SEJARAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI 2022 SMA/MA KELAS XII
Hak Cipta pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Dilindungi Undang-Undang. Penafian: Buku ini disiapkan oleh Pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan buku pendidikan yang bermutu, murah, dan merata sesuai dengan amanat dalam UU No. 3 Tahun 2017. Buku ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Buku ini merupakan dokumen hidup yang senantiasa diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman. Masukan dari berbagai kalangan yang dialamatkan kepada penulis atau melalui alamat surel buku@kemdikbud.go.id diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku ini. Sejarah untuk SMA/MA Kelas XII Penulis Martina Safitry Indah Wahyu Puji Utami Aan Ratmanto Penelaah Purnawan Basundoro Sumardiansyah Perdana Kusuma Penyelia/Penyelaras Supriyatno Lenny Puspita Ekawaty Berthin Sappang Awaliyah Nurina Utami Umri Kontributor Nurrahmah Mazria Gandis Retno Ilustrator M Rizal Abdi Editor M Rizal Abdi Desainer M Rizal Abdi Penerbit Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Dikeluarkan oleh: Pusat Perbukuan Kompleks Kemdikbudristek Jalan RS. Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan Cetakan pertama, 2022 ISBN 978-602-427-964-6 (no.jil.lengkap) 978-602-427-965-3 (jil.3 ) Isi buku ini menggunakan Noto Serif 11 pt, Steve Matterson xxviii, 228 hlm: 17,6 cm x 25 cm
Kata Pengantar Pusat Perbukuan; Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memiliki tugas dan fungsi mengembangkan buku pendidikan pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, termasuk Pendidikan Khusus. Buku yang dikembangkan saat ini mengacu pada Kurikulum Merdeka. Kurikulum ini memberikan keleluasaan bagi satuan/ program pendidikan dalam mengimplementasikan kurikulum dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Pemerintah dalam hal ini Pusat Perbukuan mendukung implementasi Kurikulum Merdeka di satuan pendidikan dengan mengembangkan buku siswa dan buku panduan guru sebagai buku teks utama. Buku ini dapat menjadi salah satu referensi atau inspirasi sumber belajar yang dapat dimodifikasi, dijadikan contoh, atau rujukan dalam merancang dan mengembangkan pembelajaran sesuai karakteristik, potensi, dan kebutuhan peserta didik. Adapun acuan penyusunan buku teks utama adalah Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 262/M/2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Mendikbudristek No. 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran, serta Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Nomor 033/H/KR/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 008/H/KR/2022 tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah pada Kurikulum Merdeka. iii
Sebagai dokumen hidup, buku ini tentu dapat diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan keilmuan dan teknologi. Oleh karena itu, saran dan masukan dari para guru, peserta didik, orang tua, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk pengembangan buku ini di masa yang akan datang. Pada kesempatan ini, Pusat Perbukuan menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan buku ini, mulai dari penulis, penelaah, editor, ilustrator, desainer, dan kontributor terkait lainnya. Semoga buku ini dapat bermanfaat khususnya bagi peserta didik dan guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Jakarta, Desember 2022 Kepala Pusat, Supriyatno NIP 196804051988121001 iv
Prakata Mata pelajaran Sejarah Kelas XII menyajikan berbagai macam perkembangan sejak masa sesudah Proklamasi hingga Reformasi. Berbagai peristiwa sejarah dalam buku ini disajikan secara kronologis untuk memudahkan peserta didik mempelajarinya. Selain itu, buku ini juga berusaha memperlihatkan dinamika berbagai aspek kehidupan manusia, misalnya ekonomi, sosial, budaya, dan aspek sinkronis lainnya dalam lintasan sejarah. Melalui buku ini, peserta didik juga diajak untuk memahami kompleksitas kehidupan manusia di masa lalu dengan menelusuri keterkaitan antara peristiwa pada tingkat lokal, nasional, hingga global. Buku ini disusun berdasar kurikulum yang mengusung semangat merdeka belajar dan membekali peserta didik dengan berbagai keterampilan abad ke-21. Sejarah dalam buku ini berusaha disampaikan secara menarik dan kontekstual. Harapannya, peserta didik tidak hanya belajar sejarah karena keterpaksaan, tetapi karena ketertarikan. Berbagai pengetahuan baru tentang masa lalu bisa memberikan inspirasi untuk kehidupan di masa kini dan masa yang akan datang. Secara sederhana, sejarah dalam buku ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran sejarah pada diri peserta didik yang selaras dengan Profil Pelajar Pancasila. Semoga buku ini dapat menjadi inspirasi dan membantu peserta didik dalam membelajarkan sejarah secara kritis, kreatif, dan inovatif. Saran, masukan, dan kritik akan kami terima untuk perbaikan dan penyempurnaan buku ini pada edisi berikutnya. Jakarta, Desember 2022 Tim Penulis v
Daftar Isi Kata Pengantar ... iii Prakata ... v Daftar Isi ... vi Daftar Gambar... x Petunjuk Penggunaan Buku ... xviii Bab 1 Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan 1 A. Pembentukan Negara dan Pemerintahan Republik Indonesia ... 6 B. Pergolakan di Awal Revolusi ... 16 1. Perebutan Senjata dan Pengambilalihan Kekuasaan dari Pihak Jepang ... 18 2. Kedatangan Sekutu dan NICA ... 19 a. Pertempuran Medan Area ... 22 b. Bandung Lautan Api ... 23 c. Palagan Ambarawa ... 24 d. Pertempuran Surabaya ... 25 e. Pertempuran Palembang ... 28 f. Puputan Margarana ... 29 g. Pertempuran Makassar... 30 C. Perjuangan Diplomasi dan Gerilya ... 36 D. Perubahan dari RIS Menuju NKRI ... 51 vi
E. Peran Rakyat dalam Revolusi Nasional ... 53 1. Peran Perempuan ... 53 2. Peran Seniman dan Sastrawan ... 56 3. Peran Pelajar dan Mahasiswa ... 60 Bab 2 Demokrasi Liberal hingga Demokrasi Terpimpin �����������������������69 A. Indonesia di Tengah Konstelasi Perang Dingin ... 74 B. Ketersebaran Kekuatan dan Identitas Nasional Baru... 81 1. Gerakan Perempuan ... 81 2. Pemilihan Umum Pertama ... 83 3. Nasionalisme, Agama, dan Komunis (Nasakom) ... 85 C. Ketidakseimbangan Relasi Pusat dan Daerah serta Ancaman Disintegrasi ... 86 1. Daarul Islam/ Tentara Islam Indonesia (DI/TII) ... 87 2. PRRI/Permesta ... 89 D. Perkembangan Sosial, Ekonomi, dan Budaya Masyarakat pada masa Sukarno ... 91 1. Asian Games ke-4 dan Penyelenggaraan GANEFO ... 91 2. Pembangunan Proyek Mercusuar ... 93 3. Kebijakan Kesehatan ... 94 4. Kebijakan Pendidikan... 94 E. Kemelut Pergantian Kekuasaan ... 96 vii
Bab 3 Indonesia Masa Orde Baru A. Masa Transisi Menuju Orde Baru ... 110 1. Aksi Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura)... 111 2. Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) ... 112 3. Dualisme Kepemimpinan Nasional ... 113 B. Penguatan Negara dan Kelemahan Kebijakan Orde Baru bagi Pembangunan Masyarakat ... 116 1. Memindahkan Poros Politik hingga Memberlakukan Politik Tiga Warna ... 117 2. Ekonomi sebagai Panglima Pembangunan ... 121 3. Penegakkan Hegemoni Lewat Aspek Sosial dan Budaya ... 124 C. Respons dan Resistensi terhadap Kebijakan Ekonomi dan Politik Pemerintahan Soeharto ... 130 D. Masa Akhir Pemerintahan Orde Baru ... 131 Bab 4 Indonesia Masa Reformasi 143 A. Reformasi: Awal Demokrasi Politik yang Terbuka ... 148 1. Pengertian Revolusi dan Reformasi ... 149 2. Detik-Detik Menuju Reformasi ... 160 B. Perluasan dan Perkembangan Akses Pendidikan ... 154 C. Reformasi Birokrasi dan BUMN ... 158 1. Penerimaan ASN yang Terbuka ... 159 2. Reformasi Lembaga Negara ... 160 3. Peraturan Ketenagakerjaan yang Lebih Memihak Para Pekerja ... 161 4. Otonomi Daerah ... 162 viii
D. Kebebasan Politik dan Berekspresi ... 163 1. Kebebasan Menyatakan Pendapat dan Aspirasi Politik ... 163 2. Berkembangnya Partai Politik ... 165 3. Pemilu Langsung ... 167 4. Kebebasan Pers dan Jurnalisme Warga ... 168 E. Reformasi Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur ... 171 1. Pembangunan Infrastruktur Transportasi hingga Perbatasan ... 171 2. Pembangunan Infrastruktur Teknologi dan Sosial ... 173 F. Bencana dan Penanganannya pada era Reformasi ... 175 1. Gempa Bumi dan Tsunami Aceh ... 176 2. Gempa Jogja dan Letusan Gunung Merapi ... 176 3. Gempa, Tsunami, dan Likuefaksi di Palu ... 177 Glosarium ... 186 Indeks ... 188 Daftar Pustaka ... 196 Profil Pelaku Perbukuan ... 213 ix
Daftar Gambar Gambar 1.1 Gigit Koin dalam Pepaya, salah satu lomba perayaan 17 Agustus ... 5 Gambar 1.2 Karnaval Perayaan HUT ke-77 RI di Cipete Utara, Jakarta ... 5 Gambar 1.3 Delegasi Konvensi Montevideo, 26 Desember 1933 ... 6 Gambar 1.4 Piagam Atlantik ... 7 Gambar 1.5 Suasana Konferensi San Fransisco. Konferensi yang berlangsung pada 25 April - 26 Juni 1945 ini menyepakati pembentukan PBB dan Piagam PBB ... 8 Gambar 1.6 Pemberitaan media tentang situasi di Indonesia selepas Proklamasi Kemerdekaan ... 9 Gambar 1.7 Gedung NIROM (Nederlands Indische Radio Omroep Maatchappi) yang pada masa pendudukan Jepang berubah menjadi Hoso Kyoku, tempat penyiaran berita proklamasi pertama kali lewat radio... 10 Gambar 1.8 Papan nama dan papan tulis berisi ajakan untuk mengenang jasa pahlawan. Kedua papan ini ada di depan sebuah gedung yang sebelumnya menjadi markas BKR di Padang. Foto ini diperkirakan diambil pada bulan Desember 1948 ... 12 Gambar 1.9 Maklumat Pemerintah 3 November 1945 yang dimuat dalam Berita Repoeblik Indonesia ... 14 Gambar 1.10 Maklumat Pemerintah 14 November 1945 yang dimuat dalam Berita Repoeblik Indonesia ... 15 Gambar 1.11 Sampul buku Peristiwa Tiga Daerah: Revolusi dalam Revolusi (1989) ... 16 x
Gambar 1.12 Tiga perempuan muda Indonesia di jalan. Dua di antaranya adalah relawan Republik Indonesia dari Sulawesi, anggota angkatan bersenjata muda KRIS, di Yogyakarta, Desember 1947 ... 18 Gambar 1.13 Pada 15 September 1944, Sekutu mendaratkan sekitar 57.000 pasukan di Morotai yang saat itu dipertahankan oleh sekitar 500 tentara Jepang ... 20 Gambar 1.14 Peristiwa Bandung Lautan Api. Kota Bandung bagian selatan dibakar oleh para pejuang sesaat sebelum ditinggalkan ... 23 Gambar 1.15 Konflik antara pasukan Inggris dan pemuda Surabaya memanas. Di akhir Oktober 1945, Sukarno dan Hatta diberangkatan dari Jakarta ke Surabaya untuk mendinginkan suasana dan mengatur gencatan senjata ... 26 Gambar 1.16 Gambar I Gusti Ngurah Rai ... 29 Gambar 1.17 Duta besar Belanda di Jakarta Tjeerd De Zwaan berfoto bersama keluarga korban pembantaian yang dilakukan militer Belanda pada 1945 - 1949 untuk menumpas perlawanan Indonesia... 32 Gambar 1.18 Raja Belanda Willem Alexander dan Ratu Maxima di dalam konferensi pers di Istana Bogor ... 33 Gambar 1.19 Suasana Penandatangan hasil perundingan Linggarjati, tampak Amir Syarifudin, Mohammad Roem, F. de Boer, Sutan Sjahrir, Willem Schermerhorn, Van Mook, Max van Pol ... 37 Gambar 1.20 Abdulkadir Widjojoatmodjo, wakil Belanda di Perjanjian Renville ... 38 Gambar 1.21 Amir Syarifuddin, wakil Indonesia di Perjanjian Renville .. 38 Gambar 1.23 Long March pasukan Indonesia dari Kuningan, Jawa Barat ke Jawa Tengah dengan perlengkapan seadanya ... 40 Gambar 1.24 Orang-Orang di Persimpangan Kiri Jalan ... 41 xi
Gambar 1.25 A.A. Maramis, Menteri Luar Negeri PDRI ... 43 Gambar 1.26 Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India ... 43 Gambar 1.27 Konferensi Inter-Indonesia pertama di Yogyakarta ... 45 Gambar 1.28 Delegasi Indonesia dalam sidang DK PBB tahun 1947. Dari kiri ke kanan: Soedjatmoko, Soemitro Djojohadikoesoemo, Sutan Sjahrir, Charles Tamboe, H. Agoes Salim. Duduk di sebelah mereka adalah perwakilan India yaitu Dr. Padmanaba Pillai ... 48 Gambar 1.29 Sukarno sedang berbincang dengan pejabat formatur parlemen terpilih Mohammad Natsir di Istana Negara Jakarta ... 52 Gambar 1.30 Poster karya seniman Indonesia yang menolak keberadaan kembali Belanda di Indonesia selepas proklamasi kemerdekaan ... 56 Gambar 1.31 Laskar Rakyat Mengatoe Siasat (1946) ... 57 Gambar 1.32 Persiapan Gerilja (1946) ... 57 Gambar 1.33 Kawan-Kawan Revolusi (1947) ... 58 Gambar 1.34 Pengantin Revolusi (1955) ... 58 Gambar 1.35 Para tentara pelajar Republik Indonesia ... 61 Gambar 1.36 Potongan surat kabar Asia Raya 62 Gambar 1.37 Perundingan Indonesia-Belanda ... 63 Gambar 1.38 Poster propaganda Jawatan Penerangan Republik Indonesia ... 66 Gambar 1.39 Pasukan gerilya berjaga-jaga di area persawahan ... 67 Gambar 1.40 Poster propaganda pembentukan Negara Indonesia Timur sebagai bagian dari politik kolonialisme Belanda ... 68 xii
Gambar 2.1 Gedung Bank Indonesia (1936) dan spesimen uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia ... 73 Gambar 2.2 Pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 24 Oktober 1945 melahirkan Piagam PBB sebagai salah satu dokumen sejarah penting yang menjadi katalisator perjuangan kemerdekaan dari berbagai bangsa ... 74 Gambar 2.3 Peta politik dunia saat Perang Dingin pada tahun 1953 ... 77 Gambar 2.4 Perangko bergambar Gedung Merdeka yang dikeluarkan oleh Pos Indonesia sebagai peringatan 25 tahun KAA di Bandung ... 78 Gambar 2.5 Perangko Peringatan Konferensi Mahasiswa Asia Afrika di Bandung pada 1956 ... 78 Gambar 2.6 Beberapa organisasi perempuan berdemo menentang PP No. 19 Tahun 1952. Peraturan pemerintah ini secara implisit mendukung poligini di kalangan pegawai negeri ... 81 Gambar 2.7 Suasana pada saat penghitungan surat suara Pemilu 1955 di TPS Kelurahan Kemayoran yang berlangsung hingga malam, 29 September 1955... 83 Gambar 2.8 Foto lambang berbagai partai politik yang ikut dalam Pemilu 1955 ... 84 Gambar 2.9 Laskar perjuangan Indonesia pada masa revolusi fisik. Repro 30 tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949... 86 Gambar 2.10 Representasi pembangunan Indonesia era Sukarno ... 91 Gambar 2.11 Upacara pembukaan Ganefo I di Gelora Bung Karno, Senayan ... 92 Gambar 2.12 Hotel Indonesia, salah satu proyek yang dibiayai dana pampasan perang Jepang ... 93 Gambar 2.13 dr. J. Leimena, salah satu pencetus Bandung Plan ... 94 xiii
Gambar 2.14 Antrean panjang masyarakat di depan kantor Bank Indonesia untuk menukarkan uang. Setelah 13 Januari 1966, uang kertas Rp10.000,00 dan Rp5.000,00 sudah tidak bisa lagi menjadi alat pembayaran yang sah. Salah satu kemelut ekonomi jelang pergantian kekuasaan di Indonesia saat itu... 96 Gambar 2.15 Sampul buku Tragedi Nasional: Percobaan Kup G30S/PKI di Indonesia (1989) ... 97 Gambar 2.16 Sampul buku Preliminary Analysis of the October 1, 1965 Coup in Indonesia (1971) ... 97 Gambar 2.17 Sampul buku Musim Menjagal: Sejarah Pembunuhan Massal di Indonesia 1965-1966 (2018) ... 98 Gambar 2.18 Unjuk rasa mahasiswa dan berbagai organisasi masyarakat di tahun 1966 memprotes kebijakan Presiden Sukarno ... 99 Gambar 2.19 Cuplikan film Gie (2005) yang menggambarkan situasi ekonomi dan politik Indonesia pada masa akhir pemerintahan Presiden Sukarno ... 100 Gambar 2.20 Delegasi Kowani (Kongres Wanita Indonesia) dalam Konferensi Perempuan Asia Afrika tahun 1958 di Colombo. Dari kiri ke kanan: Nani Soewondo, S.K. Trimurti, Soehartini, Maria Ulfah Santoso, Hurustiati Soebandrio, Nyonya Soejono Prawirobismo, Nyonya Ilyas Sutan Pangeran, dan Kartini K. Radjasa ... 103 Gambar 3.2 Presiden Indonesia Sukarno (kiri) sedang berbincang dengan Letjen Soeharto setelah sesi pembubaran komando Malaysia, 24 Agustus 1966, di Jakarta ... 110 Gambar 3.3 Soeharto dilantik oleh MPRS sebagai Presiden Republik Indonesia untuk masa jabatan 1968 - 1973 ... 113 xiv
Gambar 3.4 Para pengunjuk rasa merayakan kegembiraan atas kelahiran Supersemar yang menandai peralihan kekuasaan dengan beramai-ramai menaiki truk militer ... 114 Gambar 3.5 Presiden Soeharto sedang memegang medali yang diberikan oleh Direktur Jenderal FAO, Edward Saouma atas prestasi Swasembada Pangan tahun 1984 di Binagraha, Jakarta, 21 Juli 1986 ... 116 Gambar 3.6 Lambang ASEAN bergambar sepuluh padi terhimpun yang melambangkan sepuluh anggota ASEAN ... 118 Gambar 3.7 Logo Pemilhan Umum 1971, pemilu pertama di era Orde Baru ... 119 Gambar 3.8 Suasana pemilihan umum tahun 1971 yang dilakukan oleh TPS luar negeri oleh Kemenlu pada 3 Juli 1971 ... 119 Gambar 3.9 Suasana kawasan Jl. Thamrin, Jakarta tahun 1970-an. Perekonomian Indonesia mulai meningkat setelah krisis politik dan ekonomi di dekade sebelumnya ... 122 Gambar 3.10 Ilustrasi suasana puskesmas di Indonesia... 124 Gambar 3.11 Logo Keluarga Berencana (KB) yang menyiratkan keluarga dengan dua orang anak ... 125 Gambar 3.12 Ibu Tien Soeharto sedang melaksanakan kegiatan imunisasi di Puskesmas ... 126 Gambar 3.13 Mahasiswa bersama masyarakat turun ke jalan saat peristiwa Malari ... 130 Gambar 3.14 Aksi demonstrasi mahasiswa pada 19 Mei 1998 yang menuntut Presiden Soeharto mundur dari jabatannya ... 133 Gambar 3.15 Beberapa SD Inpres di Indonesia ... 140 Gambar 4.1 Pelantikan Wakil Presiden B.J. Habibie menjadi Presiden RI menggantikan Presiden Soeharto ... 147 xv
Gambar 4.2 Mahasiswa mengibarkan bendera merah putih di atas gedung MPR saat unjuk rasa menuntut reformasi dan Presiden Soeharto turun dari jabatannya, Mei 1998 ... 148 Gambar 4.3 Seorang guru penggerak di Kota Jayapura bersama murid- muridnya ... 154 Gambar 4.5 Contoh poster impian masa depan ... 157 Gambar 4.6 Ilustrasi keruwetan birokrasi pada zaman Orde baru ... 158 Gambar 4.7 Gedung Komisi Pemilhan Umum (KPU), salah satu lembaga nonstruktural yan glahir pada era Reformasi ... 160 Gambar 4.8 Tugu Marsinah, pahlawan buruh ... 161 Gambar 4.9 Jembatan Barelang di Kepulauan Riau, salah satu daerah provinsi hasil pemekaran di era Reformasi ... 162 Gambar 4.10 Partai-partai nasional peserta Pemilu 2019 ... 166 Gambar 4.11 Suasana saat pemilu langsung tahun 2019. Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melayani warga yang akan memberikan hak suaranya dengan mengenakan pakaian bertema "super hero" ... 167 Gambar 4.12 Infografik pengertian dan prinsp utama jurnalisme warga... 169 Gambar 4.13 Tol Laut, salah satu infrastruktur kemaritiman untuk mendistribusikan barang kebutuhan pokok ke wilayah- wilayah Indonesia yang tertinggal, terpencil, terluar, serta perbatasan ... 172 Gambar 4.14 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Ibu Ani Yudhoyono meresmikan Rumah Pintar Flobamora di Atambua, NTT, 10 Februari 2011 ... 173 Gambar 4.15 Ratusan unit rumah yang telah didirikan untuk korban tsunami di kawasan Lampu'uk, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar ... 175 xvi
Gambar 4.16 Rumah kubah antigempa di New Nglepen, Prambanan, yang dibangun pascagempa Jogja 2006 ... 177 Gambar 4.17 Pembangunan kembali jembatan kuning di Kota Palu akibat gempa dan tsunami sebagai bagian dari upaya rekonstruksi pascagempa ... 178 Gambar 4.18 Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Michel Comdessus menyaksikan Presiden Soeharto menandatangani nota kesepakatan bantuan di Jalan Cendana, 15 Januari 1998. Soeharto menyerah dan meminta bantuan IMF menyusul anjloknya nilai rupiah dari Rp2.500 per dolar AS menjadi Rp11.700 per dolar AS ... 182 Gambar 4.19 Infografik Postur Anggaran Pendidikan APBN TA 2019 ... 183 xvii
Petunjuk Penggunaan Buku Gambaran tema disajikan pada setiap awal bab. Bagian ini menjelaskan secara umum ringkasan ruang lingkup dan materi yang akan dipelajari. Gambaran Tema akan memudahkan peserta didik dalam memahami secara cepat cakupan materi yang akan dipelajari dalam suatu bab. Gambaran Tema Pada bab ini kalian mempelajari sejarah Indonesia pada masa Demokrasi Liberal hingga masa Demokrasi Terpimpin tahun 1950 - 1966. Mosi Integral Natsir adalah titik awal dari perubahan bentuk Republik Indonesia Serikat (RIS) menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pembahasan akan dimulai dari keberadaan Indonesia di tengah konstelasi Perang Dingin. Pengaruh ideologi yang berkembang dalam ranah global memunculkan polarisasi kekuasaan dan identitas politik baru di NKRI. Hal ini membuat ketidakseimbangan relasi pusat dan daerah yang mengancam kesatuan. Dinamika ini menimbulkan berbagai gejolak sosial, budaya, dan ekonomi di masyarakat hingga efek domino dari peristiwa 30 September 1965. Berbagai materi tersebut dapat diajarkan secara kronologis, tematis, atau kombinasi keduanya. Tujuan Pembelajaran Siswa mampu menggunakan keterampilan sejarah untuk mengevaluasi secara kritis dinamika kehidupan bangsa Indonesia pada masa Demokrasi Liberal hingga Demokrasi Terpimpin dari berbagai perspektif; merefleksikannya untuk kehidupan masa kini dan masa depan; serta melaporkannya dalam bentuk lisan, tulisan, dan/atau media lainnya. 62 SEJARAH UNTUK SMA KELAS XII Tujuan Pembelajaran (TP) TP memberikan gambaran tentang tujuan yang hendak dicapai oleh peserta didik setelah mempelajari setiap bab. Isi TP diturunkan dari CP dan Profil Pelajar Pancasila. Rumusan TP dapat meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. xviii
Pertanyaan Kunci Pertanyaan kunci yang disajikan pada BS diharapkan dapat memotivasi peserta didik untuk belajar dan mencapai TP pada setiap bab. Pertanyaan kunci dapat menjadi pemantik bagi peserta didik untuk mempelajari materi secara lebih mendalam. Materi 1. Indonesia di Tengah Konstelasi Perang Dingin 2. Polarisasi Kekuasaan dan Politik Identitas 3. Ketidakseimbangan Relasi Pusat dan Daerah 4. Perkembangan Sosial, Budaya, dan Ekonomi 5. Efek Domino Peristiwa 30 September 1965 Pertanyaan Kunci 1. Seperti apa posisi Indonesia di tengah konstelasi Perang Dingin? 2. Seperti apa bentuk polarisasi kekuasaan dan politik indentitas pada masa 1950 hingga 1960-an di Indonesia? 3. Apa akibat dari ketidakseimbangan relasi pusat dan daerah pada masa Demokrasi Liberal hingga Demokrasi Terpimpin? 4. Bagaimana perkembangan sosial, budaya, dan ekonomi yang terjadi sepanjang periode Demokrasi Liberal hingga Demokrasi Terpimpin? 5. Seperti apa efek domino yang ditimbulkan dari Peristiwa 30 September 1965? Kata Kunci Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin, Perang Dingin, Polarisasi Kekuatan dan Politik Indentitas, Dana Pampasan Perang, Gerakan 30 September 1965. BAB 2: DEMOKRASI LIBERAL HINGGA DEMOKRASI TERPIMPIN (1950 - 1966) 63 Kata Kunci Pada bagian ini disajikan kata kunci yang menjadi pokok masalah dari setiap awal bab. xix
xx Snapshot Pada bagian ini terdapat foto ataupun ilustrasi yang merepresentasikan materi yang hendak dipelajari pada setiap babnya. Gambar atau ilustrasi Gambar 1.1 Gigit Koin dalam Pepaya, salah satu lomba perayaan 17 Agustus Sumber:Pandi Ahmad Gunawan/Wikimedia Common/CC-BY-SA 4.0 (2018)Gambar 1.2 Karnaval Perayaan HUT ke-77 RI di Cipete Utara, JakartaSumber:Grandyos Zafna/Detik (2022) 5BAB 1: PERJUANGAN MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAANApakah kalian pernah mengikuti lomba atau karnaval seperti gambar di atas? Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia selalu dirayakan secara semarak di Indonesia. Namun, tahukah kalian mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah 17 Agustus 1945? Apa saja yang terjadi setelah Indonesia merdeka? SNAPSHOT merupakan apersepsi sebelum topik baru dipelajari. Harapannya snapshot dapat mendorong peserta didik tertarik belajar atau membaca materi pembelajaran.
Materi Pembelajaran Materi pembelajaran berisi rangkaian narasi yang disediakan bagi siswa. Guru sebaiknya tidak hanya membaca BS, tetapi juga referensi lainnya seperti artikel jurnal atau buku-buku sejarah lain. BS hanya berisi materi esensial yang dipaparkan secara singkat untuk mencapai TP dan CP. A. Indonesia di Tengah Konstelasi Perang Dingin Gambar 2.2 Tahukah kalian bahwa Perang Dunia II membawa Pembentukan dampak yang besar dalam sejarah global? Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) pada 24 Meskipun tidak semua negara di dunia terlibat Oktober 1945 melahirkan secara langsung dalam perang ini, efeknya Piagam PBB sebagai sangat luar biasa dalam perubahan tatanan salah satu dokumen politik dan ekonomi global. Bahkan, dampaknya sejarah penting yang menjadi katalisator bisa kita rasakan sampai sekarang. Salah satunya perjuangan kemerdekaan adalah kemerdekaan bangsa-bangsa di berbagai dari berbagai bangsa belahan dunia, terutama di Asia dan Afrika. Sumber:UN Photo (1945) Dapatkah kalian menyebutkan negara mana saja yang memperoleh kemerdekaan setelah berakhirnya Perang Dunia II? Mengapa banyak negara yang merdeka pada periode ini? 66 SEJARAH UNTUK SMA KELAS XII xxi
Aktivitas BS memuat berbagai aktivitas yang dapat dilakukan oleh peserta didik untuk memahami materi dan mencapai TP. Guru dapat menggunakan 102SEJARAH UNTUK SMA KELAS XIIMasa Akhir Penuh Gejolak dalam Catatan SejarahPeriode transisi masa pemerintahan Sukarno ke masa Soeharto diwarnai gejolak politik dan sosial di dalam masyarakat. Gejolak ini terabadikan dalam sumber-sumber sejarah yang ditulis berdasarkan kesaksian berbagai pihak yang pernah terlibat dan merasakan masa peralihan tersebut. Salah satunya adalah buku Pengumpulan Sumber Sejarah Lisan: Gerakan Mahasiswa 1966 dan 1998 yang diterbitkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2011). Buku tersebut merupakan sumber sejarah penting bagi generasi muda yang ingin mengkaji masa peralihan kekuasaan ini. Buku tersebut dapat kalian akses melalui laman daring. Selain itu ada pula beberapa jurnal dan biografi tokoh-tokoh nasional yang menceritakan masa-masa penuh gejolak tersebut. AKTIVITASGambar 3.4 Para pengunjuk rasa merayakan kegembiraan atas kelahiran Supersemar yang menandai peralihan kekuasaan dengan beramai-ramai menaiki truk militer.Sumber:Algemeen Nederlands Persbureau/Het Geheugen (1966) berbagai aktivitas yang disediakan dalam BS atau mengembangkan sendiri sesuai dengan kondisi di sekolah. xxii
69BAB 2: DEMOKRASI LIBERAL HINGGA DEMOKRASI TERPIMPIN (1950 - 1966) Anggota NATOSekutu negara-negara BaratKoloni negara-negara BaratUni Soviet dan negara-negara satelitnyaSekutu Uni SovietTidak menyatakan keberpihakanGambar 2.3 Peta politik dunia saat Perang Dingin pada tahun 1953Sumber: dimodifikasi dari Mosedschurte/Wikimedia Common/CC-BY-SA 3.0 (1945) Ilustrasi BS dilengkapi dengan berbagai ilustrasi untuk menggambarkan isi materi secara visual sehingga menarik dan mudah dipahami oleh peserta didik. Beberapa ilustrasi yang disajikan dalam BS diambil dari sumber-sumber primer yang tersedia secara daring. Gambar 4.5 Contoh poster impian masa depan.Sumber:M Rizal Abdi/Kemdikbudristek (2022) 139BAB 4: INDONESIA MASA REFORMASIContoh:Petunjuk Kerja1. Tugas dikerjakan secara individu.2. Kalian dapat bertanya kepada guru, orangtua, tetangga, dan alumni sekolah mengenai perguruan tinggi dan skema beasiswa.3. Kalian juga dapat mencari petunjuk pada laman pencarian digital atau informasi pada situs web perguruan tinggi 4. Kalian bisa menggunakan aplikasi pembuat poster daring, ataupun dengan program desain lain. Apabila tidak memungkinkan mengakses aplikasi atau program desain, silakan menggambarnya dengan kreasi kalian sendiri. xxiii
Viva Historia Bagian ini berisi pengayaan materi yang terkait dengan tema pada tiap bab atau subbab. Peserta didik dapat memperluas khazanah pengetahuan sejarahnya dengan membaca Viva Historia. VIVA HISTORIA Jalan Panjang Usaha Pengendalian Jumlah Penduduk Program Transmigrasi dan Keluarga Berencana di Indonesia merupakan salah satu ikon keberhasilan Orde Baru. Program transmigrasi sebenarnya telah dilakukan sejak masa Hindia Belanda pada tahun 1905. Program ini terus dilanjutkan pada masa pemerintahan Presiden Sukarno, Orde Baru, hingga masa Reformasi. Jika kalian tertarik dengan sejarah transmigrasi di Indonesia, kalian bisa mengunjungi Museum Transmigrasi di Provinsi Lampung yang menyimpan memori dari para transmigran yang menetap di Lampung. Selain faktor perpindahan penduduk, naik turunnya jumlah penduduk di suatu wilayah dipengaruhi juga oleh wabah penyakit. Semenjak terjadi pandemi Covid-19 di Indonesia, nama dr. Sulianti Saroso tenar sebagai nama sebuah rumah sakit penyakit infeksi (RSPI) yang sering menjadi rujukan awal di kala pandemi. RSPI ini juga menjadi pusat penelitian penyakit menular di Indonesia. Namun, tak banyak orang yang mengenal sosok dr. Sulianti Saroso yang berperan penting dalam perjalanan usaha pengendalian jumlah penduduk dan kesehatan masyarakat di Indonesia. Kiprah beliau sebagai sosok dokter pejuang yang pantang menyerah telah diabadikan dalam sebuah film dokumenter sejarah karya Miles Film yang bekerja sama dengan PT Pembanganan Jaya. Referensi: Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran, 2022, "Museum Transmigrasi" dapat diakses pada Petrik Matanasi, 2021, "Menteri Sukarno, penggagas cikal bakal Puskesmas, tirto.id dapat diakses pada cikal-bakal-puskesmas-ehyG 116 SEJARAH UNTUK SMA KELAS XII xxiv
Refleksi Berisi pertanyaan ataupun pernyataan yang mengajak peserta didik untuk merefleksikan materi yang telah dipelajari. Peserta didik diajak untuk merenungkan berbagai nilai, hikmah, atau pelajaran berharga 92SEJARAH UNTUK SMA KELAS XII REFLEKSI Dari beragam peristiwa yang terjadi sepanjang periode Demo krasi Parlementer hingga Demokrasi Terpimpin, Indonesia mengalami masa-masa yang berat penuh gejolak dan konflik. Di balik itu semua, Indonesia juga memiliki pencapaian dan kemajuan sebagai negara bangsa dan pembangunan masyarakatnya. Bagaimana sikap kalian menanggapi peristiwa-peristiwa yang terjadi pada periode tersebut? Penggalian terhadap narasi sejarah dari berbagai perspektif akan memperkaya pengetahuan dan refleksi kita terhadap masa lalu. Sejatinya manusia dapat belajar dari sejarah agar tidak mengulangi kesalahan dan mengambil hikmah dari peristiwa masa lalu. Gambar 2.18 Cuplikan film Gie (2005) yang menggambarkan situasi ekonomi dan politik Indonesia pada masa akhir pemerintahan Presiden Sukarno. Sumber: Spaarnestad Subjects/ nationaalarchief.nl (1966) dari tiap bab. Dari hasil refleksi ini, diharapkan peserta didik mampu menyusun rencana tindakan (action plan) di masa kini dan masa depan. xxv
Peta Materi Peta Materi dibuat dalam bentuk mind map untuk mempermudah siswa mengingat kembali konsep yang mereka sudah pelajari dan pada akhirnya mempermudah mengingat dalam memori jangka panjang peserta didik. xxvi
Asesmen Pembelajaran Pada setiap akhir bab BS disediakan contoh asesmen yang bisa dipakai guru, seperti soal pilihan ganda, uraian. Asesmen ini dapat pula berupa rekomendasi proyek pembelajaran. ASESMEN Pilihan Ganda 1. Periode Reformasi di Indonesia dimulai sejak tahun 1998. SEBAB Reformasi merupakan suatu bentuk perubahan dalam sistem politik (demokrasi) yang terjadi baik secara cepat maupun berangsur-angsur melalui mekanisme lembaga pemerintahan yang ada. Pilihlah a. Jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. b. Jika pernyataan benar dan alasan benar, tetapi keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. c. Jika pernyataan benar dan alasan salah. d. Jika penyataan salah dan alasan benar. e. Jika pernyataan dan alasan, keduanya salah. 2. Pada masa reformasi terjadi beberapa kali amandemen UUD 1945. Amandemen mengamanatkan pemerintah untuk menyediakan 20% dari APBN untuk anggaran pendidikan adalah... a. Amandemen Pertama tahun 1999 b. Amandemen Kedua tahun 2000 c. Amandemen Ketiga tahun 2001 d. Amandemen Keempat tahun 2002 e. Amandemen Kelima tahun 2003 BAB 4: INDONESIA MASA REFORMASI 179 xxvii
Glosarium Glosarium berisi daftar alfabetis istilah dalam buku siswa beserta definisinya untuk membantu peserta didik dalam memahami konsep atau istilah penting yang terdapat pada buku. Glosarium dimuat bagian akhir buku, Glosarium agent of change = agen perubahan, sosok yang menginisiasi terjadinya perubahan Aneksasi = pengambilan dengan paksa atau penyerobotan tanah (wilayah) orang (negara) lain untuk disatukan dengan tanah (negara) sendiri. Devaluasi = penurunan nilai uang, yang dilakukan dengan sengaja terhadap uang luar negeri atau terhadap emas, misalnya untuk memperbaiki perenomomian Dwifungsi ABRI = Kebijakan yang membuat ABRI memiliki dua fungsi menjaga keamanan dan ketertiban negara serta memegang kekuasaan Daftar Pustaka di berbagai sektor kehidupan politik, ekonomi dan sosial di masyarakat. Gempa Megathrust = gempa dengan kekuatan besar yang biasanya terjadi Daftar Pustaka yang disajikan pada bagian akhir BS dapat menjadi di zona subduksi referensi bagi siswa maupun guru untuk memperdalam lebih lanjut. Infrastruktur = seluruh struktur dan juga fasilitas dasar, baik itu yang bersifat fisik maupun nonfisik. Misalnya bangunan, pasokan listrik, Referensi yang tersedia berupa buku, situs web, majalah, koran jalan dan lainnya yang dibutuhkan untuk keperluan operasional aktivitas masyarakat. elektronik, dan lain lain. Keragaman sumber referensi ini bisa menjadi Oil Boom = Kondisi ekonomi dimana perolehan pendapatan menjadi sangat pilihan pengayaan guru maupun peserta didik sesuai dengan fasilitas besar akibat dari tingginya harga minyak global. yang tersedia di lingkungan sekolah. Patriarki = perilaku mengutamakan laki-laki daripada perempuan dalam masyarakat atau kelompok sosial yang bisa muncul karena persepsi produktif dan reproduktif terhadap perempuan dan laki-laki. Referendum = penyerahan suatu masalah kepada orang banyak supaya mereka dapat menentukan sesuatu dengan cara pemilihan umum dan tidak diputuskan oleh rapat atau oleh parlemen. Daftar Pustaka Refleksi.= merupakan gerakan, pantulan di luar kesadaran sebagai jawaban dari suatu hal yang datang dari luar. A'la dan AbD. (2000). "Merajut Kembali Persatuan Bangsa". Koran Kompas. Terbit 3 Agustus 2000. 186 Abdullah, T. & Lapian, A.B. (Eds). (2012). Indonesia dalam Arus Sejarah Jilid 7: Pascarevolusi. Ichtiar Baru van Hoeve. Adams, Cindy. Bung Karno, Penjambung Lidah Rakjat Indonesia. (Jakarta: Gunung Agung, 1966) Adolf, Huala, S.H., IL.M., Phd. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. (Jakarta : Sinar Grafika, 2004) Aidit. (1960). Pilihan Tulisan jilid II. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan. xxviii ANRI, (2015), Naskah Sumber Arsip Presiden RI Soeharto, Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia. Anwar, 2018, "Dwi Fungsi ABRI: Melacak Sejarah Keterlibatan ABRI dalam Kehidupan Sosial Politik dan Perekonomian Indonesia". Adabiya, Vol. 20 No.1 Februari 2018 Ardanareswari, I. (2020). Sejarah Pemilu 2004: Pertama Kali Rakyat Memilih Langsung Presiden. tirto.id. Dipublikasikan 5 Juli 2020. Tersedia: presiden-dme7. Bahar, Saafroedin, dkk (penyunting). Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha- Usahan Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945. (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995) BAKORNAS, (2006). Program Rehabilitasi Gempa DI. Yogyakarta dan Jawa Tengah. Dipublikasikan pada 4 Juni 2006. BAPPENAS & BNPB, (2011). Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi di Provinsi D.I Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2013. Terbit 2011. Booth, Anne dan Peter Mc. Cawley, (1981), The Indonesian Economy During the Soeharto Era. Oxford University Press. 188
BAB 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, 2022 Sejarah untuk SMA/MA Kelas XII Penulis: Indah Wahyu Puji Utami, Martina Safitry, Aan Ratmanto ISBN 978-602-427-965-3 Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan
SEJARAH UNTUK SMA/MA KELAS XII Gambaran Tema Pada bab ini kalian akan mempelajari episode perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya pada periode 1945 - 1950. Periode ini dimulai setelah Proklamasi Kemerdekaan hingga perubahan dari Republik Indonesia Serikat (RIS) menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bab ini dibuka dengan pembahasan lahirnya negara dan pemerintahan Republik Indonesia sebagai latar belakang terjadinya Revolusi Nasional. Sebagai sebuah perubahan besar dalam sejarah Indonesia, peristiwa revolusi menandai perubahan status Indonesia dari koloni atau wilayah pendudukan menjadi negara yang merdeka. Bagian selanjutnya membahas dinamika perjuangan diplomasi dan bersenjata dalam mempertahankan kemerdekaan hingga terbentuknya Republik Indonesia Serikat sebagai konsekuensi dari Konferensi Meja Bundar. Sebagai penutup, peran rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dibahas secara khusus. Tujuan Pembelajaran Setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan dapat menggunakan sumber-sumber sejarah untuk menganalisis secara kritis dinamika perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya dari upaya Belanda yang ingin menduduki kembali wilayah jajahan. Selepas mempelajari bab ini, kalian diharapkan dapat merefleksikan sejarah perjuangan bangsa untuk kehidupan di masa sekarang dan yang akan datang. 2
Materi 1. Terbentuknya Negara dan Pemerintahan Republik Indonesia 2. Pergolakan di Masa Awal Revolusi 3. Perjuangan Diplomasi dan Gerilya 4. Perubahan dari RIS menuju NKRI 5. Peran Rakyat dalam Revolusi Nasional Pertanyaan Kunci 1. Bagaimana proses terbentuknya negara dan pemerintahan Republik Indonesia? 2. Bagaimana kondisi Indonesia di masa awal Revolusi? 3. Bagaimana dinamika perjuangan mempertahankan kemerdekaan? Siapa sajakah aktor yang terlibat dalam peristiwa tersebut? 4. Bagaimana proses terbentuknya RIS hingga kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia? 5. Bagaimana peran rakyat dalam Revolusi Nasional? Kata Kunci Perjuangan, Revolusi Nasional, diplomasi, konflik, RI, RIS, peran rakyat. BAB 1: PERJUANGAN MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN 3
SEJARAH UNTUK SMA/MA KELAS XII PETA MATERI 4
SNAPSHOT Gambar 1.1 Gigit Koin dalam Pepaya, salah satu lomba perayaan 17 Agustus Sumber:Pandi Ahmad Gunawan/Wikimedia Common/CC-BY-SA 4.0 (2018) Gambar 1.2 Karnaval Perayaan HUT ke-77 RI di Cipete Utara, Jakarta Sumber:Grandyos Zafna/Detik (2022) Apakah kalian pernah mengikuti lomba atau karnaval seperti gambar di atas? Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia selalu dirayakan secara semarak di Indonesia. Namun, tahukah kalian mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah 17 Agustus 1945? Apa saja yang terjadi setelah Indonesia merdeka? BAB 1: PERJUANGAN MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN 5
SEJARAH UNTUK SMA/MA KELAS XII A� Pembentukan Negara dan Pemerintahan Republik Indonesia Gambar 1.3 Tahukah kalian bahwa lahirnya Republik Indonesia Delegasi Konvensi tidak bisa dilepaskan dari kondisi politik global Montevideo, 26 waktu itu? Perang Dunia II yang terjadi pada kurun Desember 1933 waktu 1939 - 1945 berimbas pada perubahan tatanan Sumber: Antoni Reyes/ Encyclopedia Westartica dan struktur politik dunia. Peristiwa ini kemudian (1933) melahirkan negara-negara nasional baru di beberapa belahan dunia, tak terkecuali Indonesia. Kemunculan negara-negara baru ini juga tak bisa dilepaskan dari peristiwa internasional sebelumnya, yakni penandatanganan Konvensi Montevideo pada 26 Desember 1933. Konvensi ini mengatur hak dan tugas negara sebagai bagian dari hukum internasional. Menurut konvensi ini, sebuah negara harus memenuhi beberapa syarat supaya dapat diterima dalam sistem politik internasional, yakni harus memiliki rakyat, memiliki wilayah, memiliki pemerintahan, dan memiliki 6
kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Konvensi ini kemudian didaftarkan dalam Seri Perjanjian Liga Bangsa-Bangsa (Leage of Nations Treaty Series) pada 8 Januari 1936. Apakah kalian tahu perjanjian internasional apalagi yang sering digunakan sebagai pijakan bagi negara-negara di Asia dan Afrika untuk menuntut kemerdekaannya setelah berakhirnya Perang Dunia II? Setidaknya ada dua perjanjian internasional lain yang mendorong gelombang dekolonisasi atau kemerdekaan negara-negara bekas jajahan pada periode 1945 hingga 1950-an, yaitu Piagam Atlantik dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Piagam Atlantik ditandatangani oleh Presiden Amerika Serikat F.D. Roosevelt dan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill pada 14 Agustus 1941. Dalam piagam ini, ada delapan pernyataan yang disepakati. Salah satunya adalah pengakuan bahwa semua bangsa memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Piagam yang awalnya hanya ditandatangani oleh dua negara anggota Sekutu ini menjadi semakin penting setelah pihak Sekutu menjadi pemenang Perang Dunia II. Negara-negara Gambar 1.4 yang sebelumnya dijajah menemukan momentum Piagam Atlantik Sumber: National Archives and untuk menuntut kemerdekaan, apalagi saat itu Records Adminstration Records beberapa negara Sekutu adalah penjajah. Piagam of the Office of Government Reports Record Group 44/public Atlantik menjadi semacam bumerang bagi negara- domain (1941) negara penjajah, termasuk Inggris, karena bangsa- bangsa jajahan menuntut kemerdekaan atas dasar pengakuan akan hak untuk menentukan nasib dan memiliki pemerintahan sendiri seperti yang tercantum dalam Piagam Atlantik. BAB 1: PERJUANGAN MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN 7
SEJARAH UNTUK SMA/MA KELAS XII Perjanjian internasional lainnya yang turut mendorong lahirnya negara-negara baru adalah Piagam PBB yang ditandatangani oleh 50 negara anggotanya di San Fransisco pada 26 Juni 1945. Pada piagam tersebut disebutkan empat tujuan utama dari PBB, salah satunya memuat tentang penghargaan atas prinsip-prinsip persamaan hak dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Jika ingin mempelajari lebih lanjut mengenai isi Piagam PBB, kalian dapat membacanya pada tautan Kalian juga bisa memindai kode QR di samping. Gambar 1.5 Suasana Konferensi San Fransisco. Konferensi yang berlangsung pada 25 April - 26 Juni 1945 ini menyepakati pembentukan PBB dan Piagam PBB Sumber: Rosenberg/UN (1945) 8
Beberapa perjanjian internasional tersebut pada akhirnya turut mempengaruhi perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya. Namun, kalian juga tentu masih ingat bahwa perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan sudah dilakukan sebelum lahirnya berbagai konferensi dan perjanjian internasional tersebut. Berbagai perjanjian internasional itu menjadi semacam pijakan bagi bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dan mencari dukungan internasional sebab setiap bangsa memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri dan memiliki pemerintahan sendiri. Di kelas XI, kalian telah belajar tentang peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang terjadi setelah berakhirnya Perang Dunia II. Namun, apakah yang terjadi setelah peristiwa ini? Apakah Belanda yang sebelumnya pernah menjajah Indonesia menerima pernyataan kemerdekaan Indonesia? Bagaimanakah Indonesia yang baru merdeka menyempurnakan susunan pemerintahannya dan memenuhi syarat-syarat negara seperti yang disebutkan dalam Konvensi Montevideo? Berikut ini kita akan membahas beberapa peristiwa pada masa awal kemerdekaan, terutama terkait pembentukan negara dan pemerintahan Indonesia. Gambar 1.6 Pemberitaan media tentang situasi di Indonesia selepas Proklamasi Kemerdekaan Sumber: Perpusnas (1945) BAB 1: PERJUANGAN MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN 9
SEJARAH UNTUK SMA/MA KELAS XII Pada tanggal 17 Agustus 1945, melalui upacara sederhana di Jl. Pegangsaan Timur No. 56, sekitar pukul 10.00 WIB, Soekarno - Hatta yang mengatasnamakan bangsa Indonesia resmi memproklamasikan kemerdekan bangsa Indonesia. Meski demikian, baru pada sekitar pukul 19.00 WIB, berita proklamasi dapat disiarkan ke seluruh dunia melalui Hoso Kyoku (studio radio) Jakarta di daerah Jl. Merdeka Barat. Studio tersebut dijaga ketat oleh tentara Jepang sejak pagi setelah pembacaan proklamasi. Mereka yang berjasa menyiarkan berita proklamasi itu antara lain Bachtiar Lubis, Suprapto, Jusuf Ronodipuro, dan Syahruddin. Di dalam negeri sendiri, berita mengenai proklamasi agak lambat tersebar luas terutama di luar pulau Jawa karena sulitnya jalur perhubungan kala itu. Gambar 1.7 Gedung NIROM (Nederlands Indische Radio Omroep Maatchappi) yang pada masa pendudukan Jepang berubah menjadi Hoso Kyoku, tempat penyiaran berita proklamasi pertama kali lewat radio. Sumber: (1942) 10
Keeseokan harinya, pada 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menggelar sidang perdana. Sidang dihadiri oleh 25 orang anggota PPKI. Dalam sidang ini, PPKI berhasil memutuskan beberapa hal penting, di antaranya (1) mengesahkan dan menetapkan UUD 1945, (2) memilih Ir. Sukarno sebagai presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil presiden, serta (3) pekerjaan presiden untuk sementara waktu akan dibantu oleh sebuah Komite Nasional. Keesokan harinya, sidang PPKI berhasil menetapkan pembentukan 12 departemen, 8 provinsi, pembentukan Komite Nasional (daerah), dan pembentukan kabinet presidensil pertama. Tahukah kalian susunan pemerintahan dan provinsi berdasarkan sidang PPKI kedua? Kalian dapat mempelajari lebih lanjut tentang hal ini dengan menelusuri berbagai sumber sejarah, baik primer maupun sekunder. Kalian dapat juga membandingkannya de ngan susunan pemerintahan dan wilayah Republik Indonesia saat ini. Apakah per samaan dan perbedaannya? Mengapa hal itu terjadi? Selanjutnya, PPKI menggelar sidang yang ketiga pada 22 Agustus 1945. Pada sidang ini, PPKI berhasil memutuskan tiga persoalan pokok yang pernah dibahas pada rapat-rapat sebelumnya. Pertama, pembentukan Komite Nasional Indonesia (KNI); kedua, pembentukan Partai Nasional Indonesia (PNI); dan ketiga, pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR). Pada saat pembentukan ini, BKR berada di bawah Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP). Tugas BKR adalah sebagai penjaga keamanan umum di daerah-daerah di bawah koordinasi KNI daerah. Sejak saat itu, BKR mulai didirikan di daerah-daerah. BAB 1: PERJUANGAN MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN 11
SEJARAH UNTUK SMA/MA KELAS XII Gambar 1.8 Mengapa saat itu pemerintah RI membentuk Papan nama dan BKR dan bukan tentara? papan tulis berisi ajakan untuk Presiden Sukarno dalam pidatonya pada 23 mengenang jasa Agustus 1945 menyerukan bekas prajurit PETA, pahlawan. Kedua Heiho, dan para pemuda Indonesia yang sebelumnya papan ini ada di pernah mengikuti latihan atau pendidikan militer depan sebuah gedung yang sebelumnya untuk bergabung dalam BKR. Salah satu alasan menjadi markas BKR pemerintah tidak membentuk tentara adalah agar di Padang. Foto ini tidak menimbulkan kecurigaan dan mencegah diperkirakan diambil pada bulan Desember bentrokan dengan pihak asing, terutama Jepang 1948. yang saat itu masih berada di Indonesia. Meskipun Sumber: van Krieken/ National telah kalah perang, tentara Jepang masih memiliki Archives, CC0 (1948) persenjataan yang cukup lengkap. Meskipun BKR pada akhirnya dibubarkan dan diganti dengan Tentara Keamanan Rakyat 12
(TKR) pada 5 Oktober 1945, organisasi ini berperan penting sebagai salah satu wadah perjuangan pada masa awal kemerdekaan. TKR inilah yang merupakan cikal bakal TNI yang ada saat ini. Mengapa pemerintah baru membentuk TKR pada bulan Oktober 1945? Apakah pada saat itu Jepang sudah pergi dari Indonesia sehingga pemerintah berani membentuk TKR? Ataukah ada alasan lainnya yang lebih mendesak untuk membentuk sebuah organisasi tentara kebangsaan? Kalian dapat mempelajari mengenai sejarah singkat perjalanan dari TKR hingga menjadi TNI dengan menyaksikan video pada tautan berikut Kalian juga bisa memindai kode QR di samping. Pada masa awal kemerdekaan juga terjadi dua perkembangan penting dalam bidang politik, yaitu pembentukan partai-partai politik dan perubahan sistem dalam sistem kabinet. Wakil presiden Mohammad Hatta mengeluarkan sebuah maklumat pada 3 November 1945 untuk mendorong pendirian partai-partai politik sebagai bagian dari persiapan menyongsong pemilihan umum pertama yang dirancanakan akan dilangsungkan pada bulan Januari 1946. Pemerintah mempertegas kembali saran untuk mendirikan partai-partai politik dalam Maklumat 14 November 1945. Maklumat ini juga memiliki arti penting lain, yaitu berubahnya sistem pemerintahan dengan adanya jabatan Perdana Menteri sebagai pimpinan kabinet. Maklumat pemerintah tanggal 3 dan 14 November 1945 perlu dipahami dalam situasi politik global pada masa itu. Selepas Proklamasi Kemerdekaan, beberapa pihak asing menuduh bahwa RI adalah negara bentukan Jepang. Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta juga dituduh sebagai kolaborator Jepang. RI juga dituduh sebagai negara yang fasis, apalagi pada BAB 1: PERJUANGAN MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN 13
SEJARAH UNTUK SMA/MA KELAS XII awalnya PNI ditetapkan sebagai partai negara. Sistem partai tunggal seperti itu seringkali dikaitkan dengan ciri negara fasis seperti pada masa Perang Dunia II. Oleh karenanya, untuk meyakinkan dunia internasional bahwa RI adalah negara yang demokratis dan bukan fasis, pemerintah melakukan beberapa perubahan seperti yang disebutkan dalam kedua maklumat tersebut. Adanya Perdana Menteri sebagai pimpinan kabinet seperti yang disampaikan dalam Maklumat 14 November 1945 memang tidak sesuai dengan UUD 1945. Akan tetapi, dalam situasi politik saat itu, hal ini merupakan adaptasi yang dilakukan oleh RI dan respon terhadap perkembangan internasional agar pihak asing, terutama Sekutu sebagai pemenang Perang Dunia II, percaya bahwa RI adalah negara yang demokratis dan bukan negara fasis bentukan Jepang. Sebagai negara yang baru merdeka, RI sangat membutuhkan dukungan internasional dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan menghadapi ambisi Belanda yang ingin kembali menjajah. Gambar 1.9 Maklumat Pemerintah 3 November 1945 yang dimuat dalam Berita Repoeblik Indonesia. Sumber: Berita Repoeblik Indonesia/KITLV Leiden (1945) 14
Gambar 1.10 Maklumat Pemerintah 14 November 1945 yang dimuat dalam Berita Repoeblik Indonesia. Sumber: Berita Repoeblik Indonesia/KITLV Leiden (1945) BAB 1: PERJUANGAN MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN 15
SEJARAH UNTUK SMA/MA KELAS XII B� Pergolakan di Awal Revolusi Pada masa awal kemerdekaan, situasi keamanan sangat kacau dan terjadi pergolakan di berbagai daerah. Perselisihan dan pertempuran tersebut memakan banyak korban di antara rakyat Indonesia sendiri. Secara umum, pergolakan di masa awal revolusi ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu revolusi sosial dan pergolakan melawan tentara asing. Sejarawan Michael Wood (2005) mendefinisikan revolusi sosial di masa awal kemerdekaan Indonesia sebagai serangkaian peristiwa yang terjadi pada tahun 1945 - 1946 ketika para pemimpin lokal, bangsawan, pemilik perkebunan, dan orang-orang yang dianggap sebagai kolaborator Jepang dan Belanda menjadi sasaran amukan massa. Menurut sejarawan Sartono Kartodirjo (1981) dan M.C. Ricklefs (2005), berbagai Gambar 1.11 peristiwa itu merupakan ledakan kemarahan Sampul buku saat rakyat mengalami berbagai penindasan dan Peristiwa Tiga Daerah: Revolusi ketidakadilan di masa sebelumnya. Pada masa dalam Revolusi awal kemerdekaan, situasi masih belum stabil dan (1989) pemerintah pusat belum mampu mengendalikan Sumber:Pustaka Utama Grafiti (1989) keamanan di berbagai daerah. Sebagian kelompok memanfaatkan situasi ini untuk meluapkan amarah dan mengambil alih kekuasaan dari mereka yang dianggap sebagai bagian dari tatanan lama. Mereka menganggap tatanan sosial masyarakat lama tidak sesuai lagi dengan semangat Indonesia merdeka. Sayangnya, tindakan ini seringkali melibatkan kekerasan dan menjadi tragedi kemanusiaan. Tentu saja kita tidak menginginkan hal semacam ini terjadi di masa kini maupun masa depan. 16
VIVA HISTORIA Bangsa Belanda, terutama mereka yang dulu pernah tinggal di Indonesia selama masa revolusi, mengingat peristiwa revolusi sosial sebagai Masa Bersiap yang penuh kekerasan. Banyak warga sipil Belanda dan indo (peranakan Eropa-Indonesia) yang menjadi sasaran amukan massa pada periode ini. Namun, sejarawan Bonnie Triyana mengungkapkan bahwa istilah "Bersiap" sebenarnya rasis dan hanya melihat dari perspektif Belanda. Ia lebih setuju menggunakan istilah revolusi sosial. Mengapa demikian? Kalian dapat membaca argumen Bonnie Triyana dalam artikel berikut ini bersiap-yang-problematik-vogKK Kalian juga bisa memindai kode QR di samping. Kalian dapat mengkaji lebih lanjut beberapa revolusi sosial yang terjadi di berbagai daerah dengan membaca buku atau artikel berikut ini: Peristiwa Tiga Daerah Gedoran di Depok indonesia-dalam-revolusi-f5Ce) Revolusi Sosial di Pidie Revolusi Sosial di Sumatera Timur sosial-di-sumatra-timur-cltB) BAB 1: PERJUANGAN MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN 17
Selain revolusi sosial yang terjadi di berbagai daerah, periode awal kemerdekaan juga ditandai dengan berbagai pergolakan atau pertempuran melawan tentara asing, yaitu Jepang maupun Sekutu dan NICA. Dapatkah kalian menyebutkan beberapa contohnya? Apakah di daerah kalian terjadi peristiwa serupa? Berikut ini kita akan belajar beberapa di antaranya. Kalian juga dapat mengeksplorasi lebih lanjut sesuai dengan minat dan kondisi di daerah kalian masing-masing. 1� Perebutan Senjata dan Pengambilalihan Kekuasaan dari Pihak Jepang Pada masa awal kemerdekaan, tentara Jepang yang sudah menyerah masih ada di Indonesia. Mereka diperintahkan untuk menjaga status quo oleh Sekutu. Tentara Jepang ini masih memiliki persenjataan dan menguasai fasiltas-fasilitas yang strategis. Menurut Roeslan Abdulgani (1973), tokoh dan pelaku sejarah, saat itu ada kekhawatiran di kalangan kelompok nasionalis dan pejuang Indonesia bahwa pihak Sekutu yang akan datang ke Indonesia hendak melucuti Jepang dan memberikan Indonesia kepada Belanda. Kecurigaan dan ketakutan inilah yang menjadi salah satu alasan terjadinya berbagai peristiwa perebutan senjata dan pengambilalihan kekuasaan dari Jepang di masa awal kemerdekaan sebelum kedatangan Sekutu. Gambar 1.12 Tiga perempuan muda Indonesia di jalan. Dua di antaranya adalah relawan Republik Indonesia dari Sulawesi, anggota angkatan bersenjata muda KRIS, di Yogyakarta, Desember 1947 Sumber: Hugo Wilmar/ Spaarnestaad Collection (1947) 18 SEJARAH UNTUK SMA KELAS XII
Beberapa peristiwa perebutan senjata di- Apakah di daerah dahului oleh konflik atau pengepungan markas kalian terjadi dan gudang senjata karena pihak tentara Jepang peristiwa serupa? bersikukuh untuk menjaga status quo seperti Mengapa demikian? yang ditugaskan kepada mereka. Hal ini terjadi di Kalian dapat Surabaya, Yogyakarta, Bireun, dan berbagai daerah lainnya. Selain itu, berbagai konflik bersenjata mendiskusikannya melawan tentara Jepang juga terjadi. Misalnya, bersama dengan peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang (15 - guru dan teman 19 Oktober 1945) yang bermula dari kecurigaan kalian di kelas bahwa tentara Jepang telah meracuni sumber air di kota ini. Di berbagai daerah, para pemuda dan tokoh nasionalis Indonesia juga melakukan pengambilalihan kekuasaan sipil dan militer dari tangan Jepang, misalnya di Malang (3 Oktober 1945), Palembang (8 Oktober 1945), Surakarta (13 Oktober 1945), Aceh (12 Oktober 1945), dan daerah-daerah lainnya. 2� Kedatangan Sekutu dan NICA Tahukah kalian sejak kapan tentara Sekutu memasuki Indonesia? Benarkah mereka baru datang setelah Kaisar Hirohito mengumumkan bahwa Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada 15 Agustus 1945? Meskipun tentara Inggris sebagai perwakilan Sekutu baru datang ke Jakarta pada September 1945, tentara Sekutu sebenarnya sudah datang ke Indonesia beberapa bulan sebelumnya di beberapa wilayah di Indonesia bagian timur. Hal ini terjadi dalam situasi Perang Pasifik yang merupakan bagian dari Perang Dunia II. Sebagai BAB 1: PERJUANGAN MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN 19
SEJARAH UNTUK SMA/MA KELAS XII contoh sejak bulan Juli 1945 pasukan Australia yang merupakan bagian dari Sekutu telah mengalahkan Jepang dan menduduki Balikpapan. Sementara itu, pasukan Amerika Serikat bahkan telah berhasil mengalahkan Jepang di Papua sejak pertengahan 1944. Meskipun demikian, pihak Sekutu memang baru secara resmi datang untuk melucuti kekuasaan Jepang di seluruh wilayah Indonesia pada September 1945. Sejarawan Ingrris Richard McMillan (2005) menyebutkan bahwa pada saat itu pihak Inggris kurang memahami perkembangan di Indonesia setelah Jepang menyerah. Mereka mendapatkan informasi intelijen bahwa rakyat Indonesia menyadari telah dieksploitasi oleh Jepang dan akan menyambut dengan gembira kedatangan kembali Belanda dengan dukungan Inggris. Oleh karenanya, pihak Inggris pada awalnya tidak menganggap serius Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Mereka juga menganggap bahwa Sukarno dan Hatta adalah kolaborator Jepang. Informasi ini jelas sangat jauh dengan kenyataan yang terjadi di Indonesia. Pelajaran berharga apa yang bisa kita dapatkan dari sini? Ternyata misinformasi sudah terjadi di masa lalu. Pihak Inggris kesulitan untuk memverifikasi informasi intelijen yang mereka dapatkan sehingga membuat mereka terseret dalam konflik dengan pihak Republik Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Gambar 1.13 Pada 15 September 1944, Sekutu mendaratkan sekitar 57.000 pasukan di Morotai yang saat itu dipertahankan oleh sekitar 500 tentara Jepang. Sumber: Everett Collection (1944) 20
Tanpa menyadari perkembangan yang terjadi di Indonesia, pemerintah Kerajaan Belanda dan Inggris menandatangani Civil Affairs Agreements di Chequers, Inggris, pada 24 Agustus 1945. Persetujuan ini menyatakan bahwa panglima tentara pendudukan Inggris di wilayah Hindia-Belanda (Indonesia) akan memegang kekuasaan atas nama pemerintah Belanda. Mengenai pemerintahan sipil, akan dijalankan oleh Netherlands Indies Civil Administration (NICA) di bawah tanggung jawab panglima South East Asia Command (SEAC). Dengan kata lain, seluruh kekuasan di Indonesia akan diserahkan kembali kepada pemerintah Belanda. Pasukan Belanda di Indonesia kini berada di bawah komando pasukan Inggris hingga mereka meninggalkan Indonesia. Sejak akhir Agustus 1945, pesawat-pesawat Sekutu mulai menyebarkan pamflet dari udara atas permintaan dari Belanda. Pamflet-pamflet itu berisi berbagai macam informasi dan instruksi, misalnya informasi bahwa Jepang menyerah kepada Sekutu dan intruksi agar tentara Jepang menjaga status quo, berita bahwa Sekutu akan datang memberikan bantuan kepada orang- orang Eropa yang menjadi tawanan Jepang, serta informasi agar rakyat Indonesia tetap tenang sebab Belanda akan datang kembali memulihkan kondisi seperti sebelum perang. Pamflet atau selebaran ini merupakan salah satu bukti bahwa pihak Belanda dan Sekutu tidak memahami apa yang terjadi di Indonesia. Dalam memoarnya, Suhario Padmodiwiryo (2015) menceritakan, banyak di antara rakyat Surabaya yang langsung menyobek selebaran itu. Ia juga mengungkapkan bahwa pamflet itu justru memancing kemarahan rakyat Surabaya sehingga melakukan amuk massa yang menyasar orang Belanda, indo, atau siapa pun yang dianggap mendukung Belanda. Dalam situasi politik dan keamanan yang seperti itu, tidak mengherankan jika kemudian terjadi banyak bentrokan antara rakyat Indonesia dengan Sekutu dan NICA. Pemerintah Indonesia pada awalnya bersedia menerima kedatangan Sekutu yang akan melucuti senjata Jepang dan membebaskan tawanan perang. Namun, setelah mengetahui bahwa pihak Sekutu berniat BAB 1: PERJUANGAN MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN 21
SEJARAH UNTUK SMA/MA KELAS XII untuk menyerahkan kekuasaan kepada Belanda (NICA), sikap Indonesia berbalik. Berbagai pertempuran pun tidak terelakkan. Tahukah kalian pertempuran apa saja yang terjadi antara pihak Indonesia melawan Sekutu dan NICA? Berikut ini kita akan belajar beberapa di antaranya. a� Pertempuran Medan Area Tentara Inggris yang merupakan bagian dari Sekutu mulai datang di Medan pada tanggal 9 Oktober 1945. Pemerintah RI mempersilahkan mereka untuk melakukan tugasnya dalam mengurus para bekas tawanan perang. Namun, para bekas tawanan perang ini kemudian dipersenjati oleh pihak Belanda (NICA) yang saat itu juga sudah datang ke Medan. Mereka merasa dirinya superior dan dalam suatu insiden menginjak lencana merah-putih yang dikenakan oleh pemuda Indonesia. Insiden ini dianggap sebagai sebuah penghinaan terhadap Indonesia dan menimbulkan konflik bersenjata yang dimulai pada 13 Oktober 1945. Kalian dapat belajar lebih lanjut tentang pertempuran ini dengan membaca artikel berikut pertempuran-medan-area-f9sY Kalian juga bisa memindai kode QR di samping. Kalian juga bisa menyaksikan video di tautan berikut watch?v=6shJV_wXU9Y atau com/video/x7j7f6l 22
b� Bandung Lautan Api Apakah kalian tahu lagu "Halo-Halo Bandung" karya Ismail Marzuki? Lagu itu mengisahkan salah satu konflik atau perjuangan bersenjata yang dilakukan oleh bangsa Indonesia melawan Sekutu yang diboncengi oleh NICA di Bandung. Tentara Sekutu mulai datang ke Bandung pada 12 Oktober 1945 dan menuntut agar rakyat Indonesia menyerahkan senjatanya. Selain itu, mereka juga membebaskan orang-orang Belanda yang sebelumnya ditawan oleh Jepang di berbagai kamp interniran. Akan tetapi, para mantan tawanan ini dan NICA bertindak arogan karena merasa mendapat dukungan dari Sekutu. Sebagai akibatnya, markas Sekutu di Hotel Savoy Homan diserang oleh orang-orang Indonesia pada 21 November 1945. Pihak Sekutu kemudian melayangkan serangan balik. Pertempuran demi pertempuran terus terjadi hingga Kolonel McDonald sebagai komando Sekutu di Bandung mengeluarkan ultimatum agar pejuang Indonesia meninggalkan Bandung pada tanggal 23 Maret 1946. Gambar 1.14 Peristiwa Bandung Lautan Api. Kota Bandung bagian selatan dibakar oleh para pejuang sesaat sebelum ditinggalkan. Sumber: IPPHOS/ANRI (1946) BAB 1: PERJUANGAN MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN 23
SEJARAH UNTUK SMA/MA KELAS XII Melihat kekuatan senjata para pejuang saat itu sangat terbatas jika dibandingkan dengan Sekutu, Perdana Menteri Sjahrir yang tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah lebih lanjut kemudian menginstruksikan agar Tentara Republik Indonesia (TRI) mengosongkan Bandung. Sjahrir juga berusaha melakukan perundingan dengan pihak Inggris untuk menghindari konflik bersenjata yang akan memakan lebih banyak korban. Sementara itu, Kolonel Nasution dan beberapa perwira TRI lainnya enggan untuk menyerahkan Bandung. Sebagai jalan tengah, mereka memutuskan untuk melakukan taktik bumi hangus dan meninggalkan Bandung bersama para penduduk sipil. Perintah Perdana Menteri tetap ditaati, tetapi Bandung selatan dibakar agar berbagai fasilitas yang ada di sana tidak dapat dimanfaatkan oleh Sekutu. Kalian dapat belajar lebih lanjut tentang pertempuran ini dengan membaca artikel berikut Kalian juga bisa memindai kode QR di samping. Kalian juga bisa menyaksikan video di tautan berikut watch?v=z8QkOshMR4E c� Palagan Ambarawa Tentara Sekutu mulai mendarat di Semarang pada 20 Oktober 1945. Awalnya mereka diterima dengan baik oleh pihak Indonesia. Gubernur Jawa Tengah, Mr Wongsonegoro, bahkan bersedia memberikan bantuan makanan dan dukungan lainnya agar Sekutu dapat menjalankan tugasnya melucuti senjata Jepang dan membebaskan para tawanan perang. Sekutu juga berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. 24
Sikap bangsa Indonesia ini berbalik ketika mengetahui bahwa para bekas tawanan perang yang telah dibebaskan di Magelang dan Ambarawa itu justru dipersenjatai. Mereka juga berusaha melucuti senjata tentara Indonesia. Inilah yang kemudian menyulut bentrokan antara pihak Indonesia melawan Sekutu dan NICA. Pertempuran Ambarawa berjalan sejak 21 November 1945 hingga 15 Desember 1945. Pasukan Indonesia yang terdiri dari TKR dan laskar-laskar rakyat memperoleh kemenangan. Namun sayangnya, kemenangan ini harus dibayar mahal dengan jumlah korban jiwa yang sangat besar. Kalian dapat belajar lebih lanjut tentang pertempuran ini dengan membaca artikel berikut Kalian juga bisa memindai kode QR di samping. Kalian juga bisa menyaksikan video di tautan berikut watch?v=gbbvUkwLeUQ d� Pertempuran Surabaya Konflik antara bangsa Indonesia dan orang Belanda yang bersekutu dengan Inggris sudah terjadi di Surabaya sebelum kedatangan Sekutu, misalnya saja dalam Insiden Bendera di Hotel Yamato atau Hotel Oranye pada 19 September 1945. Setelah insiden ini, terjadilah berbagai pertempuran di Surabaya. Pada 22 Oktober 1945, K.H. Hasyim Asy'ari menyerukan resolusi jihad untuk membela tanah air dan melawan Sekutu maupun NICA. Oleh karenanya, saat ini setiap tanggal 22 Oktober diperingati sebagai Hari Santri untuk mengenang peran kaum ulama dan santri dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. BAB 1: PERJUANGAN MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN 25
SEJARAH UNTUK SMA/MA KELAS XII Pada 25 Oktober 1945, pasukan Sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Mallaby mendarat di Surabaya. Mallaby kemudian melakukan negosiasi dengan Komandan BKR drg. Mustopo dan Gubernur Jawa Timur R.M. Suryo. Awalnya, negosiasi yang berlangsung pada 26 Oktober 1945 itu berjalan lancar dan kedua belah pihak sepakat saling menghormati dan bekerja sama untuk menjaga keamanan di Surabaya. Namun, ternyata situasi berubah dengan cepat. Tanpa sepengetahuan Mallaby, Mayor Jenderal D.C. Hawthorn yang merupakan atasannya memerintahkan Angkatan Udara Inggris untuk menyebarkan pamflet ultimatum pada 27 Oktober 1945. Selebaran ultimatum tersebut meminta rakyat Indonesia di Surabaya untuk menyerahkan senjatanya. Pertempuran besar pun pecah hingga Jenderal Christison, komandan pasukan Sekutu di Indonesia, meminta bantuan Sukarno untuk datang ke Surabaya dan mengusahakan gencatan senjata pada 29 Oktober 1945. Gambar 1.15 Konflik antara pasukan Inggris dan pemuda Surabaya memanas. Di akhir Oktober 1945, Sukarno dan Hatta diberangkatan dari Jakarta ke Surabaya untuk mendinginkan suasana dan mengatur gencatan senjata. Sumber: Beeldbank WO2 (Tweede Wereldoorlog) / NIOD (1946) 26
Gencatan senjata ini tidak bertahan lama karena pada 30 Oktober 1945 terjadi pertempuran besar lagi. Dalam pertempuran ini, Brigadir Jenderal Mallaby terbunuh. Tewasnya Mallaby ini membuat pihak Sekutu geram dan mengeluarkan ultimatum pada 9 November 1945 yang meminta Indonesia menyerah pada keesokan harinya. Tentu saja ultimatum tersebut tidak dihiraukan sehingga terjadi pertempuran hebat pada 10 November 1945. Peristiwa ini sekarang kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Hingga saat ini, salah satu pertanyaan besar terkait peristiwa Pertempuran Surabaya adalah siapakah yang membunuh Mallaby? Bagaimana Mallaby terbunuh? Agar dapat menjawab berbagai pertanyaan tersebut, kalian dapat mengunjungi situs Berpikir Sejarah. Kalian dapat membaca petunjuknya di sini com/cara-penggunaan/ dan mengakses berbagai sumber sejarah dari sudut pandang yang berbeda mengenai peristiwa ini. Selanjutnya, kalian dapat menelaah secara kritis dan mengevaluasi sumber-sumber tersebut untuk memecahkan misteri terbunuhnya Mallaby. BAB 1: PERJUANGAN MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN 27
SEJARAH UNTUK SMA/MA KELAS XII Kalian dapat belajar lebih lanjut tentang pertempuran ini dengan membaca artikel berikut Kalian juga bisa memindai kode QR di samping. Kalian juga bisa menyaksikan video di tautan berikut watch?v=05gOVjss7ys e� Pertempuran Palembang Sejak Oktober 1945, Sekutu telah mendarat di Palembang bersama dengan NICA. Awalnya mereka diberikan kesempatan untuk melucuti tentara Jepang dan mengurus tawanan perang. Namun, ternyata mereka mulai melakukan provokasi dan menggeledah rumah warga sehingga mengakibatkan berbagai perlawanan. Pertempuran besar baru terjadi setelah Sekutu meninggalkan Palembang. Pada 7 November 1946, tentara Sekutu menyerahkan kekuasaannya kepada pihak Belanda. Pihak Belanda kemudian melancarkan berbagai tuntutan yang tidak masuk akan kepada pihak RI, misalnya meminta garis demarkasi atau batas wilayah yang lebih jauh. Selain itu, tentara Belanda juga menghalangi kapal-kapal Indonesia dari Palembang yang akan berlayar menuju Singapura sehingga menimbulkan kesulitan ekonomi di Palembang. Puncaknya, pada 28 Desember 1946 tentara Belanda mulai melanggar garis demarkasi yang telah disepakati. Hal ini memicu perlawanan dan pertempuran dahsyat di Palembang selama 5 hari 5 malam. Pertempuran yang dimulai pada 1 Januari 1947 ini diakhiri dengan kesepakatan untuk melakukan gencatan senjata. 28
Kalian dapat belajar lebih lanjut tentang pertempuran ini dengan membaca artikel berikut Kalian juga bisa memindai kode QR di samping. Kalian juga bisa menyaksikan video di tautan berikut watch?v=z2XxGn-ooHc f� Puputan Margarana Puputan Margarana merupakan salah satu konflik bersenjata terbesar yang terjadi di Bali selama periode Revolusi Nasional. Pasukan Belanda mulai mendarat di Bali pada 2 Maret 1946 untuk melucuti senjata Jepang. Namun, kehadiran Belanda justru membuat situasi di Bali menjadi tidak aman. Pihak Belanda mengadu domba rakyat Bali sehingga sebagian berbalik haluan dan menyerang pasukan pendukung kemerdekaan. Gambar 1.16 Dalam situasi demikian, I Gusti Ngurah Rai melakukan Gambar I Gusti perlawanan kepada Belanda. Ngurah Rai. Sumber: Repro Republika Pada 19 November 1946, pasukan yang dipimpin (2018) oleh I Gusti Ngurah Rai berhasil merebut senjata prajurit NICA di Tabanan. Pihak Belanda pun melakukan serangan balik dan mengepung Desa Marga. Pertempuran tidak terelakkan sehingga I Gusti Ngurah Rai beserta seluruh pasukannya gugur dalam peristiwa tersebut. Mereka bertempur sampai titik darah penghabisan. Perang hingga mati seperti ini dalam tradisi Bali dikenal sebagai puputan. BAB 1: PERJUANGAN MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN 29
SEJARAH UNTUK SMA/MA KELAS XII Kalian dapat belajar lebih lanjut tentang pertempuran ini dengan membaca artikel berikut Kalian juga bisa memindai kode QR di samping. Kalian juga bisa menyaksikan video di tautan berikut watch?v=RjHGBCn_beI g� Pertempuran Makassar Pasukan Sekutu mulai mendarat di Makassar sejak akhir September 1945. Di antara mereka ada tentara Australia dan juga NICA. Seperti di berbagai wilayah lainnya, awalnya mereka hendak menjalankan tugas untuk melucuti senjata Jepang dan mengurus tawanan perang. Namun, NICA ternyata punya agenda sendiri yaitu ingin mengembalikan kekuasaan Belanda di Sulawesi. Mereka mempersenjatai tentara KNIL yang baru saja dibebaskan dari tahanan Jepang. Melihat pasukan NICA dan KNIL merajalela, para pemuda di Makassar terutama yang tergabung dalam Pusat Pemuda Nasional Indonesia (PPNI) gerah. Pada 27 Oktober 1945, mereka mulai melakukan serangan dan merebut lokasi-lokasi strategis yang dikuasai NICA. Pertempuran kembali terjadi keesokan harinya. Dalam situasi konflik ini, sebagai bagian dari pihak Sekutu, tentara Australia membantu NICA. Awal Desember 1945, satu kompi pasukan KNIL pro-RI yang baru datang dari Morotai mendarat di Makassar. Mereka bergabung dengan pemuda dan pelajar RI untuk melakukan perlawanan kepada Belanda pada tanggal 5 - 9 Desember 1945. Namun, usaha ini digagalkan oleh pasukan Sekutu. Meskipun demikian, berbagai perlawanan tetap berlangsung di Makassar dan sekitarnya hingga pihak Belanda menurunkan pasukan khusus di bawah Kapten Westerling. 30
Strategi Westerling sangat mengerikan dan memakan banyak korban jiwa. Sebagian besar korban kekejaman Westerling dan pasukannya adalah warga sipil. Sampai saat ini terdapat beberapa versi mengenai jumlah korban Westerling di Sulawesi Selatan. Jumlah yang sering beredar dan digunakan sebagai sumber propaganda oleh pemerintah RI di masa Revolusi Nasional adalah 40.000 korban jiwa berdasarkan laporan dari Kahar Muzakkar. Meskipun demikian, angka ini seringkali dianggap terlalu besar. Westerling dalam buku yang ia tulis mengaku membunuh 600 orang. Sementara itu, versi Pemerintah Belanda pada tahun 1969 menyebut sekitar 3.000 orang. Dalam biografinya, Alex Kawilarang, mantan perwira TNI di masa itu, menyebut jumlah korban sekitar 1.700 dan tidak semuanya dibunuh oleh Westerling dan pasukannya. Menurut kalian, mengapa ada beberapa versi yang berbeda tentang jumlah korban Westerling? Bagaimana kalian menyikapi perbedaan versi dalam sejarah seperti ini? Pada tahun 2012, para keluarga korban Westerling di Sulawesi Selatan ini kemudian membawa kasusnya ke pengadilan sipil di Den Haag untuk menuntut keadilan. Setelah menunggu selama sekitar 8 tahun, akhirnya para keluarga korban memenangkan kasus ini dan pemerintah Belanda diwajibkan untuk membayar kompensasi. Pemerintah Belanda pun meminta maaf kepada para keluarga korban. Kalian dapat belajar lebih lanjut tentang pertempuran ini dengan membaca artikel berikut Kalian juga bisa memindai kode QR di samping. Kalian juga bisa menyaksikan video di tautan berikut watch?v=ryn66OhRDjo BAB 1: PERJUANGAN MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN 31
SEJARAH UNTUK SMA/MA KELAS XII VIVA HISTORIA Beberapa permintaan maaf pihak Belanda atas kekerasan yang dilakukan di Indonesia (1945 - 1949) 22 Desember 1988 15 orang veteran Belanda meminta maaf atas kekerasan yang pernah mereka lakukan di Indonesia (1945 - 1949) kepada Atase Militer di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Belanda. 16 Agustus 2005 Perdana Menteri Bernard Bot menyampaikan penyesalan atas Agresi Militer Belanda I tahun 1947. 9 Desember 2011 Permintaan maaf secara resmi dari pemerintah Belanda yang diwakili oleh Duta Besar Jonkheer Tjeerd de Zwaan kepada keluarga korban peristiwa pembantaian di Rawagede pada 1947. Gambar 1.17 Duta besar Belanda di Jakarta Tjeerd De Zwaan berfoto bersama keluarga korban pembantaian yang dilakukan militer Belanda pada 1945 - 1949 untuk menumpas perlawanan Indonesia. Sumber: Romeo Gacad/AFP (2011) 32
12 September 2013 Permintaan maaf secara resmi dari pemerintah Belanda yang diwakili oleh Duta Besar Jonkheer Tjeerd de Zwaan kepada keluarga korban peristiwa pembantaian Westerling di Sulawesi Selatan. 9 Desember 2019 Pemerintah Belanda melalui Duta Besar Lambert Grijn kembali meminta maaf kepada korban kekerasan Belanda di Rawagede pada tahun 1947. 10 Maret 2020 Raja Willem-Alexander menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf atas kekerasan yang dilakukan oleh pihak Belanda selama konflik dengan Indonesia dalam periode 1945 - 1949. Gambar 1.18 Raja Belanda Willem Alexander dan Ratu Maxima di dalam konferensi pers di Istana Bogor. Sumber: koninklijkhuis/Twitter (2020) 17 Februari 2022 Perdana Menteri Mark Rutte atas nama pemerintahan Belanda memohon maaf atas kekerasan oleh pihak Belanda selama konflik dengan Indonesia dalam periode 1945-1949. BAB 1: PERJUANGAN MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN 33
SEJARAH UNTUK SMA/MA KELAS XII AKTIVITAS 1. Cermatilah berbagai titik pergolakan di masa awal Revolusi Nasional pada gambar berikut! Tuliskan beberapa informasi mengenai peristiwa tersebut dengan menggunakan pola 5W+1H (apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana)! 2. Kalian dapat mengerjakan tugas ini secara berkelompok. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, kedatangan pasukan Sekutu awalnya hanyalah untuk melucuti senjata tentara Jepang, membebaskan tawanan perang, dan berusaha menjaga keamanan. Pasukan Inggris dan Australia yang bernaung di bawah Sekutu tidak pernah berniat untuk menduduki Indonesia dalam waktu yang lama. Hal ini tidak lepas dari Perjanjian Atlantik yang mencegah perluasan wilayah setelah Perang Dunia II. Namun, keberadaan Civil Affair Agreement antara Kerajaan Belanda dan Inggris membuat Inggris terseret berbagai konflik antara Indonesia dan Belanda. Sikap para perwira Inggris di berbagai daerah berbeda-beda 34
dalam menghadapi pihak RI. Ada yang ingin melakukan perundingan dan berusaha mencari jalan damai, tetapi ada pula yang bersikap keras dan lebih memilih pertempuran. Pasukan Sekutu di bawah pimpinan Inggris melihat bahwa situasi tidak akan membaik jika konflik terus berlanjut. Mereka sebenarnya juga tidak menginginkan pertempuran semakin berlarat setelah Perang Dunia II. Sejak akhir 1946, pihak Inggris berusaha untuk menginisiasi berbagai pembicaraan damai dan menjembatani berbagai perundingan awal antara pihak Indonesia dan Belanda untuk mencari jalan keluar. Atas inisiasi dari pihak Inggris, pemimpin RI dan Belanda akhirnya bertemu dalam sebuah perundingan di Linggarjati pada November 1946. Pada subbab selanjutnya kita akan membahas lebih jauh tentang apa yang terjadi di Indonesia sejak perundingan Linggarjati. VIVA HISTORIA Perpindahan Ibu Kota di Masa Revolusi Situasi Jakarta yang tidak aman pasca-Proklamasi Kemerdekaan Indonesia menimbulkan pemikiran untuk memindahkan ibu kota RI dari Jakarta ke Yogyakarta. Beberapa gangguan keamanan di antaranya disebabkan oleh para laskar, pertempuran antara pihak Indonesia dan pihak NICA yang ingin menguasai kembali Indonesia, serta adanya percobaan pembunuhan terhadap Sutan Sjahrir. Pemindahan ini tidak lepas dari peran Sri BAB 1: PERJUANGAN MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN 35
SEJARAH UNTUK SMA/MA KELAS XII Sultan Hamengku Buwono IX (HB IX) yang bersedia untuk menyediakan Yogyakarta sebagai ibu kota RI yang dinilai lebih aman saat itu. Sultan HB IX juga memberikan dukungan dana. Maka pada 4 Januari 1946, ibu kota RI pindah ke Yogyakarta. Pada 28 Desember 1949 ibu kota dipindahkan kembali ke Jakarta dan sejak saat itu pula bentuk negara Indonesia menjadi serikat. Pada 17 Agustus 1950, bentuk negara Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dengan Jakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia. Sumber: Susilo, D. A. (2018). Proses pemindahan ibukota Republik Indonesia (1946-1949) Jakarta ke Yogyakarta dan Yogyakarta ke Jakarta [Skripsi, Universitas Gadjah Mada]. pencarian/164943 C� Perjuangan Diplomasi dan Gerilya Tahukah kalian arti penting diplomasi bagi sebuah negara? Diplomasi dapat membawa sebuah bangsa mendapat pengakuan internasional. Selain itu, diplomasi menjadi pintu untuk menjalin kerja sama dalam rangka mengatasi krisis dan mewujudkan pertumbuhan global yang kuat. Salah satu contohnya adalah peran Indonesia sebagai negara presidensi sekaligus tuan rumah kegiatan G20 yang diselenggarakan di Bali pada Oktober 2022. Peran ini menunjukkan pengakuan dunia internasional terhadap posisi penting Indonesia dalam pergaulan dan kerja sama negara- negara di dunia. Dalam catatan sejarah, diplomasi juga menjadi unsur penting dalam upaya memperoleh kedaulatan dan mempertahankan kemerdekaan. Pembahasan berikut ini akan mengkaji perjuangan diplomasi Indonesia untuk keluar dari kondisi krisis. Upaya diplomasi lewat perundingan politik pertama pascakemerdekaan dimulai pada 10 November 1946 yang dikenal dengan Perundingan Linggarjati. Perundingan antara pihak Indonesia dan Belanda ini berlokasi di kaki Gunung Ciremai, Linggarjati, Cirebon. Pihak RI diwakili oleh PM Sutan Sjahrir, Mr. A.K. Pringgodigdo, Dr. Leimena, Dr. A.K. Gani, Mr. 36
Moh. Roem, Mr. Amir Syarifuddin, Mr. Susanto Tirtoprodjo, Dr. Soedarsono dan Mr. Ali Budiardjo. Pihak Belanda diwakili Dr. H.J. van Mook, M. van Pool, F. de Boer dan Prof. Schermerhorn. Lord Killearn dari Inggris bertindak sebagai penengah. Setelah berunding selama lima hari, tercapai beberapa kesepakatan di antaranya (1) Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia secara de facto atas Pulau Jawa, Madura dan Sumatera; (2) Republik Indonesia dan Belanda akan Gambar 1.19 bekerjasama membentuk Republik Indonesia Suasana Penandatangan Serikat (RIS), di mana Republik Indonesia menjadi hasil perundingan Linggarjati, tampak Amir salah satu bagiannya; (3) Republik Indonesia Syarifudin, Mohammad Serikat dan Belanda akan membentuk sebuah Roem, F. de Boer, Uni Indonesia - Belanda dengan Ratu Belanda Sutan Sjahrir, Willem sebagai pimpinannya. Isi kesepakatan ini dikenal Schermerhorn, Van Mook, Max van Pol dengan Perjanjian Linggarjati. Sumber: Atlas Van Stock (1946) BAB 1: PERJUANGAN MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN 37
SEJARAH UNTUK SMA/MA KELAS XII Namun, setelah perundingan tersebut disepakati, pemerintah Belanda malah ingkar. Setelah merasa mengetahui peta kekuatan militer RI, pada 20 Juli 1947 pemerintah Belanda secara resmi memberikan kuasa penuh kepada Van Mook untuk melancarkan aksi. Pihak Belanda menyebut tindakan ini sebagai "aksi polisionil". Dalam narasi sejarah Indonesia, aksi tersebut dikenal dengan istilah Agresi Militer Pertama. Perlawanan pun terjadi di banyak tempat. Konflik yang kembali terjadi di Indonesia ini kemudian dibahas oleh Dewan Keamanan (DK) PBB. Setelah beberapa kali bersidang, pada 27 Agustus 1947, DK PBB membentuk Komisi Tiga Negara (KTN) yang terdiri dari Australia (pilihan Indonesia), Belgia (pilihan Belgia), dan kedua negara memilih Amerika Gambar 1.20 Serikat. Atas inisiatif KTN, perundingan Renville Abdulkadir digelar pada 8 Desember 1947 di atas kapal USS Renville Widjojoatmodjo, wakil Belanda di yang sedang berlabuh di Teluk Jakarta. Delegasi Perjanjian Renville RI dipimpin oleh Mr. Amir Syarifuddin sementara Sumber: Anefo/ Nationaal delegasi Belanda diwakilkan oleh R. Abdulkadir Archief, CC0 (1947) Widjojoatmodjo. Kelanjutan perundingan tersebut diadakan di Kaliurang, Yogyakarta, pada 13 Januari 1948. Pertemuan yang dikenal dengan nama Notulen Kaliurang ini dihadiri oleh Sukarno, Moh. Hatta, Sutan Sjahrir, dan Jenderal Soedirman. Perjanjian Renville akhirnya ditandatangani pada 17 Januari 1948. Isi dari Perjanjian Renville di antaranya terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS); Republik Indonesia Gambar 1.21 menjadi bagian dari RIS; wilayah Indonesia yang Amir Syarifuddin, diakui oleh Belanda adalah Jawa Tengah, Yogyakarta wakil Indonesia di dan Sumatra. Garis pemisah wilayahnya dikenal Perjanjian Renville Sumber: Anefo/ Nationaal dengan nama "Garis Van Mook". Archief, CC0 (1947) 38
r u m T a r e t a m u S i u a R i a k g n a B a r u d a M r u m T a w a J i g n u t i l e B a t r a k a J n a d n u s a P n a t a e S a r e t a m u S l BAB 1: PERJUANGAN MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN m o n o t O a r a g e N n a g a B a r a g e N i r u m T a i s e n o d n I a r a g e N i a i s e n o d n I k i l b u p e R l a n e k d i i n i h a y a l i w h a s i m e p s i r a G . e l l i v n e R n a i j n a j r e P n a k r a s a d r e b h a y a l i w n a g a b m e P i 2 2 . 1 r a b m a G ) 2 2 0 2 ( k e t s i r d u b k d n e m e K / i d b A i l a z i R M : r e b m u S . k o o M n a v s i r a G a m a n n a g n e d S R h a y a I l i W n a k u B 39
Konsekuensi perjanjian Renville berdampak sangat besar bagi Indonesia. Wilayah Indonesia menjadi semakin sempit. Dari segi militer, sebagai bentuk kepatuhan kepada politik negara, Jenderal Soedirman memerintahkan gencatan senjata kepada angkatan perang RI dan melakukan hijrah. Tentara Gambar 1.23 Indonesia yang berada di Jawa Barat melakukan Long March perjalanan ke daerah Jawa Tengah. Sekitar 30.000 pasukan pasukan Siliwangi diperkirakan ikut ambil bagian Indonesia dari Kuningan, Jawa dalam peristiwa yang dikenal sebagai Long March Barat ke Jawa Siliwangi. Hal ini memunculkan banyak kekecewaan Tengah dengan dan menyebabkan terjadinya perlawanan di berbagai perlengkapan daerah. Perdana Menteri Amir Syarifuddin mundur seadanya. Sumber: Kroeze, N./ DLC/ dari jabatannya pada 23 Januari 1948 karena dianggap Nationaal Archief, CC0 gagal mempertahankan kedaulatan wilayah. (1948) 40 SEJARAH UNTUK SMA KELAS XII
Hasil Perjanjian Renville menyebabkan ke- kecewaan sebagian pihak dan menimbulkan gejolak politik di Indonesia. Faksi sosialis di parlemen, kecuali kelompok Sjahrir, menentang hasil Perjanjian Renville dan membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR). Setelah Musso, salah satu pimpinan Partai Komunis Indonesia (PKI), kembali dari Moskow, FDR mendapat pemimpin baru dan PKI pun mendominasi kelompok ini. Secara sepihak FDR/PKI mendeklarasikan pembentukan pemerintahan Front Nasional di Madiun pada 19 September 1948 pagi. Dalam bukunya Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan (1997), sejarawan Soe Hok Gie menyebutkan bahwa pemerintah RI langsung bereaksi terhadap pemberontakan tersebut. Pada 19 September 1948 malam, Presiden Sukarno langsung menyerukan kepada rakyat untuk membantu pemerintah menumpas pemberontakan tersebut. Sukarno meminta rakyat untuk memilih ikut Sukarno-Hatta atau Musso. Pemerintah RI kemudian segera melancarkan Gambar 1.24 Orang-Orang di operasi militer untuk menumpas pemberontakan ini. Persimpangan Kiri Keberhasilan RI dalam menumpas pemberontakan Jalan ini menjadi salah satu alasan Amerika Serikat (AS) Sumber: Repro Bentang Budaya (1997) akhirnya membantu RI dalam menekan Belanda di meja perundingan. Bagi AS, RI telah menunjukkan ketidakberpihakannya pada idelogi komunis yang sedang diperangi oleh AS dalam Perang Dingin. Tidak lama setelah RI mengatasi Peristiwa Madiun 1948, secara tiba-tiba Belanda membatalkan Persetujuan Renville. Pada 18 Desember 1948, Dr. Beel memberitahukan kepada Delegasi Republik Indonesia dan KTN bahwa Belanda tidak mengakui dan terikat BAB 1: PERJUANGAN MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN 41
SEJARAH UNTUK SMA/MA KELAS XII lagi dengan persetujuan Renville. Untuk kedua kalinya Belanda melakukan Agresi Militer. Pada Minggu pagi, 19 Desember 1948, sekitar pukul 05.30 pesawat-pesawat pengebom milik Belanda berjenis Mitchell B-25 dan Mustang mulai menyerang lapangan terbang Maguwo dan menguasai ibu kota Yogyakarta. Kedaulatan Indonesia terancam karena Belanda akhirnya menangkap Presiden dan Wakil Presiden. Dapatkah kalian membayangkan situasi genting yang terjadi ketika itu? Apakah berarti Indonesia sudah dikuasai kembali oleh Belanda? Pada kenyataannya, Belanda tidak bisa sepenuhnya menguasai Indonesia. Sebelum Belanda di bawah pimpinan Kolonel Van Langen mencapai Gedung Agung dan menangkap pimpinan negara, kabinet memberikan mandat kepada Menteri Kemakmuran Syafruddin Prawiranegara yang saat itu sedang berada di Bukittinggi untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Selain itu, mandat juga diberikan kepada A.A. Maramis yang sedang berada di New Delhi untuk membentuk Pemerintahan Republik Indonesia di pengasingan. Panglima Jenderal Soedirman juga memerintahkan tentara Indonesia untuk melakukan penyusupan dan melakukan serangan balik. Apabila ingin mengetahui lebih detail mengenai peristiwa ini, kalian dapat membaca kesaksian dari pelaku sejarah lewat buku berjudul Rute Perjalanan Gerilya A.H. Nasution pada Masa Agresi Militer Belanda II pada tautan berikut: Kalian juga bisa memindai kode QR di samping. Kalian juga bisa menyaksikan video di tautan berikut watch?v=b4LcUu1z4p8 42
Salah satu peristiwa penting lain pasca- penangkapan Presiden dan Wakil Presiden RI di Yogyakarta adalah Serangan Umum 1 Maret 1949. Serangan tersebut dilancarkan untuk membuktikan kepada dunia internasional bahwa TNI sebagai salah satu badan negara masih aktif. Hal ini terbukti dengan keberhasilan merebut Yogyakarta dari tangan Belanda selama 6 jam. Setelah melancarkan serangan singkatnya, pasukan TNI kemudian mundur dan kembali ke kantung-kantung gerilya. Sementara itu Menteri Luar Negeri PDRI, A.A. Maramis yang sedang berada di New Delhi India menggalang solidaritas dengan negara lain. Perdana Menteri India Pandit Jawaharlal Nehru memprakarsai Konferensi Inter-Asia sebagai bentuk solidaritas Gambar 1.25 terhadap Republik Indonesia. Konferensi tersebut A.A. Maramis, Menteri Luar dihadiri 19 perwakilan antara lain Afganistan, Negeri PDRI Filipina, Burma, Sri Lanka, Mesir, Ethiopia, India, Irak, Sumber: Wikimedia Libanon, Pakistan, Saudi Arabia, Suriah, dan Yaman. Commons/Public Domain (2022) Konferensi yang berlangsung hingga 23 Januari 1949 ini menghasilkan beberapa usul resolusi kepada DK PBB untuk mendesak Belanda menghentikan seluruh operasi militernya serta mengadakan sidang khusus terkait pemecahan persoalan Indonesia-Belanda. Berdasarkan Resolusi DK PBB, KTN diubah menjadi United Nations Commission for Indonesia (UNCI) dengan kekuasaan lebih besar dan hak yang lebih mengikat. UNCI menginisasi perundingan RI- Gambar 1.26 Belanda yang dipimpin oleh Mark Cochran (Amerika Jawaharlal Nehru, Serikat) di Hotel Des-Indies, Jakarta. Perundingan Perdana Menteri ini menghasilkan persetujuan pada 7 Mei 1949 yang India Sumber: AFP/ Public Domain dikenal dengan Persetujuan Roem-Royen. (1947) BAB 1: PERJUANGAN MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN 43
SEJARAH UNTUK SMA/MA KELAS XII 1. Tentara Indonesia menghentikan segala perang gerilya 2. Bekerja sama dalam mengembalikan perdamaian dan menjaga keamanan serta ketertiban 3. Turut serta dalam Konferensi Meja Bundar di Belanda untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh dan utuh kepada Republik Indonesia Serikat tanpa syarat VIVA HISTORIA Tahukah kalian selain Konferensi Inter Asia, di dalam negeri juga diadakan Konferensi Inter Indonesia yang menjadi momen penting bagi bangsa Indonesia dan sekaligus sebagai simbol bersatunya kembali bangsa Indonesia? Konferensi ini digelar dalam dua tahap. Konferensi Inter Indonesia I digelar pada 19 - 22 Juli 1949 di Hotel Tugu, Yogyakarta. Sedangkan Konferensi Inter Indonesia II digelar pada 31 Juli - 2 Agustus 1949 di Jakarta. Pada sidang konferensi pertama, Ketua Sidang Moh. Hatta menyampaikan bahwa Konferensi Inter Indonesia ini adalah satu simbol persatuan kita, simbol kemauan kita melaksanakan cita-cita rakyat kita yang telah berpuluh-puluh tahun diperjuangkan, yaitu: Indonesia yang 44
satu, yang tidak terpisah-pisah." Konferensi ini terdiri dari dua delegasi, yakni Delegasi Republik dan Delegasi BFO. Tujuan dari konferensi ini adalah untuk menyatukan visi dan misi bangsa Indonesia sebelum ikut serta dalam Konferensi Meja Bundar. Sumber: K.M.L. Tobing., Perjuangan Politik Bangsa Indonesia, Persetujuan Roem-Royen dan KMB. Jakarta: CV Haji Masagung, 1987. Gambar 1.27 Konferensi Inter-Indonesia pertama di Yogyakarta. Sumber: Darto Harnoko/ ANRI (1949) AKTIVITAS 1. Buatlah diskusi kelompok yang terdiri dari 7 kelompok kecil. Masing- masing kelompok terdiri dari 4 - 5 orang. 2. Lakukan inkuiri sejarah berdasarkan salah satu tema berikut ini. mengenai salah satu tema berikut: BAB 1: PERJUANGAN MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN 45
SEJARAH UNTUK SMA/MA KELAS XII a. Peristiwa di sekitar perundingan Linggarjati (termasuk pembentukan Komisi Konsuler oleh PBB) b. Agresi Militer Belanda I c. Reaksi dunia internasional terhadap Agresi Belanda I (termasuk resolusi dan pembentukan KTN oleh PBB) d. Peristiwa sekitar perundingan Renville e. Agresi Militer Belanda II (termasuk penangkapan dan pembuangan pemimpin RI ke Bangka) f. Pembentukan PDRI g. Resistensi atau perlawanan yang dilakukan pihak RI (misalnya perang gerilya dipimpin oleh A.H. Nasution, Jenderal Soedirman, Serangan Umum 1 Maret, dan sebagainya) 3. Hasil kegiatan inkuiri dirangkum dalam bentuk poster. 4. Perwakilan masing-masing kelompok memaparkan hasil karyanya di depan kelas. Puncak dari perjuangan diplomasi pengakuan kedaulatan RI terjadi pada Konferensi Meja Bundar (KMB) yang diselenggarakan di Den Haag, Belanda. Pelaksanaan KMB berlangsung dari 23 Agustus sampai 2 November 1949. Dampak penting dari penyelenggaraan KMB terhadap Indonesia adalah bentuk negara Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS). Belanda mengakui kedaulatan Indonesia dalam bentuk RIS, penyerahannya akan dilakukan pada 27 Desember 1949. Kekuasaan atas Irian Barat ditentukan setahun kemudian setelah pengakuan kedaulatan. Selain itu, disepakati bahwa Indonesia harus mengambil alih utang Belanda sebesar 4,3 miliar gulden. Dalam hubungan kenegaraan, RIS dan Belanda sepaakt akan membentuk Uni Indonesia-Belanda. 46
VIVA HISTORIA Dukungan Internasional dan Perjuangan Diplomasi melalui PBB Upaya bangsa Indonesia untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan juga dilakukan melalui diplomasi dan perjuangan di PBB. Perjuangan ini mendapatkan dukungan dari beberapa negara lain. Masalah Indonesia pertama kali dibahas di DK PBB pada 25 Januari 1946 oleh delegasi Ukraina yang menuduh Inggris menggunakan pasukannya (termasuk tentara Gurkha dari India) untuk menekan gerakan demokrasi di Indonesia. Delegasi Ukraina yang diketuai oleh Dmitro Manuilsky menuduh tindakan Inggris dapat mengancam keamanan dan perdamaian dunia dan meminta DK PBB untuk mengirim tim untuk menyelidiki hal ini dan mengusulkan penyelesaian damai. Akan tetapi, usulan Ukraina ini kurang mendapatkan dukungan di DK PBB. Begitu pula usulan dari Mesir yang meminta Inggris untuk segera mundur dari Indonesia setelah menyelesaikan tugas pokok Sekutu. Setelah itu, masalah Indonesia tidak banyak dibahas di PBB hingga kedatangan delegasi Indonesia pada 1947 ke Markas PBB di New York. Setelah Agresi Militer I, Sutan Sjahrir terbang ke India untuk bertemu dengan P.M. Jawaharlal Nehru dan meminta bantuan. India kemudian mengirimkan surat resmi ke PBB dan meminta DK PBB untuk melakukan investigasi ke Indonesia. Di saat yang hampir bersamaan, pemerintah Australia juga meminta PBB untuk meninjau masalah Indonesia. Masalah Indonesia kemudian didiskusikan di DK PBB. Pada umumnya, negara- negara Eropa pada masa itu mendukung Belanda, sementara itu negara- negara non-Eropa (seperti Cina, India, Colombia, dan Australia) cenderung membela Indonesia. Pada 12 Agustus 1947, delegasi Indonesia, yang beberapa di antaranya baru datang dari India, hadir di markas PBB di Lake Success, New York. BAB 1: PERJUANGAN MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN 47
SEJARAH UNTUK SMA/MA KELAS XII Gambar 1.28 Delegasi Indonesia dalam sidang DK PBB tahun 1947. Dari kiri ke kanan: Soedjatmoko, Soemitro Djojohadikoesoemo, Sutan Sjahrir, Charles Tamboe, H. Agoes Salim. Duduk di sebelah mereka adalah perwakilan India yaitu Dr. Padmanaba Pillai . Sumber: UN Photo (1947) Mereka adalah Sutan Sjahrir, H. Agus Salim, Soemitro Djojohadikusumo, Charles Tambu dan Soedjatmoko. Setelah melalui proses lobi dan bantuan dari beberapa negara yang hadir dalam sidang DK PBB, delegasi Indonesia kemudian diperkenankan untuk ikut dalam pertemuan yang membahas mengenai konflik antara Belanda di Indonesia walaupun tanpa hak suara dalam voting. 48
Dalam pidatonya pada 14 Agustus 1947, Sutan Sjahrir menyampaikan mengenai serangan militer Belanda terus-menerus ke Indonesia dan menuntut agar pasukan Belanda ditarik sepenuhnya dari Indonesia. Sjahrir meminta DK PBB untuk membentuk komisi yang akan mengawasi pelaksanaan resolusi DK PBB yang sebelumnya dikeluarkan pada 1 Agustus 1947. Resolusi itu memerintahkan gencatan senjata dan penghentian pertempuran. Pidato ini tentu saja ditentang oleh perwakilan Belanda di DK PBB beserta para pendukungnya yang berasal dari negara-negara imperialis Eropa. Meskipun demikian, pada 25 Agustus 1947, DK PBB menyetujui resolusi yang diajukan oleh Australia dan Cina untuk membentuk komisi konsuler di Jakarta yang bertugas untuk mengawasi situasi dan melaporkan hasilnya ke DK PBB. Selanjutnya, PBB juga membentuk Good Offices Committee on Indonesia (GOC) yang dalam sejarah Indonesia lebih dikenal sebagai Komisi Tiga Negara (KTN). Badan ini berperan untuk mengawasi situasi dan menjadi mediator dalam rangka mencari penyelesaian damai antara Indonesia dan Belanda. Pada Oktober 1947, Sjahrir menyerahkan posisinya sebagai ketua delegasi Indonesia di PBB kepada Nico Palar. Setelah itu, delegasi Indonesia dan Belanda kerap berhadapan satu sama lain di DK PBB, termasuk dalam pembahasan Agresi Militer II yang dilancarkan oleh Belanda pada Desember 1948. Agresi ini justru menjadi titik balik bagi Belanda. Negara- negara yang tadinya mendukung Belanda berbalik arah. Sebagai contoh, Prancis mengutuk agresi ini dan meminta Belanda untuk membebaskan para tahanan politik, termasuk para pemimpin RI yang ditawan dalam agresi tersebut. DK PBB pada akhirnya mengeluarkan resolusi pada 28 Januari 1949 yang pada dasarnya meminta gencatan senjata dan penghentian pertempuran antara Indonesia dan Belanda. KTN berganti nama menjadi United Nation Commision for Indonesia (UNCI) yang bertugas mengawasi pelaksanaan resolusi, memediasi perundingan, dan memastikan bahwa Indonesia dan BAB 1: PERJUANGAN MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN 49
SEJARAH UNTUK SMA/MA KELAS XII Belanda menaati resolusi DK PBB. Beberapa isi Resolusi DK PBB 28 Januari 1949 (S/1234) di antaranya: 1. Belanda diperintahkan untuk membebaskan para pimpinan RI yang ditangkap selama Agresi Militer II dan mengembalikan mereka ke Yogyakarta. 2. Merekomendasikan pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) yang bersifat federal, merdeka dan berdaulat secepatnya. 3. Belanda harus menyerahkan kedaulatan atas Indonesia kepada RIS sebelum 1 Januari 1950, atau selambat-lambatnya 1 Juli 1950. Perundingan antara Indonesia dan Belanda terus digelar sepanjang tahun 1949 di bawah pengawasan UNCI. Pada 27 Desember 1949, Belanda pada akhirnya "menyerahkan" kedaulatannya kepada RIS. Dalam perspektif Indonesia, peristiwa ini sering disebut sebagai pengakuan kedaulatan. Pada September 1950, Nico Palar memimpin upacara pengibaran bendera yang menandai Indonesia masuk ke Majelis Umum PBB sebagai negara anggota ke-60. Republik Indonesia bukanlah bekas koloni Eropa pertama yang memperoleh kemerdekaan setelah PD II, melainkan merupakan yang pertama menggunakan DK PBB sebagai platform dan alat untuk kampanye kemerdekaannya. Disarikan dengan sedikit penyesuaian dari Foray, J. L. (2021). "The Republic at the Table, with Decolonisation on the Agenda: The United Nations Security Council and the Question of Indonesian Representation", 1946- 1947. Itinerario, 45(1), 124-151. 50
D� Perubahan dari RIS Menuju NKRI Penggagas pendirian Republik Indonesia Serikat (RIS) adalah Wakil Gubernur Jenderal Hindia Belanda Dr. H. J. van Mook. Pembentukan RIS ini sebagai upaya Belanda untuk dapat tetap menancapkan pengaruhnya di Indonesia. Pemerintahan RIS berkedudukan di Jakarta, sementara pemerintahan RI berkedudukan di Yogyakarta. Pemerintahan RIS dipimpin oleh Presiden Sukarno dan dibantu oleh Perdana Menteri Mohammad Hatta. Sistem pemerintahan RIS adalah demokrasi parlementer dengan konstitusi negara bernama Undang-undang Republik Indonesia Serikat. Pemerintahan RI berada di dalam wilayah pemerintahan RIS, tetapi wilayah RI tetap otonom dan tidak tergantung kepada RIS. Namun, mayoritas masyarakat Indonesia beserta tokoh-tokoh nasional menginginkan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Selain itu muncul gerakan-gerakan persatuan untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menentang pembentukan negara federal, termasuk juga dari masyarakat di mayoritas negara bagian RIS. Negara bagian Sumatera Selatan adalah yang pertama mengawali untuk bergabung dengan Pemerintah RI pada 10 Februari 1950. Selanjutnya, Negara Pasundan berkeinginan untuk ikut bergabung karena merasa kurang mampu memelihara keamanan dan ketertiban di wilayahnya. Negara Pasundan akhirnya bergabung dalam RI sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan RIS No 113 tanggal 11 Maret 1950. Pemerintah RIS tidak menentang aksi penggabungan dengan RI dan justru mengikuti kemauan Majelis Permusyawaratan. Pemerintah RIS kemudian mengeluarkan undang-undang darurat pada 7 Maret 1950 yang isinya pembubaran negara-negara bagian dan penggabungan ke dalam RI. Akhirnya sampai akhir Maret 1950, tinggal empat negara bagian yang masih berdiri, yaitu Kalimantan Barat, Negara Sumatera Timur, Negara Indonesia Timur dan R I. Kondisi tersebut membuat Natsir berinisiatif menyampaikan agar RI dan Negara-negara bagian RIS berbaur dalam NKRI. Usul yang disampaikan dalam sebuat rapat parlemen pada 3 April 1950 BAB 1: PERJUANGAN MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN 51
SEJARAH UNTUK SMA/MA KELAS XII ini kemudian dikenal dengan istilah Mosi Integral Natsir. Kepiawaiannya dalam lobi politik membuahkan hasil. Kalimantan Barat masuk ke dalam negara bagian RI melalui sidang Majelis Permusyawaratan pada 22 April 1950. VIVA HISTORIA Moh� Natsir, Sang Pelopor Wacana Kembalinya NKRI Gambar 1.29 Presiden Sukarno sedang berbincang dengan pejabat formatur parlemen terpilih Mohammad Natsir di Istana Negara Jakarta Sumber:IPPHOS/ANRI (1950) Natsir merupakan satu tokoh penting Indonesia pada tahun 1950-an. Dengan menyampaikan Mosi Integral dalam sebuah sidang parlemen pada 3 April 1950, Moh. Natsir berhasil melobi banyak fraksi agar bersepakat untuk kembali dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) setelah sebelumnya terpecah-pecah dalam Negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Sebagai tokoh yang pernah menjabat sebagai perdana menteri, Natsir dikenal sebagai tokoh yang karismatik dan sederhana. Agar dapat lebih jauh menggali tentang sejarah dan kepribadian Mohammad Natsir, kalian dapat melihat dokumentasi sejarahnya. Ingin tahu lebih lanjut tentang dokumentasi sejarah Moh. Natsir? Kalian bisa mengunjungi tautan berikut atau memindai kode QR berikut ini. 52
Jelang pertengahan 1950, RIS hanya menyisakan tiga negara yaitu Negara Sumatera Timur, Negara Indonesia Timur, dan RI. Pada tanggal 3 - 5 Mei 1950 diadakan perundingan yang menyepakati pembentukan NKRI. Akan tetapi, pembentukan NKRI tidaklah semudah menggabungkan negara bagian RIS ke RI. Hal ini berhubungan dengan pengakuan kedaulatan dari dunia internasional karena yang diakui kedaulatannya dalam KMB adalah RIS. Solusi pemecahan persoalan ini adalah dengan mengubah konstitusi RIS yang berbentuk negara federal menjadi NKRI. Akhirnya, Presiden Sukarno mengganti RIS dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1950. E� Peran Rakyat dalam Revolusi Nasional Persoalan upaya mempertahankan kemerdekaan bukan hanya berada pada pundak para elite negara dan militer, melainkan seluruh lapisan rakyat Indonesia. Dengan semboyan "Merdeka atau Mati", rakyat Indonesia rela bertaruh nyawa dan bahu-membahu untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Berikut berbagai peran masyarakat Indonesia pada masa Revolusi Nasional. 1� Peran Perempuan Pemerintah RI menyerukan para perempuan yang sebelumnya tergabung dalam Fujinkai (organisasi wanita bentukan Jepang) agar masuk dalam berbagai wadah organisasi perempuan Indonesia. Dengan demikian, para perempuan Indonesia segera dapat menyalurkan tenaganya untuk kepentingan perjuangan, terutama dalam bidang-bidang sosial. Menarik untuk dicermati, meski sebagian besar tidak turut langsung memanggul senjata dalam perlawanan, kaum perempuan seringkali berada di garis depan sebagai informan dan penyalur kebutuhan para pejuang. Di beberapa daerah, para istri dan remaja putri mengorganisasi diri untuk memenuhi kebutuhan logistik, obat-obatan, bahkan pembiayaan perang. Selama masa Revolusi, perempuan Indonesia berjuang melalui berbagai cara sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah masing-masing. BAB 1: PERJUANGAN MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN 53
SEJARAH UNTUK SMA/MA KELAS XII a� Peran Medis dan Kesehatan Dalam situasi perang yang rentan menimbulkan korban, bidang medis dan kesehatan menjadi faktor penunjang penting bagi perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Di Aceh, para perempuan anggota Palang Merah Indonesia membentuk satuan tugas yang selalu siaga dikirim dan diberangkatkan ke medan laga untuk menolong korban perang. Sementara itu, para perempuan di Sulawesi Utara berulang kali berjuang untuk menerobos blokade dan pertahanan Belanda untuk mencari obat-obatan yang saat itu sukar diperoleh. Peran serupa juga dilakukan oleh anggota perempuan palang merah di Bali. Mereka menjalin kontak rahasia dengan rekan di kota-kota untuk menyalurkan bantuan ke desa dan daerah gerilya. Dengan ketrampilannya, para perempuan Bali ini juga meramu berbagai tanaman obat untuk mengatasi kekurangan obat-obatan. Di Indonesia timur, para perempuan Maluku juga berperan aktif sebagai tenaga sukarela di berbagai rumah sakit sebagai tenaga perawat. Bahkan, tak sedikit dari mereka yang membantu perjuangan di Jawa. Pada masa Agresi Militer Belanda, para tenaga medis dari Maluku ini tercatat bertugas memeriksa para pengungsi yang berpindah dan datang ke Yogyakarta. b� Pendidikan Meski di masa perang, pendidikan terhadap generasi penerus bangsa tetap harus dilaksanakan. Selepas kemerdekan, pelajar putri di Aceh diberian pelatihan kepanduan untuk melatih kemampuan intelijen dan perkembangan fisik, semangat, dan cinta tanah air. Saat Revolusi pecah, para perempuan di Aceh menjadi guru sukarela untuk mendidik anak-anak bangsa dan memberantas buta huruf di Sekolah Rendah. Hal serupa juga dilakukan para perempuan pejuang di Tondano dengan mendirikan Yayasan Pendidikan Bangsa pada November 1945. Yayasan ini mendirikan Sekolah Menengah Rendah Kebangsaan (SMRK). Sekolah ini senantiasa juga menyisipkan semangat kemerdekaan dan kebangsaan secara sembunyi-sembunyi di setiap pembelajarannya. 54
c� Dapur Umum dan Logistik Keberlangsungan perjuangan mempertahankan kemerdekaan tidak akan lama apabila tidak ada asupan makanan yang memadai. Karenanya, keberadaan dapur umum yang dikelola oleh para perempuan berperan sangat penting dalam perjuangan. Tak heran, keberadaan markas para pejuang selalu diiringi dengan keberadaan dapur umum. Di Maluku, para istri dan remaja putri Barisan Pejuang Indonesia mendirikan dapur umum untuk menyediakan makanan serta tempat tinggal bagi para pejuang dan pengungsi. Para istri ini juga menjadi tulang punggung untuk menafkahi keluarga di saat suami mereka berperang di garis depan. Sementara itu di Aceh, selain membuat dapur umum untuk gerilyawan, para perempuan Aceh secara spontan dan sukarela menggalang dana dengan cara memberikan perhiasan dan barang berharga lainnya. Dana itu salah satunya digunakan untuk pembelian pesawat Dakora RI-001 Seulawah, pesawat pertama milik RI. Berkat perjuangannya di dapur umum, Ibu Ruswo tidak hanya mendapat medali penghargaan dari pemerintah RI, tetapi namanya juga diabadikan sebagai menjadi nama jalan di Yogyakarta. Kalian bisa menyimak lika-liku perjuangan Ibu Ruswo melalui video bertajuk "Ibu Ruswo: Pembakar Api Revolusi dari Dapur Umum" di tautan Kalian juga bisa memindai kode QR di samping. BAB 1: PERJUANGAN MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN 55
SEJARAH UNTUK SMA/MA KELAS XII 2� Peran Seniman dan Sastrawan Dibanding para politisi dan militer, peran para seniman dan sastrawan memang kurang menonjol dalam catatan sejarah. Namun, peran mereka dalam per juangan kemerdekaan cukup penting dan masih bisa kita nikmati hingga saat ini. Sebagai bentuk ekspresi diri, karya para seniman di masa kemerdekaan membangkitkan semangat juang dan menggerakkan rakyat untuk melawan penjajah. Karya ini ada yang dituangkan dalam Gambar 1.30 medium tembok dan selebaran, ada juga yang Poster karya seniman mengisi ilustrasi atau karikatur di surat kabar. Indonesia yang menolak keberadaan kembali Mereka menggunakan alat dan media yang sangat Belanda di Indonesia sederhana untuk berkarya. Namun, keterbatasan selepas proklamasi tersebut tidak menghalangi para seniman untuk kemerdekaan. menyebarkan semangat perjuangan. Sumber:Nationaalarchief.nl (1946) 56
Peristiwa perang kemerdekaan dan masa revolusi rupanya ikut membentuk dan mengasah karakter seniman lukis Indonesia. Seniman yang mengalami masa revolusi memiliki rekaman situasi kehidupan pada masa perjuangan fisik yang dituang melalui karya. Beberapa maestro lukis Indonesia seperti S. Sudjojono, Affandi, Dullah, dan Hendra Gunawan adalah contohnya. Beberapa lukisan masa Perang kemerdekaan di antaranya: Laskar Rakjat Mengatoer Siasat (1946). Karya Affandi ini menggambarkan 4 orang laskar yang sedang mengamati sebuah peta. Gambar 1.31 Sumber:Affandi/Repro IVAA (1946) Persiapan Gerilja (1949). Karya Dullah ini menggambarkan suasana para pejuang dengan berbagai aktivitasnya sebelum berangkat bergerilya. Lukisan ini menjadi sampul buku Di Bawah Bendera Revolusi Jilid 1 oleh Sukarno. Gambar 1.32 Sumber:Dullah/Repro IVAA (1949) BAB 1: PERJUANGAN MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN 57
SEJARAH UNTUK SMA/MA KELAS XII Kawan-Kawan Revolusi (1947). Lukisan S. Soedjojono yang dilukis di tengah kecamuk revolusi fisik ini memuat potret kepala berbagai figur dari bocah, seniman, hinga tentara. Sebagian besar sosok yang ada di lukisan ini merupakan wajah rekan-rekannya sesama seniman. Gambar 1.33 Sumber: S. Soedjojono /Repro IVAA (1947) Gambar 1.34 Sumber: Hendra Gunawan/ Repro IVAA (1955) Pengantin Revolusi (1955). Lukisan Hendra Gunawan menceritakan peristiwa yang ia alami sendiri semasa revolusi. Kini, lukisan tersebut telah ditetapkan menjadi benda cagar budaya nasional. 58
Salah satu karya seni yang terkenal dan monumental semasa revolusi adalah poster bertajuk "Boeng, Ajo Boeng" karya pelukis Affandi hasil kolaborasi dengan pelukis Dullah sebagai model gambar dan penyair Chairil Anwar yang menyumbangkan teks. Jika ingin mengenal lebih jauh sosok Affandi sang maestro seni rupa Indonesia, kalian bisa menonton video di tautan com/watch?v=35MPdkDSqpY. Kalian juga bisa memindai kode QR di samping. Di bidang seni peran, para seniman juga turut ambil bagian. Prihatini (2015) menengarai perpindahan ibu kota Indonesia ke Yogyakarta menjadi titik penting perkembangan seni peran di masa revolusi. Para seniman berulang kali mengungsi bersama rakyat dan pejuang lainnya. Pengalaman ini mereka tuangkan melalui sandiwara dan seni teater sebagai bahan refleksi sekaligus hiburan bagi rakyat. Beberapa contoh cerita yang dipentaskan di antaranya "Semarang"; "Awan Berarak" disutradarai oleh Murtono; "Mutiara dari Nusa Laut" karya Usmar Ismail, Sri Murtono, dan Djayakusuma; "Kisah Pendudukan Yogya" disutradarai oleh Dr. Huyung. Salah satu seniman peran yang produktif adalah Sri Murtono dengan karyanya "Di belakang Kedok Jelita", "Revolusi", "Di Depan Pintu Bharatayuda", dan "Tidurlah Anakku". Di bidang seni musik, lagu-lagu propaganda menjadi pembakar semangat rakyat dan para pejuang. Lagu "Maju Tak Gentar" dan "Sorak- Sorak Bergembira" diciptakan oleh Cornel Simanjuntak pada awal masa revolusi. Kedua lagu ini lahir dalam konteks pertempuran pemuda Indonesia melawan Belanda dan sekutu yang tidak seimbang dari segi BAB 1: PERJUANGAN MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN 59
SEJARAH UNTUK SMA/MA KELAS XII peralatan senjata. "Maju Tak Gentar" dan "Bagimu Negeri" berupaya memotivasi perjuangan pemuda Indonesia dalam membela tanah air Lagu-lagu perjuangan juga berfungsi sebagai pengingat peristiwa revolusi, misalnya lagu "Halo-Halo Bandung" karya Ismail Marzuki yang merekam peristiwa Bandung Lautan Api. Pada masa revolusi, para sastrawan ikut berjuang dengan menghasilkan karya yang mampu memperkaya pengalaman, menanamkan kesadaran, dan menumbuhkan kepekaan. Salah satu pengarang produktif di masa Revolusi adalah Pramoedya Ananta Toer. Antara tahun 1947 - 1957, ia telah melahirkan enam novel dan beberapa kumpulan cerpen berlatar masa Revolusi. Beberapa di antaranya Sepoeloeh Kepala Nica (1946), Keluarga Gerilya (1950), Dia yang Menyerah (1951) , dan Bukan Pasar Malam (1951). Selain Pram, ada juga Idrus yang menulis karya berjudul Dari Ave Maria Ke Jalan Lain Ke Roma (1948). Buku ini merupakan kumpulan kisah-kisah dari zaman pendudukan Jepang hingga revolusi fisik di antaranya berjudul "Surabaya", "Dari Ave Maria", "Jalan Lain ke Roma". 3� Peran Pelajar dan Mahasiswa Keinginan Belanda untuk kembali menguasai Indonesia memunculkan komitmen seluruh masyarakat untuk mempertahankan kemerdekaan, termasuk kelompok pelajar. Pada Juli 1945, para pelajar setingkat SMP dan SMA di Surabaya pada Juli 1945 berikrar untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada 25 September 1945, di Yogyakarta diselenggarakan rapat umum yang dihadiri para pemudadan peajar dari Jawa dan Madura. Pada September 1945, para pelajar Magelang membentuk Gabungan Sekolah Menengah yang kemudian melebur dengan Ikatan Pelajar Indonesia Kedu. Pembentukan perkumpulan-perkumpulan pelajar di beberapa wilayah di Indonesia tersebut menunjukkan tumbuhnya rasa patriotisme pelajar Indonesia. Semangat inilah yang kemudian menjadi latar belakang lahirnya organisasi Ikatan Pelajar Indonesia (IPI). Sewaktu pusat pemerintahan pindah ke Yogyakarta, para pengurus IPI juga ikut mengungsi. Di ibu kota yag baru ini, para anggota IPI menginginkan 60
1) Pendahuluan Guru dan peserta didik mengucapkan salam dan doa.
Selanjutnya, guru menjelaskan tujuan dan asesmen pembelajaran. Guru melakukan apersepsi, misalnya dengan meminta peserta didik mengamati foto tentara pelajar. Gambar 1.35 Para tentara pelajar Republik Indonesia Sumber: : IPPHOS/PNRI (1949) Gambar 2.36 Para tentara pelajar Republik Indonesia adanya pasukan tempur sendiri dari kelompok pelajar. Oleh karena itu, IPI Sumber: : IPPHOS/PNRI (1949) membentuk Markas Pertahanan Pelajar (MPP) yang merupakan cabang Selanjutnya, guru dapat bertanya "Menurut kalian, siapakah di bagian pertahanan. MPP memiliki tiga resimen yang tersebar di Jawa mereka ini? Kira-kira berapa usia mereka saat itu? Apa yang mereka timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Pada 17 Juli 1946, di Lapangan Pingit
Yogyakarta, Mayor Jenderal dr. Moestopo resmi melantik dan mengukuhkan lakukan?" pasukan pelajar ini sebagai Tentara Pelajar. 2) Kegiatan Inti Di samping latihan rutin baris-berbaris dan bela negara, Tentara Pelajar Guru memaparkan materi secara singkat tentang berbagai peran ini juga aktif menjalankan perannya sebagai pelajar. Ketika keadaan genting dan tugas negara memanggil, dengan segera para pasukan intelektual ini rakyat dalam usaha mempertahankan kemerdekaan. Pada berubah peran menjadi tentara pelajar. Saat terjadi Agresi Militer Belanda tahap ini, sangat penting bagi guru untuk menyampaikan bahwa II, Tentara Pelajar Indonesia masuk ke dalam jajaran Brigade 17 TNI di perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak bawah kendali Markas Besar Komando Djawa (MBKD). hanya dilakukan oleh kaum militer atau diplomat, tetapi juga Keberadaan Tentara Pelajar memang secara resmi dibubarkan pada berbagai komponen rakyat Indonesia, misalnya kelompok pelajar, awal 1951. Namun, peran aktif pelajar sebagai generasi penerus dalam perempuan, pedagang, etnis Tionghoa, Indo, dan sebagainya. mempertahankan dan mengisi kemerdekaan senantiasa tak lekang oleh zaman. 102 BUKU PANDUAN GURU SEJARAH UNTUK SMA/MA KELAS XII 61 BAB 1: PERJUANGAN MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN
SEJARAH UNTUK SMA/MA KELAS XII ASESMEN Pilihan Ganda 1. Perhatikan potongan surat kabar Asia Raya tanggal 18 Agustus 1945 berikut! Gambar 1.36 Potongan surat kabar Asia Raya Sumber: : Repro Asia Raya/PNRI (1945) Konvensi Montevideo pada tahun 1933 mengatur tentang syarat diakuinya sebuah negara dalam hubungan internasional. Potongan sumber sejarah di atas menunjukkan terpenuhinya salah satu syarat diakuinya Indonesia sebagai sebuah negara, yaitu... a. Memiliki konstitusi b. Memiliki pemerintahan c. Memiliki kepala negara d. Memiliki rencana pembangunan e. Memiliki lembaga perwakilan rakyat 62
a. Memiliki konstitusib. Memiliki pemerintahanc. Memiliki kepala negarad. Memiliki rencana pembangunane. Memiliki lembaga perwakilan rakyatKunci jawaban: B2. Perhatikan foto dan keterangan berikut dari Arsip Nasional Republik Indonesia!Gambar 2.38 Perundingan Indonesia-BelandaSumber: : IPPHOS/ANRI (1946)Perundingan Indonesia-Belanda di rumah Konsul Inggris di bawah pimpinan Lord Killearn pada tanggal 7 Oktober 1946. Pada tanggal 7 Oktober 1946, Konsulat Jenderal Inggris Lord Killearn memimpin perundingan antara Indonesia dan Belanda di Gedung Konsulat Inggris di Jakarta. Delegasi Indonesia diketuai oleh Perdana Menteri Mr. Soetan Sjahrir, sedangkan Delegasi Belanda diketuai oleh Prof. Schermerhorn. Dalam perundingan ini, gencatan senjata yang gagal dalam perundingan tanggal 30 September 1946, disetujui untuk dibicarakan lebih lanjut dalam tingkat panitia yang juga diketuai oleh Lord Killearn. Tampak Konsul Jenderal Inggris 107PANDUAN KHUSUS 2. Perhatikan foto dan keterangan berikut dari Arsip Nasional Republik Indonesia! Gambar 1.37 Perundingan Indonesia-Belanda pada 7 Oktober 1946 yang dipimpin oleh Lord Killearn Sumber: : IPPHOS/ANRI (1946) Pada tanggal 7 Oktober 1946, Konsulat Jenderal Inggris Lord Killearn memimpin perundingan antara Indonesia dan Belanda di Gedung Konsulat Inggris di Jakarta. Delegasi Indonesia diketuai oleh Perdana Menteri Mr. Sutan Sjahrir, sedangkan Delegasi Belanda diketuai oleh Prof. Schermerhorn. Gencatan senjata yang disepakati antara Belanda dan Indonesia pada 30 September 1946 gagal dilaksanakan. Dalam perundingan ini, kedua bilah pihak sepakat untuk membicarakan masalah itu lebih lanjut dalam tingkat panitia yang juga diketuai oleh Lord Killearn. Tampak Konsul Jenderal Inggris Lord Killearn sedang memberikan sambutan. Delegasi Belanda duduk di sebelah kiri, tampak dua dari kiri: M van Poll, Dr. HJ van Mook, Prof. Schermerhorn. Delegasi Indonesia duduk di sebelah kanan, tampak Mr. Sutan Sjahrir, Mr. Moh. Roem, dan Mr. Soesanto Tirtoprodjo. 63 BAB 1: PERJUANGAN MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN
SEJARAH UNTUK SMA/MA KELAS XII Foto dan kutipan teks dari ANRI tersebut menunjukkan peran penting Inggris dalam perundingan awal antara Indonesia dan Belanda, yaitu... a. sebagai mediator yang mendorong penyelesaian damai untuk mengakhiri konflik b. sebagai penyedia lokasi perundingan damai antara Indonesia dan Belanda c. sebagai perwakilan PBB untuk menyelesaikan konflik Indonesia dan Belanda d. sebagai pendukung Belanda dalam mengembalikan kekuasaan kolonialnya e. sebagai pendukung perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan 3. Saat Agresi Militer Belanda II tanggal 19 Desember 1948, presiden, wakil presiden, dan beberapa anggota kabinet memutuskan untuk tetap tinggal di Yogyakarta. SEBAB TNI meneruskan perjuangan gerilya di bawah pimpinan Panglima Besar Jendral Sudirman. Pilihlah: a. Jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. b. Jika pernyataan benar dan alasan benar, tetapi keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. c. Jika pernyataan benar dan alasan salah. d. Jika penyataan salah dan alasan benar. e. Jika pernyataan dan alasan, keduanya salah. 64
4. Hingga awal Mei 1950 masih ada beberapa negara bagian RIS yang belum bergabung dengan RI, yaitu... (1) Negara Sumatera Timur (2) Negara Pasundan (3) Negara Indonesia Timur (4) Negara Jawa Timur Pilihlah: a. Jika (1), (2), dan (3) yang benar b. Jika (1) dan (3) yang benar c. Jika (2) dan (4) yang benar d. Jika hanya (4) saja yang benar e. Jika semua jawaban benar 5. Para seniman memiliki peran penting dalam sejarah revolusi kemerdekaan. SEBAB Mereka merekam situasi kehidupan selama periode revolusi melalui berbagai karya seni yang dihasilkan. Pilihlah a. Jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. b. Jika pernyataan benar dan alasan benar, tetapi keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. c. Jika pernyataan benar dan alasan salah. d. Jika penyataan salah dan alasan benar. e. Jika pernyataan dan alasan, keduanya salah. BAB 1: PERJUANGAN MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN 65
SEJARAH UNTUK SMA/MA KELAS XII Soal Esai Gambar 2.39 Poster propaganda Jawatan Penerangan Republik IndonesiaSumber: Leiden University (1946) 111PANDUAN KHUSUSKunci jawaban:Peserta didik dapat menyebutkan salah satu (atau lebih) dari informasi berikut:• RI sudah memiliki kantor khusus yang mengatur tentang informasi dan penyebaran propaganda perjuangan.• Poster propaganda tersebut menunjukkan adanya keterbatasan teknologi yang dimiliki oleh pihak Indonesia saat itu sehingga gambar hanya dicetak dalam format hitam-putih. 1. Pada 27 Agustus 1945, PPKI mengumumkan secara resmi PNI sebagai partai negara yang berarti sistem partai tunggal. Namun, hal ini tidak bertahan lama karena pada tanggal 3 November 1945, Wakil Presiden Moh. Hatta mengeluarkan maklumat pemerintah yang mendorong berdirinya partai-partai politik di Indonesia. Mengapa hal ini terjadi? 2. Perhatikan sumber primer berupa poster dari Jawatan Penerangan Republik Indonesia yang diterbitkan tahun 1946 berikut ini! Gambar 1.38 Poster propaganda Jawatan Penerangan Republik Indonesia Sumber: Leiden University (1946) Informasi apa saja yang dapat kalian simpulkan dari poster di atas? 66
3. Beberapa sumber sejarah seperti foto yang disimpan oleh ANRI barat) maupun sketsa yang dibuat oleh Henk Ngantung menunjukkan bahwa Sukarno dan Hatta datang dalam Perundingan Linggarjati. Namun, mengapa keduanya tidak ikut menandatangani perjanjian tersebut? 4. Perhatikan foto berikut ini! Gambar 1.39 Pasukan gerilya berjaga-jaga di area persawahan. Sumber: IPPHOS/ANRI (1949) Foto di atas merupakan bagian dari koleksi IPPHOS yang dibuat tahun 1949 dan saat ini tersimpan di Arsip Nasional Indonesia. Pada keterangan gambar yang tertera pada laman ANRI disebutkan "Para pasukan gerilya sedang berjaga-jaga di area persawahan. Tampak para petani sedang memanen hasil pertanian". Berdasarkan sumber sejarah BAB 1: PERJUANGAN MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN 67
SEJARAH UNTUK SMA/MA KELAS XII tersebut, informasi apa saja yang kita dapatkan tentang kehidupan masyarakat di masa revolusi? 5. Proses penggabungan negara-negara bagian RIS ke dalam RI melibatkan perundingan dan kompromi yang tidak mudah, terutama untuk Negara Sumatera Timur (NST) dan Negara Indonesia Timur (NIT). Mengapa hal ini terjadi? Gambar 1.40 Poster propaganda pembentukan Negara Indonesia Timur sebagai bagian dari politik kolonialisme Belanda. Sumber: Koninklijke Bibliotheek/Netherlands Institute for War Documentation (1946) 68
BAB 2 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, 2022 Sejarah untuk SMA/MA Kelas XII Penulis: Indah Wahyu Puji Utami, Martina Safitry, Aan Ratmanto ISBN 978-602-427-965-3 Demokrasi Liberal hingga Masa Demokrasi Terpimpin (1950 - 1966)
SEJARAH UNTUK SMA/MA KELAS XII Gambaran Tema Pada bab ini kalian mempelajari sejarah Indonesia pada masa Demokrasi Liberal hingga masa Demokrasi Terpimpin tahun 1950 - 1966. Mosi Integral Natsir adalah titik awal dari perubahan bentuk Republik Indonesia Serikat (RIS) menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pembahasan akan dimulai dari keberadaan Indonesia di tengah konstelasi Perang Dingin. Pengaruh ideologi yang berkembang dalam ranah global memunculkan polarisasi kekuasaan dan identitas politik baru di NKRI. Hal ini membuat ketidakseimbangan relasi pusat dan daerah yang mengancam kesatuan. Dinamika ini menimbulkan berbagai gejolak sosial, budaya, dan ekonomi di masyarakat hingga efek domino dari peristiwa 30 September 1965. Berbagai materi tersebut dapat diajarkan secara kronologis, tematis, atau kombinasi keduanya. Tujuan Pembelajaran Siswa mampu menggunakan keterampilan sejarah untuk mengevaluasi secara kritis dinamika kehidupan bangsa Indonesia pada masa Demokrasi Liberal hingga Demokrasi Terpimpin dari berbagai perspektif; merefleksikannya untuk kehidupan masa kini dan masa depan; serta melaporkannya dalam bentuk lisan, tulisan, dan/atau media lainnya. 70
BAB 2: DEMOKRASI LIBERAL HINGGA DEMOKRASI TERPIMPIN (1950 - 1966) Materi 1. Indonesia di Tengah Konstelasi Perang Dingin 2. Polarisasi Kekuasaan dan Politik Identitas 3. Ketidakseimbangan Relasi Pusat dan Daerah 4. Perkembangan Sosial, Budaya, dan Ekonomi 5. Kemelut Pergantian Kekuasaan Pertanyaan Kunci 1. Seperti apa posisi Indonesia di tengah konstelasi Perang Dingin? 2. Seperti apa bentuk polarisasi kekuasaan dan politik indentitas pada masa 1950 hingga 1960-an di Indonesia? 3. Apa akibat dari ketidakseimbangan relasi pusat dan daerah pada masa Demokrasi Liberal hingga Demokrasi Terpimpin? 4. Bagaimana perkembangan sosial, budaya, dan ekonomi yang terjadi sepanjang periode Demokrasi Liberal hingga Demokrasi Terpimpin? 5. Seperti apa kemelut pergantian kekuasaan negara setelah 1965? Kata Kunci Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin, Perang Dingin, Polarisasi Kekuatan dan Politik Identitas, Dana Pampasan Perang, Gerakan 30 September 1965. 71
SEJARAH UNTUK SMA/MA KELAS XII PETA MATERI 72
BAB 2: DEMOKRASI LIBERAL HINGGA DEMOKRASI TERPIMPIN (1950 - 1966) SNAPSHOT Gambar 2.1 Gedung Bank Indonesia, 1936 dan spesimen uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Sumber: Wikimedia Commons/KITLV/CC-BY-SA 4.0 (1936) Apakah kalian pernah memperhatikan lembaran uang yang kalian punya? Di lembar tersebut tertulis Bank Indonesia. Tahukah kalian Bank Indonesia dan beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia adalah peninggalan perusahaan-perusahaan Belanda. Bank Indonesia sebelum nya bernama De Javanche Bank yang dinasionalisasi dengan membeli asetnya secara bertahap. Nasionalisasi ini berawal dari sentimen anti-Belanda dan persoalan Irian Barat yang tidak kunjung selesai selepas KMB. Hal tersebut memicu pemerintah Indonesia membuat UU No. 86 tahun 1958 tentang Nasionalisasi perusahaan milik Belanda. Akibatnya, banyak perusahaan Belanda di bidang transportasi, perbankan, perkebunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, listrik, dan gas beralih tangan menjadi milik Republik Indonesia. Jika ingin mengetahui lebih detail ihwal nasionalisasi perusahaan- perusahaan Belanda di Indonesia kalian dapat membaca artikel berikut ini: belanda-egja atau memindai kode QR berikut ini. 73
SEJARAH UNTUK SMA/MA KELAS XII A� Indonesia di Tengah Konstelasi Perang Dingin Tahukah kalian bahwa Perang Dunia II membawa Gambar 2.2 Pembentukan dampak yang besar dalam sejarah global? Perserikatan Bangsa- Meskipun tidak semua negara di dunia terlibat Bangsa (PBB) pada 24 secara langsung dalam perang ini, efeknya Oktober 1945 melahirkan sangat luar biasa dalam perubahan tatanan Piagam PBB sebagai salah satu dokumen politik dan ekonomi global. Bahkan, dampaknya sejarah penting yang bisa kita rasakan sampai sekarang. Salah satunya menjadi katalisator adalah kemerdekaan bangsa-bangsa di berbagai perjuangan kemerdekaan dari berbagai bangsa belahan dunia, terutama di Asia dan Afrika. Sumber:UN Photo (1945) Dapatkah kalian menyebutkan negara mana saja yang memperoleh kemerdekaan setelah berakhirnya Perang Dunia II? Mengapa banyak negara yang merdeka pada periode ini? 74
BAB 2: DEMOKRASI LIBERAL HINGGA DEMOKRASI TERPIMPIN (1950 - 1966) Salah satu perkembangan penting dalam politik internasional pada dekade 1940-an adalah adanya Piagam Atlantik (Atlantic Charter) dan Piagam PBB yang menyebutkan tentang hak bangsa-bangsa untuk menentukan nasib dan memerintah dirinya sendiri. Kedua dokumen bersejarah ini kemudian menjadi sebagai salah satu rujukan berbagai bangsa yang masih dijajah untuk menuntut kemerdekaannya. Meskipun demikian, kalian perlu memahami bahwa perjuangan berbagai bangsa yang terjajah untuk menuntut kemerdekaannya sudah terjadi jauh sebelum kedua perjanjian internasional itu ditandatangani. Piagam Atlantik maupun Piagam PBB menjadi semacam katalis yang mempercepat gelombang kemerdekaan negara-negara terjajah. Perkembangan penting lainnya setelah berakhirnya Perang Dunia II adalah munculnya dua kekuatan besar yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kedua negara ini memiliki ideologi dan kepentingan yang berbeda dan saling berebut pengaruh. Amerika Serikat dengan ideologi liberalisme, sementara Uni Soviet dengan ideologi komunisme. Walaupun terjadi ketegangan dan persaingan teknologi militer, perang fisik antara kedua negara ini tidak sampai terjadi secara langsung. Kedua negara ini berusaha meluaskan pengaruhnya ke negara-negara di Eropa maupun berbagai benua lainnya. Salah satu caranya adalah melalui pemberian bantuan ekonomi dan militer sehingga negara penerima bantuan mau berpihak. Sebagai contoh, Amerika Serikat memberikan bantuan pemulihan ekonomi yang diberi nama Marshall Plan kepada 17 negara di Eropa Barat dan Selatan sejak April 1948 hingga Desember 1951. Amerika Serikat takut jika negara-negara itu tidak diberikan bantuan ekonomi pasca-Perang Dunia II, akan ada banyak pengangguran dan kemiskinan yang dapat menjadi lahan subur bagi perkembangan komunisme. Sebagai tandingan dari Marshall Plan, pada saat yang hampir bersamaan Uni Soviet meluncurkan Molotov Plan yang juga memberikan bantuan ekonomi kepada negara-negara di kawasan Eropa Timur. 75
SEJARAH UNTUK SMA/MA KELAS XII Tahukah kalian bahwa Perang Dingin juga berpengaruh terhadap sejarah Indonesia? Salah satu pengaruh paling awal yang dirasakan oleh Indonesia adalah perubahan sikap Amerika Serikat terhadap perjuangan Indonesia dalam memper- tahankan kemerdekaan. Sejak pemerintah Indonesia menunjukkan ke berhasilannya memberantas pem- berontakan kelom pok komunis pada tahun 1948, Amerika Serikat ikut memberikan dukungan kepada Republik Indonesia, misalnya dengan mengancam menghentikan Marshall Plan kepada Belanda jika negara itu tidak mau berunding dan mencari penyelesaian konflik secara damai dengan Indonesia. Perebutan pengaruh antara Amerika Serikat dan Uni Soviet semakin tajam sehingga saat itu ada dua kekuatan politik besar di dunia yang tergabung dalam Blok Barat dan Blok Timur. Blok Barat dipimpin oleh Amerika Serikat, sementara Blok Timur dipimpin oleh Uni Soviet. Negara-negara mana sajakah yang termasuk dalam Blok Barat dan Blok Timur? Apakah semua negara di dunia pasti memihak salah satu di antara kedua blok tersebut? Perhatikanlah peta politik dunia pada tahun 1953 berikut ini! Kalian dapat melihat bahwa ternyata tidak semua negara pada saat itu memihak pada salah satu blok, misalnya saja Indonesia, India, dan Mesir. Dalam peta ini kalian juga dapat melihat bahwa pada saat itu beberapa negara di Asia dan Afrika ternyata masih menjadi jajahan atau koloni negara-negara Barat. 76
BAB 2: DEMOKRASI LIBERAL HINGGA DEMOKRASI TERPIMPIN (1950 - 1966) ) 5 4 9 1 ( 0 3 A S - Y B - C C / n o m m o C a d e m k W / e t r u h c s d e s o M 3 5 9 1 n u h a t a d a p n g n D g n a r e P t a a s a n u d k i t i l . i i i i i n a k a t a y n e m k a d T i r a d i i s a k fi d o m d n a d g n a u r a b m a g d n a k a h p r e b e k i i o p a t e P 3 . 2 r a b m a G i l i i : r e b m u S a r a g e n n a d t e i v o S i n U t e i v o S a y n t i l e t a s a r a g e n i n U u t u k e S a r a g e n u t u k e S O T A N a t o g g n A a r a g e n i n o o K a r a g e n i n o o K t a r a B a r a g e n t a r a B a r a g e n 77
SEJARAH UNTUK SMA/MA KELAS XII Situasi politik dunia inilah yang menjadi salah satu latar belakang peristiwa Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung pada 1955. Negara-negara di Asia dan Afrika menyadari tentang kesamaan nasib mereka setelah berakhirnya Perang Dunia II. Selain itu, banyak negara-negara di Asia dan Afrika yang belum merdeka dan ingin memperjuangkan kemerdekaannya. Soli- da ritas Asia-Afrika ini kemudian mendorong 29 negara untuk mengikuti KAA dan bersepakat untuk Gambar 2.4 melakukan kerja sama di bidang sosial, ekonomi, Perangko dan budaya. Selain itu, negara-negara yang terlibat bergambar Gedung Merdeka yang dalam KAA juga saling mendukung dalam perjuangan dikeluarkan oleh melawan imperialisme dan menjunjung hak asasi Pos Indonesia manusia. Mereka juga bertekad untuk turut serta sebagai peringatan 25 tahun KAA di dalam menciptakan perdamaian dunia yang saat itu Bandung sedang dalam suasana Perang Dingin. Semua hal ini Sumber: Pos Indonesia/ terangkum dalam salah satu keputusan penting KAA Public Domain (1980) yang dikenal sebagai Dasa Sila Bandung. Dalam konteks sejarah dunia, KAA juga melahirkan "Semangat Bandung" yang menurut Darwis Khudori (2018) sering dikaitkan dengan kemerdekaan, solidari- tas, dan anti kolonialisme. Semangat ini kemudian mendorong terjadinya berbagai peristiwa lainnya, Gambar 2.5 misalnya Konferensi Mahasiswa Asia Afrika di Perangko Bandung pada 1956, Konferensi Penulis Asia Afrika Peringatan Konferensi (1958-1979), Konferensi Wanita Asia Afrika di Kolombo Mahasiswa Asia pada 1958, dan sebagainya. KAA juga menginspirasi Afrika di Bandung lahirnya Gerakan Non-Blok (GNB) yang berdiri pada pada 1956 1961 di Beograd, Yugoslavia. Indonesia merupakan Sumber: Pos Indonesia/ Public Domain (1956) salah satu negara pelopor lahirnya GNB. Secara umum, GNB ingin tetap netral dan tidak memihak salah satu blok dalam Perang Dingin. 78
Dasa Sila Bandung 1. Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas yang termuat di dalam piagam PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) 2. Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa 3. Mengakui persamaan semua suku bangsa dan persamaan semua bangsa, besar maupun kecil 4. Tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam soalan- soalan dalam negeri negara lain 5. Menghormati hak-hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri secara sendirian ataupun kolektif yang sesuai dengan Piagam PBB 6. Tidak menggunakan peraturan-peraturan dari pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara besar dan tidak melakukannya terhadap negara lain 7. Tidak melakukan tindakan-tindakan ataupun ancaman agresi maupun penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah maupun kemerdekaan politik suatu negara 8. Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai, seperti perundingan, persetujuan, arbitrasi, ataupun cara damai lainnya, menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan Piagam PBB 9. Memajukan kepentingan bersama dan kerjasama 10. Menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional BAB 2: DEMOKRASI LIBERAL HINGGA DEMOKRASI TERPIMPIN (1950 - 1966) 79
SEJARAH UNTUK SMA/MA KELAS XII VIVA HISTORIA Arsip KAA telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai Warisan Ingatan Dunia (Memory of the World). Proses pengajuan kepada UNESCO sebenarnya telah dilakukan sejak tahun 2012 oleh negara-negara sponsor KAA, yaitu Indonesia, India, Pakistan, Srilanka, dan Myanmar. UNESCO kemudian menyetujuinya pada tahun 2015. Jika kalian tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang peristiwa ini serta pengaruhnya terhadap sejarah Indonesia dan dunia, kalian dapat berkunjung secara langsung ke Museum KAA di Bandung. Kalian dapat melihat berbagai foto, arsip, maupun berbagai artefak yang menjadi sumber sejarah KAA 1955. Kalian juga bisa mengunjungi museum KAA secara virtual melalui laman atau memindai kode QR berikut ini REFLEKSI Saat ini Perang Dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet telah berakhir. Banyak negara di Asia dan Afrika yang sudah mendapatkan kemerdekaannya. Apakah tatanan politik dunia menjadi lebih baik setelah berakhirnya Perang Dingin? Bagaimanakah relevansi GNB di masa kini? Apa yang dapat kalian lakukan menghidupkan kembali Semangat Bandung? 80
B� Ketersebaran Kekuatan dan Identitas Nasional Baru Tahukah kalian kapan Indonesia melaksanakan pemilu pertama? Partai mana yang meraih suara terbanyak dalam pemilu legislatif pertama? Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut kalian perlu melihat peta kekuatan dan kekuasaan politik yang ada sepanjang tahun 1950 - 1960- an. Pada masa Demokrasi Liberal hingga Demokrasi Terpimpin terdapat banyak kelompok yang memiliki massa, baik yang berbasis ideologi politik maupun agama. Kekuatan kelompok tersebut memunculkan warna yang beragam pada identitas nasional dan berbagai peristiwa sejarah di Indonesia. Beberapa di antaranya akan dibahas pada subbab berikut. 1� Gerakan Perempuan Gerakan Perempuan pada tahun 1950 - 1960 merupakan salah satu periode pergerakan paling progresif setelah tahun 1928. Pada periode ini banyak organisasi perempuan yang berafiliasi dengan kekuatan-kekuatan organisasi massa yang besar. Sebagai contoh Aisyiah dari Muhammadiyah, Muslimat dari Masyumi, Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) dari NU, Perwari, dan juga Gerakan Wanita Istri Sedar (Gerwis). Gerwis merupakan gabungan dari ratusan aktivis dan berbagai organisasi perempuan, misalnya Rukun Putri Indonesia, Persatuan Wanita Sedar, Isteri Sedar, Gerakan Wanita Indonesia, dan Perjuangan Putri Republik Indonesia. Pada kongres pertama tahun 1951, Gerwis berubah nama menjadi Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia). Pada tahun 1954 PKI memanfaatkan organisasi ini untuk menggalang suara pada Pemilu 1955. Gambar 2.6 Beberapa organisasi perempuan berdemo menentang PP No. 19 Tahun 1952. Peraturan pemerintah ini secara implisit mendukung poligini di kalangan pegawai negeri. Sumber: Repro Historia (2018) BAB 2: DEMOKRASI LIBERAL HINGGA DEMOKRASI TERPIMPIN (1950 - 1966) 81
SEJARAH UNTUK SMA/MA KELAS XII Selain terkait dengan basis massa yang besar, terdapat isu krusial yang diangkat pada tahun 1950an di antaranya adalah UU Perkawinan dan isu poligami. Kalangan organisasi maupun aktivis perempuan, menilai perlunya dibentuk komisi khusus yang merancang hukum perkawinan yang berpihak pada perempuan. Untuk itu dibentuk Komisi NTR (Nikah, Talak, Rujuk). Polemik pembuatan UU Perkawinan masih bergulir sampai dengan berakhirnya pemerintahan Sukarno dan akhirnya dapat disahkan pada tahun 1974. Apabila kalian ingin menggali lebih dalam mengenai sejarah gerakan perempuan di Indonesia, kalian dapat membaca berbagai buku, artikel, jurnal, atau laman bacaan populer berikut: Kalian juga bisa memindai kode QR berikut. VIVA HISTORIA Sejarah Hari (Perjuangan) Ibu Gerakan sosial perempuan ditandai dengan terselenggaranya kongres pada 22 - 25 Desember 1928. Kongres ini memperjuangkan semangat perempuan dalam berkiprah. Mengingat pentingnya peristiwa tersebut dan untuk mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh organisasi perempuan, Presiden Sukarno mencanangkan 22 Desember sebagai peringatan Hari Ibu melalui SK no. 316 tanggal 18 Desember 1959. Sejak ditetapkannya surat keputusan itu, seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Ibu pada 22 Desember. Tujuannya agar dapat mengenang dan menghayati semangat kebangkitan kaum perempuan Indonesia. Apresiasi terhadap perjuangan kaum perempuan layak dilakukan untuk menguatkan pikiran, tekad, dan semangat dalam memperbaiki serta meningkatkan hak, kewajiban, dan kedudukan perempuan. 82
BAB 2: DEMOKRASI LIBERAL HINGGA DEMOKRASI TERPIMPIN (1950 - 1966) Sumber: I Gusti Agung Ayu Ratih dkk, 2016, Merayakan Ibu Bangsa, Jakarta: Direktorat Sejarah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Andri Setiawan, 2020. "Tonggak-tonggak Gerakan Perempuan Indonesia". Historia. Dapat diakses pada perempuan-indonesia-vogLG/page/3 2� Pemilihan Umum Pertama Sebagai negara yang baru melewati masa kemerdekaannya, Indonesia melaksanakan pemilihan umum pertama kali pada tahun 1955. Apakah kalian pernah membayangkan bagaimana awal mula dan jalannya Pemilu pertama di Indonesia? Gambar 2.7 Suasana pada saat penghitungan surat suara Pemilu 1955 di TPS Kelurahan Kemayoran yang berlangsung hingga malam, 29 September 1955. Sumber: Dokumentasi ANRI/CNN Indonesia (2018) 83
SEJARAH UNTUK SMA/MA KELAS XII Pada masa Demokrasi Liberal, perubahan kabinet terus-menerus terjadi. Ini tentu saja menimbulkan ketidakstabilan politik di Indonesia. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah akhirnya mengeluarkan UU No.7 tahun 1953 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pemilihan umum ini bertujuan menyederhanakan partai politik dan melaksanakan prinsip demokrasi. Pada 29 September 1955, pemilu untuk DPR diadakan dengan lebih dari 39 juta pemilih di 16 daerah pemilihan (Kartasasmita, 1984). Saat itu, Pemilu 1955 merupakan peristiwa terbesar kedua setelah peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Sistem pemilihan umum yang digunakan adalah sistem perwakilan berimbang (proportional representation). Pada Pemilu 1955 terdapat 52 kandidat yang terdiri dari partai politik dan perseorangan. Namun, yang berhasil memperoleh kursi hanya 27 partai dan 1 calon perseorangan yaitu R. Soedjono Prawirosoedarso. Empat partai politik yang berhasil memperoleh kursi DPR di antaranya Partai Nasional Indonesia (57 kursi), Masyumi (57 kursi), Nahdlatul Ulama (45 kursi), dan Partai Komunis Indonesia (39 kursi). Gambar 2.8 Foto lambang berbagai partai politik yang ikut dalam Pemilu 1955. Sumber: Howard Sochurek/LIFE (1955) 84
BAB 2: DEMOKRASI LIBERAL HINGGA DEMOKRASI TERPIMPIN (1950 - 1966) Berikut ini adalah hasil perolehan kursi pada setiap fraksi: Masyumi : 60 anggota Partai Nasional Indonesia (PNI) : 58 anggota Nahdlatul Ulama (NU) : 47 anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) : 32 anggota Hasil pemilu 1955 memperlihatkan sirkulasi elite kekuasaan yang berbeda dan polarisasi yang cukup tajam antara partai-partai berbasis agama dan non-agama. Ketidakstabilan politik pasca-Pemilu 1955 semakin meningkat hingga Kabinet Ali runtuh dan mengembalikan mandat kepada presiden. Maraknya pergolakan yang terjadi di daerah dan perdebatan dalam konstituante yang berlarut-larut membuat Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden 1959 untuk Kembali kepada UUD 1945. Melalui dekrit itu, Presiden Sukarno juga membubarkan Konstituante. Sejak keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tersebut, sejarah Indonesia memasuki babak baru yaitu Demokrasi Terpimpin. 3� Nasionalisme, Agama, dan Komunis (Nasakom) Apakah kalian pernah mendengar istilah Nasakom? Istilah ini diusulkan oleh Sukarno sebagai gambaran tiga kekuatan revolusioner yang melandasi nasionalisme Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin. Lahirnya Nasakom sebenarnya jauh sebelum era Demokrasi Terpimpin, tepatnya pada tahun 1926 saat Sukarno menulis sebuah artikel tentang persatuan tiga konsep gerakan untuk mengusir penjajah yaitu Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme dalam Suluh Indonesia Muda, 1926. (Soekarno, 1964) Tiga kekuatan revolusioner sebelum kemerdekaan itu direpresentasikan oleh tiga kelompok. Pertama, kelompok Nasionalis yang diwakili Indische Partij (IP). Kedua, golongan umat Islam yang diwakili dalam Sarekat Islam (SI). Ketiga, golongan komunis yang diwakili oleh Partai Komunis 85
SEJARAH UNTUK SMA/MA KELAS XII Indonesia (PKI). Konsep Nasakom ini diterapkan Sukarno pada masa Demokrasi Terpimpin. Namun, langkah tersebut tidak serta-merta dapat diterima oleh rakyat dan tokoh-tokoh politik. Hatta, sebagai wakil presiden menentang konsep Demokrasi Terpimpin dan Nasakom sehingga dua sosok proklamator itu akhirnya berpisah jalan. Dengan pecahnya dwitunggal, manuver politik Nasakom semakin digencarkan oleh Sukarno. Kampanye Nasakom dibawa oleh Presiden Sukarno ke forum internasional. Dalam sidang PBB, 30 September 1960, di New York, Sukarno menyampaikan pidato yang berjudul "To Build The World a New". Sukarno membentuk Nasakom untuk menggantikan sistem demokrasi parlementer yang dianggap tidak bisa menyejahterakan rakyat. Bagi Sukarno, demokrasi parlementer melindungi sistem kapitalisme yang lebih mengedepankan kaum borjuis (Suleman, 2010). Ideologi Nasakom pun runtuh saat PKI melakukan Gerakan 30 September 1965. C� Ketidakseimbangan Relasi Pusat dan Daerah serta Ancaman Disintegrasi� Perhatikan gambar di bawah ini! Gambar 2.9 Laskar perjuangan Indonesia pada masa revolusi fisik. Repro 30 tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949" Sumber: 3O Tahun Indonesia Merdeka/ANRI (1949) 86
BAB 2: DEMOKRASI LIBERAL HINGGA DEMOKRASI TERPIMPIN (1950 - 1966) Di gambar itu terlihat barisan laskar-laskar perjuangan pada masa revolusi. Di antara pemuda yang membawa bendera dan bambu runcing, ada yang memakai sepatu dan bertelanjang kaki. Meski demikian, tekad mereka untuk ikut dalam perjuangan mempertahankan bangsa dari penjajah patut untuk ditiru. Negara Indonesia yang telah memperoleh kedaulatan dan bebas dari bangsa asing masih harus berjuang untuk mempertahankan dari ancaman disintegrasi yang berasal dari kalangan pejuang sebelumnya. Berikut ini adalah sejumlah gerakan daerah yang mengancam NKRI sepanjang tahun 1950 - 1960-an. 1� Daarul Islam/ Tentara Islam Indonesia (DI/TII)� Gerakan DI/TII bermula dari ketidakpuasan Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo dengan hasil Perjanjian Renville. Kartosuwiryo merupakan pemimpin Sabilillah dan Hizbullah yang membantu Indonesia dalam perang mempertahankan kemerdekaan (Van Dijk, 1983: 63). Ia berpendapat, perjanjian yang dilaksanakan pada 8 Desember 1947 hingga 17 Januari 1948 itu merugikan Indonesia karena harus mengakui kekuasaan Belanda atas Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Sumatra yang sebenarnya adalah wilayah Negara Republik Indonesia (Santosa: 2006, 85). Saat Belanda melancarkan Agresi Militer II pada Desember 1948, S.M. Kartosuwiryo mengira bahwa RI sudah hancur dan gagal mempertahankan kemerdekaan. Ia kemudian memanfaatkan situasi pasca-Agresi Militer II dengan menginisiasi DI/TII sambil terus melakukan perlawanan terhadap Belanda. Karena kondisi yang kacau dan buruknya jaringan komunikasi, ia tidak mengetahui mengenai Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) maupun TNI yang ternyata masih kuat dan melanjutkan gerilya. Dengan demikian, saat TNI dari Divisi Siliwangi melakukan long march di awal 1949 untuk kembali ke Jawa Barat, mereka berhadapan dengan pihak DI/TII. Kartosuwiryo bahkan secara resmi memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia pada 7 Agustus 1949. Aksi pemberontakan DI/TII ini merugikan pihak RI yang saat itu juga berjuang menghadapi Belanda. Gerakan ini juga bertahan cukup lama 87
SEJARAH UNTUK SMA/MA KELAS XII bahkan hingga masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin. Untuk memberantas DI/TII, TNI melancarkan operasi Pagar Betis di sekitar Gunung Geber, Jawa Barat. Setelah pengejaran panjang, akhirnya pada 4 Juni 1962 S.M. Kartosuwiryo ditangkap. Beberapa pemimpin daerah juga memproklamasikan diri menjadi bagian dari Negara Islam Indonesia. Di Jawa Tengah tercatat nama Amir Fatah yang juga merupakan komandan laskar Hizbullah. Pada 21 September 1953, Daud Beureuh, mantan gubernur Aceh, memproklamasikan Aceh sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia. Aksi itu dipicu oleh kekecewaannya atas penurunan status Aceh yang semula merupakan Daerah Istimewa menjadi Daerah Karesidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara. Untuk mengatasi pemberontakan di Aceh, TNI melakukan operasi militer dan musyawarah dengan rakyat Aceh. Setelah diadakan Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh pada 17 - 18 Desember 1962, kedua belah pihak akhirnya berdamai. Sementara itu di Sulawesi Selatan, Kahar Muzakar menempatkan laskar-laskar rakyat Sulawesi Selatan ke dalam APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat). Ia berkeinginan menjadi pemimpin APRIS. Ketika RIS dihapuskan dan kembali menjadi NKRI, ia menyatakan Sulawesi Selatan menjadi bagian dari Negara Islam Indonesia pada 1952. Di wilayah Kalimantan Selatan, Ibnu Hajar juga ikut bergabung dengan Negara Islam Indonesia dan ditunjuk sebagai panglima tertinggi Tentara Islam Indonesia. Pada 1965, pemberontakan Kahar Muzakar dan Ibnu Hajar berhasil diredam oleh TNI. Apabila kalian ingin mencari tahu tentang sejarah pemberontak- an DI/TII dapat menggunakan sumber referensi bacaan karya Solahuddin berjudul NII sampai JI Salafi Jihadisme di Indonesia (Komunitas Bambu, 2011). Tayangan terkait kekacauan akibat gerakan DI/TII dapat disimak melalui tautan atau pindailah kode QR berikut. 88
BAB 2: DEMOKRASI LIBERAL HINGGA DEMOKRASI TERPIMPIN (1950 - 1966) 2� PRRI/Permesta PRRI adalah singkatan dari Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. PRRI dibentuk pada 15 Februari 1958 di Padang Sumatera Barat, sedangkan Permesta berdiri pada 2 Maret 1957 di Makassar, Sulawesi Selatan. Permesta kemudian berpindah ke Manado, Sulawesi Utara. PRRI/Permesta merupakan organisasi yang memprotes kebijakan pemerintah pusat atas berbagai ketidakadilan yang dialami oleh daerah- daerah di luar Pulau Jawa. Dalam aksinya, Permesta mencetuskan proklamasi lengkap dengan programnya yang dikeluarkan di Manado 2 dan 4 Maret 1957 (Harvey, 1989: 169). Apabila ingin menggali lebih dalam pemberontakan PRRI, kalian dapat menyimak tayangannya melalui tautan: atau memindai kode QR berikut VIVA HISTORIA Peristiwa AUI di Kebumen Sumolangu adalah wilayah yang terletak di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Pada 30 Juli 1950, seorang anggota Angkatan Umat Islam (AUI) berjalan mondar-mandir di jalan Stasiun Kebumen sambil membawa senjata. Ia dicurigai oleh anggota Corps Polisi Militer (CPM) dan ditangkap lalu dibawa ke markas. Di tengah perjalanan, anggota AUI itu mengamuk sehingga ditembak hingga tewas. Kabar itu memicu kemarahan AUI. Pada 1 Agustus 1950, pasukan AUI ganti menembaki pasukan APRIS yang berjaga di Stasiun Kebumen. Selain menembaki, para pasukan AUI juga merazia dan menyandera pegawai-pegawai pemerintah. Hal tersebut dikenal dengan pemberontakan versi pemerintah. 89
SEJARAH UNTUK SMA/MA KELAS XII AKTIVITAS Buat infografik yang memuat informasi salah satu peristiwa ketidak- seimbangan relasi pusat dan daerah berikut ini. 1. Gerakan DI/TII di Jawa Barat 2. Gerakan DI/TII di Aceh 3. Gerakan DI/TII di Jawa Tengah 4. Gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan 5. Gerakan DI/TII di Kalimantan Selatan 6. Peristiwa PRRI/PERMESTA 7. Peristiwa Somalangu Petunjuk Kerja 1. Tugas dikerjakan secara kelompok. 2. Diskusikan aspek-aspek penting untuk dimuat dalam infografik tersebut 3. Kalian juga dapat mencari petunjuk pada laman pencarian digital atau informasi pada situs web perguruan tinggi atau situs lain yang sesuai dengan materi. 4. Silakan menggunakan aplikasi pembuat poster daring ataupun program desain lain. Apabila tidak memungkinkan mengakses aplikasi atau program desain, kamu bisa menggambarnya dengan kreasi kalian sendiri. 90
BAB 2: DEMOKRASI LIBERAL HINGGA DEMOKRASI TERPIMPIN (1950 - 1966) D� Perkembangan Sosial, Ekonomi, dan Budaya Masyarakat pada masa Sukarno Gambar 2.10 Representasi pembangunan Indonesia era Sukarno Sumber: M Rizal Abdi/Kemendikbudristek (2022) Gambar di atas adalah representasi pencapaian pembangunan Indonesia pada masa pemerintahan Sukarno. Berikut ini uraian beberapa perubahan signifikan pada aspek sosial, ekonomi, dan budaya tahun 1950 - 1960-an. 1� Asian Games ke-4 dan Penyelenggaraan GANEFO Tahukah kalian bahwa olah raga merupakan salah satu alat diplomasi negara? Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin pernah menjadi penyelenggara Asian Games dan menggagas penyelenggaraan GANEFO. Pada tahun 1962, Indonesia didapuk menjadi tuan rumah penye- lenggara Asian Games ke-4. Perhelatan ini dihadiri 1.460 atlit dari 17 negara. Infrastruktur dan sarana kegiatan dipersiapkan mulai tahun 1958. Pada 8 Februari 1960, Sukarno meresmikan pembangunan stadion utama 91
SEJARAH UNTUK SMA/MA KELAS XII Senayan. Pembangunan stadion tersebut merupakan bentuk Kerjasama Indonesia dengan Uni Soviet (De Waarheid Volksdagblad voor Nederland, 1962). Saat Asian Games berlangsung, sempat terjadi permasalahan karena Indonesia tidak mengundang Taiwan dan Israel untuk menjadi peserta. Hal tersebut menyebabkan renggangnya hubungan Indonesia dengan International Olympic Committee (IOC) hingga Indonesia memilih mundur dari keanggotaan IOC. Selepas itu, Sukarno kemudian mengadakan ajang kompetisi sepak bola internasional bertajuk Soekarno Cup pada 1963 di minggu yang sama dengan konferensi Olimpiade. Penyelenggaran Soekarno Cup yang berjalan sukses membuat hubungan para pejabat Asia-Afrika semakin baik, Maladi dan Sukarno pun optimis menyelenggarakan GANEFO. Pada 10 - 22 November 1963, akhirnya GANEFO diadakan di Jakarta yang diikuti oleh 2700 atlet dari 51 negara yag menyimbolkan rasa solidaritas antarnegara New Emerging Forces. Ganefo membuktikan kepada IOC bahwa Indonesia berhasil menyelenggarakan pesta olahraga laiknya Olimpiade dan dapat merevolusi diplomasi olahraga. Gambar 2.11 Upacara pembukaan Ganefo I di Gelora Bung Karno, Senayan Sumber: IPPHOS/Kompas Media (1963) 92
BAB 2: DEMOKRASI LIBERAL HINGGA DEMOKRASI TERPIMPIN (1950 - 1966) 2� Pembangunan Proyek Mercusuar Pada 20 Januari 1958, Indonesia menyepakati hasil pampasan perang senilai 80.308,8 juta yen atau setara 223,08 juta USD yang akan dibayarkan selama 12 tahun dalam bentuk modal, barang, dan jasa. Ini merupakan salah satu bentuk kompensasi yang dibayarkan oleh pemerintah Jepang atas 3,5 tahun penjajahan mereka di Indonesia. Salah satu proyek pengembangan kompre hensif hasil pampasan perang ini dikenal dengan Proyek 3K yang mengandung unsur 3 nama sungai yaitu Karangkates, Konto, dan, Kanan. Ketiga proyek bendungan tersebut menghabiskan 28,35 juta USD. Namun, proyek ini tidak dapat diselesaikan sehingga pemerintah Jepang memberikan tambahan pinjaman dalam bentuk mata uang yen. Indonesia juga menggunakan dana pampasan perang tersebut untuk membangun hotel-hotel, di antaranya Hotel Indonesia, Hotel Bali Beach, dan Hotel Samudera Beach. Hotel Indonesia menjadi salah satu sumber devisa negara hingga 1969 karena semua tamu hotel diharuskan membayar menggunakan mata uang dolar Amerika. Proyek lain yang dikerjakan adalah Toserba Sarinah yang menjual kualitas barang-barang mewah dengan harga tinggi pada masa itu. Gambar 2.12 Hotel Indonesia, salah satu proyek yang dibiayai dana pampasan perang Jepang Sumber: Ya, saya inBaliTimur/Flickr CC-BY-SA 2.0 (2014) 93
SEJARAH UNTUK SMA/MA KELAS XII Begitu besarnya dana pampasan perang ini membuat pemerintah membentuk Komite Pampasan Pemerintah Indonesia antara tahun 1958 - 1965. Komite ini bertugas bertugas menangani dan mengelola pampasan perang dari Jepang. Akan tetapi, para anggota komite tersebut banyak yang terlibat skandal dengan pihak Jepang sehingga tidak ada transparansi terkait pembayaran dan pengeluaran. 3� Kebijakan Kesehatan Kesehatan menjadi aspek penting dalam satu dekade kedaulatan RI. Agar dapat mewujudkan pengobatan dan kesehatan yang bisa dijangkau masyarakat luas, dr. Johannes Leimena dan Abdoel Patah merumuskan program yang dikenal dengan Bandung Plan. Konsep Bandung Plan menyatakan bahwa pelayanan kesehatan pada aspek preventif dan kuratif tidak boleh dipisahkan, baik yang berada di rumah sakit maupun di pos-pos kesehatan. Gambar 2.13 Konsep yang dipresentasikan Leimena-Patah ini dr. J. Leimena, kemudian diterapkan pada pendidikan kedokteran salah satu pencetus pada tahun 1952 dan mulai diintegrasikan di pusat- Bandung Plan pusat kesehatan masyarakat. Nantinya, salah Sumber: Richard Somba/Good News From Indonesia (2021) satu wujud integrasi ini adalah keberadaan pos pelayanan terpadu (posyandu). 4� Kebijakan Pendidikan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Mr. Wongsonegoro dan Menteri Agama H. Wahid Hasyim memberikan perubahan dalam sistem pendidikan dengan menetapkan UU No. 4 Tahun 1950. Perubahan tersebut meliputi: Pelajaran pendidikan agama diberikan 94
BAB 2: DEMOKRASI LIBERAL HINGGA DEMOKRASI TERPIMPIN (1950 - 1966) pada Sekolah Rendah (umum) dan Lanjutan (Kejuruan) yang dimulai pada siswa kelas 4 maksimal 2 jam per minggu. Pada siswa kelas 1, 2, dan 3 Sekolah Rakyat, pemakaian bahasa daerah digunakan sebagai pendamping bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia diterapkan sejak kelas 1 Sekolah Rakyat sampai ke perguruan tinggi. Bahasa Belanda dihapuskan dari sistem pendidikan di Indonesia. Beberapa sekolah yang masih mengikuti sistem lama warisan Belanda diharuskan untuk mengikuti sistem baru sejak 1951. Pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan yang dikenal dengan nama Rentjana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini merupakan penyempurna Kurikulum 1947. Sistem Kurikulum 1952 sudah mengarah pada sistem pendidikan nasional yaitu mengintegrasikan materi pelajaran sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Kebijakan demokrasi pendidikan dan program wajib belajar 6 tahun diterapkan kepada seluruh warga negara yang sudah berumur 8 tahun. Pemerintah Indonesia saat itu sedang berusaha untuk mengurangi tingginya buta huruf di masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan masyarakat melalui jalur pendidikan di luar sekolah formal juga digalakkan melalui program kursus Pemberantasan Buta Huruf (PBH), Kursus Pendidikan Umum A (KPU/A setara SD), dan Kursus Pendidikan Umum B (KPU/B setara SMP). Perkembangan politik masa 1959 - 1967 mengalami masa sulit. Kehidupan perekonomian memburuk, terjadi inflasi hingga 600% yang mengakibatkan alokasi anggaran untuk pendidikan semakin mengecil. Kebijakan wajib belajar pun tidak dapat terlaksana dengan baik seiring dengan kegagalan bidang ekonomi dan politik. E� Kemelut Pergantian Kekuasaan Dalam sejarah Indonesia terdapat peristiwa yang hingga kini masih memunculkan kontroversi. Salah satunya, pembahasan peristiwa pada malam 30 September 1965 yang dalam narasi sejarah resmi sering disebut 95
SEJARAH UNTUK SMA/MA KELAS XII sebagai peristiwa G30S/PKI. Bagi masyarakat luas, peristiwa ini masih dinilai tabu dan sensitif. Banyak pertanyaan yang kemudian muncul Gambar 2.14 terkait seputar peristiwa malam berdarah dan Antrean panjang efek domino yang meliputinya. masyarakat di depan kantor Bank Indonesia Pada masa Demokrasi Terpimpin, Sukarno untuk menukarkan uang. menetapkan dan menerapkan konsep Nasakom Setelah 13 Januari 1966, dalam kepemimpinannya. Namun, dalam uang kertas Rp10.000,00 dan Rp5.000,00 sudah perkembangannya, Sukarno dipersepsikan men- tidak bisa lagi menjadi jadi sangat dekat dengan kubu komunis. Hal ini alat pembayaran terlihat pada keberpihakan Sukarno ketika PKI yang sah. Salah satu terlibat perseteruan dengan kabinet dan tentara. kemelut ekonomi jelang pergantian kekuasaan di Selain itu, pada Agustus 1960, pemerintah Indonesia saat itu. membubarkan Partai Sosialis Indonesia (PSI) Sumber:Algemeen Nederlands dan Masyumi yang merupakan pesaing utama Persbureau/ Het Geheugen (1965) PKI. Partai NU dan PNI juga telah dilumpuhkan pengaruhnya (Feith, 1998). Persoalan yang lebih kompleks terjadi di 96
BAB 2: DEMOKRASI LIBERAL HINGGA DEMOKRASI TERPIMPIN (1950 - 1966) daerah akibat program PKI di bidang agraria. PKI mengadakan aksi pengambilan paksa tanah dari orang-orang yang disebut "Tujuh Setan Desa". Mereka terdiri dari tuan tanah jahat, lintah darat, tukang ijon, tengkulak jahat, kapitalis birokrasi desa, pejabat desa jahat, dan bandit desa (Tornquist, 2011). Hingga saat ini terdapat banyak perdebatan mengenai dalang dari Gerakan 30 September Gambar 2.15 Sampul buku Tragedi 1945. Tahukah kalian bahwa terdapat beberapa Nasional: Percobaan teori mengenai peristiwa tersebut? Untuk Kup G30S/PKI di menjawab mengenai kemelut seputar pergantian Indonesia (1989) Sumber:Repro Intermasa (1989) kekuasaan, mari simak pembahasan berikut. Teori paling umum tentang dalang peristiwa G30S adalah PKI. Hal ini dikemukakan oleh Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh dalam bukunya Tragedi Nasional: Percobaan Kup G30S/ PKI di Indonesia. Keberadaan film besutan Arifin C. Noer berjudul Penumpasan Pengkhianatan G30S/ PKI makin memperkuat argumen buku ini. Pada masa Orde Baru, film tersebut selalu ditayangkan di televisi setiap malam 30 September. Tulisan karya Ben Anderson, dkk. berjudul Gambar 2.16 Sampul buku Preliminary Analysis of the October 1, 1965 Coup in Preliminary Analysis Indonesia, menyampaikan bahwa peristiwa G30S of the October 1, 1965 adalah peristiwa yang berasal dari persoalan di Coup in Indonesia (1971) kalangan Angkatan Darat sendiri. Sumber: Repro Equinox (1971) Teori selanjutnya datang dari Geoffrey Robinson dalam bukunya The Killing Season: A History of the Indonesian Massacres, 1965-66 yang diterjemahkan dan diterbitkan dalam bahasa 97
SEJARAH UNTUK SMA/MA KELAS XII Indonesia dengan judul Musim Penjagal: Sejarah Pembunuhan Massal di Indonesia 1965-1966. Menurut amatan Robinson, selepas peristiwa G30S PKI terjadi pemenjaraan dan pembunuhan massal sepanjang periode 1965-1966. Dalam tesisnya, ia menambahkan keterlibatan pihak internasional yang memberikan bantuan eko- nomi, militer, dan logistik untuk me lenyap kan paham komunis di Indonesia. Gambar 2.17 Sampul buku Musim Selain berbagai pendapat di atas, masih Menjagal: Sejarah ada pula beberapa teori lain. Ingatkah kalian Pembunuhan Massal di dengan materi pelajaran kelas X? Dalam sejarah, Indonesia 1965-1966 kebenaran bersifat subyektif karena bergantung (2018) Sumber:Repro Komunitas Bambu pada kepentingan dan sudut pandang penulisnya. (2018) Bagaimanakan kita harus menyikapi berbagai teori dan pandangan yang beragam ini? Ada baiknya kita kembali pada salah satu langkah penting dalam Dalam sejarah, penelitian sejarah yaitu kritik sumber. Berbagai kebenaran bersifat informasi yang tersedia harus disikapi secara kritis, subyektif karena serta dibandingkan satu sama lain. bergantung pada Terlepas dari berbagai teori yang ber- kepentingan dan kembang tentang dalang di balik gugurnya para sudut pandang pahlawan revolusi, peristiwa tersebut membawa penulisnya. peru bahan besar dalam sejarah Indonesia. Sedikit demi sedikit kekuasaan Presiden Bagaimanakah kita Sukarno dikurangi hingga habis sama sekali. harus menyikapi PKI dinyatakan oleh penguasa de facto saat itu berbagai teori dan sebagai pelaku di balik Gerakan 30 September pandangan yang 1965. Akibatnya, PKI dibubarkan dan dinyatakan beragam ini? sebagai organisasi terlarang melalui TAP MPRS No XXV/MPRS/1966. Ketetapan ini juga melarang penyebaran ajaran komunisme, marxisme, dan 98
BAB 2: DEMOKRASI LIBERAL HINGGA DEMOKRASI TERPIMPIN (1950 - 1966) leninisme di Indonesia. Selanjutnya, anggota PKI dan berbagai organisasi yang dianggap terkait dengan kelompok komunis mengalami diskriminasi dan penindasan karena dianggap turut mengetahui dan bertanggung jawab atas peristiwa pada malam 30 September 1965. Dengan demikian, peristiwa ini membawa efek domino yang sangat besar dalam sejarah Indonesia. Apa yang bisa kalian lakukan agar periode kelam dalam sejarah Indonesia seperti ini tidak terulang kembali? Gambar 2.18 Unjuk rasa mahasiswa dan berbagai organisasi masyarakat di tahun 1966 memprotes kebijakan Presiden Sukarno. Sumber: Spaarnestad Subjects/ nationaalarchief.nl (1966) 99
SEJARAH UNTUK SMA/MA KELAS XII REFLEKSI Dari beragam peristiwa yang terjadi sepanjang periode Demo krasi Parlementer hingga Demokrasi Terpimpin, Indonesia mengalami masa-masa yang berat penuh gejolak dan konflik. Di balik itu semua, Indonesia juga memiliki pencapaian dan kemajuan sebagai negara bangsa dan pembangunan masyarakatnya. Bagaimana sikap kalian menanggapi peristiwa-peristiwa yang terjadi pada periode tersebut? Penggalian terhadap narasi sejarah dari berbagai perspektif akan memperkaya pengetahuan dan refleksi kita terhadap masa lalu. Sejatinya manusia dapat belajar dari sejarah agar tidak mengulangi kesalahan dan mengambil hikmah dari peristiwa masa lalu. Gambar 2.19 Cuplikan film Gie (2005) yang menggambarkan situasi ekonomi dan politik Indonesia pada masa akhir pemerintahan Presiden Sukarno. Sumber: Riri Riza/ Gie (2005) 100
BAB 2: DEMOKRASI LIBERAL HINGGA DEMOKRASI TERPIMPIN (1950 - 1966) ASESMEN Pilihan Ganda 1. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, dunia dilanda konflik baru yang dikenal dengan Perang Dingin. SEBAB USA meluncurkan Marshall Plan sebagai bantuan ekonomi untuk seluruh negara di Eropa. Pilihlah a. Jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat b. Jika pernyataan benar dan alasan benar, tetapi keduanga tidak menunjukkan hubungan sebab akibat c. Jika pernyataan benar dan alasan salah d. Jika penyataan salah dan alasan benar e. Jika pernyataan dan alasan, keduanya salah 2. Pemilu 1955 merupakan sebuah perhelatan bersejarah dalam perjalanan negara Indonesia. Makna penting dari peristiwa ini antara lain... a. Mengakhiri krisis politik dan sistem demokrasi parlementer b. Membuka jalan bagi terwujudnya demokrasi terpimpin c. Menciptakan sirkulasi elit politik yang berimbang dan sehat d. Merupakan perwujudan demokrasi dalam politik Indonesia e. Merupakan peluang bagi partai besar untuk berkuasa 3. Berikut ini yang merupakan latar belakang Daud Beureuh menyatakan Aceh bergabung dengan NII ialah... (1) kekecewaan terhadap hasil Perundingan Renville 1948 (2) kekecewaan karena pembangunan yang berpusat di Jawa (3) kekecewaan pada pejabat pemerintah pusat yang berfoya-foya (4) kekecewaan terhadap penurunan status Aceh menjadi Karesidenan 101
SEJARAH UNTUK SMA/MA KELAS XII Pilihlah a. Jika (1), (2), dan (3) yang benar b. Jika (1) dan (3) yang benar c. Jika (2) dan (4) yang benar d. Jika hanya (4) saja yang benar e. Jika semua jawaban benar 4. Pada masa Demokrasi Terpimpin, beberapa proyek mercusuar yang didanai oleh dana rampasan perang dari Jepang bermasalah. SEBAB Adanya skandal anggota komite serta tidak adanya transparansi dalam penggunaan dana rampasan perang. Pilihlah a. Jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. b. Jika pernyataan benar dan alasan benar, tetapi keduanga tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. c. Jika pernyataan benar dan alasan salah. d. Jika penyataan salah dan alasan benar. e. Jika pernyataan dan alasan, keduanya salah. 5. Berbagai peristiwa berikut yang merupakan bagian dari efek domino peristiwa G30S/PKI adalah... (1) PKI dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang (2) Berakhirnya Demokrasi Terpimpin yang dicetuskan Presiden Sukarno (3) Marxisme, Komunisme dan Leninisme dilarang di Indonesia (4) Diskriminasi terhadap anggota PKI dan organisi pendukungnya Pilihlah a. Jika (1), (2), dan (3) yang benar b. Jika (1) dan (3) yang benar c. Jika (2) dan (4) yang benar d. Jika hanya (4) saja yang benar e. Jika semua jawaban benar 102
BAB 2: DEMOKRASI LIBERAL HINGGA DEMOKRASI TERPIMPIN (1950 - 1966) Soal Esai 1. Perhatikanlah sumber foto dan narasi berikut! Gambar 2.20 Delegasi Kowani (Kongres Wanita Indonesia) dalam Konferensi Perempuan Asia Afrika tahun 1958 di Colombo. Dari kiri ke kanan: Nani Soewondo, S.K. Trimurti, Soehartini, Maria Ulfah Santoso, Hurustiati Soebandrio, Nyonya Soejono Prawirobismo, Nyonya Ilyas Sutan Pangeran, dan Kartini K. Radjasa . Sumber: Yayasan Idayu/Perpusnas (1958) Pergerakan perempuan dalam kancah internasional makin terdengar gaungnya pasca-Konferensi Asia-Afrika pada 1955. Pada Konferensi Solidaritas Asia-Afrika di Kairo pada 1957, isu-isu perempuan pertama kali dibahas. Pada konferensi itu, Maria Ulfah Santoso menjadi ketua delegasi Indonesia. Kala itu, ia adalah ketua Kowani atau Kongres Wanita Indonesia, sebuah badan kontak yang menghimpun organisasi-organisasi wanita di Indonesi, dan merupakan salah satu inisiator kunci dari Konferensi Perempuan Asia-Afrika pada 1958. Konferensi yang terinspirasi oleh Konferensi Asia-Afrika 1955 di Bandung ini mempertemukan dan mendiskusikan bersama masalah-masalah mendasar yang dialami oleh perempuan dan 103
SEJARAH UNTUK SMA/MA KELAS XII anak di negara-negara Asia dan Afrika. Kongres Wanita Indonesia menjadi salah satu dari lima inisiator konferensi, di samping Women's Welfare League of Union of Burma, The All Ceylon Women's Conference, The All India Women's Conference, dan All Pakistan Women's Association. Sebanyak 120 delegasi dari 18 negara Asia dan Afrika hadir. Mereka mendiskusikan enam tema sentral, yaitu kesehatan, pendidikan, wanita dan kewarganegaraan, perbudakaan serta perdagangan wanita dan anak, masalah perburuhan, dan kerjasama erat di antara wanita Asia dan Afrika. Dikutip dari: Utama, W.S. (2022). "Maria Ulfah dan Dunia Poskolonial Asia yang Humanis" dalam Tirto.id. Dengan mempertimbangkan foto dan kutipan di atas, analisislah posisi dan peran para aktivis dan organisasi Kowani dalam konstelasi pergerakan perempuan Asia Afrika di tengah Perang Dingin! 2. Pada masa Demokrasi Terpimpin terjadi perpecahan di antara dwitunggal Sukarno-Hatta karena perbedaan pandangan politik. Mengapa Hatta tidak sepakat dengan Sukarno mengenai Demokrasi Terpimpin? 3. Selama periode Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin terjadi banyak pergolakan daerah. Mengapa hal ini terjadi? 4. Bahasa Belanda tidak lagi diajarkan di sekolah sejak tahun ajaran 1951 setelah diberlakukannya UU Pendidikan dan Pengajaran tahun 1950. Mengapa hal ini terjadi? 5. G30S/PKI merupakan salah peristiwa yang kontrovesial dalam sejarah Indonesia. Bagaimanakah cara kalian menyikapi kontroversi seperti ini? 104
BAB 3 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, 2022 DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, 2022 Sejarah untuk SMA/MA Kelas XII Penulis: Indah Wahyu Puji Utami, Martina Safitry, Aan Ratmanto ISBN 978-602-427-965-3 Indonesia Masa Orde Baru (1966 - 1998)
SEJARAH UNTUK SMA/MA KELAS XII Gambaran Tema Pada bab ini, kalian mempelajari periode pemerintahan Presiden Soeharto yang berlangsung sejak 1966 hingga 1998 atau yang sohor dengan sebutan masa pemerintahan Orde Baru. Untuk memberi gambaran tentang masa awal pemerintahan Soeharto, bab ini akan dimulai dengan masa transisi Orde Baru tahun 1966 - 1967. Selanjutnya, kita akan beranjak pada tema penguatan negara dan kelemahan kebijakan pemerintahan Orde Baru bagi Indonesia. Presiden Soeharto banyak memiliki peran dalam perkembangan negara Indonesia, karenanya ia dikenal luas sebagai Bapak Pembangunan. Namun, tidak jarang penerapan kebijakan ekonomi dan politik tersebut mendapat banyak respon negatif dan resistensi dari berbagai pihak. Terdapat beberapa peristiwa yang menunjukkan adanya resistensi terhadap kebijakan Soeharto. Terakhir, bab ini ditutup dengan materi tentang masa akhir pemerintahan Orde Baru. Tujuan Pembelajaran Siswa mampu menganalisis dan mengevaluasi secara kritis dinamika kehidupan bangsa Indonesia di bawah pemerintahan Orde Baru dari berbagai perspektif dan merefleksikannya untuk kehidupan masa kini dan masa depan, serta melaporkannya dalam bentuk tulisan dan media lainnya. 106
Materi 1. Masa Transisi Menuju Orde Baru Tahun 1966 - 1967 2. Penguatan Negara dan Kelemahan Kebijakan Orde Baru bagi Pembangunan Masyarakat Indonesia 3. Tanggapan dan Resistensi terhadap Kebijakan Ekonomi dan Politik Pemerintahan Soeharto 4. Masa Akhir Pemerintahan Orde Baru Pertanyaan Kunci 1. Bagaimana kondisi Indonesia pada masa peralihan pemerintahan Sukarno dan Soeharto? 2. Apa saja hal-hal yang menjadi penguatan Negara dan kelemahan kebijakan Orde Baru bagi pem- bangunan masyarakat Indonesia? 3. Bagaimana dampak pemerintahan Orde Baru dan relevansinya bagi masa kini? 4. Bagaimana akhir masa dari pemerintahan Orde Baru? Kata Kunci Pemerintahan Orde Baru, Soeharto, Perubahan Ekonomi, Sosial dan Politik, Resistensi dan Refleksi. BAB 3: INDONESIA MASA ORDE BARU (1966 - 1998) 107
SEJARAH UNTUK SMA/MA KELAS XII PETA MATERI 108
SNAPSHOT Gambar 3.1 Gerakan pemuda Indonesia dari masa ke masa . Sumber:Bettmasn, Corbis (1966), Rully Kesuma, AJI (198) "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Kalimat tersebut diucapkan oleh Presiden Sukarno untuk membangkitkan semangat dan peran generasi muda. Meski disampaikan puluhan tahun silam, pekik semangat ini masih sangat relevan diterapkan hingga saat ini. Pemuda terpelajar Indonesia dalam catatan sejarah, memiliki peran yang sangat penting sebagai agen perubahan (agent of change). Sejak masa sebelum kemerdekaan, kaum muda terpelajar telah menjadi garda depan dalam memperjuangkan kesatuan bangsa lewat Sumpah Pemuda. Pada masa awal kemerdekaan, pemuda-pemudi juga berperan dalam mempertahankan kemerdekaan dari upaya perebutan kedaulatan dan ancaman disintegrasi. Era Reformasi di Indonesia juga dibuka oleh perjuangan kaum pemuda dan mahasiswa yang menghendaki lengsernya Presiden Soeharto dan perbaikan ekonomi negara akibat krisis. Generasi muda memiliki tantangan tersendiri dalam setiap zamannya. Tidak hanya pada pentas nasional, peran pemuda- pemudi pada tingkat lokal tidak kalah penting. Tahukah kalian tokoh pemuda-pemudi lokal yang berperan penting di sekitar rumah tinggal kalian? Apakah kalian sebagai generasi penerus bangsa siap mengemban tugas untuk memajukan bangsa ini? BAB 3: INDONESIA MASA ORDE BARU (1966 - 1998) 109
SEJARAH UNTUK SMA/MA KELAS XII A� Masa Transisi Menuju Orde Baru tahun 1966 - 1967 Masih ingatkah kalian bagaimana Presiden Sukarno Gambar 3.2 Presiden memimpin Indonesia? Setelah lebih dari 20 tahun Indonesia Sukarno dinamika kepemimpinannya mewarnai catatan sejarah (kiri) sedang Indonesia, Sukarno kemudian menyerahkan tampuk berbincang dengan Letjen amanat kepala negara kepada Soeharto. Bagaimanakah Soeharto setelah situasi dan kondisi Indonesia ketika alih kekuasaan itu sesi pembubaran terjadi? komando Malaysia, 24 Peristiwa G30S/PKI menjadi awal jatuhnya Agustus 1966, di kekuasaan Sukarno dan hilangnya kekuatan politik PKI Jakarta. dari percaturan perpolitikan di Indonesia. Pada masa itu, Sumber:AFP Photo/Panasia (1966) kondisi politik nasional Indonesia menjadi kacau dan tidak menentu. Kondisi perekonomian negara juga semakin memburuk dengan hiperinflasi hampir mencapai 600% sehingga memaksa pemerintah melakukan devaluasi 110
nilai uang dari 1000 rupiah menjadi 1 rupiah (Booth, 1981). Hal tersebut mendorong berbagai elemrn masyarakat tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI), Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI), Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI), Kesatuan Aksi Wanita Indonesia (KAWI), dan Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI) untuk melakukan aksi bersama menuntut penyelesaian terhadap segala permasalahan tersebut. Mereka tergabung dalam satu kesatuan yang dinamai Front Pancasila. Berikut ini serangkaian peristiwa yang mewarnai masa peralihan jabatan presiden dan awal kekuasaan Orde Baru. 1� Aksi Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura) Berangkat dari panasnya situasi politik dan memburuknya kondisi ekonomi Indonesia memasuki tahun 1966, Front Pancasila dan sejumlah kelompok masyarakat lain mencetuskan Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat) pada 10 Januari 1966. Isi Tritura tersebut adalah (1) Bubarkan PKI, (2) Pembersihan kabinet dari unsur-unsur G30S/PKI, serta (3) penurunan harga dan perbaikan ekonomi. Dalam menyuarakan tuntunannya, kelompok pengusung Tritura tidak jarang harus berhadapan dengan militer. Pada suatu demonstrasi, bentrok antara demonstran dan pasukan Cakrabirawa mengakibatkan seorang mahasiswa yang bernama Arif Rachman Hakim gugur. Atas kejadian tersebut, Presiden Sukarno akhirnya membubarkan KAMI. Tindakan tersebut menyulut penolakan dari berbagai kalangan mahasiswa dan pelajar. Aksi demonstrasi berubah menjadi aksi anarkis dengan menyerbu kantor Departemen Luar Negeri, Kantor Berita Cina, pembakaran Kantor PKI, dan lain-lain. Pada masa itu banyak pelajar, mahasiswa dan massa organisasi turun ke jalan untuk melancarkan aksi protes kepada pemerintah (Kemendikbud: 2011). Lalu bagaimana sikap pemerintah menghadapi situasi yang kian memanas dan tidak menentu di masyarakat? Kalian dapat menggali lebih banyak informasinya melalui surat kabar ataupun berita di internet. BAB 3: INDONESIA MASA ORDE BARU (1966 - 1998) 111
SEJARAH UNTUK SMA/MA KELAS XII 2� Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) Apakah yang ada di pikiran kalian ketika mendengar kata Supersemar? Bagaimana warisan ingatan peristiwa Supersemar yang kalian ketahui dari orangtua atau guru kalian di sekolah? Supersemar adalah salah satu tonggak sejarah penting Indonesia yang menandai peralihan masa Demokrasi Terpimpin ke Orde Baru. Namun, keberadaan Supersemar sampai saat ini masih dianggap kontroversi karena naskah aslinya tidak pernah ditemukan. Surat tersebut dianggap sebagai alat kudeta dan terdapat perbedaan interpretasi dalam penafsirannya. Lalu, bagaimana latar belakang dibuatnya surat perintah tersebut? Lewat sepucuk surat, bagaimana kemudian tampuk kekuasaan negara bisa beralih kepemimpinan? Untuk mengetahui kronologi peristiwanya, mari simak paparan berikut. Pada 11 Maret 1966 sedianya Presiden Sukarno akan mengadakan sidang kabinet untuk mengatasi situasi politik yang kian memanas. Namun, sidang tersebut diboikot oleh para demonstran dan tersebar rumor bahwa ada pasukan tanpa tanda pengenal berada di sekitar tempat sidang kabinet berlangsung. Hal tersebut menjadi alasan Presiden Sukarno kembali ke Istana Bogor. Presiden yang didampingi oleh Dr. Subandrio, Dr. J. Leimena, dan Dr. Chaerul kemudian mengadakan pembicaraan dengan tiga perwira tinggi, yaitu Mayjen Basuki Rahmat, Brigjen M. Jusuf, dan Brigjen Amir Machmud yang diutus oleh Letjen Soeharto. Sukarno kemudian memerintahkan ketiga perwira itu bersama Brigjen Sabur, Komandan Resimen Cakrabirawa, membuat konsep surat kepada Letjen Soeharto sebagai pelaksana pemerintahan untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Surat yang kemudian dikenal sebagai Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret) ini menjadi dasar bagi Soeharto untuk melakukan tindakan pembubaran dan pelarangan PKI beserta organisasi yang berafiliasi atau berideologi komunis di seluruh Indonesia. Selain itu juga, ia melakukan penahanan menteri dan anggota kabinet yang terlibat dalam peristiwa G30S/PKI. 112
3� Dualisme Kepemimpinan Nasional Memasuki catur wulan pertama tahun 1966, situasi politik pemerintahan Indonesia mengalami dualisme kepemimpinan. Pamor Presiden Sukarno yang enggan untuk memenuhi tuntutan rakyat semakin menurun, sementara Letjen Soeharto yang diamanahi sebagai pelaksana pemerintahan kian mendapat simpati dan dukungan dari banyak pihak. Keberadaan Ketetapan MPRS No.IX.MPRS/1966 tanggal 21 Juni 1966 tentang Pengesahan dan Pengukuhan Supersemar ikut melanggengkan dualisme ini. Berbekal ketetapan MPR itu pula, Presiden Sukarno kemudian memerintahkan kepada Letjen Soeharto untuk segera membentuk Kabinet Ampera. Presiden Sukarno menilai Kabinet Dwikora tidak mampu memenuhi Tiga Tuntutan Rakyat. Melalui TAP MPRS No. XIII tahun 1966, Kabinet Ampera dipimpin oleh Presiden Sukarno bersama dengan Letnan Jenderal Soeharto. . Hampir satu tahun dualisme kepemimpinan politik terjadi di dalam kabinet dan parlemen Indonesia. Lewat perundingan yang alot akhirnya pada 22 Februari 1967, Sukarno mengumumkan pengunduran dirinya sebagai presiden. Ketua MPRS, Jenderal Abdul Haris Nasution, kemudian melantik Soeharto menjadi Pejabat Presiden Republik Indonesia. Setahun kemudian, melalui Tap MPRS No. XLIV/MPRS/1968, Soeharto resmi dilantik menjadi presiden pada 27 Maret 1968 dalam Sidang Umum V MPRS. Gambar 3.3 Soeharto dilantik oleh MPRS sebagai Presiden Republik Indonesia untuk masa jabatan 1968 - 1973. Sumber:Pat Hendratno/ Kompas (1968) BAB 3: INDONESIA MASA ORDE BARU (1966 - 1998) 113
SEJARAH UNTUK SMA/MA KELAS XII AKTIVITAS Gambar 3.4 Para pengunjuk rasa merayakan kegembiraan atas kelahiran Supersemar yang menandai peralihan kekuasaan dengan beramai-ramai menaiki truk militer. Sumber:Algemeen Nederlands Persbureau/Het Geheugen (1966) Masa Akhir Penuh Gejolak dalam Catatan Sejarah Periode transisi masa pemerintahan Sukarno ke masa Soeharto diwarnai gejolak politik dan sosial di dalam masyarakat. Gejolak ini terabadikan dalam sumber-sumber sejarah yang ditulis berdasarkan kesaksian berbagai pihak yang pernah terlibat dan merasakan masa peralihan tersebut. Salah satunya adalah buku Pengumpulan Sumber Sejarah Lisan: Gerakan Mahasiswa 1966 dan 1998 yang diterbitkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2011). Buku tersebut merupakan sumber sejarah penting bagi generasi muda yang ingin mengkaji masa peralihan kekuasaan ini. Selain itu ada pula beberapa jurnal dan biografi tokoh-tokoh nasional yang menceritakan masa-masa penuh gejolak tersebut. Kalian dapat mengunduh buku Pengumpulan Sejarah Lisan: Gerakan Mahasiswa 1966 dan 1998 melalui laman berikut dan%201998.pdf atau kalian bisa pindai kode QR di samping. 114
Berikut sumber yang dapat kalian akses untuk menggali informasi lebih lanjut: Erlina, T. (2020). Peranan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia Dan Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia Dalam Proses Peralihan Kepemimpinan Nasional Tahun 1965- 1968. Jurnal Wahana Pendidikan, 7(1), 95-102. Widyarsono, Toto and Santoso, Agus and Purwoko, Dwi (2011) Pengumpulan sumber sejarah lisan: gerakan mahasiswa 1966 dan 1998. Direktorat Jenderal Sejarah Dan Purbakala, Jakarta. Diakses pada kemdikbud.go.id/12775/ Tugas 1. Berdasarkan materi tersebut, buatlah peta konsep dan urutan peristiwa seputar masa transisi Presiden Sukarno kepada Presiden Soeharto tahun 1966 - 1967! 2. Gambarkan peta konsep dengan menambahkan kumpulan foto-foto terkait dengan peristiwa seputar masa transisi yang dapat kalian cari dalam laman daring. Petunjuk Kerja 1. Kerjakan tugas secara berkelompok 2. Diskusikan kronologi peristiwa peralihan kepemim- pinan di kelas. 3. Kalian dapat menggunakan sumber lain untuk mengerjakan tugas ini. BAB 3: INDONESIA MASA ORDE BARU (1966 - 1998) 115
97 Atas: Berkat keberhasilan dalam swasembada pangan, Presiden Soeharto diundang oleh Direktur Jendral FAO, Edward Saouma dalam forum dunia pada 14 November 1985, di Roma, Italia. (Sumber: Museum Purna Bhakti Pertiwi) Bawah: Presiden Soeharto menerima Direktur Jendral FAO Edward Saouma saat menerima medali emas FAO, pada 21 Juli 1986 di Binagraha, Jakarta. SEJARAH UNTUK SMA/MA KELAS XII (Sumber: Back Tohir/Setneg) B� Penguatan Negara dan Kelemahan Kebijakan Orde Baru bagi Pembangunan Masyarakat Gambar 3.5 S O E H A R T O : Presiden Soeharto Pemerintah menargetkan Indonesia dapat menjadi 1 9 6 6 - 1 9 9 7 lumbung pangan dunia pada tahun 2045. Isu terkait sedang memegang upaya ketahanan pangan dunia juga menjadi medali yang diberikan Presiden Republik Indonesia FINAL ARTWORK_EditSBY.indd 97 oleh Direktur 10/20/14 0:41 pembahasan penting dalam agenda G20 yang Jenderal FAO, Edward diadakan di Bali, Indonesia, pada 2022. Menurut Saouma atas prestasi kalian apakah hal tersebut akan terwujud? Swasembada Pangan tahun 1984 di Binagraha, Sebagai salah satu negara agraris, tahukah kalian Jakarta, 21 Juli 1986. bahwa Indonesia pernah memperoleh predikat Sumber:Dokumentasi Sekretariat Negara (1986) sebagai negara penghasil swasembada beras? Predikat tersebut diperoleh dari Food and Agriculture Organization (FAO) ketika masa pemerintahan Soeharto tahun 1984. Beberapa warisan keberhasilan yang dicapai Orde Baru 116
masih bisa dirasakan manfaatnya hingga kini. Terlepas dari hal tersebut, tidak sedikit pula kontroversi dan resistensi sepanjang 32 tahun masa pemerintahan Soeharto. Dapatkah kalian menyebutkan keberhasilan dan peristiwa kontroversi pada masa Orde Baru? Kalian dapat mencari lebih lanjut untuk menjawab pertanyaan tersebut melalui berbagai sumber sejarah. Di awal periode pemerintahannya, Presiden Soeharto merancang beberapa konsep dan program pembangunan nasional yang berfokus kepada kesejahteraan masyarakat di sektor politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kebijakan pemerintahan Soeharto memiliki banyak perbedaan dengan yang diterapkan oleh Presiden Sukarno sebelumnya. Apabila sebelumnya, Sukarno menerapkan semboyan "Politik sebagai Panglima", masa Orde Baru menekankan pada semboyan "Ekonomi sebagai Panglima". Akan tetapi, penting juga untuk dicermati, kebijakan politik Soeharto ikut menentukan alur kebijakan ekonomi pembangunan Orde Baru. Berikut ini adalah beberapa kebijakan Presiden Soeharto yang di satu sisi mendorong pembangunan masyarakat di Indonesia, tetapi di sisi lain malah menjadi penghambat. 1� Memindahkan Poros Politik hingga Memberlakukan Politik Tiga Warna� Orde Baru mengembalikan politik luar negeri Indonesia menjadi politik bebas aktif. Perubahan kebijakan ini menjadi target awal Soeharto dalam pemulihan krisis politik luar negeri serta meningkatkan kerja sama dengan negara lain. Pada masa akhir pemerintahan Sukarno, politik luar negeri cenderung membentuk poros Pyongyang-Beijing-Jakarta. Politik konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia yang sebelumnya sempat memanas akhirnya dinormalisasi. Tindakan permusuhan antara kedua belah pihak pun dihentikan. Kebijakan konfrontasi Sukarno dengan mengeluarkan diri dari keanggotaan PBB kala itu membuat Indonesia semakin dikucilkan dalam pergaulan internasional. Namun, di bawah pemerintahan Orde Baru, Indonesia masuk kembali menjadi anggota PBB pada 28 September 1966. BAB 3: INDONESIA MASA ORDE BARU (1966 - 1998) 117
SEJARAH UNTUK SMA/MA KELAS XII Untuk memperkuat posisi Indonesia di kawasan regional, Indonesia bersama empat negara di Asia Tenggara menggagas berdirinya ASEAN (Association of Southeast Asian Nation) pada 8 Agustus 1967. Pertemuan kelima negara tersebut diwakili oleh Adam Malik (Menteri Luar Negeri Indonesia), Tun Abdul Razak (Wakil Gambar 3.6 Perdana Menteri Malaysia), Narciso Ramos Lambang ASEAN bergambar sepuluh (Menteri Luar Negeri Filipina), S. Rajaratnam padi terhimpun yang (Menteri Luar Negeri Singapura), dan Thanat melambangkan sepuluh Khoman (Menteri Luar Negeri Thailand) yang anggota ASEAN. Sumber:ASEAN/Wikimedia menghasilkan Deklarasi Bangkok sebagai tonggak Commons (2021) berdirinya ASEAN. Untuk menciptakan kestabilan politik di dalam negeri, pemerintah Orde Baru melakukan perluasan Dwifungsi Angkatan Bersenjata Repubik Indonesia (ABRI). Kebijakan ini membuat ABRI memiliki dua fungsi yaitu menjaga pertahanan dan keamanan negara sekaligus memegang kekuasaan dan mengatur negara. Kekuatan ABRI kemudian merambah ke berbagai sektor kehidupan politik, ekonomi, dan sosial di masyarakat. Dengan memanfaatkan hal tersebut, legitimasi kekuasaan Orde Baru menjadi semakin kuat. Namun, kebijakan ini juga berdampak negatif di antaranya kecenderungan penerapan pendekatan atau cara-cara militer dalam menyelesaikan masalah pembangunan atau urusan negara. Pemerintah Orde Baru juga mengadakan pemilu setiap lima tahun sekali untuk menata kehidupan politik dan ekonomi. Terhitung 6 kali pemilu berlangsung pada masa Orde Baru yaitu 118
pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Setelah Soeharto menjadi Pejabat Presiden, berdasarkan ketetapan MPRS No. XI tahun 1966 seharusnya Pemilu diselenggarakan selambat- lambatnya 6 Juli 1968. Namun, hal tersebut urung dilaksanakan dan pemilu dijadwal ulang paling lambat 5 Juli 1971. Beberapa pihak menengarai penundaan pemilu tersebut merupakan upaya Gambar 3.7 politik pemilu pertama Orde Baru untuk Logo Pemilhan Umum mempersiapkan jalan agar bisa melihat peta 1971, pemilu pertama politik dan melanggengkan kekuasaannya. di era Orde Baru. Sumber:Public domain (1971) Pada pemilu pertama tahun 1971, partai yang berpartisipasi berjumlah sepuluh peserta. Akan tetapi, pada tahun 1977 partai politik yang berpartisipasi sebagai peserta pemilu hanya tiga parpol. Sepuluh partai peserta pemilu 1971 dilebur melalui fusi menjadi tiga partai saja pada 1973. Partai NU, PSII, Partai Muslimin, dan Perti bergabung dalam satu bendera Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sementara Partai Katolik, 92 Atas (kiri dan kanan): Suasana Pemilu 1971 dan penghitungan suara Gambar 3.8 Suasana pemilihan umum tahun 1971 yang dilakukan oleh TPS luar negeri oleh hasil Pemilu 1971 untuk TPS luar negeri di Kemenlu tanggal 3 Juli 1971 (Sumber: ANTARA/IPPHOS). Kemenlu pada 3 Juli 1971. Sumber:IPPHOS/Antara (1971) Sebagai Pemilu yang pertama pada masa Orde Baru, pengalaman sejarah memperlihatkan bahwa sistem politik kampanye masih harus mencari bentuknya. Dengan terlaksananya Pemilu maka MPR dan DPR telah bisa kembali berfungsi. Setelah pelantikan anggota DPR/ yang berpartai banyak ini bukan saja bisa menghambat 119 proses pembangunan tetapi juga menyebabkan bangsa mudah tergelincir pada situasi yang bersifat disintegratif. BAB 3: INDONESIA MASA ORDE BARU (1966 - 1998) MPR hasil Pemilu maka pada bulan Maret 1973 MPR pun Dengan argumen bahwa setiap partai pada dasarnya mengadakan Sidang Umum. Pada kesempatan ini MPR bertolak dari kesadaran penggabungan unsur spiritual dan mensyahkan rancangan GBHN dan memilih Soeharto sebagai material maka demi terjaminnya kesatuan nasional dan Presiden dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Wakil stabilitas politik semacam reformasi dalam kehidupan Presiden. Sejalan dengan keharusan UUD 1945 maka ketika kepartaian harus dijalankan. Partai-partai yang lebih itu pula Dewan Pertimbangan Agung (DPA), yang dikatakan menekankan kehidupan spiritual daripada material UUD berfungsi sebagai pemberi nasihat (diminta atau tidak (spiritual-material) harus digabung menjadi satu kesatuan. diminta ) kepada Presiden, dan Badan Pemeriksa Keuangan Maka pada tanggal 5 Januari 1973 partai-partai politik (BPK) mulai pula difungsikan. Islam, seperti NU, Parmusi, PSII, dan Perti digabungkan dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sedangkan M E L A K S A N A K A N D E M O K R A S I M E L A L U I P E M I L U partai-partai yang lebih mempunyai kecenderungan pada Hasil Pemilu tahun 1971 memperlihatkan bahwa "material-spiritual" seperti Partai Katolik, Parkindo, PNI, masyarakat masih terpaku pada tradisi 1950-an ketika dan IPKI sejak tanggal 10 Januari 1973 resmi tergabung berbagai aliran dan ideologi menampilkan diri sebagai dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Soeharto, dalam partai politik. Rupanya masa serba revolusioner otobiografinya, mengatakan bahwa dalam usaha mencari Demokrasi Terpimpin tidak begitu banyak pengaruhnya keseimbangan dan keharmonisan antara kehidupan terhadap kecenderungan ideologis masyarakat-bangsa. material dan spiritual kita akhirnya menemukan jalan Meskipun demikian Soeharto sadar bahwa hal ini tidak keluar. Di samping kedua kelompok tersebut ada pula bisa diteruskan. Ia mengambil keputusan "zaman serba kelompok tengah, yaitu Golongan Karya (Golkar), yang revolusioner" tidak bisa dilanjutkan dengan suasana serba semula bernama Sekber Golkar (Sekretariat Bersama ideologi zaman demokrasi parlementer. Indonesia sudah Golongan Karya). Pengelompokan tersebut secara formal waktunya memasuki "zaman pembangunan". Bukankah berlaku pula pada fraksi di lingkungan DPR dan MPR. S O E H A R T O : 1 9 6 6 - 1 9 9 7 Presiden Republik Indonesia FINAL ARTWORK_EditSBY.indd 92 10/20/14 0:40
SEJARAH UNTUK SMA/MA KELAS XII PNI, Partai Kristen Indonesia, MURBA, dan IPKI bergabung dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Fusi terakhir adalah Golongan Karya (Golkar). Yang menarik, dari penelitian sejarah yang dilakukan oleh David Reeve (Komunitas Bambu: 2013) tentang sejarah Golkar, pada awal pendiriannya ternyata organisasi ini digagas dari pemikiran kolektif Supomo, Sukarno, dan Ki Hadjar Dewantara tahun 1950-an. Namun, pada perkembangannya pemikiran dan ideologi Golongan Karya telah berbeda jauh dari ide awal pembentukan. Ketiga fraksi tersebut memiliki warna yang khas yaitu hijau, merah,dan kuning. Selama pemilu masa Orde Baru, Golkar selalu tercatat sebagai pemenang pemilu. Politik tiga warna partai yang mulai berlaku sejak 1977 hingga 1998 ini membuat kepemimpinan Soeharto langgeng hingga 32 tahun. Kalian dapat menggali lebih banyak mengenai direktori penyeleng- garaan pemilu di Indonesia sejak 1955-2014 lewat situs web Perpustakaan Nasional pada laman berikut: atau kalian bisa pindai kode QR di samping. VIVA HISTORIA Dwifungsi ABRI dan Barisan Jenderal Orba Tahukah kalian bahwa konsep Dwifungsi ABRI sudah ada sejak masa Demokrasi Terpimpin Sukarno? Tokoh penggagasnya adalah Jenderal Abdul Haris Nasution. Awalnya, Dwifungsi ABRI ini untuk menguatkan negara. Dengan berpartisipasi dalam pemerintahan, militer dapat berperan dalam ranah politik dan memanfaatkan kecakapan nonmiliternya untuk membantu pembangunan bangsa. Namun, pada perkembangannya di masa Orde Baru (Orba), peran sosial ABRI ini malah dilembagakan dan bersifat struktural. Anggota ABRI dapat duduk menjadi anggota eksekutif 120
baik di pusat maupun di daerah. Militer juga mendapat jatah khusus di lembaga legislatif tanpa melewati prosedur pemilu. Selain berkedudukan di lembaga negara, beberapa di antaranya juga memegang posisi penting pada sektor ekonomi dan sosial negara. David Jenkins dalam studinya menulis bahwa barisan jenderal Orba mendominasi kelompok elite negara. Sepak terjang dan kesetiaan mereka digunakan untuk menghadapi barisan jenderal "sakit hati" yang menentang kekuasaan Orde Baru. Pembahasan lengkap mengenai topik lebih lanjut dapat dibaca pada referensi berikut ini. Anwar, 2018, "Dwi Fungsi ABRI: Melacak Sejarah Keterlibatan ABRI dalam Kehidupan Sosial Politik dan Perekonomian Indonesia". Adabiya, Vol. 20 No.1 Februari 2018 David Jenkins, 2010, Soeharto dan Barisan Jenderal Orba: Rezim Militer Indonesia 1975-1983. Depok: Komunitas Bambu. Petrik Matanasi, 2000, "Abdul Haris Nasution: Sejarah Hidup Penggagas Dwifungsi Tentara". Tirto.id 6 September 2000. dapat diakses pada: 2� Ekonomi sebagai Panglima Pembangunan Soeharto berhasil memulihkan perekonomian Indonesia yang sempat terpuruk pada akhir masa pemerintahan Sukarno. Fokus pemulihan ekonomi dilakukan sekitar tahun 1966 - 1973. Beberapa upaya yang dilakukan di antaranya menjalin kerjasama dengan International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia, kembali menjadi anggota PBB, menghentikan konfrontasi dengan Malaysia, dan membuka investasi asing masuk ke Indonesia. Di saat yang bersamaan, pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat pesat karena efek dua kali fenomena Oil Boom yang terjadi sekitar tahun 1970-an. Pertama, pada tahun 1973 - 1974 negara-negara Arab yang tergabung dalam Organization of Petroleum-Exporting Countries (OPEC) melakukan boikot kepada Amerika dengan memotong jumlah ekspornya BAB 3: INDONESIA MASA ORDE BARU (1966 - 1998) 121
SEJARAH UNTUK SMA/MA KELAS XII secara drastis. Ini menyebabkan harga minyak naik secara signifikan. Boikot ini dilakukan sebagai akibat dukungan Amerika dan negara-negara Barat kepada Israel dalam perang Yom Kippur melawan Mesir. Kedua, pada tahun 1978 - 1979 terjadi peristiwa Revolusi Iran yang mengakibatkan terganggunya produksi minyak dunia sehingga harga minyak menjadi mahal. Sebagai negara penghasil minyak bumi, kedua masa Oil Boom tersebut membuat pendapatan pemerintah meningkat tajam. Hal ini membuat pemerintah Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada investasi asing dan membiayai dana pembangunan secara besar-besaran. Sayangnya, karakteristik pemerintahan Soeharto yang bersifat militeristik dan cenderung membagi porsi politik ekonomi kepada sekelompok kecil elite pendukung membuatnya lekat dengan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Gambar 3.9 Suasana kawasan Jl. Thamrin, Jakarta tahun 1970-an. Perekonomian Indonesia mulai meningkat setelah krisis politik dan ekonomi di dekade sebelumnya. Sumber:Wilford Peloquin/Mazzini/Twitter (1970 - 80-an) 122
Memasuki tahun 1980-an, pemerintah menggalakkan kegiatan ekspor dan menderegulasi sistem finansial. Salah satunya dengan mengizinkan pembukaan bank-bank swasta dan asing untuk membuka cabang di Indonesia. Namun, keterbukaan tersebut ternyata menimbulkan dampak berkepanjangan. Pemerintah kesulitan memonitor aliran uang dalam sistem perbankan Indonesia. Situasi ini menjadi faktor pemberat beban Indonesia pada masa krisis keuangan Asia tahun 1997/1998. AKTIVITAS 1. Berdasarkan bacaan di atas, buatlah kelompok diskusi yang mem bahas dampak krisis ekonomi tahun 1998 di daerah masing-masing. 2. Dari data sejarah yang diperoleh, buat analisis peristiwa dalam bentuk tulisan, infografik, film pendek atau karya lain. 3. Kumpulkan karya dan atau dipresentasikan di depan kelas pada pertemuan berikutnya Petunjuk Kerja 1. Diskusikan pertanyaan apa saja yang akan disampaikan kepada narasumber. 2. Lakukan wawancara kepada orang tua atau kerabat yang mengalami peristiwa krisis 1998 yang hasilnya disajikan dalam bentuk infografik, film pendek, atau karya lainnya. Karya ini dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. 3. Silahkan mencari sumber atau referensi lain untuk menunjang data dalam tugas ini. BAB 3: INDONESIA MASA ORDE BARU (1966 - 1998) 123
SEJARAH UNTUK SMA/MA KELAS XII 3� Penegakkan Hegemoni Lewat Aspek Sosial dan Budaya Gambar 3.10 Ilustrasi suasana puskesmas di Indonesia. Sumber:M. Rizal Abdi/Kemendikbudristek (2022) Pernahkah kalian datang ke Puskesmas? Ketika kita kecil, biasanya orang tua rutin membawa kita mendatangi kegiatan posyandu di daerah sekitar rumah. Tahukah kalian bahwa unit- unit pelayanan kesehatan tersebut dibentuk pada masa Presiden Soeharto. Banyak hal yang telah diprogramkan pemerintah Orde Baru masih berlaku hingga saat ini. Secara statistik, angka pembangunan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru memang bertambah. Dalam aspek apa sajakah hal tersebut menonjol? Mari kita ulas. 124
Sejak awal masa Orde Baru, permasalahan kependudukan dan kesehatan masyarakat telah mendapat perhatian khusus. Salah satunya melalui program transmigrasi secara terstruktur. Program ini menjadi unsur penting dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) I hingga VI di masa Orde baru. Salah satu capaian penting dalam program transmigrasi ini adalah penyebarluasan teknologi pertanian di wilayah Indonesia, utamanya di luar Pulau Jawa. Selain itu, para pendatang juga diarahkan untuk menanam padi sehingga tidak mengherankan jika surplus beras di Indonesia dapat tercapai pada masa Orde Baru. Namun, kesuksesan program "berasisasi" tersebut menyisakan beberapa permasalahan. Salah satunya adalah perubahan konsumsi bahan pangan pokok yang semula beragam menjadi beras saja. Hal tersebut mengakibatkan berkurangnya eksistensi dan keberagaman bahan pangan lokal di banyak tempat di Indonesia. Dalam hal pengendalian jumlah penduduk, pemerintah Orde Baru mencanangkan Program Keluarga Berencana (KB). Menurut laman resmi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), perintisan program Keluarga Berencana dimulai sejak pembentukan Perkumpulan Keluarga Berencana pada 23 Gambar 3.11 Desember 1957 di Gedung Ikatan Dokter Indonesia. Logo Keluarga Meski ditentang pada masa Presiden Sukarno, Berencana (KB) gerakan tersebut mendapatkan angin segar pada yang menyiratkan keluarga dengan masa Orde Baru. Salah satu sosok dokter pejuang dua orang anak. yang mewacanakan pengendalian jumlah penduduk Sumber:BKKBN (1980) BAB 3: INDONESIA MASA ORDE BARU (1966 - 1998) 125
SEJARAH UNTUK SMA/MA KELAS XII melalui pembatasan fertilitas menggunakan alat kontrasepsi, kampanye antipernikahan dini, dan penyuluhan program kelahiran yang terencana ialah dr. Sulianti Saroso. Pahlawan pejuang kesehatan masyarakat Indonesia lainnya ialah dokter Johannes Leimena (Bapak Puskesmas Indonesia) dan dr. Gerrit Augustinus Siwabessy (pelopor Puskesmas). Lewat puskesmas, usaha untuk mengintegrasikan pelayanan kesehatan masyarakat hingga ke pelosok dapat terwujud. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, pada tahun 1984, Menteri Kesehatan, Gambar 3.12 Ibu Tien Soeharto bersama dengan Kepala Badan Kependudukan sedang melaksanakan kegiatan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKN), dan imunisasi di Puskesmas. Sumber:Back Tohir/ Sekretariat Negara (1990) Menteri Dalam Negeri mengeluarkan instruksi 107 Atas: Ibu Tien Soeharto 126 sedang melakukan imunisasi Atas: Presiden Soeharto beserta Ibu Negara Tien Soeharto saat meresmikan Rumah Sakit Jantung di Puskesmas. (Sumber: Back Tohir/Setneg) Harapan Kita didampingi Menteri Kesehatan Prof. Dr. dr. Sujudi. (Sumber: Museum Purna Bhakti Pertiwi). memantau perkembangan dunia ilmu pengetahuan, AIPI P E M B A N G U N A N B I D A N G K E S E H A T A N juga bertugas menjalin kerjasama keilmuan internasional. Masalah kesehatan yang dihadapi Indonesia berkaitan Meskipun berbagai usaha telah dilakukan, tetapi ternyata dengan pencemaran lingkungan, kekurangan gizi, banyak kemampuan dunia pendidikan kesarjanaan dan keilmuan anak, dan lemahnya jaringan pelayanan kesehatan. Semua masih saja tertinggal dibanding kebutuhan. Pada tahun faktor ini secara bersama-sama merupakan penyebab 1975 ilmuwan dan peneliti ilmiah berjumlah 10.225 orang, munculnya penyakit yang bersifat parasitis, infeksi, dan sedangkan kebutuhan pada tahun itu adalah 33.650 orang. kematian dini. Masih meluasnya malaria, diare, kolera, Proyeksi kebutuhan tenaga ilmiah dan penelitian Indonesia tifus, disentri, batuk kronis, polio, tetanus, dan penyakit lain tahun 2000 adalah 392.000 orang atau harus dapat dilipatkan adalah bukti dari betapa masalah tersebut belum bisa diatasi sebanyak 38 kali dari jumlah tahun 1975. Kebutuhan tenaga dengan memuaskan. peneliti terus ditingkatkan dari tahun ke tahun. Pada bulan November 1967, pemerintah mensponsori Pembangunan bidang kebudayaan juga mendapat seminar yang membahas dan merumuskan program prioritas yang sangat penting. Taman Ismail Marzuki yang kesehatan masyarakat terpadu sesuai dengan kondisi dan dibina oleh Dewan Kesenian Jakarta dapat dikatakan sebagai kemampuan rakyat Indonesia. Pada waktu itulah dibahas pelopor dalam penyediaan wadah bagi para seniman kreatif konsep Puskesmas, yang disepakati sistem tiga Puskesmas: dari segala cabang kesenian. Daerah-daerah kemudian tipe A, B, dan C. Dengan menggunakan rekomendasi juga membentuk dewan kesenian mereka masing-masing. seminar ini, Departemen Kesehatan menyiapkan rencana Pemerintah DKI bahkan membentuk lembaga kehormatan induk pelayanan kesehatan terpadu. Akhirnya pada tahun kebudayaan, Akademi Jakarta. Sejak tahun 1990-an berbagai 1968 dalam rapat kerja kesehatan nasional dicetuskan pertemuan kebudayaan daerah pun diadakan. Semua bahwa Puskesmas adalah sistem pelayanan kesehatan usaha ini mencapai puncak dengan diadakannya Kongres terpadu yang kemudian dikembangkan oleh pemerintah Kebudayaan tahun 1991. Hasil pemikiran dan gagasan (Departemen Kesehatan) menjadi Pusat Pelayanan kongres ini dipakai BAPPENAS dalam merumuskan Repelita. Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). S O E H A R T O : 1 9 6 6 - 1 9 9 7 Presiden Republik Indonesia FINAL ARTWORK_EditSBY.indd 107 10/20/14 0:41
bersama. Instruksi bersama ini berusaha mengintegrasikan kegiatan masyarakat untuk mempercepat penurunan angka kematian Ibu dan Bayi dalam satu wadah Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Terdapat lima kegiatan posyandu, yaitu Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), KB, imunisasi, pendidikan gizi, dan penanggulangan diare. Gerakan tersebut kemudian dicanangkan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1986 di Yogyakarta. Di bidang pendidikan, Presiden Soeharto juga melakukan beberapa gebrakan, di antaranya pemberantasan buta aksara, gerakan wajib belajar 9 tahun, dan pembangunan SD Inpres hingga ke daerah pelosok. Pemberantasan buta aksara masa Orde Baru mulai dicanangkan pada 16 Agustus 1978 dengan menyasar kelompok masyarakat usia produktif yang belum melek aksara dengan pembentukan Kelompok Belajar "Kejar". Wajib belajar 9 tahun adalah gerakan yang dicanangkan pada 2 Mei 1994 dengan mewajibkan anak usia 7 - 15 tahun untuk sekolah. Kebijakan ini kemudian diperkuat dengan Instruksi Presiden. Loncatan kebijakan Soeharto ini membuat jumlah peserta didik naik secara signifikan. Akan tetapi, sayangnya ini tidak diimbangi dengan perbaikan kualitas dan pertumbuhan mutu pendidikan. Gerakan perempuan pada masa Orde Baru mengalami sentralisasi. Penunjukan Kongres Wanita Indonesia (Kowani) sebagai organisasi semua kelompok perempuan mem perlihatkan watak patriarki dan melemahkan organisasi perempuan lain yang sudah ada (Mariana, 2015: 120). Kemitraan Kowani dengan Kementerian Urusan Peranan Wanita memang memberikan ruang bagi organisasi perempuan untuk ikut serta dan berpartisipasi dalam pembangunan maupun kegiatan sosial politik (Suryakusuma, 2011: 18). Akan tetapi, pada kenyataannya pemerintah Orde Baru memaksa agar gerakan perempuan mendukung tujuan pembangunan pemerintah. Hal ini menyebabkan organisasi perempuan tidak leluasa bergerak dan berinovasi maupun menyalurkan kritiknya terhadap kebijakan pemerintah. BAB 3: INDONESIA MASA ORDE BARU (1966 - 1998) 127
SEJARAH UNTUK SMA/MA KELAS XII VIVA HISTORIA Jalan Panjang Usaha Pengendalian Jumlah Penduduk Program Transmigrasi dan Keluarga Berencana di Indonesia merupakan salah satu ikon keberhasilan Orde Baru. Program transmigrasi sebenarnya telah dilakukan sejak masa Hindia Belanda pada tahun 1905. Program ini terus dilanjutkan pada masa pemerintahan Presiden Sukarno, Orde Baru, hingga masa Reformasi. Jika kalian tertarik dengan sejarah transmigrasi di Indonesia, kalian bisa mengunjungi Museum Transmigrasi di Provinsi Lampung yang menyimpan memori dari para transmigran yang menetap di Lampung. Selain faktor perpindahan penduduk, naik turunnya jumlah penduduk di suatu wilayah dipengaruhi juga oleh wabah penyakit. Semenjak terjadi pandemi Covid-19 di Indonesia, nama dr. Sulianti Saroso tenar sebagai nama sebuah rumah sakit penyakit infeksi (RSPI) yang sering menjadi rujukan awal di kala pandemi. RSPI ini juga menjadi pusat penelitian penyakit menular di Indonesia. Namun, tak banyak orang yang mengenal sosok dr. Sulianti Saroso yang berperan penting dalam perjalanan usaha pengendalian jumlah penduduk dan kesehatan masyarakat di Indonesia. Kiprah beliau sebagai sosok dokter pejuang yang pantang menyerah telah diabadikan dalam sebuah film dokumenter sejarah karya Miles Film yang bekerja sama dengan PT Pembanganan Jaya. Referensi: Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran, 2022, "Museum Transmigrasi" dapat diakses pada Petrik Matanasi, 2021, "Menteri Sukarno, penggagas cikal bakal Puskesmas, tirto.id dapat diakses pada cikal-bakal-puskesmas-ehyG 128
Kalian bisa menonton film dokumenter sejarah dr. Sulianti Saroso melalui tautan atau kalian bisa juga memindai kode QR berikut untuk mengunjungi laman tersebut. AKTIVITAS Tugas 1. Berdasarkan bacaan "Jalan Panjang Usaha Pengendalian Penduduk", buatlah kelompok untuk mendiskusikan beberapa kebijakan di masa Orde Baru! 2. Berdasarkan hasil diskusi kalian, buat identifikasi dampak positif dan negatif kebijakan orde baru di berbagai bidang! Petunjuk Kerja 1. Kerjakan tugas secara berkelompok 2. Diskusikan apa saja dampak positif dan negatif dari penerapan kebijakan masa Orde Baru dan tuliskan pada tabel seperti di bawah ini. 3. Silakan mencari sumber atau referensi lain untuk mengerjakan tugas ini, bisa melalui artikel, jurnal, maupun film dokumenter. Bidang Dampak positif Dampak negatif Politik Ekonomi Sosial Budaya BAB 3: INDONESIA MASA ORDE BARU (1966 - 1998) 129
C� Respons dan Resistensi terhadap Kebijakan Ekonomi dan Politik Pemerintahan Soeharto Apakah kalian pernah mendengar salah satu "Untuk setiap aksi, hukum dalam ilmu fisika ini? Meskipun berasal selalu ada reaksi dari ilmu eksak, bunyi hukum Newton tersebut yang sama besar dan menggambarkan dengan baik peristiwa yang berlawanan arah" terjadi pada masa Orde Baru. Berikut uraian Hukum III Newton beberapa peristiwa bersejarah yang merupakan reaksi dari kebijakan-kebijakan pada masa Orde Baru. Peristiwa Malapetaka 15 Januari (Malari) tahun 1974 adalah puncak gunung es dari pergerakan kaum terpelajar yang sudah dimulai sejak 1970- an dalam rangka memberikan kritik terhadap Gambar 3.13 kebijakan pemerintah. Awalnya, pemerintah mem- Mahasiswa bersama biarkan aksi-aksi yang dilancarkan mahasiswa masyarakat turun ke jalan tersebut. Akan tetapi, karena aspirasi yang tidak saat peristiwa Malari. Sumber:Tempo (1974) kunjung didengarkan, situasi semakin memanas 130 SEJARAH UNTUK SMA KELAS XII
dan gesekan pun tak terelakkan. Puncaknya terjadi ketika mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran menolak modal asing bersamaan dengan kedatangan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka pada 14 - 17 Januari 1974. Sebagian peneliti menilai bahwa peristiwa ini merupakan tonggak sejarah kekerasan pada masa Orde Baru (Jazimah, 2013: 13). Respon masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan pada masa Orde Baru tidak hanya datang dari kalangan mahasiswa, tetapi juga berasal dari kalangan tokoh nasional dan pejabat negara. Di antaranya adalah Moh. Hatta, Natsir, Ali Sadikin, Jenderal Polisi Hoegeng, S.K. Trimurti, Syafruddin Prawiranegara, dan sejumlah tokoh besar lainnya. Salah satu peristiwa penting yang menandai hal ini adalah Petisi 50. Petisi ini adalah gugatan yang ditandatangani lebih dari 50 tokoh nasional. Mereka menilai Soeharto telah menodai serta menyalahgunakan filosofi bangsa yaitu Pancasila. Pemerintah pun bereaksi terhadap gerakan oposisi ini dengan memboikot para tokoh Petisi 50. Bahkan, mereka dilarang untuk pergi ke luar negeri. Meskipun tidak berhasil mencapai tujuan, Petisi 50 menjadi catatan berharga bagi usaha para tokoh oposisi yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah. Aksi Petisi 50 ini merupakan sebuah upaya untuk menghidupkan demokrasi di tengah tirani Orde Baru. D� Masa Akhir Pemerintahan Orde Baru Tahukah kalian, ketika pandemi Covid-19 berlangsung, dunia dihantui krisis ekonomi yang membuat beberapa negara besar mengumumkan terjadi resesi ekonomi? Apakah kalian tahu bahwa Indonesia pernah mengalami resesi ekonomi yang buruk bersama dengan negara-negara di kawasan Asia lainnya? Pada tahun 1997/1998, Indonesia dan beberapa negara di Asia pernah mengalami krisis ekonomi yang memiliki efek domino yang sangat luas. Krisis ini berdampak signifikan pada aspek politik, sosial, hingga krisis kepemimpinan. Krisis ekonomi 1997 ini justru diawali dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat dan berlangsung lama. Antara tahun 1980 - BAB 3: INDONESIA MASA ORDE BARU (1966 - 1998) 131
SEJARAH UNTUK SMA/MA KELAS XII 1990 terjadi perkembangan ekspansi perumahan real estate, pertumbuhan pasar saham yang luar biasa, serta masuknya dana luar negeri berjangka pendek secara berlebihan sehingga menimbulkan "gelembung uang panas" (Karmeli, 2008:166). Krisis moneter Asia ini berawal di Thailand dengan jatuhnya mata uang Bath dan hutang luar negeri yang membengkak. Kondisi tersebut kemudian dengan cepat menjalar ke wilayah Asia Tenggara lain. Pada masa krisis ekonomi 1997/1998, nilai tukar rupiah melemah dari semula Rp2.500,00 per dolar AS menjadi Rp16.000,00 (Kontan 03/09/2020). Orang-orang kaya pun berlomba-lomba membeli dolar AS. Akibatnya, muncul gejolak di sektor ekonomi perbankan yang berimbas pada ekonomi masyarakat. Lemahnya sistem perekonomian dan perbankan di Indonesia, besarnya hutang luar negeri, serta melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar memicu kenaikan harga-harga barang, Sebelumnya, perdagangan dalam negeri sedang mengalami kelesuan akibat banyaknya produk impor yang masuk Indonesia dengan harga yang lebih murah. Hengkangnya investor asing yang menanamkan modal di Indonesia dan banyaknya pengusaha Indonesia yang memindahkan dana perusahaannya ke luar negeri mengakibatkan banyak perusahaan bangkrut. Jumlah pengangguran di Indonesia pun meningkat tajam. Untuk mengetahui lebih lengkap mengenai krisis ekonomi Indonesia, kalian dapat membaca artikel pidato Guru Besar Fakultas Ekonomi UI, Prof. Lepi T. Tarmidi berjudul, "Krisis Moneter Indonesia: Sebab, Dampak, Peran IMF dan Saran". Krisis ekonomi ini juga diikuti oleh krisis pangan. Meskipun pada akhir 1996 jumlah produksi beras nasional mencapai angka yang cukup besar yaitu 159,8 kg/kapita/tahun, jumlah beras yang dikonsumsi hanya sebesar 111,7 kg/kapita/tahun. Menurut penelitian lebih lanjut oleh para peneliti IPB (Rachman, 2002: 13), kelebihan ketersediaan pangan nasional ternyata tidak menjamin ketahanan pangan di tingkat individu maupun rumah tangga. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus rawan pangan dan kurang gizi sejak terjadinya krisis ekonomi. Kemampuan individu dan rumah 132
tangga untuk dapat mengakses ketersediaan pangan sangat dipengaruhi oleh harga pangan, daya beli, tingkat pendapatan, distribusi pangan, dan kelembagaan di tingkat lokal. Akibatnya, tingkat kemiskinan di Indonesia melonjak hingga mencapai 7,5 juta orang (Tarmidi, 2008: 18). Jumlah anak yang putus sekolah pun meningkat drastis. Kompleksitas krisis ekonomi dan sosial yang terjadi saat itu menunjukkan kelemahan struktural kehidupan sosial-politik di Indonesia. Ini semua menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pada tahun 1998 tercatat lebih dari 2.000 kali demonstrasi mahasiswa, 1.300 kali aksi unjuk rasa oleh LSM, 500 pemogokan, dan 50 kali huru-hara (Karmeli, 2008:168). Tragedi kerusuhan 13 - 14 Mei 1998 menunjukkan bahwa yang terjadi bukan hanya krisis negara, melainkan juga krisis kemanusiaan. Akumulasi peristiwa krisis di Indonesia itu berujung pada pengunduran diri Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998. Gambar 3.14 Aksi demonstrasi mahasiswa pada 19 Mei 1998 yang menuntut Presiden Soeharto mundur dari jabatannya Sumber:Erik Prasetya/BBC (2018) BAB 3: INDONESIA MASA ORDE BARU (1966 - 1998) 133
SEJARAH UNTUK SMA/MA KELAS XII AKTIVITAS Pidato Pengunduran Diri Presiden Soeharto Berikut ini adalah naskah pidato pengunduran diri Presiden Soeharto pada Kamis, 21 Mei 1998 pukul 09.00 di Istana Negara. Assalamual'aikum warahmatullahi wabarakatuh Sejak beberapa waktu terakhir, saya mengikuti dengan cermat perkembangan situasi nasional kita, terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar pemahaman saya yang mendalam terhadap aspirasi tersebut, dan terdorong oleh keyakinan bahwa reformasi tersebut perlu dilaksanakan secara tertib, damai dan konstitusional demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan pembangunan nasional, saya telah menyatakan rencana pembentukan Komite Reformasi dan mengubah susunan Kabinet Pembangunan VII. Namun demikian, kenyataan hingga hari ini menunjukkan Komite Reformasi tersebut tidak dapat terwujud karena tidak adanya tanggapan yang memadai terhadap rencana pembentukan komite tersebut. Dalam keinginan untuk melaksanakan reformasi dengan cara yang sebaik-baiknya tadi, saya 134
menilai bahwa dengan tidak dapat diwujudkannya Komite Reformasi maka perubahan susunan Kabinet Pembangunan VII menjadi tidak diperlukan lagi. Dengan memperhatikan keadaan di atas, saya berpendapat sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintahan negara dan pembangunan dengan baik. Oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 8 UUD 1945, dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia, terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, kamis 21 Mei 1998. Pernyataan saya berhenti dari jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia, saya sampaikan di hadapan Saudara-saudara pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang juga adalah pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sesuai dengan Pasal 8 UUD '45, maka Wakil Presiden Republik Indonesia Prof. H. BJ Habibie yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden Mandataris MPR 1998-2003. Atas bantuan dan dukungan rakyat selama saya memimpin negara dan bangsa Indonesia ini, saya ucapkan terima kasih dan minta maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Semoga Bangsa Indonesia tetap jaya dengan Pancasila dan UUD 45-nya. Mulai ini hari Kabinet Pembangunan ke VII demisioner dan pada para menteri saya ucapkan terima kasih. Oleh karena keadaan tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan pengucapan sumpah di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat, maka untuk menghindari kekosongan pimpinan dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, kiranya Saudara Wakil Presiden sekarang juga agar melaksanakan pengucapan sumpah jabatan presiden di hadapan Mahkamah Agung Republik Indonesia. BAB 3: INDONESIA MASA ORDE BARU (1966 - 1998) 135
SEJARAH UNTUK SMA/MA KELAS XII Sumber: Museum Kepresidenan, 2020, "Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari Jabatan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998" dapat diakses pada laman: Video pengunduran diri Presiden Soeharto dapat dilihat dalam kanal YouTube Arsip Nasional RI dengan judul "#ArsipHariIni 21 Mei 1998 Pidato Presiden Soeharto Berhenti sebagai Presiden RI". Kunjungi tautan berikut untuk menonton video tersebut atau kalian bisa memindai kode QR di samping. Tugas 1. Berdasarkan bacaan dan video di atas, buatlah kelompok untuk mendiskusikan situasi dan jiwa zaman pada masa akhir pe- merintahan Presiden Soeharto! 2. Identifikasilah bagaimana suasana kebatinan Presiden Soeharto dan orang-orang di sekitarnya ketika ia membaca naskah pengunduran diri sebagai presiden! 3. Presentasikan hasil diskusi kelompokmu di depan kelas! 4. Kalian boleh mencari sumber atau referensi lain untuk mengerjakan tugas ini, bisa melalui artikel, jurnal, maupun film dokumenter. 136
ASESMEN Pilihan Ganda 1. Sejak catur wulan pertama 1966, Indonesia mengalami dualisme kepemimpinan nasional. Sukarno tetap berkuasa sebagai presiden RI meskipun pamornya semakin menurun, sementara itu Letjen Soeharto mendapat banyak simpati dan dukungan dan berbagai pihak. Dualisme kepemimpinan ini akhirnya berakhir pada.... a. 11 Maret 1966 b. 20 Februari 1967 c. 22 Februari 1967 d. 12 Maret 1967 e. 27 Maret 1968 2. Oil Boom yang terjadi pada periode 1970an berdampak pada perbaikan ekonomi Indonesia. Berikut yang merupakan latar belakang fenomena Oil Boom adalah... (a) Boikot ekspor minyak yang dilakukan oleh negara-negara Arab yang tergabung dalam OPEC kepada Amerika Serikat. (b) Ditemukannya sumber-sumber minyak baru di Amerika Serikat. (c) Terganggunya produksi minyak dunia akibat Revolusi Iran. (d) Kemajuan teknologi pertambangan minyak bumi. Pilihlah a. Jika (1), (2), dan (3) yang benar b. Jika (1) dan (3) yang benar c. Jika (2) dan (4) yang benar d. Jika hanya (4) saja yang benar e. Jika semua jawaban benar BAB 3: INDONESIA MASA ORDE BARU (1966 - 1998) 137
SEJARAH UNTUK SMA/MA KELAS XII 3. dr. Sulianti Saroso adalah pelopor gerakan Keluarga Berencana (KB) di Indonesia. SEBAB Beliau mewacanakan pembatasan fertilitas menggunakan alat kontrasepsi, kampanye anti pernikahan dini dan penyuluhan program kelahiran yang terencana. Pilihlah a. Jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. b. Jika pernyataan benar dan alasan benar, tetapi keduanga tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. c. Jika pernyataan benar dan alasan salah. d. Jika penyataan salah dan alasan benar. e. Jika pernyataan dan alasan, keduanya salah. 4. Petisi 50 merupakan salah satu bentuk protes para tokoh nasional terhadap pemerintahan Orde Baru. Beberapa tokoh yang ikut menandangani petisi ini antara lain... (1) Moh. Hatta (2) Ali Sadikin (3) Jenderal Polisi Hoegeng (4) S.K. Trimurti Pilihlah a. Jika (1), (2), dan (3) yang benar b. Jika (1) dan (3) yang benar c. Jika (2) dan (4) yang benar d. Jika hanya (4) saja yang benar e. Jika semua jawaban benar 138
5. Jumlah pengangguran meningkat selama krisis ekonomi melanda Indonesia. SEBAB Pada masa akhir Orde Baru banyak terjadi demonstrasi, unjuk rasa, pemogokan, dan kerusuhan. Pilihlah a. Jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. b. Jika pernyataan benar dan alasan benar, tetapi keduanga tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. c. Jika pernyataan benar dan alasan salah. d. Jika penyataan salah dan alasan benar. e. Jika pernyataan dan alasan, keduanya salah. Soal Esai 1. Berikut adalah kutipan dari buku yang berjudul Catatan Seorang Demonstran halaman 159 tentang kegelisahan mahasiswa pada awal 1966. Hari itu Jumat tanggal 7 Januari 1966. Aku tiba di Fakultas Sastra kira-kira jam 11.30 dengan mengendarai jip dari Drs. Nugroho Notosusanto. Ketika aku tiba di ruang Senat, terlihat suasana resah. Beberapa kelompok mahasiswa sedang asyik berbicara secara serius - tetapi panas - tentang kenaikan harga bus Rp200 menjadi Rp1.000. Suasana seperti ini sudah lama kuduga, jadi tidaklah terlalu mengejutkan bagiku. Beberapa hari yang lalu Ismid datang ke rumahku dan ceritera tentang kegelisahan yang terjadi dalam dunia mahasiswa, khususnya pembicaraan terakhir tentang situasi KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia). BAB 3: INDONESIA MASA ORDE BARU (1966 - 1998) 139
SEJARAH UNTUK SMA/MA KELAS XII Menurut Ismid, mahasiswa-mahasiswa sekarang sudah tidak tahan lagi untuk hidup karena harga-harga yang melambung setinggi langit. Dan mereka menafsirkan bahwa politik kenaikan harga dari Pemerintah sekarang adalah usaha dari sementara Menteri untuk mengalihkan perhatian rakyat dari fokus penggayangan Gestapu/ PKI menjadi soal-soal kenaikan harga. Sumber: Soe Hok Gie. (2005). Catatan Seorang Demonstran. Jakarta: LP3ES Kutipan di atas menggambarkan situasi di kalangan mahasiswa • Ketidakmampuan pemerintah dalam mengani krisis ekonomi dan politik. Universitas Indonesia beberapa hari sebelum Aksi Tritura dimulai. • Adanya kekhawatiran bahwa pemerintah sengaja menaikkan harga Dengan mempertimbangkan informasi di atas, sebutkan minimal dua sebagai pengalihan isu. alasan mengapa mahasiswa saat itu bergerak meprotes pemerintah! 2. Salah satu kebijakan pemerintah Orde Baru adalah perluasan akses 2. Salah satu kebijakan pemerintah Orde Baru adalah perluasan akses pendidikan melalui pendirian berbagai sekolah yang dikenal sebagai pendidikan melalui pendirian berbagai sekolah yang dikenal sebagai sekolah inpres. Melalui program ini jumlah sekolah meningkat. Namun, sekolah inpres. Melalui program ini jumlah sekolah meningkat. Namun, mengapa perluasan akses ini belum dapat meningkatkan kualitas mengapa perluasan akses ini belum dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia? pendidikan di Indonesia? Kunci jawaban: Gambar 3.9 Beberapa SD Inpres di Indonesia. Gambar 3.15 Beberapa SD Inpres di Indonesia. Sumber: Kemdikbudristek (2022) Sumber: Kemdikbudristek (2022) Perluasan akses dan penambahan jumlah sekolah tidak selalu diiringi oleh peningkatan kualitas pendidikan. Di antara penyebabnya, jumlah tenaga guru berkualitas yang kurang, penyebaran guru yang belum merata, serta kesenjangan fasilitas dan sumber belajar di tiap daerah. 140 3. Bacalah kutipan artikel dari Kompas edisi 16 Januari 1974 halaman 1 berikut untuk menjawab pertanyaan nomor 3 dan 4! Kerusuhan-kerusuhan hebat melanda ibu kota Jakarta sejak Selasa siang sampai malam, sebagai kelanjutan langsung ataupun tidak langsung demonstrasi-demonstrasi anti-Jepang. Aksi-aksi yang bersifat pengrusakan diketahui mulai meledak tidak lama setelah 199 PANDUAN KHUSUS
3. Bacalah kutipan artikel dari Kompas edisi 16 Januari 1974 halaman 1 berikut untuk menjawab pertanyaan nomor 3 dan 4! Kerusuhan-kerusuhan hebat melanda ibu kota Jakarta sejak Selasa siang sampai malam, sebagai kelanjutan langsung ataupun tidak langsung demonstrasi-demonstrasi anti-Jepang. Aksi-aksi yang bersifat pengrusakan diketahui mulai meledak tidak lama setelah ribuan mahasiswa dan pelajar yang gagal menyerbu kompleks Istana Kepresidenan, tempat berlangsungnya pembicaraan antara PM Tanaka dan Presiden Soeharto. ... Pagi hari Selasa, sekitar 5.000 mahasiswa dan pelajar berbagai perguruan dan sekolah berkumpul di halaman kampus Universitas Trisakti. Mereka menghadiri "Appel Tribune 1974" sebagai berikut: "Turunkan Harga", "Bubarkan Aspri", dan "Gantung Koruptor- koruptor". Acara ini diakhiri pembakaran boneka PM Tanaka yang dilambangkan sebagai "penjajah ekonomi". Massa tersebut yang semula bergerak jalan kaki secara tertib dari halaman FKUI Salemba Raya, semakin lama bertambah jumlahnya di perjalanan. Di beberapa tempat, mereka menurunkan bendera-bendera merah putih menjadi setengah tiang. Dialog- dialog mereka lakukan dengan petugas keamanan. "Kami tahu, hati nurani bapak-bapak sama dengan kami. Sayang, bapak-bapak terikat tugas," kata mahasiswa-mahasiswa tersebut. Sementara mereka bergerak, dari arah lain para pelajar dan pemuda juga datang berbondong-bondong menuju daerah sekitar istana. Mereka berbentrokan dengan petugas-petugas keamanan, antara lain di daerah Budi Utomo. Berdasarkan informasi dari kutipan artikel di atas, mengapa para mahasiswa melakukan aksi pada 15 Januari 1974? BAB 3: INDONESIA MASA ORDE BARU (1966 - 1998) 141
SEJARAH UNTUK SMA/MA KELAS XII 4. Menurut kalian, mengapa para pelajar dan pemuda ikut bergabung dalam aksi mahasiswa tersebut? 5. Jatuhnya pemerintahan Presiden Soeharto salah satunya disebabkan oleh krisis moneter Asia yang dimualai tahun 1997. Mengapa krisis keuangan yang berawal di Thailand dapat berpengaruh terhadap Indonesia? 142
BAB 4 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, 2022 Sejarah untuk SMA/MA Kelas XII Penulis: Indah Wahyu Puji Utami, Martina Safitry, Aan Ratmanto ISBN 978-602-427-965-3 Indonesia Masa Reformasi
SEJARAH UNTUK SMA/MA KELAS XII Gambaran Tema Pada bab ini kalian mempelajari sejarah Indonesia setelah pemerintah- an Presiden Soeharto. Periode yang dikenal dengan nama Reformasi ini dimulai dari masa pemerintahan Bacharuddin Jusuf Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo. Untuk memberikan gambaran tentang periode reformasi, bab ini membahas tema-tema penting yang menjadi agenda reformasi pasca-1998. Beberapa tema yang dibahas pada bab ini di antaranya adalah peristiwa menjelang Reformasi di Indonesia, perluasan akses pendidikan, reformasi birokrasi dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta kebebasan politik dan berekspresi. Pada bab ini dibahas juga tentang Rreformasi ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Selain itu, topik mengenai bencana yang terjadi di Indonesia dan penanganannya di era Reformasi menjadi sebuah hal penting yang diulas dalam bab ini. Tujuan Pembelajaran Siswa mampu menganalisis dan mengevaluasi secara kritis dinamika kehidupan bangsa Indonesia pada masa Reformasi dari berbagai perspektif, merefleksikannya untuk kehidupan masa kini dan masa depan, serta melaporkannya dalam bentuk tulisan dan media lainnya. 144
Materi 1. Peristiwa Jelang Reformasi di Indonesia 2. Perluasan dan Perkembangan Pendidikan 3. Reformasi Birokrasi dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 4. Kebebasan Politik dan Berekspresi 5. Reformasi Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur 6. Bencana Alam dan Penanganannya di Era Reformasi Pertanyaan Kunci 1. Apa pengertian reformasi dan bagaimana detik-detik jelang reformasi di Indonesia? 2. Bagaimana perluasan dan perkembangan aspek pendidikan di Indonesia pada masa Reformasi? 3. Apa saja perubahan yang terjadi pada birokrasi dan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia pada masa Reformasi? 4. Bagaimana perkembangan kebebasan politik dan berekspresi di Indonesia pada masa Reformasi? 5. Bagaimana reformasi ekonomi dan perkembangan infra- struktur pada masa Reformasi? 6. Apa saja bencana alam yang terjadi pada masa Reformasi dan bagaimana penanganannya? Kata Kunci Reformasi Indonesia, reformasi pendidikan, reformasi birokrasi, reformasi politik dan kebebasan berekspresi, reformasi ekonomi dan perkembangan infrastruktur, bencana alam dan penanganannya. BAB 4: INDONESIA MASA REFORMASI 145
SEJARAH UNTUK SMA/MA KELAS XII PETA MATERI 146
124 124 BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE SNAPSHOT Membuka Gerbang Demokrasi Gambar 4.1 Pelantikan Wakil Presiden B.J. Habibie menjadi Presiden RI Jakarta, hari Jumat, tanggal 21 Mei 1998, pukul 8.30. Dengan tergesa-gesa dan tegang menggantikan Presiden Soeharto. Wakil Presiden Republik Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie menuju ke Medan Merdeka Sumber:Back Tohir/Setneg (1998) Utara. Di Istana Merdeka hari itu, sejarah baru terukir. Presiden Soeharto membacakan keputusan penting terkait pengunduran dirinya sebagai presiden Republik Indonesia. Acara Saat ini kalian hidup di era Reformasi. Tahukah kalian ini dilakukan di Istana Negara dengan dihadiri Wakil Presiden B. J. Habibie dan beberapa menteri kabinet saat itu. Seusai Presiden Soeharto menyampaikan pidato ringkasnya, tentang istilah "reformasi"? Sebagai siswa yang lahir Habibie diambil sumpahnya oleh Ketua Mahkamah Agung untuk menjabat sebagai Presiden setelah peristiwa Reformasi 1998, apakah kalian pernah Republik Indonesia menggantikan Bapak Soeharto. Dengan demikian, B. J. Habibie resmi menjadi Presiden Republik Indonesia ke-3. mendengar cerita ataupun membaca sejarah tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika Indonesia memasuki masa awal Reformasi? Tahukah kalian bahwa serangkaian kebijakan setiap kepemimpinan di era Reformasi mem- B . B . B . bawa banyak perubahan dan perkembangan yang kalian J J J . H A B I B I . H A B I B I . H A B I B I E E E : : : 1 9 9 8 - 1 9 9 8 - 1 9 9 8 - 1 9 9 9 1 9 9 9 1 9 9 9 rasakan hingga saat ini. Foto di atas adalah salah satu Presiden Republik Indonesia FINAL ARTWORK_EditSBY.indd 124 peristiwa kunci yang menandai fase sejarah Indonesia memasuki era Reformasi. Untuk dapat mengetahui apa saja kebijakan yang membawa perubahan signifikan dalam era Reformasi, mari simak pembahasan pada bab ini. BAB 4: INDONESIA MASA REFORMASI Pengambilan sumpah Wakil Presiden B.J. Habibie sebagai Presiden RI pada 21 Mei 1998 di Istana Negara (Sumber: Back Tohir/Setneg). 147 10/20/14 0:41
SEJARAH UNTUK SMA/MA KELAS XII A� Reformasi: Awal Demokrasi Politik yang Terbuka Gambar 4.2 Apakah kalian mengetahui perbedaan pengertian Mahasiswa revolusi dan reformasi? Keduanya mengandung mengibarkan bendera persamaan yakni terkait dengan kondisi tertentu merah putih di atas yang menyebabkan perubahan signifikan dalam gedung MPR saat unjuk rasa menuntut kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Akan reformasi dan tetapi secara pengertian keduanya memiliki Presiden Soeharto perbedaan. Sebelum menjabarkan mengenai detik- turun dari jabatannya, Mei 1998. detik jelang reformasi di Indonesia, akan diberikan Sumber:Rully Kesuma/AJI (2018) terlebih dahulu pengertian Revolusi dan Reformasi agar kalian dapat memahami perbedaan di antara keduanya. 148
1� Pengertian Revolusi dan Reformasi Revolusi dan reformasi memiliki pengertian yang berbeda. Revolusi merupakan perubahan ketatanegara an atau suatu bidang yang dilakukan dalam jangka waktu cepat. Selain itu, revolusi dapat juga diartikan sebagai perubahan sistem politik yang berlangsung dengan cepat dan total melalui mekanisme di luar aturan konstitusi. Menurut Jonathan Steele dalam Kuncahyono (2002), terjadinya revolusi sangat terkait dengan masalah kekuasaan dan kemiskinan. Jika suatu suatu negara terjadi revolusi, maka otoritas lama akan runtuh, kekuasaan dan kekayaan elite yang lama kemudian dibagikan kepada pelaku baru. Kelompok pengusung revolusi ini merupakan kelompok yang mencerminkan ketidakpuasan masyarakat secara umum. Reformasi merupakan suatu bentuk perubahan dalam sistem politik (demokrasi) yang terjadi baik secara cepat maupun berangsur-angsur melalui mekanisme lembaga pemerintahan yang ada. Reformasi terjadi apabila terdapat aliansi kelompok yang mendukung adanya perubahan di dalam pemerintahan dan kalangan moderat. Aliansi kelompok ini mengalahkan elite garis keras maupun kelompok radikal di kalangan oposisi (Kuncahyono, 2000). Aspek-aspek yang menjadi sasaran perubahan dalam reformasi di antaranya aspek pendidikan, reformasi birokrasi, kebebasan berpolitik dan berekspresi, serta reformasi ekonomi dalam rangka pengembangan infrastruktur. 2� Detik-Detik Menuju Reformasi Sejarah mencatat, pada periode akhir pemerintahan Presiden Soeharto Indonesia mengalami berbagai krisis yang kompleks dan rumit. Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya, krisis ekonomi Indonesia terjadi karena hutang jangka pendek yang bernilai cukup besar dalam bentuk dolar Amerika. Pada 1997, jumlah hutang tersebut mencapai 30 - 40 miliar USD. Di saat yang sama, cuaca di sekitar wilayah Indonesia saat itu sedang tidak bersahabat dan tidak menentu. Sepanjang tahun 1997 sampai 1998 terjadi badai kekeringan El Nino yang mengakibatkan produksi beras BAB 4: INDONESIA MASA REFORMASI 149
SEJARAH UNTUK SMA/MA KELAS XII berkurang 10% dari produksi tahun sebelumnya. Dampak buruk kebakaran hutan di Sumatra dan Kalimantan juga mengakibatkan krisis polusi udara di Indonesia yang meluas hingga negara-negara Asia Tenggara lainnya. Pada awal 1998 ketika krisis ekonomi menjadi semakin buruk, Presiden Soeharto menerima panggilan dari Presiden AS Bill Clinton dan Goh Chok Tong dari Singapura yang mendesaknya untuk menerima proposal dari IMF (Ricklefs, 2008: 686-689). Akan tetapi, IMF akan menunda bantuan apabila Indonesia tidak melakukan reformasi yang realistis. Akibat semakin memburuknya krisis ekonomi, tuntutan masyarakat untuk melakukan reformasi pun kian meningkat. Masyarakat menilai rezim Orde Baru tidak mampu mereformasi dirinya. Mei 1998 merupakan bulan penuh arti penting dalam sejarah Reformasi di Indonesia. Serangkaian peristiwa penting terjadi setiap hari sejak awal Mei. Puncaknya terjadi pada 21 Mei 1998 ketika Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya. Setelah pengumuman tersebut, Wakil Presiden B.J. Habibie langsung dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Bacharuddin Jusuf Habibie menjabat sebagai presiden ke-3 Indonesia pada tahun 1998-1999. Sebagai presiden yang menjabat selama 17 bulan, Habibie sangat berjasa kepada masyarakat karena telah memperkenalkan Reformasi yang lebih demokratis, terbuka dan adil (Ricklefs, 2008: 693). Setelah mengucapkan sumpah sebagai presiden, B.J. Habibie segera menyusun Kabinet Reformasi Pembangunan. Gerak cepat ini merupakan langkah dalam menjawab tantangan reformasi. Ciri khas dari gerakan dan aspirasi reformasi ialah perkembangannya yang serba cepat. Cendekiawan Nurcholish Madjid melukiskannya sebagai hitung detik. Reformasi ini memang dibentuk dalam situasi yang tidak normal ketika Indonesia masih mengalami krisis (Kompas, 23 Mei 1998). 150
VIVA HISTORIA Presiden dan Wakil Presiden Masa Reformasi Berikut ini adalah urutan presiden dan wakil presiden Indonesia pada masa Reformasi. Viva Historia Presiden Wakil Presiden Masa Jabatan Bacharuddin Jusuf Habibie 21 Mei 1998- 20 Oktober 1999 Abdurrrahman Wahid Megawati Soekarnoputri 20 Oktober 1999-23 Juli 2001 Megawati Soekarnoputri Hamzah Haz 23 Juli 2001- 20 Oktober 2004 Susilo Bambang Yudhoyono Muhammad Jusuf Kalla Boediono 20 Oktober 2004-20 Oktober 2009 20 Oktober 2009-20 Oktober 2014 Muhammad Jusuf Kalla 20 Oktober 2014-20 Oktober 2019 Joko Widodo Ma'ruf Amin 20 Oktober 2019- sekarang BAB 4: INDONESIA MASA REFORMASI 151
SEJARAH UNTUK SMA/MA KELAS XII Untuk mendapatkan informasi dan mengenal lebih jauh presiden dan wakil presiden pada masa Reformasi kalian dapat mencari dan membaca tulisan biografi atau otobiografi berikut ini: ANRI, Kepustakaan Presiden-Presiden Republik Indonesia, dapat diakses pada go.id/home/ atau pindailah kode QR berikut ini A. Makmur Makka, 2021, Saya Baharuddin Jusuf Habibie, Jakarta: Penerbit Republika. Baharuddin Jusuf Habibie, 2006, Detik-detik yang Menentukan:Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi, Jakarta: THC. Mandiri Greg Barton dkk, 2010, Biografi Gus Dur: The authorized biography of Abdurrahman Wahid, Yogyakarta: LKIS Ade Ma'ruf, Megawati Soekarnoputri: Riwayat Pribadi dan Politik Putri Bung Karno, Yogyakarta: Ar-ruz Media Garda Maeswara, 2010, Biografi Politik Susilo Bambang Yudhoyono, Pustaka Narasi. Dino Patti Djalal, 2008, Harus Bisa!: Seni Memimpin ala SBY, Jakarta: Red & White Publisher. Punto Ali Fahmi, 2019, Jokowi: Kisah, Perjuangan dan Inspirasi, Yogyakarta: Checklist Widjiono Wasis, 2019, Jokowi Dulu, Kini dan Nanti, Jakarta: Wanna Be Production. 152
AKTIVITAS Rentetan peristiwa menjelang detik-detik pengun- duran diri Presiden Soeharto yang telah memimpin Indonesia selama 32 tahun dapat kalian simak pada artikel Erik Prasetya yang merangkumnya dalam tulisan dan seri foto berjudul "Hari-Hari Jelang Reformasi" melalui tautan ini: com/indonesia/indonesia-44192970 atau memindai kode QR di samping. Selain itu, tayangan tentang peralihan jabatan Presiden juga dapat kalian saksikan pada kanal YouTube CNN Indonesia, 22 Mei 2018, ber- tajuk "Detik-detik Lengsernya Soeharto dari Presiden RI" melalui watch?v=naB1dO801WQ atau kalian bisa memindai kode QR di samping. Tugas: 1. Coba amati peristiwa apa saja yang terjadi menjelang detik-detik pergantian pemimpin pada masa awal Reformasi. 2. Buat lini masa tentang berbagai peristiwa yang terjadi 3. Presentasikan hasil pengamatamu di depan kelas Petunjuk Kerja 1. Tugas dikerjakan secara kolaboratif (kelompok). 2. Kalian dapat bertanya kepada guru 3. Kalian juga dapat menggunakan berbagai sumber sejarah lainnya seperti berita di media massa, foto, dan sebagainya. BAB 4: INDONESIA MASA REFORMASI 153
SEJARAH UNTUK SMA/MA KELAS XII B� Perluasan dan Perkembangan Akses Pendidikan Gambar 4.3 Tahukah kalian bahwa akses pendidikan yang ada Seorang guru pada saat ini telah mengalami perkembangan yang penggerak di Kota cukup menggembirakan. Pada setiap pergantian Jayapura bersama murid-muridnya. kepemimpinan, aspek pendidikan selalu mendapat Sumber:Kemdikbudristek (2022) perhatian khusus. Sebagai kaum terpelajar, kalian perlu untuk mengetahui bagaimana perluasan dan perkembangan dalam aspek pendidikan di Indonesia. Berikut ini adalah uraian mengenai kebijakan pendidikan yang ditetapkan sepanjang masa reformasi. Kebijakan pendidikan pada masa Presiden Habibie umumnya melanjutkan kebijakan pada masa Presiden Soeharto. Habibie berambisi untuk 154
menyukseskan Wajib Belajar 9 Tahun dengan menambah kuota beasiswa kepada siswa sekolah. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, reformasi pendidikan dilakukan dengan menekankan pada otonomi sekolah dan melakukan pemetaan tugas yang komprehensif dalam kewenangan pengaturan dunia pendidikan. Presiden Abdurrahman Wahid membuat cetak biru pendidikan berbasis sekolah dan pendidikan universal yang tertuang dalam UU No. 25 Tahun 2000 Program Pembangunan Nasional khususnya Bidang Pendidikan (Pour, 2014: 187). Masa pemerintahan Presiden Megawati menghasilkan UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Salah satu muatannya adalah kewajiban negara menyediakan 20% dari APBN dan APBD untuk pembangunan dunia pendidikan. Realisasi dari inisiatif kebijakan tersebut terlaksana pada masa pemerintahan selanjutnya. Pada tahun 2008, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani agar realisasi 20% APBN untuk anggaran pendidikan dapat dilakukan paling lambat tahun 2009 2008). Alokasi ini ditujukan untuk kemudahan dan keluasan akses pendidikan, peningkatan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan guru dan dosen. Dalam rangka meningkatkan keterjangkauan dan pemerataan bagi seluruh peserta didik, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono juga menjalankan beberapa program di antaranya Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan Bidikmisi bagi mahasiswa yang kurang mampu. Selain itu, pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono diberlakukan pula sekolah gratis dari SD hingga SMP. Kebijakan ini membebaskan siswa dari pembayaran SPP dan biaya peminjaman buku perpustakaan (Hassanbasari, Kompas, 2004). Sekolah gratis ini berlaku di sekolah negeri maupun swasta. BAB 4: INDONESIA MASA REFORMASI 155
SEJARAH UNTUK SMA/MA KELAS XII Sembilan program prioritas pada masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, dikenal dengan nama Nawacita, menjadi penuntun bagi kebijakan pemerintahan sepanjang tahun 2014 - 2019. Terdapat beberapa butir yang menekankan pada penerapan kebijakan pendidikan. Perwujudan dari kebijakan tersebut di antaranya adalah program Indonesia Pintar dengan wajib belajar 12 tahun bebas pungutan, peningkatan produktivitas SMK, dan melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan kurikulum nasional (Kominfo.go.id, 2015). AKTIVITAS Membuat	Infografik Pengalaman Sekolah dan Cita-cita Diri Sebuah kesuksessan bisa berawal dari sebuah mimpi. Motivasi yang muncul dari sebuah mimpi dapat mendorong manusia untuk melangkah menuju sebuah perubahan besar. Pendidikan dapat membantu langkah kalian dalam mewujudkan cita-cita. Menuangkan ide atau mimpi dalam sebuah karya merupakan sebuah langkah kecil sebagai bentuk komitmen diri terhadap cita-cita di masa depan. Tugas: 1. Buat infografik yang berisi riwayat pendidikan dari SD hingga rencana melanjutkan ke perguruan tinggi. 2. Cari tahu mengenai beasiswa pendidikan lalu tuliskan salah satunya sebagai rencana untuk melanjutkan di perguruan tinggi. 3. Kalian bisa berkreasi dengan poster "Impian Masa Depan" kalian. 156
Contoh: Gambar 4.5 Contoh poster impian masa depan. Sumber:M Rizal Abdi/Kemdikbudristek (2022) Petunjuk Kerja 1. Tugas dikerjakan secara individu. 2. Kalian dapat bertanya kepada guru, orangtua, tetangga, dan alumni sekolah mengenai perguruan tinggi dan skema beasiswa. 3. Kalian juga dapat mencari petunjuk pada laman pencarian digital atau informasi pada situs web perguruan tinggi 4. Kalian bisa menggunakan aplikasi pembuat poster daring, ataupun dengan program desain lain. Apabila tidak memungkinkan mengakses aplikasi atau program desain, silakan menggambarnya dengan kreasi kalian sendiri. BAB 4: INDONESIA MASA REFORMASI 157
SEJARAH UNTUK SMA/MA KELAS XII C� Reformasi Birokrasi dan BUMN Apakah kalian mengenal istilah birokrasi? Gambar 4.6 Ilustrasi keruwetan Menurut KBBI, birokrasi adalah sistem birokrasi pada zaman pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai Orde baru. pemerintah yang berpegang pada hierarki Sumber: M Rizal Abdi/ Kemdikbudristek (2022) dan jenjang jabatan. Sebagai seorang pelajar, barangkali pengalaman kalian dengan urusan birokrasi masih terbatas. Namun, secara tidak langsung reformasi birokrasi sangat berpengaruh pada kualitas pelayanan publik yang kalian peroleh. Seperti yang dikemukakan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, Reformasi Birokrasi ibaratnya seperti garam, tidak terlihat tetapi menjadi unsur penting karena memberi rasa pada masakan yang disajikan (Humas Kemenpan, 2018). 158
Dalam pidato awal pemerintahan Habibie, ada tiga hal yang menjadi fokus Kabinet Reformasi Pembangunan yaitu reformasi politik, reformasi hukum, dan reformasi ekonomi. Menurut Habibie, reformasi birokrasi masih sulit dilakukan pada masa ini karena sukar memisahkan birokrasi dengan pengaruh kepentingan politik praktis (Pour, 2014: 140). Pada masa Orde Baru, seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) diwajibkan menjadi anggota Golongan Karya. Meskipun masih menemui kendala pada masa awal Reformasi, agenda reformasi birokrasi pemerintahan selanjutnya tetap berjalan. Berikut ini adalah beberapa contoh reformasi birokrasi yang ada di Indonesia selepas masa Orde Baru. 1� Penerimaan ASN yang Terbuka Pada tahun 2011, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membahas Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi harapan baru dalam realisasi agenda reformasi birokrasi, khususnya di bidang sumber daya manusia (Prasojo, Kompas, 2013). Dua tahun kemudian, UU tersebut disahkan pada sidang Pleno DPR. Hal ini merupakan sebuah langkah besar karena sejak saat profesi ASN dijabarkan dengan detail. Pengesahan UU tersebut juga menjadi penyemangat pada ASN dalam melaksanakan reformasi, perbaikan dan peningkatan pelayanan, serta meminimalkan permasalahan yang kerap timbul pada manajemen kepegawaian (Thoha, Kompas, 2014). Undang-undang tersebut berusaha meletakkan beberapa perubahan mendasar dalam manajemen sumber daya manusia (SDM). Pertama, perubahan pengelolaan SDM yang awalnya bersifat administrasi kepegawaian menjadi manajemen sumber daya manusia yang lebih humanis. Kedua, perubahan yang semula berdasarkan senioritas dan kepangkatan menjadi sistem karir terbuka yang mengutamakan kompetisi dan kompetensi. Undang-undang tersebut membuat ASN menjadi profesi yang berpendidikan, memiliki standar pelayanan, dan menjaga nilai-nilai dasar profesionalitas (Prasojo, Kompas, 2013). BAB 4: INDONESIA MASA REFORMASI 159
2� Reformasi Lembaga Negara Reformasi lembaga pemerintahan terjadi pada masa Presiden Abdurrahman Wahid atau dikenal dengan nama Gus Dur. Departemen Penerangan dan Departemen Sosial adalah lembaga yang dibubarkan pada masa ini. Selama Orde Baru, Departemen Penerangan terlalu mengungkung hak berbicara media massa. Padahal, kebebasan berbicara adalah salah satu harapan masyarakat Indonesia pascareformasi politik 1998. Gus Dur membubarkan Departemen Sosial karena lembaga negara ini dinilai sarat akan penyelewengan hak rakyat atau korupsi (Pour, 2014: 185). Namun, pembubaran Departemen Sosial ini hanya berlangsung 20 bulan. Sepeninggal Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarnoputri memfungsikan kembali lembaga ini untuk membantu pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial. Selain pembubaran dan pembentukan departemen, istilah "departemen" kemudian diubah menjadi "kementerian". Perubahan ini juga diikuti perubahan nama-nama lembaga negara tersebut, seperti yang terjadi pada Departemen Pekerjaan Umum yang diubah namanya menjadi Kementerian Permukiman dan Prasarana Wilayah. Reformasi lembaga pemerintahan bukan hanya ditujukan kepada lembaga struktural. Lembaga Non-Struktural (LNS) juga mengalami perampingan. LNS adalah lembaga yang dibentuk lewat peraturan perundang-undangan tersendiri untuk menunjang pelaksanaan fungsi Gambar 4.7 Gedung Komisi Pemilhan Umum (KPU), salah satu lembaga nonstruktural yan glahir pada era Reformasi. Sumber: Andhika Prasetia/detikcom (2022) 160 SEJARAH UNTUK SMA KELAS XII
pemerintah. Lembaga yang dibiayai oleh negara ini dapat melibatkan unsur pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Beberapa LSN yang populer adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dewan Pers, Badan Amil Zakat Nasional, dan masih banyak lagi. Sebelum 2015, jumlah LNS pernah mencapai 127 lembaga. Hingga saat ini, pemerintah terus melakukan evaluasi dan efisiensi berdasarkan kinerja dan efisiensi fungsi lembaga. Kini, di tahun 2022, LNS di Indonesia hanya berjumlah 93 21/06/2022),. Hal ini menunjukkan tekad pemerintah untuk senantiasa melakukan evaluasi dan efisiensi lembaganya. 3� Peraturan Ketenagakerjaan yang Lebih Memihak Para Pekerja Pernahkan kalian mendengar kisah Marsinah, sang pahlawan buruh? Marsinah adalah aktivis buruh di Porong, Sidoarjo, yang dibunuh secara keji pada tahun 1993. Saat masih hidup, Marsinah adalah anggota Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) yang vokal menyuarakan hak-hak pekerja. Pembunuhan Marsinah merupakan salah satu kasus pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di Indonesia dan mendapat sorotan dunia. Marsinah adalah segelintir gambaran tentang ketidakadilan dan ketidakberpihakkan kepada para pekerja. Gambar 4.8 Tugu Marsinah, pahlawan buruh. Sumber: Prasetia Fauzani/Antara (2019) BAB 4: INDONESIA MASA REFORMASI 161
Pada masa Reformasi, UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 dibuat lebih memihak kepada para pekerja. Pada pasal 4 disebutkan bahwa pemerintah harus memberdayakan pekerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kerja, memberi perlindungan kepada tenaga kerja dan mengusahakan kesejahteraan bagi tenaga kerja dan keluarganya. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, hal ini direalisasikan melalui program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang dikelola oleh lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), termasuk BPJS Ketenagakerjaan. Dengen demikian, keberpihakkan Gambar 4.9 kepada para pekerja sudah menunjukkan arah yang Jembatan Barelang di lebih baik. Kepulauan Riau, salah satu daerah provinsi 4� Otonomi Daerah hasil pemekaran di era Reformasi. Salah satu agenda Reformasi yang penting lainnya Sumber: toffeespin/CC-BY-2.0 adalah otonomi daerah. Agenda tersebut dilakukan (2005) sebagai bentuk perjuangan dalam menata dan mengelola sistem pemerintahan daerah yang disesuaikan dengan tuntutan global. Menurut UU No. 22 Tahun 1999, daerah otonom berkewajiban 162 SEJARAH UNTUK SMA KELAS XII
dalam mengatur dan mengurus masyarakatnya berdasarkan prakarsa sendiri. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah mengakomodasi aspirasi masyarakat dan disesuaikan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (Ferizaldi, 2016: 2-3). Presiden Habibie memikirkan untuk memberikan otonomi khusus sebagai solusi penanganan wilayah Aceh dan Irian Jaya. Tujuannya, agar dapat meminimalkan kesenjangan antara pusat dan daerah, antargolongan masyarakat, dan kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa. Kebijakan tersebut dilanjutkan oleh presiden berikutnya melalui pemekaran wilayah. D� Kebebasan Politik dan Berekspresi Apakah kalian masih ingat dalam bacaan sebelumnya bahwa arti penting dalam masa reformasi adalah reformasi politik dan kebebasan berekspresi? Berikut ini adalah beberapa contoh dari kebebasan politik dan berekspresi yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia pada masa reformasi. 1� Kebebasan Menyatakan Pendapat dan Aspirasi Politik Saat ini kalian tengah berada pada era ketika setiap golongan masyarakat bebas menyatakan pendapat dan mengungkapkan aspirasi politiknya. Hal ini adalah buah dari Reformasi 1998 yang lahir dengan nilai-nilai demokrasi terbuka dan menghargai kebebasan. Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 dan pasal 28E ayat 3 mengatur tentang kebebasan untuk menyatakan pendapat. Memasuki masa Reformasi, Presiden B.J. Habibie menguatkannya lagi melalui Undang- Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Salah satu langkah terbesar Presiden B.J. Habibie pada awal Reformasi dalam hal kebebasan berpendapat ia tunjukkan kepada masyarakat Timor Timur. BAB 4: INDONESIA MASA REFORMASI 163
SEJARAH UNTUK SMA/MA KELAS XII VIVA HISTORIA Referendum dan Nasib para Eks Pengungsi Timor Timur Semenjak 17 Juli 1976, Timor Timur menjadi bagian dari NKRI. Setelah 22 tahun, untuk pertama kalinya pemerintah Indonesia menawarkan referendum kepada rakyat Timor Timur. Terdapat dua pilihan, yaitu pilihan untuk diberikan status otonomi khusus di bawah NKRI atau memilih untuk melepaskan diri dari Indonesia. Referendum ini dilaksanakan pada 30 Agustus 1999 dalam suasana tenang dan damai. Kondisi ini jauh berbeda dengan situasi saat Portugis melepaskan Timor Timur. Ketika itu, pemerintah Indonesia mengirimkan pasukan Seroja untuk mengamankan daerah Timor Timur yang dilanda konflik internal. Suasana demokratis dalam Referendum 1999 tersebut menunjukkan adanya kebebasan politik dan berekpresi. Kaum milisi pro Indonesia juga tidak mengganggu jalannya pemungutan suara. Tercatat sebanyak 446.953 suara masuk. Sebanyak 78,5% suara menginginkan Timor Timur merdeka dan sisanya menghendaki otonomi khusus dalam lingkup NKRI. Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya pada 20 Mei 2002 Timor Timur diakui sebagai negara merdeka oleh dunia Internasional dan berganti 164
nama menjadi Timor Leste. Masa transisi dari tahun 1999 hingga 2002 menjadi tahun-tahun yang penuh dengan perjuangan dan konflik. Terjadi gelombang besar eksodus masyarakat prointegrasi ke wilayah Indonesia, utamanya ke Nusa Tenggara Timur. Berikut ini adalah beberapa tulisan terkait Referendum Timor Timur dan kisah hidup para pejuang prointegrasi yang memilih meninggalkan tanah kelahirannya demi NKRI. Apabila kalian ingin menggali lebih dalam mengenai hal ini dapat mengakses bacaan dan video dokumenter di bawah ini: Firman, T. 2019. "Referendum Timor Leste: Jalan Panjang Kemerdekaan Sebuah Bangsa" dalam Tirto.id Kanal YouTube BBC News Indonesia, "Eks Pengungsi Timor Timur: mau di sini, mau di surga, sudah tidak tahu lagi" watch?v=fiDv_JLwoMM 2� Berkembangnya Partai Politik Pada bab sebelumnya, kita mengetahui bahwa jumlah partai politik di masa Orde Baru didominasi hanya 3 partai. Akan tetapi, setelah keran reformasi dibuka awal 1998, jumlah partai politik yang berdiri mencapai ratusan partai. Peserta pemilihan umum pun ada yang berganti di tiap perhelatannya. Berikut daftar jumlah partai peserta pemilu di era Reformasi. Periode Pemilu Jumlah Partai Lolos Verifikasi Pemilu 1999 184 48 Pemilu 2004 200 24 Pemilu 2009 132 38 Pemilu 2014 34 12 Pemilu 2019 34 16 BAB 4: INDONESIA MASA REFORMASI 165
SEJARAH UNTUK SMA/MA KELAS XII Sebagai pelajar, kalian adalah calon pemilih dalam pemilu. Ada baiknya, kalian dapat memahami hak dan kewajiban warga negara dalam pemilihan umum. Untuk tahu lebih lanjut tentang sejarah penyelenggaraan pemilu, kalian dapat mengakses tautan berikut ini: perpusnas.go.id/election/home/ atau memidai kode QR di samping. Gambar 4.10 Partai-partai nasional peserta Pemilu 2019. Sumber: (2018) 166
Gambar 4.11 Suasana saat pemilu langsung tahun 2019. Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melayani warga yang akan memberikan hak suaranya dengan mengenakan pakaian bertema "super hero" Sumber: Zabur Karuru/Antara (2019) 3� Pemilu Langsung Apakah kalian pernah memiliki pengalaman melihat pemilihan langsung Dewan Perwakilah Daerah atapun kepala daerah di daerah masing- masing? Tahukah kalian kapan pertama kali pemilihan langsung tersebut dilaksanakan? Berikut ini adalah uraian jalannya sejarah pemilihan umum pada masa Reformasi. Pemilihan umum langsung pertama kali dilaksanakan pada 2004. Pemilihan langsung dinilai dapat memperkuat legitimasi dan mengurangi politik uang dalam pemilu. Peraturan mengenai pemilihan langsung tersebut diatur melalui revisi UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian diselaraskan dengan Undang-undang Pemilu, Undang-undang Pemilihan Presiden, serta Undang-undang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawarahan Rakyat (Bur, Kompas, 22/07/2003). Ketika itu, terdapat BAB 4: INDONESIA MASA REFORMASI 167
SEJARAH UNTUK SMA/MA KELAS XII lima pasang calon kepala negara yang mengikuti pemilihan langsung presiden dan wakil presiden. Pasangan yang mendaftarkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden adalah Megawati Soekarnoputri dan Hasyim Muzadi, Wiranto dan Salahuddin Wahid, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla, Amien Rais dan Siswono Yudo Husodo, serta Hamzah Haz dan Agum Gumelar. Pemilu yang diadakan sebanyak dua putaran ini, meloloskan dua pasangan yang meraih suara terbanyak yaitu pasangan Susilo Bambang Yudhoyono - Jusuf Kalla dan pasangan Megawati Soekarno Putri - Hasyim Muzadi. Hasilnya, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla berhasil mengungguli perolehan suara pada Pemilu 2004. Sejak saat itu, pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan melalui pemilihan umum langsung oleh rakyat. Masih ingatkah kalian dalam pemilu terdekat beberapa tahun silam? Siapakah saja pasangan calon yang mengajukan diri menjadi presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2019 dan 2014? 4� Kebebasan Pers dan Jurnalisme Warga Reformasi 1998 menjadi titik tolak bangkitnya kebebasan pers. Presiden B.J. Habibie membuka kran kebebasan untuk berekspresi dan menyatakan pendapat, termasuk dalam ranah pers. Pada masa Orde Baru, tercatat ada 289 media cetak dan 96 stasiun radio swasta. Jumlah tersebut naik secara signifikan pada masa Reformasi, jumlahnya mencapai 1.398 media cetak dan 74 stasiun radio. B.J. Habibie juga mengeluarkan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang memberikan jaminan hukum kepada wartawan untuk menjalankan profesinya. Pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, kontribusi penting dalam kebebasan pers ditunjukkan melalui pembubaran Departemen Penerangan yang menurutnya selama ini mengekang kebebasan berbicara pers (Pour, 2014: 152-153). Memasuki era digital, undang-undang terkait kebebasan dalam dunia maya atau siber, sudah mulai dirancang pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri. Akan tetapi, regulasi ini baru dapat dijadikan Undang-undang pada 21 April 2008 lewat UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Undang- 168
undang ITE ini mengalami beberapa kali revisi, yaitu pada tahun 2016 dan 2021. Revisi ini dilakukan agar semua rakyat Indonesia memiliki akses untuk menyebarluaskan informasi. Mereka dapat berpartisipasi aktif dalam rangka kegiatan pengumpulan, pelaporan, analisis serta penyampaian informasi dan berita. Istilah populernya adalah adalah citizen journalism atau jurnalisme warga. Gambar 4.12 Infografik pengertian dan prinsp utama jurnalisme warga. Sumber: M Rizalabdi/Kemendikbudristek (2022) BAB 4: INDONESIA MASA REFORMASI 169
SEJARAH UNTUK SMA/MA KELAS XII AKTIVITAS Analisis Dampak Positif dan Negatif Kebebasan Politik dan Berekspresi Sebagai generasi muda, kalian harus bersyukur karena Indonesia termasuk negara yang menghargai kebebasan politik dan berekspresi warga negaranya. Namun, tidak jarang kebebasan yang diberikan berbuah tindakan yang berlebihan. Oleh karena itu, kebebasan setiap warga negara perlu dibatasi oleh aturan hukum yang berlaku. Karenanya, kita perlu menggali dampak positif dan negatif dari kebebasan berpolitik dan berekspresi di masa Reformasi. Tugas: 1. Dalam satu kelas buat 5 kelompok diskusi. 2. Setiap kelompok mendapat 1 tema untuk dianalisis dampak positif dan negatifnya. a. Kelompok 1: Kebebasan menyampaikan aspirasi poltik b. Kelompok 2: Referendum Timor Timur c. Kelompok 3: Perkembangan partai-partai politik baru d. Kelompok 4: Perubahan kebijakan pemilihan umum e. Kelompok 5: Perkembangan teknologi dan aktivisme digital 3. Berdasarkan diskusi yang telah kalian lakukan, isilah tabel berikut! Kebebasan Politik dan No. Dampak positif Dampak Negatif Berekspresi 1 Kebebasan menyatakan pendapat dan aspirasi politik 2 Referendum Timor Timur 3 Perkembangan partai-partai politik baru 170
No. Kebebasan Politik dan Berekspresi Dampak positif Dampak Negatif 4 Perubahan sistem pemilu 5 Perkembangan teknologi dan aktivisme digital E� Reformasi Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur Langkah awal melakukan reformasi ekonomi pada masa Presiden Habibie masih dirasa sulit karena masih terfokus pada pemulihan pascakrisis ekonomi 1997. Reformasi ekonomi dinilai cukup berhasil pada masa pemerintahan Presiden Megawati karena dapat menjaga dan meningkatkan stabilitas makroekonomi, tetapi kurang berhasil dalam melakukan reformasi pada tingkat mikroekonomi. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, reformasi ekonomi tidak terlalu signifikan karena kebijakannya lebih menekankan stabilitas makroekonomi dan pengelolaan ekonominya. Selanjutnya, Presiden Jokowi dinilai sebagai pemimpin yang memiliki sejumlah agenda reformasi ekonomi dengan spirit keterbukaan investasi yang sering disuarakan. Berikut ini beberapa realisasi reformasi ekonomi yang mewujud dalam pembangunan insfrastruktur. 1� Pembangunan Infrastruktur Transportasi hingga Perbatasan Pembangunan infrastruktur transportasi yang mencapai hingga daerah perbatasan menjadi misi penting dari pembangunan nasional pada masa Reformasi. Infrastruktur jalan menjadi mesin penggerak untuk mengembangkan ekonomi baik di kota maupun di desa yang terpencil. Terdapat tiga alasan pokok pentingnya pembangunan infrastruktur. Pertama, mampu membuka lapangan pekerjaan. Kedua, memengaruhi mobilitas dan menentukan integrasi sosial-ekonomi rakyat. Ketiga, membuka isolasi fisik dan nonfisik di sejumlah wilayah (Prapti, 2015: 86) BAB 4: INDONESIA MASA REFORMASI 171
Di sisi lain, sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, ongkos transportasi laut di Indonesia masih lebih mahal daripada transportasi darat. Hal ini dikarenakan infrastruktur maritim di Indonesia belum dikembangkan secara substansial. Selain itu, bisnis makanan laut di Indonesia juga masih tertinggal. Pada masa awal Reformasi, kesadaran akan pentingnya aspek maritim di Indonesia masih menjadi kajian dan rancangan kebijakan. Pembangunan infrastruktur Gambar 4.13 jalur laut dan udara mulai masif dilakukan pada masa Tol Laut, salah Kabinet Indonesia Maju. Menurut rilis berita di laman satu infrastruktur kemaritiman untuk Kementerian Komunikasi dan Informatika, hingga mendistribusikan kini total pembangunan jalan tol mencapai 2.042 km barang kebutuhan sementara proyek pembangunan bandara telah mencapai pokok ke wilayah- wilayah Indonesia 16 bandara dan sebanyak 38 bandara mendapatkan yang tertinggal, perbaikan. Pembangunan proyek pelabuhan juga terpencil, terluar, dioptimalkan dengan membangun 18 pelabuhan baru serta perbatasan. dan memperbaiki infrastruktur di 128 pelabuhan lain Sumber: Pelni/detik (2022) 172 SEJARAH UNTUK SMA KELAS XII 250 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Ibu Ani Yudhoyono meresmikan Rumah Pintar Flobamora di Atambua, NTT, 10 Februari 2011. (Sumber: Back Tohir/Setneg). Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Dengan Melalui pengesahan UU No.24 tahun 2011 tentang Badan asuransi ini, setiap anggota masyarakat yang tidak mampu Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), cita-cita mewujudkan tidak lagi merisaukan biaya kesehatan, melainkan fokus kesejahteraan paripurna bagi masyarakat Indonesia semakin bekerja memperkuat perekonomian keluarganya. Di sektor realistis. Memang, adanya kompleksitas masalah mulai dari kesehatan ini, pada tahun 2013,. Presiden SBY meluncurkan kelembagaan, sistem, payung hukum, kesiapan perangkat program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sesuai amanat di seluruh tanah air, infrastruktur komunikasi informasi, UU No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan lain-lain menyebabkan adanya jeda sejak UU SJSN (SJSN), JKN sebagai program jaring pengaman sosial, ini disahkan. Namun dari perjalanan dan realitas yang merupakan program perlindungan sosial untuk menjamin berlaku, dapat dimaknai bahwa program pembangunan seluruh rakyat dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang mengedepankan kepentingan seluruh masyarakat secara layak berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, merupakan prioritas bagi siapapun pemimpin di era-era dan asas keadilan sosial. Dalam SJSN ini, pemerintah selanjutnya. diamanatkan memberikan lima jaminan sosial bagi seluruh Sejak 1 Januari 2014, JKN mulai diberlakukan bagi 121 rakyat Indonesia, yaitu jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, juta jiwa penduduk, yang sebagian besar diantaranya adalah jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. kelompok masyarakat miskin dan rentan. Pemerintah Dalam implementasinya, SJSN ini dikelola oleh sebuah menargetkan hingga 1 Januari 2019, seluruh masyarakat lembaga yang diundang kan dalam UU No.24 tahun 2011 Indonesia telah mendapatkan pelayanan jaminan kesehatan tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan nasional ini. Sementara untuk jaminan ketenagakerjaan terdiri dari BPJS Kesehatan (untuk jaminan kesehatan) dan akan mulai diimplementasikan di awal 2015. Jaminan sosial BPSJ ketenagakerjaan (jaminan tenaga kerja). untuk kesehatan dan ketenagakerjaan ini merupakan bentuk S U S I L O B A M B A N G Y U D H O Y O N O : 2 0 0 4 - 2 0 1 4 Presiden Republik Indonesia FINAL ARTWORK_EditSBY.indd 250 10/20/14 0:44
2� Pembangunan Infrastruktur Teknologi dan Sosial Pembangunan infrastruktur terkait teknologi sudah mulai mendapatkan perhatian sejak masa presiden B.J. Habibie. Dua di antaranya adalah pengembangan industri kedirgantaraan serta pendirian yayasan-yayasan sumber daya manusia berbasis iptek yang memfasilitasi penelitian dan pembangunan teknologi. Pada masa Presiden Megawati, dibangun fasilitas infrastruktur teknologi perikanan. Dalam rangka merealisasi alokasi anggaran pendidikan sebesar 20%, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono banyak membangun infrastruktur pendidikan di antaranya adalah rumah pintar, unit mobil pintar, kapal pintar, bahkan kampung pintar. 250 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Ibu Ani Yudhoyono meresmikan Rumah Pintar Flobamora di Atambua, NTT, 10 Februari 2011. (Sumber: Back Tohir/Setneg). Gambar 4.14 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Ibu Ani Yudhoyono meresmikan Rumah Pintar Flobamora di Atambua, NTT, 10 Februari 2011. Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Dengan Melalui pengesahan UU No.24 tahun 2011 tentang Badan Sumber: Back Tohir/Setneg (2011) asuransi ini, setiap anggota masyarakat yang tidak mampu Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), cita-cita mewujudkan tidak lagi merisaukan biaya kesehatan, melainkan fokus kesejahteraan paripurna bagi masyarakat Indonesia semakin 173 BAB 4: INDONESIA MASA REFORMASI bekerja memperkuat perekonomian keluarganya. Di sektor realistis. Memang, adanya kompleksitas masalah mulai dari kesehatan ini, pada tahun 2013,. Presiden SBY meluncurkan kelembagaan, sistem, payung hukum, kesiapan perangkat program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sesuai amanat di seluruh tanah air, infrastruktur komunikasi informasi, UU No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan lain-lain menyebabkan adanya jeda sejak UU SJSN (SJSN), JKN sebagai program jaring pengaman sosial, ini disahkan. Namun dari perjalanan dan realitas yang merupakan program perlindungan sosial untuk menjamin berlaku, dapat dimaknai bahwa program pembangunan seluruh rakyat dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang mengedepankan kepentingan seluruh masyarakat secara layak berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, merupakan prioritas bagi siapapun pemimpin di era-era dan asas keadilan sosial. Dalam SJSN ini, pemerintah selanjutnya. diamanatkan memberikan lima jaminan sosial bagi seluruh Sejak 1 Januari 2014, JKN mulai diberlakukan bagi 121 rakyat Indonesia, yaitu jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, juta jiwa penduduk, yang sebagian besar diantaranya adalah jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. kelompok masyarakat miskin dan rentan. Pemerintah Dalam implementasinya, SJSN ini dikelola oleh sebuah menargetkan hingga 1 Januari 2019, seluruh masyarakat lembaga yang diundang kan dalam UU No.24 tahun 2011 Indonesia telah mendapatkan pelayanan jaminan kesehatan tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan nasional ini. Sementara untuk jaminan ketenagakerjaan terdiri dari BPJS Kesehatan (untuk jaminan kesehatan) dan akan mulai diimplementasikan di awal 2015. Jaminan sosial BPSJ ketenagakerjaan (jaminan tenaga kerja). untuk kesehatan dan ketenagakerjaan ini merupakan bentuk S U S I L O B A M B A N G Y U D H O Y O N O : 2 0 0 4 - 2 0 1 4 Presiden Republik Indonesia FINAL ARTWORK_EditSBY.indd 250 10/20/14 0:44
Presiden Republik Indonesia FINAL ARTWORK_EditSBY.indd 244 10/20/14 0:44 yang lain. Aceh pun berubah dari zona konflik dan daerah tertutup, menjadi zona krisis / bencana dan daerah terbuka. Besarnya solidaritas di Aceh menjadikan bantuan kemanusiaan kala itu dianggap yang terbesar sejak Perang Dunia II. Kebijakan tersebut membawa dampak yang signifikan bukan hanya mampu memulihkan kondisi Aceh yang porak-poranda dalam waktu relatif singkat, tapi solidaritas global itu juga membawa perdamaian Aceh yang selama ini nyaris mustahil diselesaikan.Ratusan unit rumah yang telah didirikan untuk korban tsunami di kawasan Lampu'uk, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar (Sumber: ANTARA).Berbekal niat tulus dalam menyelesaikan konflik Aceh secara damai, pada 2005 atau setahun pasca tsunami, Presiden SBY memulai kembali perundingan damai dengan GAM. Setelah melewati negosiasi terarah dan fokus, dalam hitungan bulan tercapai kesepakatan antara Pemerintah RI dan GAM untuk mengakhiri konflik. Nota Kesepahaman Damai (MoU) yang ditanda tangani pada Agustus 2005 di Helsinki itu menjadi babak baru sejarah Aceh dan Indonesia. Efisiennya perundingan damai Aceh sejatinya karena adanya trust dari kedua belah pihak. Tanpa itu perdamaian hanya akan menjadi ilusi semata. Keterlibatan SBY dalam menangani perdamaian Aceh sudah dimulai sejak ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Setelah bekerja keras, pada akhir 2002 ditandatangani sebuah perjanjian di Jenewa yang dikenal sebagai The Cessation of Hostilities Agreement (COHA) yang bertujuan menghentikan segala bentuk konflik bersenjata, sekaligus menjadi kerangka dasar dalam upaya negosiasi damai di antara semua pihak yang berseteru di Aceh. Namun realitas berkata lain, COHA "Presiden Yudhoyono dan para pemimpin Gerakan Aceh Merdeka mengubah strategi tsunami menjadi sebuah kesempatan untuk membangun perdamaian di Aceh. Saya sangat memuji mereka,... rakyat Aceh ingin hidup tanpa ketakutan, dan ingin membangun masa depan mereka dalam sebuah Indonesia yang damai, sejahtera dan demokratis" - Y.M. Koffi Annan, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. 244SUSILO BAMBANG YUDHOYONO:2004-2014 SEJARAH UNTUK SMA/MA KELAS XII AKTIVITAS Pembangunan Infrastruktur di Sekitarku Tugas: 1. Coba kalian amati lingkungan sekitar kalian, misalnya sekolah, tempat tinggal, kelurahan, desa, atau kota kalian! 2. Identifikasilah infrastruktur yang dibangun di sekitar lingkungan kalian selama 10 tahun terakhir dan isikan dalam buku kalian seperti tabel berikut! Infrastruktur yang No. Tahun Manfaat dibangun 3. Menurut kalian, adakah infrastruktur lain yang perlu segera dibangun di 13,35? Mengapa infrastruktur itu diperlukan? Petunjuk Kerja 1. Tugas dikerjakan secara kolaboratif (kelompok). 2. Kalian dapat bertanya kepada orang tua, tetangga, atau tokoh setempat untuk membantu mengidentifikasi infrastruktur yang dibangun selama 10 tahun terakhir. 3. Kalian juga dapat menggunakan berbagai sumber sejarah lainnya seperti berita di media massa, foto, dan sebagainya 174
Presiden Republik Indonesia FINAL ARTWORK_EditSBY.indd 244 10/20/14 0:44 yang lain. Aceh pun berubah dari zona konflik dan daerah tertutup, menjadi zona krisis / bencana dan daerah terbuka. Besarnya solidaritas di Aceh menjadikan bantuan kemanusiaan kala itu dianggap yang terbesar sejak Perang Dunia II. Kebijakan tersebut membawa dampak yang signifikan bukan hanya mampu memulihkan kondisi Aceh yang porak-poranda dalam waktu relatif singkat, tapi solidaritas global itu juga membawa perdamaian Aceh yang selama ini nyaris mustahil diselesaikan.Ratusan unit rumah yang telah didirikan untuk korban tsunami di kawasan Lampu'uk, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar (Sumber: ANTARA).Berbekal niat tulus dalam menyelesaikan konflik Aceh secara damai, pada 2005 atau setahun pasca tsunami, Presiden SBY memulai kembali perundingan damai dengan GAM. Setelah melewati negosiasi terarah dan fokus, dalam hitungan bulan tercapai kesepakatan antara Pemerintah RI dan GAM untuk mengakhiri konflik. Nota Kesepahaman Damai (MoU) yang ditanda tangani pada Agustus 2005 di Helsinki itu menjadi babak baru sejarah Aceh dan Indonesia. Efisiennya perundingan damai Aceh sejatinya karena adanya trust dari kedua belah pihak. Tanpa itu perdamaian hanya akan menjadi ilusi semata. Keterlibatan SBY dalam menangani perdamaian Aceh sudah dimulai sejak ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Setelah bekerja keras, pada akhir 2002 ditandatangani sebuah perjanjian di Jenewa yang dikenal sebagai The Cessation of Hostilities Agreement (COHA) yang bertujuan menghentikan segala bentuk konflik bersenjata, sekaligus menjadi kerangka dasar dalam upaya negosiasi damai di antara semua pihak yang berseteru di Aceh. Namun realitas berkata lain, COHA "Presiden Yudhoyono dan para pemimpin Gerakan Aceh Merdeka mengubah strategi tsunami menjadi sebuah kesempatan untuk membangun perdamaian di Aceh. Saya sangat memuji mereka,... rakyat Aceh ingin hidup tanpa ketakutan, dan ingin membangun masa depan mereka dalam sebuah Indonesia yang damai, sejahtera dan demokratis" - Y.M. Koffi Annan, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. 244SUSILO BAMBANG YUDHOYONO:2004-2014 F� Bencana dan Penanganannya pada era Reformasi Sejak 2020 lalu, seluruh manusia di dunia mengalami Gambar 4.15 Ratusan unit bencana pandemi Covid-19 yang memiliki dampak rumah yang telah sangat besar bagi kehidupan di dunia. Narasi sejarah didirikan untuk bencana nonalam berupa wabah penyakit telah kalian korban tsunami di kawasan Lampu'uk, pelajari di kelas XI. Sepanjang masa Reformasi, telah Kecamatan Lhoknga, terjadi beberapa bencana yang penting untuk kalian Kabupaten Aceh ketahui. Indonesia merupakan negara yang rawan Besar. mengalami bencana alam karena posisinya yang berada Sumber: Antara (2006) di pertemuan tiga lempeng utama dunia yaitu Eurasia, Indoaustralia dan Pasifik. Selain itu, Indonesia juga terletak di wilayah Cincin Api Pasifik (Ring of Fire) yaitu daerah "tapal kuda" berupa rangkaian gunung berapi sepanjang 40.000 km yang menyebabkan sering terjadi gempa bumi dan letusan gunung berapi. Pembahasan mengenai bencana-bencana yang berdampak besar bagi Indonesia menjadi penting dalam rangka upaya mitigasi bencana di lingkungan sekitar. 175 BAB 4: INDONESIA MASA REFORMASI
SEJARAH UNTUK SMA/MA KELAS XII 1� Gempa Bumi dan Tsunami Aceh Tsunami Aceh dan Sumatera Utara terjadi pada 26 Desember 2004. Menurut Yudhicara (2014), tsunami berawal dari gempa tektonik berkekuatan 9,3 Mw (8,9 SR) dengan tipe megathrust yang berasosiasi dengan zona subduksi di sebelah barat Sumatra. Gempa yang berlokasi di lautan tersebut menyebabkan terjadinya tsunami di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan beberapa wilayah di Asia. Ketinggian maksimal tsunami di pantai barat Aceh mencapai 30 m. Kejadian ini memakan korban jiwa mencapai lebih dari 200.000 orang. Pemerintah SBY dan Jusuf Kalla menetapkan mekanisme penanggulangan bencana dalam beberapa tahap. Pertama, tahap penyelamatan bencana melalui penampungan, penyediaan makanan, air bersih, obat-obatan, dan pakaian melalui Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pekerjaan Umum. Kedua, upaya rehabilitasi fisik dan nonfisik. Setelah melihat fakta besarnya skala kehancuran akibat gelombang tsunami, Presiden SBY mengambil kebijakan Open Sky Policy. Melalui kebijakan ini, wilayah Aceh dan sekitarnya terbuka untuk menerima bantuan dari luar negeri. Kapal dan pesawat dapat masuk tanpa visa, tetapi tetap dalam kontrol pemerintah (Pour, 2014: 242). 2� Gempa Jogja dan Letusan Gunung Merapi Yogyakarta dan sekitarnya pernah dilanda gempa pada 27 Mei 2006. Gempa tektonik berukuran 6,3 skala richter terjadi pada pukul 05.55 WIB. Banyak korban jiwa yang meninggal dunia. Kementerian Pekerjaan Umum mencatat 570.490 rumah warga rusak akibat gempa tersebut. Terhitung per tanggal 11 Juni 2006 di Jawa Tengah, rumah yang roboh akibat gempa sebanyak 127.879, sementara yang rusak berat sejumlah 182.392 dan rusak ringan 260.219 rumah. Di D.I Yogyakarta rumah yang rata dengan tanah sejumlah 97.730, rusak berat 117.075, rusak ringan 156.971 (Bakornas, 2006). Pemerintah menyediakan dana rehabilitasi dalam masa tanggap darurat sebanyak Rp5 triliun. 176
Gunung Merapi merupakan salah satu gunung Gambar 4.16 teraktif di Indonesia. Secara administratif, Gunung Rumah kubah antigempa di New Merapi terletak di Kabupaten Sleman, Kabupaten Nglepen, Prambanan, Magelang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten yang dibangun Klaten. Pada masa Reformasi, Gunung Merapi pascagempa Jogja 2006 mengalami beberapa kali letusan hebat. Letusan Sumber: Good News from pertama pada tahun 2006. Berefleksi pada kejadian indonesia (2021) tersebut, pemerintah kemudian membuat Forum Penanggulangan Resiko Bencana yang merupakan realisasi amanat Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lestari, dkk, 2012, 182). Erupsi tahun 2010 merupakan salah satu erupsi terbesar yang mengakibatkan ratusan korban jiwa. Berbagai upaya tanggap darurat dilakukan, di antaranya pemenuhan logistik, pendirian tempat pengungsian, penanggulangan masalah kesehatan dan korban, serta penyelamatan aset warga. Rehabilitasi dan rekonstruksi ini dilaksanakan selama 3 tahun dari 2011 hingga 2013. BAB 4: INDONESIA MASA REFORMASI 177
SEJARAH UNTUK SMA/MA KELAS XII 3� Gempa, Tsunami, dan Likuefaksi di Palu Gempa tektonik berkekuatan 7.4 skala richter terjadi di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah pada 28 September 2018. Sepuluh menit selepas gempa, gelombang air laut naik ke daratan hingga mencapai ketinggian 6 meter dengan kecepatan yang tinggi. Tidak lama setelah itu, tanah di Palu mengalami likuefaksi atau pencairan tanah yang mengakibatkan ribuan rumah dan manusia terkubur. PBB mencatat gempa Palu menewaskan sekitar 4.845 jiwa dengan pengungsi mencapai 172.999 dan 110.214 rumah rusak. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sepakat untuk memprioritaskan penanganan evakuasi korban, pertolongan medis, penanganan pengungsi, dan perbaikan infrastruktur. Pemerintah juga merelokasi masyarakat yang tinggal di pinggir pantai ke daerah yang lebih aman. Gambar 4.17 Pembangunan kembali jembatan kuning di Kota Palu akibat gempa dan tsunami sebagai bagian dari upaya rekonstruksi pascagempa. Sumber: Liputan 6 (2018) 178
ASESMEN Pilihan Ganda 1. Periode Reformasi di Indonesia dimulai sejak tahun 1998. SEBAB Reformasi merupakan suatu bentuk perubahan dalam sistem politik (demokrasi) yang terjadi baik secara cepat maupun berangsur-angsur melalui mekanisme lembaga pemerintahan yang ada. Pilihlah a. Jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. b. Jika pernyataan benar dan alasan benar, tetapi keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. c. Jika pernyataan benar dan alasan salah. d. Jika penyataan salah dan alasan benar. e. Jika pernyataan dan alasan, keduanya salah. 2. Pada masa reformasi terjadi beberapa kali amandemen UUD 1945. Amandemen mengamanatkan pemerintah untuk menyediakan 20% dari APBN untuk anggaran pendidikan adalah... a. Amandemen Pertama tahun 1999 b. Amandemen Kedua tahun 2000 c. Amandemen Ketiga tahun 2001 d. Amandemen Keempat tahun 2002 e. Amandemen Kelima tahun 2003 BAB 4: INDONESIA MASA REFORMASI 179
SEJARAH UNTUK SMA/MA KELAS XII 3. Salah satu agenda reformasi yang penting adalah pemberian otonomi daerah. Pemerintah daerah diberi kekuasaan dan keleluasaan untuk mengatur wilayahnya sendiri. Meskipun demikian, ada beberapa kewenangan yang tidak diserahkan kepada pemerintah daerah, misalnya.... (1) Politik luar negeri (2) Pertahanan dan keamanan (3) Moneter dan fiscal nasional (4) Agama Pilihlah a. Jika (1), (2), dan (3) yang benar b. Jika (1) dan (3) yang benar c. Jika (2) dan (4) yang benar d. Jika hanya (4) saja yang benar e. Jika semua jawaban benar 4. Reformasi membuka kebebasan pers yang sebelumnya dibelenggu pada masa Orde Baru. SEBAB Kebebasan pers mulai dirasakan pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Pilihlah a. Jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. b. Jika pernyataan benar dan alasan benar, tetapi keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. 180
c. Jika pernyataan benar dan alasan salah. d. Jika penyataan salah dan alasan benar. e. Jika pernyataan dan alasan, keduanya salah. 5. Bencana tsunami di Aceh pada tahun 2004 memiliki dampak yang sangat parah. Untuk memudahkan penyaluran bantuan dari luar negeri, pemerintah memberlakukan Open Sky Policy sehingga... (1) Wilayah laut dan udara di Aceh dan sekitarnya dibuka untuk menerima bantuan luar negeri. (2) Pemerintah membuka penerbangan darurat khusus untuk penyaluran bantuan dari luar negeri saja. (3) Kapal dan pesawat dapat masuk tanpa visa ke Aceh namun tetap dalam kontrol pemerintah. (4) Semua lembaga donor asing bebas keluar masuk seluruh wilayah Indonesia tanpa koordinasi dengan pemerintah. Pilihlah a. Jika (1), (2), dan (3) yang benar b. Jika (1) dan (3) yang benar c. Jika (2) dan (4) yang benar d. Jika hanya (4) saja yang benar e. Jika semua jawaban benar BAB 4: INDONESIA MASA REFORMASI 181
SEJARAH UNTUK SMA/MA KELAS XII Soal Esai 1. Perhatikan foto Presiden Soeharto dan Direktur Pelaksana IMF berikut! Gambar 4.18 Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Michel Comdessus menyaksikan Presiden Soeharto menandatangani nota kesepakatan bantuan di Jalan Cendana, 15 Januari 1998. Soeharto menyerah dan meminta bantuan IMF menyusul anjloknya nilai rupiah dari Rp2.500 per dolar AS menjadi Rp11.700 per dolar AS. Sumber: J.B. Suratno/Kompas(1998) Berdasarkan sumber sejarah tersebut, apa yang dapat kalian simpulkan tentang keterlibatan IMF dalam peristiwa Reformasi 1998 di Indonesia? 2. Perhatikan diagram pada gambar 5.4! Berdasarkan diagram tersebut, apa yang dapat kalian simpulkan tentang anggaran pendidikan 20% pada tahun 2019? 182
Gambar 4.19 Infografik Postur Anggaran Pendidikan APBN TA 2019 Sumber: Kemdikbudristek (2019) 3. Cermatilah bacaan berikut untuk menjawab pertanyaan nomor 3 dan 4! Sejarah Palapa Ring Cikal bakal proyek infrastruktur teknologi Palapa Ring sudah diinisiasi oleh pemerintah menjelang berakhirnya Orde Baru. Proyek ini diberi nama Nusantara 21. Namun, proyek ini terhenti karena krisis keuangan yang terjadi sejak 1997. Wacana pembangunan infrastruktur komunikasi kembali mencuat pada tahun 2005 yang kemudian diadopsi oleh pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tahun 2007 sebagai proyek Palapa Ring. Presiden SBY sempat meresmikan dimulainya pembangunan Palapa Ring pada 2009 dan ditargetkan selesai pada 2013. Namun, proyek ini terhenti di tengah jalan akibat jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada tahun 2009. Akibatnya, BAB 4: INDONESIA MASA REFORMASI 183
SEJARAH UNTUK SMA/MA KELAS XII harga kabel laut yang merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan Palapa Ring melambung tinggi karena harus diimpor dari luar negeri. Pada tahun 2015, di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, proyek Palapa Ring dimulai kembali dengan skema pembiayaan kerja sama antara pihak pemerintah dan swasta. Dalam skema ini, dana investasi pemerintah yang bersumber dari APBN hanya sebesar 20 persen dari nilai proyek dan sisanya berasal dari investor. Proyek ini juga menggunakan kabel optik bawah laut produksi dalam negeri. Proyek ini selesesai pada 2019 dengan jangkauan infrastruktur jaringan di wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia. Sumber: Kominfo Palapa Ring yang diharapkan meningkatkan kualitas dan aksesibilitas internet di seluruh Indonesia ternyata belum optimal. Menurut laporan, pada tahun 2021 penggunaan Palapa Ring baru sekitar 50 persen, dan hanya 20 persen untuk daerah Indonesia tengah dan timur. Masih banyak wilayah kabupaten/kota di daerah Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal (3T) tidak terjangkau sama sekali karena belum ada jaringan menara BTS atau kabel optik yang menghubungkan Palapa Ring hingga ke pelosok desa di wilayah mereka. Selain itu, harga sewa yang tinggi juga membuat operator kurang tertarik untuk memanfaatkan Palapa Ring, terutama di wilayah timur. Sumber:
indonesia
lewat
palapa
ring/0/rilis_media_gpr
Syafina, D.C. (2019). "Perjalanan "Infrastruktur Langit": Mega Proyek Sejak Orde Baru", dalam Tirto.id. 184
Taher, A.P. (2021). "Jokowi Desak Kominfo Perbaiki Palapa Ring Sebab Utilitas Hanya 50%", dalam Tirto.id. Berdasarkan bacaan di atas, bagaimanakah pengaruh kondisi ekonomi terhadap pembangunan Palapa Ring di Indonesia? 4. Menurut kalian, faktor apakah yang paling berpergaruh terhadap belum optimalnya Palapa Ring di Indonesia? 5. Dalam dua dekade terakhir terjadi banyak bencana alam di Indonesia, misalnya gempa bumi 5,9 skala richter (SR) di Yogyakarta tahun 2006, gempa 7,7 SR di Kepulauan Mentawai, meletusnya Gunung Merapi tahun 2010, gempa 7,4 SR yang disusul dengan tsunami di Palu tahun 2018. Mengapa di Indonesia sering terjadi bencana alam semacam itu? BAB 4: INDONESIA MASA REFORMASI 185
Glosarium Agent of change = agen perubahan, sosok yang menginisiasi terjadinya perubahan Aneksasi = pengambilan dengan paksa atau penyerobotan tanah (wilayah) orang (negara) lain untuk disatukan dengan tanah (negara) sendiri. Devaluasi = penurunan nilai uang, yang dilakukan dengan sengaja terhadap uang luar negeri atau terhadap emas, misalnya untuk memperbaiki perenomomian Dwifungsi ABRI = Kebijakan yang membuat ABRI memiliki dua fungsi menjaga keamanan dan ketertiban negara serta memegang kekuasaan di berbagai sektor kehidupan politik, ekonomi dan sosial di masyarakat. Gempa Megathrust = gempa dengan kekuatan besar yang biasanya terjadi di zona subduksi Infrastruktur = seluruh struktur dan juga fasilitas dasar, baik itu yang bersifat fisik maupun nonfisik. Misalnya bangunan, pasokan listrik, jalan dan lainnya yang dibutuhkan untuk keperluan operasional aktivitas masyarakat. Oil Boom = Kondisi ekonomi dimana perolehan pendapatan menjadi sangat besar akibat dari tingginya harga minyak global. Patriarki = perilaku mengutamakan laki-laki daripada perempuan dalam masyarakat atau kelompok sosial yang bisa muncul karena persepsi produktif dan reproduktif terhadap perempuan dan laki-laki. Referendum = penyerahan suatu masalah kepada orang banyak supaya mereka dapat menentukan sesuatu dengan cara pemilihan umum dan tidak diputuskan oleh rapat atau oleh parlemen. Refleksi.= merupakan gerakan, pantulan di luar kesadaran sebagai jawaban dari suatu hal yang datang dari luar. 186
Resistensi = tindakan perlawanan atau penolakan untuk menerima sesuatu. Pada dasarnya resistensi dilakukan untuk memprotes perubahan yang terjadi atau yang tidak sesuai dalam masyarakat sosial. Swasembada = Usaha memenuhi kebutuhan sendiri 187
Indeks A A.A. Maramis 42, 43 Abdulkadir Widjojoatmodjo 38 Abdurrahman Wahid 144, 152, 155, 160, 168, 180 Aceh ix, 19, 54, 55, 88, 90, 101, 163, 175, 176, 181, 192, 195, 196 Adam Malik 118 Affandi 57, 59, 200 Afganistan 43 Agresi Militer 64 Agresi Militer I 47 Agresi Militer II 49, 50, 87 Agum Gumelar 168 Aisyiah 81 A.K. Gani 36 A.K. Pringgodigdo 36 Ali Budiardjo 37 Ali Sadikin 131, 138 Ambarawa 24, 25, 229 Amerika Serikat 7, 20, 38, 41, 43, 75, 76, 80, 137 188 Amien Rais 168 Amir Fatah 88 Angkatan Perang Republik Indone- sia Serikat (APRIS) 88, 89 Arifin C. Noer 97 Arif Rachman Hakim 111 A.S. Jacob 44 Asman Abnur 158 Association of Southeast Asian Nation (ASEAN) 118 Australia 20, 30, 34, 38, 47, 49 B Bacharuddin Jusuf Habibie 135, 144, 147, 150, 151, 152, 154, 159, 163, 168, 171, 173 Bachtiar Lubis 10 Badan Keamanan Rakyat (BKR) 11, 12, 26 Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP) 11 Bandung 23, 24, 60, 78, 79, 80, 94, 103, 190, 193, 194, 199, 201, 220, 225
Bandung Lautan Api 23, 60 Basuki Rahmat 112 Belanda 2, 9, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 56, 59, 60, 61, 63, 64, 68, 73, 76, 87, 95, 104, 128, 222 Belgia 38 Ben Anderson 97 Bencana 181 Beograd 78 Bill Clinton 150 Bireun, Aceh 19 Brigadir Jenderal Mallaby 26, 27 Brigjen Sabur 112 Burma 43, 104 C Ceylon 43, 104 Chequers 21 D Daud Beureuh 88, 101 Demokrasi terpimpin 101 Den Haag 31, 44, 46 D.H.A.A. Kawilarang 31 Donggala 178 drg. Mustopo 26 Dualisme 137 E Efek domino 102 Ethiopia 43 F F.de Boer 37 F.D. Roosevelt 7 Filipina 43, 118 G G30S/PKI 102, 104 GANEFO vii, 91, 92 Garis demarkasi 28 Gedoran Depok 17 Geoffrey Robinson 98, 190 Gerrit Augustinus Siwabessy 126 Gerwani (Gerakan Wanita Indone- sia) 81 Gie 140 Goh Chok Tong 150 H Hamengku Buwono IX 36, 222 189
Hamzah Haz 151, 168 Hari Pahlawan 27 Hari Santri 25 Hasyim Muzadi 168 Hatta 66, 67, 104, 138 Hendra Gunawan 57, 58, 200 H.H. Van Royen 44, 45, 190 H.J. van Mook 37, 38, 51, 63 Hoegeng 131, 138 Hotel Savoy Homan 23 I Ibnu Hajar 88 I Gusti Ngurah Rai 29 Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI) 195 IMF 182 India 43, 47, 48, 76, 80, 104 Indische Partij 85 Infrastruktur 183, 184 Inggris 7, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 34, 35, 37, 47, 63, 64 Inpres 140 Insiden Bendera di Hotel Yamato 25 190 International Monetary Fund (IMF) 121, 132, 150, 182, 195 Irak 43 Israel 92, 122 J Jakarta ii, iv, v, 5, 10, 19, 26, 32, 35, 36, 38, 43, 44, 45, 49, 51, 52, 63, 83, 92, 110, 115, 116, 117, 122, 140, 141, 152, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 220, 224, 225, 226, 227, 228 Jepang 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 28, 29, 30, 34, 53, 60, 93, 94, 102, 131, 141, 191 Johannes Leimena 36, 44, 94, 112, 126 Joko Widodo 144, 151, 156, 178, 184 Juanda 44 Jusuf Kalla 151, 156, 168, 176, 178 Jusuf Ronodipuro 10 K Kahar Muzakar 88 Kaisar Hirohito 19
Kartosuwiryo, Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo 87, 88 Kebebasan pers 180 Kebumen 89 Keluarga Berencana 125, 126, 128, 138 K.H. Hasyim Asy'ari 25 Ki Hadjar Dewantara 120 Komite Nasional Indonesia (KNI) 11 Konferensi Meja Bundar 2, 44, 45, 46, 53, 73, 190 Kontroversi 227 Konvensi Montevideo 6, 9, 62 Krisis keuangan 142, 183 L Latuharhary 44 Liga Bangsa-Bangsa 7 Likuefaksi ix, 178 Linggarjati 67 Long March Siliwangi 40 Lord Killearn 37, 63 M Madura 37, 60 Magelang 25, 60, 177 Makassar 30, 89, 224, 225, 226, 227 Malang 19, 217, 218, 229 Malari, Peristiwa 130 Marshall Plan 75, 76, 101 Marsinah 161, 203 Ma'ruf Amin 151 Masyumi 81, 84, 85, 97, 192 McDonald, Kolonel 23 M.C. Ricklefs 16 Medan 22 Megawati Soekarnoputri 144, 151, 152, 155, 160, 168, 171, 173 Mesir 43, 47, 76, 122 Michael Wood 16 Moh. Hatta 10, 11, 13, 20, 26, 38, 41, 44, 51, 66, 67, 86, 104, 131, 138, 190, 195, 200 Moh. Roem 37, 63 Molotov Plan 75 Morotai 20, 30 Muhammadiyah 81 Muslimat 81 M. van Pool 37 Myanmar 81 191
N Narciso Ramos 118 Nasution, Kolonel 24, 42, 46, 113, 120, 121, 192, 193 Negara Indonesia Timur 51, 53, 65, 68 Negara Sumatera Timur 51, 53, 65, 68, 195 Netherlands Indies Civil Adminis- tration (NICA) vi, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 35 New Delhi 42, 43 Notulen Kaliurang 38 Nugroho Notosusanto 97, 139, 193 O Oil Boom 121, 122, 137, 186 Orde Baru 138, 139, 140, 180, 183, 184 P Pakistan 43, 80, 104 Palapa Ring 183, 184, 185 Palembang 19, 28 Pandit Jawaharlal Nehru 43 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 11, 66, 188 192 Partai Nasional Indonesia (PNI) 11, 14, 66, 85, 97, 120, 192 PBB 64 Perang Dingin 101, 104 Perang Dunia II 6, 7, 9, 14, 19, 34, 35, 74, 75, 78, 101 Perang Pasifik 19 Perjanjian Linggarjati 37 Perjanjian Renville 38, 41, 87 Persetujuan Roem-Royen 44, 45, 190 Perwari 81 Petisi 50 138 Philipina 81 Piagam Atlantik 7, 75 Piagam PBB 8, 74, 75, 79 Pidie, Aceh 17 PPKI 66 Pramoedya Ananta Toer 60 Puputan Margarana 29 Pusat Pemuda Nasional Indonesia (PPNI) 30 R Reformasi v, viii, 109, 128, 134, 135, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153,
158, 159, 160, 162, 163, 165, 167, 168, 170, 171, 172, 175, 179, 180, 182, 190, 191, 194, 196, 197 Renville 101 Republik Indonesia Serikat 2, 37, 38, 46, 50, 51, 52, 70, 88 Republik Indonesia Serikat (RIS) vi, 2, 3, 4, 37, 38, 46, 50, 51, 52, 53, 65, 68, 70, 88 Resolusi jihad 25 Revolusi vi, viii, 2, 3, 4, 16, 17, 29, 31, 34, 35, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 122, 137, 148, 149, 193, 194, 195, 196, 197 RI 65, 68, 137 Richard McMillan 20 RIS 65, 68 R.M. Suryo 26 Roeslan Abdulgani 18 R. Soedjono Prawirosoedarso 84 S Salahuddin Wahid 168 San Fransisco 8 Sarekat Islam (SI) 85 Sartono Kartodirjo 16 Saudi Arabia 43 Schermerhorn 37, 63 Semarang 19, 24, 59, 193 Siswono Yudo Husodo 168 Sjahrir 24, 35, 36, 37, 38, 41, 47, 48, 49, 63 S.K. Trimurti 103, 131, 138 Soedarsono 37 Soedirman 38, 40, 42, 46, 196 Soeharto viii, 106, 107, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 124, 126, 127, 130, 131, 133, 134, 136, 137, 141, 142, 144, 147, 148, 149, 150, 153, 154, 182, 188, 189, 190 Soepomo 44 South East Asia Command (SEAC) 21 S. Rajaratnam 118 Srilanka 80 Sri Mulyani 155 Sri Murtono 59 Subandrio 112 Sudirman 64 Sudjojono 57 193
Suhario Padmodiwiryo 21 Sukarno vii, 11, 12, 13, 20, 26, 38, 41, 51, 52, 53, 57, 67, 82, 85, 86, 91, 92, 96, 99, 100, 102, 104, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 120, 121, 125, 128, 137, 191, 192, 193, 196 Sulianti Saroso 125, 128, 129, 138, 189 Sumolangu 89 Supersemar vii, 112, 113, 114, 191 Suprapto 10 Surabaya 19, 21, 25, 26, 27, 60, 223, 224, 225 Surakarta 19, 217, 220, 222 Suriah 43 Susanto Tirtoprodjo 37 Susilo Bambang Yudhoyono 144, 151, 152, 155, 162, 168, 171, 173, 176, 183, 197 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 183 Syafruddin Prawiranegara 42, 131 T Tabanan 29 Taiwan 92 194 Tentara Keamanan Rakyat (TKR) 13, 25 Thanat Khoman 118 Timor Timur 163, 164, 165, 170 TNI 64 Transmigrasi 125, 128, 189, 194 Tritura 140 Tsunami ix, 176, 178, 195, 196, 197 Tun Abdul Razak 118 U Uni Soviet 75, 76, 77, 80, 92 United Nations Commission for Indonesia (UNCI) 43, 49, 50 USS Renville 38 V van Mook 63 W Wahid Hasyim 94 Westerling 30, 31, 33 Winston Churchill 7 Wiranto 168 Wongsonegoro 24, 94
Y Yaman 43 Yogyakarta 18, 19, 35, 36, 38, 42, 43, 44, 45, 50, 51, 54, 55, 59, 60, 61, 64, 87, 127, 152, 176, 185, 188, 189, 193, 194, 195, 196, 200, 220, 222, 224, 225, 228, 229 Yugoslavia 78 195
Daftar Pustaka A'la dan AbD. (2000). "Merajut Kembali Persatuan Bangsa". Koran Kompas. Terbit 3 Agustus 2000. Abdullah, T. & Lapian, A.B. (Eds). (2012). Indonesia dalam Arus Sejarah Jilid 7: Pascarevolusi. Ichtiar Baru van Hoeve. Adams, Cindy. Bung Karno, Penjambung Lidah Rakjat Indonesia. (Jakarta: Gunung Agung, 1966) Adolf, Huala, S.H., IL.M., Phd. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. (Jakarta : Sinar Grafika, 2004) Aidit. (1960). Pilihan Tulisan jilid II. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan. ANRI, (2015), Naskah Sumber Arsip Presiden RI Soeharto, Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia. Anwar, 2018, "Dwi Fungsi ABRI: Melacak Sejarah Keterlibatan ABRI dalam Kehidupan Sosial Politik dan Perekonomian Indonesia". Adabiya, Vol. 20 No.1 Februari 2018 Ardanareswari, I. (2020). Sejarah Pemilu 2004: Pertama Kali Rakyat Memilih Langsung Presiden. tirto.id. Dipublikasikan 5 Juli 2020. Tersedia: presiden-dme7. Bahar, Saafroedin, dkk (penyunting). Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usahan Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia 196
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945. (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995) BAKORNAS, (2006). Program Rehabilitasi Gempa DI. Yogyakarta dan Jawa Tengah. Dipublikasikan pada 4 Juni 2006. BAPPENAS & BNPB, (2011). Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi di Provinsi D.I Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2013. Terbit 2011. Booth, Anne dan Peter Mc. Cawley, (1981), The Indonesian Economy During the Soeharto Era. Oxford University Press. Budiardjo, 1998. Partisipasi dan Partai Politik. Jakarta: Yayasan Obor. Chabibah, U. (2021). "Kegigihan Julie Sulianti Saroso Mengangkat Derajat Kesehatan Rakyat" dalam Tirto.id. Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran, 2022, "Museum Transmigrasi" dapat diakses pada museum-transmigrasi Direktorat Gizi Masyarakat. (2019). Sejarah Perkembangan Gizi di Indonesia (1951-2018). Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. gizi.pdf Erlina, T. (2020). Peranan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia Dan Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia Dalam Proses Peralihan Kepemimpinan Nasional Tahun 1965-1968. Jurnal Wahana Pendidikan, 7(1), 95-102. Feith, Herbert, "Pemikiran Politik Indonesia 1945 - 1965; Suatu Pengantar", dalam Miriam Budiardjo, 1998. Partisipasi dan Partai Politik. Jakarta: Yayasan Obor. Ferizaldi. (2016). Dinamika Otonomi Daerah di Indonesia. Sulawesi: Unimal Press. 197
Firdausi, F.A. (2018). "Asian Games 1962 dan Proyek Mercusuar Bung Karno" dalam Tirto.id bung-karno-cS69 Firman, T. (2018). "KAA di Bandung Melahirkan Gerakan Non Blok". Tirto. id yugoslavia-cVaZ) Geoffrey Robinson, 2018, Musim Penjagal: Sejarah Pembunuhan Massal di Indonesia 1965-1966, Jakarta: Komunitas Bambu. Ginandjar Kartasasmita, dkk. 30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949. (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1981) Gouda, Frances & Thijs Brocades Zaalberg, Indonesia Merdeka Karena Amerika? (Jakarta: Serambi, 2008). Hatta, M. (1953). Dasar Politik Luar Negeri Republik Indonesia. Djakarta: Tintamas Humas Kemenpan, 2018, "Refleksi Reformasi Birokrasi", Kemenpan.go.id, 25 Mei 2018 diakses pada: refleksi-reformasi-birokrasi I Gusti Agung Ayu Ratih dkk, 2016, Merayakan Ibu Bangsa, Jakarta: Direktorat Sejarah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Iqbal, M. (2018). Pemberontakan Kesatuan Rakjat Jang Tertindas (Krjt) di Kalimantan Selatan (1950-1963): sebuah Kajian Awal. Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora, 16(1), 103-124. Jazimah, I. (2013). MALARI: Studi Gerakan Mahasiswa Masa Orde Baru. Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya, 3(01). Jenkins, David, (2010), Soeharto dan Barisan Jenderal Orba: Rezim Militer Indonesia 1975-1983. Depok: Komunitas Bambu. 198
Julius Pour, dkk. 2014. Presiden Republik Indonesia 1945-2014. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. K.M.L. Tobing, Perjuangan Politik Bangsa Indonesia: Persetujuan Roem- Royen dan KMB, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1987) Karmeli, E. (2008). Krisis Ekonomi Indonesia. Journal of Indonesian Applied Economics, 2(2). Kartini. (1985). Sumbangsih Bagi Ibu Pertiwi: Kumpulan Pengalaman dan Pemikiran ke 5. Jakarta: Yayasan Wanita Pejoang. Kementerian Perhubungan Rebublik Indonesia. (2017). Memahami Reformasi Birokrasi, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan. Dipublikasikan 20 November 2017. Tersedia: Kristian Erdiyanto, 2016, "Wawancara Asvi Warman Adam: Supersemar mungkin blunder Bung Karno" Diakses pada laman berikut: Karno Lane, M. (2011). "Sukarno: Pemersatu atau Pembelah?" dalam Historia.id. DBy86/page/1) Leirissa, R. Z., Ohorella, G. A., Harjono, S., & Wulandari, T. (1993). Tantangan dan rongrongan terhadap keutuhan negara dan kesatuan RI: kasus Republik Maluku Selatan. Lestari, P., dkk. (2012). "Manajemen Komunikasi Bencana Merapi 2010 pada Saat Tanggap Darurat". Jurnal Ilmu Komunikasi Vol. 10 No.2, (2012). LIPI, (2003). Workshop Pembangunan Daerah Perbatasan Indonesia. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Dipublikasikan 24 Januari 2003. Tersedia: perbatasan-indonesia/186. 199
Mariana, Anna. (2015). Perbudakan Seksual Perbandingan Antara Masa Fasisme Jepang dan Neofasisme Orde Baru. Tanggerang Selatan: Marjin Kiri. Matanasi, P. (2018). "Saling Tuduh Curang antara PNI dan Masyumi" dalam Tirto.id. dan-masyumi-c26j) Matanasi, Petrik, (2021), "Menteri Sukarno, penggagas cikal bakal Puskesmas, tirto.id dapat diakses pada Matanasi, Petrik, 2000, "Abdul Haris Nasution: Sejarah Hidup Penggagas Dwifungsi Tentara". Tirto.id 6 September 2000. dapat diakses pada: dwifungsi-tentara-cv3x Maulida, F. H. (2018). Hitam Putih PRRI-PERMESTA: Konvergensi Dua Kepentingan Berbeda. Paradigma, 8(2), 174-185. Maulida, F. H. (2020). Sejarah pemilu yang dihilangkan: Pemilihan umum dalam kemelut politik Indonesia tahun 1950-an. Media Pressindo. Mayuri Mei Lin dan Rebecca Henschke, "Gempa, tsunami dan likuifaksi: Rangkaian bencana di Palu yang perlu Anda ketahui", BBC News Indonesia, 12 Oktober 2018 diakses dari indonesia-45832237 Minarva, J. H., & Bukhari, B. (2017). Inisiasi Gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) Aceh Tahun 1950-1953 dalam Perspektif Pergerakan Sosial. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, 2(1). Munandar, U. (1985). Emansipasi dan Peran Ganda Wanita Indonesia Suatu Tinjauan Psikologis. Jakarta: UI Press. 200
Museum Kepresidenan RI. (2019). Profil Presiden Republik Indonesia 1945-2014. Dipublikasikan 30 Juli 2019. Tersedia: Nana Nurliana, dkk. Peranan Wanita Indonesia di Masa Perang Kemerdekaan 1945-1950. (Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1986) Nasution, A. H. Pokok-Pokok Gerilja: dan Pertahanan Republik Indonesia di Masa Lalu dan Yang Akan Datang. (Bandung: Angkasa, 1980) ------------------. Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, Jilid X. (Bandung: Angkasa, 1979) Poesponegoro, M.D., Notosusanto, N., Soejono, R.P., Leirissa, R.Z. (Eds). (2008). Sejarah Nasional Indonesia VI (Edisi Pemutakhiran). Balai Pustaka. Poesponegoro, Marwati Djoned, dan Nugroho Notosusanto. Sejarah Nasional Indonesia, Jilid IV. (Jakarta : Balai Pustaka, 1993) Prapti, L. (2015). "Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Usaha Ekonomi Rakyat di Kota Semarang". Jurnal Dinamika Sosbud Vol. 17 No.2. Prasojo, E. (2013). "RUU Aparatur Sipil Negara", Koran Kompas. Terbit 29 April 2013. Mestika Zed, Indonesia dalam Arus Sejarah (jilid 6), Perang dan Revolusi, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Houve & Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2012) Raditya, I.N. (2019). "Sejarah Nasakom: Upaya Sukarno Menyatukan Tiga Kekuatan Politik" dalam Tirto.id Rahardjo, Pamoe. Gerilya dan Diplomasi: Operasi Hayam Wuruk Sebuah Epik Dalam Revolusi. (Jakarta: Yayasan Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, 1996) 201
Ratmanto, Aan. Kronik Tentara Nasional Indonesia 1945-1949. (Yogyakarta: Matapadi Pressindo, 2013) Reeve, David, (2013), Golkar: Sejarah yang hilang, akar pemikiran dan dinamika. Jakarta: Komunitas Bambu. Retna, Sri Astuti. 1990. Peranan Dapur Umum pada Masa Revolusi 1945-1949 di DIY Sebuah Studi Awal. (Yogyakarta : BKSNT) Ricklefs, M.C. (2008). Sejarah Indonesia Modern 1200-2008. Jakarta: PT Serambil Ilmu Semesta. Ridjal, F. (1993). Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia. Yogyakarta: Tiara Wacana. Romli, L. (2011). "Reformasi Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia". Jurnal Politica, Vol. 2 No.2, (2011). Salamah, L. (2008). Meninjau Kembali Konflik Perang Dingin: Liberalisme vs Komunisme. Media Jurnal Global dan Strategi, 2. Sanit, A. (1985). Perwakilan Politik di Indonesia. Jakarta: Rajawali. Sekretariat Negara Republik Indonesia. (1975). 30 Tahun Indonesia Merdeka, Jilid 1, 1945-1950. Setneg RI. Selian, D.L. dan Cairin Merlina. (2018). "Kebebasan Berekspresi Di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia". Jurnal Lex Scientia Review Vol. 2, No. 2. SESKOAD, Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta, Latar Belakang dan Pengaruhnya, cetakan ke-5, (Jakarta: PT. Citra Lamtoro Gung Persada, 1993) Setiawan, A. (2020). "Tonggak-tonggak Gerakan Perempuan Indonesia" dalam Historia.id 202
Setiawan, Nugraha . Tt. Satu Abad Transmigrasi Indonesia: Perjalanan Sejarah Pelaksanaan, 1905-2005. Bandung: Pustaka Ilmiah UNPAD dapat diakses pada Shajuddin, S. (2019, September). Gerakan DI/TII Di Sulawesi Selatan dalam Kajian Sumber Sejarah Lisan 1950-1965 dalam Seminar Series in Humanities and Social Sciences (No. 1). php/SSIHSS/article/view/7626 Soebagijo I.N (penyunting). Perjuangan Pelajar IPI-IPPI. (Jakarta: Balai Pustaka, 1987) Soekarno. (1964). Di bawah Bendera Revolusi, vol. I dan II. Djakarta: Panitya Penerbit Di bawah Bendera Revolusi. Soraya, S., & Abdurakhman, A. (2019). "Jalan Panjang Penumpasan Pemberontakan DI/TII Jawa Barat, 1949-1962". Jurnal Middle East and Islamic Studies, 6(1), 120-134. Starke, J.G. Pengantar Hukum Internasional. Terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja, S.H. (Jakarta: Sinar Grafika, 2000) Suleman, Z. (2010). Demokrasi untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta. Jakarta: Kompas. Suprayitno. Mencoba (Lagi) Menjadi Indonesia, Dari Federalisme ke Unitarisme: Studitentang Negara Sumatera Timur 1947-1950. (Yogyakarta: Yayasan Untuk Indonesia, 2001) Suryakusuma, Julia (2011), Ibuisme Negara Konstruksi Keperempuanan Orde Baru. Jakarta: Komunitas Bambu. Suryani, D. (2016). Melihat Relasi Daerah Dan Negara Tahun 1950-An Dengan Membongkar Narasi Besar Sejarah. Jurnal Penelitian Politik, 9(2), 9. Susilo, W. (2021). "Ganefo Mengganyang Olimpiade" dalam Historia. Sosial 203
Tarmidi, L. T. (1999). Krisis moneter Indonesia: Sebab, dampak, peran IMF dan saran. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, 1(4), 1-25. Tempo, (2004). Mekanisme Bantuan Bencana Tsunami Aceh. Tempo.co. Dipublikasikan 29 Desember 2004. Tersedia: Tempo, S. B. (2010). Soekarno: Paradoks Revolusi. Jakarta: PT. Gramedia. Thoha, M. (2014). "Aparatur Sipil Negara". Koran Kompas. Terbit 20 Januari 2014. Tim Proyek Penelitian Tempat Bersejarah Perjuangan Bangsa. Replika Sejarah Perjuangan Rakyat Yogyakarta. (Yogyakarta : Dinas Sosial Provinsi Daerah Tjokropranolo. Jenderal Soedirman: Pemimpin Pendobrak Terakhir Penjajahan di Indonesia. (Jakarta: P.T. Surya Persindo, 1992) Tobing, K.M.L. Perjuangan Politik Bangsa Indonesia : K.M.B. (Jakarta: CV Mas Agung, 1987) Tornquist, Olle, 2011. Penghancuran PKI. Terj. Harsutedjo. Depok: Komunitas Bambu. Utama, W. S. (2017). Konferensi Asia-Afrika 1955: Asal Usul Intelektual dan Warisannya bagi Gerakan Global Antiimperialisme. Marjin Kiri. Widyarsono, Toto and Santoso, Agus and Purwoko, Dwi (2011) Pengumpulan sumber sejarah lisan: gerakan mahasiswa 1966 dan 1998. Direktorat Jenderal Sejarah Dan Purbakala, Jakarta. Diakses pada kemdikbud.go.id/12775/ Wieringa, Saskia Eleonora (1999). Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia. Jakarta: Garba Budaya dan Kalyana Mitra. Wijayanti, N. (2019). Kebijakan Pemenuhan Pangan di Indonesia pada Masa Sukarno 1950-1965 (Skripsi, Universitas Gadjah Mada). 204
Yudhichara, 2014, "Mengukur Dampak Tsunami Aceh 2004", Geomaz: Majalah Geologi Populer. Vol.4 No.4, Tahun 2014 Surat Kabar Kompas. (1998). "Tajuk Rencana: Presiden Bergerak Cepat Membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan". Kompas. Terbit 23 Mei 1998. Kompas. (1999). "Tajuk Rencana: Hari Pers 1999, Hari Pers Pertama dalam Kebebasan Reformasi". Kompas. Terbit 9 Februari 1999. Ben, (2006). "Mengalir, Bantuan Korban Gempa *Masyarakat Bantul Masih Butuh Tenda dan Alas Tidur. Kompas. Terbit 24 Juni 2006. Bur, (2003). "Disambut Positif, Pemilihan Langsung Kepala Daerah* Pemilihan Umum 2004- 258 Hari". Kompas. Terbit 22 Juli 2003., hlm. 006. Dananjaya & Utomo. (2005). "Sekolah Gratis *Didaktika". Kompas. terbit 28 Maret 2005. Hassanbasari & M Sjafe. (2004). "SBY, Kembalilah Dulu ke Jati Diri Indonesia Sorotan". Koran Kompas. Terbit 30 Oktober 2004. Kuncahyono. (2000). "Revolusi, Reformasi, dan Korupsi", Kompas. 5 Juni 2000. LAS, (2018). "Gempa-Tsunami Sulteng: Pemerintah Kaji Relokasi Penduduk Pesisir Teluk Palu* Kita Berduka". Kompas. Terbit 3 Oktober 2018. Video Kompas TV: Merawat Momen Konferensi Asia Afrika com/watch?v=PveGgbgpVpw&t=25s) Karikatur Sejarah: Konferensi Asia Afrika watch?v=fIV2SCQob_M 205
Sumber Internet Kominfo. "Jadikan Indonesia Mandiri, Berkepribadian, dan Berdaulat". 18 Agustus 2015. kominfo.go.id diakses pada: h t t p s : / / w w w. ko m i n f o . g o . i d / i n d e x . p h p / c o n t e n t / d e t a i l / 5 6 2 9 / Kominfo. 2022. Pembangunan Infrastruktur Masif di Era Kabinet Indonesia Maju. diakses pada tanggal 19/09/2022 dari indonesia-maju/0/berita_satker Produk Hukum atau Peraturan Perundang-undangan Undang-undang No 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengadjaran di Sekolah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tengang Ketenagakerjaan. Daftar Sumber Gambar Gambar 1.1. Pandi Ahmad Gunawan, 2018, Wikimedia Commons. Gambar 1.2 Grandyos Zafna, 2022, fotonya Gambar 1.3 Cátedra Alfonso Reyes, 1933. Westartica Wiki. Gambar 1.4 United Nations, 1941, Public Domain. 206
Gambar 1.5 Rosenberg, 1945, United Nations. san-francisco-1945 Gambar 1.7 Forum Axis History, 1943, Gambar 1.8 Van Krieken, DLC, Nationalarchief. c4a4-2b2730a3def4 Gambar 1.9 Berita Republik Indonesia, KITLV Leiden, 1945. mode/1up Gambar 1.10 Berita Republik Indonesia, KITLV Leiden, 1945 mode/1up Gambar 1.12 Hugo Wilmar, Spaarnestaad Collection, 1947. Gambar 1.13 Everet Collection, 1944. c o m / - C W J j e U R D a l 8 / X 3 L Q v J M N 0 O I / A A A A A A A A X a U / fpy52.98.jpg Gambar 1.14 IPPHOS, ANRI, 1946. Gambar 1.15 Beeldbank WO2, Tweede Wereldoorlog, NIOD, 1946. Gambar 1.16 Republika, 2018. 207
Gambar 1.17 Romeo Gacad, AFP, 2011. aansprakelijk~a02c7ea2/ Gambar 1.18 Koninklijkhuis, Twitter, 2020. indonesia-mengejutkan-belanda Gambar 1.19 Atlas van Stock, 1946. Gambar 1.20 Anefo, National Archief, 1947. Gambar 1.21 Anefo, National Archief, 1947. Gambar 1.23 N. Kroeze, DLC, Nationaal Archied, 1948. 0a03-b356b645eb1b Gambar 1.25 Wikimedia Commons, Public Domain, 2022. jpg Gambar 1.26 AFP, Public Domain, 1947. Gambar 1.27 Darto Harnoko, ANRI, 1949. Gambar1.28 UN Photo, United Nations, 1947. Gambar 1.30 Nationaal Archief, 1946. Gambar 1.31 Affandi Repro, 1946. artworks/big/1358754015.jpg 208
Gambar 1.32 Dullah Repro, 1946. dullah-1 Gambar 1.33 S. Soedjojono Repro, 1947. artworks/detail/4312 Gambar 1.34 Hendra Gunawan, Repro, 1955. artworks/detail/5976 Gambar 1.35. IPPHOS, ANRI, 1949. aspx?id=132657 Gambar 1.36 Asia Raya, 1945. aspx?id=145695 Gambar 1.37 IPPHOS, ANRI, 1946. Gambar 1.39. IPHOS, ANRI, 1949. Gambar 1.40 Koninklijke Bibliotheek/Netherlands Institute for War Documentation, 1946. ndonesia&identifier=NIOD01%3A50221 Gambar 2.1 KITLV, WIkimedia Commons, 1936. KITLV_90142.tiff Gambar 2.2 UN Photos, 1945. Gambar 2.3 Mosedschurte, Wikimedia Commons 2009. Gambar 2.4 Pos Indonesia, 1980. 209
Gambar 2.5 Pos Indonesia, 1956, Public Gambar 2.6 Historia, 2018. Gambar 2.7 ANRI, CNN Indonesia, 1955. sejarah-demokrasi-indonesia Gambar 2.8 Howard Sochurek, Life, Tirto, 1955. Gambar 2.9 30 tahun Indonesia Merdeka, 1981 Gambar 2.11 IPPHOS, Kompas Media, 1963. Gambar 2.12 Everyone Shipwreck Starco, FLickr, CC-BY-SA 2.0. Gambar 2.13 Richard Somba, Good News From Indonesia, 2021. Gambar 2.14 Algemeen Nederlands Persbureau, Het Geheugen, 1965. Gambar 2.18 Spaarnestad Subjects, nationaalarchief.nl, 1966. ef12-d148c925f07c Gambar 2.20 Yayasan Idayu, Perpusnas, 1958. 210
Gambar 3.2 AFP Photo, Panasia, 1966. Gambar 3.3 Pat Hendratno, Kompas, 1968. Gambar 3.4 Algemeen Nederlands Persbureau, Het Geheugen, 1966. coll=ngvn&identifier=A NP01:12913698 Gambar 3.5 Dokumentasi Sekretariat Negara, 1986. Gambar 3.8 IPPHOS, Antara, 1971. Repro Presiden-Presiden Republik Indonesia 1945-2014. Gambar 3.9 Wilford Peloquin/Mazzini/Twitte, 1970 - 80-an. Gambar 3.12 Back Tohir, Sekretariat Negara, 1990. Repro Presiden-Presiden Republik Indonesia 1945-2014. Gambar 3.13 Tempo, 1974. Gambar 3.14 Eric Prasetya, BBC, 2018. indonesia-44192970 Gambar 4.1 Back Tohir, Sekretariat Negara, 1998. Repro Buku Presiden Republik Indonesia 1945-2014 Gambar 4.2 Rully Kesuma, AJI, 2018. ebookfoto20tahunreformasi.pdf Gambar 4.3 Kemdikbudristek, 2022. di-papua 211
Gambar 4.6. Andhika Prasetia, detikcom, 2022. mpo?w=700&q=90 Gambar 4.7 Prasetia Fauzani/Antara, 2019. Gambar 4.8 toffeespin, 2005. Gambar 4.10 Zabur Karuru, Antara Foto, 2019. indonesia/indonesia-47996100 Gambar 4.12 Pelni, detik, 2022. Gambar 4.13 Back Tohir, Setneg, 2011. Repro Buku Presiden Republik Indonesia 1945-2014 Gambar 4.14 Antara, 2006. Repro Buku Presiden Republik Indonesia 1945- 2014 Gambar 4.15 Good News from indonesia, 2021. yogyakarta Gambar 4.16 Liputan 6, 2018. palu Gambar 4.17 JB Soeratno, Kompas, 1998. jatuh/ 212
Profil	Penulis Nama : Martina Safitry Surel : Instansi : Prodi Sejarah Peradaban Islam, UIN Raden Mas Said Surakarta Jl. Pandawa, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo Bidang Keahlian : Ilmu Sejarah, Sejarah Kesehatan Tautan Google Scholar ■ Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir): 1. Kepala Marketing dan Promosi Penerbit Komunitas Bambu 2. Guru Sejarah SMA Al-Izhar Pondok Labu 3. Staf Direktorat Sejarah, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 4. Staf Sekertariatan Masyarakat Sejarawan Indonesia 5. Dosen Sejarah Peradaban Islam, UIN Raden Mas Said Surakarta ■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 1. S1 - Ilmu Sejarah, Universitas Padjadjaran, Bandung (2008) 2. S2 - Ilmu Sejarah, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2016) ■ Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 1. Asal Usul Nama Tempat di Jakarta (2011) 2. Pluralisme dan Identitas: Pandangan dan Pengalaman Berkebangsaan (2017) 3. Urip Iku Urub: Untaian Persembahan 70 Tahun Professor Peter Carey (2019) 4. Sejarah untuk SMA/SMK Kelas XI (2021) 5. Buku Panduan Guru Sejarah untuk SMA/SMK Kelas XI (2021) 6. Merawat Tradisi Ruwahan Puro Mangkunegaran Surakarta (2022) 213
■ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 1. Dukun dan Mantri Pes: Praktisi Kesehatan Lokal di Jawa Pada Masa Epidemi Pes (2016) 2. Metafor kesehatan dalam Kampanye Anti Komunis Masa Orde Baru (2017) 3. Dukun dan Meredupnya Pesona Pengobatan Jawa: Aspek-aspek Pengobatan Jawa Abad XIX-XX (2019) 4. Wayang kancil sebagai Media Alternatif Pembelajaran Sejarah untuk Anak (2019) 5. Banjir dan Upaya Penanganan Pascakemerdekaan Tahun 1955 - 1971 di Tulungagung (2019) 6. Kisah Karantina Paris of the East (2019) 7. Eksistensi Mas Nganten Awal Abad ke-XX dalam Perkembangan Industri Batik Laweyan dan Sejarah Pergerakan di Indonesia (SDI) (2020) 214
Profil	Penulis Nama : Indah Wahyu Puji Utami Surel : indahwahyu.p.u@um.ac.id nie19.iwpu@e.ntu.edu.sg Instansi : Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang Humanities and Social Studies Education, National Institute of Education, Nanyang Technological University Tautan Google Scholar Bidang Keahlian : Pendidikan Sejarah ■ Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir): 1. Dosen Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang ■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 1. S1 Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Malang (2004-2009) 2. S1 Ilmu Sejarah, Universitas Negeri Malang (2007-2009) 3. S2 Pendidikan Sejarah, Universitas Sebelas Maret, Surakarta (2010-2012) 4. S3 Humanities and Social Studies Education, Nanyang Technological University, Singapore (2019-sekarang) ■ Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 1. Sejarah untuk SMA/SMK Kelas XI (2021) 2. Buku Panduan Guru Sejarah untuk SMA/SMK Kelas XI (2021) 3. Bagaimana Singapura Menghasilkan Guru Berkualitas Tinggi (2021) 4. Program Magang di Pendidikan Tinggi Singapura (2020) 5. Pendidikan Singapura di Masa Pandemi Covid-19 (2020) 6. Gerakan Sosial Pakempalan Kawula Surakarta 1932-1943 (2015) 215
■ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 1. Tracing the Roots of Decolonization on the history curriculum in Indonesia (2022) 2. Opportunities and Challenges of Implementing Multidimensional and Interdisciplinary Approaches in Learning Social Sciences During the Pandemic (2022) 3. Recent Trends in the Decolonization of History Curriculum: A Systematic Review (2022) 4. Where are the Farmers in Food-crop Research? Decolonization, Nationalism, and Agricultural Research (2022) 5. Colonialism, Race and Gender: A Multimodal Analysis of an Indonesia History Textbook (2021) 6. Citizenship Discourse in Indonesian History Textbooks (2021) 7. Selection of Vocational Education of Students with Learning Dissabilities in Malaysia; Students, Parents, and Teachers Perspectives (2021) 8. Developing e-Module for Prospective Sociology Educators: Consulting Multiple Choice Questions Based on Higher Order Thinking Skills (HOTS) (2021) 9. Developing Independent Curriculum: Village Development Project as an Equalization of Thesis (2021) 10. Pemanfaatan Digital History untuk Pembelajaran Sejarah Lokal (2020) 11. Teaching Historical Empathy Trough Reflective Learning (2019) 12. Effectivity of Augmented Reality as Media for History Learning (2019) 13. Pembelajaran Sejarah Indonesia di SMAN 1 Malang dalam Mengembangkan Kemampusn Berpikir Historis (2019) 14. The Twilight of Karaeng Galesong's Resistance Againts VOC (2019) 15. Reenacting the Past Through Short Story Anthology (2019) 16. Teaching Historical Emphaty Through Reflective Learning (2019) 17. Migrant Workers and Socio-Economic Changes (2018) 18. Pengembangan Media Pembelajaran Sejarah Augmented Reality Card (Arc) Candi-candi Masa Singhasari Berbasisi Unity 3D (2018) 19. Pola Plan Mahasiswa Jurusan Sejarah Universitas Negeri Malang dalam KPL (Kajian dan Praktik Lapangan) II Berbasis Lesson Study di Kota Malang (2018) 216
20. Monetisasi dan Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Jawa Abad XIX (2017) 21. Wacana Bhineka Tunggal Ika dalam Buku Teks Sejarah (2016) 22. A Model of Microteaching Lesson Study Implementation in the Prospective History Teacher Education (2016) 217
Profil	Penulis Nama : Aan Ratmanto Surel : Instansi : Prodi Sejarah Peradaban Islam, UIN Raden Mas Said Surakarta Jl. Pandawa, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo Bidang Keahlian : Sejarah Indonesia Kontemporer, Historiografi Visual Tautan Google Scholar ■ Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir): 1. Dosen Prodi Sejarah Peradaban Islam, UIN Raden Mas Said Surakarta 2. Sutradara Film Dokumenter Sejarah ■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 1. S1 - Ilmu Sejarah, Universitas Negeri Yogyakarta (2009) 2. S2 - Ilmu Sejarah, Universitas Gadjah Mada (2018) ■ Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 1. Kronik TNI: Tentara Nasional Indonesia 1945-1949 (2013) 2. Mengawal Transisi, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Pemerintahan Transisi Republik Indonesia di Yogyakarta (2012) 3. Pasukan Siliwangi: Loyalitas, Patriotisme, dan Nasionalisme (2012) ■ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 1. Beyond the Historiography: Film Dokumenter Sejarah sebagai Alternatif Historiografi di Indonesia (2018) 2. Jogja Kembali: Transfer Kekuasaan Sipil dan Militer dari Belanda ke Republik Indonesia (2018) 3. Film Sejarah Jogja Kembali (2018) 4. Menelisik Khazanah Arsip Peristiwa 65 (2017) 218
Profil	Penelaah Nama : Prof. Dr. Purnawan Basundoro Surel : pbasundoro@fib.unair.ac.id Instansi : Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya Bidang Keahlian : Sejarah Tautan Google Scholar ■ Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir): 1. 2013-2014: Ketua Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga 2. 2013-2015: Kepala Sub Direktorat Pengembangan Sumberdaya Manusia Direktorat Sumberdaya Manusia Universitas Airlangga 3. 2015-2020: Direktur Sumberdaya Manusia Universitas Airlangga 4. 2017-2022: Anggota Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kota Surabaya 5. 2022-sekarang: Sekretaris Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kota Surabaya 6. 2020-sekarang: Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga ■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 1. 1996: Lulus S1 Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada 2. 1999: Lulus S2 Program Studi Sejarah Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada 3. 2011: Lulus Program Doktor Ilmu Sejarah Universitas Gadjah Mada ■ Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 1. Purnawan Basundoro. Minyak Bumi dalam Dinamika Politik dan Ekonomi Indonesia 1950-1960an. Surabaya: Airlangga University Press, 2017 2. Purnawan Basundoro. "The Historical Perspective of Kampung in Surabaya." dalam Muhammad Cahyo Novianto (ed.). Surabaya: City Within Kampung Universe. Surabaya: The Urban Laboratory of Surabaya, 2017 219
3. Purnawan Basundoro. "Penyusunan Sejarah Kota Berbasis Kawasan Cagar Budaya di Kota Surabaya, Makassar, dan Yogyakarta." Jurnal Mozaik Vol. 10 No. 1, 2018 4. Purnawan Basundoro. "Science, public health and nation-building in Soekarno-era Indonesia." Social Science Diliman (University of Philippines Diliman), Vol. 14 No. 2 (2018). 5. Purnawan Basundoro dan Linggar Rama Dian Putra. "Contesting Urban Space between the Dutch and the Sultanate of Yogyakarta in Nineteenth- Century Indonesia." Canadian Journal of History Volume 54 Issue 1-2, Spring-Autum | 2019, pp. 46-83 abs/10.3138/cjh.ach.2018-0044) 6. Purnawan Basundoro. Arkeologi Transportasi: Perpsektif Ekonomi dan Kewilayahan Keresidenan Banyumas 1830-1940an. Surabaya: Airlangga University Press, 2019 7. Purnawan Basundoro. "Tanah Ijo: Problem Masa lalu yang Tak Dituntaskan." Dalam Sukaryanto. Reforma Agraria Setengah Hati: Tanah (Bers)surat Ijo di Surabaya 19662014. Yogyakarta: Magnum, 2020 8. Purnawan Basundoro. "Pemikiran dan Sumbangsih Taufik Abdullah tentang Sejarah Lokal di Indonesia." dalam Susanto Zuhdi dkk (ed.). 85 Tahun Taufik Abdullah: Perspektif Intelektual dan Pandangan Publik. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2021 9. Purnawan Basundoro. "Shalawat Nariyah dan Dinamika Masyarakat Situbondo." dalam Ian Suherlan dkk. Membumikan Shalawat Nariyah: Jejak Tapak Kultural dan Struktural Bupati Dadang Wigiarto. Jakarta: Publik Riset Cendekia dan Maghza Pustaka, 2021 10. Purnawan Basundoro. "A Long Journey of Historical Research and Scientific Publication." Indonesian Historical Studies Vol. 5 No. 1, 2021 11. Purnawan Basundoro dan Laode Rabani. "Pendampingan Masyarakat Kampung Maspati dalam Menulis Sejarah Kampung sebagai Media Promosi Wisata Kota Surabaya." Jurnal Layanan Masyarakat Volume 5 Nomor 2, 2021 12. Mohammad Nasih, Purnawan Basundoro, Eka Puji Rahayu. Catatan Perjalanan menuju Pentas Global: Universitas Airlangga 2015-2020. Surabaya: Airlangga University Press, 2021 220
13. Purnawan Basundoro. "Masa Lalu Kota Jakarta Sebagaimana Dinyanyikan Benyamin Sueb." dalam Diana Trisnawati dkk (peny.). Arsip dan Sejarah: Mengenang Mona Lohanda. Bandung: Pustaka Pias, 2022 14. Purnawan Basundoro. "Kos Mahasiswa di Yogyakarta: Evolusi Menuju Komersialisasi." dalam Sarkawi dan La Ode Rabani (ed.). Perubahan dan Kesinambungan. Bantul: Quantum, 2022 ■ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 1. Penyusunan Sejarah Kota Berbasis Bangunan Cagar Budaya di Kota Surabaya, Makassar, dan Yogyakarta. Penelitian Simlitabmas 2016-2018. 2. Peran Jawa Timur dalam Jaringan Jalur Rempah sejak Periode Kuno sampai Abad ke-18. Penelitian Pusat Penelitian Kebijakan Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 2021. 3. Pemikiran Soekarno mengenai Kemandirian Ekonomi Indonesia. Penelitian Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementrian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi 2022 221
Profil	Penelaah Nama : Dr. Sumardiansyah Perdana Kusuma Surel : sumardiansyahperdanakusuma@ Instansi : SMA Negeri 13 Jakarta Jl. Seroja No. 1 RT 7 RW 13, Rawabadak Utara, Koja, Jakarta Utara Bidang Keahlian : Sejarah dan kurikulum Tautan Garuda Kemdikbud ■ Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir): 1. Guru PNS di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2. Presiden Asosiasi Guru Sejarah Indonesia 3. Ketua Departemen Penelitian dan Pengabdian Masyarakat PB PGRI 4. Ketua Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis PGRI Provinsi DKI Jakarta 5. Dosen Praktisi Mengajar di Universitas Negeri Makassar dan Universitas Sriwijaya ■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 1. Doktoral di Prodi Pendidikan Sejarah dan Teknologi Pendidikan, Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta (2022) 2. Magister di Prodi Pendidikan Sejarah, Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta (2014) 3. Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial, Prodi Sejarah, Universitas Negeri Jakarta (2010) ■ Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 1. Mata Pelajaran Sejarah Terancam Hilang: Polemik Penyederhanaan Kurikulum (2022) 2. Menggugat Kebijakan Pendidikan: Problematika dan Solusi yang ditawarkan (2022) 3. Menggagas Pemikiran Pendidikan Indonesiasentris (2022) 222
■ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 1. Evaluation of Senior High School History's Program Curriculum Implementation of Curriculum 2012 in the Province of DKI Jakarta, International Journal of Business, Economics and Social Development (2022) 2. Narasi Pancasila dan Tujuan Pendidikan Nasional dalam Sejarah Pendidikan Nasional di Indonesia, Jurnal Pattilanggoang, Jurnal Pemikiran Pendidikan dan Penelitian Kesejarahan, Universitas Negeri Makassar (2021) 3. Perspektif Pendidikan Sejarah di Indonesia, Jurnal Pattilanggoang, Jurnal Pemikiran Pendidikan dan Penelitian Kesejarahan, Universitas Negeri Makassar (2020) 4. Pengaruh Metode Pembelajaran Mind Mapping dan Berpikir Kreatif terhadap Hasil Belajar Sejarah Siswa SMAI Al-Azhar Kelapa Gading, Jurnal Pendidikan Sejarah, Program Pascasarjana UNJ (2014) 5. Paradigma dalam Pembelajaran Kontroversi, Jurnal Pendidikan Sejarah, Program Pascasarjana UNJ (2015) 6. Recent Trends in the Decolonization of History Curriculum: A Systematic Review (2022) 7. Where are the Farmers in Food-crop Research? Decolonization, Nationalism, and Agricultural Research (2022) 8. Selection of Vocational Education of Students with Learning Dissabilities in Malaysia; Students, Parents, and Teachers Perspectives (2021) 223
Profil	Editor	dan	Desainer Nama : M Rizal Abdi Surel : Instansi : Center for Religious and Cross- cultural Studies, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada Bidang Keahlian : Editorial desain dan ilustrasi Tautan Karya ■ Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir): 1. Desainer. Hocuspocus Rekavasthu (2006 - 2012) 2. Desainer editorial dan ilustrator beberapa penerbit indie di Yogyakarta, Jakarta, dan California (2015 - sekarang) 3. Editor lepas beberapa penerbit indie di Yogyakarta dan Jakarta (2017 - sekarang) 4. Staf Pendidikan Publik, Center for Religious and Cross-cultural Studies, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada (2021 - sekarang) ■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 1. S1 - Ilmu Komunikasi, Fisipol, UGM (2004) 2. S2 - Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS). Sekolah Pascasarjana UGM (2015) ■ Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 1. Indonesian Pluralities, 2023. Penulis (Penerbit CRCS UGM) 2. Menjadi Hawa: Antologi Pengalaman Biologis dan Sosial Perempuan, 2022. Editor. (Penerbit Gading) 3. Buddhisme Militan, 2021. Editor. (Penerbit Gading) 4. Gerombolan Kucing Bandel, 2021, Editor. (Penerbit Pocer) 5. Bangga Jadi MD: 40 Tahun Bertumbuh, Berubah, dan Berinovasi. 2020. (Magister dan Doktor Ilmu-Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada) 224
6. Kudus: Yerusalem di Tanah Jawa. 2019. Penulis, bersama Revianto Budi Santosa. (Yayasan Masjid, Menara, dan Makam Sunan Kudus) 7. Jejak Amnesti Pajak. Editor. (Direktorat Jenderal Pajak D.I. Yogyakarta, March, 2017) ■ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 1. Mixed Mecca in Tembayat: Negotiating Sacred Spaces in Indonesian Islam, Asian Research Institute, National University of Singapore, 2022 (ARI-NUS) 2. Meneroka Luar-Dalam Wayang dan Gamelan dalam Aras Global", Jurnal Kawistara, Vol.9 No.1, 2019 (Sekolah Pascasarjana UGM) 3. "Christianity and Ecology: A Critical Study on the Contribution of Seventh Day Adventism Theology toward Ecology", bersama Ferrry Goodman Pardamean. Jurnal Kawistara Vol. 8 (3), 2018 (Sekolah Pascasarjana UGM) 4. "Flock With God, Ally With Money: Ziarah Wali As Generator of Local Economy", Nizham Journal IAIN Metro Lampung Vol. 5 No.2, 2017 (Sekolah Pascasarjana IAIN Metro Lampung) 5. "Menera Ulang Sejarah Indonesia lewat Tiga Ranah". Jurnal Kawistara, Vol.7, No.1, 2017 (Sekolah Pascasarjana UGM) 6. "Politics of Pilgrimage in Indonesia", Political Ideologies in Southeast Asia, Institute of Asian Studies, 2017 (Chulalangkorn University, Bangkok) 7. "The Interreligious Dialogue is Right on Your Fingertips". National Seminar Proceeding, Bersama Menatap Masa Depan Indonesia, 1st Peace Festival, 2016 (Universitas Kristen Maranatha) 8. "Boosting The Sacred, Stimulating the Secular: the Intertwine of Sacred and Secular Space in Grotto de Maria Ambarawa". International Graduate Student and Scholar Conference Indonesia, Graduate School, Universitas Gadjah Mada, Seminar Proceeding, 2016 (Sekolah Pascasarjana UGM) 9. "Tembayat Pilgrimage as Space of Religious Harmony," International Symposium of Religious Life, 2016 (Kementerian Agama Republik Indonesia) 10. "Sharing Word of God, Scripture Translation as Inter-religious Dialogue", International Conference on Language, Literary and Cultural Studies (ICON Lateral), 2016 (Universitas Brawijaya, Malang) 11. "Millennial in the Mausoleum: Pilgrimage Site as Multicultural Learning Space for the Youth", Graduate Forum, 2016 (UIN Sunan Kalijaga) 225
■ Buku yang Pernah Didesain dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 1. Ensiklopedia Polisi Lalu Lintas. Aksa Media, MataBangsa, Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (2023). 2. Kapita Selekta Studi Agama, Azis Anwar Fachruddin (ed.). CRCS UGM (2023) 3. Geliat Agama dalam Isu-Isu Kontemporer. Samsul Maarif, dkk. CRCS UGM (2023) 4. Co-Designing Sustainable, Just, and Smart Urban Living: A Monograph, 2019-2021. Indonesian Consortium for Religious Studies (2022) 5. Ensiklopedia Jawa Tengah. 3 Jilid. Kata Desa, MataBangsa, dan Bank Jateng (2022) 6. Pasola. Maria Matildis Banda. Dalang Publishing (2022) 7. Footprints/Tapak Tilas. Budi Dharma, dll. Dalang Publishing (2022) 8. Dangdutan: Kumpulan Tulisan Dangdut dan Praktiknya di Masyarakat. Michael H.B. Raditya. Penerbit Gading (2022) 9. Setiap Kejadian Adalah Perjalanan. Akhmad Muzakki. Penerbit Gading (2022) 10. Countering Radicalization and Terrorism in Indonesian Governance of Religion. M. Iqbal Ahnaf dan Zainal Abidin Bagir. CRCS UGM (2022) 11. Membatasi Tidak Melindungi: Analisis Sosio-Legal SKB 3 Menteri No. 3/2008 dan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 12/2011 tentang Ahmadiyah. Mahaarum Kusuma Pertiwi. CRCS UGM (2022) 12. Konvensi Capres Partai Golkar dan "Lahirnya" Survei Politik. Suradi dan Fajar WH. Penerbit Gading (2022) 13. Kiambang Bertaut, Larut ke Hulu: Penangkapan, Penahanan, Pemaksaan Kerja. Misbach Thamrin. Penerbit Gading (2021) 14. Agama, Pelestarian Lingkungan, dan Pemulihan Ekosistem Gambut. Indonesian Consortium for Religious Studies (2021) 15. Agama, Sains, dan Pendidikan. Askuri dan Mahrus Afandi (ed.) Indonesian Consortium for Religious Studies (2021) 16. Ama Juru Bahasa: Hayat dan Karya Penerjemah Sunda dan Patih Sukabumi Raden Kartawinata (ca. 1852-1907). Atep Kurnia. Pusat Digitalisasi Pengembangan Budaya Sunda Universitas Padjadjaran. UNPAD Press (2021) 226
17. The Possibilities for Interreligious Dialogues on Ecology in Indonesia: a Literature Review. Daan van der Leij. CRCS UGM (2021) 18. Puncak Kekuasaan Mataram. de Graaf. KITLV dan MataBangsa (2021) 19. Antropologi, Buku Siswa kelas XI, Kemendikbudristek (2021) 20. Antropologi, Buku Panduan Guru kelas XI, Kemendikbudristek (2021) 21. Sejarah, Buku Siswa kelas X, Sekolah Menengah Kejuruan. Kemdikbudristek (2021) 22. Sejarah, Buku Panduan Guru kelas X, Sekolah Menengah Kejuruan. Kemdikbudristek (2021) 23. Ilmu Pengetahuan Sosial, Buku Siswa kelas VII. Kemdikbudristek (2020) 24. Ilmu Pengetahuan Sosial, Buku Panduan Guru kelas VII. Kemdikbudristek (2020) 25. Ilmu Pengetahuan Sosial, Buku Siswa kelas VIII. Kemdikbudristek (2020) 26. Ilmu Pengetahuan Sosial, Buku Panduan Guru kelas VIII. Kemdikbudristek (2020) 27. Ilmu Pengetahuan Sosial, Buku Siswa kelas IX. Kemdikbudristek (2020) 28. Ilmu Pengetahuan Sosial, Buku Panduan Guru kelas IX. Kemdikbudristek (2020) 29. Ilmu Pengetahuan Sosial, Buku Siswa kelas X. Kemdikbudristek (2020) 30. Ilmu Pengetahuan Sosial, Buku Panduan Guru kelas X. Kemdikbudristek (2020) 31. Goro-Goro Menjerat Gus Dur. Ahmad Zainul Hamdi (editor). Penerbit Gading (202)0) 32. Ilusi Negara Islam. K.H. Abdurrahman Wahid (editor). Yayasan LKiS dan INFID (2020) 33. Awal Kekuasaan Mataram. de Graaf. KITLV dan MataBangsa (2020) 34. Komunika. Serial Komik. Kementerian Komunikasi dan Informasi (2019-sekarang) 35. Ciuman Sang Buronan. Virgiana Wolf, dkk. Endah Raharjo, dkk. (penerjemah). Penerbit Gading (2019) 36. Kartini Boru Regar, Tahi Kecoa, dan Walikota. Muram Batu. Penerbit Gading (2019) 37. Berdiri di Kota Mati. Maria Fauzi. Penerbit Gading (2019) 227
38. 9 Bulan, Menjalani Persalinan yang Sehat. Irfan Rahmatullah. Gramedia Pustaka Utama (2019) 39. Museum Anatomi UII. Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia (2019). 40. Kerajaan-Kerajaan Islam Pertama di Jawa. de Graaf dan Pigeaud. KITLV dan MataBangsa (2019) 41. Baranangsiang. Yan Lubis. Penerbit Obor (2019) 42. Ensiklopedia Jawa Barat (5 jilid). Bank BJB dan MataBangsa (2018) 43. Kelakuan Orang Kaya. Buku Mojok (2018) 44. Peta dan Arkeologi Gamelan Nusantara. International Gamelan Festival (2018) 45. Hayatan Gamelan. Sumarsam. International Gamelan Festival (2018) 46. Maestro Gamelan. Hairus Salim dan Dyah Merta (ed). International Gamelan Festival (2018) 47. Islam Againts Hatespeech. K.H. Husein Muhammad dan Siti Aminah. Yayasan LKiS dan INFID (2018) 48. Dibuat Penuh Cinta, Dibuai Penuh Harap. Irfan Rahmatullah. Gramedia Pustaka Utama (2016) 49. Ensiklopedia Nahdlatul Ulama (4 Jilid). Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan MataBangsa (2014) 228