Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 NOTA KEUANGAN DAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1986/1987 REPUBLIK INDONESIA This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 1 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 BAB I UMUM Keputusan serta tekad bangsa Indonesia untuk melaksanakan pembangunan sejak semula telah dilandasi oleh keyakinan bahwa arti dan hakekat kemerdekaan dan perjuangan menegakkannya, adalah mewujudkan masyarakat Indonesia berkeadilan, berkecukupan lahir dan batin dalam suasana yang terbebas dari segala bentuk penjajahan, berdasarkan Pancasila dan bersendikan Undang-Undang Dasar l945. Telah pula disadari bahwa pembangunan, sebagai suatu proses perubahan yang memberi makna kemajuan bagi perjalanan sejarah bangsa, menuntut kesediaan berkorban serta menerima segala hikmat pasang surut perkem- bangannya, di samping mensyukuri nikmat kemajuan yang telah diraih. Sebagai suatu proses yang panjang dan menyangkut berbagai segi kehidupan, pembangunan acapkali dihadapkan kepada berbagai tantangan. Keberadaan Indonesia di tengah-tengah pergaulan dunia menghadapkannya kepada kendala dalam bentuk situasi dunia yang tidak menguntungkan. Perkembangan dunia serta imbangan tata hubungan dan kekuatan antarnegara di dunia dewasa ini tampak tidak lagi mengacu kepada kestabilan dan kedamaian demi kepentingan dan kemajuan bersama. Pertikaian politik dan konflik militer dalam dasawarsa 1970-an yang mewarnai kehidupan di berbagai kawasan di dunia, di- rasakan kini tidak semakin berkurang bahkan meluas dan meningkat intensitasnya. Di bidang ekonomi, serangkaian krisis moneter, pangan, bahan baku dan energi pada awal tahun 70-an yang melanda dunia, telah menimbulkan resesi hingga mencapai titik terendahnya pada tahun 1975. Di negara-negara industri resesi tersebut ditandai oleh laju inflasi yang meningkat tajam, pengangguran yang tinggi serta kemerosotan kegiatan ekonomi. Apabila selama dasawarsa 1970-an perekonomian kelompok negara maju tumbuh dengan rata-rata 3,3 persen setahun, dan negara berkembang dengan rata-rata 5,1 persen setahun, maka selama dasawarsa 1980-an berbagai indikasi menunjukkan bahwa kedua kelompok negara tersebut akan mengalami laju pertumbuhan yang lebih rendah dari pada itu. Suatu perkem- bangan ekonomi dunia yang sungguhpun gejalanya agak berbeda dengan depresi tahun 1930-an, akan tetapi telah menimbulkan dampak yang berat dan luas pula. Pengaruh per- kembangan yang sedemikian ini telah merupakan kenyataan yang tak terelakkan bagi Indonesia maupun bagi banyak negara berkembang lainnya, yang sedang berjuang me- negakkan dan menaikkan martabat bangsanya. Dibandingkan dengan negara-negara ber- This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 2 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 kembang lainnya, pengaruh kemelut perekonomian dunia oleh Indonesia sampai batas tertentu dapat terkendalikan, bahkan momentum dua masa putaran kenaikan harga minyak telah dapat dimanfaatkan bagi tersedianya dana untuk memacu pembangunan. Situasi minyak internasional yang berada pada kondisi yang tidak menggembirakan sejak 1982 telah mengakibatkan tertekannya sumber terbesar penerimaan negara. Sementara itu kelesuan permintaan dunia terhadap komoditi ekspor di luar minyak terus membayangi, sebagai akibat dari resesi yang berkepanjangan yang berlangsung dalam kerangka ketidakseimbangan struktural di bidang hubungan perdagangan antara negara maju dengan negara berkembang. Keadaan itu diperdalam lagi oleh sikap dan langkah-Langkah proteksionistis yang semakin kuat yang dilaksanakan oleh negara-negara industri. Latar belakang perkembangan di atas telah mewarnai periode sewaktu bangsa Indonesia mulai memasuki Pelita IV. Pengaruhnya makin terasa sampai akhir tahun kedua Pelita IV, serta ketika hendak memasuki tahun 1986/1987, sebagai pelaksanaan tahun ketiga Pelita IV. Resesi dunia yang berkepanjangan dan masa berlalunya lonjakan kenaikan harga minyak, bagi Indonesia telah memberikan pertanda bahwa dalam dasawarsa 1980-an per- kembangan ekonomi dan politik dunia telah memasuki era baru yang menuntut kewaspadaan penuh. Lingkungan dan suasana baru ini mutlak perlu ditanggapi dengan tekad dan orientasi baru oleh semua unsur pembangunan nasional demi untuk kelanjutan dan peningkatan pembangunan nasional. Selalu Siap untuk menghadapi segala tantangan, baik, yang bersumber dari dalam maupun dari luar negeri, dalam melaksanakan pembangunan kiranya telah merupakan sifat yang melekat dalam perjuangan Orde Baru. Kebijaksanaan di bidang ekonomi ditopang oleh terpeliharanya kestabilan kehidupan politik dan sosial yang bermuara kepada Trilogi Pem- bangunan, menjadikan Indonesia sebagai bangsa dan negara tetap tegar dalam melaksanakan pembangunan. Berbagai langkah kebijaksanaan di bidang ekonomi yang didasarkan kepada pengamatan permasalahan yang cermat serta sikap berhati-hati, dilaksanakan dalam acuan menanggulangi berbagai kesulitan atau pengaruh yang tidak diinginkan yang mungkin timbul. Sekaligus sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan, menyebabkan Indonesia tidak terjebak dalam kesulitan hutang sebagaimana dialami oleh beberapa negara berkembang lainnya. Beberapa langkah kebijaksanaan ekonomi yang penting dan mendasar telah diambil This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 3 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 Pemerintah sejak memasuki masa Pelita IV, dalam rangka mengamankan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari ruang lingkup suasana global yang tidak mendukung. Seperti dike- tahui dalam Pelita IV hendak diusahakan terciptanya kerangka landasan bagi bangsa Indo- nesia untuk tumbuh dan berkembang terus, untuk kemudian dimantapkan dalam Repelita V, sehingga dalam Repelita VI nanti bangsa Indonesia sudah benar-benar dapat tinggal landas untuk memacu pembangunan menuju terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Rangkaian kebijaksanaan yang ditempuh Pemerintah diberbagai bidang senantiasa diusahakan agar merupakan suatu kebijaksanaan yang terjalin secara padu, konsisten dan saling mengisi, yang bercirikan tidak hanya sesuai dengan tuntutan kebutuhan pemecahan terhadap permasalahan yang timbul suatu waktu, akan tetapi juga mampu meletakkan landasan yang kuat bagi terselenggaranya kelangsungan dan peningkatan pembangunan di masa-masa mendatang. Singkatnya, suatu kebijaksanaan yang mampu mengatasi masalah- masalah jangka pendek dan juga sejalan dengan strategi pembangunan jangka panjang sebagaimana terkandung dalam Garis-garis Besar Haluan Negara. Secara umum kebijaksanaan di bidang keuangan negara dan moneter ditujukan kepada usaha memobilisasi dana pembangunan sebesar-besarnya, untuk diarahkan seefisien mungkin pada sasaran dan tujuan pembangunan, merangsang kegairahan investasi dan pemerataan tanpa mengorbankan stabilitas dan perluasan kesempatan kerja. Sedangkan kebijaksanaan di bidang perdagangan luar negeri diarahkan kepada upaya mengurangi ketergantungan pada ekspor migas, pening- katan penerimaan devisa dari ekspor bukan migas, pengaturan impor guna menunjang kestabilan dan pertumbuhan industri yang efisien, seraya menghemat penggunaan devisa. Memerangi ekonomi biaya tinggi, sebagai bagian dari usaha agar tercipta alokasi sumber ekonomi secara efisien, dilaksanakan dengan lebih memberi peranan kepada mekanisme kekuatan pasar seraya menghilangkan hambatan-hambatan yang bersifat struktural. Resesi ekonomi dunia serta memburuknya. pasaran minyak internasional dewasa ini, telah menimbulkan tekanan yang sangat berat terhadap keuangan negara. Dalam situasi yang sangat sulit yang dihadapi dalam penyusunan RAPBN 1986/1987, tidak banyak pilihan yang tersedia atau jalan terbaik yang dapat ditempuh, kecuali tetap berpijak pada kenyataan dengan bersiap diri menghadapi segala kemungkinan lebih buruk, tanpa kehilangan arah tujuan, pegangan serta harapan. Sikap realistis dalam menghadapi setiap kesulitan telah menjadi anutan perjuangan Orde Baru dalam melaksanakan pembangunan selama ini. Yang demikian merupakan sikap yang justru diperlukan guna menunjang kelancaran pemba- ngunan itu sendiri. Hasrat untuk membangun melampaui kesanggupan yaitu dengan me- This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 4 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 nanggalkan prinsip anggaran belanja seimbang atau cara pembiayaan inflatoir lainnya, serta menambah penggunaan bantuan luar negeri secara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, hanya akan menambah parah keadaan serta menimbulkan beban dikemudian hari. Dalam kaitan ini kiranya jastru perlu dimantapkan terus prinsip anggaran berimbang, sebagai suatu sistem anggaran yang menganut azas disesuaikannya pengeluaran negara pada setiap tingkat penerimaan negara dengan mengupayakan terciptanya Tabungan Pemerintah yang optimal. Setelah penerimaan negara dari sektor minyak bumi dan gas alam mencapai puncak tingkat kenaikannya dalam masa Pelita I tidak kurang dari rata-rata 50 persen setiap tahun- nya, untuk kemudian menurun dalam Pelita II dan III menjadi rata-rata sebesar 43 dan 33 persen per tahun, maka dalam dua tahun pertama Pelita IV menukik tajam dan diperkirakan hanya berkembang rata-rata sekitar 5 persen setahun. Relatif tingginya perkiraan realisasi penerimaan minyak bumi dan gas alam dalam tahun 1985/1986 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, adalah disebabkan oleh meningkatnya perkiraan realisasi penerimaan dari LNG, sementara penerimaan dari minyak bumi diperkirakan mengalami penurunan. Dalam tahun anggaran mendatang atau tahun 1986/1987 penerimaan minyak bumi dan gas alam diperki- rakan mengalami penurunan sebesar 12,7 persen, dibandingkan dengan yang direncanakan tahun lalu, atau akan berjumlah sebesar Rp 9.738,2 milyar. Melihat kenyataan tersebut serta upaya perlunya mempertahankan laju pemba- ngunan pada tingkat yang layak, telah semakin penting dan mendesaknya usaha-usaha untuk lebih meningkatkan penggalian dan pemanfaatan secara optimal sumber-sumber dana pembangunan yang berasal dari dalam negeri. Bahwa pembangunan bukanlah hanya hak dan kewajiban Pemerintah, sesuai dengan azas demokrasi ekonomi sebagaimana tercantum dalam GBHN, mengandung arti tak dapat disangkal pula pentingnya meningkatkan peranserta masyarakat termasuk partisipasi sektor swasta dalam kegiatan pembangunan. Dalam rangka meningkatkan penerimaan negara di luar penerimaan migas, perlu digaris bawahi usaha-usaha yang telah dilakukan Pemerintah sampai saat ini. Suatu perubahan mendasar terhadap sistem perpajakan yang lama telah dilakukan Pemerintah ketika memasuki Pelita IV. Sejak tanggal 1 Januari 1984, telah berlaku Undang-undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Undang-undang Tentang Pajak Penghasilan. Kemudian dalam waktu tidak terlalu lama, pada tanggal 1 April 1985, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1985, telah dilaksanakan pula Pajak Pertambahan Nilai. Ketentuan mengenai pajak tersebut diatur dalam Undang-undang No.8 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 5 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 tahun l983, yaitu Undang-undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Ketentuan-ketentuan perpajakan tersebut merupakan langkah awal yang penting dan menentukan serta membuka lembaran baru dalam sistem perpajakan di Indonesia. Ketentuan-ketentuan dalam perundangan pajak yang baru tersebut di samping lebih sederhana dalam banyak segi pada sistemnya, serta sifatnya yang lebih mencerminkan rasa keadilan dan menjamin kepastian hukumnya, keutamaan lain yang menonjol ialah diberikannya kebebasan pada wajib pajak dalam menghitung, menetapkan dan membayar sendiri kewajiban pajaknya. Dengan demikian dua sasaran ganda dapat dicapai. Di satu pihak bagi para wajib pajak dituntut untuk menghitung dan menetapkan kewajiban pajaknya secara jujur, dengan akibat akan mendapat sanksi apabila kemudian diketahui ternyata penetapan pajaknya dilakukan dengan tidak benar. Di lain pihak dapat dicegah terbukanya peluang yang memungkinkan penyalahgunaan wewenang yang dapat dilakukan oleh aparat perpajakan, sehingga menunjang bagi ditegakkannya aparat yang jujur, bersih dan berwibawa. Selain daripada itu untuk menciptakan pangkal tolak yang bersih bagi keberhasilan pelaksanaan undang-undang perpajakan yang baru, telah pula dikeluarkan kebijaksanaan tentang pengampunan pajak. Dalam beberapa bulan pelaksanaannya, penerimaan pajak pertambahan nilai telah menunjukkan perkembangan yang mengesankan. Dari sasaran yang ditetapkan dalam APBN 1985/1986 sebesar Rp 1.666,4 milyar, dalam semester pertama, telah dapat dicapai jumlah sebesar Rp 975,5 milyar atau 50 persen lebih dari yang direncanakan. Sedangkan penerima- an dari pajak penghasilan, sejalan dengan keadaan perekonomian pada umumnya yang menurun, diperkirakan akan sedikit lebih rendah dari yang direncanakan. Langkah penting yang berkaitan dengan usaha penggalian sumber dana dalam negeri ditengah-tengah situasi yang sulit ini, dan suatu upaya yang membesarkan hati, ialah telah disahkannya Undang-undang Tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan Undang-undang Bea Meterai. Rancangan Undang-undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan diajukan karena dirasakan masih cukup besarnya potensi pajak dari sektor ini yang belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan, selain mengingat perlunya meniadakan berbagai macam pajak atas obyek yang sama, sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan dan beban yang berat bagi masyara- kat. Berdasarkan Undang-undang tersebut, besarnya pajak bumi dan bangunan ditentukan oleh dua hal yaitu tarif dan nilai jual daripada obyek pajak. Besarnya tarif pajak bumi dan bangunan ditetapkan sebesar 0,5 persen, yang dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah untuk This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 6 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 meringankan beban pajak bagi para wajib pajak. Sedangkan penetapan nilai jual daripada obyek pajak yang berbeda adalah disebabkan karena setiap daerah atau setiap tempat mempunyai nilai jual yang berbeda pula. Hal tersebut karena dipengaruhi oleh tata letak, keadaan serta sarana-sarana yang tersedia. Dengan demikian pajak bumi dan bangunan tersebut ditetapkan berdasarkan nilai obyektif yang ada pada setiap daerah obyek pajak. Penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan dalam tahun anggaran mendatang diperkirakan berjumlah sebesar Rp 284,0 milyar, menunjukkan kenaikan sebesar 47,0 persen lebih dibandingkan dengan penerimaan pajak kekayaan dan Ipeda yang direncanakan dalam tahun 1985/1986. Penerimaan pembangunan berupa bantuan proyek dari luar negeri dalam tahun anggaran mendatang, diperkirakan akan lebih rendah dari tahun 1985/1986. Jumlahnya diperkirakan akan sebesar Rp 3.507,7 milyar atau turun sebesar 18,4 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rendahnya perkiraan penerimaan bantuan proyek erat kaitannya dengan tidak cukup tersedianya dana rupiah untuk pembiayaan lokal dari bantuan proyek tersebut. Menurunnya penerimaan Pemerintah dari sektor migas tidak terlepas dari perkem- bangan yang terjadi di pasaran minyak intemasional. Melimpahnya penawaran minyak di pasaran dunia sebagai akibat meningkatnya produksi terutama dari negara-negara di luar OPEC serta langkah-langkah penghematan penggunaan energi minyak, telah menyebabkan penurunan harga minyak bumi. Sebagai akibat dari penurunan harga tersebut penerimaan ekspor minyak bumi dan gas alam, setelah mencapai puncaknya pada tahun 1981/1982 sebesar US $ 18.824 juta, terus mengalami penurunan. Dalam tahun 1984/1985 nilai ekspor minyak bumi dan gas alam turun menjadi sebesar US $ 13.994 juta, yang disebabkan karena penurunan nilai ekspor minyak bumi, walaupun nilai ekspor gas alam cair berkembang cukup pesat. Penurunan nilai ekspor minyak bumi adalah karena penurunan volumenya sebagai akibat adanya pengurangan kuota produksi sebesar 111,0 ribu barel menjadi 1,189 juta baret perhari sejak bulan Nopember 1984, di samping karena penurunan harga patokan ekspor (Minas) sejak 1 Pebruari 1985 dari US $ 29,53 menjadi US $ 28,53 per bare!. Semen- tara itu, nilai ekspor gas alam berkembang menjadi US $ 3.369 juta atau naik sebesar 40 persen lebih dibandingkan dengan keadaannya pada tahun 1983/1984. Hal ini dimungkinkan oleh naiknya volume ekspor, meskipun harganya menunjukkan penurunan. Dalam tahun 1985/1986 nilai ekpor minyak bumi dan gas alam diperkirakan berjumlah sebesar US $ 13.115 juta, atau turun sebesar US $ 879 juta (6,3 persen) dibandingkan dengan keadaannya pada tahun sebelumnya. Melihat prospek harga minyak yang tidak cerah, dalam tahun This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 7 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 anggaran 1986/1987 penerimaan devisa dari hasil ekspor minyak bumi dan gas alam diperkirakan hanya berjumlah US $ 12.545 juta. Dalam hal ini baik nilai ekspor minyak bumi maupun gas alam diperkirakan akan mengalami penurunan. Sebagai akibat daripada penurunan hasil ekspor minyak bumi dan gas alam tersebut, penerimaan dalam negeri dalam RAPBN 1986/1987 menjadi lebih rendah daripada yang direncanakan dalam APBN 1985/1986. Penurunan tersebut tidak dapat dihindarkan karena besamya peranan dari sektor minyak di dalam penerimaan dalam negeri, sungguhpun berbagai upaya meningkatkan penerimaan pajak telah dilakukan Pemerintah. Penurunan penerimaan dalam negeri tersebut adalah pertama kali terjadi di dalam sejarah pembangunan Indonesia sejak awal Pelita pertama. Secara keseluruhan dengan demikian rencana penerimaan dan pengeluaran negara dalam tahun anggaran 1986/1987 akan berjumlah sebesar Rp 21.421,6 milyar, atau suatu penurunan sebesar 7,0 persen dibandingkan dengan APBN 1985/1986. Sangat terbatasnya penerimaan negara, menuntut adanya pemilihan dan penajaman prioritas pembangunan untuk hal-hal yang sangat penting dan mendesak, dalam kerangka pemeliharaan kestabilan pada umumnya. Akan tetapi sejalan dengan hasil dari kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan Pemerintah, pengeluaran rutin diperkirakan masih meningkat dengan makin besamya kewajiban pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri serta penyediaan dana penyangga untuk penyimpanan dan kelancaran pengadaan pangan khususnya beras, yang masing-masing berjumlah Rp 4.183,2 milyar dan Rp 417,4 milyar. Pengeluaran rutin yang diperkirakan akan meningkat sebesar 5,9 persen, serta adanya penurunan penerimaan dalam negeri, telah menekan Tabungan Pemerintah yang tersedia. Tabungan Pemerintah diperkira- kan akan berjumlah Rp 4.706,9 milyar atau turun sebesar Rp 1.572,0 milyar (25,0 persen), dibandingkan dengan yang direncanakan dalam tahun anggaran 1985/1986. Dengan me- nurunnya Tabungan Pemerintah, makin terbatas pula ruang gerak dana yang tersedia untuk anggaran pembangunan dalam rupiah. Oleh sebab itu pengeluaran pembangunan untuk departemen/lembaga, Inpres dan Ipeda/Pajak Bumi dan Bangunan serta penyertaan modal Pemerintah (PMP) diperkirakan akan mengalami penurunan jumlahnya. Pengeluaran pem- bangunan untuk departemen/lembaga diperkirakan akan menjadi hanya sebesar Rp 2.087,7 milyar, turun sebesar Rp 1.556,6 milyar atau 42,7 persen, dibandingkan dengan yang direncanakan dalam anggaran tahun 1985/1986. Begitu pula dana Inpres termasuk dana kompensasi pengganti Ipeda dari hasil Pajak Bumi dan Bangunan, diperkirakan berjumlah This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 8 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 sebesar Rp 1.570,8 milyar, turun Rp 63,9 milyar atau 3,9 persen dibandingkan dengan yang dianggarkan dalam tahun 1985/1986. Sedangkan dana untuk penyertaan modal Pemerintah diperkirakan berjumlah sebesar Rp 207,4 milyar. Agar supaya dana-dana tersebut dapat dimanfaatkan sebesar-besamya bagi usaha pembangunan, maka proyek-proyek yang dilaksanakan diutamakan kepada proyek-proyek yang benar-benar produktif, efisien dan banyak menyerap tenaga kerja. Sungguhpun sangat berat dan sulitnya situasi yang dihadapi, usaha terpe1iharanya kestabilan merupakan tugas yang tak. boleh terabaikan bahkan harus semakin dimantapkan, demi terhindamya dari keadaan yang lebih buruk dan kerawanan yang dapat mengganggu kelangsungan pembangunan. Oleh sebab itu terjaminnya persediaan sarana produksi pertanian, terutama pupuk, merupakan bagian yang mutlak perlu dari upaya pemeliharaan kestabilan serta mencegah merosotnya tingkat kesejahteraan sebagian terbesar masyarakat. Untuk maksud tersebut, di samping disediakannya dana penyangga untuk kelancaran pengadaan pangan, dalam tahun 1986/1987 akan tersedia dana sebesar Rp 671,5 milyar untuk subsidi pupuk, atau suatu peningkatan sebesar 20,4 persen dibandingkan dengan anggaran tahun lalu. Sedangkan untuk lain-lain pengeluaran pembangunan diperkirakan berjumlah Rp 243,7 milyar. Dengan 1atar be1akang penerimaan devisa ekspor dari minyak bumi dan gas alam yang mengalami penurunan tersebut, maka upaya peningkatan hasil devisa ekspor di luar minyak bumi dan gas alam hams lebih ditingkatkan, yang diperlukan untuk membiayai impor barang modal dan bahan baku bagi kegiatan industri dalam negeri, serta untuk tujuan peme1iharaan kestabilan harga di dalam negeri. Sejak Pelita I usaha mendorong ekspor terus dilakukan oleh Pemerintah mengingat peranannya yang strategis sebagai suatu sumber pem- biayaan pembangunan, memperluas kesempatan kerja dan mendorong kegiatan usaha di dalam negeri. Usaha tersebut dimulai dari prioritas kepada rehabilitasi kapasitas produksi, pemasaran barang ekspor, serta penyederhanaan sistem devisa yang dilaksanakan dalam Pelita I, hingga pemberian rangsangan-rangsangan fiska1, keringanan dan kemudahan di bidang perkreditan, sistem imba1 beli serta tata niaga dalam Pelita-Pelita berikutnya. Kebi- jaksanaan-kebijaksanaan tersebut ditunjang dengan. iklim yang menguntungkan bagi terlaksananya peningkatan ekspor, yaitu melalui beberapa ka1i penyesuaian nitro tukar rupiah terhadap matauang asing yaitu pada bulan Agustus 1971, Nopember 1978 dan Maret 1983. Dengan nilai tukar yang arealistis diharapkan kegiatan ekspor, khususnya ekspor non migas, dapat lebih ditingkatkan. Selanjutnya kebijaksanaan berupa kebebasan penyerahan devisa bagi eksportir yang tertuang dalam paket "Kebijaksanaan Ekspor Januari 1982", This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 9 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 merupakan dimensi kebijaksanaan yang penting dalam sistem devisa untuk mendorong ekspor, di samping sebagai upaya merangsang a1iran masuk modal dari luar yang dimungkinkan oleh terpe1iharanya kestabilan di dalam negeri. Di pihak lain, yaitu di sisi usaha penghematan devisa, disamping dilakukan melalui segi-segi fiska1 dan moneter, suatu langkah berani dan arealistis dalam bulan Mei 1983 telah diambi1 Pemerintah berupa kebijaksanaan penjadwa1an kembali proyek-proyek besar. Tindakan ini, yang kemudian diikuti oleh pengaturan kredit ekspor luar negeri berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 1984, telah memberikan sumbangan besar bagi terhindarnya kesulitan dalam pengelolaan hutang luar negeri. Kesungguhan tekad Pemerintah untuk mendorong ekspor telah dilakukan pula dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 1985 tangga1 4 Apri1 1985, dengan tujuan utama meningkatkan efisiensi produksi serta kelancaran arus lalu lintas barang ekspor maupun impor. Kemudian penjajagan terhadap kemungkinan perluasan pasaran ekspor ke negara-negara di luar rekan dagang selama ini terus dilakukan, dan diharapkan akan lebih membuka prospek masa depan ekspor yang lebih baik. Begitu pula dengan sektor jasa kepariwisataan, terus dikembangkan, di samping pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Selain daripada itu kerjasama regional, global maupun dengan sesama negara anggota ASEAN merupakan bagian yang tak dapat diabaikan dari upaya pengembangan perdagangan dan hubungan luar negeri Indonesia. Perkembangan neraca pembayaran dipengaruhi, baik oleh faktor-faktor otonom seperti f1uktuasi dalam perkembangan ekonomi dunia dan perkembangan ekonomi di dalam negeri, maupun oleh tindakan penyesuaian terhadap pengaruh faktor tersebut berupa kebijaksanaan yang ditempuh Pemerintah dalam rangka mempertahankan laju pembangunan. Bertolak dari keadaan paling buruk menje1ang akhir Pelita III, yaitu tahun 1982/1983, perkembangan neraca pembayaran beranp-sur-angsur membaik. Dari defisit neraca pembayaran sebesar US $ 3.280 juta dalam tahun tersebut, yang tercatat sebagai defisit terbesar yang pernah dialami, berubah menjadi surp1us sebesar US $ 2.070 juta, dalam tahun berikutnya. Dalam tahun 1984/1985 dan 1985/1986, surp1us tersebut semakin mengeci1, masing-masing menjadi US $ 667 juta dan US $ 61 juta. Perkembangan tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor yang mendukungnya, yaitu neraca perdagangan dan jasa-jasa serta lalu-1int as modal yang terjadi pada masa bersangkutan. Defisit transaksi berjalan, yang dalam tahun 1982/1983 mencapai sebesar US $ 7.039 juta, kembali mengeci1 menjadi US $ 4.151 juta dalam tahun berikutnya. Dalam tahun 1984/1985 defisit transaksi berjalan tersebut dapat ditekan lagi menjadi US $ 1.968 juta, untuk kemudian diperkirakan sedikit meningkat This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 10 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 menjadi sebesar US $ 2.104 juta dalam tahun 1985/1986. Nilai ekspor bukan migas yang dalam tahun 1982/1983 berjumlah US $ 3.928 juta, dalam tahun 1983/1984 telah meningkat sebesar 36,6 persen, yang merupakan kenaikan terbesar dalam lima tahun terakhir ini, karena dalam tahun-tahun berikutnya laju pertumbuhannya turun menjadi 10,1 persen dan 3,4 persen. Sedangkan dalam tahun 1986/1987 nilai ekspor bukan migas diharapkan dapat meningkat menjadi US $ 6.398 juta atau naik sebesar 4,8 persen. Di sisi lain, berkat kebijaksanaan penyesuaian nilai tukar rupiah terhadap dolar dan pentahapan kembali sejumlah proyek yang mengandung komponen impor yang tinggi, keseluruhan impor dalam tahun 1983/1984 telah dapat dikendalikan, yaitu menunjukkan penurunan sebesar 11,9 persen dan bertahan kurang lebih pada tingkatan tersebut dalam tahun 1984/1985. Dalam tahun 1986/1987 keseluruhan impor diperkirakan akan menurun sebesar 3,9 persen atau menjadi US $ 13.040 juta, sedangkan dalam tahun 1985/1986 laju penurunannya diperkira- kan sebesar 5,9 persen. Perkiraan perkembangan impor tahun 1986/1987 erat kaitannya dengan perkembangan ekonomi dalam negeri dan usaha peningkatan penggunaan produksi dalam negeri. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, serta dengan memperhatikan perkiraan perkembangan lalu lintas modal dan beberapa faktor lainnya, maka neraca pem- bayaran dalam tahun 1986/1987 diperkirakan akan mengalami surplus sebesar US $ 52 juta. Perkembangan pasaran minyak internasional yang tidak menguntungkan, ber- kurangnya penerimaan hasil ekspor minyak bumi dan gas alam cair serta penerimaan negara dari sektor tersebut, telah menjadikan penggalian sumber-sumber dana dari masyarakat selain dari sektor perpajakan, yang dilakukan melalui sektor keuangan dan perbankan, semakin penting. Upaya pengerahan dana masyarakat khususnya melalui sektor perbankan terus dilaksanakan Pemerintah. Ditandai dengan kebijaksanaan suku bunga deposito yang cukup tinggi menjelang dimulainya Pelita I, yaitu pada bulan Oktober 1968, yang telah berhasil menghimpun dana yang cukup besar untuk pembangunan serta untuk tujuan pengendalian inflasi. Kebijaksanaan moneter dan perkreditan yang berkembang hingga saat ini, walaupun berbeda dalam penggunaan peralatan kebijaksanaannya, pada dasarnya tetap ditujukan kepada tercapainya keterpaduan antara beberapa tujuan. Tujuan-tujuan tersebut adalah terpeliharanya kestabilan moneter dan harga, penghimpunan dana masyarakat, serta pengembangan dan perluasan jasa perbankan untuk selanjutnya dana-dana yang terkumpul disalurkan secara efisien untuk kegiatan usaha yang produktif dengan tetap memperhatikan unsur perluasan kesempatan kerja dan pemerataan. Beranjak dari tujuan-tujuan tersebut, oleh Pemerintah pada bulan Juni 1983 telah dilaksanakan kebijaksanaan penghapusan pagu kredit This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 11 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 dan pembebasan penentuan tingkat bunga bank-bank Pemerintah. Tujuan utama dari tindakan ini adalah terciptanya kondisi awal bagi peningkatan efisiensi sektor keuangan dan perbankan di dalam negeri, sehingga merupakan wahana mobilisasi sumber-sumber dana pembangunan yang dapat diandalkan untuk kemudian menyalurkannya sebagai dana pem- bangunan secara produktif dan efisien. Jumlah keseluruhan dana yang dihimpun oleh sektor perbankan sampai dengan tahun pertama Pelita IV mencapai Rp 16.687,8 milyar. Dibandingkan dengan posisinya pada akhir Pelita III, menunjukkan kenaikan yang cukup berarti yaitu sebesar 25,1 persen. Dana deposito berjangka yang pada akhir Maret 1983 baru berjumlah Rp 3.737,2 milyar, pada akhir Pelita III dan awal Pelita IV telah meningkat menjadi Rp 6.348,8 milyar dan Rp 8.726,0 milyar. Kenaikan yang pesat ini erat hubungan- nya dengan suku bunga deposito berjangka yang menarik serta rangsangan-rangsangan fiskal yang diberikan. Di samping melalui sektor perbankan, dana-dana yang dapat dihimpun melalui lembaga keuangan non bank serta pasar uang dan modal menunjukkan perkembangan yang juga cukup menggembirakan. Premi bruto perusahaan-perusahaan asuransi, yang dalam tahun 1980 baru berjumlah Rp 293 milyar, dalam tahun 1984 telah berkembang menjadi Rp 714 milyar, yang berarti terdapat kenaikan rata-rata sebesar 25 persen per tahun. Suatu peningkatan yang sungguh positif terjadi pula pada nilai lease dari perusahaan-perusahaan leasing, yaitu dari Rp 22.634 juta dalam tahun 1980 menjadi Rp 419.190 juta dalam tahun 1984. Suatu tingkat kenaikan rata-rata tidak kurang dari 100,0 persen per tahun. Begitu pula usaha pengerahan dana-dana melalui pasar modal dan lembaga keuangan bukan bank (lKBB) menunjukkan perkembangan yang memberikan harapan di masa mendatang. Sementara itu dana pensiun telah mencatat perkembangan yang luar biasa. Hingga kini telah terhimpun dana sebesar Rp 2.000 milyar, suatu potensi dana yang sungguh dapat diman faatkan untuk kegiatan pembangunan. Melihat peranannya sebagai sumber dana yang sangat potensial serta manfaatnya bagi hari tua karyawan secara layak di masa depan, maka sumber dana tersebut oleh Pemerintah akan lebih dibina dan dikembangkan. Kebijaksanaan moneter yang dilaksanakan dalam dua tahun pertama Pelita IV pada dasarnya merupakan langkah penyempurnaan terhadap kebijaksanaan moneter 1 Juni 1983, yakni meletakkan landasan yang kokoh bagi perbankan yang lebih sehat yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan. Untuk menghindari terjadinya lagi gejolak suku bunga pinjaman antar bank, maka sejak 1 Februari 1985 oleh Bank Indonesia telah dikeluarkan This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 12 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 ketentuan mengenai Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), dengan maksud mengatur kebutuhan likuiditas perbankan dan mengembangkan kegiatan pasar uang. Selain daripada itu bagi bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas, dalam tahun 1984/1985 telah pula diberikan fasilitas kredit khusus. Likuiditas perekonomian, yang terdiri dari uang beredar dan uang kuasi, yang mencerminkan aktivitas moneter dalam mendorong kegiatan pembangunan terus menunjuk- kan peningkatan, yang sejak akhir Pelita II bergerak tidak kurang dari rata-rata 20 persen tiap tahunnya. Begitu pula jumlah uang beredar terus berkembang. Hal ini tidak lain me- nunjukkan makin meluas dan berkembangnya kegiatan perekonomian serta semakin ber- perannya sektor perbankan dalam menunjang kegiatan pembangunan. Sementara pengaruh jumlah uang beredar terhadap tingkat barga, telah terkendalikan pada tingkat yang wajar, yang berarti tetap terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap rupiah. Dalam tahun 1984/1985 jumlah uang beredar telah bertambah sebesar 11,6 persen, sedangkan laju inflasi menunjukkan kenaikan sebesar 3,64 persen. Agar dana-dana yang dapat dihimpun oleh sektor keuangan dan perbankan dapat secara nyata dimanfaatkan untuk kegiatan usaha dan investasi, khususnya untuk mengem- bangkan kegiatan pengusaha golongan ekonomi lemah dan dalam rangka mendorong ekspor di luar migas, telah ditempuh berbagai kebijaksanaan. Di samping berbagai program kredit, seperti KIK/KMKP dan Kupedes, untuk memberikan kesempatan berusaha kepada golongan ekonomi lemah serta untuk mendorong kegiatan-kegiatan yang berprioritas tinggi, oleh Bank Indonesia melalui bank-bank pelaksana telah pula disediakan jenis-jenis pinjaman lainnya. Jenis-jenis kredit tersebut adalah kredit modal kerja dalam rangka Keppres 29/1984, kredit sampai dengan Rp 75 juta, baik untuk keperluan modal kerja ataupun untuk investasi, kredit kepada peternak ayam di luar program Keppres 50/1981 dan kredit usaha tani melalui KUD untuk intensifikasi padi/palawija yang diberlakukan mulai 1 April 1985. Kredit tersebut diberikan dengan persyaratan yang lebih ringan, seperti suku bunga yang rendah dan bagian pembiayaan sendiri yang relatif kecil. Agar fasilitas kredit, khususnya kredit yang tergolong berprioritas tinggi, dapat disalurkan kepada masyarakat secara luas, Pemerintah telah memperlunak persyaratan pembukaan kantor cabang dan cabang pembantu bank-bank. Selanjutnya sejalan dengan usaha meningkatkan pembinaan terhadap bank-bank, maka kepada bank umum swasta nasional (BUSN) diberi kesempatan pula untuk menangani kredit-kredit yang berprioritas tinggi. Suku bunga pinjaman, sebagai faktor yang penting This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 13 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 dalam penyaluran kredit untuk pembiayaan kegiatan dunia usaha, terus diusahakan agar berada pada tingkat yang wajar tanpa menekan usaha pengerahan dana perbankan. Untuk itu pada pertengahan tahun 1985 telah diambil langkah-langkah penurunan suku bunga fasilitas diskonto, Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), yang disusul dengan penurunan suku bunga simpanan maupun pinjaman oleh bank-bank. Pemberian kredit perbankan dalam tahun 1984/1985 berjumlah Rp 19.336 milyar, yang berarti naik 20,0 persen dibandingkan dengan kenaikan sebesar 18 persen dalam tahun sebelumnya. Dalam tahun 1985/1986, sampai dengan September 1985, kredit perbankan telah mencapai jumlah sebesar Rp 21.088 milyar. Dari jumlah tersebut sebesar 28 persen lebih berupa kredit investasi. Kredit perbankan merupakan unsur pembiayaan yang dapat diharapkan peranannya menunjang kegiatan penanaman modal, dalam menghadapi situasi ekonomi dewasa ini. Walaupun perekonomian yang lesu telah mengakibatkan semakin sulitnya menarik para investor, baik dalam rangka penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN), akan tetapi peranan sektor swasta sangat diharapkan untuk ikut mendorong pembangunan, terlebih lagi mengingat pembiayaan pembangunan dari APBN yang terbatas. Berbagai upaya agar para investor meningkatkan partisipasinya dalam pemba- ngunan tetap dilaksanakan, seperti telah disempurnakannya organisasi dan mekanisme kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), penyederhanaan prosedur perizinan pe- nanaman modal, kemudahan-kemudahan di bidang tertentu yang diprioritaskan, dibukanya kesempatan yang lebih luas bagi para penanam modal diberbagai bidang yang selama ini tertutup untuk investasi PMA dan PMDN, serta perluasan berbagai pasaran di luar negeri. langkah-langkah tersebut telah ditunjang dengan mantapnya stabilitas politik dan keamanan, adanya potensi pasar di dalam negeri, adanya sistem devisa bebas serta cukup besarnya tenaga kerja yang tersedia. Walaupun terdapat berbagai fasilitas untuk para penanam modal asing yang dihilangkan, seperti dihapuskannya fasilitas masa bebas pajak (tax ho1iday), namun secara keseluruhan hal tersebut telah diimbangi oleh berbagai perangsang lain. Di bidang perpajakan, khususnya dilakukan melalui penurunan tarif pajak penghasilan dari 45 persen menjadi 35 persen. Pola penyusutan barang-barang modal juga telah dipercepat sehingga dengan demikian para investor akan diuntungkan, terutama dalam perhitungan pajaknya. Menghadapi berbagai faktor yang sangat mempengaruhi para investor, seperti keadaan perekonomian dunia yang tidak menentu, selain kebijaksanaan-kebijaksanaan berupa kemudahan-kemudahan serta penciptaan iklim usaha oleh Pemerintah, maka pening- This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 14 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 katan dalam manajemen perusahaan sangatlah diperlukan. Di bidang manajemen permodalan, Pemerintah selalu menganjurkan untuk mencari keseimbangan antara modal sendiri dan modal pinjaman oleh karena dengan struktur permodalan yang sehat akan meringankan beban bunga bagi para investor. Perkembangan dalam penanaman modal tampak menunjuk- kan telah terjadinya pergeseran orientasi, dari penanaman modal di bidang industri yang bersifat hi1ir keindustri-industri yang bersifat hu1u. Hal tersebut selaras dengan pola pemba- ngunan industri yang dicanangkan dalam Pelita IV, yang bertujuan untuk meningkatkan industri yang menghasilkan mesin-mesin industri dengan menggunakan Bahan baku dan peno1ong yang sebesar-besarnya dari dalam negeri. Sementara itu strategi industri selain diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan produksi di dalam negeri, juga semakin diting- katkan kearah pemasaran ekspor dengan mengutamakan komoditi-komoditi yang mem- punyai keunggulan komparatif yang mengolah sumberdaya alam serta memanfaatkan potensi kemampuan tenaga kerja, Dalam rangka menggalakkan ekspor non migas, kebijak- sanaan penanaman modal dewasa ini tidak mengadakan pembatasan terhadap investasi yang akan menghasilkan barang eskpor. Sektor-sektor yang dinyatakan tertutup untuk pasaran dalam negeripun akan tetap terbuka untuk investasi yang diarahkan untuk menghasilkan barang ekspor. Dalam kaitan tersebut, sejak bulan September tahun 1985 kepada bank-bank Pemerintah diperkenankan untuk memberikan kredit ekspor kepada PMA/joint venture. langkah-langkah pengembangan ekspor hasil industri diupayakan melalui peningkatan daya saing, melalui penurunan biaya produksi dan beban pemasaran, perbaikan mutu, peningkatan kepercayaan luar negeri dan sebagainya. Perkembangan penanaman modal sampai dengan tahun kedua Pelita IV telah menunjukkan perkembangan sebagai berikut. Untuk proyek PMDN tercatat 4.145 buah proyek yang telah disetujui oleh Pemerintah dengan investasi sebesar Rp 23,9 tri1yun, sedangkan untuk PMA sampai dengan bulan Juli 1985 tercatat 795 buah proyek yang disetujui Pemerintah dengan rencana investasi sebesar US $ 15,1 milyar. Melihat perkembangan investasi dari PMA dan PMDN tersebut dan perkembangan beberapa industri besar, walaupun dalam situasi yang sulit ini, telah menimbu1kan rasa optimisme dalam menatap dunia industri dimasa mendatang. Berbagai upaya merangsang dan meningkatkan kegiatan penanaman modal tak dapat menahan sepenuhnya pengaruh resesi ekonomi dunia dan melemahnya pasaran minyak internasional. Dalam tahun 1985 pengaruh tersebut terhadap perekonomian Indonesia telah mulai dirasakan, walau dalam tahun 1984 pertumbuhan ekonomi masih cukup berarti yaitu sebesar 5,8 persen. Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dalam tahun 1984, yang This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 15 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 tercermin dari pertumbuhan produk domestik broto, dimungkinkan oleh masih cukup tingginya tingkat pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian serta industri pengolahan, yang berkembang tidak kurang dari 9 persen, di mana kedua sektor tersebut menduduki proporsi hampir sepertiga produk domestik broto. Sedangkan sektor perdagangan, yang meropakan sektor penunjang sektor-sektor iainnya, telah mulai menunjukkan per1ambatan, hanya tumbuh kurang dari 1 persen. Dengan demikian sektor ini kurang memberikan sumbangan terhadap kenaikan pertumbuhan ekonomi, padahal peranannya lebih dari 15 persen dari produk domestik broto. Kemajuan ekonomi yang telah dicapai selama ini, di samping dipengaruhi oleh sektor pertambangan dan pengga1ian serta industri pengolahan, juga karena sektor pertanian memberikan sumbangan yang sangat besar. Peran- annya serta pertumbuhannya secara mantap dari Pelita ke Pelita, telah semakin memberikan keyakinan bahwa usaha meningkatkan kesejahteraan bagian terbesar rakyat telah dapat diwujudkan secara nyata. lebih dari itu kemajuan di sektor ini, khususnya dalam dua tahun terakhir ini, telah menghantarkan kepada keharuman nama bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berhasil berswasembada beras, merobahnya dari sebutan sebagai negara pengimpor beras terbesar. Dengan demikian perlu dipahami bahwa masih cukuptingginya tingkat pertum- buhan ekonomi dalam tahun 1984 tersebut dimungkinkan karena dukungan sektor migas dan pertanian. Dengan menjadi buruknya situasi penjualan minyak bumi, dan sejalan dengan usaha memperkuat dukungan sektor industri, maka perlu segera dilaksanakan penyempurna- an-penyempurnaan lebih lanjut di dalam kebijaksanaan tata niaga luar negeri dalam hubu- ngannya dengan efisiensi sektor industri. Pasaran dalam negeri yang menjadi lebih kecil mengharuskan industri-industri untuk berpaling ke pasaran internasional, yang hanya dapat dicapai melalui usaha penekanan biaya produksi sebagai hasil dari peningkatan efisiensi. Kisah keberhasilan di sektor pertanian tidak terlepas dari usaha yang sungguh- sungguh dilakukan Pemerintah untuk mengangkat dan membenahi sektor pertanian dan pedesaan sebagai sumber kehidupan utama sebagian besar bangsa Indonesia. Pembangunan sektor pertanian dan pedesaan dilaksanakan tidak hanya memandang kepada pentingnya menaikkan tingkat produksi dan pendapatan petani, tetapi meliputi pula segi-segi pendidikan, kesehatan dan sosial umumnya. Trimatra Pembangunan Pertanian serta Sapta Karya Pembangunan Pertanian sebagai landasan pembangunan sektor pertanian ternyata telah memberikan sumbangan nyata bagi keberhasilan di bidang pembangunan pertanian. Kema- This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 16 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 juan pembangunan sektor pertanian, khususnya pertanian pangan, tercermin dari pening- katan produksi beras dalam kurun waktu 1979 - 1983 yang berkembang rata-rata sebesar 6,5 persen pertahunnya. Dalam dua tahun terakhir ini, yaitu tahun 1984 produksi beras jumlahnya telah mencapai 25.825 ribu ton, dan dalam tahun 1985 diperkirakan akan lebih dari 26.315 ribu ton. Dengan perkembangan produksi beras yang besar ini Indonesia telah berhasil berswasembada beras. Keberhasilan dalam berswasembada pangan ini hendaknya bukanlah untuk jangka waktu setahun dua tahun, namun diusahakan bersifat langgeng. Untuk itu peningkatan produksi beras tidak hanya dilakukan melalui peningkatan luas areal panen saja, namun juga melalui penggunaan pupuk, insektisida dan bibit unggu1 atau melalui intensifikasi secara efektif. Di samping itu juga melalui perbaikan irigasi dan penggunaannya melalui organisasi pemakaian air yang semakin efisien. Tentu saja semua itu perlu didukung dengan kestabilan dan kelancaran pemasaran hasil produksinya. Dengan penanganan yang baik tersebut para petani diharapkan mampu meningkatkan produksinya, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan penghasilan para petani. Usaha pengembangan hasil pertanian, selain peningkatan produksi beras, tentu saja digiatkan pula peningkatan produksi pertanian lainnya seperti palawija, hortikultura dan perkebunan. Produksi palawija ternyata juga mengalami peningkatan yang cukup mantap. Dalam tahun 1984 telah mencapai 23.166 ribu ton, untuk kemudian dalam tahun 1985 diperkirakan akan mencapai lebih dari 24.893 ribu ton. Sementara itu perkembangan produksi hortikultura juga menunjukkan kenaikan. Sebagaimana tercantum dalam GBHN 1983, titik berat Pembangunan Jangka Panjang adalah bidang ekonomi, dengan sasaran utama untuk mencapai keseimbangan antara bidang pertanian dan industri. Namun demikian tidak berarti pembangunan di bidang- bidang lainnya diabaikan, akan tetapi dikembangkan secara selaras dan seimbang dengan kemajuan yang dicapai di bidang ekonomi. Pembangunan politik dalam negeri dilakukan melalui pemantapan kesadaran kehidupan berpolitik dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 45, sedangkan pembangunan politik luar negeri yang bebas aktif diarahkan untuk ikut menyumbangkan perdamaian dunia yang abadi, adil, dan sejahtera. Pembangunan di bidang sosial politik dalam tahun 1985/1986 diarahkan kepada pemantapan hubungan antar lembaga di pusat dan daerah serta pensuksesan persiapan penyelenggaraan Pemilu tahun 1987, pembudidayaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pembinaan ketertiban umum untuk menumbuhkan disiplin nasional yang sehat serta ber- kembang secara dinamis dan bertanggung jawab, memantapkan kehidupan organisasi kema- This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 17 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 syarakatan termasuk Partai Politik dan Golongan Karya hingga dapat berperan dalam pembangunan nasional dan pembangunan masyarakat Pancasila, serta pengembangan ideologi Pancasila khususnya terhadap ancaman bahaya latent komunis. Dalam pada itu pembangunan hukum perlu terus ditingkatkan. Mengingat peranan- nya yang penting di dalam menunjang stabilitas sosial, kepastian hukum akan menciptakan kondisi yang menjamin setiap anggota masyarakat dapat menikmati suasana tenang dan tertib. Untuk itu terus dilaksanakan pembinaan hukum, yang dilaksanakan antara lain melalui penyusunan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukumnya. Di bidang pembinaan peradilan, selalu diusahakan agar badan-badan peradilan makin mampu men- jalankan kekuasaan kehakiman yang be bas dan terlepas dari pengaruh kekuasaan luar. Dengan demikian para hakim dapat memberikan putusan berdasarkan hukum yang berlaku dan juga berdasarkan keyakinannya demi tegaknya keadilan. Untuk terciptanya manusia Indonesia seutuhnya, diperlukan manusia Indonesia yang cerdas dan berpendidikan. Oleh karena itu pembangunan di bidang pendidikan di- usahakan sesuai dengan yang diisyaratkan oleh Undang-undang Dasar 1945 yang dengan tegas dan jelas, bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk memperoleh pendidikan. Penduduk yang besar serta berkualitas merupakan kekayaan nasional yang tak ternilai harganya. Untuk itu kebijaksanaan Pemerintah di dalam bidang pendidikan tetap diarahkan untuk pemerataan kesempatan belajar, peningkatan mutu pendidikan, peningkatan kesesuai- an pendidikan dengan kebutuhan pembangunan, peningkatan persiapan generasi muda sebagai penerus perjuangan bangsa, serta peningkatan hasil guna dan daya guna penyelenggaraan pendidikan. Sejalan dengan usaha peningkatan kecerdasan masyarakat yang dilakukan dengan program wajib belajar yang telah dimulai tahun 1984, agar pelaksanaannya dapat terjangkau semua kelompok penduduk, maka telah dihapuskan sumbangan pembinaan pendidikan bagi sekolah dasar negeri. Sebagai penggantinya Pemerintah telah memberikan subsidi pada masyarakat. Dalam rangka melibatkan masyarakat untuk ikut serta membiayai pendidikan bagi mereka yang kurang mampu, maka telah digalakkan pula gerakan orang tua asuh. Guna menampung kesenjangan antara jumlah lulusan pada setiap jenjang pendidikan, Pemerintah senantiasa berusaha untuk meningkatkan daya tampung dari masing-masing jenjang pendidikan tersebut. Untuk itu daya tampung dan produktivitas perguruan tinggi negeri dan swasta terus dikembangkan. Sejak tahun 1984 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 18 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 Pemerintah juga telah mencanangkan berdirinya Universitas Terbuka yang sekaligus juga memperluas program studi, meniperbaiki materi pelajaran dan pengelolaannya serta memanfaatkan teknologi elektronika, sehingga mampu menjangkau seluruh pelosok tanah air. Di samping pendidikan formal, Pemerintah terus pula mengupayakan kecerdasan masyarakat melalui pendidikan non formal. Kesemuanya ini akan turut menciptakan nilai tambah sumberdaya manusia Indonesia. Pembangunan kesehatan bukanlah sekedar sebagai pelengkap atau menggenapkan rencana pembangunan itu sendiri, melainkan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan manusia Indonesia sebagai manusia yang sehat dan cerdas. Masalah kesehatan masyarakat di Indonesia sesungguhnya cukup luas dan berat karena dipengaruhi oleh faktor kemiskinan, berhubungan dengan tingkat pendidikan dan adat kebiasaan serta teknologi modern, serta tidak dapat dipisahkan dari aspek medis pengobatan dan pencegahan penyakit. Pembangunan Puskesmas yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah telah menjadikan Puskesmas sebagai inti (pusat) kegiatan kesehatan masyarakat, sehingga Puskesmas tidak lagi hanya merupakan tempat berobat, tetapi juga sebagai pusat kegiatan pendidikan kesehatan serta pas pengawas penyakit menu1ar dan sanitasi lingkungan. Pembangunan Puskesmas ini telah dilaksanakan terus sejak Pelita I. Sebagai upaya untuk terus memperbaiki pelayanan kesehatan masyarakat, maka sejak awal Pelita IV telah dimulai program pengembangan pemberantasan penyakit diare (P40) di kecamatan-kecamatan, sedangkan pelaksanaannya dipadukan dengan program perbaikan gizi (UPGK) yang dilakukan melalui pelayanan kesehatan terpadu di desa-desa. Banyak kemajuan yang telah dicapai oleh bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan selama ini. Namun demikilah tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan di masa mendatang kiranya tidaklah semakin ringan. Kemelut ekonomi dunia yang tidak menentu dan berkepanjangan, sikap proteksionistis negara-negara di dunia serta mengutamakan kepentingan sendiri telah semakin mempersulit usaha pemecahan dan penanggulangan permasalahan yang ditimbulkannya di dalam negeri, karena semua itu berlangsung di atas kenyataan adanya ketergantungan antarnegara yang semakin kuat. Hanya dengan semangat, tekad juang dan orientasi baru, sesuai dengan kebutuhan jawaban ter.hadap tantangan tersebut, yang didasari kearifan dalam kebijaksanaan dengan berpegang teguh kepada Pancasila, segala permasalahan kiranya akan dapat diatasi. This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 19 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 BAB II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA 2.1. Pendahuluan Pembangunan nasional yang sudah dilaksanakan secara berencana sejak tahun 1969 dan melalui tahapan pembangunan lima tahunan (Pelita), sudah menunjukkan hasil yang makin berkembang menuju kearah tercapainya tujuan nasional yang dicita-citakan oleh seluruh rakyat. Sebagai kelanjutan dari pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam Pelita-pelita sebelumnya, pembangunan yang diselenggarakan dalam tahun 1986/1987, yang merupakan tahun ketiga Pelita IV, tetap ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat, serta diarahkan pula guna menciptakan landasan yang kokoh bagi tahap pembangunan selanjutnya. Pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam Pelita IV masih tetap berdasarkan kepada Trilogi Pembangunan, yaitu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Sejalan dengan hal tersebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang merupakan pelaksanaan operasional dari tiap Repelita, akan selalu dikembangkan seirama dengan upaya pencapaian sasaran yang hendak dicapai dalam berbagai bidang didalam kerangka pelaksanaan Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang sebagaimana diamanatkan oleh seluruh rakyat didalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Di bidang keuangan Negara, seperti tercermin dalam kebijaksanaan pengelolaan APBN, langkah-Langkah yang dijalankan tetap dilandaskan kepada kebijaksanaan yang sudah digariskan, terutama untuk menyediakan dana yang diperlukan bagi pembangunan, mempercepat proses pemerataan pendapatan, mendorong perkembangan dunia usaha, dan menggalakkan penggunaan barang-barang produksi dalam negeri. Dalam pada itu, bertolak dari pengalaman yang baik atas penerapan prinsip anggaran berimbang dan dinamis, yang menjamin keseimbangan antara penerimaan dengan pengeluaran dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, maka kebijaksanaan tersebut masih akan tetap dilanjutkan dalam penyusunan dan pelaksanaan APBN pada tahun ketiga dari tahapan keempat pembangunan lima tahun ini. This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 20 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 Upaya pembangunan yang sudah dilaksanakan sejak dicanangkannya tekad pembangunan berencana mulai tahun 1969, telah memperlihatkan berbagai keberhasilan yang sudah tersebar dan dinikmati oleh rakyat banyak. Berbagai keberhasilan yang sudah dicapai itu terlihat dari jumlah, jenis, dan ragam kegiatan pembangunan, yang telah mengangkat taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan rakyat kearah yang lebih tinggi. Kesemuanya itu harus dicapai melalui penyediaan anggaran sebagai pendukung yang kian meningkat. Peningkatan anggaran tersebut dapat diamati dari berkembangnya jumlah penerimaan negara yang dapat dihimpun oleh Pemerintah dalam setiap APBN sejak Pelita I sampai tahun-tahun awal Pelita IV dewasa ini. Apabila jumlah anggaran penerimaan yang dapat diarealisir dalam tahun pertama Pelita I baru sebesar Rp 334,7 milyar, maka jumlah tersebut telah meningkat menjadi sebesar Rp 19.383,5 milyar dalam tahun pertama Pelita IV, yang berarti suatu peningkatan hampir sebesar 58 kali dalam kurun waktu enambelas tahun. Sedangkan jika dibandingkan dengan rencana anggaran penerimaan dalam Repelita maka realisasinya selalu melebihi rencana dalam setiap Repelita. Ka1au dalam Repelita I besarnya anggaran penerimaan direncanakan sebesar Rp 2.463,0 milyar, maka realisasinya selama lima tahun tersebut dapat mencapai Rp 3.283,2 milyar, yang berarti Rp 820,2 milyar atau 33,3 persen lebih besar dari rencananya. Demikian juga pada Repelita II dan Repelita III, besarnya anggaran penerimaan yang direncanakan masing-masing adalah sebesar Rp 12.467,6 milyar dan Rp 43.510,6 milyar, sedangkan realisasi dalam masa kedua Repelita tersebut masingmasing adalah Rp 18.019,4 milyar, dan Rp 66.393,7 milyar, yang berarti masing-masing lebih besar 44,5 persen dan 52,6 persen dari rencana dalam Repelita. Akan tetapi perkembangan yang agak berlainan terjadi pada permulaan Pelita IV. Keadaan perekonomian yang kurang menggembirakan memaksa tidak dapat tercapainya anggaran penerimaan dalam tahun 1984/1985, yakni dari y:mg direncanakan sebesar Rp 20.560,4 milyar, realisasinya mencapai sebesar Rp 19.383,5 milyar, yang berarti Rp 1.176,9 milyar lebih rendah dari rencananya dalam APBN. Untuk melaksanakan pembangurian yang terus meningkat diperlukan dana pem- biayaan yang memadai, yang terutama diupayakan bersumber dari dalam negeri. Dalam kaitannya dengan hat tersebut, sumber pembiayaan dari dalam negeri yang berujud Tabung- an Pemerintah, yang diperoleh dari selisih antara penerimaan dalam negeri dengan penge- luaran rutin, selalu diusahakan agar dapat memberikan dukungan yang mencukupi bagi pembangunan yang kian meluas. Apabila dalam tahun pertama Pelita I besarnya Tabungan Pemerintah yang dapat diarealisir baru mencapai Rp 27,2 milyar, maka jumlah tersebut telah This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 21 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 meningkat menjadi Rp 6.476,5 milyar dalam tahun pertama Pelita IV, sehingga selama kurun waktu 16 tahun telah terjadi peningkatan sebesar Rp 6.449,3 milyar, atau lebih dari 238 kali. Perkembangan APBN sejak tahun 1969/1970 sampai dengan tahun 1986/1987 dapat dilihat pada Tabel 11.1, Grafik 11.1, dan Grafik 11.2. This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 22 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 Tabel II. 1 PElAKSANAAN APBN DALAM REPELITA I, II, III DAN IV (1969/1970 - 1986/1987) ( dalam milyar rupiah ) REPELITA I 1969/1970 1970/1971 1971/1972 1972/1973 1973/1974 Jumlah Repelita Realisasi Repelita Realisasi Repelita Realisasi Repelita Realisasi Repelita Realisasi Repelita Realisasi Penerimaan dalam negeri 228,0 234,7 276,0 344,6 324,0 428,0 374,0 590,6 428,0 967,7 1.630,0 2.574,6 pengeluaran rutin 204,0 216,5 243,0 288,2 281,0 349,1 319,0 438,1 357,0 713,3 1.404,0 2.005,2 Tabungan pemerintah 24,0 27,2 33,0 56,4 43,0 78,9 55,0 152,5 71,0 254,4 226,0 569,4 Bantuan luar negeri 99,0 91,0 120,0 120,4 180,0 135,5 209,0 157,8 225,0 203,9 833,0 708,6 a. Bantuan program (63,0) (65,7) (75,0) (78,9) (85,0) (90,5) (85,0) (95,5) (85,0) (89,8) (393,0) (420,4) b. Bantuan proyek (36,0) (25,3) (45,0) (41,5) (95,0) (45,0) (124,0) (62,3) (140,0) (114,1) (440,0) (288,2) Dana pembangunan 123,0 118,2 153,0 176,8 223,0 214,4 264,0 310,3 296,0 458,3 1.059,0 1.278,0 Pengeluaran pembangunan 123,0 118,2 153,0 196,6 223,0 195,9 264,0 298,2 296,0 450,9 1.059,0 1.232,8 a. Rupiah (87,0) (92,9) (108,0) (128,1) (128,0) (150,9) (140,0) (235,9) (156,0) (336,8) (619,0) (944,6) b. Bantuan proyek (36,0) (25,3) (45,0) (41,5) (95,0) (45,0) (124,0) (62,3) (140,0) (114,1) (440,0) (288,2) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 23 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 Tabel II. 1 ( lanjutan ) REPELITA I 1974/1975 1975/1976 1976/1977 1977/1978 1978/1979 Jumlah Repelita Realisasi Repelita Realisasi Repelita Realisasi Repelita Realisasi Repelita Realisasi Repelita Realisasi Penerimaan dalam negeri 1.363,4 1.753,7 2.073,3 2.241,9 2.277,4 2.607,0 2.607,7 3.535,4 3.088,7 4.266,1 11.410,9 14.703,1 pengeluaran rutin 91,6 1.016,1 1.293,9 1.332,6 1.427,9 1.629,8 1.629,9 2.148,9 1.905,1 2.743,7 7.218,4 8.871,1 Tabungan pemerintah 401,8 737,6 779,8 909,3 849,5 1.276,2 977,8 1.386,5 1.183,6 1.522,4 4.192,5 5.832,0 Bantuan luar negeri a. Bantuan program b. Bantuan proyek 213,9 (-) (-) 232,0 (36,1) (195,9) 191,8 (-) (-) 491,6 (20,2) (471,4) 208,0 (-) (-) 783,8 (10,2) (773,6) 218,4 (-) (-) 773,4 (35,8) (737,6) 224,6 (-) (-) 1.035,5 (48,2) (987,3) 1.056,7 (-) (-) 3.316,3 (150,5) (3.165,8) Dana pembangunan 615,7 969,6 971,6 1.400,9 1.057,5 2.060,0 1.196,2 2.159,9 1.408,2 2.557,9 5.249,2 9148,3 Pengeluaran pembangunan a. Rupiah b. Bantuan proyek 615,7 (-) (-) 961,8 (765,9) (195,9) 971,6 (-) (-) 1.397,7 (926,3) (471,4) 1.057,5 (-) (-) 2.054,5 (1.280,9) (773,6) 1.196,2 (-) (-) 2.156,8 (1.419,2) (737,6) 1.408,2 (-) (-) 2.555,6 (1.568,3) (987,3) 5.249,2 (-) (-) 9.126,4 (5.960,6) (3.165,8) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 24 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 Tabel II. 1 ( lanjutan ) REPELITA I 1979/1980 1980/1981 1981/1982 1982/1983 1983/1984 Jumlah Repelita Realisasi Repelita Realisasi Repelita Realisasi Repelita Realisasi Repelita Realisasi Repelita Realisasi Penerimaan dalam negeri 5.440,5 6.696,8 6.089,9 10.227,0 6.804,2 2.212,6 7.526,2 12.418,3 8.412,3 4.432,7 34.273,1 55.987,4 pengeluaran rutin 3.445,9 4.061,8 3.845,4 5.800,0 4.294,2 6.977,6 4.767,5 6.996,3 5.308,2 8.411,8 21.661,2 32.247,5 Tabungan pemerintah 1.994,6 2.635,0 2.244,5 4.427,0 2.510,0 5.235,0 2.758,7 5.422,0 3.104,1 6.020,9 12.611,9 23.739,9 Bantuan luar negeri 1.493,5 1281,1 1.647,4 1.493,8 1.840,3 1.709,0 2.019,5 1.940,0 2.236,8 3.882,4 9.237,5 10.406,3 a. Bantuan program (-) (64,8) (-) (64,1) (-) (45,1) (-) (15,1) (-) (14,9) (-) (204,0) b. Bantuan proyek (-) (1.316,3) (-) (1.429,7) (-) (1.663,9) (-) (1.924,9) (-) (3.867,5) (-) (10.202,3) Dana pembangunan 3.488,1 4.016,1 3.891,9 5.920,8 4.350,3 6.944,0 4.778,2 7.362,0 5.340,9 9.903,3 21.849,4 34.146,2 Pengeluaran pembangunan 3.488,1 4.014,2 3.891,9 5.916,1 4.350,3 6.940,1 4.778,2 7.359,6 5.340,9 9.899,2 21.849,4 34.129,2 a. Rupiah (-) (2.697,9) (-) (4.486,4) (-) (5.276,2) (-) (5.434,7) (-) (6.031,7) (-) (23.926,9) b. Bantuan proyek (-) (1.316,3) (-) (1.429,7) (-) (1.663,9) (-) (1.924,9) (-) (3.867,5) (-) (10.202,3) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 25 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 Tabel II. 1 ( lanjutan ) 1984/1985 1984/1986 1986/1987 Repelita Realisasi Repelita APBN Repelita RAPBN Penerimaan dalam negeri 16.149,4 15.905,5 19.793,8 18.677,9 24.282,4 17.832,5 pengeluaran rutin 10.101,1 9.429,0 12.042,8 12.399,0 14.582,5 13.125,6 Tabungan pemerintah 6.048,3 6.476,5 7.751,0 6.278,9 9.699,9 4.706,9 Bantuan luar negeri 4.411,0 3.478,0 5.098,0 4.368,1 5.715,3 3.589,1 a. Bantuan program (39,5) (69,3) (-) (70,9) (-) (81,4) b. Bantuan proyek (4.371,5) (3.408,7) (-) (4.297,2) (-) (3.507,7) Dana pembangunan 10.459,3 9.954,5 12.849,0 10.647,0 15.415,2 8.296,0 Pengeluaran pembangunan 10.459,3 9.951,9 12.849,0 10.647,0 15.415,2 8.296,0 a. Rupiah (6.087,8) (6.543,2) (-) (6.349,8) (-) (4.788,3) b. Bantuan proyek (4.347,5) (3.408,7) (-) (4.297,2) (-) (3.507,7) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF 26
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 27 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 28 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 Pelaksanaan pembangunan yang telah menunjukkan hasil yang memadai di berbagai bidang tersebut tidak terlepas dari berbagai hambatan dan rintangan yang menuntut per- juangan yang tidak mudah. Pesatnya laju pertumbuhan ekonomi dalam tahun-tahun terakhir dasawarsa ini, dalam kenyataannya lebih banyak didukung oleh penerimaan minyak bumi dan gas alam (migas), yang pada saar itu dapat memberikan sumbangan dana pembangunan dalam jumlah-jumlah yang cukup besar. Sementara itu, keadaan yang berlainan dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan dewasa ini dan masa yang akan datang. Harga minyak bumi yang terus menurun dan belum menunjukkan tanda-tanda yang melegakan, masih lemahnya pertumbuhan ekonomi negara-negara industri, kecenderungan kebijaksanaan proteksi negara-negara maju yang semakin meluas, serta situasi moneter internasional yang tampak kurang menentu, akan mewarnai pelaksanaan pembangunan di waktu mendatang. Untuk memperkecil berbagai pengaruh yang kurang diharapkan tersebut, terutama dari sisi penerimaan negara, Pemerintah telah mengambil langkah-Langkah strategis yang diharapkan akan membawa pengaruh positip bagi perkembangan penerimaan negara. langkah-langkah tersebut antara lain berupa pembaharuan perundang-undangan perpajakan, serta kebijaksanaan yang menyangkut kelancaran arus barang. Keseluruhan kebijaksanaan tersebut terpadu dalam rangkaian yang serasi sebagai upaya dalam meningkatkan penerimaan negara melalui penerimaan di luar minyak bumi dan gas alam seperti penerimaan perpajakan, bea dan cukai, serta penerimaan bukan pajak. Pelaksanaan pembaharuan yang menyeluruh daripada sistem perpajakan terakhir ditandai dengan mulai diberlakukannya Undang-undang Nomor 12 dan 13 Tahun 1985. Dengan demikian, setelah diberlakukannya lima undang-undang perpajakan yang baru, yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, diharapkan akan dapat meningkatkan serta menjamin kesinambungan sumber pembiayaan yang berasal dari dalam negeri. Di dalam undang-undang perpajakan yang baru ini, disamping terdapat sifat- sifat yang lebih sederhana, mudah dimengerti, dan penuh kepastian hukum, juga melekat sifat-sifat yang mendukung pemerataan dan keadilan melalui pengaturan taripnya. Dengan demikian sistem perpajakan yang berlaku dewasa ini bukan saja diarahkan sebagai sarana This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 29 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 penghimpun dana bagi peningkatan penerimaan negara semata, tetapi ditujukan pula guna mencapai sasaran pembangunan lainnya seperti mempercepat proses pemerataan pendapatan dan beban pembangunan, memperluas kesempatan kerja, serta menciptakan iklim yang sesuai dengan suasana pola hidup sederhana. Dalam hubungan ini, mengingat bahwa untuk melaksanakan sistem perpajakan baru tersebut dengan baik diperlukan adanya pangkal tolak bersih yang berlandaskan pada kejujuran dan keterbukaan masyarakat, maka dipandang perlu oleh Pemerintah untuk memberikan pengampunan pajak, yang pelaksanaannya telah berakhir pada akhir Juni 1985 yang lalu. Di samping itu agar pelaksanaan sistem perpajakan yang baru dapat memberikan hasil seperti yang diharapkan, pembenahan terhadap aparat perpajakan, baik yang menyangkut prosedur dan tata cara perpajakan, maupun peningkatan disiplin dan pembinaan aparat pemungut pajak, secara terus menerus tetap dilaksanakan. Sejalan dengan kebijaksanaan yang dilakukan di bidang perpajakan, Pemerintah telah pula mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 1985, yaitu suatu kebijaksanaan strategis untuk melancarkan arus lalu lintas barang ekspor, impor, dan antar pulau dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi nasional, terutama sebagai upaya menggalakkan ekspor komoditi non migas. Bersamaan dengan kebijaksanaan yang dijalankan di bidang penerimaan negara, kebijaksanaan yang menyangkut pengeluaran rutin tetap dikaitkan dengan penciptaan Tabungan Pemerintah guna memenuhi tuntutan pembiayaan pembangunan yang makin meningkat. Untuk mencapai sasaran tersebut penghematan terus menerus diupayakan dengan jalan penyempurnaan lebih lanjut sistem pengadaan dan pembelian oleh Pemerintah, tanpa mengabaikan jumlah dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat luas. Disamping itu, seirama dengan perkembangan kemampuan perekonomian nasional yang dipandang sudah mulai mampu menanggung beban pembangunan, secara bertahap telah dilakukan pengu- rangan dan penghapusan berbagai jenis subsidi, sehingga di masa mendatang pengaruh positip daripada kebijaksanaan ini berupa alokasi sumber-sumber ekonomi yang lebih wajar, akan dapat segera diwujudkan. Selanjutnya kebijaksanaan di bidang pengeluaran pemba- ngunan akan selalu ditekankan mengarah pada penggunaan dana-dana pembiayaan pemba- ngunan pada program-program dan proyek-proyek yang mendukung terciptanya sasaran pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas yang tinggi. Dalam pada itu agar pengelolaan, baik di bidang penerimaan negara maupun di bidang pengeluaran negara, dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien, maka fungsi pengawasan, terutama pengawasan atasan langsung yang didukung oleh pengawasan melekat, akan terus dikembangkan khususnya This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 30 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 dalam rangka menciptakan sistem pengendalian manajemen yang lebih sempurna. 2.2. Pelaksanaan APBN 1985/1986 (Semester I) 2.2.1. Ringkasan Pelaksanaan APBN tahun 1985/1986 masih dibayangi oleh situasi perekonomian yang berkecenderungan kurang menggembirakan, terutama yang diakibatkan oleh situasi pasaran minyak yang kurang baik, masih melemahnya pertumbuhan ekonomi negara-negara industri, serta adanya gejala yang mengarah pada makin meluasnya proteksionisme. Semua itu memberikan gambaran yang kurang menyenangkan bagi pencapaian sasaran yang diren- canakan sebelumnya. Untuk mengurangi berbagai akibat yang dikhawatirkan akan mem- bawa pengaruh yang menyulitkan tersebut, Pemerintah dalam tahun 1985/1986 telah mengambil berbagai langkah penyesuaian, terutama yang menyangkut penanganan di bidang penerimaan negara. Penyesuaian tersebut antara lain berupa diberlakukannya undang-undang pajak pertambahan nilai, kebijaksanaan pengampunan pajak dan kebijaksanaan pengembalian kelebihan setoran pajak. Dalam semester I tahun anggaran 1985/1986, realisa- si penerimaan dan pengeluaran negara masing-masing mencapai Rp 9.796,6 milyar dan Rp 9.795,5 milyar, yang berarti masing-masing meningkat dengan 14,6 persen dan 14,7 persen bila dibandingkan dengan realisasi dalam periode yang sama tahun anggaran sebelumnya yang besarnya masing-masing Rp 8.546,6 milyar dan Rp 8.540,4 milyar. Besarnya penerimaan dan pengeluaran negara dalam semester I tahun 1985/1986 tersebut berarti mencapai sekitar 42,5 persen dari rencana APBN 1985/1986 yang berimbang pada jumlah Rp 23.046,0 milyar. Dalam semester I tahun 1985/1986, realisasi penerimaan dalam negeri mencapai jumlah sebesar Rp 8.395,8 milyar, yang terdiri dari penerimaan minyak bumi dan gas alam sebesar Rp 5.208,3 milyar, dan penerimaan di luar minyak bumi dan gas alam sebesar Rp 3.187,5 milyar. Jumlah penerimaan dalam negeri tersebut berarti 45,0 persen dari jumlah yang direncanakan dalam APBN 1985/1986. Bila dibandingkan dengan penerimaan dalam negeri dalam semester I tahun 1984/1985 yang jumlahnya sebesar Rp 7.390,6 milyar, maka telah terjadi peningkatan sebesar 13,6 persen. This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 31 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 Upaya pengelolaan di bidang penerimaan belumlah akan membawa hasil yang memuaskan tanpa diimbangi oleh kebijaksanaan yang serasi di dalam pengelolaan pengeluaran negara, baik menyangkut pengelolaan pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Kebijaksanaan pengelolaan pengeluaran negara ini senantiasa diarahkan kepada upaya penggunaaan dana yang tersedia secara lebih efektip dan efisien dalam menunjang kegiatan pembangunan yang berprioritas tinggi serta demi meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak. Dalam semester I tahun 1985/1986, realisasi pengeluaran rutin mencapai sebesar Rp 5.216,9 milyar, yang berarti 42,1 persen dari rencananya dalam APBN. Sedangkan bila dibandingkan dengan pengeluaran rutin semester I tahun 1984/1985, berarti mengalami peningkatan sebesar 21,4 persen. Penyediaan sumber-sumber dana pembiayaan yang berasal dari dalam negeri sampai dengan semester I tahun 1985/1986 masih menunjukkan peningkatan yang menggembirakan, yang tercermin dari pertumbuhan Tabungan Pemerintah, yakni selisih antara penerimaan dalam negeri dengan pengeluaran rutin. Dalam semester I tahun 1985/1986 telah berhasil dihimpun Tabungan Pemerintah sebesar Rp 3.178,9 milyar, yang berarti Rp 84,2 milyar lebih besar daripada Tabungan Pemerintah dalam semester I tahun anggaran sebelumnya yang besarnya Rp 3.094,7 milyar. Sementara itu realisasi penerimaan pembangunan yang berasal dari bantuan luar negeri, dalam semester I tahun 1985/1986 mencapai jumlah sebesar Rp 1.400,7 milyar. Apabila dibandingkan. dengan penerimaan pembangunan dalam semester I tahun anggaran sebelumnya, terlihat peningkatan sebesar 21,2 persen. Dengan demikian dana pembangunan yang dapat dihimpun dari Tabungan Pemerintah dan penerimaan pembangunan dalam semester I tahun 1985/1986 tersebut mencapai jumlah sebesar Rp 4.579,6 milyar, yang kemudian telah digunakan bagi pembiayaan pengeluaran pembangunan sebesar Rp 4.578,6 milyar, sehingga terdapat saldo-anggaran-lebih sebesar Rp 1,0 milyar. Realisasi pengeluaran pembangunan dalam semester I tahun 1985/1986 yang berjumlah Rp 4.578,6 milyar tersebut meliputi pengeluaran-pengeluaran untuk pembiayaan pembangunan sektoral yang dilaksanakan oleh departemen/lembaga sebesar Rp 1.599,9 milyar, untuk pembiayaan berbagai pengeluaran regional/daerah (Inpres) dan Ipeda sebesar Rp 624,5 milyar, untuk pembiayaan berbagai pengeluaran pembangunan lainnya sebesar Rp This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 32 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 985,7 milyar, serta pengeluaran pembangunan dalam bentuk bantuan proyek sebesar Rp 1.368,5 milyar. Selanjutnya perbandingan penerimaan negara dalam semester I tahun 1984/1985 dan semester I tahun 1985/1986 dapat dilihat pada Grafik 11.3. 2.2.2. Penerimaan dalam negeri Adanya kecenderungan penurunan penerimaan negara dari sektor minyak bumi yang diperkirakan terjadi karena perkembangan ekspor minyak bumi yang tidak secerah tahun-tahun sebelumnya, mengharuskan peningkatan penerimaan dalam negeri dari sumber-- sumber di luar minyak bumi untuk mendukung kebutuhan dana pembiayaan pembangunan yang semakin besar pula. Sejalan dengan itu, berbagai kebijaksanaan dan usaha untuk meningkatkan penerimaan dalam negeri yang bersumber dari penerimaan di luar minyak bumi dalam tahun 1985/1986 terus dilakukan. Namun demikian Pemerintah menyadari bahwa usaha-usaha yang dilakukan ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi, baik yang terjadi di dalam negeri maupun di luar negeri. Berkaitan dengan itu, usaha-usaha yang dilakukan selain ditujukan untuk meningkatkan penerimaan negara, juga ditujukan bagi penciptaan iklim dan gairah usaha yang dapat mendorong kegiatan ekonomi ke arah penggu- naan sumber-sumber ekonomi yang optimum, mendorong dan meningkatkan daya saing komoditi ekspor di luar minyak bumi di pasaran luar negen, pemerataan pendapatan dan beban pembangunan yang lebih adil, menekan pola konsumsi mewah, mendorong investasi dan menjaga stabilitas harga. Usaha yang dilakukan antara lain berupa kemudahan pelaksanaan pembayaran pajak melalui bank dan mempercepat pembayaran kembali kelebihan setoran pajak. Dengan berbagai kebijaksanaan dan usaha yang telah dijalankan seperti tersebut di atas, dalam semester I tahun 1985/1986 realisasi penerimaan dalam negeri mencapai jumlah sebesar Rp 8.395,8 milyar. Jumlah tersebut terdiri dari penerimaan minyak bumi dan gas alam sebesar Rp 5.208,3 milyar, dan penerimaan di luar minyak bumi dan gas alam sebesar Rp 3.187,5 milyar. Realisasi penerimaan minyak bumi dan gas alam sebesar Rp 5.208,3 milyar tersebut adalah 46,7 persen dari yang direncanakan dalam APBN. Apabila dibanding- kan dengan realisasi dalam semester I tahun sebelumnya yang sebesar Rp 4.971,8 milyar, berarti mengalami kenaikan sebesar Rp 236,5 milyar atau 4,8 persen. Peningkatan ini antara This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 33 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 lain disebabkan oleh adanya perubahan nilai tukar dolar Amerika terhadap rupiah, serta meningkatnya volume ekspor dari gas alam. Sedangkan realisasi penerimaan di luar minyak bumi dan gas alam sebesar Rp 3.187,5 milyar tersebut berarti telah mencapai 42,4 persen dari jumlah seluruhnya yang dianggarkan dalam APBN. Penerimaan di luar minyak bumi dan gas alam tersebut telah meningkat sebesar Rp 768,7 milyar atau 31,8 persen bila dibandingkan dengan realisasinya dalam semester I tahun 1984/1985 sebesar Rp 2.418,8 milyar. Dengan telah dilaksanakannya undang-undang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah sejak 1 Apri1 1985, maka penerimaan di luar minyak bumi dan gas alam dalam semester I tahun 1985/1986 terdiri dari penerimaan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, bea masuk, cukai, pajak ekspor, penerimaan pajak lainnya, Ipeda dan penerimaan bukan pajak, yang realisasinya masing-masing adalah sebesar Rp 916,7 milyar, Rp 975,5 milyar, Rp 268,3 milyar, Rp 425,4 milyar, Rp 26,9 milyar, Rp 130,3 milyar, Rp 76,1 milyar dan Rp 368,3 milyar. Pemerintah menyadari bahwa agar sistem baru perpajakan tersebut dapat berjalan dengan baik diperlukan adanya pangkal tolak baru berdasarkan kejujuran dan keterbukaan, baik dari masyarakat maupun aparatur Pemerintah. Untuk itu guna, pembinaan dan pening- katan kesadaran pajak dari masyarakat, serta untuk lebih memasyarakatkan peraturan perpajakan yang baru, maka batas waktu pengampunan pajak telah diperpanjang sampai dengan tangga1 30 Juni 1985 dan pelaksanaan penyuluhan dan penerangan perpajakan terus ditingkatkan. Demikian pula berkaitan dengan usaha untuk memberikan suasana yang tenang bagi masyarakat wajib pajak, maka tidak dilakukan penetapan dan pemeriksaan atas wajib pajak di seluruh Indonesia selama periode semester I tahun 1985/1986. Selanjutnya untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan undang-undang pajak yang baru telah dilakukan pula perubahan dan perbaikan administrasi/organisasi perpajakan, peningkatan dan penyem- purnaan pengawasan pada administrasi perpajakan serta peningkatan ketrampilan aparat perpajakan. Sementara itu dalam hal pajak penghasilan, baik mengenai tingkat penghasilan tidak kena pajak (PTKP) maupun tarifnya, dalam tahun 1985/1986 tidak diadakan perubahan. PTKP untuk satu keluarga yang terdiri dari suami, istri dan tiga orang anak adalah sebesar Rp 2.880.000,-. Sedangkan tarif pajaknya adalah 15 persen, 25 persen dan 35 persen, masing-masing untuk penghasilan kena pajak sampai dengan Rp 10 juta, antara Rp 10 juta sampai dengan Rp 50 juta dan di atas Rp 50 juta. Dengan berbagai kebijaksanaan dan usaha tersebut di atas, dalam semester I tahun anggaran 1985/1986 realisasi pajak penghasilan mencapai Rp 916,7 milyar atau 29,8 persen dari jumlah yang direncanakan dalam APBN. This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 34 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 Apabila dibandingkan dengan realisasi dalam periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 875,0 milyar berarti terjadi kenaikan sebesar 4,8 persen. Sebagai pengganti Undang-undang Pajak Penjualan 1951, sejak tanggal 1 Apri1 1985 telah dilaksanakan undang-undang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Adapun tarif yang diterapkan dalam pajak ini adalah tarif tunggal, yaitu sebesar 10 persen, baik untuk transaksi dalam negeri maupun terhadap impor barang kena pajak. Sedangkan untuk mendorong dan meningkatkan daya saing komoditi ekspor di luar minyak, barang kena pajak yang diekspor dikenakan tarif 0 persen. Selanjutnya untuk membatasi konsumsi secara berlebihan atas barang-barang mewah dan menegakkan prinsip keadilan dalam pembebanan pajak, maka atas transaksi dan impor barang kena pajak tertentu yang dikategorikan mewah selain dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10 persen, dikenakan juga pajak penjualan barang mewah sebesar 10 persen atau 20 persen. Mulai tahun anggaran 1985/1986 di dalam penerimaan pajak pertambahan nilai didalamnya termasuk pajak pertambahan nilai atas penjualan bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri. Dengan berbagai kebijaksanaan dan usaha tersebut di atas, dalam semester I tahun anggaran 1985/1986 realisasi pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah telah mencapai jumlah sebesar Rp 975,5 milyar atau 58;5 persen dari yang direncanakan dalam APBN. Kebijaksanaan yang diambil dalam bidang bea masuk, di samping untuk mening- katkan penerimaan negara juga ditujukan untuk menciptakan iklim yang wajar bagi perkem- bangan industri dalam negeri. Untuk itu Pemerintah sejak 1 Apri1 1985 telah menurunkan tarif bea masuk secara keseluruhan sehingga tarif yang semula berkisar antara 0 persen hingga 200 persen menjadi antara 0 persen hingga 60 persen. Dengan demikian masukan bagi sektor industri menjadi lebih murah. Seperti diketahui, 95,4 persen dari impor dalam semester I tahun 1985/1986 terdiri dari bahan baku dan bahan modal. Selain itu untuk memperlancar pengurusan barang dan dokumen impor, telah dilakukan pula penyempurnaan dalam tatalaksana impor melalui Inpres Nomor 4 Tahun 1985. Realisasi penerimaan bea masuk dalam semester I tahun 1985/1986 adalah sebesar Rp 268,3 milyar, yang berarti 37,4 persen dari yang direncanakan dalam APBN. Bila dibandingkan dengan penerimaan bea masuk semester I tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp 276,6 milyar, berarti terdapat penurunan sebesar 3,0 persen. This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 35 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 Sementara itu realisasi penerimaan cukai, yang sebagian besar berupa penerimaan cukai tembakau, dalam semester I tahun 1985/1986 mencapai Rp 425,4 milyar atau 44,2 persen dari yang direncanakan dalam APBN. Bila dibandingkan dengan realisasinya dalam periode yang sama tahun anggaan sebelumnya sebesar Rp 375,5 milyar, berarti penerimaan cukai tersebut mengalami kenaikan sebesar 13,3 persen. lesunya perekonomian dunia dan berbagai hambatan yang dilakukan oleh negara- negara maju terhadap barang-barang ekspor negara berkembang, termasuk Indonesia, menyebabkan perkembangan harga maupun jumlah barang-barang ekspor non minyak dan gas alam cukup terpengaruh. Berkaitan dengan itu untuk meningkatkan daya saing barang- barang ekspor non minyak bumi dan gas alam tersebut di pasaran dunia, Pemerintah telah memberikan penurunan tarif pajak ekspor untuk beberapa barang tertentu antara lain minyak kelapa sawit. Di tengah keadaan yang demikian, dalam semester I tahun 1985/1986 realisasi penerimaan pajak ekspor hanya mencapai Rp26,9 milyar atau 26,5 persen dari yang direncanakan dalam APBN. Apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak ekspor dalam periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 38,8 milyar, maka berarti terdapat penurunan sebesar Rp 11,9 milyar atau 30,7 persen. Selanjutnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar Ipeda, telah dilakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat serta pembinaan administrasi penda- taan, penetapan dan penagihan. Dalam semester I tahun 1985/1986 realisasi penerimaan Ipeda ini mencapai Rp 76,1 milyar atau. 45,5 persen dari yang direncanakan dalam APBN. Bila dibandingkan dengan penerimaan dalam semester I tahun sebelumnya sebesar Rp 68,2 milyar, berarti mengalami kenaikan sebesar 11,6 persen. Realisasi penerimaan pajak lainnya yang terdiri dari pajak kekayaan, bea meterai, dan bea lelang dalam semester I tahun 1985/1986 mencapai Rp 130,3 milyar atau 135,2 persen dari yang direncanakan dalam APBN. Apabila dibandingkan dengan realisasinya dalam semester I tahun sebelumnya sebesar Rp 33,5 milyar, berarti mengalami peningkatan sebesar Rp 96,8 milyar atau 289,0 persen. Kenaikan yang cukup tinggi ini berkaitan dengan adanya penerimaan uang tebusan pengampunan pajak. Dalam semester I tahun 1985/1986, penerimaan bukan pajak realisasinya mencapai This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 36 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 Rp 368,3 milyar atau 50,3 persen dari yang direncanakan dalam APBN. Apabila dibanding- kan dengan realisasinya dalam semester I tahun sebelumnya sebesar Rp 353,2 milyar, berarti terdapat kenaikan sebesar Rp 15,1 milyar atau 4,3 persen. Penerimaan bukan pajak ini terdiri dari berbagai jenis penerimaan negara, antara lain berupa bagian Pemerintah atas laba perusahaan negara dan bank negara, serta berbagai jenis penerimaan departemen dan lembaga Pemerintah lainnya seperti penerimaan pendidikan, hasil penjualan barang-barang milik negara, penerimaan jasa, penerimaan kejaksaan dan peradilan, iuran hak pengusahaan hutan . (IHPH) dan sebagainya. Perbandingan penerimaan dalam negeri dalam semester I tahun 1984/1985 dan semester I tahun 1985/1986 dapat dilihat dalam Tabel 11.2 dan Grafik 11.4. 2.2.3. Penerimaan pembangunan Kegiatan pembangunan yang terus meningkat menuntut pula adanya peningkatan dalam dana pembangunan untuk membiayai pembangunan tersebut. Walaupun Pemerintah bertekad untuk melaksanakan pembangunan sejauh mungkin atas dasar kemampuan sendiri, namun untuk menunjang usaha pembangunan tersebut sumber dana yang berasal dari luar negeri masih tetap diperlukan. Penerimaan pembangunan, yang terdiri dari bantuan program dan bantuan proyek, dalam semester I tahun 1985/1986 realisasinya masing-masing adalah sebesar Rp 32,2 milyar dan Rp 1.368,5 milyar. Penerimaan pembangunan ini tetap diperta- hankan hanya sebagai pelengkap pembiayaan pembangunan dan penggunaannya selalu diarahkan untuk proyek-proyek yang bersifat produktif. 2.2.4. Pengeluaran rutin Pelaksanaan pengeluaran rutin dalam tahun anggaran 1985/1986 senantiasa ber This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 37 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 Tabel II. 2 PENERIMAAN DALAM NEGERI, SEMESTER I 1984/1985 DAN 1985/1986 ( dalam milyar rupiah) Jenis penerimaan Semester 1 1984/1985 Semester I 1 ) 1985/1986 Kenaikan / Penurunan (% ) A. Penerimaan minyak bumi dan gas alam 4.971,8 5.208,3 4,8 B. Penerimaan diluar minyak bumi dan gas alam 2.418,8 3.187,5 31,8 1. Pajak Pengahasilan 875,0 916,7 4,8 2. Pajak Pertambahan Nilai 398,1 975,5 145,1 3. Bea masuk 276,5 268,3 3,0 4. Cukai 375,5 425,4 13,3 5. Pajak Ekspor 38,8 26,9 30,7 6. Ipeda 68,2 76,1 11,6 7. Pajak lainnya 33,5 130,3 289,0 8. Penerimaan bukan pajak 353,2 368,3 4,3 Jumlah 7.390,6 8.395,8 13,6 1) Angka sementara This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 38 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 39 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 pedoman kepada kebijaksanaan yang mengarah pada peningkatan Tabungan Pemerintah, peningkatan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat, serta pengamanan kekayaan negara sebagai hasil kegiatan pembangunan. Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran tersebut, pengketatan untuk peningkatan efisiensi pengeluaran rutin terus menerus dilakukan tanpa mengurangi mutu pelayanan Pemerintah kepada masyarakat maupun pengamanan kekayaan negara, yang antara lain diusahakan dengan jalan mempertahankan dan memperbaiki kese- jahteraan aparat Pemerintah pusat dan daerah, di samping menambah guru-guru sekolah dasar Inpres dan petugas medis Puskesmas di daerah-daerah. Di samping itu dengan diberlakukannya pedoman pelaksanaan APBN berupa Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984, maka melalui pelaksanaan belanja barang akan semakin di dorong lebih jauh lagi pemerataan dan perluasan kesempatan kerja, pemakaian barang dan jasa hasil produksi dalam negeri, serta peningkatan partisipasi golongan ekonomi lemah dalam pembangunan. Atas dasar kebijaksanaan tersebut, realisasi pengeluaran rutin dalam semester I tahun 1985/1986 mencapai jumlah sebesar Rp 5.216,9 milyar, yang berarti 42,1 persen dari rencananya dalam APBN 1985/1986. Jumlah tersebut terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 1.938,3 milyar, belanja barang sebesar Rp 481,4 milyar, subsidi daerah otonom sebesar Rp 1.188,0 milyar, pembayaran bunga dan cicilan hutang sebesar Rp 1.352,6 milyar, dan lain- lain pengeluaran rutin sebesar Rp 256,6 milyar. Perkembangan realisasi pengeluaran rutin semester I tahun 1985/1986 dapat diikuti dalam Tabel 11.3 dan Grafik 11.5. Realisasi belanja pegawai dalam semester I tahun 1985/1986 adalah sebesar Rp 1.938,3 milyar, atau 47,1 persen dari rencana yang telah dianggarkan dalam APBN. Jumlah tersebut berarti Rp 336,0 milyar lebih tinggi bila dibandingkan dengan realisasi semester I tahun anggaran sebelumnya, sehubungan dengan adanya kenaikan gaji pegawai negeri sipil maupun ABRI sebesar 20 persen dan kenaikan pensiun sebesar 27 persen sampai dengan 59 persen. Kebijaksanaan kenaikan gaji pegawai negeri sipil maupun ABRI dan pensiunan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai dan efisiensi kerjanya dalam rangka meningkatkan jumlah dan mutu pelayanan Pemerintah kepada masyarakat. Realisasi belanja pegawai dalam semester I tahun 1985/1986 tersebut antara lain untuk pembayaran gaji dan pensiun sebesar Rp 1.432,7 milyar, tunjangan beras sebesar Rp 262,9 milyar, uang makan/lauk-pauk sebesar Rp 160,3 milyar, lain-lain belanja pegawai dalam negeri sebesar Rp 4;8,0 milyar, serta belanja pegawai luar negeri sebesar Rp 34,4 milyar. Dalam rangka penghematan pengeluaran rutin melalui pengendalian dan pengkoordinasian This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 40 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 belanja barang dilingkungan Departemen/lembaga, telah dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1984 yang memuat ketentuan pembentukan tim pengendali pengadaan barang/peralatan dan jasa kebutuhan Pemerintah di tingkat Departemen/lembaga. Dengan berlakunya Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1984 tersebut, pelaksanaan belanja. barang dalam semester I tahun 1985/1986 mencapai jumlah sebesar Rp 481,4 milyar, yang berarti 31,5 persen daripada yang direncanakan dalam APBN 1985/1986. Realisasi pengeluaran rutin untuk subsidi daerah otonom dalam semester I tahun 1985/1986 diperkirakan mencapai jumlah sebesar Rp 1.188,0 milyar, yang berarti meningkat sebesar 30,1 persen bila dibandingkan dengan semester I tahun sebelumnya. Peningkatan realisasi subsidi daerah otonom tersebut terutama disebabkan adanya kenaikan gaji pegawai negeri/ABRI dan pensiunan dalam tahun anggaran 1985/1986, yang selain berlaku bagi pegawai Pemerintah pusat berlaku pula bagi pegawai daerah otonom yang termasuk didalamnya guru-guru sekolah dasar Inpres dan petugas medis Puskesmas. Pembayaran bunga dan cicilan hutang dalam semester I tahun 1985/1986 diperkirakan mencapai jumlah sebesar Rp 1.3 52,6 milyar, yang seluruhnya digunakan untuk pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri. Bila dibandingkan dengan realisasi dalam semester I tahun 1984/1985, jumlah realisasi pembayaran bunga dan cicilan hutang sebesar Rp 1.352,6 milyar tersebut meningkat sebesar Rp 114,5 milyar. lain-lain pengeluaran rutin yang antara lain menampung pengeluaran untuk subsidi bahan bakar minyak, biaya persiapan pemilu, biaya surat menyurat, giro pas dan lain- lain, selama semester I tahun 1985/1986 mencapai jumlah sebesar Rp 256,6 milyar, yang berarti 42,6 persen dari anggarannya yang disediakan dalam APBN 1985/1986. This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 41 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 T a b e l II.3 T a b e l II.4 PENGELUARAN RUTIN SEMESTER 1 PENGELUARAN PEMBANGUNAN, SEMESTER 1 1984/1985 1985/1986 ( dalam milyar rupiah ) 1984/1985 1985/1986 ( dalam milyar rupiah ) Jenis Pengeluaran 1984/85 1985/86 Kenaikan (%) Jenis pengeluaran 1984/85 1985/86 Kenaikan (%) 1. Belanja pegawai 1.602,3 1.938,5 21,0 1. Pembiayaan Departemen/Lembaga 1.553,6 1.599,9 3,0 a. Tunjangan beras 255,2 262,9 3,0 a. Departemen/lembaga 1.349,8 1.390,0 3,0 b. Gaji dan pensiun 1.123,7 1.432,7 27,5 b. H a n k a m 203,8 209,9 3,0 c. Biaya makan ( lauk pauk ) 151,0 160,3 6,1 2. Pembiayaan bagi daerah 843,2 624,5 25,9 d. Lain-lain bel. Peg. dalam negeri 41,0 48,0 17,0 a. Bentuan pembangunan desa 92,8 20,9 77,5 e. Belanja pegawai luar negeri 31,4 34,4 9,9 b. Bantuan pembangunan kabupaten 194,2 43,9 77,4 2. Belanja barang 406,9 481,4 18,3 c. Bantuan pembangunan Dati I 57,7 139,0 141,0 a. Dalam negeri 391,6 459,7 17,4 d. Bantuan sekolah dasar 311,1 286,9 7,8 b. Luar negeri 15,3 21,7 41,8 e. Sarana kesehatan / puskesmas 21,5 29,2 35,8 3. Subsidi dearah otonom 913,0 1.188,0 30,1 f. Bantuan pembangunan dan pemugaran 8,4 1,8 78,6 pasar a. Belanja pegawai 828,8 1.085,0 30,9 g. Bantuan penghijauan dan reboisasi 32,2 8,9 72,4 b. Non belanja pegawai 84,2 103,0 22,3 h. Prasarana jalan 57,1 17,8 68,8 4. Bunga dan cicilan 1.238,1 1.352,6 9,2 i. Pembangunan Timor-timur 0,9
a. Dalam negeri 0,4
J. I p e d a 68,2 76,1 11,6 b. Luar negeri 1.237,7 1.352,6 9,3 3. Pembiayaan Lain-lain 741,8 985,7 37,9 5 Lain-lain 135,6 256,6 89,2 a. Subsidi pupuk 237,3 382,7 37,9 a. Subsidi BBM 126,4 227,1 79,7 b. Penyertaan modal pemerintah 260,5 367,3 41,0 b. Lain-lain 9,2 29,5 220,7 c. Lain-lain 217,0 235,7 8,6 Jumlah 4.295,9 5.216,9 21,4 Jumlah 3.111,7 3.210,1 3,2 1) Angka sementara 1) Di luar bantuan proyek 2) Angka sementara This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 42 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 43 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 2.2.5. Tabungan Pemerintah Peningkatan Tabungan Pemerintah yang merupakan unsur utama bagi pembiayaan pembangunan diupayakan melalui peningkatan penerimaan dalam negeri disertai dengan penghematan dalam penggunaan pengeluaran rutin. Tabungan Pemerintah dalam APBN 1985/1986 direncanakan sebesar Rp 6.278,9 milyar, sedangkan pelaksanaannya selama semester I tahun 1985/1986 mencapai jumlah sebesar Rp 3.178,9 milyar atau 50,6 persen dari rencananya. Jumlah tersebut Rp 84,2 milyar lebih tinggi bila dibandingkan dengan periode yang sama dalam tahun 1984/1985. 2.2.6. Pengeluaran pembangunan Dalam Pelita IV, arab dan kebijaksanaan pembangunan yang ditempuh selama Pelita. III tetap dilanjutkan dan lebih ditingkatkan. langkah ini merupakan upaya agar tujuan Pelita IV dalam menciptakan kerangka landasan bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatannya sendiri serta meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat dapat segera terwujudkan. Sehubungan dengan itu, dalam APBN 1985/1986 sebagai pelaksanaan tahun kedua Pelita IV, usaha untuk meningkatkan dan meluaskan pembangunan terus dilakukan dan diarahkan unruk meningkatkan serta memeratakan kesejahteraan rakyat. Realisasi pengeluaran pembangunan dalam semester I tahun 1985/1986 mencapai jumlah sebesar Rp 4.578,6 milyar, yang terdiri dari pembiayaan rupiah sebesar Rp 3.210,1 milyar dan bantuan proyek sebesar Rp 1.368,5 milyar. Pembiayaan rupiah tersebut diguna- kan untuk pembiayaan proyek-proyek sektoral yang dikelola departemen/lembaga sebesar Rp 1.599,9 milyar, pembiayaan pembangunan bagi daerah sebesar Rp 624,5 milyar, serta untuk pembiayaan pembangunan lainnya sebesar Rp 985,7 milyar. Pengeluaran pembangun- an melalui departemen/lembaga sebesar Rp 1.599,9 milyar tersebut menunjukkan Rp 46,3 milyar lebih tinggi dari realisasinya dalam semester I tahun 1984/1985. Sementara itu pembiayaan pembangunan bagi daerah adalah sebesar Rp 624,5 milyar yang sebagian besar berupa program Inpres, dan berarti menyerap dana sebesar 38,2 persen dari yang direncana- kan. Realisasi pembiayaan pembangunan bagi daerah tersebut meliputi pembiayaan untuk Inpres desa sebesar Rp 20,9 milyar, Inpres kabupaten sebesar Rp 43,9 milyar, Inpres daerah tingkat I sebesar Rp 139,0 milyar, Inpres sekolah dasar sebesar Rp 286,9 milyar, dan Inpres sarana kesehatan sebesar Rp 29,2 milyar. Disamping itu termasuk juga didalamnya penge- This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 44 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 luaran untuk bantuan pembangunan dan pemugaran pasar sebesar Rp 1,8 milyar, bantuan penghijauan dan reboisasi sebesar Rp 8,9 milyar, bantuan pembangunan prasarana jalan sebesar Rp 17,8 milyar, serta pembiayaan dengan dana Ipeda sebesar Rp 76,1 milyar. Dalam semester I tahun 1985/1986 realisasi pembiayaan program Inpres desa dan Inpres kabupaten menunjukkan jumlah yang lebih rendah daripada realisasinya masing-- masing dalam semester I tahun 1984/1985. Di lain pihak realisasi pembiayaan program Inpres daerah tingkat I menunjukkan Rp 81,3 milyar di atas realisasi semester I tahun sebelumnya, dan berarti pula telah menyerap dana sebesar 49,6 persen dari anggaran yang disediakan dalam APBN 1985/1986. Realisasi pembiayaan program Inpres sekolah dasar dalam semester I tahun 1985/1986 sebesar Rp 286,9 milyar berarti menyerap dana sebesar 46,5 persen dari yang direncanakan, sedangkan realisasi Inpres kesehatan sebesar Rp 29,2 milyar menunjukkan 35,8 persen di atas realisasi tahun sebelumnya dalam jangka waktu yang sama. Realisasi bantuan pembangunan berupa Inpres pasar, Inpres penghijauan, dan Inpres prasarana jalan, dalam semester I tahun 1985/1986 menunjukkan jumlah yang,lebih rendah bila dibandingkan dengan realisasinya masing-masing dalam semester I tahun 1984/ 1985. Dilain pihak realisasi bantuan pembangunan melalui dana Ipeda menunjukkan jumlah yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan realisasi dalam semester I tahun 1984/1985. Pengeluaran pembangunan lainnya dalam semester I tahun 1985/1986 sebesar Rp 985,7 milyar meliputi pengeluaran untuk subsidi pupuk sebesar Rp 382,7 milyar, penyertaan modal Pemerintah sebesar Rp 367,3 milyar, dan lain-lain pembangunan sebesar Rp 235,7 milyar. Pengeluaran subsidi pupuk sebesar Rp 382,7 milyar menunjukkan peningkatan sebesar 61,3 persen dari realisasi dalam seme ster I tahun 1984/1985. Sedangkan realisasi pengeluaran pembangunan melalui penyertaan modal Pemerintah digunakan antara lain untuk PT PA1 Indonesia, PT Nurtanio, Perum Pengembangan Keuangan Koperasi, Bank Pembangunan Islam, Proyek Ki1ang Musi, PT Pup uk Kalimantan Timur, dan PT Indocement Tunggal Prakasa. Sedangkan pembiayaan lain-lain pembangunan digunakan untuk pembiayaan program keluarga berencana, sensus, sertifikat ekspor, dana tanaman ekspor serta proyek air minum daerah. Realisasi pengeluaran pembangunan diluar bantuan proyek dalam semester I tahun 1985/1986 dibandingkan dengan realisasi dalam semester I tahun 1984/1985 dapat diikuti dalam Tabel 11.4 dan This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 45 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 Grafik 11.5, sedangkan realisasi bantuan proyek sebesar Rp 1.368,5 milyar selama semester I tahun 1985/1986 disajikan dalam Tabel 11.5. 2.3. Rencana APBN 1986/1987 Sejak pelaksanaan Pelita pertama, kegiatan pembangunan nasional telah mencapai berbagai hasil pembangunan yang positip, sehingga tidak saja hanya sekedar mampu menciptakan keadaan yang lebih baik, tapi telah pula berhasil membangun suatu landasan yang kokoh bagi tahapan pembangunan berikutnya. Dalam pada itu, Rancangan APBN tahun 1986/1987, yang merupakan rencana tahunan dari pelaksanaan operasional tahun ke tiga Repelita IV, disusun sebagai suatu kesinambungan program yang serempak dalam mewujudkan tujuan yang akan dicapai dalam Repelita IV, yakni meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat yang makin adil dan merata serta me1etakkan landasan yang kuat bagi lahar pembangunan selanjutnya. Seperti tahun-tahun sebelumnya, berbagai program dan proyek pembangunan yang disusun dalam Rancangan APBN 1986/1987 serta kebijaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan, pada pokoknya tetap berdasarkan kepada Trilogi Pembangunan, yaitu pemerataan pembangunan dan hasil-hasil- nya menuju pada terciptanya ke.adilan sosial bagi seluruh rakyat, pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Selanjutnya dalam rangka penyusunan Rancangan APBN 1986/1987 ini, prinsip anggaran yang berimbang dan dinamis masih tetap dijadikan pedomannya, sehingga stabilitas ekonomi nasional yang sudah tercapai dapat dipertahankan terus terutama dalam mendukung segera tercapainya sasaran pemba- ngunan nasional yang dicita-citakan. This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 46 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 TabeI II. 5 PELAKSANAAN APBN, SEMESTER I 1985/19861) ( dalam milyar rupiah ) Jenis penerimaan Realisasi Jenis pengeluaran Realisasi I. PENERIMAAN DALAM NEGERI 8.395,8 I. PENGELUARAN RUTIN 5.216,9 A Penerimaan minyak bumi dan 5.208,3 I. Belanja pegawai 1.938,3 gas alam B Penerimaan di luar minyak 3.187,5 2. Belanja barang 481,4 bumi dan gas alam 1. Pajak penghasilan 916,7 3. Subsidi daerah otonom 1.188,0 2. Pajak Pertambahan Nilai 975,5 4. Bunga dan cicilan hutang 1.352,6 3. Bea masuk 268,3 5. lain-lain 256,6 4. C u k a i 425,4 II. PENGELUARAN PEMBANGUNAN 4.578,6 5. Pajak ekspor 26,9 A Pembiayaan Departemen/ lembaga 1.599,9 6. Pajak lainnya 130,3 1. Departemen/lembaga 1.390,0 7. I p e d a 79,1 2. Departemen Hankam 209,9 8. Pen. bukan pajak 368,3 B Pembiayaan bagi daerah 624,5 1. Bantuan pemb. Desa 20,9 2. Bantuan pemb. Kabupaten 43,9 3. Bantuan pemb. Dati I 139,0 4. Pembangunan SD 286,9 5. Pelayanan kesehatan/ puskesmas 29,2 6. Bantuan pemb. Pasar 1,8 7. Bantuan penghijauan 8,9 8. Pemb. Prasarana jalan 17,8 9. Ipeda 76,1 II. PENERIMAAN PEMBANGUNAN 1.400,7 C Pembiayaan lain - lain 985,7 1. Subsidi pupuk 382,7 2. Penyertaan modal pemerintah 367,3 1. Bantuan program 32,2 3. lain - lain 235,7 2. Bantuan proyek 1368,5 D Bantuan Proyek 1.368,5 Jumlah 9.796,5 Jumlah 9.796,5 1) Angka sementara This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 47 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 Di dalam kerangka penyusunan Rancangan APBN tahun ketiga Repelita IV ini, berbagai situasi yang kurang menguntungkan mewarnai prospek pengembangan penerimaan negara, terutama penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam yang beberapa tahun terakhir ini cenderung terus merosot. Berkurangnya. penerimaan migas dalam memberi dukungan bagi laju pembangunan, yang dalam dekade sebelumnya merupakan sumber daya alam dalam penyediaan dana pembangunan tersebut, telah mengharuskan ditempuhnya beberapa langkah penyesuaian yang bersifat arealistik sehingga pengaruhnya tidak akan terlalu menghambat laju pembangunan. Disamping itu kelesuan perekonomian dunia yang berlangsung beberapa tahun lalu, yang diharapkan sudah akan bangkit kembali pada tahun- tahun terakhir ini, nampaknya belum sepenuhnya dapat diharapkan pulih dengan segera. Keadaan tersebut masih dipersulit lagi dengan ketidakpastian situasi moneter internasional seperti perubahan-perubahan nilai tukar mata uang asing serta tinggi rendahnya tingkat bunga yang tidak menentu. Situasi tersebut pada gilirannya akan menyebabkan semakin berkurangnya dana yang tersedia bagi negara-negara berkembang, terutama untuk jenis dana pinjaman bersifat lunak yang sangat diperlukan guna mempercepat laju pembangunan. Berbagai perkembangan yang menyulitkan tersebut mendorong Pemerintah untuk mengambil langkah hati-hati, khususnya agar dapat menyusun suatu anggaran yang lebih bersifat arealistis, yakni dengan mengutamakan pengerahan sumber dana dari dalam negeri di luar migas, dan tetap memperhatikan laju perkembangan perekonomian dan ketahanan nasional. langkah tersebut disamping merupakan tindak lanjut dari upaya mewujudkan suatu struktur penerimaan negara yang seimbang, pada hakekatnya merupakan pencerminan dari berkembangnya kemandirian bangsa Indonesia dalam pembiayaan pembangunan. Disamping langkah-Langkah yang sudah diambi dibidang penerimaan negara tersebut, kebijaksanaan yang dilaksanakan di bidang pengeluaran negara khususnya langkah-langkah penghematan dan efisiensi didalam penggunaan uang negara, akan terus ditingkatkan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1986/1987 direncanakan berimbang pada jumlah sebesar Rp 21.421,6 milyar. Di sisi penerimaan negara, jumlah tersebut terdiri dari penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan, yang masing-masing direncanakan sebesar Rp 17.832,5 milyar dan Rp 3.589,1 milyar. Sedangkan di sisi penge- luaran negara jumlah tersebut terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan, yang masing-masing direncanakan sebesar Rp 13.125,6 milyar dan Rp 8.296,0 milyar. Dengan demikian Tabungan Pemerintah yang merupakan selisih antara penerimaan dalam This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 48 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 negeri dengan pengeluaran rutin direncanakan akan berjumlah sebesar Rp 4.706,9 milyar. Selanjutnya dana pembangunan yang merupakan penjumlahan dari Tabungan Pemerintah dan penerimaan pembangunan akan mencapai sebesar Rp 8.296,0 milyar. Dana tersebut akan digunakan untuk membiayai berbagai jenis program pembangunan sektoral yang dilaksanakan oleh Departemen/lembaga Negara non Departemen sebesar Rp 2.087,7 milyar, untuk membiayai program pembangunan regional berupa proyek-proyek Inpres sebesar Rp 1.578,0 milyar, dan berbagai pengeluaran pembangunan lainnya, seperti penyertaan modal pemerintah, subsidi pupuk dan lain-lain pengeluaran pembangunan, yang keseluruhannya direncanakan sebesar Rp 1.122,6 milyar. Disamping itu sebagian dari dana, pembangunan dalam tahun 1986/1987 adalah berupa bantuan proyek yang direncanakan sebesar Rp 3.507,7 milyar, yaitu untuk membiayai berbagai proyek sektoral maupun regional yang mempunyai prioritas tinggi. 2.3.1. Penerimaan dalam negeri Dalam rangka melaksanakan program dan proyek pembangunan dalam Pelita IV yang dimensinya. kian meluas diperlukan pembiayaan yang memadai. Pembiayaan tersebut terutama diupayakan dari sumber-sumber dalam negeri, sementara sumber luar negeri dalam masa mendatang peranannya akan menjadi semakin kecil selaras dengan peningkatan ke- mandirian bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut, pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam tahun 1986/1987 terus disempurnakan agar penerimaan negara dapat kian ditingkatkan, sedangkan pengeluar- an makin dikendalikan dan diarahkan pada sasaran yang berprioritas tinggi. Dengan demi- kian peranan Tabungan Pemerintah di dalam menyumbangkan dana bagi anggaran pemba- ngunan dapat makin dikembangkan. Sementara itu keadaan yang memprihatinkan daripada situasi perekonomian dunia membawa pengaruh kian tidak menentunya harga dan permin- taan minyak dunia yang pada gilirannya akan mempersulit posisi penerimaan negara dari sektor minyak bumi dan gas alam Hal tersebut menuntut upaya yang lebih keras dari Pemerintah beserta seluruh rakyat untuk menggali sumber-sumber lain di luar migas, sehing- ga ketergantungan terhadap penerimaan ini yang dalam dekade sebelumnya merupakan andalan dalam penyediaan pembiayaan pembangunan, dapat dikurangi. Untuk itu berbagai kebijaksanaan telah diambil Pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan dalam negeri yang berasal dari non migas, diantaranya berupa perubahan mendasar dari sistim perpajakan warisan jaman kolonial menuju kepada sistim perpajakan yang baru yang lebih This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 49 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 sesuai dengan kondisi dan kepribadian perekonomian nasional. Dalam hubungan ini sebagai rangkaian daripada pelaksanaan undang-undang pajak yang baru, sejak 1 April 1985 telah diberlakukan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun 1983, melengkapi dua undang-undang yang sudah diberlakukan sebelumnya. Dengan berlakunya keseluruhan undang-undang dalam sistem perpajakan yang baru, disamping akan memberikan prospek yang semakin baik bagi pengembangan penerimaan dalam negeri, diharapkan pula dapat diciptakan suasana perekonomian yang lebih berkembang dengan partisipasi makin aktip dari seluruh masyarakat dalam menunjang keberhasilan pembangunan. Disamping itu, kebijaksanaan Pemerintah yang memberikan pengampunan di bidang perpajakan diharapkan akan membawa pengaruh yang positip berupa makin terbukanya masyarakat wajib pajak dalam memenuhi segala kewajibannya dibidang perpajakan. Sementara itu sebagai kelanjutan dari pembaharuan sistem perpajakan nasional, pada tanggal 1 Januari 1986 telah diberlakukan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Atas Bumi dan Bangunan, serta Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Dengan diberlakukannya dua undang-undang tersebut diharapkan akan tercipta suatu sistem perpajakan yang lengkap dan jauh lebih sempurna daripada sistem yang digantikannya sehingga dapat menunjang pencapaian tujuan yang diinginkan melalui sistem perpajakan. Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan tersebut, di masa mendatang penerimaan dari sektor perpajakan diharapkan dapat kian dikembangkan dalam rangka menggantikan peranan dari penerimaan migas yang dalam perkembangan terakhir ini menunjukkan gejala yang kurang menggembirakan. Dalam pada itu, kecenderungan masih lemahnya pertumbuhan ekonomi negara- negara industri dalam tahun-tahun terakhir ini, mendorong pemerintah negara-negara tersebut untuk mengambil langkah-langkah pengamanan berupa tindakan proteksionistis guna melindungi industri di dalam negerinya masing-masing. Tindakan ini pada gilirannya akan membawa pengaruh terhadap semakin tertekannya perkembangan ekspor yang berasal dari negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, guna menghilangkan ekonomi biaya tinggi sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi ekspor Indonesia, serta demi memperlancar arus barang dalam rangka mendorong meningkatnya ekspor non migas, dalam bulan April1985 telah dikeluarkan Inpres Nomor 4 Tahun 1985 yang menyangkut langkah-langkah strategis dibidang tata laksana ekspor dan impor, angkut- an laut antar pulau, pelabuhan serta kebijaksanaan keagenan umum. Untuk menunjang kebijaksanaan tersebut, Pemerintah telah pula menyediakan fasilitas asuransi yang ditujukan This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 50 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 untuk memberikan perlindungan kepada eksportir terhadap kemungkinan tidak dilaksana- kannya pembayaran, atau terhadap keadaan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya perjanjian ekspor, baik karena sebab-sebab komersial maupun non komersial. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1986/1987, penerimaan dalam negeri direncanakan sebesar Rp 17.832,5 milyar, yang terdiri dari penerimaan minyak bumi dan gas alam sebesar Rp 9.738,2 milyar, dan penerimaan di luar minyak bumi dan gas alam sebesar Rp 8.094,3 milyar. Perkembangan penerimaan dalam negeri sejak tahun 1969/1970 sampai dengan 1986/1987 dapat dilihat pada Tabel. 11.6 dan Grafik. 11.6, sedangkan perbandingan peranan komponen-komponen penerimaan dalam negeri secara persentase dalam Pelita I, II, dan III dapat dilihat dalam Grafik 11.7. 2.3.1.1. Penerimaan minyak bumi dan gas alam Semenjak dasawarsa 1970 yang lalu, penerimaan dalam negeri yang berasal dari sektor minyak bumi dan gas alam telah mengalami pertumbuhan yang cukup pesat sehingga mampu menjadikannya sebagai sumber utama dalam menyediakan cara bagi pelaksanaan pembangunan yang terus meningkat. Dalam perkembangannya, mulai tahun 1982/1983 telah terjadi perubahan-perubahan besar dalam perekonomian dunia yang tercermin dari berlangsungnya kelesuan perekonomian, menguatnya dolar Amerika, naik turunnya suku bunga internasional dan sebagainya. Demikian pula di pasaran minyak internasional terjadi penurunan harga sebagai akibat dari usaha-usaha konservasi, diversifikasi, peningkatan produksi minyak negara-negara non OPEC, serta pemupukan cadangan oleh konsumen. Berbagai perkembangan tersebut membawa pengaruh langsung terhadap melemahnya tingkat harga dan permintaan minyak di pasaran internasional, yang pada giliran selanjutnya mengakibatkan tertahannya bahkan merosotnya pengembangan penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam ini bagi Indonesia. Keadaan yang kurang menguntungkan ini menghendaki lebih besarnya keikutsertaan masyarakat di dalam berpartisipasi dalam pem- bangunan, sehingga dalam masa-masa sulit dewasa ini tetap dapat diselenggarakan suatu anggaran pendapatan dan belanja negara yang arealistis sesuai dengan kemampuan pereko- nomian nasional dalam memikul beban pembangunan. Dalam pada itu upaya OPEC untuk mencegah makin merosotnya harga minyak mentah, diharapkan masih dapat menahan tidak terlalu merosotnya perkembangan peneri- This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 51 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 maan dari sektor minyak bumi dan gas alam dalam menyediakan cara yang sangat diperlu- kan bagi pembangunan. Selanjutnya dengan memperkirakan tidak adanya perubahan pada ekspor LNG, sedangkan harga dan permintaan minyak Indonesia tidak berubah lebih buruk lagi, maka dalam tahun anggaran 1986/1987 penerimaan minyak bumi dan gas alam diren- canakan sebesar Rp 9.738,2 milyar, yang terdiri dari penerimaan minyak bumi sebesar Rp 8.145,5 milyar, dan penerimaan gas alam sebesar Rp 1.592,7 milyar. Apabila dibanding kan dengan penerimaan yang sama dalam APBN 1985/1986 yang direncanakan sebesar Rp 11.159,7 milyar, berarti perkiraan penerimaan minyak bumi dan gas alam dalam RAPBN 1986/1987 tersebut lebih rendah sebesar Rp 1.421,5 milyar. Perkembangan penerimaan minyak bumi dan gas alam sejak tahun 1969/1970 hingga tahun 1986/1987 dapat dilihat dalam Tabel II. 7 . This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 52 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 TabeI II, 6 PENERIMAAN DALAM NEGERI, 1969/1970 -1986/1987 ( dalam milyar rupiah ) Tahun Anggaran Jumlah Kenaikan Jumlah Presentase PELITA I 1969/1970 243,7
1970/1971 344,6 + 100,9 + 41,4 1971/1972 428,0 + 83,4 + 24,2 1972/1973 590,6 + 162,6 + 38,0 1973/1974 967,7 + 377,1 + 63,9 PELITA II 1974/1975 1.753,7 + 786,0 + 81,2 1975/1976 2.241,9 + 488,2 + 27,8 1976/1977 2.906,0 + 644,1 + 29,6 1977/1978 3.535,4 + 629,4 + 21,7 1978/1979 4.266,1 + 730,7 + 20,7 PELITA III 1979/1980 6.696,8 + 2.430,7 + 57,0 1980/1981 10.227,0 + 3.530,2 + 52,7 1981/1982 12.212,6 + 1.985,6 + 19,4 1982/1983 12.418,3 + 205,7 + 1,7 1983/1984 14.432,7 + 2.014,4 + 6,2 PELITA IV 1984/1985 15.905,5 + 1.472,8 + 10,2 1985/1986 18.677,9 + 2.772,4 + 17,4 1986/1987 17.832,5 845,4 4,5 1) APBN 2) RAPBN This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 53 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 54 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 55 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 2.3.1.2. Penerimaan di luar minyak bumi dan gas alam Dengan adanya ketidakpastian dalam perkembangan minyak bumi, yang selama ini masih merupakan sumber pembiayaan pembangunan yang utama, Pemerintah tidak dapat terlalu mengharapkan penerimaan yang berasal dari minyak bumi. Berkaitan dengan itu untuk mencapai keberhasilan pembangunan baik dalam tahun ketiga Pelita IV ini maupun tahun-tahun selanjutnya, harus diusahakan peningkatan penerimaan di luar minyak bumi dan gas alam Tahun anggaran 1986/1987 ini ditandai dengan telah dilaksanakannya ke tiga undang-undang pajak yang baru serta disahkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Dengan adanya undang-undang pajak yang baru ini Pemerintah mengharapkan adanya peningkatan peran serta dari masyarakat dalam pembiayaan pembangunan. Namun demikian Pemerintah menyadari bahwa untuk dapat berhasil melaksanakan sistem perpajak- an yang baru tersebut diperlukan adanya pangkal tolak yang bersih berdasarkan keterbukaan baik dari masyarakat maupun aparatur Pemerintah. Selanjutnya untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan undang-undang perpajakan yang baru juga telah dan akan dilakukan perubahan serta perbaikan sistem administrasi perpajakan dan organisasi perpajakan. Di samping didukung oleh peraturan perundang-undangan dan administrasi serta organisasi perpajakan yang baik, untuk mencapai keberhasilan yang dicita-citakan dalam pembaharuan perpajakan ini, maka perlu pula didukung oleh pengawasan pada sistem administrasi perpajakan secara berdaya guna dan peningkatan ketrampilan aparatur perpajakan yang cukup tinggi. Untuk itu telah dilakukan peningkatan dan penyempurnaan atas pengawasan sistem administrasi perpajakan serta peningkatan ketrampilan aparat perpajakan melalui pendidikan dan latihan, penataran, serta seminar-seminar, baik di dalam maupun di luar negeri. Berbagai kebijaksanaan yang dilakukan Pemerintah dalam bidang penerimaan negara di luar minyak bumi dan gas alam tidak semata-mata ditujukan untuk meningkatkan penerimaan negara, akan tetapi juga diusahakan agar dapat membantu menciptakan iklim bagi dunia usaha kearah kegiatan ekonomi yang lebih mendorong dan meningkatkan pro- duksi, memperluas penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan dan beban pemba This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 56 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 Tabel II. 7 PENERIMAAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM, 1969/1970 1986/1987 (dalam milyar rupiah) Tahun Penerimaan Penerimaan kenaikan Anggaran minyak bumi dan gas alam minyak lainnya jumlah Jumlah Presentase PELITA I 1969/1970 48,3 17,5 65,8
1970/1971 68,8 30,4 99,2 + 33,4 + 50,8 1971/1972 112,5 28,2 140,7 + 41,5 + 41,8 1972/1973 198,9 31,6 230,5 + 89,8 + 63,8 1973/1974 344,6 37,6 382,2 + 151,7 + 65,8 PELITA II 1974/1975 973,1 15,9 957,2 + 575,0 + 150,4 1975/1976 1.249,1 1,1 1.248,0 + 290,8 + 30,4 1976/1977 1.619,4 15,9 1.635,3 + 387,3 + 31,4 1977/1978 1.948,7
1.948,7 + 313,4 + 19,2 1978/1979 2.308,7
2.308,7 + 360,0 + 18,5 PELITA III 1979/1980 4.259,6
4.259,6 + 1.950,9 + 84,5 1980/1981 7.019,6
7.019,6 + 2.760,0 + 64,8 1981/1982 8.627,8
8.627,8 + 1.608,2 + 22,9 1982/1983 8.170,4
8.170,4 457,4 5,3 1983/1984 9.520,2
9.520,2 + 1.349,8 + 16,5 PELITA IV 1984/1985 10.429,9
10.429,9 + 909,7 + 9,6 1985/1986 11.159,7
11.159,7 + 729,8 + 7,0 1986/1987 9.738,2
9.738,2 1.421,5 12,7 1) APBN 2) RAPBN This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 57 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 ngunan yang lebih adil, menekan pola konsumsi mewah, mendorong investasi dan menjaga stabilitas harga. Dengan maksud untuk membantu dunia usaha mengatasi kelangkaan modal, khususnya dalam suasana ekonomi yang kurang menggembirakan dewasa ini, Pemerintah berusaha untuk mempercepat proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang selesai dalam bulan Oktober 1985. Dengan telah dilaksanakannya kelima undang-undang perpajakan yang baru, penerimaan negara di loaf minyak bumi dan gas alam dalam RAPBN 1986/1987 terdiri dari penerimaan pajak penghasilan, penerimaan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, penerimaan bea masuk, penerimaan cukai, penerimaan pajak ekspor, penerimaan pajak bumi dan bangunan, penerimaan bea meterai, penerimaan pajak lainnya, dan penerimaan bukan pajak. Selama pelaksanaan Pelita I sampai dengan tahun pertama Pelita IV, penerimaan negara di loaf minyak bumi dan gas alam terus mengalami peningkatan. Apabila dalam tahun 1969/1970, yaitu tahun pertama Pelita I, besarnya penerimaan ini baru mencapai Rp 177,9 milyar, maka dalam tahun pertama Pelita IV, yaitu tahun 1984/1985, jumlah tersebut telah meningkat menjadi Rp 5.475,6 milyar. Dengan memperhatikan perkembangan ekonomi baik di dalam negeri maupun di loaf negeri dewasa ini dan dengan memperhitungkan pula perkembangan yang akan terjadi dengan pelaksanaan sistem perpajakan yang baru, maka penerimaan negara di loaf minyak bumi dan gas alam untuk tahun 1986/1987 direncanakan sebesar Rp 8.094,3 milyar. Penerimaan ini terdiri dari pajak penghasilan yang direncanakan sebesar Rp 2.880,5 milyar, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah yang direncanakan sebesar Rp 2.143,3 milyar, bea masuk yang direncanakan sebesar Rp 580,0 milyar, cukai yang direncanakan sebesar Rp 1.054,8 milyar, pajak ekspor yang direncanakan sebesar Rp 78,8 milyar, pajak bumi dan bangunan yang direncanakan sebesar Rp 284,0 milyar, bea meterai yang direncanakan sebesar Rp 115,0 milyar, pajak lainnya yang direncanakan sebesar Rp 4,0 milyar, dan penerimaan bukan pajak yang direncanakan sebesar Rp 953,9 milyar. Apabila dibandingkan dengan penerimaan di luar minyak bumi dan gas alam dalam APBN 1985/1986, penerimaan di loaf minyak bumi dan gas alam tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp 576,1 milyar atau 7,7 persen. Perkembangan penerimaan di loaf minyak bumi dan gas alam sejak tahun 1969/1970 sampai tahun 1986/1987 dapat dilihat pada Tabel 11.8. Tahun anggaran 1986/1987 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Undang-undang Pajak Penghasilan 1984. Guna lebih mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 58 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 perpajakannya, serta membantu aparatur perpajakan dalam melakukan penyuluhan, pembinaan dan pengawasan dalam pajak penghasilan, telah dilakukan penyempurnaan peraturan This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 59 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 Tabel II. 8 PENER1MAAN DI luar MINYAK BUMI DAN GAS ALAM 1969/1970 - 1986/1987 (dalam milyar rupiah) Tahun Anggaran Jumlah Kenaikan Jumlah Presentase PELITA I 1969/1970 177,9
1970/1971 245,4 + 67,5 + 37,9 1971/1972 287,3 + 41,9 + 17,1 1972/1973 360,1 + 72,8 + 25,3 1973/1974 585,5 + 225,4 + 62,6 PELITA II 1974/1975 796,5 + 211,0 + 36,0 1975/1976 993,9 + 197,4 + 24,8 1976/1977 1.270,7 + 276,8 + 27,8 1977/1978 1.586,7 + 316,0 + 24,9 1978/1979 1.957,4 + 370,7 + 23,4 PELITA III 1979/1980 2.437,2 + 479,8 + 24,5 1980/1981 3.207,4 + 770,2 + 31,6 1981/1982 3.584,8 + 377,4 + 11,8 1982/1983 4.247,9 + 663,1 + 18,5 1983/1984 4912,5 + 664,6 + 15,6 PELITA IV 1984/1985 5.475,6 + 563,1 + 11,5 1985/1986 7.518,2 + 2.042,4 + 37,3 1986/1987 8.094,3 + 576,1 + 7,7 1) APBN 2) RAPBN This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 60 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 Pemerintah mengenai pelaksanaan pajak penghasilan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1985. Dalam Peraturan Pemerintah ini antara lain diatur mengenai cara menghitung biaya atau pengeluaran, baik yang diperbolehkan atau yang tidak diperbolehkan dikurangkan dalam perhitungan pajak penghasilan, mengenai dana cadangan khusus dan faktor penyesuaian bagi usaha bank, lembaga keuangan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan usaha asuransi, cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan, baik oleh wajib pajak sendiri ataupun melalui pihak lain, serta sanksi administrasi. Dengan berbagai sifat yang terkandung dalam undang-undang pajak penghasilan ini, maka diharapkan akan dapat diciptakan iklim perekonomian dan gairah usaha yang lebih baik yang dapat mendorong kegiatan dunia usaha dan perekonomian nasional. Diharapkan pada gilirannya akan mampu meningkatkan penerimaan pajak yang akan merupakan sumber utama bagi dana pemba- ngunan yang dibutuhkan. Terpenuhinya berbagai prinsip perpajakan dalam undang-undang pajak penghasilan ini, yaitu kesederhanaan, keadilan, dan kepastian, diharapkan akan dimengerti oleh masyarakat umum sehingga akan mendorong kesadaran masyarakat wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban membayar pajaknya. Kesederhanaan terlihat dalam tarip pajak penghasilan yang hanya terdiri dari 3 lapisan tarip, yaitu 15 persen, 25 persen dan 35 persen, masing-masing untuk penghasilan kena pajak sampai dengan Rp 10 juta, antara Rp 10 juta sampai dengan Rp 50 juta, dan di atas Rp 50 juta, serta kesederhanaan di dalam tata cara pembayaran pajaknya yang diharapkan dapat mendorong masyarakat melaksanakan kewajiban pajaknya, sehingga akhirnya akan menambah jumlah wajib pajak. Demikian pula dengan bertambah luasnya dasar pengenaan pajak, yaitu dengan dimasukkannya semua jenis pendapatan ke dalam dasar pengenaan pajak, serta dihapuskannya berbagai bentuk pengecualian dan pembebasan pajak, diharapkan akan memperbesar peningkatan penerimaan pajak ini. Selain tarip pajak yang sederhana tersebut, batas pendapatan tidak kena pajak (PTKP) yang lebih tinggi daripada batas pendapatan bebas pajak yang terdapat dalam sistem perpajakan yang lama, diharapkan dapat menunjang tercapainya sasaran pemerataan beban dan hasil kegiatan pembangunan. Di samping itu semakin membaiknya sistem administrasi perpajakan serta semakin tingginya disiplin dan kemampuan aparatur yang menanganinya diharapkan akan menunjang peningkatan penerimaan pajak ini. Penerimaan pajak penghasilan perseorangan dalam RAPBN 1986/1987 direncanakan meningkat dari tahun sebelumnya. Apabila dalam APBN 1985/1986 penerimaan pajak penghasilan perseorangan adalah sebesar Rp 797,3 milyar, maka dalam RAPBN 1986/1987 diharapkan bisa mencapai Rp 720,5 milyar, yang berarti terdapat penurunan sebesar Rp 76,8 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 61 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 milyar atau 9,6 persen. Adanya pengampunan pajak pada awal tahun pelaksanaan undang- undang pajak penghasilan diharapkan membawa dampak positif terhadap penerimaan pajak ini. Jumlah wajib pajak penghasilan perseorangan telah meningkat dan diharapkan akan meningkat lagi. Selain itu dengan pengampunan pajak diharapkan adanya keterbukaan wajib pajak perseorangan didalam memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sementara itu usaha yang dilakukan Pemerintah untuk menanggulangi ekonomi biaya tinggi melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1985 diharapkan akan mempunyai pengaruh positif pada kegiatan dunia usaha. Dengan demikian diharapkan akan memberikan peningkatan pada penghasilan badan-badan usaha, yang berarti pula akan diperoleh dasar pengenaan pajak yang lebih tinggi. Sama halnya dengan pajak penghasilan perseorangan, adanya pengarnpunan pajak diharapkan akan membawa peningkatan jumlah wajib pajak penghasilan badan serta keterbukaan dari wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak yang sebenarnya. Sehubungan dengan semakin perlunya pengelolaan sumber dana dalam negeri secara lebih berdaya guna dan berhasil guna, terhadap badan usaha milik negara (BUMN) terus menerus dilakukan pengawasan, selain diupayakan juga perbaikan manajemen dan operasional daripada BUMN. Dengan berbagai upaya tersebut diharapkan BUMN akan dapat memperbaiki penghasilan- nya, yang berarti pula akan meningkatkan kemampuan pembayaran pajaknya. Dengan berbagai langkah di atas, penerimaan pajak penghasilan badan ini diharapkan akan tetap mengalami peningkatan. Dalam RAPBN 1986/1987 penerimaan pajak penghasilan badan direncanakan sebesar Rp 2.160,0 milyar. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya berarti mengalami penurunan sebesar Rp 116,7 milyar atau 5,1 persen. Diberlakukannya undang-undang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN) dengan ruang lingkup pengenaan pajak yang lebih luas, diharapkan akan lebih mampu menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang sem.akin meningkat. Dalam sistem pajak yang baru ini dihilangkan kemungkinan adanya usaha-usaha untuk melakukan integrasi vertikal antara dua perusahaan atau lebih dengan maksud untuk menghindari pajak. Selain itu untuk menghilangkan efek pajak berganda yang selama ini terjadi dalam sistem pajak penjualan yang lama, maka dalam PPN tersebut dimungkinkan adanya sistem kredit. Dengan sistem kredit ini, pajak pertambahan nilai yang dibayar oleh pengusaha kena pajak pada waktu pembelian barang kena pajak, penerimaan jasa kena pajak, This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 62 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 atau impor barang kena pajak, dapat dikreditkan terhadap pajak pertambahan nilai yang terhutang oleh pengusaha kena pajak tersebut, pada waktu penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak pada suatu masa pajak yang sama. Dalam sistem pajak yang baru ini diatur pula secara jelas rnengenai pembayaran kembali dari pajak yang kelebihan dibayar dan kepada wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung dan menyetorkan sendiri pajaknya. Struktur tarif yang lebih sederhana yang diterapkan dalam pajak ini diharapkan akan dapat menciptakan suatu iklim dunia usaha yang menarik dan mendorong dunia usaha ke arab kegiatan yang lebih efisien. Tarif yang diterapkan dalam pajak pertambahan nilai barang dan jasa adalah tarif tunggal, yaitu sebesar 10 persen, baik untuk transaksi dalam negeri maupun terhadap impor barang kena pajak. Sementara itu untuk mendorong dan meningkatkan cara saing komoditi ekspor di luar minyak, maka untuk barang kena pajak yang diekspor dikenakan tarif pajak sebesar 0 persen. Selain itu untuk bahan baku yang digunakan untuk memproduksi barang-barang ekspor, pajak pertambahan nilainya secara berkala dapat dikembalikan. Selanjutnya untuk membatasi konsumsi secara berlebihan atas barang-barang yang mewah dan untuk menegakkan prinsip keadilan dalam pembebanan pajak, atas transaksi dan impor barang kena pajak tertentu yang dikategorikan mewah, selain dikenakan pajak pertambahan nilai, dikenakan lagi pajak penjualan atas barang mewah. Adapun tarip yang diterapkan dalam pajak ini adalah tarif ganda, yaitu sebesar 10 persen dan 20 persen, didasarkan pada tingkat kemewahan sesuatu barang. Dalam keadaan tertentu, berdasar atas perkembangan ekonomi dan peningkatan kebutuhan dana pembangunan, pemerataan beban pajak, serta pengendalian pola konsumsi barang mewah, tarif tersebut dapat dinaikkan setinggi-tingginya 35 persen. Seperti dalam hal pajak pertambahan nilai, dalam rangka mendorong ekspor maka untuk barang mewah yang diekspor tarip pajaknya adalah 0 persen. Penerimaan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah dalam RAPBN 1986/1987 direncanakan sebesar Rp 2.143,3 milyar. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya berarti mengalami peningkatan sebesar Rp 476,9 milyar atau 28,6 persen. Di dalam penerimaan pajak pertambahan nilai, termasuk didalamnya pajak pertambahan nilai atas penjualan bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri. Kebijaksanaan yang dilakukan dalam bidang bea masuk, tidaklah semata-mata ditujukan untuk meningkatkan penerimaan negara saja, melainkan sekaligus diharapkan akan dapat menciptakan suatu iklim yang dapat mendorong perkembangan industri dalam negeri ke arah yang lebih tinggi. Untuk itu terus dilakukan penyempumaan, baik yang menyarigkut This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 63 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 ketentuan bea masuk maupun penyempumaan di dalam tarif bea masuk. Dalam usaha untuk memperlancar penyelesaian pengurusan dokumen barang-barang impor, telah dilakukan penyederhanaan prosedur dalam penyelesaian dokumen impor melalui Inpres Nomor 4 tahun 1985. Sementara itu tarif bea masuk telah disederhanakan, yaitu tarif bea masuk yang sebelumnya bervariasi dari 0 sampai dengan 200 persen, sejak 1 Apri1 1985 diturunkan menjadi 0 sampai dengan 60 persen. Selain itu dengan maksud untuk menunjang pengembangan industri, khususnya industri-industri yang menghasilkan barang-barang untuk diekspor, maka telah diberikan pembebasan tarip maupun keringanan tarif untuk bahan baku atau bahan peno1ong serta suku cadang atau perlengkapannya. Demikian pula untuk menunjang perkembangan industri perakitan di dalam negeri telah diberikan keringanan bea masuk terhadap beberapa jenis barang dalam keadaan terbongkar sama seka1i (CKD). Atas dasar langkah-langkah yang telah dilaksanakan dalam bidang bea masuk tersebut, dalam RAPBN 1986/1987 penerimaan bra masuk direncanakan sebesar Rp 580,0 milyar. Apabila dibandingkan dengan rencana penerimaan bea masuk dalam APBN 1985/1986, maka terlihat penurunan sebesar Rp 137,1 milyar. lebih rendahnya rencana penerimaan bea masuk dalam RAPBN 1986/1987 tersebut berhubungan erat dengan kelesuan ekonomi luar negeri yang mempengaruhi pula kegiatan produksi dalam negeri sehingga pada gilirannya mempengaruhi volume impor. Disamping itu juga diperkirakan akan terjadi perubahan lebih lanjut daripada komposisi impor kearah impor bahan baku dan modal yang bertarip rendah atau 0 persen. Sementara itu di bidang penerimaan cukai, yang terdiri dari cukai tembakau, cukai gula, cukai bir dan cukai alkohol sulingan, kebijaksanaan yang dilakukan juga tidak semata- mata untuk peningkatan penerimaan negara. Dalam cukai tembakau, kebijaksanaan pengenaan cukai juga diusahakan agar tetap dapat mendorong perkembangan industri hasil tembakau terutama perusahaan-perusahaan yang tergolong lemah dan kecil dan yang banyak menyerap tenaga kerja, khususnya yang memprodusir jenis sigaret kretek. Untuk itu sejak 1 April 1984 telah diberikan pembebasan terhadap sebagian tarip cukai hasil tembakau buatan dalam negeri. Berkenaan dengan dilaksanakannya pajak pertambahan nilai sejak tangga1 1 April 1985, maka terhadap hasil tembakau kena cukai pajak pertambahan nilainya dikenakan atas 85 persen dari harga jual yang tercantum pada pita cukai. Sehubungan dengan itu agar tidak terlalu membebani pengusaha hasil tembakau, maka tarip cukai tembakau secara merata diturunkan sebesar 2,5 persen dari tarip sebelumnya. Dalam hal cukai gula, kebijak- sanaan yang dilakukan juga dimaksudkan untuk menjaga kestabilan harga yang sesuai dengan cara beli masyarakat dan tingkat pendapatan petani tebu. Untuk itu, sejak 1 April This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 64 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 1985 dasar pemungutan cukai gula telah disesuaikan, yaitu untuk jenis SHS I, SHS II, dan HS I, masing-masing sebesar Rp 42.500,- per kwintal, Rp 42.350,- per kwintal dan Rp 42.200 per kwintal. Dengan adanya pajak pertambahan nilai, untuk tidak terlalu mem- beratkan wajib cukai gula, maka hanya 4 persen dari cukai gula sebesar 10 persen yang wajib dibayar oleh wajib cukai gula, sedangkan sisanya yang 6 persen ditanggung oleh Pemerintah. Sedangkan dalam hal cukai bir dan cukai alkohol pengenaan cukainya juga didasarkan pada pertimbangan agar konsumsi alkohol dalam masyarakat dapat dibatasi. Namun pada akhirnya penerimaan dari cukai akan sangat dipengaruhi oleh terciptanya iklim dalam dunia usaha yang memungkinkan para pengusaha untuk meningkatkan produksinya, peningkatan cara beli masyarakat, perbaikan sistem dan prosedur dalam pemungutan, dan peningkatan pengawasan serta peningkatan pengetahuan dan ketrampilan para aparatur di bidang ini. Berdasarkan pertimbangan di atas dan atas dasar langkah-Langkah yang sedang dan akan dilaksanakan, maka penerimaan cukai dalam RAPBN 1986/1987 direncanakan sebesar Rp 1.054,8 milyar. Bila dibandingkan dengan rencana penerimaan cukai dalam tahun anggaran sebelumnya, berarti meningkat dengan Rp 91,5 milyar. Penerimaan pajak ekspor dalam beberapa tahun terakhir ini cenderung mengalami penurunan. Hal ini berkaitan erat dengan adanya penurunan dalam ekspor Indonesia, baik nilai maupun volumenya, sebagai akibat keadaan perekonomian dunia yang masih lesu, berbagai hambatan perdagangan yang diberlakukan oleh negara maju, dan masih kurangnya daya saing komoditi ekspor Indonesia di pasaran dunia. Selain itu juga disebabkan karena adanya penurunan tarip pajak ekspor dan pajak ekspor tambahan bagi beberapa komoditi ekspor dengan maksud untuk meningkatkan ekspor. Kebijaksanaan yang dilakukan di bidang pajak ekspor dalam tahun anggaran 1986/1987 pada dasarnya tetap diarahkan untuk mendorong ekspor barang jadi, membatasi ekspor bahan mentah, serta membatasi ekspor barang-barang yang terancam kepunahan di Indonesia. Dengan melihat perkembangan ekspor Indonesia dan perekonomian dunia dewasa ini serta berdasar pada kebijaksanaan yang telah dan akan dilaksanakan Pemerintah, maka dalam RAPBN 1986/1987 penerimaan pajak ekspor dan pajak ekspor tambahan diperkirakan mengalami penurunan bila diban- dingkan dengan APBN 1985/1986. Dalam RAPBN 1986/1987 penerimaan pajak ekspor dan pajak ekspor tambahan tersebut direncanakan hanya akan mencapai sebesar Rp 78,8 milyar. Sementara itu kebijaksanaan yang dilakukan di bidang penerimaan pajak bumi dan This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 65 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 bangunan, sebagai pengganti Ipeda dan pajak kekayaan, adalah dalam rangka peningkatan penerimaannya, menunjang pemerataan dan untuk meningkatkan pembangunan daerah. Dengan sistem pajak yang baru ini diharapkan semua obyek pajak yang termasuk dalam pajak bumi dan bangunan, baik besar maupun kecil akan dapat terjangkau. Sementara itu unsur kesederhanaan yang terdapat dalam pajak ini diharapkan akan mempermudah pelaksanaannya sesuai ketentuan undang-undang, baik bagi wajib pajak maupun petugas pemungutan, sehingga kepastian hukumnya akan terjamin dan pemungutannya akan dapat berjalan secara lebih efektif. Kesederhanaan pajak ini antara lain tercermin dalam taripnya yang tunggal, yaitu 0,5 persen dan sedikitnya pengecualian. Adapun dasar pengenaan pajaknya adalah nilai jual kena pajak yang besarnya antara 20 persen sampai dengan 100 persen. Dengan berbagai sifat tersebut diatas, dalam RAPBN 1986/1987 penerimaan pajak bumi dan bangunan direncanakan sebesar Rp 284,0 milyar. Sementara itu dalam bidang penerimaan bea meterai, ketentuan yang berlaku dalam aturan bea meterai yang lama dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi. Dengan undang-undang bea meterai yang baru diharapkan akan dapat diterapkan sistem bea meterai yang lebih sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Hal ini antara lain tercermin dengan hanya adanya 2 macam tarif yaitu sebesar Rp 1.000,dan Rp 500,-. Selanjutnya penerimaan di bidang bea lelang sangat ditentukan pada ada tidaknya obyek pelelangan dan kegiatan pelelangan. Oleh karena itu dengan semakin baiknya mutu pelaksanaan lelang serta semakin meningkatnya kegiatan lelang, diharapkan penerimaan bea lelang ini akan semakin meningkat. Berdasar kepada kebijaksanaan dan usaha-usaha yang telah dan akan dilakukan Pemerintah, penerimaan pajak lainnya yang terdiri dari bea meterai dan bea lelang dalam tahun 1986/1987 direncanakan sebesar Rp 119,0 milyar. Jumlah penerimaan tersebut bila dibandingkan dengan APBN 1985/1986 yaitu sebesar Rp 70,8 milyar, berarti meningkat sebesar Rp 48,2 milyar atau 68,1 persen. Berbagai usaha peningkatan penerimaan bukan pajak dalam tahun 1986/1987 terus diupayakan, antara lain melalui usaha intensifikasi, penertiban dan pengawasan pemungutan serta penyetorannya. Termasuk dalam penerimaan bukan pajak adalah penerimaan yang berasal dari berbagai departemen dan lembaga non departemen, antara lain terdiri dari penerimaan pendidikan, penerimaan jasa, penerimaan kejaksaan dan peradilan penerimaan kembali pinjaman serta penerimaan hasil penjualan barang-barang milik negara. Selain itu termasuk pula iuran hasil hutan (IHH) dan iuran hak pengusahaan hutan (IHPH) serta bagian This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 66 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 Pemerintah atas laba perusahaan negara/bank negara. Dengan adanya perbaikan manajemen dan operasional dari badan usaha milik negara (BUMN) yang terus menerus dilakukan, diharapkan akan dapat mernperbaiki penghasilannya, sehingga pada akhirnya bagian laba Pemerintah atas laba perusahaan negarapun akan terus meningkat. Penerimaan bukan pajak dalam RAPBN 1986/1987 direncanakan sebesar Rp 953,9 milyar Apabila penerimaan tersebut dibandingkan dengan APBN 1985/1986, berarti terdapat peningkatan sebesar Rp 222 milyar atau 30,3 persen. 2.3.2. Penerimaan pembangunan Rangkaian kegiatan pembangunan yang terus berlangsung sejak tahun 1969 hingga saat ini, dari tahun ke tahun terus menunjukkan peningkatan. Setahap demi setahap taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat juga semakin meningkat. Sejalan dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan yang dilaksanakan tersebut, kebutuhan dana yang diperlukan untuk membiayainyapun terus meningkat. Sesuai dengan pedoman yang digaris- kan dalam GBHN, dana pembiayaan untuk pembangunan tersebut terutama diupayakan bersumber dari dalam negeri, sedangkan dana bantuan yang berasal dari luar negeri diguna- kan sebagai pelengkap. Hal ini dimaksudkan agar untuk masa-masa yang akan datang pem- bangunan nasional akan mampu tumbuh dan berkembang atas kekuatannya sendiri. Untuk itu upaya penggalian sumber-sumber dana yang berasal dari dalam negeri, baik berupa Tabungan Pemerintah maupun tabungan masyarakat, terus ditingkatkan, sedangkan peng- gunaan dana yang berasal dari luar negeri dimanfaatkan secara se1ektif untuk pembangunan proyek-proyek yang produktif dan berguna bagi negara dan masyarakat. Penerimaan pem- bangunan dalam RAPBN tahun 1986/1987 direncanakan sebesar Rp 3.589,1 milyar, yang terdiri dari bantuan program sebesar Rp 81,4 milyar dan bantuan proyek sebesar Rp 3.507,7 milyar. Perkembangan penerimaan pembangunan selama tahun 1969/1970 sampai dengan tahun 1986/1987 dapat dilihat dalam Tabel II.9. 2.3.3. Pengeluaran rutin Dalam keterkaitannya dengan kebijaksanaan anggaran secara keseluruhan, sasaran kebijaksanaan pengeluaran rutin senantiasa diarahkan dalam rangka menunjang kegiatan aparatur Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, di dalam melaksanakan pembangunan, melayani masyarakat, dan meme1ihara hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai. Di lain This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 67 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 pihak pengeluaran rutin juga berkaitan langsung dengan penciptaan Tabungan Pemerintah bagi pembiayaan pembangunan melalui peningkatan efisiensi pengeluaran rutin. Pengeluaran rutin yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, subsidi daerah otonom, pembayaran bunga dan cicilan hutang, serta pengeluaran rutin lainnya, dalam perkembangannya telah menunjukkan peningkatan sejalan dengan tingkat pembangunan yang dicapai. Apabila dalam tahun pertama Pelita I realisasi pengeluaran rutin baru mencapai Rp 216,5 milyar, maka dalam tahun terakhir Pelita II menjadi Rp 2.743,7 milyar, dan dalam tahun terakhir Pelita III mencapai Rp 8.411,8 milyar. Dalam APBN 1985/1986, pengeluaran rutin direncanakan sebesar Rp 12.399,0 milyar. Perkembangan pengeluaran rutin tersebut dapat diikuti pada Tabel II.10 dan Grafik II.8. Sasaran kebijaksanaan pengeluaran rutin dalam tahun 1986/1987 atau tahun ke tiga Pelita IV tetap ditujukan kepada usaha mendukung aparatur Pemerintah sebagai pelaksana program-program pembangunan dengan tetap meningkatkan efisiensi dan penghematan- penghematan serta pengurangan secara bertahap pemberian berbagai macam subsidi. Namun penghematan di dalam pengeluaran rutin tersebut dilakukan tanpa mengurangi jumlah dan mutu pelayanan Pemerintah kepada masyarakat maupun pengamanan dan peme1iharaan kekayaan negara yang terus menerus meningkat jumlahnya sehubungan dengan semakin banyaknya proyek-proyek yang telah selesai dibangun. Demikian pula kesempatan kerja dan berusaha semakin didorong dan ditingkatkan Pemerintah melalui pembelian barang yang lebih mengutamakan hasil produksi dalam negeri dari para pengusaha golongan ekonomi lemah dan pengusaha setempat. Dalam hubungan ini Keputusan Presiden Nomor 14 A Tahun 1980 tentang pedoman pelaksanaan APBN yang disempurnakan dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1981, telah disempurnakan lagi dengan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984. Dalam tahun anggaran 1986/1987, jumlah anggaran untuk pengeluaran rutin direncanakan sebesar Rp 13.125,6 milyar, yang berarti Rp 726,6 milyar atau 5,9 persen lebih tinggi dari anggaran pengeluaran rutin dalam APBN 1985/1986. Jumlah tersebut meliputi pengeluaran untuk belanja pegawai sebesar Rp 4.212,6 milyar, belanja barang sebesar Rp 1.366,5 milyar, subsidi daerah otonom sebesar Rp 2.639,7 milyar, pembayaran bunga dan cicilan hutang sebesar Rp 4.2.23,2 milyar, pembiayaan cadangan pangan sebesar Rp 417,4 milyar dan lain-lain pengeluaran rutin sebesar Rp 266,2 milyar. This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 68 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 Tabel II. 9 BANTUAN LUAR NEGERI, 1969/1970 - 1986/1987 (dalam milyar rupiah) Tahun Bantuan Program Bantuan jumlah kenaikan Anggaran Proyek Jumlah Presentase PELITA I 1969/1970 65,7 25,3 91,0
1970/1971 78,9 41,5 120,4 + 29,4 + 23,3 1971/1972 90,5 45,0 135,5 + 15,1 + 12,5 1972/1973 95,5 62,3 157,8 + 22,3 + 16,5 1973/1974 89,8 114,1 203,9 + 46,1 + 29,2 PELITA II 1974/1975 36,1 195,9 232,0 + 28,1 + 13,8 1975/1976 20,2 471,4 491,6 + 259,6 + 111,9 1976/1977 10,2 773,6 783,8 + 292,2 + 59,4 1977/1978 35,8 737,6 773,4 + 10,4 1,3 1978/1979 48,2 987,3 1.035,5 + 262,1 + 33,9 PELITA III 1979/1980 64,8 1.316,3 1.381,1 + 345,6 + 33,4 1980/1981 64,1 1.429,7 1493,8 + 112,7 + 8,2 1981/1982 45,1 1.663,9 1.709,0 + 215,2 + 14,4 1982/1983 15,1 1.924,9 1.940,0 + 231,0 + 13,5 1983/1984 14,9 3.867,5 3.882,4 + 1.942,4 + 100,1 PELITA IV 1984/1985 69,3 3.408,7 3.478,0 404,4 10,4 1985/1986 70,9 4.297,2 4.368,1 + 890,1 + 25,6 1986/1987 81,4 3.507,7 3.589,1 779,0 17,8 1) APBN 2) RAPBN This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 69 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 2.3.3.1. Belanja pegawai Kebijaksanaan belanja pegawai dalam tahun 1986/1987 ditujukan untuk melanjut- kan usaha-usaha perbaikan roda pemerintahan yang meliputi kegiatan-kegiatan pembinaan, penyempurnaan dan penertiban, baik aparatur maupun sistem administrasi dan organisasi, agar mampu mendukung peningkatan kemampuan dan pengabdian aparatur Pemerintah dalam memberikan pelayanannya terhadap masyarakat serta melaksanakan pembangunan secara efisien dan efektif. Dalam rangka mendorong prestasi kerja pegawai negeri, sejak Pelita I telah diusahakan peningkatan penghasilan pegawai negeri/ ABRI dan pensiunan. Dalam tahun 1977 telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 yang merubah dan meningkatkan gaji pokok sebelumnya, dalam tahun 1979/1980 diberikan gaji bulan ke 13 dan ke 14, dalam tahun 1980/1981 dan tahun 1981/1982 kesejahteraan pegawai dinaikkan berupa pemberian tunjangan perbaikan penghasilan (TPP), serta dalam tahun 1983/1984 berupa pemberian gaji bulan ke 13. Kemudian usaha tersebut dilanjutkan dalam awal Pelita IV yaitu tahun 1984/1985. dengan memberikan kenaikan sebesar 15 persen dari gaji yang dibayarkan. Selanjutnya dalam tahun 1985/1986 telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 yang merubah gaji pokok sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang peraturan gaji pegawai negeri. Di samping adanya perubahan gaji pokok pegawai negeri tersebut, diberikan kenaikan peng- hasilan rata-rata sebesar 20 persen dari penghasilan lama. Meningkatnya gaji pokok tersebut mengakibatkan pula naiknya penghasilan pensiun antara 27 persen sampai dengan 59 persen. Dengan adanya kebijaksanaan tersebut, belanja pegawai mengalami perkembangan yang meningkat. Bila pada awal Pelita I realisasinya baru berjumlah sebesar Rp 103,8 milyar, maka pada akhir Pelita II menjadi sebesar Rp 1.001,6 milyar, dan pada akhir Pelita III mencapai jumlah sebesar Rp 2.757,0 milyar. Dalam RAPBN tahun 1986/1987 belanja pegawai adalah sebesar Rp 4.212,6 milyar, yang terdiri dari tunjangan beras sebesar Rp 482,5 milyar, gaji dan pensiun sebesar Rp 3.211,1 milyar, uang makan/lauk pauk sebesar Rp 313,3 milyar, lain-lain belanja pegawai dalam negeri sebesar Rp 116,6 milyar, dan belanja pegawai luar negeri sebesar Rp 89,1 milyar. Perkembangan realisasi belanja pegawai dapat dilihat pada Tabel II.11. This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 70 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 2.3.3.2. Belanja barang Sesuai dengan pedoman pelaksanaan APBN yang termuat dalam Keputusan Pre- siden Nomor 29 Tahun 1984, sasaran kebijaksanaan belanja barang dalam tahun anggaran 1986/1987 senantiasa diarahkan untuk mendorong sejauh mungkin perluasan kesempatan kerja, menggalakkan pemakaian produksi dalam negeri, serta meningkatkan peranserta dari golongan ekonomi lemah dalam pembangunan. Untuk lebih menjamin terlaksananya pe- ningkatan peranan pengusaha golongan ekonomi lemah dalam pelaksanaan proyek-proyek Pemerintah, dalam Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 dinyatakan bahwa setiap pemborong/rekanan golongan ekonomi lemah yang memperoleh pekerjaan pemborongan pembelian dengan ke1onggaran 10 persen diharuskan melaksanakan sendiri pekerjaan pem- borongan tersebut dan dilarang menyerahkan kepada pihak lain. Demikian pula apabila yang terpilih adalah pemborong/rekanan yang tidak termasuk golongan ekonomi lemah, maka dalam surat perjanjian/kontrak dicantumkan bahwa pemborong/rekanan wajib bekerja sama dengan pemborong/rekanan golongan ekonomi lemah setempat, antara lain dengan sub kontraktor atau leveransir barang, bahan dan jasa. Sementara itu dalam rangka penghematan belanja barang telah pula dilakukan pengendalian dan pengkoordinasian pelaksanaan pem- borongan/pembelian dilingkungan Depertemen/lembaga, yaitu dengan membentuk tim pengendali pengadaan barang/peralatan dan jasa kebutuhan Pemerintah di tingkat Depar- temen/lembaga yang pengaturannya termuat dalam Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1984. Dalam melaksanakan tugasnya, tim pengendali pengadaan menyelenggarakan koordi- nasi, pengawasan pelaksanaan, dan pene1itian terhadap pengadaan barang/peralatan dan jasa, sehingga diperoleh harga dan kualitas yang paling menguntungkan negara, disamping pengutamaan penggunaan barang dan jasa hasil produksi dalam negeri dapat dicapai. This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 71 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 T a b e l II.10 T a b e l II.11 PENGELUARAN RUTIN, 1969/1970 1986/1987 ( dalam milyar rupiah ) BELANJA PEGAWAI, 1969/1970 1986/1987 ( dalam milyar rupiah ) Tahun anggaran Jumlah Kenaikan Tahun Tunjangan beras Gaji dan pensiun Uang makan Lain-lain bel. Peg. Belanja pegawai jumlah Jumlah Presentase d.n. l.n. PELITA I PELITA I 1969/1970 216,5
1969/1970 28,8 56,4 10,7 3,8 4,1 103,8 1970/1971 288,2 + 71,7 + 33,1 1970/1971 33,5 70,6 11,7 10,8 4,8 131,4 1971/1972 349,1 + 60,9 + 21,1 1971/1972 31,9 99,7 12,1 14,5 5,2 163,4 1972/1973 438,1 + 89,0 + 25,5 1972/1973 31,3 131,6 14,6 17,3 5,6 200,4 1973/1974 713,3 + 275,2 + 62,8 1973/1974 50,6 173,9 16,8 20,2 7,4 268,9 PELITA II PELITA II 1974/1975 1.061,1 + 308,8 + 42,5 1974/1975 59,5 301,7 24,4 24,7 9,8 420,1 1975/1976 1.332,6 + 316,5 + 31,1 1975/1976 111,9 400,0 43,5 25,8 12,7 593,9 1976/1977 1.629,8 + 297,2 + 23,3 1976/1977 144,9 424,8 45,7 36,9 14,3 636,6 1977/1978 2.148,9 + 519,1 + 31,9 1977/1978 126,2 672,8 47,8 31,5 14,8 893,2 1978/1979 2.743,7 + 594,8 + 27,7 1978/1979 132,8 760,3 51,2 33,6 23,7 1.001,6 PELITA III PELITA III 1979/1980 4.061,8 + 1.318,1 + 48,0 1979/1980 179,9 1.053,9 109,9 47,1 29,1 1.419,9 1980/1981 5.800,0 + 1.738,1 + 42,8 1980/1981 252,0 1.482,9 193,2 61,2 34,0 2.023,3 1981/1982 6.977,6 + 1.177,6 + 20,3 1981/1982 253,3 1.660,4 240,5 79,5 43,4 2.277,1 1982/1983 6.996,3 + 18,7 + 0,3 1982/1983 289,9 1.749,0 254,9 78,6 45,7 2.418,1 1983/1984 8.411,8 + 1.415,5 + 20,2 1983/1984 364,1 1.996,0 261,3 87,6 66,0 2.757,0 PELITA IV PELITA IV 1984/1985 9.429,0 + 1.017,2 + 12,1 1984/1985 407,0 2.206,6 271,4 89,7 72,1 3.046,8 1985/1986 12.399,0 + 2.970,0 + 31,5 1985/1986 482,5 3.115,8 313,3 116,6 89,1 4.117,3 1986/1987 13.125,6 + 726,6 + 5,9 1986/1987 482,5 3.211,1 313,3 116,6 89,1 4.212,6 1) Angka APBN 1) Angka APBN 2) Angka RAPBN 2) Angka RAPBN This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 72 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 73 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 Atas dasar kebijaksanaan tersebut di atas, dalam APBN 1985/1986 belanja barang dianggarkan sebesar Rp 1.529,9 milyar. Dalam RAPBN 1986/1987 belanja barang direnca- nakan sebesar Rp 1.366,5 milyar, yang berarti Rp 163,4 milyar atau 10,7 persen lebih rendah bila dibandingkan dengan APBN 1985/1986. Jumlah belanja barang dalam tahun 1986/1987 tersebut dianggarkan untuk belanja barang dalam negeri sebesar Rp 1.296,7 milyar dan belanja barang luar negeri sebesar Rp 69,8 milyar. 2.3.3.3. Subsidi daerah otonom Pelaksanaan subsidi daerah otonom dimaksudkan untuk membiayai kegiatan- kegiatan rutin Pemerintah daerah, terutama dalam rangka memenuhi pembayaran gaji dan tunjangan beras pegawai-pegawai daerah otonom. Oleh karena itu setiap kebijaksanaan belanja pegawai akan mempengaruhi pula besarnya pengeluaran subsidi daerah otonom. Dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan khususnya Inpres SD dan Puskesmas, besarnya subsidi daerah otonom juga meningkat, karena didalamnya tertampung pembiayaan untuk penambahan guru-guru SD Inpres dan tenaga medis Puskesmas. Di samping itu subsidi daerah otonom menampung pula biaya penggantian sumbangan pembinaan pendi- dikan (SPP) sekolah dasar kelas satu sampai dengan kelas enam yang te!ah dihapuskan, gaji lurah dan perangkatnya serta tunjangan pamong desa. Dalam RAPBN 1986/1987, pengeluaran subsidi daerah otonom direncanakan sebesar Rp 2.639,7 milyar, yaitu untuk belanja pegawai sebesar Rp 2.374,3 milyar dan belanja non pegawai sebesar Rp 265,4 milyar. Bila dibandingkan dengan APBN tahun 1985/1986 maka rencana anggaran pembiayaan subsidi daerah otonom sebesar Rp 2.639,7 milyar tersebut meningkat sebesar Rp 49,3 milyar atau 1,9 persen. Peningkatan tersebut disebabkan karena dalam tahun 1986/1987 direncanakan adanya tambahan pegawai terutama guru-guru SD Inpres dan petugas medis Puskesmas. 2.3.3.4. Bunga dan cicilan hutang Dalam rangka menunjang laju pertumbuhan ekonomi, dana luar negeri masih digunakan untuk melengkapi dana yang terhimpun dari dalam negeri. Dana dari luar negeri tersebut digunakan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan, dan pada saatnya harus This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 74 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 dikembalikan dalam bentuk pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri. Dalam hal mengusahakan pinjaman luar negeri, Pemerintah tetap berpegang kepada prinsip bahwa pinjaman tersebut tidak dibarengi ikatan politik, syarat-syarat pinjaman masih dalam batas kemampuan keuangan negara, serta penggunaannya sesuai dengan rencana pembangunan. Disamping itu dalam pembayaran bunga dan cicilan hutang telah tercakup pula pembayaran bunga dan cicilan hutang dalam negeri, yang antara lain menampung pembayaran tagihan jasa umum. Dalam tahun 1984/1985 pembayaran bunga dan cicilan hutang mencapaijumlah sebesar Rp 2.776,5 milyar, dan dalam APBN 1985/1986 pembayaran bunga dan cicilan hutang direncanakan sebesar Rp 3.559,1 milyar. Dalam RAPBN 1986/1987 keseluruhan pembayaran bunga dan cicilan hutang direncanakan sebesar Rp 4.223,2 milyar, terdiri dari pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri sebesar Rp 4.183,2 milyar serta pembayar- an bunga dan cicilan hutang dalam negeri sebesar Rp 40,0 milyar. Dibandingkan dengan rencana pembayaran bunga dan cicilan hutang dalam APBN 1985/1986 berarti terjadi peningkatan sebesar Rp 664,1 milyar atau 18,7 persen. 2.3.3.5. pembiayaan cadangan pangan Dalam rangka untuk mengamankan penyediaan pangan nasional, dalam tahun anggaran 1986/1987 diperlukan pembiayaan untuk pengadaan cadangan pangan. Pengadaan cadangan pangan tersebut dilaksanakan disamping operasi pasar oleh Badan Urusan 1ogistik (Bulog), yang selama ini sudah dilakukan didalam rangka menjaga kestabilan harga pangan khususnya beras. Dengan demikian pembiayaan untuk kegiatan pengadaan cadangan pangan tersebut perlu disediakan dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam tahun anggar- an 1986/1987 direncanakan pembiayaan cadangan pangan untuk sebesar 1 juta ton beras, sedangkan dalam tahun-tahun berikutnya akan diusahakan untuk menyediakan anggaran bagi seluruh jumlah cadangan pangan. Dapat dikemukakan bahwa dalam tahun 1986/1987 besarnya cadangan pangan yang dikuasai Bulog sekitar 2 juta ton. Untuk keperluan tersebut, dalam tahun anggaran 1986/1987 disediakan pembiayaan cadangan pangan sebesar Rp 417,4 milyar. 2.3.3.6. lain-lain pengeluaran rutin Pada mula pelaksanaannya, lain-lain pengeluaran rutin menampung pengeluaran- pengeluaran non departemental seperti biaya surat menyurat, giro pos dan biaya Pemilu. This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 75 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 Namun dalam perkembangan selanjutnya telah pula menampung pengeluaran-pengeluaran berupa subsidi pangan dan subsidi bahan bakar minyak, yang dimaksudkan untuk menunjang usaha stabi1isasi harga. Di dalam perkembangannya selama pelaksanaan Pelita I sampai dengan Pelita II, lain-lain pengeluaran rutin telah menunjukkan jumlah yang meningkat. Dalam Pelita III pengeluaran dalam bentuk subsidi bahan bakar minyak menunjukkan jumlah yang semakin membesar yang erat kaitannya dengan kenaikan-kenaikan harga minyak mentah dipasaran internasional. Namun dalam perkembangan selanjutnya, terutama pada pelaksanaan Pelita IV, subsidi bahan bakar minyak menunjukkan penurunan sejalan dengan kebijaksanaan penghematan anggaran yang dilakukan Pemerintah melalui pengu- rangan secara bertahap pemberian-pemberian subsidi. Hal ini tercermin dari pengeluaran subsidi bahan bakar minyak yang dalam tahun 1980/1981 mencapai jumlah sebesar Rp 1.021,7 milyar dan dalam tahun 1981/1982 berjumlah sebesar Rp 1.316,4 milyar, kemudian menurun dalam tahun 1982/1983 dan 1983/1984 menjadi masing-masing sebesar Rp 961,5 milyar dan Rp 928,1 milyar. Menurunnya subsidi bahan bakar minyak tersebut adalah akibat dinaikkannya harga jual bahan bakar minyak dalam negeri dalam 3 tahun berturut-turut yaitu pada tanggal 1 Apri1 1982, tangga1 7 Januari 1983 dan tangga1 12 Januari 1984. Selanjutnya melalui .upaya peningkatan efisiensi, pengeluaran subsidi bahan bakar minyak dalam tahun kedua Pelita IV yaitu tahun 1985/1986 dapat diturunkan lagi dan direncanakan sebesar Rp 532,3 milyar. Sementara itu kebijaksanaan pemberian subsidi impar pangan terutama atas impor beras, biji gandum dan gula pasir ditujukan dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Pengeluaran subsidi bahan pangan dalam tahun 1980/1981 mencapai jumlah sebesar Rp 281,7 milyar dan dalam tahun 1981/1982 berjumlah sebesar Rp 223,5 milyar. Kemudian dalam tahun 1982/1983 realisasi subsidi pa?gan hanya mencapai sebesar Rp 1,1 milyar, dan untuk tahun-tahun selanjutnya Pemerintah tidak lagi memberikan subsidi impor pangan sehubungan dengan berhasil ditingkatkannya produksi pangan di dalam negeri khususnya produksi beras. Dalam RAPBN 1986/1987 lain-lain pengeluaran rutin direncanakan sebesar Rp 266,2 milyar yang berarti Rp 336,1 milyar atau 55,8 persen lebih rendah jika dibandingkan dengan lain-lain pengeluaran rutin dalam APBN 1985/1986. Jumlah sebesar Rp 266,2 milyar tersebut terdiri dari biaya untuk subsidi bahan bakar minyak sebesar Rp 142,4 milyar, biaya untuk penyelenggaraan Pemilu sebesar Rp 85,8 milyar, dan pengeluaran untuk biaya surat menyurat, giro pas dan bebas porto sebesar Rp 38,0 milyar. Rencana pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dalam tahun 1986/1987 dapat dilihat dalam Tabel II.15 dan Tabel II.16. This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 76 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 2.3.4. Tabungan Pemerintah Prinsip anggaran berimbang dan dinamis erat kaitannya dengan peningkatan peranan Tabungan Pemerintah, yang diperoleh dari selisih antara penerimaan dalam negeri dan pengeluaran rutin, dalam sumbangannya terhadap pembiayaan pembangunan, serta sekaligus mendukung peme1iharaan kemantapan stabilitas nasional yang sudah dicapai. Usaha tersebut di satu pihak diupayakan dengan meningkatkan penerimaan negara, melalui penerimaan di luar minyak bumi dan gas alam yang meliputi penerimaan perpajakan, bea dan cukai, serta penerimaan bukan pajak. Di lain pihak usaha tersebut dilakukan dengan penghematan pengeluaran rutin, melalui penyempurnaan lebih lanjut sistem pengendalian pengadaan barang/peralatan dan jasa kebutuhan Pemerintah, serta pengurangan pemberian- pemberian subsidi secara bertahap. Dengan adanya usaha-usaha tersebut diharapkan Tabungan Pemerintab dapat semakin meningkat, sehingga peranannya semakin besar di dalam membiayai pembangunan nasional. Dalam tahun 1985/1986 Tabungan Pemerintah direncanakan mencapai jumlah sebesar Rp 6.278,9 milyar. Perkembangan ekonomi dunia yang belum meningkat pada akhir-akhir ini sangat mempengaruhi perkembangan perekonomian dalam negeri, sehingga perlu diadakan penye- suaian-penyesuaian dalam pelaksanaan APBN. Sebagaimana diketahui bahwa menurunnya harga minyak mentah dipasaran dunia telah menyebabkan menurunnya hasil ekspor Indone- sia dan sekaligus menurunkan pula penerimaan dalam negeri dalam APBN. Sebagai akibat- nya anggaran berimbang mengharuskan penyesuaian yang serupa disisi pengeluaran. Namun demikian sifat daripada sebagian terbesar jenis-jenis pengeluaran rutin tidaklah memungkin- kan diadakan penyesuaian-penyesuaian secara proporsional pada pengeluaran ini. Sebagai akibatnya maka Tabungan Pemerintah yang diperkirakan dapat dihimpun dalam tahun 1986/1987 adalah lebih rendah daripada yang direncanakan dalam APBN 1985/1986. Dalam RAPBN 1986/1987 Tabungan Pemerintah direncanakan sebesar Rp 4.706,9 milyar. Perkembangan realisasi Tabungan Pemerintah dapat diikuti pada Tabel II.12, Tabel II.13 dan Grafik II.9, sedangkan perkembangan Tabungan Pemerintah sebagai sumber dana pembangunan dapat dilihat pada Grafik II.10. 2.3.5. Pengeluaran pembangunan Pada hakekatnya pembangunan yang sedang dijalankan bangsa Indonesia dewasa This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 77 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 ini adalah pembangunan yang merata dan seimbang di seluruh tanah air, yaitu pembangunan yang bukan hanya untuk sesuatu golongan atau sebagian dari masyarakat, tetapi untuk seluruh lapisan masyarakat, dan dirasakan oleh seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial, yang menjadi tujuan dan cita-cita kemerdekaan bangsa. Untuk mewujudkan cita-cita luhur yang dimaksud, seluruh bangsa Indonesia telah menge- rahkan segenap dana dan cara untuk menjalankan pembangunan nasional yang berkesinam- bungan yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Dalam Pelita I yang merupakan tahapan pertama, telah berhasil dijalankan pemba- ngunan dengan menitikberatkan pada sektor pertanian dan industri untuk mendukung sektor pertanian, yang kemudian dilanjutkan dengan Pelita II, dengan tetap menitikberatkan This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 78 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 T a b e l II.12 T a b e l II.13 TABUNGAN PEMERINTAH, 1969/1970 1986/1987 ( dalam milyar rupiah ) PERBANDINGAN TABUNGAN PEMERINTAH DAN BANTUAN LUAR NEGERI TERHADAP ANGGARAN PEMBANGUNAN, 1969/1970 1986/1987 Tahun anggaran Jumlah Kenaikan / penurunan Jumlah Presentase Tahun anggaran Anggaran pembangunan ( milyar rupiah) Dibiayai oleh Tabungan Bantuan luar pemerintah ( % ) negeri ( % ) PELITA I PELITA I 1969/1970 27,2
1969/1970 118,2 23,0 77,0 1970/1971 56,4 +29,2 + 107,4 1970/1971 176,8 31,9 68,1 1971/1972 78,9 +22,5 + 39,9 1971/1972 214,4 36,8 63,2 1972/1973 152,5 +73,6 + 93,3 1972/1973 310,3 49,1 50,9 1973/1974 254,4 +101,9 + 66,8 1973/1974 458,3 55,5 44,5 PELITA II PELITA II 1974/1975 737,6 +483,2 + 189,9 1974/1975 969,6 76,1 23,9 1975/1976 909,3 +171,7 + 23,3 1975/1976 1.400,9 64,9 35,1 1976/1977 1.276,2 +396,9 + 40,3 1976/1977 2.060,0 62,0 38,0 1977/1978 1.386,5 +110,3 +8,6 1977/1978 2.159,9 64,2 35,8 1978/1979 1.522,4 +135,9 +9,8 1978/1979 2.557,9 59,5 40,5 PELITA III PELITA III 1979/1980 2.635,0 +1.112,6 + 73,1 1979/1980 4.016,1 65,6 34,4 1980/1981 4.427,0 +1.792,0 + 68,0 1980/1981 5.920,8 74,8 25,2 1981/1982 5.235,0 +808,0 + 18,3 1981/1982 6.944,0 75,4 24,6 1982/1983 5.422,0 +187,0 +3,6 1982/1983 7.362,0 73,6 26,4 1983/1984 6.020,9 +598,9 +11,0 1983/1984 9.903,3 60,8 39,2 PELITA IV PELITA IV 1984/1985 6.476,5 +455,6 +7,6 1984/1985 9.954,5 65,1 34,9 1985/1986 6.278,9 +197,6 3,1 1985/1986 10.647.0 59,0 41,0 1986/1987 4.706,9 1.572,0 25,0 1986/1987 8.296,0 56,7 43,3 1) Angka APBN 1) Termasuk saldo anggaran lebih 2) Angka RAPBN 2) Angka APBN 3) Angka RAPBN This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 79 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 80 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 81 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 pada sektor pertanian, dan meningkatkan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Sementara hasil-hasil pembangunan selama Pelita I dan Pelita II sudah mulai dapat dinikmati, kegiatan,-kegiatan pembangunan yang belum selesai terus dilanjutkan dan ditingkatkan dalam Pelita berikutnya. Dalam Pelita III pembangunan sektor pertanian mulai diarahkan untuk menuju swasembada pangan, sementara industri yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi lebih ditingkatkan lagi. Seiring dengan makin meningkatnya kegiatan pembangunan, selama tiga Pelita tersebut biaya yang telah dikeluarkan untuk pelaksanaannyapun ikut berkembang pula tiap tahunnya, masing-masing disesuaikan dengan bobot dan volume pembangunan yang dikerjakan. Apabila dalam Pelita I pengeluaran pembangunan baru mencapai jumlah sebesar Rp 1.232,8 milyar, maka dalam Pelita II telah meningkat menjadi sebesar Rp 9.126,4 milyar, dan kemudian meningkat lagi menjadi sebesar Rp 34.129,2 milyar dalam Pelita III. Hasil nyata yang telah dicapai bangsa Indonesia selama pelaksanaan tiga Pelita tersebut adalah bahwa tingkat kesejahteraan umum dan kecerdasan bangsa yang merupakan cita-cita kemerdekaan, telah mengalami kemajuan yang sangat berarti. Hal ini dibuktikan dengan telah berhasilnya Indonesia tergolong dalam kelompok bangsa yang berpenghasilan menengah, sejak Pelita III. Selama dua tahun pertama pelaksanaan Pelita IV, yaitu tahun 1984/1985 dan 1985/1986, diperkirakan akan direalisasikan belanja pembangunan sebesar Rp 20.598,9 milyar, yang dipergunakan untuk membiayai proyek-proyek yang terse bar pada 18 sektor pembangunan, diantaranya adalah sektor pendidikan, sektor pertanian dan pengairan, sektor perhubungan dan pariwisata, sektor pertambangan dan energi, serta sektor pembangunan daerah, desa, dan kota. Sebagaimana ditetapkan dalam GBHN, kegiatan-kegiatan pemba- ngunan dalam Pelita IV diprioritaskan pada sektor-sektor pembangunan tersebut di atas, dan ditujukan untuk memperbaiki serta meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat, baik lahir maupun batin, mendorong pembagian pendapatan yang makin merata, dan memperluas kesempatan kerja. Kegiatan-kegiatan pembangunan tersebut dilaksanakan melalui pemba- ngunan sektoral yang dikelola oleh departemen/lembaga, dan pembangunan regional yang diwujudkan dalam berbagai bentuk program Inpres, serta pembangunan dengan dana Ipeda. Dalam usaha meningkatkan kecerdasan rakyat, pelaksanaan pembangunan di bidang pen- didikan dilakukan antara lain dengan peningkatan mutu dan perluasan kesempatan belajar di semua jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, yaitu dalam rangka mencapai tujuan pembangunan manusia seutuhnya lahir dan batin. Melalui sektor This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 82 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 pertanian dan pengairan yang dijabarkan dengan program-program yang terarah dan terpadu serta didukung kebijaksanaan Pemerintah yang konsisten, telah ditingkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani dan keluarganya, yang merupakan lapisan terbesar masyarakat Indonesia, disamping telah berhasil pula membawa Indonesia kepada keadaan swasembada pangan Berbarengan dengan itu telah dilakukan pula langkah-Langkah untuk meningkatkan kemampuan golongan ekonomi lemah yang bergerak dalam berbagai sektor pembangunan, diantaranya sektor pertanian, perhubungan, pertambangan, dan sektor perdagangan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kemampuan, pendapatan, dan tingkat kesejahteraan kelompok-kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah seperti pengrajin, ne1ayan, buruh tani, dan rakyat kecil lainnya. Selanjutnya melalui program-program pembangunan regional, berupa program-program Inpres yang tercakup dalam sektor pembangunan daerah, desa, dan kota, terus dilanjutkan dan ditingkatkan usaha-usaha pemerataan pembangunan di semua wilayah, yang selanjutnya dapat membuka jalan bagi perluasan lapangan kerja serta peningkatan pendapatan masyarakat. Dengan melihat hasil-hasil yang telah dicapai serta memperhatikan kendala-kendala yang masih harus dipecahkan selama pelaksanaan dua tahun pertama Pelita IV, kebijaksana- an pengeluaran pembangunan dalam RAPBN 1986/1987 tetap sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan dalam Pelita IV. Walaupun situasi perekonomian dunia kurang mengun- tungkan bagi iklim pembangunan dalam beberapa tahun terakhir ini Pemerintah tetap menyusun RAPBN 1986/1987 secara arealistis. Kebijaksanaan yang ditempuh di bidang penerimaan negara, dalam rangka mengembangkan sumber-sumber penerimaan diluar minyak bumi dan gas alam, harus disertai pula dengan kebijaksanaan di bidang pengeIuaran negara berupa penyesuaian alokasi dana pembangunan, dan untuk itu prioritas proyek-- proyek pembangunan akan lebih dipertajam lagi dengan mengutamakan proyek-proyek pembangunan yang paling produktif, memberikan lapangan kerja, serta mendatangkan devisa. Sehubungan dengan hal itu, rencana pengeluaran pembangunan dalam tahun anggar- an 1986/1987 adalah sebesar Rp 8.296,0 milyar, yang terdiri dari pembiayaan rupiah sebesar Rp 4.788,3 milyar, dan pembiayaan berupa bantuan proyek sebesar Rp 3.507,7 milyar. Dengan demikian rencana pembiayaan rupiah sebesar Rp 4.788,3 milyar tersebut menunjukkan Rp 1.561,5 milyar atau 24,6 persen lebih rendah dari APBN 1985/1986. Perkembangan pengeluaran pembangunan di luar bantuan proyek sejak pelaksanaan Repelita I, ditunjukkan pada Tabel 11.14 dan Grafik 11.11. This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 83 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 Dengan anggaran pembangunan yang direncanakan sebesar Rp 8.296,0 milyar tersebut, arah dan langkah pembangunan dalam RAPBN 1986/1987 tetap ditujukan kepada pertumbuhan ekonomi yang dapat memperluas kesempatan kerja serta dapat menjamin pemerataan dan kesejahteraan umum. Untuk mendukung tercapainya tujuan dimaksud, alokasi anggaran belanja pembangunan diprioritaskan terutama pada sektor pendidikan, This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 84 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 Tabel II. 14 PENGELUARAN PEMBANGUNAN, 1969/1970 -1986/19871) ( dalam milyar rupiah) Tahun Anggaran Jumlah Kenaikan / Penurunan Jumlah Presentase PELITA I 1969/1970 92,9
1970/1971 128,1 + 35,2 + 37,9 1971/1972 150,9 + 22,8 + 17,8 1972/1973 235,9 + 85,0 + 56,3 1973/1974 336,8 + 100,9 + 42,8 PELITA II 1974/1975 765,9 + 429,1 + 127,4 1975/1976 926,3 + 160,4 + 20,9 1976/1977 1.280,9 + 354,6 + 38,3 1977/1978 1.419,2 + 138,3 + 10,8 1978/1979 1.568,3 + 149,1 + 10,5 PELITA III 1979/1980 1.697,9 + 1.129,6 + 72,0 1980/1981 4.486,4 + 1.788,5 + 66,3 1981/1982 5.276,2 + 789,8 + 17,6 1982/1983 5.434,7 + 158,5 + 3,0 1983/1984 6.031,7 + 597,0 + 11,0 PELITA IV 1984/1985 6.543,2 + 511,5 + 8,5 1985/1986 6.349,8 193,4 + 3,0 1986/1987 4.788,3 1.561,5 + 24,6 1) Di luar bantuan proyek 2) Angka APBN 3) Angka RAPBN This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 85 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 86 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 generasi muda, kebudayaan nasional dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 1.145,9 milyar, sektor pertanian dan pengairan sebesar Rp 1.105,5 milyar, sektor perhubungan dan pariwisata sebesar Rp 1.063,3 milyar, sektor pertambangan dan energi sebesar Rp 1.03.6,6 milyar, sektor pembangunan daerah, desa dan kota sebesar Rp 938,9 milyar, serta sektor industri sebesar Rp 489,3 milyar. Anggaran sektor pendidikan sebesar Rp 1.145,9 milyar, terutama direncanakan untuk membiayai program-program pembangunan dalam rangka meningkatkan dan meman- tapkan pelaksanaan wajib belajar, yang telah dimulai sejak permulaan Pelita IV. Dengan dilaksanakannya gerakan wajib belajar ini, diharapkan semua anak-anak usia sekolah (7 - 12 tahun) sudah dapat ditampung seluruhnya pada akhir Pelita IV. Dalam anggaran tersebut telah termasuk pula biaya untuk program pendidikan menengah tingkat pertama, pendidikan menengah tingkat atas, dan perguruan tinggi. Selanjutnya dalam anggaran tersebut ditampung juga biaya untuk program pendidikan kejuruan dan teknologi, serta pendidikan keterampilan profesional di tingkat pendidikan tinggi. Sektor pertanian dan pengairan dengan rencana anggaran sebesar Rp 1.105,5 milyar tetap menunjukkan bahwa sektor ini merupakan sektor yang sangat strategis, baik dalam rangka mencapai swasembada pangan maupun dalam rangka memperluas sumber devisa yang berasal dari komoditi non migas. Disamping itu pembangunan pertanian secara langsung memperluas lapangan kerja di daerah pedesaan, dan menaikkan pendapatan petani yang merupakan lapisan terbesar penduduk Indonesia. Dengan demikian hal ini merupakan usaha yang langsung untuk mengangkat derajat kesejahteraan rakyat, disamping juga me- naikkan daya beli masyarakat yang akan menjadi pendorong perkembangan industri dan perekonomian pada umumnya. Dengan anggaran yang direncanakan sebesar Rp 1.063,3 milyar dalam RAPBN 1986/1987, pembangunan sektor perhubungan dan pariwisata akan terus dilanjutkan sehingga tujuan pembangunan sektor tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Pelita IV dapat dicapai. Program pembangunan dalam tahun 1986/1987 terutama ditekankan pada pemba- ngunan prasarana perhubungan yang meliputi jalan dan jembatan, jalan-jalan kereta api, pelabuhan dan dermaga. Disamping itu diusahakan pula untuk meningkatkan kemampuan prasarana angkutan di darat, di laut, dan di udara, serta memperluas jaringan te1ekomunikasi dan pos. Sedangkan pembangunan di bidang kepariwisataan akan lebih ditingkatkan melalui This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 87 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 kebijaksanaan yang terpadu, sehingga diharapkan dapat menghasilkan devisa serta memperluas lapangan kerja. Pembangunan sektor pertambangan dan energi dalam tahun 1986/1987 tetap ditujukan untuk meningkatkan produksi dan ekspor hasil pertambangan. Selain itu juga diarahkan untuk memperluas kesempatan kerja, pengembangan penyediaan kebutuhan bahan baku bagi industri dalam negeri, serta meningkatkan usaha-usaha pengolahan bahanbahan tambang di dalam negeri. Sedangkan di bidang energi, pengembangan dan pemanfaatannya tetap didasarkan pada kebijaksanaan yang menye1uruh dan terpadu. Mengingat hasil pertambangan khususnya minyak bumi dan gas alam merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar dalam APBN, maka pembangunan di sektor pertambangan dan energi selalu mendapat perhatian yang besar tiap tahunnya. Apabila pada akhir Pelita I jumlah pengeluar- an pembangunan untuk sektor ini baru mencapai jumlah sebesar Rp 45,1 milyar, maka pada akhir Pelita II dan Pelita III telah meningkat menjadi masing-masing sebesar Rp 319,4 milyar dan Rp 2.299,7 milyar. Dalam dua tahun pertama pelaksanaan Pelita IV, anggaran yang disediakan untuk sektor pertambangan dan energi adalah sebesar Rp 2.449,4 milyar, se- dangkan dalam tahun 1986/1987 direncanakan sebesar Rp 1.036,6 milyar. Pembangunan melalui sektor pembangunan daerah, desa dan kota merupakan salah satu cara untuk mewujudkan pemerataan pembangunan secara nyata. Program-program pembangunan berupa bantuan Inpres yang tersebar di semua daerah, tidak saja memperluas kesempatan kerja tetapi pada gilirannya telah mendorong kemajuan ekonomi, kecepatan laju pembangunan dan perbaikan hidup masyarakat di daerah-daerah. Disamping itu, dengan dibarengi usaha-usaha penyelarasan antara pembangunan daerah dengan pembangunan sektoral yang berlangsung di daerah, akan dapat diwujudkan pemerataan dan keserasian di semua daerah dan semua sektor. Dalam tahun 1986/1987 anggaran untuk sektor pemba- ngunan daerah, desa dan kota direncanakan sebesar Rp 938,9 milyar. Anggaran sektor industri dalam tahun 1986/1987 disediakan sebesar Rp 489,3 milyar, dan direncanakan untuk melanjutkan pembangunan industri sesuai dengan yang ditetapkan dalam Repelita IV, yaitu ditujukan juga untuk memperluas kesempatan kerja, meratakan kesempatan berusaha, meningkatkan ekspor dan menghemat devisa. Selanjutnya ditujukan pula agar dapat menunjang pembangunan daerah, memanfaatkan sumber alam dan energi serta sumber daya manusia. Sejalan dengan itu, dalam tahun 1986/1987 dilanjutkan This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 88 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 kegiatan-kegiatan pembangunan berupa pengembangan industri-industri dasar, berat dan strategis yang meliputi antara lain industri alat-alatberat dan konstruksi, industri mesin dan baja, industri mesin perkapalan, kendaraan bermotor dan pesawat terbang. Dalam pada itu bidang industri dan kerajinan rakyat yang dapat membuka lapangan kerja yang luas dan juga merupakan sumber devisa makin mendapatkan perhatian yang besar. Sedangkan industri- industri yang telah berkembang cukup pesat, seperti industri sandang, semen, dan kayu lapis, ditingkatkan usaha-usaha untuk memperluas pasaran hasil-hasil industrinya. Usaha-usaha tersebut antara lain berupa peningkatan mutu barang dan efisiensi usaha sehingga dapat menekan harga dan mampu bersaing dengan barang-barang impor, sedangkan di luar negeri mampu pula bersaing dengan hasil-hasil produksi negara lain. Bantuan proyek yang merupakan sumber dana pembangunan yang berasal dari luar negeri, dalam tahun 1986/1987 direncanakan sebesar Rp 3.507,7 milyar, dan akan digunakan untuk membiayai pembangunan berbagai macam proyek prasarana yang tersebar di sektor pertambangan dan energi, sektor perhubungan dan pariwisata, sektor pertanian dan pengairan, serta di sektor-sektor pembangunan lainnya. Adapun perincian pengeluaran pembangunan secara sektoral dalam RAPBN 1986/ 1987 adalah sebagai berikut: (dalam ribuan rupiah) 1. SEKTOR PERTANIAN DAN PENGAIRAN 1.105.500.000 Sub Sektor Pertanian 871.800.000 Sub Sektor Pengairan 233.700.000 2. SEKTOR INDUSTRI 489.300.000 Sub Sektor Industri 489.300.000 3. SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI 1.036.600.000 Sub Sektor Pertambangan 248.200.000 Sub Sektor Energi 788.400.000 4. SEKTOR PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA 1.063.300.000 Sub Sektor Prasarana Jalan 581.100.000 Sub Sektor Perhubungan Darat 146.100.000 Sub Sektor Perhubungan Laut 146.300.000 Sub Sektor Perhubungan Udara 103.300.000 Sub Sektor Pos dan Telekomunikasi 68.700.000 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 89 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 Sub Sektor Pariwisata 18.100.000 5. SEKTOR PERDAGANGAN DAN KOPERASI 111.600.000 Sub Sektor Perdagangan 59.600.000 Sub Sektor Koperasi 52.000.000 6. SEKTOR TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 394.500.000 Sub Sektor Tenaga Kerja 69.100.000 Sub Sektor Transmigrasi 325.400.000 7. SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH, DESA DAN KOTA 938.900.000 Sub Sektor Pembangunan Daerah, Desa, dan Kota 938.900.000 8. SEKTOR AGAMA 41.900.000 Sub Sektor Agama 41.900.000 9. SEKTOR PENDIDIKAN, GENERASI MUDA, KEBUDAYAAN NASIONAL DAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA 1.145.900.000 Sub Sektor Pendidikan Umum dan Generasi Muda 1.056.000.000 Sub Sektor Pendidikan Kedinasan 72.400.000 Sub Sektor Kebudayaan Nasional dan Kebudayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 17.500.000 10. SEKTOR KESEHATAN, KESEJAHTERAAN SOSIAL, PERANAN WANITA, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA 311.600.000 Sub Sektor Kesehatan 181.900.000 Sub Sektor Kesejahteraan dan Peranan Wanita 35.000.000 Sub Sektor Kependudukan dan Keluarga Berencana 94.700.000 11. SEKTOR PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN 332.700.000 Sub Sektor Perumahan Rakyat dan Pemukiman 332.700.000 12. SEKTOR HUKUM 40.600.000 Sub Sektor Hukum 40.600.000 13. SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN NASIONAL 554.000.000 Sub Sektor Pertahan dan Keaman Nasional 554.000.000 14. SEKTOR PENERANGAN, PERS DAN KOMUNIKASI SOSIAL 41.500.000 Sub Sektor Penerangan, Pers dan Komunikasi Sosial 41.500.000 15. SEKTOR ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN 169.600.000 PENELITIAN Sub Sektor Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 72.300.000 Sub Sektor Penelitian 97.300.000 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 90 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 16. SEKTOR APARATUR PEMERINTAH 127.000.000 Sub Sektor Aparatur Pemerintah 127.000.000 17. SEKTOR PENGEMBANGAN DUNIA USAHA 202.000.000 Sub Sektor Pengembangan Dunia Usaha 202.000.000 18. SEKTOR SUMBER ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP 189.500.000 Sub Sektor Sumber Alam dan Lingkungan Hidup 189.500.000 J U M L A H 8.296.000.000 Pengeluaran pembangunan berupa pembiayaan rupiah menampung tiga jenis pengeluaran, yaitu pengeluaran pembangunan departemen/lembaga (termasuk didalamnya Departemen Hankam), pengeluaran pembangunan bagi daerah, dan pengeluaran pemba- ngunan lainnya. Pembiayaan proyek-proyek pembangunan sektoral yang tersebar pada delapanbelas sektor pembangunan disa1urkan melalui 30 bagian anggaran yang terdiri dari departemen-departemen dan lembaga-Iembaga non departemen. Pengeluaran pembangunan bagi daerah yang sebagian besar merupakan program-program Inpres, merupakan bantuan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pemba- ngunan sesuai dengan potensi dan prioritas masing-masing daerah. Dalam GBHN dijelaskan bahwa pelaksanaan pembangunan regional dalam Repelita IV harus dilaksanakan selaras dengan pembangunan sektoral, sehingga antara keduanya dapat sa1ing menunjang dan melengkapi. Berkaitan dengan hal itu, proyek-proyek pembangunan sektoral yang berada di daerah diusahakan tidak saja menjadi bagian dari pembangunan daerah yang terpadu, tetapi diharapkan juga dapat berperan sebagai penggerak dan mendorong jalannya pembangunan di daerah yang bersangkutan. Karena pembangunan regional merupakan bagian dari pemba- ngunan nasional maka kelancaran pelaksanaan proyek-proyek di daerah akan ikut memper- lancar pelaksanaan pembangunan nasional. Dengan demikian pembangunan regional tidak saja berperan sebagai tujuan pembangunan nasional tetapi lebih dari itu merupakan alat atau wahana utama dalam mewujudkan pemerataan pembangunan, keadilan sosial, kenaikan tingkat kemakmuran, pembagian pedapatan, dan keselarasan serta keserasian pembangunan antar daerah dan antar golongan. Pengeluaran pembangunan bagi daerah terdiri dari bantuan pembangunan desa, bantuan pembangunan kabupaten/kotamadya, bantuan pembangunan Dati I, bantuan pembangunan sekolah dasar, bantuan pembangunan sarana kesehatan, bantuan pembangunan pemugaran pasar, bantuan penghijauan dan reboisasi, dan bantuan pembangunan prasarana jalan. Disamping itu termasuk pula di dalamnya bantuan pemba- This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 91 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 ngunan Timor Timur, dan bantuan pembiayaan daerah melalui dana pajak bumi dan bangunan. Bantuan pembangunan desa telah diberikan sejak awal dilaksanakannya Pelita I. Dalam perkembangannya, jumlah bantuan yang diberikan selalu ditingkatkan dari tahun ke tahun dan disesuaikan pula dengan tingkat perkembangan desa agar terjadi keserasian laju pembangunan antar desa. Apabila pada awal Pelita I bantuan yang diberikan baru sebesar Rp 100.000 untuk setiap desa, pada awal Pelita II ditingkatkan menjadi Rp 200.000 untuk tiap desa. Pada awal Pelita III dan Pelita IV, bantuan tersebut ditingkatkan lagi, masingmasing menjadi Rp 450.000 dan Rp 1.250.000 untuk tiap desa. Selanjutnya dalam upaya mempercepat terwujudnya desa swasembada, dalam tahun 1986/1987 anggaran bantuan pembangunan desa ditingkatkan lagi menjadi Rp 98,9 milyar dengan jumlah bantuan sebesar Rp 1.350,0 ribu untuk tiap desa. Bantuan pembangunan desa diberikan untuk membiayai pembangunan proyek-proyek yang diprioritaskan di desa, yaitu dalam rangka menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dengan mengaktifkan peranserta semua lembaga yang ada di desa. Bantuan pembangunan kabupaten/kotamadya diberikan dengan tujuan utama agar Pemerintah Dari II dapat memecahkan berbagai masalah yang dihadapi, mengolah potensi yang ada, meningkatkan ketrampilan penduduk, serta menggerakkan masyarakat, koperasi dan swasta untuk berperanserta dalam pembangunan sehingga dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih luas. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa Pemerintah Dari II mem- punyai hubungan langsung dengan masyarakat dan berkewajiban pula memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Bantuan pembangunan kabupaten yang diberikan dalam tahun 1986/1987 direncanakan sebesar Rp 220,8 milyar atas dasar perhitungan Rp 1.250,0 per jiwa dengan bantuan minimum sebesar Rp 170,0 juta untuk tiap kabupaten. Bantuan pembangunan Dari I dalam tahun 1986/1987 direncanakan sebesar Rp 280,0 milyar, dengan bantuan minimum tiap propinsi sebesar Rp 10,0 milyar. Bantuan ini diberikan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam menunaikan tugasnya di bidang pengembangan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Sehubungan dengan itu, bantuan tersebut dapat digunakan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana ekonomi seperti pembangunan jalan, jembatan, irigasi, pasar dan sebagainya, serta pembangunan sarana dan prasarana sosial seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, olah raga, dan sebagainya. This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 92 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 Dengan dibangunnya berbagai sarana dan prasarana sosial dan ekonomi tersebut, berarti pula ikut memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan penduduk. Pemberian bantuan pembangunan sekolah dasar yang dimulai sejak tahun 1973/1974 telah memberikan hasil-hasil yang positip. Bantuan yang diwujudkan dalam bentuk pembangunan dan rehabilitasi gedung-gedung sekolah, rumah kepala sekolah dan guru, buku-buku pelajaran dan bacaan, serta peralatan olah raga tersebut telah berhasil memperluas kesempatan belajar kepada anak-anak usia sekolah, terutama di desa-desa dan daerah terpencil. Bersama-sama dengan program wajib belajar yang dilaksanakan sejak awal Pelita IV, kedua program pembangunan tersebut mencerminkan tindakan Pemerintah yang nyata dalam usaha meningkatkan kecerdasan bangsa. Dalam tahun 1986/1987, bantuan pembangunan sekolah dasar ini dianggarkan sebesar Rp 472,0 milyar dan direncanakan untuk melanjutkan kegiatan pembangunan tahun yang lalu. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat selalu mendapat perhatian Pemerintah setiap tahunnya, karena menyangkut produktivitas masyarakat dalam proses pembangunan. Oleh sebab itu melalui bantuan pembangunan sarana kesehatan yang diberikan sejak tahun 1974/1975, diusahakan peningkatan pelayanan kesehatan terutama kepada golongan masya- rakat yang berpenghasilan rendah, baik di desa maupun di ka1a. Dengan bantuan pemba- ngunan tersebut hingga kini telah dibangun ribuan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling, di samping peningkatan kemampuan Puskes- mas-puskesmas yang sudah ada, penyediaan tenaga-tenaga medis dan paramedis, serta penyediaan obat-obatan yang makin merata dan terjangkau oleh rakyat banyak. Dalam tahun 1986/1987 bantuan pembangunan sarana kesehatan direncanakan sebesar Rp 114,5 milyar . Bantuan pembangunan dan pemugatan pasar yang diberikan sejak tahun 1976/1977 adalah dalam rangka membantu para pedagang khususnya para pedagang kecil! golongan ekonomi lemah dalam menjalankan usahanya sehari-hari. Dengan dikeluarkannya bantuan pembangunan dan pemugaran pasar ini telah banyak dibangun tempat-tempat berjualan dengan sewa yang dapat dijangkau oleh pedagang-pedagang kecil, baik di kota-kota besar maupun di desa-desa. Sejak dilaksanakannya Pelita IV, bantuan yang berupa fasilitas kredit lunak dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah tersebut lebih diperluas lagi penggunaannya yaitu dapat pula digunakan untuk pembangunan proyek-proyek, yang selain memberikan pelayanan, juga dapat meningkatkan penerimaan Pemerintah Daerah. Dengan This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 93 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 demikian Pemerintah Daerah dapat membayar kembali angsuran kreditnya. Dalam tahun 1986/1987 anggaran untuk bantuan pembangunan dan pemugaran pasar direncanakan sebesar Rp 11,5 milyar. Dalam rangka pengelolaan sumber alam dan lingkungan hidup, program bantuan penghijauan dan reboisasi yang telah diberikan sejak tahun 1976/1977 akan dilanjutkan dan lebih ditingkatkan lagi dalam tahun 1986/1987. Dengan program bantuan penghijauan dan reboisasi tersebut telah banyak manfaat yang diperoleh, seperti dipertahankannya kese- imbangan eko1ogi terutama di daerah-daerah aliran sungai untuk menjaga kesuburan tanah. lebih dari itu telah berhasil pula mengurangi timbulnya kerugian besar yang diakibatkan oleh banjir. Dengan demikian maka tujuan lainnya yang hendak dicapai oleh program bantuan tersebut adalah untuk meningkatkan pendapatan petani, dan memberikan ketrampilan kepada para petani agar dapat mengolah tanah dengan memperhatikan ke1estarian sumber alam dan lingkungan hidup. Dalam tahun 1986/1987 bantuan penghijauan dan reboisasi direncanakan sebesar Rp 42,3 milyar, dan dalam pelaksanaannya akan diusahakan agar dirasakan sebagai kegiatan masyarakat sendiri dengan mendapat bantuan Pemerintah. Selanjutnya agar masyarakat mati berperanserta sepenuhnya, akan lebih banyak aparatur Pemerintah dan lembaga desa yang dilibatkan sedangkan Pemerintah Daerah lebih banyak berperan dalam hal penyuluhan. Pelaksanaan bantuan penunjangan jalan kabupaten yang dimulai sejak awal Pelita III telah memberikan arti yang penting bagi pembangunan daerah Dari II, terutama dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan, dan menggairahkan kegiatan perekonomian daerah. Selama dilaksanakannya program bantuan ini, telah berhasil dibangun jalan-jalan dan jembatan-jembatan yang menghubungkan daerah produksi hasil pertanian dan daerah pemasarannya, serta telah semakin banyak pula daerah-daerah terisolasi yang berhasil dibuka, sehingga dapat melakukan komunikasi yang lebih luas dengan daerah lainnya. Dalam tahun 1986/1987, anggaran untuk bantuan penunjangan jalan direncanakan sebesar Rp 130,0 milyar dan penggunaannya lebih diprioritaskan ke daerah-daerah yang keadaan prasarananya masih jauh dari mencukupi. Anggaran bantuan pembangunan sektoral yang diberikan kepada daerah Timor Timur dalam tahun 1986/1987 adalah sebesar Rp 7,2 milyar dan direncanakan untuk meneruskan kegiatan pembangunan tahun lalu, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 94 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 dan pemerintahan. Dalam pada itu dengan berlakunya Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 12 Tahun 1985, maka dana pembangunan berupa Ipeda digantikan dengan dana yang berasal dari pajak bumi dan bangunan tersebut dan dalam tahun 1986/ 1987 direncanakan sebesar Rp 255,6milyar. Anggaran pembangunan lainnya yang terdiri dari pembiayaan subsidi pupuk, penyertaan modal Pemerintah, dan pembiayaan lain-lain pembangunan, dalam tahun 1986/1987 direncanakan sebesar Rp 1.122,6 milyar. pembiayaan subsidi pupuk dengan anggaran yang direncanakan sebesar Rp 671,5 milyar, adalah dalam rangka menjaga agar swasembada pangan terutama beras tetap dapat dipertahankan. Dengan diberikannya subsidi maka harga pupuk akan tetap terkendali dan dapat dijangkau oleh petani, dan dengan demikian usaha peningkatan produksi dapat tercapai. Dalam pada itu untuk penyertaan modal Pemerintah, yang dilaksanakan dalam rangka memacu laju pembangunan melalui pengembangan dunia usaha dan sekaligus untuk mempertinggi produktivitas perusahaan- perusahaan negara yang bergerak di berbagai sektor pembangunan, dalam tahun 1986/1987 disediakan anggaran sebesar Rp 207,4 milyar. Anggaran sebesar Rp 207,4 milyar tersebut direncanakan antara lain untuk membiayai proyek-proyek yang tersebar di berbagai sektor pembangunan antara lain sektor pertanian, industri, pertambangan, perdagangan serta perhubungan dan pariwisata. Selanjutnya melalui pengeluaran pembangunan lainnya, yang dalam tahun 1986/1987 dianggarkan sebesar Rp 243,7 milyar, akan dilaksanakan program- program yang mendukung berhasilnya pembangunan nasional, diantaranya adalah program pembinaan keluarga berencana, pengembangan statistik/sensus, proyek listrik pedesaan, proyek air minum dan perumahan rakyat. Rencana pengeluaran pembangunan dalam tahun 1986/1987 dapat diikuti melalui Tabel 11.15 dan Tabel 11.16. 2.3.6. Pengawasan pembangunan Dengan makin meningkat serta kompleksnya pembangunan yang sedang dijalankan bangsa Indonesia dewasa ini, makin dituntut pula peningkatan pengawasan, yang dilandasi oleh disiplin dan semangat pembangunan yang tinggi, sehingga benar-benar dapat mencapai tujuan pembangunan secara berhasilguna dan berdayaguna. Berkaitan dengan hal itu, sejak dimulainya Pelita I pada tahun 1969/1970 Pemerintah senantiasa melakukan peningkatan- peningkatan dalam penyelenggaraan pengawasan pembangunan. Demikian pula dalam Pelita IV dilakukan lagi peningkatan pengawasan pembangunan, baik dalam segi kelembagaan This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 95 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 maupun tata kerja, sebagai kelanjutan dari langkah-langkah peningkatan dalam Pelita-pelita sebelumnya. Menjelang pelaksanaan Repelita IV, Pemerintah telah menempuh kebijaksanaan untuk melaksanakan sistim pengawasan terpadu secara struktural. Dalam kaitan tersebut telah diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1983 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tatakerja serta Struktur Organisasi Menteri Koordi- hater Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pengawasan Pembangunan (Menko Ekuin dan Wasbang), dan Inpres Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawas- an. Ketiga peraturan tersebut merupakan landasan operasional pengawasan, dan wajib dipakai sebagai pedoman kerja bagi seluruh aparat pengawasan fungsional dan pimpinan/ atasan masing-masing satuan organisasi/satuan kerja dalam pengembangan pengawasan. Dengan diberlakukannya ketiga peraturan tersebut, kebijaksanaan pengawasan yang sebe- lumnya tersebar pada para Menteri dan pimpinan lembaga dan instansi lain, kini diintegrasi- kan secara struktural. This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 96 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 T a b e l II. 15 RENCANA ANGGARAN DAN BELANJA NEGARA, 1986/1987 ( dalam milyar rupiah ) Penerimaan Jumlah Pengeluaran Jumlah A. PEN. DALAM NEGERI 17.832,5 A. PENG. RUTIN 13.125,6 I. Penerimaan minyak bumi dan 9.738,2 I. Belanja pegawai 4.212,6 gas alam II. Penerimaan di luar miyak 8.094,3 1. Tunjangan beras 482,5 bumi dan gas alam 1. Pajak penghasilan 2.880,5 2. Gaji / pensiun 3.211,1 2. Pajak pertambahan nilai 2.143,3 3. Biaya makanan ( lauk pauk ) 313,3 barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah 3. Bea masuk dan cukai 1.634,8 4. Lain-lain belanja pegawai 116,6 dalam negeri 4. Pajak ekspor 78,8 5. Belanja pegawai luar negeri 89,1 5. Pajak bumi dan bangunan 284,0 II. Belanja barang 1.366,5 6. Pajak lainnya 119,0 1. Dalam negeri 1.296,7 7. Penerimaan bukan pajak 953,9 2. Luar negeri 69,8 III. Subsidi daerah Otonom 2.639,7 1. Belanja pegawai 2.374,3 2. Belanja non pegawai 265,4 IV. Bunga dan cicilan hutang 4.223,2 1. Dalam negeri 40,0 2. Luar negeri 4.183,2 V. Pembiayaan cadangan pengan 417,4 VI. Lain-lain 266,2 B. Pen. Pembangunan 3.589,1 B. PENG. PEMBANGUNAN 829,0 I. Bantuan program 81,4 I. Pembiayaan dalam rupiah 4.788,3 II. Bantuan proyek 3.507,7 II. Bantuan proyek 3.507,7 J u m l a h 21.421,6 J u m l a h 21.421,6 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 97 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 T a b e l II. 16 RENCANA ANGGARAN PEMBANGUNAN, 1986/1987 (dalam milyar rupiah) Jenis Pengeluaran 1985/1986 1986/1987 APBN RAPBN I. Pembiayaan Departemen/Lembaga 3.644,3 2.087,7 1. Departemen/Lembaga 3.249,1 1.782,0 2. Departemen Hankam 395,2 305,7 II. Pembiayaan bagi daerah 1.643,5 1.578,0 1. Bantuan pembangunan desa 98,6 98,9 2. Bantuan pembangunan kabupaten 215,9 220,8 3. Bantuan pembangunan Dari I 280,0 280,0 4. Pembangunan SD 617,0 417,2 5. Pelayanan kesehatan/Puskesmas 114,5 114,5 6. Bantuan pembangunan pasar 11,5 11,5 7. Bantuan peghijauan 42,3 42,3 8. Pembangunan prasarana jalan 87,5 130,0 9. Timor Timur 8,8 7,2 10. Pembiayaan daerah melalui dana PBB 167,4 255,6 III. Pembiayaan lain-fain 1.062,0 1.122,6 1. Subsidi pupuk 557,8 671,5 2. Penyertaan modal pemerintah 255,6 207,4 3. Lain-lain 248,6 243,7 IV. Bantuan Proyek 4.297,2 3.507,7 Jumlah 10.647,0 8.296,0 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 98 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 Peningkatan pelaksanaan koordinasi di bidang pengawasan tercermin dengan telah dapat dilembagakannya penyusunan program kerja pengawasan tahunan (PKPT) menjadi tata kerja secara nasional. Langkah penyusunan PKPT tersebut diawali dengan penggarisan kebijaksanaan pengawasan oleh Wakil Presiden, yang dilengkapi dengan petunjuk Menko Ekuin dan Wasbang, kepada para Menteri/Pimpinan Lembaga dan Kepala Daerah, serta petunjuk teknis Kepala BPKP kepada seluruh pimpinan aparat fungsional pusat dan daerah. Berdasarkan kebijaksanaan pengawasan tersebut dan usulan PKPT dari para aparat penga- wasan Pemerintah, BPKP menyusun PKPT secara nasional. Dengan adanya PKPT secara nasional dimaksudkan agar terjamin keterpaduan pengawasan dari segi sasaran pemeriksaan dan waktu pemeriksaan, sehingga mencegah secara dini tumpang tindih dalam pelaksanaan pengawasan. Di samping itu secara berkala diselenggarakan rapat-rapat koordinasi penga- wasan dalam berbagai tingkat, yaitu pada tingkat nasional dipimpin oleh Wakil Presiden, pada tingkat pusat dipimpin oleh Menko Ekuin dan Wasbang atau oleh Kepala BPKP, dan pada tingkat daerah dipimpin oleh Kepala Perwakilan BPKP. Rapat-rapat koordinasi tersebut merumuskan berbagai kebijaksanaan di bidang pengawasan untuk mendapatkan kesatuan dalam memecahkan masalah-masalah pengawasan. Dengan demikian aparat pengawasan fungsional tidak lagi bekerja sendiri-sendiri melainkan bekerja atas dasar rencana kerja nasional. Urgensi pelaksanaan pengawasan juga disalurkan melalui adanya prioritas sasaran pemeriksaan yang ditetapkan dalam kebijaksanaan Wakil Presiden. Langkah-Langkah pengawasan yang berdasarkan pada sistem pengawasan yang terpadu tersebut akan dilanjutkan terus dalam masa Pelita IV ini sampai benar-benar tercer- min adanya siklus pengelolaan yang mantap di dalam aparatur Pemerintah, yaitu berjalannya secara serasi dan saling berkaitan fungsi-fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan semenjak dari eselon teratas sampai ke eselon terbawah. Sejalan dengan itu diharapkan pula berkembangnya pengawasan sosial yang dapat lebih memperkokoh perkembangan siklus pengelolaan yang baik dari para penyelenggara negara. Oleh karena itu dalam rangka mengembangkan pengawasan sosial yang tertib dan efektif, penyebarluasan pengertian dan kesadaran masyarakat tentang pengawasan akan makin ditingkatkan dalam waktu-waktu mendatang. Makin meningkatnya volume pembiayaan pembangunan dan bertambahnya sasaran- sasaran yang hendak dicapai dalam Pelita IV dan Pelita-pelita berikutnya, mengharuskan This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 99 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 terus ditingkatkan dan disernpurnakannya pengawasan oleh aparat pengawasan fungsional maupun pengawasan atasan langsung/pimpinan. Pengawasan atasan langsung akan berjalan secara efektif apabila didukung dengan alat bantu berupa pengawasan melekat, yaitu system pengawasan yang diciptakan di dalam. organisasi yang bersangkutan dan meliputi berbagai kegiatan pengawasan sebelum, pada saat, atau setelah sesuatu tindakan dilakukan. Dengan demikian sistim pengendalian manajemen tersebut perlu dikembangkan terus, dalam ani organisasi yang belum memiliki pengendalian manajemen yang baik supaya menciptakannya, sedang organisasi yang telah memilikinya supaya lebih meningkatkan mutunya. Peningkatan pengawasan atasan langsung harus benar-benar dapat dirasakan oleh bawahan, dan penga- wasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional merupakan pelengkap dan pen- dorong bagi pengawasan atasan langsung tadi. Pengawasan melekat dimaksud dilakukan antara lain melalui penggarisan struktur organisasi yang jelas, kebijaksanaan secara tertulis, rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan, prosedur kerja, pencatatan hasil kerja serta pelaporannya kepada atasan, dan pembinaan personil yang terus menerus. Dalam rangka mendorong berfungsinya pengawasan atasan langsung melalui penciptaan dan peningkatan mutu pengawasan melekat, dalam tahun 1984/1985 BPKP telah menerbitkan buku Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemeriksaan Atas Instansi Pemerintah, yang dibagikan kepada seluruh aparat pengawasan fungsional, dan buku saku berupa petun- juk untuk atasan langsung dalam pemeriksaan kas dan penutupan buku kas, yang dibagikan kepada seluruh departemen/lembaga. Selain itu pada awal tahun 1985/1986 telah pula diterbitkan Norma Pemeriksaan yang berlaku bagi seluruh aparat pengawasan fungsional. Dengan adanya Norma Pemeriksaan tersebut maka standar-standar pemeriksaan dapat dikembangkan secara lebih terarah sebagai perwujudan operasional dari norma-norma pemeriksaan, dan dengan demikian kepercayaan para pemakai laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dapat lebih dimantapkan. Sistem pelaporan hasil-hasil pengawasan yang merupakan laporan manajemen di bidang pengawasan mulai diletakkan landasannya dalam tahun 1984/1985, dengan tujuan agar Wakil Presiden, Menko Ekuin dan Wasbang, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan), para Menteri/Ketua Lembaga, dan para Gubernur KDH Tingkat I, dapat secara berkala mengetahui perkembangan pengawasan yang dilaksanakan oleh aparat pengawasan fungsional. Para Menteri/Ketua Lembaga dan Gubernur KDH Tingkat I, di samping mene- rima laporan berkala hasil-hasil pengawasan BPKP juga menerima laporan berkala hasil pengawasan aparat pengawasan fungsionalnya. Dengan diterimanya laporan berkala hasil This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 100 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 pengawasan diharapkan para Menteri/Ketua Lembaga dan para Gubernur KDH Tingkat I dapat terus mengikuti pelaksanaan langkah-langkah tindak lapjutatas temuan-temuan hasil pengawasan, khususnya yang belum ada tindak lanjutnya. Sejak tahun pertama Pelita IV, kegiatan pengawasan terhadap pengeluaran dan penerimaan anggaran telah dititikberatkan pula kepada pemeriksaan operasional, yaitu pemeriksaan dengan tujuan utama menilai sistem pengendalian atasan terhadap pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Sistim pengawasan yang bertumpu kepada peme- riksaan operasional tersebut, disamping berperan mendorong usaha pimpinan meningkatkan dan memantapkan pengawasan atasan langsung, berperan pula menguji tentang kemuta- khiran suatu prosedur dan peraturan pelaksanaan yang berlaku dalam rangka peningkatan usaha penghematan, dayaguna, dan hasilguna. Pemeriksaan-pemeriksaan ketaatan terhadap rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tetap ditangani oleh Inspektorat Jenderal Departemen/aparat pengawasan Lembaga dan Inspektorat Wilayah. Pelaksanaan pengawasan di bidang anggaran dilakukan dengan cara pemeriksaan secara rutin, dan pemeriksaan secara serentak pada akhir tahun anggaran terhadap proyek-- proyek Pelita dan proyek-proyek pembangunan daerah. Pengawasan terhadap proyekproyek pembangunan mencakup penilaian mengenai pengelolaan program-program pembangunan, serta analisa terhadap hambatan-hambatan yang menyebabkan kemajuan proyek tidak sesuai dengan yang ditetapkan. Oleh karena itu pemeriksaan secara terpadu dan serentak terhadap proyek-proyek pembangunan dalam satu program akan terus diperluas dalam tahun-tahun berikutnya. Pemeriksaan serentak terhadap proyek-proyek Pelita pada akhir Pelita I mencakup 1.956 proyek, pada akhir Pelita II mencakup 3.178 proyek, dan selanjutnya dalam tahun keempat Pelita III mencakup 5.211 proyek. Perkembangan hasil pemeriksaan khusus proyek-proyek Pelita dapat diikuti pada Tabel 11.17. Sejak tahun terakhir Pelita III, pemeriksaan serentak atas proyek-proyek Pelita tidak lagi dilaksanakan tiap tahun tetapi dilakukan sewaktu-waktu bilamana dianggap perlu. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa dari hasil pengawasan sejak Pelita I sampai dengan akhir tahun keempat Pelita III terlihat bahwa disiplin administrasi proyek-proyek Pelita secara keseluruhan bertambah baik. Pemeriksaan secara rutin juga dilakukan terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan milik Daerah (BUMD) selaku aparatur perekonomian negara. Dalam rangka mendorong agar BUMN dan BUMD bekerja atas dasar rencana anggaran yang ditetapkan This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 101 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 dan arus dana yang sehat, serta laporan keuangan yang tertib, maka terhadap BUMN ini pada umumnya dilakukan pemeriksaan terhadap neraca dan perkiraan rugi labanya. Pemeriksaan ini memakai prinsip-prinsip akuntansi yang umum berlaku sebagai norma bagi penyelenggaraan pertanggungjawaban keuangan yang tertib dan lengkap, yang diakhiri dengan pernyataan akuntan yang dapat dipergunakan untuk menilai kemajuan dan ketertiban pertanggungjawaban keuangan. Hasil pemeriksaan akuntan terhadap laporan keuangan BUMN tersebut menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban keuangan badan usaha secara umum telah semakin baik, yaitu sebagaimana tercermin dari jurnlah pemyataan pendapat akuntan yang menyetujui tanpa syarat, yang setiap tahunnya makin meningkat yaitu tahun 1981/1982 sebanyak 127, tahun 1982/1983 sebanyak 176, tahun 1983/1984 sebanyak 192, dan tahun 1984/1985 sebanyak 202. Sebagai tindak lanjut hasil pengawasan dan berdasarkan informasi dari masyarakat serta kewenangan yang ada, BPKP sejak tahuh 1983/1984 telah mengadakan pemeriksaan khusus terhadap kasus-kasus yang diduga mengandung unsur tindak pidana yang merugikan negara, yang terjadi pada BUMN, BUMD, satuan kerja dan proyek. Dari hasil pemeriksaan khusus tersebut, dalam tahun 1983/1984 telah disarnpaikan 29 kasus kepada Kejaksaan Agung, 4 kasus diantaranya telah disampaikan kepada Pengadilan Negeri. Selanjutnya telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung 53 kasus dalam tahun 1984/1985 dan 21 kasus dalam triwulan I 1985/1986. Kasus-kasus yang telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung tersebut telab diteruskan kepada Kejaksaan Tinggi di masing-masing daerah, untuk selanjutnya dilimpahan kepada Pengadilan Negeri setempat. Sebagai tindak lanjut hasil pengawasan lainnya, juga telah diterima denda kelambatan penyelesaian pekerjaan/penyerahan barang, dan pengembalian/penyelesaian atas pekerjaan yang tidak diselesaikan pemborong. Selanjut- nya terhadap pegawai-pegawai yang bersalah telah pula dilakukan tindakan administratif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980. This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 102 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 103 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 104 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 Dengan berlakunya Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1980, yang kemudian disempumakan dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1983 dan disempumakan lagi dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1984 tentang Team Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah, maka sejak tahun 1983/1984 BPKP telah menerima penugasan aari Team Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan: Pemerintah untuk mengadakan penelitian dan pemeriksaan terhadap masalah-masalah yang timbul dari pelaksanaan pemba- ngunan proyek-proyek besar, seperti addendum kontrak akibat pekerjaan tambah/kurang, eskatasi barga, klaim dari kontraktor dan sebagainya. Dalam tahun 1983/1984, tahun 1984/1985, dan dalam triwulan I tahun 1985/1986, masing-masing telah diselesaikan sebanyak 14, 87 dan 26 penugasan dari Team Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemeriritah, yang laporannya telah disarnpaikan kepada Menteri Muda Urusan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri. Penelitian terhadap sistem dan kondisi pengawasan yang dewasa ini berlaku, juga dilaksanakan oleh BPKP sebagai dukungan terhadap usaha-usaha Pemerintah untuk me- nyempurnakan sistem pengawasan dalam tubuh aparatur Pemerintah,BUMN dan BUMD, sebagai aparatur perekonomian negara. Penelitian yang telah diselesaikan meliputi penelitian dalam rangka perumusan Norma Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah, penelitian mengenai peranan dan efektivitas Satuan Pengawasan Intern BUMN, dan peneli- tian pengawasan atasan langsung pada instansi Pemerintah. Dalam tahun 1985/1986 dan tahun-tahun. berikutnya, kegiatan penelitian dan pengembangan pengawasan akan dilanjut- kan terus pada bidang-bidang lainnya seperti penelitian terhadap pengendalian penerimaan, fungsi Dewan Pengawas/Dewan Komisaris BUMN, kondisi aparat pengawasan fungsional Pemerintah dan lain-lainnya. This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 105 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 BAB III HARGA, GAJI DAN UPAH 3.1. Pendahuluan Kemantapan stabilitas di bidang ekonomi, khususnya kestabilan harga barang dan jasa kebutuhan masyarakat banyak merupakan prasyarat yang sangat penting bagi kelancaran usaha pembangunan nasional. Untuk itu berbagai kebijaksanaan ekonomi, seperti kebijak- sanaan di bidang anggaran belanja, moneter dan perdagangan, oleh Pemerintah senantiasa diusahakan terpadu sehingga barang-barang kebutuhan pokok, yang merupakan unsur yang penting untuk menunjang usaha pemeliharaan kestabilan, terjamin persediaannya serta lancar distribusinya. Dalam situasi moon terbatasnya dana-dana pembangunan, baik berupa penerimaan devisa hasil ekspor maupun dana APBN, semakin penting pula terpeliharanya kestabilan yang mantap. Dalam iklim perekonomian yang stabil, masyarakat terdorong untuk menabung karena kepercayaan terhadap nilai rupiah tidak berkurang. Di sisi lain, suasana yang stabil memberikan kepastian usaha bagi dunia usaha untuk melaksanakan dan meningkatkan kegiatan produksi dan investasinya. Dalam rangka memantapkan stabilitas di bidang ekonomi, dalam Pelita IV selalu diupayakan pengendalian tingkat laju inflasi pada tingkat yang wajar dan terkendali, sehingga inflasi yang timbul tidak sampai mengganggu kelancaran pelaksanaan pembangunan. Keberhasilan stabilitas di bidang ekonomi tercermin dari perkembangan laju inflasi selama Pelita: I sampai dengan awal pelaksanaan Pelita IV. Dalam Pelita I rata-rata laju inflasi mencapai sebesar 17,48 persen setahun, kemudian dalam Pelita II dan dalam Pelita III laju inflasi menurun menjadi rata-rata sebesar 14,77 persen dan 13,16 persen per tahun. Dalam tahun pertama Pelita IV laju inflasi hanya sebesar 3,64 persen, sedangkan dalam tahun kedua Pelita IV atau tepatnya sampai dengan bulan Desemher 1985, laju inflasi adalah sebesar 4,13 persen atau rata-rata 0,46 persen sebulan. Tidak dapat disangkal, bahwa harga bahan pangan mempunyai pengaruh yang besar terhadap kenaikan barga, mengingat besarnya peranan bahan pangan dalam komponen kebutuhan hidup masyarakat. Untuk itu Pemerintah senantiasa berusaha menjaga stabilitas harganya dan tetap dalam jangkauan cara beli masyarakat. Beras sebagai bahan pangan utama senantiasa diusahakan terkendali harganya. Dalam hubungan ini, kemajuan yang dicapai dalam produksi beras telah memberikan sumbangan yang besar bagi usaha peme- liharaan kestabilan, selain berarti meningkatnya penghasilan petani produsen. Dalam tahun This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 106 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 1984 produksi beras mencapai sebesar 25,8 juta ton, untuk kemudian dalam tahun 1985 diperkirakan akan meningkat menjadi lebih dari 26,3 juta ton. Dengan prestasi produksi beras tcrsebut, salah satu cita-cita di bidang pembangunan ekonomi yang telah lama didam- bakan oleh pemerintahan Orde Baru, yaitu swasembada dalam bahan makanan yang terpen- ring ini, telah tercapai. Dengan produksi beras yang cukup besar tersebut dan ditunjang dengan kelancaran dalam distribusinya, secara umum harga beras di beberapa kota selama periode April-Oktober 1985 tetap stabil dan terjangkau oleh masyarakat konsumen. Perkembangan harga khususnya harga emas dan komoditi ekspor tidak terlepas dari pengaruh harga yang berlaku di pasar internasional. Dalam periode April-November 1985, harga emas di bursa London mengalanii peningkatan sebesar 3,47 persen. Sementara itu harga emas di pasar Jakarta mengalami peningkatan pula, baik untuk emas 24 karat, 23 karat maupun 22 karat, meskipun dalam periode tersebut juga terjadi penurunan harga. Dalam pada itu semakin meningkatnya harga valuta asing. diharapkan akan. mendorong ekspor kenegara-negara yang matauangnya meningkat. Perkembangan harga komoditi ekspor di pasar internasional selama tahunanggaran 1985/1986 sampai bulan November menunjukkan perkembangan yang agak baik, khususnya pada harga lada putih dan lada hitam. Sebaliknya telah terjadi penurunan harga pada karet jenis RSS III, kopra dan minyak sawit. Indeks harga perdagangan besar Indonesia dalam tahun 1984 meningkat sebesar 12,61 persen, sedang dalam tahun 1985 sampai dengan bulan Agustus telah meningkat sebesar 2,49 persen, antara lain terutama sebagai akibat meningkatnya indeks harga produk pertambangan dan penggalian sebesar 6,74 persen. Peningkatan indeks harga perdagangan besar ini terutama disebabkan oleh peningkatan harga di dalam negeri. Di samping itu indeks harga sektor perdagangan besar bahan bangunan dan konstruksi telah meningkat pula sebesar 4,33 persen. 3.2. Perkembangan harga 3.2.1. Indeks harga konsumen Indonesia Perkembangan laju inflasi yang diukur berdasarkan perkembangan indeks harga 150 macam barang dan jasa, dalam tahun anggaran 1985/1986 sampai bulan Desember, adalah sebesar 4,13 persen atau rata-rata sebesar 0,46 persen per bulan. Sedangkan dalam periode yang sama tahun sebelumnya, laju inflasi mencapai sebesar 3,46 persen atau rata-rata 0,38 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 107 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 persen per bulan. Laju inflasi sebesar 4,13 persen tersebut terutama disebabkan inflasi yang terjadi dalam bulan April sebesar 2,50 persen, sedangkan dalam bulan Juli sampai dengan bulan September terjadi deflasi (penurunan harga) masing-masing sebesar 0,12 persen, 0,07 persen dan 0,15 persen. Laju inflasi dalam bulan April yang relatif besar tersebut erat hubungannya dengan mulai dilaksanakannya pajak pertambahan nilai pada tanggal 1 April 1985. Dalam bulan-bulan lainnya tingkat inflasi tidak lebih dari 0,89 persen. Dilihat dari faktor penyebab inflasi secara kelompok maupun subkelompok, laju inflasi selama April- Desember 1985 ,sebesar 4,13 persen tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya indeks harga kelompok perumahan sebesar 5,75 persen, indeks harga kelompok aneka barang dan jasa sebesar 4,60 persen, dan indeks harga kelompok sandang sebesar 3,09 persen. Sedangkan indeks harga kelompok makanan menunjukkan kenaikan sebesar 2,92 persen. Kenaikan indeks harga kelompok perumahan sebesar 5,75 persen tersebut terutama adalah karena adanya peningkatan yang terjadi pada indeks harga subkelompok bahan bakar, penerangan dan air sebesar 10,90 persen, dan indeks harga subkelompok penyelenggaraan rumah tangga sebesar 5,67 persen. Sedangkan indeks harga subkelompok rekreasi dan olah raga, serta indeks harga subkelompok pendidikan, masing-masing meningkat sebesar 7,77 persen dan 7,60 persen, yang antara lain merupakan sebab kenaikan indeks harga kelompok aneka barang dan jasa yang mencapai sebesar 4,60 persen tersebut. Kenaikan indeks harga kelompok sandang selama bulan April-Desember 1985 sebesar 3,09 persen tersebut antara lain disebabkan oleh naiknya indeks harga subkelompok barang prihadi dan sandang lainnya, serta indeks harga subkelompok sandang wanita, masing-masing sebesar 3,95 persen dan 3,26 persen. Kemudian indeks harga kelompok makanan yang meningkat sebesar 2,92 persen antara lain disebabkan naiknya indeks harga subkelompok telur, susu dan hasil- hasilnya, subkelompok daging dan hasil-hasilnya, dan subkelompok padi-padian, Ubl-ubian dan hasil-hasilnya, masing-masing sebesar 9,39 persen, 7,81 persen dan 6,53 persen. Sementara itu indeks harga subkelompok lemak dan minyak dan subkelompok bumbu- bumbuan menunjukkan penurunan masing-masing sebesar 12,65 persen dan 10,69 persen. Perkembangan indeks harga konsumen beserta komponennya secara terinci dapat dilihatpada Tabel III.1, Tabel III.2, Grafik III.2 dan Grafik III.3. Bila dilihat laju inflasi untuk masing-masing kota di 17 kota propinsi selama periode April-Desember 1985, kota-kota seperti Mataram, Manado, Bandung, Pontianak, Denpasar dan Yogyakarta mengalami inflasi yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan kota lainnya, masing-masing mencapai 8,49 persen, 7,34 persen, 5,46 persen, 5,25 persen, 5,17 persen dan This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 108 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 5,10 persen. Sedangkan inflasi yang terkecil terjadi di kota jayapura yang hanya mencapai 1,52 persen, kemudian di kota Palembang dan Padang masing-masing sebesar 2,51 persen dan 2,68 persen. Perkembangan indeks harga konsumen untuk masingmasing kota di 17 kota propinsi dapat dilihat pada Tabel III.3. 3.2.2. Harga beberapa barang konsumsi utama Harga beras di beberapa kota di Indonesia selama bulan Oktober 1985 mengalami penurunan sekitar 1,38 persen sampai 5,77 persen, sedang di Yogyakarta dan Surabaya mengalami peningkatan masing-masing sebesar 13,71 persen dan 4,77 persen. Dengan demikian harga beras secara umum cukup bervariasi akan tetapi tetap terkendali. Ter- kendalinya harga beras ini tidak terlepas dari kemajuan di bidang pengadaan pangan serta kelancaran distribusinya. Penurunan harga beras terjadi pada kota Banjarmasin, Semarang dan Ujung Pandang masing-masing sebesar 5,77 persen, 1,50 persen dan 1,38 persen. Harga tepung terigu di beberapa kota di Indonesia dalam bulan Oktober 1985 berkisar antara Rp 419,22 sampai Rp 446,-- per kilogram, sedangkan persentase kenaikan harganya per kilogram berkisar antara 1,19 persen dan 6,25 persen. Kenaikan tertinggi tercatat di Ujung - Pandang yang besarnya 6,25 persen, yaitu dari Rp 400,-- dalam bulan Maret 1985 menjadi Rp 425,-- dalam bulan Oktober 1985. Persentase kenaikan harga yang terendah terjadi di kota Denpasar, yaitu sebesar 1,19 persen. Kenaikan harga yang juga terjadi di seluruh kota dalam bulan Oktober 1985 adalah untuk gula pasir, kecuali untuk kota Ujung Pandang yang tetap sama. Angka kenaikan harga gula pasir tertinggi tercatat di Yogyakarta yaitu dari Rp 602,71 per kilogram dalam bulan Maret 1985 menjadi Rp 616,44 per kilogram dalam bulan Oktober 1985, berarti terjadi kenaikan harga sebesar 2,28 persen. Kenaikan harga gula pasir yang cukup tinggi juga terjadi di Surabaya yaitu sebesar 2,12 persen. Adapun peningkatan yang terkecil terjadi di Medan yang hanya naik 0,52 persen, yaitu dari Rp 646,25 per kilogram dalam bulan Maret 1985 menjadi Rp 649,61 per kilogram dalam bulan Oktober 1985. Pola kenaikan yang hampir sama dengan harga gula pasir terjadi pula pada tekstil. Di kota-kota tersebut, kecuali Medan, Banjarmasin dan Denpasar, harga tekstil dalam bulan Oktober 1985 mengalami kenaikan dibandingkan bulan Maret 1985. Kenaikan harga tekstil berkisar antara 3,42 persen sampai dengan 17,38 persen, sedangkan kenaikan harga tekstil tertinggi tercatat di Surabaya dan kenaikan harga tekstil terendah tercatat di Yogyakarta. Perkembangan harga barang-barang konsumsi utama dapat dilihat pada Tabel III.4. This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 109 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 110 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 111 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 112 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 113 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 114 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 115 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 116 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 3.2.3. Harga emas dan valuta asing Kecenderungan naiknya harga emas internasional mempunyai dampak pada harga emas di pasaran dalam negeri. Harga emas di bursa London dalam periode April-November 1985 secara umum mempunyai kecenderungan meningkat 3,47 persen, walaupun dalam jangka waktu tersebut mengalami penurunan, yang terjadi dalam bulan Mei, Juni, September dan Oktober, tetapi dalam bulan Agustus terjadi peningkatan 9,31 persen. Sejalan dengan 1tu harga emas di Jakarta dalam periode yang sama untuk emas 24 karat, 23 karat, dan 22 karat secara umum juga mempunyai kecenderungan meningkat pula, masing-masing 4,45 persen, 3,98 persen dan 3,95 persen, walaupun dalam jangka waktu tersebut juga terjadi penurunan. Perkembangan harga emas dapat dilihat pada Tabel III.5. Kurs matauang dolar Amerika dan valuta asing lainnya mencatat kenaikan dari bulan ke bulan. Kurs dolar Amerika di pasar Jakarta dalam tahun anggaran 1985/1986 sampai bulan November meningkat sebesar 2,04 persen. Peningkatan kurs dolar Amerika yang paling menonjol terjadi dalam bulan Mei, yaitu dari Rp 1.109,25 per dolar dalam bulan April, menjadi Rp 1.117,80 per dolar Amerika dalam bulan Mei 1985 atau naik sebesar 0,77 persen. Seperti halnya matauang dolar Amerika, kenaikan kurs terjadi pula pada matauang asing lainnya. Jepang yang merupakan negara pengimpor utama barang-barang Indonesia, kurs matauangnya mengalami kenaikan sebesar 29,56 persen dalam tahun anggaran 1985/1986 sampai dengan bulan November. Kenaikan kurs yang cukup besar ini diharapkan akan lebih menarik lagi minat ekspor ke Jepang. Sementara itu dalam periode yang sama kurs dolar Singapura dan dolar Hong Kong mengalami kenaikan masing-masing sebesar 9,33 persen dan 2,42 persen. Untuk matauang negara-negara Eropa Barat, yaitu poundsterling Inggris, mark Jerman, franc Swiss, dan guilder Belanda mengalami kenaikan juga masingmasing sebesar 29,72 persen, 29,97 persen, 34,62 persen, dan 29,90 persen. Kenaikan kurs poundsterling Inggris yang cukup tajam terjadi dalam bulan April dan Juli 1985, mencapai sebesar 9,45 persen dan 7,34 persen. Sedangkan mark Jerman dan guilder Belanda, kenaikan kurs yang tajam terutama terjadi dalam bulan Oktober, masing-masing sebesar 7,12 persen dan 6,95 persen. Kemudian untuk matauang franc Swiss kenaikan tertinggi terjadi pada bulan April sebesar 8,23 persen. Perkembangan kurs beberapa valuta asing di pasar Jakarta dapat dilihat pada Tabel III.6 dan Grafik III.4. This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 117 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 118 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 119 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 120 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 3.2.4. Harga barang-barang ekspor Lesunya keadaan perekonomian dunia yang masih belum sepenuhnya pulih kernball dari resesi, telah berakibat turunnya permintaan komoditi ekspor Indonesia urnurnnya, yang pada gilirannya akan menurunkan harga. Meskipun demikian tampaknya harga barang- barang ekspor utama di pasaran Indonesia seperti lada putih, kopi robusta dan karet jenis RSS I menunjukkan peningkatan-peningkatan. Dalam tahun anggaran 1985/1986 sampai dengan bulan November, harga lada putih di pasar Jakarta meningkat sebesar 67,21 persen, meskipun dalam bulan Agustus dan September turun masing-masing sebesar 0,20 persen dan 1;52 persen. Sementara itu harga kopi robusta dan karet jenis RSS I dalam periode yang sama juga mengalami peningkatan masing-masing sebesar 66,67 persen dan 8,58 persen. Kenaikan harga kopi robusta yang tinggi tersebut, adalah karena relatif tingginya kenaikan harga yang terjadi dalam bulan November, yakni sebesar 45,16 persen. Untuk harga karet jenis RSS I tersebut dalam bulan Juli, Agustus dan September mengalami penurunan masing-masing sebesar 3,55 persen, 1,40 persen dan 0,70 persen. Sedangkan untuk kopra (Sulawesi) mempunyai prospek yang kurang cerah, ditandai dengan turunnya harga kopra dalam periode yang sama sebesar 35,19 persen. This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 121 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 122 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 123 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 124 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 Prospek yang cukup cerah bagi barang-barang ekspor di pasar internasional juga terjadi pada komoditi lada hitam di pasar New York dan lada putih di pasar London, yang dalam tahun anggaran 1985/1986 sampai bulan November meningkat masing-masing sebesar 54,43 persen dan 51,48 persen. Sementara itu prospek ekspor yang kurang cerah dialami komoditi kopra, yang dalam tahun anggaran 1985/1986 sampaibulan November, harganya di pasaran Manila dan London mengalami penurunan yang cukup besar yaitu masing-masing sebesar 52,78 persen dan 50,89 persen. Penurunan harga kopra tersebut diikuti oleh turunnya harga minyak sawit eks Malaysia di pasar London sebesar 14,05 persen, meskipun dalam bulan April 1985 terjadi kenaikan yang cukup tinggi yaitu sebesar 59,55 persen. Keadaan ini tidak terlepas dari menurunnya permintaan kopra di luar negeri. Kecenderungan penurunan harga tampaknya terjadi pula pada beberapa komoditi lain, yaitu karet jenis RSS III dan kopi robusta. Komoditi ekspor karet jenis RSS III di pasar London dan Singapura, dalam periode April-November 1985 harganya telah mengalami penurunan masing-masing sebesar 26,78 persen dan 9,32 persen, scmentara harga di pasar New York naik sebesar 1,74 persen. Demikian juga halnya harga kepi robusta eks Palembang di pasar New York, yang merupakan tempat pemasaran untuk semua jenis kepi dunia, dan harga timah putih di pasar London, dalam periode April-Oktober telah mengalami penurunan masing-masing sebesar 9,79 persen dan 12,98 persen, walaupun dalam bulan November harga kepi robusta meningkat sebesar 15,84 persen. Menurunnya beberapa harga komoditi ekspor tersebut tidak terlepas dari lesunya pasaran barang-barang tersebut, khususnya di pasaran internasional, sebagai dampak resesi yang masih terasa saar ini. Perkembangan harga komoditi di pasar lokal dan di pasar internasional dapat dilihat pada Tabel III.7, Tabel III.8 dan Grafik III.5. 3.2.5. Indeks harga perdagangan besar Indonesia Selama tahun 1984, indeks harga perdagangan besar Indonesia meningkat sebesar 12,61 persen. Kenaikan tersebut disebabkan meningkatnya indeks harga sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri, sektor impor dan sektor ekspor, masing-masing sebesar 12,83 persen, 9,44 persen, 12,96 persen, 11,07 persen dan 13,04 persen. Dalam tahun 1985 sampai dengan bulan Agustus, indeks harga perdagangan besar meningkat sebesar 2,49 persen. Kenaikan ini sebagai akibat kenaikan indeks harga sektor pertanian sebesar 4,87 persen, sektor pertambangan dan penggalian sebesar 6,74 persen, This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 125 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 126 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 127 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 128 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 129 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 130 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 sektor industri sebesar 3,53 persen, sektor impor sebesar 3,32 persen dan sektor ekspor sebesar 0,86 persen. Peningkatan indeks harga sektor pertanian terjadi di setiap subsektor bahan makanan, subsektor tanaman perdagangan, subsektor peternakan, subsektor perkayuan dan hasil-hasil buran, serta subsektor perikanan. Adapun peningkatan indeks harga sektor pertambangan dan penggalian terutama disebabkan oleh naiknya indeks harga subsektor batubara, subsektor penggalian dan subsektor garam. Di sektor industri, kenaikan indeks harga yang sangat tajam terjadi di subsektor industri minyak nabati dan lemak, sedangkan di subsektor lainnya walaupun meningkat tetapi tidak terlalu berarti. Meningkatnya indeks harga perdagangan besar Indonesia tampaknya disebabkan oleh kecenderungan peningkatan harga di dalam negeri. Dengan kata lain faktor harga barang impor secara umum tidak berpengaruh terhadap kenaikan indeks harga perdagangan besar tersebut. Hal ini tercermin dari lebih tingginya kenaikan indeks umum tanpa sektor impor dan ekspor bila dibandingkan dengan indeks harga perdagangan besar secara keseluruhan. Dalam tahun 1985 sampai bulan Agustus, kenaikan indeks umum harga perdagangan besar Indonesia tanpa impor dan ekspor mencapai sebesar 4,07 persen, sedangkan indeks umumnya hanya naik sebesar 2,49 persen. Perkembangan indeks harga perdagangan besar Indonesia dapat dilihat pada Tabel III.9. 3.2.6. Indeks harga perdagangan besar bahan bangunan/konstruksi Perkembangan indeks umum harga perdagangan besar bahan bangunan/konstruksi selama tahun 1984 hanya meningkat sebesar 7,17 persen, sedangkan dalam tahun 1985 sampai bulan Agustus mengalami peningkatan sebesar 4,33 persen. Peningkatan ini cukup merata pada setiap jenis bahan bangunan. Untuk jenis bangunan tempat tinggal dan bangun- an bukan tempat tinggal meningkat masing-masing sebesar 4,02 persen dan 4,72 persen. Indeks harga bahan bangunan pekerjaan umum untuk jalan dan jembatan mencatat kenaikan tertinggi, yaitu sebesar 5,51 persen, sedangkan indeks harga bahan bangunan pekerjaan umum untuk pertanian tercatat kenaikan sebesar 4,75 persen. Sementara itu harga-harga bahan bangunan listrik dan transmisinya, bahan bangunan dan konstruksi lainnya, serta bahan perbaikan bangunan, meningkat masing-masing 3,70 persen, 4,20 persen serta 4,21 persen. Perkembangan angka indeks harga perdagangan besar bahan bangunan/konstruksi dapat dilihat pada Tabel III.10. 3.3. Gaji dan upah di berbagai sektor ekonomi This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 131 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 Dalam kebijaksanaan gaji dan upah, ketentuan upah minimum dimaksudkan agar penerima upah setidak-tidaknya, dapat memenuhi kebutuhan pokoknya dari batas jasa kerjanya tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam tahun 1984 upah minimum di semua sektor telah meningkat sekitar 10,4 persen sampai 36,7 persen. Sedangkan akan halnya upah maksimum, dalam tahun 1984 telah meningkat masing-masing sebesar 5 persen, kecuali sektor listrik (khusus PLN Pusat) dan lain-lain (pegawai negeri) yang tidak mengalami peningkatan. Untuk upah minimum, peningkatan yang terbesar terjadi pada sektor bangunan sebesar 36,7 persen, kemudian menyusul sektor listrik (khusus PLN Pusat), sektor perkebunan dan sektor perdagangan/bank/asuransi, masing-masing sebesar 19,7 persen, 17,5 persen, dan 15,5 persen. Peningkatan yang terendah terjadi pada sektor lain-lain (pegawai negeri) sebesar 10,4 persen, sedangkan untuk sektor lain-Iainnya meningkat sebesar 15 persen. Dalam tahun 1985 sampai dengan bulan Juni, perkembangan gaji dan upah baik upah minimum maupun maksimum, menunjukkan kenaikan kecuali upah minimum sektor bangunan yang tetap Rp 50.209,- per bulan dan upah maksimum untuk sektor listrik yang tetap Rp 465.520,- per bulan. Kenaikan upah minimum berkisar antara 8,7 persen sampai 15,3 persen, dan yang terbesar terjadi pada sektor listrik (khusus PLN Pusat) yang meningkat sebesar 15,3 persen, sedang yang terkecil terjadi pada sektor lain-lain (pegawai negeri) yang meningkat sebesar 8,7 persen yaitu mencapai sebesar Rp 38.880,- per bulan. Sedangkan sektor lain-Iainnya, seperti sektor perkebunan, sektor pertambangan (Pertamina dan PT Aneka Tambang) dan sektor industri, meningkat masing-masing sebesar 10 persen. Semen- tara itu upah maksimum mengalami peningkatan, berkisar antara 5 persen sampai 20 persen, sektor lain-lain (pegawai negeri) mengalami peningkatan tertinggi sebesar 20 persen, sedangkan sektor lainnya kecuali sektor listrik (khusus PLN Pusat) mengalami peningkatan terendab, rata-rata sebesar 5 persen. Perkembangan upah minimum dan maksimum dapat dilihat pada Tabel III.11. This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 132 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 133 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 134 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 135 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 BAB IV MONETER DAN PERKREDITAN 4.1. Pendahuluan Kebijaksanaan di bidang moneter dan perkreditan selama dua tahun pertama Pelita IV pada dasarnya tetap diarahkan kepada tujuan-tujuan terpeliharanya kestabilan, men- dorong kegiatan dunia usaha, serta ikut memperluas kesempatan kerja dan pemerataan, dengan makin mengutamakan kepada usaha mobilisasi dana masyarakat. Perkembangan ekonomi dunia yang saat ini masih ditandai oleh kelesuan serta berbagai perkembangan yang tak menentu, telah mendorong .Pemerintah untuk mengadakan berbagai langkah penyesuai- an dalam kebijaksanaan ekonomi termasuk kebijaksanaan di bidang moneter. Langkah penyesuaian di bidang moneter yang terpenting ialah dikeluarkannya kebijaksanaan moneter 1 Juni 1983, yang salah satu tujuan ialah meningkatkan pengerahan dana dari masyarakat melalui penghapusan pagu kredit perbankan serta memberi kebebasan kepada bank-bank dalam menentukan suku bunga. Dengan dihapuskannya pagu kredit perbankan, bank-bank didorong untuk lebih mengerahkan dana-dana masyarakat, yang telah menjadi semakin penting mengingat keterbatasan dana APBN maupun devisa hasil ekspor. Di samping itu dengan diberikannya kebebasan bank-bank untuk menetapkan suku bunganya sendiri, maka suku bunga yang terjadi lebih mencerminkan kekuatan pasar yang peningkatan dan penurunannya sejalan dengan perkembangan ekonomi yang ada. Dengan adanya ketentuan ini ekspansi primer perkreditan yang bersumber dari kredit likuiditas Bank Indonesia menjadi berkurang, yang membawa pengaruh positif bagi pemeliharaan kestabilan maupun perkembangan neraca pembayaran. Adapun pemberian kredit likuiditas masih dimungkinkan, akan tetapi hanya untuk sektor-sektor yang mempunyai prioritas tinggi. Sebagai tindak lanjut dari kebijaksanaan 1 Juni 1983, telah disediakan fasilitas diskonto, penerbitan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) sejak 1 Februari 1984, serta pengenalan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) pada tanggal 1 Februari 1985. Peralatan-peralatan tersebut, yang merupakan peralatan moneter yang dilakukan melalui operasi pasar terbuka, telah berkembang peranannya sejak ditiadakannya pengendalian moneter secara lebih langsung melalui penentuan pagu kredit. Pemberian fasilitas diskonto bertujuan memberikan bantuan yang bersifat sementara bagi bank-bank dalam pengaturan likuiditas. Berlainan dengan pinjaman likuiditas, fasilitas diskonto hanya dapat dimanfaatkan oleh bank sebagai This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 136 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 upaya terakhir dan merupakan bantuan dari Bank Sentral sebagai "pemberi pinjaman terakhir". Sedangkan SBI di samping sebagai peralatan moneter, dapat digunakan oleh perbankan sebagai suatu cara penanaman jangka pendek dari dana yang belum sempat disalurkan dalam bentuk kredit. Agar SBI tersebut merupakan penanaman dana yang menarik, maka suku bunganya ditentukan dari waktu kewaktu dengan jangka waktu 1 sampai 3 bulan. Kemudian untuk mengembangkan alat kebijaksanaan moneter tambahan yang dapat digunakan mengendalikan likuiditas perekonomian melalui pasar terbuka, telah dikeluarkan SBPU. Melalui SBPU, bank dapat mengatur kebutuhan likuiditasnya dan mengembangkan kegiatan pasar uang yang sehat termasuk pasar sekunder untuk surat berharga jangka pendek. Dengan adanya fasilitas diskonto dan SBPU, bank akan merasa lebih aman dan lebih efisien dalam mengatur dananya sehari-hari. Rasa aman ini sangat penting artinya bagi usaha meningkatkan pengerahan dana masyarakat oleh bank-bank. Pada tingkat akhir, kemampuan bank-bank untuk menarik dana masyarakat sangatlah ditentukan oleh unsur efisiensi dan profesionalisme dari perbankan. Untuk itu Pemerintah terus me- lakukan pembinaan dan pengarahan. Kemudian agar supaya kredit perbankan dapat lebih ditingkatkan peranannya dalam membantu kegiatan dunia usaha, maka sejak pertengahan tahun 1985 telah dilakukan penurunan suku bunga fasilitas diskonto, SBI dan SBPU. Tindakan tersebut pada gilirannya diharapkan akan menurunkan suku bunga simpanan maupun pinjaman bank-bank. Menuju terciptanya lembaga keuangan dan perbankan yang efisien, agar dapat lebih berperan menunjang pembangunan, maka pembinaan perbankan, lembaga keuangan bukan bank dalam arti luas, serta pasar uang dan modal terus dilakukan Pemerintah. Di bidang pembinaan bank, dalam dua tahun terakhir ini dilaksanakan bantuan teknis kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD), perluasan kliring lokal, dan masih dibukanya kesempatan merger diantara bank umum swasta nasional (BUSN). Hal ini dimaksudkan agar bank dapat lebih efisien dan mandiri dalam kegiatannya. Di bidang lembaga keuangan bukan bank (LKBB), pembinaan diarahkan kepada usaha agar LKBB dapat bertindak sebagai sarana penunjang pengembangan pasar uang dan modal serta membantu permodalan perusahaan- perusahaan. Sedangkan di pasar uang diusahakan dapat dihindarkan terjadinya lagi gejolak suku bunga pasar liang, melalui penyediaan fasilitas kredit khusus serta penentuan besamya pinjaman dari pasar uang yang dikaitkan dengan dana yang dimiliki. Di bidang pasar modal, untuk meningkatkan peranannya di dalam menyediakan pembiayaan pembangunan, lembaga keuangan tetap diberi kesempatan untuk menjadi pedagang efek. This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 137 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 Ditengah-tengah situasi ekonomi yang sulit dewasa ini, perkreditan bank diharap- kan dapat memberikan sumbangan yang lebih besar di dalam mendorong kegiatan dunia usaha dan perekonomian pada umumnya. Kebijaksanaan perkreditan dalam dua tahun pertama Pelita IV pada hakekatnya diarahkan untuk mengembangkan kegiatan pengusaha golongan ekonomi lemah dan meningkatkan komoditi ekspor di luar migas. Dalam rangka memberi kesempatan berusaha yang lebih luas kepada golongan ekonomi lemah, khususnya untuk mendorong kegiatan-kegiatan yang tergolong berprioritas tinggi, Bank Indonesia melalui bank-bank pelaksana telah menyediakan kredit modal kerja dalam rangka Keppres 29/1984, kredit sampai dengan Rp 75 juta baik untuk keperluan modal kerja ataupun untuk investasi, kredit kepada peternak ayam di luar program Keppres 50/1981, dan kredit usaha tani melalui KUD untuk intensifikasi padi/palawija yang diberlakukan mulai 1 April 1985. Kredit tersebut diberikan dengan persyaratan yang lebih ringan, seperti suku bunga yang rendah dan bagian pembiayaan sendiri yang relatif kecil. Agar fasilitas kredit, khususnya kredit yang tergolong berprioritas tinggi, dapat disalurkan kepada masyarakat secara luas, Pemerintah telah memperlunak persyaratan pembukaan kantor cabang dan cabang pembantu bank-bank. Dalam usaha meningkatkan produksi pangan, dengan dihentikannya pemberian kredit Bimas, sejak akhir tahun 1984 bank-bank umum diperbolehkan memberikan pinjaman investasi dan modal kerja kepada KUD guna pembiayaan pengadaan sarana produksi pertanian, di tempat-tempat yang belum terdapat kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI). Dalam pada itu untuk mengembangkan dan meningkatkan kegiatan ekonomi di pedesaan, Pemerintah telah menyediakan kredit umum pedesaan (Kupedes) yang merupakan integrasi dan kredit mini dan kredit midi. Kupedes ini disalurkan oleh BRI. Kupedes diberikan untuk membiayai keperluan investasi maupun modal kerja dengan jumlah pinjaman antara Rp 25 ribu sampai Rp 1 juta untuk seorang nasabah. Sumber dana jangka panjang untuk memberikan Kupedes ini berasal dari realisasi simpanan dan tabungan di pedesaan, namun untuk sementara sumber dana Kupedes berasal dari pinjaman likuiditas Bank Indonesia sebesar Rp 100 milyar. 4.2. Jumlah uang beredar dan perubahan sebab-sebab yang mempengaruhinya Posisi likuiditas dalam perekonomian (M2) yang merupakan penjumlahan uang This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 138 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 beredar dan uang kuasi, pada akhir September 1985 telah mencapai jumlah sebesar Rp 21.649,9 milyar. Jumlah tersebut terdiri dari uang kuasi sebesar Rp 12.236,1 milyar, atau 57 persen dari jumlah likuiditas perekonomian, dan uang beredar sebesar Rp 9.413,8 milyar, atau 43 persen dari jumlah likuiditas perekonomian. Perkembangan likuiditas dalam perekonomian dalam semester pertama tahun anggaran 1985/1986 telah mengalami pening- katan sebesar Rp 2.202,6 milyar (11,3 persen). Peningkatan yang cukup besar tersebut disebabkan oleh meningkatnya uang kuasi sebesar Rp 1.777,2 milyar (17,0 persen) dan uang beredar sebesar Rp 425,4 milyar (4,7 persen). Dalam periode yang sama tahun yang lalu jumlah likuiditas dalam perekonomian mengalami peningkatan sebesar Rp 983,6 milyar (6,2 persen), yang disebabkan oleh peningkatan uang kuasi sebesar Rp 1.076,9 milyar (14,0 persen), dan penurunan uang beredar sebesar Rp 93,3 milyar (1,2 persen). Peningkatan likuiditas perekonomian dalam dua tahun terakhir ini terutama adalah karena meningkatnya uang kuasi, sejalan dengan meningkat pesatnya dana deposito berjangka sebagai hasil pe- laksanaan kebijaksanaan moneter 1 Juni 1983. Perkembangan likuiditas perekonomian dapat diikuti pada Tabel IV.1. Posisi uang beredar (M1) pada akhir September 1985 telah mencapai jumlah sebesar Rp 9.413,8 milyar. Jumlah tersebut terdiri dari uang kartal sebesar Rp 4.267,6 milyar, atau 45 persen dari jumlah uang beredar, dan uang giral sebesar Rp 5.146,2 milyar, atau 55 persen dari jumlah uang beredar. Perkembangan uang beredar selama enam bulan pertama tahun anggaran 1985/1986 telah mengalami peningkatan sebesar Rp 425,4 milyar (4,7 persen). Peningkatan tersebut terdiri dari peningkatan uang kartal sebesar Rp 482,4 milyar (12,7 persen), dan penurunan uang giral sebesar Rp 57,0 milyar (1,1 persen). Dalam periode yang sama tahun yang lalu, jumlah uang beredar mengalami penurunan sebesar Rp 93,3 milyar (1,2 persen), yang disebabkan penurunan uang giral sebesar Rp 180,5 milyar (4,0 persen) di samping adanya peningkatan uang kartal sebesar Rp 87,2 milyar (2,5 persen). Jika dilihat dari perubahan faktor-faktor yang mempengaruhinya, peningkatan jumlah uang beredar dalam periode April - September 1985 sebesar Rp 425,4 milyar (4,7 persen) tersebut, adalah disebabkan karena adanya penambahan di sektor tagihan pada perusahaan dan perorangan sebesar Rp 2.216,9 milyar, sektor pemerintah pusat sebesar Rp 680,4 milyar, dan sektor aktiva luar negeri bersih sebesar Rp 384,1 milyar. Pengaruh- pengaruh menambah tersebut diimbangi dengan pengaruh mengurang dari sektor simpanan berjangka dan tabungan sebesar Rp 1.777,2 milyar, dan sektor lainnya bersih sebesar Rp This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 139 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 1.078,8 milyar. Pengaruh menambah sektor tagihan pada perusahaan dan perorangan sebesar Rp 2.216,9 milyar tersebut menunjukkan suatu perkembangan yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yaitu sebesar Rp 1.972,1 milyar. Hal ini sejalan dengan meningkatnya pinjaman perbankan untuk kegiatan dunia usaha maupun perorangan. Sektor pemerintah pusat selama enam bulan pertama tahun anggaran 1985/1986 menunjukkan pengaruh menambah sebesar Rp 680,4 milyar, sedangkan dalam periode yang sama tahun lalu, sektor pemerintah pusat memberikan pengaruh mengurang sebesar Rp 1.672,1 milyar. Pengaruh menambah pada sektor aktiva luar negeri bersih mencerminkan adanya surplus dalam neraca pembayaran. Melihat kepada hubungan uang beredar dengan tingkat inflasi, selama ini pada umumnya tingkat inflasi lebih rendah dari tingkat kenaikan jumlah uang beredar. Perkem- bangan tersebut menunjukkan bahwa perekonomian telah semakin berkembang serta kepercayaan masyarakat terhadap nilai rupiah tetap mantap. Adapun kenaikan uang beredar dalam semester I tahun 1985/1986 adalah sebesar 4,7 persen, sedangkan kenaikan harga sebesar 3,41 persen. Perkembangan jumlah uang beredar, dan perubahan sebab-sebab yang mempengaruhinya dapat diikuti pada Tabel IV.2 dan Tabel IV.3. This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 140 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 141 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 142 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 143 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 144 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 4.3. Dana perbankan Kebijaksanaan di bidang dana perbankan dalam tahun-tahun pertama Pelita IV tetap dititik-beratkan pada usaha meningkatkan dana masyarakat sebagai sumber yang potensial dalam membiayai pembangunan. Dana yang dapat dihimpun oleh sektor perbankan, berupa dana giro, dana deposito dan dana tabungan lainnya, dalam dua tahun belakangan ini telah menunjukkan perkembangan yang berarti. Hal ini tidak terlepas dari kebijaksanaan moneter 1 Juni 1983 yang menghapuskan ketentuan pagu kredit perbankan serta pemberian wewe- nang kepada bank-bank Pemerintah dalam menentukan suku bunga. Di samping itu mantapnya nilai matauang rupiah, tingkat inflasi di dalam negeri yang relatif rendah, cadangan devisa yang cukup, serta dibebaskannya pajak atas bunga simpanan deposito, telah ikut mendorong hasrat menabung masyarakat pada bank. Sampai dengan akhir bulan September 1985, dana perbankan yang terkumpul telah mencapai jumlah sebesar Rp 18.676,0 milyar. Jumlah tersebut terdiri dari dana giro sebesar Rp 6.779,6 milyar (36,3 persen), dana deposito sebesar Rp 11.030,6 milyar (59,1 persen) dan dana tabungan sebesar Rp 865,8 milyar (4,6 persen). Dana giro sebesar Rp 6.779,6 milyar tersebut sebagian terbesar berasal dari dana giro bank-bank Pemerintah, yaitu sebesar Rp 4.502,7 milyar, atau merupakan 66,4 persen dari keseluruhan dana giro. Perkembangan dalam dua tahun terakhir ini yang berbeda dengan periode sebelumnya ialah perkembangan dana deposito. Apabila selama ini dana giro merupakan komponen dana perbankan terbesar, begitu pula tingkat kenaikannya, maka dalam dua tahun terakhir ini dana deposito telah mengambil alih peranan tersebut. Perubahan pola tersebut erat kaitannya dengan perkembangan suku bunga deposito berjangka yang cukup menarik sejak dilakukannya kebijaksanaan moneter 1 Juni 1983, di samping disebabkan oleh beberapa faktor disebutkan terdahulu. Dalam tahun anggaran 1985/1986 sampai dengan bulan September, dana perbankan telah meningkat sebesar Rp 1.988,2 milyar (11,9 persen). Suatu tingkat kenaikan yang sedikit lebih tinggi dari tingkat kenaikan dalam periode yang sama tahun lalu. Tingkat kenaikim tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan dana deposito sebesar Rp 2.304,6 milyar (26,4 persen), oleh karena dana giro menunjukkan penurunan. Perkembangan dana perbankan dapat dilihat pada Tabel IV.4. 4.3.1. Deposito berjangka Sebagaimana dikemukakan diatas, dari dana perbankan yang berhasil dihimpun, This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 145 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 deposito berjangka dalam dua tahun terakhir ini merupakan komponen terbesar dari pada dana perbankan. Beberapa faktor seperti suku bunga, kestabilan harga dan kurs devisa, ketentuan penangguhan pemungutan pajak penghasilan atas bunga deposito berjangka, baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing sepanjang tabungan tersebut milik penduduk Indonesia, merupakan faktor-faktor yang mendorong naiknya dana deposito berjangka. Selain dari pada itu para penabung telah pula diberikan dua macam pilihan deposito ber- jangka, yaitu deposito berjangka dengan akhir masa sesuai dengan perjanjian, serta deposito berjangka yang dapat diperpanjang secara otomatis. Perkembangan deposito berjangka yang berhasil dihimpun oleh bank-bank, baik deposito dalam rupiah maupun deposito dalam valuta asing, secara keseluruhan sampai akhir September 1985 mencapai sebesar Rp 11.030,6 milyar, atau suatu kenaikan sebesar Rp 2.304,6 milyar (26,4 persen). dalam semeter I tahun 1985/1986. Suatu tingkat kenaikan yang jauh lebih tinggi dari tingkat kenaikan dalam periode yang sama tahun yang lalu, yang hanya berjumlah sebesar Rp 918,1 milyar (14,5 persen). Dari kenaikan tersebut, sebagian besar tetap berasal dari kenaikan dana deposito bank-bank Pemerintah, yang mengambil porsi tidak kurang dari 60 persen dari pada jumlah kenaikan. Dilihat dari sudut jangka waktunya, deposito berjangka waktu 12 bulan dan 1 bulan, pada bulan September 1985 menduduki tempat teratas yaitu sebesar 61 persen dari keseluruhan jumlah deposito berjangka. Disusul kemudian oleh deposito berjangka waktu 6 bulan dan 3 bulan. Sedangkan deposito berjangka waktu 24 bulan dan lainnya (termasuk deposito berjangka waktu 9 bulan dan 18 bulan), sampai dengan bulan September 1985, hanya merupakan 6 persen dari keseluruhan jumlah deposito berjangka. Perkembangan pola komposisi tersebut kiranya disebabkan oleh berbagai hat yang mem- pengaruhi pemilik deposito dalam pemilihan jangka waktu. Perkembangan deposito ber- jangka dapat diikuti pada Tabel IV.5. 4.3.2. Tabanas dan Taska Sebagai sarana untuk menghimpun dana, tabungan pembangunan nasional (TABANAS) dan tabungan asuransi berjangka (TASKA), menunjukkan perkembangan yang cukup memadai dalam upaya ikut meningkatkan peranserta segenap lapisan masyarakat dalam membiayai pembangunan. Tiga jenis Tabanas, yakni Tabanas umum, Tabanas pegawai This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 146 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 147 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 148 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 dan Tabanas pelajar dan pramuka (Tapelpram), sejak 1 Juni 1983 suku bunganya menjadi 15 persen untuk saldo tabungan sampai dengan Rp 1 juta pertama dan selebihnya bersuku bunga 12 persen setahun. Sementara itu suku bunga untuk Taska tetap 9 persen setahun, dan apabila ditarik sebelum jatuh waktu suku bunganya akan menjadi 6 persen. Perkembangan Tabanas dan Taska sampai dengan akhir September 1985 menunjukkan jumlah sebesar Rp 794,2 milyar, dengan penabung sebesar 14.038,2 ribu orang. Dibanding dengan posisinya pada akhir Maret 1985 sebesar Rp 699,9 milyar, berarti terdapat kenaikan sebesar Rp 94,3 milyar atau 13,5 persen. Kenaikan jumlah penabung Tabanas dan Taska dalam periode April September 1985 mencapai 1.037,1 ribu orang penabung, sedang dalam periode yang sama tahun yang lalu kenaikan jumlah penabung adalah sebesar 558,6 ribu orang. Perkembangan Tabanas dan Taska dapat diikuti pada Tabel IV.5. 4.3.3. Sertifikat deposito Penerbitan sertifikat deposito oleh lembaga-Iembaga perbankan di samping meru- pakan bagian dari usaha pengerahan dana masyarakat, juga merupakan sarana untuk me- ngembangkan pasar uang. Untuk lebih menyempurnakan ketentuan-ketentuan yang berkait- an dengan penerbitan sertifikat deposito, maka sejak Oktober 1984 penerbitan sertifikat deposito yang semula hanya dapat dilakukan oleh bank-bank pemerintah dan cabang bank- bank asing saja, berdasarkan ketentuan baru dapat diterbitkan oleh semua bank umum dan bank pembangunan, sepanjang bank-bank tersebut dapat dikatagorikan sebagai bank-bank yang sehat. Berdasarkan kebijaksanaan tersebut, sejak bulan Maret 1985 bank-bank devisa swasta nasional telah mulai ikut menerbitkan sertifikat deposito. Berdasarkan ketentuan yang ada sertifikat deposito dapat diterbitkan dengan jangka waktu tidak kurang dari 15 hari. Demikian pula pemilikan sertifikat deposito yang diterbitkan oleh bank-bank lain oleh suatu bank tidak boleh melebihi 7,5 persen dari jumlah pinjaman yang diberikan oleh bank tersebut. Sebagaimana halnya berlaku untuk deposito berjangka, atas penghasilan bunga sertifikat deposito diberikan pula penangguhan pelaksanaan pemungutan pajak. Dalam perkembangannya, sertifikat deposito yang diterbitkan sampai dengan akhir September 1985 telah mencapai jumlah sebesar Rp 589,9 milyar. Jumlah tersebut terdiri dari sertifikat deposito bank-bank pemerintah sebesar Rp 556,9 milyar, sertifikat deposito cabang-cabang bank asing sebesar Rp 31,2 milyar serta sertifikat deposito bank devisa swasta nasional sebesar Rp 1,8 milyar. Bila dibandingkan dengan posisi sertifikat deposito This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 149 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 pada akhir Maret 1985, maka selama semester I tahun 1985/1986 posisi sertifikat deposito menunjukkan peningkatan sebesar Rp 145,1 milyar atau 32,6 persen. Perkembangan sertifi- kat deposito dapat dilihat pada Tabel IV.6. 4.4. Pemberian kredit perbankan Kebijaksanaan moneter dan perbankan 1 Juni 1983 di samping bertujuan untuk memobilisasikan tabungan masyarakat melalui sistem perbankan, juga bertujuan merasio- nalisasikan alokasi sumber-sumber keuangan melalui mekanisme pasar dan meningkatkan efisiensi sistem keuangan nasional melalui persaingan yang sehat. Kebijaksanaan pemberian pinjaman yang dilaksanakan Pemerintah dalam dua tahun terakhir ini, tetap diarahkan terutama untuk mengembangkan kegiatan pengusaha golongan ekonomi lemah, meningkat- kan produksi dalam negeri serta meningkatkan barang-barang ekspor non migas. Untuk mengembangkan golongan ekonomi lemah Pemerintah tetap memberikan fasilitas kredit berprioritas tinggi seperti KIK/KMKP dan Kupedes. Di samping itu Bank Indonesia melalui bank-bank pelaksana telah pula menyediakan berbagai jenis pinjaman lainnya seperti kredit modal kerja dalam rangka Keppres 29/1984, kredit sampai dengan Rp 75 juta, baik untuk keperluan modal kerja maupun untuk investasi, kredit untuk peteroak ayam di luar program Keppres 50/1981 dan kredit untuk usaha tani melalui KUD guna intensifikasi padi/palawija yang diberlakukan mulai 1 April 1985. Untuk lebih memasya- rakatkan penyaluran kredit berprioritas tinggi ini, Pemerintah telah mempermudah persya- ratan untuk membuka kantor cabang dan cabang pembantu bank-bank, dan di samping itu pula bank umum swasta nasional (BUSN) diberi kesempatan untuk menyalurkan kredit berprioritas tinggi ini. Dengan telah dihentikannya pemberian kredit Bimas, menjelang akhir tahun 1984 bank-bank umum dapat memberikan pinjaman investasi dan modal kerja kepada Koperasi Unit Desa (KUD) guna pembiayaan sarana produksi pertanian di tempat-tempat yang belum terdapat kantor Bank Rakyat Indonesia. Sementara itu Pemerintah telah pula menyediakan Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) sebagai pengganti Kredit Mini dan Kredit Midi. Pemberian kredit modal kerja perqankan sampai akhir semester I tahun 1985/1986 mencapai Rp 15.160 milyar, yang berarti naik sebesar Rp 1.553 milyar atau 11,4 persen dibandingkan dengan kenaikan sebesar 16,8 persen dalam periode yang sama tahun sebe- lumnya. Pinjaman untuk investasi sampai akhir semester I tahun 1985/1986 mencapai Rp 5.928 milyar, yang berarti naik Rp 199 milyar atau 3,5 persen dibandingkan dengan This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 150 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 kenaikan sebesar 1,0 persen dalam periode yang sama tahun lalu. Kemudian dalam rangka mengurangi peranan Bank Indonesia sebagai pemberi kredit langsung pada masyarakat, maka mulai 1 April 1984 kredit langsung Bank Indonesia untuk pengadaan pangan dialihkan kepada Bank Rakyat Indonesia. Tingkat suku bunga kredit berprioritas tinggi senantiasa diusahakan berada pada tingkat yang layak sehingga dapat. membantu golongan ekonomi lemah, koperasi dan pe- minjam KPR-BTN. Untuk kredit jangka pendek/eksploitasi, penggolongan maupun suku bunganya ditetapkan oleh masing-masing bank-bank pelaksana. Sedangkan untuk kredit jangka menengah/panjang (kredit investasi), yang tergolong ke dalam kredit dengan prioritas tinggi yaitu sampai dengan Rp 75 juta, suku bunganya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar 12 persen. Untuk kredit non prioritas sampai dengan Rp 2 milyar, suku bunganya tergantung pada masing-masing bank pelaksana, mengingat sumber dananya pun berasal dari bank-bank pelaksana. Sedangkan untuk kredit investasi di atas Rp 2 milyar, suku bunganya clitentukan oleh Bapindo. Sementara itu untuk Kredit Investasi Kecil dan Kredit Modal Kerja Permanen (KIK/KMKP) suku bunganya adalah 12 persen pertahun. This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 151 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 152 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 153 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 154 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 155 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 Jumlah kredit perbankan dalam rupiah dan valuta asing sampai dengan September 1985 adalah sebesar Rp 21.088 milyar, diantaranya Rp 9.084 milyar (43,1 persen) digunakan untuk sektor produksi, dan selebihnya masing-masing Rp 7.130 milyar (33,8 persen) dan Rp 4.874 milyar (23,1 persen) digunakan untuk sektor perdagangan dan sektor lainnya. Kalau dibandingkan dengan posisinya pada akhir bulan Maret 1985, kredit perbankan telah bertambah dengan Rp 1.752 milyar (9,1 persen). Dalam periode yang sama tahun lalli, kenaikan kredit perbankan adalah sebesar Rp 1.908 milyar (11,8 persen). 4.4.1. Pemberian kredit menurut sektor perbankan Sejalan dengan perkembangan perekonomian, volume kredit yang disalurkan lewat perbankan juga terus berkembang. Dalam semester I tahun 1985/1986, sektor perbankan telah menambah kredit yang disalurkan sebesar Rp 1.752 milyar. Peningkatan tersebut ber- asal dari kenaikan kredit yang disalurkan oleh bank umum pemerintah, dan bank-bank swasta nasional. Sedangkan kredit cabang-cabang bank asing menunjukkan penurunan. Pemberian kredit likuiditas Bank Indonesia, sesuai dengan tujuan pemeliharaan kestabilan dan neraca pembayaran, telah dibatasi kecuali untuk sektor kegiatan yang berprioritas tinggi. Hal ini dimaksudkan pula untuk mendorong bank-bank umum agar lebih aktif menghimpun dana masyarakat dan meningkatkan efisiensinya. Kredit langsung Bank Indonesia sampai dengan September 1985 adalah sebesar Rp 879 milyar. Kalau dibandingkan dengan posisinya pada akhir bulan Maret 1985 sebesar Rp 938 milyar berarti telah menurun dengan Rp 59 milyar (6,3 persen), yang disebabkan oleh adanya pengembalian kredit tersebut serta sejalan dengan usaha mengurangi kredit langsung Bank Indonesia. Sedangkan jum1::lh kredit yang disalurkan oleh bank-bank pemerintah meningkat dengan Rp 1.340 milyar (9,9 persen). Sementara itu dalam periode yang sama pinjaman bank-bank swasta nasional meningkat sebesar Rp 521 milyar (13,7 persen). Kredit cabang-cabang bank asing dan campuran, dalam semester I tahun 1985/1986 niengalami sedikit penurunan, yaitu sebesar Rp 50 milyar (4,7 persen). 4.4.2. Pemberian kredit perbankan menurut sektor swasta dan sektor Pemerintah Kredit perbankan sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan dapat dirinci menurut kredit yang diberikan untuk sektor swasta dan yang diberikan untuk sektor This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 156 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 pemerintah. Kegiatan yang dibiayai dengan kredit untuk sektor swasta adalah semua kegiatan yang diselenggarakan oleh perusahaan swasta, yayasan, koperasi, perorangan, dan lembaga-lembaga bukan bank milik swasta. Adapun kegiatan yang dibiayai dengan kredit untuk sektor Pemerintah diantaranya adalah usaha di bidang perindustrian, pertambangan, dan prasarana listrik, serta kegiatan perekonomian lain yang dilaksanakan oleh lembaga- lembaga atau perusahaan-perusahaan negara. Posisi kredit perbankan sebesar Rp 21.088 milyar pada akhir September 1985 digunakan untuk membiayai kegiatan di sektor swasta sebesar Rp 15.060 milyar (71,4 persen), dan di sektor pemerintah sebesar Rp 6.028 milyar (28,6 persen). Peningkatan kredit perbankan dalam semester pertama tahun anggaran 1985/1986 sebesar Rp 1.752 milyar (9,1 persen), adalah disebabkan meningkatnya kredit untuk sektor swasta sebesar Rp 1.421 milyar (10,4 persen) dan untuk sektor pemerintah sebesar Rp 331 milyar (5,8 persen). Kenaikan kredit perbankan dalam periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 1.908 milyar (11,8 persen) adalah disebabkan oleh peningkatan kredit untuk sektor swasta sebesar Rp 1.772 milyar (16,7 persen), dan sektor pemerintah sebesar Rp 136 milyar (2,5 persen). Pembangunan yang didasarkan kepada demokrasi ekonomi, sebagaimana yang dituangkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, menentukan bahwa masyarakat harus ikut berperan aktif dalam pembangunan ekonomi. Sedang Pemerintah berkewajiban mem- berikan pengarahan dan bimbingan, serta ikut menciptakan iklim yang schar bagi pertum- buhan dunia usaha. Masyarakat dunia usaha diharapkan dapat menanggapi pengarahan tersebut dengan kegiatan-kegiatan yang nyata. Sejalan dengan hat tersebut, perkembangan menunjukkan bahwa pinjaman untuk sektor swasta senantiasa menduduki jumlah yang terbesar, baik dalam posisi maupun kenaikan pinjamannya. Perkembangan kredit perbankan dalam rupiah dan valuta asing menurut sektor swasta dan sektor pemerintah dapat diikuti pada Tabel IV.7. This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 157 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 158 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 159 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 160 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 4.4.3. Pemberian kredit perbankan menurut sektor ekonomi Menurut sektor ekonomi, posisi kredit perbankan sebesar Rp 21.088 milyar pada akhir September 1985 digunakan untuk membiayai kegiatan di sektor produksi sebesar Rp 9.084 milyar (43,1 persen), sektor perdagangan sebesar Rp 7.130 milyar (33,8 persen), dan sektor lain-lain sebesar Rp 4.874 milyar (23,1 persen). Kredit perbankan dilihat menurut sektor ekonomi erat kaitannya dengan kebutuhan akan modal kerja serta perluasan dunia usaha. Kredit modal kerja dimanfaatkan oleh dunia usaha untuk pemeliharaan persediaan barang, keperluan pembiayaan distribusi barang maupun usaha keperluan lainnya. Kenaikan kredit perbankan dalam semester I tahun 1985/1986 sebesar Rp 1.752 milyar (9,1 persen) adalah disebabkan meningkatnya kredit untuk sektor produksi sebesar Rp 317 milyar (3,6 persen), sektor perdagangan sebesar Rp 925 milyar (14,9 persen) dan sektor lain-lain sebesar Rp 510 milyar (11,7 persen). Kenaikan pemberian kredit perbankan dalam periode yang sama tahun 1984/1985 sebesar Rp 1.908 milyar (11,8 persen), disebabkan oleh peningkatan kredit untuk sektor produksi sebesar Rp 329 milyar (4,3 persen), sektor perdagangan sebesar Rp 930 milyar (17,6 persen), dan sektor lain-lain sebesar Rp 649 milyar (20,6 persen). Perkembangan kredit perbankan dalam rupiah dan valuta asing menurut sektor ekonomi dapat dilihat pada Tabel IV.8. 4.4.4. Pemberian kredit investasi Sektor ekonomi yang dapat dibiayai dengan fasilitas kredit investasi meliputi bidang-bidang pertanian, pertambangan, perindustrian, perdagangan, jasa-jasa dan lain-lain. Sejalan dengan pelaksanaan tahap-tahap pembangunan, berbagai langkah dan kebijaksanaan penyempurnaan di bidang kredit investasi terus dilakukan terutama agar kredit investasi semakin banyak dimanfaatkan oleh golongan ekonomi lemah dalam kegiatan produktif yang banyak menyerap tenaga kerja. Sampai dengan akhir bulan September 1985, jumlah kredit investasi yang disetujui mencapai jumlah sebesar Rp 7.145 milyar termasuk didalamnya kredit investasi dalam valuta asing. Keseluruhan jumlah kredit tersebut disalurkan untuk kegiatan di bidang pertanian sebesar Rp 1.351 milyar, bidang industri sebesar Rp 3.117 inilyar, bidang pertambangan sebesar Rp 194 milyar, bidang perdagangan sebesar Rp 257 milyar, bidang jasa-jasa sebesar Rp 1.374 milyar, dan bidang lain-lain sebesar Rp 852 milyar. Jika dibandingkan dengan posisinya pada akhir Maret 1985 sebesar Rp 7.047 milyar, maka selama 6 bulan pertama tahun anggaran 1985/1986 telah terjadi peningkatan dalam pem- This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 161 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 berian kredit investasi sebesar Rp 98 milyar (1,4 persen). Peningkatan sebesar Rp 98 milyar tersebut berasal dari pertambahan kredit investasi yang disetujui di bidang industri sebesar This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 162 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 163 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 164 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 165 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 Rp 63 milyar, bidang pertanian sebesar Rp 126 milyar, bidang jasa-jasa sebesar Rp 226, milyar, bidang lain-lain sebesar Rp 164 milyar dan bidang perdagangan sebesar Rp 1 milyar. Dilain pihak telah terjadi penurunan di bidang pertambangan sebesar Rp 482 milyar . Dalam pada itu jumlah kredit investasi yang telah direalisir sampai dengan akhir bulan September 1985 mencapai jumlah sebesar Rp 5.597 milyar, yang berarti meningkat sebesar Rp 216 milyar (4,0 persen) terhadap posisinya pada akhir bulan Maret 1985 sebesar Rp 5.381 milyar, atau rata-rata perbulan sebesar Rp 36 milyar. Jumlah peningkatan realisasi kredit investasi sebesar Rp 216 milyar tersebut disebabkan kenaikan pemberian kredit investasi di bidang perindustrian sebesar Rp 109 milyar, bidang jasa-jasa sebesar Rp 64 milyar, bidang pertanian sebesar Rp 109 milyar, bidang lain-lain sebesar Rp 86 milyar, dan bidang perdagangan sebesar Rp 21 milyar. Dilain pihak, terjadi penurunan kredit untuk bidang pertambangan sebesar Rp 173 milyar. Perkembangan kredit investasi perbankan dalam rupiah dan valuta asing menurut sektor ekonomi dapat diikuti pada Tabel IV.9. 4.4.5. Program kredit untuk golongan ekonomi lemah Salah satu upaya melaksanakan pemerataan pembangunan adalah meningkatkan kemampuan berusaha golongan ekonomi lemah. Dalam hubungan ini kebijaksanaan moneter dan perkreditan di dalam Pelita IV diarahkan kepada penyediaan kredit dalam jumlah yang memadai dan dengan persyaratan yang ringan, seperti suku bunga yang rendah dan bagian pembiayaan sendiri yang relatif kecil kepada para petani, pengusaha golongan ekonomi lemah dan pedagang kecil. Di samping bantuan fasilitas kredit yang sudah disediakan dalam tahun sebelumnya, seperti KIK/KMKP, Kredit Mini, Kredit Midi, Kredit Candak Kulak, Kredit Umum Pedesaan dan Kredit Pemilikan Rumah, Bank Indonesia me1alui bank-bank pelaksana telah menyediakan pula jenis-jenis pinjaman lainnya. Jenis-jenis kredit tersebut adalah kredit modal kerja dalam rangka Keppres 29/1984, kredit sampai dengan Rp 75 juta, baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja, serta kredit usaha tani me1alui KUD untuk intensifikasi padi/palawija yang diberlakukan 1 April 1985. Program pemberian Kredit Investasi Kecil (KIK) dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) yang diselenggarakan sejak akhir 1973 yang ditujukan untuk mendorong kegiatan investasi dan untuk memberikan pinjaman modal kerja kepada pengusaha kecil, telah mengalami beberapa penyempumaan, baik dalam hat volume kreditnya, suku bunga dan This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 166 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 jangka waktu pinjamannya. Pada awal dilaksanakannya program KIK, maksimum pinjaman ditetapkan sebesar Rp 5 juta setiap nasabah dengan suku bunga 12 persen setahun serta This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 167 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 168 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 169 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 170 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 jangka waktu pinjaman 5 tahun. Pada bulan Februari 1977 ketentuan tersebut diubah sehingga maksimum kredit dinaikkan menjadi Rp 10 juta, sedangkan suku bunganya mulai 1 Januari 1978 diturunkan menjadi 10,5 persen setahun. Kemudian tanggal 23 September 1980 ketentuan jumlah maksimum KIK dinaikkan lagi menjadi Rp 15 juta dan jangka waktu diubah menjadi 10 tahun, termasuk masa tenggang maksimum 4 tahun. Berdasarkan keten- tuan 1 Juni 1983, jumlah plafond KIK menjadi maksimum Rp 15 juta tanpa adanya suplesi, dengan suku bunga 12 persen setahun. Dalam kurun waktu yang sama ketentuan-ketentuan mengenai KMKP mengalami perubahan pula. Persyaratan kreditnya yang semula ditetapkan dengan maksimum Rp 5 juta setiap nasabah dengan bunga 15 persen setahun .dan dengan jangka waktu maksimum 3 tahun, yang dapat diperpanjang apabila jangka waktu tersebut telah berakhir, sejak Februari 1977 maksimum kreditnya menjadi Rp 10 juta, sedang suku bunganya mulai 1 Januari 1978 diturunkan menjadi 12 persen setahun. Kemudian sejak tanggal 23 September 1980 pinjaman maksimum KMKP dinaikkan menjadi Rp 15 juta, dengan jangka waktu tetap 3 tahun, namun setiap saat dapat diperpanjang. Berdasarkan ketentuan 1 Juni 1983, jumlah maksimum kreditnya adalah Rp 15 juta, tanpa tambahan plafond, dengan suku bunga tetap yakni 12 persen setahun. Dilihat dari perkembangannya, posisi KIK dan KMKP yang disetujui selalu menun- jukkan peningkatan. Posisi KIK dan KMKP yang disetujui .sampai dengan akhir tahun anggaran 1984/1985 adalah sebesar Rp 3.206 milyar untuk 2.041 ribu pemohon, dan pada akhir bulan September 1985 telah mencapai sebesar Rp 3.421 milyar untuk 2.125 ribu pemohon. Dengan demikian selama semester I tahun 1985/1986, telah terjadi peningkatan sebesar Rp 215 milyar (6,7 persen), dengan kenaikan rata-rata perbulan sebesar Rp 35,8 milyar. Dari kenaikan sebesar Rp 215 milyar tersebut, sebesar Rp 36 milyar (3,9 persen) adalah kenaikan KIK dan sebesar Rp 179 milyar (7,8 persen) adalah kenaikan KMKP. Posisi KIK dan KMKP sampai dengan akhir bulan September 1985 masing-masing adalah sebesar Rp 958 milyar dan Rp 2.463 milyar. Perkembangan KIK dan KMKP dapat diikuti pada Tabel IV.10. Pemberian Kredit Mini (Kecil) yang diselenggarakan sejak tahun 1974, yang dituju- kan untuk membantu para petani dan pengusaha kecil di pedesaan, sampai dengan akhir bulan September 1985 mencapai jumlah sebesar Rp 8,4 milyar dengan jumlah nasabah sebanyak 118 ribu orang. Selama periode April-September 1985, pemberian Kredit Mini This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 171 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 mengalami penurunan sebesar Rp 1,1 milyar terhadap posisinya sebesar Rp 9,5 milyar pada bulan Maret 1985. Penurunan tersebut berupa penurunan kredit untuk usaha investasi sebesar Rp 0,2 milyar dan untuk usaha ekploitasi sebesar Rp 0,9 milyar. Penurunan tersebut This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 172 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 173 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 174 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 disebabkan karena semakin banyaknya nasabah mengembalikan kredit dalam periode tersebut, juga sehubungan dengan adanya program Kredit Umum Pedesaan (Kupedes), yang merupakan pengganti/penggabungan Kredit Mini/Kredit Midi. Kupedes diselenggarakan sejak Januari 1984, yang sasarannya adalah untuk mengembangkan/meningkatkan usaha- usaha kecil yang sudah ada, baik usaha-usaha yang sebelumnya pernah dibantu dengan fasilitas Kredit Mini/Kredit Midi maupun usaha-usaha dari calon nasabah baru. Besarnya kredit yang dapat diberikan kepada seorang nasabah adalah minimum Rp 25 ribu dan maksimum Rp 1 juta, dengan suku bunga untuk Kupedes investasi sebesar 1 persen sebulan, atau 1,5 persen sebulan bila terjadi penunggakan, dan dengan jangka waktu kredit maksi- mum 3 tahun. Sedang untuk suku bunga Kupedes modal kerja adalah sebesar 1,5 persen sebulan, atau 2 persen sebulan bila ada tunggakan, dan dengan jangka waktu kredit maksi- mum 2.tahun. Sampai dengan akhir September 1985, posisi Kupedes telah mencapai sebesar Rp 200,4 milyar atau suatu peningkatan sebesar Rp 56,8 milyar (39,6 persen) bila diban- dingkan dengan posisinya pada akhir bulan Maret 1985 sebesar Rp 143,6 milyar. Hal ini berarti setiap bulannya meningkat rata-rata sebesar Rp 9,5 milyar. Perkembangan Kredit Mini dan Kupedes dapat diikuti pada Tabel IV.11. Dalam rangka menunjang kelancaran kebijaksanaan Pemerintah untuk membantu pengusaha golongan ekonomi lemah, PT Askrindo menyediakan sarana jaminan/pertang- gungan atas kredit perbankan yang diberikan. Sebagian besar kredit dengan prioritas tinggi yang diberikan oleh bank-bank secara otomatis dijamin oleh PT Askrindo, begitu pula kewajiban menanggung kredit macer mernpakan tanggung jawab dan be ban PT Askrindo. Oleh karena itu Pemerintah telah memberikan pengarahan-pengarahan agar bank-bank meningkatkan efisiensi operasionalnya, serta bernsaha untuk mengurangi atau menghindar- kan terjadinya kredit macet. Dalam tahun 1985 sampai dengan bulan Agustus 1985, jumlah pertanggungan yang telah diberikan secara keseluruhan terhadap KIK, KMKP dan kredit eksploitasi biasa mencapai Rp 375,5 milyar untuk 266 ribu nasabah. Jumlah tersebut dapat dirinci yaitu pertanggungan terhadap KIK sebesar Rp 63,7 milyar untuk 11 ribu nasabah, terhadap KMKP sebesar Rp 270,4 milyar untuk 196 ribu nasabah, dan pertanggungan terhadap kredit ekploitasi biasa sebesar Rp 41,4 milyar untuk 59 ribu nasabah. Dari ke- seluruhan jumlah pertanggungan tersebut diatas, sebesar Rp 12,4 milyar mernpakan jumlah pertanggungan yang diberikan secara massal kepada 144 ribu nasabah, dan sebesar Rp 363,1 milyar merupakan pertanggungan kredit yang diberikan secara individual untuk 122 ribu nasabah. Menurut sektor ekonomi, pemberian pertanggungan secara massal sebagian besar This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 175 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 terutama digunakan untuk sektor pertanian yaitu sebesar Rp 7,0 milyar untuk 142 ribu nasabah, dan sektor jasa-jasa sebesar Rp 4,2 milyar untuk 2 ribu nasabah. Sedang pemberian This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 176 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 177 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 pertanggungan secara individual sebagian besar diberikan terutama untuk sektor perdagang- an sebesar Rp 248,4 milyar untuk 63 ribu nasabah, sektor jasa-jasa sebesar Rp 56,3 milyar untuk 9 ribu nasabah, dan sektor industri sebesar Rp 26,2 milyar untuk 5 ribu nasabah. Guna mendorong kegiatan para pengusaha kecil, PT Bahana sejak tahun 1974 telah pula memberikan bantuan, baik dalam bentuk penyertaan saham, pemberian kredit jangka menengah/panjang maupun kredit jangka pendek, kepada 41 buah perusahaan. Sampai dengan bulan September 1985, PT Bahana telah melakukan penanaman dana sebesar Rp 4,5 milyar. Sementara itu saldo dana yang ditempatkan di pasar uang sampai dengan September 1985 berjumlah sebesar Rp 10,6 milyar. Dengan demikian keseluruhan dana yang ditanam- kan adalah sebesar Rp 15,1 milyar. Jumlah penanaman dana sebesar Rp 4,5 milyar tersebut terdiri dari penyertaan saham sebesar Rp 0,8 milyar, pemberian kredit jangka menengah/ panjang sebesar Rp 2,9 milyar, dan kredit jangka pendek sebesar Rp 0,8 milyar. Dilihat dari sektor ekonominya, sebesar Rp 2,8 milyar ditanamkan untuk sektor industri, sedangkan untuk sektor pertanian dan sektor lainnya jumlah dana yang ditanamkan masing-masing adalah sebesar Rp 1,3 milyar dan Rp 0,4 milyar. Untuk tujuan pemerataan serta kesempatan kerja masyarakat pedesaan dan kotakota kecamatan, juga untuk mengembangkan fungsi perkreditan Koperasi Unit Desa (KUD), maka sejak tahun 1976 Pemerintah telah menyelenggarakan Program Kredit Candak Kulak (KCK). Pada awal pelaksanaan KCK, maksimum kredit yang diberikan kepada setiap pe- minjam adalah sebesar Rp 15 ribu, untuk kemudian sejak bulan Juli 1982 maksimum kreditnya dinaikkan menjadi Rp 30 ribu untuk setiap peminjam. Sampai dengan akhir bulan September 1985 jumlah perputaran KCK telah mencapai Rp 190,7 milyar dengan frekuensi jumlah peminjam sebanyak 14.426 ribu nasabah, sedangkan perputaran KCK untuk bulan Maret 1985 mencapai sebesar Rp 178,9 milyar untuk 14.045 ribu peminjam. Berarti dalam periode April - September 1985 telah terjadi peningkatan kredit sebesar Rp 11,8 milyar (6,6 persen) dan peningkatan frekuensi jumlah peminjam sebanyak 381 ribu nasabah. Kredit ini disalurkan oleh Bank Rakyat Indonesia melalui 4.964 KUD yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selain pemberian berbagai kredit tersebut diatas, Pemerintah sejak tahun 1976 telah menyelenggarakan program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang disalurkan oleh Bank Tabungan Negara. Dalam rangka mendukung suksesnya program pengadaan perumahan This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 178 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 sederhana melalui Kredit Perumahan Rakyat - Bank Tabungan Negara (KPR-BTN) dalam Pelita IV, maka terhitung sejak 9 September 1985 telah ditetapkan kebijaksanaan baru yang menyangkut KPR. Dalam kebijaksanaan terdahulu, sumber dana pemberian KPR untuk rumah yang dibangun oleh Perum Perumnas sepenuhnya disediakan oleh Pemerintah dalam bentuk penyertaan modal Pemerintah (PMP) pada BTN, sedangkan untuk rumah yang dibangun oleh developer swasta (non Perumnas) dipergunakan dana perbankan, yang berasal dari 85 persen dengan kredit likuiditas Bank Indonesia dan 15 persen dari BTN. Berdasarkan kebijaksanaan baru, penyediaan dana KPR dilakukan secara terpadu (blended fund), yang direncanakan untuk tiga tahun terakhir Pelita IV, alokasi penyediaan dananya berasal dari PMP, kredit likuiditas EI, pinjaman dari Bank Dunia, dan dana BTN. Dengan demikian, disamping penggunaannya tidak lagi dipisahkan antara KPR untuk Perum Perumnas maupun non Perumnas, kebijaksanaan yang baru ini menugasi BTN untuk menggali lebih banyak dan lebih luas sumber dana baru khususnya dari masyarakat. Posisi KPR sampai dengan akhir September 1985 telah mencapai sebesar Rp 1.006,6 milyar, yang dialokasikan untuk membangun 263.157 unit rumah, yang terdiri dari 103.577 unit rumah dibangun oleh Perum Perumnas dan 159.580 unit rumah dibangun oleh non Perumnas. Bila dibandingkan dengan posisi akhir Maret 1985 sebesar Rp 879,5 milyar dengan rumah yang dibangun sebanyak 241.865 unit, maka selama semester pertama tahun anggaran 1985/1986 telah terjadi peningkatan pemberian KPR sebesar Rp 127,1 milyar (14,5 persen) untuk membangun 21.292 unit rumah. Dari jumlah peningkatan tersebut, sebanyak 5.821 unit rumah dengan nilai sebesar Rp 13,7 milyar dibangun oleh Perum Perumnas, dan sebanyak 15.471 unit rumah dengan nilai sebesar Rp 113,4 milyar dibangun oleh non Perumnas. 4.5. Lembaga-lembaga Keuangan 4.5.1. Lembaga Keuangan Perbankan Keoijaksanaan Pemerintah di bidang lembaga keuangan dalam tahun-tahun pertama Pelita IV pada dasarnya masih merupakan kelanjutan dari kebijaksanaan 1 Juni 1983. Di samping itu oleh Pemerintah telah dikeluarkan beberapa ketentuan baru di bidang pembinaan perbankan, sehingga mendorong terciptanya efisiensi kegiatan perbankan serta sekaligus menciptakan kemandirian usaha. Lembaga-lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan perbankan, semakin memegang peranan penting dalam menunjang pembangunan perekonomian, karena lembaga keuangan menempati posisi antara penabung dengan This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 179 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 pemakai dana. Terlebih lagi dalam situasi terbatasnya dana yang dapat dihimpun dari penerimaan devisa dan perpajakan. Sejalan dengan tujuan tersebut, usaha-usaha/bimbingan yang dilakukan oleh Pemerintah diantaranya adalah berupa pemberian bantuan tehnis kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD), perluasan pelaksanaan kliring lokal, serta perpanjangan waktu penggabungan (merger) diantara bank umum swasta nasional (BUSN). Kemudian untuk menunjang kebijaksanaan Pemerintah dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden No. 29 tahun 1984 telah ditunjuk bank-bank dan lembaga keuangan lainnya yang dapat menerbitkan jaminan bank dalam rangka pengerjaan pemborongan/pembelian yang pembiayaannya bersumber dari APBN. Bantuan tehnis kepada BPD adalah berupa petunjuk pelaksanaan dan rencana- rencana dalam bidang organisasi, manajemen, personalia, perkreditan, pengerahan dana, penelitian, dan perencanaan, sehingga dapat disusun buku pedoman kerja. Sampai dengan bulan Agustus 1985 terdapat 19 buah BPD yang telah menyelesaikan buku pedomannya. Sementara itu anjuran merger dimaksudkan untuk memperkuat permodalan dan peningkatan efisiensi BUSN. Jumlah BUSN kini telah menurun menjadi 71 buah bank. Dalam pada itu kepada beberapa BUSN diberi kesempatan untuk membuka kantor cabangnya di daerah tingkat I dan II, baik bagi bank-bank yang telah melakukan penggabungan maupun yang belum melakukannya. Untuk lebih memperluas pelayanan terhadap masyarakat akan jasa- jasa perbankan di daerah-daerah, maka tetap dipandang perlu untuk memperluas tempat- tempat penyelenggaraan kliring lokal di tempat-tempat yang tidak terdapat kantor cabang Bank Indonesia. Dalam tahun 1985 tempat kliring bertambah dengan dua buah sehingga semuanya menjadi 26 buah. Sementara itu jumlah kantor cabang pembantu (KCP) yang ikut sebagai peserta tidak langsung dalam kliring lokal telah bertambah dengan 4 buah, sehingga jumlahnya menjadi 84 buah. Dalam rangka menunjang Keppres No. 29 tahun 1984 sebagai pengganti Keppres No. 14A tahun 1980, maka dalam tahun 1984/1985 telah ditunjuk 87 bank yang dapat me- ngeluarkan jaminan bank. Bank-bank tersebut terdiri dari 6 bank pemerintah, 22 bank pembangunan daerah, 1 bank pembangunan swasta dan 58 bank umum swasta nasional. Selain daripada itu perusahaan asuransi kerugian Jasa Raharja dapat pula mengeluarkan jaminan berupa Surety Bond. Sebagai bagian dari usaha meningkatkan disiensi bank, maka bank-bank diberi This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 180 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 kesempatan untuk menerbitkan dan memperdagangkan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU). Pengeluaran SBPU tersebut adalah dalam rangka melengkapi sarana kebijaksanaan moneter dan mengembangkan pasar sekunder bagi surat-surat berharga jangka pendek. Dalam bulan Mei 1985 Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga SBPU dari 20,5 persen menjadi 19,5 persen per tahun. Kemudian dalam bulan Juli dan Agustus 1985 tingkat suku bunga SBPU diturunkan lagi menjadi 18 persen dan 17 persen per tahun. Penurunan tingkat suku bunga SBPU tersebut adalah dimaksudkan untuk mendorong bank-bank agar melakukan penyesuaian suku bunga simpanan maupun pinjamannya. 4.5.2. Lembaga keuangan bukan bank Lembaga keuangan bukan bank (LKBB) merupakan lembaga yang berfungsi pula untuk memobilisasi dana, yang kegiatannya dapat dikelompokkan dalam 3 jenis, yaitu jenis investasi, jenis pembiayaan pembangunan, dan jenis pembiayaan lainnya/pemilikan rumah. LKBB jenis investasi berperan sebagai penggerak untuk mengembangkan instrumen (peralatan) keuangan baru, dengan menerbitkan dan memasarkan surat-surat berharga jangka pendek dan jangka panjang. LKBB jenis pembiayaan pembangunan terutama adalah mem- berikan kredit jangka menengah atau jangka panjang, dan melakukan penyertaan modal dalam perusahaan-perusahaan. Sedangkan tugas LKBB jenis pembiayaan lainnya/pemilikan rumah adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat golongan berpenghasilan menengah untuk memiliki rumah. Lembaga-lembaga keuangan bukan bank tersebut dapat menjadi promotor dari pendirian proyek-proyek baru sebagai pemegang saham atau pemberi kredit jangka menengah dan jangka panjang, yang dananya dapat bersumber dari luar negeri dan juga memberikan bantuan management bila diperlukan. Oleh karenanya LKBB dapat menjadi katalisator penyaluran dana luar negeri untuk pembiayaan proyek-proyek dalam negeri. Dengan demikian LKBB dapat bertindak sebagai sarana penunjang untuk pengem- bangan pasar uang dan pasar modal serta membantu permodalan perusahaan-perusahaan. Kebijaksanaan di bidang pembinaan LKBB dalam tahun 1984/1985 terus disempur- nakan. Sampai dengan Januari 1985 Bank Indonesia masih tetap memberikan fasilitas diskonto ulang, akan tetapi bersamaan dengan diperkenalkannya Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) maka fasilitas diskonto ulang khusus untuk LKBB telah dihapuskan. Dapat di- tambahkan bahwa dalam tahun 1984/1985 (sampai dengan Januari 1985), surat-surat berharga yang didiskonto ulangkan oleh LKBB kepada Bank Indonesia telah berjumlah Rp This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 181 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 201,1 milyar dan dalam periode yang sama seluruhnya telah dibeli kembali oleh LKBB. Perkembangan jumlah perusahaan LKBB sampai dengan semester 1-1985/1986 telah ber- jumlah 19 buah, yang meliputi LKBB jenis pembiayaan pembangunan sebanyak 3 buah, LKBB jenis investasi sebanyak 9 buah, kantor perwakilan LKBB sebanyak 6 buah, serta LKBB jenis pembiayaan pemilikan rumah sebanyak 1 buah. Kegiatan usaha LKBB dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, yang tercermin dari semakin besarnya pengerahan dana dan penanaman dana yang dilakukan oleh LKBB. Sumber dana yang berhasil dihimpun oleh LKBB sampai dengan September 1985 telah mencapai Rp 1.400,8 milyar, yang terdiri dari surat-surat berharga yang diterbitkan sebesar Rp 806,0 milyar, pinjaman yang diterima sebesar Rp 367,0 milyar, modal sendiri sebesar 109,8 milyar, sumbangan subordinasi sebesar Rp 65,7 milyar, dan call money sebesar Rp 52,4 milyar. Dilain pihak jumlah penanaman dana sampai dengan bulan September 1985 berjumlah sebesar Rp 1.379,3 milyar, yang meliputi surat berharga sebesar Rp 1.256,7 milyar, pinjaman yang diberikan sebesar Rp 115,0 milyar, penyertaan modal dan call money serta lain-lain sebesar Rp 7,6 milyar. Lembaga keuangan lain yang cukup pesat perkembangannya adalah bidang usaha leasing. Leasing merupakan kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu ber- dasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala. Di samping itu juga diberikan hak pilih (optie) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama. Sejalan dengan perkembangan perekonomian, usaha leasing menunjukkan perkembangan yang pesat. Dalam tahun 1985 sampai dengan bulan November, terdapat 24 buah perusahaan leasing baru yang memperoleh izin usaha, sehingga samp ai bulan November 1985 jumlah perusahaan leasing telah mencapai 71 buah, dengan perincian 1 buah milik negara, 35 buah milik swasta nasional dan 35 buah gabungan dengan pihak asing. Selain dari jumlah tersebut, terdapat pula 11 buah perusahaan leasing yang sudah memiliki izin prinsip, dan 3 buah perusahaan yang masih belum melengkapi persyaratan dalam bidang leasing ini. Sejak 4 Agustus 1984 Pemerintah tidak lagi menerima permohonan baru bagi pendirian jenis usaha ini. Kegiatan usaha perusahaan-perusahaan leasing ini terlihat dari jumlah nilai kontrak yang dapat ditutup oleh masing-masing perusahaan leasing yang bersangkutan. Nilai kontraknya dalam tahun 1983 dan 1984 masing-masing adalah sebesar This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 182 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 Rp 276,5 milyar dan Rp 419,2 milyar, atau kenaikan sebesar 51,6 persen. 4.5.3. Perasuransian Asuransi merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai dua aspek yang penting, yaitu pertama menopang kelangsungan pembangunan dengan menjamin resiko dan memberikan ganti rugi apabila terjadi kerusakan atau kerugian, dan kedua merupakan sarana potensial untuk menghimpun dana dari masyarakat berupa premi asuransi yang kemudian diinvestasikan. Pada dasarnya dunia perasuransian di Indonesia dapat digolongkan kedalam tiga jenis, yaitu asuransi kerugian dan reasuransi, asuransi jiwa, dan asuransi sosial. Sampai akhir tahun 1983 jumlah perusahaan asuransi kerugian dan reasuransi yang telah mendapat ijin usaha berjumlah 68 perusahaan, sementara itu pada tahun 1984 tidak ada pemberian ijin usaha baru. Dengan demikian sampai akhir tahun 1984 jumlahnya tetap 68 perusahaan, dengan perincian 3 perusahaan negara, 53 perusahaan swasta nasional, dan 12 perusahaan usaha patungan. Peranan perusahaan asuransi kerugian dan reasuransi dalam menghimpun dana masyarakat ditunjukkan oleh jumlah premi yang terus meningkat. Dalam tahun 1984 premi bruto dari industri ini telah mencapai Rp 547,1 milyar, yang berarti terdapat peningkatan sebesar Rp 99,6 milyar (22,3 persen) dari tahun 1983, yang sebagian besar berasal dari pertanggungan kebakaran, pertanggungan aneka, pertanggungan pengangkutan dan rangka kapal. Dana perusahaan asuransi kerugian dan reasuransi yang berhasil terkumpulkan tersebut kemudian diinvestasikan kedalam deposito wajib, deposito berjangka lainnya, surat-surat berharga, maupun investasi jangka panjang lainnya. Jumlah dana investasi dalam tahun 1984 adalah sebesar Rp 251,9 milyar, atau meningkat sebesar Rp 92,0 milyar dari tahun sebelumnya. Seperti halnya dengan asuransi kerugian dan reasuransi, asuransi jiwa lebih bersifat komersial dan tidak wajib, oleh karena itu dapat diselenggarakan oleh perusahaan swasta maupun Pemerintah. Sampai dengan tahun 1984 di Indonesia terdapat 20 perusahaan asu- ransi jiwa yang telah memperoleh ijin usaha, dengan perincian 1 buah milik negara, 1 buah berbentuk koperasi, dan 18 milik swasta nasional. Jumlah premi bruto yang dapat dihimpun dalam tahun 1984 adalah sebesar Rp 172,6 milyar dengan cadangan premi sebesar Rp 421,0 milyar. Dilain pihak dana investasinya dalam tahun 1984 berjumlah Rp 220,5 milyar, yang sebagian besar diinvestasikan dalam bentuk deposito sukarela, pinjaman polis, saham-saham, This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 183 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 pinjaman, hipotek, tanah dan bangunan. Berbeda dengan asuransi kerugian dan reasuransi, serta asuransi jiwa, asuransi sosial sifatnya wajib, yang keikutsertaannya diatur dalam perundang-undangan dan tujuannya tidak mencari untung, oleh karena itu asuransi sosial ini diusahakan oleh Pemerintah. Di Indonesia terdapat 5 jenis asuransi sosial yaitu PT (persero) Tabungan Asuransi Pensiun (Taspen), Perum Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri), Perum Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Astek), PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja, dan Badan Penyelenggara Dana Pemeliharan Kesehatan Fusaro Perkembangan kegiatannya dapat digambarkan dari pengumpulan dana yang berasal dari pegawai negeri, anggota ABRI maupun masyarakat lainnya. Perkembangan dana investasi dari sektor astiransi dapat diikuti dalam Tabel IV.12. Sementara itu Pemerintah sedang mempersiapkan Rancangan Undang-undang tentang Dana Pensiun berikut seperangkat peraturan lainnya, dimana jumlah dana yang This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 184 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 185 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 terkumpul menunjukkan perkembangan yang sangat potensial. Walaupun demikian Peme- rintah telah mengambil langkah-langkah untuk menertibkan usaha Yayasan Dana Pensiun yang sementara ini telah beroperasi. Sambil menunggu perundang-undangannya, untuk itu Pemerintah menetapkan keharusan adanya pengesahan bagi pendirian Yayasan Dana Pen- siun. Berdasarkan ketentuan diatas, sampai saat ini telah disahkan 67 buah Yayasan Dana Pensiun. 4.5.4. Pasar Modal Pasar modal juga merupakan salah satu sarana untuk mempertemukan pihak-pihak yang membutuhkan dana (modal) atau emiten (ultimate borrower) dan pihak pemodal (ultimate lender). Sejak diaktifkannya kembali pasar modal pada tanggal 10 Januari 1977, melaluipasar modal telah dapat dipasarkan 58,0 juta saham yang bernilai Rp 132,0 milyar dan. 272,6 ribu lembar obligasi bernilai Rp 254,7 milyar kepada masyarakat. Jumlah emisi yang telah dicapai itu dalam waktu dekat akan bertambah dengan akan dilaksanakannya emisi obligasi dari beberapa badan usaha, seperti Perum Listrik Negara dan Perum Teleko- munikasi. Perkembangan usaha yang telah memasya- rakatkan saham dan obligasi melalui pasar modal dapat diikuti dalam Tabel IV.13 dan Tabel IV.14. Selama periode Desember 1983 sampai Agustus 1985 tercatat 5 perusahaan yang memasyarakatkan sahamnya, 2 perusahaan memasyarakatkan kembali sejumlah obligasinya dan PT Danareksa telah menerbitkan lagi sertifikat dananya. PT Danareksa sebelumnya telah menerbitkan 3 jenis sertifikat back-to-back dan 4 jenis sertifikat mutual fund yang berjumlab 7.420.300 lembar dengan nilai efektif sebesar Rp 72,9 milyar. Sejak 1 April 1985 telah diterbitkan lagi sertifikat jenis mutual fund, yaitu sertifikat PT Danareksa Unit Pendapatan I sebanyak 151.350 lembar dengan nilai nominal sama dengan nilai efektif sebesar Rp 35 milyar. Dengan demikian jumlah seluruh sertifikat yang diterbitkan oleh PT Danareksa menjadi sebanyak 7.571.650 lembar dengan nilai efektif sebesar Rp 107,9 milyar. Perkem- bangan sertifikat-sertifikat yang diterbitkan oleh PT Danareksa sampai dengan April 1985 dapat diikuti dalam Tabel IV.15. Untuk meningkatkan kegiatan pasar modal dalam suasana perekonomian yang belum menentu, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi minat para pemegang saham, This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 186 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 maka pengembangannya akan banyak bergantung kepada penerbitan obligasi badan usaha milik negara (BUMN). Hingga tahun 1985/1986, BUMN yang telah dan akan menerbitkan obligasi adalah PT Jasa Marga, PT Papan Sejahtera, Bapindo dan Perum Telekomunikasi, This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 187 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 188 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 189 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 190 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 sehingga BUMN itu akan dapat memanfaatkan dana masyarakat sejumlah Rp 200 milyar melalui penerbitan obligasi. Sementara itu PT Jasa Marga terhitung mulai 27 Desember 1985 telah melakukan penawaran umum "Obligasi Jasa Marga tahun 1985 seri G" tahap pertama dengan bunga 16,5 persen dan jatuh waktu 27 Desember 1990 sebesar Rp 40 milyar. Jumlah yang ditawarkan pada nilai nominal seluruhnya adalah 3.700 lembar. Dalam pada itu terhi- tung mulai 24 Maret 1986 "Obligasi Jasa Marga tahun 1985 seri G" tahap kedua telah ditawarkan sebanyak 5.250 lembar, dan bernilai nominal sebesar Rp 60 milyar. Sedangkan suku bunganya ditetapkan sebesar 16 persen dan jatuh waktu pada 24 Maret 1991. Selan- jutnya dalam tahun 1986/1987 akan disusul dengan penerbitan obligasi Perum Listrik Negara (PLN). Dengan demikian dapat diharapkan dana masyarakat sebesar lebih dari Rp 200 milyar akan dapat pula disalurkan pada sektor-sektor yang produktif. Kelesuan ekonomi dunia dalam beberapa tahun terakhir ini dan adanya faktor-faktor yang kurang menguntungkan bagi pemegang saham dan obligasi telah menyebabkan volume perdagangan saham yang dalam tahun 1983 mencapai 3,5 juta saham dalam tahun 1984 menurun menjadi 1,2 juta saham, atau berarti penurunan sebesar 65,7 persen. Walaupun demikian perdagangan obligasi di bursa efek meningkat secara drastis. Nilai perdagangan obligasi berdasarkan harga penjualan yang tercatat sebesar Rp 1,61 milyar dalam tahun 1983 naik menjadi Rp 6,66 milyar dalam tahun 1984, atau meningkat sebanyak 313 persen. 4.6. Perkiraan jumlah uang beredar dan kredit perbankan (termasuk kredit valuta asing) tahun 1986/1987 Perkiraan jumlah uang beredar dalam tahun 1986/1987 didasarkanpada asumsi bahwa kenaikan harga dalam tahun 1986/1987 tidak banyak berbeda dengan tahun anggaran 1985/1986. Pada akhir tahun 1985/1986 jumlah uang beredar dan kredit perbankan (termasuk kredit valuta as in g) diperkirakan sebesar Rp 10.203,0 milyar, dan Rp 22.806,0 milyar. Dalam tahun 1986/1987 jumlah uang beredar diperkirakan akan bertambah sekitar Rp 1.100,0 milyar (10,8 persen), sedangkan kredit perbankan akan bertambah sekitar Rp 3.500,0 milyar (15,3 persen). Dengan demikian pada akhir tahun 1986/1987 jumlah uang beredar diperkirakan akan mencapai jumlah sekitar Rp 11.303,0 milyar, sedangkan kredit perbankan akan berjumlah sekitar Rp 26.306,0 milyar. This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 191 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 BAB V NERACA PEMBAYARAN DAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI 5.1. Pendahuluan Keadaan ekonomi dunia dan perkembangan situasi moneter internasional tidak memberikan pe1uang yang menguntungkan bagi perdagangan luar negeri dan keseimbangan neraca pembayaran Indonesia dalam tahun 1985/1986. Perbaikan ekonomi dunia yang telah mulai terpencar dalam tahun 1984, belum sepenuhnya marnpu melepaskan diri dari resesi yang berkepanjangan, sehingga lambatnya kegiatan ekonomi mengakibatkan melemahnya proses pemulihan yang terjadi dalam tahun 1985. Kecenderungan ini mengakibatkan pertumbuhan ekonomi dunia dalam tahun 1985 diperkirakan mengalami penurunan dari 4,5 persen dalam tahun 1984 menjadi 3,1 persen.Penurunan ini terjadi karena rata-rata pertumbuhan ekonomi negara-negara industri dalam tahun 1985 diperkirakan hanya men- capai 2,8 persen, lebih rendah dari tingkat yang dapat dicapai dalam tahun 1984 sebesar 4,9 persen. Keadaan tersebut terutama disebabkan karena pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat, yang banyak mempengaruhi perekonomian dunia, mengalarni penurunan secara drastis dari 6,8 persen dalam tahun 1984 menjadi 2,5 persen dalam tahun 1985, sebagai akibat kemerosotan yang tajam dalam neraca pembayarannya. Sementara itu sekalipun tidak setinggi 5,8 persen seperti yang dapat dicapai dalam tahun 1984, Jepang dengan laju pertumbuhan 4,4 persen dalam tahun 1985 tetap merupakan negara yang paling tinggi tingkat pertumbuhan ekonominya di antara pelbagai negara industri lainnya. Sedangkan Inggris dan Italia diperkiI:akan justru mengalami kenaikan pertumbuhan ekonomi masing- masing dari 1,6 persen dalam tahun 1984, menjadi 3,2 persen dan 2,7 persen dalam tahun 1985. Sebaliknya negara-negara industri lainnya seperti Kanada, Prancis dan Jerman Barat diperkirakan mengalami penurunan masing-masing dari 5,0 persen, 1,3 persen, dan 2,6 persen dalam tahun 1984, menjadi 4,0 persen, 1,0 persen, dan 2,1 persen dalam tahun 1985. Terjadinya penurunan ini terutarna disebabkan oleh rendahnya produktivitas tenaga kerja. Laju pertumbuhan ekonomi yang rendah di negara-negara industri tersebut memberikan pengaruh terhadap kegiatan ekonomi negara-negara berkembang di pelbagai benua, sehingga rata-rata pertumbuhan ekonomi negara-negara tersebut di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika Latin turun masing-masing dari tingkat 8,1 persen, 2,6 persen, 3,5 persen, dan 3,1 persen dalam tahun 1984, menjadi hanya 6,8 persen, 2,2 persen, 2,9 persen, dan 2,5 persen dalam tahun 1985. Penurunan yang sama dialami pula oleh negara-negara di kawasan Asia This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 192 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 Tenggara yang tergabung dalam pengelompokan regional ASEAN. Malaysia dan Thailand diperkirakart mengalami penurunan pertumbuhan produk-domestik-bruto (PDB) negaranya dari 6,6 persen dan 4,7 persen dalam tahun 1984, menjadi masing-masing sebesar 5,2 persen dan 4,4 persen dalam tahun 1985. Sementara itu laju pertumbuhan ekonomi Singapura yang dalam tahun 1984 mengalami pertumbuhan sebesar 8,2 persen, dalam tahun 1985 diperkirakan justru mengalami kemunduran yaitu menjadi negatif sebesar 2,0 persen. Sedangkan Philipina mengalami sedikit perbaikan dalam pertumbuhan ekonomi yaitu dari sebesar negatif 5,5 persen dalam tahun 1984 menjadi negatif 2,7 persen dalam tahun berikutnya. Dengan perkembangan tersebut maka laju pertumbuhan rata-rata negara-negara berkembang dalam tahun 1985 diperkirakan hanya mencapai 3,5 persen, lebih rendah dari tingkat 4,4 persen seperti yang dapat dicapai dalam tahun sebelumnya. Kelambanan pertumbuhan ekonomi dunia sebagaimana dikemukakan di atas meng- akibatkan kelesuan dalam kegiatan usaha, yang pada gilirannya telah mempersempit terse- dianya ruang gerak bagi peningkatan kesempatan kerja, dan mendorong bertahannya angka pengangguran pada tingkat yang cukup tinggi di pelbagai negara industri. Prancis dan Jerman Barat diperkirakan mengalami kenaikan tingkat pengangguran, masing-masing dari 10,1 persen dan 8,1 persen dalam tahun 1984, menjadi 10,8 persen dan 8,2 persen dalam tahun 1985. Dalam periode yang sama, Inggris dan Italia diperkirakan tetap bertahan pada angka pengangguran masing-masing sebesar 13,1 persen dan 10,4 persen. Sebaliknya Kanada dan Amerika Serikat diperkirakan mampu menurunkan angka penganggurannya menjadi 10,5 persen dan 7,2 persen dalam tahun 1985, dari 11,3 persen dan 7,5 persen dalam tahun sebelumnya. Di antara kelompok negara industri tersebut, Jepang dengan penurunan angka pengangguran dari 2,7 persen dalam tahun 1984 menjadi 2,4 persen merupakan negara yang mengalami angka penurunan terendah. Perkembangan tersebut mampu mencegah angka pengangguran rata-rata di 7 (tujuh) negara industri utama untuk bertahan tidak lebih tinggi dari tingkat 8,25 persen sebagaimana yang dapat dicapai dalam tahun sebelumnya. Kebijaksanaan moneter ketat yang masih ditempuh oleh negara-negara industri, lemahnya harga barang-barang dan jasa, serta penurunan upah tenaga kerja, telah mengakibatkan terkendalinya tingkat inflasi di negara-negara tersebut. Amerika Serikat dalam tahun 1985 diperkirakan dapat menurunkan angka inflasi menjadi 3,4 persen dari realisasi sebesar 4,3 persen dalam tahun sebelumnya. Sekalipun sedikit mengalami kenaikan, Jepang dengan angka inflasi 0,7 persen dalam tahun 1985 tetap merupakan negara industri This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 193 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 yang berhasil mempertahankan tingkat kestabilan ekonominya. Kecuali Inggris, Kanada dan Jerman Barat yang diperkirakan sedikit mengalami kenaikan laju inflasi masingmasing dari 4,5 persen, 2,8 persen dan 1,9 persen dalam tahun 1984, menjadi 5,2 persen, 3,4 persen dan 2,4 persen dalam tahun 1985, beberapa negara industri seperti Prancis, dan Italia diperkirakan dapat menekan angka inflasinya masing-masing menjadi 6,1 persen dan 9,6 persen dalam tahun 1985, dari 7,3 persen dan 10,7 persen dalam tahun sebelumnya. Sebagai akibatnya tingkat inflasi rata-rata negara-negara industri secara keseluruhan diperkirakan mampu dikendalikan ke tingkat 3,9 persen dalam tahun 1985, dari 4,1 persen dalam tahun sebelumnya. Perkembangan ini telah memperbesar kesenjangan dengan negara-negara berkembang yang rata-rata tingkat inflasinya diperkirakan bahkan meningkat menjadi 39,0 persen dalam tahun 1985, dari 36,0 persen dalam tahun 1984. Kenaikan tingkat inflasi di negara-negara berkembang tersebut dimungkinkan terjadi karena sebagian besar negara- negara berkembang di pe1bagai benua, baik di Amerika Latin, Afrika, maupun Asia, menga- lamipeningkatan inflasi masing-masing dari 117,0 persen, 19,8 persen, dan 7,1 persen dalam tahun 1984, menjadi 133,0 persen, 20,6 persen, dan 8,1 persen dalam tahun 1985. Dalam hal ASEAN, tingkat inflasi di Thailand diperkirakan mengalami kenaikan dari sebesar 1,6 persen dalam tahun 1984 menjadi sebesar 2,4 persen dalam tahun berikutnya, sedangkan negara-negara lainnya justru mengalami penurunan. Tingkat inflasi Singapura dan Malaysia diperkirakan menurun masing-masing menjadi 1,3 persen dan 0,5 persen dalam tahun 1985 dari sebesar 2,6 persen dan 3,9 persen dalam tahun sebelumnya. Sementara itu walaupun Philipina dapat menekan angka inflasinya dari 50,3 persen dalam tahun 1984, namun diperkirakan masih tetap bertahan pada tingkat yang cukup tinggi yaitu sekitar 22,5 persen dalam tahun 1985. Pendekatan moneter dalam upaya pengendalian laju inflasi yang dilakukan me1alui pembatasan uang beredar, dan kebijaksanaan pengerahan dana masyarakat yang diusahakan sebagai penutup kesenjangan dalam anggaran belanja, telah mengakibatkan relatif tingginya suku bunga riil di beberapa negara industri. Walaupun tidak setinggi seperti yang pemah dicapai dalam bulan yang sama tahun sebelumnya, tingkat bunga nasabah utama di Amerika Serikat (US prime rate) mengalami perkembangan lebih tinggi yaitu 9,5 persen, jika dibanding dengan tingkat 8,25 persen seperti yang dicapai oleh suku bunga antarbank di London (LIBOR) dan di Singapura (SIBOR) dalam bulan Desember 1985. Kesenjangan ini dipertajam oleh berbagai insentif yang diberikan pemerintah Amerika Serikat seperti rendahnya tarif pajak, dan lain sebagainya telah mendorong aliran modal masuk ke negara This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 194 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 tersebut yang berakibat kuatnya nilai dolar Amerika, sedangkan berbagai matauang asing lainnya mengalami penurunan nilai. Keadaan ini telah mengundang campurtangan (intervensi) pemerintah 5 (lima) negara industri utama untuk melakukan kerja sama di dalam memperbaiki perkembangan yang terjadi. Sebagai hasil upaya tersebut, selama bulan-bulan terakhir tahun 1985 dolar Amerika menunjukkan kemerosotan nilai (depresiasi), sedangkan matauang kuat laitmya seperti yen Jepang, poundsterling Inggris, mark Jerman, franc Prancis, dan beberapa matauang negara-negara lain mengalami peningkatan nilai (apresiasi). Namun demikian upaya ini diperkirakan masih bersifat sementara, sehingga mengakibatkan ketidakpastian situasi moneter dan menimbulkan gangguan terhadap kestabilan pasar valuta asing, serta mempersulit bekerjanya sistem moneter internasional. Berbagai perkembangan yang mewarnai situasi moneter internasional tersebut menghambat kelancaran mekanisme pembayaran dunia, yang pada gilirannya menimbulkan distorsi perdagangan antarnegara. Volume ekspor negara-negara industri dalam tahun 1985 diperkirakan hanya naik sebesar 3,7 persen, bila dibandingkan dengan 9,7 persen dalam tahun sebelumnya. Hal ini menyebabkan kemampuan impor negara-negara tersebut dalam periode yang sama diperkirakan berkurang menjadi hanya 6,1 persen, jika dibandingkan dengan 11,7 persen dalam tahun 1984. Keadaan ini mengakibatkan meningkatnya defisit neraca perdagangan, yang bersama-sama dengan perkembangan sektor jasa termasuk lalu- lintas transfer telah meningkatkan defisit transaksi berjalan negara-negara industri secara keseluruhan. Dalam tahun 1985, transaksi berjalan negara-negara industri diperkirakan mengalami defisit sebesar US $ 76,1 milyar dibandingkan dengan US $ 59,8 milyar dalam tahun sebelumnya. Besarnya defisit transaksi berjalan keseluruhan negaranegara industri tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya defisit transaksi berjalan Amerika Serikat dan Italia, masing-masing dari sebesar US $ 101,5 milyar dan US $ 3,0 milyar dalam tahun 1984, diperkirakan menjadi US $ 130,0 milyar dan US $ 6,6 milyar dalam tahun 1985. Sebaliknya Prancis berhasil mengubah posisi transaksi berjalan negaranya, dari defisit US $ 0,8 milyar menjadi surplus sebesar US $ 0,4 milyar. Sedangkan Jerman Barat dan Inggris diperkirakan mampu menaikkan surplus, masing-masing dari US $ 6,3 milyar dan US $ 0,8 milyar dalam tahun 1984, menjadi sebesar US $ 12,1 milyar dan US $ 2,3 milyar dalam tahun 1985. Di antara semua negara industri yang mengalami peningkatan surplus, Jepang diperkirakan dapat mempertahankan prestasinya di dalam mencapai kenaikan surplus terbesar yaitu dari US $ 35,0 milyar dalam tahun 1984, diperkirakan menjadi sebesar US $ 44,0 milyar dalam tahun 1985. Sementara itu Kanada diperkirakan mengalami penurunan This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 195 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 surplus dari US $ 2,0 milyar dalam tahun 1984, menjadi US $ 0,6 milyar dalam tahun 1985. Upaya untuk mencegah meningkatnya defisit transaksi berjalan di satu pihak, dan kurangnya kesadaran terhadap kenyataan saling ketergantungan antarnegara di lain pihak, telah menyebabkan tumbuhnya sikap menonjolkan kepentingan dalam negeri pada negara-negara industri. Sikap tersebut mendorong timbulnya proteksionisme yang dilakukan sebagai sarana melindungi industri dalam negeri dari persaingan barang-barang sejenis dari negara lain, sekaligus dimaksudkan untuk menghalangi naiknya pengangguran. Gejala ini merupakan kendala yang membatasi ruang gerak dalam upaya meningkatkan ekspor dan mempersulit peningkatan perdagangan negara-negara berkembang. Dalam pada itu pelbagai tekanan terhadap mekanisme pasar minyak internasional, yang timbul karena terdapatnya kelebihan penawaran di atas permintaan minyak, telah menyebabkan terganggunya keseimbangan pasar. Kecenderungan ini memperawan situasi pasar minyak internasional dan mendorong diambilnya keputusan oleh organisasi negara- negara pengekspor minyak (OPEC) untuk melakukan pembatasan produksi, dengan menetapkan kuota bagi negara-negara anggotanya dalam bulan Maret 1982. Namun kebijaksanaan ini tidak dapat mempertahankan harga minyak yang justru mengalami penurunan, sehingga dalam bulan Maret 1983 OPEC terpaksa menurunkan harga patokan dari US $ 34 menjadi US $ 29 per bare!. Sementara itu turunnya permintaan sejalan dengan kelesuan ekonomi dunia, gerakan penghematan energi minyak, dan diversifikasi penggunaan energi bukan minyak, merupakan pukulan baru bagi upaya yang dilakukan untuk menstabilkan harga. Keadaan ini mengharuskan OPEC meninjau kembali keputusannya, dan untuk ke dua kalinya melakukan pengurangan kuota produksi dari 17,5 juta barel menjadi 16 juta barel per hari serta menurunkan kuota negara-negara anggotanya, sementara harga patokan tetap dipertahankan seperti ditetapkan dalam sidang para menteri negara-negara tersebut di Jenewa dalam bulan Oktober 1984. Dalam perkembangannya, tindakan stabilisasi harga minyak bumi oleh OPEC dengan menetapkan kuota produksi tersebut, selalu mendapat rongrongan dari negara-negara produsen minyak di luar OPEC dengan mening- katkan produksi mereka. Tekanan ini telah menyebabkan diambilnya keputusan untuk memperkecil harga pembeda (diferensiasi) antara minyak mentah (crude oil) ringan dan berat, dari sekitar US $ 4,50 menjadi US $ 2,40 per barel, dalam pertemuan di Jenewa akhir Januari 1985. Dengan keputusan itu maka sistem harga patokan yang didasarkan pada harga minyak jenis Arabian Light Crude (ALC) praktis tidak ada lagi. Berbagai perkembangan ini telah mengakibatkan nilai dan volume ekspor maupun impor negara-negara berkembang, This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 196 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 baik negara-negara pengekspor minyak maupun bukan pengekspor minyak, diperkirakan mengalami penurunan. Dengan kemerosotan yang terjadi, baik atas ekspor maupun terhadap impor, di negara-negara industri dan negara-negara berkembang tersebut maka volume perdagangan dunia diperkirakan turun dari 8,5 persen dalam tahun 1984 menjadi 3,5 persen dalam tahun 1985. Distorsi dalam perdagangan dunia dan ketidakpastian situasi moneter internasional telah niemperlangka dana dan mempermahal biaya pinjaman di berbagai pusat keuangan internasional. Mendesaknya kebutuhan dana untuk membiayai pembangurian dan menutup defisit neraca pembayaran, menyebabkan pinjaman negara-negara berkembang meningkat secara cepat dari US $ 475,0 milyar dalam tahun 1979 menjadi US $ 865,1 milyar dalam tahun 1985. Di lain pihak terbatasnya devisa ekspor kebanyakan negara-negara berkembang telah menyebabkan debt-to-export-ratio negara-negara tersebut naik dari 120,4 persen dalam tahun 1979, menjadi 157,1 persen dalam tahun 1985. Dari keseluruhan jumlah hutang luar negeri negara-negara berkembang tersebut, sebesar US $ 861,70 milyar diantaranya merupakan hutang negara-negara berkembang pada berbagai bagian benua, baik di Amerika Latin, Timur Tengah, Afrika, Eropa, maupun Asia, terinci masing-masing sebesar US $ 283,0 milyar, US $ 180,5 milyar, US $ 176,5 milyar, US $ 130,3 milyar, dan US $ 91,4 milyar. Sementara itu besarnya kewajiban pengembalian bunga maupun cicilan hutang di satu pihak, serta turunnya ekspor di lain pihak, telah menyebabkan debt-service-ratio (DSR) negara-negara tersebut melampaui ambang batas yang diperkirakan aman bagi perekonomian negaranya. Keadaan ini mengakibatkan beberapa negara berkembang mengalami kesulitan dalam melunasi hutang-hutangnya, dan beberapa diantaranya terpaksa melakukan penundaan (reschedulling) hutang. Kenyataan tersebut telah menimbulkan masalah likuiditas perbankan internasional, membahayakan usaha bank-bank pemberi pinjaman, dan menumbuhkan sikap kewaspadaan bank dalam memberikan pinjaman baru. Serangkaian krisis dan berbagai kegoncangan di bidang moneter dan perdagangan internasional, yang menghambat pemulihan ekonomi serta mengeruhkan suasana hubungan antarnegara dewasa ini, telah melahirkan kesadaran yang semakin luas akan perlunya pembaharuan terhadap perangkat ketentuan dan peraturan dalam perdagangan dan moneter internasional, disertai dengan perombakan pada kerangka susunan kelembagaannya. Keadaan ini menempatkan perundingan dan kerjasama, baik di dalam maupun di luar forum PBB, seperti pada Konferensi Perserikatan Bangsa-bangsa dalam Perdagangan dan This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 197 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 Pembangunan (UNCTAD), Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT), Bank Dunia (IBRD), Dana Moneter Internasional (IMF), serta Dialog Utara-Selatan, menjadi teramat penting sebagai sarana dialog antara negara-negara industri dan negara- negara berkembang untuk mencari formula kesepakatan baru dalam menghadapi masalah peralihan yang maha sulit dewasa ini. Upaya mencari penyelesaian dari krisis ekonomi dunia telah mendorong Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia (IBRO) dalam sidang tahunannya yang ke-40 bulan Oktober 1985 di Seoul-Korea Selatan untuk mengkaji pelbagai indikator serta ma- salah-masalah pokok yang masih mewarnai ekonomi dunia dan situasi moneter internasional. Pembicaraan ditekankan pada usaha untuk mengatasi masalah-masalah yang menghambat pemulihan ekonomi dunia, seperti tingginya defisit anggaran belanja, lemahnya harga barang-barang primer, kerapuhan posisi luar negeri beberapa negara berkembang, kekakuan struktural yang menghambat pertumbuhan ekonomi, serta meningkatnya tindakan-tindakan proteksionistis. Semua negara berpendapat bahwa di dalam rangka mengatasi kesulitan ekonomi negara-negara berkembang yang diakibatkan oleh tekanan neraca pembayaran, tugas masyarakat internasional yang sangat mendesak dewasa ini adalah meningkatkan kemampuan ekonomi negara-negara berkembang dengan meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Disadari bahwa keberhasilan usaha ini bukan hanya tergantung kepada pertumbuhan ekonomi yang tidak bersifat inflatoir di negara-negara industri, terbukanya sistem perdagangan multilateral, peningkatan arus dana pembangunan dalam jumlah yang mencukupi, dan berfungsinya sistem moneter internasional, akan tetapi juga sangat ditentukan oleh terdapatnya koordinasi kebijaksanaan ekonomi negara-negara industri yang berwawasan internasional, sebagai penggerak bagi upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dunia. Agar pertumbuhan ekonomi dunia tersebut menjadi man tap dan mampu bertahan lama, negara-negara industri disarankan untuk terus melaksanakan kebijaksanaan untuk mengurangi kekakuan-kekakuan struktural di semua aspek. Di sektor moneter, kebijaksanaan hendaknya diusahakan supaya lebih luwes, yang secara otomatis dapat mengendalikan laju inflasi. Sedangkan di bidang fiskal, defisit anggaran belanja pemerintah perlu diturunkan, sehingga mampu menekan kenaikan tingkat bunga yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan investasi negara-negara industri, memperbaiki alokasi dana internasional, serta mengurangi beban hutang luar negeri negara-negara berkembang. Negara-negara berkembang dihimbau untuk melaksanakan usahausaha penyesuaian guna memperbaiki posisi luar negeri dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang mantap. Usaha This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 198 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 penyesuaian yang dilakukan hanya akan berhasil bila ditunjang dengan situasi perekonomian dunia yang menguntungkan, terdapatnya cukup arus dana, kebijaksanaan yang secara efektif diarahkan pada tercapainya kewajaran struktur barga, peningkatan efisiensi dalam alokasi penggunaan sumber dana, kebijaksanaan perdagangan yang bebas, peningkatan tabungan dalam negeri, dan pengendalian tingkat inflasi. Mengenai beban hutang negara-negara berkembang, sidang berpendapat bahwa masalah ini dapat diatasi jika negara-negara industri mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, mendorong penurunan tingkat bunga, meningkatkan arus dana ke negara-negara berkembang, serta sejauh mungkin menghindari pelaksanaan kebijaksanaan yang bersifat proteksionistis. Sedangkan negara- negara debitur diharapkan melaksanakan program penyesuaian yang efektif, mencapai keseimbangan anggaran belanja, mengadakan perubahan strukriIral, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan mengembalikan creditworthiness-nya. Dalam hubungan ini ditekankan kembali pentingnya peranan IMF dalam mendorong proses penyesuaian, memberikan bantuan untuk mengatasi kesulitan neraca pembayaran, dan mobilisasi dana bagi negara-negara berkembang. Mengenai peranan IMF terhadap kelancaran mekanisme kerja sistem moneter internasional, negara-negara berkembang menegaskan pentingnya menjadikan pengawasan (survaillance) IMF lebih efektif dan seimbang, baik bagi negara- negara industri maupun negara-negara berkembang. Sedangkan mengenai bantuan keuangan untuk mengatasi kesulitan neraca pembayaran negara-negara berkembang, semua negara menyambut baik rencana pembentukan fasilitas pinjaman baru dengan sumber dana yang berasal dari trust fund. Namun demikian, negara-negara berkembang sangat menyesalkan tidak tercapainya kesepakatan mengenai alokasi SDR, dan diturunkannya batas tertinggi bantuan yang dapat diberikan IMF dalam tahun 1986. Usul untuk mengadakan alokasi SDR dalam periode ke-4 yang masih tersisa tidak dapat dilaksanakan, karena persetujuan suara mayoritas dalam dewan direktur IMF tidak dapat dicapai. Penolakan alokasi SDR oleh beberapa negara industri didasarkan pada anggapan belum terdapatnya suatu bukti nyata mengenai adanya kebutuhan tambahan cadangan di semua negara, di samping tumbuhnya keraguan terhadap kemampuan SDR sebagai instrumen dalam menciptakan cadangan internasional. Sejalan dengan usaha-usaha IMF tersebut, usaha Bank Dunia akan lebih diprioritaskan pada upaya untuk membantu merumuskan program-program penyesuaian dan peningkatan pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang, dengan meningkatkan bantuan melalui pembentukan instrumen-instrumen pinjaman baru, seperti pinjaman untuk penyesuaian struktural maupun sektoral (structural adjustment loans-SAL), melakukan penelitian mengenai masalah-masalah perdagangan dan hutang yang dihadapi oleh negara- This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 199 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 negara anggotanya, menyempurnakan saran-saran kebijaksanaan, serta memberikan bantuan khusus untuk meningkatkan mobilisasi dana. Dafam fungsinya sebagai penggerak sumber- sumber dana lain (catalytic role), Bank Dunia membantu mobilisasi dana, mengkoordinir arus bantuan resmi secara lebih efektif, membentuk multilateral investment guaranteeagency (MIGA) untuk mendorong arus investasi swasta, serta mengadakan pembiayaan bersama (co-financing) dengan bank-bank komersial. ,Berbagai negara mendukung peningkatan program pinjaman Bank Dunia, dan disepakati bahwa pembahasan-pembahasan tentang pengisian dana IDA-8 akan dimulai dalam bulan Januari 1986. Sementara itu negara-negara industri maupun negara-negara berkembang menyambut baik kesepakatan yang dicapai oleh 5 negara industri utama, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Jerman Barat, dan Francis, untuk tidak melaksanakan kebijaksanaan proteksionistis, dan mengenai langkah-Langkah yang akan dilakukan bagi tercapainya pola kurs matauang yang lebih mantap. Selanjutnya sidang menegaskan kembali agar semua negara menghindari pelaksanaan kebijaksanaan proteksionistis, menyatakan kebulatan tekad untuk mempertahankan sistem perdagangan terbuka, dan menyambut baik kemajuan-kemajuan yang dicapai general agreement on tariffs and trade (GATT) ke arab terlaksananya perundingan perdagangan multilateral yang baru. Terlaksananya perundingan baru di bidang perdagangan merupakan kebutuhan semua pihak untuk mendorong liberalisasi perdagangan internasional dan memperbaiki perekonomian dunia. Namun demikian prakarsa peluncuran new round of multilateral trade negotiations (NRMTN) hingga kini masih menemui hambatan karena terdapatnya perbedaan pendapat antarnegara mengenai dimasukkannya masalah-masalah perdagangan di bidang jasa, teknologi canggih dan barang-barang palsu ke dalam cakupan NRMTN. Beberapa negara industri menyetujui diluncurkannya NRMTN serta menghendaki dimasukkannya masalah-masalah perdagangan di bidang jasa-jasa, teknologi canggih dan barang-barang palsu ke dalam pembahasan NRMTN. Sementara itu walaupun akhir-akhir ini negaranegara berkembang pada umumnya dapat menyetujui diluncurkannya NRMTN, namun banyak di antara negara-negara tersebut yang tidak dapat menerima masalah-masalah tersebut dicakup dalam NRMTN. Dalam pada itu usaha untuk mengadakan perombakan terhadap sistem perdagangan yang ada telah menempatkan UNCTAD sebagai forum yang am at penting bagi peningk.atan kerjasama perdagangan internasional atas dasar keuntungan bersama, resiprositas dan non diskriminasi. Hasil-hasil UNCTAD yang dicapai hingga saat ini antara lain meliputi This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 200 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 disepakatinya sistem preferensi umum di bidang perdagangan, penetapan sasaran 0,7 persen bantuan pembangunan resmi, persetujuan kode perilaku alur pelayaran, program komoditi terpadu, dan program bantuan untuk negara berkembang paling terbelakang. Meskipun prinsip-prinsip dan aturan-aturan mengenai praktek-praktek pembatasan perdagangan telah diterima secara bulat dalam sidang majelis umum PBB 1980, namun dalam pelaksanaannya praktek-praktek tersebut masih terus berlangsung bahkan meningkat. Meningkatnya kecenderungan ke arab penyimpangan terhadap prinsip perdagangan terbuka, seperti pembatasan perdagangan yang tidak wajar, persetujuan perjanjian pembagian pasar, dan kebijaksanaan terselubung di luar lingkup perdagangan, merupakan ancaman terhadap sistem perdagangan multilateral. Oleh karena itu mutlak diperlukan upaya menegakkan disiplin perdagangan antarbangsa, dengan mengambil langkah-Langkah segera terhadap pelaksanaan rangkaian prinsip-prinsip perdagangan terbuka. Dalam hubungan ini, trade and development board (TOB) telah ditugaskan untuk membuat studi secara terinci mengenai perkembangan dalam sistem perdagangan internasional, serta memberikan rekomendasi-rekomendasi mengenai prinsip-prinsip dan kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk memperbaiki sistem tersebut. Kuatnya disiplin perdagangan berdasarkan prinsip dan peraturan GATT akan memberikan rangsangan global untuk meningkatkan volume perda' gangan dunia, yang pada gilirannya mampu memberi sumbangan bagi pemecahan masalab hutang negara-negara berkembang. Guna membantu negara-negara berkembang dalam usaha meningkatkan ekspor, international trade centre (ITC) masih akan terus berperan sebagai katalisator dalam pelaksanaan program kerjasama teknik di bidang ekspor dan promosi perdagangan, dengan memberikan bantuan yang penggunaannya diutamakan pada upaya menciptakan infrastruktur kelembagaan nasional yang sehat, dan iklim usaha yang menguntungkan di bidang ekspor. Prioritas diberikan kepada bidang kerjasama teknik dan ekonomi antarnegara berkembang, perdagangan antara negara berkembang dengan negara-negara sosialis Eropa Timur, serta pengembangan produksi yang berorientasi ekspor. Perluasan perdagangan internasional merupakan penunjang dan syarat pokok bagi pertumbuhan ekonomi. Usaha memperkokoh stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Teng- gara telah mendorong peningkatan kerjasama ASEAN di dalam pelbagai bidang kegiatan. Untuk memperluas perdagangan antarnegara ASEAN, telah dilakukan ratifikasi terhadap perjanjian preferensi perdagangan ASEAN (ASEAN PTA), dengan memberikan perlakuan This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 201 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 khusus terhadap impor, yang berasal dari sesama negara anggotanya. Ratifikasi instrumen ASEAN PT A tersebut meliputi kontrak pembelian jangka panjang, persyaratan pembiayaan yang lebih menguntungkan, pengutamaan pembelian dari negara ASEAN untuk keperluan sektor Pemerintah, serta pemberian keringanan bea masuk untuk barang-barang yang di- impor dari negara-negara ASEAN daripada yang berlaku untuk negara-negara lain. Sampai dengan tahun 1985 perkembangan ASEAN PT A mencakup tercapainya persetujuan pengu- rangan 25 persen tarif bea masuk bagi 12.592 jenis produk, dengan memberikan keringanan margin of preference (MOP) sebesar 20-50 persen at as semua matadagangan dengan nilai impor di atas US $ 10 juta, yang mulai berlaku sejak tanggall April 1985. Di samping itu telah pula dicapai persetujuan untuk mempercepat upaya peninjauan kembali terhadap produk-produk yang tertuang pada exclusion list, serta mengadakan langkah baru ke arah peningkatan yang lebih besar dalam hubungan perdagangan antaranggota ASEAN. Di bidang kerjasama pangan, pertanian, dan kehutanan ASEAN, telah diterima empat buah usulan proyek baru dengan biaya dari pihak ketiga yang meliputi ASEAN swamp buffalo research and development programme, ASEAN agricultural development of agricultural cooperative, dan ASEAN forest for rural community development centre. Di bidang industri, kerjasama dilakukan melalui pendirian berbagai proyek ASEAN, seperti pembangunan proyek pupuk urea ASEAN di Aceh (PT Asean Aceh FertilizerAAF), proyek pengolahan tembaga di Philipina, dan proyek hepatitis-b-vaccine di Singapura, serta pembentukan proyek-proyek industri komplementer dan usaha-usaha patungan. Adapun usaha patungan yang disepakati oleh sidang para menteri ekonomi ASEAN meliputi proyek security paper antara Malaysia dan Brunei Darussalam, proyek potash fedspar quarts antara Muangthai dan Indonesia, dan proyek slaughtered meat antara Muangthai dan Philipilla. Di samping itu peningkatan kerjasama juga dilakukan untuk memperoleh kebulatan sikap dalam pengambilan langkah bersama, guna menghadapi berbagai masalah internasional di bidang perdagangan, komoditi, keuangan serta negosiasi global, baik di forum multilateral, regional maupun bilateral. Arah perkembangan ekonomi dunia dan situasi moneter internasional, serta kecen- derungannya di masa mendatang akan tetap merupakan kendala yang memerlukan kewas- padaad bagi upaya mobilisasi dana devisa. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan ketahartan ekonomi terhadap pelbagai tantangan, yang mungkin akan terjadi, perlu ditempub langkah-Langkah ke arah peningkatan devisa dan menghemat penggunaannya melalui kebijaksanaan terpadu di bidang perdagangan luar negeri dan lalu lintas devisa. This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 202 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 5.2. Kebijaksanaan di bidang perdagangan luar negeri Situasi perekonomian dunia yang belum memperlihatkan perbaikan sebagaimana yang diharapkan telah mempengaruhi keadaan ekonomi khususnya ekspor Indonesia. Demikian pula dengan adanya penurunan harga dan penetapan kuota produksi serta mengendornya pemasaran minyak, penerimaan devisa dari sektor migas cenderung menga- lami penurunan. Berkaitan dengan itu, kebijaksanaan di bidang perdagangan luar hegeri dan neraca pembayaran dalam dua tahun pertama Peijta IV ditujukan untuk lebih meningkatkan pengembangan produksi dan pemasaran bidang ekspor di luar minyak dan gas sebagai upaya mengurangi ketergantungan pada sektor minyak. Di samping itu juga untuk meningkatkan cara saing barang-barang ekspor di luar negeri, agar cukup tersedia devisa untuk membiayai impor bahan baku/penolong dan barang modal yang masih diperlukan. Sementara itu dalam rangka mempertahankan keseimbangan neraca pembayaran, di samping usaha-usaha tersebut dilakukan pula usaha penghematan penggunaan devisa dengan meningkatkan pengembangan produksi substitusi impor sejalan dengan penggalakan pemakaian produksi dalam negeri, memanfaatkan modal dan teknologi luar negeri, serta menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. 5.2.1. Kebijaksanaan di bidang ekspor Devisa hasil ekspor minyak bumi yang selama ini merupakan sumber utama dalam membiayai pembangunan, pada akhir-akhir ini tidak memperlihatkan peningkatan bahkan menunjukkan perkembangan yang menurun. Keadaan ini telah terjadi sejak tahun 1982 sebagai akibat meningkatnya produksi melebihi permintaan olehnegara-negara industri, serta adanya perubahan dalam pola penggunaan energi. Untuk mengatasi keadaan tersebut, dalam bulan Maret 1982 sidang OPEC telah menentukan kuota produksi bagi negaranegara anggotanya, termasuk kuota produksi sebesar 1,3 juta barel per hari untuk Indonesia. Kebijaksanaan ini kemudian disusul dengan penurunan produksi maksimum OPEC dari sebesar 17,5 juta menjadi 16 juta barel per hari dalam bulan Oktober 1984. Dengan adanya keputusan ini maka produksi minyak Indonesia mendapat pengurangan sebesar 111.000 barel per hari, sehingga kuota produksi menjadi 1,189 juta barel per hari. Demikian juga terhadap harga patokan minyak mentah OPEC yang semula sebesar US $ 34,0 per barel, dalam bulan Maret 1983 telah diturunkan menjadi US $ 29,0 per barel. Harga patokan baru tersebut ternyata tidak dapat berlangsung lama karena dalam bulan januari 1985 harga This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 203 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 minyak bumi jenis Arabian Light Crude (ALC) telah diturunkan lagi dari US $ 29,0 menjadi US $ 28,0 per barel, sedangkan peranannya sebagai dasar harga patokan minyak bumi negara-negara OPEC juga dihapuskan. Bersamaan dengan penurunan harga rninyak burni jenis ALC tersebut, diputuskan pula untuk memperkecil diferensiasi antara harga minyak mentah ringan dengan berat dari US $ 4,50 menjadi US $ 2,40 per bare!. Sehubungan dengan itu, mulai bulan Februari 1985 harga patokan ekspor rninyak mentah Indonesia disesuaikan sehingga menjadi US $ 28,53 per barel. Kemelut yang terjadi pada ekspor minyak bumi Indonesia akhir-akhir ini bukan saja terjadi pada masalah harga yang terus menerus .mengalami kemerosotan, tetapi juga dalam pemasarannya yang semakin mengendor. Hal ini terjadi antara lain karena jepang, yang selamaini nierupakan negara pengimpor terbesar minyak mentah Indonesia, telah mulai memperluas sumber-sumber pembelian minyak mentahnya ke RRC, serta menaikkan pembelian minyak mentah dari Irak. Sementara itu usaha-usaha yang dilakukan untuk memperluas kilang gas alam cair (LNG) serta pemasarannya di luar negeri tidak cukup mengimbangi penurunan devisa hasil ekspor minyak mentah. Namun demikian usaha-usaha ini terus ditingkatkan, sehingga dengan akan diselesaikannya pembangunan satu unit pengolahan gas alam cair yang baru di Arun pada tahun 1986 maka kapasitas produksi gas alam cair (LNG) diharapkan akan mencapai 900 juta MMBTU per tahun. Menyadari akan situasi minyak yang tidak menentu bahkan perkembangan narga minyak mentah pada tahun 1986/1987 diperkirakan tidak lebih baik, maka usaha-usaha untuk mengurangi ketergantungan dari sektor minyak dan gas terus ditingkatkan. Untuk itu serangkaian tindakan untuk mendorong ekspor di luar minyak dan gas telah dilakukan. Sebagai tindak lanjut dari kebijaksanaan ekspor yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1982 serta tindakan devaluasi rupiah terhadap matauang dolar Amerika dalam bulan Maret 1983, maka dalam tahun 1984/1985 telah dilakukan langkahlangkah untuk meningkatkan efisiensi antara lain dengan menyederhanakan perijinan yang berlaku, penghapusan ijin-ijin yang dipandang dapat menghambat ekspor, dan menghapus pungutan- pungutan yang menghambat kelancaran perdagangan luar negeri serta yang menyebabkan biaya produksi tinggi. Dalam periode yang sama juga telah dihentikan semua pungutan daerah yang tidak diatur dan ditetapkan dengan peraturan daerah, demikian juga terhadap pungutan retribusi daerah yang tidak terdapat jasa dari Pemerintab Daerah. Kebijaksanaan ini selain bertujuan untuk meningkatkan ekspor di luar minyak dan gas, juga bertujuan memberikan landasan yang kuat bagi pengembangan ekspor di luar minyak dan gas dalam This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 204 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 jangka panjang khususnya Pelita IV, serta untuk mengurangi ketergantungan pada sektor minyak. Sementara itu kebijaksanaan sistem imbal beli, di mana pembelian barang-barang Pemerintah dari luar negeri yang memakai dana APBN dikaitkan dengan ekspor di luar minyak dan gas, terus dilanjutkan. Sejak diberlakukan PP Nomor 1 tahun 1982 sampai akhir Agustus 1985, kontrak imbal beli yang ditandatangani mencapai US $ 1.438,27 juta, sedangkan realisasinya mencapai US $ 843,91 juta. Adapun negara-negara yang sudah menyetujui perdagangan imbal beli dengan Indonesia sampai akhir Agustus 1985 mencapai 23 negara, termasuk Amerika Serikat dan Jepang. Selanjutnya dalam rangka mempertahankan pasaran dan memantapkan cara saing barang-barang ekspor di luar negeri, pada tanggal 13 Februari 1985 telah dikeluarkan ketentuan baru mengenai pajak ekspor (PE) dan pajak ekspor tambahan (PET) yang meliputi besarnya tarif, tara cara pemungutan, penyetoran, serta restitusi dari laporan PE dan PET. Dengan ketentuan baru itu tarif PE dan PET dikurangi atau dihapus, antara lain untuk ekspor timah, minyak kelapa sawit, inti kelapa sawit, crude stearin, deodorized stearin dan lain-lain. Dalam rangka meningkatkan peranan dan kemampuan serta menjamin kepastian berusaha perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang ekspor sehingga dapat menunjang peningkatan devisa hasil ekspor, maka prosedur memperoleh angka pengenal ekspor (APE) dan angka pengenal ekspor sementara (APES) telah disederhanakan. Sementara itu untuk lebih memperlancar arus barang antarpulau, ekspor dan impor, serta untuk meningkatkan efisiensi dalam aktivitas perdagangan dengan mence- gah/menurunkan ekonomi biaya tinggi maka dalam bulan April 1985 telah dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 1985 yang menyangkut langkah-langkah kebijaksanaan, perombakan dan penyederhanaan tata laksana ekspor dan impor barang, pelayaran antar- pulau, biaya angkutan lalit, pengurusan barang dan dokumen, keagenan umum perusahaan pelayaran dan tata laksana operasional pelabuhan. Sejalan dengan Inpres Nomor 4 tahun 1985 tersebut, terhadap barang-barang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan pabean kecuali atas ijin tertulis dari Menteri Keuangan terhadap barang ekspor yang dicurigai karena terkena pengendalian atau larangan ekspor, atau karena merupakan barang ekspar yang terkena pajak ekspor (PE)/pajak ekspor tambahan (PET), atau yang pajaknya tidak dibayar dengan sebenarnya. Sedangkan terhadap barang ekspor yang memperoleh sertifikat ekspor (SE) pemeriksaannya dilakukan di temp at tujuan ekspor oleh surveyor yang ditetapkan oleh Pemerintah, dan pembayaran sertifikat ekspor (SE) dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, barang ekspor yang telah diperiksa di tempat tujuan This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 205 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 akan mendapatkan surat laporan kebenaran pemeriksaan (LKP) untuk ekspor yang diterbitkan oleh surveyor yang ditetapkan oleh Pemerintah di tempat tujuan ekspor, yang berlaku juga sebagai sertifikat ekspor (SE) dan berfungsi sebagai surat perintah membayar (SPM) atau SKO. Dalam hal ada pajak ekspor (PE) atau pajak ekspor tambahan (PET), maka pembayaran pajak tersebut dilakukan oleh eksportir kepada bank devisa pada waktu menyerahkan pemberitahuan ekspor barang (PEB). Untuk mengurangi biaya-biaya pelabuhan, maka tarif uang labuh, uang pandu, uang tunda dan uang tambat ditetapkan sama besarnya untuk semua jenis kapal samudera, sedangkan ketentuan mengenai tarif uang pandu dan tarif uang tunda disederhanakan serta uang kepil ditiadakan. Guna memperlancar arus barang ekspor/impor, kapal-kapal yang dioperasikan perusahaan pelayaran asing yang telah menunjuk agen dapat memasuki perairan di pelabuhan yang telah ditentukan dalam perjanjian. Pelabuhan yang boleh disinggahi oleh kapal-kapal tersebut adalah semua pelabuhan laut yang terbuka untuk perdagangan luar negeri. Sementara itu usaha-usaha untuk perbaikan mutu barang-barang ekspor terus ditingkatkan, yang meliputi penentuan standar, pengujian dan pengawasan mutu serta penyuluhan-penyuluhan. Usaha tersebut dilakukan oleh jaringan pusat pengujian mutu barang dan badan pengambil contoh barang, serta laboratorium penguji mutu di daerah-- daerah. Berkaitan dengan itu, sebagai tindak lanjut dari Inpres Nomor 4 tahun 1985 maka pada tanggal 15 Juli 1985 telah dikeluarkan ketentuan mengenai pengawasan mutu barang ekspor. Ketentuan tersebut menetapkan bahwa setiap jenis barang ekspor harus memenuhi standar perdagangan (SP) yang. telah ditetapkan oleh Menteri Perdagangan, sehingga setiap jenis barang yang akan diekspor harus disertai dengan sertifikat dalam bentuk surat pernyataan mutu (SPM) dan sertifikat mutu (SM). Sebagai tindak lanjut keputusan ini, pada tanggal 5 Oktober 1985 dikeluarkan ketentuan bahwa SPM harus diterbitkan sendiri oleh eksportir bagi setiap partai mata dagangan yang akan diekspor. Selanjutnya laboratorium penguji mutu melalui badan pengambil contoh barang akan melakukan penelitian serta menerbitkan sertifikat mutu (SM) bila sudah memenuhi SP yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan. Namun demikian untuk memberikan peranan yang lebih besar kepada eksportir, kepada e;ksportir yang telah mampu melaksanakan pengawasan mutu diberikan hak untuk menerbitkan sertifikat mutu sendiri. Pada sa at ini ada 16 eksportir SIR (Standard Indonesia Rubber) telah diberikan hak tersebut. This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 206 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 Sementara itu usaha-usaha memperluas pasaran ekspor hasil-hasil industri terus ditingkatkan, antara lain melalui pengiriman misi dagang dan pameran dagang ke luar negeri, dan usaha-usaha konsultasi langsung yang lebih intensif antara atase perdagangan, konsul perdagangan dan perwakilan pusat promosi perdagangan Indonesia di luar negeri dengan kalangan pengusaha nasional/eksportir. Adapun pengiriman misi dagang ke luar negeri selain ke Eropa Timur, Timur Tengah dan Amerika, dalam bulan Juli 1985 juga telah dikirim ke Republik Rakyat Cina (RRC) yang disusul dengan kunjungan misi dagang RRC ke Indonesia. Sebagai tindak lanjutnya, hubungan dagang langsung antara Indonesia dengan RRC yang telah dijajaki pada waktu-waktu sebelumnya mulai dapat dilaksanakan. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kesepakatan-kesepakatan dasar antara Kamar Dagang Indonesia (KADlN) dengan China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) menyangkut hubungan dagang langsung antara Indonesia dan RRC yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 5 Juli 1985, maka telah dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 1985 pada tanggal23 Juli 1985. Inpres tersebut memuat pedoman penyelenggaraan hubungan dagang langsung antara Indonesia dengan RRC, yang dilaksanakan berdasarkan kebijaksanaan umum perdagangan dan tata niaga yang telah digariskan Pemerintah. Selanjutnya dalam bulan Oktober 1985 telah dikeluarkan keputusan Menteri Perdagangan mengenai pelaksanaan ekspor/impor ke/dari RRC dan sekaligus mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi keputusan Menteri Perdagangan Nomor 102 tahun 1967 ten tang larangan ekspor ke negara RRC. Sedangkan ke wilayah Timur Tengah selain dapat diekspor hasil-hasil pertanian dan hasil industri, kegiatan perluasan pasaran untuk jasa-jasa kontrakting dan pengiriman tenaga kerja juga telah berkembang dengan cepat. Sementara itu pengiriman/pembentukan perwakilan Pusat Promosi Perdagangan Indonesia di luar negeri telah dilakukan di London, Hamburg, New York, Sidney, Los Angeles, Rotterdam, Abu. Dhabi, Baghdan dan Jeddah, serta ASEAN Promotion Center on Trade, Investment and Tourism di Tokyo, dan ASEAN Trade Promotion Center di Rotterdam. Dalam rangka menciptakan suatu sistem perniagaan komoditi yang tertib dan teratur, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1982 telah didirikan bursa komoditi. Berkaitan dengan penyelenggaraannya, dalam bulan Februari 1984 telah pula terbentuk Perusahaan Perseroan Badan Usaha Kliring dan Jaminan Komoditi, yang memberikan jaminan penyelesaian keuangan dari transaksi yang terjadi di Bursa. Sebagai tindak lanjutnya, dalam bulan Januari 1985 ditetapkan bahwa karet adalah komoditi This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 207 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 yang dapat diperniagakan secara fisik di bursa komoditi, dan sejak bulan April 1985 mulai diselenggarakan perdagangan komoditi yang diikuti oleh 17 perusahaan sebagai anggota pertama Bursa Komoditi Indonesia. Selanjutnya untuk menertibkan perdagangan kopi di dalam negeri, Pemerintah dalam bulan Oktober 1985 telah menyetujui keinginan asosiasi eksportir kopi Indonesia (AEKI) untuk memperdagangkan kopi di dalam bursa komoditi Indonesia. Dalam usaha untuk menghindari hambatan, baik yang berbentuk tarif maupun non tarif, bagi perluasan pasaran ekspor Indonesia, maka kerja sama ekonomi dan perdagangan yang selama ini dilakukan terus ditingkatkan. Sehubungan dengan itu Indonesia telah menandatangani "Code on Subsidies and Countervailing Duties" dan menjadi anggota Code tersebut sejak tanggal 4 Maret 1945 agar tidak dikenakan bea masuk tambahan bagi barang- barang Indonesia yang oleh negara-negara pengimpor dianggap telah diberi subsidi oleh Pemerintah. Sejalan dengan itu juga telah disarnpaikan penjelagan bahwa Indonesia secara bertahap akan menghapuskan subsidi yang berbentuk Sertifikat Ekspor (SE) mulai 1 April 1986, serta mengembalikannya pada sistem murni "drawback". Selain itu Pemerintah juga akan menghapuskan subsidi bunga kredit ekspor secara bertahap dalam lima tahun mendatang, sehingga pada tanggal 1 April 1990 tingkat bunga kredit ekspor akan sama besarnya dengan tingkat bunga kredit komersial yang berlaku umum. Di samping itu juga terus dilanjutkan partisipasi dalam berbagai kerja sama internasional, baik melalui kerjasama antara negara produsen maupun antara produsen dengan konsumen, dalam bentuk persetujuan internasional mengenai stabilitas barga, seperti oleh asosiasi negara-negara penghasil karet alam (association of natural rubber producing countries-ANRPC), organisasi kopi internasional (international coffee organization-ICO), dewan timah internasional (international tin council-ITC), perjanjian internasional tentang karet alam (international natural rubber agreement-INRA), asosiasi negara-negara produsen timah (association of tin producing countries-A TPC), perjanjian timah internasional (international tin agreement-ITA) dan lain-lain. Berkaitan dengan perjanjian kopi internasional, sejak bulan Oktober 1980 diberlakukan ketentuan kuota ekspor bagi negaranegara penghasil kopi, dan untuk periode 1985/1986 (1 Oktober 1985 sampai dengan 30 September 1986) kuota kopi yang dialokasikan pada Indonesia berjumlah 141.000 ton, yang berarti mengalami penurunan bila dibandingkan dengan kuota ekspor kopi pada periode sebelumnya (Oktober 1984 sampai dengan September 1985) sebesar 155.221 ton. Untuk mengatasi masalah penentuan kuata, Pemerintah telah melaksanakan kebijaksanaan untuk mendorong ekspor ke negara-negara This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 208 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 non kuota seperti ke negara-negara Eropa Timur dan Asia. Dalam hubungan ini pada awal tahun 1985 telah terjadi perbedaan yang semakin besar antara harga kopi yang dijual ke negara-negara anggota ICO dengan negara-negara bukan anggota (non kuota) ICO, sementara itu dalam periode yang sama juga tidak terpenuhi kewajiban kuota ekspor oleh beberapa negara produsen termasuk Indonesia. Sehubungan dengan itu maka pada tanggall0 Mei 1985 Pemerintah telah membentuk 48 kelompok eksportir kopi yang terdaftar dengan tujuap selain untuk meningkatkan kemampuan bersama di pasaran kopi luar negeri, juga untuk menghindarkan persaingan yang tidak sehat diantaraeksportir Indonesia. Sebagai tindak lanjut agar ekspor kopi menjadi lebih tertib dan bermanfaat lebih besar, maka pada akhir bulan Oktober 1985 telah dikukuhkan berdirinya 10 badan pemasaran bersama (BPB) kopi yang mengkoordinasikan sekitar 320 eksportir kopi nasional, menyusuli pembentukan 7 kelompok pemasaran kayu lapis sebagai badan pemasaran bersama ekspor kayu lapis yang telah dilaksanakan sebelumnya. Selanjutnya dalam rangka perjanjian timah internasional ke VI yang berlaku sejak 1 Juli 1982, tetap dilakukan kuota ekspor bagi negara-negara anggota produsen walaupun selama tahun 1984 harga timah bergerak naik. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kestabilan harga di pasaran internasional, serta untuk menghadapi pelepasan cadangan timah strategis oleh Amerika Serikat sebesar 3.000 ton per tahun. Kebijaksanaan proteksionisme yang ditempuh oleh negara-negara industri telah menimbulkan berbagai masalah perdagangan internasional yang tidak dapat dipecahkan dalam kerangka GATT. Kebijaksanaan ini tidak hanya dilakukan oleh Amerika Serikat dan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) saja, tetapi juga oleh Jepang, yang melaksanakannya baik melalui tarif bea masuk maupun cara yang lain seperti persyaratan teknis dan perijinan yang membatasi masuknya ekspor hasil-hasil industri dari negara-negara berkembang. Sebagai akibatnya Indonesia mengalami hambatan dalam memperluas ekspor kayu lapis ke Jepang, karena di samping bea masuk yang cukup tinggi, eksportir juga menghadapi diskri- minasi karena impor kayu lapis dari AS (soft wood) dikenakan bea masuk yang lebih rendah dibandingkan dengan impor kayu lapis dari Indonesia (tropical wood). Usaha-usaha untuk menerobos pasaran negara-negara industri selain dilakukan secara bilateral juga dilakukan dalam kerangka kerja sama ASEAN melalui konsultasi pada tingkat Pemerintah dan kalangan swasta. 5.2.2. Kebijaksanaan di bidang impor This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 209 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 Kebijaksanaan di bidang impor ditujukan untuk menunjang pertumbuhan industri dalam negeri dengan memperlancar pengadaan bahan baku/penolong dan barang modal, di samping ditujukan juga untuk menjaga tersedianya barang dan jasa yang diperlukan masyarakat. Sehubungan dengan hat itu, dalam tahun 1984/1985 Pemerintah telah membe- rikan fasilitas pembebasan sebagian atau seluruh bea masuk dan PPn impor terhadap impor bahan baku dan barang modal. Hal ini dilakukan selain untuk lebih memberikan kepastian berusaha dan mengamankan kebutuhan dalam negeri, juga untuk meningkatkan cara saing bagi praduksi dalam negeri yang masih menggunakan bahan baku impor. Selanjutnya untuk menunjang penggunaan tembakau produksi dalam negeri yang dapat berperan mendorong perluasan kerja, maka fasilitas pembebasan sebagian bea masuk terhadap hasil tembakau buatan luar negeri yang selama ini diberlakukan telah dicabut, sehingga atas pemasukan hasil tembakau buatan luar negeri dibebani bea masuk, cukai tembakau dan pungutan lainnya. Di samping itu untuk melindungi konsumen dan mendorang peningkatan mutu praduksi dalam negeri, serta untuk terciptanya persaingan yang sehat dalam perdagangan, telah dikeluarkan ketentuan tentang pengawasan mutu barang impor dan praduksi dalam negeri yang beredar di pasaran, sehingga memenuhi mutu sesuai dengan standar perdagangan yang telah ditetapkan oleh Menteri Perdagangan. Dengan demikian barang- barang yang dapat di impor adalah barang yang telah terdaftar, baik merek maupun jenisnya, di Departemen Perdagangan. Selanjutnya agar supaya peranan, kemampuan serta kepastian berusahabagi perusahaan-perusahaan perdagangan impor dapat ditingkatkan maka ketentuan-ketentuan untuk mendapatkan angka pengenal impor (API) telah disederhanakan. Dalam pada itu dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 1985, beberapa ketentuan umum di bidang impor mengalami peru bahan, antara lain barang-barang impor hanya dapat dimasukkan ke wilayah pabean Indonesia bila disertai Laporan Kebenaran Pemeriksaan (LKP) yang diterbitkan oleh surveyor yang telah ditetapkan Pernerintah. Penerbitan LKP ini didasarkan atas pemeriksaan barang-barang impor yang telah dilakukan oleh surveyor di negara (tempat) asal barang, yang meliputi jenis dan mutu barang, volume barang, harga, biaya angkutan, Domer pas tarif, tarif bea masuk dari pajak pertambahan nilai (PPN). Inpres tersebut juga mengatur ketentuan bahwa irnpor dapat dilakukan dengan letter of credit (LlC) maupun tanpa L/C. Untuk impor yang menggunakan LlC perlu dicantumkan syarat bahwa bank di luar negeri hanya dibenarkan untuk membayar eksportir setelah bank tersebut memperoleh LKP yang diterbitkan surveyor, yang selanjutnya akan mengirim bill of lading (BoL) dan LKP kepada bank devisa di dalam negeri. This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 210 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 Sedangkan apabila impor dilakukan tanpa LlC, maka importirlah yang harus memberitahukan kepada eksportir maupun surveyor tentang kewajiban perneriksaan atas barang-barang yang akan diimpor, sedangkan LKPnya akan diserahkan oleh surveyor kepada bank devisa di dalam negeri. Berdasarkan keterangan yang tercanturn dalam LKP, maka importir dapat menghitung sendiri besarnya bea masuk dan pajak pertambahan nilai (PPN) serta melunasinya kepada bank devisa. Selanjutnya setelah bank devisa memeriksa kebenaran perhitungan bea masuk dan PPN, maka BoL dan LKP diserahkan kepada importir untuk mengurus pengeluaran barang dari pelabuhan. Dengan dilengkapi PPUD yang disederhanakan bersama-sama BoL, LKP dan bukti pembayaran bea rnasuk, maka Ditjen Bea dan Cukai tanpa melakukan pemeriksaan barang maupun perhitungan atas pembayaran bea masuk, akan langsung memberikan persetujuan atas pengeluaran barang dari pelabuhan. Meskipun demikian terdapat barang-barang tertentu yang pengimporannya tidak diharuskan memakai LKP, yaitu barang dagangan yang nilainya kurang dari US $ 5.000, barang pindahan, barang diplomatik, minyak mentah, barangbarang yang diimpor untuk keperluan pameran, senjata dan perlengkapan ABRI, serta bantuan luar negeri yang bersifat hibah kepada Pemerintah Indonesia. 5.3. Perkembangan neraca pembayaran dalam tahun 1985/1986 Masih lemahnya permintaan akan minyak bumi di pasaran dunia diperkirakan akan banyak mempengaruhi keseimbangan neraca pembayaran tahun 1985/1986. Namun demi- kian dengan usaha-usaha yang terus dilakukan untuk meningkatkan ekspor di luar minyak dari gas, mengadakan penghematan devisa dengan lebih mengarahkan penggunaan devisa untuk impor dan jasa-jasa, serta meningkatkan pemasukan modal, maka neraca pembayaran dahtm tahun 1985/1986 diperkirakan masih mengalami surplus, walaupun tidak sebaik tahun sebelumnya. Realisasi transaksi berjalan dalam tahun 1985/1986 diperkirakan mengalami defisit sebesar US $ 2.104 juta. Hal ini terjadi karena realisasi penerimaan devisa dari hasil ekspor di luar minyak dan gas serta penerimaan minyak dan gas bersih dalam tahun 1985/1986 diperkirakan hanya berjumlah sebesar US $ 12.386 juta. Sedangkan realisasi pengeluaran devisa untuk membiayai impor dan jasa-jasa di luar minyak dan gas dalam periode tersebut diperkirakan berjumlah sebesar US $ 14.490 juta. Defisit transaksi berjalan tersebut akan ditutup dengan pemasukan modal bersih, yang berasal dari pemasukan modal Pemerintah dan pemasukan modallainnya dikurangi dengan pembayaran atas angsuran pokok hutang luar negeri, yang berjumlah sebesar US $ 2.915 juta. Dengan memperkirakan This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 211 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 adanya selisih yang belum diperhitungkan sebesar negatif US $ 750 juta, maka neraca pembayaran dalam tahun 1985/1986 diperkirakan akan mengalami surplus sebesar US $ 61 juta. Perkembangan neraca pembayaran yang lebih terinci dapat diikuti dalam Tabel V.l. 5.3.1. Ekspor Realisasi nilai ekspor dalam tahun 1985/1986 diperkirakan mencapai sebesar US $ 19.221 juta, yang terdiri dari ekspor minyak dan gas sebesar US $ 13.115 juta dan nilai ekspor di luar minyak dan gas sebesar US $ 6.106 juta. Dibandingkan dengan realisasi nilai ekspor minyak dan gas dalam tahun sebelumnya sebesar US $ 13.994 juta, berarti telah terjadi penurunan sebesar US $ 879 juta atau 6,3 persen. Hal ini disebabkan oleh menurunnya nilai ekspor minyak, walaupun dalam periode yang sama nilai ekspar gas alam cair menunjukkan peningkatan. Di lain pihak nilai ekspor di luar minyak dalam tahun 1985/1986 diperkirakan sebesar US $ 199 juta atau 3,4 persen lebih tinggi bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar US $ 5.907 juta. Perkembangan ekspor di luar minyak dan gas ini banyak dipengaruhi oleh situasi perekonomian dunia, khususnya perkembangan ekonomi daripada negara-negara industri yang sedikit menunjukkan gejala perbaikan. Di samping itu juga dipengaruhi oleh adanya penyempurnaan kebijaksanaan untuk mendorong ekspor di luar minyak dan gas yang tertuang dalam berbagai peraturan, terutama Inpres Nomor 4 tahun 1985 yang menyangkut kebijaksanaan kelancaran arus barang untuk menunjang kegiatan ekonomi, serta kebijaksanaan pengambangan nilai tukar rupiah terhadap matauang asing ke arab nilai tukar yang realistis. Dalam pada itu realisasi nilai ekspor secara keseluruhan dalam periode April- Agustus 1985 berjumlah sebesar US $ 7.834,3 juta yang terdiri dari nilai ekspor minyak This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 212 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 213 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 214 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 215 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 216 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 dan gas sebesar US $ 5.431,5 juta dan di luar minyak dan gas sebesar US $ 2.402,8 juta. Dibandingkan dengan realisasi nilai ekspor secara keseluruhan pada periode sebe. lumnya sebesar US $ 9.120,0 juta, berarti menunjukkan penurunan sebesar US $ 1.285,7 juta atau sebesar 14,1 persen. Penurunan nilai ekspor tersebut disebabkan karena nilai ekspor minyak dan gas lebih rendah sebesar US $ 1.334,0 juta atau sebesar 19,7 persen, bila dibandingkan dengan realisasinya dalam periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US $ 6.765,5 juta. Sedangkan nilai ekspor di luar minyak dan gas dalam periode April-Agustus 1985 tersebut menunjukkan peningkatan sebesar US $ 48,3 juta atau sebesar 2,1 persen jika dibandingkan dengan realisasinya sebesar US $ 2.354,5 juta dalam periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan ini terjadi pada hampir semua barang, baik barang-barang ekspor utama maupun barang-barang ekspor lainnya. Sementara itu, meskipun terdapat peningkatan harga kayu lapis di pasaran dunia khususnya di pasaran Tokyo, nilai ekspor kayu belum menunjukkan peningkatan. Apabila dalam periode April-Agustus 1984 realisasi nilai ekspor kayu berjumlah sebesar US $ 458,7 juta, dalam periode yang sama tahun 1985 telah menurun menjadi sebesar US $ 443,0 juta. Hal ini terutama disebabkan karena mulai dihentikannya ekspor kayu dalam bentuk gelondongan (log), yang selanjutnya menurunkan volume ekspor kayu. Namun demikian ekspor kayu masih tetap menghasilkan devisa terbesar dari keseluruhan ekspor di luar minyak dan gas. Dengan masih lemahnya permintaan karet di pasaran dunia serta m.asih adanya kelebihan penawaran di atas permintaannya telah menyebabkan harga karet cenderung menurun, baik di pasaran Singapura maupun New York, sehingga realisasi nilai ekspor karet dalam periode April-Agustus 1985 hanya berjumlah sebesar US $ 296,5 juta. Dibandingkan dengan realisasinya dalam periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US $ 389,7 juta berarti terjadi penurunan sebesar 23,9 persen. Ekspor timah dalam periode April- Agustus 1985 masih tetap dibayangi oleh adanya kelebihan penawaran timah dunia di atas permintaannya sebagai akibat produksi timah oleh negaranegara bukan anggota dewan timah dunia. (ITC) yang sulit dibatasi. Namun demikian dengan adanya usaha-usaha pengendalian ekspor timah, baik oleh dewan timah dunia (ITC) maupun oleh negara produsen timah (ATPC), serta semakin membaiknya perekonomian dunia, maka realisasi nilai ekspor timah dalam periode April-Agustus 1985 mengalami peningkatan sebesar US $ 3,7 juta dibandingkan dengan realisasinya dalam periode yang sama tahun sebelumnya. Apabila dalam periode April-Agustus 1984 realisasi nilai ekspor timah berjumlah sebesar US $ 103,9 juta, maka dalam periode yang sama tahun 1985 realisasinya menjadi sebesar US $ 107,6 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 217 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 juta. Sementara itu produksi minyak kelapa sawit dalam periode April-Agustus 1985 mengalami peningkatan, sehingga alokasi minyak kelapa sawit untuk keperluan ekspor dapat ditingkatkan. Oleh karena itu meskipun terdapat penurunan harga di pasaran dunia terutama di pasaran London, namun realisasi nilai ekspor minyak kelapa sawit mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu US $ 62,7 juta, dari sebesar US $ 2,0 juta dalam periode April-Agustus 1984 menjadi sebesar US $ 64,7 juta dalam periode yang sama tahun 1985. Sedangkan realisasi nilai ekspor kopi dalam periode April-Agustus 1985 berjumlah sebesar US $ 250,0 juta atau US $ 9,9 juta lebih tinggi bila dibandingkan dengan realisasinya dalam periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US $ 240,1 juta. Lebih tingginya nilai ekspor kopi tersebut disebabkan karena meningkatnya volume ekspor kopi sejalan dengan usaha- usaha untuk menerobas pasaran kopi ke negara-negara non kuota. Nilai ekspor tembakau dalam periode April-Agustus 1985 berjumlah sebesar US $ 22,1 juta, atau sebesar US $ 0,1 juta lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya sebesar US $ 22,2 juta dalam periode yang sama tahun sebelumnya. Selaajutnya mulai membaiknya iklim di India telah pula mengakibatkan peningkatan kembali penawaran teh India di pasaran dunia. Hal ini mengganggu keseimbangan permintaan dan penawaran teh dunia yang sudah ada yang selanjutnya menyebabkan turunnya harga teh dalam beberapa bulan terakhir. Dalam periode April-Agustus 1985 realisasi nilai ekspor teh berjumlah sebesar US $ 66,5 juta, yang berarti mengalami penurunan sebesar US $ 24,3 juta atau sebesar 26,8 persen, bila dibandingkan dengan realisasi dalam periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US $ 90,8 juta. Biji sawit yang dalam periode April-Agustus 1984 realisasi ekspornya sangat kecil, dalam periode April-Agustus 1985 telah mencapai sebesar US $ 0,5 juta. Nilai ekspor barang-barang lainnya, yang terdiri dari ekspor hewan dan hasilnya, lada, bungkil kopra, bahan makanan, barang tambang dan lain-lain, dalam periode April-- Agustus 1985 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan realisasinya dalam periode yang sama tahun sebelumnya. Apabila dalam periode April-Agustus 1984 realisasi nilai ekspornya berjumlah sebesar US $ 1.047,1 juta, dalam periode yang sama tahun 1985 telah meningkat menjadi sebesar US $ 1.151,9 juta. Realisasi nilai ekspor lada dalam periode April-Agustus 1985 berjumlah sebesar US $ 36,1 juta atau lebih tinggi sebesar US $ 13,2 juta (57,6 persen) dari realisasi sebesar US $ 22,9 juta dalam periode yang sama tahun sebelumnya. Ini terjadi karena harga lada di pasaran dunia terus bergerak naik sebagai akibat meningkatnya permintaan. Sementara itu nilai ekspor hewan dan hasilnya dalam periode April-Agustus 1985 berjumlah sebesar US $ 86,5 juta, yang terdiri dari nilai ekspor udang This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 218 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 sebesar US $ 73,8 juta dan nilai ekspor hewan lainnya sebesar US $ 12,7 juta. Hal ini berarti mengalami penurunan sebesar US $ 13,1 juta bila dibandingkan dengan realisasinya sebesar US $ 99,5 juta pada periode yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan nilai ekspor bungkil kopra dalam periode April-Agustus 1985 meningkat sebesar US $ 3,6 juta dari realisasinya dalam periode yang sama tahun sebelumnya, terutama karena meningkatnya volume ekspornya sejalan dengan meningkatnya produksi kopra di dalam negeri. Apabila dalam periode April-Agustus 1984 realisasi nilai ekspor bungkil kopra berjumlah sebesar US $ 5,4 juta, dalam periode yang sama tahun 1985 telah meningkat menjadi sebesar US $ 9,0 juta. Nilai ekspor barang tambang yang terdiri dari tembaga, nikel pekatan dan lain-lain (di luar timah) dalam bulan April-Agustus 1985 berjumlah US $ 230,6 juta. Di samping itu nilai ekspor bahan makanan (tapioka dan lainnya), kerajinan tangan, rotan, rempah-rempah, alat- alat listrik, pupuk dan semen dalam periode yang sama tahun 1985 realisasinya berjumlah sebesar US $ 789,7 juta, yang berarti mengalami peningkatan sebesar US $ 104,6 juta bila dibandingkan dengan realisasinya dalam periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US $ 685,1 juta. Nilai ekspor di luar minyak dan gas yang lebih terinci dapat diikuti dalam Tabel V.2. 5.3.2. Impor Realisasi nilai impor secara keseluruhan dalam tahun 1985/1986 diperkirakan ber- jumlah sebesar US $ 13.573 juta, yang berarti US $ 854 juta lebih rendah bila dibandingkan dengan realisasi sebesar US $ 14.427 juta dalam tahun sebelumnya. Dari jumlah impor dalam tahun 1985/1986 tersebut, nilai impor minyak dan gas diperkirakan berjumlah sebesar US $ 2.865 juta atau menunjukkan peningkatan sebesar US $ 68 juta jika dibandingkan dengan realisasinya pada tahun sebelumnya sebesar US $ 2.797 juta. Sementara itu realisasi nilai impor di luar minyak dan gas dalam tahun 1985/1986 diperkirakan berjumlah sebesar US $ 10.708 juta. Hal ini berarti menunjukkan penurunan sebesar US $ 922 juta bila dibandingkan dengan realisasi nilai impor di luar minyak dan gas tahun 1984/1985 sebesar US $11.630 juta. Penurunan ini disebabkan karena menurunnya impor yang dilakukan dengan menggunakan devisa umum (general exchange), wal;mpun dalam periode yang sama impor yang dilakukan dalam rangka bantuan program, bantuan proyek, dan penanaman modal asing mengalami peningkatan. Dalam pada itu upaya Pemerintah untuk menunjang pertumbuhan industri dalam This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 219 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 negeri yang sekaligus untuk meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri telah banyak mempengaruhi realisasi nilai impor di luar minyak dan gas dalam periode AprilAgustus 1985. Apabila dalam periode April-Agustus 1984 realisasi nilai impor diluar minyak dan gas berjumlah sebesar US $ 4.427,6 juta, maka dalam periode yang sama tahun 1985 realisasinya berjumlah sebesar US $ 3.640,7 juta yang berarti terjadi penu This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 220 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 221 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 222 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 223 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 224 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 225 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 226 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 227 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 228 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 229 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 runan sebesar US $ 786,9 juta atau sebesar 17,8 persen. Penurunan ini terjadi pada hampir semua barang, baik yang termasuk kelompok barang konsumsi, bahan baku/penolong maupun barang modal. Realisasi nilai impor barang konsumsi dalam periode April-Agustus 1985 berjumlah sebesar US $ 174,5 juta, yang berarti US $ 140,1 juta atau 44,5 p,ersen lebih rendah bila dibandingkan dengan realisasinya dalam periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US $ 314,6 juta. Lebih rendahnya nilai impor ini disebabkan karena menurunnya impor daripada hampir semua jenis barang konsumsi, kecuali tekstil dan tembakau olahan. Dengan meningkatnya realisasi nilai impor tekstil yaitu dari sebesar US $ 11,9 juta menjadi sebesar US $ 16,1 juta dalam periode tersebut, usaha-usaha untuk memenuhi tekstil dari produksi dalam negeri perlu terus ditingkatkan, baik dengan cara menghasilkan sendiri bahan bakunya maupun hasil produknya. Sehubungan dengan itu mulai bulan April 1986 yang akan datang akan diproduksi beberapa bahan baku tekstil oleh Pusat Aromatik di Plaju Sumatera Selatan, sehingga diharapkan penyediaan bahan baku untuk industri tekstil lebih terjamin. Sedangkan untuk menunjang peningkatan penggunaan tembakau produksi dalam negeri maka terhadap impor tembakau dan olahannya dibebani bea masuk, cukai dan pungutan lainnya. Sebagai akibat penurunan impor kelompok barang konsumsi dalam periode April-Agustus 1985 tersebut, maka persentasenya terhadap jumlah impor di luar minyak dan gas secara keseluruhan menurun dari 7,1 persen dalam periode yang sama tahun sebelumnya menjadi sebesar 4,8 persen. Sementara itu realisasi nilai impor bahan baku/penolong dalam periode tersebut juga menunjukkan penurunan yaitu dari sebesar US $ 2.168,0 juta dalam periode April-Agustus 1984 menjadi sebesar US $ 1.980,6 juta dalam periode yang sama tahun 1985. Ini berarti terdapat penurunan sebesar US $ 187,4 juta atau sebesar 8,6 persen, yang disebabkan oleh menurunnya impor daripada hampir semua jenis bahan baku/penolong, kecuali bahan kimia, pupuk, serta bahan-bahan karet dan plastik, sejalan dengan kebutuhan industri dalam negeri. Apabila dilihat peranan impor bahan baku/penolong terhadap impor di luar minyak dan gas secara keseluruhan maka terlihat peningkatan yaitu dari sebesar 49,0 persen dalam periode April-Agustus 1984 menjadi sebesar 54,4 persen dalam periode yang sama tahun 1985. Selanjutnya realisasi nilai impor barang modal dalam periode April-Agustus 1985 berjumlah sebesar US $ 1.485,6 juta, atau US $ 459,4 juta (23,6 persen) lebih rendah bila dibandingkan dengan realisasinya dalam periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US $ 1.945,0 juta. Lebih rendahnya nilai impor ini disebabkan karena menurunnya impor mesin-mesin, generator listrik, alat telekomunikasi dan alat pengangkutan sejalan dengan mulai dapat diproduksinya sebagian dari barang-barang modal tersebut di dalam negeri. Sebagai akibatnya persentase nilai impor This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 230 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 barang modal terhadap nilai impor di luar minyak dan gas secara keseluruhan menunjukkan penurunan. Apabila dalam periode April-Agustus 1984 adalah sebesar 43,9 persen, maka dalam periode yang sama tahun 1985 menjadi sebesar 40,8 persen. Gambaran yang lebih terinci mengenai impor di luar minyak dan gas dapat diikuti dalam Tabel V.3. 5.3.3. Pengeluaran jasa-jasa (netto) Kebijaksanaan di bidang jasa-jasa mempunyai kaitan erat dengan kebijaksanaan di bidang perdagangan luar negeri. Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 1985, pungutan uang jasa-jasa kesyahbandaran ditiadakan dan tarif jasa-jasa pelabuhan (harbor duties) diturunkan. Sedangkan mengenai keagenan umum yang dapat dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan pelayaran nasional terhadap perusahaan pelayaran asing, dan terbukanya lebih banyak pelabuhan laut di Indonesia (52 buah pelabuhan) bagi pelayaran asing, akan mempengaruhi lalu lintas devisa bidang jasa-jasa. Di lain pihak dengan adanya Inpres Nomor 4 tahun 1985 tersebut juga meningkatkan pembayaran jasa-jasa yang baru, berupa biaya yang dibayarkan kepada surveyor atas pemeriksaan barang-barang ekspor dan impor Indonesia. Walaupun demikian usaha untuk meningkatkan penerimaan dan menghemat penggunaan devisa juga terus dilakukan. Berkaitan dengan itu, sebagai tindak lanjut dari Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1983 telah diambil berbagai langkah untuk mengembangkan industri pariwisata, sedangkan ekspor jasa-jasa kontrakting dan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri terus dimanfaatkan untuk menambah penghasilan devisa. Dalam tahun 1985/1986, realisasi pengeluaran jasajasa minyak dan gas maupun di luar minyak dan gas setelah dikurangi dengan penerimaannya, diperkirakan berjumlah sebesar US $ 7.752 juta. Jumlah ini adalah US $ 310 juta lebih tinggi bila dibandingkan dengan realisasinya dalam periode sebelumnya sebesar US $ 7.442 juta. Perkiraan realisasi pengeluaran jasa-jasa bersih dalam tahun 1985/1986 tersebut terdiri dari jasa-jasa minyak dan gas sebesar US $ 3.970 juta dan jasa-jasa di luar minyak dan gas sebesar US $ 3.782 juta. Dibandingkan dengan realisasi pengeluaran dalam tahun sebelumnya sebesar US $ 4.061 juta, berarti jasa- jasa di luar minyak dari gas menunjukkan adanya penurunan sebesar US $ 279 juta. Sedangkan perkiraan realisasi pengeluaran jasa-jasa minyak dan gas dalam tahun 1985/1986 menunjukkan adanya peningkatan sebesar US $ 589 juta bila dibandingkan dengan realisasinya dalam tahun sebelumnya sebesar US $ 3.381juta. This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 231 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 232 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 233 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 234 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 235 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 236 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 237 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 238 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 239 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 240 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 5.3.4. Lalu lintas modal dan transfer Keterbatasan penerimaan devisa yang dapat dimobilisir dari ekspor minyak dan gas maupun ekspor barang di luar minyak dan gas mengakibatkan pemasukan modal masih tetap diperlukan, baik sebagai penutup kesenjangan yang terdapat pada neraca pembayaran maupun sebagai pelengkap bagi sumber dana dalam negeri untuk dapat mempertahankan kesinambungan pembangunan. Sekalipun demikian mengingat pengalaman beberapa negara berkembang yang terjerat dalam krisis pinjaman luar negeri yang berada di luar batas kemampuan ekonomisnya, serta ketidakpastian situasi moneter yang masih terus mewarnai ekonomi dunia, maka selaras dengan upaya pengembangan kemampuan dalam negeri, kewaspadaan dalam meminjam serta sikap berhati-hati dan selektif dalam pemilihan proyek- proyek yang dibiayai dari dana luar negeri tersebut lebih diperhatikan. Di lain pihak agar di masa mendatang tidak memberatkan ekonomi Indonesia, maka sesuai dengan GBHN, bantuan luar negeri hanya dapat diterima sepanjang tidak disertai dengan ikatan politik, dengan syarat yang ringan dan dalam batas kemampuan untuk membayar kembali. Untuk itu penggunaannya diarahkan pada proyek-proyek yang sesuai dengan prioritas pembangunan seperti proyek-proyek yang dapat meningkatkan ekspor, menunjang usaha pengembangan industri dalam negeri dan sekaligus mendorong usaha perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan keterampilan serta keahlian, sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pembayaran kembali hutang-hutang luar negeri tersebut. Berdasarkan berbagai perkembangan dan upaya di atas, pemasukan modal bersih dalam tahun 1985/1986 diperkirakan mengalami peningkatan sebesar US $ 189 juta atau (6,9 persen), yaitu dari US $ 2.726 juta dalam tahun 1984/1985 menjadi sebesar US $ 2.915 juta dalam tahun 1985/1986. Peningkatan ini disebabkan karena lalu-lintas modal lainnya diperkirakan meningkat menjadi sebesar US $ 599 juta dalam tahun 1985/1986, dari realisasi sebesar US $ 499 juta dalam tahun sebelumnya. Sementara itu pemasukan modal Pemerintah yang terdiri dari bantuan program, bantuan proyek, dan pinjaman lainnya, dalam periode tersebut diperkirakan mengalami peningkatan dari sebesar US $ 3.519 juta menjadi sebesar US $ 3.658 juta. Sebaliknya pembayaran hutang pokok luar negeri dalam tahun 1985/1986 diperkirakan mencapai US $ 1.342 juta, atau lebih tinggi sebesar US $ 50 juta dibanding dengan realisai sebesar US $ 1.292 juta dalam tabun sebelumnya. 5.4. Perkiraan neraca pembayaran dalam tahun 1986/1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 241 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 Usaha-usaha untuk lebih mengendalikan defisit pada transaksi berjalan akan terus dilakukan pada tahun 1986/1987 yang akan datang, baik dengan usaha-usaha meningkatkan ekspor di luar minyak dan gas maupun dengan mengarahkan penggunaan devisa di bidang impor dan jasa-jasa. Namun demikian dengan perkiraan bahwa peningkatan penerimaan devisa hasil ekspor minyak dan gas masih belum dapat diharapkan, maka transaksi berjalan dalam tahun 1986/1987 diperkirakan masih mengalami defisit sebesar US $ 2.214 juta. Defisit tersebut diperkirakan akan dapat ditutup dengan pemasukan modal bersih, baik dari pemasukan modal Pemerintah maupun modal lainnya setelah dikurangi dengan angsuran pokok hutang .luar negeri, yang diperkirakan sebesar US $ 2.266 juta. Dengan demikian neraca pembayaran tahun 1986/1987 diperkirakan akan mengalami surplus sebesar US $ 52 juta. 5.4.1. Perkiraan nilai ekspor bukan minyak dan gas Apabila penerimaan devisa dari hasil ekspor bukan minyak dan gas dalam tahun 1985/i986 realisasinya diperkirakan sebesar US $ 6.106 juta, maka dalam tahun 1986/1987 nilai ekspor bukan minyak dan gas diperkirakan akan berjumlah sebesar US $ 6.398 juta. Hal ini berarti suatu peningkatan sebesar US $ 292 juta atau 4,8 persen. Perkiraan nilai ekspor dalam tahun 1986/1987 tersebut didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ; 1) Situasi ekonomi dunia terutama negara-negara industri dalam tahun 1986/1987 diperkirakan masih belum mengalami perbaikan sebagaimana yang diharapkan, sehingga selain belum dapat diharapkan peningkatan permintaan akan barang-barang di luar minyak dan gas oleh negara-negara tersebut, harga-harga komoditi di pasaran dunia pada umumnya masih cenderung menurun. 2) Perombakan dan penyederhanaan tata laksana ekspor yang tertuang dalam Inpres Nomor 4 tahun 1985, yang mempunyai tujuan untuk lebih memperlancar arus barang ekspor, meningkatkan efisiensi, serta mencegah ekonomi biaya tinggi, diperkirakan dapat meningkatkan volume ekspor bukan minyak dan gas. This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 242 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 3) Terus dilakukannya usaha perbaikan mutu barang ekspor, sehingga barang ekspor Indonesia dapat lebih bersaing di pasaran luar negeri. 4) Usaha-usaha memperluas pasaran ekspor bukan minyak dan gas terus ditingkatkan, antara lain dengan mengirim misi-misi dagang ke Eropah Timur, Timur Tengah, Amerika serta ke Republik Rakyat Cina (RRC), sekaligus berusaha memasarkan barang ekspor di luar minyak dan gas yang diatur dengan kuota ke negara-negara non kuota. 5) Kerja sama ekonomi dan perdagangan yang selama ini dilakukan terus ditingkatkan, sehingga dapat membuka kesempatan dalam usaha penerobosan pasar bagi barang-barang ekspor Indonesia. 5.4.2. Perkiraan nilai impor bukan minyak dan gas Nilai impor bukan minyak dan gas dalam tahun 1986/1987 diperkirakan berjumlah sebesar US $ 10.175 juta. Perkiraan nilai impor ini US $ 533 juta (5,0 persen) lebih rendah bila dibandingkan dengan perkiraan realisasi bukan minyak dan gas dalam tahun 1985/1986 sebesar US $ 10.708 juta. Perkiraan nilai impor bukan minyak dan gas dalam tahun 1986/1987 tersebut didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut : 1) Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan akan bahan baku dan barang modal yang diperlukan untuk menunjang dan mendorong perkembangan industri dalam negeri, maka terhadap bahan baku dan barang modal yang masih belum dapat/cukup dihasilkan di dalam negeri masih tetap dilakukan impor, baik untuk keperluan produksi dengan tujuan pasaran dalam negeri maupun dengan tujuan untuk diekspor kembali dalam bentuk hasil jadi. 2) Dalam rangka untuk menjaga kestabilan harga barang-barang tertentu yang sekaligus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang yang belum dapat/cukup dihasilkan di dalam negeri, maka Pemerintah masih tetap melakukan impor barang-barang tersebut sesuai dengan keperluan. 3) Untuk membantu atau sebagai pelengkap bagi perkembangan perekonomian Indonesia maka Pemerintah masih tetap memanfaatkanbantuan dari luar negeri baik dalam rangka bantuan program maupun dalam rangka bantuan This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 243 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 proyek sesuai dengan kebutuhan. 4) Dengan adanya peraturan-peraturan yang lebih menarik bagi penanaman modal asing di Indonesia, impor yang dilakukan untuk keperluan ini diperkirakan mengalami peningkatan. 5) Kebijaksanaan untuk menjaga kurs devisa yang wajar akan dapat mempertahankan dan 6) meningkatkan daya saing barang produksi dalam negeri terhadap barang impor. 7) Usaha-usaha untuk menghemat devisa (general exchange) untuk imp or terus diting 8) katkan, dengan menggalakkan penggunaan produksi dalam negeri dan - menghasilkan 9) sendiri barang-barang yang selama ini diimpor. 5.4.3. Perkiraan penerimaan minyak dan gas (netto) Kemelut yang terjadi di pasaran minyak bumi pada akhir-akhir ini bukan hanya berupa penurunan harga minyak dunia yang sekaligus diikuti juga dengan penurunan harga dan kuota produksi Indonesia, akan tetapi pemasaran minyak di luar negeri juga menghadapi persaingan yang kurang menguntungkan. Berdasarkan perkiraan realisasi penerimaan devisa dari ekspor minyak dan gas (bersih) dalam tahun 1985/1986 sebesar US $ 6.280 juta, maka dalam tahun 1986/1987 penerimaan minyak bumi termasuk gas (bersih) diperkirakan akan berjumlah sebesar US $ 5.811 juta. Perkiraan penerimaan devisa dari ekspor minyak dan gas (bersih) dalam tahun 1986/1987 tersebut didasarkan atas perkiraan nilai ekspor minyak dan gas sebesar US $ 12.545 juta dikurangi dengan pengeluaran devisa untuk impor di sektor minyak dan gas (didalamnya termasuk impor minyak, barang-barang peralatan dan kebutuhan perusahaan minyak) sebesar US $ 2.865 juta serta jasa-jasa minyak dan gas sebesar US $ 3.869 juta. 5.4.4. Perkiraan pos lainnya Penerimaan devisa yang dapat dimobilisir dari sektor jasa dalam tahun 1986/1987 diproyeksikan masih akan jauh lebih rendah daripada pengeluarannya, sehingga sektor ini This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 244 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 masih memberikan hasil bersih yang negatif bagi penerimaan devisa negara. Untuk itu pelbagai langkah ke arab peningkatan devisa sektor jasa akan terus diusahakan melalui pengembangan sektor industri kepariwisataan, ekspor jasa-jasa kontrakting dan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Sedangkan upaya penghematan penggunaan devisa akan senantiasa dilakukan melalui peningkatan peranan armada niaga nasional dalam pengang- kutan barang-barang ekspor dan impor, pembatasan perjalanan ke luar negeri dengan sistem fiskal, serta pengurangan secara bertahap penggunaan tenaga kerja dan konsultan asing di Indonesia. Dengan langkah dan kebijaksanaan di atas, maka hasil bersih untuk jasa-jasa dalam tahun 1986/1987 diperkirakan sebesar negatif US $ 8.117 juta. Sementara itu pemasukan modal Pemerintah dalam tahun 1986/1987 diperkirakan sebesar US $ 3.840 iuta, terinci untuk bantuan program sebesar US $ 71 juta, bantuan proyek sebesar US $ 3.019 juta, dan pinjaman lainnya sebesar US $ 750 juta. Sedangkan pemasukan modal lainnya diperkirakan sebesar US $ 203 juta. Di lain pihak pembayaran kembali hutang pokok luar negeri dalam tahun 1986/1987 diperkirakan sebesar US $ 1.777 juta. Rincian perkiraan neraca pembayaran selengkapnya dalam tahun 1986/1987 dapat diikuti dalam Tabel V.4. This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 245 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 246 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 BAB VI PENDAPATAN NASIONAL 6.1. Pendahuluan Untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat sebagaimana telah menjadi tekad bangsa Indonesia, dilaksanakanlah program pembangunan secara bertahap, teratur dan terencana secara baik dengan berlandaskan pada pemerataan dalam pembagian hasil-hasil pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas yang mantap baik di bidang ekonomi maupun politik. Kemajuan dalam taraf hidup dan tingkat kesejahteraan rakyat antara lain dapat dilihat dari meningkatnya hasil-hasil pembangunan yang tercermin dalam tingkat pertumbuhan dalam produk domestik bruto, baik yang dihitung atas dasar harga yang berlaku maupun atas dasar harga konstan. Produk domestik bruto yang dihitung atas dasar harga konstan dalam periode 1969-1984, disajikan dengan dua seri yaitu dari 1969-1983 dihitung atas dasar harga konstan tahun 1973, sedangkan dari tahun 1983 dan seterusnya dihitung atas dasar harga konstan tahun 1983. Perubahan tahun dasar tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa perhitungan dengan tahun dasar 1973 sudah tidak realistis lagi. Penggunaan perhitungan tahun dasar 1983 akan lebih menggambarkan kenyataan dan keadaan yang sudah berkembang selama ini. Di samping itu cara perhitungan yang baru ini juga merupakan penyempumaan dari cakupan sektoral dan metode perhitungan dari cara yang lama. 6.2. Perkembangan pendapatan nasional menurut lapangan usaha dan kontribusinya Selama pelaksanaan tiga Pelita terlihat adanya peningkatan dalam produk domestik bruto, baik yang diukur menurut harga yang berlaku maupun menurut harga konstan. Diukur menurut harga yang berlaku, selama 14 tahun telah terjadi peningkatan dalam produk domestik bruto yaitu dari sebesar Rp 2.718,0 milyar dalam tahun 1969 menjadi sebesar Rp 71.214,7 milyar dalam tahun 1983, atau meningkat dengan rata-rata 26,2 persen pertahun (lihat Tabel VI.1). Sedangkan dalam tahun 1984 produk domestik bruto telah mencapai sebesar Rp 85.914,4 milyar atau kenaikan sebesar 16,58 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Apabila diukur menurut harga konstan tahun 1973, tingkat pertumbuhan rata- rata dalam periode tersebut adalah sebesar 7,2 persen pertahun yaitu dari sebesar Rp 4.820,5 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 247 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 milyar dalam tahun 1969 menjadi sebesar Rp 12.842,2 milyar This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 248 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 249 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 dalam tahun 1983 (lihat Tabel VI.2). Sementara itu dalam tahun 1984 pendapatan domestik bruto yang diukur menurut harga konstan 1983 telah mengalami kenaikan sebesar 5,8 persen, yaitu dari sebesar Rp 73.697,6 milyar menjadi sebesar Rp 77.996,8 milyar, suatu kenaikan yang cukup tinggi bila mengingat situasi ekonomi yang masih mengalami kelesuan (lihat Tabel VI.3). Dalam tahun 1982 pendapatan domestik bruto yang diukur atas dasar harga konstan 1973 hanya tumbuh dengan 2,2 persen dan kemudian meningkat menjadi sebesar 4,2 persen dalam tahun 1983 (lihat Tabel VIA). Bila dilihat menurut lapangan usaha (sektor) yang membentuk produk domestik broto, pertumbuhan sebesar 5,8 persen yang terjadi dalam tahun 1984 tersebut terutama disebabkan oleh adanya nilai tambah dalam sektor industri pengolahan yang mencakup industri-industri besar, sedang, kecil dan kerajinan rumah tangga, serta pengolahan minyak dan LNG. Dalam tahun 1984 sektor ini mengalami peningkatan sebesar 12,83 persen, suatu angka yang cukup tinggi mengingat adanya kelesuan dalam perkembangan industri pada waktu belakangan ini, dengan belum membaiknya pasar serta keadaan perdagangan internasional. Dalam sektor ini pertumbuhan yang menyolok terjadi dalam subsektor gas alam cair yang tumbuh sebesar 33,84 persen, sedangkan industri pengolahan non migas dan pengilangan minyak bumi masing-masing hanya mengalami pertumbuhan sekitar 6 persen. Sementara itu sejalan dengan program listrik masuk desa dan pembangunan instatasi- instatasi air minum, sektor listrik, gas dan air minum mengalami pertumbuhan sebesar 12,19 persen. Sedangkan sektor pengangkutan dan komunikasi mengalami pertumbuhan sebesar 8,52 persen yang terdiri dari pertumbuhan subsektor pengangkutan sebesar 8,46 persen dan subsektor komunikasi sebesar 9,29 persen. Selanjutnya sektor bank dan lembaga keuangan lainnya tumbuh dengan cukup menggembirakan yaitu sebesar 7,96 persen, yang terutama dipengaruhi oleh meningkatnya operasi perusahaan-perusahaan leasing dan lembaga keuangan bukan bank. Adapun sektor pertambangan dan penggalian dalam periode yang sama mengalami pertumbuhan yang sedikit rendah, yaitu sebesar 7,01 persen. Hal ini terpengaruh oleh situasi pemasaran minyak dan gas bumi yang mengalami kelesuan, walaupun subsektor ini masih dapat tumbuh dengan 7,30 persen, sedangkan subsektor pertambangan dan penggalian lainnya, yang juga tidak terlepas dari pengaruh kelesuan ekonomi dunia, hanya tumbuh dengan 0,87 persen. Dengan struktur ekonomi yang masih bertumpu pada hasil-hasil pertanian, dalam tahun 1984 sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami pertumbuhan sebesar 5,94 persen. Dari sektor ini, subsektor perkebunan besar mengalami pertumbuhan yang terbesar yaitu 9,50 persen, kemudian This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 250 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 disusuloleh subsektor tanaman bahan makanan sebesar 7,77 persen. Sedangkan subsektor- subsektor lainnya tumbuh masing-masing This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 251 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 252 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 253 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 254 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 255 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 256 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 sekitar 5 persen, kecuali sektor kehutanan yang bahkan mengalami pertumbuhan yang negatif yaitu sebesar 8,77 persen. Keadaan ini tidak terlepas dari adanya larangan ekspor kayu log sejalan dengan usaha pemenuhan kebutuhan industri dalam negeri, di samping pemasaran hasil industri kayu juga sedang mengalami kelesuan. Sektor-sektor sewa rumah, pemerintahan, jasa-jasa dan perdagangan dalam tahun ini mengalami pertumbuhan masing- masing berkisar antara 0,8-6,5 persen. Sedangkan sektor bangunan mengalami pertumbuhan negatif seperti yang terjadi dengan subsektor kehutanan yaitu sebesar negatif 1,51 persen. Pertumbuhan yang negatif dalam sektor bangunan ini banyak dipengaruhi oleh rendahnya pembangunan rumah-rumah dalam tahun 1984 dibandingkan dengan tahun 1983 (lihat Tabel VI.5). Sementara itu apabila melihat produk domestik bruto tahun 1984 dalam kaitan dengan sumbangan tiap lapangan usaha, diukur menurut harga konstan tahun 1983, maka sektor pertanian, kehutanan dan perikanan telah menyumbangkan nilai tambah yang paling besar, yaitu sebesar Rp 18.746,6 milyar atau sebesar 24,04 persen dari seluruh produk domestik bruto. Dalam sektor ini peranan terbesar masih tetap terjadi dalam subsektor pertanian bahan makanan, yang menyumbangkan Rp 11.917,1 milyar atau sekitar 15,28 persen, disusul oleh subsektor perkebunan rakyat sebesar Rp 2.143,4 milyar atau 2,75 persen. Peningkatan dalam subsektor tanaman bahan makanan terjadi terutama disebabkan oleh peningkatan yang cukup besar dalam produksi beras yaitu dari 24,0 juta ton dalam tahun 1983 meningkat menjadi 25,8 juta ton pada tahun 1984. Sub sektor peternakan dan perikanan menyumbangkan jumlah yang lebih kecil yaitu masing-masing sebesar Rp 1.842,8 milyar atau 2,36 persen dan sebesar Rp 1.267,6 milyar atau 1,63 persen. Sedangkan subsektor perkebunan besar dan kehutanan menyumbangkan sebesar Rp 668,7 milyar atau 0,86 persen dan sebesar Rp 907,0 milyar atau 1,16 persen. Sementara itu sumbangan sektor pertambangan dan penggalian berjumlah sebesar Rp 14.608,3 milyar atau 18,73 persen. Dari jumlah ini subsektor minyak dan gas bumi menyumbang sebesar Rp 13.981,2 milyar atau 17,93 persen, sedang sisanya berasal dari subsektor pertambangan dan penggalian lainnya. Sumbangan sektor perdagangan, yang terpisah dari sektor lembaga keuangan dan jasa lainnya sebagai sektor-sektor tersendiri, memberikan sumbangan yang sedikit lebih rendah dari sektor pertambangan dan penggalian. Dalam tahun 1984 sektor perdagangan memberikan sumbangan sebesar Rp 12.104,5 milyar atau 15,52 persen. Selanjutnya sektor industri pengolahan memberi sumbangan sebesar Rp 9.621,9 milyar atau 12,34 persen, yang sebagian besar daripadanya berasal dari subsektor industri pengolahan non migas. Kalau This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 257 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 dibandingkan dengan produk domestik bruto dalam tahun 1983, sumbangan sektor industri telah mengalami This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 258 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 259 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 peningkatan. Hal ini merupakan hasil daripada kebijaksanaan Pemerintah di dalam mem- persiapkan sektor industri menuju ke tahap tinggallandas dalam Repelita VI. Dalam pada itu dengan semakin luasnya jangkauan dan operasi sektor bank dan lembaga keuangan lainnya, sektor sewa rumah, sektor pemerintahan, dan sektor jasa-jasa dalam pelaksanaan program pembangunan, maka peranan sektor-sektor tersebut dipisahkan dari sektor perdagangan, lembaga keuangan dan jasa lainnya. Di antara sektor-sektor tersebut, sektor pemerintahan telah menyumbangkan jumlah yang paling besar yaitu sebesar Rp 6.086,2 milyar atau 7,8 persen. Cukup besarnya sumbangan Asektor pemerintahan ini disebabkan oleh peranan Pemerintah dalam menggerakkan aktivitas ekonomi melalui APBN. Sementara itu sektor pengangkutan dan komunikasi menyumbang sebanyak Rp 4.317,0 milyar atau sebesar 5,54 persen, sedangkan sumbangan sektor-sektor lainnya berkisar antara 2-4 persen dari produk domestik bruto. Dengan melihat sumbangan masing-masing sektor dalam pembentukan produk domestik bruto yang diukur menurut harga yang berlaku, dalam periode 1969 - 1984 terlihat adanya keseimbangan yang semakin baik dalam struktur perekonomian, dimana peranan sektor pertanian semakin mengecil sedang sektor industri pengolahan semakin membesar, yaitu masing-masing dari 49,3 persen dan 9,2 persen dalam tahun 1969 menjadi 24,94 persen dan 12,01 persen (lihat Tabel VI.6 dan Tabel VI. 7). 6.3. Perkembangan pendapatan nasional menurut jenis penggunaan Perkembangan pendapatan nasional dilihat menurut jenis penggunaannya melengkapi gambaran yang berdasarkan pada perkembangan setiap sektornya. Seperti halnya perkembangan produk domestik bruto menurut sektor, perkembangan menurut masing- masing komponen penggunaannya dari tahun 1969 hingga 1984, juga disajikan dalam 2 macam seri data produk domestik bruto. Dalam Tabel VI.8 dan Tabel VI.9 dapat diikuti perkembangan penggunaan produk domestik bruto dari tahun 1969 hingga 1983 atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan dengan tahun dasar 1973, sedangkan keadaan tahun 1984 dan tahun-tahun selanjutnya yang memakai seri data dengan tahun dasar 1983 dapat diikuti dalam Tabel VI.10. Apabila dilihat peranan masing-masing jenis penggunaan produk domestik bruto berdasarkan harga yang berlaku, dari tahun 1969 sampai dengan tahun 1983 pengeluaran konsumsi rumah tangga menunjukkan kecenderungan yang terus menurun yaitu dari sebesar 84,5 persen pada tahun 1969 menjadi sebesar 69,1 persen pada tahun 1983. Hal ini This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 260 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 menunjukkan bahwa pada akhir Pelita III sekitar. 70 persen dari nilai tambah yang This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 261 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 262 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 263 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 264 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 265 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 266 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 terbentuk masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Sementara itu dalam periode yang sama konsumsi Pemerintah justru menunjukkan adanya peningkatan, yaitu dari sebesar 7,3 persen pada awal Pelita I menjadi sebesar 10,9 persen pada akhir Pelita III. Hal ini adalah sejalan dengan semakin meningkatnya kegiatan Pemerintah dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Sementara itu pembentukan modal domestik bruto yang dalam tahun 1969 mencapai sebesar 11,7 persen telah mengalami peningkatan menjadi sebesar 24,1 persen pada akhir Pelita III. Gambaran ini akan lebih jelas lagi dengan melihat pada angka absolutnya yang dalam periode yang sama mengalami peningkatan dari sebesar Rp 317,0 milyar menjadi sebesar Rp 17.187,9 milyar atau suatu kenaikan rata-rata sebesar 33 persen. Apabila diukur dengan harga konstan tahun 1973, peranannya mengalami peningkatan yang lebih tinggi yaitu dari 11,2, persen menjadi sebesar 30,5 persen. Secara absoiut adalah dari Rp 537,8 milyar menjadi Rp 3.921,2 milyar yang berarti meningkat rata- rata sekitar 7,2 persen. Ini menunjukkan bahwa peranan investasi, baik Pemerintah maupun swasta, terus mengalami kenaikan sejalan dengan program pembangunan yang sedang dilaksanakan. Sementara itu dengan dasar ukuran yang sama, dalam periode tersebut pengeluaran konsumsi Pemerintah dan pengeluaran konsumsi rumah tangga juga telah menunjukkan peningkatan, yaitu masing-masing dari sebesar Rp 414,0 milyar dan Rp 3.791,5 milyar dalam tahun 1969, menjadi sebesar Rp 1.758,9 milyar dan Rp 11.501,1 milyar dalam tahun 1983, atau suatu kenaikan ratarata sebesar 10,9 persen dan 8,2 persen per tahun. Dalam pada itu ekspor netto juga mengalami perubahan. Dihitung atas dasar yang berlaku, peranan ekspor netto telah menurun dari negatif 3,5 persen dalam tahun 1969 menjadi negatif 4,1 persen dalam tahun 1983, sedangkan atas dasar harga konstan tahun 1973 menunjukkan suatu penurunan dari positif 1,6 persen dalam tahun 1969 menjadi negatif 33,8 persen dalam tahun (lihat Tabel VI.11). Dengan memakai seri data baru yang bertahun dasar 1983, terlihat bahwa peranan masing-masing penggunaan produk domestik bruto mengalami perubahan. Peranan pem- bentukan modal tetap, baik dihitung atas dasar harga yang berlaku maupun atas dasar harga konstan tahun 1983, mengalami penurunan. Jika dihitung atas dasar harga yang berlaku peranannya menurun dari 25,74 persen dalam tahun 1983 menjadi sebesar 22,48 persen dalam tah!ln 1984, dan jika dihitung atas dasar harga konstan tahun 1983 peranannya turun menjadi 22,60 persen dalam tahun 1984. Penurunan terjadi pula pada pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pengeluarankonsumsi Pemerintah, yang dalam tahun 1983 masing-masing menggunakan 60,71 persen dan 10,96 persen dari produk domestik bruto, menjadi 59,83 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 267 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 persen dan 10,40 persen dalam tahun 1984 jika atas dasar harga yang berlaku. Demikian juga masing-masing turun menjadi 60,13 persen dan 10,79 persen dalam tahun 1984 jika dihitung atas dasar harga konstan tahun 1983. Perubahan stok mengalami kenaikan persentasenya terhadap produk domestik bruto, jika dihitung atas dasar harga berlaku, yaitu meningkat dari 3,66 persen dalam tahun 1983 menjadi 3,79 persen dalam tahun 1984. Apabila dihitung atas dasar harga konstan tahun 1983 persentasenya turun menjadi.1 ,32 persen dalam tahun 1984 (lihat Tabel VI.12). This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 268 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 269 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 270 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 BAB VII PERKEMBANGAN USAHA DAN HASIL-HASIL PEMBANGUNAN EKONOMI 7.1. Pendahuluan Pembangunan ekonomi yang diselenggarakan secara terarah, berencana dan berta- hap diarahkan kepada pencapaian pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya tanpa mengabaikan kelangsungan pertumbuhan ekonomi dan terpeliharanya stabilitas nasional. Dari berbagai upaya yang dilaksanakan, telah banyak hasil dapat dicapai antara lain ditandai dengan kenaikan produksi, baik barang maupun jasa, yang pada gilirannya mempengaruhi peningkatan taraf hidup masyarakat Indonesia. Walaupun usaha pembangunan telah me- nampakkan hasil yang nyata, namun upaya tersebut akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan untuk mencapai suatu tingkat ekonomi yang dapat menghantar masyarakat menuju kese- jahteraan yang lebih tinggi, baik material maupun spiritual, sebagaimana yang dicita-citakan. Dalam Pelita IV upaya peningkatan hasil produksi meliputi berbagai bidang, terutama sekali bidang pertanian dan kehutanan yang akan ditingkatkan hasilnya untuk mencapai dan mempertahankan swasembada pangan, menunjang industri dalam negeri, serta meningkatkan kegiatan ekspor dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber-sumber alam Bidang pertambangan dan energi serta industri juga ditingkatkan peranannya, dalam rangka memantapkan proses industrialisasi serta mempercepat tercapainya sasaran pembangunan jangka panjang. Demikian pula bidang perhubungan, telekomunikasi, pos dan pariwisata, serta pekerjaan umum akan terus ditingkatkan kemampuan dan partisipasinya dalam menun- jang pembangunan, yaitu untuk lebih memperlancar arus barang dan jasa, serta mening- katkan mobilitas masyarakat ke seluruh wilayah tanah air. Selain mengupayakan pening- katan di berbagai bidang, tetap diusahakan agar pembangunan didasarkan atas kekuatan sendiri, namun hal tersebut tidaklah berarti menutup diri atas manfaat yang didapat dari luar selama tidak bertentangan dengan tujuan pembangunan. Atas dasar prinsip tersebut, kebijaksanaan Pemerintah diarahkan pada usaha menumbuhkan dan merangsang kegiatan investasi yang menunjang peningkatan produksi barang dan jasa. Kegiatan tersebut antara lain terlihat dari upaya merangsang penanaman modal, baik dari dalam maupun dari luar negeri, pengembangan dunia usaha, pembinaan tenaga kerja dan penyelenggaraan transmi- grasi. Dengan adanya langkah-Langkah kebijaksanaan tersebut diharapkan dapat diciptakan landasan yang lebih kokoh dan lebih luas bagi perkembangan pembangunan di masa men- This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 271 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 datang. Namun demikian, tercapainya hasil-hasil tersebut hanya dimungkinkan melalui pengarahan, pengolahan dan pemanfaatan secara optimal daripada segala sumberdaya yang ada, baik sumberdaya alam, modal, dan teknologi, maupun peranserta aktif dari seluruh masyarakat. 7.2. Pertanian Sampai dengan tahun kedua Pelita IV, bidang pertanian tetap mempunyai peranan yang besar dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini terlihat dari semakin luas dan terarahnya usaha meningkatkan produksi pangan, yang pada gilirannya akan meningkatkan penghasilan petani, meningkatkan ekspor, dan memberikan dukungan yang kuat terhadap pembangunan di bidang agro industri. Pembangunan di bidang pertanian, yang merupakan kelanjutan dan peningkatan dari usaha-usaha yang telah diarahkan dan dilaksanakan melalui Sapta Karya Pembangunan Pertanian, telah memberikan hasil yang cukup memadai. Walaupun hasilnya belum sepenuhnya menampakkan ujud kemakmuran seperti yang dicita-citakan, namun tidaklah berlebihan apabila hasil yang telah dicapai semakin mendekatkan masyarakat Indonesia kepada ambang pintu tujuan pembangunan tersebut. Mengingat bahwa pembangunan merupakan rangkaian perobahan menuju kepada kemajuan, maka dalam rangka lebih mempercepat laju pembangunan di bidang pertanian, pendekatan fungsi pokok pembangunan pertanian yang mencakup aspek produksi, faktor produksi, pemasaran, dan institusinya terus ditingkatkan dan dikembangkan. Melalui Tri- matra Pembangunan Pertanian, yang merupakan kerangka dasar untuk pelaksanaan usaha tani terpadu, komoditi terpadu dan wilayah terpadu serta ditunjang dengan usaha pokok, yaitu pembinaan, intensifikasi, perluasan areal, diversifikasi dan rehabilitasi, diharapkan sasaran pembangunan di bidang pertanian dapat dicapai dengan lebih cepat, serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya. Gambaran daripada hasil upaya di bidang pertanian sampai dengan tahun kedua Pelita IV dapat diikuti melalui Tabel VII. 1. 7.2.1. Tanaman pangan This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 272 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 Titik berat usaha peningkatan produksi beras dalam tahun kedua Pelita IV dilakukan melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi. Program intensifikasi dilaksanakan melalui bimbingan masal (Bimas) dan intensifikasi masal (Inmas), sedangkan usaha ekstensifikasi dilaksanakan melalui pembukaan persawahan pasang surut atau pencetakan sawah baru, yang pelaksanaannya dikaitkan dengan usaha transmigrasi. Melalui kebijaksanaan This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 273 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 274 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 tersebut, produksi tanaman pangan sebagai komponen produksi pertanian terpenting telah menunjukkan perkembangan yang mengesankan. Dalam tahun 1984, hasil produksi beras telah mencapai 25,8. juta ton, atau mengalami kenaikan sekitar 7,6 persen diatas produksi tahun 1983 yang berjumlah 24,0 juta ton. Selanjutnya sampai dengan bulan September 1985, produksi beras telah mencapai 26,3 juta ton atau sebesar 1,9 persen lebih tinggi dibandingkan dengan hasil yang diperoleh dalam tahun 1984 (lihat Tabel VII.2). Dengan areal panen seluas 9.636 ribu hektar, dalam tahun 1984 rata-rata produksi beras mencapai 2,68 ton per hektar. Apabila dibandingkan dengan rata-rata produksi beras dalam tahun 1983 yang mencapai 2,62 ton per hektar, berarti telah terjadi peningkatan sebesar 2,3 persen dalam tahun 1984. Sedangkan sampai dengan bulan September 1985, dengan areal panen seluas 9.454 ribu hektar maka rata-rata produksi beras yang telah dicapai adalah sebanyak 2,78 ton per hektar. Peningkatan produksi beras dalam tahun 1984 tidak hanya disebabkan peningkatan luas areal panen pada tahun tersebut, namun juga disebabkan oleh penggunaan pupuk, insektisida dan bibit unggul secara efektif, di samping adanya perbaikan irigasi dan penggunaannya melalui organisasi pemakai air yang semakin efisien. Walaupun terjadi peningkatan produksi beras yang cukup memadai dan bahkan telah melepaskan ketergantungan Indonesia terhadap impor beras, namun kadang-kadang masih hams dihadapi beberapa kendala, seperti kekeringan di beberapa daerah akibat iklim atau curah hujan yang tidak normal, adanya serangan hama wereng, virus padi, dan kurang lancarnya panca usaha tani (PUT) secara penuh. Oleh karena itu, untuk mengatasinya ditempuh kebijaksanaan intensifikasi yang dimaksudkan selain memanfaatkan areal yang sudah ada, juga sasaran produksi dapat dicapai dalam waktu relatif singkat apabila dibandingkan dengan melalui perluasan areal. Seperti terlihat dalam Tabel VII.3, luas areal panen intensifikasi dalam tahun 1984 telah meningkat sebesar 14,3 persen dari tahun sebelumnya, yaitu dari 6.695 ribu hektar dalam tahun 1983 menjadi 7.654 ribu hektar dalam tahun 1984. Pertambahan luas areal panen intensifikasi tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya luas areal panen Inmas, yaitu dalam tahun 1983 seluas 5.387 ribu hektar meningkat menjadi 7.265 ribu hektar dalam tahun 1984, atau meningkat dengan 34,8 persen. Selanjutnya untuk meningkatkan mutu intensifikasi, Pemerintah telah mengadakan pola kegiatan yang dikenal dengan intensifikasi khusus (Insus), yaitu suatu bentuk intensifikasi yang dilaksanakan oleh petani secara berkelompok sehamparan guna memanfaatkan potensi lahan yang sudah ada, dan secara bersama mengatasi segala hambatan yang ada. Kerjasama kelompok tani tersebut semata- This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 275 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 mata diarahkan kepada terwujudnya partisipasi dari semua petani untuk menerapkan sepenuhnya PUT. Sedangkan sebagai perangsang dan pendorong agar sebanyak mungkin This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 276 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 277 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 278 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 kelompok tani ikut berpartisipasi dalam Insus, maka setiap musim tanam (MT) diadakan perlombaan antar kelompok tani Insus. Di samping itu, sejak MT 1980/1981 telah dilaksa- nakan operasi khusus yang menerapkan Insus di lahan tadah hujan dengan lebih meng- giatkan aparat secara optimal disertai dengan penyediaan sarana produksi yang memadai. Untuk menunjang berbagai kebijaksanaan tersebut, penyediaan prasarana dan tenaga pe- nyuluh juga terus ditingkatkan. Sampai dengan tahun 1984, balai penyuluhan pertanian (BPP), sebagai tempat penyelenggaraan kursus tani dan penyebar informasi pertanian, telah mencapai jumlah sebanyak 1.324 unit yang terse bar di berbagai daerah. Sedangkan me- ngenai tenaga penyuluh, sampai dengan tahun 1984 telah tersedia tenaga penyuluh pertanian lapangan (PPL), penyuluh pertanian madya (PPM), dan penyuluh pertanian spesialis (PPS), masing-masing berjumlah 18.047 orang, 5.560 orang dan 1.395 orang yang tersebar di berbagai wilayah kerja penyuluh pertanian (WKPP) dan di wilayah kerja balai penyuluh pertanian (WKBPP) di 27 propinsi. Sementara itu di samping usaha intensifikasi, digiatkan pula usaha ekstensifikasi melalui penambahan areal pertanian dan pencetakan sawah baru yang pelaksanaannya dikaitkan dengan usaha transmigrasi. Sehubungan dengan kegiatan tersebut, sejak Pelita III sampai dengan tahun pertama Pelita IV, sawah yang sudah selesai dicetak meliputi 271 ribu hektar dengan areal yang sudah ditanami mencapai 186 ribu hektar (sekitar 68,6 persen dari areallahan yang sudah ada). Jumlah tersebut belum termasuk penambahan areal pertanian di daerah transmigrasi sekitar 578 ribu hektar, yang terdiri dari lahan pekarangan seluas 105 ribu hektar dan lahan yang diusahakan dengan cara swadaya seluas 473 ribu hektar. Dari luas lahan yang dibuka di daerah transmigrasi tersebut, sudah diusahakan penggunaannya sebesar 69,3 persen atau seluas 400 ribu hektar. Selanjutnya erat kaitannya dengan pengem- bangan produksi pangan, baik melalui program Bimas/Inmas maupun melalui pengembangan program ekstensifikasi, kepada para petani peserta sampai dengan akhir bulan Juli 1985 tetap disediakan bantuan kredit dalam rangka pengadaan sarana produksi. Perkembangan penyaluran kredit Bimas/Inmas dalam tahun 1984/1985 seperti terlihat dalam Tabel VIlA, telah mencapai sebanyak Rp 5,5 milyar, dengan jumlah petani peserta sebanyak 154.996 orang. Adapun pola bantuan kredit tersebut sejak MT 1985 telah dihentikan, dan para petani yang masih memerlukan kredit untuk biaya intensifikasi padi dilayani melalui pola kredit usaha tani yang disalurkan melalui koperasi unit desa (KUD). Untuk menunjang intensifikasi produksi beras, baik melalui Bimas/Inmas maupun Insus, upaya pengadaan benih dalam tahun 1984 diprioritaskan pada benih varitas unggul padi sawah jenis benih This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 279 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 sebar. Sedangkan untuk pengendalian hama/penyakit, telah dibentuk unit-unit pelaksana yang terdiri dari pengamat hama dan pengendali hama tanaman, masing-masing berjumlah 1.122 orang dan 16.972 orang yang tersebar di 1.122 wilayah pengarnatan. This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 280 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 281 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 Dalam usaha pengembangan bidang tanaman pangan, selain peningkatan produksi beras digiatkan pula peningkatan produksi palawija dan hortikultura. Sebagai hasilnya, produksi palawija juga mengalami peningkatan yang cukup mantap. Apabila dalam tahun 1983 produksi palawija baru mencapai 20.397 ribu ton, maka dalam tahun 1984 telah mencapai 23.166 ribu ton, yang berarti telah terjadi peningkatan sebesar 13,6 persen di- bandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut antara lain disebabkan oleh pengembangan areal produksi dan penyebaran bibit unggul palawija melalui pusat pengem- bangan pertanian palawija. Di samping itu juga karena adanya pembinaan bagi daerah yang melaksanakan Bimas palawija, yang pada gilirannya meningkatkan produksi palawija seperti jagung, ubi kayu, ubi jatar, kacang tanah dan kedelai. Sebagaimana terlihat pada Tabel VII.5, produksi jagung dan ubi kayu dalam tahun 1984 masing-masing meningkat sebesar 5,4 persen dan 17,4 persen dibandingkan dengan produksi tahun sebelumnya, yaitu masing- masing dari 5.086 ribu ton dan 12.102 ribu ton dalam tahun 1983, menjadi 5.359 ribu ton dan 14.205 ribu ton dalam tahun berikutnya. Di samping itu dalam waktu yang sama produksi ubi jalar, kacang tanah dan kedelai juga meningkat masing-masing sebesar 5,6 persen, 13,5 persen dan 38,4 persen, yaitu masing-masing dari 2.213 ribu ton, 460 ribu ton dan 536 ribu ton dalam tahun 1983 menjadi 2.338 ribu ton, 522 ribu ton dan 742 ribu ton dalam tahun 1984. Sedangkan sarnpai dengan bulan Agustus 1985, produksi jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, dan kedelai tersebut masing-masing telah mencapai 5.694 ribu ton, 15.403 ribu ton, 2.331 ribu ton, 580 ribu ton, dan 885 ribu ton. Selanjutnya untuk menunjang pelaksanaan Bimas palawija, Pemerintah juga menyediakan kredit bagi petani. Perkembangan kredit Bimas palawija dapat diikuti dalam Tabel VII.6. Sementara itu perkembangan produksi hortikultura sebagaimana terlihat pada Tabel VII.7 juga menunjukkan kenaikan yang mantap, selain karena penyediaan sarana pengembangan produksi juga karena keberhasilan mengatasi gangguan harna/penyakit. Keadaan tersebut pada gilirannya meningkatkan produktivitas sayuran dan buah-buahan, yang dalam tahun 1984 masing-masing meningkat dengan 44,3 persen dan 8,3 persen. Produksi hortikultura yang terdiri dari sayur-sayuran dan buah-buahan masing-masing mencapai 2.474 ribu ton dan 3.867 ribu ton dalam tahun 1983. Oalarn tahun 1984 produksi kedua jenis hortikultura tersebut telah meningkat masing-masing menjadi 3.629 ribu ton dan 6.374 ribu ton, atau meningkat dengan 46,7 persen dan 64,8 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan sampai dengan bulan Agustus 1985 produksi masing-masing telah mencapai 5.810 ribu ton dan 8.474 ribu ton. This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 282 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 283 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 284 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 Tidak terlepas dari usaha peningkatan produksi tanaman pangan adalah penggunaan sarana produksi, yang antara lain terdiri dari pupuk dan pestisida. Penggunaan pupuk, baik dari jenis N, P2 O5 maupun K20 dalam tahun 1984 telah menunjukkan peningkatan, yang merupakan dampak positif dari hasil pembinaan usaha tani, baik melalui kelompok-- kelompok tani maupun melalui demonstrasi-demonstrasi lapangan, dalam penggunaan sarana yang paling menguntungkan. Apabila dalam tahun 1983 penggunaan pupuk jenis N, P205 dan K20 masing-masing baru mencapai 973,4 ribu ton, 317,3 ribu ton dan 54,3 ribu ton, maka dalam tahun 1984 masing-masing telah mencapai 1.253,8 ribu ton, 426,4 ribu ton dan 138,2 ribu ton, atau masing-masing telah meningkat sebesar 28,8 persen, 34,4 persen dan 154,5 persen. Perkembangan lebih lanjut mengenai penggunaan pupuk untuk tanaman pangan dapat dilihat dalam Tabel VII.8. Berbeda dengan penggunaan pupuk yang mengalami peningkatan dalam tahun 1984, tidak demikian halnya dengan penggunaan pestisida yang sangat erat kaitannya dengan luas serangan hama/penyakit. Seperti terlihat dalam Tabel VII.9, penggunaan pestisida yang terdiri dari jenis insektisida dan rodentisida dalam tahun 1984 telah mengalami penurunan. Apabila dalam tahun 1983 penggunaan insektisida dan rodentisida masing-masing mencapai sebanyak 14.258 ton dan 171 ton, maka dalam tahun 1984 hanya mencapai sebanyak 14.208 ton dan 88 ton, atau menurun sebesar 0,3 persen dan 48,5 persen. Hal ini dapat juga diartikan bahwa selama tahun tersebut, bidang tanaman pangan telah berhasil mengurangi serangan hama/penyakit dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 7.2.2. Tanaman perkebunan Pembangunan di bidang perkebunan dalam Pelita IV, yang meliputi perkebunan rakyat, perkebunan besar swasta, dan perkebunan negara, adalah merupakan kelanjutan dari usaha yang telah dilaksanakan dalam Pelita III. Sasaran yang hendak dicapai dalam pe- laksanaan Repelita IV adalah penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan petani produsen dan devisa negara, pemeliharaan kelestarian sumber cara alam dan lingkungan hidup, serta untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Sasaran tersebut telah dituangkan dalam kebijaksanaan pokok, yaitu dalam Tri Dharma Perkebunan, yang dilak- sanakan melalui kegiatan peremajaan, intensifikasi, dan perluasan areal maupun tanaman perkebunan. Mengingat bahwa perkebunan rakyat sampai saat ini masih tetap merupakan areal This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 285 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 perkebunan yang paling luas, dan secara potensial hasilnya cukup baik apabila diolah dengan benar dan efektif, maka dalam tahun pertama Pelita IV pembangunan di bidang perkebunan tetap dititik beratkan pada pembinaan dan pengembangan perkebunan rakyat. Sehubungan dengan kegiatan tersebut telah dilaksanakan pengembangan dan pembinaan melalui dua pola, yaitu pola unit pelaksanaan proyek (UPP), dan pola NES (nucleus estate smallholder) yang lazim disebut dengan pola perkebunan inti rakyat (PIR). Melalui UPP dilaksanakan kegiatan penyuluhan dan pemberantasan hama penyakit, penyediaan sarana produksi, serta fasilitas kredit jangka panjang dengan persyaratan yang ringan. Sedangkan di dalam pola PIR, di samping perkebunan besar mengusahakan perkebunannya sendiri juga membantu perkebunan rakyat yang ada disekitarnya. Petani yang diikutsertakan dalam pola PIR terutarna adalah para petani ladang, buruh tani dan buruh perkebunan. Dengan demikian diharapkan dapat pula diatasi masalah kurangnya keterarnpilan petani dan lemahnya sistem pemasaran. Dengan adanya usaha dan kegiatan tersebut, sarnpai dengan tahun 1984 produksi hasil perkebunan telah mengalarni peningkatan yang mantap. Seperti terlihat dalam Tabel VII.10, produksi kopi dan cengkeh meningkat masing-masing dari sebanyak 287 ribu ton dan 40 ribu ton dalam tahun 1983, menjadi 296 ribu ton dan 42 ribu ton dalam tahun 1984. Di samping itu dalam periode yang sama produksi teh dan gula tebu juga menunjukkan peningkatan, yaitu dari 23 ribu ton dan 1.249 ribu ton dalam tahun 1983, menjadi 25 ribu ton dan 1.387 ribu ton dalam tahun 1984, atau masing-masing meningkat dengan 8,7 persen dan 11,0 persen. Walaupun produksinya telah banyak mengalarni peningkatan, narnun usaha-usaha ke arab peningkatan produksi tanaman industri terus dilakukan. Dalam hubungan ini selain dilakukan melalui UPP dan PIR, pengembangan terhadap pe.rkebunan karet rakyat juga dilaksanakan melalui SRDP (smallholder rubber development project). Sarnpai saat ini sistem UPP, PIR maupun SRDP tersebut telah dilaksanakan di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, Jarnbi, Jawa tiarat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat. Sedangkan terhadap tanaman semusim, seperti tebu, kapas, tembakau virginia dan serat karung, pe- ngembangannya digiatkan melalui intensifikasi dan perluasan areal tanam. Sementara itu perkebunan besar swasta dalam tahun pertarna Pelita IV juga telah menunjukkan adanya peningkatan. Kecuali dalam hal minyak sawit, produksi perkebunan besar swasta dalam tahun 1984 telah menunjukkan peningkatan yang cukup berarti apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut antara lain disebabkan karena This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 286 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 perkebunan besar swasta tetap mendapat pembinaar. di dalam pengembangannya, baik berupa kultur teknis, permodalan maupun yang menyangkut segi manajemennya. Dari Tabel VII.11, terlihat bahwa produksi teh dalam tahun 1984 menunjukkan peningkatan sebesar 17,6 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu dari 17 ribu ton dalam This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 287 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 T a b e l VII. 10 PRODUKSI BEBERAPA HASIL PERKEBUNAN RAKYAT, 1969 -1984 ( dalam ribu ton) Tahun Karet Kelapa/kopra Kopi Cengkeh Teh Gula Tebu Tembakau Lad a Kapas 1969 558 220 162 11 22 220 75 17 2,4 1970 571 1.198 170 15 21 196 69 17 2,6 1971 572 1.147 178 14 24 221 69 24 1,3 1972 559 1.308 196 13 7 247 74 18 1,5 1973 599 1.233 140 22 14 199 69 29 1,1 1974 571 1.335 132 15 14 250 69 27 2,9 1975 536 1.370 144 15 14 223 74 23 2,4 1976 610 1.527 178 17 13 267 78 37 0,9 1977 584 1.513 181 37 14 352 72 43 0,9 1978 612 1.554 206 21 17 485 68 46 0,5 1979 616 1.561 209 35 17 498 73 47 0,6 1980 715 1.630 276 34 21 1.203 69 37 3,0 1981 642 1.765 290 29 24 1.364 100 40 11,0 19821) 585 1.707 262 32 17 1:352 97 34 17,7 19832) 673 1.590 287 40 23 1.249 100 46 13,0 1984 680 1.594 296 42 25 1.387 97 46 33,0 1) Angka diperbaiki 2) Angka sementara T a b e I VII. 11 PRODUKSI BEBERAPA HASIL PERKEBUNAN BESAR SWASTA, 1969 1984 ( dalam ribu ton) Tahun Karet Kelapa/kopra Kopi Cengkeh Teh Gula Tebu Minyak sawit Inti sawit 1969 110 1 5 1,00 9 72 60 13 1970 113 2 6 0,08 9 74 70 15 1971 114 2 7 0,05 10 122 79 18 1972 128 3 6 0,17 7 130 81 17 1973 109 4 4 0,11 10 118 82 18 1974 108 6 7 0,17 11 127 104 21 1975 109 5 6 0,14 10 126 126 24 1976 104 5 6 0,15 11 152 145 27 1977 107 5 6 1,60 11 162 147 29 1978 110 21 7 0,20 15 71 165 22 1979 112 21 8 0,20 16 73 168 23 1980 120 33 6 0,40 18 84 221 38 1981 127 25 9 0,40 14 116 266 41 19821) 125 11 6 0,20 16 72 285 47 19832) 133 14 8 0,60 17 88 269 68 1984 134 14 9 0,60 20 92 266 69 1) Angka diperbaiki 2) Angka sementara This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 288 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 tahun 1984. Di samping itu produksi gula tebu dan kopi juga mengalami peningkatan, masing-masing sebesar 4,5 persen dan 12,5 persen, yaitu masing-masing dari 88 ribu ton dan 8 ribu ton dalam tahun 1983, menjadi sebanyak 92 ribu ton dan 9 ribu ton dalam tahun 1984. Dalam pada itu sebagai upaya untuk meningkatkan produksi di bidang perkebunan negara, telah diberikan bantuan untuk memperbesar usaha peremajaan tanaman, perluasan areal perkebunan, serta penerapan teknologi baru. Hasil yang dapat dicapai dalam tahun 1984 tidak jauh berbeda dengan hasil perkebunan rakyat maupun perkebunan besar swasta. Apabila dibandingkan dengan hasil produksi tahun sebelumnya, produksi teh dari perkebunan negara menunjukkan peningkatan 5,7 persen dalam tahun 1984, yaitu dari 70 ribu ton dalam tahun 1983 menjadi 74 ribu ton dalam tahun 1984. Sedangkan produksi minyak sawit dalam periode yang sama juga mengalami peningkatan, yaitu dari 710 ribu ton dalam tahun 1983 menjadi 774 ribu ton dalam tahun 1984 atau meningkat sebesar 9,0 persen. Demikian pula untuk produksi inti sawit telah mengalami kenaikan sebesar 112,4 persen, yaitu dari 97 ribu ton dalam tahun 1983 menjadi 206 ribu ton dalam tahun 1984. Perkembangan lengkap mengenai produksi perkebunan negara dapat diikuti dalam Tabel VII. 12. Keseluruhan produksi perkebunan, baik perkebunan rakyat, perkebunan besar swasta maupun perkebunan negara, dalam tahun pertama Pelita IV telah meningkat diban- dingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan meningkatnya hasil produksi tersebut volume ekspor hasil perkebunan telah dapat meningkat pula, Damon karena situasi perdagangan intemasional masih mengalami kelesuan sebagai akibat resesi ekonomi donia, maka hanya sebagian jenis komoditi tertentu saja yang mengalami peningkatan dalam nilai ekspornya. Volume ekspor kopi dan teh masing-masing meningkat sebesar 21,9 persen dan 24,6 persen dibandingkan dengan volume ekspor tahun sebelumnya, yaitu dari sebanyak 241 ribu ton dan 69 ribu ton dalam tahun 1983 menjadi 294 ribu ton dan 86 ribu ton dalam tahun 1984. Demikian pula volume ekspor karet dalam periode yang samatelah mengalami peningkatan dari sebanyak 941 ribu ton dalam tahun 1983 menjadi sebanyak 1.012 ribu ton dalam tahun 1984 atau telah meningkat sebesar 7,5 persen (lihat Tabel VII.13). Secara keseluruhan, kenaikan volume ekspor tersebut telah meningkatkan nilai ekspor komoditi utama perkebunan Indonesia. Apabila dalam tahun 1983 jumlah nilai ekspor dari sepuluh jenis komoditi perkebunan mencapai US $ 1.544,5 juta, maka dalam tahun 1984 mencapai US $ 2.128,8 juta, yang berarti telah terjadi peningkatan sebesar 37,8 persen. Perkembangan lebih This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 289 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 lanjut nilai ekspor hasil utama perkebunan dapat diikuti dalam Tabel VII. 14. 7.2.3. Petemakan Pembangunan di bidang petemakan dalam Pelita IV ditujukan untuk mencapai sasaran pokok yaitu Panca Dharma Pembangunan Peternakan. Dalam rangka pelaksanaan dharma pertarna dan kedua, yaitu peningkatan produksi dan populasi ternak, dalam tahun pertarna Pelita IV telah dilakukan penyebaran bibit unggul ternak dari wilayah/ propinsi sumber-sumber bibit, seperti bibit ternak sapi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan dan Jawa Timur, ke wilayah propinsi lain yang potensial dalam pengembangan peternakan. Dalam hubungan ini telah disebar sebanyak 33.339 ekor bibit sapi, 1.850 ekor bibit kerbau , 10.308 ekor bibit domba, dan 2.905 ekor bibit kuda. Demikian pula penyebaran bibit ternak jenis lainnya, seperti bibit ayarn DOC (day old chick) dari pusat pembibitan Cisarua disalurkan ke berbagai daerah yang memerlukannya. Di samping itu juga dilakukan cara perkawinan hewan dengan teknik inseminasi buatan (IB), yaitu cara perkawinan pada hewan betina dengan alar berupa sprit pipet yang telah diisi dengan semen pejantan. Cara tersebut dilaksanakan karena sistem IB merupakan salah satu sarana untuk pengembangbiakan ternak yang cepat, teratur, murah, dapat memperkecil kemajiran, dan tidak perlu memelihara pejantan, serta dapat mencegah penyebaran penyakit sebagai akibat dari perkawinan. Sehubungan dengan kegiatan tersebut, selama tahun pertarna Pelita IV telah berhasil disalurkan sebanyak 609.402 dosis semen beku untuk keperluan IB di seluruh propinsi Indonesia. This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 290 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 T a b e l VII. 12 PRODUKSI BEBERAPA HASIL PERKEBUNAN NEGARA, 1969 - 1984 ( dalam ribu ton) Tahun Karet Minyak sawit Inti sawit Teh Kopi Tembakau Gula tebu 1969 110 129 28 31 8 9 630 1970 118 147 33 34 9 9 603 1971 118 170 39 37 11 7 708 1972 121 189 42 37 12 5 756 1973 137 207 46 43 6 11 293 1974 138 244 52 40 10 8 860 1975 137 271 57 46 10 8 878 1976 142 286 56 49 10 11 902 1977 147 338 64 51 10 12 924 1978 162 367 72 59 10 13 960 1979 170 474 85 92 11 14 1.030 19801) 186 499 90 68 13 15 273 19811) 193 533 100 72 16 9 220 19821) 189 599 110 61 13 9 195 19831) 201 710 97 70 10 9 291 19842) 198 774 206 74 10 9 298 1) Angka diperbaiki 2) Angka sementara T a b e l VII. 13 VOLUME EKSPOR HASIL UTAMA PERKEBUNAN, 1969 - 1984 ( dalam ribu ton) Tahun Karet Minyak sawit Inti sawit Teh Kopi Tembakau Lada Kopra dan bungkil kopra 1969 857,5 179,1 42,7 36,1 127,1 5,7 16,7 349,1 1970 790,2 159,2 42,4 41,1 104,3 11,0 2,6 393,1 1971 789,3 209,0 48,6 44,8 74,3 18,3 24,2 322,5 1972 774,6 236,5 51,4 44,0 107,0 26,2 25,7 327,1 1973 890,2 262,7 39,2 39,6 100,8 33,3 25,6 282,0 1974 840,4 281,2 28,5 55,7 111,8 33,6 15,7 252,6 1975 788,3 386,2 21,0 45,9 128,4 19,6 15,2 329,1 1976 811,5 405,6 25,6 47,5 136,4 20,5 28,8 396,7 1977 800,2 404,6 25,2 51,3 160,4 25,9 30,9 335,9 1978 918,2 412,3 7,3 61,6 222,8 27,3 38,0 324,4 1979 967,3 437,8 33,1 65,9 230,7 24,9 25,7 381,4 1980 981,0 502,9 42,9 74,2 238,7 28,3 29,7 430,1 19811) 812,8 196,4 22,7 71,3 210,6 25,3 34,0 321,8 19821) 797,6 259,5 6,9 63,7 227,0 20,2 36,3 352,4 19831) 941,0 346,0 2,2 69,0 241,0 25,7 45,0 304,9 19842) 1.012,0 128,0 20,1 86,0 294,0 20,0 34,0 140,3 1) Angka diperbaiki 2) Angka sementara This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 291 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 T a b e l VII. 14 NILAI EKSPOR HASIL UTAMA PERKEBUNAN. 1969 - 1984 ( dalam US $ juta ) Jenis komoditi 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 19831) 19842) Karet 220,7 260,9 222,2 195,9 395,0 487,3 365,0 535,1 593,8 720,5 1.002,4 1.174,2 835,8 602,1 847,9 952,8 Kopra dan bungkil kopra 20,6 35,1 26,2 17,6 23,6 23,2 28,9 31,2 38,1 35,0 41,3 52,1 32,4 38,0 46,4 14,2 Kopi 51,3 65,8 55,4 72,4 77,4 101,3 101,1 250,0 634,0 509,7 655,4 656,0 345,9 341,7 427,4 565,2 Tembakau 13,8 11,5 19,9 30,0 44,9 35,5 37,8 39,2 61,1 59,3 60,3 58,6 53,1 38,9 i8,3 32,9 Minyak sawit 22,2 36,5 46,3 42,0 72,5 166,0 158,1 142,0 192,8 208,3 253,7 254,7 106,9 64,4 1fl,4 63,2 Inti sawit 4,0 5,0 5,5 3,7 4,8 8,4 5,1 3,7 5,8 1,5 7,2 8,1 4,4 2,2 0,4 0,7 Lada 10,4 2,9 24,7 20,5 28,0 24,6 22,8 46,2 65,6 69,8 47,3 58,1 47,2 44,9 51,9 64,2 The 9,7 17,3 28,7 31,4 30,2 43,6 53,1 55,0 121,0 92,3 91,7 112,7 100,8 89,5 20,4 226,2 Bunga, biji pala dan cengkeh 1,6 2,1 1,8 2,1 1,7 2,5 5,0 9,7 10,9 11,2 10,9 27,9 80,3 0,33) 0,43) 18,4 Rempah-rempah lainnya 4) Jumlah 3,5 357,8 4,3 441,4 4,4 435,1 3,4 419,0 6,5 684,6 6,1 898,5 3,7 780,6 5,6 1.117,7 7,8 1.730,9 9,0 1.716,6 0,3 2.170,5 2.402,4 1.606,8 1.222,0 1.544,5 191,0 2.128,8 1) Angka diperbaiki 2) Angka sementara 3) Hanya cengkeh 4) Sejak tahun 1980 sid tahun 1983 tidak ada nilai ekspor This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 292 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 293 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 Sementara itu erat kaitannya dengan dharma ke tiga, yaitu untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja, baik untuk pembangunan di bidang peternakan maupun untuk menunjang pengembangan daerah transmigrasi, selama tahun pertarna Pelita IV telah ditingkatkan tenaga-tenaga yang menangani pelaksanaan IB, tenaga penyuluh peternakan spesialis (PPS), tenaga penyuluh peternakan lapangan/demonstrator (PPLlD), petugas laboratorium diagnostik, dan petugas vaksinator, yang tersebar di seluruh daerah termasuk diantaranya untuk lokasi baru di daerah transmigrasi. Untuk meningkatkan keterampilan, tenaga pelaksana IB sudah banyak yang dikirim ke pendidikan di luar negeri, dan sebagai hasilnya pada akhir tahun 1984/1985 jumlah tenaga khusus untuk bidang tersebut telah mencapai sebanyak 625 orang. Dalam periode yang sama, tenaga PPS, tenaga PPL/D dan tenaga vaksinator yang dipersiapkan juga sebagai tenaga untuk menanggulangi wahab penyakit hewan, masing-masing telah mencapai sebanyak 428 orang, 1.618 orang dan 5.652 orang. Sedangkan untuk petugas laboratorium diagnostik dan tenaga kader peternak, masing- masing telah mencapai 313 orang dan 4.219 orang. Selanjutnya untuk meningkatkan kualitas dan kelestarian rashewan lokal, seba- gaimana tertuang dalam dharma ke 4, dalam tahun pertama Pelita IV telah dikembangkan pembinaan sumber bib it ternak hewan lokal. Untuk itu bibit sapi Bali dikembangkan di pulau Bali, Sumbawa dan di beberapa lokasi di Sulawesi Selatan. Sebagai penunjang kegiatan di bidang tersebut, dalam tahun 1984/1985 juga dilakukan kegiatan pengamanan ternak dengan cara mengaktifkan fungsi penyidikan, penolakan, pencegahan dan pembe- rantasan penyakit. Sehubungan dengan itu, sampai dengan tahun pertama Pelita IV telah selesai dibangun dan berfungsi 5 buah balai penyidikan hewan. Balai penyidikan hewan tersebut, 2 diantaranya berada di Medan dan Tanjung Karang yang dibangun atas bantuan pemerintah Jepang, dan 2 buah lagi berada di Denpasar dan Ujung Pandang yang dibangun atas bantuan FAO (Food and Agriculture Organization) dan UNDP (United Nations Development Programme), sedangkan sebuah lagi dibangun di Bukittinggi dengan bantuan dari pemerintah Jerman Barat. Selain dibangun laboratorium penyidikan hewan di setiap propinsi dan kabupaten, juga telah selesai direhabilitir beberapa karantina hewan di beberapa daerah.Sedangkan untuk mengatasi beberapa penyakit hewan seperti penyakit tetelo, ngorok, antrax, keluron, kuku dan mulot, maka dalam waktu yang sama telah disediakan dan disebarkan ke daerah, vaksin dan obat-obatan dari jenis Fowl Pox F, SE, Antrax, Brucella dan ND Kumarov. This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 294 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 Sementara itu untuk menunjang kegiatan dharma kelima, yaitu meningkatkan jumlah dan motu hijauan makanan ternak, maka di kebun-kebun bibit pusat Cisarua dan Cisereuh telah dilengkapi dengan laboratorium pemeriksaan bibit rumput dan bahan rerumputan. Hasil produksinya yang berupa jenis rerumputan atau makanan hijauan ternak disebarkan ke kebun-kebun bibit di berbagai propinsi untuk dikembangkan lebih lanjut. Sedangkan untuk makanan ternak jenis konsentrat, penyediaannya dilakukan oleh pihak swasta dengan pengawasan motu oleh Pemerintah. Demikian pula telah dilakukan pena- naman makanan hijauan ternak di daerah/tanah-tanah kritis dan terlantar. Berbagai usaha yang telah dilaksanakan dalam bidang peternakan tersebut telah menunjukkan hasil yang nyata, antara lain ditandai dengan meningkatnya jumlah populasi ternak. Dari Tabel VII.15 terlihat bahwa dalam tahun 1984 keseluruhan populasi ternak telah mengalami peningkatan sebesar 6,7 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut dimungkinkan terutama karena meningkatnya populasi sapi perahan dan kerbau, masing-masing sebesar 6,8 persen dan 7,3 persen. Di samping itu populasi kambing, babi, ayam, dan itik juga meningkat, yaitu masing-masing sebesar 2,0 persen, 4,8 persen, 7,2 persen dan 6,6 persen. Sampai dengan bulan Agustus 1985, jumlah This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 295 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 Tabel VII.I5 POPULASI TERNAK, 1969 - 1985 ( dalam ribu ekor) Tahun Sapi Sapi perahan Kerbau Kambing Domba Babi Kuda Ayam Itik 1969 6.447 52 2.976 7.544 2.998 2.878 642 62.476 7.269 1970 6.130 59 2.976 6.336 3.362 3.169 692 63.438 7.370 1971 6.245 66 2.976 6.943 3.146 3.382 665 75.640 10.416 1972 6.286 68 2.822 7.189 2.996 3.350 693 82.627 12.404 1973 6.637 78 2.489 6.793 3.457 2.768 645 84.380 11.124 1974 6.380 86 2.415 6.517 3.403 2.906 600 93.100 13.620 1975 6.242 90 2.432 6.315 3.374 2.707 627 98.475 14.125 1976 6.237 87 2.284 6.906 3.603 2.947 631 102.382 15.182 1977 6.217 91 2.292 7.232 3.804 2.979 659 107.493 16.032 1978 6.330 93 2.312 8.051 3.611 2.902 615 114.987 17.541 1979 6.362 94 2.432 7.659 4.071 3.183 596 121.357 18.089 1980 6.440 103 2.457 7.691 4.124 3.155 616 174.712 21.078 1981 6.516 113 2.488 7.790 4.177 3.364 637 184.556 22.426 1982 6.594 140 2.513 7.891 4.231 3.587 658 197.132 23.861 1983 6.660 162 2.538 8.049 4.316 3.677 665 211.302 25.436 1984 6.741 173 2.724 8.210 4.402 3.854 672 226.559 27.114 1985 1) 6.831 208 2.559 8.341 4.473 4.348 711 316.513 28.743 1) Angka sementara Tabel VII. 16 PRODUKSI DAGING, TELUR DAN SUSU, 1969 - 1985 (dalam ribu ton untuk daging dan telur, dalam juta liter untuk susu) Tahun Daging Telur Susu 1969 309,4 57,7 28,9 1970 313,7 58,6 29,3 1971 332,2 68,4 35,8 1972 366,1 77,5 37,7 1973 379,4 81,4 35,0 1974 403,1 98,1 56,9 1975 435,0 112,2 51,0 1976 448,7 115,6 58,0 1977 467,7 131,4 60,7 1978 475,0 151,0 62,0 1979 486,0 164,1 72,0 1980 571,0 259,4 78,4 1981 596,0 275,2 85,8 1982 628,6 297,0 117,61) 1983 650,0 318,6 142,9 19841) 686,0 345,5 178,5 19852) 753,4 346,5 229,4 1) Angka diperbaiki 2) Angka sementara This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 296 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 297 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 ternak sapi telah mencapai sebanyak 6.831 ribu ekor, sapi perahan 208 ribu ekor, dan kerbau 2.559 ribu ekor. Kemudian jenis ternak kambing telah mencapai 8.341 ribu ekor, domba 4.473 ribu ekor, babi 4.348 ribu ekor, kuda 711 ribu ekor, ayam 316.513 ribu ekor, dan itik 28.743 ribu ekor. Dalam pada itu sejalan dengan peningkatan populasi ternak, produksi daging, telur dan susu juga mengalami peningkatan. Dalam tahun 1984 hasil dari ketiga jenis produk tersebut, masing-masing telah mencapai 685,0 ribu ton, 345,5 ribu ton dan 178,5 juta liter. Apabila dibandingkan dengan produksinya dalam tahun 1983 yang masing-masing berjumlah 650,0 ribu ton, 318,6 ribu ton dan 142,9 juta liter, maka produksi daging telah meningkat sebesar 5,4 persen, produksi telur sebesar 8,4 persen, dan produksi susu sebesar 24,9 persen (lihat Tabel VII.16). Sebagai akibat peningkatan kebutuhan (konsumsi) akan daging dan protein hewani di dalam negeri, maka volume ekspor ternak besar tidak berkembang seperti yang diharapkan. Namun demikian beberapa jenis hasil ternak ada yang dipasarkan ke luar negeri, sehingga dapat meningkatkan nilai ekspor hasil-hasil ternak. Apabila dalam tahun 1983 jumlah nilai ekspor ternak dan hasil-hasilnya, mencapai sebanyak US $ 23,9 juta, maka dalam tahun 1984 telah meningkat menjadi sebanyak US $ 36,7 juta atau peningkatan sekitar 53 persen. Perkembangan lebih lanjut mengenai volume dan nilai ekspor ternak serta hasilhasilnya dapat diikuti dalam Tabel VII.17 dan Tabel VII.18. 7.2.4. Perikanan Pembangunan di bidang perikanan dalam Pelita IV ditujukan pada pembinaan dan pengembangan perikanan rakyat yang pada umumnya masih bersifat usaha tradisional dan masih lemah dalam permodalan, teknis, manajemen, pengolahan, dan pemasaran hasilnya. Sehubungan dengan kegiatan tersebut, dalam tahun pertama Pelita IV telah dilaksanakan kegiatan penyuluhan dan latihan, pembinaan terhadap koperasi nelayan, pengembangan pemasaran, peningkatan cara saing, serta peningkatan mutu hasil. Pengembangan bidang perikanan tersebut diarahkan pada peningkatan kesejahteraan petani tambak dan nelayan, perluasan lapangan kerja, serta pembinaan terhadap kelestarian sumber-sumber perikanan. Untuk menunjang kegiatan tersebut, telah ditingkatkan pengadaan sarana dan prasarana perikanan, serta penyediaan fasilitas kredit perbankan, baik yang berbentuk KIK dan KMKP maupun kredit yang berasal dari proyek perkreditan pedesaan, khusus untuk para petani tambak di Jawa dan Sulawesi Selatan. Dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana di bidang perikanan, sejak Pelita I sampai dengan tahun pertama Pelita IV, telah berhasil direhabilitir pangkalan pendaratan ikan (PPI) sebanyak 153 buah. Di samping itu juga telah This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 298 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 dibangun pelabuhan perikanan sebanyak 25 buah, yang terdiri dari 22 buah pelabuhan perikanan pantai, 2 buah pelabuhan perikanan nusantara, dan sebuah pelabuhan perikanan samudera. Sedangkan untuk pengembangan budidaya perikanan tambak, sampat dengan tahun 1984 telah dibangun dan direhabilitir saluran tambak di Daerah Istimewa Aceh, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi, Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah dengan panjang seluruhnya 639,7 kilometer. Demikian pula dalam rangka pengembangan benih ikan dan udang, sampaidengan tahun 1984 telah dibangun 43 buah balai benih ikan (BBI), 3 buah balai benih udang (BBU), dan sebanyak 4 buah balai benih udang galah (BBUG). Sedangkan penyediaan sarana seperti cold storage, dan truk-truk pendingin juga terus ditingkatkan. Dalam rangka pengembangan, baik produksi maupun pemasaran ikan, telah dikembangkan sistem perusahaan inti yang merupakan kerjasama antara perusahaan perikanan rakyat dengan perusahaan besar/milik negara. Selain itu untuk melindungi para nelayan tradisional dari saingan pengusaha perikanan modern, antara lain telah dilakukan pengaturan batas wilayah penangkapan ikan. This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 299 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 300 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 Sebagai hasil dari berbagai usaha yang telah dilakukan dan fasilitas yang telah diberikan di bidang perikanan dalam tahun pertama Pelita IV, antara lain tercermin dari produksi ikan yang telah mencapai 2.259 ribu ton, atau 2,0 persen lebih tinggi dibandingkan dengan produksi tahun sebelumnya sebanyak 2.214 ribu ton. Seperti terlihat dalam Tabel VII.19, sebagian besar hasil produksi ikan adalah ikan laut, yaitu sebanyak 1.700 ribu ton atau 75,2 persen dari hasil keseluruhan, sedangkan sisanya sebanyak 559 ribu ton adalah ikan darat. Peningkatan produksi ikan tersebut, selain disebabkan oleh meningkatnya penggunaan alat-alat penangkap ikan modern, juga karena bertambahnya jumlah perahu penangkap ikan. Dalam tahun 1984 jumlah perahu penangkap ikan berjumlah sebanyak 315.600 buah, atau meningkat sebesar 2,8 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 307.057 buah. Perkembangan lebih lanjut mengenai jumlah perahu penangkap ikan dapat diikuti melalui Tabel VII.20. Sementara itu walaupun dalam tahun 1984 permintaan hasil-hasil perikanan di luar negeri mengalami penurunan, namun pada umumnya harganya cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari volume ekspor hasil-hasil perikanan yang mengalami penurunan, akan tetapi nilai ekspornya tidak banyak mengalami penurunan. Seperti terlihat dalam Tabel VII.21, volume ekspor hasil ikan dalam tahun 1984 mencapai 73.139 ton senilai US $ 232.717 ribu. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai sebanyak 84.257 ton senilai US $ 234.091 ribu, maka berarti volume ekspor turun sebesar 13,2 persen sedangkan nilai ekspomya hanya turun sebesar 0,6 persen. Dapat diketengahkan bahwa ekspor hasil-hasil perikanan dalam tahun 1984 tersebut sebagian besar adalah berupa udang segar dan awetan yang mencapai 38,3 persen dari volume, atau 84,0 persen dari seluruh nilai ekspor hasil perikanan. Oleh karena itu dalam rangka penganekaragaman (diversifikasi) komoditi ekspor perikanan, telah dikembangkan beberapa hasil perikanan lainnya dengan tujuan ekspor ke Jepang, Hong Kong, Belanda, Belgia, Luxemburg dan Amerika Serikat. This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 301 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 302 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 303 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 304 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 7.2.5. Pangan dan gizi Pengalaman menunjukkan bahwa masalah pangan yang tidak terselesaikan dapat menjadi awal dari kesulitan ekonomi lainnya. Berpangkal dari pengalaman tersebut, usaha- usaha di bidang pangan dan gizi dalam Pelita IV diarahkan pada usaha peningkatan produksi pangan? khususnya beras, yang secara bertahap ditujukan untuk mencapai swasembada pangan serta meningkatkan pendapatan dan tingkat hidup petani. Tujuan yang ingin dicapai adalah penyediaan pangan yang memadai, merata, sesuai dengan kebutuhan gizi penduduk, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta peningkatan usaha penganekaragaman pola konsumsi masyarakat. Di samping itu juga ditujukan pada pembentukan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera dengan menurunkan tingkat kematian bayi dan anak dibawah lima tahun (Balita) , disertai dengan melanjutkan usaha peningkatan gizi anak dan masyarakat sebagai dampak kekurangan kalori protein (KKP), kekurangan vitamin A, gondok endemik dan anemia gizi besi. Perwujudan daripada usaha-usaha di bidang pangan dan gizi tersebut, antara lain tercermin dari kegiatan pada pengaturan tingkat barga, peningkatan jumlah sarana penyangga, melancarkan penyaluran bahan pangan, serta pembangunan gudang-gudang pangan di seluruh pelosok tanah air. Pengaturan tingkat harga dilaksanakan dengan mengusahakan harga pangan yang stabil pada tingkat yang wajar, baik bagi kepentingan produsen maupun konsumen. Dengan kebijaksanaan tersebut diharapkan petani tidak dirugikan oleh adanya perkembangan harga barang-barang yang diperlukan, sedangkan di lain pihak konsumen juga tidak menanggung beban atas kenaikan harga pangan Sehubungan dengan itu, secara berkala Pemerintah telah menetapkan harga dasar yang akan diterima oleh petani produsen dan harga batas tertinggi yang dibayar oleh konsumen. Untuk lebih menjamin agar para petani memperoleh harga yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, koperasi unit desa (KUD) diikutsertakan dalam pembelian gabah dan beras dari para petani. Sedangkan untuk memenuhi tuntutan konsumen yang menghendaki kualitas beras yang semakin baik, maka dalam Pelita IV telah diusahakan peningkatan kualitas gabah dan beras yang dibeli melalui KUD. Pengikutsertaan KUD ini adalah merupakan bagian daripada upaya memperkuat sistem pengadaan pangan nasional melalui wadah ekonomi pedesaan, sehingga pada saatnya koperasi dapat tumbuh dan berkembang seperti yang telah dicita-citakan. Sementara itu dalam memasarkan gabahnya, petani produsen bebas menjual produknya, baik ke KUD di wilayah petani yang bersangkutan ataupun kepada para pedagang pada tingkat harga yang dianggapnya lebih This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 305 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 menguntungkan. Namun demikian apabila harga di pasaran berada dibawah harga dasar, maka KUD diwajibkan untuk membeli gabah petani dengan harga dasar yang telah ditetapkan, yang selanjutnya dijual kepada Pemerintah melalui Bulog dengan diberikan keuntungan yang wajar. Sehubungan dengan kebijaksanaan harga dasar tersebut, maka harga dasar gabah/padi kering giling di tingkat BUUD/KUD senantiasa disesuaikan. Terhitung mulai 1 Pebruari 1985 Pemerintah menaikkan harga dasar gabah/padi yang dibeli dari petani dengan 6,0 persen di atas harga dasar tahun sebelumnya, yaitu dari Rp 165,- per kilogram dalam tahun 1984/1985 menjadi Rp 175,- per kilogram dalam tahun 1985/1986. Sedangkan untuk tahun 1986/1987, terhitung mulai tanggal 1 Pebruari 1986 telah diputuskan untuk tidak menaikkan lagi harga tersebut, karena dalam musim pallen yang akan datang para petani produsen diharapkan dapat lebih meningkatkan kualitas gabahnya. Perkembangan lebih lanjut mengenai harga dasar gabah/padi dapat diikuti dalam Tabel VII.22. Sejalan dengan arab kebijaksanaan harga secara umum, maka selain harga dasar juga ditetapkan harga batas tertinggi. Harga batas tertinggi diperuntukkan bagi tiga daerah, yaitu bagi daerah surplus, swasembada dan defisit beras. Daerah surplus beras meliputi seluruh Jawa, Sulawesi Selatan, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Daerah swasembada adalah Aceh, Sumatera Barat, Lampung, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Timur. Sedangkan daerah defisit meliputi Sumatera. Utara, Riau, Jam hi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan (kecuali Kalimantan Selatan), Sulawesi Utara, Maluku, Irian Jaya, dan Timor Timur. Bagi ketiga golongan daerah tersebut penetapannya tidak sama, dan hal ini dimaksudkan untuk lebih merangsang perdagangan ,beras antardaerah oleh pihak swasta. Dalam tahun 1985, harga batas tertinggi untuk daerah surplus telah ditetapkan sebesar Rp 350,- per kilogram, sedangkan untuk daerah swasembada dan defisit masing-masing ditetapkan sebesar Rp 360,- dan Rp 370,- per kilogram. Sementara itu peningkatan cadangan penyangga pangan, khususnya beras, senan- tiasa diusahakan dari pengadaan dalam negeri. Dengan meningkatnya produksi beras This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 306 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 307 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 308 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 selama Pelita IV, khususnya sejak tahun 1984 sampai dengan tahun 1985, makajumlah cadangan penyangga pangan yang dapat ditampung juga meningkat. Sampai dengan. akhir tahun 1984/1985, cadangan penyangga pangan dari pembelian dalam negeri mencapai sebanyak 2.382 ribu ton. Dengan adanya impor beras dalam tahun 1984/1985, yaitu sebagai sisa kontrak tahun sebelumnya yang berjumlah 183 ribu ton, maka jumlah seluruh pengadaan beras dari dalam negeri dan impor dalam tahun 1984/1985 mencapai sebanyak 2.565 ribu ton (lihat Tabel VII.23). Untuk menunjang kegiatan di bidang cadangan penyangga pangan tersebut, Pemerintah telah membangun gudang-gudang penyimpan pangan di seluruh pelosok tanah air, di samping gudang-gudang yang dibangun oleh pihak KUD dengan fasilitas kredit dari Pemerintah. Dalam tahun 1985 sampai dengan bulan Juli, jumlah gudang yang dibangun Pemerintah telah mencapai sebanyak 1.189 unit dengan kapasitas tampung sebanyak 2.887 ribu ton. Dengan tersedianya gudang-gudang penyimpanan tersebut, serta ditambah dengan sarana pergudangan yang dimiliki, baik oleh KUD-KUD maupun pengusaha swasta, maka diharapkan masalah kesulitan pengadaan pangan yang merata di seluruh tanah air dapat teratasi. Demikian juga perkembangan harga beras di pasaran umum dapat dikendalikan dalam batas-batas yang wajar melalui penyaluran beras ke seluruh pelosok tanah air, baik untuk kebutuhan golongan anggaran (pegawai negeri sipil dan ABRI) dan pegawai perusahaan negara maupun ke pasaran umum dalam rangka operasi pasar, yang secara keseluruhan dalam tahun 1984/1985 mencapai 1.622 ribu ton. Perkembangan harga beras di beberapa kota besar sampai dengan tahun 1984/1985 dapat diikuti dalam Tabel VII.24. Dalam rangka mengatasi masalah-masalah gizi seperti KKP, kekurangan vitamin A, anemia gizi besi dan gondok endemik, maka sasaran utama ditujukan kepada golongan anak Balita, wanita yang sedang hamil dan menyusui, kelompok pekerja berpenghasilan rendah, serta penduduk di beberapa daerah rawan pangan Usaha-usaha yang telah dilakukan dalam tahun 1984/1985, antara lain melalui kegiatan penyuluhan, fortifikasi bahan pangan, usaha perbaikan gizi keluarga (UPGK), pelaksanaan sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG), dan usaha-usaha khusus lainnya, seperti penganekaragaman konsumsi masyarakat agar tidak hanya tergantung pada beras. Dalam penanggulangan kekurangan vitamin A dan penanggulangan anemia gizi besi serta pencegahan gondok endemik dalam tahun 1984/1985 telah dilakukan pemberian vitamin A dosis tinggi kepada 11,9 juta anak melalui Puskesmas, dan pendistribusian tablet zat besi kepada 150 ribu ibu hamil, 340 ribu anak sekolah dan 500 ribu pekerja berpenghasilan rendah, serta . penyuntikan preparat radium kepada 1,3 juta This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 309 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 penduduk di daerah endemik yang tersebar di 25 propinsi, 108 kabupaten dan 345 kecamatan. Sedangkan untuk menunjang kegiatan penganekaragaman konsumsi dan peningkatan gizi masyarakat, dalam waktu yang sama telah dilaksanakan pengadaan dan penyaluran tepung terigu sebanyak 65 ribu ton. This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 310 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 311 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 312 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 313 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 7.3. Kehutanan Pembangunan di bidang kehutanan telah ditetapkan melalui berbagai langkah kebijaksanaan dan sttategi yang disusun berdasarkan hasil yang telah dicapai. selama Pelita III serta tujuan yang akan dicapai di masa mendatang. Oleh karena itu pembangunan di bidang kehutanan dalam Pelita IV ditujukan untuk mencapai sasaran pokok yaitu Sapta Karya Pembangunan Kehutanan. Untuk itu telah dilaksanakan berbagai kegiatan, yaitu selain pengusahaan sumberdaya hutan dan rehabilitasi sumberdaya alam, juga usaha pelestarian, perlindungan, serta pengawetan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, yang diarahkan untuk meningkatkan produksi hasil hutan dan hasil hutan ikutan. Di samping itu, juga diarahkan kepada usaha pemuliha.n kemampuan dan produktifitas sumberdaya hutan, tanah dan air yang kritis. 7.3.1. Inventarisasi dan tata guna hutan Titik berat kegiatan di bidang inventarisasi hutan adalah survei lapangan dan udara, baik melalui potret udara maupun melalui jasa satelit. Dari hasil kegiatan survei tersebut, dalam Pelita IV sampai dengan tahun kedua, telah dapat dicapai areal kawasan hutan seluas 26.370,7 ribu hektar, yang terdiri dari hasil survei lapangan seluas 254,5 ribu hektar, dari survei udara melalui potret udara seluas 8.116,2 ribu hektar, dan selebihnya sebanyak 18.000 ribu hektar dari survei udara melalui jasa satelit. Dengan diadakannya kegiatan-kegiatan tersebut, maka diperoleh inventarisasi hutan secara nasional sebagai sumber informasi potensi kawasan hutan dalam rangka pengusahaan hutan. Sementara itu, dengan ditetapkannya pola tata guna hutan kesepakatan, yang terdiri atas hutan suaka alaIn, hutan wisata, hutan lindung, hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas, serta hutan produksi yang dapat dikonversi, maka dalam tahun kedua Pelita IV telah dilakukan upaya pengukuhannya secara hukum melalui tara batas luar kawasan hutan. Dari kegiatan tersebut telah berhasil dibuat tata batas kawasan hutan sepanjang 11.863 kilometer. Ini berarti bahwa sejak Pelita I sampai dengan tahun kedua Pelita IV telah berhasil dibuat tata batas kawasan hutan sepanjang 43.363 kilometer. Sedangkan dalam hal pemetaan, yang mempunyai peranan penting di bidang kehutanan, sampai dengan tahun kedua Pelita IV telah dapat dipenuhi semua kebutuhan peta dasar. Peta dasar yang telah berhasil dibuat tersebut antara lain berupa peta topografi sebanyak 4.988 lembar, peta TPC (Tactical Pilotage Chart) sebanyak 71 lembar, peta JOG (Joint Operation Graphic Ground) sebanyak 257 lembar, peta This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 314 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 laut sebanyak 67 lembar, dan peta geologi, peta guna tanah, dan peta tanah, seluruhnya sebanyak 279 lembar. Di samping itu telah dapat dibuat peta daerah aliran sungai (OAS) di 27 propinsi, peta ketinggian, dan peta thematic, masing-masing sebanyak 32 lembar, 1.049 lembar dan 1.091 lembar. Sementara itu untuk memacu penyelesaian pembangunan di bidang pengelolaan dan pengurusan hutan serta sarana penunjangnya, telah dilakukan peningkatan kualitas tenaga ukur, tenaga gambar dan tenaga penafsir potret udara. Demikian pula dalam tahun 1984/1985, jumlah tenaga ukur, tenaga gambar dan tenaga penafsir pottet udara, masing-- masing telah dapat ditambah sebanyak 244 orang, 29 orang dan 40 orang. Di samping itu, untuk memudahkan pelayanan, informasi dan konsistensi data, dalam Pelita IV telah dan sedang diwujudkan suatu sistem informasi yang dipusatkan pada suatu basis data dan sistem informasi, sehingga di masa mendatang diharapkan tidak terjadi tumpang tindih dalam pengumpulan dan penyimpanan data. 7.3.2. perlindungan hu tan dan pelestarian alam Keanekaragaman sumberdaya alam beserta ekosistemnya merupakan potensi yang sangat besar untuk pembangunan. Dalam hubungan ini, pembangunan di bidang perlin- dungan hutan dan pelestarian alam ditujukan untuk meningkatkan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui perlindungan proses ekologi yang dapat menunjang sistem penyangga kehidupan manusia, terpeliharanya pengawetan keanekaragaman sumber- daya alam dan plasma nutfah, serta jaminan pemanfaatan dan kelestariannya. Di samping itu juga ditujukan untuk mengendalikan semua bentuk gangguan dan hambatan terhadap hutan: Dalam Pelita IV tujuan-tujuan tersebut hendak dicapai melalui beberapa kelompok kegiatan, seperti kegiatan konservasi di dalam dan di luar kawasan hutan, kegiatan pengembangan taman nasional, kegiatan pengelolaan hutan lindung, kegiatan pembinaan wisata alam, kegiatan pemantauan (monitoring) dampak lingkungan, serta kegiatan pengamanan hutan. Kegiatan konservasi di dalam kawasan hutan ditempuh melalui berbagai kegiatan antara lain pengalokasian, pengelolaan dan pembinaan hutan suaka alam, hutan wisata dan taman nasional sebagai model ekosistem, sumber plasma nutfah, baik di daratan maupun di perairan. Sedangkan kegiatan konservasi di luar kawasan, ditempuh melalui berbagai kegiatan, antara lain berupa kegiatan inventarisasi dan identifikasi jenis tumbuhan dan satwa liar yang populasinya diancam kepunahan, pembinaan koleksi botani, kegiatan pengamanan This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 315 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 terhadap daerah pengungsian satwa dan daerah perlindungan di darat dan di perairan. Dalam tahun 1984/1985, hasil kegiatan konservasi di dalam kawasan hutan adalah berupa penunjukan dan penetapan kawasan konservasi cagar alaIn, suaka margasatwa, taman wisata dan taman baru, masing-masing 177 unit dengan luas konservasi 6.826,7 ribu hektar, 66 unit dengan luas 4.905,4 ribu hektar, 55 unit dengan luas 175,2 ribu hektar, dan 11 unit dengan luas 326,9 ribu hektar. Di samping itu dalam rangka pembangunan dan penetapan taman laut dan taman nasional, dalam waktu yang sama telah ditetapkan taman laut dan taman nasional, masing-masing mencapai 314 unit dengan luas konservasi 7,5 ribu hektar, dan 19 unit dengan luas 4.812,0 ribu hektar. Penunjukan dan penetapan konservasi hutan suaka alam dan hutan wisata di Maluku, pantai pulau Jawa, Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Timur jumlahnya masih relatif kecil apabila dibandingkan dengan luas konservasi daerah lain, dan dalam pelaksanaannya baru terbatas pada kegiatan identifikasi dan inventarisasi kawasan konservasi. Sementara itu, sebagai hasil daripada kegiatan konservasi di luar kawasan hutan, sampai dengan tahun 1985/1986 antara lain telahberhasil dilakukan studi dan inventarisasi flora dan fauna di 20 lokasi yang mencakup 2,1 juta hektar, dan penetapan 521 jenis satwa dan 36 jenis flora yang dilindungi peraturan perundang-undangan, serta inventarisasi terhadap 20 jenis kekayaan laut yang diusulkan untuk dilindungi. Di sam ping itu juga cukup banyak hasil daripada kegiatan-kegiatan lain, yaitu yang menyangkut pengembangan budidaya fauna dan flora, pembinaan populasi jenis satwa langka, pengembangan pengelolaan kebun binatang dan oceanarium serta pengawasan terhadap satwa yang tidak dilindungi. Sedangkan untuk menunjang kegiatan pelestarian jenis-jenis satwa yang tidak dilindungi tersebut telah diadakan penertiban perburuan dengan penetapan lokasi baru untuk obyek olah raga maupun wisata. Dalam rangka perlindungan plasma nutfah yang dianggap terancam kepunahan, khususnya terhadap jenis satwa, sampai dengan tahun 1985/1986 telah ditetapkan 521 jenis satwa yang dilindungi oleh undang-undang, yang antara lain terdiri dari 95 jenis satwa mamalia, 372 jenis aves, 28 jenis reptilia, 6 jenis pisces dan 20 jenis insecta. Sedangkan dalam rangka pembinaan jenis satwa liar, telah dilakukan usaha pemanfaatannya dengan tetap memperhatikan kelestariannya, yaitu dengan mengurangi populasi satwa yang telah melampaui keseimbangan ekosistemnya. Hal ini dilaksanakan melalui pemberian ijin pemanfaatan disertai dengan pengawasan dan pengaturan lalu lintas perdagangan, baik untuk pasar dalam negeri maupun untuk ekspor. Sebagai hasil dari kegiatan tersebut, dalam tahun This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 316 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 1984/1985 telah diperoleh devisa dari ekspor berbagai satwa liar sebanyak US $ 19.837,7 ribu. Apabila- dibandingkan dengan nilai devisa tahun sebelumnya sebesar US $ 14.068,4 ribu, berarti telah terjadi peningkatan sebesar 41,0 persen. Guna menunjang pembangunan di bidang pariwisata, upaya pembinaan dan pengembangannya terutama diarahkan pada taman wisata dan taman burn di dalam kawasan hutan. Sedangkan terhadap obyek-obyek wisata alam di luar kawasan hutan kegiatan dibatasi pada usaha pembinaannya saja. Sampai dengan tahun kedua Pelita IV, pengembangan hutan wisata dilaksanakan di 70 lokasi dengan luas 507,2 ribu hektar, terdiri atas 54 lokasi taman wisata seluas 172,8 ribu hektar, 11 lokasi taman baru selu-as 325,9 ribu hektar, dan 5 lokasi taman laut seluas 8,5 ribu hektar. Walaupun hasil pembangunan di bidang perlindungan hutan dan pelestarian alam selama Pelita berlangsung telah banyak yang dicapai, Damon usaha pembinaan terhadap para pencinta alam juga terus ditingkatkan melalui berbagai kegiatan antara lain penyuluhan, bimbingan, dan pendidikan. Dengan usaha-usaha tersebut diharapkan kesadaran masyarakat terhadap wisata aIam benar-benar dapat tertanam. Sementara itu agar eksistensi sumberdaya alam hutan dapat terjamin secara lestari, telah dilaksanakan pemantauan (monitoring) dampak lingkungan. Sampai dengan tahun kedua Pelita IV, kegiatan tersebut telah dilaksanakan di 60 lokasi dalam kawasan konservasi, dan 60 lokasi di luar kawasan konservasi hutan. Untuk menunjang kegiatan tersebut telah disediakan personal yang memadai, baik kualitatif maupun kuantitatif, peraturan perundang- undangan, prasarana, dan sarana yang mencukupi. Sampai dengan tahun 1985 telah tersedia 4.651 Polisi Khusus kehutanan yang tersebar di 27 propinsi, dan jumlah tersebut diharapkan dapat ditingkatkan setiap tahunnya. 7.3.3. Reboisasi, penghijauan dan rehabilitasi lahan Kegiatan reboisasi, penghijauan, dan rehabilitasi lahan ditujukan untuk mengen- dalikan dan mencegah rusaknya sumberdaya alam, serta untuk meningkatkan kualitas sumberdaya alam berupa hutan, tanah dan air. Tujuan tersebut dimaksudkan untuk me- wujudkan suatu sistem tata lingkungan yang serasi dan meningkatkan sosial ekonomi bagi masyarakat di sekitar hutan. Sampai saat ini hasil reboisasi, penghijauan dan rehabilitasi lahan yang dapat dicapai belum begitu menggembirakan, yaitu antara lain disebabkan oleh This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 317 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 jumlah tegakan tanaman yang masih rendah dan kualitas yang dihasilkan kurang memuaskan. Namun untuk mengimbangi lajunya pertambahan kerusakan lahan sebagai akibat perladangan berpindah, penggarapan lahan yang keliru, kebakaran hutan, dan penggembalaan ternak secara liar, telah dilakukan dan ditingkatkan berbagai langkah untuk menjawab masalah dan hambatan yang ada. Mengingat keberhasilan daripada kegiatan tersebut juga tergantung kepada kesadaran masyarakat luas, maka kegiatan penerangan dan penyuluhan tentang arti reboisasi, penghijauan dan rehabilitasi lahan terus ditingkatkan. Untuk menunjang kegiatan-kegiatan tersebut telah dibuat unit percontohan pertanian terpadu di lahan kering dengan menerapkan praktek pencegahan erosi, hutan rakyat, dan pusat pembenihan dan pembinaan ulat sutera, di Sumatera Barat, Bengkulu, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali dan Sulawesi Selatan. Dalam tahun 1984/1985, kegiatan reboisasi telah dilaksanakan di 17 propinsi yang meliputi 58 kesatuan pemangkuan hutan (KPH) dan 30 daerah aliran sungai (DAS), dengan jumlah areal seluas 75,43 ribu hektar. Selanjutnya dalam tahun 1985/1986 (sampai dengan bulan Agustus 1985) realisasinya telah mencapai 94,81 ribu hektar. Ini berarti bahwa sejak Pelita I sampai dengan tahun kedua Pelita IV, hasil kegiatan reboisasi telah mencapai seluas 1.985,87 ribu hektar. Dari jumlah tersebut 179,66 ribu hektar diantaranya adalah hasil dari reboisasi selama Pelita I, 791,57 ribu hektar hasil reboisasi dalam Pelita II, dan 844,40 ribu hektar hasil reboisasi dalam Pelita III, sedang selebihnya seluas 170,24 ribu hektar hasil dari reboisasi selama dua tahun pelaksanaan Pelita IV. Sementara itu kurangnya penguasaan teknik reboisasi dan tenaga terampil di ka- langan pemegang hak pengusahaan hutan (HPH) telah menyebabkan hasil dari kegiatan reboisasi yang mereka laksanakan belum berjalan seperti yang diharapkan. Untuk menangani masalah-masalah sebagai dampak adanya sistem HPH telah ditetapkan Keputusan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1980, yang mengatur pelaksanaan reboisasi di areal HPH. Di samping itu sejak tahun 1984/1985 Pemerintah telah mengadakan peningkatan pengawasan di daerah areal HPH dengan disertai penambahan petugas lapangan reboisasi. Sebagai hasilnya dalam tahun 1985/1986 (sampai dengan bulan Agustus 1985), HPH yang sedang dan telah melaksanakan pembangunan hutan tanaman industri mencapai 40 unit (7,6 persen) dengan luas areal sekitar 50 ribu hektar, sedang yang telah melaksanakan upaya pemulihan dan perbaikan areal bekas tebangan dengan baik mencapai 60 unit (11,4 persen) yang tersebar di 10 propinsi. This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 318 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 Seperti halnya reboisasi, kegiatan penghijauan yang dilakukan melalui dana Inpres dalam tahun 1984/1985 telah dilaksanakan di 21 propinsi, yang meliputi 161 kabupaten, 1.463 kecamatan dan 34 DAS, dengan luas areal sekitar 311 ribu hektar. Sedangkan dalam tahun 1985/1986 (sampai dengan bulan Agustus 1985) realisasinya telah mencapai sekitar 264 ribu hektar. Sebagaimana terlihat dalam Tabel VII.25, kegiatan penghijauan yang telah dilaksanakan sejak Pelita I sampai dengan tahun kedua Pelita IV, telah mencapai 5.587,10 ribu hektar. Dari jumlah tersebut, 562,87 ribu hektar diantaranya adalab hasil penghijauan selama Pelita I, 1.821,80 ribu hektar hasil penghijauan dalam Pelita II, 2.627,00 ribu hektar hasil penghijauan dalam Pelita III, sedangkan selebihnya sekitar 575,43 ribu hektar hasil dari penghijauan selama dua tahun pelaksanaan Pelita IV. Dalam rangka menunjang kegiatan penghijauan, sampai dengan tahun 1984/1985 telah dibangun sebanyak 1.021 buah dam pengendali, sebanyak 1.068 unit percontohan pertanian, dan hutan rakyat seluas 96,54 ribu hektar. Dalam pada itu guna mencegah rusaknya sumberdaya alam berupa hutan, dalam kegiatan rehabilitasi lahan telah diupayakan pemukiman kembali bagi para peladang ber- pindah. Sampai dengan tahun 1983/1984 telah dilaksanakan pemukiman kembali terhadap para peladang berpindah sebanyak 7.210 kepala keluarga (KK), sedangkan dalam tahun 1984/1985 dan dalam tahun 1985/1986 pelaksanaannya baru dalam taraf inventarisasi yang masing-masing berjumlah 65.670 KK dan 73.100 KK. Upaya lainnya guna menunjang kegiatan-kegiatan reboisasi, penghijauan, rehabi- litasi laban, penyuluhan dan pengelolaan DAS secara terpadu sejak Pelita I sampai dengan pelaksanaan tahun kedua Pelita IV adalah berupa telah dipekerjakannya sejumlah 5.583 orang petugas lapangan dan sebanyak 170 orang petugas khusus penghijauan, termasuk diantaranya petugas lapangan reboisasi khusus untuk areal HPH, yang pelaksanaannya baru dimulai sejak tahun pertama Pelita IV. This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 319 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 320 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 7.3 .4. Pengusahaan hutan Mengingat bahwa penekanan pembangunan di bidang kehutanan diberikan kepada usaha-usaha pelestarian, perlindungan, pengawetan dan pembinaan hutan serta penang- gulangan tanah-tanah kritis sebagai upaya penyelamatan hutan, tanah dan air, maka dalam Pelita IV kebijaksanaan di bidang pengusahaan hutan dititikberatkan pada pengembangan industri pengolahan hasil hutan dan peningkatan perluasan kesempatan kerja. Erat kaitannya dengan kebijaksanaan tersebut adalah peningkatan pembinaan dan pengawasan eksploitasi hutan, antara lain dengan jalan memperketat pemberian izin hak pengusahaan hutan (HPH). Dalam hubungan ini, sampai dengan akhir Maret 1985 pengusahaan hutan di luar Jawa selain dilakukan oleh Perum Perhutani juga dilaksanakan oleh sebanyak 526 HPH. Sebagaimana terlihat dalam Tabel VII.26, dari 526 unit perusahaan yang telah memperoleh HPH tersebut, sebanyak 464 unit diantaranya adalah perusahaan nasional dengan areal pengusahaan seluas 46,20 juta hektar. Sedangkan selebihnya sebanyak 53 unit merupakan perusahaan patungan, dan 9 unit lagi bempa pemsahaan asing dalam rangka PMA dengan areal pengusahaan masing-masing seluas 5,97 juta hektar dan 1,63 juta hektar. Dengan adanya pengaturan pengusahaan nuta:n mdalui HPH, hasil produksi kayu dalam tahun 1984/1985 berjumlah sebesar 21..716. ribu meterkubik, yang terdiri atas 26.958 ribu meterkubik kayu rimba/bulat, dan 758 ribu meterkubik kayu jati. Apabila dibandingkan dengan tahun terakhir Pelita III yang mencapai sebesar 11.231 ribu meterkubik, berarti telah mengalami peningkatan sebesar 146,8 persen (lihat Tabel VII.27). Dalam pada itu pembangunan industri hasil hutan telah membawa hasil bempa peningkatan di bidang industri penggergajian dan kayu lapis. Dalam tahun 1984/1985, hasil produksi kayu olahan telah mencapai sebanyak 19.200 ribu meterkubik, yang terdiri dari 6.600 ribu meterkubik kayu gergajian, dan 3.600 ribu meterkubik kayu lapis. Jumlah produksi kayu olahan tersebut dihasilkan oleh 414 unit industri kayu penggergajian dan 157 unit industri kayu lapis. Sementara itu hasil hutan selain kayu bempa rotan, arang, kayu manis, kopal, damar, tengkawang dan hasil hutan lainnya, dalam tahun 1984/1985 juga menunjukkan kenaikan, bahkan hasil rotan yang terdiri atas jenis rotan manan sega dan rotan jenis lain mempunyai potensi produksi sekitar 599 ribu ton pertahun. Sampai dengan tahun 1984/1985, negara-negara yang mengimpor hasil hutan Indo- nesia adalah Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Singapura dan Italia. Volume ekspor kayu bulat, This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 321 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 jati, gergajian, lapis dan hasil hutan ikutan, dalam tahun 1984/1985 masing-masing telah mencapai sebanyak 1.556 ribu meterkubik, 28 ribu meterkubik, 1.750 ribu meterkubik, 2.678 ribu meterkubik, dan 83.197 ton, dengan nilai seluruhnya sekitar US $ 1.054 juta. Sementara itu seperti terlihat pada Tabel VII.28, jenis kayu meranti tetap mempakan bagian terbesar dalam komposisi ekspor kayu Indonesia, yaitu sebesar 63,7 persen dalam tahun 1984/1985. Oleh karena itu untuk memperkuat ekspor kayu di pasaran internasional, antara lain telah dilakukan penganekaragaman komoditi dan pemasarannya ke negara-negara tujuan ekspor lainnya. 7.4. Pertambangan dan energi Ekonomi dunia yang belum sepenuhnya menunjukkan perkembangan yang diharap- kan telah mempengaruhi kegiatan usaha di bidang pertambangan, sehingga hasil produk- sinya masih tetap menghadapi masalah pasaran yang lesu. Hal ini terlihat dari produksi minyak bumi yang rendah sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh OPEC, dan demikian pula ekspor timah yang terbatas kepada kuota yang ditetapkan oleh Dewan Timah Inter This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 322 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 323 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 324 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 nasional. Namun demikian beberapa komoditi tambang tertentu masih mampu bertahan, bahkan dapat ditingkatkan produksinya. Produksi dan ekspor gas bumi dan gas alam cair (LNG) masih terus dapat meningkat, demikian pula produksi batubara dan bahan-bahan tambang lainnya seperti pasir kwarsa. Untuk dua komoditi seperti batubara dan pasir kwarsa tersebut, permintaannya untuk keperluan di dalam negeri di tahun-tahun mendatang masih akan terus meningkat, dan dengan demikian prospeknya masih cukup baik. Dalam rangka peningkatan produksi batubara, pembangunan dan pengembangan proyek tam bang batubara Bukit Asam di Sumatera Selatan telah mencapai tahap yang menentukan, demikian pula pengembangan secara bertahap tambang Ombilin di Sumatera Barat. Selain itu eksplorasi batubara secara besar-besaran yang dilaksanakan oleh kontraktorkontraktor di daerah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, berlangsung seperti yang diharapkan dan sebagian telah menghasilkan gambaran prospek cadangan berpotensi besar. Sementara itu dalam suasana perekonomian yang belum menentu tersebut perhatian dari berbagai kalangan pengusaha luar negeri mengenai kemungkinan investasi di bidang minyak dan gas bumi, batubara, dan logam mulia, ternyata masih tetap besar. Hal ini terbukti dari terus masuknya aplikasi-aplikasi baru dan permintaan informasi mengenai hal-hal tersebut. 7.4.1. Minyak dan gas bumi Tahun pertama pelaksanaan Pelita I ditandai dengan produksi minyak bumi yang kurang menggembirakan, yaitu dengan terjadinya penurunan produksi sebesar 2,4 persen dibandingkan dengan produksi dalam tahun terakhir Pelita III yang berjumlah 517,6 juta barel. Penurunan produksi minyak bumi tersebut terutama disebabkan oleh adanya persetujuan pembatasan produksi di antara semua negara anggota OPEC termasuk Indonesia. Atas dasar itu maka produksi minyak bumi dalam tahun 1984/1985 hanya mencapai sebesar 505,1 juta bare!. Dari jumlah tersebut, 456,9 juta barel diantaranya berupa minyak mentah dan selebihnya sebanyak 48,2 juta barel berupa kondensat. Oleh karena rendahnya permintaan di pasaran internasional, maka jumlah ekspor yang dapat dilakukan juga mengalami penurunan, dari sebesar 413,1 juta barel dalam tahun 1983/1984, menjadi sebesar 400,3 juta barel dalam tahun 1984/1985 atau menurun sebesar,1 persen (lihat Tabel VII.29). Kebijaksanaan pemerintah dalam rangka penghematan dan pengalihan energi untuk berbagai kegiatan industri serta penyesuaian harga BBM kepada tingkat yang wajar telah mempengaruhi konsumsi BBM dalam negeri. Pemasaran BBM dalam negeri dalam tahun This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 325 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 1984/1985 adalah sebanyak 156,1 juta barel, yang berarti menurun sebanyak 4,9 juta bare! atau 3,0 persen dibandingkan dengan tahun 1983/1984 yang mencapai 161,0 juta barel. Selanjutnya untuk menunjang kebijaksanaan Pemerintah di bidang swasembada pengadaan BBM untuk kebutuhan dalam negeri, juga telah diusahakan peningkatan pengolahan minyak bumi melalui kilang Dumai, unit hydro cracker di Cilacap, dan di Balikpapan. Dengan telah ditingkatkannya kapasitas pengilangan tersebut, maka produksi minyak bumi yang dapat diolah di dalam negeri dalam tahun 1984/1985 telah mencapai 157 juta barel, atau 58,6 persen lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 99 juta bare!. Dengan meningkatnya hasil pengolahan dalam negeri tersebut, maka secara keseluruhan produksi pengilangan minyak bumi dalam tahun pertama Pelita IV telah mencapai 199 juta barel, yang terdiri atas 157 juta barel hasil kilang dalam negeri, dan 42 juta barel dari hasil kilang luar negeri. Perkembangan selanjutnya mengenai volume pengilangan minyak mentah dapat dilihat pada Tabel VII.30. Sementara itu produksi dan pemanfaatan gas bumi dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Dalam tahun 1984/1985 produksi gas bumi berjumlah 1.548 milyar kakikuBLK sedangkan pemanfaatannya berjumlah 1.420 milyar kakikuBLK (lihat Tabel VII.31). Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang masing-masing berjumlah 1.288 milyar kakikuBLK dan 1.132 milyar kakikuBLK, maka berarti produksi gas bumi telah mengalami peningkatan sebesar 20,2 persen dan pemanfaatannya meningkat sebesar 25,4 persen. Peningkatan penggunaan gas bumi tersebut terutama eratkaitannya dengan program penyediaan gas bumi untuk perluasan LNG Plant dan Olefin Centre Arun, serta pabrik pupuk Kalimantan Timur II. This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 326 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 327 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 328 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 Selanjutnya mengenai LNG, dengan adanya perluasan dan peningkatan produksi LNG Plant Badak dan LNG Plant Arun, produksi LNG dalam tahun pertama Pelita IV telah mencapai 15,1 juta ton atau sama dengan 783,7 juta MMBTU, yang berarti mengalami kenaikan sebesar 37,3 persen dibandingkan dengan produksi tahun 1983/1984 yang baru mencapai 11,0 juta ton (sama dengan 569,3 juta MMBTU). Sejalan dengan meningkatnya produksi LNG, ekspor LNG yang dimulai sejak bulan Agustus 1977 juga terus menunjukkan peningkatan. Apabila ekspor LNG dalam tahun 1983/1984 baru mencapai 555,4 juta MMBTU, maka dalam tahun 1984/1985 telah mencapai sebanyak 771,9 juta MMBTU, yang berarti telah mengalami peningkatan sekitar 39 persen. Di samping LNG, produksi LPG yang berasal dan kilang minyak Plaju, Sungai Gerong, LPG Plant Rantau, Mundu, Lex Plant Union Oil Santan, dan LPG Plant Arco, juga meningkat. Dalam tahun pertama Pelita IV, produksi LPG telah mencapai 871,6 ribu metrik ton, yang berarti meningkat sebesar 69,5 persen dibandingkan dengan produksi tahun terakhir Pelita III sebanyak 514,2 ribu metrik ton. Dari hasil produksi LPG dalam tahun 1984/1985 tersebut, telah dapat diekspor sebanyak 742,3 ribu metrik ton senilai US $ 140,8 juta. Apabila dibandingkan dengan ekspor dalam tahun sebelumnya yang baru mencapai 437,6 ribu metrik ton senilai US $ 93,9 juta, maka berarti volumenya telah meningkat sebesar 69,6 persen sedangkan nilainya meningkat sebesar 49,9 persen. This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 329 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 330 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 7.4.2. Timah Hasil penambangan timah selain berasal dari pulau Bangka, Belitung dan Singkep, juga berasal dari daerah lepas pantai dekat pulau-pulau tersebut, serta dari daerah Bangkinang di daratan Sumatera. Penambangannya diusahakan oleh PT (Persero) Tambang Timah dengan sejumlah perusahaan swasta nasional dalam rangka kontrak karya dengan PT Tambang Timah. Di samping itu masih ada beberapa perusahaan asing dalam rangka kontrak karya dengan Pemerintah, seperti PT Koba Tin, PT Broken Hill Proprietary Indonesia dan PT Riau Tin Mining. Sebagian besar daripada produksi timah dipasarkan ke luar negeri, namun dengan adanya kuota ekspor dari Dewan Timah Internasional, maka produksi dan ekspor timah Indonesia sejak tahun 1982/1983 terus mengalami penumilan. Bahkan dalam tahun pertama Pelita IV produksi timah yang terdiri atas bijih timah dan logam timah, masing-masing hanya mencapai 17,6 ribu ton dan 21,4 ribu ton. Apabila dibandingkan dengan produksi tahun 1983/1984 yang masing-masing sebesar 25,4 ribu ton dan 25,8 ribu ton, berarti telah terjadi penurunan yaitu masing-masing sebesar 30,7 persen dan 17,0 persen (lihat Tabel VII.32). Dalam periode yang sama ekspornya juga telah mengalami penurunan sebesar 16,0 persen, yaitu dari sebesar 25,0 ribu ton dalam tahun 1983/1984 menjadi 21,0 ribu ton dalam tahun 1984/1985. 7.4.3. Nikel Penambangan bijih nikel di Indonesia yang berasal dari pelapukan batuan ultrabasa dan endapan molusa dilaksanakan oleh PT Aneka Tambang dan PT Indonesia Nickel Company (Inco). PT Aneka Tambang melakukan penambangan di daerah Pomalaa, Sulawesi Tenggara dan pulau Gebe Maluku l!tara, yang menghasilkan dua macam produk yaitu bijih nikel dan ferronikel yang berkadar 20 persen nikel. Sedangkan PT Inca melakukan penambangan di daerah Soroako Sulawesi Tengah, mengolah bijih nikel menjadi nikel matte yang berkadar 75 persen nikel. This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 331 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 332 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 333 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 Produksi bijih nikel dari daerah pertambangan Pomalaa dan Gebe dalam tahun 1984/1985 mengalarni penurunan sebesar 34,1 persen dibandingkan dengan produksi tahun sebelumnya, yaitu dari 1.353,3 ribu ton dalam tahun 1983/1984 turun menjadi 892,3 ribu ton dalam tahun 1984/1985. Walaupun produksinya mengalarni penurunan, narnun dalam periode yang sama ekspornya telah mengalarni peningkatan. Apabila dalam tahun 1983/1984 baru dapat diekspor sebesar 810,7 ribu ton, maka dalam tahun 1984/1985 telah dapat diekspor sebesar 926,7 ribu ton atau mengalarni peningkatan sebesar 14,3 persen. Per- kembangan jumlah produksi dan ekspor bijih nikel dapat dilihat pada Tabel VII.3 3. Sementara itu produksi ferronike1 dalam bentuk ingot dalam tahun 1984/1985 hanya meng- alami sedikit kenaikan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu dari 22,3 ribu ton dalam tahun 1983/1984 meningkat menjadi 23,2 ribu ton dalam tahun 1984/1985. Se- dangkan produksi nikel matte dalam tahun 1984/1985 mencapai 22,2 ribu ton. Apabila dibandingkan dengan produksinya dalam tahun sebelumnya yang berjumlah 21,2 ribu ton, maka berarti telah meningkat sebesar 4,7 persen. 7.4.4. Tembaga Sarnpai saar ini bijih tembaga masih dihasilkan oleh tambang di Tembagapura Irian Jaya, yang diusahakan oleh Freeport Indonesia Inc. Hasilnya yang berupa konsentrat tembaga, semula di tarnbang dari daerah Gunung Bijih Barat. Narnun karena cadangan bijih yang terkandung di gunung tersebut telah menipis, maka sebagian besar penarnbangannya dialihkan ke Gunung Bijih Timur. Dalam tahun 1984/1985 produksinya mencapai 200,7 ribu ton kering, sedangkan volume ekspornya berjumlah 203,6 ribu ton kering. Jumlah-jumlah tersebut masih lebih tinggi daripada produksi dan ekspor dalam tahun sebelumnya, yang masing-masing berjumlah 199,7 ribu ton kering dan 202,8 ribu ton kering (lihat Tabel VII.34). 7.4.5. Pasir besi Produksi pasir besi Indonesia dewasa ini hanya dihasilkan dari penarnbangan pantai Cilacap Jawa Tengah, sedangkan yang dihasilkan dari daerah Pelabuhan Ratu Jawa Barat telah terhenti karena cadangannya telah habis. Sejak tahun 1978/1979 ekspor pasir besi tidak begitu besar seperti beberapa tahun sebelumnya, bahkan dalam tahun 1984/1985 tidak dilakukan ekspor. Hal ini disebabkan karena nilai ekspornya terus mengalami penurunan, This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 334 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 sehingga berakibat produksinyapun semakin menurun. Oleh karena itu produksi pasir besi sekarang hanya dipasarkan untuk dalam negeri, terutama untuk memenuhi kebutuhan bagi industri semen yang jumlahnyapun relatif kecil. Dalam tahun 1984/1985 produksi pasir besi berjumlah 91,3 ribu ton sedangkan penjualannya di dalam negeri mencapai 123,3 ribu ton. Perkembangan selanjutnya mengenai produksi dan ekspor pasir besi dapat dilihat pada Tabel VII.3 5. This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 335 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 336 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 337 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 7.4.6. Batubara Batubara dewasa ini selain dihasilkan dari tambang Ombilin dan Bukit Asam, juga diusahakan oleh perusahaan swasta nasional di daerah Kalimantan Timur. Sejalan dengan kebijaksanaan Pemerintah dalam rangka pengembangan sumber energi lain di luar minyak bumi, maka usaha rehabilitasi dan peningkatan produksi batubara terus dilaksanakan. Walaupun produksinya masih relatif kecil namun sejak Pelita II sampai dengan tahun pertama Pelita IV terus mengalami peningkatan. Produksi batubara dalam tahun 1984/1985 berjumlah 1.200,7 ribu ton, yang berarti mengalami peningkatan sebesar 95,3 persen bila dibandingkan dengan jumlah produksi dalam tahun terakhir Pelita III yang berjumlah 614,7 ribu ton. Mengenai perkembangan produksi batubara dapat dilihat pada Tabel VII.36. 7.4.7. Emas dan perak Tambang emas di Indonesia yang masih menghasilkan emas, di samping. perak sebagai hasil sampingannya, adalah tambang emas Cikotok Jawa Barat yang diusahakan oleh PT Aneka Tambang. Di samping itu emas dan perak juga dihasilkan oleh Freeport Indonesia Inc. sebagai unsur ikutan yang terkandung dalam konsentrat tembaga di Tembagapura, Irian Jaya. Walaupun masih ada beberapa tambang yang diusahakan oleh perusahaan kecil, namun karena diusahakan dengan eara-cara yang sederhana maka produksinya kecil dan tidak teratur. Dalam tahun 1983/1984, jumlah produksi dan penjualan emas di dalam negeri masing-masing meneapai 266,1 kilogram dan 261,0 kilogram, sedangkan dalam tahun 1984/1985 produksinya menjadi 215,0 kilogram dan penjualannya meneapai 223,5 kilogram. Hal ini berarti produksi emas mengalami penurunan sebanyak 19,2 persen, sedangkan penjualannya menurun sebanyak 14,4 persen (lihat Tabel VII. 37). Berbeda dengan produksi emas, produksi logam perak dalam tahun 1984/1985 telah mengalami peningkatan sebanyak 28,9 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu dari sebanyak 1.684 kilogram dalam tahun 1983/1984 menjadi 2.171 kilogram dalam tabun 1984/1985. Sejalan dengan hat itu penjualan dalam negeri juga meningkat, yaitu apabila dalam tahun 1983/1984 telah terjual sebanyak 1.700 kilogram, maka dalam tahun 1984/1985 telah meningkat menjadi 2.207 kilogram (sebesar 29,8 persen). Perkembangan produksi dan hasil penjualan perak di dalam negeri dapat diikuti pada Tabel VII.38. This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 338 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 339 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 7.4.8. Bauksit Bauksit di Indonesia dihasilkan dari daerah pulau Bintan dan sekitarnya, sedangkan penambangannya dilakukan oleh PT Aneka Tambang. Dari Tabel VII.39, dapat dilihat bahwa perkembangan produksi dan ekspor bauksit sejak Pelita I sampai dengan pelaksanaan tahun kedua Pelita IV mengalami pasang surut. Hal ini terutama disebabkan karena pemasaran bauksit Indonesia hanya tertuju ke Jepang, sedangkan Jepang sendiri masih mengadakan restrukturisasi industri, sehingga permintaan dari negara tersebut mengalami penurunan. Walaupun demikian produksi dan ekspor bauksit untuk tahun 1984/1985 masing- masing telah mengalami peningkatan sebesar 19,8 persen dan 13,8 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu masing-masing dari 841,9 ribu ton dan 861,2 ribu ton dalam tahun 1983/1984 meningkat menjadi 1.008,4 ribu ton dan 980,5 ribu ton dalam tahun 1984/1985. 7.4.9. Granit Penggalian batu granit sampai saat ini masih dilakukan di pulau Karimun Riau oleh PT Karimun Granit. Setelah mengalami penurunan produksi dalam tahun 1978/1979 sebagai akibat adanya perbaikan peralatan, maka sekarang sudah mulai tampak peningkatan produksinya. Pemasaran batu granit selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, juga untuk diekspor ke Singapura dan Malaysia. Dalam tahun 1984/1985 produksi batu granit meneapai sebanyak 1.433,9 ribu ton dan jumlah ekspornya meneapai 1.203,8 ribu ton. Perkembangan mengenai produksi dan ekspor batu granit dapat dilihat dalam Tabel VII.40. 7.4.10. Bahan tambang lainnya Bahan tambang Indonesia lainnya yang termasuk dalam bahan galian antara lain meliputi gamping, lempung, aspal alam, marmer, yodium, mangaan, belerang, fosfat, ashes, feldspar, kalsit dan bentonit. Di samping itu masih ada lagi yaitu kaolin, pasir kwarsa, pasir bangunan dan gips. Bahan-bahan hasil tambang tersebut, keeuali aspal alam dan yodium diusahakan oleh perusahaan swasta nasional, dan hasilnya sebagian besar dipasarkan di dalam negeri untuk menunjang kebutuhan konstruksi dan industri kimia, sedangkan sebagian kecil lagi untuk diekspor. Untuk hasil tambang gamping dan lempung sementara ini hanya diusahakan oleh beberapa pengusaha kecil dan pabrik semen This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 340 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 341 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 sebagai penunjang kebutuhan bahan bakunya. Perkembangan dari produksi tambang lainnya dapat diikuti dalam Tabel VII.41. 7.4.11. Listrik Titik berat pembangunan di bidang tenaga listrik dalam Pelita IV ditujukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan kota untuk mendorong kegiatan ekonomi khususnya industri. Sejalan dengan kebijaksanaan Pemerintah tersebut, maka telah dilakukan usaha-usaha untuk menghasilkan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup dan mutu yang baik, serta dengan harga yang wajar dan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Pembangunan di bidang kelistrikan sebagaimana yang telah diusahakan Pemerintah tersebut, mencakup usaha rehabilitasi dan pembangunan pusat pembangkit tenaga listrik, jaringan transmisi, gardu induk, serta jaringan distribusi, yang meliputi jaringan distribusi tegangan menengah, tegangan rendah, dan gardu distribusi. Dalam tahun 1984/1985 telah dapat diselesaikan pembangunan pembangkit tenaga listrik, termasuk listrik pedesaan, dengan kapasitas sebesar 609,73 megawatt yang terdiri dari pusat listrik tenaga gas (PLTG) Gresik Unit III dengan kapasitas sebanyak 21 megawatt, pusat listrik tenaga uap (PLTU) batubara Suralaya sebanyak 400 megawatt, PLTU minyak/gas bumi Belawan Unit I dan II sebanyak 130 megawatt, dan sejumlah pusat listrik tenaga diesel (PLTO) yang tersebar di berbagai daerah dengan kapasitas sebanyak 58,73 megawatt. Dalam rangka meratakan dan menyebarluaskan hasil pembangunan di bidang kelistrikan ke seluruh pelosok tanah air, maka dalam tahun 1984/1985 selain pembangkit tenaga listrik juga telah dibangun jaringan transmisi, gardu induk dan gardu distribusi. Dalam hubungan ini, telah selesai dibangun jaringan transmisi sepanjang 378,39 kms dan gardu induk sebanyak 8 buah dengan kapasitas 1.224,5 MV A (lihat Tabel VII.42). Di samping itu juga telah selesai dibangun jaringan tegangan menengah dan jaringan tegangan rendah yang masing-masing sepanjang 5.253,93 kms dan 4.596,32 kills, berikut 5.915 buah gardu distribusi dengan kapasitas sebesar 453.347 kVA. Hasil yang dapat dicapai dari usaha pembangunan kelistrikan tersebut telab membuka peluang yang lebih besar dalam pengusahaan tenaga listrik. Sebagaimana terlihat dalam Tabel VlI.43, produksi tenaga listrik dalam tahun 1984/1985 telah mencapai 14,8 juta MWH atau meningkat sebesar 11,3 persen dibandingkan dengan produksi tahun sebelumnya This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 342 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 sebesar 13,3 juta MWH. Hal ini pada gilirannya juga mempengaruhi penjualan tenaga listrik, yaitu dari 10,0 juta MWH dalam tahun 1983/198.4 meningkat menjadi 11,0 juta MWH dalam tahun 1984/1985, yang berarti meningkat sekitar 10,0 persen. Sedangkan besarnya daya tersambung dalam tahun 1984/1985 telah meningkat sekitar 16,4 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu dari sebesar 6,1 juta kV A meningkat menjadi 7,1 k V A. Selain daripada itu jumlah pelanggan dalam waktu yang sama juga meningkat sekitar 16,0 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu dari 4,4 juta konsumen dalam tahun 1983/1984 meningkat menjadi 5,1 juta konsumen dalam tahun 1984/1985. Sementara itu walaupun hasil yang dicapai dari pembangunan kelistrikan sudah menunjukkan peningkatan, di samping potensi pengembangan tenaga listrik juga masih cukup besar, Pemerintah telah mengambil kebijaksanaan agar pengembangan kelistrikan tetap dikaitkan dengan diversifikasi energi. Sejalan dengan kebijaksanaan Pemerintah tersebut dalam pelaksanaan Repelita IV telah dan sedang dibangun pusat listrik tenaga panas bumi (PLTP) Dieng, dan pusat listrik tenaga air (PLTA) Maung, sehingga pada gilirannya diharapkan produksi tenaga listrik dapat memadai untuk menghadapi semakin besarnya konsumen di masa mendatang. This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 343 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 344 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 345 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 346 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 7.5. Industri Perkembangan bidang industri dalam Pelita III tidak terlepas dari adanya pengarub resesi ekonomi dunia, serta adanya kekurangmantapan dalam pertumbuhan antarsektor industri. Kekurangmantapan tersebut telah memberikan dampak yang tidak diinginkan, yakni lemahnya keterkaitan dalam proses produksi sehingga ketergantungan terhadap impor bahan baku dan barang modal masih tinggi. Seiring dengan pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka memantapkan dan memperkokoh struktur industri nasional, maka dalam Repelita IV telah ditetapkan langkah-Langkah kebijaksanaan strategis yang antara lain ditekankan pada penjabaran operasional Undang-undang tentang Perindustrian, pengelompokan industri, dan penyusunan pola pengembangan industri nasional. Ditetapkannya kebijaksanaan tersebut karena mengingat bahwa pembinaan dan pengembangan industri bukan hanya sekedar usaha untuk menumbuhkan dan mengem- bangkan berbagai macam jenis industri, melainkan juga merupakan usaha terpadu guna memantapkan proses industrialisasi. Oleh karena itu, dengan melalui penjabaran Undangun dang tentang Perindustrian, diharapkan dapat diciptakan landasan hukum yang kokoh dalam upaya pengaturan, pembinaan dan pengembangan dalam arti yang seluas-Iuasnya. Di samping itu, kepastian hukum bagi dunia usaha serta masyarakat juga dapat dicapai, sehingga proses industrialisasi pada umumnya dan usaha industri pada khususnya dapat berlangsung secara mantap, dinamis dan berkesinambungan sesuai dengan kepentingan nasional. Sementara itu, dengan telah dikembangkannya kebijaksanaan pengelompokan industri nasional dalam tiga kelompok yaitu industri hulu, hilir dan kecil, maka masing- masing kelompok tersebut diharapkan dapat melaksanakan misinya sebagai pemaeu pertumbuhan ekonomi, penguat struktur industri dan pemerata pertumbuhan pembangunan. Pola pengembangan industri nasional yang telah disusun sejauh mungkin diarahkan untuk pendalaman dan pemantapan struktur industri yang dikaitkan dengan sektor ekonomi lainnya. Titik berat pola pengembangan industri nasional tersebut adalah untuk memperkuat struktur industri, yang sekaligus dibarengi dengan pelaksanaan program keterkaitan, yaitu antara industri besar, menengah dan kecil, serta sektor ekonomi lainnya terutama dengan sumber alam Sementara itu, khususnya di bidang industri permesinan dan elektronika, telah disusun pola yang tetap memperhatikan kebutuhan dalam negeri dan pasaran ekspor, di samping untuk menunjang pembangunan pertahanan dan keamanan. Dalam pelaksanaannya, prioritas diberikan kepada industri mesin perkakas, industri mesin pertanian, industri alat- This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 347 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 alat berat dan industri peralatan listrik, yang dalam pengembangannya diawali dari penguasaan alih teknologi, penguasaan dalam pembuatan peralatan sampai dengan pembuatan komponen industri. Di samping itu semua, dalam rangka menunjang kemampuan untuk melakukan rancang bangun dan perekayasaan industri di Indonesia, juga telah disusun pola pengembangan industri kecil, dan pengembangan program ekspor komoditi industri. Guna mengatasi penyebaran pembangunan di bidang industri yang hingga saat ini masih terkonsentrasi di pulau ]awa, maka sejak Pelita III dan diteruskan dalam Pelita IV telah dirintis pembangunan bidang industri dasar/kunci yang memanfaatkan sumberdaya alam, seperti di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi maupun di daerah-daerah lain. Pengem- bangan industri yang memanfaatkan sumberdaya alam tersebut diharapkan dapat mendorang perkembangan zona-zona industri untuk mewujudkan wilayah pusat pertumbuhan industri, yang pada saatnya akan merangsang keterkaitan antar wilayah guna memperkokoh usaha- usaha perwujudan kesatuan ekonomi nasional. Melalui kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut Pemerintah bukan saja berupaya untuk lebih menyeimbangkan struktur industri nasional, yang sebagian masih kurang serasi pertumbuhan dan kemampuannya, akan tetapi juga berusaha untuk meningkatkan perlindungan terhadap konsumen. Dalam hubungan ini, terhadap barang-barang yang seeara langsung atau tidak langsung dapat membahayakan umum telah dikembangkan program standardisasi. Kegiatan tersebut meliputi penyusunan standar industri Indonesia (SII), yang pelaksanaanya diterapkan baik secara wajib maupun secara sukarela melalui sistem sertifikasi dan penggunaan tanda SII. Dalam tahun pertama Pelita IV, prioritas penyusunan SII diarahkan kepada hasil produk industri jenis antara, logam, dan beberapa komponen peralatan mesin, yang meneapai 387 buah SII. Di samping itu guna mendukung pembangunan di bidang industri, sejak awal Pelita IV telah dilakukan kegiatan pengkajian yang mencakup pemilihan dan penganekaragaman bahan baku, proses teknologi, raneangan produk, prototipe peralatan untuk industri kecil, dan latihan keterampilan tenaga kerja melalui program kerja sama teknik antarnegara berkembang, serta penelitian peneemaran lingkungan sebagai akibat kegiatan industri. Sejalan dengan peningkatan dan pengembangan di bidang industri, pada awal Pelita IV juga telah dilakukan berbagai penelitian terutama dalam rangka untuk lebih meningkatkan mutu/kualitas produksi, dan meningkatkan kemampuan perangkat lunak dalam bidang industri. Hasil yang cukup menonjol dalam kegiatan ini antara lain dalam bidang raneangbangun pembangunan pabrik dan perekayasaan This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 348 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 mesin-mesin dan peralatan pabrik minyak kelapa sawit, gula, crumb rubber, urea, amonia dan kertas. Tegak tahannya bidang industri pada akhirnya tereermin dari kemajuan yang dapat dieapai dan kemantapan pertumbuhannya. Dalam hubungan ini, walaupun keadaan ekonomi Indonesia masih lesu oleh ketidakpastian ekonomi dunia, namun karena pada awal tahun Pelita IV telah diambil berbagai langkah-Langkah yang penting dan nyata, maka industri Indonesia dapat terus tumbuh. Sebagai salah satu komponen Produk Domestik Broto (PDB), dalam tahun 1984 pertumbuhan sektor industri meneapai 7,6 persen jika dilihat berdasarkan harga konstan 1973, atau sebesar 12,8 persen bila diukur berdasarkan harga konstan 1983. Tetapi perlu diketahui bahwa tingkat pertumbuhan tersebut terutama didukung adanya peningkatan produksi gas alam eair yang meningkat sebesar 33,8 persen, di samping adanya peningkatan industri pengolahan di luar minyak dan gas alam cair sebesar 5,6 persen dalam tahun 1984. Semua itu dapat dieapai selain melalui pembinaan terhadap berbagai industri, juga karena adanya faktor yang sangat menunjang yakni peranserta masyarakat dan dukungan dari sektor ekonomi lainnya. Perkembangan kegiatan beserta hasil-hasilnya dapat diikuti dalam uraian lebih lanjut (lihat Tabel VII.44 ). 7.5.1. Industri logam dasar Dalam Pelita IV, pembangunan di bidang industri log am dasar dan mesin diarahkan kepada industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin guna menunjang pemenuhan kebu tuhan dalam negeri. Dengan didasarkan pada kondisi pada akhir tahun Pelita III dan sasaran yang hendak dicapai dalam Pelita IV, bidang industri logam dasar dan mesin tidak hanya dikembangkan untuk memperkuat struktur sektor industri saja, akan tetapi juga untuk memperkuat sektor-sektor ekonomi laiimya seperti sektor pertanian, perhubungan, konstruksi, pertambangan dan energi, serta untuk merangsang industri bahan baku logam agar dapat menjamin pengadaan bahan bakunya secara kontinyu. Dalam pelaksanaannya telah dikembangkan subsistem kontrak terutama dengan industri kecil, sedangkan untuk jenis-jenis industri yang mempunyai potensi keunggulan komparatif didorong ke arab produksi untuk ekspor. Dengan berbagai kebijaksanaan tersebut, bidang industri logam dasar dan mesin telah mampu menyerap PMDN, PMA, maupun investasi dari non PMDN/PMA. Sehubungan dengan hal tersebut dalam tahun 1984/1985 bidang industri logam dasar dan mesin telah mampu menyerap investasi sebesar Rp 503.501,31 juta dan US $ 1.302,69 juta, This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 349 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 sedangkan dalam tahun 1985/1986 sampai dengan bulan Juni 1985 telah mencapai jumlah sebesar Rp 226.159,50 juta dan US $ 219,99 juta. Hasil pembangunan di bidang industri logam dasar dan mesin yang dicapai sampai dengan tahun kedua Pelita IV ditandai dengan semakin besarnya kemampuan produksi, dan makin banyaknya keragaman jenis produk. Sebagaimana tampak dalam Tabel VII.45, hasil industri logam dasar dari jenis produksi besi spon dalam tahun 1984/1985 telah meningkat sebesar 36,4 persen dibandingkan dengan produksi tahun sebelumnya, yaitu dari 541 ribu ton dalam tahun 1983/1984 menjadi 738 ribu ton dalam tahun 1984/1985, sedangkan produksinya sampai dengan bulan Juni 1985 telah mencapai sebesar 167 ribu ton. Adapun produksi HRC (Hot Rolled Coil) yang saat ini diproduksi oleh PT Krakatau Steel dan PT Jaya Para Steel terus menunjukkan peningkatan yang cukup pesat. Dalam tahun 1984/1985 produksinya mencapai sebanyak 248 ribu ton, yang bila dibandingkan dengan tahun 1983/1984 sebanyak 127 ribu ton, berarti telah meningkat dengan 95,3 persen. Dalam tahun 1985 (sampai dengan bulan Juni), produksinya telah mencapai sebesar 121 ribu ton. Dalam pada itu beberapa jenis industri dalam kelompok industri mesin perkakas yang hasil produksinya menonjol dalam tahun 1984/1985 antara lain adalah produksi mesin bubut, mesin bor (drilling machine) dan mesin press yang masing-masing mencapai sebanyak 300 unit, 225 unit dan 50 unit. Apabila dibandingkan dengan produksinya dalam tahun 1983/1984, yang masing-masing baru mencapai 183 unit, 130 unit dan 25 unit, berarti masing-masing telah meningkat sebesar 63,9 persen, 73,0 persen dan sebesar 100,0 persen. Sedangkan produksinya dalam tahun 1985 sampai dengan bulan Juni, masing-masing telah mencapai 180 unit, 240 unit dan 14 unit. Di samping itu, This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 350 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 351 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 352 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 353 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 354 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 memenuhi dan menunjang keburuhan unit-unit ekonomi lainnya. Sampai dengan tahun kedua Pelita IV perkembangan industri kimia dasar masih tetap menggembirakan, dan dapat memberikan kontribusi pertumbuhan yang cukup besar terhadap perkembangan sektor industri. Hal ini terlihat antara lain dengan penambahan jenis-jenis produk baru dan perluasan pabrik. Jumlah proyek yang berhasil diselesaikan dalam tahun 1984/1985 adalah sebanyak 37 buah, yang terdiri dari 7 buah PMA, 27 buah PMDN dan selebihnya sebanyak 3 buah adalah non PMA/PMDN. Sehubungan dengan kegiatan tersebut, jumlah investasi yang telah mendapat persetujuan dari Pemerintah dalam tahun 1984/1985 telah mencapai Rp 283.686 juta dan US $ 793 juta. Realisasi dari investasi tersebut dipergunakan untuk memperkuat struktur industri dengan mengisi cabang-cabang industri kimia dasar yang masih kosong seperti asam semut, phamino phenol, serat rayon kualitas tinggi, dan pigment anorganik, di samping juga untuk memperbesar kapasitas terpasang daripada serat sintetis, amonia, urea, ZA, gas industri, kertas sigaret, semen portland dan kertas tulis cetak. Sejalan dengan kebijaksanaan Pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan devisa di luar minyak dan gas bumi, di bidang industri kimia dasar telah dilakukan stan- darisasi industri Indonesia (SII) untuk komoditi-komoditi yang diperkirakan mempunyai potensi kuat untuk ekspor. Sehubungan dengan kegiatan tersebut, dalam tahun pertama Pelita IV telah ditetapkan standar daripada 242 buah komoditi, yang diantaranya ditetapkan secara wajib untuk jenis komoditi semen portland, pupuk urea dan pupuk amonia sulfat. Sedangkan yang ditetapkan secara sukarela antara lain untuk jenis komoditi zat asam, karbon dioksida cair dan nitrogen dan chlor cair. Dari perkembangan produksi industri kimia dasar (lihat Tabel VII.46), terlihat bahwa produksi pupuk yang meliputi jenis urea, ZA dan TSP serta pestisida, yang semuanya berkaitan frat dengan sektor pertanian, telah menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Untuk jenis pupuk urea, dalam tahun 1984/1985 produksinya mencapai sebanyak 2.910 ribu ton, atau mengalami peningkatan sebesar 32,2 persen dibandingkan dengan produksi tahun sebelumnya yang mencapai sebesar 2.201 ribu ton. Peningkatan tersebut antara lain karena telah selesainya perluasan pabrik PT Pupuk Iskandar Muda di Aceh, dan PT Pupuk Kalimantan Timur di Kalimantan Timur. Demikian pula halnya dengan produksi jenis pupuk ZA, dengan telah selesainya pembangunan pabrik PT Petro Kimia Gresik tahap kedua, maka produksinya dalam tahun 1984/1985 telah mencapai sebesar 304 ribu ton. Apabila dibandingkan dengan produksinya dalam tahun 1983/1984 yang mencapai 208 ribu ton, This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 356 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 industri mesin dan peralatan pertanian dalam tahun yang sama juga menunjukkan pening- katan. Produksi traktor mini, pompa irigasi dan huller masing-masing telah meningkat sebesar 4,4 persen, 13,7 persen dan 153,7 persen apabila dibandingkan dengan produksi dalam tahun sebelumnya. Demikian pula dengan industri alar berat/kontruksi, dalam tahun 1984/1985 produksinya mengalami peningkatan. Produksi pemecah batu dan buldozer, yang dalam tahun 1983/1984 masing-masing baru mencapai 18 unit dan 22 unit, dalam tahun 1984/1985 telah mencapai sebanyak 30 unit dan 202 unit, yang berarti masing-masing telah meningkat sebesar 66,7 persen dan 818,2 persen. Di samping hasil industri tersebut, industri mesin peralatan listrik, elektronika, kendaraan bermotor dan kereta api, produksinya dalam tahun 1984/1985 juga mengalami peningkatan. Bahkan untuk industri pesawat terbang, industri perkapalan dan industri mesin perlengkapan pabrik juga menunjukkan peningkatan yang cukup mantap. Semakin mantapnya tingkat kemampuan produksi industri logam dasar dan mesin, pada gilirannya juga mempengaruhi besarnya sumbangan devisa yang diperoleh dari kegiatan ekspor di bidang tersebut. Dalam hubungan ini, nilai ekspor dari hasil kegiatan di berbagai jenis produksi kelompok industri logam dasar dan mesin dalam tahun 1984/1985 telah mencapai sekitar US $ 460 juta. Apabila dibandingkan dengan nilai ekspor pada tahun sebelumnya yang baru mencapai sekitar US $ 303 juta, berarti telah terdapat peningkatan sebesar 51,8 persen, sedangkan sampai dengan bulan Juni 1985 jumlah nilai ekspornya telah mencapai US $ 275 juta. Salah satu sumbangan pembangunan dari kelompok industri logam dasar dan mesin terhadap sektor ekonomi adalah peranannya dalam pembentukan produk domestik bruto. Berdasarkan harga konstan 1983, kecuali cabang industri bahan bangunan dari logam, elektronika dan industri kendaraan bermotor, maka nilai tambah dari cabang industri logam dasar dan mesin dalam tahun 1984 meningkat apabila dibandingkan dengan tahun 1983, yaitu dari sebesar Rp 1.675 milyar dalam tahun 1983, menjadi Rp 1.793 milyar dalam tahun 1984. Dengan semakin meningkatnya nilai tambah tersebut, pada gilirannya bidang industri logam dasar dan mesin akan dapat berperan seperti yang telah diharapkan. 7.5.2. Industri kimia dasar Pada hakekatnya pembangunan bidang industri kimia dasar juga dirujukan untuk This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 355 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 maka berarti telah meningkat dengan 46 persen. Di samping itu, dalam waktu yang sama pupuk TSP dan pestisida juga telah meningkat masing-masing sebesar 28 persen dan 24 persen. Sedangkan produksi jenis pupuk Urea, ZA dan TSP dalam tahun 1985 (sampai dengan bulan Juni) masing-masing mencapai sebanyak 1.601 ribu ton, 195 ribu ton dan 420 ribu ton. Walaupun dalam tahun 1984/1985 produksi kertas yang termasuk dalam cabang industri selulosa karet telah mengalami penurunan sebesar 7,9 persen sebagai akibat pasaran yang masih lesu, namun hal sebaliknya terjadi untuk produksi ban luar kendaraan bermotor dan ban sepeda motor. Jika dalam tahun 1983/1984 produksi ban luar kendaraan bermotor dan sepeda motor masing-masing baru mencapai 3.673 ribu buah dan 2.438 ribu buah, maka dalam tahun 1984/1985 produksinya telah meningkat menjadi 4.670 ribu buah dan 3.115 ribu buah atau masing-masing telah meningkat sebesar 27,0 persen dan 27,7 persen. Sementara itu, cabang industri organik yang meliputi hasil produksi serat sintetis, calsium. citrat, formalin, bahan peledak dan PVC resin, pada umumnya mengalami peningkatan yang cukup mantap, kecuali produksi serat sintetis yang mengalami sedikit penurunan. Seperti halnya cabang industri organik, maka cabang industri anorganik yang menghasilkan kaca, soda, asam sulfat, alumunium sulfat, serta zink oksida dan asam chlorida, dalam tahun 1984/1985 juga telah berkembang dengan cukup baik, yaitu masing-masing telah meningkat sebesar 37,1 persen, 77,7 persen, 37,0 persen, 45,5 persen dan 45,4 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan untuk produksi semen peningkatannya sangat relatif jika dibandingkan dengan peningkatan pada tahun-tahun sebelumnya. Apabila (dalam tahun 1983/1984 produksi semen baru berjumlah 8.078,1 ribu ton, maka dalam tahun 1984/1985 telah mencapai 8.817,0 ribu ton, yang berarti meningkat sebesar 9,1 persen. Oleh karena itu, dalam rangka menggalakkan pemakaian produksi semen dan pemanfaatan kapasitas terpasang, telah diusahakan penganekaragaman baik dalam pemasaran maupun penggunaannya, seperti antara lain penggunaan semen untuk bantatan kereta api, jalan raya dan tiang listrik beton. This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 357 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 358 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 359 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 Jenis-jenis komoditi hasil produksi industri kimia dasar yang sampai saat ini telah mendapatkan pasaran ekspor antara lain adalah semen, kertas tulis cetak, amonia, urea, kertas duplex, clinker semen, calsium citrat, asam citrat, ban kendaraan bermotor, kaca lembaran, sodium sulfat serta gipsum sintetis. Sehubungan dengan kegiatan ekspor di bidang industri kimia dasar tersebut, dalam tahun pertama Pelita IV telah diperoleh devisa sebesar US $ 107.082 ribu. Apabila dibandingkan dengan tahun 1983/1984 yang menghasilkan US $ 63.405 ribu, maka dalam tahun 1984/1985 telah terjadi peningkatan sebesar 68,8 persen. Sebagai hasil dari kebijaksanaan pengembangan pemasaran ekspor dan perluasan negara tujuan ekspor, sampai dengan tahun pertama Pelita IV produksi industri kimia dasar telah dapat dipasarkan ke Malaysia, Singapura, Thailand, Philipina, Hong Kong, Korea, India, Taiwan, Jepang, Bangladesh, Sri Lanka, Maldives, Australia dan negara-negara Pasifik. Di samping itu berbagai kegiatan di bidang industri kimia dasar tersebut telah dapat berperan dalam penyerapan tenaga kerja. Sampai dengan akhir Pelita III jumlah tenaga kerja yang dapat terserap berjumlah 68.5 51 orang, sedangkan sampai akhir tahun pertama Pelita IV tersebut telah meningkat menjadi 70.775 orang, yang berarti selama tahun 1984/1985 bidang tersebut telah mampu menyerap sebanyak 2.224 orang tenaga kerja. Selain itu industri-industri dalam kelompok industri kimia dasar juga berperan dalam membantu pengadaan tenaga terampil melalui latihan keterampilan seperti yang dilaksanakan oleh PT Good Year, PT Kertas Leces, PT Gajah Tunggal, PT Petro Kimia Gresik dan PT Semen Gresik. 7.5.3. Aneka Industri Usaha-usaha pembangunan di bidang aneka industri dalam tahun pertama Pelita IV ditujukan untuk peningkatan hasil industri, baik untuk memenuhi bermacam ragam keper- luan masyarakat, maupun untuk melayani pasaran luar negeri. Di samping itu, juga ditujukan untuk dapat menyediakan banyak kesempatan kerja, dan untuk mempercepat keterkaitan antara industri besar dengan industri kecil, yang pada gilirannya dapat memperkokoh struktur industri nasional. Aneka industri yang meliputi beberapa kelompok atau cabang industri, yakni industri pengolahan pangan, san dang, kimia dan serat, aneka logam, angkutan dan jasa, serta bangunan umum, terutama merupakan hasil prakarsa aktif dari sektor swasta dan usaha-usaha koperasi, di samping adanya badan usaha milik negara. This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 360 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 Adanya kesulitan-kesulitan yang ditimbulkan oleh lesunya ekonomi dunia sejak tahun-tahun yang lalu, merupakan hambatan bagi bidang aneka industri untuk berperan lebih banyak, yang pada akhirnya mempengaruhi laju pertumtuhannya. Dalam tahun 1984 laju pertumbuhan bidang terseout mencapai 6,6 persen, atau bila ditinjau atas dasar harga konstan tahun 1983 dapat memberikan sumbangan nilai tambah sebesar Rp 4.380 milyar. Hasil yang dapat dicapai tersebut dimungkinkan karena adanya berbagai peningkatan dari 46 jenis komoditi atau sebesar 73,0 persen dari sebanyak 63 jenis komoditi yang tergabung di bidang aneka industri seperti terlihat dalam Tabel VII.47. This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 361 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 362 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 363 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 Sementara itu hasil industri kelompok logam, kimia, bangunan dan umum yang dapat menunjang sektor pertanian dan dapat berkembang secara mantap selama dua tahun pelaksanaan Pelita IV antara lain adalah industri hand sprayer, karung plastik dan karung goni. Produksi tiga jenis industri tersebut sampai dengan bulan Juni tahun 1985 masing- masing adalah 102.785 buah, 23.000 buah dan 163.900 ribu lembar. Apabila dalam tahun 1984 (dari bulan Januari sarnpai dengan bulan Juni) masing-masing produksinya sebesar 90.125 buah, 20.000 ribu buah dan 156.200 ribu lembar, maka dalam tahun 1985 (dari bulan Januari sarnpai dengan bulan Juni) masing-masing telah mengalarni peningkatan sebesar 14,0 persen, 15,0 persen dan 4,9 persen. Dalam periode yang sama, hasil industri bahan bangunan dan umum yang cukup menonjol dan dapat menunjang sektor perumahan dan bangunan adalah industri marmer, sanitair, ashes semen, mebel, kayu gergajian dan kayu lapis. Sedangkan peningkatan produksinya dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya masing-masing adalah sebesar 44,2 persen, 14,5 persen, 10,2 persen, 5,0 persen, 7,1 persen dan 36,1 persen. Sementara itu, sejalan dengan lajunya pembangunan di bidang kelistrikan dan ditunjang dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, maka hasil industri kabel listrik/telepon, lampu pijar/TL, radio/radio cassette, televisi, dan kipas angin juga menunjukkan kenaikan yang berarti. Produksinya dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 1985 masing-masing telah mencapai 27.008 ton, 44.868 buah, 863.688 buah, 44.401 buah dan 510.642 buah, atau masing-masing telah meningkat dengan 7,7 persen, 32,5 persen, 32,7 persen, 49,7 persen dan 29,4 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan hasil industri dari kelompok industri kimia, bahan bangunan dan umum yang dapat menunjang sektor pendidikan dan produksinya juga cukup baik antara lain adalah tinta cetak, pensil dan ball point. Produksi ke tiga jenis produk tersebut dalam tahun 1985 sampai dengan bulan Juni masing-masing telah mencapai sebanyak 3.750 ton, 287 ribu gross dan 615 ribu gross, atau masing-masing telah meningkat sebesar 3,9 persen, 35,4 persen dan 27,0 persen dibandingkan dengan produksinya dalam tahun 1984 sampai dengan bulan Juni. Dalam pada itu walaupun banyak jenis produk dari aneka industri yang mengalarni kesulitan pemasaran, baik di dalam maupun di luar negeri, narnun masih ada beberapa jenis produk yang mempunyai pasaran ekspor yang cukup mantap. Dalam hubungan ini produk yang mengalarni kelesuan tersebut antara lain adalah sepeda motor, mesin jahit, AC (air conditioner), tekstil, pakaian jadi, pemintalan, sabun cuci, tepung terigu dan rokok putih. Sedangkan produk yang masih mempunyai peluang untuk diekspor antara lain adalah This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 364 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 decorative plywood, particle board, accu dan korek api. Produksi dari empat jenis komoditi tersebut dalam tahun 1985 sampai dengan bulan Juni masing-masing telah mencapai 10.158 ribu meterkubik, 96 ribu meterkubik, 3.031 ribu buah dan 1.076 ribu kotak. Apabila dibandingkan dengan produksinya dalam periode yang sama tahun sebelumnya, yang masing-masing berjumlah 8.522 ribu meterkubik, 62 ribu meterkubik, 2.011 ribu buah dan 838 ribu kotak, maka berarti masing-masing telah meningkat sebesar 19,2 persen, 54,8 persen, 50,7 persen dan 28,4 persen. Secara keseluruhan, berbagai kegiatan ekspor yang telah dilakukan di bidang aneka industri dalam tahun 1984, yang antara lain terdiri atas hasil produk kelompok industri pangan, tekstil, kimia, alat listrik, bahan bangunan dan umum, telah mencapai 7.127 ribu ton dengan nilai sebesar US $ 3.039 ribu. Dalam tahun 1983, volume ekspor barang-barang tersebut mencapai 4.556 ribu ton senilai US $ 2.222 ribu, yang berarti masing-masing telah mengalami peningkatan sebesar 56,4 persen dalam volumenya dan 36,8 persen dalam nilainya. Dalam periode Januari - April 1985, jumlah volume ekspor dan nilainya masing-masing telah mencapai 1.976 ribu ton dan US $1.043 ribu. Kegiatan yang telah ditempuh di bidang aneka industri tersebut telah dapat menyerap investasi, baik yang berasal dari para penanam modal asing (PMA), penanam modal dalam negeri (PMDN), maupun dari para investor non fasilitas. Dalam hubungan ini, selama tahun pertarna Pelita IV jumlah investasi yang telah ditanam di bidang aneka industri mencapai jumlah Rp 778,4 milyar dan US $ 206,4 juta. Jumlah tersebut apabila ditinjau dari sumber permodalannya terdiri dari PMA sejumlah US $ 204,4 juta, PMDN sejumlah Rp 503,1 milyar dan selebihnya sejumlah Rp 275,3 milyar dari para investor non fasilitas. Apabila jumlah investasi tersebut dibandingkan dengan tahun 1983/1984 yang telah mencapai jumlah Rp 706,3 milyar dan US $ 352,0 juta, yang terdiri dari PMA sejumlah US $ 352,4 juta, PMDN sejumlah Rp 497,5 milyar dan dari non fasilitas sejumlah Rp 208 milyar, maka selama tahun 1984/1985 telah terjadi penurunan investasi yang berasal dari PMA sebesar 41,4 persen, dan sebaliknya terjadi peningkatan investasi yang berasal dari PMDN dan non fasilitas masing-masing dengan 1,1 persen dan 31,8 persen. Sedangkan dalam tahun 1985 sampai dengan bulan Agustus jumlah investasi di bidang aneka industri telah mencapai Rp 273,4 milyar dan US $ 7,0 juta. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan peranserta masyarakat di bidang aneka industri, dalam tahun pertarna Pelita IV telah dapat dilakukan penciptaan lapangan kerja baru bagi 58.396 orang. Ditinjau dari statusnya, jumlah tenaga tersebut telah dapat ditampung dalam industri PMA sebanyak 7.647 orang, PMDN sebanyak This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 365 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 21.117 orang dan industri non fasilitas sebanyak 29.632 orang. 7.5.4. Industri kecil Industri kecil merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tata kehidupan industri nasional, yang mempunyai misi dan tujuan untuk menunjang pemerataan kesejahteraan sosial serta peningkatan penyerapan tenaga kerja. Industri kecil mempunyai peranan yang tidak kecil dalam memperkokoh struktur industri nasional, bahkan sangat sesuai sebagai wahana untuk pengembangan bentuk-bentuk usaha kerja sama yang berazaskan kekeluargaan, seperti koperasi dan sistem bapak angkat, di samping juga mempunyai nilai sosial sebagai penampung kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif dan kreatif dari masyarakat. Sesuai dengan pola pengembangannya, dalam Pelita IV bidang industri kecil telah diarahkan kepada penyempurnaan, pengaturan, pembinaan dan pengembangan usaha, serta peningkatan produktivitas dan perbaikan mutu hasil produksi. Dengan kebijaksanaan tersebut, diharapkan pendapatan para pengusaha dan para pengrajin yang tergabung dalam bidang industri kecil dapat meningkat dan di masa mendatang dapat lebih berperan dalam memberikan sumbangan terhadap pembentukan produk domestik bruto (PDB). Di samping itu juga diharapkan dapat menunjang pertumbuhan sektorsektor atau bidang-bidang lain seperti pertanian, perumahan, perhubungan, transmigrasi, pendidikan dan pariwisata. Dalam rangka untuk lebih meningkatkan usaha industri kecil, selain melalui pemberian kemudahan, Pemerintah juga memberikan bantuan langsung berupa perangkat lunak dan perangkat keras. Bantuan perangkat lunak antara lain berupa bimbingan teknis, manajemen, pendidikan, latihan, penelitian, promosi dan pemasaran serta informasi. Sedangkan bantuan perangkat keras berwujud bahan baku/penolong dan mesin/peralatan yang tepat guna, dan dapat dikelola oleh industri kecil. Maksud daripada pemberian bantuan tersebut terutama adalah untuk merangsang para pengusaha agar dapat bekerja lebih berdaya dan berhasil gulla, yang pada gilirannya akan tumbuh dan berdiri sendiri, serta rnampu bersaing di pasaran. Bantuan tersebut diberikan melalui koperasi dan organisasi dimana para pengusaha industri kecil tersebut bergabung. Dengan telah diterapkan dan dilaksanakannya kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut, bidang industri kecil yang meliputi kelompok industri pengolahan pangan, sandang dan kulit, kimia dan bahan- bangunan, kerajinan dan umum serta logam, seeara keseluruhan telah This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 366 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan, baik ditinjau dari peningkatan jumlah unit usaha, maupun peranannya dalam penyerapan tenaga kerja. Kelompok industri pengolahan pangan, yang antara lain menghasilkan produk kerupuk, kecap, terasi, emping belinjo dan jamu tradisionil, sampai dengan tahun 1984 telah meneapai sekitar 326 ribu unit industri dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 1.100 ribu orang, sedangkan sampai bulan Juni tahun 1985 telah mencapai sekitar 336 ribu unit, dan menyerap 1.153 ribu orang. Dengan adanya peningkatan-peningkatan tersebut, jumlah unit usaha yang tergabung dalam bidang industri kecil sampai dengan tahun 1984 telah mencapai sebanyak 1.569 ribu unit dengan jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 4.612 ribu orang, sedangkan sampai dengan bulan Juni tahun 1985, telah mencapai 1.599 ribu unit dan menyerap 4.752 ribu. orang. Mengingat bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan selama dua tahun pelaksanaan Pelita IV mempunyai dampak yang positif yaitu dengan semakin banyaknya unit usaha dan jumiah tenaga kerja yang terserap, maka untuk mengimbangi peningkatan-peningkatan industri kecil tersebut telah dikembangkan sarana pembinaan terpadu dalam bentuk lingkungan industri kecil (UK), pemukiman industri kecil (PIK) dan sarana usaha industri kecil (SUlK) di beberapa daerah. Selain itu juga telah diberikan kesempatan untuk memanfaatkan berbagai sistem perkreditan, seperti kredit mini/midi, KIK dan KMKP yang disediakan oleh Pemerintah dengan jumlah yang semakin besar. 7.6. Perhubungan, telekomunikasi, pas, dan kepariwisataan Sebagaimana sektor jasa pada umumnya, pembangunan sektor perhubungan, tele- komunikasi, pas, dan kepariwisataan erat kaitannya dengan perkembangan ekonomi yang terjadi, terutama di sektor-sektor penghasil barang yakni sektor pertanian, sektor pertambangan dan galian, serta sektor industri. Perhubungan berkaitan erat dengan dimensi ruang dan waktu yang dihadapi oleh suatu negara, yang antara lain tergantung pada karakteristik geografis wilayah, baik fisik, topografis beserta sumber alam yang ada di dalamnya, maupun kekuatan sosial ekonomi yang ada, seperti sentra-sentra pemukiman penduduk, sentra-sentra industri, dan lain sebagainya. Dalam hal ini fungsi perhubungan adalah untuk menjembatani kesenjangan antara permintaan dan penawaran, menyatukan semua sumberdaya ke dalam proses produksi, dan menyediakan aksebilitas bagi penyaluran hasil-hasil produksi itu ke pasar. Di samping itu perhubungan merupakan bagian integral daripada produksi dan distribusi, yang berarti mempunyai peranan penting di dalam pembangunan nasional. This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 367 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 7.6.1. Perhubungan darat Peningkatan dan pembangunan di bidang jalan dan jembatan di samping sejalan dengan perkembangan jumlah sarana angkutan jalan yang tersedia untuk angkutan umum, angkutan pribadi milik masyarakat, dan angkutan barang perdagangan, juga memperluas daerah jangkauan angkutannya di seluruh Indonesia. Dengan berhasilnya pelaksanaan pembangunan jalan, maka untuk menjaga kelancaran, keamanan, ketertiban, dan kesela- matan lalu lintas angkutan jalan raya telah dikembangkan pula fasilitas pengaturan lalu lintas, antara lain pembangunan alat pengujian kelayakan kendaraan bermotor, rambu-rambu lalu lintas, tanda jalan, pagar pengaman jalan, lampu-lampu pengatur lalu lintas, dan kendaraan patroli. Dalam tahun pertama Pelita IV telah dilakukan pembangunan alat pengujian kendaraan bermotor sebanyak 5 unit, rainbu lalu lintas sebanyak 6.500 buah, lampu lintas persimpangan sebanyak 11 unit, tanda permukaan jalan sepanjang 14.843 meter, pagar pengaman jalan sepanjang 1.864 meter, dan tempat tunggu bis kota sebanyak 15 buah. Sedangkan untuk pengujian kendaraan laik darat, yaitu kendaraan yang layak dan aman dipakai, telah dibangun pengujian kendaraan bermotor di Bekasi/Jawa Barat. Begitu pula pembangunan di bidang jalan dan jembatan yang dilakukan selama ini telah mendorong pertambahan armada angkutan jalan raya yang mencakup mobil penumpang, truk, dan bis. Dalam tahun 1983, jumlah armada angkutan jalan raya baru berjumlah 1.748.073 buah, yang terdiri dari 869.940 buah mobil penumpang, 717.873 buah truk, dan 160.260 buah bis. Dalam tahun 1984, jumlahnya telah meningkat menjadi 1.935.554 buah, yang terdiri atas 941.717 buah mobil penumpang, 809.504 buah truk, dan.184.333 buah bis. Hal ini berarti masing-masing telah mengalami peningkatan sebesar 10,7 persen, 12,7 persen, dan 15,0 persen. Perkembangan jumlah armada angkutan jalan raya dapat diikuti pada Tabel VII.48. Sementara itu dalam usaha mengatasi kebutuhan angkutan umum dalam kota yang aman, tertib, murah, serta tidak menambah kepadatan lalu lintas dalam kota, jumlah armada bis bertingkat dan tidak bertingkat terus ditambah. Dalam tahun 1983, jumlah armada bis kota di luar Jakarta baru berjumlah 680 bis, terdiri atas 105 bis bertingkat dan 575 bis tidak bertingkat, sedangkan dalam tahun 1984 jumlahnya telah meningkat menjadi 900 bis, terdiri atas 140 bis bertingkat dan 760 bis yang tidak bertingkat. Dalam hal ini Surabaya mempunyai bis kota sebanyak 248 buah, Medan 128 buah, Semarang 144 buah, Solo 20 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 368 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 buah, Tanjung Karang 159 buah, Bandung 150 buah, Ujung Pandang 20 buah, Banda Aceh 50 buah, dan Jember 17 buah. Sedangkan jumlah bis kota yang ada di Jakarta dalam tahun 1984 adalah sebanyak 2.535 bis, terdiri atas 418 bis bertingkat dan 2.117 bis yang tidak bertingkat. Selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan angkutan perintis, dilakukan dengan penambahan bis perin tis, yaitu dari sebanyak 165 buah dalam tahun 1983 menjadi sebanyak 229 buah bis dalam tahun 1984. Bis-bis tersebut beroperasi di Ujung Pandang sebanyak 9 buah, Pangkal Pinang 9 buah, Kupang 6 buah, Ambon 17 buah, Bengkulu 28 buah, Mataram 5 buah, Sumbawa 9 buah, Jayapura 28 buah, Sarong 8 buah, Manokwari 6 buah, Merauke 5 buah, Biak 17 buah, Dili 25 buah, Balik Papan 5 buah, Palu 10 buah, Padang 19 buah, Lubuk Linggau 17 buah, Banda Aceh 17 buah, Palembang 6 buah, dan Ende 15 buah bis. Selain itu kota-kota tersebut telah dilengkapi dengan pengadaan terminal angkutan, bengkel kendaraan, dan tempat tunggu bis. This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 369 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 370 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 Dalam pada itu pembangunan di bidang angkutan kereta api diutamakan pada peningkatan kapasitas dan diarahkan untuk memenuhi permintaan yang sangat mendesak. Daya angkut penumpang, baik dalam kota maupun antarkota, terus ditingkatkan agar dapat mengurangi beban angkutan jalan raya, khususnya melalui angkutan umum yang cepat dalam kota besar dan daerah pemukiman sekitarnya dengan memperhatikan keterpaduan dengan sistem transportasi lain, serta keserasian dengan tata guna tanah dan perencanaan tata kota. Sementara itu angkutan barang jarak jauh, terutama angkutan barang curah, juga akan lebih ditingkatkan dengan sejauh mungkin memenuhi preferensi pelanggan. Di samping itu juga telah dilakukan peningkatan penambahan prasarana, sarana, dan peralatan operasi, yang dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas dan mutu pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan peningkatan pembangunan serta peningkatan produksi yang cukup besar. Peranan angkutan kereta api semakin penting di masa mendatang, karena jenis angkutan ini lebih hemat dalam pemakaian bahan bakar, serta lebih kecil tingkat pencemarannya dibandingkan dengan angkutan jalan raya dan angkutan umumnya lainnya. Jenis angkutan kereta api ini jugapenting dalam memperlancar distribusi hasil produksi seperti semen, pupuk, batu bara, kelapa sawit, besi beton, dan minyak, serta sebagai angkutan transmigrasi. Bagi kota-kota besar yang jasa angkutan umumnya sangat mendesak, peningkatan penggunaan jasa angkutan kereta api kota dapat mengurangi kemacetan lalu lintas. Dalam tahun 1983 jumlah penumpang dan barang yang diangkut kereta api masing-masing adalah sebanyak 47,4 juta orang dan 5,4 juta ton, sedangkan dalam tahun 1984 masing-masing telah meningkat menjadi 54,5 juta orang dan 6,3 juta ton. Perkembangan jumlah-jumlah angkutan penumpang dan barang dapat diikuti melalui Tabel VII.49. Sementara itu hasil yang telah dicapai di bidang sarana dan prasarana kereta api, sampai dengan tahun kedua Pelita IV meliputi rehabilitasi/peningkatan jalan kereta api sepanjang 384,578 kilometer, rehabilitasi jembatan sebanyak 38 buah, pengadaan/rehabili- tasi lokomotif kereta rei diesel (KRD) dan lokomotif kereta rellistrik (KRL) masing-masing sebanyak 103 KRD dan 52 KRL, rehabilitasi kereta penumpang sebanyak 1.796 buah, rehabilitasi kereta gerbong sebanyak 1.796 buah, dan assembling gerbong sebanyak 120 buah. Hasil rehabilitasi/peningkatan di bidang perkeretaapian dapat diikuti pada Tabel VII.50. Dalam pada itu Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) mempunyai proyek-proyek This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 371 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 372 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 pembangunan yang berkaitan dengan bidang lain, antara lain proyek kereta api Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabotabek), proyek pengembangan pengangkutan batu bara Bukit Asam dengan kereta api (P3 Baka) dari Tanjung Enim ke Tarahan, serta proyek pembangunan jalan baru kereta api antara Meneng - Kabat di Jawa Timur. Proyek angkutan kereta api Jabotabek dimaksudkan untuk mengurangi beban jalan raya, penghematan energi bahan bakar minyak melalui sistem propulsi kereta api dengan listrik dari PLN, serta penghematan waktu. Sedangkan proyek P 3 Baka ditujukan untuk meningkatkan sarana dan prasarana kereta api sebagai alat pengangkut batu bara dari Tanjung Enim ke Tarahan sebanyak 2,5 juta ton setahun yang akan dipakai sebagai sumber energi bagi PLTU di Suralaya. Proyek kereta api Meneng - Kabat ditujukan selain untuk memperlancar distribusi pupuk di wilayah tersebut, juga bagi angkutan penumpang. Proyek ini direncanakan selesai akhir tahun 1986 lengkap dengan prasarana dan sarana untuk kelancaran, keamanan dan keselamatan angkutan, walaupun pada saat ini telah dioperasikan untuk mengangkut pupuk PT Pusri sebanyak 600.000 ton/per tahun dari Meneng ke beberapa daerah di Jawa Timur. Selain dari pembangunan sarana dan prasarana kereta api, juga dikembangkan PT Inka (Industri Kereta Api), agar kebutuhan sarana dan suku cadang kereta api dapat dipenuhi dari dalam negeri. Sejak tahun 1981 sampai dengan bulan Agustus tahun 1985, PT Inka telah melakukan pembuatan/perakitan kereta penumpang sebanyak 130 buah, yang terdiri dari 76 buah kereta kelas III, 40 buah kereta kelas II, 10 buah kereta makan, dan 4 buah Baogie. PT. Inka juga membuat/merakit gerbong barang sebanyak 644 buah, yang terdiri dari 217 buah gerbong tertutup 2 axle, 81 buah gerbong tertutup 4 axle, 330 buah gerbong semen 4 axle, dan 16 gerbong terbuka, serta membuat/merakit gerbong barang untuk P 3 Baka sebanyak 334 buah, dan gerbong pupuk untuk PT Pusri sebanyak 125 buah. Angkutan sungai, danau, dan penjeberangan merupakan salah satu jasa pelayanan utama yang telah membuka hubungan ke daerah-daerah pedalaman dan daerah-daerah terpencil, serta telah dapat melancarkan arus barang dan penumpang. Untuk menunjang hat tersebut, telah dilakukan peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan bernpa pengadaan kapal, pembangunan dermaga, pembangunan terminal, dan penambahan fasilitas keselamatan pelayaran. Di samping itu juga telah dilakukan peningkatan pelayanan operasional, penyempurnaan kelembagaan, serta pembinaan usaha masyarakat di bidang angkutan sungai, danau dan penyeberangan. Pelaksanaan pembangunan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, sampai dengan tahun kedua Pelita IV antara lain meliputi pembangunan 6 buah dermaga penyeberangan, 1 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 373 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 buah dermaga sungai, pengadaan 7.230 buah rambu sungai dan 1 buah rambu laut, dan pengerukan alur pelayaran sekitar 75.600 meterkubik. Sementara itu dermaga untuk lintasan penyeberangan yang masih dalam penyelesaian dan dilanjutkan pembangunannya antara lain adalah dermaga penyeberangan antara Balikpapan dengan Penajam di Kalimantan, antara Bajoe dengan Kolaka dan antara Torobulu dengan Tampo di Sulawesi, antara Wainuru dengan Waipirit di Maluku, antara Sape dengan Komodo di Nusa Tenggafa, antara Palembang dengan Kayu Arang di Sumatera Selatan, antara Jangkar dengan Kalianget di Madura, antara Kalipucang dengan Cilacap di Jawa Tengah, dan antara Ujung di Jawa dengan Kamal di Madura, serta peningkatan dan penambahan dermaga baru di Merak. Walaupun beberapa dermaga lintasan penyeberangan tersebut belum selesai dibangun, namun sebagian lintasan-lintasan tersebut telah dapat dioperasikan. Dalam pada itu pengembangan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan dilaksanakan bersama-sama dengan pengembangan angkutan jalan raya. Dengan demikian baik pelayanan angkutan jalan raya maupun angkutan sungai, danau dan penyeberangan, telah ditingkatkan menjadi satu kesatuan hubungan yang terpadu. Di samping itu penyediaan jasa tersebut telah dapat mendukung pembangunan sektor-sektor lain, serta meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan antardaerah. Dalam kaitan itulah telah dan sedang dilaksanakan dan akan terus ditingkatkan pembangunan lintas dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan pada lintas dari Sabang sampai ke Los Palos, lintas-lintas perairan di Sulawesi dan pulau-pulau di sekitarnya, di kepulauan Maluku dan Irian Jaya, serta pembangunan dermaga sampai di pedalaman Kalimantan. Untuk yang terakhir ini, sesuai dengan kondisi geografisnya telah dikembangkan angkutan sungai-sungai besar lainnya, di samping telah dioperasikannya lintas penyeberangan di sungai Sambas dan Kapuas di Pontianak, serta sungai Mahakam di Samarinda. Sebagai hasil dari pembangunan di bidang sungai, danau dan penyeberangan itu, volume arus orang, barang, dan kendaraan telah meningkat. Dalam tahun 1983 jumlah penumpang, barang, dan kendaraan yang diangkut masing-masing adalah sebanyak 18.004.915 orang, 4.752.761 ton, dan 1.584.784 buah, sedangkan dalam tahun 1984 telah meningkat masing-masing menjadi sebanyak 22.726.968 orang, 5.621.457 ton, dan 2.658.567 buah, atau masing-masing mengalami kenaikan sebesar 26,2 persen, 18,3 persen, dan 67,8 persen. Kebijaksanaan tersebut dilaksanakan dengan mengutamakan proyek lanjutan agar segera dapat terwujud dan langsung dapat beroperasi, serta tersedianya jasa angkutan sepanjang tahun secara tetap dan teratur. Penyediaan jasa angkutan diarahkan agar pihak swasta dan koperasi khususnya golongan ekonomi lemah dapat turut berperanserta, sekaligus untuk mengembangkan bidang usaha pelayaran tradisional. This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 374 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 7.6.2. Perhubungan laut Dalam tahun kedua Pelita IV, jasa perhubungan laut telah dapat ditingkatkan ke arab suatu integrasi yang semakin baik antara pelayaran samudera, pelayaran nusantara, dan pelayaran khusus. Demikian pula antara pelayaran lokal, pelayaran rakyat, dan pelayaran perintis telah dapat dilakukan secara terpadu dengan rule yang menyebar ke daerah-daerah terpencil. Sementara itu pola pelayaran tetap dan teratur atau regular line service (RLS), yang merupakan jaringan daripada pelayaran nusantara, terus disesuaikan dengan penyebaran muatan dan kebutuhan angkutan laut. Selanjutnya peremajaan dan pengembangan armada dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan dan cara angkut armada nusantara, agar dapat memenuhi kebutuhan dan mengikuti pertumbuhan daerah. Di samping itu juga dilakukan pembinaan pelayaran rakyat sebagai modal angkutan tradisional, dan diarahkan pada usaha wiraswasta bahari nasional dengan mendorong perusahaan- perusahaan kecil untuk bergabung dalam bentuk koperasi, serta pembinaan sistem organisasi, manajemen, dan diversifikasi usaha. Sehubungan dengan itu, sampai dengan tahun kedua Pelita IV telah dan sedang dilaksanakan langkah-Langkah dan kebijaksanaan strategis institusional, operasional, tarif/subsidi, dan investasi. Adapun langkah-Langkah dan kebijaksanaan institusional antara lain meliputi pembentukan Perum Pelabuhan, pem- bentukan Perum Pengerukan yang diarahkan pada monopoli pengerukan dalam jangka panjang, serta upaya penyehatan perusahaan pelayaran yang meliputi peningkatan mana- jemen PT Pelni, dan pemeliharaan kapal bagi perusahaan swasta yang mendapat bantuan dari PT Pann. Sementara itu kebijaksanaan pengendalian operasional dilakukan melalui pemantauan (monitoring) secara ketal terhadap penawaran dan permintaan, khususnya kapal- kapal RLS, pada setiap trayek dalam rangka peremajaan dan penambahan kapal, peningkatan efektifitas pelayaran perintis secara terpadu dengan perdagangan perintis, serta penyusunan trayek-trayek penumpang aru secara terpadu dengan angkutan darat dan angkutan udara. Selanjutnya juga dilakukan upaya penyederhanaan perijinan, baik untuk pelayaran maupun prosedur pelabuhan. Sementara itu sedang dilakukan pengkajian biaya angkutan laut termasuk pengembangan standar biaya pelabuhan melalui studi dengan bantuan Bank Dunia. Dengan makin tertibnya status usaha, program pengembalian biaya dan subsidi telah mulai dikembangkan dalam corporate planning. Sedangkan untuk meningkatkan investasi, telah dibuka kesempatan pada swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan saran a dan This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 375 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 kegiatan penunjang laut lainnya. Dalam pada itu untuk mendukung kelancaran kegiatan ekonomi dan ekspor non migas, terus ditingkatkan program fasilitas pelabuhan Surabaya tahap II, Belawan tahap II, Tanjung Priok, Teluk Bayur, Panjang, Pontianak, Palembang, Ujung Pandang, Balikpapan, dan Dumai. Sedangkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat penumpang terutama untuk Indonesia Timur, akan dilakukan pengadaan kapal- kapal kelas V dan VI serta peningkatan fasilitas penunjang seperti terminal penumpang, dermaga, dan lain-lainnya di Balikpapan, Bitung, Sarong, Bau-bau, Tarakan, dan Jayapura. Selanjutnya juga dibangun fasilitas pelabuhan di daerah perbatasan antara lain di Aceh, Riau Kepulauan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan pedalaman Irian Jaya. Pola pelayaran nusantara dan pelayaran lokal terus disempurnakan dalam rangka menunjang kelancaran arus barang dan penumpang termasuk transmigrasi, kegiatan pemasaran, serta pengembangan wilayah Indonesia bagian timur. Pola jaringan pelayaran nusantara tersebut disesuaikan dengan jaringan yang dilayani kapal pelayaran lokal, sehingga tercapai sistem pelayaran yang terpadu dengan biaya yang rendah. Hal itu telah diuji coba melalui bentangan trayek Indonesia bagian timur dengan pelabuhan asal Surabaya dan trayek-trayeknya meliputi Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, Kalimantan Timur, Maluku, Irian Jaya, dan Sumatera. Dalam tahun 1983/1984 jumlah muatan yang diangkut oleh armada pelayaran nusantara meliputi barang sebanyak 7.799.942 ton dan penumpang sebanyak 496.245 orang, dengan memakai 387 kapal yang berkapasitas seluruhnya sebesar 486.824 DWT. Sedangkan dalam tahun 1984/1985 jumlah muatan yang diangkut mencapai sebanyak 6.978.851 ton dan penumpang meningkat menjadi sebanyak 726.460 orang, dengan memakai 343 kapal dengan jumlah kapasitas sebesar 454.919 DWT. Dalam periode tersebut telah terjadi penurunan jumlah dan kapasitas armada, karena adanya pembesituaan (scrapping) kapal pelayaran yang berusia di atas 30 tahun, yang selanjutnya secara bertahap akan diganti dengan kapal produksi dalam negeri. Dalam tahun 1984 telah diadakan pembesituaan kapal pe1ayaran nusantara sebanyak 50 unit dengan kapasitas 51.649 DWT, dan dalam tahun 1985 sebanyak 64 unit dengan kapasitas 70.708 DWT, sehingga sisa jumlah armada sekarang tinggal sebanyak 279 unit dengan kapasitas 384.211 DWT. Dalam pada itu untuk mengatasi kekurangan kapal akan dibangun 8 unit kapal type Caraka yang kapasitas tiap unitnya antara 2.000 DWT dan 3.000 DWT, dan diperkirakan akan dapat dioperasikan pada- tahun 1987. Perkembangan armada pelayaran niaga nusantara dapat dilihat pada Tabel VII.51. Dalam pada itu pelayanan angkutan penumpang dilakukan dengan 4 buah kapal, yaitu KM Kerinci, KM Kambuna, KM Rinjani, dan KM Umsini dengan kapasitas This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 376 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 seluruhnya sebesar 13.600 DWT, yang operasinya menjangkau 15 kota pelabuhan pada 11 propinsi. Dalam hubungannya dengan transmigrasi, pelayaran nusantara telah melakukan pengangkutan dari pelabuhan asal yaitu dari pelabuhan-pelabuhan Tanjung Priok, Surabaya, Semarang, Benoa, dan Lembar, ke daerah tujuan pemukiman transmigrasi di Sumatera, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Riau, Jambi, dan Irian Jaya. Untuk menunjang hal tersebut, armada pelayaran nusantara telah memanfaatkan prasarana dan sarana perhubungan laut yang ada tanpa mengganggu fungsi utama kegiatan pelayarannya. Sejalan dengan itu telah ditingkatkan pula fasilitas pelabuhan, baik di daerah asal transmigrasi maupun di pelabuhan kecil yang melayani daerah-daerah pemukiman transmigrasi. Dalam pada itu, pelayaran lokal, sebagai unsur penunjang pelayaran nusantara (RLS) dan potensi angkutan laut tradisional, tetap merupakan sarana angkutan yang terus dikembangkan dan dibina. Pembinaan pelayaran lokal ditujukan untuk memenuhi dan memperlancar angkutan daerah, dengan mengarahkan pola trayeknya agar dapat dilayari secara tetap, teratur, dan dapat saling menunjang dengan pelayaran nusantara. Dalam tahun 1983/1984, armada pelayaran lokal berjumlah sebanyak 1.058 unit kapal dengan kapasitas 133.138 BRT, serta mengangkut muatan barang dan penumpang masing-masing sebanyak 2.481.347 ton dan 653.496 orang. Selanjutnya dalam tahun 1984/1985 jumlahnya menurun menjadi sebanyak 982 unit kapal dengan kapasitas 121.854 BRT, namun muatan barang yang diangkut meningkat menjadi sebanyak2.520.622 ton, sedangkan muatan penumpang menurun menjadi 568.397 orang. Penurunan jumlah armada, kapasitas, dan muatan penumpang berkaitan juga dengan masalah pembesituaan karat Dalam tahun 1984 armada pelayaran lokal yang terkena pembesituaan adalah sebanyak 49 kapal dengan kapasitas 6.448,8 BRT, dan di samping itu terdapat kapal yang tenggelam sebanyak 27 kapal dengan kapasitas 3.186,3 BRT. Perkembangan jumlah armada pelayaran lokal dapat dilihat pada Tabel VII.52. This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 377 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 378 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 379 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 Bidang pelayaran rakyat yang pada umumnya dikelola pengusaha ekonomi lemah sesuai dengan potensi angkutan laut tradisional tetap merupakan sarana yang perlu dikembangkan dan dibina. Untuk itu terus dilakukan pembinaan dan pengembangan armada pelayaran rakyat, serta penyuluhan kepada masyarakat maritim. Selain itu secara bertahap telah dilakukan pembuatan prototip kapal, modernisasi perahu-perahu layar dengan motorisasi, serta peningkatan keselamatan pelayaran. Sejak Pelita I usaha motorisasi pelayaran rakyat ini terus ditingkatkan melalui dana bantuan Presiden, koperasi, serta usaha swadaya masyarakat. Dalam pada itu pelayaran rakyat telah dapat menunjang angkutan nusantara dengan melayari daerah terpencil dan angkutan laut antardaerah. Dalam tahun 1983/1984, jumlah armada, kapasitas dan muatan yang diangkut masingmasing sebanyak 3.657 unit, 195.460 BRT dan 2.294.436 ton, sedangkan dalam tahun 1984/1985 masing- masing telah meningkat menjadi 3.777 unit, 202.717 BRT dan 2.493.186 ton. Hal ini berarti masing-masing telah mengalami peningkatan sebesar 3,2 persen, 3,7 persen, dan 8,7 persen. Di samping itu dalam periode yang sama armada pelayaran rakyat telah dapat melayari 24 trayek dan menyinggahi 200 pelabuhan. Pembangunan di bidang pelayaran perintis juga terus ditingkatkan agar dapat mendorong tercapainya usaha pemerataan pembangunan di seluruh penjuru tanah air. Hal ini adalah sejalan dengan fungsi dan peranan pelayaran perintis, yaitu untuk memperluas hubungan angkutan laut ke daerah-daerah terpencil agar tidak terisolir dari daerahdaerah lain. Selain itu juga sebagai pendorong dan perangsang pengembangan daerah-daerah yang lemah ekonominya, sebagai pendukung kegiatan ekonomi dan kebutuhan pembangunan di daerah- daerah terpencil, dan untuk membantu kelancaran administrasi pemerintah. Dalam tahun 1985/1986 diadakan monitoring terhadap operasional armada perintis agar dapat ditingkatkan pemanfaatannya melalui pelayaran dan perdagangan perintis terpadu. Diharapkan distribusi barang kebutuhan bahan pokok dan barang penting lainnya dapat berjalan lancar, dengan harga yang wajar, serta hasil produksi daerah-daerah terisolir dapat ditampung dan ditingkatkan pemasarannya sehingga akan mempercepat proses pembangunan di daerah-daerah tersebut. Pelaksanaan sistem pelayaran dan perdagangan perintis terpadu ini dititikberatkan untuk daerah Irian Jaya, Maluku, Timor Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, dan Rlau Kepulauan. Untuk menunjang hal tersebut, pemantapan kerjasama dan koordinasi dari semua instansi yang berkaitan dalam pelayaran dan perdagangan perintis, baik di pusat maupun di daerah, secara terus menerus dipelihara dan ditingkatkan. Dalam rangka ini pula, telah disediakan kapal cadangan proyek armada This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 380 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 perin tis sesuai dengan kebutuhan, dan pemantapan pengoperasian kapal-kapal perintis melalui penyempumaan trayek. Juga diusahakan penyusunan jadwal pelayaran dan penggantian 4 unit kapal negara bekas kapal navigasi yang telah berusia tua. Dalam pada itu armada pelayaran khusus dipergunakan untuk mengangkut hasil produksi seperti minyak bumi, minyak kelapa sawit, gas alam cair, kayu, bauksit, pasir besi, aspal, pupuk, semen, nikel, dan sebagainya. Bidang pelayaran khusus ini akan terus ditingkatkan, baik jumlah armada maupun kapasitas pelayarannya, sejalan dengan peningkatan hasil produksi di bidang industri. Peningkatan pelayaran khusus tersebut telah memperlancar distribusi bahan pangan serta bahan bakar minyak (BBM) dan gas ke seluruh pelosok nusantara. Dalam tahun 1983, armada pelayaran khusus berjumlah sebanyak 2.739 kapal dengan kapasitas seluruhnya 1.606.055 DWT, 559.952 BRT dan 664.488 HP, serta mengangkut muatan non migas dan migas masing-masing seberat 15.925.393 ton dan 28.185.962 liter. Kemudian dalam tahun 1984/1985 jumlah armada menurun menjadi 2.680 unit kapal, dengan kapasitas 1.550.458 DWT, 494.779 BRT dan 684.037 HP. Walaupun acta penurunan dalam jumlah armada dan kapasitasnya, namun muatan yang diangkut telah meningkat menjadi sebanyak 16.306.304 ton muatan non migas dan 35.374.528 liter muatan migas. Sementara itu peranan pelayaran samudera dalam melakukan angkutan ke dan dari luar negeri terus diusahakan agar lebih besar daripada pelayaran nasional. Dalam tahun 1983/1984 armada pelayaran samudera telah memiliki 51 karat dengan kapasitas 732.052 DWT, serta jumlah barang yang diangkut adalah seberat 6.270.610 ton muatan nasional dan 12.693.512 ton muatan aging. Namun sebagai akibat dari adanya kebijaksanaan pem- besituaan kapal, maka dalam tahun 1984/1985 jumlah armadanya telah menurun menjadi 33 unit kapal dengan kapasitas 433.780 DWT, sedangkan muatan nasional meningkat menjadi seberat 7.558.247 ton dan muatan aging menjadi sebanyak 11.821.20.4 ton. Dalam kaitannya dengan perkembangan angkutan peri kemas, PT Jakarta Lloyd telah memiliki serta mengoperasikan 8 unit kapal yang bersifat full container, semi container, dan konvensional dengan kapasitas 139.790 DWT. Perkembangan jumlah armada dan muatan pelayaran samudera dapat dilihat pada Tabel VII.5 3. Selanjutnya untuk menjamin tersedianya alur pelayaran yang cukup memadai, This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 381 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 pengerukan pelabuhan terus dilakukan sehingga angkutan laut dapat terlaksana secara optimal. Dalam tahun 1984/1985 telah dikeruk sebanyak 12,1 juta meter kuBLK lumpur situ soil dari alur pelayaran dan kolam pelabuhan di Belawan, Tanjung Priok, Jambi, Ponrianak, Palembang, Pangkal Balam, Semarang, Sunda Kelapa, Cirebon, Banjarmasin, dan Samarinda. Perkembangan hasil pengerukan pelabuhan dapat diikuri pada Tabel VII. 54. Pengembangan fasilitas pelabuhan sebagai penunjang kegiatan pelayaran telah ditingkatkan dengan jalan melakukan rehabilitasi, pembangunan baru, dan penambahan fasilitas pelabuhan yang sudah ada, sejalan dengan semakin meningkatnya lalu lintas pelayaran dan arus bongkar muat barang yang; terjadi di masing-masing pelabuhan. Dalam tahun 1984/1985 telah direhabilitasi dermaga seluas 775 meter persegi, penambahan der- maga baru seluas 4.710 meter persegi, dan pembangunan gudang seluas 8.050 meter persegi. Di samping itu dilakukan pula pengembangan pelabuhan, yang ditekankan pada kebijaksanaan terpadu antara 4 pelabuhan pengekspor yaitu Belawan, Tanjung Priok, Surabaya, dan Ujung Pandang, yang kesemuanya didukung oleh 14 pelabuhan kolektor sebagai pengumpul dan pengirim barang ekspor. Dalam pada itu, 6 pelabuhan dari 14 pelabuhan kolektor tersebut akan segera dikembangkan menjadi pelabuhan pengekspor kornoditi non migas, yaitu pelabuhan-pelabuhan Teluk Bayur, Palembang, Pontianak, Panjang, Dumai, dan Balikpapan. Perkembangan fasilitas pelabuhan dapat diikuti melalui Tabel VII.5 5. This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 382 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 Tabel VII.53 ARMADA DAN MUATAN PELAYARAN SAMUDERA, 1969 -1985 Tahun Jumlah Kapal Kapasitas (ribu DWT) Muatan yang diangkut ( ribu ton) 1969 39 318 1.343 1970 48 386 1.913 1971 59 489 2.650 1972 53 467 6.923 1973 41 387 9.917 1974 45 339 5.967 1975 47 412 5.406 1976 50 450 10.452 1977 54 491 12.121 1978 52 513 12.120 1979 50 513 14.095 1980 58 668 16.752 1981 61 802 16.636 1982 62 827 18.465 1983 51 732 18.964 1984 1) 33 432 19.379 19851) 33 434 12.718 1) Angka sementara Tabel VII. 54 HASIL PENGERUKAN PELABUHAN, 1969/1970 - 1984/1985 Tahun Target Realisasi Persentase terhadap target 1969/1970 11.0 16.0 145 1970/1971 10.0 11,5 115 1971/1972 15,6 16,6 106 1972/1973 16,0 16,0 100 1973/1974 16,0 16,0 100 1974/1975 16,0 16,0 100 1975/1976 16,0 16,7 104 1976/1977 16,0 17,5 109 1977/1978 19,0 21,4 103 1978/1979 20,1 16,7 83 1979/1980 1 15,Q4 15,73 104 1980/1981 1 17,08 19,84 116 1981/1982 1) 17,20 19,45 113 1982/1983 1) 16,89 18,50 109 1983/1984 1) 15,70 16,36 104 1984/1985 2) 14,42 12,09 83 1 ) Angka diperbaiki 2) Angka sementara 3 Keterangan: Jumlah 1umpur yang dikeruk dinyatakan dalam juta M hopper (lumpur bercampur air) Untuk tahun 1979/1980 sId tahun 1983/1984 (angka diperbaiki ) J umlah 1umpur yang dikeruk dinyatakan dalam juta M 3 situsoil This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 383 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 384 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 Dalam tahun kedua Pelita IV kegiatan di bidang jasa maritim diarahkan untuk lebih meningkatkan kelancaran angkutan laut, baik di daerah perairan pelabuhan maupun di alur pelayaran. Dalam tahun 1984/1985 telah dilakukan dan terus ditingkatkan operasi pernbersihan rintangan bawah air, khususnya pengangkatan kerangka kapal yang tenggelam di perairan Surabaya, Cilacap, Tanjung Priok, dan Semarang, serta telah dilakukan survei, asistensi, salvage, dan pekerjaan bawah air lainnya. Sementara itu kapasitas pengapungan kapal tenggelam telah mencapai sebesar 3.000 DWT dan kemampuan penyelaman telah dapat mencapai kedalaman 60 meter. Demikian pula keselamatan pelayaran yang meliputi sarana bantuan navigasi, seperti menara roar, rambu roar, pangkalan sarana bantu navigasi, armada sarana navigasi, sistem navigasi hyperbolik, dan sistem rambu radio, mempunyai peranan yang Fencing dalam perhubungan laut. Dalam tahun 1985/1986 (sampai dengan bulan Agustus), di bidang keselamatan pelayaran telah dilakukan elektrifikasi menara roar sebanyak 2 buah, dan pembangunan perlengkapan lain seperti rambu roar sebanyak 28 buah, anak pelampung 9 buah, lampu pelabuhan 1 buah, bengkel 1 buah, dan stasiun radio kelas IV 7 unit. Hasil rehabilitasi fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dapat diikuti melalui Tabel VII.56. Dalam pada itu Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) bertugas sebagai pengawas teknik rehabilitasi dan pembangunan kapal baru, yang menjamin kelaikan laut kapal-kapal sesuai standRe klasifikasi yang telah ditetapkan. Untuk menunjang itu telah pula ditingkatkan fasilitas-fasilitas peralatan yang diperlukan untuk meningkatkan keterampilan dalam memberikan jasa pengawasan teknik di beberapa daerah. Sementara itu untuk pengamanan tugas keselamatan pelayaran telah pula ditingkatkan kemampuan Kesatuan Penjagaan Laut Pantai (KPLP), yaitu dengan rnenambah fasilitas kapal-kapal patroli, dermaga, kantor, gudang, dan peralatan telekomunikasi. 7.6.3. Perhubungan udara Pengembangan di bidang perhubungan udara ditujukan pada peningkatan jasa perhubungan udara serta daya guna sarana operasi penerbangan sesuai dengan perkem- bangan sarana angkutan udara. Untuk itu sampai dengan tahun kedua Pelita IV telah dilakukan rehabilitasi prasarana dan sarana perhubungan udara, peningkatan frekuensi This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 385 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 386 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 387 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 388 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 penerbangan, peningkatan kemampuan landasan udara, peningkatan peralatan keselamatan penerbangan, serta penambahan jumlah armada penerbangan. Di samping itu telah pula ditingkatkan pelayanan kegiatan angkutan haji dan angkutan transmigrasi, dengan pe- nambahan sarana angkutan dan pembangunan landasan pendaratan baru, serta peningkatan pelayanan angkutan perintis ke daerah-daerah terpencil yang tersebar di wilayah nusantara. Sehubungan dengan itu, dalam Pelita IV terus dilaksanakan proyek-proyek lanjutan dalam masa Pelita sebelumnya, seperti pembangunan dan peningkatan beberapa pelabuhan udara dan lapangan terbang. Dalam tahun kedua Pelita IV telah ditingkatkan kemampuan landasan pelabuhan udara Biak dan Menado, yang semula dapat didarati pesawat DC-9 menjadi dapat pula didarati pesawat Air Bus A-300, serta pelabuhan udara pulau Batam dan Palangkaraya dari pesawat F-27 sehingga dapat pula didarati pesawat F-28. Dengan hasil pembangunan tersebut, terdapat 79 landasan yang dapat didarati pesawat DHC-6 dan C-212, 9 landasan yang dapat didarati pesawat CN-235 dan C-160, 3 landasan yang dapat didarati pesawat L-I00-300, 19 landasan yang dapat didarati pesawat F -27, 21 landasan yang dapat didarati pesawat F -28, 3 landasan yang dapat didarati pesawat DC-I0 dan Air Bus A-300, 7 landasan yang dapat didarati pesawat DC-9, dan 4 landasan yang dapat didarati pesawat B- 747. Dengan peningkatan dan penambahan landasan udara, jumlah keseluruhan landasan udara menjadi sebanyak 145 landasan. Dalam pada itu telah selesai dilaksanakan pembangunan tahap I bandar udara intemasional Soekamo-Hatta yang telah dioperasikan mulai tanggal 1 April 1985, dan akan segera dilanjutkan dengan pembangunan tahap II. Dengan demikian, maka pelabuhan udara yang dapat didarati pesawat B-747 menjadi sebanyak 5 pelabuhan udara. Dalam rangka peningkatan pelayanan operasi penerbangan, dalam tahun 1984 telah ditingkatkan jam operasi pada pelabuhan udara. Adapun jumlah pelabuhan udara yang telah beroperasi di atas 12 jam adalah sebanyak 25 pelabuhan udara, sedangkan yang beroperasi di bawah 12 jam adalah sebanyak 32 pelabuhan udara. Di samping itu untuk mengurangi kepadatan arus lalu lintas udara dari pemakaian jasa terminal pelabuhan udara, telah dilakukan pembukaan beberapa pelabuhan udara bagi penerbangan malam, dengan mengusahakan agar perusahaan-perusahaan penerbangan memanfaatkan fasilitas tersebut. Dalam hubungan ini, pelabuhan udara yang dioperasikan secara penuh melalui perpanjangan jam operasi dari telah dilengkapi dengan fasilitas penerbangan malam telah mencapai 11 buah yaitu Medan, Surabaya, Palembang, Bali, Kemayoran, Halim Perdanakusumah This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 389 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 (Jakarta), Soekarno-Hatta (Jakarta), Ujung Pandang, Banjarmasin, Biak, dan Semarang. Dalam pada itu untuk meningkatkan pelayanan kepada para pemakai jasa angkutan udara, telah dilaksanakan sistem angkutan udara yang menggunakan satu macam karcis (tiket) untuk berbagai perusahaan penerbangan (interlining). Dewasa ini Garuda Indonesia Airways (GIA) telah melaksanakan sistem interlining dengan PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) untuk penerbangan yang meliputi daerah Irian Jaya melalui Biak, daerah Sulawesi Utara melalui Manado, daerah Sulawesi Tengah melalui Palu dan daerah Kalimantan timur melalui Balikpapan. Demikian pula dalam rangka mempermudah dan merangsang wisatawan asing ke daerah-daerah pariwisata di seluruh Indonesia, telah dibuka pelabuhan-pelabuhan udara khusus penerbangan pariwisata lengkap dengan fasilitasnya yaitu di Ambon, Bali, Pulau Batam, Biak, Soekarno-Hatta (Jakarta), Halim Perdanakusumah (Jakarta), Jayapura, Kupang, Manado, dan Medan. Fasilitas keselamatan penerbangan yang meliputi fasilitas telekomunikasi, navigasi udara dan listrik dalam tahun kedua Pelita IV telah ditingkatkan dengan rehabilitasi dan penggantian peralatan baru sesuai dengan perkembangan teknologi. Dalam tahun 1984 telah dilakukan pemasangan pelayanan keselamatan penerbangan berupa AFIS (Aerodrome Flight Information Service) pada 33 lokasi, ADC (Aerodrome Control) pada 19 lokasi, dan ACC (Area Control Centre) pada 8 lokasi. Di samping itu dilakukan pemasangan fasilitas telekomunikasi berupa radio pemancar/penerima serta fasilitas navigasi, antara lain berupa radar NDB (Non Directional Beacon) yang dipasang pada 145 lokasi, VOR/DVOR (VHF Omnidirectional Radio Range/Doppler VOR) yang dipasang pada 47 lokasi, DME (Distance Measuring Equipment) yang dipasang pada 35 lokasi, ATIS (Automatic Terminal Informa- tion Service) yang dipasang pada 4 lokasi, radar yang dipasang pada 35 lokasi, dan ILS (Instrument Landing System) pada 5 lokasi. Sejalan dengan pembangunan pelabuhan udara dan fasilitas penerbangan, telah ditingkatkan pula pengembangan armada udara dengan jumlah komposisi masing-masing kelas pesawat setiap tahunnya, yang disesuaikan dengan pertumbuhan jasa angkutan udara nasional. Dalam Pelita III, jumlah pesawat udara keseluruhan adalah sebanyak 781 buah yang terdiri dari pesawat dengan kapasitas di atas 10 ton sebanyak 229 buah, kapasitas di bawah 10 ton sebanyak 36 pesawat, dan 187 buah helikopter. Sedangkan dalam tahun kedua Pelita IV, jumlah pesawat udara keseluruhan bertambah menjadi 788 buah, yang terdiri dari pesawat dengan kapasitas di atas 10 ton sebanyak 218 buah, kapasitas di bawah 10 ton This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 390 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 sebanyak 364 pesawat, dan 206 helikopter. Kegiatan penerbangan perintis terus ditingkatkan pula melalui penambahan fre- kuensi penerbangan dan lapangan terbang perintis. Pengembangan penerbangan perintis diupayakan agar mencapai seluruh pelosok tanah air dan mampu menunjang sektor lain seperti kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan pelayanan angkutan perintis digunakan pesawat DHC-6/Twin Otter dan pesawat Cassa/CN-212. Dalam tahun 1984, penerbangan perintis telah mengangkut penumpang sebanyak 269.437 orang, muatan barang sebanyak 1.274.700 kilogram, serta muatan bagasi dan pas masing-masing sebanyak 375.100 kilogram dan 375.700 kilogram. Dalam pada itu untuk menunjang kegiatan transmigrasi dan pelaksanaan angkutan haji, telah ditingkatkan, baik kapasitas angkutan maupun mutu pelayanannya. Dalam tahun 1984/1985 jumlah transmigran yang diangkut telah mencapaisebanyak 20.037 kepala keluarga (KK), sedangkan dalam periode yang sama jemaah haji udara yang telah diangkut adalah sebanyak 37.247 orang. Di samping itu perkembangan angkutan dalam negeri juga telah meningkat. Apabila dalam tahun 1983 jumlah penumpang yang diangkut adalah sebanyak 5.252.000 orang dan 49.518 ton barang/pos, maka dalam tahun 1984 jumlah penumpang yang diangkut meningkat menjadi sebanyak 5.448.000 orang, namun jumlah barang yang diangkut menurun menjadi 49.087 ton barang/pos. Sementara itu angkutan penerbangan sipil ke luar negeri, dalam tahun 1983 telah mengangkut penumpang sebanyak 1.047.113 orang dan 28.366 ton barang/pos, sedangkan dalam tahun 1984 jumlah penumpang yang diangkut menurun menjadi sebanyak 943.517 orang, namun jumlah barang yang diangkut meningkat menjadi sebanyak 31.179 ton barang/pos. Perkembangan penerbangan sipil di dalam negeri dan ke luar negeri dapat diikuti pada Tabel VB. 57 dan Tabel VII.58. Dalam pada itu untuk menunjang aktivitas sektor-sektor lain dalam peningkatan produktivitas, Badan Meteorologi dan Geofisika telah memberikan data dan informasi mengenai sifat-sifat cuaca, iklim, evaluasi hujan, serta gejala-gejala bencana alam, dan pencemaran lingkungan. Hal tersebut bermanfaat untuk menunjang kegiatan penerbangan, pelayaran, pertanian dan pengairan, perindustrian, pertambangan, dan pariwisata. Sampai dengan tahun kedua Pelita IV, Badan Meteorologi dan Geofisika telah membangun dan meningkatkan jaringan stasiun yang disesuaikan dengan kebutuhan nasional, intern asional This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 391 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 maupun khusus, meneliti metoda-metoda ramalan yang lebih baik, mengganti peralatan- peralatan meteorologi dan geofisika produksi nasional yang sesuai dengan perkembangan teknologi, dan melakukan kalibrasi peralatan-peralatan untuk menjaga ketelitiannya. Di samping itu, untuk memperlancar komunikasi dan meningkatkan penyampaian informasi meteorologi dan geofisika kepada pemakai jasa, telah diperluas jaringan telekomunikasi dengan Perumtel, sejauh tersedianya saluran itu setempat. Dengan peningkat an fasilitas peralatan meteorologi dan geofisika tersebut, produksi data telah meningkat dengan pesat melalui stasiun-stasiun yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam tahun 1985/1986 (sampai dengan bulan Agustus) jumlah stasiun-stasiun meteorologi, geofisika, klimatologi dan iklim, serta stasiun penguapan dan hujan, telah meningkat masing-masing menjadi sebanyak 107 buah, 27 buah, 339 buah dan 4.735 buah, serta sebagian besar dari stasiun-stasiun tersebut sudah mampu beroperasi selama 24 jam. This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 392 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 Tabel VII. 57 PENERBANGAN SIPIL DALAM NEGERI, 1969 - 1984 Tahun Km pesawat Penumpang Barang Jam terbang Ton/km tersedia Ton/km produksi (ribu) (ribu) (ton) (ribu) (ribu) (ribu) 1969 12.162 499 4.129 45 52.506 34.920 1'970 16.480 770 4.940 54 80.185 51.045 1 971 20.458 993 7.015 61 102.494 68.501 1972 26.942 1.235 11.094 74 125.502 82.209 1973 33.194 1.649 13.790 85 213.925 115.062 1974 42.448 2.126 19.252 106 264.461 114.401 1975 46.972 2.323 22.619 116 302.570 164.955 1976 55.377 2.782 28.781 137 378.925 196.602 1977 59.142 3.373 32.908 151 396.519 233.290 1978 85.578 4.711 45.884 196 950.167 457.459 1979 70.150 4.246 39.560 176 463.918 279.250 1980 78.439 4.664 45.268 190 521.483 321.233 1981 87.546 5.588 50.459 212 616.433 373.166 1982 87.626 5.538 ' 56.834 223 800.589 387.597 19831) 87.756 5.252 49.518 228 802.962 370.038 19842) 92.877 5.448 49.087 235 828.372 379.171 1) Angka diperbaiki 2) Angka sementara Tabel VII. 58 PENERBANGAN SIPIL KE LUAR NEGERI, 1969 - 1984 Tahun Km pesawat (ribu) Penumpang (orang) Barang (ton) Jam terbang (ribu) Ton/km tersedia (ribu) Ton/km produksi (ribu) 1969 5.385 98.937 3.326 7.941 46.302 31.451 1970 6.883 79.287 4.019 7.872 84.549 40.831 1971 6.555 80.651 7.354 9.444 102.815 47.151 1972 7.237 85.963 2.304 10.451 122.427 56.073 1973 7.340 97.098 3.125 10.340 127.384 62.674 1974 7.506 109.840 3.574 10.429 180.340 80.620 1975 8.779 l'34.675 3.635 11.791 216.824 87.914 1976 10.696 169.985 3.318 14.377 291.371 97.412 1977 14.115 245.217 3.953 17.016 369.607 146.353 1978 19.424 733.839 9.884 29.480 526.918 193.543 1 979 22.136 748.378 10.042 34.101 653.135 240.804 1980 24.341 923.057 17.791 37.624 731.272 335.510 1981 24.240 1.158.743 20.562 34.741 1.166.893 449.329 1982 26.302 1.083.269 22.718 34.499 1.348.512 531.404 1983 19841) 23.991 24.724 1.047.113 943.517 28.366 31.179 36.758 34.043 1.175.027 1.296.260 545.760 570.990 1) Angka sementara This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 393 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 7.6.4. Telekomunikasi, pos dan giro Pembangunan di bidang telekomunikasi telah memberikan produksi jasa telekomunikasi, baik di dalam negeri maupun dalam hubungan dengan luar negeri, yang terus mengalami peningkatan. Kemanfaatannya dalam menunjang pembangunan nasional semakin dirasakan melalui perluasan jangkauan telekomunikasi dan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat. Untuk menghadapi jumlah permintaan jasa telekomunikasi yang terus meningkat, dalam kurun waktu Pelita IV diprogramkan pengembangan jasa telepon dan telex dalam jumlah yang memadai, sehingga, memungkinkan hubungan telekomunikasi yang lebih luas dan cepat. Pembangunan telekomunikasi dalam tahun pertama Pelita IV telah menghasilkan penambahan saluran telepon otomat dan peningkatan fasilitas telegrap, telex, jaringan transmisi, serta penambahan sejumlah stasiun bumi. Dalam tahun 1984/1985 telah dapat diselesaikan pembangunan sentral telepon jarak jauh (5TH) sebanyak 14 buah dengan kapasitas tiap unitnya sebesar 50 satuan sambungan (55), dan pembangunan jaringan kabel sebanyak 3.420 55. 5elanjutnya telah diselesaikan pula program ekstra Pelita III, yaitu pembangunan sentral telepon berkapasitas sebesar 28.000 55, jaringan kabel di Jakarta sebanyak 4.600 55, dan di luar Jakarta sebanyak 1.600 55. Di samping itu juga telah dilakukan peningkatan sarana telekomunikasi internasional, yaitu antara lain telah diselesaikan pembangunan instatasi time division multiple access (TMDA), instatasi ter- minal reference monitoring station (TRM5) , instatasi tracking telemetry command and monitoring (TTCM) di Jatiluhur, dan instatasi sentral trunk internasional digital (5TID) di Medan, serta instansi sambungan komunikasi data paket (5KDP). Dalam tahun 1984, jumlah sentral telepon otomat (5TO) te)ah mencapai 175 buah dengan kapasitas seluruhnya 601.390 55, sedangkan dalam tahun 1985 telah dapat ditingkatkan lagi menjadi 178 buah dengan kapasitas seluruhnya 620.190 55. Demikian pula halnya kapasitas telepon manual, dari sebanyak 96.426 55 dalam tahun 1984 meningkat menjadi sebanyak 99.250 55 dalam tahun 1985. 5ementara itu dalam rangka pemerataan dan perluasan jangkauan pelayanan jasa telekomunikasi di seluruh pelosok Nusantara, telah dibangun stasiun bumi kecil (SBK) sehingga dewasa ini jumlahnya menjadi sebanyak 123 buah dan dalam Repelita IV telah diprogramkan pembangunan 100 buah SBK. Perkembangan jumlah sentral dan kapasitas telepon dapat diikuti pada Tabel VII.59. This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 394 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 Sistem yang digunakan dalam bidang telekomunikasi tidak terlepas dari perkem- bangan teknologi telekomunikasi, sehingga sentral telepon lokal dengan sistem manual yang masa operasi ekonomisnya sudah habis, akan digantikan dengan sentral telepon otomat (STO) digital. Jika pada awal Pelita I jumlah sentral manual adalah sebanyak 506 buah, pada tahun kedua Pelita. Iv. telah berkurang menjadi sebanyak 505 buah. Sedangkan STO telah mengalami peningkatan dari 26 buah pada awal Pelita I menjadi sebanyak 178 buah pada tahun kedua Pelita IV. Demikian pula hubungan telepon interlokal dengan sistem manual secara bertahap diganti dengan sistem otomat, serta dimasukkan ke dalam jaringan SLJJ. Dalam tahun kedua Pelita IV, kota-kota yang sudah masuk jaringan SLJJ mencapai sebanyak 106 kota, sedangkan yang mendapat hubungan SLJJ terbatas adalah sebanyak 20 kola. Di lain pihak hubungan telepon internasional. dengan sistem manual dan semi otomatis juga telah diganti secara bertahap dengan sambungan langsung internasional (SLI). Dengan demikian dalam tahun kedua Pelita IV telah dapat dilakukan hubungan dengan 74 negara melalui SLI. Sementara itu di bidang telex, sebagian besar pengiriman dan penerimaan telegram telah disalurkan melalui jaringan generasi telex (Gentex). Dalam tahun kedua Pelita IV, jaringan Gentex telah menjangkau 178 kota, sedangkan jaringan telex mencapai 29 kota. Di samping itu, jumlah jaringan sirkit telegrap/telex internasional telah mencapai 37 sirkit, yang terdiri dari 8 sirkit melalui kabel taut dan 29 sirkit melalui satelit, sedangkan sirkit data telah mencapai sebanyak 25 sirkit, yaitu 15 sirkit melalui kabellaut dan 10 sirkit melalui satelit. Adapun lalu lintas telepon internasional telah pula meningkat dari sebanyak 3.120,1 ribu permintaan dalam tahun 1983 menjadi 3.642,9 ribu permintaan dalam tahun 1984. Hal ini berarti dalam periode tersebut telah terjadi kenaikan sebesar 16,8 persen. Perkembangan jasa telekomunikasi dapat diikuti melalui Tabel VII.60. Sejalan dengan usaha-usaha tersebut, dalam tahun kedua Pelita IV telah dilakukan pula penambahan jaringan transmisi yang digunakan untuk keperluan telekomunikasi dalam negeri dan internasional, dengan melalui kabel kawat masa ganda (multi pair wire), kabel optik, dan kabel koaksial. Di samping itu juga telah digunakan sistem gelombang mikro (GM). terrestrial, yang meliputi GM lintas Sumatera dengan 693 aluran, dan GM Jawa-Bali dengan 2.206 aluran yang dirangkaikan dengan sistem transmisi hambur tropo This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 395 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 Tabel VII. 59 JUMLAH SENTRAL DAN KAPASITAS TELEPON, 1969 -1985 ( sentral dalam buah, kapasitas dalam satuan sambungan) Otomat Manual Tahun Sentral Kapasitas Sentral Kapasitas 1969 26 84.660 506 122.718 1970 28 90.660 504 102.167 1971 33 95.300 496 96.142 1972 33 110.860 506 101. 782 1973 34 121.460 504 101.920 1974 37 125.500 507 104.092 1975 39 144.100 507 99.563 1976 45 160.600 507 104.896 1977 54 218.320 503 107.292 1978 69 367.200 493 108.253 1979 101 460.100 468 87.772 1980 1981 1982 137 156 164 524.860 549.520 557.963 457 4691) 5031) 73.762 79.054 86.579 1983 19841) 19852) 170 1751) 178 576.797 601.390 620.190 509 508 505 89.336 96.426 99.250 1) Angka diperbaiki 2) Angka sementara This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 396 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 397 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 (tropos caner), GM Surabaya-Banjarmasin dengan 48 aluran, dan GM Indonesia timur dengan 196 aluran. Selanjutnya juga telah dikembangkan sistem gelombang radio frekuensis tinggi HF, VHF dan UHF, yang sementara ini telah mencapai sebanyak 197 stasiun. Sementara itu dengan telah habisnya masa pemakaian, telah dilakukan penggantian Sistem Komunikasi Satelit Domestik (SKSD) Palapa A.l yang hanya mempunyai kapasitas 12 transponder dengan sate lit Palapa B.l dan B.2 yang masing-masing mempunyai kapasitas 24 transponder. Karena satelit Palapa B.2 gagal menempati orbit yang telah ditentukan, maka dilaksanakan pembuatan satelit Palapa B.3 dengan santunan asuransi. Dalam pada itu, peningkatan hubungan internasional telah dilaksanakan melalui sistem komunikasi intelsat yang meliputi dua kawasan, yaitu kawasan samudera Hindia (Indian Ocean Region) yang sementara masih tetap menggunakan kemampuan up-link 6 aluran dan downlink 14 aluran, serta kawasan samudera Pasifik (Pasific Ocean Region) dengan kemampuan up-link 5 aluran dan down-link 14 aluran. Dalam rangka peningkatan sarana komunikasi internasional, dalam tahun 1985/1986 (sampai dengan bulan Agustus) telah dapat diselesaikan pembangunan. sistem komunikasi kabel laut (SKKL) Indonesia-Singapura (Australia-Indonesia-Singapura) sebanyak 480 kanal, SKKL Medan-Singapura 397 kanal, dan SKKL Medan-Penang sebanyak 480 kanal. Di samping itu juga telah diselesaikan pembangunan antena stasiun bumi Jatiluhur ke 2 dengan kemampuan up-link sebanyak 6 saluran dan down-link sebanyak 14 aluran, peningkatan kapasitas antena stasiun bumi Jatiluhur ke-l dengan kemampuan up- link sebanyak 5 aluran dan down-link sebanyak 14 aluran, microwave link Jakarta-Jatiluhur sebanyak 960 kallal, sentral telepon internasional 4.096 trunks, pengadaan peralatan VFT - MUX sebanyak 37 terminal, sentral telepon digital di Medan sebanyak 2.160 kanal, pembangunan antena track telemetry command and monitoring (TTCM) di Jatiluhur sebanyak 1 unit, sirkit sewa telegrap sebanyak 123 kanal, dan sirkit sewa suara/data sebanyak 25 kanal. Sejalan dengan pembangunan di bidang telekomunikasi, industri telekomunikasi PT Inti terus dikembangkan dan ditingkatkan kemampuannya di bidang usaha telekomunikasi dan elektronika. Demikian pula dalam rangka menegakkan hukum di bidang pengendalian frekuensi radio, telah ditingkatkan kegiatan monitoring dan pengelolaan gelombang radio. Untuk menunjang usaha tersebut, telah dioperasikan sebuah stasiun monitor bergerak, 3 buah stasiun monitor tetap yaitu di Cakung, Utan kayu (Jakarta), dan Samarinda, serta telah siap dioperasikan sebanyak 18 buah stasiun monitor bergerak. Dalam tahun kedua Pelita IV, kegiatan di bidang jasa pos dan giro terus diarahkan untuk memperluas jangkauan pelayanan sampai ke pelosok desa, daerah transmigrasi, daerah This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 398 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 terpencil, dan daerah pemukiman baru lainnya. Di samping itu dengan laju pembangunan yang semakin pesat serta makin kritisnya masyarakat terhadap kualitas dan kuantitas pelayanan yang diberikan, telah menimbulkah tantangan bagi Perum Pas dan Giro untuk selalu berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanannya. Sehubungan dengan itu, telah ditingkatkan pelayanan di wilayah kecamatan, kelurahan, lokasi transmigrasi, perumnas, dan komplek perumahan rakyat/BTN. Selanjutnya juga dilaksanakan peningkatan rumah pas menjadi kantorpos pembantu, peningkatan kantor pas pembantu menjadi kantor pas, dan intensifikasi pemasyarakatan kode pas untuk seluruh Indonesia. Upaya lainnya yang telah dilakukan dalam pengembangan pelayanan antara lain adalah pelayanan kiriman tercatat, pemantapan pola antaran dan peningkatan antaran pas di pedesaan, peningkatan fungsi agen pas dengan jenis pelayanan yang banyak diperlukan masyarakat, penganekaragaman pelayanan, serta memperbanyak titik-titik pembayaran (payment point) yang memberi kemudahan untuk membayar pajak dan iuran televisi. Keberhasilan dalam memperluas jangkauan dan peningkatan pelayanan telah mampu meningkatkan jtimlah dan mutu produksi jasa pas dan giro dalam' berbagai bentuknya, seperti lalu lintas surat, raker pas, dan wesel pas. Dalam tahun 1985/1986 (sampai dengan bulan Agustus) telah dilakukan pembangunan kantor pas, kantor pas pembantu dan kantor pas tambahan sebanyak l.984 buah, pembangunan sentral giro sebanyak 9 buah, loket tambahan sebanyak 73 buah, pas keliling kota sebanyak 172 buah, pas keliling desa sebanyak 1.345 buah, rumah pas sebanyak 1.620 buah, agen pas sebanyak 21 buah, dan kotak pas tersedia sebanyak 34.729 buah. Demikian pula apabila dalam tahun pertama Pelita IV jumlah surat pas mencapai sebanyak 348,0 juta, maka dalam tahun 1985/1986 (samp.ai dengan bulan Agustus) telah meningkat menjadi 368,8 juta. Wesel pas juga mengalami peningkatan dari Rp 445,8 milyar menjadi Rp 508,3 milyar atau kenaikan sebesar 14,0 reIsen, sedangkan giro/cekpos dan tabungan (Tabanas) meningkat masing-masing dari Rp 2.569,4 milyar dan Rp 81.063,6 juta menjadi Rp 3.394,7 milyar dan Rp 86.066,8 juta. Perkembangan arus lalu lintas pas dan giro dapat diikuti melalui Tabel VII.61. 7.6.5. Kepariwisataan Indonesia memiliki obyek-obyek wisata yangcukup potensial, yang ditunjang pula oleh beraneka ragam adat kebudayaan sehingga dapat menjadi atraksi wisata yang sangat menarik. Menjadari adanya potensi ini, sejak Pelita I telah dilakukan pembangunan dan pengembangan daerah-daerah wisata, atraksi wisata, dan seni budaya bangsa. Usaha tersebut This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 399 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 diharapkan dapat menyumbangkan devisa dari wisatawan yang berkunjung, menciptakan lapangan kerja terutama bagi daerah-daerah yang berpotensi pariwisata, serta sekaligus melestarikan alam dan kebudayaan Indonesia. Dalam tahun kedua Pelita IV, perkembangan jumlah wisatawan asing yang terus meningkat telah memberikan dampak yang positif terhadap penerimaan devisa negara. Demikian pula arus wisatawan domestik juga terus meningkat, yang tercermin dari semakin meningkatnya jumlah angkutan penumpang dalam negeri. Arus wisatawan asing yang masuk Indonesia dari tahun ke tahun memberikan gambaran yang menggembirakan. Secara keseluruhan jumlah wisatawan asing dalam tahun 1984 naik sebanyak 62.055 wisatawan (9,7 persen)dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah 638.855 wisatawan. Kenaikan yang cukup menonjol tersebut antara lain terutama karena bertambahnya kunjungan wisatawan yang berasal dari kawasan ASEAN, Eropa Barat, Australia dan Jepang, yaitu masing-masing sebanyak 18.923 wisatawan, 12.515 wisatawan, 11.674 wisatawan, dan 7.623 wisatawan. Sedangkan dariAmerika dan kawasan lainnya meningkat masing-masings sebanyak 2.139 wisatawan dan 9.181 wisatawan. Selanjutnya jumlah wisatawan asing dalam periode Januari hingga Juni tahun 1985 yang masuk ke Indonesia khusus melalui udara di 3 pintu masuk utama adalah sebanyak 291.075 wisatawan, yaitu melalui Jakarta sebanyak 166.182 wisatawan, Denpasar sebanyak 91.854 wisatawan, dan Medan sebanyak 33.039 wisatawan. Sementara itu lama tinggal rata-rata bagi wisatawan asing di Indonesia dalam tahun 1984 adalah 14,7 hari dengan pengeluaran rata-rata sebesar US $ 706,7 per orang/kunjungan, sehingga jumlah seluruh pengeluaran wisatawan asing diperkirakan mencapai sekitar US $ 519,7 juta. Perkembangan bidang kepariwisataan dapat diikuti melalui Tabel VII.62. This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 400 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 401 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 Dalam pada itu dengan adanya persaingan yang cukup ketat antar negara untuk meraih arus wisatawan intemasional, maka dalam tahun kedua Pelita IV telah diambil kebijaksanaan untuk memperpanjang masa bebas visa menjadi selama 2 bulan bagi wisata- wan dari 28 negara asing yang potensial. Di samping itu, telah pula dibuka tambahan 3 buah pelabuhan udara sebagai pintu gerbang wisatawan asing, yaitu Mokmer di Biak, Sam Ratulangi di Manado, dan Pattimura di Ambon. Selanjutnya dilaksanakan pula pembangunan fasilitas umum pada 49 obyek wisata, antara lain di kawasan resort alam dan wisata pantai, kawasan wisata budaya, serta peningkatan kegiatan pemasaran dan promosi. Usaha-usaha dan kegiatan pemasaran tersebut ditingkatkan melalui cara dan pendekatan yang lel5ih strategis dan realistis, sedangkan promosi di luar negeri dilakukan dalam 3 jenis kegiatan yang satu sama lainnya saling berkaitan dan menunjang, yaitu mencakup pemasangan iklan, public relations, dan sales support. Sesuai dengan prioritas yaitu dengan mengutamakan pasar jarak dekat dan menengah, maka frekuensi pemasangan iklan tetap diprioritaskan untuk pasaran Asia Pasifik. Di samping itu usaha pengembangan pariwisata terus dilanjutkan antara lain dengan ikutserta dalam beberapa pameran dunia seperti di Tsukuba Jepang, Vancouver Kanada, serta beberapa tempat lainnya. Di bidang wisata konvensi, perkembangan menunjukkan adanya pertumbuhan yang positif dengan segmen pasar yang menonjol yaitu segment exhibitions/trade fairs. Sementara itu kegiatan wisata tirta terus dikembangkan dan dalam tahun l984 telah selesai disusun buku petunjuk wisata selam. Adapun obyek wisata selam yang telah siap untuk menerima kunjungan berjumlah sebanyak 44 lokasi yang tersebar di l6 propinsi, terdiri dari taman laut, taman laut nasional, dan calon taman laut nasional (kawasan konservasi laut). Sedangkan kegiatan wisata remaja telah digalakkan melalui penyebarluasan informasi kepada para remaja dan penerbit buku petunjuk, yang diharapkan dapat mendorong kegiatan wisata remaja dalam memanfaatkan waktu libur secara terarah dan bermanfaat. Selain itu juga dilakukan penyuluhan kepada pembina remaja, untuk memberikan pengetahuan atau informasi praktis tentang penyelenggaraan kegiatan berdarmawisata di kalangan remaja. Jumlah tempat menginap yang berklasifikasi hotel berjumlah sebanyak 283 buah hotel berbintang, dengan kamar sebanyak 20.090. Posisi ini adalah berdasarkan keadaan tahun 1983, oleh karena pelaksanaan klasifikasi hotel pada tahun 1984 telah ditunda dengan adanya penyempurnaan peraturan perhotelan. Dalam pada itu, biro perjalanan yang memperoleh ijin usaha dalam tahun 1984 tercatat sebanyak 449 perusahaan, yang terdiri dari biro perjalanan umum (BPU) sebanyak 199 perusahaan, cabang biro perjalanan umum This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 402 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 (CBPU) sebanyak 111 perusahaan , dan agen perjalanan (AP) sebanyak 139 perusahaan. Bila dibandingkan dengan tahun 1983 yang berjumlah 441 perusahaan, maka berarti terdapat peningkatan usaha baru sebanyak 8 pernsahaan. 7.7. Pekerjaan umum Pembangunan nasional yang dilaksanakan secara bertahap telah menunjukkan hasil yang semakin nyata dan telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam bentuk kemu- dahan-kemudahan dalam melakukan kegiatan usahanya. Dalam hal ini hasil-hasil pemba- ngunan prasarana dan sarana pekerjaan umum (PU) telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh berbagai kebutuhan, baik kebutuhan hidup sehari-hari maupun kebutuhan untuk dapat melakukan kegiatan usahanya. Selain itu pembangunan antardaerah juga makin seimbang dan kualitas lingkungan hidup makin meningkat, baik yang bersifat fisik maupun non fisik. 7.7.1. Pengairan Pembangunan di bidang pengairan ditujukan untuk menunjang produksi pangan melalui penyediaan air yang cukup, pengamanan areal produksi dari kerusakan akibat banjir, menunjang pemanfaatan areal pertanian baru, serta menunjang pembangunan sektor industri, baik melalui pembangunan instatasi tenaga listrik maupun penyediaan air untuk bahan baku industri. Pemanfaatan lahan bagi pengembangan wilayah dan kesehatan masyarakat dilakukan melalui pengembangan dan pengelolaan air baku, agar mendorong pertumbuhan dan keseimbangan dalam perkembangan wilayah. Selanjutnya dalam usaha lebih mendayagunakan sumberdaya air telah dilakukan pengaturan tata guna air seefektif mungkin yang dikaitkan dengan keterbatasan sumberdaya air serta kebutuhan yang terus meningkat temtama untuk kebutuhan pertanian, air bersih, air industri, dan air limbah. Di samping itu juga diatur sistem irigasi yang dapat menjangkau areal tanam seoptimal mung kin dalam kaitan dengan peningkatan produksi beras. Kegiatan-kegiatan tersebut senantiasa ditunjang dengan kegiatan penelitian, survei, serta penyelidikan, dan perancangan sumber-sumber air. Sebagai hasil dari pembangunan seperti yang diuraikan di atas dalam tahun pertama Pelita IV telah dilaksanakan perbaikan dan peningkatan irigasi yang meliputi areal seluas 87.072 hektar, pembangunan jaringan irigasi baru yang meliputi areal seluas 69.144 hektar, This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 403 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 pembangunan daerah rawa yang meliputi areal seluas 48.577 hektar, serta pengaturan pengamanan sungai dan penanggulangan akibat bencana alam gunung berapi yang meliputi areal seluas 20.809 hektar. Di samping itu telah pula direhabilitasi dan dibangun jaringan tersier sekitar 122.313 hektar. Sedangkan dalam tahun 1985/1986 (sampai dengan bulan Agustus) telah dilaksanakan perbaikan dan peningkatan irigasi yang meliputi areal seluas 29.953 hektar, pembangunan jaringan irigasi baru yang meliputi areal seluas 61.398 hektar, pengembangan daerah rawa seluas 65.111 hektar, serta pengaturan pengamanan sungai dan penanggulangan akibat bencana alam akibat gunung berapi seluas 84.500 hektar. Di samping itu dilakukan pemeliharaan jaringan irigasi dan pengairan pasang surut seluas 1.234.701 hektar, dan pembangunan jaringan tersier seluas 73.848 hektar. perkembangan pembangunan di bidang pengairan dapat di lihat pada Tabel VII.63. Selama Pelita III, irigasi sedang, kecil, dan sederhana menempati prioritas pertama karena dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu sekitar satu sampai tiga tahun, dan dapat menjangkau daerah-daerah produksi yang lokasinya terpisah-pisah dan terpencil. Di samping itu juga dilanjutkan pembangunan prasarana irigasi baru yang besar dan secara teknis memerlukan penanganan yang khusus. Adapun proyek- proyek This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 404 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 405 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 tersebut antara lain adalah irigasi Krueng Baro, Kali Progo, Manu Sira-Sira, Pasaman, Jambu Aye, Way Rarem, Teluk Lada, Ciletuh, Padawaras, Kedu Selatan, Bali, Wawotobi, Luwu, San Rego, Citanduy, dan Wonogiri. Usaha pengembangan wilayah sungai secara menyeluruh dan terpadu untuk menda- yagunakan sumber daya air meliputi beberapa aspek, yaitu pembangunan jaringan irigasi, pengendalian banjir, pembangkit listrik tenaga air (PLTA) , irigasi, pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) , penyediaan air bersih, rekreasi, perikanan, dan perlindungan satwa liar, penanggulangan pencemaran, pengendalian gulma air, drainase/penggelontoran, pengendalian sedimen, pengendalian sanitasi, serta penanggulangan kekeringan. Selanjutnya telah dilakukan penanganan secara khusus melalui kegiatan pengaturan dan pengamanan sungai, terhadap sungai-sungai yang melintasi daerah yang sudah berkembang tetapi kondisinya sudah sangat kritis sehingga terjadi luapan-luapan. Usaha terschut sekaligus, dapat menyelamatkan/mengamankan daerah-daerah penting dan produktif, seperti daerah produksi pertanian, daerah pemukiman yang padat, daerah perdustrian, serta daerah jaringan transportasi. Sedangkan mengenai penanganan masalah banjir yang bersifat lokal, telah dilakukan usaha-usaha perbaikan dan pengamanan terhadap sungaisungai yang sering menunjukkan kegiatan yang cukup besar. Dalam rangka memperkecil terjadinya kerusakan- kerusakan berbagai macam sarana fisik yang tidak jarang dapat mengakibatkan korban manusia, usaha penanggulangan bencana alam karena banjir dilakukan dengan melakukan pengerukan dasar sungai, pelurusan aliran, pembuatan sudetan, perlindungan dan perkuatan tebing, pembuatan tanggul, pembuatan saluran banjir, pembuatan pintu-pintu banjir, dan lain-lainnya, termasuk latihan penanggulangan banjir, baik bagi para petugas maupun bagi penduduk setempat. Sementara itu juga dilakukan kegiatan penyelamatan hutan, tanah, dan air, yang dalam realisasinya dalam tahun kedua Pelita IV telah mencakup areal seluas 84.500 hektar melalui proyek-proyek pengaturan dan pengamanan sungai besar yang dikelola secara khusus. Proyek-proyek tersebut antara lain meliputi sungai Bengawan Solo, sungai Cimanuk, sungai Citanduy, sungai Cisanggarung, sungai Arakundo, sungai Ular, sungai Brantas, dan pengendalian banjir Jakarta. Proyek-proyek tersebut juga dimaksudkan untuk menunjang sektor industri, seperti pembangunan pembangkit tenaga listrik, serta penyediaan air bagi keperluan indu stri , dan rumah tangga. Hal tersebut diwujudkan melalui pembangunan waduk-waduk besar seperti Wonogiri yang sudah berfungsi, waduk Wadas Lintang dan Kedung ambo yang kini sedang dalam tahap penyelesaian, serta waduk Jatigede dan This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 406 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 Wonorejo yang masih dalam tahap persiapan. Demikian pula untuk menanggulangi bencana alam akibat gunung berapi seperti gunung Merapi, gunung Kelud, gunung Semeru, gunung Agung, dan gunung Galunggung, telah dilakukan pembuatan kantong-kantong pasir, chekdam dan bangunan pengendali lainnya. Sementara itu pemanfaatan daerah rawa untuk perluasan pertanian dan pemukiman dilaksanakan melalui pengembangan pengairan rawa pasang surut di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah, di samping proyek- proyek reklamasi rawa bukan pasang surut di daerah-daerah Aceh, Sumatera Dtara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Irian Jaya. Pembangunan daerah rawa dalam tahun kedua Pelita IV masih tetap melanjutkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama ini, sedangkan hasil pelaksanaan program tersebut telah mencakup areal seluas 65.111 hektar, yang sebagian besar merupakan lahan yang potensial untuk usaha tani. 7.7.2. Perumahan rakyat dan pemukiman Salah satu usaha pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat dilakukan melalui peningkatan pembangunan perumahan rakyat dan pengembangan pemu- kiman. Program yang telah dilaksanakan meliputi kegiatan pengadaan perumahan rakyat, perbaikan kampung, pemugaran perumahan desa, penyediaan dan peningkatan pelayanan air bersih, pembangunan saluran air limbah, dan saluran air hujan, serta penanganan persampahan. Dengan kegiatan-kegiatan tersebut dimaksudkan agar setiap keluarga dapat menempati suatu rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat serta dapat menjamin ketenteraman hidup. Pelaksanaannya diarahkan agar tetap berlandaskan pada prakarsa dan swadaya masyarakat sendiri, sedangkan Pemerintah berusaha menciptakan iklim yang semakin mendorong pertumbuhan kegiatan tersebut. Dalam pada itu pelaksanaan pernba- ngunan perumahan rakyat dan pemukiman selalu diusahakan secara terarah dan terpadu, baik dalam perencanaannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan pembangunannya, dengan tetap memperhatikan peningkatan dan penyebaran penduduk, kesempatan kerja, produksi bahan bangunan setempat, partisipasi masyarakat, kesehatan lingkungan pemukiman, dan kemampuan pembiayaan. Kegiatan perbaikan lingkungan pemukiman kota (perbaikan kampung) bertujuan This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 407 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, terutama golongan berpenghasilan rendah di kota, dengan menciptakan lingkungan pemukiman yang sehat, bersih, dan teratur. Perbaikan kampung di kota telah dirintis sejak Pelita I dan dilanjutkan pada Pelita-Pelita berikutnya. Hasil yang dicapai dalam Pelita III hampir dua kali lipat dari realisasi selama Pelita II, yang manfaatnya dirasakan secara langsung oleh penduduk yang bersangkutan. Program perbaikan kampung sampai dengan akhir Pelita II telah mencakup areal seluas 8.560 hektar, yang menjangkau penduduk sekitar 3.500.000 orang. Selanjutnya selama Pelita III, luas areal yang diperbaiki telah meningkat menjadi 16.940 hektar, yang menjangkau penduduk sekitar 5.087.900 orang. Sedangkan dalam tahun pertama Pelita IV luas areal perbaikan kampung mencapai 3.951 hektar dengan nienjangkau penduduk sebanyak 1.258.332 orang. Dalam tahun kedua Pelita IV peningkatan perbaikan kampung telah dilakukan secara nasional dan diusahakan merata di 258 kota yang tersebar di 27 propinsi. Pelaksanaannya akan terus dilakukan secara serasi dan terpadu dengan kegiatan pembangunan kota lainnya. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat pedesaan telah dilaku- kan pemugaran perumahan desa ke arah peningkatan mutu perumahan dan lingkungan kehidupan desa. Untuk itu telah dilakukan penyuluhan-penyuluhan dan pembangunan rumah-rumah percontohan, sehingga diharapkan nantinya penduduk desa dapat mengem- bangkan sendiri pembangunan rumah-rumah sehat dan kuat di daerah pedesaan. Pada dasarnya kegiatan tersebut merupakan usaha gotong royong masyarakat desa dengan bantuan dan bimbingan Pemerintah. Selama Pelita II dan III telah berhasil dipugar perumahan di 8.008 desa, sedangkan dalam tahun pertama Pelita IV kegiatan pemugaran perumahan desa mencapai sekitar l.200 desa. Kegiatan tersebut juga mencakup pengqdaan fasilitas jalan lingkungan desa, pengadaan sarana air bersih desa, pengadaan sarana mandi-cuci-kakus (MCK), serta perintisan unit produksi bahan bangunan setempat. Dalam pada itu pelaksanaan pemugaran perumahan desa telah dilakukan secara terpadu antara instansi- instansi Pemerintah yang mempunyai kaitan langsung dengan masalah tersebut. Dalam pengadaan perumahan rakyat, Pemerintah terus berusaha agar dapat tersedia perumahan yang terjangkau oleh golongan masyarakat fangs berpenghasilan rendah tanpa mengurangi kualitas rumah yang dibangun. Namun dalam pelaksanaannya masih sering dihadapi hambatan, terutama dalam pembangunan perumahan rakyatdi kota besar, yaitu langkanya tanah dengan harga yang memadai. Untuk mengatasi hat tersebut, di kota-kota besar telah dilakukan pembangunan rumah susun atau flat yang dikaitkan pelaksanaannya This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 408 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 dengan program peremajaan kota. Di samping itu juga disediakan fasilitas pembelian rumah tinggal untuk dihuni sendiri, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah melalui kredit pemilikan rumah (KPR) Bank Tabungan Negara (BTN), yang berjangka waktu antara 5-20 tahun dengan tingkat suku bunga 5 persen per tahun bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah, dan 9 persen per tahun bagi golongan masyarakat berpenghasilan menengah. Kredit pemilikan rumah terseI but di samping digunakan untuk perumahan yang dibangun oleh Perum Perumnas juga I dapat digunakan untuk membeli rumah-rumah non-perumnas yang diusahakan oleh swasta I nasional. Dalam tahun 1984/1985 Perum Perumnas telah berhasil membangun 10.516 unit rumah, sedangkan dalam tahun 1985/1986 (sampai dengan bulan Juli) telah dibangun sebanyak 3.393 unit rumah. Perkembangan jumlah perumahan yang dibangun oleh Perum Perumnas dapat dilihat pada Tabel VII.64. Sementara itu dalam Pelita II telah direalisasikan KPR non-perumnas untuk 2.742 unit rumah, dalam Pelita III sebanyak l04.563 unit rumah, sedangkan dalam 2 tahun pertama Pelita IV (sampai dengan bulan Juli l985) telah dibangun sebanyak 45.624 unit rumah. Dengan demikian sejak Pelita II BTN telah merealisir KPR untuk membeli rumah-rumah non-perumnas sebanyak 152.929 unit rumah. Sejalan dengan perbaikan kampung, pemugaran perumahan desa, dan pengadaan perumahan rakyat, dilakukan pula kegiatan untuk menunjang program perumahan rakyat. Kegiatannya mencakup usaha-usaha pembinaan umum pembangunan perumahan rakyat, pe- ningkatan keterampilan, penelitian perumahan rakyat, dan pengadaan produksi bahan bangunan setempat. Sementara itu untuk mempertinggi kesadaran, pengetahuan, motivasi, kemampuan, serta keterampilan masyarakat dan aparat Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan perumahan rakyat, dewasa ini telah ditingkatkan pembinaan umum perumah- an rakyat yang dilakukan oleh Pusat Informasi Teknik Bangunan (PITB). Selain itu telah dilakukan penyusunan buku pedoman pembangunan perumahan rakyat, pedoman teknik perencanaan pembangunan rumah susun, serta beberapa studi untuk pembangunan peru- mahan rakyat lainnya, yang ditujukan untuk pengembangan pemukiman. Dalam kaitan ini telah mulai dikembangkan juga sistem perumahan sewa dan sistem pembangunan perumah- an cara swakarya, terutama di daerah perkotaan, serta pengadaan lain-lain perangkat lunak yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pembangunan perumahan rakyat. Penyediaan air bersih erat hubungannya dengan upaya pemenuhan kebutuhan dasar This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 409 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 dan pada masyarakat untuk hidup sehat. Oleh karena kebutuhan akan air bersih terus meningkat, usaha untuk meningkatkan kapasitas penyediaan dan jangkauan pelayanan air bersih terus ditingkatkan tidak hanya di kota-kota besar dan sedang saja, tetapi juga menjangkau kota-kota kecil, termasuk kota-kota kecamatan, bahkan juga desadesa melalui program Inpres bantuan sarana kesehatan. Dalam tahun pertama Pelita IV telah dilakukan tambahan kapasitas produksi air bersih sebanyak l.405 liter perdetik dengan 106.038 sambungan rumah, dan pembangunan hidran umum sebanyak 2.840 buah, yang dapat memberikan pelayanan kepada 1.628.380 orang. Demikian pula dalam rangka This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 410 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 411 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 perluasan daerah pelayanan program penyediaan air bersih, telah dilakukan pembangunan instatasi air bersih dengan sistem air bersih ibu kota kecamatan (IKK). Sistem ini diterapkan di kota-kota kecil atau daerah-daerah pemukiman yang berpenduduk antara 3.000 sampai dengan 20.000 orang. Dalam tahun l984/l985 telah berhasil dibangun tambahan kapasitas air bersih dengan sistem IKK menjadi 352,5 liter perdetik dengan 42.600 sambungan rumah, dan 1.610 hidran umum, yang tersebar pada lebih kurang 150 IKK di berbagai propinsi. Program penyediaan air bersih dengan sistem IKK ini, pada tahuntahun mendatang akan terus ditingkatkan jumlah kapasitasnya maupun jangkauan pelayananura. Selanjutnya dalam rangka persiapan, pengendalian dan pengawasan serta pembinaan proyek air bersih di daerah perkotaan agar dapat melayani penduduk dengan baik, dalam tahun pertama Pelita IV telah dibentuk 8 badan pengelola air minum (BPAM) di beberapa kabupaten , yang akan terus dikembangkan untuk nantinya dapat dialihkan statusnya menjadi perusahaan daerah air minum (PDAM). Sementara itu agar pengelolaan BPAM dan PDAM semakin baik, telah ditingkatkan pula keterampilan tenagaheknisi air bersih melalui latihan/pendidikan/penataran. Kegiatan bidang penyehatan lingkungan pemukiman berkaitan erat denganmasalah perbaikan kampung, yang meliputi pembangunan sarana pembuangan sampah, pembuangan air kotor, dan saluran pembuangan air hujan. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan mutu penyehatan lingkungan pemukiman kota secara keseluruhan. Pelaksa- naan program penyehatan lingkungan pemukiman sejak Pelita I sampai dengan Pelita III masih terbatas pada pekerjaan mendesak terutama di kota-kota besar, namun sejak awal Pelita IV cakupannya telah diperluas dan sekaligus ditingkatkan. Dalam tahun l984/l985 telitill dilaksariakan pembangunan saluran air hujan di 24 kota yang tersebar pada l6 propinsi, dan pembangunan instatasi air kotor/limbah di 4 kota besar yang mencakup areal seluas 4.892 hektar. Sedangkan penanganan persampahan telah dilakukan di 6 kota besar, yaitu Denpasar, Singaraja, Banda Aceh, Pekan Baru, Samarinda, dan Padang, dengan luas pelayanan sekitar 600 hektar. Sedangkan usaha rehabilitasi dan pembersihan saluran-saluran air hujan telah dilakukan melalui program padat karya. Sementara itu dengan meningkatnya kegiatan pembangunan gedung-gedung Peme- rintah maupun swasta, diperlukan adanya sistem pengaturan yang baik yang menyangkut tata pelaksanaan, standar konstruksi, pemanfaatan pendayagunaan, dan keselamatan. Untuk itu telah dipersiapkan peraturan keselamatan bangunan untuk mengurangi tingkat kerusakan This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 412 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 bangunan terhadap bahaya kebakaran dan sebagainya. Demikian pula dalam rangka tertib bangunan telah disusun berbagai peraturan antara lain mengenai st:andar, pedoman pelaksanaan, prosedur pengadaan bangunan negara, peraturan bangunan nasional, serta model peraturan setempat di ibukota kabupaten dan kotamadya. Peraturan dan pedoman tersebut selalu disesuaikan dan disempurnakan sejalan dengan semakin meningkatnya pertumbuhan kota-kota, yang mengakibatkan semakin kompleksnya masalah-masalab yang dihadapi. Dalam tahun l984/l985 telah disusun rencana umum tata ruang kota (TRK) untuk sebanyak 9 kota, rencana kerangka daerah yang diperuntukkan bagi 8 kabup aten , rencana detail TRKlTRD (tata ruang daerah) sebanyak 9 kotaldaerah, rencana kerangka umum TRK bagi 6 kota, dan rencana teknis kawasan untuk l kawasan. 7.7.3. Prasarana jalan dan jembatan Kegiatan pembangunan jalan dan jembatan ditujukan untuk pemantapan sarana fisik jaringan jalan yang tersebar di seluruh Indonesia agar dapat menampung peningkatan arus lalu lintas -yang merupakan urat nadi perekonomian. Peningkatan jalan dan jembatan diutamakan pada ruas jalan yang nilai so sial ekonominya tinggi, sedangkan kegiatan penunjangan jalan dimaksudkan untuk membuka daerah-daerah yangsmempunyai potensi sosial ekonomi, serta untuk membuka daerah-daerah terpencil. Terbukanya daerah potensial dan daerah terpencil yang sebelumnya sukar dicapai akan memberikan kemudahan pada masyarakat setempat untuk dapat meningkatkan hasil produksi, sehingga usaha pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah dapat dicapai. Selain itu tersedianya jaringan jalan yang meluas pada tingkat pelayanan yang semakin memadai telah meningkatkan kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan hidup sehari- hari maupun untuk melakukan kegiatan usaha. Keadaan ini telah merangsang pertumbuhan produksi barang dan jasa yang semakin efektif menuju terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam tahun kedua Pelita IV pembangunan jalan dan jembatan dilakukan sesuai dengan fungsi masing-masing ruas jalan, tanpa membedakan status jalan tersebut sebagai jalan negara, jalan propinsi atau jalan kabupaten. Pembangunan jalan disesuaikan dengan fungsinya, yaitu jalan untuk jangkauan pelayanan jarak jauh Galan arteri) , jalan-jalan bagi pelayanan jalan menengah Galan kolektor) , dan jalan-jalan untuk pelayanan setempat Galan lokal). Dalam kenyataannya sebagian besar jalan negara dan jalan propinsi berfungsi sebagai' jalan arteri dan jalan This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 413 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 kolektor, sedangkan jalan kabupaten lebih banyak berfungsi sebagai jalan lokal. Dengan demikian peningkatan dan pembangunan jalan telah dilakukan sebagai suatu kesatuan jaringan jalan agar dapat melayani pertumbuhan lalulintas. Selanjutnya dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan ruas jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal, telah dikembangkan metode pelaksanaan pekerjaan yang sederhana dan dapat menyerap tenaga kerja yang sebanding. Cara-cara tersebut antara lain adalah lapisan tipis aspal buton murni (Latasbum) , lapisan aspal buton dengan batu pecah agregat (Lasbutag) , lapis tipis aspal beton, lapis aspal beton, dan jalan agregat padat tahan cuaca (Japat). Penggunaan cara-cara tersebut disesuaikan dengan lebar perkerasan, kepadatan lalu lintaJi, dan kondisi fisik ruas jalan tersebut, sehingga dapat pula meningkatkan penggunaan produksi aspal buton dan memperluas kesempatan kerja terutama di daerah pedesaan. Dalam pada itu untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi dalam negeri, telah digunakan pemakaian aspal panas produksi dalam negeri, terutama aspal butas yang produksinya telah mencapai 400.000 ton per tahun. Di samping itu dikembangkan pula produksi komponen jembatan, yaitu dengan membangun pabrik komponen jembatan pratekan di 6 propinsi dengan tujuan mempercepat program penggantian jembatan serta meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri. Selanjutnya melihat pertumbuhan lalu lintas di kota Jakarta, Medan, Surabaya, Semarang, Pontianak, dan Ujung Pandang yang meningkat sangat cepat, telah dilakukan pembangunan jalan-jalan bebas hambatan (jalan tol) yang disesuaikan dengan rencana pengembangan kota-kota tersebut. Dalam hat ini para pemakai jalan ikut serta dalam pembangunan jalan yang bersangkutan melalui pemungutan tol. Selain itu untuk mening- katkan pembangunan daerah potensial terutama daerah produksi pertanian dan perkebunan, telah ditingkatkan pula pembangunan jalan lokal yang meliputi kegiatan penunjangan, peningkatan, dan pembangunan jalan baru di daerah kabupaten. Dengan demikian akan dapat dirangsang usaha peningkatan produksi di daerah pedesaan serta diperlancar pemasarannya. Dalam tahun pertama Pelita IV telah dilakukan program rehabilitasi dan pemeli- haraan jalan, yang meliputi perbaikan kerusakan-kerusakan pada ruas-ruas jalan arteri dan kolektor, terutama pada ruas jalan yang sudah mantap, sehingga jalan tersebut tetap terpelihara sepanjang 12.603 kilometer. Sedangkan kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan jembatan telah mencapai 12.960 meter. Sementara itu kegiatan yang dilakukan di bidang This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 414 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 penunjangan jalan dan jembatan masing-masing mencapai 12.088 kilometer dan 18.484 meter. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menunjang program pemerataan dan mendorong kegiatan ekonomi daerah sampai dengan tingkat kabupaten, terutama daerah produksi pangan, perkebunan rakyat, kerajinan rakyat, serta merupakan pembuka bagi daerahdaerah baru dalam melakukan kegiatan pembangunan. Di samping itu terhadap ruas-ruas jalan dan jembatan yang kepadatan lalu lintasnya tinggi, telah dilakukan peningkatan jalan dan jembatan, yang masing-masing mencapai sepanjang 2.739 kilometer dan 2.959 meter. Sedangkan dalam rangka membuka hubungan lalu lintas ke daerah-daerah terpencil dan daerah pemukiman transmigrasi serta daerah perkotaan yang padat lalu lintasnya, telah dilakukan pembangunan jalan dan jembatan baru, masing-masing sepanjang l35 kilometer dan 75 meter; Pembangunan prasarana jalan dan jembatan dalam tahun kedua Pelita IV akan terus dilanjutkan, yang mengarah pada terwujudnya wilayah yang makin seimbang antara tingkat pertumbuhannya dengan pencapaian sasaran fungsional yang lebih baik. Oleh karena itu prioritas diberikan kepada penanganan jaringan jalan yang ada, dengan memantapkan jaringan jalan sesuai dengan fungsinya, yaitu jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal. Sedangkan kemampuan peningkatan stroktur maupun kapasitasnya dilaksanakan secara bertahap, sesuai dengan proyeksi perkembangan beban lalu lintasnya. Di samping itu pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan tersebut diprioritaskan pada peningkatan jalan dan jembatan, serta pembangunan jalan dan jembatan baru di daerah terpencil dan daerah perbatasan antara lain di propinsi Irian Jara, Timor Timur, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Hasil pembangunan di bidang jalan dan jembatan dapat dilihat pada Tabel VII.65. 7.8. Kependudukan dan transmigrasi 7.8.l. Kependudukan Dalam tahun 1985, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan meningkat menjadi 165,153 juta jiwa dari sebanyak 147,490 ,juta jiwa pada tahun 1980. Hal ini berarti selama lima tahun terakhir penduduk Indonesia berkembang dengan kecepatan 2,29 persen per tahun, atau selama kurun waktu 15 tahun (1971-1985) tumbuh dengan rata-rata 2,36 persen per tahun. Apabila dilihat menurnt pulau, maka pulau Sumatera memiliki laju pertumbuhan This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 415 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 penduduk tertinggi, yang membawa implikasi terhadap kepadatan penduduk, yaitu diperkirakan sebesar 70 orang per kilometer persegi pada tahun 1985. Sementara itu dengan memperhatikan persebarannya, maka pulau Jawa masih tetap mernpakan pulau yang memiliki jumlah dan kepadatan penduduk terbesar, sedangkan pulau Kalimantan yang terendah. Ketidakseimbangan persebaran penduduk ini terjadi pula pada struktur penduduk Indonesia menurnt umur, yang ditandai dengan besarnya jumlah penduduk berusia muda, baik laki-laki maupun perempuan. Pada tahun 1980, sekitar 50 persen penduduk berada di bawah umur 20 tahun, sedangkan dalam tahun 1985 angka persentase ini telah menurun menjadi sekitar 45 persen. Penyebab dari menurunnya persentase This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 416 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 417 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 penduduk umur muda ini adalah berhasilnya program keluarga berencana dalam menurun- kan tingkat kelahiran. Berdasarkan perkiraan Biro Pusat Statistik (1983), tingkat kelahiran kasar (CBR) dalam periode 1981-1985 adalah sebesar 33,72 kelahiran per seribu penduduk. Perkembangan penduduk Indonesia, kepadatan serta proyeksinya sampai dengan tahun 1985 dapat dilihat pada Tabel VII.66. Di antara berbagai masalah penduduk di Indonesia yang paling penting adalah mengenai kualitas penduduk. Hal ini berhubungan dengan kenyataan bahwa penduduk merupakan modal dasar yang ikut menentukan keberhasilan pembangunan, sehingga rendahnya kualitas penduduk akan merupakan beban tersendiri dalam proses peningkatanura. Dalam Repelita IV, pengembangan kualitas fisik penduduk ditujukan untuk membentuk manusia-manusia pembangun yang tangguh, berbudi luhur, cakap, terampil, percaya pada diri sendiri, serta bersemangat membangun, yang sekaligus diarahkan untuk menunjang peningkatan taraf hidup, kesejahteraan dan kecerdasan bangsa. Untuk men cap ai tujuan tersebut, telah dilaksanakan program peningkatan derajat kesehatan, status gizi, dan kesegaran jasmani secara terpadu. Selain itu sebagai penunjang telah dilaksanakan program pembangunan sarana dan prasarana dari Departemen Pekerjaan Umum, program penyediaan pangan dari Departemen Pertanian dan Bulog, program kesehatan dan keselamatan kerja dari Departemen Tenaga Kerja, dan lain sebagainya. Dari ketiga masalah yang telah dikemukakan di muka, terlihat betapa masalah kependudukan merupakan masalah kompleks yang harus dicari pemecahannya, terlebih lagi dengan adanya masalah ikutan yang muncul dari ketiga masalah tersebut seperti masalah ketenagakerjaan, masalah pendidikan, dan masalah-masalah lain yang segera membutuhkan penyelesaian. Dari sisi ketenagakerjaan, dalam tahun 1985 diperkirakan laju pertumbuhan ang- katan kerja akan lebih tinggi daripada laju pertumbuhan penduduk. Dalam periode tersebut angkatan kerja akan tumbuh dengan kecepatan 2,79 persen per tahun, atau kenaikan absolut sebesar 1,9 juta setiap tahunnya. Dengan demikian diper1ukan kebijaksanaan yang tepat untuk mengatasinya. Namun demikian apabila dilihat dari kelompok umur penduduk, dijumpai adanya kelompok-kelompok penduduk umur tertentu yang mengalami kenaikan atau penurunan yang menonjol. Sebagai contoh angkatan kerja pada umur 10-14 tahun diperkirakan akan menurun sebesar 161.880 jiwa per tahun, atau dengan laju pertumbuhan sebesar negatif 10,82 persen. Penurunan ini disebabkan semakin banyaknya penduduk yang menikmati bangku sekolah, sebagai akibat dari perbaikan di bidang pendidikan. This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 418 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 Tabel VII. 66 PENDUDUK INDONESIA DAN KEPADATANNYA PADA TAHUN 1971 SERTA PROYEKSINYA SAMPAI DENGAN TAHUN 1985 ( dalam ribu jiwa) Pulau Jawa Sumatera Kalimantan Su1awesi lainnya Indonesia Jumlah penduduk 19711) 76.086 20.808 5.155 8.527 8.632 119.209 1976 85.289 24.282 5.924 9.812 9.888 135.190 1977 87.076 24.989 6.079 10.070 10.128 138.342 1978 19801) 88.904 91.269 25.724 28.016 6.240 6.723 10.3 34 10.410 10.377 141.579 11.072 147.490 1981 93.340 29.028 6.942 10.665 11.340 151.315 1982 95.103 29.962 7.143 10.887 11.567 154.662 1983 96.893 30.929 7.350 11.112 11. 799 158.083 1984 98.700 31. 927 7.563 11.341 12.048 161.579 1985 100.560 32.960 7.784 11.575 12.274 165.153 Kepadatan I Km2 19711) 576 44 10 45 15 62 1976 633 45 11 43 17 67 1977 650 46 11 44 18 68 1978 19801) 663 690 47 59 11 12 46 55 18 19 70 77 1981 706 61 12 56 19 79 1982 719 63 13 58 20 81 1983 733 65 13 59 20 83 1984 747 67 14 60 20 84 1985 761 70 14 61 21 86 Perkembangan rata-rata per tahun 1971 - 1985 2,01 % 3,34 % 2,99 % 2,21 % 2,54 % 2,36 % 1 ) Angka sensus This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 419 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 Melihat masalah-masalah yang ditimbulkan oleh penduduk ini, Pemerintah telah memberikan perhatian yang besar dalam menanggulanginya, antara lain melalui transmigrasi dan program keluarga berencana yang langsung menyentuh pada masalah dasar kependudukan. Sedangkan kebijaksanaan lainnya yang ikut menunjang, baik secara langsung maupun tidak langsung, adalah kebijaksanaan dan program di bidang pemba- ngunan desa, penyebaran tenaga kerja, latihan dan keterampilan tenaga kerja, serta generasi muda, dan peranan wanita. Program pembangunan desa ditujukan untuk mengatasi masalah kurangnya kesem- patan kerja bagi tenaga penganggur atau penganggur musiman yang kurang terampil di daerah pedesaan. Sasaran jangka pendek dari program ini adalah untuk perluasan kesempatan kerja bersamaan dengan dilaksanakannya suatu proyek. Sedangkan dalam jangka panjang, perluasan kesempatan kerja terutama dihubungkan dengan kebutuhan tenaga kerja setelah selesainya atau berfungsinya proyek tersebut. Program pembangunan desa dilaksanakan melalui dua kegiatan, yaitu pertama adalah Proyek Padat Karya Gaya Baru yang kegiatannya membangun jalan-jalan desa, prasarana, dan sarana desa lainnya, serta untuk menanggulangi kekurangan kesempatan kerja sebagai akibat terjadinya bencana alam di beberapa daerah. Sedangkan kegiatan kedua adalah Proyek Padat Karya jaringan Tersier, dimana dilakukan pembangunan/rehabilitasi saluran air dan jaringan tersier. Kegiatan- kegiatan tersebut telah memberikan kesempatan kerja, terutama bagi penduduk yang berdomisili di daerah kecamatan miskin dan padat penduduk. Sehubungan dengan itu, melalui Proyek Padat Karya Gaya Baru dan Padat Karya Jaringan Tersier selama tahun 1984/1985 telah dapat diserap tenaga kerja sebanyak 23.269.222 hari kerja (man days) untuk membangun jalan desa, saluran air, terasering, prasarana, dan sarana desa lainnya, yang tersebar di 1.174 kecamatan miskin dan padat penduduk.. Sedangkan pembuatan/rehabilitasi jalan desa dan saluran tersier masing-masing mencapai kurang lebih sepanjang 3.143,5 kilometer dan 1.912 kilometer, selain itu juga telah dilaksanakan penghijauan terasering seluas 121,9 hektar. Dalam tahun 1985/1986 (sampai dengan bulan Juli) kegiatan tersebut telah dapat menyerap tenaga kerja sekitar 176.514 hari kerja, untuk membangun prasarana dan sarana yang tersebar di 184 kecamatan miskin dan padat penduduk. Program penyebaran tenaga kerja bertujuan untuk menyebarkan dan memanfaatkan tenaga kerja terdidik ke pedesaan, baik tenaga kerja sarjana maupun sarjana muda. Sarjana dan sarjana muda ini diaktifkan sebagai pelopor pembaharuan dan pembangunan di daerah This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 420 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 pedesaan yang tersebar di seluruh propinsi. Kebijaksanaan ini dituangkan melalui Proyek Pengerahan Tenaga Kerja Sukarela/Badan Usaha Tenaga Sarjana Indonesia (TKS/BUTSI). Para tenaga kerja sukarela TKS/BUTSI bertugas dalam berbagai bidang pembangunan antara lain sebagai tenaga penyempurnaan administrasi desa, pelaksana program kejar paket A, penyuluh di bidang kesehatan, gizi, keluarga berencana, serta kegiatan lain yang menunjang pembangunan. Selain itu para TKS/BUTSI turut pula membantu menyebarkan teknologi tepat guna dan sistem padat karya. Sementara itu dalam rangka memantapkan sistem perencanaan top down dan bottom up planning, telah ditempatkan TKS/BUTSI di kecamatan-kecamatan dengan tugas sebagai pembantu perencanaan pembangunan desa (P3D). Sebelum di tugaskan ke daerah pedesaan para TKS/BUTSI diberi kesempatan untuk mengena1 daerah di mana mereka akan ditugaskan melalui latihan/penataran, yang dimaksudkan agar para TKS/BUTSI lebih menghayati permasalahan masyarakat pedesaan. Dalam tahun 1983/1984 jumlah TKS/BUTSI yang dikerahkan ke daerah-daerah pedesaan di seluruh Indonesia adalah sebanyak 5.336 orang, yang berarti mengalami kenaikan 77,28 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang baru mencapai 3.010 orang. Sedangkan dalam tahun 1984/1985 TKS/BUTSI yang dikerahkan hanya sebanyak 858 orang, yang disebabkan adanya perubahan pola pengarahan, yaitu kepada usaha-usaha wiraswasta dan kegiatan yang menunjang program-program Departemen Tenaga Kerja. Di samping itu, dewasa ini sedang diadakan suatu pilot proyek untuk menempatkan tenaga kerja yang berpendidikan sekolah menengah kejurnan seperti SPMA, sebagai tenaga kerja sukarela. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan daerah akan tenaga kerja tersebut, dan sekaligus untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga pelopor dan pembaharuan pembangunan. Di samping kegiatan melalui proyek TKS/BUTSI, digiatkan pula program penye- baran dan penggunaan tenaga kerja melalui kegiatan antarkerja. Dengan ditunjang oleh informasi tenaga kerja yang tepat, mobilitas tenaga kerja dapat ditingkatkan, baik an- tarjabatan maupun antarlokasi. Informasi pasar kerja tersebut memuat keterangan mengenai jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan menurut jenis pekerjaan , keterampilan dan imbalan jasa yang diberikan. Dari informasi tersebut dapat diketahui bahwa sebagai akibat dari pembangunan maka lowongan/permintaan tenaga kerja serta penempatan tenaga kerja selalu meningkat. Dalam tahun 1984/1985 jumlah pencari kerja yang terdaftar adalah sebanyak 708.496 orang, sedangkan jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia adalah sebanyak 110.834 buah. Dalam hubungan ini tenaga kerja yang berhasil ditempatkan adalah sebanyak This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 421 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 78.390 orang. Di samping itu tenaga kerja yang telah mendapat pekerjaan atas usaha sendiri tercatat sebanyak 450.544 orang, yang digolongkan dalam kelompok penghapusan. Dalam rangka meningkatkan hubungan kerja dan kerjasama antarnegara, khususnya dengan negara-negara berkembang, sejak tahun 1981 telah diselenggarakan program pertukaran TKS antarnegara. Sampai saat ini telah dikirim sebanyak 20 orang TKS/ BUTSI ke luar negeri, dengan perincian sebanyak 7 orang TKS/BUTSI ke Srilangka, 6 orang ke Philipina, 2 orang ke Nepal, 1 orang ke Thailand, 2 orang ke India, dan 2 orang ke Malaysia. Sebaliknya Indonesia telah pula menerima 22 orang TKS dari luar negeri, yang terdiri dari sebanyak 8 orang TKS dari Srilangka, 4 orang dari Philipina, 4 orang dari Bangladesh, 4 orang dari India, 1 orang dari Fiji, dan 1 orang dari Solomon. Program ini akan dilanjutkan dan ditingkatkan untuk tahun-tahun selanjutnya. Dalam pada itu penggunaan dan penyebaran tenaga kerja dilakukan juga melalui program antarkerja lokal (AK1), antarkerja antardaerah (AKAD), serta antarkerja antar- negara (AKAN). Dengan semakin meningkatnya pembangunan di luar Jawa, maka sebagai konsekuensinya dibutuhkan tenaga kerja yang cukup besar. Pemenuhan kebutuhan tenaga kerja ini sebagian besar dilakukan melalui kegiatan antarkerja antardaerah (AKAD). Demi- kian pula dengan terbukanya kesempatan kerja di luar negeri, telah dilakukan pengiriman tenaga kerja melalui kegiatan AKAN. Melalui program tersebut, dalam tahun 1984/1985 telah disa1urkan tenaga kerja sebanyak 134.296 orang, yaitu sebanyak 11. 353 orang melalui AKAD, 44.553 orang melalui AKAN, dan 78.390 orang melalui AK1. Sedangkan jumlah tenaga kerja yang disa1urkan dalam tahun 1985/1986 (sampai dengan bulan Juli) masing-- masing sebanyak 4.331 orang, 19.199 orang, dan 15.219 orang. Dalam pada itu penya1uran tenaga kerja melalui AKAN sebagian besar untuk memenuhi permintaan yang bersumber dari Timur Tengah. Masalah yang menonjol dari pelaksanaan program AKAN ini adalah bahwa kualitas persyaratan tenaga kerja Indonesia banyak yang kurang sesuai dengan permintaan dari luar negeri, sehingga banyak kesempatan yang ada tidak dapatdimanfaatkan oleh tenaga kerja Indonesia. Untuk mengatasi masalah tersebut telah ditingkatkan kegiatan latihan-latihan kejuruan yang sesuai dengan kebutuhan, di samping juga dilakukan penyederhanaan prosedurnya, sehingga pemenuhan pasaran kerja di luar negeri dapat dipenuhi dengan cepat. Pembangunan yang sekarang sedang dilaksanakan tidak menutup kemungkinan This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 422 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang untuk bekerja di Indonesia, karena keahlian mereka masih diperlukan. Namun demikian, untuk menjamin kesempatan kerja bagi tenaga Indonesia diadakan upaya membatasi penggunaan tenaga kerja warga negara asing. Dalam rangka pembatasan penggunaan tenaga asing tersebut, sesuai dengan Keppres No. 23 tahun 1974 telah ditetapkan tiga bentuk pembatasan yang diperuntukkan bagi tenaga kerja asing yaitu tertutup, diizinkan untuk waktu tertentu, dan terbuka untuk sementara waktu. Sedangkan jenis jabatan yang terbuka untuk sementara umumnya terdiri dari jabatan yang berkaitan dengan kepercayaan penanam modal, seperti manajer keuangan. Sejak diterbitkannya Keppres tersebut hingga tahun 1984/1985 telah dilaksanakan pembatasan penggunaan tenaga kerja asing di 24 sektor/subsektor. Adapun jumlah jenis jabatan yang dibatasi dalam hal penggunaan tenaga kerja asing meliputi 4.328 jenis. Penentuan jenis jabatan yang dibatasi tersebut didasarkan pada hasil penelitian analisa jabatan pada perusahaan-perusahaan di sector/subsektor yang bersangkutan. Program latihan dan keterampilan tenaga kerja dilakukan dalam rangka meningkat- kan produktivitas tenaga, khususnya tenaga kerja usia muda dan wanita pedesaan yang belum memiliki pengalaman atau keterampilan. latihan diberikan juga kepada tenaga kerja yang sudah mendapatkan lapangan kerja tertentu, khususnya bagi tenaga kerja mandiri dan golongan ekonomi lemah yang produktivitas kerjanya rendah. Untuk menunjang hat tersebut, dalam tahun 1984/1985 telah dilakukan pembangunan Balai Latihan Kejuruan (BLK) yang baru, melakukan rehabilitasi dan pengembangan fasilitas latihan yang ada, serta terus melanjutkan peningkatan latihan dalam perusahaan-perusahaan. Demikian pula telah ditingkatkan keterampilan yang bersifat kejuruan dalam bidang-bidang yang diper1ukan bagi pembangunan, serta latihan kepemimpinan dan kewiraswastaan. Sementara itu fasilitas latihan kursus-kursus swasta, sebagai bagian dari sistem latihan nasional, telah diberikan pembinaan agar pola latihan dan mutunya terus meningkat. Begitu pula daya tampung BLK industri dan BLK pertanian yang ada, telah ditingkatkan melalui penambahan ruangan latihan dan penambahan/penggantian peralatan latihan. Selain itu telah dilakukan pula pembangunan BLK khusus las di Jakarta, BLK industri dan management kehutanan di Samarinda, dan juga telah diselesaikan pembangunan 17 BLK baru bantuan dari Internationa1 Bank for Reconstruction and Development (IBRD). Di samping itu sejak tahun 1979/1980 telah mulai dilakukan pembangunan BLK industri dan pertanian (BLK mini) di kota-kota kabupaten, dan secara bertahap telah mulai dilaksanakan latihan. Dalam tahun 1984/1985 telah terdapat 120 ibu kota Kabupaten yang memiliki BLK, sedangkan jumlah This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 423 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 tenaga kerja yang dilatih melalui BLK industri, BLK pertanian, Balai Pengembangan Produktivitas Daerah (BPPD), Unit Produktivitas Nasional (UPN), dan Mobile Training Unit (MTU) seluruhnya mencapai sebanyak 104.573 orang. Selanjutnya salah satu usaha perluasan kesempatan kerja adalah melalui pengembangan perusahaan kecil yang modainya relatif kecil. Dalam rangka mendayagunakan dan menghasilgunakan modal mereka, telah ditingkatkan kemampuan pengusaha dalam manajemen usaha dan kewiraswastaan tersebut. Dalam tahun 1984/1985 telah berhasil dilatih sebanyak 6.444 orang. Program generasi muda diarahkan untuk meningkatkan keterampilan dan penga1ih- an keterampilan bagi tenaga kerja muda yang berada di daerah pedesaan. Program ini dilaksanakan melalui Proyek Pengalihan Keterampilan Pemuda Golongan Berpendapatan Rendah yang dimulai sejak tahun pertama Pelita III. Sedangkan Program Peranan Wanita bertujuan meningkatkan partisipasi wanita dalam pembangunan. Untuk itu telah diberikan keterampilan kepada tenaga kerja wanita terutama yang berada di daerah pedesaan, sehingga mereka menjadi tenaga kerja produktif, baik bagi kepentingan masyarakat maupun untuk peningkatan kesejahteraannya. 7.8.2. Transmigrasi Transmigrasi bertujuan untuk memperbaiki penyebaran penduduk dan tenaga kerja, membuka dan mengembangkan daerah pertanian baru khususnya di luar Jawa dan Bali, dan sekaligus memperkuat landasan bagi usaha-usaha pembangunan selanjutnya. Selain itu transmigrasi juga ditujukan untuk menata kembali pemukiman agar serasi dengan sumber alam dan lingkungan yang tersedia di samping juga merupakan bagian dari usaha penataan penguasaan dan pemilikan tanah, baik di daerah asal maupun di daerah penerima. Untuk menunjang hal tersebut, di daerah transmigrasi telah dilakukan pembangunan dan penyediaan sarana, prasarana, dan fasilitas-fasilitas yang memadai sebagai landasan bagi tumbuhnya masyarakat baru, seperti jalan, penghubung, jalan poros, jalan desa, jalan pertanian, saluran drainase, jalur hijau, lahan usaha, perumahan, fasilitas air bersih, serta jamban keluarga. Sedangkan dalam rangka peningkatan ekonomi dan sosia1 budaya para transmigran, telah dilakukan pembangunan sarana dan fasilitas fisik antara lain berupa bangunan sekolah, balai pengobatan, balai pertemuan/desa, bangunan untuk KUD, rumah ibadah, kantor pos, dan rumah petugas beserta perlengkapannya. Semua fasilitas tersebut tidak saja diperuntukkan bagi transmigran, tetapi juga untuk dimanfaatkan oleh masyarakat This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 424 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 sekitarnya. Di samping itu untuk mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan, telah dilakukan pula pembinaan terhadap proyek pemukiman transmigrasi, yang me1iputi penyuluhan dan pengembangan usaha tani, serta pengembangan ekonomi. Di bidang kepemudaan dan peranan wanita telah dilakukan penyuluhan agar dapat tumbuh kader-kader pemuda transmigran yang berwawasan luas, dan mampu untuk mengembangkan daerah wawasannya, serta wanita-wanita transmigran yang dapat mengembangkan diri dalam meningkatkan produksi pertanian serta hasil industri rumah tangga. Dengan adanya pengembangan dan peningkatan kegiatan di bidang transmigrasi tersebut, diharapkan akan dapat dicapai peningkatan taraf hidup transmigran dan masyarakat setempat. Apabila dibandingkan dengan periode 3 Pelita yang lalu, penyelenggaraan transmi- grasi dalam Pelita IV sudah semakin berkembang, baik dalam hal keter1ibatannya dengan sektor/subsektor lain, maupun dalam hal kelompok masyarakat sasarannya. Dalam periode ini penyelenggaraan transmigrasi sudah dikaitkan dengan penanganan penduduk yang masih hidup terpencar-pencar dan berpindah-pindah, masyarakat terasing, dan penduduk yang bertempat tinggal serta menggarap daerah kawasan hutan lindung, hutan margasatwa, suaka alam, cagar alam, dan taman nasional. Demikian pula dengan kegiatan penataan kembali wilayah desa yang penduduknya perlu ditambah sudah dikaitkan dengan penyelenggaraan transmigrasi sisipan. Dalam pada itu jumlah transmigran yang berhasil dipindahkan dan ditempatkan terus meningkat dari Pelita ke Pelita. Selama periode Pelita III, dari target yang ditetapkan sebesar 500.000 KK telah berhasil dipindahkan transmigran sebanyak 535.474 KK, yang terdiri dari 365.977 KK transmigran umum dan 169.497 KK transmigran swakarsa murni. Keberhasilan dilampauinya target ini terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah transmigran swakarsa, yang diperkirakan sebagai dampak positif dari keberhasilan penyelenggaraan transmigrasi umum yang dihasilkan di daerah transmigrasi. Dalam tahun pertama Pelita IV, dari sasaran 125.000 KK baru di capai 101.888 KK, yang terdiri dari 51.558 KK transmigran umum, 1.793 KK transmigran swakarsa dengan berbantuan, dan 48.537 KK transmigran swakarsa murni. Adapun kelambanan dalam pemindahan ini antara lain disebabkan karena penyiapan areal yang lamban, kemacetan pembukaan lahan, dan adanya realokasi dari lokasi lama yang tidak layak dihuni ke lokasi baru yang semula diperuntukkan bagi program tahun berikutnya. Sementara itu dalam tahap perencanaan pemukiman transmigrasi dalam tahun pertama Pelita IV telah mulai dirintis pengembangan 5 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 425 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 pola usaha baru dalam penyelenggaraan transmigrasi. Adapun ke 5 pola usaha baru tersebut adalah pola usaha peternakan, pola usaha perikanan, pola usaha perindustrian dan pertambangan, pola usaha budidaya hutan, dan pola usaha desa sapta marga. Selain itu dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan transmigrasi, kegiatan lintas sektoral untuk mendukung pelaksanaan tersebut perlu dikoordinasikan secara terpadu. Untuk itu melalui Keppres 59 tahun 1984 dipertegas, bahwa penyelenggaraan transmigrasi merupakan tugas dan tanggung jawab Menteri Transmigrasi, yang pelaksanaannya dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dengan departemen dan lembaga Pemerintah lainnya yang lingkup tugas dan fungsinya berkaitan dengan penyelenggaraan transmigrasi. Dalam pelaksanaan kegiatan transmigrasi dalam tahun 1985/1986 sampai dengan bulan Agustus, telah dapat dipindahkan transmigran sebanyak 57.655 KK, yang terdiri dari 27.155 KK transmigran umum, 407 KK transmigran swakarsa dengan berbantuan, serta 30.093 KK transmigran swakarsa murni. Perkembangan hasil penempatan transmigran dapat diikuti dalam Tabel VII.67. Dalam pada itu, indikator lain untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan transmigrasi adalah jumlah proyek yang dapat diserahkan pembinaannya kepada Pemerintah Daerah setelah mencapai suatu tingkat ekonomi, sosial dan administrasi tertentu. Untuk itu dalam Pelita II telah diserahkan proyek transmigrasi sebanyak 101 buah, dalam Pelita III sebanyak 205 buah, sedangkan dalam dua tahun pertama Repelita IV ini sudah diserahkan 58 buah proyek, sehingga dewasa ini keseluruhan proyek transmigrasi yang sudah diserahkan adalah sebanyak 364 proyek meliputi 160.833 KK. Dalam pelaksanaannya, program transmigrasi masih banyak mengalami hambatan- hambatan. Belum adanya perencanaan tata guna lahan secara nasional menyebabkan se- ringnya terdapat perbenturan kepentingan antarsektor yang memerlukan lahan, masalah status/legalitas lahan transmigrasi yang tidak mudah diselesaikan, serta masalah pemilihan tempat pemukiman transmigrasi yang kurang tepat. Sementara itu teknologi pertanian pun masih perlu disesuaikan dengan kondisi lahan transmigrasi, pelaksanaan penyiapan lahan masih memerlukan penanganan yang cepat, bersamaan dengan kurang sesuainya kecepatan penyiapan lahan dengan kegiatan pembangunan rumah transmigrasi, serta belum memadai- nya pendayagunaan lingkungan. Demikian pula masih kurangnya tenaga penyuluh yang terampil, belum memadainya sarana penerangan yang ada, belum terarahnya materi atau informasi yang disampaikan, serta masih lemahnya pelayanan dalam angkutan, kesehatan dan makanan bagi transmigran, kesemuanya menghambat pelaksanaan program transmigrasi. This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 426 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut telah diambil kebijaksanaan untuk mengatasi keterbatasan tersedianya lahan yang potensial untuk tanaman pangan, dengan mengembangkan pola-pola pemukiman transmigrasi di luar pola tanaman pangandengan harapan bahwa pola tersebut lebih toleran terhadap kondisi lahan yang ada. Sedangkan di bidang penyiapan areal pemukiman telah ditetapkan penyediaan areal pada wilayah/ daerah yang mempunyai tingkat kemudahan tinggi, sebagai usaha terwujudnya program transmigrasi swakarsa, lokal, dan transmigrasi sisipan. Daerah yang dapat diprioritaskan tersebut adalah sepanjang kiri kanan jalan lintas Sumatera, lintas Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, serta lintas Sulawesi, juga daerah-daerah perbatasan seperti Kalimantan Utara, Irian Jaya, dan Timor Timur. Sementara itu, di bidang penyiapan lahan telah dilakukan pemantapan prosedur administrasi, penyiapan lahan dilakukan dengan padat karya, serta pelaksanaan dan bimbingan teknis secara terus menerus. Selanjutnya di bidang penyiapan bangunan pemukiman telah dibuat rencana rumah tumbuh, yang kelan jutannya akan dikembangkan oleh transmigran itu sendiri. Di samping itu juga dengan meningkatkan penyediaan sarana air bersih, meningkatkan kemampuan dan keterampilan transmigran di bidang pengembangan rumah transmigran, dan pemeliharaan sarana air bersih akan membantu para transmigran. Begitu pula telah dilakukan pendayagunaan lingkungan pemukiman didasarkan pada tipologi dan karakteristik daya dukung lingkungan. Sejalan dengan itu, di bidang pembinaan transmigrasi telah dilakukan usaha-usaha pembinaan yang sesuai dengan perkembangan kondisi dan ekonomi masyarakat, dengan telah mulai diadakannya program pengembangan lahan kedua yang berorientasi pada pengembangan Unit Pemukiman Transmigrasi sebagai pusat pelayanan dan jasa bagi daerah sekitarnya. Program ini diutamakan bagi lokasi-lokasi yang sudah mulai berkembang namun belum optimal di dalam pendayagunaan sumber daya yang tersedia, serta belum dikaitkan dengan pengelolaan lingkungan hidup secara baik. Selain itu, untuk mendorong dan menciptakan arus transmigrasi swakarsa yang semakin meningkat, telah dilakukan upaya-upaya melalui program 3 K, yaitu kemudahan, keamanan, dan kepastian baik di daerah asal, di perjalanan maupun di daerah transmigran. This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 427 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 Tabel VII. 67 HASIL PENEMPATAN TRANSMIGRASI, 1969/1970 - 1985/1986 ( kepa1a keluarga ) T a h u n Target Rea1isasi Persentase rea1isasi Pclita I 46.566 46.268 99,4 1969/1970 4.489 3.933 87,6 1970/1971 3.865 4.338 112,2 1971/1972 4.600 4.171 90,7 1972/1973 11.200 11.414 101,9 1973/1974 22.412 22.412 100,0 Pclita II 82.959 82.959 100,0 1974/1975 11.000 11.000 100,0 1975/1976 8.100 8.100 100,0 1976/1977 13.910 13.910 100,0 1977/1978 22.949 22.949 100,0 1978/1979 Pelita III 1) 27.000 500.000 27.000 535.474 100,0 107,1 1979/1980 50.000 51.985 104,0 1980/1981 75.000 78.359 104,5 1981/1982 100.000 100.552 100,6 1982/1983 125.000 127.970 102,4 1983/1984 150.000 166.608 111,1 Pelita IV 1984/1985 1) 1985/1986 2) 125.000 135.000 101.888 57.655 81,51 42,7 Jumlah 889.525 824.244 92,7 1 ) Angka diperbaiki, termasuk transmigran swakarsa 2) Angka sementara This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 428 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 7.9. Penanaman modal Salah satu faktor yang mendukung laju pertumbuhan pembangunan adalah peranan sektor swasta, baik swasta nasional maupun swasta asing, yang sejak disahkannya Undang- Undang Nomor 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dan UndangUndang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing telah menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Pengembangan penanaman modal dimaksudkan untuk meningkatkan produksi dan memperluas lapangan kerja, yang berarti juga akan mening- katkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan penerimaan devisa dari ekspor dengan adanya industri yang menghasilkan barang-barang ekspor terutama non migas, dan penghematan devisa yaitu dengan adanya industri substitusi impor. Demikian juga dimak- sudkan untuk menunjang usaha pemerataan pembangunan dengan pengarahan penanaman modal ke daerah-daerah. Hal ini dapat dilihat dari jumlah investasi yang telah disetujui Pemerintah, baik untuk penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun untuk penanaman modal asing (PMA) , yang terus mengalami peningkatan, yang berarti pula bahwa iklim usaha telah memberikan rangsangan daya tumbuh yang cukup baik. Sementara itu telah terjadi pergeseran orientasi penanaman modal, yaitu 4ari orientasi semula untuk membuat produk yang bersifat hilir, ke produk-produk yang bersifat lebih hu1u. Hal ini berarti bahwa dunia usaha telah semakin mendukung prioritas pembangunan dalam Pelita IV, yaitu meningkatkan industri yang menghasilkan mesin-mesin industri sendiri serta bahan baku dan bahan peno1ong bagi industri dalam negeri. Di samping itu dari pergeseran ini diharapkan akan lebih mendorong hadirnya proyek-proyek yang berteknoIogi ringgi, dan berlokasi di daerah-daerah penghasil bahan baku yang berarti menyebar lebih merata ke daerah-daerah di luar pulau Jawa. Rea1isasi sampai saat ini sebagian besar proyek-proyek baik dalam rangka PMDN maupun PMA masih terkonsentrasi di pulau Jawa, yaitu 67,4 persen untuk PMDN dan 63,4 persen untuk PMA. Sejalan dengan usaha-usaha yang telah dikembangkan untuk merangsang pertum- buhan PMDN dan PMA, telah timbul pula hambatan-hambatan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. Hal ini antara lain dapat dirasakan dari semakin sulitnya menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia karena adanya saingansaingan dari negara-negara berkembang yang berdekatan dengan Indonesia seperti Malaysia, Singapura dan Thailand, di samping juga dari negara-negara industri baru seperti Korea dan Taiwan. This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 429 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 Selain itu RRC yang mempunyai potensi pasar dalam negeri yang cukup besar, telah lebih membuka diri bagi masuknya investor asing. Sementara itu gejala resesi ekonomi dunia yang mencapai titik paling buruk pada tahun 1982 masih belum menunjukkan tanda-tanda akan membaik. Hal-hal diatas adalah merupakan sebagian daripada tantangan yang harus dihadapi, di samping hambatan-hambatan lain seperti penyebaran investasi yang belum merata, kejenuhan yang terjadi untuk bidang-bidang usaha yang bersifat hilir, serta masih tingginya suku bunga bank yang menyebabkan pemilik modal cenderung menyimpan uangnya di bank daripada investasi dengan segala risikonya. Menyadari bahwa pembangunan masih membutuhkan modal yang besar, bahkan semakin besar untuk tahun-tahun selanjutnya, berbagai upaya guna menarik para investor untuk turut berpartisipasi di dalamnya terus dilakukan. Di samping kebijaksanaan yang telah dilakukan seperti diterbitkannya daftar skala prioritas (DSP), penyempurnaan organisasi dan tata kerja badan koordinasi penanaman modal (BKPM), juga telah dilakukan penyederhanaan prosedur perizinan penanaman modal, pemberian kemudahan-kemudahan untuk bidang-bidang tertentu yang memang diprioritaskan, dibukanya kesempatan yang lebih luas bagi penanaman modal dalam berbagai biding yang selama ini tertutup untuk investasi PMA dan PMDN, serta memperluas pasaran di luar negeri seperti ke negara-negara Eropa Timur. Di samping itu faktor-faktor lain yang dapat menjadi daya tarik penanaman modal seperti terjaminnya kestabilan politik dan keamanan, pertumbuhan ekonomi yang cukup mantap, potensi pasar dalam negeri yang cukup besar, tersedianya sumberdaya alam yang melimpah, tenaga kerja yang relatif murah, serta tidak adanya pembatasan lalu lintas devisa, akan terus diupayakan peningkatannya. Sejalan dengan itu dalam rangka membantu para pemilik modal golongan menengah ke bawah termasuk koperasi, Pemerintah merencanakan membuat studi kelayakan yang bersifat "pra studi kelayakan" terhadap proyek-proyek di daerah, yang mempunyai potensi untuk dikembangkan secara ekonomis dengan modal yang tidak terlalu besar. Dengan usaha-usaha di atas diharapkan terciptanya iklim investasi yang dapat menjamin investasi yang sudah ada tetap dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan, bukan saja dalam masa Pelita IV, tetapi juga dalam tahun-tahun selanjutnya. Namun demikian perlu pula diingat bahwa hasil yang akan dicapai tidaklah sepenuhnya tergantung kepada usaha yang telah dilakukan saja, karena bagaimanapun juga gejolak perekonomian dunia akan tetap This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 430 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 berpengaruh terhadap perekonomian, khususnya pada iklim investasi, sebagai konsekuensi daripada sistem keterbukaan ekonomi yang kita anut. Perkembangan lebih terinci di bidang penanaman modal dapat diikuti dalam uraian berikut ini. 7.9.1. Penanaman modal dalam negeri Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri sampai dengan tahun kedua Pelita IV, tercatat sebanyak 4.145 buah proyek PMDN yang telah disetujui Pemerintah ,dengan rencana investasi sebesar Rp 23,9 tri1yun. Apabila ditinjau dari sudut bidang usaha, bidang industri adalah yang paling banyak menarik minat para investor, yakni sebesar 68,9 persen atau sebanyak 2.857 buah proyek, dengan rencana investasi sebesar Rp 15,8 trilyun. Se1anjutnya adalah bidang kehutanan dengan 465 buah proyek dan rencana investasi sebesar Rp 1,4 trilyun, bidang perhubungan/pariwisata dengan 413 buah proyek dan rencana investasi sebesar Rp 1,8 trilyun, serta bidang pertanian dengan 218 buah proyek dan rencana investasi sebesar Rp 1,9 tri1yun lebih. Sedangkan di bidang-bidang pertambangan, perikanan, jasa, pengangkutan dan tenaga 1istrik umumnya mempunyai kurang dari 100 buah proyek dengan rencana investasi secara keseluruhan sebesar Rp 2,8 trilyun. Gambaran lebih terinci mengenai proyek-proyek penanaman modal dalam negeri yang telah disetujui Pemerintah menurut bidang usaha sampai dengan bulan Juli 1985 dapat dilihat pada Tabel VII.68. Dalam pada itu orientasi penanam modal dalam membangun proyeknya ditujukan kepada terjaminnya pasar yaitu daerah yang padat penduduknya. Oleh karena itu, dari segi lokasi proyek sampai saat ini pulau Jawa tetap merupakan favorit bagi para investor This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 431 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 432 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 untuk menanamkan modalnya. Hal ini terlihat dari banyaknya proyek yaitu 2.762 buah (64,3 perseh) dengan rencana investasi sebesar Rp 15,3 tri1yun berlokasi di pulau Jawa. Untuk itu guna merangsang penyebaran lokasi proyek yang lebih merata ke seluruh wilayah tanah air, maka berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah antara lain berupa penyediaan prasarana dari sarana perhubungan yang lebih memadai. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mempermudah pengangkutan produk akhir menuju lokasi pasar, serta pembukaan lahan pemukiman baru yang dikaitkan dengan program transmigrasi yang pada gilirannya diharapkan akan merupakan potensi pasar dan tenaga kerja, di samping beberapa kemudahan yang diberikan khusus untuk proyek-proyek yang didirikan di luar pulau Jawa. Proyek- proyek penanaman modal dalam negeri yang telah disetujui Pemerintah menurut lokasi usaha dapat dilihat pada Tabel VII.69. 7.9.2. Penanaman modal asing Wa1aupun kehadiran PMA diharapkan hanyalah sebagai pelengkap dalam struktur penanaman modal, tidaklah berarti bahwa usaha untuk menarik para investor asing tidak digiatkan. Bahkan untuk beberapa bidang tertentu kehadiran PMA sangat diharapkan yaitu khususnya untuk bidang-bidang yang membutuhkan teknologi tinggi dan padat modal serta belum mampu dilaksanakan oleh investor Indonesia sendiri, sepanjang hal itu tidak mempunyai tendensi politik yang merugikan. Oleh karena itu guna memperkenalkan dan memberikan informasi yang lebih baik dan terarah tentang potensi dan prospek kegiatan penanaman modal di Indonesia, maka di luar negeri telah dibuka 3 perwakilan badan koordinasi penanaman modal (BKPM) masing-masing di New York, Paris dan Frankfurt. Di samping itu beberapa perwakilan RI di luar negeri ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan promosi investasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu kedutaan besar RI di Washington DC, Bonn, Den Haag, 1ondon, Paris dan Tokyo. Sementara itu sampai dengan bulan Juli 1985, jumlah proyek PMA yang telah disetujui Pemerintah adalah sebanyak 795 buah proyek dengan rencana investasi sebesar US $ 15,1 milyar. Dari jumlah tersebut, 503 buah proyek (63,3 persen) dengan rencana investasi sebesar US $ 11,4 mi1yar (75,5 persen) bergerak di bidang industri. Sedangkan bidang-bidang lainnya seperti pengangkutan/prasa- rana (67 proyek), jasa/usaha lainnya (59 proyek), pertanian (50 proyek), kehutanan (45 proyek), perhubungan/pariwisata (33 proyek), perikanan (23 proyek), dan pertambangan (15 proyek) mempunyai rencana investasi secara keseluruhan hanya sebesar US $ 3,7 milyar. Perkembangan penanaman modal asing yang telah disetujui Pemerintah menurut bidang This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 433 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 usaha dapat diikuti pada Tabel VII.70. Sebagaimana halnya dengan PMDN, pulau Jawa adalah merupakan lokasi yang menjadi favorit bagi para investor PMA untuk menanamkan modalnya. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah 795 buah proyek yang telah disetujui Pemerintah sampai dengan bulan Juli 1985, yaitu 578 buah atau sebesar 72,7 persen diantaranya berlokasi di pulau Jawa. Dari jumlah tersebut, DKI Jakarta menampung sebanyak 301 buah proyek dengan rencana investasi sebesar USI$ 3,8 milyar, dan Jawa Barat mempunyai 190 buah proyek dengan rencana investasi sebesar US $ 4,6 milyar. Sedangkan Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur menampung sebanyak 87 buah proyek dengan rencana investasi secara keseluruhan sekitar US $ 1,0 milyar. Sementara itu daerah lain di luar pulau Jawa yang cukup menonjol dalam menarik minat para investor adalah Sumatera Utara dengan 39 buah proyek dan rencana investasi sebesar US $ 1,9 milyar, Riau dengan 24 proyek dan rencana investasi sebesar US $ 592,6 juta, Kalimantan Tengah d,engan 17 proyek dan rencana investasi sebesar US $ 96,4 juta, Irian Jaya dengan 15 proyek dab rencana investasi sebesar US $ 368,3 juta, Kalimantan Timur dengan 13 proyek dan rencana investasi sebesar US $ 119,8 juta, serta Sumatera Selatan dengan 11 proyek dan rencana investasi sebesar US $ 52,2 juta. Sedangkan untuk propinsi-propinsi lainnya rata-rata hanya menampung dibawah 10 proyek (lihat Tabel VII.71.). This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 434 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 435 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 436 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 437 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 Apabila kita lihat dari negara asal investor, maka Jepang adalah yang paling banyak menaruh minat dalam menanamkan modalnya di Indonesia, baik ditinjau dari jumlah proyek maupun besarnya nilai rencana investasi yang telah disetujui. Dari 794 buah proyek yang ada, 207 buah (26,1 persen) diantaranya berasal dari Jepang dengan rencana investasi sebesar US $ 4,9 mi1yar. Negara berikutnya adalah Hong Kong dengan 123 buah proyek dan rencana investasi sebesar US $ 2,0 milyar, serta Amerika Serikat dengan 75 buah proyek dan rencana investasi sebesar US $ 772,4 juta. Gambaran selengkapnya mengenai proyek-proyek penanaman modal aging yang telah disetujui Pemerintah menurut negara asal sampai dengan bulan Juli 1985 dapat dilihat pada Tabel VII.72. 7.10. Pembinaan dunia usaha Pembinaan dunia usaha yang me1iputi pengembangan usaha swasta nasional, kope- rasi, dan perusahaan milik negara, merupakan salah satu usaha yang ikut menentukan keberhasilan pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan. Khususnya terhadap usaha swasta nasional dalam bentuk usaha-usaha kecil yang tersebar hampir di seluruh pe1osok tanah air dengan permodalan dan pengusahaan yang masih lemah, Pemerintah telah mem berikan pengarahan, bimbingan serta menciptakan iklim yang dapat mendorong pertum- buhannya. This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 438 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 439 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 440 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 Di bidang perkoperasian, kebijaksanaan yang ditempuh Pemerintah dalam Pelita IV adalah meningkatkan peranan dan kemampuannya, melalui program pembinaan kelembaga- an, program pengembangan usaha, program pendidikan, dan program penelitian koperasi. Pembinaan kelembagaan dilaksanakan berdasarkan kepada sendi-sendi dasar koperasi, dengan mengutamakan pembinaan organisasi koperasi primer. Dengan pembinaan koperasi- koperasi primer, diharapkan partisipasi para anggota dalam kegiatan ekonomi menjadi semakin besar, serta perlengkapan organisasi seperti rapat anggota, pengurus, dan badan pemeriksa semakin berfungsi secara berhasilguna. Sebagai pelaksanaan program tersebut, telah diselenggarakan penerangan, penyuluhan dan latihan, serta penataran perkoperasian, baik kepada para pengurus, badan pemeriksa, dan anggota koperasi maupun kepada masyarakat pada umumnya. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengertian tentang hak dan kewajiban anggota koperasi, serta cara-cara melaksanakan hak dan kewajibannya itu. Selain itu telah dilaksanakan pula kegiatan penerangan yang bertujuan untuk meningkatkan pengertian masyarakat pada umumnya tentang pentingnya berkoperasi. Usaha memasyarakatkan koperasi dilakukan antara lain melalui pameran, penu1isan di dalam surat kabar dan buletin, penyebarluasan buku-buku dan brosur perkoperasian, serta penerangan melalui media elektronika seperti radio, televisi, dan pemutaran film. Sedangkan kegiatan penyuluhan perkoperasian dilaksanakan melalui kaderisasi, kunjungan langsung ke koperasi-koperasi, dan ceramah. Selanjutnya dalam rangka pembinaan pengembangan usaha koperasi, telah dilaksanakan usaha peningkatan kemampuan perencanaan usaha koperasi primer khususnya KUD, dalam memanfaatkan berbagai fasilitas perkreditan yang tersedia bagi pertumbuhan usahanya. Selain itu juga dilakukan pembinaan usaha koperasi simpan pinjam agar mampu berperan aktif dalam mengisi kebutuhan para anggota koperasi, serta dikembangkan pula kerja sama dan jalinan usaha antara koperasi primer dengan koperasi sekundernya, di samping memantapkan dan mengembangkan pusat-pusat pelayanan koperasi. Program pembinaan kelembagaan dan program pembinaan pengembangan usaha koperasi tersebut telah dilaksanakan pula di daerah-daerah transmigrasi dan daerah terpenci1. Dalam pada itu kemajuan koperasi/KUD sangat ditentukan oleh tenaga-tenaga yang tersangkut dalam kegiatan koperasi, terutama mengenai tingkat pengetahuan dan keterampilannya. Sehubungan dengan itu, berbagai jenis kursus pendidikan, latihan, dan penataran perkoperasian,baik bagi pengurus, badan pemeriksa, karyawan, kader maupun anggota koperasi/KUD, dari Pelita ke Pelita terus ditingkatkan. Jumlah kader yang This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 441 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 memperoleh pendidikan perkoperasian selama Pelita I adalah sebanyak 36.708 orang, dalam Pelita II sebanyak 46.070 orang dan dalam Pelita III sebanyak 103.814 orang, sedangkan dalam tahun pertama Pelita IV telah dicapai sebanyak 20.858 orang. Sementara itu pelaksanaan pembinaan ke1embagaan, telah menunjukkan hasil antara lain bernpa semakin banyaknya jumlah koperasi. Dalam tahun 1968 jumlah koperasi adalah sebanyak 9.339 buah, sedangkan dalam tahun 1984 jumlahnya telah menjadi 26.179 buah. Sejalan dengan bertambahnya jumlah koperasi, keanggotaan koperasi juga mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Bi1a dalam tahun 1968 jumlah anggota koperasi primer baru sebanyak 1.509 ribu orang, maka dalam tahun pertama Pelita IV telah menjadi 13.902 ribu orang. Hasil-hasil tersebut menunjukkan bahwa wadah koperasi telah menyebar hampir ke seluruh lapisan masyarakat. Perkembangan jumlah BUUD dan KUD di seluruh Indonesia dapat dilihat pada Tabel VI1.73. Dalam pada itu wa1aupun jumlah BUUD/KUD makin meningkat, namun jumlah modal yang diperoleh dari simpanan para anggota masih sangat terbatas karena pada umum- nya anggota koperasi terdiri dari golongan ekonomi lemah. Untuk itu dalam rangka lebih meningkatkan swadaya koperasi, kegiatan pemupukan modal, baik melalui intesifikasi pemasukan simpanan anggota maupun melalui penyisihan sebagian sisa hasil usahanya, terus ditingkatkan. Perkembangan jumlah dan simpanan koperasi dapat dilihat pada Tabel VI1.74. Sementara itu usaha perkreditan yang disalurkan oleh koperasi juga mengalami peningkatan, terntama yang berupa kredit candak kulak (KCK), yaitu kredit yang diper- untukkan bagi pedagang dan pengusaha kecil. Kredit tersebut yang dapat diperoleh dari KUD dengan prosedur yang sederhana dan bunga yang ringan, terus mengalami peningkatan tidak hanya dalam vo1umenya tetapi juga jumlah nasabahnya. Apabila dalam tahun 1984/ 1985 jumlah nasabah penerima kredit adalah sebanyak 13.893.891 orang dengan jumlah kredit sebesar Rp 166.861,7 juta, maka dalam tahun 1985/1986 (sampai dengan bulan Juni) jumlah-jumlah tersebut telah meningkat masing-masing menjadi 14.322.621 orang dan Rp 184.979,7 juta. Peranan KUD dalam pengadaan dan pemasaran pangan tampak dari perkembangan pembelian gabah dan beras dari petani. Keikutsertaan KUD dalam pengadaan pangan untuk sarana penyangga nasional dimulai sejak tahun 1973, yang dimaksudkan agar KUD mem- peroleh kesempatan untuk mengembangkan kemampuan usahanya. Adapun jumlah KUD This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 442 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 yang ikut serta dalam pengadaan pangan dalam tahun 1984/1985 adalah sebanyak 2.291 buah, dengan jumlah beras yang terkumpul sebanyak 2.046,4 ribu ton, sedangkan dalam tahun 1985/1986 (sampai dengan bulan Agustus) jumlah KUD yang ikut serta adalah sebanyak 1.954 buah dengan jumlah beras sebanyak 1.282,6 ribu ton. Dalam kaitannya dengan peningkatan produksi pangan, koperasi/KUD ikut serta secara aktif menyalurkan pupuk dan insektisida/pestisida kepada petani. Dalam musim tanam (MT) 1984, 3.555 unit KUD menyalurkan pupuk sebanyak 143.398 ton, dan 2.365 unit KUD menyalurkan insekti- sida/pestisida sebanyak 532.167 kg/liter. Sedangkan dalam MT 1985 sebanyak 3.078 unit KUD menyalurkan 77.245 ton pupuk dan 1.380 unit KUD menyalurkan sebanyak 294.310 kg/liter insektisida/pestisida. This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 443 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 444 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 445 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 446 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 Koperasi/KUD juga telah mengusahakan pemasaran komoditi-komoditi perkebunan rakyat seperti kopra, cengkeh, tebu dan lain sebagainya. Dalam tahun 1984/l985, koperasi yang ikut memasarkan kopra berjumlah 202 buah dengan jumlah pembelian sebanyak 47,1 ribu ton yang bemilai Rp 14.980,8 juta, sedangkan jumlah penjualan mencapai 45,1 ribu ton yang bemilai Rp 16.061,6 juta. Kemudian dalam tahun 1985/1986 (sampai dengan bulan Juli) terdapat 196 buah koperasi yang melaksanakan pembelian 34,8 ribu ton kopra seharga Rp 9.822,6 juta dan menjual 33,3 ribu ton kopra bemilai Rp 10.057,3 juta. Di samping itu dalam pelaksanaan kebijaksanaan harga dasar cengkeh, tahun 1984 terdapat 228 buah koperasi yang melaksanakan pembelian cengkeh yang berhasil mengumpulkan 7.659,5 ton seharga Rp 18.538,7 juta, dan menjual sebanyak 7.924,4 ton seharga Rp 64.397,7 juta. Sedangkan dalam tahun 1985/1986 (sampai dengan bulan Juli) tercatat 298 buah koperasi yang membeli 1.124,1 ton cengkeh dengan nilai Rp 9.111,2 juta, dan menjual l.ll5,2 ton cengkeh bemilai Rp 9.136,1 juta. Selain itu KUD yang berada di pulau Jawa sejak tahun 1981 memperoleh kesempatan untuk ikut aktif di bidang tebu rakyat intensifikasi (TRI), dengan maksud untuk meningkatkan pelayanan kepada para petani tebu terutama dalam penyediaan paket kredit dan. pemasaran gula. Dalam tahun 1984/1985, jumlah KUD yang bergerak di bidang TRI adalah sebanyak 717 buah yang menyalurkan kredit sebesar Rp 120.234 juta, sedangkan dalam tahun 1985/1986 (sampai dengan bulan Juli) terdapat 543 buah KUD yang menangani kredit sebesar Rp 35.218,9 juta. Dalam pada itu penyaluran gula pasir yang dilakukan KUD dalam tahun 1984 mencapai 474.430 ton, sedangkan sampai bulan Mei 1985 telah disalurkan sebanyak 170.675 ton. Di bidang perikanan rakyat, koperasi telah melakukan pembinaan usaha, terutama di daerah-daerah yang mempunyai potensi perikanan rakyat yang besar, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Maluku, dan beberapa daerah lainnya. Dalam tahun 1984, jumlah koperasi perikanan rakyat adalah sebanyak 645 buah dengan anggota sebanyak 148.520 orang dan nilai usaha sebesar Rp 71.434 juta. Selanjutnya dalam tahun kedua Pelita IV (sampai dengan bulan Juli 1985) jumlah koperasi tersebut telah meningkat menjadi 685 buah dengan anggota 155.528 orang, dan nilai usaha meneapai Rp 72.221 juta. Demikian juga di bidang peternakan rakyat, KUD ikut melakukan kegiatan seeara This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 447 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 intensif meliputi penyaluran bibit unggul, penyaluran makanan ternak, penyaluran obat- obatan dan alat-alat kesehatan ternak, serta pemasaran produk ternak yang dihasilkan. Dalam tahun pertama Pelita IV terdapat sebanyak 514 buah koperasi yang mempunyai anggota sebanyak 51.673 orang, serta nilai usahanya sebesar Rp 87.344,5 juta. Sedangkan dalam tahun 1985/1986 (sampai dengan bulan Juli) telah meningkat menjadi sebanyak 560 buah koperasi, dengan 52.260 anggota dan nilai usaha sebesar Rp 100.729,1 juta. Sementara itu jumlah koperasi susu telah meneapai 183 buah dengan anggota sebanyak 42.965 peternak. Sedangkan jumlah sapi betina yang dimiliki dan jumlah susu yang dapat ditampung oleh anggota koperasi dalam tahun 1984/1985, masing-masing sebanyak 161.000 ekor dan 195 juta liter. Kemudian dalam tahun 1985/1986 (sampai dengan bulan Juli), jumlah sapi yang dimiliki dan susu yang dapat ditampung masing-masing mencapai 166.031 ekor sapi betina dan 153 juta liter susu sapi. Sebagaimana telah dilakukan dalam tahun-tahun lalu, kebijaksanaan untuk membantu usaha kerajinan rakyat dan industri kecil dilakukan dengan meningkatkan kerjasama, baik antarkoperasi maupun antara koperasi dengan badan usaha lainnya, dengan prinsip saling menguntungkan, seperti dalam pengadaan bahan baku, produksi, serta pemasaran hasilnya. Perlu ditambahkan bahwa karena kegiatan kerajinan rakyat dan industri kecil kebanyakan tersebar di daerah-daerah pedesaan dan menyerap banyak tenaga kerja, maka langkah-Langkah ini akan terus ditingkatkan dan disempurnakan sekaligus untuk menjadikan koperasi sebagai soko guru ekonomi Indonesia. Dalam tahun 1983 jumlah koperasi yang mengelola dan mengkoordinir pengrajin adalah sebanyak 675 buah, berang- gotakan sebanyak 65.201 orang, dengan usaha senilai Rp 210.147,3 juta. Sedangkan dalam tahun 1984 telah meningkat menjadi sebanyak 850 buah yang beranggotakan 79.745 orang, dengan nilai usaha sebesar Rp 550.750,8 juta. Sementara itu penggabungan industri kecil yang memproduksi tahu dan tempe ke dalam koperasi tahu dan tempe Indonesia (Kopti) telah diwujudkan sejak tahun 1979. Dalam tahun 1985 (sampai dengan bulan Mei) jumlahnya meneapai sebanyak 67 buah, dengan anggota 32.326 orang, meliputi modal sebesar Rp 8.595.7 juta, dan telah menyalurkan sebanyak 22.921,7 ton kedelai. Koperasi jasa yang bergerak di bidang jasa angkutan, pembinaannya telah dilakukan seeara intensif sejak awal Pelita III. Jenis jasa angkutan yang dikelola koperasi meliputi jasa angkutan darat, angkutan laut dan angkutan sungai. Dalam tahun pertama Pelita IV, koperasi di bidang angkutan darat berjumlah l08 buah yang tersebar di 25 propinsi dengan jumlah This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 448 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 anggota sebanyak 22.850 orang, dan jumlah armada sebanyak 5.650 unit. Disamping itu di bidang angkutan laut/sungai terdapat 37 buah koperasi yang tersebar di 17 propinsi, dan jumlah anggotanya sebanyak 3.242 orang, dengan armada sebanyak 394 unit. Sementara itu usaha pengembangan pemasaran listrik pedesaan dilakukan oleh koperasi bersama-sama dengan PLN, sehingga koperasi-koperasi tersebut bertanggung jawab atas pemanfaatan listrik yang dibangkitkan dan disediakan oleh PLN. Dalam tahun pertama Pelita IV, jumlah koperasi/KUD yang berperan sebagai distributor listrik pedesaaan telah mencapai sebanyak 477 buah koperasi/KUD yang tersebar di 17 propinsi. Sedangkan hasil pendistribusian daya listrik telah meliputi 1.578 desa, dengan jumlah langganan sebanyak 309.226 rumah. Selanjutnya dalam usaha pembinaan koperasi yang lebih berhasil dan berdaya guna, telah pula ditingkatkan pendidikan dan keterampilan petugas pembina di lingkungan Departemen Koperasi, di samping juga dilakukan kegiatan penelitian perkoperasian. This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 449 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 BAB VIII PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN SOSIAL DAN PEMBANGUNANDAERAH 8.l. Pendahuluan Pembangunan nasional yang diselenggarakan hingga saat ini adalah pembangunan yang bersifat menyeluruh untuk mewujudkan suatu masyarakat Indonesia yang adil dan makmur baik material maupun spiritual. Oleh sebab itu, walaupun bidang ekonomi menem- pari prioritas pertama dalam pembangunan nasional, tidaklah berarti bahwa manusia sebagai salah satu unsur terpenting akan dikesampingkan, bahkan senantiasa ditingkatkan peranannya dalam kegiatan pembangunan. Hal ini tiada lain dimaksudkan agar keberhasilan pembangunan dapat mendukung proses terciptanya masyarakat Indonesia yang maju, dan tetap memiliki kepribadian kuat berdasarkan Pancasila. Berpijak dari pola kebijaksanaan pembangunan tersebut, pembangunan di bidang agama terus dikembangkan agar manifestasi dari kataqwaan masyarakat Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dilandasi oleh tuntunan agama benar-benar dapat diwujudkan dalam perbuatan. Unruk itu kehidupan keagamaan terus dibina dan dipupuk dalam suasana hidup rukun di antara sesama dan semua umat beragama serta penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehingga umat beragama yang merupakan bagian terbesar daripada rakyat Indonesia dapat dijadikan modal utama bagi pembangunan nasional. Dalam kaitannya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bidang pendidikan memiliki peranan yang besar. Oleh karena itu kepada bidang pendidikan diberikan prioritas tinggi dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa ke arab terwujudnya modernisasi masyarakat yang tetap berlandaskan pada budaya bangsa, dan terbentuknya integrasi nasional berdasarkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Ruang lingkup pelaksanaannya lebih dititikberatkan kepada pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, tanpa mengabaikan kualitas keluaran yang dihasilkannya. Erat hubungannya dengan pembangunan pendidikan, kebudayaan nasional senantiasa dipertahankan kelestariannya dan dikembangkan melalui penerapan nilai-nilai luhur sesuai dengan norma- norma Pancasila. Sementara itu investasi manusia yang dikembangkan melalui bidang pendidikan dan This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 450 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 kebudayaan tersebut, perlu ditopang dengan kondisi fisik dan jiwa yang sehat dari setiap insan. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan kualitas manusia Indonesia, pembangunan di bidang kesehatan lebih diserasikan dan diseimbangkan dengan lajunya pembangunan di bidang lainnya. Sejalan dengan itu, program kependudukan dan keluarga berencana telah memberikan andil yang tidak kecil artinya. Kegiatannya tidak sekedar menanggulangi akibat yang ditimbulkan dari pertumbuhan penduduk yang tinggi, melainkan telah berkembang menuju cita-cita yang luhur, yakni melembagakan dan membudayakan norma keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Selanjutnya dalam rangka perbaikan kesejahteraan rakyat, pembangunan di bidang kesejahteraan sosial lebih diutamakan untuk mengupayakan agar tidak seorang warga negarapun tertinggal dan tidak terjangkau dalam proses pembangunan. Hal ini tidak terlepas dari usaha untuk mewujudkan kondisi sosial yang dinamis dalam kehidupan individu, keluarga dan masyarakat, yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan, keamanan, ketertiban dan ketenteraman lahir batin, serta memiliki harga diri dan kepercayaan diri sendiri. Dalam hubungannya dengan usaha untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial, dibutuhkan perwujudan ketertiban dan keadilan. Oleh karena itu produk-produk dalam pembangunan hukum diusahakan agar benar-benar dapat berfungsi sebagai landasan dan sekaligus penunjang bagi pembangunan. Dengan didukung oleh pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan yang sesuai dengan doktrin pertahanan dan keamanan nasional, diciptakanlab sistem pertahanan rakyat semesta beserta ABRI dan Polri sebagai kekuatan intinya untuk mengamankan jalannya pembangunan. Dalam pada itu pemerataan pembangunan sebagaimana tercermin dari berbagai proyek pembangunan sektoral, regional maupun proyek-proyek Inpres memberikan petunjuk betapa besar perhatian Pemerintah dalam mempercepat terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini juga ditujukan untuk memperkuat terbentuknya kesatuan politik, kesatuan ekonomi dan kesatuan sosial budaya, sehingga terjamin keserasian laju pertumbuhan antardaerah. Namun tetap disadari bahwa usaha besar dan berskala nasional tersebut tidak mungkin membawa hasil yang diharapkan tanpa ditopang sikap mental yang baik dan tekad yang besar dari penyelenggara negara serta partisipasi aktif dari seluruh masyarakat. Oleh sebab itu tugas penerangan tidak hanya sekedar penyampai berita, melainkan harus dapat merangsang masyarakat, membangkitkan sikap optimis, membina dan mengembangkan partisipasi seluruh rakyat Indonesia dalam pembangunan. This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 451 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 8.2. Agama Memasuki tahun kedua Pelita IV, pembangunan di bidang agama yang selama ini dilaksanakan telah membuahkan hasil yang memadai. Hal ini terlihat antara lain pada suasana kerukunan hidup masyarakat beragama, baik antara sesama pemeluk suatu agama maupun antara pemeluk agama yang satu dengan pemeluk agama yang lainnya. Keadaan tersebut selain dapat memperkokoh kesatuan dan persatuan nasional juga memberikan perasaan tenteram bagi para pemeluk agamanya masing-masing di dalam melaksanakan ibadahnya. Dengan dikembangkannya motivasi-motivasi yang bersumber dari ajaran agama, yang sekaligus melibatkan para pemuka agama menjadi juru bicara pembangunan sesuai dengan lingkungannya, maka peranserta umat beragama dalam pembangunan dapat lebih ditingkatkan, sedangkan wadah musyawarah antara umat beragama yang telah dibentuk pada tahun 1980 mulai berfungsi lebih efektif. Untuk menunjang pembangunan di bidang agama selain dilakukan pembinaan tata kehidupan beragama, juga ditingkatkan mutu pendidikan agama dan relevansinya dengan pembangunan sehingga mampu meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan dan keterampilan, budi pekerti, kepribadian, semangat kebangsaan, dan cinta tanah air. 8.2.l. Pembinaan tata kehidupan beragama Pembinaan tata kehidupan beragama dilakukan dengan meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana kehidupan beragama, penerangan dan bimbingan hidup beragama serta pelayanan ibadah haji. Sebagai perwujudan dari pembangunan sarana dan prasarana kehidupan beragama, dalam tahun kedua Pelita IV (tahun 1985/1986) telah ditingkatkan bantuan pembangunan/rehabilitasi tempat-tempat peribadatan, pembangunan balai nikah dan balai sidang pengadilan agama, serta penyediaan kitab suci berbagai agama. Bantuan pembangunan/rehabilitasi tempat-tempat peribadatan dimaksudkan untuk memberikan dorongan terhadap swadaya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan tempat peribadatan yang layak dan menyatu dengan lingkungannya. Menjelang dimulainya Pelita I, tempat peribadatan di Indonesia yang hanya berjumlah 380.951 buah, pada akhir Pelita III telah meningkat menjadi sebanyak 577.660 buah, dan pada akhir tahun pertama Pelita IV (1984/1985) menjadi sebanyak 585.923 buah. Jumlah tempat peribadatan yang dibantu/- direhabilitasi oleh Pemerintah dalam Pelita III adalah sebanyak 12.641 buah, dan dalam This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 452 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 tahun 1984/1985 sebanyak 3.791 buah. Jumlah bantuan pembangunan/rehabilitasi tempat-- tempat peribadatan dalam tahun 1985/1986 (sampai dengan bulan Agustus) terus mengalami peningkatan yaitu mencakup sebanyak 5.043 buah, yang berarti meningkat sebanyak 1.252 buah bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di samping itu dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pelaksanaan perkawinan, yang sekaligus sebagai wadah pembinaan kesejahteraan keluarga, telah dibangun sejumlah balai nikah dan balai sidang pengadilan .agama. Sejalan dengan itu dalam Pelita III telah dibangun 1.572 balai nikah, sedangkan dalam tahun pertama Pelita IV (1984/1985) telah dibangun 587 buah, dan dalam tahun 1985/1986 (sampai dengan bulan Agustus) telah dibangun sejumlah 455 buah. Balai nikah tersebut selain berfungsi untuk memberikan pelayanan dan kemudahan perkawinan, juga untuk menunjang pelaksanaan program kesejahteraan keluarga dan keluarga berencana. Selain itu dalam tahun 1985/1986 (sampai dengan bulan Agustus) telah dibangun/ diperluas 7 balai sidang pengadilan agama tingkat banding, dan 22 buah balai sidang pengadilan agama tingkat pertama. Untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan kitab suci dan mengembangkan penafsiran kitab suci, dalam tahun 1985/1986 (sampai dengan bulan Agustus) tdah diterbitkan sebanyak 1.812.834 buah kitab suci, dengan rincian 1.415.000 buah kitab suci agama Islam, 152.784 buah kitab suci agama Protestan, 132.050 buah kitab suci agama Katolik, 93.000 buah kitab suci agama Hindu, dan 20.000 buah kitab suci agama Budha. Sedangkan untuk mengurangi timbulnya masalah yang disebabkan adanya bermacam-macam sistem penulisan, telah disusun kitab suci Al Quran standar. Dalam pada itu untuk meningkatkan keimanan, penghayatan dan pengamalan agama, memantapkan kerukunan hidup beragama, serta meningkatkan pengamalan Pancasila, kegiatan penerangan dan bimbingan hidup beragama terus ditingkatkan antara lain berupa kegiatan penyuluhan agama dan pembinaan kerukunan hidup beragama. Adapun penyuluhan agama diberikan kepada masyarakat dari berbagai kelompok antara lain terhadap bekas aktivis G-30-S/PKI, remaja, narapidana, para transmigran, suku terasing, dan kelompok khusus lainnya seperti tunasusila serta tunawisma. Sedangkan materi penyuluhan agama juga telah diperluas, yaitu tidak hanya berhubungan dengan pelaksanaan ibadah sehari-hari tetapi juga menyangkut aspek-aspek pembangunan lainnya seperti keluarga berencana, peranan, wanita, generasi muda, lingkungan hidup, perbaikan gizi keluarga, dan lain sebagainya. Sehubungan dengan itu, dalam dua tahun pertama Pelita IV ini tdah diberikan penyuluhan This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 453 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 agama kepada 840 kelompok pemeluk agama Islam yang disertai dengan pengadaan 1.511.000 buah brosur agama dan 50.784 buah paket penyuluhan. Dalam jangka waktu yang sama, penyuluhan agama juga diberikan kepada 610 kelompok umat Protestan dengan diikuti pengadaan 115.000 buah brosur agama dan 9.400 buah paket penyuluhan. Demikian juga terhadap umat Katolik diberikan penyuluhan agama kepada 405 kelompok dan diikuti pengadaan 47.000 buah brosur agama dan 9.660 buah raker penyuluhan. Sedangkan kepada umat Hindu dan Budha telah diberikan penyuluhan kepada 105 kelompok dengan pengadaan brosur agama sebanyak 63.440 buah. Selanjutnya untuk lebih mendorong kegairahan penghayatan kehidupan beragama Islam telah diselenggarakan musabaqah tilawatil quran (MTQ) yang secara nasional telah diselenggarakan sejak tahun 1968. Kegiatan tersebut telah semakin melembaga dan berkembang dalam masyarakat serta semakin tertib pelaksanaannya. Hal ini ditandai dengan adanya partisipasi dari seluruh lapisan rakyat dan seluruh instansi pada penyelenggaraan MTQ tanpa memandang suku dan agama. Apabila dalam tahun-tahun pertama pelaksanaannya dilakukan tiga tahun sekali, pada waktu ini dilakukan dua tahun sekali. sebagai salah satu hasilnya juara-juara MTQ nasional telah berperan dalam kejuaraan MTQ internasional. Terciptanya kerukunan hidup beragama adalah merupakan salah satu prasyarat bagi tercapainya ketahanan nasional serta pemantapan kesatuan dan persatuan bangsa. Sehubungan dengan itu, pembinaan kerukunan hidup beragama terus dilanjutkan serta ditingkatkan baik menyangkut kerukunan umat seagama, kerukunan antarumat beragama maupun kerukunan antarumat beragama dengan Pemerintah. Sebagai tindak lanjutnya, dalam tahun pertama dan kedua Pelita IV (sampai dengan bulan Agustus) telah dilaksanakan musyawarah umat seagama di 26 lokasi yang diikuti oleh 2.690 orang, serta musyawarah antarumat beragama yang diadakan pada 13 lokasi dan diikuti oleh 1.170 orang. Dalam jangka waktu yang sama telah dilaksanakan pekan orientasi kerjasama antarumat beragama dengan Pemerintah pada 6 lokasi dengan peserta sebanyak 720 orang, di samping telah diterbitkan pula buku pedoman kerukunan hidup beragama sebanyak 27.200 buah. Pelayanan ibadah haji, yang merupakan salah satu program dalam pembinaan tara kehidupan agama, selain ditujukan agar ibadah haji dapat dilaksanakan dengan lancar, tertib, dan amaH serta memenuhi syarat-syarat agama/peraturan perundangan yang berlaku, juga ditujukan bagi terbinanya jemaah haji yang mabrur, berjiwa pembangunan dan mampu membina masyarakat lingkungannya. Sehubungan dengan itu, dalam rangka This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 454 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 menyempurnakan dan meningkatkan mutu pelayanan bagi pelaksanaan ibadah haji, dalam tahun pertama Pelita IV (1984/1985) telah dilanjutkan pembangunan asrama haji antara lain di Surabaya, Banjarmasin, dan Pontianak, dengan luas masing-masing 2.180 meter persegi, 2.800 meter persegi, dan 2.715 meter persegi. Sedangkan dalam tahun kedua Pelita IV (1985/1986) sampai dengan bulan Agustus 1985 telah dibangun pula asrama haji di Banda Aceh seluas 3.120 meter persegi, di Padang seluas 4.032 meter persegi, di Palangkaraya seluas 500 meter persegi, dan di Jayapura seluas 300 meter persegi. Di samping itu telah dilakukan pula peningkatan keterampilan para petugas terutama di dalam melayani para jemaah haji selama di tanah suci. Apabila dilihat dari jumlah jemaah haji setiap tahunnya, terlihat perkembangan yang turun naik. Apabila dalam tahun 1983/1984 jumlah jemaah haji mencapai 49.117 orang, dalam tahun 1984/1985 telah menurun menjadi 38.153 orang. Namun dalam tahun 1985/1986 (sampai dengan bulan Agustus) jumlah jemaah haji Indonesia meningkat kembali menjadi 40.130 orang. Jika dilihat dari daerah asal para jemaah haji, jemaah haji terbanyak dalam tahun 1985/1986 (sampai dengan bulan Agustus) adalah berasal dari Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah, dengan jumlah-jemaah haji masing-masing sebanyak 8.l80 orang, 6.3ll orang, 4.l96 orang, 3.337 orang, dan 2.840 orang. Perkembangan jemaah haji yang lebih terinci dapat dilihat pada Tabel VIlI.1. 8.2.2. Pembinaan pendidikan agama Untuk lebih menyelaraskan antara pendidikan agama dengan pendidikan umum, maka pembinaan pendidikan agama terus ditingkatkan agar tercipta suasana yang mendorong ke arab berkembangnya pola berpikir yang sejalan dengan tujuan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila. Dalam pelaksanaannya, pembinaan pendidikan agama ini meliputi pembinaan pendidikan agama tingkat dasar, tingkat menengah pertama, tingkat menengah atas, dan tingkat tinggi. . Pembinaan agama tingkat dasar dan menengah dilakukan dengan pengadaan buku pelajaran dan buku pedoman bagi guru sekolah, penataran guru dan tenaga pembina sekolah, rehabilitasi/pembangunan gedung sekolah, penyempurnaan kurikulum, serta penyediaan berbagai sarana penunjangnya. Sehubungan dengan itu, dalam rangka meningkatkan mutu This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 455 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 madrasah ibtidaiyah negeri (MIN), dalam tahun 1985/1986 (sampai dengan bulan Agustus) telah direhabilitasi/dibangun gedung MIN sebanyak 168 buah, dilakukan penataran guru dan tenaga pembina sebanyak 1.338 orang, serta disediakan buku pelajaran untuk murid dan buku pedoman untuk guru sebanyak 4.0l8.718 buah. Sejalan dengan kegiatan tersebut, melalui program bantuan pembangunan sekolah dasar (Inpres SD), dalam tahun 1985/1986 (sampai dengan bulan Agustus) telah dilaksanakan pemberian bantuan/rehabilitasi terhadap 10.400 buah madrasah ibtidaiyah swasta (MIS), sedangkan dalam tahun sebelumnya telah direhabilitasi sebanyak 10.760 MIS. Sementara itu untuk meningkatkan mutu pendidikan agama pada Sekolah Dasar, sampai dengan periode yang sama tahun 1985/1986 telah diadakan penataran terhadap 920 orang guru agama, disertai dengan pengadaan buku sebanyak 2.231.260 buah, dan penyediaan alat peraga pendidikan sebanyak 44.000 set. Pembinaan pendidikan agama tingkat menengah pertama mencakup usaha pening- katan mutu madrasah tsanawiyah negeri (MTsN) dan madrasah tsanawiyah swasta, pembi- naan pendidikan agama pada sekolah lanjutan tingkat pertama (SL TP), serta bantuan pembinaan pondok pesantren. Selama Pelita II telah dilaksanakan pembangunan/rehabilitasi 134 MTsN, sedangkan dalam Pelita III jumlah tersebut meningkat menjadi 393 MTsN. Selanjutnya dalam tahun 1985/1986 (sampai dengan bulan Agustus) telah dibangun/dire- habilitasi sebanyak 240 MTsN. Di samping itu disediakan pula buku pelajaran pokok untuk murid dan buku pedoman bagi guru MTsN serta alat-alat peraga pendidikan. Dalam tahun 1984/1985 telah disediakan sebanyak 1.234.400 buah buku pelajaran untuk murid dan buku pedoman untuk guru, dan dalam tahun 1985/1986 (sampai dengan bulan Agustus) telah disediakan pula sebanyak 1.825.440 buah. Selain itu untuk meningkatkan mutu pendidikan MTsN dalam tahun 1985/1986 (sampai dengan bulan Agustus) telah ditatar sebanyak 108 orang guru dan tenaga pembina. Sementara itu kegiatan peningkatan mutu pendidikan agama pada SLTP telah dilaksanakan secara lebih intensif sejak Pelita III. Dalam periode tersebut telah disediakan buku pelajaran agama untuk murid dan buku pedoman untuk guru sebanyak 2.296.900 buah, serta penataran terhadap 1.731 orang guru agama. Sedangkan dalam tahun 1984/1985 telah disediakan 706.250 buku pelajaran agama untuk murid dan buku pedoman untuk guru serta ditatar 160 guru agama. This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 456 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 457 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 Pondok pesantren yang pada umumnya adalah milik swasta, sebagian masih dike- lola secara tradisional, baik organisasinya maupun sistem pendidikannya. Namun demikian, sifat-sifat tradisional tersebut banyak segi positifnya yang sangat mendukung pembangunan misalnya sifat mandiri, disiplin, kegotongroyongan dan kesederhanaan. Berpangkal pada segi-segi positif tersebut, Pemerintah terus meningkatkan pembinaannya agar supaya pondok pesantren dapat menyesuaikan kegiatannya searah dengan program pembangunan, dan para santri yang kembali ke masyarakat dapat menjadi kader pembangunan di lingkungannya. Sehubungan dengan itu, dalam rangka pengembangan pondok pesantren menjadi pusat pembangunan masyarakat sekelilingnya, dalam tahun 1985/1986 (sampai dengan bulan Agustus) telah dilakukan pembangunan ruang bengkel kerja dan rehabilitasi gedung pada 84 pondok pesantren. Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan bila dibandingkan dengan pembangunan/rehabilitasi dalam tahun sebelumnya yaitu pada 71 pondok pesantren. Bersamaan dengan diberikannya bantuan ruang bengkel kerja, telah pula disediakan alat keterampilan dan praktek kepada 67 pondok pesantren. Di samping itu dalam rangka meningkatkan mutu pondok pesantren, dalam tahun 1985/1986 (sampai dengan bulan Agustus) telah diadakan penataran terhadap 240 tenaga pembina dan pemberian bantuan buku pelajaran dan perpustakaan sebanyak 66.680 buah. Pembinaan pendidikan agama tingkat atas mencakup usaha-usaha peningkatan mutu pendidikan pada madrasah aliyah (MA) dan pendidikan guru agama (PGA), baik negeri maupun swasta, serta meningkatkan mutu pendidikan agama pada sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA). Usaha-usaha yang dilakukan antara lain meliputi penyempurnaan kurikulum, pembangunan/rehabilitasi gedung, penyediaan buku dan alat pelajaran, peningkatan mutu guru dan tenaga pembina, serta bantuan pembinaan pada madrasah aliyah swasta (MAS) dan PGA swasta. Dalam tahun 1984/1985, telah diadakan pembangunan/rehabilitasi 102 buah madrasah aliyah negeri (MAN), penataran 1.500 guru dan tenaga pembina, dan pengadaan buku pelajaran untuk murid dan buku pedoman untuk guru sebanyak 358.000 buah. Sedangkan dalam tahun 1985/1986 (sampai dengan bulan Agustus) telah diadakan pembangunan/rehabilitasi 72 buah MAN, penataran 750 guru dan tenaga pembina, serta pengadaan buku pelajaran untuk murid dan buku pedoman untuk guru sebanyak 323.382 buah. Dalam rangka meningkatkan pembinaan dan peningkatan mutu pendidikan guru agama negeri (PGAN), dalam tahun 1985/1986 (sampai dengan bulan Agustus) telah diadakan pembangunan/rehabilitasi 42 gedung PGAN dengan diikuti pengadaan buku pelajaran untuk murid dan buku pedoman untuk guru sebanyak 363.548 buah. Jumlah This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 458 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 tersebut berarti mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan pembangunan/rehabilitasi dalam tahun sebelumnya yaitu sebanyak 12 buah, dan pengadaan buku sebanyak 270.000 buah. Dalam jangka waktu yang sama juga telah diadakan penataran terhadap 132 guru dan tenaga pembina PGAN. Pembinaan pendidikan agama tingkat tinggi terutama ditujukan untuk meningkatkan mutu dan mengembangkan perguruan tinggi agama sehingga mampu menghasilkan tenaga ilmiah/ahli yang berkualitas tinggi dalam bidang agama serta mampu menterjemahkan ajaran-ajaran agama bagi kehidupan masyarakat. Untuk menunjang kegiatan tersebut telah dilaksanakan berbagai kegiatan, antara lain berupa pembangunan prasarana dan sarana pendidikan, pengadaan buku-buku ilmiah, peningkatan mutu tenaga pengajar (melalui program doktor dan pasca sarjana), serta kegiatan penelitian. Dalam tahun 1985/1986 (sampai dengan bulan Agustus) telah dibangun gedung perkuliahan institut agama Islam negeri (IAIN) seluas 10.690 meter persegi yang terdiri dari ruang kuliah, ruang kantor, dan perpustakaan. Hasil kegiatan tersebut berarti mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan pembangunan dalam. tahun sebelumnya yang mencapai 10.440 meter persegi. Di samping itu dalam periode yang sama tahun 1985/1986 juga .telah dilakukan penyediaan buku-buku ilmiah sebanyak 41.100 buah, sedangkan dalam tahun sebelumnya disediakan buku-buku ilmiah sebanyak 35.100 buah. Selanjutnya dalam rangka kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dalam tahun 1984/1985 telah dilaksanakan kegiatan kuliah kerja nyata (KKN) bagi 10.752 mahasiswa IAIN, sedangkan dalam tahun 1985/1986 (sampai dengan bulan Agustus) mahasiswa yang telah mengikuti KKN adalah sebanyak 2.950 orang. Dalam periode yang sama tahun 1985/1986 telah pula dilakukan penelitian ke berbagai daerah mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan sebanyak 21 kali, sedangkan terhadap 127 tenaga pengajar dan tenaga administrasi telah diberikan kesempatan untuk mengikuti program pasca sarjana dan program doktor. Di samping kegiatan-kegiatan tersebut juga telah dilaksanakan pemberian bantuan pada perguruan tinggi agama Islam swasta (PTAIS) dan perguruan tinggi agama swasta lainnya seperti Protestan, Katolik, Hindu, dan Budha. Bantuan tersebut antara lain meliputi biaya penelitian, buku-buku perpustakaan, bantuan untuk pembangunan kampus dan sarana pendidikan lainnya. Sementara itu untuk meningkatkan mutu pendidikan agama pada perguruan tinggi umum, telah disediakan buku- buku ilmiah dan buku pegangan mengajar agama bagi berbagai perguruan tinggi umum negen. This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 459 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 8.3. Pendidikan dan kebudayaan 8.3.l. Pendidikan formal dan non formal Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya sebagai konsepsi yang mengacu kepada keseimbangan, keserasian, dan keselarasan di dalam keseluruhan dimensi kehidupan, mensyaratkan perlunya pengembangan sumberdaya manusia. Kerangka acuan ini meletak- kan pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan pada prioritas tinggi dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa ke arah terwujudnya modernisasi masyarakat yang tetap berlandaskan pada budaya bangsa, dan terbentuknya integrasi nasional berdasarkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Pelaksanaannya dirumuskan ke dalam serangkaian kebijaksanaan pokok pembangunan pendidikan yang dalam Repelita IV lebih dititikberatkan pada pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, tanpa mengabaikan kualitas lulusan yang dihasilkannya. Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam tahun 1985/1986 kebijaksanaan terutama diarahkan. pada peningkatan mutu pendidikan, pemerataan kesempatan belajar, peningkatan kesesuaian pendidikan dengan kebutuhan pembangunan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, peningkatan persiapan generasi muda sebagai penerus perjuangan bangsa dan pembangunan nasional, serta peningkatan hasilguna dan dayaguna penyelenggaraan pendidikan. Pemerataan kesempatan belajar diupayakan dengan meningkatkan keterpaduan pengelolaan sistem pendidikan yang memungkinkan setiap warga negara mendapat pela- yanan sama di dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Sehubungan dengan itu, melalui pengembangan sarana dan fasilitas pendidikan senantiasa diusahakan peningkatan daya tampung daripada lembaga pendidikan, terarah pada kenaikan angka partisipasi di pelbagai jenjang pendidikan. Dalam rangka meningkatkan daya tampung pendidikan dasar, melalui program Inpres bantuan pembangunan sekolah dasar, selama Pelita III sampai dengan bulan Agustus tahun kedua Pelita IV telah dan sedang diselesaikan pembangunan 79.690 unit gedung SD baru, penambahan 135.700 ruang belajar, dan rehabilitasi terhadap 165.500 gedung sekolah dasar, termasuk sekolah dasar swasta dan madrasah ibtidaiyah. Di samping itu telah pula dikembangkan pelayanan pendidikan dasar melalui model pendidikan inkonvensional, seperti sekolah kecil, sekolah dasar pamong, dan system kelompok belajar (Kejar). Untuk menunjang kegiatan tersebut, ,dalam periode yang sama telah dan sedang diselesaikan proses pengangkatan 512.530 orang guru baru, termasuk guru agama dan guru This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 460 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 teknis sebagai upaya mengisi kekurangan dan menggantikan guru yang sudah pensiun. Berbagai usaha di atas dimaksudkan untuk mendukung program wajib belajar yang telah dimulai sejak tahun 1984. Agar pelaksanaannya mampu menjangkau semua kelompok penduduk, maka telah diambil kebijaksanaan untuk menghapus sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) SD negeri, dan sebagai penggantinya kepada mereka diberikan subsidi/bantuan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan (SBPP). Namun karena keterbatasan kemampuan keuangan negara, Pemerintah juga mengikutsertakan masyarakat untuk berperan aktif dalam bidang pendidikan melalui gerakan orangtua asuh. Tujuan daripada kegiatan tersebut adalah sebagai sarana keikutsertaan rakyat di dalam memikul beban dan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan. Dengan pelbagai upaya di atas, angka partisipasi pendidikan dasar telah dapat dinaikkan dari 83,8 persen dalam tahun ajaran 1979/1980 menjadi 99,0 persen dalam bulan Agustus tahun ajaran 1985/1986. Seperti halnya dengan anak-anak normal, pemerataan kesempatan belajar juga diberikan kepada anak-anak berkelainan yang mengalami cacat fisik, mental, dan sosial. Pelaksanaannya dilakukan melalui lembaga pendidikan khusus seperti sekolah luar biasa (SLB), dan sekolah dasar luar biasa (SDLB), maupun melalui pendidikan terpadu di sekolah biasa. Untuk mendukung kegiatan tersebut, di samping pengadaan buku, alat peraga, dan penataran guru/pembina SLB, juga telah dibangun sejumlah gedung dan asrama SLB baru serta dilakukan rehabilitasi terhadap gedung SLB yang telah ada. Sementara itu pembinaan taman kanak-kanak (TK), selain diusahakan dengan melakukan rehabilitasi pada bangunan yang ada, pengadaan alat pendidikan dan penataran guru/ pembina TK, dalam tahun 1985/1986 telah pula ditingkatkan dengan pembangunan sejumlah TK pembina di tingkat nasional, tingkat propinsi, dan tingkat kabupaten/kotamadya sebagai TK percontohan. Guna mencegah terjadinya kesenjangan antara jumlah tamatan pendidikan dasar dengan daya tampung sekolah menengah tingkat pertama (SMTP), dalam kurun waktu tersebut telah dan sedang dilaksanakan pembangunan 3.107 unit SMTP baru, penarnbahan 18.312 ruang kelas baru, rehabilitasi atas 1.880 sekolah yang telah memerlukan, dan pengembangan 165 SMTP kejuruan yang tidak diintegrasikan ke dalam SMP, di samping meningkatkan hasilguna penyelenggaraan SMP Terbuka yang terdapat pada lima lokasi. Usaha dan kegiatan tersebut telah mampu menampung kenaikan 1.258 ribu lulusan SD yang melanjutkan ke SMP, yaitu dari 1.156 ribu orang dalam tahun ajaran 1979/1980 menjadi 2.414 ribu orang dalam tahun ajaran 1985/1986. Kenaikan daya tampung dalam kurun waktu This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 461 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 tersebut telah mengakibatkan jumlah murid yang memperoleh kesempatan belajar pada tingkat sekolah menengah pertama dapat ditingkatkan dari 2.983 ribu orang dalam tahun ajaran 1979/1980, menjadi 6.165 ribu orang pada bulan Agustus tahun ajaran 1985/1986. Untuk mengimbangi perkembangan tamatan sekolah menengah tingkat pertarna, daya tampung sekolah menengah tingkat atas (SMTA) ditingkatkan pula dengan terus memperbanyak sarana pendidikan. Sehubungan dengan itu, dalam periode yang sama telah dan sedang dilaksanakan pembangunan 517 unit sekolah baru, penambahan 6.269 ruang kelas baru, serta perbaikan terhadap 578 buah sekolah menengah atas (SMA). Sedangkan dalam bidang SMTA Kejuruan, telah dilakukan rehabilitasi dan pengembangan atas 145 buah STM-3 tahun, 8 sekolah teknik menengah (STM) pembangunan, dan 289 buah sekolah menengah ekonomi atas (SMEA) 3 tahun. Selain daripada itu juga dilaksanakan pembangunan 44 buah sekolah, meliputi sekolah menengah teknologi (SMT) pertani- an/khusus, sekolah menengah teknologi kerumahtanggaan (SMTK), sekolah menengah pekerjaan sosial (SMPS), sekolah menengah seni rupa (SMSR), sekolah menengah kara- witan Indonesia (SMKI), dan sekolah menengah musik (SMM). Khusus untuk pendidikan guru, telah pula dilakukan usaha pembangunan gedung baru, pembangunan ruang kelas, dan rehabilitasi terhadap sejumlah sekolah pendidikan guru (SPG), sekolah guru olahraga (SGO), dan sekolah guru pendidikan luar biasa (SGPLB). Bersamaan dengan itu dalam periode yang sama telah dan sed:mg diselesaikan penempatan dan pengangkatan 133.928 orang guru untuk SMTP dan SMTA, serta 2.030 orang untuk SPG, SGO, dan SGPLB. Kegiatan dan ikhtiar di atas, telah dapat menampung peningkatan jumlah murid SMTA dari 1.574 ribu dalam tabun ajaran 1979/1980, menjadi 3.022 ribu dalam tahun ajaran 1985/1986. Peningkatan daya tampung dan produktivitas perguruan tinggi selain diusahakan melalui pembangunan dan rehabilitasi prasarana, juga diupayakan dengan sejauh mungkin mendayagunakan pemanfaatan ruang kuliah yang tersedia secara optimal. Di samping itu peningkatan penyelenggaran Universitas Terbuka dilakukan dengan memperluas bidang studi, menyempurnakan teknis pengajaran, materi pelajaran dan pengelolaan pendidikan, di samping pengembangan sistem pendidikan melalui satelit pada semua perguruan tinggi negeri. Untuk itu dalam periode yang sama telah dan sedang diselesaikan pemballgunan 853.852 meter persegi ruang kuliah dan kantor, serta rehabilitasi terhadap gedunggedung yang sudah ada seluas 284.995 meter persegi. Sebagai hasilnya, dalam periode tersebut telah terjadi peningkatan jumlah mahasiswa perguruan tinggi negeri sebanyak 732.900 orang atau 172,7 persen, yaitu dari 424.700 orang mahasiswa dalam tahun akademis 1979/1980 menjadi This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 462 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 1.157.600 orang mahasiswa dalam tahun akademis 1985/1986. Di lain pihak peranserta perguruan tinggi swasta ditingkatkan dengan senantiasa melakukan pembinaan terutama melalui sistem akreditasi, stratifikasi pendidikan, peningkatan kelembagaan, serta pemberian bantuan fasilitas fisik yang dilaksanakan secara selektif konsentragi, semi selektif konsentrasi, ataupun pemerataan. Untuk memperluas kesempatan belajar bagi siswalmahasiswa berbakat, dalam periode yang sama telah dan sedang dilaksanakan pemberian beasiswa bagi 73.702 siswa SD, 47.561 siswa SMTP, 35.459 siswa SMTA, dan 37.765 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, di samping kepada 203 putra Nusa Tenggara Timur, l52 putra Irian Jaya, dan 320 putra Timor Timur. Di samping pendidikan formal, usaha perluasan kesempatan belajar dilaksanakan pula melalui pendidikan non formal (pendidikan luar sekolah) baik dalam wujud kelompok belajar pendidikan dasar (kejar Paket A), kelompok belajar pendidikan kesejahteraan keluarga, kelompok belajar pendidikan kejuruan maupun kegiatan kejar usaha. Kegiatan pendidikan ini bertujuan untuk memberantas 3 buta yaitu buta aksara latin dan angka, buta bahasa Indonesia, dan buta pendidikan dasar. Dalam kurun waktu tersebut, pembinaan kelompok belajar telah mengikutsertakan 11.613.473 warga belajar, dengan pengadaan sarana dan prasarana belajar yang meliputi 92.676,7 ribu eksemplar buku paket A, buletin Cakrawala edisi pusat dan daerah, serta buletin Suara Pendidikan Masyarakat. Selanjutnya juga telah dilaksanakan pembangunan 70 buah sanggar kegiatan belajar (SKB) seluas 51.900 meter persegi, rehabilitasi dan perluasan 3 buah SKB yang memerlukan, serta perluasan 109 buah dan penyelesaian atas 2 buah balai pengembangan kegiatan belajar (BPKB), sebagai tempat latihan tenaga teknis dan pengembangan sarana belajar. Sementara itu jumlah lembaga pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan masyarakat (PLSM) telah berkembang menjadi sekitar 8.000 buah, sehingga dapat menampung sebanyak 1.211.50l orang. Perkembangan kesempatan belajar di berbagai tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel VIII.2. Peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah selain diusahakan melalui pengembangan kemampuan tenaga edukatif serta penyediaan pelbagai sarana pendidikan seperti buku pelajaran, buku bacaan, perpustakaan sekolah, peralatan laboratorium dan alat peraga pendidikan/keterampilan, juga dilakukan dengan menyempurnakan kurikulum dari semua tingkat pendidikan. Sejak tahun pertama Pelita III hingga tahun kedua Pelita IV, This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 463 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 kemampuan tenaga edukatif dikembangkan dengan memberikan penataran terhadap 2.702.155 guru/pembina dari berbagai bidang studi dan pengelolaan, yang terdiri dari 2.502.012 guru/tenaga pendidikan tingkat dasar, 123.978 guru/pembina pendidikan mene- ngah umum, serta 31.946 guru/pembina pendidikan menengah kejuruan dan teknologi. Selanjutnya guna memperlancar proses belajar mengajar, dalam periode yang sama juga telah disediakan 384.857,9 ribu eksemplar buku pelajaran, dengan rincian 271.146,3 ribu eksemplar untuk pendidikan dasar, 90.634,7 ribu eksemplar untuk pendidikan menengah umum, 146 ribu eksemplar untuk sekolah menengah pertama (SMTP) kejuruan dan tekno- logi, 6.671 ribu eksemplar untuk pendidikan menegah tingkat atas (SMTA) kejuruan dan teknologi, 7.759,9 ribu eksemplar untuk SPG/SGO/SGPLB, serta 8.500 ribu buku pendi- dikan sejarah perjuangan bangs (PSPB). Di samping pengadaan buku pelajaran pokok tersebut, terhadap semua jenjang pendidikan, baik tingkat dasar, menengah umum, SMTA kejuruan dan teknologi, serta SPG/SGO/SGPLB, juga diberikan buku perpustakaan masing- masing sebanyak 154.984,2 ribu eksemplar, 15.223,2 ribu eksemplar, 276 ribu eksemplar, 633,2 ribu eksemplar, dan 428,2 ribu eksemplar. Menyadari pentingnya fungsi perpustakaan, maka dalam rangka meningkatkan kemampuan analisa dan memperluas cakrawala berpikir siswa/mahasiswa, sejalan dengan pengadaan buku perpustakaan tersebut, dalam periode yang sama telah pula dilakukan pembangunan 2.203 perpustakaan untuk pendidikan dasar. Selain itu dalam periode yang sama juga telah dan sedang dibangun 2.395 ruang laboratorium untuk pendidikan menengah umum. Berkaitan dengan pengadaan peralatan belajar dan keterampilan, sejak tahun pertama Pelita III sampai dengan tahun 1985/1986 terhadap pendidikan pra sekolah telah disediakan 5.698 unit alat peraga untuk taman kanak- kanak, dan 1.486 unit untuk SLB. Sedangkan untuk sekolah dasar telah diberikan 535.399 unit alat peraga ilmu pengetahuan alam (IPA), ilmu pengetahuan so sial (IPS), matematika dan bahasa Indonesia, serta 66.892 unit alat pelajaran keterampilan dan olah raga/kesehatan bagi pendidikan dasar. Adapun untuk pendidikan menengah umum disediakan 8.076 unit alat keterampilan, 10.324 unit alat pelajaran praktek IPA-SMP, 1.905 unit peralatan laboratorium untuk SMA, serta pengadaan alat kesenian dan olah raga, sebanyak 6.368 unit untuk SMP dan 1.620 unit untuk SMA. Pembinaan mutu pendidikan tinggi yang dilakukan sejak tahun pertama Pelita III hingga tahun kedua Pelita IV, mencakup kegiatan penataran bagi 51.362 clasen dari berbagai perguruan tinggi, pembangunan perpustakaan seluas 64.597 meter persegi yang dilengkapi dengan 428,2 ribu eksemplar buku perpustakaan, pembangunan laboratorium seluas 223.093 meter persegi berikut pengadaan 3.213 perangkat peralatannya, penelitian sebanyak 9.650 judul, serta pembangunan 1.310 perumahan dosen. This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 464 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 465 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 Sementara itu peningkatan mutu pendidikan luar sekolah, termasuk kepemudaan dan keolahragaan, di samping diusahakan dengan menyelenggarakan pendidikan dan latihan bagi tenaga pendidik termasuk tutor, monitor, pelatih, penggerak olah raga dan pembina/pemuka pemuda, juga dilaksanakan dengan memberikan penataran terhadap 383.936 tenaga teknis, termasuk tutor, monitor, pembina, dan instrukur. Dalam bidang penyempurnaan kurikulum telah dikembangkan dan dibina eksperimentasi Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP), penelitian dan pengembangan program pendidikan keterampilan terminal, pengembangan dan pembinaan TK, SD, SLB, SMTP, SMTA umum dan kejuruan, pendidikan guru, serta penyempurnaan kurikulum 1984. Semua upaya tersebut dilaksanakan sebagai usaha menciptakan kerangka landasan di bidang pendidikan. Dalam pada itu pembangunan menuntut adanya penyempurnaan sistem pendidikan ke arab yang lebih sesuai dengan kebutuhan pembangunan di berbagai jenis keahlian dan keterampilan, serta sekaligus dapat meningkatkan produktivitas, kreativitas, mutu, dan efisiensi kerja. Dalam rangka menyongsong era industrialisasi, maka untuk memenuhi kebutuhan teknik telah dikembangkan sekolah-sekolah menengah kejuruan dan teknologi tingkat atas (SMTA-KT) dari berbagai bidang, dan 25 Politeknik dengan jumlah mahasiswa dalam tahun 1985/1986 sebanyak 22.418 orang. Di sampingitu untuk meningkatkan minat siswa di dalam memilih cabang ilmu pengetahuan yang diperlukan bagi pembangunan telah dan sedang dilakukan pemberian beasiswa. Guna menjamin terdapatnya stabilitas yang dinamis daripada sistem pendidikan nasional, telah disusun RUU Pokok-Pokok Sistem Pendidikan Nasional yang siap untuk diajukan ke DPR, lengkap dengan rancangan peraturan pelaksanaannya. Upaya untuk mempersiapkan secara matang kader-kader penerus perjuangan bangsa dan pembangunan nasional dalam menghadapi proses alih generasi mengharuskan keterpaduan di dalam pembinaan generasi muda. Sehubungan dengan itu pembinaan generasi muda diarahkan kepada pemanduan bakat, serta peningkatan keterampilan, kepemimpinan, kesegaran jasmani, daya kreasi, patriotisme, idealisme, kepribadian, dan budi pekerti luhur, terutama melalui pendidikan moral Pancasila dan sejarah perjuangan bangsa. Selain dicapai melalui pendidikan formal mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi, upaya pengembangan generasi muda juga dilaksanakan dengan serangkaian kegiatan informal, antara lain meliputi penataran P4 atas 4.913 pemuda, penataran atas 47.256 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 466 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 pemuda tingkat perintis, penataran atas 3.872 tenaga teknis penilik generasi muda, penataran atas 695 pengelola gelanggang pemuda, serta latihan bagi 4.380 orang pemuda tingkat pemuka, di samping dikembangkan dan diproduksi 52 episode film serial ACI (Aku Cinta Indonesia) yang disiarkan melalui TVRI. Sedangkan upaya pengembangan keterampilan dan daya kreasi generasi muda dilakukan antara lain melalui pertukaran pemuda antarbangsa dan antar propinsi masing-masing diikuti oleh 5.990 orang dan 4.625 orang, pembinaan terhadap 9.910 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) dan Caraka Muda tingkat propinsi, penyelenggaraan festival pemuda dengan mengikutsertakan 48.860 orang, perkemahan kerja pemuda yang diikuti oleh 3.995 peserta, pembinaan unit kerja produktif bagi 1.754 orang, dan pembinaan satuan tugas sukarela sebanyak 8.200 pemuda. Baptuan kepada komite nasional pemuda Indonesia (KNPI) dimanfaatkan untuk meningkatkan aktivitas, fungsi, mutu, pemantapan organisasi, serta pengadaan prasarana dan sarana, melalui pengembangan desa pemuda di beberapa daerah/propinsi, lomba kreativitas pemuda, latihan instruktur, dan latihan kepemimpinan manajemen. Bantuan kepada pramuka diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan latihan/pertemuan kepramukaan bagi 757.025 orang, pembangunan 23 unit gedung Cadika seluas 18.718 meter persegi, dan pengadaan 399.370 eksemplar buku pramuka dan kepemudaan. Pembinaan generasi muda pada dirinya mencakup pula pengembangan wanita yang dilakukan antara lain melalui latihan pengembangan belajar wanita, lomba desa binaan keluarga sehat dan sejahtera di 26 propinsi, latihan tutor, serta pembinaan/monitor Kejar Paket A dan Kejar Usaha. Perkembangan peningkatan mutu pendidikan dapat diikuti pada Tabel VIII.3. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sistem pendidikan dilakukan pula dengan mengembangkan kemampuan tenaga non edukatif melalui pembinaan karier dan prestasi kerja, mekanisme perencanaan, penelitian dan pengembangan (litbang) pendidikan, penyempurnaan susunan organisasi dan tata kerja, serta peningkatan pengawasan. Dalam rangka pembinaan karier, dalam periode tersebut telah dilaksanakan penataran bagi 369 orang tenaga non edukatif melalui sekolah stat dan pimpinan administrasi (SESPA), 440 orang melalui sekolah pimpinan administrasi tingkat madya (SEPADYA), 1.785 orang melalui sekolah pimpinan administrasi tingkat lanjutan (SEPALA), dan 2.734 orang melalui sekolah pimpinan administrasi tingkat dasar (SEPADA). Sedangkan untuk meningkatkan prestasi kerja, dalam periode yang sama juga telah dilaksanakan pendidikan dan latihan (diktat) untuk 7.981 orang tenaga edukatif dan 35 orang tenaga kepegawaian/pemeriksa serta diktat atas 5.865 tenaga kegrafikaan. Di samping itu juga diusahakan dengan memberikan This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 467 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 berbagai penataran, yang meliputi penataran tethadap 550 orang Kepala SMTP/SMTN Penilik, penataran atas 600 tenaga menengah tingkat nasional maupun regional, penataran atas 1.360 tenaga pelaksana, dan penataran tenaga teknis kebudayaan atas 2.988 orang. Pembinaan dan peningkatan perencanaan antara lain dilaksanakan melalui penyempurnaan teknik dan metodologi perencanaan, pemantapan sistem dan mekanisme perencanaan tahunan terpadu, serta peningkatan mutu aparat perencana, baik di pusat maupun di daerah, melalui penataran P2 terhadap 120 orang, dan P1 tertulis terhadap 1.465 orang. This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 468 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 469 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 Dalam bidang keolahragaan, dalam periode tersebut telah dan sedang dibangun 2 unit gedung olah raga seluas 9.175 meter persegi, 5 buah kolam renang seluas 6.657 meter persegi, pengadaan 535 buah taman bermain, 132 buah lapangan rumput, 185 buah lapangan keras, 6 buah lapangan atletik seluas 35.880 meter persegi, 76.987 paket peralatan olah raga, serta penyediaan 259.580 eksemplar buku-buku olah raga. Di samping itu dilaksanakan pula penataran guru, pelatih, dan pembina sebanyak 10.943 orang, penyelenggaraan kejuaraan olah raga pelajar, mahasiswa dan masyarakat yang diikuti oleh 5.188.360 orang,peningkatan dan pengembangan panji olah raga, pembinaan olah raga berbakat dan kegiatan olah raga internasional dengan mengikutsertakan 6.070 orang, penelitian kesegaran jasmani dengan sample 103.270 orang, serta penelitian rekreasi pendidikan dan kesehatan sekolah dengan sample 42.500 orang. 8.3.2. Kebudayaan Dalam rangka memperkuat kepribadian, memperkokoh jiwa kesatuan dan persatuan, serta mempertebal rasa harga diri dan kebanggaan nasional, pengembangan kebudayaan sebagai bagian tak terpisahkan daripada upaya dan kegiatan pembangunan diarahkan untuk memantapkan identitas bangsa, serta meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Untuk mewujudkan hal tersebut telah diambil pelbagai langkah dan kebijaksanaan yang meliputi program kepurbakalaan, kesejarahan dan permuseuman, program pengembangan seni budaya, program kebahasaan, kesusasteraan, perbukuan dan perpustakaan, program inventarisasi kebudayaan, serta program pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Perlindungan dan pembinaan kepurbakalaan dan kesejarahan dilaksanakan dalam rangka memantapkan kesadaran bersejarah serta mendorong penalaran dan sikap positif terhadap perkembangan budaya, ilmu dan teknologi dengan tujuan membangkitkan ke- banggaan nasional dan mc:mupuk serta memberi corak kepada budaya nasional. Selama Pelita III hingga tahun 1985/1986 kegiatan pengembangan bidang kepurbakalaan mencakup studi kelayakan berbagai situs, pendirian 5 unit pelaksana teknis Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala, pemugaran terhadap 168 buah bangunan peninggalan sejarah dan purbakala, pemeliharaan 1.564 situs peninggalan sejarah dan purbakala, serta penelitian terhadap tata letak situs bekas keraton Mojopahit di Trowulan, Kota Lama Banten, Candi Muara Takus, dan Candi Muara Jambi, yang dilaksanakan melalui pemotretan dari udara. Sementara itu This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 470 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 agar museum berfungsi sebagai sarana sosial kultural-edukatif, maka usaha yang dilakukan di bidang permuseuman meliputi rehabilitasi dan pembangunan gedung museum, termasuk peresmian museum di 14 propinsi menjadi unit pelaksana Teknis Museum Negeri, penyelesaian fisik pembangunan museum pada 13 propinsi, pengadaan 6 jenis koleksi di 27 propinsi, pameran tetap, keliling dan temporer sebanyak 183 kali, dan pemberian bantuan kepada 131 museum lokal dan swasta. Pembinaan kesenian diarahkan untuk menciptakan kondisi dan situasi masyarakat yang memungkinkan tumbuhnya kreativitas modern. Usaha ini dilaksanakan dengan mem- berikan penghargaan atas hasil karya seni para seniman beserta organisasinya. Dalam rangka pengembangan seni, selama Pelita III sampai dengan tahun kedua Pelita IV, telah dapat dilaksanakan rehabilitasi dan pengembangan prasarana fisik Taman Budaya, pembuatan rencana induk, fungsionalisasi sekretariat dan konsepsi pendirian Wisma Seni Nasional, serta penggalian dan perekaman berbagai jenis seni tradisional pada 27 propinsi, 308 kecamatan, dan 61.341 desa, khususnya melalui pertunjukan rakyat dan seni drama. Dalam rangka pemantapan sistem perpustakaan nasional, dalam periode tersebut telah dapat diselesaikan 3 naskah pengembangan perpustakaan, penyusunan dan penerbitan 132.300 eksemplar buku pedoman pembinaan perpustakaan, penyebarluasan 40 naskah informasi perpustakaan, serta pembinaan 4 organisasi profesi perpustakaan. Untuk meningkatkan efektivitas pembinaannya dalam periode yang sama telah dan sedang dilaksanakan pembangunan gedung kantor Pusat Pembinaan Perpustakaan seluas 1.128,87 meter persegi, pembuatan 1 naskah disain gedung perpustakaan nasional, dan pembangunan fisik kantor Perpustakaan Wilayah seluas 63.553 meter persegi di 24 propinsi secara bertahap. Selanjutnya usaha pengembangan perpustakaan dilaksanakan melalui pengadaan tanah untuk gedung perpustakaan wilayah seluas 15.394 meter persegi di 18 propinsi, dan pembangunan rumah jabatan seluas 240 meter persegi di 6 propinsi. Selain itu untuk melestarikan bahan pustaka telah dilakukan reproduksi 48.150 eksemplar mikrofilm dan 75.000 eksemplar fumigasi, penjilidan 8.500 eksemplar bahan pustaka, serta penyusunan bibliografi nasional dan daerah sebanyak 32.800 eksemplar, pembuatan film kebudayaan 65 judul, serta album seni budaya 45 judul. Sedangkan peningkatan dan pemerataan pelayanan perpustakaan, telah diusahakan melalui pengadaan bahan pustaka sebanyak 2.483.895 eksemplar bagi 26 perpustakaan wilayah, 296 perpustakaan umum Dari II, 86 perpustakaan umum kecamatan/desa, 103 perpustakaan keliling, dan 26 perpustakaan nasional, pengadaan This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 471 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 136 buah mobil perpustakaan keliling, pengadaan peralatan perpustakaan terdiri dari 1.641 unit, 280 buah dan 23 set, rehabilitasi gedung perpustakaan seluas 2.733 meter persegi di 22 propinsi, pengadaan kendaraan operasional sebanyak 36 buah roda empat dan 27 buah roda dua, dan penerbitan naskah buku bacaan populer 727.000 eksemplar. Erat kaitannya dengan pengembangan perpustakaan, maka dilakukan upaya pengembangan perbukuan nasional yang meliputi 5 laporan, 16 naskah, dan 11 buah perbukuan nasional. Di bidang pengembangan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah telah dapat dilaksanakan penyusunan kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa daerah, dan kamus istilah serta naskah kebahasaan sebanyak 187 judul, terjemahan naskah, sayembara mengarang, pemberian beasiswa untuk 1.464 orang, temu karya ilmiah/pameran 5 kali, serta penyusunan dan penerbitan berbagai bahan informasi sebanyak 80.000 eksemplar. Inventarisasi sejarah nasional, dokumentasi budaya daerah, dan pengkajian budaya nusantara dilaksanakan sebagai upaya pembinaan, pengembangan dan penerapan nilai-nilai luhur bangsa guna memupuk kesatuan dan persatuan bangsa, serta pemantapan penghayatan dan pengamalan Pancasila dan budaya nasional. Untuk itu dalam periode tersebut telah dapat dilakukan penelitian dan penerbitan 450 judul naskah sejarah nasional dan pahlawan nasional serta 443 judul naskah sejarah politik, penelitian dan penulisan terhadap 1.335 judul naskah kebudayaan daerah, penerbitan 610 judul ceritera rakyat, permainan rakyat, adat istiadat dan geografi daerah, pembangunan balai kajian sejarah dan nilai tradisional di Tanjung Pinang, Riau, dan Kalimantan Barat, penelitian dan pengkajian 14 naskah kebudayaan nusantara, penerbitan 32 naskah kebudayaan, serta penelitian bahasa dan sastra Indonesia maupun daerah sebanyak 920 judul. Di samping itu telah dilaksanakan penggalian dan penelitian 141 situs peninggalan sejarah dan purbakala antara lain di Trowulan, Plawangan, Gilimanuk, Candi Sojiwan, Makam Kuno di Bali, Tallo di Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur. Telah dapat ditatar tenaga administrasi sebanyak 50 orang dan tenaga teknis kebudayaan sejumlah 2.417 orang. Upaya pembinaan penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa telah dapat mencakup kegiatan inventarisasi serta dokumentasi organisasi penghayat kepercayaan di 27 propinsi, peningkatan tenaga pembina penghayat sebanyak 1.425 orang, dan penerbitan naskah seri pembinaan sebanyak 21 naskah. 8.4. Kesehatan dan keluarga berencana Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan agar dapat mewujudkan derajat This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 472 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 kesehatan masyarakat yang optimal sebagai salah satu unsur dari kesejahteraan umum. Pelaksanaannya dilakukan berdasarkan pola umum pembangunan nasional melalui serang- kaian program pembangunan secara bertahap, dan berkesinambungan semenjak Pelita I sampai sekarang. Untuk mengukur keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan dapat dipakai berbagai indikator (petunjuk), antara lain adalah angka kematian kasar, angka kematian bayi dan anak Balita, umur harapan hidup waktu lahir dan angka kematian sesaat. Dari berbagai indikator yang digunakan, nampak bahwa dalam 15 tahun terakhir telah terjadi perbaikan dalam derajat kesehatan. Sebagai kelanjutannya, keseluruhan kebijaksanaan dan langkah-Langkah serta program pembangunan di bidang kesehatan dalam Pelita IV akan lebih diserasikan, dan diseimbangkan dengan bidang-bidang pembangunan lainnya, agar dapat menunjang tercapainya sasaran tersebut. Dalam tahun kedua Pelita IV telah dilaksanakan berbagai program pembangunan di bidang kesehatan, antara lain meliputi program pelayanan kesehatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, perbaikan gizi, peningkatan penyediaan air bersih, penyehatan lingkungan pemukiman, penyempurnaan efisiensi aparatur kesehatan, penyuluhan kesehatan, pengawasan obat dan makanan, penyempurnaan sarana fisik kesehatan, pendidikan dan pendayagunaan tenaga kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan, partisipasi generasi muda dan peningkatan peranan wanita dalam pembangunan kesehatan. Dalam hal pelaksanaan pelayanan kesehatan, antara lain telah dilakukan peningkatan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) , Puskesmas pembantu, usaha kesehatan sekolah (UKS), serta pelayanan medis keluarga berencana (KB). Di samping itu telah dilaksanakan pula perluasan jangkauan dan kemampuan rumah sakit, seperti rumah sakit (RS) Kabupaten, RS Propinsi, RS Pusat, RS Jiwa, dan rumah sakit khusus lainnya, melalui penyediaan tenaga ahli, penambahan peralatan, bantuan obat-obatan, peningkatan pelayanan laboratorium, pelayanan kesehatan gigi, dan pembinaan sistem rujukan. 8.4.l. Pelayanan kesehatan Agar peningkatan pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, seluruh kegiatan dan sarana pelayanan kesehatan diusahakan untuk berada dalam suatu sistem yang efektif dan serasi, terutama melalui sistem rujukan timbal balik antara Puskesmas, masyarakat dan rumah sakit di semua tingkat. Dalam tahun 1985/1986 sampai dengan bulan Agustus, telah dilakukan perencanaan dan evaluasi pelayanan kesehatan di Puskesmas, yang This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 473 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 bertujuan meningkatkan kemampuan stat Puskesmas dalam merencanakan dan mengevaluasi program-programnya. Sejalan dengan itu ditingkatkan pula sarana kesehatan dan penambahan persediaan obat-obatan, serta peningkatan instatasi kesehatan. Selanjutnya juga dilakukan perluasan jangkauan pelayanan berupa paket untuk seluruh Puskesmas dan Puskesmas pembantu, pelayanan kesehatan mata pada 24 propinsi, penanggulangan gizi buruk di seluruh propinsi dan pencegahan gondok endemik di 10 propinsi. Demikian pula telah dilakukan pembinaan dukun bayi sebanyak lebih kurang 25.000 orang di seluruh propinsi dan penataran guru Taman Kanak-kanak (TK) di beberapa propinsi dalam rangka kegiatan kesejahteraan ibu dan anak (KIA). Di samping itu dalam rangka kegiatan perawatan kesehatan masyarakat (PKM) dilakukan pembinaan keluarga terhadap lebih kurang 1.100 kepala keluarga (KK) di 24 propinsi dan latihan petugas perawatan kesehatan masyarakat, sedangkan untuk menunjang PKM telah dilakukan usaha kesehatan sekolah (UKS). Dalam pada itu telah ditingkatkan peranserta masyarakat di seluruh propinsi melalui bimbingan teknis dan pembinaan kader kesehatan, serta telah dilakukan pelayanan kesehatan ke daerah terpencil di 4 propinsi dengan menggunakan pesawat terbang dan perahu bermotor. Selanjutnya agar usaha menunjang pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat dilaksanakan dengan lebih baik dan merata, maka jumlah dan fungsi Puskesmas terus ditingkatkan sehingga dalam tahun 1985/1986 sampai dengan bulan Agustus, jumlahnya telah meningkat menjadi sebanyak 5.553 buah, sedangkan untuk mendukung tugas Pus- kesmas tersebut telah dibangun pula Puskesmas pembantu dan Puskesmas keliling, yang masing-masing juga telah meningkat menjadi 16.636 buah dan 3.479 buah. Dalam pada itu fungsi Puskesmas telah ditingkatkan lagi agar dapat melayani masyarakat dengan lebih baik. Untuk itu sebanyak 158 unit Puskesmas telah ditingkatkan menjadi Puskesmas perawatan dengan menambah 10 tempat tidur di tiap Puskesmas tersebut. Dalam meningkatkan fungsi Puskesmas, upaya untuk memenuhi kebutuhan tenaga dokter dan paramedis di Puskesmas- puskesmas tersebut terus dilakukan. Untuk itu dalam tahun kedua Pelita IV telah ditempatkan sebanyak 600 dokter umum dan 5.000 orang tenaga paramedis dan pembantu paramedis. Perkembangan sarana pelayanan kesehatan masyarakat dapat diikuti pada Tabel VIll.4. Dalam pada itu terus dilakukan pengembangan pelayanan kesehatan mata di Pus- kesmas. Sampai dengan tahun kedua Pelita IV telah tersedia pelayanan kesehatan illata pada This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 474 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 250 Puskesmas yang tersebar di 24 propinsi dan dilengkapi dengan 167 set peralatan kesehatan illata dan obat-obatan. Sedangkan latihan dan penataraan kesehatan illata kepada paramedis dan kader/pemuka masyarakat telah mencakup masing-masing 221 orang dan 1.670 orang. Untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan anak-anak sekolah telah dilakukan usaha kesehatan sekolah (UKS), dengan sasaran murid-murid SD, SMTP, dan SMTA. UKS yang dilakukan adalah pemeriksaan berkala untuk menemukan gejala-gejala penyakit sedini mungkin, disertai dengan pemberian pengobatan tahap pertama kepada anak yang memerlukan. Di samping itu anak-anak sekolah juga diajarkan cara pencegahan penyakit, diberi imunisasi, dan diberikan pengetahuan bagaimana menjaga serta membina kesehatan lingkungan. Selanjutnya dilakukan pula pembinaan kepada guru-guru sekolah melalui penataran dan kunjungan ke sekolah-sekolah oleh petugas Puskesmas. Dalam tahun kedua Pelita IV, jumlah sekolah yang melakukan UKS telah mencapai 108.575 sekolah, yang terdiri dari 950404 SD, 9.280 SMTP dan 3.891 SMTA. Sedangkan jumlah guru yang ditatar setiap tahunnya mencapai 6.508 guru SD, 348 guru SMTP, dan 156 guru SMTA. Dalam pada itu melalui Puskesmas telah ditingkatkan pula pelayanan KIA, yang mempunyai dampak langsung terhadap penurunan angka kematian Balita. Penurunan tersebut dicapai melalui pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan, perawatan ibu menyusui, serta perawatan bayi dan Balita. Oleh karena pelayanan KIA dilaksanakan terutama oleh tenaga bidan dan dukun bayi, maka telah dilakukan pendidikan, latihan dan penataran bagi tenaga bidan dan dukun bayi. Selanjutnya dalam rangka memberikan perawatan, bimbingan dan pelayanan kepada keluarga sebagai kesatuan yang paling kecil di masyarakat, melalui program perawatan kesehatan masyarakat telah diberikan pelayanan kesehatan secara teratur dan berkesinambungan. Sampai dengan buIan Agustus 1985 sebanyak 2.254 Puskesmas telah melakukan kegiatan perawatan kesehatan masyarakat. Adapun jumlah keluarga yang telah dibina mencapai 82.426 keluarga, di samping terhadap This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 475 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 476 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 golongan khusus di panti-panti yang mencakup 52 panti yang tersebar di 24 propinsi. Sejalan dengan itu melalui program pembangunan kesehatan masyarakat desa (PKMD) telah ditingkatkan peranserta dan swadaya masyarakat agar pada akhirnya mereka dapat menolong diri sendiri dalam usaha peningkatan kesehatan. Adapun program PKMD telah mencapai 269 kabupaten yang meliputi 1.678 kecamatan dan terdiri atas 7.693 desa. Di samping itu ditingkatkan pula pelayanan kesehatan gigi kepada masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah di desa maupun di kota, yang diutamakan pada kegiatan preventif promotif yang terdiri dari peningkatan kebersihan mulut, pemakaian fluor, pengobatan darurat, rujukan dan penyuluhan, dengan pengembangan teknologi tepat guna bagi kesehatan gigi. Untuk menunjang hat tersebut. telah dilaksanakan pula perluasan dan peningkatan usaha kesehatan gigi sekolah (UKGS). Dalam tahun 1985/1986, sampai dengan bulan Agustus telah dilakukan pelayanan kesehatan gigi di 82 SD, pengadaan klinik gigi basis di 11 rumah sakit dan unit teknis gigi di 1 rumah sakit, serta unit bedah mulut sederhana di 10 rumah sakit. Selanjutnya sedang dan akan dilakukan pelayanan UKGS di 464 SD dengan jumlah murid sebanyak 139.200 orang, pengadaan peralatan kesehatan gigi standar sebanyak 5 set, peralatan bedah mulut sebanyak 4 set, dental-ray standar sebanyak 5 set, peralatan bedah mulut sebanyak 4 set, dan dental-ray ortho pantomography sebanyak 1 set. Sedangkan pelayanan usaha kesehatan gigi masyarakat desa telah dilaksanakan di 618 Puskesmas yang tersebar di 12 propinsi, yang terdiri dari 122 kabupaten. Untuk menunjang kegiatan pelayanan kesehatan gigi tersebut, melalui Inpres sarana kesehatan telah disebarkan 330 dokter gigi yang ditempatkan di dinas kesehatan di kabupaten, dan 1.440 perawat gigi untuk ditempatkan di Puskesmas-puskesmas. Dalam pada itu juga telah dilakukan peningkatan sistem pelayanan kesehatan gigi melalui survei epidemiologi, survei pengumpulan data kadar flour dalam pasta gigi, serta standardisasi/metodologi di daerah, yang meliputi standardisasi pelayanan dan UKGS di Puskesmas, dan pemantapan standardisasi pelayanan di rumah sakit. Di samping itu juga telah disediakan obat-obatan preventif, penempatan pendidikan tambahan dokter gigi di bidang spesialisasi kedokteran gigi, pengadaan peralatan pusat kesehatan gigi dan mulut di 3 propinsi, pembinaan jalur pelayanan kesehatan gigi dan mulut sampai ke unit keluarga oleh tenaga terlatih/terampil. Terselenggaranya pemerataan pelayanan kesehatan jiwa adalah merupakan salah satu usaha pembinaan kesehatan yang ingin dicapai dalam pembangunan. Dalam rangka usaha tersebut telah dilakukan peningkatan integrasi pelayanan kesehatan jiwa di rumah This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 477 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 sakit umum (RSU) dan Puskesmas, kerjasama/rujukan lintas sektoral, peningkatan peran- serta masyarakat dan upaya lain yang bersifat menunjang seperti penelitian dan system informasi kesehatan jiwa. Untuk itu dalam tahun 1984/1985 telah dilakukan integrasi pelayanan kesehatan jiwa di 103 Puskesmas dan 72 RSU, serta pembangunan 2 rumah sakit jiwa (RSJ). Sedangkan dalam tahun 1985/1986 akan diintegrasikan pelayanan kesehatan jiwa di 135 Puskesmas dan 93 RSU, melanjutkan pembangunan RSJ, meningkatkan pelayanan gangguan mental organik dan pencegahannya, serta peningkatan rehabilitasi mental. Di samping itu juga telah dilakukan peningkatan mutu pelayanan kesehatan rumah sakit jiwa (RSJ) di pusat dan daerah, pengembangan dan pemantapan pelayanan kesehatan jiwa, peningkatan mutu dan jenis tenaga ahli, pengadaan alat kesehatan dan obat, peningkatan kerja sama luar negeri, serta pengembangan survei pengumpulan data di bidang kesehatan jiwa. Sejalan dengan usaha peningkatan pelayanan kesehatan dan sekaligus untuk menopang pelaksanaannya, maka daya guna dan peralatan laboratorium terutama di daerah- daerah terpencil semakin ditingkatkan. Untuk itu antara lain telah dilakukan peningkatan pelayanan laboratorium kesehatan, koordinasi semua laboratorium kesehatan pemerintah dan swasta, peningkatan pelayanan rujukan kesehatan di semua tingkat secara timbal balik, peningkatan kemampuan dan mu tu pelayanan laboratorium, peningkatan manajemen dan hukum kelaboratoriuman, peningkatan prasarana dan sarana laboratorium, serta pengembangan operasional laboratorium. Dalam tahun 1984/1985 telah dilakukan pembangunan gedung/penambahan ruang-ruang pemeriksaan laboratorium di 7 balai laboratorium kesehatan (BLK), penambahan daya/sarana listrik dan air di 3 BLK, menam- bah/melengkapi alat-alat laboratorium untuk 24 BLK, pengadaan alat-alat laboratorium untuk 57 laboratorium kabupaten, dan pengadaan alat untuk pemeriksaan malaria di 202 laboratorium Puskesmas. Di samping itu juga dilakukan pengembangan/peningkatan opera- sional pelayanan pemeriksaan, sistem rujukan dan manajemen laboratorium di 27 BLK, monitoring laboratorium klinik swasta di 25 propinsi, serta pengembangan program nasional pemantapan kualitas laboratorium klinik (PNPKLK), baik untuk laboratorium pemerintah maupun swasta. Sedangkan dalam tahun 1985/1986 antara lain sedang dan akan dikembangkan/ditingkatkan kemampuan pelayanan pemeriksaan laboratorium secara kuali- tatif dan kuantitatif, di bidang mikrobiologi, kimia, patologi dan immunologi, pening- katan/pengembangan alat-alat laboratorium di 27 BLK, melanjutkan program survei Hepa- titis Virus B, serta persiapan pelaksanaan pendidikan dokter pengelola laboratorium. This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 478 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 Dalam pada itu dengan makin meningkatnya jumlah penduduk, maka kebutuhan akan pelayanan kesehatan juga semakin meningkat, yang di samping dilaksanakan melalui Puskesmas juga melalui prasarana kesehatan lainnya yaitu rumah sakit. Tersedianya sarana pelayanan beserta unsur penunjangnya, tersedianya dokter ahli, dan lebih mantapnya sistem rujukan, adalah merupakan serangkaian kebijaksanaan yang ditempuh untuk lebih mendayagunakan rumah sakit. Dalam tahun kedua Pelita IV telah dilakukan peningkatan pelayanan di 16 RSU pendidikan, membangun unit darurat medis di RSU, meningkatkan 70 RSU kelas D menjadi kelas C, dan 5 RSU kelas C menjadi kelas B, pembangunan 1 RSU baru sebagai satelit di 1 ibukota propinsi, dan 2 RSU di Sulawesi Selatan, pembangunan 1 RS pendidikan, serta melanjutkan pembangunan rumah sakit kusta di Ujung Pandang. Di samping itu, telah dilakukan pengembangan sistem rujukan, rehabilitasi sosial dan resosialisasi para penderita kusta pada 10 RS kusta, pembinaan pelayanan dasar RS untuk 133 Puskesmas, pengembangan 14 RSU kelas B, serta peningkatan keterampilan/penataran tenaga medis maupun paramedis. Sejalan dengan peningkatan pembangunan sarana pelayanan kesehatan tersebut telah diikuti pula dengan peningkatan jumlah tenaga kesehatan. Untuk itu telah dilakukan penempatan pada 4 RSU kelas A sebanyak 400 orang tenaga paramedis perawatan, 67 orang tenaga paramedis non perawatan, dan 200 orang tenaga non medis. Sedangkan untuk 19 RSU kelas B ditempatkan sebanyak 21 orang tenaga medis, 225 orang paramedis perawatan, 50 orang tenaga paramedis non perawatan, dan 150 orang tenaga non medis. Selanjutnya untuk 143 RSU kelas C ditempatkan sebanyak 23 orang tenaga medis, 442 orang tenaga paramedis perawatan, 101 orang tenaga paramedis non perawatan, dan 385 orang tenaga non medis. Di samping itu ditempatkan pula sebanyak 53 tenaga dokter ahli di 45 RSU kabupaten/kotamadya, yang terdiri dari 11 dokter ahli bedah, 15 dokter ahli kebidanan dan kandungan, 17 dokter ahli anak, serta 10 dokter ahli penyakit dalam dan ahli jantung. Perkembangan tenaga kesehatan dapat diikuti pada Tabel VIII.5. 8.4.2. Pemberantasan penyakit menular Dalam usaha untuk mengurangi jumlah penderita sakit, angka kematian, dan jumlah penderita yang mengalami cacat tubuh akibat penyakit menular, kegiatan pemberantasannya terus ditingkatkan. Prioritas pemberantasannya ditujukan terhadap penyakit menular yang This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 479 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 menyebabkan angka penderita dan kematian yang tinggi, serta menyerang terutama pada golongan anak-anak dan penduduk pada usia produktif, penyakit menular yang berjangkit pada daerah yang mempunyai Undang-undang Karantina, penyakit menular yang pemberantasannya dalam rangka pengaturan internasional (international health regulation), serta penyakit yang terutama menyerang penduduk daerah pedesaan atau penduduk yang berpenghasilan rendah di daerah perkotaan. Dalam pada itu prioritas This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 480 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 481 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 kegiatan tersebut dikelompokan ke dalam dua kategori, yaitu kategori pertama adalah immunisasi, pemberantasan malaria, kholera/gastroentenitis, TBC paru-paru, penanggu- langan wahab dan penyediaan air bersih. Sedangkan kategori kedua meliputi pemberantasan penyakit demam berdarah, penyakit kaki gajah (filariasis), penyakit demam keong (schistosomiasis), penyakit anjing gila (rabies) dan penyakit zoonosis lain, patek, dan penyakit kelamin. Di samping itu dilakukan pula pengamatan terhadap penyakit menular dan serangga penular penyakit serta pemberantasan penyakit kusta, penyakit cacing tambang dan parasit perut lainnya, pembinaan kesehatan jemaah haji, karantina, serta upaya penyehatan lingkungan pemukiman. Sementara itu pelayanan langsung pemberantasan penyakit menular pada masyarakat tetap dilaksanakan oleh Puskesmas, kecuali untuk beberapa kegiatan yang masih memerlukan penanganan secara khusus seperti penyemprotan rumah dan pengobatan masal untuk menanggulangi penyakit malaria. Dalam tahun 1985/1986 sampai dengan bulan Agustus, telah dilakukan pengumpulan dan pemeriksaan terhadap sekitar 1,3 juta sediaan darah penderita, pemberian obat kepada sekitar 1,2 juta penderita tersangka malaria, dan penyemprotan terhadap sekitar 100.000 buah rumah. Dalam periode yang sama telah pula dilakukan pemberantasan penyakit demam berdarah (arbovirosis), yang meliputi pemberantasan jentik nyamuk pada sekitar 225.000 rumah dengan menggunakan racun serangga abate (abatisasi masal), dan penanggulangan focus (penyemprotan) pada sekitar 1.000 lokasi di daerah wahab. Pemberantasan penyakit kaki gajah (filariasis) dalam tahun 1985/1986 (sampai dengan bulan Agustus) dilakukan melalui pemeriksaan terhadap sekitar 27.000 sediaan darah malam dan pengobatan terhadap 50.000 penderita. Dalam rangka pemberantasan penyakit demam keong (schistosomiasis), dalam periode yang sama telah dilakukan survei di 33 daerah rawan dan pengambilan lebih dari 54.800 sediaan tinja, serta tindakan preventif terhadap lebih dari 8.600 penderita tersangka di daerah endemis yaitu sekitar danau Lindu (Sulawesi tengah). Di samping itu dalam periode yang sama dilakukan pula pemberantasan penyakit rabies dan pes melalui pengumpulan dan pemeriksaan terhadap 200 sediaan darah tersangka rabies, dan pengobatan terhadap 2.000 orang yang digigit oleh hewan tersangka rabies. Sementara itu dalam rangka pemberantasan penyakit pes, selama Pelita III telah dilakukan pemeriksaan terhadap 4.769 sediaan darah dengan hasil negatif, sedangkan dalam tahun 1985/1986 sampai dengan bulan Agustus, telah dilakukan pengobatan terhadap 65 orang tersangka pes. Selanjutnya juga dilakukan pemberantasan terhadap penyakit anthrax, yakni penyakit menular yang bersumber dari binatang, di daerah endemis anthrax yaitu Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Timor Timur. Dalam tahun This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 482 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 1985/1986 sampai dengan bulan Agustus, telah dilakukan pengumpulan dan pemeriksaan terhadap 238 sediaan darah tersangka anthrax dan pengobatan terhadap 240 orang penderita tersangka anthrax. Sejalan dengan pemberantasan penyakit menular yang bersumber dari binatang, telah pula dilakukan pemberantasan penyakit yang berasal dari penularan langsung. Dalarn tahun 1985/1986 sampai dengan bulan Agustus, usaha penanggulangan penyakit TBC paru- paru antara lain telah dilakukan pemeriksaan dahak dari sekitar 30.000 penduduk dan pengobatan terhadap sekitar 3.000 penderita tersangka TBC paru-paru, baik dengan streptomycin maupun refampisin. Jumlah penderita yang diobari tersebut belum termasuk penderita yang diobati oleh Balai Pengobatan Penyakit Paru-paru (BP4) dan di rumah-rumah sakit. Dalarn rangka pemberantasan penyakit frambusia, dalam tahun 1985/1986 sampai dengan bulan Agustus, telah dilakukan pemeriksaan terhadap sekitar 400.000 penduduk dan pengobatan terhadap sekitar 9.900 penderita. Di samping itu dalam periode yang sama dilakukan pula usaha pemberantasan dan pencegahan penyakit kelamin yang diprioritaskan pada syphilis dan gonorhoe (GO) di kota-kota besar dan pelabuhan. Untuk itu telah dilakukan pemeriksaaan terhadap sekitar 36.000 sediaan darah penderita tersangka, pemeriksaan GO pada sekitar 9.600 orang, serta pengobatan terhadap sekitar 7.000 penderita penyakit kelarnin. Selanjutnya pemberantasan penyakit kusta akan tetap diutarnakan pada daerah-daerah yang mempunyai angka kesakitan ringgi, antara lain di daerah Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya. Dalarn tahun 1985/1986 (sampai dengan bulan Agustus) telah diperiksa sekitar 100.000 anak sekolah, dan 75.000 orang kontak (orang yang mempunyai hubungan dengan penderita). Dari hasil pemeriksaan tersebut, telah diobati secara teratur sekitar 18.000 orang penderita termasuk penderita kronis lainnya. Di samping diberi pengobatan, terhadap penderita dilakukan pula usaha rehabilitasi antara lain dalam bentuk latihan keterampilan untuk bidang industri, pertukangan pertanian dan lain-lain. Dengan keterampilan ini diharapkan penderita kusta dapat mandiri dan tidak tergantung pada orang lain. Dalarn pada itu juga dilakukan pemberantasan penyakit cacing tambang dan parasit perut lainnya, dengan prioritas pemberantasan adalah daerah yang mempunyai angka kesakitan ringgi, antara lain di daerah pertambangan dan perkebunan. Dalarn tahun 1985/1986 sampai dengan bulan Agustus, telah dilakukan pemeriksaan sediaan darah dan sediaan tinja dari sekitar 1.900 orang serta pengobatan terhadap sekitar 28.000 penduduk. Sementara itu dalam periode yang sama telah pula dilakukan pemberantasan penyakit kholera dan diare. Sejak awal Pelita IV telah dimulai program pengembangan pemberantasan This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 483 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 penyakit diare (P40) di kecarnatan, sedangkan pelaksanaannya sebagian dipadukan dengan program perbaikan gizi (UPGK), yang dilakukan melalui pos pelayanan kesehatan terpadu di desa-desa. Dengan demikian Puskesmas tidak lagi bertindak sebagai pusat rehidrasi. Dengan adanya P40 tersebut, ditribusi oralit dilaksanakan langsung di desa-desa dan di keluarga- keluarganya. Dengan ditunjang oleh penyuluhan yang intensif, masyarakat makin tahu manfaat dan cara penggunaan oralit atau larutan gula garam untuk menanggulangi kholera dan diare. Dalam tahun 1985/1986 (sampai dengan bulan Agustus) telah dilakukan pengembangan Puskesmas P40 menjadi sebanyak 1.011 Puskesmas, serta telah ditemukan dan diobati sekitar 675.000 orang penderita diare dan 4.400 orang penderita tersangka kholera. Oleh karena berbagai penyakit anak seperti difteria, batuk rejan (pertusis), tetanus neonatorum, campak, polio, dan TBC paru-paru, dapat dicegah dengan imunisasi, maka pengembangan imunisasi terus ditingkatkan. Sejak Pelita III program imunisasi tersebut telah dikembangkan menjadi program pengembangan imunisasi (PPI), sejalan dengan adanya jenis antigen baru yaitu tetanus formol toxoid (TFT) dan difteria pertusis tetanus (OPT). Vaksinasi TFT diberikan kepada ibu hamil untuk melindungi bayi yang baru lahir dari bahaya tetanus. Dalam kegiatan PPI telah diadakan pula penam bahan antigen untuk penyakit polio dan campak. Dalam tahun 1985/1986 sampai dengan bulan Agustus, telah dilakukan vaksinasi BCG pertama terhadap sekitar 400.000 anak, vaksinasi TFT/tetanus toxoid (TT) terhadap sekitar 600.000 ibu hamil dan anak, vaksinasi OPT terhadap sekitar 600.000 anak, vaksinasi deptherina tetanus (OT) terhadap sekitar 550.000 anak, vaksinasi polio terhadap sekitar 200.000 anak, serta vaksinasi pencegahan penyakit campak (morbili) terhadap sekitar 150.000 anak. Sementara itu dalam rangka mencegah penyebaran penyakit dari suatu tempat/wilayah ke tempat/wilayah lainnya, telah dilakukan peningkatan kesehatan terhadap pelabuhan karantina haji, pengamanan kesehatan dalam pemindahan penduduk, isolasi penderita penyakit menular, serta pengamatan penyakit menular dan vektornya. Sejalan dengan itu ditingkatkan pula fasilitas sarana kerja di 35 kantor kesehatan pelabuhan laut dan udara, serta peningkatan keterampilan petugas. Dalam tahun 1985/1986 sampai dengan bulan Agustus, telah dilakukan pengamatan terhadap sekitar 42.000 orang jemaah haji, dan pengamanan dan bahaya penyakit menular, khususnya malaria, terhadap 15 lokasi baru transmigran. Selain itu dikembangkan pula isolasi penderita penyakit menular di 7 rumah sakit di beberapa daerah, yang selain ditujukan terhadap penyakit yang nyata telah This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 484 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 diketahui bahayanya dan menimbulkan masalah, juga terhadap penyakit yang sewaktu-waktu dapat menimbulkan masalah. Untuk itu telah dilakukan pengamatan penyakit. menular melalui survei terhadap 750 kejadian luar biasa (KLB), survei penyakit-penyakit tertentu di 200 rumah sakit, pengambilan 1.400 sampel, serta pelaksanaan survei entomologis serangga penular penyakit pada 300 lokasi kunjungan. Demikian pula informasi dan data tentang perkembangan berbagai penyakit menular secara berkala disebarluaskan kepada para petugas kesehatan di Puskesmas melalui buletin epidemiologi. Dalam periode yang sama telah disebarkan buletin epidemiologi sebanyak 15.000 eksemplar. Program perbaikan gizi bertujuan untuk menunjang upaya penurunan angka kema- tian Balita, dan membantu masyarakat di dalam mewujudkan derajat kesehatan yang optimal melalui peningkatan gizi, terutama bagi golongan rawan dan masyarakat berpenghasilan rendah baik di desa maupun di kota. Untuk itu dalam tahun kedua Pelita IV telah dilakukan kegiatan-kegiatan yang meliputi usaha perbaikan gizi keluarga (UPGK) serta pencegahan dan penanggulangan penyakit gangguan gizi, terutama di dalam hal kekurangan kalori protein (KKP), kekurangan vitamin A, gondok endemik, anemia gizi besi, peningkatan gizi anak sekolah, pelayanan gizi intitusi dan pengembangan sistem kewaspadaan pangan dan gizi. Kegiatan UPGK, yang dilaksanakan secara terpadu di sektor kesehatan, pertanian, agama, dan keluarga berencana tersebut antara lain mencakup penimbangan anak Balita, penyuluhan gizi, pemberian paket pertolongan gizi, pemanfaatan tanaman pekarangan, dan pemberian makanan tambahan. Dalam tahun 1985/1986 sampai dengan bulan Agustus, telah dilakukan pengembangan UPGK pada 4.000 desa baru, di samping tetap dilanjutkan pembinaan pada desa UPGK lama. Sementara itu dalam waktu yang sama dilakukan pula penanggulangan dan pencegahan kekurangan vitamin A pada sekitar 1.800.000 anak Balita di 15 propinsi rawan, baik melalui jalur distribusi khusus (pra UPGK) maupun UPGK. Selanjutnya untuk menanggulangi dan mencegah anemia gizi besi telah dilakukan pemberian pil zat besi, penyuluhan gizi dan pemanfaatan tanaman pekarangan, yang pelaksanaannya diintegrasikan ke dalam UPGK. Dalam tahun kedua Pelita IV, tablet zat besi telah diberikan kepada sekitar 340.000 wanita hamil, 680.000 anak sekolah dan 500.000 pekerja berpenghasilan rendah. Sedangkan untuk penanggulangan dan pencegahan gondok endemik telah dilakukan penyuntikan larutan radium dalam minyak terhadap daerah endemik berat di 25 propinsi yang meliputi sekitar 2.792.000 orang. Di samping itu produksi garam beryodium terus ditingkatkan, dan pemasarannya makin diperluas untuk menjangkau lebih banyak penduduk di daerah gondok endemik. Adapun sistem kewaspadaan pangan dan gizi This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 485 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 (SKPG) telah diperluas ke 2 propinsi baru, yaitu Lampung dan Sulawesi Selatan, serta fungsi SKPG di propinsi-propinsi lama terus ditingkatkan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan gizi intitusi, telah pula ditingkatkan pelayanan di rumah sakit dan di beberapa panti asuhan. Juga telah dilakukan perintisan pelayanan gizi di beberapa perusahaan dalam usaha untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Sementara itu penyuluhan gizi kepada masyarakat terus digalakkan, terutama tentang pentingnya air susu ibu (ASI), makanan tambahan bagi bayi, cara menyusun makanan sehat dan murah bagi keluarga, dan lain sebagainya. Program penyediaan air bersih ditujukan untuk meningkatkan tersedianya air bersih secara merata dengan jumlah dan mutu yang memenuhi syarat kesehatan. Usaha ini terutama ditujukan kepada masyarakat pedesaan dan perkotaan yang berpenghasilan rendah, serta daerah-daerah yang sulit memperoleh air bersih. Pada umumnya mereka belum mempunyai air bersih yang memenuhi persyaratan kesehatan sehingga mudah terserang penyakit kholera dan penyakit perut lainnya. Sehubungan dengan itu, dalam tahun 1985/1986 (sampai dengan bulan Agustus) telah dibangun berbagai jenis sarana penyediaan air bersih, yang meliputi 13 buah penampungan mata air dengan perpipaan (PP), 2.086 buah penampungan air hujan (PAH), 257 buah perlindungan mata air (PMA) , 3 buah sumur artesis (SA), 59.706 buah sumur pompa tangan dangkal (SPT DK), 12.410 buah sumur pompa tangan dalam (SPT DL), dan 17.166 buah sumur gali (SGL). Selanjutnya dalam periode yang sama telah dibangun pula saringan pengolahan Fe dan Mn sebanyak 7 buah, saringan air sederhana sebanyak 46 buah, saringan pengolahan air gambut sebanyak 26 buah, saringan pasir lambat sebanyak 2 buah, dan kran umum sebanyak 190 buah. Oleh karena dalam membangun sarana air bersih pedesaan tersebut disadari pentingnya partisipasi aktif masyarakat, maka selalu diperhatikan juga segi penyuluhan untuk mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat. Dengan demikian kesadaran masyarakat akan pentingnya air bersih semakin meningkat, dan selanjutnya masyarakat akan ikut bertanggung jawab terhadap pembangunan dan pembinaan sarana air bersih yang sudah ada. Program kesehatan lingkungan pemukiman bertujuan mencapai mutu lingkungan yang dapat menjamin derajat kesehatan optimal, serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di dalam upaya peningkatan dan pelestarian kesehatan lingkungan. Dalam tahun 1985/1986 sampai dengan bulan Agustus, telah dilakukan upaya penyehatan lingkungan, yang meliputi peningkatan sanitasi rumah penduduk pedesaan sebanyak 135 rumah, pembangunan sarana pembuangan kotoran sebanyak 573 unit, dan pengawasan sarana pembuangan sampah di 65 kabupaten/kotamadya. Sementara itu dalam periode yang sama This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 486 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 telah dilakukan pula kegiatan penyehatan tempat umum dan industri, berupa pemeriksaan terhadap sanitasi tempat-tempat umum (TTU) di 16.522 lokasi dan sarana pengendalian pencemaran lingkungan sebanyak 2.704 buah. Di samping itu dilakukan pula pengawasan sanitasi tempat pengolahan makanan (TPM) di 12.930 lokasi, rumah makan sebanyak 2.806 buah, dan pengendalian keracunan makanan/pengamanan kejadian keracunan di 54 lokasi. Sedangkan kegiatan pengamanan pestisida yang dilakukan meliputi pengawasan sanitasi tempat pengolahan pestisida di 2.250 lokasi dan pengendalian dampak negatif di 25 lokasi. 8.4.3. Pengadaan dan pengawasan obat, makanan dan minuman Kegiatan di bidang pengadaan dan pengawasan obat, makanan dan minuman (POM) ditujukan untuk mencukupi jenis dan jumlah obat serta alat kesehatan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat dengan penyebaran yang semakin merata sehingga terjangkau oleh masyarakat luas. Di samping itu juga untuk menjamin kebenaran mutu, keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan keabsahan obat, narkotik, obat tradisional, serta makanan dan minuman yang beredar di masyarakat. Selanjutnya juga untuk mencegah penyalahgunaan dan kesalahgunaan serta melindungi masyarakat dari bahaya obat, narkotik dan minuman keras, yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan, keselamatan, dan keamanan rakyat, serta melindungi masyarakat dan lingkungan terhadap bahan berbahaya, serta mencegah salah penggunaan dan penyalahgunaannya. Untuk menunjang hat tersebut, dalam tahun kedua Pelita IV telah ditingkatkan kapasitas dan teknologi produksi industri farmasi sektor swasta nasional, sehingga semakin dapat berperan aktif dalam pengadaan obat tradisional. Demikian pula unit produksi milik Pemerintah telah dapat ditingkatkan kemampuannya, terutama untuk produksi obat-obat esensial yang sangat diperlukan dalam program pelayanan kesehatan. Sementara itu dalam bidang pengadaan bahan baku, terutama bahan baku obat esensial, secara bertahap telah dikembangkan industri farmasi dalam negeri. Dalam tahun kedua Pelita IV, beberapa bahan baku yang cukup penting seperti parasetomol, eritromisin, kanamisin, trimetroprim, salisilanid asetil salisilat, dan berbagai bahan baku obat yang berasal dari alam telah mulai diproduksi di dalam negeri. Demikian pula kapsul kosong untuk obat jadi telah diproduksi di dalam negeri dengan kapasitas 3 milyar kapsul tiap tahun, serta telah ditingkatkan juga produksi obat tradisional, kosmetik dan alat kesehatan dengan mutu yang semakin baik. Dewasa ini telah terdaftar sebanyak 1.814 obat tradisional dari 120 buah perusahaan, sedangkan jumlah obat tradisional yang telah diteliti kasiatnya mencapai sebanyak 1.200 macam. This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 487 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 Dalam tahun kedua Pelita IV, pedagang besar farmasi dan industri farmasi telah meningkat masing-masing menjadi 912 buah dan 183 buah, sedangkan jumlah apotik menja- di sebanyak 1.750 buah. Dalam rangka memperlancar distribusi obat telah dibangun 31 buah gedung farmasi di kabupaten dan kotamadya. Di samping itu pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, distribusi dan penggunaan obat, narkotika, psikotropika dan minuman keras telah semakin diperketat untuk melindungi penyalahgunaan terutama oleh generasi muda. Untuk itu telah dilaksanakan pemeriksaan setempat terhadap 5.753 sarana produksi dan distribusi obat, makanan dan sediaan farmasi, yang tersebar di seluruh Indonesia. Juga telah dilakukan pengujian terhadap 44.500 sampel, yang diambil dari peredaran dan dari permohonan registrasi obat. Dalam pada itu melalui sistem registrasi obat, Pemerintah telah melakukan rasionalisasi obat yang beredar di masyarakat sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat dan program kesehatan. Selanjutnya melalui mekanisasi registrasi telah dilakukan penilaian terhadap 2.000 jenis obat, 2.358 jenis makanan, 1.814 jenis obat tradisional, 5.040 jenis kosmetik dan alat kesehatan, serta 100 jenis narkotik dan obat keras tertentu. Sedangkan kegiatan yang dilakukan dalam tahun 1985/1986. sampai dengan bulan Agustus, meliputi pemeriksaan setempat terhadap 2.500 sarana produksi dan distribusi obat, makanan dan sediaan farmasi yang tersebar di seluruh Indonesia, dan pengujian terhadap 36.000 sampel obat, makanan dan sediaan farmasi lainnya. Sejalan dengan itu telah dilakukan penilaian terhadap 750 jenis obat, 1.100 jenis makanan dan minuman, 900 jenis obat tradisional, 250 jenis kosmetika dan alat kesehatan, dan 50 jenis narkotika dan bahan berbahaya. Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan pengujian terhadap produk-produk yang beredar di masyarakat, telah dilakukan pengadaan peralatan tambahan pada balai POM di 27 propinsi dan pusat POM yang ada di Jakarta. Untuk melengkapi laboratorium tersebut, telah dilakukan pengadaan peralatan laboratorium sebanyak 108 buah dan perlengkapan laboratorium sebanyak 23 buah. Di samping itu dilakukan pula rehabilitasi dan perluasan laboratorium, sedangkan untuk menunjang kegiatan pengujian telah dilakukan reagensia dan bahan bakti pembanding serta penyempurnaan berbagai metoda analisa. Dalam pada itu agar masyarakat dapat menggunakan produk-produk obat, makanan, kosmetik dan alat kesehatan secara tepat, benar dan aman, telah dilakukan penyuluhan dan penyebaran informasi di 27 propinsi terhadap masyarakat, termasuk di dalamnya tenaga-tenaga kesehatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Sedangkan untuk membantu dokter agar dapat This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 488 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 memilih obat yang tepat serta sesuai kemampuan ekonomi pasien, telah diterbitkan buku informasi harga obat. 8.4.4. Keluarga Berencana Di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara dinyatakan bahwa penduduk merupakan salah satu faktor dominan yang penting bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu pembinaan kependudukan diarahkan agar penduduk merupakan modal yang efektif dan menguntungkan bagi usaha pembangunan. Pembinaan penduduk sebagai faktor pendorong pembangunan menyangkut berbagai aspek yang berkaitan dengan segi kuantitas dan kualitas kependudukan. Dari segi kuantitas kependudukan, cara yang dilakukan adalah berupa pengendalian pertumbuhan penduduk melalui penurunan tingkat kelahiran. Penurunan tingkat kelahiran dilaksanakan berdasarkan kesadaran dan tanggung jawab seluruh keluarga dan masyarakat melalui program keluarga berencana. Dalam hu bungan ini, program keluarga berencana mempunyai tujuan ganda, yang dapat dijabarkan menjadi tujuan normatif, dengan melembagakan dan membudayakan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera (NKKBS) dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, serta tujuan demografis, yaitu menurunkan tingkat kelahiran kasar menjadi 22-31 per seribu pada tahun 1990. Untuk mencapai tujuan tersebut ditempuh kebijaksanaan kependudukan yang bertujuan untuk mengembangkan penduduk menjadi faktor penunjang pembangunan, dan diarahkan untuk mempercepat penerimaan NKKBS sebagai cara hidup yang layak dan bertanggung jawab. Bertalian dengan tujuan di atas, program KB nasional menghadapi berbagai tan- tangan, yaitu dengan masuknya tambahan pasangan usia subur (PUS) baru dan prevalensi yang tinggi, yang menuntut kualitas pelayanan yang tinggi pula, di samping adanya sasaran yang sulit digarap. Dengan demikian keterpaduan program ini dengan sektor pembangunan lainnya makin diperlukan, yang menuntut pula penjabaran kebijaksanaan yang menyeluruh. Untuk itu masyarakat hendak dibangkitkan kesadarannya, sehingga program KB merupakan gerakan yang meluas dan mempercepat alih tanggung jawab pengelola program kepada masyarakat dan keluarga. Dalam tahun kedua Pelita IV, kegiatan pelayanan KB di lapangan diintegrasikan dengan pelayanan kesehatan, dalam bentuk pos pelayanan terpadu (posyandu). Dengan This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 489 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 demikian pelayanan tidak terbatas pada pelayanan KB saja, tetapi sekaligus dilakukan pe- nanganan bidang kesehatan seperti imunisasi, KIA, penimbangan balita, penanggulangan diare dan sebagainya. Sementara itu kegiatan operasionalnya diintegrasikan lebih lanjut dengan sektor pembangunan lainnya, dalam upaya menurunkan tingkat fertilitas dan mewujudkan NKKBS di masyarakat. Program integrasi KB-Gizi dalam program UPGK jangkauannya makin dikembangkan, dan dalam tahun 1985/1986 meliputi 84.000 kelompok UPGK di seluruh propinsi program KB. Di samping itu, dalam usaha membantu mening- katkan derajat kesejahteraan peserta, usaha peningkatan kelompok akseptor makin dikem- bangkan pula dengan pemberian bantuan modal, yang saat ini telah menjangkau sekitar 12.500 kelompok akseptor di seluruh propinsi program. Pendekatan kesejahteraan dalam program KB kepada para peserta KB ini dilakukan pula dengan meneruskan bantuan Presiden berupa bibit tanaman kelapa hybrida, yang saat ini telah menjadi salah satu tanaman di pekarangan rnmah para peserta KB lestari. Dalam usaha mempercepat pelembagaan program KB di masyarakat, inventarisasi dan pembinaan institusi masyarakat terus dikembangkan tidak terbatas di pedesaan, tetapi makin dikembangkan ke daerah pedukuhan dan kelompok-kelompok yang makin kecil di m asyarak at. Sementara itu, kegiatan pendidikan KB, yang bertujuan untuk mengembangkan pengertian, kesadaran, sikap, dan tingkah laku para generasi muda dalam pelembagaan NKKBS, makin ditingkatkan. Ikrar dan kebulatan tekad para generasi muda untuk mendewasakan usia perkawinan, bercita-cita catur warga, maupun membantu pelaksanaan program KB nasional menjadi ciri bagi penggarapan program KB. Sesuai dengan perkembangan program serta makin meningkatnya jumlah peserta KB, pengadaan berbagai jenis kontrasepsi juga terus ditingkatkan. Demikian pula pola penyediaan dan penyaluran dilaksanakan dengan sistem yang telah dapat menjamin secara rapi kebutuhan alat kontrasepsi di lapangan. Dalam hubungan ini telah pula dilakukan usaha untuk menghindarkan ketergantungan penyediaan alat-alat kontrasepsi dari luar negeri, terutama pil, intra uterine device (IUD), dan kondom yang paling banyak digunakan para peserta KB. Usaha ini antara lain dilakukan melalui pendirian pabrik pil KB Kimia Farma yang telah berproduk: sejak tahun 1980, dan terus ditingkatkan produksinya untuk menunjang pengadaan pil KB bagi program KB nasional. Selain itu telah pula didirikan pabrik IUD yang mulai berproduksi tahun 1983, dan pada tahap pertama telah selesai diproduksi sekitar 2 juta IUD. Sementara itu pendirian pabrik kondom sedang dimulai dengan bantuan dari pemerintah Jepang dan diharapkan dapat berproduksi pada tahun 1986. This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 490 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 Dalam rangka menunjang pelaksanaan program KB, telah dilakukan monitoring melalui sistem pencatatan pelaporan yang mampu memberikan berbagai inforrnasi pelak- sanaan program sampai tingkat kecamatan dan desa, yang telah dilaksanakad secara serentak di seluruh Indonesia dalam tahun 1985/1986. Sistem pencatatan pelaporan yang telah disempurnakan dalam penerapannya telah didahului dengan pendataan PUS dan peserta KB. Pendataan PUS dan peserta KB ini akan dilakukan setiap rabun, yang akan digunakan untuk informasipenggarapan operasional di lapangan, serta sekaligus dapat digunakan untuk pengecekan kebenaran informasidari sistem pencatatan pelaporan tersebut. Hasil pencapaian peserta KB baru yang diperoleh dalam tahun 1985/1986 (sampai dengan bulan Juli 1985) adalah sebanyak 1,09 juta peserta, atau 20,7 persen dari target sebesar 5,28 juta peserta. Pemakaian metode kontrasepsi para peserta KB baru dalam tahun 1985/1986 menunjukkan bahwa yang menggunakan pil adalah sebesar 36,3 persen, IUD 24,6 persen, kondom 2,7 persen, suntikan 33,7 persen, lain-lain 2,4 persen, dan untuk metode implan yang baru diprogramkan telah mencapai 0,2 persen. Data ini menunjukkan adanya peru bahan atau pergeseran penggunaan metode kontrasepsi oleh para peserta KB baru. Perkembangan jumlah peserta dan metode kontrasepsi yang digunakan dapat diikuti pada Tabel VIII.6. Sementara itu, pembinaan KB meliputi usaha agar gagasan keluarga berencana secara lestari dapat lebih diterima, baik dalam keikutsertaan sebagai peserta KB, maupun dalam peransertanya menggarap program. Hasil program pembinaan ini dapat diukur dengan indikator kuantitatif peserta KB aktif, maupun peserta KB yang diaktifkan kembali setelah beristirahat menggunakan kontrasepsinya. Pembinaan peserta KB ini dilakukan tidak hanya terbatas pada penyaluran kontrasepsi yang lebih mudah tetapi sekaligus di dalam rangka pengayoman melalui program terpadu, seperti program KB gizi, program peningkatan pendapatan keluarga, pemberian bibit kelapa hybrida, dan lain-Iainnya, yang menjurus kepada peningkatan kebahagiaan dan kesejahteraan dari peserta KB. Dalam pada itu, di bidang penerangan dan motivasi telah dikampanyekan konsepsi catur warga yang khususnya ditujukan kepada para generasi muda, sehingga mereka dapat mulai lebih awal menggunakan kontrasepsi serta lebih mantap dan lestari dalam berkeluarga berencana. Kegiatan penerangan juga makin dikembangkan kepada sektor-sektor lain, serta lebih melibatkan dan memanfaatkan tenaga dan sarana dalam masyarakat, baik individu maupun tokoh-tokoh organisasi masyarakat. Dalam pelaksanaan di lapangan, kegiatan penerangan This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 491 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 dan motivasi ini dipadukan dengan kegiatan pelayanan kontrasepsi, dan pelayanan terus dikembangkan melalui wadah team KB keliling (TKBK), yang tidak saja memberikan pelayanan di tempatnya, tetapi mampu bergerak mendatangi lokasi tempat caton peserta KB di pelosok pedesaan dan pedukuhan. Sementara itu, dalam rangka lebih meningkatkan penghayatan dan partisipasi masyarakat yang semakin berkembang, kualitas informasipun disesuaikan dengan tuntutan dan dinamika masyarakat. Meningkatnya ke giatan penerangan ini selanjutnya mempunyai implikasi terhadap meningkatnya kesadaran berkeluarga berencana, serta tuntutan penyediaan sarana pelayanan yang memadai dan mudah dijangkau. Sarana utama pelayanan KB yang tersebar sampai di kecamatan dan desa adalah klinik KB (KKB). Jumlah klinik KB selama ini terus berkembang sehingga pada akhir Juli 1985 telah berjumlah 7.777 klinik. Usaha menjangkau pelayanan KB yang lebih luas kepada masyarakat terus dikembangkan melalui team KB keliling, yang merupakan keterpaduan kegiatan penerangan dan kegiatan pelayanan kontrasepsi di lapangan. Demikian pula, jaringan pelayanan di daerah perkotaan didukung dengan meningkatnya partisipasi para dokter/bidan praktek swasta dalam memberikan pelayanan KB kepada masyarakat, serta dukungan pelayanan dan penanggulangan efek sampingan yang dilakukan di rumah-rumah sakit yang menjadi pusat rujukan. Perkembangan KB dan tenaga pendukungnya dapat diikuti pada Tabel VIII. 7. Peserta KB aktif sampai dengan bulan Juli 1985 tercatat sebanyak 12,79 juta peserta atau 50,7 persen dari seluruh pasangan usia subur, dan mereka tetap setia menggunakan kontrasepsi secara berlanjut. Dilihat menurut metode kontrasepsi yang digunakan oleh peserta KB aktif, tercatat sebanyak 46,2 persen yang menggunakan pit, 32,8 persen menggunakan IUD, 3,7 persen menggunakan kondom, 13,4 persen menggunakan suntikan, 0,1 persen menggunakan metode implan, dan 3,8 persen menggunakan metode lain. Walaupun peserta KB aktif dalam tahun 1985/1986 menunjukkan penurunan bila dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 1984/1985 sebesar 15,69 juta peserta, namun terlihat adanya kenaikan kualitas dan berkembangnya berbagai program integrasi. This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 492 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 493 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 Selanjutnya pelembagaan/pembudayaan KB meliputi usaha untuk meningkatkan diterimanya NKKBS yang membudaya dalam masyarakat. Di sini termasuk pula usaha untuk meningkatkan tanggung jawab serta peranan masyarakat dan seluruh aparatur/instansi Pemerintah dalam ikut serta menggarap program secara mantap. Gambaran dan proses pelembagaan ini ditandai dengan makin berkembangnya partisipasi oleh masyarakat sendiri, maupun makin banyaknya keikutsertaan instansi Pemerintah yang semula belum turut menjadi pelaksana dan pengelola program KB. Di samping itu, berbagai Departe- men/Instansi telah melakukan berbagai kerjasama lintas sektoral di bawah koordinasi para Gubernur, Bupati sampai Kepala Desa, bersama PKK dan Dharma Wanitanya. Berbagai kegiatan operasional safari KB Senyum Terpadu, telah berhasil mengajak peserta KB secara positif berkat berkembangnya berbagai keterpaduan tersebut. Selain itu, tampak pula adanya peningkatan keterlibatan perusahaan-perusahaan untuk memberikan dukungan yang positif terhadap program KB bagi buruh dan karyawannya. Proses pelembagaan di dalam masyarakat ditandai dengan terus. tumbuhnya institu- si masyarakat seperti PPKBD (Pembantu Pembina KB Desa), Sub PPKBD atau paguyuban-- paguyuban akseptor khususnya di masyarakat pedesaan, serta semakin tumbuhnya tanggung jawab para dokter dan bidan praktek swasta untuk mendukung pelayanan di masyarakat perkotaan. Sampai saat ini secara nasional jumlah PPKBD dan Sub PPKBD telah tercatat sebanyak 250.975 buah. Perkembangan dan pertumbuhan PPKBD dan paguyuban sampai ke setiap pedukuhan ini telah memberikan manfaat yaitu mempermudah pelayanan kontrasepsi ulang kepada masyarakat yang melakukan KB, sehingga tidak lagi hanya menggantungkan pelayanan dari pusat-pusat kesehatan yang ada. This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 494 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 495 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 8.5. Kesejahteraan Sosial Pembangunan di bidang kesejahteraan sosial dilaksanakan seirama dan searah, serta saling menunjang dan saling mengisi dengan pembangunan di bidang-bidang lainnya. Sejalan dengan Garis-garis Besar Haluan Negara, setiap tahap pembangunan di bidang kesejahteraan sosial diarahkan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat secara adil dan merata, terutama bagi para penyandang permasalahan sosial. Dalam Pelita IV, pembangunan di bidang sosial akan dilaksanakan dengan melanjutkan, memperluas dan memperdalam kegiatan pembangunan, terutama yang menyentuh kesejahteraan lahir dan batin golongan penduduk lapisan terbawah sebagai pencerminan dari gerak pembangunan yang berwatak kerakyatan. Sehubungan dengan itu pembangunan di bidang kesejahteraan sosial mengupayakan agar tidak seorang warga negara pun tertinggal dan tidak terjangkau dalam proses pembangunan, serta agar mereka berperanserta secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat. 8.5.l. Pembinaan kesejahteraan sosial Pelaksanaan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial dilakukan melalui ber- bagai program, antara lain program pembinaan kesejahteraan sosial berupa pembinaan potensi kesejahteraan sosial dan swadaya masyarakat dengan memobilisir segala potensi yang ada dalam masyarakat, baik manusia, alam, maupun potensi sosial lainnya. Pembinaan potensi dan pengembangan swadaya masyarakat di bidang perumahan dan lingkungan dilakukan juga dalam bentuk kegiatan pemugaran perumahan dan perbaikan lingkungan guna meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat khususnya di daerah pedesaan. Dalam tahun 1985/1986 (sampai dengan bulan Agustus) telah dilakukan bimbingan pe- ngembangan potensi desa di 2.201 desa, dan stimulan pendayagunaan potensi desa sebanyak 2.201 unit. Sedangkan untuk pembinaan swadaya masyarakat di bidang perumahan dan lingkungan, telah diberikan motivasi usaha kesejahteraan sosial di 1.773 desa, dan bimbingan usaha swadaya masyarakat di 2.521 desa yang melibatkan 100.840 orang. Demikian juga telah diberikan fasilitas peralatan produksi bahan bangunan sebanyak 2.978 unit, yang masing-masing unit dapat melibatkan satu kelompok warga binaan yang terdiri dari 10 orang. Kegiatan tersebut berarti dapat melibatkan sebanyak 29.780 warga binaan. Sementara itu untuk mengembangkan, menyebarluaskan dan melembagakan partisipasi sosial masyarakat dalam pembangunan di bidang kesejahteraan sosial, telah ditingkatkan This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 496 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 kemampuan organisasi-organisasi yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial dengan melibatkan sebanyak 4.680 orang pengurus organisasi, pemberian bantuan sarana kepada 3.959 organisasi, serta pemberian bantuan usaha pengembangan terhadap 596 organisasi. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terasing yang hidup di daerah pedalaman, telah diberikan bimbingan keterampilan serta santunan biaya hidup, agar dapat mencapai tingkat kehidupan dan penghidupan sosial yang layak sesuai dengan martabat manusia dan kemanusiaan, di dalam satu pemukiman sosial yang lebih baik serta teratur, yang dilengkapi dengan rumah sederhana dan sarana umum. Dalam tahun kedua Pelita IV telah berhasil dibina sebanyak 34.658 KK yang tersebar di 20 Propinsi. Selanjutnya sebagai upaya terciptanya dan terbinanya kondisi sosial masyarakat yang dinamis dan memungkinkan dilaksanakannya usaha-usaha pembangunan di hidang kesejahteraan sosial, telah diselenggarakan penyuluhan sosial dan latihan tenaga kesejahteraan sosial sukarela, yang sampai dengan tahun pertama Pelita IV telah mencapai sebanyak 6.750 orang. Di samping itu telah diadakan musyawarah keserasian sosial, dimana telah berhasil dibina sebanyak 9.910 orang kader keserasian sosial. Demikian pula sampai dengan bulan Agustus 1985, telah berhasil dibina 93.413 orang pekexja sosial masyarakat (PSM), dan selanjutnya diharapkan akan dapat dibina minimal 5 orang PSM di setiap desa. Dalam pada itu untuk melestarikan nilai-nilai kepahlawanan dan perintis kemerdekaan telah dilaksanakanusaha- usaha pembangunan/pemugaran dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan sebanyak 176 buah yang tersebar di ibu kota Propinsi dan Kabupaten, pemugaran Makam Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan sebanyak 287 buah, bantuan perbaikan rumah keiuarga Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan sebanyak 230 buah, bantuan perbaikan kehidupan dan usaha produktif kepada 1.255 keluarga Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan, serta penyebaran nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan dalam bentuk buku-buku perjuangan pahlawan dan perintis kemerdekaan sebanyak 19.000 buah. Pembinaan generasi muda diarahkan untuk menoorong percepatan pertumbuhan jumlah Karang Taruna melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan serta sikap pe- ngabdian pengurus Karang Taruna, serta pemberian bantuan raker sarana keterampilan dan usaha produktif. Hal ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kemampuan Karang Taruna sebagai sarana efektif untuk mencegah kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkotika, serta berperan aktif dalam proses pembangunan. Sampai dengan bulan Agustus 1985 telah berhasil dibina sebanyak 22.756 Karang Taruna yang tersebar di seluruh tanah air, This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 497 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 diselenggarakannya latihan kader calon pengurus dan pengurus Karang Taruna yang diikuti oleh 12.030 orang peserta, dan pemberian bimbingan keterampilan serta bantuan usaha produktif kepada 16.570 remaja penyandang masalah. Demikian pula pembinaan peranan wanita di bidang kesejahteraan sosial diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan wanita terutama di pedesaan, agar lebih berfungsi dan berperan dalam pembangunan nasional khususnya di bidang kesejahteraan sosial. Melalui program tersebut telah berhasil dilatih sebanyak 6.540 pemimpin wanita dan 43.895 wanita bina sosial. 8.5.2. Bantuan dan penyantunan sosial Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kehidupan sosial para penyandang masalah kesejahteraan sosial, sehingga mereka dapat mandiri, dan dapat ikut serta dalam proses pembangunan. Melalui program, ini dilakukan kegiatan-kegiatan yang meliputi penyantunan lanjut usia, baik melalui sistem panti maupun sistem di luar panti. Sampai dengan bulan Agustus 1985, telah berhasil disantun para lanjut usia/jompo terlantar di dalam panti melalui 45 buah Sasana Tresna Werdha di 45 Ibu kota Kabupaten, serta penyantunan melalui sistem di luar panti meliputi sebanyak 324.050 orang. Sedangkan bantuan dan penyantunan kepada keluarga yang mengalami permasalahan karena keresahan sosial dilakukan melalui bimbingan sosial/konsultasi, baik secara perorangan maupun secara kelompok. Pengentasan dan penyantunan anak terlantar adalah usaha yang dilakukan juga melalui sistem pelayanan dalam panti dan di luar panti, untuk memberikan perasaan terlindung dan kasih sayang keluarga serta pendidikan, guna mengembangkan kepribadi- annya. Sampai bulan Agustus 1985, usaha pengentasan dan penyantunan anak-anak terlantar di luar panti telah menjangkau 356.025 anak. Dalam pada itu penyantunan dan pengentasan penyandang cacat diarahkan untuk menumbuhkan rasa harga diri dan kemandirian dalam usaha memperbaiki dan meningkatkan taraf kesejahteraan sosial. Kegiatan ini ditujukan kepada para penyandang cacat tubuh, tuna netta, cacat mental, tuna rungu wicara, dan bekas penyandang penyakit kronis, termasuk pula para cacat veteran. Penanganan terhadap para cacat ini dilakukan melalui sistem panti sebagai perangkat rehabilitasi para cacat, dan pengentasannya melalui sistem di luar panti. Selanjutnya dalam usaha memberikan pelayanan/penyantunan kepada para cacat tersebut telah dilakukan perbaikan dan perluasan This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 498 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 panti-panti rehabilitasi dan sarana rehabilitasi penyandang cacat yang tersebar di seluruh propinsi. Sampai dengan bulan Agustus 1985 telah berhasil dilakukan penyantunan dan pengentasan terhadap para cacat di dalam panti sebanyak 29.178 orang, di luar panti sebanyak 192.700 orang, sedangkan melalui loka bina karya sebanyak 3.360 orang. Penyantunan dan pengentasan para tuna sosial ditujukan kepada para gelandang- an/pengemis, tuna susila dan bekas narapidana, yang masing-masing memiliki ciri khas. Usaha rehabilitasi bagi para gelandangan dan pengemis ditujukan pada rehabilitasi mental dan sosial serta latihan-Iatihan keterampilan praktis sebagai bekal untuk memperoleh pekerjaan yang layak dengan penghasilan yang memadai. Sampai dengan tahun pertama Pelita IV, hasil penanganan gelandangan/pengemis melalui pemukiman lokal mencapai jumlah sebanyak 3.809 keluarga, melalui pemukiman swakarya sebanyak 7.335 keluarga, melalui transmigrasi sebanyak 11.865 keluarga, dan melalui sistem pondok sosial sebanyak 10.900 keluarga, yang terkonsentrasi di Jawa, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan. Sementara itu dilakukan pula penanganan para wanita tuna susila dengan berbagai cara, antara lain melalui bimbingan fisik, mental dan sosial serta latihan keterampilan yang memungkinkan mereka mendapat pekerjaan yang layak dan wajar. Kegiatan rehabilitasi dan resosialisasi para tuna susila tersebut dilakukan melalui sistem dalam panti, yang pada saat ini telah mencakup 6.190 orang tuna susila. Selanjutnya telah dilakukan pula penanganan terhadap para bekas narapidana, terutama yang baru saja selesai menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan, sebagai usaha untuk memulihkan kembali harga diri dan kepercayaan pada diri sendiri, sehingga dapat melaksanakan fungsi dan peransertanya secara wajar dan layak dalam tata kehidupan masyarakat yang lebih baik. Melalui sistem di luar panti telah disantun dan dibimbing 2.202 orang bekas narapidana. Demikian pula kegiatan rehabilitasi sosial bagi anak nakal dan resosialisasi bagi korban narkotika/minuman keras khususnya di kalangan remaja, telah dilakukan melalui pantipanti rehabilitasi sosial korban narkotika dengan memberikan pembinaan mengenai sikap dan tanggung jawab sosial mereka, serta latihan-Iatihan keterampilan kerja sebagai bekal kemampuan usaha setelah mereka keluar dari panti rehabilitasi. Sampai dengan bulan Agustus 1985 telah dibina 2.211 orang anak nakaI, dan 3.020 anak korban narkotika. Sementara itu program penyantunan dan pengentasan fakir miskin dimaksudkan untuk menangani kerawanan sosial ekonomi daripada keluarga-keluarga fakir miskin yang berada di pedesaan dan di daerah-daerah rawan sosial ekonomi di perkotaan. Usaha tersebut This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 499 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 dilaksanakan dengan membimbing, membina, dan mengembangkan kemauan dan kemampuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya secara swadaya dan swa- karya dengan mendayagunakan semua potensi sosial yang ada dalam lingkungannya, serta menghilangkan sikap hidup pasrah pada nasib dan menggantungkan diri pada belas kasihan orang lain. Kepada mereka juga diberikan bantuan permodalan atau peralatan kerja produktif untuk meningkatkan swadaya dan swakarsa. Kegiatan ini secara nyata baru dilaksanakan dalam Repelita IV dengan memberikan latihan keterampilan, bantuan perbaikan perumahan, dan bantuan permodalan/peralatan kerja produktif kepada 4.475 KK. Penanggulangan korban bencana alam diarahkan pada peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi terjadinya bencana alam, serta pemberian bantuan pertama sebagai tindak darurat dan bantuan lanjutan sebagai tindakan rehabilitasi. Selama ini telah dilakukan usaha bantuan dan rehabilitasi kepada para korban bencana alam dan korban bencana lainnya melalui bantuan perbaikan rumah, serta pemindahan pemukiman, baik secara lokal maupun transmigrasi ke daerah-daerah lain. Di samping itu, juga dilakukan latihan-latihan pembimbing dan petugas lapangan, latihan dan temukarya anggota-anggota Satkorlak (Satuan Koordinasi Pelaksanaan) Penanggulangan Bencana Alam, dan penyediaan barak penampungan/persinggahan bagi para korban bencana alam Sehubungan dengan hal tersebut telah pula dibentuk Satuan Tugas Sosial (Satgasos) Penanggulangan Bencana Alam, yang berintikan petugas-petugas sosial dan unsur-unsur pemuda, sebagai perangkat bantu penanggulangan korban bencana alam yang berkedudukan di Kecamatan atau Kabupaten, sebanyak 370 orang. Sampai dengan bulan Agustus 1985 telah dilaksanakan pembinaan usaha-usaha penanggulangan dan kesiapsiagaan/pencegahan bencana alam terhadap 54.025 KK. Di samping itu, telah diberikan pula bantuan dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan penanggulangan darurat pada waktu terjadi bencana alam, berupa perlengkapan pertolongan pertama seperti renda, alat-alat dapur umum, mobil dapur umum, perahu karet, alat-alat komunikasi seperti SSB, dan sebagainya. 8.6. Hukum dan perundang-undangan 8.6.l. Pembinaan dan pembaharuan hukum Pembangunan nasional yang sedang berjalan dewasa ini berada dalam tahapan di mana pembangunan dan pembinaan hukum nasional menjadi bertambah penting. Hal ini This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 500 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 disebabkan karena sejalan dengan perkembangan pembangunan nasional diperlukan peranan hukum yang lebih besar, baik untuk memantapkan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai maupun untuk menciptakan kondisi yang menjamin setiap anggota masyarakat dapat menikmati suasana serta iklim ketertiban dan kepastian hukum. Untuk itu terus dilaksanakan pembinaan hukum yang diprioritaskan melalui penyusunan peraturan perundang-undangan, karena diperlukan banyak peraturan perundang-undangan yang baru sebagai landasan bagi pembangunan di segala bidang. Di samping itu masih harus diselesaikan beberapa rancangan undang-undang yang belum terselesaikan dalam Pelita III. Sampai dengan tahun kedua Pelita IV, langkah-Langkah yang telah dilaksanakan dalam pembinaan hukum adalah dengan meningkatkan penyusunan rencana kegiatan lemba- ga legislatif nasional. Dengan upaya tersebut telah dihasilkan sejumlah undang-undang yang penting, antara lain Undang-undang tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang tentangPemerintahan Desa, Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang tentang Ketentuan Pokok Mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang tentang Hak Cipta, Undang-undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, Undang-undang perpajakan, Undang-undang tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Undang-undang tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-undang tentang Perindustrian, Undang-undang tentang Pos, Undang-undang atas perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, Undang-undang tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-undang tentang Partai Politik dan Golongan Karya, dan Undang-undang tentang Referendum. Sementara itu dalam rangka penyempurnaan dan pembaharuan hukum nasional, dengan tetap memperhatikan tingkat kesadaran hukum masyarakat, dalam periode yang sama juga telah disiapkan Rancangan Undang-undang tentang Ketentuan-Ketentuan Umum Peraturan Perundang-undangan, serta sejumlah rancangan undang-undang dalam rangka kodifikasi serta unifikasi hukum di bidang hukum pidana, hukum perdata, hukum acara perdata, hukum acara peradilan agama, hukum perdata internasional dan hukum dagang. Dalam pembangunan hukum selama ini, telah dihasilkan suatu produk hukum yang dapat dikatakan sebagai tonggak sejarah, yaitu Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Undang-undang ini telah merubah secara mendasar penegakan hukum di Indonesia dengan lebih terjaminnya perlindungan hak-hak asasi warga masyarakat. Sebagai pelaksanaan undangundang tersebut telah pula dikeluarkan peraturan pelaksanaan This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 501 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 KUHAP. Selanjutnya dengan telah diterima dan disahkannya Konvensi Hukum Laut Internasional Baru, maka akan dilakukan pembaharuan hukum laut nasional secara menyeluruh berdasarkan Wawasan Nusantara. Berkaitan dengan hal tersebut telah pula disahkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Dalam rangka menunjang usaha pembinaan hukum tersebut di atas, akan lebih diintensifkan kerja sama antaraparatur negara di pusat maupun di daerah-daerah dengan kalangan universitas, lembaga-Iembaga pengkajian dan penelitian hukum dan kalangan profesi hukum. Kerja sama ini berbentuk pengkajian dan penelitian hukum, penyusunan naskah akademis rancangan undang-undang, pertemuan ilmiah, pengembangan jaringan dokumentasi, dan informasi hukum, serta publikasi karya ilmiah hukum dan inventarisasi putusan-putusan pengadilan (yurisprudensi). 8.6.2. Penegakan hukum Penegakan hukum bertujuan untuk menyelamatkan jalannya pembangunan, menga- mankan hasil-hasil pembangunan, serta meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, telah dilaksanakan usaha-usaha yang mengarah kepada pembinaan sikap, perilaku, kemampuan dan kewibawaan aparat negara, serta penegak dan pelaksana hukum. Upaya tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan wewenangnya masing-masing, untuk tegaknya keadilan, kepastian hukum serta terlaksananya perlindungan hukum sebagaimana diatur oleh Hukum Acara Pidana. Untuk menunjang peningkatan dan penyempurnaan penegakan hukum, maka telah ditingkatkan penyelesaian perkara, ketertiban penahanan tersangka, ketertiban administrasi benda sitaan negara, serta ketertiban pemindahan. Di samping itu dalam rangka untuk menjamin tercapainya stabilitas nasional, telah ditingkatkan pengawasan terhadap kegiatan orang asing di wilayah Republik Indonesia dan pengawasan terhadap orang ke dan dari luar negeri. Sementara itu untuk menunjang keberhasilan upaya dan kegiatan penegakan hukum, telah makin dimantapkan hubungan kerjasama dan koordinasi yang dilandasi dengan semangat keterpaduan, kebersamaan dan keakraban antara semua aparat penegak hukum, khususnya antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kehakiman, dan Kepolisian, sehingga dapat mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan tugas. Di samping itu juga telah ditingkatkan prasarana fisik, antara lain berupa pengadaan kendaraan angkutan para tahanan, gedung kantor, asrama (karantina) tahanan, pas-pas This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 502 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 imigrasi, kapal patroli pantai untuk imigrasi, serta peralatan telekomunikasi. Dalam rangka pembinaan peradilan, selalu diusahakan agar badan-badan peradilan makin mampu menjalankan kekuasaan kehakiman yang bebas dan terlepas dari pengaruh kekuasaan luar. Dengan demikian para hakim dapat memberikan putusan berdasarkan hukum yang berlaku dan juga berdasarkan keyakinan dan rasa keadilannya. Selanjutnya dalam rangka pembinaan aparat peradilan, yaitu untuk menjamin adanya objektivitas dan pembinaan karier hakim, telah diadakan pemutasian hakim secara regional maupun nasional. Dalam tahun 1984/1985 telah diangkat hakim baru sebanyak 90 orang, sehingga sampai dengan tahun kedua Pelita IV jumlah hakim telah mencapai sebanyak 2.328 orang. Di samping itu juga telah diangkat sebanyak 3.687 tenaga panitera kepala/pengganti dan juru sita. Juga terus ditingkatkan penyempurnaan administrasi peradilan, terutama yang meliputi arsip pengadilan, tata cara dan manajemen badan pengadilan. Dalam pada itu agar terwujud pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum, telah diusahakan pula agar proses peradilan menjadi lebih cepat dan tepat, sederhana, murah dan efisien, sehingga dapat memenuhi rasa. keadilan bagi pencari keadilan dari seluruh lapisan masyarakat. Untuk menopang terwujudnya sistem peradilan tersebut, antara lain dilakukan pembangunan/perluasan dan rehabilitasi gedung-gedung pengadilan tinggi (PT) dan pengadilan negeri (PN) di Propinsi dan Kotamadya/Kabupaten, mendekatkan badan pengadilan kepada masyarakat di daerah-daerah terpencil dengan mengadakan tempat- tempat sidang, serta meningkatkan bantuan hukum bagi pencari keadilan yang kurang mampu. Sebagai hasil daripada kegiatan tersebut, dalam tahun kedua Pelita IV telah dilakukan pembangunan gedung pengadilan tinggi dan pengadilan negeri sebanyak ll buah, perluasan/rehabilitasi gedung PT dan PN sebanyak l09 buah, dan pembangunan temp at sidang sebanyak 27 buah gedung. Di samping itu juga dilaksanakan pembangunan dan perluasan/rehabilitasi lembaga pemasyarakatan (LP) dan. rumah tahanan negara (Rutan) sebanyak 286 buah gedung. Di dalam hat penyelesaian perkara, dalam tahun 1984/1985 telah dapat diselesaikan 1.451.932 perkara atau sekitar 98 persen dari 1.482.624 perkara yang ada pada PN. Sedangkan dari 10.617 perkara yang ada pada PT, telah dapat diselesaikan 7.646 perkara atau sekitar 72 persen. Dalam pada itu, ditingkatkan pula pembinaan terhadap lembaga penasehat hu- kum/pengacara, sehingga benar-benar menjadi lembaga bantuan hukum yang memiliki profesi yang tangguh, mandiri, berdisiplin serta memiliki dan mentaati kode etik profesi This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 503 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 yang makin mantap. Dalam tahun kedua Pelita IV, kegiatan pendidikan/penataran/latihan tenaga penegak hukum telah diikuti oleh 3.870 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 120 orang mengikuti penataran teknis hukum, 270 orang mengikuti penataran dan latihan hakim, 150 orang mengikuti penataran dan latihan panitera, 360 orang mengikuti penataran pemasyarakatan, 110 orang mengikuti penataran teknis pengawasan, 2.385 orang mengikuti penataran administrasi, 70 orang mengikuti penataran perancang perundangundangan, dan 80 orang mengikuti penataran teknis dokumentasi dan informasi hukum. Dalam rangka meningkatkan pemerataan keadilan dan perlindungan hukum bagi masyarakat luas, terutama bagi masyarakat yang kurang atau tidak mampu, pemberian bantuan hukum lebih ditingkatkan. Pemberian bantuan hukum ini diberikan melalui pe- ngadilan negeri dalam perkara kasus pidana, dan melalui biro-biro bantuan hukum dari fakultas hukum universitas negeri berupa korisultasi dan bantuan hukum untuk perkara perdata dan pidana. Dalam tahun kedua Pelita IV, telah dilakukan pemberian bantuan hukum untuk sejumlah 6.892 perkara kasus pidana bagi pencari keadilan yang kurang mampu, yang tersebar di 26 propinsi. Sedangkan dalam periode 1981/1982 sampai dengan 1984/1985 telah dilakukan kegiatan konsultasi hukum sebanyak 52.940 kasus, dan bantuan hukum, baik pidana maupun perdata sebanyak 2.850 perkara melalui 24 fakultas hukum universitas negeri di seluruh Indonesia. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum, serta agar dapat lebih memahami serta menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara, telah dilaksanakan berbagai kegiatan penyuluhan hukum yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan dilaksanakan secara terpadu antara para penegak hukum dan tokoh-tokoh masyarakat. penyuluhan hukum dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung, dengan menyelenggarakan ceramah-ceramah, wawancara dan pementasan di TVRI/RRI dan radio swasta, serta publikasi media cetak. Dalam tahun 1984/1985 kegiatan penyuluhan hukum tingkat nasional ditujukan pada pemahaman 7 undang-undang, yang meliputi Undang-undang Dasar 1945, KUHP, Undang-undang Perkawinan, Agraria, Narkotika, Lingkungan Hidup dan Peraturan Daerah. Sementara itu pembinaan pemasyarakatan, sebagai upaya untuk memasyarakatkan para narapidana dan anak didik, telah diselenggarakan dengan menerapkan sistem yang lebih manusiawi daripada yang selama ini dilakukan. Pembinaan tersebut dilaksanakan melalui pendekatan sosial edukatif, dengan memperhatikan aspek keamanan masyarakat, lingkungan, dan tingkat kesadaran hukum masyarakat, sehingga setelah selesai masa hukumannya para This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 504 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 narapidana dapat kembali bidup secara wajar. Dalam kaitan ini para narapidana telah diberi/dibekali keterampilan melalui pendidikan dan keterampilan kerja yang diadakan di dalam atau di luar lembaga pemasyarakatan. Untuk menunjang terselenggaranya pendidikan dan latihan tersebut, dilakukan pula perbaikan dan pembaharuan peralatan-peralatan latihan di dalam lembaga-lembaga pemasyarakatan. Demikian pula telah ditingkatkan kerjasama dengan berbagai pihak, baik instansi pemerintah maupun swasta, untuk memberikan bimbingan lanjutan kepada narapidana yang telah selesai menjalani hukuman. Di samping itu telah dilakukan pula pembangunan dan perluasan/rehabilitasi gedung-gedung lembaga pemasyarakatan (LP), balai bimbingan dan pengentasan anak (Bispa), rumah tahanan negara (Rutan) dan rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan), beserta penyediaan kendaraan tahanan/narapidana, peralatan keamanan dan lain sebagainya. Sejalan dengan itu telah ditingkatkan pula kualitas maupun kuantitas tenaga teknis pemasyarakatan dan tenaga satuan pengamanan, terutama dalam segi mental dan pengenalan mengenai fungsi-fungsi dan tugas-tugas pokok pemasyarakatan. 8.6.3. Keimigrasian Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas keimigrasian, pembinaan keimigrasian pada dasarnya adalah menegakkan hukum terhadap lalu lintas orang dari dan ke luar negeri serta beradanya orang asing di Indonesia. Di samping itu juga ikut memberantas kegiatan infiltrasi dan subversi serta pelanggaran hukum lainnya. Sehubungan dengan meningkatnya lalu lintas orang dari dan ke luar negeri, baik frekuensi maupun volumenya, sebagai akibat dari perkembangan perdagangan dan hubungan antarbangsa, serta perkembangan pariwisata, ketenagakerjaan dan pelaksanaan ibadah keagamaan, maka telah dilakukan peningkatan pelayanan urusan keimigrasian. Usaha tersebut diwujudkan antara lain dengan dikeluarkannya berbagai fasilitas dan kemudahan pemberian izin, tanpa mengabaikan segi pengawasannya yang semakin ketal dalam rangka keamanan nasional. Dalam tahun kedua Pelita IV telah ditingkatkan kegiatan keimigrasian, antara lain evaluasi dan penyempurnaan prosedur memperoleh visa, pembebasan dari keharusan memiliki visa bagi wisatawan asing dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan pariwisata yang berlaku sejak 1 April 1983, penggantian buku paspor yang lama dengan yang baru pada tahun 1983, penyempurnaan tata laksana keimigrasian dalam penyelenggaraan haji dan pengiriman tenaga kerja, serta penyempurnaan sistem keimigrasian. This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 505 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 Dalam tahun 1984/1985, orang yang masuk ke Indonesia adalah sebanyak 1.012.259 orang, yang terdiri dari 285.448 orang Indonesia dan 726.811 orang asing. Sedangkan yang berangkat ke luar negeri berjumlah sebanyak 1.053.546 orang, yang terdiri dari 314.335 orang Indonesia dan 739.211 orang asing. Untuk menunjang semakin meningkatnya lalu lintas orang tersebut, telah ditingkatkan pengadaan prasarana dan sarana keimigrasian. Untuk itu telah dilakukan pembangunan 5 gedung kantor imigrasi (Kanim), yang terletak di Bengkulu, Sanggau, Kendari, Ambon dan Denpasar, serta pembangunan lanjutan 2 buah gedung Kanim yang terletak di Cengkareng dan Jambi. Di samping itu dilakukan pula rehabilitasi/penyempurnaan gedung Kanim sebanyak 15 gedung, serta perluasan gedung Kanim dan asrama tahanan imigrasi masing-masing sebanyak 5 gedung dan 2 gedung. Juga telah dilakukan pembangunan pas imigrasi sebanyak 3 buah gedung yang terletak di Meneg (Jawa timur), Tanjung Medang (Dumai) dan Jefnan (Sorong). Splain daripada itu untuk mendapatkan data informasi keimigrasian yang akurat, secara bertahap telah dirintis penyempurnaan sistem keimigrasian dengan mendayagunakan peralatan komputer. 8.7. Pertahanan dan keamanan Pembangunan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) diselenggarakan atas dasar pemikiran strategik akan kebutuhan kekuatan penangkalan, baik untuk keperluan kebutuhan pertahanan maupun keperluan keamanan. Dalam usaha untuk memiliki angkatan bersenjata yang modern dan ampuh, sejak beberapa tahun terakhir ini ABRI telah disempurnakan dengan meningkatkan integrasi dan konsolidasi. Untuk itu telah dilakukan reorganisasi, modernisasi peralatan ABRI, dan meningkatkan kemampuan profesional prajurit tanpa meninggalkan jiwa pejuang sejati. Hal tersebut dimaksudkan agar ABRI sebagai kekuatan Hankam (Pertahanan dan Keamanan) mampu mengemban tugas pokok ABRI dalam lingkungannya yang terus bergerak dinamis guna mengikuti gerak pertumbuhan pembangunan nasional. Sejalan dengan hal tersebut, ABRI telah memberikan sumbangan yang besar terhadap kemantapan stabilitas nasional yang dinamis, yaitu melalui pelaksanaan dwi fungsi ABRI yang sebaik-baiknya. Dengan demikian ABRI dapat menyumbangkan peranannya sebagai stabilisator dan dinamisator dalam menunjang pengembangan kehidupan demokrasi pada khususnya, dan kehidupan nasional pada umumnya. Dalam hal pengembangan ABRI sampai dengan tahun kedua Pelita IV, secara operasional telah dilaksanakan penyusunan struktur kekuatan yang mantap, baik pada tingkat This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 506 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 Angkatan, dan Polri maupun gabungan, serta tingkat kesiapan tempur tiap satuan ABRI yang menjamin efektivitas penangkalan yang dapat diandalkan. Di samping itu juga dilaksanakan modernisasi persenjataan sampai pada tingkat yang memadai dibandingkan dengan tuntutan kebutuhan, dan sekaligus satuan-satuan tempur ABRI telah dilengkapi perbekalannya sehingga dapat menjamin kelancaran mobilitasnya. Sementara itu telah disusun sistem komando dan pengendalian yang memadai, dalam rangka mewujudkan reaksi yang efektif dari setiap satuan. Bersamaan dengan pembinaan di bidang Hankam, telah pula dilaksanakan pengembangan kemampuan komando kendali, komunikasi dan informasi, yang dilaksanakan dengan melanjutkan investasi peralatan, komunikasi dan fasilitas, serta mengembangkan keterampilan dan pengalaman personal. Pembinaan tenaga manusia dilaksanakah berdasarkan pada pemikiran, bahwa dalam keadaan damai tetap dipelihara kekuatan siap yang relatif kecil tetapi efisien, sedangkan dalam keadaan darurat dapat segera diperbesar dengan cepat. Dalam pada itu Undang-undang Nomor 20 tahun 1982 telah melimpahkan tanggung jawab penyelenggaraan fungsi pertahanan keamanan negara kepada dua hadan, yaitu Departemen Hankam untuk aspek pemerintahan dan ABRI untuk aspek operasi pertahanan dan keamanan. Ketentuan Undang-undang tersebut dalam tahun 1983 telah direalisasikan dengan keluarnya Keputusan Presiden Nomor 46 tahun 1983 tentang Pokok-pokok dan Susunan Organisasi Departemen Hankam serta Keputusan Presiden Nomor 60 tahun 1983 tentang Pokok-pokok dan Susunan Organisasi ABRI. Berdasarkan Keputusan Presiden tersebut, telah disusun organisasi dan prosedur Departemen Hankam, Mabes ABRI, TNI-AD, TNI-AL, TNI-AU, Polri, Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas), dan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC). Adapun kekuatan personal militer yang telah dimiliki dalam tahun kedua Pelita IV adalah sebanyak 420.713 orang, yang terdiri dari 216.003 orang TNI- AD, 37.515 orang TNI-AL, 25.098 orang TNI-AU, dan 142.097 orang Polri. Sejalan dengan hal tersebut, telah pula dilakukan penyusunan komposisi kekuatan ABRI, yang terdiri dari Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas), Komando Strategi Angkatan Darat (Kostrad), Komando Pasukan Khusus (Kopassus), Armada RI kawasan Barat dan Timur, Komando Operasi Angkatan Udara (Koopsau) I dan II, Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) ABRI, Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil), Komando Daerah Militer (Kodam) I sampai dengan IX dan Kodam Jaya, Kepolisian Daerah (Polda) I sampai dengan XVII, dan Badan Keamanan Laut (Bakamla). Sedangkan kekuatan cadangan TNI terdiri dari kekuatan Rakyat Terlatih (Ratih), kekuatan Perlindungan Masyarakat (Linmas) dan kekuatan This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 507 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 Sosial Politik ABRI. Dalam rangka usaha yang mendukung keberhasilan penyelenggaraan Hankam, telah pula ditingkatkan pembinaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembinaan perundang-- undangan, pembinaan penelitian dan pengembangan, pembinaan pangkalan, serta pembinaan prasarana dan fasilitas logistik. Dalam pada itu pembinaan industri Hankam diarahkan untuk mengurangi ketergantungan pada luar negeri dengan ditingkatkannya industri nasional dalam pembuatan komponen atau suku cadang peralatan utama ABRI. Perhatian pertama ditumpahkan kepada pengembangan industri senjata ringan, bahan peledak dan amunisi, alat optik militer, alat elektronik, dan peralatan lain yang sederhana, dan pada saat ini telah dapat diproduksi di dalam negeri. Selanjutnya pengembangan kemampuan manajemen Hankam dilaksanakan dengan melanjutkan pengembangan keahlian dan kemahiran karyawan. 8.8. Penerangan Dalam kerangka perjuangan bangsa untuk mempertahankan, menegakkan dan mengisi kemerdekaan, penerangan mempunyai kedudukan dan peranan sangat penting dan merupakan alat juang bangsa yang ampuh. Untuk itu tugas penerangan tidak hanya sekedar menyampaikan berita saja, melainkan harus pula dapat merangsang pembangunan. Di samping itu penerangan harus mampu membangkitkan sikap optimis, serta membina dan mengembangkan partisipasi seluruh rakyat Indonesia melalui usaha-usaha dan kegiatan penerangan yang tepat. Untuk itu kegiatan penerangan terus ditingkatkan sampai ke desa- desa, melalui media penerangan seperti radio, televisi, film, pers, penerbitan, pameran, media tradisional dan penerangan tatap muka. Juga telah ditingkatkan bobot isi pesan yang disampaikan melalui sarana media massa, seperti radio, televisi, dan surat kabar. Di samping itu sumber-sumber penyebaran informasi seperti kantor berita Antara, luas jaringan dan kemampuannya telah pula ditingkatkan. 8.8.l. Operasional penerangan Pembangunan di bidang penerangan sampai dengan tahun kedua Pelita IV antara lain berupa pembangunan pusat penerangan masyarakat (Puspenmas) sebagai wadah operasi penerangan terpadu. Di samping itu perlengkapan Puspenmas telah pula ditingkatkan, baik kualitas maupun kuantitasnya, serta diseragamkan untuk meningkatkan operasi-operasi This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 508 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 penerangan umum, yang meliputi sarana mobilitas, sarana perlengkapan, audio visual aids, dan media lainnya. Sejalan dengan hal tersebut, ditingkatkan pula jumlah frekuensi pelbagai jenis kegiatan penerangan umum, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Adapun peningkatan dan pemanfaatan operasi dan reran penerangan luar negeri yang efektif, sebagai subsistem dari sistem penerangan secara fungsional, telah dilakukan dengan membangun sarana gedung atase pers di luar negeri dan sekaligus meningkatkan isi, mutu dan pesan penerangan visual, penerbitan dan audio visualnya. Dalam pada itu pembangunan penerangan sampai dengan tahun kedua Pelita IV telah dilakukan terhadap saran a dan prasarana penerangan di daerah yang diarahkan ke pedesaan, sehingga kemampuannya sebagai penunjang pembangunan sudah meningkat. Selain itu penerangan juga menunjang penyebarluasan kesadaran berkeluarga berencana, menanggulangi masalah-masalah gangguan sosial, menanggulangi masalah kenakalan remaja, narkotika dan lain-lain. Sedangkan di bidang ekonomi, kegiatan penerangan telah ikut menggairahkan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Bimas, peningkatan tabungan masyarakat, pengembangan BUUD/KUD, usaha transmigrasi serta program-program pembangunan pada umumnya. Sementara itu telah ditingkatkan pula perlengkapan peralatan lunak maupun pe- rangkat kerasnya, sehingga secara bertahap dapat disediakan perlengkapan bagi aparat penerangan sampai tingkat terbawah. Sehubungan dengan itu setiap juru penerang (Jupen) yang beroperasi di kecamatan-kecamatan telah dilengkapi dengan radio kaset, sehingga dapat memonitor siaran-siaran Pemerintah, dan kemudian menyebarluaskan materi siaran tersebut sebelum diterima dokumen lengkapnya. Selain itu juga ditingkatkan sarana mobilitas bagi para jupen, yang meliputi mobil unit penerangan, mobil unit suara, mobil unit panggung, serta mobil unit visual mini yang terdiri atas muviani air dan muviani darat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan penerangan sampai ke desa-desa. Dalam tahun l985/l986 (sampai dengan bulan Agustus) telah dilakukan penyediaan sarana mobilitas, muviani air dan muviani darat masing-masing sebanyak 550 unit, 300 unit dan 3.667 unit, serta pembangunan gedung Puspenmas sehingga jumlah gedung Puspenmas menjadi sebanyak 277 buah. Di samping itu dalam melaksanakan sistem penerangan pintas, kegiatan surat kabar untuk desa (SKUD) terus ditingkatkan. Untuk itu setiap hari sebanyak 36.000 eksemplar surat kabar harian, yang terdiri dari surat kabar Angkatan Bersenjata, Berita Yudha dan Suara Karya disebarkan ke 36.000 desa, sehingga melalui surat kabar tersebut This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 509 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 secara cepat informasi dari pusat dapat sampai ke pedesaan. Selanjutnya dalam rangka pemerataan informasi ke daerah pedesaan, telah pula dilaksanakan pengadaan dan pendistribusian televisi umum yang sudah mencapai sebanyak 38.101 buah, serta radio umum yang sudah mencapai sebanyak 8.153 buah. Dalam pada itu untuk meningkatkan peranserta masyarakat pedesaan dalam pembangunan, telah dilakukan pembinaan kader- kader penerangan pembangunan desa melalui sarasehan pembangunan desa. Demikian pula dalam usaha meningkatkan peranan wanita dalam pembangunan, telah dilaksanakan peningkatan kemampuan para jupen wanita sebagai sumberdaya manusia yang terampil dan berpartisipasi aktif dalam berbagai aspek kehidupan. Adapun jumlah jupen wanita dalam periode tersebut adalah sebanyak 110 orang. 8.8.2. Pengembangan sarana penerangan 8.8.2.l. Radio Usaha pembangunan di bidang radio diarahkan untuk meningkatkan luasnya jang- kauan, mutu dan kualitas daripada Radio Republik Indonesia (RRI), di samping peningkatan daripada teknis pemancar dan sarana teknis lainnya. Dalam tahun kedua Pelita IV telah dapat dilaksanakan siaran 24 jam per hari melalui 36 dari seluruh stasiun RRI, sedangkan 14 stasiun lainnya secara bertahap telah pula meningkatkanjumlah jam siarannya. Pada periode yang sama, pemancar yang dimiliki RRI telah mencapai 301 buah dengan kapasitas terpasang sebesar 2.997 kilowatt (KW). Di samping itu di Cimanggis telah pula dibangun sebuah pemancar short wave (SW) dengan kapasitas terpasang sebesar 250 KW, yang ditujukan terutama untuk wilayah Indonesia bagian timur. Sementara itu di Medan sedang dibangun pemancar SW dengan kapasitas 250 KW, yang ditujukan agar penerimaan siaran RRI di luar negeri semakin baik. Sedangkan dalam rangka mengikuti perkembangan teknologi media elektronika, RRI telah mengoperasikan pemancar frekuensi modul (FM), sehingga mutu siaran-siaran akan lebih meningkat. Sementara itu kegiatan siaran pedesaan terus ditingkatkan, baik mutu maupun isi siarannya, sehingga dalam tahun 1985/1986 (sampai dengan bulan Agustus) jumlah kelom- pok pendengar siaran pedesaan telah mencapai sebanyak 44.006 kelompok dewasa, se- dangkan jumlah jam siaran telah ditingkatkan menjadi sebanyak 484 jam dalam satu minggu. This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 510 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 Kegiatan ini diisi dengan penyuluhan pertanian menuju swasembada, program keluarga berencana, program transmigrasi, serta program pembangunan lainnya, yang dilaksanakan dengan menggunakan kaset-kaset penyuluhan. Selanjutnya isi kaset penyuluhan akan diperluas lagi termasuk ten tang koperasi, kesehatan dan lingkungan hidup. Di samping itu terus dikembangkan juga siaran acara kesenian tradisional dalam rangka peningkatan apresiasi terhadap budaya nasional, liputan-liputan olah raga, siaran agama, penyuluhan hukum, penyiaran P4, siaran wanita dan pembangunan, dan siaran universitas terbuka (UT). Khusus untuk memasyarakatkan P4 secara nasional, telah diselenggarakan acara Forum Negara Pancasila. Untuk khalayak pendengar di luar negeri, baik warga negara Indonesia maupun masyarakat asing, diadakan siaran luar negeri RRI (Suara Indonesia) selama sebelas jam sehari dengan mempergunakan bahasa Indonesia dan delapan bahasa asing, yaitu Inggris, Prancis, Arab, Mandarin, Melayu, Jepang, Jerman dan Thailand. Dalam siaran yang ditujukan ke luar. negeri tersebut telah pula dilaksanakan penyiaran kegiatan pekan anak- anak internasional. Sementara itu dalam rangka kerja sama bilateral antara Indonesia dan Malaysia, telah ditingkatkan pula siaran Salam Muhibah serta diadakan tukar-menukar program dan produksi mingguan berupa pilihan pendengar dan acara berbatas pantun, pertukaran paket siaran dan misi artis dalam rangka kerja sama kebudayaan ASEAN, serta pertukaran paket siaran dalam rangka programme exchange antara anggota Asia Pacific Broadcasting Union (ABU). 8.8.2.2. Televisi Dalam tahun 1985/1986 (sampai dengan bulan Agustus) telah ditingkatkan pelak- sanaan siaran TVRI, antara lain berupa perbaikan dan penyempurnaan mutu, isi dan alokasi jam siaran. Di samping itu juga telah dilakukan intensifikasi penggunaan stasiun produksi keliling dalam bentuk mobil unit, terutama dalam rangka menggali potensi seni budaya bangsa yang tersebar di berbagai daerah. Materinya secara berencana dan terkoordinasi telah dihasilkan pula oleh l0 stasiun produksi keliling (SPK), yang meliputi acara-acara penerangan dan hiburan yang berorientasi kepada kegiatan masyarakat pedesaan. Selanjutnya diadakan pula siaran-siaran olah raga, wan ita dan pembangunan, penyuluhan hukum, kependudukan dan lingkungan, koperasi, pariwisata, dan perpajakan. Dalam rangka meningkatkan informasi pembangunan di segala bidang, selain melalui warta berita juga dikemukakan melalui acara khusus, antara lain dari desa ke desa, desa membangun, dan desa kita. Di samping pemutaran film nasional pada akhir pekan setiap malam Minggu, telah pula This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 511 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 diputar serial film Aku Cinta Indonesia (ACI) setiap malam Sabtu, dan film serial Rumah Masa Depan (RMD) dua minggu sekali, serta film boneka Indonesia si Unyil, Si Huma dan Si Titik. Selain itu telah diadakan kerja sama kebudayaan dan tukar menukar paket siaran dengan RTM (Malaysia), dan sekali sebulan diadakan acara Titian Muhibah, juga telah dilakukan pertukaran program antara negara ASEAN, perhimpunan penyiaran Asia Pasifik dan lain-lain. Demikian pula telah diadakan siaran dalam bahasa Inggris selama setengah jam sehari. Siaran tersebut bertujuan selain untuk memperkenalkan budaya bangsa, juga dimaksudkan memberi informasi tentang pembangunan Indonesia, khususnya bagi masyarakat asing yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya. Selain hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai pada masa lalli, dalam tahun 1985/1986 (sampai dengan bulan Agustus) telah dilaksanakan pembangunan sarana televisi, stasiun-stasiun pemancar di tempat-tempat terpencil, serta rehabilitasi dan peningkatan sarana studio di stasiun-stasiun TVRI daerah. Dengan demikian secara keseluruhan jumlah stasiun pemancar TVRI yang berhasil dibangun sampai dengan periode tersebut telah mencapai 204 buah. Sebagai hasil perluasan jangkauan siaran TVRI, apabila dalam tahun 1984/1985 daerah jangkauannya baru mencapai seluas 534.808 kilometer persegi, maka dalam tahun 1985/1986 (sampai dengan bulan Agustus) telah meningkat menjadi 548.438 kilometer persegi. Demikian pulajumlah penduduk yang telah terjangkau oleh siaran TVRI dan jumlah pesawat televisi, dalam periode yang sama telah meningkat masing-masing dari sebanyak 98,3 juta orang dan 5.682.829 buah televisi menjadi sebanyak 101,4 juta orang dan 5.790.917 buah. Perkembangan saran a dan jumlah jam siaran TVRI menurutjenis siaran dapat diikuti pada Tabel VIII.8 dan Tabel VIII.9. This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 512 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 513 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 514 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 8.8.2.3. Perfilman nasional Pembinaan dan pengembangan perfilman dan rekaman video ditujukan pada peningkatan mutu dan jumlah produksi film dalam negeri, serta kelancaran peredaran dan perluasan pemasarannya, baik di dalam maupun di luar negeri. Film-film Indonesia di- arahkan agar lebih bermutu dan mampu mendukung peran kultural edukatif berbagai media elektronika, demi kemajuan pembangunan dan tetap mencerminkan kepribadian dan budaya bangsa, serta menunjang dan memperkokoh ketahanan nasional. Dalam pada itu, produksi film dan rekaman video terus diarahkan pada peningkatan kecerdasan bangsa, serta menanamkan nilai-nilai kepahlawanan dan nilai-nilai perjuangan bangsa. Sejalan dengan itu telah diproduksikan beberapa film sejarah, antara lain Serangan Fajar, Kereta Api Terakhir, November 1828, dan Sejarah Orde Baru (Pengkhianatan G 30 SIPKI). Adapun film Sejarah Orde Baru dimaksudkan untuk meningkatkan kewaspadaan nasional terhadap bahaya laten PKI, di samping juga sebagai film pendidikan bagi generasi muda. Demikian pula dalam rangka pengadaan film-film penerangan, antara lain telah dilakukan peningkatan peranan Pusat Produksi Film Nasional (PPFN), baik mengenai produksinya maupun perluasan peredarannya, melalui bioskop dan mobil unit penerangan pedesaan. Di samping itu juga terus ditingkatkan sarana dan prasarana PPFN dalam rangka menunjang produksi film swasta nasional, antara lain dengan dibangunnya sebuah laboratorium film berwarna. Dengan selesainya pembangunan gedung laboratorium dan seluruh instatasi peralatannya, maka diharapkan prose sing film-film produksi swasta nasional, di samping film-film PPFN sendiri, dapat ditampung di dalam negeri. Dalam rangka meningkatkan teknik pertunjukan, PPFN telah memperkenalkan film Cinerama, yaitu suatu pertunjukan film dengan menggunakan layar lebar dan membentuk sudut 180 derajat, yang dapat menampung penonton 3 kali lebih besar daripada pertunjukan film dengan teknik biasa. Selain film Cinerama, PPFN bekerja sama dengan perusahaan film luar negeri telah memproduksi film dengan menggunakan sistem Imax, yaitu suatu teknologi perfilman yang menggunakan sistem proyektor 70 mm/6 sound track. Selanjutnya kemajuan-kemajuan teknologi PPFN didukung pula oleh pelaksanaan pendidikan dan latihan keterampilan karyawan sesuai dengan kemajuan-kemajuan teknologi di bidang perfilman dan diarahkan kepada pembentukan jenjang fungsional. Sejalan dengan itu, usaha promosi dan pemasaran film Indonesia ke luar negeri terus ditingkatkan melalui pengikutsertaan dalam berbagai festival dan pekan film internasional. Dalam kaitan ini Indonesia telah ikut serta dalam festival film internasional di Manila, Hong Kong, Berlin, Cannes, London, Los Angeles, dan Milano. This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 515 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 Selain itu setiap tahun Indonesia selalu mengikuti festival film Asia dan festival film ASEAN. Dalam pada itu usaha untuk mengekspor film produksi nasional terus digalakkan, karena tidak saja menambah devisa negara melalui ekspor komoditi non migas, tetapi juga dipakai sebagai sarana atau media untuk memperkenalkan budaya bangsa Indonesia di luar negeri. 8.8.2.4. Pers Sejalan dengan kegiatan pembangunan yang terus meningkat dan makin luas jangkauannya, ruang lingkup tugas dan fungsi pers nasional juga bertantbah luas. Untuk itu da.iam tahun kedua Pelita IV telah ditingkatkan pembinaan dan pengembangan pers nasional sebagai pers Pancasila, yaitu pers yang sehat, bebas dan bertanggung jawab, sehingga mampu melaksanakan fungsinya sebagai penyebar informasi yang obyektif, melakukan kontrol sosial yang konstruktif, menyalurkan aspirasi rakyat dan meluaskan komunikasi dan partisipasi masyarakat. Dalam kaitan ini telah dikembangkan interaksi positif antara pers, masyarakat dan Pemerintah. Selain itu pers sebagai sarana pendidikan non formal telah dibina sedemikian rupa, agar mampu menjadi sarana yang efektif untuk memasyarakatkan P4 serta membudayakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam semua segi kehidupan masyarakat. Dalam pada itu untuk meningkatkan kecerdasan bangsa dan untuk mengatasi ketimpangan informasi di tingkat nasional, telah ditingkatkan pula pelaksanaan koran masuk desa (KMD) sebagai sarana pemerataan informasi. Adanya penyebaran informasi ke daerah pedesaan melalui prograrn KMD tersebut sejak tahun 1980 telah terjadi perubahan perbandingan arus informasi ke daerah perkotaan dan pedesaan. Sebelum adanya KMD, 80 persen arus informasi mengalir ke kota-kota dan 20 persen mengalir ke daerah pedesaan. Setelah adanya KMD, telah terjadi arus informasi yang lebih seimbang yang berarti bahwa masyarakat pedesaan sudah dapat menikmati lebih banyak arus informasi. Upaya ini tidak terlepas kaitannya dari pembinaan pers nasional di daerah. Dalam tahun 1984/1985 telah diselenggarakan KMD yang menjangkau 26 propinsi dan meliputi 50 penerbit pers, dengan jumlah sebanyak 8.580.000 eksemplar pertahun. Sejalan dengan itu dilakukan pula pembentukan kelompok-kelompok pernbaca KMD sebagai forum komunikasi. Sementara itu dalam periode yang sama, oplah penerbitan pers telah mencapai sebanyak 7.630.000 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 516 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 eksemplar untuk setiap kali terbit. Sedangkan sebagai hasil pembinaan pers dari segi isi berita, penerbitan pers yang memuat berita-berita yang bersifat sensasional, sadisme, pornografi dan sejenisnya, dewasa ini sudah banyak mengalami penurunan. Selanjutnya melalui kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi telah dilakukan pendidikan dan latihan dalam bidang manajemen penerbitan pers, terutarna untuk penerbit pers di daerah, serta pendidikan dan latihan wartawan. untuk meningkatkan pengetahuan jurnalistik mereka. Selain itu telah ditingkatkan pula kerja sama antara Departemen Penerangan dengan Kejaksaan Agung dalam rangka jaksa masuk desa (JMD) yang dimaksudkan untuk lebih memantapkan penyuluhan hukum terhadap masyarakat pedesaan. 8.9. Pembangunan daerah Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial - budaya, dan pertahanan keamanan, menempatkan pembangunan daerah bukan saja sebagai alat strategis bagi peningkatan kemakmuran, melainkan juga merupakan wahana utama di dalam mencapai keselarasan dan keserasian pembangunan antardaerah ke arab terciptanya keadilan sosial. Dengan memanfaatkan segenap potensi yang ada, kebijakan pembangunan daerah diarahkan untuk mempercepat laju pengembangan daerah-daerah yang relatif masih terbelakang, sehingga kesenjangan yang terdapat pada tingkat kemajuan antardaerah dapat dikurangi. Melalui serangkaian program pokok seperti program pembangunan desa, program pembangunan daerah tingkat II, program pembangunan daerah tingkat I, program pengembangan tata guna tanah dan tata agraria, program tata ruang dan tata daerah, dan lain sebagainya, pembangunan daerah ditujukan guna meningkatkan keserasian laju pertumbuhan antardaerah, memperk.uat kesatuan nasional, dari meningkatkan ikatan ekonomi dan sosial antarwilayah. Hal tersebut pada gilirannya akan mempertinggi semangat, gairah dan partisipasi masyarakat dalam membangun daerahnya. 8.9.l. Pembangunan desa, daerah tingkat I dan daerah tingkat II Pembangunan desa dalam tahun kedua Pelita IV diarahkan untuk memperkuat sendi dasar sosial ekonomi sebagai landasan pembangunan jangka panjang, dengan sasaran agar desa yang merupakan satuan terkecil dalam susunan administrasi pemerintahan, ikatan masyarakat dan kegiatan ekonomi, dapat mempercepat pertumbuhannya menjadi desa swasembada. Perkembangan tersebut diharapkan dapat mengubah kedudukan desa dari This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 517 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 obyek menjadi subyek pembangunan yang mampu memantapkan ketahanan nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya pendekatan yang menyeluruh di dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan desa. Melalui unit daerah kerja pembangunan (UDKP), ditingkatkanlah pemantapan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan berbagai program pembangunan desa, sekaligus merupakan penerapan sistem penyusunan rencana dari bawah sesuai dengan kebutuhan dasar masyarakat pedesaan. Sampai dengan tahun 1985/1986, sistem ini telah berhasil diterapkan pada 3.526 kecamatan UDKP yang tersebar di 27 propinsi (daerah tingkat I). Pelaksanaan sistem UDKP memerlukan dukungan kemampuan aparatur pengelola, serta berfungsinya kelembagaan dan forum-forum diskusi/pertemuan. Untuk itu, dalam rangka pengembangan kemampuan aparatur pengelola, telah dilaksanakan penataran terhadap camat UDKP dan kursus kepala urusan pembangunan desa tingkat kecamatan masing-masing satu orang yang mewakili tiap kecamatan UDKP, serta penempatan 1.543 orang TKS-BUTSI. Di samping itu juga telah dilaksanakan kegiatan musyawarah LKMD, diskusi UDKP dan temu karya LKMD di tingkat kecamatan, serta rapat koordinasi pembangunan di tingkat kabupaten/kotamadya dan propinsi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap pelaksanaan sistem UDKP, dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan desa swasembada diperkirakan mencapai rata-rata 6,7 persen setiap tahun pada kecamatan UDKP, dibandingkan dengan rata-rata 3,2 persen pada kecamatan non UDKP. Kecepatan pertumbuhan tersebut terjadi karena setiap wilayah UDKP mampu menyerap rata-rata 25 proyek dari seluruh program sektoral, regional, dan swadaya masyarakat. Sampai dengan akhir Pelita III telah diberikan paket dana UDKP kepada 1.876 kecamatan, yang antara lain digunakan untuk membangun gedung serba guna. Melalui sistem UDKP ini dikembangkan teknologi pedesaan, perlombaan desa, penataan desa, serta pemugaran perumahan. Sehubungan dengan program penerapan tata desa, telah dilakukan survei pendahuluan tata desa terhadap 2.445 kecamatan, penerapan pola tata desa di 672 desa, pengkajian identifikasi masalah tata desa pada 6 kecamatan yang meliputi 90 desa, penyuluhan mengenai teknis pola tata desa terhadap ,216 orang" perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat desa, serta penyebarluasan buku petunjuk penerapan tata desa. Dalam rangka penerapan dan pengembangan teknologi pedesaan telah dilakukan identifikasi spesifik terhadap 46 jenis teknologi pedesaan ke dalam bidang-bidang energi, pangan, pertanian, konstruksi, dan material, penetapan dan pemilihan 63 orang petugas lapangan teknologi pedesaan (PLTP), 345 orang kader teknologi pedesaan, dan 22 orang pelatih keliling teknologi pedesaan (PKTP), serta latihan-Iatihan dan penyuluhan penerapan dan pengembangan teknologi pedesaan. This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 518 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 Kegiatan pemukiman kembali (resettlement) penduduk desa dilaksanakan bukan saja untuk mengatasi gangguan terhadapkeutuhan hutan dan kelestarian lingkungan hidup, namun juga dimaksudkan sebagai usaha untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan kelompok-kelompok penduduk terpencil dan terisolir yang matapencahariannya bercocok tanam dengan cara berpindah-pindah. Di samping penyediaan perumahan, temp at ibadah, prasarana dan sarana lingkungan lainnya, kegiatan ini dilaksanakan dengan cara mernindahkan mereka ke lokasi-Iokasi pemukiman baru yang lebih sehat. Sejak mulai dilaksanakannya kegiatan tersebut dalam tahun 1982/1983, sampai dengan 1985/1986 telah dimukimkan kembali 30.877 kepala keluarga pada 50 lokasi di 21 propinsi dan sekaligus telah dilakukan pembinaan terhadap para pemukim tersebut. Program pemugaran perumahan dan lingkungan melalui penyuluhan, bimbingan, latihan, serta bantuan peralatan pertukangan dan bahan-bahan bangunan non-Iokal, dilaksanakan sebagai upaya memacu swadaya masyarakat dalam mengatasi ketidakmampuan penduduk miskin di desa-desa untuk membangun atau memperbaiki rumahnya sesuai dengan syarat-syarat kesehatan. Sejak dimulainya kegiatan ini dalam tahun 1976/1977, sampai dengan tahun 1985/1986 telah dapat dilaksanakan pemugaran terhadap 46.890 rumah yang tersebar pada 1.896 lokasildesa di 26 propinsi, termasuk 25.455 rumah pada 1.150 lokasi/desa yang kini sedang dalam proses penyelesaian. Untuk meningkatkan peranan masyarakat dalam menunjang program penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan pemukiman, telah dilaksanakan penyuluhan dan latihan terhadap 21 orang petugas lapangan di kabupaten Tangerang-Jawa Barat dan 32 orang di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam pada itu, untuk lebih mendorong prestasi pembangunan di desa-desa ke arab terciptanya tertib administrasi dan pemerintahan serta kemajuan di bidang ekonomi, sosial dan budaya, maka telah dilaksanakan perlombaan desa dengan memberikan penghargaan dan hadiah dalam bentuk proyek pembangunan bagi desa-desa yang mampu mencapai pre stasi tinggi dan keluar sebagai pemenang perlombaan. Usaha tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi desa-desa lainnya untuk lebih giat melaksanakan pembangunan desanya. Melalui kegiatan ini, hingga tahun 1984/1985 terdapat 12.723 desa yang telah berhasil keluar menjadi pemenang perlombaan desa, baik pada tingkat This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 519 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 kabupaten/kotamadya, maupun di tingkat propinsi, berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring pada 27 propinsi. Agar supaya desa secara keseluruhan dapat menempatkan dirinya sebagai landasan yang kuat bagi ketahanan nasional, maka setiap desaperlu memiliki suatu lembaga yang mampu menggerakkan serta mengembangkan prakarsa dan swadaya masyarakat desa di dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa secara bergotong royong. Sehu- bungan dengan itu, dikembangkan lembaga ketahanan masyarakat desa (LKMD), sebagai penyempurnaan dari lembaga sosial desa (LSD) di setiap desa/kelurahan. Sampai dengan tahun 1984/1985 telah dapat dibentuk 65.743 LKMD atau sekitar 99,3 persen dari 66.173 desa yang ada di Indonesia. Menurut tingkat perkembangannya, jumlah tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori yaitu kelompok LKMD pasif meliputi 10.586 buah, kelompok LKMD berkembang yang terdiri dari 25.476 buah, dan kelompok LKMD aktif yang terdiri dari 29.681 buah. Untuk mempercepat terwujudnya LKMD yang aktif berfungsi dalam pelaksanaan pembangunan, di samping telah dikembangkan 4.836 LKMD percontohan yang diharapkan akan menjadi LKMD teladan, juga diberikan berbagai ke- giatan bimbingan melalui tim pembina LKMD dan tim penggerak PKK pada semua tingkat pemerintahan, serta latihan bagi kader pembangunan desa (KPD). Dalam periode tersebut telah diselenggarakan kursus terhadap 3.305 orang pelatih pembangunan desa terpadu tingkat kabupaten/kotamadya dan propinsi, 75.916 orang kader LMD/KPD, 734 orang anggota masyarakat kader pengembangan teknologi desa, 660 orang kepala desa, dan 507 orang pembinaan teknis KPD. Selain itu telah diselenggarakan pula kursus keterampilan dalam rangka pemukiman kembali penduduk dan penciptaan lapangan kerja, yang diikuti oleh 42.315 orang peserta. Selanjutnya juga telah dilaksanakan penyuluhan dan peningkatan motivasi terntama untuk desa-desa yang terbelakang, dalam bentuk latihan sosiodrama dan diikuti oleh 9.575 peserta dari kelompok kesenian rakyat, pementasan kegiatan LKMD melalui TVRI, siaran pedesaan melalui RRI dengan 46.486 kelompok pendengar, serta penerbitan dan penyebaran folder/poster/brosur-brosur penyuluhan. Sedangkan untuk membentuk kader-kader PKK telah diadakan kursus-kursus PKK, yang sampai dengan tahun 1984/1985 telah diikuti oleh 290.598 orang. Sementara itu dalam tahun 1985/1986 sedang dilaksanakan latihan/kursus bagi 810 orang team penggerak PKK tingkat propinsi pada 27 propinsi, dan 5.640 orang tingkat kabupaten/kotamadya dari 188 kabupaten/kotamadya. Pelaksanaan pembangunan daerah tingkat II diselaraskan dengan otonomi yang This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 520 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 menjadi tanggungjawabnya, dengan menitikberatkan pada pembangunan daerah kritis, minus, terbelakang, dan kepulauan terpencil. Menyadari keterbatasan kemampuan keuangan daerah, maka untuk mendukung peningkatan kegiatan yang terus berlangsung di daerah tingkat II, Pemerintah telah menyediakan alokasi dana bantuan pembangunan dalam bentuk Inpres dari II, penunjangan jalan kabupaten, penghijauan dan reboisasi, pembangunan sarana kesehatan, serta pembangunan pasar, yang akan menunjang peningkatan perekonomian daerah dan perluasan kesempatan kerja. Melalui dana Inpres tersebut, dalam tahun 1984/1985 telah dapat diselesaikan pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan prasarana perhubungan yang meliputi jalan dan jembatan masing-masing sepanjang 25.755 kilometer dan 29.439 meter, prasarana lingkungan berupa riol, bangunan pencegah banjir, dan penghijauan masing-masing seluas 523.795 meter, 5.383 hektar, dan 17 hektar, prasarana pengairan berupa pembangunan 90.059 kilometer bendungan dan 567 kilometer saluran irigasi, serta fasilitas umum seperti 21 buah terminal bus, 17 buah pelabuhan sungai, 5.993 buah duiker, dan 2.310 buah proyek lainnya. Demi tercapainya keselarasan laju pertumbuhan antardaerah dan pemerataan pem- bangunan di seluruh wilayah nasional, kegiatan pembangunan daerah tingkat I terus diusahakan peningkatannya dengan memberikan bantuan pembangunan dalam bentuk Inpres dari I. Bantuan pembangunan tersebut selain dipergunakan untuk membiayai kegiatan pemeliharaan dan ekploitasi pengairan, peningkatan dan penyempurnaan irigasi, serta penunjangan jalan dan jembatan, juga diarahkan bagi pembiayaan proyek-proyek yang bersifat ekonomis produktif, serta pengembangan daerah minus dan perkotaan. Di samping itu juga untuk menunjang proyek-proyek lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, pembinaan generasi muda, serta peningkatan kemampuan dan keterampilan aparatur daerah. Dengan program tersebut, dalam tahun 1984/1985 telah berhasil dilaksanakan kegiatan penunjangan jalan dan jembatan masing-masing sepanjang 7.020,7 kilometer, dan 7.425,6 meter, pemasangan gorong-gorong, rakit, dan cerocok masing-masing 202 buah, 226 buah, dan 1.575 buah, serta penggantian 279 buah jembatan sepanjang 2.364,6 kilometer. Dalam upaya perbaikan dan peningkatan irigasi telah dibangun bendungan seluas 76 hektar, saluran sepanjang 342.008 kilometer, bangunan bagi dan bangunan pelengkap masing-masing sebanyak 229 buah dan 502 buah, bangunan air seluas 432,3 meter persegi, dan jalan inspeksi sepanjang 10.000 kilometer. Sedangkan untuk pemeliharaan pengairan telah pula dilaksanakan pemeliharaan bendungan dan bendungan air masing-masing sebanyak 9.360 buah dan 92.880 buah, serta pembangunan saluran pembawa dan pembuang masing-masing This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 521 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 sepanjang 37.459,5 kilometer dan 12.235,3 kilometer. Selanjutnya dalam rangka pendayagunaan pengairan, telah berhasil ditingkatkan fasilitas eksploitasi sebanyak 2.017 buah, diselesaikan pembangunan tanggul banjir, jalan inspeksi, dan jaringan telepon, masing-masing sepanjang 7.588,5 kilometer, 4.752 kilometer, dan 404,1 kilometer, serta pembuatan waduk dan pompa air masing-masing dengan kapasitas 66.366,4 ribu meter persegi dan 12.071 PK. 8.9.2. Tata kota dan tata daerah Untuk menjamin terselenggaranya pembangunan daerah yang tetap berwawasan lingkungan dan terpeliharanya keserasian hubungan antara kota, desa, dan alam sekitar, diperlukan dukungan pengarahan dan pengendalian pembangunan secara spasial, menuju pemanfaatan ruang dan potensi yang optimal, serasi, seimbang dan efisien. Sehubungan dengan itu program tata kota dan tata daerah dalam tahun kedua Pelita IV diarahkan pada pembinaan pelbagai aspek perkotaan, seperti pembinaan rencana kota, pembinaan lingkungan perkotaan, pembinaan potensi perkotaan, pembinaan pemerintahan kota, maupun pembinaan umum perkotaan. Dalam rangka pembinaan rencana kota, sedang diploses tahap penyusunan rencana kota Jambi, Manado, Medan, Semarang, Pekanbaru, Palembang, dan Kupang, serta diselesaikan rencana terinci bagi kota Banda Aceh dan Palu. Pembinaan lingkungan perkotaan ditempuh melalui penyelesaian pelaksanaan fisik proyek perbaikan kampung di perkotaan IV, serta proses persiapan program perbaikan kampung di perkotaan V, yang pelaksanaan fisiknya telah dimulai di kotamadya Semarang, Surakarta, Surabaya, dan Ujung Fandango Kegiatan pembinaan potensi perkotaan dilaksanakan dengan pembentukan dan penyempurnaan sistem pengelolaan air minum di kota-kota Jayapura, Padang, Palembang, Semarang, Bandung, Surabaya, Palangkaraya, Ujung Pandang, Kendari, Dilli, Indramayu, Cirebon, Magelang, Jambi, Samarinda, Solo, Banyuwangi dan Purwokerto. Pembinaan tersebut meliputi bidang manajemen, kepegawaian, sarana maupun prasarananya. Sementara itu kegiatan pembinaan pemerintahan kota dilaksanakan antara lain dengan mempercepat penyelesaian perubahan batas wilayah kotamadya Surakarta, Magelang dan Samarinda, menyelesaikan proses pembentukan kota administratif (Kotif) Ende, Waingapu dan Tomohon, serta penyelesaian proses pemindahan ibu kota kabupaten Pekalongan. Di samping itu telah pula dilakukan kegiatan penyelesaian peningkatan status kota-kota Pariaman, Dumai, Metro, Kotabumi, Lahat, Watampone, Palopo, Lhoksumawe, Klaten, Sarong, Cirebon dan Banjar menjadi kota administratif, peningkatan status kota administratif This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 522 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 Palo, Kendari, Denpasar, Kupang, Mataram, Jayapura dan Bitung menjadi Kotamadya Dati II, perluasan wilayah kota Pontianak, Tegal, Pematang Siantar, Binjai, Bengkulu dan Jambi, serta pemindahan ibu kota kabupaten Agam dan Bandung. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka pembinaan umum perkotaan antara lain adalah telah disepakatinya perjanjian antarkota di dalam maupun dengan luar negeri bagi kota-kota Bandung, Malang, Ujung Pandang, Surabaya, Yogyakarta dan Ambon, pemantauan program kerjasama kota- kota Ujung Pandang, Surabaya, Yogyakarta , Semarang, Bandung, Cirebon dan Medan, penyelesaian program bantuan langsung tahap akhir untuk kota-kota Ujung pandang, Surabaya, Yogyakarta, Semarang, Bandung dan Cirebon, penataan lokasi dan jumlah kelurahan bagi program kerjasama bantuan United Nations Children's Emergency Fund (UNICEF), serta penyusunan rancangan perjanjian antara pemerintah daerah kotamadya tingkat II yang bersangkutan dengan UNICEF. 8.9.3. Tata agraria dan tata guna tanah Pembangunan yang semakin luas dan meningkat inemerlukan tersedianya lahan dalam jumlah yang cukup memadai. Di lain pihak keterbatasan persediaan tanah mengha- ruskan penataan tanah secara serasi dan seimbang, untuk mencegah timbulnya benturan kepentingan dalam penggunaan tanah dan memperkecil kesenjangan dalam penguasaan, pemilikan dan pengalihan hak atas tanah. Oleh karena itu kebijaksanaan di bidang ke- agrariaan di arahkan pada terciptanya tertib penggunaan tanah sesuai dengan perencanaan, persediaan, kemampuan, dan peruntukannya bagi berbagai keperluan pembangunan. Pelaksanaannya dilakukan dengan program pengembangan tata guna tanah dan tata agraria. Pengembangan tata guna tanah dimaksudkan sebagai upaya untuk menyediakan data dan peta-peta yang diperlukan bagi perencanaan tata ruang secara teratur, berencalla, efisien, serta berkaitan erat dengan pemanfaatan tanah, baik dalam usaha pertanian, industri, prasarana, jaringan jalan, fasilitas umum, maupun pemukiman penduduk. Sehubungan dengan itu dalam tahun 1985/1986 telah dilaksanakan pemetaan sistematik tata guna tanah yang meliputi kegiatan pembuatan peta kerja seluas 488 ribu hektar, pemetaan kemampuan tanah seluas 4.430 hektar, pemetaan penggunaan tanah operasional seluas 2.048 ribu hektar, pemetaan penggunaan tanah terinci seluas 2.808 ribu hektar, serta pemetaan penggunaan tanah perkotaan dari 22 kota Kotamadya/Kabupaten/Kotip, 146 kota kecamatan dan 152 pusat desa. Di samping itu dilaksanakan pula pemantauan lokasi daerah miskin sebanyak 241 kabupaten, penyusunan tata guna tanah berencana Dati II pada 15 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 523 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 Kabupaten/Kotamadya, pemantauan rencana tata guna tanah pada 239 Dari II dan pemantauan penggunaan tanah sehubungan dengan Inpres penghijauan dan reboisasi seluas 50.981,5 hektar. Sejalan dengan program tata guna tanah, kegiatan tata agraria ditujukan guna mewujudkan catur tertib pertanahan, yaitu tertib hukum pertanahan, tertib administrasi pertanahan, tertib penggunaan tanah, serta tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup. Upaya tersebut dilakukan melalui penertiban dan peningkatan pengurusan hak-hak atas tanah, pendaftaran tanah, pengembangan landreform, serta proyek operasi nasional agraria (Prona). Guna menjamin kepastian hak sertakepastian hukum secara cepat dan merata, maka dalam rangka penertiban dan peningkatan pengurusan hak-hak atas tanah (P3HT), dalam tahun 1985/1986 telah dilaksanakan identifikasi penguasaan dan pemilikan tanah pada 181 Dari II, penyelesaian masalah sengketa tanah dari 208 Dari II, dan penerbitan surat keputusan hak atas tanah terhadap 38.433 subyek hak. Pengembangan landreform bertujuan untuk memperbaiki keadaan sosial-ekonomi rakyat di daerah pedesaan melalui pembagian yang lebih adil atas sumber penghidupan petani berupa tanah, serta meningkatkan gairah kerjapara petani penggarap dengan memberikan kepastian hak pemilikan atas tanahnya. Dalam tahun 1985/1986 kegiatan tersebut dilaksanakan dengan mengadakan identifikasi tanah pertanian di. pedesaan pada 176 kecamatan, identifikasi 31.790 hektar tanah negara, identifikasi tanah perkotaan pada 56 kelurahan, peningkatan pelaksanaan redistribusi tanah seluas 26.900 hektar, peningkatan keterampilan teknis dan manajemen bagi 375 orang tenaga landreform, penertiban terhadap 128 kasus perjanjian bagi hasil, penataan tanah perkotaan di 10 lokasi, dan peningkatan tertib administrasi landreform dari 49.000 KK. Adapun program pendaftaran tanah (PT) dilaksanakan sebagai upaya penyelenggaraan pendaftaran tanah yang sederhana, mudah dan tertib, serta penyediaan peta-peta topografi berskala besar daripada daerah perkotaan yang sekaligus berguna sebagai peta dasar untuk kegiatan-kegiatan Ipeda, Pemerintah Daerah Tingkat II dan pelayanan keagrariaan pada umumnya. Hasil pelaksanaan program PT dalam per/iode tersebut meliputi kegiatan pembuatan peta pendaftaran dan peta dasar teknik, masingmasing mencakup areal seluas 70.000 hektar, serta pembuatan lembar peta dasar seluas 58.000 hektar, penggandaan buku leter C untuk l00 kelurahan, pemotretan udara bagi 8 kota, serta pemetaan fotogrametri 11 kota. Sementara itu untuk meningkatkan pelayanan keagrariaan kepada masyarakat nielalui kegiatan pensertifikatan tanah secara masal, maka dalam rangka Prona telah diselesaikan sertifikat sebanyak 266.184 buah. This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 524 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 Lampiran 1 PEKIRAAN PENERIMAAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1986/1987 ( dalam jutaan rupiah ) JENIS PENERIMAAN JUMLAH A. PENERIMAAN DALAM NEGERI 17.832.500 I. Penerimaan Minyak Bumi dan Gas Alam 9.738.500 1. Penerimaan Minyak Bumi 8.145.500 2. Penerimaan Gas Alam 1.592.700 II. Penerimaan di Luar Minyak Bumi dan Gas Alam 8.094.300 1. Pajak Pengahasilan 2.880.500 1.1. Pajak Perseorangan 720.500 Hasil Potongan Penghasilan (533.000) Usaha dan Pekerjaan (187.500) 1.2. Pajak Penghasilan Badan 2.160.000 Badan usaha milik negara (738.700) Badan usaha swasta (768.900) Hasil pungutan kegiatan (336.900) usaha Hasil potongan bunga, deviden, royalty, dan sebagainya (315.500) 2. Pajak Pertanbahan Nilai Barang dan 2.143.300 Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 3. Bea Masuk 580.000 4. C u k a i 1.054.800
Cukai Tembakau
(987.800)
Cukai Lainnya (67.000) 5. Pajak Ekspor 78.800 6. Pajak Bumi dan Bangunan 284.000 7. Bea Materai 115.000 8. Pajak Lainnya 4.000 9. Penerimaan Bukan Pajak 953.900 B. PENERIMAAN PEMBANGUNAN 3.589.100 1. Bantuan Program 81.400 2. Bantuan Proyek 3.507.700 J U M L A H 21.421.600 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 525 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 DASAR PERHITUNGAN UNTUK PERKlRAAN PENERIMAAN NEGARA RAPBN l986/l987 A. PENERIMAAN DALAM NEGERI I. PENERIMAAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM Faktor-faktor yang diperhitungkan : Produksi minyak disesuaikan dengan perhitungan market-share OPEC di pasaran dunia. Harga rata-rata ekspor minyak mentah Indonesia diperhitungkan dengan harga yang berlaku sekarang yang diperkirakan akan turun sampai US $ 25,00 per barrel. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka penerimaan minyak bumi dan gas alam diperkirakan sebesar Rp 9.738,2 milyar. II. PENERIMAAN DI LUAR MINYAK BUMI DAN GAS ALAM 1. Pajak Penghasilan 1.1. Pajak penghasilan perseorangan Faktor-faktor umum yang diperhitungkan : perluasan dasar pengenaan pajak, penertiban dan perluasan wajib pajak, peningkatan penghasilan masyarakat, timbulnya perusahaan-perusahaan baru dan perluasan perusahaan yang ada sehingga memperluas lapangan kerja, berkembangnya kegiatan usaha produksi dan perdagangan, peningkatan mutu aparat pajak. 1.1.1. Pajak hasil potongan penghasilan pekerjaan Faktor-faktor yang diperhitungkan akan mempengaruhi penerimaan : perluasan dasar pengenaan pajak, Penertiban dan perluasan wajib pajak, peningkatan verifikasi sehingga dapat ditagih pajak yang seharusnya dipungut, This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 526 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 penagihan yang lebih intensif atas tunggakan-tunggakan pajak, peningkatan kesadaran dari para wajib pajak, Batas pendapatan tidak kena pajak sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka diperkirakan penerimaan yang berasal dari pajak hasil potongan penghasilan pekerjaan dapat mencapai . Rp 533,0 milyar. 1.1.2. Pajak penghasilan usaha dan pekerjaan Faktor-faktor yang diperhitungkan akan mempengaruhi penerimaan : perluasan dasar pengenaan pajak, peningkatan penghasilan dan kegiatan .usaha perseorangan, penertiban dan perluasan jumlah wajib pajak dengan intensifikasi pemungutan melalui verifikasi yang mendalam, peningkatan kegiatan penagihan atas tunggakan-tunggakan pajak penghasilan, pemeriksaan pembukuan yang lebih intensif atas jumlah laba perusahaan, batas PTKP sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, diperkirakan penerimaan pajak penghasilan usaha dan pekerjaan dapat mencapai jumlah Rp 187,5 milyar . 1.2. Pajak penghasilan badan Faktor-faktor umum yang diperhitungkan : perluasan dasar pengenaan pajak, penertiban dan perluasan wajib pajak, berkembangnya kegiatan usaha produksi dan perdagangan, timbulnya perusahaan- perusahaan baru, naiknya penghasilan perusahaan-perusahaan. 1.2.1. Pajak penghasilan badan usaha milik negara Faktor-faktor yang diperhitungkan : penertiban administrasi dan organisasi perusahaan-perusahaan negara, peningkatan keuntungan daripada perusahaan negara, intensifikasi pemungutan pajak. This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 527 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 Berdasarkan faktor-faktor tersebut di atas diperkirakan pajak penghasilan badan usaha milik negara sebesar Rp 738,7 milyar. 1.2.2. Pajak penghasilan badan usaha swasta Dalam penerimaan ini termasuk pula pajak penghasilan atas laba yang diperoleh badan asing yang ada di Indonesia. Faktor-faktor yang diperhitungkan akan mempengaruhi penerimaan : peningkatan penghasilan dari badan-badan usaha swasta, penertiban dan perluasan jumlah wajib pajak, pemeriksaan pembukuan yang lebih intensif atas jumlah laba perusahaan, penagihan yang lebih intensif atas tunggakan-tunggakan pajak, kesadaran wajib pajak yang semakin baik yang mendorong perusahaan untuk lebih terbuka dalam pembukuannya. Berdasarkan faktor-faktor di atas, diperkirakan pajak penghasilan badan usaha swasta sejumlah Rp 768,9 milyar. l.2.3. Pajak hasil pungutan kegiatan usaha Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan : kegiatan usaha di bidang impor, kegiatan usaha yang memperoleh pembayaran untuk barang dan jasa dari anggaran belanja negara. Berdasarkan faktor-faktor di atas, maka diperkirakan dapat diperoleh pajak hasil pungutan kegiatan usaha sebesar Rp 336,9 milyar. l.2.4. Pajak hasil potongan bunga, dividen, royalty dan sebagainya Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan : berkembangnya kegiatan ekonomi/dunia usaha, verifikasi yang intensif terhadap perusahaan-perusahaan dalam hal pembagian dividen, pembayaran bunga dan royalty. Berdasarkan faktor-faktor di atas maka penerimaan pajak hasil potongan bunga, dividen, royalty dan sebagainya diperkirakan akan mencapai sebesar Rp 315,5 milyar. 2. Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak penjuaIan atas Barang Mewah This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 528 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan adalah : perkembangan perekonomian khususnya pada sektor pertanian, industri, perdagangan dan jasa, perluasan jumlah wajib pajak dan intensifikasi pemungutan melalui verifikasi yang lebih ketat atas penyerahan barang-barang dan jasa, pengenaan pajak pertambahan nilai atas penjualan bahan bakar minyak (BBM), perkembangan tara niaga impor. Berdasarkan hal-hat tersebut maka penerimaan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah diperkirakan mencapai Rp 2.143,3 milyar. 3. Bea Masuk Perkiraan penerimaan bea masuk didasarkan atas hal-hat sebagai berikut : Impor yang dapat dikenakan bea masuk diperkirakan sekitar US $ 4,3 milyar, tarip rata-rata bea masuk diperkirakan sebesar 11,8 persen. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penerimaan bea masuk diperkirakan dapat mencapai Rp 580,0 milyar. 4. C u k a i 4.l. Cukai tembakau Hal-hal yang dapat mempengaruhi penerimaan cukai tembakau adalah : - peningkatan produksi rokok dan hasil-hasil tembakau lainnya, peningkatan daya beli masyarakat dengan naiknya pendapatan nasional, peningkatan usaha pemungutan cukai berupa penyerasian pita cukai dengan perkembangan harga jualnya, verifikasi yang lebih cermat atas perusahaan-perusahaan rokok, pencegahan dan pemberantasan pita rokok palsu dan rokok tidak berpita cukai, penyelesaian tunggakan-tunggakan cukai. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, diharapkan dapat diterima cukai tembakau sebesar This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 529 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 Rp 987,8 milyar. 4.2. Cukai lainnya Cukai lainnya terdiri dari cukai gula, cukai bir dan cukai alkohol sulingan. Hal-hal yang dapat mempengaruhi penerimaan adalah : peningkatan produksi gula, intensifikasi pemungutan cukai dan penyesuaian harga dasar sesuai dengan perkembangan ekonomi. Berdasarkan hal-hat tersebut, maka cukai lainnya diperkirakan akan menghasilkan penerimaan sebesar Rp 67,0 milyar. 5. Pajak Ekspor Dasar perhitungan pajak ekspor adalah sebagai berikut : ekspor di luar minyak diperkirakan sebesar US $ 6,4 milyar. Dengan dasar perhitungan tersebut, maka penerimaan pajak ekspor diperkirakan sebesar Rp 78,8 milyar. 6. Pajak Bumi dan Bangunan Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan : dasar pengenaan pajak, peningkatan daripada nilai jual kena pajak, perluasan wajib pajak dan intensifikasi pemungutan pajak. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan diperkirakan akan mencapai jumlah sebesar Rp 284,0 milyar. 7. Bea Meterai Perkiraan penerimaannya didasarkan atas hal-hal sebagai berikut : berkembangnya kegiatan dan transaksi ekonomi yang dapat dikenakan bea meterai, penyesuaian tarip bea meterai, pengawasan yang lebih ketal atas pemakaian bea meterai, Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penerimaan bea meterai diperkirakan akan mencapaijumlah sebesar Rp 115,0 milyar. This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 530 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 8. Pajak Lainnya Perkiraan penerimaannya didasarkan atas hal-hat sebagai berikut : pengawasan yang lebih ketal atas pelaksanaan lelang, penyempurnaan dan peningkatan efektivitas dalam penggunaan kantor lelang. Dengan memperhitungkan hal-hat tersebut maka penerimaan pajak lainnya diperkirakan mencapai jumlah sebesar Rp 4,0 milyar. 9. Penerimaan Bukan Pajak Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan adalah : penertiban administrasi perusahaan negara dan bank milik negara dalam rangka meningkatkan peherimaan, verifikasi dan pengawasan yang lebih baik atas penyetoran daripada penerimaan departemen-departemen, usaha intensifikasi dan ekstensifikasi daripada sumber-sumber penerimaan. Dengan faktor-faktor tersebutdiperkirakan akan diterima penerimaan bukan pajak sebesar Rp 953,9 milyar. B. PENERIMAAN PEMBANGUNAN Perkiraan penerimaan bantuan program dan bantuan proyek adalah sebagai berikut : bantuan program dalam tahun anggaran l986/l987 diperkirakan sebesar Rp 8l,4 milyar, realisasi (disbursement) dalam tahun l986/l987 dari komitmen bantuan proyek tahun- tahun yang lalu dan tahun l986/l987 diperkirakan sebesar Rp 3.507,7 milyar. This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 531 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 Lampiran 2 ANGGARAN BELANJA RUTIN l986/l987 DIPERINCI MENURUT SEKTOR / SUB SEKTOR ( dalam ribuan rupiah ) Nomor Kode Sektor/Sub Sektor Jumlah 1 SEKTOR PERTANIAN DAN PENGAIRAN 68.642.726,0 1.1 Sub Sektor Pertanian 57.197.916,0 1.2 Sub Sektor Pengairan 11.444.810,0 2 SEKTOR INDUSTRI 7.758.521,0 2.1 Sub Sektor Industri 7.758.521,0 3 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI 18.106.040,0 3.1 Sub Sektor Pertambangan 17.280.885,0 3.2 Sub Sektor Energi 825.155,0 4 SEKTOR PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA 91.410.564,0 4.1 Sub Sektor Prasarana Jalan 5.358.357,0 4.2 Sub Sektor Perhubungan Darat 14.740.557,0 4.3 Sub Sektor Perhubungan Laut 45.175.547,0 4.4 Sub Sektor Perhubungan Udara 23.313.165,0 4.5 Sub Sektor Pos dan Telekomunikasi 463.938,0 4.6 Sub Sektor Pariwisata 2.359.000,0 5 SEKTOR PERDAGANGAN DAN KOPERASI 41.310.849,0 5.1 Sub Sektor Perdagangan 20.988.338,0 5.2 Sub Sektor Koperasi 20.322.511,0 6 SEKTOR TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 47.273.433,0 6.1 Sub Sektor Tenaga Kerja 29.430.111,0 6.2 Sub Sektor Transmigrasi 17.843.322,0 7 SEKTOR REGIONAL DAN DAERAH/PEM- BANGUNAN DAERAH, DESA DAN KOTA 2.696.665.223,0 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 532 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 Nomor Kode Sektor/Sub Sektor Jumlah 7.1 Sub Sektor Regional dan Daerah/Pembangunan Daerah, Desa dan Kota 2.696.665.223,0 8 SEKTOR AGAMA 46.759.257,0 8.1 Sub Sektor Agama 46.759.257,0 9 SEKTOR PENDIDIKAN, GENERASI MUDA, KEBUDA Y AAN NASIONAL DAN KEPERCA Y AAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA 933.143.266,0 9.1 Sub Sektor Pendidikan Umum dan Generasi Muda 905.781.636,0 9.2 Sub Sektor Pendidikan Kedinasan 20.018.832,0 9.3 Sub Sektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa 7.342.798,0 10 SEKTOR KESEHATAN, KESEJAHTERAAN SOSIAL, PERANAN WANITA, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA 141.110.222,0 10.1 Sub Sektor Kesehatan 87.775.336,0 10.2 Sub Sektor Kesejahteraan Sosial dan Peranan Wanita 19.530.476,0 10.3 Sub Sektor Kependudukan dan Keluarga Berencana 33.804.410,0 11 SEKTOR PERUMAHAN RAKY A T DAN PEMUKIMAN 5.055.959,0 11.1 Sub Sektor Perumahan Rakyat dan Pemukiman 5.055.959,0 12 SEKTOR HUKUM 143.441.162,0 12.1 Sub Sektor Hukum 143.441.162,0 13 SEKTOR PERT AHANAN DAN KEAMAN AN NASIONAL 1.764.023.900,0 13.1 Sub Sektor Pertahanan dan Keamanan Nasional 1. 7 64.023.900,0 14 SEKTORPENERANGAN,PERSDAN KOMUNIKASI SOSIAL 62.027.650,0 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 533 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 Nomor Kode Sektor/Sub Sektor jumlah 14.1 Sub Sektor Penerangan, Pers dan Komunikasi Sosial 62.027.650,0 15 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN PENELITIAN 58.770.733,0 15.1 Sub Sektor Penelitian 58.770.733,0 16 SEKTOR APARATUR PEMERINTAH 7.000.100.495,0 16.1 Sub Sektor Aparatur Pemerintah 732.640.144,0 16.2 Sub Sektor Lembaga TertinggiiTinggi Negara 12.664.500,0 16.3 Sub Sektor Keuangan Negara 6.254.795.851,0 JUMLAH l3.l25.600.000,0 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 534 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 lampiran 3 ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN l986/l987 DIPERINCI MENURUT SEKTOR/SUB SEKTOR ( dalam ribuan rupiah) Nilai Rupiah Bantuan Nomor Sektor/Sub Sektor Rupiah Proyek/Teknis, Kredit Jumlah Kode Eksgor danOligasi 1 SEKTOR PERTANIAN DAN PENGAIRAN 888.700.000 216.800.000 1.105.500.000 1.1 Sub Sektor Pertanian 769.600.000 102.200.000 871.800.000 1.2 Sub Sektor pengairan 119.100.000 114.600.000 233.700.000 2 SEKTOR INDUSTRI 72.500.000 416.800.000 489.300.000 2.1 Sub Sektor Industri 72.500.000 416.800.000 489.300.000 3 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI 140.800.000 895.800.000 1.036.600.000 3.1 Sub Sektor Pertambangan 33 .800.000 214.400.000 248.200.000 3.2 Sub Sektor Energi 107.000.000 681.400.000 788.400.000 4 SEKTORPERHUBUNGAN DAN PARIWISATA 435.200.000 628.100.000 1.063.300.000 4.1 Sub Sektor Prasarana Jalan 261.000.000 320.100.000 581.100.000 4.2 Sub Sektor perhubungan Darat 36.000.000 110.100.000 146.100.000 4.3 Sub Sektor Perhubungan Laut 71.600.000 74.700.000 146.300.000 4.4 Sub Sektor perhubungan Udara 49.400.000 53.600.000 103.000.000 4.5 Sub Sektor Pas dan Telekomunikasi 6.400.000 62.300.000 68.700.000 4.6 Sub Sektor Pariwisata 10.800.000 7.300.000 18.100.000 5 SEKTORPERDAGANGAN DAN KOPERASI 61.700.000 49.900.000 111.600.000 5.1 Sub Sektor Perdagangan 46.100.000 13 .500.000 59.600.000 5.2 Sub Sektor Koperasi 15.600.000 36.400.000 52.000.000 6 SEKTOR TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 257.100.000 137.400.000 394.500.000 6.1 Sub Sektor Tenaga Kerja 41.800.000 27.300.000 69.100.000 6.2 Sub Sektor Transmigrasi 215.300.000 110.100.000 325.400.000 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 535 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 Nomor Kode Sektor/Sub Sektor Rupiah Nilai Rupiah Bantuan Proyek/ Teknis, Kredit Ekspor dan Oligasi Jumlah 7 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH, DESA DAN KOTA 914.300.000 24.600.000 938.900.000 7.1 Sub Sektor Pembangunan Daerah, Desa dan Kota 914.300.000 24.600.000 938.900.000 8 SEKTOR AGAMA 41.900.000 -- 41.900.000 8.1 Sub Sektor Agama 41.900.000 -- 41.900.000 9 SEKTORPENDIDIKAN, GENERASI MUDA, KEBUDA Y AAN NASIONAL DAN KEPERCA Y AAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA 830.300.000 315.600.000 1.145.900.000 9.1 Sub Sektor Pendidikan Umum dan Generasi Muda 756.500.000 299.500.000 1.056.000.000 9.2 Sub Sektor Pendidikan Kedinasan 56.300.000 16.100.000 72.400.000 9.3 Sub Sektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa 17.500.000 -- 17.500.000 10 SEKTOR KESEHATAN, KESEJAHTERAAN SOSIAL, PERANAN WANITA, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA 223.800.000 87.800.000 311.600.000 10.1 Sub Sektor Kesehatan 132.500.000 49.400.000 181.900.000 10.2 Sub Sektor Kesejahteraan Sosial dan Peranan Wanita 33.300.000 1. 700.000 35.000.000 10.3 Sub Sektor Kependudukan dan Keluarga Berencana 58.000.000 36.700.000 94.700.000 11 SEKTORPERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN 193.400.000 139.300.000 332.700.000 11.1 Sub Sektor Perumahan Rakyat dan Pemukiman 193.400.000 139.300.000 332.700.000 12 SEKTOR HUKUM 40.600.000
40.600.000 12 1 Sub Sektor Hukum 40.600.000
40.600.000 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 536 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 Nilai RupiahBantuan Nomor Kode Sektor/Sub Sektor Rupiah Proyek/Teknis, Kredit Ekspor dan Oligasi Jumlah 13 SEKTORPERTAHANAN DAN KEAMANAN NASIONAL 305.700.000 248.300.000 554.000.000 13.1 Sub Sektor Pertahanan dan Keamanan Nasional 305.700.000 248.300.000 554.000.000 14 SEKTOR PENERANGAN, PERS DAN KOMUNIKASI SOSIAL 33.300.000 8.200.000 41.500.000 14.1 Sub Sektor Penerangan, Pers dan Komunikasi Sosial 33.300.000 8.200.000 41.500.000 15 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN PENELITIAN 103.700.000 65.900.000 169.600.000 15.1 Sub SektorPengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 40.300.000 32.000.000 72.300.000 15.2 Sub Sektor Penelitian 63.400.000 33.900.000 97.300.000 16 SEKTOR APARATUR PEMERINT AH 118.300.000 8.700.000 127.000.000 16.1 Sub Sektor Aparatur Pemerintah 118.300.000 8.700.000 127.000.000 17 SEKTORPENGEMBANGAN DUNIA USAHA 16.800.000 185.200.000 202.000.000 17.1 Sub Sektor Pengembangan Dunia Usaha 16.800.000 185.200.000 202.000.000 18. SEKTOR SUMBER ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP 110.200.000 79.300.000 189.500.000 18.1 Sub Sektor Sumber Alam dan Lingkungan Hidup 110.200.000 79.300.000 189.500.000 4.788.300.00 8.296.000.00 JUMLAH 0 3.507.700.000 0 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 537 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN l986 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN l986/l987 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1986/ 1987 perlu ditetapkan dengan Undang-undang ; b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1986/ 1987 sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun ketiga dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun IV, tetap disusun dengan mengikuti prioritas nasional sebagaimana ditetapkan di dalam Pola Umum Pembangunan Lima Tahun IV yang tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara; c. Pembangunan Lima Tahun IV dan dimaksudkan pula untuk memelihara dan meneruskan hasil-hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan pembangunan sejak Pembangunan Lima Tahun I sampai dengan ,tahun kedua Pembangunan Lima Tahun IV, serta untuk meletakkan landasan bagi usaha-usaha pembangunan selanjutnya; d. bahwa untuk lebih menjaga kelangsungan jalannya pembangunan, maka dalam Undang-undang ini diatur pula tentang sisa-anggaran-Iebih dan sisa kredit anggaran proyek-proyek pada anggaran pembangunan Tahun Anggaran 1986/1987. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad tahun 1925 Nomor 448) se- bagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7. Indische Comptabili- teitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53); This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 538 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1986/1987 : Pasal 1 (1) Pendapatan Negara Tahun Anggaran l986/l987 diperoleh dari : a. Sumber-sumber Anggaran Rutin; b. Sumber-sumber Anggaran Pembangunan. (2) Pendapatan rutin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a menurut perkiraan jumlah Rp 17.832.500.000.000,00 (3) Pendapatan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b menurut perkiraan berjumlah Rp 3.589.100.000.000,00 (4) Jumlah pendapatan Negara Tahun Anggaran 1986/1987 menurut perkiraan berjumlah Rp 21.421.600.000.000,00 (5) Perincian pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) berturut-turut dimuat dalam Lampiran I dan Lampiran II. Pasal 2 (1) Anggaran Belanja Tahun Anggaran 1986/1987 terdiri atas : a. Anggaran belanja rutin b. Anggaran belanja pembangunan (2) Anggaran Belanja Rutin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a menurut perkiraan berjumlah Rp 13.125.600.000.000,00 (3) Anggaran Belanja Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b menurut perkiraan berjumlah Rp 8.296.000.000.000,00 (4) Jumlah seluruh Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1986/1987 menurut perkiraan berjumlah Rp 21.421.600.000.000,.00 (5) Perincian pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) berturut-turut dimuat dalam lampiran III dan lampiran IV (6) Perincian dalam laporan III sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) memuat sektor dan sub sektor, sedangkan perincian lebih lanjut sampai pada kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Presiden (7) Perincian dalam laporan IV sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) memuat sektor dan sub sektor, sedangkan perincian lebih lanjut sampai This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 539 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 memuat sektor dan sub sektor, sedangkan perincian lebih lanjut sampai pada kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Presiden Pasal 3 (l) Pada pertengahan Tahun Anggaran dibuat laporan realisasi mengenai : a. Anggaran Pendapatan Rutin; b. Anggarn Pendapatan Pembangunan; c. Anggaran Belanja Rutin; d. Anggaran Belanja Pembangunan. (2) Pada pertengahan Tahun Anggaran dibuat laporan realisasi mengenai: a. Kebijaksanaan Perkreditan b. Perkembangan Lalu Lintas Pembayaran Luar Negeri (3) Dalam laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) disusun prognosa untuk 6 (enam) bulan berikutnya. (4) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dibahas bersama oleh Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat. (5) Penyesuaian anggaran dengan perkembangan/perubahan keadaan dibahas bersama oleh Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Pasal 4 (l) Kredit anggaran proyek-proyek pada Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1986/1987 yang pada akhir Tahun Anggaran menun jukkan sisa yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek, dengan Peraturan Pemerintah dipindahkan kepada Tahun Anggaran 1987/1988 menjadi kredit anggaran Tahun Anggaran 1987/1988. (2) Sisa-anggaran-lebih Tahun Anggaran 1986/1987 dipergunakan untuk membiayai Anggaran Belanja Tahun Anggaran 1987/1988 dan / atau Tahun-tahun Anggaran berikutnya. (3) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) menyatakan pula, bahwa sisa kredit anggaran yang dipindahkan itu dikurangkan dari kredit anggaran Tahun Anggaran 1986/1987. (4) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya pada akhir Triwulan 1 Tahun Anggaran 1987/1988. Pasal 5 Selambat-Iambatnya pada akhir Tahun Anggaran 1986/1987 oleh Pemerintah diajukan Rancangan Undang-undang tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1986/1987 This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 540 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 berdasarkan tambahan dan perubahan sebagai hasil penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 6 (l) Setelah Tahun Anggaran l986/l987 berakhir dibuat perhitungan anggaran mengenai pelaksanaan anggaran yang bersangkutan. (2) Perhitungan Anggaran Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-Iambatnya 3 (tiga) tahun setelah Tahun Anggaran yang bersangkutan berakhir. Pasal 7 Ketentuan-ketentuan dalam Indische Comptabiliteitswet (Undang-undang Perbendaharaan) yang bertentangan dengan bentuk, susunan, dan isi Undang- undang ini dinyatakan tidak berlaku. Pasal 8 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 April l986. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang- undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI/SEKRET ARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, SUDHARMONO, SH. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN l986 NOMOR This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 541 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 RANCANGAN PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : TAHUN l986 TENTANG ANGGARAN PENDAP AT AN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN l986/l987 UMUM Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1986/1987 adalah anggaran pendapatan dan belanja negara tahun ketiga dalam rangka pelaksanaan REPELITA IV. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1986/1987 mengikuti prioritas nasional sebagaimana ditetapkan di dalam Pola Umum Pelita Keempat, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara. Prioritas diletakkan pada pembangunan di bidang ekonomi dengan titik berat pada sektor pertanian untuk melanjutkan usaha- usaha memantapkan swasembada pangan, dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri, baik industri berat maupun industri ringan, yang akan terus dikembangkan dalam Pelita-pelita selanjutnya. Sejalan dengan prioritas pembangunan di bidang ekonomi, pembangunan di bidang politik, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan lain-lain, makin ditingkatkan secara sepadan, dan agar saling menunjang dengan kemajuan-kemajuan. yang dicapai oleh pembangunan bidang ekonomi. Sesuai dengan Garis-garis Besar Haluan Negara, khususnya Pola Umum Pelita Keempat, kebijaksanaan dalam pelaksanaan pembangunan didasarkan kepada Trilogi Pembangunan, yakni pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Ketiga unsur Trilogi Pembangunan tersebut saling kaitmengkait, dan perlu tetap dikembangkan secara serasi agar saling memperkuat. Dalam rangka mempertahankan kebijaksanaan anggaran berimbang dinamis yang sudah menunjukkan hasil yang amat baik selama ini, perlu diadakan beberapa langkah penyesuaian yang bersifat realistis terutama dalam kaitannya dengan menurunnya sektor penerimaan dalam negeri khususnya penerimaan minyak bumi dan gas alam Untuk itu agar kesinambungan pembangunan This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 542 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 dapat terjaga, kebijaksanaan dalam menciptakan Tabungan Pemerintah diupayakan melalui pengerahan sumber:sumber dana dari dalam negeri, sementara kebijaksanaan di bidang pengeluaran negara diarahkan pada upaya penghematan disertai dengan penajaman kembali prioritas berbagai proyek yang dilaksanakan. Sehubungan dengan prospek penerimaan migas yang kurang menggembirakan, maka upaya penyempumaan iklim perpajakan terus ditingkatkan. Dalain tahun anggaran 1986/1987 penyempumaan iklim tersebut dicapai terutama dengan telah dilengkapinya aturan-aturan perpajakan yang telah dituangkan ke dalam lima perundang-undangan baru yang bersifat lebih mudah, sederhana, serta lebih menjamin terwujudnya kepastian hukum dan pemerataan. Di bidang pengeluaran negara, disamping usaha penghematan dan penajaman prioritas pembangunan akan lebih mendapat perhatian, kebijaksanaan pengeluaran negara juga ditujukan untuk menyelesaikan proyek-proyek yang tertunda, serta diarahkan pula bagi upaya pemeliharaan hasil-hasil pembangunan. Selanjutnya guna tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat luas dengan mutu dan jumlah yang memadai, diperlukan pula pengeluaran untuk tugas umum Pemerintahan, terutama untuk terus meningkatkan dayaguna aparatur negara sesuai dengan tuntutan perkembangan pembangunan. Selanjutnya sebagai upaya untuk terus menggerakkan dan meratakan pembangunan daerah dalam rangka menghindari timbulnya kesenjangan pertumbuhan pembangunan di daerah, maka bantuan kepada Desa, Daerah Tingkat II, dan Daerah Tingkat I, serta bantuan pembangunan lainnya, seperti pengembangan sarana kesehatan, prasarana jalan, dan penghutanan kembali tanah-tanah kritis, akan terus mendapatkan perhatian. Disamping itu pembangunan dibidang pendidikan, serta dibidang- bidang lainnya, akan tetap dilaksanakan sehingga keserasian dan keselarasan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah akan terwujud, terutama dalam rangka menciptakan lapangan kerja yang lebih luas guna mengatasi tekanan pengangguran. Dalam pada itu, agar biaya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal sesuai dengan kebijaksanaan anggaran, maka pergeseran antar program dan antar kegiatan dalam anggaran belanja rutin, serta antar program dan antar proyek dalam anggaran belanja pembangunan, dilakukan dengan persetujuan Presiden, sedangkan pergeseran antar sektor dan antar sub sektor, baik dalam anggaran belanja rutin maupun dalam anggaran belanja pembangunan, dilakukan dengan Undang- undang. Dalam rangka kesinambungan kegiatan pembangunan, sisa kredit anggaran proyekproyek yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek pada anggaran pembangunan Tahun Anggaran This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 543 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 1986/1987 dipindahkan kepada Tahun Anggaran 1987/1988 menjadi kredit anggaran Tahun Anggaran 1987/1988. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1986/1987 disusun berdasarkan asumsi-asumsi umum sebagai berikut : a. bahwa perekonomian Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan penerimaan negara, menghadapi tantangan berat terutama akibat harga minyak di pasar internasional cenderung semakin turun; b. bahwa demi mempertahankan kesinambungan pembangunan, pengerahan sumbersumber dana dari sektor perpajakan perlu terus ditingkatkan, terutama setelah lengkap diundangkannya lima perundang-undangan yang baru di bidang perpajakan; c. bahwa kestabilan moneter, dan tersedianya barang-barang kebutuhan pokok seharihari yang cukup tersebar merata dengan harga yang stabil dan terjangkau oleh rakyat banyak, dapat terus dipertahankan. PASAL DEMI PASAL. Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Masalah kebijaksanaan kredit dan lalu lintas pembayaran luar negeri sebagian besar berada di sektor bukan Pemerintah. Oleh sebab itu penyusunan kebijaksanaan kredit dan devisa dalam bentuk dan arti seperti anggaran rutin dan anggaran pembangunan sukar untuk dilaksanakan, sehingga untuk itu dibuat dalam bentuk prognosa. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 544 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF
Home Home Edition Edition Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987 Cukup jelas. Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Apabila pada akhir Tahun Anggaran 1986/1987 terdapat sisa-anggaran-lebih, maka sisa tersebut merupakan tambahan saldo kas negara yang dapat dipergunakan untuk membiayai Anggaran Belanja Tahun Anggaran 1987/1988 dan / atau tahun-tahun anggaran berikutnya. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 5 Pasal ini menentukan bahwa jika diperlukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tambahan darn Perubahan, maka pengajuannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan selambat- lambatnya pada akhir Tahun Anggaran 1986/1987. Pasal 6 Perhitungan Anggaran Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam bentuk dan susunan yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan Badan Pemeriksa Keuangar.. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Departemen Keuanagan Republik Indonesia 545 Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - Buy RoboPDF Buy RoboPDF