BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Landasan Teori Landasan Teori atau tinjauan pustaka adalah kumpulan teori dan konsep para ahli atau para pakar yang digunakan peneliti sebagai landasan dalam menganalisis hasil penelitian dengan fokus kajian mendalam pada data yang diteliti. Landasan teori dan konsep ini sebagai pedoman untuk mengarahkan peneliti agar menganalisis hasil penelitian secara obyektif. Adapun teori utama atau Grounded teory yang digunakan dalam membedah data-data hasil penelitian ini adalah Konsep Keamanan Nasional. Disamping Konsep Keamanan Nasional sebagai Grounded theory, Peneliti menggunakan Konsep Keamanan Manusia (human security) dan Konsep Keamanan Wilayah atau Daerah sebagai sistem konsep mendukung Grounded theory itu. Penelitian dengan Grounded theory merupakan metode riset kualitatif yang menggunakan prosedur sistematik untuk mengembangkan teori tertentu secara induktif tentang fenomena tertentu pula. Metode ini dimulai dari suatu pertanyaan yang masih kabur dan akhirnya menghasilkan teori utama yang dikumpulkan dari berbagai data penelitian. Grounded theory pertama kali dikemukakan oleh Barney & Anselm Strauss pada tahun 1967 (Cresswell, 1998). Jika peneliti melakukan observasi atau berpartisipasi dalam perilaku sosial dan mencoba untuk mengerti perilaku tersebut (Babbie, 1992). Disamping Grounded theory, ada Middle ranges theory yang digunakan peneliti dalam tesis ini. Untuk membedah konflik pada penelitian ini, Peneliti menggunakan teori konflik. Dengan pertimbangan bahwa teori konflik dapat membedah sebuah kasus konflik seperti konflik sosial antarwarga masyarakat maupun konflik vertikal antara masyarakat melawan pemerintah 17
18 yang terjadi pada lokasi penelitian. Middle ranges theory yang dikembangkan oleh Robert K. Merton, adalah sebuah pendekatan teorisasi sosiologis yang bertujuan untuk mengintegrasikan teori dan penelitian empiris. Saat ini pendekatan middle ranges theory secara de facto mendominasi konstruksi teori sosiologis terutama di Amerika Serikat. Peneliti yakin, teori konflik menjadi landasan middle ranges theory yang sangat membantu dalam penelitian tesis ini. Sedangkan Apllicated theory adalah teori khusus "mengupas" suatu konsep, sehingga hasil penelitian itu dapat berkontribusi dengan tingkat signifikansi yang tinggi bagi perubahan peradaban. Konsep "Ata Dike" (Manusia Yang Baik/Beradab/Bermoral) sebagai teori khusus yang digunakan peneliti mengeksplorasi makna simbolik dari nilai - nilai; kejujuran, kebenaran, keadilan dan moralitas dalam upaya membangun perdamaian sejati. Konsep "Ata Dike" (Manusia Yang Baik/Beradab/Bermoral) sebagai basis kajian karena manusia adalah pelaku utama menciptakan harmoni. Makluk atau persona yang tidak sempurna berdinamika menuju sempurna. Menjadi makluk yang lebih sempurna, manusia selalu berinisiasi menunjukan bermatabatnya sebagai manusia. Hanya manusia yang baik, bermoral, beradab memiliki nilai-nilai kemanusiaan. Untuk itu peneliti menggunakan teori kejujuran (honesty theory), teori kebenaran (theory of truth), teori keadilan (justice theory) dan teori moralitas (mortality theory) dimana 4 (empat) teori yang ada menjadi dasar mendukung konsep "Ata Dike" sebagai apllicated theory meresolusi konflik di wilayah perbatasan ini. Dengan demikian teori dan konsep tersebut sangat membantu mengarahkan peneliti untuk fokus dan menghindari bias saat melakukan penelitian serta menganalisis data hasil penelitian. Universitas Pertahanan RI
19 2.1.1. Konsep Keamanan Nasional Keamanan berasal dari kata pokok "aman" yang berarti : bebas, terlindung dari bahaya, aman, selamat, tidak membahayakan, yakin, dapat dipercaya, dapat diandalkan, sedangkan "keamanan" memiliki arti suasana aman, ketenteraman, ketenangan (Peters Salim, 2002). Pengertian "keamanan" memiliki makna yang universal atau lasim disebut dengan security. Konsep keamanan (security) pada awal mulanya hanya menyangkut pengertian yang berkaitan dengan keamanan suatu negara. Komisi Konstitusi (2022) dengan mengutip pendapat dari Patrick J. Garrity, yang mengemukakan bahwa "security" is : "closely tied to a state's defense of sovereign interest by military means. At its most fundamenta level, the term security has meant the effort to protect a population and territory against organized force while advanring state interest Ibrough competitive behaviour". Penyelenggaraan konsep keamanan nasional dalam suatu negara berkaitan dengan pencapaian kepentingan nasional Indonesia, serta perspektif keamanan nasional terhadap konflik - konflik yang terjadi dan yang berkaitan dengan isu kebencanaan dan kemaritiman. Keamanan nasional merupakan keamanan hidup segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Keamanan harus melekat pada setiap orang setiap bangsa, setiap suku, tanpa membedakan latar belakang agama, kebudayaan dan pilihan politiknya. Konsep keamanan nasional dapat diimplementasikan dalam memprediksi probabilitas dimensi ancaman di masa kini dan di masa yang mendatang serta merumuskan bagaimana hakikat keamanan nasional bisa mempengaruhi cara pandang terhadap suatu bangsa. Salah satu hal yang tidak bisa dihindari ketika membicarakan mengenai keamanan nasional adalah adanya pemahaman yang menyeleluruh dan mendalam mengenai komponen keamanan nasional yang terdiri dari negara dan pemerintahan. Universitas Pertahanan RI
20 Keamanan Nasional (Kamnas), seperti ditulis Bambang Darmono (2010), dapat dimaknai baik sebagai kondisi maupun sebagai fungsi. Sebagai fungsi, Keamanan Nasional akan memproduksi dan menciptakan rasa aman dalam pengertian luas, yang di dalam tercakup rasa nyaman, damai, tentram dan tertib. Kondisi keamanan seperti ini merupakan kebutuhan dasar (basic needs) umat manusia disamping kesejahteraan. Pemahaman terhadap makna dan substansi yang terkandung di dalamnya akan bervariasi tergantung kepada tata nilai, persepsi kepentingan. Seperti dikutip dalam buku "Keamanan Nasional" Universitas Pertahanan Republik Indonesia (2022), penyelenggaraan keamanan nasional yang dilakukan dengan sebuah sistem yang terpadu adalah upaya bersama untuk mencapai tujuan nasional. Adapun hakikat keamanan nasional itu adalah segala upaya secara cepat, tepat, bertahap, terpadu, dan berkelanjutan dengan memberdayakan seluruh kekuatan nasional untuk mengendalikan stabilitas keamanan melalui suatu sistem keamanan nasional. Dalam penyelenggaraannya, keamanan nasional mencakup empat aspek utama, yaitu kemanan insani, kemanan public, keamanan ke luar, dan keamanan ke dalam. Keamanan insani merujuk pada suatu kondisi dinamis yang menjamin terpenuhinya hak-hak dasar setiap individu warga negara untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai ancaman dalam rangka terciptanya Keamanan Nasional. Keamanan insani dapat diwujudkan melalui berbagai upaya terpadu dengan melibatkan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum warga negara dan penegakan hukum. Dalam literature kepolisian, pengertian keamanan secara umum adalah "keadaan atau kondisi bebas dari gangguan fisik, maupun psikis, terlindungnya keselamatan jiwa dan terjaminnya harta benda dari segala macam ancaman gangguan dan bahaya" (Awaloedin Djamin, 2004). Dapat ditegaskan bahwa keamanan lebih konkrit adalah upaya untuk mewujudkan Universitas Pertahanan RI
21 keamanan setiap orang, tiap pribadi dan individu (insane) dimulai dengan melindungi dan menghormati hak-hak dasar kehidupan manusia serta pemenuhan kebutuhan dasarnya. Sehingga ending dari perwujudan keamanan insani ini adalah terpeliharanya keselamatan segenap bangsa dan terjaganya kedaulatan negara. Perwujudan demikian itu sesuai tujuan negara dalam aline ke 4 (empat) Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yakni ; melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ini adalah tujuan konstitusional yang wajib dijalankan oleh negara. Seperti diuraikan dalam Buku Keamanan Nasional, pada praktiknya, hal-hal yang berkaitan dengan keamanan nasional ini sering kali dihubungkan dengan TNI dan Polisi. Kedua lembaga ini berkaitan langsung dengan keamanan nasional, namun terdapat perbedaan tugas pokok antara TNI dan Polisi. Dalam melaksanakan tugasnya, militer berhubungan dengan keamanan nasional di bidang pertahanan negara sehingga kekuatan yang digunakan adalah militer untuk menjaga kedaulatan. Sementara polisi menjaga keamanan nasional dalam konteks ketertiban negara (Syamsunasir, [et.al](2022:18). Oleh karena itu Keamanan public lebih berfokus pada kondisi dinamis yang menjamin terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat, terselenggaranya pelayanan, pengayoman masyarakat, dan penegakan hukum dalam rangka terciptanya Keamanan Nasional. Keamanan public bersifat menyeluruh yang dapat dinikmati oleh semua orang yang berada dalam suatu tempat tertentu. Sehingga keamanan public dapat diwujudkan melalui berbagai upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat, dan penegakan hukum. Universitas Pertahanan RI
22 Meskipun ruang lingkupnya berbeda, tetapi sama halnya dengan keamanan insani, keamanan public menginginkan terpeliharanya keselamatan segenap bangsa dan menjadi kewajiban negara untuk memberikan pengaman publik ini. Masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan pengamanan public dan tidak harus mengeluarkan sejujmlah biaya untuk mendapat pengamanan public tersebut (Syamsunasir, [et.al](2022:15)). Kemudian keamanan ke dalam merujuk pada kondisi dinamis yang menjamin tetap tegaknya kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Selain itu juga, adanya penegakan hukum negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman dalam negeri. Spectrum ancaman ke dalam ini dihadapi dalam rangka terciptanya keamanan nasional. Dengan demikian keamanan ke dalam diwujudkan melalui berbagai upaya pencegahan, penanggulangan, dan penegakan hukum terhadap ancaman yang timbul di dalam negeri. Adapun tujuan pemeliharaan dari ancaman ke dalam adalah untuk menjaga tetap tegaknya kedaulatan dan kebutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Syamsunasir, [et.al] (2022:16). Keamanan ke luar, merujuk pada kondisi dinamis yang menjamin tetap tegaknya kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman luar negeri dalam rangka terciptanya Keamanan Nasional. Keamanan nasional ke luar dapat diwujudkan melalui dua langkah yaitu : 1). Penangkalan ancaman militer. Penangkalan ancaman militer dapat dilakukan dengan membangun kekuatan pertahanan negara yang melibatkan seluruh potensi pertahanan negara, menumbuhkan rasa saling percaya antar bangsa, menjalin kerja sama bilateral dan multilateral di bidang pertahanan dan diplomasi serta mediasi. 2). Penindakan terhadap semua bentuk ancaman militer negara lain yang mengganggu kedaulatan negara dan keutuhan wilayah (Syamsunasir, [et.al](2022:15-16). Universitas Pertahanan RI
23 Memahami konsep keamanan demikian ini tergantung pada kata yang mengikutinya. Bila ditinjau dari tatarannya, paling tidak kita dapat mengelompokan konsep keamanan itu dalam 4 (empat) kategori yaitu: (1) International security, (2) National (State) security, (3) Public security (and Order), serta (4) Human security. Maka konsep keamanan nasional digulirkan pada pasca perang dunia II dengan mengutip Christopher Schocmaker, seperti ditulis Farouk Muhammad (2016) : "national security was seen primarily as the protection from external invasion, an attitude primarily driven by the war. As a result, the original concept had a strong military component". Sehingga pengertian ini sangat dikaitkan dengan invasi dari luar, sehingga seolah-olah hanya menyangkut upaya pertahanan dalam rangka menjaga keamanan nasional (negara), pada hal keamanan nasional mencakup keseluruhan dimensi kehidupan, walaupun konsep aslinya tetap memiliki komponen militer yang kuat. 2.1.2. Konsep Keamanan Manusia (Human Security) Kerusakan yang diakibatkan oleh Perang Dunia ke II mulai menjadi sorotan banyak negara sehingga negara-negara di dunia mulai menghindari terjadinya perang terbuka. Selain itu hubungan diplomatic antarnegara mulai membaik dan semakin menguatnya peran Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai organisasi yang mewadahi negara bangsa di seluruh dunia. Setelah itu muncul pula konflik antar suku yang seringkali berujung pada pembersihan etnis, pengorbanan penduduk, seperti terjadi di Bosnia, Yugoslavia, Rwanda, Slovenia dan Indonesia. Globalisasi yang berkembang dengan sangat cepat juga membawa konsekuensi negative dengan berkembangnya model kejahatan seperti penyebaran senjata, terorisme, narkotika, dan bakteri pembawa penyakit (Syamsunasir, [et al](2022:6). Universitas Pertahanan RI
24 Secara akademik istilah human security (Keamanan Manusia) mulai dipakai secara umum setelah The United Nations Development Programme (UNDP) pada 1994 menggunakan istilah human security pada Human Development Report 1994 yang tertera pada halaman 230-234. Dalam laporan tersebut, gagasan mengenai human security mencakup 7 (tujuh) nilai-nilai pokok keamanan, diantaranya: (1). Economic security. (2). Food security. (3). Health security. (4). Environmental security. (5). Personal security. (6). Freedom from fear of violence, crime, and drugs. (7). Community security, meliputi: Freedom to participate in family life and cultural activities, Political security dan Freedom to exercise one's basic human rights (Syamsunasir, [et.al] (2022:7). Dengan demikian, Human Security diartikan sebagai upaya untuk melindungi dari berbagai ancaman untuk memberi rasa aman, kesehatan, dan jaminan untuk hidup dan kelangsungan hidup bagi setiap individu. Keamanan menurut konsep ini mengembangkan gagasan mengenai keamanan nasional pada traditional security concept. Human security merupakan suatu konsep yang dikembangkan untuk lebih focus dalam keamanan individu daripada keamanan negara dari batas-batas teritori yang biasanya lebih focus pada keamanan negara (Syamsunasir, [et.al] (2022:8). Keamanan seseorang sejatinya berbeda-beda sehingga human security susah untuk didefinisikan. Konsepnya adalah keamanan dari negara kepada individu. Dimensi ancaman yang berkaitan dengan human security meliputi aspek: (1). Ancaman Politk, berkaitan dengan perang antarnegara, konflik dalam negara, hilangnya rasa aman dan meningkatnya kejahatan criminal, pemerintahan yang represif, dan adanya serangan teroris. (2). Ancaman Ekonom, meliputi ketidakstabilan ekonomi seperti adanya resesi dam inflasi. Meningkatnya jumlah pengangguran dan bertambahnya angka kemiskinan. (3). Ancaman Sosial, berkaitan dengan persoalan sosial meliputi adanya infeksi penyakit yang serius, menularnya wabah, kecelakaan yang Universitas Pertahanan RI
25 tidak diperhitungkan dan bersifat massal, berkurangnya rasa aman, dan terjadinya degradasi kualitas lingkungan, serta terjadinya kekerasan dan pelanggaran HAM yang serius. (4). Ancaman Alam, yang berkaitan dengan bencana alam bisa saja meliputi badai besar seperti topan, hurricanes dan siklon, gempa bumi, erupsi merapi, erupsi vulkanik, banjir dan tsunami (Syamsunasir, [et.al](2022:8-9). Dunia memandang pentingnya human security sebagai focus dalam kebijakan diplomatis nasional. Beberapa contoh pengaruh human security dengan kebijakan keamanan nasional suatu negara dapat dilihat di Kanada dan Jepang. Kanada misalnya mulai terbuka membahas mengenai pentingnya human security sejak tahun 1995. Pendekatan ini diperbincangkan seiring dengan pengalaman mereka menjaga perdamaian melalui Peace Keeping Operation setelah perang dingin di Rwanda dan Balkans. Kanada melihat bahwa dalam upaya pemerliharaan perdamaian tidak bisa hanya berfokus pada sisi fisik saja tetapi juga pada aspek kemanusiaan yang meliputi freedom from violence and hear (Syamsunasir, [et.al](2022:10). Itulah dasarnya kemudian mereka mengeluarkan "Canada, Human security Report 2005: War and Peace in the 21 st century". Di dalam laporan ini mereka menyebut bahwa focus dan tujuan utama dari human security adalah melindungi setiap individu. "All proponents of human security agree that its primary goal is tehe protection of individuals. However, consensus breaks down over precisely what threats individuals should be protected from, Proponents of the "narrow" concept of human security focus violent threats to individuals". Berbeda dengan Jepang, dimana Jepang memandang Human Security tidak hanya berarti defence. Lebih luas dari itu, Jepang memaknai Human Security lebih lengkap dengan mengarah pada keamanan energy dan pangan. Karena Jepang tidak memiliki cukup energy dan pangan untuk konsumsi dalam negeri, sehingga mereka mengembangkan konsep bahwa Universitas Pertahanan RI
26 keamanan nasional baru terwujud jika kebutuhan manusia akan energy dan pangan bisa terpenuhi: "... I understanding that it (human security) is the key which comprehensively covers all the manace that threaten the survival, daily life, and dignity of human beings and strengthens the efforts to confront those threats... To support Asian countries in this economic cisis, we have pledged and steadly implemented contribution on the largest scale in he word. With human security in mind, we have given, as one of the most important pillars of our support, assistance to the poor, the eged, the disabled, women and children, and other socially vunerable segments of population of whom economic difficulties have the heaviest impacts". Perdana Menteri Keizo Obuchi "Intellectual Dialogue on Building Asia's [et.al] Tomorrow" December 2, 1998 (2022:11). (Syamsunasir, Secara spesifik, pengakuan Jepang terhadap pentingnya human security ini dapat dilihat pada Charter ODA Jepang 2003 (1) yang berbunyi: "In order to address direct threats to individuals such as conflicts, infertious diseases, it is important not only to consider the global, regional and national perspectives, but also to consider the perspective of human security, which focuses on individuals" (Syamsunasir... [et.al] (2022: 12) 2.1.3. Keamanan Wilayah atau Daerah Jika Keamanan Nasional secara konseptual dapat dijelaskan sebagai situasi dan kondisi suatu negara, di mana warga negaranya tidak sedang dalam ancaman militer dan non militer, baik dari luar (negara lain) maupun dari dalam negeri, maka Konsep Keamanan Wilayah dan Daerah juga bisa dikatakan sebagai situasi dan kondisi suatu wilayah atau daerah di mana warga masyarakatnya tidak sedang dalam ancaman non militer entah itu bersifat laten (tersembunyi) maupun yang sedang muncul di permukaan, baik itu konflik sosial politik, ekonomi, budaya, pertahanan keamanan, Agama dan Kepercayaan serta ancaman ekologis (potensi kerusakan lingkungan). Universitas Pertahanan RI
27 Kondisi keamanan masyarakat suatu wilayah atau daerah menjadi kajian dan focus studi para ilmuwan sehingga menarik untuk dipelajari. "Teori Kompleks Keamanan Kawasan" yang oleh Barry Buzan dan Ole Waever dalam buku Regions and Powers: The Structure of International Security (2003). Sebenarnya konsep keamanan wilayah atau daerah hampir sama dengan konsep kompleks keamanan kawasan. Namun "Konsep Kompleks Keamanan Kawasan" secara teoritis luas jangkauannya dengan kajian akademis tinggi. Konsep Kompleks Keamanan Kawasan, membahas dan terpusat pada keamanan di wilayah-wilayah yang terbentuk secara geografis. Barry Buzan dan Ole Waever (2003), menjelaskan bahwa persoalan keamanan sulit menyebar secara luas, dan ancaman sangat mungkin muncul di dalam kawasan tersebut. Keamanan setiap pelaku di sebuah kawasan berinteraksi dengan keamanan pelaku lain. Biasanya terdapat interdependensi keamanan yang tinggi di dalam suatu kawasan; interdependensi lintas kawasan justru tidak terjadi. Itulah hal yang mendefinisikan sebuah kawasan dan menjadikan keamanan kawasan sebuah bidang studi yang unik. Adakalanya negara pinggiran memisahkan dua kawasan, contohnya Afghanistan yang terletak di antara Timur Tengah dan Asia Selatan. Kawasan harus diperlakukan sebagai sistem kecil yang membuat semua teori hubungan internasional mampu diterapkan, misalnya keseimbangan kekuasaan, polaritas, interdependensi, sistem aliansi, dan lain-lainnya. Teori kompleks keamanan kawasan tidak sama dengan regionalism, aliran hubungan internasional tahun 1970-an yang berfokus pada integrasi kawasan. (Sumber Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, diakses, Selasa, 11 Juli 2023, pukul : 07:54:45). Perlu mencari literature lagi tentang konsep keamanan wilayah atau daerah, namun dari konsep tentang kompleks keamanan kawasan oleh dua ahli tersebut, dapat ditarik benang merah tentang keamanan wilayah atau Universitas Pertahanan RI
28 daerah berkaitan dengan rasa aman dan nyaman di mana warga masyarakat berada pada suatu wilayah, dengan kondisi tidak sedang dalam ancaman non militer. Konsep kompleks keamanan kawasan lebih mengurucut pada keamanan kompleks tertentu misalnya pada kompleks wilayah perbatasan sehingga terdapat interdependensi keamanan yang tinggi di dalam suatu kawasan sedangkan interdependensi lintas kawasan justru tidak terjadi. Artinya keamanan kompleks wilayah perbatasan perlu perhatian serius karena potensi ancaman keamanan lebih tinggi karena ingin menguasai sumberdaya alam di wilayah perbatasan yang produktif itu. 2.1.4 Konsep "Ata Dike" 2.1.4.1. Konsep "Ata" (Manusia) Manusia adalah makluk yang paling sempurna dari semua makluk Ciptaan TUHAN. Kata Al-kitab, Manusia merupakan Citra Allah. Manusia diciptakan menurut Gambar dan Rupa Allah itu sendiri (Kej, 1:27). Manusia dikaruniai Akal Budi dan Hati Nurani untuk melanjutkan Karya Ciptaan Tuhan di bumi (Max Unbria, 1999:3). Manusia dalam bahasa orang Lamaholot (masyarakat yang mendiami perbatasan Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Sikka sampai sebagian wilayah di Kabupaten Alor) menyebutnya dengan "Ata Dike(n)". Secara majemuk, "Ata Dike(n)" adalah "manusia" atau "insan". Sedangkan secara etimologi, kata "Ata" berarti Manusia atau orang, dan "Dike(n)" berarti Berbudi/Bermoral/Baik, benar atau dibenarkan. Jadi "Ata Diken" berarti Manusia/orang/insan yang baik dan berbuat benar serta tidak mengisolasikan dirinya bagi orang lain (Wayong, Esey tanpa Tahun, hal:21). Di kalangan homor religious, Manusia merupakan alam kecil (mikro kosmos) Karena manusia ikut mengambil bagian dalam kesucian kosmos. Anggapan homo religious, manusia disamakan juga dengan dunia besar (makro kosmos), mata disamakan dengan matahari, dahi disamakan dengan Universitas Pertahanan RI
29 bulan, nafas disamakan dengan angin dan seterusnya. Manusia mempunyai kesamaan dengan dunia, maka lewat tindakan-tindakannya, manusia secara aktif dapat menjalankan kesucian dunia. Sebagai bagian dari alam, manusia pada umumnya dan masyarakat Lamaholot khususnya menjalani upacara-upacara atau ritual-ritual untuk menghormati Sang Pencipta, menjaga alam raya dan menghargai sesama manusia. Upacara dan ritual ini mengatur tindakan-tindakan orang Lamaholot agar tetap menjaga relasi tuntutan yang benar dengan Tuhan Sang Penciptanya, serta menjalin relasi cinta yang hidup dengan alam raya dan sesama manusia. Dengan bertindak benar dan dibenarkan, masyarakat Lamaholot yakin bahwa Tuhan Sang Pencipta tidak murka terhadapnya. Menjaga keutuhan Ciptaan (tertib ekologis) dan menghargai sesama akan terhindar dari bencana alam dan bencana sosial. Bagi homo religious uapacara inisiasi atau perpindahan memegang peranan penting dalam hidup manusia umumnya dan 'Ata Dike(n)" (Manusia) Lamaholot khususnya. Upacara inisiasi itu terdiri suatu deretan ritus dan ajaran-ajaran lisan yang bertujuan mengubah status religius dan sosial seseorang. Orang Lamaholot umumnya yakin bahwa, dengan menjalankan upacara inisiasi itu mereka menjalani perubahan eksistensial, Ia dilahirkan kembali menjadi manusia baru, manusia lain dari pada sebelumnya. Sehingga upacara inisiasi selalu diadakan setiap kali manusia menghadapi tahap baru dalam hidupnya, misalnya pada waktu kelahiran, menginjak usia dewasa, menikah dan meninggal dunia. Dengan demikian menurut paham homo religious upacara inisiasi atau perpindahan merupakan cara untuk mendidik dan memperkembangkan manusia. Manusia umumnya dan "Ata Diken" Lamaholot Flores Timur khsusnya adalah manusia yang tidak sempurna yang terdorong untuk lebih sempurna. Oleh karena makluk yang tidak sempurna, maka Drijarkara, mendefinisikan manusia adalah persona atau pribadi yang tidak sempurna Universitas Pertahanan RI
30 dengan dinamika yang tidak sempurna. Persona adalah sesuatu yang betul- betul berdiri sendiri. Karena manusia adalah persona yang belum sempurna, maka dinamikanya adalah dinamika untuk menjadi lebih sempurna. Bila persona manusia adalah berupa dinamika, maka itu berarti bahwa persona manusia (human person) terdorong-dorong dan berkekuatan untuk menjadi lebih sempurna (Drijarkara,1998: 58). Jose Ortega Y. Gasset, seorang filsuf dan Eseys berkebangsaan Spanyol (Madrid, 1983-1995), memberikan pengertian tentang Persona "aku" atau "diri", beserta keterlibatannya sehubungan dengan hidup dan rasio-vital sebagai "metafisika dari rasio-vital" atau rasio-vitalisme sebagai pencaharian suatu realitas dasariah yang menjadi akar dari semua realitas lain yang bagi Ortega sebagai realitas dasariah, itulah hidup. Ortega melihat betapa hidup manusai mempunyai keunikan yang membedakannya dengan binatang. Hiudp manusia tidak hanya bersifat organis sehingga Ortega semakin meninggalkan vitalisme dan semakin mendekati aliran Eksistensialisme dan fenomenologi (Neil Innes, 1997:3). Berbeda dengan kehidupan hewan, manusia lebih menghayati hidup ini sebagai hidup ku dan hidup mu, sebagai tugas bagi sang "aku" dalam masyarakat tertentu pada ukuran sejarah tertentu. Konsep Manusia menurut para ahli ini, tersirat bahwa konflik dan damai adalah dinamika kehidupan manusia. Perang dan perdamaian adalah perkembangan sejarah peradaban manusia. Jika konflik dan perang adalah ketidaksempurnaan manusia maka perdamian dan kedamaian adalah dinamika dari persona manusia (human person) yang terdorong-dorong dan berkekuatan untuk membangun bonum commune. Karena itu rasio-vital manusia dalam pencaharian suatu realitas dasariah yang menjadi akar dari semua realitas kehidupan adalah damai - perdamaian - kedamaian. Kedamaian dan Perdamaian merupakan dasar kehidupan aman dan nyaman, Universitas Pertahanan RI
31 situasi hidup manusia penuh cinta, penuh makna, keindahan hidup tanpa konflik wujud panggilan menjaga keutuhan Ciptaan. 2.1.4.2. Konsep "Ata Dike" (Manusia Yang Baik) Konsep Manusia Yang Baik adalah manusia yang lebih menekankan pada aspek moral atau perilaku bermoral dalam sistem kehidupan beradab. Manusia yang baik (manusia bermoral) adalah pribadi yang tahu dan dapat membedakan mana perbuatan baik untuk dilakukan dan mana perbuatan tidak baik untuk dihindari (tidak dilakukan) dalam penyelenggaraan kehidupannya. Paul Arndt, dalam bukunya "Falsafah dan Aktivitas Hidup Manusia Di Kepulauan Solor", menyebutkan manusia yang baik itu dengan "Molang" dan manusia yang tidak baik itu dengan "menaka". Molang (manusia yang baik) diartikan sebagai dewa penolong, dimana selalu menolong atau berbuat baik terhadap orang lain, seperti kuasa menyembuhkan, melindungi, membantu dalam kesulitan, melihat dan menafsirkan mimpi (meramal nasib orang) serta memeriksa sebab-sebab penyakit dan kematian seseorang. Sedangkan Menaka adalah orang jahat. Sosok manusia ini dapat menyebabkan penderitaan bagi orang lain (Paul Arndt, 2003:74-84). Ciri "Ata Dike" (Manusia Yang Baik) menurut anggapan atau pandangan orang Lamaholot (kaum tradisional) adalah : 1) suka membantu orang atau menolong orang lain (suka pohe ata); 2) suka menghormati atau menghargai orang lain (noi ata mae); 3) suka bergaul dengan semua orang (brewo bresang); 4) tidak suka mengambil atau mencuri barang orang lain (temaka temaong dihala); 5) tidak merampas istri/suami orang (hekong ata kewae, lake hala). Anggapan masyarakat Lamaholot (kaum tradisional) di atas menunjukan bahwa pola kehidupan orang kampung jau lebih berbudaya dan masih asli karena selalu menempati nilai keluhuran dan moralitas diatas Universitas Pertahanan RI
32 segala-galanya. Itulah yang kemudian lahirlah apa yang dinamakan dengan kebudayaan yang oleh R. Linton dalam bukunya "The Culture Bacground Of Personality" menyebutkan kebudayaan adalah konfigurasi tingkah laku yang dipelajari dan hasil tingkah laku yang unsure pembentukannya didukung dan diteruskan oleh anggota masyarakat tertentu (Harsojo, 1966:22). Ilmuwan sosial melihat arti kebudayaan amatlah luas, meliputi keseluruhan kelakuan yang harus didapat hanya dengan proses belajar dan yang semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat (Koentjaraningrat, 1964:77). Konsep "Ata Dike" (Manusia Yang Baik/Bermoral/Beradab), sebagai teori aplikasi resolusi konflik. Konsep ini sebagai landasan teori bahwa penyelenggaraan kehidupan manusia didirikan atas nilai - nilai kejujuran, kebenaran, keadilan dan moralitas. Maka dalam membangun perdamaian, nilai-nilai ini perlu dikuatkan dan peneliti menggunakan konsep ini sebagai basis teori untuk membahas data penelitian ini. 2.1.5 Teori Moral (Morality theory) Sebagaimana telah kita pahami bersama bahwa moralitas berawal dari kebiasaan atau adat (mos-mores). Kebiasaan tersebut mula-mula mungkin hanya bersifat individual. Namun karena manusia senantiasa hidup bersama dengan orang lain dan dalam suatu lingkungan tertentu, maka kebiasaan individu tersebut akan ditiru orang lain, dan lama kelamaan akan menjadi kebiasaan kelompok. Jika kelompok sudah menetapkan bahwa kebiasaan tersebut baik, maka kebiasaan tersebut dijadikan kewajiban yang harus ditaati oleh kelompok (Agus Tridiatno, 2000:15). Dengan demikian, moralitas semula hanya berupa kebiasaan- kebiasaan sehari-hari yang menyangkut aspek lahiriah, lama kelamaan merupakan pembakuan atas kebiasaan-kebiasaan yang menentukan kebaikan manusia secara universal. Oleh karena itu, moralitas bersifat universal, yaitu berlaku bagi semua manusia secara menyeluruh. Di samping Universitas Pertahanan RI
33 sifat universalnya, moralitas bersifat rasional. Artinya, moralitas ditetapkan berdasarkan pertimbangan akal sehat, nalar dan rasio dan bukan berdasarkan selera (Agus Tridiatno, 2000:17). Moralitas pada dasarnya memiliki arti yang sama dengan moral tetapi lebih abstrak. Moralitas adalah segi moral atau baik- buruknya suatu perbuatan (K. Bertens, 1993:7). Istilah moralitas dapat diartikan sebagai ajaran kesusilaan, tabiat atau kelakuan. Moralitas berarti hal mengenai kesusilaan, sedangkan etika merupakan suatu ilmu yang membicarakan tentang perilaku manusia, perbuatan manusia yang baik dan yang buruk (ethics the study and philosophy of human conduct with emphasis on the determination of right and wrong one of the normative sciences). Untuk membedakan kedua pengertian tersebut, dikenal dengan kata moral untuk menunjukkan perbuatan (moral act), sedangkan penyelidikan tentang moral sering diungkapkan sebagai ethical code (kode etik). Etika lebih bersifat teori, sedangkan moral lebih menunjukkan praktek (Burhanuddin, 1997: 37). Menurut Franz Magnis-Suseno, (Suseno, 1985:19), term moral selalu merujuk pada baik-buruknya manusia sebagai manusia. Jadi bukan mengenai baik-buruknya begitu saja, misalnya sebagai dosen, hakim, jaksa, advokat, melainkan sebagai manusia. Norma-norma moral adalah tolok ukur untuk menentukan betul-salahnya sikap dan tindakan manusia dilihat dari segi baik buruknya sebagai manusia dan bukan sebagai pelaku peran tertentu dan terbatas, Norma moral menjadi menjadi ukuran yang dipakai masyarakat untuk mengukur kebaikan seseorang. Dalam Kamus Filsafat (1995), istilah moral dan etika (ethics) mempunyai pengertian yang sama, meskipun asal kata berbeda. Moral berasal dari bahasa Latin mores (kebiasaan), sedangkan etika dari bahasa Yunani ethos (kandang/konteks). Keduanya mempunyai pengertian the customs, yang berkaitan dengan aktivitas manusia yang dipandang baik atau Universitas Pertahanan RI
34 tindakan yang benar, adil dan wajar (Yuliani Liputo, 1995: 100-101). Dalam Encyclopedia International (1967: 543), ethics diartikan sebagai "branch of philosophy concerned with conduct, the determination of good, and of right and wrong". Jadi etika adalah cabang filsafat yang melingkupi tabiat, tingkah laku atau perilaku manusia, yang menentukan baik, benar dan salah. Penentuan tersebut dilakukan melalui refleksi yang kritis terhadap setiap kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, apakah kebiasaan tersebut merupakan kebiasaan yang baik yang mesti dilestarikan atau kebiasaan yang tidak baik yang mesti ditinggalkan. Moralitas terkait dengan kualitas yang terkandung dalam perbuatan manusia, yang dengannya kita dapat menilai perbuatan tersebut benar atau salah, baik atau jahat. Moralitas dapat bersifat objektif atau subjektif. Moralitas objektif adalah moralitas yang diterapkan pada perbuatan sebagai perbuatan, terlepas dari modifikasi kehendak pelakunya. Sedangkan moralitas subjektif adalah moralitas yang memandang perbuatan ditinjau dari kondisi pengetahuan dan pusat perhatian pelakunya, latar belakangnya, training, stabilitas emosional, serta perilaku personal lainnya (E. Sumaryono, 1995:51). Moralitas subjektif merupakan fakta pengalaman bahwa kesadaran manusia (suara hatinya) menyetujui atau melarang apa yang diperbuat manusia. Dalam bidang hukum dikenal istilah moralitas ekstrinsik yaitu moralitas yang menetapkan sebuah perbuatan itu benar atau salah, disesuaikan dengan term 'diperintahkan' atau 'dilarang' yang dinyatakan oleh penguasa atau pemerintah, yaitu melalui pemberlakuan hukum positif (E. Sumaryono, 1995:52). Dari teori tentang moralitas yang ada maka konsep "Ata Dike" (Manusia Yang Baik/Bermoral/Beradab), merupakan makna simbolik budaya atau adat (mos-mores) bentuk pembakuan atas kebiasaan-kebiasaan yang baik atau kebiasaan yang menentukan kebaikan manusia secara universal. Nilai simbolik moral ini tidak hanya berlaku pada masyarakat Lamaholot Flores Universitas Pertahanan RI
35 Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur, melainkan berlaku bagi manusia dimana saja. Dengan demikian, penguatan nilai budaya "Ata Dike" adalah model ideal implementasi resolusi konflik wilayah perbatasan Kabupaten Sikka - Kabupaten Flores Timur yang perlu dikuatkan. Penelitian tesis ini menarik untuk dikaji karena upaya perdamaian adalah perbuatan baik dan "Ata Dike" adalah nilai moral manusia yang dibenarkan dalam penyelesaian konflik ini. 2.1.5.1. Teori Kejujuran (Honesty theory) Menurut Kesuma, dkk (2012: 16), jujur merupakan suatu keputusan seseorang untuk mengungkapkan perasaannya, kata - katanya atau perbuatannya bahwa realitas yang ada tidak dimanupulasi dengan cara berbohong atau menipu orang lain untuk keuntungan dirinya. Makna jujur erat kaitannya dengan kebaikan (kemaslahatan). Kemaslahatan memiliki arti bahwa mementingkan kepentingan orang banyak dari pada mementingkan diri sendiri maupun kelompoknya. Menurut Mustari (2011: 13-15). Jujur adalah suatu perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, baik terhadap dirinya maupun pihak lain. Jujur merupakan suatu karakter moral yang mempunyai sifat-sifat positif dan mulia seperti integritas, penuh kesabaran, dan lurus sekaligus tidak berbohong, curang, maupun mencuri. Konsep "Ata Dike" (Manusia Yang Baik/Bermoral/Beradab) adalah manusia yang jujur mengatakan apa adanya yang terjadi dan apa kehendaknya tanpa manipulasi dengan cara berbohong atau menipu orang lain. Kebohongan adalah luka. Ketka hati seseorang terluka dan jiwa orang lain tergores maka konflik tidak dapat dihindarkan. Resolusi konflik berbasis budaya sebagai cara membangun perdamaian dimulai dari kejujuran. Para Universitas Pertahanan RI
36 pihak harus jujur mengungkapkan perasaannya untuk mengakhiri konflik. Manusia yang jujur akan mementingkan kebaikan bersama dan perdamaian adalah (kemaslahatan) kunci kebahagiaan manusia. Karena itu para pihak menyadari dengan sungguh bahwa perdamaian perlu dicipatakan dan terus diperjuangkan. Perdamaian merupakan kebutuhan primer dalam interaksi sosial. Perdamaian adalah kepentingan umum, kemaslahatan bersama di mana kepentingan banyak orang lebih tinggi kedudukannya dari pada kejahatan yang membinasakan. Keamanan manusia di wilayah perbatasan akan tercipta apabila nilai kejujuran merajai setiap orang dan berkomitment bahwa konflik adalah kejahatan sebagai musuh bersama yang harus dilawan. 2.1.5.2 Teori Kebenaran (Theory of Truth) Kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan. Suatu pernyataan dikatakan benar apabila ada bukti empiris yang mendukungnya. Empirisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman indra manusia. secara etimologi, istilah empirisme berasal dari bahasa Yunani "emperia" yang berarti "pengalaman". Dalam empirisme, kebenaran hanya dapat diperoleh melalui pengalaman. Terdapat tiga teori kebenaran yakni; teori kebenaran koherensi, teori kebenaran korenspondensi dan teori kebenaran pragmatik. William James, menganut aliran modern pada pluralisme dalam menjelaskan tentang kebenaran. Ia meyakinkan bahwa tidak ada kebenaran yang bersifat mutlak dan berlaku secara umum. Ia juga mengklaim bahwa tidak ada kebenaran yang dapat ada dengan sendirinya dan bersifat tetap. Kebenaran tentang konflik yang terjadi di wilayah perbatasan Kabupaten Sikka - Kabupaten Flores Timur, sangat tergantung dari pengetahuan kita tentang konflik itu sendiri. Diskursus tentang konflik di diwilayah perbatasan itu, peneliti memulainya dengan pertanyaan - Universitas Pertahanan RI
37 pertanyaan seperti; dari mana sumber terjadinya konflik. Bagaimana terjadinya konflik? Apakah sifat dasar konflik di wilayah perbatasan itu? Apakah pengetahuan kita tentang konflik itu bersifat obyektif, sebagaiman para penganut obyektivisme yang menekankan pengetahuan konflik itu bisa ada di luar pikiran peneliti, ataukah pengetahuan tentang konflik itu bersifat subyektif, sebagaimana para pengusung subyektivisme yang menyatakan pengetahuan tentang konflik itu hanya ada sejauh pikiran peneliti dapat mencapainya? Apakah pengetahuan peneliti tentang konflik itu bersifat benar (valid)? Pada persoalan ini, para filosof berkutat dengan validitas kebenaran dan cara untuk menguji kebenaran pengetahuan kita tentang konflik tersebut, baik melalui verifikasi maupun falsifikasi. Dari pertanyaan-pertanyaan ini menuntun peneliti mendapat jawaban. Jawaban secara benar dan obyektif tersebut menjadi dasar peneliti mengeksplorasi model ideal implementasi resolusi konflik di wilayah perbatasan dua kabupaten ini melalui penguatan nilai budaya "Ata Dike" (Manusia Yang Baik/Bermoral/Beradab) untuk membangun perdamaian sejati demi keamanan nasional. 2.1.5.3. Teori Keadilan (Justice theory) Keadilan berasal dari kata "Adil". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Adil" adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma obyektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya. Ketika seseoang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari suatu tempat ke tempat yang lain. Setiap skala didefinisikan dan Universitas Pertahanan RI
38 sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut (Agus M. Santoso, 2014:85). Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya (Agus M. Santoso, 2014:86). Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi - keadilan toleransi (Satjipto Rahardjo, 2014: 174). Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai- nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial) (Agus M. Santoso, 2014:87). Aristoteles dalam karyanya yang berjudul "Etika Nichomachea" menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai Universitas Pertahanan RI
39 keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya (Hyronimus Rhiti, 2015 :241). Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan akorektif menurut Aristoteles (Hyronimus Rhiti, 2015 :242). Teori keadilan dari para ahli, jika dikaitkan dengan resolusi konflik wilayah perbatasan Kabupaten Sikka - Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui penguatan nilai budaya "Ata Dike, maka pada konteks penelitian tesis ini menurut hemat peneliti, keadilan adalah penghargaan terhadap martabat manusia. Konsep "Ata Dike" (Manusia Yang Baik/Bermoral/Beradab) adalah manusia yang berlaku adil dan berbuat benar bagi manusia yang lain tanpa membedakan status sosial, suku, ras, agama, budaya dan pandangan politiknya. Keutamaan keadilan adalah menghargai manusia karena martabatnya. Universitas Pertahanan RI
40 Dengan demikian, model ideal implementasi resolusi konflik berbasis penguatan nilai budaya dalam penelitian ini adalah menciptakan keadilan karena martabat manusia. jika kita menginginkan perdamaian, ciptakan keadilan. Karena itu model ideal resolusi konflik berbasis penguatan nilai budaya layak direkomendasikan dalam upaya membangun perdamaian sejati. 2.1.6. Teori Konflik Dalam kehidupan manusia, konflik merupakan bentuk hubungan sosial antar individu, antar kelompok atau individu dan kelompok. Konflik juga merupakan suatu gejala sosial yang selalu muncul dalam proses sosial warga negara, baik dalam lingkungan terkecil seperti keluarga maupun lingkup luas seperti dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konflik bersifat inheren artinya konflik akan senantiasa ada dalam diri setiap manusia dan dapat timbul di setiap ruang dan waktu, di mana saja dan kapan saja dalam kehidupan manusia. Dalam kehidupan sosial, masyarakat merupakan arena konflik atau arena pertentangan dan integrasi karena proses interaksi sosial senantiasa berlangsung setiap saat. Oleh sebab itu, konflik dan integrasi sosial merupakan gejala sosial yang selalu mengisi setiap kehidupan manusia sebagai warga suatu bangsa dan masyarakat suatu negara. Hal-hal yang mendorong timbulnya konflik dan integrasi adalah adanya persamaan dan perbedaan kepentingan tiap individu dan kelompok. Dari setiap konflik ada yang dapat diselesaikan dengan damai, akan tetapi ada juga yang tidak dapat diselesaikan dengan damai sehingga menimbulkan beberapa aksi seperti kekerasan sebagai penyelesaian atau dampaknya. Hal ini merupakan gejala konflik yang tidak dapat diselesaikan dengan baik sehingga menimbulkan kekerasan, mulai dari model kekerasan yang terkecil hingga besar. Contoh kekerasan yang muncul dalam konflik Universitas Pertahanan RI
41 penguasaan lahan pertanian dan biasanya berupa pengrusakan barang, penganiayaan dan bahkan pembunuhan. Konflik (conflict) secara etimologis berasal dari bahasa latin yaitu configere yang mempunyai arti saling memukul. Menurut Antonius (2002: 175) konflik merupakan sebuah tindakan salah satu pihak yang berdampak menghalangi, menghambat, atau mengganggu pihak lain di mana hal ini dapat terjadi antarkelompok dalam masyarakat ataupun dalam hubungan antar pribadi tiap individu. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Deutsch, seorang tokoh yang mendalami bidang resolusi konflik (dalam Maftuh, 2005: 47) yang menyatakan bahwa dalam konflik, interaksi sosial antar individu atau kelompok lebih dipengaruhi oleh perbedaan daripada adanya persamaan yang mengakibatkan benturan karena adanya hal-hal yang tidak sejalan. Sedangkan menurut Scannell (2010: 2) konflik adalah suatu hal alami dan normal yang timbul karena perbedaan persepsi tiap tujuan atau nilai dalam sekelompok individu dan sudah biasa terjadi dalam hidup bermasyarakat. Webster dalam (Pruitt & Jeffery, 2009: 9) menegaskan bahwa istilah "conflict" menurut bahasa aslinya berarti perkelahian, peperangan, atau perjuangan. Konflik adalah persepsi atau sudut pandang mengenai perbedaan kepentingan (perceived divergence of interest), atau suatu kepercayaan dan keyakinan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan karena adanya perbedaan-perbedaan. Menurut Watkins yang dikutip oleh (Chandra, 1992: 20), konflik terjadi apabila terdapat dua pihak yang secara potensial dan praktis/operasional saling menghambat kepentingan masing - masing pihak. Secara potensial, artinya salah satu pihak atau kedua belah pihak memiliki kemampuan untuk menghambat. Secara praktis/operasional, artinya kemampuan menghambat tadi bisa diwujudkan dan ada di dalam keadaan yang memungkinkan perwujudannya secara mudah untuk dilakukan. Universitas Pertahanan RI
42 Konflik adalah suatu situasi yang tidak normal. Eskalasi konflik umumnya diawali dengan adanya ketegangan - ketegangan antara beberapa pihak, meningkat menjadi krisis, muncul kekerasan terbatas, dan berpuncak pada terjadinya kekerasan massal. Asumsi dasar yang pertama, dan yang paling berpengaruh menyatakan bahwa "konflik itu selalu ada dalam kehidupan manusia". Konflik bermula karena "berbeda". Perbedaan adalah sesuatu alami. Namun, ketidakmampuan untuk menghadapi perbedaan, serta kebiasaan untuk lari dari masalah atau agresif menghadapi perbedaan menimbulkan persengketaan (dispute) Ichsan Malik (2022). Persengketaan yang mengarah kepada kekerasan dan dapat menimbulkan korban itulah yang disebut konflik. Hal yang paling mungkin dalam konflik, para pihak berupaya untuk menghilangkan hak orang lain, termasuk nyawa pihak lain, harta benda pihak lain maupun menghilangkan generasi pihak lain. Henri Tajfel dan Jhon Turner, dengan Social Identity Theory-nya (Hong, 2003), menyatakan bahwa hubungan antar kelompok dilihat dari perspektif kelompok dan bukan dilihat dari perspektif individu. Setiap individu dalam masyarakat dapat dikelompokan atau dikatergorisasi ke dalam berbagai kelompok, misalnya jenis kelamin, agama, dan etnis. Maka terbentuklah identitas. Identitas individu akan mengkristal menjadi identitas kelompok. Setiap kelompok merasa lebih unggul dibanding kelompok lainnya. Konflik merupakan sebuah aspek intrinsik dan tidak mungkin dapat dihindarkan dalam perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Konflik adalah sebuah ekspresi heterogenitas kepentingan, nilai, dan keyakinan yang muncul sebagai formasi baru yang ditimbulkan oleh perubahan sosial yang muncul bertentangan dengan hambatan yang diwariskan oleh masyarakat terdahulu atau sebelumnya (Miall, 2002:65). Menurut Pruitt & Jeffery (2009:9) konflik sebagai sebuah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (Perceived divergence of interest), atau suatu kepercayaan yang beranggapan bahwa aspirasi yang dimiliki pihak-pihak berkonflik tidak dapat menemui suatu titik Universitas Pertahanan RI
43 temu yang sejalan. Kepentingan yang dimaksud adalah perasaan orang mengenai apa yang sesungguhnya diinginkannya dalam hidup, di mana perasaan tersebut cenderung bersifat sentral dalam pikiran dan tindakan orang yang membentuk inti dari banyak sikap serta tujuan dan niatnya. Secara lebih khusus memahami konflik dapat diperoleh dengan melihat pemikiran sejumlah tokoh seperti; Taquiri dalam Newstrom dan Davis (1977), mengatakan bahwa konflik merupakan warisan kehidupan sosial yang boleh berlaku dalam berbagai keadaan akibat bangkitnya keadaan ketidaksetujuan, kontroversi dan pertentangan di antara dua pihak atau lebih pihak secara terus menerus. Gibson. et.al (1997:437), konflik adalah satu bentuk hubungan antar manusia sama halnya dengan bentuk hubungan seperti kerja sama, dan hubungan saling tergantung. Konflik dapat terjadi jika masing- masing komponen organisasi memiliki kepentingan atau tujuan sendiri- sendiri dan tidak bekerja sama satu sama lainnya. Robbin (1996), yang mengatakan bahwa keberadaan konflik dalam organisasi ditentukan oleh persepsi individu atau kelompok. Dalam kondisi tertentu, bila seseorang tidak menyadari adaanya konflik di dalam organisasi maka secara umum konflik tersebut dianggap tidak ada. Sebaliknya, jika mereka mempersepsikan bahwa di dalam organisasi telah ada konflik maka konflik tersebut telah menjadi kenyataan. Thomas Hobbes (1588 - 1679), mengatakan, konflik yang terjadi karena adanya dorongan dari diri manusia itu sendiri. Konflik terjadi karena ada beberapa tindakan yang dilewati, yaitu pada tingkatan pertama, manusia memenuhi keinginannya secara terus menerus dan kegelisahan muncul setelah adanya kekuasaan. Hal ini dapat dilihat dari dua hal yaitu seorang raja dengan masalahnya yaitu keinginan untuk berkuasa merupakan sesuatu hal yang tidak akan pernah ada kepuasannya. Maka bisa disimpulkan bahwa manusia selalu keinginan yang terus menerus contohnya dalam berkuasa dan tidak ingin berhenti sebelum dirinya mendapatkan kematian. Kemudian Universitas Pertahanan RI
44 muncul konflik dari ketidakpuasan atas kekuasaan yang dimiliki. Menurut Hobbes, konflik sosial suatu gejala intrinsik yang tidak akan bisa dihindarkan dalam kehidupan manusia. Semua catatan peradaban manusia bahwa konflik sosial pasti ada masanya. Bahkan peradaban lahir karena konflik. Tanpa konflik, peradaban dan perubahan tidak akan terjadi. Ritzer (2005: 15) menyatakan bahwa teori konflik sebenarnya masih berada dalam satu naungan paradigma dengan teori fungsional struktural, akan tetapi keduanya memiliki sudut pandang yang berbeda. Teori fungsional struktural menilai konflik adalah suatu hal fungsional. Sementara teori konflik menyoroti fakta sosial berupa wewenang dan posisi yang justru merupakan sumber pertentangan dalam kehidupan sosial. Perbedaan tersebut pada gilirannya dapat memicu timbulnya konflik dalam masyarakat. Sedangkan Barta-Tal (2000), mengatakan bahwa, ketika konflik sudah berlarut- larut, secara total sudah melibatkan seluruh masyarakat, dan sudah menyentuh langsung identitas agama dan etnik maka konflik hampir tidak mungkin dapat diselesaikan. Konflik sosial yang terus larut tanpa solusi, akan menimbulkan keadaan baru yakni kekerasan. Secara definisi, kekerasan adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau hilangnya nyawa seseorang atau dapat menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Teori konflik Dahrendorf, menyatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai andil dalam terjadinya disintegrasi dan perubahan sosial. Masyarakat selalu dalam keadaan konflik menuju proses perubahan. Masyarakat dalam berkelompok dan hubungan sosial didasarkan atas dasar dominasi yang menguasai orang atau kelompok yang tidak mendominasi. Teori konflik memandang masyarakat disatukan oleh ketidakbebasan yang dipaksakan. Dengan demikian, posisi tertentu di dalam masyarakat mendelegasikan kekuasaan dan otoritas terhadap posisi yang lain. Fakta kehidupan sosial ini mengarahkan Dahrendorf kepada tesis sentralnya Universitas Pertahanan RI
45 bahwa perbedaan distribusi otoritas selalu menjadi faktor yang menentukan konflik sosial sistematis. Hunt dan Metcalf (1996: 97) membagi konflik menjadi dua jenis, yaitu intrapersonal conflict (konflik intrapersonal) dan interpersonal conflict (konflik interpersonal). Konflik intrapersonal adalah konflik yang terjadi dalam diri individu itu sendiri atau biasa disebut dengan konflik batin, misalnya ketika keyakinan yang dipegang individu bertentangan dengan nilai budaya masyarakat, atau keinginannya tidak sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Hal ini tentu sudah umum dialami oleh masing-masing individu. Semua individu pasti pernah mengalami konflik intrapersonal dalam dirinya dan tiap individu memiliki cara yang berbeda untuk mengelola atau melakukan manajemen pada konflik intrapersonal yang dihadapi. Konflik intrapersonal ini bersifat psikologis, yang jika tidak mampu di atasi dengan baik dapat menggangu bagi kesehatan psikologis atau kesehatan mental (mental hygiene) individu tersebut yang mengalami konflik intrapersonal ini. Sedangkan konflik interpersonal ialah konflik yang terjadi antarindividu (melibatkan paling minimal dua individu). Konflik ini terjadi dalam setiap lingkungan sosial, seperti dalam keluarga, kelompok teman sebaya, sekolah, masyarakat, negara bahkan dengan warga negara dari negara lain (global). Konflik ini dapat berupa konflik antarindividu dan antaarkelompok, baik di dalam sebuah kelompok (intragroup conflict) maupun (intergroup conflict). Berkaitan dengan itu, focus kaian penelitian tesis ini pada dinamika konflik antarawarga di wilayah perbatasan Kabupaten Sikka - Kabupaten Flores Timur di Desa Hikong Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam kaitan dengan penyelesaian tapal batas antara dua kabupaten ini. Dari uraian konflik menurut para ahli, penulis mempertegas saja bahwa konflik memang pertentangan yang terjadi baik antarindividu, antarkelompok, antara individu dengan kelompok, begitupun sebaliknya, Universitas Pertahanan RI
46 disebabkan beberapa alasan mendasar pada perbedaan antara dua atau lebih individu yang mengekspresikannya perselisihan, ketegangan serta munculnya kesulitan-kesulitan lain di antara dua pihak atau lebih sampai kepada tahap di mana para pihak yang terlibat memandang satu sama lain sebagai penghalang atau pengganggu tercapainya kebutuhan, tujuan, orientasi para pihak. 2.1.6.1. Sumber dan Faktor terjadinya Konflik Ichsan Malik dalam karya akademiknya berjudul "Resolusi Konflik, Jembatan Perdamaian" menyebutkan bahwa sumber konflik yang terjadi di Indonesia tidak selalu diakibatkan oleh satu sumber saja (Malik, 2017). Kebanyakan dari konflik itu terjadi dikarenakan sebab ganda, biasanya kombinasi dari masalah-masalah dalam hubungan antara pihak yang bertikai. Agar dapat memahami sumber konflik secara komprehensif, penting untuk mendefinisikan pusat situasi kritisnya atau permasalahan pokok dan penyebab konflik tersebut dengan mengamati serta memahami aktor konflik yang terlibat. Menurut (Malik, 2017), konflik struktural terjadi ketika ada ketimpangan dalam melakukan akses dan kontrol terhadap sumber daya (tanah, tambang, hutan. Disisi lain, masalah geografis dan faktor sejarah/ waktu seringkali dijadikan alasan untuk memusatkan kekuasaan serta pengambilan keputusan yang hanya menguntungkan satu pihak tertentu. Selain itu, Konflik kepentingan disebabkan oleh persaingan kepentingan yang dirasakan atau secara nyata memang tidak bersesuaian. Hal ini terjadi ketika satu pihak atau lebih meyakini bahwa untuk memuaskan kebutuhannya, pihak lain harus berkorban. Secara spesifik, (Malik, 2017) menjabarkan 5 sumber konflik di Indonesia, seperti pada bagan berikut ini : Universitas Pertahanan RI
47 Bagan 2.1. Tentang Sumber Konflik KONFLIK HUBUNGAN SOSIAL, PSIKOLOGIS Stereotip, prasangka, stigamatisasi KONFLIK KEPENTINGAN Pemuasan kebutuhan dan cara untuk memenuhinya mengorbankan orang lain, persaingan yang tidak sehat dalam politik, sosial, budaya. KONFLIK STRUKTURAL Ketimpangan dalam akses dan control sumber daya, kebijakan yang tidak adil, kesewenang- wenangan dalam mengambil keputusan. KONFLIK DATA Kurang informasi, perbedaan pandangan, salah komunikasi, perbedaan interpretasi, pemalsuan sejarah KONFLIK NILAI - NILAI ADAT Perbedaan adat, nilai-nilai idiologis, implementasi nilai Adat dan Agama. Sumber : Ichsan Malik (2022:14) Universitas Pertahanan RI
48 Potensi munculnya konflik di masyarakat terjadi ketika dilakukan kontak antara permerintah dengan warga negara maupun antarwarga negara. Sebagai individu yang terorganisasi dalam kelompok, setiap warga negara ingin mencari jalan sesuai dengan pandangan masing-masing untuk memenuhi tujuan hidupnya masing-masing. Peluang untuk memenuhi tujuan itu hanya melalui pilihan bersaing secara sehat untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan, atau terpaksa terlibat dalam konflik dengan pihak yang lain jika kepentingan menjadi bertentangan. Konflik sebagai akibat dari menajamnya perbedaan dan kerasnya pertentangan kepentingan yang saling berhadapan antarwarga negara, disebabkan oleh berbagai faktor. Pertama, adanya faktor politik, ekonomi dan sosial budaya yang berbeda dan memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya konflik. Kedua, terdapatnya pemikiran yang menciptakan ketidaksepahaman antara seorang warga negara yang satu dengan yang lain. Ketiga, adanya sikap tidak simpatik terhadap suatu pihak, sistem dan mekanisme yang ada dalam sebuah kelompok maupun antarkelompok masyarakat. Keempat, adanya rasa tidak puas terhadap kelompok masyarakat, rasa tidak senang, iri, dengki dan lain-lain, sementara tidak dapat berbuat apa-apa dan apabila harus meningggalkan kelompok akan beresiko menanggung dampak buruk yang lebih besar. Kelima, adanya rasa gengsi untuk mempertahankan harga diri yang berlebihan dan berakibat pada tindakan untuk melakukan rekayasa dan manipulasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan tersebut (Hidayat, 2002:124). Fisher (2001:7-8) juga memberikan penjelasan mengenai teori penyebab konflik yang ada dan berkembang dalam masyarakat. Pertama, teori hubungan dalam masyarakat, bahwa konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat lebih disebabkan oleh adanya polarisasi, Universitas Pertahanan RI
49 ketidakpercayaan (distrust) maupun permusuhan antar anggota kelompok maupun antar kelompok. Kedua, teori negosiasi prinsip, bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras serta perbedaan pandangan tentang konflik antara pihak-pihak yang terlibat di dalam konflik yang terjadi. Ketiga, teori kebutuhan manusia, bahwa konflik yang muncul di tengah masyarakat disebabkan perebutan kebutuhan dasar manusiawi, seperti kebutuhan fisik, mental dan sosial yang tidak terpenuhi dalam perebutan tersebut dan akhirnya menimbulkan konflik. Keempat, teori identitas, bahwa konflik lebih disebabkan identitas yang terancam atau berakar dari hilangnya sesuatu serta ingatan akan penderitaan masa lalu yang tidak terselesaikan dengan baik dalam masyarakat. Kelima, teori transformasi konflik, bahwa konflik disebabkan oleh hadirnya masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam ranah kehidupan sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan sehingga menimbulkan ketimpangan dan kesenjangan yang signifikan. Penjelasan di atas sesuai dengan pendapat Setiadi & Kolip (2011: 361) yang menyatakan bahwa akar konflik yang paling sering terjadi yaitu adanya hubungan sosial, ekonomi, politik yang berujung pada perebutan atas sumber-sumber kepemilikan, status sosial dan kekuasaan yang jumlah ketersediaanya sangat terbatas dengan pembagian yang tidak merata di masyarakat. Ketidakmerataan pembagian aset-aset sosial di dalam masyarakat tersebut dianggap sebagai bentuk ketimpangan atau kesenjangan. Kesenjangan pembagian ini menimbulkan pihak-pihak tertentu berjuang untuk mendapatkannya atau menambahinya bagi yang perolehan aset sosial relatif sedikit atau kecil. Sementara pihak yang telah mendapatkan pembagian aset sosial banyak atau besar berusaha untuk Universitas Pertahanan RI
50 mempertahankan dan bisa juga untuk menambahinya karena sifat manusia yang tidak pernah puas dengan apa yang sudah dimiliki. Pihak yang cenderung mempertahankan dan menambahinya disebut sebagai status quo dan pihak yang berusaha mendapatkannya disebut sebagai status need. Faktor penyebab atau akar-akar pertentangan atau konflik (Soekanto, 2010: 91-92) antara lain, (1) Perbedaan antara individu-individu yaitu perbedaan pendirian dan perasaan yang rentan melahirkan bentrokan antar masyarakat; (2) Perbedaan kebudayaan yakni perbedaan kepribadian dari orang perorangan tergantung pula dari pola-pola kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan serta perkembangan kepribadian; (3) Perbedaan kepentingan antara individu maupun kelompok merupakan salah satu sumber dari pertentangan baik kepentingan ekonomi, politik, sosial, pendidikan dan lain sebagainya; (4) Perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat akan mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang dapat menyebabkan munculnya golongan-golongan yang memiliki pemikiran baru dan pendirian yang berbeda. Pendapat selanjutnya disampaikan oleh Francis (2006: 29) yang mengatakan bahwa terdapat tiga hal penyebab konflik, di antaranya sebagai berikut. (1) Komunikasi, terkadang apa yang disampaikan oleh informan bisa ditangkap berbeda oleh penerima informasi (miss komunikasi), salah mengartikan suatu kalimat, bahasa dan penyampaian yang tidak tepat bisa menimbulkan persepsi yang berbeda; (2) Struktur, pertarungan kekuasaan antara pemilik kepentingan atau sistemnya yang bertentangan, persaingan untuk merebutkan sumber daya yang terbatas, atau saling ketergantungan dua atau lebih kelompok- kelompok kegiatan kerja untuk mencapai tujuan Universitas Pertahanan RI
51 mereka yang berbeda-beda; (3) Pribadi, persepsi dari setiap individu berbeda-beda serta memiliki kepentingan yang berbeda-beda pula serta perubahan dalam nilai-nilai persepsi mengikuti perkembangan zaman. Selain hal-hal di atas, menurut Pruitt yang memungkinkan terjadinya konflik, di antaranya adalah sebagai berikut : a). Prestasi masa lalu, apresiasi akan bangkit ketika prestasi meningkat dan jatuh ketika prestasi menurun. Ini disebabkan karena orang merasa lebih berpengharapan ketika segala sesuatu bertambah baik dan kurang berpengharapan ketika sesuatu bertambah buruk, seperti halnya kebijakan yang dibuat dan dilakukan oleh pemerintah. Warga negara akan selalu mengapresiasi ketika kinerja pemerintah bagus namun jika kinerja pemerintah buruk, masyarakat juga akan memberikan punishment dalam berbagai bentuk seperti demonstrasi dan lain-lain. b) Persepsi mengenai kekuasaan, aspirasi juga cenderung meningkat untuk alasan-alasan yang realistis ketika orang berhadapan dengan seseorang atau sebuah kelompok yang sumber dayanya dianggap Universitas Pertahanan RI
52 berharga dan tampak lebih lemah dari pada dirinya sendiri. Bila aspirasi pihak lain tidak menurun secara bersamaan dengan meningkatnya aspirasinya sendiri, maka konflik yang bersifat eksploitatif menjadi sangat mungkin terjadi, hal ini biasanya terjadi di daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah namun sumber daya manusianya terbatas. c) Pembandingan dengan orang lain, orang cenderung mengidentifikasikan diri dengan para anggota kelompok lain yang berdekatan atau yang memiliki kesamaan dalam beberapa hal dengan kelompoknya sendiri. Bila kelompok tersebut berprestasi lebih baik atau selangkah lebih maju daripada kelompoknya sendiri, maka hal ini akan menstimulasi terjadinya peningkatan pada aspirasinya sendiri, yang kemudian akan mengarah pada terjadinya konflik. Ada dua kemungkinan manajemen konflik, yakni secara positif maupun negatif, jika dilakukan penyelesaian secara positif maka yang akan muncul berupa motivasi diri untuk lebih giat dan akan bersaing secara sehat namun pada umumnya banyak pula yang melakukan penyelesaian negatif sehingga sering terjadi peristiwa saling menjatuhkan, fitnah, kekerasan dan lain sebagainya. 4) Terbentuknya kelompok pejuang (Struggle Group), ketika beberapa orang dengan kepentingan laten (tidak disadari) yang sama saling bercakap-cakap, maka kepentingan laten mereka sering kali muncul pada kesadaran. Setelah merasa yakin dengan pendirian masing-masing, mereka mungkin akan mulai mengembangkan aspirasi baru dengan membentuk suatu kelompok, yang dapat mengarah ke konflik dengan orang lain yang kepentingannya bertentangan dengan aspirasi tersebut. Universitas Pertahanan RI
53 Dalam hal ini konflik yang terjadi biasanya lebih dari dua orang atau berkelompok (Pruitt & Jeffery, 2009: 28-34). Dari berbagai macam pendapat para ahli mengenai sumber atau faktor penyebab terjadinya konflik tersebut di atas, dapat kita ketahui bahwa sumber atau faktor-faktor penyebab konflik pada penelitian tesis ini ialah konflik yang disebabkan oleh kepentingan politik, sosial dan ekonomi. Untuk lebih mendalam, faktor-faktor penyebab konflik akan diruaikan dalam pembahasan pada bab hasil penelitian tesis ini. 2.1.6.2 Bentuk - Bentuk Koflik Konflik merupakan suatu gejala sosial yang selalu muncul dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Di dalam kehidupan masyarakat, terdapat beberapa bentuk konflik dilihat dari sudut pandang yang berbeda-beda. Berdasarkan sifatnya, konflik yang ada dalam kehidupan masyarakat dapat dibedakan menjadi konflik destruktif dan konflik konstruktif, penjelasannya sebagai berikut: a) Konflik Destruktif, merupakan konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, rasa benci dan dendam dari seseorang ataupun kelompok terhadap pihak lain yang disebabkan oleh faktor- faktor tertentu. Penyelesaian dalam konflik ini biasanya bersifat negatif (Andersen, 2006:230). Pada konflik ini terjadi kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda seperti konflik dalam perang Sampit, konflik Poso, konflik Ambon dan lain sebagainya. b) Konflik Konstruktif, merupakan konflik yang bersifat fungsional, konflik ini muncul karena adanya perbedaan pendapat dari individu-individu atau kelompok-kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan (Rogers, 2017: 450). Konflik ini akan menghasilkan suatu konsensus dari berbagai pendapat tersebut Universitas Pertahanan RI
54 dan menghasilkan suatu perbaikan. Penyelesaian konflik konstruktif ini dikenal cenderung lebih halus dari konflik destruktif. Misalnya perbedaan pendapat dalam sebuah organisasi yang nantinya akan dimusyawarahkan hingga mencapai mufakat, dan jika tidak tercapai maka akan dilakukan voting. Berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik, konflik dibedakan menjadi konflik vertikal, konflik horizontal dan konflik diagonal. Konflik vertikal, merupakan konflik antar komponen masyarakat di dalam satu struktur yang memiliki hierarki atau susunan yang sistematis dari atas kebawah dan sebaliknya (Hall et al, 2015: 270). Contohnya, konflik yang terjadi antara Masyarakat Desa Hikong melawan Pemerintah Kabupaten Sikka. Konflik horizontal, merupakan konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relatif sama dan cenderung setara atau sejajar (Hillesund, 2018: 17-18). Misalnya konflik yang terjadi antarwarga di wilayah perbatasan Kabupaten Sikka - Kabupaten Flores Timur dalam kaitan dengan penyelesaian tapal batas dan penanganan Covid-19. Ada juga konflik antar karyawan yang memiliki kedudukan sama dalam sebuah perusahaan. Konflik diagonal, merupakan konflik yang terjadi karena adanya ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi sehingga menimbulkan pertentangan yang ekstrim antara banyak pihak pada berbagai bidang. misalnya konflik yang terjadi di Aceh dan Papua terkait dengan ketidakmerataan ekonomi yang dibangun oleh pemerintah (Kusnadi, 2002: 67). Berdasarkan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, Stoner & Freeman (1989: 393) membagi konflik dalam enam bentuk sebagai berikut. a. Konflik dalam diri individu (conflict within the individual) terjadi dalam diri seorang individu. Misalnya jika seseorang harus memilih tujuan yang saling bertentangan atau karena tuntutan tugas yang melebihi batas kemampuannya. Sehingga terjadi konflik batin dalam dirinya. Universitas Pertahanan RI
55 b. Konflik antarindividu (conflict among individuals) terjadi pada lebih dari satu individu, biasanya karena perbedaan persepsi dan kepribadian (personality differences) antara individu yang satu dan individu yang lain. Hal ini dikarenakan tiap manusia memiliki pandangan, pemikiran dan kepentingan yang berbeda-beda. c. Konflik antara individu dan kelompok (conflict among individuals and groups) biasanya terjadi karena ketidakmampuan individu dalam melakukan adaptasi dengan norma-norma kelompok tempat ia bekerja, bergaul dan atau ia tinggal. d. Konflik antarkelompok dalam organisasi yang sama (conflict among groups in the same organization) terjadi karena masing-masing kelompok memiliki tujuan yang berbeda dan masing-masing berupaya untuk mencapainya sehingga seringkali menemui konflik dalam mencapai tujuan kelompok. e. Konflik antarorganisasi (conflict among organizations) terjadi jika tindakan yang dilakukan oleh organisasi menimbulkan dampak negatif bagi organisasi lainnya (Plocharczyk, 2006: 87). Misalnya, dalam perebutan sumber daya yang sama sehingga terjadi kasus saling menjatuhkan dan bersaing dengan cara yang tidak sehat. f. Konflik antarindividu dalam organisasi yang berbeda (conflict among individuals in different organizations) terjadi sebagai akibat sikap atau perilaku dari anggota suatu organisasi yang berdampak negatif bagi anggota organisasi yang lain namun konflik tidak terjadi dalam seluruh organisasi, hanya individu yang terlibat. Misalnya, seorang manager perusahaan yang menyatakan keberatan atas pemberitaan yang yang dibuat oleh seorang jurnalis surat kabar tertentu. Menurut Dahrendorf (Lauer, 2001: 102) konflik dapat dibedakan atas empat macam antara lain sebagai berikut. : Universitas Pertahanan RI
56 a) Konflik yang terjadi antara peranan sosial, atau biasa disebut dengan konflik peran. Setiap individu tentunya memiliki persamaan maupun perbedaan dalam menjalankan perannya sebagai salah satu anggota masyarakat. Terkadang dalam menjalankan peran tersebut terdapat perbedaan pendapat, perbedaan antara ekspektasi dan realita yang berujung pada konflik. b) Konflik antara kelompok-kelompok sosial. Dalam suatu negara terdapat berbagai kelompok sosial yang hidup di dalamnya. Masing-masing kelompok tersebut memiliki tujuan dan cara kerja yang berbeda-beda, apabila adanya tujuan dan cara kerja yang berbeda tersebut tidak di integrasikan dengan baik maka akan timbul konflik. c) Konflik antara kelompok - kelompok yang terorganisir dan tidak terorganisir. Konflik ini biasanya terjadi karena ketimpangan antarkelompok yang terorganisir dan tidak terorganisir. d) Konflik antara satuan nasional, seperti antar partai politik, antar daerah, antar negara, maupun organisasi internasional. Konflik-konflik seperti ini biasanya terjadi karena satu kelompok memandang bahwa kelompok yang lain menghambat dan merugikan kepentingannya. Soekanto (2010: 86), membagi lima bentuk khusus konflik yang terjadi dalam masyarakat, yaitu konflik pribadi, konflik politik, konflik sosial, konflik antar kelas sosial, dan konflik yang bersifat internasional. (1) Konflik pribadi, yaitu konflik yang terjadi di antara individu karena masalah-masalah pribadi atau perbedaan pandangan antarpribadi dalam menyikapi suatu permasalahan tertentu. (2) Konflik politik, yaitu konflik yang terjadi akibat perebutan kekuasaan atau tujuan politis yang berbeda antara seseorang atau kelompok tertentu. Seperti perbedaan pandangan dan tujuan antarpartai politik karena perbedaan dasar ideologi, asas perjuangan yang dipakai, dan cita-cita politik tiap partai yang berbeda. Misalnya adanya tindakan saling menjatuhkan Universitas Pertahanan RI
57 dan bentrok saat terjadi kampanye. (3) Konflik rasial, yaitu konflik yang terjadi di antara kelompok ras yang berbeda karena adanya kepentingan dan kebudayaan yang saling bertabrakan atau karena sifat etnosentrisme yang dimiliki salah satu pihak maupun kedua belah pihak. Misalnya konflik yang sering terjadi pada etnis Cina dan pribumi di Indonesia. (4) Konflik antar kelas sosial, yaitu konflik yang muncul karena adanya kesenjangan dan ketimpangan serta perbedaan-perbedaan kepentingan di antara kelas-kelas sosial yang ada di masyarakat. Misalnya konflik antara pemilik modal dan buruh. 5) Konflik yang bersifat internasional, yaitu konflik yang melibatkan dua negara atau lebih karena perbedaan kepentingan masing-masing negara yang berbeda. Misalnya konflik antara Uni Soviet dengan Amerika Serikat pada perang Rusia Ukraina yang bersumber pada masalah perbedaan ideologi yang juga melibatkan negara-negara lain pendukungnya. Konflik yang terjadi di wilayah perbatasan melibatkan unsure Masyarakat Desa Hikong melawan Pemerintah Kabupaten Sikka dalam kaitan dengang Hutan Kemasyarakatan (Hkm) melawan Hutan Negara (konflik vertical). Ada juga konflik antarwarga masyarakat di wilayah perbatasan Kabupaten Sikka dengan Kabupaten Flores Timur dalam kaitan dengan penyelesaian tapal batas, serta konflik penanganan virus COVID-19. Melihat dari elemen yang ada dalam konflik tersebut maka konflik yang ada dalam penelitian ini apabila dikategorikan berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik terdiri dari konflik vertikal dan konflik horizontal. 2.1.7 Teori Resolusi Konflik Konflik wilayah perbatasan sering terjadi oleh karena wilayah perbatasan memiliki sumberdaya alam yang menopang perkonomian masyarakat serta menjadi devisa bagi negara dan daerah setempat. Resolusi konflik adalah salah satu metode penyelesaian konflik dengan menghilangkan Universitas Pertahanan RI
58 sumber konflik atau menghapusnya dengan cara saling bersepakat atau bernegosiasi dengan kegiatan lain serupa antara pihak yang berkonflik. Resolusi konflik dalam bahasa Inggris dikenal dengan conflict resolution yang memiliki makna berbeda-beda menurut para ahli yang fokus meneliti tentang konflik. Resolusi dalam Webster Dictionary menurut Levine (1998: 3) adalah (1) tindakan mengurai suatu permasalahan, (2) pemecahan, (3) penghapusan atau penghilangan permasalahan. Menurut pendapat Nicholson (Nicholson, 1991:59) "conflict resolution is the process facilitating a solution where the actors no longer feel the need to indulge in conflict activity and feel that the distribution of benefits in social system is acceptable". Berdasarkan definisi menurut Nicholson tersebut resolusi konflik menjadi suatu jalan keluar terciptanya suatu proses solusi terhadap berbagai dampak yang ditimbulkan oleh konflik. Resolusi konflik merupakan suatu proses upaya untuk meredam atau bahkan menyelesaikan sebuah konflik. Sebagaimana Kriesberg (2006:107) mendefinisikan resolusi konflik sebagai "conducting conflicts, constructively, even creatively". Hal itu berarti meminimalkan kekerasan yang timbul akibat konflik, mengatasi permusuhan yang terjadi antara pihak yang berkonflik, membuat suatu hasil yang saling dapat diterima oleh para pihak yang berkonflik dan suatu penyelesaian yang dapat dipertahankan dengan baik dan berkelanjutan secara damai. Sedangkan Weitzman & Weitzman (dalam Morton & Coleman 2006: 197) mendefinisikan resolusi konflik sebagai sebuah tindakan pemecahan masalah yang dilakukan bersama-sama (solve a problem together). Lain halnya dengan Fisher (2001: 7) yang menjelaskan bahwa resolusi konflik adalah usaha menangani penyebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama di antara kelompok-kelompok yang terlibat. Menurut Mindes (2006: 24) resolusi konflik merupakan kemampuan untuk mengintegrasikan perbedaan dan merupakan aspek penting dalam Universitas Pertahanan RI
59 pembangunuan sosial dan moral yang memerlukan keterampilan serta keahlian untuk bernegoisasi, kompromi serta mengembangkan rasa keadilan dalam pihak-pihak yang berkonflik. Resolusi konflik adalah setiap upaya yang ditujukan untuk menyelesaikan pertentangan atau perselisihan dalam berbagai lini kehidupan manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh Miall bahwa resolusi konflik adalah istilah komprehensif yang mengimplikasikan bahwa sumber konflik yang dalam dan berakar akan diperhatikan dan diselesaikan. Pada hakikatnya resolusi konflik itu dipandang sebagai upaya penanganan sebab-sebab konflik dan berusaha menyelesaikan dengan membangun hubungan baru yang bisa tahan lama dan positif di antara kelompok-kelompok atau pihak-pihak yang bermusuhan (Miall,2002: 31). Sementara Askandar menyatakan bahwa resolusi konflik ini dijalankan untuk memberi penyelesaian yang diterima semua pihak meski dalam mekanisme akhirnya terdap pihak yang harus mengalah atau dikalahkan. Metode penyelesaian konflik bertujuan untuk memberikan penyelesaian yang diterima semua pihak. Ini akan membuat mereka mempunyai kepentingan untuk memberikan penyelesaian yang diterima oleh semua pihak, dan yang dicapai oleh mereka sendiri. Untuk membuat pihak yang terlibat konflik menerima penyelesaian tersebut, harus disadarkan bahwa mereka perlu untuk hadir dalam pembicaraan mengenai konflik dan lebih aktif lagi dalam proses perundingan untuk mencapai penyelesaian. Selain itu pula, mereka juga diharapkan dapat melihat dengan lebih jelas lagi pilihan-pilihan yang ada, dan benar-benar menghargai pilihan akhir yang nantinya akan mereka terima (Askandar, 2002: 10). Dari pemaparan teori menurut para ahli tersebut maka menarik untuk kita katakan bahwa yang dimaksud dengan resolusi konflik adalah upaya manusia membangun perdamaian dengan cara penyelesaian yang taat pada hukum positif (intervensi negara) dan / atau akomodatif pada nilai-nilai serta Universitas Pertahanan RI
60 norma-rorma budaya (hukum adat) yang belaku, oleh para pihak berkonflik yang mau dengan atau tanpa bantuan pihak ketiga dalam penyelesaian konflik itu. Resolusi konflik juga menyarankan penggunaan cara-cara yang lebih demokratis dan konstruktif untuk menyelesaikan konflik dengan memberikan kesempatan kepada pada para pihak yang berkonflik untuk memecahkan masalahnya sendiri atau dengan melibatkan pihak ketiga yang bijak, netral dan adil untuk menjembatani membantu memecahkan masalah mereka dengan mengutamakan terang jalan damai. Secara umum, untuk menyelesaikan konflik dikenal beberapa istilah: a) Pencegahan konflik bertujuan mencegah timbulnya konflik supaya jangan menjalar kepada dampak yang lebih besar seperti kekerasan, pengrusakan dan lain sebagainya; b) Penyelesaian konflik bertujuan mengakhiri konflikyang sudah berdampak besar seperti kekerasan dengan mengutamakan persetujuan perdamaian; c) Pengelolaan konflik bertujuan agar konflik dapat diatur, dibatasi atau menghindari terjadinya kekerasan serta mendorong perubahan pihak-pihak yang terlibat agar berperilaku positif dalam menghadapi konflik; d) Resolusi konflik bertujuan menangani konflik dengan menggali akar-akar atau sebab-sebab terjadinya konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang relatif dapat bertahan lama di antara kelompok-kelompok yang terlibat konflik secara efektif - efisien serta dengan cara yang baik, bijaksana dan positif; e) Transformasi konflik yakni mengatasi sumber-sumber konflik yang lebih luas dengan mengalihkan dampak negatif dari konflik menjadi positif. Dari beberapa istilah yang digunakan dalam menyelesaikan konflik, focus penelitian ini pada resolusi konflik berbasis budaya "Ata Dike", dimana penyelesaian konflik berdasar atas nilai-nilai; kejujuran, keadilan, kebenaran dan hukum moral. Menurut Morton, resolusi konflik adalah sekumpulan teori dan penyelidikan yang bersifat eksperimental dalam memahami sifat-sifat konflik, meneliti strategi terjadinya konflik, kemudian membuat resolusi Universitas Pertahanan RI
61 terhadap konflik yang muncul. Namun menurut pandangan para pemikir Neo-Marxist dan pemikir-pemikir radikal melihat seluruh usaha resolusi konflik sebagai sesuatu pandangan yang keliru, karena resolusi konflik berusaha mendamaikan benturan kepentingan yang sebenarnya tidak dapat direkonsiliasikan, gagal menjelaskan pertikaian yang tidak seimbang dan tidak adil, serta tidak adanya analisa yang memadai dalam sebuah perspektif kekuatan global yang mengeksploitasi dan menindas (Miall, 2000:5). Namun apakah pandangan ini tidak berubah ketika usaha resolusi konflik gagal menjelaskan pertikaian yang tidak seimbang, tidak adil dan tidak memadai dari berbagai perspektif? Tesis ini berusaha menjawab pandangan ini. Secara umum strategi resolusi konflik dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel. 2.1 : Strategi Resolusi Konflik No 1 2 3 Masalah Strategi Dasar Pijakan Syarat yang harus dipenuhi Peradilan Upaya Pidana, Gugatan Perdata, Class Action, Legal Standing NGO, Sahabat Peradilan. Hukum Negara Memahami Aturan Negara. - Tersedianya orang yang mampu beracara di pengadilan. - Tersedianya Dana untuk biaya perkara. Di Luar Peradilan Mediasi, Negosiasi dan Arbitrase. Secara umum berada dalam Pengaturan Hukum Negara. - Memahami Aturan Negara. Tersedianya orang yang mampu menjadi mediator, negosiator dan arbiter. - Tersedianya dana untuk biaya perkara. Penguatan Nilai Adat setempat Sumpah Adat, Peradilan Adat dan lain-lain. Hukum Adat dan Kesepakatan Lokal (Local Wesdoom) Menguasai aturan hokum dan tata cara adat atau Kesepakatan lokal dan Tersedianya sarana dan prasarana di tingkat lokal. - Kolektif dan kreatifitas. Universitas Pertahanan RI
62 4 Sifat Konflik Berada dalam kendali (koridor) Hukum Negara. Jika kalah dalam persidangan akan kehilangan harta benda yang dipersengketakan dan kehilangan yang biaya dan tenaga. Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2023) 5 Resiko Secara umum berada dalam pengaruh hukum negara akan tetapi terbuka ruang untuk kesepakatan. Secara umum berada dalam pengaruh hukum negara akan tetapi terbuka ruang untuk kesepakatan. Berada dalam pengaruh hukum- hukum adat dan Kebiasaan setempat. Tidak diakui pihak luar Resolusi konflik adalah istilah yang lebih komprehensif dan berimplikasi bahwa sumber konflik yang dalam dan berakar perlu diperhatikan untuk penyelesaiannya. Penyelesaian konflik mempunyai peran untuk dimainkan, bahkan dalam zona perang sekalipun, karena menciptakan perdamaian dan pemahaman di antara komunitas yang terpisah merupakan elemen kemanusiaan yang sangat penting. Penyelesaian konflik adalah bagian integral dari pekerjaan menuju ke arah pembangunan, keadilan sosial dan transformasi sosial, yang bertujuan menangani berbagai masalah dalam kehidupan manusia. Pemahaman yang luas terhadap penyelesaian konflik, tidak hanya menyangkut mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa tetapi bagaimana menyelesaikannya dengan cara yang baik dan bertahan lama (Miall, 2002: 6). Tugas penyelesaian konflik adalah membantu pihak-pihak yang merasakan situasi yang mereka alami sebagai sebuah situasi zero-sum (keuntungan diri sendiri adalah kerugian pihak lain) agar melihat konflik sebagai keadaan non- zero-sum (di mana kedua belah pihak dapat memperoleh hasil atau keduanya dapat sama-sama tidak memperoleh hasil) dan kemudian membantu pihak-pihak yang bertikai berpindah kearah hasil yang positif (Miall, 2002: 10). Resolusi konflik yang akan dibahas dalam Universitas Pertahanan RI
63 penelitian ini adalah resolusi konflik wilayah perbatasan Kabupaten Sikka - Kabupaten Flores Timur, dalam kaitan dengan penyelesaian tapal batas dua kabupaten ini. Resolusi konflik atau dalam bahasa inggris conflict resolution menurut pandangan Burton sebagai upaya transformasi hubungan yang berkaitan dengan mencari jalan keluar dari suatu perilaku konfliktual pada tempat pertama. Ada perbedaan antara resolusi konflik sebagai perlakuan (treatment) terhadap persoalan akar konflik dengan resolusi konflik sebagai penanganan (seatlement) konflik dengan cara-cara paksa (coersion) atau dengan cara tawar-menawar (bargaining) atau perundingan (negotiation). Adapun teori yang dapat menjelaskan resolusi konflik perbatasan Kabupaten Sikka - Kabupaten Flores Timur, yaitu, teori Resolusi Konflik Johan Galtung. Mengkutip Ichsan Malik (2022), Galtung menawarkan tiga model resolusi konflik yaitu peace keeping, peace building, dan peace making. Model peace keeping (menjaga perdamaian) yang melibatkan aparat keamanan dan militer perlu diterapkan guna meredam konflik dan menghindarkan penularan konflik terhadap kelompok lain. Peace building (membangun perdamaian) adalah strategi atau upaya yang mencoba mengembalikan keadaan destruktif akibat kekerasan yang terjadi dalam konflik dengan cara membangun jembatan komunikasi antar pihak yang terlibat konflik. Peace building lebih menekankan pada kualitas interaksi dari pada kuantitas. Lima hal yang harus diperhatikan dalam tahapan peace building, yaitu : (1) Interaksi terjadi antara pihak-pihak yang memiliki kesejajaran status. (2) Lingkungan sosial yang mendukung. (3) Komunikasi yang terjadi merupakan komunikasi intim (bukan kasual). (4) Kedua pihak harus senang dengan proses komunikasi. (5) Ada tujuan bersama yang hendak dicapai Universitas Pertahanan RI
64 Peace making (membuat perdamaian) adalah upaya negosiasi antara kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan kepentingan. Secara umum, tujuan resolusi konflik adalah : (1) Mencegah konflik yang terjadi berkembang hingga tidak terkendali. (2) Mencegah konflik laten muncul kembali. (3) Menghapus atau menghilangkan sumber konflik. (4) Konflik ditransformasi menjadi kekuatan perubahan sosial yang positif. Sedangkan ada beberapa upaya resolusi konflik menurut Lamuru (2007), adalah sebagai berikut : (1) Penyelesaian konflik tanpa kekerasan. (2) Fasilitasi (pemberdayaan kelompok lokal atau masyarakat yang terkena dampak konflik). (3) Mediasi (lobbying dan negosiasi para pihak konflik yang berkepentingan). (4) Adanya informasi dan komunikasi (dinamisasi upaya penyelesaian konflik diterapkan). (5) Kolaborasi penyelesaian konflik bersama pemerintah. Metode penyelesaian konflik yang biasa digunakan menurut Chaidir (2001) adalah sebagai berikut : 1). Metode dominasi atau penekanan aturan mayoritas melalui pemungutan suara atau voting. 2). Metode kompromi Penyelesaian konflik melalui pencarian jalan tengah yang dapat diterima pihak-pihak yang berkonflik 3). Metode Pemecahan Masalah Interaktif Konflik antar kelompok diubah menjadi masalah bersama yang dapat diselesaikan melalui teknik pemecahan masalah. 2.1.8. Teori Peran Peran itu semacam tingkah yang harus dimiliki dan melekat pada seseorang dalam jabatan tertentu baik dalam jabatan formal maupun jabatan non formal. Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Dalam jabatan formal menurut kami, peran adalah fungsi yang melekat pada seseorang karena jabatan tertentu, dan fungsi itu (peran) dapat difungsikan (diaktifkan) menjadi peranan, karena peranan adalah tindakan seseorang pada waktu tertentu, pada konteks dan peristiwa tertentu. Dalam organisasi, Universitas Pertahanan RI
65 atau lembaga formal, peran adalah fungsi yang diemban dalam tugas tertentu, yang biasanya ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut "role" yang definisinya adalah "person's task or duty in undertaking". Artinya "tugas atau kewajiban seseorang yang harus dilkukan dalam suatu pekerjaan". Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa. Peran menurut Koentrajaraningrat (2010), adalah tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapakan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Sedangkan peranan (role) menurut Soerjono Soekanto (1990:243), merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Teori Peran dari Role Theory adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah "peran" diambil dari dunia teater. Dalam teater, seseorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu diharapkan untuk berperilaku secara tertentu (Murdiatmoko, 2007). Peran didefinisikan oleh Anonimous (1996) sebagai sebuah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status, sedangkan status itu sendiri sebagai suatu peringkat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok atau posisi suatu kelompok dalam hubungan dengan kelompok lain, Maka peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilakukan, sehingga Universitas Pertahanan RI
66 pengertian peran dalam penelitian kami ini adalah suatu fungsi yang melekat dan diharapkan dimiliki seseorang atau sekelompok orang dalam jabatan tertentu agar dapat bertindak menyelesaikan konflik di wilayah perbatasan Kabupaten Sikka - Kabupa Flores Timur, guna terciptanya perdamaian sejati. Peran tersebut berfungsi menciptakan keamanan anggota atau warganya sesuai peranan (tugas embanan) yakni, membina dan membimbing serta mendorong warganya mewujudkan perdamaian jangka panjang. Menurut David Berry (1981), setiap individu memiliki peranan yang berbeda-beda sesuai dengan kedudukan yang mereka tempati. Kedudukan yang mereka tempati itu menimbulkan harapan-harapan atau keinginan tertentu dari orang sekitarnya, misalnya: dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban yang berhubungan dengan peran yang dipegangnya. Lebih lanjut, David Berry menjelaskan bahwa sebuah peranan terdapat 2 macam harapan, yaitu: "harapan dari masyarakat terhadap kewajiban sebagai pemegang peran dan harapan-harapan si pemegang peran terhadap masyarakat yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peran atau kewajiban- kewajibanya. Peran oleh Soekanto (2012) sebagai serangkaian perilaku yang dapat diprediksi disebabkan oleh posisi tertentu atau oleh kehadiran posisi yang mudah diidentifikasi. Selain itu, kepribadian seseorang dapat memiliki dampak yang signifikan pada bagaimana peran harus dilakukan. Peran berkembang sebagai hasil dari pengakuan individu bahwa dia tidak bekerja sendiri. Memiliki lingkungan yang diperlukan untuk interaksi setiap saat. Lingkungan sangat luas dan bervariasi, dan setiap individu akan mengalami lingkungan yang unik. Namun, peran yang harus dimainkan pada dasarnya tetaplah identik. Universitas Pertahanan RI
67 Selanjutnya, Soekanto (2012), menjelaskan bahwa peranan atau role juga memiliki beberapa bagian, yaitu: (1). Anacted Role (Peranan nyata) adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan. (2). Prescribed Role (Peranan yang dianjurkan) adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu. (3). Role Conflict (Konflik peranan) adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain. (4). Role Distance (Kesenjangan Peranan) adalah Pelaksanaan Peranansecara emosional. (5). Role Failure (Kegagalan Peran) adalah kagagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu. (6). Role Model (Model peranan) adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti. (7). Role Set (Rangkaian atau lingkup peranan) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya. (8). Role Strain (Ketegangan peranan) adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasiaan yang bertentangan satu sama lain. Peranan yang dimaksud dalam penelitiaan ini adalah tingkah seseorang sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat. Teori peran dapat menjembatani kesenjangan antara masyarakat dan struktur sosial karena peran dihasilkan dari interaksi antara individu, negara, atau aktor mana pun yang terjadi dalam lingkungan sehingga membatasi pilihan aktor sosial (Aggestam, 2006). Struktur dalam teori peran tidak sepenuhnya menentukan pola perilaku aktor. Karena peran muncul dari interaksi sosial, maka setiap peran yang ada atau yang diusulkan bergantung pada peran yang mempengaruhinya juga. Dengan demikian, konsepsi peran memerlukan persepsi diri tentang posisi sosialnya serta tentang posisi dari harapan orang lain (Elgstrom, 2006). Universitas Pertahanan RI
68 Teori peran memang sangat kompleks sehingga kami tidak dapat menyimpulkan arti dari teori peran itu sendiri. Kami hanya mempertegas pendapat para ahli yang kaya itu dengan bahasa yang lebih sederhana, bahwa peran adalah fungsi yang melekat pada seseorang karena jabatan tertentu, dan fungsi itu (peran) dapat difungsikan (diaktifkan) menjadi peranan, karena peranan adalah tindakan seseorang pada waktu tertentu, pada konteks dan peristiwa tertentu. Dengan demikian maka peran yang merupaka fungsi yang melekat pada pejabat public, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat dapat menjembatani penanganan konflik, apapun bentuknya, kapan dan dimana pun konflik itu terjadi termasuk di wilayah perbatasan Kabupaten Sikka - Kabupaten Flores Timur dalam rangka mewujudkan keamanan nasional, keamanan daerah atau wilayah serta keamanan individu. 2.1.9. Budaya dan Kebudayaan Kebudayaan dalam pandangan Soekanto (2002:171), secara lebih khusus dan diteliti dipelajari oleh antropologi budaya. Akan tetapi walaupun demikian, seseorang yang memperdalam perhatiannya terhadap sosiologi dan karena itu memusatkan perhatiannya terhadap masyarakat, tak dapat menyampingkan kebudayaan begitu saja. Karena di dalam kehidupan nyata, keduanya tak dapat dipisahkan dan selamnya merupakan dwitunggal. Dengan demikian secara teoritis dan untuk kepentingan analisis, kedua persoalan tersebut dapat dibedakan dan dipelajari secara terpisah pula. Dua orang antropolog terkemuka dunia yaitu Melville J. Herskovits dan Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa Cultural Determinism berarti segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan adanya oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu. Kemudian Melville J. Herskovits memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang supper-organic, karena kebudayaan yang berturun temurun dari generasi ke generasi tetap hidup Universitas Pertahanan RI
69 terus. Walaupun orang-orang yang menjadi anggota masyarakat senantiasa silih berganti disebabkan kematian dan kelahiran. Pengertian kebudayaan meliputi bidang yang luasnya seolah-olah tidak ada batasnya. Dengan demikian sukar sekali untuk mendapatkan pembatasan pengertian atau definisi yang tegas dan terinci yang mencakup segala sesuatu yang seharusnya termasuk dalam pengertian tersebut. Dalam pengertian sehari- hari, istilah kebudayaan sering diartikan sama dengan kesenian, terutama seni suara dan seni tari. Akan tetapi apabila istilah kebudayaan diartikan menurut ilmu-ilmu sosial, maka kesenaian merupakan salah-satu bagian saja dari kebudayaan (Soekanto, 2002 :172). Kata "kebudayaan' berasal dari (bahasa sansekerta) buddhayah yang merupakan bentuk jamak kata "buddhi" yang berarti budi aau akal. Kebudayaan diartikan sebagai "hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal". Adapun istilah culture yang merupakan istilah bahasa asing yang sama artinya dengan kebudayaan, berasal dari kata Latin colere. Artinya mengolah atau mengerjakan, yaitu mengolah tanah atau bertani. Dari asal arti tersebut yaitu colere kemudian culture, diartikan sebagai segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Seorang antropolog lain, bernama E. B. Tylor (1871), dalam (Soekanto, 2002), pernah mencoba memberikan definisi mengenai kebudayaan sebagai berikut (terjemahannya): "Kebudayaan yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hokum, adat- istiadat dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan- kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat" (Soekanto, 2002:172-173). adalah kompleks Dengan lain perkataan, kebudayaan mencakup kesemuanya di dapatkan atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku Universitas Pertahanan RI
70 yang normative. Artinya, mencakup segala cara-cara atau pola-pola berpikir, merasakan dan bertindak. Seorang yang meneliti kebudayaan tertentu, akan sangat tertarik oleh obyek-obyek kebudayaan seperti rumah, sandang, jembatan, alat-alat komunikasi dan sebagainya. Seorang sosiolog mau tidak mau harus menaruh perhatian juga pada hal tersebut. Akan tetapi, dia terutaman akan menaruh perhatian pada perilaku sosial, yaitu pola-pola perilaku yang membentuk struktur sosial masyarakat. Jelas bahwa perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh peralatan yang dihasilkannya serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya atau didapatkannya. Namun seorang sosiolog lebih menaruh perhatian pada perilaku sosial. Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi merumuskan kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniah (material culture) yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya, agar kekuatan serta hasilnya dapat diabdikan untuk keperluan masyarakat. Kebudayaan menurut Ki Hajar Dewantara berarti buah budi manusia yang merupakan hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yakni alam dan zaman (kodrat dan masyarakat) yang merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran di dalam hidup dan penghidupannya guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai. Lebih lanjut, Ki Hadjar Dewantara menegaskan bahwa kebudayaan sebagai buah budi dan hasil perjuangan hidup manusia, maka kebudayaan digolongkan menjadi 3 buah golongan, yaitu: (1) Buah pikiran, seperti : ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan dan pengajaran, filsafat, dan sejenisnya. (2) Buah perasaan, yaitu segala yang bersifat indah, luhur, baik, Universitas Pertahanan RI
71 benar, adil, seperti: adat istiadat (etika), seni (estetika), relegiusitas, dan sejenisnya. (3) Buah kemauan, yaitu semua cara perbuatan dan usaha manusia, misalnya aturan, hukum, perundang undangan, tata cara, perdagangan, perindustrian, pertanian dan sejenisnya. Sebagai hasil perjuangan hidup manusia, kebudayaan berupa barang- barang buatan manusia dari jaman ke jaman. Misalnya : alat rumah tangga, alat perang, alat komunikasi, alat usaha dan sejenisnya. Sebagai buah budi kebudayaan mengandung keindahan dan keluhuran yaitu, bersifat baik, benar, dan adil. Sedangkan kebudayaan hasil perjuangan manusia di samping bersifat indah dan luhur juga bersifat memajukan dan memudahkan hidup dan kehidupan manusia. Melalui kebudayaan orang dapat hidup tertib damai dan salam bahagia, dan dapat menyejahterakan dan membahagiakan diri dan orang lain. Malinowski menyebutkan bahwa kebudayaan pada prinsipnya berdasarkan pada berbagai sistem kebutuhan manusia. Tiap tingkat kebutuhan itu menghadirkan corak budaya yang khas. Misalnya, guna memenuhi kebutuhan manusia akan keselamatannya maka timbul kebudayaan yang berupa perlindungan, yakni seperangkat budaya dalam bentuk tertentu seperti lembaga kemasyarakatan. Selanjutnya budaya jika dipandang sebagai sistem pengetahuan, maka Ward Goodenough (V. Kristianto,2010), menulis: "Kebudayaan suatu masyarakat terdiri atas segala sesuatu yang harus diketahui atau dipercayai seseorang agar dia dapat berperilaku dalam cara yang dapat diterima oleh anggota-anggota masyarakat tersebut. Budaya bukanlah suatu penomena material: dia tidak berdiri atas benda- benda, manusia, tingkah laku atau emosi-emosi. Budaya lebih merupakan organisasi dari hal-hal tersebut. Budaya adalah bentuk hal-hal yang ada dalam pikiran (mind) manusia, model-model yang dipunyai manusia untuk menerima, menghubungkan, dan kemudian menafsirkan penomena material di atasnya". Universitas Pertahanan RI
72 Ahli lain yakni, Robert H Lowie, berpendapat, kebudayaan adalah segala sesuatu yang diperoleh individu dari masyarakat, mencakup kepercayaan, adat istiadat, norma-norma artistic, kebiasaan makan keahlian yang diperoleh bukan dari kreatifitasnya sendiri melainkan merupakan warisan masa lampau yang didapat melalu pendidikan formal atau informal. Sedangkan, Koentjaraningrat berpendapat bahwa sejatinya kebudayaan berarti keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar beserta keseluruhan dari hasil budi pekertinya. Berlandaskan pada pendapat para ahli tentang kebudayaan, maka kita dapat mempertegas bahwasanya kebudayaan merupakan cirri khas manusia yang menampilkan keunikan-keunikan yang lahir dari dan diwariskan para leluhur, tentang nilai-nilai hubungan kemanusia dengan alamnya, tentang sakralitas hubungan manusia dengan Sang Penciptanya dan tentang relasi cinta harmoni dengan sesamanya manusia melalui ritual-ritual simbolik yang diyakini memiliki kekuatan untuk mewujudkan hidup yang lebih beradab, lebih manusiawi dan lebih berkemanusiaan. Sehingga penyelesaian konflik diharapkan dapat berjalan dalam terang budaya harmoni, terang budaya "Ata Dike(n)" (Manusia yang baik/bermoral/beradab) mewujudkan perdamaian sejati. 2.1.10. Teori Interaksi Simbolik Teori Interaksi Simbolik merupaka teori yang memiliki asumsi bahwa manusia membentuk makna melalui proses komunikasi. Teori interaksi simbolik berfokus pada pentingnya konsep diri dan persepsi yang dimiliki individu yang berdasarkan interaksi dengan individu lainnya. Teori Interaksi simbolik diperkenalkan pertama kali oleh Herbert Blumer yang merupakan turunan dari pemikiran George Hebert Mead dalam ruang lingkup sosiologi. Menurut George Herbert Mead teori interaksionisme simbolik merupakan Universitas Pertahanan RI
73 interaksi sosial yang terjadi karena penggunaan simbol-simbol yang memiliki makna. Simbol-simbol tersebut dapat menciptakan makna yang dapat memicu adanya interaksi sosial antara individu satu dengan individu lainnya. George Hebert Mead mengagumi kemampuan manusia untuk menggunakan symbol; dia menyatakan bahwa orang bertindak berdasarkan makna simbolik yang muncul di dalam sebuah situasi tertentu. Symbol yang dimaksud adalah label arbiter atau representasi dari fenomena. Teori ini menekankan pada hubungan antara symbol dan interaksi (Agus Salim, 2008:21). Pembahasan interaksi simbolik secara spesifikasinya membahas seorang individu dakam berperilaku dan menentukan keputusan diri dalam ruang lingkup sosial yang dilakukan secara sadar. Dalam pandangan teori Interaksionisme Simbolik, (Shidarta, 2019) menulis, manusia adalah mahluk pembuat atau produsen simbol; suatu pemikiran yang mengingatkan kita pada pernyataan filosof Jeman dari kubu neo-kantian Ernst Cassirer bahwa manusia adalah "animal symbolicum". Segala sesuatu (objek) yang ada di dalam kehidupan manusia mempunyai makna simbolik. Makna-makna ini tidak datang dengan sendirinya, melainkan dihadirkan dan kemudian disepakati dan dijadikan simbol. Simbol di sini dipahami sebagai tanda yang mengandung kesepakatan makna. Oleh sebab itu, perilaku manusia, baik sebagai individu maupun kelompok bertitik tolak dari makna-makna simbolik dari objek tertentu. Interaksi simbolik (Sutaryo, 2005:27), didasarkan pada ide-ide tentang individu dan interaksinya dengan masyarakat. Esensi interaksi simbolik adalah suatu aktifitas yang merupakan cirri manusia, yakni komunikasi atau pertukaran symbol yang diberi makna. Perspektif interaksi simbolik berusaha memahami perilaku manusia dari sudut pandang subyek. Perspektif ini menyarankan bahwa perilaku manusia harus dilihat sebagai proses yang memungkinkan manusia membentuk dan mengatur perilaku Universitas Pertahanan RI
74 mereka dengan mempertimbangkan ekspektasi orang lain menjadi mitra interaksi mereka. Definisi yang mereka berikan kepada orang lain, situasi, obyek dan bahkan diri mereka sendiri yang menentukan perilaku manusia. Menurut George Hebert Mead, yang adalah pakar Filsafat dan teoritisi interaksi simbolik (Agus Salim, 2008:35), mengatakan bahwa pada dasar interaksi simbolik adalah interaksi manusia dengan menggunakan symbol- simbol. Secara ringkas interaksionisme simbolik didasarkan pada premis- premis berikut : Pertama; Individu merespon suatu situasi simbolik. Mereka merespon lingkungan, termasuk obyek fisik dan sosial berdasarkan makna yang dikandung komponen-komponen lingkungan tersebut bagi mereka. Kedua; makna adalah produk interaksi sosial, karena itu makna tidak melekat pada obyek, melainkan dinegosiasikan melalui penggunaan bahasa. Ketiga; makna yang diinterpretasikan individu dapat berubah dari waktu ke waktu, sejalan dengan perubahan situasi yang ditemukan dalam interaksi sosial. Berlandaskan pada pemikiran para ahli tentang Interaksi Simbolik, kita dapat berpendapat bahwa interaksionisme simbolik adalah proses interaksi individu yang adalah makluk sosial dalam masyarakat dengan memaknai symbol-sombol yang ada sebagai dasar interaksi, dengan premis situasi simbolik yang terkandung dalam komponen lingkungan tertentu, yang dapat dinegosiasikan dengan bahasa dan dapat diinterpretasikan oleh individu dari waktu ke waktu dan dalam situasi serta kondisi tertentu. Dalam kaitan dengan tesis ini, teori interaksi simbolik dapat digunakan karena Budaya "Ata Dike" adalah budaya simbolik yang menjelasan Manusia sebagai makluk yang paling sempurna diantara makluk yang lain. Konsep "Ata Dike" adalah konsep manusia yang baik/bermoral/beradab sehingga dalam kaitan dengan resolusi konflik wilayah perbatasan Kabupaten Sikka dan Kabupaten Flores Timur, konsep ini kuat karena penyelenggaraan Universitas Pertahanan RI
75 hidup yang damai harus berlandaskan pada nilai-nilai moral yakni; kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Makna simbolik yang telah disepakati masyarakat Lamaholot Kabupaten Flores Timur dan sekitarnya ini menuntun setiap individu dalam masyarakat untuk menghormati Sang Pencipta, menghargai alam semesta dan menjaga keharmonisan dengan sesamanya. Symbol-simbol sarat makna dalam bentuk bahasa, fisik material dan seni yang dihasilkan olehnya kemudian diinterpretasikan dalam interaksi sosial dan ketika dilekatkan pada obyek tertentu maka setiap individu dan kelompok tunduk dan taat pada makna yang telah disepakati. Dengan demikian makna simbolik budaya "Ata Dike" menjadi sarana resolusi konflik sosial, karena Maunusia yang baik/bermoral/beradab adalah manusia yang selau berupaya membangun perdamaian sebagai perbuatan baik dan dibenarkan karena berlandaskan pada nilai kejujuran, kebenaran dan keadilan. 2.2 Penelitian Terdahulu a. Resolusi Konflik Agraria Dalam Pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport (Nyia) Di Kulon Progo. Tesis oleh Mei Pritangguh mahasiswa Damai Resolusi Konflik, Fakultas Kemanan Nasional, Universitas Pertahanan Republik Indonesia, angkatan ke - 8 Tahun 2019 ini mengurai secara sistematis dari hasil penelitiannya tentang pembangunan bandara NYIA sebagai proyek strategis nasional, yang mendapat penolakan dan perlawanan masyarakat. Hasil penelitan menunjukkan konflik dilatarbelakangi kesenjangan kebijakan dengan opini publik. Bandara untuk meningkatkan pelayanan penerbangan harus berhadapan dengan Universitas Pertahanan RI
ketergantungan masyarakat terhadap tanahnya. Konflik juga terkait faktor struktural, tumpang tindih kebijakan pertanahan Pemerintah Pusat dengan DIY. Kerumitan dan kompleksitas konflik karena keterlibatan 42 aktor. Fenomena 'perempuan melawan' dan keterlibatan aktivis maupun pemerintah yang saling berlomba membangun persepsi masyarakat melalui berbagai media, merupakan gambaran dinamika konflik yang terjadi. Ada persamaan dalam uraian tesis ini dengan kajian tesis kami yang sama-sama berlandaskan teori konflik dan resolusi konflik dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Ada perbedaan dalam penelitiannya dengan penelitan kami, di mana resolusi konflik yang kami kaji adalah penguatan nilai budaya sedangkan penelitian terdahulu ini lebih dengan pendakatan hukum atau peraturan perundang-undangan. Selain basis penyelesaian konflik yang berbeda, wilayah dan lokasinya pun berbeda. b. Resolusi Konflik Berbasis Budaya Oleh Masyarakat Kabupten Poso Jurnal ini ditulis oleh oleh Nanang Wijaya Tahun 2020 tentang penyelesaian konflik dengan pendekatan budaya. Perbedaan tesis ini dengan tesis kami ada pada lokasi penelitian yang berbeda. Ada persamaan tesis ini dengan tesis kami yakni sama-sama membahas penyelesaian konflik berbasis nilai budaya dengan metode deskriptif kualitatif. Resolusi konflik dalam tesis ini menggunakan komunitas rumah kata sebagai lembaga melaksanakan resolusi konflik 76
77 dengan menggunakan kearifan lokal Sintuvu Maroso dan kearifan lokal Tonda Talusi diterima oleh masyarakat yang bertikai. Kami juga menggunakan pendekatan penyelesaian konflik berbasis nilai budaya "Ata Dike" (Manusia Yang Baik/Bermoral/Beradab), dimana membangun perdamaian adalah perbuatan baik dan dibenarkan karena Martabat Manusia. c. Analisis Perang Tanding Di Flores Timur (Studi Kasus Di Pulau Adonara) Nusa Tenggara Timur Tesis yang tulis oleh Takdir Pira Bunga, (2021) dengan judul Analisis Perang Tanding Di Flores Timur (Studi Kasus Di Pulau Adonara) Nusa Tenggara Timur. Thesis Universitas PGRI Adi Buana Surabaya. Pada penelitian ini Pira Bunga menguraikan bahwa untuk membuktikan kebenaran dan keadilan dalam sengketa kepemilikan tanah, para pihak harus menjalani ritual perang tanding. Pihak yang menang artinya pemilik sah dari obyek sengketa seperti tanah itu. Pada hal resolusi konflik sesungguhnya adalah cara/motode penyelesaian konflik dengan jalan persuasive. Tesis kami lebih mengedepankan cara-cara penyelesaian konflik secara lebih manusiawi. Bahwa ada persamaan soal pendekatan budaya dalam resolusi konflik dengan metode penelitian kualitatif tetapi dengan cara yang berbeda. Cara/metode penyelesaian konflik kami dengan jalan terang budaya "Ata Dike" yang lebih mengedapankan nilai- nilai kemanusiaan dalam penyelesaian konflik, sedangkan tesis Pira
Bunga lebih kepada pendekatan "kekerasan" dalam penyelesaian konflik hak ulayat. d. Konflik Agraria Antara Masyarakat Dengan Perusahaan Pemegang HPHTI Di Kabupaten Pelalawan. Jurnal hasil penelitian ini ditulis oleh Sabri, S.IP., MA Tahun 2017 tentang Konflik agraria antar masyarakat yang tinggal di desa- desa se Kabupaten Pelalawan karena adanya perubahan kebijakan pemerintah terkait dengan pola pengelolaan sumber daya alam seperti hutan, tanah dan sungai, dari pola "subsisten" ke pola industrialisasi di sektor kehutanan, menjadi akar konflik agraria di Provinsi Riau. Ada perasamaan dalam penelitian ini dengan penelitian tesis kami, dimana ada konflik yang terjadi secara vertical antara masyarakat melawan pemerintah berkaitan dengan kebijakan yang dituangkan dalam peraturan pemerintah perihal pola pengelolaan sumber daya alam seperti hutan, tanah dan sungai, dari pola "subsisten" ke pola industrialisasi di sektor kehutanan, sehingga memicu konflik antara masyarakat melawan korporasi atau perusahaan pemilik modal. Sedangkan perberdaan dalam penelitian ini dengan kajian tesis kami terletak pada resolusi konflik sebagai upaya penyelesaian konflik secara damai, dimana penyelesaian konflik ini dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (hukum formal) saja, sementara kajian tesisi kami menggunakan teori resolusi konflik dengan penguatan nilai budaya untuk membangun perdamaian jangka panjang. 78
e. Penyelesaian Konflik Perbatasan Indonesia - Timor Leste Dalam Konteks Politik Tata Ruang Jurnal yang ditulis oleh Yeftha Yerianto Sabaat, Tahun 2017, mengangkat perbatasan sebagai ruang atau tempat dimana sumber daya alam berada sekaligus sebagai wadah tempat berlangsungnya berbagai aktivitas, sehingga ruang perbatasan sebagai sumber daya pembangunan yang memiliki kedudukan yang sangat strategis. Ada persamaan kajian dan pembahasan dalam jurnal ini dengan kajian dan pembahasan tesis kami, di mana kami sama- sama mengangkat konflik yang ada diwilayah perbatasan, sama- sama menggunakan teori konflik dan teori resolusi konflik serta metode peneltan kualitatif. Namun focus pada ruang yang berbeda dimana jurnal ini mengurai konflik wilayah perbatasan antar negara sedangkan tesis kami mengurai konflik wilayah perbatasan antara dua kabupaten dalam satu provinsi. f. Trilogi Konflik Tanah Ulayat Pulurera di Flores Timur Jurnal yang ditulis oleh Umbu TW Paringu dan Benedicta Bean Tahun 2021 tentang konflik yang terjadi antara masyarakat Desa Pululera dengan PT. Rerolara di tahun 2019 akibat adanya isu pemberhentian kontrak Hak Guna Usaha (HGU) sehingga masyarakat di Desa Pupulera mengklaim tanah tersebut masuk dalam hak ulayat Pululera. Akan tetapi tindakan tersebut ditentang oleh pihak PT. Rerolara dan beberapa suku pemengang hak ulayat. 79
Ada persamaan dalam kajian ini dari perspektif teori konflik dan metode penelitian. Namun jurnal ini lebih konkrit pada trilogi konflik tidak hanya terjadi antara masyarakat Suku Tukan Desa Pulurera berhadapan dengan PT. Rerolara (konflik diasimetris) tetapi melibatkan beberapa suku di desa lain (Desa Boru dan Desa Nawakote), dan jika diperhatikan dengan cara saksama maka konflik ini bisa dikategorikan dalam konflik komunal. Ada perbedaan dalam penelitian tesis ini dengan tesis kami, karena kami lebih pada konsep "Ata Dike (Manusia yang baik/bermoral/beradab) sebagai model ideal implementasi resolusi konfilik, jembatan perdamaian sejati. Sedangkan tesiis ini lebih kepada mempelari dan mendalaim trilogy konflik antara Masyarakat Desa Pululera, .dengan PT. Rerolara, Desa Boru dan Nawakote. 80
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu No. NAMA, JUDUL DAN METODE PENELITIAN 1. Heribertus Binsasi "Budaya Atoni Pah Meto dalam Resolusi Konflik Masyarakat Perbatasan Indonesia dan Timor Leste", dengan metode penelitan kualitatif melalui pendekatan studi kasus. HASIL PENELITIAN Hasil penelitian menunjukan bahwa Budaya Atoni Pah Meto dalam resolusi konflik masyarakat perbatasan Indonesia dan Timor Leste pada titik Un-Surveyed Segment dan Un-Resolved Segment dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu 1) : kedua kelompok masyarakat bertemu dan saling menyuguhkan sirih pinang (maloe mamat). 2) : dialog bersama (tamolok tabua ); 3) ritual adat (natone); 4) sumpah adat (tiun menu). PERSAMAAN Persamaan penelitian ini dengan penelitian kami pada metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teori yang digunakan dalam membahas penelitian inipun sama dengan teori yang kami gunakan yakni, teori konflik, resolusi konflik dan teori kebudyaan. PERBEDAAN Ada perbedaan secara konseptual dimana penelitian ini kurang menempatkan Manusia sebagai konsep central dalam membangun perdamaian walaupun interaksi sosial budaya terbangun dalam rangka mewujudkan perdamaian melalui resolusi konflik berbasis budaya "Atoni Pah Meto". Sedangkan penelitian kami lebih menempatkan manusia Sebagai konsepsi central dalam membangun perdamaian sejati. Penyelenggaraan kehidupan berbasis pada nilai kejujuran, keadilan dan moralitas sesungguhnya merupakan resolusi konflik berbasis budaya "Ata Dike"(Manusia Yang Baik/Beradab/Bermoral) Universitas Pertahanan RI 81
2. "The Nenemo Philosophy of the West Tulang Bawang Community as a Media for Conflict Resolution and Local Politics" (Filosofi Nenemo).Masyarakat Tulang Bawang Barat Sebagai Media Penyelesaian Konflik dan Politik Lokal). Arsyad Sobby Kesuma, Gesit Yuha, Mezan El Khaeri Kesuma Res Militaris (2023). Jenis penelitian lapangan mengarah pada penelitian naturalistik, sifat penelitian kualitatif, sumber data primer dengan purposive sampling sebagai informan kunci dapat representatif dan metode pengolahan data diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dari tokoh masyarakat dan budayawan. Metode analisis data bersifat induktif dengan tahapan reduksi, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Filosofi Nenemo sendiri memiliki filosofi masyarakat multikultural Dengan mencerminkan kerja keras, nemen yang berarti bersungguh- sungguh, nedes yang berarti ulet, dan nerimo berarti ikhlas menerima pemberian Tuhan. dalam penyelesaian konflik, masyarakat Tulang Bawang Barat, sebenarnya nilai filosofi Nenemo dalam menerapkan hukum adat diterapkan dalam penegakan hukum setempat. Filosofi Nenemo memiliki nilai kemanusiaan yang esensial, mencerminkan karakter pekerja keras dan sosialis. oleh karena itu, sangat relevan diaktualisasikan sebagai model dalam pembangunan politik lokal karena budaya khas ini untuk memperjuangkan peradaban masyarakat etnis dalam tantangan zaman. Komponen ini terkait dengan keteladanan kepemimpinan dan kepeloporan, yang dilakukan dengan tidak meninggalkan cita-cita luhur berdasarkan nilai- nilai yang lahir dari hati nurani. Persamaan penelitian ini dan penelitian kami sama-sama menginterpretasikan makna suatu obyek penelitian. Filosofis dari obyek penelitian adalah kajian mendalam kemudian dieksplorasi dengan narasi-narasi sarat makna. Subyek penelitian sama, yakni mereka yang memahami dan mengalami situasi konflik. Pada metode penelitian ; Jenis Penelitian lapangan mengarah pada penelitian naturalistik, sifat penelitian kualitatif, sumber data primer dengan purposive sampling sebagai informan kunci dapat representatif dan metode pengolahan data diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dari tokoh masyarakat dan budayawan. Metode analisis data bersifat induktif dengan tahapan reduksi, penyajian data, dan verifikasi data. Perbedaan dari penelitian ini dan penelitian kami terletak pada obyek kajian dan lokasi penelitian. Perbedaan juga terdapat pada jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang mengarah pada penelitian naturalistik, sedangkan penelitian kami mengarah pada studi kasus. Universitas Pertahanan RI 82
3. 4. "Conflict resolution for Psychology students: A culture of peace's proposal Maria Jose Rivera, Rubén Matute Psicoperspectivas (2023)" (Resolusi konflik untuk mahasiswa Psikologi: Proposal budaya perdamaian Maria Jose Rivera Rubén Matute Psicoperspectivas (2023)) Desain penelitian adalah kualitatif, cross-sectional dan mengikuti pendekatan kritis. Pekerjaan lapangan termasuk wawancara semi-terstruktur kepada perwakilan siswa, tutor akademik dan pihak berwenang. "The paradigm of peace enhancing peace culture Esther Oreofeoluwa Esho Journal of Aggression, Conflict and Peace Research (2023)" (Paradigma Analisis tematik mengidentifikasi kebutuhan dan potensi praktik di fakultas. Laboratorium Mediasi Sosial dan Resolusi Konflik akan mempersiapkan mahasiswa untuk membangkitkan budaya damai di masyarakat. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa paradigma perdamaian dapat digunakan sebagai model untuk mempromosikan budaya perdamaian dan harmoni di abad ke-21 yang bercirikan keragaman "hiper" dan "super". Ada persamaan teori dalam penelitan ini dengan penelitian tesis kami. Dimana kami sama-sama menggunakan teori resolusi konflik untuk membangkitkan budaya damai dalam masyarakat. Ada persamaan penelitian ini Dengan penelitian tesis kami yakni menciptakan perdamaan berparadigma budaya. Artinya ada Nilai Budaya menjadi kekuatan membangun perdamaian Perbedaan Dalam penelitian ini Dengan Penelitian tesis kami terletak pada Obyek penelitian. Penelitian Maria Jose [el.al) dilakukan di Kampus Laboratorium Mediasi Sosial. Sedangkan Penelitian tesis kami di lapangan wilayah perbatasan Kabupaten Sikka - Kabupaten Flores Timur Ada Perbedaan yang ada Dalam masing- Masing penelitian, terlebih pada Metode penelitian. Penelitian kami dengan Metode Deskriptif Analisis kualitatif, Sedangkan Penelitian Esther Oreofeoluwa Esho, lebih Universitas Pertahanan RI 83
perdamaian meningkatkan budaya perdamaian Esther Oreofeoluwa Esho Journal of Agression, Conflict and Peace Research (2023)) Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji perdamaian sebagai paradigma untuk mempromosikan budaya perdamaian. Desain/metodologi/pende katan: Makalah ini memadukan konsep paradigmatik, wawasan, dan penulisan analitis sambil membangun literatur yang ada. Keragaman ada di mana-mana, termasuk sekolah, tempat kerja, dan pasar. Keanekaragaman sangat kompleks dan mencakup hampir setiapelemen kehidupan manusia. Kebhinekaan seharusnya tidak hanya didasarkan pada ras, budaya, suku, agama atau jenis kelamin individu. Keanekaragaman harus didasarkan pada keunikan individu. Fakta bahwa kita hidup di dunia yang beragam tidak berarti kita tidak dapat hidup berdampingan secara harmonis. Makalah ini mengeksplorasi paradigma penelitian perdamaian dengan berfokus pada bagaimana hal itu meningkatkan budaya perdamaian untuk berkembang di tengah keragaman. Studi ini juga menggambarkan bahwa studi perdamaian dan konflik tidak dapat dibatasi pada resolusi perang, kekerasan dan konflik. Itu juga dapat membantu kita dalam menangani masalah budaya, ras, agama dan etnis. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa mendorong perdamaian positif jangka panjang. Pendekatan teori konfli dan resolusi konflik tetap digunakan dalam kegiatan penelitian ini. Menggunakan studi pustaka Dan Pengembangan literatur. Universitas Pertahanan RI 84
5. "Community Mediatio- Based Legal Culture In "Resolving Social Conflicts of Communities Affected by the COVID-19 Pendemic in West Nusa Tenggara Indonesia" Oleh : Haq H. S., Achmadi dan Budiono A. (dan mencegah perdamaian negatif) dapat digunakan sebagai pencegahan terhadap kekerasan, termasuk perang dan konflik. Selanjutnya, makalah ini menunjukkan pentingnya kedamaian pribadi dan beberapa jenis kedamaian lainnya. Ini menunjukkan bahwa kedamaian batin digabungkan dengan kedamaian eksternal menghasilkan kedamaian pribadi. Oleh karena itu, seorang individu mungkin tidak dapat menikmati nilai-nilai holistik kedamaian pribadi tanpa kedamaian batin dan lahiriah. Juga, penelitian ini menunjukkan bahwa mendorong budaya perdamaian sehari-hari dapat membantu kita menjadi agen perdamaian Hasil temuan penelitian ini merupakan komponen untuk memahami salah satu konsep yang ditawarkan terkait Penggunaan mediasi komunitas berbasis budaya sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang cepat dan sederhana. Mediasi komunitas yang dilembagakan di Lembaga Mediasi dalam penelitian ini karena ada kasus Covid-19 yang selalu menimbulkan konflik dan terjadi hampir di semua daerah. Persaman dari penggunaan teori pasti sama karena teori konflik dan resolusi konflik sama-sama kami gunakan dalam Perbedaan penelitian Haq H. S [et al) ini lebih kepada penyelesaian konflik saat Covid-19 melanda, sedangkan penelitian kami tidak hanya penanganan konflik saat pandemi Covid-19 saja tetapi ada konflik vertikal antara masyarakat melawan Pemeritah Universitas Pertahanan RI 85
Studia Iuridica Lublinensia (2022) (Budaya Hukum Berbasis Mediasi Masyarakat Dalam Penyelesaian Konflik Sosial Masyarakat Terdampak Pandemi COVID-19 di Nusa Tenggara Barat Indonesia). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan urgensi keberadaan budaya hukum berbasis mediasi masyarakat sebagai alternatif penyelesaian sengketa di masa pandemi COVID-19 di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Penelitian ini menggunakan paradigma non-doktrinal dengan penelitian deskriptif. Menggunakan pendekatan kasus dan perundang- undangan berdasarkan rangkaian observasi, wawancara, dan studi pustaka untuk dianalisis secara kualitatif. memiliki prosedur manajemen berbasis budaya yang berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang aman, tertib, dan damai berdasarkan nilai-nilai hukum masyarakat setempat yang berakar pada keyakinan (agama), adat istiadat, dan sosial budaya mereka membedah konflik yang terjadi. Kemudia ada teori budaya juga dalam kajian ini karena untuk menciptakan keidupan yang aman, tertib dan damai tentu berdasar juga pada nilai-nilai hukum yang berakar dari keyakinan (agama) maupun adat istiadat, serta sosial budaya masyarakat setempat. Daerah Kabupaten Sikka dalam kaitan dengan kepemilikan hutan dan konflik antarwarga di wilayah perbatasan berkaitan dengan penyelesaian tapal batas Universitas Pertahanan RI 86
6. "Resolusi Konflik Berbasis Teologi Baku Bae Ambon (1999-2002)" Oleh : Burhanuddin Tidore. Media (Jurnal Filsafat dan Teologi) (2022. Tulisan ini bertujuan untuk membahas pola penyelesaian konflik Ambon yang terjadi pada tahun 1999-2002 yang disebabkan oleh berbagai faktor yang kompleks. Kajian ini menawarkan pendekatan penyelesaian konflik yang menggunakan apa yang disebut teologi BakuBae, yang didasarkan pada nilai-nilai agama dan kearifan lokal. Dalam penelitian kualitatif ini, penulis mengangkat tema dari perspektif teologi, sejarah, dan budaya, serta menggunakan konvergensi sebagai titik tema. Kajian ini menemukan bahwa dinamika konflik Ambon memiliki latar multidimensi (politik, ekonomi, sosial, dan budaya). Pola penyelesaian konflik dengan pendekatan top-down pada aspek keamanan yaitu peran institusi TNI-Polri yang cenderung represif menyebabkan perpecahan identitas sosial dan keagamaan antara Salam-Sarane (Islam-Kristen) di Ambon. Hal ini justru mempersulit Proses penyelesaian konflik. Di sisi lain, pendekatan bottom-up gerakan sosial BakuBae telah melibatkan masyarakat sipil dan kelompok akar rumput yang berperan penting dalam penyelesaian konflik. Program BakuBae telah menjadi pola yang tepat untuk penyelesaian konflik. Temuan- temuan karya BakuBae menjadi kunci penyelesaian konflik di Ambon. Persamaan penelitian ini Dengan penelitian tesis kami adalah menggunakan teori konflik dan resolusi konflik. Walaupun basis kiajiannya lebih kepada resolusi konflik berbasis Teologi, namun pendekatan teori konflik dan reolusi konflik digunakan dalam pendekatanlpenelitan ini. Persamaan yang terpenting dalam penelitian ini adalah bahwa kami berupaya Menawarkan model resolusi yang ideal mewujudkan perdamaian sejati. Perbedaan dari penelitian Busrhaniddin Tidore, Dengan penelitian tesis kami terletak pada basis kajian. Pada penelitian tesis kami basis kajian kami adalah penguatan budaya lokal sebagai model ideal implementasi resosolusi konflik. sedangkan basis kajian penelitan BakuBae di Ambon oleh Burhanuddin Tidore, lebih dalam pada Teologi, Kultura, Historis terhadap dinamika konflik sosial di Ambon. Universitas Pertahanan RI 87
88 2.3. Kerangka Pemikiran Dari uraian latar belakang hingga landasan teori pada penelitian tesis kami, kemudian kami membuat kerangka berpikir. Kerangka berpikir adalah suatu dasar pemikiran yang mencakup penggabungan antara teori, fakta, observasi, serta kajian pustaka, yang nantinya dijadikan landasan dalam melakukan menulis tesis ini. Kerangka berpikir menurut Sugiyono (2019:95), merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai factor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Penelitian tesis kami berfokus pada Resolusi Konflik Wilayah Perbatasan Kabupaten Sikka - Kabupaten Flores Timur Melalui Penguatan Nilai Budaya "Ata Dike" Dalam Rangka Keamanan Nasional. Kerangka berpikir ini di mulai dari kondisi konflik wilayah perbatasan sebagai Input (masukan), oleh karena kondisi keamanan warga saat konflik terancam. Namun atas dorongan pemerintah daerah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten Sikka dan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur kepada Tokoh Adat agar konflik tersebut diselesaiakan secara adat. Maka Resolusi Konflik melalui penguatan nilai budaya "Ata Dike" merupakan proses penyelesaian konflik yang efektif karena terbukti konflik dapat diselesaikan dan perdamaian dapat dibangun. Dari proses ini terciptalah keamanan wilayah perbatasan dua kabupaten ini sebagai Out-Put (keluaran) dan terwujudnya Keananan Nasional sebagai Out-Comenya. Universitas Pertahanan RI
Akar Masalah : Terjadinya Konflik Wilayah Perbatasan Kab. Sikka & Kab. FLOTIM, adalah Klaim Hak Ulayat Saat Penentuan Tapal Batas oleh Pemda Prov. NTT, Tahun 2014 - 2015. Environmental In-put : Faktor Budaya Lingkunga:: 1. Ritual "Blatang Tana". 2 . Ritual Pati Eha", "Ge Mahe". 3. Ritual "Lipong Tali". Faktor Lingkungan Spiritual : 1. Animasi Spiritual 2. Pengakuan dosa 3. Komunio Bagan. 2.1 Kerangka Berpikir: In-Put KONDISI KONFLIK WILAYAH PERBATASAN KAB. SIKK & KAB. FLOTIM Proses RESOSOLUSI KONFLIK BERBASIS NILAI BUDAYA "ATA DIKE" Out - Put TERCIPTANYA KEAMANAN WIL. PERBATASAN KAB.SIKKA & KAB. FLOTIM Out - Come TERWUJUDNYA KEAMANAN NASIONAL Sumber: diolah oleh peneliti 89 Environmental Out-Put Faktor Peraturan Perundang- Undangan : 1. UU No. 7 Tahun 2012 Ttg Penanganan Sosial. Konflik 2. UU No. 1 Tahun 2023 Ttg Kitab Undang - Undang Hukum Pidana. 3. Perda Provinsi/Kabupaten/Kota Tentang Penanganan Konflik Sosial. Faktor Teori dan Konsep: 1. Konflik 2. Resolusi Konflik 3. Kebudayaan 4. Interaksionisme Simbolik 5. Keamanan Manusia 6. Keamanan Daerah/Wilayah 7. Keamanan Nasional Universitas Pertahanan RI