Jurnal Pengabdian West Science Vol. 02, No. 11, November, 2023, pp. 1193 -1204 Sosialisasi Pembagian Harta Bersama dalam Hukum Keluarga: Analisis Kasus Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1486/Pdt.G/2017/PA.Bm Yuni Priskila Ginting1, Aksel Stefan Wenur2, Cindy Destiani3, Michelle Clarisa Candra Halim4, Raden Ayu Rani Mutiara Dewi5, Steffi Lauw6 1,2,3,4,5,6Universitas Pelita Harapan E-mail: Article History: Received: November, 2023 Revised: November, 2023 Accepted: November, 2023 Abstract: Jurnal ini mengkaji kasus pembagian harta bersama dalam kasus perceraian. Fokus utama penelitian adalah mengidentifikasi dan menganalisis undang-undang relevan dalam hukum perceraian, pembagian harta, dan hukum keluarga di Indonesia serta rangkaian pembuktian dalam hukum Nomor perdata. kasus 1486/Pdt.G/2017/PA.Bm sebagai referensi praktis dalam memahami bagaimana pengadilan menerapkan Hukum yang relevan dalam kasus pembagian harta bersama setelah perceraian agar dapat di tempuh nya keadilan. Penelitian ini juga memberikan pemahaman mendalam tentang regulasi hukum dalam pembagian harta bersama dalam kasus perceraian, serta pentingnya hakim memahami aspek hukum dan mengambil keputusan yang sesuai dengan regulasi yang berlaku untuk mencapai keadilan, manfaat, dan kepastian hukum dalam pembagian harta bersama. yang Studi Putusan digunakan Keywords: Hukum Keluarga, Pembagian Harta Bersama, Perceraian Pendahuluan Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh manusia, tempat di mana individu belajar berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itu, sebagian besar waktu dihabiskan individu dalam lingkungan keluarga. Keluarga bisa tercipta melalui ikatan pernikahan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Indonesia secara jelas mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang bersifat fisik (lahir) dan emosional (batin). Dalam ikatan ini, mereka menjadi suami dan istri, dan tujuan utama dari perkawinan tersebut adalah untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan berkelanjutan. Hal ini ditekankan dalam konteks nilai-nilai agama dan kepercayaan yang menyatakan bahwa perkawinan didasarkan pada Ketuhanan yang Maha Esa, menggarisbawahi pentingnya nilai-nilai agama dalam lembaga perkawinan (Wakela, Nurkhotijah, & Fadjriani, 2020). Pernikahan adalah ikatan resmi antara dua orang yang diakui secara
Vol. 02, No. 11, November, 2023, pp. 1193 -1204 hukum, sosial, dan kadang-kadang agama, yang mengikat mereka sebagai pasangan hidup. Pernikahan merupakan suatu institusi sosial yang umumnya melibatkan komitmen antara dua individu yang saling mencintai dan ingin berbagi hidup bersama. Pernikahan, menurut peraturan pemerintah, adalah ikatan sah dan bermuatan emosional antara dua individu, dengan efek hukum yang mengakui hubungan suami-istri. Tujuan dari pernikahan ini adalah untuk membentuk keluarga yang penuh dengan kebahagiaan dan berkat, mengacu pada prinsip-prinsip universal yang meyakini keesaan Tuhan. Pasal 1 dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yang kemudian mengalami perubahan akibat Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, menjelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan yang sah antara individu berjenis kelamin berbeda, tanpa memandang batasan usia. Untuk menciptakan keluarga yang bahagia, sejahtera, harmonis, dan abadi, prinsip utamanya adalah berpegang teguh kepada keyakinan pada Yang Maha Kuasa, sebagaimana tercermin dalam prinsip pertama Pancasila. Dampak dari pernikahan yang sah adalah penyatuan harta yang dimiliki oleh pasangan setelah pernikahan dilangsungkan. Ini berarti bahwa melalui pernikahan, harta mereka menjadi milik bersama. Artinya, dalam lingkungan keluarga, terdapat harta bersama atau aset yang dimiliki bersama. Dalam situasi kehidupan dalam keluarga atau rumah tangga, selain dari isu-isu terkait hak dan kewajiban pasangan suami-istri, permasalahan seputar aset materiil juga dapat menjadi akar dari berbagai konflik atau ketegangan dalam kehidupan perkawinan. Kekayaan dan harta benda kadang- kadang menjadi pemicu utama konflik dalam kehidupan keluarga, karena harta tersebut menjadi fondasi materiil yang mendasari kehidupan bersama suatu pasangan. Oleh karena itu, masalah yang melibatkan harta benda bisa mengganggu harmoni di antara suami dan istri dalam lingkup kehidupan keluarga mereka (Djoko, P., & Murtika, I. K, 1987). Setelah perceraian, Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, "Pembagian harta bersama setelah pernikahan berakhir karena perceraian akan tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku pada masing-masing individu." Hukum yang dimaksud mencakup hukum agama, tradisi adat, atau peraturan hukum yang berlaku. Walaupun Undang-Undang perkawinan ini tidak secara tegas mengatur sejauh mana masing-masing pasangan dapat memperoleh bagian dari harta bersama, dalam hal ini, pasangan yang bercerai diberi keleluasaan untuk menentukan aturan yang akan mengatur pembagian harta bersama mereka. Jika mereka tidak mencapai kesepakatan, maka Hakim dapat memutuskan 1194
Vol. 02, No. 11, November, 2023, pp. 1193 -1204 berdasarkan pertimbangan keadilan yang sewajarnya. Pasangan suami istri harus memahami hak dan kewajiban yang mereka miliki tak terkecuali mengenai harta benda pada perkawinan maupun yang terpaksa mengalami perceraian. Maka, terdapat tiga kategori aset yang dimiliki oleh suami dan istri setelah pernikahan, yakni harta pribadi, harta individu masing-masing, serta harta bersama. Peraturan mengenai hal ini tercantum dalam Pasal 35 Bab VII Undang- Undang Perkawinan (UUP) Nomor 1 tahun 1974. Metode Metode yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan analisis kasus pada studi literatur mengenai permasalahan yang Analisis Kasus Putusan Nomor 282 K/Pdt/2014. Proses analisis data dilakukan melalui studi literatur yang mendalam, dengan fokus pada undang-undang yang berlaku dalam konteks hukum perceraian, pembagian harta dan hukum keluarga. Fokus utama dari studi literatur ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis undang-undang yang relevan dalam konteks hukum perceraian, pembagian harta, dan hukum keluarga. Referensi dalam kajian ini mencakup peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia, seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP 9/1975), dan ketentuan Pasal 35 Bagian VII dalam UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Melalui metode analisis ini, kami bertujuan untuk memahami kerangka hukum yang mengatur kasus-kasus hukum kekeluargaan, khususnya dalam konteks perceraian dan pembagian harta bersama, serta bagaimana undang-undang ini memengaruhi penyelesaian kasus-kasus tersebut dalam praktik hukum di Indonesia. Namun, perlu diakui bahwa metode ini memiliki keterbatasan. Keterbatasan utamanya adalah bahwa penelitian ini hanya dapat melihat satu sisi dari kasus yang ada. Pengumpulan data yang terbatas pada dokumentasi resmi dan literatur berarti bahwa tidak ada akses langsung ke pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini atau ke sumber-sumber informasi lain yang mungkin memberikan gambaran lebih lengkap tentang keadaan sebenarnya dalam kasus ini. Oleh karena itu, hasil penelitian ini akan mencerminkan sudut pandang berdasarkan data yang tersedia dan pemahaman dari perspektif hukum dan regulasi yang berlaku. 1195
Vol. 02, No. 11, November, 2023, pp. 1193 -1204 Hasil Gambar 1. Presentasi Pembuktian Pembagian Harta Bersama Dalam Hukum Keluarga Hukum keluarga dalam perdata mengatur hubungan hukum antara saudara sedarah dan kerabat karena adanya perkawinan. Dalam hukum Indonesia, pembagian harta benda selama perkawinan diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan. Pembagian harta perkawinan akibat perceraian harus sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk hukum dalam agama, adat, atau peraturan hukum lainnya. Dalam konteks hukum keluarga dan perceraian di Indonesia, kasus perceraian yang semakin meningkat telah mendorong perhatian pada pembagian harta pasangan setelah perceraian. Masalah pembagian harta perkawinan menjadi semakin kompleks, dan hukum harus tetap relevan dengan perkembangan sosial dan budaya. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif tentang regulasi hukum yang berlaku dalam konteks hukum keluarga dan perceraian menjadi kunci untuk mencapai pembagian harta yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung oleh masyarakat Indonesia. Kemampuan hukum untuk menyeimbangkan antara prinsip peran hukum keluarga dalam mengatur masalah perceraian dan pembagian harta memiliki dampak yang signifikan pada individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian dan pengembangan hukum yang terus menerus untuk memastikan bahwa regulasi hukum tetap relevan dan memadai dalam menghadapi tantangan-tantangan yang terus berkembang dalam kehidupan keluarga. 1196
Vol. 02, No. 11, November, 2023, pp. 1193 -1204 Ruang lingkup hukum keluarga mencakup berbagai aspek yang mengatur hubungan hukum dalam keluarga. Menurut Tahir Mahmud, hukum keluarga merupakan seperangkat peraturan tentang kekerabatan, perkawinan, perceraian, hubungan keluarga, tanggung jawab rumah tangga, warisan, mahar, perwalian, dan lain-lain. 1) Kedudukan Orang Tua : Anak sah tunduk kepada orang tuanya sampai mereka cukup umur atau sampai menikah. Kewenangan orang tua dimulai dengan kelahiran anak atau dalam hal anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Kewenangan ini dijalankan oleh ayah dan ibu selama terikat perkawinan dengan anak-anaknya yang belum dewasa. 2) Perwalian : Anak-anak di bawah usia 18 tahun atau belum menikah yang tidak bergantung pada orang tuanya tunduk pada perwalian. Wali berlaku untuk orang dan harta benda anak yang bersangkutan. 3) Pengampuan : Pengampuan mengacu pada kontrol pribadi dan pengelolaan aset anak di bawah umur ketika anak tersebut tidak berada di negara otoritas orang tua. Setiap keluarga sedarah berhak mengajukan perlindungan keluarga sedarah menurut keadaannya: bodoh, sakit otak, atau mata gelap. 4) Adopsi : Adopsi adalah pengangkatan seorang anak oleh seseorang dengan maksud untuk menjadikan anak itu sebagai miliknya. Di dalam undang- undang BW, adopsi tidak dimungkinkan. Dalam hukum keluarga Islam, ruang lingkup kajian hukum keluarga meliputi peraturan keluarga, kewajiban dalam rumah tangga, warisan, pemberian mas kawin, perwalian, dan lain-lain. Sehingga Dalam pembuktian Hukum Perdata Indonesia, terdapat lima jenis alat bukti yang diakui, yaitu: 1. Alat Bukti Tertulis (Surat): Surat diartikan sebagai sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk menyampaikan buah pikiran seseorang, di mana buah pikiran tersebut dapat dipergunakan sebagai pembuktian. Sedangkan akta adalah tulisan yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan yang sejak awal dibuat untuk suatu pembuktian. Dalam KUH Perdata, akta terbagi atas dua jenis, yakni akta autentik dan akta bawah tangan. 2. Alat Bukti Saksi: Saksi adalah orang yang memberikan keterangan tentang fakta-fakta yang menjadi objek persidangan. Keterangan saksi dapat menjadi alat bukti yang sah jika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan 1197
Vol. 02, No. 11, November, 2023, pp. 1193 -1204 dalam hukum acara perdata. 3. Persangkaan: Persangkaan adalah suatu asumsi atau dugaan yang dibuat berdasarkan fakta-fakta yang ada. Dalam Hukum Perdata Indonesia, terdapat dua jenis persangkaan, yaitu persangkaan berdasarkan hukum (praesumptiones juris) dan persangkaan berdasarkan kenyataan (praesumptiones factie). 4. Pengakuan: Pengakuan adalah pernyataan seseorang yang mengakui kebenaran suatu fakta atau peristiwa. Pengakuan dapat menjadi alat bukti yang sah jika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam hukum acara perdata. 5. Sumpah: Sumpah adalah janji yang diucapkan oleh seseorang untuk menegaskan kebenaran pernyataannya. Sumpah dapat menjadi alat bukti yang sah jika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam hukum acara perdata. Selain itu, dalam pembuktian di dalam Hukum Perdata Indonesia, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yaitu: 1. Prinsip Kewajiban Pembuktian: Pembuktian merupakan kewajiban para pihak berperkara untuk meyakinkan hakim tentang dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. 2. Prinsip Siapa yang Mendalilkan Harus Membuktikan: Prinsip ini menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan sesuatu maka harus membuktikannya. 3. Prinsip Kebenaran Formil: Pembuktian dalam Hukum Perdata bertujuan untuk mencari kebenaran formil, yaitu hakim tidak boleh melewati batas- batas permintaan diajukan oleh para pihak yang berperkara. Hakim hanya cukup membuktikan dengan preponderance of evidence. 4. Prinsip Kekuatan Pembuktian: Kekuatan pembuktian perkara perdata untuk memenangkan perkara yang berdasar pada dokumen harus memperhatikan beberapa hal menyangkut kebenaran formil di dalamnya. Kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat pada akta otentik harus memenuhi tiga kriteria yaitu kekuatan bukti luar, kekuatan pembuktian formil dan kekuatan pembuktian materiil. 5. Prinsip Pembuktian Elektronik: UU ITE telah menegaskan bahwa Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik begitu juga hasil cetak dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik telah diakui menjadi alat bukti hukum yang sah dalam undang-undang tersebut, 1198
Vol. 02, No. 11, November, 2023, pp. 1193 -1204 sebagai "perluasan" terhadap alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Dalam konteks ini terdapat juga beberapa sumber hukum yang mengatur mengenai hubungan hukum antara keluarga sedarah dan keluarga karena perkawinan. Selain itu, terdapat juga asas-asas hukum keluarga yang harus diperhatikan dalam menentukan pembagian harta benda keluarga, seperti asas proporsional dan asas persatuan bulat. Oleh karena itu, dalam menentukan pembagian harta benda keluarga setelah perceraian, harus mempertimbangkan regulasi hukum yang berlaku, faktor-faktor lain yang relevan dalam kasus tertentu, serta asas-asas hukum keluarga yang berlaku. Dalam konteks hukum keluarga dan perceraian di Indonesia, perlu adanya pemahaman yang komprehensif tentang regulasi hukum yang berlaku dan faktor-faktor lain yang relevan dalam menentukan pembagian harta benda keluarga setelah perceraian. Selain itu, perlu adanya penelitian dan pengembangan hukum yang terus menerus untuk memastikan bahwa regulasi hukum tetap relevan dan memadai dalam menghadapi tantangan-tantangan yang terus berkembang dalam kehidupan keluarga. Ketika membicarakan pembagian aset bersama dalam sebuah pernikahan, menjadi esensial untuk memahami ragam harta yang terdapat dalam kerangka perkawinan. Hal ini merujuk kepada regulasi yang disebutkan dalam Pasal 35 dalam UU No. 16 Tahun 2019 yang mengubah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Terdapat tiga jenis harta dalam perkawinan, yaitu: 1. Harta Bersama: Ini merujuk pada harta yang diperoleh selama masa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pasal 35 dan Pasal 36 UU Perkawinan mengatur bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama, dan harus dibagi antara suami dan istri. Hal ini berlaku bahkan jika hanya satu pihak yang bekerja dan menghasilkan harta tersebut. Bagi pasangan yang tidak memiliki perjanjian pemisahan harta, harta bersama ini menjadi dasar pembagian saat terjadi perceraian. 2. Harta Pisah: Apabila terdapat perjanjian kawin yang memisahkan harta perolehan suami dan istri selama perkawinan, maka harta tersebut dianggap sebagai harta pisah. Dalam hal ini, objek harta bersama tidak ada, dan pembagian harta akan mengikuti perjanjian yang telah dibuat. 3. Harta Pribadi: Harta pribadi merujuk pada harta milik individu suami atau istri sebelum perkawinan terjadi. Harta pribadi ini tetap menjadi hak milik individu yang bersangkutan dan tidak termasuk dalam pembagian harta 1199
Vol. 02, No. 11, November, 2023, pp. 1193 -1204 bersama. Dalam kasus hukum keluarga, pembagian harta bersama merupakan aspek penting yang memerlukan penentuan yang cermat sesuai dengan hukum perdata. Dalam hukum perdata Indonesia, jika tidak ada perjanjian perkawinan yang mengatur sebaliknya, harta bawaan suami dan istri secara otomatis menjadi hak pribadi masing-masing. Hal ini diatur dalam Pasal 128 KUH Perdata dan Pasal 97 KHI. Berdasarkan ketentuan hukum tersebut, selama perkawinan, harta bersama akan dibagi secara setara antara suami dan istri. Ini berarti setiap pihak memiliki hak yang sama atas harta tersebut. Sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan, penggugat harus merinci klaim pembagian harta bersama yang akan diajukan dalam tuntutan perceraian. Hal ini merupakan dasar hukum atau alasan yang menjadi landasan penggugat dalam permohonan perceraian (posita gugatan) dan dalam permohonan yang diajukan (petitum gugatan). Keputusan mengenai pembagian harta bersama ini akan menjadi pertimbangan utama bagi majelis hakim dalam sidang pengadilan. Agar pembagian harta bersama dapat dilaksanakan, semua klaim yang diajukan oleh penggugat harus didukung oleh bukti yang kuat. Hal ini melibatkan agenda sidang pembuktian di mana pihak-pihak yang terlibat akan memaparkan bukti-bukti yang mendukung klaim mereka. Saksi-saksi juga dapat memberikan keterangan dalam persidangan untuk mendukung klaim pembagian harta bersama. Secara ringkas, langkah-langkah yang harus dilakukan dalam kasus pembagian harta bersama dalam perceraian adalah sebagai berikut: 1. Merinci klaim pembagian harta bersama dalam posita gugatan. 2. Memastikan klaim tersebut didukung oleh bukti yang kuat. 3. Menghadiri agenda sidang pembuktian untuk memaparkan bukti dan mendukung klaim. 4. Memanfaatkan keterangan saksi untuk mendukung klaim tersebut. Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif tentang hukum keluarga dalam perdata menjadi penting untuk mencapai pembagian harta yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung oleh masyarakat Indonesia. Diskusi Dalam perkara nomor 1486/Pdt.G/2017/PA.Bm di Pengadilan Agama Bima, Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat. Mereka, menikah pada tahun 1200
Vol. 02, No. 11, November, 2023, pp. 1193 -1204 1977 dan resmi tercatat pada tahun 2012, telah bercerai pada Januari 2017. Permasalahan utama adalah pembagian harta bersama yang termasuk rumah, kendaraan, dan tanah, yang sudah disepakati pada 2014. Namun, dua objek tanah terlewatkan dalam pembagian tersebut. Berdasarkan pernyataan Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah batin sejak 2013 dan membawa lari uang sejumlah Rp. 1,2 miliar untuk pembelian harta, termasuk rumah dan kos-kosan yang menjadi objek sengketa. Penggugat telah mengambil tindakan hukum termasuk keberatan di notaris dan Pertanahan Nasional terkait klaim Tergugat atas sertifikat tanah tersebut tanpa persetujuan Penggugat. Di sebuah pertemuan yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, Tergugat berjanji akan memberikan tanah sengketa kepada anak mereka, namun janji ini tidak dipenuhi dan tanah masih dikuasai oleh Tergugat. Mengingat situasi ini, Penggugat meminta Pengadilan Agama untuk menempatkan Sita Jaminan pada harta bersama untuk mencegah Tergugat memindahkannya kepada pihak lain. Penggugat mengharapkan putusan pengadilan dapat dipatuhi, dan jika diperlukan, dilakukan eksekusi dengan bantuan kepolisian untuk memastikan kepatuhan terhadap putusan pengadilan, khususnya terkait pengembalian hak atas harta bersama yang belum dibagi. Sehingga dari analisis pembuktian di pengadilan, berdasarkan surat gugatan, jawaban, replik, duplik, serta bukti surat dan bukti saksi, Penggugat telah berhasil membuktikan klaimnya. Penggugat dan Tergugat, yang telah bercerai, memiliki harta bersama yang belum terbagi, termasuk dua bidang tanah. Penggugat, yang mempunyai hubungan hukum yang sah dengan Tergugat, mempunyai hak untuk menggugat pembagian harta ini. Mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama. Penggugat telah menggugat pembagian dua bidang tanah yang merupakan harta bersama: satu sawah di Dusun Godo dan satu tanah berikut bangunan di Dusun Temba Wodi, dengan taksiran harga masing-masing Rp. 100 juta dan Rp. 400 juta. Adapun tanah sawah yang menjadi objek sengketa diakui oleh Tergugat sebagai harta bersama, baik secara tertulis dalam jawaban maupun secara lisan di hadapan Majelis Hakim dan saat Pemeriksaan Setempat, sehingga Penggugat tidak perlu membuktikannya lagi. Disisi lain selama persidangan tergugat tidak mengajukan bukti surat dan hanya mengajukan empat orang saksi bernama saksi A. HARIS SUFWADDIN, saksi 1201
Vol. 02, No. 11, November, 2023, pp. 1193 -1204 M. AMIR RAJAK, Saksi MAHMUD bin IBRAHIM dan saksi UMRA Binti HAYA yang pada pokoknya tidak mendukung dalil bantahan tergugat, sehingga saksi-saksi yang demikian haruslah di kesampingkan karena tidak memiliki nilai pembuktian ( vide pasal 172 Rbg). Maka dapat di simpulkan bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, pengadilan menilai bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya. Hal ini mencakup bukti tentang status harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, serta pembelian tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa. Di sisi lain, Tergugat tidak mampu memberikan bukti yang memadai untuk mendukung bantahannya terhadap klaim Penggugat. Ini mengindikasikan bahwa Penggugat memiliki dasar yang kuat untuk klaim harta bersama yang belum dibagi, sedangkan Tergugat kekurangan bukti substantif untuk membantah klaim tersebut. Melihat kembali pada kasus tertentu yang diuraikan dalam Putusan Nomor 1486/Pdt.G/2017/PA.Bm, kita memahami bahwa pengadilan harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti kontribusi finansial, peran dalam perawatan anak, kondisi finansial pasangan setelah perceraian, dan aset serta utang bersama. Selain itu, hakim juga perlu merujuk pada regulasi undang-undang yang relevan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mematuhi hukum yang berlaku dan mencapai tujuan keadilan, manfaat, dan kepastian hukum. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang hukum dan kemampuan untuk mengaplikasikannya dengan bijak adalah kunci untuk mencapai pembagian harta bersama yang adil dan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih luas. Kesimpulan Dalam kerangka hukum Indonesia, pernikahan diatur oleh Undang-Undang Perkawinan dan merupakan sahnya persatuan antara seorang pria dan seorang wanita. Tujuannya adalah untuk membentuk ikatan suami-istri yang penuh kebahagiaan, sejahtera, keselarasan, dan keabadian. Prinsip adanya Tuhan Yang Maha Esa menjadi dasar moral dan rohaniah pernikahan, seperti yang tercatat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengenai Perkawinan. Harus diingat bahwa dalam pernikahan, kekayaan milik suami dan istri menjadi harta bersama, kecuali ada kesepakatan untuk memisahkan harta. Hal ini menghasilkan kewajiban pembagian harta bersama ketika terjadi perceraian. Bagi pasangan yang tidak memiliki perjanjian pemisahan harta, harta bersama akan menjadi dasar bagi 1202
Vol. 02, No. 11, November, 2023, pp. 1193 -1204 pembagian pasca perceraian, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam praktiknya, pembagian harta bersama setelah perceraian memerlukan pemahaman yang mendalam tentang hukum perdata. Hakim yang menangani kasus tersebut bertanggung jawab untuk memahami undang-undang yang berlaku dan mengambil keputusan yang mencerminkan prinsip keadilan, manfaat, dan kepastian hukum. Ini melibatkan evaluasi berbagai faktor, termasuk kontribusi finansial, peran dalam perawatan anak, kondisi finansial pasangan setelah perceraian, aset, dan utang bersama. Meskipun hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang aspek hukum pembagian harta bersama dalam perceraian, penting untuk diingat bahwa hukum perkawinan dan perceraian dapat kompleks, dan hasilnya sangat tergantung pada kasus masing-masing. Selain itu, penelitian ini hanya melihat sisi tertentu dari kasus yang ada dan tidak selalu mencerminkan situasi yang lebih luas. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang hukum dan kemampuan untuk menerapkannya dengan bijak adalah kunci untuk mencapai pembagian harta bersama yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih luas. Pengakuan/Acknowledgements Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan dukungan dalam menyukseskan penulisan jurnal ini. Penulis menghargai semua pihak yang terlibat dalam proses pengumpulan informasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta pihak-pihak yang telah berbagi pengetahuan dan pengalaman yang berharga. Terima kasih kepada Dr. Yuni Priskila Ginting yang telah memberikan wawasan dan pandangan mendalam tentang hukum kekeluargaan, khususnya dalam konteks kasus pembagian harta dalam perceraian. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang memberikan dukungan moral dan semangat selama proses penulisan jurnal ini. Akhirnya, terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penelitian ini, yang dengan sinergi bersama telah memungkinkan penyusunan jurnal ini. Daftar Referensi Aurilya, T., & Hartono, R. (2022). TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI AKIBAT PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM 1203
Vol. 02, No. 11, November, 2023, pp. 1193 -1204 PERDATA (Studi Analisa Putusan Nomor 282 K/Pdt/2014). UNES Law Review, 4(4), 538-549. Cahyani, T. D. (2020). Hukum Perkawinan (Vol. 1). UMMPress. Djoko, P., & Murtika, I. K. (1987). Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia. Bina Aksara, Jakarta. Anisaningtyas, G., & Astuti, Y. D. (2023). Pernikahan di kalangan mahasiswa S-1. Proyeksi: Jurnal Psikologi, 6(2), 21-33. Duriyati, A. S. (2009). Pelaksanaan Putusan Perceraian atas Nafkah Istri dan Anak dalam Praktek di Pengadilan Agama Semarang (Doctoral dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro). Retnowulandari, W. (2020). Pengetahuan harta benda perkawinan akibat perceraian. Jurnal AKAL: Abdimas Dan Kearifan Lokal, 1(1). Nagara, B. (2016). Pembagian Harta Gono-Gini atau Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Lex Crimen, 5(7). Muttaqin, Z., & Usqak, S. U. (2020). Proses Penyelesaian Sengketa Pembagian Kasus Harta Gono Gini Akibat Perceraian Pasangan Suami Istri di Pengadilan Agama Mataram. CIVICUS: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 8(2), 127-138. Pradoto, M. T. (2017). Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata). Jurnal Jurisprudence, 4(2), 85- 91. Utami, S. M. P., & Dalimunthe, S. N. I. S. (2023). Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian. JURNAL USM LAW REVIEW, 6(1), 433-447. 1204