LAPORAN TAHUNAN HIV AIDS 2022 1
l u p m a S r a b m a G "Seorang Pendamping Sebaya di Surabaya sedang mengantar Obat ARV untuk ODHIV pada Masa Pandemi COVID-19" Desain & Layout Laporan ini didukung oleh UNICEF INDONESIA
Tim Penyusun Pengarah Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, D.H.S.M., M.A.R.S. (Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit) Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc.,Ph.D. dr. Yudhi Pramono, M.A.R.S. (Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit) dr. Imran Pambudi, M.P.H.M. (Direktur Pencegahan dan Pengendalian penyakit) Prof. dr. Adi Utarini, M.Sc., M.P.H., Ph.D. Penanggungjawab dr. Endang Lukitosari, M.P.H. Tim Penulis dr. Nurhalina Afriana, M. Epid. dr. Lanny Luhukay dr. Pranti Sri Mulyani, M.Sc. Irmawati,S.K.M.,M.Kes. Romauli, S.K.M., M.Epid. dr. Pratono, M.Epid. Sri Drisna Dewi, S.K.M., M.P.H. Tri Indah Budiarty, S.K.M. Rizky Hasby, S.K.M. Retno Trisari, S.K.M. dr. Rian Hermana Dwi Sophia Anggiani, S.K.M. Anggun Lathifah Asmi, S.K.M. dr. Eddy Lamanepa, M.P.H. Chintya Elittasari, M.K.M. Eva Muzdalifah, S.K.M. Ignatius Praptoraharjo, Ph.D. (PUI-PT PPH Unika Atma Jaya) Theresia Puspoarum, M.P.H. Devika, S.Psi. Fasilitator dr. Elvieda Sariwati, M. Epid. Indra Jaya, S.K.M., M. Epid. Ali Rahmansyah,S.K.M., M. Epid. Christina Martha Br. Panjaitan, S.K.M., M. Kes. Tri Yulianti, S.Pd., M.M. Alifiah Rachma, S.K.M., M.K.M. Sofa Khasani, S.K.M., M. Epid. Budi Hermawan Nur Rohmah, S. Kom. Petunjuk Untuk Merujuk ke buku ini : Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI. 2023. Laporan Tahunan HIV AIDS 2022
Kata Sambutan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Pemerintah bersama masyarakat telah melakukan berbagai upaya penanggulangan HIV AIDS sejak munculnya kasus AIDS yang pertama di Indonesia tahun 1987. Sedangkan penanggulangan Penyakit Infeksi Menular Seksual (PIMS) sudah dilaksanakan di Indonesia sejak sebelum masa kemerdekaan. Kedua upaya penanggulangan tersebut merupakan satu kesatuan, karena terjadinya PIMS akan memudahkan terjadinya penularan HIV dan sebaliknya. Upaya penanggulangan mencakup dua aspek, yaitu pencegahan (promotif-preventif) dan pengendalian (kuratif- rehabilitatif). Kedua aspek ini bagaikan dua sisi mata uang, merupakan satu kesatuan dan harus dilaksanakan bersamaan. Namun, kita masih harus bekerja keras dan bekerja cerdas, karena sampai dengan bulan Desember 2022, baru 77% Orang Dengan HIV (ODHIV) yang mengetahui status HIV-nya. Dari persentase ini hanya 26% ODHIV yang mengikuti pengobatan ARV atau on ARV dan baru 23% dari ODHIV on ARV yang mendapatkan viral load test dengan hasil yang menunjukkan virusnya telah tersupresi. Situasi ini merupakan tantangan, karena kita telah mentargetkan akan mencapai Eliminasi AIDS pada tahun 2030. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi percepatan penanggulangan HIV AIDS dan PIMS di Indonesia, yaitu (1) Masih adanya stigma dan diskriminasi terhadap ODHIV di kalangan masyarakat kita. Hal ini mempersulit petugas kesehatan dalam menjangkau ODHIV dan mempersulit ODHIV untuk mengakses pelayanan kesehatan, (2) Masih terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang HIV AIDS dan PIMS, karena adanya tabu dan keengganan di masyarakat untuk membahas hal-hal terkait seks, padahal penularan HIV AIDS dan PIMS sangat terkait dengan hubungan seks, (3) Diperlukannya sumber daya yang besar untuk melaksanakan Penanggulangan HIV AIDS dan PIMS yang komprehensif, bermutu, merata dan terjangkau di seluruh wilayah Indonesia yang sangat luas, dengan 17.000 pulau, dan sebagian dengan geografi sulit, (4) Diperlukannya komitmen kuat seluruh jajaran lintas sektor di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan dukungan segenap lapisan masyarakat, termasuk komunitas, Lembaga Swadaya Masyarakat, kalangan swasta dan dunia usaha, serta para profesional dan akademisi dalam upaya Penanggulangan HIV AIDS dan PIMS, dan (5) Pandemi COVID-19 berdampak pada pengalihan upaya dan sumber daya kesehatan, termasuk sumber daya untuk penanggulangan HIV AIDS dan PIMS, kepada penanggulangan COVID-19. Pemerintah bersama masyarakat dan mitra internasional telah melakukan berbagai upaya secara berkelanjutan untuk mengatasi semua faktor yang menjadi kendala percepatan penanggulangan HIV AIDS dan PIMS di Indonesia dalam mencapai Eliminasi AIDS tahun 2030. Upaya ini mencakup mobilisasi sumber daya, penyediaan sarana-prasarana, perluasan cakupan, peningkatan kualitas, dan peningkatan jangkauan atau akses masyarakat pada upaya Penanggulangan HIV AIDS dan PIMS, baik promotif-preventif, maupun kuratif-rehabilitatif. Terima kasih dan penghargaan saya sampaikan kepada semua pihak yang telah turut mensukseskan upaya Penanggulangan HIV AIDS dan PIMS di Indonesia dan berperan serta dalam penyusunan serta penerbitan Laporan Tahunan ini. Menteri Kesehatan, BUDI G. SADIKIN 4
Kata Pengantar Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Sesuai amanat Perpres No. 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, setiap pimpinan organisasi wajib menyampaikan laporan berkala tepat waktu dan salah satu laporan tersebut adalah laporan tahunan. Laporan tahunan ini memuat tentang pelaksanaan penanggulangan HIV AIDS dan PIMS Ditjen P2P Tahun 2022 yang mencakup kegiatan, capaian target kinerja, dan capaian sasaran penanggulangan HIV AIDS dan PIMS sebagai salah satu program pembangunan nasional dalam mencapai visi dan misi Presiden RI periode 2019 - 2024. Penanggulangan HIV AIDS dan PIMS dilaksanakan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, semua ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang timbul dalam pelaksanaannya perlu dicermati secara arif dan bijaksana guna dianalisis, disikapi, dan ditindaklanjuti dalam bentuk langkah dan upaya perbaikan. Dengan harapan bahwa semua langkah tersebut mampu meningkatkan hasil dan kinerja pada tahun-tahun selanjutnya. Upaya penanggulangan HIV AIDS dan PIMS tahun 2022 telah dilaksanakan secara maksimal sesuai rencana kerja tahun 2022. Namun, masih ada kekurangan dan kelemahan di sana-sini yang perlu disikapi, diatasi, dan diperbaiki agar semua tujuan dan sasaran pembangunan nasional bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, termasuk penanggulangan HIV AIDS dan PIMS, dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Saran, masukan, dan kritik membangun sangat kami harapkan dari semua pembaca Laporan Tahunan ini. Pelaksanaan dan keberhasilan penanggulangan HIV AIDS dan PIMS tahun 2022 dapat terwujud berkat komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang erat, intensif dan sinergis antar semua pemangku kepentingan di jajaran pemerintah di Pusat dan di Daerah serta di kalangan masyarakat. Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan penanggulangan HIV AIDS dan PIMS di Indonesia pada tahun 2022, tahun 2023, dan di masa mendatang. Apresiasi kami sampaikan pula kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dan penerbitan Laporan Tahunan ini. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS 5
Daftar Isi Kata Sambutan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 4 Kata Pengantar Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 5 Daftar Grafik 7 Daftar Singkatan 8 Ringkasan Eksekutif 10 BAB I. Pengantar 11 BAB II. Suara Mereka 13 BAB III. Situasi 2022 17 BAB IV. Upaya yang Dilakukan 23 A. Strategi Rencana Aksi Nasional 23 B. Penguatan program pencegahan dan pengendalian HIV AIDS dan PIMS berbasis data dan dapat dipertanggungjawabkan 23 C. Peningkatan dan perluasan akses masyarakat pada layanan skrining, diagnostik dan pengobatan HIV AIDS dan PIMS yang komprehensif dan bermutu 27 BAB V. Dukungan 33 A. Penguatan komitmen dari kementerian/lembaga terkait di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota; 33 B. Penguatan kemitraan dan peran serta masyarakat 37 C. Penguatan manajemen program. 39 D. Pengembangan inovasi program sesuai kebijakan pemerintah 40 BAB VI. Penutup 47 Referensi 48 6
Daftar Grafik Grafik 1 Distribusi Proyeksi Jumlah ODHA Tahun 2020 14 Grafik 2 Insidensi HIV per 100.000 Penduduk Yang Tidak Terinfeksi 15 Grafik 3 Estimasi dan Proyeksi Infeksi Baru HIV Pada Populasi 15 Tahun Keatas di Indonesia Tahun 2005-2024 15 Grafik 4 Proyeksi Infeksi Baru dan Proyeksi Angka Kematian Terkait HIV, 2010-2022 16 Grafik 5 Capaian Kaskade Perawatan dan Pengobatan HIV 95-95-95 (Desember 2022) 17 Grafik 6 Tes HIV Pada Non Populasi Kunci 23 Grafik 7 Cakupan Diagnosis HIV dan Inisiasi ART (2019-2022) 25 Grafik 8 Target dan Cakupan ARV (2020-2024) 25 Grafik 9 Loss to Follow Up Pada Kohort 2018-2020 26 Grafik 10 Target dan Capaian Tes Viral Load (2019-2022) 26 Grafik 11 Total Pengeluaran HIV AIDS Indonesia 2010 Hingga 2020 31 Grafik 12 Proporsi Pembelanjaan Program HIV 2019 -2020 31 Grafik 13 Alokasi Biaya Global Fund Berdasarkan Penerima dan Jenis Biaya tahun 2022-2023 33 Grafik 14 Proporsi Pengeluaran Berdasarkan Jenis Intervensi 2019-2020 33 Grafik 15 Target dan Capaian PrEP 2021-2022 37 Grafik 16 Kaskade Peserta PrEP Dalam 12 Bulan 37 Grafik 17 Kaskade Skrining HIV Mandiri 2022 38 Grafik 18 Linkage to Care: Test and Treat 39 Grafik 19 Kaskade Pengiriman Spesimen VL 2022 40 Tabel 1 Realiasi Anggaran Program HIV AIDS Kementerian Kesehatan 2022 Berdasarkan Sumber Dana dan Jenis Kegiatan 32 Tabel 2 CakupanTes Indeks, 2019-2022 (September) 38 7
Daftar Singkatan AEM Asian Epidemic Model AIDS Aqcuired Immuno Deficiency Syndrome APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional ART Antiretroviral Therapy ARV Antiretroviral Bappenas Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappeda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah BHP Bahan Habis Pakai CD4 Cluster of Differentiation 4. Salah satu jenis sel darah putih CLM Community Led Monitoring EID Early Infant Diagnosis Fasyankes Fasilitas Layanan Kesehatan FKTL Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan FKTP Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama HIV Human Immunodeficiency Virus GF Global Fund IAC Indonesia AIDS Coalition IMS Infeksi Menular Seksual JKN Jaminan Kesehatan Nasional JTID Jaringan Transgender Indonesia KAP Key Affected Populations Kemendagri Kementerian Dalam Negeri Kemenkes Kementerian Kesehatan Kemensos Kementerian Sosial KTIPK Konseling Testing Inisisasi Petugas Kesehatan Lapas Lembaga Pemasyarakatan LASS Layanan Alat Suntik Steril LKB Layanan Komprehensif Berkesinambungan LSL Laki-laki yang Berhubungan Seks dengan Laki-laki LTFU Lost to Follow Up MMD Multi Month Dispensing NAPZA Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya ODHIV Orang Dengan HIV dan AIDS 8
OFT Oral Fluid Test OMS/OBK Organisasi Masyarakat Sipil/Organisasi Berbasis Komunitas OPSI Organisasi Perubahan Sosial Indonesia PDP PerawatanDukungan dan Pengobatan Penasun Pengguna Napza Suntik Permenkes Peraturan Menteri Kesehatan PIMS Penyakit Infeksi Menular Seksual PPIA Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak PSP Pekerja Seks Perempuan PrEP Pre-Exposure Prophylaxis PTRM Pelayanan Terapi Rumatan Metadon Puskesmas Pusat Kesehatan Masyarakat RAN Rencana Aksi Nasional RPJMN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RS Rumah Sakit SHM Skrining HIV Mandiri SIHA Sistem Informasi HIV AIDS SIHEPI Sistem Informasi Hepatitis dan Infeksi Saluran Pencernaan SITB Sistem Informasi Tuberculosis SITRUST Sistem Informasi Treking untuk Spesimen Transpor SPM Standar Pelayanan Minimal SSH Surveilans Sentinel HIV STBP Survei Terpadu Biologis dan Perilaku TB Tuberculosis TWG Technical Working Group UN United Nations (PBB) UNAIDS Joint United Nations Programme on HIV/AIDS UNDP United Nations Development Programme UNFPA United Nations Population Fund UNICEF United Nations Childrens Fund VL Viral Load Waria Wanita Pria (Transgender) WBP Warga Binaan Pemasyarakatan (penghuni lapas dan rutan) WHO World Health Organization 9
Ringkasan Eksekutif Pada tahun 2022 telah banyak capaian yang ditunjukkan oleh program pencegahan dan pengendalian HIV di Indonesia sebagai kontribusi dari sektor masyarakat maupun sektor kesehatan. Demikian pula sejumlah inovasi telah dilakukan untuk meningkatkan cakupan dan akses layanan seperti PrEP (Pre- Exposure Prophylaxis), Skrining HIV virtual, Mandiri differentiated care service, test and treat dan program mentoring tenaga kesehatan kesehatan. Meskipun demikian, Indonesia masih tertinggal untuk mencapai target global pengendalian HIV yaitu 95-95-95. Sampai dengan Desember 2022, capaian 95 persen yang pertama masih di angka 81%; untuk 95 persen kedua, capaian masih kurang dari setengahnya (41%) yang masih di dalam pengobatan ARV; 95 persen ketiga capiannya hanya 19% ODHIV dalam pengobatan ARV yang virusnya tersupresi (SHM), intervensi di fasilitas Meski demikian, cakupan pencegahan, tes HIV, pengobatan dan perawatan HIV atau IMS saat ini kurang optimal, terutama di antara populasi kunci, wanita hamil, bayi yang lahir dari ibu HIV+, anak-anak yang hidup dengan pasien layanan HIV dan TB/HIV. Meskipun bagi ibu hamil memiliki cakupan yang tinggi, cakupan pada PPIA juga belum menunjukkan capaian yang tinggi dalam pengobatan HIV atau Sifilis. Infeksi HIV baru yang persisten di antara populasi kunci menunjukkan lingkungan yang tidak mendukung upaya pencegahan. Meskipun IMS adalah bagian dari layanan penting tetapi tampaknya sumber daya dan kapasitas yang dialokasikan idak mencukupi untuk mengimplementasikan program IMS secara meluas dan komprehensif. Dari sisi kebijakan, telah tersedia kerangka kebijakan yang bersifat multisektoral di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten meski demikian implementasinya belum merata di berbagai provinsi dan kabupaten/ kota. Selain itu, masih bisa dilihat kurang lintas sektor yang optimalnya koordinasi menyebabkan kurang jelasnya peran dan dukungan dari lintas sektor. Dari sisi regulasi regulasi sejumlah undang-undang atau di tingkat daerah yang bisa mempersulit penyediaan layanan bagi populasi kunci. Dari sisi pembiayaan, telah terjadi peningkatan alokasi dana pemerintah untuk HIV/AIDS yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam pencegahan dan pengendalian HIV. Pada saat yang sama Kemenkes telah mengembangkan pedoman teknis tentang pengintegrasian HIV/AIDS dalam dokumen perencanaan daerah yang dimaksudkan untuk mendukung alokasi sumber daya. Namun ada catatan bahwa anggaran yang ada untuk HIV sebagian besar dihabiskan untuk membeli komoditas dan reagen. Hal ini mengakibatkan kurangnya dana untuk upaya kesehatan yang lain seperti pencegahan HIV dan layanan yang disediakan oleh sektor masyarakat yang menyediakan layanan penting untuk respon HIV. Pada tahun 2022 juga tampak samakin kuatnya dukungan sistem informasi strategis dalam pencegahan dan pengendalian HIV (SIHA) meski di dalam pelaksanaannya kelemahan. terdapat masih Meski demikian sistem informasi yang ini semakin memungkinkan diperbaharui untuk menganalisis, dan menggunakan informasi individu dan kelompok terperinci yang memungkinkan untuk memantau kinerja program di tingkat nasional, sub-nasional, dan situs. Oleh karena itu keberadaan sistem informasi ini bisa mendukung penyesuaian kebijakan dan program dengan cepat. sejumlah mengumpulkan, 10
BAB I. Pengantar Epidemi HIV di Indonesia telah berlangsung selama lebih dari tiga dekade yang hingga saat ini masih terkonsentrasi pada 4 populasi kunci yaitu lelaki seks dengan lelaki (LSL), waria (transgender), pekerja seks perempuan (PSP) dan pengguna narkoba suntik (penasun). Namun dalam 10 tahun terakhir cenderung merambah ke populasi umum yang tampak dengan semakin meningkatnya penularan yang ditemukan pada perempuan yang menjadi pasangan populasi kunci. Penularan pada populasi umum juga tampak pada situasi epidemi di Tanah Papua yang telah mencapai hingga 2,3 persen. Demikian pula, upaya pencegahan dan pengendalian HIV telah berlangsung sejak awal munculnya epidemi di Indonesia yang diwujudkan dalam bentuk rangkaian rencana strategi dan rencana aksi nasional baik di sektor kesehatan maupun lintas sektor. Rencana strategi dan rencana aksi nasional untuk sektor kesehatan adalah Rencana Aksi Nasional Program Pencegahan dan Pengendalian HIV AIDS dan PIMS untuk (RAN HIV 2020-2024). tahun 2020-2024 Sementara itu rencana aksi nasional lintas sektor tertuang dalam Strategi dan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan HIV-AIDS tahun 2021-2025. Rencana aksi tersebut disusun dalam upaya untuk mencapai target 90 persen orang dengan HIV mengetahui statusnya, 90 persen diantaranya berada dalam pengobatan dan perawatan ARV serta 90 persen dari mereka yang berada dalam pengobatan dan perawatan ARV akan tersupresi virus di dalam tubuhnya (90-90-90) pada tahun 2027, serta diharapkan bisa tercapai 95-95-95 pada tahun 2030 sebagai kontribusi Indonesia dalam komitmen global mewujudkan eliminasi AIDS pada tahun 2030 di Indonesia. di Indonesia Dengan mengacu pada rencana aksi nasional, berbagai upaya pencegahan dan pengendalian HIV di Indonesia dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat melalui dukungan berbagai pendanaan baik pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat serta kerja sama internasional. Pendekatan layanan komprehensif dan berkesinambungan telah digunakan dalam respon pencegahan dan pengendalian HIV di Indonesia yang secara langsung telah menunjukkan peran sinergis sektor masyarakat dengan sektor kesehatan. Sektor masyarakat yang di dalam pelaksanaannya didukung oleh pendanaan dari mitra pembangunan internasional selama ini lebih banyak berperan pada upaya promosi dan pencegahan serta membangun lingkungan program yang kondusif untuk pemanfaatan layanan HIV. Sektor kesehatan, pada sisi yang lain, tampak lebih dominan pada layanan pengobatan dan perawatan yang tercermin dalam upaya penguatan sistem kesehatan pada tingkat fasilitas kesehatan, daerah dan nasional. pembangunan Laporan tahunan program pengendalian HIV AIDS tahun 2022 ini dimaksudkan untuk menggambarkan kemajuan dan kinerja kedua sektor pda tahun 2022 dalam upaya untuk mendukung tercapainya target 95-95-95 pada tahun 2030. Laporan ini disusun dengan mengacu pada RAN 2022-2024 yang menggunakan enam strategi untuk pelaksanaan programnya yang secara garis besar dapat dibagi ke dalam dua bagian besar yaitu gambaran tentang upaya kesehatan yang secara langsung menggambarkan upaya promosi, pencegahan, pengobatan dan perawatan HIV serta inovasi yang telah dilakukan oleh sektor kesehatan dan masyarakat. Bagian kedua akan menggambarkan berbagai dukungan yang diperlukan untuk melaksanakan upaya kesehatan tersebut yang mencakup dukungan komitmen dan kerja sama multi pihak dan penguatan manajemen program. 11
Kota Bekasi: Layanan HIV Mobile HIV bagi Perempuan Pekerja Seks 12
BAB II. Suara Mereka Pada bagian ini disajikan suara-suara yang berasal dari lapangan baik dari populasi kunci sebagai pemanfaat program dan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan yang terlibat dalam pencegahan dan pengendalian HIV. Suara yang disajikan lebih berfokus pada perubahan-perubahan bermakna yang yang dirasakan selama tahun 2022 atas pelaksanaan program di lingkungan mereka yang terdekat. Tahun 2022 menjadi tahun pertama ketika semua kembali 'normal' setelah pandemi COVID-19. Pada tahun 2022 sejumlah langkah strategis telah dilakukan oleh banyak untuk memperkuat berbagai inisiatif yang telah dilakukan pada masa pandemi dan memulai inisiatif baru yang selama masa pandemi belum memungkinkan untuk dilakukan. Atas tersebut, berbagai perubahan upaya bermakna, mulai di level nasional, lokal, komunitas, sampai individu telah bisa disaksikan dan dirasakan. Langkah- langkah tersebut misalnya tampak pada dilakukan untuk meningkatkan cakupan dan akses layanan seperti PrEP, SHM, intervensi virtual, differentiated care service, test and treat dan program mentoring tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan. pihak Pada tahun 2022 pengembangan layanan tidak lagi bergantung dari pelatihan yang disediakan Kementerian Kesehatan, melainkan dapat memperkuat tenaga kerjanya dengan penyediaan Technical Assistance (TA) mentoring dengan konsep OJT (on the job training). Konsep OJT memberikan tenaga kesehatan kesempatan bagi setiap layanan untuk langsung berlatih dan mempraktikkan pengetahuan baru ketika bekerja dengan asistensi dari mentor yang telah ditunjuk. Pemberian TA mentoring juga dianggap sebagai solusi atas isu rotasi staf yang cukup sering terjadi layanan kesehatan. Praktik baik dari TA mentoring diharapkan dapat diperluas agar merata di seluruh daerah di Indonesia. " Terkait dengan TA mentoring itu sangat membantu sekali. Jadi ketika ada TA mentoring dan sering ada rotasi petugas yang sering sekali ... bisa ada orang yang membantu bisa stand by ketika diperlukan untuk membantu layanan. - Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara - " Dari sisi pelayanan pengobatan dan perawatan, adanya layanan extra hours dan multi month dispensing (MMD) juga dirasa sangat membantu dalam pencapaian target 95-95-95. Kebijakan pemberian obat multi-bulan atau MMD yang memungkinkan ODHIV mendapatkan pengobatan ARV untuk periode dua sampai tiga bulan dianggap sebagai perubahan bermakna dalam pelayanan karena bisa memperbesar peluang pasien untuk bertahan dalam pengobatan. Akibat positif lain adalah upaya ini turut berpengaruh ke penurunan angka Lost To Follow UP (LTFU) untuk ARV. Dalam implementasinya, kebijakan ini telah menguntungkan ODHIV karena mereka bisa mendapatkan stok ARV untuk jangka waktu yang dua sampai tiga bulan hanya dengan sekali kunjungan ke layanan. 13
" MMD untuk ARV sangat membantu. Salah satu kendala biasanya terkait obat adalah waktu, teman-teman bekerja, tetapi tidak semua layanan bisa melayani. Dengan adanya MMD, mereka bisa dapat obat dua sampai tiga bulan, dan itu sangat membantu - Perwakilan Komunitas - " Program PrEP dianggap sebagai upaya pencegahan yang efektif, bisa dilakukan dan diterima oleh populasi kunci khususnya sebagai pencegahan transmisi seksual. Selain itu, beberapa daerah juga sudah berhasil mengintegrasikan inisiasi PrEP melalui layanan mobile clinic. Jika sebelumnya bagi mereka yang tes HIV-nya negatif disarankan untuk kembali memeriksakan diri rutin, sekarang PrEP juga dapat disarankan untuk sebagai pelengkap intervensi pencegahan selain kondom Bagi penyedia layanan, tambahan layanan berupa perpanjangan jam layanan (extra hours) bagi ODHIV yang ingin mendapatkan perawatan, dukungan, dan pengobatan juga turut berkontribusi pada angka akses ARV dan kepatuhan pengobatan, yang nantinya juga akan mengurangi angka LTFU. Selain itu, perpanjangan jam layanan juga memberikan kesempatan bagi mereka ingin melakukan tes HIV sehingga dianggap sebagai upaya yang berkontribusi terhadap angka penemuan kasus HIV baru di wilayah kerjanya. " Jadi itu [penambahan waktu layanan] responnya baik, banyak yang mengakses juga, terutama untuk teman-teman komunitas yang bekerja, teman-teman ODHIV yang bekerja, yang pada pagi hari agak susah mengambil obatnya, itu cukup membantu. - Tenaga Kesehatan, Pekanbaru - " 14
Dalam dua tahun terakhir ini inovasi PrEP (Pre-Exposure Prophylaxis) telah dilaksanakan di 22 wilayah sebagai uji coba terbatas pada populasi LSL dan Pekerja Seks. Bagi komunitas, uji PrEP yang masih berjalan hingga tahun 2022 dianggap sebagai terobosan dan jawaban atas kebutuhan populasi kunci yang selama ini menyuarakan alternatif pencegahan selain kondom. Inisiasi PrEP dengan didukung melalui promosi intensif dan demand creation oleh berbagai LSM telah memperoleh tanggapan yang positif dari populasi kunci. " Selama ini teman-teman ketika berbicara safe seks selalu kondom. Kalau bicara konteks program, 2 sampai 3 tahun terakhir ada kekurangan kondom. Penjangkauan juga berjalan tanpa ada kondom, padahal metode pencegahan adalah melalui kondom. Ketika PrEP hadir, ada satu metode pencegahan baru yang bisa dilakukan tanpa kondom. - Perwakilan Komunitas - " 15
Kota Malang: Mobil VCT Waria 16
BAB III. Situasi 2022 Tren jumlah infeksi HIV baru di Indonesia sudah cenderung menurun Jumlah ODHIV di tahun 2020 543.100 Kecenderungan jumlah infeksi HIV baru di Indonesia sudah semakin menurun. Pada penghitungan estimasi Kemenkes pada tahun 2020, jumlah ODHIV di tahun 2020 adalah sebanyak 543.100. Lebih rendah dari pada penghitungan estimasi sebelumnya yang dilakukan pada tahun 2016. Sementara itu STBP 2018 mencatat bahwa prevalensi HIV di Indonesia sangat bervariasi menurut populasi 25,8 persen di antara laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, 28,8 persen di antara orang yang menyuntikkan narkoba (penasun), 24,8 persen di antara populasi waria, dan 5,3 persen di antara pekerja seks perempuan. Grafik 1. Distribusi Proyeksi Jumlah ODHA Tahun 2020 Sumber: Kemenkes 2020 Berbeda dengan wilayah Indonesia lainnya dengan epidemi yang terkonsentrasi pada populasi kunci di wilayah Papua, epidemi HIV berada di populasi umum (2.3 persen - STBP Tanah Papua 2013). Sebaran Perkiraan Jumlah Infeksi HIV Baru Tahun 2022. 20 distrik diklasifikasikan sebagai epidemi lanjutan, 149 distrik terkonsentrasi di setidaknya satu populasi kunci dan sisanya dianggap sebagai epidemi rendah. 17
Insidensi HIV (per 100.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV) 0,21 0,21 0,19 0,18 Berdasarkan data hasil permodelan Asian Epidemic Model (AEM), angka insiden HIV tahun 2022 Indonesia menunjukkan sebesar 0,09 persen, lebih kecil dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar 0,19 persen. Gambar 2 menunjukkan bahwa target Indonesia sudah mampu mencapai target insiden sejak tahun 2020. 0,1 0,09 x y Grafik 2. Insidensi HIV per 100.000 Penduduk yang Tidak Terinfeksi Sumber: UNAIDS 2022 52,990 51,390 49,580 46,620 42,930 39,230 31% 32% 33% 34% 35% 36% 35,780 36% 33,510 31,360 28,840 26,730 25,930 25,166 35% 35% 35% 35% 34% 33% 31% 30% 28% 27% 25% 24% 23% 22% 20% 19% 18% 17% 17% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Clients of Sex Worker PWID Low-risk males MSM TG FSW Low-risk females Grafik 3. Estimasi dan Proyeksi Infeksi Baru HIV Pada Populasi 15 Tahun Keatas di Indonesia Tahun 2005-2024 Sumber: Kemenkes 2020 Sebagian populasi kunci (penasun, pekerja seks dan waria) menunjukkan infeksi HIV baru pada populasi usia 15 tahun ke atas secara konsisten mengalami penurunan dari waktu ke waktu, tetapi tidak begitu halnya pada populasi lelaki seks dengan lelaki (LSL) dan perempuan berisiko rendah (pasangan populasi kunci). Pada kedua kelompok ini, angka infeksi HIV baru justru meningkat. 18
Proyeksi Infeksi Baru 56,187 25,740 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Proyeksi Angka Kematian 26,501 11,971 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Grafik 4. Proyeksi Infeksi Baru dan Proyeksi Angka Kematian terkait HIV 2010-2022 Sumber: UNAIDS 2020 Satu hal yang menarik dari hasil pemodelan AEM tahun 2020 adalah meski kecenderungan insiden HIV semakin berkurang, kejadian kematian yang diakibatkan oleh AIDS diperkirakan semakin meningkat. Untuk bisa menurunkan tren kematian terkait AIDS maka tantangan utama yang harus dihadapi oleh program pencegahan dan pengendalian HIV adalah upaya untuk menemukan kasus secara lebih dini, meningkatkan inisiasi ARV sedini mungkin, mempertahankan di dalam pengobatan dan kepatuhannya dengan ART, dan meningkatkan ketersediaan dan distribusi ARV yang lebih baik. Strategi utama pencegahan dan pengendalian HIV adalah dengan mencapai Triple 95s atau 95-95-95 di tahun 2030, yaitu: 95% ODHIV mengetahui statusnya, 95% ODHIV ada dalam ART, dan 95% ODHIV dalam ART mengalami penekanan virus. Sayangnya, Indonesia masih tertinggal untuk mencapai target tersebut. Sampai dengan Desember 2022, capaian 95 persen yang pertama masih di angka 81% dan hanya setengahnya (41%) yang telah mendapat pengobatan ARV; sedangkan hanya 19% ODHIV dalam pengobatan ARV yang virusnya tersupresi. 19
Capaian Kaskade Program HIV/AIDS 95-95-95 (Desember 2022) 600.000 526.841 500.000 429.215 400.000 300.000 200.000 179.659 100.000 36.321 33.538 Estimasi ODHIV Target ODHIV hidup dan mengetahui statusnya ODHIV mengetahui status dan sedang mendapat pengobatan ARV ODHIV sedang dalam pengobatan ARV yang dites VL ODHIV sedang dalam pengobatan yang virusnya tersupresi Grafik 5. Capaian Kaskade Perawatan dan Pengobatan HIV 95-95-95 (Desember 2022) Sumber: Kemenkes 2022 Lebih lanjut, sampai dengan September 2022, ODHIV yang bertahan dalam ARV hanya 51%; dari yang tidak mengalami pengobatan, 54% mangkir dan 6% menghentikan ARV, sedangkan 40% mengalami kematian. Dari capaian ini terlihat bahwa terjadi penurunan yang sangat besar dari target 95 pertama dan kedua yang memperlihatkan bahwa retensi pada perawatan HIV merupakan masalah yang serius dalam penanggulangan HIV di Indonesia. Sejumlah data di atas menunjukkan bahwa (1) penularan HIV tetap menjadi tantangan bagi upaya kesehatan masyarakat di Indonesia; (2) populasi kunci masih merupakan populasi yang paling rentan dalam penularan HIV; dan (3) upaya pencegahan dan perawatan bagi populasi kunci masih perlu diperkuat dan diperluas. Upaya untuk merespon tantangan yang semakin sulit ini perlu disertai dengan berbagai inovasi yang merefleksikan pada enam pilar transformasi sistem kesehatan pada satu sisi dan penguatan sistem komunitas atau masyarakat. 20
HIV/AIDS 2022 21
Kota Bandung: Sero survei pada populasi kunci 22
BAB IV. Upaya yang Dilakukan A. Strategi Rencana Aksi Nasional Program Nasional Pencegahan dan Pengendalian HIV AIDS dan PIMS di Indonesia mengacu pada strategi global 95-95-95. Turunan dari strategi global tersebut tertuang pada Rencana Aksi Nasional (RAN) HIV AIDS dan PIMS untuk periode 2020-2024 menjadi: 90% ODHIV mengetahui status, 70% ODHIV memperoleh ART, dan 75% ODHIV diperiksa beban virusnya. Target yang ditetapkan dalam RAN tidak hanya untuk HIV, tetapi juga untuk penyakit PIMS dengan menggunakan indikator insiden sifilis di Indonesia sebesar 0.8 per 1000 penduduk pada tahun 2024. Terdapat enam strategi dalam RAN sebagai berikut: 1. Penguatan komitmen dari kementerian/lembaga yang terkait di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota; 2. Peningkatan dan perluasan akses masyarakat pada layanan skrining, diagnostik dan pengobatan HIV AIDS dan PIMS yang komprehensif dan bermutu; 3. Penguatan program pencegahan dan pengendalian HIV AIDS dan PIMS berbasis data dan dapat dipertanggungjawabkan; 4. Penguatan kemitraan dan peran serta masyarakat termasuk pihak swasta, dunia usaha, dan multisektor lainnya baik di tingkat nasional maupun internasional; 5. Pengembangan inovasi program sesuai kebijakan pemerintah; dan 6. Penguatan manajemen program melalui monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut. B. Penguatan Program Pencegahan dan Pengendalian HIV AIDS dan PIMS Berbasis Data dan Dapat Dipertanggungjawabkan Pada program pencegahan terdapat beberapa upaya yang dilakukan yaitu penjangkauan, rujukan tes HIV, dan pemeriksaan IMS. Situasi epidemiologi HIV saat ini masih terkonsentrasi pada populasi kunci di sebagian besar wilayah Indonesia sehingga berbagai upaya pencegahan tersebut terutama difokuskan pada populasi kunci (PSP, LSL, penasun, dan transgender). Penjangkauan ini dilakukan karena populasi tersebut merupakan populasi tersembunyi dengan stigma yang melekat pada perilaku berisiko yang dilakukannya, sehingga yang tidak mudah untuk dijangkau dengan model pendidikan kesehatan yang bersifat umum. Diharapkan penjangkauan ini bisa mendorong populasi kunci ini untuk melakukan upaya pencegahan penularan HIV dan memanfaatkan tes HIV sebagai upaya untuk mengetahui status HIV. 23
65% LSL PENASUN 54% 391.820 267.328 18.656 12.531 78% WARIA PSP 67% 22.696 17.954 186.627 62.751 Penjangkauan dan Tes HIV pada Populasi Kunci 2022 Penjangkauan Tes HIV Tes HIV/Penjangkauan Untuk mendukung kegiatan penjangkauan ini, Global Fund (GF) melalui Principal Recipient (PR) Spiritia dan Indonesia AIDS Coalition (IAC) pada tahun 2022 telah menjalankan program penjangkauan melalui mitra-mitranya di 161 kabupaten dengan beban tertinggi. Capaian penjangkauan pada populasi kunci yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau organisasi berbasis komunitas (OBK) dengan dukungan kedua PR tersebut hampir seluruhnya telah mencapai target jumlah yang telah ditetapkan pada tahun 2022. Meski demikian jika dibandingkan dengan estimasi jumlah populasi kunci, jumlah yang dijangkau masih cukup jauh. Penjangkauan yang paling tinggi ada pada kelompok LSL. Penjangkauan daring melalui media sosial maupun situs web berkontribusi paling banyak pada capaian ini. Strategi yang sama juga dilakukan pada kelompok transpuaan (waria) walaupun tidak semasif pada kelompok LSL. Meski diperkirakan jumlah penasun berkurang, capaian penjangkauan pada populasi ini juga telah melebihi target yang telah ditetapkan. Sementara itu capaian penjangkauan pada kelompok PSP pada tahun 2022 ini belum mencapai target. Penjangkauan sebagai sebuah bentuk intervensi perubahan perilaku pada dasarnya berfokus pada penyediaan informasi terkait dengan pencegahan HIV dan berbagai layanan yang tersedia di wilayah. Untuk mendukung upaya perubahan perilaku, maka di dalam penjangkauan juga disertai dengan pembagian komoditas pencegahan yang berupa kondom atau pelicin untuk melakukan pencegahan secara seksual. Sementara untuk pengguna napza suntik diberikan komoditas pencegahan berupa jarum suntik steril dan alkohol usap. Keberhasilan upaya pencegahan akan sangat tergantung pada ketersediaan komoditas-komoditas tersebut, namun sejak Januari 2020 hingga pertengahan 2022 terjadi krisis kondom untuk semua populasi kunci. 24
Selain itu komoditas pencegahan untuk program pengurangan dampak buruk napza (harm reduction) juga tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga distribusi alat suntik steril dan alkohol usap mengalami penurunan. Demikian pula dengan pemanfaatan layanan rumatan metadon (Program Terapi Rumatan Metadona - PTRM) sebagai sarana pencegahan penularan HIV melalui jarum suntik juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Selain disebabkan karena karakteristik populasi kunci yang tidak mudah dijangkau dan dukungan komoditas pencegahan yang kurang optimal, kegiatan penjangkauan ini juga mengalami berbagai hambatan struktural di lapangan khususnya terkait dengan penerapan kebijakan lokal misalnya penegakan peraturan daerah untuk ketertiban umum. Kegiatan pendidikan komunitas menjadi tidak mudah dilakukan dan harus digantikan dengan pendidikan melalui penjangkauan virtual atau penjangkauan secara individu. Meski masih ada keterbatasan dalam dukungan komoditas pencegahan, capaian yang cukup baik dalam kegiatan penjangkauan ternyata tetap berpengaruh dalam meningkatkan jumlah penemuan kasus pada populasi kunci yang menjadi sasaran penjangkauan melalui rujukan tes HIV di fasilitas kesehatan. Beberapa upaya yang dilakukan untuk memperkuat rujukan tes HIV di lapangan dilakukan dengan cara: (1) Tes berbasis komunitas berupa layanan klinik keliling pada hotspot, seperti panti pijat, karaoke, dan bar yang telah tersedia di 195 kabupaten/kota dapat menjadi salah satu upaya untuk menjangkau populasi kunci untuk melakukan tes HIV dan IMS. (2) Skrining HIV Mandiri (SHM) juga telah dilakukan di sedikitnya 130 kabupaten/ kota dengan menggunakan spesimen cairan mulut OFT (Oral Fluid Test).. Sampai September 2022, telah dilakukan 35.000 tes, dengan hasil reaktif 1.450 (4%), menerima tes konfirmasi 917 (63%), didiagnosis HIV positif 860 (94%), dan 699 (81%) menerima ART. (3) Terdapat 90 kabupaten/kota yang melaporkan layanan notifikasi pasangan, dengan tingkat positif sebesar 15,3%-21,4%, di antara angka tersebut terdapat 76%-91% yang didiagnosis HIV positif telah menerima pengobatan ARV. Meski meningkat, capaian rujukan tes HIV ke fasilitas kesehatan masih di bawah target pada tahun 2022. Jika dibandingkan dengan capaian penjangkauan, capaian rujukan tes HIV masih di bawah 80% untuk setiap populasi kunci (lihat grafik 2). Kesenjangan ini akan semakin tinggi jika rujukan tes HIV ke fasilitas kesehatan ini dibandingkan dengan estimasi jumlah setiap populasi kunci di mana cakupan untuk waria sebesar 52%, LSL sebesar 53%, pekerja seks sebesar 23%, dan penasun sebesar 36%. 25
Tes HIV pada Non-Populasi Kunci 6.000.000 5.000.000 5.256.493 54% 60% 50% h a m u J l 4.000.000 3.000.000 2.824.039 32% 40% 40% 30% 2.000.000 1.000.000 746.166 238.417 77.000 30.877 1.429.591 20% 10% 0% Ibu Hamil Pasien TB Pasien PIMS Lain-lain Estimasi Tes HIV Tes HIV vs Estimasi Grafik 6. Tes HIV pada Non Populasi Kunci Sumber: Kemenkes 2022 Sementara itu, capaian tes HIV untuk kelompok non-populasi kunci yang terdiri dari ibu hamil, pasien TB, pasien PIMS, dan lain-lain tampaknya juga jauh lebih kecil dari target tes HIV pada tahun 2022. Rendahnya cakupan tes HIV pada kelompok ini ada kemungkinan karena belum ada kegiatan penjangkauan atau sosialisasi yang secara khusus diarahkan pada populasi tersebut. Selain itu, capaian dari program diagnosis dini pada bayi baru lahir (Early Infant Diagnosis - EID) juga tercatat masih rendah. Pada 2022 hanya sekitar 10% bayi yang berhasil di-tes. Capaian yang rendah ini dipengaruhi adanya isu bahwa membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan hasil tes. Satu hal yang menarik adalah jumlah tes HIV yang cukup besar dari kelompok non-populasi kunci yang tidak dapat diidentifikasikan sebagai salah satu populasi kunci atau populasi rentan sehingga diklasifikasikan sebagai lain-lain. Perlu identifikasi lebih jauh dari kelompok lain tersebut apakah merupakan populasi kunci atau populasi rentan/umum karena akan berpengaruh terhadap strategi promosi tes HIV di masa yang akan datang. Cakupan yang kurang optimal ini perlu menjadi perhatian karena target 95-95-95 didasarkan pada angka estimasi ODHIV. Dengan menggunakan target 95- 95-95, capaian sekitar 80 persen ini masih cukup jauh untuk bisa mendukung pencapaian 95 yang pertama. Skrining IMS juga menjadi salah satu cara untuk mengurangi risiko terjadinya HIV, sayangnya layanan IMS belum berjalan dengan baik karena tidak menjadi prioritas dan kurang sumber daya. Diidentifikasi dari Peta Jalan IMS, kekosongan obat dan alat tes serta minimnya dukungan pada penyedia layanan menurunkan motivasi bagi penyedia layanan maupun pemanfaat layanan. Kurangnya pelaporan kasus IMS membuat besaran masalah IMS kurang terlihat. Di sisi lain, populasi kunci tertarik dengan skrining IMS rutin, namun layanan skrining IMS bersifat sporadis dan kebanyakan hanya untuk tes HIV dan sifilis. 26
C. Peningkatan dan Perluasan Akses Masyarakat pada Layanan Skrining, Diagnosis, dan Pengobatan HIV AIDS dan PIMS yang Komprehensif dan Bermutu Sejak 2019, jumlah layanan pengobatan HIV meningkat tiga kali lipat, dari 1.000 menjadi 2.989 pada tahun 2022. (Dua pertiga dari layanan pengobatan ini merupakan puskesmas, dengan jumlah yang meningkat dari 500 puskesmas pada tahun 2019 menjadi 2.000 di tahun 2021). Layanan Skrining, Diagnosis, dan Pengobatan HIV AIDS dan PIMS Layanan Tes HIV Layanan Tes HIV Layanan IMS Layanan PDP Layanan PPIA 11.083 Faskes di 504 Kabupaten/Kota Layanan IMS Layanan Komprehensif 187 Kabupaten/Kota 31 Provinsi 7.776 Faskes di 447 Kabupaten/Kota Layanan PDP 2.989 Faskes di 548 Kabupaten/Kota Layanan PPIA 577 Faskes di 197 Kabupaten/Kota Melapor EID 176 Faskes di 96 Kabupaten/Kota Bila fasilitas pelayanan komprehensif didefinisikan sebagai tersedianya minimal tes HIV, layanan IMS, layanan PDP dan PPIA, maka terdapat 187 kabupaten/ kota yang memilki keempat layanan tersebut di wilayahnya, dengan jumlah total 5.837 layanan HIV dan 91% (5.318) berada di kabupaten/kota prioritas yang didukung GFATM. Layanan Tes HIV 257 Faskes di 72 Kabupaten/Kota Sekitar 80% individu yang didiagnosis HIV telah memulai pengobatan pada tahun yang sama (grafik 7). Meskipun temuan kasus HIV sudah cukup tinggi, untuk bisa mencapai target 95-95-95 pada 2025, diperlukan upaya untuk dapat mendeteksi 21% atau sekitar 105.000 ODHIV dari ODHIV yang diperkirakan hidup di Indonesia selama 3-7 tahun ke depan. Cakupan pengobatan ARV telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir ini. Oleh karena target yang terus meningkat setiap tahun, sementara peningkatan cakupan per tahun relatif terbatas maka kesenjangan antara target dan capaian cakupan ARV semakin meningkat. Untuk itu, upaya penemuan kasus baru perlu diprioritaskan dan diperluas termasuk ke populasi yang diketahui memiliki risiko penularan HIV seperti pengguna napza crystal methamphetamine atau sabu-sabu yang memiliki prevalensi HIV sekitar 3 persen dengan estimasi populasi sebesar 12.000] (Praptoraharjo, et al, 2017). 27
Diagnosis HIV dan Inisiasi ART 52.995 50.282 41.987 81,7% 42.610 77,6% 38.998 78,4% 32.925 36.902 30.160 80,4% 2019 2020 2021 2022 ODHIV terdiagnosis ODHIV inisiasi ART Persentase Grafik 7. Cakupan Diagnosis HIV dan Inisiasi ART (2019-2022) Sumber: Kemenkes 2022 Target dan Cakupan ARV (2020-2024) 2024, 70% 2022, 55% 2021, 45% 2019, 23% 2020, 40% 14% 17% 23% 38% 23% 26% 28% 32% 32% 2019 2020 2021 2022 2024 Cakupan ARV Capaian Gap Target Grafik 8. Target dan Cakupan ARV (2020-2024) Sumber: Kemenkes 2022 Sebanyak 334.185 ODHIV pernah inisiasi ART, namun pada tahun 2022 tinggal 274.644 yang masih hidup, dan yang masih bertahan mengakses ART hingga September 2022 sebanyak 169.767 (51%). Dari yang tidak lagi dalam pengobatan, 40% mengalami kematian, 54% mangkir, dan 6% menghentikan ART. Retensi dalam perawatan HIV merupakan masalah kritis di Indonesia. Terkait dengan pelacakan pasien yang mengalami LTFU, data pada tahun 2020 menunjukkan bahwa dari 48 persen ODHIV yang tidak melanjutkan pengobatan atau mangkir, sebanyak 81,7% ODHIV yang LTFU dapat dilacak, sedangkan 18,3% tidak dapat dilacak karena kurangnya informasi kontak atau alamat yang tidak tercatat. Dari mereka yang terlacak, 35% telah pindah dan tidak dapat ditemukan di alamat yang diberikan, 16,2% telah meninggal dunia, 12,6% telah mengakses pengobatan di fasilitas pengobatan lain, 20,2% telah menolak memulai kembali pengobatan, dan 15,5% telah kembali ke rumah sakit dan memulai ART kembali. Pola hilangnya kontak seperti digambarkan sebelumnya menunjukkan bahwa upaya untuk mempertahankan ODHIV tetap berada di pengobatan menjadi satu hal yang sangat mungkin dilakukan, meski perlu penguatan dan perluasan pendampingan sebaya yang selama ini telah berjalan dengan baik. 28
Loss to follow up, 2018-2020 (n=25.745) 7.362 4.711 4.249 3.407 3.260 2.650 Tidak ada alamat/kontak detail Pindah alamat Meninggal Mengakses ke layanan tempat lain Menolak memulai inisiasi kembali Kembali ke perawatan Grafik 9. Loss to Follow Up pada Kohort 2018-2020 Sumber: Kemenkes 2022 Upaya lain untuk mengantisipasi terjadinya LTFU juga telah dilakukan dengan menetapkan perubahan rejimen ARV untuk ODHIV dewasa dan remaja melalui Permenkes Nomor 23 Tahun 2022 dengan mulai melakukan transisi dari NVP (nevirapin) ke DTG (dolutegravir) secara bertahap. Pada September 2022, 320 kabupaten/kota telah melaporkan menggunakan rejimen TLD (tenofovir, lamivudine, dolutegravir). Upaya untuk mempertahankan dalam pengobatan juga dilakukan pada tahun 2022 dengan memberlakukan multi-month dispensing (MMD) dengan lebih intensif. MMD memungkinkan pemberian obat selama 3 bulan pada pasien yang stabil dalam ART. Sejak diperkenalkan pada tahun 2020, sebanyak 320 fasilitas kesehatan di 111 kabupaten/kota telah menerapkan MMD. Tes Viral Load: Capaian vs Target 2019-2022 60% 65% 40% 14% 45% 47% 26% 3,80% 2019 2020 15% 2021 18% 2022 Capaian Gap Target Grafik 10. Target dan Capaian Tes Viral Load (2019-2022) Sumber: Kemenkes 2022 29
Upaya untuk mengejar angka pemeriksaan Viral Load (VL) untuk mengurangi kesenjangan 95 persen yang ketiga telah diintensifkan pada tahun 2022 hingga mencapai 30.000. Angka ini tiga kali lipat lebih besar daripada pemeriksaan VL pada tahun 2019. Meski demikian, masih ada target 60% (91.000) ODHIV dengan ART yang harus dites VL. Upaya penciptaan permintaan yang telah dilakukan melalui pemanfaatan media sosial dan pendukung sebaya untuk mendorong tes VL tidak diikuti dengan pelaksanaan tes yang lancar di lapangan. Sejumlah permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan cakupan pemeriksaan VL antara lain keterlambatan reagen/cartridge yang menghambat distribusi, biaya tes yang dibebankan kepada pasien, kapasitas tes yang terbatas, dan kendala teknis pada peralatan. Kebutuhan adanya dukungan psikososial berupa kegiatan di kelompok dan dukungan sebaya dirasa membantu meningkatkan kepatuhan berobat pada ODHIV. Pada tahun 2022, sebanyak 303.552 ODHIV (88 persen dari target) telah memperoleh dukungan sosial oleh pendamping sebaya baik pendampingan individual maupun kelompok. Meskipun demikian, belum optimalnya pendampingan psikososial ini menghadapi dua kendala utama yaitu: (1) Ketidaktersediaan petugas kesehatan untuk menjalankan tugas ini. (2) Selama ini dukungan psikososial sering dilakukan oleh petugas lapangan yang belum pernah mengikuti pelatihan khusus untuk pemberian dukungan sosial. Permasalahan ketersediaan sumber daya manusia yang berkompetensi untuk memberikan dukungan psikososial menjadi hal yang krusial untuk bisa meningkatkan kepatuhan berobat dalam upaya mencapai target 95-95-95. 30
HIV/AIDS 2022 31
Kota Depok: Deklarasi Komitmen Pentahelix 32
BAB V. Dukungan A. Penguatan Komitmen dari Kementerian/Lembaga Terkait di Tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota Dukungan ini pada dasarnya mendasari upaya pencegahan dan pengendalian HIV di wilayah kabupaten/kota berdasarkan beban penyakit dan tingkat risiko agar dapat lebih cepat menghambat laju epidemi HIV AIDS dan mengakhirinya pada tahun 2030. Upaya yang dilakukan untuk memperoleh dukungan ini adalah melakukan advokasi kebijakan dan menyediakan dukungan sumber daya yang cukup untuk pencegahan dan pengendalian HIV AIDS dan PIMS agar tercapai reduksi IMS dan eliminasi HIV tahun 2030. 1. Kebijakan dan Regulasi Merujuk pada hasil kajian RAN pada awal tahun 2023, komitmen dan kementerian/lembaga baik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota masih sangat bervariasi. Kementerian/Lembaga maupun pemerintah daerah melaporkan berbagai kebijakan yang telah dikembangkan pada tahun- tahun sebelumnya. Misalnya untuk Bappenas melaporkan tentang pengawalan anggaran HIV sebagai prioritas nasional di dalam penyusunan APBN. Bappeda melakukan pengawalan anggaran untuk pencapaian SPM (Standar Pelayanan Minimal) HIV. Sementara itu untuk Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Pemuda dan Olah Raga melakukan berbagai kegiatan promosi dan pencegahan HIV di ruang lingkup tugas dan fungsinya. Sementara untuk pelayanan HIV meski terbatas juga dilaporkan oleh rumah sakit POLRI dan klinik atau rumah sakit yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Sementara Dari sisi regulasi, Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2022 telah mengeluarkan sebuah Surat Edaran 906/2114/SJ tertanggal 19 April 2022 yang mengatur nomenklatur untuk AIDS menjadi dua bagian yaitu, pertama nomenklatur untuk SPM Kesehatan (edukasi- tes-rujuk pengobatan) dan kedua terkait nomenklatur untuk pengobatan/ perawatan/ dukungan untuk mereka yang sudah HIV positif. Pengaturan nomenklatur ini dapat mendorong komitmen yang lebih baik dari masing-masing daerah berdasarkan anggaran untuk menyelesaikan masalah HIV AIDS di daerahnya masing-masing. Selain itu, meski tidak secara langsung terkait layanan HIV, Peraturan Presiden dengan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Lintas Sektor Layanan Kepemudaan, Kemenpora juga dimandatkan untuk mendukung upaya kajian dan penelitian bersama pemuda, termasuk terkait perilaku seksual dan HIV AIDS. tentang persoalan Di tingkat daerah, sejumlah kabupaten pada tahun 2022 telah mengeluarkan regulasi terkait dengan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian HIV dalam bentuk Peraturan Bupati. Secara khusus, Komnas Perempuan telah menginisiasi sebuah pilot project layanan HIV untuk perempuan pada 2022 di Papua dan Papua Barat. Inisiatif ini diharapkan dapat menjadi bukti untuk pengembangan kebijakan yang akan diserahkan kepada Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk bisa diintegrasikan ke dalam Perda Adat Papua. 33
2. Pembiayaan National AIDS Spending Analysis (NASA) tahun 2019-20201 menunjukkan bahwa pembelanjaan program HIV AIDS di Indonesia meningkat dari tahun 2010 ke 2020. Pengeluaran HIV AIDS di Indonesia tercatat sebesar USD157.725.762 di tahun 2020. Nilai ini lebih dari dua kali lipat dari yang dilaporkan pada tahun 2010 dan 2011 yaitu sebesar USD68.085.181 dan USD72.543.622. Grafik 11. Total Pengeluaran HIV AIDS Indonesia 2010 hingga 2020 Sumber: Laporan NASA 2019-2020, Kemenkes 2021 Meski demikian, jika kita melihat dari sumber dana pembelanjaan pada tahun 2019-2020, pendanaan dari luar negeri masih sekitar setengah dari pembelanjaan total untuk dua tahun tersebut. Hingga saat ini Global Fund masih mendominasi pembelanjaan untuk program HIV. Perlu dicatat pembelanjaan total dari pemerintah daerah kabupaten/kota masih kurang dari 7 persen, bahkan untuk pembelanjaan provinsi masih kurang dari 2 persen. Pembelanjaan program HIV yang cukup besar bersumber dari JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) yang berkontribusi antara 11-16 persen dari total pembelanjaan pada tahun 2019-2020. Sebuah analisis tentang pemanfaatan JKN pada tahun 2018 menunjukkan bahwa diperkirakan sebanyak 72,5 persen ODHIV yang sedang ART telah mengkases pembiayaan pengobatannya melalui JKN (Setiawan et al, 2022). Grafik 12. Proporsi Pembelanjaan Program HIV 2019 -2020 Sumber: Laporan NASA 2019-2020, Kemenkes 2021 1 Analisis ini dilakukan setiap dua tahun sekali dan belum dilakukan untuk tahun 2021-2022 34
Dari jumlah itu 78 persen memperoleh layanan melalui rumah sakit dan sisanya (22 persen) mengakses melalui FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama)/puskesmas. Di antara mereka yang dirawat melalui puskesmas, 81 persen dirujuk ke FKTL (Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan) dan sisanya tetap berada di FKTP. Total pengeluaran yang ditanggung oleh BPJS untuk perawatan HIV diperkirakan sebesar Rp444 milyar yang 99 persennya dibayarkan melalui rumah sakit. Tingginya biaya perawatan di rumah sakit sebenarnya lebih disebabkan karena sumbangan dari rawat jalan yang sebagian besar tidak disertai dengan infeksi oportunistik. Pasien ini sebenarnya lebih memungkinkan untuk diberikan layanan di FKTP daripada di FKTL. Pada tahun 2022, Kementerian Kesehatan membelanjakan untuk program HIV sebesar Rp370.418.069.180 yang berasal dari dua sumber utama yaitu APBN dan Global Fund. Sebagian besar dana APBN digunakan untuk pengadaan alat dan bahan serta pemeliharaan. Sementara dana yang bersumber dari Global fund lebih banyak digunakan untuk kegiatan yang terkait dengan aktivitas program. Tabel 1. Realiasi Anggaran Program HIV AIDS Kementerian Kesehatan 2022 Berdasarkan Sumber Dana dan Jenis Kegiatan Jenis Kegiatan APBN GF UNFPA Total Koordinasi 112.603.488 45.185.249.432 244.098.000 45.541.950.920 Pelayanan publik kepada masyarakat 1.445.478.200 49.055.915.983
50.501.394.183 Alat, bahan dan Pemeliharaan 246.964.910.000 1.128.064.996
248.092.974.996 Pelatihan bidang kesehatan 1.661.449.200 15.383.625.054
17.045.074.254 Fasilitasi dan pembinaan pemerintah daerah 426.584.700 8.477.652.127 332.438.000 9.236.674.827 Total 250.611.025.588 119.230.507.592 576.536.000 370.418.069.180 35
Alokasi Biaya Global Fund Berdasarkan Penerima dan Jenis BIaya 2022-2023 31.942.188 21.194.961 8.210.017 7.465.657 6.136.552 9.206.149 3.196.047 MoH IAC Spiritia Biaya Aktivitas Program Biaya Manajemen Program Perlengkapan, komunitas dan produk kesehatan Grafik 13. Alokasi Biaya Global Fund Berdasarkan Penerima dan Jenis BIaya 2022-2023 Sumber: data.theglobalfund.org Selain memberikan dukungan dana untuk tahun 2022-2023 kepada Kemenkes sebesar sebesar USD43.349.098, Global Fund juga menyediakan dukungan dana kepada Indonesia AIDS Coalition (IAC) sebesar USD13.602.209 dan Spiritia sebesar USD30.524.785. Total dana yang disediakan Global Fund untuk dua tahun ini adalah sebesar USD174.827.663. Oleh karena belum tersedia data untuk tahun 2022, rincian pembelanjaan program HIV berdasaarkan jenis intervensi pada tahun 2019-2020 barangkali bisa menjadi gambaran tentang kecenderungan di dalam pembelanjaan untuk tahun 2022. Tampak bahwa lebih dari 60 persen dari total pembelanjaan digunakan untuk mendukung pengobatan dan perawatan termasuk penanganan TB-HIV. Upaya pencegahan pada tahun 2019 bahkan hanya 7 persen dari total pembelanjaan. Proporsi Pengeluaran Berdasarkan Jenis Intervensi (2019-2020) Grafik 14. Proporsi Pengeluaran Berdasarkan Jenis Intervensi (2019-2020) Sumber: NASA 2019-2021 Dari gambar di atas, tampak bahwa upaya untuk melakukan pengendalian HIV pada anak dan remaja masih memperoleh perhatian yang sangat kecil, bahkan pembelanjaan dalam dua tahun ini masih kurang dari 0,1 persen. 36
B. Penguatan Kemitraan dan Peran Serta Masyarakat Secara eksplisit RAN telah menjelaskan secara rinci mengenai partisipasi masyarakat di dalam penanggulangan HIV berdasarkan setiap strategi yang digunakannya. Masyarakat sipil pun merespons dengan berbagai upaya yang dikembangkan untuk mendukung penanggulangan HIV AIDS. Selama 2022, berbagai Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) telah mengembangkan berbagai inisiatif untuk membangun lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan program HIV khususnya bagi populasi kunci. Berbagai kegiatan tersebut antara lain: 1. Program Community System 2. Meninjau kemungkinan perubahan Strenghtening (CSS) Indonesia, program CSS dan Enabling Di for Access dengan dukungan Environment pendanaan Global Fund diimplementasikan oleh Indonesia AIDS Coalition (IAC) sejak periode 2018- 2020 dan dilanjutkan dalam periode pendanaan 2021-2023. Fokus dari tim CSS-HR (Community System Strengthening-Human yang berjalan di tahun 2022 adalah untuk memonitor, mendokumentasikan, dan merujuk ke layanan terkait untuk isu-isu penghambat akses ke layanan HIV, baik yang terkait dengan alur distribusi maupun hal-hal terkait pelanggaran hak asasi manusia seperti kekerasan berbasis gender serta stigma dan diskriminasi. Rights) IAC hukum dan kebijakan untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan untuk program pencegahan Upaya advokasi bersama untuk menyikapi adopsi RUU KUHP, karena memiliki potensi besar untuk menghambat respons HIV dengan membatasi promosi dan distribusi kondom. Untuk telah itu, koalisi masyarakat sipil menghasilkan ringkasan analisis kebijakan terhadap implikasi negatif RUU tentang pencapaian SDGs dan kemajuan hak asasi manusia. Brief ini dimaksudkan sebagai bahan advokasi untuk meyakinkan pembuat kebijakan terkait dalam menyikapi UU saat ini sesuai dengan standar hak asasi manusia. Pendokumentasian kasus dilakukan secara berjenjang dari petugas lapangan sampai ke database di tingkat PR/pusat, dan media sosial seperti grup Facebook dan twitter ODHA Berhak Sehat, digunakan sebagai jalur komunikasi yang dirasa paling efektif untuk komunitas agar dapat melaporkan masalah meski tidak melalui petugas CSS-HR yang ada. IAC menggunakan istilah "social audit model" untuk menjelaskan cara pelaporan masalah di luar skema program CSS. Saat ini tengah dikembangkan pula platform media sosial lainnya yang dapat digunakan untuk pelaporan, termasuk aplikasi telepon genggam. Pada setiap wilayah intervensi juga dibentuk gugus tugas distrik (district task force) yang berfungsi menjadi jembatan komunikasi antar para pihak terkait di wilayah tersebut dalam menangani kasus-kasus temuan hambatan akses layanan baik terkait stigma dan diskriminasi maupun isu alur distribusi. Koalisi Melawan Stigma & Diskriminasi, sebuah koalisi yang terdiri dari tujuh belas OMS yang bertujuan mengadvokasi perlindungan yang kuat terhadap hak-hak ODHA dan populasi kunci. Salah satu bidang prioritas utama koalisi adalah memastikan bahwa layanan terkait HIV, termasuk pencegahan, dapat diakses oleh semua orang tanpa diskriminasi. Koalisi juga mengadvokasi pembatasan distribusi dan promosi kontrasepsi berdasarkan RUU KUHP. Rencana multi-tahun tentang hak asasi manusia berupaya menangkap prioritas terprogram untuk menghilangkan hambatan hukum dan memperkuat perlindungan hak asasi manusia bagi ODHA dan KAP (Key Affected Populations). Rencana multi-tahun sebagai referensi utama untuk pengembangan dana katalistik untuk program hak asasi manusia 2021-2023. berfungsi 37
3. Menginisiasi mekanisme kontrak 4. Membangun atau memperkuat sosial untuk pelaksana masyarakat sipil, dan memperluas respons berbasis masyarakat sistem pemantauan pelaksanaan penanggulangan HIV Kegiatan ini dilakukan oleh IAC dalam menyasar keberlanjutan finansial/financial sustainability OMS. Konsil LSM bersama IAC dan dengan dukungan dana UNAIDS melakukan studi pemetaan keberlanjutan OMS HIV di 10 kota di Indonesia. Studi ini menyatakan bahwa dengan adanya Perpres No.16/2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, maka ada ruang fiskal bagi OMS HIV untuk mengakses dana APBD/APBN melalui skema swakelola tipe 3 dan 4, selama ada komitmen dari pemerintah daerah. Sejalan dengan itu, Yayasan Penabulu melalui program impact+ dengan dukungan dari PEPFAR telah melakukan serangkaian kegiatan dalam penguatan kapasitas organisasi kelembagaan masyarakat sipil di 26 kabupaten/ kota untuk mengakses, (distrik) melaksanakan dan mengelola hibah pada kelompok kunci, serta meningkatkan eligibilitas OMS HIV untuk mengakses dana kontrak sosial dari APBD/N. Pada tahun 2022, program impact+ bermitra dengan 33 OMS HIV di 26 kabupaten/ kota (termasuk 23 distrik prioritas) dan 2 jaringan nasional (OPSI dan JTID). Program impact+ bekerja sama dengan IAC dan Konsil LSM dalam pendampingan mitra OMS HIV untuk membantu eligibilitas akses dana swakelola, termasuk dengan mendukung peningkatan kapasitas internal lembaga seperti tata kelola dan tata laksana lembaga lembaga, serta akuntabilitas dengan dukungan dana audit. juga prioritas Strategi CLM menyediakan mekanisme berbasis masyarakat pemantauan yang komprehensif di tiga bidang layanan, hak asasi yaitu pemberian manusia, dan implementasi program di 23 kabupaten/kota prioritas. Dengan dukungan dari UNAIDS dan dukungan teknis dari Pusat Penelitian HIV AIDS (PPH) Atma Jaya, tujuh jaringan nasional (Jarnas) populasi kunci mengembangkan skema community-led monitoring (CLM) yang melibatkan seluruh jaringan populasi kunci di 20 kabupaten/kota. Dua puluh kabupaten/kota ini dipilih dengan pertimbangan Jarnas, yaitu distrik yang tidak termasuk dalam intervensi CLM Global Fund melalui IAC. Sementara itu, Jaringan (JIP) juga menjalankan kegiatan CLM yang bernama Advocate4Health dengan dukungan dana dari PEPFAR, yang bertujuan untuk berkontribusi dalam pengendalian epidemi HIV di Indonesia, khususnya di 13 kabupaten/kota prioritas di Jabodetabek. Indonesia Positif 38
C. Penguatan Manajemen Program Melalui Monitoring, Evaluasi, dan Tindak Lanjut Secara umum strategi ini dilakukan melalui pengembangan aplikasi pelaporan pencegahan dan pengendalian HIV AIDS dan PIMS melalui SIHA dan mengembangkan surveilans HIV AIDS dan PIMS. Pada tahun 2022, sterategi ini dilakukan melalui intervensi yang bertujuan untuk terlaksananya monitoring, evaluasi program HIV AIDS dan IMS yang efektif dan efisien serta tindak lanjutnya secara berkala, berjFenjang oleh SDM yang kompeten menggunakan teknologi IT yang mutakhir utk dijadikan dasar pengambilan keputusan dan penyempurnaan program. SIHA masih belum terintegrasi dengan sistem pencatatan kesehatan lainnya (SIHEPI, SITB, SITRUST) sehingga beban fasyankes untuk melakukan input data menjadi bertambah. Interoperabilitas antar sistem pencatatan kesehatan perlu dipertimbangkan untuk mempermudah jika terjadi kasus yang membutuhkan tindak lanjut antar program kesehatan. 2. Surveilans Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP) 1. Sistem Informasi HIV AIDS (SIHA) Sistem Informasi HIV AIDS (SIHA) adalah sistem pengelolaan data utama yang merekam data intervensi program HIV AIDS dari berbagai layanan di puskesmas dan rumah sakit. Data SIHA telah banyak digunakan dalam pelaporan nasional dan internasional serta perencanaan tingkat nasional untuk pemodelan dan proyeksi. Data SIHA juga digunakan oleh tim kabupaten/kota untuk memonitor pemberian layanan dan kemajuan implementasi program, serta untuk merencanakan peningkatan cakupan layanan di kabupaten/kota. Selain sistem pemantauan program melalui SIHA, program HIV AIDS nasional melakukan surveilans biologis dan perilaku (STBP) pada populasi kunci setiap 2-3 tahun sekali. Sampai sekarang, enam STBP telah dilakukan di tahun 2007, 2009, 2011, 2013, 2015 dan 2018- 19. Pada tahun 2022 Kemenkes berfokus pada persiapan untuk melakukan STBP 2023 berdasarkan STBP 2018. Secara khusus desain STBP 2023 telah diperbaiki dalam hal pemilihan kabupaten sehingga dengan desain sampling yang digunakan akan memungkinkan untuk menghitung kecenderungan, dan memantau pre- valensi di kabupaten. Di tahun 2022 telah dikembangkan SIHA 2.1, yaitu aplikasi pencatatan dan pelaporan real time individu (pencatatan berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan)), yang telah digulirkan di Jakarta (6 kabupaten/kota) dan 3 kabupaten (Bekasi, Depok, dan Tangerang) sejak April 2022. Sebanyak 453 fasyankes di kabupaten/ kota telah dilatih untuk menggunakan SIHA 2.1. Pengembangan SIHA 2.1 ini merupakan versi optimalisasi dari SIHA 1.7 dan SIHA 2.0 yang juga masih digunakan. Masih berlakunya ketiga versi ini semakin menambah beban kerja di tingkat fasyankes. Di sisi lain, sosialisasi ketiga versi SIHA belum sampai ke semua wilayah, sehingga masih banyak terjadi kerancuan. Selain itu, hingga saat ini 3. Surveilans Sentinel HIV dan Sifilis Program HIV AIDS nasional sebelumnya mendapatkan data dari surveilans sentinel HIV (SSH) pada populasi kunci. Namun, sejak dilakukannya STBP secara teratur, fokus surveilans sentinel HIV dikurangi. Program HIV AIDS nasional tidak lagi mengharuskan pengambilan dan pengiriman data SSH secara berkala, kompilasi, pengkajian, atau penggunaan data. Selain itu dengan meningkatnya pelaporan melalui SIHA dan implementasi STBP secara teratur, 39
SSH tidak dilanjutkan. Meski demikian, surveilans sentinel HIV dan sifilis kembali dilakukan dengan berfokus pada klinik ANC (antenatal care) telah dilakukan di 96 kabupaten/kota pada tahun 2021 dengan anggaran APBN. Pada tahun 2023 SSH dan sifilis akan dilakukan kembali di 100 kabupaten/ kota. D. Pengembangan Inovasi Program Sesuai Kebijakan Pemerintah Pelayanan PrEP - pencegahan HIV menggunakan ARV - dilakukan sejak tahun 2021 di 21 kabupaten/ kota di 10 provinsi yang ditujukan kepada populasi LSL, waria dan PSP. Layanan PrEP dilakukan atas kerja sama kegiatan penjangkauan oleh komunitas dan layanan PDP. Kegiatan penjangkauan melakukan promosi dan mengidentifikasi individu yang tertarik untuk menggunakan PrEP, sedangkan layanan kesehatan mendistribusikan obat untuk PrEP. Secara keseluruhan capaian untuk masing- masing sasaran populasi PrEP belum optimal dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2022 upaya-upaya inovatif telah diteruskan atau dimulai oleh Kementerian Kesehatan melalui kerja sama dengan berbagai pihak sebagai upaya terobosan mengungkit kinerja program HIV dalam mencapai 95-95-95. Inovasi ini mencakup upaya untuk melakukan pencegahan penularan HIV secara seksual melalui PrEP, meningkatkan cakupan tes HIV, inisiasi ARV secara dini, mempertahankan dalam pengobatan ARV, dan mendorong akses pemeriksaan viral load. Selain itu dari aspek tata laksana layanan juga telah dikembangkan insiatif untuk melakukan mentoring tenaga kesehatan di fasilitas layanan melalui penyediaan mentor kabupaten/kota. Gambaran inovasi ini secara singkat bisa dilihat pada bagian di bawah ini: 1. Pelayanan Pre Exposure Prophylaxis (PrEP) Grafik 16. Kaskade Peserta PrEP dalam 12 bulan Sumber: Kemenkes 2022 Dalam PrEP menghadapi beberapa tantangan baik dengan persyaratan terkait dengan aktivitas seks, bebas IMS, dan keharusan untuk memberikan alamat email. Hal ini misalnya tampak pada klien yang memulai PrEP lebih kurang 20 persen dari calon peserta potensial. Dari sisi retensi di dalam program PrEP tampak juga masih belum optimal, dari 2.794 klien yang memulai, hanya 14 orang yang bertahan di dalam program pada bulan keduabelas. Menjadi tantangan dalam pelaksanaan PrEP yang lebih luas untuk kesiapan logistik dan sumber daya manusia termasuk peningkatan kapasitas pengetahuan fasilitas kesehatan dan petugas lapangan untuk mempertahankan metode pencegahan yang terbukti efektif seperti ini. pelaksanaannya Grafik 15. Target dan Capaian PrEP 2021-2022 Sumber: Kemenkes 2022 40
2. Skrining HIV Mandiri (SHM) Skrining HIV Mandiri (SHM) telah dimulai sejak tahun 2020 dengan menggunakan Oral Fluid Testing (OFT - Oraquick). Hingga tahun 2022 telah diterima oleh sejumlah lembaga (Spiritia, IAC, FHI-Epic, YKB) sebanyak 80.000 kit. Sekitar 52% telah didistribusikan kepada pelaksana di lapangan dan sekitar 90 persen di antaranya telah digunakan oleh sekitar 36.677 klien. Hampir 75 persen lebih digunakan oleh kelompok LSL, 13% digunakan oleh pekerja seks laki-laki sementara sisanya digunakan oleh populasi kunci lainnya. Hasil menarik yang diperoleh pelaksanaan terbatas SHM ini adalah bahwa sebagian (83%) adalah mereka yang besar klien baru pertama kali melakukan skrining HIV sehingga pilot ini menunjukkan bahwa SHM cukup efektif untuk menjangkau sub- populasi yang belum pernah dijangkau oleh layanan tes HIV. Hal positif lain adalah bahwa SHM juga menunjukkan bahwa sekitar 61 persen yang memperoleh hasil tes konfirmasi HIV positif juga segera melakukan inisiasi ARV. Meski demikian, harus diakui bahwa hanya 40 persen yang memperoleh tes konfirmasi HIV dari yang skriningnya hasilnya positif. Grafik 17. Kaskade Skrining HIV Mandiri 2022 Sumber: SIHA SHM 2022 3. Notifikasi Pasangan Sejak tahun 2019, jumlah kabupaten/kota yang melaporkan layanan tes indeks telah meningkat dari 8 menjadi 90 kabupate/kota pada tahun 2022. Jumlah indeks per tahun semakin meningkat meski mereka yang memperoleh diagnosis masih sekitar 30-50 persen. Tingkat positif dari tes indeks tersebut tinggi (15,3%-21,4%), dan 76-91% dari mereka yang didiagnosis HIV positif menerima ARV pengobatan (Tabel di bawah). Tabel 2. Cakupan Tes Indeks, 2019-2022(September) 2019 2020 2021 2022 Jumlah Kab/ kota yang lapor layanan indeks tes 8 22 76 90 Jumlah indeks tes 3,853 4,219 5,563 6,014 Jumlah indeks tes yang mendapat diagnosis HIV 1,643 (43%) 1,510 (36%) 2,645 (48%) 3,467 (58%) Jumlah indeks test yang HIV+ (positivity rate) 291 (17.7%) 231 (15.3%) 551 (20.8%) 741 (21.4%) Jumlah indeks test yang inisiasi ART (persentase) 232 (79.7%) 210 (90.9%) 451 (81.9%) 561 (75.7%) 41
Notifikasi pasangan pada tahun 2022 oleh Spiritia melalui mitra di lapangan yang memberikan dukungan untuk penjangkauan populasi kunci LSL/waria dan pendampingan ODHIV telah mencapai lebih dari 85 persen dari target yang telah ditetapkan dengan positivity rate yang tinggi (24%). Namun tidak demikian halnya untuk populasi PSP yang dijangkau melalui mitra lapangan dari IAC yang capaian tahun 2022 masih sekitar 13 persen dari target yang ditentukan. Permasalahan utama yang dihadapi oleh populasi PSP dalam notifikasi pasangan ini adalah kesediaan untuk buka status kepada pasangan seksnya. Selain itu, cukup banyaknya pasangan tidak tetap menjadi kesulitan tersendiri untuk melakukan kontak ulang sehingga menuntut waktu dan biaya komunikasi yang cukup besar harus disediakan oleh petugas kesehatan atau petugas penjangkauan. 4. HIV Test & Treat Sudah menjadi kegiatan rutin pelayanan tes HIV di layanan KT (konseling dan tes) dan pelayanan pengobatan di layanan PDP. Data dari SIHA ARK (Aplikasi Rekap Kohort) menunjukkan bahwa perkembangan inisiasi ART dari klien yang didiagnosis semakin meningkat dari tahun ke tahun dan demikian pula inisiasi ART pada hari yang sama juga semakin meningkat. Grafik 18. Linkage to Care: Test and Treat Sumber: SIHA ARK Meski insiasi ART secara dini sudah dipromosikan dan memberikan hasil yang positif tetapi dalam tindak lanjut tidak didukung oleh tingkat kepatuhan yang baik sehingga proporsi ODHIV yang tidak berlanjut juga cukup tinggi. Hingga saat ini ODHIV yang tetap mengakses ART secara nasional baru mencapai 40% dari estimasi jumlah ODHIV, dan merupakan 50% dari yang pernah menginisiasi ART. 42
5. Jejaring pemeriksaan beban virus (viral load) Satu inovasi yang secara khusus digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan 95 persen yang ketiga adalah pengembangan jejaring pemeriksanaan beban virus atau viral load (VL). Secara khusus inovasi ini bertujuan untuk (1) meningkatkan cakupanpemeriksaan viral load HIV (2) memperkuat pemantapan mutu eksternal (PME) laboratorium VL. Strategi yang dilakukan terutama adalah penyediaan jasa kurir dari layanan PDP ke laboratorium VL terdekat, penyediaan BHP (Bahan Habis Pakai) pengemasan VL, penyediaan sistem informasi tranportasi spesimen (SITRUST HIV), pelaksanaan pemeriksaan VL HIV, dan monitoring pelaksanaan pemeriksaan VL HIV. Spesimen yang dirujuk Spesimen yang diperiksa Hasil pemeriksaan virus tersupersi Hasil pemeriksaan virus tidak tersupersi Grafik 19. Kaskade Pengiriman Spesimen VL 2022 Sumber: SIHA ARK Kegiatan dilakukan oleh YKI (Yayasan KNCV Indonesia) di semua provinsi dan menjangkau semua (514) kabupaten/kota. Data SITRUST HIV tahun 2022 (Mei - Desember 2022) menunjukkan bahwa 47.384 spesimen telah dirujuk ke 172 lab dan 36.045 spesimen telah diperiksa di 166 lab. Dari spesimen yang diperiksa, kurang lebih 88 persen menunjukkan hasil virus yang tersupresi. Hasil ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan dari target 95 persen yang ketiga. Kesenjangan ini akan tampak lebih besar jika dibandingkan dengan target ODHIV yang harus diperiksa VL. 6. Mentoring untuk Akselerasi Program HIV di Tingkat Kabupaten/Kota Inovasi ini bertujuan untuk memperluas jaringan fasilitas layanan HIV secara cepat melalui pelatihan/pendampingan layanan tes dan pengobatan HIV. Materi mentoring meliputi prosedur klinis untuk tes dan pengobatan HIV, manajemen komoditas, manajemen data HIV dan IMS (pencatatan dan pelaporan), termasuk keterampilan analisis data kaskade pengobatan di tingkat layanan untuk mengidentifikasi kesenjangan/hambatan dalam percepatan layanan pengobatan. Kegitan mentoring di tingkat kabupaten/ kota baru dimulai pada bulan September 2022. Kegiatan mentoring intensif di 7 provinsi dan 55 kabupaten/kota. 43
Kegiatan mentoring kabupaten Bantuan teknis mentoring ini disediakan oleh Yayasan Kasih Suwitno di 5 provinsi dan 39 kabupaten/kota di Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Selain itu Yayasan Siklus Indonesia menyediakan bantuan teknis di 2 provinsi dan 16 kabupaten/ kota di Papua dan Papua Barat. Mentoring kabupaten ini mencakup dua model yang terdiri dari penguatan kapasitas fasilitas kesehatan primer dan penguatan kapasitas rumah sakit. Meski baru berjalan pada kuartal keempat tahun 2022, namun mentoring kabupaten ini telah dirasakan sejumlah manfaatnya oleh fasilitas kesehatan, rumah sakit serta dinas kesehatan di beberapa provinsi dan kabupaten terpilih. Beberapa manfaat yang dirasakan antara lain: meningkatnya komitmen dan rasa kepemilikan dari masing-masing Dinkes kabupaten/kota untuk meningkatkan kinerja layanan perawatan dan pengobatan HIV, keterlibatan masyarakat yang semakin besar untuk mengoptimalkan akses ke fasilitas kesehatan, meningkatnya kapasitas untuk menjamin kualitas dalam layanan perawatan dan pengobatan termasuk layanan laboratorium serta semakin optimalnya analisis dan penggunaan data di fasilitas kesehatan dan tingkat kabupaten untuk mengembangkan rencana pelatihan dan peningkatan kapasitas yang sesuai. 44
HIV/AIDS 2022 45
Kota Badung (Bali): Penguatan layanan menjadi Layanan Inisiasi ARV 46
BAB VI. Penutup Pelaksanaan program pencegahan dan pengendalian HIV AIDS pada tahun 2022 telah memberikan hasil yang semakin baik sehingga kesenjangan target global pengendalian HIV (95-95-95) semakin berkurang. Perluasan wilayah intervensi yang disertai dengan upaya untuk meningkatkan kualitas layanan melalui pemantauan data intervensi yang semakin lengkap telah dilakukan selama tahun 2022. Selain itu, tahun ini berbagai inovasi yang telah dilakukan untuk mendukung intervensi pencegahan dan pengendalian HIV semakin dimantapkan setelah mengalami penurunan intensitas selama pandemi COVID-19 pada tahun 2020-2021. Meski upaya pencegahan dan pengendalian HIV AIDS yang melibatkan lintas sektor telah dilakukan, masih ditemukan berbagai kendala di lapangan yang menghambat pencapaian taget 95-95-95 pada tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Nasional Pengendalian HIV AIDS dan PIMS 2020-2024. Untuk itu sejumlah upaya perbaikan perlu dilakukan dengan mengoptimalkan pelaksanaan 6 (enam) strategi yang telah ditetapkan di dalam RAN 2020-2024. Dengan mengoptimalkan berbagai inovasi yang telah dilakukan dan disertai dengan berbagai kebijakan dan regulasi yang mendukung maka diharapkan bisa menjawab tantangan utama yang saat ini dihadapi yaitu semakin menurunkan insiden HIV baru dan sekaligus juga mengurangi kematian yang diakibatkan oleh AIDS. Termasuk di dalamnya, mengurangi berbagai hambatan struktural sehingga memungkinkan akses yang lebih besar pada layanan HIV yang berkualitas. 47
Referensi Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular. (2022). Capaian output P2PM HIV 2022. Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular. (2022). Laporan eksekutif perkembangan HIV AIDS dan penyakit infeksi menular seksual (PIMS) triwulan I tahun 2022. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular. (2022). Laporan eksekutif perkembangan HIV AIDS dan penyakit infeksi menular seksual (PIMS) triwulan II tahun 2022. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular. (2022). Laporan eksekutif perkembangan HIV AIDS dan penyakit infeksi menular seksual (PIMS) triwulan III tahun 2022. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular. (2022). Laporan hasil kegiatan: Forecasting logistik HIV AIDS & PIMS untuk perencanaan tahun 2023-2024. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular. (2022). Timja HIV PIMS dan PMU GF AIDS 2023. Eldon-Edington, Mark. (December 17th, 2019). [2020-2022 Allocation Letter]. Retrieved from theglobalfund.org Global Fund. (n.d.). IAC | Indonesia AIDS Coalition Global Fund Budget. Retrieved March 10, 2023, from Global Fund. (n.d.). MOH | Directorate General Of Disease Prevention And Control, Ministry Of Health Of The Republic Of Indonesia Global Fund Budget. Retrieved March 10, 2023, from Global Fund. (n.d.). Spiritia | Yayasan Spiritia Global Fund Budget. data.theglobalfund.org/. Retrieved March 10, 2023, from 48
Indonesia AIDS Coalition. (2023, Januari 9). Community System Strengthening, Reducing Human Rights Barriers, and HIV Prevention for Female Sex Workers [PowerPoint Slides]. Indonesia Joint HIV and STI Program Review 2023. (2023, Januari 29). Multisectoral response, human rights & gender, community engagement [PowerPoint slides]. Indonesia Joint HIV and STI Program Review 2023. (2023, Januari 29). HIV testing & treatment and STI services [PowerPoint slides]. Indonesia Joint HIV and STI Program Review 2023. (2023, Januari 29). Thematic review - HIV prevention: Key populations & innovative practices [PowerPoint slides]. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). Rencana aksi nasional pencegahan dan pengendalian HIV AIDS dan PIMS di Indonesia tahun 2020-2024. Tersedia di: [10 Maret 2023] Praptoraharjo, Nevendorff, Widihastuti, & Mediestya. (2017, August). Survei Terpadu Biologis dan Perilaku terkait HIV, Hepatitis B, Hepatitis C, dan Sifilis Pada Pengguna Sabu di Enam Kota di Indonesia. Setiawan, E., Nurjannah, N., Komaryani, K. et al. Utilization patterns of healthcare facility and estimated expenditure of PLHIV care under the Indonesian National Health Insurance Scheme in 2018. BMC Health Serv Res 22, 97 (2022). s12913-021-07434-9 Spiritia. (2023, Januari 9). Period 2022-2023 HIV Community Programme Priorities [PowerPoint Slides]. UNAIDS. (2019). National AIDS spending assessment Indonesia. UNAIDS 49
Laporan Tahunan 50