I GUBERNUR I."AMPTJNG PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 25TA]JUN 2022 TENTANG KEBIJAI(AIT PEIYGEITDALIAIT KECURAITGAN DI LII{GI(INGAIY PEMERIIYTAH PROVITSI LAMPUIYG DENGAN RAHMAT TUHAN YAI{G MAHA ESA GT'BER.![T'R LAMPUNG, : a. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Provinsi I"ampung, diperlukan komitmen pelaksanaan budaya integritas secara konsisten dan berkelanjutan; Menimbang b. bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan sistem pengendaalian intern di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung diperlukan pengendalian atas tindakan kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi lampung; : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Mengingat Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95; Tambahan lrembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2OO2 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 425O].; 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
1_ 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonersia Nomor 4635), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3l Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonersia Nomor 5602); 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164); 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1l Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); lO.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tenta ng Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 157, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2O2l lentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 2O2, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 108); 14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 17. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2Ol9 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438); 18. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2O2l tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intrenal Pemerintah Terintegrasi Pada Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419); 19. Peraturan Daerah Provinsi l"ampung Nomor 4 tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Prorrinsi Lampung (Lrmbaran Daerah Provinsi l.ampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan l.embaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 49tl; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERIIT R LAMPLTI{G TENTAI{G PEITGENDALIAN KECURAI{GAN DI LINGKUNGAN PROVTNSI LAMPUIYG KEBIJAI(AN PEMERJNTAH BAB I KETEI{TUAIT I'MUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Daerah Provinsi l,ampung. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerinthan oleh Pemrintah Daerah dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas pembantuan dengan prinsip otonomi daerah seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4 5 6 7 8 9 10. ll. t2. 13. t4 15. 16. t7 1B 19. 20 4- Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubemur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Gubernur adalah Gubernur l,ampung. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. Sekretaris Daerah Provinsi yang selanjutanya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung. Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pengawas pemnyelenggaraErn urusarl pemerintahan daerah. Inspektur Provinsi adalah Inspektur Provinsi Lampung. Badan l.ayanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Ke{a pada Perangkat Daerah Provinsi Lampung. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Pe{anjian Keq'a pada Pemerintahan Daerah. Penyelenggara Daerah adalah Pejabat Pemerintahan Daerah yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatjf, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Asas Umum Pemerintahan Daerah yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum, untuk mewujudkan penyelengaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penyelenggara Daerah yang bersih adalah penyelenggara daerah yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya. Kecurangan (fraud) adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan kerugian dengan cara menipu, memperdaya, atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimalsud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Kolusi adalah permufakatan atau keqiasama secara melawan hukum antar- penyelenggara negara/ daerah atau antara penyelenggara negara/ daerah dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau Negara/daerah. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara/daerah secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
5- 21. Pengendalian Kecurangan adalah proses yang didesain dan diselenggarakan secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon risiko dan kejadian kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi. 22. Pencegahan adalah keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menghalangi terwujudnya atau timbulnya faktor risiko, dan penyebab risiko kecurangan. 23. Deteksi adalah keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menemukan serta menentukan keberadaan dan kete{adian kecurangan / red flags. 24. Respon adalah keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menurunkan tingkat kemungkinan kejadian dan/atau menurunkan tingkat dampak kejadian kecurangan yang akan, sedang atau telah terjadi. 25. Edukatif yaitu upaya pencegahan yang fokus pada peningkatan kesadaran risiko kecurangan serta pengembangan sikap dan perilaku anti kecurangan melalui upaya pendidikan, pelatihan dan pembelajaran. 26. Preventif yaitu kegiatan pencegahan antisipatif yang sifatnya mendahului sebelum timbul faktor risiko, sumber risiko dan penyebab risiko kecurangan. 27. Penang)<alan yaitu upaya pencegahan yang dilakukan saat berlangsung aksi berbuat kecurangan yang teridentifikasi melalui upaya pengamanan dan penjagaan yang efektif. 28. Penggentaran atau deterensi yaitu upaya pencegahan yang sifatnya meningkatkan kemungkinan suatu kecurangan terdeteksi dengan cepat dan pelaku diancam untuk ditindak dengan keras dan tegas sehingga menimbulkan rasa takut untuk berbuat. 29. Inspeksi Mendadak yang selanjutnya disingkat Sidak adalah pemeriksaan secara langsung tentang pelaksanaan peraturan, tugas, dan sebagainya yang dilakukan secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan. 30. Probita Audit adalah penjaminan/ assu fttnce yar,8 diberikan oleh auditor probity untuk melakukan pengawasan independen terhadap suatu proses pengadaan barang/iasa, dan memberikan pendapat atau simpulan yang obyektif mengenai apakah proses pengadaan barang/iasa telah sesuai dengan persyaratan kejujuran Qrobifu reqiremenfl, ya-loei telah mematuhi prosedur pengadaan barang/iasa sesuai ketentuan yang berlaku, serta memenuhi prinsip-prinsip dan etika pengadaan barang/jasa. 31. Reviu PBJ adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan pengadaan barang/iasa untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. 32. Pengawasan Berkelanjutan adalah seluruh proses kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang independen, dalam hal ini Inspektorat, untuk memberikan keyakinan yang memadai sebagai alat yang dapat memberikan peringatan dini yang dilakukan secara berkelanj utan. 33. Pemantauan Berkelanjutan adalah penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern secara terus menerus dan menyatu datam kegiatan. 34. Pengawasan Intern Berbasis Risiko adarah metodologi yang menghubungkan pengawasan intem dengan kerangka kerja manajemen risiko suatu organisasi.
6- 35. Audit Inuestigatif adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan, dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independent untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan/atau tujuan spesilik lainnya sesuai peraturan yzrng berlaku. 36. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada ASN karena melanggar Peraturan Disiplin PNS. 37. Asset recouery adalah kegiatan pelacakan, pembekuan, penyitaan, perampasan, pemeliharaan / pengelolaan dan pengembalian asset hasii kecurangan. 38. Reframing budaya tindakan menggeser budaya dari budaya negatif ke budaya positif. 39. Red Flags adalah petunjuk atau indikasi akan adanya sesuatu yang tidak biasa atau suatu penyimpangan dan merupakan tanda-tanda bahwa kecurangan tedadi. 40. Unit pengendalian kecurangan adalah unit yang dibentuk untuk melakukan pengendalian atas jenis kecurangan tertentu, seperti Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG). 41. Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan adalah satuan tugas yang dibentuk untuk melakukan pengendalian atas jenis kecurangan tertentu, seperti Satuan T[gas Sapu Bersih Pungutan Liar yang disingkat Satgas Saber Pungli. 42. Penilaian Risiko Kecurangan atau Fraud Ri.sk AssessmenJ /FRA) merupakan serangkaian proses identifikasi, analisis dan evaluasi risiko kecurangan. 43. Risiko Kecurangan adalah kemungkinan te{adinya kecurangan dan dampak potensial jika te{adi. 44. Daftar dan peta risiko kecurangan adalah dokumen yang dihasilkan oleh proses identifikasi, analisis dan evaluasi risiko kecurangan. 45. Pihak ketiga adalah individu, organisasi dan entitas lain yang berhubungan dengan pemerintahan daerah, baik hubungan yang bersifat kontraktual maupun non kontraktual. 46. Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whi.stleblowing Sgsteml adalah sistem yang mengelola atau mengatur tata cara pengaduan/penyingkapan mengenai suatu perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak semestinya, pelanggaran terhadap kebijakan dan/atau peraturan, dengan tujuan untuk mengoptimalkan peran serta para stakeholder dan pihak lainnya/masyaralat luas dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan pemerintahan daerah. Pasal 2 (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada penyelenggara daerah dalam memahami dan mengendalikan kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsidi di lingkungan pemerintahan daerah. (2) Peraturan Gubemur ini, bertujuan untuk: a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penyelenggara daerah tentang kecurangan; b. meningkatkan kepatuhan penyelenggara daerah terhadap ketentuan c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya keq'a yang transparan dan larangan melakukan kecurangan; akuntabel di lingkungan pemerintah daerah;
7 d. membangun integritas penyelenggara daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; e. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan pelayanan publik di pemerintahan daerah; dan f. mewujudkan manajemen pemerintahan yang anti fraud (Fraud Risk Managementl. Pa:al 3 (1) Setiap Penyelenggara Daerah atau Aparatur Sipil Negara wajib menolak segala bentuk kecurangan (frotd) yang diketahui sejak awal berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. (2) Kebijakan pengendalian kecurangan dilaksanakan bagi seluruh Perangkat Daerah, BLUD dan Unit Layanan lainnya di lingkungan Pemerintahan Daerah. Pa:al 4 Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi: a. strategi pengendalian kecurangan; b. lingkungan pengendalian kecurangan; dan c. perilalu anti kecurangan BAB II STARATEGI PEI{GEIYDALIAII I(ECI'RAITGAN Panl 5 (1) Strategi pengendalian kecurangan, terdiri dari 3 (tiga) strategi, yaitu: a. pencegahan; b. deteksi, dan c. respon. (2) Strategi Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) haruf a, dapat berbentuk: a. edukatif; b. premitif; c. penangkalan; dan d. penggen taran atau deterensi. (3) Strategi Deteksi sebag:imana dimaksud dalam ayat (1) haruf b, dapat berbentuk: a. inspeksi Mendadak; b. probitg Audit;' c. reuiu Pengadaan Barang dan Jasa; d. pengawasan Berkelanjutan dan pemantauan Berkelanj utan /continuors Auditing and Continuous Monitoring (CACM); dan e. pengawasan Intern Berbasis Risiko. (4) Strategi Respon sebagaimana dimaksud dalam berbentuk: a. audit Inuestigatif/ Audit Khusus; b. pengenaan Hukuman Disiplin; ayat (l) haruf c, dapat
8 c. Asset Recouery; d. reframirq Budaya; dan e. pelaporan kepada Instansi yang berwenang. (5) Pelaksanaan Strategi Pengendalian Kecurangan sebagaimana pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) mengikuti pedoman untuk masing-masing bentuk kegiatan. BAB III LINGI(IIITGAIT PEI|GEI{DALIAI{ XECI'RAITGAIY Paral 6 (l) Kebijakan pengendalial kecurangan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien diperlukan landasan lingkungan pengendalian kecurangan sebagai persyaratan utamanya. (2) Lingkungan pengendalian kecurangan yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. komitmen Jajaran Pimpinan; b. budaya Anti Kecurangan; c. kebijakan dan Prosedur Pengendalian Kecurangan; d. unit Pengendalian Kecurangan; e. penilaian Risiko Kecuran gan (Fraud Risk Assessment); f. manajemen Pihak Ketiga; dan g. sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistlebloruing Systeml. Paaal 7 Wujud komitmen pimpinan dapat berbentuk: (1) sikap dan perilaku yang baik sehingga dapat menjadi contoh dan tauladan bagi pegawai di lingkungan kerja. (2) deklarasi anti kecurangan yang dituangkan secara tertulis dan diumumkan secara terbuka kepada seluruh pihak internal dan eksternal pemerintahan daerah. komitmen tersebut kemudian dikomunikasikan melalui berbagai media yang digunakan oleh pemerintahan daerah. (3) mewajibkan seluruh pegawai membuat dan/atau menandatangani pakta integritas atau surat pernyataan tidak melakukan kecurangan. (4) menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam upaya pengendalian kecurangan, baik sumber daya manusia, infrastruktur, finansial maupun kebutuhan lain yang relevan. (5) melakukan respon yang tegas atas segala tindakan kecurangan yang terjadi di lingkungan pemerintahan daerah. Paral 8 Budaya anti kecurangan dapat berbentuk: (l) penuangan komitmen anti kecurangan ke daram visi, misi, tujuan, sasaran dan nilai-nilai pemerintah daerah. (2) kode etik/standar perilaku yang secara jelas mendefinisikan kriteria mengenai perilalu kecurangan. (3) pemberian hukuman disiplin sesuai dengan jenis peranggaran yang dilakukan.
9 Pasel 9 Kebijakan dan prosedur pengendalian kecurangan merupakan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, panduan, prosedur kegiatan baku (Standar Operasional Prosedur) atau dokumen desain pengendalian kecurangan lainnya. Palal 1O (1) Penilaian risiko kecuran gan {fraud nlsk assessment) be{alan bersamaan dengan pengelolaan risiko pada pemerintahan daerah. (21 Daltr dan peta risiko kecurangan harus menjadi dasar untuk merencanakan mitigasi risiko secara terukur dan komprehensif atas program dan kegiatan pemerintahan daerah. Paral 11 (1) Pihak ketiga yang bekerja sama dengan pemerintahan daerah harus melalui proses pemilihan yang benar dan sesuai dengan peraturan perundang- undangan sehingga terpilih pihak ketiga yang memiliki komitmen anti kecurangan. (2) Pemberian pelayanan publik kepada massyarakat harus dijalankan dengan memenuhi kriteria palayanan publik yang bersih dan melayani. (3) Pihak ketiga dan masyarakat penerima layanan publik menjadi mitra utama penerapan kebijakan anti kecurangan. Paral 12 (l) Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing Sgsteml harus mudah diakses dan digunalan oleh masyarakat luas. (2) Kebijakan penanganan pengaduan harus memberikan jaminan perlindungan bagi pelapor. BAB IV PERILIIIIU AIITI XECT'RAITGAN Pacal 13 Penyelenggara Negara di daerah wajib: a. bekeg'a dengan jujur dan bertanggungjawab; b. menghindarkan diri dari perbuatan curang; c. saling mengingatkan untuk tidak berbuat curang; d. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan; e' menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada praktek kolusi, korupsin, dan nepotisme; f' melaporkan kecurangan yang didengar, dilihat atau diketahuinya kepada atasan atau pihak lain yang berwenang; dan
10- g. melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, krooni maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 14 Penyelenggara negara di daerah dilarang melakukan kecurangan baik di dalam atau diluar pelaksanaan tugas kedinasan. BAA V SATUAIT TUGAS PEI{GEITDALI KECT'RA.ITGAIT Pasal 15 (1) Struktur Organisasi Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan tingkat Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut: a. Penanggung Jawab; b. Wakil Penanggung Jawab; c. Ketua; d. Sekretaris; dan e. Anggota sesuai kebutuhan. (2) Satuan T\rgas Pengendalian Kecurangan melakukan fungsi perencanaan, desain sistem pengendalian kecurangan, koordinasi, monitoring, dan evaluasi sistem pengendalian kecurangan tingkat pemerintah daerah. (3) Tugas dan personil Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur. BAB VI PEMBTITAAN DAN PENGAWASAN (l) (2t (3) Pasal 16 Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pengendalian kecurangan. Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengendalian kecurangan di lingkungannya. Inspektorat Daerah melaksanakan pengawasan pengendalian kecurangan. BAB VII SAITKSI Pa:al 17 Pelanggaran yang dilakukan oleh penyerenggara daerah atau ASN terhadap ketentuan dalam Pasal 8 dan pasal 13 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
lt - BAA VIU PTMBIAYAAN Paral 18 Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung. BA'B TX KBTEI|TUAI| PERALIHAN Pasal 19 Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, semua ketentuan Peraturan Gubernur yang telah ditetapkan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini. BAB X XDf,ENTUAIT PENUTT'P Pasal 20 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung. Ditetapkan di Telukbetung pada tanggal, 29 - 7 - 2022 GUBERNUR LAMPUNG, ttd ARINAL DJUNAIDI Diundangkan di Telukbetung padatanggal, S-8-2022 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUIIG, ttd FAHRIZAL DARMINTO s aslitrya Hukura, NIP Utama Muda 0905 199103 I OO4 BERITA DAIRAH PROVINSI LAMPUIYG TAHUN 20/22 NONIOR2T
ll - BAB VIII PEUBIAYAAN Paral 18 Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan ini dibebaakan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi l-ampung. BAB f,I( XETEITTI'AIT PERALIIIAIT Pasal 19 Pada saat Peraturan Gubemur ini berlaku, semua ketentuan Peraturan Gubernur yang telah ditetapkan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini. BAB X XETEITTUAIT PEI{UTI'P Pasel 2O Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi lampung. Ditetapkan di Telukbetung pada tanggal, 29 - 7 - 2022 GUBERNUR LAMPUNG, ttd ARINAL DJUNAIDI Diundangkan di Telukbetung padatanggal,S-8-2022 SEKRETARIS DAERAH PROVIITSI LAMPUITIG, ttd FAHRIZAL DARIUINTO s aslilrya Hukum, Jailani AH Utama Muda I{IP. 19650905 199103 I OO4 BERITA DAERAII PROVITSI LAIUPUITG TAHUI{ 20i22 NO:!,LOR2T
ll - BAB VIU PEUBIAYAAIT Pesal lt Biaya yang diperlukan urrtuk pelaksanaan Peraturan ini di Anggaran Pendapatan dan l:ielanja Daerah Provinsi Lampung. bankan pada BAB f,X rrErERTUArs PER/ALIIrAI{ Pa$l 19 Pada saat Peraturan Guber rur ini bcrlaku, scmua kctentuan Peratriran Gubernur yang telah ditetapkan din atakan tetap berlaku sepanjang tidali bertentangan atau belum digand dengan ,'ang baru berdasarkan Peraturan Guberfrur ini. I BAB X IIETEI{TUAIf PDI{UTT'P Pasal 20 Peraturan Gubernur ini mu i il berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat me:..getahuinya, memerintahkan pengund Cubemur ini dengan pener patannya dalam Berita Daerah Provinsi Peraturan pung. Ditetapkan di Telukbetung pada tanggal, 29 - 7l- 2022 GI'BERITTIR G, ttd ARII|AI, NNNTEPT Diundangkan di Telukbetur, g paatatanggal,8-E-2022 SEI(REIARIS DATRAII PR, )VITSI I.AUPUIIG, ttd FAHnIZAI- DARIIIIITTO 1 A a:llaya Hulum, a * IifiII TH tetoq Uuda 1991(x! I q)4 BERITA DAERAII PROVII{I tI I.AIIPUf,G TAHT,I{ 2022 I{OUOR 27