TINJAUAN YURIDIS TERJADINYA PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA YANG TELAH DITERBITKAN Oleh: Julianus P. Sembiring Universitas Darma Agung E-mail: ABSTRAK Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mengakibatkan pembatalan sertipikat Hak Guna Usaha, untuk mengetahui penyelesaian sengketa pertanahan akibat pembatalan Hak Guna Usaha, untuk mengetahui konsekuensi yuridis akibat pembatalan sertipikat hak Guna Usaha. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian empiris, yaitu penelitian ke lapangan dengan melakukan wawancara sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data primer dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif. Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, maka diketahui bahwa faktor-faktor yang mengakibatkan pembatalan sertipikat Hak Guna Usaha adalah karena adanya cacat hukum administrasi dan putusan pengadilan. Apabila suatu sertipikat Hak Guna Usaha mengandung cacat hukum administrasi yaitu terjadi kesalahan prosedur atau cacat yuridis dalam penerbitannya yang menyebabkan sertipikat Hak Guna Usaha menjadi batal demi hukum, maka sertipikat Hak Guna Usaha tersebut menjadi batal sejak diterbitkan sertipikat Hak Guna Usaha. Penyelesaian sengketa pertanahan akibat pembatalan Hak Guna Usaha, maka akan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mendapatkan Keputusan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai wewenang mengadilii sengketa hak atas tanah, karena sertifikat Hak Guna Usaha merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 berlaku telah bersifat dikeluarkan Pemerintah, dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan selaku Badan Tata Usaha Negara yang ditujukan kepada seseorang atau badan hukum (konkret, individual) yang menimbulkan akibat hukum pemilikan atas sebidang tanah yang tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut dari instansi atasan atau instansi lain (final). Konsekuensi yuridis pembatalan sertipikat Hak Guna Usaha adalah dapat memberikan kepastian hukum atas kepemilikan hak atas tanah, yang secara teoritis pembatalan suatu keputusan dalam hal ini sertipikat Hak Guna Usaha dapat berakibat batal, batal demi hukum dan dapat dibatalkan. Disarankan perlunya ada aturan dalam tata administrasi pertanahan yang bisa menjadi payung hukum dalam memberikan kepastian hak terhadap obyek hak atas tanah yang telah pernah menjadi sengketa di lembaga peradilan dan telah berkekuatan hukum tetap. Hakim dalam memeriksa perkara perdata maupun sengketa tata usaha negara, agar lebih cermat dan teliti serta mengadakan pemeriksaan setempat dengan melibatkan Kantor Pertanahan setempat Kata Kunci : Pembatalan, Sertifikat, Hak Guna Usaha. 1. PENDAHULUAN Tanah dalam wilayah Negara Republik Indonesia merupakan kurnia Tuhan Yang Maha Esa sebagai salah satu sumber daya alam utama yang sangat diperlukan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhannya baik yang langsung untuk kehidupannya seperti bercocok tanam, atau untuk tempat melaksanakan usaha, pembangunan sarana tinggal maupun 166 TINJAUAN YURIDIS TERJADINYA PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA YANG TELAH DITERBITKAN Julianus P. Sembiring
selain dan prasarana mempunyai nilai batiniah yang mendalam bagi rakyat Indonesia, juga berfungsi strategis dalam memenuhi kebutuhan negara dan rakyat yang makin beragam dan meningkat, bahkan juga telah menjadi faktor krusial dalam perkembangan sosial, ekonomi, dan keamanan suatu Negara. lainnya, yang politik, pertahanan tempat bagi manusia untuk menjalani dan melanjutkan kehidupannya. Pengertian tanah sebutan tanah dapat dipakai dalam beberapa arti, maka dalam penggunaannya perlu diberi batasan agar diketahui dalam arti apa istilah tersebut digunakan. Pada hukum tanah kata sebutan tanah dipakai dalam arti yuridis, sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh Undang- Undang Pokok Agraria (UUPA) yaitu bagian dari pengertian bumi yang disebut sebagai permukaan bumi yang dilekati dengan macam macam hak yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang- orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan hukum. Tanah merupakan Undang-undang Pokok Agraria pada asalnya memiliki pendirian, bahwa untuk mencapai apa yang ditentukan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 tidak perlu dan tidaklah pula pada tempatnya, bahwa Negara bertindak sebagai pemilik tanah. Adalah lebih tepat jika Negara, sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat (bangsa) bertindak selaku badan penguasa. Dari sudut inilah harus dilihat arti ketetentuan dalam pasal 2 ayat (1) yang menyatakan "Bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam terkandung di dalamnya, pada yang tingkatan yang tertinggi dikuasai oleh Negara". Sesuai dengan pangkal pendirian tersebut di atas perkataan "dikuasai" dalam pasal ini bukan berarti "dimiliki" akan JURNAL DIKTUM, Vol. 2, No. 3, (2023) Desember : 166 - 174 tetapi adalah pengertian, yang memberi sebagai wewenang dari Bangsa organisasi tingkatan itu, untuk pada Indonesia tertinggi, melakukan pengaturan dalam pengelolaan tanah, termasuk dalam hal atas kepastian memberikan pemilikan tanah. kepada Negara, kekuasaan hukum dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum tidak sekedar diperlukan dan adat, bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah sebagaimana pasal 2 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Hak menguasai kepada dari Negara ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum sebagaimana Pasal 4 UUPA. Macam-macam hak atas tanah satu di antaranya adalah tanah dengan status Hak Guna Usaha sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA. hapusnya Hak menguasai HGU ditentukan dalam Pasal 34 UUPA yang menentukan bahwa HGU hapus karena jangka waktunya berakhir; dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu dipenuhi; dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum dicabut jangka waktunya untuk kepentingan umum; ditelantarkan; tanahnya musnah; ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2) UUPA yang menentukan orang atau badan hukum yang mempunyai HGU dan tidak lagi memenuhi syarat- Mengenai syarat tidak berakhir; 167
syarat sebagai yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini dalam jangka waktu satu tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. HGU yang hapus, maka bidang tanah eks HGU tersebut menjadi tanah negara, dengan memberikan hak kepada yang dengan membutuhkannya mengajukan permohonan hak. Pemegang HGU dibuktikan dengan sertipikat hak atas tanah sebagai bukti otentik sebagaimana dimaksud oleh pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA. Sebagai pemegang tentunya menggunakan haknya atas hak tersebut, tanah ternyata tersebut dibatalkan. pemegang HGU Berdasarkan latar belakang di atas, maka tentang penulis memilih "Tinjauan Terjadinya Yuridis Pembatalan Sertifikat Hak Guna Usaha Yang Telah Diterbitkan". judul skripsi 2. METODE PENELITIAN Jenis penelitian 2. METODE PENELITIAN Jenis penelitian adalah menggunakan metode pendekatan yuridis analisis normatif, yakni terhadap permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum yang mengacu pada norma-norma atau kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku". Sehubungan dengan metode tersebut, penelitian penulis melakukannya cara meneliti peraturan-peraturan, perundang- undangan, keputusan-keputusan pengadilan, surat-surat edaran maupun yurisprudensi, majalah-majalah hukum, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat terkemuka yang para sarjana hukum merupakan data sekunder, kemudian dikaitkan dengan permasalahan dalam skripsi. "melakukan digunakan dengan Penelitian ini "bersifat deskriptif analitis karena hanya akan memaparkan obyek yang diteliti, diselidiki dengan menggambarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan perundang-undangan". 3. HASIL DAN PEMBAHASAN Konsekuensi Yuridis Atas Kesalahan Prosedur Dalam Penelitian Sertipikat Oleh Ptun Medan A. Sengketa Hak Guna Usaha Pengertian sengketa pertanahan dirumuskan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa disebut Pertanahan, PMNA/KBPN 1/1999, yaitu: " perbedaan pendapat yang berkepentingan mengenai keabsahan suatu hak, pemberian hak atas tanah, pendaftaran hak atas tanah, termasuk peralihan dan penerbitan tanda bukti haknya serta pihak yang yang merasa mempunyai hubungan hukum dan pihak lain yang berkepentingan terpengaruh oleh status hukum tanah tersebut." Sarjita, 3. HASIL DAN PEMBAHASAN Konsekuensi Yuridis Atas Kesalahan Prosedur Dalam Penelitian Sertipikat Oleh Ptun Medan A. Sengketa Hak Guna Usaha Pengertian sengketa pertanahan dirumuskan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa disebut Pertanahan, PMNA/KBPN 1/1999, yaitu: " perbedaan pendapat yang berkepentingan mengenai keabsahan suatu hak, pemberian hak atas tanah, pendaftaran hak atas tanah, termasuk peralihan dan penerbitan tanda bukti haknya serta pihak yang yang merasa mempunyai hubungan hukum dan pihak lain yang berkepentingan terpengaruh oleh status hukum tanah tersebut." Sarjita, 3. HASIL DAN PEMBAHASAN Konsekuensi Yuridis Atas Kesalahan Prosedur Dalam Penelitian Sertipikat Oleh Ptun Medan A. Sengketa Hak Guna Usaha Pengertian sengketa pertanahan dirumuskan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa disebut Pertanahan, PMNA/KBPN 1/1999, yaitu: " perbedaan pendapat yang berkepentingan mengenai keabsahan suatu hak, pemberian hak atas tanah, pendaftaran hak atas tanah, termasuk peralihan dan penerbitan tanda bukti haknya serta pihak yang yang merasa mempunyai hubungan hukum dan pihak lain yang berkepentingan terpengaruh oleh status hukum tanah tersebut." Sarjita, selanjutnya pihak sengketa pertanahan adalah "perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang merasa atau dirugikan pihak-pihak tersebut untuk penggunaan dan penguasaan hak atas tanahnya, yang diselesaikan melalui musyawarah atau melalui pengadilan." Sifat permasalahan dari suatu sengketa ada beberapa macam: 1. Masalah Menurut yang menyangkut prioritas untuk dapat ditetapkan sebagai pemegang hak yang sah atas tanah yang berstatus hak atas tanah yang belum ada haknya. 2. Bantahan terhadap sesuatu alas yang hak/bukti perolehan 168 TINJAUAN YURIDIS TERJADINYA PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA YANG TELAH DITERBITKAN Julianus P. Sembiring
digunakan pemberian hak. sebagai dasar 3. Kekeliruan/kesalahan pemberian hak yang disebabkan penerapan peraturan kurang/tidak benar. yang 4. Sengketa/masalah yang mengandung aspek-aspek sosial praktis (bersifat strategis). lain B. Penyelesaian Sengketa Hak Guna Usaha Mekanisme penanganan sengketa diselenggarakan pertanahan penyelesaiannya melalui instansi Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan melalui Pengadilan. Untuk menangani sengketa pertanahan, secara struKtural menjadi tugas Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Hukum pada BPN, Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan pada Kantor Wilayah BPN Propinsi dan Penyelesaian Masalah Sub Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Selain itu berdasarkan PMNA/KBPN No. 1 Tahun 1999, dibentuk Sekretariat Penanganan Sengketa Pertanahan pada Badan Pertanahan Nasional yang secara fungsional bertugas untuk membantu penanganan sengketa pertanahan. Ketentuan tersebut berlaku mutatis-mutandis bagi Kantor Wilayah BPN Propinsi maupun Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. dan fungsi Seksi C. Gugatan Pembatalan Sertipikat Hak Guna Usaha Dalam Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Sedangkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Tata Usaha Negara JURNAL DIKTUM, Vol. 2, No. 3, (2023) Desember : 166 - 174 Pejabat pemerintahan perundang-undangan yang berlaku. yang melaksanakan berdasarkan urusan peraturan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jis. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa: "seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi." Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jis. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan bagi akibat seseorang atau badan hukum perdata. hukum Berkaitan dengan sertipikat Hak Guna Usaha, maka sertipikat Hak Guna Usaha dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional selaku Badan Tata Usaha Negara ditujukan kepada seseorang atau badan huku (konkret, individual) yang menimbulkan akibat hukum pemilikan atas sebidang tanah yang tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau lanjut dari lebih instansi lain (final). berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jis. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Dengan demikian 169
Tata Usaha Negara dan dari segi muatan (isi), pejabat yang mengeluarkan, maksud dan kepada siapa ditujukan serta apa yang ditetapkan di dalamnya, maka sertipikat tanah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). D. Akibat Hukum Pembatalan Hak Guna Usaha Sertipikat Hak Guna Usaha merupakan salah satu keputusan Tata Usaha Negara sebagai tanda bukti yang kuat kepemilikan hak atas tanah. Namun terhadap sertipikat Hak Guna apabila Usaha terdapat cacat hukum tersebut administrasi dalam penerbitannya dan terdapat putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan sertipikat tersebut tidak sah, maka bagi pihak yang berkepentingan dapat permohonan pembatalan sertipikat Hak Guna Usaha yang dimaksud. mengajukan Pembatalan sertipikat Hak Guna Usaha merupakan salah satu wujud dari pengelolaan dan pengkajian suatu kasus pertanahan. Menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 menetapkan bahwa: Pengelolaan pengkajian dan penanganan kasus pertanahan dimaksudkan untuk: kepastian hukum. dan perlindungan Pembatalan sertipikat Hak Guna Usaha dapat dilakukan tidak harus dengan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (dalam hal ini dapat dikatakan pembatalan karena cacat hukum administrasi) dan didasarkan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. pengadilan yang 4. SIMPULAN Simpulan Berdasarkan uraian-uraian yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya dikemukakan beberapa kesimpulan yaitu: 1. Faktor-faktor yang mengakibatkan pembatalan sertipikat Hak Guna Usaha adalah karena adanya cacat hukum administrasi dan putusan pengadilan. Apabila suatu sertipikat Hak Guna Usaha mengandung cacat hukum administrasi yaitu terjadi kesalahan prosedur atau cacat yuridis yang penerbitannya dalam menyebabkan sertipikat Hak Guna Usaha menjadi batal demi hukum, maka sertipikat Hak Guna Usaha tersebut menjadi sejak batal diterbitkan sertipikat Hak Guna Usaha. 1. Mengetahui akar, sejarah dan tipologi kasus pertanahan dalam rangka merumuskan kebijakan kasus penyelesaian strategis pertanahan di Indonesia. 2. Menyelesaikan kasus pertanahan yang disampaikan kepada Kepala BPN RI tanah dapat dikuasai, dimiliki, dipergunakan oleh dimanfaatkan dan pemiliknya serta dalam rangka agar 2. Penyelesaian sengketa pertanahan akibat pembatalan Hak Guna Usaha, maka akan diajukan ke Pengadilan untuk Tata mendapatkan Keputusan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai wewenang mengadilii sengketa hak atas tanah, karena sertifikat Hak Guna Usaha merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang Usaha Negara 170 TINJAUAN YURIDIS TERJADINYA PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA YANG TELAH DITERBITKAN Julianus P. Sembiring
berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 berlaku telah bersifat dikeluarkan Pemerintah, dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan selaku Badan Tata Usaha Negara yang ditujukan kepada seseorang atau badan hukum (konkret, individual) yang menimbulkan akibat hukum pemilikan atas sebidang tanah yang tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut dari instansi atasan atau instansi lain (final). 3. Konsekuensi yuridis pembatalan sertipikat Hak Guna Usaha adalah dapat memberikan kepastian hukum atas kepemilikan hak atas tanah, yang secara teoritis pembatalan suatu keputusan dalam hal ini sertipikat Hak Guna Usaha dapat berakibat batal, batal demi hukum dan dapat dibatalkan. Adapun 3. Konsekuensi yuridis pembatalan sertipikat Hak Guna Usaha adalah dapat memberikan kepastian hukum atas kepemilikan hak atas tanah, yang secara teoritis pembatalan suatu keputusan dalam hal ini sertipikat Hak Guna Usaha dapat berakibat batal, batal demi hukum dan dapat dibatalkan. Adapun saran yang diberikan penulis terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1. Perlunya ada aturan dalam tata administrasi pertanahan yang bisa menjadi payung hukum dalam memberikan kepastian hak terhadap obyek hak atas tanah yang telah pernah menjadi sengketa di lembaga peradilan dan telah berkekuatan hukum tetap. 2. Hakim dalam memeriksa perkara perdata maupun sengketa tata usaha negara, agar lebih cermat dan teliti serta mengadakan pemeriksaan setempat dengan melibatkan Kantor Pertanahan setempat. 3. Perlu dilakukan perubahan terhadap peraturan Kepala Badan Pertanahan JURNAL DIKTUM, Vol. 2, No. 3, (2023) Desember : 166 - 174 Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus tidak Pertanahan mencantumkan Pasal 75, karena pelimpahan dalam penerbitan keputusan pembatalan sertipikat hak atas tanah termasuk juga sertipikat hak milik atas tanah secara pelimpahan adalah subdelegasi dari Kepala Badan Pertanahan sebagai delegataris atau penerima delegasi dari Presiden kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. Oleh karena kewenangan yang oleh Kepala Kantor diterima Wilayah Badan Pertanahan Nasional dalam bentuk subdelegasi, yang berarti tangungjawab berada pada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, maka Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional hendaknya berhati-hati dan bersikap cermat dalam penerbitan keputusan pembatalan sertipikat hak atas tanah. dengan kewenangan Nasional 5. DAFTAR PUSTAKA A. Buku-buku Abdurrahman, Masalah Pencabutan Hak- Hak Atas Tanah, Pembebasan Tanah dan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014. ------------; Beberapa Aspek Tentang Agraria, Seri Hukum Agraria V, Alumni, Bandung, 2015. Harsono, Boedi, Hukum Agraria: Sejarah dan Pembentukan Isi 171
Pelaksanaannya, Jakarta, 2017. Djambatan, Santoso, Urip, Pendaftaran Tanah dan Tanah, Peralihan Hak Kencana, Jakarta, 2011. Atas -----------; Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang- Undang Pokok Agraria, Isi Dan Djambatan, Pelaksanaannya), Jakarta, 2013. Sangaji, Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Gugatan Pembatalan Sertifikat Tanah, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011 Z.A. Kompetensi -------------; Hukum Agraria, Badan Penerbi IBLAM, Jakarta, 2015. Indroharto., Usaha Memahami Undang- tentang Peradilan Tata Undang Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2014. Sarjita, Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan, Tugujogja Pustaka, Yogyakarta, 2015 Soemardjono, Maria, Puspita Serangkum Aneka masalah Hukum Agraria, Andi Offset, Yogyakarta, 2012 Marbun, SF. Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2011. Soerodjo, Irawan, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia, Arkola, Surabaya, 2003 -------------; Peradilan Tata Usaha Negara, Liberty, Yogyakarta, 2018. Soimin, Soeharyo, Status Hak dan Pembebasan Tanah, Sinar Grafika, Jakarta, 2014. Nata, Menggala, Hasran Basri, dan Sarjita, Pembatalan Dan Kebatalan Hak Atas Tanah, Tugujogja Pustaka, Yogyakarta, 2015. Subekti, R. Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta, 2012 Perlindungan, A.P. Pendaftaran Tanah Di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2019. Sumardjono, Maria S.W. Kebijakan Pertanahan antara Regulasi & Jakarta, Implementasi, Kompas, 2011. --------------; Komentar Atas Undang- Undang Pokok Agraria, Mandar Madju, Bandung, 2013 Sumindo, Y.W. dan Ninik Widyanti, Agraria Pembaharuan Hukum (Beberapa Pemikiran), cetakan I, Bumi Aksara, Jakarta, 2018. Rusmadi, Murad, Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah, Alumni, Bandung, 2011. Sunggono, Bambang, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, 2018. 172 TINJAUAN YURIDIS TERJADINYA PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA YANG TELAH DITERBITKAN Julianus P. Sembiring
Sutedi, Andrian, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2019. Politik dan Kebijakan Hukum Pertanahan serta Berbagai Permasalahan, BP. Cipta Jaya, Jakarta, 2016. Yamin. Muhammad, Beberapa Masalah Aktual Hukum Agraria, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2014. -----------; Beberapa Dimensi Filosofis Hukum Agraria, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2013. B. Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Agraria Pokok-Pokok Dasar (UUPA). Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 77) sebagaimana dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 atas tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 35) sebagaimana dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Ata Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 160). 1986, Nomor diubah diubah Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. JURNAL DIKTUM, Vol. 2, No. 3, (2023) Desember : 166 - 174 Peraturan Pemerintah Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan Pemerintah Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan. Peraturan Pemerintah Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Untuk Pemberian Hak Atas Tanah dan Kewenangan Pembatalan Keputusan Mengenai Pemberian Hak Atas Tanah. Peraturan Pemerintah Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 26 Tahun 1988 Tentang Badan Pertanahan Nasional jo Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 10 2006 Tentang Badan Tahun Pertanahan Nasiona Republik Indonesial. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 173
3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahanan Nasional Republik Indonesia. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan. C. Jurnal/Artikel Akbar, Muhammad Ali, "Pembatalan Sertipikat Hak Milik Yang Mengandung Cacat Formalitas Dalam Pendaftaran Tanah Pertama Kali", Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016. Hadi, Martinus, "Tanggung Jawab Bpn Yang et Terhadap Dibatalkan Societatis, Vol. II/No. 7/Ags/2019. Sertipikat PTUN", Lex Sinuraya, Benar, "Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Karena Cacat Hukum Administrasi Menurut Peraturan Negara Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999", Fiat Iustitia : Jurnal Hukum, Volume 2 Nomor 1 Thn 2020 174 TINJAUAN YURIDIS TERJADINYA PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA YANG TELAH DITERBITKAN Julianus P. Sembiring