TINDAK PIDANA PENCURIAN PADA SAAT TERJADI BENCANA ALAM DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARI'AH Sudarti Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta ABSTRACT The victims of natural disasterswho commit theft in cannot be accordance with Islamic criminal law or positive law as contained in the Criminal Code. This study aims to analyze the problem of theft in the event of a natural disaster using the maqasid ash-sharia. This type of research is library research with descriptive analytical methods. The results showed that the daruriyyat aspect related to punishment for the perpetrators of theft was the aspect of maintaining property (ḥifż al- mal). This aspect is an aspect that is related to the obligation in the search for property lawfully without depriving others of their rights and managing property so that assets are maintained and functional in accordance with religious law. immediately punished penalty Keywords: Islamic Criminal Law, Positive Law, Maqasid ash-Sharia.
[188] AHKAM, Volume 8, Nomor 1, Juli 2020: 181-212 Pendahuluan Kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan orang lain sudah banyak terjadi di dalam masyarakat. Hal ini dilakukan dengan berbagai cara dan kesempatan. Mengambil barang orang lain yang bukan haknya atau mencuri sudah banyak meresahkan masyarakat, mulai dari mengambil secara diam-diam maupun disertai dengan kekerasan. Mencuri dilakukan dengan berbagai alasan atau motif, mulai dari kesengajaan untuk memiliki suatu benda tertentu maupun mencuri yang dilakukan dalam keadaan karena terpaksa atau darurat karena suatu keadaan yang membuat pelaku harus mencuri untuk mempertahankan hidup. Salah satu keadaan yang membuat seseorang harus mencuri dalam keadaan darurat adalah ketika terjadi bencana alam. Menurut KUHP, hukuman bagi pelaku pencurian pada saat terjadi bencana alam termasuk alasan yang dapat menjadi pemberat dari sebuah hukuman. Dalam hukum positif bagian inti delik (delicts bestanddelen) pencurian terdapat dalam Pasal 362 KUHP yang menjadi definisi semua jenis delik pencurian yaitu mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Selain itu ketentuan pidana pencurian lebih lanjut diatur di dalam Pasal 363-367 KUHP.1 Pencurian bukanlah hal yang baru dalam kehidupan masyarakat, tindak pidana pencurian telah terjadi sejak zaman Rasulullah dan para sahabat. Banyak pencurian yang terjadi, akan tetapi tidak semua pencurian dihukum dengan potong tangan. Setiap pencurian harus memenuhi syarat dan kadar 1Soenarto Soerodibroto, KUHP Dan KUHAP, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persabda, 1994), h. 222.
Sudarti: Tindak Pidana Pencurian... [189] yang dicuri, serta harus melihat kondisi dan keadaan seseorang ketika melakukan pencurian. Seperti ketika terdapat sebuah kasus pencurian yang dilakukan ketika terjadi bencana alam, maka kondisi pelaku dalam melakukan pencurian tersebut mempunyai dua kemungkinan, yaitu pelaku pencurian tersebut merupakan salah satu korban bencana alam dan pelaku pencurian tersebut merupakan orang atau sekelompok orang yang memang sengaja melakukan kejahatan pencurian dengan memanfaatkan situasi dan kondisi, yaitu bencana alam. Hal ini akan sangat berbeda dalam menentukan hukuman yang diberlakukan terhadap kedua pelaku pencurian tersebut. Pelaku dalam kondisi sebagai korban (personal) yang melakukan terpaksa atau darurat untuk pencurian dalam keadaan memenuhi yakni mempertahankan hidupnya. Apabila tidak melakukan hal yang dilarang tersebut maka akan terancam jiwanya. Selain itu, terdapat juga pelaku yang melakukan pencurian karena memanfaatkan situasi kondisi dan kesempatan yang ada, yakni bencana alam yang sedang terjadi. kebutuhan dirinya Perbedaan kondisi tersebut dapat mengubah suatu penetapan hukum, yang awalnya tidak boleh dilakukan menjadi diperbolehkan karena alasan darurat. Bahkan mengubah suatu ketetapan hukum menjadi lebih berat hukumannya. Namun, di dalam tulisan ini hanya akan memfokuskan pembahasan tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan pada saat terjadi bencana alam, pelaku dalam kondisi sebagai korban bencana alam yang melakukan pencurian dalam keadaan darurat untuk mempertahankan hidup dari ancaman bahaya kelaparan yang dapat mengancam jiwanya. Hukum pidana Islam memandang bahwa keadaan darurat dalam rangka melakukan tindakan pembelaan terhadap jiwa merupakan salah satu yang dapat menghapuskan suatu
[190] AHKAM, Volume 8, Nomor 1, Juli 2020: 181-212 hukuman. Dalam melakukan pembelaan tersebut tidak boleh melampaui batas, serta sesuatu yang diperbolehkan tersebut karena darurat dibatasi sesuai dengan kadarnya. Para ulama sepakat, munculnya hukum baru dalam kondisi darurat yang dihasilkan karena memandang kemaslahatan vital bagi umat dan tidak bertentangan dengan nash serta sejalan dengan tujuan syariat.2 Maka tidak dapat diragukan lagi hukum tersebut merupakan hukum Islam yang sah. Pada hakikatnya hal ini tidak termasuk maslahah mursalah, akan tetapi termasuk menetapkan hukum dalam kondisi darurat. fiqh mengecualikan hal-hal yang berhubungan dengan kondisi darurat, di antaranya adalah kesulitan dapat mendatangkan kemudahan hukum. Hal ini berarti bahwa jika terjadi kondisi yang menyulitkan umat atau individu dalam menjalankan hukum-hukum syariat, maka mereka memperoleh dispensasi dengan melaksanakan hukum tidak sebagaimana mestinya dan menerjang hukum-hukum yang berlaku dalam kondisi normal; darurat memperbolehkan sesuatu yang dilarang artinya kondisi darurat akan memperbolehkan seseorang untuk menerjang sesuatu yang dilarang kecuali kufur, pembunuhan dan zina dengan syarat dilakukan hanya sekedar untuk menolak darurat; kemudahan tidak dapat gugur dengan kesulitan yaitu suatu perintah yang tidak mungkin dikerjakan dengan sempurna sebagaimana telah digariskan oleh syariat tetapi bisa dikerjakan sebagiannya, maka sebagian tersebut wajib dilaksanakan; dan kebutuhan umum atau kelompok diposisikan sebagaimana darurat. Ulama menetapkan bahwa kaidah-kaidah tersebut dengan Hukum positif sebagaimana yang terdapat di dalam KUHP memberikan aturan tentang keadaan darurat sebagai 2Wahbah az-Zuhaili, Usul al-Fiqh al-Islami, Juz II, (Beirut: Dar al- Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), h. 799.
Sudarti: Tindak Pidana Pencurian... [191] daya paksa. Hal ini terdapat di dalam Pasal 48 KUHP. Mengenai hal-hal yang dicakup oleh daya paksa (overmacht), masih ada perbedaan di antara para penulis hukum pidana. Cakupan paling luas dikemukakan oleh J.E. Jonkers yaitu bahwa daya paksa (overmacht) meliputi yang bersifat absolut, yang bersifat relatif, dan yang berupa suatu kedaan darurat. Pada keadaan darurat ini orang yang dipaksa itu sendirilah yang memilih peristiwa pidana manakah yang ia lakukan.3 Tidaklah semua paksaan dapat dijadikan alasan adanya daya paksa relatif dalam arti Pasal 48 KUHP. Oleh J.E. Jonkers, dikatakan bahwa tidak semua kekuasaan yang memaksa dapat membebaskan orang dari hukuman, yang dapat membebaskan itu hanya suatu kekuasaan yang begitu besarnya sehingga oleh pendapat umum dapat dipandang sebagai tidak dapat dihindarkan, tidak harus dilawan. Jadi paksaan itu harus ditinjau dari banyak sudut, misalnya apakah yang dipaksa itu lebih lemah daripada orang yang memaksa, apakah tidak ada jalan lain, apakah paksaan itu betul-betul seimbang apabila dituruti dan sebagainya.4 Penting diperhatikan bahwa menurut doktrin dan yurisprudensi yang sekarang berlaku, paksaan dalam daya paksa relatif ini haruslah merupakan suatu paksaan yang berasal dari luar diri yang bersangkutan, bukan dari dalam diri orang itu sendiri. E. Utrecht mengatakan bahwa hanya paksaan dari luar (uitwendige dwang) saja yang dapat diterima sebagai overmacht. Paksaan dari dalam (innerlijke drang), yakni dorongan yang ditimbulkan perasaan batin pribadi (geweten), kepercayaan (geloofsovertuiging), alasan-alasan agama, tidak 3Frans Maramis, Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia, cet. II, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 187. 4Ibid., h. 191.
[192] AHKAM, Volume 8, Nomor 1, Juli 2020: 181-212 dapat diterima sebagai overmacht.5 Supaya tindakan benar- benar dapat digolongkan sebagai pembelaan darurat dan tidak dapat dihukum, maka tindakan itu harus memenuhi tiga macam syarat yang meliputi tindakan yang dilakukan itu harus benar- benar terpaksa untuk mempertahankan (membela) diri; menurut Pasal 49 KUHP ini, pembelaan atau pertahanan yang harus dilakukan itu hanya terhadap kepentingan-kepentingan diri sendiri atau orang lain, peri kesopanan, dan harta benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain; harus ada serangan yang melawan hak dan ancaman yang mendadak (pada saat itu juga). Kondisi darurat yang membuat pelaku pencurian mengambil barang yang bukan miliknya untuk dapat mempertahankan hidupnya merupakan upaya pelaku untuk melindungi jiwanya supaya jiwanya tidak terganggu, dalam hal ini pelaku telah berusaha menghilangkan kesulitan yang terjadi dan kesulitan yang dapat mengganggu jiwanya, sehingga dalam kondisi tersebut dapat berlaku hukuman yang lain. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kondisi pelaku pencurian dapat mempengaruhi hukuman yang diberlakukan. Jika pelaku pencurian secara personal melakukan pencurian maka hal ini dapat menyebabkan penetapan hukum berubah, sehingga penetapan dilarang menjadi diperbolehkan karena dia melakukan perbuatan tersebut dilakukan sendirian dalam kondisi darurat. Namun, jika pelaku pencurian bersama-sama (sosiologis), maka hal ini akan membuat perilaku tersebut ini dikarenakan untuk mencegah menjadi dilarang. Hal terjadinya perbuatan penjarahan yang dapat menimbulkan kekacauan. hukum yang awalnya tersebut dilakukan secara 5Utrecht, Hukum Pidana I, (Bandung: Penerbit Universitas, 1967), h. 356.
Sudarti: Tindak Pidana Pencurian... [193] Penulis dalam penelitian ini hendak melihat ketentuan tindak pidana pencurian pada saat terjadi bencana alam dalam Islam dan hukum positif. Kemudian hukum pidana menganalisisnya dengan menggunakan maqasid asy-syari'ah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat beberapa pokok permasalahan yang akan dijawab melalui penelitian ini, yaitu: Pertama, bagaimana ketentuan pemberlakuan sanksi tindak pidana pencurian menurut hukum pidana Islam dan hukum positif? Kedua, bagaimana analisis maqasid asy-syari'ah terhadap ketentuan sanksi tindak pidana pencurian dalam keadaan darurat pada saat terjadi bencana alam menurut hukum pidana Islam dan hukum positif? Sejauh ini terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang tindak pidana pencurian pada saat terjadi bencana alam, di antaranya adalah: Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Srinia Afriani dengan judul "Pencurian Pada Saat Bencana Alam Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 06/Pid.B/2005/PN-BNA)".6 Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa hukuman bagi pelaku pencurian pada saat bencana alam yang dikaji dalam tulisan ini dapat dikenakan hukuman hudud menurut ketentuan hukum Islam dan jika dikaitkan dengan amar putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.06/Pid.B/2005/PN-BNA penjatuhan hukumannya kurang tepat karena hukuman yang diberikan hakim terlalu ringan meskipun dikenakan Pasal 363 pencurian karena pemberatan. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Arif Setiawan Onira dengan judul "Pencurian Pada Saat Bencana Alam 6Srinia Afriani, "Pencurian Pada Saat Bencana Alam Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 06/Pid.B/2005/PN-BNA)", Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017.
[194] AHKAM, Volume 8, Nomor 1, Juli 2020: 181-212 Perspektif Hukum Islam Dan Positif (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Mungkid: No. 34/Pid/2011/PN.MKD)".7 Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pencurian pada saat bencana merupakan pencurian dengan pemberatan hukuman. Hukuman bagi pencuri pada kondisi biasa atau normal berbeda dengan hukuman yang dilakukan pada kondisi tertentu. Beberapa hasil penelitian terdahulu masih terfokus pada aspek sanksi atau hukuman dari tindak pidana pencurian, baik yang terdapat dalam hukum pidana Islam maupun hukum positif dan belum mencoba menganalisisnya dengan menggunakan pendekatan maqashid asy-syari'ah. Menurut penulis, aspek inilah yang membedakan penelitian ini dengan hasil penelitian sebelumnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (library research) dengan metode deskriptif analitis. Yakni mendeskripsikan bahan hukum yang terkumpul, kemudian menguraikan bahan hukum yang diperoleh, selanjutnya menganalisis dengan menggunakan pisau analisis maqashid asy-syari'ah. Tinjauan Maqashid Asy-Syari'ah Konsep maqashid untuk menegakkan kemaslahatan sebagai unsur pokok tujuan hukum. Oleh karena itu konsep ini sangat penting sebagai alat untuk menganalisis istinbat hukum dengan melihat realitas sosial yang terus berkembang di masyarakat. Dengan demikian dapat dilihat dinamika dan pengembangan hukum berdasarkan nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan oleh Tuhan asy-syari'ah bertujuan 7Arif Setiawan Onira, "Pencurian Pada Saat Bencana Alam Perspektif Hukum Islam Dan Positif (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Mungkid: No. 34/Pid/2011/PN.MKD)", Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.
Sudarti: Tindak Pidana Pencurian... [195] kepada manusia.8 Di dalam tulisan ini, penulis menggunakan teori maqashid asy-syari'ah sebagai alat untuk menganalisis persoalan tindak pidana pencurian yang dilakukan pada saat terjadi bencana alam, di mana penulis memfokuskan kajian ini pada pencuri yang merupakan korban dari bencana alam yang melakukan pencurian secara personal karena keadaan darurat yang disebabkan karena bantuan pemerintah belum sampai kepadanya. Syatibi membagi maqashid asy-syari'ah kepada tiga tingkat maqashid atau tujuan hukum, yaitu: maqashid al- dharūriyyat, yaitu sesuatu yang harus ada demi kelangsungan kehidupan manusia. Jika sesuatu itu tidak ada, maka kehidupan manusia pasti akan hancur. Tujuan-tujuan daruri itu adalah menyelamatkan agama (ḥifż ad-din), menyelamatkan jiwa (ḥifż an-nafs), menyelamatkan akal (ḥifż al-'aql), menyelamatkan harta (ḥifż al-maal), menyelamatkan keturunan atau harga diri (ḥifż an-nasl). Maqashid al-ḥājjiāt, yaitu sesuatu dibutuhkan demi kelangsungan kehidupan manusia. Jika sesuatu itu tidak ada, maka kehidupan manusia tidak akan mengalami kehancuran, tetapi kesulitan-kesulitan akan menghadang. Maqashid al-tahhsiniyyat, yaitu ketiadaan hal-hal dekoratif- ornamental tidak akan menghancurkan tujuan daruri, tetapi kehadirannya akan memperindah pencapaian tujuan dharūri.9 Ketiga kemaslahatan di atas memiliki kaitan yang erat antara satu sama lain terutama dari sisi fungsinya. Dharūriyyat menjadi prioritas utama, ḥājjiāt melengkapi yang utama, dan tahsiniyyat menyempurnakan pemenuhannya. Dharūriyyat 8Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqasid Syariah Menurut As-Syatibi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 65-66. 9Yudian Wahyudi, Maqasid Syari'ah Dalam Pergumulan Politik, cet. IV, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2014), h. 29-30.
[196] AHKAM, Volume 8, Nomor 1, Juli 2020: 181-212 berkedudukan sebagai dasar bagi perlunya ḥājjiāt dan tahsiniyyat.10 Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Islam Pencurian dalam Fikih Jinayah sering disebut dengan kata sariqah. Al-sariqah adalah mengambil harta orang lain dari penyimpanannya yang semestinya secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi.11 Abdul Qadir Audah menyatakan ada dua macam sariqah menurut syariat Islam, yaitu sariqah yang diancam dengan had dan sariqah yang diancam dengan ta'zir.12 Sariqah yang diancam dengan had dibedakan menjadi dua, yaitu pencurian ringan dan pencurian berat. Pencurian ringan menurut Abdul Qadir Audah adalah mengambil harta milik orang jalan lain dengan cara diam-diam, yaitu dengan sembunyi-sembunyi.13 Adapun pengertian pencurian berat adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara kekerasan. Lebih lanjut Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa pencurian kecil harus memenuhi dua unsur secara bersamaan, yaitu korban tidak mengetahui dan tidak mengizinkan.14 Al- Qur'an menyatakan, orang yang mencuri dikenakan hukum potong tangan. Hukum potong tangan diberlakukan dalam Islam dengan mempertimbangkan syarat dan rukun yang sangat ketat. Pertama, syarat yang berkaitan dengan subyek, yaitu pelakunya dewasa, tidak terpaksa dan tahu bahwa perbuatan itu dilarang. 10Ali Sodiqin, Fiqh Ushul Fiqh, (Yogyakarta: BERANDA, 2012), h. 174. 11Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), h. 369. 12Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Terj. Ahsin Sakho Muhammad, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2011), h. 77. 13Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 81. 14Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam..., h. 77.
Sudarti: Tindak Pidana Pencurian... [197] Kedua, syarat yang berkaitan dengan materi curian, yaitu mengambil harta secara diam-diam, mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaannya. Ketiga, syarat yang berkaitan dengan obyek, yaitu barang yang dicuri berupa harta benda dan bergerak, serta mencapai satu nilai minimum tertentu (nisab).15 Jika salah satu syarat di atas tidak terpenuhi, hal ini belum dikatakan pencurian secara sempurna atau utuh. Dengan demikian, hukuman bukan had, melainkan ta'zir. Al-Jurjawi menyatakan bahwa menerapkan hukum potong tangan ini, baru bisa dilakukan jika telah terpenuhi beberapa syarat, baik yang berkenaan dengan subyek, obyek maupun materi pencurian. Hukuman potong tangan tidak berlaku bagi orang tua yang mencuri harta anaknya, pembantu mencuri harta tuannya, pencurian di musim larang pangan (paceklik).16 Unsur-unsur pencurian dalam hukum Islam ada empat macam, yaitu: Pertama, pengambilan harta secara diam-diam, yaitu mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaannya, seperti mengambil barang dan rumah orang lain ketika penghuninya sedang tidur.17 Kedua, barang yang dicuri berupa harta, artinya harta yang dicuri disyaratkan harus harta bergerak, karena pencurian mempunyai makna perpindahan harta yang dicuri dari pemilik kepada pencuri.18 Hal yang termasuk ke dalam unsur penting suatu tindak pidana pencurian yang dapat dikenakan hukuman potong tangan 15Makhrus Munajat, Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam), (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2010), h. 119. 16Ibid., h. 233. 17A. Djazuli, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 73. 18Ibid., h. 75.
[198] AHKAM, Volume 8, Nomor 1, Juli 2020: 181-212 adalah barang yang dicuri itu harus barang yang bernilai mal (harta).19 Ketiga, harta yang dicuri milik orang lain.20 Kaitannya dengan unsur ketiga, yang paling penting adalah barang tersebut ada pemiliknya, dan pemiliknya itu bukan pencuri melainkan orang lain. Keempat, adanya niat melawan hukum. Unsur ini dapat terpenuhi dengan syarat pengambilan barang tersebut dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang yang dicuri. Dengan demikian, pelaku pencurian tidak dapat dikenai hukuman apabila pencurian tersebut dilakukan karena terpaksa (darurat) atau dipaksa oleh orang lain.21 Hal-hal yang dapat mempengaruhi hukuman di dalam hukum pidana Islam di antaranya: Pertama, menjalankan telah ketentuan syari'at. Misalnya seorang hakim yang memutuskan berdasarkan ketentuan bahwa seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian dihukum potong tangan, maka hakim tersebut tidak dapat dikenakan hukuman potong tangan, karena hakim melakukan tindakan berdasarkan ketentuan syari'at Islam.22 Kedua, karena perintah jabatan. Perintah jabatan dengan berdasar ketentuan Al-Qur'an, baik itu berkenaan dengan penghukuman, maka tindakan orang yang diperintah masuk dalam kategori orang yang dapat dikecualikan dalam hukuman.23 19Muhammad ibn Rusyd Al-Qurthubi, Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid, Juz II, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.th.), h. 338. 20Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam..., h. 87. 21Ibid., h. 88. 22Makhrus Munajat, Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)..., h. 79-80. 23Haliman S., Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Adjaran Ahlus Sunnah, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), h. 172.
Sudarti: Tindak Pidana Pencurian... [199] Ketiga, keadaan terpaksa. Ibrahim Halabi merumuskan istilah paksaan adalah perbuatan yang terjadi atas kehendak dari seseorang oleh orang lain, sehingga orang tersebut lepas dari kerelaan dan tidak ada kemauan bebas dalam menentukan pilihan.24 Abd al-Qadir Awdah berpendapat bahwa seseorang dapat dikatakan terpaksa apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu ancaman yang menyertai paksaan adalah berat, oleh sebab itu dapat menghapuskan kerelaan, seperti membunuh, pukulan berat dan sebagainya; apa yang diancam adalah seketika yang mesti (hampir) tidak melaksanakan keinginan pemaksa; orang yang memaksa mempunyai kesanggupan (kemampuan) untuk melaksanakan ancamannya, walaupun dia bukan penguasa atau petugas tertentu, karena yang menjadi ukuran ialah kesanggupan nyata; orang yang menghadapi paksaan timbul dugaan kuat bahwa apa yang diancamkan kepadanya benar-benar akan terjadi jika ia tidak memenuhi tuntutannya; perkara yang diancamkan adalah perbuatan yang dilarang.25 Dengan demikian, seseorang yang melakukan tindak pidana karena paksaan atau dalam keadaan paksa, dikecualikan dari hukuman.26 terjadi, jika orang yang dipaksa syarat-syarat pembelaan diri antara lain: adanya serangan atau tindakan melawan hukum; penyerangan harus terjadi seketika, sehingga tidak mungkin dihindari kecuali harus dengan membalas; tidak ada jalan lain dalam pembelaan diri kecuali harus menyerang; dalam hal pembelaan digunakan alat seperlunya, tidak berlebih- Keempat, pembelaan diri. Adapun 24Ibrahim Halabi, Matan Multaq al-Abhur Pada Syarah Majamu' al- Anhur, (Mesir: Dar al-Bab al-Halabi, t.th.), h. 428. 25Abdul Qadir Audah, At-Tasyri' al-Jinai al-Islami, (Beirut: Dar al- Kutub, 1963), h. 67. 26Makhrus Munajat, Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)..., h. 83-84.
[200] AHKAM, Volume 8, Nomor 1, Juli 2020: 181-212 lebihan.27 Kelima, subhat. Abd al-Qadir Audah memberikan definisi terkait subhat, yaitu sesuatu yang pada dasarnya tetap, namun pada hakikatnya tidak tetap. Kaitannya dengan hukum pidana Islam, maka perbuatan itu dianggap secara formil ada tetapi dari segi materiil tidak ada.28 Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Positif Prof. Bemmelen van Hattum, memberi definisi mencuri sebagai setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa izin orang lain, atau untuk memutuskan hubungan yang masih ada di antara orang lain tersebut dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud.29 Pencurian diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada BAB XXII tentang tindak pidana pencurian yang terdapat dibeberapa pasal sesuai dengan jenis pencurian tersebut, yaitu sebagai berikut: Pertama, pasal 362 yang berbunyi "Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah". Kedua, pasal 363 ayat (1) yang berbunyi: "Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, yang meliputi: pencurian ternak; pencurian pada waktu terjadi kebakaran, letusan banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang; pencurian pada waktu 27Ibid., h. 86-87. 28 Abdul Qadir Audah, At-Tasyri' al-Jinai al-Islami..., h. 243. 29Lamintang, Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, (Bandung: Sinar Baru, 1998), h. 14.
Sudarti: Tindak Pidana Pencurian... [201] malam dalam sebuah rumah atau di perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak; pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; percurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu". Selanjutnya Pasal 363 ayat (2) yang berbunyi "Bila pencurian tersebut dalam nomor 3 disertai dengan salah satu hal dalam nomor 4 dan 5, maka perbuatan itu diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun". Ketiga, pasal 364 berbunyi "Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pecurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah". Keempat, pasal 365 ayat (1) berbunyi "Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri". tertangkap Pasal 365 ayat (2) berbunyi "Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, yang meliputi: jika perbuatan dilakukan pada waktu malam pada sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan; Jika
[202] AHKAM, Volume 8, Nomor 1, Juli 2020: 181-212 perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu; Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat". Pasal 365 ayat "Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun", ayat (4) berbunyi "Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu yang diterangkan dalam no. 1 dan 3". (3) berbunyi Kelima, pasal 366 berbunyi "Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 362, 363, dan 365 dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1-4". Keenam, pasal 367 ayat (1) berbunyi "Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terhadap pembuat atau terpisah harta kekayaan, maka pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana". Pasal 367 ayat (2) berbunyi "Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua mereka maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan. Pasal 367 ayat (3) berbunyi "Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak
Sudarti: Tindak Pidana Pencurian... [203] dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu".30 Suatu tindak pidana yang tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam KUHP maka perbuatan tersebut tidak bisa dikatakan sebuah tindak pidana pencurian, sehingga tidak bisa dijatuhi hukuman bagi pelakunya.31 Ketentuan tindak pidana pencurian yang terdapat di dalam KUHP mengandung rumusan tindak pidana, yaitu unsur objektif dan subjektif.32 Unsur objektif, terdiri dari: pertama, perbuatan mengambil artinya setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa suatu benda di bawah kekuasaan yang nyata dan mutlak.33 Kedua, objeknya suatu benda atau barang.34 Ketiga, barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Unsur ini dapat diartikan bahwa benda yang diambil harus benda atau barang yang ada pemiliknya.35 Unsur subjektif, terdiri dari pertama, dengan maksud artinya tujuan pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Kedua, untuk memiliki artinya barang yang diambil bertujuan untuk dikuasai dan dimiliki secara sepenuhnya. Ketiga, dengan melawan hukum artinya perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari si pelaku. Pelaku sadar bahwa barang yang diambil adalah milik 30Soenarto Soerodibroto, KUHP Dan KUHAP..., h. 112-114. 31Suharto RM, Hukum Pidana Materil, Unsur-Unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 38. 32Chazawi Adami, Pelajaran Hukum Pidana 2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 90. 33Lamintang, Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan..., h. 39. 34 Ibid. 35Tongat, Hukum Muhammadiyah Malang, 2006), h. 18. Pidana Materil, (Malang: Universitas
[204] AHKAM, Volume 8, Nomor 1, Juli 2020: 181-212 orang ini adalah pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki.37 lain.36 Maksud dari unsur subjektif Hal-hal yang dapat mempengaruhi hukuman di dalam hukum positif terdapat di Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), Pasal 51 ayat (2), Pasal 50, Pasal 49 ayat (1), Pasal 51 ayat (1) KUHP, antara lain: pertama, Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi "Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana". Pasal tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang cacat pertumbuhan akal sehat atau gangguan penyakit pada akal sehatnya, maka orang tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.38 Kedua, Pasal 48 berbunyi "Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana". Dalam literatur hukum pidana biasanya daya paksa dibagi menjadi dua, pertama daya paksa yang absolut atau mutlak, biasa disebut vis absoluta. Bentuk daya paksa ini sebenarnya bukan daya paksa yang sesungguhnya, karena pembuat sendiri menjadi korban paksaan fisik oranglain dan ia tidak mempunyai pilihan lain sama sekali. Kedua, daya paksa yang sebenarnya atau daya paksa relative (vis compul siva), misalnya seseorang yang dikejar binatang buas lari masuk ke rumah orang tanpa izin. Di sini kepentingan untuk hidup berhadapan dengan kewajiban untuk menaati hukum (tidak memasuki rumah orang tanpa izin).39 36Ibid. 37Wirjono Prodjodikoro, Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 16. 38Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 127. 39 Ibid., h. 129-130.
Sudarti: Tindak Pidana Pencurian... [205] Ketiga, Pasal 49 ayat (2) berbunyi "Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana". Pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas, pembuat melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat, oleh karena itu maka perbuatan membela diri melampaui batas itu tetap melawan hukum, hanya orangnya tidak dipidana karena keguncangan jiwa yang hebat. Oleh karena itu, pembelaan terpaksa yang melampaui batas menjadi dasar pemaaf.40 Keempat, Pasal 51 ayat (2) berbunyi "Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya". Pasal tersebut menjelaskan bahwa perintah jabatan yang diberikan oleh yang tidak berwenang untuk lolos dari pemidanaan, harus memenuhi dua syarat, yaitu syarat subyektif dan syarat obyektif.41 Kelima, Pasal 50 berbunyi "Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana". Menurut Pompe, ketentuan undang-undang meliputi peraturan yang dikeluarkan oleh penguasa yang berwenang menurut undang-undang, yang meliputi ketentuan yang langsung dari pembuat undang-undang, dari penguasa yang lebih rendah yang mempunyai wewenang (bukan kewajiban) untuk membuat peraturan yang berdasar undang- undang.42 Keenam, Pasal 49 ayat (1) berbunyi "Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk 40Ibid., h. 136-137. 41Ibid., h. 140. 42Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana..., h. 138.
[206] AHKAM, Volume 8, Nomor 1, Juli 2020: 181-212 diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum". Unsur-unsur suatu pembelaan terpaksa, meliputi pertama, pembelaan itu bersifat terpaksa, kedua, yang dibela adalah diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain, ketiga, ada serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu, keempat, serangan itu melawan hukum.43 Ketujuh, Pasal 51 ayat (1) berbunyi "Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana". Pasal ini menyatakan bahwa salah satu alasan pembenar adalah menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, seperti misalnya para eksekutor yang melaksanakan eksekusi hukuman mati terhadap terdakwa teroris. Tindak Pidana Pencurian Pada Saat Terjadi Bencana Alam Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Perspektif Maqashid al-Syari'ah Berdasarkan hukuman atau sanksi yang diberlakukan terhadap pelaku pencurian dalam KUHP dan hukum pidana Islam ini dapat dianalisis menggunakan maqashid al-syari'ah, yaitu pengkajian tentang maksud atau tujuan disyariatkan hukum, karena sesungguhnya suatu syari'at mempunyai tujuan untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan tersebut melalui analisis maqashid al-syari'ah tidak hanya dilihat dalam arti teknis saja, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai 43Ibid., h. 135-136.
Sudarti: Tindak Pidana Pencurian... [207] sesuatu yang mengandung nilai-nilai filosofis dari hukum- hukum yang disyariatkan oleh Allah SWT kepada manusia. Pencurian merupakan perbuatan yang dapat merusak aspek-aspek kehidupan pokok manusia dan akan merusak tujuan dharūriyyat. Hal ini dikarenakan perbuatan mencuri dapat mengganggu pemeliharaan terhadap keberlangsungan hidup manusia yang meliputi lima unsur pokok, yaitu pemeliharaan agama (ḥifż ad-diin), memelihara jiwa (ḥifż an- nafs), memelihara akal (ḥifż al-'aql), memelihara harta (ḥifż al- maal), dan memelihara keturunan (ḥifż an-nasl). Berkaitan dengan tindak pidana pencurian yang terdapat dalam KUHP dan hukum pidana Islam tersebut, maka penulis menganalisis menggunakan maqasid syari'ah dan mendapatkan beberapa point penting terkait penerapan hukuman bagi pelaku pencurian, yaitu: Pertama, memelihara agama (ḥifż ad-diin). Perbuatan mencuri dilarang karena mencuri dapat merusak kesucian agama, sehingga pemeliharaan terhadap agama yang ditujukan untuk mencapai kemaslahatan kehidupan dapat terganggu. Kedua, memelihara jiwa (ḥifż an-nafs). Perbuatan mencuri dilarang karena pencurian dapat mengganggu kelangsungan hidup manusia dan akan mengancam keselamatan jiwa. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi pencurian yang mengakibatkan kerugian salah satu pihak, barang yang dicuri yang seharusnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan jiwanya menjadi tidak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan jiwanya lagi. Sehingga dapat mengganggu eksistensi manusia dalam melindungi jiwanya. Ketiga, memelihara akal (ḥifż al-'aql). Pemeliharaan terhadap akal adalah sebuah keharusan, karena dengan akalnya manusia dapat menjalankan fungsinya sebagai khalifah di bumi ini. Dengan akal, manusia dapat membedakan mana yang baik
[208] AHKAM, Volume 8, Nomor 1, Juli 2020: 181-212 dan mana yang buruk, dapat berpikir tentang alam semesta di sekitarnya. Pencurian dapat mengganggu akal manusia karena ketika seseorang mencuri berarti akalnya telah terganggu dan tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai khalifah, karena manusia sudah tidak bisa lagi membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk. Keempat, memelihara harta (ḥifż al-maal). Dalam pencarian dan pengelolaan harta, Islam mengajarkan cara-cara yang baik dan benar agar harta terpelihara dan fungsional. Pencurian dapat mengganggu pemeliharaan terhadap harta karena ketika seseorang mencuri, maka orang tersebut telah merampas harta orang lain dengan cara yang tidak halal dan dilarang oleh agama Islam, sedangkan Islam menganjurkan manusia untuk mencari harta dengan cara yang halal atau dengan cara yang sesuai dengan tuntunan agama. Kelima, memelihara keturunan (ḥifż an-nasl). Pencurian dilarang mempunyai tujuan supaya keturunan yang dalam hal ini adalah anak mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah dari hasil yang halal bukan dari hasil pencurian atau dari perilaku-perilaku yang dilarang, sehingga keturunan yang dihasilkan pun akan terbiasa untuk mencari harta dengan jalan yang baik atau halal. Berkaitan dengan kelima unsur pokok di atas, aspek daruriyyat yang berkenaan dengan hukuman bagi pelaku pencurian adalah aspek pemeliharaan terhadap harta (ḥifż al- maal). Aspek ini merupakan aspek yang berkaitan dengan kewajiban dalam pencarian harta secara halal tanpa merampas hak orang lain dan pengelolaan harta secara baik agar harta terpelihara dan fungsional sesuai dengan syariat agama. fundamental dari pemberlakuan hukuman pencurian sebagaimana yang terdapat di dalam KUHP yang mengancam hukuman penjara paling lama lima tahun, atau Nilai
Sudarti: Tindak Pidana Pencurian... [209] ketika pencurian tersebut dilakukan pada saat terjadi bencana alam akan diancam hukuman penjara paling lama tujuh tahun, serta dalam hukum pidana Islam memberikan hukuman potong tangan adalah untuk mencegah terjadinya pencurian yang dapat mengganggu aspek pemeliharaan harta, hal ini juga akan merusak aspek dharūriyyat. Selain itu nilai instrumental yang terdapat dalam hukuman pencurian tersebut adalah untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku. Ketika nilai instrumental dan fundamental tercapai maka tujuan dari maqashid al-syari'ah juga akan tercapai. Pelaku yang secara personal melakukan pencurian pada saat terjadi bencana alam dalam keadaan darurat dan pelaku merupakan korban dari bencana alam tersebut dengan tujuan untuk memelihara jiwanya atau mempertahankan hidupnya, maka hal ini termasuk ke dalam maslahah juz'iyyah atau maslahah yang membolehkan sesuatu yang awalnya tidak diperbolehkan menjadi diperbolehkan. Oleh karena itu, cakupan yang diperbolehkan adalah cakupan yang sifatnya khusus bukan umum. Tingkat kemaslahatan dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh seseorang pada saat terjadi bencana alam dengan kondisi darurat untuk mempertahankan hidup atau menjaga jiwanya, pelaku dalam kondisi sebagai korban bencana alam yang secara personal melakukan pencurian merupakan kemaslahatan yang perlu dilindungi. Namun, pembatasan terhadap diri pelaku sebagai korban dari bencana alam dan pembatasan hanya terhadap kondisi darurat atau daya paksa, serta pembatasan terhadap diri pelaku yang melakukan pencurian hanya secara personal merupakan bentuk pencegahan yang dilakukan agar pencurian pada saat terjadi bencana alam tersebut tidak dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu.
[210] AHKAM, Volume 8, Nomor 1, Juli 2020: 181-212 Penutup Pencurian dalam Fikih Jinayah sering disebut dengan kata sariqah. Sariqah (pencurian) merupakan salah satu dari tujuh jenis jarimah hudud. Al-Qur'an menyatakan, orang yang mencuri dikenakan hukum potong tangan. Hukum potong tangan diberlakukan dalam Islam dengan mempertimbangkan syarat dan rukun yang sangat ketat. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, hal ini belum dikatakan pencurian secara sempurna atau utuh. Sehingga hukuman bukan had, melainkan ta'zir. Pencurian juga diatur di dalam hukum positif, yaitu yaitu Pasal 362, Pasal 363, Pasal 364, Pasal 365, Pasal 366, dan Pasal 367 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada BAB XXII tentang tindak pidana pencurian yang terdapat di beberapa pasal sesuai dengan jenis pencurian tersebut. Berkaitan dengan kelima unsur pokok (memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara harta, memelihara keturunan), aspek daruriyyat yang berkenaan dengan hukuman bagi pelaku pencurian adalah aspek pemeliharaan ini merupakan aspek yang berkaitan dengan kewajiban dalam pencarian harta secara halal tanpa merampas hak orang lain dan pengelolaan harta secara baik agar harta terpelihara dan fungsional sesuai dengan syariat agama. terhadap harta (ḥifż al-maal). Aspek
Sudarti: Tindak Pidana Pencurian... [211] DAFTAR PUSTAKA Adami, Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007. Afriani, Srinia, "Pencurian Pada Saat Bencana Alam Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 06/Pid.B/2005/PN-BNA)", Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017. Al-Qurthubi, Muhammad ibn Rusyd, Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid, Juz II, Beirut: Dar Al-Fikr, t.th. Audah, Abdul Qadir, At-Tasyri' al-Jinai al-Islami, Beirut: Dar al- Kutub, 1963. Audah, Abdul Qadir, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Terj. Ahsin Sakho Muhammad, Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2011. Bakri, Asafri Jaya, Konsep Maqasid Syariah Menurut As-Syatibi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996. Djazuli, A., Fiqh Jinayah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997. Halabi, Ibrahim, Matan Multaq al-Abhur Pada Syarah Majamu' al-Anhur, Mesir: Dar al-Bab al-Halabi, t.th. Hamzah, Andi, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 1991. Lamintang, Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Bandung: Sinar Baru, 1998. Maramis, Frans, Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia, cet. II, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013. Munajat, Makhrus, Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam), Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2010. Muslich, Ahmad Wardi, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
[212] AHKAM, Volume 8, Nomor 1, Juli 2020: 181-212 Onira, Arif Setiawan, "Pencurian Pada Saat Bencana Alam Perspektif Hukum Islam Dan Positif (Studi Kasus No. Putusan 34/Pid/2011/PN.MKD)", Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016. Pengadilan Negeri Mungkid: Prodjodikoro, Wirjono, Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2010. RM, Suharto, Hukum Pidana Materil, Unsur-Unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2002. S., Haliman, Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Adjaran Ahlus Sunnah, Jakarta: Bulan Bintang, 1970. Sahetapy, J.E., Hukum Pidana, Yogyakarta: Liberty, 1995. Sodiqin, Ali, Fiqh Ushul Fiqh, Yogyakarta: BERANDA, 2012. Soerodibroto, Soenarto, KUHP Dan KUHAP, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persabda, 1994. Tongat, Hukum Pidana Materil, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2006. Utrecht, Hukum Pidana I, Bandung: Penerbit Universitas, 1967. Wahyudi, Yudian, Maqasid Syari'ah Dalam Pergumulan Politik, cet. IV, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2014. Zuhaili, Wahbah, Fiqih Islam, Jakarta: Gema Insani, 2011. , Usul al-Fiqh al-Islami, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.