Jurnal Dialektika Hukum Vol. 4 No.1 Juni 2022 E-ISSN 2808-5191 P-ISSN 2808-5876 HUKUMAN MATI BAGI KORUPTOR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM THE DEATH PENALTY FOR CORRUPTORS IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW Agus Gede Sutamaya,Yudi Kurniawan dan Neneng Nurhasanah Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung Jln.Purnawarman No.59 Tamansari Bandung Jawa Barat 40116 , Abstract As the majority of Indonesian citizens, Muslims cannot avoid that a lot of corruption is carried out by people who are Muslim. In Indonesia's positive law, there are still some crimes that carry the death penalty. In Islam, it implies the imposition of punishment that will be able to provide a deterrent effect for perpetrators of corruption, namely the death penalty. One of the arguments that imply the death penalty for perpetrators of corruption is contained in the Qur'an Surah Al-Maidah verse 33. This paper aims to provide thoughts related to the death penalty status for Corruptors in the perspective of Islamic law, so that at least it becomes material reflection and reminding that corruption is a bad act and is strictly prohibited by Islam, because the bad impact it has on a society and nation is very large. Keyword : Death Penalty, Corruption, Law and Islamic Law Abstrak Sebagai mayoritas warga negara Indonesia, umat Islam tidak bisa mengelak bahwa terjadinya banyak korupsi dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam. Dalam hukum positif Indonesia masih terdapat beberapa Islam, kejahatan mengisyaratkan pemberlakuan hukuman yang akan mampu memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi yakni hukuman mati. Salah satu dalil yang mengisyaratkan hukuman mati bagi pelaku korupsi diantaranya termaktub dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 33. Tulisan ini bertujuan memberikan pemikiran terkait dengan status hukum mati bagi koruptor dalam perspektif hukum Islam, agar setidak-tidaknya menjadi bahan refleksi dan mengingatkan bahwa korupsi merupakan perbuatan tidak baik dan sangat diharamkan oleh Islam, karena dampak buruk yang ditimbulkannya bagi suatu masyarakat dan bangsa sangatlah besar. yang memuat ancaman hukuman mati. Dalam Kata Kunci : Hukuman Mati, Korupsi, Undang-Undang dan Hukum Islam 58
Jurnal Dialektika Hukum Vol. 4 No.1 Juni 2022 E-ISSN 2808-5191 P-ISSN 2808-5876 1. Pendahuluan Korupsi merupakan suatu kata yang begitu populer di telinga semua orang. ini disebabkan begitu seringnya kata-kata ini disebut, bahkan hampir setiap pemberitaan hari ini tidak pernah sepi dari kasus korupsi dalam skala kecil ataupun besar. Masyarakat juga sudah begitu akrab dengan berbagai istilah yang berkonotasi dengan korupsi, seperti istilah sogok, uang kopi, salam tempel, uang semir, uang pelicin yang tentunya berbeda dengan penipuan dan pencurian. Penipuan, pencurian merupakan perbuatan yang dilakukan sepihak oleh si pencuri dan penipu. Dalam hal ini si pelaku berusaha agar pihak yang dirugikan tidak mengetahui pelakunya. Berbeda dengan korupsi, tindakan suap, pungutan liar, pihak-pihak yang bersangkutan saling mengetahui, bahkan saling merasakan hasil-hasilnya, sehingga timbul istilah "Tahu Sama Tahu (TST)". (Mulyatno Sindhudarmoko dkk, 2001)1 Tindak pidana korupsi merupakan fenomena hukum yang sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan yang semakin sistematis lingkup yang memasuki seluruh aspek kehidupan serta masyarakat. Dari definisi-definisi korupsi yang dikemukakan di atas, yaitu terdapat dua unsur pokok di dalamnya, penyalahgunaan kekuasaan yang melampaui batas kewajaran hukum oleh para pejabat atau aparatur negara, dan pengutamaan kepentingan pribadi atau klien di atas kepentingan publik oleh para pejabat atau aparatur negara yang bersangkutan. Berdasarkan definisi korupsi yang digambarkan oleh hukum formil di atas, maka yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi adalah setiap tindakan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuntungan negara atau perekonomian negara digolongkan dalam kejahatan tindak pidana korupsi.2 Korupsi terus mengganas dan menyebar serta menyerang kehidupan sosial Negara Indonesia. Problem dan tantangan ini Indonesia, dimana harus diatasi oleh seluruh masyarakat 1 Fazzan, 2015, "Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam", Jurnal Ilmiah Islam Futura Vol. 14. No. 2, Februari 2015, 146-165. 2 Mudemar A. Rasyidi, 2013, Pendidikan Anti Korupsi untuk P.T. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Dirjen Dikti, hal 24 59
Jurnal Dialektika Hukum Vol. 4 No.1 Juni 2022 E-ISSN 2808-5191 P-ISSN 2808-5876 mayoritas merupakan masyarakat yang beragama Islam. Umat Islam tidak bisa mengelak bahwa terjadinya banyak korupsi dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam. "Ironis memang, negeri yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual ini pernah meraih peringkat pertama sebagai Negara terkorup di Asia dan Negara paling lamban yang keluar dari krisis dibandingkan negara-negara tetangganya; ..." (Sumarwoto, 2014). Dengan melakukan korupsi seseorang bisa mengumpulkan uang dalam jumlah yang cukup besar dalam jangka waktu yang relatif singkat. Pelakunya bukan saja pejabat tinggi tetapi juga pejabat level bawah. Korupsi sangat tergambar dari merakyat dalam masyarakat kita, hal membuminya istilah uang minum, pelicin, biaya administrasi dan banyak lagi istilah lainnya yang sebenarnya tergolong dalam pungutan liar. Dalam konteks ajaran Islam yang lebih luas, korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan (al-`adalah), akuntabilitas (al-amanah), dan tanggung jawab.313 ini Perbuatan korupsi jelas merupakan perbuatan yang dilarang dan diharamkan dalam Islam, karena merupakan salah satu bentuk pelanggaran dalam kepemilikan suatu barang atau harta. Dengan melakukan korupsi seseorang bisa mengumpulkan uang dalam jumlah yang cukup besar dalam jangka waktu yang relatif singkat. Pelakunya bukan saja pejabat tinggi tetapi juga pejabat level bawah bahkan menggurita sampai ―pejabat‖ rakyat. Korupsi sangat merakyat dalam masyarakat kita, hal ini tergambar dari membuminya istilah uang minum, pelicin, biaya administrasi dan banyak lagi istilah lainnya yang sebenarnya tergolong dalam pungutan liar.312 Dalam prinsip negara hukum penerapan due process of law mengharuskan adanya pemberlakuan asas legalitas dalam segala bentuknya, yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Dalam kasus korupsi, implementasi due process of law sebenarnya dapat dilakukan dengan menerapkan pidana mati kepada pelaku korupsi dalam keadaan tertentu. Sebab penjatuhan 3 Amelia, 2010, "Korupsi Dalalm Tinjauan Hukum Islam", JURIS, Volume 9 No. 1 (Juni 2010), Hal :61-85. 12 Anas Kholish, Nor Salam, 2020, Hukum Islam progresif :Epistemiologi Alternatif dalam Menjawab Problem Kemanusian, Setara Press, Malang Jawa Timur 13 Soeroso,2019, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta 60
Jurnal Dialektika Hukum Vol. 4 No.1 Juni 2022 E-ISSN 2808-5191 P-ISSN 2808-5876 hukuman tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Tinggal saat ini bagaimana Undang-Undang tersebut diimplementasikan dalam proses penegakan hukumnya. Selama Undang-Undang tidak kalah dengan kekuasaan, maka prinsip Indonesia sebagai negara hukum akan terwujud dengan baik, karena hukum tidak tunduk kepada kekuasaan. Pelaku korupsi biasanya adalah mereka yang memiliki kekuasaan. Selama ini para koruptor cenderung dihukum sangat ringan.4 Umar Bin Al-Khatab pernah menghukum cambuk seratus kali orang yang mencuri uang negara dari baitul mal karena berdampak bagi kesejahteraan rakyat banyak. Cambukan itu diulang seratus kali sampai hari ketiga. Nabi Muhammad juga pernah memerintahkan menghukum mati orang yang berkali-kali melakukan kebohongan secara sengaja. Ia juga pernah ditanya oleh seorang sahabat tentang seseorang yang tidak bisa berhenti menenggak minuman keras, Nabi menyeru sahabat untuk menjatuhkan hukuman mati. Atas dasar riwayat Nabi ini, Malik Ibn Anas, pemimpin madzhab Maliki dan sebagian pengikut madzhab Hambali memperbolehkan penjatuhan hukuman mati bagi mata-mata dan pembuat fitnah yang hendak membahayakan agama Islam.5 Tulisan ini bertujuan memberikan pemikiran terkait dengan status hukum mati bagi pelaku tindakan korupsi dalam perspektif hukum Islam, agar setidak-tidaknya menjadi bahan refleksi dan mengingatkan bahwa korupsi merupakan perbuatan tidak baik dan sangat diharamkan oleh Islam, karena dampak buruk yang ditimbulkannya bagi suatu masyarakat dan bangsa sangatlah besar. 2. Metode Penelitian Sesuai dengan permasalahan yang dibahas maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan 4 Muhadi Zainuddin, 2012, "Sanksi Pidana Mati Bagi Tindak Pidana Korupsi: Responsi dan Ijtihad Hukum Islam", Jurnal Al-Mawarid, VOL. XII, No 1, Feb- Agust 2012, Hal : 33-42. 5 Yedi purwanto, Ridwan Fauzy, 2017, "Analisis Terhadap Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia", Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim Vol. 15 No. 2 - 2017, Hal :127-140. 61
Jurnal Dialektika Hukum Vol. 4 No.1 Juni 2022 E-ISSN 2808-5191 P-ISSN 2808-5876 atau data sekunder belaka.6 Metode yang digunakan peneliti bertujuan untuk mengambarkan, memahami serta menjelaskan objek yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh melalui data kepustakaan mengenai pembahasan Tujuan Penulisan Tulisan ini bertujuan memberikan pemikiran terkait dengan status hukum mati bagi koruptor dalam perspektif hukum Islam, agar setidak-tidaknya menjadi bahan refleksi dan mengingatkan bahwa korupsi merupakan perbuatan tidak baik dan sangat diharamkan yang ditimbulkannya bagi suatu masyarakat dan bangsa sangatlah besar. oleh Islam, karena dampak buruk 3. Pembahasan Korupsi dalam Undang-Undang Nomenklatur korupsi bermula dari bahasa latin corruptio atau corruptus. Corruptio sendiri berasal dari kata corrumpere, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin corruptio, nomenklatur korupsi turun ke banyak bahasa di benua Eropa seperti Inggris yaitu corruption, corrupt; Prancis yaitu corruption; dan Belanda yaitu corruptie, korruptie. Dari Bahasa Belanda ini, nomenklatur korupsi diadopsi ke dalam Bahasa Indonesia. Secara etimologis, korupsi berarti kebusukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata- kata atau ucapan yang memfitnah.4 Arti kata korupsi secara harfiah adalah "kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian" (Amelia, 2010, hlm. 62). "Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia, adalah "kejahatan, keburukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidak jujuran" (Rasyidi, 2013, hlm. 38).4 Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) maka sudah pasti hukumlah yang menjadi panglima tertinggi. Oleh karena itu supremasi hukum sangat dijunjung tinggi oleh anak bangsa negeri ini. Baik oleh jajaran pemerintah, polisi, jaksa, hakim, pengacara, 6 Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13 62
Jurnal Dialektika Hukum Vol. 4 No.1 Juni 2022 E-ISSN 2808-5191 P-ISSN 2808-5876 para birokrat, mahasiswa, maupun oleh seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini bertujuan agar kebenaran dan keadilan bisa ditegakkan dengan tanggungjawab.78 Indonesia sebuah negara hukum, maka dari itu hukum harus dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem. Sebagai sebuah sistem, hukum terdiri dari beberapa elemen: (1) kelembagaan (institutional), (2) kaedah aturan (instrumental), (3) perilaku para subjek hukum yang menyandang hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma aturan itu (elemen subjektif dan kultural). Ketiga elemen sistem hukum tersebut mencakup: (a) kegiatan pembuatan hukum (law making), (b) kegiatan pelaksanaan hukum atau penerapan hukum (law administrating), (c) kegiatan peradilan (law adjudicating) atau biasa disebut dengan penegakan hukum dalam arti sempit (law enforcement)9 Dalam sebuah negara hukum yang memerintah adalah hukum, bukan manusia. Hukum dimaknai sebagai kesatuan hierarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Hal ini berarti bahwa dalam sebuah negara hukum menghendaki adanya supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi selain merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum, juga merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi. Demokrasi pada dasarnya memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk berekspresi dengan sebebas-bebasnya. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, hukum yang baik akan menjamin keadilan kepada setiap warga negara tanpa memandang status sosial dan kedudukan seseorang.10 atas pelanggaran hukum 4 Muhadi Zainuddin, 2012, "Sanksi Pidana Mati Bagi Tindak Pidana Korupsi: Responsi dan Ijtihad Hukum Islam", Jurnal Al-Mawarid, VOL. XII, No 1, Feb- Agust 2012, Hal : 33-42 7 Oksidelfa Yanto,2017, "Penjatuhan Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu (Death Penalty to Corruptors in A Certain Condition)", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 N0. 01 - Maret 2017 : 49 - 56. 8 Busyro,2018, Pengantar Filsafat Hukum Islam, Prenandamedia Group, Jakarta 2 Mudemar A. Rasyidi, 2013, Pendidikan Anti Korupsi untuk P.T. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Dirjen Dikti, hal 24 63
Jurnal Dialektika Hukum Vol. 4 No.1 Juni 2022 E-ISSN 2808-5191 P-ISSN 2808-5876 Dalam hukum positif Indonesia masih terdapat beberapa kejahatan yang memuat ancaman hukuman mati. Diantaranya, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.2,4,614 Bahkan dalam beberapa pasal KUHP terdapat beberapa kejahatan berat yang diancam dengan hukuman mati. Misalnya, pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana, pasal 365 ayat (4) KUHP mengenai pencurian dengan kekerasan. Pasal 104 tentang makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 111 ayat (2) berkaitan dengan membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang. Pasal 124 tentang melindungi musuh atau menolong musuh waktu perang. Pasal 140 ayat (3) mengenai makar terhadap raja atau kepala negara-negara sahabat. Pasal 368 ayat (2) mengenai pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati. Pasal 444 tentang pembajakan di laut, pesisir dan sungai yang mengakibatkan kematian. "Ancaman pidana mati yang diatur dalam pasal-pasal di atas bersumber pada Wetboek van Strafrecht yang disahkan sebagai KUHP oleh Pemerintah Hindia Belanda pada (Yanto, 2017, hlm. 52). Pemberlakuan KUHP tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 (sekarang UUDNRI 1945) yang menyatakan bahwa segala peraturan perundang- undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUDNRI 1945 dan dikuatkan dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakukan Wetboek van Strafrecht menjadi KUHP. Hukum pidana yang mengatur tanggal 1 Januari 1918" 4 Muhadi Zainuddin, 2012, "Sanksi Pidana Mati Bagi Tindak Pidana Korupsi: Responsi dan Ijtihad Hukum Islam", Jurnal Al-Mawarid, VOL. XII, No 1, Feb- Agust 2012, Hal : 33-42 6 Oksidelfa Yanto,2017, "Penjatuhan Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu (Death Penalty to Corruptors in A Certain Condition)", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 N0. 01 - Maret 2017 : 49 - 56. 8 Fokky FW, 2015, Filsafat Hukum, Prenandamedia group, Jakarta : 120 9 Nandang S,Ade M,2019, Perkembangan Hukum Pidana, PT.Reflika Aditama, Bandung : 115 14 Tri Wahyu, 2009, "Korupsi dan Upaya Pemberantasannya", Jurnal Wacana Hukum, VOL VIII NO. 2 OKTO 2009, Hal : 107-118. 64
Jurnal Dialektika Hukum Vol. 4 No.1 Juni 2022 E-ISSN 2808-5191 P-ISSN 2808-5876 tindak pidana korupsi bersumber pada hukum pidana khusus, disamping memuat hukum pidana materiil juga memuat hukum pidana formil.6 Bentuk hukuman bagi para koruptor seperti diatur oleh Undang-Undang antara lain sebagai berikut: 1. Pidana Mati, hukuman ini dapat dikenakan kepada setiap orang yang secara sengaja melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) UndangUndang nomor 31 tahun 1999, serta tentang 20 Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dilakukan dalam keadaan tertentu. nomor tahun 2001 2. Pidana Penjara, dibagi menjadi 3, antara lain: a) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar) bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara (pasal 2 ayat 1). b) Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau ,atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (pasal 3). suatu c) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan 6 Oksidelfa Yanto,2017, "Penjatuhan Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu (Death Penalty to Corruptors in A Certain Condition)", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 N0. 01 - Maret 2017 : 49 - 56. 65
Jurnal Dialektika Hukum Vol. 4 No.1 Juni 2022 E-ISSN 2808-5191 P-ISSN 2808-5876 terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi (pasal 21). d) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35, dan pasal 36.5 Dari uraian diatas, maka ancaman hukuman mati dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia masih eksis dan dipertahankan keberadaannya, baik terhadap tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Khusus mengenai hukuman mati dalam tindak pidana korupsi, upaya pemerintah atau negara untuk memberantas korupsi memang sudah diatur sebagaimana dalam disebutkan diatas. Artinya, jika kita lihat peraturan untuk memberantas praktik korupsi, maka Indonesia hanya mengenal ketentuan khusus dan tidak ada ketentuan umum yang mengatur tentang tindak pidana korupsi saat ini. Undang-undang khusus ini dibentuk guna memberantas masalah korupsi.17 ketentuan undang-undang khusus Meski telah terdapat pasal dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yang memberikan ancaman hukuman mati kepada pelaku korupsi, penerapan hukuman mati sampai saat ini masih merupakan perdebatan yang tidak berkesudahan dikalangan praktisi hukum, LSM, akademisi dan masyarakat umum. Tidak sedikit yang menolak dan menyetujui hukuman mati dijatuhkan. Kalangan yang menolak berargumen bahwa eksekusi hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28A, 28I UUD NRI 1945, Pasal 4 dan 9 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.17,19 Moeljatno mengatakan bahwa "perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum, dimana larangan tersebut disertai dengan sanksi atau ancaman yang berupa pidana tertentu terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Tidak terdapatnya hukuman mati dalam vonis 5 Yedi purwanto, Ridwan Fauzy, 2017, "Analisis Terhadap Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia", Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim Vol. 15 No. 2 - 2017, Hal :127-140. 17 Brian R, 2013, "Pidana Mati Bagi Koruptor", Lex Crime, Vol II No.7 Hal :16-24 19 Suharmad, "Kontroversi Kebijakan Hukuman Mati Bagi Koruptor di Indonesia", Jurnal Ilmiah Kebijakan Nasional dan Internasional, Hal : 23-30 66
Jurnal Dialektika Hukum Vol. 4 No.1 Juni 2022 E-ISSN 2808-5191 P-ISSN 2808-5876 hakim meskipun perbuatan para koruptor terdapat telah kesalahan yang mesti harus dipertanggungjawabkan, menjadikan Indonesia sebagai tempat paling indah bagi para koruptor untuk melakukan kejahatan mengambil uang rakyat secara tidak sah. Dalam banyak putusan pengadilan, hakim hanya menjatuhkan terdakwa kasus korupsi dengan pidana rendah. Sedangkan ancaman hukuman mati sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menjadi diabaikan keberadaannya. Sampai saat ini belum pernah para koruptor yang didakwa dengan ancaman pidana mati yang kemudian menjadi pijakan bagi hakim untuk menjatuhkan vonis mati. Tidak adanya tuntutan jaksa berupa hukuman mati terhadap pelaku korupsi menyebabkan hakim akan semakin jauh menjatuhkan pidana mati kepada koruptor. Keadaan ini semakin menunjukkan bahwa keadilan semakin jauh dari masyarakat. Masyarakat harusnya dapat menikmati uang yang dikorupsi oleh para koruptor karena memang uang tersebut dari rakyat dan akan kembali kepada rakyat untuk pengentasan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan. Ketidakadilan yang muncul dimasyarakat seperti kemiskinan, salah satu penyebab utamanya lebih dikarenakan ketidakadilan para penguasa rakyatnya, karena minimnya keberpihakan penguasa dan kaum kaya terhadap mereka.24 Jika penguasa negeri ini tidak berpihak kepada rakyat, tentu saja ancaman apalagi vonis mati kepada para koruptor tidak akan pernah diciptakan. Padahal hukuman mati bisa jadi cara ampuh untuk menghentikan kejahatan korupsi di Indonesia. Dan hukuman mati bukanlah pelanggaran hak asasi manusia dalam konteks ketika kejahatan tersebut berupa kejahatan korupsi.18,20 telah terhadap Korupsi dalam Hukum Islam Menjadi suatu ironi bagi bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, namun sampai saat ini masih merajai dalam hal korupsi. Korupsi dilarang dalam ajaran agama Islam maupun agama lainnya. Meskipun terjadinya praktek 1 Fazzan, 2015, "Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam", Jurnal Ilmiah Islam Futura Vol. 14. No. 2, Februari 2015, 146-165. 18 Koko AW,Sri Endah, 2019, "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", Jurnal Hukum Khairah Ummah, Vol 12 No.4, Hal : 951-958 20 Edi Y, Zaziratul F 2017, Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi : Kajian Teori Zawajir dan Jawabir, Jurnal Legitimasi, Vol. VI No. 1, Januari-Juni 2017, Hal : 156-174 67
Jurnal Dialektika Hukum Vol. 4 No.1 Juni 2022 E-ISSN 2808-5191 P-ISSN 2808-5876 korupsi di berbagai sektor tidak serta merta berdampak langsung kepada kehidupan kita, namun jika kita semua tidak peduli dan tidak turut serta pada upaya pemberantasan tindak pidana korupsi maka lambat laun kita semua akan hancur. Jika masyarakata hancur maka otomatis negara pun akan ikut hancur. Penegakan hukum sendiri telah di jelaskan dalam salah satu hadist sebagai berikut: Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Zakariyya' berkata, aku mendengar 'Amir berkata, aku mendengar An-Nu'man bin Basyir radliallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perumpamaan orang yang menegakkan hukum Allah dan orang yang diam terhadapnya seperti sekelompok orang yang berlayar dengan sebuah kapal, lalu sebagian dari mereka ada yang mendapat tempat di atas dan sebagian lagi di bagian bawah perahu. Lalu orang yang berada di bawah perahu bila mereka mencari air untuk minum mereka harus melewati orang-orang yang berada di bagian atas seraya berkata;1 'anhuma dari Nabi shallallahu ini untuk "Seandainya boleh kami mendapatkan bagian kami sehingga kami tidak mengganggu orang yang berada di atas kami". lubangi saja perahu Bila orang yang berada di atas membiarkan saja apa yang diinginkan orang-orang yang di bawah itu maka mereka akan binasa semuanya. Namun bila mereka mencegah dengan tangan mereka maka mereka akan selamat semuanya." (HR. Bukhari). Menurut tinjauan Islam, korupsi merupakan bagian dari kajian fiqh jinayah dan masuk dalam kategori tindak pidana. Fiqh jinayah adalah ilmu tentang hukum syariat yang bersifat praktis dan merupakan hasil analisis seorang mujtahid terhadap dalil yang rinci baik yang terdapat Al-Qur'an maupun hadits (Suradi dalam Irfan,).Berikut bagaimana dalam Jinayah mendefinisikan pengertian korupsi;4 1. Ghulul (penggelapan) Mencuri harta rampasan perang atau menyembunyikan sebagiannya untuk dimiliki sebelum menyampaikan ke tempat pembagian (Abu Firda dalam Sumarwoto, 2014). 2. Risywah (penyuapan) 4 Muhadi Zainuddin, 2012, "Sanksi Pidana Mati Bagi Tindak Pidana Korupsi: Responsi dan Ijtihad Hukum Islam", Jurnal Al-Mawarid, VOL. XII, No 1, Feb- Agust 2012, Hal : 33-42. 68
Jurnal Dialektika Hukum Vol. 4 No.1 Juni 2022 E-ISSN 2808-5191 P-ISSN 2808-5876 Suatu yang diberikan kepada seseorang yang mempunyai kekuasaan atau jabatan untuk menyukseskan perkaranya dengan mengalahkan lawan-lawannya sesuai dengan apa- apa yang dinginkan, atau untuk memberikan peluang lelang/tender) atau menyingkirkan kepadanya lawan-lawannya. Seperti yang disampaikan Yusuf al- Qardhawi (dalam Amelia, 2010, hlm. 66) bahwa risywah merupakan suatu yang diberikan kepada seseorang yang mempunyai kekuasaan atau jabatan (apa saja) untuk menyukseskan perkaranya dengan mengalahkan lawan- lawanya sesuai dengan apa yang diinginkan, atau supaya didahulukan urusannya atau ditunda karena ada sesuatu kepentingan. (seperti 3. Ghasab (mengambil paksa hak orng lain) Mengambil harta atau menguasai hak orang lain tanpa izin terkadang pemiliknya dengan unsur pemaksaan dan menggunakan kekerasan serta dilakukan secara terang- terangan. 4. Sariqah (pencurian) Mengambil barang atau harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan barang atau harta kekayaan tersebut. 5. Hirabah (Perampokan) Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok kepada pihak lain dengan tujuan menguasai atau merampas harta benda milik orang lain tersebut. 6. Al-maks (Pungutan Liar). Al-Maks adalah perbuatan memungut cukai yakni mengambil apa yang bukan haknya dan memberikan kepada yang bukan haknya pula. Perbuatan ini diidentikan kepada pungutan liar yang biasanya terjadi ketika seseorang akan mengurus sesuatu yang kemudian dibebankan sejumlah bayaran oleh pelaku pemungut cukai dengan tanpa kerelaan dari orang yang dipungutnya tersebut. Apabila pungutan tersebut tidak dipenuhi oleh korbannya, maka urusan orang tersebut akan dipersulit oleh pelaku pemungut cukai Namun dalam ilmu fikih, ada dua hal pembagian dalam kategori tindak pidana, yakni hudud dan ta'zir. Dalam Islam hudud ada batasan hukum yang diberikan, contoh seperti pencurian dalam batasan tertentu dilakukan potong tangan. 69
Jurnal Dialektika Hukum Vol. 4 No.1 Juni 2022 E-ISSN 2808-5191 P-ISSN 2808-5876 Sedangkan dalam ta'zir, sanksi hukuman diserahkan kepada ulil amri atau pemimpin yang menentukan. Berkaitan dengan hukum yang diterapkan di Indonesia saat ini dalam kasus korupsi, termasuk dalam kategori ta'zir. Sanksi korupsi diserahkan kepada pemimpin yudikatif. Dari fenomena sanksi hukum yang ada, bisa jadi sanksi korupsi dalam kategori ini lebih berat daripada sanksi hudud karena tergantung ijtihad hakim melihat kerugian yang diderita rakyat atas tindak korupsi.11 Bisa juga terjadi sebaliknya, dari hasil ijtihad menjadi tidak adil. Oleh karena itu, kunci dari ta'zir ini adalah kemampuan hakim berijtihad. Zainuddin (2012, hlm. 39) menyebutkan bahwa "... ketika hukum Islam menyerahkan sepenuhnya sanksi pidana ta'zîr kepada pemimpin atau hakim maka bisa saja ketentuan hukuman di dalam UU disebut sebagai batas minimal dan batas maksimal diberlakukan dalam konteks sanksi pidana bagi koruptor." Hal ini sesuai antara apa yang dirumuskan dalam UU No 31 Tahun 1999 dengan konsep sanksi pidana ta'zîr yang ada dalam hukum Islam.3 Dalam sejarah hukum Islam, memang kata korupsi tidak secara tekstual disebutkan, tapi kategori korupsi bisa dimasukan dalam kategori pencurian atau pengambilan hak orang lain. Menurut fiqh jinayah, hukumannya sangat jelas, yaitu potong tangan. Jika jumlah barang yang dicurinya memadai untuk dihukum potong tangan. Rasulullah SAW. pernah bersabda: "Demi Allah yang jiwaku ada di tanganNya, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri niscaya aku yang akan memotong tangannya" (HR Bukhari dan Muslim). Dari keterangan hadist tersebut bisa dipahami bahwa Rasulullah SAW. telah mencontohkan seharusnya memerangi korupsi dan membuat jera para koruptor.4 cukup gamblang bagaimana Merujuk pula pada ayat-ayat Al-Qur'an berkenaan dengan tindak pidana korupsi antara lain sebagai berikut: 1. Surat al-Maidah ayat 38 ُق ِرﺎﱠﺴﻟا َو ُﺔَﻗ ِرﺎﱠﺴﻟا َو ا ٓ ْﻮُﻌَﻄْﻗﺎَﻓ ﺎَﻤُﮭَﯾِﺪْﯾَا ۢ ًءۤا َﺰَﺟ ﺎَﻤِﺑ ﺎَﺒَﺴَﻛ ًﻻﺎَﻜَﻧ َﻦ ِ ﱣ*ا َو ۗ◌ ٌﺰْﯾ ِﺰَﻋ ٌﻢْﯿِﻜَﺣ ﱣ*ا ُ ّﻣ ِ 3 Amelia, 2010, "Korupsi Dalalm Tinjauan Hukum Islam", JURIS, Volume 9 No. 1 (Juni 2010), Hal :61-85. 11 Panji Adam, 2020, Hukum Implementasinya di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta Timur : 245 Islam : Sejarah, Perkembangan dan 4 Muhadi Zainuddin, 2012, "Sanksi Pidana Mati Bagi Tindak Pidana Korupsi: Responsi dan Ijtihad Hukum Islam", Jurnal Al-Mawarid, VOL. XII, No 1, Feb- Agust 2012, Hal : 33-42. 70
Jurnal Dialektika Hukum Vol. 4 No.1 Juni 2022 E-ISSN 2808-5191 P-ISSN 2808-5876 artinya: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". 2. Surat al-Baqarah ayat 188 ْﻮُﻠُﻛْﺄَﺗ ْﻢُﻜَﻟا َﻮْﻣَا ْﻢُﻜَﻨْﯿَﺑ ِﻞ ِطﺎَﺒْﻟﺎِﺑ ا ْﻮُﻟْﺪُﺗ َو ٓﺎَﮭِﺑ ﻰَﻟِا ِمﺎﱠﻜُﺤْﻟا ا ْﻮُﻠُﻛْﺄَﺘِﻟ ﺎًﻘْﯾ ِﺮَﻓ ْﻦّ ِﻣ ِلا َﻮْﻣَا ِسﺎﱠﻨﻟا ِﻢْﺛِ ْﻻﺎِﺑ ْﻢُﺘْﻧَا َو َﻻ َو ا ٓ َنْﻮُﻤَﻠْﻌَﺗ artinya: "Janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang bathil dengan cara mencari pembenarannya kepada hakim-hakim, agar kalian dapat memakan harta orang kalian mengetahuinya". cara dosa lain dengan sedangkan 3. Surat Ali Imran ayat 161 ّﻲِﺒَﻨِﻟ ْنَا ﱠﻞُﻐﱠﯾ ْﻦَﻣَو ۗ◌ ْﻞُﻠْﻐﱠﯾ ِتْﺄَﯾ ﺎَﻤِﺑ ﱠﻞَﻏ َم ْﻮَﯾ ِﺔَﻤ ٰﯿِﻘْﻟا ۚ◌ ﱠﻢُﺛ ﻰﱣﻓ َﻮُﺗ ﱡﻞُﻛ ٍﺲْﻔَﻧ ﺎﱠﻣ ْﺖَﺒَﺴَﻛ ْﻢُھ َو َﻻ ﺎَﻣَو َﻛ َنﺎ ٍ َنْﻮُﻤَﻠْﻈُﯾ artinya: "Tidaklah pantas bagi seorang Nabi untuk berlaku ghulul atau berkhianat, barangsiapa yang berlaku ghulul maka akan dihadapkan kepadanya apa yang dikhianati dan akan dibalas perbuatannya dan mereka tidak akan dizhalimi" 4. surat An-Nisa ayat 29 ْﻮُﻠُﻛْﺄَﺗ ْﻢُﻜَﻟا َﻮْﻣَا ْﻢُﻜَﻨْﯿَﺑ ِﻞ ِطﺎَﺒْﻟﺎِﺑ ٓ ﱣ*ا َنﺎَﻛ ْﻢُﻜِﺑ ﺎًﻤْﯿ ِﺣ َر ٰﯾ َﻦْﯾِﺬﱠﻟا ا ْﻮُﻨَﻣٰا َﻻ ا ٓ ﺎَﮭﱡﯾَﺎٓ ْﻮُﻠُﺘْﻘَﺗ ْﻢُﻜَﺴُﻔْﻧَا ۗ◌ ﱠنِا َ ا ٓ Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil." ﱠﻻِا ْنَا َنْﻮُﻜَﺗ ًة َرﺎَﺠِﺗ ْﻦَﻋ ٍضا َﺮَﺗ ْﻢُﻜْﻨ ِ ّﻣ ۗ◌ َﻻ َو Pokok permasalahan yang dikaji pada ayat-ayat di atas adalah larangan memakan harta orang lain yang bukan haknya secara umum, dengan cara bathil. Termasuk di dalamnya tindakan korupsi yang dilakukan oleh koruptor. Namun, jika dikaitkan dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, maka sebaiknya dapat dilihat dari integritas hakim yang menangani kasus korupsi tersebut. Bila hakim memiliki integritas dan ijtihad hukum yang baik, maka apabila dia memberi hukuman kepada koruptor yang sudah jelas merugikan harta negara dan rakyat, bisa jadi hukuman yang dijatuhkan lebih berat daripada sekedar hukum potong tangan, seperti diperintahkan 71
Jurnal Dialektika Hukum Vol. 4 No.1 Juni 2022 E-ISSN 2808-5191 P-ISSN 2808-5876 Nabi Muhammad SAW.5 Hukuman bagi koruptor yang melakukan korupsi dengan kadar harta yang cukup banyak merugikan negara, maka dapat diberikan hukuman yang berat berupa hukuman mati atau bisa juga hukuman seumur hidup.5 Hukuman Mati Bagi Koruptor dalam Hukum Islam Hukum Islam adalah salah satu dari cabang klasifikasi ilmu pengetahuan dalam rumpun ilmu tekstual di samping sejarah, tafsir dan hadits. Selain ilmu pengetahuan dalam rumpun ilmu tekstual ada rumpun ilmu tekstual-rasional seperti akidah, tasawuf, filsafat dan ushul fiqh. Dan juga ada rumpun ilmu rasional sebagaimana varian disiplin ilmu dalam bidang sains dan humaniora.20 Masing-masing ilmu pengetahuan mempunyai bentuk hubungan dan pendekatan yang berbeda terhadap Al-Quran dan Al-Sunnah. Kesemuanya dikembangkan melalui proses ijtihad yang diwajibkan dalam setiap generasi.21 Sebagai bagian dari rumpun Islam bersumber kepada Al-Quran dan Al-Sunnah secara tekstual lebih banyak daripada rasional. Hal ini bisa dilihat dari fenomena di mana setiap hukum Islam diakui otoritasnya apabila mempunyai sandaran di dalam kedua sumber utama pengetahuan itu (al- mashâdir). Proses penemuan atau pencarian hukum dilakukan melalui mekanisme yang sudah digariskan di dalam teori hukum Islam (ushûl fiqh), salah satu dari cabang ilmu tekstual rasional. Ushûl fiqh mengatur bagaimana mencari dan menemukan hukum Islam atas berbagai permasalahan hukum yang ada dan berkembang tanpa harus keluar dari tektualitas Al-Qur'an dan Al- Sunnah.4 rumpun ilmu tekstual, hukum Tekstualitas hukum Islam, melalui saluran ushûl fiqh, bukan bentuk tekstualitas tertutup, akan tetapi tekstualitas terbuka dengan batasan-batasan yang terangkum dalam syarat- syarat dan metodologi-metodologi tertentu. Sama saja dengan ijtihad dalam bidang ilmu-ilmu rasional seperti sains dan humaniora yang menggariskan syarat-syarat dan metodologi- metodologi tertentu. Tekstualitas hukum Islam dengan begitu 5 Yedi purwanto, Ridwan Fauzy, 2017, "Analisis Terhadap Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia", Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim Vol. 15 No. 2 - 2017, Hal :127-140 4 Muhadi Zainuddin, 2012, "Sanksi Pidana Mati Bagi Tindak Pidana Korupsi: Responsi dan Ijtihad Hukum Islam", Jurnal Al-Mawarid, VOL. XII, No 1, Feb- Agust 2012, Hal : 33-42. 72
Jurnal Dialektika Hukum Vol. 4 No.1 Juni 2022 E-ISSN 2808-5191 P-ISSN 2808-5876 merupakan hasil olah rasional dari syarat-syarat dan metodologi- of metodologi opinion),qiyas (preferention), mashalih mursalah (consideration of public interest) adalah beberapa dari banyak metodologi yang ada di dalam proses mencari dan menemukan hukum Islam di dalam al-Qur'an dan al- Sunnah yang dipadukan dengan perkembangan realitas.11 yang bersifat rasional. (analogical deduction), Ijma' istihsan (consensus Dalam Islam, mengisyaratkan pemberlakuan hukuman yang akan mampu memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi yakni hukuman mati. Salah satu dalil yang mengisyaratkan hukuman mati bagi pelaku korupsi diantaranya termaktub dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 33 : ۤ ﺎَﻤﱠﻧِا اُؤ ْوَا َﻊﱠﻄَﻘُﺗ ْﻢِﮭْﯾِﺪْﯾَا ْﻢُﮭُﻠُﺟ ْرَا َو ْﻦّ ٌباَﺬَﻋ ٌﻢْﯿ ِﻈَﻋ ٰﺰَﺟ َﻦْﯾِﺬﱠﻟا َن ْﻮُﺑ ِرﺎَﺤُﯾ َ ْﻮُﻠﱠﺘَﻘﱡﯾ ْوَا ا ٓ ْﻻا اًدﺎَﺴَﻓ ْنَا ا ٓ ْﻻا َﻚِﻟ ٰذ ْﻢُﮭَﻟ ٌي ْﺰ ِﺧ ﻰِﻓ ﺎَﯿْﻧﱡﺪﻟا ْﻢُﮭَﻟ َو ﻰِﻓ ِة َﺮ ِﺧٰ ﱣا ٗﮫَﻟ ْﻮُﺳ َر َو َن ْﻮَﻌْﺴَﯾ َو ﻰِﻓ ِض ْرَ ِﻣ ٍف َﻼ ِﺧ ْوَا ا ْﻮَﻔْﻨُﯾ َﻦِﻣ ۗ ِض ْرَ ْﻮُﺒﱠﻠَﺼُﯾ ْﻻا Artinya : "Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Alloh dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya) Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di ahirat memperoleh siksaan yang besar". (Al-Maidah : 33). tindakan perlawanan. Karenanya, kufur, perampokan, pembegalan, teror termasuk dalam pidana hirabah. Hirabah disebut juga sebagai pencurian besar (al-sariqah al-kubra), tidak hanya diartikan pada kejahatan pembegalan, perampokan atau pemberontakan, melainkan bisa dikembangkan sesuai dengan perkembangan tindak kriminal pada setiap masa. Sebagaimana yang disampaikan 'Abd al-Qadir (dalam Fazzan, 2015, hlm. 161) mendefinisikan hirabah sebagai perampokan atau pencurian Menurut Ibnu Kasir, kata hirabah berarti 'Awdah 11 Panji Adam, 2020, Hukum Implementasinya di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta Timur : 245 Islam : Sejarah, Perkembangan dan 10 Nurul Irfan, 2016, Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika Omset, Bandung 73
Jurnal Dialektika Hukum Vol. 4 No.1 Juni 2022 E-ISSN 2808-5191 P-ISSN 2808-5876 besar. Hirabah sebenarnya memiliki dampak yang lebih besar karena dilakukan dengan berlebihan. Ini karena hirabah kadang disertai dengan pembunuhan dan pengambilan harta atau kadang pembunuhan saja tanpa pengambilan harta. Korupsi dapat efek yang dimasukan kepada ditimbulkan dikategorikan sebagai tindakan kejahatan besar (fasad kabir). Sangat tepat apabila bentuk hukumannyapun haruslah berat.5 tindakan hirabah karena Jika diperhatikan berdasarkan ayat di atas menyebutkan bahwa hukuman untuk pelaku korupsi ada dua yakni duniawi dan ukhrawi. Bentuk hukuman duniawi terdiri dari hukuman mati, salib, potong tangan, potong kaki dan pengasingan (penjara). Hukuman yang tepat dijatuhi untuk pelaku korupsi haruslah hukuman yang paling berat yakni hukuman mati. Sementara hukuman ukhrawi bagi koruptor adalah siksaan yang sangat (QS. Al Muthaffiffin ayat 1-3), berat, siksaan neraka wail dijebloskan ke dalam api neraka (QS. An Nisa ayat 30). Dari sudut pandang hukum Islam, hukuman bagi koruptor termasuk ke dalam pidana ta'zir dan penetapan putusan hukum berada di tangan penguasa (ulil amri). Maka seorang penegak hukum haruslah menjatuhi hukuman dengan mempertimbangkan kemaslahatan, keadilan dan efek jera dan pemberlakuan hukuman mati untuk para koruptor kelas kakap dapatlah dibenarkan oleh Islam. Hal ini dijelaskan oleh ulama kontemporer, seperti Abdul Qadir 'Audah dalam Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami, Abdul 'Aziz Amir dalam al-Ta'zir fi asy-Syariah a-Islamiyah dan Wahbah az-Zuhaili dalam al-Fiqhu al-islami wa Adilatuhu.6 Terdapat upaya bentuk-bentuk tradisional mengenai pidana Islam sebagaimana ditentukan dalam Al-Quran dan As-Sunnah serta dinamika penafsiran inovatif atau pengembangan bentuk- bentuk pidana Islam itu. Dari segi ini dapat disimpulkan ada beberapa bentuk, antara lain bahwa secara tradisional, bentuk- bentuk pidana Islam itu meliputi: 1.Pidana Qishash atas jiwa 2.Pidana Qishash atas badan 3.Pidana diyat (denda ganti rugi) 4.Pidana Mati 5 Yedi purwanto, Ridwan Fauzy, 2017, "Analisis Terhadap Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia", Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim Vol. 15 No. 2 - 2017, Hal :127-140 6 Oksidelfa Yanto,2017, "Penjatuhan Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu (Death Penalty to Corruptors in A Certain Condition)", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 N0. 01 - Maret 2017 : 49 - 56. 74
Jurnal Dialektika Hukum Vol. 4 No.1 Juni 2022 E-ISSN 2808-5191 P-ISSN 2808-5876 5.Pidana Penyaliban 6.Pidana Pelemparan batu sampai mati (Rajam) 7.Pidana Potong tangan atau kaki 8.Pidana Potong tangan dan kaki 9.Pidana Pengusiran atau pembuangan 10.Pidana Penjara seumur hidup 11.Pidana Cambuk atau dera 12.Pidana Denda pengganti diyat 13.Pidana Teguran atau peringatan 14.Pidana Penamparan atau Pemukulan 15.Pidana Kewajiban religious (kaffarah) 16Pidana Tambahan lainnya (takzir) 17.Bentuk-bentuk pidana lainnya yang dapat dikembangkan sebagai konsekuensi dari pidana takzir16 Pemberlakuan hukuman mati berlandaskan pandangan Islam bukanlah sebuah hal yang tabu untuk juga digunakan dalam sistem hukum positif Indonesia terlebih sudah diatur dalam UU No 13 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun memang faktor penegak hukum untuk memberlakukan hukuman itu yang sampai saat ini seolah sulit untuk dilakukan. Pandangan pemberlakuan hukuman mati untuk pelaku koruptor merupakan sebuah bentuk jera bagi hukuman yang diupayakan akan membuat efek pelakunya di mana hukuman di Indonesia saat ini untuk koruptor sangatlah tidak membuat efek jera karena sifat hukumannya yang ringan. Hal tersebut ironi dengan efek kerusakan yang luar biasa akibat tindakan korupsi itu sendiri. Perlu kiranya bagi para penegak hukum untuk berani memberlakukan hukuman mati. Keberadaan nilai-nilai Islam dalam memandang hukuman untuk pelaku korupsi yakni hukuman mati untuk kasus korupsi yang berat, merupakan sebuah tatanan nilai yang senantiasa menjadi dasar pemberlakuan hukum positif Indonesia. Apabila itu mampu dilakukan oleh penegak hukum maka menjadi sebuah langkah yang perlu diapresiasi dalam memberikan efek jera bagi terpidana korupsi. Hal ini tidaklah berasal dari luar atau merupakan Islam sebagai basic value masyarakat pengaruh nilai-nilai Inti "Japanese Twist" di Jepang. Indonesia. Sebagaimana hukuman ini adalah penegakan hukuman yang berkeadilan, berlandaskan nilai-nilai masyarakat dan mampu memberikan efek jera yang dalam kaitan dengan tatanan hukum positif ini sudah 16 Khaeron Sirin, 2013, Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Korupsi di Indonesia : Analisis Pendekatan Teori Maqashid Al-Syari'ah, Jurnal Hukum Islam, Vol. 12, No. 1, Juni 2013. 75
Jurnal Dialektika Hukum Vol. 4 No.1 Juni 2022 E-ISSN 2808-5191 P-ISSN 2808-5876 diatur dan didukung oleh nilai-nilai Islam dalam penegakan hukum oleh penegak hukum.15,16 5. Kesimpulan Korupsi sebagai bentuk kejahatan yang luar biasa (ekstra ordinary crime) karena dampaknya yang sangat merusak hampir seluruh tatanan kehidupan (fasad kabir) merupakan sebuah musuh bersama bagi bangsa-bangsa beradab di dunia termasuk Indonesia. Indonesia berupaya maksimal dalam memerangi perang terhadap korupsi ini. Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pelaksanaan reformasi penegakan hukum, pembentukan tim SABER Pungli atas perintah Presiden merupakan langkah- langkah besar yang dilaksanakan pemerintah. Diantara yang menyebabkan tidak maksimalnya penegakan hukum diantaranya adalah lemahnya jenis hukuman untuk para koruptor. Pelaksanaan pemikiran hukum Indonesia yang formalistik dirasa tidak mampu menjadikan jawaban permasalahan bangsa saat ini. Perlu kiranya keteribatan nilai-nilai yang tumbuh berkembang di masyarakat dalam penentuan hukum. Nilai-nilai tersebut berasal dari nilai agama Islam sebagai agama mayoritas Indonesia. Pandangan Islam dalam menyikapi korupsi, sangatlah tegas, melihat dampak yang ditimbulkan sangat merusak tatanan kehidupan, maka hukuman mati sebagai bentuk ta'zir (hukuman) yang dirasa akan mampu memberikan asas keadilan dan efektif mengurangi pelaku korupsi. Hal tersebut merupakan sebuah keniscayaan di mana syariah Islam mampu berjalan harmoni dalam hukum positif di Indonesia sehingga apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa Indonesia dapat tercapai. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis menyimpulkan bahwa dalam hukum positif kita baik ketentuan yang umum atau yang khusus masih terdapat adanya ancaman hukuman mati kepada pelaku kejahatan, misalnya kejahatan korupsi, khususnya dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu disini adalah sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan misalnya pada saat terjadi bencana 15 Edie Toet Hendratno, 2013, Kebijakan Pemberian Remisi Bagi Koruptor : Suatu Telaah Kritis dari Perspektif Sosiologi Hukum, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No.4 Oktober-Desember, Hal : 518-542 16 Khaeron Sirin, 2013, Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Korupsi di Indonesia : Analisis Pendekatan Teori Maqashid Al-Syari'ah, Jurnal Hukum Islam, Vol. 12, No. 1, Juni 2013. 76
Jurnal Dialektika Hukum Vol. 4 No.1 Juni 2022 E-ISSN 2808-5191 P-ISSN 2808-5876 alam nasional, pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Apabila hal ini diterapkan, maka dapat dikatakan bahwa semua yang ditulis dan disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945; bahwa Indonesia sebagai negara hukum menjadi sesuatu yang dapat dibanggakan. Karena prinsip sejati negara hukum adalah dengan menegakkan hukum sebenar-benarnya tegak tanpa pandang bulu. Bukan hanya slogan semata yang minim implementasi sebagaimana yang terjadi saat ini. Para penegak hukum hendaknya menegakkan hukum dengan benar dan adil, meskipun yang terlibat adalah para penguasa negeri. Jika hukum cenderung ditegakkan dalam keadaan lemah. Indonesia sebagai negara hukum hanya slogan belaka, namun minim implementasi. Berdasarkan kaidah dalam hukum Islam bahwa bentuk hukuman duniawi terdiri dari hukuman mati, salib, potong tangan, potong kaki dan pengasingan (penjara). Hukuman yang tepat dijatuhi untuk pelaku korupsi haruslah hukuman yang paling berat yakni hukuman mati. Sementara hukuman ukhrawi bagi koruptor adalah siksaan yang sangat berat, siksaan neraka wail (QS. Al Muthaffiffin ayat 1-3), dijebloskan ke dalam api neraka (QS. An Nisa ayat 30). Dari sudut pandang hukum Islam, hukuman bagi koruptor termasuk ke dalam pidana ta'zir dan penetapan putusan hukum berada di tangan penguasa (ulil amri). Daftar Pustaka Fazzan, 2015, "Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam", Jurnal Ilmiah Islam Futura Vol. 14. No. 2, Februari 2015, 146-165. Mudemar A. Rasyidi, 2013, Pendidikan Anti Korupsi untuk P.T. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Dirjen Dikti, hal 24 Amelia, 2010, "Korupsi Dalalm Tinjauan Hukum Islam", JURIS, Volume 9 No. 1 (Juni 2010), Hal :61-85. Muhadi Zainuddin, 2012, "Sanksi Pidana Mati Bagi Tindak Pidana Korupsi: Responsi dan Ijtihad Hukum Islam", Al-Mawarid, VOL. XII, No 1, Feb-Agust 2012, Hal : 33-42. Yedi purwanto, Ridwan Fauzy, 2017, "Analisi Terhadap Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia", Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim Vol. 15 No. 2 - 2017, Hal :127-140. Oksidelfa Yanto,2017, "Penjatuhan Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu (Death Penalty to Corruptors in A Certain Condition)", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 N0. 01 - Maret 2017 : 49 - 56. 77
Jurnal Dialektika Hukum Vol. 4 No.1 Juni 2022 E-ISSN 2808-5191 P-ISSN 2808-5876 Busyro,2018, Pengantar Filsafat Hukum Islam, Prenandamedia Group, Jakarta Fokky FW, 2015, Filsafat Hukum, Prenandamedia group, Jakarta : 120 Nandang S,Ade M,2019, Perkembangan Hukum Pidana, PT.Reflika Aditama, Bandung : 115 Nurul Irfan, 2016, Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika Omset, Bandung : Panji Adam, 2020, Hukum Islam : Sejarah, Perkembangan dan Implementasinya di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta Timur : 245 Anas Kholish, Nor Salam, 2020, Hukum Islam progresif :Epistemiologi Alternatif dalam Menjawab Problem Kemanusian, Setara Press, Malang Jawa Timur Soeroso,2019, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta Tri Wahyu, 2009, "Korupsi dan Upaya Pemberantasannya", Jurnal Wacana Hukum, VOL VIII NO. 2 OKTO 2009, Hal : 107-118. Edie Toet Hendratno, 2013, Kebijakan Pemberian Remisi Bagi Koruptor : Suatu Telaah Kritis dari Perspektif Sosiologi Hukum, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No.4 Oktober- Desember, Hal : 518-542 Khaeron Sirin, 2013, Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Korupsi di Indonesia : Analisis Pendekatan Teori Maqashid Al-Syari'ah, Jurnal Hukum Islam, Vol. 12, No. 1, Juni 2013. Brian R, 2013, "Pidana Mati Bagi Koruptor", Lex Crime, Vol II No.7 Hal :16-24 Koko AW,Sri Endah, 2019, "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", Jurnal Hukum Khairah Ummah, Vol 12 No.4, Hal : 951-958 Suharmad, "Kontroversi Kebijakan Hukuman Mati Bagi Koruptor di Indonesia", Jurnal Ilmiah Kebijakan Nasional dan Internasional, Hal : 23-30 Edi Y, Zaziratul F 2017, Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi : Kajian Teori Zawajir dan Jawabir, Jurnal Legitimasi, Vol. VI No. 1, Januari-Juni 2017, Hal : 156-174 78