BERITA DAERAH KOTA BEKASI NOMOR : 58 2023 SERI : E PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA BEKASI, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3), Pasal 10, Pasal11 ayat (2), Pasal 12 ayat (4), Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 23 ayat (4), Pasal 25 ayat (2), Pasal 26, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 33, Pasal 34 ayat (2), Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (2), Pasal 38, Pasal 39 ayat (2), Pasal 40 ayat (3), Pasal 42 ayat (3), Pasal 44 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 1
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354); 7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184); 8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 tentang Pencantuman dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan/atau Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 209); 2
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2016 tentang Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Petugas Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1198); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1478); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan Indonesia Tahun 2019 Nomor 1479); (Berita Negara Republik Pendataan dan 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611); (Berita Negara Republik 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789); 3
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Standar Dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 397); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 410); 18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6); Pemerintahan 19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 10); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN WALI PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. KOTA TENTANG BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi. 2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 4
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi. 7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah. 8. Administrasi Kependudukan adalah kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran Penduduk, pencatatan informasi administrasi sipil, pengelolaan kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. 9. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Kota Bekasi sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan. 10. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia. 11. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia. 12. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil. 13. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan informasi administrasi komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan kependudukan di tingkat penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan. 14. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dibentuk melalui musyawarah diwilayah kerjanya sebagai mitra Lurah dalam rangka pelayanan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah. 15. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat sebagai mitra Lurah dalam rangka pelayanan pembinaan pemerintahan, kemasyarakatan yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah. pemberdayaan masyarakat dan 16. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil. 17. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada dinas. 18. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. 5
19. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia 20. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. 21. Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas. 22. Identitas Kependudukan Digital adalah informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan Dokumen Kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan Data Pribadi sebagai identitas yang bersangkutan. 23. Surat Keterangan Pindah yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat keterangan yang wajib dimiliki oleh Penduduk yang bermaksud pindah ke Daerah kota yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau unit pelaksana dinas kependudukan dan pencatatan sipil dari daerah asal. 24. Izin Tinggal Terbatas yang selanjutnya disingkat ITAS adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 25. Izin Tinggal Tetap yang selanjutnya disingkat ITAP adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Kesatuan Republik Perundang-undangan. 26. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menfasilitasi pengelolaan administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Dinas sebagai satu kesatuan. 27. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data. 28. Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya. 29. Pengguna data pribadi Penduduk adalah instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya. 30. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen Penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial, orang terlantar. 31. Penduduk Nonpermanen adalah Penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di luar alamat domisili sebagaimana tertera pada kartu tanda penduduk elektronik, kartu keluarga, surat keterangan tempat tinggal yang dimilikinya paling lama 1 (satu) tahun dan tidak bertujuan untuk menetap. 6
32. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan KK, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan Alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. 33. Surat Keterangan Tempat Tinggal Sementara adalah surat keterangan tertulis atau kartu yang diberikan kepada orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas (KITAS) yang masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku KITAS. 34. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya. 35. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 36. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara institusi penyelenggara negara, korporasi, Lembaga adalah setiap independent yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan Pelayanan Publik. 37. Nomor Pokok Wajib Pajak, selanjutnya disingkat NPWP, adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. 38. Pengakuan anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut. 39. Pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan sah, pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tuanya. 40. KTP-el untuk Keperluan khusus adalah KTP-el yang diberikan kepada petugas atau aparat yang akan melaksanakan tugas dengan identitas disamarkan. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan kependudukan yang diberikan kepada orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas. 41. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan kependudukan yang diberikan kepada Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas. 42. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas 7
43. Sertifikat Elektronik yang selanjutnya disingkat SE adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik. 44. Tanda Tangan Elektronik yang selanjutnya disingkat TTE adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan,terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. 45. Petugas registrasi adalah Aparatur Sipil Negara atau Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di titik layanan. 46. Elektronik Online Pelayanan Penduduk yang selanjutnya disingkat e-OPEN adalah aplikasi pendaftaran Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara daring. 47. Surat Pertanggung Jawaban Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang dibuat oleh yang bersangkutan atau wali atau pemohon sebagai kebenaran dengan tanggungjawab penuh yang diketahui 2 (dua) orang saksi. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memberikan acuan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bagi penduduk yang tinggal di Daerah Kota. (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk: a. memberikan kepastian syarat dan jenis layanan penerbitan Dokumen Kependudukan yang diterbitkan oleh Dinas; b. memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi, dan status hukum penduduk; dan c. mewujudkan tertib administrasi kependudukan bagi Penduduk Daerah Kota. BAB III JENIS LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Bagian Kesatu Layanan Administrasi Kependudukan Pasal 3 (1) Layanan Administrasi Kependudukan terdiri atas: a. pelayanan pendaftaran Penduduk; b. pelayanan pencatatan sipil. 8
(2) Pelayanan pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi: a. pencatatan biodata Penduduk; b. penerbitan KK; c. penerbitan KTP-el; d. penerbitan KIA; e. penerbitan surat keterangan kependudukan; dan f. pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan. (3) Pelayanan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi: a. kelahiran; b. lahir mati; c. perkawinan; d. pembatalan perkawinan; e. perceraian; f. pembatalan perceraian; g. kematian; h. pengangkatan anak; i. pengakuan anak; j. pengesahan anak; k. perubahan nama; l. perubahan status kewarganegaraan; m. peritiwa penting lainnya; n. pembetulan akta; o. pembatalan akta. Bagian Kedua Syarat Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan Pasal 4 (1) Persyaratan Kependudukan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. penerbitan Dokumen Administrasi (2) Surat pengantar dari Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) pada layanan administrasi kependudukan hanya digunakan pada proses pencatatan biodata penduduk WNI dalam penerbitan NIK. Bagian Ketiga Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk Paragraf 1 Pencatatan Biodata Penduduk Pasal 5 (1) Pencatatan biodata Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dilakukan terhadap: a. Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 9
b. WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah; dan c. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap. (2) Dinas melakukan pencatatan biodata Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setelah Penduduk memenuhi persyaratan: a. surat pengantar (asli) dari rukun tetangga dan rukun warga atau yang disebut dengan nama lain; b. fotokopi dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa c. penting; dan fotokopi bukti pendidikan terakhir. (3) Pencatatan biodata Penduduk WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tata cara: a. pemohon mengisi F1.01; b. pemohon menyerahkan surat pengantar RT dan RW (tidak diperlukan untuk anak yang baru lahir dengan orang tua yang sudah terdaftar dalam database kependudukan); c. pemohon menyerahkan fotokopi dokumen atau bukti peristiwa kependudukan dan peristiwa penting (seperti paspor, surat keterangan lahir dari RS/ Puskesmas/ Klinik); d. pemohon menyerahkan fotokopi bukti Pendidikan terakhir (ijazah); e. apabila huruf c dan huruf d tidak dimiliki, maka WNI mengisi F1.04 Surat Pernyataan Tidak Memiliki Dokumen Kependudukan; f. pemohon menyerahkan surat pernyataan (asli) tidak keberatan dari pemilik rumah apabila menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost; g. dinas menerbitkan Biodata. Dalam hal Biodata diminta oleh penduduk, Dinas memberikan Biodatanya; h. dalam hal pelayanan secara daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus dokumen asli. (4) Dinas melakukan pencatatan biodata WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, setelah Penduduk memenuhi persyaratan: a. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan b. surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia. (5) Pencatatan biodata WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan tata cara: a. pemohon mengisi F1.01; b. pemohon menyerahkan Indonesia (paspor/SPLP); fotokopi dokumen perjalanan Republik 10
c. pemohon menyerahkan surat keterangan yang menunjuk domisili (surat keterangan dari instansi berwenang); d. pemohon menyerahkan fotokopi bukti peristiwa kependudukan (surat keterangan lahir); e. pemohon menyerahkan fotokopi bukti Pendidikan terakhir (ijazah); dan f. petugas menyerahkan Surat Pemberitahuan NIK (F1.01) dan Biodata; g. dalam hal pelayanan secara daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus dokumen asli. (6) Dinas melakukan pencatatan biodata Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c, setelah Penduduk Orang Asing memenuhi persyaratan: a. dokumen Perjalanan; dan b. kartu ijin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap. (7) Pencatatan biodata Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan dengan tata cara: a. pemohon datang ke kantor Dinas; b. pemohon menyerahkan berkas sesuai persyaratan; c. pemohon dilakukan Pengecekan Biometrik Penduduk (Cek Iris Mata/ Cek Sidik Jari) oleh petugas untuk mengetahui sudah pernah memiliki data perekaman atau belum; d. pemohon Menerima Biodata Penduduk apabila dimohonkan; e. dalam hal pelayanan secara daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus dokumen asli. Paragraf 2 Penerbitan Kartu Keluarga Pasal 6 (1) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing terdiri atas: a. penerbitan KK Baru; b. penerbitan KK karena perubahan data; dan c. penerbitan KK karena hilang atau rusak. (2) Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan: a. Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap; b. Penduduk Orang Asing yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia; c. Penduduk Orang Asing yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia; d. pindah datang Penduduk yang tidak diikuti dengan kepala keluarga; e. WNI yang datang dari luar wilayah negara Republik Indonesia ke Daerah Kota karena pindah; 11
f. rentan administrasi kependudukan; dan g. Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan bagi WNI yang semula berkewarganegaraan asing. (3) Penerbitan KK Baru untuk Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dilaksanakan karena: a. membentuk keluarga baru; b. penggantian kepala keluarga; c. pisah KK; d. pindah datang Penduduk yang tidak diikuti dengan kepala keluarga; e. WNI yang datang dari luar wilayah negara Republik Indonesia ke Daerah Kota karena pindah; f. rentan administrasi kependudukan; dan g. Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan bagi WNI yang semula berkewarganegaraan asing. (4) Penerbitan KK Baru karena membentuk keluarga baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dengan memenuhi persyaratan: a. fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian; dan b. SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat (F1.05), jika tidak dapat melampirkan kutipan akta perkawinan atau perceraian. (5) Penerbitan KK Baru karena penggantian kepala keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dengan memenuhi persyaratan: a. fotokopi akta kematian; dan b. fotokopi KK lama. (6) Penerbitan KK Baru karena pisah KK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dengan memenuhi persyaratan: a. fotokopi KK lama; dan b. berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP-el. (7) Penerbitan KK Baru pindah datang Penduduk yang tidak diikuti dengan Kepala Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dengan memenuhi persyaratan: a. fotokopi KK lama; dan b. berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP-el. (8) Penerbitan KK Baru bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Republik Indonesia ke Daerah Kota karena pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dengan memenuhi persyaratan: a. fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; b. surat keterangan yang menunjuk domisili; 12
c. fotokopi dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan d. fotokopi bukti pendidikan terakhir. (9) Penerbitan KK Baru bagi Penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, setelah dilakukan pengecekan biometrik atau setelah status tanah yang ditempati memiliki kepastian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (10) Penerbitan KK Baru bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan bagi WNI yang semula berkewarganegaraan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, dengan memenuhi persyaratan Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia bagi Penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan asing atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan. (11) Selain penerbitan KK Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga dilakukan bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan dilengkapi dengan syarat lainnya berupa: a. dokumen perjalanan; dan b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat. Pasal 7 Penerbitan KK karena perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri atas perubahan akibat: a. peristiwa kependudukan; b. peristiwa penting; dan c. perubahan elemen data yang tercantum dalam KK. Pasal 8 (1) Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas: a. pindah Penduduk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan b. pindah antarnegara. (2) Dalam hal pindah Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap anak yang berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun, perpindahan tersebut dilakukan dengan menumpangkan ke KK lain. 13
(3) Dalam hal pindah Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh kepala keluarga dan anggota keluarga yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin atau pernah kawin namun tidak diikuti oleh anggota keluarga yang seluruhnya berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun, maka anggota keluarga yang seluruhnya berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun menumpang ke KK lain. (4) Perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), harus dilengkapi dengan surat kuasa pengasuhan anak dari orangtua/wali dan surat pernyataan bersedia menerima sebagai anggota keluarga. (5) Penduduk yang mengalami Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud pada Pasal (7), dapat menumpang ke KK lain dengan melampirkan surat pernyataan bersedia menerima sebagai anggota keluarga dari kepala keluarga KK yang ditumpangi. (6) Penerbitan KK karena perubahan data pada Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 7, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilengkapi dengan syarat lainnya berupa surat kuasa pengasuhan anak dari orangtua/wali dan/atau surat pernyataan bersedia menerima sebagai anggota keluarga. Pasal 9 Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas: a. kelahiran; b. perkawinan; c. pembatalan perkawinan; d. perceraian; e. pembatalan perceraian; f. kematian; g. pengangkatan anak; h. pengakuan anak; i. pengesahan anak; j. perubahan nama; k. perubahan status kewarganegaraan; l. pembetulan akta Pencatatan Sipil; dan m. pembatalan akta Pencatatan Sipil. Pasal 10 (1) Penerbitan KK karena perubahan data pada Peristiwa Penting berupa perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf k, terdiri atas: a. penerbitan KK bagi Penduduk Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia; 14
b. penerbitan KK bagi Penduduk WNI dan/atau Orang Asing yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia; dan c. penerbitan KK bagi Penduduk WNI dan/atau Orang Asing yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda yang telah memilih kewarganegaraan asing. (2) Penerbitan KK bagi Penduduk Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan memenuhi persyaratan berupa: a. fotokopi Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan atau yang menyelenggarakan urusan status petikan Keputusan Menteri pemerintahan di bidang hukum kewarganegaraan; tentang perubahan b. berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia bagi Penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan asing. (3) Penerbitan KK bagi Penduduk WNI dan/atau Orang Asing yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan dilengkapi syarat lainnya berupa keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia mengenai perubahan status kewarganegaraan. (4) Penerbitan KK bagi Penduduk WNI dan/atau Orang Asing yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda yang telah memilih kewarganegaraan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan dilengkapi dengan syarat lainnya berupa Kartu Izin Tinggal Tetap. Pasal 11 (1) Perubahan elemen data yang tercantum dalam KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, terdiri dari: a. nama kepala keluarga atau anggota keluarga; b. jenis kelamin; c. tempat lahir; d. tanggal lahir; e. agama atau kepercayaan; f. pendidikan; g. pekerjaan; h. status perkawinan; i. status hubungan dalam keluarga; 15
j. kewarganegaraan; k. dokumen imigrasi; l. nama orangtua; dan m. tanda tangan kepala keluarga. (2) Selain elemen data sebagaimana tercantum pada ayat (1), perubahan juga terjadi pada elemen data wilayah dan/atau alamat domisili. (3) Perubahan jenis kelamin dan/atau tanggal lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, tidak diikuti perubahan komposisi NIK. (4) Penerbitan KK karena perubahan elemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dengan memenuhi persyaratan: a. KK lama; dan b. fotokopi surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan. Pasal 12 (1) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dengan memenuhi persyaratan: a. surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak; b. fotokopi KTP-el; c. fotokopi kartu izin tinggal tetap untuk Orang Asing pemegang kartu ijin tinggal tetap. (2) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan tata cara: a. penduduk mengisi F-1.02 dan tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el karena NIK telah diisi di F-1.02; b. penduduk menyerahkan dokumen KK yang rusak/surat keterangan kehilangan dari kepolisian kepada Dinas untuk digantikan dengan KK yang baru; dan c. dalam hal pelayanan secara daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus dokumen asli. Paragraf 3 Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pasal 13 (1) Penerbitan KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing terdiri atas: a. penerbitan KTP-el baru; b. penerbitan KTP-el karena pindah datang; c. penerbitan KTP-el karena adanya perubahan data; 16
d. penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap; e. penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak; dan f. penerbitan KTP-el di luar domisili. (2) Selain penerbitan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat penerbitan KTP-el lainnya yaitu penerbitan KTP-el bagi petugas khusus. (3) Penerbitan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pengaturan oleh Dinas berdasarkan jumlah hibah blanko KTP-el yang diterima dari Kementerian Dalam Negeri. (4) Proses pencetakan KTP-el diatur berdasarkan skala prioritas: a. perekam pemula; b. terdampak pemekaran wilayah; c. perubahan elemen data; d. penduduk rentan; e. hilang atau rusak. Pasal 14 (1) Penerbitan KTP-el baru bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, dengan memenuhi persyaratan: a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin atau pernah kawin; dan b. kartu keluarga (2) penerbitan KTP-el baru bagi penduduk Orang Asing memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan: a. telah berusia 17(tujuh belas) tahun, sudah kawin, atau pernah kawin; b. kartu keluarga; c. dokumen perjalanan; dan d. kartu izin tinggal tetap. Pasal 15 (1) Penerbitan KTP-el karena pindah datang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, diberikan kepada: a. Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan c. Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap. (2) Selain diberikan kepada sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerbitan KTP-el juga diberikan kepada Penduduk WNI yang bertransmigrasi. 17
(3) Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan memenuhi persyaratan: a. Surat keterangan pindah WNI dari daerah asal; b. KTP-el/KK lama dan surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting (jika terjadi perubahan data). (4) Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan tata cara: a. Pemohon mengisi F-1.02; b. Penduduk melampirkan surat keterangan pindah WNI (jika permohonan karena pindah datang antar Kab/Kota/Provinsi); (5) Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan memenuhi persyaratan berupa: a. kartu Izin Tinggal Tetap; b. Dokumen Perjalanan; c. KK; dan d. KTP-el daerah asal. Pasal 16 Penerbitan KTP-el karena adanya perubahan data bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, dengan memenuhi persyaratan: a. Kk; b. KTP-el lama; c. Kartu izin tinggal tetap; dan d. Surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting. Pasal 17 Penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, dengan memenuhi persyaratan; a. Kk; b. KTP-el lama; c. Dokumen perjalanan; dan d. Kartu izin tinggal tetap. Pasal 18 Penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e, dengan memenuhi persyaratan: a. Surat keterangan hilang dari kepolisian; 18
b. KTP-el yang rusak; c. KK; d. Dokumen perjalanan Republik Indonesia atau Dokumen Perjalanan; dan e. Kartu izin tinggal tetap. Pasal 19 Penerbitan KTP-el di luar domisili bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f, dengan memenuhi persyaratan berupa: a. sudah melakukan perekaman biometrik dan tercantum dalam basis data kependudukan; b. Dokumen Perjalanan; dan c. kartu Izin Tinggal Tetap. Pasal 20 (1) Penerbitan KTP-el bagi petugas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), diberikan kepada petugas khusus yang melakukan tugas keamanan negara. (2) Tugas keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu kegiatan mengamankan pelayanan publik dan bidang lainnya yang bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (3) Petugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari petugas reserse dan petugas intelijen. (4) KTP-el petugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan khusus selama untuk menjamin kerahasiaan menjalankan tugas keamanan negara. identitas petugas (5) Ketentuan mengenai penerbitan KTP-el petugas khusus berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 21 Pembekuan atau Pemblokiran Biodata WNI (1) Pembekuan NIK atau Pemblokiran Biodata WNI dilakukan oleh Dinas atas pelaporan/permohonan. (2) Pembekuan NIK atau Pemblokiran Biodata WNI dapat berasal dari: a. Perorangan; b. Pemilik rumah/pengelola tempat tinggal; c. RT/RW yang telah disetujui lurah setempat; dan d. Pemerintah. (3) Ketentuan mengenai Pembekuan NIK atau Pemblokiran Biodata WNI berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 19
Paragraf 4 Penerbitan Kartu Identitas Anak Pasal 22 (1) Penerbitan KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, diberikan kepada Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin. (2) Selain diberikan kepada sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diberikan kepada anak berkewarganegaraan ganda. (3) Penerbitan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memenuhi persyaratan: a. KK Orang tua; b. buku nikah; c. akta kelahiran; dan d. pas foto 3x4 bagi anak berusia diatas 5 tahun. (4) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama pemanfaatan KIA dengan Lembaga/Badan Hukum indonesia dalam rangka memberikan kemudahan terhadap anak dan/atau memanfaatkan KIA sebagai dasar Pelayanan Publik. Paragraf 5 Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan terhadap Pendaftaran Peristiwa Kependudukan Pasal 23 Penerbitan surat keterangan kependudukan terhadap pendaftaran Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, terdiri atas: a. pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. Pendaftaran Penduduk yang akan bertransmigrasi; c. pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan d. pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing yang melakukan pindah datang antarnegara. Pasal 24 (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dan huruf c, dilakukan dengan penerbitan SKP yang didasarkan pada klasifikasi perpindahan Penduduk dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan dilengkapi dengan syarat lainnya berupa surat pernyataan di atas materai tidak keberatan penggunaan alamat dalam dokumen kependudukan dari pemilik rumah untuk digunakan oleh Penduduk yang menempati tempat tinggal yang bukan miliknya. 20
(2) Klasifikasi perpindahan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. dalam satu desa/kelurahan atau yang disebut dengan nama lain; b. antardesa/kelurahan atau yang disebut dengan nama lain dalam satu kecamatan; c. antar kecamatan atau yang disebut dengan nama lain dalam satu; d. antar dalam satu provinsi; atau e. antarprovinsi. Pasal 25 (1) Klasifikasi perpindahan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dilakukan dengan tata cara: a. pemohon mengisi F1.03; b. pemohon menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga atau memperlihatkan KTP-el; c. dalam hal pelayanan secara daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus dokumen asli. (2) Petugas Disdukcapil mencabut KK, KTP-el dan/atau KIA alamat lama untuk selanjutnya dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 26 (1) SKP sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1), berlaku selama 100 (seratus) hari kerja sejak diterbitkannya SKP. (2) Dalam hal masa berlaku SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah berakhir, Penduduk tidak melaporkan rencana kepindahannya pada daerah tujuan, SKP dinyatakan tidak berlaku. (3) SKP yang tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar pembatalan pindah dengan menggunakan SIAK di daerah asal. (4) Dalam hal Penduduk bermaksud melakukan pendaftaran perpindahan Penduduk melebihi masa berlaku SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas dapat mengkomunikasikan pengurusan SKP melalui surat elektronik atau media elektronik lainnya. Pasal 27 (1) Penduduk WNI yang berdomisili lebih dari 1 (satu) tahun di alamat yang baru, wajib melapor kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil daerah asal untuk mendapatkan SKP kemudian melapor kepada Dinas untuk diterbitkan Dokumen kependudukan dengan alamat baru. 21
(2) Dalam hal Penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) belum mengurus dokumen Kependudukan maka tidak akan mendapatkan Pelayanan Publik berbasis NIK yang di selenggarakan Pemerintah Daerah Kota. Pasal 28 (1) Dalam hal Penduduk secara faktual telah berdomisili di Daerah Kota namun tidak mampu untuk mengurus SKP ke Daerah asal Dinas membantu komunikasi pengurusan SKP melalui surat via jasa pengiriman atau surat elektronik ke Dinas yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil daerah asal guna mendapatkan SKP. (2) Dalam hal surat sebagaimana ayat (1) telah dimohonkan, waktu pengurusan sangat tergantung dengan balasan Dinas Daerah asal. Pasal 29 (1) Pendaftaran Penduduk yang akan bertransmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, dengan memenuhi persyaratan berupa Kartu Keluarga, Kartu seleksi calon transmigrasi, surat pemberitahuan pemberangkatan dan dilengkapi dengan syarat lainnya berupa KTP-el. (2) Persyaratan Pendaftaran Penduduk akan bertransmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya dibantu oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi. yang (3) Tata cara pelaksanaan Pendaftaran Penduduk yang akan bertransmigrasi tata cara pendaftaran berlaku secara mutatis mutandis dengan perpindahan Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Pasal 22 huruf a. Pasal 30 (1) Pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, terdiri dari: a. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap; dan b. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas. (2) Pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan memenuhi persyaratan berupa: a. KK; b. KTP-el; dan c. Dokumen Perjalanan. 22
Pasal 31 (1) Dinas membuat daftar Penduduk yang telah menerima pelayanan penerbitan dokumen pindah datang Penduduk. (2) Daftar Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Dinas kepada kecamatan atau nama lain untuk diteruskan kepada kelurahan untuk dicatat dalam buku harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta kepada rukun warga dan rukun tetangga atau nama lain secara periodik dan/atau sesuai kebutuhan melalui aplikasi daring. Paragraf 6 Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan Pasal 32 (1) Pendataan dan penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, meliputi: a. Penduduk Korban Bencana Alam; b. Penduduk Korban Bencana Sosial; c. Orang Terlantar; dan d. Komunitas Terpencil. (2) Selain Penduduk Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pendataan juga dilakukan terhadap dan penerbitan Dokumen Kependudukan Penduduk yang Menempati Kawasan Hutan, tanah negara dan/atau tanah dalam Kasus Pertanahan. (3) Ketentuan mengenai Pendataan Penduduk administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. rentan Paragraf 7 Pendaftaran Penduduk Nonpermanen Pasal 33 (1) Penduduk Nonpermanen harus melakukan pendaftaran ke Dinas dengan menggunakan NIK dan mengisi formulir F1.15. (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring atau luring pada titik layanan Administrasi Kependudukan terdekat sesuai domisili tinggal Penduduk Nonpermanen. (3) Dalam hal pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, Dinas dapat melakukan pendataan bekerja sama dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi terkait untuk melakukan pendataan secara manual. 23
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Keputusan Wali Kota. Bagian keempat Pembatalan Dokumen Pendaftaran Penduduk Pasal 34 (1) Pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan: a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; b. KK; c. KTP-el; d. KIA; dan/atau e. surat keterangan kependudukan. (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk juga dapat dilakukan dengan cara tanpa melalui pengadilan/Contrarius Actus. Bagian Kelima Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil Paragraf 1 Pencatatan Sipil Pasal 35 Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a terdiri dari: a. pencatatan kelahiran WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. pencatatan kelahiran Orang Asing di wilayah Negara Kesatuan Republik c. Indonesia; pencatatan kelahiran WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan d. pencatatan kelahiran WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi Orang Asing. Pasal 36 (1) Pencatatan kelahiran WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, harus memenuhi persyaratan: a. fotokopi rumah sakit/Puskesmas/fasilitas surat keterangan kelahiran dari nakhoda kapal laut/kapten pesawat terbang, atau dari kepala desa/lurah jika lahir di rumah/tempat lain, antara lain: kebun, sawah, angkutan umum; surat keterangan yaitu kesehatan/dokter/bidan kelahiran dari atau 24
b. fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan/bukti lain yang sah; c. fotokopi KK dimana penduduk terdaftar atau akan didaftarkan sebagai anggota keluarga; d. berita acara dari kepolisian bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya/keberadaan orang tuanya; e. penduduk dapat membuat SPTJM kebenaran data kelahiran dengan mengisi F-2.03 dan 2 (dua) orang saksi, jika tidak memenuhi persyaratan sebagaimana huruf a; f. penduduk dapat membuat SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri dengan mengisi F-2.04 dan 2 (dua) orang saksi, jika tidak memenuhi persyaratatan sebagaimana huruf b. (2) Pencatatan kelahiran WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara: a. WNI mengisi formulir F-2.01; b. Untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan surat keterangan kelahiran yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan); c. Dinas tidak menarik surat keterangan kelahiran asli; d. Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya; e. WNI melampirkan fotokopi KK untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01; f. WNI tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el saksi, karena identitas saksi sudah tercantum dalam formulir F-2.01; g. Dinas menerbitkan kutipan akta kelahiran. Pasal 37 (1) Pencatatan kelahiran Orang Asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, dengan memenuhi persyaratan: a. fotokopi rumah sakit/Puskesmas/fasilitas kesehatan/dokter/bidan, surat keterangan kelahiran dari nakhoda kapal laut/kapten pesawat terbang, atau dari kepala desa/lurah jika lahir di rumah/tempat lain, antara lain: kebun, sawah, angkutan umum; surat keterangan kelahiran yaitu dari b. fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan/bukti lain yang sah; c. fotokopi Dokumen Perjalanan; d. fotokopi KTP-el orang tua atau kartu izin tinggal tetap atau kartu izin tinggal terbatas atau visa kunjungan; e. orang asing dapat membuat SPTJM kebenaran data kelahiran dengan mengisi F-2.03 dan 2 (dua) orang saksi, jika tidak memenuhi persyaratan sebagaimana angka 1; 25
f. orang asing dapat membuat SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri dengan mengisi F-2.04 dan 2 (dua) orang saksi, jika tidak memenuhi persyaratan sebagaimana pasal 33 Pencatatan kelahiran Orang Asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota. (2) Pencatatan kelahiran WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara: a. orang asing mengisi formulir F-2.01; b. untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan surat keterangan kelahiran yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan); c. Dinas tidak menarik surat keterangan kelahiran asli; d. untuk pelayanan online/Daring, persyaratan diunggah harus aslinya; e. fotokopi dokumen perjalanan diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01; f. WNI tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el saksi, karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01; g. Dinas menerbitkan kutipan akta kelahiran. Paragraf 2 Pencatatan Lahir Mati Pasal 38 (1) Pencatatan Lahir Mati sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b bagi Penduduk WNI dan Orang Asing dengan memenuhi persyaratan: a. fotokopi yaitu dari rumah sakit/Puskesmas/fasilitas kesehatan/dokter/bidan, surat keterangan lahir mati dari nakhoda kapal laut/kapten pesawat terbang, atau dari kepala desa/lurah jika lahir mati di rumah/tempat lain, antara lain: kebun, sawah, angkutan umum; atau surat keterangan lahir mati, b. pernyataan dari orang tua kandung atau wali bagi yang tidak memiliki surat keterangan lahir mati; c. fotokopi KK orang tua. (2) Pencatatan Lahir Mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara: a. WNI mengisi formulir F-2.01; b. untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan surat keterangan lahir mati yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan); c. Dinas tidak menarik surat keterangan lahir mati asli; d. WNI melampirkan Fotokopi KK untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01; e. untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/ difoto untuk diunggah harus aslinya; 26
f. WNI tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el saksi, karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01; g. Dinas menerbitkan surat keterangan lahir mati. Paragraf 4 Pencatatan perkawinan Pasal 39 (1) Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c terdiri dari: a. pencatatan Perkawinan Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. pencatatan Perkawinan Orang Asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2) Dalam hal salah satu atau kedua suami isteri meninggal dunia sebelum pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencatatan perkawinan dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan berupa surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data sebagai pasangan suami. (3) Dalam hal perkawinan yang dilakukan antarumat yang berbeda agama dan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan dengan memenuhi persyaratan: a. salinan penetapan pengadilan; b. KTP-el suami dan isteri; c. pasfoto suami dan isteri; dan d. dokumen perjalanan bagi suami atau isteri Orang Asing. (4) Dalam hal pencatatan perkawinan bagi pasangan suami dan isteri yang dalam KK status cerai hidup belum tercatat, dapat dilaksanakan dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak perceraian belum tercatat. Pasal 40 (1) Pencatatan perkawinan Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a, dengan memenuhi persyaratan berupa: a. fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; b. pas foto berwarna suami dan istri; c. KTP-el Asli; d. KK Asli; e. bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan fotokopi akta kematian pasangannya; atau f. bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan fotokopi akta perceraian. 27
(2) Pencatatan perkawinan Penduduk WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara: a. WNI mengisi formulir F-2.01; b. untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan surat keterangan perkawinan yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli; c. Dinas tidak menarik surat keterangan perkawinan asli; d. WNI melampirkan KK Asli untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01 serta untuk dilakukan perubahan data; e. untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya; f. WNI tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el 2 Saksi karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01; g. ukuran pasfoto 4x6 suami dan istri sebanyak 1 lembar; h. Dinas menerbitkan kutipan akta perkawinan, KTP-el dengan status Kawin dan KK yang sudah dimutakhirkan datanya; i. Dinas memusnahkan KTP-el asli yang lama; j. apabila hasil verifikasi menunjukan bahwa perkawinan berlangsung fotokopi Penetapan sebelum berusia 19 tahun, Dinas meminta Pengadilan tentang Dispensasi Perkawinan; k. apabila hasil verifikasi menunjukan bahwa suami melangsungkan perkawinan kedua dst, Dinas meminta fotokopi Penetapan Pengadilan tentang Izin Perkawinan dari istri sah; l. dalam hal salah satu atau kedua suami istri meninggal dunia sebelum pencatatan perkawinan, pencatatan perkawinan dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data sebagai Pasangan Suami Istri; m. dalam hal pencatatan perkawinan bagi pasangan suami dan istri yang dalam KK status cerai hidup belum tercatat, dapat dilaksanakan dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Perceraian Belum Tercatat; n. dalam hal pencatatan perkawinan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dari organisasi yang terdaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pasal 41 (1) Pencatatan perkawinan Orang Asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berupa: a. fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; 28
b. pas foto berwarna suami dan istri; c. fotokopi dokumen Perjalanan; d. fotokopi surat keterangan tempat tinggal e. bagi pemegang izin tinggal terbatas; f. KTP-el Asli; g. KK Asli; dan h. fotokopi izin perkawinan dari negara atau perwakilan negaranya. (2) Pencatatan perkawinan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara: a. orang asing mengisi formulir F-2.01; b. untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan surat keterangan perkawinan yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan); c. Dinas tidak menarik surat keterangan perkawinan asli; d. untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/ difoto untuk diunggah harus aslinya; e. tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el 2 Saksi karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01; f. ukuran Pasfoto 4x6 suami dan istri sebanyak 1 lembar; g. Dinas memusnahkan KTP-el asli yang lama; h. orang asing menyerahkan fotokopi Dokumen Perjalanan atau fotokopi ITAS/SKTT atau fotokopi ITAP/KK; i. Dinas menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan, KTP-el dengan status Kawin dan KK yang sudah dimutakhirkan datanya. Paragraf 4 Pencatatan Pembatalan Perkawinan Pasal 42 (1) Pencatatan pembatalan perkawinan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d dengan memenuhi persyaratan: a. salinan keputusan pengadulan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; b. kutipan akta perkawinan; c. KK; dan d. KTP-el. (2) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara: a. WNI mengisi formulir F-2.01; b. untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli; c. Dinas tidak menarik salinan putusan asli; 29
d. WNI melampirkan KK Asli untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01 serta untuk dilakukan perubahan data; e. untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya; f. tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el 2 Saksi karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01; g. Dinas menarik kutipan akta perkawinan asli, KK Asli dan KTP-el Asli yang lama; h. Dinas memusnahkan KTP-el asli yang lama; i. Dinas menerbitkan surat keterangan pembatalan perkawinan, KTP-el dan KK baru dengan status perkawinan yang sudah dimutakhirkan datanya. Paragraf 5 Pencatatan Perceraian Pasal 43 (1) Pencatatan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e dengan memenuhi persyaratan: a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; b. kutipan akta perkawinan; c. KK; dan d. KTP-el. (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara: a. WNI mengisi formulir F-2.01; b. untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli; c. Dinas tidak menarik salinan putusan asli; d. WNI melampirkan KK Asli untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01 serta untuk dilakukan perubahan data; e. untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya; f. tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el 2 Saksi karena identitas saksi sudah tercantum dalam formulir F-2.01; g. Dinas menarik kutipan akta perkawinan asli, KK Asli dan KTP-el Asli yang lama; h. Dinas memusnahkan KTP-el asli yang lama; i. dalam hal pemohon tidak dapat menyerahkan kutipan akta perkawinan atau bukti pencatatan perkawinan, pemohon membuat SPTJM yang menyatakan kutipan akta perkawinan tidak dimiliki dengan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; 30
j. Dinas menerbitkan kutipan Akta Perceraian, KTP-el dan KK baru dengan status perkawinan yang sudah dimutakhirkan datanya. Paragraf 6 Pencatatan Pembatalan Perceraian Pasal 44 (1) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berupa: a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; b. kutipan akta perceraian; c. KK; dan d. KTP-el. (2) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara: a. WNI mengisi F-2.01; b. untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan salinan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli; c. Dinas tidak menarik salinan putusan asli; d. WNI melampirkan KK Asli untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01 serta untuk dilakukan perubahan data; e. untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya; f. tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el 2 saksi karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01; g. Dinas menarik kutipan akta perceraian asli, KK Asli dan KTP-el Asli yang lama; h. Dinas memusnahkan KTP-el asli yang lama; i. Dinas menerbitkan surat keterangan pembatalan perceraian, kutipan akta perkawinan kedua, KTP-el dan KK baru dengan status perkawinan yang sudah dimutakhirkan datanya. Paragraf 7 Pencatatan Kematian Pasal 45 (1) Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf g dengan memenuhi persyaratan: 31
a. fotokopi surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain, atau surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, atau salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, atau surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, atau surat keteterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Fotokopi Dokumen Perjalanan bagi orang asing ; c. fotokopi KK/KTP yang meninggal dunia. (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara: a. WNI mengisi F-2.01; b. orang asing mengisi formulir F-2.01; c. untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan surat kematian yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan); d. Dinas tidak menarik surat kematian asli; e. WNI melampirkan fotokopi KK untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01; f. untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya; g. WNI dan orang asing tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el saksi, karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01; h. orang asing menyerahkan fotokopi Dokumen Perjalanan atau fotokopi ITAS/SKTT atau fotokopi ITAP/KTP-el; i. WNI bukan penduduk menyerahkan fotokopi dokumen perjalanan Republik Indonesia yang meninggal dunia; j. pencatatan kematian dilaporkan tidak hanya oleh anak atau ahli waris tetapi dapat juga dilaporkan oleh keluarga lainnya, termasuk ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga; k. dalam hal subjek akta tidak tercantum dalam KK dan database kependudukan, kutipan akta kematian diterbitkan tanpa NIK; l. Dinas menerbitkan kutipan akta kematian. Pasal 46 Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan. 32
Paragraf 8 Pencatatan Pengangkatan Anak Pasal 47 (1) Pencatatan pengangkatan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf h, dengan memenuhi persyaratan: a. salinan penetapan pengadilan; b. kutipan akta kelahiran anak; c. KK orang tua angkat; dan d. KTP-el; atau e. dokumen perjalanan bagi orang tua angkat Orang Asing. (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara: a. WNI/OA mengisi formulir F-2.01; b. fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01; c. Dinas tidak menarik salinan penetapan pengadilan asli; d. tidak perlu KTP-el saksi, ayah kandung, ibu kandung dan orang tua angkat, karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01; e. Dinas membuat catatan pinggir pengangkatan anak pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran. Paragraf 9 Pencatatan Pengakuan Anak Pasal 48 (1) Pencatatan pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf i anak terdiri dari: a. pencatatan pengakuan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan b. pencatatan pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2) Selain pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat pencatatan pengakuan anak lainnya, yaitu: a. pencatatan pengakuan anak bagi WNI Bukan Penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan b. pencatatan pengakuan anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut hukum agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bagi WNI Bukan Penduduk diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 33
Pasal 49 (1) Pencatatan pengakuan anak dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan persyaratan lainnya berupa: a. asli surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau fotokopi penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung orang asing; b. fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; c. kutipan akta kelahiran anak; d. fotokopi KK ayah atau ibu; e. fotokopi Dokumen Perjalanan bagi ibu kandung orang asing. (2) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara: a. WNI/ orang asing mengisi formulir F-2.01; b. persyaratan surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME berupa fotokopi c. Dinas tidak menarik surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; d. fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01; e. tidak perlu KTP-el saksi, ayah kandung dan ibu kandung karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01; f. Dinas menerbitkan register akta pengakuan anak dan kutipan akta pengakuan anak serta membuat catatan pinggir pengakuan anak pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran. Pasal 50 (1) Pencatatan pengakuan anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut hukum agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berupa: a. fotokopi salinan Penetapan Pengadilan; b. kutipan Akta Kelahiran; c. fotokopi KK. (2) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara: a. WNI/orang asing mengisi formulir F-2.01; b. fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01; c. Dinas tidak menarik salinan penetapan pengadilan asli; 34
d. tidak perlu KTP-el saksi, ayah kandung dan ibu kandung karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01; e. Dinas membuat catatan pinggir pengakuan anak pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran. Paragraf 10 Pencatatan Pengesahan Anak Pasal 51 (1) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf j terdiri dari: a. pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk WNI dan Orang Asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan b. pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Indonesia yang dilahirkan sebelum orang (2) Selain pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat pencatatan pengesahan anak lainnya, yaitu: a. pencatatan pengesahan anak bagi WNI Bukan Penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan b. pencatatan pengesahan anak bagi WNI Bukan Penduduk di luar wilayah Indonesia yang dilahirkan sebelum Negara Kesatuan Republik orangtuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pasal 52 (1) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a, dengan memenuhi persyaratan berupa: a. kutipan akta kelahiran; b. fotokopi kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak; c. fotokopi KK orang tua. (2) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara: a. WNI/orang asing mengisi formulir F-2.01; b. fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01; c. Dinas tidak menarik kutipan akta perkawinan asli; d. tidak perlu KTP-el saksi karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01; 35
e. Dinas menerbitkan register akta pengesahan anak dan kutipan akta pengesahan anak serta membuat catatan pinggir pengesahan anak pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran. Pasal 53 (1) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan persyaratan lainnya berupa: a. fotokopi salinan Penetapan Pengadilan; b. kutipan Akta Kelahiran; dan c. fotokopi KK. (2) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara: a. WNI/orang asing mengisi formulir F-2.01; b. fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01; c. Dinas tidak menarik salinan penetapan pengadilan asli; d. tidak perlu KTP-el saksi, ayah kandung dan ibu kandung karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01; e. Dinas membuat catatan pinggir pengesahan anak pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran. Pasal 54 Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b, dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan: a. salinan penetapan pengadilan dari pengadilan yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. kutipan akta kelahiran; dan c. dokumen Perjalanan Republik Indonesia. Paragraf 11 Pencatatan Perubahan Nama Pasal 55 (1) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf k, dilakukan dengan memenuhi Persyaratan: a. salinan penetapan pengadilan negeri; b. kutipan akta Pencatatan Sipil; c. KK; d. KTP-el; dan e. dokumen perjalanan bagi orang asing. 36
(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara: a. WNI/orang asing mengisi formulir F-2.01; b. fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01; c. Dinas tidak menarik salinan penetapan pengadilan negeri asli; d. tidak perlu KTP-el saksi, ayah atau ibu atau wali karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01; e. Dinas membuat catatan pinggir perubahan nama pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil. Paragraf 12 Perubahan Status Kewarganegaraan Pasal 56 Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf l, terdiri dari: a. pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. pencatatan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran, yang telah memilih menjadi WNI atau warga negara asing. Pasal 57 (1) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berupa : a. fotokopi petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan atau yang menyelenggarakan urusan status petikan Keputusan Menteri pemerintahan di bidang hukum kewarganegaraan; tentang perubahan b. berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia; c. kutipan Akta Pencatatan Sipil Asli; d. KK asli; e. KTP-el Asli; dan f. fotokopi dokmen perjalanan. (2) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara: a. WNI mengisi F-2.01; b. WNI menyerahkan fotokopi Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan atau fotokopi Petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan yang; 37
c. WNI menyerahkan fotokopi berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia pemohon di depan pejabat di Kantor Kanwil Kemenkumham berupa fotocopi bukan asli; d. WNI menyerahkan KK asli dan KTP-el asli, karena akan diganti dengan yang baru dan diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam F-2.01; e. WNI menyerahkan fotocopi Dokumen Perjalanan karena aslinya sudah diserahkan kepada Kantor Imigrasi; f. WNI menyerahkan kutipan Akta Pencatatan Sipil asli yang diterbitkan Negara Indonesia atau Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan oleh Negara lain karena akan diberikan catatan pinggir atau surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan; g. Dinas memberikan catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan negara Indonesia; h. Dinas memusnahkan KTP-el asli yang lama; i. dalam hal Akta Pencatatan Sipil diterbitkan negara lain, Dinas status menerbitkan kewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan negara lain. surat keterangan pelaporan perubahan Pasal 58 (1) Pencatatan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran, yang telah memilih menjadi WNI atau warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b terdiri dari: a. pencatatan anak berkewarganegaraan ganda yang telah memiliki Sertifikat bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda; b. pencatatan anak berkewarganegaraan ganda yang memilih menjadi WNI; c. pencatatan anak berkewarganegaraan ganda yang memilih menjadi orang asing; d. pencatatan anak berkewarganegaraan ganda yang tidak memilih salah satu kewarganegaraan. (2) Pencatatan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran, yang telah memilih menjadi WNI atau warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memenuhi persyaratan: a. fotokopi sertifikat bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda dari Kantor Imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia; dan b. kutipan akta kelahiran asli. (3) Pencatatan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran, yang telah memilih menjadi WNI atau warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan tata cara: a. pemohon mengisi F-2.01 atau F-2.02; 38
b. pemohon menyerahkan fotokopi Sertifikat bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda dari Kantor Imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia; c. pemohon menyerahkan kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Negara Indonesia atau Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Negara lain karena akan diberikan catatan pinggir atau surat keterangan; d. Dinas atau Perwakilan Republik Indonesia memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran yang diterbitkan negara Indonesia; e. dalam hal Akta Kelahiran diterbitkan negara lain, Dinas atau Pewakilan RI menerbitkan surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir pada Akta Kelahiran yang diterbitkan negara lain. (4) Pencatatan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran, yang telah memilih menjadi WNI atau warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memenuhi persyaratan: a. fotokopi Keputusan Menteri yang pemerintahan di bidang hukum kewarganegaraan; menyelenggarakan urusan status tentang perubahan b. kutipan akta Pencatatan Sipil asli; dan c. fotokopi KK bagi Penduduk WNI. (5) Pencatatan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran, yang telah memilih menjadi WNI atau warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan tata cara: a. WNI mengisi F-2.01 atau F-2.02; b. WNI fotokopi Petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan; c. WNI menyerahkan fotokopi KK bagi Penduduk WNI karena diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam F-2.01 atau F-2.02; d. WNI menyerahkan kutipan Akta Pencatatan Sipil asli yang diterbitkan Negara Indonesia atau Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan oleh Negara lain karena akan diberikan catatan pinggir atau surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan; e. Dinas atau Perwakilan Republik Indonesia memberikan catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan negara Indonesia; f. dalam hal Akta Pencatatan Sipil diterbitikan negara lain, Dinas Atau Perwakilan Republik Indonesia menerbitkan surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir pada akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan negara lain. (6) Pencatatan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran, yang telah memilih menjadi WNI atau warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memenuhi persyaratan: 39
a. fotokopi Surat Bukti Penyerahan Dokumen Kewarganegaraan dan Keimigrasian; dan b. asli kutipan akta kelahiran (7) Pencatatan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran, yang telah memilih menjadi WNI atau warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c dilakukan tata cara: a. orang asing mengisi F-2.01 atau F-2.02; b. orang asing menyerahkan fotokopi surat bukti penyerahan dokumen kewarganegaraan dan keimigrasian; c. orang asing menyerahkan kutipan Akta Kelahiran asli yang diterbitkan Negara Indonesia atau Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Negara lain karena akan diberikan catatan pinggir atau Surat Keterangan Pelaporan Status Kewarganegaraan; d. Dinas atau Perwakilan Republik Indonesia memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran yang diterbitkan negara Indonesia; e. dalam hal akta kelahiran diterbitkan negara lain, Dinas atau Perwakilan Republik Indonesia menerbitkan surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir pada akta kelahiran yang diterbitkan negara lain. (8) Pencatatan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran, yang telah memilih menjadi WNI atau warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan memenuhi persyaratan: a. fotokopi izin tinggal tetap; dan b. asli kutipan akta kelahiran. (9) Pencatatan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran, yang telah memilih menjadi WNI atau warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan tata cara: a. orang asing mengisi F-2.01; b. orang asing menyerahkan fotokopi izin tinggal tetap yang (asli hanya diperlihatkan); c. orang asing menyerahkan kutipan akta kelahiran asli yang diterbitkan Negara Indonesia atau Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Negara lain karena akan diberikan catatan pinggir atau Surat Keterangan Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan; d. Dinas memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran yang diterbitkan negara Indonesia; e. dalam hal akta kelahiran diterbitkan negara lain, Dinas menerbitkan surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir pada akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan negara lain. 40
Paragraf 13 Pencatatan Perubahan Peristiwa Penting Lainnya Pasal 59 (1) Pencatatan perubahan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf m, dilakukan dengan memenuhi persyaratan: a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya; b. kutipan akta Pencatatan Sipil; c. KK; dan d. KTP-el. (2) Pencatatan perubahan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara: a. WNI/orang asing mengisi formulir F-2.01; b. fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01; c. Dinas tidak menarik salinan penetapan pengadilan asli; d. tidak perlu KTP-el saksi, ayah atau ibu atau wali (bagi anak yang dibawah umur) karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F- 2.01; e. Dinas membuat catatan pinggir perubahan peristiwa penting lainnya pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil. Paragraf 14 Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil Pasal 60 Pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil terdiri sebagaimana dimaksud dala Pasal 3 ayat (3) huruf n, dari: a. pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil dengan permohonan dari subjek akta di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil dengan permohonan dari subjek akta di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 61 (1) Pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berupa: a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta pencatatan sipil; dan b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana tempat kesalahan redaksional. 41
Paragraf 15 Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil Pasal 62 (1) Pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf o, bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan: a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; b. kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan; c. KK; dan d. KTP-el. (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pembatalan akta Pencatatan Sipil juga dapat dilakukan dengan cara tanpa melalui pengadilan/Contrarius Actus. Bagian keenam Penerbitan Kembali Register dan Akta Pencatatan Sipil Pasal 63 Register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil dapat diterbitkan kembali oleh Dinas. Pasal 64 (1) Penerbitan kembali register akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 karena rusak atau hilang; (2) Penerbitan kembali register akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di tempat register diterbitkan atau sesuai dengan domisili Penduduk dan dilaksanakan berdasarkan kutipan atau fotokopi kutipan akta Pencatatan Sipil. Pasal 65 (1) Penerbitan kembali kutipan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) karena rusak, hilang, atau berada dalam penguasaan salah satu pihak yang bersengketa; (2) Penerbitan kembali kutipan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di tempat domisili Penduduk. (3) Penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan permohonan dengan melampirkan kutipan akta Pencatatan Sipil yang rusak. 42
(4) Penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan permohonan dengan melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian. (5) Penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil yang berada dalam penguasaan salah satu pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan permohonan dengan melampirkan surat pernyataan. Pasal 66 Penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil dilakukan setelah pencatatan register akta Pencatatan Sipil. BAB IV PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL SECARA DARING Pasal 67 (1) Pelayanan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilaksanakan secara daring melalui aplikasi e-OPEN. (2) Pelayanan dokumen kependudukan secara daring melalui aplikasi e- OPEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara mandiri atau dalam hal Penduduk tidak dapat menggunakan fasilitas Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring. (3) Pendokumentasian pelayanan secara daring dilakukan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 68 (1) Pelayanan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2), dilaksanakan Daring secara mandiri dengan tata cara: a. penduduk melakukan pendaftaran dan mengisi permohonan layanan administrasi kependudukan pada aplikasi e-OPEN; b. operator melakukan verifikasi data permohonan yang di unggah pada aplikasi e-OPEN, apabila masih ada persyaratan yang kurang berkas persyaratan dikembalikan, apabila persyaratan sudah lengkap akan dilakukan penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan; c. penduduk dapat mengambil dokumen administrasi kependudukan yang sudah diterbitkan oleh Operator sesuai tanggal pengambilan. (2) Pelayanan dokumen kependudukan secara daring melalui aplikasi e-OPEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara: a. penduduk menghubungi Satgas Pamor di wilayah RW setempat untuk mendapatkan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui aplikasi e-OPEN; 43
b. Satuan Tugas Pemantauan dan Monitoring memeriksa kelengkapan berkas persyaratan dan melakukan proses input data melalui aplikasi e- OPEN; c. operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada titik layanan memeriksa kelengkapan berkas yang diinput oleh Satuan Tugas Pemantauan dan Monitoring, apabila masih ada persyaratan yang kurang berkas persyaratan dikembalikan, apabila persyaratan sudah lengkap dilakukan penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan pada hari pertama; d. dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah selesai dicetak oleh Operator SIAK pada titik layanan diberikan kepada Satuan Tugas Pemantauan dan Monitoring Kelurahan selambat lambatnya 1 hari setelah selesainya proses pencetakan; e. Satgas Pamor Kelurahan mengantarkan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada warga pemohon layanan selambat-lambatnya 1 hari setelah Dokumen diterima dari Operator SIAK pada titik layanan. (3) Dalam hal Penduduk tidak dapat menggunakan fasilitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk secara Daring, Penduduk menggunakan pelayanan di bantu oleh satgas pamor di setiap RW. (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dilokasi RW dimana satgas pamor bertugas. (5) Ketentuan mengenai persyaratan pelayanan secara daring berlaku secara terhadap persyaratan pelayanan administrasi mutatis mutandis kependudukan secara manual. (6) Setiap permohonan pelayanan yang diajukan melalui mekanisme daring memiliki batas waktu penyelesaian selama-lamanya 3 (tiga) hari sejak proses verifikasi dilakukan yang dibuktikan melalui e-mail atau status layanan pada aplikasi, dan produk administrasi kependudukan sudah dapat diterima paling lambat di hari ketiga sejak pemberitahuan proses. BAB V PENCANTUMAN DAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN PADA INOVASI PELAYANAN PUBLIK Pasal 69 (1) Pemanfaatan data kependudukan untuk menunjang kegiatan inovasi daerah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, penelitian, perencanaan pembangunan, dan atau penegakan hukum dilakukan dengan memberikan hak akses atas data kependudukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri kepada Perangkat Daerah pengguna berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 44
(2) Inovasi daerah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dilakukan pada Pemerintah Daerah Kota wajib memanfaatkan data kependudukan sebagai dasar pelayanan publik. (3) Inovasi daerah berbentuk aplikasi yang memanfaatkan data kependudukan sebagai dasar pelayanan publik sebagaimana dimaksud ayat (2) menggunakan Data Warehouse yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri. (4) Dinas mempunyai kewajiban untuk mengembangkan inovasi layanan publik berbasis NIK. Pasal 70 (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Pelayanan Publik sebagai Penyelenggara mensyaratkan penambahan atau pencantuman NIK penerima layanan dengan bukti Kartu Keluarga atau KTP-el atau Identitas Kependudukan Digital atau Kartu Identitas Anak. (2) Penambahan atau pencantuman NIK sebagaimana dimaksud ayat (1) dimaksudkan sebagai: a. penanda identitas untuk setiap pemberian Pelayanan Publik di Kota Bekasi atas permohonan Pelayanan Publik yang disampaikan; atau b. penanda identitas untuk setiap data penerima Pelayanan Publik yang statusnya masih aktif. Pasal 71 (1) Dinas melakukan pendataan Data Dasar Keluarga berbasis NIK untuk dilakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan pemanfaatan data keluarga melalui aplikasi Pamor Sapa Warga yang digunakan untuk menunjang kegiatan inovasi daerah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, penelitian, perencanaan pembangunan, dan atau penegakan hukum. (2) Pendataan Data Dasar Keluarga sebagaimana dimaksud pada ay`at (1) dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam satu tahun. (3) Dalam melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Satgas Pamor. (4) Pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan pemanfaatan Data Dasar Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota. Pasal 72 (1) Untuk menjaga keakuratan dan validitas Data Kependudukan berbasis NIK, Dinas melakukan pemadanan dan pemutakhiran Data Kependudukan secara berkelanjutan. 45
(2) Pemadanan dan pemutakhiran Data Kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: a. Badan Hukum Indonesia atau Perangkat Daerah memberikan data identitas penerima layanan berbasis NIK kepada Dinas; b. Dinas melakukan pemadanan terhadap data yang diberikan oleh Badan Hukum Indonesia atau Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan c. Dinas memberikan Data hasil pemadanan sebagaimana dimaksud dalam huruf b. (3) Dinas berkoordinasi untuk menyusun tata cara pelaksanaan pemadanan dan pemutakhiran Data Kependudukan secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 73 (1) Data penerima layanan yang telah dilengkapi NIK dan telah tervalidasi dapat dimanfaatkan untuk: a. pencegahan tindak pidana korupsi; b. pencegahan tindak pidana pencucian uang; c. kepentingan perpajakan; d. pemutakhiran data identitas dalam Data Kependudukan; dan e. tujuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) pemanfaatan data penerima layanan sebagaimana ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 74 (1) Data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dapat dimanfaatkan melalui pemberian hak akses data kependudukan kepada: a. petugas Instansi Pelaksana; dan b. pengguna. (2) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. badan hukum Indonesia; dan/atau b. perangkat Daerah. (3) Pengguna wajib melindungi kerahasiaan data penerima layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan mengenai tata cara pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 46
Pasal 75 Pemerintah Daerah menyajikan data kependudukan berskala kota yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VI HUBUNGAN KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DENGAN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB TITIK LAYANAN Pasal 76 (1) Dinas melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah penaggung jawab titik layanan yang memfasilitasi proses penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan. (2) Dinas menyediakan sarana dan prasarana layanan Administrasi Kependudukan di seluruh Kelurahan paling lambat tahun 2024. (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi; b. Kecamatan se-Kota Bekasi. (4) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi sebagaimana dimaksd ayat (2) dapat membantu Dinas dengan cara: a. memfasilitasi sarana dan prasarana layanan penerbitan dokumen Administrasi Kependudukan kepada Operator SIAK pada Mall Pelayanan Publik Kota Bekasi dan/atau Gerai Pelayanan Publik Kota Bekasi; b. melakukan pembinaan kepada Operator SIAK pada titik layanan Mall Pelayanan Publik Kota Bekasi dan/atau Gerai Pelayanan Publik Kota Bekasi. (5) Kecamatan se-Kota Bekasi sebagaimana dimaksud ayat (2) melalui Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan dan Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum Kelurahan dapat membantu Dinas dengan cara: a. Memfasilitasi Sarana dan Prasarana layanan penerbitan dokumen Administasi Kependudukan pada Kecamatan dan Kelurahan; b. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan melakukan pembinaan kepada Operator SIAK pada titik layanan; c. Mengkoordinasikan pengaduan masyarakat terhadap proses penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan di Kecamatan dan Kelurahan; d. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan melalui Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum Kelurahan mengoptimalkan peran Satgas Pamor dalam proses sosialisasi dan layanan penertiban Dokumen Administasi Kependudukan. 47
BAB VII PENATAUSAHAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL Pasal 77 (1) Instansi Pelaksana melakukan penatausahaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. (2) Sistem penatausahan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil mengunakan, buku, format formulir dan dokumen register, aplikasi sistem sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (3) Operator SIAK wajib mengikuti Standar Operasional Prosedur dan melakukan penyimpanan dokumen secara digital dengan mengunggah formulir dan dokumen persyaratan pada aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terpusat Kementerian Dalam Negeri. (4) Dampak hukum yang terjadi akibat dari kelalaian Operator SIAK yang tidak mengikuti Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud ayat (3) menjadi tanggung jawab Operator SIAK. Pasal 78 (1) Kepala Intansi Pelaksana memiliki kewenangan penandatanganan secara elektronik atau TTE terhadap Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. (2) Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang di tanda tangani secara elektronik meliputi: a. Biodata penduduk; b. KK; c. Surat keterangan pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam Wilayah Negara Kesatuan republik Indonesia; d. Surat Keterangan Pindah datang Penduduk warga Negara Indonesia antar kabupaten /kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; e. Kartu Keluarga Orang Asing (pemegang KITAP); f. Surat Keterangan Tempat Tinggal Tinggal Terbatas untuk orang asing; g. Biodata orang asing; h. Surat Keterangan Terdata dalam Database, (tapi dilarang diterbitkan); i. Surat Keterangan Telah Perekaman KTP-el, (tapi dilarang diterbitkan). Pasal 79 Pengawasan terhadap instansi pelaksana dalam rangka penyelenggaraan administrasi kependudukan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 48
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 80 Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor Nomor 90 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Admnistrasi Kependudukan di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 90), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 81 Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi. Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 18 September 2023 WALI KOTA BEKASI, Ttd TRI ADHIANTO TJAHYONO Diundangkan di Bekasi pada tanggal 18 September 2023 SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI, Ttd JUNAEDI BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2023 NOMOR 58 49