Lembar Fakta: Pengawasan Ketenagakerjaan di Indonesia KEMNAKER International Labour Organization Pengawasan Ketenagakerjaan: Kondisi Umum Pengawasan ketenagakerjaan merupakan fungsi kemasyarakatan dari administrasi ketenagakerjaan yang memastikan pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan di tempat kerja. Tujuan utamanya adalah meyakinkan para mitra sosial mengenai perlunya meninjau aturan ketenagakerjaan di tempat kerja dan kepentingan mereka dalam hal ini, melalui pencegahan, pendidikan dan apabila penting, tindakan penegakkan hukum. Sejak penunjukkan pengawas ketenagakerjaan pertama di Inggris pada 1833, pengawasan ketenagakerjaan pun terbentuk di hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia. Di dalam dunia kerja, pengawasan ketenagakerjaan merupakan perangkat negara terpenting dalam melakukan intervensi untuk merancang, mendorong dan berkontribusi pada pengembangan budaya pencegahan yang mencakup semua aspek ketenagakerjaan seperti: hubungan industrial, upah, kondisi kerja, keselamatan dan kesehatan kerja serta permasalahan yang terkait dengan ketenagakerjaan dan jaminan sosial. Saat ini, badan pengawasan ketenagakerjaan menjalankan tugas-tugas mereka dalam lingkungan yang menantang, yang melibatkan perubahan penting dalam konteks ekonomi dan sosial serta pengembangan industrial; pengorganisasian hubungan kerja; pengharapan secara sosial dan politik, khususnya dalam teknologi dan jenis bahaya kerja. Pengawasan Ketenagakerjaan di Indonesia Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan yang berada di bawah Kementerian Ketenagakerjaan merupakan unit kerja teknis yang bertugas memberikan perlindungan ketenagakerjaan bagi pekerja dan pengusaha di Indonesia. Visi Direktorat ini adalah mewujudkan masyarakat industri yang sejahtera dan berkeadilan dengan mempromosikan kepastian hukum. Direktorat ini juga menjadi lembaga andalan serta menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan produktif. Salah satu target pembinaan kerja untuk periode 2015-2019 adalah peningkatan kepatuhan perusahaan atas hukum ketenagakerjaan. Jumlah penduduk usia kerja Indonesia (15 tahun ke atas) pada Agustus 2016 diperkirakan sekitar 189 juta orang. Di antara bulan Agustus 2015 dan Agustus 2016 penduduk usia kerja meningkat sebesar 2,9 juta. Sebanyak 125,4 juta penduduk usia kerja aktif secara ekonomi atau dengan kata lain mereka dianggap berada dalam angkatan kerja. Tingkat partisipasi tenaga kerja adalah 66,3 persen. Sebanyak 7 juta orang lebih angkatan kerja masih menganggur yang diterjemahkan ke dalam tingkat pengangguran sebesar 5,6 persen. Sementara tingkat pengangguran nasional relatif rendah, tingkat pengangguran di kalangan muda (15-24 tahun) mencapai setinggi 19,4 persen. Jasa merupakan sumber utama lapangan kerja (46,7 persen), diikuti pertanian (31,9 persen) dan perdagangan (22,5 persen). Kontribusi lapangan kerja di bidang manufaktur (pengolahan) mencapai 13,1 persen. Sektor manufaktur mempekerjakan sekitar 15,5 juta pekerja di Indonesia. Namun, hampir 78 persen (12 juta) dari pekerja di sektor manufaktur berada di Jawa dan Bali. Terdapat sekitar 21.591.508 perusahaan di Indonesia. Dari jumlah tersebut, lebih dari 90 persen adalah usaha kecil (0-100 pekerja), 9 persen merupakan perusahaan skala menengah dan sekitar 1 persen dianggap sebagai perusahaan besar. 1
Lembar Fakta: Pengawasan Ketenagakerjaan di Indonesia Dasar Hukum Pengawasan Ketenagakerjaan Undang-Undang No. 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 No. 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Undang-Undang No. 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 257/2014 tentang Ahli/Kader Norma Kerja Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan Data dan Informasi Pengawasan Ketenagakerjaan di Indonesia Spesialisasi pengawas ketenagakerjaan sebagai berikut: 1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil 383 orang 2. Pengawas Fungsional 984 orang Pengawas Ketenagakerjaan (hingga akhir 2016) 3. Spesialis keselamatan Instalasi Listrik 4. Spesialis Keselamatan Kebakaran 44 orang 33 orang
Jumlah pengawas ketenagakerjaan - 1.923 pengawas 5. Spesialis Keselamatan Pesawat Uap dan Bejana Tekan 6. Spesialis Kesehatan Kerja 91 orang 30 orang
Jumlah perusahaan nasional - 21.591.508 7. Spesialis Lingkungan Kerja 8. Spesialis Keselamatan Konstruksi 23 orang 16 orang Hingga akhir 2016, rasio 9. Spesialis (Keselamatan) Pesawat Angkat 52 orang pengawas terhadap perusahaan di Indonesia adalah 1: 11,228 dan Angkut 10. Spesialis K3 Kimia 3 orang Area Non-Kepatuhan Jumlah perusahaan yang telah dilakukan pengawasan pada 2016: 61.134 perusahaan. Dari jumlah tersebut, ketidakpatuhan utama mencakup kewajiban bagi pengusaha untuk menyerahkan laporan ketenagakerjaan, pembayaran upah minimum pekerja dan kepatuhan untuk mendaftarkan pekerja kepada BPJS Ketenagakerjaan. Inisiatif Kementerian Ketenagakerjaan untuk Meningkatkan Kepatuhan Undang-Undang No. 23/2014 mengenai Pemerintah Daerah menyebutkan sejumlah fungsi pengawasan ketenagakerjaan akan kembali tersentralisasi dari kabupaten ke tingkat provinsi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan independensi pengawas ketenagakerjaan karena mereka tidak lagi melapor kepada pemerintah kabupaten/kota. Ahli/Kader Norma Ketenagakerjaan (KNK) 2
KNK dibentuk melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 257/2014. Keputusan ini diberlakukan sebagai respons terhadap kurangnya pengawas ketenagakerjaan di lapangan. Keputusan ini mengatur bahwa menjadi kewajiban bagi setiap pabrik yang memiliki lebih dari 100 pekerja untuk memiliki ahli norma ketenagakerjaan bersertifikat. KNK merupakan personil/anggota staf pabrik yang dilatih mengenai norma ketenagakerjaan untuk membantu pengusaha melakukan penilaian mandiri sebagai upaya mengendalikan risiko kerja dan meningkatkan kepatuhan pabrik terhadap norma ketenagakerjaan. KNK dibentuk untuk kelangsungan usaha dan mencakup 354 perusahaan pada akhir 2016, yang meliputi perlindungan terhadap lebih dari 500 ribu pekerja. Sektor utama pabrik yang berpartisipasi dalam KNK adalah industri padat karya yang berorientasi ekspor seperti industri garmen dan alas kaki. Ahli/Kader Norma Ketenagakerjaan (tahun 2016) 21 Provinsi dengan jumlah KNK tertinggi adalah Jawa Barat (165 orang), diikuti Jawa Timur (146 orang), DKI Jakarta (81 orang), Banten (57 orang) dan Jawa Tengah (43 orang). 354 perusahaan 90 persen dari tingkat manajemen (posisi manajer hingga direktur) 569 orang KNK muda, 166 KNK madya, dan 133 KNK utama
Jumlah KNK berdasarkan tahun - 21 orang pada 2014, 376 pada 2015 dan 444 pada 2016 Perkembangan Baru pada Pengawasan Ketenagakerjaan: Program Kepatuhan Ketenagakerjaan (PROKEP) Pemerintah Indonesia saat ini sedang mengembangkan Program Kepatuhan Ketenagakerjaan (PROKEP) yang akan dilakukan melalui KNK. Diharapkan setiap pabrik akan dievaluasi melalui indeks kepatuhan norma ketenagakerjaan. PROKEP memainkan peran penting untuk (1) mengukur capaian konkret rencana kerja pemerintah dan program yang terkait dengan perlindungan pekerja serta penegakan hukum; (2) mengurangi beban kerja dan kekurangan pengawas ketenagakerjaan serta meningkatkan kepatuhan kerja; dan (3) menjadi bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya Tujuan 8.8 mengenai perlindungan hak pekerja dan promosi kondisi kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya perempuan migran dan mereka yang menjalani pekerjaan rentan. Tiga tujuan PROKEP: • • • Peningkatan pelaksanaan norma-norma ketenagakerjaan di tempat kerja. Peningkatan pengendalian operasional pengawasan ketenagakerjaan. Peningkatan perilaku para pemangku kepentingan terkait. Ruang lingkup PROKEP: • • • • • • Perencanaan program Penerapan program Penilaian mandiri Peringkat kepatuhan Pelaporan publik Pemantauan dan evaluasi 3
Lembar Fakta: Pengawasan Ketenagakerjaan di Indonesia Peran ILO dalam Memperkuat Layanan Pengawasan Ketenagakerjaan di Indonesia Konvensi ILO No. 81, yang mengacu kepada industri dan perdagangan, tetap menjadi acuan internasional mendasar bagi layanan pengawasan ketenagakerjaan dan masih sangat relevan dengan kondisi saat ini seperti juga 60 tahun sebelumnya. Konvensi ini pun menjadi salah satu konvensi yang paling banyak diratifikasi (141 negara) dan telah menjadi model bagi peraturan dan perundangan nasional dalam menciptakan sistem pengawasan yang moderen. Konvensi No. 81 dan Rekomendasi No. 81 secara bersama dengan jelas menjabarkan peraturan-peraturan yang diterapkan di bidang pengawasan ketenagakerjaan. Sementara Konvensi No. 129, yang mengacu kepada sektor pertanian, menekankan kembali pentingnya Konvensi No. 81 dengan meluaskan cakupan pada perusahaan dan pekerjaan serta kompetensi dari system pengawasan ketenagakerjaan. Konvensi-konvensi No. 81 dan 129 mendefinisikan fungsi, tugas dan tanggung jawab dari sistem pengawasan ketenagakerjaan, persyaratan dalam perekrutan staf, perangkat aksi bagi para pengawas, otoritas dan kewajiban para pengawas dalam kaitannya dengan etik dan pelaporan. Konvensi-konvensi ini pun juga memberikan pelaporan mengenai kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Rekomendasi mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Tahun 1947 (No. 81) memberikan pemaparan secara lebih detil mengenai informasi apa yang harus tertuang di dalam panduan kerja sama antara para pengawas, pengusaha dan pekerja, khususnya di bidang keselamatan dan kesehatan. Dalam beberapa tahun terakhir, ILO telah mendukung Kementerian Ketengakerjaan memperkuat sistem pengawasan ketenagakerjaan negara ini. Pada 2011 misalnya, Kementerian bersama-sama dengan ILO menyelenggarakan Dialog Tingkat Tinggi pertama untuk Memperkuat Koordinasi Pengawasan Ketenagakerjaan di Indonesia guna mendukung pelaksanaan Keputusan Presiden No. 21 Tahun 2010. ILO mendukung adaptasi dan penyebarluasan paket pelatihan bagi para pengawas Indonesia mengenai Membangun Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan Modern dan Efektif. Ini dilengkapi dengan penciptaan alat pelatihan untuk kecakapan (soft skill) pengawas ketenagakerjaan serta panduan pelatihan tentang pengawasan ketenagakerjaan dan kesetaraan gender yang disesuaikan dengan konteks sosio-legal Indonesia. Ratusan pengawas telah dilatih menggunakan materi-materi ini. ILO saat ini akan menjalin kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengujicoba alat penilaian pengawasan ketenagakerjaan di sektor perikanan dengan tujuan mengembangkan program pelatihan tentang pengawasan di perikanan, sejalan dengan Konvensi ILO No. 188 dan berdasarkan pedoman ILO untuk pengawasan negara bendera dan pelabuhan dari pertemuan para pakar baru-baru ini. ILO juga mendukung Indonesia melalui pelaksanaan program Better Work Indonesia (BWI). BWI merupakan bagian dari program global Better Work, yang merupakan kemitraan unik antara ILO dan International Finance Corporation (IFC). BWI bertujuan meningkatkan kepatuhan terhadap standar ketenagakerjaan dan meningkatkan daya saing industri pakaian di Indonesia dengan melakukan penilaian kondisi tempat kerja yang ada dan menawarkan layanan konsultasi serta pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing- masing pabrik. BWI didanai Pemerintah Australia (AusAID), Kementerian Luar Negeri Belanda, Sekretariat Negara Swiss untuk Urusan Ekonomi (SECO) dan Jerman (Kementerian Federal untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan, BMZ; Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ). Kantor ILO Jakarta Menara Thamrin Lantai 22, Jl. M.H. Thamrin Kav. 3 - Jakarta 10250 Telp. +62 21 391 3112; Faks. +62 21 3983 8959 Email: jakarta@ilo.org; Situs: 4