Journal of Political Issues Volume 4, Nomor 2, Januari 2023, pp. 89-98 ISSN:2685-7766 Penghidupan Berkelanjutan dan Dinamika Batasan Penghidupan Masyarakat Miskin Perkotaan di Wilayah Kampung Tambora Jakarta Agung Yudhistira Nugroho1*, Bahjatul Murtasidin2 1Program Studi Hubungan Internasional, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, 14350, Jakarta- Indonesia 2Jurusan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung, 33121, Bangka-Indonesia Info Artikel Dikirim: Des 01, 2022 Diterima: Jan 19, 2023 Dipublikasi: Jan 31, 2023 Kata Kunci: Mata Pencaharian Berkelanjutan; Migrasi; Pandemi Koresponden: Agung Yudhistira Nugroho Program Studi Hubungan Internasional, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta ABSTRAK Abstract Jakarta's widespread internal migration also complicate efforts to provide its citizens with the care they needed. Pandemic exacerbates the social vulnerabilities of the urban people and increasingly shows the inequality that exists in the city. The question that this paper tried to answer is "To what extent the urban poor could access their entitlements to sustainable livelihood?". To help enhance our understanding on how urban poor access their rights and entitlements to sustainable livelihoods, sustainable livelihood framework is to be combined with demographic analysis approaches. Data collecting and field research was the elements of analytical methods that's used to understand the dynamic of the urban people livelihood. Poor people stood at the centre and were seen to build their livelihood strategies on a set of vital resources. People found ways to make ends meet and got on with their lives. In the case of urban poor in Jakarta, it is important to note, that while the sustainable livelihood model stresses that poor people are the experts on their own conditions, it is condescending to assume that all of the people's livelihood strategies are inherently right. Many urban poor households lack access to information, broader overviews, and a knowledge of prior experiences outside their own area which mean that they may make mistakes and adopt livelihood strategies which are unsatisfactory at best or doomed to failure at worse. Email: Sitasi Cantuman: Nugroho, A. Y., & Murtasidin, B. Penghidupan Berkelanjutan dan Dinamika Batasan Penghidupan Masyarakat Miskin Perkotaan di Wilayah Kampung Tambora Jakarta. Journal of Political Issues. 89-98. 2.89 (2023). 4(2); DOI: 2.89 Abstrak Migrasi internal yang meluas di Jakarta juga mempersulit upaya untuk menyediakan layanan kesehatan yang dibutuhkan warganya. Pandemi memperparah kerentanan sosial masyarakat perkotaan dan semakin menunjukkan ketimpangan yang ada di kota. Pertanyaan yang ingin dijawab dalam makalah ini adalah "Sejauh mana masyarakat miskin kota dapat mengakses hak mereka untuk mendapatkan penghidupan yang berkelanjutan?". Untuk membantu meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana masyarakat miskin kota mengakses hak dan hak mereka atas penghidupan yang berkelanjutan, kerangka kerja penghidupan berkelanjutan dikombinasikan dengan pendekatan analisis demografi. Pengumpulan data dan penelitian lapangan merupakan elemen-elemen dari metode analisis yang digunakan untuk memahami dinamika penghidupan masyarakat perkotaan. Masyarakat miskin berada di tengah dan terlihat membangun strategi penghidupan mereka di atas seperangkat sumber daya yang vital. Orang-orang menemukan cara untuk memenuhi kebutuhan hidup dan melanjutkan hidup mereka. Dalam kasus masyarakat miskin perkotaan di Jakarta, penting untuk dicatat bahwa meskipun model penghidupan berkelanjutan menekankan bahwa masyarakat miskin adalah ahli dalam kondisi mereka sendiri, namun sangat merendahkan jika kita mengasumsikan bahwa semua strategi penghidupan yang dilakukan oleh masyarakat adalah benar. Banyak rumah tangga miskin di perkotaan tidak memiliki akses terhadap informasi, pandangan yang lebih luas, dan pengetahuan tentang pengalaman di luar wilayah mereka, sehingga mereka dapat melakukan kesalahan dan mengadopsi strategi penghidupan yang kurang memuaskan atau bahkan gagal. Lisensi: Tentang: Agung Yudhistira Nugroho, menyelesaikan studi S-2 di Magister Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada, pada tahun 2014, saat ini sebagai Dosen di Program Studi Hubungan Internasional, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Attribution-NonCommercial- ShareAlike 4.0 International (CC- BY-NC-SA 4.0) Bahjatul Murtasidin, menyelesaikan studi S-2 di Magister Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung, pada tahun 2016, saat ini sebagai Dosen di Jurusan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung. Hak Cipta© 2023. Dimiliki oleh Penulis, Dipublikasi oleh Journal of Political Issues. Artikel ini dengan akses terbuka. Lisensi CC-BY-NC-SA Journal of Political Issues - 89
Volume 4|Nomor 2| Januari 2023 90 - Journal of Political Issues PENDAHULUAN Sejak awal tahun 2020, Pandemi Covid-19 telah menyebar ke banyak negara di dunia. Hal ini berdampak pada kehidupan masyarakat di banyak kota, dan Jakarta, sebagai ibu kota Indonesia, tidak terkecuali. Sebagai kota terpadat di Indonesia, Jakarta menjadi salah satu episentrum pandemi Covid-19. Jakarta merupakan wilayah metropolitan dan berpenduduk kurang lebih 10.504.100 juta jiwa menurut sensus tahun 2020 (Badan Pusat Statistik Jakarta, 2020), menjadikannya sebagai kota metropolitan terbesar kedua di dunia. Jakarta juga merupakan kota yang sangat padat penduduknya dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Fakta Jakarta menjadi episentrum pandemi telah menarik banyak diskusi tentang kerentanan kota, ketahanan penduduk kota, kesiapan pemerintah, sistem kesehatan masyarakat dan sebagainya (Sparrow et.al. , 2020; Suryahadi et.al., 2020; Martinez, & Masron, 2020). Tantangan Pemerintah Jakarta mencegah penyebaran pandemi di masyarakat dengan fasilitas perawatan kesehatan yang kurang memadai dan ditambah banyak daerah kumuh membuat tantangan pemerintah kota semakin besar (Sparrow et.al., 2020). Migrasi internal Jakarta yang meluas juga memperumit upaya untuk memberikan perawatan dan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan warganya. Pandemi juga memperparah kerentanan sosial masyarakat perkotaan dan semakin menunjukkan ketimpangan yang ada di kota. Tidak dapat dipungkiri bahwa Jakarta memang menjadi pusat kegiatan ekonomi yang membuat masyarakat Indonesia di luar Jakarta ingin mendapatkan akses terhadap kegiatan ekonomi yang ada, sehingga terjadi urbanisasi yang pesat. Meskipun pertumbuhan ekonomi yang pesat dapat dilihat sebagai suatu peluang bagi perkembangan kota, akan tetapi proses pembangunan Jakarta dirasa belum memungkinkan untuk melayani tingginya kebutuhan masyarakat, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan (Sparrow et.al., 2020) . Diproyeksikan bahwa penduduk perkotaan di Jakarta akan melampaui penduduk pedesaan di sekitaran wilayah Jakarta, peningkatan penduduk ini dapat mencapai 60 persen pada tahun 2025, serta sekitar 20 sampai 25 persen penduduk Jakarta tinggal di wilayah perkampungan (United Nations Human Settlements Programme, 2003). Istilah Kampung digunakan oleh warga Jakarta untuk menunjukkan lingkungan yang lebih miskin yang berada di dalam kota. Namun, karena kampung bukanlah entitas administratif, tidak ada data resmi yang menunjukkan keakuratan jumlah penduduk Jakarta yang tinggal di wilayah perkampungan. Dengan Jakarta menjadi melting pot kegiatan sosial-ekonomi penduduk kota, masyarakat miskin kota yang tinggal di kampung-kampung mulai tersingkir. Pada saat yang sama, harga tanah yang tinggi dan ketersediaan wilayah mulai berkurang terutama untuk perumahan bagi masyarakat berpendapatan rendah, menciptakan pemukiman ilegal baru dan permukiman liar yang kumuh. Melihat dinamika sosial diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi status mata pencaharian masyarakat miskin kota di salah satu perkampungan terpadat di Jakarta dalam kaitannya dengan akses mereka pada kegiatan sosial dan ekonomi di kota tersebut. Pertanyaan yang coba dijawab adalah "Sejauh mana kaum miskin kota dapat mengakses hak mereka atas penghidupan yang layak dan berkesinambungan?" diikuti oleh sub-pertanyaan: (1) Jenis risiko dan kerentanan apa yang dihadapi kaum miskin kota?; dan (2) Bagaimana masyarakat mendapatkan penghasilan yang layak dan berkesinambungan terkait posisi mereka sebagai warga kota yang di atur oleh pemerintah?. Untuk memahami dinamika penghidupan kaum miskin perkotaan yang ada, pendekatan yang digunakan meliputi kerangka penghidupan berkelanjutan, penghidupan, dan pendekatan hak atas kota. Terkait pula membahas masalah informalitas perkotaan di Jakarta, penghidupan masyarakat miskin perkotaan, dan upaya pemerintah untuk meningkatkan penghidupan masyarakat miskin perkotaan. Analisis ini mencakup aset dan konteks kerentanan masyarakat miskin perkotaan serta strategi penghidupan masyarakat miskin perkotaan dalam mendapatkan hak-hak mereka atas Agung Yudhistira Nugroho, Bahjatul Murtasidin: Penghidupan Berkelanjutan dan Dinamika Batasan Penghidupan Masyarakat Miskin Perkotaan di Wilayah Kampung Tambora Jakarta
Volume 4| Nomor 2| Januari 2023 Journal of Political Issues - 91 penghidupan berkelanjutan. Akhirnya, penelitian ini meringkas terkait status mata pencaharian miskin perkotaan yang tidak berkelanjutan dan masalah ketidaksetaraan hak yang dihadapi kaum miskin perkotaan, serta berkontribusi dengan memberikan rekomendasi bagi pemerintah untuk membuat keputusan yang lebih baik terkait pembangunan perkotaan yang menempatkan masyarakat pada pusatnya. KERANGKA TEORITIS Kerangka Penghidupan Berkelanjutan Kerangka Kerangka Penghidupan Berkelanjutan menempatkan faktor-faktor utama yang mempengaruhi penghidupan masyarakat dan keterkaitan di antara mereka (DfiD, 1999). Kerangka ini berpusat pada manusia dan bertujuan untuk membantu para pemangku kepentingan menilai dalam perdebatan yang terstruktur dan koheren tentang banyak faktor yang memengaruhi penghidupan, kepentingan, dan cara mereka berinteraksi dengan perspektif yang berbeda (DfiD, 1999). Dengan demikian, kerangka ini akan berguna untuk merencanakan atau mengeksplorasi kegiatan pembangunan yang akan membantu dalam mengidentifikasi poin yang tepat untuk mendukung penghidupan yang layak. Meskipun kerangka penghidupan berkelanjutan ditempatkan untuk mengeksplorasi kehidupan di pedesaan, tetapi kerangka tersebut dapat pula diterapkan dalam menganalisa dinamika penghidupan di perkotaan. Farrington, et.al (2002) berpendapat bahwa kerangka tersebut memberikan dasar yang sistematis untuk mengidentifikasi bagaimana masyarakat dalam mengelola aset terkait konteks kerentanan dan kerangka kelembagaan yang dapat diterapkan di daerah perkotaan. Namun, situasi ini hanya akan terwujud jika pembangunan perkotaan sejalan dengan aspirasi penghidupan masyarakat miskin. Seperti pendapat Farrington et.al (2002) dasar pemikiran dalam menggunakan kerangka tersebut untuk menilai penghidupan masyarakat miskin perkotaan adalah: 1) kerangka tersebut mengakui sifat multifaset kemiskinan; 2) kerangka kerja tersebut mengakui bahwa masyarakat miskin mengembangkan portofolio penghidupan yang beragam dan berubah-ubah terkait persepsi mereka tentang kerentanan kemiskinan; 3) kerangka tersebut memanfaatkan dan mengisi kembali aset modal; dan 4) kerangka tersebut memiliki strategi penghidupan yang difasilitasi oleh serangkaian kebijakan, institusi, dan proses (PIP). Dengan kata lain, kerangka tersebut dapat diimplementasikan dengan cara yang sama seperti dalam konteks penghidupan pedesaan dengan sedikit perbedaan pada beberapa indikator yang mempengaruhi penghidupan. Selain itu, kerangka penghidupan berkelanjutan mengadopsi perspektif yang berbeda dalam memahami kemiskinan dan bagaimana mengintervensi untuk memperbaiki kondisi masyarakat miskin (Meikle, et.al., 2001). Pendekatan penghidupan berkelanjutan untuk pengentasan kemiskinan adalah pendekatan yang mengakui bahwa kemiskinan adalah kondisi ketidakamanan dan bukan hanya kekurangan pendapatan. Dengan demikian, indikator kerangka penghidupan berkelanjutan pada penghidupan perkotaan dapat dikelompokkan sebagai berikut menurut Meikle et.al., (2001) dan Farrington et.al (2002): 1. Konteks kerentanan, didefinisikan sebagai ketidakamanan kesejahteraan individu atau komunitas dalam menghadapi perubahan lingkungan seperti ekologi, sosial, ekonomi, politik dalam bentuk kejutan mendadak, tren jangka panjang, atau siklus musiman (Meikle, et .al., 2001). Kerentanan kemudian dikategorikan menjadi dua dimensi: pertama, skala respons terhadap guncangan eksternal dan kedua, seberapa cepat mata pencaharian setiap rumah tangga pulih dari guncangan. 2. Aset, adalah kemampuan untuk menghindari atau mengurangi kerentanan yang dikategorikan ke dalam lima modal: manusia, sosial, alam, keuangan, dan fisik. DOI: E-ISSN: 2685-7766
Volume 4|Nomor 2| Januari 2023 Penghidupan perkotaan tidak hanya bergantung pada aset awal yang tersedia tetapi juga pada kapasitas untuk mengelolanya dan mentransformasikannya untuk kebutuhan dasar masyarakat miskin kota. 92 - Journal of Political Issues 3. Strategi penghidupan, dibentuk oleh kombinasi aset yang tersedia, faktor kontekstual perkotaan yang menentukan ketersediaan aset ini, baik laki-laki atau perempuan. Masyarakat miskin kota menjalankan berbagai pola kegiatan yang bersama-sama yang merupakan strategi penghidupan mereka. Namun, dalam konteks masyarakat miskin perkotaan, banyak rumah tangga di perkotaan dianggap oportunistik, diversifikasi sumber pendapatan mereka, terlebih pada portofolio kegiatan (seperti pekerjaan berupah formal, perdagangan informal dan kegiatan jasa) (Farrington et.al , 2002). Oleh karena itu, strategi penghidupan seorang individu kurang lebih rentan terhadap perubahan tak terduga yang dapat memengaruhi basis aset mereka. 4. Hasil penghidupan, adalah hasil dari keberhasilan atau kegagalan masyarakat dalam mengubah aset menjadi pendapatan dan/atau layanan dasar yang mereka butuhkan melalui berbagai strategi. Gambar 1 Diagram Penghidupan Perkotaan Berkelanjutan Mata Pencaharian dan Hak Atas Pendekatan Kota Untuk membantu meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana masyarakat miskin kota mengakses hak dan keberhakan mereka atas penghidupan berkelanjutan, kerangka penghidupan berkelanjutan perlu digabungkan dengan pendekatan lain. Oleh karena itu, untuk lebih menekankan penilaian tentang bagaimana, mengapa, dan oleh siapa hak-hak tersebut dapat ditolak bagi masyarakat miskin, penelitian ini menggunakan pendekatan mata pencaharian dan hak atas kota. Ketika dikombinasikan dengan analisis penghidupan berkelanjutan, pendekatan berbasis penghidupan dapat meningkatkan pemahaman tentang redistribusi keseluruhan pendapatan dikota Jakarta. Oleh karena itu, menggabungkan pendekatan-pendekatan tersebut dapat meningkatkan wawasan pertukaran antara pertumbuhan dan pemerataan yang umumnya harus dihadapi oleh masyarakat miskin perkotaan. Perlu digaris bawahi bahwa pendekatan penghidupan sangat berfokus pada bagaimana masyarakat mengatur kehidupan mereka, lebih pada peluang dan agensi (De Haan, 2012). Mata Agung Yudhistira Nugroho, Bahjatul Murtasidin: Penghidupan Berkelanjutan dan Dinamika Batasan Penghidupan Masyarakat Miskin Perkotaan di Wilayah Kampung Tambora Jakarta
Volume 4| Nomor 2| Januari 2023 Journal of Political Issues - 93 pencaharian mencakup strategi yang kompleks, kontekstual, beragam dan dinamis yang dikembangkan oleh setiap rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya (Gaillard et al., 2009). Pendekatan ini didorong oleh kebutuhan untuk mengembangkan kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih efektif dengan menggunakan metode yang lebih partisipatif yang menekankan pada kehidupan dan kebutuhan sehari-hari masyarakat miskin kota (De Haan, 2012). Pendekatan penghidupan juga mengkaji dalam konteks yang lebih luas, yaitu bagaimana masyarakat miskin kota mengatur strategi penghidupan mereka. Dengan menggunakan pendekatan ini, akan memungkinkan untuk mengevaluasi strategi penghidupan masyarakat miskin perkotaan karena pendekatan ini mengakui bahwa strategi tersebut sangat bergantung pada struktur perkotaan yang diatur oleh institusi. Seperti yang dinyatakan De Haan (2012) bahwa hal ini penting untuk dipertimbangkan karena akan memungkinkan untuk melihat peluang dan kendala yang akan memungkinkan atau menghalangi masyarakat miskin untuk mengatur strategi penghidupan yang efektif. Pendekatan hak atas kota merupakan elemen vital lain dari penghidupan berkelanjutan. Saat ini, di hampir setiap kota di dunia, hak milik pemilik lebih besar daripada hak pakai penduduk perkotaan, dan nilai tukar properti menentukan bagaimana nilai itu digunakan akan jauh lebih banyak daripada nilai kegunaannya (Purcell, 2014). Pendekatan yang disampaikan oleh Henri Lefebvre tentang hak semua penduduk perkotaan, terlepas dari kewarganegaraan, etnis, kemampuan, jenis kelamin dan sebagainya untuk berpartisipasi dalam membentuk kota (Harvey, 2003). Hak atas kota muncul antara lain karena perjuangan kelas pekerja untuk mendapatkan kembali cara hidup yang berkesinambungan tidak dilandasi oleh mekanisme pertukaran pasar dan perencanaan rasionalis (King, 2018). Hak atas kota dengan demikian menantang hubungan kekuasaan yang ada dalam dari sistem kapitalis yang mana mendorong pembangunan kota dan produksi ruang kota, termasuk hubungan sosial, politik dan ekonomi (Mitchell, 2003). Pendekatan ini menandai kegigihan kaum miskin kota untuk memutuskan bangkit dan merebut kembali ruang di kota yang memungkinkan pembahasan lebih luas tentang bagaimana strategi kaum miskin kota dalam merebut kembali hak-hak mereka atas kota. Ketika masyarakat mengembangkan kemampuan untuk mengelola kota untuk diri mereka sendiri, maka mereka memberi bentuk pada mata pencaharian di perkotaan dan menegaskan nilai pakai di atas nilai tukar, pola konsumerisme, interaksi yang tidak dibatasi, kebebasan dalam beraktivitas, dan penempatan pekerjaan yang layak. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Keterbatasan Mata Pencaharian Masyarakat Miskin Perkotaan di Jakarta 1. Dinamika Sosial Masyarakat Urban di Kampung Miskin Tambora Kampung kumuh adalah tempat tinggal masyarakat miskin kota di pemukiman yang tidak terencana dengan kondisi tidak layak dan fasilitas yang tidak memadai. Permukiman semacam ini kadang dianggap sebagai pangkal dari berbagai kerusakan lingkungan dan juga merusak keindahan ibu kota Indonesia. Dengan perkiraan populasi yang kira-kira sama dengan lima kota terbesar di Indonesia, Jakarta memiliki proporsi pertumbuhan tertinggi kedua (53 persen) karena migrasi (McCarthy, 2003). Pertumbuhan perkotaan akibat migrasi pada kenyataannya, tidak tinggi daripada yang diindikasikan secara resmi, karena persentasenya lebih memperhitungkan migrasi musiman, dimana banyak migran musiman menghabiskan sepuluh bulan dalam setahun di kota. Permukiman kampong kumuh dipahami sebagai kondisi peralihan yang akan memudar seiring dengan perkembangan ekonomi. Namun, seperti pendapat McCarthy (2003) bahwa pembangunan ekonomi telah menyebabkan urbanisasi yang tidak terkendali dan telah menciptakan kesenjangan ekonomi yang sangat besar. Kondisi ini kemudian mengakibatkan defisit perumahan, infrastruktur yang tidak memadai, dan permukiman daerah pinggiran yang berkembang pesat. Dengan demikian, pembangunan ekonomi tidak serta merta dapat memberantas permukiman kampong kumuh. DOI: E-ISSN: 2685-7766
Volume 4|Nomor 2| Januari 2023 Meskipun wilayah perkampungan kumuh telah menciptakan interaksi sosial yang unik dan memberdayakan antara komunitas, tradisi, dan identitas, hal ini juga menantang cara hidup untuk menyesuaikan diri dalam ruang terbatas. Salah satu Kampung terpadat di Jakarta terletak di Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Daerah ini memiliki lingkungan yang tidak layak dan kualitas hidup yang buruk. Dengan jumlah penduduk sekitar 260.100 jiwa dan luas wilayah dalam lima kilometer persegi (5,4 km2), Kampung Tambora terkenal dengan industri garmen rumahan yang menjadi mata pencaharian warganya (Lirenzsa, et.al, 2020). Kampung ini termasuk kawasan strategis untuk perdagangan, industri kecil, serta jasa. Selain itu wilayah ini juga didominasi oleh perumahan padat, lingkungan kumuh, dan kondisi sosial ekonomi yang beragam. Padatnya area ini menhjadi sulit untuk diatur kembali infrastrukturnya. Rumah- rumah di kawasan kumuh ini memiliki tingkat yang sampai empat lantai di beberapa tempat untuk mengatasi kekurangan lahan mereka. Seperti yang dijelaskan Brown (2013) bahwa meskipun rumah lantai dasar dibangun dengan baik, bangunan diatasnya dibuat menjadi semakin seadanya, dengan dinding dan lantai yang terbuat dari kayu dan besi tua. Bahkan tidak ada sinar matahari yang bisa menerangi area tersebut, sinar matahari sangat sedikit karena lorong-lorong sempit dan terhalang gedung-gedung tinggi. Di daerah padat inilah wilayah tersebut perumahan dibangan seadanya dan tidak mengindahkan kelayakan posisi dalam lingkungan (Brown, 2013). 94 - Journal of Political Issues 2. Penghidupan Berkelanjutan Masyarakat Miskin Perkotaan di Kampung Tambora, Jakarta Penghidupan masyarakat miskin kota sebagian besar ditentukan oleh peluang dan kendala di mana mereka tinggal. Oleh karena itu, untuk memahami sifat penghidupan perkotaan yang berkelanjutan, perlu untuk memahami indikator-indikator yang melekat pada penghidupan miskin perkotaan. Penelitian ini kemudian akan melihat secara khusus aspek kerentanan masyarakat miskin perkotaan, beberapa aset yang mereka miliki, dan strategi penghidupan yang mereka lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi peluang dan hambatan bagi penghidupan berkelanjutan mereka. Kerentanan Analisis kerentanan tidak hanya melibatkan identifikasi kemungkinan ancaman terhadap kesejahteraan masyarakat miskin kota, tetapi juga memerlukan penilaian terhadap ketahanan masyarakat miskin kota dalam memanfaatkan peluang, melawan, atau pulih dari efek negatif (Mar'iyah, 2019). Oleh karena itu, kerentanan terkait erat dengan akses dan kontrol atas aset. Dalam konteks masyarakat yang tinggal di Kampung Tambora, mereka rentan terhadap kerentanan status hukum seperti pekerjaan informal dan layanan sosial yang tidak memadai. Mereka yang bekerja secara informal umumnya tidak memiliki hak-hak sebagai tenaga kerja. Dengan demikian, masyarakat miskin perkotaan rentan terhadap pengangguran dan rentan terhadap kondisi kerja yang tidak terlindungi dengan upah atas pekerjaan mereka secara tidak layak dan kondisi lingkungan yang tidak sehat dan tidak aman (Mitchell, 2009). Sebagian besar penduduk Kampung Tambora adalah pendatang dari Kalimantan yang datang dengan bekal keterampilan menjahit sebagai sarana penghidupan (Lirenzsa, et.al, 2020). Warga Kampung Tambora menerapkan metode mengintegrasikan industri garmen ke rumah mereka, sebagai bentuk kegiatan ekonomi informal. Di kawasan ini terdapat gang yang terdiri dari 41 rumah, satu masjid, dan beberapa usaha rumahan informal seperti warung makan tradisional, toko, dan bengkel mesin jahit. Namun, karena ruang yang terbatas, semua rumah saling berhimpitan dan aktivitas kerja mengganggu lingkungan sekitar (Lirenzsa, et.al, 2020). Selain itu, masyarakat miskin kota di Kampung Tambora juga harus hidup dengan pelayanan sosial yang tidak memadai. Masyarakat miskin perkotaan tinggal di tanah yang ditempati secara ilegal atau permukiman informal karena tidak memiliki hak kepemilikan yang Agung Yudhistira Nugroho, Bahjatul Murtasidin: Penghidupan Berkelanjutan dan Dinamika Batasan Penghidupan Masyarakat Miskin Perkotaan di Wilayah Kampung Tambora Jakarta
Volume 4| Nomor 2| Januari 2023 Journal of Political Issues - 95 sah (Marx, et.al, 2013). Dengan demikian, mereka mengalami kualitas perumahan yang buruk dan menghadapi ancaman penggusuran. Lingkungan hidup yang buruk juga seringkali membahayakan kehidupan dan kesehatan masyarakat miskin perkotaan. Hal ini menciptakan kerentanan lebih lanjut karena mereka terpaksa tinggal dan bekerja di daerah marjinal yang tidak memiliki alternatif. Di wilayah terpadat Kampung Tambora, masyarakat membangun rumah di atas jalan dan gang, sehingga tidak ada sinar matahari dan penerangan hanya berasal dari tabung neon dan bola lampu seadanya. Udara pengap dan jalur-jalur berbau sampah dan kotoran. Seperti yang disampaikan Brown (2013) bahwa salah satu warga yang tinggal dan bekerja di wilayah tersebut mengatakan bahwa mereka bahkan tidak memiliki kamar mandi di rumahnya dan harus membayar Rp 1.000 untuk menggunakan toilet umum. Bahkan ketika mereka memiliki lingkungan hidup yang buruk, kaum miskin kota memilih untuk tetap tinggal di daerah tersebut karena mereka tidak memiliki tempat lain untuk pindah. Tidak adanya legalitas status hukum juga dapat membatasi akses ke permukiman formal dan layanan sosial dasar. Banyak masyarakat miskin kota rentan terhadap razia dari Dinas Sosial dan juga didenda ataupun mendapat hukuman karena penyalahgunaan penggunaan fasilitas umum secara illegal (Suryahadi, et.al, 2018). Penduduk informal yang tidak terdaftar dapat dicabut haknya dan dikecualikan dari pengambilan keputusan politik dan tidak dapat diikutsertakan dalam kebijakan yang pada dasarnya bergantung pada mata pencaharian mereka seperti jaminan ketenagakerjaan ataupun asuransi kesehatan. Disisi lain banyak warga Jakarta berpendapat bahwa penggusuran adalah tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki daerah kumuh kota yang terkenal buruk dan untuk mencegah banjir musiman (Suryahadi, et.al, 2018).. Banyak juga yang berpendapat penggusuran dibenarkan karena banyak warga kampung kumuh yang tidak memiliki sertifikat hak milik atas tanah yang mereka tempati. Namun demikian, menilai aspek kerentanan memungkinkan kita untuk mengetahui dinamika penduduk perkotaan dan masyarakat miskin kota dalam konteks kesenjangan sosial dan ekonomi perkotaan di ibu kota Indonesia. Aktiva Masyarakat Miskin Tambora Terlepas dari kurangnya aset yang dimiliki oleh masyarakat miskin perkotaan, salah satu yang dapat diidentifikasi dan mempengaruhi hasil penghidupan mereka adalah aset modal. Banyak dari para pendatang yang datang ke Jakarta mencari pendapatan dan kesejahteraan yang lebih stabil dibandingkan ketika mereka tinggal di wilayah mereka sebelumnya. Tak berbeda dengan warga Tambora. Masyarakat Tambora memenuhi mata pencahariannya dalam bentuk fleksibilitas yang ditawarkan dengan menggabungkan kegiatan rumah tangga dan bekerja di tempat yang sama. Hal ini memberi mereka aset pendapatan finansial. industri garmen rumahan, melalui Munculnya industri garmen rumahan di Tambora diprakarsai oleh beberapa komunitas yang kemudian mendorong warga lain untuk menjadikan rumah-rumah mereka sebagai industri garmen rumahan. Sementara sebagian besar ekonomi rumah tangga di Jakarta muncul untuk menciptakan mata pencaharian berkelanjutan yang selaras dengan berbagai sektor formal, industri garmen rumahan di Tambora memiliki hubungan timbal balik untuk menciptakan keberlanjutan di sektor industri pakaian. Banyak industri rumahan yang berkoordinasi dengan Mal-Mal atau toko-toko pakaian besar di daerah-daerah yang memberikan penghasilan yang lebih stabil bagi masyarakat miskin kota. Selain itu, industri garmen rumahan memiliki karakteristik serupa, yaitu tidak hanya mengikat secara ekonomi tetapi juga menciptakan fleksibilitas jaringan dan morfologi spasial dalam satu kawasan. Meskipun sebagian masyarakat telah tinggal di Kampung Tambora secara turun-temurun, sebagian lainnya merupakan pekerja migran yang tinggal hanya beberapa bulan karena menilai kawasan tersebut sebagai pusat kegiatan ekonomi bagi mereka. Aset lain sangat kurang tetapi masyarakat yang tinggal di daerah tersebut memilih untuk tinggal karena mereka merasa itu layak untuk bisnis dan adanya anggapan atas ketidak pasti mereka akan mendapatkan DOI: E-ISSN: 2685-7766
Volume 4|Nomor 2| Januari 2023 96 - Journal of Political Issues pendapatan yang sama jika mereka pindah dari daerah tersebut atau kembali ke wilayah mereka sebelumnya. Strategi Mata Pencaharian Masyarakat Miskin Tambora Sebagai sarana mencari penghasilan, masyarakat miskin kota di Kampung Tambora memanfaatkan keterampilannya untuk mendirikan industri garmen rumahan. Keberadaannya didukung oleh sentra garmen terpadu seperti Mangga Dua, Tanah Abang, dan Senen yang menyediakan pakaian kelas menengah ke bawah. Oleh karena itu, dengan fleksibilitas bekerja dan tinggal dalam satu ruang, industri garmen rumahan Tambora diklasifikasikan sebagai usaha pertumbuhan rumahan. Meskipun dapat menimbulkan masalah lain dari kegiatan ekonomi informal seperti masalah biaya, sumber daya, dan keterbatasan ruang. Namun demikian, usaha rumahan merupakan salah satu strategi untuk menghasilkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan pada skala lingkungan Kampung Tambora. Usaha berbasis rumahan dapat membantu menciptakan fleksibilitas dalam mengontrol penggunaan listrik, air, dan sumber daya lainnya. Masyarakat miskin secara esensial akan membangun strategi penghidupan mereka di atas seperangkat sumber daya vital yang ada. Di kawasan Tambora, masyarakat yang telah tinggal seumur hidup mereka di kawasan tersebut bahkan turun-temurun berhasil beradaptasi dengan kondisi yang mereka miliki. Laki-laki bekerja untuk usaha pemasangan pompa air atau menjadi pekerja kasar dan perempuan menjalankan warung makan atau terlibat dalam industri rumahan. Terkait dengan masalah kebersihan dan kesehatan di daerah tersebut, masyarakat kampong kumuh Tambora beradaptasi dengan mendapatkan air bersih dengan membeli dari masjid setempat. Masyarakat ini menemukan cara untuk memenuhi kebutuhan dan melanjutkan hidup mereka. SIMPULAN Dalam studi kasus masyarakat miskin kota di Tambora model penghidupan berkelanjutan yang menekankan bahwa masyarakat miskin memahami kondisi mereka sendiri. Pada kenyataannya banyak rumah tangga miskin perkotaan tidak memiliki akses terhadap informasi, pandangan yang lebih luas terkait dengan kaidah kelayakan, dan pemahaman tentang apabila bekerja diluar daerah mereka mereka akan gagal. Hal inilah yang tampak pada masyarakat miskin kota di Tambora. Strategi beradaptasi dan bertahan di lingkungan yang tidak sehat dengan layanan yang tidak memadai membuat mereka lebih rentan terhadap kondisi krusial lainnya seperti risiko kesehatan dan keamanan, sehingga gagal mencapai penghidupan yang diinginkan. Namun, karena tidak adanya pilihan lain, mereka berhasil beradaptasi dengan menerapkan strategi penghidupan yang mungkin tidak berkelanjutan untuk penghidupan mereka. Kondisi penghidupan mereka bahkan lebih buruk karena pemerintah tidak memberikan prioritas kepada masyarakat miskin kota dan dikecualikan dari proses pengambilan keputusan partisipatif ketika jiwa mereka terancam. Elemen kunci dari paradigma "Pembangunan Manusia Berkelanjutan" saat ini adalah gagasan pemberdayaan, membantu masyarakat miskin membantu diri mereka sendiri. Ini sangat penting ketika para pembuat kebijakan berusaha memberikan dukungan pada strategi kelangsungan hidup masyarakat miskin. Jelas bahwa pembuat kebijakan dalam hal ini Pemerintah tidak bisa memberikan dukungan menyeluruh untuk semua strategi bertahan hidup, dan dalam beberapa kasus harus memberikan alternative yang lain yang bisa diterima masyarakat. Ini berarti bahwa untuk mengurangi ketimpangan dalam akses, kita perlu melihat berbagai pilihan-pilihan yang dimungkinkan untuk bisa mengurangi kesenjangan yang ada di masyarakat. Agung Yudhistira Nugroho, Bahjatul Murtasidin: Penghidupan Berkelanjutan dan Dinamika Batasan Penghidupan Masyarakat Miskin Perkotaan di Wilayah Kampung Tambora Jakarta
Volume 4| Nomor 2| Januari 2023 DAFTAR PUSTAKA Badan Pusat Statistik Jakarta. (2020). Retrieved from Journal of Political Issues - 97 Brown, A. (2012). The dark of day: life in a Jakarta urban slum. unicef.org. Retrieved October from 10, 2023, jakarta-urban.html De Haan, L. (2012). The livelihood approach: a critical exploration. Erdkunde, 66(4), 345-357. DfID. (1999). Sustainable Livelihoods Guidance Sheets. London: DFID. Farrington, J., Ramasut, T., & Walker, J. (2002). Sustainable Livelihoods Approaches in Urban Area: General Lessons with Illustrations from Indian Case Studies. London: Overseas Development Institute. Gaillard, J., Maceda, E. A., Stasiak, E., Le Berre, I., & Espaldon, M. V. O. (2009). Sustainable Livelihoods and People's Vulnerability in The Face of Coastal Hazards. Journal of Coastal Conservation, 13(2-3), 119-129. Harvey, D. (2003). The Right to The City. International Journal of Urban and Regional Research, 27(4), 939-941. King, L. A. (20120). Henri Lefebvre and the Right to the City in Meagher. In S. M. Meagher, S. Noll, & J. S. Biehl (Eds.), Routledge Handbook of Philosophy of the City (1st ed., pp. 76-86). Routledge. Lirenzsa, F., Ellisa, E., & Paramitha, A. (2020). Spatial negotiations in domestic space of the home-based garment industry in Kampung Tambora, Jakarta. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 447(1), 012032. 1315/447/1/012032 Mar'iyah, C. (2020). Redevelopment of Slum Area in Jakarta: Case Study The Impact of Gender Inequality on The Sustainable Livelihood Assets Post Resettlement from Kampung to Modern Apartment Style. Proceedings of the Proceedings of the 5th International Conference on Social and Political Sciences, ICSPS 2019, 12th November 2019, Jakarta, Indonesia. Martinez, R., & Masron, I. N. (2020). Jakarta: A city of cities. Cities, 106, 102868. Marx, B., Stoker, T., & Suri, T. (2013). The Economics of Slums in the Developing World. Journal of Economic Perspectives, 27(4), 187-210. McCarthy, P.(2003). The case of Jakarta, Indonesia. In University College London & United Nations Human Settlements Programme, Understanding slums : case studies for the global report on human settlements. UN-HABITAT ; Development Planning Unit University College London. Meikle, S., Ramasut, T., & Walker, J. (2000). Sustainable Urban Livelihoods: Concepts and Implications for Policy (Working Paper No. 112). London: University College London. DOI: E-ISSN: 2685-7766
98 - Journal of Political Issues Volume 4|Nomor 2| Januari 2023 Urban%20Livelihoods.pdf Mitchell, D. (2003) The Right to the City: Social Justice and the Fight for Public Space. New York: Guilford. the-city.pdf Mitchell, D., & Heynen, N. (2009). The Geography of Survival and the Right to the City: Speculations on Surveillance, Legal Innovation, and the Criminalization of Intervention. Urban Geography, 30(6), 611-632. Purcell, M. (2014). Possible Worlds: Henri Lefebvre and the Right to the City. Journal of Urban Affairs, 36(1), 141-154. Sparrow, R., Dartanto, T., & Hartwig, R. (2020). Indonesia Under the New Normal: Challenges and the Way Ahead. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 56(3), 269-299. Suryahadi, A., & Marlina, C. (2018). Understanding Metropolitan Poverty: The Profile of Poverty in Jabodetabek Area. In smeru.or.id. The SMERU Research Institute. Retrieved from October 7, 2022, Suryahadi, A., Al Izzati, R., & Suryadarma, D. (2020). The Impact of COVID-19 Outbreak on Poverty: An Estimation for Indonesia. In smeru.or.id. The SMERU Research Institute. Retrieved from October 7, 2022, United Nations Human Settlements Programme. (2003). Global Report on Human Settlements 2003: The Challenge of Slums, Earthscan. In unhabitat.org (HV4028.C48). London: Earthscan from Retrieved Publications Ltd. October 6, 2022, Agung Yudhistira Nugroho, Bahjatul Murtasidin: Penghidupan Berkelanjutan dan Dinamika Batasan Penghidupan Masyarakat Miskin Perkotaan di Wilayah Kampung Tambora Jakarta