Gerhard Mangara dan Tazqia Aulia Al-Djufri Urgensi Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia URGENSI PEMBAHARUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DI INDONESIA THE URGENCY OF RENEWING INDONESIAN CIVIL CODE Gerhard Mangara dan Tazqia Aulia Al-Djufri Fakultas Hukum Universitas Indonesia Korespondensi Penulis : gerhard.mangara@ui.ac.id Citation Structure Recommendation : Mangara, Gerhard dan Tazqia Aulia Al-Djufri. Urgensi Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.4 (April 2022). ABSTRAK Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) bersumber pada Burgerlijk Wetboek peninggalan kolonial Belanda yang diresmikan melalui Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847. Sejak saat itu, KUH Perdata menjadi rujukan utama dari hukum perdata di Indonesia dan tetap berlaku setelah Indonesia merdeka berdasarkan Pasal I Aturan Peralihan UUD NRI 1945. Namun demikian, sampai saat ini belum ada Undang-Undang KUH Perdata sebagai pengganti BW Hindia Belanda yang disahkan. Sebagai dasar hukum utama, terdapat beberapa permasalahan penting seperti ketidakjelasan status KUH Perdata di Indonesia apakah sebagai undang-undang atau suatu dokumen yang hanya mengelompokkan hukum tak tertulis, adanya kesulitan dalam penerjemahan, serta beberapa pasal di dalamnya yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh sebab itu, urgensi pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia merupakan hal yang mendesak dengan cara penyisiran pasal-pasal yang masih relevan dan sesuai perkembangan zaman. Kata Kunci: Burgerlijk Wetboek, Permasalahan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Urgensi Pembaharuan ABSTRACT The Indonesian Civil Code still refers to Burgerlijk Wetboek (BW), a legacy from the Dutch colonial era which inaugurated from Staatsblad 1847 No. 23. Since then, BW has become the main reference for civil law in Indonesia and remains in effect even after Indonesia's independence. Based on Article 1 Transitional Rules of Indonesia Constitution. However, until now there has not been a new Civil Code Act as a substitute for the Dutch East Indies Civil Code which has been ratified. As the main legal basis, there are several problems such as the lack of clarity regarding the status of the Civil Code, difficulties in translation, and several articles in it that are not in accordance with the times. This article argues that the renewal of the Civil Code in Indonesia is an urgent matter by combing through articles that are still relevant and in accordance with the times. Keywords: Burgerlijk Wetboek, The Problems of the Indonesian Civil Code, The Urgency of Renewal 269
Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.4 (April 2022) Tema/Edisi : Hukum Perdata (Bulan Keempat) A. PENDAHULUAN Walaupun Indonesia telah merdeka sejak 17 Agustus 1945, namun beberapa aspek kehidupan Indonesia masih dipengaruhi oleh peninggalan kolonial Belanda, salah satunya dalam bidang hukum. Sampai saat ini, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) sebagai dasar dalam bidang hukum keperdataan di Indonesia masih merujuk pada Burgerlijk Wetboek (BW) peninggalan kolonial Belanda.1 Seluruh pihak yang mempelajari, berkecimpung dan/atau berhubungan dengan dunia hukum, seperti akademisi, penegak dan praktisi hukum merujuk pada KUH Perdata yang merupakan terjemahan BW ketika membahas hukum keperdataan di Indonesia. Belum adanya KUH Perdata baru yang disusun dan disahkan sebagai Undang-Undang setelah Indonesia merdeka menyebabkan KUH Perdata dari terjemahan BW masih digunakan di Indonesia sampai sekarang.2 Adanya BW sendiri tidak dapat dilepaskan dari perkembangan politik dan hukum yang terjadi di Eropa, khususnya di negeri Belanda, dan pengaruhnya bagi Hindia Belanda (sekarang Indonesia) sebagai salah satu daerah kolonial Belanda. Sejarah terbentuknya BW dapat ditarik hingga zaman Romawi Kuno/Kekaisaran Bizantium, dimana Kaisar Justinian I memerintahkan pembuatan kumpulan undang-undang dalam satu buku dalam Bahasa Latin pada tahun 530 sampai dengan 533 Masehi yaitu Corpus Juris Civilis.3 Corpus Juris Civilis memengaruhi hukum-hukum perdata di Eropa, salah satunya kodifikasi hukum perdata Prancis pada zaman Napoleon Bonaparte yang dinamakan Code Napoleon.4 Keberadaan Code Napoleon mampu menyatukan seluruh Prancis dalam satu hukum perdata, 1 Martha Eri Safira, Hukum Perdata, Penerbit Nata Karya, Ponorogo, 2017, p.21. 2 Dasar hukum berlakunya KUH Perdata dari terjemahan BW di Indonesia adalah Pasal 1 Aturan Peralihan UUD NRI 1945 yang berbunyi sebagai berikut: Segala peraturan perundang- undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang- Undang Dasar ini. Berdasarkan pasal tersebut, maka peraturan yang berlaku pada zaman Hindia Belanda tetap berlaku jika belum dinyatakan tidak berlaku oleh peraturan yang baru, termasuk dalam hal ini KUH Perdata dari terjemahan BW. 3 Wolfgang Kaiser, The Cambridge Companion to Roman Law, Penerbit Cambridge University Press, Cambridge, 2015, p.119-148. 4 Prinsip-prinsip yang terdapat pada Corpus Juris Civilis hendak diperkenalkan Napoleon Bonaparte ke seluruh Eropa melalui Code Napoleon karena ia melihat prinsip-prinsip tersebut sangat efektif dalam pembuatan hukum yang menciptakan masyarakat yang setara serta hubungan yang lebih bersahabat antara penguasa dengan rakyat. dalam Monika Senkowska-Gluck, Effect of Napoleonic Legislation on the Development of the 19th-century Europe, Acta Poloniae Historica, No.38 (1978), p.185-198. 270
Gerhard Mangara dan Tazqia Aulia Al-Djufri Urgensi Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia dimana sebelumnya, penerapan dari hukum perdata tiap daerah di Prancis berbeda-beda sesuai dengan tradisi setempat.5 Code Napoleon tidak hanya digunakan di Prancis saja, namun juga di negara lain yang merupakan taklukan Napoleon Bonaparte selama Perang Napoleonik.6 Pada saat Belanda dianeksasi Prancis pada tahun 1811, hukum perdata di Belanda juga mengacu pada hukum perdata di Prancis, dalam hal ini adalah Code Napoleon. Walaupun pada akhirnya Belanda berhasil lepas dari kekuasaan Prancis pada tahun 1815, namun Code Napoleon memengaruhi pembuatan BW pada tahun 1838.7 Sebagai salah satu daerah kolonial Belanda, maka pembuatan hukum perdata di Hindia Belanda (sekarang Indonesia) juga mengacu pada hukum perdata di Belanda, yaitu BW. Untuk memuluskan pemberlakuan kodifikasi hukum perdata Belanda di Hindia Belanda, dibentuklah panitia khusus untuk menyusun Burgerlijk Wetboek (BW) untuk kemudian diterapkan di Hindia Belanda yang mengacu pada BW Belanda.8 Akhirnya, hukum perdata Belanda diberlakukan di seluruh Hindia Belanda dalam bentuk BW Hindia Belanda secara efektif sejak 1 Mei 1848 melalui Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847. Walaupun demikian, BW Hindia Belanda memiliki perbedaan isi dengan BW Belanda dan Code Napoleon, dimana persamaan di antara ketiga kitab hukum tersebut hanya terkait asas-asasnya saja. 5 Salah satu contoh hukum perdata yang berlaku hanya untuk daerah tertentu saja di Prancis adalah The Custom of Paris, dimana hukum tersebut hanya berlaku di kota Paris dan sekitarnya serta beberapa koloni Prancis, salah satunya New France (sekarang Quebec, Kanada) pada abad 16 sampai dengan 18 Masehi. dalam Dominique Pagé, Petit dictionnaire de droit quebecois et canadien [A little dictionary of Quebecois and Canadian law], Penerbit Fides, Montreal, 1975 6 Perang Napoleonik atau Napoleonic Wars adalah serangkaian perang antara Kekaisaran Prancis di bawah pimpinan Kaisar Napoleon I melawan aliansi negara-negara di Eropa yang mengawali hegemoni Prancis atas seluruh Eropa dari tahun 1800-1815. dalam Britannica, Napoleonic Wars, diakses dari diakses pada 8 Februari 2022, jam 13.29 WIB. 7 Selain Code Napoleon, pembentukan BW juga dipengaruhi oleh Roman-Dutch Law. Lihat: A Fontein, A Century of Codification in Holland, Journal of Comparative Legislation and International Law, Vol.21, No.3 (1939), p.83-88. 8 Awalnya, pembentukan kodifikasi BW Hindia Belanda dilakukan oleh panitia yang dilantik pada tanggal 31 Oktober 1837 serta diketuai oleh Mr. C.J. Scholten van Oud Haarlem dengan Mr. A.A. van Vloten dan Mr. Meyer sebagai anggota. Akan tetapi panitia tersebut belum berhasil menyelesaikan kodifikasi tersebut sehingga dibentuk panitia baru dengan ketua yang sama namun dengan anggota yang berbeda, yaitu Mr. J. Schneiter dan Mr. J. van Nes. Akhirnya, panitia yang baru tersebut berhasil membentuk kodifikasi BW Hindia Belanda berdasarkan asas konkordasi sempit/persamaan asas-asas dengan BW Belanda. dalam Yulia, Buku Ajar Hukum Perdata, Penerbit BieNa Edukasi, Lhokseumawe, 2015, p.17. 271
Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.4 (April 2022) Tema/Edisi : Hukum Perdata (Bulan Keempat) Hal ini disebabkan oleh kondisi politik hukum Pemerintah Hindia Belanda yang membagi golongan penduduk dan hukum Hindia Belanda dalam tiga bagian, yaitu golongan Eropa, golongan Timur Asing dan golongan Bumiputra, sehingga tercipta pluralisme hukum berdasarkan golongan hukum seseorang, dimana hal itu tidak ditemui di Belanda dan Prancis.9 Penggunaan BW Hindia Belanda sebagai dasar hukum perdata di Indonesia terus digunakan dan tetap berlaku setelah Indonesia merdeka. Berdasarkan Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945/UUD NRI 1945, maka BW Hindia Belanda dinyatakan tetap berlaku sebelum digantikan dengan undang-undang baru berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun demikian, sampai saat ini belum ada Undang-Undang KUH Perdata sebagai pengganti BW Hindia Belanda yang disahkan.10 Dengan demikian, maka BW Hindia Belanda yang telah diterjemahkan ke Bahasa Indonesia dalam bentuk KUH Perdata masih berlaku sebagai dasar dalam bidang hukum keperdataan di Indonesia sampai sekarang. Akan tetapi, terdapat beberapa permasalahan pada KUH Perdata sebagai dasar hukum perdata di Indonesia. Permasalahan itu yaitu sampai saat ini belum ada kejelasan status KUH Perdata di Indonesia sebagai undang-undang atau sebagai suatu dokumen yang hanya mengelompokkan hukum tak tertulis. Selain itu, terdapat pula kesulitan dalam menentukan terjemahan KUH Perdata yang sesuai tanpa menghilangkan makna aslinya. 9 Hal ini dapat dilihat pada dua pasal dari Wet op de Staatsinrichtng van Nederlandsch- Indië (Peraturan Ketatanegaraan Indonesia di Zaman Pemerintahan Belanda, IS). Pertama adalah Pasal 131 IS yang mengatur hukum perdata dan dagang yang berlaku bagi seluruh, beberapa atau sebagian golongan rakyat. Kedua adalah Pasal 163 IS yang mengatur tentang pembagian golongan rakyat. Kedua pasal tersebut merupakan sumber utama pluralism hukum di Indonesia. dalam Yu Un Oppusunggu, Arti Penting Hukum Antartata Hukum untuk Indonesia, Jurnal Rechtsvinding, Vol.7, No.2 (Agustus 2018), p.152-153. 10 Sempat ada usaha untuk membentuk RUU KUH Perdata pada tahun 2008 dengan pembentukan panitia penyusun serta rapat pembahasan, dimana bagian yang telah tersusun adalah Buku I tentang Orang. Namun sampai saat ini tidak ada kelanjutan pembahasan RUU KUH Perdata. dalam Hukumonline, Merajut Kembali KUH Perdata (I), diakses dari diakses pada 8 Februari 2022, jam 15.42 WIB. 272
Gerhard Mangara dan Tazqia Aulia Al-Djufri Urgensi Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia Adapun beberapa pasal dalam KUH Perdata tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Misalnya seperti transaksi elektronik dan/atau industri e- commerce yang saat ini sedang masif terjadi di Indonesia selaras dengan tujuan pemerintah dalam mengembangkan potensi ekonomi digital.11 Fenomena tersebut tentu akan melahirkan berbagai hubungan hukum yang lebih kompleks. Sayangnya, tidak ada satu pasal pun dalam KUH Perdata yang memiliki pengaturan tentang transaksi elektronik.12 Dengan adanya kebutuhan tersebut, pemerintah akhirnya mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kemudian telah diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Untuk memperkuat implementasi dari regulasi ini, dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE). Meskipun demikian, kedua regulasi tersebut ternyata tidak mengatur perihal aspek hukum kontrak elektronik. Akibatnya, interpretasinya mengacu kembali terhadap KUH Perdata di mana hal ini berarti kontrak elektronik dipandang selayaknya kontrak biasa pada umumnya. Padahal, harus dipahami bahwa perbedaan antara aktivitas virtual dengan dunia nyata tetaplah ada dan nyata, baik dari segi perbuatan hukum, dampak yang ditimbulkan, dan sebagainya. Mengingat kontrak merupakan salah satu aspek fundamental dalam hukum perdata, kaidah-kaidah prinsipiil inilah yang belum mampu diakomodasi oleh KUH Perdata. Selain berkaitan dengan kontrak, maraknya pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia tak dapat dilepaskan dari pengaruh tren perusahaan E-Commerce13 maupun Ride-Hailing14 yang kemudian mendorong munculnya konsep hukum baru, seperti perjanjian kemitraan. Dalam hal ini, tidak ada satu pasal pun di KUH Perdata yang secara eksplisit menjelaskan konsep "kemitraan" untuk perjanjian. 11 Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Ekonomi Digital Indonesia Diprediksi dari Tumbuh delapan-kali-lipat-di-tahun-2030/, diakses pada 27 Maret 2022. Delapan Kali Lipat di Tahun 2030, diakses 12 Badan Pengembangan Hukum Nasional, Naskah Akademis Undang-Undang Transaksi Elektronik, diakses dari diakses pada 4 April 2022. 13 E-Commerce adalah model bisnis yang memungkinkan perusahaan atau individu dapat membeli atau menjual barang melalui internet. 14 Ride-Hailing adalah jasa transportasi melalui platform daring. 273
Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.4 (April 2022) Tema/Edisi : Hukum Perdata (Bulan Keempat) Terlebih, perjanjian kemitraan belum memiliki pengaturan khusus yang komprehensif di luar KUH Perdata. Satu-satunya landasan hukum yang sekiranya dapat dipakai adalah Pasal 1330 KUH Perdata yang memungkinkan setiap orang untuk mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Akan tetapi, hal itu tidak mampu mengatasi kompleksitas permasalahan akibat konsep kemitraan yang seringkali diterapkan oleh berbagai perusahaan akhir-akhir ini. Mengingat substansi dari pasal ini sangat umum dan tidak mengatur cara penyelesaian sengketa yang timbul dari hubungan kemitraan. Kondisi itu tentu berbeda dengan hubungan kerja konvensional yang timbul dari perjanjian kerja karena telah diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mana diketahui secara jelas dan pasti bahwa terdapat tiga unsur yang menimbulkan hubungan kerja berupa adanya pekerjaan, upah, serta perintah. Sedangkan, hubungan kemitraan tidak didasari oleh unsur-unsur yang jelas karena tidak mengenal hubungan majikan-buruh selayaknya KUH Perdata. Lebih lanjut, terdapat permasalahan lain pada KUH Perdata menyangkut implementasi dalam praktik aktualnya sehingga menyebabkan beberapa akibat. Pertama, terpinggirkannya bagian-bagian tertentu dalam KUH Perdata yang sudah dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Mahkamah Agung atau pun melalui peraturan perundang-undangan. Kedua, KUH Perdata sulit menjawab perkembangan hukum perdata di Indonesia sebagai konsekuensi atas poin pertama. Ketiga, tersebarnya ketentuan hukum perdata pada berbagai peraturan di Indonesia sebagai konsekuensi atas poin kedua yang menyebabkan inefisiensi waktu dan tenaga bagi akademisi, praktisi dan penegak hukum dalam hal riset dan analisis kasus perdata. Adanya permasalahan serta akibatnya dalam KUH Perdata menyebabkan pembaharuan KUH Perdata di Indonesia menjadi hal yang mendesak, dimana hal tersebut akan menimbulkan beberapa dampak. Pembaharuan KUH Perdata akan menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada, khususnya mengenai status, terjemahan dan isi pasal dalam KUH Perdata. Selain itu, pembaharuan KUH Perdata juga memastikan perkembangan hukum perdata di Indonesia akan selalu relevan dan sesuai dengan perkembangan zaman. Adapun untuk pertama kalinya semenjak kemerdekaan, bangsa Indonesia akan memiliki KUH Perdata dengan isinya yang sesuai dengan perkembangan zaman. 274
Gerhard Mangara dan Tazqia Aulia Al-Djufri Urgensi Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang membahas pembaharuan KUH Perdata di Indonesia, dimana beberapa di antaranya akan dibahas lebih lanjut dalam bagian pembahasan berikutnya yang berjudul "Permasalahan KUH Perdata di Indonesia" serta "Bentuk Pembaharuan KUH Perdata di Indonesia yang Dapat Dilakukan". Namun demikian, terdapat beberapa hal yang menjadikan penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini berfokus mengurai beberapa permasalahan dalam KUH Perdata yang jarang dibahas oleh penelitian sebelumnya, khususnya terkait status, terjemahan dan isi pasal dalam KUH Perdata. Selain itu, penelitian ini juga membahas beberapa bentuk pembaharuan yang dapat dilakukan sebagai solusi atas permasalahan yang terdapat dalam KUH Perdata di Indonesia. Berdasarkan latar belakang permasalahan serta kebaruan dalam penelitian ini, Tim Penulis melakukan analisis untuk menjawab beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: 1. Bagaimana permasalahan yang terdapat dalam KUH Perdata di Indonesia? 2. Bagaimana bentuk pembaharuan KUH Perdata di Indonesia yang dapat dilakukan? B. PEMBAHASAN 1. Permasalahan dalam KUH Perdata a. Belum adanya kejelasan status KUH Perdata Walaupun sama-sama merupakan warisan kolonial Belanda, namun nasib KUH Perdata dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengalami perbedaan. Tidak seperti KUHP dari terjemahan Wetboek van Strafrecht (WvS) yang berhasil diunifikasi dan dinyatakan berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia15, nasib KUH Perdata sebagai terjemahan BW justru belum menemukan kejelasan.16 15 Unifikasi dan pemberlakuan KUHP dari terjemahan WvS untuk seluruh rakyat Indonesia ditegaskan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana. Lihat: Indonesia (1), Undang-Undang tentang Peraturan tentang Hukum Pidana, UU No.1 Tahun 1946, Ps.17. 16 Sampai saat ini, belum ada undang-undang baru yang menggantikan/menegaskan pemberlakukan KUH Perdata untuk seluruh rakyat Indonesia. dalam Hukumonline, Merajut Kembali KUH Perdata (I), diakses dari diakses pada 8 Februari 2022, jam 15.42 WIB. terkait 275
Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.4 (April 2022) Tema/Edisi : Hukum Perdata (Bulan Keempat) Alih-alih diunifikasikan17 dan dinyatakan berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, status KUH Perdata masih menimbulkan perdebatan. Terdapat dua pendapat yang berbeda dalam menyikapi status KUH Perdata di Indonesia. Pendapat pertama mengatakan bahwa status KUH Perdata di Indonesia setingkat undang-undang. Hal ini didasarkan status BW sebelumnya pada zaman Hindia Belanda yang setingkat undang-undang melalui pengesahan BW sebagai undang-undang oleh Raja Belanda pada tanggal 16 Mei 1846 dan berlaku secara efektif di seluruh wilayah Hindia Belanda sejak 1 Mei 1848 melalui Staatsblad Nomor 23 Tahun 184718, dimana BW sendiri (melalui terjemahannya dalam Bahasa Indonesia) masih berlaku setelah Indonesia merdeka melalui Pasal I Aturan Peralihan UUD NRI 1945 karena belum ada undang-undang baru yang mencabut keberlakuan BW sebagai KUH Perdata di Indonesia.19 Selain itu, dalam hierarki peraturan perundang-undangan, KUH Perdata berkedudukan sebagai undang-undang karena sampai saat ini masih dinyatakan berlaku sebagai undang- undang.20 Sehingga, seharusnya tak ada masalah terkait status KUH Perdata di Indonesia karena masih berlaku dan berkedudukan sebagai undang-undang. Namun jika melihat rentetan perkembangan KUH Perdata sejak dari Indonesia merdeka sampai saat ini, terdapat permasalahan yang muncul jika menganggap status KUH Perdata di Indonesia adalah setingkat undang-undang, dimana hal ini menyangkut pencabutan pasal-pasal dalam KUH Perdata yang dinyatakan tidak berlaku dan digantikan dengan pengaturan yang lebih khusus. 17 Masih terdapat perbedaan dalam hal pengaturan dalam KUH Perdata berdasarkan golongan hukum seseorang. Sebagai contoh, aturan BW berlaku bagi golongan Eropa dan Tionghoa dengan perkecualian sebagaimana yang termuat dalam Staastblad Nomor 129 Tahun 1917. Hal ini menyebabkan tidak semua aturan dalam KUH Perdata yang berlaku bagi seluruh rakyat karena harus disesuaikan berdasarkan golongan masing-masing. dalam Hukumonline, Ibid.. 18 Selain karena disahkan oleh Raja Belanda dan diundangkan melalui Staatsblad, status BW sebagai setingkat undang-undang (wet) di Hindia Belanda disebabkan proses penyusunannya yang dilakukan oleh Regering (pihak eksekutif) dan Staten Generaal (pihak legislatif) secara bersama-sama (gezamelijk) dengan nasihat dari Raad van State (dewan penasihat), dimana BW sebagai undang-undang kodifikasi hukum perdata berlaku untuk seluruh wilayah Belanda dan koloninya, termasuk Hindia Belanda. dalam Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan 1, Penerbit PT Kanisius, Yogyakarta, 2019, p.205. 19 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, p.5. 20 Hal ini dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dimana KUH Perdata berkedudukan setingkat dengan undang- undang karena sampai saat ini masih berlaku sebagai undang-undang berdasarkan Pasal I Aturan Peralihan UUD NRI 1945. Lihat: Indonesia (2), Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No.12 Tahun 2011, LN Tahun 2011 No.82, TLN No.5234, Ps.7 ayat (1) huruf c. 276
Gerhard Mangara dan Tazqia Aulia Al-Djufri Urgensi Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia Beberapa pasal dalam KUH Perdata yang dinyatakan tidak berlaku tersebut memang dicabut oleh undang-undang.21 Namun, terdapat juga beberapa pasal lainnya yang tidak digunakan oleh lembaga peradilan karena telah diubah oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).22 SEMA adalah salah satu bentuk peraturan yang dibentuk oleh Mahkamah Agung untuk meminta keterangan dan memberikan petunjuk kepada semua lingkungan peradilan di bawahnya. Dengan kata lain, SEMA merupakan beschikking23 yang bersifat individual dan mengikat hanya terhadap internal Mahkamah Agung saja. Padahal berdasarkan hierarki perundang-undangan di Indonesia, suatu peraturan perundang-undangan tidak dapat dicabut oleh peraturan perundang-undangan yang berada di bawah tingkatnya, melainkan harus dicabut oleh yang setingkat/di atas tingkatnya.24 Oleh sebab itu, perubahan beberapa pasal dalam KUH Perdata oleh SEMA menimbulkan inkonsistensi dalam penerapannya karena walaupun tidak dijalankan oleh lembaga peradilan di Indonesia, namun aturan tersebut seyogyanya masih tetap berlaku karena tidak dicabut oleh undang-undang. 21 Sebagai contoh, Pasal 26 sampai dengan Pasal 432 KUH Perdata dinyatakan tidak berlaku dengan adanya ketentuan baru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lihat: Indonesia (3), Undang-Undang tentang Perkawinan, UU No.1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 No.1, TLN No.3019, Ps.66. Contoh lainnya ialah Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232 mengenai hipotik atas tanah yang dinyatakan tidak berlaku sejak adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Lihat: Indonesia (4), Undang-Undang tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, UU No.4 Tahun 1996, LN Tahun 1996, Ps.29. 22 Sebagai contoh, Pasal 108, 110, 128 ayat (3), 1238, 1460, 1579, 1682, serta Pasal 1630x ayat 1 dan ayat (1) KUH Perdata dinyatakan tidak berlaku melalui ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 tentang Gagasan Menganggap Burgerlijk Wetboek Tidak Sebagai Undang-Undang. Lihat: MA RI, Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Gagasan Menganggap Burgerlijk Wetboek Tidak Sebagai Undang-Undang, SEMA No.3 Tahun 1963. 23 Beschikking berasal dari bahasa Belanda yang berarti Keputusan dan bersifat individual- konkret. Istilah beschikking ini dapat diartikan pula sebagai Penetapan. dalam Harsanto Nursadi, Tindakan Hukum Administrasi (Negara) Perpajakan yang Dapat Berakibat pada Tindakan Pidana, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.48, No.1 (2018), p.110-136. 24 Perubahan dan/atau pencabutan suatu undang-undang di Indonesia hanya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pembuatan undang-undang baru yang mencabut undang-undang lama atau perubahan undang-undang yang sudah ada oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama-sama dengan judicial review terkait Presiden serta putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan pencabutan/perubahan pada seluruh/sebagian pasal dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD NRI 1945. Dalam hal ini, SEMA bukanlah merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk mengubah dan/atau mencabut suatu undang-undang. dalam Yuda Asmara, dari diakses Suatu Kedudukan lt5da3d5db300a9, diakses pada 15 Februari 2022, jam 14.21 WIB. SEMA Terhadap Undang-Undang, 277
Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.4 (April 2022) Tema/Edisi : Hukum Perdata (Bulan Keempat) Hal ini menimbulkan adanya pendapat kedua yang menganggap bahwa status KUH Perdata di Indonesia tidak lebih dari sekadar sebuah pedoman atau dokumen yang hanya menggambarkan suatu kelompok hukum tak tertulis. Gagasan tersebut disampaikan oleh Sahardjo, S.H. sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam sidang Badan Perancangan oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional yang diselenggarakan pada bulan Mei 1962. Beliau berpendapat bahwa KUH Perdata kurang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di Indonesia, dimana hal ini bertentangan dengan cita-cita negara Indonesia setelah proklamasi yang mengharapkan adanya sistem hukum yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Dengan adanya penafsiran baru atas KUH Perdata sebagai sebuah pedoman, hakim dapat mengesampingkan pasal-pasal dalam KUH Perdata dan menggagas suatu aturan baru.25 Gagasan tersebut mendapat perhatian dari Mahkamah Agung yang menawarkannya pada publik dalam seksi hukum Kongres Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia dan mendapat persetujuan bulat dari beserta, sehingga hal ini melatarbelakangi terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1963 tentang Gagasan Menganggap Burgerlijk Wetboek Tidak Sebagai Undang-Undang. Dalam SEMA itu, Mahkamah Agung mencabut beberapa pasal dalam KUH Perdata yang dianggap tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, seperti Pasal 108, 110, 128 ayat (3), 1238, 1460, 1579, 1682, serta Pasal 1630x ayat 1 dan ayat (1) KUH Perdata. Terdapat alasan spesifik di balik pencabutan pasal-pasal tersebut, salah satunya pencabutan Pasal 1630x ayat 1 dan ayat (1) KUH Perdata yang dianggap membuka ruang diskriminasi dalam perjanjian perburuhan antara orang Eropa dengan orang non-Eropa. Dengan adanya SEMA itu, hakim dapat lebih leluasa dalam mengesampingkan pasal-pasal dalam KUH Perdata yang tidak sesuai dengan semangat kemerdekaan Indonesia.26 25 Aisyah Maharani, Ironi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Sistem Hukum di dari Indonesia, Online diakses pada 15 Februari 2022, jam 14.41 WIB. RechtsVinding (2020) diakses 26 Penjelasan lebih lanjut terkait gagasan dan pencabutan pasal-pasal tersebut dapat dilihat pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 tentang Gagasan Menganggap Burgerlijk Wetboek Tidak Sebagai Undang-Undang. Lihat: Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Gagasan Menganggap Burgerlijk Wetboek Tidak Sebagai Undang-Undang, SEMA No.3 Tahun 1963, p.1-4. 278
Gerhard Mangara dan Tazqia Aulia Al-Djufri Urgensi Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia Meskipun penerbitan SEMA tersebut terkesan memudahkan hakim dalam mengesampingkan pasal-pasal dalam KUH Perdata, namun sesungguhnya SEMA tersebut telah menabrak hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Walaupun SEMA merupakan peraturan perundang-undangan, namun kedudukan SEMA sendiri dalam hierarki peraturan perundang-undangan berada di bawah undang-undang. Berdasarkan hierarki perundang-undangan di Indonesia, suatu peraturan perundang-undangan tidak dapat dicabut oleh peraturan perundang- undangan yang berada di bawah tingkatnya, melainkan harus dicabut oleh yang setingkat/di atas tingkatnya.27 Karena kedudukan SEMA berada di bawah undang- undang, maka adalah hal yang tidak masuk akal jika SEMA yang merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dalam hierarki peraturan perundang-undangan dapat mencabut undang-undang. Selain itu, perubahan dan/atau pencabutan suatu undang-undang di Indonesia sebenarnya secara normatif hanya dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama ialah pembuatan undang-undang baru yang mencabut undang-undang lama atau perubahan undang-undang yang sudah ada oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Presiden.28 Sementara cara kedua melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan judicial review terkait pencabutan/perubahan pada seluruh/sebagian pasal di dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD NRI 1945.29 27 SEMA dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan kewenangan suatu lembaga, dalam hal ini adalah wewenang Mahkamah Agung untuk memberikan keterangan dan memberikan petunjuk kepada pengadilan pada semua lingkungan peradilan yang berada di bawahnya. Namun SEMA hanya mengikat ke dalam lingkungan peradilan saja, berbeda dengan undang-undang yang merupakan aturan hukum tertinggi di bawah UUD NRI 1945 yang mengikat terhadap seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, kedudukan SEMA berada di bawah undang-undang. Lihat: Indonesia (2), Op.Cit., Ps.7-8. 28 Hal ini sesuai dengan asas contrarius actus dalam hukum administrasi negara, dimana Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya. Dalam konteks ini, DPR dan Presiden yang merupakan pihak yang berwenang membentuk undang-undang dengan sendiri juga berwenang mencabut/mengubah undang-undang. dalam Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, Argumentasi Hukum, Penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2009. Adapun wewenang pembentukan undang-undang oleh Presiden dan DPR terdapat pada Pasal 20 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi: Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Lihat: Indonesia (5), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UUD NRI 1945, Ps.20 ayat (2). 29 Lihat: Indonesia (2), Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan, UU No.12 Tahun 2011, LN Tahun 2011 No.82, TLN No.5234, Ps. 9 ayat (1). Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sendiri merupakan satu dari beberapa materi muatan tentang yang harus ada dalam undang-undang. Lihat: Indonesia (2), Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No.12 Tahun 2011, LN Tahun 2011 No.82, TLN No.5234, Ps.10 ayat (1) huruf d. 279
Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.4 (April 2022) Tema/Edisi : Hukum Perdata (Bulan Keempat) Dalam hal ini, SEMA bukan merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk mengubah dan/atau mencabut suatu undang-undang karena kedudukannya yang berada di bawah undang-undang dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia serta tidak ada pengaturan yang memungkinkan SEMA sebagai instrument pengubah/pencabut suatu undang-undang. Berdasarkan pembahasan di atas, maka pencabutan beberapa pasal dalam KUH Perdata oleh SEMA Nomor 3 Tahun 1963 adalah tidak sah dan pasal-pasal yang dicabut dalam SEMA tersebut tetap berlaku. Hal ini disebabkan SEMA Nomor 3 Tahun 1963 pada dasarnya tidak memiliki kekuatan untuk mengubah dan/atau mencabut undang-undang. Pernyataan bahwa SEMA dapat mencabut undang-undang adalah bentuk sesat berpikir. Dengan mengamini bahwa SEMA dapat mencabut undang-undang, itu sama saja dengan menghancurkan hierarki peraturan perundang-undangan yang akan berdampak luas bagi keutuhan sistem hukum di Indonesia. Oleh sebab itu, pencabutan dan/atau perubahan atas sebagian maupun keseluruhan suatu undang-undang hanya dapat dilakukan melalui dua cara di atas. Sehingga seyogyanya, mekanisme penyelesaian lain di luar kedua cara tersebut adalah tidak sah. b. Adanya kesulitan dalam menentukan terjemahan KUH Perdata yang sesuai tanpa menghilangkan makna aslinya Sampai saat ini, belum ada terjemahan KUH Perdata yang diakui secara resmi oleh Pemerintah. Adapun terjemahan KUH Perdata yang beredar, dipelajari dan dipakai baik oleh masyarakat umum maupun penegak, praktisi, dan akademisi hukum adalah terjemahan karya beberapa sarjana/ahli hukum, salah satunya terjemahan KUH Perdata karya Prof. R. Soebekti S.H. dan R. Tjitrosubidio.30 Namun, terdapat beberapa kesulitan dalam menerjemahkan KUH Perdata. Kesulitan tersebut terkait menentukan terjemahan kata dalam KUH Perdata yang sesuai tanpa menghilangkan makna kata tersebut dalam bahasa aslinya. 30 Prof R. Soebekti merupakan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia periode 1968 sampai dengan tahun 1974. Bersama dengan R. Tjitrosoediro, beliau menerjemahkan Burgerlijke Wetboek menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. dalam Citraaditya, Prof. R. Soebekti, dari diakses S.H., diakses pada 15 Februari 2022, jam 18.35 WIB. 280
Gerhard Mangara dan Tazqia Aulia Al-Djufri Urgensi Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia Untuk melihat kesulitan dalam menentukan terjemahan KUH Perdata yang sesuai tanpa menghilangkan makna aslinya, perlu diperbandingkan antara BW dalam Bahasa Belanda sebagai bahasa aslinya dengan terjemahannya dalam KUH Perdata Bahasa Indonesia secara kata per kata satu atau beberapa pasal. Dalam hal ini, maka Pasal 499 KUH Perdata dapat dijadikan salah satu contoh, terutama terkait dengan kata "zaken" dan kata "goederen". Pada Artikel (Pasal) 499 BW dalam Bahasa Belanda, isinya adalah sebagai berikut: "De wet verstaat door zaken alle goederen en regten welke het voorwerp van eigendom kunnen zijn."31 Sementara dalam terjemahan Bahasa Indonesia pada Pasal 499 KUH Perdata terjemahan Soebekti dan Tjitrosubidio, isi ketentuannya adalah sebagai berikut: "Menurut Undang-Undang, barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik."32 Perhatikan pada kata yang dicetak tebal pada kedua pasal tersebut. Dalam buku terjemahan KUH Perdata, Soebekti dan Tjitrosubidio menerjemahkan kata "zaken" sebagai "barang" dan kata "goderen" sebagai "benda". Pada kenyataannya, kata "zaken" sendiri tidak hanya terdiri dari satu arti saja. Hal ini diamini sendiri oleh Soebekti dan Tjitrosubidio, dimana dalam pengantar buku terjemahan KUH Perdata karyanya, mereka mengakui bahwa kata "zaken" dalam BW dipakai dalam tujuh arti yang berbeda, sehingga kata tersebut dapat diterjemahkan sebagai "barang", "benda", "urusan", dan lain sebagainya.33 31 Navigator, Natrekking door onroerende zaken (O&R nr. 94) 2016/1.1.1, diakses dari diakses pada 15 Februari 2022, jam 18.24 WIB. 32 R Soebekti dan R Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 2017, p.157. 33 Dalam pengantar bukunya, Soebekti dan Tjitrosubidio menyebutkan demikian: "zaken" kami terjemahkan dengan: "kebendaan" sesuai dengan terjemahan dari Komisi Istilah, namun perlulah dicatat di sini bahwa Burgerlijk Wetboek sendiri memakai perkataan "zaken" itu dalam tujuh arti, sehingga acap kali perkataan "zaken" pun kami terjemahkan dengan kata-kata lain, misalnya "barang", "benda", "urusan", dsb. dalam R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, Ibid., p.viii. 281
Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.4 (April 2022) Tema/Edisi : Hukum Perdata (Bulan Keempat) Hal yang sama juga berlaku untuk kata "bezit". Dalam buku terjemahan KUH Perdata. Soebekti dan Tjitrosubidio menerjemahkan kata "bezit" sebagai "kedudukan berkuasa" atau disingkat menjadi "kedudukan."34 Namun dalam buku yang sama, mereka juga mengakui bahwa tidak ada satu pun terjemahan dari kata "bezit" dalam Bahasa Indonesia yang dapat sesuai dengan makna kata aslinya, sehingga dipakailah kata dalam terjemahan yang mendekati makna kata "bezit".35 Hal ini menunjukkan sulitnya menerjemahkan satu kata ke dalam bahasa lain tanpa menghilangkan makna asli kata tersebut. Contoh lain berkaitan dengan sulitnya dalam menentukan terjemahan KUH Perdata yang sesuai tanpa menghilangkan makna aslinya adalah hubungan antara kata "verkopen" dalam Bahasa Belanda dengan kata "jual" dalam terjemahan Bahasa Indonesia.36 Pada zaman Hindia Belanda, kata "jual" dalam Bahasa Indonesia disalin sebagai kata "verkopen" dalam Bahasa Belanda, sehingga orang- orang menganggap bahwa kata "jual" dan "verkopen" memiliki makna yang sama. Akan tetapi, Soepomo membantah hal tersebut dengan argumentasi bahwa kata "jual" dalam Bahasa Indonesia memiliki beberapa arti sesuai kondisinya, misalnya dalam ilmu hukum adat dikenal istilah "jual lepas", "jual tahunan" dan "jual sende" yang maknanya sama dengan kata "jual" dalam Bahasa Indonesia, 34 Penggunaan kata "kedudukan berkuasa" atau disingkat menjadi "berkuasa" sebagai terjemahan kata "bezit" dapat ditemukan dalam beberapa pasal dalam KUH Perdata, salah satunya adalah Pasal 529 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut: yang dinamakan kedudukan berkuasa ialah, kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri, maupun dengan perantaraan orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu. dalam R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, Ibid., p.164. 35 Soebekti dan Tjitrosubidio menjelaskannya sebagai berikut: Istilah "bezit" misalnya. Beberapa istilah Indonesia, seperti "milik" (di samping "milik mutlak") untuk "eigendom", "kuasa", "pegang", "punya", dan lain-lain telah melamar untuk dijadikan terjemahan dari istilah "bezit" itu, namun tidak satupun yang memuaskan. Jika kami akhirnya memilih "kedudukan berkuasa" maka, pilihan itu kami dasarkan atas pertimbangan, bahwa seperti Völlmar mengajarkannya bezit itu bukanlah suatu hak, pun bukan suatu keadaan, melainkan kedua-duanya .... Lagipula "bezit" adalah berhubungan erat dengan "zitten" dan "bezetten", "menduduki". Oleh karena itu maka "kedudukan berkuasa" atau dengan singkat "kedudukan" saja adalah selaras nampaknya dengan arti istilah "bezit". dalam R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, Ibid., p.vii. 36 Penggunaan kata "jual" sebagai terjemahan kata "verkopen" dapat ditemukan dalam beberapa pasal dalam KUH Perdata, salah satunya adalah Pasal 1457 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut: jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. dalam R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, Ibid., p.366. 282
Gerhard Mangara dan Tazqia Aulia Al-Djufri Urgensi Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia dimana hal tersebut tidak dikenal di Belanda dengan kata "verkopení".37 Dengan demikian, maka kata "jual" dalam terjemahan Bahasa Indonesia tidak sama maknanya dengan kata "verkopen" dalam Bahasa Belanda. Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat dilihat bahwa penerjemahan dari BW dalam Bahasa Belanda pada KUH Perdata dalam Bahasa Indonesia merupakan hal yang tidak mudah. Penerjemahan tidak dapat hanya sekadar menerjemahkan secara bebas saja, namun juga membutuhkan analisis terkait situasi sosial dan budaya setempat. Kurangnya pemahaman tersebut dapat menyebabkan perbedaan isi dan makna antara kata asli dengan terjemahannya. Dalam konteks KUH Perdata dan tulisan yang berkaitan dengan hukum, termasuk terkait perjanjian dan kontrak internasional, perbedaan tersebut dapat berakibat pada interpretasi yang berbeda yang dapat menciptakan sengketa. c. KUH Perdata yang digunakan Indonesia telah usang dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman Pada dasarnya, pemberlakuan dari KUH Perdata adalah untuk menghindari kekosongan hukum (recht vacuum) melalui aturan peralihan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana termaktub dalam Pasal I yang menyatakan bahwa "Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini". Mengingat bahwa KUH Perdata merupakan sebuah produk hukum warisan kolonial pada masa lampau, maka tak dapat dipungkiri jika sedikit banyak pembentukannya adalah semata-mata hanya untuk mengejar pemenuhan kepentingan dan tujuan Negara Belanda saja. Sebagai negara merdeka, sudah sepatutnya jika Indonesia membentuk tatanan hukum yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Akan tetapi, Indonesia tampaknya belum mampu melakukan kodifikasi secara mandiri sepenuhnya di samping memang terdapat upaya untuk mencapai hal tersebut. 37 Hal ini diungkapkan oleh Soepomo sebagai berikut: Kita mengetahui dalam pelajaran ilmu hukum adat, bahwa istilah "jual" itu mengenai pengoperan hak (overdracht) dari sesuatu orang kepada orang lain. Apabila pengoperan itu dilakukan untuk selama-lamanya, maka pengoperan itu disebut: "jual lepas" atau "jual mutlak". Pengoperan hak untuk waktu yang tertentu, misalnya pengoperan hak atas sesuatu tanah untuk satu atau dua tahun, disebut "jual tahunan" dan pengoperan hak atas tanah dengan syarat, bahwa tanah itu dapat pulang kembali kepada yang menjual asal uang pembayaran dari pembelian itu dikembalikan (ditebus), disebut "jual sende" atau "jual gadai". Ketiga jenis pengoperan tersebut berlaku dengan pembayaran kontan dari pihak pembeli. dalam R Soepomo, Bab-Bab tentang Hukum Adat, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1984. 283
Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.4 (April 2022) Tema/Edisi : Hukum Perdata (Bulan Keempat) Seperti yang kita ketahui, tidak semua pasal KUH Perdata berlaku. Sebagian telah dicabut keberlakuannya dengan undang-undang baru, misalnya persoalan tentang tanah yang diunifikasi melalui Undang-Undang Pokok Agraria, perkawinan dengan lahirnya Undang-Undang Perkawinan, dan lain sebagainya. Selain itu, munculnya UU ITE dan PP PMSE yang disahkan oleh pemerintah Indonesia demi kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak akibat masifnya transaksi elektronik yang terjadi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Belum lagi, Indonesia juga memiliki perkembangan pesat terhadap industri ekonomi syariah pada aktivitas komersial yang lagi-lagi tidak diatur dalam KUH Perdata, tetapi pengaturannya ada sebatas pada sektor tertentu saja sehingga tidak mencakup keseluruhan dari ekonomi syariah itu sendiri.38 Berdasarkan kondisi aktual yang terjadi pada masa kini, pencabutan KUH Perdata sebetulnya telah terjadi secara implisit melalui undang-undang yang lebih khusus (lex specialis derogat legi generalis). Pengesahan undang-undang di Indonesia dapat dikatakan perlahan mengakomodasi konsep hukum baru dan menanggalkan aturan-aturan KUH Perdata. Lebih lanjut, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) bahkan telah menggagas pembentukan berbagai macam undang-undang di bidang hukum perdata, misalnya melalui Rancangan Undang- Undang (RUU) Perikatan yang diharapkan oleh BPHN untuk masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024.39 Menurut BPHN, pengaturan mengenai hukum perikatan yang diatur KUH Perdata mengalami perkembangan yang sangat signifikan sehingga konsep baru itu perlu diakomodasi dalam RUU Perikatan. Aturan persekutuan perdata, firma dan komanditer juga perlu diperbarui. 38 Saat ini, regulasi mengenai ekonomi syariah hanya terbatas pada sektor tertentu melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Asuransi Syariah yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Pengelolaan Zakat, Wakaf. Sementara di sektor riil, terdapat Undang-Undang terkait Jaminan Produk Halal (JPH). 39 Badan Pembinaan Hukum Nasional, BPHN Mendorong Lahirnya RUU tentang Perikatan, diakses dari lahirnya-ruu-tentang-perikatan, diakses pada 3 April 2022. 284
Gerhard Mangara dan Tazqia Aulia Al-Djufri Urgensi Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia Dalam latar belakang pembentukan RUU Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer40, salah satu masalah krusial adalah mengenai partnership antara persekutuan perdata dengan firma yang masih kurang tegas. Misalnya, firma hukum (law firm) yang sebetulnya cenderung sebagai persekutuan perdata daripada firma. Selain perikatan dan persekutuan, salah satu hal fundamental lain yang berasal dari KUH Perdata adalah perkumpulan sebagai salah satu bentuk badan hukum sosial di Indonesia. Regulasi tentang perikatan masih berdasarkan Pasal 1653 KUH Perdata, Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Kedudukan Badan Hukum dari Perkumpulan (Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen), serta Staatsblad 1942 Nomor 13 jo Nomor 14 Indonesia tentang Perkumpulan Indonesia (Inlandsche Vereeniging). Terlebih, regulasi yang berlaku tersebut belum memiliki terjemahan secara resmi dan tidak ada penjelasan mengenai kedudukan dan sifat dari perkumpulan, apakah perkumpulan tersebut didirikan oleh kekuasaan umum (op openbaar gezag ingesteld), diakui (erkend), diizinkan sebagai diperbolehkan (geoorloofd, toegelaten), serta perkumpulan lainnya berkaitan dengan status badan hukum dari macam-macam perkumpulan tersebut.41 Hal ini diperparah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) yang turut pula mengatur tentang perkumpulan dan seharusnya terpisah dari UU Ormas akibat perbedaan karakteristik, dimana perkumpulan tidak cukup hanya didaftarkan saja, namun perlu mendapatkan pengesahan negara untuk menjadi subjek hukum mandiri. Meski demikian, kedudukan KUH Perdata dalam praktik hukum di lapangan setara dengan undang-undang. Padahal, KUH Perdata yang digunakan telah mencapai usia 183 tahun dan belum mengalami revisi hingga saat ini. Di samping itu, Belanda selaku Negara tempat asal KUH Perdata telah melakukan revisi berulang kali terhadap KUH Perdata yang masih dipakai oleh Indonesia. 40 Badan Pembinaan Hukum Nasional, Naskah Akademis RUU tentang Persekutuan Perdata, dari diakses pada 2 April 2022. Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer, diakses 41 Badan Pembinaan Hukum Nasional, Naskah Akademis RUU tentang Perkumpulan, diakses dari diakses pada 2 April 2022. 285
Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.4 (April 2022) Tema/Edisi : Hukum Perdata (Bulan Keempat) Lebih lanjut, bahkan keberadaan KUH Perdata/BW di Belanda diganti menjadi Nieuw Burgerlijk Wetboek sejak 1992.42 Selain itu, KUH Perdata secara formil juga dianggap jauh dari nilai-nilai Pancasila yang seharusnya menjadi sumber segala sumber hukum negara Indonesia dan pembentukannya yang jauh dari kaidah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPPU).43 Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan jika pemerintah Indonesia tengah melakukan modifikasi terkait perubahan aturan-aturan lama dalam KUH Perdata menjadi sebuah peraturan yang baru. Implikasi dari modifikasi tersebut adalah bahwa perubahan yang terjadi bersifat tambal sulam atau sektoral dan tersebar di beberapa undang-undang. Dengan gencarnya usungan terhadap perubahan konsep-konsep fundamental pada KUH Perdata seperti konsep perikatan, persekutuan, dan perkumpulan, maka kemungkinan lahirnya undang- undang yang mencabut pasal-pasal "sakti" KUH Perdata (Pasal 1320, 1338, 1339, 1234, dan semacamnya) dapat terjadi. Jika demikian, maka KUH Perdata akan kehilangan kekuatan yuridisnya karena dicabut oleh undang-undang yang bersifat lex specialis dan hanyalah menjadi seonggok peraturan usang yang menyisakan pasal-pasal "tidak penting" karena jarang digunakan atau tidak lagi relevan. 2. Bentuk Pembaharuan KUH Perdata yang Dapat Dilakukan Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dilihat bahwa urgensi untuk melakukan pembaharuan KUH Perdata merupakan hal penting demi terwujudnya tatanan hukum Indonesia yang lebih baik. Banyaknya substansi yang telah dianulir undang-undang lain membuktikan jika KUH Perdata sudah tak sesuai dengan perkembangan zaman sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap hukum peninggalan kolonial. Oleh sebab itu, upaya pembaharuan KUH Perdata wajib menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam Program Legislasi Nasional (prolegnas). Rekodifikasi adalah suatu upaya yang membutuhkan waktu lama dan proses rumit sehingga menimbulkan perkembangan hukum berjalan di belakang. 42 Ria, Belanda Berulang Kali Revisi, Indonesia Masih Gunakan KUHPerdata "Usang", diakses dari diakses pada 13 Februari 2022, jam 13.21 WIB. 43 MK RI, Anggap Ketinggalan Zaman, Mahasiswa dan Dosen Uji Formil Kitab Undang- Undang Perdata, diakses dari pada 13 Februari 2021, jam 14.32 WIB. 286
Gerhard Mangara dan Tazqia Aulia Al-Djufri Urgensi Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia Menurut penulis, adapun bentuk pembaharuan KUH Perdata dapat dilakukan dengan mengodifikasi, memasukkan hal-hal yang baru berkembang di ranah hukum privat sekaligus melakukan kodifikasi undang-undang terkait revisi KUH Perdata. Nomenklatur pembentukan KUH Perdata dapat mengacu kepada proses unifikasi KUHP yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.44 Hal ini berimplikasi pada revisi KUHP dengan nomenklatur undang-undang perubahan KUHP yang baru adalah "Rancangan Undang-Undang Nomor X tahun 20XX tentang Perubahan atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" dan bukan "Rancangan Undang- Undang Nomor X tahun 20XX tentang Perubahan atas Wetboek van Strafrecht voor Indonesie/Nederlands-Indie."45 Dengan demikian, peraturan perundang- undangan yang baru tetap memiliki judul dengan menggunakan padanan kata bahasa Indonesia dengan mengacu juga terhadap Pasal 91 UU PPPU.46 Oleh karena itu, sebelum pemerintah mengesahkan aturan perubahan KUH Perdata yang memiliki bahasa asli berupa bahasa Belanda dalam Staatsblad 1847 Nomor 23 yang mana memiliki nomenklatur resmi sebagai berikut: Burgerlijke Wetboek voor Indonesie/Nederlands-Indie, maka pemerintah Indonesia dapat membuat suatu undang-undang khusus berisi penegasan atau terjemahan resmi KUHPerdata agar nomenklatur peraturan perundang-undangan yang baru menjadi "Undang-Undang Nomor X tahun 20XX tentang Perubahan atas Kitab Undang- Undang Hukum Perdata", bukan "Undang-Undang Nomor X tahun 20XX tentang Perubahan atas Burgerlijke Wetboek voor Indonesie/Nederlands-Indie". 44 Unifikasi dan pemberlakuan KUHP dari terjemahan WvS untuk seluruh rakyat Indonesia ditegaskan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana. Salah satu yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah perubahan nama undang-undang hukum pidana dari "Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsh-Indie" menjadi "Wetboek van Strafrecht" yang dapat disebut sebagai "Kitab Undang-Undang Hukum pidana." Lihat: Indonesia (6), Undang-Undang tentang Peraturan tentang Hukum Pidana, UU No.1 Tahun 1946, Ps.16. 45 Hukumonline, Rancangan Undang-Undang 2019: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diakses dari diakses pada 4 April 2022, jam 09.12 WIB. 46 Pasal 91 UU PPPU berbunyi sebagai berikut: Dalam hal Peraturan Perundang-undangan perlu diterjemahkan ke dalam bahasa asing, penerjemahannya dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Lihat: Indonesia (2), Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No.12 Tahun 2011, LN Tahun 2011 No.82, TLN No.5234, Ps. 91 ayat (1). 287
Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.4 (April 2022) Tema/Edisi : Hukum Perdata (Bulan Keempat) Hal ini diperkuat dengan adanya Bab III Nomor 254 dalam UU PPPU bahwa penggunaan kata, frasa, atau istilah bahasa asing hanya digunakan di dalam penjelasan Peraturan Perundang-Undangan.47 Pembaruan KUH Perdata diperlukan mengingat beberapa ketentuan dalam KUH Perdata telah dicabut dan tersebar dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Akibatnya, KUH Perdata tidak lagi menjadi induk dari hukum perdata Indonesia yang utuh karena isinya terpisah-pisah. Selain itu, tak dapat dipungkiri bahwa terdapat prinsip-prinsip umum dalam KUH Perdata warisan kolonial yang sangat penting dan fundamental di bidang hukum perdata Indonesia, seperti asas kebebasan berkontrak, asas konsesualisme, asas kepercayaan, asas kekuatan mengikat, asas persamaan hukum, asas keseimbangan dan sebagainya. Sehingga, upaya pembaharuan yang dapat ditempuh oleh pemerintah adalah dengan menyisir substansi yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. C. PENUTUP a. Terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan dalam KUH Perdata di Indonesia, yaitu masalah kejelasan status KUH Perdata di Indonesia antara sebagai undang-undang atau sebagai suatu dokumen yang hanya mengelompokkan hukum tak tertulis. kesulitan dalam menentukan terjemahan KUH Perdata dalam padanan Bahasa Indonesia yang sesuai tanpa menghilangkan makna aslinya seperti penerjemahan kata "bezit", "zakken" dan "verkopen" dalam Bahasa Indonesia, serta KUH Perdata di Indonesia yang telah using dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman. b. Terdapat bentuk pembaharuan KUH Perdata di Indonesia yang dapat dilakukan, yaitu mengodifikasi dan memasukkan hal-hal yang baru berkembang di ranah hukum privat sekaligus melakukan kodifikasi undang- undang terkait dalam revisi KUH Perdata. 47 Adapun isi lampiran Bab III Nomor 254 UU PPU adalah sebagai berikut: Penggunaan kata, frasa, atau istilah bahasa asing hanya digunakan di dalam penjelasan Peraturan Perundang- undangan. Kata, frasa, atau istilah bahasa asing itu didahului oleh padanannya dalam Bahasa Indonesia, ditulis miring, dan diletakkan di antara tanda baca kurung ( ). Contoh: 1. penghinaan terhadap peradilan (contempt of court), 2. penggabungan (merger). Lihat: Indonesia (2), Lampiran I Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No.12 Tahun 2011, LN Tahun 2011 No.82, TLN No.5234, Bab III No.254. 288
Gerhard Mangara dan Tazqia Aulia Al-Djufri Urgensi Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia DAFTAR PUSTAKA Buku Hadjon, Philipus M dan Tatiek Sri Djamiati. 2009. Argumentasi Hukum (Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada University Press). Indrati, Maria Farida. 2019. Ilmu Perundang-undangan 1 (Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius). Kaiser, Wolfgang. 2015. The Cambridge Companion to Roman Law (Cambridge: Penerbit Cambridge University Press). Muhammad, Abdulkadir. 2017. Hukum Perdata Indonesia (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti). Pagé, Dominique. 1975. Petit dictionnaire de droit quebecois et canadien [A little dictionary of Quebecois and Canadian law] (Montreal: Penerbit Fides). Safira, Martha Eri. 2017. Hukum Perdata (Ponorogo: Penerbit Nata Karya). Soebekti, R. dan R. Tjitrosudibio. 2017. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: Penerbit Balai Pustaka). Soepomo, R.. 1984. Bab-Bab tentang Hukum Adat. (Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita). Yulia. 2015. Buku Ajar Hukum Perdata. (Lhokseumawe: Penerbit BieNa Edukasi). Publikasi Fontein, A.. A Century of Codification in Holland. Journal of Comparative Legislation and International Law. Vol.21. No.3 (1939). Maharani, Aisyah. Ironi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Sistem Hukum di Indonesia. RechtsVinding Online (2020). Nursadi, Harsanto. Tindakan Hukum Administrasi (Negara) Perpajakan yang Dapat Berakibat pada Tindakan Pidana. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol.48. No.1 (2018). Oppusunggu, Yu Un. Arti Penting Hukum Antartata Hukum untuk Indonesia. Jurnal Rechtsvinding. Vol.7. No.2 (Agustus 2018). Senkowska-Gluck, Monika. Effect of Napoleonic Legislation on the Development of the 19th-century Europe. Acta Poloniae Historica. No.38 (1978). Website Asmara, Yuda. Kedudukan SEMA Terhadap Suatu Undang-Undang. diakses dari undang-undang-lt5da3d5db300a9. diakses pada 15 Februari 2022. Badan Pembinaan Hukum Nasional. BPHN Mendorong Lahirnya RUU tentang dari Perikatan. lahirnya-ruu-tentang-perikatan, diakses pada 3 April 2022. diakses Britannica. Napoleonic Wars. diakses Februari 2022. diakses pada dari 8 289
Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.4 (April 2022) Tema/Edisi : Hukum Perdata (Bulan Keempat) Hukumonline. Merajut Kembali KUH Perdata (I). diakses hol21483?page=all. diakses pada 8 Februari 2022. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Diprediksi Tumbuh Delapan Kali Lipat di Tahun 2030. diakses dari Indonesia. Ekonomi Digital MK RI. Anggap Ketinggalan Zaman, Mahasiswa dan Dosen Uji Formil Kitab dari Perdata. 13 Undang-Undang Februari 2021. diakses pada Navigator. Natrekking door onroerende zaken (O&R nr. 94) 2016/1.1.1. diakses dari de-grond?ctx=WKNL_CSL_2309. diakses pada 15 Februari 2022. Ria. Belanda Berulang Kali Revisi, Indonesia Masih Gunakan KUHPerdata "Usang". lt55317e44a1864. diakses pada 13 Februari 2022. diakses dari Sumber Hukum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata / KUH Perdata), Staatsblad 1847 Nomor 23. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1963 tentang Gagasan Menganggap Burgerlijk Wetboek Tidak Sebagai Undang-Undang. dari 290