wacana JURNAL TRANSFORMASI SOSIAL NOMOR 36/TAHUN XIX/2017 Pembalikan Krisis Perdesaan: Koperasi Produksi dan Perkebunan Karet Wangunwatie sebagai Pengorganisasian Ekonomi Politik Rakyat Didi Novrian Peneliti Sajogyo Institute, Bogor saran penulisan pustaka: NOVRIAN, D. 2017. "Pembalikan Krisis Perdesaan: Koperasi Produksi dan Perkebunan Karet Wangunwatie sebagai Pengorganisasian Ekonomi Politik Rakyat." Wacana 36: 83-113. 2017 penulis. Diterbitkan oleh INSISTPress (anggota Indonesian Society for Social Transformation [INSIST]). Tulisan ini disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional (CC BY 4.0). KASUS
84 Abstrak Abstract wacana JURNAL TRANSFORMASI SOSIAL Salah satu amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang idealnya ditujukan untuk mendorong kebangkitan dan kemandirian desa di tengah krisis perdesaan ialah pembentukan Badan Usah Milik Desa (BUMDes). Tulisan ini menceritakan inisiatif perdesaan di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam rangka membalikkan krisis perdesaan melalui Koperasi Produksi dan Perkebunan Karet Wangunwatie (KPPKW). Inisiatif ini dikemukakan sebagai pembelaja- ran bagi peluang pembentukan BUMDes. Untuk itu, tulisan ini pertama- tama mengajukan kritik ekonomi politik atas kondisi perdesaan di Indonesia, lalu disambung dengan cerita tentang perjalanan KPPKW yang lahir dari gerbong gerakan kemerdekaan Indonesia. Belajar dari perjalanan dan dinamika KPPKW, kita bisa mengajukan syarat-syarat yang diperlukan guna memperbesar kemungkinan BUMDes agar dapat menjadi tuas pembalikan krisis perdesaan. kata kunci: krisis perdesaan, gerakan koperasi, Wangunwatie, BUMDes One of the mandates of Law Number 6 of 2014 concerning Village is to establish village owned enterprise (Badan Usaha Milik Desa [BUMDes]). This mandatory ideally could advocate the revival and the autonomy of villages in time of rural crisis. This article recounts the rural initiative in Tasikmalaya, West Java to reserve the crisis by establishing the cooperative based rubber production and plantation, Koperasi Produksi dan Perkebunan Karet Wangunwatie (KPPKW). The initiative could be explained as learning process to establish BUMDes. To elaborate the learning process, this article first put the critique of political economy forward for the situation of the contemporary rural life in Indonesia. Second, it continues with the story of KPPKW establishment which emerges from the wave of Indonesia's independence movement. Taking reflection from the establishment and the dynamics of KPPKW, this article proposes the necessaries required in expanding the opportunity for BUMDes as the lever of reserving the rural crisis. keywords: rural crisis, cooperative movement, Wangunwatie, village owned enterprise
NOMOR 36/TAHUN XIX/2017 Pendahuluan Ada satu kelompok masyarakat, dalam bentang sejarah perjalanan masyarakat di kepulauan Indonesia, yang selalu berada dalam kondi- si buruk sejak zaman kolonial hingga kini. Mereka telah dipaksa menggerakkan tuas-tuas ekonomi yang dijalankan secara eksploitatif, tetapi nasib mereka diabaikan dan dijauhkan dari kesempatan menjadi sejahtera. Mereka umumnya berada di kantong-kantong produksi pangan dan kebutuhan bagi warga kota. Merekalah masyarakat perde- saan. Data makro kependudukan Indonesia mencatat, umumnya mereka bekerja menggarap tanah sebagai petani. Mazoyer dan Roudart (2006: 10) mengungkapkan: Kebanyakan penduduk dunia yang kelaparan bukanlah para konsumen dan pembeli bahan makanan urban, melainkan para petani serta penjual produk-produk agrikultur. Lebih lanjut, besarnya jumlah mereka bukan sekadar warisan masa lalu tetapi juga hasil dari proses yang terus berjalan yang mengarahkan ratusan juta petani berkekurangan pada kemiskinan ekstrem.1 Penduduk miskin di Indonesia pada awal 2015 berjumlah 10,96% da- ri total populasi nasional, atau sekitar 28,59 juta jiwa. Dari keseluruhan penduduk miskin tersebut, 17,94 juta jiwa berada di perdesaan, se- mentara 10,65 juta jiwa di perkotaan (Badan Pusat Statistik [BPS] 2015). Merosotnya kehidupan di perdesaan juga ditandai dengan semakin turunnya angka populasi di kawasan perdesaan. Data dari Population Estimates and Projections milik World Bank mencatat, jumlah penduduk Indonesia di perdesaan pada 2010 masih separuh lebih (50,1%) dari total populasi Indonesia. Pada 2016, persentasenya menurun menjadi 45,5% dan diperkirakan menjadi 40% pada 2015.2 Melalui teknik silang-lapis (superimpose) atas peta tematik kawasan hutan, konsesi tambang, perkebunan, dan industri dengan data ke- miskinan 2011,3 saya menemukan sebaran rumah tangga miskin di atas 50% berada di sekitar lokasi penguasaan alam oleh perusahaan besar dalam bidang hutan produksi, perkebunan, kawasan industri, dan pertambangan. Kecenderungan ini tidak lepas dari derasnya arus kapitalisme pengerukan sumberdaya alam hingga ke pelosok desa. Ekspansi perkebunan sawit telah memperluas areanya dari 294.560 hektare pada 1980 menjadi sekitar 6,6 juta hektare pada 2006; 8,39 juta hektare pada 2010; dan 10,75 juta hektare pada 2014. Dari hamparan 10,75 juta hektare itu, 52% berupa perkebunan swasta, 41% perekebunan rakyat, dan 7% perkebunan negara (Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian 2015). Sementara itu, pemberian wacana 85 1. Ungkapan ini juga dikutip oleh McMichael (2008: 37). 2. World Bank menye- diakan bank data yang melimpah, termasuk soal kependudukan, di laman tapakmaya dalam sajian interaktif. Khalayak bisa memilih beragam variabel dan seri data yang disediakan di databank.worldbank. org/data/home.aspx. 3. Peta-peta tematik tersebut didapatkan dari berbagai sumber terkait seperti Dinas Pertani- an, Badan Informasi Geospasial, Statistik Ke- hutanan, Peta Izin dan Konsesi Pertambangan, dan Peta Tata Ruang Nasional. Sementara itu, data kemiskinan 2011 merujuk pada dokumen "Pendataan Potensi Desa 2011" (Sub Direk- torat Statistik Ketahanan Wilayah-BPS 2014).
86 4. Pertambangan juga mengakibatkan meledaknya konflik agraria. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) pada 2016 menya- takan bahwa konflik agraria terbesar terjadi di tanah-tanah yang dikuasai perkebunan, yakni seluas 302.526 hektare, disusul dengan kehutanan seluas 52.176 hektare, pertambangan 21.127 hektare, pesisir dan kelautan 11.231 hektare, proyek-proyek infrastruktur 10.603 hektare, serta sektor lain seluas 1.827 hektare (Kompas 2016; KPA 2016). 5. Sajogyo adalah salah seorang profesor peletak dasar bagi studi agraria dan kemiskinan perdesaan di Indonesia yang sangat berpengaruh bagi perdebatan lanjut tentang sosiologi perdesaan di Indonesia. Kiprahnya dalam kajian sosiologi perdesaan diulas dengan baik oleh Luthfi (2011). 6. Lebih lengkap tentang studi kemiski- nan oleh Sajogyo, lihat Wahono (2006). wacana JURNAL TRANSFORMASI SOSIAL konsesi tambang yang meningkat hingga 87% selama 1990-2015 telah memakan lahan jutaan hektare di darat dan laut. Sekitar 78% konsesi pertambangan yang meliputi gas, minyak, dan galian (emas dan batu- bara) dikuasai dan dioperasikan oleh perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) (Badan Koordinasi Penanaman Modal [BKPM] 2016). Dalam siaran pers-nya, Jaringan Advokasi Tambang (2015) menilai, aktivitas pertambangan menyumbang 70% kerusakan sumberdaya alam di Indonesia.4 Menurut Sajogyo,5 dari rangkaian penelitian panjangnya, yang ke- mudian melahirkan beberapa konsep tentang studi kemiskinan, problem kemiskinan dalam ukuran atau variabel angka mencerminkan realitas sosial yang jauh lebih rumit. Semua itu berkelindan dengan relasi kuasa, proses sejarah, serta aspek-aspek struktural yang membentuknya. Kemis- kinan bukanlah kondisi statis melainkan konsekuensi yang terbentuk secara dinamis, beragam, dan kompleks. Karena itulah, kemiskinan seharusnya dilihat sebagai bagian dari sejarah dan dinamika kontem- porer kapitalisme yang meliputi proses-proses akumulasi, perampasan, diferensiasi, penyingkiran, dan eksploitasi.6 Pandangan seperti itu sesuai dengan rumusan Karl Marx tentang akumulasi primitif (primitive accumulation) yang dikembangkan oleh generasi setelahnya menjadi berbagai cara analisis atas dinamika kapitalisme. Dinamika awal kapitalisme dimulai dari hancurnya per- tanian perdesaan yang mencerabut petani dari tanah sebagai alat produksi utama mereka. Ketercerabutan itu memaksa petani untuk menjual tenaga kerjanya, dan saat itulah mereka berubah dari produ- sen menjadi pekerja upahan sebagai penopang kapitalisme. Modus produksi kapitalisme selanjutnya berupaya sekuat mungkin menjaga dan mereproduksi pencerabutan itu dalam skala ruang dan waktu yang terus meluas secara konstan. Dengan kata lain, pencerabutan itu merupakan karakteristik berkelanjutan dari kapitalisme. Kapitalisme bukan hanya fenomena historis dalam kurun waktu dan bentang ruang tertentu. Jika kapitalisme adalah relasi sosial, maka akumulasi kapital adalah akumulasi relasi sosial (De Angelis 2001). Konteks itulah yang mengerangkai proses pemiskinan secara terus- menerus di perdesaan. Secara relasional, kemiskinan perdesaan harus dipandang sebagai konsekuensi dari beroperasinya berbagai relasi kuasa yang timpang, bukan hasil dari proses-proses yang abnormal dan patologis semata. Karena itulah analisis ekonomi politik men- jadi penting guna membelejeti hubungan-hubungan historis yang menciptakan ketimpangan di perdesaan (Mosse 2007). Respons, Perlawanan, dan Inisiatif Praktik panjang pemiskinan di Indonesia akibat kolonialisme yang terus berlanjut karena upaya revolusi pasca-proklamasi 1945 yang
NOMOR 36/TAHUN XIX/2017 tidak selesai telah mengubah dinamika produksi di perdesaan. Proses tersebut dihantam dengan berbagai kebijakan ekonomi global "dari atas", aturan kebijakan perundang-undangan negara dari "samping", dan dipenuhi gesekan-gesekan massa dengan elite lokal di "bawah". Lahirlah letupan-letupan perlawanan massa dalam berbagai bentuk, salah satunya yang menonjol dalam hal ini ialah dari kaum tani. Perlawanan kaum tani di perdesaan Indonesia memiliki akar sejarah panjang. Kartodirdjo (1984) mengisahkan dengan detail peristiwa Geger Cilegon tentang pemberontakan-pemberontakan awal petani Banten sebagai salah satu daerah strategis pada zaman kolonial. Pembe-rontakan yang dipimpin oleh jawara dan ulama (di antaranya Haji Wasid dan Jaro Kajuruan) di Banten itu kemudian berlanjut beberapa kali: pada 1926 (dipimpin Kiyai Haji Achmad Chatib, seorang ulama komunis) dan pada 1945 ketika kaum tani turut mengambil alih kekuasaan Jepang di daerah. Arsip Nasional Republik Indonesia (1973) mencatat, gerakan perlawanan pada masa-masa itu tersebar di beberapa tempat, di antaranya gerakan Haji Rifangi di Pekalongan pada 1860, gerakan Mangkuwijoyo di Merbung, Klaten pada 1865, gerakan Tirtowiat alias Raden Joko di Kartosuro pada 1886, pemberontakan di Srikaton di Karanganyar pada 1888 - semuanya di Jawa Tengah. Di Jawa Barat, sebagaimana ditelusuri oleh Tauchid (2009), pe- nindasan berkepanjangan yang dialami petani telah melahirkan pemberontakan, salah satunya pemberontakan Langen di Banjar, Ciamis. Pemberontakan ini terjadi di daerah perkebunan besar Belan- da yang dibuka pada 1905 dengan luas 1.837 hektare. Sedangkan perkampungan dan tanah milik rakyat yang tersisa di area perkebunan itu hanya 40 hektare. Petani yang tidak sudi tanahnya dijadikan kawa- san perkebunan tetap bertahan dan melakukan aksi-aksi perusakan tanaman perkebunan. Gerakan perlawanan petani berlanjut pada masa pasca-perang fisik 1940-an. Berbagai kekuatan politik nasional mengemuka dalam rangka membangun Indonesia merdeka. Puncaknya pada 1950-an, tatkala partai politik-partai politik besar di Indonesia berhasil memobilisasi massa untuk melaksanakan program-program kerakyatan di bawah kepemimpinan Presiden Sukarno. Gerakan petani mengalami titik balik pada 1965. Pasca-tragedi 1965, apa yang disebut sebagai gerakan tani kemudian dikenai stigma ancaman terhadap negara. Di bawah rezim Orde Baru yang berkuasa selama tiga puluh dua tahun, leksikon gerakan petani hilang dan terlarang, termasuk dalam khazanah ilmu pengetahuan. Negara mili- teristik Orde Baru mengontrol ketat gerakan massa hingga di desa-desa dan hanya membiarkan hidup inisiatif-inisiatif yang tidak merongrong kekuasaan atau tidak terlacak oleh razia (Hadiz dan Dhakidae 2006). Ketika rezim ini roboh pada 1998, gerakan petani kembali munyeruak, wacana 87
88 7. Dalam bahasa Indonesia berarti Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto. 8. Naskah klasik Margono Djojohadi- koesoemo (1940) berjudul Sepoeloeh Tahoen Koperasi ini diterbitkan ulang oleh Fadli Zon Library pada 2013 dengan judul yang sama. Karya klasik tersebut hingga saat ini masih menjadi rujukan paling lengkap tentang sejarah pertumbuhan koperasi di Indonesia. wacana JURNAL TRANSFORMASI SOSIAL umumnya bertujuan untuk merebut kembali (reclaiming) tanah garapan yang telah dirampas dengan strategi okupasi lahan. Tentu saja, kebanyakan studi tentang gerakan petani berasosiasi dengan gerakan "revolusioner". Dalam kasus Indonesia, apa yang disebut "revolusioner" itu umumnya merujuk pada praksis dan masa tertentu, misalnya gerakan millenarian pada 1800-an, revolusi fisik pada 1940-an, nasionalisasi dan aksi okupasi aset kolonial pada 1960-an, serta aksi reclaiming dan okupasi pada 2000-an. Namun, agaknya kita perlu memperluas cara baca dan jangkauan lacak untuk menelusuri gerakan serta respons petani di perdesaan terhadap kondisi krisis yang mereka alami. Edelman (2001) membagi berbagai gerakan petani menjadi dua bentuk. Pertama adalah gerakan petani yang berbasiskan identitas kolektif seperti kelas, agama, etnis, atau aliran politik. Gerakan kategori ini serupa dengan apa yang disebut oleh McCarthy dan Zald (1977) sebagai mobilisasi sumberdaya (resource mobilization). Praksis gerakan ini bisa dilacak dari aksi-aksi mereka yang mewujud di depan publik. Kelompok kedua adalah gerakan "perlawanan" di dalam situasi politik, pengetahuan, dan kebijakan yang memungkinkan mereka tidak disebut atau dianggap sebagai gerakan. Dalam kasus Indonesia, salah satu wujudnya berupa gerakan koperasi sebagaimana akan dijelaskan berikut. Benih gerakan koperasi awalnya tumbuh di Eropa pada 1820- an yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah kemiskinan dan ketimpangan pasca-Revolusi Industri. Di Indonesia, menurut Djojohadikoesoemo (1940), gerakan koperasi bermula pada 1896, ketika Raden Bei Aria Wiriatmadja mendirikan lembaga simpan pinjam untuk priyayi rendahan di Purwokerto bernama De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden.7 Ia mengusahakan suatu tempat penyimpanan uang bagi pegawai pribumi yang bekerja di kantor-kantor pemerintahan kolonial dan mengelola uang simpanan itu. Simpanan itu dipinjamkan untuk memenuhi kebutuhan mendadak anggotanya dengan memanfaatkan imbalan pengembalian sebagai biaya operasional lembaga. Modal awal koperasi ini menggunakan uang pribadi Aria Wiriatmadja dan kas masjid.8 Pada masa penjajahan Belanda, koperasi menjadi salah satu organi- sasi yang tidak terlalu dicurigai bila dibandingkan organisasi-organisasi pergerakan lain yang tumbuh setelah 1920. Pasca-Indonesia merdeka, gerakan koperasi menjadi salah satu solusi bagi penyelesaian persoalan ekonomi nasional. Bahkan, koperasi lantas dianggap sebagai soko guru perekonomian nasional. Dalam penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 ayat (1) disebutkan bahwa bangun perekonomian yang sesuai dengan azas kekeluargaan adalah koperasi (Hatta 1954). Pada masa Demokrasi Terpimpin, pemerintahan Sukarno mendu- kung gerakan koperasi melalui berbagai kebijakan. Koperasi diberi
NOMOR 36/TAHUN XIX/2017 peranan sedemikian rupa sehingga kegiatan dan penyelenggaraannya benar-benar dapat menjadi alat bagi pelaksanakan ekonomi terpimpin berdasarkan sosialisme Indonesia.9 Menurut Statistical Pocketbook of Indonesia (Biro Pusat Statistik 1961), pada masa akhir Demokrasi Terpimpin menjelang Dekrit Presiden 1959, terdapat 246 kantor pusat koperasi (sekunder), 5.390 unit koperasi desa serba usaha, 6.095 unit koperasi simpan pinjam, 1.450 unit koperasi lumbung, 1.216 unit koperasi produksi, dan 1.935 unit koperasi konsumsi. Semua koperasi itu mencakup anggota hampir tiga juta orang. Pada masa rezim Soeharto, koperasi dijadikan alat bagi program Revolusi Hijau, yaitu paket pembangunan pertanian pangan melalui intensifikasi penanaman padi yang dihasilkan dari rekayasa genetik. Paket ini diiringi dengan masuknya teknologi baru pertanian mengganti- kan cara-cara lama yang menurut pemerintah tidak dapat diandalkan untuk ketahanan pangan nasional. Program ini membutuhkan kelemba- gaan yang dapat menjalankannya di tingkat desa, sehingga dibentuklah Badan Usaha Unit Desa (BUUD) yang kemudian menjadi Koperasi Unit Desa (KUD). Hanya saja, anggotanya disyaratkan harus memiliki tanah dan diandaikan dapat mengembalikan pinjaman modal pertanian yang diharuskan dipakai (Husken dan White 1989). Dari sini, ideologi koperasi mulai digeser dari ekonomi kerakyatan untuk keadilan sosial menjadi ekonomi yang hanya menguntungkan elite perdesaan. Lembaga usaha koperasi yang dulu terdiri dari banyak bentuk usaha untuk menaikkan kesejahteraan rakyat pun pelan-pelan menghilang. Bagian berikutnya menyajikan inisiasi gerakan koperasi buruh perkebunan di salah satu desa di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Kemunculan gerakan itu menjadi gambaran bagaimana rakyat per- desaan dan mantan buruh perkebunan kolonial melakukan pemba- likan atas modus produksi eksploitatif kolonial yang langgeng hingga masa Orde Baru. Gerakan itu terhubung dengan aktivis pergerakan 1930-an dan turut membidani persiapan kongres pertama koperasi di Tasikmalaya pada 1947. Saat tanah-tanah perkebunan kolonial telah ditinggalkan pada 1950, mereka mengambil alih dan mengelolanya dalam bentuk koperasi. Inisiasi koperasi buruh tersebut merupakan suatu bentuk dari apa yang disebut oleh De Angelis sebagai praktik commoning, yakni pengelolaan aset bersama secara terus-menerus dengan alas relasi sosial yang setara dalam rangka melawan model ekonomi kapitalistik. De Angelis menggagas konsep the commons dengan berpijak pada analisisnya untuk mengatasi apa yang disebut Karl Marx sebagai akumulasi primitif (primitive accumlation) dan pengaplingan (enclosure) yang sifatnya berkelanjutan. Selain itu, konsep the commons juga dikembangkan dari kritiknya terhadap kelemahan-kelemahan tradisi wacana 89 9. Poin ini tertuang dalam klausul pertim- bangan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 1959 tentang Perkembangan Gerakan Koperasi.
90 10. Perang Jawa merupakan pemberontakan terbesar rakyat Jawa terhadap kolonial. Berlangsung selama 1825-1830, perang ini menggugurkan lebih dari dua ratus ribu pasukan Jawa, delapan ribu serdadu Eropa, dan tujuh ribu serdadu bantuan lokal. Perang ini juga menghabiskan dana kolonial sebesar 25 juta gulden. Dalam kondisi bangkrut, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Johannes van den Bosch lantas memberlakukan Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel) bagi pribumi untuk menanam komoditas ekspor, khususnya kopi, tebu, dan tarum. Sistem tersebut dimulai pada 1830-an hingga penerapan UU Agraria (Agrarische Wet) pada 1870 (Carey 2015). 11. Tentang masa pasca-Perang Jawa dan hubungannya dengan kekuasaan menak atas keputusan pembukaan lahan-lahan persawahan baru, serta hubungannya dengan tenaga kerja yang datang dari Jawa, lihat Svensson (1991). wacana JURNAL TRANSFORMASI SOSIAL marxian dalam mencari alternatif jalan keluar untuk mengatasi model ekonomi kapitalistik (De Angelis 2005, 2007). Sejarah Awal Perkebunan Wangunwatie Setelah menjarah rempah-rempah di kepulauan Maluku dan mem- babat kayu jati di utara Jawa, penguasan kolonial melanjutkan proyek penumpukan pundi-pundi kekayaan melalui perluasan wilayah- wilayah penjarahan sebanyak mungkin. Di wilayah Priangan, Jawa Barat, lokasi Kampung Wangunwatie, kompeni berhasil menggenjot program penanaman pohon kopi melalui Preanger Stelsel, sebuah sistem tanam paksa kopi yang diterapkan kolonial mulai pada 1720. Program ini telah berhasil mendulang untung besar bagi penguasa kolonial (Kartodirdjo dan Suryo 1994). Sepanjang 1700-an, Priangan menjadi pusat penghasil kopi bagi kongsi dagang kolonial Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) untuk menguasai pasar kopi Eropa (Breman 2014). Setelah Perang Jawa10 usai, program penanaman kopi di Jawa Barat melalui Sistem Tanam Paksa sedang mengalami masa tran- sisi dari periode pengaturan VOC yang telah dibubarkan pada 1799 (Boxer 1983). Orang-orang yang datang dari luar Priangan - sebagian dari wilayah Mataram - diikutkan dalam program penanaman kopi dan pembukaan lahan-lahan baru di dalam dan luar Priangan.11 Berbeda dengan VOC yang melakukan model kontrol tidak langsung (indirect rules), pada masa ini Sistem Tanam Paksa dikontrol langsung oleh administrasi pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Sistem ini menggunakan desa sebagai unit peningkatan produksi di bawah kontrol langsung pemerintah kolonial, bahkan peran bupati ditiada- kan. Kepemimpinan kepala desa beserta segala perangkat kulturalnya seperti ikatan solidaritas (gotong royong) dan ketaatan pada pemimpin dijadikan alat penggerak tanam paksa yang efektif. Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel) ini didasarkan atas dua prinsip, yakni wajib atau paksa sebagaimana diterapkan dalam Preanger Stelsel dan mono- poli yang memberi kewenangan hanya kepada perusahaan dagang Belanda NV Nederlandsche Handel-Maatschappij untuk mempro- duksi, mengangkut, dan memperdagangkan komoditas ekspor dari Jawa (Kartodirdjo 1988: 305-306). Sistem Tanam Paksa berakhir pada 1870, ketika Agrarische Wet mulai diberlakukan dengan haluan sistem ekonomi liberal. Mantan pekerja tanam paksa yang bukan penduduk asli setempat (seperti sisa pasukan perang Jawa) kemudian menempati daerah-daerah pinggiran di sepanjang Priangan, salah satunya perbukitan di bagian selatan Tasikmalaya. Dari cerita lisan warga Wangunwatie, inilah
NOMOR 36/TAHUN XIX/2017 muasal perkampungan yang mereka tempati sekarang. Daerah yang dimaksud adalah lanjutan perbukitan bagian barat Jawa menuju ke Priangan Timur (Garut, Tasikmalaya, Ciamis) dan berada di kawasan selatan-tengah Tasikmalaya dengan ketinggian 700-790 meter di atas permukaan laut (mdpl) dengan berkelembapan sedang. Topografinya berupa perbukitan landai. Bukit yang tampak berlapis-lapis antara satu bukit dengan bukit yang lain tersebut dihubungkan oleh aliran- aliran sungai kecil dengan sumber air tanah yang bermunculan di banyak tempat sepanjang perbukitan. Pada 1905-an awal, Wangunwatie didatangi rombongan peneliti Belanda dan menyusul kemudian rombongan pejabat dari karesidenan Tasikmalaya yang dikawal polisi. Mereka mengumpulkan warga di lapangan untuk mendengarkan pengumuman bahwa tanah-tanah di area yang mereka tempati akan diambil untuk dijadikan perkebunan, kecuali tanah-tanah yang memiliki bukti kepemilikan seperti surat berstempel kepala singa. Karena pendatang yang statusnya membuka wilayah baru pasca-tanam paksa, tentu saja mereka tidak memiliki bukti kepemilikan yang disyaratkan. Akhirnya, tanah-tanah yang me- reka tempati harus diserahkan. Inilah wujud dari prinsip-prinsip yang dianut oleh hukum agraria kolonial, yakni berlakunya asas domain (domein verklaring) - utamanya ditujukan dalam rangka pembangunan perkebunan-perkebunan besar setelah penerapan UU agraria kolonial. Pada 1908, perusahaan perkebunan yang lahannya beralaskan domein verklaring beroperasi dengan nama Straat Sunda Syndicaat NV Cultuur Mij Wangunwatie. Perkebunan dengan luasan lahan sekitar 1.524 hektare ini terdiri atas dua blok besar, di Wangunwatie seluas 700-an hektare dan di Desa Cibatu (sebelah utara Wangunwatie) seluas 800-an hektare. Pada awal pembukaannya, perkebunan ini mempekerjakan buruh sekitar 1.200 orang dengan sistem kontrak. Jenis tanamannya antara lain teh, karet, dan kina (Van Diessen dan Ormeling 2003). Perkenalan dengan Kaum Pergerakan Antikolonial Pertemuan buruh-buruh perkebunan Wangunwatie dengan gerakan antikolonial dapat dilacak sejak munculnya Sarekat Islam (SI) di Tasikmalaya. SI, terutama SI Semarang, meluas setelah keterlibatannya dengan gerakan-gerakan buruh perkebunan dan buruh kereta api. Mereka berhasil menegosiasikan kenaikan upah kerja dan penamba- han bayar sewa tanah di perkebunan tebu. Gerakan SI terus membesar dan menyebar di beberapa daerah. Di Jawa Barat, terutama di wilayah Priangan Timur (tempat perkebunan Wangunwatie), SI berkembang sangat pesat pada 1920-an, ditandai dengan terbentuknya SI Afdeling wacana 91
92 12. Ada berbagai versi penjelasan mengenai keterlibatan SI Afdeling B pada pemberontakan Cimareme. Kantor Pusat SI menyatakan pemberontakan Cima- reme tidak berkaitan dengan SI. Alasannya, saat pasukan SI datang membantu petani di Cimareme, pemimpin petani di Cimareme, Haji Hasan telah tewas tertembak, jadi kedatangan pasukan SI itu hanya solidaritas kepada Haji Hasan. Versi lainnya, pemerintah kolonial Hindia Belanda menjelaskan bahwa SI Afdeling B terlibat dalam pemberontakan Cimareme karena Haji Hasan memiliki jaringan dengan kelompok SI Priangan, terutama dengan pimpinannya, yakni Sosrodarsono yang pernah beberapa kali datang ke Cimareme untuk melaksanakan pendidikan. Untuk lebih jelas tentang perdebatan ini, lihat Hajati (1996) dan Oates (1968). 13. Manifesto yang dikenal dengan KIM itu ditulis pada 1932 untuk PNI Baru. Untuk isi lengkapnya, lihat Hatta (1953: 61-81). wacana JURNAL TRANSFORMASI SOSIAL B. Perkembangan ini dihubungkan dengan peristiwa yang dikenal de- ngan pemberontakan Cimareme di Garut.12 SI Afdeling B dibentuk oleh Sosrokardono, seorang pengurus Kantor Pusat SI yang melaksanakan kerja-kerja pendidikan di kampung-kampung di kawasan perkebunan Jawa Barat (Kooiman, van den Muijzenberg, dan van den Veer 1984). Saat terjadi penangkapan besar-besaran terhadap orang-orang SI Afdeling B di Tasikmalaya, beberapa buruh Wangunwatie ikut terciduk polisi kolonial karena terlibat dalam peristiwa Cimareme. Memasuki periode 1930-an, perkebunan Wangunwatie mengalami krisis finansial akibat krisis keuangan global yang melanda sebagian besar daratan Eropa. Produksi perkebunan mengalami penumpukan dan tidak bisa dijual. Jika ada yang terjual, harganya sangat rendah. Pa- da tahun-tahun ini, kampung Wangunwatie juga dilanda wabah yang menewaskan hampir separuh penduduknya. Akibatnya, perkebunan menderita kekurangan tenaga kerja dan kebangkrutan finansial untuk melanjutkan produksi. Pada masa krisis ini, sebagian kecil kelompok buruh perkebunan kemudian minggat dari Wangunwatie. Mereka pergi ke Bandung dan Tasikmalaya. Mereka inilah yang kemudian membuka jalan hubungan buruh Wangunwatie dengan kelompok pergerakan nasional, terutama mantan Perhimpunan Indonesia. Para mantan pegiat Perhimpunan Indonesia itu kemudian mendirikan Pendidikan Nasional Indonesia (PNI Baru). Mereka aktif melakukan pendidikan atau pengaderan di Jawa Barat, termasuk pendidikan perkoperasian. Bahkan, pada Juni 1932, saat PNI Baru menggelar kongres kedua di Bandung - yang menetapkan Sutan Sjahrir sebagai ketua menggantikan Soekemi - beberapa orang perwakilan buruh perkebunan Wangunwatie menjadi peserta. PNI Baru adalah organisasi yang didirikan oleh Mohammad Hatta, Soekemi, dan Sutan Sjahrir pada 1931, setelah Sukarno ditangkap dan Partai Nasional Indonesia (PNI) dibubarkan. Hatta dalam manifesto pergerakannya yang berjudul "Ke Arah Indonesia Merdeka"13 mengisya- ratkan bahwa PNI Baru lebih mengutamakan pendidikan kader-kader gerakan di tingkat bawah. Ini adalah antitesis dari model pengorga- nisasian PNI yang anggotanya kebanyakan dari kalangan terpelajar. Perkoperasian adalah salah satu materi pendidikan yang selalu me- reka sampaikan. Dalam Setengah Abad Pasang Surut Gerakan Koperasi Indonesia karangan Djohan (1997), periode 1930-an adalah awal perkembangan koperasi di Indonesia. Dibandingkan dengan 1928 di mana hanya dua puluh dua koperasi yang terdata, pada 1939 jumlahnya meningkat tajam menjadi 574 unit dengan jumlah anggota 52.216 orang serta 1.456 unit koperasi yang dianggap "liar" (versi pemerintah kolonial). Namun, sebelum masa itu pun berbagai usaha koperasi telah tum- buh. Misalnya, pada 1908, Boedi Oetomo didirikan dengan semangat,
NOMOR 36/TAHUN XIX/2017 salah satunya, merintis koperasi rumah tangga yang beranggotakan keluarga-keluarga priyayi Jawa. Serikat Dagang Islam (SDI) - kemudian berubah menjadi SI - juga didirikan dalam bentuk koperasi. SDI terbentuk dari konsolidasi pengusaha-pengusaha batik di Solo dan buruh-buruh kereta api di Semarang serta Surabaya yang pada 1910- an anggotanya meluas di kalangan buruh-buruh perkebunan. Selain itu, pada 1914, Kiyai Haji Hasyim Asy'ari, bersama Kiyai Haji Bishri, Haji Manshur, dan Syeikh Abdul Wahab juga mendirikan koperasi yang dinamakan Syirkatul Inan di Jombang, Jawa Timur (Haidar 1998: 45). Selain sebagai wadah penguatan ekonomi umat, Syirkatul Inan juga dijadikan wadah bagi pendidikan Islam dan kebangsaan bagi anggota Nahdlatul Ulama. Perkembangan koperasi pada masa-masa awal itu ditopang oleh tiga tuas. Pertama adalah dibentuknya panitia koperasi pada 1920 yang diketuai oleh Julius Herman Boeke, ekonom kolonial yang meneorikan dualisme ekonomi. Panitia ini ditugasi untuk mengkaji perlunya koperasi bagi peningkatan ekonomi masyarakat pribumi. Dari hasil ker- ja komisi tersebut, lahirlah Regeling lnlandsche Cooperative Vereeniging atau sering dikenal dengan Peraturan Tentang Perkumpulan Koperasi Bumiputera Nomor 91 Tahun 1927 - yang khusus berlaku bagi kaum bumiputera.14 Berdasarkan peraturan tersebut, pemerintah membentuk jawatan koperasi (cooperatie dienst) pada 1930 di bawah Departemen Dalam Negeri (Department van Binnenlandshe Bestuur). Kemudian pada 1935, jawatan koperasi berada di bawah naungan Departemen Perekonomian (Department van Economische Zake), dan pada 1939 dibentuk menjadi Jawatan Koperasi dan Perdagangan Dalam Negeri (Dienst voor Cooperative enr Binnenlandsche Handel). J.H. Boeke ditun- juk sebagai ketuanya. Sejak saat itu, masyarakat pribumi yang akan mendirikan koperasi tidak perlu lagi ke notaris, cukup mendaftarkan pada jawatan koperasi pemerintah kolonial dengan biaya lebih murah, hanya 3 gulden (Djojohadikoesoemo 1940). Tuas kedua yakni kondisi krisis mendalam yang melanda perekono- mian Eropa dan negara jajahannya pada 1929-1939 yang dikenal dengan masa Depresi Besar (The Great Depression). Masa malaise ini menyebabkan anjloknya harga komoditas perkebunan yang menjadi andalan kerajaan Belanda dari tanah jajahannya. Banyak perusahaan Eropa di negeri jajahannya nyaris bangkrut, termasuk perkebunan Wangunwatie. Tuas ketiga adalah meningkatnya aktivitas politik pelajar Indo- nesia di negeri Belanda dan di Indonesia sejak 1920-an, ditandai dengan terbentuknya Perhimpunan Hindia (Indische Vereeniging) yang kemudian berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia (Indonesische Vereeniging). Strategi nonkooperatif (menolak kerja sama dengan kolonial) yang diterapkan Perhimpunan Indonesia ditegaskan wacana 93 14. Pada 1933, diterbitkan peraturan perkoperasian dalam bentuk Gouvernments- besluit Nomor 21 yang termuat di dalam Staats- blad Nomor 108 Tahun 1933 yang menggantikan Koninklijke Besluit Nomor 431 Tahun 1915. Peraturan Perkopera- sian 1933 tersebut diperuntukkan khusus bagi kalangan Eropa dan Timur Asing.
94 wacana JURNAL TRANSFORMASI SOSIAL di dalam kampanye-kampanye mereka, terutama melalui majalah Hindia Poetra pimpinan Hatta. Hindia Poetra menjadi sarana pelajar Indonesia untuk menyebarkan ide-ide antikolonial. Dalam dua edisi pertamanya, Hatta menyumbang tulisan kritik mengenai praktik sewa tanah kebun tebu untuk pabrik gula milik kolonial Hindia Belanda yang merugikan petani. Pada edisi selanjutnya, Hatta menuangkan gagasannya tentang koperasi sebagai solusi bagi kemelaratan ekonomi rakyat. PNI Baru secara rutin mengirim beberapa pamflet Hatta kepada buruh-buruh perkebunan Wangunwatie. Pendidikan perkoperasian melalui pamflet-pamflet PNI Baru berlangsung hingga 1935. Rombongan bekas buruh Wangunwatie (Ahmad Wasidi, Soedjana, dan Padmadiredja) pulang ke Wangunwatie tidak lama setelah penangkapan besar-besaran terhadap pemimpin- pemimpin pergerakan. Tepatnya pada Februari 1934, Sjahrir dan Hatta serta beberapa pemimpin PNI Baru ditangkap dan dibuang ke Boven Digoel, Papua, lantas dipindahkan ke Banda Neira, Maluku Tengah, menyusul dibuangnya Sukarno tahun sebelumnya ke Ende, Nusa Tenggara Timur. Perkebunan Wangunwatie saat itu sedang mengalami kesulitan finansial akibat merosotnya harga karet dan kina. Administrator perkebunan lebih sering berada di Kota Tasikmalaya daripada di lokasi perkebunan. Jumlah pekerja telah berkurang hampir separuh, sementara pembayaran upah buruh mulai tersendat. Akhirnya, karena situasi tidak kunjung membaik, pihak perusahaan memberi pilihan: buruh perkebunan yang masih bertahan di Wangunwatie boleh tetap tinggal serta diizinkan menggarap tanah tetapi tidak digaji, atau keluar dan mencari pekerjaan lain. Rombongan bekas buruh Wangunwatie yang baru pulang dari Bandung tadi kemudian mengumpulkan beberapa buruh perkebunan yang masih bertahan di Wangunwatie. Mereka membentuk kelompok kecil untuk menjual hasil tani seperti jagung, singkong, dan cengkeh ke Tasikmalaya serta pasar-pasar di sekitar Ciamis dan Garut. Selain itu, mereka mulai menggelar pendidikan-pendidikan perkoperasian seperti yang mereka dapatkan saat di Bandung. Masa Peralihan dan Pembentukan Koperasi Buruh Perkebunan Wangunwatie Pada 1940, pengelolaan perkebunan Wangunwatie diambil alih oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda karena dinilai tidak da- pat menghasilkan setoran yang ditargetkan. Tanaman teh dan kina dimusnahkan, diganti dengan tanaman karet. Sementara itu, karet- karet tua diremajakan secara bertahap. Pada periode ini, peta politik
NOMOR 36/TAHUN XIX/2017 global telah berubah akibat perang besar yang telah dimulai di Eropa dan Pasifik (Perang Dunia II). Jepang mulai menguasai daratan Asia. Ketika balatentara Jepang menduduki Indonesia, pemerintah militer Jepang memberlakukan UU Nomor 22 Tahun 1942 yang menya- takan bahwa kepala pemerintahan militer (Gunseikan) mengawasi perkebunan-perkebunan kopi, kina, karet, dan teh peninggalan Belanda - termasuk perkebunan Wangunwatie - secara langsung. Pelaksanaan pengawasan terhadap perkebunan tersebut diserah- kan kepada badan pengawas yang dibentuk oleh Gunseikan, yakni Saibai Kigyo Kanrikodan (SKK) yang bertugas mengawasi sekaligus memonopoli pembelian dan penjualan hasil perkebunan.15 Gunseikan dan Saibai Kigyo Kankirodan dibantu oleh pegawai-pegawai pribumi yang telah lama bekerja di perkebunan milik kolonial Belanda. Di Wangunwatie, ada enam orang yang bekerja membantu Jepang untuk mengurus perkebunan, yakni Ahmad Wasidi, Soedjana, Padmadiredja, dan tiga orang lain yang telah lama belajar serta memiliki hubungan dengan aktivis-aktivis PNI Baru. Sebagaimana diterapkan di daerah-daerah perkebunan lain di Indonesia, Jepang mewajibkan peruntukan lahan perkebunan seba- gai tempat menanam komoditi tertentu yang dibutuhkan, terutama tanaman-tanaman pangan dan jarak. Di Wangunwatie, sebagian besar tanaman karet dimusnahkan dan diganti dengan tanaman jarak, sementara daerah yang landai diubah menjadi persawahan. Gedung perkantoran perusahaan diubah menjadi gudang-gudang penyimpanan hasil panen. Beras dan jarak akan diambil secara rutin oleh truk-truk besar untuk dibawa ke gudang penyimpanan di Tasikmalaya. Ketika tentara Jepang kalah, perkebunan Wangunwatie telah porak-poranda. Tanaman-tanaman karet muda meranggas karena tidak dirawat. Walaupun masih ada karet yang menghasilkan, jumlah- nya sangat sedikit dan umumnya berada di lokasi yang jauh dari permukiman. Saat itu, tanah-tanah yang tidak terawat ini diolah oleh mantan-mantan buruh kebun menjadi lahan pertanian, terutama untuk menanam padi sawah dan palawija. Sebagian panenan disimpan di lumbung yang diatur berdasarkan pembagian areal permukiman, sebagian lagi dijual ke Tasikmalaya. Setelah Proklamasi Kemerdekaan, pada rentang 1945-1950, bebe- rapa tokoh buruh perkebunan terus berhubungan dengan jaringan kelompok Sjahrir di Bandung dan Tasikmalaya, terutama dengan seorang tokoh gerakan sosialis yang memelopori kongres petani pada November 1945 dan pendiri Barisan Tani Indonesia (BTI) yang kemudi- an mendirikan Gerakan Tani Indonesia (GTI), yaitu Mochammad Tauchid. Mereka sering menyelenggarakan pendidikan-pendidikan keorganisasian di Tasikmalaya. Puncaknya adalah dilibatkannya wacana 95 15. eberapa karya penting tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia antara lain Kurosawa (2014) dan Anderson (2009).
96 16. Inti dari surat tersebut berisi yakni Kebun Wangunwatie yang masih ada karetnya diberikan hak pengelolaan kepada eks Buruh untuk diusahakan, modal kerja dicari sendiri, serta hasil kebun disalurkan ke saluran yang legal dan sah. Semua peraturan di atas bersifat sementara dan pemerintah berhak mengubahnya serta semua yang berkepentingan harus tunduk padanya. wacana JURNAL TRANSFORMASI SOSIAL tokoh-tokoh mantan buruh perkebunan Wangunwatie sebagai panitia persiapan kongres koperasi pertama di Tasikmalaya pada 1947. Setelah kongres koperasi di Tasikmalaya, sekitar 150 orang man- tan buruh perkebunan Wangunwatie bersepakat untuk mendirikan perkumpulan buruh perkebunan Wangunwatie. Di antara hasil kese- pakatan yang paling penting adalah mereka akan mengajukan ke Pemerintah Indonesia untuk dapat secara sah menggarap area bekas hak usaha perkebunan (erpacht) perkebunan Belanda di Wangunwatie. Tanah seluas 745 hektare di Wangunwatie itu - atas anjuran dari aktivis PSI dan BTI - dibagikan secara mandiri kepada seluruh buruh perkebunan Wangunwatie yang masih tersisa. Pembagian (redistribusi) tanah ini hanyalah bentuk formal dari kegiatan menggarap yang telah berlangsung sejak 1945. Setelah dihitung secara manual, dari 745 hektare lahan tersebut, 420 hektare telah digarap oleh keluarga mantan buruh perkebunan dan 315 hektare sisanya - sebagian berisi tegakan pohon karet yang telah rusak - masih belum ditentukan bentuk pengelolaannya. Pada 2 Agustus 1950, Menteri Pertanian Mr. Sadjarwo - atas lobi yang dilakukan oleh M. Tauchid - mengeluarkan Keputusan Nomor 05/KPTS/1950. Surat itu menyatakan bahwa sisa-sisa perkebunan Wangunwatie kembali dikelola oleh para buruh yang masih ada di lokasi perkebunan secara bergotong royong. Momentum ini diman- faatkan oleh tokoh-tokoh buruh Wangunwatie, di antaranya Ahmad Wasidi, Soedjana, Padmadiredja, serta dibantu beberapa orang petugas administrasi (yang pernah menjadi staf di Gubseikan dan Saibai Kigyo Kankirodan). Mereka membentuk Komite Pemulihan Kesejahteraan Buruh Wangunwatie (KPKBW). Sementara itu, untuk urusan perkebunan yang tersisa dari redistri- busi 1949, dibentuklah Dewan Penyelenggara Kebun Wangunwatie (DPKW) yang bertugas membuat rencana menghidupkan kembali sisa perkebunan yang masih bisa digarap. Atas usaha dari aktivis-aktivis PSI di pusat, keluarlah Surat Wakil Kepala Djawatan Perkebunan Kementrian Pertanian tanggal 24 Mei 1951 Nomor E.1309/PKB.16 Sejak saat itu, perkebunan Wangunwatie diserahkan pengurusannya kepada mantan buruh yang masih menetap di sana. Setelah urusan redistribusi awal selesai, DPKW mengadakan survei yang dibantu oleh tenaga dari Inspektorat Agraria Jawa Barat dalam rangka mengidentifikasi luas perkebunan yang masih bisa diman- faatkan dan mengidentifikasi tanaman karet yang masih produktif. Pada akhir 1951, diputuskanlah luasan tanah sisa hasil redistribusi sebesar 280 hektare, tanaman karet yang masih produktif sekitar 40 hektare, untuk peremajaan dan penanaman ulang seluas 150 hektare, sementara sisanya seluas 90 hektare masih bisa ditanami dari awal.
NOMOR 36/TAHUN XIX/2017 Perjalanan awal menuju pembentukan kelembagaan koperasi kemudian dimulai. Keputusan redistribusi dan hasil survei sempat mendapat protes dari sebagian kalangan, terutama beberapa mantan buruh perkebunan yang merasa mendapatkan bagian tanah redistri- busi lebih sedikit, atau mereka yang mendapatkan bagian tanah di lokasi yang sulit dijangkau dan jauh dari permukiman. Momentum ini membuat DPKW mengumpulkan mantan buruh perkebunan Wangun- watie penerima tanah redistribusi. Dalam pertemuan itulah usulan untuk pembentukan wadah kolektif guna mengelola sisa tanah redistribusi mulai diketengahkan oleh Ahmad Wasidi. Sehari setelah peringatan Hari Buruh (Mayday) yang digelar secara sederhana di halaman sekretariat KPKBW pada 2 Mei 1952, terbentuklah wadah kolektif yang dimaksud, yaitu Koperasi Buruh Perkebunan Wangunwatie (KBPW). Tiga bulan setelah koperasi didirikan, pengukuran tanah kembali dilakukan secara manual dan menemukan bahwa tanah yang dapat diusahakan untuk perkebunan seluas 280,20 hektare dari 748,35 hektare. Sisa 468,15 hektare lainnya telah menjadi garapan pribadi anggota koperasi. Berdasarkan Rapat Anggota Tahunan (RAT) pertama KBPW pada 3 Juli 1953, dicapai kesepakatan bahwa tanah seluas 468,15 hektare itu adalah hak anggota koperasi dan individu hanya diperbolehkan menggarap dan/atau memiliki tanah tidak lebih dari 2 hektare. Jika ada yang menggarap lebih dari 2 hektare, maka sisanya harus diberikan ke- pada petani penggarap dengan lokasi garapan terdekat yang memiliki lahan garapan kurang dari 2 hektare, atau hasil dari kelebihan tanah 2 hektare tersebut menjadi modal koperasi.17 Inilah prinsip awal yang mendasari pengelolaan ekonomi Wangunwatie: penggabungan antara produksi pribadi dengan produksi kolektif melalui koperasi buruh. Merawat The Commons, Pengembangan Koperasi Buruh Perkebunan Wangunwatie Situasi politik Indonesia pada 1950-an mengalami keriuhan. Partai politik besar seperti Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Sosialis Indonesia (PSI), Masyumi, dan PNI berebut pengaruh di kalangan massa rakyat. Di Wangunwatie, PSI yang didirikan oleh Sjahrir memiliki pengaruh politik terbesar dengan organisasi taninya, yakni GTI yang melandaskan orientasinya pada perjuangan hak atas tanah dan pendidikan. Dokumen-dokumen GTI pada 1950-an menunjukkan bahwa rumusan tentang strategi perjuangan GTI menempatkan per- juangan petani sebagai produsen, kelas sosial, kelompok politik dan ekonomi dengan memperbaiki kondisi kaum tani melalui cara produksi modern dan politik agraria yang membebaskan (Badan Usaha Penerbit wacana 97 17. RAT ini dihadiri oleh 215 orang anggota koperasi dan tiga orang peninjau dari organisasi Gerakan Tani Indonesia.
98 18. Misalnya dapat dilihat dalam Salinan Surat Putusan Konpe- rensi Pimpinan Pusat Pleno GTI di Bogor pada 12-14 Desember 1953 yang menjelaskan tahapan-tahapan untuk meningkatkan kesejahteraan kaum tani, mulai dari kritik terhadap politik agraria kolonial hingga solusi pengelolaaan unit produksi pertanian dalam bentuk usaha perseorangan, usaha koperasi, dan usaha negara. 19. Lebih detail tentang kebijakan- kebijakan awal tentang penataan struktur agraria pada awal ke- merdekaan Indonesia, lihat Praptodihardjo (1953); Tjondronegoro dan Wiradi (1984). 20. Soemitro dikenal sebagai begawan eko- nomi Indonesia. Idenya yang terkemuka pada masa kabinet Sjahrir adalah penekanan pada program pembangunan daerah, industri kecil, dan koperasi. Pada per- tengahan dekade 1950- an, Soemitro yang pada waktu itu menjabat Menteri Keuangan pada Kabinet Burhanuddin Harahap, sebagai per- wakilan PSI, terlibat perseteruan keras dengan Sukarno. Lebih jelasnya, lihat Dakhidae (1989: 40-4). 21. Situasi Jawa Barat pada tahun-tahun ini juga diwarnai dengan pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang dipimpin oleh Kartosuwirjo yang memproklamirkan ... (bersambung ke halaman berikutnya) wacana JURNAL TRANSFORMASI SOSIAL Almanak Pertanian 1954: 146-147).18 Pada 1954, pemerintah mengeluarkan UU Darurat Nomor 8 Tahun 1954 tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan oleh Rakyat yang menetapkan bahwa menduduki bekas perkebunan yang telah ditinggalkan atau ditelantarkan oleh pemiliknya tidak dikategorikan sebagai penyerobotan. Disusul kemudian pada 1956 Presiden Sukarno mengeluarkan UU Nomor 13 Tahun 1956 tentang Pembatalan Hubungan Indonesia Nederland Berdasarkan Perjanjian Konperensi Meja Bundar. Pada 1958, pemerintah menetapkan pengha- pusan tanah partikelir melalui UU Nomor 1 Tahun 1958.19 Pada tahun yang sama, tepatnya 31 Desember 1958, dikeluarkan UU Nomor 86/1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda. Kebijakan-kebijakan tersebut semakin membuka jalan bagi KBPW untuk mengonsolidasikan agenda-agenda kerja mereka. Apalagi mereka didukung dengan pendidikan-pendidikan GTI, sehingga semakin membuka jalan terang bagi pelaksanaan proses produksi selanjutnya. Setelah Pemilihan Umum (Pemilu) 1955 - di Wangunwatie dime- nangkan oleh PSI - KBPW mulai melaksanakan peremajaan tanaman karet secara bertahap. Utusan KBPW dikirimkan ke Bandung, dengan difasilitasi oleh pengurus GTI, untuk mendapatkan bantuan bibit unggul karet dari Djawatan Pertanian. Pada 1956, atas dukungan dari M. Tauchid yang pada waktu itu telah menjalin hubungan dengan Dewan Koperasi Indonesia (DKI), KBPW mengikuti pendidikan kader gerakan koperasi di Tasikmalaya. Selama 1956-1959, KBPW mengalami masa sulit karena hubungan antara pemerintah pusat dan kelompok PSI memburuk. Retaknya hubu- ngan ini tidak lepas dari keterlibatan Soemitro Djojohadikoesoemo pada pergolakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera.20 Presiden Sukarno akhirnya membubarkan PSI lewat surat Penetapan Presiden Nomor 7/KPTS/1960.21 Sebelum pembubaran itu, pada 6 April 1959, KBPW telah mendapat nomor registrasi dari Dinas Koperasi, sesuai dengan UU Nomor 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi, peraturan tentang perkoperasian pertama setelah Indonesia merdeka. Pembubaran PSI berdampak pada organisasi-organisasi afiliasinya, termasuk GTI. Untuk itu, melalui keputusan RAT pada 1960, anggota KBPW bersepakat untuk melepaskan atribut-atribut GTI, meskipun GTI tidak dibubarkan, dan menggantinya dengan atribut koperasi. Bersamaan dengan itu, terbit UU Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU Pokok Agraria/UUPA) yang memberi semangat baru bagi hampir semua kaum tani di Indonesia, karena inilah produk hukum agraria baru yang diharapkan dapat menggantikan
NOMOR 36/TAHUN XIX/2017 wacana hukum agraria kolonial. Di Wangunwatie, lahir- nya UUPA semakin menguatkan keberadaan anggota KBPW dalam menggarap lahan bekas perkebunan kolonial. Pada masa ini, kebun karet yang diremajakan pada awal berdirinya koperasi mulai menghasilkan. Dari tutup buku pada 1960, tercatat laba hasil usaha koperasi ini sebanyak Rp237.000. Laba itu sebagian dipergunakan untuk membangun sekretariat KBPW dan se- bagian lainnya dipergunakan untuk modal tam- bahan bagi peremajaan tanaman karet. Pasca-penetapan UUPA, PKI telah berhasil menarik simpati massa rakyat secara meluas yang sebagian besar berada di kawasan per- kebunan dan perdesaan. Melalui BTI, PKI me- manfaatkan momentum ini bagi pelaksanaan land reform dengan aksi sepihak.22 Karena di Wangunwatie telah terbentuk kelembagaan koperasi buruh yang kuat, propaganda aksi sepihak tidak sampai mengakibatkan konflik seperti di beberapa tempat lain di Jawa dan Sumatera. Menjelang kondisi politik nasional benar- benar memburuk, pada 4 Juni 1965, keluar SK Kepala Inspeksi Agraria (SK Kinag) Jawa Barat Nomor LR.249/D/VIII/60/1965 yang menetap- kan redistribusi tanah bekas perkebunan karet Wangunwatie seluas 468,15 hektare kepada 240 kepala keluarga petani yang sebagian besar tercakup sebagai anggota KBPW.23 Momentum ini semakin menguatkan posisi mantan buruh perkebunan Wangunwatie terhadap tanah yang mereka kuasai. Tetapi, pada masa ini situasi ekonomi di Wangunwatie sedang suram karena imbas dari krisis nasional.24 Ketika terjadi peralihan kekuasaan secara dramatis pada akhir 1965, yang disusul dengan pembantaian dan penangkapan pengurus dan simpatisan PKI di berbagai wilayah di Indonesia, imbasnya tidak begitu terasa di Wangunwatie. Sebenarnya, penangkapan besar-besaran anggo- ta dan simpatisan PKI serta pendukung Sukarno pada masa ini terjadi di beberapa tempat di ... Negara Islam Indonesia pada 1949. Kartosuwirjo ditangkap oleh tentara Divisi Siliwangi pada 1962. Di Wangunwati, cerita tentang DI/TII tidak banyak diceritakan oleh warga, kecuali tentang keterlibatan warga desa saat strategi pagar betis. 22. Salah satu karya yang membahas situasi Land Reform pada masa-masa awal setelah UUPA dapat dilihat pada Achdian (2009). 23. SK ini disimpan di kantor KBPW untuk menghindari razia ketika terjadi gejolak pada 1965. Di beberapa wilayah perdesaan Jawa Barat, terjadi pengambilan kembali SK Kinag oleh aparat pemerintah Orde Baru karena mereka menginginkan agar tanah-tanah bekas perkebunan yang telah menjadi objek redistribusi dijadikan perkebunan lagi oleh perkebunan milik pemerintah PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dan perkebunan swasta. Pengambilalihan lahan perkebunan oleh negara ini terjadi hingga 1970- an, ditandai dengan maraknya kemunculan perkebunan-perkebu- nan besar milik negara dan swasta, seperti kondisi pada zaman kolonial. 99 24. Pada pertengahan dasawarsa 1960- an, perekonomian Indonesia mengalami masa suram. Tingkat produksi dan investasi di berbagai sektor mengalami penurunan, pendapatan per kapita pada 1966 merosot, dan hiperinflasi melanda. Lihat Booth dan McCawley (1981).
100 25. Situasi ini tidak terlepas dari peran Ibrahim Adjie, Panglima Divisi Siliwangi, seo- rang sukarnois yang mengambil inisiatif untuk membubarkan organisasi-organisasi yang dianggap ber- afiliasi dengan PKI. Lebih jelasnya, lihat Herlina (2012). 26. Lihat juga McVey (1972: 147-182), terutama penjelasan di halaman 160. wacana JURNAL TRANSFORMASI SOSIAL Jawa Barat. Tetapi, pembantaian massal di Jawa Barat hanya terjadi di wilayah Priangan Utara (Subang dan sekitarnya).25 Situasi yang cenderung kondusif di Wangunwatie didukung oleh kedekatan warga dan KBPW dengan beberapa petinggi Divisi Siliwangi yang pernah melintasi wilayah perkebunan Wangunwatie sewaktu longmars sejauh 700 kilometer dari Yogyakarta kembali ke Jawa Barat pasca-Agresi Militer Belanda II pada 1948. Wangunwatie justru dijadikan tempat perlindungan bagi orang-orang desa yang dituduh PKI dan orang-orang yang terancam ditangkap oleh pemerintahan baru pimpinan Soeharto. Sebagian besar tanah-tanah bekas hak usaha pada era kolonial tidak begitu kena imbas gejolak politik 1965. Sebabnya, tanah-tanah itu telah "diamankan" melalui pelaksanaan UU Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda. Pelak- sanaan UU nasionalisasi tersebut di beberapa tempat dikawal oleh gerakan rakyat yang kemudian beberapa di antaranya mendapatkan SK Kinag (Kanumoyoso 2001); sebagian lain dikawal oleh pihak militer melalui pejabat-pejabat militer daerah yang telah mendapatkan Surat Perintah Nomor SP/Pe.Mil/007/1957 dan Keputusan Penguasa Militer Nomor Kpts/P.M/091/1957 yang berisi perintah pengawalan proses pengambilalihan perusahaan-perusahaan Belanda dan perintah untuk membentuk Badan Pengawas Perusahaan Belanda (Crouch 1993: 39).26 Sebagian besar lainnya dikelola oleh Perseroan Perkebunan Negara (PPN) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1960 tentang Penentuan Perusasahaan Pertanian/Perkebunan Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi, yang kemudian menjadi cikal bakal PTPN. Pada akhir dasawarsa 1960-an, pengurus KBPW telah mendapat informasi dari jaringan mereka di Bandung tentang "razia Soeharto" melalui UU Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian sebagai pengganti UU Nomor 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian. Mereka mengganti KBPW menjadi Koperasi Karyawan Perkebunan Karet Wangunwatie (KKPKW) sebagai bagian dari strategi menghindari "stigmatisasi" Orde Baru atas hal yang berbau Orde Lama dan komunis. Penggantian istilah "buruh" menjadi "karyawan" melalui perdebatan sengit dalam RAT pada 1968. Berbagai pertimbangan dan usulan sebenarnya mengarahkan agar tidak terjadi penggantian nama, tetapi karena alasan keamanan dan kelanjutan usaha, RAT menyetujui perubahan nama tersebut. Dengan berlakunya UU Nomor 12 Tahun 1967, koperasi-koperasi yang telah terbentuk harus menyesuaikan diri dengan mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sesuai undang-undang tersebut. Akibatnya, ratusan unit koperasi - terutama di perdesaan - dibubar- kan oleh pemerintah karena dianggap terkontaminasi komunisme.
NOMOR 36/TAHUN XIX/2017 Selain itu, pemerintah Orde Baru - dengan alasan ingin memajukan manajemen - melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 1973, menggabungkan koperasi-koperasi rakyat di perdesaan menjadi BUUD. BUUD yang berubah nama menjadi KUD kemudian hanya menjadi alat bagi pemerintah Orde Baru untuk menjalankan program Revolusi Hijau yang bersifat top-down. Koperasi Wangunwatie juga diusulkan untuk penggabungan terse- but. Tetapi, BUUD di Wangunwatie berusia hanya setahun karena dilanda korupsi oknum pemerintah desa. Setelah itu, BUUD dan KUD di Wangunwatie yang hanya menjual pupuk dan racun pestisida sama sekali mandek. Beriringan dengan itu, produksi karet Wangunwatie sedikit demi sedikit mulai membaik, karena telah mendapat pembeli yang berani menandatangani perjanjian kontrak jual beli dalam jangka tertentu. Pada Agustus 1973, atas anjuran dari pemerintah kabupaten, KKPKW bergabung dengan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI)27 yang telah didirikan pada 27 April 1973 di Jakarta. Bergabungnya KKPKW dengan HKTI membukakan jalan politik bagi mereka untuk lebih leluasa memperluas produksi karet. Pada 1977, ketika keadaan politik nasional mulai distabilkan secara paksa oleh rezim Orde Baru, koperasi yang berhasil melewati masa krisis politik pada 1960-an itu kemudian melakukan pembenahan. Arsip-arsip yang sempat disembunyikan mulai ditata kembali. Sebagian keuntungan penjualan karet mulai diperuntukkan bagi perbaikan bangunan-bangunan tua yang sudah mulai lapuk. Bekas gudang tenta- ra Jepang yang dijadikan aula dibongkar dan diganti dengan bangunan semipermanen. Sementara itu, perkantoran bekas perkebunan Belanda yang hampir roboh dipindahkan ke lokasi baru yang lebih strategis. Pembenahan infrastruktur ini berlangsung hingga 1980. Persoalan lain yang harus diurus adalah legalitas hak pemilikan atas tanah. Semua bukti pemilikan tanah di Wangunwatie belum memiliki posisi yang benar-benar kuat di dalam sistem pertanahan ala Orde Baru. Dengan kata lain, semua pengakuan hak pemilikan atas tanah di Wangunwatie adalah produk Orde Lama yang belum serta-merta diakui oleh pemerintah Orde Baru. Bukti legal tanah milik pribadi masih berupa SK Kinag 1965, sementara tanah kolektif hanya berupa Keputusan Menteri Pertanian 1950. Kerentanan itu disadari oleh pengurus koperasi, dan sejak 1983 mereka mulai merintis jalan ke arah penguatan hak pribadi dan kolektif. Birokrasi agraria pada masa Orde Baru, sebagaimana penjela- san Rachman (2012), merupakan "pengerdilan urusan agraria untuk kepentingan administrasi pertanahan." Model pengelolaannya di- pusatkan di Direktorat Agraria yang pada 1987 dijadikan sebagai wacana 101 27. HKTI adalah organisasi tani ben- tukan pemerintah Orde Baru, menyusul dibentuknya Komite Nasional Pemuda Indonesia, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia, Korps Wanita Indonesia, dan organisasi-organisasi lainnya. Pembentukan organisasi-organisasi tersebut merupakan strategi pemerintah Orde Baru untuk menyeragamkan ideologi Pancasila dan memudahkan pengawasan terhadap rakyat agar tidak lagi memakai nama-nama warisan politik Orde Lama, khususnya yang berkaitan dengan PKI. Pada masanya, strategi ini menjadi mesin po- litik yang efektif dari Golongan Karya untuk memobilisasi kantong- kantong massa di dalam organisasi bentukan pemerintah tersebut. HKTI adalah gabungan dari empat belas organisasi tani yang di antaranya adalah sisa- sisa dari razia Orde Baru pada 1965-1966.
102 wacana JURNAL TRANSFORMASI SOSIAL bagian dari Kementrian Dalam Negeri. Konsekuensinya, KKPKW harus berurusan dengan birokrasi pertanahan Orde Baru yang sangat anti terhadap produk perizinan Orde Lama yang saat itu masih melekat pada masyarakat Wangunwatie. Atas usaha dari pengurus koperasi yang dibantu oleh Ikatan Legiun Veteran Siliwangi, KKPKW dikenalkan dengan Jenderal Abdul Haris Nasution yang kemudian menghubungkan mereka dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sony Hamersono. Pada 20 Juli 1989, BPN memberikan Hak Guna Usaha (HGU) dengan Nomor 47/HGU/ BPN/1989 kepada KKPKW yang berakhir pada 31 Desember 2014, yang menjadi satu-satunya HGU di Indonesia yang dimiliki oleh koperasi. Sejak memperoleh HGU, KKPKW mulai meningkatkan kapasitas pro- duksinya. Tanaman-tanaman yang tidak produktif mulai diremajakan. Untuk urusan pembibitan, KKPKW mengirimkan anggotanya bela- jar di kebun-kebun karet sekitar desa, juga beberapa kali mengikuti sekolah-sekolah yang diadakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan di Balai Pelatihan Pertanian. Pengalaman belajar anggota KKPKW ini kemudian didiskusikan bersama untuk diterapkan di perkebunan. Pada 1990, satu tahun setelah BPN memberikan HGU, KKPKW mengganti namanya menjadi Koperasi Produksi dan Perkebunan Karet Wangunwatie (KPPKW). Penghilangan kata "karyawan" adalah manifestasi dari "rasa merdeka" yang telah utuh dimiliki dalam penge- lolaan hak kolektif mereka dengan dipegangnya HGU. Mereka telah berhasil mengubah posisi mereka dari buruh yang tenaganya dijual dan dikuasai pemilik modal perseorangan (pada masa kolonial) menjadi pemilik lahan sekaligus pekerja dengan pengelolaan bersama berwadah koperasi. Momentum diberikannya HGU ini juga menguatkan rasa percaya diri KPPKW untuk tampil dalam pasar karet Tasikmalaya. Pada 1993, RAT memutuskan bahwa KPPKW tidak lagi menjual karet mentah. Mereka mulai menjajaki olahan setengah jadi yang disebut lembaran karet (rubber sheet). Pendirian pabrik pengolahan karet mentah menjadi lembaran karet membutuhkan biaya yang sangat besar untuk infrastruktur penampungan karet mentah, penggilingan karet mentah, serta tungku pembakaran. Pada akhir 1993, KPPKW membeli mesin pengolahan dari sebuah pabrik besi bekas di kota Bandung. Untuk tungku dan pembakaran, mereka mendirikan bangunan bambu yang dibuat sesederhana mungkin. Bahan bakarnya pun diambil dari ranting-ranting pohon karet yang selalu tersedia dari pemangkasan setiap pekan. Inilah yang mereka sebut dengan "memutar energi", yaitu memutar bahan-bahan alam dari proses-proses alamiah hingga ke produksi komoditi. Pada awal 1994, setelah melewati berbagai cara untuk mewujudkan pengolahan karet, akhirnya KPPKW berhasil menjual produk lembaran karet pertama. Penjualan itu menghasilkan
NOMOR 36/TAHUN XIX/2017 keuntungan yang sangat besar, karena harga lembaran karet lebih tinggi tiga atau empat kali lipat dari harga karet mentah. Momentum penting bagi KPPKW yang juga patut dicatat adalah kri- sis moneter pada 1997-1998 yang melanda sebagian besar wilayah Asia. Krisis tersebut ditandai dengan melonjaknya harga-harga kebutuhan pokok. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika merosot drastis dari Rp2500/US$ menjadi Rp9.000-10.000/US$. Tetapi, kondisi ini justru menguntungkan penjualan lembaran karet Wangunwatie. Stok di gudang yang telah diproduksi sejak sebelum ongkos produksi naik, selama April-Mei 1998, terjual dengan harga sangat tinggi pada Juli 1998. Keuntungan koperasi yang melimpah ini segera digunakan untuk peremajaan total seluruh area perkebunan karet dan pembelian armada angkutan. Di samping itu, RAT 1999 mengamanatkan kenaikan gaji pekerja koperasi - baik pekerja harian di kebun maupun gaji bulanan pekerja di kantor - tiga kali lipat dari semula. Keuntungan juga digunakan untuk mengurus sertifikasi tanah perorangan anggota koperasi hasi redistribusi pada 1965. Sebagaimana telah disinggung, SK Kinag yang melegitimasi redistribusi tanah di Wangunwatie belum diurus proses sertifikasi selanjutnya akibat otorita- rianisme Orde Baru. Ketika Orde Baru tumbang, pengurus KPPKW mulai menjajaki kemungkinan sertifikasi tanah di BPN. Pada 2002, melalui upaya lobi yang cukup alot, BPN Kabupaten Tasikmalaya memberikan sertifikat tanah hasil redistribusi pada 1965 kepada semua penerima di Wangunwatie. Semua biayanya diambilkan dari keuntungan koperasi tanpa memungut iuran dari penerima tanah. Pada periode selanjutnya, selama 2011-2014, KPPKW melaksa- nakan "penertiban tanah terlantar" di Wangunwatie, sebagaimana diamanatkan oleh hasil RAT pada 2011. Penertiban itu berupa identi- fikasi tanah-tanah objek redistribusi pada 1965 dan sertifikasi pada 2002 yang tidak digarap dengan layak oleh pemiliknya. Tim yang terbentuk menemukan enam bidang tanah dengan total luasan sekitar 11 hektare tidak digarap oleh pemiliknya, dengan rincian keterangan empat bidang karena pemiliknya telah berpindah ke Jakarta dan dua bidang karena pemiliknya sudah meninggal sedangkan ahli warisnya tinggal di luar Jawa. Tanah-tanah yang tidak digarap ini, atas kesepakatan dengan pemiliknya, kemudian diserahkan hak garapnya kepada koperasi untuk ditanami karet; hasilnya akan dibagi dengan persentase 40% menjadi hak koperasi dan 60% hak pemilik tanah. KPPKW meraih seabreg penghargaan sebagai koperasi berprestasi. Pada 1999, KPPKW terpilih sebagai koperasi terbaik di Jawa Barat dan mendapat penghargaan dari Menteri Koperasi Adi Sasono. Penerimaan penghargaan ini kemudian membuka jalan bagi KPPKW untuk aktif di koperasi kabupaten dan provinsi, yang pada masa-masa sebelum itu wacana 103
104 28. Klona adalah kelompok tanaman dalam satu jenis yang diperbanyak secara vegetatif dengan sifat berbeda, seragam, dan stabil. wacana JURNAL TRANSFORMASI SOSIAL tidak pernah mereka ikuti, kecuali KUD. Hingga 2005, KPPKW telah mendapatkan empat belas penghargaan tingkat daerah, provinsi, dan nasional sebagai koperasi berprestasi. Sementara itu, Ketua Koperasi KPPKW pada 2003, Endang Ajat Sudrajat, dinobatkan sebagai tokoh koperasi Indonesia oleh Presiden Megawati. Berbekal prestasi yang telah diraih, KPPKW berhasil menjalin perjanjian jual beli karet dengan Bridgestone Tyre Sales Singapore Pte Ltd., perusahaan ban kelas dunia, pada 14 Juli 2007. Perjanjian tersebut memuat ketentuan bahwa Bridgestone mengambil lembaran karet di Wangunwatie secara langsung pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Kontrak dengan Bridgestone juga diikuti dengan penge- nalan teknologi pengolahan karet dari pabrik ban terbesar di dunia tersebut. Berkaitan dengan proses budidaya perkebunan (on-farm), KPP- KW menjalin kerjasama dengan Lembaga Pelatihan Pertanian (LPP) Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat, terutama tentang cara-cara pembibitan dan pemilihan klona28 unggulan. Pada 2005, KPPKW me- mulai pembibitan varietas unggulan di area perkebunan. Kebun bibit ini menjadi tempat sekolah lapang bagi para pekerja KPPKW. Pada 2010, kebun bibit ini menghasilkan berbagai jenis bibit unggulan siap tanam. Proses pembibitan ini juga mengawali langkah KPPKW untuk mengadakan program kemitraan produksi karet rakyat di desa-desa sekitar Wangunwatie. Hingga saat ini, program kemitraan karet rakyat KPPKW telah meluas di 15 desa sekitar Wangunwatie dengan total luas area 285 hektare. Program ini merupakan wujud tanggung jawab koperasi yang tidak hanya memakmurkan anggota, tetapi juga bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Pola kemitraan ini yakni KPPKW menjalin kerjasama penanaman karet dengan petani yang tanah garapannya kurang dari 2 hektare. Petani anggota kemitraan dibentuk menjadi kelompok-kelompok yang bidang tanahnya berdekatan. Satu kelompok beranggotakan sepuluh orang pemilik tanah. KPPKW memberikan bibit karet dan pelatihan sekolah lapang, mulai dari persiapan lahan hingga ke perawatan. Sembari menunggu panen - sekitar empat ta- hun - petani mitra juga dilatih untuk menanam tanaman tertentu yang cocok untuk tumpang sari. Setelah panen, petani mitra dibimbing lagi untuk pemanenan dan pengolahan. Dengan demikian, petani tidak menjual karet mentah lagi, karena koperasi telah membantu untuk mengolahnya menjadi lembaran. Hasil penjualan akan dibagi tiga: 70% untuk petani pemilik lahan, 20% untuk koperasi, dan 10% untuk kas kelompok kemitraan. Untuk pengelolaan kebun karet kolektif, anggota KPPKW bekerja dari subuh sampai pagi untuk menyadap, pagi sampai siang untuk perawatan, dan siang sampai sore untuk pengolahan. Gambaran proses kerja dalam sehari yakni bagian penyadap mulai menyadap
NOMOR 36/TAHUN XIX/2017 getah pada pukul 5 pagi, pukul 10 pagi hasil sadapan sudah harus terkumpul dan langsung diantar ke gudang pengolahan. Setelah proses pencatatan hasil sadap selesai, pekerja di bidangnya punya waktu luang yang bisa dimanfaatkan untuk merawat tanah perorangan hasil redistribusi. Jika pada pagi hari harus menyelesaikan garapan di lahan perorangan, mereka akan bertukar posisi dengan anggota lain yang tidak mendapat giliran bertugas menyadap. Tetapi, mereka harus mengganti saat yang bersangkutan membutuhkan. Pada 2 Mei 2016, KPPKW genap berusia 64 tahun. Hingga saat ini, mereka telah memiliki 175 orang anggota aktif, dengan jumlah pekerja hampir 250 orang. Pada 1 Maret 2011, KPPKW telah mendapatkan izin baru HGU Nomor 4/HGU/BPN.32/2011 yang berakhir pada Maret 2046 dengan status kebun Kelas I. Produksi karet mereka 15,10 ton per bulan, belum termasuk hasil dari program kemitraan karet rakyat yang pada 2015 mulai dipanen. Beberapa tahun terakhir, untuk menyikapi harga karet dunia yang terus merosot ke angka di bawah US$1, KPP- KW menjajaki kemungkinan untuk mengolah karet menjadi barang jadi seperti karpet mobil, peralatan rumah tangga, dan berbagai kemungkinan lain. Dalam rangka menjaga keberlangsungan dan inovasi, KPPKW menjaga pengaderan dengan memrioritaskan perekrutan anggota dari sanak anggota lama yang sudah sepuh atau meninggal. Calon anggota harus terlebih dahulu mengikuti magang sebagai pekerja di perkebu- nan dengan supervisi langsung Ketua Koperasi dan Dewan Pembina Koperasi. Calon anggota juga harus mengikuti pendidikan-pendidikan dasar yang diadakan KPPKW serta wajib menghadiri rapat bulanan. Keputusan diterima atau tidaknya calon anggota ditentukan pada setiap RAT dengan evaluasi yang disampaikan oleh Dewan Pengawas berdasarkan penilaian selama satu tahun berjalan. Tidak jarang, beberapa calon anggota harus menunggu hingga bertahun-tahun untuk menjadi anggota sepenuhnya. Saat ini, KPPKW memiliki beberapa unit usaha seperti simpan pinjam, perikanan, pertanian palawija, dan warung kebutuhan harian selain usaha pokok perkebunan. Unit-unit usaha dijalankan sebagai bagian dari cara menjaga putaran uang di Wangunwatie agar tidak banyak keluar kampung. Mungkinkah Pembalikan Krisis Perdesaan Melalui BUMDes? Sebagaimana dijelaskan pada bagian awal artikel ini, UU Desa lahir di tengah situasi krisis perdesaaan yang makin memburuk. Kawasan perdesaan sedang berhadapan dengan pembangunan kawasan- kawasan industri yang membongkar kawasan kelola rakyat. Pembangu- nan yang berbasis industri sedang menyeret tenaga muda perdesaan secara besar-besaran untuk bekerja di sektor nonpertanian dan meluluhlantakkan ekonomi berbasis pertanian di desa. Kalangan wacana 105
106 wacana JURNAL TRANSFORMASI SOSIAL perbankan yang digawangi oleh bankir-bankir besar juga semakin memperluas pelayanannya di desa-desa terpencil. Pelayanan bank itu tak jarang malah melilitkan utang pada petani yang tak pernah tuntas dari musim panen ke musim panen berikutnya. BUMDes yang diharapkan dapat menjadi alat bagi peningkatan kesejahteraan di desa pun berkemungkinan menjadi pelayan bagi industri-industri besar yang masuk ke desa. Persoalan di atas seolah menutup pintu bagi kemungkinan yang diproyeksikan tewujud seiring penerapan UU Desa. Tetapi, jika belajar dari Wangunwatie, sebenarnya kemungkinan untuk pembalikan krisis tetap dapat dilakukan. Perjuangan buruh perkebunan kolonial dalam mengubah posisi mereka dari buruh - yang tubuh dan tenaganya dikuasai pemilik kebun - menjadi pemilik perkebunan yang berkuasa atas tubuhnya sendiri, sebagaimana dialami buruh perkebunan Wangunwatie, juga terjadi di tengah situasi yang jauh dari kondusif. Sejak awal 1920-an, mereka telah berhubungan dengan kelompok gerakan antikolonial yang ditumpas lewat operasi militer. Setelah proklamasi kemerdekaan, sebelum kesempatan politik melalui UUPA terbuka dan ancaman Aksi Polisionil Belanda masih mengemuka, mantan buruh perkebunan langsung melancarkan aksi redistribusi tanah melalui gerakan tani. Hingga 1952, saat meresmikan pengelolaan aset bersama melalui koperasi, mereka masih dihadapkan pada polemik politik nasional. Polemik itu melibatkan petinggi PSI - yang memosisikan Wangunwatie sebagai salah satu basis pendukungnya - dalam berbagai peristiwa penentangan terhadap pemerintah pusat. Saat UUPA diterapkan pada 1960-an, gontok-gontokan antarkelompok di panggung politik nasional yang semakin meruncing juga menjalar menjadi konflik di perdesaan. Pada masa rezim Orde Baru berkuasa, sisa-sisa "pekerjaan" Orde Lama seperti Wangunwatie, jika teridentifikasi di tempat lain, juga bakal diberangus. Dengan cerdik, KPPKW mengikuti cara bermain rezim sehingga jangankan dibungkam, Wangunwatie malah mendapatkan momentum kebangkitannya justru pada masa kekuasaan Soeharto yang terkenal antikompromi dengan produk Orde Lama. Cerita tentang pembalikan krisis yang diharapkan dapat dilakukan oleh rakyat di perdesaan melalui penerapan UU Desa atau melalui pembentukan BUMDes tentu saja dalam berbagai hal tidak bisa disama- kan dengan Wangunwatie. Tetapi, ada beberapa hal yang menurut saya dapat dijadikan catatan belajar yang penting. Pertama, pentingnya upaya mengatasi ketimpangan pemilikan tanah dengan melaksanakan prinsip-prinsip reforma agraria untuk menjamin penguasaan tanah yang adil bagi penggarap dan keama- nan menggarap. Prinsip dasar ini telah diabaikan oleh negara sejak mentahnya pelaksanaan UUPA, padahal persoalan ketunakis-maan
NOMOR 36/TAHUN XIX/2017 (landlessness) adalah akar penyebab tingginya eksploitasi dan pe- ngabaian terhadap hak-hak dasar rakyat. Cara ini membutuhkan mekanisme negara, tetapi juga kesiapan dari rakyat di perdesaan. Di Wangunwatie, rakyat memulai perjuangan untuk menghidupkan desa mereka dengan perbaikan-perbaikan yang sifatnya struktural, yaitu penataan tata kelola kuasa-produksi yang adil. KPPKW adalah salah satu wujud penataan tersebut. Mereka memiliki lahan pribadi dari hasil redistribusi land reform pada 1960-an dan lahan kolektif yang dikelola melalui koperasi yang mereka miliki bersama. Anggota KPPKW melangsungkan proses produksi seperti sawah, ternak, dan kolam di tanah perseorangan untuk memenuhi kebutuhan harian, juga jika memungkinkan menanam tanaman karet yang terintegrasi dengan sistem koperasi. Di tanah kolektif (sisa hasil redistribusi), mereka mengelola produksi kolektif melalui lembaga koperasi. Kedua, BUMDes dapat mengadopsi cara kerja jaringan antargerakan di perdesaan dengan kelompok gerakan advokasi dan akademisi di perkotaan. Pasca-Proklamasi 1945, kerangka kekuasaan yang tidak solid dengan situasi politik yang kompleks dalam penyelenggaraan negara telah memungkinkan inisiatif gerakan di perdesaan untuk merebut akses yang luas atas sumberdaya alam. Sebagaimana dialami warga Wangunwatie, mereka berhasil bertahan puluhan tahun karena menjalin hubungan dengan orang-orang mantan PSI dan PNI yang dikenal memiliki daya jelajah luas hingga ke pemerintahan. Setelah Orde Lama berakhir, mereka langsung menempel dengan HKTI untuk mempertahankan jaringan dan mengamankan kelanjutan basis pro- duksi. Bahkan, para pemimpin KPPKW - yang sebagian besar dididik oleh PSI dan PNI - saat terjadi fusi tiga partai pada Pemilu 1977, berperan sebagai juru kampanye Golongan Karya yang menjadi kendaraan rezim Soeharto - sekali lagi, tentu saja dengan kesadaran bahwa itu adalah bagian dari usaha mempertahankan basis produksi. Ketiga, BUMDes perlu memiliki protokol yang jelas berkenaan dengan perlakuan terhadap kekayaan alam dan rakyat di perdesaan. Selama ini, dalam logika ekonomi modern, kata "alam" dan "manusia" selalu dilekatkan dengan kata "sumberdaya" yang kerap menghendaki eksploitasi. Cara kerja model eksploitasi terhadap alam dan manusia ini- lah yang direproduksi terus-menerus dalam memperbesar sirkuit uang guna mendulang keuntungan. Akhirnya, unit produksi di perdesaan tak ubahnya alat pembesaran sirkuit uang dalam skala besar. KPPKW memberikan contoh bagaimana pohon karet yang dikelola bukan sesuatu yang harus dieksploitasi sedemikian rupa untuk meng- hasilkan komoditi dan profit. Mereka memperlakukan tanah, pohon karet, dan komoditas pertanian lain sebagai cara untuk terus menghi- dupi generasi dan alam mereka secara lestari ("memutar energi"). wacana 107
108 wacana JURNAL TRANSFORMASI SOSIAL Aturan-aturan ketat yang mengerangkai hubungan antara manusia dan alam ini mendasari proses (re)produksi mereka. Bagi mereka, tanah dan tanaman karet ibarat manusia yang butuh diperlakukan dengan baik. Karena itu, muncul aturan seperti tanah tidak boleh ditanami dulu ketika baru dibersihkan harus dibiarkan dulu untuk memberi waktu agar tanah tidak lelah, atau tidak boleh melukai batang karet terlalu keras pada waktu menyadap - karena pohon dianggap akan kesakitan. Inilah yang disebut sebagai hubungan metabolisme antara manusia dan alam yang terus-menerus dijaga dalam berproduksi di kebun karet, di atas tanah, dan berkoperasi. Penutup Salah satu topik penting ketika membahas persoalan perdesaan adalah kesejahteraan yang mencakup dua isu besar, yakni terpuhi atau tidaknya layanan dasar (pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan) bagi warga perdesaan dan pengembangan ekonomi desa yang berbasis pada potensi lokal kesatuan desa. Inilah arti penting dari cerita tentang Wangunwatie dan bagaimana ide pelaksanaan BUMDes dapat bersi- nergi dengan bentuk-bentuk usaha koperasi yang dikelola rakyat, bukan korporasi dengan modal serta putaran uang yang besar. Tentu saja tidak ada prototipe yang bisa dijadikan standar baku dalam penerapan inisiatif di perdesaan. Tetapi, setidaknya penerapan pasal tentang BUMDes di dalam UU Desa dapat belajar dari koperasi di Wangunwatie yang memperjuangkan dan membangun jiwa dan raga rakyat perdesaan. Pelaksanaan BUMDes juga dapat bersandar pada prinsip-prinsip kerja koperasi yang dimuat UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang terus-menerus dipraktikkan di Wangun- watie. Pertama, membangun sekaligus mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Kedua, berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokoguru. Keempat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasar asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. BUMDes, menurut saya, memiliki peluang untuk berperan dalam menghidupkan dan melaksanakan prinsip-prinsip koperasi, karena BUMDes mengandung semangat yang sama dengan koperasi, terutama tentang "kemandirian dan kedaulatan" manusia. Selain itu, BUMDes juga merupakan representasi kelembagaan ekonomi yang dapat diatur dengan protokol yang jelas, karena menjadi bagian dari klausul di
NOMOR 36/TAHUN XIX/2017 dalam UU Desa. Sehingga, pemerintah desa di seluruh Indonesia berkemungkinan untuk melaksanakannya sesuai dengan potensi dan tantangan di daerahnya masing-masing. Catatan Asal Naskah merupakan hasil dari program Riset Sistematis 2010 Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) dan Sajogyo Institute. Penulis tergabung dalam tim yang dibentuk untuk memberikan masukan bagi pelaksanaan Reforma Agraria Jawa Selatan yang sedang dilak- sanakan oleh BPN RI dibawah pimpinan Joyo Winoto. Penulis menghaturkan terima kasih kepada Deden Dani Saleh dan Bambang Sujudi yang ikut dalam penelitian awal di Wangunwatie. wacana 109
110 wacana JURNAL TRANSFORMASI SOSIAL Daftar Pustaka ACHDIAN, A. 2009. Tanah Bagi yang Tak Bertanah: Landreform pada Masa Demokrasi Terpimpin 1960-1965. Bogor: Kekal Press dan STPN. ANDERSON, B.R.O'G. 2009. Some Aspects of Indonesian Politics Under The Japanese Occupation, 1944-1945. Singapura: Equinox Publishing. ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA. 1973. Ikhtisar Keadaan Politik Hindia Belanda Tahun 1839-1848. Jakarta: Arsip Nasional RI. BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM). 2016. "Realisasi Penanaman Modal PMDN-PMA Triwulan IV dan Januari-Desember Tahun 2015." 21 Januari. Diakses pada 16 Juni 2017. _IND_-_TW_ IV_2015_Final.pdf. BADAN PUSAT STATISTIK (BPS). 2015. "Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan, 1970-2015." Diakses pada 16 Juni 2017. BADAN USAHA PENERBIT ALMANAK PERTANIAN. 1954. Almanak Pertanian 1954. Jakarta: Gerakan Tani Indonesia. BIRO PUSAT STATISTIK. 1961. Statistical Pocketbook of Indonesia 1961. Jakarta: Biro Pusat Statistik. BOXER, C.R. 1983. Jan Kompeni: Sejarah VOC dalam Perang dan Damai 1602-1799. Jakarta: Sinar Harapan. BOOTH, A. dan P. MCCAWLEY, penyunting. 1981. The Indonesian Economy During the Soeharto Era. Oxford (Inggris): Oxford University Press. BREMAN, J. 2014. Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa: Sistem Priangan dari Tanam Paksa Kopi di Jawa, 1720 -1870. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. CAREY, P. 2015. Takdir: Riwayat Pangeran Diponegoro 1785-1855. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. CROUCH, H. 1993. The Army and Politics in Indonesia. New York (Amerika Serikat): Cornell University Press. DAKHIDAE, D. 1989. "Gie: Seorang Demonstran." Pengantar dalam Catatan Seorang Demonstran, ditulis oleh SOE HOK GIE. Jakarta: LP3ES. DE ANGELIS, M. 2001. "Marx and Primitive Accumulation: The Continuous Character of Capital's Enclosure." The Commoner 2. Diakses pada 16 Juli 2017. ___. 2005. "The New Commons in Practice: Strategy, Process and Alterna- tives." Development 48 (2): 48-52. development.1100141. ___. 2007. The Beginning of History: Value Struggles and Global Capital. London (Inggris): Pluto Press. DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN, KEMENTERIAN PERTANIAN. 2015. Statistik Perkebunan Indonesia 2014-2016. Jakarta: Direktorat Jenderal Perkebu- nan.
NOMOR 36/TAHUN XIX/2017 DJOHAN, D. 1997. Setengah Abad Pasang Surut Gerakan Koperasi Indonesia, 12 Juli 1947-12 Juli 1997. Jakarta: Dewan Koperasi Indonesia. DJOJOHADIKOESOEMO, M. 1940. Sepoeloeh Tahoen Koperasi. Batavia Centrum: Balai Poestaka. EDELMAN, M. 2001. "Social Movement: Changing Paradigms and Forms of Politic." Annual Review of Anthropology 30 (1): 285-317. DOI: doi.org/10.1146/annurev.anthro.30.1.285. GERAKAN TANI INDONESIA. 1957. Materi-Materi Pendidikan Perkoperasian: Dokumen Pengajaran Pendidikan Tani. Bogor: Pusat Pendidikan Gera- kan Tani Indonesia. GINTING, B. 2008. 2007. "Refleksi Historis Nasionalisasi Perusahaan Asing di Indonesia: Suatu Tantangan Terhadap Kepastian Hukum atas Kegiatan Investasi di Indonesia." Jurnal Equality 12 (2): 101-11. HADIZ, V.R. dan D. DAKHIDAE, penyunting. 2006. Ilmu Sosial dan Kekua- saan di Indonesia. Jakarta: Equinox Publishing. HAIDAR, M.A. 1998. NU dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fiqh dalam Politik. Jakarta: Gramedia. HAJATI, C. 1996. "The Tragedy of Cimareme: the Resistance of Haji Hasan to the Colonial Power in 1919." Studi Islamika 3 (2): 64-84. HATTA, M. 1953. "Ke Arah Indonesia Merdeka." Dalam Kumpulan Karangan, I. Jakarta: Penerbitan dan Balai Buku Indonesia. ___. 1954. Menindjau Masalah Kooperasi. Jakarta: PT Pembangunan. HUSKEN, F. dan B. WHITE. 2012. 1989. "Ekonomi Politik Pembangunan Pedesaan dan Struktur Agraria di Jawa." Prisma 18 (4): 15-37. JARINGAN ADVOKASI TAMBANG. 2015. "Kerusakan SDA Akibat Tambang da- lam Kacamata Keimanan." Siaran Pers, 12 Agustus. Diakses pada 16 Juni 2017. bang-dalam-kacamata-keimanan/. KANUMOYOSO, B. 2001. Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. KARTODIRDJO, S. 1984. Pemberontakan Petani Banten 1988. Jakarta: Pustaka Jaya. ___. 1988. Pengantar Indonesia Baru: 1500-1900. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. KARTODIRDJO, S. dan D. SURYO. 1994. Sejarah Perkebunan di Indonesia: Kajian Sosial Ekonomi. Yogyakarta: Aditya Media. KUNTOWIJOYO. 2002. Radikalisasi Petani: Esai-Esai Sejarah. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya. KOMPAS.COM. 2016. "Area Konflik Agraria Terluas di Sektor Perkebunan dan Kehutanan." 6 Januari. Diakses pada 16 Juni 2017. wacana 111
112 wacana JURNAL TRANSFORMASI SOSIAL KOOIMAN, D., O. VAN DEN MUIJZENBERG, dan P. VAN DER VEER. 1984. Conver- sion, Competition and Conflict in Asia: Essays on The Role of Religion. Amsterdam (Belanda): Free University Press. KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA (KPA). 2016. "Catatan Akhir Tahun 2016 Konsorsium Pembaruan Agraria: Liberalisasi Agraria Diperhebat, Refor- ma Agraria Dibelokkan." 5 Januari. Diakses pada 16 Juni 2017. KUROSAWA, A. 2014. Mobilisasi dan Kontrol: Studi Tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945. Jakarta: Komunitas Bambu. LUTHFI, A.N. 2011. Melacak Sejarah Pemikiran Agraria: Sumbangan Pe- mikiran Mazhab Bogor. Yogyakarta: STPN Press, Pustaka Ifada, dan Sajogyo Institute. MAZOYER, M. dan L. ROUDART. 2006. A History of World Agriculture: From the Neolithic Age to The Current Crisis. New York (Amerika Serikat): Montlhy Review Press. MCCHARTY, J.D. dan M.N. ZALD. 1977. "Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory." American Journal of Sociology 82 (6): 1212-1241. MCMICHAEL, P. 2008. "Peasants Make Their Own History, But Not Just as They Please ..." Dalam Transnational Agrarian Movement Confronting Globalization, disunting oleh SATURNINO M. BORRAS JR, MARC EDELMAN, dan CRISTÓBAL KAY. London (Inggris): Blackwell-Wiley. MCVEY, R. 1972. "The Post-Revolutionary Transformation of the Indonesian Army: Part II." Indonesia (13): 147-182. MOSSE, D. 2007. "Power and the Durability of Poverty: a Critical Exploration of the Links between Culture, Marginality and Chronic Poverty." Work- ing Paper 107. London: Chronic Poverty Research Centre. OATES, W.A. 1968. "The Afdeling B: an Indonesian Case Study." Journal of Southeast Asian History 9 (1): 107-116. PRAPTODIHARDJO, S. 1953. Sendi-Sendi Hukum Tanah di Indonesia. Jakarta: Yayasan Pembangunan. RACHMAN, N.F. 2012. Land Reform dari Masa ke Masa. Bogor dan Yogyakar- ta: Bina Desa, KPA, AMAN, Sajogyo Institute, dan Tanah Air Beta. SUB DIREKTORAT STATISTIK KETAHANAN WILAYAH-BPS. 2014. "Indonesia-Pen- dataan Potensi Desa 2011." Jakarta: BPS. SVENSSON, T. 1991. State Bureaucracy and Capitalism in Rural West Java: Lo- cal Gentry versus Peasant Entrepreneurs in Priangan in the 19th and 20th Century. Copenhagen (Denmark): Nordic Institute of Asian Studies. TAUCHID, M. 2009. Masalah Agraria sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia. Yogyakarta: STPN Press. TJONDRONEGORO, S.M.P. dan G. WIRADI, penyunting. 2009. Dua Abad Pengua- saan Tanah. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
NOMOR 36/TAHUN XIX/2017 WAHONO, F., penyunting. 2006. Ekososiologi: Deideologisasi Teori, Restruk- turisasi Aksi: Petani dan Pedesaan Sebagai Kasus Uji Prof. Sajogyo. Yogyakarta: Cindelaras. VAN DIESSEN, J.R. dan F.J. ORMELING. 1938. Grote Atlas van Nederlands Oost Indie (Comprehensive Atlas of The Netherlands East Indies). Belanda: KNAG, direproduksi ulang pada 2003 oleh Asia Maior. wacana 113