ISSN: 2442-3777 (cetak) Jurnal MODERAT, Volume 7, Nomor 1 Website: ISSN: 2622-691X (online) Submitted 4 Februari 2021, Reviewed 6 Februari 2021, Publish 28 Februari 2021 IMPLEMENTASI PRINSIP- PRINSIP DEMOKRASI DI INDONESIA Agus Dedi Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia E-mail: ABSTRAK Kondisi yang terjadi di lapangan ternyata prinsip-prinsip demokrasi tidak berjalan ideal sesuai dengan harapan-harapan dan cita-cita luhur rakyat Indonesia. Hal ini seperti tampak dalam pesta demokrasi berupa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilu legislatif, pemilihan kepala daerah. Dalam perspektif ideal prinsip-prinsip demokrasi, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilu legislatif, pemilihan kepala daerah yang telah berlangsung ternyata sarat dengan berbagai kecurangan-kecurangan, sehingga hal ini mencerminkan preseden buruk bagi citra demokrasi di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa implementasi prinsip- prinsip demokrasi di Indonesia belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari salah satu contoh kongkrit berupa pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang masih banyak diwarnai dengan berbagai macam kecurangan. Dengan fenomena seperti ini membuktikan bahwa sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilu legislatif, pemilihan kepala daerah yang merupakan bentuk pesta demokrasi di Indonesia belum memenuhi harapan dan cita-cita luhur seluruh rakyat sebagai elemen penting dalam pemerintahan yang menggunakan sistem demokrasi. Kata Kunci: Implementasi, prinsip-prinsip demokrasi. ABSTRACT The conditions that occurred in the field turned out that the principles of democracy did not work ideally according to the hopes and ideals of the Indonesian people. This can be seen in the democratic party in the form of Presidential and Vice Presidential elections, legislative elections, and regional head elections. In the ideal perspective of democratic principles, the election of President and Vice President, legislative elections, and regional head elections that have taken place have turned out to be full of various frauds, so this reflects a bad precedent for the image of democracy in Indonesia. This type of research used in this research is descriptive research with a qualitative approach. Based on the research results, it is found that the implementation of democratic principles in Indonesia has not been going well. This can be seen from one concrete example in the form of the implementation of regional head elections which are still tinged with various kinds of fraud. With a phenomenon like this it proves that the presidential and vice Halaman | 1
ISSN: 2442-3777 (cetak) Jurnal MODERAT, Volume 7, Nomor 1 Website: ISSN: 2622-691X (online) Submitted 4 Februari 2021, Reviewed 6 Februari 2021, Publish 28 Februari 2021 presidential election system, legislative elections, regional head elections which are a form of democratic party in Indonesia have not fulfilled the high hopes and aspirations of all the people as important elements in a government that uses a democratic system. Keywords: Implementation, democratic principles PENDAHULUAN dunia menggunakan sistem demokrasi dalam menjalankan roda pemerintahannya. Salah satu negara yang menggunakan sistem pemerintahan tersebut adalah negara Indonesia. Banyak negara di sistem demokrasi di Indonesia dapat diuraikan Pada mulanya sebagai pemerintahannya Indonesia dimulai dengan menggunakan sistem demokrasi demokrasi perlementer, sistem demokrasi terpimpin, dan pancasila. Ketiga konsep tersebut memakai istilah demokrasi, yang secara etimologis atau menurut asal katanya berarti atau "Government or rule by the people" ( Budiardjo, 1998: 50). Secara historis berikut: dalam "rakyat berkuasa" Pendapat senada dikemukakan Aristoteles bahwa Demokrasi berasal dari kata demos yang berarti rakyat dan kata kratein yang berarti kekuasaan. Dengan demikian secara etimologi dapat dinyatakan bahwa demokrasi adalah kekuasaan di tangan rakyat, yang didalamnya tergambarkan suatu sistem pemerintahan lebih mengutamakan rakyat yang memiliki kekuasaan tertinggi. Secara filosofis sosial, pemerintahan demokratis pada intinya adalah untuk mewujudkan keseimbangan (balance) yang dan keadilan (justice) bagi seluruh masyarakat atau rakyat tanpa adanya diskriminasi, sebagaimana konsep yang dikenal dengan concept of virtue, sifat baik dari Filsuf terkenal yaitu Plato dan Aristoteles. Konsep yang dikemukakan intinya dua tersebut pada konsep melahirkan kemudian keseimbangan dan harmoni. tokoh Saat ini secara politis demokrasi dewa dapat penyelamat manusia yang diagung- agungkan di belahan dunia barat, di mana suara rakyat adalah suara tuhan, karena berdasarkan atas kemauan kaum mayoritas, meskipun berdasarkan kuantitas bukan berdasarkan kualitas. dianggap sebagai telah dijelaskan pada bagian awal bahwa demokrasi diartikan sebagai bentuk atau sistem pemerintahan yang mengedepankan kepentingan rakyat banyak, bahwa seluruh rakyat berpartisipasi secara langsung dalam segala kebijakan dan urusan pemerintahan. Syarat-syarat sebuah negara yang menganut sistem dijelaskan dapat demokrasi sebagaimana uraian berikut: Sebagaimana 1. Bentuk pemerintahan itu harus persetujuan oleh didukung umum. 2. Hukum yang berlaku dibuat oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui referendum yang luas Halaman | 2
ISSN: 2442-3777 (cetak) Jurnal MODERAT, Volume 7, Nomor 1 Website: ISSN: 2622-691X (online) Submitted 4 Februari 2021, Reviewed 6 Februari 2021, Publish 28 Februari 2021 atau melalui pemilihan umum (general consest). 3. Kepala negara dipilih langsung langsung melalui dan kepada atau pemilihan bertanggung dewan legislatif. umum jawab tidak 4. Hak pilih aktif diberikan kepada sejumlah rakyat besar atas dasar kesederajatan. 5. Jabatan-jabatan pemerintah harus dapat dipangku oleh segenap lapisan masyarakat. ( Raymond Gettel dalam Andang, 2001:51 ) pada Dengan mengacu kriteria di atas saat ini demokrasi dipandang satu-satunya sebagai ideologi yang harus dianut oleh masyarakat modern. Sesuai dengan hakekatnya, demokrasi menganut paham yang mengedepankan kekuasaan berada di tangan rakyat bukan berada di tangan penguasa. Fenomena yang ada di lapangan, khususnya di negara Indonesia menunjukkan bahwa demokrasi telah meninggalkan berbagai dilema. Hal tampak dalam ini implementasi dari prinsip-prinsip demokrasi dalam pemerintahannya. Seringkali ditemukan kenyataan bahwa prinsip-prinsip demokrasi tidak yang seideal diharapkan oleh masyarakat. yang menggunakan sistem demokrasi, ada beberapa prinsip yang sebaiknya dapat diimplementasikan dengan baik sesuai prinsip-prinsip dengan demokrasi. tesebut dapat dijadikan pedoman atau sebagai bahan acuan dalam penerapan di lapangan . Hal ini sejalan dengan pemikiran yang dikemukakan Sukarna (1979: 40-42) sebagaimana diuraikan berikut:: Bagi suatu negara konsep Prinsip-prinsip a. Pembagian kekuasaan: kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif berada pada badan yang berbeda. b. Pemerintahan Konstitusional; c. Pemerintahan berdasarkan hukum: yang tertinggi, persamaan dimuka hukum, dan persamaan sosial; Hukum d. Pemerintahan mayoritas; e. Pemerintahan dengan diskusi; f. Pemilihan umum yang bebas; g. Partai politik lebih dari satu dan menjalankan fungsinya; h. Manajemen sertanya pemerintahan, pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat, terhadap dukungan rakyat pengawasan pemerintah, rakyat terhadap pemerintah; terbuka: ikut dalam rakyat berjalan i. Pers yang bebas; j. Pengakuan terhadap hak-hak KAJIAN PUSTAKA Prinsip-prinsip yang Harus Dipenuhi Sistem oleh Demokrasi Negara dengan minoritas; k. Perlindungan terhadap hak- hak azasi manusia; Halaman | 3
ISSN: 2442-3777 (cetak) Jurnal MODERAT, Volume 7, Nomor 1 Website: ISSN: 2622-691X (online) Submitted 4 Februari 2021, Reviewed 6 Februari 2021, Publish 28 Februari 2021 l. Peradilan yang bebas dan tidak memihak; m. Pengawasan terhadap administrasi negara; n. Mekanisme yang antara kehidupan berubah politik masyarakat dan kehidupan politik pemerintah; o. Kebijaksanaan negara dibuat oleh badan perwakilan politik tanpa paksaan dari badan lain; p. Penempatan pejabat-pejabat dalam pemerntahan dengan merit system bukan spoil system; q. Penyelesaian politik perpecahan secara damai atau secara kompromi; r. Jaminan terhadap kebebasan individu dalam batas-batas tertentu, seperti: kebebasan berbicara, kebebasan beragama, kebebasan dari rasa takut, dan kebebasan dari pada kebutuhan; s. Konstitusi Sebagai contoh demokrasi tidak akan dapat berjalan tanpa adanya pembagian kekuasaan. Oleh karena itu akan sukar disebut demokrasi apabila partai politik hanya satu, mengingat rakyat lain tidak memiliki pilihan kecuali memilih partai yang satu itu. Dengan gambaran seperti itu, pemilihan umum yang bebas menjadi tidak ada sehingga menyebabkan hak azasi manusia antara lain untuk menyatakan pemikiran dan sikapnya menjadi tidak terakomodasi dengan baik. Di samping itu, walaupun ada pemilihan umum yang bebas, tetapi jika tidak ada persamaan di muka hukum adanya diskriminasi dalam yaitu perlakuan terhadap masyarakat atau warga negara di muka pengadilan maka hal ini akan memberi image bahwa dalam negara itu demokrasinya belum tegak sebagaimana mestinya. Prinsip-Prinsip Demokrasi dalam Perspektif Sistem Politik yang Demokratis /Undang-undang Dasar yang Demokratis; t. Persetujuan. Keduapuluh prinsip terebut secara ideal harus berhubungan erat satu sama lain image untuk menciptakan demokrasi yang sempurna. Dengan prinsip-prinsip dilaksanakannya demokrasi sesuai dengan acuan yang dikemukakan tadi akan memungkinkan yang suatu mengedepankan menjamin setiap kepentingan dalam yang kebijakan dibinanya. sistem pemerintahan dan rakyat pemerintahan Demokrasi sebagai sistem politik saat ini dianut di banyak negara di dunia. Negara-negara yang menganut demokrasi memiliki prinsip-prinsip yang berbeda dengfan sistem yang lain. Dalam uraiannya, Henry Bertram Mayo 118) dalam bahwa secara menjelaskan prinsip-prinsip demokrasi yang akan mewujudkan suatu sistem politik yang demokratis adalah sebagai berikut: 1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Budiarjo (2008: tegas Halaman | 4
ISSN: 2442-3777 (cetak) Jurnal MODERAT, Volume 7, Nomor 1 Website: ISSN: 2622-691X (online) Submitted 4 Februari 2021, Reviewed 6 Februari 2021, Publish 28 Februari 2021 2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. 3. Menyelenggarakan pergantian makna dibalik data yang tampak;(3) kehidupan politik saat ini yang dilandasi oleh prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia yang tengah berlangsung. pimpinan secara teratur. 4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. HASIL DAN PEMBAHASAN Implementasi Demokrasi di Indonesia Prinsip-prinsip 5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. 6. Menjamin tegaknya keadilan. Keenam prinsip ini menjadi hal yang harus diimplementasikan agar kualitas demokrasi di setiap negara berjalan sesuai dengan harapan publik. METODE tentang beberapa implementasi prinsip-prinsip demokrasi di penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan metode ini untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan membangun makna tentang fenomena yang merefleksikan kapabilitas sistem politik Indonesia saat ini. Hal ini sejalan dengan pemikiran Whitney (1960:160) yang menyatakan bahwa metode fakta deskriptif dengan tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan- kegiatan, pandangan- sikap-sikap, pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh- pengaruh dari suatu fenomena. Untuk menjelaskan Indonesia, peneliti berusaha adalah pencarian yang interpretasi Selain itu alasan yang mendasar digunakannya metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif ini adalah: (1) masalah penelitian sudah tergambarkan; (2) untuk memahami tentang implementasi, tentu saja kita akan dengan serta merta mencermati atau menyoroti fenomena-fenomena yang ada dan tampak di lapangan. Kondisi objektif suatu prinsip atau kebijakan akan memunculkan kesan apakah prinsip-prinsip itu sudah dilaksanakan dengan dengan keharusannya ataukah hanya sekedar retorika belaka. Menyoroti tentang implementasi dari prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia kiranya ilustrasi fenomena yang terjadi berikut merupakan gambaran objektif tentang pelaksanaaan demokrasi di Indonesia. Jika kita berbicara baik sesuai Pemilihan umum baik Presiden maupun Wakil Presiden, kepala daerah provinsi, kepala daerah kabupaten/kota merupakan wujud dari pelaksanaan demokrasi. Pemilihan kepala daerah yang telah dilaksanakan dua tahun ke belakang (2009) tidak berjalan sesuai dengan harapan. Seperti yang telah kita ketahui, kita melihat bahwa baik di media massa maupun media cetak timbul beberapa yang di permasalahan menyelenggarakan pilkada. Ada suatu daerah kabupaten (Pangandaran) yang menolak hasil pemilu karena data jumlah Data Pemilih Tetap (DPT) tidak daerah Halaman | 5
ISSN: 2442-3777 (cetak) Jurnal MODERAT, Volume 7, Nomor 1 Website: ISSN: 2622-691X (online) Submitted 4 Februari 2021, Reviewed 6 Februari 2021, Publish 28 Februari 2021 sesuai dengan jumlah hak pilih yang ada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) . Hal itu dinilai mencederai prinsip- prinsip demokrasi karena adanya indikasi unsur kesengajaan dari pihak penyelenggara pemilihan kepala daerah. Sementara fenomana lain terjadi di Kabupaten Tasikmalaya, yang diikuti oleh empat pasangan calon Bupati dan wakil Bupati . Salah satu pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang kalah dalam pilkada (Iwan Saputra dan Iip Miftahul Paos) beberapa waktu yang lalu mendesak Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya untuk mendiskualifikasi ini calon dari petahana. Gugatan adanya oleh didasarkan kecurangan yang dilakukan secara masif oleh calon petahana serta KPU Kabupaten Tasikmalaya. Gugatan ini sudah dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi. Fenomena termasuk kategori sudah bukan lagi merupakan pelanggaran namun sudah termasuk ke dalam kejahatan demokrasi. dugaan ini bahwa prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia belum berjalan dengan baik sesuai dengan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Hal ini ditandai dengan kecurangan-kecurangan maraknya dalam jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) surat suara yang tercoblos di Selatan, masih Gowa merebaknya money politics, dan sikap KPU Daerah dalam pemilihan pesta demokrasi tersebut. Idealnya sebuah pesta demokrasi baik Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden, Pemilihn Legislatif, dan Pemilihan Kepala Daerah berlangsung dengan jujur dan adil. Hal ini sesuai dengan aturan yang tertuang dalam : 1. Undang-undang nomor 7 Sulawesi tahun 2017 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dan Legislatif. 2. Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tentang Pilkada itu dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diduga terjadi kecurangan. Kecurangan tersebut yaitu beberapa pelanggaran yang terjadi yaitu berupa surat suara yang tercoblos di Gowa Sulawesi Selatan sehingga para pemilih yang sudah mengantri di TPS terpaksa dibubarkan. Di daerah lain yaitu Sampang bahkan kotak suara pemilu dibawa kabur oleh yang diduga oleh pendukung caleg tertentu dalam kontek pemilihan umum legislatif. Selain beberapa pemilihan kepala daerah di atas menggambarkan Ketiga ilustrasi 3. Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. 4. Undang-undang nomor 02 tahun 2008 tentang partai politik. Dengan melihat kondisi objektif yang ada ternyata belum sepenuhnya sesuai dengan undang-undang tadi maka tampak dengan demikian semakin dalam benak dan ingatan kita bahwa implementasi demokrasi belum berjalan dengan baik. Kendala-kendala Implementasi Demokrasi di Indonesia dalam Prinsip-prinsip Halaman | 6
ISSN: 2442-3777 (cetak) Jurnal MODERAT, Volume 7, Nomor 1 Website: ISSN: 2622-691X (online) Submitted 4 Februari 2021, Reviewed 6 Februari 2021, Publish 28 Februari 2021 Dalam suatu peristiwa politik senantiasa mendapatkan batu sandungan berupa kendala-kendala yang menjadikan suatu kebijakan atau prinsip-prinsip tidak dapat berjalan dengan baik. Kendala yang biasanya menyangkut berhubungan kesadaran dengan individu sebagai pelaku atau penentu terjadi kebijakan. itu ketidakharmonisan diantara individu yang seharusnya dapat bekerja sama secara harmonis. Contoh kongkrit kendala yang dialami negara Indonesia dalam melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi khususnya dalam pilkada di antaranya dapat dijelaskan sebagai berikut: hal Selain 1. Kurangnya pengawasan dalam penghitungan suara, walaupun sudah ada tim independen yang sesuai dengan mekanismenya. 2. Kartu suara tidak sampai pada waktu yang sudah dijadwalkan daerah untuk (terutama terpencil). 3. Terjadi potensi satu pemilih memiliki kartu suara lebih dari satu. 4. Nuansa money politics sangat kental. 5. Tiap partai politik cenderung melakukan pelanggaran dalam hal kampanye politik. Kendala-kendala di atas menjadi penghalang atau faktor penghambat untuk tumbuhnya demokrasi yang lebih baik yang sesuai dengan cita-cita luhur rakyat Indonesia. Solusi yang Dapat Dilakukan agar Prinsip-prinsip Demokrasi Berjalan dengan Baik Dalam demokrasi, sistem mekanisme politik antara infra struktur (lapisan masyarakat) dan supra struktur (lapisan pemerintah) harus berjalan selaras. Hal ini agar tercipta suatu kondisi yang baik untuk tumbuhnya demokrasi di Indonesia. Dengan melihat berbagai kendala yang ditemukan di lapangan kiranya penting dijelaskan pula tentang kondisi yang memungkinkan yang terciptanya demokrasi yang sempurna dalam suatu pemerintahan. Hal ini yang sejalan dikemukakan dalam Sukarna (1979: 44) berikut: ideal dengan pendapat oleh Merkl 1. Kesadaran individu akan hak- hak dan kebebasan dirinya dan hak-hak serta kebebasan orang lain. 2. Sikap kerjasama. 3. Kemampuan mengemukakan kompromi. alasan untuk dan 4. Suatu standar hidup yang stabil. 5. Persamaan kesempatan dalam bidang ekonomi dan sosial yang wajar. 6. Sikap yang kedewasaan ditunjukkan karena pengalaman. beraneka 7. Suatu masyarakat ragam tetapi bebas. Uraian di atas kiranya dapat dijadikan suatu solusi yang dipandang cukup efektif dalam mengeliminir berbagai dalam kendala pelaksanaan demokrasi di Indonesia. yang ditemukan Halaman | 7
ISSN: 2442-3777 (cetak) Jurnal MODERAT, Volume 7, Nomor 1 Website: ISSN: 2622-691X (online) Submitted 4 Februari 2021, Reviewed 6 Februari 2021, Publish 28 Februari 2021 KESIMPULAN sistem pemerintahan yang dianut negara terciptanya Indonesia menginginkan suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat dan mengedepankan aspirasi dan kepentingan rakyat pula. Demokrasi sebagai Kondisi yang terjadi di lapangan ternyata prinsip-prinsip demokrasi tidak berjalan ideal sesuai dengan harapan- harapan dan cita-cita luhur rakyat Indonesia. Hal ini seperti tampak dalam pesta demokrasi berupa pemilihan pilkada langsung baik pilkada presiden danwakil presiden, kepala daerah provinsi, kepala daerah kabupaten/kota. Pilkada tersebut ternyata sarat dengan kecurangan-kecurangan, berbagai ini mencerminkan sehingga preseden buruk bagi citra demokrasi di Indonesia. hal macam kecurangan. Dengan fenomena seperti ini membuktikan bahwa sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilu legislatif, pemilihan kepala daerah yang merupakan bentuk pesta demokrasi belum memenuhi harapan dan cita-cita luhur seluruh rakyat sebagai elemen penting dalam yang pemerintahan menggunakan sistem demokrasi. di Indonesia ini akan menjadi tantangan tersendiri demi terciptanya demokrasi yang semakin sempurna terjadi di sehingga dinamika yang negeri semakin menunjukkan tatanan demokrasi yang ideal sesuai dengan harapan. Tentu saja ini DAFTAR PUSTAKA Andang S. (2001). Pengantar Ilmu Politik. Bandung: Armico. Sejarah membuktikan bahwa setiap kebijakan dalam pemerintahan, setiap aktivitas politik senantiasa dihadapkan pada berbagai ini selalu kendala klasik. Kendala bermuara pada mental individu-individu yang tidak memiliki integritas yang tinggi terhadap tujuan dan cita-cita politik bangsa. atau peristiwa Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa implementasi prinsip- prinsip demokrasi di Indonesia belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari salah satu contoh kongkrit berupa pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilu legislatif, pemilihan kepala daerah. yang masih banyak diwarnai dengan berbagai Budiarjo, Miriam. (2008). Dasar-Dasar PT. Jakarta; Ilmu Politik. Gramedia Pustaka Utama Sukarna. (1979). Sistem Politik Bandung. Alumni Kantaprawira, Rusadi. (1983). Sistem Politik Indonesia. Bandung. Sinar Baru. Surbakti, Ramlan. (1992). Memahami Ilmu PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Politik. Jakarta. Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Halaman | 8
ISSN: 2442-3777 (cetak) Jurnal MODERAT, Volume 7, Nomor 1 Website: ISSN: 2622-691X (online) Submitted 4 Februari 2021, Reviewed 6 Februari 2021, Publish 28 Februari 2021 Presiden dan Legislatif. Undang-Undang No. 2 tahun 2020 Undang-undang No. 17 tahun 2014 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. tentang Pilkada Undang-undang No. 02 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Halaman | 9