RANCANGAN PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN UJI PETIK ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dan Informatika Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Post Market Surveillance sudah tidak ini, sehingga sesuai dengan perkembangan saat Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2012 perlu diganti; Peraturan Menteri Komunikasi b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Petik Alat dan Perangkat Telekomunikasi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Republik Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 3 Tahun 2001 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi; 5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 66 Tahun 2003 tentang Tata Cara Saling Pengakuan Hasil Uji Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
Menetapkan 6. PeraturanMenteriKomunikasi dan Informatika Nomor tentang Penyesuaian Kata 03/PM.Kominfo/5/2005 Sebutan Pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi; 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21/PER/M.KOMINFO/10/2005 Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Biaya Sertifikasi dan Permohonan Pajak dari Pengujian Alat/Perangkat Telekomunikasi; tentang 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika; 9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 04/PER/M.KOMINFO/03/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi; 10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15/PER/M.KOMINFO/07/2011 tentang Penyesuaian Kata Sebutan Pada Sejumlah Keputusan dan/atau Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi serta Keputusan dan/atau Peraturan Direktur Jenderal Posdan Telekomunikasi; 11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi; MEMUTUSKAN: : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN UJI PETIK ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Telekomunikasi adalah pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi, dalam bentuk isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. setiap tanda-tanda, 2. Alat Telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
3. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat memungkinkan yang telekomunikasi bertelekomunikasi. 4. Sertifikat Alat dan Perangkat Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Sertifikat adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian tipe alat dan perangkat telekomunikasi teknis dan/atau standar yang ditetapkan. persyaratan terhadap 5. Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi adalah penilaian kesesuaian karakteristik alat dan terhadap persyaratan telekomunikasi perangkat teknis yang berlaku melalui pengukuran. 6. Persyaratan Teknis adalah persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri untuk alat dan perangkat telekomunikasi dengan memperhatikan aspek elektris/elektronis, keselamatan/ keamanan, dan kesehatan. lingkungan, 7. Uji Petik atau Post Market Surveillance Alat dan Perangkat Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Uji Petik adalah kegiatan untuk menilai kesesuaian terhadap pemenuhan persyaratan teknis pada alat dan telah bersertifikat dan masih beredar di pasar. telekomunikasi perangkat yang 8. Balai Uji adalah laboratorium milik negara atau laboratorium milik swasta yang telah terakreditasi dan ditetapkan oleh Badan Penetap. 9. Tipe Alat dan Perangkat Telekomunikasi adalah model atau jenis alat dan perangkat telekomunikasi yang mempunyai karakteristik tertentu, dan bukan merupakan kategori series. 10. Sampel adalah alat dan perangkat telekomunikasi yang telah disertifikasi yang diperoleh dari pasar. 11. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak transaksi Perdagangan. langsung, untuk melakukan 12. Pemegang atau perwakilannya, distributor, importir, badan usaha telekomunikasi, perakit badanhukum, instansi pemerintah, atau perwakilan negara asing yang memegang sertifikat dari Lembaga Sertifikasi. Sertifikat pabrikan adalah alat perangkat dan 13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal SumberDaya dan Perangkat Pos dan Informatika. 14. Direktur adalah Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika. 15. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
16. Direktorat adalah Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika. Pasal 2 (1) Setiap Alat dan Perangkat Telekomunikasi wajib teknis sesuai ketentuan memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam rangka efektivitas penerapan pemenuhan persyaratan Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan Uji Petik. teknis Alat dan BAB II PELAKSANAAN UJI PETIK Pasal 3 (1) Uji Petik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan oleh Direktorat dengan melibatkan pihak terkait. (2) Pelaksanaan Uji Petik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Alat dan Perangkat Telekomunikasi yang telah bersertifikat dan masih beredar di pasar. (3) Alat dan Perangkat Telekomunikasi yang dimaksud pada ayat (2) berupa perangkat pelanggan. Pasal 4 Uji Petik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan hal sebagai berikut: a. riwayat ketidaksesuaian Alat dan Perangkat Telekomunikasi; b. popularitas suatu Alat dan Perangkat Telekomunikasi; c. adanya perbedaan harga yang signifikan dengan Alat dan Perangkat Telekomunikasi produk sejenis; d. menimbulkan gangguan baik telekomunikasi maupun keselamatan dan kesehatan manusia;dan/atau terhadap jaringan keamanan, terhadap e. adanya laporan pengaduan. Pasal 5 Uji Petik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan secara: a. berkala; dan/atau b. khusus. Pasal 6 (1) Uji Petik secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a jangka waktu tertentu dan dilaksanakan dalam terprogram. yang dilaksanakan
(2) Uji Petik secara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan berdasarkan laporan pengaduan. yang dilaksanakan Pasal 7 Pelaksanaan Uji Petik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui tahapan: a. pemilihan sampel; b. pengambilan sampel; c. evaluasi sampel; d. penilaian kesesuaian terhadap pemenuhan persyaratan teknis; dan e. tindak lanjut. Bagian Kesatu Pemilihan Sampel Pasal 8 Pemilihan Sampel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan oleh Direktorat dari basis data alat dan perangkat telekomunikasi yang telah bersertifikat. Bagian Kedua Pengambilan Sampel Pasal 9 Pengambilan Sampel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan oleh Direktorat dengan cara membeli Sampel dari pasar secara acak dengan anggaran dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pasal 10 Jumlah pengambilan Sampel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b paling sedikit 1 (satu) unit per tipe perangkat. Bagian Ketiga Evaluasi Sampel Pasal 11 (1) Evaluasi Sampel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap, yaitu: a. pemeriksaan dokumen Sampel (desk audit), berupa pemeriksaan terhadap dokumen data teknis, kesesuaian merk dan tipe Alat dan Perangkat Telekomunikasi, dan pencantuman label, yang dilaksanakan oleh Direktorat sebelum dilakukan pengujian oleh Balai Uji. b. pemeriksaan fisik Sampel (physical audit), berupa pengujian sampel yang dilaksanakan oleh Balai Uji melalui uji laboratorium (in house test).
(2) Pelaksanaan pemeriksaan (physical audit) berupa pengujian sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. fisik Sampel (3) Biaya pengujian Sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). (4) Dalam hal pelaksanaan pemeriksaan fisik Sampel Sampel berupa (physical sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di Balai Uji di lingkungan Direktorat Jenderal tidak dikenakan biaya. audit) pengujian Pasal 12 (1) Dalam pelaksanaan pemeriksaan audit) fisik Sampel (physical Sampel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, Direktorat mengajukan surat permohonan pengujian kepada Balai Uji disertai Sampel dan dalam hal diperlukan disertai kelengkapan dokumen administrasi teknis. berupa pengujian (2) Penyerahan Sampel uji beserta kelengkapan dokumen administrasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Dalam hal diperlukan bantuan teknis dan/atau kelengkapan uji, Direktorat dapat meminta bantuan kepada pemegang Sertifikat. (4) Sampel dan kelengkapan dokumen administrasi teknis yang telah diuji dikembalikan kepada Direktorat dan dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Hasil pemeriksaan fisik Sampel (physical audit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b disampaikan oleh Balai Uji berupa laporan hasil uji kepada Direktorat. Bagian Keempat Penilaian Pemenuhan Persyaratan Teknis Pasal 13 (1) Penilaian pemenuhan Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilaksanakan oleh Direktorat. kesesuaian terhadap
(2) Penilaian pemenuhan Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara membandingkan antara laporan hasil uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) dengan Persyaratan Teknis yang menjadi referensi dalam Sertifikat. kesesuaian terhadap Pasal 14 Hasil penilaian kesesuaian terhadap pemenuhan Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dituangkan dalam surat pernyataan penilaian kesesuaian terhadap pemenuhan Persyaratan Teknis sebagaimana III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. tercantum dalam Lampiran Bagian Kelima Tindak Lanjut Pasal 15 (1) Jika terhadap pemenuhan Persyaratan Teknis menunjukkan Sampel tidak memenuhi Persyaratan Teknis, Direktur menyampaikan hasil penilaian kesesuaian terhadap pemenuhan Persyaratan Teknis kepada pemegang Sertifikat yang dilakukan Uji Petik. hasil penilaian kesesuaian (2) Pemegang Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan sebanyak 1 (satu) kali kepada Direktur atas hasil penilaian kesesuaian terhadap pemenuhan Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 16 (1) Jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan. (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan pengujian Sampel lain yang setipe dengan cara membeli dari pasar bersama dengan Petugas dari Direktorat. (3) Pemegang Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) menanggung biaya pembelian Sampel dan biaya pengujiannya. (4) Proses penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. (5) Selama jangka waktu pengajuan keberatan dan sebagaimana proses dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Sertifikat dibekukan oleh Direktur. penyelesaian keberatan
(6) Selama masa pembekuan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemegang Sertifikat dilarang memasukan, mengedarkan, dan/atau memperjualbelikan Perangkat Alat Telekomunikasi. dan (7) Dalam hal hasil penilaian kesesuaian terhadap pemenuhan Persyaratan Teknis pada proses pengajuan keberatan Direktur mencabut Sertifikat. tidak sesuai, Pasal 17 (1) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) pemegang Sertifikat tidak mengajukan keberatan, Direktur mencabut Sertifikat. (2) Alat dan Perangkat Telekomunikasi yang Sertifikatnya dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditarik dari pasar. (3) Dalam hal pemegang Sertifikat sudah melaksanakan penarikan Alat dan Perangkat Telekomunikasi dari pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang Sertifikat harus memberitahukan kepada Menteri dengan instansi tembusan disampaikan kepada teknis terkait. Pasal 18 Dalam hal hasil penilaian pemenuhan persyaratan teknis atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) menunjukkan bahwa Sampel yang diuji memenuhi Persyaratan Teknis sebagaimana dalam referensi, Direktur mencabut pembekuan Sertifikat dan Sertifikat tetap berlaku. Pasal 19 Setelah proses Uji Petik dilaksanakan, Sampel diadministrasikan setiap tahunnya. BAB III PEMBERIAN INFORMASI Pasal 20 Direktorat Dalam rangka perlindungan konsumen, mempublikasikan pembekuan informasi mengenai Sertifikat, pencabutan pembekuan Sertifikat, dan pencabutan Sertifikat dari hasil pelaksanaan Uji Petik melalui: a. media cetak; b. media elektronik;dan/atau c. web site Direktorat Jenderal.
Pasal 21 (1) Permintaan dan pemberian informasi dari dan kepada Negara lain terkait hasil Uji Petik yang bersifat rahasia dilakukan berdasarkan perjanjian timbal balik antar negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) rahasia Informasi dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: yang bersifat sebagaimana a. hasil pengujian; b. Uji Petik; dan/atau c. keluhan terhadap alat dan perangkat telekomunikasi. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun tentang Tata Cara Pelaksanaan Post Market 2012 Surveillance dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 23 Peraturan Menteri diundangkan. ini mulai berlaku pada tanggal Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan Peraturan Menteri penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. ini Ditetapkan di padatanggal Jakarta MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, RUDIANTARA Diundangkan di Jakarta Pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, ... BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR Karo Hukum Dirjen SDPPI Sekjen Kemkominfo