PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA KEDEPUTIAN BIDANG TRANSFORMASI PENGADAAN DIGITAL LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAN DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEMANFAATAN DATA PERSEROAN TERBATAS DALAM RANGKA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR : 3 TAHUN 2023 NOMOR : AHU.HH.04.02.2 Pada hari ini, Selasa tanggal sepuluh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga (10-01-2023), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini: GATOT POETRANTO PAMBUDHI : Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital, Lembaga Barang/Jasa Pemerintah, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 89/TPA Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Jabatan Tinggi Madya di Lingkungan Lembaga Barang/Jasa Pemerintah, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berkedudukan di Jalan Epicentrum Tengah Lot 11B, Jakarta Selatan, 12940, selanjutnya disebut PIHAK KESATU. Kebijakan Pengadaan Kebijakan Pengadaan CAHYO R. MUZHAR : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 136/TPA Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, Said Kavling selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. Pihak I Pihak II jdih.lkpp.go.id
2- Dengan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana tugas LKPP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan bertugas dalam penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan di bidang transformasi pengadaan barang/jasa Pemerintah secara digital serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah. 2. PIHAK KEDUA adalah Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Bahwa Perjanjian Kerja Sama lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: M.HH-08.HH.05.05 Tahun 2020 dan Nomor: 43 Tahun 2020 tanggal 29 Juli 2020 Tentang Optimalisasi Tugas dan Fungsi Di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. ini merupakan tindak Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Data Perseroan Terbatas Dalam Rangka Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut: Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan pemanfaatan data perseroan terbatas dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah. (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan sebagai pemanfaatan data perseroan terbatas pada pangkalan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam mewujudkan proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang akuntabel. Pasal 2 RUANG LINGKUP Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi: a. pemanfaatan data perseroan terbatas pada pangkalan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; pemanfaatan data Pemilik Manfaat pada sistem AHU Online dan aplikasi SIKaP LKPP; dan pengaturan hak akses data pengadaan barang/jasa dan data perseroan terbatas. b. c. Pihak I Pihak II jdih.lkpp.go.id
3- Pasal 3 PEMANFAATAN DATA (1) PARA PIHAK melakukan pemanfaatan data dengan mekanisme melalui web service yang dilakukan melalui search by name, dengan jalur akses internet publik. (2) Pemanfaatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Data perseroan terbatas dengan elemen data memuat: 1. Nama perseroan; 2. NPWP; 3. Kedudukan perseroan; 4. Alamat; 5. Maksud dan tujuan; 6. Pemegang saham dan pengurus; dan 7. Pemilik manfaat. pembaruan. 1. Nama perseroan; 2. NPWP; 3. Kedudukan perseroan; 4. Alamat; 5. Maksud dan tujuan; 6. Pemegang saham dan pengurus; dan 7. Pemilik manfaat. pembaruan. b. Data sebagaimana dimaksud pada huruf a yang Pasal 4 KEWAJIBAN PARA PIHAK (1) PIHAK KESATU berkewajiban: a. memberikan akses data pengadaan barang/jasa pemerintah melalui web service yang didapatkan dari Inaproc Service Bus (user ID dan Password) kepada PIHAK KEDUA untuk mengakses data pengadaan barang/jasa Pemerintah dan data pelaku usaha; b. menyediakan data yang dibutuhkan PIHAK KEDUA dalam rangka integrasi data pelaku usaha yang terdapat pada pangkalan data AHU Online dengan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah; c. memberikan bimbingan dan pendampingan teknis kepada PIHAK KEDUA implementasi pemanfaatan data pengadaan barang/jasa tentang Pemerintah dan data pelaku usaha pada SPSE; d. memberikan laporan pemanfaatan data perseroan yang berisi data penggunaan web service yaitu terdiri atas nama perseroan terbatas, tanggal penggunaan data perseroan terbatas dan alasan/tujuan pemanfataan data perseroan tersebut, yang disampaikan secara manual dan dikirimkan melalui e-mail humas@ahu.go.id; dan e. memastikan para pelaku usaha yang terdaftar dalam aplikasi SIKaP LKPP untuk melakukan pelaporan pemilik manfaat di aplikasi Beneficial Ownership Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2) PIHAK KEDUA berkewajiban: a. memberikan User ID berupa username dan password guna mengakses data perseroan terbatas melalui web service kepada PIHAK KESATU; dan b. memberikan bimbingan dan pendampingan teknis kepada PIHAK KESATU tentang implementasi pemanfaatan data perseroan terbatas yang terdapat pada pangkalan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pihak I Pihak II jdih.lkpp.go.id
4- Pasal 5 HAK PARA PIHAK (1) PIHAK KESATU berhak: a. mendapatkan User ID berupa username dan password guna mengakses data perseroan terbatas melalui web service yang dikelola oleh PIHAK KEDUA; dan b. mendapatkan bimbingan dan pendampingan teknis dari PIHAK KEDUA tentang implementasi pemanfaatan data perseroan terbatas yang terdapat pada pangkalan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2) PIHAK KEDUA berhak: a. mendapatkan akses data pengadaan barang/jasa pemerintah melalui web service yang didapatkan dari Inaproc Service Bus (user ID dan Password) dari PIHAK KESATU untuk mengakses data pengadaan barang/jasa Pemerintah dan data pelaku usaha; b. mendapatkan data yang dibutuhkan dalam rangka integrasi data pelaku usaha yang terdapat pada pangkalan data AHU Online dengan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah; c. mendapatkan bimbingan dan pendampingan teknis dari PIHAK KESATU implementasi pemanfaatan data pengadaan barang/jasa tentang Pemerintah dan data pelaku usaha pada SPSE; d. mendapatkan data balikan berupa laporan penggunaan web service yang terdiri dari nama perseroan terbatas, tanggal penggunaan data perseroan terbatas dan alasan/tujuan pemanfaatan data perseroan terbatas tersebut e-mail yang humas@ahu.go.id; dan disampaikan secara manual maupun melalui e. mendapatkan asistensi dari PIHAK KESATU untuk implementasi pemanfaatan data pengadaan barang/jasa pemerintah dan pelaku usaha. Pasal 6 KERAHASIAAN (1) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) PARA PIHAK wajib meminta dan mendapatkan persetujuan dari pihak lainnya sebelum mengungkapkan informasi rahasia tersebut kepada pihak ketiga, kecuali dalam rangka pemeriksaan dari aparat pengawas internal atau eksternal pemerintah dan aparat penegak hukum. (3) Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) informasi yang juga berlaku bagi pegawai dan pengguna dari sistem dikembangkan PARA PIHAK. (4) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir. Pihak I Pihak II jdih.lkpp.go.id
5- Pasal 7 JANGKA WAKTU (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani. (2) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini. (3) Dalam hal salah satu diantara PARA PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir. Pasal 8 PENGAKHIRAN KERJA SAMA Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir apabila: (1) Berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dalam hal tidak adanya kesepakatan perpanjangan antara PARA PIHAK; (2) Terjadi perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini; dan/atau (3) Terjadi keadaan kahar. Pasal 9 PEMBIAYAAN Perjanjian Kerja Sama ini tidak menimbulkan kewajiban pembiayaan dari PARA PIHAK, namun demikian apabila di kemudian hari terdapat biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka biaya tersebut akan dibebankan kepada anggaran masing-masing PARA PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 10 PEMANTAUAN DAN EVALUASI (1) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, baik secara bersama-sama atau sendiri- sendiri, sesuai kebutuhan dan kesepakatan bersama dengan memperhatikan tugas dan fungsi kewenangannya masing-masing. (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar penyempurnaan pelayanan maupun peninjauan kembali Perjanjian Kerja Sama ini. Pihak I Pihak II jdih.lkpp.go.id
6- Pasal 11 KEADAAN KAHAR (1) Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Pasal 8 ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak PARA PIHAK dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga hak dan kewajiban PARA PIHAK menjadi tidak dapat dipenuhi. (2) Tidak terpenuhinya hak dan kewajiban PARA PIHAK yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi. (3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, pihak yang terkena Keadaan Kahar memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada pihak lainnya secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; (4) Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Perjanjian Kerja Sama ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir, kecuali PARA PIHAK sepakat untuk meneruskan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini; dan (5) Setelah terjadinya Keadaan Kahar, PARA PIHAK dapat melakukan kesepakatan yang dituangkan dalam adendum Perjanjian Kerja Sama. Pasal 12 KORESPONDENSI (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing- masing PIHAK kepada PIHAK lainnya, mengenai dan/atau yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut: a. PIHAK KESATU ini, dilakukan secara LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK Alamat Telepon Surat Elektronik b. PIHAK KEDUA : Jalan Epicentrum Tengah Lot 11 B, Jakarta Selatan 12940 : (021) 299 12 450 : d23@lkpp.go.id KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM Alamat : Jalan HR. Rasuna Said Kavling 6-7 Karet Kuningan, Jakarta Selatan, 12940 Telepon Surat Elektronik : 1500105 : humas@ahu.go.id (2) Apabila terdapat perubahan korespondensi sebagaiman dimaksud pada ayat (1) Pihak yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini. Pihak I Pihak II jdih.lkpp.go.id
7- Pasal 13 ADENDUM Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian dalam adendum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini. Pasal 14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN Apabila timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat. terjadi perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang Pasal 15 PENUTUP Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap instansi masing-masing. Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK. PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, ttd ttd GATOT PAMBUDHI POETRANTO CAHYO R. MUZHAR Pihak I Pihak II jdih.lkpp.go.id