LEGAL REASONING HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN PERSPEKTIF FIQIH JINA>YAH (Studi Putusan Nomor: 37/Pid.B/2019/PN.Bms) SKRIPSI Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Oleh: TIFANI DIANISA MAYARATRI NIM. 1617303087 PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO 2020
PERNYATAAN KEASLIAN Dengan ini saya: Nama : Tifani Dianisa Mayaratri NIM : 1617303087 Jenjang : S-1 Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam Program Studi : Hukum Tata Negara Menyatakan bahwa skripsi berjudul "Legal Reasoning Hakim Tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Perspektif Fiqh Jinayah (Studi Putusan Nomor: 37/Pid.B/2019/PN.Bms)" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh. ii
NOTA DINAS PEMBIMBING Purwokerto, 28 Juli 2020 Hal Lampiran : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdri. Tifani Dianisa Mayaratri : 4 Eksemplar Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto di Purwokerto Assalamu"alaikum Wr. Wb Setelah melakukan bimbingan, telaahan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari: Nama NIM Jurusan Program Studi Fakultas Judul : Tifani Dianisa Mayaratri : 1617303087 : Hukum Pidana dan Politik Islam : Hukum Tata Negara : Syariah : LEGAL REASONING HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA PEMBERATAN PERSPEKTIF FIQH JINAYAH (Studi Putusan Nomor: 37/Pid.B/2019/PN.Bms) PENCURIAN DENGAN Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih. Wassalamu"alaikum Wr. Wb iv
LEGAL REASONING HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN PERSPEKTIF FIQH JINA>YAH (Studi Putusan Nomor: 37/Pid.B/2019/PN.Bms) ABSTRAK Tifani Dianisa Mayaratri NIM. 1617303087 Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Program Studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto Pencurian merupakan kejahatan yang ditujukan terhadap harta dan benda. Dalam KUHP maupun dalam al-Quran melarang keras tindakan pencurian dan menegaskan ancaman hukuman secara rinci dan berat atas diri pelanggarnya. KUHP telah mengatur secara tegas tindak pidana pencurian berdasarkan situasi dan kondisi dalam proses pencurian tersebut, sedangkan dalam fiqh jina>yah tidak membagi jenis pencurian secara rinci mengenai hal tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan analisis terhadap penjatuhan hukuman tindak pidana pencurian dengan pemberatan, khususnya mengenai kasus yang diadili dalam putusan Nomor: 37/Pid.B/2019/PN.Bms. fiqh jina>yah Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (library research), sehingga mengambil dan mengolah data dari sumber-sumber kepustakaan seperti buku-buku dan jurnal yang terkait dengan penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (case approach) yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode dokumentasi dan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis is (analisis content). Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah salinan putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor: 37/Pid.B/2019/PN.Bms. ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara didasarkan pada alat bukti dan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan, terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP. Dalam fiqih jina>yah tidak mengatur secara khusus hukuman terhadap pencurian dengan pemberatan, tetapi mengatur masalah pencurian yang dikenakan hukuman had dan hukuman ta"zyr. Hukuman terhadap pencurian yang dikenakan terhadap terdakwa dalam putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Bms adalah hukuman ta"zyr. Terdakwa tidak dikenakan hukum potong tangan karena hukum potong tangan diberlakukan kepada pencuri yang sudah profesional. Karena dalam kasus pencurian perlu diterapkan teori gradasi. Artinya, pencuri yang baru petama kali mencuri tidak harus dipotong tangan. Hukum potong tangan merupakan alternatif hukuman terakhir apabila tidak dapat dikenakan hukuman selain potong tangan. Penelitian Kata kunci: Legal Reasoning, Pidana Pencurian, Fiqh Jina>yah v
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut: 1. Konsonan Tunggal Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama ا alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ب ba B Be ت ta T Te ث ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ج jim J Je ح ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) خ kha Kh ka dan ha د dal D De ذ żal Ż zet (dengan titik di atas) ر ra R Er ز za Z Zet س sin S Es ش syin Sy es dan ye ص ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ض ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) vi
ط ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ظ ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ع "ain .... ".... koma terbalik keatas غ gain G Ge ف fa F Ef ق qaf Q Ki ك kaf K Ka ل lam L El م mim M Em ن nun N En و wawu W We ه ha H Ha ء hamzah ' Apostrof ي ya Y Ye 2. Vokal a. Vokal tunggal (monoftong) Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: Tanda Nama Huruf latin Nama َ َ َ fatḥah Kasrah ḍamah A I U A I U vii
Contoh: ََبَتَك kataba ََلَعَف fa"ala َ بَه ْذَي - yażhabu ََلِئ س- su'ila b. Vokal rangkap (diftong) Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: Tanda dan Nama Gabungan Nama َ َ Huruf ْْي ْْو Fatḥah dan ya Fatḥah dan wawu Huruf Ai Au a dan i a dan u Contoh: َْفْيَك - kaifa َْل ْوَه - haula 3. Maddah Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: Tanda dan Nama Huruf dan Nama Huruf Tanda َ ...ا... ْْي.... fatḥah dan alif Kasrah dan ya Ā a dan garis di atas i dan garis di Ī atas ḍamah dan u dan garis di َ َ ْو ----- wawu Ū atas Contoh: َْلاَق - qāla َْلْيِق - qīla ىم َر- ramā لوقي - yaqūlu viii
4. Ta Marbūṭah Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua: a. Ta marbūṭah hidup ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan ḥarakatfatḥah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah /t/. b. Ta marbūṭah mati Ta marbūṭah yang mati atau mendapat ḥarakat sukun, transliterasinya adalah /h/. c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). contoh: لافط لأا ةضور Rauḍah al-Aṭfāl ةرونلما ةنيدلما al-Madīnah al-Munawwarah ةحلط Ṭalḥah 5. Syaddah (tasydid) Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Contoh: ْانّبر- rabbanā ل َّزن- nazzala 6. Kata Sandang Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu لا, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah. ix
a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsyiyyah, kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung. Contoh: لجرلا - al-rajulu ملقلا - al-qalamu 7. Hamzah Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh: Hamzah di awal لكا Akala Hamzah di tengah نوذخأت ta"khuz|ūna Hamzah di akhir ءوّنلا an-nau"u 8. Penulisan Kata Pada dasarnya setiap kata, baik fi"il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata. x
Contoh: ينقزارلايرخ وله للها ناو : wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn 9. Huruf Kapital Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang. Contoh: ل وسر لاا دمحامو Wa māMuḥammadun illā rasūl. ينبلما قفلااب هار دقلو Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn xi
MOTTO "Keadilan, kebenaran, kebebasan, itulah pangkal dari kebahagiaan" ~ Plato ~ xii
PERSEMBAHAN نيحرلا نمحرلا الله نسب Puji syukur kehadirat Allah SWT, dengan segala nikmat dan rahmat-Nya sehingga skripsi ini mampu terselesaikan. Sebuah karya sederhana namun butuh perjuangan luar biasa, dengan bangga peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada: 1. Kedua orang tua (Bapak Setiyono dan Ibu Saniyah), terimakasih atas kasih sayang, doa dan ridho yang telah diberikan kepada peneliti.. Doakan selalu semoga keberhasilan ini menjadi langkah awal peneliti untuk meraih cita-cita. Aamiin. 2. Terimakasih kepada Bapak Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd, Ketua Jurusan dan Ketua Prodi Hukum Tata Negara sekaligus selaku pembimbing peneliti yang telah sabra membimbing, mengarahkan dan terimakasih juga atas pengorbanan waktu, tenaga serta pikirannya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini. 3. Terimakasih kepada teman-teman keluarga besar HTN angkatan 2016 yang selalu saling support, mendoakan dan memotivasi peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini. Jaga selalu tali silaturahmi ini kawan. 4. Terimakasih kepada keluarga besar Bapak Santari dan keluarga besar Bapak Suhadi yang selalu memberikan support, dukungan dan doa agar peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini. xiii
KATA PENGANTAR نيحرلا نمحرلا الله نسب هت اكربو اللهةمحرو نكيلع ملاسلا Alhamdulillahirabbil"alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh nikmat dan syukur atas segala karunia-Nya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarganya, dan para sahabat yang semoga kita menjadi pewaris ilmunya dan senantiasa kita nantikan syafa"atnya di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur atas karunia dan hidayah-Nya, sehingga peneliti mampu menulis dan menyelesaikan penelitian ini dalam bentuk penelitian hukum (skripsi) yang berjudul: "Legal Reasoing Hakim Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Perspektif Fiqih Jina>yah (Studi Putusan Nomor: 37/Pid.B/2019/PN.Bms)". Pada kesempatan kali ini, peneliti bermaksud menyampaikan rasa terimakasih atas jasa orang-orang terpenting yang membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini, yang secara khusus dan mendalam peneliti mengucapkan terimakasih kepada: 1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto. 2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto. 3. Dr. H. Ahmad Siddiq, M.H.I., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto. 4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto. 5. Bani Syarif Maula, M.Ag., L.L.M., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto. xiv
6. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. selaku Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, dan selaku pembimbing peneliti yang telah sabar membimbing dan mengarahkan, dan terimakasih atas pengorbanan waktu, tenaga serta pikirannya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini. 7. Dody Nur Andriyan, S. H., M. H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto. 8. Bapak dan Ibu Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan. 9. Segenap Staf Administrasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah memberikan pelayanan. 10. Kedua orang tuaku Bapak Seriyono dan Ibu Saniyah yang selalu peneliti cintai dan sayangi, terimakasih atas limpahan kasih sayang, perhatian dan perjuangan yang tak terhingga, doa yang tiada hentinya, serta dukungan baik moral maupun materiil sehingga penulis dapat menempuh pendidikan sampai mendapat gelar Sarjana. 11. Kedua adikku, Fadilah Romadon dan Khasbih Faizal yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis. 12. Teman dekat penulis, Anang Aji Wibowo terimakasih untuk ketulusan menemani penulis, selalu memberi semangat dan dukungan. Sahabat penulis, Intan, Kurnia, Monita, Mumtazah, Neli, Nisa, Malika, Elisabet dan semua teman seperjuangan penulis, terimakasih atas bantuan, semangat dan doa kalian. 13. Teman-teman Program Studi Hukum Tata Negara khususnya Angkatan 2016, dan seluruh keluarga besar Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga tali silaturahmi kita tidak akan pernah terputus. 14. Teman-teman PPL PN Banyumas, teman-teman SF-NMCC Yogyakarta tahun 2019 dan teman-teman KKN-45 kelompok 49 Desa Plana. 15. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu. xv
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna serta tidak lepas dari kesalahan baik dari segi kepenulisan maupun segi materi. Oleh karena itu, penulis meminta maaf atas semua kekurangan dalam skripsi ini. Terimakasih atas bantuan dan doanya. Harapan besar penulis, semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca pada umumnya. xvi
DAFTAR ISI HALAMAN SAMPUL ... PERNYATAAN KEASLIAN ... HALAMAN PENGESAHAN ... NOTA DINAS PEMBIMBING ... ABSTRAK ... PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN ... MOTTO ... PERSEMBAHAN ... xiii KATA PENGANTAR ... xiv DAFTAR ISI ... xvii DAFTAR LAMPIRAN ... BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ... B. Definisi Operasional ... C. Rumusan Masalah ... D. Tujuan dan Manfaat Penelitian ... E. Kajian Pustaka ... F. Metode Penelitian ... G. Sistematika Penulisan ... BAB II KAJIAN TEORI A. Tindak Pidana 1. Pengertian Tindak Pidana ... 2. Unsur-unsur Tindak Pidana... 3. Jenis-jenis Tindak Pidana ... 4. Teori dan Konsep Pemberatan Pidana ... 35 4. Teori dan Konsep Pemberatan Pidana ... 35 B. Penemuan Hukum (Legal Reasoning) Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana xvii i ii iii iv v vi xii xx 1 10 13 13 14 17 20 22 24
C. Tinjauan Umum tentang Jari>mah 1. Pengertian Jari>mah ... 2. Unsur-unsur Jari>mah ... 3. Macam-macam Jari>mah ... D. Jari>mah Pencurian (Sa>riqah) 1. Pengertian dan Macam-macam Pencurian ... 2. Syarat dan Rukun Pencurian ... 3. Unsur-unsur Pencurian ... 4. Pembuktian Tindak Pidana Pencurian ... 5. Hukuman untuk Tindak Pidana Pencurian ... 6. Hal-hal yang Menggugurkan Hukuman ... 63 6. Hal-hal yang Menggugurkan Hukuman ... 63 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor: 37/Pid.B/2019/PN.Bms tentang Pencurian dengan Pemberatan 1. Kronologi Kasus Nomor: 37/Pid.B/2019/PN.Bms ... 64 2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Memutus Perkara Nomor: 37/Pid.B/2019/PN.Bms... 3. Amar Putusan ... 72 3. Amar Putusan ... 72 B. Pembahasan 1. Analisis Legal Reasoning Hakim dalam Putusan Nomor: 37/Pid.B/2019/PN.Bms tentang Pencurian dengan Pemberatan ... 2. Perspektif Fiqih Jina>yah Terhadap Hukuman dalam Putusan Nomor: 37/Pid.B/2019/PN.Bms tentang Pencurian dengan Pemberatan ... BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan ... B. Saran ... xviii 43 44 46 51 52 55 57 73 83 93 95
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP xix
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 Salinan Putusan Pengadilan Nomor: 37/Pid.B/2019/PN.Bms Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif Lampiran 4 Bukti Bimbingan Skripsi Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus BTA PPI Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus KKN Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus PPL Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Bahasa Arab Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris Lampiran 10 Surat Keterangan Lulus Ujian Aplikom Lampiran 11 Sertifikat Pendukung Lampiran 12 Daftar Riwayat Hidup xx
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana yang termuat dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, sebagai Negara hukum maka Indonesia mempunyai serangkaian peraturan hukum supaya kepentingan masyarakat dapat terlindungi. Dalam manjalankan kehidupan sehari-hari manusia tidak pernah lepas dari yang namanya hukum. Hukum merupakan kumpulan aturan yang sifatnya tidak lain dan tidak bukan memaksa dengan tujuan untuk melindungi setiap orang dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat.1 Hukum pada dasarnya memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum semakin diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.2 Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya karena hukum tidak bisa terlaksana dengan sendirinya. Lembaga kepolisian diberi tugas untuk menangani pelanggaran hukum, kejaksaan disusun dengan tujuan untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan 1 Rofingi, "Asas Equality Before The Law dalam Perspektif Hukum Islam dan Konstitusi Indonesia (Studi Tentang Implementasi Hukum Pidana di Indonesia)", Skripsi, Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019, hlm. 1. 2 Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hlm. 14. 1
dan demikian seterusnya dengan setiap penyususn organisasi dalam rangka penyelenggaran hukum. Pengadilan sebagai pranata penyelesaian sengketa yang dipakai oleh masyarakat diawali dengan menerima pelimpahan dari penuntut umum, kemudian dilanjutkan dengan memeriksa dan diakhiri dengan memutus perkara yang bisa berupa penjatuhan pidana.3 Peran lembaga penegak hukum tersebut dilakukan untuk mencegah timbulnya penyakit masyarakat yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan. Kejahatan kerap kali terjadi di masyarakat, salah satunya adalah kejahatan pencurian yang merupakan fenomena kehidupan manusia dan masyarakat yang tidak dapat dilepaskan oleh ruang dan waktu. Pencurian merupakan kejahatan yang ditujukan terhadap harta dan benda. Kejahatan ini merupakan tindakan yang dapat menggoncangkan stabilitas keamanan baik terhadap harta maupun jiwa manusia. Oleh karena itu, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam al-Quran dan sunnah melarang keras tindakan kejahatan tersebut dan menegaskan ancaman hukuman secara rinci dan berat atas diri pelanggarnya. Mengenai ancaman hukuman tentang kejahatan pencurian dalam hukum pidana positif di Indonesia diatur dalam KUHP Buku Kedua Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta benda dari pasal 362 sampai dengan pasal 367 KUHP. Adapun bunyi pasal 362 KUHP adalah sebagai berikut: "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara 3 Evitasari Dyah Fitriani, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: 104/PID.B/2012/PN.DMK tentang Recidivis Pencurian (Sariqah)", Skripsi, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016, hlm. 1-2. 2
paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah". Pencurian dengan pemberatan diatur dalam pasal 363 KUHP yang berbunyi: 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: 1. Pencurian ternak; 2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang; 3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; 4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih; 5. Pencurian yang dilakukan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. 2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.4 Seperti kasus yang dilakukan oleh terdakwa Saiful Aziz dan salah satu temannya yang bernama Aji Priyono pada hari Senin tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 02.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Januari 2019, berawal ketika Aji mengajak terdakwa Saiful untuk mengambil burung milik orang lain dan terdakwa setuju, kemudian dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Techno 150 warna coklat No. Pol. R- 5828-VG terdakwa Saiful dan saksi Aji mencari sasaran rumah ke arah Desa Sokaraja Weran Rt. 01 Rw. 05 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas, ketika melintas disebuah rumah milik Sarwono, saksi Aji melihat ada burung dalam sangkar di gantung. Kemudian terdakwa dan saksi Aji mendekati rumah tersebut, lalu saksi Aji memanjat atau naik pagar rumah tersebut sedangkan 4 Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 3
terdakwa menunggu diluar sambil mengawasi keadaan sekitar, setelah saksi Aji masuk ke dalam gerbang pagar lalu terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol. R-2668-HH dan menyuruh saksi Aji untuk mengambil sepeda motor dengan mengatakan "Ji jiot Motor bae manuke ora usah", lalu saksi Aji keluar dari dalam gerbang dan terdakwa Siful mendekati sepeda motor tersebut yang kebetulan tidak dikunci stank, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yang diparkir di depan bengkel dengan cara menuntun sepeda motor dibawa keluar lalu terdakwa Saiful menaiki sepeda motor dengan di dorong dari belakang oleh saksi Aji menggunakan sepeda motor ke arah barat, kurang lebih 1 (satu) km terdakwa berhenti dan merusak kabel kontak sepeda motor tersebut dan bisa hidup, lalu sepeda motor tersebut dibawa ke rumah terdakwa. Dalam putusan Pengadilan Negeri Banyumas 37/Pid.B/2019/PN.Bms, Saiful Aziz telah dinyatakan bersalah karena telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah 4 Nomor
palsu atau pakaian jabatan palsu sebagaimana yang tercantum dalam pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHP.5 Pencurian sangat berkaitan dengan kepentingan publik, dimana tindakan ini sangat merugikan hak-hak masyarakat secara umum, khususnya hak kepemilikan harta atau benda bagi seseorang.6 Harta merupakan benda atau barang yang boleh dikuasai dan biasanya boleh diambil faedah darinya.7 Harta dijadikan sebagai penopang kehidupan, dalam hal ini setiap orang menghormati kepemilikan pribadi terhadap harta dan tidak seorangpun yang boleh melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap harta milik seseorang dengan pertimbangan apapun. Dalam hal ini apabila ada seseorang yang mengambil harta orang lain maka dapat dikatakan sebagai jari>mah sa>riqah.8 Pengertian sa>riqah adalah seorang mukallaf yang mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya dan harta yang diambil tidak ada unsur syubhat serta mencapai suatu nisab. Sa>riqah (pencurian) juga didefinisikan sebagai perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan maksud untuk memiliki serta tidak adanya paksaan.9 Kemudian menurut syara" sa>riqah adalah pengambilan oleh seorang mukallaf yang balig dan berakal terhadap harta milik orang lain dengan diam-diam, 5 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 37/Pid.B/2019/PN.Bms, Diakses pada 18 Januari 2020 pukul 18.32, 6 Moch. As"at Sa, "Teori Batas Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pencurian dalam Pemikiran Muhammad Syahrur", Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, Vol. 1, No. 2, Mei 2012, hlm. 2. 7 Rizal, "Eksistensi Harta dalam Islam (Suatu Kajian Analisis Teoritis)", Jurnal Penelitian, Vol. 9, No. 1, Februari 2015, hlm. 95. 8 Rusmiati, dkk, "Konsep Pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam", Law Journal, Vol. 1, No. 1, April 2017, hlm. 340-341. 9 Hariyanto, Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta: Mahameru Press, 2017), hlm. 113. 5
6 apabila barang tersebut mencapai nisab (batas minimal) dari tempat simpanannya tanpa ada syubhat dalam barang yang diambil tersebut.10 Jenis hukuman yang menyangkut tindak pidana dalam hukum pidana islam terbagi atas dua bagian, pertama ketentuan hukuman yang pasti mengenai berat ringanya hukuman termasuk qis{as{ dan diyat yang tercantum didalam al-Quran dan hadis hukuman tersebut dinamakan jari>mah h{udu>d, kedua ketentuan hukuman yang dibuat oleh hakim melalui putusanya yang disebut jari>mah ta'zyr. Hukuman publik dalam dalam ajaran islam adalah jina>yah yang memuat aturan mengenai perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik dalam jari>mah h{udu>d maupun dalam jari>mah ta'zyr.11 Ulama menyatakan bahwa pencurian termasuk salah satu dari tujuh jenis jari>mah h{{udu>d. Jari>mah h{udu>d adalah perbuatan pidana yang mempunyai bentuk dan batas hukumannya di dalam al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ciri khas jari>mah h{udu>d adalah sebagai berikut: 1. Hukumanya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumanya telah ditentukan oleh syara" dan tidak ada batas minimal dan maksimal. 2. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah maka hak Allah yang lebih menonjol. Dalam hubunganya dengan hukuman h{add, yang dimaksud hak Allah dalah bahwa hukuman tersebut tidak dapat dihapuskan oleh perseorangan 10 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidan Islam, (Jakarta, Sinar Grafika, 2005), hlm. 90. 11 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 11.
(orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh Negara.12 Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Al. Ma"idah (5) : 38 yang artinya: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagian) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah". Di dalam ayat ini Allah SWT menyatakan secara tegas bahwa laki-laki pencuri dan perempuan pencuri harus dipotong tanganya. Ulama telah sepakat dengan hal ini tetapi mereka berbeda pendapat mengenai batas minimal (nisab) barang curian dan tangan sebelah mana yang harus dipotong.13 Sekalipun syariat Islam terkesan sangat keras, Islam mengedepankan aspek yuridis formal dan memperhatikan hak-hak terdakwa. Hukum potong tangan diberlakukan dalam islam dengan mempertimbangkan syarat dan rukun yang sangat ketat. Pertama, syarat yang berkaitan dengan subjek yaitu pelakunya dewasa, tidak terpaksa dan tahu bahwa perbuatan itu dilarang. Kedua, syarat yang berkaitan dengan materi curian, yaitu mengambil harta secara diam-diam, mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaanya, seperti mengambil barang dari rumah orang lain ketika penghuninya sedang tidur, barang yang dicuri telah keluar dari tempat penyimpanan, barang curian telah di tangan pencuri secara penuh. Ketiga, syarat yang berkaitan dengan obyek yaitu barang yang dicuri berupa harta benda dan bergerak, serta mencapai satu nilai minimum tertentu (nisab). Imam 12 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 17-18. 13 Nurul Irfan dan Masyarofah, Fikih Jinayah, (Jakarta: Amzah, 3013), hlm. 102-103. 7 juga
Malik mengukur nisab sebesar ¼ dinar atau lebih sedangkan Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa nisab pencurian itu senilai 10 dirham atau 1 dinar.14 Di Indonesia dalam mentukan suatu hukuman bagi pelaku tindak pidana kejahatan diserahkan kepada pihak yang berwenang melalui polisi, jaksa, hakim dan pihak-pihak yang terkait lainya. Tahapan proses yang telah ditentukan dalam Undang-Undang diantaranya melalui persidangan di Pengadilan. Hukuman yang dipakai menggunakan KUHP tetapi dalam penentuan hakim juga mempunyai pertimbangan dalam memutuskan suatu putusan. Pengadilan senantiasa akan mempertimbangkan banyak hal ketika akan membuat suatu keputusan atas suatu perkara yang diajukan ke hadapanya. Dalam mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka dibutuhkan nalar dan logika hakim dalam mengaitkan semua fakta yang dihadirkan.15 Putusan pengadilan akan berdimensi kemanusiaan apabila berpijak kepada asas equality before the law dan presumption of innocence, karena kedua asas ini mengandung nilai-nilai hak asasi manusia yang juga harus dilindungi dan diperhatikan oleh penegak hukum khususnya bagi hakim yang berwenang memutus perkara. Putusan pengadilan merupakan tonggak yang penting bagi cerminan keadilan, termasuk putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana dan pemidanaan. 14 Hariyanto, Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta: Mahameru Press, 2017), hlm. 116. 15 Ahmad Sofian, Ajaran Kausalitas Hukum Pidana, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 257. 8
9 Hakim dalam menjatuhkan pidana berdasarkan pertimbangan yuridis diantaranya dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta pasal-pasal dalam undang-undang yang terkait. Selain berdasarkan pada pertimbangan yuridis juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, asas kemanfaatan, efektivitas dalam menjalankan pemidanaan dan perubahan perilaku yang menimbulkan efek jera pasca keluarnya dari lembaga pemasyarakatan.16 Putusan hakim yang harus dituangkan dalam putusan pengadilan harus selalu mempertimbangkan keadilan hukum (legal justice), keadilan sosial (social justice), dan keadilan moral (moral justice). Ketiga perspektif keadilan tersebut harus dipertimbangkan secara benar agar putusan berkualitas.17 Karena apabila hakim dalam putusanya tidak mempertimbangkan aspek tersebut, akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan didalam memberikan pidana. Menurut hasil putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Bms, terdakwa Saiful dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan. Penjatuhan hukuman kepada terdakwa tidak sesuai dengan penerapan Pasal 363 KUHP dan dirasa masih sangat ringan karena menurut putusan hakim Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Bms perbuatan terdakwa Saiful terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan. Sedangkan dalam pasal 363 KUHP dinyatakan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. 16 Wahyu Nugroho, "Disparitas Hukuman dalam Perkara Pidana Pencurian dengan Pemberatan", Jurnal Yudisial, Vol. 5. No. 3, Desember 2012, hlm. 262. 17 Dahlan Sinaga, Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila, (Bandung: Nusa Media, 2015), hlm. 175.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul legal reasoning hakim dalam memutus tindak pidana pencurian dengan pemberatan perspektif fiqih jina>yah (studi putusan nomor 37/Pid.B/2019/PN.Bms). B. Definisi Operasional Untuk membatasi dalam penelitian ini agar tidak terjadi keluasan dalam penjelasan, maka penulis akan menegaskan definisi istilah yang digunakan, diantaranya: 1. Legal Reasoning Legal reasoning diartikan sebagai pencarian "reason" tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan perkara atau kasus hukum. Legal reasoning oleh seorang hakim dapat berdasarkan aspek filosofis, yuridis, sosiologis atau teologis yang mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak. Legal reasoning atau argumentasi hukum atau pertimbangan hukum adalah bagian dari putusan pengadilan dalam memutuskan suatu perkara.18 Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir atau vonis. Dalam putusan akhir itu hakim menyatakan pendapat tentang apa yang telah dipertimbangkan dalam putusanya. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka. Dengan kata 18 Nur Iftitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan", Jurnal Pemikiran Islam, Vol. XVIII, No. 2, Juni 2017, hlm. 54. 10
lain pernyataan hakim mengandung arti bahwa hakim telah menemukan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusanya tersebut, baik yang merupakan pemidanaan, bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.19 2. Fiqih Jina>yah Fiqih jina>yah terdiri dari dua kata, yaitu fiqih dan jina>yah. Pengertian fiqih secara bahasa berarti mengerti, paham. Sedangkan fiqih secara istilah adalah ilmu tentang hukum-hukum syara" praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Kemudian secara terminologis jina>yah didefinisikan dengan semua perbuatan yang dilarang dengan mengandung kemadaratan terhadap jiwa atau terhadap selain jiwa, dan wajib dijatuhi hukuman qis{as{ atau membayar denda. 20 Jadi fiqih jina>yah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang mukallaf sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-Quran dan hadis terperinci.21 3. Tindak Pidana Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu strafbaarfeit. Strafbaarfeit, dalam hukum pidana diartikan sebagai delik, peristiwa pidana dan tindak pidana. Strafbaarfeit 19 L Hendi Permana, "Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penjatuhan Pidana di (Perkara No. Bawah Minimum Terhadap 107/Pid.Sus/2015/PN.MET)", Jural, Bandar Lampung, 2016, hlm. 3. Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan 20 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 1-2. 21 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.1. 11
terdiri dari tiga kata yaitu straf diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan boleh, sedangkan feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Dalam bahsa Inggris disebut delict yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).22 Dari beberapa istilah tersebut, dapat disimpulkan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggungjawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. 4. Pencurian Pencurian adalah perbuatan dengan sengaja mengambil benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum.23 Pencurian dalam bentuk pokok diatur dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi: "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah". 5. Sa>riqah Sa>riqah adalah mengambil barang atau harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpananya yang biasa 22 Zuleha, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Yogyakarta: Deepublish, Ed. 1, Cet. 1, 2017), hlm. 38. 23 Keken Rizka Fitri Assholihati, "Pengulangan Tindak Pidana Pencurian (Analisis Putusan Pengadilan Negeri 201/Pid.B/2019/PN. MJL)", Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Jakarta, 2017, hlm. 27. 12
13 digunakan untuk menyimpan barang atau harta kekayaan tersebut.24 Definisi lain tentang sa>riqah adalah perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan tujuan tidak baik. Arti pengambilam harta secara diam-diam ini adalah mengambil tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaannya, seperti mengambil barang dari rumah orang lain ketika penghuninya sedang tidur.25 C. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana legal reasoning hakim dalam putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Bms tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan? 2. Bagaimana analisis fiqih jina>yah terhadap hukuman dalam putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Bms tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan? D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 24 Baidhowi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 340/Pid.B/2012/PN.SMG tentang Pemeratan Hukum Islam dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian" Skripsi, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015, hlm.15. 25 Rusmiati, "Konsep Pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam", Jurnal Syiah Kuala Law Journal, Vol. 1, No. 1, April 2017, hlm. 3.
14 a. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Bms tentang tindak pidana pencurian. b. Untuk mengetahui analisis fiqih jina>yah terhadap hukuman dalam putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Bms tentang tindak pidana pencurian. 2. Manfaat Penelitian Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Manfaat Teoritis Dapat memberikan informasi bagi ilmu pengetahuan dan memperkaya wawasan teoritis dalam hukum islam serta hukum pidana pada khususnya. b. Manfaat Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menegakkan keadilan sehingga terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat dan manfaat lainnya sebagai bahan referensi dan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya. E. Kajian Pustaka Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan penulis, sudah ada karya tulis yang mengkaji dan meneliti objek sama yang akan dilakukan oleh penulis, diantaranya sebagai berikut:
15 1. Skripsi karya Keken Rizka Fitri Assholihati Penelitian dari Keken Rizka Fitri Assholihati dengan judul Pengulangan Tindak Pidana Pencurian (Analisis Putusan Pengadilan Negeri 201/Pid.B/2014/PN.MJL). Maka dari itu, fokus pembahasanya adalah perbedaan pandangan residive dan sanksi pengulangan tindak pidana pencurian menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam. Namun penelitian lebih fokus pada bentuk sanksi pemberat atau penambahan hukuman yang diberikan. 26 2. Skripsi karya Srinia Afriani Penelitian dari Srinia Afriani dengan judul Pencurian Pada Saat Bencana Alam Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.06/Pid.B/PN.BNA). Fokus pembahasan mengkaji ancaman pidana pencurian pada saat bencana alam tsunami di Banda Aceh sebagaimana terdapat pada Putusan No.06/Pid.B/PN.BNA berdasarkan hukum pidana islam. 27 3. Skripsi karya Elysa Munawaroh Penelitian dari Elysa Munawaroh dengan judul ektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Mengakibatkan Kematian (Analisis Putusan No.140/Pid.B/2016/PN.Klaten). Fokus pembahasannya adalah 26 Keken Rizka Fitri Assholihati, " Pengulangan Tindak Pidana Pencurian (Analisis Putusan Pengadilan Negeri 201/Pid.B/2014/pn.mjl), "Skripsi", Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017. 27 Srinia Afriani, "Pencurian Pada Saat Bencana Alam Perspektif Hukum Islam (Analissi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.06/Pid.B/2005/PN.BNA)", Skripsi, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Arniry Darussalam, 2017.
16 menganalisis ancaman tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian dalam putusan No.140/Pid.B/2016/PN.Klaten, sebagaimana terdapat pada pasal 365 ayat (3) KUHP dan hukuman pencurian dengan kekerasan berdasarkan hukum pidana islam. 28 4. Skripsi karya Evitasari Dyah Fitriani Penelitian dari Evitasari Dyah Fitriani dengan judul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor:104/Pid.B/2012/PN.DMK Tentang Recidivis Pencurian (Sariqah). Fokus pembahasanya adalah pemberatan sanksi kepada pelaku recidivis pencurian (sariqah) dan membahas tentang penyebab ketidakjeraan kejahatan pencurian. 29 5. Skripsi karya Baidhowi Penelitian dari Baidhowi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.340/Pid.B/2012/PN.SMG Tentang Pemberatan Hukum Islam dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian. Fokus pembahasanya adalah pemberatan hukuman tindak pidana pencurian berdasarkan pasal 363 ayat (1) ke- 4 dalam pandangan hukum pidana islam. 30 28 Elysa Munawaroh, "Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana (Analisis Putusan No. Pencurian dengan Kekerasan yang Mengakibatkan Kematian 140/Pid.B/2016/PN.Klaten)", Skripsi, Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2018. 29 Evitasari Dyah Fitriani "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: 104/Pid.B/2012/PN.DMK tentang Recidivis Pencurian (Sariqah), Skripsi, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016. 30 Baidhowi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 340/Pid.B/2012/PN.SMG tentang Pemeratan Hukum Islam dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian" Skripsi, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015.
Setelah peneliti melakukan telaah pustaka terhadap beberapa karya tulis yang mengkaji dan meneliti objek yang sama terdapat persamaan dan perbedaan yang menonjol. Persamaanya yaitu sama-sama mengkaji putusan pengadilan tentang tindak pidana pencurian, sedangkan perbedaan penelitian ini dan penelitian-penelitian tentang tindak pidana pencurian lainnya adalah bahwa fokus penelitian ini membahas tentang bagaimana legal reasoning hakim dalam putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Bms dan perspektif fiqih jina>yah terhadap penjatuhan pidana pencurian (sa>riqah) dengan pemberatan sebagaimana terdapat pada pasal 363 ayat (1) ke- 3, 4, dan 5 KUHP. F. Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Jenis Penelitian Penelitian ini disusun berdasarkan kepustakaan (library research) karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian ini berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya.31 Library research adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan denga metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian 31 Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", Jurnal Iqra", Vol. 08, No. 01, Mei 2014, hlm. 68. 17
dengan kata lain suatu penelitian yang memanfaatkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data penelitianya.32 2. Sumber Data a. Data Primer Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari sumber asli dan langsung memberikan informasi kepada penulis.33 Data Primer adalah data yang merupakan sumber pokok dalam penelitian. Dalam penelitian ini data pokok yang digunakan adalah KUHP dan buku fiqih jina>yah tentang jari>mah sa>riqah, atau dengan kata lain data yang mempunyai kaitan langsung dengan masalah yang diteliti. b. Data Sekunder Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari perpustakaan yang dilaksanakan dengan membaca, menelaah dan mencatat sebagai literatur atau bahan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran teoritis. Data sekunder dalam penelitian yaitu salinan Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Bms. 3. Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat dari data-data yang sudah tersedia berdasarkan hasil penelusuran 32 Mustika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Obor Nasional, 2004), hlm. 2- 3. 33 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 2004), hlm. 30. 18
19 dan penelitian kepustakaan yaitu mencari data mengenai objek penelitian.34 Teknik ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menganalisis, dan mempelajari data-data yang termasuk data primer dan data sekunder. 4. Pendekatan Penelitian Pendekatan maknanya sama dengan metodologi yaitu sudut pandang atau cara melihat dan memperlakukan suatu masalah yang dikaji.35 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (case approach). Pendekatan kasus dalam penelitian bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.36 Pendekatan ini dilakukan dengan memeriksa kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang diperiksa bisa berupa putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, berita acara pemeriksaan kepolisian, kasus yang telah dihentikan dan lain-lain. 5. Analisis Data Setelah mengumpulkan data selanjutnya menganalisis data. Analisis data merupakan satu langkah yang sangat kritis dalam penelitian. Dalam melakukan analisis, penulis menggunakan analisis isi (analisis content) yaitu menarik kesimpulan melalui usaha menemukan makna dari 34 Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 66. 35 Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", Jurnal Iqra", Vol. 08, No. 01, Mei 2014, hlm. 71. 36 Suhaimi, "Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian HukuM Normatif", Jurnal Yustitia, Vol. 19, No. 2, Desember 2018, hlm. 209.
data secara objektif dan sistematis.37 Tujuanya yaitu untuk menarik kesimpulan dari sumber-sumber data yang diperoleh sehingga dapat ditemukan fakta-fakta yang sesuai dengan permasalahan penelitian. G. Sistematika Penulisan Sebagai upaya untuk mempermudah dalam menyusun dan menilai penelitian secara sistematis, maka penulis menyusun kerangka penulisan penelitian ini sebagai berikut: BAB I adalah Pendahuluan, sebagai gambaran umum tentang judul yang akan dikaji dan dibahas dalam bab-bab selanjutnya yang didalamnya terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. BAB II Kajian Teori, pada bab ini penulis akan memaparkan tentang tindak pidana dalam KUHP, penemuan hukum (legal reasoning) hakim dalam menjatuhkan pidana, tinjauan umum tentang jari>mah, dan jari>mah pencurian (sa>riqah). BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini berisikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor: 37/Pid.B/2019/PN.Bms tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan, Analisis legal reasoning hakim dalam putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Bms tentang tindak pidana pencurian 37 Muhammad Jamaludin, "Study Analisis Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung No.336/Pid.Sus/PN.TLG tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Menurut Hukum Islam", Skripsi, Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2017, hlm. 12. 20
dengan pemberatan, Perspektif fiqih jin>>>a>yah terhadap hukuman dalam putusan Nomor: 37/Pid.B/2019/PN.Bms tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan. BAB IV Penutup, dalam bab ini terdiri dari simpulan dan saran-saran. Simpulan berisi tentang kesimpulan dan merupakan jawaban dari pokok- pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Sedangkan saran-saran adalah masukan-masukan yang diharapkan dari penelitian yang bermanfaat bagi semua pihak. 21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tindak Pidana 1. Pengertian Tindak Pidana Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu strafbaar feit, kadang-kadang juga menggunakan istilah delict, yang berasal dari bahasa latin delictum. Hukum pidana Negara Anglo-Saxon menggunakan istilah offense atau criminal act untuk maksud yang sama.1 Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik. Delik yang dalam bahasa Belanda disebut strafbaarfeit, terdiri atas tiga kata yaitu straf diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat atau boleh dan feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidanakan atau perbuatanya yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut delict yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). 1 Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Amzah, Ed. 1, Cet 2, 2014), hlm. 23-24. 22
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delik didefinisika sebagai perbuatan yang dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.2 Sedangkan delik sendiri diartikan sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum (pidana).3 Andi Hamzah dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana memberikan definisi delik sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).4 Dalam praktek para ahli dalam memberikan definisi strafbaarfeith atau tindak pidana diartikan berbeda-beda, sehingga perkataan tindak pidana mempunyai banyak arti. Apa yang dimaksud tindak pidana harus memuat beberapa rumusan diantaranya, diancam dengan pidana oleh hukum, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan, dan seseorang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatanya serta sifat perbuatan yang dilakukan mempunyai sifat melawan hukum. 5 Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada orang-orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang dilakukannya. Mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu 2 KBBI Daring, diakses pada tanggal 27 Mei 2020 pukul 15.50. 3 Amir Ilyas, Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-teori Pengantar Dan Beberapa Komentar), (Yogyakarta: Mahakarya Ranggang Offset Yogyakarta, 2012), hlm. 18-19. 4 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 88. 5 Zuleha, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Yogyakarta: Deepublish, Ed. 1, Cet. 1, 2017), hlm. 38-39. 23
mengenai perbuatan pidana itu sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (principle of legality) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, dalam bahasa latin disebut sebagai nullum delictum nulla poena sine praevia lege (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa adanya peraturan lebih dahulu). Tindak pidana merupakan bagian dasar dari suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan, hubungan antara keadaan dengan perbuatan yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari kesalahan (schuld) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatnya tersebut maka dia harus bertanggungjawab atas segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan apabila telah terbukti terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukannya, dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.6 6 Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-teori Pengantar Dan Beberapa Komentar), (Yogyakarta: Mahakarya Ranggang Offset Yogyakarta, 2012), hlm. 27-28. 24
25 2. Unsur-unsur Tindak Pidana Untuk mengetahui adanya tindak pidana, pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan, sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana apabila dilanggar. Oleh karena itu, unsur-unsur tindak pidana (strafbaarfeit) pada umumnya yaitu sebagai berikut:7 a. Perbuatan manusia b. Diancam dengan pidana (staatbaar gesteld) c. Melawan hukum (onrechtmatig) d. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand) e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (toerekeningsvatoaar person) Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Tindak pidana itu sendiri terdiri dari unsur-unsur yang dapat dibedakan menjadi dua yaitu unsur yang bersifat objektif dan unsur yang bersifat subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang ada hubunganya dengam keadaan-keadaan, yaitu di 7 Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hlm. 21.
26 dalam keadaan-keadaan mana tindak-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.8 a. Unsur objektif meliputi perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu dan mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat "openbaar" atau "dimuka umum". b. Unsur subjektif diantaranya, adanya orang yang mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan (dolus atau culpa), dan perbuatan yang dilakukan harus dengan kesalahan.9 Kemudian dalam hukum pidana dikenal dua pandangan tentang unsur perbuatan pidana, diantaranya aliran monistis dan aliran dualistis. a. Aliran monistis Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yaitu sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam pengertian perbuatan atau tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang (criminal act) dan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan (criminal responsibility).10 Menurut aliran monistis unsur-unsur peritiwa pidana merupakan syarat seseorang untuk dipidana. Jadi seseorang yang melakukan tindak pidana dan hendak dijatuhi pidana harus memenuhi semua 8 Andi Sofyan dan Nur Azizah, Hukum Pidana, (Makassar: Pustaka Pena Press, Cet ke- 1, 2016), hlm. 100. 9 Rahmanuddin Tomalili, Hukum Pidana, (Yogyakarta: Deepublish, Cet. 1, 2019), hlm. 13. 10 Rahmanuddin Tomalili, Hukum Pidana..., hlm. 14
unsur-unsur dari tindak pidana dan apabila salah satu unsur tidak ada maka tidak boleh dipidana. Unsur delik menurut aliran monistis adalah sebagai berikut: 1) Perbuatan mencocoki rumusan delik. 2) Ada sifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar). 3) Ada kesalahan (tidak ada alasan pemaaf). Aliran monistis adalah aliran yang menggabungkan unsur objektif (perbuatan pidana) dan unsur subjektif (pertanggungjawaban pidana) menjadi satu bagian yang utuh. Semua unsur delik tersebut harus dipenuhi apabila akan memidana seorang pelaku.11 b. Aliran dualistis Pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, dalam tindak pidana hanya mencakup criminal act, sedangkan criminal responsibility tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu, untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembenar. Maka, untuk terjadinya perbuatan atau tindak pidana harus memenuhi unsur sebagai berikut: 11 Andi Sofyan dan Nur Azisa, Hukum Pidana, (Makassar: Pustaka Pena Press, Cet. 1, 2016), hlm. 103. 27
28 1) Adanya perbuatan manusia. 2) Memenuhi rumusan dalam undang-undang, hal ini merupakan syarat formal sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. 3) Bersifat melawan hukum, hal ini merupakan syarat materil terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif. Selain itu, untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana sebuah perbuatan harus tidak memiliki alasan pembenar (rechtvaadigingsrond), yaitu alasan pembenar karena keadaan darurat, pembelaan terpaksa, melaksanakan undang-undang, dan menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang. Alasan penghapus pidana yang termasuk dalam alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP adalah sebagai berikut: 1) Keadaan darurat (nootoestand) merupakan bagian dari daya paksa relative yang diatur dalam Pasal 48 KUHP "Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana". 2) Pembelaan terpaksa (noodwer) diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP "Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang
lain, karena adanya serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum". 3) Melaksanakan ketentuan undang-undang diatur dalam Pasal 50 KUHP "Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana". 4) Melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang diatur dalam Pasal 51 KUHP "Barang siapa melakukan perbuatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana".12 3. Jenis-jenis Tindak Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengklasifikasikan pidana atau delik dalam dua kelompok besar yaitu dalam buku kedua dan ketinga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Pembagian tindak pidana dalam jenis kejahatan dan pelanggaran ini adalah penting karena membawa akibat-akibat tertentu. Oleh karena itu setiap ketentuan pidana harus selalu dinyatakan dengan tegas, apakah merupakan kejahatan atau pelanggaran.13 Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar- dasar tertentu, diantaranya: 12 Rahmanuddin Tomalili, Hukum Pidana, (Yogyakarta: Deepublish, Cet. 1, 2019), hlm. 16-19. 13 Zuleha, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Yogyakarta: Deepublish, Ed. 1, Cet. 1, 2017), hlm. 41. 29
30 a. Menurut cara merumuskanya, dibedakan antara delik formil dan delik materil. Delik formil adalah delik yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dana dan/ atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana. Melainkan semata-mata pada perbuatanya. Misalnya pada Pasal 160 KUHP tentang penghasutan, Pasal 209 KUHP dan Pasal 210 KUHP tentang penyuapan, Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat, Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Sebaliknya dalam rumusan delik materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya delik materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. Misal wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.
b. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara delik sengaja (dolus) dan delik tidak dengan sengaja (culpa). Delik sengaja adalah delik yang dalam rumusanya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan, contohnya pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Sedangkan delik sengaja adalah delik yang dalam rumusannya mengandung kelalaian atau kealpaan, contoh karena kealpaan menyebabkan kematian diatur dalam Pasal 359 KUHP, karena kelalaian menyebabkan orang lain luka-luka diatur dalam Pasal 360 KUHP. 14 c. Berdasarkan macam perbuatanya, dapat dibedakan antara delik commisionis dan delik ommisionis. Delik commisionis adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, contohnya pada Pasal 362 KUHP yang dilarang adalah perbuatan mencuri. Sedangkan delik ommisionis adalah suatu perbuatan yang diharuskan oleh undang-undang, contohnya pada Pasal 244 KUHP yang dilarang tidak melaksanakan sebagai saksi, ahli atau juru bahasa.15 d. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama atau terus menerus. 14 Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-teori Pengantar Dan Beberapa Komentar), (Yogyakarta: Mahakarya Ranggang Offset Yogyakarta, 2012), hlm. 28-30. 15 Zuleha, Dasar-Dasar Hukum Pidana..., hlm. 42. 31
Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan aflopende delicten. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama yakni setelah perbuatan dilakukan tindak pidana itu berlangsung terus yang disebut juga dengan voorduerende dellicten. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang. e. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III) yang dapat dilakukan oleh siapa saja. Contohnya pembunuhan yang termuat dalam Pasal 338 KUHP, pemalsuan mata uang yang termuat dalam Pasal 245 KUHP dan pencurian yang termuat dalam Pasal 362 KUHP. Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP. Tindak pidana khusus merupakan tindak pidana yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas atau sifat-sifat tertentu misalnya pegawai negeri atau anggota militer.16 16 Zuleha, Dasar-Dasar Hukum Pidana..., hlm. 44. 32
f. Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu). Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri pada kejahatan jabatan atau narkoba pada kejahatan pelayaran dan sebagainya. g. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukanya penuntutan terhadap perbuatanya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, contohnya pembunuhan yang termuat dalam Pasal 338 KUHP dan pencurian yang termuat dalam Pasal 362 KUHP. Sedangkan tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutanya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau orang yang dirugikan, 33
artinya apabila tidak ada pengaduan maka delik itu tidak dapat dituntut.17 Delik aduan dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu: 1) Delik aduan absolut adalah delik yang mutlak membutuhkan pengaduan dari orang yang dirugikan untuk adanya penuntutan, contohnya perzinaan yang termuat dalam Pasal 284 KUHP dan pencemaran nama baik yang termuat dalam Pasal 310 KUHP. 2) Delik aduan relatif adalah delik yang sebenarnya tetapi merupakan delik laporan sehingga menjadi delik aduan yang umumnya terjadi di lingkungan keluarga, contohnya pencurain dalam keluarga yang termuat dalam Pasal 367 KUHP.18 h. Berdasarkan berat ringanya pidana yang diancamkan, dapat dibedakan antara delik bentuk pokok, delik yang diperberat dan delik yang diperingan. Delik dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsur dicantumkan dalam rumusan, sedangkan pada bentuk yang diperberat dan/ atau diperingan tidak mengulang kembali unsur- unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambah unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor pemberatnya atau 17 Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-teori Pengantar Dan Beberapa Komentar), (Yogyakarta: Mahakarya Ranggang Offset Yogyakarta, 2012), hlm. 32 . 18 Zuleha, Dasar-Dasar Hukum Pidana..., hlm. 43. 34
faktor peringannya, ancaman pidana terhadap delik terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari bentuk pokoknya.19 i. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara delik berdiri sendiri dan delik berlanjut. Delik berdiri sendiri adalah delik yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagain terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal, contohnya pembunuhan yang termuat dalam Pasal 338 KUHP dan penganiayan yang termuat dalam Pasal 351 KUHP. Sementara itu yang dimaksud dengan delik berlanjut adalah delik yang meliputi beberapa perbuatan dimana perbuatan satu dengan yang lainya saling berhubungan erat dan berlangsung terus menerus, contohnya perbuatan berlanjut yang termuat dalam Pasal 64 KUHP.20 4. Teori dan Konsep Pemberatan dalam pidana Pemberatan pidana merupakan bagian dari pola pemidanaan. Pola pemidanaan (termasuk pola pemberatan pidana) pada dasarnya merupakan suatu gejala yang tersirat dari ancaman pidana yang terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam perundang-undangan berkenaan dengan jumlah dan jenis pidana yang dijatuhkan terhadap seorang pembuat tindak 19 Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana..., hlm. 32-33. 20 Zuleha, Dasar-Dasar Hukum Pidana..., hlm. 44. 35
36 pidana. Pemberatan ancaman pidana dalam KUHP dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu sebagai berikut:21 a. Kategori umum pemberatan pidana yang diatur dalam Aturan Umum Buku I KUHP. KUHP menggunakan "pola" yang seragam, misalnya pemberatan karena adanya perbarengan, baik karena concursus idealis, concursus realis maupun voortgezette handeling. Dalam hal ini ancaman pidana yang ditentukan (jumlah yang dapat dijatuhkan) menjadi sepertiga lebih berat dari ancaman pidana yang terdapat dalam rumusan delik tersebut yang memuat ancaman pidana yang terberat. Penentuan pola ini dipertahankan sebagai cerminan dari diterimanya paham ultitarian, sehingga kumulasi murni digunakan secara terbatas. b. Kategori khusus pemberatan pidana yang diatur dalam aturan tentang tindak pidana (kejahatan dan pelanggaran) dalam rumusan delik yang terdapat dalam Buku II dan Buku III KUHP. Kategori pemberatan khusus juga dapat dibedakan kedalam dua kelompok. Kelompok pertama merupakan pemberatan dalam kategori khusus yang seragam merupakan pemberatan pola seragam seperti pemberatan dalam kategori umum yang diperberat sepertiga. Dalam hal ini ancaman pidana diperbetakan karena adanya pengulangan (recidive) delik. Ancaman pidana juga diberatkan karena 21 Chairul Huda, "Pola Pemberatan Pidana Dalam Hukum Pidana Khusus" Jurnal Hukum, Vol. 18, No. 4, Oktober 2011, hlm. 513.
37 adanya kualitas khusus pelaku (subjek delik), misalnya karena sebagai pegawai negeri. Selain itu, ancaman pidana juga diberatkan karena kualifikasi khusus dari objek delik, seperti penganiayaan yang dilakukan terhadap ibu, bapak, istri atau anak pelaku, yang pidananya ditambah sepertiga dari maksimum khususnya. Kelompok kedua merupakan pemberatan dalam kategori khusus yang tidak seragam, yaitu pemberatan pidana dilakukan baik dengan peningkatan kualitas maupun kuantitas ancaman pidananya. Pemberatan terjadi karena perubahan jenis pidana, misalnya perubahan jenis pidana penjara menjadi pidana mati dalam pembunuhan berencana. Pola pemberatan ancaman pidana dalam KUHP adalah menggunakan skema bahwa dalam hal maksimum khusus dalam suatu tindak pidana sama dengan maksimum umum untuk tindak pidana penjara, maka pidana yang diancamkan beralih menjadi jenis pidana yang lebih berat (pidana mati). Pemberatan terhadap jumlah pidana juga dapat dilakukan dengan menambahkan jumlah maksimum khusus. Dalam hal ini pemberatan dilakukan karena unsur khusus (yang dapat berupa kelakuaan atau akibat) dari suatu tindak pidana, contoh yang paling menarik dalam hal ini adalah dalam penganiayaan. Pemberatan juga dapat dilakukan karena kekhususan waktu, cara, tempat, alat atau dalam keadaan tertentu, seperti dalam tindak pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP. Dalam
hal ini pemberatan juga dilakukan dengan menambahkan jumlah pidana (dua tahun) lebih berat dalam maksimum khususnya dari ancaman pidana dalam tindak pidana pencurian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 362 KUHP. B. Penemuan Hukum (Legal Reasoning) Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Begitu pentingnya peranan pertimbangan hukum bagi hakim dalam putusannya, sehingga konsekuensi dari profesi hakim secara substansial dapat ditafsirkan menjadi dua makna. Hakim merupakan profesi khusus, sehingga diberi perangkat khusus pula dalam bentuk kemandirian atau kemerdekaan hakim untuk menyelenggarakan peradilan yang jujur, adil, dan berwibawa. Pihak luar tidak dibenarkan campur tangan atas tugas-tugas peradilan yang diemban oleh hakim. Kemandirian dan kemerdekaan hakim bukan berarti kebebasan tanpa batas, tetapi hakim harus memerankan nuraninya sebagai tanggung jawab moral atas putusan yang dijatuhkan yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.22 Pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan merupakan bentuk pertanggungjawaban hakim atas apa yang diputuskannya dalam amar putusan, sehingga segala sesuatu yang diputuskan di dalam amar putusan harus dipertimbangkan dengan baik dalam pertimbangan hukum yang termuat pada tubuh putusan.23 Terdapat enam langkah utama dalam penemuan hukum 22 Marwan Mas, "Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim", Jurnal Yudisial, Vol. 5, No. 3, Desember 2012, hlm. 287-288. 23 Dwi Hananta, "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana", Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 7, No. 1, Maret 2018, hlm. 88. 38
hakim dalam mempertimbangkan hukuman yang kemudian termuat dalam putusan akhir, yaitu sebagai berikut: 1. Mengidentifikasi fakta-fakta untuk menghasilkan suatu struktur kasus yang sungguh-sungguh diyakini oleh hakim sebagai kasus yang riil terjadi 2. Menghubungkan struktur kasus tersebut dengan sumber-sumber hukum yang relevan, sehingga ia dapat menetapkan perbuatan hukum dalam peristilahan yuridis (legal term) 3. Menyeleksi sumber hukum dan aturan hukum yang relevan untuk kemudian mencari tahu kebijakan yang terkandung di dalam aturan hukum itu (the polices underlying those rules), sehingga dihasilkan suatu struktur aturan yang koheren 4. Menghubungkan struktur aturan dengan struktur kasus 5. Mencari alternatif-alternatif penyelesaian yang mungkin 6. Menetapkan pilihan atas salah satu alternatif untuk kemudian diformulasikan sebagai putusan akhir. Dalam proses penerapan hukum secara teknis operasional dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui penalaran induksi dan deduksi. Penanganan suatu perkara atau sengketa di pengadilan selalu berawal dari langkah induksi berupa merumuskan fakta-fakta serta mencari hubungan sebab akibat. Melalui langkah ini, hakim pengadilan pada tingkat pertama dan kedua adalah judex facti. Setelah langkah induksi diperoleh atau fakta- faktanya telah dirumuskan, maka diikuti dengan penerapan hukum sebagai 39
langkah deduksi. Langkah penerapan hukum diawali dengan identifikasi aturan hukum. 24 Hakim dalam memutus perkara selain berdasarkan proses seperti tersebut diatas harus berdasarkan argumentasi atau alasan. Argumentasi adalah pemberian alasan untuk memperkuat dan menolak suatu pendapat. Setiap orang dalam mengemukakan pendapat harus menggunakan argument yang dalam bahasa sehari-hari disebut "alasan". Demikian juga seorang hakim dalam memutus suatu perkara wajib mengemukakan argument, baik yang berkaitan dengan pokok perkara maupun cabang perkaranya.25 Argumen-argumen tersebut harus dirumuskan dan disusun dengan cermat, runtut, sistematik dengan menggunakan bahasa hukum yang baik dan benar. Kemudian argumenn-argumen tersebut dalam putusan hakim disebut "pertimbangan hukum" atau dapat pula disebut "ijtihad hakim". Argumentasi yang merupakan hasil pertimbangan hakim dari pada putusan itu harus dicantumkan dengan jelas dalam pertimbangan hukumnya, dan sesuai dengan sistem penalaran hukum dalam membuat putusan. Hakim dalam membuat argumentasi pada putusannya senantiasa akan menggunakan logika formal dengan menarik kesimpulan dari premis mayor dan premis minor. 24 Habibul Umam Taqiuddin, " Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim", Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol. 1, No. 2, November 2017, hlm 193. 25 Nita Triana, "Membangun Legal Reasoning Hakim Berbasis Hukum Progresif Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga", IAIN Purwokerto, hlm. 32. 40
Argumentasi sebagai dasar dan cara penemuan hukum hakim atau ijtihad hakim dalam putusan, terdiri dari:26 1. Argumentasi yuridis 2. Argumentasi yurisprudensi 3. Argumentasi hukum kebiasaan atau adat 4. Argumentasi moral 5. Argumentasi sosiologis 6. Argumentasi penafsiran atau interpretasi hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Alat bukti yang sah sebagaimana terkandung dalam Pasal 184 KUHP, diantaranya keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan. Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggungjawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Dalam penetapan dan putusan hakim, harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Hakim ketika mengambil suatu 26 Nita Triana, "Membangun Legal Reasoning Hakim Berbasis Hukum Progresif Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga", IAIN Purwokerto, hlm. 33. 41
keputusan dalam sidang di pengadilan juga mempertimbangkan beberapa aspek, diantaranya:27 1. Kesalahan pelaku tindak pidana Hal ini merupakan syarat utama untuk dipidananya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim. 2. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum. 3. Cara melakukan tindak pidana Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Terdapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum. 4. Sikap batin pelaku tindak pidana Hal ini dapat diidentifikasikan dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. 27 Fery Wirawansyah, "Analisis Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Perkara Nomor 383/Pid.B/2012/PN.TK di Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang)", Skripsi, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2013, hlm 25. 42
Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan. 5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim dengan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tindak pidana apapun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong masyarakat yang berpenghasilan kalangan kelas bawah. 6. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana Pelaku ketika dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya. Hal tersebut juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan keringanan pidana bagi pelaku. Hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggungjawab, mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur, karena akan mempermudah jalannya persidangan. 7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatan tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku dan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikan orang yang lebih baik dan berguna. 43
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku Dala suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman agar pelaku mendapat ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum. C. Tinjauan Umum tentang Jari>mah 1. Pengertian Jari>mah Kata jari>mah secara bahasa bersinonim dengan kata jina>yah dan z|anbun yang mempunyai arti dosa, dan dalam bahasa Inggris disebut crime yang berarti kejahatan dan salah. Kata jari>mah berasal dari kata "jarama" bentuk masdarnya "jaramatun" yang bermakna perbuatan dosa, kejahatan atau perbuatan salah. Para pelakunya disebut "jarim", sedangkan yang terkena perbuatan itu disebut "mujaram "alaihi".28 Secara terminologi jari>mah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara" yang diancam oleh Allah dengan hukuman h}add atau ta"zyr. Dalam istilah lain, jari>mah disebut juga jina>yah. Jina>yah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara", baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta dan lainnya. Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dipaparkan, maka secara prinsip pengertian 28 Hariyanto, Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta: Mahameru Press, 2017), hlm. 59. 44
"jina>yah" atau "jari>mah" sama dengan pengertian tindak pidana (peristiwa pidana), delik dalam hukum pidana. 29 Dari beberapa keterangan dapat disimpulkan, adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang dipandang tidak baik, dan dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan agama, keadilan setra kebenaran. 2. Unsur-unsur Jari>mah Dalam setiap jari>mah memiliki unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum dari jari>mah adalah unsur-unsur yang terdapat pada setiap jari>mah. Sedangkan unsur khusus jari>mah adalah unsur-unsur yang hanya terdapat pada jenis jari>mah tertentu dan tidak terdapat unsur jari>mah lain. Begitu juga dengan jari>mah pencurian terdiri dari unsur umum dan khusus. Unsur umum jari>mah terdiri dari tiga hal, yaitu sebagai berikut: a. Unsur formil (al-rukn al-syar"i) Maksud dari unsur formil adalah setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nas atau undang-undang yang mengaturnya. Demikian juga dalam tindak pidana atau delik, suatu perbuatan belum dapat dinamakan tindak pidana (delik) kalau belum ada ketentuan hukum yang mengatur beserta sanksi hukumannya.30 Dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP disebutkan suatu perbuatan tidak dapat dianggap melawan hukum dan 29 Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm 1-2. 30 Moch. As"at Sa, "Teori Batas Hukuman Terhadap Tindak Pidaba Pencurian Dalam Pemikiran Muhammad Syahrur", Jurnal, Vol. 1, No. 2, 2012, hlm. 500. 45
46 pelakunya tidak dapat dikenai sanksi atau hukuman sebelum adanya peraturan yang mengundangkannya.31 Dalam syari"at Islam lebih dikenal dengan dengan istilah ar-rukn asy-syar"i kaidah yang mengandung unsur ini adalah "tidak ada suatu perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan tidak ada suatu hukuman yang akan dijatuhkan kecuali adanya ketentuan nas". Kaidah lain mengatakan bahwa "tiada sanksi bagi perbuatan mukallaf sebelum adanya ketentuan nas".32 b. Unsur materil (al-rukn al-mahdi) Maksud dari unsur materil ini adalah adanya tingkah laku seseorang yang membentuk jari>mah, baik dengan sikap berbuat maupun tidak berbuat. Oleh karena itu, seseorang tidak dapat dihukum jika ia tidak melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh hukum. Contohnya apabila seseorang dituduh mencuri tetapi tidak ada saksi maupun yang menyatakan bahwa orang tersebut melakukan pencurian maka tidak dapat dijatuhi hukuman. c. Unsur moril (al-rukn al-adaby) Pelaku jari>mah adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap jari>mah yang dilakukannya. Maksudnya bahwa orang yang melakukan tindak pidana sudah dewasa dalam pandangan hukum, dalam melakukan tindak pidana tersebut 31 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 1 ayat (1). 32 Hariyanto, Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta: Mahameru Press, 2017), hlm. 64.
bukan karena paksaan dari pihak lain, dan tahu bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum.33 Unsur yang selanjutnya adalah unsur khusus, dalam jari>mah pencurian harus memenuhi dua unsur, yaitu benda dan perbuatan. Benda itu berupa harta, berada pada tempat penyimpanan dan telah mencapai nisab. Barang itu milik orang lain secara sempurna dan benda itu sudah ada pada penguasaan pihak pencuri. Sedangkan perbuatan itu dilakuakan dengan cara sembunyi-sembunyi. Misalnya, unsur-unsur khusus yang ada pada jari>mah pencurian tidak sama dengan jari>mah h}ira>bah (perampokan), pelakunya harus mukallaf, dalam beraksi membawa senjata dan jauh dari tempat keramaian.34 3. Macam-macam Jari>mah Ulama fiqih membagi jari>mah dari berbagai segi daiantaranya jari>mah dari segi berat dan ringanya hukuman, jari>mah menurut niat si pelaku, jari>mah didasarkan sikap berbuat atau tidak berbuat, dan jari>mah dilihat dari siapa yang menjadi korban. a. Jari>mah ditinjau berdasarkan berat ringanya hukuman terbagi menjadi tiga jenis, yaitu h}udu>d, qis}as} diyat dan ta"zyr. 1) Jari>mah h}udu>d Kata h}udu>d merupakan kata jamak dari kata h}add yang berarti batas. Secara etimologis, h}udu>d berarti larangan. Adapun secara terminologis h}udu>d adalah hukuman yang telah ditentukan 33 Moch. As"at Sa, "Teori Batas Hukuman..., hlm. 500-501. 34 Hariyanto, Hak Asasi Manusia..., hlm. 65. 47
48 dan ditetapkan Allah dalam al-Quran atau hadis. Hukuman h}udu>d adalah hak Allah yang tidak boleh ditukar atau diganti hukumanya dan tidak boleh diubah. Hukuman h}udu>d tidak boleh dimaafkan oleh siapa pun. Mereka yang melanggar aturan-aturan hukum Allah yang telah ditentukan dan ditetapkan Allah/ Rasul-Nya yang disebutkan dalam al-Quran/ hadis adalah termasuk dalam golongan orang-orang yang zalim. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah (2) ayat 229: َكْلِت ُدَُدُح ِ هللَّٱ َلََف َتْعَت بٌََُدۚ هَمََ هدَعَتَي َدَُدُح ِ هللَّٱ َكِئ َٰٓ َّٰ َل َُ۟أَف ُمٌُ َنُُمِل َّٰ هظلٱ "Dan siapa yang melanggar aturan-aturan hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim". Yang termasuk jari>mah h}udu>d diantaranya, zina, menuduh orang lain berzina (qadzaf), minum khamr, pencurian, perampokan, berbuat makar pada pemerintah yang sah, dan murtad yang disertai ancaman terhadap ideologi umat Islam. 2) Jari>mah qis}as} diyat Menurut istilah sebagaimana menurut Ibnu Manzur di dalam Lisan al-Arab yang dimaksud qis}as} adalah suatu hukuman yang ditetapkan dengan cara mengikuti bentuk tindak pidana yang dilakukan seperti membunuh dibalas dengan membunuh. Kata diyat secara etimologi berasal dari kata wada-yadi-wadayan- diyatun yang berarti mengalir. Akan tetapi, jika yang digunakan adalah kata masdar (diyat) berarti membayar harta tebusan yang
diberikan kepada korban atau walinya dengan sebab tindak pidana penganiayaan (jina>yah). Sedangkan secara terminologi, diyat adalah harta yang wajib dibayar dan diberikan oleh pelaku penganiayaan kepada korban atau walinya sebagai ganti rugi, disebabkan penganiayaan yang dilakukan oleh si pelaku kepada korban. Dengan definisi semacam ini diyat berarti mengkhususkan sebagai pengganti jiwa atau yang semakna dengan kejahatan terhadap jiwa (nyawa) seseorang. Sedangkan diyat untuk anggota badan disebut "irsy. 35 Baik hukuman qis}as} maupun diyat merupakan hukuman yang telah ditentukan batasannya, tidak ada batas terendah dan tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan (si korban dan walinya), ini berbeda dengan hukuman h}add yang menjadi hak Allah semata. Hukum qis}as} diyat penerapannya ada beberapa kemungkinan, seperti hukum qis}as} bisa berubah menjadi diyat, hukuman diyat menjadi dimaafkan dan apabila dimaafkan maka hukuman menjadi dihapus. Yang termasuk kategori jari>mah qis}as} diyat diantaranya, pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan keliru, penganiayan sengaja, dan penganiayaan salah. 35 Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 2-3. 49
13-14. 50 3) Jari>mah ta'zyr Jari>mah ta'zyr yaitu memberi pelajaran, artinya suatu jari>mah yang diancam dengan hukuman ta'zyr yaitu hukuman selain h}add dan qis}as} diyat. Pelaksanaan hukuman ta'zyr, baik yang jenis larangannya ditentukan oleh nash atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Hukuman dalam jari>mah ta'zyr tidak ditentukan ukuran atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian syar"i mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku jari>mah. 36 b. Jari>mah menurut niat si pelaku terbagi menjadi dua jenis, yaitu jari>mah maqsudah dan jari>mah ghairu maqsudah. Jari>mah maqsudah adalah si pembuat dengan sengaja melakukan perbuatan, sedangkan ia tahu perbuatan itu dilarang. Sedangkan jari>mah ghairu maqsudah adalah si pembuat tidak sengaja melakukan perbuatan yang dilarang, akan tetapi perbuatan tersebut terjadi akibat kekeliruannya. 36 Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam Di Indonesia, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm.
51 c. Jari>mah berdasarkan sikap berbuat atau tidak berbuat37 Jari>mah jika dilihat dari perbuatan si pelaku terbagi menjadi dua macam yaitu jari>mah ijabiyyah (jari>mah positif) dan jari>mah salabiyyah (jari>mah negatif). Jari>mah ijabiyyah (jari>mah positif) yaitu si pembuat melakukan perbuatan yang dilarang oleh syara" atau undang-undang. Seperti dalam al-Quran melarang orang berzina, tetapi si pembuat melakukan perzinaan. Sikap orang tersebut dianggap melanggar hukum karena melakukan perbuatan yang dilarang oleh nas. Peristiwa dalam hukum positif dengan istilah delicta commissionis. Sedangkan jari>mah salabiyyah (jari>mah negatif) yaitu si pembuat tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh undang- undang atau syara" seperti tidak membayar zakat, tidak memberi makan orang yang ditahan. Peristiwa ini dalam hukum positif disebut delicta ommissionis. d. Jari>mah dilihat dari siapa yang menjadi korban Pembagian jarimah berdasarkan siapa yang menjadi korban diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu jari>mah masyarakat dan jari>mah perorangan. Jari>mah masyarakat adalah jari>mah yang pemberlakuan sanksinya untuk menjaga atau melindungi kepentingan umum. Termasuk dalam kategori ini adalah jari>mah zina, qazf, sariqah, h}ira>bah, syurb al-khamr. Sedangkan jari>mah perorangan adalah jari>mah yang hukumannya diterapkan kepada si pelaku untuk 37 Hariyanto, Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta: Mahameru Press, 2017), hlm. 72-73.
52 melindungi kepentingan perorangan, meskipun tidak lepas dari kepentingan masyarakat. Termasuk dalam kategori ini adalah jari>mah qis}as diyat. Di dalamnya adalah masalah pembunuhan semi sengaja, pembunuhan salah, pelukaan karena keliru. D. Jari>mah Pencurian (Sa>riqah) 1. Pengertian dan Macam-macam Pencurian Kata sa>riqah, merupakan bentuk masdar dari بقرس -قرسي - قرس yang secara etimologis berarti mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi. Secara terminologis pencurian yaitu mengambil harta milik orang lain secara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi- sembunyi.38 Kemudian, secara umum sa>riqah adalah mengambil barang atau harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari suatu tempat yang semestinya digunakan untuk menyimpannya. Pencurian dalam Islam digolongkan ke dalam bentuk h}udu>d, dimana hak Allah lebih besar dan utama. Di dalam al-Quran, term mencuri berarti mengambil harta orang lain dari tempat penyimpanannya secara sembunyi-sembunyi.39 Ulama fiqih membagi kejahatan terhadap harta benda kedalam dua kategori, yaitu pencurian yang diancam dengan hukuman h}add dan pencurian yang diancam dengan hukuman ta"zyr. Pencurian yang diancam dengan hukuman h}add dapat pula dibagi kepada dua jenis, yaitu al-sa>riqah 38 Mardani, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 64. 39 Fuad Thohari, Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan Ta"zir), (Yogyakarta: Deepublish, Ed. 1, Cet 1, 2018), hlm. 61.
al-shighar (pencurian kecil) dan al-sa>riqah al-kubra> (pencurian besar) atau lebih dikenal dengan sebutan al-h}ira>bah (perampokan). Perbedaan antara pencurian besar dan pencurian kecil yaitu terletak pada cara dan situasi pengambilanya. Dalam pencurian kecil pengambilan harta dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik dan tanpa persetujuanya. Adapun dalam pencurian besar atau perampokan, pengambilanya dilakukan dengan sepengetahuan pemilik harta tetapi tanpa kerelaannya, disamping terdapat unsur kekerasan. 40 Kemudian pencurian yang diancam dengan hukuman ta"zyr terbagi atas dua bagian, pertama semua jenis pencurian yang dikenai hukuman h}add, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau adanya syubhat, contohnya pengambilan harta milik anak oleh ayahnya. Kedua pengambilan harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemilik tanpa kerelaannya dan tanpa kekerasan, contohnya seperti menjambret kalung dari leher seorang wanita, lalu penjambret melarikan diri dan pemilik barang tersebut melihatnya dan teriak meminta bantuan.41 2. Syarat dan Rukun Pencurian Dalam memberlakukan sanksi potong tangan, harus diperhatikan aspek-aspek penting yang berkaitan dengan syaratnya, terdapat lima syarat untuk dapat diberlakukannya hukuman potong tangan, yaitu sebagai berikut:42 40 Mardani, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 68-69. 41 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 81. 42 M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 113-114. 53
54 a. Pelaku telah dewasa dan berakal sehat. Apabila pelakunya sedang tidur, anak kecil, orang gila, dan orang dipaksa maka tidak dapat dituntut. b. Pencurian tidak dilakukan karena pelakunya sangat terdesak oleh kebutuhan. c. Tidak terdapat hubungan kerabat antara pihak korban dan pelaku, seperti anak mencuri harta milik ayah atau sebaliknya. d. Tidak terdapat unsur syubhat dalam hal kepemilikan, seperti harta yang dicuri itu menjadi milik bersama antara pencuri dan pemilik. e. Pencurian tidak terjadi saat peperangan di jalan Allah. Kemudian ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa dikenakan hukuman potong tangan berkaitan dengan barang yang dicuri, diantaranya: a. Barang yang dicuri harus berupa ma>ll muttaqawwim. Pencurian baru dikenai hukuman h}add, apabila barang yang dicuri dianggap bernilai menurut syara". Barang-barang yang tidak bernilai menurut pandangan syara" karena zatnya haram, seperti bangkai babi, minuman keras dan sejenisnya tidak termasuk ma>ll muttaqawwim, dan orang yang mencurinya tidak dikenai hukuman. b. Barang yang dicuri harus barang yang bergerak. Untuk dikenakan hukuman h}add bagi pencuri, maka disyaratkan harus barang atau benda bergerak. Hal ini karena pencurian menghendaki dipindahkannya sesuatu dan mengeluarkannya dari tempat
55 simpanannya. Hal ini tidak akan terjadi kecuali pada benda yang bergerak. Suatu benda dianggap sebagai benda bergerak apabila benda tersebut bisa dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lainnya. Ini tidak berarti benda itu benda bergerak menurut tabiatnya, melainkan cukup apabila benda itu dipindahkan oleh pelaku atau orang lain. c. Barang tersebut adalah barang yang tersimpan dan barang tersebut mencapai nisab pencurian. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa salah satu syarat untuk dikenakan hukuman h}add bagi pencuri adalah bahwa barang yang dicuri harus tersimpan di tempat simpanannya. Adapun Zhahiriyah dan sekelompok ahli hadis tetap memberlakukan hukuman h}add, walaupun pencurian itu bukan dari tempat simpanannya, apabila barang yang dicuri mencapai nisab pencurian. Hukum potong tangan diberlakukan dalam islam dengan mempertimbangkan syarat dan rukun yang sangat ketat. Pertama, syarat yang berkaitan dengan subyek yaitu pelakunya dewasa, tidak terpaksa dan tahu bahwa perbuatan itu dilarang. Kedua, syarat yang berkaitan dengan materi curian, yaitu mengambil harta secara diam-diam, mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaannya, seperti mengambil barang dari rumah orang lain ketika penghuninya sedang tidur, barang yang dicuri telah keluar dari tempat penyimpanan, barang curian telah di tangan pencuri secara penuh. Ketiga, syarat yang berkaitan dengan objek, yaitu barang yang dicuri berupa harta benda dan bergerak, serta mencapai satu nilai minimum tertentu (nisab). Imam Malik mengukur
56 nisab sebesar ¼ dinar atau lebih, sedangkan Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa nisab pencurian itu senilai 10 dirham atau 1 dinar.43 3. Unsur-unsur Pencurian Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa ada beberapa unsur-unsur pencurian, diantaranya: a. Mengambil secara sembunyi-sembunyi terjadi apabila pemilik (korban) tidak mengetahui terjadinya pengambilan tersebut dan ia tidak merelakannya.44 Mengambil secara sembunyi-sembunyi harus memenuhi tiga syarat, diantaranya pencuri mengeluarkan barang yang dicuri dari tempat penyimpanannya, barang yang dicuri dipindahkan dari kekuasaan pemilik, barang yang dicuri dimasukkan dalam kekuasaan pencuri. Apabila persyaratan ini tidak terpenuhi, proses pencurian dinilai tidak sempurna sehingga hukumannya berupa ta"zyr, bukan hukuman h}add (potong tangan).45 b. Barang yang diambil berupa harta Salah satu unsur penting untuk dikenakannya hukuman potong tangan adalah bahwa barang yang dicuri itu harus barang yang bernilai ma>ll (harta). Harta yang dicuri harus memenuhi syarat agar pelaku dapat di hukum potong tangan. Syarat-syarat yang dimaksud diantaranya berupa harta yang bergerak, berupa benda berharga, 43 Hariyanto, Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta: Mahameru Press, 2017), hlm. 116. 44 Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqih Jinayah, ( Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 101. 45 Mardani, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 61.
disimpan di tempat penyimpanan, dan barang yang dicuri harus mencapai nisab.46 c. Harta yang dicuri milik orang lain Dalam kaitannya dengan unsur ketiga, yang terpenting adalah barang tersebut ada pemiliknya, dan pemiliknya itu bukan si pencuri melainkan orang lain. Dengan demikian apabila barang tersebut tidak ada pemiliknya seperti benda-benda yang mubah, pengambilannya tidak dianggap sebagai pencurian, walaupun dilakukan secara diam- diam. Selain itu, pelaksanaan hukuman pencurian harus disertai bukti yang jelas. Ketika bukti, tidak cukup apalagi ada syubhat (kesamaran), h}udu>d berupa sanksi potong tangan tidak boleh dijatuhkan. d. Adanya niat melawan hukum Unsur ini terpenuhi apabila pelaku pencurian mengambil barang padahal ia tahu barang yang tersebut bukan miliknya dan karenanya haram untuk diambil. Di samping itu, untuk terpenuhinya unsur ini disyaratkan pengambilan barang dilakukan dengan maksud memiliki barang yang dicuri. Apabila tidak ada maksud untuk memiliki maka dengan sendirinya tidak ada maksud melawan hukum, oleh karena itu ia tidak dianggap sebagai pencuri. 46 Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqih Jinayah,..., hlm. 115. 57
58 Demikian pula halnya pelaku pencurian tidak dikenai hukuman apabila pencurian tersebut dilakukan karena terpaksa (darurat) atau dipaksa oleh orang lain.47 Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 173: ٌمْيِحهرٌر ُُْفَغ َالله هنِا ًِْيَلَع َمْثِا َلََفٍد بَع َلاهَ ٍغ بَبهرُط ْض ا ِهَمَف ... "...tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (al-Baqarah: 173) Jadi, apabila barang yang diambil bukan milik orang lain, cara mengambilnya dengan terang-terangan, atau barang yang diambil berada tidak pada tempat penyimpananya, pelakunya tidak dijatuhi hukuman potong tangan. Dengan demikian, apabila pengambilan itu sepengetahuan pemiliknya dan terjadi tanpa kekerasan, maka perbuatan itu bukan pencurian melainkan perampasan ("ikhtilas).48 4. Pembuktian Tindak Pidana Pencurian H}add pencurian adalah potong tangan, namun hukuman tersebut tidak ditetapkan apabila perbuatan tersebut tidak terbukti. Untuk membuktikan perbuatan pencurian harus ada kesaksian dua orang laki-laki adil bahwa fulan mencuri ini serta pengakuan pelaku sesudah dipastikan 47 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 88. 48 Mardani, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 64.
kebenaranya.49 Oleh karena itu, mekanisme pembuktian tindak pidana pencurian antara lain dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. Saksi yang adil Saksi yang diperlukan untuk pembuktian tindak pidana pencurian minimal dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Apabila saksi kurang dari dua orang, pencurian tidak dikenai hukuma h}udu>d. Syarat saksi dalam tindak pidana pencurian ini pada umumnya sama dengan syarat saksi dalam jari>mah zina. b. Pengakuan (iqrar) Pengakuan merupakan salah satu alat bukti untuk tindak pidana pencurian. Pengakuan cukup dilakukan satu kali dan tidak perlu diulang. c. Sumpah (al-yamin) Menurut ulama Syafi"iyah, apabila dalam suatu peristiwa pencurian tidak ada saksi dan tersangka tidak mengakui perbuatannya, korban dapat meminta kepada tersangka untuk bersumpah bahwa ia melakukan pencurian. Apabila tersangka enggan bersumpah, sumpah dikembalikan kepada penuntut.50 5. Hukuman untuk Tindak Pidana Pencurian Apabila tindakan pencurian telah terbukti dan telah melengkapi segala unsur dan syarat-syaratnya, maka pencurian dapat dikenai dua macam hukuman, yaitu sebagai berikut: 49 Mardani, Hukum Pidana Islam,...hlm. 71. 50 Fuad Thohari, Hadis Ahkam: Kajian..., hlm. 81. 59
a. Hukuman potong tangan Dalam kaitan barang yang dicuri, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa dikenakan hukuman potong tangan. Syarat-syarat tersebut diantaranya: 1) Barang yang dicuri harus berupa ma>ll muttaqawwim Pencurian baru dikenai hukuman h}add, apabila barang yang dicuri dianggap bernilai menurut syara". Barang-barang yang tidak bernilai menurut pandangan syara" karena zatnya haram seperti bangkai babi, minuman keras dan sejenisnya tidak termasuk ma>ll muttaqawwim, dan orang yang mencurinya tidak dikenai hukuman. 2) Barang tersebut harus barang yang bergerak Untuk dikenakan hukuman h}add bagi pencuri, maka disyaratkan harus barang atau benda bergerak. Hal ini karena pencurian menghendaki dipindahkannya sesuatu mengeluarkannya dari tempat simpanannya. Hal ini tidak akan terjadi kecuali pada benda yang bergerak. Suatu benda dianggap sebagai benda bergerak apabila benda tersebut bisa dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lainnya. Ini tidak berarti benda itu benda bergerak menurut tabiatnya, melainkan cukup apabila benda itu dipindahkan oleh pelaku atau orang lain. 60 dan
3) Barang tersebut adalah barang yang tersimpan dan barang tersebut mencapai nisab pencurian Jumhur fuqaha berpendapat bahwa salah satu syarat untuk dikenakan hukuman h}add bagi pencuri adalah bahwa barang yang dicuri harus tersimpan di tempat simpanannya.51 Menurut Zinuddin Ali, syarat-syarat sanksi potong tangan bagi pelaku tindak pidana pencurian, yaitu: 52 1) Nilai harta yang dicuri jumlahnya mencapai satu nisab, yaitu kadar harta tertentu yang ditetapkan sesuai dengan undang- undang. 2) Barang curian itu dapat dijual belikan 3) Barang dan/ atau uang yang dicuri bukan milik baitul mal. 4) Pencuri usianya sudah dewasa 5) Perbuatan dilakukan atas kehendaknya bukan atas paksaan orang lain. 6) Tidak dalam kondisi dilanda krisis ekonomi. 7) Pencuri melakukan perbuatannya bukan karena untuk memenuhi kebutuhan pokok. 8) Korban pencurian bukan orang tua, dan bukan pula keluarga dekatnya. 9) Pencuri bukan pembantu korbannya. Jika pembantu rumah tangga mencuri harta majikannya, maka tidak dipotong tangannya. 51 Mardani, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 64-65. 52 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 67. 61
62 Dari beberapa syarat yang telah disebutkan, secara umum syarat pencuri yang dikenakan potong tangan, yaitu sebagai berikut: 1) Orang yang mencuri itu mukallaf. Pencuri tersebut orang yang dewasa dan berakal. Dengan demikian, anak kecil dan orang gila yang mencuri tidak bisa di hukum potong tangan karena keduanya bukan mukallaf. Akan tetapi, anak kecil harus sedikit diberi pelajaran. 2) "Islam" bukan menjadi syarat bagi pencuri untuk dijatuhi hukuman potong tangan, untuk kafir dzimmi atau orang murtad mencuri harus dipotong tangan, sebagaimana orang Islam dipotong tangan apabila mencuri barang milik orang kafir. 3) Perbuatan mencuri atas kehendak sendiri, apabila dipaksa mencuri, ia tidak bisa dikategorikan sebagai pencuri yang harus dikenai hukuman potong tangan. Hal ini karena paksaan itu menghilangkan kehendaknya sendiri, dan berarti juga menghilangkan taklif. 4) Pencuri tidak ada hak syubhat terhadap barang yang dicurinya. Apabila mempunyai hak syubhat terhadap barang yang dicurinya, ia tidak bisa dipotong tangannya. Dengan demikia orang tua yang mencuri harta anaknya tidak bisa dijatuhi hukuman potong tangan.
89. Oleh karena itu, orang yang mencuri harta bapaknya, tidaklah dipotong tangannya begitu juga sebaliknya. Demikian pula bila salah seorang suami istri mencuri harta yang lain, dan orang miskin yang mencuri dari baitul mal, maka tidak dipotong tangannya. Apabila telah nyata ia mencuri dengan ada saksi atau mengaku sendiri, selain tangannya wajib dipotong ia juga wajib mengembalikan harta yang dicurinya atau menggantinya apabila barang itu sudah tidak ada lagi di tangannya.53 b. Penggantian kerugian (dhaman) Menurut Imam Abu Hanifah ganti rugi dan sanksi itu tidak dapat digabungkan, artinya bila pencuri sudah dikenal sanksi hukuman h}add, maka baginya tidak ada keharusan untuk membayar ganti rugi. Alasanya al-Quran surah al-Maidah ayat 38 hanya menyebutkan masalah sanksi saja tidak menyebutkan penggantian kerugian. Menurut Imam Malik apabila barang yang dicuri sudah tidak ada dan pencuri adalah orang yang mampu maka ia diwajibkan untuk mengganti kerugian sesuai dengan nilai barang yang dicuri, selain ia dikenai hukuman potong tangan. Akan tetapi, apabila ia tidak mampu ia hanya dijatuhi hukuman potong tangan dan tidak dikenai pengganti kerugian. 54 53 Mardani, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 66-67. 54 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 88- 63
Sedangkan menurut Imam Syafi"i dan Imam Ahmad, hukuman potong tangan dan penggantian kerugian dapat dilaksanakan bersama- sama. Alasan mereka adalah bahwa dalam pencurian terdapat dua hak yang disinggung, pertama hak Allah (masyarakat) dan kedua hak manusia. Hukuman potong tangan sebagai imbangan dari hak Allah (masyarakat) sedangkan penggantian kerugian dikenakan sebagai imbangan dari hak manusia.55 6. Hal-hal yang Menggugurkan Hukuman Beberapa hal yang dapat membatalkan hukuman potong tangan atas diri seseorang pencuri, diantaranya:56 a. Pemilik harta membantah pengakuan dari pencuri atau kesaksian para saksi. b. Ada pemberian maaf dari pihak yang dirugikan. c. Karena pencuri tersebut menarik kembali pengakuannya. d. Pelaku pencurian mengembalikan harta yang dicurinya kepada pemilik sebelum perkaranya diadukan ke pengadilan. e. Karena pencuri tersebut berusaha memiliki barang yang dicuri sebelum adanya putusan pengadilan. f. Pihak pencuri mengklaim bahwa harta yang dicurinya adalah hak miliknya. 55 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam,..., hlm. 90. 56 M Dipo Syahputra Lubis, Perbandingan Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam, Jurnal, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2013, hlm. 9. 64
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor: 37/Pid.B/2019/PN.Bms tentang Pencurian dengan Pemberatan 1. Kronologi Kasus Nomor: 37/Pid.B/2019/PN.Bms Kejadian pencurian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di bengkel las yang beralamat Desa Sokaraja Wetan Rt. 01 Rw. 05 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas, berawal dari saksi Aji mengajak terdakwa untuk mengambil burung milik orang lain dan terdakwa setuju, kemudian dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Techno 150 warna coklat No. Pol. R-5828-VG terdakwa dan saksi Aji mencari sasaran rumah ke arah Desa Sokaraja Weran Rt. 01 Rw. 05 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas, ketika melintas disebuah rumah milik Sarwono, saksi Aji melihat ada burung dalam sangkar di gantung, lalu saksi Aji berhenti dan terdakwa bersama saksi Aji turun dari sepeda motor. Selanjutnya terdakwa dan saksi Aji mendekati rumah tersebut, lalu saksi Aji memanjat atau naik pagar rumah tersebut sedangkan terdakwa menunggu diluar sambil mengawasi keadaan sekitar, setelah saksi Aji masuk ke dalam gerbang pagar lalu terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol. R-2668-HH dan menyuruh saksi Aji untuk mengambil sepeda motor dengan mengatakan "Ji jiot Motor bae manuke ora usah", lalu saksi Aji keluar dari dalam 65
gerbang dan terdakwa Siful mendekati sepeda motor tersebut yang kebetulan tidak dikunci stank, kemudian terdakwa Saiful mengambil sepeda motor tersebut yang diparkir di depan bengkel dengan cara menuntun sepeda motor dibawa keluar lalu terdakwa menaiki sepeda motor dengan di dorong dari belakang oleh saksi Aji menggunakan sepeda motor ke arah barat, kurang lebih 1 (satu) km terdakwa berhenti dan merusak kabel kontak sepeda motor tersebut dan bisa hidup, lalu sepeda motor tersebut dibawa ke rumah terdakwa. Setelah itu plat nomor atau nomor polisi sepeda motor tersebut dilepas dan di cat menggunakan cat semprot agar tidak dikenali oleh pemiliknya yaitu saksi Suwarno. Kemudian terdakwa memposting sepeda motor tersebut di forum jual beli Facebook, dan pada bulan Februari 2019 sepeda motor tersebut laku dijual seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis dipakai untuk keperluan atau kebutuhan pribadi terdakwa. Tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah apabila laku terjual, uang hasil penjualan dipakai untuk keperluan atau kebutuhan pribadi terdakwa dan untuk membeli rokok. Akibat perbuatan terdakwa dan saksi Aji tersebut saksi Suwarno mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). 66
67 2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Memutus Perkara Nomor: 37/Pid.B/2019/PN.Bms Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan, majelis hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: a. Bahwa terdakwa Saiful Aziz alias Trisman telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. b. Bahwa terdakwa terbukti telah merugikan korban sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). c. Bahwa terdakwa telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dapat menjadikan terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: a. Unsur barang siapa Penuntut umum telah menghadapkan terdakwa Saiful ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan saks-saksi serta keterangan terdakwa dapat disimpulkan jika orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah orang yang dimaksud penuntut umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi.
b. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa terdakwa bersama saksi Aji telah mengambil barang tanpa ijin pada hari Senin tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 02.30 WIB, di bengkel las yang beralamat Desa Sokaraja Wetan Rt. 01 Rw. 05 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas. Berawal saksi Aji mengajak terdakwa untuk mengambil burung milik orang lain dan terdakwa setuju kemudian dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Techno 150, warna cokelat No. Pol. R--5828-VG terdakwa dan saksi Aji mencari sasaran rumah ke arah Desa Sokaraja Wetan Wetan Rt. 01 Rw. 05 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas, ketika melintas di sebuah rumah milik saksi Sarwono, saksi Aji melihat ada burung dalam sangkar di gantung, lalu saksi Aji berhenti dan terdakwa bersama saksi Aji turun dari sepeda motor. Selanjutnya terdakwa dan saksi Aji mendekati rumah tersebut, lalu saksi Aji memanjat atau naik pagar rumah tersebut sedangkan terdakwa menunggu diluar sambil mengawasi keadaan sekitar, setelah saksi Aji masuk kedalam gerbang pagar lalu terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol. R- 2668-HH dan menyuruh saksi Aji untuk mengambil sepeda motor dengan mengatakan "Ji jiot Motor bae manuke ora usah". Lalu saksi Aji keluar dari dalam gerbang dan terdakwa mendekati sepeda motor 68
tersebut yang kebetulan tidak dikunci stang, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yang diparkir di depan bengkel dengan cara menuntun sepeda motor dibawa keluar lalu terdakwa menaiki sepeda motor dengan di step atau di dorong dari belakang oleh saksi Aji menggunakan sepeda motor ke arah barat. Berdasarkan fakta tersebut majelis hakim berkeyakinan bahwa para terdakwa telah memindahkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol. R-2668-HH milik saksi Sarwono, berdasarkan uraian diatas majelis hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan demikian unsur terpenuhi. c. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Fakta yang terungkap di persidangan, diketahui setelah itu plat nomor atau nomor polisi sepeda motor tersebut dilepas dan di cat menggunakan cat semprot agar tidak dikenali oleh pemiliknya yaitu saksi Suwarno, kemudian terdakwa memposting sepeda motor tersebut di forum jual beli Facebook, dan pada bulan Februari 2019 sepeda motor tersebut laku dijual seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis dipakai untuk keperluan atau kebutuhan pribadi terdakwa. Tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah apabila laku terjual, uang 69 ini
70 hasil penjualan dipakai untuk keperluan atau kebutuhan pribadi terdakwa dan untuk membeli rokok. Berdasarkan fakta tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa maksud terdakwa mengambil kepunyaan saksi Sarwono adalah untuk dimiliki oleh terdakwa. Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya, dengan demikian majelis hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah mencoba memiliki barang tersebut secara melawan hukum, oleh karena itu unsur ini telah terbukti. d. Unsur dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak Fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa terdakwa bersama saksi Aji telah mengambil barang tanpa ijin pada hari Senin tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 02.30 WIB, di bengkel las yang beralamat Desa Sokaraja Wetan Rt. 01 Rw. 05 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas. Waktu terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah bukan pada saat matahari terbit sampai terbenam maka termasuk malam hari, rumah tersebut adalah rumah tertutup, tidak ada izin dari pemilik rumah tersebut oleh karena itu unsur "dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh
orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi. e. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu Fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Aji mengambil barang tanpa ijin pada hari Senin tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 02.30 WIB, di bengkel las yang beralamat Desa Sokaraja Wetan Rt. 01 Rw. 05 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas. Berdasarkan fakta tersebut majelis hakim berkeyakinan bahwa unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi. f. Unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu Fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara memanjat pagar. Berdasarkan fakta sebagaimana yang terungap dipersidangan majelis hakim berkeyakinan bahwa untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan memanjat oleh karena itu unsur ini terpenuhi. Oleh karena semua unsur tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan jaksa penuntut umum dalam dakwaan tunggal. Kemudian terdapat beberapa 71
alat bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim yaitu sebagai berikut: a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario Techno No. Pol R-58828-VG, warna cokelat, Noka: MH1KF1110GK554894, Nosin: KF11E-1557725 berikut STNK sepeda motor a.n Hadminah dan anak kunci yang telah disita dari saksi Aji maka dikembalikan kepada saksi Aji. b. 1 (satu) buah plat nomor R-2668-HH, 1 (satu) buah STNK No. Pol R-2668-HH a.n Restunia Rerdanawati yang telah disita dari saksi Restunia Perdanawati maka dikembalikan kepada saksi Restunia Perdanawati. Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Sedangkan keadaan yang meringankan diantaranya sebagai berikut: a. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan. b. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatanya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatanya. c. Terdakwa belum pernah dihukum d. Sepeda motor saksi korban telah diganti oleh saksi Aji. 72
3. Amar Putusan Dari beberapa pertimbangan yuridis dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, maka majelis hakim memutuskan perkara No. 37/Pid.B/2019/PN.Bms pada tanggal 3 Juni 2019, sebagai berikut: a. Menyatakan terdakwa Saiful Aziz alias Ipul bin Trisman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan". b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan. c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. d. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan di Rutan. e. Menetapkan barang bukti berupa: 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario Techno, No. Pol. R-5828-VG, warna cokelat, Noka: MH1KF1110GK554894, Nosin: KF11E1557725, berikut STNK sepeda motor a.n Hadminah dan anak kunci, dikembalikan kepada saksi Aji Sulistio alias Aji bin Priyono. 2) 1 (satu) buah plat nomor R-2668-HH, 1 (satu) buah STNK No. Pol R-2668-HH a.n Restunia Perdanawati, dikembalikan kepada saksi Restunia Perdanawati. 73
74 f. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah). B. Pembahasan 1. Analisis Legal Reasoning Hakim dalam Putusan Nomor: 37/Pid.B/2019/PN.Bms tentang Pencurian dengan Pemberatan Hakim adalah organ pengadilan yang memegang kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila terselenggaranya Negara hukum. Kedudukan para hakim yang dimaksud tersebut telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman termasuk perincian wewenang dan tugasnya dalam KUHP, khusus mengenai bidang acara pidana.1 Sebelum memutuskan suatu perkara, hakim selalu memperhatikan hal-hal yang dapat menjadi suatu pertimbangan-pertimbangan baik secara yuridis maupun diluar ketentuan-ketentuan yuridis demi menemukan suatu kebenaran dan menciptakan keadilan. Sesuai dengan asas tindak pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld) pidana hanya dapat dijatuhkan bila ada kesalahan terdakwa, yang dibuktikan di sidang pengadilan, yaitu kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut 1 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 95.
75 umum.2 Jadi pengadilan menjatuhkan pidana apabila terdakwa bersalah melakukan tindakan pidana yang didakwakan kepadanya dan harus didukung dengan alat bukti yang sah sesuai dengan rumusan pasal 183 KUHAP yang menegaskan bahwa, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seeorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 184 KUHAP yang seringkali dikenal sebagai alat bukti yang sah dalam penjatuhan putusan oleh hakim antara lain, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam penjelasan yang terkandung dalam Pasal 183 KUHAP dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Dalam suatu perkara yang diputuskan oleh hakim selain memerlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang telah dikemukakan di atas, juga diperlukan hal lain yang sangat penting yaitu keyakinan hakim terhadap suatu perkara yang akan dapat diputuskan berdasarkan fakta-fakta yang telah di dapatkan dalam persidangan. Dalam hal tersebut juga diperhatikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Banyumas dalam memutuskan perkara pidana Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Bms, yang dijadikan pertimbangan oleh hakim adalah semua fakta yang terungkap dalam persidangan. Fakta tersebut berupa alat-alat bukti seperti yang 2 Anshari, "Faktor-faktor Pertimbangan Hakim Dalam MenjatuhkanPutusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Yogyakarta", Jurnal Red Judicata, Vol, 1, No. 1, Juni 2018, hlm. 5.
terdapat di dalam Pasal 184 KUHAP sebagaimana telah dikemukakan. Alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tersebut berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang pada pokoknya sebagai berikut: a. Keterangan saksi Saksi yang telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa Saiful Aziz ada 3 (tiga) orang saksi, yaitu saksi Aji Sulistio yakni yang bersama-sama dengan terdakwa mengambil sepeda motor di tepi jalan atau depan bengkel masuk wilayah Desa Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, saksi Restunia Perdanawati dan saksi Sarwono yakni saksi yang kehilangan sepeda motor pada hari Senin tanggal 8 Januari 2019 di depan bengkel las yang beralamat di Desa Sokaraja Wetan Rt. 01 Rw. 05 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Semua saksi tersebut, sebelum memberikan kesaksiannya sudah terlebih dahulu disumpah di depan pengadilan sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing yang diakui di negara Indonesia. b. Keterangan terdakwa Keterangan terdakwa Saiful Aziz yang disampaikan di depan pengadilan mengenai tuduhan yang telah di dakwakan kepada dirinya yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, dakwaan tersebut mengenai perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukannya pada perkara Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Bms terdakwa Saiful Aziz telah 76
mengakui setiap kesalahannya dan tindak pidana yang dilakukannya bahwa benar terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 02.30 WIB telah mengambil sepeda motor tanpa ijin yang diparkir di depan bengkel dengan cara menuntun sepeda motor di bawa keluar dari gerbang kemudian terdakwa menaiki sepeda motor dengan di step atau di dorong dari belakang oleh saksi Aji menggunakan sepeda motor kearah barat, kemudian setelah kurang leboh 1 km terdakwa berhenti dan merusak kabel kontak sepeda motor tersebut dan bisa hidup, lalu sepeda motor tersebut dibawa ke rumah terdakwa. c. Barang bukti Barang bukti yang dijadikan sebagai bukti dalam perkara Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Bms adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario Techno, No. Pol: R-5828-VG warna cokelat, Noka: MH1KF1110GK554894, Nosin: KF11E-1557725, berikut STNK sepeda motor a. n Hadimah dan anak kunci, 1 (satu) buah plat nomor R-2668-HH, 1 (satu) buah STNK No. Pol: R-2668-HH a. n Restunia Perdanawati. Alat bukti yang telah dikemukakan diatas merupakan landasan- landasan hakim dalam memutuskan perkara tersebut, selain itu hakim juga melihat unsur-unsur yang terdapat tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa Saiful Aziz, sudah sesuai dengan usnur-unsur dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan, atau telah terpenuhi unsur dalam 77
tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP. Adapun unsur-unsur tindak pidana pencurian yang dikemukakan dalam kasus perkara Nomor 37Pid.B/2019/PN.Bms adalah sebagai berikut: a. Unsur barang siapa Bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah manusia atau orang yang menjadi subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa Saiful Aziz yang berdasarkan pada keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini sehingga unsur ini telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah. b. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Mengambil bisa diartikan membawa suatu barang dari tempat asalnya untuk dipindahkan ke tempat lain, jadi barang tersebut harus dapat diangkat dan dipindahkan. Dalam perkara ini terdakwa telah terbukti mengambil sepeda motor yang diparkir di depan bengkel dengan cara menuntun sepeda motor dibawa keluar lalu terdakwa menaiki sepeda motor dengan cara di step atau di dorong dari belakang oleh saksi Aji menggunakan sepeda motor kearah barat. 78 telah
Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan majelis hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah memindahkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol: R-2668- HH milik saksi Sarwono, berdasarkan uraian tersebut maka terdakwa telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. c. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui setelah mengambil sepeda motor tersebut kemudian plat nomor atau nomor polisi sepeda motor tersebut dilepas dan dicat menggunakan cat semprot agar tidak dikenali oleh pemiliknya yaitu saksi Sarwono, kemudian terdakwa memposting sepeda motor tersebut di forum jual beli Facebook, dan pada bulan Februari 2019 sepeda motor tersebut laku dijual seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis dipakai untuk keperluan atau kebutuhan pribadi terdakwa. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terpenuhi karena terdakwa mengambil barang kepunyaan milik saksi Sarwono dan untuk dimiliki sendiri oleh terdakwa. d. Unsur dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak 79
Terdakwa bersama saksi Aji mengambil barang tanpa ijin pada hari Senin tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 02.30 WIB, waktu terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah bukan pada saat matahari terbit sampai terbenam maka termasuk malam hari, rumah tersebut dalam keadaan tertutup, dan tidak ada izin dari pemilik rumah. e. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Aji mengambil barang tanpa ijin, maka unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi. f. Unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa untuk sampai kepada barang yang diambil dilakukan dengan cara memanjat pintu gerbang, oleh karena itu unsur ini terpenuhi. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perkara Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Bms telah terpenuhi unsur-unsur dalam pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP, maka terdakwa dinyatakan bersalah sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal. Selain itu 80
81 terdakwa juga bukan merupakan orang yang dikecualikan dari tanggung jawab pidana sehingga terdakwa harus dipidana sesuai dengan perbuatannya. Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Bms juga telah mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP. Hal yang memberatkan terdakwa yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa, yaitu diantaranya sebagai berikut: a. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan. b. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. c. Terdakwa belum pernah dihukum. d. Sepeda motor saksi korban telah diganti oleh saksi Aji. Berdasarkan semua proses peradilan yang telah dilakukan dan pertimbangan-pertimbangan yang menjadi landasan hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Maka dalam putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Bms memutuskan bahwa terdakwa Saiful Aziz dinyatakan sah dan meyakinkan melakukan pencurian dengan pemberatan sesuai yang telah diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP sebagaimana telah melalui proses persidangan sesuai dengan mekanisme ketentuan yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
82 Berdasarkan pemeriksaan selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf pada terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadapnya, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Kemudian berdasarkan hal yang memberatkan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan pada saat malam hari yang merupakan waktu tenang untuk beristirahat sangat meresahkan masyarakat. Hal ini merupakan hal yang sangat penting, karena tujuan pemidanaan yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana digunakan untuk melindungi ketertiban dan kenyamanan masyarakat, disamping tujuan lain sebagai pembalasan atas hal yang telah dilakukan oleh terdakwa. Berdasarkan uraian di atas terdakwa Saiful Aziz dalam kasus ini telah terbukti bahwa tindakannya memenuhi unsur-unsur yang bisa dilaksanakannya suatu hukuman, unsur utamanya adalah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Tindak pidana telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam aturan
Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan yang dengan hukuman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Berdasarkan analisis tersebut, maka hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa Siful Aziz kurang tepat, karena keputusan hakim terlalu ringan. Hukuman yang dijatuhkan seharusnya lebih berat diatas tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Tetapi hakim memutuskan memberikan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dengan mengurangi masa penangkapan dan penahanan dari pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa. Dalam hal ini hakim dalam memutus perkara cenderung pada pertimbangan yang bersifat yuridis, yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan, hal ini mulai dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi dan barang bukti. 2. Perspektif Fiqih Jina>yah Terhadap Hukuman dalam Putusan Nomor: 37/Pid.B/2019/PN.Bms tentang Pencurian dengan Pemberatan Menurut fiqih jina>yah hukuman adalah bentuk balasan bagi seseorang yang atas perbuatannya melanggar syara" yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya untuk mendapatkan kemaslahatan dan mencegah 83
kemudaratan.3 Hukuman ditetapkan demikian karena adanya maksud dan tujuan tertentu, diantaranya untuk memberikan pembalasan yang artinya setiap perbuatan yang melanggar hukum harus dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan nash, jangka panjang dari pemberian balasan adalah untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat luas. Kemudian hukuman dimaksudkan untuk pencegahan kolektif dan pencegahan khusus, maksud dari pencegahan kolektif yaitu untuk dapat memberikan pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan serupa, sedangkan pencegahan khusus ditujukan untuk si pelaku, ketika telah menerima sanksi atas perbuatannya si pelaku akan bertaubat dan tidak mengulangi kejahatan lagi.4 Dalam fiqih jina>yah tidak mengatur secara khusus hukuman terhadap pencurian dengan pemberatan. Tetapi mengatur masalah pencurian dengan memberikan klasifikasi terhadap jari>mah pencurian (sa>riqah), yaitu pencurian yang dikenakan hukuman h}add, dan pencurian yang dikenakan hukuman ta"zyr. Bahwa pelaku pencurian yang dikenai hukuman h}add yaitu apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Kemudian apabila salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi maka dikenai hukuman ta"zyr. Berdasarkan klasifikasi terhadap jari>mah pencurian (sa>riqah) tersebut, dapat disimpulkan pertimbangan hakim atas putusan Nomor 3 Ahmad Dani, "Remisi Bagi Teroris Perspektif Hukum Pidana Islam", Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, Vol. 1, No. 2, Mei 2012, hlm. 472. 4 Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam Di Indonesia, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 289-290. 84
37/Pid.B/2019/PN.Bms dalam pandangan fiqih jina>yah dapat diterapkan hukuman h}add, karena syarat dan rukunya terpenuhi. Pencurian dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi syarat dan rukun yang paling penting, diantaranya: a. Pengambilan harta secara sembunyi-sembunyi Pengambilan secara sembunyi-sembunyi terjadi apabila pemilik (korban) tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang tersebut dan ia tidak merelakannya. Pencurian terjadi sekira pukul 02.30 WIB waktu terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah bukan pada saat matahari terbit sampai terbenam maka termasuk malam hari saat korban sedang tidur. Pencurian dilakukan dengan mengeluarkan barang yang dicuri dari tempatnya untuk dijadikan milik si pencuri dengan cara menjualnya. b. Barang yang diambil berupa harta Dalam kaitan dengan barang yang dicuri, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa dikenakan hukuman potong tangan. Syarat-syarat tersebut diantaranya, barang yang dicuri berupa ma>ll mutaqawwim, barang tersebut harus barang yang bergerak, barang tersebut adalah barang yang tersimpan, dan barang tersebut mencapai nisab pencurian.5 Barang yang dicuri termasuk ma>ll mutaqawwim dan termasuk barang yang bergerak dan telah mencapai nisab pencurian karena yang 5 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 84. 85
dicuri adalah sepeda motor. Terdakwa mengambil sepeda motor yang diparkir di depan bengkel yang dijaga oleh pemiliknya, di depan bengkel termasuk hirz bil hafizh atau hirz bigairih yaitu setiap tempat yang tidak disiapkan untuk penyimpanan barang, hukumnya sama dengan lapangan terbuka jika di sana tidak ada orang yang menjaganya artinya tempat tersebut baru dianggap sebagai hirz apabila ada orang yang menjaganya. Kemudian tindak pidana pencurian baru dikenakan hukuman bagi pelakunya apabila barang yang dicuri mencapai nisab pencurian.6 Ketentuan tersebut didasarkan kepada hadis Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, Nasa"i, dan Ibnu Majah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: اًد ِع بَصَف ٍر بَىْيِد ِعُبُر ِىف هلاِا ِقِر بهسلاُدَي ُعَطْقُتَلا "Tangan pencuri tidak dipotong kecuali dalam pencurian seperempat dinar ke atas." Kemudian terdapat pula hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Aisyah r.a yang isinya lebih tegas dengan redaksi sebagai berikut: َكِلَذ ْهِم ىَو ْدَاٌَُُ بَمْيِفاُُعَطْقَت َلاٍََربَبْيِد ِعُبُر ِىفا ُُْعَطْقِا "Potonglah (tangan pencuri) dalam pencurian seperempat dinar dan janganlah kamu memotongnya dalam pencurian yang kurang dari jumlah tersebut." 6 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam..., hlm. 85. 86
87 Berdasarkan hadis-hadis tersebut jumhur fuqaha berpendapat bahwa hukuman potong tangan baru diterapkan kepada pencuri apabila nilai barang yang dicurinya mencapai seperempat dinar emas atau tiga dirham perak. Oleh karena itu, pencurian dalam putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Bms telah mencapai nisab pencurian karena barang tersebut berupa sepeda motor yang kemudian di jual dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan akibat perbuatan terdakwa, korban pencurian mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000,000,- (enam juta rupiah). c. Harta yang dicuri milik orang lain Untuk terwujudnya tindak pidana pencurian, disyaratkan barang yang dicuri itu merupakan hak milik orang lain. Sepeda motor yang diambil oleh terdakwa merupakan milik saksi Sarwono yang tidak ada hubungan kekeluargaan dengan terdakwa. d. Adanya niat melawan hukum Pelaku pencurian tidak dikenai hukuman potong tangan apabila pencurian tersebut dilakukan karena terpaksa (darurat) atau dipaksa oleh orang lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah al- Baqarah ayat 173: ِهَمَف هرُط ْضا َرْيَغ ٍغبَب َلاهَ ٍدبَع ۤ َلََف َمْثِا ًِْيَلَعۗ هنِا َ َّٰ ّالله ٌر ُُْفَغ ٌمْيِحهر... "...tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui
88 batas maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS. al-Baqarah: 173) Apabila pencurian dilakukan dengan sadar mengambil barang milik orang lain dan dengan maksud untuk memiliki barang yang dicuri maka wajib untuk dihukum. Oleh karena itu, pencurian dalam putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Bms memenuhi unsur melawan hukum karena tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah apabila laku terjual, uang hasil penjualan dipakai untuk keperluan atau kebutuhan pribadi terdakwa dan untuk membeli rokok. Ketentuan hukuman potong tangan didasarkan kepada firman Allah dalam surah al-Maidah ayat 38: ِربهسلٱََ ُةَقِربهسلٱََ ۟ا َُُٰٓعَطْقٱَف بَمٍَُيِدْيَأ ًۢ "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah ًءَٰٓاَزَج بَمِبَبَسَك ًلَ َّٰ هللَّٱََ ٌزيِزَع ٌميِكَح هللَّٱۗ ُ َكَو َهِّم ِ ُق tangan keduanya, sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". Kemudian terdapat hadis Nabi yang berkaitan dengan hukuman bagi pencuri yang diriwayatkan oleh ad-Daruquthni dari Abu Hurairah, Nabi bersabda: 7 ّمُث ,ُيَدَيا ُُْعَطْق بَف َقَرَس ْنِا همُث ,ًَُل ْجِرا ُُْعَطْق بَف َقَرَس ْنإ همُث ُيَدَي ا ُُْعَطْق بَف َقَرَس ْنِإ ًَُل ْجِرا ُُْعَطْق بَف َقَرَس ْنِإ 7 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 91
"Jika mencuri potonglah tangannya (yang kanan), jika ia mencuri lagi potonglah kakinya (yang kiri), jika ia mencuri lagi potonglah tangannya (yang kiri), kemudian apabila ia mencuri lagi potonglah kakinya (yang kanan)". Hukuman potong tangan dikenakan terhadap pencurian yang pertama dengan cara memotong tangan kanan pencuri dari pergelangan tangannya. Apabila ia mencuri untuk kedua kalinya maka ia dikenai hukuman potong kaki kirinya. Apabila ia mencuri lagi untuk ketiga kalinya maka para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah, pencuri dikenai hukuman ta"zyr dan dipenjarakan. Sedangkan menurut Imam Malik, Imam Syafi"i, dan Imam Ahmad, pencuri dikenai hukuman potong tangan kirinya. Apabila ia mencuri untuk keempat kalinya maka dipotong kaki kanannya. Apabila ia masih mencuri untuk kelima kalinya maka ia dikenakan hukuman ta"zyr dan dipenjara seumur hidup (sampai ia mati) atau sampai ia bertobat. Adapun batas pemotongan menurut ulama Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi"i, dan Imam Ahmad adalah dari pergelangan tangan. Berdasarkan beberapa penjelasan yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam kasus pencurian dalam putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Bms dalam perspektif fiqih jina>yah dapat diterapkan hukuman h}add. Karena pelaku telah memenuhi rukun dan syarat pencurian dan juga melakukan pencurian pada saat malam hari yang merupakan waktu tenang untuk istirahat adalah hal yang sangat merugikan karena 89
menggangu ketenangan dan ketentraman. Barang yang dicuri juga telah mencapai nisab oleh karena itu, pelaku dapat dihukum dengan hukuman h}add atau potong tangan yang merupakan hukuman pokok untuk tindak pidana pencurian. Akan tetapi hukum potong tangan merupakan alternatif hukuman terakhir apabila tidak dapat dikenakan hukuman selain potong tangan. Sebagaimana tindak pidana lain, pencurian diharamkan dalam Islam karena menyangkut kemaslahatan masyarakat luas dalam hak kepemilikan harta dan beberapa alasan lain, diantaranya sebagai berikut:8 a. Karena manusia mencari harta untuk hidup dengan cara susah payah dan melelahkan, baik itu petani, pedagang, pegawai ataupun pekerjaan-pekerjaan lainya. Mereka menguras tenaga, pikiran, dan banyak menghabiskan waktu untuk mencari harta. b. Karena harta yang diperoleh dari bekerja keras tersebut, mungkin saja untuk persiapan makan dan hidup sehari-hari atau untuk membantu fakir miskin, anak yatim, orang-orang sakit, dan untuk kebutuhan lainnya. Apabila harta itu dicuri, maka hak orang banyak akan hilang. c. Pencuri merusak ketentraman masyarakat yang seharusnya merasa merasa aman di rumah dan daerahnya masing-masing. Meskipun pencuri telah memenuhi syarat, baik berkenaan dengan subjek, objek maupun materi curian, akan tetapi hukum potong tangan adalah hukuman alternatif terakhir, jika tidak dapat dikenakan hukuman 8 Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam Di Indonesia, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 147-148. 90
91 selain potong tangan. Pemahaman ayat yang berkaitan dengan hukum potong tangan harus secara kontekstual, dan dikaitkan dengan surat al- Maidah ayat 39: ٌميِحهر ٌرُُفَغ َ هللَّٱ هنِإ ًِْيَلَع ۗۗ هنِإَف َ هللَّٱ ُةُُتَي ۦًِِمْلُظ َحَل ْصَأََ ِدْعَب هَمَف َةبَت ًۢىِم "Tetapi barang siapa bertaubat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang". Ayat tersebut menggambarkan bahwa adanya ampunan Allah kepada para pencuri dengan cara bertaubat. Akan tetapi kasus pencurian tetap akan diproses selagi sudah sampai di tangan hakim sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hukum potong tangan hanya diberlakukan kepada pencuri yang sudah profesional, sementara pencuri yang telah mengembalikan barang sebelum kasusnya ke tangan hakim, hanya berlaku hukuman ta"zyr.9 Pemberlakuan hukuman ta"zyr untuk kepentingan umum didasarkan kepada perbuatan Nabi SAW, yang menahan seorang laki-laki yang diduga mencuri unta. Setelah diketahui ternyata ia tidak mencurinya, maka Nabi SAW melepaskannya. Pelajaran terhadap tindakan Rasulullah SAW tersebut adalah bahwa penahanan merupakan hukuman ta"zyr, sedangkan sanksi hanya dapat dikenakan terhadap suatu jari>mah yang telah dapat dibuktikan. Apabila pada peristiwa tersebut tidak terdapat unsur pidana maka maknanya Rasulullah mengenakan hukuman 9 Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam Di Indonesia..., hlm. 149.
92 penahanan (penjara) hanya karena tuduhan semata-mata. Hal ini mengandung arti bahwa Rasulullah membolehkan penjatuhan hukuman terhadap seseorang yang berada dalam posisi tersangka, meskipun ia tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Perbuatan yang diambil Rasulullah tersebut dibenarkan oleh kepentingan umum, sebab membiarkan si tersangka hidup bebas sebelum dilakukan penyelidikan tentang kebenaran tuduhan terhadap dirinya bisa mengakibatkan ia melarikan diri, dan bisa juga menyebabkan dijatuhkannya hukuman yang tidak benar terhadap dirinya, atau menyebabkan tidak dapat dijalankannya hukuman yang telah diputuskan.10 Pencurian dikategorikan sebagai tindakan yang dapat membahayakan kepentingan umum. Seorang ahli mengatakan, dalam kasus pencurian perlu diterapkan teori gradasi. Artinya, pencuri yang baru petama kali mencuri tidak harus dipotong tangan, melainkan hukum ta"zyr. Sementara ilmuwan barat, memahami hukum potong tangan dalam al- Quran sebagai hukuman yang paling tertinggi. Artinya, kita boleh berijtihad mengurangi hukuman tersebut dan tidak boleh melebihi ketentuan hukum yang ada. Dengan demikian hukum potong tangan boleh diganti dengan hukuman lain dengan alasan tertentu yang lebih rendah, tetapi tidak boleh diganti dengan hukuman yang lebih tinggi.11 Dalam kasus pencurian pada putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Bms, terdakwa mengakui terus terang dan menyesali 10 Hariyanto, Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta: Mahameru Press, 2017), hlm. 80. 11 Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam Di Indonesia..., hlm. 150.
perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, hal tersebut dapat menunjukan bahwa terdakwa secara tidak langsung telah bertaubat. Kemudian terdakwa baru sekali melakukan pencurian dan belum pernah dihukum, hal ini menunjukan bahwa pencuri dalam kasus ini adalah bukan pencuri prefesional. Dan dalam pertimbangan hakim juga memaparkan bahwa barang curian (sepeda motor) korban telah diganti oleh saksi Aji. Maka dari keterangan yang terdapat dalam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman tersebut, dapat disimpulkan hukuman terhadap pencurian yang dikenakan terhadap terdakwa Saiful Aziz dalam putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Bms adalah hukuman ta"zyr. Sama halnya dengan tujuan pemidanaan, tujuan diberlakukannya hukuman ta"zyr adalah untuk membuat pelaku jera supaya mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari dan untuk mengubah pola hidup kearah yang lebih baik, serta sebagai pencegahan yang ditujukan bagi orang lain supaya tidak melakukan jari>mah. Hukuman ta"zyr berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat, tidak ada perbedaan antara laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun muslim. Setiap orang yang melakukan kemungkaran atau mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan, maka perlu diberi sanksi ta"zyr agar tidak mengulangi perbuatannya.12 12 M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm.142-143. 93 tidak
BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan dari uraian diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Hakim dalam memutuskan suatu perkara selalu memperhatikan hal-hal yang dapat menjadi suatu pertimbangan-pertimbangan baik secara yuridis maupun diluar ketentuan-ketentuan yuridis. Sesuai dengan asas tindak pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld) pidana hanya dapat dijatuhkan apabila ada kesalahan terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum. Pertimbangan hakim atas putusan Nomor: 37/Pid.B/2019/PN.Bms sudah sesuai dengan mekanisme ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Hakim dalam memutuskan perkara memerlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti dan hal lain yang sangat penting yaitu keyakinan hakim terhadap suatu perkara yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dalam hal ini hakim dalam memutus perkara cenderung pada pertimbangan yang bersifat yuridis, yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan, hal ini mulai dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi dan barang bukti. Berdasarkan alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap 94
di persidangan terdakwa Saiful Aziz terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP. Oleh karena itu, hakim memutuskan pidana penjara selama 1 tahun 2 bulan. 2. Dalam perspektif fiqih jina>yah, pencurian dalam putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Bms masuk kedalam pencurian yang dikenakan hukuam h}add atau potong tangan, karena pelaku telah memenuhi rukun dan syarat pencurian. Pertama, syarat yang berkaitan dengan subjek yaitu pelakunya dewasa. Kedua, syarat yang berkaitan dengan materi curian, yaitu mengambil harta secara diam-diam, mengambil barang tanpa sepengetahuan dan tanpa kerelaan pemiliknya, Ketiga, syarat yang berkaitan dengan objek, yaitu barang yang dicuri berupa harta benda bergerak serta mencapai satu nilai minimum tertentu. Meskipun pencuri telah memenuhi rukun dan syarat, baik berkenaan dengan subjek, objek maupun materi curian, akan tetapi hukum potong tangan adalah hukuman alternatif terakhir, jika tidak dapat dikenakan hukuman selain potong tangan. Hukum potong tangan hanya diberlakukan kepada pencuri yang sudah profesional, sedangkan bagi pencuri yang telah mengembalikan barang sebelum kasusnya ke tangan hakim, hanya berlaku hukuman ta"zyr. Sementara dalam kasus pencurian pada putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Bms, terdakwa bukan merupakan pencuri yang profesional dan barang curian (sepeda motor) korban telah diganti oleh saksi Aji. Maka dari keterangan yang terdapat dalam pertimbangan 95
96 hakim dalam menjatuhkan hukuman tersebut, dapat disimpulkan hukuman terhadap pencurian yang dikenakan terhadap terdakwa Saiful Aziz dalam putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Bms adalah hukuman ta"zyr B. Saran Dalam penelitian yang terfokus kepada legal reasoning hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, peneliti kepada Majelis Hakim diharapkan lebih teliti dalam membuat putusan. Dalam putusan ini unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" tidak dimasukan pertimbangan-pertimbangannya, meskipun dapat disimpulkan sendiri akan tetapi putusan kurang lengkap apabila dalam penulisan unsur-unsurnya tidak lengkap. Kemudian dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa sebaiknya benar-benar memperhatikan unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal yang menjerat terdakwa, sehingga penerapan pasal dan penjatuhan hukuman kepada terdakwa balance.
DAFTAR PUSTAKA A. Buku Literatur Ali, Zainuddin. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2007. Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 2004. Hamzah, Andi. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 1994. Hamzah, Andi. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001. Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2004. Hariyanto, Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Islam. Yogyakarta: Mahameru Press, 2017. Ilyas, Amir. Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-teori Pengantar Dan Beberapa Komentar), Yogyakarta: Mahakarya Ranggang Offset Yogyakarta, 2012. Irfan, Nurul dan Masyarofah. Fikih Jinayah. Jakarta: Amzah, 2013. Irfan, Nurul. Korupsi dalam Hukum Pidana Islam. Jakarta: Amzah, Ed. 1, Cet 2, 2014. Lubis, Zulkarnain dan Bakti Ritonga. Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah. Jakarta: Kencana, 2016. Mardani. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Kencana, 2019. Munajat, Makhrus. Hukum Pidana Islam Di Indonesia. Yogyakarta: Teras, 2009. Muslich, Ahmad Wardi. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2005. Muslich, Ahmad Wardi. Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah. Jakarta: Sinar Grafika, 2004. Sinaga, Dahlan. Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila. Bandung: Nusa Media, 2015. Sofian, Ahmad. Ajaran Kausalitas Hukum Pidana. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018. 97
Sofyan, Andi dan Nur Azizah. Hukum Pidana. Makassar: Pustaka Pena Press, Cet ke- 1, 2016. Tanzeh, Ahmad. Pengantar Metode Penelitian. Yogyakarta: Teras, 2009. Thohari, Fuad. Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan Ta"zir). Yogyakarta: Deepublish, Ed. 1, Cet 1, 2018. Tomalili, Rahmanuddin. Hukum Pidana. Yogyakarta: Deepublish, Cet. 1, 2019. Zed, Mustika. Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Obor Nasional, 2004. Zuleha, Dasar-Dasar Hukum Pidana. Yogyakarta: Deepublish, Ed. 1, Cet. 1, 2017. B. Karya Ilmiah Afriani, Srinia. "Pencurian Pada Saat Bencana Alam Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 06/Pid.B/2005/PN.BNA)", Skripsi, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Arniry Darussalam, 2017. Anshari. "Faktor-faktor Pertimbangan Hakim Dalam MenjatuhkanPutusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Yogyakarta", Jurnal Red Judicata, Vol, 1, No. 1, Juni 2018. Assholihati, Keken Rizka Fitri. "Pengulangan Tindak Pidana Pencurian (Analisis Putusan Pengadilan Negeri 201/Pid.B/2019/PN. MJL)", Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Jakarta, 2017. Baidhowi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 340/Pid.B/2012/PN.SMG tentang Pemeratan Hukum Islam dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian" Skripsi, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015. Dani, Ahmad. "Remisi Bagi Teroris Perspektif Hukum Pidana Islam", Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, Vol. 1, No. 2, Mei 2012. Fitriani, Evitasari Dyah. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: 104/PID.B/2012/PN.DMK (Sariqah)", Skripsi, Semarang: tentang Recidivis Pencurian Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016. Hananta, Dwi. "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana", Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 7, No. 1, Maret 2018. 98
Harahap, Nursapia. "Penelitian Kepustakaan", Jurnal Iqra", Vol. 08, No. 01, Mei 2014. Huda, Chairul. "Pola Pemberatan Pidana Dalam Hukum Pidana Khusus", Jurnal Hukum, Vol. 18, No. 4, Oktober 2011. Isnantiana, Nur Iftitah. "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan", Jurnal Pemikiran Islam, Vol. XVIII, No. 2, Juni 2017. Jamaludin, Muhammad. "Study Analisis Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung No.336/Pid.Sus/PN.TLG tentang Kekerasan Dalam Islam", Skripsi, Rumah Tangga Ditinjau Menurut Hukum Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2017. Lubis, M Dipo Syahputra. Perbandingan Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam, Jurnal, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2013. Mas, Marwan. "Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim", Jurnal Yudisial, Vol. 5, No. 3, Deswmber 2012. Munawaroh, Elysa. "Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Mengakibatkan Kematian (Analisis Putusan No. 140/Pid.B/2016/PN.Klaten)", Skripsi, Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2018. Nugroho, Wahyu. "Disparitas Hukuman dalam Perkara Pidana Pencurian dengan Pemberatan", Jurnal Yudisial, Vol. 5. No. 3, Desember 2012. Permana, L Hendi. "Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan (Perkara No. 107/Pid.Sus/2015/PN.MET)", Jurnal, Bandar Lampung, 2016. Rizal. "Eksistensi Harta dalam Islam (Suatu Kajian Analisis Teoritis)", Jurnal Penelitian, Vol. 9, No. 1, Februari 2015. Rofingi. "Asas Equality Before The Law Dalam Perspektif Hukum Islam dan Konstitusi Indonesia (Studi Tentang Implementasi Hukum Pidana di Indonesia)", Skripsi, Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Rusmiati, dkk. "Konsep Pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam", Jurnal Syiah Kuala Law Journal, Vol. 1, No. 1, April 2017. 99
Sa, Moch. As"at. "Teori Batas Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pencurian dalam Pemikiran Muhammad Syahrur", Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, Vol. 1, No. 2, Mei 2012. Taqiuddin, Habibul Umam. "Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim", Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol. 1, No.2, November 2017. Triana, Nita. "Membangun Legal Reasoning Hakim Berbasis Hukum Progresif Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga", IAIN Purwokerto. Wirawansyah, Fery. "Analisis Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Perkara Nomor 383/Pid.B/2012/PN.TK di Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang)", Skripsi, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2013, hlm 25. C. WEBSITE KBBI Daring, , Diakses pada 17 Januari 2020 Pukul 7.52 WIB. KBBI Daring, diakses pada tanggal 27 Mei 2020 pukul 15.50. Putusan Nomor: 37/Pid.B/2019/PN.Bms, Diakses pada 18 Januari 2020 pukul 18.32, Mahkamah Agung Republik Indonesia Sitorus, Arthur Daniel P. "Perbedaan Tindak Pidana Ringan dengan Pidana", Pelanggaran Pidana, Diakses pada 17 Januari 2020 Pukul 6.34 WIB. dalam Sistem Hukum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 100