KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM RANAH POLITIK & URGENSI KETERWAKILANNYA: TINJAUAN PENGAMBILAN KEPUTUSANYA PRESPEKTIF BIMBINGAN KONSELING Elfi Mu'awanah STAIN Tulungagung Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung 66221 elfi_muawanah@yahoo.co.id ABSTRACT Becoming woman representatives either in politics or other organizations requires good will, self- support, and morality. If necessary, it requires supernatural and spiritual strength. The biggest challenge of woman representatives is how they can maintain their family's harmony and unity. This must always be the main target of success of any woman representatives. Kata Kunci:keterwakilan perempuan, urgensi keterwakilan, partisipasi perempuan Pendahuluan Keterwakilan perempuan menjadi hal penting mengingat beberapa hal berkaitan dengan bagaimana membuat perempuan menjadi berdaya juga untuk pemberdayaan perempuan lain. Berdaya merupakan kondisi "melek" dimana perempuan tidak selalu tergantung pada lelaki baik secara moril maupun materiil dan setiap aspek kehidupan. Seorang berdaya adalah jika dalam kondisi bisa menyelamatkan diri sendiri, menolong diri sendiri hingga dapat menyelamatkan dan menolong perempuan dan / atau orang lain. Sebagai contoh kecil berdayanya perempuan terhadap kesehatan dirinya maka ia mengetahui tentang kesehatan reproduksinya maka akan tahu bagaimana menjaga kesehatan reproduksinya dan akan menularkannya pada yang lain. Terlebih jika memiliki kekuatan/kebijakan untuk mengambil keputusan bagi orang banyak atau bisa disebut sebagai kedudukan.Karena itulah kedudukan perempuan adalah keterwakilan perempuan itu sendiri. Jadi keterwakilan terpenuhi maka akan lebih mudah untuk memberdayakan dan menyuarakan kebutuhan praktis dan kebijakan yang berpijak pada perempuan. Keterwakilan Perempuan dalam Politik GBHN 1999 telah memberikan arahan yang cukup jelas bagi para pembuat kebijakan untuk melakukan upaya-upaya peningkatan kedudukan dan peranan perempuan setidak-tidaknya dalam lima tahun mendatang.Terdapat 2 kebijakan yang harus dijalankan pemerintah, yaitu : 1) Meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kebijakan nasional yang diemban oleh lembaga yang mampu memperjuangkan terwujudnya
74 Ta'allum, Volume 01, Nomor 1, Juni 2013: 73-83 kesetaraan dan keadilan gender. 2) Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan serta nilai historis perjuangan kaum perempuan dalam rangka melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga masyarakat1. Hal tersebut ditunjang oleh kebijakan sektor hukum yang pada intinya memberikan arahan: menata hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat istiadat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislative. Apabila dipahami lebih mendalam maka dapat diketahui bahwa ada peluang perubahan besar bagi peran dan kedudukan perempuan yang pada gilirannya akan memperluas akses, partisipasi, pemanfaatan dan kontrol segala bidang pembangunan menuju kesejahteraan, kesetaraan dan keadilan gender. Lebih lanjut GBHN dijabarkan dalam propenas dengan 4 strategi pokok : 1) Melakukan GM (Gender Mainsteraming)/ (pengarus utamaan gender/PUG) untuk menjamin bahwa seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kebijakan, program, proyek pembangunan pusat dan daerah menggunakan analisis gender, 2) Memenuhi kebutuhan praktis perempuan dengan meningkatkan partisipasi dan kualitas hidup perempuan di berbagai bidang misalnya pendidikan, ekonomi, kesehatan, ketenagakerjaan, hukum, politik, dan bidang pembangunan lainnya, 3) Memenuhi kebutuhan strategis perempuan dengan menciptakan kesetaraan dan keadilan gender di semua bidang dan sektor pembangunan. 4)Melakukan sosialisasi mengenai KKG (Keadilan dan Kesetaraan Gender) kepada seluruh masyarakat. Misi pemberdayaan perempuan adalah 1) Peningkatan kualitas hidup perempuan di berbagai bidang strategis. 2) Penggalakan sosialisasi KKG, 3) Penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, 4) Penegakan hak asasi perempuan, 5) Pemampuan dan peningkatan lembaga dan organisasi perempuan. Instruksi presiden no. 9 tahun 20002 menginstruksikan kepada Gubernur, Camat, Walikota, Bupati dan kelurahan untuk melakukan PUG dalam proses pembangunan sejak perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauannya.Adapun peluang dalam pemilu 2004 adalah munculnya affirmative action atas perumusan kebijakan yang responsive gender yang dikenal dengan sistem quota khususnya lembaga-lembaga untuk meningkatkan pengambilan keputusan.Dengan munculnya jumlah seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan diharapkan dapat melahirkan kebijakan yang adil bagi perempuan dan lelaki. Kebijakan ini dijamin dalam pasal 4 konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang diratifikasi dengan UU nomor 7 tahun 1984 juga telah mendapat landasan konstitusi yang kuat dalam pasal 28 H ayat 2 UUD 1945 dan Tap MPR nomor VI/MPR/2002. Pada prinsipnya ketentuan tersebut tertuang dalam pasal 65 ayat 1 representasi perempuan dalam 1Nursyahbani Kacasungkana, Agenda Khusus Implementasi Kesetaraan dan Leadilan Gender (KKG) dan Pengarusutamaan Gender (PUG).(Malang: Semloknas, 2003),hal. 4 2Inpres, Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan. (t.tp., t.p., 2003), hal. 30
Keteerwakilan Perempuan dalam Ranah Politik... - Elfi Mu'awanah UU tentang pemilu yang berbunyi: "Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD propinsi dan DPRD kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilu dengan memperhatikan keterwakilanperempuan sekurang-kurangnya 30 %".Meskipun peraturan perundang-undangan sudah mencantumkan afirmasi berupa kuota30% perempuan di kepengurusan, faktanya enam (6) dari sembilan (9) partai yang lolosParliamentary Threshold (PT) pada telah menyelenggarakan musyawarah pemilihan umum nasional/kongres/muktamar 2009-2011belum mampu menjalankan amanah Undang-Undang. Keenam partai tersebut adalahPartai Golongan Karya (PG) pada tanggal 5-8 Oktober 2009, Partai Amanat Nasional(PAN) pada tanggal 7-9 Januari 2010, Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP)pada tanggal 6-9 April 2010, Partai Demokrat (PD) pada tanggal 21-23 Mei 2010,PartaiKeadilan Sejahtera (PKS) pada tanggal 16-20 Juni 2010 dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada 3-7 Juli 2011 (khusus untuk PPP, partai ini telah memasukkanketentuan kuota 30% di kepengurusan harian di seluruh jenjang kepengurusan). tahun 2009 yang sepanjang tahun Dari keenam partai tersebut, kecuali PPP, tidak satupun yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 2/2008 tentang Partai Politik. Dalam Bab II tentang Pembentukan Partai Politik Pasal 2 ayat 5 disebutkan "Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menyertakan paling rendah 30%(tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan". Dan dalam Bab XX tentang Ketentuan Peralihan Pasal 51 ayat 2 ditetapkan bahwa "Partai Politik sebagaimana dimaksud padaayat (1) wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5)paling lama pada forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik pada kesempatanpertama sesuai dengan AD dan ART setelah Undang-Undang ini diundangkan". Undang-Undang ini kemudian direvisi menjadi UU No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik dan ketentuan 30% kuota perempuan di kepengurusan tidak mengalami perubahan. Undang-Undang No. 31 tahun 2002 tentang Partai Politik yang terbatas mengatur tentang perlunya keadilan gender dalam kepengurusan partai politik (Pasal 13 ayat 3) dan Undang- Undang No 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan terbatas padapencalonan anggota pada pemilihan umum, belum lebih jauh mengatur penempatan nomor urut yang dapat menjamin keterpilihan perempuan. Permasalahan yang dihadapi kemudian adalah banyaknya calon pemilih perempuan yang masih buta huruf, kurang pendidikan mengingat sistem pemilu mendatang para pemilih dihadapkan pada pilihan gambar partai dan calon.Mengingat jumlah pemilih perempuan 57 % pada pemilu yang lalu, maka munculnya kuota 30 % merupakan peluang keterwakilan perempuan dalam dewan. Untuk waktu yang sangat singkat diperlukan pendidikan politik bagi perempuan dan caleg sekaligus penyiapan caleg yang berprespektif gender. 75
76 Ta'allum, Volume 01, Nomor 1, Juni 2013: 73-83 Meskipun demikian banyak pendapat yang menganalisis bahwa perempuan secara kuantitatif dan kualitatif kurang mengakses dunia politik.3 Yaitu: 1) Karena kesalahan perempuan sendiri : kurang pendidikan, kurang wawasan, kurang kompetitif sehingga tidak memungkinkan terjun ke dunia politik.42) Tidak adanya persamaan (inequality) struktur hubungan lelaki dan perempuan.Mengingat demokrasisebagai slogan dalam bernegara maka seyogyanya berbagai peran politikpun atau jabatan pemerintahan dihilangkan sebagai peran-peran yang neuter.5 Pengidentifikasinya sebagai peran-peran gender neuter,6secarateoritik konstitusional tidaklah akan ada lagi kemungkinan menutup akses bagi perempuan yang memasuki peran-peran dan/atau jabatan. Dengan demikian baik perempuan maupun laki-laki sama-sama memiliki peluang untuk memasuki dunia politik. Tetapi perlunya keberanian dan kemauan perempuan itu sendiri untuk memasuki dunia politik baik melalui pemilu, atau setiap pemilihan di lingkup sekitar semisal kepala Desa, maupun peluang lainya juga kepedulian perempuan dan lelaki untuk mendukung dan memilihnya sebagai keterwakilan perempuan merupakan sebuah usaha untuk meningkatkan keterwakilan perempuan. Urgensi Partisipasi Perempuan dalam Pemilu Hak politik perempuan harus dianggap sebagai suatu kesatuan dengan hak asasi manusia, oleh karena itu hak politik perempuan tidak dapat dipisahkan dari hak asasi manusia "Uni Antar Parlemen (inter parliamentary union)..Secara demokrasi - jumlah perempuan sekitar 57% dari populasi merupakan bangunan teoritis demokrasi yang wajar bila wakil rakyat merefleksikan konstitusinya, keadilan dan demokrasi tidak mungkin dicapai apabila lebih ½ penduduk (perempuan) tidak didengar (merupakan silent mayority).Berdasarkan segi kesetaraan - keterwakilan dari perempuan, untuk perempuantidak ada bedanya dengan tuntutan atas keterwakilan dari rakyat untuk rakyat, merupakan perwujudan kedaulatan rakyat. Dari segi penggunaan sumber daya-penggunaan kemampuan intelektual perempuan, landasan keterwakilan - riset empiris menunjukkan bahwa bila perempuan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan, maka kepentingan mereka tidak dipertimbangkan secara sungguh-sungguh.Tercapainya persamaan kesempatan antara laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan penentu kebijakan merupakan prasyarat bagi berfungsinya demokrasi. 3 Sugiarti,Pengarusutamaan Gender dan Kemandirian Politik Perempuan Indonesia. (Malang: Semloknas, 2003),hal. 2 4 Pandangan ini tidak mengakar, karena seyogyanya dicari apa sebab perempuan mis- pendidikan wawasan kompetitif dan segera diberikan kekurangan tersebut melalui penambahan pendidikan wawasan dan meningkatkan percaya diri mereka. 5Soetandyo Wignyo Soeputro,Permasalahan Gender Dalam Kehidupan Demokrasi. (Malang : Semloknas, 2003),hal.7 6 Suatu proses mengaburkan pembatasan maskulin-feminin dan menghasilkan berbagai peran yang bermasyarakat ada dalam bahasa Jerman yang istilah lainnya adalah androgini.
Keteerwakilan Perempuan dalam Ranah Politik... - Elfi Mu'awanah CALEG ♀ >50% VOTER ♀ UU RESPONSIF GENDER ISU GENDER UNTUK MENINGKATKAN KESEHATAN ♀ ♂ WAKIL RESPONSI GENDER ♀ MASALAH KEKERASAN KETENAGAKERJAAN/ BMI, TRAFFICKING MASALAH KETIMPANGAN PENDIDIKAN MASALAH KETIMPANGAN KESEHATAN Bagan. Partisipasi Perempuan Dalam Politik Masih terjadi diskriminasi dalam politik dimana perempuan sebagai mayoritas pemilih (voter) sementara di setiap institusi formal perempuan sebagai minoritas atau marginal pada politik formal.Perlakuan 30% kuota perempuan sebagai affirmative action memang untuk mempercepat tercapainya kesetaraan dan keadilan di antara lelaki dan perempuan.Tindakan ini merupakan suatu terobosan terhadap nilai-nilai budaya bias gender, yang menempatkan dan mengkondisikan perempuan dalam kedudukan inferior/subordinasi dari laki-laki. Meningkatnya keterwakilan perempuan dalam lembaga politik justru akan meningkatkan kualitas kebijakan publik yang dikeluarkan. Karena proses pengambilan keputusan yang tadinya didominasi laki-laki akan diwarnai dengan pertimbangan-pertimbangan menyentuh kepentingan dan kebutuhan rakyat yang lebih luas, yaitu rakyat yang termarginalkan, termasuk kepentingan perempuan pada bidang pendidikan, kesehatan danketenagakerajaan. Menurut hasil penelitian, partisipasi politik perempuan di negara-negara berkembang cenderung rendah dibandingkan laki-laki.Hal ini disebabkan karena perempuan lebih banyak 77
78 Ta'allum, Volume 01, Nomor 1, Juni 2013: 73-83 terlibat dengan urusan rumah tangga dari pada urusan politik, sementara sosialisasi perempuan secara politis cenderung menggiring wanita mendapatkan status tertentu tanpa usahanya sendiri. Partisipasi perempuan dalam dunia politik erat kaitannya dengan usaha mempunyai akses kepada kekuasaan.Oleh karena itu hanya dengan mempunyai akses besar, perempuan dapat mencapai jabatan-jabatan dalam politik dan pemerintahan.Namun keuntungan potensial untuk memenangkan persaingan dengan laki-laki ternyata tetap gagal mengimbangi hambatan-hambatan kumulatif bagi partisipasi perempuan dalam dunia politik.Apalagi bila pihak laki-laki mencari perempuan yang dapat diatur, perempuan yang lebih mudah menerima hegemoni laki-laki yang perlu diwaspadai melalui strategi yang dibuat perempuan itu sendiri. Posisi perempuan dalam proses pembuatan keputusan dapat mencegah diskriminasi yang terjadi di masyarakat, seperti : diskriminasi ditempat kerja, dihadapan hukum, di dalam keluarga berencana. Dalam pendidikan voter perempuan : perhatikan apakah isu gender diangkat caleg dalam kampanye pemilu yang berdasarkan SK KPU 701 tahun 2003 menyebutkan bahwa materi kampanye berisi visi, misi, agenda kebijakan yang akan diperjuangkan dan strategi untuk mewujudkannya mengangkat isu gender tersebut. Angka kematian ibu (AKI) melahirkan, kekerasan terhadap perempuan (baik bersifat fisik, psikis, seksual, ekonomi data tahun 1997-1999 : 673 kasus seksual disertai penipuan, penganiayaan, penggunaan obat, pembunuhan, sodomi, penjarahan, kerusuhan Mei 1998, di Jatim 2002 : 429 kasus dengan ratio 1 korban kekerasan terjadi per 35 jam) termasuk terhadap anak. Pemahaman terhadap kebutuhan lainnya seperti kesejahteraan keluarga, perlindungan dari kekerasan (seks) kepedulian pada usia lanjut, mengatasi masalah kebodohan, kemiskinan dan pengungsi perempuan yang dapat dikemas dalam ranah pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan (perempuan bekerja tidak mendapat perlindungan kerja, pendapatan rendah, tidak mendapat upah, dipercaya mendapat kredit 11% lelaki 14%). Masih terdapat tindakan negara yang belum sensitif gender pada relasi antara perempuan dan lelaki misal dalam proses perkawinan, perceraian dan mobilitas perempuan. Terdapat dampak yang berbeda pada perempuan yang menyangkut kebijakan pemerintah, misalnya masalah pendidikan(data kemenag pp 32.54 % perempuan lulus SD, 12,89% lulus SLTP dan laki-laki 14,24%, 12,17%lulus SLTA, angka buta huruf perempuan Indonesia 2.138.781 laki-laki dan perempuan 3.898.997 : sensus penduduk 2000), kesehatan (50% perempuan mengalami anemia, kurang kalori 18%, angka kematian melahirkan 300-400 per 100 ribu kelahiran setiap 2 jam ada ibu meninggal akibat melahirkan akibat kawin muda, hamil muda, terlalu tua hamil serta terbatasnya sarana prasarana kesehatan) dan perdagangan perempuan dan buruh migran7. Pemahaman khusus tentang masalah kesehatan perempuan yang berkaitan dengan hak reproduksi, karena hanya perempuan yang bisa hamil atau menyusui, melahirkan dan hanya perempuan yang dapat memahami masih tingginya anka kematian ibu melahirkan terutama disebabkan rendahnja kondisi ekonomi yang 7 Sugiarti, Pengarusutamaan ...,hal. 7
Keteerwakilan Perempuan dalam Ranah Politik... - Elfi Mu'awanah menyebabkan rendahnya kualitas hidup perempuan dan anak dalam kalangan masyarakat bawah. Pengetahuan tentang hak perempuan belum banyak diketahui oleh perempuan, yaitu the right to life, to liberty and security of the person, to equality and to be free from all forms of discrimination, to privacy, to freedom of thought, the right to get information and education, to choose wether or not to marry and to find a education, to decide whether or when to have the family, to decide whether or when to have children, to health care protection, the right to benefits of scientific progress, to freedom of assembly and political participation, to be free from tortune and all threatment. Lebih lanjut pola pendidikan politik perlu diterapkan untuk mewujudkan hak asasi perempuan tersebut, khususnya hak politik (ICESCR), mendorong perempuan mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan terlibat dalam proses politik, menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, menjadi anggota partai politik, membaca dan memberi opini politik, melakukan petisi, demontrasi atau aksi damai, serta memboikot produk tertentu. Diberlakukannya UU yaitu : 1). UU pemilu no 12 tahun 2003 tentang keterwakilan politik perempuan 30% pada pasal 65 ayat 1,2). UU parpol no 31 tahun 2002 pasal 13 ayat 3 tentang kepengurusan parpol yang mempertimbangkan kesetaraan dan keadilan gender, UUD 1945 pasal 27 yang menyatakan bahwa warga negara Indonesia berkedudukan sama di muka hukum, UU no 68 tahun 1958 dalam salah satu pasal disebutkan bahwa perempuan berhak memberi suara dalam pemilu, CEDAW, ICESCR. 2) Partisipasi dan rekrutman politik perempuan, 3) Urgensi Perempuan dalam pemilu adalah mengisi kuota 30%, dan bagi voter memberikan aspirasinya kepada perempuan agar dapat mengangkat isu gender dan menemukan strategi pemenuhan isu gender tersebut. Dengan demikian urgensi keterwakilan perempuan hendaknya dapat membantu perempuan lain untuk lebih berdaya dan bermanfaat bagi keselamatan dan kesehatan masa depan perempuan yang lain disamping untuk dirinya sendiri. Menyiapkan Keterwakilan Perempuan dalam Politik : Sebuah Pendampingan Terhadap CaKades dari Perempuan & Pengambilan Keputusan Preskpektif Bimbingan Konseling Berdasarkan hasil pemilu 2004 maupun 2008 keterwakilan perempuan dalam politik masih belum sepenuhnya bisa diisi perempuan. Terlebih omor urut perempuan belum banyak pada posisi jadi, sehingga keterwakilan perempuan belum sepenuhnya bisa diraih. Begitu pula maupun pemerintahan misalnya di kementrian -terdapat 3 kementrian dipimpin perempuan memang sudah lebih banyak keterwakilanya dibandingkan kementrian sebelumnya yang hanya 1 kementrian. Tetapi jabatan ditingkat kementrianpun masih terbatas urusan domestik kenegaraan semisal kementrian kesehatan - masih erat dengan fungsi dimensi penjagaan seorang perempuan terhadap kesehatan anaknya - kementrian perdagangan juga syarat dengan fungsi perempuan untuk urusan belanjaan domestik keluarga - juga kementrian pemberdayaan perempuan itu sendiri. Pentingnya keterwakilan perempuan dan urgensi partisipasi perempuan untuk menjadi wakil dan memilih sesama perempuan untuk mengisi keterwakilan 79
80 Ta'allum, Volume 01, Nomor 1, Juni 2013: 73-83 perempuan sepertinya masih merupakan perjuangan panjang yang memerlukan dukungan energi, moril materiil sama dengan pemenangan lelaki memasuki dunia politik. Dari hasil pengalaman dilapangan kemauan perempuan untuk memasuki dunia politik atau dunia yang selama ini didominasi laki-laki maka perlu disipakan beberapa persiapan mulai dari pemenangan sampai pendampingan pasca pemengangan. Dari hasil lapangan studi fenomena pemilihan Kades di sebuah wilayah yang mengusung wakil perempuan beberapa waktu lalu Mei 2013 dan telah terpilih menjadi Kades. Tahapan yang penulis lalui adalah : 1) melihat kemauan dan kemampuan caKades wakil perempuan dan menganalisis kemampuan wakil tersebut jika sudah ada indikasi berkualitas maka kemudian , 2) penulis menyatakan dukungan kepada wakil perempuan untuk maju dalam kompetisi Kades, membantu menganalisis misi dan visi sudahkan sensitive gender ataukah belum, 3) saat menjelang pemilihan ada beberapa supporting system yang ditanyakan kepada caKades mulai kesiapan dan kepastian tangguhnya pendanaan, moril, spiritual, supranaturalnya, juga dukungan sepenuhnya dari pasangan calon, 4) jika terdapat ada yang perlu dibantu selama pendampingan penulis juga mengambil bagian agar kesiapanya dari semua aspek dapat dipastikan memenuhi target terpilih menjadi kades, 5) membantu menyuarakan perempuan pilih perempuan, juga lelaki pilih wakil perempuan dan dan dalam setiap kesempatan, 6) apabila benar terpilihnya yang terpilih selalu mengingatkan bahwa bersangkutan adalah karena keterwakilan perempuan, dan hendaknya tidak lupa lain hendaknya disuarakan dalam misi pemberdayaan perempuan yang menjalankan pemerintahan yang diamanatkan. Artinya barangkali dapat dijadikan bagi calon wakil perempuan lain bahwa kesiapan semua aspek harus disipakan termasuk kesiapan menang dan kalah tetap disipakan dua hati agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan misalnya jika kalah menjadi wakil jangan sampai kecewa berlebihan sehingga ada yang berniat bukuh diri atau bunuh diri atau pergi keluar negeri menggantikan biaya yang dikeluarkan yang sulit dalam waktu singkat terbayarkan saat pendanaan diperlukan untuk pencalonan. Bagaimana bangkit dari keterpurukan ekonomi juga perlu disipakan seadanya kalah menjadi wakil, dan jangan bosan untuk mencoba dan selalu belajar dari pengalaman. - berdasar fakta caleg partai tertentu sudah habis banyak saya ndak jadi- males nyaleg lagi - katanya. Dalam konteks bimbingan konseling pun hendaknya ketika seseorang mau memilih diri sebagai orang yang masuk dalam dunia yang selama ini menjadi dominasi lelaki perlu ada perenungan diri mulai mengenali mengenali siapa diri sampai memutuskan pantaskan menjadi seperti yang diinginkan. Dalam prespektif bimbingan konseling hendaknya merenungkan diri tahapan pengambilan keputusan menjadi wakil perempuan sebagaimana sebagaimana Tabel 1 berikut. Tabel 1. Tahapan Pengambilan Keputusan No 1 Memahami diri Tahap Yang perlu disiapkan Memahami terhadap kemauan dan kemampuan diri serta kekurangan diri, kesiapan pasangan dan seluruh anggota keluarga
Keteerwakilan Perempuan dalam Ranah Politik... - Elfi Mu'awanah No 2 Menerima diri Tahap 3 Mengambil keputusan 4 Mengarahkan diri sesuai keputusan yang diambil Yang perlu disiapkan Menerima diri dan segala konsekuensi menjadi publik figur, diterima ataukan ditolah public Mau menjadi wakil dan mengikuti pemilihan dan menyiapkan 2M2S (1) moril, 2) materiil, 3) spititual , 4) supranatural seoptimal mungkin Siap kalah siap menang, dan mencari peluang baru menata kehidupan dalam publik ataukah diluar publik secara benar. Kalah harus disiapkan karena dampak psikologis pasca pemilihan. Untuk menang sebenarnya jauh lebih mudah persiapan psikologisnya karena setiap orang bisa, tetapi untuk kalah, banyak tindakan yang sulit untuk dihadapi. Menjadi wakil sensitif dan responsitif gender 5 Mewujudkan diri sesuai keputusan yang diambil Berdasarkan pengalam penulis mendampingi calon lain, ketika kurang memastikan kepastian dari semua unsur supportingsystem mulai dari moril materiil dan spiritual supranaural, ternyata calon dari wakil perempuan tersebut juga tidak bisa terpilih sebagai wakil perempuan. Artinya mendorong usaha maksimal calon merupakan hal yang harus ditanamkan dalam diri caon perempuan itu sendiri bagaimana berusaha secara maksimal dari dalam dirinya merupakan hal yang dapat dilakukan agar keterwakilan dapat terpenuhi. Bagamaimanapun keterwakilan perempuan urgen untuk dipenuhi, tetapi dukungan dari dalam diri juga dari pihak lain perlu agar keterwakilan dapat terwujudkan. Dan terwujudnya keterwakilan perempuan adaah penting bag pemberdayaan perempuan itu sendiri dan perempuan lainya. Hanya banyak tantangan yang dihadapi bagaima perempuan ketika sudah menjadi wakil tetap dapat menjaga keharmonisa keluarga dan seluruh anggota keluarga uga mendapat erhatian sehingga sukses menjadi wakil juga sukses menghantarkan seluruh anggota keluarga sukses di dalam rumah tangganya. Jangan sampai isu keterwakilan perempuan malah membuah rumah tangga berantakan semoga tidak terjadi.Sehingga pemberdayaan perempuan membawa mashlahat bagi semua pihak.Termasuk keridhaan pasangan atas keterwakilan perempuan menjadi prasyarat penting tercapainya keterwakilan perempuan di lingkup publik. 3)keterwakilan perempuan dan urgensi partisipasi perempuan untuk menjadi wakil dan memilih sesama perempuan untuk mengisi keterwakilan perempuan sepertinya masih merupakan perjuangan panjang yang memerlukan dukungan energi, moril materiil sama dengan pemenangan lelaki memasuki dunia politik. Dari hasil pengalaman dilapangan kemauan perempuan untuk memasuki dunia politik atau dunia yang selama ini didominasi laki-laki maka perlu disipakan beberapa persiapan mulai dari pemenangan sampai pendampingan pasca pemenangan. 81
82 Ta'allum, Volume 01, Nomor 1, Juni 2013: 73-83 Penutup Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa 1) keterwakilan perempuan merupakan hal yang mungkin dan semakin banyak keterwakilan semakin baik karena menginta bahwa baik perempuan maupun laki-laki sama- sama memiliki peluang untuk memasuki dunia politik. Tetapi perlunya keberanian dan kemauan perempuan itu sendiri untuk memasuki dunia politik baik melalui pemilu, atau setiap pemilihan di lingkup sekitar semisal kepala Desa, maupun peluang lainya juga kepedulian perempuan dan lekaki untuk mendukung dan memilihnya sebagai keterwakilan perempuan merupakan sebuah usaha untuk meningkatkan keterwakilan perempuan. 2) urgensi keterwakilan perempuan hendaknya dapat memmbantu perempuan lain untuk lebih berdaya dan bermanfaat bagi keselamatan dan kesehatan masa depan perempuan yang lain disamping untuk dirinya sendiri tetapi dalam pemilihan perempuan dan juga laki-laki juga mau memilih perempuan sehingga dengan kedudukan sebagai wakil dapat-dapat menjadi aspiratif. 3) Pentingnya keterwakilan perempuan dan urgensi partisipasi perempuan untuk menjadi wakil dan memilih sesama perempuan untuk mengisi keterwakilan perempuan sepertinya masih merupakan perjuangan panjang yang memerlukan dukungan energi, moril materiil sama dengan pemenangan lelaki memasuki dunia politik. Dari hasil pengalaman dilapangan kemauan perempuan untuk memasuki dunia politik atau dunia yang selama ini didominasi laki-laki maka perlu disipakan beberapa persiapan mulai dari pemenangan sampai pendampingan pasca pemengangan. Untuk au menjadi wakil dan mengikuti pemilihan dan menyiapkan 2M2S (1) moril, 2) materiil, 3) spititual , 4) supranatural seoptimal mungkin.
Keteerwakilan Perempuan dalam Ranah Politik... - Elfi Mu'awanah DAFTAR PUSTAKA Fakih, Mansur. Pelatihan Partisipacion Action Reseach berprespektif Gender.Purokwerto : Makalah. 2003. Heyzer, N. Issue and Methodologies for Gender Sensitive Planning: In Raj- Hashim.1991. Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarus Utamaan Jender di Daerah. Kacaasungkana, Nurhayahbani. Agenda Khusus Implementasi Kesetaraan dan Leadilan Gender (KKG) dan Pengarusutamaan Gender (PUG). Malang: Semloknas. 2003. Matsumoto, D, Cross Cultural Psychology. California: Brook Cole Publishing Company.1996. Soeputro , Soetandyo, Wignyo. Permasalahan Gender Dalam Kehidupan Demokrasi.Malang : Semloknas. 2003. Sugiarti.Pengarusutamaan Gender dan Kemandirian Politik Perempuan Indonesia. Malang. Semloknas. 2003. UU No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Women's Support Project.A Gender Equity Gender Training in Indonesia An inventory. Jakarta : Phase II: Meningkatkan Kemampuan Untuk Gender Mainstreaming dalam pemerintah Indonsia..2000 83