Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No. 1 Januari-April 2012, ISSN 1978-5186 Kedudukan Hak Menguasai Negara Atas Tanah Andi Bustamin Daeng Kunu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Palu abstract The existence of mastering rights of the state for land is the constitutional base for state to arranging the exploitation of land in Indonesia for the maximum of people prosperity. The Competention as expressed in Section 33 sentence ( 3) UUD 45 and get furthermore coherent in Section 2 sentence ( 1) UUPA, so that state in conducting arrangement have to pursuant to law which populis for the maximum of people prosperity. State as a personification of all people was given the mastering rights. Its target is to give the service in arranging exploiting of the natural resource of the nation to reach the target of land exploiting to give the competent life for as much as possible people. Kata kunci : hak menguasai negara, perspektif UUPA I. Pendahuluan Tanah merupakan kekayaan alam yang dikuasai negara dan sebesar-besarnya dipergunakan kesejahteraan ini hal dinyatakan Pasal 33 ayat (3) UUD 45, yang dipertegas kembali dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar- Dasar Pokok Agraria dinyatakan; Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam terkandung didalamnya yang itu tertinggi dikuasai tingkatan pada oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan. rakyat, karena atas tanah permasalahan tidak semua dapat diselesaikan sendiri sehingga hak oleh masyarakat, kekuasaan tanah negara merupakan pelengkap terhadap hak- hak atas tanah yang dikuasai oleh masyarakat. Hal ini sebagaimana ditegaskan Frans Magnis Soeseno dalam Ida Nurlinda bahwa: diperoleh pertanahan atas dalam sebagian penyelenggaraan kepentingan itu hanyalah bersifat melengkapi. Dalam hal masyarakat dapat menyelesaikan kepentingan/masalahnya sendiri, dan selama hal itu tidak bertentangan dengan kepentingan/hak pihak lain, maka campur tangan Negara tidak diperlukan1. Fungsi Negara masyarakat rumusan pasal tersebut memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur pemanfaatan hak-hak atas tanah diwilayah Indonesia. Artinya negara untuk mempunyai kewenangan serta mengatur, merencanakan mengendalikan dan tanah. hak pemilikan Kewenangan negara menguasai hak Memaknai penguasaan atas Pendapat diatas memberikan pemaknaan hak penguasaan Negara atas sebagai kewenangan untuk mengatur hubungan hukum pemanfaatan hak atas tanah oleh tanah 1. Frans Magnis Soeseno dalam Ida Nurlinda, 2009, Prinsip-Prinsip Pembaharuan Agraria Perspektif Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 61.
Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No. 1 Januari-April 2012, ISSN 1978-5186 warga masyarakat. Mengingat tanah sebagai sumber daya alam yang menjadi komplik sumber dimasyarakat. Tanah sebagai sumber daya ekonomis terbatas dibutuhkan semua sehingga orang, membutuhkan regulasi dari Negara agar dan pemanfaatannya membawa sebesar- besarnya kemakmuran. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan secara singkat dan sederhana, maka menjadi pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah Bagimanakah hak menguasai Negara atas tanah dalam UUPA ditinjau dari aspek filosofis ?. kepemilikan II. Pembahasan Agar dapat memahami secara filosofi, hak menguasai Negara atas tanah dan dilegalisasi oleh konstitusi, maka akan dahulu pengertian hak menguasi Negara sebagaimana diatur dalam UUPA. sebagimana diatur dibahas terlebih a. Pengertian Hak Menguasai Negara ini pengertian konsep hak menguasai negara tidak mempunyai pengertian yang jelas sehingga mepunyai dan penafsiran dengan berpetensi kepentingan dalam menimbulkan ini implementasinya. sebagimana dinyatakan oleh Ida Nurlinda bahwa: Sampai saat tegas sesuai yang komplik Hal itu ditafsirkan menguasai negara atas pemahaman, berbagai tergantung dari sudut padang dan kepentingan yang menafsirkan. Hal senada dikemukakan pula oleh Abrar Saleng bahwa: HPN sebagai konsep sampai saat ini belum mempunyai konsep serta makna yang jelas dan tegas yang dapat diterima oleh semua pihak dalam hubungannya dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam nasional, sehingga mengundang banyak penafsiran yang kepada berimplikasi implementasinya. Perbedaan baik dalam ini implementasi peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya oleh pemerintah departemen/instansi terjadi terkait. Akibatnya sering benturan atau komplik kepentingan dan kewenangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam nasional2. pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "menguasai" berarti kedudukan berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu3. Dengan demikian hak jika dimaknai menguasai negara menurut pengertian kamus adalah kekuasaan negara atas sumber daya alam Indonesia. Sehingga bila penjelasan dengan dihubungkan Pasal 2 ayat (1) UUPA yang secara khusus memberikan pengertian hak adalah menguasai dinyatakan : sesuai dengan pangkal pendirian tersebut diatas perkataan Sedangkan atas tanah Pengertian "dikuasai" negara sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, tidak dijelaskan dalam penjelasan, baik penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal hak ini memungkinkan . Hal lebih rinci 2. Abrar Saleng, 2007, Hukum Pertambangan, UII Press, Jakarta, hal. 2. 3 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 467.
Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No. 1 Januari-April 2012, ISSN 1978-5186 "dikuasai", dalam pasal ini akan tetapi adalah pengertian, yang memberi wewenang kepada negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia. Dengan berpedoman pada penjelasan hak menguasai negara atas tanah yang ditegaskan dalam pasal 2 ayat (1) UUPA negara sebagai kekuasaan tertinggi seluruh rakyat Indonesia diberikan wewenang untuk : organisasi a. Mengatur dan menyelenggarakan, peruntukan, persedian dan pemeliharaan; b. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu; penggunaan, c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara dan orang-orang perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Maka filosofi dari secara makna hak menguasai negara atas (tanah), sumber memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur pemanfaatan hak-hak atas tanah termasuk yang dikuasai oleh masyarakat. Artinya kedudukan negara dalam mengurus dan mengatur hak-hak atas tanah dengan masyarakat kedudukan sebagai penguasa bukan sebagai pemilik. Sebab pengertian antara dikuasai dengan "dimiliki" mempunyai konsekwensi yuridis sebagai pernah sebelum berlakunya UUPA. Makna dimiliki mempunyai sama dengan pemaknaan asas domein pada jaman penjajahan Belanda. Sehingga masyarakat dalam konsep ini tidak ada yang dapat mempunyai hak milik, melainkan hanya hak pakai daya agraria terkait terjadi konsekwensi saja. Dengan akan bertentangan dengan asas hukum adat sebagai dasar berlakunya hukum (ingat pasal 5 UUPA). agraria Sehingga tepat apa yang ditegaskan oleh Boedi Harsono; demikian dan landasan tugas bagi kewenangan negara dalam melaksanakan tugas kenegaraannya pada hak kepemilikan bukanlah negara tata negara konsepsinya hukum modern. Melainkan kerupakan konsepsi hukum tata negara feodal, yang sudah lama ditinggalkan, baik dalam praktik maupun dalam teori hukum4. Mencarikan sumber atas tanah pendapat Berdasarkan Indoesia tersebut, maka negara hukum sebagai negara sebuah modern mengakui hak penguasaan negara dalam rangka melaksanakan hukum langsung antara negara dengan bumi, air dan ruang angkasa sebagaimana dimaknai oleh Notonegoro yang menetapkan adanya tiga macam bentuk hubungan sebagai berikut: a. Negara sebagai subjek, diberi kedudukan sebagai perorangan tetapi sebagai negara. Dengan demikian, negara sebagai badan kenegaraan, badan yang publiekrechtelijk. Dalam bentuk ini negara tidak mempunyai kedudukan yang sama dengan perorangan. adanya hubungan tidak b. Negara sebagai obyek, yang dipersamakan dengan perorangan sehingga hubungan antara negara dengan bumi dan lain sebagainya itu hak "sama" perorangan atas tanah. dengan 4. Boedi Harsono, 2005, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang- undang Pokok Agraria, Isi Dan pelaksanaannya, Jembatan, Jakarta, hal. 268.
Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No. 1 Januari-April 2012, ISSN 1978-5186 c. Hubungan negara "langsung" dengan bumi dan sebagainya tidak sebagai subjek tidak dalam perorangan dan sebagai negara kedudukannya tetapi sebagai yang memiliki, menjadi yang negara personifikasi dari seluruh rakyat sehingga dalam konsep ini negara tidak lepas dari rakyat. Negara dan pendiri hanya menjadi pendukung kesatuan-kesatuan rakyat5. antara penjelasan tersebut, maka sudah jelas bahwa negara makna pengertiannya dengan dimiliki serta tidak serupa dengan asas era penjajahan Belanda. Hak mengauasai negara atas sumber daya agraria sebagaiman dinyatakan dalam UUPA merupakan pemberian wewenang kepada negara sebagai personifikasi Indonesia, dari mengatur berkuasa pemanfaatan hak-hak atas tanah untuk memberikan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Berdasarkan oleh berbeda dikuasai domein sebagamana rakyat seluruh untuk b. Makna Menguasai Negara Substansi Hak Tanah Oleh hakikat menguasai Makna Negara atas sebagaimana tanah dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) memberikan UUPA, kewenangan pengaturan pemanfaatan hak-hak atas tanah baik secara luas maupun secara terbatas pada hak-hak tertentu (hak milik). Artinya dalam hal-hal khusus Negara berperan aktif sebagai penguasa mengatur dan mengurus penggunaan tanah sesuai dengan wewenangnya. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh telah Iman Soetiknjo bahwa Negara mempunyai baik kedalam maupun keluar yaitu ; a. Membuat suatu rencana umum persediaan, mengenai peruntukan, penggunaan dan bumi, air, dan ruang angkasa serta yang terkandung di dalamnya untuk keperluan yang bersifat politis, ekonomis, dan sosial (Pasal 14 sedangkan ayat (1) UUPA), pemerintah daerah juga harus membuat perencanaannya sesuai dengan rencana pemerintah pusat (Pasal 14 ayat (2) UUPA). kewenangan kekayaan alam b. Menentukan adanya macam- macam hak atas permukaan bumi yang dan dipunyai oleh perorangan (baik sendiri bersama- maupun (Pasal 4 sama)/badan hukum UUPA). Hal ini berarti bahwa bagi perorangan/ badan hukum dimungkinkan tertentu mempunyai hak milik atas tanah. c. Berusaha agar sebanyak mungkin hubungan orang mempunyai dengan tanah, dengan luas maksimum menentukan boleh yang tanah dimiliki/dikuasai perorangan (Pasal 7 dan 17 UUPA), mengingat tiap-tiap WNI mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah serta mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya (Pasal 9 ayat (2) UUPA). dapat diberikan d. Menentukan setiap orang/badan yang mempunyai suatu hak atas tanah, mengusahakan tanah itu sendiri, dengan beberapa perkecualian (Pasal 10 UUPA). Hal ini untuk menjaga jangan sampai ada tanah absente. bahwa hukum 5. Dalam Ida Nurlinda, Op Cit, hal. 55-56.
Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No. 1 Januari-April 2012, ISSN 1978-5186 e. Berusaha agar tidak ada tanah telantar dengan menegaskan bahwa semua hak atas tanah berfungsi sosial, dan mencegah merupakan kerusakannya kewajiban yang saja siapa mempunyai hak atas tanah (Pasal 6 dan Pasal 15 UUPA). f. Mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan hukum perbuatan-perbuatan mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Misalnya hak guna usaha, hak guna bangunan, sewa- menyewa, sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 UUPA. g. Mengatur tanah, pemungutan hasil hutan (Pasal 46 UUPA) dan penggunaan air dan ruang angkasa (Pasal 47,48 UUPA). pembukaan h. Mengatur pengambilan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi, air, dan ruang angkasa (Pasal 8 UUPA). i. Mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik untuk menjamin Indonesia, (Pasal 19 kepastian hukum UUPA) Selanjutnya kewenangan keluar dapat melakukan negara sebagai berikut : a. Menegaskan bahwa hubungan bangsa Indonesia dengan bumi, air, dan ruang angkasa dalam wilayah sebagai Indonesia kaeunia Tuhan Yang Maha Esa, dan karenanya bersifat abadi (Pasal 1 ayat (3) UUPA). Hal ini berarti hubungan tersebut tidak dapat diputus oleh siapa pun. b. Menegaskan bahwa orang asing dapat (bukan WNI) mempunyai hubungan penuh dan kuat dengan bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di wilayah Indonesia. tidak dapat yang Hanya WNI yang hubungan mempunyai sepenuhnya di dan seluruh wilayah Indonesia (Pasal 21 UUPA)6. terkuat Sedangkan menurut SW. Soemardjono bahwa : "...di Indonesia, dalam konsep negara menguasai, negara yang memperoleh kewenangan dari (bangsa) rakyat seluruh Indonesia, diberi kedudukan sebagai badan penguasa yang pada tertinggi berwenang untuk mengatur pemanfaatan tanah dalam arti luas serta menentukan dan hubungan mengatur pemenfaatan dan perbuatan hukum dengan berkenaan tanah. Sebagai penerima kuasa, maka segala tindakan negara dengan yang berkaitan pembuatan dan pengawasan atas terlaksananya dan segala kebijaksanan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat7. Melihat pendapat kedua pakar hukum dapat tersebut, maka dimaknai bahwa hak menguasai oleh tanah, merupakan negara pendelegasian kewenangan oleh seluruh rakyat kepada negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi untuk mendapatkan dan pelayanan. Pendelegasian wewenang tingkatan kebijakan peraturan itu atas pengaturan 6. Iman Soetiknjo, 1994, Politik Agraria Nasional (Hubungan Manusia Dengan Tanah Yang Berdasarkan Pancasila, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 51- 52. 7. Maria 1998, Kewenangan Negara Untuk Mengatur Dalam Konsep Penguasaan Tanah Oleh Negara, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada Fajultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hal. 5. Soemardjono, SW.
Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No. 1 Januari-April 2012, ISSN 1978-5186 tersebut merupakan asas dalam hukum adat yang diangkat pada tingkatan tertinggi dalam hukum tanah positif, khususnya hukum nasional dengan mengingat asas hukum tanah berdasarkan pada asas hukum adat. Dalam hukum adat penguasaan tanah hak diserahkan kepada ketua adat untuk memelihara mengatur dan pemanfaatan dan penggunaan tanah dalam wilayah ulayatnya. atas Perwujudan hak menguasai negara atas tanah, maka negara dalam melakukan (pemerintah) kewenangannya harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang tindakan yang berlaku. Karena dilakukan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dianggap sebagai pemilik atas tanah bukan lagi sebagai memegang mandat hak menguasai negara. tepat apa yang Sehingga sangat dinyatakan SW Soemardjono bahwa; negara yang pada oleh Maria Kewenangan negara mengatur itu dibatasi oleh dua hal: Pertama, pembatasannya oleh Undang-undang Pada prinsipnya hal-hal yang diatur oleh berakibat negara terhadap pelanggaran hak-hak dasar manusia yang dijamin oleh undang- suatu undang dasar. Misalnya, peraturan tidak boleh bias terhadap kepentingan suatu pihak, terlebih jika hal tersebut menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Bahwa apabila karena sesuatu hal seseorang harus melepaskan hak atas tanahnya, maka ia berhak memperoleh perlindungan atas hukum pengorbanannya Prinsip pengakuan terhadap hak orang lan itu tegas harus dirumuskan dasar. boleh tidak yang adil itu. didalam undangan. peraturan perundang- yang bersifat substantib. Dalam kaitan ini pertanyaan yang harus dijawab adalah, apakah peraturan yang dibuat tujuannya?. itu Sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) UUPA, maka semua peraturan pertanahan harus ditujukan untuk sebesar-besar terwujudnya kemakmuran sedangkan rakyat, ruang lingkup pengaturan pertanahan dibatasi oleh Pasal 2 ayat (2) UUPA. maka Samping kewenangan pembuatan kebijakan tidak dapat didelegasikan kepada Mengapa swasta. organisasi demikian ?. Karena yang diatur itu berkaitan kesejahteraan umum yang syarat dengan misi pelayanan. Pihak swasta merupakan bagian dari masyarakat yang ikut diwakili kepentingannya dan oleh karena itu tidak dimungkinkan untuk mengatur karena hal itu akan menimbulkan komplik kepentingan8. telah memberikan pemaknaan yang jelas mengenai hak menguasai negara atas tanah sebagaimana diatur dalam UUPA adalah untuk memberikan seluruh pelayanan masyarakat yang membuthkan akses terhadap sebagai tanah. Tanah sumber daya alam langkah jika tidak diatur oleh negara dalam hal pemanfaatan dan pengelolaannya menimbulkan akan banyak dalam persoalan-persoala masyarakat. Mengingat tanah dibutuhkan oleh semua orang yang keberadaannya sangat-sangat sumber akan menjadi terbatas komplik jika tidak ada kewenangan dimiliki untuk mengatur Kedua, pembatasan relevan dengan relevansi, dengan Pandangan diatas kepada yang secara 8. Maria SW. Soemardjono, Ibid hal. 6-7.
Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No. 1 Januari-April 2012, ISSN 1978-5186 sebagai pemilik negara. Negara kewenangan mengatur pemilikan dan penguasaan hak-hak atas tanah dalam masyarakat. Agar hak-hak atas tanah yang di miliki maupun dikuasai oleh masyarakat tidak pemenfaatannya dalam membawa berdampak atau merugikan pihakatau masyarakat sebaliknya yang lainnya, dan pemilikan dikehendaki diharapkan penguasaan memberikan sebesar-besarnya manfaat kepada sebanyak-banyaknya orang. akan justru tanah hak menguasai sebagaimana negara, diatur dalam Pasal 2 UUPA tidak lain untuk mewujudkan sebesar- besarnya kemakmuran rakyat demi tercapainya sosial sebagaimana cita-cita bangsa dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Jika tidak untuk mencapai kesejahteraan rakyat, negara tidak mempunyai hak untuk menguasai tanah bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UUPA. Sehingga tepat apa yang dinyatakan oleh Ida Nurlinda bahwa; "hak menguasai negara" dengan "sebesar- besarnya kemakmuran rakyat" akan menimbulkan negara sebagai berikut: 1. Segala bentuk pemanfaatn bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkadung didalamnya, harus dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat; Konsekwensi dari kesejahteraan hak sebagai Keterkaitan kaidah kewajiban secara nyata 2. Melindungi dan menjamin segala hak rakyat yang terdapat didalam ruang dan diatas bumi, air, angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dapat langsung menghasilkan secara atau dinikmati rakyat; langsung oleh 3. Mencegah segala tindakan dari akan pihak mana menyebabkanrakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan akses terhadap bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam terkandung didalamnya9. Sedangkan Bagir Manan yang menyatakan bahwa: Ketiga aspek diatas harus selalu menjadi arahan atau acuan dalam menentukan dan mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan ruang angkasa, dan bumi, air, kekayaan alam yang etrkandung didalamnya. Hal ini menyangkut segala kegiatan dari hulu sampai ke hilir sebagai satu kesatuan, bukan sesuatu yang dapat dipilah-pilah. Tidak ada satu bagian yang terpisah dari pengertian "dikuasai negara" dan "dipergunakan untuksebesar- besar kemakmuran rakyat" bahkan semakin kehilir kegiatan itu akan semakin menyentuh kepentingan rakyat banyak secara lebih nyata, yang memerlukan jaminan dan perlindungan yang nyata pula10. punyang pernyataan konteks diatas, khusus yang berkaitan dengan permasalahan pertanahan, maka sifat dan hakikat hak menguasai Negara atas tanah adalah berkaitan dengan membangun, mengatur, memelihara dan memanfaatkan tanah dalam rangka memberikan manfaat sebesar- besarnya dan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan rakyat. Mengingat keterbatasan tanah dan banyaknya yang membutuhkan tanah, sehingga Negara dengan hak menguasai dapat memanfaatkan semaksimal dan se- Dalam 9. Ida Nurlinda, Op Cit, hal. 63. 10. Bagir Manan dalam ida Nurlinda, Ibid,
Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No. 1 Januari-April 2012, ISSN 1978-5186 sesuai dengan efisien mungkin tujuan ketentuan UUPA. Sebagai wujud hak menguasai Negara atas tanah, Negara dituntut kewenangannya untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah. dan Kewenangan Negara dalam memanfaatkan hak menguasai Negara atas tanah, akan terlaksana apabila tidak Negara menyalahgunakan kewenangan yang diberikan oleh rakyat. Sebagai Negara hukum, dalam menjalankan dan kekuasaan dipercayakan selalu berlandaskan pada aturan hukum. Sehingga rakyat juga selalu akan taat dan patuh pada aturan hukum yang berlaku atas segala aktivitas dalam pemanfaatan hak-hak atas tanah yang dikuasinya. yang diemban rakyat hak menguasai Negara atas tanah yang mendapat amanah kewenangan mengatur pemanfaatan tanah sebagai segala hak bahwa dapat tindakannya harus mempertanggung jawabkan secara hukum. Sebagai Negara hukum, hak menguasai Negara tanah tujuan Negara kaitannya dengan memberikah hak dan kewenangan kepada Negara menguasai tanah dalam rangka; 1. "Negara" melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, dengan berdasar artinya pada sumber daya tanah sebagai hak bangsa terhadap tanah-tanah yang terdapat dalam suatu pulau bukan rakyat atau hanya hak dari masyarakat dipulau tersebut. Terhadap berupa bangsa, atas persatuan; ini 2. Negara keadilan rakyat hendak mewujudkan seluruh social bagi ini Indonesia; konsep berkaitan dengan hak penguasaan Negara atas tanah berkaitan erat dengan kesatuan Negara Republik Indonesia, jika tanah tidak dalam penguasaan Negara, maka masyarakat disuatu pulau akan mengklain sebagai miliknya dan tidak dapat diganggu gugat oleh masyarakat (rakyat) dari pulau lainnya. 3. Negara berkedaulatan rakyat; dalam konteks ini Negara sebagai personifikasi dari seluruh rakyat berwenang mengatur penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. yang Tujuan hak penguasaan Negara sebagaimana dituangkan dalam Pasal 2 UUPA dalam rangka memberikan sebesar-besarnya kemakmuran untuk dapat sebanyak-banyak dimaknai bahwa kemakmuran dalam hal ini bukan hanya dalam artian tetapi dimaknai bahwa materil pemilikan dan penguasaan tanah oleh orang saling tidak melanggar hak masing-masing. Sehingga hak kekuasaan Negara merupakan kekuasaan yang dimiliki oleh Negara atau kekuasaan yang dijalankan oleh Negara, merupakan tugas khusus yang dimiliki Negara sebagai pemilik kewenangan. orang, perorang Kekuasaan atau tugas Negara kewenangan sebagai mengatur sehubungan dengan hak tersebut oleh Ronald Z Titahelu disimpulkan sebagai berikut: a. Hubungan antara Negara dengan pemilik tanah adalah berupa: 1. Kekuasaan lahir berdasarkan kedaulatan, yang dilaksanakan terutama terhadap pihak luar Indonesia baik pribadi maupun Negara; yang 2. Kekuasan lahir berdasarkan kekuasaan dari yang
Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No. 1 Januari-April 2012, ISSN 1978-5186 rakyat, dimana Negara sebagi "terriroriaale publiekerechts- gemeenshcapvan everheid en memiliki onderdanen" karakter suatu lembaga sehingga terhadapnya atau wewenang diberi kekuasaan untuk mengatur secara intern; sebagai 3. Kekuasaan yang dijalankan oleh Negara adalah kekuasaan yang pada didasarkan keyakinan dan moral terhadap Tuhan dan terhadap manusia, khusus warganya, didalam keluhuran dan martabatnya, secara hukum, kekuasaan yang dijalankan oleh melalui pemerintah adalah kekuasaan yang didasarkan pada asas- asas hukum umum yakni keseimbangan dan kewajiban; Negara harkat hak 4. Kekuasaan yan dijalankan Negara member dasar bagi tercapainya tujuan-tujuan hukum yaitu: a. adil, dalam arti keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia; b. bermanfaat memenuhi kebutuhan manusia secara damai dan adil; c. kepastian hukum, karena dan kepentingan kamanfaatan secara formal diwujudkan dalam hukum, sehingga menjadi hukum Negara, cara-cara perwujudan secara formal mengartikan dua hal yitu materiil pengakuan nilai terhadap dan keamanusian, perlakuan formal melalui permusyawaratan perwakilan hikmakebijaksaan. berlandaskan d. Hubungan antara orang perseorangan, keluarga dan masyarakat dengan tanah adalah berupa: 1. Hubungan kepunyaan (bukan milik), sebab tanah merupakan karunia Tuhan; 2. Kekuasaan untuk menjalankan hubungan kepunyaan itu dilakukan dalam hak dan kewajiban yang berimbang; hak yang sebagai diartikan dan kemampuan kecakapan untuk melakukan apa yang boleh secara bebas juga dilakukannya, dengan diimbangi yaitu kewajiban dan kemampuan kecakapan untuk melakukan apa yang harus dilakukan.11 Tanpa adanya pengaturan hak menguasai Negara sebagaimana dalam Pasal 2 UUPA, maka hak dan terjadi penguasaan monopoli dari sebagian orang saja (tidak terkendali). Dimana Negara dengan kekuasaan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan regulasi-regulasi dapat membuat yang mengatur dan pemilikan penguasaan tanah oleh masyarakat baik perorangan maupun badan hukum. demikian Dengan penguasaan dan pemilikan hak atas tanah tidak terjadi penumpukan pada masyarakat tertentu saja (masyarakat tanah akan secara 11. Ronald Z. Titahelu, Op Cit, hal. 146-147.
Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No. 1 Januari-April 2012, ISSN 1978-5186 ekonomi kuat), pembatasan oleh hukum berlaku. sebab ada melanggar ketentuan dan UUPA. tujuan Daftar Pustaka III. Penutup 3.1. Simpulan Filosofi dari hak menguasai Negara atas tanah dalam UUPA, adalah peran aktif pemerintah dalam dan mengatur tanah penggunaan sehingga pemanfaatannya terarah sesuai dengan tujuan pembangunan nasional dalam rangka mencapai kemakmuran. sebesar-besarnya tanah sebagai sumber Mengingat terbatas dan bernilai daya yang sehingga akan ekonomis menjadi rebutan dalam penguasaan masyarakat yang memerlukan regulasi pemerintah untuk mengatur penguasaannya dan sebagaimana oleh UUPA. Sehingga secara filosofi hak menguasai Negara atas tanah adalah hak untuk mengatur penguasaan dan penggunaan tanah dalam wilayah kesatuan Negara Republik Indonesia. penguasaan sumber daya tinggi, menata dikehendaki 3.2. Saran Hak penguasaan Negara atas sumber daya tetap rangka dipertahankan pengaturan dan penataan sumber daya tanah dan agraria sebagai kakayaan alam bangsa, sehingga tidak dikuasai secara berlebihan dan dieksploitasi secara berlebihan pula oleh hak pihak tidak bertanggung penguasaan jawab. Tanpa Negara maka penguasaan sumber daya tanah akan tertumpuk pada sehingga sebagian kecil orang tanah harus dalam hak Abrar Saleng,2007, Pertambangan, UII Yogyakarta. Hukum Press, A.P Parlindungan, 1993, Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria, Mandar Maju. Bandung Boedi Harsono, 2005, Hukum Agraria Sejarah Indonesia Pembentukan Undang-undang Isi Dan Pokok Agraria, pelaksanaannya, Jembatan, Jakarta. Ida Nurlinda, 2009, Prinsip-Prinsip Pembaharuan Agraria Perspektif Hukum, Rajawali Pers, Jakarta. Iman Soetiknjo, 1994, Politik Agraria Nasional (Hubungan Manusia Dengan Tanah Yang Berdasarkan Pancasila, Gadjah Press, University Mada Yogyakarta. Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1988, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Jakarta. Maria S.W Sumardjono, 1998, Kewenangan Negara Untuk Mengatur Dalam Konsep Penguasaan Oleh Negara, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 12 April, Yogyakarta, 1998. Undang Undang Dasar 1945. Undang Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Tanah