BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Sarana hiburan merupakan salah satu pemenuhan kebutuhan rohani dalam masyarakat yang modern sekarang ini, termasuk di dalamnya musik dan lagu. Pada tingkat kehidupan masyarakat seperti sekarang ini musik dan lagu bukan lagi sekedar sarana hiburan yang hanya habis setelah dinikmati tanpa memberikan dampak apapun bagi pencipta maupun penikmatnya. Lebih dari itu musik dan lagu sekarang ini telah mampu menampakkan diri sebagai potensi ekonomi yang memiliki dampak sosial dan ekonomis (Kesowo, 1989: 76). Dalam perkembangannya, bidang musik,video dan lagu telah menjadi lahan yang kian subur dan juga menarik minat untuk industri perekaman ataupun untuk industri "show business" dalam mencari keuntungan (Prasetyo, 2017:3). Dari dunia bisnis musik,video dan lagu inilah yang sering sekali menimbulkan berbagai sengketa antara pelaku industri musik baik antara pencipta lagu dengan penyanyi, antara penyanyi dengan perusahaan rekaman, antara perusahaan rekaman dengan publisher, maupun antara pencipta lagu dengan perusahaan rekaman maupun dengan publisher. Sengketa ini pada akhirnya disebut sengketa antara pencipta lagu dengan bussiness user (pemakai lagu untuk bidang bisnis musik/pelaku industri musik) dan dapat berujung pada pelanggaran hak cipta. Hubungan antara pencipta lagu dan user biasanya dituangkan dalam bentuk perjanjian baik melalui "Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lagu" ataupun 1
melalui "Perjanjian Pengalihan Hak Cipta Atas lagu" (Prasetyo, 2017:3). Perjanjian Lisensi Hak Cipta adalah persetujuan dimana pemegang hak cipta sebagai pemberi lisensi memberikan lisensi atau ijin kepada penerima. lisensi untuk melaksanakan atau memanfaatkan hak-haknya yang dilindungi oleh Undang-undang Hak Cipta dalam jangka waktu tertentu dengan mendapat imbalan (Ibrahim, 1995:20). Dalam Undang-undang Hak Cipta, pengaturan tentang perjanjian lisensi hak cipta diatur dalam pasal 45 sampai 47. Dalam KUH Perdata yang mengatur masalah perikatan atau perjanjian tidak ditemukan adanya pengaturan mengenai perjanjian lisensi, meskipun lisensi dapat dikatakan sama dengan perjanjian sewa-menyewa yaitu sama-sama harus membayarkan sejumlah harga yang disepakati oleh kedua belah pihak untuk mendapatkan barang yang diinginkan serta sama-sama terdapat jangka waktunya. Ketidakjelasan mengenai arti, fungsi, serta keberlakuan lisensi hak cipta ini dapat menimbulkan perselisihan bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian lisensi hak cipta atas lagu antara pencipta lagu dengan user serta perselisihan antara pihak lain yang memperbanyak lagu dalam bentuk VCD tanpa perjanjian lisensi (Batoro, 2005:01). Perselisihan ini biasa terjadi karena pelanggaran hak-hak masing-masing pihak yang terkait dalam perjanjian ini. Salah satu cara menghindari perselisihan yaitu dengan menyusun kontrak-kontrak atau perjanjian lisensi musik terkait dengan baik. Apa yang diinginkan dituangkan secara benar di dalam kontrak. Kontrak yang baik akan memperkecil peluang terjadinya perselisihan. Tidak banyak dari pelaku industri musik yang tahu dan paham struktur serta substansi kontrak-kontrak dalam industri musik. Ada beberapa jenis kontrak dalam industri musik yaitu kontrak 2
manajemen, kontrak pembentukan band, kontrak rekaman, kontrak publikasi , Kontrak pertunjukan dan kaitannya dengan iklan dan souvenir (Hapsari, 2010:4) Adapun perselisihan-perselisihan yang sering terjadi yaitu disebabkan adanya pelanggaran hak-hak serta kewajiban para pihak. Terutama pelanggaran terhadap hak cipta. Hak Cipta adalah salah satu bagian dari Hak Kekakayaan Intelektual (HKI) , di samping merek, paten dan rahasia dagang yang juga termasuk dalam bagian Hak Kekayaan Intelektual. Adanya kekayaan intelektual merupakan suatu keistimewaan, karena hadirnya karya intelektual yang lahir dari kemampuan manusia, perlu untuk dilindungi agar mendapat pengakuan, dihargai, dan dihormati atas hak-hak manusia dalam hak kekayaan intelektual, karena dari kekayaan intelektual tersebut mendorong terjadinya kompetisi dalam keberadaannya dikehidupan masyarakat. Hak cipta atas lagu wajib dilindungi dari pihak yang tidak adanya itikad baik seperti memperbanyak atau mengumumkan yang digunakan untuk tujuan komersial, dan tanpa seijin penciptanya (Nurrachmad, 2012:16). Pengertian hak cipta itu sendiri telah dijelaskan di dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang telah dijelaskan bahwa hak cipta itu sendiri sebenarnya adalah untuk melindungi wujud hasil karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya. Perlindungan ini sendiri berlaku untuk bentuk karya cipta yang telah berwujud secara khas sehingga dapat dilihat, didengar, atau dibaca. Terkait dengan pelanggaran hak cipta yang sangat marak terjadi maka pengaturan tentang hak eksklusif telah diatur didalam undang-undang hak cipta. Sebagai salah satu bentuk karya intelektual maka hukum menganggap karya cipta merupakan suatu kekayaan, sehingga harus mendapat perlindungan, dan keberadaan 3
perlindungan tersebut dilindungi oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang Hak Cipta mengatur mengenai ciptaan yang dilindungi ialah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, salah satunya merupakan lagu atau musik dengan atau tanpa teks dalam bentuk VCD (Nurrachmad, 2016:16- 17). Lemahnya perlindungan hak cipta di Indonesia, sebagai akibat lemahnya penegakan hukum (Law Enforcement) oleh peraturan penegakan hukum itu sendiri, padahal pelangaran terhadap hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 bukan lagi merupakan delik biasa akan tetapi merupakan delik aduan. Dari sekian banyak hak kekayaan intlektual yang dilindungi oleh undang- undang, hak cipta merupakan hak yang lebih sensitif dalam artian sangat rentan terjadinya pelangaran. Dapat dikatakan bahwa pelanggaran hak cipta masih sangat marak terjadi di Indonesia. Maraknya pelanggaran hak cipta di Indonesia, dikarenakan semata-mata karena kurang pemahaman terhadap peraturan yang mengatur dalam bidang hak cipta, namun faktor-faktor tersebut terjadi karena adanya faktor non hukum yang ikut mempengaruhi atas maraknya pelanggaran hak cipta (Putra, 2014: 4). Sejalan dengan itu penegakan hukum terkait dengan hak cipta yang diterapkan pun terkesan tidak menyentuh pada akar permasalahannya. Akibatnya masih banyak orang yang kurang menghargai ciptaan orang lain, salah satunya dalam bidang musik atau lagu yang berupa VCD terutama dalam hal pemperbanyak tanpa ijin dari pencipta (Putra, 2014:5). Untuk perlindungan hukum hak cipta tertutama jika dikaitkan dengan hak ekonomi yang terdapat di dalam hak cipta, maka untuk 4
perlindungan hak cipta terhadap pengumuman karya cipta yang berbentuk musik atau lagu di dalam VCD dapat dilakukan dengan skema pembayaran royalti berdasarkan penjualan . Mereka hanya perlu membayar flat royalti per CD yang terjual (Putra, 2014:6). Di era saat ini di mana segala sesuatu telah dipermudah oleh adanya teknologi terutama teknologi informasi dan telekomunikasi seperti halnya media elektronik. Akan tetapi perkembangan teknologi yang sangat cepat tersebut tidak selamanya membawa dampak positif, namun juga membawa dampak negatif. Setiap saat berbagai permasalahan yang dimunculkan oleh teknologi informasi harus siap dihadapi oleh hukum. Permasalahan yang muncul tersebut merupakan bagian dari sisi negatif perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi. Bagian dari sisi negatif tersebut menyebabkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran terutama masalah Hak Cipta yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Hak Kekayaan Intelelektual menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 merupakan hak privat, yang artinya Hak Kekayaan Intelektual dimiliki oleh seseorang atau badan hukum secara eksklusif. Apabila Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak eksklusif, maka pemegang hak cipta memiliki hak untuk mengontrol secara penuh atas hak yang melekat pada HAKI-nya, dan pemegang hak cipta juga punya kesempatan bagi pihak lain untuk memanfaatkan atau memproduksi barang yang ia ciptakan dengan system lisensi. Dengan meningkatnya teknologi didalam masyarakat, maka semakin mudah pula masyarakat mengakses lagu dan kemudian di buat dalam bentuk VCD sehingga menyebabkan hak cipta tersebut harus dilindungi. Prakteknya ada upaya dari pihak 5
yang tidak bertanggung jawab dalam menjalankan keinginannya,salah satunya pelanggaran yang di lakukan oleh penjual-penjual VCD di pasaran yang mengcopy dan memperbanyak VCD tanpa membayar royalti dan tanpa seijin pencipta yang dimana ini akan merugikan pencipta itu sendiri. Mengambil keuntungan dari hasil jerih payah orang lain secara ilegal dengan mengopi, memperbanyak atau perbuatan lainya, lalu dikormersilkan oleh pelaku bukan hanya merugikan secara materil, tetapi juga akan berefek pada semakin mundurnya perkembangan baik itu teknologi maupun seni, dan budaya yang diciptakan oleh para pencipta karena tidak mengembangkan lagi penemuannya. Fenomena maraknya beredar VCD dan DVD bajakan yang menyebabkan ruginya pencipta lagu ini banyak terjadi khususnya di Kabupaten Buleleng dalam hal ini beredarnya VCD dan DVD bajakan di Pasar Tingkat Buleleng dijual secara bebas kepada masyarakat tanpa membayar royalti dan ijin kepada pencipta lagu. Berdasarkan fakta observasi awal yang terjadi di lapangan yakni di Pasar Tingkat Kabupaten Buleleng, VCD/DVD bajakan yang dijual oleh para penjual hanya dijual saja tidak melakukan pembajakan sekaligus, dalam artian hanya berperan sebagai penjual. Seda ngkan yang melakukan pembajakan adalah pihak lain. Selain itu juga, realitanya masyarakat Buleleng lebih tertarik membeli VCD/DVD bajakan dikarenakan harganya relatif lebih murah daripada membeli yang orisinil, sehingga secara otomatis merugikan pemilik hak cipta, dalam hal ini tidak didapatkannya royalti dari penjualan tersebut dan dibajaknya karya ciptanya. Berdasarkan hal tersebut, penjual yang menjual VCD/DVD bajakan yang tanpa membayar royalti dengan tanpa seijin pencipta tersebut telah melanggar ketentuan 6
Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang mana dalam Pasal 8 tersebut dinyatakan bahwa pencipta memiliki hak ekonomi, yakni Pencipta atau Pemegang Hak Cipta berhak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Selain itu juga, pihak yang melakukan penggandaan terhadap ciptaan seseorang tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari penciptanya telah melanggar ketentuan Pasal 9 ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial. Sebagai suatu hak eksklusif bagi seorang pencipta , demikian halnya terhadap hak cipta lagu atau musik dalam sebauh VCD, maka setiap orang/badan usaha yang menggunakan ciptaan musik untuk suatu kegiatan komersil dan atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersil harus meminta izin terlebih dahulu kepada penciptanya dan atau kepada pemegang hak ciptanya yang sah, karena memang hak cipta sebagai suatu hak yang eksklusif hanya diperuntukkan bagi penciptanya dan tiada pihak lain yang dapat mengambil manfaat dari padanya tanpa izin pencipta atau pemegang hak ciptanya yang sah. Begitupun dalam Undang-Undang No.28 tahun 2014 tentang hak cipta menyatakan bahwa lagu dan musik dengan atau tanpa teks merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi Undang-Undang Hak Cipta. Penegakan hukum serta regulasi produksi VCD/DVD dalam jumlah banyak yang ada saat ini belum atau bahkan tidak maksimal sama sekali sehingga tindakan pembajakan seolah tidak tersentuh oleh peraturan dan sanksi hukum, dalam artian perlindungan hukum yang diberikan masih kurang . Kerugian material akibat pembajakan ini besaran nilainya tidak main-main hingga mencapai trilyunan rupiah. 7
Pembajakan karya cipta telah menghambat penerimaan negara melalui pajak dan investasi industri (Sanjaya, 2018:2). Selain itu, pembajakan mendorong pengebirian kreativitas karena royalti yang seharusnya diterima para pencipta ataupun pemegang hak cipta, hilang entah ke mana. Walaupun sudah diberlakukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memang telah menjamin hak cipta bagi pemilik atau pemegang hak cipta, tetapi bunyi undang-undang tersebut masih umum, tidak mendetail sehingga terjadi kerancuan tentang perlindungan hak cipta dan pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta lagu. Sehingga belum didapatkan gambaran yang jelas mengenai perlindungan hukum hak cipta dan pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta. Apakah mengacu standar internasional seperti halnya standar lainnya. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Cipta Musik Dalam Bentuk VCD/DVD di Kabupaten Buleleng Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014". 1.2 Identifikasi Masalah Beberapa hal yang dapat diidentifikasi dari latar belakang masalah yang telah penulis diatas maka dapa diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:. 8
1. Masih banyak beredar VCD/DVD Musik bajakan yang diperjualbelikan secara bebas di pasaran, khususnya di Kabupaten Buleleng, sehingga menyebabkan kerugian bagi Pencipta. 2. Kurangnya pemahaman masyarakat Buleleng dalam memahami hak cipta sehingga tertanamnya suatu pemikiran lebih tertariknya masyarakat membeli VCD/DVD bajakan daripada membeli VCD/DVD yang orisinil dikarenakan harganya relatif lebih murah. 3. Kurangnya penegakan hukum dalam hal pemberian perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah Buleleng terhadap pencipta karya musik dalam menangani beredarnya VCD/DVD bajakan di Kabupaten Buleleng. 1.3 Pembatasan Masalah: Pembatasan masalah ialah upaya-upaya untuk menetapkan batasan dari masalah penelitian yang akan diteliti. Batasan masalah ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor mana saja yang termasuk dalam ruang lingkup masalah penelitian dan faktor mana saja yang tidak termasuk dalam ruang lingkup masalah penelitian. Berdasarkan identifikasi masalah diatas masalah yang muncul sangatlah kompleks sehingga perlu dibatasi. Penulis membatasi masalah yang akan menjadi bahan penelitian yaitu mengenai Bagaimana implementasi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak cipta atas lagu dalam bentuk VCD/DVD yang digunakan tanpa izin berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Bagaimana Upaya Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta atas lagu dalam bentukVCD yang digunakan tanpa izin dalam rangka Peneggakan hukum terhadap pelanggar Hak Cipta. 9
1.4 Rumusan Masalah: Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis telah mendapat rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Bagaimana Upaya Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta atas musik dalam bentuk VCD/DVD bajakan di Kabupaten Buleleng? 2. Bagaimana bentuk perlindungan Hukum yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng terhadap beredarnya VCD/DVD bajakan di Kabupaten Buleleng berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta? 1.5 Tujuan Penelitian Pada dasarnya penelitian bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan dalam hal ini berarti memperoleh pengetahuan yang baru, mengembangkan maksudnya memperluas dan menggali lebih dalam realitas yang sudah ada (Ishaq, 2016:25). Adapun tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari penulisan karya ilmiah ini diantaranya sebagai berikut: 1. Tujuan Umum Untuk mengetahui hukum perdata yang mengatur mengenai Hak Cipta khususnya Pelanggaran terhadap Hak Cipta dan mengembangkan pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap marak beredarnya VCD/DVD musik bajakan di pasaran. 10
2. Tujuan Khusus a. Untuk mengetahui dan menganalisis Upaya Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta atas musik dalam bentuk VCD/DVD bajakan di Kabupaten Buleleng b. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan Hukum yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng terhadap beredarnya VCD/DVD bajakan di Kabupaten Buleleng berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 1.6 Manfaat Penelitian 1. Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman mengenai bentuk perlindungan dan upaya penanggulangan terhadap beredarnya VCD/DVD Musik bajakan yang digunakan tanpa izin khususnya di Kabupaten Buleleng. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi tambahan tentang hukum perdata khususnya mengenai pelanggaran terhadap hak cipta terkait beredarnya VCD/DVD musik bajakan di pasaran. 2. Manfaat Praktis a. Bagi Penulis Bagi penulis bermanfaat seperti peningkatan keahlian dan keterampilan menulis, sumbangan pemikiran dalam pemecahan suatu masalah hukum, acuan pengambilan keputusan yuridis dan bacaan baru bagi penelitian ilmu hukum. 11
b. Bagi Masyarakat Sebagai sarana pengembangan pemikiran tentang perlindungan terhadap pelanggaran hak cipta khususnya dalam kasus maraknya beredar VCD/DVD musik bajakan. Selain itu masyarakat diharapkan mengetahui pentingnya memahami ketentuan-ketentuan hukum perdata khususnya mengenai hak cipta agar tidak terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta. c. Bagi Pemerintah Bagi Pemerintah diharapkan dapat memberikan pemikiran bahwa penting adanya Perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta terkait marak beredarnya VCD/DVD musik bajakan di pasaran, agar tidak terulangnya kembali peristiwa yang sama. 12