BAB II KAJIAN TEORI 2.1 Kepatuhan Hukum. Kepatuhan berasal dari kata patuh, yang memiliki arti sebagai suatu tindakan yang dilakukan atas dasar perintah untuk mengerjakan sesuatu. Kepatuhan erat hubungannya dengan aturan, karena kepatuhan akan muncul apabila seseorang mengetahui aturan-aturan yang sifatnya wajib untuk dikerjakan. Tidak semua masyarakat dapat mematuhi hukum, karena hukum tidak serta merta terdapat langsung dalam diri seseorang terdapat pengaruh-pengaruh sosial yang membuat seseorang lama kelamaan akan mematuhi hukum dengan sendirinya. Terdapat masyarakat yang mematuhi aturan dikarenakan takut akan diberi sanksi, adapula yang mematuhi aturan dikarenakan status sosial di masyarakat. Menurut Soekanto kepatuhan pada hakekatnya merupakan suatu hasil dari proses internalisasi didalam diri individu yang terbentuk karena adanya pengaruh- pengaruh sosial yang memberikan efek pada pengetahuan seseorang, sikap-sikap maupun pola perilaku yang akan menghasilkan tindakan yang sesuai (Suadi,2018:196). Dengan demikian jika dikaitkan dengan hukum maka kepatuhan hukum mencerminkan perilaku-perilaku yang sesuai dengan hukum. Kepatuhan terhadap hukum bersifat wajib, karena hukum itu sendiri merupakan aturan-aturan yang bersifat memaksa, sehingga harus ditaati oleh seluruh warga negara. Sejalan dengan pendapat diatas, menurut Sudjana (2016:4) menyatakan bahwa kepatuhan hukum erat hubunganya dengan paksaan untuk menaati aturan yang berlaku dikarenakan adanya sanksi, sehingga seseorang akan menaati aturan tersebut dikarenakan takut terhadap sanksi. 11
Dalam sosiologi hukum, terdapat teori yang mencerminkan kepatuhan hukum yang disebut dengan teori paksaan (dwang theorie) salah satu tokoh teori paksaan adalah Max Weber yang mempunyai asumsi bahwa penguasa lah yang dapat monopoli paksaan secara fisik untuk mencapai tujuan hukum yaitu ketertiban. Paksaan tersebut hanya dapat dilakukan oleh kelompok yang memiliki wewenang namun, jika penguasa menggunakan tugas dan fungsinya dengan sewenang- wenang maka, hal tersebut dapat mengurangi kewibawaan penegak hukum bahkan kebenaran hukum. Seperti jika penegak hukum sewenang-wenang dalam memberikan sanksi, sehingga sanksi yang diberikan tidak adil. Hal tersebut dapat mengurangi kewibawaan penegak hukum bahkan kebenaran hukum (Suadi, 2018:197). Jadi dapat disimpulkan bahwa kepatuhan hukum merupakan keadaan masyarakat yang patuh dan tunduk kepada aturan-aturan hukum dengan menunjukan perilaku yang sesuai dengan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Semua masyarakat harus mematuhi hukum yang berlaku, karena kepatuhan terhadap hukum merupakan suatu hal yang wajib untuk dilakukan, dan apabila dilanggar maka, akan mendapatkan sanksi hukum. 2.1.1 Indikator Kepatuhan Hukum. Setiap masyarakat memiliki tingkat kepatuhan hukum yang berbeda-beda, mulai dari tingkat kepatuhan yang paling tinggi hingga yang terendah. Untuk mengetahui kepatuhan hukum seseorang terdapat indikator yang menjadi tolak ukur dalam mengukur tingkat kepatuhan hukum seseorang. Menurut H.C Kelmen (Pujirahayu, 2020: 126) adapun indikator kepatuhan hukum dapat dibedakan menjadi 3 diantaranya : 12
13 a. Compliance Compliance merupakan suatau kepatuhan didasarkan pada harapan akan suatu imbalan atau menghindari diri dari suatu hukuman. Hal ini berarti seseorang akan mematuhi aturan apabila mendapatkan suatu imbalan atau untuk menghindarkan diri dari sanksi hukuman yang dijatuhkan. Sehingga akibatnya kepatuhan akan ada apabila terdapat pengawasan yang ketat dari pelaksanaan aturan tersebut. b. Identification. Identification merupakan kepatuhan terjadi bukan karena nilai intrinsiknya akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan aturan tersebut. Sehingga kepatuhan seseorang tergantung baik-buruknya hubungan antar individu. c. Internalization. Internalization terjadi jika seseorang mematuhi kaedah-kaedah hukum secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Pada proses ini kepatuhan seseorang didasarkan pada kepercayaan terhadap tujuan dari kaedah-kaedah yang bersangkutan dengan mengesampingkan pemegang kekuasaan dan pengawasan kaedah tersebut. Tentu saja, dalam melakukan pengukuran tingkat kepatuhan hukum masyarakat akan memperoleh hasil yang berbeda-beda. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya pengaruh sosial yang berbeda-beda, sehingga menghasilkan tingkatan yang berbeda-beda pula.
Selain itu, kepatuhan hukum tidak hanya dapat dilihat dari perilaku-perilaku masyarakat saja, akan tetapi juga dapat dilihat dari sikap masyarakat yang cenderung menyetujui atau menolak hukum tersebut. Menurut G.P Hoefnagels (Anggraini dkk, 2018 : 301 ) juga mengklasifikasikan derajat kepatuhan hukum menjadi : 1. Seseorang berperilaku sebagaimana yang diharapkan hukum dan menyetujui sesuai dengan sistem nilai-nilai dari mereka yang berwenang. 2. Seseorang berperilaku sebagaimana yang diharapkan hukum dan menyetujuinya, akan tetapi dia tidak setuju dengan penilaian yang diberikan oleh yang berwenang terhadap hukum yang bersangkutan. 3. Seseorang mematuhi hukum akan tetapi dia tidak setuju dengan kaedah- kaedah tersebut maupun pada nilai-nilai dari penguasa. 4. Seseorang tidak patuh pada hukum, akan tetapi dia menyetujui hukum tersebut dan nilai-nilai dari mereka yang mempunyai wewenang. 5. Seseorang tidak menyetujui semuanya dan dia juga tidak patuh dan tunduk kepada hukum (melakukan protes). Berdasarkan pemaparan tersebut, dalam penelitian ini untuk mengukur variabel kepatuhan hukum, didasarkan pada indikator menurut H.C Kelmen yang dibagi menjadi tiga, yaitu compliance, identification, internalization. 2.1.2 Dasar-Dasar Kepatuhan Hukum. Masalah kepatuhan hukum telah ramai dibicarakan dari dahulu hingga saat ini, yang menjadi pusat perhatian banyak orang adalah apa dasar-dasar dari pada kepatuhan itu sendiri atau bagaimana awal mula terbentuknya kepatuhan tersebut. Sehingga menimbulkan banyak pendapat tentang dasar-dasar kepatuhan. Secara 14
umum dasar-dasar kepatuhan hukum menurut Bierstedt (Suadi, 2018:196) terbagi menjadi : 1. Indoctrination. Untuk dapat mematuhi aturan-aturan, sejak kecil individu telah didoktrinir agar mematuhi kaedah/norma yang berlaku di masyarakat. Melalui proses sosialisasi individu dididik untuk mengenal, mengetahui dan mematuhi kaedah/norma tersebut, awalnya individu menerimanya secara tidak sadar kemudian seiring bertumbuh dewasa individu mulai sadar akan kaedah/norma yang berlaku dan mulai mematuhi kaedah/norma tersebut. 2. Habituation. Pada awalnya untuk dapat menumbuhkan kebiasaan dalam diri individu bukanlah suatu hal yang mudah. Proses sosialisasi mengenai kaedah/norma lebih baik jika dilakukan sejak kecil secara terus menerus maka, lama kelamaan akan menjadi suatu kebiasaan individu untuk mematuhi kaedah/norma tersebut. 3. Utility. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan manusia lain untuk dapat menjalani kehidupan yang layak dan teratur. Untuk mendapatkan hak tersebut, diperlukan suatu pedoman yang berisikan aturan-aturan tingkah laku dalam memperoleh kehidupan yang layak dan teratur yang selannjutnya disebut kaidah/norma. Pedoman tersebut nantinya akan menjadi patokan dalam menjalani kehidupan, manusia sadar kalau hendak hidup pantas dan teratur maka diperlukan kaedah/norma. Dengan 15
demikian salah satu penyebab seseorang mematuhi kaedah/norma adalah karena kegunaan daripada kaedah/norma tersebut. 4. Group Identification. Kepatuhan terhadap kaedah/norma dapat menjadi salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. Terkadang seseorang mematuhi kaedah/norma yang berlaku bukan karena dia menganggap kelompoknya lebih dominan daripada kelompok lainnya akan tetapi, karena ingin mendapatkan identifikasi dengan kelompok tersebut. Dengan demikian, salah satu penyebab seseorang mematuhi kaedah/norma adalah untuk mendapatkan identifikasi dengan kelompok. 2.1.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Hukum. Kepatuhan hukum tidak dapat terbentuk pada diri seseorang dengan sendirinya. Seseorang dapat mematuhi hukum tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi. Terdapat banyak ahli yang berpendapat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum, diantaranya menurut Utrecht (Soeroso, 2009:65) terdapat bermacam-macam sebab seseorang dapat mematuhi hukum, diantaranya : a. Disebabkan karena adanya pengetahuan dan pemahaman seseorang akan hakekat dan tujuan hukum. b. Disebabkan karena adanya kepentingan akan keberlakuan hukum tersebut, sehingga menganggap peraturan-peraturan yang berlaku disebut hukum dan wajib untuk dipatuhi. c. Untuk mendapatkan ketentraman dalam menjalani kehidupan. Seseorang harus dapat menerima peraturan hukum secara rasional sebagai akibat 16
adanya sanksi hukum. Untuk dapat menghindari sanksi hukum, masyarakat memilih untuk taat pada aturan hukum, karena jika melanggar aturan hukum maka akan diberikan sanksi. d. Disebabkan karena kehendak masyarakat. Terkadang seseorang dapat merasakan hukum jika telah mendapat sanksi akibat pelanggaran hukum. Hal ini disebabkan karena seseorang merasa tidak memiliki kebebasan yang utuh dikarenakan dibatasi oleh hukum. e. Disebabkan karena paksaan yaitu sanksi sosial. Sanksi diberikan kepada masyarakat yang tidak dapat mematuhi kaidah sosial/hukum, sehingga menimbulkan perasaan malu dan khawatir. Dari pemaparan diatas, kepatuhan hukum dipengaruhi oleh banyak faktor, baik itu faktor yang berasal dari dalam diri individu (Internal) ataupun faktor yang berasal dari luar diri individu (eksternal). Sementara itu, Soekanto (Tauratiya, 2018:72) menjelaskan bahwa patuhnya seseorang terhadap hukum tidak dapat terbentuk begitu saja, terdapat tahapan yang dilalui, yaitu: 1. Tahap prakonvensional. Pada tahap ini, seseorang patuh dan tunduk kepada hukum karena memperhatikan akibat apabila tidak mematuhi hukum. Tahap ini meliputi : a) Tahap kekuatan fisik, kepatuhan pada tahap ini merupakan tingkatan yang paling rendah, karena seseorang mematuhi hukum untuk menghindari pemberian sanksi atau hukuman, karena pemberian sanksi dianggap sebagai suatu siksaan. Sehingga berakibat proses penegakkan hukum selalu diawasi oleh penegak hukum. 17
b) Tahap hedonistik, pada tahap ini patuh atau tidaknya seseorang terhadap hukum hanya bertujuan untuk kepuasan dirinya sendiri yang semata-mata hanya bersifat emosional belaka. 2. Tahap konsensional. Pada tahap ini difokuskan pada penegakan hukum yang berisikan aturan- aturan dan harus selalu ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat. Tahap ini meliputi : a) Tahap interpersonal, pada tahap ini seseorang mematuhi hukum bertujuan untuk menyenangkan atau sekedar menjaga hubungan baik dengan orang lain. Tahap ini terjadi karena terdapat kepentingan antar individu, sehingga harus menjaga hubungan baik antar kedua belah pihak. Selama hubungan antar kedua individu terjaga dan terpenuhi dengan baik maka, kepatuhan terhadap hukum akan terus dijalani, sebaliknya jilka hubungan anatar kedua individu sudah tidak ada lagi maka, akan timbul ketidakpatuhan hukum. b) Tahap hukum dan ketertiban, kepatuhan hukum seseorang pada tahap ini didasari pada penegak hukum yang memiliki kekuasaan atau wewenang, sehingga kekuasaan dan wewenang pada tahap ini sangat berperan penting menimbulkan rasa patuh terhadap hukum. Dari penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk patuh terhadap hukum tidak terlepas dari kepentingan pribadi. Hukum dipandang sebagai aturan yang dapat melindungi kepentingan individu yang satu dengan lainnya, karena hukum berguna untuk mengendalikan masyarakat agar tidak terjadi kekacauan. Oleh sebab itu, hukum 18
adalah kristalisasi nilai-nilai yang berlaku ditengah masyarakat guna untuk mewujudkan kepentingan dan cita-cita bersama. 2.1.4 Pengukuran Kepatuhan Hukum. Kepatuhan hukum yang merupakan bentuk kesetiaan dan ketaatan kepada hukum dapat dibuktikan dengan tindakan seseorang, apakah mematuhi hukum atau melanggar hukum. Tentu saja bentuk kesetiaan tersebut berbeda-beda setiap orang nya, tingkat kepatuhan hukum seseorang dapat diukur baik secara langsung ataupun tidak langsung. Menurut Hussar, Cara untuk mengukur kepatuhan terdiri dari 2 metode yaitu metode langsung dengan cara observasi atau pengamatan langsung dan tidak langsung dengan cara kuesioner atau angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan (Rosyida, dkk, 2015 : 37). Menurut Azwar, kepatuhan hukum termasuk dalam ranah perilaku, sehingga pengukurannya dapat dilakukan dengan menggunakan skala atau kuesioner yang mengandung permasalahan tertentu. Adapun skala pengukuran perilaku oleh Likert dibuat dengan pilihan jawaban sangat setuju hingga sangat tidak setuju terhadap suatu pernyataan (Wardani dan Prianggajati, 2013:99). Dalam penelitian ini pengukuran kepatuhan hukum menggunakan kuesioner atau angket sebagai alat ukurnya. 2.2 Kesadaran Hukum. Kesadaran berasal dari kata sadar yang memiliki arti insaf, merasa tahu atau mengerti. Sehingga kesadaran merupakan keadaan seseorang yang merasa tahu atau mengerti me ngenai suatu keadaan yang sedang atau telah dirasakan. Sedangkan hukum dirasakan sebagai suatu sistem yang dibuat guna mengatur tingkah laku 19
masyarakat agar lebih terkontrol. Oleh karena itu kesadaran terhadap hukum berarti keadaan seseorang yang merasa tahu dan memahami mengenai hukum yang berlaku di masyarakat. Kesadaran hukum termasuk dalam bidang kajian sosiologi hukum, yang memiliki banyak pengertian. Kesadaran hukum sejatinya berasal dari dalam diri individu untuk menaati aturan hukum sesuai kehendak tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Kesadaran tersebut merupakan cerminan yang ada di dalam diri mengenai hukum. Selaras dengan pendapat diatas menurut Soekanto (Zainal, 2019:183) bahwa kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia yang mengerti bagaimana hukum yang seharusnya ada di masyarakat dan hukum yang diharapkan ada dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum dan manusia selalu berjalan berdampingan. Dalam kehidupan bermasyarakat sering ditemukan berbagai persoalan-persoalan dalam rangka pemenuhan kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu, untuk memperlancar pemenuhan kebutuhan masyarakat tersebut dibutuhkan aturan-aturan yang bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan kehidupan masyarakat yang selanjutnya disebut dengan hukum. Hal ini menandakan antara hukum dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat. Hubungan tersebut digambarkan dalam adagium Cicero yang sangat terkenal yaitu: "tiada masyarakat tanpa hukum dan tiada hukum tanpa masyarakat" sehingga supaya hukum berjalan efektif maka perlu untuk memperhatikan kesadaran hukum yang tumbuh di masyarakat (Suadi, 2018:191). 20
Dalam hal ini, masyarakat menjadi unsur penting dalam berlakunya suatu hukum, karena segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat baik sikap, pandangan, dan nilai-nilai yang diyakini dalam masyarakat tersebut adalah hukum. Oleh karena itu, menurut Mertokusumo kesadaran hukum adalah kesadaran mengenai apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat, atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terhadap orang lain (Windayani, 2018:451). Sehingga dalam kehidupan bermasyarakat, individu sebagai makhluk sosial tidak dapat memaksakan kehendak atas kepentingannya sendiri. Individu harus sadar bahwa terdapat aturan-aturan hukum yang dibuat guna mengatur kehidupan masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup. Jadi dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum merupakan suatu keadaan internal yang terdapat pada diri individu. yang tidak hanya mengetahui atau mengerti akan hukum, akan tetapi lebih jauh dari itu seseorang diharapkan dapat melakukan tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa adanya paksaan. 2.2.1 Indikator Kesadaran Hukum. Untuk mengetahui kesadaran hukum seseorang, maka diperlukan adanya alat ukur. indikator-indikator kesadaran hukum yang berfungsi sebagai alat untuk mengukur kesadaran hukum yang berada pada diri seseorang. Dengan adanya indikator-indikator tersebut, maka seseorang dapat mengukur tingkat kesadaran hukum yang ada pada dirinya. Menurut Soekanto (Suadi, 2018: 179) indikator kesadaran hukum dapat dibedakan, sebagai berikut : a. Pengetahuan hukum. Dalam hal ini pengetahuan hukum merupakan pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku yang diatur didalam hukum tertulis. Pengetahuan 21
22 hukum yang dimaksud ialah mengenai perilaku-perilaku yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan oleh hukum, baik hukum tertulis seperti Undang- Undang maupun hukum tidak tertulis seperti kebiasaan masyarakat. Tentu saja, semua masyarakat dapat berperilaku, akan tetapi tidak semua masyarakat menyadari apakah perilaku tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku. b. Pemahaman Hukum. Pemahaman hukum yang dimaksud adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan dan manfaat dari peraturan tersebut. Hal ini memiliki arti bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki pemahaman hukum jika mengetahui aturan-aturan hukum tersebut terutama dari segi isinya. Hal ini dapat dianalogikan seperti beberapa orang sadar bahwa terdapat aturan yang mengatur perilaku tertentu, akan tetapi dia tidak mengetahui isi hukum tersebut atau hanya mengetahui sedikit tentang hukum tersebut. c. Sikap Hukum. Sikap hukum yang dimaksud adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini sudah terdapat apresiasi terhadap aturan hukum. Hal ini memiliki arti bahwa seseorang berhak memiliki penilaian tertentu mengenai hukum, karena suatu sikap hukum melibatkan penilaian terhadap hukum atau aturan, apakah kepentingan-kepentingan seseorang dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan
hukum tersebut, sehingga seseorang dapat menentukan sikap menerima atau menolak hukum. d. Pola Perilaku hukum. Pola perilaku hukum merupakan hal yang utama di dalam kesadaran hukum, karena disini dapat dilihat apakah suatu aturan dapat berlaku atau tidak di dalam masyarakat. Dengan demikian, jika berlaku suatu aturan hukum sejauhmana aturan tersebut dapat dipatuhi oleh masyarakat. Hal ini memiliki arti bahwa kesadaran hukum seseorang dapat dilihat dari pola perilaku hukumnya, karena jika seseorang patuh dan taat terhadap hukum atau aturan yang berlaku maka orang tersebut memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi. Dengan demikian jika hukum ditaati, maka hal ini merupakan suatu petunjuk penting bahwa hukum tersebut efektif diberlakukan dalam masyarakat. Keempat indikator diatas saling mempengaruhi satu dengan lainnya, seseorang dikatakan memiliki kesadaran hukum yang tinggi, jika terjadi peningkatan pada pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum. Sehingga dengan adanya peningkatan dalam indikator-indikator diatas, maka masyarakat akan mematuhi aturan hukum dengan memberikan tindakan nyata yang sesuai dengan hukum. Apabila seseorang hanya mengetahui hukum maka bisa dikatakan bahwa orang tersebut memiliki kesadaran hukum yang rendah, akan tetapi, jika seseorang telah melakukan tindakan atau berperilaku sesuai dengan hukum maka tingkat kesadaran hukumnya telah tinggi (Sunaryo, 2020:159). 23
2.2.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum. Dalam membangun dan meningkatkan kesadaran hukum bukanlah suatu hal yang mudah, banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum seseorang baik faktor yang berasal dari dalam diri individu (internal) ataupun faktor yang berasal dari luar individu (eksternal). Menurut Soekanto (Kenedi, 2015:208) menyatakan bahwa terdapat lima faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum seseorang, diantaranya : 1. Faktor hukum itu sendiri, hukum yang dimaksud adalah hukum tertulis yaitu pada undang-undang saja. 2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membuat maupun menerapkan hukum. 3. Faktor sarana yang mendukung penegakan hukum. 4. Faktor masyarakat, yaitu individu yang berada pada lingkungan yang diterapkan atau berlakunya hukum. 5. Faktor kebudayaan, yaitu hasil karya, cipta dan rasa yang terdapat di dalam pergaulan hidup masyarakat, yang berbentuk kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya kesadaran hukum seseorang, karena persepsi, lingkungan serta kebudayaan setiap masyarakat berbeda-beda. Selain itu terdapat pula faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tidak sadar hukum. Menurut Sajiptho (Hasibuan, 2013:81) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat sehingga tidak sadar akan pentingnya hukum, diantaranya: 24
1. Adanya ketidakpastian hukum. 2. Peraturan-peraturan bersifat statis. 3. Tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku. Faktor tersebut akan mendorong masyarakat memilki kesadaran hukum yang rendah, karena faktor tersebut membuat masyarakat tidak lagi percaya dengan hukum dan penegak hukum sehingga menimbulkan sikap yang acuh tak acuh dari masyarakat terhadap hukum. Kesadaran hukum menjadi persoalan yang sangat menarik untuk dibahas, lebih lanjut Soekanto (Warsito, 2016:21-22) menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum seseorang diantaranya : 1. Pengetahuan tentang kesadaran hukum. Ketika suatu peraturan telah sah diterbitkan maka, peraturan tersebut akan disosialisasikan kepada masyarakat sehingga semua masyarakat dianggap tahu akan keberadaan peraturan tersebut. 2. Pengakuan terhadap ketentuan hukum. Pengakuan suatu masyarakat mengenai keberadaan ketentuan-ketentuan hukum. Pengakuan masyarakat berarti pemahaman masyarakat isi ketentuan- ketentuan hukum dan kegunaannya. Orang yang memahami aturan hukum akan cenderung untuk mematuhinya, akan tetapi juga perlu diakui bahwa orang yang mengakui ketentuan suatu hukum akan mematuhi dengan sendirinya. 3. Penghargaan terhadap ketentuan hukum. 25
Penghargaan disini memiliki arti suatu reaksi atau sikap masyarakat yang cenderung menerima atau menolak suatu ketentuan hukum. Hal ini dapat dilihat sampai sejauh manakah suatu tindakan aatau perbuatan yang dilarang hukum dapat diterima oleh sebagian besar warga masyarakat. Terdapat masyarakat yang menentang atau mungkin mematuhi hukum karena kepentingan mereka dapat terjamin pemenuhannya. 4. Pentaatan atau kepatuhan terhadap ketentuan hukum. Kepentingan warga masyarakat mengenai apa yang baik dan apa yang harus dihindari diatur dalam hukum, karena hukum bersumber pada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. 5. Ketaatan masyarakat terhadap hukum. Terdapat suatu anggapan bahwa ketaatan hukum disebabkan karena adanya rasa takut pada sanksi, karena setuju dengan nilai-nilai yang dianutnya, dan karena ingin memelihara hubungan baik dengan pihak berwenang. Serta terdapat pula anggapan bahwa ketaatan hukum masyarakat tergantung pada apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang tertentu dapat dipenuhi dan dilindungi oleh ketentuan hukum. Sehingga tidak semua masyarakat memiliki kesadaran hukum, hal ini dikarenakan kesadaran hukum tidak dapat tumbuh begitu saja, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk dapat menumbuh dan meningkatkan kesadaran hukum didalam dirinya. Sehingga kesadaran hukum seseorang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor tersebut. 2.2.3 Pengukuran Kesadaran Hukum. 26
Mengukur kesadaran hukum berarti mengukur nilai-nilai yang terdapat dalam diri mengenai hukum, sehingga kesadaran merupakan bagian dari ranah afektif (Sikap), menurut Gayatri (2004:80) pengukuran variabel sikap sebaiknya dilakukan langkah penyusunan kuesioner. Akan tetapi juga dapat dilakukan dengan wawancara dan observasi. Pandangan bahwa sikap terdiri atas tiga komponen kesadaran, perasaan dan perilaku sehingga pengukuran kesadaran dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Secara langsung dapat ditanyakan bagaimana pendapat atau pernyataan responden terhadap suatu objek. Secara tidak langsung dapat dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan hipotesis, kemudian ditanyakan pendapat responden (Retnaningsih, 2016 : 73). Pengukuran kesadaran hukum dalam penelitian ini menggunakan angket (kuesioner) dengan menggunakan skala Likert. 2.3 Pengetahuan Hukum. Pengetahuan merupakan informasi yang didapatkan oleh seseorang. Pengetahuan akan muncul jika seseorang menggunakan akal pikiran untuk dapat mengenali benda atau kejadian yang belum pernah dijumpai. Menurut Notoatmojo (Retnaningsih, 2016:69) menyatakan bahwa pengetahuan merupakan hasil dari keingintahuan seseorang dengan melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengindraan terjadi dengan menggunakan panca indra manusia yaitu indra penciuman, penglihatan, pendengaran, perasa dan peraba. Akan tetapi sebagian besar pengetahuan diperoleh melalui mata dan telinga. Dengan demikian maka dapat dicermati bahwa pengetahuan cenderung berasal dari melihat dan mendengar, melihat sesuatu akan membuat pikiran merekam objek dan tindakan tertentu, yang kemudian di transormasikan menjadi 27
sebuah pengetahuan, begitu pula dengan mendengar, suara yang dihasilkan oleh orang-orang disekitar yang bersifat baik akan secara otomatis terekam ke dalam otak dan menjadi pengetahuan. Menurut Novita (Sari dkk, 2020 :47) Pengetahuan terhadap hukum memiliki andil yang besar dalam membentuk tindakan seseorang karena pengetahuan terhadap hukum akan membentuk kepercayaan yang selanjutnya dalam mempresepsikan kenyataan memberikan dasar bagi pengambilan keputusan daan menentukan perilaku terhadap objek tertentu. Jika dikaitkan dengan pengetahuan hukum, seseorang hanya mengetahui sebuah aturan yang telah diatur oleh hukum yang kemudian membentuk sebuah karakter tertentu, apabila tidak ada pengaturan sebuah aturan yang mengatur, maka masyarakat dapat bertindak semaunya. Hal ini sejalan dengan pendapat salman (1993:40) Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Sudah tentu hukum yang dimaksud disini adalah hukum yang tertulis dan tidak tertulis. Sejalan dengan pendapat diatas terdapat sebuah asas fiksi hukum yang menjelaskan bahwa semua orang dianggap tahu terhadap segala bentuk peraturan perundang-undangan yang telah di undangkan, sekalipun orang tersebut tidak membaca dan tidak tahu ada atau tidaknya aturan yang telah di undangkan tersebut, hal ini yang kemudian dapat dicermati bahwa pengetahuan seseorang akan hukum harus di ikuti pula dengan kemampuan mengikuti perkembangan hukum yang ada di sekitarnya . Jadi dapat disimpulkan pengetahuan hukum merupakan informasi yang didapatkan mengenai tingkah laku yang telah diatur dalam hukum. Semua orang dianggap tahu terhadap segala bentuk peraturan perundang-undangan yang telah di 28
undangkan, dengan demikian masyarakat dianggap telah memiliki pengetahuan hukum, walaupun hanya sekedar mengetahui saja. 2.3.1 Indikator Pengetahuan Hukum. Pengetahuan dapat menentukan perilaku seseorang terhadap hukum, sehingga untuk mengetahui tingkat pengetahuan hukum, terdapat beberapa indikator yang dijadikan acuan dalam mengukur tingkat pengetahuan. Menurut Notoatmojo (Retnaningsih, 2016:69-70) Pengetahuan termasuk dalam domain kognitif yang memiliki 6 tingkatan, antara lain : 1. Tahu (Know) Tahu merupakan suatu keadaan dimana seseorang dapat mendefinisikan objek dengan mengingat kembali apa yang pernah dirasakan ataupun yang telah dipelajari sebelumnya. Dengan demikian, tahu termasuk dalam tingkatan pengetahuan yang paling bawah. 2. Memahami (Comprehension). Memahami dapat dicermati sebagai suatu kemampuan dalam menjelaskan secara baik terhadap suatu objek yang diketahui. Seseorang paham mengenai suatu materi harus dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan objek yang dipelajari. 3. Aplikasi (Application). Aplikasi adalah kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada keadaan nyata, aplikasi diartikan sebagai penggunaan hukum ataupun penerapan hukum, rumus, metode prinsip dalam kondisi tertentu. 4. Analisis (Analisys). 29
Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan lebih lanjut terhadap suatu materi atau suatu objek. Kemampuan analisis ini bisa dilihat dari penggunaan kata kerja seperti, dapat menggambarkan, membedakan, memisah, mengelompokkan dan sebagainya. 5. Sintesis (Synthesis). Sintesis merupakan kemampuan merancang formasi baru dari formasi- formasi yang ada seperti ketika menyusun, dapat merencanakan, dapat meringkaskan, dapat menyesuaikan dan sebagainya terhadap suatu teori atau rumusan yang telah ada. 6. Evaluasi (Evaluation). Evaluasi adalah kemampuan menilai suatu terhadap objek tertentu. Penilaian ini berpatokan pada suatu kriteria yang telah ditentukan sendiri atau menggunakan kriteria yang telah ada sebelumnya. 2.3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan Hukum. Menurut Notoatmojo (Ragil, 2016:70-72) faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan hukum seseorang adalah sebagai berikut : a. Pendidikan. Pengetahuan sangat berkaitan erat dengan Pendidikan, Jenjang Pendidikan seseorang yang tinggi, akan memberikan pengetahuan yang lebih luas. Namun, konsep ini tidak berlaku sebaliknya, dikarenakan seseorang dengan Pendidikan rendah belum tentu tidak memiliki pengalaman. Peningkatan pengetahuan mutlak diperoleh di pendidikan formal, akan tetapi juga dapat diperoleh pada pendidikan nonformal. Pengetahuan seseorang tentang sesuatu objek juga mengandung dua aspek yaitu aspek positif dan negatif. 30
Kedua aspek inilah yang akhirnya akan menentukan sikap seseorang terhadap objek tertentu. b. Informasi/media massa. Informasi dapat diperoleh dari du acara yaitu pendidikan formal maupun Pendidikan nonformal, informasi dapat memberikan pengaruh jangka pendek sehingga terciptanya perubahan atau peningkatan pengetahuan. teknologi yang semakin berkembang menyediakan bermacam-macam sarana ilmu pengetahuan yang dapat mempengaruhi pengetahuan masyarakat tentang inovasi baru. c. Sosial, budaya dan ekonomi. Kebiasaan dan tradisi yang dilakukan orang-orang tanpa melalui penalaran apakah yang dilakukan baik atau buruk. Dengan demikian, seseorang akan bertambah pengetahuannya walaupun tidak melakukan. Status ekonomi seseorang juga akan menentukan tersedianya suatu fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu sehingga status sosial ekonomi ini akan memengaruhi pengetahuan seseorang. d. Lingkungan. Lingkungan adalah suatu objek dan keadaan yang ada di sekitar individu, baik lingkungan berbentuk fisik, biologis, maupun sosial. Lingkungan memiliki peranan sangat penting dalam pembentukan karakter individu. Penyebabnya dikarenakan adanya sebuah interaksi timbal balik ataupun tidak, yang akan direspon sebagai pengetahuan oleh setiap individu. e. Pengalaman. 31
Pengalaman merupakan guru terbaik, dengan pengalaman seseorang belajar dan dapat mengembangkan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan profesional, pengalaman melatih seseorang orang dalam mengambil keputusan. f. Usia. Usia sangat memengaruhi daya ingat serta pola pikir seseorang. usia sangat berperan penting dalam perkembangan daya ingat dan pola pikir, usia yang baik dapat menghasilkan pengetahuan yang semakin membaik. 2.3.3 Pengukuran Pengetahuan Hukum. Pengetahuan sebagai kemampuan seseorang yang menyangkut aktivitas otak, termasuk dalam ranah kognitif. Menurut Naga, bidang kognitif dapat diukur melalui uji tes, bidang afektif dapat diukur melalui kuesioner, wawancara dan pengataman serta bidang psikomotor dapat diukur melalui perbuatan dan pengamatan (Suharman, 2018:94) Pengetahuan hukum dapat menentukan pola perilaku hukum seseorang. Menurut Arikunto (Rismawan, 2013: 111), pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan melakukan wawancara atau menggunakan angket yang berisikan materi yang ingin diukur dari subjek penelitian. Kedalaman penelitian yang ingin diukur dapat disesuaikan dengan indikator. Pengukuran pengetahuan menurut Arikunto sebagai berikut: 1. Kategori baik, apabila pertanyaan dijawab dengan benar oleh responden sebanyak 76%-100%. 2. Kategori cukup, apabila pertanyaan dijawab dengan benar oleh responden sebanyak 56%-75%. 32
3. Kategori kurang, apabila pertanyaan dijawab dengan benar oleh responden 56% . Pengukuran pengetahuan hukum dalam penelitian ini diukur menggunakan kuesioner (angket) yang berisikan pertanyaan mengenai aturan protokol kesehatan covid-19, dengan pilihan jawabannya menggunakan skala Likert. 2.4 Protokol Kesehatan Covid-19. Di masa krisis pandemi ini, pemerintah Indonesia terus menghimbau warga negaranya untuk tetap berada di rumah supaya tidak terjadi penularan covid-19. Akan tetapi tidak semua aktivitas warga negara dapat dilakukan dari rumah saja, terdapat aktivitas yang tetap harus dilakukan di luar rumah guna memenuhi keberlangsungan hidup. Menurut Alexander (Hasrul, 2020:391) terdapat tiga tahap manajemen pasca krisis yang bisa disalin untuk pencegahan penyebaran covid-19 yaitu: pertama, protection and anticipation yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat yang terkena dampak dan antisipasi terhadap keberlanjutan krisis. Kedua, restoriation, yaitu melakukan pemulihan dengan waktu yang tapat dan cepat untuk mewujudkan kembali kehidupan normal. Ketiga, formulation yaitu merumuskan tujuan Bersama dari semua pihak yang terlibat ataupun terkena dampak. Selaras dengan itu, pemerintah Indonesia telah melakukan manajemen pasca krisis dengan menerapakan pola kehidupan baru atau New Normal. Dalam menjalani pola kehidupan baru, pemerintah Indonesia menghimbau warga untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat pada saat beraktivitas di luar ruangan. Protokol kesehatan merupakan panduan yang diterbitkan kementerian kesehatan Indonesia dalam rangka pengendalian covid-19 di area public. 33
Menurut Atmajanti dkk (2020:474) New Normal merupakan sebuat tatanan baru untuk beradaptasi dalam pandemi covid-19, dimana masyarakat diberikan kebebasan untuk melakukan aktivitas kembali dengan persyaratan tetap mengikuti protokol kesehatan covid-19. Protokol kesehatan covid-19 berisikan panduan warga negara supaya tetap aman beraktivitas di luar rumah pada saat pandemi covid-19. Protokol kesehatan covid-19 berisikan Gerakan 3M yaitu diantaranya : 1. Menggunakan masker pada saat beraktivitas. 2. Mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. 3. Menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Protokol kesehatan diatas, harus diterapkan oleh seluruh warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang sedang berada di Indonesia, khususnya tempat atau fasilitas umum seperti pasar, mall, hotel/ penginapan, tempat makan, sarana dan kegiatan olahraga, stasiun, dan tempat ibadah. Jika masyarakat dapat menerapkan protokol kesehatan dengan konsisten maka akan dapat mengurangi kasus penularan covid-19 di Indonesia. Menurut Hamzah (Hasrul, 2020:390) terdapat suatu upaya yang efektif untuk menekan angka covid-19 ini yaitu melalui kebijakan dan regulasi. Langkah awal yang dapat dilakukan yaitu adanya payung hukum yang jelas (norm), adanya produk hukum sebagai langkah teknis dari payung hukum yang sudah ada (Instrument) dan adanya perlindungan hukum (Waarborg) bagi seluruh warga negara dalam proses pencegahan dari penyebaran covid-19. Dalam hal ini pemerintah Indonesia telah membentuk peraturan-peraturan hukum yang menjadi dasar dalam pelaksanaan protokol kesehatan covid-19. 34
35 Penerapan protokol kesehatan covid-19 di kota Jambi, berpedoman pada Peraturan Walikota Jambi No. 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Area Publik / Dilingkungan Usaha Dan Masyarakat Dalam Pemberlakuan Relaksasi Ekonomi Dan Sosial Kemasyarakatan Pada Masa Pandemi. Adapun dasar hukumnya sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah. 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah. 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01/Menkes328/2020 tentang panduan pecegahan dan Penngendalian Corona Virus Disease 2019 di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri Dalam Menjaga Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi. 7. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.
36 2.5 Pengaruh Pengetahuan Hukum dan Kesadaran Hukum terhadap Kepatuhan Hukum. Dari penjabaran yang sudah peneliti jabarkan diperkuat dengan teori hukum dapat diasumsikan bahwa pengetahuan hukum dan kesadaran hukum memberikan pengaruh terhadap kepatuhan hukum. Hal ini didukung oleh pendapat Purnamasari (2020:38) yang menyatakan bahwa pengetahuan mempengaruhi seseorang dalam menentukan dan mengambil keputusan terhadap suatu permasalahan yang dihadapi. Masyarakat yang memiliki pengetahuan hukum tinggi diasumsikan mengetahui dengan pasti apa yang dilarang dan diperbolehkan hukum, sehingga cenderung akan mematui aturan-aturan hukum. Sedangkan masyarakat yang memiliki pengetahuan hukum rendah dianggap tidak mengetahui apa saja yang dilarang oleh hukum, sehingga cenderung akan melanggar aturan-aturan hukum. Dengan demikian, dapat diasumsikan seseorang yang memiliki pengetahuan mengenai hukum atau peraturan dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan untuk menaati hukum. Pendapat diatas sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rinoyo (2016) dengan judul penelitian "Hubungan antara pengetahuan hukum dengan tingkat kepatuhan terhadap tata tertib sekolah pada siswa kelas X SMA Negeri 4 Yogyakarta". Hasil penelitian menyatakan bahwa pengetahuan hukum memberikan pengaruh terhadap kepatuhan hukum.
Pengetahuan hukum yang benar akan menjadi modal yang sangat penting dalam pembentukan sikap kepatuhan terhadap hukum ataupun suatu peraturan baik yang ada di sekolah maupun masyarakat sehingga apabila seseorang memiliki tingkat pengetahuan hukum tinggi maka akan mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kesadaran hukum seseorang. Faktor selanjutnya yang juga mempengaruhi kepatuhan hukum seseorang adalah faktor kesadaran hukum. semakin tinggi tingkat kesadaran hukum seseorang maka dapat diasumsikan semakin tinggi pula kecenderungan untuk patuh terhadap hukum. Hal ini didukung oleh pendapat B. Kutschinsky (Soekanto,1982:142) yang menyatakan bahwa kesadaran hukum yang kuat menjadi pertimbangan yang menyebabkan kepatuhan terhadap hukum sementara keasadran hukum yang lemah menjadi pertimbangan yang menyebabkan kriminalitas atau kejahatan. Kepatuhan hukum selalu berkaitan dengan kesadaran hukum, karena kepatuhan hukum pada hakikatnya suatu sikap atau reaksi yang diawali dengan adanya kesadaran dalam diri seseorang yang kemudian diaplikasikan dalam bentuk kesetiaan atau kepatuhan hukum yang dapat dibuktikan dengan tindakan nyata. Hal ini memiliki arti bahwa seseorang yang patuh terhadap hukum didasari oleh adanya kesadaran mengenai hukum yang ada dalam dirinya. Selaras dengan pendpat diatas, Rosana (2014:23) yang menyatakan bahwa konsep kesadaran hukum memiliki peranan yang penting dalam menumbuhkan kepatuhan hukum seseorang. Kedua konsep ini memiliki hubungan yang saling mempengaruhi satu sama lainnya. Semakin lemahnya tingkat keasadaran hukum seseorang semakin lemah pula kepatuhan hukumnya, sebaliknya semakin kuat tingkat kesadaran hukum seseorang semakin kuat pula kepatuhan hukumnya. 37
Dari penjelasan yang telah peneliti uraikan diatas diperkuat dengan teori, maka dapat diasumsikan bahwa pengetahuan hukum dan kesadaran hukum berpengaruh terhadap kepatuhan hukum warga kota Jambi dalam mematuhi protokol kesehatan covid-19. 2.6 Penelitian Relevan. Secara umum penelitian ini sudah banyak dibahas oleh berbagai kalangan dengan permasalahan yang berbeda-beda. Adapun beberapa penelitian relevan yang memiliki pembahasan sejenis dengan penelitian ini yaitu: 1. Gusdiwo Riyono (2016) dengan judul penelitian "Hubungan antara pengetahuan hukum dengan tingkat kepatuhan terhadap tata tertib sekolah pada siswa kelas X SMA Negeri 4 Yogyakarta". Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pengetahuan hukum dengan tingkat kepatuhan terhadap tata tertib sekolah pada siswa kelas X SMA Negeri 4 Yogyakarta. Nilai r hitung sebesar 0,456 dengan probabilitas sebesar 0,000 dan koefisien determinasi 20,79%. Dari 95 siswa yang diteliti, tingkat pengetahuan hukum siswa dalam kategori sangat tinggi ada 25 anak (26,32%), kategori tinggi ada 67 anak (70,53%), kategori sedang ada 3 anak (3,16%), kategori rendah ada 0 anak (0%), dan pada kategori sangat rendah ada 0 anak (0 %). Sedangkan tingkat kepatuhan siswa terhadap tata tertib sekolah dalam kategori sangat tinggi ada 46 anak (48,42%), kategori tinggi ada 48 anak (50,53%), kategori sedang ada 1 anak (1,05%), kategori rendah ada 0 anak (0%), dan pada kategori sangat rendah ada 0 anak (0 %). 2. Irzan Fachrozi (2015) dengan judul penelitian "Pengaruh Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Terhadap Kepatuhan Hukum 38
Tentang Peraturan Perundang-Undangan Hak Cipta Terkait Buku Dan Karya Tulis Ilmiah". Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa gambaran secara umum, kesadaran hukum mahasiswa mayoritas tergolong sedang (58,3%) dan gambaran kepatuhan hukum mahasiwa mayoritas adalah orang yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan hak cipta terkait buku dan karya tulis ilmiah (52,3%). Sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan dari kesadaran hukum mahasiswa terhadap kepatuhan hukum tentang peraturan perundang-undangan hak cipta terkait buku dan karya tulis ilmiah. Selanjutnya peneliti memberikan saran untuk memperluas subjek, objek serta variabel bebas penelitian, menambahkan Teknik pengumpulan data seperti observasi serta menyarankan pemerintah untuk memberikan sosialisasi UU Hak Cipta kepada masyarakat umum khususnya akademisi sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. 3. Novi afrianti dan Cut Rahmiati (2021) dengan judul penelitian "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Terhadap Protokol Kesehatan Covid-19". Melalui penelitian ini diketahui bahwa terdapat lima faktor yang memberikan pengaruh nyata terhadap kepatuhan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan covid-19 diantaranya yaitu usia, pendidikan, pengetahuan, sikap, dan motivasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 74,19% masyarakat yang memiliki tingkat kepatuhan tinggi yang didominasi oleh responden yang berusia dewasa (72,4%) dibanding usia remaja sehingga kepatuhan biasanya akan semakin meningkat seiring dengan peningkatan usia. Responden dengan pendidikan lebih tinggi (Menengah-Atas) cenderung lebih patuh (69.9%) dibandingkan responden dengan pendidikan lebih rendah 39
40 (Menengah bawah). Selanjutnya terdapat 76,1% masyarakat memiliki sikap yang positif terhadap protokol kesehatan covid-19 dan terdapat 55,8% masyarakat memiliki motivasi yang tinggi dalam mengikuti protokol kesehatan covid 19. Serta terdapat 74.2% masyarakat memiliki pengetahuan tinggi terhadap protokol kesehatan covid-19. 2.7 Kerangka berfikir Berdasarkan pemaparan kajian teoritik di atas dapat dipahami bahwa kepatuhan hukum diartikan juga sebagai kewajiban untuk patuh dan tunduk kepada hukum yang dibuktikan melalui tindakan nyata. Kepatuhan hukum tidak serta merta terdapat langsung dalam diri masyarakat. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk taat pada hukum, diantaranya yaitu faktor pengetahuan hukum dan kesadaran hukum. Pengetahuan hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum, dimana masyarakat yang memiliki pengetahuan hukum yang tinggi akan lebih menyempurnakan taraf kesadaran hukum seseorang, dan jika seseorang sudah memiliki kesadaran hukum yang tinggi maka orang tersebut akan mematuhi aturan hukum yang berlaku. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, dapat digambarkan sebagai berikut : Bagan 2.1 Keranga Berfikir Pengetahuan Hukum Kepatuhan Hukum Kesadaran Hukum
Dapat diketahui bahwa Pengetahuan Hukum (X1) dan kesadaran hukum (X2) merupakan variabel bebas yang akan mempengaruhi kepatuhan hukum (Y). Sedangkan kepatuhan hukum (Y) merupakan variabel terikat yang dipengaruhi. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa pengetahuan hukum dan kesadaran hukum akan mempengaruhi kepatuhan hukum warga baik secara parsial maupun simultan. 2.8 Hipotesis Penelitian. Menurut Sugiyono (2017:63) hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan penelitian, dimana rumusan masalah telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data, maka pada penelitian ini hipotesis yang diajukan : 1. H0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan pengetahuan hukum terhadap kepatuhan hukum masyarakat dalam mematuhi protokal kesehatan covid-19. Ha : Terdapat pengaruh signifikan pengetahuan hukum terhadap kepatuhan hukum masyarakat dalam mematuhi protokal kesehatan covid-19. 2. H0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan kesadaran hukum terhadap kepatuhan hukum masyarakat dalam mematuhi protokal kesehatan covid-19. Ha : Terdapat pengaruh signifikan kesadaran hukum terhadap kepatuhan hukum masyarakat dalam mematuhi protokal kesehatan covid-19. 41
3. H0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan pengetahuan hukum dan kesadaran hukum terhadap kepatuhan hukum masyarakat dalam mematuhi protokal kesehatan covid-19. Ha : Terdapat pengaruh signifikan pengetahuan hukum dan kesadaran hukum terhadap kepatuhan hukum masyarakat dalam mematuhi protokal kesehatan covid-19. 42