BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI DAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 14/KS.00/2022 NOMOR : 3/HM.04.01/2022 TENTANG PERTUKARAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN/ATAU INFORMASI MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM RANGKA MENDUKUNG PENYUSUNAN KEBIJAKAN NASIONAL MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA Pada hari ini, Rabu tanggal Sembilan bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (09-02-2022), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini: I. RINI WIDYANTINI : selaku Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177/TPA Tahun 2021 tanggal 16 Desember 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kav.69 Jakarta Selatan 12190, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
II. IMAS SUKMARIAH : selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 171/TPA Tahun 2020, tanggal 24 September 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen. Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: 1. bahwa PIHAK KESATU adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara; 2. bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) secara nasional. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara Dalam Rangka Mendukung Penyusunan Kebijakan Nasional Manajemen Aparatur Sipil Negara, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut: Pasal 1 TUJUAN Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran PARA PIHAK dalam rangka mendukung pelaksanaan penyusunan kebijakan nasional Manajemen Aparatur Sipil Negara.
Pasal 2 RUANG LINGKUP Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah pertukaran dan pemanfaatan akses terbatas atas data manajemen ASN pada database ASN Badan Kepegawaian Negara dan akses terbatas informasi manajemen ASN pada Kementerian Pendayagunaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk kepentingan data dukung pelaksanaan penyusunan kebijakan Manajemen Aparatur Sipil Negara secara nasional. Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK (1) PIHAK KESATU mempunyai hak: a. mendapatkan akses terbatas atas data manajemen ASN pada database kepegawaian PIHAK KEDUA sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini; b. mendapatkan pendampingan teknis pelaksanaan akses terbatas pemanfaatan data manajemen ASN pada database kepegawaian PIHAK KEDUA sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dari PIHAK KEDUA; c. memantau pelaksanaan akses terbatas pemanfaatan informasi manajemen ASN sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini yang diberikan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA; d. menerima hasil koordinasi dari PIHAK KEDUA terkait pemanfaatan akses terbatas informasi manajemen ASN sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini; e. menerima laporan hasil evaluasi pertukaran dan pemanfaatan akses terbatas informasi manajemen ASN sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini; dan
f. menjadi anggota tim pengelolaan pertukaran dan pemanfaatan akses terbatas data dan/atau informasi manajemen ASN sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini yang anggotanya terdiri dari wakil PARA PIHAK. (2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban: a. memberikan akses terbatas informasi manajemen ASN kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini melalui sarana elektronik yang disepakati PARA PIHAK; b. melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA terkait pemanfaatan akses terbatas atas data manajemen ASN sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini; c. memberikan pendampingan teknis pelaksanaan akses terbatas pemanfaatan informasi manajemen ASN sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini; d. menyelenggarakan kegiatan evaluasi pertukaran dan pemanfaatan akses terbatas data manajemen ASN sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini; e. menjamin kerahasiaan data manajemen ASN sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini yang diakses PIHAK KESATU dari PIHAK KEDUA. (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak: a. mendapatkan akses terbatas atas informasi manajemen ASN dari PIHAK KESATU sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
b. mendapatkan pendampingan teknis pelaksanaan akses terbatas informasi manajemen ASN sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dari PIHAK KESATU; c. memantau pelaksanaan akses terbatas pemanfaatan data manajemen ASN pada database kepegawaian PIHAK KEDUA sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini yang diberikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU; d. menerima hasil koordinasi dari PIHAK KESATU terkait pemanfaatan akses terbatas data manajemen ASN sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini; e. menerima laporan hasil evaluasi pertukaran dan pemanfaatan akses terbatas data manajemen ASN sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini; dan f. menjadi anggota tim pengelolaan pertukaran dan pemanfaatan akses terbatas data dan/atau informasi manajemen ASN sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini yang anggotanya terdiri dari wakil PARA PIHAK. (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban: a. memberikan akses terbatas atas data manajemen ASN pada database kepegawaian PIHAK KEDUA sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini kepada PIHAK KESATU; b. melakukan koordinasi dengan PIHAK KESATU terkait pemanfaatan akses terbatas atas informasi manajemen ASN sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
c. memberikan pendampingan teknis pelaksanaan akses terbatas pemanfaatan data manajemen ASN pada database kepegawaian PIHAK KEDUA sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini; d. menyelenggarakan kegiatan evaluasi pertukaran dan pemanfaatan akses terbatas atas informasi manajemen ASN sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini; dan e. menjamin kerahasiaan informasi manajemen ASN sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini yang diakses PIHAK KEDUA dari PIHAK KESATU. Pasal 4 PELAKSANAAN (1) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional mengenai mekanisme pertukaran dan pemanfaatan akses terbatas data dan/atau informasi manajemen ASN dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini disusun sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini oleh Tim Teknis PARA PIHAK. (2) PIHAK KEDUA membentuk Tim Teknis pengelolaan pertukaran dan pemanfaatan akses terbatas data dan/atau informasi manajemen ASN yang anggotanya terdiri dari wakil PARA PIHAK yang dibuat melalui Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini. (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas untuk menganalisis kebutuhan, melaksanakan, dan mengawasi pelaksanaan pemanfaatan akses terbatas atas data dan/atau informasi manajemen ASN dan pertukaran data dan/atau informasi yang dibutuhkan PARA PIHAK.
Pasal 5 PEMBIAYAAN Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab PARA PIHAK. Pasal 6 JANGKA WAKTU (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK. (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dihentikan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimanan dimaksud pada ayat (1) atas permintaan salah satu PIHAK secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling kurang 3 (tiga) bulan sebelum tanggal penghentian yang dikehendaki dan disepakati PARA PIHAK. (3) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan penghentian Perjanjian Kerja Sama oleh salah satu PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PIHAK lain tidak memberi jawaban, maka Perjanjian Kerja Sama ini dianggap telah berakhir pada tanggal sesuai surat pemberitahuan. Pasal 7 PEMANTAUAN DAN EVALUASI PARA PIHAK baik secara sendiri maupun bersama-sama mengadakan pemantauan dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.
Pasal 8 KORESPONDENSI (1) Setiap bentuk komunikasi dan korespondensi antara PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dilakukan secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui email atau pos dengan alamat sebagai berikut: a. PIHAK KESATU Kedeputian Sumber Daya Manusia Aparatur Asisten Deputi Percepatan Transformasi Digital Manajemen Aparatur Sipil Negara Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Kav.69 Jakarta Selatan 12190 Telepon : (021) 7398381 ext. 2051 Email : b. PIHAK KEDUA Kedeputian Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian Alamat : Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Jakarta Timur Telepon : (021) 8093008 ext. 2101 Email : pdpik@bkn.go.id (2) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima oleh PARA PIHAK setelah dikonfirmasi baik secara lisan maupun tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya. (3) Perubahan korespondensi baik berupa alamat pos maupun email yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan berlaku efektif.
Pasal 9 KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA (1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas segala kerahasiaan data, informasi, dan keterangan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dan informasi lain yang berkaitan dengan kerahasiaan data kepegawaian sebagaimana diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Masing-masing PIHAK wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan/atau penyalahgunaan data dan informasi dimaksud. (3) Masing-masing PIHAK dilarang mengungkapkan atau memberikan data, informasi atau dokumen dalam bentuk apapun yang diperoleh PARA PIHAK karena adanya Perjanjian Kerja Sama ini kecuali: a. Ada persetujuan tertulis dari PARA PIHAK; b. Data, informasi atau dokumen sebelumnya telah diketahui publik; c. Ada perintah dari Pengadilan atau Instansi lain yang berwenang; dan d. Ditetapkan sebaliknya oleh peraturan perundang-undangan. (4) Data, informasi, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, hanya boleh digunakan untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain di luar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama. (5) PARA PIHAK wajib memastikan bahwa semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing PIHAK mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan data dan informasi sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini. (6) PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan pasal ini akan tetap berlaku seterusnya meskipun Perjanjian Kerja Sama berakhir karena sebab apapun. (7) PIHAK yang memanfaatkan segala data, informasi, dan keterangan yang diperolehnya bertanggung jawab secara penuh apabila melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau perbuatan lain yang terkategori perbuatan pidana dan/atau perbuatan melawan hukum termasuk tetapi tidak terbatas pada kebocoran data yang patut diduga karena penyalahgunaan data, yang dapat mengakibatkan kerugian dan/atau permasalahan hukum atas perbuatan tersebut.
(8) PIHAK penerima data membebaskan PIHAK pemberi data dari segala tuntutan hukum akibat pelanggaran atas ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dilakukan dan/atau akibat kelalaian PIHAK penerima data, pegawainya maupun pelaksana yang ditunjuk yang menyebabkan hilangnya kerahasiaan informasi dan/atau data terkait Perjanjian Kerja Sama ini. (9) PIHAK penerima data menerapkan prinsip-prinsip keamanan dalam pengaksesan, pengiriman, pengolahan dan penyimpanan data. (10) Kebocoran data yang diakibatkan kelalaian yang bersumber dari PIHAK penerima data maka akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya PIHAK penerima data, termasuk pertanggungjawaban terhadap proses hukum yang berlaku. Pasal 10 KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE) (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (force majeure) dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah suatu keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan PARA PIHAK yang secara nyata menghambat dilaksanakannya pekerjaan PARA PIHAK sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi bencana alam, banjir, kebakaran, pemogokan umum, keadaan perang, wabah, kerusuhan, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini. (2) Keadaan kahar (force majeure) harus diberitahukan oleh PIHAK yang mengalaminya kepada PIHAK lainnya secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar (force majeure) dengan melampirkan pernyataan tertulis dari pejabat pemerintah yang berwenang untuk dapat dipertimbangkan PIHAK lainnya.
(3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar (force majeure) dibebaskan untuk sementara waktu dari pemenuhan kewajiban menurut Perjanjian Kerja Sama ini baik sebagian maupun keseluruhan. Setelah keadaan kahar (force majeure) tersebut berakhir, PIHAK yang mengalami keadaan kahar (force majeure) harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai Perjanjian Kerja Sama ini. Pasal 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara PARA PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 12 KETENTUAN LAIN-LAIN (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK. (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini. (3) Dalam hal terdapat kebutuhan data dan/atau informasi selain sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I guna melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK dapat saling meminta tambahan data dan/atau informasi manajemen ASN dengan mengirimkan surat secara tertulis.
Pasal 13 PENUTUP Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani secara elektronik oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK. PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, ~ ^ RINI WIDYANTINI IMAS SUKMARIAH
LAMPIRAN I PERJANJIAN KERJA SAMA : 14/KS.00/2022 NOMOR NOMOR : 3/HM.04.01/2022 TANGGAL : 09 FEBRUARI 2022 PERTUKARAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN/ATAU MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM RANGKA MENDUKUNG PENYUSUNAN KEBIJAKAN NASIONAL MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA INFORMASI PEDOMAN MEKANISME PELAKSANAAN PERTUKARAN DATA SECARA ELEKTRONIK 1. Kebutuhan Server, Jaringan, dan Database a) PARA PIHAK menyiapkan Virtual Machine sebagai fungsi Server yang berisi data informasi Instansi; b) PARA PIHAK menyiapkan jaringan komunikasi data berbasis Virtual Private Network (Dial VPN) dengan User dan Password sesuai permintaan; c) Penggunaan Dial VPN menggunakan jalur Internet Public; d) Dial VPN yang diberikan digunakan untuk keperluan instalasi dan konfigurasi ke server yang dimaksud; e) PARA PIHAK mengirimkan akses User dan Password melalui email resmi; f) Mengisi dan melampirkan persyaratan dalam Form Akses yang diberikan untuk kemudian dikirimkan ke email dit.inti@bkn.go.id; g) PARA PIHAK memberikan akses terbatas pada layanan yang diperlukan (terkait service port); h) Akses antar Server menggunakan IP Public yang telah di Whitelist pada Firewall dan Database PARA PIHAK; i) Database yang digunakan adalah Postgresql; Jika terjadi perubahan IP Public, diwajibkan untuk mengisi ulang persyaratan dalam Form Akses.
2. Kebutuhan Elemen Data a) BKN menyediakan Akses (View) Akses View digunakan untuk melihat data profil ASN per Instansi, meliputi: 1. Data Profil PNS DATA PROFIL PNS NAMA FIELD TIPE DATA VARCHAR2(32) VARCHAR2(18) VARCHAR2(100) VARCHAR2(32) VARCHAR2(32) VARCHAR2(32) VARCHAR2(1) VARCHAR2(32) VARCHAR2(250) VARCHAR2(32) VARCHAR2(250) VARCHAR2(250) VARCHAR2(250) VARCHAR2(2) VARCHAR2(32) ID PNS NIP NAMA INSTANSI_ID INSTANSI_KERJA_ID STATUS_KEPEGAWIAAN JENIS_KELAMIN PENDIDIKAN_ID PENDIDIKAN UNIT_KERJA_ID UNIT_KERJA KELOMPOK_JABATAN NAMA_JABATAN GOLONGAN_ID GOLONGAN_PANGKAT MASA_KERJA_GOLONGAN_TAHUN NUMBER(2) MASA_KERJA_GOLONGAN_BULAN VARCHAR2(2) TMT_JABATAN TGL_AWAL_KONTRAK_PPPK TGL_AKHIR_KONTRAK_PPPK KELAS JABATAN DATE DATE DATE VARCHAR2(2) 2. Data Rekrutmen CPNS dan PPPK a. CPNS DATA REKRUTMEN CPNS NAMA FIELD TIPE DATA KODE INSTANSI INSTANSI JENIS PENGADAAN LOKASI FORMASI JABATAN JENIS FORMASI JUMLAH FORMASI JUMLAH AKUN JUMLAH PENDAFTAR JUMLAH SUBMIT JUMLAH LULUS VERIFIKASI JUMLAH TIDAK LULUS VARCHAR2(4) VARCHAR2(100) VARCHAR2(1) VARCHAR2(500) VARCHAR2(250) VARCHAR2(50) NUMBER(11) NUMBER(11) NUMBER(11) NUMBER(11) NUMBER(11) NUMBER(11) VERIFIKASI
JUMLAH LULUS SKD JUMLAH KELULUSAN AKHIR NUMBER(11) NUMBER(11) (INTEGRASI SKD-SKB) KUALIFIKASI PENDIDIKAN PENGISIAN KEKSONGAN FORMASI (L1,L2,L3) TAHUN PENGADAAN b. PPPK DATA REKRUTMEN PPPK NAMA FIELD TIPE DATA KODE INSTANSI INSTANSI JENIS PENGADAAN LOKASI FORMASI JABATAN JENIS FORMASI JUMLAH FORMASI JUMLAH AKUN JUMLAH PENDAFTAR JUMLAH SUBMIT JUMLAH LULUS VERIFIKASI JUMLAH TIDAK LULUS VARCHAR2(4) VARCHAR2(100) VARCHAR2(1) VARCHAR2(500) VARCHAR2(250) VARCHAR2(50) NUMBER(11) NUMBER(11) NUMBER(11) NUMBER(11) NUMBER(11) NUMBER(11) VERIFIKASI JUMLAH KELULUSAN AKHIR KUALIFIKASI PENDIDIKAN TAHUN PENGADAAN PENGISIAN KEKSONGAN FORMASI NUMBER(11) (L1,L2,L3) 3. Data Rekapitulasi Disiplin PNS DATA REKAPITULASI DISIPLIN PNS NAMA FIELD TIPE DATA INSTANSI_ID JENIS_HUKUMAN_ID HUKUMAN_TANGGAL MASA_TAHUN MASA_BULAN AKHIR_HUKUM_TANGGAL ALASAN_HUKUM_DISIPLIN_ID VARCHAR2(32) VARCHAR2(2) DATE NUMBER(2) NUMBER(2) DATE VARCHAR2(32)
b) Kementerian PANRB akan menyediakan Akses (View) Akses View digunakan untuk melihat data rencana kebutuhan per Instansi, meliputi: 1. Data Formasi ASN: DATA FORMASI ASN NAMA FIELD TIPE DATA JENIS_ASN TAHUN JABATAN JABATAN_ID PENDIDIKAN PENDIDIKAN_ID LOKASI_FORMASI LOKASI_FORMASI_ID INSTANSI INSTANSI_ID VARCHAR2(1) NUMBER(4) VARCHAR2(250) VARCHAR2(32) VARCHAR2(250) VARCHAR2(32) VARCHAR2(250) VARCHAR2(32) VARCHAR2(250) VARCHAR2(32) 2. Data Kelas Jabatan ASN dalam format Excel yang diunggah di Cloud atau struktur data kelas jabatan ASN, meliputi: a. Data Kelas Jabatan Struktural DATA KELAS JABATAN STRUKTURAL NAMA FIELD NAMA_JABATAN INSTANSI UNIT_KERJA KELAS_JABATAN NILAI_JABATAN TINGKAT_FAKTOR1 NILAI_FAKTOR1 TINGKAT_FAKTOR2 NILAI_FAKTOR2 TINGKAT_FAKTOR3 NILAI_FAKTOR3 TINGKAT_FAKTOR4A NILAI_FAKTOR4A TINGKAT_FAKTOR4B NILAI_FAKTOR4B TINGKAT_FAKTOR5 NILAI_FAKTOR5 TINGKAT_FAKTOR6 NILAI_FAKTOR6 TIPE DATA VARCHAR2(250) VARCHAR2(250) VARCHAR2(250) NUMBER(2) NUMBER(4) NUMBER(2) NUMBER(4) NUMBER(2) NUMBER(4) NUMBER(2) NUMBER(4) NUMBER(2) NUMBER(4) NUMBER(2) NUMBER(4) NUMBER(2) NUMBER(4) NUMBER(2) NUMBER(4)
b. Data Kelas Jabatan Fungsional/Pelaksana DATA KELAS JABATAN FUNGSIONAL/PELAKSANA NAMA FIELD TIPE DATA NAMA_JABATAN VARCHAR2(250) INSTANSI VARCHAR2(250) UNIT_KERJA VARCHAR2(250) KELAS_JABATAN NUMBER(2) NILAI_JABATAN NUMBER(4) TINGKAT_FAKTOR1 NUMBER(2) NILAI_FAKTOR1 NUMBER(4) TINGKAT_FAKTOR2 NUMBER(2) NILAI_FAKTOR2 NUMBER(4) TINGKAT_FAKTOR3 NUMBER(2) NILAI_FAKTOR3 NUMBER(4) TINGKAT_FAKTOR4 NUMBER(2) NILAI_FAKTOR4 NUMBER(4) TINGKAT_FAKTOR5 NUMBER(2) NILAI_FAKTOR5 NUMBER(4) TINGKAT_FAKTOR6 NUMBER(2) NILAI_FAKTOR6 NUMBER(4) TINGKAT_FAKTOR7 NUMBER(2) NILAI_FAKTOR7 NUMBER(4) TINGKAT_FAKTOR8 NUMBER(2) NILAI_FAKTOR8 NUMBER(4) TINGKAT_FAKTOR9 NUMBER(2) NILAI_FAKTOR9 NUMBER(4) c. Data Surat Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan DATA SURAT PERSETUJUAN PENETAPAN KELAS JABATAN NAMA FIELD TIPE DATA INSTANSI VARCHAR2(250) NOMOR_SURAT_PERSETUJUAN VARCHAR2(250) TANGGAL_SURAT_PERSETUJUAN DATE LINK_LAMPIRAN_SURAT_PERSETUJU AN_PENETAPAN_KELAS_JABATAN VARCHAR2(250)
3. Data Perencanaan Kebutuhan ASN, meliputi: a. Data Peta Jabatan DATA PETA JABATAN NAMA FIELD TIPE DATA INSTANSI INSTANSI_ID VARCHAR2(250) VARCHAR2(32) LINK DOKUMEN PETA JABATAN VARCHAR2(250) TANGGAL ENTRY DOKUMEN PETA JABATAN b. Data Analisis Beban Kerja DATA ABK ASN NAMA FIELD TIPE DATA JUMLAH ABK JENIS_ASN JABATAN JABATAN_ID LOKASI_FORMASI LOKASI_FORMASI_ID INSTANSI INSTANSI_ID NUMBER VARCHAR2(32) VARCHAR2(250) VARCHAR2(32) VARCHAR2(250) VARCHAR2(32) VARCHAR2(250) VARCHAR2(32) TAHUN c. Data Usul Kebutuhan CPNS Per Instansi DATA USUL KEBUTUHAN CPNS PER INSTANSI TIPE DATA NAMA FIELD TAHUN ANGGARAN NOMOR SURAT TANGGAL SURAT LAMPIRAN SURAT NAMA JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN ALOKASI UNIT PENEMPATAN TAHUN NUMBER(4) VARCHAR2(32) DATE VARCHAR2(250) VARCHAR2(250) VARCHAR2(250) NUMBER VARCHAR2(250) d. Data Usul Kebutuhan PPPK Per Instansi DATA USUL KEBUTUHAN PPPK PER INSTANSI TIPE DATA NAMA FIELD TAHUN ANGGARAN NOMOR SURAT TANGGAL SURAT LAMPIRAN SURAT NAMA JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN ALOKASI UNIT PENEMPATAN TAHUN NUMBER(4) VARCHAR2(32) DATE VARCHAR2(250) VARCHAR2(250) VARCHAR2(250) NUMBER VARCHAR2(250)
e. Data Penetapan Kebutuhan Per Instansi DATA PENETAPAN KEBUTUHAN PER INSTANSI TIPE DATA NAMA FIELD INSTANSI INSTANSI_ID LINK PENETAPAN KEBUTUHAN VARCHAR2(250) VARCHAR2(32) VARCHAR2(250) PER INSTANSI TAHUN f. Data Penetapan Kebutuhan Sekolah Kedinasan DATA PENETAPAN KEBUTUHAN SEKOLAH KEDINASAN NAMA FIELD TIPE DATA INSTANSI INSTANSI_ID LINK PENETAPAN KEBUTUHAN VARCHAR2(250) VARCHAR2(32) VARCHAR2(250) PER INSTANSI TAHUN 4. Data Surat Persetujuan Tunjangan Tugas Belajar dalam format PDF yang diunggah di Cloud. 5. Data Surat Perubahan Penetapan Kebutuhan dalam format PDF yang diunggah di Cloud. 6. Data Laporan Harta Kekayaan ASN DATA LAPORAN HARTA KEKAYAAN KASN NAMA FIELD TIPE DATA INSTANSI INSTANSI_ID NIP STATUS LAPOR TAHUN LAPOR PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, RINI WIDYANTINI IMAS SUKMARIAH