Indonesian Perspective, Vol. 7 No. 2 ( Juli- Desember 2022): 134-144 Realisme versus Liberalisme: Suatu Perbandingan Paradigmatis Mohamad Rosyidin Universitas Diponegoro Abstract Realism and liberalism are the most dominant paradigms in the study of International Relations. Both are often positioned diametrically because they have basic assumptions that contradict each other. Even though comparing the two paradigms violates the principle of incommensurability, it doesn't mean it's not useful. This paper attempts to map the two paradigms based on their underlying assumptions. Although in many respects realism and liberalism are opposites in viewing the phenomenon of international relations, both of them basically have similarities in viewing the nature of the international system and the nature of actors. This paper attempts to see what are the strong and weaknesses of each paradigm to see how far both are able to explain the phenomenon of international relations. Nevertheless, this paper does not pretend to judge one paradigm as better than another. Keywords: realism; liberalism; international relations; incommensurability Abstrak Realisme dan liberalisme adalah paradigma paling dominan dalam studi Hubungan Internasional. Keduanya kerap diposisikan secara diametral karena memiliki asumsi dasar yang saling bertolak belakang. Meskipun membandingkan kedua paradigma melanggar prinsip incommensurability, namun bukan berarti tidak bermanfaat. Tulisan ini berupaya memetakan kedua paradigma berdasarkan asumsi yang mendasarinya. Meskipun dalam banyak segi realisme dan liberalisme saling berseberangan dalam melihat fenomena hubungan internasional, keduanya pada dasarnya memiliki kesamaan dalam memandang hakikat sistem internasional dan sifat aktor. Tulisan ini berupaya untuk melihat apa saja kelebihan dan kekurangan masing-masing paradigma untuk melihat sejauh mana keduanya mampu menjelaskan fenomena hubungan internasional. Meskipun demikian, tulisan ini tidak berpretensi untuk menilai paradigma yang satu lebih baik daripada paradigma yang lain. Kata-kata kunci: realisme; liberalisme; hubungan internasional; incommensurability 134
Rosyidin, Realisme versus Liberalisme Pendahuluan tradisi keilmuan sebenarnya adalah upaya yang sia-sia. Thomas Kuhn mengingatkan tentang prinsip ilmu bahwa dua paradigma tidak bisa dibandingkan satu sama lain (Kuhn, 1970). Hal ini terjadi karena dua paradigma mempunyai perspektif yang berbeda dalam melihat fenomena sehingga membandingkan merupakan pekerjaan yang sia-sia belaka. Ilustrasi terkenal tentang hal ini adalah anekdot dua orang buta dungu dan seekor gajah. Ketika orang buta ditanya "Seperti apakah gajah itu?" maka kedua orang buta itu akan memberikan jawaban yang berbeda. Si orang buta yang pertama meraba-raba bagian kepalanya lalu berkata, "Gajah itu punya belalai dan dua gading." Si orang buta yang kedua meraba-raba bagian belakang gajah itu lalu menyahut, "Kamu salah! Gajah itu punya ekor yang selalu bergerak-gerak." Sampai di sini kisahnya dan kita bisa menarik kesimpulan bahwa perbedaan pendekatan terhadap satu fenomena menghasilkan kesimpulan yang berbeda pula. Lalu apakah bijak jika kita memperdebatkan kedua pendapat orang buta dan dungu itu? Dalam tradisi pemikiran ilmu Hubungan Internasional (HI), ada dua paradigma besar yang sangat dominan yaitu realisme dan liberalisme. Alih- alih teori, keduanya merupakan paradigma atau kerangka konseptual yang menentukan bidang yang diteliti, membatasi konsepsi kita terhadap realitas, dan menentukan agenda penelitian serta memandu pembuatan kebijakan (Lamy, 20021: 183). Realisme dan liberalisme beradu pandangan tentang hakekat politik global; tentang siapakah aktor atau unit yang menjalankan hubungan internasional serta tentang bagaimanakah asumsi mereka terhadap sifat dasar hubungan internasional (Viotti and Kauppi, 1990: 5). Kedua paradigma kerap dianggap sebagai perspektif tradisionalis karena sangat berpengaruh dalam studi HI pasca perang. Terutama realisme yang merayakan kemenangannya atas idealisme Wilsonian yang dipandang gagal melihat 'realitas objektif' bahwa negara pada kenyataannya suka berperang. Sementara itu, liberalisme muncul ke permukaan pada dekade 1970-an ketika mendapati kenyataan bahwa hubungan internasional ternyata semakin kompleks karena fenomena itulah 'transnasionalisme' (Nye and Keohane, 1971: 329-349). Saat perdebatan kedua paradigma berkembang, masing-masing melancarkan attack dan counter-attack yang bertubi-tubi. Membandingkan dua paradigma dalam incommensurability dalam filsafat Tulisan ini sekadar memetakan perdebatan antara realisme dan liberalisme. Meskipun penulis percaya pada prinsip incommensurability dari Thomas Kuhn, namun penulis juga percaya bahwa tidak ada perspektif 135
Indonesian Perspective, Vol. 7, No. 2 ( Juli- Desember 2022): 134-144 yang secara genuine benar-benar berbeda. Jika kita menggali lebih dalam akan kelihatan bahwa kedua paradigma ternyata memiliki unsur kesamaan juga. Artinya, perdebatan paradigmatis yang berlarut-larut itu hanya tampak di permukaan. Di lapisan terdalam akan kita dapati kesamaan keduanya. Tulisan ini berpendapat bahwa tugas ilmuwan HI bukanlah membanding-bandingkan mana paradigma yang paling layak untuk memahami fenomena hubungan internasional. Sebagai ilmu yang mempelajari fenomena sosial, HI adalah disiplin ilmu yang kompleks sehingga kita tidak cukup hanya mengandalkan satu paradigma yang kita anggap paling 'paripurna' untuk menjelaskan hal itu. Alih-alih mencari kesempurnaan, perbandingan dalam tulisan ini justru dimaksudkan sebagai upaya untuk melihat 'ketidaksempurnaan' sebuah perspektif. Dengan begitu kita akan bisa memilih dan memilah mana perspektif yang akan kita pakai dalam menjelaskan fenomena hubungan internasional. Tulisan ini terdiri dari empat bagian. Bagian pertama akan meninjau asumsi dasar realisme sebagai suatu pendekatan dalam disiplin ilmu HI. Bagian kedua akan meninjau asumsi dasar liberalisme dan dalam hal apa saja liberalisme berbagi kesamaan dengan realisme. Bagian ketiga akan menelaah kelebihan dan kelemahan kedua perspektif dalam menjelaskan fenomena internasional. Bagian keempat atau terakhir adalah kesimpulan. Asumsi dasar realisme Realisme bisa dianggap sebagai teori, filsafat politik, atau bahkan filsafat ilmu. Anggapan seperti itu sah- sah saja tergantung konteks penggunaannya. Ketika kita mengatakan bahwa dunia itu konfliktual maka kita berada pada posisi realisme sebagai sebuah paradigma. Ketika kita mengatakan bahwa hanya dengan keseimbangan kekuasaan lah maka stabilitas internasional akan terjamin maka kita berada pada posisi realisme sebagai sebuah teori. Ketika kita mengatakan bahwa jika ingin berkuasa maka jalan satu-satunya adalah dengan menghalalkan segala cara maka kita berada pada posisi realisme sebagai sebuah filsafat politik. Dan ketika kita mengatakan bahwa ada realitas di luar sana yang independen dari pengamat tetapi realitas itu bukan sesuatu yang kasat mata atau non material, maka kita berada pada posisi realisme sebagai sebuah aliran dalam filsafat ilmu. Dalam tulisan ini, realisme sebuah mengingat ia digolongkan ke dalam apa yang kita kenal sebagai grand theory atau 'teori' yang berjangkauan luas. lebih diperlakukan sebagai Sebagai paradigma, realisme memiliki tiga asumsi dasar (hard core) (Legro and Moravscik, 1999: 12-18). Pertama, realisme memandang bahwa hakikat aktor adalah tunggal (unitary) dan rasional dalam dunia yang anarki. Dua konsep kunci 136
Rosyidin, Realisme versus Liberalisme di dalam asumsi dasar yang pertama ini adalah 'rasional' dan 'anarki'. Rasional disini dimaknai sebagai sifat aktor yang senantiasa mementingkan diri sendiri atau individual goal-seeking under constraints (Snidal, 2002: 74). Mengadopsi teori pilihan rasional dari ilmu ekonomi, realisme percaya bahwa aktor dalam bertindak selalu memperhitungkan untung dan ruginya. Prinsipnya sederhana saja, mendapatkan keuntungan sebesar- besarnya dan kerugian yang sekecil-kecilnya. Perilaku aktor dimotivasi oleh kecenderungan untuk mengantisipasi konsekuensi dari tindakannya (logic of consequences). Konsep kedua adalah anarki yang dimaknai sebagai ketiadaan otoritas di atas negara. Kenneth Waltz membedakan antara sistem politik domestik dan internasional. Dalam karya yang sering disebut-sebut sebagai 'kitab suci' kaum realis ia menyatakan bahwa, "Domestic political structures have governmental institutions and offices as their concrete counterparts. International politics, in contrast, has been called 'politics in the absence of government'" (Waltz, 1979: 88). Dengan demikian, realisme memandang bahwa dalam lingkungan dimana tidak ada otoritas yang mendikte negara, negara akan selalu mengejar keuntungan untuk dirinya sendiri. Kedua, realisme memandang bahwa realitas hubungan internasional adalah konfliktual. Sekali lagi realisme mengadopsi teori ekonomi yang berasumsi bahwa aktor saling berkompetisi untuk memperebutkan sumberdaya yang terbatas. Pandangan ini sebenarnya derivasi dari premis dasar realisme yang pertama yaitu sistem internasional yang anarki menyebabkan tidak adanya rasa saling percaya antar negara karena tidak ingin dikhianati. Semua negara adalah potensi ancaman dan satu-satunya solusi untuk keluar dari itu adalah dengan bertumpu pada peningkatan kekuatan sendiri (Mearsheimer, 1990: 12). Perang, dengan demikian terjadi karena tidak ada yang bisa mencegahnya (Waltz, 1979: 232). Tidak ada yang bisa menjamin bahwa negara lain akan bersikap baik sehingga relasi antar bangsa penuh oleh rasa saling curiga terhadap maksud pihak lain. Situasi seperti itu membuat hubungan internasional menjadi arena 'struggle for power' (Morgenthau, 1948). Dimana negara-negara saling berlomba- lomba memperbesar kekuasaan untuk menjadi yang paling kuat. Konsekuensinya, kerjasama sangat sulit terwujud. Semenjak negara tidak tahu pasti akan maksud negara lain, negara akan mempertimbangkan 'shadow of the future' (Axelrod, 1984). Bahwa jangan sampai pihak lain mendapatkan keuntungan lebih besar dari dirinya (Grieco, 1988: 485-507). Dengan cara pandang seperti ini, realisme pesimis terhadap perdamaian dunia. 137
Indonesian Perspective, Vol. 7, No. 2 ( Juli- Desember 2022): 134-144 internasional ditentukan oleh kapabilitas material. Realisme percaya bahwa perilaku negara dibentuk sepenuhnya oleh struktur material dalam sistem internasional (Mearsheimer, 1995: 91). Struktur material di sini adalah segala sesuatu yang kasat mata dan dapat dihitung (tangible power) seperti postur militer suatu negara, pendapatan perkapita, jumlah anggaran pertahanan, jumlah senjata nuklir, kemampuan persenjataan, luas wilayah, posisi geografis, kekayaan sumberdaya alam, dan sebagainya. Politik internasional ditentukan oleh jumlah negara negara besar yang membentuk pola distribusi kekuasaan. Dinamika internasional akan ditentukan oleh polaritas antar negara-negara besar ini. Menurut Kenneth Waltz, indikator suatu negara dikategorikan sebagai negara besar adalah jumlah populasi dan luas wilayah, sokongan sumberdaya, kapabilitas ekonomi dan militer, serta stabilitas politik (Waltz, 1993: 50). Jadi realis melulu melihat struktur material ini sebagai variabel independen untuk memahami fenomena hubungan internasional. Realis memandang bahwa dimensi-dimensi non material seperti budaya, norma dan nilai, ideologi tidak begitu penting. Meminjam kalimat Joseph Frankel, "...material resources constitute a fundamental "reality" that exercises an exogenous influence on state behavior no matter what states seek, believe, or construct" (Legro and Moravscik, 1999:18). Ketiga, realisme memandang bahwa struktur Asumsi dasar liberalisme Sama halnya dengan realisme, liberalisme bisa dipahami sebagai suatu paradigma, teori, dan filsafat politik, tetapi tidak ada aliran liberalisme dalam filsafat ilmu. Liberalisme terkadang juga dipahami sebagai antitesis dari realisme karena liberalisme lebih optimis dalam memandang dunia. Optimisme liberalisme berakar dari filsafat abad pencerahan yang mengatakan bahwa sifat manusia itu pada dasarnya baik karena manusia memiliki rasio. Dalam alam pikir Barat, rasionalitas manusia ini menempati posisi yang sangat sentral. Rasionalitas di sini bukan dimaknai sebagai pertimbangan untung-rugi dalam melakukan suatu tindakan. Rasionalitas lebih dimaknai sebagai pembebasan dari segala bentuk represi terhadap hak-hak sebagai manusia. Tidak ada yang lebih mulia daripada kebebasan individu. Filosofi ini dikenal dengan sebutan liberalisme klasik. Para penganut liberalisme klasik percaya bahwa hanya dengan membebaskan nalar manusia maka kemajuan akan diraih. Ada banyak asumsi tentang bagaimana liberalisme memandang fenomena hubungan internasional. Liberalisme klasik menyediakan landasan filosofis bagi perspektif liberalisme dalam ilmu HI. Akan tetapi karena liberalisme dalam ilmu HI dipahami sebagai 'rumah besar' yang menaungi cabang-cabang pemikiran liberal lain, maka dalam tulisan ini 138
Rosyidin, Realisme versus Liberalisme liberalisme tidak diperlakukan sebagai filsafat politik melainkan suatu 'program riset' (Lakatos and Musgrave, 1970). Sebagai sebuah paradigma keilmuan, liberalisme mempunyai tiga asumsi dasar (Moravcsik, 1997: 516- 521). Pertama, aktor utama adalah individu dan kelompok masyarakat. Seperti halnya realisme, liberalisme memandang para aktor itu sedang mengejar kepentingan pribadi dalam lingkungan yang anarki. Dengan kata lain, individu dan kelompok bertindak berdasarkan pertimbangan untung- rugi dalam memperebutkan sumberdaya yang terbatas. Penekanan pada aktor liberalisme memandang fenomena hubungan internasional tak lebih dari produk interaksi mereka. Liberalisme melihat secara 'bottom up' yakni tindakan negara dan interaksi antar bangsa di dunia hanyalah hasil dari dinamika politik domestik. Singkatnya, menurut liberalisme hubungan internasional adalah "sistem politik dan ekonomi domestik yang beroperasi di tingkat internasional" (Lamy, Bayliss, Smith and Owens, 2012: 78). individu dan kelompok ini membuat perspektif Kedua, negara sebagai representasi dan kepentingan negara berasal dari kepentingan individu dan kelompok di dalam masyarakat. Menurut liberalisme, pemerintah hanya berfungsi sebagai saluran aspirasi dari kepentingan aktor-aktor domestik yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk kebijakan negara. Perlakuan istimewa terhadap kepentingan domestik ini membuat liberalisme menaruh perhatian yang sangat serius terhadap rezim suatu negara. Salah satu varian liberalisme yang hirau dengan masalah rezim politik adalah liberalisme republikan yang memandang bahwa karakter suatu rezim menentukan sifat hubungan internasional. Dari asumsi itu muncul teori perdamaian demokratis yang menyatakan bahwa negara demokratis cenderung damai karena demokrasi menjamin kontrol masyarakat terhadap pemerintah (Doyle, 1983: 323-353; Doyle, 1986: 1151-1169). Ketiga, interdependensi sebagai karakter hubungan internasional. Tidak seperti realisme yang memandang secara pesimis sifat negara, liberalisme percaya bahwa fitur relasi antar bangsa didominasi oleh kerjasama. Menurut penganut liberalisme, anarki tidak serta-merta membuat negara merasa saling curiga satu sama lain yang kemudian memicu peningkatan kekuatan militer. Helen Milner menyatakan bahwa, "Interdependence is not the opposite of anarchy as we have defined it i.e., an absence of central authority" (Milner, 1991: 82). Anarki internasional justru menjadi pendorong negara-negara untuk saling bekerjasama untuk meminimalisir rasa saling curiga tersebut. Kerjasama internasional dimungkinkan sebab 139
Indonesian Perspective, Vol. 7, No. 2 ( Juli- Desember 2022): 134-144 negara tidak peduli terhadap shadow of the future (Baldwin, 1993; Powell, 1994: 313-334). Untuk menjembatani ketidakpastian dalam hubungan internasional sekaligus memfasilitasi interdependensi, negara menciptakan institusi atau rezim yang mengatur kerjasama antar pihak-pihak yang terlibat. Inilah varian liberalisme yang dinamakan liberalisme institusional (Keohane, 1984; Keohane, 1995). Jadi liberalisme institusional ingin menjembatani jurang yang memisahkan antara realisme dan liberalisme. Realisme versus liberalisme: siapa yang menang? Sebagai perspektif yang sangat dominan, realisme memang unggul dalam banyak hal. Realisme misalnya mampu menjadi pedoman pembuat ini sangat luar negeri. Di Amerika Serikat, perspektif kebijakan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan luar negeri negara adidaya itu. Realisme jauh dari angan-angan ingin membuat dunia berada dalam harmoni. Bagi realisme, harmoni adalah hal yang mustahil semenjak negara adalah unit politik yang senantiasa didorong untuk mengejar kekuasaan. Realisme ingin meyakinkan para pembuat kebijakan dan juga para ilmuwan HI bahwa apa yang dinamakan semua negara hidup rukun dan damai itu tidak ada kecuali konflik yang tiada berakhir. Dengan begitu realisme memperlakukan hubungan internasional seperti apa adanya (as what it is). Ketika Perang Dingin berakhir, banyak pakar HI mempertanyakan relevansi dan validitas realisme. Peralihan dari sistem bipolar ke multipolar diprediksi realis bakal memicu banyak konflik antar negara (Mearsheimer, 1995: 5-33). Prediksi ini berangkat dari asumsi bahwa sistem bipolar lebih stabil dibanding sistem multipolar karena manajemen kekuasaan dan konflik relatif lebih mudah. Perang Dingin merupakan bukti kemenangan realis dalam memandang dunia. Namun setelah ditunggu-tunggu, ternyata prediksi realisme bahwa sistem multipolar akan timbul konflik besar tidak terjadi (Lebow, 1994: 249-277). Prediksi Mearsheimer bahwa Eropa pasca Perang Dingin akan rentan konflik meleset karena faktanya Eropa justru bergerak sangat progresif ke arah integrasi dengan terbentuknya Uni Eropa. Menanggapi kritik tersebut, realis berdalih bahwa perubahan sistem memang terjadi tetapi itu tidak mengubah hakekat sistem itu (Waltz, 2000: 5). Tren kerjasama ekonomi yang mendominasi hubungan internasional bukan berarti mengubah struktur dasar hubungan internasional; anarki tetap ada, kompetisi militer marak (Waltz, 1993: 59-60). Meskipun demikian, setidaknya penekanan realisme pada distribusi material tidak bisa dipakai untuk menjelaskan perubahan sistem internasional. Rival berat realisme yaitu liberalisme, di lain pihak unggul dalam menjelaskan tren globalisasi yang melanda dunia pasca Perang Dingin dan 140
Rosyidin, Realisme versus Liberalisme memuncak pada abad 21 sekarang. Saat ini negara-negara cenderung menghindari konfrontasi dan beralih ke kerjasama terutama dalam bidang ekonomi. Forum-forum multilateral seperti APEC, ACFTA, G-20, MDGs, dan banyak rezim lain membuktikan relevansi liberalisme dalam hubungan internasional kontemporer. Kecenderungan yang sangat menyolok adalah pemerintah di seluruh dunia memfasilitasi globalisasi dengan mengadopsi keterbukaan ekonomi dan liberalisasi. Hasilnya bukan hanya hubungan saling ketergantungan yang meningkat antar negara dan antar kawasan, tetapi juga lahirnya sistem perdagangan, produksi, dan finansial global yang kompleks dan sangat terintegrasi (Ikenberry, 2000). Hal ini membuat negara-negara berpikir bahwa perang adalah situasi yang sudah ketinggalan jaman (Mueller, 1996). Di samping itu, liberalisme juga unggul dalam memprediksi bahwa demokrasi merupakan jalan menuju perdamaian selain perdagangan bebas (Russet, 1993). Faktanya pasca runtuhnya komunisme di Uni Soviet, negara-negara di dunia berderap menuju sistem demokrasi. Sekarang pun pemerintahan di hampir seluruh dunia mengklaim sebagai negara 'demokratis'. Agaknya tesis Francis Fukuyama benar bahwa akhir Perang Dingin merupakan terompet kemenangan bagi ideologi demokrasi liberal Barat (Fukuyama, 1992). Komunitas dunia saat ini percaya bahwa untuk mengakhiri perang maka sistem demokrasi menyediakan resep manjur karena dengan sistem itulah agresivitas negara bisa ditekan oleh kehendak publik. Liberalisme memegang keyakinan penuh bahwa kekuasaan masyarakat mampu mengekang ambisi negara untuk menggunakan kekerasan terhadap negara lain. Dalam pikiran kaum liberal, negara adalah subordinasi dari aspirasi masyarakat sehingga ketika negara akan memutuskan untuk berperang, harus melalui mekanisme checks and balances di parlemen. Dengan logika seperti itu, demokratisasi adalah kabar baik bagi perdamaian dunia. Walaupun begitu, bukan berarti liberalisme kebal dari kritik. Salah satu kelemahan liberalisme adalah ia tidak bisa menjelaskan paradoks kerjasama. Menurut liberalisme, ketika negara-negara terlibat dalam kerjasama ekonomi yang intensif maka cenderung damai. Namun faktanya, ada negara yang sangat erat kerjasama ekonominya tetapi konfliktual dalam aspek lainnya. Artinya, tidak ada hubungan kausalitas antara interdependensi dan perdamaian (McMillan, 1997: 33- 58). Ada faktor lain yang luput dari perhatian liberalisme. Contohnya adalah hubungan Cina-Jepang. Dalam bidang ekonomi, kedua negara merupakan mitra dagang utama, namun dalam hal politik kedua negara masih terperangkap dalam situasi konfliktual berkenaan dengan sejarah masa lalu (Buszynski, 2009: 143-171) lain adalah hubungan Indonesia-Malaysia yang kerap diwarnai Contoh 141
Indonesian Perspective, Vol. 7, No. 2 ( Juli- Desember 2022): 134-144 permusuhan meskipun Malaysia adalah mitra dagang besar bagi Indonesia. Liberalisme lemah dalam menjelaskan kenyataan ini. Kelemahan lain yang juga penting disoroti dalam tulisan ini adalah tentang metodologi liberalisme. Model penjelasan liberalisme yang bersifat 'bottom up' mengabaikan faktor lingkungan internasional sebagai variabel yang turut berperan penting dalam memahami justru perilaku negara. Dukungan menyimpan paradoks ketika dipakai untuk menjelaskan interaksi antar negara. Klaim bahwa individu dan kelompok domestik merupakan aktor kunci dalam membentuk kepentingan dan menyetir tindakan negara secara otomatis menyangkal bahwa globalisasi adalah faktor yang menentukan perilaku negara. Padahal dalam dunia yang borderless seperti sekarang ini, negara tidak mungkin melepaskan diri dari tekanan internasional. Strategi Amerika menggeser fokus keamanannya dari Timur Tengah ke Asia Pasifik tidak mungkin bisa dipahami tanpa melihat faktor kebangkitan Cina. Peran aktif Indonesia dalam forum-forum multilateral dunia mustahil dipahami tanpa memandang dinamika internasional yang sedang terjadi. Robert Putnam suatu kali pernah mengatakan bahwa "...international pressure was a necessary condition for these policy shifts. On the other hand, without domestic resonance, international forces would not have sufficed to produce the accord, no matter how balanced and intellectually persuasive the overall package" (Putnam, 1988: 427-460). Tanpa mengakomodasi struktur internasional, liberalisme terperangkap dalam jebakan yang ia buat sendiri. liberalisme terhadap globalisasi Kesimpulan Kita telah melihat bahwa realisme dan liberalisme merupakan dua paradigma dominan dan memiliki asumsi dasar yang sama sekali berbeda dalam memandang politik dunia. Tetapi kita juga sudah melihat bahwa kedua paradigma tidak berbeda dalam melihat sifat aktor yang rasional. Selain itu kedua paradigma juga sepakat tentang sifat anarki internasional. Kedua paradigma bercerai ketika mereka tidak sepakat tentang respon negara terhadap anarki tersebut. Realisme bersikeras bahwa anarki membuat negara selalu berada pada situasi yang tidak pasti dan memicu hubungan yang konfliktual. Sedangkan liberalisme percaya bahwa negara bisa bekerja sama meskipun dalam suasana anarki yakni dengan membangun 'jembatan informasi' berupa institusi internasional. Kita juga telah melihat kelebihan dan kekurangan masing-masing paradigma dalam menjelaskan fenomena hubungan internasional. Kritik- kritik yang muncul dari kedua kubu menunjukkan bahwa tidak semua fenomena hubungan internasional bisa dijelaskan menggunakan satu pendekatan saja. Selalu ada celah dalam sebuah bangunan teoritis. Ole Wæver mengingatkan bahwa kedua paradigma (realisme dan liberalisme) 142
Rosyidin, Realisme versus Liberalisme masing-masing mempunyai kelebihan, dengan kemampuan menjelaskan yang lebih baik dibanding yang satu dalam beberapa hal, dan yang satu menjelaskan dengan baik beberapa hal lain (Wæver, 1996: 150). Tidak ada cara untuk membuktikan bahwa keduanya benar. Realisme dan liberalisme memandang realitas secara berbeda. Daftar pustaka Axelrod, R. (1984). The Evolution of Cooperation. New York: Basic Book. Baldwin, D. (1993). Neorealism, neoliberalism, and world politics. Dalam D. Baldwin (ed.), Neorealism and Neoliberalism: The Contemporary Debate. New York: Columbia University Press. Buszynski, L. (2009). Sino-Japanese relations: interdependence, rivalry and regional security. Contemporary Southeast Asia, 31 (1), pp. 143-171. Doyle, M. (1983). Kant, liberal legacies, and foreign affairs. Philosophy and Public Affairs, 12 (4), pp. 323-353. Doyle, M. (1986). Liberalism and world politics. American Political Science Review, 80 (4), pp. 1151-1169. Fukuyama, F. (1992). The End of History and The Last Man. New York: Penguin. Grieco, J. (1988). Anarchy and the limits of cooperation: a realist critique of the newest liberal institutionalism. International Organization, 42 (3), pp. 485-507. Ikenberry, G.J. (2000). Globalization and political order: the sources and consequences of world economic integration. Paper prepared for the Workshop on El estado del debate contemporáneo en Relaciones Internacionales, Universidad Torcuato di Tella, July, 27-28. Keohane, R. (1984). After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy. New Jersey: Princeton University Press. Keohane, R. and Martin, L. (1995). The Promise of Institutionalist Theory. International Security, 20 (1) Summer, pp. 39-51. Kuhn, T. (1970). The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: University of Chicago Press. Lakatos, I. (1970). Falsification and the methodology of scientific research programmes. Dalam I. Lakatos and A. Musgrave (eds.), Criticism and The Growth of Knowledge. Cambridge: Cambridge University Press. Lamy, Steven. (2001). Contemporary mainstream approaches: neo-realism and neo-liberalism. Dalam J. Baylis and S. Smith (Eds.), The Globalization of World Politics. New York: Oxford University Press. Lamy, S., Baylis, J., Smith, S., and Owens, P. (2012). Introduction to Global 143
Indonesian Perspective, Vol. 7, No. 2 ( Juli- Desember 2022): 134-144 Politics, second edition. New York: Oxford University Press. Lebow, R.N. (1994). The long peace, the end of the Cold War, and the failure of realism. International Organization, 48 (2), pp. 249-277. Legro, J. and Moravcsik, A. (1999). Is anybody still a realist? International Security, 24 (2), pp. 5-55. McMillan, S. (1997). Interdependence and conflict. Mershon International Studies Review, 41 (1), pp. 33-58. Mearsheimer, J. (1990). Back to the future: instability in Europe after the Cold War. International Security, 15 (1), pp. 5-56. Mearsheimer, J. (1995). A realist reply. International Security, 20 (1), pp. 82- 93. Milner, H. (1991). The assumption of anarchy in international relations theory: a critique. Review of International Studies, 17 (1), pp. 67-85. Moravcsik, A. (1997). Taking preferences seriously: a liberal theory of international politics. International Organization, 51 (4), pp. 513-553. Morgenthau, H. (1948). Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace. New York: Alfred Knopf. Mueller, J. (1996). Retreat from Doomsday: The Obsolescence of Major War. New York: Basic Book. Nye, J. and Keohane, R. (1971). Transnational relations and world politics: an introduction. International Organization, 25 (3), pp. 329-349. Powell, R. (1994). Anarchy and international relations theory: the neorealist- neoliberal debate. International Organization, 48 (2), pp. 313-334. Putnam, R. (1988). Diplomacy and domestic politics: the logic of two-level games. International Organization, 42 (3), pp. 427-460. Russet, B. (1993). Grasping the Democratic Peace: Principles for A Post-Cold War World. New Jersey: Princeton University Press. Snidal, D. (2002). Rational choice and international relations. Dalam W. Carlsnaes, T. Risse and B.A. Simmons (eds.), Handbook of International Relations. London: SAGE Publication. Viotti, P. and Kauppi, M. (1990). International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism. New York: Macmillan. Wæver, O. (1996). The rise and fall of the inter-paradigm debate. Dalam S. Smith, K. Booth, and M. Zalewski (eds.), International Theory: Positivism and Beyond. Cambridge: Cambridge University Press. Waltz, K. (1979). Theory of International Politics. Reading. MA: Addison- Wesley. Waltz, K. (1993). The emerging structure of international politics. International Security, 18 (2), pp. 44-79. Structural realism after Waltz, K. (2000). the Cold War. International Security, 25 (1), pp. 5-41. 144