QANUN ACEH NO.MOR 7 TAHUN 2020 TENTANG SISTEM INFORMASI ACEH TERPADU BISMILLAHIR.RAHMANIRRAHIM DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG ATAS Rl\HMAT ALLAH YANG MAHA KUASA GUBERNUR ACEH, Menimbang a. bahwa dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas, penyelengga.raan sistem informasi yang terpadu pada Pemerintah Aceh me1upakan wujud layanan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat; b. bahwa diperlukan kernudahan layanan data dan informasi terkait pembangunan dan pelayanan untuk memenuhi hak masyarakat melalui sistem informasi Aceh terpadu; c. bahwa berdasarkan Pasal 16 dan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, perencanaan pembangunan Aceh/Kabupaten/Kota disusun secara komprehen.sif didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah; d. bahwa berdasarkan pertimba,ngan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang--Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Nomor 64 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara R.epublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); . . .,j I 6. Undang-Undang
2- 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58� Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infonnasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun · 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61� Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Geospa.sial Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214); 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 11. Peraturan Pemerintah Norn.or 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Penyelenggaraan Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambal1an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan PubJ.ik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502); 15. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2014 Tahun 78); 16. Peraturan.i
Menetapkan 3- 16. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Keb�jakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28); 17. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 18. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 20. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pemberdaya.an Masyarakat di Bidang Teknologi Informasi clan Sistem Informasi (Lembaran. Daerah Nanggroe Aceh Darussalam 2006 Nomor 2, Tambahan Daerah Nanggroe Aceh Darussalam. Lembaran Nomor 02); 21. Qanun Nornor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lem.baran Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18); 22. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 117); Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH dan GUBERNUR ACEH MEMUTUSKAN : QANUN ACEH TENTANG SISTEM INFORMASI ACEH TERPADU. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan: 1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangar1 khusus un tuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara. Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur. 2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh. 3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas da.n perangkat daerah Kabupaten/Kota. bupati/walikota 4. Gubernur. ·�
4- 4. Gubemur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur pcnyelenggaraan Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. 6. Lembaga Vertikal adalah kementerian, lembaga pemerintah non kemen terian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga non struktural, dan lembaga pemerin tah lainnya. 7. Badan Publik adalah lembaga. eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain di A.ceh yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau selun1h dana nya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dru.1/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah di Aceh sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/ atau luar negeri. 8. Satuan Kerja Perangkat Acch yang selanjutnya disingkat SKPA adalah organisasi peran.gkat daerah pada Pemerintah Aceh. 9. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten/ Kota. 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Aceh yang ditetapkan dengan Qanun Aceh. 11. Ba.clan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Statistik. 12. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah lembaga pemerintah non kementerian yang mengurusi tentang inforrnasi Geospasial. 13. Gampong atau nama lain yang selanjutnya disebut Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik a.tau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. 14. Pemerintah Gampong adalah Keuchik atau nama lain, Sekretaris Gampong beserta Perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong. 15. Sistem Informasi Aceh Terpadu yang selanjutnya disingkat SIAT adalah sistem informasi yang dibangun secara terintegrasi dengan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE} pengelolaan satu data, layanan keterbukaan informasi publik, dan Aceh cerdas yang digunakan untuk kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat Aceh. 16. Aceh Cerdas adalah upaya Pemerintah Aceh dalam mengelola berbagai sumberdaya secara efektif dan efisien dengan menggunakan solusi inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 17. Penyelenggara. ·�
5- 1 7. Penyelenggara SIAT adalah pelaksana integrasi sistem informasi, pengelolaan. satu data, pelayanan keterbukaan informasi publik, dan pengembangan Aceh Cerdas. 18. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang terkait dengan percepatan pernbangunan dan pemanfaatan SIAT. 19. Pelaksana Uta.ma adalah ·sKPA yang menyelenggarakan urusan pemelintahan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian Aceh. 20. Pelaksana Operasiona..1 adalah SKPA dan SKPK yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 21. Teknologi Informasi ade:uah ilmu pengetahuan terapan berupa penggabungan dari kemampuan komputasi dan kemampuan hubungan komunikasi berkecepatan tinggi dalam mengurnpulkan, memproses, menyimpan dan menemukan kembali informasi. 22. Integrasi Sistem Informasi adalah hubungan antar satu sistem dengan sistem lain yang saling berkaitan. 23. Interopera.bilitas adalah kemampuan untuk dibagipakaikan antar sistem elektroknik yang saling berinteraksi. 24. Data adalah catatan atas h.'Umpulan fakta a tau deskripsi dari yang dihadapi berupa angka, sesuatu/kejadian/kenyataan karakter, sirnbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menu�jukkan suatu id.e, objek, kondisi, atau situasi. 25. Statistik adalah kumpulan data dalam bentuk angka maupun bukan angka yang disu.sun dalam bentuk tabel (daftar) dan/ ata.u diagram yang menggambarkan atau berkaitan dengan suatu masalah tertentu. 26. Metadata adalah informasi te.rstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola serta mengandung informasi mengenai isi dari suatu data yang dipakai untuk keperluan manajemen data dalam suatu basis data. 27. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk dan komponen terkait lainnya 27. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk dan komponen terkait lainnya pemulihan data. 28. Satu Data adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertangungjawabkan, dibagipakaikan melalui pemenuhan standar data, Metadata, Interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi serta mudah diakses dan 28. Satu Data adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertangungjawabkan, dibagipakaikan melalui pemenuhan standar data, Metadata, Interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi serta mudah diakses dan dan data induk. 29. Forum Sa tu Data Aceh adalah wadah komunikasi dan koordinasi SKPA dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota. 30. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya. 31. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik bawah, pada� a.tau di atas permukaan bumi. dan/ atau buatan manusia yang berada di 32. Informasi . . �
6- 32. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang rnengandung nilai, rnakna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalarn kernasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan kornunikasi secara elektronik ataupun nonelcktronik. 33. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disirnpan, dikelola, dikirirn dan/ atau, diterirna oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelengara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang scsuai dengan Undang-Undang tentang keterbukaan informasi publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. 34. Inforrnasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam. perurnusan keb�jakan, pengarnbilan keputusan, dan/ a.tau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian. 35. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di rnuka burni dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama. 36. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang mengga.mbarkan 1 (satu) atau lebih terna tertentu yang dibuat mengacu pada IGD. 37. Simpul Jaringe:m adalah institusi yang bertangungjawab dalarn penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pernutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan DG dan IG tertentu. 38. Jaringan Intra ad.alah jaringan tertutup yang menghubungkan an tar simpul jaringan dalam suatu organisasi. 39. Arsitektur adalah kerangka dasar yang rnendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur, aplikasi, dan keamanan untuk rnenghasilkan layanan yang terin tegrasi. 40. Peta Jalan SIA.T adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SIA.T. 41. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pelaksana Utarna dan Pelaksana Operasional. 42. Sistern Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/ penghubung untuk rnelakukan pertukaran layanan sistem inform.asi yang terintegrasi. 43. Aplikasi Umum adalah Aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik yang sarna, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/ atau Pernerintah Aceh. 44. Aplikasi Khusus adalah aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dibangu.n, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau Pemerintah Aceh untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan Pemerintah daerah lain. 45. Setiap .. t
7- 45. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum atau badan publik. Pasal 2 SIAT berasaskan: a. keislaman; b. ketertiban dan kepastian hukum; c. keterpaduan; d. keakuratan; e. kemanfaatan; f. keterbukaan; g. partisipatif; h. kemutakhiran; 1. memperhatikan kepentingan yang lebih besar; .J. keadilan; dan k. aksesibilitas. Pasal 3 SIAT dimaksudkan untuk mewujudkan sistem informasi terpadu yang terdiri dari Integrasi Sistem Informasi, pengelolaan Satu Data, layanan keterbukaan Info1masi Publik, dan Aceh Cerdas, untuk pemba.ngunan dan pelayanan yang berkualitas dan berkelanjutan. PasaJ 4 SIAT bertujuan: a. memba.ngun dan mengembangkan sistem Informasi yang terintegrasi; b. mengelola Sai..u Data pembangunan dan Pelayanan yang akurat, terpusat dan terintegrasi untuk di jadikan bahan perumusan kebijakan pembangunan dan pelayanan bagi Pemerintah Aceh, Pemerinta11 Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Garn.pong. c. meningkatkan pelayanan Informasi Publik secara cepat, akurat, mud.ah, tepat dan terbaru; dan d. mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi pembangunan Aceh Cerdas yang berkelanjutan. Pasal 5 SIAT berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintab. Kabupaten/Kota, Pemerintah Pemerintah Aceh, untuk Gampong pembangunan dan pelayanan masyarakat. Pasal 6 Ruang lingkup SIAT, meliputi: a. penyelenggaraan; b. tata kelola; c. sumber daya rnanusia; f. kerja sarna .. ·v
8- d. insentif dan disinsentif; e. koordinasi; f. kerja sama; g. pembinaan dan pengawasan; h. peran serta masyarakat; 1. sengketa Informasi; dan J. pembiayaan. BAB II PENYELENGGARAA N Bagian Kesatu Penyelenggaraan Paragraf 1 Um um Pasal 7 Penyelenggaraan SIAT meliputi: a. pelaksanaan Integrasi. Sistem Informasi; b. pengelolaan Satu Data; c. pelayana.n keterbuka.an Informasi Publik; dan d. pengembangan Aceh Cerdas. Paragrai 2 Pelaksanaan Integrasi Sistem Informasi Pasal 8 (1) Pelaksanaan lntegrasi Sistem lnfonnasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( 1) huruf a merupakan proses menghubungkan dan rnenyatukan sistem lnformasi dan/ atau aplikasi, serta Data dan Informasi yang ada pada Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Gampong ke dalam 1 (satu) kesatuan alur kerja layanan SIAT. (2) Pelaksanaan Integrasi Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi: a. pengelolaan Integrasi Sistem Informasi; b. pembangunan, pengembangan Pusat Data dan layanan SIAT; c. pembangunan Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus untuk kebutuhan pengelolaan administrasi pemerintahan dan pelayan.an publik; d. pembangunan dan pengembangan infrastruktur Jaringan Intra pusat, Aceh, Kabupaten/Kota, dan Gampong; e. pembangunan dan pengembangan layanan penghubung pusat, Aceh, Kabupat:en/Kota, dan Gampong; dan f. keamanan lntegrasi Si.stem Inforrnasi. Paragraf 3 .. ,.__
9-- Paragraf 3 Pengelolaan Satu Data Pasal 9 (1) Pengelolaan Satu Data. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Gampong, dan/atau Lembaga Vertikal di Aceh guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian pernbangunan, dan pelayanan masyarakat. (2) Pengelolaan Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan: a. mewujudkan ketersedian Data yang akurat mutahir, terpadu, dapat di pertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar SKPA, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Gampong; b. mendorong perencanaan. dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis Data; c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data dan informasi; d. mendukung sistem Statistik nasional sesuai peraturan perundang--undangan; dan e. melaksanakan prinsip Satu Data Indonesia. (3) Prinsip Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e harus: a. memenuhi standar Data; b. memiliki Metadata; c. memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan d. menggunaka.n kode referensi dan/ atau Data induk. (4) Pengelolaan Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. merencanakan Satu Data; b. mengumpulkar1 Data; c. mengolah Data; d. menganalisis Data; e. memverifikasi dan m.emvalidasi Data; f. menyimpan dan mengamankan Data; dan g. menyebarluaskan Data dan Informasi. . Paragraf 4 Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Pasal 10 Pelayanan keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf c berpedoman pada Qanun Aceh tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik. Paragraf s .. f
10- Paragraf 5 Pengemba.ngan Pasal 11 Aceh Cerdas Pengembangan Aceh Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( 1) huruf d, meliputi: a. pemerintahan cerdas; b. promosi cerdas; c. ekonomi cerdas; d. kehidupan cerdas; e. masyara.kat cerdas; dan f. lin.gkungan cerdas. Bagian Kedua Stra.tegl Penyelenggaraan Pasal 12 ( 1) Penyelengga.raan SIAT dilakukan dengan strategi: a. inmrasi sistem lnformasi yang terintegrasi; b. inovas.i dan analisis sistern Satu Data; c. penguatan lembaga pengelola Data Statistik dan geospasial; d. pembentukan forum Satu Data Aceh dan sekretariat forum Satu Data Aceh; e. peningkatan sumberdaya manusia.; dan f. sinergitas kebijal�an dan pengelolaan. (2) lnovasi sistem Informasi yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hu.ruf a, dilakukan sesuai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. (3) Inovasi dan analisis sistem Sa.tu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. (4) Penguatan lembaga pengelola Data Statistik dan geospasial sebagaimana d.imaksud pada ayat (1) huruf c untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang Statistik dan geospasial. (5) Forum Satu Data Aceh dan selr..retariat forum Satu Data Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan oleh Gubernur. (6) Peningkatan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilak�kan melalui peningkatan kompetensi. (7) Sinergitas kebijakan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilakukan melalui penyelarasan kebijakan antar pemerintahan dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya. Bagjan Ketiga .. �
Ba.gian Ketiga Penyelenggara
Pasal 13 Penyelenggara SIAT terdiri dari: a. Pelaksana Utama; dan b. Pelaksana Operasional. Pasal 14 (1) Pelaksana Utama sebagaimana di maksud dalam Pasal 13 huruf a difaksanakan oleh SK.PA yang menyelenggarakan un1san pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian Aceh. (2) Pelaksana Utarna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. menyusun rencana induk SIAT; b. melakukan pembangunan, pengembangan dan layanan SIAT; c. mengintegrasikan sistem Informasi; d. mengelola Sa.tu Data; e. mengelola, menyediakan dan menyebarluaskan Informasi Publik; f. melakukan kerjasama. dengan para pihak; g. melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pendampingan terhadap Penyelenggara SIAT; dan h. menyampaikan laporan penyelenggaraan SIAT kepada Gubernur Aceh mclalui Pembina. Pasal 15 ( 1) Pelaksana Operasional se bagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilaksanakan oleh SKPA dan SKPK yang kewenangan sesuai dengan menghasilkan data berda.sarkan peraturan perundang-undangan. (2) Pelal{sana Operasional se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) bertugas: a. melaksariakan rencana kerja SIAT; b. melaksanakan sistem Informasi yang terintegrasi; c. menyediakan Data; d. menetapkan Metadata; e. mengumpulkan, mengelompokkan, melakukan verifikasi dan validasi t.erhadap Data Statistik Sektoral, DG dan IG sesuai denga.n standar Data; f. melakukan analisis Data; g. melayani pemenuhan hak atas Informasi Publik; dan h. menyampaikan laporan penyelenggaraan SIAT kepada Pelaksana Utama. Pasal 16 . . V
12- Pasal 16 (1) Penyelenggara wajib melakukan koordinasi untuk kebutuhan pernbangunan, pengernbangan dan pelayanan Integrasi Inforrnasi, pengelolaan Satu Data, pelayanan keterbukaan Infor:masi Publik dan pengelolaan Sistern Aceh Cerdas. (2) Koordinasi sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), dilakukan dengan: a. Pernerintah Aceh; b. DPRA; c. SKPA; d. badan usaha rnilik aceh; e. badan usaha rnilik negara yang kegiatan usahanya ada di Aceh; f. partai politik lokal; g. pihak swasta; dan h. Pernangku Kepentingan. BAB III TATA KELOLA Bagian Kesatu Urnum Pa.sal 17 (1) Tata kelola SIAT bertujuan untuk mernastikan penerapan unsur SIAT dapat diselenggarakan secara terpadu. (2) Unsur SIAT sebagairnana dimaksud pada ayat (1) rneliputi: a. rencana induk; b. arsitektur; c. peta jalan; d. rencana dan anggaran; e. proses bisnis; f. Data dan Inforrnasi; g. infrastruktur; h. aplikasi; i. keamanan; dan J. layanan. (3) Unsur SIAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dilaksanakan oleh Penyelenggara SIAT. Bagian Kedua Rencanalnduk Pasal 18 (1) Rencana induk SIAT sebagairnana dirnal<:sud dalarn Pasal 17 ayat (2) huruf a bertujuan untuk mernberikan arah SIAT yang berkesinarnbungan. (2) Rencana .. t
13- (2) Rencana induk SIAT paling sedildt memuat: a. visi, misi, tujuan dan sasaran; b. arah kebijakan; c. stra.tegi; dan d. peta rencana strategis. (3) Rencana induk SIAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama dibentuk 1 (satu) tahun sejak Qanun ini berlaku. (4) Rencana induk SIAT dilakukan peninjauan sewaktu-waktu berdasarkan: a. hasil rekomendasi berda.sarkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana induk SIAT; dan/ atau b. perubahan kebijakan strategis Aceh. (5) Pemantauan dan evaluasi Rencana Induk SIAT oleh Penyelenggara dikoordinasikan SIAT. (6) Rencana induk SIAT ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. Bagian Ketiga Arsit.ektur Pasal 19 (1) Arsitektur SIAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksana.an integrasi proses bisnis, Data dan Informasi, infrastruktur, aplikasi, dan keamanan untuk menghasilkan layanan SIATyang terpadu. (2) Arsitektur SIAT terdiri atas: a. Arsitektur SIAT Pemerintah Aceh; dan b. Arsitektur SIAT Pemerintah Kabupaten/Kota. (3) Arsitektur SIAT Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi: a. referensi Arsitektur; dan b. domain Arsitektur. (4) Arsitektur SIAT Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) hun1f b disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SIAT Pemerintah Aceh. (5) Referensi Arsitektur sebagairnana dimaksud pada ayat (3) komponen dasar Arsitektur baku huruf a mendeskripsikan yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain Arsitektur. (6) Domain Arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, mendeskripsikan subtansi Arsitektur yang memuat: a. domain Arsitektur proses bisnis; b. domain Arsitektur Data dan Informasi; c. domain Arsitektur infrastruktur; d. domain Arsitektur aplikasi; e. domain Arsitektur keamanan; dan f. domain Arsitektur layanan. .. � (7) Arsitektur
14- (7) Arsitektur SIAT dilakukan peninjauan ulang sesuai kebutuhan. (8) Peninjauan ulang Arsitektur SIAT sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan. berdasarkan: a. hasil pemantauan dan evaluasi; b. penlbahan pada unsur SIAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17' ayat (2) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i atau huruf j; c. perubahan domain Arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (6); d. perubahan rencana induk SIAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2); atau e. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh. (9) Arsitektur SIAT sebagaiman.a dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.. Bagian Keempat Peta Jalan Pasal 20 (1) Peta Jalan SIAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, terdiri dari: a. Peta .Jalan SIAT Pemerintah Aceh; dan b. Peta Jalan SIAT Pemcrintah Kabupaten/Kota. (2) Peta \.Jalan SIAT Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. ta.ta kelola; b. manajemen; c. layanan; d. infrastuktur; e. aplikasi; f. kerunan.an; dan g. audit Teknologi Informasi dan komunikasi. (3) Peta Jalan SIAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dala1n bentuk program dan/ atau kegiatan. (4) Peta Jalan SIAT Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan berpedoman pada Peta Jalan SIAT Pemcrintah Aceh. (5) Peta Jalan SIAT ditetapkan. oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. (6) Peta Jalan SlAT dilakukan peninjauan ulang sesuai kebutuhan. (7) Peninjauan.�
15- (7) Peninjauan ulang Peta Jalan SIAT sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan berdasarkan: a. hasil pemantauan dan evaluasi; b. peru.bahan arsitektur SIAT; dan c. perubahan. Rencana Kerja Pemerintah Aceh. Bagian Kelima Rencana dan Anggaran Pasal 21 (1) Rencana dan anggaran SIAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7 ayat (2) huruf d disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota. (2) Penyelenggara SIAT menyusun rencana dan anggaran SIAT sebagaimana d.imaksud pada ayat (1) dengan berpedoman ketentuan pada Arsitektur SIAT dan Peta Jalan SIAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Penyelenggara SIAT dalam melakukan penyusunan rencana SIAT wajib berkoordinasi dengan SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangui'lan Aceh. (4) Penyelenggara SIAT dalam melakukan penyusunan anggaran SIAT wajib berkoordinasi dengan SKPA yang menyelenggarakan urusan · pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan Aceh. Bagian Keenam Proses Bisnis Pasal 22 (1) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7 ayat (2) hu1uf e bertujuan untuk memberikan . pedoman dalam penggunaan Data dan Informasi serta penerapan aplikasi, keamanan, dan layanan SIAT. (2) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Penyelenggara SIAT berdasarkan Arsitektur SIAT. Bagian Ketujuh Data dan Informasi Paragraf 1 Jenis Data dan Infonnasi Pasal 23 (1) Data dan Inforrnasi SIAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f terdiri dari: a. Data. Statistik; b. DG; dan c. Informasi Publik. (2) Data ... �
16- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, (2) Data Statistik meliputi: a. statistik dasar; b. statistik sektoral; dar1 c. statistik khusus. (3) DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. DG dasar; dan b. DG tematik. (4) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjad.i tanggungjawab Pelaksana Utama dan secara teknis dikelola oleh Pelaksana Operasional. Para.graf 2 Sumber Data dan Informasi Pasal 24 (1) Sumber Data dan Informasi diperoleh dari: a. Pemerintah Aceh; b. DPRA; c. SKPA; d. badan usaha milik aceh; e. badan usaha milik negara yang kegiatan usahanya ada di Aceh; f. Lembaga Vertikal yang kegiatannya ada di Aceh; dan g. sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan. (2) Data statistik dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) hun1f a dapat diperoleh dari BPS.· (3) Data Statistik sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b diperoleh dari Lembaga Vertikal, SKPA, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai tugas dan kewenangannya. (4) Data statistik khusus sebagaimana dimal{sud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c dapat diperoleh dari BPS. (5) DG dasar sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 23 ayat (3) huruf a diperoleh dari BIG. (6) DG tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b diperoleh dari SKPA. Pasal 25 (1) Data yang dikelola daJ.am SIAT adalah Data Statistik Sektoral. (2) Data Statistik sektoral harus memenuhi standar meliputi: a. struktur Data; dan b. Metadata. (3) Struktur Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengacu pada standar nasional. (4) Metadata . . r-
17- (4) Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 26 (1) Data dan IG yang dikelola da1am Simpul .Jaringan terdiri atas: a. DG; dan b. IG. (2) IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. IGD; dan b. IGT. Pasal 27 (1) DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 26 ayat (1) harus memenuhi standar meliputi: a. struktur Data; dan b. Metadata. (2) Struktur Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada standar nasional. (3) Metada.ta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal28 (1) IGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a diperoleh dari Lembaga Vertikal yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang IG. (2) IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b diperoleh dari Lembaga Vertikal dan unit produksi sesuai tugas dan kewenangannya. Paragraf �� Tata Kelola dan Analisis Pasal 29 (1) Tata kelola dan analisis Data SIAT merupakan tanggungjawab Pelaksana Utama. (2) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana Utama dibantu oleh Pelaksana Operasional dalam hal tata kelola dan analisis Data tahap awal. (3) Tata kelola dan analisis Data tahap awal harus dilakukan secara lengkap, aktual, valid dan akuntabel. (4) Pelaksana Opera.sional wajib menyampaikan hasil analisis tahap awal secara cepat, tepat waktu dan berkala kepada Pelaksana Utam.a. (5) Pemerintah Kabupaten/Kota. dan Pemerintah Gampong dapat melakukan tata kelola dan analisis Data sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Tata.r-
18- (6) Tata kclola dan analisis Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pengumpulan; b. pengolahan; c. verifikasi dan validasi; d. penggunaan;dan e. penyebarluasan Data dan Informasi Publik. (7) Penyelenggara SIAT yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang­ undangan. Paragraf 4 Pengumpulan Pa.sal 30 (1) Pengumpulan Data dilakukan oleh Pelaksana Operasional dengan cara langsung dan tidak fangsung. (2) Pengumpulan Data secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan perkembangan dengan supervisi peraturan melalui sensus, survei dan cara lain dan teknologi ilmu pengetahuan da.ri BPS dan BIG sesuai ketentuan perundang-undangan. (3) Pengumpulan Data secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilak-ukan mempergunakan Vertikal, Pemerintah masyarakat, dengan cara di Lembaga Data yang sudah tersedia Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Gampong, pergu1uan tinggi, pelaku usaha, dan/ atau pihak lain. (4) Data hasil pengumpulan dilengkapi dengan Metadata, agar dan mudah ditemukan kembali, dikelola, diarsipkan. disesuaikan, (5) Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Gampong menetapkan penanggungjawab otorisator Data sebagai Data. 5 Paragraf Pengolahan Pasal 31 ( 1) Penyelengga.ra SIAT melakukan pengolahan Data dengan menggunakan Teknologi Informasi. (2) Pengolahan dilakukan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tahapan: a. penenmaan; b. pengelompokan; c. pen:yuntingan; d. penyandia.n; dan e. perekaman/ penyimpanan Data. .. ,_ (3) penerimaan
19- (3) Penerimaan Data sebaga.imana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilengkapi dengan Metadata. (4) Pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Data dilakukan sesuai. dengan jenis Data. (5) Penyuntingan Data sebagaima_na dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan untuk mendapatkan Data terpilih. (6) Penyandian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan dengan pemberian kode Data secara digital maupun manual. (7) Perekamanan/penyimpanan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, diJakukan secara digital maupun manual. Paragraf 6 Verifikasi dan V alid.asi Pasal 32 (1) Penyelenggara SIAT melakukan verifikasi dan validasi Data untuk memperoleh Data. yang valid sesuai dengan metodologi keilmuan. (2) Penyelenggara SIAT dapat melibatkan BPS dalam melakukan verifikasi dan validasi Data Statistik. (3) Penyelenggara SIAT dapat melibatkan Badan Perencanaan Pemban.gunan Daerah Aceh dan BIG dalam melakukan verifika.si da.n valida.si Spasial. (4) Penyelenggara SIAT dapat membentuk Tim Teknis dalam melakukan vcrifikasi dan validasi Data. Paragraf '7 Penggunaan Pasal 33 ( 1) Penggunaan Data dan Informasi dilakukan dengan dibagipakaikan penyediaan akses dan pemenuhan standar Interoperabilitas Data dan Informasi. antar instansi, berdasarkan tujuan, cakupan (2) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh pengguna Data. Pasal 34 ( 1) Pengguna Data dapat melakukan permohonan Data dan Informasi melalui meka.nisme sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh tentang Pengelolaan Keterbukaan lnformasi Publik. (2) Pengguna Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan Data sesuai dengan tujuan permohonan. (3) Setiap pengguna Data yang menggunakan Data tidak sesuai dengan tujuan pennohonan, maka dikenai sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang­ undangan. Paragraf 8 . . 'f--
20- Paragraf 8 Penyebarluasan Data dan Informasi Publik Pasal 35 (1) Penyebarluasan Data dan Informasi merupakan kegiatan pemberian ak.ses, pendistribusian, dan pertukaran Data dan Informasi. (2) Penyebarluasan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Pelaksana Utama melalui Peja.bat Pengelola. Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Aceh. (3) Mekanisme penyebaduasan Data dan Informasi dilaksanakan sesuai Qanun Aceh tentang Pengelolaan Publik. Keterbukaan Infomasi Bagian Kedelapan Infrastruktur Pasal 36 (1) Pelaksana Uta.."Ila berkewajiban menyediakan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf g, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan penyelenggaraan SIAT bagi internal Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau Pemerintah Gampong sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang­ undangan. (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Pusat Data; b. Jaringan Intra pemerintah; dan c. Sistem Penghubung Layanan pemerintah. (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan secara bagipakai antar instansi. (4) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur SIAT harus didasarkan pada Arsitektur SIAT Aceh dan/atau Arsitektur SIAT Pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing. (5) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibangun dan dikembangkan sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan peratura:n. perunda:ng-unda:ngan. Bagian Kesembilan Aplikasi Pasal 37 (1) Pelaksa:na Utama menyediakan aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf h, dalam penyelenggaraan kebutuhan dan ketentua:n peraturan perundang-unda:nga:n. SIAT untuk memberika:n laya:na:n sesuai (2) Aplikasi.f
21- (2) Aplikasi sebaga.imana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Aplikasi Umum; dan b. Aplikasi Khusus. (3) Pelaksana Utama memberikan rekomendasi terhadap kelaikan operasi dan kelaikan keamanan aplikasi yang sedang dan/ atau akan digunaka.n oleh Pelaksana Operasional diluar yang disediakan oleh Pelaksana U tama. (4) Pelaksana Operasional wajib mendapatkan persetujuan Pelaksana Utama dalam pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi. Bagian Kesepuluh Keamanan Pasal 38 (1) Pelaksana Utarna wajib menjaga keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7 ayat (2) huruf i, dalam rangka penyelenggaraan SIAT. (2) Pelalcsana Utama membentuk tim teknis dalam melaksanakan penyelenggara.an keamanan SIAT. (3) Keamanan penyelenggaraan SIAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penjaminan a. kerahasiaan; b. keutuhan; c. ketersediaan; d. keaslian;dan e. kenirsangkalan sumber daya terkait Data dan Informasi, infrastruktur, aplikasi dan sistern layanan penghubung. (4) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan rnelalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya. (5) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurnf b dilakukan melalui pen deteksian modifikasi. (6) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan. (7) Penjan1inan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi. (8) Penjaminan kenirsangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hun1f e dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminaJ1 pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital. (9) Pelaksana Operasional harus menerapkan keamanan penyelenggaraan SIAT sesuai ketentuan peraturan perundang­ undangan. Bagian Kesebelas. ·�
22- Bagian Kese be las Lay an an Paragraf 1 Umum Pasal 39 (1) Layanan SIAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf j, berbasis elektronik. (2) Layanan SIAT sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. layanan administrasi dan pemerintahan; b. layanan publik. (3) Layanan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan layanan yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/ atau Pemerintah Gampong. (4) Layanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan layanan yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/ atau Pemerintah Gampong. Paragraf 2 Layanan Administrasi Pernerintahan Berbasis Elektronik Pasal 40 ( 1) Penyelenggara SIAT wajib membangun dan mengembangkan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik. (2) Layanan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik Negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pern.erintahan. (3) Layanan administrasi pemerintahan, diterapkan dengan pembangunan dan/ atau pengembangan Aplikasi Umum. Paragraf 3 Layanan Publik Pasal 41 (1) Penyelenggara SIAT wajib membangun dan mengembangkan layanan publik berbasis elektronik. (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/ atau Pemerintah Gampong. (3) Layanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterapkan dengan menggunakan Aplikasi Umum. (4)Dalam.�
··23- (4) Dalam hal la.yanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan Aplikasi Khusus, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau Pemerintah Gampong dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus. (5) Pembangunan clan/ atau pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan di bawah koordinasi Pelaksana U tama. BAB IV SUMBER DAYA MANUSI.A Pasal 42 (1) Penyelenggaraan SIAT memerlukan sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi. (2) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menycdiakan sumber dana untuk peningkatan kompetensi sumberdaya manusia Penyelenggara SIAT. BABV INSENTIF DAN DISINSENTIF Bagian Kesatu Insentif Pasal 43 (1) Pemerintah Aceh memberikan insentif kepada Penyelenggara SIAT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Bentuk insentif sebagaim.ana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan keuangan dan/ atau penghargaan lainnya. Bagian Kedua Disinsentif Pasal 44 (1) Pemerintah Aceh dapat memberikan disinsentif kepada Penyelenggara SIAT sesuai ketentuan peraturan perundang­ undangan. sebagaimana d.imaksud pada ayat (1) dapat (2) Bentuk disinsentif berupa teg,urnn atau bentuk lainnya. BAB VI KOORDINASI Pasal 45 Pelaksana Utama melakukan koordinasi penyelenggaraan SIAT dengan Lernba.ga Vertikal, Pernerintah Kabupaten/Kota dan para Pemangku Kepentingan untuk pembangunan dan pelayanan di Aceh. BABVII..1
24- BAB VII KERJASAMA Pasal46 (1) Dalam rangka penyelenggaraan SIAT, Pemerintah Aceh dapat mengadakan kerja sarna yang saling menguntungkan. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Aceh dengan: a. pemerintah daerah lainnya; b. pihak ketiga; clan c. lembaga pemerintah dan non pemerintah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di tuangkan dalam bentuk kesepakatan atau kerjasama sesuai dengan peraturan-undangan. BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 47 ( 1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SIAT kepada SKPA, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pernerintah Gampong. (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pelaksana Utama. (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim. (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. BAB IX PJ�HAN SERTA MASYARAKAT Bagi.an Kesatu Hak Masyaraka.t Pasal48 (1) Setiap Orang berhak mernperoleh pemberdayaan di bidang Teknologi Informasi, Sistem Informasi dan Data. (2) Pemberdayaan di bidang Tek:nologi Informasi, Sistem Informasi dan Data dilaksanakan secara adil dan transparan dengan tetap memperhatikan keistimewaan dan kekhususan Aceh. Bagian Kedua Peran Serta Masya1·akat Pasal 49 Setiap Orang dapat berperan serta dalam penyelenggaraan SIAT. Pasal 50 . .. f
25- Pasal 50 (1) Penyelenggaran SIAT dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat. (2) Peran serta rnasyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Setiap Orang. (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal : a. penyusunan rencana induk SIAT; b. penyebarluasan infon11asi; c. pembaharuan Data; dan d. pelaksanaan SIAT. (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk pemberian usulan, tanggapan, pengajuan keberatan, saran perbaikan dan/atau bantuan. BABX SENGKE.;TA INFORMASI Pasal 51 (1) Pemohon Infom1asi Publik dapat mengajukan penyelesaian sengketa lnformasi PubJ.ik kepada Komisi Informasi sesuai dengan Qanun Aceh tentang Pengelolaan Keterbukaan Informai Publik. (2) Komisi Inform.asi haru.s melakukan penyelesaian sengketa Informasi Publik sesuai dengan Qanun Aceh tentang Pengelolaan Keterbukaan. Informai Publik. BAB XI PEMBIAYAAN Pasal 52 Pembiayaan pen.yelenggaraan SIAT bersumber pada: a. APBA;dan b. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat. Pasal53 Pembiayaan pen1bangunan dan pengembangan infrastruktur telekomunikasi di Gampong dapat bersumber dari dana infrastruktur telekomunikasi/ Jaringan Intra pemerintah yang bersumber dari pendapatan negara bukan pajak dari sektor telekomunikasi. BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 54 Pada saat Qanun ini mulai berlaku, semua Qanun Aceh, Peraturan Gubemur, dan kebijakan lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Aceh se1ta kelembagaan yang berhubungan dengan pemanfaatan Integrasi Sistem Informasi, Interoperabilitas Data, dan Keterbukaan Informasi Publik dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini. BAB Xlll... t---
26- BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 55 Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diund.angkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh. Diundangkan di Banda Aceh pada tanggal, 25 Mei 2021. 13 Syawal 1442 /'Z. SEKRETARIS DAERAH ACEHj . �:u:
I I I I / LEMBARAN ACEH TAHUN 2021 NOMOR 6 NOMOR REGISTER QANUN ACEH (6-86/2021)
1- PENJELASAN ATAS QANUN ACEH NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG SIST.EM INFORMASI ACEH TERPADU I. UMUM Berdasarkan Konsideran menimbang huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menyebutkan "Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Aceh belum dapat sepenuhnya mewujudkan kesejahteraan rah.-yat, keadilan serta pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan hak asas1 ma.n.usia sehingga Pemerintahan Aceh perlu dikembangkan dan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik." Berikutnya, Pemerintahan Aceh diberi kewenangan melaksanakan urusan wajib dalam lingkup Aceh, urusan wajib lainnya yang men1pakan pelaksanaan keistimewaan Aceh, dan urusan Pemerintahan Aceh yang bersifat pilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1), ayat (2) clan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pelaksanaan 3 (tiga) urusan dimaksud ditujukan untuk memberikan pelayanan yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Salah satunya, Pemerintah Aceh harus menyelenggarakan pemenuhan hak atas Informasi Publik dalam pembangunan dan pelayanan publik. Pemenuhan tersebut sebagai upaya Pemerintah Aceh untuk meningkatkan partisipasi publik dalam setiap tahapan pembangunan. Upaya yang dilakukan Pemerintah Aceh dimaksud sesuai dengan asas pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang­ Undang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi. Berikutnya, pada ayat (3) menyebutkan bahwa Informasi Publik harus dapat diperoleh oleh semua pihak dengan cepat dan tepat wal{tu, biaya. ringan dan cara sederhana. Pengelolaan Informasi Publik yang baik rnengharuskan tersedianya Data yang akurat dan valid. Data sangat diperlukan dalam proses pembangunan, mulai tahap perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan. Untuk. ..
2- Untuk menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif, diperlukan adanya Interoperabilitas dan pengelolaan Data yang akurat, mutakhir, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, mudah diakses dan berkelanjutan. Data tersebut harus didukung dengan analisis yang mendalam, tajam, dan komprehensif. Dengan kata lain, pengelolaan Data dan Infonnasi Publik secara baik menja.di kebutuhan mendesak, terutama untuk kepentingan pembangunan menuju masyarakat sejahtera, adil dan makmur. Selain itu, pengelolaan sistem Informasi dan Data yang parsial selama ini menyebabkan hambatan dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Misalnya hambatan dalam penyajian Data dan Infonnasi yang tepat, akurat dan benar tentang jumlah masyarakat misldn, anak putus sekolah, angka kemiskinan dan jumlah pengangguran, termasuk luasan lahan pertanian yang produktif dan terlantar. Sehingga berdampak pada kesalahan analisis penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program yang tidak tepat sasaran. Pada sisi lain, Pemerintah Aceh pada Tahun 2017-2022 mengagendakan program unggulan sebagai solusi terhadap permasalahan di atas. Salah satu program unggulan yaitu melaksanakan pelayanan publik yang mudah, cepat, berkualitas dan berkeadilan melalui SIAT. SIAT diartikan sebagai kegiatan terpadu dan mengikat dalam pengembangan pengelolaan Infonnasi dan database di Aceh. Sistem Infonnasi ini digunakan untuk pengambilan keputusan/kebijakan semua sektor pembangunan dan pelayanan masyarakat dengan seluruh Informasi yang berguna untuk pembangunan dan pelayanan secara efektif, efisien, ekonomis serta menjadi acuan perencanaan pembangunan pada setiap tingkatan pemerintahan. SIAT memiliki 3 (tiga) kata kunci utama, yaitu Interoperabilitas sistem Informasi, pengelolaan Satu Data dan keterbukaan Informasi Publik. Interoperabilitas sistem lnformasi a.dalah upaya Pemerintah Aceh untuk menyediakan sistem Infomasi secara terpadu dan terintegrasi dalam pemenuhan dan penggunaan Data/ database terhadap berbagai layanan yang berbasis Teknologi Informasi. Melalui layanan aplikasi sistem Informasi terpadu dan terintegrasi diharapkan proses pengelolaan Data seperti menambahkan Data, menghapus Data dan mengubah Data cukup dilakukan melalui satu pintu aplikasi saja. Sedangkan pengelolaan Satu Data dimaksudkan untuk proses perencanaan pembangunan untuk mewujudkan bank Data yang terpadu dan terintegrasi dalam sebuah portal Data da.erah d.engan format terbuka.
3- Portal Data tersebut diharapkan menjadi acua.n bersama oleh seluruh lembaga pemerintahan dan nonpemerintah di Aceh. Berikutnya, untuk pemenuhan hak publik terhadap Informasi dilaksanakan melalui layanan keterbukaan Informasi Publik. Ketersediaan sistem Informasi yang terpadu, pengelolaan Data serta pelayanan Informasi Publik yang efektif diharapkan meningkatnya peran Pemerintah Aceh dalam pelaksanaan pembangunan serta meningkatnya partisipasi publik melalui pemenuhan hak atas Informasi Publik. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Huruf a Cukup jelas. Hurufb Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruff Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Hurufh Cukup jelas. Hurufi Yang dimaksud dengan "memperhatikan kepentingan yang lebih besar" adalah memperhatikan kepentingan masyarakat. Hurufj .. . y-
Hurufj Cukup jelas.
Hurufk Cukup jelas.
Pasal 3 Cukup jelas.
Pasal 4 Cukup jelas.
Pasal 5 Cukup jelas.
Pasal 6 Cukup jelas.
Pasal 7 Cukup jelas.
Pasal 8 Cukup jelas.
Pasal 9 Cukup jelas.
Pasal 10 Cuk:up jelas.
Pasal 11 Cukup jelas.
Pasal 12 Cukup jelas.
Pasal 13 Cukup jelas.
Pasal 14 Cukup jelas.
Pasal 15 Cukup jelas.
4·
Pasal 16 ..
,.,,
5-- Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan "statistik dasar" adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala. nasional, makro, dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggu.ng jawab Badan. Hurufb Yang dimaksud dengan "statistik sektoral" adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Huruf c .. . 'f
6- Huruf c Yang dimaksud dengan "statistik khusus" adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan a.tau unsur masyarakat lainnya. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup Jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup Jelas. Ayat (4) ... �
7- Ayat (4) Cukup Jelas. Ayat (5) Yang dimaksud dengan "Otorisator Data" adalah pejabat yang mempunyai kewenangan terhadap penyediaan, penyebarluasan, dan keabsahan data berdasarkru1 ketentuan peraturan perundang­ undangan. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cuku p jelas . Hurufb ... �
8- Hurufb Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Yang d.imaksud denga.n "Kenirsangkalan" adalah aspek keamanan informasi yang menjamin informasi tidak dapat disangkal oleh pihak pengirim rnaupun penerima. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (9) Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal43 .. f
9- Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Cukup Jelas. Pasal 47 Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas. Pasal 49 Cukup jelas. Pasal 50 Cukup jelas. Pasal 51 Cukup jelas. Pasal 52 Cukup jelas. Pasal 53 Cukup jelas. Pasal 54 Cukup jelas. Pasal 55 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR 127