PEDOMAN Benturan Kepentingan Perusahaan Revisi 0.2 | Edisi 2020
DAFTAR ISI KESEPAKATAN PENERAPAN PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN DEWAN KOMISARIS ... 2 KESEPAKATAN PENERAPAN PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN DIREKSI PT NINDYA KARYA (Persero) ... 3 KESEPAKATAN PENERAPAN PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN KEPALA DEPARTEMEN ... 4 BAB I. PENDAHULUAN ... 5 1. Latar Belakang ... 5 2. Landasan Penyusunan... 6 3. Maksud, tujuan dan manfaat ... 6 4. Pengertian ... 7 5. Referensi ... 7 BAB II. BENTURAN KEPENTINGAN ... 9 1. Pengertian Benturan Kepentingan ... 9 2. Bentuk-bentuk Situasi Benturan Kepentingan ... 9 3. Sumber Penyebab Benturan Kepentingan ... 10 4. Jenis Benturan Kepentingan ... 10 BAB III. PENANGANAN SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN ... 11 1. Prinsip Dasar ... 11 2. Tindakan Terhadap Potensi Benturan Kepentingan ... 12 3. Tata Cara Penanganan Terjadinya Situasi/Kondisi Benturan Kepentingan Dalam Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan ... 12 4. Mekanisme Pelaporan Benturan Kepentingan ... 13 BAB IV. UPAYA YANG DIPERLUKAN UNTUK KEBERHASILAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN ... 15 1 Komitmen dan Keteladanan ... 15 2 Perhatian Khusus atas Hal-hal Tertentu ... 15 3 Area Potensi Rawan Korupsi ... 15 4. Menghindari Situasi Benturan Kepentingan ... 16 5. Pemantauan dan Evaluasi ... 17 BAB V. SANKSI ATAS PELANGGARAN ... 18 Lampiran ... 19 Revisi 0.2 | Edisi 2020 1
BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang PT NINDYA KARYA (Persero) yang selanjutnya disebut "Perusahaan" atau "Perseroan" harus melaksanakan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten dan berkesinambungan dalam melaksanakan pengelolaan Perusahaan. Dalam menjalankan bisnisnya senantiasa dituntut untuk melaksanakannya sesuai dengan Budaya Perusahaan (Corporate Culture) yaitu meliputi: Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif. Dalam rangka membangun kerja sama yang harmonis dan meningkatkan nilai Perusahaan, maka kegiatan usaha Perusahaan tidak terlepas dari hubungan dan interaksi dengan para Pemangku Kepentingan maupun pihak-pihak lainnya. Namun demikian, dalam menjalankan hubungan dan interaksi tersebut senantiasa terdapat potensi terjadinya situasi Benturan Kepentingan yang mungkin tidak dapat terhindarkan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Kurangnya pemahaman terhadap Benturan Kepentingan dapat menimbulkan penafsiran yang beragam dan memberikan pengaruh negative terhadap pengelolaan Perusahaan. Oleh karena itu, Perusahaan menyadari pentingnya sikap yang tegas terhadap penanganan Benturan Kepentingan yang terjadi di Perusahaan, sehingga dapat tercipta pengelolaan Perusahaan yang baik, serta hubungan yang harmonis dengan seluruh Pemangku Kepentingan maupun pihak-pihak lainnya dalam pelaksanaan kerja sama dan interaksi dengan Perusahaan. Dengan demikian, maka disusunlah Pedoman Benturan Kepentingan ini yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta diselaraskan dengan Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance) dan Pedoman Perilaku (Code of Conduct), serta Budaya Perusahaan (Corporate Culture). Pedoman Benturan Kepentingan ini akan disosialisasikan dan dievaluasi penerapannya secara berkelanjutan kepada seluruh Insan NINDYA, dan secara berkala akan dilaksanakan atas Pedoman Benturan Kepentingan ini dalam rangka perbaikan berkelanjutan (Continuous Improvement) sesuai dengan perkembangan bisnis Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Revisi 0.2 | Edisi 2020 5
2. Landasan Penyusunan Perusahaan dalam menyusun Pedoman Benturan Kepentingan ini dilandasi oleh sikap berikut: a. Mengutamakan profesionalisme dan integritas Insan NINDYA dalam melaksanakan tugas sehingga berimplikasi pada pencapaian kinerja dan citra perusahaan dalam jangka panjang; b. Pemahaman yang tidak seragam mengenai benturan kepentingan sehingga menimbulkan penafsiran yang beragam dan sangat berpengaruh pada performance kinerja Insan NINDYA; c. Selalu mengutamakan kepatuhan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan norma-norma yang berlaku pada masyarakat dimana Perusahaan beroperasi. d. Senantiasa berupaya menghindari tindakan, perilaku ataupun perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan, Korupsi, Kolusi maupun Nepotisme (KKN) serta selalu mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok ataupun golongan; e. Selalu berusaha menerapkan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertangungjawaban serta keadilan dalam mengelola Perusahaan; f. Selalu berusaha untuk menjalankan kegiatan usaha Perusahaan berdasarkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance) dan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) yang berlaku di Perusahaan. 3. Maksud, Tujuan dan Manfaat a. Sebagai salah satu dasar perusahaan yang memerlukan karyawan dan karyawati berwibawa, mengutamakan Budaya Perusahaan (Corporate Culture) dengan sikap mental yang jujur dan penuh rasa pengabdian kepada kepentingan Perusahaan; b. Sebagai salah satu tahapan kebijakan yang dapat membantu perusahaan meningkatkan kinerja dan nilai (value) perusahaan dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat baik secara Nasional maupun Internasional sehingga dapat terwujudnya visi Perusahaan, yaitu menjadi Perusahaan Konstruksi dan Investasi Terkemuka Berbasis Excellent Engineering di Asia Tenggara; c. Sebagai Pedoman bagi Insan NINDYA dalam mengambil sikap yang tegas terhadap Benturan Kepentingan di Perusahaan untuk memahami, mencegah dan menanggulangi Benturan Kepentingan di Perusahaan sehingga mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang baik sesuai dengan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG); d. Mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Revisi 0.2 | Edisi 2020 6
4. Pengertian a. Atasan Langsung adalah bagi Karyawan setingkat Kepala Departemen/Satuan, Sekretaris Perusahaan, General Manager Wilayah/Divisi, maka Atasan Langsung adalah Direktur yang membawahi Unit Kerja yang bersangkutan. Untuk karyawan lainnya, Atasan Langsung adalah Kepala Unit Kerja dari Unit Kerja karyawan yang bersangkutan. b. Benturan Kepentingan (Conflict of Interest), adalah situasi atau kondisi dimana Insan NINDYA yang karena jabatan/posisinya, memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusannya, serta kinerja hasil keputusan tersebut yang dapat merugikan bagi Perusahaan. c. Insan NINDYA, adalah Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh Karyawan Perusahaan termasuk Karyawan yang ditugaskan di Anak Perusahaan dan instansi lainnya, serta personil lainnya yang secara langsung bekerja untuk dan atas nama Perusahaan d. Mitra Usaha/Pihak Ketiga, adalah pihak perseorangan maupun perusahaan yang menjalin kerja sama bisnis berdasarkan potensi dan kelayakannya yang saling menguntungkan dengan Perusahaan; e. Gratifikasi, yaitu kegiatan pemberian dan atau penerimaan Hadiah/Cinderamata dan Hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Insan NINDYA terkait dengan wewenang/jabatannya di Perusahaan, sehingga dapat menimbulkan Benturan Kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas, maupun profesionalisme Insan NINDYA. 5. Referensi a. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara b. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; c. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; d. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; e. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas undang- Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; f. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; g. Peraturan Pemeritah Nomor 72 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerinth Nomor 44 tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha MIlik Negara dan Perseroan Terbatas; Revisi 0.2 | Edisi 2020 7
h. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara; i. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomo: PER-19/MBU/2012 tentang Pedoman Penundaan Transaksi Bisnis yang Terindikasi Penyimpangan dan/atau Kecurangan; j. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor : PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara; k. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor : PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan usaha Milik Negara; l. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara; m. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor: PER-21/MBU/2012 tentang Akuntabilitas Keuangan Badan Usaha Milik Negara; n. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor: PER-01/MBU/2011 taanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada badan usaha Milik Negara Jo. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per-09/MU/2012 tanggal 6 Juli 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara; o. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara R.I. Nomor: PER-01/MBU/05/2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara; p. Anggaran Dasar PT NINDYA KARYA (Persero) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT NINDYA KARYA (Persero) Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 04 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan N.M Dipo Nusantara Pua Upa, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT NINDYA KARYA Nomor 68 tanggal 31 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Khairina, SH, Notaris di Jakarta q. Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK- 16/S.MBU/2012 Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara; tentang r. Surat Edaran Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: SE-05/MBU/2013 tentang Roadmap Menuju BUMN Bersih; s. Surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor: S-684/MBU/2013 tentang Persiapan Survey BUMN Bersih; t. Pedoman Code of Corporate Governance PT NINDYA KARYA (Persero); u. Surat nomor: 0265/DIRUT/KPTS/SEKPER/03/2020 tentang Tim Pemantau Pelaksanaan Whistle Blowing System (WBS) PT NINDYA KARYA (Persero). Keputusan Direksi PT NINDYA KARYA (Persero) Revisi 0.2 | Edisi 2020 8
BAB II BENTURAN KEPENTINGAN 1. Pengertian Benturan Kepentingan Benturan Kepentingan, adalah situasi atau kondisi dimana Insan NINDYA yang karena Jabatan/Posisinya, memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusannya, serta kinerja hasil keputusan tersebut yang dapat merugikan bagi Perusahaan. 2. Bentuk-bentuk Situasi Benturan Kepentingan a. Situasi yang menyebabkan Insan NINDYA menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/cinderamata atau hiburan atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak pemberi; b. Situasi yang menyebabkan penggunaan asset jabatan atau Perusahaan untuk kepentingan pribadi atau golongan; c. Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan atau Perusahaan dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan; d. Situasi perangkapan jabatan di beberapa perusahaan yang memiliki hubungan langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat langsung atau tidak menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya. e. Situasi yang memberikan akses khusus kepada Insan NINDYA atau pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan; f. Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi; g. Situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dimana obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai; h. Situasi dimana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan; i. Situasi post employment (berupa trading influence, rahasia jabatan); j. Situasi dimana seseorang dapat menentukan sendiri besarnya gaji/remunerasi; k. Situasi bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya, kecuali telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Perusahaan; l. Situasi untuk menerima tawaran pembelian saham pihak masyarakat; m. Situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang; n. Situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan Perusahaan, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia Barang/Jasa untuk menang dalam proses Pengadaan Barang/Jasa di Perusahaan; o. Situasi dimana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara Insan NINDYA dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan Insan NINDYA sehubungan dengan Jabatannya di Perusahaan. Revisi 0.2 | Edisi 2020 9
3. Sumber Penyebab Benturan Kepentingan a. Kekuasaan dan kewenangan Insan NINDYA; b. Perangkapan Jabatan, yaitu Insan NINDYA yang memegang jabatan lain yang memiliki Benturan Kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya pada Perusahaan, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara professional, independen dan akuntabel; c. Hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh Insan NINDYA dengan pihak yang terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya; d. Gratifikasi, yaitu kegiatan pemberian dan atau penerimaan Hadiah/Cinderamata atau Hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, dilakukan oleh Insan NINDYA terkait dengan wewenang/jabatannya di Perusahaan, sehingga dapat menimbulkan Benturan Kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas, maupun profesionalisme Insan NINDYA; e. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Insan NINDYA yang disebabkan karena aturan, struktur dan budaya Perusahaan yang ada; f. Kepentingan pribadi (vested interest) yaitu keinginan/kebutuhan Insan NINDYA mengenai suatu hal yang bersifat pribadi. 4. Jenis Benturan Kepentingan a. Kebijakan dari Insan NINDYA yang berpihak akibat pengaruh, hubungan dekat, ketergantungan, dan/atau pemberian gratifikasi; b. Pemberian izin dan/atau persetujuan dari Insan NINDYA yang diskriminatif; c. Pengangkatan Insan NINDYA berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari Insan NINDYA lainnya atau pihak lainnya; d. Pemilihan partner atau rekanan kerja oleh Insan NINDYA berdasarkan keputusan yang tidak professional; e. Melakukan komersialisasi pelayanan publik; f. Menggunakan barang milik Perusahaan dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi; g. Melakukan pembinaan dan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standard dan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang dibina dan diawasi; h. Melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain dan tidak sesuai norma, standard dan prosedur; i. Menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai; j. Menjadi bawahan dari pihak yang dinilai; Revisi 0.2 | Edisi 2020 10
BAB III PENANGANAN SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN 1. Prinsip Dasar a. Insan NINDYA yang dirinya berpotensi dan atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan DILARANG untuk meneruskan kegiatan/melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi Benturan Kepentingan tersebut. Untuk selanjutnya yang bersangkutan dapat mengundurkan diri dari tugas yang berpotensi terdapat Benturan Kepentingan tersebut atau memutuskan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan Keputusan terkait dengan kegiatan yang terdapat Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud, kecuali apabila dengan pertimbangan tertentu yang semata-mata untuk kepentingan Perusahaan, maka Direksi dapat meminta yang bersangkutan untuk tetap menjalankan tugas dari tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut; b. Perangkapan Jabatan yang berpotensi terjadinya Benturan Kepentingan oleh Insan NINDYA dimungkinkan untuk dilaksanakan selama terdapat kebijakan dan peraturan Perusahaan yang mengatur mengenai hal tersebut; c. Insan NINDYA yang berpotensi dan atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan wajib membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan terhadap kondisi tersebut kepada Atasan Langsung; d. Insan NINDYA juga wajib membuat Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan apabila memiliki hubungan sedarah dalam hubungan keluarga inti dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan; e. Pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewajiban, maka Insan NINDYA harus berdasarkan pada: 1) Peraturan perundang-undangan, kebijakan dan standard operating procedure (SOP) yang berlaku; f. 2) Profesionalitas, objektivitas dan transparan; 3) Tidak memasukkan unsur kepentingan pribadi; 4) Tidak dipengaruhi oleh hubungan afiliasi. Insan NINDYA harus menghindarkan diri dari sikap, perilaku dan tindakan yang dapat mengakibatkan Benturan Kepentingan; g. Insan NINDYA harus menjaga informasi jabatan atau Perusahaan yang bersifat rahasia kecuali harus diungkapkan berdasarkan proses hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian informasi harus memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Perusahaan secara proporsional, transparan dan tidak memihak. Revisi 0.2 | Edisi 2020 11
2. Tindakan Terhadap Potensi Benturan Kepentingan Dalam NINDYA dan/atau bersikap/berperilaku/bertindak menghindarkan diri dari Benturan Kepentingan dengan tidak: a. Mengkaitkan nama Perusahaan dengan Mitra Kerja/Pihak Ketiga untuk kepentingan pengambilan keputusan tindakan, Insan pribadi yang merugikan citra Perusahaan; b. Memberikan akses penggunaan fasilitas Perusahaan dan barang milik Perusahaan di luar kedinasan untuk kepentingan pribadi/golongan; c. Merangkap jabatan/duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial dimana yang bersangkutan menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansial lainnya; d. Memanfaatkan data dan informasi rahasia Perusahaan untuk kepentingan pribadi/pihak lain; e. Meminjam uang kepada Mitra Kerja/Pihak Ketiga yang melanggar ketentuan atau kewajaran; f. Menerima Gratifikasi yang dianggap suap/illegal atau menerima Gratifikasi tanpa melakukan pelaporan penerimaan Gratifikasi sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pedoman dan Gratifikasi. 3. Tata Cara Penanganan Terjadinya Situasi/Kondisi Benturan Kepentingan Dalam Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan a. Apabila terjadi perkara di depan Pengadilan antara Perseroan dengan Insan NINDYA, maka Insan NINDYA yang bersangkutan tidak berwenang mewakili Perseroan di depan Pengadilan; b. Insan NINDYA tidak berwenang mewakili Perseroan apabila Insan NINDYA yang bersangkutan mempunyai Benturan Kepentingan dengan Perseroan; c. Dalam hal terdapat keadaan terjadinya perkara di depan Pengadilan antara Perseroan dengan salah satu Insan NINDYA selaku pengurus Perseroan, yang berhak mewakili Perseroan adalah: 1) Insan NINDYA lainnya yang tidak mempunyai Benturan Kepentingan dengan Perseroan yang ditunjuk oleh Insan NINDYA yang lain selaku pengurus Perseroan yang tidak mempunyai Benturan Kepentingan; 2) Pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal seluruh pengurus Perseroan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. d. Dalam hal seluruh pengurus Perseroan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan dan tidak ada satupun pengurus Perseroan yang lain yang dapat mewakili, maka Perseroan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham; e. Apabila Insan NINDYA berada dalam situasi yang berpotensi memiliki Benturan Kepentingan, maka berdasarkan penilaiannya sendiri yang bersangkutan wajib membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan; Revisi 0.2 | Edisi 2020 12
f. Apabila Insan NINDYA berdasarkan penilaiannya sendiri tidak merasa memiliki potensi Benturan Kepentingan, namun berdasarkan penilaian atasan langsung dan/atau berdasarkan hasil audit internal oleh Unit Internal Audit dinyatakan bahwa Insan NINDYA yang bersangkutan memiliki potensi Benturan Kepentingan, maka yang digunakan adalah penilaian atasan langsung dan/atau hasil audit internal oleh unit Internal Audit (Satuan Pengawasan Intern); g. Hal-hal yang harus dilakukan sebagai pedoman dalam menangani potensi Benturan Kepentingan adalah sebagai berikut: 1) Penarikan diri dari proses pengambilan keputusan dimana Insan NINDYA memiliki Benturan Kepentingan; 2) Membatasi akses Insan NINDYA atas informasi tertentu apabila yang bersangkutan memiliki Benturan Kepentingan; 3) Mutasi Insan NINDYA yang memiliki Benturan Kepentingan ke jabatan lain yang tidak menimbulkan Benturan Kepentingan; 4) Mengalihkan tugas dan tanggung jawab Insan NINDYA yang memiliki Benturan Kepentingan; 5) Mengintensifkan pengawasan terhadap Insan NINDYA yang memiliki Benturan Kepentingan; 6) Pemberian sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Perusahaan 4. Mekanisme Pelaporan Benturan Kepentingan Apabila terjadi situasi Benturan Kepentingan, maka Insan NINDYA wajib melaporkan hal tersebut melalui: a. Atasan Langsung Pelaporan melalui Atasan Langsung dilakukan apabila pelapor adalah Insan NINDYA yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi Benturan Kepentingan. Pelaporan dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan kepada Atasan Langsung; b. Tim Pemantau Pelaksanaan Whistle Blowing System (WBS) PT NINDYA KARYA (Persero) Pelaporan melalui Tim Pemantau Pelaksanaan Whistle Blowing System (WBS) PT NINDYA KARYA (Persero) dengan susunan tim yang diatur sesuai surat keputusan Direksi PT NINDYA KARYA (Persero). Pelaporan dilakukan apabila pelapor adalah Insan NINDYA atau pihak-pihak lainnya (Pelanggan, Mitra Kerja, Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau potensi adanya Benturan Kepentingan di Perusahaan. Revisi 0.2 | Edisi 2020 13
Revisi 0.2 | Edisi 2020 Pelaporan melalui Tim Pemantau Pelaksanaan Whistle Blowing System (WBS) PT NINDYA KARYA (Persero) dilaksanakan secara berkala yaitu setiap 6 (enam) bulan sekali, yang disampaikan selambat-lambatnya minggu ketiga bulan berikutnya, yang meliputi jumlah pelaporan, kategori pelaporan serta media yang digunakan oleh pelapor dan penyampaiannya kepada Direksi. Pelaporan atas terjadinya Benturan Kepentingan butir b di atas harus dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan Perusahaan tertentu ataupun didasari oleh kehendak buruk/fitnah. 14
BAB IV UPAYA YANG DIPERLUKAN UNTUK KEBERHASILAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN 1. Komitmen dan Keteladanan Diperlukan komitmen dan keteladanan dari seluruh Insan NINDYA dalam menggunakan kewenangannya secara baik dengan mempertimbangkan kepentingan Perusahaan, kepentingan Publik, kepentingan karyawan dan berbagai faktor lainnya, serta dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan serta peraturan dan ketentuan yang berlaku di Perusahaan. 2. Perhatian Khusus atas Hal-hal Tertentu Perhatian khusus perlu dilakukan terhadap hal-hal tertentu yang dianggap memiliki risiko tinggi yang akan dapat menyebabkan terjadinya situasi Benturan Kepentingan, antara lain: a. Hubungan afiliasi; b. Gratifikasi; c. d. e. Pekerjaan tambahan; Informasi orang dalam; Kepentingan pribadi/golongan dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan Perusahaan; Tuntutan keluarga dan komunitas; Kedudukan di organisasi lain dimana yang bersangkutan menerima upah/gaji; Intervensi pada jabatan sebelumnya; Perangkapan jabatan f. g. h. i. 3. Area Potensi Rawan Korupsi Setiap Insan NINDYA harus memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2 tersebut di atas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada bidang atau area, antara lain namun tidak terbatas sebagai berikut: a. b. c. d. e. f. Proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Perusahaan; Pelaksanan perjalanan dinas Insan NINDYa Proses pendirian Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan; Proses RUPS Tahunan dan/atau RUPS RKAP dan/atau RUPS Luar Biasa; Proses RKAP; Proses pengangkatan Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan. Revisi 0.2 | Edisi 2020 15
4. Menghindari Situasi Benturan Kepentingan Pelaksanaan tugas dan fungsi di Perusahaan agar selalu mengikuti prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG). Oleh karena itu, Insan NINDYA yang karena tugas dan fungsinya terlibat dalam proses pada bidang atau area dengan potensi rawan KKN, agar menghindari dan memproteksi diri dari tindakan KKN. Insan NINDYA dapat lebih awal menghindari terjadinya Benturan Kepentingan atau melakukan antisipasi terhadap terjadinya Benturan Kepentingan dalam pengambilan keputusan, antara lain dengan lebih awal mengetahui agenda pembahasan untuk pengambilan keputusan atau melakukan penarikan diri (recusal) dan pengambilan keputusan secara ad hoc. Hal-hal untuk menghindari terjadinya situasi Benturan Kepentingan pada Insan NINDYA, antara lain: a. Dilarang ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi adanya Benturan Kepentingan; Dilarang memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban Perusahaan; Dilarang memegang Kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Dilarang melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/asset Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan; Dilarang menerima, memberi, menjanjikan hadiah (cinderamata) dan atau hiburan (entertainment) dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya di Perusahaan, termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya; Dilarang mengijinkan mitra kerja atau pihak lainnya memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Insan NINDYA dan atau di luar Insan NINDYA; Dilarang menerima refund dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi Benturan Kepentingan; Dilarang bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Perusahaan; Dilarang memanfaatkan informasi Perusahaan dan data bisnis Perusahaan untuk kepentingan di luar Perusahaan; Dilarang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan perusahaan pesaing dan/atau perusahaan Mitra kerja atau calon mitra kerja lainnya. Dilarang baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di Perusahaan, yang pada saat dilaksanakan perbuatan tersebut untuk seluruh dan sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sama; b. c. jabatan lain yang patut diduga memiliki Benturan d. e. f. g. h. i. j. k. Revisi 0.2 | Edisi 2020 16
l. Dilarang memanfaatkan dan menggunakan hak cipta Perusahaan yang dapat merugikan kepentingan atau menghambat perkembangan Perusahaan. 5. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk menjaga agar tetap efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta best practices di bidang Good Corporate Governance (GCG). Revisi 0.2 | Edisi 2020 17
BAB V SANKSI ATAS PELANGGARAN Setiap Insan NINDYA yang terbukti melakukan tindakan Benturan Kepentingan akan ditindaklanjuti berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Perusahaan. Revisi 0.2 | Edisi 2020 18
Lampiran SURAT PERNYATAAN BENTURAN KEPENTINGAN Yang bertanda tangan di bawah ini: N a m a No. KTP Alamat Rumah : : : Jabatan Alamat Perusahaan : : Berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi selaku insan NINDYA, dengan ini menyatakan: 1. Bahwa saya tidak memiliki benturan kepentingan antara kepentingan pribadi/keluarga, jabatan ataupun golongan dengan kepentingan Perseroan dan bersedia mengisi Daftar Khusus mengenai kepemilikan saham dan/atau keluarga pada perusahaan atau perusahaan lainnya serta apabila saya terjadi benturan kepentingan, maka saya tidak akan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan Perseroan yang terkait dengan kasus tersebut; 2. Bahwa saya tidak mengambil peluang bisnis Perseroan untuk diri sendiri dan menggunakan asset Perseroan, informasi Perseroan atau jabatan untuk kepentingan pribadi serta berkompetisi dengan Perusahaan; 3. Bahwa saya akan menjaga kerahasiaan informasi serta kebijakan Perusahaan; 4. Bahwa saya akan mematuhi peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan menerapkan prinsip Good Corporate Governance serta kebijakan Perseroan yang ditetapkan; 5. Bahwa saya akan ikut berpartisipasi terciptanya perilaku etis dan menjunjung the highest ethical standard di Perseroan. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya guna memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar Perseroan. Jakarta, ... 2020 Yang Menyatakan, ... . Keterangan: Surat disampaikan kepada Atasan Langsung dari yang memberikan pernyataan Revisi 0.2 | Edisi 2020 19