan, tindak pidana judi masih harus ditindak melalui kebijakan penindakan. Kebijakan perumusan hukum pidana harus efektif dan bisa mengikuti situasi zaman tindak pidana perjudian dengan menggunakan alat yang mutakhir. Kata kunci: Kebijakan Penegakan Hukum, Penanggulangan, Perjudian. PENDAHULUAN judi dapat menjadi itu, penghambat kemajuan publik dengan pandangan judi yang mendalam secara materi. Karena menginstruksikan orang untuk mencari nafkah secara tidak tepat dan membentuk karakter yang "malas". Sedangkan kemajuan butuh orang-orang yang dinamis dan fokus. Sepenuhnya masuk akal maka taruhan harus dengan cepat melacak cara dan jawaban normal untuk sebuah jawaban. Karena judi jelas merupakan masalah sosial yang sosial dapat menghambat masyarakat. Salah satu upaya waras yang digunakan untuk menangani pertaruhan adalah pendekatan pengaturan hukum pidana. Sejalan dengan kemampuan Juli 2006. Direktorat Reserse Kriminal Polda Jawa Tengah.1 Berjudi dalam perjalanan zaman yang sebenarnya sulit untuk dimusnahkan. Meski fakta juga melihatkan bahwa hasil judi yang diterima aparatur pemerintah bisa dimanfaatkan untuk usaha perbaikan, misalnya saja Pemprov DKI Jakarta pada masa Ketua Perwakilan Ali Sadikin melegalkan judi dan prostitusi. Namun, terlepas dari kelebihan negatif dari taruhan mengimbangi kekayaan positif. Maka, otoritas publik dan kontrasepsi sah terkait wajib membuat langkah tegas supaya individu menghindari akhirnya berhenti bertaruh. Menurut data dari tempat perjudian di Jawa Tengah, sepuluh kasus perjudian SMS dengan barang bukti HP (ponsel) terjadi antara Januari- Mengingat pernyataan di atas, untuk mengatasi masalah perjudian, memiliki kebijakan hukum pidana sangatlah penting. Penyusunan ini harus dirangkai dalam dua judul, yang pertama strategi material, dikoordinasikan pada 1Kepolisian Negara RI, Daerah Jawa Tengah, Direktorat Reserse Kriminal. 75
Mochamad Firmansyah, dkk./Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum, Vol. 6, No. 2, Juli 2023, 75-81 untuk khususnya mengoperasionalkan peraturan pidana yang ada untuk mengelola masalah perjudian. Sedangkan jenis kebijakan yang kedua adalah kebijakan yang menciptakan atau mempromosikan hukum pidana baru. Strategi bagaimana membuat undang-undang dalam hukum pidana, yang juga terkait pada gagasan KUHP yang baru, khusus untuk menghadapi perjudian di masa depan. pendekatan instruksi latihan bisnis semacam itu; b. Dengan sengaja memberi peluang pada seluruh penduduk untuk main taruhan sengaja berpartisipasi dalam pergerakan bisnis untuk memanfaatkan pintu terbuka atau tidak ada prasyarat atau beberapa strategi dipenuhi; kerja judi atau tersebut, baik METODE PENELITIAN ini adalah pemeriksaan yang mengatur yang merupakan jenis pemeriksaan yang lazim dikenal dalam pemeriksaan pengaturan. Metode hukum standardisasi digunakan dengan tujuan akhir untuk memecah materi hukum dengan mengacu pada standar hukum yang ditetapkan dalam undang-undang dan keputusan pengadilan. Penelitian pemeriksaan yang sah HASIL DAN PEMBAHASAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA MENANGGULANGI PERJUDIAN Meninjau strategi rencana sebagai upaya menangani kejahatan demonstrasi perjudian yang mana telah diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1974 Pengawasan Tentang Judi, atau pengaturan yang memakan Undang-Undang Pelanggar. Maka yang pertama akan ditelaah tentang pengaturan kriminalisasi. 1. Kebijakan Kriminalisasi Berdasarkan c. Membuat permainan taruhan kebutuhan. sama dalam judi menjadi (2) Dengan asumsi orang yang bersalah melakukan kesalahan melakukan hal tersebut, haknya untuk melakukan hal tersebut dapat dicabut. (3) Yang dimaksud dengan permainan judi yaitu permainan apa saja, yang dalam kesehariannya peluang mendapatkan dari keuntungan keberuntungan juga dengan alasan pemainnya lebih siap atau Itu mengingat semua lebih mampu. taruhan untuk pilihan balapan atau permainan berbeda yang tidak diadakan antara mereka yang bersaing atau bermain, serta taruhan yang tersisa. tergantung semata, begitu 2. Kebijakan Pengaturan Sanksi Tentang Tindak Pidana Perjudian Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 telah diungkapkan, lahirnya UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pengawasan Taruhan merupakan pengaturan yang memutuskan dan mengubah sebagian pengaturan dalam Undang-undang Hukum Pelanggar. Mengenai rencana dan harapan pengaturan tentang kewenangan pidana oleh pembuat UU, diatur pada Pasal 303 dan 303 bis, yang keduanya merupakan pelanggaran. Sebagaimana yang Perbuatan salah yang disinggung di atas diatur dalam Pasal 303 KUHP, yang selanjutnya yaitu: mengenai kewenangan pidana pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pengawasan Perjudian akan menyakup tentang pengaturan macam- macam jenis sanksi, pengaturan beratnya beban pidana. Strategi ini membahas Pengaturan Jenis-Jenis Sanksi Secara khusus, kerangka tindak pidana untuk sebenarnya mengacu pada pedoman dasar yang terkandung jenis dalam Pasal 10 KUHP mengatur pelanggaran. Menggabungkan pidana pokok dan pidana ekstra. pelanggaran perjudian (1) Dengan pidana kurungan satu dasawarsa atau denda sebanyak 25 juta, setiap orang yang tidak memperoleh izin akan ditolak: a. Dengan sengaja memberi peluang untuk bertaruh permainan judi dan membuatnya sudah seperti mata pencaharian atau sengaja ikut serta Pidana pokok terdiri atas: 1. Hukuman mati, 2. Penahanan, 3. Dipenjara, 4. Denda, 5. Perlindungan kriminal. Sedangkan pidana ekstra terdiri atas: 76
Mochamad Firmansyah, dkk./Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum, Vol. 6, No. 2, Juli 2023, 75-81 1. Penolakan kebebasan, 2. Penyitaan barang, 3. Deklarasi pilihan hakim.2 Mengingat Peraturan No. 7 Tahun 1974 yaitu suatu pedoman hukum yang sedikit banyak merubah KUHP secara parsial. Sebagian dari pengaturan yang diperbaiki adalah: (1) Mengubah bahaya pidana yang meliputi : a. Pada Pasal 303 (1) KUHP, dipidana dengan kurungan pidana paling lama sepuluh tahun atau sebaliknya denda paling banyak 25.000.000; Jadi tindakan pelanggaran peraturan tambahan dalam Pasal 10 KUHP biasanya tidak berlaku. Semua ini sesuai penilaian Barda Nawawi Arief yang menerapkan bahwa meskipun disiplin tambahan diatur di standar esensial, sesuai dengan sistem KUHP, pelanggaran tambahan hanya dikompromikan untuk jenis pelanggaran tertentu. , maka tidak dapat dipotong. Secara eksplisit untuk penambahan disiplin melalui pemilihan hakim, KUHP, terlepas dari masalah yang berbeda, secara eksplisit dinyatakan pada Pasal 128 (3), 206 (2), 361, 377 (1), 395 (1) dan 405 (2).3 b. Dalam Pasal 542 (1) KUHP diancam dengan kurungan pidanapaling lama 4 tahun atau denda paling banyak sepuluh juta; c. Dalam Pasal 542 (3) KUHP, diancam dengan kurungan pidana paling lama 6 tahun atau denda paling banyak lima belas juta; (2) Mengubah penetapan pasal 542 KUHP menjadi pasal 303 bis. Pasal 303 bis tepatnya Pasal 542 yang mewajibkan pidana yang lebih ringan, khususnya penjara paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 300,- dan dengan diterbitkannya Pedoman no. 7 Tahun 1974 Pasal 542 diganti dengan Pasal 303 bis yang menentukan penahanan paling lama 4 tahun atau denda paling ini mengisyaratkan banyak 10 pertaruhan sebagai pelanggaran dalam Pasal 542 yang diterapkan sebagai bukan demonstrasi yang tidak adil. juta. Hal Mengharapkan sebagian dari perubahan signifikan yang dibuat, itu sama sekali tidak, bentuk atau dukungan, tetapi hanya sebuah realitas atau perubahan nuansa bantuan reprobasi yang akan dipaksakan pada pembuatnya. Pengesampingan jenis atau pada akhir pedoman ini hanya merupakan aturan yang menambahkan pedoman sehubungan dengan beratnya kapasitas dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal Eksplisit 303 (1), Pasal 542 (1) dan Pasal 542 (3). Demikian pula, persetujuan setara dengan struktur Crook Code. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Tata Cara Taruhan tidak secara tegas mengatur lebih banyak pelanggaran. atau bentuk pembangunan ini, secara umum diharapkan bahwa tidak secara eksplisit latihan ekstra dalam rencana menyinggung pelanggaran, disiplin tidak dapat ditegakkan. Intinya, pelanggaran penarikan kembali adalah sejauh mana kesalahan taruhan tidak secara eksplisit memasukkan lebih banyak jenis pelanggaran, sehingga hukuman tambahan tidak dapat dipaksakan pada pelaku pelanggaran taruhan. Pasal-pasal yang diingat untuk jaminan tindak pidana kriminal hanyalah jenis disiplin kepala diskresi, Pembebasan eksplisit atau denda. Mempertimbangkan standar ekstra Pengaturan Tentang Berat Ringannya Pidana (Straf Maat) Memasukkan peraturan dan undang-undang pidana materiil yang berlaku saat ini di Indonesia yang meliputi seluruh rangkaian pedoman dan aturan yang terdapat pada KUHP (sebagai aturan yang sangat luas) dan juklak luar biasa di luar KUHP. Semua aturan yang sah di bidang pedoman pemasyarakatan sangat besar, terdiri dari standar esensial dan prinsip-prinsip khusus. Standar keseluruhan yang terkandung dalam Hukum Penjahat (Buku I), dan aturan yang terkandung dalam KUHP (Buku II dan Buku III) dan pedoman tiba di luar Hukum Penjahat. Standar-standar ini tidak umum untuk sebagian besar berisi strategi ilegal yang eksplisit, namun mungkin juga berisi norma-norma luar biasa yang menyimpang dari keseluruhan aturan. Maka PP No. 7 Tahun 1974 bukan masalah besar. karena pedoman dan tegas mengatur Bagaimanapun, ini peraturan tidak secara 2Soesilo R, KUHP Serta Komentar-Komentarnya, 3Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Politeia, Bogor, 1996, hal. 87 Hukum Pidana, Alumni, Bandung, hal 142. 77
Mochamad Firmansyah, dkk./Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum, Vol. 6, No. 2, Juli 2023, 75-81 pendapatan atau keseriusan pelanggaran yang menyimpang dari Hukum Pelanggar Hukum, pengaturan dalam Buku I Hukum Penjahat akan berlaku dengan cara yang sama. Misalnya, rencana permainan esensial untuk akhir umum Pasal 12 ayat (2) KUHP yaitu sehari, dibuang sesuai Pasal 18 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 1 Pedoman No. 18 Prp 1960 yang menyimpulkan bahwa denda pokok yaitu sent dikali 15 = Rp. 375.00. Dalam Pedoman No. 7 Tahun 1974 tentang Pengawasan Perjudian ada kecenderungan untuk melakukan denda yang sangat besar (sejumlah besar rupiah) dengan casing terbesar yang sejenis. Bagaimanapun juga, bobot pidana denda yang dimaksud tidak akan bersifat memaksa dan dapat menimbulkan beberapa masalah, karena tidak ada pedoman yang secara tegas mengatur pelaksanaan hukum yang sebanding dengan pelaksanaan denda atau pendisiplinan langsung. Entah itu sistem cicilan dengan uang asli dan kapan batas waktu pembayaran. 3. Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Perjudian Bagaimanapun, penghalang dari kewajiban metode dengan jawab kesalahan taruhan akan digambarkan dengan hormat: perincian berbagai jenis otorisasi pidana dan kerangka tanggung jawab pidana. tanggung pidana Perumusan Jenis Sanksi Pidana untuk jenis pelanggaran taruhan sesuai Pedoman No. 7 tahun 1974 tentang Pengawasan Perjudian hanya dengan tujuan 2 macam pidana, yaitu penahanan atau didenda. Ini menyiratkan bahwa denda yang dikompromikan dalam rencana pelanggaran adalah ukuran denda yang pantas. Ini menyimpulkan bahwa rencana pengesahan kriminal terhadap pelanggaran taruhan bersifat elektif. yang merencanakan pertunjukan kriminal dengan cara elektif ini harus memberikan penilaian yang jenis lebih sederhana dalam menyimpulkan pelanggaran yang dianggap wajar untuk dipamerkan atau dilanggar. Menentukan hukuman Pembuat undang-undang juga Penyusunan makna disiplin elektif tergantung pada menghilangkan kesan kaku dan langsung dalam bobot disiplin mengingat atas kemungkinan kemungkinan individualisasi kriminal dan bersifat rehabilitatif. Berbeda dengan makna masa lalu disiplin yang layak. Salah satu jenis pengaturan kriminal yang juga dikenal adalah penghancuran yang mendukung sistem tersebut. Penciptaan definisi ini merupakan warisan dari sekolah adat yang lebih menonjolkan sanksi pelanggar hukum yang lebih koersif dan tegas karena tidak dapat ditoleransi untuk menentukan jenis disiplin yang akan dilegalkan. seluk-beluk elektif penjahat tunggal Sistem Pertanggungjawaban Pidana Masalah resiko pelanggar hukum adalah satu bagian lagi dari masalah blunder yang dapat diketahui (yang melakukan kesalahan). dari masalah pencipta Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang subjek blunder dapat menggabungkan dua hal, yaitu siapa yang melakukan kesalahan (pembuat) dan siapa yang dianggap mampu. Secara umum, ini bisa diatasi dengan sangat baik. Sebagai aturan umum, individu yang dapat dianggap tergantung pada hukum pidana adalah pembuatnya, tetapi secara keseluruhan ini tidak benar. Masalah ini juga tergantung pada teknik atau pengaturan definisi kewajiban yang diambil oleh direktur.4 Hal ini menyimpulkan bahwa yang melakukan kewajiban pidana adalah siapa yang dianggap mampu. Masalah ini terkait dengan subjek pameran kriminal yang benar-benar tentang disadari Pemidanaan pelanggaran terhadap subjek hukum yang dapat dituntut karena pidana, mengandung pengertian bahwa mereka harus diatur secara rinci kesalahannya dan siapa yang mampu. Setiap kali mengingat proposisi ini, dalam memilih dan mereproduksi subjek yang mampu jika terjadi kesalahan taruhan. Kemudian, pada saat itu, sekitar itu, harus diselidiki premis-premis yang sah atau instrumen-instrumen yang sah secara umum balik pemilihannya. oleh pengawas para dimaksud. yang kewajiban yang menjadi tujuan di Pemidanaan Sehubungan dengan Perkembangan Kriminalitas dan Perkembangan Delik-DelikKhusus dalam masyarakat Modern,Kertas Kerja Pada Seminar Perkembangan Delik- Delik Khusus, Dalam Masyarakat Modern, BPHN-UNAIR di Surabaya, Bandung Bina Cipta, 1982. 4Barda Nawawi Arief, Masalah 78
Mochamad Firmansyah, dkk./Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum, Vol. 6, No. 2, Juli 2023, 75-81 judi yang curang, referensi yang terlibat adalah rencana permainan peraturan umum atau instrumen dalam Hukum Pihak yang Bersalah. Walaupun pertaruhan telah diatur dan diperluas secara tegas oleh Peraturan No. 7 Tahun 1974. Namun, karena hanya bersifat justru parsial dalam pasal bobot menambah pengesahan pidana yang akan dipaksakan pada tindak perjudian. Masalah yang terkait dengan tanggung jawab pidana masih dikoordinasikan oleh Crook Code. Peraturan Penjahat yang masih signifikan memusatkan perhatian pada masalah tanggung jawab individu dan bukan organisasi. membuat Perda Melawan Hukum hanya menganggap orang sebagai subjek yang sah. Hal ini juga dapat ditelusuri dalam Penjelasan Hukum KUHP tanggal 1 September 1886 yang berbunyi: "Demonstrasi yang melanggar hukum harus perseorangan dilakukan (natuurlijkepersoon). Unsur-unsur yang sah (rechtpersoonlijkheid) sama dengan bidang pengaturan pidana." Karena demonstrasi tersebut maka pedoman mengenai oleh orang adalah Kebijakan Hukum Pidana Di Masa Yang Akan Datang Dalam Menanggulangi Perjudian lagi melihat kemampuan kesalahan dan pelanggaran. Penjelasannya pada dasarnya adalah sebagai berikut: Hukum Pelanggaran Hukum tidak 1. Saat ini sulit untuk mengamati pedoman pembedaan abstrak antara rechtsdelict dan wetdelict yang menjadi dasar kedua jenis pameran pidana tersebut. 2. Permintaan kedua macam barang bukti pidana di Hindia Belanda tidak diragukan lagi ada hubungannya dengan keahlian lempengan-lempengan itu pada saat itu; "pelanggaran" pada dasarnya dilihat melalui Landgerecht (pengadilan polisi pada prinsip tekniknya sendiri), dan "pelanggaran" dibedah melalui Landraad (Pengadilan Terdekat) atau Roadvan Justice (Pengadilan Tinggi) dengan pedoman metodenya sendiri juga. Bagian kapasitas seperti itu tidak dikenal hari ini. sudut pandang "afkoop" (sebagaimana dalam Pasal 82 legitimasi dibalik KUHP/WvS) sebagai rencana pembatalan tidak terbatas pada "delik", namun dapat berlaku untuk semua acara pidana sekalipun dengan resiko besar.6 itu 3. Persidangan dengan Teknik administrasi pidana ke depan untuk mengharapkan terungkapnya pelanggaran judi dalam Rancangan KUHP yang baru bisa diungkapkan sebgaiamana dibawah ini: Ruang Lingkup Tindak Pidana Perjudian KUHP adalah ibu dari setiap aturan untuk preman di Indonesia. Bisa jadi KUHP yang baru dibagi menjadii 2 (dua) Buku, bukan KUHP WvS yang sampai sekarang masih berlaku, yang hanya mengingat Buku I Keseluruhan Permohonan dan Buku II yang menyatakan Campur-campur. Dua buku berikutnya berisi rencana pasal-pasal administratif tentang masalah pidana disertai penjelasan yang jelas dimulai dari satu pasal ke pasal berikutnya.5 5Efek lanjutan dari rencana Buku I dan Buku II dibuat oleh dua kelompok, yang individu pusatnya mirip dan masing-masing dikenal sebagai kelompok "konsentrasi pada kelompok" dan kelompok "RUU". Kedua kelompok tersebut mulai bekerja pada tahun anggaran 1981/1982 dan ditempatkan pada Service of Equity (hingga tahun moneter Advancement 1988/1989 Organization dan sejak saat itu pada Direktorat Jenderal Regulasi dan Regulasi). Mulai dari awal ketua kelompok dijabat oleh Prof. Sudarto, SH dan setelah mati dipegang oleh Prof. Mr. Roeslan Saleh dan Mardjono. pada Public Legitimate Pertanggungjawaban Pidana Taruhan pidana dalam perspektif tanggung jawab pada dasarnya terbatas pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (dolus). Disiplin hanya untuk jika masih mencengangkan berlaku adil dan jujur. Sementara itu, perikatan sehubungan dengan akibat tertentu dari suatu kesalahan yang oleh peraturan perundang- undangan meningkatkan risiko pidana, hanya ditanggung oleh yang dilindungi dalam hal ia secara wajar dapat membatasi kemungkinan terjadinya akibat itu atau sebaliknya. jika pada dasarnya ada kecerobohan. Jadi gagasan Hukum Penjahat tidak sepenuhnya didasarkan pada aturan membawa hasil, namun pada saat yang sama pada norma kewajiban. Ini harus dilihat dari artikel terlampir: pelanggaran kekurangan (mengagumkan) a. Pasal 39 1) Orang tersebut harus dianggap 6Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Cetakan Kedua Edisi Revisi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002. hal.93. 79
Mochamad Firmansyah, dkk./Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum, Vol. 6, No. 2, Juli 2023, 75-81 tanggungan dalam hal seseorang tersebut melakukan kesalahan sengaja atau dengan kecerobohan. 2) Demonstrasi yang bisa dipidana yaitu demonstrasi yang dilakukan sengaja, kecuali aturan dan pedoman yang tegas menyatakan kesalahan yang dilakukan karena kecerobohan dapat dipenjara. 3) Bahwa seseorang harus dimintai pertanggungjawaban atas akibat dari yang perbuatan pidana khusus mempengaruhi menurut hukumannya pelaku mengetahui kemungkinan efeknya ia bertindak dengan atau ceroboh. kalau jika UU dapat pembuat Apabila terjadi kesalahan, baik errorfacti maupun erroruris, maka gagasan KUHP menurut standar dianggap tidak bertanggung jawab dan dengan demikian tidak dapat dibantah. Bagaimanapun, jika kesesatan (keyakinan yang salah) itu akan dituduhkan atau dituduhkan kepadanya, maka orang yang membuatnya bagaimanapun juga dapat ditegur. Landasan gagasan KUHP tersebut tertuang pada Pasal 42 KUHP yaitu: b. Pasal 42 1) Perbuatan pelanggar hukum, jika seseorang tidak tau atau menyimpang dari syarat-syarat yang berdasarkan unsur-unsur atau perbuatannya menerima kecuali pelanggaran, bukanlah kebodohannya, kesesatannya, atau hukuman yang dituduhkan kepada pelaku. 1) Perbuatan pelanggar hukum, jika seseorang tidak tau atau menyimpang dari syarat-syarat yang berdasarkan unsur-unsur atau perbuatannya menerima kecuali pelanggaran, bukanlah kebodohannya, kesesatannya, atau hukuman yang dituduhkan kepada pelaku. jika Secara normatif sudah jadi kecenderungan bagi tiap produsen yang melakukan kesalahan dan dapat dibuktikan, maka selayaknya pencipta dihukum atau dihukum. Bagaimanapun, konsep KUHP tidak ditentukan sesuai dengan proposisi reguler, tetapi kekuatan progresif memberi juri posisi untuk mempertimbangkan memungkinkan akuisisi tanpa akhir. Pengampunan di sini menyiratkan bahwa produser tidak bergantung pada disiplin kriminal atau aktivitas apa pun. Aturan mengenai putusan bebas hakim tertuang dalam Pasal 55 ayat (2) sebagai ciri aturan yang menjatuhkan hukuman. Pidana dan Pemidanaan KUHP menarik diri dari keselarasan mono- dualistik antara kepentingan masyarakat dan keamanan masyarakat dan jaminan atau arahan dari pihak-pihak yang bersalah. Berawal dari menyesuaikan kedua tersebut, istilah disiplin sebagaimana yang ditunjukkan oleh gagasan KUHP yang sebaliknya dari pemikiran keselarasan monodualistik antara keperluan sosial dan keperluan individu; antara faktor sejati dan elemen emosional. Dengan demikian, istilah penghukuman juga bergumul dengan dua standar mendasar dalam pengaturan pidana, yaitu spesifik pada pedoman legitimasi (yang merupakan aturan budaya) dan standar tanggung jawab atau kesalahan (yang merupakan standar manusia). Dengan demikian mengutuk terkait erat dengan pemikiran mendasar sehubungan dengan demonstrasi kriminal dan kewajiban kriminal. fokus utama utama tentang PENUTUP Definisi pendekatan pengaturan pidana di Indonesia saat ini dapat digunakan untuk mengelola demonstrasi pidana perjudian, tetapi mengandung atau hambatan, yaitu: beberapa kekurangan a. "Unsur tanpa izin" ini bawaan dari konsep ilegal tentang kesalahan perjudian. Hal ini dimaksudkan bahwa tidak ada komponen tanpa hibah, atau sebaliknya dengan asumsi adanya persetujuan dari suatu instansi atau untuk instansi memberikan lisensi, maka setiap kegiatan dalam rincian tersebut sudah tidak haram atau memiliki sifat melawan hukum. orang karena mereka tidak ditolak. Perjudian bisa segera dilegalkan berkat ketentuan ini. Karena permainan taruhan ilegal atau tidak diizinkan bila dikelola tanpa persetujuan; b. Kewajiban pidana mengenai pidana unjuk rasa perjudian hanya ditanggung oleh orang yang pada berpegang pengaturan kewajiban yang dipaksakan pada organisasi. Penanggulangan yang berwenang tidak teguh untuk mengharapkan demonstrasi kriminal perjudian di Indonesia dapat diselesaikan dengan cara-cara yang bersifat menghukum. Berikut adalah beberapa formulasi kebijakan alternatif yang perlu diubah: ke depan a. Mereka yang melakukan demonstrasi 80
Mochamad Firmansyah, dkk./Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum, Vol. 6, No. 2, Juli 2023, 75-81 kriminal perjudian dalam menyelesaikan panggilan mereka harus dikenai sanksi hak tambahan, seperti menjalankan profesinya, karena tindak pidana perjudian tidak hanya diancam dengan pidana penjara dan denda; pencabutan b. Saat menegakkan hukuman untuk semua jenis pelanggaran perjudian, tidak hanya keamanan masyarakat harus diperhitungkan, tetapi juga individu pribadi yang dibawa ke pengadilan. yang , Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990. Soemitro, Ronny Hanitjo., Permasalahan Hukum di Dalam Masyarakat, Alumni, Bandung, 1984. , Alumni, Bandung, 1985. Studi Hukum Dalam Masyarakat, Soesilo, R. KUHP serta Komentar komentarnya, Politeia, Bogor, 1996. DAFTAR PUSTAKA Algra, NE dan Gokkel. HRW., Kamus Istilah Hukum oleh SalehAdiwinata dkk. Bina Cipta, Jakarta, 1983. diterjemahkan Chazawi, Adam. Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Raja Grafindo, Jakarta, 2005. Kartono, Kartini. Patologi Sosial, Jilid I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005. Media Hukum, hukum download internet tanggal 18 Oktober 2014. Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana. Cet. IV. Bina Aksara, Jakarta 1987. Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni. Bandung, 1985. Mutiara, Dali, Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1962. Nawawi Arief, Barda., Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Cetakan Kedua Edisi Revisi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002. Poernomo, Bambang, Asas-asas Hukum Pidana, Dahlia Indonesia, Jakarta, 1997. Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1995. Priyatno, Dwidja. Kebijakan Legislasi Tentang Pidana Indonesia. CV. Utomo, Sistem Korporasi di Bandung, 2004. Pertanggungjawaban Saleh, Wantjik., Perlengkapan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976. Shollehuddin, M., Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide dasar Double Track System dan Implementasinya). PT Raja Grafindo, Jakarta, 2003. Simandjuntak, B., Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial, Tarsito, Bandung, 1980. Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana, Penerbit Alumni, Bandung, 1983 81