DJ SISKER Dokumen Standarisasi Jawaban atas Pertanyaan Permenpanrb No. 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi
DAFTAR PERTANYAAN 1. Jika Koordinator dan Sub koordinator dihapuskan bagaimana dengan koordinator dan sub koordinator saat ini? 2. Apakah koordinator dan sub koordinator dapat menilai JF di bawahnya? 3. Apakah JF dapat ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)? 4. Bagaimana kalau permohonan pelibatan JF dan JP lintas unit organisasi ditolak? 5. Apabila JF dan JP dibolehkan mengajukan pelaksanaan tugas atau pengajuan sukarela, apakah tidak akan menghambat pencapaian PK unit organisasinya? 6. Bolehkah JF dan JP dengan jenjang yang lebih rendah menjadi ketua tim di JF dan JP dengan jenjang yang lebih tinggi? 7. Apakah jabatan eselon IV yang disetarakan menjadi JF berarti jabatan struktural Eselon IV tersebut dihapus? 8. Bagaimana kedudukan JF penyetaraan saat ini yang dulunya Kasi (Eselon IV) di bawah Kabid (Eselon III)? Apakah kedudukannya tetap berada di bawah Kabid (Eselon III)? 9. Siapa penilai kinerja JF? 10. Apakah JF penyetaraan tersebut memiliki uraian tupoksi yang sama dengan jabatan semulanya sebagai struktural ataukah mengacu kepada butir kegiatan JF yang diatur dalam Permenpanrb tantang masing-masing JF? 11. Apakah JF Penyetaraan juga bisa mendisposisikan surat ke Pelaksana? 12. Apakah apabila JF hasil penyetaraan 31 Desember 2021 kemarin kosong (karena alasan memasuki batas usia pensiun/ meninggal/ dipromosikan/ mutasi ke instansi yang lain? Maka BPKSDM memiliki kewajiban untuk mengganti pos personil JF yang hilang tersebut dan proses perekrutan JF apa yang harus dilakukan? (Inpassing/ Uji Kompetensi untuk Jafung) 13. Model agile apakah tidak ada perencanaan? 14. Supaya tidak kembali ke pola kerja yang lama, bagaimana caranya? Apa yang harus diperhatikan? 15. Terkait dengan tim lintas apakah akan dimungkinkan ada SK? Atau bagaimana pembentukan tim kerja tersebut? 16. Kriteria ketua tim, apakah ada kaitan dengan JF Pertama, muda atau madya? 17. Berapa lama seseorang dapat menjadi ketua tim? 18. Berapa banyak tim kerja yang dapat dibentuk?
DAFTAR PERTANYAAN 19. Bagaimana memulai proses dialog kinerja secara masif di seluruh level pegawai? 20. Bagaimana contoh nyata instansi pusat ataupun daerah yang telah mengimplementasikan permenpanrb 7/22 dengan baik sebagai rujukan? 21. Apa langkah yang harus segera dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menindaklanjuti permenpanrb No. 7/22? 22. Penentuan pejabat penilai kinerja apakah sesuai SOTK atau sesuai SK Penempatan dari PNS tersebut? 23. Apa beda pejabat penilai kinerja dengan pimpinan unit kerja? 24. Dengan konsep organisasi yang agile, pada saat bekerja di sebuah tim kerja unit organisasi lain, apakah tugas utama JF di unitnya diabaikan? Terutama jika lokasi bekerja di tim agile berjauhan? 25. Sebelum adanya Permepanrb No. 7/22 di instansi kami sudah ada 2 fungsi yang mengatur pengelompokan peraturan mengenai uraian substansi dan koordinator, dan penunjukan koordinator dan sub koordinator. Apakah kami harus membuat pengaturan baru yang memuat 2 pengaturan tersebut? 26. Siapa yang menandatangani surat tugas penunjukan sebagai ketua tim? 27. Dengan dihapusnya koordinator dan sub koordinator, sementara saat ini kami belum melantik koordinator dan sub koordinator atas penyetaraan jabatan yang telah dilakukan, kira-kira apakah tindakan yang harus kami lakukan? 28. Pemilihan mekanisme kerja pada suatu unit organisasi berdasarkan apa? Apakah disesuaikan dengan SOTK pasca penyetaraan atau disesuaikan dengan rentang kendali organisasi? 29. Pada suatu struktur organisasi eselon II biasanya terdiri dari lebih dari satu bidang tugas/fungsi. Apabila tidak ada lagi peran koordinator, bagaimana memastikan bahwa suatu bidang tugas/fungsi ada yang bertanggungjawab untuk melaksanakannya? 30. Sejauh manakah kewenangan ketua tim kerja? Apakah hanya sebatas koordinasi atau memimpin anggota? 31. Bagaimana dengan SOTK Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berdasarkan Permendagri 25 tahun 2021 dimana peraturan tersebut masih memuat kalimat koordinator dan sub koordinator dalam struktur organisasinya? Sedangkan dalam Permenpan No. 7 tahun 2022 ketentuan koordinator dan sub koordinator tidak digunakan lagi.
DAFTAR PERTANYAAN 32. Bagaimana kebijakan Kemenpanrb ke depan terhadap PNS yang menduduki fungsional yang dibebani angka kredit untuk pengembangan kariernya, sementara JF tersebut dituntut untuk mencapai kinerja individu, kelompok dan lembaga? 33. Untuk penugasan sukarela, apakah bisa untuk penugasan tersebut dilakukan oleh JF yang tidak sesuai dengan tugas tersebut? 34. Apa perbedaan koordinator atau sub koordinator dengan ketua tim? 35. Apakah dalam penugasan dibutuhkan surat keputusan atau cukup dengan surat tugas saja? 36. Berapa lama seseorang menjadi seorang ketua tim? 37. Apakah ketua tim setara dengan Kabag atau Kasubag? 38. Apa perbedaan Pejabat Penilai Kinerja dengan Pimpinan Unit Kerja? 39. Siapakah Pejabat Penilai Kinerja? 40. Sampai kapankah istilah Koordinator dan Sub Koordinator digunakan? 41. Dalam Permenpanrb No. 7/22 terdapat pembentukan tim baru, lalu dalam pembentukannya apakah tim tersebut bisa dari OPD yang lain atau hanya terdiri dari Internal saja? 42. Apakah setiap kegiatan harus dibuat surat tugas? 43. Apakah JF bisa menandatangani SPPD? 44. Bagaimana skema dan struktur penugasan dalam Permenpanrb No. 7/22? 45. Apa solusi pasca penghapusan jabatan Eselon III dan IV? 46. Bagaimana cara pembentukan Squad Tim? 47. Apa perbedaan Pejabat Pemilik Kinerja dengan Pimpinan Unit Organisasi? jabatan
koordinator dan Jika dihapuskan bagaimana dengan koordinator dan sub koordinator saat ini? Koordinator Sub Koordinator dan Sub koordinator merupakan fungsi tambahan yang IV (pejabat diberikan bagi pekjabat struktural eselon administrasi) yang terdampak penyetaraan dari pejabat administrasi setelah dilakukan penyederhanaan birokrasi. Pemberian fungsi tambahan tersebut untuk memastikan bahwa hak hak keuangan dan fasilitas yang diterima bagi pejabat administrasi yang terdampak penyederhanaan birokrasi tidak berkurang. Selanjutnya dengan ditetapkannya PermenPANRB 7/2022, ketentuan mengenai peran koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Hal tidak muncul paradigma bahwanyatambahan fungsi koordinasi/sub koordinasi seolah olah hanya menggantikan tersebut. Selanjutnya di dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tersebut diatur mekanisme kerja baru yaitu dengan adanya Tim Kerja. Tim kerja terdiri atas Ketua dan Anggota. Ketua Tim Kerja berasal dari unit organisasi pemilik kinerja. Sedangkan anggota dapat dipilih dari unit organisasi internal maupun eksternal sesuai kebutuhan pemetaan JF yang diperlukan. III dan eselon tersebut dilakukan agar jabatan administrasi
Apakah koordinator dan sub koordinator dapat menilai JF di bawahnya? Setelah penerapan PermenPANRB 7/2022 istilah koordinator dan sub koordinator sudah dihapuskan. Pejabat yang berkewenangan dalam menilai kinerja Pejabat Fungsional adalah Pejabat Penilai Kinerja yang merupakan atasan langsung dari Pejabat Fungsional dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberikan pendelegasian kewenangan. Apakah JF dapat ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)? PPTK merupakan pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional umum selaku PPTK yang kriterianya ditetapkan Kepala Daerah (PP 17 Tahun 2019 Pasal 13) • PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Struktural, PA/KPA dapat menetapkan Pejabat Fungsional selaku PPTK yang kriterianya ditetapkan oleh Kepala Daerah (Permendagri 77/2020) • Berdasarkan aturan di atas maka PPTK dijabat oleh Jabatan Struktural, dan bilamana tidak ada maka PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional yang kriterianya ditetapkan oleh Kepala daerah.
Bagaimana kalau permohonan pelibatan JF dan JP lintas unit organisasi ditolak? Penugasan Jabatan Fungsional atau pelaksana yang lintasunit organisasi memerlukan ijin dari Pejabat PenilaiKinerja dan Pimpinan Unit Organisasi bilamana pemilik permohonanpelibatan ditolak maka Jabatan Fungsional ataupelaksana tidak dapat melanjutkan penugasan dengan unit organisasi yang lain atau melalui pengajuan sukarela. kinerjamaupun yang dituju, sehingga Apabila JF dan JP dibolehkan mengajukan pelaksanaan tugas atau pengajuan sukarela, apakah tidak akan menghambat pencapaian PK unit organisasinya? Permohonan pengajuan sukarela memerlukan ijin daripejabat penilai kinerja dan pimpinan unit organisasi dariJabatan Fungsional tersebut, sehingga bilamana sudahdiperbolehkan oleh Pejabat Penilai Kinerja dan Organisasi PimpinanUnit sudahmempertimbangkan pencapaian PK unit organisasi tidakakan terganggu. Organisasi berarti Pimpinan Unit
Apakah jabatan eselon IV yang disetarakan menjadi JF berarti jabatan struktural Eselon IV tersebut dihapus? Sesuai dengan PermenPANRB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalamJabatan Fungsional sebagaimana telah dicabut dengan PermenPANRB Nomor 17 Tahun 2021, penyetaraan jabatan dilakukan pada jabatan administrasi di Instansi Pemerintah yang meliputi Jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana/eselon IV Penyetaraan Jabatan dilakukan dengan kriteria: • pejabat yang diusulkan dalam Penyetaraan Jabatan merupakan Pejabat Administrasi yang pada saat penyederhanaan struktur organisasi duduk dalam jabatan yang terdampak penyederhanaan struktur organisasi; • tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional; • tugas dan fungsi jabatan dapat dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional; dan • jabatan yang berbasis keahlian atau keterampilan tertentu. Sesuai dengan keterangan diatas maka penyetaraanjabatan tersebut jabatan yang dilakukan dilakukan pada pejabat yang menduduki penyederhanaan struktur organisasi (strukturnya dihapuskan).
Bagaimana kedudukan JF penyetaraan saat ini yang dulunya III)? Apakah IV) di bawah Kabid (Eselon Kasi (Eselon kedudukannya tetap berada di bawah Kabid (Eselon III)? Kedudukan dari JF terlihat dari pola kedudukan di Organisasi Tata Kerja. • Penentuan kedudukan dan tanggung jawab disesuaikandengan struktur organisasi pada masing-masing Instansi Pemerintah setelah dilakukan pemetaan jabatan. • Kedudukan JF yang sebelumnya merupakan kasi dibawah kabid maka kedudukannya akan tergantungdari pola kedudukan dari instansi tersebut (terlihat dariOTK dari Instansi tersebut) stelah disusun peta jabatan. Siapa penilai kinerja JF? Penilai kinerja dari JF adalah Pejabat Penilai Kinerja • Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung denganketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabatlain yang diberi pendelegasian kewenangan (vide pasal1 PermenPANRB 7/2021) Penilai kinerja dari JF terlihat dari pola kedudukandari JF tersebut.
Apakah JF penyetaraan tersebut memiliki uraiantupoksi yang sama dengan jabatan semulanya sebagai struktural ataukah mengacu kepada butir kegiatan JF yang diatur dalam Permenpanrb tantang masing-masing JF? Pembagian peran bagi JF untuk melaksanakan kegiatandiserahkan kepada pimpinan unit organisasi. • Kegiatan JF disesuaikan dengan butir kegiatan JF • Bilamana terdapat JF yang melaksanakan tugas yang tidak sesuai dengan butir kegiatan JF maka tugastersebut dapat tetap diajukan surat Menteri No kreditnyasesuai dengan penilaian angka bahwa"penyetaraan yang menyatakan B/653/M.SM.02.03/2021 kegiatan dengan butir kegiatan dalamjabatan fungsional dapat diajukan denganmempertimbangkan persetujuan atasan langsung yang bersangkutan sebelum disampaikan/ diusulkan kepadaTim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional. Apakah mendisposisikan surat ke Pelaksana? JF Penyetaraan juga bisa Dalam konsep PermenPAN 7/2022, kelompok JF menjadisatu dengan pelaksana jadi sifatnya bukan melakukandisposisi pekerjaan akan tetapi melakukan pembagiantugas dari pimpinan unit organisasi atau dari ketua timkepada anggota tim (ketika di dalam sebuah Tim Kerja).
Apakah apabila JF hasil penyetaraan 31 Desember 2021 kemarin kosong (karena alasan memasuki batas usia pensiun/ meninggal/ dipromosikan/ mutasi ke instansi yang lain? Maka BPKSDM memiliki kewajiban untuk mengganti pos personil JF yang hilang tersebut dan proses perekrutan JF apa yang harus dilakukan? (Inpassing/ Uji Kompetensi untuk Jafung) Bila JF yang menjadi maka JF tersebuttidak dapat diganti oleh JF / pelaksana lain. Untuk itu apabila JF hasil penyetaraan tersebut akan diisi oleh pelaksana atau JF lainnya harus dilakukan uji kompetensi sesuai ketentuan perpindahan JF (Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2021) Model agile apakah tidak ada perencanaan? Model organisasi agile bukan berarti tidak ada perencanaan, tetap dilakukan perencanaan kinerja dan anggaran pada saat diawal yang dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja. Agile merupakan sistem kerja yang fleksibel pada sebuah organisasi, namun perencanaantetap dilakukan pada awal tahun setelah terjadinyapenandatanganan PK pada masing2 pimpinan unor untuk membuat kebutuhan tim kerja yang diperlukan sesuai target/sasaran kinerja.
Supaya tidak kembali ke pola kerja yang lama, harus bagaimana diperhatikan? caranya? Apa yang Yang diperlukan adalah perubahan mindset pada setiaplevel organisasi, yang memahami pelaksanaanpenyetaraan jabatan dan penyederhanaan organisasidilakukan untuk efisensi dan efektifitas organisasisehingga diharapkan tujuan organisasi akan dapattercapat lebih cepat dan optimal. Selain itu, pada prinsipnya pimpinan organisasi dan pejabat penilaikinerja memiliki peran penting untuk membentuk budayaorgansisasi pasca penyederhanaan birokrasi, sehinggaorganisasi tidak lagi berpotensi pada cara lama yang terstrukturisasi. Terkait dengan dimungkinkanada Atau pembentukan tim kerja tersebut? tim lintas apakah akan bagaimana SK? Dalam PermenPANRB 7/2022, Penugasan PejabatFungsional dan pelaksana diberikan oleh Pejabat PenilaiKinerja atau Pimpinan Unit Organisasi baik tim kerja denganmempertimbangkan secaraindividu ataupun dalam kompetensi, keahlian dan/atauketerampilan dan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi. Bagi tim yang sifatnyadidalam unit organisasi diberikan Surat Tugas, bagi timyang sifatnya lintas unit organisasi dapat di berikan Surat Tugas atau Surat Keputusan, sementara Instansi Pemerintah di terbitkan Surat bagi tim yang sifatnya Keputusan. lintas
Kriteria ketua tim, apakah ada kaitan dengan JF Pertama, muda atau madya? Pimpinan Unit Organisasi dapat menunjuk ketua timsebagai seseorang yang membantu pelaksanaankoordinasi Pejabat Fungsional atau pelaksana dalammelaksanakan tugas dalam anggota tim. Ketua Tim diutamakan dari JF yang berada pada pemilik kinerja. Pejabat Fungsional atau pelaksana dapat ditunjuksebagai ketua tim berdasarkan kompetensi, keahliandan keterampilan, bukan berdasarkan jenjang jabatanPejabat Fungsional atau pelaksana, sehingga tidak adakaitannya ketua tim harus JF Pertama, JF Muda, JF Madya atau JF Utama. Berapa lama seseorang dapat menjadi ketua tim? tugas Seorang Pejabat koordinasi bagi pelaksanaan tugasanggota tim sesuai dengan surat penugasannya. Surat Penugasan berlaku sesuai dengan tenggat waktu target kinerjanya. Fungsional atau pelaksanamelaksanakan
Berapa banyak tim kerja yang dapat dibentuk? Dalam PermenPANRB 7/2022 tidak diatur mengenaijumlah minimum atau maksimum tim kerja yang dapatdibentuk, pembentukan tim kerja merupakankewenangan dari Pimpinan Unit Organisasi. PimpinanUnit Organisasi akan menentukan jumlah tim kerja yang terdiri dari Pejabat Fungsional atau Pelaksana ataujumlah Pejabat individu dalam Pelaksana atau Pelaksana yang ditunjuksebagai kinerja dari Pimpinan Unit Organisasi. Pembentukan tim didasarkan pada jumlahcapaian kinerja atau strategi pimpinan unit organisasiselaku pemiliki PK dalam mencapai target kinerjanya. Bagaimana memulai proses dialog kinerja secara masifdi seluruh level pegawai? Dialog kinerja dilakukan antara pimpinan unit organisasiselaku pemiliki kinerja dengan anggota tim kerja yang dibentuk untuk mencapai kinerja organisasi. Dialog kinerja dilakukan dengan mengkomunikasikanekspektasi pimpinan terhadap apa hasil yang ingindicapai dari proses kerja tim tersebut. Selain itu, perludilakukan monitoring pada rentang waktu tertentu untukmemantau pekerjaan yang telah dilakukan.
Bagaimana contoh nyata instansi pusat ataupun daerah yang telah mengimplementasikan permenpanrb 7/22 dengan baik sebagai rujukan? Di dalam PermenPANRB No 7 Tahun 2022, sudahtidak ada lagi koordinator dan subkoordinator pascapenyederhanaan birokrasi. Fungsi koordinasi digantidengan penunjukan ketua tim. IKN Deputi Bidang • Sebagi contoh, dalam penyusunan pemetaan kelembagaan terdiri yang tim squad daribeberapa pokja di bidang polhukam, ekomarves dan PMK dengan anggota lintas eselon II. Penugasantersebut juga telah disepakati dan di SK kan oleh Deputi Bidang kelembagaan dan tata laksana. telahmengimplementasikan Apa langkah yang harus segera dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menindaklanjuti permenpanrbNo. 7/22? Melakukan penyesuaian terhadap peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang organisasi dan tata kerjaperangkat daerah/unit organisasi.
Penentuan pejabat penilai kinerja apakah sesuai SOTK atau sesuai SK Penempatan dari PNS tersebut? Penentuan pejabat penilai kinerja disesuaikan dengan peta jabatan dan jenjang fungsional di dalam unit organisasi tersebut. Pejabat penilai kinerja belum tentu sebagai pimpinan unit organisasi. Tetapi pimpinan unit organisasi sudah pasti sebagai pejabat penilai kinerja. Apa beda pejabat penilai kinerja dengan pimpinan unit kerja? Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung dengan ketentuan paling rendah Pejabat Pengawas atau Pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan. Sedangkan Pimpinan Unit Kerja adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit organisasi tertentu. • Pejabat penilai kinerja sudah pasti pimpinan unit organisasi/unit kerja, sedangkan pimpinan unit kerja belum tentu sebagai pejabat penilai kinerja.
Dengan konsep organisasi yang agile, pada saat bekerja di sebuah tim kerja unit organisasi lain, apakah tugas utama JF di unitnya diabaikan? Terutama jika lokasi bekerja di tim agile berjauhan? Dengan adanya sistem kerja yang baru, pejabat diharapkan dapat bekerja mengabaikan unit kerjanya. fungsional tanpa sesuai dengan tugasnya Sebelum adanya Permepanrb No. 7/22 di instansi kami sudah ada 2 peraturan mengenai uraian fungsi yang mengatur pengelompokan substansi dan koordinator, dan penunjukan koordinator dan sub koordinator. Apakah kami harus membuat pengaturan baru yang memuat 2 pengaturan tersebut? Tidak perlu, karena dengan adanya peraturan ini sudah mencabut peraturan mengenai fungsi koordinasi yang dimiliki oleh koordinator dan sub koordinator.
Siapa penunjukan sebagai ketua tim? yang menandatangani surat tugas Pimpinan unit organisasi sebagai pemilik target kinerja. Dengan dihapusnya koordinator dan sub koordinator, sementara saat ini kami belum melantik koordinator dan sub koordinator atas penyetaraan jabatan yang telah dilakukan, kira-kira apakah tindakan yang harus kami lakukan? Untuk saat jabatan sebagai koordinator dan sub koordinator sudah tidak dimungkinkan lagi, sehingga tidak bisa dipandang sebagai koordinator dan sub, adapun asn yang bersangkutan hanya bisa menduduki jabatan fungsional yang telah ditentukan. ini, penyetaraan
Pemilihan mekanisme kerja pada suatu unit organisasi berdasarkan apa? Apakah disesuaikan dengan SOTK pasca penyetaraan atau disesuaikan dengan rentang kendali organisasi? Pemilihan mekanisme sistem kerja pada unit organisasi berdasarkan pada Permenpan 7/22. Pada suatu struktur organisasi eselon II biasanya terdiri dari lebih dari satu bidang tugas/fungsi. Apabila tidak ada lagi peran koordinator, bagaimana memastikan bahwa suatu bidang tugas/fungsi ada yang bertanggungjawab untuk melaksanakannya? Jika tidak memiliki koordinator, fungsi koordinasi akan dimiliki oleh eselon II. Untuk memastikan tugas tersebut pejabat eselon II dapat menunjuk pejabat fungsional yang memiliki jenjang yang lebih tinggi.
Sejauh manakah kewenangan ketua tim kerja? Apakah hanya sebatas koordinasi atau memimpin anggota? Tanggung jawab Ketua Tim: • Menyusun rincian pelaksanaan kegiatan • Membagi peran anggota tim sesuai dengan kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan • Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan • Memberikan umpan balik berkala kepada anggota tim • Melaporkan hasil kinerja dan pimpinan unit organisasi yang bersangkutan sebagai bahan pertimbangan penilaian kinerja pejabat fungsional dan pelaksana • Melaksanakan kolaborasi dan sinergitas pelaksanaan tugas antar anggota tim. Bagaimana dengan SOTK Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berdasarkan Permendagri 25 tahun 2021 dimana peraturan tersebut masih memuat sub koordinatordalam struktur organisasinya? Sedangkan dalam Permenpan No. 7 tahun 2022 ketentuan koordinator dan sub koordinator tidak digunakan lagi. kalimat koordinator dan Pada Permendagri sifatnya hanya pengaturan mengenai koordinator dan sub sebagai fungsi tambahan yang diberikan agar hak hak keuangan agar pejabat administrasi tidak berkurang. Namun dengan munculnya Perpres No. 50 tahun 2022 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi akan mengatur mengenai hak keuangan bagi pejabat administrasi yang terdampak, sehingga diharapkan masalah tersebut bisa dapat diatasi.
Bagaimana kebijakan Kemenpanrb ke depan terhadap PNS yang menduduki jabatan fungsional yang dibebani angka kredit untuk pengembangan kariernya, sementara JF tersebut dituntut untuk mencapai kinerja individu, kelompok dan lembaga? Kedepannya, dengan adanya permenpan 6/2022. SetiapPNS baik pejabat struktural maupun fungsional akan dilakukan penyesuaian di dalam melakukan penilaian SKP yang ditarget pada sasaran kinerja organisasi bukan lagi fokus pada butir kegiatan sesuai JF nya. Untuk penugasan sukarela, apakah bisa untuk penugasan tersebut dilakukan oleh JF yang tidak sesuai dengan tugas tersebut? Pada prinsipnya penugasan sukarela hanya bisa dilakukan oleh JF yang sesuai dengan bidangnya. Apa koordinator dengan ketua tim? perbedaan koordinator atau sub Tidak, ketua tim merupakan penugasan yang diberikan oleh pimpinan unit organisasi pemilik kinerja.
Apakah dalam penugasan dibutuhkan surat keputusan atau cukup dengan surat tugas saja? Acuan penyusunan surat tugas disesuaikan dengan kebutuhan dan memperhatikan target kinerja dari suatu unit organisasi. Surat tugas dibuat ketika pencapaian target kinerja dari unit organisasi tersebut perlu dilakukan dengan tim kerja. Berapa lama seseorang menjadi seorang ketua tim? tugas Seorang Pejabat koordinasi bagi pelaksanaan tugasanggota tim sesuai dengan surat penugasannya. Surat Penugasan berlaku sesuai dengan tenggat waktu target kinerjanya. Fungsional atau pelaksanamelaksanakan Apakah ketua tim setara dengan Kabag atau Kasubag? Tidak, ketua tim merupakan penugasan yang diberikan oleh pimpinan unit organisasi pemilik kinerja.
Apa perbedaan Pejabat Penilai Kinerja dengan Pimpinan Unit Kerja? Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung dengan ketentuan paling rendah Pejabat Pengawas atau Pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan. Sedangkan Pimpinan Unit Kerja adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit organisasi tertentu. Siapakah Pejabat Penilai Kinerja? Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
Sampai kapankah istilah Koordinator dan Sub Koordinator digunakan? Terbitnya Permenpanrb No. 7/22 telah menghapus istilah Koordinator dan Sub Koordinator sehingga fungsi koordinasi akan diberikan kepada Ketua Tim. Dalam Permenpanrb No. 7/22 terdapat pembentukan tim baru, lalu dalam pembentukannya apakah tim tersebut bisa dari OPD yang lain atau hanya terdiri dari Internal saja? Tim kerja terdiri dari 1 (satu) jenis atau lebih Jabatan Fungsional atau pelaksana yang dapat berasal dari lintas unit organisasi atau jika dibutuhkan dapat berasal dari lintas Instansi Pemerintah.
Apakah setiap kegiatan harus dibuat surat tugas? Acuan penyusunan surat tugas disesuaikan dengan kebutuhan dan memperhatikan target kinerja dari suatu unit organisasi. Surat tugas dibuat ketika pencapaian target kinerja dari unit organisasi tersebut perlu dilakukan dengan tim kerja. Apakah JF bisa menandatangani SPPD? Sampai dengan saat ini Jabatan Fungsional belum memiliki kewenangan dalam menandatangani SPPD. Mengingat dalam menandatangani SPPD merupakan fungsi otorisasi yang mana hanya bisa dilakukan oleh jabatan struktural. Kewenangan dalam menandatangani SPPD merupakan pejabat penanggung jawab kegiatan. Apa perbedaan Pejabat Pemilik Kinerja dengan Pimpinan Unit Organisasi? Pemilik kinerja adalah pejabat yang memiliki program dan kegiatan, sedangkan pimpinan unit organisasi adalah pejabat pimpinan tinggi madya, Pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, atau pejabat fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit organisasi tertentu.
Bagaimana skema dan struktur penugasan dalam Permenpanrb No. 7/22? Pejabat Fungsional dan pelaksana dapat ditugaskan secara individu atau tim kerja untuk membantu pelaksanaan tugas Pimpinan Unit Organisasi. Pimpinan Unit Organisasi merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. Penugasan tersebut, dapat berupa langsung atau pengajuan sukarela kepada Pimpinan Unit penugasan Organisasi. Penugasan dapat dilakukan dalam unit organisasi atau antar unit organisasi Apa solusi pasca penghapusan jabatan Eselon III dan IV? Eselon III yang memiliki fungsi sebagai Pejabat Adminstrasi dan Eselon IV yang memilki fungsi Pejabat Pengawas telah dihapuskan dalam peraturan tersebut penyederhanaan birokrasi. Adapun berdasarkan Permenpanrb No.7/22 fungsi koordinasi akan diberikan kepada Ketua Tim. solusi atas kebijakan
Bagaimana cara pembentukan Squad Tim? Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja • Membagi dan menunjuk pejabat level 2 sebagai penanggung jawab pencapaian target kinerja • Menugaskan JF dan Pelaksana di bawah koordinasi pejabat level 2 • Menentukan apakah penugasan dilakukan secara tim atau individu langkah selanjutnya adalah • Jika dilakukan secara menentukan pelibatan JF apakah harus lintas unit atau cukup di unit internal saja • Setelah ditentukan, akan dilakukan pengarahan dan ekspektasi target kinerja • Stelah membahas hal tersebut, langkah selanjutnya adalah menentukan ketua tim • Setelah menentukan ketua tim, langkah selanjutnya adalah menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target kinerja • Langkah selanjutnya adalah menyusun rincian pelaksanaan kegiatan • Membagi peran anggota tim • Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan • Penyampaian hasil pelaksanaan kegiatan • Setalah melakukan hal-hal di atas langkah selanjutnya adalah reviu hasil pelaksanaan kegiatan tim,