PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan Tim Penyusun: Penanggung Jawab : Dr. H. Zulheddi, Lc.,MA Ketua : Dr. H. Ahmad Zuhri, Lc.,MA Sekretaris : Bonggal Ritonga, S.Ag., M.AP Anggota : Drs. H. Ilyas Halim, M.Pd Lukman Hakim Rangkuti, S.HI H. Agus Maryono, S.Ag.,M.P.dI Penulis: Dr. H. Zulheddi, Lc.,MA, dkk. Editor: Penyunting : H. Sahbudi, SH.,MH.,M.AP 282 halaman 14,5 x 21 cm ISBN Cetak ISBN Digital : 978-623-240-415-1 : 978-623-240-416-8 Diterbitkan melalui: Anggota IKAPI (062/ DIY/ 08) Jl. Melati No 171, Sambilegi Baru Kidul, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta Telepon: (0274) 2801996, Fax: (0274) 485222 Email: Facebook: Instagram: @penerbitdiandra Website: Dicetak oleh: Percetakan Diandra Hak cipta dilindungi undang-undang All right reserved
DAFTAR ISI Daftar Isi______i Kata Pengantar______iii Kata Sambutan______v 1. Peran Pemerintah Kota Medan Dalam Pemeliharaan dan Pemberdayaan Tanah Wakaf Di Kota Medan_______1 Wakaf Dalam Tinjauan Fikih______26 Sinergi dan Strategi Transformasi Pengelolaan Wakaf Produktif______45 Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Wakaf Produktif______64 Tugas BWI dan Nazir Wakaf______88 Prosedur dan Syarat Penerbitan AIW, AP-AIW dan Sertifikat Tanah Wakaf______107 Peran Dan Fungsi BWI Menurut UU Dan PP Tentang Wakaf______126 Manajemen Nazir Wakaf Profesional_______149 Prosedur Pendaftaran dan Penggantian Nazir Wakaf di Ke- menterian Agama dan Badan Wakaf Indonesia______173 Pengelolaan Tanah Wakaf dan Permasalahannya di Kota 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. i
11. 12. 13. ii Medan______199 Hukum Wakaf Indonesia______217 Konsep Wakaf Dalam Perspektif Ulama Fikih______241 Peluang dan Tantangan Wakaf dan Nazir Wakaf di Kota Medan______256
KATA PENGANTAR PUJI DAN SYUKUR atas limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayah Allah yang tiada terhingga, sehingga kegiatan pem- binaan nazir wakaf tahun 2021 dapat berjalan dengan baik. Sela- wat dan salam semoga tetap terlimpahkan ke pangkuan Baginda Rasulullah SAW, sebagai panutan dan tauladan umat, semoga kita dan keluarga termasuk golongan umat Beliau yang selalu taat dan konsisten mengikuti ajarannya, dan selalu berharap mendapatkan syafaatnya di hari akhirat kelak. Terbitnya buku "Pembinaan Nazir Tahun 2021 di Kota Me- dan" telah memuat berbagai tulisan-tulisan terbaik dari narasum- ber yang berlatar belakang sebagai dosen, Pejabat Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), pejabat Pemerintah Kota Medan, pengurus dan komisioner BWI, serta praktisi wakaf lainnya. Tema-tema yang menyangkut tentang profesionalitas nazir, legalitas wakaf, unsur syariat, serta perundang-undangan terang- kum dalam buku ini. Berbagai ide cemerlang tertuang dalam sebuah prosiding yang merupakan karya bersama para penulis dengan hasil usaha optimal yang begitu gigih untuk mendedikasi- kan ilmu dan waktunya, demi tersusunnya tulisan yang sangat mencerahkan. Buku ini sangat baik untuk dijadikan sebagai sum- ber rujukan, bahan perbandingan, dan referensi, terutama dalam iii
bidang perwakafan. Berhasilnya buku ini terbit adalah bentuk kerja keras dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Medan sebagai panitia pelak- sana dan semua pihak yang telah berkontribusi demi terseleng- garanya kegiatan pembinaan nazir tahun 2021. Tersusunnya buku prosiding ini dengan rapi diharapkan dapat menjadi satu alat untuk pemberdayaan wakaf di kota Medan. Kegiatan pembinaan nazir wakaf dilaksanakan sebanyak delapan angkatan, yang diikuti oleh peserta dari 21 kecamatan di kota Medan. Terima kasih kami yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Wali kota dan Bapak Wakil Wali kota Medan, dan Bapak Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) kota Medan atas support luar biasa yang telah diberikan, semoga perhatian yang diberikan terhadap wakaf di kota Medan dapat menjadi nut- risi baru dalam mengembangkan program pemberdayaan rumah ibadah untuk mewujudkan masjid mandiri di kota Medan. Amin. Medan, 25 Januari 2022 Dr. Zulheddy, Lc, MA Ketua BWI Kota Medan iv
KATA SAMBUTAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MEDAN PUJI SYUKUR kita persembahkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan bagi kita dalam melaksanakan segala aktifitas dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, sebagai amal bakti kita kepada manusia dan peradaban. Masih begitu banyak potensi aset wakaf yang belum diman- faatkan dengan maksimal oleh para pengelola wakaf khususnya di kota Medan menyebabkan para penerima manfaat (maukuf 'alaih) wakaf belum menikmati dengan maksimal hasil dari pengelolaan wakaf tersebut. Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Medan berupaya untuk mendorong para nazir menjadi lokomotif perubah- an paradigma masyarakat yang selama ini menganggap bahwa wakaf hanya urusan masjid dan tanah kuburan, hal ini sejalan de- ngan program Pemberdayaan Rumah Ibadah dalam upaya mewu- judkan Masjid Mandiri yang sudah di luncurkan oleh Pemerintah Kota Medan yang tertuang dalam Keputusan Walikota Nomor 451.2/20.K/VI/2021 Tentang Tim Pemberdayaan Rumah Ibadah v
untuk mewujudkan Masjid Mandiri di Kota Medan. Program ini ingin mengembalikan masjid menjadi pusat peradaban umat Islam, pada akhirnya terwujud masjid yang makmur, sekaligus mampu menyejahterakan jemaah dan lingkungan di sekitarnya. Program Masjid Mandiri ini, adalah dalam upaya mereflek- sikan visi dan misi kami saat kampanye yang lalu yaitu "Kolabo- rasi Medan Berkah" salah satunya caranya adalah dengan kembali ke rumah ibadah dalam hal ini adalah masjid. Kehadiran Buku "Pembinaan Nazir Tahun 2021 di Kota Medan" yang merupakan rangkuman materi kegiatan pembinaan Nazir Wakaf di kota Medan kami harapkan dapat menjadi pan- duan bagi semua pihak yang terkait pengelola wakaf, sehingga tak ada lagi aset wakaf yang terlantar. Akhirnya kami ucapkan terimakasih kepada Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Medan, yang telah menerbitkan buku ini, semoga bermanfaat bagi masyarakat kota Medan. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MEDAN H. ARJUNA SEMBIRING, S.Sos, MSP vi
(I) PERAN PEMERINTAH KOTA MEDAN DALAM PEMELIHARAAN DAN PEMBERDAYAAN TANAH WAKAF DI KOTA MEDAN Oleh: H. Arjuna Sembiring, S.Sos, M.SP ( Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ) ABSTRAK BANYAKNYA tanah wakaf yang belum termanfaatkan dengan baik disebabkan oleh kurangnya perhatian pemerintah dalam mengoptimalkan tanah wakaf. Sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam menguasai tanah air dan mengupayakan kese- jahteraan rakyat Indonesia yang dapat dilakukan melalui sarana memberdayakan dan memelihara wakaf. Indonesia didukung oleh wilayah yang sangat luas dan jumlah penduduk mayoritas mus- lim terbesar di dunia. Karena itu wakaf mempunyai potensi dan kekuatan besar untuk dapat meningkatkan kesejahteraan umat di Indonesia. Di sinilah letak peran pemerintah khususnya Pemerin- tah Kota Medan dalam pemeliharaan dan pemberdayaan tanah wakaf di kota Medan. Tujuan penelitian ini adalah untuk untuk mengetahui pember- dayaan dan pemeliharaan tanah wakaf yang dilakukan pemerin- 1
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan tah di kota Medan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan melakukan kajian terhadap beberapa peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber lain yang relevan deng- an penelitian ini. Peranan pemerintah dalam memberdayakan dan pemeliharaan tanah wakaf di kota Medan salah satunya adalah dengan diben- tuknya Tim Persertifikasian Tanah Wakaf oleh Pemerintah Kota Medan dalam mengoptimalkan keberadaan harta wakaf bagi pe- ningkatan kesejahteraan umat. Selain itu juga Pemerintah Kota Medan melaksanakan program pemberdayaan wakaf rumah iba- dah untuk mewujudkan Masjid Mandiri. Kata Kunci: Peran, Pemerintah Kota Medan, Pemeliharaan dan Pemberdayaan, Tanah Wakaf I. PENDAHULUAN LATAR BELAKANG MASALAH WAKAF telah mengakar dan menjadi tradisi umat Islam di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dalam konteks negara Indo- nesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk dan berkembang di Indonesia, hal tersebut da- pat dilihat dari berdirinya masjid, musala, surau, madrasah, yang berasal dari tanah wakaf.1 Perkembangan wakaf dimulai oleh para penguasa, para raja dan orang-orang kaya pada zamannya, dengan memberikan hartanya untuk kepentingan seperti yang diinginkan oleh pemberi 1. Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf, Strategi Pengamanan Tanah Wakaf, Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama R.I, 2004, hal. 33 2 - Peran Pemko Medan Dalam Pemeliharaan dan Pemberdayaan Tanah Wakaf
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan wakaf dan menunjuk orang-orang yang dipercayainya untuk me- ngelola dan mengawasinya. Pada umumnya, umat Islam di Indonesia memahami bahwa peruntukan wakaf hanya terbatas untuk kepentingan peribadatan dan hal-hal yang lazim dilaksanakan di Indonesia seperti tercer- min dalam pembentukan masjid, musala, sekolah, makam dan lain-lain. Respons pemerintah terhadap pengelolaan wakaf di tanah air telah menunjukkan perkembangan yang positif, yakni dengan telah dimasukkannya wakaf sebagai salah satu kewenangan Peradilan Agama, sebagaimana disebutkan pasal 49 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989. Dengan adanya UU tersebut diharapkan pelaksanaan perwakafan di Indonesia dapat berjalan tertib dan teratur tanpa ada penyimpangan-penyimpangan.2 Dalam jangkauan yang lebih luas, kehadiran wakaf ten- tunya harus mampu mewujudkan perekonomian nasional yang sehat, tentunya hal ini dapat dicapai jika wakaf dikelola dengan manajemen yang rapi, teratur dan profesional. Dalam kondisi ekonomi Indonesia yang masih memprihatinkan ini, maka peran dan fungsi wakaf seharusnya dapat dimaksimalkan untuk mening- katkan pendapatan masyarakat. Banyaknya tanah wakaf yang belum termanfaatkan dengan baik dan masih diam tersebut disebabkan oleh beberapa kendala, salah satu kendala adalah faktor modal uang untuk mengopti- malkan tanah wakaf. Oleh karena itu perlu adanya peran peme- 2. Farida Prihatini, et al, Hukum Islam Zakat dan Wakaf Teori dan Praktiknya di Indonesia, Jakarta : FHUI, Cet. ke-1, 2005, hal. 128 H. Arjuna Sembiring, S.Sos, M.SP - 3
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan rintah untuk mengoptimalkan tanah wakaf khususnya di Kota Me- dan. Sesuai dengan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyatakan bahwa "bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat." Berdasarkan undang-undang tersebut pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam menguasai tanah air NKRI dan mengupayakan kesejahteraan rakyat Indonesia dan juga dalam memberdayakan wakaf. Karena wakaf mempunyai potensi dan kekuatan besar untuk dapat meningkatkan kesejahteraan umat di Indonesia. Indonesia didukung oleh wilayah yang sangat luas dan jumlah penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia. Apabila aset wakaf yang cukup besar tersebut dapat dikelola dan didayaguna- kan dengan optimal akan menumbuhkan pemerataan pertumbu- han ekonomi di kalangan masyarakat kelas bawah, sehingga status sosial mereka terangkat. Selain itu hal yang perlu dihadapi pemerintah adalah ada- nya tantangan dalam pengelolaan wakaf seperti tanah wakaf tidak produktif, pola pikir masih tradisional, wakaf uang belum tersebar luas. Dari pihak pemerintah tentu perlu peraturan-peraturan yang mendukung terlaksananya pengelolaan wakaf secara produktif. Dan lebih daripada itu penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga masyarakat akan lebih menyadari pentingnya berwakaf dalam konteks ibadah. Salah satu cara pemerintah dalam meng- upayakan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan tanah seba- gai aset negara adalah dengan mengoptimalkan tanah wakaf. Kesejahteraan masyarakat merupakan skala prioritas Pe- merintah Kota Medan. Salah satu alternatif kekayaan yang dapat 4 - Peran Pemko Medan Dalam Pemeliharaan dan Pemberdayaan Tanah Wakaf
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan dihimpun serta dijadikan modal dalam memacu pembangunan ekonomi di kota Medan, adalah melalui pemanfaatan harta wakaf masyarakat muslim di kota Medan, baik dalam bentuk wakaf uang maupun wakaf tanah. Dari latar belakang di atas maka penelitian ini dilakukan guna mengetahui bagaimana peran pemerintah kota Medan dalam pemeliharaan dan pemberdayaan tanah wakaf di kota Medan. TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Wakaf, Rukun dan Syarat Wakaf MUNZIR QAHAF mengistilahkan: Wakaf dalam artian umum dan menurut pengertian realitasnya adalah menempatkan harta dan aset produktif terpisah dari tasharruf (pengelolaan) pemiliknya secara langsung terhadap harta tersebut serta meng- khususkan hasil atau manfaatnya untuk tujuan kebajikan tertentu, baik yang bersifat perorangan, sosial, keagamaan maupun kepen- tingan umum.3 Wakaf adalah menahan harta, baik muabbad (untuk sela- manya) atau muaqqat (sementara), untuk dimanfaatkan, baik harta tersebut maupun hasilnya, secara berulang-ulang untuk suatu tu- juan kemaslahatan umum atau khusus. Sedangkan dalam redaksi Undang-Undang Tentang Wakaf Nomor 41 tahun 2004, Bab 1 Pasal 1 ayat 1 menyebutkan sebagai berikut: "Wakaf adalah per- buatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan se- bagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat." 3. Munzir Qahaf, al-Waqf al-Islami: Tatawwuruhu, Idaratuhu, Tanmiyyatuhu, Damaskus: Dar al-Fikr. 2006, hal. 3 H. Arjuna Sembiring, S.Sos, M.SP - 5
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan Definisi ini juga seperti yang didefinisikan dalam Kompilasi Hu- kum Islam di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa pengertian wakaf adalah mena- han harta baik secara abadi maupun sementara, dari segala ben- tuk tindakan pribadi, seperti menjual dan memberikan wakaf atau yang lainnya, untuk tujuan pemanfaatannya atau hasilnya secara berulang-ulang bagi kepentingan umum atau khusus, sesuai de- ngan tujuan yang disyaratkan oleh wakif dan dalam batasan hukum syariat. Wakaf dalam syariat Islam mempunyai beberapa rukun. Menurut Nawawi, rukun wakaf terdiri empat (4), yaitu: Wakif, yaitu orang yang berwakaf, pemilik harta benda yang melakukan tindakan hukum. Maukuf bih, buatan hukum. Maukuf 'alaih, rima wakaf. Shighat, hendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya.4 Syarat adalah sesuatu yang tergantung kepada adanya hu- kum, tetapi itu berada di luar hakikat sesuatu yang dikenai hukum itu. Syarat merupakan hal yang menentukan sah atau tidaknya suatu wakaf.5 1. 2. yaitu harta yang diwakafkan sebagai objek per- 3. yaitu tujuan wakaf atau yang berhak mene- yaitu pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu ke- 4. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi setidaknya me- miliki 4 poin, di antaranya: 4. Ar-Raudhah Nawawi, Mughni al-Muhtaj, Kairo: Mushthafa Halabi, hal. 377 5. Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hal. 2 6 - Peran Pemko Medan Dalam Pemeliharaan dan Pemberdayaan Tanah Wakaf
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan Benda wakaf mempunyai nilai (harga). Benda wakaf harus jelas (wujud dan batasannya). Benda wakaf harus hak milik penuh waqif. 6 Benda wakaf harus kekal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk dapat dikatakan telah ada perwakafan maka harus dipenuhi empat rukun secara kumulatif, yaitu adanya wakif, nazir, obyek wakaf (harta) dan akad wakaf. Sedangkan untuk syarat adanya wakaf yaitu wakaf harus dilakukan selama-lamanya, secara tunai dan terang. 1. 2. 3. 4. Regulasi Perundang-Undangan Wakaf Masa Kekhalifahan. DALAM sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasul- ullah SAW, tepatnya pada tahun kedua Hijriah yang dimulai pada masa kenabian beliau di Madinah dan ditandai dengan pembangu- nan Masjid Quba. Masjid ini menjadi wakaf pertama dalam Islam untuk kepentingan agama. Kemudian disusul dengan pembangu- nan Masjid Nabawi yang dibangun di atas tanah anak yatim dari Bani Najjar setelah dibeli oleh Rasulullah dengan harga delapan ratus dirham.7 Syariat wakaf yang telah diajarkan dan dipraktikkan oleh Rasulullah selanjutnya diikuti oleh para sahabat. Selanjutnya, perkembangan wakaf menjadi sangat pesat pada masa Khilafah Bani Umayah yang mengalami masa perkembangan luar biasa. Antusiasme masyarakat terhadap pelaksanaan wakaf telah me- narik perhatian khalifah untuk mengatur pengelolaan wakaf seba- 6. Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, Hukum Wakaf, terj. Ahrul Sani Fa- turrahman, Jakarta: IIMAN Press, 2004, hal. 248 7. Munzir Qahaf. Loc.cit, hal. 6 H. Arjuna Sembiring, S.Sos, M.SP - 7
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan gai sektor untuk membangun ekonomi dan kesejahteraan umat.8 Ketika Bani Umayyah berkuasa, yang menjadi hakim di Me- sir adalah Taubah bin Namr bin Haumal al-Hadhrami pada masa khalifah Hisyam bin Abdul Malik. Ia sangat perhatian dan tertarik dengan pengembangan wakaf, sehingga terbentuk lembaga wakaf tersendiri sebagaimana lembaga lainnya di bawah pengawasan ha- kim. Lembaga wakaf inilah yang pertama kali dilakukan dalam administrasi wakaf di Mesir, bahkan di seluruh negara Islam. Pada saat itu juga, Hakim Taubah mendirikan lembaga wakaf di Basrah. Sejak itulah pengelolaan lembaga wakaf di bawah Departemen Kehakiman yang dikelola dengan baik dan hasilnya disalurkan kepada kaum Muslimin. Selanjutnya pada masa Khilafah Bani Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan "Sadr al-Wuquf" yang meng- urus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf. Demikian perkembangan wakaf pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah, wakaf telah memberikan pengaruh yang positif da- lam kehidupan umat Islam. Pengaruh positif dari pengembangan wakaf era ini adalah makin meluasnya peranan wakaf dan antusi- asme masyarakat kala itu, sehingga muncullah beberapa institusi pendukung: 1. 2. 3. Didirikannya lembaga khusus bidang wakaf; Keterlibatan khalifah dan pemerintah dalam pengembang- an; serta Monitoring dan pengawasan oleh para hakim dalam pelak- sanaan wakaf.9 8. Abdurrahman Kasd, Peran Pemerintah Dalam Regulasi Perundang-Un- dangan Wakaf, Jurnal Ziswaf, Vol. 2, No. 2, Desember 2013, hal. 366 9. Ibid 8 - Peran Pemko Medan Dalam Pemeliharaan dan Pemberdayaan Tanah Wakaf
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan Pada masa Salahuddin al-Ayyubi memerintah Mesir (masa Khilafah Bani Ayyubiyah), perkembangan wakaf semakin pesat, hampir semua tanah pertanian menjadi harta wakaf dan semua dikelola oleh dan menjadi milik Bait al-Mal. Orang yang per- tama kali mewakafkan tanah milik Bait al-Mal untuk yayasan sosial adalah Raja Nuruddin asy-Syahid dengan ketegasan fatwa yang dikeluarkan oleh Ibn Asrun, bahwa mewakafkan harta milik negara hukumnya boleh, dengan alasan memelihara dan menjaga kekayaan negara. Pada tahun 572 H/1178 M, Salahuddin al-Ayyubi menetap- kan kebijakan mewajibkan bagi orang Kristen yang datang dari Iskandariyah untuk berdagang agar membayar bea cukai. Hasil- nya dikumpulkan dan diwakafkan kepada ulama dan para ketu- runannya. Wakaf dirasakan manfaatnya dari masa ke masa dan telah menjadi penopang dalam roda ekonomi sampai pada masa Bani Mamluk. Meski tidak diketahui secara pasti awal mula disahkannya Undang-undang wakaf. Namun, menurut berita dan berkas yang terhimpun bahwa perundang-undangan wakaf pada Bani Mamluk dimulai sejak Khalifah az-Zahir Bibers al-Bandaq (1260- 1277 M/658-676 H), yakni dengan undang-undang tersebut Khalifah az-Zahir bisa memilih hakim dari empat mazhab Sunni; mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Perwakafan pada masa ini dapat dibagi menjadi tiga kate- gori, yaitu: pendapatan negara hasil wakaf yang diberikan oleh penguasa kepada orang-orang yang dianggap berjasa, wakaf untuk sarana peribadatan, dan wakaf untuk kepentingan umum. Dilanjutkan pada masa Daulah Usmaniyah yang konsisten menerapkan syariat Islam, di antaranya ialah peraturan tentang H. Arjuna Sembiring, S.Sos, M.SP - 9
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan perwakafan. Antara lain peraturan tentang pembukuan pelaksana- an wakaf, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Jumadil Akhir tahun 1280 Hijriah. Undang-undang tersebut mengatur tentang penca- tatan wakaf, sertifikasi wakaf, cara pengelolaan wakaf, upaya men- capai tujuan wakaf dan pelembagaan wakaf dalam upaya mere- alisasikan wakaf dari sisi administrasi dan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun 1287 H dikeluarkan undang-undang yang men- jelaskan tentang kedudukan tanah-tanah kekuasaan Turki Usmani dan tanah-tanah produktif yang berstatus wakaf. Dari implemen- tasi undang-undang tersebut, di negara-negara Arab masih banyak tanah yang berstatus wakaf dan dipraktikkan sampai sekarang. Regulasi Perundang-Undangan Wakaf Di Indonesia JEJAK sejarah regulasi wakaf di Indonesia dapat dimulai sejak masa penjajahan. Hal ini dapat dibuktikan dengan lahirnya beberapa peraturan tentang wakaf di era pemerintah Hindia Be- landa. Perkembangan regulasi wakaf dapat dilihat dari karakter wakaf di Indonesia. Wakaf yang dipraktikkan di berbagai negara termasuk Indonesia memiliki karakter tersendiri, meskipun bila ditelusuri lebih mendalam memiliki kesamaan tujuan. Regulasi wakaf di Indonesia dimulai sejak pemerintah kolo- nial Belanda. Ketika itu, antara tahun 1903 sampai 1935, Belanda mengeluarkan empat Surat Edaran Sekretaris (Circulaires van de Gouvernements Secretaris) kepada pemimpin Indonesia. Semua surat edaran tersebut meminta bupati untuk menangani pendaf- taran bangunan keagamaan Muslim menyangkut asal-usulnya, statusnya sebagai tempat peribadatan, dan apakah ia berasal dari 10 - Peran Pemko Medan Dalam Pemeliharaan dan Pemberdayaan Tanah Wakaf
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan wakaf atau bukan.10 Pengaruh surat edaran ini setidaknya ada dua hal: pertama, pemerintah mengendalikan kegiatan wakaf melalui wajib daftar, serta keharusan meminta izin para bupati untuk mendermakan ke- kayaan sebagai wakaf. Kedua, bupati diberi kewenangan untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan sengketa wakaf.11 Dalam kurun waktu tersebut, ketentuan-ketentuan hukum wakaf secara umum hanya mengatur wewenang, prosedur perizinan dan pendaftaran tanah wakaf, serta hal-hal administratif lainnya. Setelah Indonesia merdeka, regulasi wakaf semakin berkem- bang positif, dengan keluarnya Peraturan Departemen Agama pada 22 Desember 1953 tentang prosedur pemberian tanah wakaf, yang kemudian diatur kembali oleh Surat Edaran Departemen Agama No. 5/D/1956. Kemudian, diterbitkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Da- lam Undang-undang ini, aset wakaf mendapatkan dasar hukum yang tetap, yakni negara secara resmi menyatakan perlindungan terhadap harta wakaf. Dalam Pasal 49 ayat 3 disebutkan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur menurut peraturan pemerintah. Perlindungan atas aset wakaf juga dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaf- taran Tanah. Peraturan ini meningkatkan penertiban sertifikasi ta- nah atas tanah wakaf yang telah diikrarkan. Setelah mendapatkan jaminan perlindungan dari pemerin- tah, eksistensi wakaf semakin mendapatkan tempat dengan terbit- 10. Abdul Gafur Ansari, Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia: Un- dang-undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004, Yogyakarta: Pilar Media, 2005, hal. 40-43 11. Suparman Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, Jakarta: Dar al- Ulum Press, 1999, hal. 50-51 H. Arjuna Sembiring, S.Sos, M.SP - 11
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan nya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwaka- fan Tanah Milik, yang memuat unsur-unsur substansi dan teknis perwakafan. Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 ini menciptakan pembaruan yang sangat penting dalam pengelo- laan harta wakaf. Peraturan ini memberikan legalitas bagi boleh- nya pertukaran harta wakaf setelah mendapatkan izin dari Menteri Agama. Secara substansial peraturan tersebut juga membolehkan pertukaran harta wakaf agar dapat diberdayakan secara optimal. Pembaruan lain yang terjadi setelah terbitnya peraturan ini juga mencakup aspek teknis dalam perwakafan. Sejak peraturan ini, beberapa pengelola wakaf mulai bersikap selektif terhadap harta wakaf yang diserahkan kepada mereka dengan memperhatikan asas manfaat dari wakaf yang akan diserahkan. Aturan lain yang membawa pembaruan dalam pengelolaan wakaf adalah Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompi- lasi Hukum Islam (KHI). Pembaruan dalam KHI ini pada dasarnya merupakan elaborasi dari prinsip pembaruan yang terdapat pada PP No. 28 Tahun 1977. Baik Inpres No. 1 Tahun 1991 maupun PP No. 28 Tahun 1977 diarahkan untuk unifikasi mazhab dan hukum Islam di Indonesia. Beberapa perluasan aturan perwakafan dalam KHI antara lain berkaitan dengan objek wakaf, nazir, dan seba- gainya. Terkait dengan objek wakaf misalnya, dalam KHI disebut- kan bahwa objek wakaf telah mencakup harta benda yang ber- gerak, sedangkan dalam PP No. 28 Tahun 1977 ketentuan seperti itu belum ada. Demikian halnya dengan nazir, dalam KHI jumlah nazir perseorangan tidak lagi dibatasi hanya sebanyak tiga orang, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan manajemen wakaf. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang, kelompok orang, atau 12 - Peran Pemko Medan Dalam Pemeliharaan dan Pemberdayaan Tanah Wakaf
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan badan hukum dengan memisahkan sebagian harta benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Definisi dalam KHI ini lebih luas dibandingkan definisi dalam PP Nomor 28 Tahun 1977. Hal ini karena pertama, dalam PP Nomor 28 Tahun 1977 pihak wakif hanya dua, yaitu perorangan dan ba- dan hukum, sedangkan dalam KHI, pihak wakif bisa tiga, yaitu perorangan, kelompok orang, dan badan hukum. Kedua, dalam PP Nomor 28 Tahun 1977 ditetapkan bahwa wakaf yang diaturnya hanya tanah milik, karena PP ini diberlakukan atas dasar amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria. Dalam pasal 49 ayat 3 ditetapkan bahwa perwakafan ta- nah milik dilindungi dan diatur oleh peraturan pemerintah. Fenomena di atas menunjukkan bahwa sejak masa kolonial, aturan wakaf telah ada terkait dengan administrasi dan pencatatan wakaf. Aturan perundang-undangan wakaf tersebut terus berkem- bang sejalan dengan dinamika perkembangan dan pengelolaan wakaf di masyarakat. Dari sisi jumlah dan aset, harta wakaf terus meningkat. Namun, peningkatan tersebut tidak disertai upaya pe- ningkatan mutu pengelolaan wakaf, terutama peningkatan mutu SDM maupun manajemennya. Oleh karena itu tidak heran jika wakaf produktif pada masa itu perkembangannya sangat lambat. Saat ini telah lahir Undang-undang No. 41 tahun 2004 ten- tang wakaf dengan tujuan pokok untuk mendorong kemajuan penge-lolaan wakaf di Indonesia. Dengan undang-undang ini, sektor wakaf diharapkan mampu berfungsi sedemikian rupa, sehingga mendukung kesejahteraan sosial-ekonomi umat Islam. Apalagi para ulama dan pemerhati masalah-masalah wakaf dari berbagai or- mas Islam, baik Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, maupun H. Arjuna Sembiring, S.Sos, M.SP - 13
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan ormas-ormas Islam lainnya mendukung proses legislasi wakaf ini dengan sungguh-sungguh. Konteks kelahiran dan motif terpenting regulasi wakaf tersebut adalah untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi dan penguatan masyarakat sipil dengan memanfaatkan sumber-sumber alternatif yang potensial dalam wakaf.12 Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, ditetapkan bahwa wakaf adalah: perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda mi- liknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah atau kese- jahteraan umum menurut syariat. Terhadap kelahiran undang-undang ini, sebagian besar nazir memandang positif bahwa undang-undang ini dapat mem- berikan kepastian hukum dan memperkuat lembaga wakaf. Di samping itu, undang-undang ini juga bisa mendorong masyarakat untuk berwakaf. Selain memiliki persepsi positif dengan hadirnya undang-undang wakaf tersebut, sebagian besar juga mendukung keberadaan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang telah eksis di masyarakat. Badan ini diharapkan mampu menjamin terciptanya kemajuan pengelolaan wakaf untuk kegiatan produktif di satu sisi dan peningkatan fungsi pelayanan sosial keagamaan di sisi lain. Pentingnya regulasi perundang-undangan wakaf ini bisa kita analisis dari beberapa pasal dalam Undang-undang No. 41 ta- hun 2004. Dalam pasal 4 dan pasal 5 dinyatakan bahwa wakaf ber- tujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya; wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis har- 12. Tuti A. Najib dan Ridwan al-Makassary (ed.), Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan: Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indone- sia, Jakarta: kerjasama The Ford Foundation dan CSRC, 2006, hal. 88-89 14 - Peran Pemko Medan Dalam Pemeliharaan dan Pemberdayaan Tanah Wakaf
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan ta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Juga dalam pasal 12 mengenai peruntukan harta benda wakaf disebutkan bahwa dalam rangka mencapai tu- juan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntuk- kan bagi: 1. 2. 3. sarana dan kegiatan ibadah; sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa; kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak berten- tangan dengan syariat dan peraturan Undang-undang yang berlaku. 4. 5. II. METODE PENELITIAN PENELITIAN ini adalah penelitian pustaka (library re- search) dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan keten- tuan lain yang berlaku yang berkaitan dengan peran pemerintah dalam pemberdayaan wakaf. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka sumber data terdiri data primer, yaitu undang-undang tentang wakaf dan Kompilasi Hukum Is- lam (KHI), dan data sekunder, yaitu ketentuan lain yang berkaitan dengan peran pemerintah dalam pemberdayaan wakaf, serta litera- tur yang relevan dengan pembahasan ini. Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan yang meliputi bahan hu- H. Arjuna Sembiring, S.Sos, M.SP - 15
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan kum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan hukum wakaf di Indonesia. III. PEMBAHASAN Peran Pemerintah Dalam Wakaf PROSES pembangunan ekonomi tidak terlepas dari cam- pur tangan pemerintah dalam memenuhi kewajibannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahte- raan masyarakat dapat dilakukan melalui kegiatan pembangunan, melalui ketersediaan modal/dana yang cukup. Sebab modal meru- pakan faktor penting (urgent) dalam membiayai berbagai aktivitas pembangunan pemerintah, seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, jembatan, pengairan, pertanian, rumah ibadah, dll. Dalam me- menuhi ketersediaan modal pemerintah, maka perlu digali berba- gai sumber modal alternatif agar kegiatan operasional pembangu- nan ekonomi dapat terealisasi. Penggalian sumber modal alternatif dapat dilakukan melalui pemberdayaan kekayaan umat Islam, se- perti mengoptimalkan pemeliharaan dan pemberdayaan wakaf. Dalam konteks pembangunan ekonomi (economic develop- ment), harta wakaf dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan pada sektor-sektor publik, seperti pendidikan, kesehatan, jalan, air bersih, penerangan, jembatan, modal usaha dan sebagainya, yang manfaatnya akan dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Dalam ekonomi nasional wakaf berhubungan secara langsung dengan distribusi kekayaan, sebab harta wakaf dalam periode pembentu- kannya melakukan transfer kekayaan pada masyarakat.13 13. Saprinal Manurung, Wakaf Modal Alternatif Pembangunan Ekonomi 16 - Peran Pemko Medan Dalam Pemeliharaan dan Pemberdayaan Tanah Wakaf
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan Kebijakan tentang regulasi wakaf di Indonesia dimulai se- jak pemerintah kolonial Belanda, di mana antara tahun 1903 sam- pai 1935, Belanda mengeluarkan empat Surat Edaran Sekretaris Circulaires van de Gouvernements Secretaris kepada pemimpin Indonesia. Semua surat edaran tersebut meminta bupati untuk me- nangani pendaftaran bangunan keagamaan Muslim menyangkut asal-usulnya, statusnya sebagai tempat peribadatan, dan apakah ia berasal dari wakaf atau bukan.14 Setelah Indonesia merdeka, regulasi wakaf semakin berkem- bang positif, dengan keluarnya Peraturan Departemen Agama pada 22 Desember 1953 tentang prosedur pemberian tanah wakaf, yang kemudian diatur kembali oleh Surat Edaran Departemen Agama No. 5D1956. Kemudian, diterbitkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Da- lam Undang-undang ini, aset wakaf mendapatkan dasar hukum yang tetap, di mana negara secara resmi menyatakan perlindungan terhadap harta wakaf. Dalam Pasal 49 ayat 3 disebutkan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur menurut peraturan pemerintah. Per- lindungan atas aset wakaf juga dipertegas kembali dalam Pera- turan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan ini meningkatkan penertiban sertifikasi tanah atas tanah wakaf yang telah diikrarkan. Setelah mendapatkan ja- minan perlindungan dari pemerintah, eksistensi wakaf semakin mendapatkan tempat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, yang memuat Ummat Islam di Kota Medan, Jurnal Pembangunan Perkotaan, Vol. 2 No.1, Juni 2014, hal. 112 14. Abdul Gafur Ansari, Op.Cit, hal. 40-43 H. Arjuna Sembiring, S.Sos, M.SP - 17
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan unsur-unsur substansi dan teknis perwakafan. Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 ini men- ciptakan pembaruan yang sangat penting dalam pengelolaan harta wakaf. Peraturan ini memberikan legalitas bagi bolehnya pertu- karan harta wakaf setelah mendapatkan izin dari Menteri Agama. Secara substansial peraturan tersebut juga membolehkan pertukaran harta wakaf agar dapat diberdayakan secara optimal. Pembaruan lain yang terjadi setelah terbitnya peraturan ini juga mencakup aspek teknis dalam perwakafan. Sejak peraturan ini, beberapa pengelola wakaf mulai bersikap selektif terhadap harta wakaf yang diserahkan kepada mereka dengan memperhatikan asas manfaat dari wakaf yang akan diserahkan. Fungsi dan tugas pemerintah dalam bidang wakaf adalah untuk memajukan dunia perwakafan di Indonesia, pemerintah melalui Departemen Agama berupaya menjalankan fungsi dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Langkah-langkah operasi- onal antara lain:15 Regulasi peraturan perundang-undangan wakaf. Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan paradigma baru wakaf. Sertifikasi, inventarisasi, dan advokasi harta benda wakaf. Peningkatan kualitas nazir dan lembaga wakaf Memfasilitasi jalinan kemitraan investasi wakaf produktif. Memfasilitasi terbentuknya Badan Wakaf Indonesia . Bantuan proyek percontohan wakaf produktif. Dilihat dari wujud wakaf di Indonesia dan kepentingan masyarakat di tanah air kita, perwakafan tanah tampaknya menda- 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 15. Suhrawardi K Lubis, Wakaf dan Pembedayaan Umat, Jakarta: Sinar Gra- fika, 2010, hal. 181-183 18 - Peran Pemko Medan Dalam Pemeliharaan dan Pemberdayaan Tanah Wakaf
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan pat perhatian utama. Oleh karena itu pula dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria diletakkan dasar-dasar pengaturan tanah wakaf di Indonesia, yang kemudian diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977. Pemerintah semakin meningkatkan perannya dengan beru- paya untuk mendorong wakaf melalui Instruksi Pemerintah No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dapat dilihat di buku ketiga tentang wakaf. Pada tahun 2004 pemerin- tah mengesahkan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, beserta peraturan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Ta- hun 2006 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Ten- tang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Secara garis besar, pemerintah memiliki empat peran dalam pengelolaan wakaf yaitu: 1. 2. 3. Peran pertama adalah sebagai Regulator. Dalam peran ini pemerintah berkewajiban menyiapkan berbagai peraturan dan petunjuk pelaksanaan yang mengatur tata cara pengelo- laan wakaf sebagai penjabaran dari ketentuan syariat mau- pun undang-undang. Kedua adalah peran sebagai motifator yakni melaksanakan berbagai program sosialisasi dan orientasi baik secara lang- sung maupun melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait. Ketiga adalah sebagai fasilitator yakni menyiapkan berbagai fasilitas penunjang operasional. Pemerintah berupaya mem- fasilitasi pemberdayaan wakaf agar dapat melaksanakan pe- H. Arjuna Sembiring, S.Sos, M.SP - 19
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan ngelolaan secara optimal. Peran keempat adalah sebagai koordinator yakni mengkoor- dinasikan semua lembaga pengelola zakat dan wakaf di semua tingkatan serta melaksanakan pemantauan dan peng- awasan terhadap lembaga-lembaga tersebut. Berdasarkan data Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Ke- menterian Agama, potensi wakaf tanah di Indonesia mencapai jumlah 414.829 lokasi dengan luas 55.259,87 hektar. Dengan de- mikian, besarnya potensi jumlah harta wakaf di Indonesia khusus- nya di kota Medan dapat memberikan harapan bagi pembenahan ekonomi umat. Sebab kekayaan tersebut dapat dijadikan modal pembangunan sosial ekonomi masyarakat dalam mencapai titik equalibrium (keseimbangan) ekonomi dalam mencapai tingkat kesejahteraan umat. 4. Peran Pemerintah Kota Medan Dalam Pemberdayaan Tanah Wakaf KHUSUS dalam Undang-undang wakaf No. 41 yang me- nekankan pada pengelolaan harta wakaf secara profesional dan produktif, telah menjadi payung bagi Pemerintah Kota Medan da- lam mengimplementasikan berbagai kebijakan tentang pengelo- laan harta wakaf di wilayah administrasi kota Medan. Salah satu- nya adalah dengan dibentuknya Tim Persertifikasian Tanah Wakaf oleh Pemerintah Kota Medan dalam mengoptimalkan keberadaan harta wakaf bagi peningkatan kesejahteraan umat. Peranan Pemerintah Kota Medan dalam mengoptimalkan pemeliharaan dan pemberdayaan wakaf salah satunya adalah de- ngan melaksanakan program pemberdayaan wakaf rumah ibadah untuk mewujudkan Masjid Mandiri. 20 - Peran Pemko Medan Dalam Pemeliharaan dan Pemberdayaan Tanah Wakaf
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan Dalam rangka pemberdayaan tanah wakaf khususnya mas- jid-masjid yang berdiri di atas tanah wakaf, maka dalam hal ini Pemerintah Kota Medan menggagas satu program yang bernama Pemberdayaan Rumah Ibadah Untuk Mewujudkan Masjid Mandi- ri. Program ini tertuang dalam Keputusan Wali kota Medan Nomor 451.2/20.K/VI2021 tentang Tim Pemberdayaan Rumah Ibadah Untuk Mewujudkan Masjid Mandiri di Kota Medan tahun 2021. a. Tugas Tim Pemberdayaan Rumah Ibadah Untuk Mewujud- kan Masjid Mandiri : 1. 2. 3. 4. Menyusun rencana kegiatan pemberdayaan rumah iba- dah untuk mewujudkan masjid mandiri di kota Medan di bidang pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan; Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pemberdayaan rumah ibadah untuk mewujudkan masjid mandiri di kota Medan; Memberikan informasi kepada publik tentang pember- dayaan rumah ibadah untuk mewujudkan masjid mandi- ri di kota Medan; Membantu memfasilitasi kelengkapan administrasi un- tuk mewujudkan masjid mandiri. b. Pemberdayaan masjid mandiri meliputi: 1. 2. 3. 4. Bidang pendidikan. Bidang ekonomi. Bidang sosial. Bidang kesehatan. c. Legalitas Masjid Mandiri: 1. SK nazir (nazir tanah wakaf). H. Arjuna Sembiring, S.Sos, M.SP - 21
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan 2. 3. 4. SK BKM (Badan Kemakmuran Masjid). Sertifikat wakaf tanah masjid. Sertifikat IMB (Izin Mendirikan Bangunan). d. Kriteria masjid mandiri: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Memiliki sarana bangunan yang layak dan permanen se- bagai fasilitas tempat beribadah bagi umat yang terjaga kebersihan dan kenyamanannya. Adanya database jemaah dan masyarakat sekitar masjid untuk mendapat gambaran kebutuhan dan potensi umat. Memiliki kepengurusan nazir yang disahkan/dikeluar- kan oleh instansi terkait. Memiliki kepengurusan Badan Kemakmuran Masjid (BKM) yang disahkan/dikeluarkan oleh instansi terkait. Masjid memiliki alas hak (surat tanah) atau akta wakaf dan memiliki legalitas bangunan sebagai rumah ibadah. Kenaziran dan BKM memiliki pengurus yang solid dan berkeinginan untuk mensukseskan pemberdayaan ekonomi umat untuk mewujudkan masjid yang mandiri. Berkeinginan untuk melakukan pemberdayaan ekonomi umat seperti membentuk koperasi jemaah masjid, lem- baga wakaf mikro, koperasi jasa keuangan syariah yang memiliki unit usaha masjid seperti gerai kuliner, gerai kopi, sembako, perlengkapan ibadah dan busana mus- lim. Pembentukan Unit Pengelola Zakat (UPZ) yang berper- an aktif di tengah masyarakat. Adanya pelatihan Tahsin Qiraatul Quran bagi imam dan jemaah masjid, pembinaan ketauhidan, peningkatan kualitas ibadah dan pembinaan akhlakul karimah. 22 - Peran Pemko Medan Dalam Pemeliharaan dan Pemberdayaan Tanah Wakaf
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Memiliki kegiatan magrib mengaji yang terjadwal se- cara berkesinambungan. Adanya pembinaan terhadap remaja masjid dan generasi muda agar terhindar dari bahaya narkoba dan pergaul- an bebas serta terlaksananya kaderisasi dan pembinaan umat. Memiliki saran pendidikan non formal seperti RA, TKQ sebagai pembekalan keilmuan bagi generasi menda- tang. Memiliki sarana dan prasarana untuk membuka pojok baca/taman bacaan dan fasilitas ramah anak. Memiliki laporan keuangan yang lengkap dan transpar- an. Rutin melaksanakan pelayanan kesehatan seperti sunat massal, pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis. Adanya pelayanan dan bantuan rutin terhadap jemaah lansia dan kurang mampu serta fasilitas bagi kaum di- fabel. IV. PENUTUP BERDASARKAN pembahasan yang telah dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa garis besar peran pemerintah dalam wakaf ada 4 (empat), yaitu: sebagai regulator, motifator, fasilitator dan koordinator. Sebagai regulator, pemerintah berkewajiban menyiapkan berbagai peraturan dan petunjuk pelaksanaan yang mengatur tata cara pengelolaan wakaf sebagai penjabaran dari ketentuan syariat maupun undang-undang. H. Arjuna Sembiring, S.Sos, M.SP - 23
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan Sebagai motifator yakni melaksanakan berbagai program sosialisasi dan orientasi baik secara langsung maupun melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait. Sebagai fasilitator yakni menyiapkan berbagai fasilitas pe- nunjang operasional. Pemerintah berupaya memfasilitasi pember- dayaan wakaf agar dapat melaksanakan pengelolaan secara opti- mal. Sebagai koordinator yakni mengkoordinasikan semua lem- baga pengelola zakat dan wakaf di semua tingkatan serta melak- sanakan pemantauan dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga tersebut. Sedangkan di kota Medan, peranan pemerintah dalam memberdayakan dan pemeliharaan tanah wakaf salah satunya adalah dengan dibentuknya Tim Penyertifikasian Tanah Wakaf oleh Pemerintah Kota Medan dalam mengoptimalkan keberadaan harta wakaf bagi peningkatan kesejahteraan umat. Selain itu juga Pemerintah Kota Medan melaksanakan program Pemberdayaan Wakaf Rumah Ibadah Untuk Mewujudkan Masjid Mandiri. DAFTAR PUSTAKA A. Buku 1. Abdul Gafur Ansari, Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia: Undang-undang Wakaf Nomor. 41 Tahun 2004, Yogyakarta : Pilar Media, 2005 2. Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012 3. Ar-Raudhah Nawawi, Mughni al-Muhtaj, Kairo: Mush- thafa Halabi, 2003 4. Farida Prihatini, et al., Hukum Islam Zakat dan Wakaf 24 - Peran Pemko Medan Dalam Pemeliharaan dan Pemberdayaan Tanah Wakaf
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan Teori dan Prakteknya di Indonesia, Jakarta : FHUI, Cet. ke-1, 2005 5. Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, Hukum Wakaf, terj. Ahrul Sani Faturrahman, Jakarta: IIMAN Press, 2004 6. Munzir Qahaf, Al-Waqf Al-Islami: Tatawwuruhu, Idara- tuhu, Tanmiyyatuhu, Damaskus: Dar al-Fikr. 2006 7. Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf, Strategi Pengamanan Tanah Wakaf, Ditjen Bimas Islam dan Penye- lenggaraan Haji Departemen Agama. R.I, 2004 8. Suhrawardi K Lubis, Wakaf dan Pembedayaan Umat, Ja- karta: Sinar Grafika, 2010 9. Suparman Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, Ja- karta: Dar al-Ulum Press, 1999 10. Tuti A. Najib dan Ridwan al-Makassary (ed.), Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan: Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia, Jakarta: kerjasama The Ford Foundation dan CSRC., 2006 B. Peraturan Perundang-undangan 1. Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indo- nesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459) 3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompi- lasi Hukum Islam C.Jurnal 1. Abdurrahman Kasd, Peran Pemerintah Dalam Regulasi Perundang-Undangan Wakaf, Jurnal Ziswaf, Vol. 2, No. 2, Desember 2013 2. Saprinal Manurung, Wakaf Modal Alternatif Pembangu- nan Ekonomi Ummat Islam di Kota Medan, Jurnal Pembangu- nan Perkotaan, Vol.2 No.1, Juni 2014 H. Arjuna Sembiring, S.Sos, M.SP - 25
(II) WAKAF DALAM TINJAUAN FIKIH Oleh: Dr. Hasan Matsum, M.Ag ABSTRAK PERSOALAN fikih muamalah adalah kajian hukum yang tumbuh di masyarakat. Sebagaimana telah diketahui, bahwa fikih dan/atau hukum senantiasa berkembang di tengah masyarakat (ius societas ibi ius). Dengan kata lain, fikih dan/atau hukum mengalami pe- rubahan yang selalu menyesuaikan dengan waktu, tempat, situasi, dan kondisi. Persoalan hukum dan fikih senantiasa berkaitan de- ngan pelaku, obyek, proses, dan pijakan aturan. Demikian halnya dengan wakaf. Secara akidah, wakaf merupakan bentuk ibadah yang didasarkan pada harapan akan rida Allah SWT. Sedangkan secara syariat, wakaf merupakan tata cara memberikan manfaat lebih kepada umat lewat pemberian barang bergerak maupun tidak bergerak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan wakaf dalam pandangan fikih. Penelitian ditulis dengan menggunakan metode kualitatif de- ngan studi pustaka sebagai pendekatannya. Sumber data berupa publikasi kepustakaan (Library Research). Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif. Kata Kunci: Wakaf, Fikih, Tinjauan 26
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan I. PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah WAKAF telah mengakar dan menjadi tradisi umat Islam di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dalam konteks negara Indo- nesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk dan berkembang di Indonesia, hal tersebut da- pat dilihat dari berdirinya masjid, musala, surau, madrasah, yang berasal dari tanah wakaf.1 Perkembangan wakaf dimulai oleh para penguasa, para raja, dan orang-orang kaya pada zamannya, dengan memberikan hartanya untuk kepentingan seperti yang diinginkan oleh pemberi wakaf dan menunjuk orang-orang yang dipercayainya untuk me- ngelola dan mengawasinya. Wakaf merupakan suatu perbuatan hukum dalam lapangan hukum kebendaan yang sudah cukup lama dikenal oleh masyarakat Islam Indonesia. Umat Islam Indonesia yang memiliki kepedulian sosial keagamaan sudah banyak melaksanakan ajaran wakaf, hal ini terbukti dengan banyak berdirinya tempat ibadah seperti musa- la, masjid, tempat pendidikan pondok pesantren yang tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia, sekolah-sekolah keagamaan seperti Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah, dan Perguruan Tinggi yang berasal dari harta wakaf. Fenomena ini menunjukkan betapa tinggi semangat umat Islam terdahulu di negeri ini untuk melakukan syiar Islam dan memajukan pengetahuan keagamaan serta sosial ekonomi umat 1. Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf, Strategi Pengamanan Tanah Wakaf, Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama. R.I, 2004, hal. 33 Dr. Hasan Matsum, M.Ag - 27
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan Islam sebagai penduduk terbesar di negara Republik Indonesia. Wakaf kemanfaatannya banyak dirasakan oleh masyarakat, karenanya pemerintah berkepentingan untuk mengatur pelaksa- naan wakaf agar dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Untuk ke- pentingan ini pemerintah mengeluarkan regulasi di bidang wakaf, di antaranya melalui Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Ten- tang Wakaf. Pembahasan wakaf telah mengalami perkembangan sejalan dengan tuntutan perubahan zaman. Dimulai dari kajian wakaf klasik hingga inovasi-inovasi mutakhir berkenaan dengan pengem- bangan wakaf. Pada abad-abad terakhir, naluri kajian wakaf meng- arah kepada wakaf yang lebih menyejahterakan secara ganda. Artinya, selain nilai positif dari wujud benda wakaf itu sendiri, juga dituntut adanya produktifitas lain yang dapat dirasakan dan berkorelasi positif dengan misi dakwah demi kesejahteraan umat dari sisi ekonomi. Lebih kongkrit, wakaf mengarah kepada uang yang lebih nyata produktifitasnya, karena ia mampu menjadi in- strumen investasi yang efektif. Mengingat arti pentingnya wakaf dalam kehidupan sosial ekonomi dan keagamaan, maka penulis melalui tulisan ini akan mengkaji wakaf dalam tinjauan fikih, dasar hukum, dan imple- mentasinya di Indonesia. II. METODE PENELITIAN KAJIAN ini ditulis dengan menggunakan metode kualitatif dengan studi pustaka sebagai pendekatannya. Sumber data berupa publikasi kepustakaan. Jenis data berupa narasi tertulis atau doku- 28 - Wakaf Dalam Tinjauan Fikih
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan men yang terdapat dalam sumber-sumber publikasi. Teknik peng- umpulan data dilakukan dengan cara pelacakan terhadap sumber- sumber publikasi tersebut. Teknik analisis data berupa analisis deskriptif dan komprehensif. III. PEMBAHASAN Wakaf Dalam Tinjauan Fikih Klasik WAKAF dilihat dari sudut fikih mengalami perbincangan yang sangat menarik, meskipun terkadang objek perbincangannya lebih menitikberatkan pada unsur wakaf. Menariknya pula, baik ulama klasik maupun modern tidak akan lepas dari kajian terse- but. Pengertian wakaf menurut istilah, para ulama berbeda pen- dapat dalam memberikan batasan mengenai wakaf.2 Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditim- bulkan. Definisi wakaf menurut ahli fikih adalah sebagai berikut: 1) Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan cara penukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak da- pat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat 2. A.E. Waluya, Istibdal Wakaf Dalam Pandangan Fuqoha Klasik dan Kon- temporer, Jurnal Miykat al-Anwar, Vol. 29, No. 2, 2018, hal. 50 Dr. Hasan Matsum, M.Ag - 29
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan harta yang diwakafkannya kepada mauquf 'alaih (yang diberi- kan wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, yakni wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Ahmad bin Hambal mengatakan wakaf terjadi karena dua hal. Pertama, karena kebiasaan (perbuatan), bahwa dapat dika- takan dia mewakafkan hartanya. Seperti seorang mendirikan masjid, kemudian mengizinkan orang shalat di dalamnya, se- cara spontanitas bahwa ia telah mewakafkan hartanya itu menu- rut kebiasaan (uruf). Walaupun secara lisan ia tidak menyebut- kannya, dapat dikatakan wakaf karena sudah kebiasaan. Kedua, dengan lisan, baik dengan jelas (sariih) atau tidak. Atau ia memaknai kata-kata; habastu, wakaftu, sabaltu, tasa- daqtu, abdadtu, harramtu. Bila menggunakan kalimat seperti ini ia harus mengiringinya dengan niat wakaf. Bila telah jelas seseorang mewakafkan hartanya, maka si wakif tidak mem- punyai kekuasaan bertindak atas benda itu, dan juga menurut Hambali tidak bisa menariknya kembali. Hambali menyatakan, benda yang diwakafkan itu harus benda yang dapat dijual, walaupun setelah jadi wakaf tidak boleh dijual dan benda yang kekal zatnya karena wakaf bukan untuk waktu tertentu, tetapi buat selama-lamanya.3 Dalam mazhab Syafi'i, wakaf adalah mendayagunakan harta untuk diambil manfaatnya dengan mempertahankan zat benda tersebut dan memutus hak wakif untuk mendayagunakan harta tersebut. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan. Berubahnya status kepemilikan dari milik seseorang, kemu- dian diwakafkan menjadi milik Allah. Jika wakif wafat, harta 3. Ibid 30 - Wakaf Dalam Tinjauan Fikih
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli waris. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada mauquf 'alaih (orang yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, yakni wakif tidak dapat melarang penyaluran sum- bangan tersebut. Apabila wakif melarangnya, maka kadi berhak memaksa- nya agar memberikannya kepada mauquf 'alaih. Karena itu mazhab ini mendefinisikan wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial). 2) Imam Hanafi Wakaf adalah menahan suatu benda, yang menurut hukum tetap milik si wakif, dalam rangka mempergunakan manfaat- nya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka kepemili- kan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli waris- nya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah "menyumbangkan manfaat". Karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah: "Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekah- kan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang".4 Wakaf dapat dilakukan tidak mesti harus untuk masa atau waktu tak terbatas (kekal), akan tetapi dapat juga dilakukan un- 4. W. Zuhaili, Al-Fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhu, Damaskus: Dar al-Fikr al- Mu'ashir, 2008, hal. 151 Dr. Hasan Matsum, M.Ag - 31
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan tuk masa atau waktu tertentu, sebulan, setahun, dan dua tahun, umpamanya. 3) Imam Maliki Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak me- lepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, tetapi wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang da- pat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain, dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si wakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafaz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara kepemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedangkan benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwaka- fan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).5 Dari keseluruhan definisi wakaf yang dikemukakan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, tampak secara jelas bah- wa wakaf berarti menahan harta yang dimiliki untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan umat dan agama. Akan tetapi, keempat mazhab tersebut berbeda pandangan tentang apakah kepemilikan terhadap harta yang diwakafkan itu terputus de- ngan sahnya wakaf atau kepemilikan itu dapat ditarik kembali 5. Ibid, hal. 51 32 - Wakaf Dalam Tinjauan Fikih
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan oleh wakif. Contoh yang paling klasik dari wakaf adalah tanah. Hubu- ngan antara makna harfiah dan makna teknis terkait dengan adanya "keabadian unsur pokok di mana ia harus berhenti, tidak boleh dijual atau dialihtangankan kepada selain kepenti- ngan umat yang diamanahkan oleh wakif kepada nazir wakif. Perdebatan ulama tentang unsur "keabadian" mengemuka- kan, khususnya antara mazhab Syafi'i dan Hanafi di satu sisi serta mazhab Maliki disisi lain. Imam Syafi'i misalnya sangat menekankan wakaf pada fixed asset (harta tetap) sehingga menjadikannya sebagai syarat sah wakaf. Mengingat Indone- sia secara fikih kebanyakan adalah pengikut mazhab Syafi'i, maka untuk wakaf yang lazim didapati berupa tanah, masjid, madrasah, dan aset tetap lainnya. Imam Malik mengartikan "keabadian" lebih pada nature barang yang diwakafkan, baik itu aset tetap maupun aset ber- gerak. Untuk aset tetap seperti tanah, unsur keabadian terpenuhi karena memang tanah dapat dipakai selama tidak longsor dan bencana alam yang menghilangkan fisik tanah tersebut, sede- mikian juga halnya dengan masjid atau madrasah. Berbeda dengan Imam Syafi'i, Imam Maliki memperlebar lahan wakaf mencakup barang-barang bergerak lainnya seperti wakaf susu sapi atau wakaf buah tanaman tertentu. Yang men- jadi substansi adalah sapi dan pohon, sementara yang diambil manfaatnya adalah susu dan buah. Dalam pandangan mazhab ini, "keabadian" umur aset wakaf adalah relatif tergantung umur rata-rata dari aset yang diwakafkan. Dengan kerangka pemikiran seperti ini mazhab Maliki telah membuka luas kesempatan untuk memberikan wakaf dalam Dr. Hasan Matsum, M.Ag - 33
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan jenis aset apa pun, termasuk aset yang paling likuid yaitu uang tunai (cash waqf).6 Syarat dan Rukun Wakaf dalam Konteks Fikih Indonesia RUKUN wakaf dalam hukum fikih ada empat, yaitu: Orang yang berwakaf (al-waqif). Benda yang diwakafkan Orang yang menerima manfaat wakaf nazir). Lafaz atau ikrar wakaf Sedangkan dalam UU Wakaf Pasal 6 yang merupakan fikih Indonesia yang telah diundangkan, wakaf dilaksanakan dengan memenuhi enam unsur, yaitu empat unsur tersebut di atas ditam- bah dengan dua unsur lain yaitu: peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf. 1. 2. 3. (almauquf). (al-mauquf 'alaihi/ (sighah). 4. Dalam konteks ini, wakif meliputi perseorangan, organisa- si, maupun badan hukum. Wakif perseorangan dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan: dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan merupakan pemilik sah harta benda wakaf. Wakif organisasi dan badan hukum dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi atau badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi atau badan hu- kum sesuai dengan anggaran dasar organisasi atau badan hukum yang bersangkutan.7 6. Nurma, Investasi Dana Wakaf, Jurnal Khatulistiwa - Journal of Islamic Studies, Vol.3 No. 1, Maret 2013, hal. 12 7. Ibn Manzur, Lisan al-'Arab, jilid. 11 (Kairo: al-Dar al-Misriyyah li al- 34 - Wakaf Dalam Tinjauan Fikih
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan Adapun pihak nazir bisa dilakukan oleh perseorangan, or- ganisasi, atau badan hukum. Syarat nazir perseorangan adalah warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mam- pu secara jasmani dan rohani, dan tidak terhalang melakukan per- buatan hukum. Organisasi atau badan hukum yang bisa menjadi nazir harus memenuhi persyaratan yaitu pengurus organisasi atau badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazir perseorangan sebagaimana tersebut di atas, organisasi atau badan hukum itu bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyaraka- tan, dan/atau keagamaan Islam, badan hukum itu dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Tugas nazir adalah melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, mengawasi dan me- lindungi harta benda wakaf, melaporkan pelaksanaan tugas kepa- da Badan Wakaf Indonesia. Dalam melaksanakan tugas tersebut, nazir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak me- lebihi 10% (sepuluh persen).8 Syarat-syarat harta yang diwakafkan (al-mauquf) harus me- menuhi beberapa persyaratan, yaitu: al-mauquf harus barang yang berharga, al-mauquf harus diketahui kadarnya, al-mauquf dimiliki oleh wakif secara sah, al-mauquf harus berdiri sendiri, tidak me- lekat kepada harta lain (mufarrazan). Harta benda wakaf bisa berbentuk benda tidak bergerak ataupun benda bergerak. Yang termasuk benda tidak bergerak Ta'lif wa al-Tarjamah), 1954 8. Ibn Qudamah, Al-Mughni Wa al-Syarh al-Kabir, jil. 6, Beirut: Dar al-Ku- tub al- 'Arabi, 1972 Dr. Hasan Matsum, M.Ag - 35
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan antara lain: 1. 2. 3. 4. 5. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perun- dang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar; bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a; tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan yang dimaksud benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, antara lain: uang; logam mulia; surat berharga; kendaraan; hak atas kekayaan intelektual; hak sewa; dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.9 Berdasarkan paparan tersebut, dapat ditegaskan bahwa pe- mahaman tentang benda wakaf hanya sebatas benda tak bergerak, seperti tanah adalah kurang tepat. Karena wakaf juga bisa berupa benda bergerak, antara lain uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, dan hak sewa, sebagaimana tercermin dalam Bab II, Pasal 16, UU No. 41 tahun 2004, dan juga 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9. Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani, Subul al-Salam. Bandung: Mak- tabah Dahlan, tth 36 - Wakaf Dalam Tinjauan Fikih
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan sejalan dengan fatwa MUI ihwal bolehnya wakaf uang. Syarat-syarat shigah berkaitan dengan ikrar wakaf, yaitu harus memuat nama dan identitas wakif, nama dan identitas nazir, keterangan harta benda wakaf, dan peruntukan harta benda wakaf, serta jangka waktu wakaf. Pada prinsipnya, dalam rangka menca- pai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diper- untukkan bagi: sarana dan kegiatan ibadah; sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa; kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertenta- ngan dengan syariat dan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan paparan tersebut, dapat ditegaskan bahwa pe- mahaman tentang pemanfaatan harta benda wakaf yang selama ini masih terbatas digunakan untuk tujuan ibadah saja (yang ber- wujud misalnya: pembangunan masjid, komplek kuburan, panti asuhan, dan pendidikan) adalah kurang tepat. Nilai ibadah itu tidak harus berwujud langsung seperti itu. Bisa saja, di atas lahan wakaf dibangun pusat perbelanjaan, yang keuntungannya nanti di- alokasikan untuk beasiswa anak-anak yang tidak mampu, layanan kesehatan gratis, atau riset ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini juga bagian dari ibadah. 1. 2. 3. 4. 5. Objek Wakaf dalam Pandangan Fikih Kontemporer SAYYID SABIQ menjelaskan bahwa benda, baik bersifat tetap (al-Uqar), maupun bergerak (al-Manqul) seperti perlengkapan rumah, mushaf, buku-buku, senjata, dan kendaraan boleh dijadi- Dr. Hasan Matsum, M.Ag - 37
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan kan objek wakaf. Disamping itu, setiap benda yang boleh diper- dagangkan dan dimanfaatkan (dengan tetap kekal zatnya), boleh juga dijadikan objek wakaf. Sebaliknya, Sayyid Sabiq berpenda- pat bahwa benda yang rusak (berubah) karena dimanfaatkan se- perti uang, lilin, makanan dan minuman, tidak sah untuk dijadikan objek wakaf. Disamping itu, Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa benda-benda yang tidak boleh dijual karena zatnya seperti anjing, babi, dan binatang buas, dan tidak boleh dijual karena yang lain seperti karena digadaikan, tidak boleh dijadikan objek wakaf.10 Muhammad Mushthafa Syalabi menjelaskan bahwa syarat- syarat objek wakaf ada empat: pertama, harta tersebut harus mu- taqawwim (memungkinkan untuk dijaga atau dipelihara dan me- mungkinkan untuk dimanfaatkan dengan cara tertentu); Kedua, harta yang diwakafkan dapat diketahui secara sempurna oleh wakif dan pengelola (penerima) wakaf ketika wakaf diikrarkan. Ketiga, benda yang diwakafkan adalah milik wakif secara sempurna dan dapat dipindah tangankan ketika benda tersebut diikrarkan untuk wakaf. Keempat, benda yang diwakafkan dapat dipisahkan secara tegas tanpa terikat dengan yang lain.11 Pendapat ulama fikih mengenai objek wakaf memperlihat- kan bahwa syarat-syarat benda wakaf (harus benda, bermanfaat, tidak sekali pakai, tidak haram zatnya, dan harus milik wakif secara sempurna) tidak didukung hadis secara khusus dan me- reka menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis yang bersifat umum. Oleh karena itu, penentuan syarat-syarat objek wakaf ter- masuk wilayah ijtihadi. 10. Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Dar al-Fikr, Beirut, 1983, hal. 382 11. Muhammad Mushthafa Salabi, Muhadlarat fi al-Wakf wa al-Washiyyat, Dar al-Ta'lif, Mesir, 1957, hal. 54-47 38 - Wakaf Dalam Tinjauan Fikih
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan Sekarang uang menempati posisi penting dalam kegia- tan transaksi ekonomi di berbagai negara di dunia, karena uang sekarang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi sudah di- anggap sebagai benda, yang meskipun terjadi silang pendapat di antara pakar fikih, dapat diperdagangkan. Oleh karena itu, ulama di pakistan, Abdul Manan, sudah membolehkan adanya wakaf uang dengan istilah cash waqf (yang diterjemahkan ke dalam ba- hasa Indonesia menjadi wakaf tunai), terjemahannya agak keliru karena mengaburkan gagasan pokoknya. Dewasa ini, uang sudah bergeser fungsi, pada awalnya ia hanya berfungsi sebagai alat tukar, sekarang ia sudah men- jadi sesuatu yang diperjualbelikan di berbagai bank dan money changer. Oleh karena itu, uang sudah sama kedudukannya dengan benda lain yang dapat diperjualbelikan. Dengan kenyataan yang demikian, pernyataan Al-Sayyid Sabiq yang menyatakan bahwa uang tidak dapat dijadikan objek wakaf menjadi paradoks dengan pernyataannya sendiri, yaitu uang dapat dijadikan objek perda- gangan. Oleh karena itu, Juhaya S. Praja juga berpendapat bahwa uang boleh dijadikan objek wakaf.12 Abdullah Gimnastiar telah mempraktikkan gagasan ini de- ngan cara melelang tanah yang akan dibeli untuk pengembangan pesantren Daruttauhid dengan cara menghargakan tanah permeter- nya, sehingga wakif dapat membayar tanah tersebut sesuai dengan kemampuannya melalui nomor rekening bank yang sudah disiap- kan oleh panitia. Meskipun akad yang dilakukan adalah wakaf ta- nah, tetapi praktiknya yang diberikan oleh wakif adalah uang. Dalam fikih terdapat gagasan mengenai wakaf mu'aqqat 12. Juhaya S. Praja, Perwakafan di Indonesia: Sejarah Pemikiran Hukum dan Perkembangannya, Yayasan Piara, Bandung, 1993, hal. 13 Dr. Hasan Matsum, M.Ag - 39
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan (wakaf hanya dalam durasi tertentu). Imam Malik berpendapat bahwa akad wakaf bersifat mulazamat (kepemilikan benda wakaf berpindah dari milik wakif menjadi milik Allah/umum). Akan tetapi, beliau berpendapat bawa wakaf tidak mesti dilakukan se- cara mu'abbad (untuk selamanya), ia boleh dilakukan dalam teng- gang waktu tertentu, dengan syarat wakaf tersebut tidak boleh di- tarik sebelum durasi yang disepakati selesai. Oleh karena itu, sebagai lanjutan dari gagasan mengenai wakaf uang, boleh saja seorang muslim mewakafkan sejumlah uang (misalnya 1 triliyun) selama lima tahun kepada pendidikan pesantren. Uang 1 triliyun tersebut kemudian disimpan di Bank yang kemudian menggunakan sistem syariah dalam bentuk de- posito, sehingga lembaga pendidikan yang berperan sebagai nazir dapat menggunakan uang hasil simpanan dalam bentuk deposito mudarabah di bank-bank yang menggunakan sistem syariah. Suatu gagasan cerdas dari Imam malik adalah bahwa tidak boleh ditarik sebelum tenggang waktu yang disepakati selesai.13 Pendapat ini dapat memberikan kepastian kepada nazir mengenai tenggang waktu deposito uang di bank sistem syariah. Gagasan ini pada dasarnya sama dengan gagasan wakaf uang. Akan tetapi, realitas kadang menunjukkan bahwa kehidupan seseorang itu mengalami fluktuasi dalam berbagai hal, termasuk dalam kemampuan mengatur finansial. Tidak menutup kemung- kinan adanya seseorang yang pada awalnya kaya, kemudian me- wakafkan benda miliknya ketika kaya, dan setelah itu usahanya bangkrut dan jatuh miskin. Oleh karena itu, adanya orang yang khawatir terhadap realitas yang demikian merupakan hal yang wajar, dan kekhawatiran itu tidak membuat pintu untuk melaku- 13. Ibid, hal.18 40 - Wakaf Dalam Tinjauan Fikih
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan kan wakaf tertutup, ia diberi uang untuk melakukan ibadah wakaf yang tidak mu'abbad. Di Indonesia terdapat dua ormas Islam yang telah mem- fatwakan hak cipta, yaitu Bahtsul Masa'il NU dan Komisi Fatwa MUI. Dalam Muktamar NU ke-28 yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta pada tanggal 25-28 Nopember 1998 (26-29 Rabiulakhir 1410 H) ditetapkan 23 keputusan yang merupakan hasil pembahasan dari Lajnah Bahtsul Masa'il NU. Bahthsul Masa'il NU menetapkan bahwa hak cipta dalam hukum waris dapat dijadikan harta peninggalan. Adapun kaitannya dengan zakat, Bahtsul Masa'il NU me- netapkan bahwa ia (hak cipta) sama dengan harta biasa. Pada tanggal 17-21 Nopember 1997, diadakan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdatul Ulama yang diselenggara- kan di Pondok Pesantren Qamarul Huda, Desa Bagu, Pringgarata, Lombok, Tengah Nusa Tenggara Barat. Salah satu keputusan Bah- tsul Masa'il NU dalam acara tersebut adalah hukum hak cipta. Jadi, keputusan Bahtsul Masa'il NU tentang hak cipta yang pertama berkenaan dengan kedudukannya sebagai harta pusaka, sedangkan keputusan yang kedua berkenaan dengan hukumnya, lebih tepatnya hukum hak cipta karya tulis. Bahthsul Masa'il NU menetapkan bahwa: (1) hak cipta dilindungi oleh hukum Islam sebagai hak milik dan dapat menjadi harta peninggalan bagi ahli warisnya; (2) hukum mencetak dan menerbitkan karya tulis pihak lain adalah boleh selama ada izin dari pemilik hak, pengarang, penulis, ahli waris, atau yang menguasi hak cipta tersebut, dan (3) apabila pemilik hak, pengarang, penulis, ahli waris, atau yang menguasai hak cipta tersebut sudah tidak ada, maka karya tulis tersebut menjadi milik umat Islam. Dr. Hasan Matsum, M.Ag - 41
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan Dengan memperhatikan keputusan Bathsul Masa'il NU tersebut, diketahui bahwa kedudukan hak cipta adalah sebagai hak milik yang hukumnya sepadan dengan benda milik. Ormas Islam kedua yang menfatwakan hak cipta adalah komisi Fatwa MUI. Pada tanggal 18 Januari 2003 (14 Zulkaidah 1423 H), Komisi Fatwa MUI mengeluarkan fatwa Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta. Setelah mempertimbangkan dalil Al-Qur'an, Hadis, kaidah fikih, pendapat ulama, pakar atau ahli, penjelasan dari pihak-pihak yang berkepentingan, dan peraturan perundang- undangan, akhirnya Komisi Fatwa menetapkan bahwa: (1) hak cipta dipandang sebagai salah satu hak kekayaan (huquq maliyat) yang mendapat perlindungan hukum (mashun) sebagai kekayaan (mal); (2) hak cipta yang dilindungi oleh hukum Islam adalah hak cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam; (3) hak cipta dapat dijadikan objek wakaf (ma'qud alayh), baik akad pertukaran komersial (mu"awadhat), maupun akad nonko- mersial (tabarru"at), serta dapat diwariskan dan diwakafkan, dan; (4) setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta terutama pemba- jakan merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram. Fatwa ini secara sosiologis berkenaan langsung dengan rea- litas di masyarakat mengenai pembajakan yang berimbas pada kurang bergairahnya masyarakat dalam melahirkan ciptaan-cip- taan (termasuk temuan) karena proses untuk menciptakan sesu- atu begitu sulit tetapi ketika ciptaan itu sudah ada, para pembajak dengan seenaknya menggunakan ciptaan-ciptaan tersebut tanpa memiliki imbas kepada penciptanya. Dalam kasus penciptaan lagu, yang kaya adalah penyanyi- nya, sedangkan finansial para pencipta lagu cenderung "seret" dan pas-pasan. Oleh karena itu, pembajakan tidak sejalan dengan 42 - Wakaf Dalam Tinjauan Fikih
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan prinsip amal saleh yang ada dalam Islam. Kerangka pemikiran tersebut bahwa fikih sebagai produk pemikiran manusia bukan se- suatu yang rentan terhadap perubahan, karena fikih harus mampu memberikan jawaban yuridis terhadap berbagai persoalan hidup dan kehidupan manusia, sementara dinamika kehidupan senantia- sa menimbulkan perubahan-perubahan. IV. PENUTUP BENTUK dari perwujudan perekonomian umat adalah de- ngan pemberdayaan wakaf. Wakaf yang semula dipahami secara klasik, sekarang sudah berkembang dengan pengembangan wakaf dalam bentuk produktif. Pendapat ulama fikih mengenai objek wakaf memperlihat- kan bahwa syarat-syarat benda wakaf (harus benda, bermanfaat, tidak sekali pakai, tidak haram zatnya, dan harus milik wakif se- cara sempurna) tidak didukung hadis secara khusus dan mereka menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang bersifat umum. Oleh karena itu, penentuan syarat-syarat objek wakaf termasuk wilayah ijtihadi. DAFTAR PUSTAKA A. Buku 1. Ibn Manzur, Lisan al-'Arab, jil. 11. (Kairo: al-Dar al- Misriyyah li al-Ta'lif wa al-Tarjamah, 1954 2. Ibn Qudamah, Al-Mughni Wa al-Syarh al-Kabir, jil. 6, Beirut: Dar al-Kutub al- 'Arabi, 1972 Dr. Hasan Matsum, M.Ag - 43
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan 3. Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani, Subul al-Salam, Bandung: Maktabah Dahlan, tth 4. Juhaya S. Praja, Perwakafan di Indonesia: Sejarah Pe- mikiran Hukum dan Perkembangannya, Yayasan Piara, Ban- dung, 1993 5. Muhammad Mushthafa Salabi, Muhadlarat fi al-Wakf wa alWashiyyat, Dar al-Ta'lif, Mesir, 1957 6. Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf, Strategi Pengamanan Tanah Wakaf, Ditjen Bimas Islam dan Penye- lenggaraan Haji Departemen Agama R.I, 2004 7. Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Dar al-Fikr, Beirut, 1983 8. W. Zuhaili, Al-Fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhu, Dam- askus: Dar al-Fikr alMu'ashir, 2008 B. Peraturan Perundang-undangan 1. Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indo- nesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459) 3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompi- lasi Hukum Islam C. Jurnal 1. A.E. Waluya, Istibdal Wakaf Dalam Pandangan Fuqo- ha Klasik dan Kontemporer, Jurnal Miykat al-Anwar, Vol. 29, No. 2. 2018 2. Nurma, Investasi Dana Wakaf, Jurnal Khatulistiwa -Jour- nal of Islamic Studies Vol. 3 No. 1, Maret 2013 44 - Wakaf Dalam Tinjauan Fikih
(III) SINERGI DAN STRATEGI TRANSFORMASI PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF Oleh: Dr. H. Tatang Astarudin, S.Ag, S.H, M.Si (Divisi Pendataan, Sertifikasi, dan Ruislagh BWI) ABSTRAK PROBLEMATIKA pengelolaan wakaf salah satunya adalah belum optimalnya peran dan sinergi pejabat teknis wakaf di daerah dengan para pihak terkait terhadap upaya pemerintah pusat memberdaya- kan wakaf secara produktif dan tunai. Ketika wakaf produktif tidak dapat dikembangkan maka tidak ada sumber dana untuk membiayai pelayanan sosial-keagamaan yang diemban lembaga wakaf. Agar wakaf dapat berperan sebagai penyokong ekonomi masyarakat, pemerintah perlu melakukan langkah-langkah stra- tegis untuk mengembangkan dan memberdayakan lembaga wakaf dan memberdayakan potensinya sehingga berdampak positif terhadap kehidupan ekonomi, sosial, pendidikan dan budaya masyarakat. Salah satu langkah strategis adalah mengembangkan suatu sistem pengelolaan dan pemberdayaan wakaf yang sesuai dengan perkembangan zaman dan situasi kekinian, dengan men- dapat sokongan dan dukungan yang kuat dari pemerintah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan melakukan kajian terhadap beberapa peraturan 45
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan perundang-undangan dan sumber-sumber lain yang relevan de- ngan penelitian ini. Data yang diperoleh kemudian dianalisis de- ngan menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiski- nan dan mengurangi kesenjangan ekonomi dilakukan melalui pemberdayaan wakaf produktif, tetapi belum optimal karena bersifat parsial dan sektoral. Maka, sinergi antarprogram wakaf produktif diperlukan guna menanggulangi kemiskinan dan ketim- pangan ekonomi. Kata Kunci: Sinergi, Strategi, Transformasi, Pengelolaan, Wakaf Produktif I. PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah DALAM jangkauan yang lebih luas, kehadiran wakaf da- pat pula dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di bidang ekonomi, terutama sekali jika wakaf dikelo- la dengan manajemen yang rapi, teratur dan profesional. Pemahaman mayoritas umat islam tentang pemanfaatan harta benda wakaf sebatas bahwa aset wakaf itu hanya diguna- kan untuk tujuan ibadah saja, misalnya pembangunan masjid dan musala. Padahal, nilai ibadah tidak harus berwujud apa adanya seperti itu. Bisa saja di atas lahan wakaf tersebut dibangun pusat perbelanjaan, yang keuntungannya nanti dialokasikan untuk bea- siswa anak-anak yang tidak mampu, layanan kesehatan gratis, atau riset ilmu pengetahuan. Selain itu, pemahaman ihwal benda wakaf juga masih sempit. Harta yang bisa diwakafkan masih dipahami sebatas benda tak bergerak, seperti tanah. Padahal wakaf juga bisa 46 - Sinergi dan Strategi Transformasi Pengelolaan Wakaf Produktif
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan berupa benda bergerak, antara lain uang, logam mulia, surat ber- harga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, dan hak sewa. Di dunia Islam dan di Indonesia khususnya, prospek ekono- mi harta wakaf diyakini akan bisa lebih berkembang dan lebih baik jika hasil-hasil kajian para ahli pembangunan Islam tentang harta wakaf diaplikasikan pada tempat dan kondisi yang memungkin- kan. Adanya kebijakan yang pernah dipraktikkan Rasulullah dan para sahabat selayaknya dapat dijadikan sebagai landasan dan con- toh ke arah peningkatan prospek ekonomi harta wakaf yang ada. Di antara kebijakan yang strategis dibidang wakaf yaitu berkaitan dengan pemanfaatan atau pendayagunaan wakaf, perubahan harta wakaf, pemindahan harta wakaf, penggabungan harta wakaf, pe- rubahan manajemen dan sebagainya.1 Terjadi perubahan paradigma pengembangan wakaf di In- donesia. Perubahan ini diawali dengan reformasi wakaf dari aspek legal-konstitusi dan kelembagaan, dengan tujuan untuk memper- baiki kinerja wakaf. Secara legal-konstitusional, wakaf dipayungi melalui Undang- undang Nomor 41 tahun 2004 dan Peraturan Pe- merintah Nomor 42 tahun 2006 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No- mor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Pemerintah juga telah membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI), sebagai manifestasi dari upaya pengelolaan wakaf yang lebih struktur dan terorganisir. Dalam tataran praktis, dengan paradigma baru tersebut, pengembangan harta wakaf tidak saja difokuskan pada harta yang tidak bergerak, tetapi juga benda bergerak yang memiliki nilai ekonomi produk- 1. Suhrawardi K. Lubis, dkk, Wakaf dan Pemberdayaan Umat, Jakarta: Sinar Grafika dan UMSU Publisher, 2010, hal. 89 Dr. H. Tatang Astarudin, S.Ag, S.H, M.Si - 47
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan tif.2 Pengembangan aset wakaf sering menjadi perdebatan yang tak kunjung selesai di kalangan umat Islam. Bagi yang fanatik ter- hadap mazhab Imam Syafi'i, memandang aset wakaf tidak boleh dirubah dan ditukar dengan alasan apa pun. Permasalahan lain yang muncul dalam pelaksanaan wakaf adalah pengembangan wakaf secara produktif. Wakaf semacam ini dianggap masih tabu dalam pengertian masyarakat, hal ini diaki- batkan karena kurangnya sosialisasi secara lebih luas. Kurangnya pengetahuan masyarakat atas pentingnya pemberdayaan wakaf untuk kesejahteraaan umum menjadi problem yang harus dicari solusinya secara bersama-sama.3 Pemahaman mengenai wakaf produktif di masyarakat In- donesia masih sangat kurang. Sebagian besar masyarakat masih memiliki pemahaman bahwa wakaf hanya bisa dilakukan dengan benda-benda tidak bergerak seperti tanah, ataupun bangunan. Se- lain itu, masyarakat juga memiliki pemahaman bahwa orang yang bisa berwakaf adalah orang yang memiliki harta kekayaan yang melimpah, pemanfaatan aset wakaf hanya untuk masjid, pondok pesantren, dan tanah pemakaman. Begitu besar keutamaan dan manfaat wakaf bagi kehidupan masyarakat dan peningkatan taraf hidup serta kesejahteraan dalam berbangsa dan bernegara jika wakaf didayagunakan dengan baik. Ketika wakaf produktif tidak dapat dikembangkan maka tidak ada sumber dana untuk membiayai pelayanan sosial-keagamaan yang diemban lembaga wakaf. 2. Muhammad A. Nizar, dkk, Penguatan Fundamental Sektor Keuangan, Ja- karta: Rajagrafindo Persada, 2017 3. Suhrawardi, Op.cit, hal. 177 48 - Sinergi dan Strategi Transformasi Pengelolaan Wakaf Produktif
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan Fenomena di atas mendorong para pengelola wakaf, pe- merintah dan para ulama untuk melakukan reinterpretasi makna wakaf. Wakaf tidak hanya dipahami dalam dimensi spiritual saja, melainkan juga mengandung dimensi sosial keagamaan dan ber- potensi meningkatkan ekonomi serta kesejahteraan umat Islam. Salah satu di antara upaya pemberdayaan wakaf adalah dengan transformasi wakaf produktif. Agar wakaf dapat berperan sebagai penyokong ekonomi masyarakat, pemerintah perlu melakukan langkah-langkah strate- gis untuk mengembangkan dan memberdayakan lembaga wakaf dan memberdayakan potensinya sehingga berdampak positif terhadap kehidupan ekonomi, sosial, pendidikan dan budaya mas- yarakat. Salah satu langkah strategis adalah mengembangkan suatu sistem pengelolaan dan pemberdayaan wakaf yang sesuai dengan perkembangan zaman dan situasi kekinian, dengan mendapat sokongan dan dukungan yang kuat dari pemerintah. Berangkat dari latar belakang di atas, penulis hendak me- nuangkan ide-ide tentang sinergi dan strategi transformasi wakaf produktif. II. METODE PENELITIAN PENELITIAN ini adalah penelitian pustaka (library re- search) dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi umat melalui wakaf produktif. Mengingat penelitian ini merupa- kan penelitian kepustakaan, maka sumber data terdiri data primer, Dr. H. Tatang Astarudin, S.Ag, S.H, M.Si - 49
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan yaitu undang-undang tentang wakaf dan Kompilasi Hukum Islam serta data sekunder, yaitu ketentuan lain yang berkaitan dengan perwakafan dan literatur yang relevan dengan pembahasan ini. III. PEMBAHASAN Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif 1. Strategi Pembentukan Institusi Wakaf MENURUT Jaih Mubarok, wakaf produktif adalah trans- formasi dari pengelolaan wakaf yang profesional untuk mening- katkan atau menambah manfaat wakaf. Wakaf produktif juga dapat diartikan sebagai proses pengelolaan benda wakaf untuk menghasilkan barang atau jasa yang maksimum dengan modal yang minimum.4 Sedangkan menurut Mundzir Qahaf, wakaf produktif ada- lah memindahkan harta dari upaya konsumtif menuju produktif dan investasi dalam bentuk modal produksi yang dapat mem- produksi dan menghasilkan sesuatu yang dapat dimanfaatkan pada masa-masa mendatang, baik oleh pribadi, kelompok, maupun oleh umum. Dengan demikian, wakaf produktif merupakan kegiatan menabung dan berinvestasi secara bersamaan.5 Said dan Lim melakukan penelitian tentang bagaimana strategi untuk memberdayakan aset wakaf menjadi produktif. Menurutnya ada 5 (lima) langkah strategi untuk memberdayakan 4. Jaih Mubarok, Wakaf Produktif, Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008, hal. 15-16 5. Mundzir Qahaf, Al-Waqf al-Islami; Tatawwuruhu, Idaratuhu, Tanmi- yyatuhu, Syiria: Dar al-Fikr Damaskus, cet. II, 2006, hal. 58 50 - Sinergi dan Strategi Transformasi Pengelolaan Wakaf Produktif
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan wakaf agar menjadi wakaf produktif, yaitu: Mengenali potensi perputaran harta wakaf dengan melihat sejarah atau model wakaf yang sudah berjalan dan melaku- kan pembaruan pada sistem wakaf. Memfasilitasi pengembangan model wakaf modern dengan menerapkan teknik manajemen modern pada wakaf, sepan- jang tujuannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Mempromosikan filantropi Islam melalui wakaf, sehingga wakaf dapat menjadi tulang punggung bagi masyarakat dan berpotensi memainkan peran penting dalam pelayanan masyarakat. Di samping itu, wakaf produktif dapat menjadi alternatif pada masa krisis ketika pemerintah sudah tidak sanggup lagi memenuhi kebutuhan masyarakat. Memodernisasi administrasi wakaf, sehingga struktur mana- jemen wakaf dapat menjadi lebih efisien, transparan dan res- ponsif serta menjalin kerjasama teknis dan bertukar pengala- man dengan lembaga pendidikan, organisasi internasional, dan negara lain untuk mengembangkan isvestasi wakaf. Memproduktifkan wakaf yang sebelumnya tidak produktif dengan membangkitkan komitmen dari wakif, nazir, inves- tor dan masyarakat sekitarnya yang mengetahui benefit dari wakaf tersebut.6 Munculnya paradigma wakaf produktif merupakan pilihan utama ketika umat sedang dalam keterpurukan kemiskinan akut. Dengan wakaf produktif, berarti wakaf yang ada memperoleh prioritas utama ditujukan pada upaya yang lebih menghasilkan. 1. 2. 3. 4. 5. 6. M. Siraj Said dan Hilary Lim, Waqf (Endowment) and Islamic Philantro- phy, United Kingdom: University of East London, 2005, hal. 6 Dr. H. Tatang Astarudin, S.Ag, S.H, M.Si - 51
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan Tentu dengan ukuran−ukuran paradigma yang berbeda dengan wakaf konsumtif, memberi harapan-harapan baru bagi sebagian besar komunitas umat Islam. Wakaf ini tidak berkehendak untuk mengarahkan wakaf pada ibadah mahda, melainkan diarahkan pada usaha-usaha yang produktif untuk menyelesaikan problematika umat. Pem- berdayaan wakaf produktif ini tentu saja juga sangat berdimensi sosial. Ia semata-mata hanya mengabdikan diri pada kemaslaha- tan umat Islam. Sehingga, yang tampak dari hal ini, adalah wakaf yang prokemanusiaan, bukan wakaf yang hanya berdimensikan ketuhanan saja. Maka dari itu, yang tampak dalam wakaf jenis ini adalah wakaf lebih menyapa realitas umat Islam yang dilanda kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. Di Indonesia, pengembangan wakaf produktif kini sudah menemukan titik cerahnya sejak disahkannya Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah No- mor 42 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Ta- hun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Pemberdayaan wakaf produktif ditandai dengan tiga ciri utama: pertama, pola manajemen wakaf harus terintegrasi dan dana wakaf dapat dialokasikan untuk program-program pember- dayaan dengan segala macam biaya yang tercakup di dalamnya. Kedua, asas kesejahteraan nazir. Pekerjaan sebagai nazir tidak lagi diposisikan sebagai pekerja sosial, melainkan sebagai profesional yang bisa hidup layak dari profesi tersebut. Ketiga, asas transpa- ransi dan tanggung jawab (accountability). Badan wakaf dan lem- 52 - Sinergi dan Strategi Transformasi Pengelolaan Wakaf Produktif
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan baga yang dibantunya harus melaporkan proses pengelolaan dana setiap tahunnya kepada umat.7 Lembaga wakaf yang secara khusus mengelola dana wakaf tunai dan beroperasi secara nasional itu adalah Badan Wakaf Indo- nesia (BWI). Lembaga ini mempunyai tugas mengkoordinir nazir- nazir yang sudah ada dan/atau mengelola secara mandiri terhadap harta wakaf yang dipercayakan kepadanya, khususnya wakaf tu- nai. Sedangkan, wakaf yang ada dan sudah berjalan di tengah- tengah masyarakat dalam bentuk wakaf benda tidak bergerak, maka terhadap wakaf dalam bentuk itu perlu dilakukan pengamanan, dan dalam hal benda wakaf yang mempunyai nilai produktif perlu didorong untuk dilakukan pengelolaan yang bersifat produktif.8 Institusionalisasi harta wakaf dapat dilihat pada bab VI yang mencantumkan Badan Wakaf Indonesia. Maka harta wakaf di Indonesia didaftar dan diatur oleh suatu lembaga yang khusus menangani wakaf. Persepsi tentang wakaf yang dikelola oleh indi- vidu dan tradisional akan bergeser kepada lembaga dan organisasi yang modern dan dijamin oleh undang-undang. Institusi wakaf nantinya akan menjawab kebekuan komunikasi dan kerjasama dengan pihak lain guna pengembangan harta wakaf. 2. Strategi Menghimpun Wakaf Sebagai Dana Abadi INDONESIA dengan penduduk mayoritas muslim, sangat prospektif untuk mengembangkan potensi wakaf tunai, karena secara ekonomi dengan model dan konsep wakaf tunai ini daya 7. Muhammad Syafi'i Antonio, Pengelolaan Wakaf Secara Produktif, dalam Achmad Djunaidi dan Tabieb al-Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif, Jakarta: Mumtaz Publising, 2007 8. Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia, Kemenag RI, 2007., hal. 32-33 Dr. H. Tatang Astarudin, S.Ag, S.H, M.Si - 53
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan jangkau mobilisasinya akan lebih merata ke sasaran masyarakat yang membutuhkan di banding dengan konsep wakaf tradisio- nal-konvensional, yaitu dengan bentuk harta tetap (tidak berge- rak) yang biasanya dilakukan oleh keluarga yang mampu dan berada. Semuanya ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam berinfak dan berwakaf, maka dikembangkanlah wakaf tunai. Salah satu strategi wakaf tunai yang dapat dikembangkan dalam menghimpun wakaf tunai adalah model dana abadi, yaitu dana yang dikumpulkan dari berbagai sumber dengan berbagai cara yang sah dan halal, kemudian dana yang terhimpun dengan volume besar diinvestasikan dengan tingkat keamanan yang valid melalui lembaga penjamin syariah.9 Pada dasarnya tujuan pokok pengelolaan dana abadi dalam konteks wakaf adalah untuk menyediakan pendanaan bagi layanan dan kegiatan sosial yang terus menerus lewat aset permanen se- perti toko, kebun, mesin-mesin, kegiatan perdagangan, dan seba- gainya untuk memperoleh pemasukan. Pemasukan ini yang ke- mudian dialirkan melalui layanan sosial. Sedang dalam format sistem riba, pengelolaan dana abadi dilakukan lewat instrumen finansial, terutama pasar uang dan pasar saham, deposito, obligasi dan sebagainya.10 Wakaf tunai melalui penghimpunan dana abadi juga sangat relevan memberikan model mutual fund yang digarap melalui tantangan profesionalisme yang amanah dalam fund management- nya, di tengah keraguan terhadap pengelolaan dana wakaf serta 9. A. Faishal Haq, Wakaf Kontemporer, Dari Teori ke Aplikasi, Jurnal Mali- yah, Vol. 02, No. 02, Desember 2012 10. Zaim Saidi, Stop Wakaf dengan Cara Kapitalis: Begini Cara Berwakaf dan Berzakat yang Tepat, Yogyakarta: Delokomotif, 2012, hal. 156 54 - Sinergi dan Strategi Transformasi Pengelolaan Wakaf Produktif
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan kecemasan krisis investasi domestik dan capital flight. Wakaf tunai juga sangat potensial menjadi sumber pendanaan abadi guna melepaskan bangsa dari lilitan utang dan ketergantungan pada luar negeri. Wakaf tunai juga sangat tetap merangsang kembalinya iklim investasi kondusif yang dilatari motivasi emosional teologis berupa niat amal jariah di samping pertimbangan hikmah rasional ekonomis kesejahteraan.11 3. Strategi Membangun Kemandirian Ummat Dengan Wakaf Produktif WAKAF sebagai salah satu instrumen ekonomi Islam memi- liki peran strategis dalam meningkatkan perekonomian umat. Un- tuk mengatasi kemiskinan, wakaf merupakan sumber dana yang potensial. Di mana wakaf dapat menjadi alternatif sumber pen- danaan. Salah satu bentuk wakaf produktif yang muncul seiring perkembangan zaman adalah wakaf tunai atau wakaf uang. Wakaf tunai merupakan inovasi instrumen keuangan Islam dan instrumen filatropi Islam yang bertujuan terdistribusinya harta kekayaan dari orang-orang kaya kepada orang-orang miskin. Badan Wakaf In- donesia melalui situs resminya menegaskan bahwa wakaf tunai mudah mengamalkannya, mudah menginvestasikannya, dan lebih banyak manfaatnya bagi masyarakat dan bisa dirasakan oleh siapa saja dan kapan saja, sehingga dapat membantu masyarakat umum khususnya kalangan miskin dalam pemenuhan kebutuhan dasar sekaligus dapat memberdayakan mereka sehingga lebih produktif dan berdaya.12 11. Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia, Kemenag RI, 2007. Hal. 75 12. Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh islam Wa adillatuhu, Jakarta: Gema Insani, Dr. H. Tatang Astarudin, S.Ag, S.H, M.Si - 55
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan Secara ekonomi, potensi wakaf uang sangatlah besar un- tuk membangun kemandirian ekonomi umat dalam rangka me- ningkatkan kesejahteraan. Upaya konkrit yang dapat dilakukan dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam berbagai upaya tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, metode penghimpunan dana (fund rising) yaitu bagaimana wakaf tunai itu di mobilisasikan. Dalam hal ini, sertifikasi merupakan salah satu cara yang paling mudah, yaitu bagaimana dengan menerbitkan sertifikat dengan nilai nominal yang berbeda-beda untuk kelompok sasaran berbeda. Aspek inilah yang merupakan keunggulan wakaf tunai dibanding- kan wakaf harta tetap lainnya, karena besarannya dapat me- nyesuaikan kemampuan calon wakif (orang yang mewakafkan hartanya). Kedua, pengelolaan dana yang berhasil di himpun. Orientasi dalam mengelola dana tersebut adalah bagaimana pengelolaan tersebut mampu memberikan hasil yang semaksimal mungkin (income generating orientation). Implikasinya adalah bahwa dana-dana tersebut mesti diinvestasikan pada usaha-usaha produktif. Ketiga, distribusi hasil yang dapat diciptakan kepada para penerima manfaat (beneiciaries). Dalam mendistribusikan hasil ini yang perlu diperhatikan adalah tujuan/orientasi dari distribusi tersebut, yang dapat berupa penyantunan (charity), pemberdayaan (empowerment), investasi sumber daya insani (human investment), maupun investasi infrastruktur (infra- structur investment).13 2011, hal. 269 13. Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Strategi Pengembangan Wakaf Tunai 56 - Sinergi dan Strategi Transformasi Pengelolaan Wakaf Produktif
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan Di Indonesia, lembaga wakaf yang secara khusus mengelola dana wakaf tunai dan beroperasi secara nasional itu berupa Badan Wakaf Indonesia (BWI). Tugas dari lembaga ini adalah meng- koordinir nazir-nazir yang sudah ada dan mengelola secara mandiri terhadap harta wakaf yang dipercayakan kepadanya, khususnya wakaf tunai. Hasil dari pengembangan wakaf tunai yang dikelola secara profesional dan amanah oleh lembaga-lembaga kenaziran dan BWI itu sendiri kemudian dipergunakan secara optimal untuk keperluan sosial, seperti untuk meningkatkan pendidikan Islam, bantuan pemberdayaan ekonomi umat, dan bantuan atau pengem- bangan sarana prasarana ibadah sehingga kemandirian ekonomi serta kesejahteraan masyarakat Indonesia dapat terwujud dengan segera. Selanjutnya, yang lebih penting lagi adalah bagaimana lembaga perwakafan yang sudah ada dihidupkan dan digalakkan kembali fungsi dan perannya yang selama ini hampir terlupakan, padahal lembaga perwakafan merupakan salah satu unsur dalam Sistem Ekonomi Islam (SEI) dan merupakan istrumen filantropi Is- lam yang harus segera diwujudkan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi masyarakat, khususnya di Indonesia. Sebab dana wakaf yang terkumpul merupakan dana abadi yang harus ada hingga akhir zaman, yang akan terus memberi manfaat bagi masyarakat maupun bagi si pemberi wakaf tersebut. Apabila hal demikian dilaksanakan, maka dapat dibayangkan berapa besar dana wakaf yang akan terkumpul secara kumulatif dari tahun ke tahun yang dapat dijadikan Modal Sosial Abadi.14 di Indonesia, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2007, hal. 15 14. M.A. Mannan, Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keu- angan Islam, Depok: Ciber,-PKTTI-UI, 2001, hal. 98 Dr. H. Tatang Astarudin, S.Ag, S.H, M.Si - 57
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan Transformasi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Pengembangan wakaf produktif melalui pemanfaatan in- strumen keuangan sosial syariah dan instrumen integrasi keuang- an komersial dan sosial syariah secara strategis dapat mendukung perekonomian nasional. Empat langkah penting transformasi wakaf produktif dapat menjadi pilar penting dalam perekonomian. Pertama, kemampuan dalam mendesain proyek produktif ber- basis wakaf secara utuh dan dapat saling mendukung antara proyek komersial dan proyek sosial. • Kedua, kemampuan mendesain manajemen keuangan yang terintegrasi antara instrumen keuangan sosial syariah dan in- strumen integrasi keuangan komersial dan sosial syariah. Se- perti Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) melalui Ritel SWR001 dan SWR002. • Ketiga, kepatuhan implementasi terhadap ketentuan syariat. • Keempat, digitalisasi wakaf yang memudahkan masyarakat untuk berpartisipasti dalam berwakaf. Sinergitas Pengelolaan Wakaf Produktif UPAYA pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenja- ngan ekonomi dilakukan melalui pemberdayaan wakaf produktif, tetapi belum optimal karena bersifat parsial dan sektoral. Maka, sinergi antar program wakaf produktif diperlukan demi menang- gulangi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Bentuk sinergitas dalam pengelolaan wakaf antara lembaga pemerintah melalui Kementerian Agama yang memiliki peran strategis sebagai regulator dan dinamisator pengelolaan wakaf sesuai perundang-undangan. Peran Kementerian Agama seba- 58 - Sinergi dan Strategi Transformasi Pengelolaan Wakaf Produktif
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan gaimana dimaksud dilakukan secara sinergis dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang menjalankan tugas teknis dan operasional untuk mengembangkan dan memajukan perwakafan nasional. Pemberdayaan wakaf sekaligus diharapkan mewarnai pertumbu- han ekonomi dan keuangan syariah. Sinergi dan interkoneksi kebijakan lintas otoritas para pe- mangku kepentingan yang berjalan selama ini harus lebih mem- beri kontribusi positif terhadap ekosistem wakaf, bahkan harus menjangkau pemerintah daerah dan institusi terkait di provinsi dan kabupaten/kota, penegak hukum, lembaga peradilan dan media. Pemberdayaan wakaf tidak hanya sebatas tugas adminis- trasi, seperti pendaftaran tanah wakaf, pengesahan dan penggan- tian nazir serta istibdal (tukar-ganti) harta benda wakaf dengan persyaratan yang ketat. Pemberdayaan wakaf pada prinsipnya me- merlukan kemitraan strategis dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) dan pihak terkait di pusat maupun di daerah, baik pemerintah maupun nonpemerintah. Pengembangan instrumen tata kelola dan produk wakaf ter- baru, seperti Waqf Core Principles (WCP), Cash Waqf Linked Su- kuk (CWLS) dan CWLS Ritel digitalisasi layanan wakaf uang dan lainnya yang disponsori oleh Bank Indonesia (BI) menjadi bukti nyata manfaat kemitraan strategis dalam ekosistem dan sinergi ge- rakan wakaf. Digitalisasi sistem ZISWAF bahkan menjadi program Quick Wins Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Selain itu, diperlukan Cetak Biru (blueprint) Pember- dayaan Wakaf sebagai rencana induk pengembangan wakaf dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Cetak Biru Pemberdayaan Wakaf dapat merujuk kepada Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia. Dr. H. Tatang Astarudin, S.Ag, S.H, M.Si - 59
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan Pemangku kepentingan di bidang perwakafan, baik regula- tor, nazir wakaf, hingga masyarakat luas dan global perlu mem- bangun upaya kolaboratif agar pengelolaan wakaf di era 4.0 agar dapat diwujudkan. Demikian pula gagasan untuk mendorong pengembangan wakaf, seperti insentif pajak untuk wakaf uang, pendirian bank wakaf memerlukan dukungan dari otoritas terkait. Dalam hal perlindungan aset wakaf yang bersifat tetap se- perti tanah, dukungan dan sinergi lintas kementerian/lembaga cu- kup bagus. Kementerian Agama dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sepakat untuk mempercepat proses sertifikasi tanah wakaf atas dasar Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Pertanahan Nasional tahun 2004 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf. Komitmen dua ke- menterian dimaksud adalah untuk memudahkan dan mempercepat sertifikasi tanah wakaf melalui kemudahan prosedur dan layanan penyertifikatan tanah wakaf sebagai bentuk perlindungan negara terhadap aset wakaf. Menyangkut wakaf uang, sejak tahun 2018 telah ada Nota Kesepahaman Bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Bank Indonesia dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) ten- tang Pengelolaan Harta Wakaf melalui pengembangan Waqf Linked Sukuk. Integrasi Sukuk dengan Wakaf merupakan tero- bosan penting dalam upaya mengaktualisasikan potensi ekonomi umat khususnya wakaf tunai. IV. PENUTUP Wakaf dapat dijadikan instrumen pengentasan kemiski- nan. Manfaat dari wakaf yang produktif mampu membangun 60 - Sinergi dan Strategi Transformasi Pengelolaan Wakaf Produktif
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan kesejahteraan umat secara bertahap. Wakaf produktif merupakan kegiatan yang mengubah aset wakaf menjadi aspek usaha yang menguntungkan. Wakaf produktif jika dapat menghasilkan dana yang bermanfaat bagi kesejahteraan sosial, maka benda wakaf harus dikelola secara produktif oleh nazir (pengelola) yang pro- fesional. Manfaat dari produktivitas wakaf dapat terus menga- lir kepada masyarakat karena proses dan hasil produksinya akan kembali kepada masyarakat. Bentuk sinergitas dalam pengelolaan wakaf antara lembaga pemerintah melalui Kementerian Agama yang memiliki peran strategis sebagai regulator dan dinamisator pengelolaan wakaf sesuai perundang-undangan. Peran Kementerian Agama seba- gaimana dimaksud dilakukan secara sinergis dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang menjalankan tugas teknis dan operasional untuk mengembangkan dan memajukan perwakafan nasional. Pemberdayaan wakaf sekaligus diharapkan mewarnai pertumbu- han ekonomi dan keuangan syariah. Sinergi dan interkoneksi kebijakan lintas otoritas para pe- mangku kepentingan yang berjalan selama ini harus lebih mem- beri kontribusi positif terhadap ekosistem wakaf bahkan harus menjangkau pemerintah daerah dan institusi terkait di provinsi dan kabupaten/kota, penegak hukum, lembaga peradilan dan media. Pemangku kepentingan di bidang perwakafan, baik regula- tor, nazir wakaf hingga masyarakat luas dan global perlu memba- ngun upaya kolaboratif agar pengelolaan wakaf di era 4.0 ini dapat diwujudkan. Demikian pula gagasan untuk mendorong pengem- bangan wakaf, seperti insentif pajak untuk wakaf uang, pendirian bank wakaf memerlukan dukungan dari otoritas terkait. Dr. H. Tatang Astarudin, S.Ag, S.H, M.Si - 61
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan DAFTAR PUSTAKA A. Buku 1. Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Strategi Pengemba- ngan Wakaf Tunai di Indonesia, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2007 2. Jaih Mubarok, Wakaf Produktif, Bandung: Simbiosa Re- katama Media, 2008 3. Muhammad A. Nizar,dkk, Penguatan Fundamental Sek- tor Keuangan, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017 4. Mundzir Qahaf, al-Waqf al-Islami; Tatawwuruhu, Ida- ratuhu, Tanmiyyatuhu, Syiria: Dar al-Fikr Damaskus, cet. II, 2006 5. M.A. Mannan, Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam, Depok: Ciber,-PKTTI-UI, 2001 6. M. Siraj Said dan Hilary Lim, Waqf (Endowment) and Is- lamic Philantrophy, United Kingdom: University of East Lon- don, 2005 7. Suhrawardi K. Lubis, dkk, Wakaf dan Pemberdayaan Umat, Jakarta: Sinar Grafika dan UMSU Publisher, 2010 8. Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh islam Wa adillatuhu, Jakarta: Gema Insani, 2011 9. Zaim Saidi, Stop Wakaf dengan Cara Kapitalis: Begini Cara Berwakaf dan Berzakat yang Tepat, Yogyakarta: Deloko- motif, 2012 B. Peraturan Perundang-undangan 1. Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indo- nesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459) 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 62 - Sinergi dan Strategi Transformasi Pengelolaan Wakaf Produktif
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf 4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompi- lasi Hukum Islam C. Jurnal 1. Faishal Haq, Wakaf Kontemporer, Dari Teori Ke Aplikasi, Jurnal Maliyah, Vol. 02, No. 02, Desember 2012 2. Muhammad Syafi'i Antonio, Pengelolaan Wakaf Se- cara Produktif, dalam Achmad Djunaidi dan Tabieb al-Asy- har, Menuju Era Wakaf Produktif, Jakarta: Mumtaz Publising, 2007 Dr. H. Tatang Astarudin, S.Ag, S.H, M.Si - 63
(IV) PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT MELALUI WAKAF PRODUKTIF Oleh: Dr. Zulheddi, Lc., MA (Ketua BWI Kota Medan) ABSTRAK INDONESIA merupakan negara yang struktur ekonominya sa- ngat timpang, karena basis ekonominya dikuasai oleh sekelom- pok orang yang menerapkan prinsip ekonomi ribawi. Oleh ka- rena itu salah satu alternatif yang dapat dilakukan sebagai upaya mengatasi ketimpangan ekonomi tersebut adalah dengan partisi- pasi aktif dari masyarakat. Apabila potensi masyarakat (kaya) ini dapat dikoordinasikan serta dikelola dengan baik, maka hal ini dapat memberikan alternatif kontribusi penyelesaian positif atas masalah kemiskinan. Alternatif yang dapat diambil adalah melalui pemberdayaan wakaf produktif. Wakaf produktif menjaga pokok wakaf agar tetap utuh dan mendapatkan keuntungan. Keuntungan wakaf tersebut dapat digunakan dan berguna bagi umat tanpa menghilangkan pokok wakaf tersebut sehingga pokok wakaf tersebut dapat dikelola secara berkelanjutan sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang lebih bermanfaat bagi orang banyak. Tujuan penelitian ini adalah untuk untuk mengetahui urgensi wakaf produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat. 64
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan melakukan kajian terhadap beberapa peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian ini. Kata Kunci: Pemberdayaan, Ekonomi, Wakaf Produktif I. PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah PADA dasarnya pertambahan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan bukanlah karena persoalan kekayaan alam yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk, akan tetapi karena persoalan distribusi pendapatan dan akses ekonomi yang tidak adil diakibatkan tatanan sosial yang buruk serta rendahnya rasa kesetiakawanan di antara sesama anggota masyarakat atau- pun sebuah sistem pengelolaan dan pemberdayaan harta umat Is- lam yang tidak transparan, akuntabel dan tepat sasaran sehingga menyebabkan ketimpangan sosial di antara bangsa dan umat Islam sendiri. Indonesia merupakan negara yang struktur ekonominya sangat timpang, karena basis ekonominya dikuasai oleh sekelom- pok orang yang menerapkan prinsip ekonomi ribawi. Oleh ka- rena itu salah satu alternatif yang dapat dilakukan sebagai upaya mengatasi ketimpangan ekonomi tersebut adalah dengan partisi- pasi aktif dari masyarakat. Apabila potensi masyarakat (kaya) ini dapat dikoordinasikan serta dikelola dengan baik, maka hal ini dapat memberikan alternatif kontribusi penyelesaian positif atas masalah kemiskinan. Alternatif yang dapat diambil adalah melalui Dr. Zulheddi, Lc, MA - 65
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan pemberdayaan wakaf produktif. Harta wakaf merupakan aset umat yang harus dikelola dengan baik dan amanah, sehingga potensi yang dikandung harta wakaf dapat digali dan disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Potensi wakaf bisa menjadi instrumen pembiayaan alternatif yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat di Indone- sia. Wakaf mempunyai peran penting sebagai salah satu instru- men dalam memberdayakan ekonomi umat. Dalam sejarah, wakaf telah memerankan peran penting dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Hal-hal yang paling menonjol dari lembaga wakaf adalah peranannya dalam membiayai berbagai pendidikan Islam dan kesehatan. Kesinambungan manfaat hasil wakaf dimungkinkan oleh berlakunya wakaf produktif yang didi- rikan untuk menopang berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Hubungan wakaf dengan kemiskinan dan pembangunan adalah di mana wakaf mempunyai hubungan yang erat dengan variabel kemiskinan dan pembangunan. Wakaf turut andil dalam mengatasi kesenjangan sosial di berbagai macam bidang. Wakaf mencoba membangun pola kegiatan yang bisa mengakomodasi pola-pola baru di bidang wakaf dan perkembangan dalam kehidu- pan. Wakaf merupakan aktivitas yang bertujuan untuk mengem- balikan keseimbangan antar individu, masyarakat, segmen, dan sektor yang beraneka ragam. Wakaf merupakan kegiatan yang mencerminkan tanggung jawab sosial dalam mengatasi faktor- faktor penyebab kemiskinan dan komponen-komponennya.1 Wakaf termasuk kategori pengelolaan harta yang berorien- 1. BWI, KAPF & IRTI IDB. Manajemen Wakaf di Era Modern, Jakarta: BWI, 2013, hal. 131 66 - Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Wakaf Produktif
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan tasi pada kepentingan umum dan bersifat langgeng.2 Agar wakaf di Indonesia dapat memberikan kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi masyarakat secara lebih nyata, maka upaya pemberdayaan potensi ekonomi wakaf menjadi keniscayaan. Berdasarkan latar belakang di atas maka dilakukan penelitian tentang pemberdayaan ekonomi umat melalui wakaf produktif. Tinjauan Pustaka Pengertian Wakaf dan Wakaf Produktif WAKAF merupakan salah satu sumber daya ekonomi yang telah terbukti berperan besar dalam perekonomian. Secara bahasa wakaf bermakna berhenti atau berdiri (waqafa, yaqifu, waqfan) yang mempunyai arti berdiri tegak, menahan. Kata waqafa sama dengan Habasa, Yahbisu, Tahbisan, dan secara istilah syarak, defi- nisi wakaf menurut Muhammad Ibn Ismail dalam Subul as-Salam, adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (ainnya) dan diguna- kan untuk kebaikan.3 Kata wakaf berasal dari Bahasa Arab yaitu "waqafa" yang berarti "menahan".4 Kata al-waqf dalam Bahasa Arab mengan- dung beberapa pengertian, antara lain menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikkan.5 2. Lutfi, Mukhtar, Optimalisasi Pengelolaan Wakaf, Makassar: Alauddin Press, 2011, hal. 28 3. Abdul Aziz, M.Ag dan Mariya Ulfah, S.EI, Kapita Selekta Ekonomi Islam, Bandung: ALFABETA, 2009, hal. 64 4. Al-Khalidi, Syekh Muhammad Abdul Aziz, Hawasyi al-Syarwani wa Ibn Qasin al-'Ibadi' ala Tuhfah al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj, Juz ke-8. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1996, hal. 63 5. Departemen Agama RI, Fiqih Wakaf. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Ditjen Bimas Islam, 2007, hal. 1 Dr. Zulheddi, Lc, MA - 67
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan Munzir Qahaf mengistilahkan: Wakaf dalam artian umum dan menurut pengertian realitasnya adalah menempatkan harta dan aset produktif terpisah dari tasharruf (pengelolaan) pemiliknya se- cara langsung terhadap harta tersebut serta mengkhususkan hasil atau manfaatnya untuk tujuan kebajikan tertentu, baik yang bersi- fat perorangan, sosial, keagamaan maupun kepentingan umum.6 Wakaf menurut Undang-Undang Tentang Wakaf Nomor 41 tahun 2004, Bab 1 Pasal 1 ayat 1 menyebutkan sebagai berikut: Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk diman- faatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat. Definisi ini juga seperti yang didefinisikan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Berdasarkan undang-undang tersebut diperbolehkan tanah wakaf digunakan untuk kesejahteraan umat asal sesuai dengan syariat sehingga munculah wakaf produktif. Selain itu alasan lain munculnya wakaf produktif karena ketidakpuasan pemerintah terhadap pengelolaan wakaf sehingga memunculkan paradigma wakaf produktif.7 Menurut Mundzir Qahaf, wakaf produktif adalah harta ben- da atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf, seperti wakaf tanah untuk dipergunakan bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya, dan lain-lain.8 6. Munzir Qahaf. Al-Waqf al-Islami: Tatawwuruhu, Idaratuhu, Tanmiyyatuhu, Damaskus: Dar al-Fikr. 2006, hal. 3 7. J. Mubarok, Wakaf Produktif. Bandung: Simbiosa Rektama Media, 2008 8. Mundzir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif, Jakarta: PT Khalifa, 2005, hal. 5 68 - Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Wakaf Produktif
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan Menurut Jaih Mubarok, pengertian wakaf produktif ada- lah transformasi dari pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf. Wakaf produktif juga dapat diartikan sebagai proses pengelolaan benda wakaf un- tuk menghasilkan barang atau jasa yang maksimum dengan modal yang minimum.9 Penjelasan di atas berarti bahwa benda wakaf yang dipergu- nakan dalam kegiatan produksi dimanfaatkan oleh penerima wakaf sesuai dengan kesepakatan yang terjadi antara pemberi wakaf dan penerima wakaf. Selain itu benda wakaf tidak dapat dimiliki se- cara pribadi atau perorangan, tetapi benda wakaf merupakan milik Allah SWT. Landasan Hukum Wakaf Produktif LANDASAN hukum wakaf berbeda dengan zakat yaitu tidak secara eksplisit dijelaskan di dalam Al-Qur'an, tetapi tetap merujuk kepada Al-Qur'an. "Kamu sekali-kali tidak sampai kepa- da kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seba- hagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya." (QS Ali Imran ayat 92) Ayat ini mendorong manusia untuk berinfak dan berbagi. Bagi yang mempunyai kelebihan harta agar tidak merasa berat membantu, karena apa yang diwakafkan akan tumbuh berkem- bang dengan berlipat ganda.10 9. Abdurrahman Kasdi, Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Pendidikan: Peran Wakaf pada Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang, Jurnal al- Awqaf, Jakarta Timur, 2013, hal. 53 10. B. Hazami, Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia, Universitas Airlangga Surabaya, 2015 Dr. Zulheddi, Lc, MA - 69
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan Berikut ini beberapa hadis yang menjadi dalil tentang wakaf pada umumnya dan wakaf produktif pada khususnya: Dari Ibnu 'Umar ra, berkata bahwa, "Umar pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar lalu ia mengahadap Rasulullah Saw meminta pe- tunjuk tentang pengelolaannya seraya berkata "Wahai Rasulullah saya mendapatkan tanah di Khaibar dan menurut saya, saya belum pernah memiliki tanah yang lebih baik dari tanah tersebut". Beliau bersabda "Kalau engkau mau, tahan pohonnya lalu sedekahkan buahnya." Perawi hadis berkata, "Lalu Umar mewakafkan tanah- nya dengan syarat pohonnya tidak boleh dijual, tidak boleh di- hadiahkan, dan tidak boleh diwariskan.Hasil dari pohon tersebut disedekahkan kepada kaum fakir, kerabat-kerabat, budak-budak, orang-orang yang membela agama Allah, tamu, dan musafir yang kehabisan bekal. Namun tidak masalah bagi pengurus wakaf un- tuk memakan hasilnya dengan baik dan memberi makan teman- temannya yang tidak memiliki harta." (Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari, No. 2772; Muslim, no. 1632). Di Indonesia, wakaf juga mempunyai dasar hukum yang tertulis di dalam undang-undang, yaitu Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Macam-Macam Wakaf Produktif SEMENJAK kemunculan undang-undang tentang wakaf maka bermunculan pula persepsi jenis-jenis wakaf di Indonesia, salah satunya adalah wakaf produktif. Wakaf produktif yang se- suai dengan pengertiannya adalah mengelola harta wakaf agar da- pat menghasilkan barang dan jasa yang dapat dioperasikan sehing- ga dapat menghasilkan keuntungan finansial yang bisa disalurkan 70 - Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Wakaf Produktif
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan kepada yang berhak menerimanya. Kesimpulan dari pengertian tersebut adalah bahwa tidak ada batasan apa pun tentang pengelolaan wakaf produktif ini, sehing- ga pengelolaan bisa dilakukan di berbagai bidang selama bidang tersebut tidak melanggar aturan syariat. Adapun macam-macam wakaf poduktif antara lain: 1. Wakaf Uang Wakaf uang adalah wakaf yang berasal dari badan maupun perorangan yang berbentuk uang tunai. Uang disini tidak hanya dipandang sebagai alat tukar, tetapi bisa sebagai sesuatu yang memiliki manfaat karena bisa digunakan lebih produktif dengan tujuan memunculkan banyak manfaat bagi umat. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) membuat fatwa tentang diperbolehkannya wakaf tunai yang dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2002 yang berisi tentang Wakaf Uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Hukum wakaf uang tunai adalah jawaz (boleh) dan nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh di- jual, dihibahkan, dan/atau diwariskan. 2. Wakaf Saham Wakaf saham merupakan termasuk wakaf produktif dan bi- asanya dilakukan oleh suatu korporasi ataupun perseorangan yang memiliki saham. Wakaf saham adalah perusahaan atau perseorang- an yang mewakafkan sekian persen sahamnya melalui lembaga pengelola wakaf yang terpercaya. Pada April 2019 BEI meluncurkan wakaf saham dengan mekanisme yang sama dengan harta lainnya. Calon wakif nanti- nya bisa mewakafkan saham melalui mitra yang sudah terdaftar di Dr. Zulheddi, Lc, MA - 71
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan Anggota Bursa penyedia layanan Sharia Online Trading System (AB-SOTS). Dalam pengelolaannya, BEI akan bekerja sama de- ngan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Wakaf saham terbagi menjadi dua model yaitu yang per- tama wakaf berasal dari keuntungan investor dan yang kedua ada- lah wakaf yang menjadikan saham syariah sebagai obyek wakaf. Model yang pertama sumber wakaf berasal dari keuntungan inves- tor saham syariah dan melibatkan AB-SOTS sebagai institusi yang akan melakukan pemotongan keuntungan. 3. Wakaf Polis Asuransi Syariah atau Takaful berdasarkan fatwa DSN MUI No: 21/DSN-MUI/X/2001 adalah usaha saling melindungi dan to- long menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam aset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian un- tuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariat. Seiring dengan berkembangnya asuransi syariah di Indone- sia maka ini dapat dilihat sebagai peluang yang besar untuk dijadi- kan wakaf produktif asalkan seusai dengan aturan syariat. DSN MUI mengeluarkan fatwanya mengenai wakaf polis asuaransi syariah yaitu No: 106/DSN-MUI/X/2016. Dalam fatwa tersebut terdapat 2 hal yang dapat diwakafkan yaitu manfaat asuransi dan manfaat investasi. Manfaat asuransi adalah dana yang berasal dari dana tabarru' yang diberikan ke- pada pihak yang lebih membutuhkan sedangkan manfaat investasi adalah dana yang diserahkan kepada peserta progam asuransi yang berasal dari investasi peserta dan hasil dari investasinya. Salah satu contoh wakaf polis syariah adalah dari Prudential. Dengan diterbitkannya Fatwa MUI 106/DSN-MUI/X/2016, 72 - Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Wakaf Produktif
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan sekarang wakaf juga dapat dilakukan dengan manfaat asuransi dan manfaat investasi dari Asuransi Jiwa Syariah. 4. Wakaf Perkebunan dan Pertanian Wakaf kebun produktif merupakan salah satu program wakaf tunai. Wakaf kebun ini dikelola oleh suatu lembaga sebagai bentuk pendayagunaan kebun yang merupakan program investasi kebun produktif di salah satu lembaga yaitu Rumah Wakaf. Wakaf kebun produktif ini bertujuan agar lahan tidak selalu menjadi bangunan properti melainkan menjadi kebun yang da- pat bermanfaat bagi umat. Selain mendapatkan hasil perkebunan yang dapat dimanfaatkan untuk masyarakat, dengan adanya wakaf produktif ini dapat mendayagunakan masyarakat yang memiliki keterampilan perkebunan tetapi tidak memiliki lahan ataupun yang belum bekerja dan ingin belajar mengelola perkebunan. 5. Wakaf Tanah Wakaf tanah adalah menyerahkan sebidang tanah hak milik baik individu maupun kelompok bagi kepentingan sosial. Payung hukum dalam wakaf tanah ini adalah Peraturan Pemerintah no. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Masyarakat Indonesia kebanyakan mengenal wakaf adalah wakaf tanah karena pemahaman tentang wakaf produktif yang belum menyeluruh seperti sekarang. Nilai positifnya adalah ba- nyaknya harta wakaf berupa tanah yang ada di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Wakaf Indonesia yang bersum- ber dari Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI tertanggal Maret 2016 terdapat 435.678 dengan luas 4.359.443.170 m2 tanah wakaf yang ada di Indonesia. Kendala dari wakaf tanah ini adalah ada 148.447 tanah yang belum memiliki sertifikat tanah wakaf sehingga belum dapat dimanfaatkan dengan baik. Dr. Zulheddi, Lc, MA - 73
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan 6. Wakaf Transpotasi Wakaf transportasi adalah wakaf produktif yang dihimpun secara tunai sesuai dengan akad lalu dibelikan alat transportasi untuk kepentingan umum. Besaran dana wakaf ditentukan oleh masing-masing lembaga wakaf. Hasil dari wakaf ini adalah untuk pembelian alat transpor- tasi baik darat, laut maupun udara. Lalu alat transportasi tersebut disewakan dan hasilnya dapat digunakan untuk kepentingan umat. Wakaf transportasi biasanya adalah dari wakaf tunai yang diguna- kan untuk membeli alat transportasi. Wakaf transportasi ini dibagi menjadi 4 yaitu transportasi privat contohnya adalah usaha antar-jemput sekolah ataupun karyawan, transportasi semi privat meliputi usaha rental mobil, transportasi semi umum adalah bisnis travel yang dibagi menjadi travel konvensional dan travel point to point, transportasi umum berplat kuning. 7. Wakaf Air / Sumur Utsman bin Affan RA merupakan salah satu sahabat Rasul- ullah SAW yang dikenal dengan kerdermawanannya. Kisah ini berawal hijrahnya kaum muslim dari Makkah ke Madinah se- hingga kebutuhan air bersih semakin meningkat sementara umat Islam di Madinah hanya mengandalkan sumur yang dimiliki oleh seorang Yahudi. Ketika umat Islam akan membeli sumur tersebut lalu pemiliknya menjual dengan harga yang tinggi hingga Rasulullah SAW menawarkan kebun yang luas sebagai gantinya tetapi tawaran tersebut ditolak. Akhirnya Usman bin Affan menawarkan sistem sewa dengan mekanisme pemilik dan penyewa akan menggunakan sumur itu secara bergantian setiap harinya tetapi pemilik merasa rugi hingga akhirnya pemilik men- 74 - Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Wakaf Produktif
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan jual sumur seharga 20.000 dirham. Wakaf produktif yang saat ini sedang dikembangkan dan sangat dibutuhkan daerah-daerah di Indonesia dan di dunia pada khususnya. Sumur ini bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga digunakan sebagai irigasi karena Indonesia merupakan negara agraris yang mata pencaharian penduduknya masih bertani dan berkebun. Beberapa daerah di Indonesia ketika musim kemarau masih sangat membutuhkan air bersih misalnya Indonesia bagian timur. Ada beberapa lembaga pengelola wakaf di Indonesia yang sudah mulai mengembangkan wakaf air. Salah satunya adalah Aksi Cepat Tanggap yang sudah melakukan program wakaf air yang menjadi bagian dari Global Water Program. Global Water Program adalah suatu program pengadaan air bersih untuk me- ningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berada di daerah terpencil, dilanda kekeringan, terjadi bencana dan minim akses. Salah satu keuntungan wakaf sumur adalah selama sumur itu masih mengalirkan air maka pahala bagi wakif masih mengalir. II. METODE PENELITIAN PENELITIAN ini adalah penelitian pustaka (library re- search) dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan keten- tuan lain yang berlaku yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi umat melalui wakaf produktif. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka sumber data terdiri data primer, yaitu undang-undang tentang wakaf dan Kompilasi Hu- Dr. Zulheddi, Lc, MA - 75
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan kum Islam dan data sekunder, yaitu ketentuan lain yang berkaitan dengan peran pemerintah dalam pemberdayaan wakaf dan litera- tur yang relevan dengan pembahasan ini. III. PEMBAHASAN Urgensi Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi PEMBERDAYAAN adalah sebuah proses dan tujuan. Se- bagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu yang mengalami kemiskinan. Se- bagai tujuan, pemberdayaan menunjuk kepada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial.11 Menurut M. Dawan Rahardjo, pemberdayaan ekonomi umat mengandung tiga misi yaitu: yang pertama, misi pemba- ngunan ekonomi dan bisnis yang berpedoman pada ukuran-ukuran ekonomi dan bisnis yang lazim dan bersifat universal, misalnya besaran-besaran produksi, lapangan kerja, tabungan, investasi, ekspor, impor, dan kelangsungan usaha. Kedua, pelaksanaan eti- ka dan ketentuan hukum syariat yang harus menjadi ciri kegia- tan ekonomi Islam. Ketiga, membangun kekuatan ekonomi umat 11. Rosdiana, Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Perdamai- an, Jakarta: Center of the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah, 2009, hal. 120 76 - Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Wakaf Produktif
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan Islam sehingga menjadi sumber dana pendukung dakwah Islam yang dapat ditarik melalui zakat, infak, sedekah, wakaf serta men- jadi bagian dari pilar perekonomian Indonesia.12 Wakaf Produtif ditandai dengan tiga ciri utama: pertama, pola manajemen wakaf harus terintegritas dan dana wakaf dapat dialokasikan untuk program-program pemberdayaan masyarakat, Kedua, asas kesejahteraan nazir, dan ketiga, asas transparansi dan tanggung jawab (accountability). Lembaga wakaf harus melapor- kan proses pengelolaan dana setiap tahunnya kepada umat. Menurut Uswatun Hasanah, wakaf produktif jika dapat menghasilkan dana yang bermanfaat bagi kesejahteraan sosial, maka benda wakaf harus dikelola secara produktif oleh nazir (pe- ngelola) yang profesional. Wakaf tidak dapat langsung diberikan kepada mauquf 'alaih (penerima wakaf), tetapi nazir harus me- ngelola dan mengembangkannya terlebih dahulu secara produktif melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang harus disampaikan kepada mauquf 'alaih adalah hasil in- vestasi dana wakaf, sedangkan uang wakafnya sendiri tidak boleh berkurang sedikit pun. Karena itu nazir selain memenuhi syarat- syarat yang disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang tentang wakaf, harus ditambah syarat-syarat lain yang menunjang tugas dan tanggung jawab dalam melakukan investasi yang di- wakafkan.13 Strategi yang dapat dikembangkan untuk memberdayakan zakat produktif ini, mulai dari produk hukumnya sampai pada 12. M. Dawan Rahardjo, Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi. Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF), 1999, hal. 389 13. Fahmi Medias, Wakaf Produktif dalam Perspektif Ekonomi Islam,Volume IV, No. 1, Juli 2013 Dr. Zulheddi, Lc, MA - 77
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan membangun jaringan dalam bentuk kemitraan investasi produk- tif. Wakaf produktif memiliki dua visi sekaligus; menghancur- kan struktur-struktur sosial yang timpang dan menyediakan lahan subur untuk mensejahterakan umat Islam. Visi ini secara langsung digapai ketika totalitas diabdikan untuk bentuk-bentuk wakaf produktif yang selanjutnya diteruskan dengan langkah-langkah taktis yang mengarah pada capaian tersebut. Langkah taktis, seba- gai derivasi dari filosofi disyariatkannya wakaf produktif dimana lebih berupa teknis-teknis pelaksanaan wakaf yang produktif.14 Jenis wakaf produktif ini tentu saja juga sangat berdimensi sosial. Ia semata-mata hanya mengabdikan diri pada kemaslaha- tan umat Islam. Sehingga, yang tampak dari hal ini, adalah wakaf yang pro kemanusiaan, bukan wakaf yang hanya berdimensikan ketuhanan. Makanya juga, yang tampak dalam wakaf jenis ini adalah wakaf lebih menyapa realitas umat Islam yang berujud kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan. Definisi wakaf yang telah penulis bahas di atas mengandung muatan ekonomi. Karena itu, wakaf juga berarti memindahkan harta dari upaya konsumsi menuju reproduksi dan investasi dalam bentuk modal produktif yang dapat memproduksi dan menghasil- kan sesuatu yang bisa dikonsumsi pada masa-masa yang akan da- tang, baik oleh pribadi maupun kelompok. Dengan demikian, wakaf merupakan kegiatan menyimpan dan berinvestasi secara bersamaan. Kegiatan ini mencakup kegia- tan menahan harta yang mungkin dimanfaatkan oleh wakif baik se- cara langsung maupun setelah berubah menjadi barang konsumsi, 14. Khoirul Anwar, dkk, Pemberdayaan Pengelolaan Wakaf di Kota Sema- rang, Semarang: DIPA IAIN Walisongo, 2008, hal. 49 78 - Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Wakaf Produktif
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan sehingga tidak dikonsumsi saat ini, dan pada saat yang bersamaan ia telah mengubah pengelolaan harta menjadi investasi yang ber- tujuan untuk meningkatkan jumlah harta menjadi investasi yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah harta produktif di tengah- tengah masyarakat. Harta wakaf produktif ini menghasilkan pelayanan dan manfaat, seperti tempat shalat yang berupa masjid, manfaat tem- pat tidur orang sakit di rumah sakit atau tempat duduk untuk kegi- atan belajar siswa di sekolah. Harta wakaf ini juga bisa meng- hasilkan barang atau pelayanan lainnya yang dapat dijual kepada para pemakai dan hasil bersihnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf.15 Pembentukan wakaf Islam menyerupai pembentukan ya- yasan ekonomi (economic corporation) yang mempunyai wujud abadi apabila termasuk wakaf abadi, atau mempunyai wujud se- mentara apabila termasuk wakaf sementara. Karena itu, wakaf merupakan kegiatan yang mengandung unsur investasi masa depan dan mengembangkan harta produktif untuk generasi yang akan datang sesuai dengan tujuan wakaf, baik berupa manfaat, pe- layanan dan pemanfaatan hasilnya secara langsung. Semua bentuk wakaf yang telah disebutkan tadi menjadi saham, dan bagian atau unit dana investasi. Sistem wadiah un- tuk tujuan investasi di bank-bank Islam merupakan bentuk wakaf modern yang paling penting, karena wakaf seperti ini dapat mem- beri gambaran tentang kebenaran dimensi ekonomi wakaf Islam, sebagaimana yang telah dipraktikkan para sahabat, bermula dari wakaf sumur Raumah oleh Utsman bin Afffan RA, wakaf tanah 15. Achmad Djunaidi, dkk, Menuju Era Wakaf Produktif, Jakarta: Mitra Aba- di Pres, 2006, hal. 20 Dr. Zulheddi, Lc, MA - 79
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan perkebunan di Khaibar oleh Umar bin Khattab RA pada masa Ra- sulullah. Kemudian disusul dengan wakaf tanah, pohon-pohon dan bangunan oleh para sahabat lainnya. Paradigma wakaf seperti ini juga telah dinyatakan oleh para imam mazhab pada abad ke-2 dan ke-3 dalam beberapa kajian studi dan uraian fikih mereka. Hal ini tidak lain, karena saham dan wadiah mengandung makna investasi yang bertujuan mengem- bangkan harta produktif untuk dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang. Investasi sendiri mempunyai arti mengarahkan sebagian dari harta yang dimiliki oleh seseorang untuk membentuk modal produksi yang mampu menghasilkan manfaat atau barang dan dapat dipergunakan bagi kepentingan generasi yang akan datang. Investasi berbeda dengan pembentukan perusahan atau yayasan ekonomi biasa, karena investasi yang dimaksud di sini adalah in- vestasi yang kepemilikan dan tujuannya mampu menghasilkan ke- untungan yang direncanakan secara ekonomi dan hasilnya disalur- kan untuk kebaikan umum atau orang lain yang notabene generasi yang akan datang. Sebagaimana yang kita ketahui, investasi adalah landasan utama bagi pengembangan ekonomi.16 Jadi dapat dibedakan ha- sil atau produk harta wakaf menjadi dua bagian. Pertama, harta wakaf yang menghasilkan pelayanan berupa barang untuk dikon- sumsi langsung oleh orang yang berhak atas wakaf, seperti ru- mah sakit, sekolah, rumah yatim piatu dan pemukiman yang bisa dimanfaatkan untuk keturunan. Wakaf seperti ini tujuannya bisa dipergunakan pada jalan kebaikan khusus seperti tempat tinggal 16. Jaih Mubarok, Wakaf Produktif, Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008, hal. 75 80 - Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Wakaf Produktif
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan bagi anak cucu. Wakaf seperti ini semua disebut sebagai wakaf langsung. Kedua, harta wakaf yang dikelola untuk tujuan investasi dan memproduksi barang dan jasa pelayanan yang secara syarak hukumnya mubah, apa pun bentuknya, dan bisa dijual di pasar, agar keuntungannya yang bersih dapat disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf yang telah ditentukan wakif, baik wakaf ini bersifat umum atau wakaf sosial maupun khusus, yaitu wakaf keluarga. Wakaf seperti ini kita sebut sebagai wakaf produktif. Harta wakaf merupakan dana umat, yang pemanfaatannya haruslah untuk kemaslahatan umat pula, bukan semata-mata ke- maslahatan orang perorang, pengurus BKM maupun pengurus yayasan. Dengan kata lain, umat Islam menjadi wajib memiliki, sekaligus dalam pengertian ikut memelihara, membela dan meng- awasi penggunaannya itu.17 Urgensi wakaf dapat dijadikan instrumen pengentasan kemiskinan. Manfaat dari wakaf yang produktif mampu mem- bangun kesejahteraan umat secara bertahap. Manfaat dari produk- tivitas wakaf dapat terus mengalir kepada masyarakat karena proses dan hasil produksinya akan kembali kepada masyarakat. Kontribusi Wakaf Produktif dalam Perekonomian INDONESIA merupakan negara yang mayoritas masyara- katnya muslim yang mengalami fenomena kemiskinan yang ham- pir belum bisa terselesaikan dengan tingkat kemiskinan menurut BPS bulan September tahun 2018 mencapai 9,66% dari jumlah penduduk Indonesia yaitu sebesar 25,67 juta masyarakat termasuk dalam masyarakat miskin. Berbagai solusi yang sudah dilakukan 17. Qodri Azizy, Membangun Fondasi Ekonomi Umat, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hal. 123 Dr. Zulheddi, Lc, MA - 81
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan pemerintah seakan belum bisa mengatasi permasalahan kemiski- nan yang ada di masyarakat. Salah satu solusi yang ditawarkan oleh penulis adalah menggunakan wakaf produktif yang harus di- galakkan di Indonesia sehingga bisa mengurangi kemiskinan. Masalah wakaf merupakan masalah yang sampai saat ini belum dibahas secara intensif dan serius oleh pemerintah, pada- hal jika lebih fokus untuk dibahas dan menjadi program maka ini dapat membantu pemerintah secara tidak langsung dalam mengu- rangi kemiskinan. Umat Islam di Indonesia juga kurang familiar atau bahkan belum mengetahui istilah wakaf produktif itu sendiri. Karena banyaknya pemahaman yang berbeda di kalangan umat Islam itu sendiri. Mayoritas masyarakat di Indonesia masih mema- hami wakaf sebatas benda-benda yang tidak bergerak, seperti tanah, bangunan yang digunakan untuk masjid, pondok pesan- tren, panti asuhan dan kuburan. Sangat dibutuhkan sosialisasi un- tuk mengubah paradigma ini dimasyarakat sehingga wakaf dapat lebih dimaksimalkan kegunaannya. Pemerintah juga sudah menerbitkan undang-undang yang membahas tentang wakaf di Indonesia, yaitu UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang kemudian dilengkapi dengan PP No. 42 Tahun 2006 Jo. PP No. 52 Tahun 2018 tentang pelaksanaannya. Adanya peraturan tersebut diharapkan dapat memaksimalkan po- tensi wakaf produktif di Indonesia. Luasnya tanah wakaf di Indonesia ini bersifat produktif. Dengan melihat sumber daya alam yang ada di Indonesia, sangat- lah potensial untuk diolah kembali sehingga menghasilkan produk yang berguna bagi masyarakat dan dapat menyerap tenaga kerja. Islam mengajarkan untuk tidak membiarkan tanah terbengkalai begitu saja, apalagi itu bisa digunakan untuk kepentingan umat 82 - Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Wakaf Produktif
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan Islam. Tantangan bagi semua masyarakat di Indonesia baik peme- rintah, masyarakat maupun lembaga wakaf untuk dapat member- dayakan tanah tersebut. Seperti yang telah disebutkan tentang luas tanah wakaf dan pemahaman masyarakat tentang wakaf, karena pemahaman wakaf hanya untuk bidang sosial saja maka sering- kali pemilik tanah wakaf tidak mengijinkan jika tanahnya diolah menjadi wakaf produktif sehingga tanah dibiarkan begitu saja. Ba- rangkali ini menjadi salah satu penyebab banyaknya tanah wakaf yang terbengkalai. Ada tiga mekanisme dalam tata kelola wakaf agar berman- faat bagi pemberdayaan ekonomi umat, di antaranya adalah: 1) Menghimpun harta wakaf Mekanisme pengelolaan yang paling utama dan awal adalah menghimpun harta wakaf dari para wakif. Mekanisme seperti ini dikenal dengan aktivitas fundraising. Karena itu, aktivitas fund- raising dalam sebuah lembaga harus dikembangkan, baik dalam konteks awal perencanaan maupun pengawasan oleh pengelola lembaga dengan berbagai perspektif manajemen modern yang ada. Fundraising diartikan sebagai kerangka konsep tentang suatu kegiatan dalam rangka menggalang dana dan daya lainnya dari masyarakat yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga sehingga mencapai tujuan.18 Pada sisi lain, aktivitas fundraising adalah serangkaian kegiatan memengaruhi masyarakat atau calon donatur agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan sebagian hartanya. Hal ini penting sebab sumber harta/dana berasal dari do- nasi masyarakat. Agar target bisa terpenuhi dan program bisa ter- 18. Suparman, Strategi Fundraising Wakaf Uang, Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, Vol. 11, No.2, April 2009, hal. 13 Dr. Zulheddi, Lc, MA - 83
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan wujud, diperlukan langkah-langkah strategis dalam menghimpun aset, yang selanjutnya akan dikelola dan dikembangkan. 2) Memproduktifkan Harta Wakaf Ketika harta wakaf sudah diwakafkan oleh para wakif, maka suatu keharusan bagi nazir untuk mengelola dan mengembang- kannya agar harta tersebut tidak habis, sebagaimana hadis Umar yang menerima sebidang tanah di Khaibar yang harus tetap me- nahan pokok harta wakaf. Dalam menahan pokok harta wakaf tentu dengan memakai pola dan strategi yang berbasis ekonomi syariah yang jauh dari transaksi yang bersifat ribawi. Ada beberapa contoh pengelolaan wakaf secara produktif di berbagai negara salah satunya adalah Sudan. Di Sudan, wakaf diproduktifkan dengan cara membuat produksi dan investasi proyek-proyek wakaf yang dapat me- menuhi kebutuhan masyarakat dan pembangunan umum. Di In- donesia, aset wakaf dapat dikelola dalam bentuk investasi usaha. Aset wakaf ini adalah kekayaan nazir hasil pengelolaan usaha produk barang atau jasa yang sukses untuk kemudian dikembang- kan melalui investasi kepada pihak ketiga atau lembaga nazir lain. bentuk investasi usaha juga harus disesuaikan dengan standar syariat misalnya dengan menggunakan akad musyarakah dan akad mudarabah. Selanjutnya, perlu dimulai sebuah usaha produktif dengan mengikuti beberapa langkah berikut: 1) memilih peluang usaha dan jenis bidang usaha, 2) mendirikan atau membentuk ba- dan usaha, 3) mempersiapkan kegiatan usaha, 5) memulai melaku- kan proses perencanaan ke arah relasi usaha.19 3) Menyalurkan Harta Wakaf 19. Achmad Djunaidi, dkk, Menuju Era Wakaf Produktif, Jakarta: Mitra Aba- di Pres, 2006, hal. 91 84 - Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Wakaf Produktif
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan Selain aspek motivasi berderma dan memproduktifkan aset wakaf, aspek yang tidak kalah penting adalah penyaluran atau pemberdayaan hasil wakaf untuk masyarakat yang memerlukan, atau memberikan manfaat seluas-luasnya untuk kemaslahatan masyarakat. Asas kemanfaatan benda wakaf menjadi landasan yang paling relevan dengan keberadaan benda wakaf itu sendiri. Lebih-lebih oleh sebagian ulama, wakaf dikategorikan sebagai amal ibadah sedekah jariah yang memiliki nilai pahala yang terus mengalir walaupun wakifnya telah meninggal dunia. Artinya, kontinuitas yang dimaksud adalah aspek kemanfaat- an yang bisa diambil secara berkesinambungan oleh masyarakat luas. Penyaluran hasil wakaf dalam bentuk pemberdayaan hasil- hasil wakaf secara umum ditujukan kepada mauquf 'alaih (pene- rima wakaf) yang terkadang sudah ditunjuk oleh wakif untuk apa dan kepada siapa. Meskipun demikian, beberapa wakif tidak menunjuk penyalur hasil wakaf kepada orang secara spesifik, tetapi untuk sesuatu yang bersifat makro seperti kemaslahatan umum dan sebagainya.20 IV. PENUTUP WAKAF dapat dijadikan instrumen pengentasan kemiskinan. Manfaat dari wakaf yang produktif mampu membangun kese- jahteraan umat secara bertahap. Wakaf produktif merupakan ke- giatan yang mengubah aset wakaf menjadi aspek usaha yang meng- untungkan. Wakaf produktif jika dapat menghasilkan dana yang bermanfaat bagi kesejahteraan sosial, maka benda wakaf harus 20. Ibid, hal. 105 Dr. Zulheddi, Lc, MA - 85
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan dikelola secara produktif oleh nazir (pengelola) yang profesional. Manfaat dari produktivitas wakaf dapat terus mengalir kepada masyarakat karena proses dan hasil produksinya akan kembali kepada masyarakat. DAFTAR PUSTAKA A. Buku 1. Abdul Aziz, M.Ag dan Mariya Ulfah, S.EI, Kapita Selek- ta Ekonomi Islam, Bandung: ALFABETA, 2009 2. Achmad Djunaidi, dkk. Menuju Era Wakaf Produktif, Ja- karta: Mitra Abadi Pres, 2006 3. Al-Khalidi, Syekh Muhammad Abdul Aziz, Hawasyi al-Syarwani wa Ibn Qasin al-'Ibadi' ala Tuhfah al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj, Juz ke-8. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1996 4. BWI, KAPF & IRTI IDB. Manajemen Wakaf di Era Modern. Jakarta: BWI, 2013 5. B. Hazami, Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujud- kan Kesejahteraan Umat di Indonesia, Universitas Airlangga Surabaya, 2015 6. Departemen Agama RI, Fiqih Wakaf. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Ditjen Bimas Islam, 2007 7. J. Mubarok, Wakaf Produktif. Bandung: Simbiosa Rek- tama Media, 2008 8. Khoirul Anwar, dkk, Pemberdayaan Pengelolaan Wakaf di Kota Semarang, Semarang: DIPA IAIN Walisongo, 2008 9. Lutfi, Mukhtar, Optimalisasi Pengelolaan Wakaf, Makas- sar: Alauddin Press, 2011 10. Munzir Qahaf. Al-Waqf al-Islami: Tatawwuruhu, Idaratuhu, Tanmiyyatuhu, Damaskus: Dar al-Fikr. 2006 86 - Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Wakaf Produktif
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan 11. Mundzir Qahar, Manajemen Wakaf Produktif, Jakarta: PT Khalifa, 2005 12. M. Dawan Rahardjo. Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi. Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF), 1999 13. Rosdiana. Pemberdayaan Masyarakat untuk Pemba- ngunan Perdamaian, Jakarta: Center of the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah, 2009 14. Qodri Azizy, Membangun Fondasi Ekonomi Umat, Yog- yakarta: Pustaka Pelajar, 2004 B. Peraturan Perundang-undangan 1. Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indo- nesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459) 3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompi- lasi Hukum Islam C. Jurnal 1. Abdurrahman Kasdi, Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Pendidikan: Peran Wakaf pada Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang, Jurnal Al-Awqaf, Jakarta Timur, 2013 2. Fahmi Medias, Wakaf Produktif dalam Perspektif Ekono- mi Islam, Volume IV, No. 1, Juli 2013 3. Suparman, Strategi Fundraising Wakaf Uang, Jurnal Wa- kaf dan Ekonomi Islam, Vol. 11, No. 2, April 2009 Dr. Zulheddi, Lc, MA - 87
(V) TUGAS BWI DAN NAZHIR WAKAF Oleh: Dr. Ahmad Zuhri, Lc., MA (Ketua Dewan Pertimbangan BWI Kota Medan) ABSTRAK BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) merupakan lembaga yang dibentuk oleh Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan na- sional. Keberadaan BWI telah diatur dalam undang-undang wakaf secara jelas dan terperinci, dari pasal 47 sampai dengan pasal 61 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. Dalam kedudukannya, Ba- dan Wakaf Indonesia merupakan badan atau lembaga yang inde- penden yang berkedudukan di ibu kota negara yang dapat mem- bentuk badan perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan dan berkonsultasi serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan bersifat kuali- tatif. Data yang diperoleh kemudian dianalisa dengan mengguna- kan metode deskriptif-kualitatif. Kesimpulan hasil penelitian ini yaitu bahwa dalam Undang-un- dang Wakaf, BWI memiliki tugas yakni: (1) melakukan pembi- naan kepada nazir, (2) melakukan pengelolaan dan pengembangan 88
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan harta benda wakaf, (3) memberikan persetujuan atau izin perubah- an peruntukan atau status harta benda wakaf, (4) memberhentikan dan mengganti nazir, (5) memberikan persetujuan penukaran harta benda wakaf, (6) memberikan saran dan pertimbangan kepada pe- merintah untuk penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. Kata Kunci: Tugas, BWI, Nazir, Wakaf I. PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah WAKAF adalah salah satu instrumen dalam Islam yang sangat potensial untuk dijadikan strategi pengentasan kemiskinan dan kesenjangan nasional. Jika wakaf dikelola dengan baik, maka wakaf akan berperan besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial sebuah negara.1 Wakaf mempunyai peran penting sebagai salah satu instru- men dalam memberdayakan ekonomi umat. Dalam sejarah, wakaf telah memerankan peran penting dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Hal-hal yang paling menon- jol dari lembaga wakaf adalah peranannya dalam membiayai berbagai pendidikan Islam dan kesehatan. Kesinambungan man- faat hasil wakaf dimungkinkan oleh berlakunya wakaf produktif yang didirikan untuk menopang berbagai kegiatan sosial dan kea- gamaan. Wakaf Produktif pada umumnya berupa tanah pertanian atau perkebunan, gedung-gedung komersial, dikelola sedemikian rupa sehingga mendatangkan keuntungan yang sebagian hasilnya 1. Achmad Arief Budiman, Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf, Jurnal: Walisongo, Volume 19, Nomor 1, Mei 2011 hal. 88 Dr. Ahmad Zuhri, Lc. MA - 89
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan dipergunakan untuk membiayai berbagai kegiatan tersebut. Se- hingga dengan demikian harta wakaf benar-benar menjadi sumber dana dari masyarkat untuk masyarakat.2 Pada eksistensinya instrumen wakaf ini sangat memberi- kan manfaat besar khususnya bagi umat muslim terutama dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai ibadah seperti peng- adaan tempat-tempat ibadah, panti-panti sosial sampai pada peng- elolaan dana untuk keperluan ibadah. Dana yang dimaksudkan dalam wakaf ini adalah wakaf tunai atau wakaf uang. Berdasarkan potensi wakaf yang begitu besar, pemerintah cukup serius dalam mengakomodir pengelolaan harta wakaf, hal tersebut diwujudkan lewat peraturan perundang-undangan yang sangat progresif dalam mengakomodir hukum fikih yaitu Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf (selanjutnya dising- kat UU No. 41 Tahun 2004 ) dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya (selanjutnya disingkat PP No. 42 Tahun 2006) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Untuk terselenggaranya pelaksanaan wakaf secara efektif baik wakaf benda maupun wakaf uang, maka dalam hal ini Peme- rintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama Republik Indonesia dan Badan Wakaf Indonesia membentuk Badan Wakaf Indonesia perwakilan daerah seperti Badan Wakaf Indonesia perwakilan daerah Sumatera Utara yang bertujuan untuk mengefek- tifkan dan memaksimalkan pengelolaan benda wakaf secara umum 2. Muhammad Yusuf, Pemberdayaan Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat, Semarang: Badan Wakaf Nusantara, 2009 90 - Tugas BWI dan Nazir Wakaf
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan dan wakaf uang pada khususnya yang ada di Medan. Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan badan atau lem- baga yang berdiri sendiri atau independen yang dibentuk berdasar- kan undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 ten- tang wakaf yang bertugas untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional di Indonesia. Dalam kedudukannya, Badan Wakaf Indonesia merupakan badan atau lembaga yang indepen- den yang berkedudukan di ibu kota negara yang dapat memben- tuk badan perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan dan berkonsultasi serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Jadi, Badan Wakaf Indonesia per- wakilan daerah termasuk Badan Wakaf Indonesia perwakilan daerah Sumatera Utara adalah badan wakaf yang dibentuk secara independen oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) pusat. Terlepas dari lembaga atau badan wakaf yang bertanggung- jawab dalam mengelola dan memberdayakan seluruh aset wakaf baik aset wakaf secara umum maupun aset wakaf uang, maka pada umumnya seluruh aset wakaf sedang diusahakan untuk diberdaya- kan demi kemajuan kualitas dan kuantitas kebutuhan ibadah dari masyarakat khususnya umat muslim. Sejak berdiri pada tahun 2007, Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang lahir berdasarkan amanat UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah memiliki peran yang signifikan dalam dina- mika pengelolaan wakaf yang ada di Indonesia. Keberadaan BWI telah diatur dalam undang-undang wakaf secara jelas dan terpe- rinci, dari pasal 47 sampai dengan pasal 61 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. Pada pasal 57 disebutkan bahwa untuk pertama kali, pengangkataan keanggotaan BWI diusulkan kepada Presiden oleh menteri. Sedangkan BWI dibentuk dan berkedudukan di Ibu Dr. Ahmad Zuhri, Lc. MA - 91
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan ke- butuhan.3 Tinjauan Pustaka Badan Wakaf HARTA secara umum memerlukan pengelola yang dapat menjaga dan mengurusi harta tersebut agar tidak terlantar dan sia- sia, Demikian pula dengan wakaf yang juga memerlukan pengelo- la yang dapat mengurusi dan menjaga harta benda wakaf, karena wakaf erat kaitannya dengan harta. Di Indonesia sendiri pengelolaan wakaf sudah diatur oleh undang-undang sejak dahulu yang puncaknya lahirlah Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf serta UU No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya, dengan adanya peraturan- peraturan tersebut diharapkan mampu mengakomodir pelaksa- naan wakaf di Indonesia. Lahirnya undang-undang tersebut membawa konsekuensi bagi sistem pengelolaan wakaf di Indonesia agar lebih profesional dan independen. Dibutuhkan lembaga yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam mengelola dan memberdayakan harta benda wakaf, pentingnya lembaga tersebut dalam rangka untuk membina nazir dalam mengelola harta, mengawasi segala bentuk aktivitas perwakafan dan memberikan biaya atau bantuan untuk tercapai- nya tujuan wakaf tersebut. Badan Wakaf Indonesia (BWI) pun lahir sebagai jawaban bagi pengembangan dan pengelolaan perwakafan Indonesia ke arah profesional sehingga tujuan dari wakaf tersebut 3. Lihat Peraturan BWI Nomor: 08/BWI/XII/2007 tentang Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia. 92 - Tugas BWI dan Nazir Wakaf
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan dapat tercapai. BWI akan menduduki peran kunci, selain berfungsi sebagai nazir, BWI juga akan membina, mengawasi nazir dan memberi- kan bantuan, sehingga harta benda wakaf dapat dikelola secara profesional. Kelahiran BWI merupakan perwujudan amanat yang di- gariskan dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kehadiran BWI, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 47 adalah untuk mema- jukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Untuk kali pertama, keanggotaan BWI diangkat oleh Presiden Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan Presiden (Kepres) No. 75 tahun 2007, yang ditetapkan di Jakarta, 13 Juli 2007. Jadi, BWI adalah lembaga independen untuk mengembang- kan perwakafan di Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun, serta bertang- gung jawab kepada masyarakat.4 BWI berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan. Dalam kepengurusan, BWI terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan, ma- sing-masing dipimpin oleh satu orang ketua dan dua orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota. Badan pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas sedangkan Dewan Pertimbang- an adalah unsur pengawas pelaksana tugas BWI. Jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia terdiri dari paling sedikit 20 orang dan paling banyak 30 orang yang berasal unsur masyarakat.5 BWI dibentuk bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf 4. Muhammad Yusuf, Op.cit 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 51-53 Dr. Ahmad Zuhri, Lc. MA - 93
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan yang selama ini dikelola oleh nazir (pengelola aset wakaf) yang sudah ada. BWI hadir untuk membina nazir agar aset wakaf dike- lola lebih baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan man- faat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruk- tur publik. Struktur kepengurusan BWI terdiri atas Dewan Pertimbang- an dan Badan Pelaksana. Masing-masing dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota. Badan Pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas, sedangkan Dewan Pertimbang- an adalah unsur pengawas. Keanggotan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diber- hentikan oleh Presiden. Keanggotaan perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia. Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diusulkan kepada Presiden oleh Menteri. Pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan wakaf Indone- sia kepada Presiden untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.6 Pengertian Nazir Wakaf KATA Nazir secara etimologi berasal dari kata kerja nadzi- ra-yandzaru yang berarti "menjaga" dan "mengurus".7 Di dalam kamus Arab-Indonesia disebutkan bahwa kata nazir berarti; "yang 6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 55-57 7. Taufiq Hamami, Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasio- nal, Jakarta: Tatanusa, 2003, hal. 97 94 - Tugas BWI dan Nazir Wakaf
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan melihat", "pemeriksa".8 Dengan demikian, kata nadzira mempu- nyai arti "pihak yang melakukan pemeriksaan atau pihak yang memeriksa suatu obyek atau sesuatu hal yang berkaitan dengan obyek yang ada dalam pemeriksaannya itu. Dalam terminologi fikih, yang dimaksud dengan nazir ada- lah orang yang diserahi kekuasaan dan kewajiban untuk mengurus dan memelihara harta wakaf.9 Jadi, pengertian nazir menurut isti- lah adalah orang atau badan yang memegang amanat untuk me- melihara dan mengurus harta wakaf dengan sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuan harta wakaf.10 Selain kata nazir, dalam hukum Islam juga dikenal istilah mutawalli. Mutawalli merupa- kan sinonim dari kata nazir yang mempunyai makna yang sama yakni orang yang diberi kuasa dan kewajiban untuk mengurus harta wakaf.11 Lebih jelas lagi dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 di dalam ketentuan umum, butir keempat menyebutkan bah- wa nazir adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. II. METODE PENELITIAN METODE penelitian yang digunakan dalam penelitian 8. Muhammad Yunus, Kamus Arab Indonesia, Jakarta: Yayasan Penyeleng- gara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, 1973, hal. 457 9. Ibnu Syihab al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj, Juz IV, Beirut: Daar al-Kitab alAlamiyah, 1996, hal. 610 10. M. Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf, Jakarta: UI Press, 1988, hal. 91 11. Abdir Rauf, Al-Qur'an dan Ilmu Hukum, Jakarta: Bulan Bintang, 1979, hal. 147 Dr. Ahmad Zuhri, Lc. MA - 95
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan ini adalah metode yuridis normatif atau penelitian kepustakaan (library research). Sebagai penelitian kepustakaan tentu saja pendekatan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, dengan sumber data sekunder penelitian-penelitian terdahulu, buku-buku, majalah resmi, ataupun dokumen pendukung. Dengan kata lain, Penelitian ini merupakan metode dalam pencarian, mengumpulkan, dan menganalisis sumber data untuk diolah dan disajikan dalam bentuk kualitatif. Pada penelitian ini penulis mencoba memaparkan tentang tugas BWI dan nazir. III. PEMBAHASAN Tugas Badan Wakaf Indonesia (BWI) PENGELOLA wakaf di Indonesia dilakukan oleh lembaga wakaf yang secara khusus mengelola wakaf dalam bentuk aset tetap dan atau wakaf tunai, serta beroperasi secara nasional adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI). Tugas lembaga ini adalah meng- koordinir yang sudah ada dan mengelola secara mandiri terhadap harta wakaf yang dipercayakan kepadanya. Keberadaan BWI telah diatur dalam undang-undang wakaf secara jelas dan terperinci, dari pasal 47 sampai dengan pasal 61 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. Pada pasal 57 disebutkan bahwa untuk pertama kali, pengangkataan keanggotaan BWI di- usulkan kepada Presiden oleh menteri. Sedangkan BWI dibentuk dan berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indone- sia dan dapat membentuk perwakilan di provinsi dan/atau kabu- paten/kota sesuai dengan kebutuhan.12 12. Peraturan BWI Nomor: 08/BWI/XII/2007 tentang Tata Kerja Badan Wa- kaf Indonesia 96 - Tugas BWI dan Nazir Wakaf
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan Berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Ta- hun 2004 tentang Wakaf, BWI mempunyai tugas dan wewenang, yaitu: 1. Melakukan pembinaan terhadap nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf; Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional; Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan pe- runtukan dan status harta benda wakaf; Memberhentikan dan mengganti nazir; Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wa- kaf; Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. Kemudian, melalui Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia, BWI menjabarkan tugas dan wewenangnya: 2. 3. 4. 5. 6.
Melakukan pembinaan terhadap nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Membuat pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional serta harta benda wakaf terlantar. Memberikan pertimbangan, persetujuan, dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf. Memberikan pertimbangan dan/ atau persetujuan atas penu- karan harta benda wakaf. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah
Dr. Ahmad Zuhri, Lc. MA - 97
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. Menerima, melakukan penilaian, menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazir, dan mengangkat kembali nazir yang te- lah habis masa baktinya. Memberhentikan dan mengganti nazir bila dipandang per- lu. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Agama dalam menunjuk Lembaga Keuangan Syariah Pe- nerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Menerima pendaftaran Akta Ikrar Wakaf (AIW) benda ber- gerak selain uang dari Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Dilihat dari tugas kelembagaan, keberadaan Badan Wakaf Indonesia mempunyai posisi yang sangat strategis dalam pem- berdayaan wakaf secara produktif. Pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) bertujuan untuk menyelenggarakan manajemen wakaf secara optimal, yang terkait dengan pengelolaan. Seperti harta wakaf yang bersifat nasional dan internasional yang ke- beradaannya masih terlantar maupun pembinaan terhadap nazir yang kurang memadai. Badan Wakaf Indonesia (BWI) bersifat independen dan profesional yang bersinergi dengan peran peme- rintah sebagai regulator (pengatur), fasilitator (memberi fasilitas), motivator (memberi semangat) dan public service (pelayanan umum).13
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya BWI bekerja sama dengan Kementerian Agama (c.q. Direktorat Pemberdayaan 13. Depatemen Agama, Proses Lahirnya Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006, hal. 46 98 - Tugas BWI dan Nazir Wakaf
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan Wakaf), Majelis Ulama Indonesia, Badan Pertanahan Nasional, Bank Indonesia, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Is- lamic Development Bank, dan berbagai lembaga lain. Tidak ter- tutup kemungkinan BWI juga bekerja sama dengan pengusaha/ investor dalam rangka mengembangkan aset wakaf agar menjadi lebih produktif. Sesuai dengan amanat undang-undang wakaf, BWI mem- punyai dua fungsi yaitu fungsi regulator (termasuk pengawasan) dan fungsi operator (menjadi nazir/pengelola harta benda wakaf). Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI), selaku lembaga in- dependen yang lahir berdasarkan amanat UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, memiliki tanggung jawab besar dalam memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia (Pasal 47). Disamping memiliki tugas-tugas konstitusional BWI harus menggarap wilayah tugas: Merumuskan kembali fikih wakaf baru di Indonesia, agar wakaf dapat dikelola lebih praktis, fleksibel dan modern tanpa kehilangan wataknya sebagai lembaga Islam yang kekal. Membuat kebijakan dan strategi pengelolaan wakaf produk- tif, mensosialisasikan bolehnya wakaf benda-benda berge- rak dan bersetifikat tunai kepada masyarakat. Menyusun dan mengusulkan regulasi bidang wakaf kepada pemerintah. Selain itu, Badan Wakaf Indonesia juga bertanggung jawab dalam membina nazir agar menjadi lebih profesional. Misalnya dengan menyelenggarakan sejumlah pelatihan pengelolaan har- ta wakaf, menerbitkan buku-buku wakaf dan lainnya. Apalagi, pengembangan wakaf kini didukung oleh UU No. 41 Tahun 2004 1. 2. 3. Dr. Ahmad Zuhri, Lc. MA - 99
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 tersebut, maka tidak ada alasan lagi jika pengelolaan dan pengembangan harta wakaf di Indonesia tertinggal dengan negara-negara lain di dunia, karena Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar. Nazir sebagai orang yang dipercaya dalam mengelola harta wakaf ini sangat menentukan apakah tercapai atau tidak tujuan dari wakaf tersebut, karena peran nazir adalah sebagai pengendali, menentukan, memanajerial perwakafan sehingga berdaya guna dan berhasil, inilah yang menjadi tanggung jawab dari BWI dalam melakukan pembinaan dan pengawasan serta membantu segala bentuk pembiayaan yang diperlukan terhadap nazir guna untuk mencapai tujuan tersebut.14 Tugas Nazir PADA umumnya di dalam kitab-kitab fikih tidak men- cantumkan nazir wakaf sebagai salah satu rukun wakaf. Ini da- pat dimengerti karena wakaf adalah perbuatan tabarru'. Namun demikian, memperhatikan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat dari benda wakaf, maka nazir sangat diperlukan.15 Pada dasarnya siapa pun dapat saja menjadi nazir asalkan ia tidak terhalang melakukan tindakan hukum. Akan tetapi, karena fungsi nazir sangat penting dalam perwakafan maka diberlakukan syarat-syarat nazir. Para imam mazhab sepakat bahwa nazir harus memenuhi syarat adil dan mampu. Para ulama berbeda pendapat 14. Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, Fiqih Wakaf, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan wakaf, 2007, hal. 21 15. Ahmad Rofiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Yogyakarta: Ga- ma Media, 2001, hal. 498 100 - Tugas BWI dan Nazir Wakaf
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan mengenai ukuran adil. Jumhur ulama berpendapat bahwa yang di- maksud adil adalah mengerjakan yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang syariat. Sedangkan "mampu" menurut Ahmad Rofiq adalah memiliki kreativitas (zara'y). Hal ini didasarkan pada per- buatan Umar menunjuk Hafsah menjadi nazir karena ia dianggap mempunyai kreativitas.16 Sesuai dengan UU wakaf No. 41 tahun 2004, seorang nazir, baik perseorangan, organisasi atau badan hukum memiliki bebe- rapa tugas sebagai berikut: Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf. Menjaga, mengelola dan mengembangkan harta benda wa- kaf, sesuai dengan tujuan, fungsi peruntukannya. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Melaporkan pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka menumbuhkembangkan harta wakaf dimaksud. Pada inti- nya, baik nazir perseorangan, organisasi ataupun badan hukum memiliki kewajiban yang sama, yaitu memegang amanat untuk memelihara, mengurus dan menyelenggara- kan harta wakaf sesuai dengan tujuannya. Dalam rangka melaksanakan tugas-tugas sebagai seorang nazir yang begitu berat, maka seorang nazir hendaknya memiliki beberapa kemampuan, di antaranya: 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. Kemampuan atau keahlian teknis, misalnya mengoperasi- kan komputer, mendesain ruangan dan lainnya. Keahlian berkomunikasi dan berinteraksi dengan mas- yarakat, khususnya kepada pihak-pihak yang secara lang- sung terkait dengan wakaf. Keahlian konseptual dalam rangka memanajemen dan 16. Ibid, hal. 497 Dr. Ahmad Zuhri, Lc. MA - 101
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan memproduktifkan harta wakaf. Tegas dalam mengambil keputusan, setelah dimusyawarah- kan dan dipikir secara matang. Keahlian dalam mengelola waktu. Termasuk di dalamnya memiliki energi maksimal, berani mengambil resiko, antusias, dan percaya diri. Nazir sebagai manajer harta wakaf juga berhak mempeker- jakan seseorang atau lebih dalam rangka menjaga, memelihara, dan menumbuhkembangkan harta wakaf. Nazir juga memiliki ke- wajiban untuk membagikan hasil dari harta wakaf tersebut kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan peruntukannya. Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa harta wakaf boleh disewa- kan dan hasilnya diperuntukkan bagi kemaslahatan umat. 4. 5. 6. Pengelolaan wakaf oleh nazir dalam upaya memberdayakan dan meningkatkan nilai tambah aset wakaf berdasarkan prinsip keadilan, kejujuran, akuntabel, mandiri, wajar dan bertanggung jawab untuk kepentingan stakeholder wakif, masyarakat seki- tarnya dan umumnya bagi kemaslahatan umat muslim pada um- umnya berdasarkan prinsip prinsip syariat, perundang-undangan yang berlaku. Terkait profesionalitas nazir, maka yang harus diperhatikan adalah baik mengenai: (a) kredibilitas terkait dengan kejujuran, (b) profesionalitas terkait dengan kapabilitas, maupun (c) kompensasi terkait dengan upah pendayagunan sebagai implikasi profesionalitasnya. Dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf, nazir baik yang berbentuk perorangan, organisasi maupun badan hukum dapat melakukan dan menerapkan prinsip manajemen kontempo- 102 - Tugas BWI dan Nazir Wakaf
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan rer dalam menjunjung tinggi dan memegang kaidah al-maslahah (kepentingan umum) sesuai ajaran Islam, sehingga tanah wakaf dapat dikelola secara profesional. Dengan demikian nazir tanah wakaf sebagai manajer perlu dilakukan usaha serius dan langkah terarah dalam mengambil kebijaksanaan berdasarkan program kerja yang telah digariskan, sehingga kesan dan anggapan dalam masyarakat bahwa pengelolaan tanah wakaf sebagai kerja samping- an dan asal-asalan dapat dihilangkan.17 Profesionalitas dari pengelolaan wakaf mengandung tiga filosofi yakni, pertama pola manajemen harus dalam proyek yang terintegrasi, kedua mengedepankan kesejahteraan para nazir yang seimbang antara hak dan kewajibannya, serta ketiga aspek akun- tabilitas dan transparansi. Di samping ketiga aspek di atas, perlu adanya strategi pen- capaiannya yakni melalui sinergitas antara instasi terkait, opti- malisasi komunikasi antara para pihak terkait dan optimalisasi database wakaf serta inovasi dan ekspansi pengelolaan wakaf, se- hingga wakaf tersebut menjadi alternatif bagi kemakmuran sebuah negeri bisa dicapai. Dalam UU tersebut diatur bahwa nazir itu terdiri dari na- zir perorangan, organisasi atau badan hukum. Syarat-syarat na- zir (perorangan) adalah warga negara Indonesia, Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, serta tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Seorang nazir wakaf dianggap professional jika nazir melakukan pekerjaan karena ia ahli di bidang itu, mengerahkan 17. Tulus, dkk, Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan, Jakarta: Departemen Agama RI Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengemba- ngan Zakat dan Wakaf, 2004, hal. 105 Dr. Ahmad Zuhri, Lc. MA - 103
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan waktu, pikiran, dan tenaganya untuk pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, seorang yang profesional mempunyai komitmen yang kuat atas pekerjaannya. Komitmen pribadi inilah yang melahirkan tanggung jawab yang besar dan tinggi atas pekerjaannya. Lebih luas lagi, agar nazir dapat bekerja secara profesional dalam mengelola wakaf, maka bagi nazir, khususnya nazir wakaf uang juga harus memiliki kemampuan yang lain, antara lain se- orang nazir Memahami hukum wakaf dan peraturan perundang- undangan yang terkait masalah wakaf.18 Sudah seharusnya seorang nazir wakaf memahami dengan baik hukum wakaf yang ada dalam syariat Islam dan dalam perundang-undangan positif di Indonesia. Tanpa memahami hal- hal tersebut, dipastikan nazir tidak akan mampu mengelola wakaf dengan baik dan benar. IV. KESIMPULAN BERDASARKAN pembahasan yang telah dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa: Tugas dan wewenang BWI diatur dalam Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Ta- hun 2004 tentang Wakaf, BWI mempunyai tugas dan wewenang, yaitu: 1. Melakukan pembinaan terhadap nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf; Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional; 2. 18. Majelis Wakaf dan ZIS PP. Muhammadiyah, Panduan Wakaf, Jakarta: PP. Muhammadiyah, 2010, hal. 28-29 104 - Tugas BWI dan Nazir Wakaf
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan 3. 4. 5. 6. Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan pe- runtukan dan status harta benda wakaf; Memberhentikan dan mengganti nazir; Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wa- kaf; Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. Adapun tugas nazir yang diatur dalam Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 adalah: 1. 2. 3. 4. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, Menjaga, mengelola dan mengembangkan harta benda wa- kaf, sesuai dengan tujuan, fungsi peruntukannya. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, Melaporkan pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka menumbuhkembangkan harta wakaf yang dimaksud. DAFTAR PUSTAKA A. Buku 1. Abdir Rauf, Al-Qur'an dan Ilmu Hukum, Jakarta: Bulan Bintang, 1979 2. Ahmad Rofiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Yogyakarta: Gama Media, 2001 3. Depatemen Agama, Proses Lahirnya Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Jakarta: Direktorat Pem- berdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Mas-yarakat Islam, 2006 4. Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Depar- temen Agama RI, Fiqih Wakaf, Jakarta: Direktorat Pember- dayaan wakaf, 2007 Dr. Ahmad Zuhri, Lc. MA - 105
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan 5. Ibnu Syihab al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj, Juz IV, Beirut: Daar al-Kitab alAlamiyah, 1996 6. Majelis Wakaf dan ZIS PP. Muhammadiyah, Panduan Wakaf, Jakarta: PP. Muhammadiyah, 2010 7. Muhammad Yunus, Kamus Arab Indonesia, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, 1973 8. Muhammad Yusuf, Pemberdayaan Wakaf Produktif Un- tuk Pemberdayaan Ekonomi Umat, Semarang: Badan Wakaf Nusantara, 2009 9. M. Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf, Jakarta: UI Press, 1988 10. Taufiq Hamami, Perwakafan Tanah dalam Politik Hu- kum Agraria Nasional, Jakarta: Tatanusa, 2003 11. Tulus, dkk, Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan, Ja- karta: Departemen Agama RI Dirjen Bimas Islam dan Penye- lenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2004 B. Peraturan Perundang-undangan 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459) 2. Kompilasi Hukum Islam 3. Peraturan BWI Nomor: 08/BWI/XII/2007 tentang Tata Keja Badan Wakaf Indonesia C. Juirnal Achmad Arief Budiman, Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf, Jurnal: Walisongo, Volume 19, Nomor 1, Mei 2011 106 - Tugas BWI dan Nazir Wakaf
(VI) PROSEDUR DAN SYARAT PENERBITAN AIW, AP-AIW, DAN SERTIFIKAT TANAH WAKAF Oleh: Bonggal Ritonga, S.Ag, M.AP ABSTRAK WAKAF merupakan amalan mulia dengan tujuan kemaslahatan orang banyak. Ada beragam bentuk wakaf. Salah satunya, wakaf tanah. Namun, bisa saja tanah wakaf mengalami permasalahan. Oleh karena itu perlu melakukan sertifikasi tanah wakaf. Tujuan- nya, agar tanah wakaf tidak bisa diagunkan dan memiliki perlin- dungan lebih kuat karena sertifikat wakaf memiliki kedudukan hu- kum yang lebih tinggi daripada ikrar wakaf dan akta ikrar wakaf. Permasalahan lain bisa timbul karena kebiasaan masyarakat meng- gunakan pernyataan lisan pada saat ingin mewakafkan sebagian hartanya tanpa menyertainya dengan bukti tertulis (seperti akta ikrar wakaf/sertifikat wakaf), sehingga banyak harta wakaf yang hilang karena tidak adanya bukti setelah dikelola oleh beberapa generasi. Meskipun telah ada peraturan atau perundang-undangan mengenai pencatatan harta benda wakaf dengan cara berikrar se- cara tertulis, pada kenyataannya masih banyak harta wakaf yang 107
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan tidak diikrarkan secara tertulis. Karena itu akan dibahas tentang bagaimana prosedur dan penerbitan AIW, AP-AIW dan sertifikat tanah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu peneli- tian kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan maupun buku-buku, pendapat pakar, dan sumber lain. Kata Kunci: Prosedur, Syarat Penerbitan, AIW, AP-AIW, Ser- tifikat Tanah I. PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah PELAKSANAAN wakaf di Indonesia mengadopsi sistem hukum dalam ajaran Islam, tetapi pada pelaksanaannya kemudian, wakaf seolah-olah merupakan kesepakatan ahli hukum dan bu- daya bahwa perwakafan adalah masalah dalam hukum adat Indo- nesia. Sehingga tidak jarang membangun masjid, pesantren, dan sekolah-sekolah dilakukan secara bersama-sama atau bergotong- royong. Pada masa sebelum kemerdekaan, lembaga perwakafan sering diadakan oleh masyarakat yang beragama Islam. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari banyaknya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, seperti Kerajaan Demak, Pasai dan lain-lain. Bahkan praktik pelembagaan wakaf yang selama ini dilakukan di berbagai negara telah di praktikkan di Indonesia. Bahkan pelem- bagaan wakaf tersebut masih berlangsung sampai sekarang, kebi- asaan berwakaf yang hanya diatur oleh hukum adat yang sifatnya tidak tertulis dan mengadopsi nilai-nilai ajaran Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dijumpai pem- 108 - Prosedur & Syarat Penerbitan AIW, APAIW, dan Sertifikat Tanah Wakaf
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan bahasan tentang wakaf yaitu terdapat pada Buku III yang men- jelaskan tentang hukum perwakafan, bahwa wakaf dijelaskan sebagai perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.1 Terdapat pula penjelasan tentang wakaf dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa wakaf sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk diman- faatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat.2 Perwakafan tanah milik merupakan perbuatan suci, mulia, dan terpuji yang dilakukan oleh seseorang (umat Islam) atau ba- dan hukum, dengan memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah hak milik dan melembagakannya untuk selama- lamanya, menjadi tanah "wakaf sosial", yaitu wakaf yang diperun- tukkan bagi kepentingan peribadatan atau keperluan umum lain- nya, sesuai dengan ajaran Hukum Islam.3 Dalam kondisi sekarang ini ketika kebutuhan dan penggu- naan tanah semakin luas, maka tanah wakaf yang tidak ada surat- suratnya tersebut sering berpindah tangan kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Atas dasar hal tersebut, maka pe- 1. Suparman Usman, Hukum Islam, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001, hal. 262 2. Departemen Agama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Ta- hun 2004 Tentang Wakaf, Edisi Kedua, hal. 3 3. Boedi Harsono, Sejarah Penyusunan, Isi dan Pelaksanaan UUPA, Jilid 1, Jakarta: Jambatan, 2003, hal. 348 Bonggal Ritonga, S.Ag, M.AP - 109
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan merintah bersama-sama masyarakat telah banyak melakukan upa- ya untuk menerbitkan dan mengamankan tanah wakaf, di antara- nya dengan telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.4 Atas dasar pera- turan perundang-undangan tersebut, tim koordinasi penertiban ta- nah wakaf di wilayah masing-masing propinsi sampai dengan ka- bupaten/kota dan kecamatan yang bertugas mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan melaksanakan penertiban tanah wakaf di wilayah masing-masing, dengan upaya menyelesaikan akta ikrar wakaf dan pensertifikatan tanah wakaf. Perkembangan wakaf di Indonesia dimulai dari wakaf yang telah ada pada masyarakat hukum adat. Pemerintah melalui Pera- turan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 telah mengatur tentang perwakafan yang dibatasi hanya tanah hak milik saja, serta harus melalui prosedur dengan akta ikrar wakaf yang nantinya sertipikat hak milik diubah menjadi sertifikat wakaf. lebih banyak menggunakan pernyataan lisan pada saat ingin mewakafkan sebagian hartanya tanpa menyertainya dengan bukti tertulis (seperti akta ikrar wakaf/ sertifikat wakaf), sehingga banyak harta wakaf yang hilang karena tidak adanya bukti setelah dikelola oleh beberapa generasi.5 Kebiasaan masyarakat Menyadari tentang keadaan ini, para pihak yang berwenang telah memberlakukan beberapa peraturan tentang wakaf untuk di- laksanakan oleh umat Islam di Indonesia. Namun, peraturan-per- aturan yang telah dikeluarkan itu belum sepenuhnya dijalankan oleh para pihak terkait. 4. Suparman Usman, Op.cit 5. Departemen Agama, Strategi pengembangan wakaf tunai di Indonesia, Direktorat pemberdayaan wakaf, 2007, hal. 2 110 - Prosedur & Syarat Penerbitan AIW, APAIW, dan Sertifikat Tanah Wakaf
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan Upaya-upaya penertiban tanah wakaf belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini terlihat dengan adanya realita bahwa masih terdapat beberapa tanah wakaf yang belum mempunyai kepastian hukum hak atas tanah wakaf (belum bersertifikat) karena belum dibuatkannya akta ikrar wakaf di hadapan pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), dan belum di- lakukan pendaftaran ke kantor pertanahan setempat. Proses perwakafan tersebut sangat sederhana dan mudah pelaksanaannya. Namun demikian, perwakafan tersebut juga dapat menimbulkan masalah karena tidak dilakukannya proses pencatatan atau pendaftaran pada instansi yang berwenang guna mendapatkan alat bukti yang kuat berupa Serifikat Hak Atas Ta- nah Wakaf. Jika demikian, maka hal tersebut dapat menimbul- kan suatu masalah atau sengketa di kemudian hari ketika wakif (yang mewakafkan), nazir (yang mengelola) dan saksi-saksi telah meninggal dunia. Masalah ini terjadi karena tidak jelasnya status tanah yang diwakafkan, manfaat atau kegunaan tanah juga tidak jelas dan terlantar, atau tidak terurusnya tanah wakaf serta tidak adanya tanda bukti atas keberadaan wakaf tersebut. Hal ini juga menyebabkan para pihak yang tidak bertanggung jawab dapat mengingkari keberadaan tanah wakaf tersebut. Dari latar belakang di atas maka penelitian ini dilakukan guna mengetahui bagaimana prosedur dan penerbitan AIW, AP- AIW dan sertifikat tanah. Tinjauan Pustaka Pengertian Wakaf KATA wakaf berasal dari kata waqf, yang berarti menahan atau berhenti atau diam di tempat. Secara peristilahan, wakaf be- Bonggal Ritonga, S.Ag, M.AP - 111
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan rarti menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah (tidak dilarang Tu- han), serta dimaksudkan untuk mendapat keridaan Allah SWT.6 Menurut Moh. Anwar, wakaf ialah menahan suatu ba- rang dari diperjualbelikan atau diberikan atau dipinjamkan oleh pemilik, guna dijadikan manfaat untuk kepentingan tertentu yang diperbolehkan oleh syarak serta tetap bentuknya, dan boleh diper- gunakan, diambil manfaatnya oleh orang yang ditentukan (orang yang menerima wakaf ), atau umum.7 Para ulama telah berbeda pendapat mengenai arti wakaf secara istilah (hukum), hal ini sesuai dengan perbedaan mazhab yang telah dianutnya. Adapun pendapat masing-masing mazhab adalah sebagai berikut:8 1. Menurut Mazhab Syafi'i, antara lain: • Wakaf menurut Imam Nawawi, "Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tetapi bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada padanya dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri ke- pada Allah." Wakaf menurut Ibnu Hajar Al-Haitami dan Syaikh Umai- rah, "Menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut, dengan memutuskan kepemilikan barang tersebut dengan pemiliknya untuk hal yang diperbolehkan."
6. Azhar Basyir, Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijaroh dan Syirkah, Bandung: PP. Al-Ma'arif, 1977, hal. 5 7. Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, Cetakan Pertama, Jakarta: Rine- ka Cipta, 1992, hal. 494 8. Elsi Kartika Sari, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, Jakarta: PT. Gra- sindo, 2006, hal. 54-55 112 - Prosedur & Syarat Penerbitan AIW, APAIW, dan Sertifikat Tanah Wakaf
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan 2. Menurut Mazhab Hanafi: • Wakaf menurut A. Imam Syarkhasi, menahan harta dari jangkauan kepemilikan orang lain (habsul mamluk'an al-tamlik min al-ghair). Al-Murghiny mendefenisikan wakaf ialah menahan har- ta di bawah tangan pemiliknya, disertai pemberian man- faat sebagai sedekah (habsul'aini ala maliki al-wakif wa tashaduk bi al-manfa'ab).
Menurut Mazhab Malikiyah Ibnu Arafah mendefenisikan wakaf adalah memberikan manfaat sesuatu, pada batas waktu keberadaannya, bersamaan tetapnya wakaf dalam kepemilikan si pemiliknya meski hanya perkiraan (pengan- daian). Dalam pasal 215 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI), wakaf adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang atau ba- dan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan iba- dah atau keperluan umum lainnya, sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, wakaf ialah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepen- tingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.9 3. Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bah- wa wakaf adalah perbuatan hukum yang suci dan mulia, sebagai sedekah jariah atau amalan yang pahalanya selalu mengalir walau- pun orang yang mewakafkan telah meninggal dunia. Dengan kata 9. Ibid Bonggal Ritonga, S.Ag, M.AP - 113
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan lain, dapat disebutkan bahwa mewakafkan sesuatu adalah jauh lebih mulia dari pada sedekah. Menurut Imam Syafi'i, berlaku sah apabila orang yang me- wakafkan telah menyatakan dengan perkataan "saya telah wakaf- kan" sekalipun tanpa diputus hakim. Bila harta tersebut telah di- wakafkan maka orang yang berwakaf tidak berhak lagi atas harta itu walaupun harta tetap di tangannya.10 Dari pengertian di atas dapat disimpulkan unsur-unsur pengertian wakaf tersebut antara lain; 1. 2. 3. 4. 5. Harta benda milik seseorang atau badan hukum. Harta benda tersebut bersifat kekal zatnya, tidak habis bila dipakai. Harta tersebut dilepas kepemilikannya oleh pemiliknya. Harta yang dilepas kepemilikannya tersebut tidak dapat di- hibahkan, diwariskan atau diperjual belikan. Digunakan untuk kepentingan umum dan ibadah. Keberadaan wakaf telah mendapatkan pengakuan dalam UUPA, yakni pasal 49 yang menegaskan:11 1. 2. Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepan- jang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial, diakui dan dilindungi. Badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya se- bagaimana dimaksud pada pasal 14, dapat diberikan tanah 10. Abdurrahman, Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1994, hal. 133 11. Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 105. 114 - Prosedur & Syarat Penerbitan AIW, APAIW, dan Sertifikat Tanah Wakaf
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai. Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan pera- turan pemerintah. Dari ketentuan tersebut terkandung makna, bahwa perihal pertanahan erat hubungannya dengan peribadatan dan keperluan suci lainnya, yang salah satunya adalah perwakafan tanah, yang dalam hukum agraria nasional mendapat perhatian. 3. Kekuatan Hukum Ikrar Wakaf IKRAR wakaf adalah pernyataan atau kehendak dari wakif (pewakaf harta) yang diucapkan baik menggunakan lisan atau tu- lisan kepada nadir atau lembaga penerima wakaf untuk mewakaf- kan harta bendanya guna kesejahteraan masyarakat umum. Dalam Undang-Undang Perwakafan Pasal 1 angka 4 men- jelaskan bahwa ikrar wakaf adalah bukti dari kehendak wakif un- tuk mewakafkan harta benda miliknya untuk dikelola nazir yang sesuai dengan peruntukannya yang di tuangkan dalam bentuk akta. Akta Ikrar wakaf yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf menurut hukum diakui secara sah oleh hukum negara, sehingga dapat digunakan untuk membuktikan adanya pemberian wakaf. Pemberian wakaf yang dilakukan tanpa pembuatan Akta Ikrar Wakaf tidak sah secara hukum negara. Jadi tidak ada pembe- rian wakaf tanpa adanya Akta Ikrar Wakaf. Jika pemberian wakaf dilakukan secara di bawah tangan, maka dapat mengakibatkan pemberian wakaf tersebut batal demi hukum. Akta Ikrar Wakaf di samping berfungsi sebagai alat bukti yang kuat yang dapat membuktikan telah dilakukannya pemberian Bonggal Ritonga, S.Ag, M.AP - 115
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan wakaf juga berfungsi sebagai bahan pendaftaran pada Kantor Ba- dan Pertanahan Kabupaten/Kota untuk dibuatkan Sertifikat Wakaf demi tertib hukum dan tertib administrasi di bidang pertanahan. Apabila di kemudian hari terjadi sengketa yang berkaitan dengan status kepemilikan tanah yang telah diwakafkan, nazir da- pat mempergunakan Akta lkrar Wakaf untuk membuktikan per- wakafan yang telah diberikan kepadanya. Sehingga dengan mem- peroleh Akta Ikrar Wakaf, nazir dapat memperoleh perlindungan hukum sebagai pemilik dan pengelola dari tanah wakaf yang telah diberikan kepadanya karena Akta Ikrar Wakaf berfungsi sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum yang sempurna. Dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf, apabila wakif tidak mampu menyatakan ikrarnya secara lisan karena ia bisu, maka ia dapat menyatakan ikrar itu dengan isyarat. Bila wakif tidak dapat hadir dalam upacara ikrar wakaf, ikrarnya itu dapat dibuat secara tertulis dengan persetujuan Kepala Kantor Departemen Agama se- tempat dan dibacakan kepada nazir di hadapan PPAIW dan saksi- saksi.12 II. METODE PENELITIAN PENELITIAN ini adalah penelitian pustaka (library re- search) dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan keten- tuan lain yang berlaku yang berkaitan dengan peran pemerintah dalam pemberdayaan wakaf. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka sumber data terdiri data primer, 12. Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam : Zakat dan Wakaf, Jakarta: Universitas Indonesia, 1989, hal. 109 116 - Prosedur & Syarat Penerbitan AIW, APAIW, dan Sertifikat Tanah Wakaf
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan yaitu undang-undang tentang wakaf dan Kompilasi Hukum Islam, dan data sekunder, yaitu ketentuan lain yang berkaitan dengan peran pemerintah dalam pemberdayaan wakaf, dan literatur yang relevan dengan pembahasan ini. Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan yang meliputi bahan hu- kum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan hukum wakaf di Indonesia. III. PEMBAHASAN Pengajuan Pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW)/Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (AP-AIW) AKTA IKRAR WAKAF (AIW) adalah bukti pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan harta benda milknya. AIW di- gunakan nazir untuk mengelola harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang dituangkan dalam bentuk akta. Untuk pembua- tan AIW nantinya akan diproses oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) setelah adanya ikrar wakaf, yaitu pernyataan ke- hendak wakif yang diucapkan secara lisan atau tulisan kepada na- zir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Tata cara pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang mesti sesuai dengan Per- aturan Perundang-undangan. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) nantinya akan memeriksa dan meneliti kelengkapan per- syaratan administrasi perwakafan dan keadaan fisik benda wakaf. Menurut Pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang- Bonggal Ritonga, S.Ag, M.AP - 117
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan Undang Nomor 1 Tahun 2004, Pengertian Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat AIW adalah bukti pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola na- zir sesuai dengan peruntukan harta benda wakif yang dituangkan dalam bentuk akta. Pembuatan Akta Ikrar Wakaf benda tidak bergerak wajib memenuhi persyaratan dengan menyerahkan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lain. Pembuatan Akta Ikrar Wakaf benda bergerak selain uang wajib memenuhi persyaratan dengan menyerahkan bukti pemilikan benda bergerak selain uang. Jika semua syarat telah terpenuhi setelah diteliti oleh PPAIW, maka pelaksanaan ikrar wakaf dan pembuatan AIW di- anggap sah dilakukan dalam Majelis Ikrar Wakaf. Kemudian AIW yang telah ditandatangani oleh wakif, nazir, dua orang saksi atau mauquf 'alaih nantinya akan disahkan oleh PPAIW. Selanjutnya, salinan AIW disampaikan kepada wakif, nazir, mauquf 'alaih, kantor pertanahan kabupaten/ kota untuk pengurus- an wakaf tanah dan instansi berwenang lainnya yang mengurus persoalan benda wakaf tidak bergerak dan bergerak selain uang. Adapun persyaratan pembuatan akta ikrar wakaf antara lain: 1. 2. 3. Sertifikat Hak Atas Tanah bagi yang sudah memiliki ser- tifikat, bagi yang belum bersertifikat membawa surat-surat kepemilikan tanah. Tentunya sudah termasuk surat seperti pemindahan hak, surat keterangan warisan, girik, dll. Surat Pernyataan Wakaf yang asli dan sudah di fotokopi rangkap 4 supaya tidak ada rekayasa dan aman. Fotokopi KTP wakif (yang berwakaf) apabila masih hidup. 118 - Prosedur & Syarat Penerbitan AIW, APAIW, dan Sertifikat Tanah Wakaf
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan 4. 5. 6. 7. 8. 9. Fotokopi KTP para pengurus yang akan ditetapkan sebagai nazir wakaf, dan KTP para saksi rangkap 2. Membawa Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah se- tempat yang diketahui Camat, bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa, supaya tidak terjadi penggusuran nanti- nya. Untuk susunan Pengurus Masjid/Musala atau lainnya, juga harus ditandatangani oleh ketua dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat. Pendaftar mengisi formulir model WK dan WD, jika belum bisa akan dibimbing. Sebelum penandatanganan, harus menyerahkan materai bernilai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) sebanyak 7 lembar. Jumlah tersebut karena ada beberapa berkas yang di tanda- tangani di atas materai Rp. 6.000 Setelah itu dilaksanakan penandatanganan Ikrar Wakaf (W1) bagi wakif yang masih hidup dan Akta Ikrar Wakaf (AIW)/Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW). Setelah semua surat-surat lengkap, diketik oleh petugas KUA untuk dijadikan surat kuasa kepada PPAIW, kemudian diproses pendaftarannya ke BPN. Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) paling sedikit memuat: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Nama dan identitas wakif, Nama dan identitas nazir, Nama dan identitas saksi, Data dan keterangan harta benda wakaf, Peruntukan harta benda wakaf, Jangka waktu wakaf. Bonggal Ritonga, S.Ag, M.AP - 119
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan Adapun tata cara pembuatan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) antara lain: 1. 2. 3. PPAIW meneliti kelengkapan persyaratan administrasi per- wakafan dan keadaan fisik benda wakaf. Pelaksanaan ikrar wakaf dan pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dianggap sah apabila dilakukan dalam Majelis Ikrar Wakaf. Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang telah ditandatangani oleh wakif, nazir, 2 (dua) orang saksi, dan/atau mauquf 'alaih di- sahkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Salinan ikar wakaf disampaikan kepada: 4. a) wakif, b) nazir, c) mauquf 'alaih, d) Kantor Pertanahan kabupaten/kota dalam hal benda wakaf berupa tanah, e) Instansi berwenang lainnya dalam hal benda wakaf berupa benda tidak bergerak selain tanah atau benda bergerak selain uang. Setelah dibuatkan Akta Ikrar Wakaf, menurut Pasal 32 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, PPAIW atas nama nazir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditanda- tangani. Dalam pendaftaran harta benda wakaf PPAIW menye- rahkan: 1. 2. Salinan akta ikrar wakaf; Surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya. Jika wakaf belum dituangkan dalam bentuk Akta Ikrar 120 - Prosedur & Syarat Penerbitan AIW, APAIW, dan Sertifikat Tanah Wakaf
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan Wakaf (AIW), sedangkan wakaf tersebut sudah diketahui ber- dasarkan berbagai petunjuk (qarinah) dan dua orang saksi, serta tidak mungkin dibuat karena wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dibuat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW). Pembuatan APAIW dilaksanakan berdasarkan permohonan masyarakat atau saksi yang mengetahui keberadaan benda wakaf. Hal tersebut harus dikuatkan dengan petunjuk (qarinah) tentang keberadaan benda wakaf. Apabila tidak ada orang yang memohon pembuatan APAIW, maka kepala desa tempat benda wakaf terse- but berada wajib meminta pembuatan APAIW tersebut kepada PPAIW setempat. Selanjutnya, PPAIW atas nama nazir wajib menyampaiakan APAIW beserta dokumen pelengkap lainnya kepada Kepala Kan- tor Pertanahan kabupaten/kota setempat. Jika yang diwakafkan tersebut adalah tanah, maka paling lama 30 hari sejak penandata- nganan APAIW, semua kelengkapan wajib dipenuhi. Prosedur Pembuatan Sertifikat Tanah Wakaf PROSES pendaftaran sertifikasi tanah wakaf bisa dilaku- kan setelah terjadinya ikrar wakaf di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Kepala KUA akan meminta sertifikat tanah dari wakif dan menerbitkan Akta Ikrar Wakaf (AIW). Adapun tata cara dan persyaratan sertifikasi tanah wakaf di hadapan PPAIW adalah sebagai berikut: A. Syarat pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) tanah yang sudah bersertifikat: 1. Sertifikat Hak Atas Tanah dari BPN; Bonggal Ritonga, S.Ag, M.AP - 121
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan 2. 3. 4. 5. 6. 7. Surat keterangan dari desa diketahui Camat bahwa tanah tidak dalam sengketa; Surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT) dari BPN; Wakif (orang yang berwakaf) menghadap langsung ke PPAIW; PPAIW meneliti nazir, kemudian menerbitkan surat penge- sahan nazir (Model W5 atau W5a); Wakif mengikrarkan wakaf di hadapan PPAIW, nazir, dan dua orang saksi; PPAIW menerbitkan Akta Ikrar Wakaf rangkap tiga. B. Prosedur sertifikasi tanah wakaf yang sudah bersertifikat di BPN, melampirkan: Sertifikat tanah; Ikrar Wakaf; Akta Ikrar Wakaf; Surat permohonan penyertifikatan yang ditujukan ke BPN; Hasil: Sertifikat Wakaf diterbitkan oleh BPN. C. Syarat Pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) tanah yang 1. 2. 3. 4. 5. belum bersertifikat: 1. 2. 3. 4. 5. Surat-surat kepemilikan tanah; Surat keterangan dari desa diketahui Camat bahwa tanah tidak dalam sengketa; Surat keterangan Kepala BPN setempat bahwa tanah itu be- lum mempunyai sertifikat; Wakif (orang yang berwakaf) menghadap langsung ke PPAIW; PPAIW meneliti nazir, kemudian menerbitkan surat penge- sahan nazir (Model W5 atau W5a); Wakif mengikrarkan wakaf di hadapan PPAIW, nazir, dan 6. 122 - Prosedur & Syarat Penerbitan AIW, APAIW, dan Sertifikat Tanah Wakaf
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan 7. dua orang saksi; PPAIW menerbitkan Akta Ikrar Wakaf rangkap tiga. D. Prosedur sertifikasi wakaf tanah yang belum bersertifikat di BPN, melampirkan: 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. Surat kepemilikan tanah; Ikrar wakaf; Akta Ikrar Wakaf; Surat pengesahan nazir; Surat permohonan penyertifikatan yang ditujukan ke BPN; E. Ketentuan dan Penjelasan Hak milik tanah akan dikonversi langsung ke atas nama wakif bila memenuhi syarat. Hak milik tanah akan melalui prosedur pengakuan hak atas tanah wakif terlebih dahulu apabila persyaratannya tidak memenuhi untuk dikonversi secara langsung. Kemudian berdasarkan akta ikrar wakaf, hak milik atas ta- nah dibalik atas nama nazir; Bagi konversi yang dilaksanakan melalui prosedur peng- akuan hak, pencatatan penerbitan sertifikat dilakukan se- bagaimana Peraturan Mendagri Nomor 6 Tahun 1977; Sertifikat Wakaf diterbitkan oleh BPN. 5. IV. PENUTUP DALAM rangka menciptakan kepastian hukum dan perlin- dungan terhadap aset-aset wakaf, maka setiap wakaf yang telah ter- jadi harus dicatatkan atau didaftarkan pada lembaga atau instansi yang berwenang tergantung pada jenis harta benda wakafnya. Bonggal Ritonga, S.Ag, M.AP - 123
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan Dalam penaftaran harta benda wakaf harus disertakan be- berapa macam dokumen yang menerangkan harta benda wakaf tersebut yaitu salinan Akta Ikrar Wakaf dan surat-surat dan/atau bukti kepemilikan serta dokumen terkait lainnya. Penyertaan buk- ti-bukti ini bertujuan untuk memastikan bahwa harta benda wakaf tersebut oleh pemilik asalnya (wakif) sudah diserahkan sebagai wakaf, dan oleh karenanya bukti-bukti asal usul kebendaan itu yang berupa surat-surat yang menerangkan keberadaannya harus disertakan pula. Hal ini penting untuk dilakukan dalam rangka menghindari adanya penuntutan terhadap harta benda wakaf yang sudah dilembagakan sebagai wakaf tetapi kemudian dituntut oleh ahli waris wakif untuk diminta kembali. Kalau sudah ada akta ikrar wakaf dan penyerahan bukti-bukti kebendaan yang kemu- dian akan dicatat pada instansi yang berwenang, kejadian penun- tutan kembali harta benda wakaf dapat dihindari. DAFTAR PUSTAKA A.Buku 1. Abdurrahman, Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994 2. Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaf- tarannya, Jakarta: Sinar Grafika, 2009 3. Azhar Basyir, Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijaroh dan Syirkah, Bandung: PP. Al-Ma'arif, 1977 4. Boedi Harsono, Sejarah Penyusunan, Isi dan Pelaksa- naan UUPA, Jilid 1, Jakarta: Jambatan, 2003 5. Departemen Agama, Strategi pengembangan wakaf tunai di Indonesia, Direktorat pemberdayaan wakaf, 2007 124 - Prosedur & Syarat Penerbitan AIW, APAIW, dan Sertifikat Tanah Wakaf
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan 6. Departemen Agama, Undang-Undang Republik Indone- sia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Edisi Kedua) 7. Elsi Kartika Sari, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, Jakarta: PT. Grasindo, 2006 8. Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf, Jakarta: Universitas Indonesia, 1989 9. Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, Cetakan Perta- ma, Jakarta: Rineka Cipta, 1992 10. Suparman Usman, Hukum Islam, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001 B. Peraturan Perundang-undangan 1. Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indo- nesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459) 3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompi- lasi Hukum Islam Bonggal Ritonga, S.Ag, M.AP - 125
(VII) PERAN DAN FUNGSI BWI MENURUT UU DAN PP TENTANG WAKAF Oleh: H. Sahbudi, SH, Mh, M.AP ABSTRAK DENGAN mewakafkan harta benda maka akan tercipta soli- daritas seseorang terhadap sesamanya. Oleh karena itu di dalam agama Islam wakaf merupakan ibadah yang bernuansa penuh de- ngan rasa cinta kasih terhadap sesama manusia, menyejahterakan kepentingan orang lain bahkan kepentingan umum. Wakaf sudah ditentukan secara pasti oleh syariat dan diatur oleh undang-undang Negara. BWI sebagai lembaga inti pengemba- ngan wakaf nasional pun memiliki permasalahan dalam pembagian peran di dalamnya. Dengan demikian diperlukan reformasi peran BWI untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul dalam wakaf sehingga perwakafan nasional semakin optimal dan dapat digunakan sebagai jalan mengentaskan kemiskinan dan memberi kemanfaatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia. Pe- nelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yak- ni penelitian kepustakaan dengan pendekatan bersifat kualitatif. Untuk mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia, 126
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan lahirlah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelak- sanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Untuk itu diperlukan suatau lembaga baru yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam memberdayakan aset wakaf di Indonesia agar lebih produktif. Pentingnya pemben- tukan sebuah lembaga wakaf nasional yang bersifat independen diperlukan dalam rangka untuk membina Nazir (pengurus harta wakaf) dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf baik secara nasional maupun internasional. Badan Wakaf Indonesia (BWI) pun lahir sebagai jawaban bagi pengembangan pengelolaan perwakafan Indonesia dengan lebih profesional dan modern sehingga menghasilkan manfaat wakaf yang dapat mensejahterakan umat. Sesuai dengan undang-undang wakaf, BWI memiliki dua fungsi, yaitu fungsi regulator (termasuk pengawasan) dan fungsi operator (menjadi nazir/pengelola harta benda wakaf). Undang-undang wakaf mengamanatkan pemben- tukan BWI sebagai lembaga independen untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional. Kata Kunci: Peran, Fungsi, BWI I. PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah PRAKTIK wakaf telah ditemukan sebelum masa Rasulul- lah SAW. Wakaf yang pertama kali dalam masyarakat Arab pra Islam adalah Al-Ka'bah Al-Musyarafah, yaitu rumah peribadatan pertama yang dibangun oleh Nabi Ibrahim sebagai tempat untuk H. Sahbudi, SH, MH, M.AP - 127
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan berkumpul (Haji).1 Wakaf yang pertama kali dikenal adalah Masjid Quba yang terletak 5 km dari pusat kota Madinah. Rasulullah SAW membangun Masjid Quba pada tahun 1 Hijriyah atau 622 Masehi saat singgah di Quba sebelum melanjutkan perjalanan hijrah ke Madinah. Beberapa negara menjadikan wakaf sebagai salah satu pe- masukan yang dapat membantu berbagai sektor pemerintah. Di negara-negara Islam seperti Mesir dan Arab Saudi, pranata wakaf telah didayagunakan dan memegang peranan yang sangat besar dalam menunjang dan mengembangkan berbagai aspek kehidupan umat Islam.2 Wakaf di Mesir dikelola oleh Badan Wakaf Mesir yang be- rada di bawah Wizaratul Auqaf (Kementerian Wakaf). Manfaat yang dihasilkan dari wakaf tersebut tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Mesir sendiri tetapi juga masyarakat dunia secara umum. Perkembangan pengelolaan harta wakaf di Negara Mesir sedari awal memang sangat mengagumkan, bahkan keberhasilan Mesir ramai dijadikan contoh bagi pengembangan pengelolaan wakaf di negara-negara lain.3 Salah satu kekuatan dari umat Islam di Indonesia yang da- pat dimanfaatkan dan harus terus didorong kontribusinya adalah 1. Nissa, Sejarah, Dasar Hukum Dan Macam-Macam Wakaf. Jurnal Keisla- man, Kemasyarakatan & Kebudayaan, 18(2), 2017, hal. 205-219 2. Khosyi'ah, Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangan- nya di Indonesia, 2010 3. Mu'allim, Pengaruh Pengelolaan Wakaf di Mesir Terhadap Pengelolaan Harta Wakaf Pendidikan di Indonesia (Studi terhadap Ijtihad dalam Pengelo- laan Wakaf Pendidikan di UII dan Pondok Modern Gontor), Akademika, 2015, hal. 20 128 - Peran dan Fungsi BWI Menurut UU dan PP Tentang Wakaf
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan terkait dengan wakaf. Indonesia memiliki aset wakaf yang cu- kup besar. Jumlah aset tanah wakaf di Indonesia adalah sebanyak 377.548 lokasi dengan luas tanah mencapai 50.788,47 Ha. Na- mun, sangat disayangkan sebagian besar aset wakaf yang ada di Indonesia merupakan aset tidak bergerak dan tidak produktif. Se- banyak 44,44% berupa masjid, 28,36% berupa musholla, 10,66% berupa sekolah, 3,44% berupa pesantren, 4,47% berupa makam, dan 8,62% berupa badan sosial lainnya. Lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 juga membawa konsekuensi bagi sistem pengelolaan wakaf di Indonesia agar lebih profesional dan independen. Untuk itu diperlukan suatu lembaga baru yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam memberdayakan aset wakaf di Indonesia agar lebih produktif. Pentingnya pembentukan sebuah lembaga wakaf nasional yang bersifat independen diper- lukan dalam rangka untuk membina Nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf baik secara nasional maupun internasional. Badan Wakaf Indonesia (BWI) pun lahir sebagai jawaban bagi pengembangan pengelolaan perwakafan Indonesia dengan lebih profesional dan modern sehingga menghasilkan manfaat wakaf yang dapat menyejahterakan umat. Sehingga kelak Badan Wakaf Indonesia akan menduduki peran kunci, selain berfungsi se- bagai Nazir, BWI juga akan sebagai Pembina Nazir sehingga harta benda wakaf dapat dikelola dan dikembangkan secara produktif. Wakaf sudah ditentukan secara pasti oleh syariat dan diatur oleh undang-undang Negara. BWI sebagai lembaga inti pengem- bangan wakaf nasional pun memiliki permasalahan dalam pem- bagian peran di dalamnya. Tentu wakaf tidak hanya terbatas dilakukan oleh umat Is- H. Sahbudi, SH, MH, M.AP - 129
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan lam saja. Pada dasarnya, wakaf dapat dilakukan oleh siapa pun. Hal tersebut dikarenakan adanya pengaturan terkait wakaf diatur secara nasional di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan tidak ada ketentuan di dalamnya yang menya- takan wakaf hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Is- lam. Dalam Pasal 8 UU tersebut, dijelaskan bahwa orang yang dapat mewakafkan harta benda miliknya ialah orang yang dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah harta benda wakaf. Tidak ada kekhususan wakaf hanya bagi penganut agama islam sehingga wakaf berlaku bagi semua agama yang memenuhi syarat dalam Pasal 8 itu.4 Jika melihat dalam UU wakaf, disebutkan bahwa peruntuk- an wakaf bukan hanya sebagai sarana ibadah seperti masjid saja, tetapi dapat berupa wakaf yang diperuntukkan untuk kepentingan dan kesejahteraan umum lainnya. Namun sayangnya, hingga kini pola pikir dan orientasi dari Nazir sebagai pengelola wakaf di Indonesia masih terbatas pada pengelolaan wakaf tidak produktif. Masih terdapat banyak Nazir yang tidak memiliki pemahaman dan pengalaman yang mumpuni dalam mengelola dan memberdayakan wakaf produktif. Sehing- ga saat ini, pengelolaan wakaf masih belum dilaksanakan secara optimal terutama dalam mengelola wakaf produktif. Oleh sebab itu, Badan Wakaf Indonesia selaku lembaga yang dibentuk dalam rangka mengembangkan perwakafan nasional tentunya memiliki andil besar dalam optimalisasi pengelolaan wakaf produktif ini. Badan Wakaf Indonesia yang selanjutnya disebut BWI la- 4. Rofiq Ahmad, Hukum Islam di Indonesia, Penerbit Rajawali Press, Jakarta, 1995, hal. 494 130 - Peran dan Fungsi BWI Menurut UU dan PP Tentang Wakaf
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan hir sebagai jawaban bagi pengembangan pengelolaan perwakafan Indonesia lebih profesional dan modern sehingga menghasilkan manfaat wakaf yang dapat menyejahterakan umat. BWI mendudu- ki peran kunci dalam pengembangan wakaf. Jika ingin melihat secara lebih mendalam, maka permasalah- an kurang optimalnya pengelolaan wakaf produktif ini salah satunya disebabkan kedudukan BWI yang memiliki multi peran dalam pengelolaan wakaf, Adanya multi peran ini berdampak pada terlalu banyaknya tugas yang diemban sehingga pengelolaan wakaf di Indonesia tidak optimal. Karenanya, dirasa perlu untuk mencari solusi dari ketidakoptimalan pengelolaan wakaf di Indone- sia yang salah satunya dapat dilakukan dengan mengoptimalkan peran BWI itu sendiri. Dari latar belakang di atas maka penelitian ini lebih fokus pada bagaimana peranan dan fungsi BWI yang diatur dalam un- dang-undang dan peraturan pemerintah tentang wakaf. Tinjauan Pustaka Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf SECARA bahasa, wakaf berasal dari bahasa arab yaitu "waqafa" yang memiliki arti menahan. Kata "al-Waqf" dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian, artinya: Menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikkan. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Bab 1 Pasal 1 menya- takan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memi- sahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat. H. Sahbudi, SH, MH, M.AP - 131
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan Dalam peristilahan syarak secara umum, wakaf adalah se- jenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan me- nahan (pemilikan) asal (tahbisul ashli), lalu menjadikan manfaat- nya berlaku umum. Yang dimaksud dengan tahbisul ashli adalah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihi- bahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan. Al-Quran tidak menyebutkan secara langsung ketentuan dan perintah tentang wakaf, tetapi ada beberapa ayat dalam Al- Quran yang menurut para ulama menjadi dasar hukum wakaf, di- antaranya : ~ Ali Imran (92) Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya." ~ Al Baqarah (267): Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata ter- hadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." ~ Hadits Riwayat Muslim no. 1631: Dari Abu Hurairah ra., ia berkata bahwa Rasulullah SAW ber- 132 - Peran dan Fungsi BWI Menurut UU dan PP Tentang Wakaf
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan sabda; artinya: "Jika seseorang meninggal dunia, maka terpu- tuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang saleh." Syarat dan Rukun Wakaf MESKIPUN para ulama berbeda pendapat dalam memberi- kan definisi mengenai wakaf, tetapi dalam ketentuan pelaksanaan- nya mereka sependapat bahwa di dalam syariat wakaf diperlukan adanya beberapa ketentuan baik yang berhubungan dengan rukun maupun syarat. Unsur-unsur (rukun) dan syarat yang harus dipenuhi dalam wakaf adalah: 1. Waqif Pada hakikatnya amalan wakaf adalah tindakan tabarru' (mendermakan harta benda), oleh karena itu syarat seorang waqif adalah cakap untuk melakukan tindakan tabarru'. Artinya dewasa, sehat akal, dalam keadaan sadar, tidak da- lam keadaan terpaksa atau dipaksa.5 Oleh karena itu, wakaf- nya orang-orang yang tidak memenuhi persyaratan di atas tidak sah. atau orang yang mewakafkan. 2. Mauquf atau benda yang diwakafkan. Benda yang diwakafkan harus memenuhi persyaratan, di antaranya: 1. Benda wakaf dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, tidak sekali pakai; Benda wakaf dapat berupa milik kelompok atau badan hukum; 2. 5. Abi Yahya Zakariya al-Anshari, Fath Al-Wahhab, Juz I, Toha Putra, Sema- rang 1999, hal. 256 H. Sahbudi, SH, MH, M.AP - 133
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan 3. 4. 5. 6. Hak milik wakif yang jelas batas-batas kepemilikan- nya; Benda wakaf itu dapat dimiliki dan dipindahkan kepemi- likannya; Benda wakaf dapat dialihkan hanya jika jelas-jelas un- tuk maslahat yang lebih besar; Benda wakaf tidak dapat diperjualbelikan, dihibahkan atau diwariskan.6 Dalam Pasal 15 Undang-Undang No- mor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai waqif secara sah. 3. Mauquf 'alaih atau penerima wakaf. Yang dimaksud dengan mauquf 'alaih adalah tujuan wakaf (peruntukan wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dalam ba- tas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syariat Islam. Ka- rena pada dasarnya, wakaf merupakan amal yang mendekat- kan diri manusia kepada Tuhan. Karena itu mauquf 'alaih (yang diberi wakaf) haruslah pihak kebajikan.7 Oleh karena itu tujuan wakaf tidak bisa digunakan untuk kepentingan maksiat, atau membantu, mendukung, atau yang mungkin diperuntukkan untuk kepentingan maksiat. Menyerahkan wakaf kepada seseorang yang tidak jelas identitasnya ada- lah tidak sah.8 Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dijelaskan bahwa wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya, 6. Syamsuddin al-Ramly, Nihayah al-Muhtaj, Juz V Mustafaal Bab al-Hal- abi, Mesir, 2000, hal. 360 7. Ahmad Rofiq, Pembaharuan Hukum Islam, Penerbit Rajawali Press, Ja- karta, 1995, hal. 494-495 8. Ibid, hal. 496 134 - Peran dan Fungsi BWI Menurut UU dan PP Tentang Wakaf
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan yakni mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mema- jukan kesejahteraan umum. 4. Sighah atau ikrar/pernyataan wakaf. Ikrar wakaf berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf adalah: pernyataan ke- hendak wakif yang diucapkan secara lisan dan atau tulisan kepada nazir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Pernyataan atau ikrar wakaf ini harus dinyatakan secara tegas baik lisan maupun tertulis, dengan redaksi "aku me- wakafkan" atau "aku menahan" atau kalimat yang semakna lainnya. Ikrar ini penting, karena pernyataan ikrar membawa implikasi gugurnya hak kepemilikan wakif, dan harta wakaf menjadi milik Allah atau milik umum yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang menjadi tujuan wakaf.9 5. Nazir atau pengelola wakaf Pada umumnya di dalam kitab-kitab fikih tidak mencantum- kan nazir wakaf sebagai salah satu rukun wakaf. Ini dapat dimengerti karena wakaf adalah perbuatan tabarru'. Namun demikian memperhatikan tujuan wakaf yang ingin meles- tarikan manfaat dari benda wakaf, maka nazir sangat diper- lukan.10 Pada dasarnya siapa pun dapat saja menjadi nazir asalkan ia tidak terhalang melakukan tindakan hukum. Akan tetapi karena fungsi nazir sangat penting dalam perwakafan maka diberlakukan syarat-syarat nazir. Para imam mazhab sepakat bahwa nazir harus memenuhi syarat adil dan mampu. Para ulama berbeda pendapat mengenai 9. Ibid, hal. 497 10. Ibid, hal. 498 H. Sahbudi, SH, MH, M.AP - 135
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan ukuran adil. Jumhur ulama berpendapat bahwa yang dimaksud adil adalah mengerjakan yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang syariat.11 Sedangkan "mampu" menurut Ahmad Rofiq adalah memi- liki kreativitas (zara'y). Hal ini didasarkan pada perbuatan Umar menunjuk Hafsah menjadi nazir karena ia dianggap mempunyai kreativitas.12 Adapun persyaratan untuk menjadi seorang nazir berdasar- kan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 haruslah me- menuhi syarat sebagai berikut:13 • • • • • Warga Negara Indonesia; Beragama Islam; Dewasa; Amanah; Mampu secara jasmani dan rohani; Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. 6. Jangka waktu wakaf. Dalam buku-buku maupun peraturan perundangan wakaf sebelum munculnya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 ten- tang wakaf tidak dicantumkan rukun wakaf mengenai adanya jangka waktu pelaksanaan wakaf, hal ini merupakan terobosan baru yang dilakukan pemerintah, mengingat manfaat wakaf pada dasarnya adalah untuk kesejahteraan umat. Jangka waktu wakaf sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Wakaf Nomor 41 tahun 2004, yakni waqif diperbolehkan membatasi 11. Said Agil Husain al-Munawwar, Hukum Islam dan Pluralitas Sosial, Pe- namadani, Jakarta, 2004, hal. 161 12. Ahmad Rofiq, Op.cit, hal. 499 13. Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf 136 - Peran dan Fungsi BWI Menurut UU dan PP Tentang Wakaf
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan jangka waktu wakafnya, artinya waqif hanya mewakafkan man- faat dari benda yang diwakafkannya, dan setelah jangka waktu tersebut habis, waqif diperbolehkan meminta kembali benda yang diwakafkan itu. Sekilas Tentang Badan Wakaf Indonesia BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) merupakan lem- baga nasional bersifat independen yang didirikan berdasarkan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Wakaf). Sejak berdiri pada tahun 2007, Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang lahir berdasarkan amanat UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah memiliki peran yang signifikan dalam dinamika pengelolaan wakaf yang ada di Indonesia Organisasi tersebut didirikan untuk mendorong pengem- bangan dan optimalisasi wakaf di Indonesia. BWI didirikan tidak untuk mengambil alih aset wakaf yang telah dikelola oleh nazir (pengelola aset wakaf). BWI memberi dorongan dan dukungan kepada Nazir agar dapat lebih baik dalam mengelola aset wakaf dan meningkatkan efisiensi produksi, sehingga memberikan man- faat yang lebih besar kepada masyarakat berupa pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi dan pembangunan infrastruktur umum. Lokasi BWI terletak di ibu kota negara, dan perwakilannya dapat dibentuk di provinsi, daerah, dan/atau kota sesuai kebutu- han. BWI merupakan organisasi yang independen dalam mengem- bangkan wakaf di Indonesia dan dalam melaksanakan pekerjaan- nya tidak terpengaruh kekuatan apa pun, dan bertanggung jawab kepada komunitas masyarakat luas. Pembentukan Badan Wakaf Indonesia dimulai dengan pengembangan jumlah tanah wakaf dan inovasi wakaf yang tidak H. Sahbudi, SH, MH, M.AP - 137
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan terdokumentasi dan dikelola dengan baik, sehingga untuk pe- ngumpulan dan bimbingan data wakaf daerah, nazir membutuhkan sosialisasi dan pelatihan. Berdirinya BWI menjadi awal dari kebangkitan gerakan wakaf. Ide filosofis wakaf sebagai lembaga Islam telah menjadi salah satu pendukung dari perkembangan masyarakat Islam Per- adaban di Zaman Keemasan Islam saat ini. Anggota BWI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Masa jabatan adalah 3 tahun dan dapat dipilih kembali satu kali. Jumlah anggota BWI berkisar antara 20 hingga 30 orang yang be- rasal dari semua lapisan masyarakat. Anggota BWI pertama diusulkan ke Presiden oleh Menteri Agama. Periode kepengurusan berikutnya diusulkan oleh Panitia Seleksi yang terdiri dari BWI. Anggota perwakilan BWI diangkat dan diberhentikan oleh BWI. Struktur manajemen BWI terdiri dari Komite Penasihat dan Badan Pelaksana. Setiap ketua dipilih oleh ketua, dan ketua dipilih oleh anggota dan anggota dipilih oleh anggota. Badan Pelaksana adalah unsur penanggung jawab tugas, dan panitia pembina ada- lah berasal dari unsur pengawas. II. METODE PENELITIAN SPESIFIKASI penelitian ini adalah yuridis normatif, yang merupakan penelitian kepustakaan (library research). Penulis melakukan pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku dan berkaitan dengan wakaf melalui studi kepustakaan. Mengingat penelitian ini merupa- 138 - Peran dan Fungsi BWI Menurut UU dan PP Tentang Wakaf
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan kan penelitian kepustakaan, maka sumber data terdiri data primer, yaitu undang-undang tentang wakaf dan Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sedngkan untuk data sekunder, yaitu ketentuan lain yang berkaitan dengan wakaf dan buku-buku literatur yang relevan dengan pembahasan ini. Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan yang meliputi bahan hu- kum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan peran Badan Wakaf Indonesia. III. PEMBAHASAN Peranan dan Fungsi Badan Wakaf Indonesia A. BWI Sebagai Regulator BWI merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya, dalam rangka memajukan dan mengembangkan per- wakafan nasional maupun internasional. Kelahiran Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan perwujudan amanat yang digariskan dalam UU Wakaf. Untuk pertama kalinya, BWI dibentuk ber- dasarkan Keppres No. 75 Tahun 2007. Seiring dengan pembentukan pemerintahan, Kementeri- an Agama diberi wewenang mengurus 'ibadah sosial' termasuk wakaf. Beleid pertama yang agak detail mengenai wakaf adalah Surat Edaran Kementerian Agama No. 5/D/1956 tentang prose- dur wakaf tanah. Surat Edaran ini menyebutkan bahwa keten- tuan wakaf yang diterbitkan di era Belanda belum memberikan kepastian hukum. Peraturan mengenai pendaftaran harta wakaf ini diperkuat lewat Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1977 H. Sahbudi, SH, MH, M.AP - 139
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan tentang Perwakafan Tanah Milik. Terbitnya PP ini tak lepas dari pengakuan atas wakaf dalam UU No. 5 Tahun 1960, yang lebih dikenal sebagai UUPA (Un- dang-Undang Pokok Agraria). Dalam perkembangannya, terutama sebagai pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977, ada dua Kementerian yang berwenang meng- urusi tanah wakaf, yakni Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Agama mengurusi masalah aspek agama dari wakaf, sedangkan Kementerian Dalam Negeri lebih pada pendaftaran tanah wakaf. Satu hal yang dapat disimpulkan dari peraturan-peraturan yang diterbitkan sebelum lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 sang- at fokus pada wakaf berupa tanah. Perhatian mulai berubah pada 2001 ketika dibentuk Direktorat Zakat dan Wakaf di Kementerian Agama. Kajian-kajian perbandingan yang dilakukan pun menun- jukkan pentingnya mengelola wakaf agar lebih produktif. Wakaf bukan semata-mata fungsi ibadah kepada Allah, tetapi juga fungsi sosial untuk kesejahteraan umat. UU No. 41 Tahun 2004 membuka ruang yang lebar untuk wakaf harta nontanah. UU No. 41 Tahun 2004 sudah membuka ruang wakaf uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, dan hak sewa. Pemerintah sendiri sudah berusaha memperkuat pijakan hu- kum pengaturan wakaf. Terakhir, Presiden Joko Widodo mener- bitkan PP No. 25 Tahun 2018 yang mengubah beberapa ketentuan PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf. PP yang diterbitkan di era Jokowi itu antara lain mengatur izin perubahan status harta wakaf, penguatan BWI hingga ke daerah, dan mendo- rong profesionalisme nazir. 140 - Peran dan Fungsi BWI Menurut UU dan PP Tentang Wakaf
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan Mengingat BWI lahir berdasarkan amanat Undang-Undang, maka sebagaimana kedudukan Undang-Undang, yaitu amanat dari oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, de- ngan demikian maka BWI mempunyai kedudukan hukum yang kuat dalam struktur hukum nasional. Seiring dengan ketentuan status tersebut, tentunya Undang-Undang juga memberikan tugas dan wewenang bagi BWI secara kelembagaan. Berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, BWI mempunyai tugas dan wewenang, yaitu: Melakukan pembinaan terhadap nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional. Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan pe- runtukan dan status harta benda wakaf. Memberhentikan dan mengganti nazir. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wa- kaf. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. Kemudian, melalui Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia, BWI menjabarkan tugas dan wewenangnya: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. Melakukan pembinaan terhadap nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Membuat pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional serta harta benda H. Sahbudi, SH, MH, M.AP - 141
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan wakaf terlantar. Memberikan pertimbangan, persetujuan, dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf. Memberikan pertimbangan dan atau persetujuan atas penu- karan harta benda wakaf. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. Menerima, melakukan penilaian, menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazir, dan mengangkat kembali nazir yang te- lah habis masa baktinya. Memberhentikan dan mengganti nazir bila dipandang per- lu. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Agama dalam menunjuk Lembaga Keuangan Syariah Pe- nerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Menerima pendaftaran Akta Ikrar Wakaf (AIW) benda ber- gerak selain uang dari Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Di lihat dari tugas dan wewenang BWI dalam Undang- Undang Nomor 41 tahun 2004 ini jelas bahwa BWI mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia, sehingga nantinya wakaf dapat berfungsi sebagaimana yang di- syariatkannya. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Adapun strategi untuk mengembangkan perwakafan di In- donesia yang dikembangkan oleh BWI adalah sebagai berikut:
• Meningkatkan kompetensi dan Jaringan Badan Wakaf In
- donesia, baik nasional maupun internasional. Membuat peraturan dan kebijakan di bidang perwakafan. Meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk 142
- Peran dan Fungsi BWI Menurut UU dan PP Tentang Wakaf
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan berwakaf. Meningkatkan profesionalitas dan keamanahan nazir dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf. Mengkoordinasi dan membina seluruh nazir wakaf Menertibkan pengadministrasian harta benda wakaf Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Menghimpun, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yang berskala nasional dan internasional. Dilihat dari tugas kelembagaan, keberadaan Badan Wakaf Indonesia mempunyai posisi yang sangat strategis dalam pem- berdayaan wakaf secara produktif. Pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) bertujuan untuk menyelenggarakan manajemen wakaf secara optimal, yang terkait dengan pengelolaan. Seperti harta wakaf yang bersifat nasional dan internasional yang ke- beradaannya masih terlantar maupun pembinaan terhadap nazir yang kurang memadai.
• Badan Wakaf Indonesia (BWI) bersifat independen dan pro
- fesional yang bersinergi dengan peran pemerintah sebagai regula
- tor (pengatur), fasilitator (memberi fasilitas), motivator (memberi semangat) dan public service (pelayanan umum). Khusus berkaitan dengan wakaf uang yang ada di Indonesia, setidaknya ada beberapa fakta baru tentang geliat luar biasa bagi umat Islam yang hendak berwakaf walaupun tidak memiliki aset tanah. Dalam konteks ini, tentunya banyak tantangan dan kendala yang dihadapi oleh BWI, khususnya berkaitan dengan pengem
- bangan prospek dan potensi wakaf uang yang ada di Indonesia semakin hari semakin berkembang. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, BWI be
- kerja sama dengan Kementerian Agama (c.q. Direktorat Pember
- H. Sahbudi, SH, MH, M.AP
- 143
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan dayaan Wakaf), Majelis Ulama Indonesia, Badan Pertanahan Nasional, Bank Indonesia, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Islamic Development Bank, dan berbagai lembaga lain. Tidak tertutup kemungkinan BWI juga bekerja sama dengan peng- usaha/ investor dalam rangka mengembangkan aset wakaf agar menjadi lebih produktif. Bersama adanya tugas dan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ten- tang Wakaf, sebagai kewajibannya maka BWI diberikan ketentuan pertanggungjawabannya sebagaimana yang diatur dalam pasal 61 yang berbunyi: Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indo- nesia dilakukan melalui laporan tahunan yang diaudit oleh lembaga audit independen dan disampaikan kepada Men- teri. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diu- mumkan kepada masyarakat. Dengan demikian, setelah menjalankan tugas dan we- wenangnya, BWI diperintahkan oleh Undang-Undang untuk ber- tanggungjawab kepada Menteri dan mengumumkan hasil laporan tahunannya kepada masyarakat. Oleh karena itu, menurut hemat penulis bahwa dengan adanya ketentuan tentang tugas, wewenang dan kewajiban tersebut di atas, maka BWI dari sudut pandang kelembagaan negara telah memiliki aturan yang lengkap seba- gaimana lembaga negara pada umumnya. 1. 2. Regulator adalah salah satu fungsi BWI di mana BWI menjadi pihak yang memantau seluruh kebijakan dan peraturan perundang-undangan perwakafan, dan peraturan-peraturan terkait perwakafan yang dianggap relevan atau tidak serta mengusulkan perubahan kebijakan, bahkan BWI diberi kewenangan oleh UU 144 - Peran dan Fungsi BWI Menurut UU dan PP Tentang Wakaf
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan Wakaf untuk membuat peraturan sendiri dengan acuannya un- dang-undang dan mengambil kebijakan yang terkait dengan per- wakafan dengan memperhatikan pihak-pihak yang terkait. Pasal 48 PP No. 42 Tahun 2006, pengelolaan dan pengembangan benda wakaf harus berpedoman pada peraturan BWI. BWI sebagai regulator membina, memberhentikan dan mengganti nazir, memberikan izin perubahan dan peruntukan sta- tus harta wakaf dan memberikan saran kepada pemerintah. BWI juga berfungsi sebagai nazir dengan persyaratan tertentu. Dari sisi regulasi dan kelembagaan, masih terdapat banyak catatan yang perlu diperhatikan, terutama terkait dengan regulasi seperti UU maupun regulasi-regulasi teknis dari regulator insti- tusi BWI. Adapun dari sisi SDM, secara umum masih diperlukan peningkatan kompetensi baik teknis maupun manajerial bagi amil maupun nazir pengelola zakat dan wakaf. B. BWI Sebagai Operator FUNGSI BWI salah satunya adalah sebagai nazir. Tugas dan wewenangnya sebagai nazir yaitu melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan interna- sional. BWI sebagai nazir berkedudukan untuk membina nazir-na- zir skala nasional maupun internasional, secara kualitas, kuantitas dan administrasi mengelola harta benda wakaf termasuk wakaf uang. Dalam membina nazir BWI melakukan beberapa langkah strategis, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 ayat (1) Un- dang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 dan Pasal 53 Pera- turan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Jo. Peraturan Pemerintah H. Sahbudi, SH, MH, M.AP - 145
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan Nomor 52 Tahun 2018. Ditulis secara jelas pada kewenangan dan tugas BWI, sehingga dengan lahirnya BWI diharapkan bisa men- jadi acuan dan pedoman para nazir. Kewenangan BWI Terhadap Nazir Wakaf mengacu pasal 49 UU Wakaf disebutkan bahwa salah satu tugas BWI adalah melaku- kan pembinaan terhadap Nazir dalam mengelola dan mengem- bangkan harta benda wakaf, selanjutnya disebutkan dalam pasal 55 PP Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pembinaan terhadap Nazir, wajib dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. IV. KESIMPULAN BERDASARKAN pembahasan yang telah dikemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa: Kelahiran Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan perwujudan amanat yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kehadiran BWI, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 47, adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Peran BWI sebagai regulator adalah membina, memberhen- tikan dan mengganti nazir, memberikan izin perubahan dan perun- tukan status harta wakaf dan memberikan saran kepada pemerin- tah. BWI juga berfungsi sebagai nazir dengan persyaratan tertentu. Pertama, pembinaan tergadap nazir yang profesional, khususnya terhadap individu atau badan hukum yang diberi wewenang dan tanggung jawab sebagai nazir. Peningkatan kualitas sumber daya manusia nazir ini dapat berbentuk kebijakan yang sifatnya tentatif atau bahkan yang ajeg, agar rasa dan kemanfaatannya terlihat bagi 146 - Peran dan Fungsi BWI Menurut UU dan PP Tentang Wakaf
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan nazir. Kedua, melibatkan mitra-mitra bisnis strategis yang ber- gerak di bidang jasa dalam hal wakaf uang. DAFTAR PUSTAKA A. Buku 1. Abi Yahya Zakariya al-Anshari, Fath Al-Wahhab, Juz I, Toha Putra, Semarang 1999 2. Ahmad Rofiq, Pembaharuan Hukum Islam, Penerbit Ra- jawali Press, Jakarta, 1995 3. Khosyi'ah, Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqih dan Perkembangannya di Indonesia, 2010 4. Mu'allim, Pengaruh Pengelolaan Wakaf di Mesir Terha- dap Pengelolaan Harta Wakaf Pendidikan di Indonesia (Studi terhadap Ijtihad dalam Pengelolaan Wakaf Pendidikan di UII dan Pondok Modern Gontor). Akademika, 2015 5. Nissa, Sejarah, Dasar Hukum Dan Macam-Macam Wakaf. Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan, 18(2), 2017. 6. Rofiq Ahmad, Hukum Islam di Indonesia, Penerbit Ra- jawali Press, Jakarta, 1995 7. Said Agil Husain al-Munawwar, Hukum Islam dan Plu- ralitas Sosial, Penamadani, Jakarta, 2004 8. Syamsuddin al-Ramly, Nihayah al-Muhtaj, Juz V Musta- faal Bab Al-Halabi, Mesir, 2000 B. Peraturan Perundang-undangan 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459). 2. Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang H. Sahbudi, SH, MH, M.AP - 147
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. 148 - Peran dan Fungsi BWI Menurut UU dan PP Tentang Wakaf
(VIII) MANAJEMEN NAZIR WAKAF PROFESIONAL Oleh: Drs. Ilyas Halim, M.Pd ABSTRAK DI ANTARA kendala penerapan hukum wakaf adalah perma- salahan nazir wakaf yang masih tradisional-konsumtif dikarenakan minimnya pemahaman tentang wakaf dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Seorang nazir profesional dalam mengelola harta wakaf harus mengacu pada prinsip-prinsip manajemen modern. Kata profesional berasal dari kata profesi, berarti pekerjaan di mana seorang hidup dari pekerjaan tersebut, dilakukan dengan mengandalkan keahlian, keterampilan yang tinggi serta melibat- kan komitmen yang kuat. Dalam lembaga wakaf, nazir memiliki peran sebagai pemimpin umum lembaga tersebut. Nazir memiliki tugas dan kewajiban berat dalam mengelola harta wakaf supaya tercapai kemanfaatan maksimal dan optimal sesuai dengan hara- pan wakif secara khusus dan kaum muslimin secara umum. Untuk itu diperlukan manajemen wakaf yang baik serta nazir profesional yang memiliki kemampuan human skill, human tehnical dan hu- man relation yang mumpuni. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan bersifat kualitatif. 149
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan Kata Kunci: Manajemen, Nazir, Wakaf, Profesional I. PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah WAKAF telah disyariatkan dalam Islam sejak Nabi Muham- mad SAW hijrah ke Madinah pada tahun kedua hijriah. Tercatat dalam sejarah bahwa peristiwa wakaf yang pertama dilaksanakan oleh sahabat Umar bin Khattab terhadap tanahnya di Khaibar.1 Wakaf merupakan salah satu dari realisasi pelaksanaan pe- rintah Allah SWT dalam Al-Qur'an agar seseorang menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah SWT, dengan cara memisahkan sebagian harta yang dimiliki untuk dijadikan harta milik umum yang akan diambil manfaatnya bagi kepentingan orang lain atau umat manusia. Kunci pengelolaan wakaf terletak pada eksistensi pengelola wakaf, terutama nazir dan tim kerja yang solid untuk memaksimalkan peran wakaf.2 Wakaf yang merupakan praktik peribadatan berdimensi ilahiyah dan insaniyah perlu dipertanggungjawabkan pelaksa- naannya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Apabila wakaf dikelola secara profesional, maka ia akan menjadi lembaga Islam potensial yang berfungsi mendanai dan mengembangkan pereko- nomian umat. Karena maju mundurnya wakaf sangat ditentukan oleh baik buruknya manajemen pengelolaan wakaf, dan tentu saja 1. Suparman Usman, Hukum Perwakafan Di Indonesia, (Jakarta: Darul Ulum Pres, 1999) hal. 26 2. Sherafat Ali Hasymi, Management of Waqf: Past and Present, dalam Has- mat Basyar (ed.), Management and Development of Auqaf Properties, (Jeddah: Islamic Research and Training Institute and Islamic Development Bank, 1987) hal. 21 150 - Manajemen Nazir Wakaf Profesional
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan tanggung jawab yang berat ini diemban oleh nazir wakaf. Oleh karenanya nazir hendaknya didorong semaksimal mungkin untuk mencapai level kinerja dan performa yang terbaik, sehingga dapat lebih signifikan dalam memainkan peran sosial untuk pengemba- ngan wakaf. Wakaf adalah salah satu instrumen dalam Islam yang sa- ngat potensial untuk dijadikan strategi pengentasan kemiskinan dan kesenjangan nasional. Jika wakaf dikelola dengan baik, maka wakaf akan berperan besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial sebuah negara.3 Pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh nazir secara pro- fesional memberi peluang bagi pengembangan wakaf agar lebih produktif, juga memberi peluang penerapan prinsip-prinsip mana- jemen modern. Dalam kerangka ini, nazir harus berusaha untuk menampil- kan performa terbaik wakaf yang mungkin dicapai. Selain itu pelaksanaan wakaf yang dilakukan dengan manajemen yang baik dan benar tentu akan menghasilkan kemanfaatan yang besar bagi kemaslahatan masyarakat. Di antara kendala penerapan hukum wakaf adalah per- masalahan nazir wakaf yang masih tradisional-konsumtif dika- renakan minimnya pemahaman tentang wakaf dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Dalam mengembangkan wakaf agar dapat memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat dan negara, nazir wakaf harus mampu membuat perencanaan dan pengelolaan aset wakaf. Penelitian ini lebih fokus pada proses institusionalisasi na- 3. Achmad Arief Budiman, Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf , Jurnal: Walisongo, Volume 19, Nomor 1, Mei 2011 hal. 88 Drs. Ilyas Halim, M.Pd - 151
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan zir dalam pengelolaan wakaf dan bukan semata-mata pada aspek- aspek pengelolaan wakaf itu sendiri. Maka dalam penjelasan di atas penulis menarik garis besar judul yang akan dibahas di dalam jurnal ini yaitu "Managemen Nazir Wakaf Profesional". Tinjauan Pustaka NAZIR secara etimologi berasal dari kata kerja bahasa Arab ر ظ ن yang berarti memandang, melihat.4 Secara terminologi fikih, yang dimaksud dengan nazir adalah orang yang diserahi kekuasaan dan kewajiban untuk mengurus dan memelihara harta wakaf.5 Pengertian lain nazir menurut istilah adalah orang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf dengan sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tu- juan harta wakaf.6 Menurut Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 pasal 1 ayat (4) tentang wakaf menjelaskan bahwa nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Pengertian ini ke- mudian di Indonesia dikembangkan menjadi kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas untuk memelihara dan mengu- rus benda wakaf. Dapat disimpulkan bahwa nazir adalah pengelola wakaf baik perorangan maupun badan hukum yang berfungsi untuk mendata, mengelola dan meningkatkan produktivitas harta wakaf 4. Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia. (Sura- baya: Pustaka Progresi), 1997, hal. 51 5. Ibnu Syihab Ramli, Nihayah al-Muhtaj Juz IV. (Beirut: Daar al-Kitab al- Alamiyah), 1996 6. Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam; Zakat dan Wakaf. (Jakarta: UI Press), 1988 152 - Manajemen Nazir Wakaf Profesional
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan untuk memberikan manfaat seluas-luasnya bagi penerima man- faatnya. Meski keberadaan nazir dalam wakaf dipandang penting, tetapi nazir sendiri bukan merupakan rukun atau syarat sahnya wakaf itu sendiri, karena wakaf adalah ibadah tabarru' yang ber- sifat sunah.7 Dalam perwakafan, nazir memegang peranan yang sangat penting. Agar harta itu dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan dapat berlangsung terus-menerus, maka harta itu harus dijaga, dipelihara, jika mungkin dikembangkan.8 Berdasarkan definisi nazir yang telah diuraikan di muka, dapat dipahami bahwa yang dapat ditunjuk sebagai nazir adalah harus berbentuk kelompok perorangan atau badan hukum. Keten- tuan ini merupakan pembaharuan dari ketentuan yang ada dalam fikih, yang menyebutkan bahwa nazir dapat berupa perorangan se- cara sendiri asalkan ditunjuk oleh wakif, dan bahkan wakif sendiri dapat menunjuk dirinya sendiri menjadi nazir.9 Macam-macam nazir antara lain: 1) Nazir Perorangan. Secara umum, ketentuan mengenai nazir dalam peraturan pemerintah dapat dibedakan menjadi dua, ketentuan umum dan ketentuan khusus. 2) Nazir Organisasi. Ketentuan mengenai nazir yang berbentuk organisasi 3) Nazir Badan Hukum. 7. Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persa- da), 2000 8. Anonim, Panduan Wakaf, (Jakarta: Majelis Wakaf dan ZIS PP. Muham- madiyah, 2010), hal. 25-26 9. Taufiq Hamami, Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasio- nal, (Jakarta: Tatanusa, 2003), hal. 99 Drs. Ilyas Halim, M.Pd - 153
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan Ketentuan nazir badan hukum pada umumnya sama de- ngan ketentuan nazir organisasi. Bahwa nazir badan hukum wajib didaftarkan pada menteri agama dan BWI melalui KUA setempat dan nazir badan hukum yang melaksanakan pendaftaran harus me-menuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Nazir perorangan menurut ketentuan pasal 219 Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Beragama Islam Warga Negara Indonesia. Balig (sudah dewasa). Sehat jasmani dan rohani. Tidak berada di bawah pengampunan. Bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.10 Nazir organisasi harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 9 yakni: 1. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi per- syaratan nazir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, ke- masyarakatan dan/atau keagamaan Islam. Kemudian jika nazir dalam bentuk badan hukum, maka 2. harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1. 2. Badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkan. 10. Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hal. 143 154 - Manajemen Nazir Wakaf Profesional
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan II. METODE PENELITIAN METODE penelitian yang digunakan adalah metode peneli- tian kepustakaan. Penelitian Kepustakaan merupakan metode yang digunakan dalam pencarian data secara mendalam terhadap tema yang diteliti untuk menemukan 'jawaban sementara' dari masalah yang ditemukan di awal sebelum penelitian ditindaklanjuti. Sebagai penelitian kepustakaan tentu saja pendekatan da- lam penelitian ini bersifat kualitatif, dengan sumber data sekunder penelitian-penelitian terdahulu, buku-buku, majalah resmi, atau- pun dokumen pendukung. Dengan kata lain, penelitian ini merupakan metode dalam pencarian, mengumpulkan dan menganalisis sumber data untuk diolah dan disajikan dalam bentuk laporan Penelitian Kepusta- kaan. Pada penelitian ini penulis mencoba memaparkan tentang tata kelola manajemen wakaf dan profesionalitas yang seharusnya dimiliki oleh seorang nazir sehingga dapat meningkatkan produk- tifitas harta wakaf, sehingga dapat diperoleh kebermanfaatan wakaf secara maksimal. III. PEMBAHASAN Tata Kelola Managemen Wakaf TATA kelola atau Good Corporate Government (GCG) ada- lah struktur, sistem dan proses yang digunakan organ-organ peru- sahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang dengan tetap Drs. Ilyas Halim, M.Pd - 155
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan memperhatikan stakeholder lainnya. Berlandaskan perundang- undangan dan norma yang berlaku, berdasarkan prinsip prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran.11 Wakif dalam memberikan asetnya kepada nazir memiliki harapan dan menginginkan untuk peruntukan tertentu, misalnya rumah sakit, sekolah, universitas dan lain-lain. Untuk itu nazir harus berupaya agar semua harapan wakif terpenuhi. Untuk itu pula diperlukan pengetahuan manajemen. Salah satunya, dengan perencanaan yang baik terkait aset wakaf yang dikelolanya. Para nazir harus mempunyai manajemen masalah atas aset wakaf terse- but termasuk penurunan nilai aset. Prinsip pemanfaatan dan pendistribusian hasil keuntungan dari projek wakaf harus jelas kebijakan para nazir kepada siapa dan bagaimana penentuan prioritas yang akan memperoleh man- faat hasil tersebut.12 Dalam pengelolaan dan pengembagan benda wakaf secara produktif, seorang memiliki peran dan fungsi yang sangat funda- mental. Oleh karena itu, seorang harus memiliki integritas dan profesional dalam mengelola dan mengembangkan benda wakaf. Dengan demikian, seorang dituntut untuk memiliki keah- lian dalam berbagai bidang keilmuan, diantaranya seorang memi- liki keahlian dalam bidang hukum positif dan hukum Islam ten- tang perwakafan, ahli dalam bidang bisnis dan ekonomi syariah, serta memiliki kemampuan manajemen yang baik, selain harus 11. Dedi Kusmayadi, Determinasi Audit Internal dalam Mewujudkan Good Corporate Government serta Implikasinya pada Kinerja Bank, Jurnal Keuangan dan Perbankan Vo. 16 No., Januari 2012, hal. 150 12. Zaki Halim Mubarok, Peranan Wakaf dalam Membangun Identitas Mus- lim Singapura, diunduh pada tanggal 04 Desember 2021 156 - Manajemen Nazir Wakaf Profesional
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan dalam Undang- Undang. Ada lima prinsip yang terkandung dalam tata kelola perusa- haan yang baik yaitu Transparency, Accountability, Responsibility, Indepandency dan Fairness, yang biasanya diakronimkan menjadi TARIF.13 Salah satu tahapan manajemen adalah pengawasan atau pengendalian (controlling) yang berfungsi mengawasi aktivitas, menentukan apakah organisasi dapat memenuhi targetnya, dan melakukan koreksi apabila diperlukan. Penerapan prinsip penga- wasan (controlling) akan menjadikan pengelolaan wakaf berjalan secara efektif dan efisien. Pada aspek kelembagaan, pengawasan (controlling) ini akan berdampak terwujudnya lembaga yang akuntabel. UU Nomor 41 Tahun 2004 pasal 64 menyatakan bahwa pelaksanaan pengawasan dapat menggunakan akuntan publik. Pengelola wakaf di Indonesia dilakukan oleh lembaga wakaf yang secara khusus mengelola wakaf dalam bentuk aset tetap dan/atau wakaf tunai, serta beroperasi secara nasional. Pengelola Wakaf tersebut adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI). Tugas lem- baga ini adalah mengkoordinir yang sudah ada dan mengelola se- cara mandiri terhadap harta wakaf yang dipercayakan kepadanya. Pengolaan wakaf oleh nazir dalam upaya memberdayakan dan meningkatkan nilai tambah aset wakaf berdasarkan prinsip kea- dilan, kejujuran, akuntable, mandiri, wajar dan bertanggung jawab untuk kepentingan stakeholder wakif, masyarakat sekitarnya dan 13. Saefudin, Prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan 10 Prinsip Good Governance, tang- gal 04 Desember 2021 Drs. Ilyas Halim, M.Pd - 157
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan umumnya bagi kemasyalahatan umat muslim berdasarkan prinsip- prinsip syariat serta perundang-undangan yang berlaku. Terkait tata kelola yang baik, yang harus dilakukan pertama adalah manajemen dan profesionalitas nadzir, baik mengenai (a) kredibilitas terkait dengan kejujuran, (b) profesionalitas terkait dengan kapabilitas, maupun (c) kompensasi terkait dengan upah pendayagunaan sebagai implikasi profesionalitasnya. Yang kedua adalah peruntukan aset wakaf. Kemungkinan alih fungsi (ubah peruntukan) dan relokasi menjadi suatu keharusan yang harus di- lakukan untuk pengembangan aset wakaf yang boleh jadi juga ter- pengaruh oleh mekanisme pasar yang mempengaruhi kebutuhan peruntukan aset wakaf agar lebih produktif. Dalam mengelola harta wakaf produktif, perlu ada mana- jemen yang mengelola aset wakaf secara transparan dan akun- tabel. Model manajemen ini bisa dijabarkan dalam beberapa hal berikut:14 Pertama, kepengurusan wakaf terdiri dari nazir dan de- wan pengurus yang pembentukannya sesuai kondisi. Kedua, wakif hendaknya menentukan nazir dan honor atas kerjanya. Ia juga bisa memilih dirinya sebagai nazir sepanjang hidupnya kalau mau. Ia juga bisa menetapkan cara-cara memilih nazir, sebagaimana ia berhak untuk menggantinya, sekalipun itu tidak tertulis dalam ikrar wakaf. Ketiga, kepengurusan wakaf memerlukan dewan pengurus dalam kondisi apabila wakif belum menentukan nazir dan cara pemilihannya atau apabila telah berlalu seratus tahun dari pembentukan wakaf, apa pun bentuknya. Dalam menentukan dewan pengurus wakaf, harus diben- 14. Mundzir Qahaf, Al-Waqfu al-Islami: Tatawuruhu, Idaratuhu, Tanmi- yatuhu (Manajemen Wakaf Produktif, Edisi Indonesia, Diterjemahkan oleh: Muhyiddin Mas Rida, (Jakarta: Khalifa), 2006, hal. 167-168 158 - Manajemen Nazir Wakaf Profesional
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan tuk struktur yang terdiri dari ketua dan anggotanya, dengan masa pengabdiannya. Selanjutnya, Mundzir Qahaf juga menjelaskan tentang ketentuan dewan pengurus, di antaranya: Pertama, dewan pengurus minimal terdiri dari lima orang yang semuanya dipilih oleh organisasi sosial dan dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Wakaf, dengan masa kerja selama lima tahun dan bisa diperbarui melalui sidang tahunan atau sidang istimewa. Kedua, dewan pengurus harus memilih salah satu di antara anggotanya untuk menjadi ketua selama lima tahun, yang berarti ia telah dipilih menjadi nazir wakaf. Apabila berhalangan, maka Ke- menterian Wakaf harus menentukan nazir sementara selama tidak lebih dari setahun, kemudian setelah itu organisasi sosial melak- sanakan sidang tahunan untuk memilih dewan pengurus baru. Ketiga, dewan pengurus harus membantu nazir dalam mengelola wakaf dan dalam mengambil keputusan untuk suatu kepentingan, sesuai dengan hukum yang berlaku dalam Undang- undang wakaf, dan membantunya membuat perencanaan, strategi dan program kegiatan yang dapat menunjang suksesnya tujuan wakaf. Keempat, dewan pengurus bekerjasama dengan nazir yang bertanggung jawab atas suksesnya wakaf sesuai dengan hukum dalam Undang-undang wakaf dan segala ketentuan khusus yang dibuatnya. Kelima, dewan pengurus berkumpul atas undangan dari ketua dewan pengurus paling sedikit sebanyak enam kali dalam setahun untuk mengambil keputusan yang didasarkan pada suara mayoritas. Pertemuan antar dewan pengurus ini dinyatakan sah apabila telah dihadiri tiga anggota dan ketua dewan pengurus. Drs. Ilyas Halim, M.Pd - 159
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan Pada saat itu juga, rapat dewan pengurus yang dihadiri tiga ang- gota dapat mengadakan sidang istimewa atas permintaannya. Keenam, dewan pengurus dapat mengusulkan kepada or- ganisasi sosial yang menjadi mitranya dalam laporan penutupan pembukuan yayasan yang dikelolanya.15 Selain adanya nazir dan dewan pengurus, dalam manaje- men wakaf harus ada Badan Wakaf yang terdiri dari: Pertama, Ba- dan Wakaf Sosial (khairi), terdiri dari 30 anggota yang berasal dari kalangan ulama, praktisi dan profesional; 20 anggota dipilih oleh penduduk setempat yang di situ terdapat wakaf; 5 anggota diten- tukan oleh Kementerian Wakaf; 5 orang dipilih oleh mereka yang sudah punya pengalaman dalam wakaf. Apabila mereka tidak ada, maka dipilih dari penduduk setempat yang di situ terdapat wakaf. Kedua, Badan Wakaf Keluarga (dzurri), terdiri dari semua orang-orang yang berhak atas wakaf atau manfaatnya, dan perhi- tungan suara mereka tergantung dari tingkatan bagiannya masing- masing. Sedangkan ketiga, Badan Wakaf Gabungan (sosial dan keluarga) terdiri dari semua orang yang berhak atas manfaat wakaf berdasarkan tujuan khusus, dan perhitungan suara mereka tergan- tung kepada banyaknya bagian yang diperolehnya. Kemudian ditambah 20 orang yang mewakili mereka dan berhak atas wakaf berdasarkan tujuan umum yang dipilih oleh penduduk setempat. Badan wakaf mengambil keputusan yang dianggap men- dasar bagi wakaf dan mengarahkan strategi produksi dan pe- nyaluran hasilnya sehingga dapat tercapai tujuan wakaf yang se- banyak-banyaknya. Badan wakaf juga berhak mengangkat dewan pengurus dan mengawasi kinerja mereka, termasuk kinerja nazir dan menetapkan honor yang layak bagi mereka. 15. Ibid 160 - Manajemen Nazir Wakaf Profesional
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan Di samping itu, badan wakaf juga berhak membantu penga- was keuangan dan menetapkan gajinya, serta menyetujui laporan penutupan pembukuan. Badan wakaf berkumpul setahun sekali atas undangan dari nazir. Badan wakaf juga dapat diundang dalam sidang istimewa atas permintaan nazir atau dewan pengurus, atau diwakilkan pada tiga orang yang dapat mewakili suara mereka atau dari pihak Ke- menterian Wakaf. Pada rapat pertamanya, badan wakaf dapat memilih ketu- anya untuk masa pengabdian selama 5 tahun. Rapat badan wakaf dinyatakan sah apabila dihadiri oleh mereka yang mewakili suara terbanyak, baik asli ataupun perwakilan, dan membuat keputusan berdasarkan suara mayoritas peserta rapat yang hadir. Dalam konteks akuntabilitas wakaf, manajemen wakaf yang dikelola oleh nazir memiliki mekanisme pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan yang baik. Untuk melakukan pengawasan ini, perlu dibentuk Lembaga Pengawasan dan Pengendalian yang bertugas untuk mengawasi administrasi dan keuangan pengelo- laan wakaf. Ketua Lembaga Pengawas ditetapkan beserta organisasi, tata kerja dan personalia lembaga pengawasan. Mekanisme penga- wasan dan akuntabilitas ini diperkuat dengan prakarsa pengelola wakaf dalam melakukan audit internal dan eksternal. Nazir Wakaf Yang Profesionalitas DALAM pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf, nazir baik yang berbentuk perorangan, organisasi maupun badan hukum dapat melakukan dan menerapkan prinsip manajemen kontempo-rer dalam menjunjung tinggi dan memegang kaidah Drs. Ilyas Halim, M.Pd - 161
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan al-maslahah (kepentingan umum) sesuai ajaran Islam, sehingga tanah wakaf dapat dikelola secara profesional. Dengan demikian nazir tanah wakaf sebagai manajer perlu dilakukan usaha serius dan langkah terarah dalam mengambil kebijaksanaan berdasarkan program kerja yang telah digariskan, sehingga kesan dan anggapan dalam masyarakat bahwa pengelolaan tanah wakaf sebagai kerja samping-an dan asal-asalan dapat dihilangkan.16 Profesionalitas dari pengelolaan wakaf mengandung tiga filosofi yakni pola manajemen harus dalam proyek yang terinteg- rasi, kedua mengedepankan kesejahteraan para nazir yang seim- bang antara hak dan kewajibannya, serta ketiga aspek akuntabili- tas dan transparansi. Disamping ketiga aspek diatas, perlu adanya strategi pen- capaiannya yakni melalui sinergitas antara instasi terkait, opti- malisasi komunikasi antara para pihak terkait dan optimalisasi database wakaf serta inovasi dan ekspansi pengelolaan wakaf, se- hingga wakaf tersebut menjadi alternatif bagi kemakmuran sebuah negeri bisa dicapai. Dalam UU tersebut diatur bahwa nazir itu terdiri dari na- zir perorangan, organisasi atau badan hukum. Syarat-syarat na- zir (perorangan) adalah warga negara Indonesia, Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani serta tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. 1. Jika nazirnya organisasi, syaratnya adalah: Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat- syarat nazir perorangan. 16. Tulus, dkk, Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan, (Jakarta: Departemen Agama RI Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengemba- ngan Zakat dan Wakaf), 2004, hal. 105 162 - Manajemen Nazir Wakaf Profesional
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan Organisasi tersebut bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam. Sedangkan nazir badan hukum syaratnya adalah: Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat nazir perorangan. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan pera- turan perundang-undangan yang berlaku. Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam (UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 9-14). Persyaratan umum lain bagi nazir antara lain: Pertama, na- zir adalah pemimpin umum dalam wakaf. Oleh karena itu nazir harus berakhlak mulia, amanah, berpengalaman, menguasai ilmu administrasi dan keuangan yang dianggap perlu untuk melaksana- kan tugas-tugasnya sesuai dengan jenis wakaf dan tujuannya. 2. 1. 2. 3. Kedua, nazir bisa bekerja selama masa kerjanya dalam batasan undang-undang wakaf sesuai dengan keputusan orga- nisasi sosial dan dewan pengurus. Nazhir mengerjakan tugas harian yang menurutnya baik dan menentukan petugas-petugasnya, serta punya komitmen untuk menjaga keutuhan harta wakaf, mening- katkan pendapatannya, menyalurkan manfaatnya. Nazir juga men- jadi utusan atas nama wakaf terhadap pihak lain ataupun di depan mahkamah (pengadilan). Ketiga, nazir harus tunduk kepada pengawasan Kemente- rian Agama dan Badan Wakaf Indonesia, dan memberikan laporan keuangan dan administrasi setiap minimal seperempat tahun, ten- tang wakaf dan kegiatannya. Keempat, nazir bertanggung jawab secara pribadi atas keru- gian atau hutang yang timbul dan bertentangan dengan undang- Drs. Ilyas Halim, M.Pd - 163
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan undang wakaf. Pengelolaan wakaf lebih potensial diterapkan oleh nazir lembaga, baik organisasi maupun badan hukum, dibandingkan dengan nazir perseorangan yang berbasis manajemen tradisional. Selain itu, berdasarkan jumlah pengurus dan staf, nazir organisasi dan badan hukum jumlahnya lebih besar dari pada nazir perse- orangan. Namun, besarnya jumlah pengurus harus disertai dengan keahlian dan tanggung jawab yang terukur dan sistematik, serta konsistensi pengurus untuk menerapkan prinsip manajemen mo- dern. Dalam menetapkan kepengurusan juga lebih mengutamakan orang-orang yang paham manajemen dan memiliki kompetensi di bidangnya. Achmad Djunaidi dan kawan-kawan menjelaskan bahwa parameter nazir profesional adalah: Amanah (dapat dipercaya), Sidik Fatanah (cerdas), dan 17 Tablig (transparan). Sedangkan sumber daya nazir yang amanah adalah: Terdidik dan tinggi moralitasnya, Memiliki keterampilan yang unggul dan berdaya saing, Memiliki kemampuan dalam melakukan pembagian kerja, Dapat melaksanakan kewajiban serta memperoleh hak yang adil, dan Memiliki standar operasional kerja yang jelas dan tera- rah.18 1. 2. 3. 4. (jujur), 1. 2. 3. 4. 5. 17. Achmad Djunaidi, dkk, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Wakaf), 2005, hal. 82 18. Ibid 164 - Manajemen Nazir Wakaf Profesional
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan Nazir dapat dikatakan sebagai lembaga yang amanah jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Pertama, tanggung jawab. Tanpa adanya rasa tanggung jawab kepada badan pengelola atau nazir, maka harta yang di- percayakan kepadanya akan terbengkalai dan tidak terurus. Oleh karena itu, setiap orang yang dipercaya menduduki lembaga ke- naziran harus dipastikan bahwa orang tersebut memiliki tanggung jawab moral, sehingga di kemudian hari tidak akan terjadi kese- wenangan, penyimpangan dan atau ketidakmampuan manajemen dalam pengelolaan wakaf. Aspek tanggung jawab oleh seorang na- zir menjadi kunci yang paling pokok dari seluruh rangkaian dunia perwakafan. Jika rasa tanggung jawab ini tidak dimiliki oleh orang atau lembaga nazir, maka wakaf hanya akan menjadi institusi kea- gamaan yang tidak berfungsi apa-apa. Kedua, efisien. Salah satu dari inti pengelolaan organisasi dan kelembagaan nazir adalah efisien. Tanpa adanya efisiensi, lembaga kenaziran tidak akan optimal dalam pengelolaan dan pemberdayaan wakaf. Efisiensi di sini meliputi penggunaan biaya administrasi dan kegiatan yang terkait dengan aspek pembiayaan dalam pengelolaan harta wakaf. Ketiga, rasional. Syarat ini merupakan prinsip pokok da- lam ketatalaksanaan organisasi, demikian juga dalam pengelolaan dan pemberdayaan harta wakaf. Oleh karena itu, rasionalitas kebi- jakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan harta wakaf menjadi hal yang tidak bisa dihindarkan. Pola pengelolaan yang didasarkan pada aspek irasional, seperti kepercayaan yang bersifat klinis dan emosional, maka akan menghambat laju perkembangan wakaf secara umum. Salah satu aspek rasional yang tidak kalah pentingnya adalah menempatkan seseorang sesuai dengan kapasi- Drs. Ilyas Halim, M.Pd - 165
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan tas bidang yang dimiliki, bukan karena hubungan emosional dan nepotisme.19 Hendaknya nazir juga menstimulasi dan mendorong secara lebih luas kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap penting- nya harta wakaf di tengah kehidupan sosial masyarakat. Melalui upaya sosialisasi wakaf secara optimal diharapkan masyarakat se- makin bergairah dalam mewakafkan sebagian harta untuk kepen- tingan masyarakat banyak. Sosialisasi ini memang harus dilakukan secara bersinambungan dan menarik, sehingga setiap orang yang memiliki kemampuan berwakaf lebih merasa memiliki tanggung jawab akan pentingnya pelaksanaan wakaf. Ciri atau karateristik profesional sebagaimana dirumuskan oleh Departemen Agama RI Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Pe- nyelenggaraan Haji.20 Sedangkan menurut Rozalinda, ciri atau karakteristik nazir profesional yakni: pertama, mempunyai keahlian dan keterampilan khusus untuk dapat menjalankan pekerjaan dengan baik. Keahlian dan keterampilan ini biasanya dimiliki dari pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang diperoleh dalam jangka waktu tertentu. Pengetahuan, keahlian dan keterampilan ini memungkinkan orang yang profesional mengenali dengan baik dan tepat dari persoalan tersebut. Dengan pengetahuan dan keterampilan itu memungkin- kan seorang yang profesional menjalankan tugasnya dengan ting- 19. Departemen Agama, Fiqih Wakaf, (Jakarta: Direktorat Wakaf), 2007, hal. 105-106 20. Departemen Agama RI Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Nazir Profesional dan Amanah (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf), 2005, hal. 75-78 166 - Manajemen Nazir Wakaf Profesional
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan kat keberhasilan dan mutu yang baik pula. Kedua, adanya komitmen moral tinggi. Untuk profesi pe- layanan sosial, komitmen moral dituangkan dalam bentuk kode etik profesi. Etika ini merupakan peraturan yang harus dijalankan dalam melaksanakan pekerjaan. Kode etik profesi ini ditujukan untuk melindungi masyarakat dari kerugian dan kelalaian, baik sengaja maupun tidak, dan ditujukan untuk melindungi profesi tersebut dari perilaku-perilaku tidak baik. Ketiga, orang yang profesional biasanya hidup dari profesi yang digelutinya. Ia dibayar dengan gaji yang layak sebagai kon- sekuensi dari pengerahan seluruh tenaga, pikiran, keahlian, dan keterampilan. Keempat, pengabdian kepada masyarakat. Adanya komitmen moral yang tertuang dalam kode etik profesi di mana orang-orang yang mengemban suatu profesi lebih mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan dirinya. Kelima, legalisasi, keizinan. Untuk profesi yang menyangkut kepentingan orang banyak yang terkait dengan nilai-nilai kemanusiaan, maka profesi tersebut haruslah profesi yang sah dan diizinkan.21 Nazir profesional adalah orang yang melakukan pekerjaan purna waktu, hidup dari pekerjan itu dengan mengandalkan keahli- an dan keterampilan yang tinggi serta punya komitmen yang ting- gi atas pekerjaannya. Seorang nazir wakaf dianggap profesional jika ia melakukan pekerjaan karena ahli di bidang itu, mengerahkan waktu, pikiran, dan tenaganya untuk pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, seorang yang profesional mempunyai komitmen yang kuat atas pekerjaan- nya. Komitmen pribadi inilah yang melahirkan tanggung jawab 21. Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, (Jakarta: Rajawali Press), 2015, hal. 53 Drs. Ilyas Halim, M.Pd - 167
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan yang besar dan tinggi atas pekerjaannya. Lebih luas lagi, Majelis Wakaf dan ZIS PP. Muhammadi- yah menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya, agar nazir dapat bekerja secara profesional dalam mengelola wakaf, maka bagi na- zir, khususnya nazir wakaf uang, juga harus memiliki kemampuan yang lain. Antara lain adalah seorang nazir memahami hukum wakaf dan peraturan perundang-undangan yang terkait masalah wakaf.22 Sudah seharusnya seorang nazir wakaf memahami de- ngan baik hukum wakaf yang ada dalam syariat Islam dan dalam perundang-undangan positif di Indonesia. Tanpa memahami hal- hal tersebut, dipastikan nazir tidak akan mampu mengelola wakaf dengan baik dan benar. Selanjutnya, ia juga dituntut untuk mema- hami ilmu pengetahuan mengenai ekonomi syariah dan instrumen keuangan syariah. Wakaf adalah salah satu lembaga ekonomi Islam yang sangat potensial untuk dikembangkan. Oleh karena itu sudah selayaknya seorang nazir khususnya nazir wakaf uang dituntut memiliki dan memahami ekonomi syariah dan instrumen keuangan syariah. Seorang nazir juga harus memahami praktik perwakafan khususnya praktik wakaf uang di berbagai nergara. Dengan de- mikian, yang bersangkutan mampu melakukan inovasi dalam mengembangkan wakaf uang. Sebagai contoh adalah praktik wakaf uang yang dilakukan di Bangladesh, Turki dan lain-lain. Selain itu, seyogyanya seorang nazir mampu mengakses ke calon wakif. Idealnya pengelola wakaf uang adalah lembaga yang ada kemampuan melakukan akses terhadap calon wakif, sehingga 22. Majelis Wakaf dan ZIS PP. Muhammadiyah, Panduan Wakaf, (Jakarta: PP. Muhammadiyah), 2010, hal. 28-29 168 - Manajemen Nazir Wakaf Profesional
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan nazir mampu mengumpulkan dana wakaf cukup banyak. Kondisi demikian jelas akan sangat membantu terkumpul- nya dana wakaf yang cukup besar sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan umat. Nazir diharuskan mampu me- ngelola keuangan secara profesional dan sesuai dengan prinsip- prinsip syariat, seperti melakukan investasi dana wakaf. Investasi ini dapat berupa investasi jangka pendek, mene- ngah, maupun jangka panjang. Melakukan administrasi rekening beneficiary juga merupakan syarat seorang nazir profesional. Per- syaratan ini memerlukan teknologi tinggi dan sumberdaya yang handal, Mampu melakukan distribusi hasil investasi dana wakaf. Di samping mampu melakukan investasi, diharapkan nazir juga mampu mendistribusikan hasil investasi dana wakaf kepada mauquf 'alaih. Diharapkan pendistribusiannya tidak hanya bersi- fat konsumtif, tetapi dapat memberdayakan mauquf 'alaih. Mengelola dana wakaf secara transparan dan akuntabel. Se- lain sebagaimana yang disebut di atas, nazir profesional dituntut untuk memiliki pola pengelolaan yang amanah, bisa mempertang- gungjawabkan secara administratif kepada publik dan dikelola oleh pemimpin yang mempunyai kemampuan human skill, human tehnical dan human relation.23 IV. KESIMPULAN BERDASARKAN pembahasan yang telah dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa: 23. M. Cholil Nafis, Menjadikan Nazhir Sebagai Profesi Utama, or.id, diunduh pada tanggal 04 Desember 2021 Drs. Ilyas Halim, M.Pd - 169
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan 1. 2. Syarat manajemen wakaf yang baik meliputi; (1) Mempu- nyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership, (2) Visioner, (3) Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial dan pemberdayaan, (4) Profesional dalam bidang pengelolaan harta, (5) Ada masa bakti nazir, dan (6) Memiliki program kerja yang jelas. Syarat nazir dikategorikan prosefional antara lain syarat moral yang meliputi; (1) Paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan syariat maupun undang-undang RI, (2) Jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya da- lam proses pengelolaan dan pentasharrufan kepada sasaran wakaf, (3) Pilihan, sungguh-sungguh dan suka tantangan, dan (4) Punya kecerdasan, baik emosional maupun spiri- tual. DAFTAR PUSTAKA A. Buku 1. Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Is- lam dalam Tata Hukum Indonesia, Cet. 1, (Jakarta: Gema In- sani Press, 1994) 2. Achmad Djunaidi, dkk, Paradigma Baru Wakaf di Indo- nesia, (Jakarta: Direktorat Wakaf), 2005 3. Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2000 4. Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab- Indonesia. (Surabaya: Pustaka Progresi), 1997 5. Departemen Agama, Fiqih Wakaf, (Jakarta: Direktorat Wakaf), 2007 6. Departemen Agama RI Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam 170 - Manajemen Nazir Wakaf Profesional
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan dan Penyelenggaraan Haji, Nazir Profesional dan Amanah (Ja- karta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf), 2005 7. Ibnu Syihab Ramli. Nihayah al-Muhtaj, Juz IV. (Beirut: Daar al-Kitab al Alamiyah), 1996 8. Majelis Wakaf dan ZIS PP. Muhammadiyah, Panduan Wakaf, (Jakarta: PP. Muhammadiyah), 2010 9. Muhammad Daud Ali. Sistem Ekonomi Islam; Zakat dan Wakaf. (Jakarta: UI Press), 1988 10. Mundzir Qahaf, Al-Waqfu al-Islami: Tatawuruhu, Idaratuhu, Tanmiyatuhu (Manajemen Wakaf Produktif, Edisi Indonesia, Diterjemahkan oleh: Muhyiddin Mas Rida, , (Ja- karta: Khalifa), 2006 11. Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, (Jakarta: Ra- jawali Pers), 2015 12. Sherafat Ali Hasymi, Management of Waqf: Past and Present," dalam Hasmat Basyar (ed.), Management and De- velopment of Auqaf Properties, (Jeddah: Islamic Research and Training Institute and Islamic Development Bank, 1987) 13. Suparman Usman, Hukum Perwakafan Di Indonesia, (Jakarta: Darul Ulum Pres, 1999) 14. Taufiq Hamami, Perwakafan Tanah dalam Politik Hu- kum Agraria Nasional, (Jakarta: Tatanusa, 2003) 15. Tulus, dkk, Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan, (Ja- karta: Departemen Agama RI Dirjen Bimas Islam dan Penye- lenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf), 2004 B. Peraturan Perundang-undangan 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459) 2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompi- lasi Hukum Islam Drs. Ilyas Halim, M.Pd - 171
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan C. Jurnal 1. Achmad Arief Budiman, Akuntabilitas Lembaga Pe- ngelola Wakaf , Jurnal: Walisongo, Volume 19, Nomor 1, Mei 2011 2. Dedi Kusmayadi, Determinasi Audit Internal dalam Mewujudkan Good Corporate Government serta Implikasinya pada Kinerja Bank, Jurnal Keuangan dan Perbankan Vol. 16 No. , Januari 2012 172 - Manajemen Nazir Wakaf Profesional
(IX) PROSEDUR PENDAFTARAN DAN PENGGANTIAN NAZIR WAKAF DI KEMENTERIAN AGAMA DAN BADAN WAKAF INDONESIA Oleh: Lukman Hakim Rangkuti, S.HI ABSTRAK PERSOALAN banyaknya harta aset wakaf seperti tanah peruntukan wakaf yang tidak dilengkapi dengan sertifikat adalah sangat rawan bagi timbulnya persengketaan, bahkan dapat menyebabkan hilang- nya aset kekayaan harta benda wakaf tersebut. Tidak jarang seng- keta wakaf terpaksa harus diselesaikan di pengadilan, dan peru- bahan nazir yang tidak diketahui wakif sehingga peran wakaf yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat dalam pengelo- laannya belum berhasil karena persoalan-persoalan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prose- dur pendaftaran dan penggantian nazir wakaf di Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian ke- pustakaan dengan pendekatan bersifat kualitatif. 173
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kewenangan untuk meng- ganti nazir terletak di BWI, bukan dalam kewenangan Kemente- rian Agama. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Sebagaimana diketahui Pasal 4 hingga pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Kata Kunci: Prosedur, Pendaftaran, Penggantian Nazir Wa- kaf, Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia I. PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah PRAKTIK wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, sehingga dalam ber- bagai kasus, harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu, tidak hanya karena kela- laian atau ketidakmampuan nazir dalam mengelola dan mengem- bangkan harta benda wakaf, tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.1 Persoalan dan tantangan terhadap harta wakaf tanah yang tidak dilengkapi dengan sertifikat adalah sangat rawan bagi tim- bulnya persengketaan, bahkan dapat menyebabkan hilangnya aset kekayaan harta benda wakaf tersebut. Tidak jarang sengketa wakaf 1. Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan Di Indonesia. Cet. 1, (Jakarta: Si- nar Grafika), 2009, hal. 121 174 - Prosedur Pendaftaran dan Penggantian Nazir Wakaf ....
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan terpaksa harus diselesaikan di pengadilan. Melihat fenomena itu, pemerintah merasa berkewajiban untuk menata dalam rangka meminimalisir dampak negatif aki- bat kurang jelasnya status wakaf, terutama wakaf dalam bentuk tanah. Menyadari arti pentingnya tanah wakaf itu, maka peme- rintah perlu untuk memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi pelaksanaan perwakafan tanah milik tersebut, demi menunjang kehidupan beragama dalam masyarakat. Penulis menemukan adanya persoalan perwakafan, yaitu belum semua kekayaannya tercatat dengan baik di semua jenjang persyarikatan dan amal usahanya, yakni atas nama persyarikatan. Banyak pemberian wakaf yang tidak dituangkan dalam akta ikrar wakaf Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Pernyataan wakaf masih berupa surat keterangan wakaf di bawah tangan yang diketahui kepala desa. Aset wakaf berupa tanah banyak yang be- lum memiliki sertifikat tanah wakaf, belum dilakukan reorganisasi nazir meskipun sudah ada yang meninggal atau pindah domisili. Ada perubahan nazir yang tidak diketahui wakif. Pada awal- nya wakif mewakafkan aset kepada nazir perseorangan, tetapi fak- tanya, banyak aset tersebut diubah pengelolaannya kepada nazir badan hukum/organisasi seperti yayasan atau perkumpulan, se- hingga pengelolaan aset tersebut kewenangannya menjadi terbatas kepada pengurus badan hukum/organisasi tersebut, dan sebagai- nya. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka penelitian ini lebih fokus pada proses institusionalisasi prosedur pendaftaran dan penggantian nazir. Maka dalam penjelasan di atas, penulis menarik garis besar judul yang akan dibahas di da- Lukman Hakim Rangkuti, S.HI - 175
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan lam jurnal ini yaitu "Prosedur Pendaftaran dan Penggantian Nazir Wakaf di Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia". Tinjauan Pustaka MENURUT Syaikh Muhamad bin Shalih al-Utsaimin, be- liau menjabarkan wakaf dari segi terminologi yaitu "Tabbiisul Ashl wa Tasbiilul Manfa'at," yang artinya menahan barang dan memberikan manfaat.2 Wakaf merupakan tindakan hukum seseorang yang memi- sahkan sebagian hartanya dan melembagakan untuk selama-la- manya demi kepentingan ibadah dan kepentingan sosial ekonomi lainnya. Ini berarti nilai pahalanya akan selalu mengalir selama- lamanya kepada waqif.3 Menurut Imam Syafi'i, wakaf adalah suatu ibadah yang disyariatkan dan dianggap sah apabila orang yang mewakafkan mengatakan "Saya telah wakafkan sekalipun tanpa diputus oleh hakim". Jika seseorang telah mewakafkan hartanya, maka ia tidak berhak lagi atas harta itu meskipun harta tersebut masih berada di tangannya, atau dengan perkataan lain walaupun harta itu tetap dimilikinya.4 Naẓir dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 9 meliputi perseorangan, organisasi, atau badan hukum. Naẓir di- anggap sah apabila memenuhi persyaratan: 2. Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsimin, Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i), hal. 5-6 3. Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Per- sada), 2015, hal. 19 4. Naziroeddin Rachmat, Harta Wakaf Pengertian dan Perkembangan dan Sejarahnya di dalam Masyarakat Islam Dulu dan Sekarang, (Jakarta: Bulan Bin- tang), 1994, hal. 22 176 - Prosedur Pendaftaran dan Penggantian Nazir Wakaf ....
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan Warga Negara Indonesia; Beragama Islam; Dewasa; Amanah; Mampu secara jasmani dan rohani; Tidak terlarang melakukan perbuatan hukum. Diperjelas lagi dengan kehadiran Peraturan Pemerintah No- mor 42 Tahun 2006, seorang nazir juga harus memenuhi syarat- syarat lain seperti yang dijelaskan pada Pasal 4, yaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Nazir perseorangan ditunjuk oleh wakif dengan memenuhi persyaratan menurut Undang-Undang; Nazir wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui KUA setempat; Pendaftaran Naẓir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau Perwakilan Ba- dan Wakaf Indonesia di provinsi/kabupaten/kota; BWI menerbitkan bukti pendaftaran nazir. Sedangkan naẓir yang berbentuk organisasi atau badan hukum, selain harus memenuhi syarat-syarat di atas, harus juga memenuhi syarat lainnya diantaranya adalah harus yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, atau keamanan Is- lam.6 1. 2. 3. 4. 5 Dalam hal ini ulama sepakat naẓir yang ditunjuk untuk mengurus harta wakaf adalah naẓir yang mampu, baik yang bersi- fat perorangan maupun kelembagaan (badan hukum).7 5. Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Cv. Nu- ansa Aulia), 2008, hal, 53 6. Ibid 7. Achmad Djunaidi, Menuju Era Wakaf Produktif, (Jakarta: Mitra Abadi Press), 2006, hal. 53 Lukman Hakim Rangkuti, S.HI - 177
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan Tugas nazir menurut pasal 11 UU No. 41 Tahun 2004 ada- lah melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola, dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan fungsi dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI). Selanjutnya, dalam pasal 12 UU No. 41 2004, disebutkan bahwa nazir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang be- sarnya tidak melebihi sepuluh persen. II. METODE PENELITIAN METODE penelitian yang digunakan adalah metode peneli- tian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan metode yang digunakan dalam pencarian data secara mendalam terhadap tema yang diteliti untuk menemukan 'jawaban sementara' dari masalah yang ditemukan di awal sebelum penelitian ditindaklanjuti. Sebagai penelitian kepustakaan, tentu saja pendekatan da- lam penelitian ini bersifat kualitatif, dengan sumber data sekunder penelitian-penelitian terdahulu, buku-buku, majalah resmi, atau- pun dokumen pendukung. Dengan kata lain, penelitian ini merupakan metode dalam mencari, mengumpulkan, dan menganalisis sumber data untuk di- olah dan disajikan dalam bentuk laporan penelitian kepustakaan. Pada penelitian ini penulis mencoba memaparkan tentang prose- dur pendaftaran benda wakaf dan penggantian nazir. 178 - Prosedur Pendaftaran dan Penggantian Nazir Wakaf ....
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan III. PEMBAHASAN Pendaftaran Benda Wakaf INDONESIA sebagai negara hukum memiliki peraturan terkait hal wakaf, yaitu Undang-undang Republik Indonesia No- mor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Re- publik Indonesia Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Un- dang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Kedua aturan tersebut merupakan pelengkap dan penyempurnaan dari aturan yang sudah ada terlebih dahulu yakni UU No. 5 tahun 1960 ten- tang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, PP No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, PP No. 28 Tahun 1977 tentang Per- wakafan Tanah Milik, dan Inpres No. 1 tahun 1991 tentang KHI. Pemerintah melalui PP No. 28 Tahun 1977 telah mengatur tentang perwakafan, yang dibatasi hanya tanah hak milik saja serta harus melalui prosedur dengan akta ikrar wakaf yang nantinya sertifikat hak milik diubah menjadi sertifikat wakaf. Selain itu wakaf juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kompilasi Hukum Islam Pasal 224 telah mengatur tata cara pendaftaran benda wakaf, berbunyi sebagai berikut: "Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 223 ayat (3) dan (4), maka Kepala Kantor Urusan Agama Keca- matan atas nama Nazir yang bersangkutan diharuskan mengaju- kan permohonan kepada Camat untuk mendaftarkan perwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelesta- rian." Yang dimaksud dalam pasal ini adalah melakukan pendaf- taran tanah wakaf di Kantor Agraria. PPAIW atas nama nazir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang Lukman Hakim Rangkuti, S.HI - 179
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan paling lambat tujuh hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandata- ngani. Tata cara wakaf tanah yang ditentukan peraturan perundang- undangan dimulai dari proses persiapan hingga pelaksanaan ikrar wakaf. Tata cara itu meliputi langkah-langkah sebagai berikut:8 1. Calon Wakif (orang, organisasi, atau badan hukum) yang mewakafkan tanah hak miliknya diharuskan datang sendiri ke hadapan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk melak- sanakan ikrar wakaf. Selanjutnya, berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 1977 Pasal 9 ayat (5), calon wakif menyerahkan persyaratan-persyaratan administratif berupa: •
Sertifikat tanah milik atau bukti kepemilikan tanah lain- nya. Sertifikat tanah milik diperlukan sebagai bukti bah- wa tanah yang akan diwakafkan adalah tanah miliknya. Apabila belum ada sertifikat, bukti kepemilikan bisa diganti dengan dokumen lainnya seperti; ketitir, petuk, girik, dan lainnya. Surat keterangan dari Kepala Desa atau Lurah. Surat ini berisi keterangan bahwa tanah yang akan diwakafkan betul-betul dapat dialihkan kepada pihak lain, karena tidak terikat oleh sitaan atau sengketa tertentu seperti hipotik dan kredit perbankan. Surat keterangan tersebut dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah yang mewi- layahi tanah yang akan diwakafkan. Surat keterangan tersebut diperkuat oleh Camat setempat. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah. Surat keterangan
8. Achmad Arief Budiman, Hukum Wakaf Administrasi Pengelolaan dan Pengembangan, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya), 2015, hal. 101-106 180 - Prosedur Pendaftaran dan Penggantian Nazir Wakaf ....
2. BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan
dimaksud adalah surat pendaftaran tanah yang diatur da- lam PP Nomor 10 Tahun 1961. Ijin Bupati atau Walikota cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat. Pemberian surat ijin ini kewenangan- nya didelegasikan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota atau Kabupaten. Surat ijin diper- lukan untuk mengetahui sejauh mana keadaan tanah wakaf pada masa yang akan datang terkait rencana tata kota. Misalnya, apakah pemerintah sudah merencanakan penggunaan tanah tersebut untuk proyek pembangunan tertentu. Jika ternyata tanah tersebut sudah direncana- kan penggunaannya oleh pemerintah, maka Kepala BPN setempat atas nama Bupati atau Walikota tidak akan mengijinkan, sebaliknya akan direkomendasikan tanah yang lain untuk diwakafkan. Rekomendasi ini semata- mata dimaksudkan agar pengelolaan tanah wakaf tidak terganggu oleh sengketa. Dengan demikian salah satu syarat bagi tanah wakaf adalah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan pemerintah. Sebelum dilakukan ikrar wakaf, PPAIW melakukan peme- riksaan yang meliputi: a. Maksud kehendak wakif, apakah wakaf itu dilakukan tanpa adanya paksaan. b. Meneliti dokumen dan surat-surat, apakah sudah me- menuhi untuk pelepasan hak atas tanah ( untuk diwakaf- kan). c. Meneliti saksi-saksi yang diajukan calon wakif, apa- kah sudah memenuhi syarat. d. Mengesahkan susunan nazir. Lukman Hakim Rangkuti, S.HI - 181
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan 3. Langkah berikutnya, dihadapan PPAIW dan dua orang saksi, wakif mengucapkan ikrar atau kehendak wakaf yang ditujukan kepada nazir yang telah disahkan. Ikrar wakaf tersebut diucapkan secara lisan dengan jelas dan tegas di hadapan nazir. Jika ternyata wakif tidak mampu mengucap- kan kehendak secara lisan (karena tuna wicara) maka wakif dapat menyatakan secara isyarat. Pengucapan ikrar wakaf mencakup: a. Identitas wakif, b. Pernyataan kehendak, c. Identitas tanah yang diwakafkan, d. Tujuan yang diinginkan, e. Nadzir dan identitasnya, f. Saksi-saksi. Pengucapan ikrar atau penuangannya dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) harus dilihat dan didengar langsung oleh sak- si-saksi. Tanpa dilihat dan didengar saksi-saksi secara lang- sung, maka kesaksian tersebut tidak sah. Untuk keseraga- man, bentuk dan model ikrar wakaf yang diucapkan oleh wakif ditetapkan oleh Menteri Agama sebagaimana diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 1977 Pasal 9 ayat (3). Tentang bentuk dan isi ikrar wakaf tersebut telah ditentukan dalam peraturan Direktoral Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tanggal 18 April 1978 No. Kep/D/75/78. Ikrar wakaf terse- but kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis (blangko ikrar wakaf bentuk W.1). Apabila wakif tidak dapat meng- hadap PPAIW, maka wakif dapat membuat ikrar secara tertulis dengan persetujuan dari Kepala Kementrian Agama Kabupaten atau Kota yang mewilayahi tanah wakaf terse- 182 - Prosedur Pendaftaran dan Penggantian Nazir Wakaf ....
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan 4. but. Naskah tersebut dibacakan kepada nazir di hadapan PPAIW. Semua pihak yang berkompeten selanjutnya me- nandatangani Ikrar Wakaf (bentuk W.1). PPAIW segera membuat Akta Ikrar Wakaf/AIW (bentuk W.2) rangkap empat dengan dibubuhi materai, dan selam- bat-lambatnya satu bulan setelah dibuat AIW harus dikirim dengan pengaturan pendistribusian sebagai berikut: a. Akta Ikrar Wakaf 1. 2. 3. Lembar pertama disimpan PPAIW. Lembar kedua sebagai lampiran surat permohonan pendaftaran tanah wakaf ke kantor Subdit Agraria setempat (W.7). Lembar ketiga untuk Pengadilan Agama setempat. b. Salinan Akta Ikrar Wakaf 1 (satu) lembar pertama untuk wakif Lembar kedua untuk nazir Lembar ketiga untuk Kemenag Kabupaten atau Kota Lembar keempat untuk Kepala Desa setempat. Selanjutnya PPAIW mencatat dalam Daftar Akta Ikrar Wakaf/AIW (bentuk W.4) dan menyimpannya bersama AIW se- cara baik. Adapun isi Akta Ikrar Wakaf (AIW) paling sedikit me- muat : 1. 2. 3. 4. 1) Nama dan identitas wakif 2) Nama dan identitas nazir 3) Data dan keterangan harta benda wakaf 4) Peruntukan harta benda wakaf 5) Jangka waktu wakaf Setelah berlakunya PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang tanah wakaf yang akan disertifikatkan, dikategorikan menjadi tiga yaitu Lukman Hakim Rangkuti, S.HI - 183
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan (1) tanah yang sudah ada sertifikatnya, (2) tanah hak milik yang belum bersertifikat, dan (3) tanah yang belum ada haknya. A. Tanah yang sudah ada sertifikatnya. Tata cara pembuatan Akta Ikrar Wakaf dan pendaftarannya adalah : 1) Persyaratan pembuatan Akta Ikrar Wakaf • • Sertifikat Hak Atas Tanah Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah yang diketahui Camat bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari Kan- tor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat.
2) Proses pembuatan Akta Ikrar Wakaf. a. Calon wakif harus datang di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan membawa sertifikat hak atas tanah serta surat-surat lainnya sebagaimana yang disebut pada huruf a sampai dengan c di atas. b. PPAIW melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. Meneliti kehendak calon wakif dan tanah yang hendak diwakafkan. Meneliti para nadir dengan menggunakan formu- lir W.5 (bagi nazir perorangan) dan W.5a (bagi nazir badan hukum). Meneliti para saksi ikrar wakaf. Menyaksikan pelaksanaan ikrar wakaf. c. Calon wakif mengikrarkan wakaf dengan lisan, jelas dan tegas kepada nazir di hadapan PPAIW dan para sak- si, kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis menurut bentuk formulir W.1. d. Calon wakif yang tidak dapat datang ke hadapan 184 - Prosedur Pendaftaran dan Penggantian Nazir Wakaf ....
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan PPAIW membuat ikrar wakaf secara tertulis dengan persetujuan Kepala Kantor Departemen Agama Kabu- paten/Kotamadya dan dibacakan kepada nazir di hada- pan PPAIW dan para saksi. e. PPAIW membuat Akta Ikrar Wakaf dalam rangkap 3 (tiga) menurut bentuk formulir W.2 dan salinannya rang- kap 4 (empat) menurut bentuk formulir W.2a. 3) Pendaftaran dan pencatatan Akta Ikrar Wakaf. a. PPAIW atas nama nazir berkewajiban untuk mengaju- kan permohonan pendaftaran kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat dengan menyerahkan: 1. 2. 3. Sertifikat tanah yang bersangkutan. Akta Ikrar Wakaf. Surat Pengesahan dari KUA Kecamatan setempat mengenai nazir yang bersangkutan. b. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya se- tempat: 1. Mencantumkan kata-kata "wakaf" dengan huruf besar di belakang nomor hak milik tanah yang bersangkutan pada Buku Tanah dan Sertifikatnya. Mencantumkan kata-kata : "Diwakafkan untuk ........ berdasarkan Akta Ikrar Wakaf PPAIW Keca- matan ....... tanggal ....... No. .... pada halaman 3 (tiga) kolom sebab perubahan dalam Buku Tanah dan Sertifikatnya." Mencantumkan kata nazir, nama nazir disertai kedudukannya pada Buku Tanah Sertifikatnya. 2. 3. B. Tanah Hak Milik yang belum Bersertifikat (bekas Tanah Mi- lik Adat) Lukman Hakim Rangkuti, S.HI - 185
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan 1) Persyaratan pembuatan Akta Ikrar Wakaf. • Surat-surat pemilikan tanah (termasuk surat pemindahan hak, surat keterangan warisan, girik, dan lain-lain). Surat Kepala Desa/Lurah yang diketahui Camat yang membenarkan surat-surat tanah tersebut dan tidak dalam sengketa. Surat keterangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya setempat yang menyatakan Hak Atas Tanah itu belum mempunyai sertifikat.
2) Proses pembuatan Akta Ikrar Wakaf. Prosesnya sama dengan tanah yang sudah ada sertifikatnya disertai ke- terangan bukti-bukti pada angka 1) poin 1. 3) Pendaftaran dan pencatatan Ikrar Wakaf. a. PPAIW atas nama nazir berkewajiban untuk mengaju- kan permohonan pendaftaran kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat dengan menyerahkan: Surat-surat pemilakan tanah (termasuk surat pe- mindahan hak, surat keterangan waris, girik, dan lain-lain). Akta Ikrar Wakaf. Surat pengesahan nazir. 1. 2. 3. b. Apabila memenuhi persyaratan untuk dikonversi, maka dapat dikonversi langsung atas nama wakif. c. Apabila persyaratan untuk dikonversi tidak dipenuhi, dapat diproses melalui prosedur pengakuan hak atas nama wakif. d. Berdasarkan Akta Ikrar Wakaf di balik nama ke atas nama nazir. e. Bagi konversi yang dilaksanakan melalui prosedur 186 - Prosedur Pendaftaran dan Penggantian Nazir Wakaf ....
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan pengakuan hak penerbitan sertifikatnya setelah diper- oleh SK pengakuan hak atas nama wakif. Selanjutnya dilaksanakan pencatatan-pencatatan seperti halnya yang disebut huruf a angka 3b. C. Tanah yang belum ada haknya. Tanah yang sudah berstatus tanah wakaf (tanah yang sudah berfungsi sebagai tanah wakaf, masyarakat, dan pemerintah desa setempat telah mengakui sebagai tanah wakaf, sedangkan status tanahnya bukan milik adat (negara): 1) Wakif atau ahli warisnya masih ada dan mempunyai surat bukti penguasaan/penggarapan: a. Surat keterangan Kepala Desa/Lurah yang diketahui Camat di samping menjelaskan tentang perwakafan ta- nah tersebut dan tidak dalam sengketa, juga menjelaskan kebenaran surat bukti penguasaan/penggarapan terse- but. b. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat, yang menerangkan status tanah negara tersebut apabila sudah pernah terdaftar atau menerangkan belum berser- tifikat apabila tanah negara itu belum pernah terdaftar. c. Calon wakif atau ahli waris datang menghadap PPAIW untuk melaksanakan Ikrar Wakaf, selanjutnya untuk dibuktikan AIW. d. PPAIW mengajukan permohonan atas nama nazir ke- pada Kakanwil BPN Provinsi melalui Kakandep Perta- nahan Kabupaten/Kotamadya setempat, dengan menye- rahkan surat-surat bukti penguasaan/penggarapan atas nama wakif serta surat-surat sebagaimana dimaksud Lukman Hakim Rangkuti, S.HI - 187
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan dalam huruf a sampai dengan c di atas, dan surat penge- sahan nazir. e. Kantor Pertanahan/Kotamadya setempat memproses dan meneruskan permohonan tersebut kepada kepala Kanwil BPN Provinsi. Peraturan perundang-undangan di Indonesia memuat bah- wa Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) merupakan pihak yang memiliki peran yang sangat signifikan dalam pengelolaan, pemberdayan dan pengembangan wakaf secara nasional. Adapun peran PPAIW dapat disebutkan sebagai berikut:9 a. Sebagai pihak yang memberikan kepastian hukum dalam pengamanan dan meminimalisir persengketaan, perselisihan, dan penghilangan harta benda wakaf dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. b. Sebagai basis informasi dan data perwakafan nasional yang akurat dan lengkap ditingkat kecamatan seluruh Indonesia yang dapat dijadikan pedoman dalam pemetaan, pemberdayaan, dan pengembangan wakaf. c. Sebagai pihak yang memberikan pelayanan, baik admi- nistratif maupun bimbingan bagi kepentingan perwakafan masyarakat sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Dampak yang terjadi dengan adanya pengucapan ikrar wakaf yang tidak dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) adalah ikrar wakaf tidak dapat dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW), karena yang berhak dalam pem- buatan akta ikrar wakaf adalah PPAIW. Hal tersebut telah dijelas- kan dalam UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Perwakafan Pasal 17 9. Kemenag RI, Standar Pelayanan Wakaf Bagi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, hal. 9 188 - Prosedur Pendaftaran dan Penggantian Nazir Wakaf ....
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan ayat 2 yang berbunyi "Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW."10 Dalam standar pelayanan wakaf khususnya wakaf tidak bergerak berupa tanah, pembuatan AIW diserahkan kepada Kepala KUA/pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf. Adanya pe- nyerahan kewenangan membuat akta ikrar wakaf benda wakaf yang tidak bergerak kepada KUA dinilai telah mapan dan berjalan dengan baik sejak perwakafan tanah diatur dalam Peraturan Pe- merintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 ten- tang Pembuatan AIW oleh Kepala KUA. Selain itu, KUA adalah institusi terbawah di lingkungan Kementerian Agama yang menja- di basis data informasi keagamaan terdepan sehingga tepat untuk mengeluarkan AIW.11 Penggantian Nazir Wakaf Di Kementerian Agama NAZIR adalah salah satu pihak yang paling berperan pen- ting dalam pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf, karena produktif atau tidaknya suatu harta wakaf sangat tergantung ke- pada naẓir wakaf tersebut. Dengan demikian penunjukkan naẓir menjadi fondasi utama terhadap tujuan harta wakaf. Di Indonesia, dalam praktiknya naẓir dipilih dengan beberapa cara, yaitu ada yang ditunjuk oleh wakif sendiri untuk mengurus harta wakafnya atau dipilih oleh pihak yang berwewenang seperti Kantor Urusan Agama (KUA), atau Badan Wakaf (BW), dan juga dengan cara 10. Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Perwakafan 11. Kemenag RI, Standar Pelayanan Wakaf Bagi Pejabat Pembuat Akta Ik- rar Wakaf (PPAIW), 2013, hal. 3 Lukman Hakim Rangkuti, S.HI - 189
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan musyawarah oleh desa dengan persetujuan oleh pihak yang ber- wewenang. Meskipun dalam undang-undang tidak dijelaskan secara rinci tentang penunjukkan naẓir wakaf, tetapi dalam pelaksa- naannya undang-undang mengatur hal-hal yang berkenaan dengan naẓir wakaf seperti syarat-syarat sahnya nazir wakaf, hak dan ke- wajiban naẓir, dan lain sebagainya. Seorang wakif yang ingin mewakafkan hartanya dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 pada Pasal 17-21 men- jelaskan, wakif mengikrarkan wakafnya kepada naẓir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Ikrar wakaf dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Masalah wakif tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, wakif dapat menunjuk kuasanya dengan dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi. Untuk melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atau harta benda wakaf kepada PPAIW, dengan memenuhi syarat- syarat tertentu yang telah ditentukan.12 Pasal 13 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas- nya, nazir memperoleh pembinaan dari menteri dan Badan Wakaf Indonesia. Sedangkan dalam pasal 14 ayat 1 disebutkan dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, maka nazir harus terdaftar pada Menteri dan BWI. Dalam ayat 2 disebut- kan ketentuan lebih lanjut mengenai nazir sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, dan pasal 14, 12. Nuansa aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: CV Nuansa Aulia), 2008. 190 - Prosedur Pendaftaran dan Penggantian Nazir Wakaf ....
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dalam buku yang diterbitkan oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Departemen Agama RI yang berjudul Paradigama Baru Wakaf Di Indonesia, membagi syarat-syarat untuk nazir dalam tiga bagian, yakni: Syarat moral (Paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan syariat maupun perundang-undangan negara RI, Jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan wakaf, tahan godaan terutama me- nyangkut perkembangan usaha, pilihan, sungguh-sungguh dan suka tantangan, punya kecerdasan baik emosional mau- pun spiritual). Syarat Manajemen Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam urusan leadership, visioner, mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial dan pem- berdayaan, profesional dalam bidang pengelolaan harta, memiliki program kerja yang jelas). Syarat bisnis (Mempunyai keinginan, mempunyai pengala- man, punya ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya seorang enterpreneur). Dari persyaratan di atas menunjukan bahwa nazir menem- pati pos yang sangat sentral dalam pola pengelolaan harta wakaf, hal itu ditinjau dari sisi tugas nazir di mana nazir berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerima- nya. Seorang nazir harus tunduk kepada Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI), memberikan laporan keuangan dan administrasi sebelum akhir tahun. Nazir bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian atau hutang yang timbul dan berten- 1. 2. 3. Lukman Hakim Rangkuti, S.HI - 191
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan tangan dengan UU. Terhadap Nazir yang tidak melaksanakan tugasnya, maka Kasubdit Pembinaan Nazir Kementerian Agama pada Bimas Is- lam Kemenag menyatakan bahwa pihak wakif atau KUA bisa mengusulkan penggantian nazir kepada BWI apabila setelah satu tahun sejak ditandatanganinya Akta Ikrar Wakaf (AIW), nazir tidak melaksanakan tugasnya. Dengan demikian kewenangan untuk mengganti nazir ter- letak pada BWI, bukan dalam kewenangan Kementerian Agama. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Sebagaimana diketahui Pasal 4 hingga pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tantang Wakaf, menyebutkan bah- wa apabila nazir dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik itu atas inisiatif sendiri maupun atas usul wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan peng- gantian nazir. Penggantian Nazir Wakaf di Badan Wakaf Indonesia BERIKUT ini persyaratan penggantian nazir pada Badan Wakaf Indonesia. A. Bagi Nazir Perseorangan 1. 2. 3. Surat permohonan kepada KUA setempat untuk meneruskan penggantian nazir kepada BWI. Surat pengantar permohonan penggantian nazir dari KUA tempat harta benda wakaf berada yang ditujukan kepada BWI. Keputusan rapat tentang penggantian nazir dengan me- 192 - Prosedur Pendaftaran dan Penggantian Nazir Wakaf ....
4. 5. 6. 7. 8. 9. BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan nyebutkan struktur nazir paling kurang 3 (tiga) orang, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara, serta melampir- kan daftar hadir peserta rapat yang dihadiri oleh selu- ruh nazir yang masih ada dan wakif atau ahli warisnya apabila wakif sudah meninggal (Jika wakif atau ahli warisnya tidak hadir dalam rapat, maka keputusan rapat harus disetujui oleh wakif atau ahli warisnya apabila sudah meninggal). Alasan penggantian nazir (dicentang sesuai dengan ala- san penggantian nazir) Jika alasan penggantian nazir karena nazir meninggal dunia, yaitu dengan melampirkan surat keterangan me- ninggal dunia/kematian dari instansi yang berwenang. Jika alasan penggantian nazir karena nazir berhalangan tetap, yaitu dengan melampirkan surat keterangan dari pihak yang bersangkutan bermaterai cukup. Jika alasan penggantian nazir karena nazir mengundur- kan diri, yaitu dengan melampirkan surat pengunduran diri dari pihak bersangkutan bermaterai cukup. Jika alasan penggantian nazir karena nazir organisasi atau badan hukum bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu dengan melampirkan surat keterangan dari pengurus dan/atau instansi yang berwenang. Jika alasan penggantian nazir karena nazir tidak melak- sanakan tugasnya dan/atau melanggar ketentuan larang- an dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, yaitu dengan melampirkan surat pernyataan Lukman Hakim Rangkuti, S.HI - 193
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. keberatan dari wakif/ahli warisnya bermaterai cukup. Jika alasan penggantian nazir karena nazir dijatuhi hu- kuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu dengan melampirkan sali- nan putusan pengadilan. Fotokopi KTP calon nazir. Daftar riwayat hidup calon nazir. Fotokopi Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW). Fotokopi Surat Pengesahan Nazir. Fotokopi sertifikat wakaf (jika sudah bersertifikat). Program kerja dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf. B. Bagi Nazhir Organisasi atau Badan Hukum. Selain persyaratan di atas, juga melampirkan persyaratan berikut ini: 1. Fotokopi salinan akta notaris tentang pendirian orga- nisasi/badan hukum dan anggaran dasar yang telah di- sahkan oleh instansi berwenang. Daftar susunan pengurus. Fotokopi Anggaran Rumah Tangga. Daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain yang merupakan kekayaan organisasi/badan hukum. Surat pernyataan bersedia untuk diaudit bermaterai cu- kup. 2. 3. 4. 5. Pemberhentian dan penggantian nazir ini merupakan ke- wenangan Badan Wakaf Indonesia baik di pusat, provinsi, maupun perwakilan di Kabupaten atau Kota, dengan klasifikasi luasan ta- 194 - Prosedur Pendaftaran dan Penggantian Nazir Wakaf ....
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan nah wakaf di atas 20.000 meter persegi menjadi kewenangan BWI Pusat, apabila luasan tanah wakafnya 1000 sampai dengan 20.000 meter persegi merupakan kewenangan BWI Perwakilan Provinsi, dan apabila luasan tanah wakafnya kurang dari 1000 meter persegi maka pergantian dan pemberhentian nazirnya menjadi kewena- ngan BWI Perwakilan Kabupaten atau Kota. IV. KESIMPULAN NAZIR merupakan bagian penting dalam dunia perwaka- fan, sebagai pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif agar dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nazir bisa dari perseorangan, organisasi, maupun badan hukum. Wakif selaku pemberi harta (tanah) harus menyerahkan bukti kepemilikan hartanya kepada nazir, dengan cara menunjuk atau memilih nazir baik dari perseorangan, organisasi atau badan hukum. Selanjutnya proses administrasi wakaf dilakukan di Kan- tor Urusan Agama (KUA) di mana lokasi harta benda wakaf terse- but berada. Administrasi wakaf ini dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan dihadiri oleh saksi- saksi. Setelah Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) mener- bitkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebagai tanda bukti bahwa harta benda wakaf tersebut telah diserahkan oleh wakif kepada nazir untuk dikelola sesuai dengan peruntukannya, maka PPAIW atau KUA harus menerbitkan Surat Pengesahan Nazir (SPN) yang kemudian salinan berkas wakafnya diserahkan ke Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk diterbitkan sebagai Surat Tanda Bukti Lukman Hakim Rangkuti, S.HI - 195
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan Pendaftaran Nazir. Apabila nazir meninggal dunia, berhalangan tetap, mengun- durkan diri, tidak melaksanakan tugasnya sebagai nazir, atau me- langgar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, atau dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, bubar, atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (untuk nazir organisasi dan badan hukum), dan diberhentikan oleh BWI, maka dalam hal ini, nazir harus diganti agar pengelolaan wakaf dapat berjalan kembali sesuai dengan peruntukannya. Pemberhentian dan pergantian nazir ini merupakan ke- wenangan Badan Wakaf Indonesia baik di pusat, provinsi maupun perwakilan di kabupaten atau kota, dengan klasifikasi luasan ta- nah wakaf di atas 20.000 meter persegi menjadi kewenangan BWI pusat, apabila luasan tanah wakafnya 1000 sampai dengan 20.000 meter persegi merupakan kewenangan BWI perwakilan provinsi, dan apabila luasan tanah wakafnya kurang dari 1000 meter persegi maka pergantian dan pemberhentian nazirnya menjadi kewenang- an BWI perwakilan kabupaten atau kota. Proses penggantian dan pemberhentian nazir bukan lagi tugas maupun kewenangan KUA. Dalam hal ini KUA hanya menerbitkan surat pengantar permohonan penggantian nazir yang ditujukan kepada BWI, dengan menyebutkan alasan penggantian dan pemberhentian nazir sesuai dengan peraturan perundang-un- dangan. Setelah surat keputusan dari BWI tentang penggantian dan pemberhentian nazir terbit, selanjutnya nazir harus mengurus Su- rat Pengesahan Nazhir (SPN) yang baru di KUA setempat, agar dicatat kembali oleh KUA sebagai nazir baru yang sah mengelola 196 - Prosedur Pendaftaran dan Penggantian Nazir Wakaf ....
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan wakaf tersebut, agar selanjutnya dapat diajukan sertifikat wakaf ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), karena salah satu syarat peng- gantian nazir dalam sertifikat wakaf di BPN adalah surat keputu- san penggantian nazir dari BWI. Proses administrasi wakaf harus dilakukan agar harta benda wakaf mempunyai legal standing yang kuat, sebagai antisipasi apabila di kemudian hari terjadi sengketa atau masalah, wakaf tetap bisa berdiri kokoh sebagai hak milik Allah SWT dan man- faatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. DAFTAR PUSTAKA A. Buku 1. Achmad Arief Budiman, Hukum Wakaf Administrasi Pe- ngelolaan dan Pengembangan, (Semarang : CV Karya Abadi Jaya), 2015 2. Achmad Djunaidi, Menuju Era Wakaf Produktif, (Jakarta: Mitra Abadi Press), 2006 3. Kemenag RI, Standar Pelayanan Wakaf Bagi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), 2013 4. Naziroeddin Rachmat, Harta Wakaf Pengertian dan Per- kembangan dan Sejarahnya di dalam Masyarakat Islam Dulu dan Sekarang, (Jakarta: Bulan Bintang) , 1994 5. Nuansa aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: CV Nuansa Aulia) 6. Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan Di Indonesia. Cet. 1; (Jakarta: Sinar Grafika), 2009 7. Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada), 2015 8. Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsimin, Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i), 2000 Lukman Hakim Rangkuti, S.HI - 197
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan 9. Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Cv. Nuansa Aulia), 2008 B.Peraturan Perundang-undangan 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459) 2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tantang Wakaf Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam 198 - Prosedur Pendaftaran dan Penggantian Nazir Wakaf ....
(X) PENGELOLAAN TANAH WAKAF DAN PERMASALAHANNYA DI KOTA MEDAN Oleh: H. Sutan Sahrir Dalimunthe, MA ( Pengurus BWI Kota Medan) ABSTRAK PROBLEMATIKA perwakafan di Indonesia saat ini adalah masih banyaknya harta wakaf yang belum dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Pelaksanaan wakaf oleh sebagian umat Islam hanya sekadar dilakukan secara lisan dan tidak di hadapan Pejabat Pembuatan Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), sehingga wakaf itu tidak terdokumentasi di KUA. Begitu juga, masih banyak har- ta wakaf yang belum didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten/kota setempat sehingga masih banyak harta wakaf yang belum bersetifikat wakaf. Hal ini disebabkan kurang- nya kesadaran hukum masyarakat untuk mengurus pendaftaran harta wakaf di BPN, maupun rumitnya prosedur yang harus dila- lui sebagian nazir wakaf di beberapa BPN kabupaten/kota dalam proses sertifikasi harta wakaf tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan tanah wakaf dan permasalahannya di Kota Medan, serta bagaimana cara 199
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan mengatasi persoalan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan melakukan kajian terhadap beberapa peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian ini. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan wakaf dan pengurusan harta wakaf dilaksanakan oleh nazir wakaf. Untuk mengelola wakaf tersebut, dibentuk suatu badan atau lembaga yang mengkoordinasi secara nasional yang kemudian dikenal de- ngan sebutan Badan Wakaf Indonesia (BWI). BWI diberikan tugas untuk mengembangkan wakaf secara produktif dengan membina nazir secara nasional. Persoalan yang sering timbul dalam wakaf adalah pencatatan dan penyertifikatan tanah wakaf. Pencatatan dan penyertifikatan tanah wakaf ini merupakan sesuatu yang sangat urgen dilakukan agar apabila terjadi sengketa dapat diminimlisir. Selanjutnya, juga perlu mewujudkan akuntabilitas baik dari sisi akuntabilitas manajerial, program, kebijakan, dan finansial. Kata Kunci: Pengelolaan, Permasalahan, Tanah Wakaf, Kota Medan I. PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah DALAM sistem perundang-undangan di Indonesia, ke- beradaan tanah wakaf diakui eksistensinya melalui Undang-Un- dang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang sering disebut dengan Undang-Undang Pokok- Pokok Agraria (UUPA) pada bagian XI tentang Hak-hak Tanah untuk keperluan suci dan sosial. Pada Pasal 49 ayat (3) Undang- undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, perwakafan tanah mendapat perhatian, khususnya yang 200 - Pengelolaan Tanah Wakaf dan Permasalahannya di Kota Medan
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan menegaskan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dalam peraturan pemerintah.1 Respon pemerintah terhadap pengelolaan wakaf di tanah air telah menunjukkan perkembangan yang positif. Dengan terbitnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, maka eksis- tensi tanah wakaf semakin diakui. Salah satu alasan pembentuk- an Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah praktik wakaf yang ada di masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, salah satu buktinya adalah di antara harta benda wakaf tidak terpelihara dengan baik, terlantar, bahkan beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum.2 Di samping itu, karena tidak adanya ketertiban pendataan, banyak benda wakaf yang karena tidak diketahui datanya, jadi tidak terurus bahkan wakaf masuk dalam siklus perdagangan. Keadaan demikian itu tidak selaras dengan maksud dari tujuan wakaf yang sesungguhnya dan juga akan mengakibatkan kesan kurang baik terhadap Islam sebagai ekses penyelewengan wakaf, sebab tidak jarang sengketa wakaf terpaksa harus diselesaikan di pengadilan. Dalam jangkauan yang lebih luas, kehadiran wakaf tentu- nya harus mampu mewujudkan perekonomian nasional yang se- hat. Tentunya hal ini hanya dapat dicapai jika wakaf dikelola de- ngan manajemen yang rapi, teratur dan profesional. Meskipun eksistensi wakaf telah diakui dan dilindungi ek- sistensinya oleh negara, diatur secara jelas oleh syariat, tetapi 1. Arief S, ed, UUPA dan Hukum Agraria dan Hukum Tanah dan Beberapa Masalah Hukum Agraria, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1981, hal. 27 2. Jaih Mubarok, Wakaf Produktif, Bandung: Sembiosa Rekatama Media, 2008, hal.13 H. Sutan Sahrir Dalimunthe, MA - 201
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan sengketa tanah wakaf masih banyak terjadi di Sumatera Utara. Hal ini tergambar secara jelas dari banyaknya berita di media tentang sengketa tanah wakaf yang terjadi wilayah itu. Pelaksanaan wakaf yang terjadi di Indonesia terutama di Kota Medan masih banyak yang dilakukan secara agamis atau mendasar pada rasa saling percaya, yaitu wakif hanya menye- rahkan tanah wakaf kepada seorang nazir tanpa dibarengi dengan adanya pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau sejenisnya. Kon- disi ini pada akhirnya menjadikan tanah yang diwakafkan tidak memiliki dasar hukum, sehingga apabila di kemudian hari terjadi permasalahan mengenai kepemilikan tanah wakaf, penyelesaian- nya akan menemui kesulitan, khususnya dalam hal pembuktian. Dalam perkara lain, hal yang sering menimbulkan per- masalahan dalam praktik wakaf di Indonesia adalah dimintanya kembali tanah wakaf oleh ahli waris wakif, dan tanah wakaf di- kuasai secara turun-temurun oleh nazir yang penggunaannya me- nyimpang dari akad wakaf. Di Kota Medan sendiri, jumlah wakaf tanah adalah se- banyak 1.205, yang telah bersertifikat sebanyak 893, dan belum bersertifikat sebanyak 312.3 Dengan aset sebesar ini, idealnya, wakaf bisa diberdayakan untuk membiayai kebutuhan masyarakat melalui berbagai kegiatan produktif yang dikembangkan seperti perbaikan kehidupan masyarakat miskin, peningkatan partisipasi publik, dan pembuatan kebijakan yang memihak golongan lemah. Karena itu tantangan pengelolaan wakaf adalah bagaimana harta benda wakaf tetap terpelihara keabadiannya dan manfaatnya pun mengucur terus menerus bagi si penerima (mauquf'alaih). Dari latar belakang di atas maka penelitian ini bertujuan un- 3. 202 - Pengelolaan Tanah Wakaf dan Permasalahannya di Kota Medan
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan tuk mengetahui tentang pengelolaan tanah wakaf di Kota Medan, untuk mengetahui persoalan-persoalan yang timbul dalam per- wakafan serta solusi untuk mengatasinya. Tinjauan Pustaka Pengertian Wakaf, Rukun dan Syarat Wakaf PADA dasarnya, wakaf merupakan suatu perbuatan yang sangat baik, oleh karena itu setiap harta wakaf harus berhasil di- manfaatkan sesuai dengan filosofis pensyariatannya yaitu untuk memberikan kebaikan bagi kehidupan sosial mauquf 'alaih (pene- rima wakaf). Hal ini juga akan menjadi amal yang terus mengalir kepada si pewakaf.4 Definisi Wakaf5 menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, adalah perbuatan hukum wakif (orang yang berwakaf) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan iba- dah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat.6 Wakaf dari kata waqf yang secara bahasa merupakan masdar dari kata kerja waqafa asy-syai', yang artinya adalah sesuatu ber- henti. Sama arti dengan kata habasa dan sabbala. Waqf telah men- 4. Anton Widyanto, Pengembangan Fiqh Di Zaman Modern, Jurnal Ilmiah Islam Futura 10, No. 2, February 1, 2011, hal. 82-100 5. Wakaf berasal dari bahasa Arab "waqofa" yang berarti menahan, lihat Mu- hammad Yunus, Kamus Arab Indonesia, Jakarta: Hidakarya Agung, 1987, hal. 505; Istilah yang semakna dengan wakaf di antaranya habbasa, tahbis, ahbasa, tasbil, lihat Syamsuddin Muhammad, Nihayatul al-Muhtaj, Beirut: Darul Fikri, 1984, hal. 358 6. Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia, Ja- karta: Prenada Media, 2015, hal. 291 H. Sutan Sahrir Dalimunthe, MA - 203
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan jadi kata serapan dalam bahasa Indonesia dengan istilah wakaf.7 Menurut Muhammad al-Syarbini al-Khatib sebagaimana yang dikutip oleh Mardani, wakaf adalah penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan (memotong) tasharuf (penggolongan- nya) dalam penjagaannya atau mushrif (pengelola) yang diboleh- kan adanya.8 Dalam definisi lainnya, wakaf adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya dan digunakan untuk kebaikan. Dalam Kompilasi Hu- kum Islam, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelom- pok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari ben- da miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan wakaf sehingga menimbulkan perbedaan pula pada akibat hukum yang timbul daripadanya. Seperti Imam Abu Hanifah mendefinisikan wakaf dengan menahan materi benda orang yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebajikan. Imam Abu Hanifah memandang akad wakaf tidak mengikat dalam artian bahwa orang yang berwakaf boleh saja mencabut wakafnya kembali dan boleh diperjualbelikan oleh pemilik semula.9 Akad wakaf menurut Abu Hanifah dapat mengikat apabila : 7. Al-Thayyar, Abdullah, Ensiklopedi Fiqh Muamalah, Yogyakarta: Makta- bah al-Hanif, 2009, hal. 437 8. Mardani. Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia, Ja- karta: Prenamedia Group, 2015, hal. 277 9. Ensiklopedi Islam, TAAW -ZUNN, Jakarta: PT Ichtiar baru Van hoeve, hal. 23 204 - Pengelolaan Tanah Wakaf dan Permasalahannya di Kota Medan
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan Terjadi persengketaan antara wakif dan nazir, dan hakim memutuskan bahwa wakaf itu mengikat. Wakaf itu dipergunakan untuk masjid. Putusan hakim terhadap wakaf itu dikaitkan dengan kema- tian wakif. Walaupun setiap mazhab memiliki perbedaan dalam hukum kepemilikan benda wakaf, tetapi melalui hukum positif yang ada di Indonesia yakni Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dapat menjembatani hal tersebut. Yang menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selama-lamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat. 1. 2. 3. Orang yang menyerahkan harta untuk wakaf menurut fuqa- ha' harus memenuhi unsur-unsur atau rukun-rukunnya. Rukun wakaf ada 4 (empat): Orang yang mewakafkan hartanya Barang/benda yang diwakafkan Orang yang diserahi harta wakaf Ungkapan orang yang mewakafkan harta bendanya hat). Sedangkan terhadap syarat wakaf, para fuqaha' berbeda pendapat dalam memberikan syarat wakif. Perbedaan tersebut bisa diteliti seperti yang tercakup sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. (waqif) (mauquf bih) (mauquf 'alaih) (Sig- 1. Syarat-syarat wakif menurut Hanafiyah adalah: orang yang tabarru', yaitu orang yang merdeka, dewasa dan berakal. Oleh karena itu, wakaf anak kecil baik mumayyiz atau tidak, orang gila dan orang idiot, batal (tidak sah) wakafnya, ka- H. Sutan Sahrir Dalimunthe, MA - 205
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan 2. 3. 4. rena tidak tabarru'. Syarat-syarat wakif menurut Malikiyah disyaratkan: orang dewasa, berakal, rela, sehat tidak berada di bawah pengam- puan dan sebagai pemilik dari harta yang diwakafkan. Syarat-syarat wakif menurut Shafiiyah adalah: wakif hen- daknya tabarru', maka dari itu tidak sah wakaf anak kecil, orang gila, orang bodoh, dan budak mukatabah. Syarat-syarat wakif menurut Hambaliyah adalah: •
Pemilik harta, tidak sah wakaf orang yang mewakafkan hak milik orang lain, tanpa seizin pemiliknya. Orang yang diperbolehkan membelanjakan hartanya, oleh karenanya tidak sah wakaf orang yang berada di bawah pengampuan dan orang gila. Orang yang mengatasnamakan orang lain, seperti orang menjadi wakil orang lain. Syarat-syarat wakif yang dikemukakan oleh fuqaha' dapat dipahami bahwa syarat wakif adalah orang yang merdeka, dewa- sa, berakal sehat, pemilik harta atau wakilnya, rela dan sehat. Dan tidak sah bila dilakukan oleh seorang budak, anak kecil, orang gila, di bawah pengampuan, idiot, dipaksa, dan bodoh. Untuk harta yang diwakafkan, sah apabila memenuhi krite- ria dan syarat-syarat sebagai berikut: Harta yang bernilai. Harta yang tidak bergerak atau benda bergerak. Harta yang dapat diketahui kadar dan batasnya. Harta milik wakif. Harta yang terpisah dari harta bersama. Syarat bagi mauquf'alaih menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 pasal 10 ayat (1) perseorangan sebagaimana dimak- 1. 2. 3. 4. 5. 206 - Pengelolaan Tanah Wakaf dan Permasalahannya di Kota Medan
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan sud pada pasal 9 huruf a. Nazir perseorangan hanya dapat menjadi nazir apabila memenuhi persyaratan: a) Warga negara Indonesia, b) Beragama Islam, c) Dewasa, d) Amanah, e) Mampu secara jasmani dan rohani, dan f) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. II. METODE PENELITIAN PENELITIAN ini adalah penelitian pustaka (library re- search) dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan keten- tuan lain yang berlaku yang berkaitan dengan pengelolaan tanah wakaf dan permasalahannya. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka sumber data terdiri dari: Sumber hukum primer : bahan-bahan hukum yang mempu- nyai kekuatan hukum mengikat seperti Al-Qur'an, al-hadits, kitab-kitab klasik, fatwa dewan syariat, Undang-Undang, Bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan data elektronik, serta, Bahan-bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklope- dia. Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan yang meliputi bahan hu- kum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan hukum wakaf di Indonesia. 1. 2. 3. H. Sutan Sahrir Dalimunthe, MA - 207
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan III. PEMBAHASAN Pengeloaan Tanah Wakaf di Kota Medan DILIHAT dari wujud wakaf di Indonesia dan kepentingan masyarakat di tanah air kita, perwakafan tanah tampaknya menda- pat perhatian utama. Oleh karena itu pula dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria diletakkan dasar-dasar pengaturan tanah wakaf di Indonesia, yang kemudian diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977. Pemerintah semakin meningkatkan perannya dengan beru- paya untuk mendorong wakaf melalui Instruksi Pemerintah No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dapat dilihat di buku ketiga tentang wakaf. Pada tahun 2004 pemerintah mengesahkan UU No. 41 Ta- hun 2004 tentang wakaf, beserta peraturan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerin- tah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Secara garis besar pemerintah memiliki empat peran dalam pengelolaan wakaf, yaitu: 1. 2. Peran pertama adalah sebagai Regulator. Dalam peran ini pemerintah berkewajiban menyiapkan berbagai peraturan dan petunjuk pelaksanaan yang mengatur tata cara pengelo- laan wakaf sebagai penjabaran dari ketentuan syariat mau- pun undang-undang. Kedua, adalah peran sebagai motifator yakni melaksanakan berbagai program sosialisasi dan orientasi baik secara lang- 208 - Pengelolaan Tanah Wakaf dan Permasalahannya di Kota Medan
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan sung maupun melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait. Ketiga, adalah sebagai fasilitator yakni menyiapkan ber- bagai fasilitas penunjang operasional. Pemerintah berupaya memfasilitasi pemberdayaan wakaf agar dapat melaksana- kan pengelolaan secara optimal. Peran keempat adalah sebagai koordinator yakni meng- koordinasikan semua lembaga pengelola zakat dan wakaf di semua tingkatan serta melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga tersebut. Di Indonesia, pengurus harta wakaf biasanya dilaksanakan oleh nazir wakaf, yakni setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-Undang ini me- merintahkan untuk membentuk suatu lembaga independen yang akan mengurus wakaf di Indonesia. Lembaga tersebut bernama Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang akan bertugas mengembang- kan perwakafan di Indonesia.10 3. 4. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pengelolaan wakaf di kelola oleh nazir. Nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.11 Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 ta- hun 2004, bab 1 pasal 1 poin 4 tentang wakaf, dijelaskan bahwa nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. 10. K. Lubis, S, Potensi Wakaf Uang, Jakarta: Sinar Grafika 2010, hal. 31 11. Departemen Agama. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf & Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 20014 Tentang Wakaf, Pemerintah Republik Indonesia H. Sutan Sahrir Dalimunthe, MA - 209
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan Dalam pasal 9 bahkan dijelaskan bahwa nazir wakaf bu- kan hanya dikelola oleh perorangan, akan tetapi boleh berbentuk organisasi atau badan hukum, dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Bahkan dalam pres- pektif hukum fikih, nazir atau mutawalli tidak harus orang lain atau kelompok tertentu, tetapi orang yang berwakaf (wakif) bisa menjadi nazir, apalagi dalam soal ketentuan adanya dua orang saksi yang menghadiri dan menyaksikan ikrar wakaf. Keberadaan nazir wakaf adalah sebuah keniscayaan. Ka- rena dengan adanya pengelola yaitu seorang nazir, harta wakaf da- pat dijaga, dikelola, dan dikembangkan dengan baik. Di pundak nazir pengelolaan wakaf dipertaruhkan, apakah harta wakaf dapat berkembang atau tidak.12 Untuk mengelola wakaf tersebut, yang pertama-tama perlu dilakukan adalah pembentukan suatu badan atau lembaga yang mengkoordinasi secara nasional yang kemudian dikenal dengan sebutan Badan Wakaf Indonesia (BWI). tugas mengembangkan wakaf secara produktif dengan membina nazir secara nasional, sehingga wakaf dapat berfungsi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Da- lam pasal 47 ayat (2) disebutkan bahwa BWI bersifat independen, sedang pemerintah dalam hal ini sebagai fasilitator. BWI diberikan Tugas utama badan ini adalah memberdayakan wakaf mela- lui fungsi pembinaan, baik wakaf benda tidak bergerak maupun benda bergerak yang ada di Indonesia sehingga dapat member- dayakan ekonomi umat. Karena tugas BWI ini merupakan tugas yang berat, maka 12. Tim Direktorat Pembadayaan Wakaf, Strategi Pengembangan Wakaf Tu- nai di Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 21 210 - Pengelolaan Tanah Wakaf dan Permasalahannya di Kota Medan
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan orang-orang yang duduk dalam badan tersebut adalah orang-orang yang benar-benar mempunyai kemauan dan kemampuan dalam mengelola wakaf, berdedikasi tinggi dan memiliki komitmen da- lam pengembangan wakaf, serta memahami masalah wakaf dan hal-hal yang terkait dengannya. Seorang nazir wakaf haruslah seseorang yang betul-betul profesional, agar dana wakaf dapat diberdayakan dan dikelola de- ngan baik. Namun, persoalan profesionalisme nazir masih menjadi kendala pengelolaan wakaf di Indonesia saat ini. Banyak nazir di Indonesia yang tidak mempunyai kemampuan yang memadai, se- hingga harta wakaf tidak berfungsi secara maksimal, bahkan tidak memberi manfaat sama sekali kepada sasaran wakaf. Untuk itulah profesionalisme nazir menjadi tolak ukur dalam pengelolaan harta wakaf baik bergerak maupun tidak bergerak. Pemanfaatan tanah wakaf merupakan suatu aspek yang sa- ngat penting. Hal ini dikarenakan dengan model-model yang ditem- puh atau dipilih bagi pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf akan sangat tergantung pada tingkat pemahaman keberagamaan. Pemanfaatan wakaf di Indonesia sangat didominasi oleh peman- faatan guna keperluan prasarana ibadah, baru selanjutnya diikuti dengan peruntukan prasarana sekolah, wakaf sosial lainnya, pe- makaman, dan yang terakhir adalah untuk prasarana pondok pe- santren. Persoalan Tanah Wakaf dan Penyelesaiannya PROBLEMATIKA perwakafan di Indonesia saat ini adalah masih banyaknya harta wakaf yang belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Pelaksanaan wakaf oleh sebagian umat Islam hanya sekadar dilakukan secara lisan dan tidak di H. Sutan Sahrir Dalimunthe, MA - 211
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan hadapan Pejabat Pembuatan Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), sehingga wakaf itu tidak ada dokumentasinya di KUA. Begitu juga, masih banyak harta wakaf yang belum didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten/kota setempat sehingga masih banyak harta wakaf yang belum bersertifikat wakaf. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat untuk mengurus pendaftaran harta wakaf di BPN, maupun rumitnya prosedur yang dilalui sebagian nazir wakaf di beberapa BPN kabupaten/kota da- lam proses sertifikasi harta wakaf tersebut.13 Urgensi yang harus menjadi perhatian adalah pengelolaan wakaf yang lebih profesional melalui penegasan pencatatan dan pelaporan, sehingga menjadikan perbuatan wakaf dapat lebih kuat berdasarkan legalitas wakaf di mata hukum, baik itu hukum Islam maupun hukum konvensional. Untuk menghindari terjadinya sengketa wakaf, maka perlu dilakukan penertiban. Dalam rangka usaha penertiban adminis- trasi perwakafan tanah tersebut, maka perlu diadakan pencatatan dan pengadministrasian tanah wakaf. Upaya tertib administrasi perwakafan tertuang dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW), baik harta benda wakaf berupa tanah maupun benda lainnya. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977. Dalam Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik telah diatar bahwa Kepala Kan- tor Urusan Agama Kecamatan ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dan administrasi perwakafan diselenggarakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan. 13. Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016, hal. 57 212 - Pengelolaan Tanah Wakaf dan Permasalahannya di Kota Medan
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan Kemudian pemerintah menertibkan administrasi perwakaf- an melalui UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang- Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Pencatatan dan peng- administrasian harta wakaf sudah dilakukan ketika wakif meng- ucapkan ikrar wakafnya di hadapan PPAIW. Kemudian PPAIW menetapkan Akta Ikrar Wakaf (AIW). Lalu PPAIW mengeluarkan SK Pengesahan nazir harta wakaf tertentu. Selain itu juga perlu dilakukannya akuntabilitas manaje- rial. Di mana, akuntabilitas manajerial bisa juga dimaknai dengan akuntabilitas kinerja yang merupakan pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif. Dalam pengelolaan wakaf juga dibutuhan manajemen yang baik sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk mengelola orga- nisasi lembaga wakaf. Dengan baiknya manajemen yang dilakukan, maka akan meningkatkan kepercayaan dari masyarakat. Dengan penertiban prosedur dan pengadminitrasian per- wakafan tanah melalui manajemen yang baik, maka diharapkan administrasi perwakafan tanah dapat dikelola dengan baik dan tertib. Dengan demikian, semua tanah wakaf dapat tercatat oleh negara dan juga dapat dikontrol untuk meminimalisir kesalahan atau penyimpangan dalam pengelolaan wakaf. Perwakilan BWI Kota Medan diharapkan dapat menjadi lembaga independen yang bertugas memajukan dan mengem- bangkan perwakafan nasional, khususnya di Kota Medan. BWI juga dapat memerankan agenda-agenda dalam upaya mengatasi persoalan sengketa wakaf yang seringkali terjadi dan berada di garda terdepan dalam menjawab persoalan yang timbul dalam sengketa wakaf. H. Sutan Sahrir Dalimunthe, MA - 213
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan IV. PENUTUP PENCATATAN harta wakaf merupakan sesuatu yang sa- ngat urgen dilakukan, agar pelaksanaan wakaf dari sejak dini di- lakukan dengan baik dengan penuh tanggung jawab. Di samping itu, selanjutnya juga perlu mewujudkan akuntabilitas baik dari sisi akuntabilitas manajerial, program, kebijakan, dan finansial. Me- lihat urgensi pencatatan wakaf ini dalam dimensi akuntabilitas pertama di atas, maka demikian halnya dalam perspektif masla- hat dapat dijadikan pencatatan tersebut sebagai suatu kewajiban yang harus dilakukan setiap pewakif (pelaku wakaf). Demikian juga halnya dengan manajerial dan pelaporan pengelolaan wakaf kepada publik secara berkala sangat penting dilakukan untuk men- jaga kemaslahatan harta wakaf dan bagian dari akuntabilitas peng- elolaan wakaf. Hadirnya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, sesungguhnya dapat memberikan harapan yang cukup ce- rah dalam upaya penyelamatan dan pemberdayaan serta pengem- bangan wakaf untuk kesejahteraan masyarakat secara umum. Akan tetapi, sosialisasi dan pelaksanaannya sampai sekarang belum tam- pak menggembirakan. Barangkali lokakarya wakaf ini merupakan salah satu wujud dari sosialisasi dan upaya pelaksanaan undang- undang tersebut, serta upaya pengembangannya secara maksimal. Selain hal di atas, sosialisasi perlu juga dilakukan tentang sertifikat tanah wakaf, karena saat ini masih banyak tanah wakaf di Kota Medan yang belum mempunyai sertifikat. Hal ini perlu dilakukan mengingat masih banyak tanah wakaf tidak mempunyai bukti perwakafan, seperti surat-surat yang memberikan ketera- ngan bahwa tanah tersebut telah diwakafkan. Ditemukannya tanah 214 - Pengelolaan Tanah Wakaf dan Permasalahannya di Kota Medan
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan wakaf yang tidak mempunyai bukti administratif tersebut disebab- kan banyak para pewakaf yang menjalankan tradisi lisan dengan kepercayaan yang tinggi ketika mewakafkan tanahnya kepada na- zir perorangan maupun lembaga. DAFTAR PUSTAKA A. Buku 1. Al-Thayyar, Abdullah, Ensiklopedi Fiqh Muamalah, Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009 2. Arief S, ed, UUPA dan Hukum Agraria dan Hukum Ta- nah dan Beberapa Masalah Hukum Agraria, Surabaya: Pus- taka Tinta Mas, 1981 3. Ensiklopedi Islam, TAAW-ZUNN, Jakarta: PT Ichtiar baru Van hoeve 4. Jaih Mubarok, Wakaf Produktif, Bandung: Sembiosa Re- katama Media, 2008 5. K. Lubis, S, Potensi Wakaf Uang, Jakarta: Sinar Grafika 2010 6. Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia, Jakarta: Prenada Media, 2015 7. Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016 8. Tim Direktorat Pembadayaan Wakaf, Strategi Pengem- bangan Wakaf Tunai di Indonesia, Jakarta, 2007 B. Peraturan Perundang-undangan 1. Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indo- nesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459) H. Sutan Sahrir Dalimunthe, MA - 215
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan 3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompi- lasi Hukum Islam 5. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelak- sanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf C. Jurnal Anton Widyanto, Pengembangan Fiqh Di Zaman Modern, Jurnal Ilmiah Islam Futura 10, No. 2 February 1, 2011 216 - Pengelolaan Tanah Wakaf dan Permasalahannya di Kota Medan
(XI) HUKUM WAKAF INDONESIA Oleh: H. Fauzal Habib, MA ABSTRAK TULISAN ini mengkaji tentang perkembangan perwakafan yang ada di Indonesia. Pemahaman masyarakat Indonesia terhadap wakaf tentunya tidak lepas dari faktor sejarah. Dalam sejarah wakaf Islam di Indonesia, lintasan wakaf sudah dikenal dan di- lakukan umat manusia jauh sebelum Islam itu datang. Hal ini menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda tentang wakaf. Un- tuk mengantisipasi dampak negatif dari pemahaman masyarakat Indonesia tentang wakaf saat ini, kiranya perlu solusi alternatif dalam menilai, menganalisis, dan kemudian merumuskan strategi pengelolaan lantas menerapkannya dalam rangka pembangunan wakaf yang berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yakni penelitian kepustakaan dengan pendekatan bersifat kuali- tatif. Dengan adanya tulisan ini diharapkan akan memberikan sum- bangsih dalam perkembangan pengelolaan wakaf yang lebih 217
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan memberikan manfaat bagi kesejahteraan finansial umat Islam di Indonesia. Kata Kunci: Hukum, Wakaf I. PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah WAKAF adalah salah satu solusi yang potensial untuk me- menuhi kebutuhan dana demi mengatasi sekian banyak permasalah- an umat secara personal dan kelembagaan Islam. Lembaga wakaf dalam sejarahnya telah memberi kontribusi yang penting bagi ke- sejahteraan sosial, ekonomi, dan kebudayaan Islam. Dalam sebuah contoh, ketika Rasulullah SAW memerintahkan Umar bin Khattab agar mewakafkan sebidang tanah kesayangannya di Khaibar. Subtansi perintah Nabi SAW adalah penekanan pentingnya menahan eksistensi benda wakaf dengan cara mengelola secara professional.1 Namun, masih banyak pemahaman yang berbeda dari sebagian ulama, bahwa benda wakaf tidak boleh dikembang- kan meski telah rusak atau tidak memberi manfaat. Pendapat ini didasarkan pada kondisi yang belum munculnya kesadaran umat Islam secara kolektif untuk memberdayakan wakaf secara profe- sional. Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad mengatakan bahwa wakaf menandakan hilangnya kepemilikan harta. Banyak penda- pat tentang tata kelola wakaf dari akad penyerahan harta dan peng- gunaan wakaf. Kondisi ini menarik karena akan membuat dina- 1. Slamet haryono, Dinamika tata kelola wakaf Modern, (Yogyakarta : Az- Zarqa), 2011, hal. 83. 218 - Hukum Wakaf Indonesia
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan mika tata kelola wakaf semakin maju.2 Masalah pengelolaan wakaf masih menyisakan permasalah- an yang belum selesai. Undang-undang wakaf yang ditujukan untuk meminimalisir permasalahan dan mendorong pengelolaan yang lebih produktif belum berjalan dengan optimal. Kasus-kasus menguapnya sejumlah harta wakaf di berbagai daerah di hampir seluruh Indonesia, membuktikan bahwa di sana masih banyak masalah yang harus segera dipecahkan. Diakui atau tidak, pengelolaan wakaf telah dilakukan, baik oleh ormas Islam, nazir masjid maupun musala, lembaga pendidi- kan maupun pemerintah sendiri. Namun, dampak dari pergeseran pemahaman definisi wakaf kearah yang lebih longgar, fleksibel dan menguntungkan bagi wakif, dengan pengertian lain wakaf di- maknai sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk diman- faatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat, membuat para wakif dan pengelola wakaf bisa mengambil dari keuntungan tersebut sehiggga dapat melahir- kan kemafsadatan bagi kaum muslimin secara umum dan jauh dari maslahat umum.3 Payung hukum dalam rangka melindungi aset wakaf dan demi kemaslahatan umum adalah keberadaan hukum positif ten- tang wakaf secara menyeluruh, di mana ini merupakan bukti bah- wa pemerintah benar-benar memperhatikan wakaf secara serius 2. Ibid 3. Departemen Agama RI, Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indo- nesia, (Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta), 2006, hal.11 H. Fauzal Habib, MA - 219
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan sebagai langkah untuk melindungi dan mengembangkan perwa- kafan di masa mendatang. Bahkan upaya pemerintah meregulasi peraturan terkait dengan masalah tersebut masih terus dilakukan yang bertujuan memberdayakan lembaga-lembaga keagamaan secara optimal un- tuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat banyak. Meskipun begitu, upaya pemerintah tersebut tetap membutuhkan dukungan dan kerja sama yang sinergis, dan keseriusan semua pihak yang terkait agar supaya wakaf benar-benar berdampak positif dan bermaslahat bagi masyarakat.4 Harta benda wakaf di Indonesia cukup banyak, yang me- liputi sarana keagamaan, sosial, maupun lainnya. Namun, aset wakaf tersebut tidak banyak yang sudah bersertifikat legal formal, hal ini disebabkan beberapa faktor yang melingkupi masyarakat Indonesia. Jika kita amati secara seksama, problematika perwakaf- an yang ada di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: 1. 2. Kuatnya pemahaman masyarakat Indonesia terhadap pema- haman fikih klasik dalam persoalan tentang wakaf, seperti adanya anggapan bahwa wakaf itu milik Allah semata yang tidak boleh diubah/ganggu gugat. Sehingga hal ini melahir- kan pemahaman masyarakat untuk tidak merekomendasi- kan adanya fungsi sosial selain ibadah mahda. Kurangnya sosialisasi di masyarakat Indonesia tentang undang-undang perwakafan yang terbaru sehingga tidak memiliki pemahaman paradigma perwakafan yang terbaru dan melahirkan kurangnya pengetahuan masyarakat In- donesia atas pentingnya pemberdayaan wakaf untuk ke- 4. Ibid, hal.16 220 - Hukum Wakaf Indonesia
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan sejahteraan umum yang mestinya menjadi problem yang harus dipecahkan bersama. Para pejabat teknis wakaf di Indonesia belum mempunyai persepsi yang sama dengan para pihak terkait untuk beru- paya di dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf. Namun, mereka para pejabat teknis lebih banyak berkutat pada penanganan yang bersifat linier dan pasif. Keberadaan nazir di Indonesia yang belum profesional se- hingga wakaf belum bisa dikelola secara optimal. Padahal, posisi nazir menempati peran sentral dalam mewujudkan tujuan wakaf dan implementasi dari manfaat wakaf itu sendiri. Pembiayaan sertifikat wakaf yang cukup mahal dan belum banyak orang yang secara profesional di dalam pengu- rusan akta wakaf. Sehingga hal ini sering diabaikan oleh masyarakat Indonesia, dan juga mereka berdalih sepanjang tidak muncul persoalan yang cukup serius, maka akta terse- but dianggap tidak begitu urgen.5 Dari beberapa uraian di atas, maka kami akan berusaha untuk memberikan sosialisasi kepada bangsa Indonesia tentang undang-undang perwakafan, dengan harapan masyarakat lebih mengerti dan memahami arti penting dari wakaf tersebut. Lebih dari itu, dengan sosialisasi ini diharapkan dapat meminimalisir problematika yang akan muncul di masa mendatang. 3. 4. 5. Dari latar belakang di atas maka penelitian ini lebih fokus pada bagaimana pemahaman bangsa Indonesia terhadap pema- haman wakaf, serta dampak pemahaman dan solusi dari dampak 5. Juhaya S. Praja, Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya, (Bandung: Yayasan Piara, 1995), hal. 6 H. Fauzal Habib, MA - 221
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan negatif yang ditimbulkan oleh pemahaman bangsa Indonesia ter- hadap pemahaman wakaf. Tinjauan Pustaka Sejarah Hukum Wakaf di Indonesia 1. Pada Zaman Hindia Belanda Pelaksanaan hukum wakaf di Indonesia semula masih sa- ngat sederhana, tidak disertai dengan administrasi, cukup dilaku- kan ikrar (pernyataan) secara lisan. Pengurusan dan pemeliharaan wakaf kemudian diserahkan kepada nazir. Disebabkan tidak adanya administrasi yang baik, maka di kemudian hari (sampai sekarang) terdapat tanah-tanah wakaf yang memunculkan permasalahan, seperti bentuknya yang hilang atau diambil alih oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, seng- keta melalui pengadilan, dan lain-lain. Bahkan pada periode ta- hun 1500-1600, di kantor wilayah Depag Jawa Timur, atau selama abad XVI tercatat hanya 6 (enam) wakaf yaitu tanah seluas 20. 615 m2. Kemudian pada pertengahan kedua abad XVII tedapat 61 wakaf dengan luas 90.071 m2 (rata-rata) 1.542 m2 perwakafan), yang terdiri dari 57 wakaf tanah kering dan empat wakaf sawah. Seiring perkembangan dan pemahaman agama, maka pada pertengahan pertama pada abad XIX tercatat 79 wakaf yang terdiri dari 78 tanah kering dan sepetak sawah. Selanjutnya tercatat 224 wakaf, terdiri dari 219 wakaf tanah kering dan 5 wakaf sawah. Dari data di atas menunjukan bahwa, walaupun ada tren ke- naikan kesadaran berwakaf bagi umat Islam, akan tetapi pengad- ministrasian tidak terkontrol dengan baik atau bahkan dilakukan sekadarnya saja.6 6. Farid Wajid, Wakaf dan Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam yang Ham- 222 - Hukum Wakaf Indonesia
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan Perkembangan tentang aturan wakaf terlihat pada tahun 1905, pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Tanah wakaf mu- lai diatur dengan Sirculair Van de Government Secretaris (Surat Edaran yang dikeluarkan Sekretaris Negara) bertanggal 31 Janu- ari 1905 No. 435, yang isinya memerintahkan kepada para bupati agar membuat daftar rumah ibadah Islam yang dibangun di atas tanah wakaf agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum seperti untuk pembuatan jalan dan pembuatan pasar. Dalam kurun waktu 26 tahun, atau tepatnya tahun 1931, dikeluarkan Surat Edaran Sekretaris Negara bertanggal 4 Juni 1931 No. 1961 tentang perlunya meminta izin secara resmi kepada bupati terhadap orang-orang yang ingin berwakaf, dan kemudian bupati menilai permintaan izin tersebut dari sudut maksud per- wakafannya dan tempat harta yang diwakafkan itu.7 Pada tanggal 4 Juni 1931 dikeluarkan kembali BS No. 12573 yang bukan hanya mengatur masjid melainkan juga secara tegas menyebut bahwa wakaf Bedehuizen Moskieen en Wakaps. BS tersebut menyatakan bahwa tanah yang akan dibangun masjid di atasnya harus terlebih dahulu dimintakan izin oleh si wakif dari penguasa, dalam hal ini pemerintah Hindia Belanda. Permintaan izin tersebut dimaksud agar tanah yang diba- ngun masjid di atasnya tidak terganggu atau tergusur untuk pem- bangunan tata kota. BS ini mengalami nasib yang sama seperti BS sebelumnya, karena masyarakat Islam masih menganggapnya sebagai upaya pembatasan ibadah mereka.8 Menyusul BS di atas, pemerintah Hindia Belanda mengelu- pir Terlupakan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal. 38 7. Ibid hal. 40. 8. Juhaya S. Praja, Loc.cit, hal. 33-32 H. Fauzal Habib, MA - 223
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan arkan lagi BS tanggal 24 Desember 1934 No. 13390. BS ini tidak hanya mengatur tentang tanah wakaf dan pembangunan masjid, melainkan juga mengatur perizinan shalat Jum'at. BS terakhir ini pun tidak mendapat sambutan masyarakat Islam. Tanah wakaf tetap tidak terdaftar, kecuali sebagian kecil saja. Walaupun BS ini tidak lagi mengharuskan wakif untuk me- minta izin kepada pemerintah, tetapi harus melaporkannya kepada kantor notaris untuk meminta akta notaris.9 Dari beberapa surat edaran yang dikeluarkan oleh Govern- ment Secretaris tersebut di atas, terlihat bahwa aturan wakaf yang ada hanya untuk keperluan administratif semata, atau dengan kata lain bahwa latar belakang lahirnya bijblaad hanyalah untuk meng- administrasikan tanah-tanah wakaf agar tidak bertentangan deng- an pemerintah pada masa tersebut. Bijblaad dilahirkan berdasarkan rumusan orang-orang yang tidak memiliki ikatan emosional dengan Umat Islam, sehingga subtansi aturan hanya sebatas administrasi dan tidak termasuk pada bagaimana instrumen wakaf dapat mengangkat harkat dan martabat umat Islam.10 2. Pada Masa Kemerdekaan dan Era Reformasi Pelaksanaan wakaf di Indonesia mengadopsi sistem hukum dalam ajaran Islam, tetapi pada pelaksanaannya kemudian, wakaf seolah-olah merupakan kesepakatan ahli hukum dan budaya bah- wa perwakafan adalah masalah hukum adat Indonesia. Sehingga tidak jarang membangun masjid, pesantren, dan sekolah dilakukan secara bersama-sama dan gotong royong. Kebiasaan berwakaf hanya diatur oleh hukum adat yang si- 9. Ibid, hal. 32 10. Farid Wajid, Op.cit, hal. 41 224 - Hukum Wakaf Indonesia
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan fatnya tidak tertulis dan mengadopsi nilai-nilai ajaran Islam. Pada masa pemerintahan Kolonial Belanda disikapi dengan serius, "ter- lepas dari kepentingan penjajahan". Hal ini terbukti dengan la- hirnya Bijblaad 1905 No. 6196, Bijblaad 1931 No. 1253, Bijblaad 1934 No. 13390 dan Bijblaad No. 13480. Setelah itu praktis 18 tahun kemudian dikeluarkan petunjuk tentang wakaf dari Departe- men Agama tanggal 22 Desember 1953. Pada masa kemerdekaan, masalah wakaf mulai mendapat perhatian lebih dari pemerintah nasional, antara lain melalui De- partemen Agama. Walaupun sebenarnya undang-undang tentang perwakafan tanah lahir 15 tahun setelah Indonesia merdeka, tetapi sebelum lahirnya undang-undang perwakafan tanah, pemerintah melalui Departemen Agama melahirkan beberapa petunjuk pe- laksanaan wakaf antara lain: Petunjuk tentang perwakafan tanah tanggal 22 Desember 1953. Petunjuk tentang wakaf yang bukan milik kemasjidan me- rupakan tugas bagian D (ibadah sosial) Jawatan Urusan Agama berdasarkan surat Edaran Jawatan Urusan Agama tanggal 8 Oktober 1956 No. 3/D/1956. Petunjuk tentang prosedur perwakafan tanah berdasarkan Surat Edaran Jawatan Urusan Agama No. 5/1956. Meskipun demikian masih terdapat banyak kelemahan, terutama belum memberikan kepastian hukum bagi tanah-tanah wakaf. Oleh karena itu pada tahun 1960 lahirlah Undang-Undang No. 104 tahun 1960 yang belakangan dikenal dengan nama Un- dang-undang Pokok Agraria (UUPA)11 1. 2. 3. Dalam UUPA masalah wakaf dapat kita temui pada pasal 5, 11. Ibid, hal. 43-44 H. Fauzal Habib, MA - 225
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan pasal 14, dan pasal 49 yang membuat rumusan sebagai berikut: 12 Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang ang- kasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan de- ngan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang- undang ini dan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah dalam rang-ka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang ter- kandung di dalamnya untuk keperluan negara; untuk ke- perluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa; dan se- terusnya. Pada rumusan pasal ini terkandung makna adanya amar kepada pemerintah pusat dan daerah untuk membuat skala prioritas, penyediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi air dan ruang angkasa, termasuk di dalamnya peng- gunaan tanah untuk keperluan peribadatan. Pasal 49 menyatakan bahwa: • 1. 2. 3. Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang kea- gamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cu- 12. Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan, Isi Undang-undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya, (Jakarta: Djambatan, 2008), hal. 551-564 226 - Hukum Wakaf Indonesia
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan
kup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang kea- gamaan dan sosial. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud dalam pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai. Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal ini memberikan ketegasan bahwa soal-soal yang bersangkutan dengan peribadatan dan keperluan suci lainnya dalam hukum agraria akan mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya. Dan sebagai realisasi ketentuan pasal 49 ayat (3) di atas, ke- mudian dikeluarkanlah PP No. 28 Tahun 1977. Tindak lanjut dari pasal 14 dan 49 di atas dikeluarkanlah Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah meng- enai Perwakafan Tanah Milik. Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut dibuat sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10/1961 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah No- mor 28/1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Peraturan Pelak- sanaan Nomor 28/1977 dibuat oleh Menteri Agama, dengan ke- luarnya Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1977 di atas.13 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 adalah peraturan perundang-undangan yang pertama kali mentransformasikan hu- kum perwakafan, peraturan sebelumnya hanya mengatur adminis- trasi, tidak mengatur substansi hukum wakafnya. Peraturan pemerintah No. 28 Tahun 1977 merupakan salah satu tugas yang dijanjikan oleh Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Peraturan Peme- 13. Juhaya Praja, Loc.cit, hal. 34 H. Fauzal Habib, MA - 227
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan rintah tersebut mengatur perwakafan secara rinci dan menentukan tata cara pelaksanaannya mulai dari persyaratan wakif, persya- ratan harta yang diwakafkan, dan persyaratan nazir serta sasaran yang menjadi tujuan wakafnya sampai pada prosedur pencatatan dan pendaftarannya di Kantor Urusan Agama dan Badan Pertanah- an Nasional.14 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 terdiri atas tu- juh bab, delapan belas pasal, meliputi pengertian tentang wakaf, syarat wakaf, fungsi wakaf, tata cara mewakafkan dan pendaf- taran wakaf perubahan, penyelesaian perselisihan dan pengawasan wakaf, ketentuan pidana dan ketentuan peralihan. Dikeluarkannya PP No. 28 Tahun 1977 bertujuan untuk menjadikan tanah wakaf suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan, khusus- nya bagi umat yang beragama Islam, untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.15 Selain melalui Peraturan Pemerintah dan Instruksi Menteri dan lain-lain seperti tersebut di atas, pada tanggal 10 Juni 1991 dikeluarkan Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, sebagai pedoman bagi para hakim Peradilan Agama dan bagi para pencari keadi- lan dalam perkawinan dan kewarisan di samping mengatur hukum perwakafan. Hadirnya KHI sebenarnya telah melalui proses yang pan- jang, termasuk di dalamnya lokakarya alim ulama Indonesia yang 14. Mukhlisin Muzarie, Hukum perwakafan dan Implementasinya terhadap Kesejahteraan Umat (Implementasi wakaf Pondok Modern Gontor), (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2010), hal. 158 15. Farid Wadjdy, Loc,cit 228 - Hukum Wakaf Indonesia
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan diadakan di Jakarta pada tanggal 2 sampai dengan 5 Februari, yang pada intinya menelurkan tiga rancangan buku KHI. Dilihat dari tujuan pembentukannya, KHI diarahkan kepada unifikasi mazhab dalam hukum Islam di Indonesia, bahkan KHI merupakan satu bentuk terdekat dengan kodifikasi hukum dalam pembangun hukum nasional Indonesia. Namun, lebih dalam ke- tentuan wakaf yang terdapat pada KHI hampir sama dengan ke- tentuan wakaf yang terdapat dalam PP No. 28 tahun 1977. Ada pula beberapa perbedaan tentang pengaturan wakaf seperti objek wakaf, pembatasan jumlah nazir, dan lain seba- gainya. Terlepas dari adanya kelebihan dan kekurangan PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik beserta peraturan pelaksanaannya, dan KHI melalui Inpres, merupakan usaha awal pembaruan hukum nasional di bidang perwakafan dan berawal dari peraturan-peraturan tersebut di ataslah lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag Re- publik Indonesia kemudian mengusulkan pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Ide pembentukan BWI ini diusulkan oleh Menteri Agama yang secara langsung kepada Presiden. Usul- an pembentukan BWI ini berbuah usulan untuk menyusun draf Rancangan Undang-Undang tentang wakaf. Tepat pada tanggal 27 Oktober 2004, RUU tentang wakaf diresmikan menjadi UU RI No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan dicacat dalam Lembaga Negara RI Tahun 2004 No. 159.15. Hadirnya UU RI No 41 Tahun 2004 tentang wakaf, merupakan undang-undang yang dinantikan oleh segenap bangsa Indonesia terutama yang memeluk agama Is- lam. Paling tidak UU wakaf ini merupakan penyempurnaan dari beberapa peraturan yang sudah ada dengan menambah hal-hal H. Fauzal Habib, MA - 229
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan baru sebagi upaya pemberdayaan wakaf secara produktif dan pro- fesional. II. METODE PENELITIAN METODE penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang dikenal juga dengan penelitian kepus- takaan (library research). Penulis melakukan pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku yang berkaitan dengan wakaf melalui studi kepustakaan. Meng- ingat penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka sum- ber data terdiri data primer, yaitu undang-undang tentang wakaf, peraturan lainnya, dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan untuk data sekunder, yaitu pendapat para ahli yang berkenaan dengan wakaf serta buku-buku literatur yang dengan penelitian ini didapat baik melalui media cetak maupun internet. Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan yang meliputi bahan hu- kum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan hukum wakaf di Indonesia. III. PEMBAHASAN Pemahaman Bangsa Indonesia Terhadap Wakaf PEMAHAMAN wakaf masyarakat Indonesia tidak akan terlepas dengan proses historisitas awal masuknya Islam dan perkembangannya di wilayah tersebut. Mereka lebih dekat dengan hukum wakaf dalam fikih oriented dan bermazhab Syafi'i. Hal ini dapat dilihat dari mayoritas masyarakat muslim Indonesia alumni 230 - Hukum Wakaf Indonesia
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan dari pondok pesantren salafiyah di antaranya dari Lirboyo, Sarang, Kudus, dan pesantren yang ada di wilayah Jawa ini yang nota- benenya bermazhab Syafi'i. Wakaf telah diketahui dan dilakukan sejak lama oleh umat manusia, lama sebelum Islam datang. Manusia, terlepas dari agama dan kepercayaan yang mereka peluk, sudah mengenal beberapa bentuk praktik perilaku perbuatan pendayagunaan harta benda, yang pada hakikatnya tidak jauh beda dengan bentuk wakaf da- lam Islam. Ini dikarenakan pada dasarnya umat manusia sudah menyembah Tuhan melalui aliran animisme dan dinamisme yang mereka anut sesuai dengan kepercayaan mereka, yang selanjutnya menjadi faktor penyemangat dan pendorong bagi umat beragama untuk membangun tempat peribadatan mereka masing-masing. Pemahaman masyarakat muslim Indonesia tentang wakaf ini melahirkan sikap dan perilaku mereka dalam berwakaf ter- ukur lewat barometer fikih oriented ala Syafiiyyah, dan yang pa- ling mereka yakini bahwa ibdal al waqaf itu tidak diperbolehkan sehingga cenderung tradisionalis dan konvensional (Hasan, Sofyan, 1995:33). Masyarakat muslim Indonesia berwakaf dalam bentuk yang berbeda-beda dan dengan nama yang berbeda pula. Ada yang berwakaf tanah, kebun, rumah, bangunan dan benda mati lainnya seperti mushaf Al-Qur'an, sajadah, dan lain sebagainya. Motivasi mereka untuk berwakaf pun ternyata berbeda-beda. Paling tidak, ada dua motivator masyarakat Indonesia untuk berwakaf:16 1. Aspek ideologis normatif bahwa masyarakat muslim Indo- nesia memahami wakaf adalah suatu ibadah yang dianjur- kan oleh agama dan merupakan perwujudan dari keimanan 16. Sadzali Musthofa, Pengantar dan Azas-azas Hukum Islam di Indonesia, Cet. I, (Solo, CV. Ramadlani),1989, hal.125 H. Fauzal Habib, MA - 231
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan 2. seseorang. Untuk itu dalam ajaran Islam, harta merupakan aset yang diatur oleh agama tergantung bagaimana mereka mampu menasarufkan harta tersebut atau tidak. Aspek sosial-ekonomis. Zakat itu digunakan dalam hal-hal yang bersifat darurat dan kebutuhan yang sangat mendasar. Akan tetapi, untuk pengembangan selanjutnya dibutuhkan peran wakaf. Di mana ia menjadi modal untuk pengem- bangan dan mengatasi masalah sosial dan ekonomi ke- masyarakatan secara umum khususnya masyarakat Indo- nesia. Pemahaman mayoritas masyarakat muslim Indonesia terhadap wakaf banyak dipengaruhi oleh mazhab Syafiiy- yah. Pemahaman tesebut antara lain:17 a. Anggapan terhadap berwakaf yang hanya cukup dengan ikrar lisan saja. Keluguan, kejujuran dan sikap saling percaya masyarakat Indonesia sangat mempengaruhi tata cara mereka berwakaf sehingga melahirkan perso- alan di hari mendatang. b. Persoalan lain yang telah mereka pahami bahwa wakaf harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. Berupa benda yang memiliki nilai. Tidak sah hu- kumnya berwakaf selain benda seperti hak-hak yang berkaitan dengan benda, seperti hak irigasi, hak pa- kai, dll. Berupa barang atau benda bergerak atau tidak berge- rak yang mempunyai fungsi dan manfaat yang ajek atau kekal. Barang atau benda tersebut harus jelas (tertentu ke- 2. 3. 17. Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah, (Bandung, Al Ma'arif), 1977, hal. 11 232 - Hukum Wakaf Indonesia
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan 4. 5. 6. tika terjadi akad). Barang atau benda tersebut berstatus milik sempurna dari si wakif. Barang atau benda yang sudah diwakafkan berkedudu- kan menjadi berubah kepemilikannya menjadi milik Allah dan diperuntukkan bagi masyarakat umum, sehingga tidak dapat diperjualbelikan, diwariskan, digadaikan, dan sebagainya. Kebanyakan masyarakat muslim Indonesia berwakaf kepada keluarga atau orang tertentu (wakaf ahli) yang ditunjuk oleh wakif atau organisasi keagamaan, atau kemasyarakatan (wakaf khairi). Tentang kebolehan menukar/menjual harta wakaf, mayoritas masyarakat muslim Indonesia memegang teguh pendapat Imam Syafii yang tidak memperbolehkan penukaran harta wakaf dengan alasan apa pun. al-milku at-tam, Dampak Negatif Pemahaman Bangsa Indonesia Terha- dap Wakaf dan Solusi. Pemahaman masyarakat Indonesia yang bersifat fikih ori- ented dan bercorak Syafiiyyah tersebut melahirkan beberapa dampak sebagai berikut: 1. 2. Melahirkan pemahaman lama dalam pengelolaan wakaf, seperti adanya anggapan bahwa wakaf semata milik Allah yang tidak boleh diubah/ganggu gugat. Untuk itu, banyak tokoh masyarakat atau umat Islam tidak memperbolehkan wakaf dikelola secara produktif selain ibadah mahda. Pemahaman masyarakat terhadap wakaf bersifat konven- sional konservatif, sulit diajak maju, hal ini disebabkan H. Fauzal Habib, MA - 233
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan kurangnya pengetahuan masyarakat atas pentingnya pem- berdayaan wakaf untuk kesejahteraan umum yang akhirnya menjadi problem yang harus dipecahkan bersama. Banyak kasus sengketa wakaf karena memang tidak ada bukti hitam di atas putih sehingga ini menjadi persoalan yang cukup serius pada saat ini. Pemahaman wakaf tersebut melahirkan para nazir tidak profesional. Padahal posisi nazir menempati peran sentral dalam mewujudkan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat wakaf. Banyak aset wakaf yang akhirnya belum mempunyai ser- tifikat wakaf dan tentunya mengakibatkan beberapa perso- alan di hari-hari mendatang. Sebagian aset wakaf yang tidak terselamatkan. Untuk mengantisipasi dampak negatif dari pemahaman masyarakat Indonesia terhadap wakaf, maka kiranya diperlukan solusi-solusi alternatif untuk mengkaji, menganalisis, dan kemu- dian merumuskan strategi pengelolaan dan menerapkannya dalam rangka pengembangan wakaf secara berkesinambungan. Deng- an demikian perlu dibuat rencana program yang jelas dengan tahapan-tahapan yang jelas pula, dan dapat dipilah-pilah dalam jangka waktu tertentu sebagai berikut: 3. 4. 5. 6. 1. 2. Pemanfaatan Badan Wakaf Indonesia secara nyata dan mak- simal sesungguhnya lebih utama untuk segera diwujudkan. Hal ini berarti Badan Wakaf Indonesia, yang telah mendapat pengakuan dari Undang-undang, perlu menyusun progam- progam kerja yang brilian untuk segera dilaksanakan. Penyiapan manusia yang berkualitas yang akan bertindak sebagai nazir harus benar-benar disiapkan dan harus segera 234 - Hukum Wakaf Indonesia
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan diupayakan. Misalnya melalui pendidikan secara khusus untuk kemudian diposisikan menjadi nazir. Guna mengatasi sengketa wakaf maka perlu segera dilaku- kan penyertifikatan wakaf. Hal ini dapat dilakukan melalui sebuah sosialisasi dan pembinaan masyarakat secara me- nyeluruh tentang pentingnya sertifikat wakaf serta mem- bentuk tim advokasi yang betul-betul mau bekerja secara ikhlas dan maksimal guna mengatasi sengketa tanah wakaf yang saat ini cukup banyak terjadi di berbagai daerah. Pengembangan harta wakaf menuju ke arah produktif yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan umum. De- ngan program dan sistem yang baik. Namun, hal demikian diperlukan adanya dukungan dan dana yang cukup. Untuk itu diperlukan kecerdasan, kepandaian, serta hubungan yang baik dengan beberapa instansi yang diharapkan dapat memberikan dukungan serta pendanaan tersebut, misalnya pemerintah, bank syariah, dan lain sebagainya. Lebih dari itu, sistem pengawasan yang cermat dan bertang- gung jawab sangat diperlukan dalam pengembangan serta pengelolaan harta wakaf. Ini semua dimaksudkan untuk menghindari hal-hal yang tidak dinginkan. Hal ini juga me- rupakan progam agar terealisasinya undang-undang wakaf tersebut. Apabila para pengelola atau para nazir harta benda wakaf telah memenuhi standar kriteria sebagaimana yang dije- laskan di atas, maka pengelolaan harta wakaf tentu bisa berkembang dengan baik. Dari berbagai upaya tersebut diharapkan harta wakaf dapat dijadikan sebagai aset yang berupa investasi usaha atau aset yang 3. 4. 5. 6. H. Fauzal Habib, MA - 235
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan menghasilkan barang atau jasa sehingga lebih mampu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan umat. IV. KESIMPULAN BERDASARKAN pembahasan yang telah dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman bangsa Indone- sia terhadap wakaf tidak lepas dari faktor sejarah. Wakaf dalam lintasan sejarah Islam telah diketahui dan dilakukan sejak lama, jauh sebelum Islam datang. Manusia terlepas dari agama dan kepercayaan yang mereka peluk sudah mengenal beberapa bentuk praktik perilaku perbuatan pendayagunaan harta benda, yang pada hakikatnya tidak jauh beda dengan bentuk wakaf dalam Islam. Ini dikarenakan pada dasarnya, umat manusia sudah me- nyembah Tuhan melalui animisme dan dinamisme yang mereka anut sesuai dengan kepercayaan mereka. Yang selanjutnya menja- di faktor penyemangat dan pendorong bagi umat beragama untuk membangun tempat peribadatan mereka masing-masing. Mereka dengan semangat dan ikhlas memiliki perhatian dan peduli ter- hadap kelancaran dan keberlangsungan agama mereka sehingga mereka rela mengorbankan sebagian tanahnya atau menyumbang- kan sebagian harta miliknya demi kepentingan rumah peribada- tan. Jadi, wakaf merupakan perbuatan yang telah dikenal sebe- lum Islam, Untuk itu, yang membedakan antara wakaf sebelum Islam dengan wakaf dalam Islam adalah bahwa perbuatan praktik wakaf yang dilakukan dan diamalkan oleh masyarakat jahiliah di- lakukan semata-mata hanya untuk mencari prestise. Akan tetapi, 236 - Hukum Wakaf Indonesia
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan dalam pandangan Islam berorientasi untuk mencari rida Allah dan sebagai salah satu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kemudian, dalam lintasan sejarah Indonesia, wakaf dikenal semenjak masuknya Islam di Indonesia, apalagi dengan perkem- bangan dakwah Islam di Nusantara semakin meluas membuat hu- kum Islam membumi di wilayah nusantara ini. Di samping dakwah Islam, para ulama dan tokoh agama juga memperkenalkan ajaran Islam secara umum, di antaranya wakaf. Ini dapat dibuktikan dari banyaknya masjid-masjid yang bersejarah dibangun di atas tanah wakaf. Wakaf ini berkembang pesat di bumi nusantara ini baik pada masa dakwah prakolonial, masa kolonial, maupun pascakolonial yakni pada masa Indonesia merdeka. Hal lain terlihat juga dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam ini, yang jelas-jelas diterima men- jadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Masa pemerintahan penjajah merupakan masa-masa kegiatan wakaf. Di mana pada masa itu, perkembangan organisasi keagamaan, sekolah, madrasah, pondok pesantren, masjid, merupakan upaya swadaya masyarakat yang berdiri di atas tanah wakaf. Akan tetapi, perkembangan wakaf di Indonesia kemudian mengalami pergeseran yang cukup berarti. Praktik kegiatan wakaf ini berubah dan dilakukan hanya terbatas untuk kegiatan keagamaan, seperti pembangunan masjid, musala, langgar, madrasah, perkuburan, dan lain sebagainya sehingga ke- giatan wakaf di Indonesia kurang bermanfaat secara ekonomis bagi rakyat banyak. Jika kita tilik mengenai wakaf dan pengelolaannya di Indonesia, terlebih tentang pengembangan konsep wakaf yang terhitung masih sangat baru, yang mana hal ini tidak bisa lepas dari periodisasi pengelolaan wakaf secara umum. H. Fauzal Habib, MA - 237
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan Dampak pemahaman bangsa Indonesia terhadap pemaha- man wakaf. Pemahaman masyarakat Indonesia yang bersifat fikih oriented dan bercorak syafiiyyah tersebut melahirkan beberapa dampak sebagai berikut: a. Melahirkan pemahaman lama dalam pengelolaan wakaf, seperti adanya anggapan bahwa wakaf semata milik Allah yang tidak boleh diubah/ ganggu gugat. Untuk itu, banyak tokoh masyarakat atau umat Islam tidak memperbolehkan wakaf dikelola secara produktif selain ibadah mahda. b. Pemahaman masyarakat terhadap wakaf bersifat konven- sional konservatif, sulit diajak maju, hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat atas pentingnya pem- berdayaan wakaf untuk kesejahteraan umum yang akhirnya menjadi problem yang harus dipecahkan bersama. c. Banyak kasus sengketa wakaf karena memang tidak ada bukti hitam di atas putih sehingga ini menjadi persoalan yang cukup serius pada saat saat ini. d. Pemahaman wakaf tersebut melahirkan para nazir tidak profesional. Padahal posisi nazir menempati peran sentral dalam mewujudkan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat wakaf. e. Banyak aset wakaf yang akhirnya belum mempunyai ser- tifikat wakaf dan tentunya mengakibatkan beberapa perso- alan di hari-hari mendatang. f. Sebagian aset wakaf yang tidak terselamatkan. Untuk mengantisipasi dampak negatif dari pemahaman masyarakat Indonesia terhadap wakaf, maka kiranya diperlukan solusi-solusi alternatif mengkaji, menganalisis dan kemudian merumuskan strategi pengelolaan dan menerapkannya dalam 238 - Hukum Wakaf Indonesia
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan rangka pengembangan wakaf secara berkesinambungan. De- ngan demikian perlu dibuat rencana program yang jelas dengan tahapan-tahapan yang jelas pula, dan dapat dipilah-pilah dalam jangka waktu tertentu sebagai berikut: a. Pada prinsipnya yang perlu segera di wujudkan adalah pem- fungsian Badan Wakaf Indonesia secara nyata dan maksi- mal. b. Penyiapan sumber daya manusia untuk dijadikan sebagai nazir yang mempunyai kualifikasi tertentu sebagaimana yang disebutkan di atas perlu segera diupayakan. Bisa saja dimulai dengan rekrutmen calon-calon nazir untuk kemu- dian dididik dan dilatih secara khusus sebelum diterjunkan dalam kerja nazir secara nyata. c. Penyelamatan harta benda wakaf yang sampai saat ini masih cukup rawan hilang atau berpindah tangan secara tidak sah, perlu segera dibentuk tim advokasi yang betul-betul mau bekerja secara ikhlas dan maksimal. d. Pengembangan harta benda wakaf terutama yang berupa tanah, lebih-lebih yang produktif tidak cukup hanya dengan kemauan dan program yang baik, tetap lebih dari itu di- perlukan dukungan dana yang cukup. e. Pengawasan yang ketat dan bertanggung jawab juga sangat diperlukan dalam pengembangan pengelolaan harta wakaf ini. f. Pemberdayaan harta benda wakaf apabila para pengelola atau para nazir harta benda wakaf telah memenuhi standar kualifikasi sebagaimana yang disebutkan di atas, maka pe- ngelolaan harta wakaf tentu akan bisa berkembang dengan baik. H. Fauzal Habib, MA - 239
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan DAFTAR PUSTAKA A. Buku 1. Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam tentang Wakaf, Ija- rah, Syirkah, (Bandung, Al Ma'arif) 2. Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pem- bentukan, Isi Undang-undang Pokok Agraria, isi dan pelaksa- naannya, ( Jakarta: Djambatan, 2008) 3. Departemen Agama RI, Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia, (Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Di- rektorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta), 2006 4. Farid Wajid, Wakaf dan Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007) 5. Juhaya S. Praja, Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pe- mikiran, Hukum dan Perkembangannya, (Bandung: Yayasan Piara, 1995) 6. Mukhlisin Muzarie, Hukum perwakafan dan Implemen- tasinya terhadap Kesejahteraan Umat (Implementasi wakaf Pondok Modern Gontor), (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2010) 7. Sadzali Musthofa, Pengantar dan Azas-azas Hukum Is- lam di Indonesia, Cet.I, (Solo, CV. Ramadlani),1989 8. Slamet haryono, Dinamika tata kelola wakaf Modern, (Yogyakarta: Az-Zarqa), 2011 B. Peraturan Perundang-undangan 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459) 2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompi- lasi Hukum Islam. 240 - Hukum Wakaf Indonesia
(XII) KONSEP WAKAF DALAM PERSPEKTIF ULAMA FIKIH Oleh: Hj. Auffah Yumni, Lc, MA ABSTRAK SEJAK masa lampau, umat Islam telah terbiasa berwakaf dengan benda tidak bergerak, yaitu wakaf berupa tanah dan bangunan. Pihak yang dapat menikmati dan memanfaatkan harta wakaf tanah dan bangunan itu adalah masyarakat yang berdomisili di sekitar lokasi harta wakaf tersebut berada. Seiring dengan kebu- tuhan dana untuk pengentasan kemiskinan yang sangat besar dan lokasinya yang tersebar di luar daerah para wakif, maka muncul- lah pemikiran untuk berwakaf dengan uang. Uang bersifat lebih fleksibel dan tidak mengenal batas wilayah pendistribusian. Wakaf tunai biasanya berupa uang tunai yang diberikan oleh pewakaf kepada yang berhak menerimanya melalui tangan lembaga amil zakat, infak, dan sedekah, atau bisa juga dengan surat berharga seperti cek. Tulisan ini merupakan kajian tentang hukum wakaf tu- nai dalam pandangan Islam, dan juga untuk mendapatkan formula 241
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan yang tepat dalam mengoptimalkan prospek cerah wakaf tunai, di antaranya dengan diarahkan ke wakaf produktif. Kata Kunci: Kajian, Hukum, Wakaf Tunai I. PENDAHULUAN WAKAF adalah istilah yang tidak asing bagi umat Islam karena eksistensinya hampir bersamaan dengan eksistensi Islam dan umat Islam itu sendiri. Ketika Rasulullah SAW, sang pem- bawa risalah Islam itu berhijrah dari Makkah menuju Madinah, sesampainya di sana Beliau memperkenalkan wakaf kepada kaum Muslimin. Ketika itu bani Najjar (penduduk asli Madinah) mendapat tawaran dari Rasulullah SAW untuk mewakafkan tanah mereka, karena Beliau memerlukan tanah untuk keperluan pembangunan masjid. Beliau mengatakan, "Wahai Bani Najjar, maukah kalian menjual kebun kalian ini?" Mereka menjawab, "(Ya, tapi) Demi Allah, kami tidak akan meminta harganya, kecuali mengharapkan pahala dari Allah." Rasulullah SAW mengambilnya, lalu membang- un masjid di atasnya. Peristiwa ini kemudian berkembang men- jadi tradisi umat Islam, yang mewakafkan tanah untuk keperluan pembangunan masjid dan kepentingan umum lainnya. Oleh karena yang dicontohkan Rasulullah adalah wakaf ta- nah, menyebabkan sebagian besar umat Islam terbiasa mewakaf- kan harta benda yang tetap (tidak bergerak) seperti tanah, tetapi untuk mewakafkan harta benda yang tidak tetap (bergerak) tidak begitu terbiasa. Di antara benda yang bergerak yang dapat diwa- kafkan adalah wakaf tunai (wakaf uang). 242 - Konsep Wakaf Dalam Perspektif Ulama Fikih
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan II. METODE PENELITIAN PENELITIAN ini adalah penelitian pustaka (library re- search). Penelitian Kepustakaan merupakan metode yang diguna- kan dalam pencarian data secara mendalam terhadap tema yang diteliti sebelum penelitian ditindaklanjuti. Sebagai penelitian kepustakaan tentu saja pendekatan da- lam penelitian ini bersifat kualitatif, dengan sumber data sekunder penelitian-penelitian terdahulu, buku-buku, serta dokumen pendu- kung lainnya yang berkaitan dengan konsep wakaf dan perspektif ulama, serta literatur yang relevan dengan pembahasan ini. Dengan kata lain, penelitian ini merupakan metode dalam pencarian, pengumpulan, dan menganalisis sumber data untuk di- olah dan disajikan dalam bentuk laporan Penelitian Kepustakaan. III. PEMBAHASAN Pengertian wakaf KENDATIPUN umat Islam sudah familier dengan istilah wakaf, tetapi sebenarnya, istilah wakaf tidak ditemukan dalam sumber hukum Islam utama, yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Istilah yang ada dalam Al-Qur'an dan hadits, yang memiliki makna yang sama dengan wakaf adalah: infaq, sedekah jariah, dan habs. Na- mun, istilah-istilah ini memiliki makna dan maksud yang sama dengan wakaf. Dalam pepatah Arab disebutkan "tidak perlu diper- masalahkan terkait dengan istilah". Terkadang ulama mengguna- kan suatu istilah tertentu karena memiliki penekanan yang lebih mudah dipahami. Kata wakaf dibanding istilah lain lebih mampu Hj. Auffah Yumni, Lc, MA - 243
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan menggambarkan makna wakaf yang sebenarnya, dan membedakan antara wakaf dengan istilah lainnya yang masih sangat umum. Secara etimologi/bahasa, wakaf berasal dari perkataan Arab "al-waqf" yang bermakna "al-habsu" atau al-man'u yang artinya menahan, berhenti, diam, mengekang atau menghalang. Apabila kata tersebut dihubungkan dengan harta seperti tanah, binatang, dan yang lain, ia berarti pembekuan hak milik untuk faedah tertentu. Adapun secara istilah syariat (terminologi), para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam mengartikan wakaf, sebagai berikut: 1. Hanafiyah mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda (al-'ain) milik wakif dan menyedekahkan atau me- wakafkan manfaatnya kepada siapa pun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan.1 Malikiyah berpendapat, wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun pemilikannya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak de- ngan satu akad (shighat) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif.2 Syafi'iyah mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya (al-'ain) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada nazir yang dibolehkan oleh syariat.3 Hanabilah mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang seder- 2. 3. 4. 1. Ibnu al-Humam al-Hanafi, jilid VI, hal. 190 2. Al-Dasuqi, juz 2, hal. 187 3. Wahbah az-Zuḥailī, al-Fiqh Asy-Syāfi'ī al-Muyassar, jilid II, hal. 343 244 - Konsep Wakaf Dalam Perspektif Ulama Fikih
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan hana, yaitu menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan.4 Selanjutnya, menurut UU Wakaf Nomor 41 Tahun 2004, pengertian wakaf adalah perbuatan hukum wakif (pihak yang melakukan wakaf) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan se- bagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum sesuai syariat. Dari beberapa definisi wakaf tersebut, dapat disimpulkan bahwa wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergu- nakan sesuai dengan syariat Islam. Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan pasal 5 UU No. 41 tahun 2004 yang me- nyatakan wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Pensyariatan wakaf SYARIAT wakaf merujuk kepada petunjuk umum Al-Qur- 'an dan Sunah sebagai berikut: 1. Q.S. Ali Imran ayat 92 Artinya: "Kalian sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai dan apa saja yang kalian nafkahkan, maka ses- ungguhnya Allah mengetahuinya." 2. Q.S. Al-Baqarah ayat 26 Artinya: "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) 4. Ibnu Qudmah, al-Mughnī wa al-Syarh al-Kabir, jilid VI, hal. 185 Hj. Auffah Yumni, Lc, MA - 245
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap- tiap butir tumbuh seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki, Dan Allah Maha Kuasa (kar- unia-Nya) lagi Maha Mengetahui." 3. Q.S. Al-Baqarah ayat 272 Artinya: "... Dan apa saja harta yang baik yang kamu infak- kan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya (dirugikan)." 4. H.R. Muslim: "Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah se- mua amalnya kecuali tiga (macam), yaitu: sedekah jariah (yang mengalir terus), ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang men- doakannya" Para ulama menafsirkan kalimat "shadaqah jariyah" da- lam hadis ini sebagai wakaf. Imam Nawawi menyatakan bahwa hadis ini merupakan dalil keabsahan wakaf dan besarnya pahala waqaf. Menurutnya, yang dimaksud dengan sedekah jariah adalah wakaf.5 Rukun dan Syarat Wakaf WAKAF harus memenuhi syarat dan rukun sebagaimana muamalah lainnya. Adapun rukun wakaf antara lain sebagai beri- kut: Pertama, waqif adalah orang yang mewakafkan. Syaratnya antara lain: 1. Shihah al-'ibarah, balig, berakal, dan merdeka. maksudnya waqif haruslah orang yang 5. Syarah Nawawi 'ala Shahih Muslim, Jilid 11, hal. 85 246 - Konsep Wakaf Dalam Perspektif Ulama Fikih
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan Maka dalam hal ini orang yang safih Ahliyah at-tabarru'. (bodoh) tidak sah dalam melakukan wakaf, karena ia ter- masuk dari mahjur 'alaih (orang yang penggunaan hartanya dibekukan). Kedua, mauquf 'alaih adalah sasaran/penerima wakaf. Ada kalanya mauquf 'alaih itu mu'ayyan (tertentu orangnya), misalnya berwakaf untuk satu orang, atau ghairu mu'ayyan (tidak terten- tu orangnya), misalnya wakaf untuk kepentingan umum, seperti masjid. Syarat dari mauquf 'alaih itu ada dua: 2. 1. 2. Tidak adanya tujuan maksiat Dapat diserahterimakan. Ketiga, Mauquf adalah barang yang diwakafkan. Syaratnya antara lain: 1. 2. 3. 4. Berupa barang yang ditentukan Dimiliki oleh wakif yang dapat dialihkan hak miliknya. Kemanfaatan dari Kemanfaatan barang bersifat mubah, bukan haram. Keempat, sighat adalah lafal ketika mewakafkan. Disyarat- kan adanya ungkapan secara lafal dan tidak diberikan tenggang waktu. ('ain mu'ayyanah). mauquf akan terus wujud. 1. 2. Perbedaan wakaf dan Sedekah BAHWASANYA wakaf berbeda dibanding sedekah, yaitu: Sedekah adalah pemberian dalam bentuk barang yang tidak bertahan lama, atau yang segera habis. Sementara wakaf adalah pemberian manfaat dari barang yang tidak habis dan manfaatnya dapat dinikmati dalam waktu lama. Sedekah, kepemilikannya dapat pindah kepada penerima, sementara wakaf kepemilikannya tidak pindah kepada pe- Hj. Auffah Yumni, Lc, MA - 247
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan 3. nerima. Sedekah dapat diwariskan kepada ahli waris penerima, se- mentara wakaf tidak bisa diwariskan kepada keluarga yang berwakaf atau kepada keluarga penerima wakaf.6 Wakaf pada masa Rasulullah SAW BEBERAPA contoh wakaf pada masa Rasulullah SAW ada- lah sebagai berikut: a. Wakaf tanah dari Bani Najjar untuk Masjid Nabawi. Dari Anas: "tatkala Rasulullah SAW tiba di Madinah dan me- merintahkan membangun masjid, beliau bersabda: wahai Bani Najjar, apakah kalian mau menyumbangkan kebun kalian ini? Mereka menjawab: demi Allah, kami tidak me- minta bayarannya kecuali dari Allah, maka Rasulullah SAW mengambilnya dan membangun masjid di atasnya." (HR. Bukhari, Turmudzi, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban). b. Wakaf Sumur Rumah. Dari Usman, Rasulullah SAW bersabda: siapa yang meng- gali sumur rumah (nama tempat) maka baginya surga. Maka aku pun menggalinya." (HR. Bukhari, Turmudzi dan Nasai). Dalam riwayat Al Baghowi, bahwa lokasi sumur tersebut adalah mata air milik seorang dari Bani Ghifar yang bernama Rumah, kerjanya menjual setiap kendi air se- harga 1 mud (gandum), lalu Rasulullah SAW bertanya ke- padanya: "maukah engkau menjualnya dengan mata air di surga?" Jawabnya: ya Rasulullah, saya dan keluarga tidak punya mata air selain itu. Usman mendengar ungkapan 6. Al Muhadzdzab fi Fiqh Syafi'i, hal. 233 248 - Konsep Wakaf Dalam Perspektif Ulama Fikih
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan tersebut, ia pun membelinya seharga 35 ribu dirham, lalu ia datang kepada Rasulullah SAW: ya Rasulullah, apakah aku bisa mendapatkan apa yang Rasulullah tawarkan ke- padanya. Jawab Rasulullah: iya. Lalu Usman mengatakan: "aku waqafkan untuk umat islam." c. Wakaf Tanah di Khaibar Dari Abdullah bin Umar ra. berkata bahwa Umar bin Khattab mendapat sebidang tanah di khaibar. Umar mendatangi Ra- sulullah SAW meminta pendapat Beliau: Ya Rasulallah, aku mendapatkan sebidang tanah di Khaibar yang belum pernah aku dapat harta lebih berharga dari itu sebelumnya. Lalu apa yang Anda perintahkan untukku dalam masalah harta ini? Maka Rasulullah SAW berkata: bila kamu mau, bisa kamu tahan pokoknya dan kamu bersedekah dengan hasil panen- nya. Namun, dengan syarat jangan dijual pokoknya, jangan dihibahkan, jangan diwariskan. Maka Umar ra. bersedekah dengan hasilnya kepada fuqara, dzawil qurba, para budak, ibnusabil, juga para tetamu. Tidak mengapa bila orang yang mengurusnya untuk memakan hasilnya atau memberi ke- pada temannya secara makruf, tetapi tidak boleh dibisnis- kan. Pohon kurma itu bersifat tetap, yakni ada terus dan tidak ditebang. Pohon-pohon itu adalah pokok yang terus dipelihara dan dirawat. Yang dimanfaatkan adalah hasilnya, yang diniatkan oleh beliau sebagai sedekah rutin kepada fa- kir miskin (HR. Ahmad). d. Wakaf untuk orang yang telah wafat. Dari Sa'ad ibn Uba- dah, berkata: ya Rasulullah, Ummu Sa'ad (isterinya) telah meninggal, sedekah apa yang lebih baik? Jawab beliau: air, lalu Sa'ad menggali sumur seraya berkata: ini (waqaf) un- Hj. Auffah Yumni, Lc, MA - 249
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan tuk Ummu Sa'ad. (HR. Bukhari). Wakaf Tunai DARI penjelasan sebelumnya, baik dari definisi wakaf, contoh-contoh wakaf di masa Rasulullah SAW, serta manfaat wakaf, dapat diambil kesimpulan bahwa wakaf adalah dalam ben- tuk benda yang bertahan lama dan dapat dimanfaatkan secara terus menerus. Atas dasar ini, ulama berbeda pendapat jika wakaf dalam bentuk uang tunai. Pendapat Pertama: Wakaf tunai hukumnya tidak boleh. Ini pendapat Ibnu Abidin dari Hanafiyah. Ibnu Abidin berkata: "Wakaf tunai (dengan dirham) merupakan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat Romawi, bukan dalam masyarakat kita. Begitu juga wakaf kapak dan pisau, pernah berlaku pada zaman terdahu- lu, tetapi tidak lagi pernah terdengar pada zaman kita. Untuk itu, tidak sah kalau diterapkan sekarang, seandainya pun ada, maka sangat jarang terjadi dan itu tidak dianggap."7 Ulama yang tidak membolehkan wakaf tunai memiliki dua alasan: Pertama, uang zatnya bisa habis dengan sekali pakai. Uang hanya bisa dimanfaatkan dan dibelanjakan sehingga bendanya le- nyap. Padahal inti dari wakaf adalah harta yang tetap. Oleh karena itu, ada persyaratan agar benda yang diwakafkan harus tahan lama dan tidak habis ketika dipakai. Kedua: Uang diciptakan sebagai alat tukar, bukan untuk ditarik manfaatnya dengan mempersewa- kan zatnya. Pendapat kedua, pendapat mutaqaddimin dari ulama maz- hab Hanafi membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai 7. Ibnu Abidin, Al Hasyiah, jilid 3, hal. 375 250 - Konsep Wakaf Dalam Perspektif Ulama Fikih
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan pengecualian, atas dasar Istihsan bi al-'Urfi, berdasarkan atsar Abdullah bin Mas'ud r.a. "Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Al- lah pun buruk." Begitu juga pendapat sebagian ulama mazhab as- Syafi'i: "Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam as-Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)."8 Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Al-Fatawa (Ibnu Taimiyah Majmu' Al Fatawa, hlm. 234-235) meriwayatkan satu pendapat dari kalangan Hanabilah yang membolehkan berwakaf dalam bentuk uang, dan hal yang sama dikatakan pula oleh Ibnu Qudamah dalam bukunya al-Mughni.9 Dari dua pendapat di atas, maka pendapat yang penulis pilih adalah pendapat yang menyatakan wakaf tunai hukumnya boleh, karena tujuan disyariatkan wakaf adalah menahan pokoknya dan menyebarkan manfaat darinya. Dan wakaf uang yang dimaksud bukanlah dzat uangnya tapi nilainya, sehingga bisa diganti dengan uang lainnya, selama nilainya sama. Kebolehan wakaf tunai ini telah ditetapkan para Ulama Kontemporer pada konferensi ke-15, Majma' al-Fiqh al-Islami OKI, No: 140, di Mascot, Oman, pada tanggal 14-19 Muharram 1425 H/ 6-11 Maret 2004 M. Selain itu, Majelis Ulama Indone- sia (MUI) juga telah mengeluarkan fatwa kebolehan wakaf tunai, pada tanggal 11 Mei 2002. Wakaf tunai juga sudah dituangkan dalam Peraturan Menteri Agama No. 4/ 2009, dan dalam Undang- undang nomor 41 tahun 2004 diatur dalam pasal 28 sampai pasal 31. Namun demikian, bukan berarti pengelolaan wakaf dapat 8. Al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir, tahqiq Dr. Mahmud Mathraji, hal. 379 9. Ibnu Qudamah, Al Mughni, jilid 8 Saudi Arabia, hal. 229-230 Hj. Auffah Yumni, Lc, MA - 251
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan disamakan dengan pengelolaan harta sedekah lainnya. Karena wakaf bertujuan agar harta wakaf dapat bertahan lama dan yang berwakaf mendapatkan pahala dari harta yang diwakafkan secara terus-menerus. Perlu diberikan batasan cara pengelolaan harta wakaf, agar manfaatnya terus diterima oleh penerima wakaf, juga pahalanya terus didapat oleh orang yang berwakaf.10 Pendayagunaan Harta Wakaf tunai PENDAYAGUNAAN harta, sebagaimana biasanya akan menemui dua hal, yakni keuntungan atau kerugian. Karena har- ta wakaf adalah termasuk harta umat yang memiliki fungsi so- sial umum; bahkan fuqaha (ulama ahli fikih) tidak membolehkan memposting harta wakaf dalam program pendayagunaan dalam sektor usaha jika hasilnya kecil atau tidak sebanding dengan nilai harta wakaf itu sendiri. Karena harta wakaf harus bertahan lama, dan manfaatnya dapat dinikmati oleh penerima secara terus menerus.11 Atas dasar ini, para ahli fikih mensyaratkan pendayagunaan harta wakaf dengan syarat sebagai berikut: Pertama, memilih jenis usaha yang aman dan tingkat risikonya paling kecil, atau meleng- kapinya dengan sistem penjaminannya secara syariat. Dan penja- minan seperti ini dibenarkan menurut Majma Al-Fiqhiy Al-Islamy (Lembaga Fikih Internasional). Penjaminan ini biasa didapatkan dari pihak ketiga terhadap saham-saham sektor bisnis. Atau penja- min biasanya dari pihak pemerintah. Kedua, usaha tersebut dike- lola oleh para profesional dan ahli sehingga menutup kemungkinan terjadinya kerugian. Setidaknya, kerugian dapat diantisipasi sedini 10. Malik ibn Anas, al-Mudawanah al-Kubra, jilid 1, hal. 380 11. Al-Sanhuriy, Al-Wasith fi Syarh al Qonun al Madani, jilid 5, hal. 288 252 - Konsep Wakaf Dalam Perspektif Ulama Fikih
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan mungkin. Ketiga, melalui planning atau perencanaan, antisipasi, supervisi, dan kontrol atau audit internal terhadap kegiatan bisnis tersebut. Keempat, memperhatikan fiqh aulawiyat (fikih prioritas), yakni usaha yang dijalankan memberi manfaat secara luas kepada penerima wakaf.12 Beberapa jenis usaha yang mungkin dikelola dari dana wakaf yang masuk katagori berisiko kecil: Bisnis sewa gedung. Bisnis mini market yang menjual kebutuhan sehari-hari. Bisnis jasa, baik di bidang event organizer, katering, pen- didikan, layanan jenazah, layanan kesehatan, lapak, per- cetakan, dll. Pengelolaan keuntungan dari investasi dana wakaf dikelola oleh nazir dan dimanfaatkan oleh para penerima wakaf. Misalnya: Pertama, dari sewa gedung digunakan untuk operasional masjid, kafalah dai dan para ustad. Pembangunan masjid, fasilitas umum, asrama mahasiswa, perbaikan jalan, dll, sesuai tujuan wakaf dari al-muwaqqif semula. Kedua, dari keuntungan mini market, digu- nakan untuk membantu biaya hidup melalui santunan rutin untuk para duafa di sekitar mini market tersebut, pengembangan usaha para pengusaha kecil, pemberian modal dan pinjaman tanpa bu- nga. Ketiga, dari bisnis jasa, dapat digunakan untuk meringankan biaya kesehatan para duafa, biaya pemakaman, biaya pendidikan, biaya pencetakan buku agama, dll.13 1. 2. 3. Kelebihan pengelolaan dana wakaf dibanding dana zakat adalah penggunaannya fleksibel. Sebab manfaatnya dapat dinikma- ti para penerima wakaf dan penerima wakaf itu tidak harus dari 12. Al Nawawi, Yahya ibn Syarof, Raudhah at Tholibin, jilid 5, hal. 342 13. Qadhi Khan, al-Fatawa bi Hamisy al-Fatawa al-Hindiyah, hal. 298 Hj. Auffah Yumni, Lc, MA - 253
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan kalangan duafa, walau mereka lebih diutamakan dibanding yang lain. IV. PENUTUP DI MASA Rasulullah SAW, para sahabat berwakaf dalam bentuk barang, seperti tanah, sumur, unta, dll. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, ulama membolehkan wakaf dalam bentuk uang tunai yang dipergunakan untuk membeli barang, dan manfaatnya dapat dinikmati oleh penerima wakaf. Pemahaman umum yang berkembang di masyarakat ada- lah bahwa barang wakaf hanya digunakan untuk ibadah saja, se- perti pembangunan masjid, sekolah, dll. Namun, sebenarnya kalau kita merujuk kepada kitab-kitab fikih, ulama tidak mensyaratkan barang wakaf hanya digunakan untuk fasilitas ibadah, bahkan di- bolehkan dalam bentuk fasilitas umum seperti toilet, tempat pe- mandian, rumah penginapan, dll. Karena tujuan dari wakaf adalah barang wakaf dapat dinikmati oleh penerima wakaf dalam waktu yang lama, yakni pahalanya akan terus mengalir untuk yang ber- wakaf, bahkan jika ia telah meninggal dunia, sekalipun. Untuk optimalisasi peran wakaf di masyarakat, sudah se- harusnya lembaga-lembaga wakaf melakukan sosialisasi wakaf di kalangan masyarakat, agar masyarakat memahami urgensi wakaf dalam Islam dan mengembangkan usaha pendayagunaan harta wakaf tersebut, agar lebih inovatif dan manfaatnya lebih luas, di samping tentu saja menjaga sistem wakaf klasik terus berlangsung, seperti wakaf tanah untuk tempat ibadah dan sarana pendidikan. 254 - Konsep Wakaf Dalam Perspektif Ulama Fikih
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan DAFTAR PUSTAKA 1. Ibnu al-Humam al-Hanafi, Syarh Fath al-Qodir, Beirut: Dār alKutub al-'Ilmiyyah, 1995 2. Syams al-Din al-Syaikh Muhammad al-Dasuqi, Ḥasyiyah al-Dasuqi 'ala al-Syarh al-Kabir, Beirut: Dār al-Fikr, t.t. 3. Wahbah az-Zuḥailī, al-Fiqh Asy-Syāfi'ī al-Muyassar, Beirut: Darul Fikr, 2008 4. Ibnu Qudmah, al-Mughnī wa al-Syarh al-Kabir, Beirut: Dār alKutub al-'Arabi, 1972 5. Syarah Nawawi 'ala Shahih Muslim 6. Al Muhadzdzab fi Fiqh Syafi'i, Indonesia, jilid 1, Makta- bah Ahmad Sa'ad Nabhan, tth 6. Ibnu Abidin, Al Hasyiah, jilid 3, Beyrut, Dar al Kitab al Arabi, tth 7. Al-Mawardi, al-Hawi alKabir, tahqiq Dr. Mahmud Math- raji, Beirut:Dar al-Fikr, 1994 8. Ibnu Taimiyah, Majmu' Al Fatawa, Beyrut, Dar al Ara- biyah 9. Malik ibn Anas, al-Mudawanah al-Kubra, Beyrut, Dar al Fikr, tth 10. Al-Sanhuriy, Al-Wasith fi Syarh al Qonun al Madani, jilid 5, Mesir, Dar al Kitab al Arabi, tth. 11. Al Nawawi, Yahya ibn Syarof, Raudhah at Tholibin, Mesir, Dar al Kutub al Ilmiyah, tth 12. Tuhfah, Al-Muhtaj fi Syarhil Minhaj, jilid 6 ,Mesir, al Maktabah al Tijariyah al Kubro, tth 13. Qadhi Khan, al-Fatawa bi Hamisy al-Fatawa al-Hindi- yah Hj. Auffah Yumni, Lc, MA - 255
(XIII) PELUANG DAN TANTANGAN WAKAF DAN NAZIR WAKAF DI KOTA MEDAN Oleh: Dr. Akmal Walad Ahkas, MA ABSTRAK PERSEPSI wakaf di kalangan masyarakat masih diidentik de- ngan seputar masjid, musala dan perkuburan. Sementara itu, nazir wakaf juga menghadapi masalah dan tantangan baik itu perso- alan internal maupun eksternal, seperti urusan administrasi nazir, manajemen, dan pengelolaan wakaf. Akibatnya, peluang wakaf dari sisi pengembangan sektor ekonomi, pendidikan, sosial, dan lainnya kurang mendapat perhatian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan bersifat kuali- tatif. Data yang diperoleh kemudian dianalisa dengan mengguna- kan metode deskriptif-kualitatif. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah bahwa ada tuntutan untuk memaksimalkan wakaf disebabkan peluang wakaf yang sangat besar. Di antaranya; pertama: terbukanya penafsiran-penafsiran baru dalam bidang fikih yang lebih fleksibel, yang memungkinkan 256
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan berkembangnya wakaf secara produktif. Kedua, adanya wacana zakat profesi juga merupakan peluang untuk mengoptimalkan zakat infak dan sedekah guna kepentingan kemajuan dan pember- dayaan umat Islam. Ketiga: dengan tumbuh dan berkembangnya lembaga ekonomi dan keuangan syariah, dan kesadaran umat Is- lam untuk menggunakan sistem ekonomi dan keuangan syariah merupakan peluang kerjasama bagi lembaga yang menangani masalah zakat, infak (wakaf) dan sedekah. Kata Kunci: Peluang, Tantangan, Wakaf, Nazir Wakaf I. PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah DALAM beberapa kesempatan diskusi dengan para nazir wakaf dan pengurus BKM masjid di Kota Medan, informasi yang didapat menunjukkan bahwa perkembangan wakaf di kota Medan sangat berkembang secara signifikan. Di antaranya dengan adanya beberapa nazir yang sudah mendapatkan sertifikat tanah wakaf, Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Pengganti Ikrar Wakaf Akta Ikrar Wakaf (APAIW), mendapatkan informasi legalitas hukum tentang wakaf dan nazir, dan juga sering mendapatkan pelatihan nazir. Tentunya ini tidak bisa lepas dari peran penting Badan Wakaf Indonesia (BWI) perwakilan kota Medan, Kemenag kota Medan, dan KUA kota Medan yang telah bersinergi menjembatani urusan dan kebutuhan nazir wakaf. Akan tetapi, masih banyak lagi masalah dan tantangan yang dihadapi oleh nazir wakaf baik itu persoalan internal maupun eks- ternal, seperti urusan administrasi nazir, manajemen dan penge- lolaan wakaf yang tentunya ada yang bisa diselesaikan sendiri Dr. Akmal Walad Ahkas, MA - 257
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan oleh pengurus nazir tersebut, tetapi banyak juga yang harus disele- saikan dengan pihak-pihak terkait. Di samping itu, persepsi wakaf di kalangan masyarakat masih diidentik dengan seputar masjid, musala, dan perkuburan. Hal ini dapat dimaklumi karena kurangnya pemahaman, pengetahuan dan sosialisasi tentang wakaf itu sendiri. Akibatnya, peluang wakaf dari sisi pengembangan sektor ekonomi, pendidi- kan, sosial, dan lainnya kurang mendapat perhatian. Bahkan, jika ada tanah wakaf yang difungsikan untuk pengembangan ekonomi, banyak orang yang memandang dengan "sebelah mata". Sebagaimana dijelaskan Ubaid dalam Nafis (2014) bahwa fenomena masjid dan kuburan ini juga diperkuat oleh adanya data yang termaktub dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) di Indonesia. Pe- runtukan wakaf dalam AIW rata-rata dialokasikan untuk masjid, musala, pemakaman, dan sebagian juga ada untuk pendidikan. Be- rarti, dapat ditarik benang merah bahwa pemanfaatan aset wakaf di Indonesia masih belum menyentuh sektor pengembangan ekonomi secara produktif. Apalagi ditambah dengan kurang diminatinya program wakaf karena bentuknya yang dipandang terlalu sulit untuk di- lakukan, dan memberi peluang terbebas untuk berwakaf bagi se- bagian orang. Mereka yang mempunyai harta sedikit akan berpikir panjang untuk berwakaf karena hukumnya hanya sunah, bukan ibadah yang diwajibkan (Sofyan, 2013). Hal ini memberikan gam- baran bahwa dalam pengelolaan wakaf membutuhkan ilmu penge- tahuan, pengalaman, kebijaksanaan, dan kolaborasi sehingga ter- ciptanya kekuatan bersama untuk menyelesaikan segala persoalan wakaf di kota Medan. Melalui tulisan ini, akan dikupas bagaimana peluang dan tantangan wakaf khususnya di kota Medan. 258 - Peluang dan Tantangan Wakaf dan Nazir Wakaf di Kota Medan
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan Tinjauan Pustaka Pengertian Wakaf MENURUT bahasa, kata waqaf dalam bahasa Arab disalin ke dalam bahasa Indonesia menjadi wakaf, adalah bentuk masdar dari kata kerja waqafa. Kata waqaf adalah sinonim atau identik dengan kata habs yang memiliki arti berhenti, menghentikan, dan menahan. Menurut Adjad Al-Alabiji (1989:23) kata waqaf berasal da- ri kata kerja waqafa yang berhenti atau berdiri. Sedang menurut Ilmu Fikih, kata waqaf berarti menahan, menghentikan, atau me- ngekang (Dirjen Pembinaan, 1986:207). Sedang menurut istilah dalam syariat Islam, wakaf diartikan sebagai penahanan hak milik atas materi benda (al-'ain) untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya (al manfaa'ah). Sedang dalam buku fikih, para ulama dan cendekiawan berbeda dalam mendefinisikan wakaf sesuai dengan perspektif keilmuan masing-masing. Imam Abu Hanifah, wakaf adalah menahan suatu harta ditangan pemilik wakaf dan penghasilan suatu barang itu, yang dapat disebut ariah atau comodate loan untuk tujuan amal saleh (Fyzeel, 1966:82). Imam Syafi'i menyatakan bahwa wakaf adalah suatu iba- dah yang disyaratkan. Wakaf itu berlaku sah bilamana orang yang berwakaf (wakif) telah menyatakan dengan perkataan, "saya te- lah mewakafkan (waqofhu)," sekalipun tanpa diputus oleh hakim. Bila harta telah dijadikan harta wakaf, orang yang berwakaf tidak berhak lagi atas harta itu, walaupun harta itu tetap ditangannya atau benda itu tetap dimilikinya (Nazarudin Rachmat, 1965:19). Sedangkan Sayid Ali Fikri (Golongan Maliki) mengatakan bahwa wakaf adalah menjadikan manfaat benda yang dimilikinya, Dr. Akmal Walad Ahkas, MA - 259
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan baik berupa sewa maupun hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai yang dikehendaki oleh yang mewakafkannya (Haq dan Anam, 1993:2). Ibn Ismail AshShan'aniy dalam Subulus Salam memaknai wakaf dengan "menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya dan digunakan untuk kebaikan" (Al-Alabiji, 1989:11). Ahmad Azhar Basyir mendefi- nisikan wakaf dengan "menahan harta yang dapat diambil man- faatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaannya yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridaan Allah (Ahmad Azar Basyir, 1986:5). Menurut Rachmat Djatmika, wakaf adalah menahan harta (yang mempunyai daya tahan lama dipakai) dari peredaran tran- saksi dengan tidak memperjualbelikannya, tidak mewariskannya, dan tidak pula menghibahkannya, dan menyedekahkan manfaat untuk kepentingan umum. Dengan begitu, harta benda yang di- wakafkan beralih menjadi milik Allah, bukan lagi menjadi milik wakif (Rachmad Djatmika 1982:15). Dari pendapat-pendapat di atas dapat diambil suatu kesim- pulan bahwa wakaf adalah menahan harta milik wakif untuk diambil manfaatnya tanpa memusnahkan, menjualbelikan, atau menghibahkan harta tersebut. Sedangkan perbedaan dari definisi di atas terletak pada kapan harta itu disebut wakaf, apakah mulai niat dan ucapan wakif, atau putusan pengadilan. Untuk lebih jelasnya kita sampaikan pengertian wakaf menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal I ayat I, bah- wa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk diman- 260 - Peluang dan Tantangan Wakaf dan Nazir Wakaf di Kota Medan
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan faatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat (UU No. 41 Tahun 2004:1). Dari bervariasinya pengertian wakaf, maka sangat perlu bagi kita untuk lebih memperdalam memahami makna wakaf, ka- rena dari definisi di atas, menimbulkan dampak secara hukum dan implikasi terhadap pelaksanaan dan pengelolaan wakaf. Pengertian Nazir Wakaf KATA nazir secara etimologi berasal dari kata kerja nad- zira-yandzaru yang berarti "menjaga" dan "mengurus" (Taufiq Hamami, 2003: 97). Di dalam kamus Arab-Indonesia disebutkan bahwa kata nazir berarti; "yang melihat", "pemeriksa" (M.Yunus, 1973:457). Dengan demikian, kata nadzira mempunyai arti: pihak yang melakukan pemeriksaan atau pihak yang memeriksa suatu obyek atau sesuatu hal yang berkaitan dengan obyek yang ada da- lam pemeriksaannya itu. Dalam terminologi fikih, yang dimaksud dengan nazir ada- lah orang yang diserahi kekuasaan dan kewajiban untuk mengurus dan memelihara harta wakaf (Ibnu Shihab, 1996:610). Jadi, pengertian nazir menurut istilah adalah orang atau ba- dan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus har- ta wakaf dengan sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuan harta wakaf. Selain kata nazir, dalam hukum Islam juga dikenal istilah mutawalli. Mutawalli merupakan sinonim dari kata nazir yang mempunyai makna yang sama yakni orang yang diberi kuasa dan kewajiban untuk mengurus harta wakaf. Lebih jelas lagi dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 di dalam ketentuan umum, butir keempat, menyebutkan bah- Dr. Akmal Walad Ahkas, MA - 261
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan wa nazir adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. II. METODE PENELITIAN METODE penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif atau penelitian kepustakaan (library research). Sebagai penelitian kepustakaan tentu saja pendekatan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, dengan sumber data sekunder penelitian-penelitian terdahulu, buku-buku, majalah resmi, ataupun dokumen pendukung. Dengan kata lain, penelitian ini merupakan metode dalam pencarian, mengumpulkan dan menganalisis sumber data untuk diolah dan disajikan dalam bentuk kualitatif. Pada penelitian ini penulis mencoba memaparkan tentang peluang dan tantangan wakaf maupun bagi nazir wakaf. III. PEMBAHASAN Peluang dan Tantangan PERTAMA yang harus dipahami mengenai wakaf tentu adalah pengertian wakaf. Secara etimologi, wakaf berasal dari perkataan Arab Waqf yang berarti al-Habs, yaitu kata yang ber- bentuk masdar yang berarti menahan, berhenti, atau diam. Apabila kata tersebut dihubungkan dengan harta seperti tanah, binatang dan yang lain, ia berarti pembekuan hak milik untuk faedah terten- tu (Ibnu Manzhur dalam BWI, 2019:73). Al-Jurjani memberikan 262 - Peluang dan Tantangan Wakaf dan Nazir Wakaf di Kota Medan
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan pengertian wakaf sebagai penahanan hak milik atas materi benda (al-'ain) untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya (al-manfa'ah). Golongan Hanafiyah mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda (al-'ain) milik wakif dan menyedekahkan atau me- wakafkan manfaatnya kepada siapa pun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan (Ibnu al-Humam dalam BWI, 2019:73). Definisi wakaf tersebut menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan wakif itu sendiri. Dengan artian, wakif masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, manakala perwakafan hanya terjadi ke atas manfaat harta tersebut, bukan termasuk aset hartanya. Golongan Malikiyah berpendapat, wakaf adalah menjadi- kan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun pemilikannya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (shighat) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif (al-Dasuqi dalam BWI, 2019:74). Defi- nisi wakaf tersebut hanya menentukan pemberian wakaf kepada orang atau tempat yang berhak saja. Golongan Syafi'iyah mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya (al- 'ain) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada nazir yang dibolehkan oleh syariat (al-Syarbini dalam BWI, 2019:73). Golongan ini mensyaratkan harta yang diwakafkan harus harta yang kekal materi bendanya (al-'ain) dengan artian harta yang tidak mudah rusak atau musnah serta dapat diambil manfaatnya secara terus menerus (al-Syairazi dalam BWI, 2019:74). Sedangkan Golongan Hanafiyah mendefi- nisikan wakaf dengan bahasa yang sederhana, yaitu menahan asal Dr. Akmal Walad Ahkas, MA - 263
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan (Ibnu Qudamah, dalam BWI, 2019:74). Dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004, wakaf diar- tikan dengan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepen- tingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat. Dari beberapa definisi wakaf tersebut, dapat disimpulkan bahwa wakaf merupakan praktik sedekah harta secara permanen dengan membekukan atau membatasi pemanfaatannya (tasaruf) untuk hal-hal yang diperbolehkan dalam syariat Islam baik itu di bidang pendidikan, sosial, atau yang lainnya. Hal ini sesuai de- ngan fungsi wakaf yang disebutkan pasal 5 UU No. 41 tahun 2004 yang menyatakan wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Sebagai contoh, seseorang yang mewakafkan harta berupa tanah yang dimiliki untuk kegiatan pembangunan yayasan terten- tu. Dalam hal ini, tanah tidak diperbolehkan dijual maupun dihi- bahkan kepada orang lain setelah diterima. Melainkan, pengelola yayasan hanya diperkenankan mengatur pemanfaatan tanah ke- pentingan yayasan saja. Selanjutnya, dasar para ulama menerangkan tentang wakaf adalah pada keumuman ayat Al-Qur'an, di antaranya dalam surat Al-Baqarah (2): 267, artinya: "Hai orang-orang yang beriman! nafkahkanlah (di jalan Al- lah) sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. janganlah 264 - Peluang dan Tantangan Wakaf dan Nazir Wakaf di Kota Medan
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji." Juga dalam surat Ali Imran (3): 92, artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan ( yang sempurna ) sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui." Dan juga dalam surat Al-Baqarah (2): 261, artinya: "Perumpamaan (nafkah yang di keluarkan oleh) orang- orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada tiap- tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), lagi Maha Mengetahui." Dari ayat-ayat di atas tersebut memang tidak terdapat jelas tentang perintah dari wakaf, hanya saja menjelaskan tentang an- juran untuk menginfakkan harta yang diperoleh untuk mendapat kebaikan dan pahala dari Allah SWT. Namun, jika kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 261, disebutkan bahwa ada pahala berlipat ganda yang akan diperoleh oleh orang yang menginfakkan har- tanya karena mengharap rida Allah SWT. Meskipun tidak secara jelas disebutkan tentang wakaf, akan tetapi inilah motivasi ibadah yang menjadi peluang atau ladang amal dalam berwakaf bagi yang ingin mendapatkan pahala yang berlipat ganda serta rida Allah SWT. Tentunya, dalam hal ber- wakaf ini juga telah lebih dulu dilakukan oleh para sahabat. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab ra. Dalam Dr. Akmal Walad Ahkas, MA - 265
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan hadis disebutkan bahwa Umar bin Khattab memperoleh tanah di Khaibar. Dijelaskan ketika itu Umar bin Khattab meminta petun- juk dari Nabi Muhammad SAW. Untuk hadis lengkapnya sebagai berikut: Umar memperoleh tanah di Khaibar, lalu dia bertanya kepa- da Nabi dengan berkata: "Wahai Rasulullah, saya telah memper- oleh tanah di Khaibar yang nilainya tinggi dan tidak pernah saya peroleh yang lebih tinggi nilainya dari pada itu. Apa yang Baginda perintahkan kepada saya untuk melakukannya?" Sabda Rasulullah SAW, "kalau kamu mau, tahan tanah sumbernya dan sedekahkan manfaat atau faedahnya," lalu umar menyedekahkan hasilnya ke- pada fakir miskin, keluarga, memerdekakan budak, orang yang berperang di jalan Allah, musafir dan para tamu. Bagaimanapun ia boleh digunakan dengan cara yang sesuai dengan keinginan pihak yang mengurusnya, seperti memberi makan sahabat tanpa men- jadikannya sebagai sumber pendapatan." Selain itu, hadis yang masyhur di kalangan kaum muslim adalah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang harta yang tidak akan pernah terputus. Dari Abu Hurairah, nas hadis terse- but adalah: "Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariah (wakaf), ilmu pengetahuan yang bermanfaat, dan anak saleh yang selalu mendoakan." Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun iba- dah wakaf hukumnya sunah, akan tetapi menjadi peluang dan ke- sempatan besar bagi umat Islam untuk melakukan ibadah tersebut. Tidak hanya mendapatkan pahala yang berlipat ganda terus meng- alir, akan tetapi menjadi motivasi dan inspirasi bagi umat Islam yang merasakan manfaat dari hasil wakaf tersebut. Hal ini terbukti 266 - Peluang dan Tantangan Wakaf dan Nazir Wakaf di Kota Medan
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan di beberapa negara besar yang telah menjalankan dan mengem- bangkan program wakaf ini. Kasdi (2017:78) menjabarkan, di beberapa negara seperti di Saudi Arabia, Yordania, Mesir, Kuwait, dan Turki, wakaf berkem- bang sangat pesat. Tidak hanya berupa sarana dan prasarana iba- dah, melainkan juga berupa tanah pertanian, perkebunan, lembaga pendidikan, apartemen, uang, saham, dan lain-lain yang semuanya dikelola secara produktif. Seperti di Saudi Arabia, Perkembangan wakaf sangat pesat dan bentuknya bermacam-macam, seperti ho- tel, tanah, apartemen, toko, kebun, dan tempat-tempat ibadah. Ha- sil wakaf sebagian digunakan untuk perawatan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, serta sebagian lain diproduktifkan yang hasil- nya digunakan untuk membiayai fasilitas pendidikan atau kegia- tan sosial lainnya. Di Sudan, Badan Wakaf Sudan mengembangkan hasil wakaf di bidang pendidikan dan kesehatan. Dalam bidang pen- didikan, Badan Wakaf melakukan penggalangan dana wakaf dari para dermawan untuk membangun asrama mahasiswa yang dekat dengan kampus. Pelaksanaan proyek ini terlaksana atas kerjasama dengan lembaga dana nasional untuk pelajar dan mahasiswa. Se- dangkan dalam bidang kesehatan, Badan Wakaf ini membangun rumah sakit di pinggiran kota dan desa-desa di Sudan. Selain itu, proyek pembangunan farmasi di daerah pedesaan bertujuan mem- berikan obat bagi orang-orang miskin dengan harga sangat murah (Mundzir Qahaf dalam Kasdi, 2017:81). Di Syria, tepatnya di Damaskus, daerah yang bernama As- Salihiyyah yaitu kota besar yang mempunyai pasar yang baik yang tidak ada bandingannya, juga mempunyai masjid jamik dan sebuah rumah sakit jiwa (Maristan), dan juga terdapat madrasah Dr. Akmal Walad Ahkas, MA - 267
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan yang dikenal dengan madrasah Ibn Umar yang diwakafkan untuk orang-orang yang belajar al-Qur'an. Madrasah ini juga menjamin kebutuhan pangan dan sandang para tenaga pengajarnya. Di dalam negeri kita, banyak juga orang yang terinspirasi berwakaf seperti yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab dan di negara-negara Arab lainnya. Saya ambil contoh di daerah Blora Jawa Tengah. Lahirnya program Lumbung Pangan Wakaf (LPW) dan Lumbung Ternak Wakaf (LTW) yang diinisiasi oleh Global Wakaf, sebuah lembaga yang mengedepankan profesionalisme sebagai nazir wakaf. Melalui program tersebut, Global Wakaf mencoba untuk menghidupkan wakaf produktif. Melalui program LTW, puluhan kandang dengan ribuan hewan ternak dibangun di Kecamatan Cepu dan Kecamatan Sambong di Kabupaten Blora dengan mengelola 6.535 ternak dan telah memberdayakan 705 peternak. Melalui program LPW dibangun di Desa Jipang, Keca- matan Cepu dengan membantu lebih dari 2.000 petani dalam me- ngelola dan memasarkan hasil panen padi mereka. Dengan LPW tersebut, para petani terbebas dari tengkulak. Ribuan ton gabah petani dibeli oleh Global Wakaf dengan harga terbaik bukan untuk mendapatkan keuntungan, melainkan untuk bantuan kemanusiaan dan masyarakat yang membutuhkan. Dari Blora 1.000 ton beras ke Somalia, 2.000 ton ke Bangladesh untuk pengungsi Rohingya, dan 2.000 ton beras untuk Palestina. Ribuan ton beras juga dikirim untuk korban bencana dalam negeri seperti gempa Lombok serta gempa dan tsunami yang menghancurkan Palu dan Donggala. Salah satu terobosan di atas tadi telah menjadi inspirasi dan motivasi bagi nazir wakaf kota Medan untuk bisa melakukan tero- bosan lain yang lebih inovatif dan kreatif sehingga dapat mem- berikan distribusi positif dalam mengembangkan dan mengelola 268 - Peluang dan Tantangan Wakaf dan Nazir Wakaf di Kota Medan
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan wakaf umat, sehingga umat Islam khususnya di kota Medan mera- sakan manfaat yang besar di bidang ekonomi, pendidikan, sosial, dan lainnya. Yang menarik dari beberapa kesempatan diskusi dengan nazir wakaf adalah mereka ingin membuat baitulmal, untuk mem- bebaskan umat Islam dari pinjaman riba yang sangat membahaya- kan dan menjebak masyarakat kota Medan. Tentunya ini bukanlah hal yang mustahil dilakukan. Dengan adanya kerjasama antara pihak nazir wakaf dengan bank-bank syariah, menjadi solusi un- tuk memberantas masalah riba. Tentunya hal ini menjadi peluang besar bagi para nazir wakaf di kota Medan. Apalagi pembenahan wakaf sudah diatur secara sistematis oleh Undang-Undang Tentang Wakaf Nomor 41 tahun 2004, bah- wa harta benda wakaf tidak hanya dibatasi berupa tanah, tetapi diklasifikasikan menjadi dua yaitu harta benda bergerak dan tidak bergerak. Harta benda yang bergerak meliputi uang, logam mu- lia, surat berharga, kendaraan, hak sewa, dan hak atas kekayaan intelektual. Sedangkan harta tidak bergerak meliputi tanah dan bangunan. Tentunya untuk dapat mengelola wakaf secara maksimal dan profesional, dibutuhkan nazir yang berkompeten di bidang- nya, serta bertanggung jawab. Nazir pun dapat dibagi menjadi tiga model, yaitu perseorangan (minimal 3 orang), organisasi, dan ba- dan hukum. Ini merupakan sinyal baik dalam pengelolaan wakaf dari sisi undang-undang dan peraturan pemerintah atas keserius- an dalam rangka melindungi aset wakaf dan demi kemaslahatan umum secara menyeluruh. Selain itu, ada dimensi-dimensi lain yang menjadi peluang berwakaf, seperti dijelaskan Muhith dalam Muslich (2016:207), Dr. Akmal Walad Ahkas, MA - 269
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan di antaranya dimensi keilmuan. Dengan wakaf semua orang mem- punyai kesempatan untuk memperoleh ilmu dan pendidikan. Di- mensi Sosial; dapat membantu fakir miskin, yatim piatu yang tidak mempunyai sanak keluarga, termasuk juga dalam rangka mem- bantu yang sakit dan kurang mampu. Dimensi kesehatan; mak- sudnya dengan wakaf, umat Islam dapat membangun rumah sakit, pelayanan kesehatan secara gratis, penanganan gizi buruk, mem- bantu biaya berobat. Dimensi pertahanan nasional; maksudnya dengan wakaf umat Islam dapat memiliki kekuatan militer yang kuat, memajukan ketahanan dan pertahanan di bidang militer. Di- mensi kekeluargaan; maksudnya wakaf dapat digunakan sebagai sarana membangun silaturahmi antar keluarga, karena mewakaf- kan sebagian harta pada keluarga, anak cucu dan lain-lain. Di- mensi lembaga/yayasan; artinya dengan wakaf kita lakukan pada lembaga/yayasan/organisasi keagamaan, maka umat Islam dapat mengembangkan keilmuan dengan mendirikan sekolah dan pon- dok pesantren serta panti asuhan. Gontor, Muhammadiyah, dan NU bisa besar seperti saat ini salah satunya karena adanya wakaf. Akan tetapi, meskipun banyak dimensi peluang yang da- pat dilakukan dalam pengelolaan wakaf, tantangan yang dihadapi oleh nazhir wakaf tidaklah dapat dipungkiri. Seperti yang dijelas- kan oleh Sofyan (2013) dan Muslich (2016) bahwa ada beberapa hal yang harus dihadapi dan dilakukan di antaranya adalah: 1. 2. 3. kebekuan umat Islam terhadap paham wakaf, sehingga per- lu diberikan sosialisasi dan motivasi wakaf; Nadzir masih bersifat pasif, sehingga perlu pelatihan penge- lolaan atau manajemen wakaf; Kepercayaan dan akuntabilitas pengelolaan harta benda wakaf belum maksimal, sehingga diperlukan rasa tanggung 270 - Peluang dan Tantangan Wakaf dan Nazir Wakaf di Kota Medan
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan jawab yang tinggi dan kompetensi yang memadai dalam pengelolaan wakaf; Lamanya waktu penyertifikatan tanah wakaf menjadi ken- dala tersendiri, di antaranya kelengkapan administrasi, ko- munikasi dengan BPN, keterlibatan Kemenag, sehingga perlu kerjasama dan komunikasi dengan BWI dan pihak terkait. Terkait dengan peningkatan nazir, perlu dilakukan antara lain dengan upgrading kompetensi secara berkelanjutan, magang, dan sertifikasi. Saat ini telah ada Standar Kompetensi Kerja Na- sional Indonesia (SKKNI) nazir yang disusun bersama oleh BWI dan Kementerian Agama, para nazir, akademisi, dan para ahli. SK- KNI ini menjadi sebuah prasyarat dan proses sertifikasi nazir. 4. IV. KESIMPULAN DI INDONESIA, manfaat wakaf dapat dilihat dari ba- nyaknya aset wakaf dari umat Islam. Namun, di balik manfaat yang begitu besar dan dahsyatnya potensi wakaf, kita perlu mengop- timalkan wakaf tersebut sebagai sarana untuk kemajuan Islam dan mengatasi problema umat Islam itu sendiri yaitu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, serta ketertinggalan dibandingkan negara-negara lain yang lebih maju. Tuntutan untuk memaksimal- kan wakaf disebabkan peluang wakaf sangat besar, di antaranya: Pertama, terbukanya penafsiran-penafsiran baru dalam bi- dang fikih yang lebih fleksibel, yang memungkinkan berkembang- nya wakaf secara produktif. Kedua, adanya wacana zakat profesi juga merupakan pelu- Dr. Akmal Walad Ahkas, MA - 271
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan ang untuk mengoptimalkan zakat infak dan sedekah guna kepen- tingan kemajuan dan pemberdayaan umat Islam. Ketiga, dengan tumbuh dan berkembangnya lembaga ekonomi dan keuangan syariah, dan kesadaran umat Islam untuk menggunakan sistem ekonomi dan keuangan syariah merupakan peluang kerjasama bagi lembaga yang menangani masalah zakat, infak (wakaf) dan sedekah. Umat yang memberikan harta akan semakin yakin, karena dengan kerjasama lembaga tersebut wakif dan muzaki akan semakin yakin akan profesionalisme, transpa- ransi dan akuntabilitas lembaga yang menangani harta benda umat tersebut. Di balik peluang yang begitu besar akan manfaat wakaf, ada banyak tantangan yang harus kita hadapi. Untuk dapat meng- optimalkan peluang tersebut, kita mesti menghadapi tantangan- tantangan berupa sempitnya pandangan sebagian besar umat Islam tentang wakaf. Yakni adanya anggapan bahwa wakaf itu hanya berupa benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan saja. Pa- dahal wakaf bisa berupa benda bergerak seperti wakaf uang atau kendaraan. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya sosialisasi ten- tang wakaf, jenis wakaf, wakaf produktif, dan lainnya. Di sisi lain, masih belum optimalnya lembaga wakaf, lembaga zakat, dan kurang profesionalnya tenaga pada dua lembaga tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi umat Islam. Oleh karena itu peningka- tan kualitas SDM dengan melakukan pelatihan, pendidikan dan upgrading sangat diperlukan untuk meningkatkan profesionalisme para nazir selaku orang/ lembaga yang menangani masalah per- wakafan. 272 - Peluang dan Tantangan Wakaf dan Nazir Wakaf di Kota Medan
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Kota Medan DAFTAR PUSTAKA A. Buku 1. Azhar Basyir, Ahmad, Hukum Islam tentang Wakaf, Ija- rah dan Syirkah, Bandung: Al-Ma'arif, 1986 2. Badan Wakaf Indonesia, Buku Pintar Wakaf, Jakarta: BWI, 2019 3. Dirjen Binbaga Islam DEPAG RI, Ilmu Fiqh, Jakarta, 1986 4. Djatnika, Rachmat, Wakaf Tanah, Surabaya: Al-Ikhlas, 1982. 5. Kasdi, Abdurrohman, Dinamika Pengelolaan Wakaf Di Negara-Negara Muslim, Jurnal ZISWAF, Vol. 4, No. 1, Juni 2017 6. Hamami, Taufiq, Perwakafan Tanah dalam Politik Hu- kum Agraria Nasional, Jakarta: Tatanusa, 2003 7. Muslich, Ahmad, Peluang Dan Tantangan Dalam Pe- ngelolaan Wakaf, Jurnal Muaddib Vol. 06 No. 02 Juli-De- sember 2016 8. Nafis, M. Cholil, Wakaf Pilar Peradaban: Dinamika Perwakafan Dari Masa Ke Masa Di Indonesia, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2014 9. Naziruddin Rachmat, Harta Wakaf, Pengertian Perkem- bangan dan Sejarahnya di Dalam Masyarakat Islam Dulu dan Sekarang, Jakarta: Bulan Bintang, 1965 10. Sofyan, Muhammad, Wakaf Antara Peluang Dan Tan- tangan (Studi Konstruktif Bentuk Wakaf), Jurnal ASAS VoL. 5, No. 1, 2013 11. Syihab al-Ramli, Ibnu, Nihayah al-Muhtaj, Juz IV, Bei- rut: Daar al-Kitab alAlamiyah, 1996 12. Tim ACT, Belajar dari Wakaf Produktif Umar Bin Khat- tab, sumber: duktif-umar-bin-khattab 13. Yunus, Muhamad, Kamus Arab Indonesia, Jakarta: Ya- yasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir al-Qur'an, 1973 Dr. Akmal Walad Ahkas, MA - 273
PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan B. Peraturan Perundang-undangan 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459) 2. Kompilasi Hukum Islam 3. Peraturan BWI Nomor: 08/BWI/XII/2007 tentang Tata Keja Badan Wakaf Indonesia 274 - Peluang dan Tantangan Wakaf dan Nazir Wakaf di Kota Medan