PERSEKUSI: PERSPEKTIF DEMOKRASI Aryojati Ardipandanto*) Abstrak Sejak Pilgub DKI 2017, eskalasi persekusi dari waktu ke waktu semakin meningkat. Kasus penistaan agama yang dilakukan Gubernur Incumbent Ahok berperan dalam meningkatkan aksi persekusi (the Ahok Effect). Hal-hal yang dianggap menghina agama tertentu atau ulama adalah hal yang menjadi alasan utamanya. Kasus persekusi sejak awal tahun 2017 terjadi secara luas dan merata di seluruh Indonesia. Ini merupakan fenomena yang sudah mengkhawatirkan karena mengancam demokrasi, terutama karena mengabaikan prinsip kebebasan menyatakan pendapat (freedom of expression), dan karena persekusi dilakukan dengan menetapkan seseorang bersalah dan melakukan penghukuman (main hakim sendiri) tanpa melalui proses hukum yang berlaku. Pemerintah beserta seluruh jajaran aparat hukum harus tegas dalam menyikapi persekusi. Masyarakat juga harus menghormati proses hukum yang ada, seperti melakukan somasi, mediasi damai, atau melaporkan ke kepolisian. Kasus persekusi tidak bisa dianggap enteng (remeh). Hanya dengan menegakkan supremacy of the law, demokrasi di Indonesia dapat diselamatkan. Pendahuluan Sejak awal tahun 2017 hingga akhir-akhir ini, banyak kasus persekusi bermunculan, sejak eskalasinya berakhirnya momen Pilkada Gubernur DKI Jakarta 2017. Dalam Kamus Besar Bahasa artinya pemburuan Indonesia, atau seorang sewenang-wenang sejumlah warga dan disakiti, dipersusah, atau ditumpas. Banyak yang menganggap kasus penistaan agama yang menyeret Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ke penjara memiliki peranan dalam peningkatan aksi persekusi, sehingga kini merebak tindakan persekusi yang disebut Efek Ahok (the Ahok terutama meningkat 'persekusi' terhadap Effect), dan ini terjadi di seluruh Indonesia. Kasus penodaan agama dengan terdakwa (sekarang terpidana) Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama dikatakan menjadi pintu gerbang untuk kasus-kasus persekusi. Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safe Net) mencatat, per 28 Mei 2017 telah terjadi 47 persekusi terhadap akun-akun media sosial yang dituding menghina agama atau ulama di media sosial. Laporan korban-korban persekusi terus mengalir ke Koalisi Masyarakat Sipil Anti Persekusi. Menurut Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati, hingga 4 Juni 2017, sudah lebih dari 60 ) Peneliti Muda Politik dan Pemerintahan Indonesia pada Bidang Politik Dalam Negeri, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI. Email: 17 -
laporan yang masuk. Peneliti Safe Net Damar Julianto menyatakan terjadi peningkatan kasus persekusi sejak Januari 2017. Pada Januari 2017 jumlah korban persekusi hanya 7 orang, Februari sebanyak 3 orang, dan April sejumlah 13 orang. Melihat fenomena di atas, kiranya menjadi penting untuk dikaji secara singkat mengenai bagaimana persekusi itu dilihat dari sudut kehidupan demokrasi di Indonesia. Hal ini perlu dilakukan, karena dengan mengedepankan pengertian tentang akibat-akibat dilakukannya persekusi bagi praktik demokrasi di negeri ini, maka demokrasi kita akan menjadi lebih substansial diimplementasikan, sesuai dengan amanat konstitusi NKRI. Beberapa Kasus Persekusi Kasus-kasus persekusi sudah menyebar luas secara merata di seluruh Indonesia dan latar menarget orang-orang dari berbagai belakang. Salah satu yang ramai dibicarakan adalah seorang dokter bernama Fiera Lovita di Solok, Sumatera Barat. Koordinator Regional Indonesia Safe Net Damar Juniarto mengatakan bahwa ada instruksi massa untuk memburu target yang sudah dibuka identitas, foto, serta alamat kantor atau rumahnya. Setelah itu, orang-orang akan mendatangi -atau lazim disebut "menggeruduk"- alamat yang tertera untuk dibawa ke polisi. Selain kasus Fiera, beberapa kasus yang sempat viral adalah kasus Raka Fadil Sulyanto di Malang yang meniru video Ustaz Arifin Ilham bersama kedua istrinya. Data pribadinya kemudian disebar di situs muslimcyber.net dan di Facebook oleh akun bernama Abd Rachim. Ada pula laman Facebook bertajuk Database Buronan Umat Islam yang memuat data-data akun yang diduga menghina ulama ataupun agama. Tak hanya dipicu oleh hate speech atau kritik terhadap kelompok keagamaan tertentu, juga "didesain" menjadi sejumlah korban target persekusi. Contohnya, ada orang yang sengaja dibuat agar sesuai karakteristik target, misalnya dari etnis minoritas yang dibuat akun palsunya dan dibuat seolah-olah dia melakukan penghinaan. Kondisi kasus persekusi yang ada dan masifnya aksi-aksi persekusi di berbagai daerah mengindikasikan bahwa ada dalang yang mengorganisasi persekusi. Koalisi Masyarakat Sipil Anti Persekusi dan YLBHI mendesak pemerintah, khususnya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas 18 - HAM) dan kepolisian untuk segera melakukan investigasi guna mengungkap operator dan "otak" di balik persekusi, karena fenomena ini tidak mungkin bersifat random tanpa penggerak di belakangnya. Pola persekusi yang selama ini ditemukan antara lain: 1. Men-trackdown orang yang dianggap menghina ulama/agama; 2. Membuka foto, dan alamat kantor/rumah dan orang menyebarkannya. Ada yang disertai dengan tulisan-tulisan bernada kebencian; identitas, tersebut 3. Menginstruksikan untuk memburu target; 4. Aksi "menggeruduk" ke kantor/rumah oleh massa; 5. Ada yang disertai ancaman dan/atau kekerasan; 6. Dibawa ke kantor polisi untuk dilaporkan sebagai tersangka dengan merujuk pada Pasal 28 ayat (2) UU ITE dan/atau Pasal 156 a KUHP; 7. Disuruh meminta maaf, baik lisan maupun melalui pernyataan; 8. Respons polisi beragam; 9. Menjadikan korban sebagai tersangka; dan 10. Melihat proses tuntutan permintaan maaf. Selain pola di atas, ditemukan pula fakta adanya korban yang akunnya dipalsukan. Jadi sesungguhnya akun yang dianggap menghina ulama/agama bukanlah akun yang dibuat oleh orang yang bersangkutan. Beberapa dari mereka yang dipalsukan ternyata memiliki kesamaan identitas, yaitu berasal dari etnis dan agama yang bukan mainstream. Persekusi yang diwarnai perburuan tersebut terindikasi sebagai perbuatan atau meluas. Hal ini tampak dari cepatnya proses dalam menjangkau luasnya wilayah. Misalnya ditunjukkan bagaimana dalam satu hari bisa terjadi pola yang serupa di 6 wilayah di Indonesia yang saling berjauhan. Persekusi ini jelas mengancam demokrasi karena sekelompok orang mengambil-alih peran negara untuk menetapkan seseorang bersalah dan melakukan penghukuman tanpa melalui proses hukum. yang sistematis Penyebab terjadinya Persekusi Penyebab terjadinya persekusi sebenarnya keterbukaan merupakan era informasi di dunia, khususnya dalam memfungsikan media sosial sebagai sarana mengekspresikan pemikiran-pemikiran politik atau bidang-bidang kehidupan kemasyarakatan dampak dari
lainnya. Intinya adalah, pihak-pihak yang tidak suka atau tidak dapat menerima pandangan seseorang dalam media sosial (khususnya) tentang suatu isu yang bertentangan dengan pandangan-pandangan pihak-pihak yang tidak suka tersebut, menunjukkan ketidakpuasannya dengan melakukan aksi "menghukum" orang yang mengeluarkan pendapat yang tidak disukai tersebut dengan cara "main hakim sendiri". Di sinilah terjadi apa yang seharusnya dipraktikkan sebagai demokrasi yang konsekuen dan bertanggung jawab menjadi mobokrasi. Mobokrasi adalah demokrasi yang "kebablasan", baik dari sisi pihak yang menyatakan pendapat maupun pihak yang tidak suka dengan pendapat itu. Dalam demokrasi, seharusnya kedua belah pihak memiliki "rem". Pihak yang berpendapat hendaknya menahan diri agar tidak terlalu menyinggung perasaan pihak- pihak tertentu terkait dengan keyakinan atau kepercayaan, lebih-lebih terkait dengan masalah agama. Pihak yang tidak suka dengan pendapat seseorang juga tidak boleh "kebablasan" dalam menyatakan ketidaksukaannya dengan cara melakukan persekusi. Jadi, penyebab terjadinya persekusi akhir-akhir ini adalah karena adanya "kebablasan" dalam berdemokrasi. Demokrasi yang "kebablasan" adalah demokrasi yang kurang dilandasi oleh sikap saling menghormati dalam menyikapi pandangan orang atau pihak lain. sudah Persekusi Bertentangan dengan Asas Demokrasi istilah "persekusi" sempat mendapatkan kritikan dari Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin. Beliau tidak setuju kejadian- kejadian di atas disebut sebagai 'persekusi', melainkan hanya berupa 'intimidasi'. Alasannya adalah bahwa 'persekusi' merupakan istilah yang lebih tepat digunakan untuk peristiwa yang lebih masif, seperti adanya pengusiran belakang besar-besaran pertentangan etnis misalnya. Istilah 'persekusi' bisa juga menjadi bumerang bagi para penegak hukum di Indonesia, karena terkesan adanya kelemahan dalam penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Sebetulnya karena latar Namun demikian, esensi dari yang terjadi, 'persekusi' apakah itu bisa disebut sebagai ataupun kurang tepat menggunakan kata 'persekusi', tetap mengancam demokrasi. Saat ini kesepakatan umum tentang penyebutan peristiwa "penggerudukan" oleh pihak-pihak 19 - tertentu karena alasan menghina ulama atau 'persekusi'. Dengan mengacu agama adalah pada dan sebagaimana pengertian itu tercantum dalam pengertian kata 'persekusi' itu sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka inti dari yang terjadi ada 2 poin. Pertama, adanya tindakan main hakim sendiri. Ini menunjukkan kurangnya rasa hormat kepada hukum di Indonesia. Kedua, adanya ancaman bagi hak dasar manusia dalam kehidupan berdemokrasi, yaitu hak menyatakan pendapat (freedom of expression). pengertian umum tersebut, Persekusi membuat demokrasi terancam karena sekelompok orang mengambil alih negara untuk menetapkan seseorang bersalah dan melakukan penghukuman tanpa melalui proses hukum. Ketakutan yang menyebar akan menjadi teror yang melumpuhkan fungsi masyarakat sebagai ruang untuk saling berbicara dan berdebat secara damai sehingga menjadi masyarakat yang dewasa dalam menyikapi perdebatan. Untuk dapat melakukan hal adalah syaratnya. Sebagaimana dikatakan Affan Gaffar (2000: 79), parameter suatu negara dikatakan demokratis bila memenuhi syarat antara lain dijaminnya masyarakat untuk menikmati hak- hak dasar, yaitu kebebasan menyampaikan pendapat (freedom of expression), berserikat dan berkumpul, serta adanya kebebasan pers. Dalam suatu negara demokratis, setiap warga negara dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas, karena sistem politik demokrasi yang ideal, sebagaimana dinyatakan oleh Alfian (1978: 43), ialah sistem politik yang memelihara keseimbangan antara konflik dan konsensus. Artinya, demokrasi memungkinkan perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan di antara individu, di antara berbagai kelompok, di antara individu dengan kelompok, individu dengan dengan pemerintah, bahkan di antara lembaga-lembaga pemerintah. Akan tetapi, demokrasi hanya mentolelir konflik yang tidak menghancurkan sistem. Dengan demikian jelas bahwa persekusi merupakan unsur yang mengganggu eksistensi demokrasi karena bersifat menghancurkan sistem demokrasi itu sendiri yang harus mengedepankan prinsip supremacy of the law. Pentingnya mengedepankan hukum dalam demokrasi dinyatakan oleh Munir Fuady (2010: 54) yang menyebutkan bahwa berdasarkan kepada nilai-nilai yang harus dimiliki oleh demokrasi, maka sebuah demokrasi minimal itu kebebasan berpendapat pemerintah, kelompok
harus mengandung antara lain unsur-unsur terhadap adanya sistem yang akomodatif suara/pendapat/kepentingan yang ada dalam masyarakat serta adanya perwujudan prinsip supremasi hukum dan rule of law. Memang pelaku persekusi biasanya memberikan dua alasan pembenaran terhadap apa yang mereka lakukan, yaitu pertama, sekedar mempermudah mediasi, klarifikasi, dan permintaan maaf. Kedua, membantu aparat dan negara dalam penegakan hukum. Namun, dengan dalih apa pun, nyatanya persekusi adalah tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Selain mengancam kebebasan berekspresi dalam alam demokrasi, tindakan semacam itu juga tidak memiliki pembenaran di muka hukum. serta Menteri tegas Komunikasi dan dan efektif dalam meredam persekusi, khususnya yang memanfaatkan media sosial, karena persekusi melanggar hak privasi dan mengancam kebebasan berekspresi, dan pada akhirnya mengancam demokrasi. Masyarakat juga harus diminta untuk menghormati proses hukum yang sudah ada, seperti melakukan somasi, mediasi damai, atau diproses di kepolisian tidak dapat ditemukan. Bila menemukan akun-akun yang menyebarkan data ataupun provokatif yang bersifat persekusi, masyarakat diminta untuk segera melaporkannya kepada Direktorat Cyber Crime Badan Reserse Kriminal Mabes Polri. Presiden, Kapolri, Informatika harus jalan jika tengah Dari sisi kepolisian, sebagai pengayom masyarakat, polisi takut dan tunduk di bawah tekanan pelaku persekusi. Apalagi, Kapolri Jenderal Tito Karnavian sudah memerintahkan jajarannya untuk menindak tegas pelaku persekusi. Hal ini terkait fakta penting lainnya yaitu bahwa persekusi pada hakikatnya bukan delik aduan. Artinya, tanpa aduan masyarakat, polisi bisa langsung memproses secara hukum. Bila polisi mengetahui ada kejadian persekusi, polisi harus segera mengejar pelakunya tanpa menunggu aduan korban. tidak boleh seluruh Penutup sejak awal tahun 2017 secara luas dan merata di seluruh Indonesia. Hal fenomena yang mengkhawatirkan karena mengancam demokrasi, terutama karena mengabaikan prinsip kebebasan menyatakan pendapat (freedom of expression), dan karena persekusi Kasus persekusi terjadi ini merupakan 20 - dilakukan dengan menetapkan seseorang bersalah dan melakukan penghukuman (main hakim sendiri) tanpa melalui proses hukum yang berlaku. Perlu diperhatikan bahwa jika dianggap enteng, persekusi dapat menjadi ancaman baru bagi kehidupan bernegara di Indonesia. Polisi harus tegas, negara harus melindungi rakyatnya. Selebihnya, asas praduga tak bersalah yang dianut hukum Indonesia juga wajib dijadikan prinsip bersama. Tidak ada seorang pun yang berhak menuduh yang lainnya bersalah mendahului ketentuan hukum yang ada. Dengan memperhatikan prinsip- prinsip tersebut di atas, maka demokrasi akan dapat terselamatkan di Indonesia. Referensi Alfian. (1978). Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia. Jakarta: PT Gramedia. "Apa itu Persekusi?", diakses 7 Juni 2017. "Din Syamsuddin: Istilah Persekusi Terlalu Berlebihan", persekusi-terlalu-berlebihan, diakses 11 Juni 2017. Fuady, Munir. (2010). Konsep Negara Demokrasi. Bandung: Refika Aditama. Gafar, Affan. (2000). Politik Indonesia; Transisi menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2008. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. "Kasus Persekusi", diakses 7 Juni 2017. "Persekusi dan Ancamannya terhadap Demokrasi", ancamannya-terhadap-demokrasi/, diakses 7 Juni 2017. persekusi-duri-demokrasi, diakses 7 Juni 2017. Surbakti, Ramlan. (1999). Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. "Tanggalkan Persekusi" Media Indonesia, 6 Juni "Persekusi Duri Demokrasi", 2017, hlm. 2. "Tetap Cinta NKRI", Media Indonesia, 5 Juni 2017, hlm. 5.